Foto cover: Hakim PA Dabo Singkep menuju tempat tugas No. 4 Edisi Mei 2014 3 LAPORAN UTAMA Demi Pelayanan Publik Terbaik •	Dulu 100 Putusan Setahun, Kini Satu Jam •	Di Wakatobi untuk ke-17 Kali •	Terobosan Menuju Peradilan Yang Agung 22 LAPORAN KHUSUS Kerja Keras Mengikis Perkara •	Indonesia Raya di Kampung Hukum •	Belanja Cerdas di Kampung Hukum •	Pengadilan Militer Bandung •	Kultur Berbagi dan Kebersamaan DAFTAR ISI BUKU Malala, Matahari dari Kegelapan Taliban ... 32 Fertilisasi in Vitro ... 34 BERANDA How to Judge the Judges ... 36 Mengedepankan Peran Pencegahan ... 38 Hakim Wakil Tuhan di Bumi ... 39 Ketika Pengadil Menuntut Hak Konstitusional ... 42 Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi ... 44 PUSTAKA Pembangunan Perpustakaan Peradilan ... 47 TIRTA Antara Penampilan dan Tindakan ... 50 Cerita Laut Cina Selatan dan Laut Kepulauan ... 52 KOLOM Revisi KUHAP-KUHP Implikasi terhadap Pengadilan Tipikor ... 56 Mendorong Modernisasi Manajemen Perkara ... 60 Menjaga Martabat Hakim ... 64 Menanti Lahirnya Hakim Ideal ... 65 RAGAM Studi Banding Mahasiswa Belanda ... 67 "Very Impressive" ... 69 Pelayanan Baik untuk Hasil Terbaik ... 70 Pelantikan Pejabat Eselon III MA-RI ... 72 Suwardi sebagai Waka MA Non-Yudisial ... 73 Sebuah Inovasi Portal Tabayun Online ... 74 Habis DP3, Terbitlah SKP ... 75 DHARMAYUKTI Menyeragamkan Kesederhanaan ... 77 Redaksi menerima artikel ilmiah tentang hukum dan laporan kegiatan di lingkungan peradilan. Naskah harus asli dan belum pernah dimuat di media manapun. Naskah dikirim ke alamat redaksi: Perpustakaan Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara no. 9-13 JAKARTA 10010 Telepon: 3843348, 3810350, 3457661 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 1
SALAM REDAKSI MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH AGUNG PELINDUNG DR. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H. DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H. DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum. PEMBINA WIDAYATNO S. HARDJONO, S.H., MSC. NURHADI, S.H.,M.H. DR. DRS. ACO NUR, M.H. PENANGGUNG JAWAB KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG RI PEMIMPIN REDAKSI DR. RIDWAN MANSYUR, S.H.,M.H. REDAKSI ASEP NURSOBAH LILIK MULYADI HIRFAN HILMI ANDRI TATENGKENG KARTIKA SANDY TAURUS DWI LISTIANI NUR AZIZAH IFAH ATUR EDITOR JOKO UPOYO PRIBADI, S.H. M.E.R HERKI ARTANI R, S.H.,M.H. SEKRETARIS REDAKSI DEWA NYOMAN SWASTIKA, S.H.,M.Si. FOTOGRAFER DEVI SUGARA PEPPY NOFRIANDI SONNY FEBIANTO KONTRIBUTOR DAERAH EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA SIRKULASI DAN DISTRIBUSI HIDAYAT, S.H. MUHAMMAD UDIN DITERBITKAN OLEH BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI Jl. Merdeka Utara No. 9-13 JAKARTA 10010 Telepon: 3843348, 3810350, 3457661 2 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 2 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Demi Pelayanan dan Keadilan Publik Assalamualaikum wr.wb. SUHU politik kini tengah menghangat. Setelah pemilihan legislatif (pileg) pada 9 April, kini kita menyambut pilpres yang akan dilaksanakan pada 9 Juli nanti. Sebagai negara demokrasi, memang wajar suhu politik menjadi naik da- lam melaksanakan dua hajatan politik nasional lima tahunan itu. Perbedaan pandangan politik dalam memilih calon pemimpinnya jelas tak bergerak dalam ruang sunyi. Semoga "suhu politik yang memanas" pertanda sehat rakyat dalam menen- tukan pilihan. Akan selesai pula hiruk-pikuk itu, setelah pemilu terlihat hasilnya. Kita berharap, persaingan politik yang sengit akan menghasilkan wakil rakyat dan presiden terbaik, yang menempatkan pelayanan pu blik di tempat utama. Mahkamah Agung (yudikatif), sebagai salah satu pilar demokrasi, jelas berkepentingan, pileg menghasilkan anggota parlemen (legislatif) dan presi- den (eksekutif) terbaik. Sebagai pemegang pilar demokrasi, MA, parlemen, dan presiden memang harus saling melengkapi, tanpa harus mencampuri. Kami berharap, pilar-pilar demokrasi itu akan mengutamakan pelayanan publik. Sebab, publiklah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Tanpa publik, negara tak akan bisa hadir. Karena itu, Majalah Mahkamah Agung (MMA) No. 4 edisi Mei 2014 ini menurunkan laporan utama soal pelayanan publik yang telah, tengah, dan akan terus diupayakan oleh seluruh jajaran MA. Pelayanan publik itu pula yang disasar MA dengan melakukan pembinaan ke daerah, program yang digagas oleh Ketua MA, M. Hatta Ali. Selain itu, MA telah menerapkan bantuan hukum di pengadilan bagi golongan yang kurang mampu. Ini bentuk implementasi Perma no. 1 tahun 2014 dan UU Bantu- an Hukum, sesuai dengan amanat dari prinsip HAM tentang keadilan untuk semua. Sebab, setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan, tak terkecuali kaum miskin dan marginal. Kehadir an majalah ini, meski ditujukan untuk kalangan internal, tapi juga bagian dari upaya meneguhkan transparansi dan akuntabilitas MA. Memang majalah ini belum bisa mencapai seluruh warga pengadilan. Tapi sebagai peng- gantinya telah kami sediakan e-reading di web Mahkamah Agung. Kami gembira, sejak MMA terbit tahun lalu, media ini juga ikut menjadi ruang pertukaran informasi yang terbuka bagi kalangan MA serta jajarannya. Banyak artikel dalam bentuk reportase, opini, features atau sekilas info ditulis para hakim yang bertugas di berbagai pengadilan di daerah. Termasuk daerah terpencil yang sulit transportasinya. Jelas pesan dari umumnya tulisan-tulisan itu, mereka (para hakim) punya kehendak kuat agar secara personal maupun lembaga menjadi semakin baik. Semakin profesional. Semakin mengabdi pada kepentingan publik dan keadilan. Sebab, "hukum harus tetap te gak meski langit runtuh". Selamat membaca. Wassalamu'alaikum wr.wb. Ridwan Mansyur
LAPORAN UTAMA Demi Pelayanan Publik Terbaik PELAYANAN publik kini tengah menjadi gugatan di negara mana pun, terlebih di Indonesia sebagai negara demokrasi. Tentu tak terkecuali Mahkamah Agung (MA) beserta jajaran peradilan di bawahnya. Semua institusi ne- gara kini memang dituntut untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Sebab, dalam negara demokrasi, rakyat atau publik memang sang empunya kedaulatan tertinggi. Karena itu, wajar dan harus, publik ditempatkan di bagian utama dalam soal pelayanan. terhadap ke nyataan serupa itu. MA harus berupaya keras memperbaiki nya dari waktu ke waktu. Berbagai upaya memang telah, tengah, dan akan dilakukan MA dalam upaya perbaikan itu. Berbagai upaya antara lain para pimpinan MA melakukan pembi- naan ke daerah-daerah. Program ini menggantikan agen- da tahunan rakernas yang dinilai kurang efektif. Upaya lainnya termasuk pengintegrasian peradilan militer dan agama masuk dalam lingkup MA adalah salah satunya. Ketua Pengadilan Militer Bandung, Sugeng Sutrisno (tengah), sedang memimpin sidang di Pengadilan Militer Bandung Adagium yang mengatakan, "Hukum harus tetap tegak meski langit runtuh", sesungguhnya secara substansial ditu- jukan untuk masyarakat pencari keadilan yang umumnya warga negara biasa itu. Karena itu prinsip, "equality before the law" (kesederajatan warga negara di depan hukum), bermakna tak ada "kasta" dalam penegakkan hukum. Apa pun pangkat, kedudukan, dan statusnya, ia sederajat belaka di depan hukum. Meski dalam praktiknya, prin- sip "tak pandang bulu" itu masih ada "yang memandang bulu" juga. Dan, MA memang tak boleh menutup mata Kini MA membawahi empat kamar peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, adalah sesuatu yang sangat penting dalam lembaga peradilan tertinggi itu. Sebab, tidak saja menjadi kian mudah pelayanannya bagi para pencari keadilan, juga para hakim akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Implikasinya pelayanan publik (khususnya para pencari keadilan) juga bisa ditingkatkan. Seperti yang dilakukan Ketua PN Denpasar, Sugeng Ri- yono, yang menerapkan manajemen perkara dengan amat Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 3 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 3
LAPORAN UTAMA Yurisprudensi. Publikasi putusan pilihan (sebelum 2007), dalam satu tahun kurang lebih 100 putusan baik. Di PN ini tak ada antrean di ruang sidang, tak ada tumpukan perkara, karena semuanya telah dijadwal de- ngan baik. Ia berupaya memaksimalkan sistem informasi penelusuran perkara. Juga seperti kebersamaan yang dilakukan Ketua Peng- adilan Militer Bandung, Sugeng Sutrisno, di jajarann- ya. Ini dimaksudkan agar tidak menciptakan jarak antar personal di lembaga yang ia pimpin, yang pada akhir- nya akan memunculkan tanggung jawab bersama dalam melaksana kan tugas.(Baca: Dari Hukuman Mati hingga Pamflet ala Kadarnya, hlm. 28). Itu semua memang bagian dari implementasi cetak biru MA untuk mewujudkan "badan peradilan yang agung" yang dilaksanakan dalam kurun waktu 25 tahun (2010- 2035). Tetapi, Ketua MA, Hatta Ali, bertekad mewujudkan cetak biru itu kurang dari 25 tahun. Artinya sebelum 2035, kata Hatta, visi itu bisa tercapai. "Saya yakin untuk mewu- judkan badan peradilan yang agung tidak perlu menunggu 2035," katanya di depan para hakim seprovinsi Riau, di Ba- tam, Maret silam. (Baca, Terobosan Menuju Peradilan yang Agung, hlm. 9) Sesuai Tuntutan Zaman Kini, sistem membaca berkas kasasi/peninjauan kembali yang berpuluh tahun dilakukan bergiliran, juga telah diubah menjadi membaca secara serentak atau bersamaan sesuai SK KMA 119/KMA/SK/VII/2013. Cara lama, membaca secara bergiliran, yang termaktub dalam SK KMA 138/2009, jelas tak sesuai tuntutan zaman. Tidak saja lama, tapi juga tak ada kepastian waktu kapan sebuah perkara bisa diputus. MA berkomitmen mewujudkan pelayanan hukum yang cepat. Yakni tidak boleh lebih dari tiga bulan di tingkat banding, dan lima bulan di tingkat pertama. (Baca: Terobosan Menuju Peradilan yang Agung, hlm. 9) Ada 10 butir indikator peradilan yang agung, tiga di antaranya, 1) pelayanan publik yang prima. 2) memi- liki manajeman informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibelitas, dan transparan. 3) modern dengan berbasis pada teknologi informasi yang terpadu. Tiga butir itu indikator-tentu seluruh butir lainnya- juga harus serius dilaksanakan seluruh jajaran MA. Mereka harus menyadari betapa pelayanan publik terbaik dalam memberi keadilan adalah pengabdian tertinggi bagi lemba- 4 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 4 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 ga peradilan. Sebab, intitusi apa pun yang telah kehilangan kepercayaan masyarakat, ia sulit untuk bangkit. Untuk mewujudkan pelayanan cepat MA sejak 2013 telah memiliki direktori putusan yang bisa diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Sebelum 2007, misalnya, publikasi putusan dilakukan melalui majalah Varia Peradilan dan buku Yurisprudensi. Satu kali terbitan Varia Peradilan, memuat maksimal tiga putusan. Varia Peradilan terbit 12 kali dalam setahun, se- hingga hanya 36 putusan. Sedangkan buku Yurisprudensi memuat putusan pilihan paling banyak 60 sampai 70 pu- tusan, sehingga dalam satu tahun hanya mempublikasi- kan kurang lebih 100 putusan. Semementara dengan teknologi informasi, mulai 2013, bisa 160 putusan dipublikasikan perjam. Perinciannya: ada 306.588 putusan sepanjang 2013, atau sekitar 25.549 putusan per bulan. Ini berarti ada 1.277 putusan per hari kerja, atau 160 putusan per jam kerja bisa dipubblikasi- kan. Jumlah putusan yang dipublikasikan mencerminkan tingkat akses terhadap informasi peradilan yang semakin baik. Bagi para tuna netra, juga tak usah khawatir. MA tak usah repot lagi menyanjikan informasi putusan dengan versi braille seperti tempo hari. Pengadilan cukup meng- unggah informasi tersebut di website maka penyandang tuna netra bisa membacanya dengan mudah. Karena kini ada aplikasi pembaca layar yang dapat mengubah teks menjadi suara. Kehadiran informasi peradilan di website sangat di- butuhkan oleh peyandang tuna netra dan disabilitas pada
LAPORAN UTAMA umumnya. Apalagi ketika kaum difabel ini berhadapan dengan hukum. Bagi kaum tak berpunya, MA juga memberi perhatian khusus. Lewat Perma 1/2014, MA memberi layanan pem- bebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan. Ini adalah perbaikan dari Su- rat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 10/2010. Tentu, dengan tekad memberi pelayanan publik ter- baik, juga tak boleh lupa memberi perhatian pada nasib pengadil, yakni hakim dan seluruh SDM yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Dengan transportasi yang sulit dan biaya hidup yang mahal, mereka kerap harus bertaruh nyawa dalam melaksanakan tugas. Seperti kisah perjuangan hakim agama yang ditulis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep, Khaimi, dalam rubrik Tirta (Cer- ita "Laut Cina Selatan" dan "Laut Kepulauan", hlm. 52 ) Ini harus mendapat perhatian dari para petinggi MA. Sebab, kehidupan yang sulit, akan mendorong para hakim bisa "bersimpang jalan" dengan prinsip dan etika kehakiman dalam menjalankan tugas. Kita berharap, MA dalam mewujudkan peradilan yang agung, berupaya membangun kepercayaan publik. Bah- wa lembaga pengadil yang amat penting ini dekat dengan publik. Dan, ujud kedekatan ini, tak lain menjadi contoh di garda paling depan dalam soal kejujuran dan memberi keadilan yang kini jadi barang mahal di Indonesia. Harapan ini wajar, karena hanya para hakimlah yang menyandang predikat sebagai "wakil Tuhan di muka bumi."*** Pembinaan di Banjarmasin. Untuk mewujudkan peradilan yang agung, MA terus meningkatkan pembinaan kepada para hakim. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 5 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 5
LAPORAN UTAMA Teknologi Informasi Dulu 100 Putusan Setahun, Kini Satu Jam LAIN dulu lain sekarang. Dulu, jika tidak ada ver- si Braille, terbitan informasi hukum tak bisa diakses kalang an tunanetra. Dengan perkembangan teknologi informasi terkini, ketergantungan tunanetra terhadap Braille tidak berlaku lagi. Dengan teknologi elektro- nik, mereka bisa mengakses semua informasi, termasuk setelah diunggah di website. Kepaniteraan MA pun se- cara terus-menerus berupaya mendorong peningkatan publikasi putusan di Direktori Putusan, dan upaya ini disambut baik oleh kalangan tunanetra. Dengan demiki- an, publikasi putusan, selain merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi, juga meningkatkan akses terhadap keadilan. Kenyataan itulah terlontar dalam salah satu sesi disku- si di rangkaian Partnership Conference hari kedua dengan tajuk Using Technology to Increase Court Transparency and Legal Certainty yang digelar Rabu (30/04/2014) di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Tampil sebagai narasumber dalam acara berformat talk show itu adalah perwakilan dari Mahkamah Agung (Asep Nursobah), LeIP (Ariehta Eleison), SIGAB (Joni Yulianto), Mitra Netra (Aria Indrawati) dan UIN Bandung (Deni K. Yusup). Sementara yang bertindak se- bagai moderator, Luke Arnold, Binziad Khadafi, dan Cucu Saidah. Ketiganya senior manager Faktadari AIPJ. Menurut Joni Yulianto dan Aria Indrawati, kehadir- an informasi pengadilan yang tersaji di website telah memudahkan penyandang disabilitas (tunanetra) untuk mengaksesnya. "Pengadilan tidak perlu menyajikan infor- masi versi Braille. Pengadilan cukup mengunggah infor- masi tersebut di website, maka penyandang tunanetra bisa membacanya dengan mudah. Karena kini ada aplikasi pembaca layar yang dapat mengubah teks menjadi suara," ungkap Aria Indrawati. Menurut Aria, kehadiran informasi peradilan di web- site sangat dibutuhkan oleh peyandang tunanetra dan dis- abilitas pada umumnya. Apalagi ketika kaum difabel ini berhadapan dengan hukum. Aria mengingatkan dalam melakukan publikasi berbasis web, pengadilan hendak nya memperhatikan universal design yang telah diatur oleh standar aksebilitas oleh W3 Consortium. Dulu 100 Putusan Setahun, Kini Satu Jam Dari perspektif penyedia informasi, Mahkamah Agung telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknolo- gi informasi telah menimbulkan lompatan kuantum da- lam pu blikasi putusan. Dikatakan Asep Nursobah, ketika publikasi putusan hanya mengandalkan versi cetak, jum- lah putusan yang disediakan untuk diakses publik hanya berjumlah di bawah seratus dalam setahun. Namun kini, ketika publikasi putusan dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi informasi, 100 putusan terpub- likasikan dalam satu jam. "Sebelum 2007, publikasi putusan dilakukan melalui majalah Varia Peradilan dan buku Yurisprudensi. Satu kali terbitan Varia Peradilan memuat maksimal tiga putusan. Varia Peradilan terbit 12 kali dalam setahun, sehingga hanya 36 putusan dalam setahun. Sedangkan buku Yuris- 6 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 6 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
prudensi memuat putusan pilihan paling banyak 60 sam- pai 70 putusan, sehingga dalam satu tahun hanya mem- publikasikan kurang lebih 100 putusan." "Setelah menggunakan teknologi informasi, tahun 2013 ada 306.588 putusan. Ini artinya ada sekitar 25.549 putusan per bulan atau 1.277 putusan per hari kerja atau 160 putusan per jam kerja," imbuhnya. Jumlah putusan yang terpublis ini mencerminkan tingkat akses terhadap informasi peradilan. Ketika pu- tusan dipublis hanya menggunakan media cetak, maka akses terhadap informasi menjadi terbatas. Apalagi akses bagi penyandang difabel. "Apalagi MA tidak menyedia- kan Varia Peradilan dan buku Yurisprudensi dalam versi Braille," ungkap Asep. Perkembangan Publikasi Putusan Asep Nursobah kemudian membagi perkembangan pu- blikasi putusan di Indonesia ke dalam tiga periode. Pertama, publikasi cetak, yaitu periode sebelum 2007. Kedua, publika- si elektronik terdesentralisasi, yaitu periode 2007-2010. Ke- tiga, publikasi elektronik tersentralisasi, yaitu periode 2011 hingga sekarang. Di masa publikasi cetak, putusan yang disajikan adalah putusan pilihan yang mengandung nilai yu- risprudensi. Jika publik ingin mendapatkan putusan lainnya, maka yang bersangkutan harus mendatangi gedung peng- adilan dan menyampaikan surat permohonan permintaan salinan atau fotokopi putusan. Pada periode kedua, publikasi putusan dilakukan se- cara elektronik melalui website. Untuk MA, publikasi putusan dilakukan melalui Direktori Putusan (putusan. mahkamahagung.go.id) sedangkan untuk pengadilan, publikasi putusan dilakukan melalui website pengadilan masing-masing. "Jika ingin mendapatkan putusan MA, harus masuk ke Direktori Putusan, sedangkan jika ingin memperoleh putus- an pengadilan, publik harus mengunjungi website penga- dilan yang jumlahnya ratusan," papar Asep Nursobah. Pada periode ini jumlah putusan yang di-publish bisa mencapai 10.000-an per tahun. Sedangkan periode ketiga, publikasi putusan dilakukan di satu tempat, yaitu Direk- tori Putusan "Pada periode ini, baik MA maupun 800-an pengadilan, ketika mempublikasikan putusan, tempatnya hanya satu, yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung," jelasnya. Karena publikasi putusan tersentralisasi di satu tem- pat, jumlah putusan yang terunggah pun meningkat ta- jam. Tahun 2011 berjumlah 122.629, tahun 2012, 234.380 putusan, dan tahun 2013 berjumlah 306.588 putusan. LAPORAN UTAMA Pemanfaatan Putusan Jumlah putusan yang setiap harinya ter-upload di atas 1.000 putusan, sehingga dari hari ke hari jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan kian meningkat. Namun jumlah putusan yang menggunung tersebut belum diiringi dengan pemanfaatan yang maksimal. Sedikit sekali kalang- an akademis atau peneliti yang menjadikan putusan sebagai objek penelitian atau bahan ajar ilmu hukum. Melihat fenomena tersebut, LeIP sebagai lembaga pe- nelitian yang concern terhadap dunia peradilan merasa prihatin terhadap mubazirnya putusan terunggah terse- but. Oleh karena itu, LeIP membangun website indeks hukum "Idenya berawal dari kegelisahan mengapa putusan yang telah diunggah belum digunakan secara luas," ujar Ariehta Elison. Mahasiswa Belanda sedang membuka direktori putusan MA di desk info Mahkamah Agung, Jakarta Di website ini LeIP melakukan indexing putusan yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, ber- dasarkan tema-tema hukum populer. Selain itu dilakukan pula klasifikasi, resume dan sehingga mudah dipahami oleh orang awam. Untuk menggarap indeks hukum ini ada sejumlah lembaga dan kampus yang dilibatkan, yaitu Unand, UGM, LBH Magenta, ICJR, LBH Yogyakarta, MaPPI, dan LeIP. Masing-masing lembaga tersebut memiliki memiliki 1 anotator dan 2 enumerator. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 7 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 7
LAPORAN UTAMA Bagi LeIP, semakin luas putusan dipergunakan, se- makin terawasi kualitas putusan, baik dari sisi konsistensi maupun legal reasoning-nya. Lomba Analisis Putusan Masih dalam konteks pemanfaatan Direktori Putus- an, Kepaniteraan dan AIPJ menggelar lomba pencari- an dan analisis putusan. Ide penyelenggaraan lomba ini didasarkan pada asumsi bahwa rendahnya pemanfaatan karena kurangnya informasi mengenai Direktori Putusan, khususnya di kalangan akademis. Oleh karena itu, lomba ini menyasar dua aspek. Perta- ma, sosialisasi Direktori Putusan bagi kalangan akademis; dan kedua, analisis putusan. Kedua aspek ini menurut Deni K. Yusup - program manajer lomba dari UIN Ban- dung - telah tercapai dengan baik. Indikasi tersosialisasikannya Direktori Putusan, kata Deni, adalah dengan membludaknya pengunjung portal lomba. Selama periode lomba, tercatat 39.466 orang yang mengunjungi portal. Sedangkan yang mendaftar lomba 8 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Contoh direktori putusan Mahkamah Agung berjumlah 335, yang terdiri dari 238 pendaftar perseoran- gan dan 97 pendaftar kelompok. Yang menarik dari panelis MA, LeIP dan UIN Band- ung adalah saling korelasi data yang disajikan dalam bahan presentasi masing-masing. Dalam presentasi MA disajikan data bahwa periode Desember 2013-Maret 2004 jumlah putusan yang terpublis di atas rata-rata periode sebelum- nya, yaitu rata-rata 31.121 putusan per bulan. Selain itu jumlah visitor Direktori Putusan juga mengalami pening- katan yang signifikan di periode tersebut. Sementara dalam presentasi LeIP ditunjukkan bahwa di periode tersebut juga terdapat kenaikan pengunjung indexhukum. Dari presentasi UIN Bandung, diketahui bahwa ada korelasi kenaikan ju?mlah kunjungan dan jumlah putu- san yang terpublis dengan kegiatan lomba pencarian dan analisis putusan yang dilakukan di periode tersebut. Dari sisi penumbuhan minat terhadap analisis putu- san, para finalis lomba ini tertarik untuk menjadi kon- tributor anotasi putusan untuk website indekshukum.org. (Asep Nursobah)
LAPORAN UTAMA Terobosan menuju Peradilan yang Agung TERWUJUDNYA badan peradilan yang agung ada- lah visi yang harus direalisasikan oleh Mahkamah Agung bersama jajaran peradilan di Indonesia dalam bentangan masa 2010-2035. Untuk membumikan visi tersebut, ce- tak biru pembaruan peradilan telah menyusun peta jalan lima tahunan (road map). Dalam setiap periode lima ta- hunan-semacam repelita-, MA harus merealisasikan target periodik. Target lima tahunan inilah yang menjadi anak tangga menuju badan peradilan yang agung. Harapan Ketua MA tersebut sulit terwujud jika jalur yang ditempuh adalah jalur biasa. Maka untuk memper- pendek waktu tempuh harus dicari jalan cepat. Tentu saja jalan cepat atau terobosan ini dilalui setelah kalku- lasi resiko yang super matang. Sebab jika prosedur ini di- abaikan, bukannya mempercepat sampai ke tujuan, malah yang terjadi adalah tersesat atau membelok arah yang se- makin jauh dari titik tujuan. Dengan kalkulasi yang matang, jalan pintas terobosan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung telah di- petakan oleh Ketua Mahkamah Agung. Jajaran peradilan In- donesia pun diarahkan untuk mengikuti jalur terobosan itu. Terobosan tersebut bisa diketahui publik melalui kebijakan yang telah digulirkannya. Berikut ini terobosan Ketua MA menuju terwujudnya badan peradilan yang agung tersebut. Mengubah Sistem Pemeriksaan Berkas Kasasi/PK Pembinaan empat lingkungan peradilan se-Provinsi Riau, di Batam Meski menurut blue print merealisasikan badan peradilan yang agung itu butuh waktu 25 tahun, atau ha- rus melewati lima kali "repelita", Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, optimistis visi tersebut bisa dicapai sebelum 2035. "Saya yakin, untuk mewujudkan badan peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035", ujar Hatta Ali ket- ika menyampaikan pembinaan di hadapan para Ketua, Wak- il Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris Pengadilan ting- kat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan se-Provinsi Riau, di Batam Jum'at (07/03/2014). Dalam prediksi Hatta Ali, badan peradilan yang agung harus bisa dicapai dalam waktu 10-15 tahun. Artinya lebih cepat sepuluh tahun dari rencana yang dituangkan dalam blue print. Jika cetak biru merencanakan terwujudnya in- dikator sempurna peradilan yang agung bisa dicapai 2035, Ketua MA bertekad untuk mencapainya pada 2025. Sejak Mahkamah Agung berdiri, pemeriksaan berkas kasasi/peninjauan kembali dilakukan secara bergiliran. Ka- rena penerapan sistem pemeriksaan berkas bergiliran ini telah menjadi sistem yang mapan (establish), hakim agung dalam majelis pun diberi sebutan pembaca satu, pembaca dua, dan pembaca tiga. Hatta Ali melihat sistem yang telah berusia lebih dari setengah abad ini mengandung beberapa kelemahan. Yang paling utama dari kelemahan itu adalah sulitnya mendapatkan kepastian waktu dalam penanganan perkara. Sebuah perkara akan diputus dengan cepat apabila komposisi majelisnya terdiri dari hakim agung yang memi- liki performa membaca dan memberikan pendapat yang cepat dan berlaku sebaliknya. Jangka waktu penanganan perkara yang telah dilegitimasi oleh SK KMA 138/2009 tidak berdaya menghadapi sistem ini. Tidak mau kekal dengan ketidakpastian dalam pe- nanganan perkara di MA, Hatta Ali mengeluarkan SK KMA 119/KMA/SK/VII/2013. Menurut SK ini, terhitung mulai 1 Agustus 2013, Mahkamah Agung harus mening- galkan sistem membaca bergiliran dan mengganti dengan sistem membaca berkas secara serentak atau bersamaan. Sistem ini telah berhasil melahirkan keadaan baru yang sangat positif dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung, yaitu: Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 9
LAPORAN UTAMA Kepastian waktu penanganan perkara, sebab Ketua Maje- lis ketika menerima berkas ia harus menentukan kapan per- karanya harus diputus dengan ketentuan waktu tidak boleh lebih dari tiga bulan. Penentuan kapan perkara harus diputus ini menjadi patokan bagi para hakim anggota kapan batas waktu maksimal dalam memberikan pendapat., 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan mana- jemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. Untuk mewujudkan harapannya, maka jalur yang ditempuhpun bukanlah jalur biasa. Ia melihat berbagai ca- paian yang diraih di periode lima tahun pertama sebagai capaian luar biasa. Capaian tersebut juga menyeluruh di semua sektor dan menjadi fondasi bagi sebuah "bangun an" badan peradilan yang agung. Optimistisme pun tumbuh bahwa peradilan yang agung bisa digapai sebelum 2035. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka men- dukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehing- ga tercipta SDM peradilan yang berintegritas dan profesional. Lalu apa indikator peradilan yang agung? Badan Peradilan yang: 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap per- ilaku, administrasi,dan jalannya peradilan. 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara propor- sional dalam APBN. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu. (Asep Nursobah) Pembinaan oleh Ketua MA di Batam dihadiri oleh para ketua, wakil ketua, hakim, sekretaris/panitera dari empat lingkungan peradilan se-Provinsi Riau 10 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 10 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
LAPORAN UTAMA Media Umum Manfaatkan Publikasi Putusan PUTUSAN hukum selalu memuat informasi yang menarik bagi siapa pun yang membacanya. Bukan saja informasi hukum yang menjadi semacam "head line" dari sebuah putusan. Informasi mengenai bagaimana sebuah sengketa hukum terjadi, bagaimana sebuah tindak pida- na dilakukan, atau bagaimana seseorang menjadi korban dari pelaku pidana, juga akan menjadi "kisah" yang me- narik untuk dibaca. Oleh karena itu tidak mengherankan jika media, dalam setiap minggunya selalu menurunkan artikel yang bersumber dari publikasi putusan penga- dilan. Publikasi putusan pun kini telah mampu "meng- goda" media masa. Bagi media, informasi dari sebuah putusan memiliki sisi yang sejalan dengan fungsi pers, yaitu fungsi informa- si, edukasi, dan hiburan. Media tinggal memilih sisi mana yang akan ditonjolkan dalam berita yang ditulisnya. Kelu- arbiasaan atau keganjilan sebuah modus kejahatan dapat diramu menjadi kisah yang menghibur namun tetap tidak menghilangkan sisi informasi dan edukasinya. Fenomena hadirnya berita di media yang bersumber dari publikasi putusan mulai marak dalam tiga tahun ter- akhir. Hal ini sejalan dengan tersedianya ratusan ribu pu- tusan di Direktori Putusan MA yang bersumber dari MA dan pengadilan seluruh Indonesia. Sebelum Direktori Putusan menjelma Pusat Data Putusan Nasional, sedikit sekali media yang memuat artikel yang bersumber dari pu- tusan pengadilan. Pada masa itu untuk menurunkan be- rita terkait sengketa perdata atau perbuatan pidana, media mutlak harus datang menghadiri sidang atau pembacaan putusan. Namun sekarang ini pencarian media secara on the spot, meski tetap penting, tetapi kalaupun tak sempat hadir cukup membuka Dirketori Putusan, maka akan ada 100 putusan baru setiap jamnya yang terpublikasi. Binziad Khadafi, seorang senior manajer AIPJ, pernah melakukan penelitian terkait pemanfaatan informasi pu- tusan dari situs web Direktori Putusan oleh media online. Ia membatasi penelitiannya pada kurun waktu Juli 2013 hingga Februari 2014 (7 bulan). Media online yang dipan- dang getol menurunkan artikel yang bersumber dari Di- rektori Putusan adalah Detik.Com. Penelitian Binziad Khadafi ini menemukan fakta bah- wa sepanjang tahun 2013, Direktori Putusan an.mahkamahagung.go.id) telah dikunjungi 741,764 kali. 388,847 di antaranya adalah unique visitors. 50,86% dari pengunjung web ini adalah pengunjung baru yang sebe- lumnya belum pernah mengunjungi website ini. Dalam setiap kunjungannya, mereka rata-rata mengunjungi 6,35 halaman, dengan waktu kunjungan rata-rata 7:41 menit. Pengunjung Direktori Putusan tersebut sangat be- ragam. Sebagian besar terdiri dari para pencari keadilan, para pengacara, sarjana hukum, mahasiswa hukum, dan kelompok masyarakat lainnya. Sebagian dari kelompok tersebut adalah para wartawan yang memiliki kapasitas tinggi untuk menyebarluaskan hasil kunjungannya kepa- da komunitas yang lebih luas. Khadafi menemukan bahwa dalam kurun waktu Juli 2013 hingga Februari 2014, menurunkan 102 berita yang berasal dari 102 kasus yang berbeda. Kasus- kasus ini merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan yang dijadikan sumber berita oleh De- tidak hanya putusan Mahkamah Agung, tetapi juga putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dari semua lingkungan. Putusan yang dirujuk pun sangat variatif seperti kejahatan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kasus yang melibatkan masyarakat miskin. Kasus-kasus tersebut juga berasal dari kawasan yang berbeda dari seluruh pelosok nusantara. Sejumlah artikel dikontribusikan secara langsung un- tuk memberikan advokasi bagi proses penegakan hukum, khususnya artikel tentang praktik manipulasi kasus oleh Kepolisian seperti kasus yang cukup populer yaitu perka- ra Rudy Susanto di Surabaya, Jawa Timur dan kasus Ket San di Sambas, Kalimantan Barat. Putusan Mahkamah Agung mampu mengungkap kebenaran materiil dari kasus-kasus tersebut. Berikut adalah contoh daftar artikel yang dimuat di periode Juli 2013-Februari 2014 yang merujuk pada putusan yang dipublikasikan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung: Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 11 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 11
LAPORAN UTAMA No Judul Berita 1 Perkosa Anak Berusia 12 Tahun, Ayah Tiri di Sulsel Divonis 11 Tahun 2 Hakim Rampas Sepeda Motor Bandar Narkoba yang Dibiarkan Bebas oleh Polisi 3 Siram Muka Anak dengan Air Panas, Ibu Tiri & Ayah Dibui 6 Bulan 4 Lakukan Pembunuhan Berencana, Sales Kosmetik Dipenjara Hingga Mati 5 MA Kembali Bongkar Rekayasa Kasus Narkoba, Korban Dipukuli Polisi 6 4 Kalimat Sakti MA yang Membongkar Rekayasa Narkoba oleh Polisi ke Dika 7 Rekayasa Kasus Narkoba Terungkap, Gugatan Ket San ke Polisi Kandas 8 Pamerkan Alat Kelamin, Darobi Si Eksibisionisme Lolos Pasal Berlapis 9 Dijebak Polisi di Kasus Narkoba, Rudy: Saya Sebatang Kara dan Yatim Piatu 10 Desi Ratnasari Dipidana karena Menuduh Orang Tidak Perawan 11 Hakim Tinggi Naikkan Vonis 3 Kali Lipat Sekda Samarinda di Kasus Korupsi 12 Pengadilan Jebloskan 2 Pelaku Investasi Bodong ke Penjara Selama 15 Tahun 13 MA Bebaskan Kepala Desa di Gresik dari Jerat Korupsi Rp 193 Juta 14 Anulir Vonis Bebas di Kasus Korupsi, MA Tegaskan Larangan Analogi Pidana 15 Ayah Perkosa 2 Anak Kandung Dibui 10 Tahun, Pengadilan: Hukuman Setimpal 16 Tipu Anggota TNI Rp 27 Miliar, Kolonel Johny Dipecat 17 Siarkan Liga Inggris Tanpa Izin, Sujiono Dihukum 4 Bulan Penjara 18 Ini Alasan MA Jebloskan Sendy ke Penjara Sampai Mati 18 MA: Janji Politik Bukan Ranah Perdata, Tapi Pidana 20 Terungkap Pemicu Kebakaran di Sunter, Pelaku Dibui 6 Bulan 21 Bikin Laporan Pajak Tidak Benar, Dua Karyawan Dibui 1 Tahun 22 Selain Dibui 18 Tahun, Harta Benda Irjen Djoko Susilo Juga Disita Negara 12 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 12 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Tanggal Berita 07/02/2014 11/02/2014 17/01/2014 11/01/2014 09/01/2014 08/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 31/12/2013 31/12/2013 30/12/2013 27/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 20/12/2013 19/12/2013 Jenis Perkara Kejahatan Terhadap Anak Narkotika Kejahatan terhadap anak Pembunuhan Narkotika Narkotika Narkotika Pidana Umum Narkotika Pencemaran Nama Baik Korupsi Penipuan Korupsi Korupsi Kejahatan terhadap anak Penipuan Pidana Umum Narkotika Pidana Umum Pidana Umum Pidana Umum Korupsi TKP Wajo, Sulawesi Selatan Dharmasraya, Sumatera Barat Nias Selatan, Sumatera Barat Cianjur, Jawa Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan Prabumulih, Sumatera Selatan Sambas, Kalimantan Barat Kebumen, Jawa Tengah Surabaya, Jawa Timur Sekayu, Sumatera Selatan Samarinda, Kalimantan Timur Tangerang, Banten Gresik, Jawa Timur Semarang, Jawa Tengah Denpasar, Bali Jakarta Bandung, Jawa Barat Jakarta Barat Mandailing Natal, Sumatera Utara Jakarta Utara Sidoarjo, Jawa Timur Jakarta Tautan Berita dipenjara-hingga-mati korban-dipukuli-polisi dika?n992204fksberitadsfdsf 86/10/Array kara-dan-yatim-piatu dipecat?n992204fksberitadsfdsf mati?n992204fksberitadsfdsf pidana?n992204fksberitadsfdsf 6-bulan?n992204fksberitadsfdsf 1-tahun?n992204fksberitadsfdsf
LAPORAN UTAMA Ketua MA: Pengadilan Putus Perkara di bawah 6 Bulan Oleh Asep Nursobah KETUA MA RI, Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. menyata- kan MA telah menerbitkan aturan yang mengharuskan per- kara yang ditangani di tingkat Kasasi/PK diputus tidak boleh melebihi tiga bulan setelah perkara tersebut diterima majelis. Aturan tersebut tertuang dalam SK KMA Nomor 119/SK/ KMA/VII/2013. Menurut Ketua MA, aturan itu merupakan terobosan MA untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke- pada masyarakat pencari keadilan. dan Tuaka TUN. Hadir pula Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badilag, Dirjen Badilmiltun, dan Sejumlah pejabat eselon II Mahkamah Agung. Menurut Ketua MA, percepatan proses pemeriksaan perkara ditingkat pertama dan banding menjadi kurang dari enam bulan ini untuk menyelaraskan kebijakan yang diambil MA. Pembinaan di Banjarmasin. Peserta bebas bertanya dan mengemukakan pendapat. Sebelumnya, pada 2009, MA menetapkan jangka wak- tu penyelesaian perkara paling lama satu tahun. Ketua MA pun meminta pengadilan tingkat pertama dan ban- ding untuk dapat memutus perkara di bawah enam bu- lan. MA berencana akan melakukan perubahan SEMA Nomor 6 Tahun 1992 yang mengatur batas waktu penye- lesaian perkara di tingkat pertama/banding . "MA telah memutus perkara di bawah tiga bulan, tetapi jika di pengadilan tingkat pertama dan banding nya masih di atas enam bulan, penyelesaian perkara masih dirasakan lama," ujar Ketua MA. Ketua MA pun bertanya kepada 300-an peserta yang hadir mengenai wacana mengatur ulang batas waktu pe- meriksaan perkara di tingkat pertama dan banding. Hatta mengungkapkan hal itu pada acara pembinaan pimpinan MA bagi jajaran di empat lingkungan peradilan se-Sumatera Utara yang berlangsung di Ball Room Hotel Grand Aston Medan, 29 November 2013. Hadir bersama Ketua MA, Waka MA Bidang Yudisial, Waka MA Bidang Non Yudisial, Tuaka (Ketua Kamar) Pembinaan, Tuaka Pengawasan, Tuaka Perdata, Tuaka Agama, Tuaka Militer "Bagaimana, siap memutus perkara kurang dari enam bulan?", tanya Ketua MA "Siaapppp", jawab para peserta bergemuruh. Dalam sesi tanya jawab salah seorang peserta meng- kritisi wacana mengatur ulang batas waktu pemeriksaan perkara ditingkat pertama dan banding menjadi dibawah enam bulan. Ia mengatakan banyak faktor yang membuat Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 13 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 13
LAPORAN UTAMA perkara diputus melebihi enam bulan. Antara lain dele- gasi panggilan yang penyelesaiannya lama serta sejumlah aturan yang memaksa perkara diselesaikan lebih lama. Menanggapi hal tersebut Ketua MA meminta soal de- legasi panggilan ini menjadi perhatian dari Ketua Penga- dilan. Ketua MA mengakui persoalan delegasi panggilan menjadi persoalan semua pengadilan yang harus segera diselesaikan untuk terselenggaranya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam undang-undang lingkungan peradilan (UU tentang Peradilan Umum, Agama, dan TUN), pengadilan wajib menyerahkan salinan putusan kepada pihak da- lam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) sejak putusan diucapkan. Pengadilan pun wajib memberikan kepada masyarakat akses informasi perkara. "Saya berharap tidak ada jajaran pengadilan yang menjadi pihak termohon dalam persoalan sengketa infor- masi", harap Ketua MA. [An] "Saya minta semua Ketua Pengadilan melaksanaan permintaan delegasi panggilan sebaik-baiknya", tegas Ke- tua MA. Pelayanan Publik Selain persoalan teknis yang disampaikan di forum peng- ganti Rakernas ini, Ketua MA juga meminta perhatian para hakim agar memperhatikan Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Dari Problem Hukum Acara hingga Toga Hakim Sebanyak 170 orang dari jajaran pengadilan se-Kali- mantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengikuti pembi- naan teknis dan administrasi yustisial dari para pimpinan MA, Sabtu (12 April 2014), di Hotel Novotel Banjarmasin. Mereka terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera/se- kretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama empat lingkungan peradilan se-wilayah hukum Kaliman- tan Selatan dan Kalimantan Tengah. Peserta antusias mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yustisial di lingkungan empat peradilan se-wilayah hukum Kalsel dan Kalteng di Banjarmasin 14 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 14 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
Dalam materi pembinaannya, Ketua MA Hatta Ali menyinggung seluruh problematika peradilan yang ser- ing mengemuka, dari persoalan hukum acara hingga cara hakim memakai toga. Hatta menyebut isu yang dipapar- kannya sebagian besar bersumber dari surat pengaduan yang ditujukan kepada Ketua MA. Selebihnya bersumber dari laporan hasil pengawasan, dan pemberitaan media. Menurutnya, seberapa pun sepelenya kekeliruan yang dilakukan oleh aparatur peradilan tetap akan menjadi masalah bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, kekeli- ruan semaksimal mungkin ditiadakan dan kualitas pe- layanan semaksimal mungkin harus ditingkatkan. Berikut beberapa hal yang menjadi perhatian Ketua MA: Jangka Waktu Penanganan Perkara Seringkali ia mendapat laporan bahwa hakim sangat lambat dalam menangani perkara. Jangka waktu penan- ganan perkara melebihi enam bulan sehingga tidak lagi ses- uai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1992. Menurut Ketua MA, jangka waktu enam bulan saat ini sudah tidak relevan untuk mengindikasikan dilaksanakannya prinsip peradilan yang cepat. MA sendiri, kata Ketua MA, telah menerbitkan SK Nomor 119/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan. Menurut SK ini, MA harus memutus perkara dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan. Atas dasar itu, menurut Ketua MA, telah dilakukan pe- rubahan mengenai jangka waktu penanganan perkara di tingkat pertama dan banding. "Kami telah mengubah SEMA No 6/1992 dengan SEMA 2/2014", ujar Hatta Ali. Dalam SEMA yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama ini, kata Ketua MA, penyelesaian perkara ditingkat pertama harus selesai lima bulan dan perkara pada tingkat banding harus selesai dalam waktu tiga bulan. Hukum Acara Menurut Ketua MA, masih ditemukan surat pengadu- an yang melaporkan persidangan yang dilaksanakan den- gan hakim tunggal, meskipun sesungguhnya pemeriksaan perkara tersebut disidangkan dengan majelis. Selain itu, kata Ketua MA, ada laporan yang menyampaikan bahwa hakim menunda persidangan di luar persidangan, atau menerima jawaban atau replik/duplik di meja kerja. Soal lain yang juga menjadi materi pengaduan, adalah tuduhan keberpihakan hakim kepada salah satu pihak. LAPORAN UTAMA Terhadap laporan-laporan tersebut, Ketua MA me- nyatakan keprihatinannyan dan meminta jajarannya un- tuk bertindak profesional. Update Pengetahuan Ketua MA menghimbau agar semua aparatur peradilan, khususnya hakim, selalu mempelajari seluruh SEMA yang diterbitkan, lebih-lebih yang berkaitan den- gan dinamika hukum. Kepada para ketua pengadilan, Ketua MA meminta agar setiap SEMA baru disampaikan kepada seluruh hakim. Publikasi SEMA ini juga dihara- pkan akan mampu menekan pengajuan permohonan banding dan kasasi. Hal ini karena orang akan berpikir dua kali jika akan melakukan upaya hukum. "Toh putusannya nanti akan sama dari tingkat perta- ma dan kasasi", kata Ketua MA. Manajemen Perkara Ada pula laporan yang menyebut pelaksanaan persi- dangan perkara sering tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan ini bisa diakibatkan oleh hakim yang belum hadir atau panitera yang terlambat datang . Ada pula kasus terlambatnya pelaksanaan per- sidangan karena permintaan pengacara karena ia harus menghadiri dulu persidangan di pengadilan lain. Ketua MA dengan tegas meminta agar para hakim disiplin den- gan jadwal persidangan dan tidak terkena "rayuan" para pengacara. Prilaku Berpakaian Selain persoalan hukum acara dan manajemen perka- ra, laporan yang sampai ke meja Ketua MA adalah soal bagaimana hakim berpakaian. Menurut Ketua MA, per- nah seorang hakim dilaporkan gara-gara caranya berpa- kaian yang tidak rapi. "Ada seorang hakim yang dilaporkan karena kancing toga nomor tiga masuk ke lubang nomor dua, dan dasi toganya ada dibelakang", ujar Ketua MA yang disambut tawa peserta Belajar dari hal tersebut, Hatta mengingatkan agar para hakim memperhatikan persoalan "sepele' ini, karena hakim adalah jabatan yang agung. "Dulu ada standar di setiap ruang hakim disediakan cer- min agar dapat melakukan hal ini", papar Ketua MA. [An] Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 15 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 15
LAPORAN UTAMA DI WAKATOBI UNTUK KE-17 KALI UPAYA percepatan penanganan perkara baik di Mah- kamah Agung maupun di pengadilan terus-menerus dilakukan. MA telah mengeluarkan regulasi untuk pen- anganan perkara di MA, melalui SK KMA Nomor 119/ SK/KMA/VII/2013. Sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Menurut surat keputusan tersebut, MA harus memu- tus paling lama tiga bulan setelah perkara tersebut dit- erima oleh Ketua majelis kasasi/PK. Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat perta- ma harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 bu- lan dan 5 bulan. na. Mereka menyampaikan pembinaan mengenai isu-isu terkini yang substansinya berkaitan dengan bidang ke- wenangan masing-masing. Hatta memaparkan untuk dapat merealisasikan jang- ka waktu memutus perkara di bawah tiga bulan, ia telah melakukan perubahan besar dalam sistem pemeriksaan perkara. "MA telah melakukan perubahan revolusio ner dalam sistem pemeriksaan berkas perkara kasasi dan pen- injauan kembali. Sejak 1 Agustus 2013, sistem pemerik- saan berkas dilakukan secara serentak atau bersamaan menggantikan sistem membaca bergiliran yang telah ber- langsung lama", ujarnya. Demikian menurut Ketua Mahkamah Agung M. Hat- ta Ali. Ia menjelaskan hal itu dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi pimpinan penga- dilan, hakim, dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sabtu (3-5-2014) di Wakatobi Su- lawesi Tenggara. SEMA Untuk mendukung efektifitas sistem baru ini, MA pun menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014. Melalui SEMA ini, MA mewajibkan pengadilan untuk menyertakan e-dokumen dari sebagian berkas Bundel B dalam setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali. E-dokumen yang dikirim ke MA ini, kata Ketua MA, akan menjadi bahan bagi para hakim agung dalam membaca berkas. Hadir bersama Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan seluruh Ketua Kamar kecuali Kamar Pida- "Kita akan mengarah kepada sistem pemeriksaan berkas berbasis e-dokumen, karena jika tidak, sistem membaca serentak akan berdampak pada peningkatan penggu- naan alat tulis kantor (kertas)," jelas Ket- ua MA. Sistem baru yang diterapkan MA ini telah membawa dampak positif bagi peningkatan produktivitas dalam memutus perkara. Berdasarkan data yang disampaikan pada laporan tahunan MA 2013, MA telah memutus perkara di tahun tersebut sebanyak 16.034 perkara. Jumlah ini meningkat 45,83% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas MA ini, antara lain dipicu oleh adan- ya perubahan sistem memeriksa berkas tersebut. Pembinaan di Wakatobi. Salah satu peserta mengapresiasi pembinaan oleh para pimpinan Mahkamah Agung. Sementara mengenai jangka waktu penanganan perkara di pengadilan ting- 16 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 16 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
Pembinaan di Wakatobi. Seorang peserta bertanya kepada salah satu pimpinan MA. kat pertama dan banding, Ketua MA optimis pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pun bisa melakukan percepatan penyelesaian perkara. "Saya sudah mendapat laporan dari beberapa peng- adilan tinggi yang telah menyusun SOP untuk memasti- kan pengadilannya dapat menyelesaikan perkara sesuai SEMA 2 Tahun 2014," katanya. Sosialisasi SEMA Sebelum mengikuti pembinaan oleh Ketua MA, para peserta yang berjumlah 127 orang ini mengikuti sosialisa- si dengan nara sumber Panitera MA, Panmud Perdata, Se- kretaris Kepaniteraan, dan Koordinator Data dan Informa- si Kepaniteraan, Sabtu pagi hingga siang. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh Panitera dan tim-nya ini difokuskan pada mekanisme pengiriman e-dokumen untuk permohon- an kasasi dan peninjauan kembali. MA sangat berkepentingan dengan sosialisasi ini, ka- rena kepatuhan terhadap SEMA 1 2014 berpengaruh pada keberhasilan sistem membaca berkas bersama. "MA telah menerapkan sistem membaca berkas bersama sejak 1 Agustus tahun lalu. Sistem ini akan efektif jika didukung kepatuhan pengadilan dalam mengirimkan e-dokumen", ujar Soeroso Ono (panitera MA) pada saat menutup sesi sosialisasi SEMA 1 2014, Sabtu siang (03/05/2014). Selain mengikuti materi pembinaan seputar pe- ngiriman e-dokumen, sebelumnya para peserta juga mengikuti pembinaan yang disampaikan oleh para pe- LAPORAN UTAMA jabat eselon I Mahkamah Agung. Kegiatan pembinaan oleh Ka BUA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilmiltun dan Panitera ini dilaksanakan pada Jum'at malam (2/5/2014). Pembinaan oleh para pimpinan MA merupakan sesi terakhir dari serangkaian acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial. Dua sesi sebelumnya adalah pembinaan oleh para eselon I dan sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014. Dari serangkaian kegiatan pembinaan Ketua MA yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 dan 2014, pembinaan di Wakatobi merupakan kegiatan pembinaan dengan durasi waktu terlama. Dimulai pada pukul 20.00 baru berakhir pada pukul 01.30 dini hari. Berlangsung selama 5, 5 jam, pembinaan bidang teknis dan administrasi yustisial tetap berlangsung antusias. Antusiasme peserta ini selain karena "gaya" penyampaian materi oleh Ketua MA yang tidak membosankan, juga ka- rena materinya seputar pelaksanaan tugas sehari-hari. Pengganti Rakernas Pembinaan pimpinan MA ke daerah merupakan tra- disi baru yang digagas Hatta Ali. Tradisi ini mengganti- kan agenda tahunan rakernas yang dinilai kurang efektif. Rakernas hanya diikuti kalangan terbatas: pimpinan ketua pengadilan tinggi dan tingkat pertama kelas I.A. Proses desiminasi informasi hasil rakernas pun oleh para peserta tidak berjalan dengan baik. Sejak digulirkannya kebijakan pembinaan langsung ke daerah, pembinaan di Wakatobi ini merupakan kali ke-17. Sasaran prioritas pembinaan adalah daerah-daerah terpencil dengan penambahan be- berapa pengadilan baru. Ketua MA berharap daerah yang belum dilakukan pembinaan langsung, dapat diselesai- kan hingga akhir tahun ini, termasuk daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pembinaan, terutama yang banyak pembentukan pengadilan baru. "Dengan model pembinaan langsung seperti ini, pe- serta lebih menyeluruh dan kami pun bisa menyerap as- pirasi langsung. Kesempatan tanya jawab pun lebih luas," ujar Hatta. Mengenai anggaran kegiatan, untuk perjalanan dan akomodasi peserta dibebankan kepada DIPA masing-ma- sing satker. Sedangkan untuk Tim MA dibebankan kepada DIPA Badan Urusan Administrasi dan Kepaniteraan MA. Khusus untuk transportasi pimpinan, karena keterbatasan jadwal pesawat reguler menuju tempat penyelenggaraan pembinaan, maka perjalanan menuju Wakatobi menggu- nakan pesawat di luar jadwal reguler. Pembiayaan extra flight ini dibebankan kepada biaya operasional yang di- alokasikan untuk masing-masing pimpinan Mahkamah Agung. (An). Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 17 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 17
LAPORAN UTAMA Perma untuk Kaum tak Berpunya SURAT Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pe- doman Pemberian Bantuan Hukum kini sudah tidak ber- laku. Ini setelah pada 9 Januari 2014 lalu Ketua MA, Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menetapkan Peraturan MA No- mor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peng adilan. Per- ma ini berlaku sejak diundangkan, 16 Januari 2014. "MA dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasn- ya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, ter- masuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu," demikian salah satu pertimbangan Ketua MA dalam menetapkan Perma tersebut. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tak mampu yang diatur di Perma 1/2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan pos bantuan hu- kum (posbakum) pengadilan. Ini tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut SEMA 10/2010. Meski demikian, dua produk hukum MA itu memiliki se- jumlah perbedaan. Daya ikat SEMA pada dasarnya lebih ke internal MA dan badan peradilan di bawahnya. Itu berbeda dengan Per- ma yang juga mengikat pihak-pihak lain yang berhubungan dengan MA dan badan peradilan di bawahnya. Menurut Henry P. Panggabean, SEMA merupakan edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan da- lam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat admin- istratif, adapun Perma adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara. lainnya, pengaturan mengenai bantu- an hukum di SEMA 10/2010 dibedakan per lingkungan peradilan. Tata cara dan mekanisme pemberian bantu- an hukum di peradilan umum diatur dalam Lampiran A dan Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan agama diatur dalam Lampiran B. Adapun tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan tata usaha negara disesuaikan dengan ketentu- an yang ada di Lampiran A. Perbedaan Contoh Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 Sementara itu, pengaturan mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Perma 1/2014 tidak di- pilah berdasarkan lingkungan peradilan. Baik peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha ne- gara menggunakan peraturan yang sama. Prosedur lebih mudah Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam se- jumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau biasa disebut dengan perkara prodeo. 18 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 18 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
LAPORAN UTAMA Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat de- ngan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya se- bagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu mem- bayar biaya perkara. Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama de- ngan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara se- cara prodeo itu dikabulkan atau tidak. Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses ber- perkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara dipu- tus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuh- kannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permo- honan tersebut akan dircoret dari daftar perkara. Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, meka- nisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyara- kat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharus- kan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mam- pu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/ permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak. Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/ sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua peng- adilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembeba- san Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.*** Pembukaan dan Peresmian Pos Bantuan Hukum oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 19
LAPORAN UTAMA Wakil Ketua Pengadilan Agama Cianjur: "Posbakum itu Sangat... Sangat Penting!" SEJAK diundangkan pada 2011, pos bantuan hukum atau lebih akrab disebut posbakum wajib tersedia di setiap peng- adilan. Tak terkecuali di Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat. Layanan yang dirintis pada 2011 itu kini terus dimi- nati warga para pencari keadilan. "Tujuan awal dari layanan ini adalah membantu masyarakat yang awam terhadap pro- ses beracara di pegadilan. Layanan ini juga untuk menyiasati penyediaan layanan publik oleh Pengadilan," ujar Wakil Ke- tua Pengadilan Agama Cianjur, Drs. H. Muhiddin SH., MH, saat berbincang dengan Majalah Mahkamah Agung pada 11 April 2014 di ruang kerjanya. Di tahun pertama pelaksanaan posbakum, Pengadilan Agama Cianjur menangani 513 perkara. Mengantongi anggaran hanya sebesar Rp 72.000.000 pada 2012, Peng- adilan Agama Cianjur memutar otak untuk mencukupi kebutuhan pendanaan posbakum. "Kami melakukan kerja sama dengan para akademisi di kalangan universitas. Para akademisi inilah yang kemudian diberikan kewenangan untuk menjadi petugas posbakum," jelasnya kemudian. 2012 ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, hanya Rp 57.600.000! Solusinya, kali ini pihak pengadilan bekerja sama dengan pemerintah daerah. "Itu sebabnya saya katakan layanan posbakum di Peng- adilan Agama Cianjur sangat, sangat penting. Masyarakat di sini tak cuma awam hukum, namun juga awam ter- hadap bahasa Indonesia. Dalam pembuatan gugatan saja mereka bergantung kepada petugas di posbakum. Tapi lambat-laun mereka kini memahami proses berhukum. Kalau mau berperkara datang ke pengadilan, ada yang melayani, tidak takut ataupun khawatir akan 'dimanfaat- kan' oleh oknum, tidak bingung dengan masalah biaya perkara karena mereka dilayani satu pintu melalui posba- kum tersebut," jelasnya lagi. Tak heran pelayanan di Pengadilan Agama tergolong rapi dan menyenangkan karena dalam melaksanakan tu- gasnya para pegawai memegang tiga prinsip dasar. Yaitu bekerja dengan hati nurani, melayani dengan hati, dan mengerjakannya harus hati-hati. Menurut Mantan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu layanan posbakum ini sangat penting. Posba- kum menjadi sarana komunikasi hukum dengan masyara- kat. "Terlebih yang berperkara melalui posbakum adalah lower class yang berasal dari masyarakat kelas bawah . Mereka cenderung awam terhadap hukum sehingga per- lu mendapatkan layanan posbakum ini supaya mereka mendapatkan hak keadilannya," katanya. Era keterbukaan informasi di badan peradilan memang membawa konsekuensinya tersendiri bagi pengadilan. Masyarakat harus mendapat pelayanan prima. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, pengadilan mengacu pada sistem kerja bersama antara elemen yang berada di pengadilan: hakim, panitera, juru sita, dan staf. Para pe- gawai peng adilan haruslah mengutamakan hati nurani da- lam bekerja. Terbukti, keramahan dan kenyamanan yang dibangun oleh Pengadilan Agama Cianjur membuat ma- syarakat mempercayakan perkaranya melalui posbakum. Pada 2012, jumlah perkara yang ditangani posbakum ber- jumlah 696. Padahal, anggaran yang dialokasikan di tahun Kini, jajaran di Pengadilan Agama Cianjur ber- harap pengadilannya dapat naik kelas menjadi kelas I A. "Wilayah hukum Cianjur ini ke depannya akan terus berkembang sehingga kami membutuhkan dukungan dari pimpinan pusat untuk terus melayani masyarakat Cianjur. Salah satunya dengan cara menaikkan kelas Pengadilan Agama Cianjur sehingga kami memiliki kekuatan yang lebih baik dari segi finansial maupun kewenangan. Kami juga memohon agar dipenuhinya formasi pegawai yang kami butuhkan. Keberadaan panitera statusnya siaga, ka- rena Pengadilan Agama Cianjur hanya ada 2 panitera," ujar hakim yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan ini. Layanan publik yang baik tentulah didukung oleh ele- men pegadilan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tanggung jawab berbagai pihak dan harus senantiasa ditingkatkan. Melalui pelatihan dan pembi- naan, tujuannya tentulah menciptakan pelayanan prima. Saatnya posbakum menjadi primadona. (Ifah/ fotografer: wahyu suanggoro) 20 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 20 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
LAPORAN UTAMA Dadang Zaenal Muttaqin: "Rasanya Nikmat Sekali...." BERKUNJUNG ke Pengadilan Agama Cianjur sep- erti memasuki rumah sendiri. Petugas meja informasi langsung menyambut dan menunjukkan tempat layanan pos bantuan hukum (posbakum). Memasuki ruang seluas kurang lebih 20 meter perse- gi, terdapat kursi panjang tempat antrean masyarakat. Dua kursi panjang disusun berhadapan dan sebuah meja. Sederhana, khas pengadilan kelas I B. Di sanalah Dadang Zaenal Muttaqin, SH., M.Si, dosen Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari, bertugas. "Kalau secara jadwal, saya betugas di posbakum ini satu kali dalam satu minggu. Namun pada kenyataannya saya bisa tiga hari da- lam satu minggu datang ke Pengadilan Agama Cianjur," ungkapnya. Dalam satu hari Dadang meladeni 13-15 perkara. Kini, Dadang dibantu satu orang petugas posbakum lagi. Sebuah pelajaran dipetik, pengabdian ikhlas kepa- da masyarakat adalah hal utama dalam sebuah peker- jaan. Sebuah pekerjaan bukan dinilai dari pangkat dan golongan melainkan dari manfaat bagi sebanyak-ban- yaknya umat. "Kalau ditanya suka dukanya, saya lebih suka mencer- itakan sukanya. Hal utama, saya dapat membantu mereka dan menjadikannya sebagai amal baik. Kalau beberapa hari saya tidak bertugas, saya suka kangen,"ungkapnya. Menjadi petugas posbakum rupan- ya sudah menarik minat Dadang sejak 2010. "Saya bertugas sejak pertama kali layanan posbakum muncul di Penga- dilan. Saya diberi pelatihan dan infor- masi seputar bagaimana proses layanan posbakum ini. Awalnya gugup juga, namun lama-lama saya menikmatinya," jelasnya. 'Pekerjaan' menjadi petugas posbakum diakui pria berkaca mata ini sangat menunjang profesi utamanya sebagai dosen. Pengabdian kepada mas- yarakat menjadi hal utama dalam dun- ia pendidikan. Maka, kala Dadang bisa menjalaninya secara beriringan, bag- inya itu sebuah kenikmatan tersendiri. "Saya menyebutnya simbiosis mutual- isme. Teorinya di universitas, aplikasin- ya dapat saya langsung terapkan. Rasanya nikmat sekali!" ungkapnya dengan wajah bahagia. Tim MMA, Ifah Atur, mewawancarai petugas Posbakum. Dadang Zaenal M (tengah) dan Cucu Solihah (kiri). Posbakum ini menjembatani kebutuhan masyar- akat terhadap akses keadilan. Seperti membuat guga- tan, petitum, proses berperkara, dan hal lainnya yang menyangkut proses di pengadilan. Sebagian besar latar belakang pendidikan masyarakat Cianjur 'hanya' mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP. Tentulah mereka banyak terbantu dengan layanan ini. Di sinilah, putra asli Cianjur ini dapat melihat realita sesungguhnya dari sosial budaya masyarakat. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, sejauh mana masyarakat aware akan hak keadilan yang melekat pada dirinya. Terpenting, sejauh mana pemerintah mem- berikan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui program yang dibiayai melalui anggaran negara. (Ifah/ fotografer: Wahyu Suanggoro) Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 21 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 21 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 21
LAPORAN KHUSUS Sidang Pleno Laporan Tahunan MA Kerja Keras Mengikis Perkara SEBAGAI lembaga tinggi negara di bidang hukum, MA memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawab- kan kinerjanya kepada publik. Dalam rangka itulah Ketua memaparkan kinerja MA dipaparkan dalam sidang ple- no laporan tahunan MA 2013. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diikuti oleh para hakim agung, pejabat ese- lon I MA, para ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan se-wilayah DKI Jakarta. MA juga mengundang para Ketua Lembaga Tinggi Negara, ketua LSM bidang hukum, kepala lembaga donor, prakti- si, pemerhati hukum, dan kalangan media. Acara digelar Rabu, 26 Februari 2014, di Ruang Sidang MA, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, juga melakukan pengawasan. Hingga Desember 2013, MA menjatuhkan hukuman disiplin kepada tujuh hakim melalui sidang kehormatan hakim dari total 8.032 hakim yang berada dalam pengawasan MA. Ke depannya, MA akan terus melakukan 'gebrakan' untuk mempercepat proses berperkara di MA demi meningkatkan pelayanan prima kepada publik. Bahkan, kepaniteraan membuat resolusi tahun 2014 sebagai "Ta- hun Minutasi". Selain itu, di awal tahun 2014, MA telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan MA (Perma) No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Acara pembukaan Laporan Tahunan 2013 dan pameran dihadiri oleh para mahasiswa dan pengunjung umum. Pleno Gedung Sekretariat MA, Jalan A Yani, Jakarta Pusat. Menurut Ketua MA, Hatta Ali, sepanjang tahun 2013, MA berhasil memutus perkara sebanyak 16.034. Jumlah ini meningkat 45,83% dari jumlah perkara putus tahun 2012 yang berjumlah 10.995 perkara. Produktivitas memutus di tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah MA. Jumlah perkara putus tertinggi sebelumnya yang diraih tahun 2010. Ketika itu, MA berhasil memutus perkara sebanyak 13.891 perkara. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peng- adilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Kebijakan mengenai bantuan hukum telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2010 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan. Sejak ditandatangani pada 9 Januari 2014, pedoman da- lam pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mam- 22 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 22 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
pu menggunakan PERMA No 1 Tahun 2014. Perubahan kebijakan juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kebu- tuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang luput dari kegiatan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Un- dang- Undang No. 16 Tahun 2011. Berikut rangkuman capaian MA di tahun 2013 1. Bidang Kesekretariatan Penghargaan	dari	Kementerian	Keuangan	selaku	Pengelola Barang Milik Negara kepada MA atas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2012, yaitu sebagai juara ketiga kategori Sertifikat Barang Milik Negara untuk kelompok Kementeri- an/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang lebih dari satuan kerja (31 Oktober 2013). LPSE,	hasil	kerja	sama	dengan	Lembaga	Kebija- kan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), diresmikan oleh Ketua Kamar Pembinaan pada 14 Februari 2013. LPSE sendiri menjadi program Reformasi Birokrasi, juga merupakan upaya pe- merintah untuk merestrukturisasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, di antaranya dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Den- gan LPSE pun, pengelola menjadi lebih profesional dengan menjadi tenaga fungsional. Penghargaan	Pemerintah	Republik Indonesia	atas keberhasilan MA menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Opini	Wajar	Tanpa	Pengecualian	(WTP)	dalam	laporan keuangan yang diserahkan langsung kepa- da Ketua MA pada 24 Juni 2013 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Peringkat	tertinggi	realisasi	per	jenis	belanja	secara nasional Peringkat	pertama	Indeks	integritas	dalam	survei	integritas sektor publik yang dilakukan oleh KPK dengan nilai 7,05. Indeks integritas MA ini meru- pakan nilai dari indeks integritas unit layanan ad- ministrasi sidang pengadilan agama. Penghargaan ini diterima oleh MA pada 16 Desember 2013. MA	mendapatkan	penghargaan	anugerah	Para- hita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini diberikan kepada kementerian/lembaga yang dipandang menaruh perhatian pada program dan LAPORAN KHUSUS kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwu- judnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak sesuai dengan Inpres no 9. Tahun 2000 ten- tang Pengarusutamaan Gender. Penghargaan dit- erima langsung oleh Ketua MA pada 18 Desember 2014 di Sasana Kriya, Taman Mini. Dalam	hal	teknologi	informasi,	MA	juga	mendap- at penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penghargaan tersebut berdasarkan tata kelola, pengelolaan risiko, dan kerangka kerja kementerian/lembaga, pengelolaan aset, teknologi kemeterian/lembaga. Tahun 2012, MA mendapat peringkat kesepuluh. 2. Bidang Kepaniteraan Menyertakan	dokumen	elektronik	dan	Permoho- nan Kasasi dan Peninjauan Kembali melalui SEMA 14/2010 Menyediakan	Fitur	Komunikasi	Data	di	Direktori	Putusan sebagai media untuk mengirimkan e-do- kumen dari pengadilan ke MA Penambahan	fitur	cetak	barcode	di	direktori	putu- san MA sehingga pengadilan bisa mengetahui ka- pan berkas fisik sampai di MA, dan MA pun mu- dah mendeteksi isi berkas. Pemberlakuan	Template Putusan MA melalui SK Ketua MA melalui surat Keputusan Ketua MA no 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2013 Peluncuran	Maklumat	Pelayanan	One Day Publish Mengubah	sistem	pemeriksaan	berkas	dari	sis- tem membaca bergiliran menjadi sistem membaca bersama dengan menerbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VIII/2013 tentang penetapan hari musya warah dan ucapan di MA Merekayasa	prosedur	penanganan	perkara	de­ ngan mewajibkan ketua majelis menetapkan hari musya warah dan ucapan di muka ketika berkas diterima oleh Ketua Menyelenggarakan	Koreksi	Bersama Kementerian	Luar	Negeri	bersama	dengan	MA	RI melakukan kerjasama dan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 23 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 23
LAPORAN KHUSUS Negara Asing pada 19 Februari 2013. Perkara	yang	diputus	dari	Januari	hingga	31	De- sember 2013 sejumlah 16.034 perkara. Mewujudkan Peradilan Profesional Hakim, panitera sekretaris, juru sita merupakan ele- men penting dalam menjalankan roda pengadilan. Tanpa mengecilkan elemen lain di pengadilan, namun elemen in- ilah motor penggerak terlaksananya fungsi pengadilan, fung- si yudikatif dan fungsi administratif. Untuk itulah penting bagi pimpinan Mahkamah Agung untuk terus melakukan pembinaan kepada para hakim dan panitera sekretaris. Pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung memasuki era baru. Sebelumnya, pembinaan dilakukan melalui kegiatan tahunan bertajuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang hanya diikuti oleh para ketua Pengadilan Tingkat Banding. Kebijakan tersebut diubah menjadi pem- binaan langsung. Kini dalam satu tahun dilakukan lebih dari satu kali pembinaan. Di tahun 2014, sepanjang Janu- ari - Maret telah dilakukan tiga kali pembinaan ke wilayah Yogyakarta, Batam, dan Banjarmasin yang merupakan kelanjutan tahun sebelumnya di semua wilayah Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan. Pembinaan dengan cara mengunjungi langsung me- rupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh MA. Di ajang pertemuan ini para hakim dan panitera sekretaris tanpa ragu dapat langsung menyampaikan masukan-masukan kepada para pimpinan. Itu sebab- nya pola pembinaan dengan mengunjungi langsung ke daerah dinilai lebih efektif dan efisien untuk menyerap aspirasi dan sekaligus menyampaikan informasi secara benar kepada para warga Pengadilan. Para peserta dapat menyampaikan problem mereka dan sekaligus mendapat- kan solusinya. Hal ini akan membangun ikatan emosio- nal sehingga menimbulkan kesadaran di kalangan hakim dan warga Pengadilan bahwa kita semua memiliki visi yang sama bagi pengadilan. Yakni mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Untuk mewujudkan visi tersebut tentulah dimulai dari lini paling depan dari MA, yakni pengadilan tingkat perta- ma. Pengadilan tingkat pertama merupakan pintu gerbang utama badan peradilan di Indonesia. Apabila Pengadilan tingkat pertama memberikan pelayanan terbaiknya, maka tingkat kepuasan masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, apa- bila pelayanan di tingkkat pengadilan pertama mengece- wakan, bersiaplah menerima 'kemarahan' masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan konsistensi dari para elemen pengadilan dalam proses penyelenggaraan penyelesai- 24 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 24 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 an perkara. Konsistensi yang dimaksud tertuang dalam Standar Operasional Prosedure (SOP) yang wajib dimi- liki oleh pengadilan. Terlebih sejak diundangkannya UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. MA kemudian me- lalui Per aturan Surat Sekretaris MA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasion- al Prosedur (SOP) di Lingkungan MA dan Peradilan di Bawahnya mewajibkan setiap pengadilan dalam men- jalankan tupoksi nya memiliki SOP yang jelas. Inilah yang diharapkan menjadi langkah besar dalam mewujudkan badan peradilan yang profesional. Salah satu hal yang dititikberatkan dalam pembinaan ini adalah lahirnya SK Ketua MA Nomor 119/ KMA/ SK/ VII/ 2013 mengenai Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung. Surat Keputusan ini adalah inovasi dari MA sebagai langkah mempercepat proses penyelesaian perkara. Melalui Surat Keputusan ini masyarakat lebih mendapatkan kepastian dalam proses penyelesaian perkara. Lahirnya Surat Keputusan ini me- rupakan bukti keseriusan MA dalam mengawal keterbu- kaan informasi di pengadilan. Sementara itu, aturan yang diterapkan di Pengadilan adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2014 . SEMA ini meru- pakan revisi dari SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Substansi perubahan yang diatur dalam SEMA 1 Ta- hun 2014 meliputi dua hal: ruang lingkup dokumen elek- tronik yang wajib disertakan dalam setiap pengajuan kasasi/PK dan limitasi media pengiriman dokumen elek- tronik. SEMA yang berlaku mulai 1 Maret 2014 ini me- wajibkan ketua pengadilan untuk menyusun prosedur standar (SOP) permohonan upaya hukum. yang antara lain mempersyaratkan pihak untuk menyertakan doku- men-dokumen tersebut ketika mengajukan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Ketua pengadilan harus mem- buat aturan mengenai prosedur pengajuan kasasi/PK yang mewajibkan para pemohon/termohon untuk menyerta- kan dokumen elektronik memori /kontra memori kasasi/ peninjauan kembali, atau dakwaan jaksa. Ditinjau dari segi biaya, pembinaan yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan oleh pimpinan tidak memberatkan pihak daerah. Bayangkan kalau para hakim dan panitera sekretaris harus pergi ke sebuah wilayah un- tuk mengikuti pembinaan. Jelas, pengeluaran semacam ini memberatkan daerah. Itu sebabnya diputuskan pim- pinan pusat yang mengunjungi daerah sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. (Ifah)
Ketua MA Melantik Ketua Kamar Perdata Ketua MA, Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH, melantik H. Djafni Djamal, SH., MH, sebagai ketua Kamar Pedata MA pada Rabu, 30 April 2014 pukul 11.00 WIB di auditori- um Gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat. Djafni Djamal mengisi kekosongan formasi usai ketua Kamar Perdata sebelumnya H. Suwardi, SH., MH, resmi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial pada 4 Maret 2014 lalu. Djafni sebelumnya adalah hakim agung pada MA. Mengawali karirnya sebagai hakim di PN Padang tahun 1969, karier pria kelahiran 68 tahun lalu ini terus me- ningkat. Tahun 1977, alumni pascasarjana Universitas Jayabaya ini menjadi hakim pada PN Tuban. Jabatan wa- kil ketua PN Bulukumba, Sulawesi Selatan, diembannya tahun 1986. Tahun 1995 ia dipercaya menjadi ketua Peng- adilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon. Tahun 1997, Djafni menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum karirnya berpijak di Peng- adilan Tinggi Banding, ia menjabat sebagai Ketua Pen- gadilan Negeri Pontianak tahun 2000. Baru pada tahun 2003, ia menjabat sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi, kemudian pindah ke Pengadilan Tinggi Ja- karta tahun 2005. Pengalamannya sebagai hakim tinggi di dua Pengadilan Tinggi membawanya menjadi wak- il ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Tahun 2008 menjadi ketua PT Padang Sumatera Barat. Pengabdiannya pada bidang hukum selama 44 tahun mengantarkan mantan dosen Akademi Akunting Indo- nesia Padang ini menjadi hakim agung pada tahun 2008. Tahun 2014 capaian tertinggi menjadi ketua Kamar Per- data. (Ifah/fotografer: Devi Sugara) Ketua MA, Hatta Ali, melantik Djafni Djamal sebagai ketua Kamar Pedata MA Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 25 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 25 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 25
LAPORAN KHUSUS Indonesia Raya di Pameran Kampung Hukum SORE itu lagu Indonesia Raya tiba-tiba bergema di lobi Gedung Sekretariat MA, Jakarta. Ajakan untuk me- nyanyikan lagu kebangsaan yang selalu menggetarkan hati itu muncul dari bintang tamu, Jodi Super Bejo. "Semangat buat para generasi muda demi terciptanya keadilan untuk semua," teriaknya, dan langsung diikuti oleh tepuk tangan pengunjung. Mereka yang sebagian besar mahasiswa se- cara spontan menyambut ajakan itu dengan antusias. Hari itu, Rabu 26 Februari 2014, Mahkamah Agung menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum. Kali ini pameran diupayakan bisa menyentuh keadilan bagi kalang- an tidak mampu, yaitu keadilan yang hakiki. Ditegaskan dalam sambutan pembukaan Ketua MA dengan mengutip perkataan filsuf Yunani, Plato, "Keadilan akan tercipta bila- mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemer- intah melaksanakan tugasnya dengan baik." Mahasiswa mendengarkan pidato pembukaan oleh Ketua Mahkamah Agung yang akan membawa semangat dalam proses penegakkan hukum modern di Indonesia. Modern bukan semata-ma- ta soal perangkat yang serba canggih, namun juga tentang cara berpikir. Keadilan merupakan satu dari empat elemen terben- tuknya negara ideal di samping kebijakan, keberanian, dan pantangan. Tema besar pameran kampung hukum 2014 ini adalah "Keadilan Tak Berbatas". Sebuah tema Acara pameran kampung hukum, selain menampilkan produk hukum dari masing-masing instansi penegak hu- kum mitra kerja MA, juga dimeriahkan oleh penampilan kesenian dan hiburan. Hal ini dimaksudkan untuk mem- berikan penyegaran kepada para pengunjung. Tentunya sebagai sarana untuk meles- tarikan kebudayaan Indone- sia. "Karena kita semua satu, berdiri di Indonesia Raya!" (Ifah) Para undangan mulai berdatangan untuk menghadiri Sidang Pleno Laptah 2013 dan Pameran Kampung Hukum di lobi Gedung Sekretariat MA 26 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 26 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
LAPORAN KHUSUS Belanja Cerdas di Kampung Hukum pada masyarakat langsung. "Mahasiswa mewakili masya- rakat sehingga diharapkan dapat menjadi perpanjangan instansi dalam meneruskan informasi yang akurat kepada masyarakat" tegas Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansur selaku Ketua Penyelenggara. Ketua MA, M. Hatta Ali dan KaBiro Humas MA, Ridwan Masyur mengunjungi stan di Pameran Kampung Hukum Tema hukum juga diperbincangkan menarik oleh para pakar dalam kegiatan ini. Di tahun ini, tema mengenai "Keadilan Tak Berbatas". Tema ini dipilih karena di tahun 2014 ini Mahkamah Agung memiliki produk hukum yakni MA telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Ta- hun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara pro- deo (cuma-cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. PAMERAN Kampung Hukum yang diselenggarakan MA merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh MA dalam rangka sidang pleno laporan tahunan MA. Kam- pung Hukum muncul pertama kali pada 2011. Sebelum- nya, pameran dalam rangka laporan tahunan kerap dilakukan MA namun belum dengan 'brand' Kampung Hukum. Kampung hukum merupkan representasi dari sebuah tempat di mana masyarakat mendapatkan akses informasi dari para instansi hukum. Pada pameran ini pula masyarakat dapat mendapatkan berbagai sovenir yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis dari para instansi penegak hukum peserta pameran. Tak heran kalau pameran Kampung Hukum dinanti- kan oleh para mahasiswa, praktisi hukum, tak terkecuali kalang an internal MA dan pengadilan. "Buku-buku yang dibagikan ini tidak dijual bebas, jadi saya senang bisa mendapatkannya di pameran ini. Buku ini juga menunjang dalam perkuliahan saya" ungkap Andien, mahasiswa se- mester dua Fakultas Hukum Trisakti ini. Andien, bukanlah satu-satunya mahasiwa yang sengaja menyediakan waktun- ya untuk mengunjungi Pameran Kampung Hukum. Ada juga Sonya, yang kerepotan membawa aneka warna goodie bag yang didapatnya dari stand peserta pameran. "Seneng bisa bawa banyak oleh-oleh dari pameran ini. Ada kaos dan topi juga. Seneng banget banyak souvenirnya" ungkap gadis berambut panjang ini. Melalui salah satu kegiatan berupa talk show diharapkan publik mendapat pencerahan dan dapat lebih mengenal dan mengetahui apa yang telah dilakukan MA dan Lembaga hu- kum lainnya. Kegiatan talk show ini diharapkan juga dapat menjadi sarana dalam membangun citra positif lembaga peradilan dan lembaga - lembaga hukum terkait dan sebagai sarana mempererat kerjasama antar lembaga hukum. Dijamin, 'belanja cerdas' dan membuka wawasan bisa didapat di Pameran Kampung Hukum MA. Bagi yang belum sempat mengunjungi Pameran Kampung Hukum yang kali ini dibuka 26 Februari 2014 ini jangan kecewa, silakan catat tanggal dan waktunya Pameran Kampung Hukum selanjutnya. (Ifah) Pameran merupakan salah satu media yang efektif un- tuk mempublikasikan kebijakan dan aturan dari instansi penegak hukum. Informasi yang disampaikan melalui ke- giatan pameran diyakinii akan sampai tepat sasaran ke- Stan KPK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mitra Kerja MA Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 27 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 27
LAPORAN KHUSUS Dilmil Bandung Dari Hukuman Mati hingga Pamflet ala Kadarnya JUMAT itu baru pukul sembilan pagi. Tidak seper- ti biasa, Bandung sudah terasa panas. Mungkin karena pengaruh global warming. Tetapi panas cuaca yang kami lalui langsung cair begitu kaki kami memasuki gedung Pengadilan Militer. Padahal, bayangan kami sebelum nya, Pengadilan Militer diisi orang-orang yang serba serius dan angker. Ternyata, bayangan itu pudar ketika beberapa orang laki-laki berseragam olah raga menghampiri kami. Mereka baru selesai berolah raga, terlihat dari keringat yang masih membasahi wajah dan sebagian baju mereka. nya yang sopan dan berisi, membuat kami tidak sungkan untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan bahan ar- tikel untuk Majalah Mahkamah Agung (MMA). "Alhamdulillah, kalau saja tidak satu atap dengan Mahkamah Agung, mungkin kami tidak akan memiliki gedung sebagus ini," kata Sugeng dengan senang. Semula, gedung Pengadilan Militer Bandung berada di Jl. Jawa No. 60 Bandung. Lokasinya sempit, sangat tidak layak untuk kantor. Satu di antara lelaki tersebut adalah Pak Taryono. Lela- ki yang berbadan agak subur tersebut adalah penghubung kami dengan narasumber. Ia dan para lelaki lain menyam- but kami dengan sangat riang dan bersahabat. Ini membuat Bandung yang panas kala itu menjadi "nyes" di hati kami. Begitu mendapat sambutan sangat hangat, kami langsung minta izin untuk mengambil beberapa gambar gedung Pen- gadilan Militer yang terlihat gagah dengan cakra emas di tengah nya. Puas mengambil gambar, kami langsung diantar ke ruang narasumber yang kami tuju, Kepala Pengadilan Mi- liter, Letkol CHK Sugeng Sutrisno, SH. Pengadilan Militer memang hanya mengerjakan perka- ra-perkara pidana yang dilakukan oleh tentara. Tetapi jika dilihat dari cakupan wilayah yang cukup luas, seharusnya Pengadilan Militer ini bukan bernama Pengadilan Mili- ter Bandung, tetapi Pengadilan Militer Jawa Barat. Karena teritorial Pengadilan Militer Bandung mencakup seluruh wilayah Jawa Barat, kecuali Bekasi, Depok dan Serang. "Se- harusnya kelasnya pun dinaikkan, bukan lagi hanya kelas A, tetapi kelas A plus. Karena memang setingkat dengan pengadilan tinggi," jelas Sugeng. Kini, semua personal bisa bekerja dengan tenang dan nyaman di gedung yang baru ditempati sekitar Oktober 2012 lalu. Pengadilan Militer II 09 Bandung diisi oleh 32 personil, di antaranya delapan hakim (termasuk seorang kepala dan seorang wakil kepala), enam orang Pokimmil (setingkat Panitera), 16 orang Baur (Badan Urusan) dan beberapa personil lainnya. Mereka tergabung dalam satu tim yang saling menguatkan formasi demi pelayanan ter- baik bagi masyarakat. "Saya memang kepala di sini, teta- pi tanpa kehadiran yang lain, tentu saja keberadaan saya bukanlah apa-apa," ungkap Sugeng yang merasa masih kekurangan personil. Kolonel CHK Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Di pengadilan militer ini masih ada beberapa forma- si jabatan yang kosong. Solusinya, banyak personal yang merangkap double job. "Alhamdulillah, sampai saat ini masih bisa ter-handle dengan baik, meskipun kadang ke- walahan juga," tambah Sugeng. Sugeng Sutrisno memang sudah siap menyambut kami. Ia tidak kalah ramahnya. Senyum dan tutur kata- Meskipun pekerjaan banyak, mereka selalu menyem- patkan diri untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama, 28 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 28 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
seperti apel setiap hari sebelum masuk, salat zuhur ber- jamaah, makan siang bersama, olah raga, jam komandan dan pertemuan-pertemuan lainnya. Sugeng rupanya ber- usaha untuk menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Mungkin itu alasannya mengapa ia mengusulkan salat zuhur berjamaah dan kultum. Ia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi filter bagi semua yang ada di bawah pimpinannya jika terbentur dengan kesempatan berbuat tercela. Mereka akan langsung ingat bahwa perbuatan baik dan buruk akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Karena pola tersebut, banyak yang bilang Sugeng itu kepala yang agamis. Padahal, ia tidak merasa begitu-begi- tu amat. "Saya hanya ingin saya dan semua yang menjadi tanggung jawab saya selamat dunia akhirat," cerita Su- geng yang sangat suka olahan tempe tersebut kepada Tim MMA. Hukuman Mati Bapak dari dua anak itu pun lancar bercerita ketika membagi pengalamannya saat memberikan hukuman mati kepada salah satu oknum anggota TNI. Tentara tersebut terbukti merencanakan pembunuhan terhadap tiga orang korban. Sugeng memiliki kebiasaan salat sunah duha setiap pagi. Selain meminta rizki yang halal, ia sering memohon petunjuk dalam menyidangkan dan menjatuhkan hukum- an, termasuk ketika ia menyidangkan kasus oknum TNI yang membunuh teman wanitanya, ibu sang wanita dan bayi yang ada dalam kandungan si wanita. "Menghilangkan nyawa orang bukan hak manusia. Apa balasan paling tepat bagi orang yang menghilangkan nyawa dengan sengaja dan kejam kecuali dihilangkan juga nyawanya?" tanya Sugeng. Ketika ia ada di posisi harus memberikan hukuman ke- pada oknum TNI tersebut, ia tidak ragu sama sekali men- jatuhkan hukuman mati. Selain melalui doa, ia juga men- cari referensi dari hukum Islam. Ia menemukan, bahwa jika tidak ada satu pun dari keluarga korban pembunuhan yang memaafkan, maka hukuman mati boleh diberikan. "Apalagi jika dilihat dari proses pembunuhan dan korban yang dibunuhnya, maka hukuman mati sangatlah tepat," cerita lelaki yang suka memperdengarkan alunan ayat suci Al-Qur'an di ruang kerjanya itu. Sugeng pun kemudian berkisah tentang kebiadaban itu. Ada seorang wanita hamil dan ibunya mendatangi si tentara dengan menggunakan motor. Mereka meminta pertanggungjawaban kepada oknum tersebut. Si oknum LAPORAN KHUSUS meminta kedua peremputan itu agar menunggu sebentar, sementara ia meminjam motor mereka untuk pergi. Ia berjanji akan segera kembali. Ternyata si oknum TNI pulang ke rumahnya untuk mengambil sangkur. Sangkur tersebut diletakkan di be- lakang pinggangnya. "Inilah yang termasuk perencanaan," cerita Sugeng. Terdakwa Prada Mart Azzanul Ikhwan dijatuhi hukuman mati dalam Sidang Pengadilan Militer Bandung atas pembunuhan berencana. TNI itu kembali kepada kedua perempuan tersebut. Pertama ia mengajak sang ibu untuk berbonceng dan di- janjikan akan diantarkan ke suatu tempat. Ternyata sang ibu diajak ke Kampung Panagan Karikil, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Garut. Di sana ia dibunuh dengan cara yang sadis sekali. Kemudian si oknum kembali menjemput perempuan hamil itu dan membawanya ke lokasi yang sama. Ia pun dihabisi pula dengan cara yang tidak kalah sadisnya. Ma- langnya, bayi yang dikandungnya ikut mati. "Kejam seka- li. Ketika dicocokkan, DNA bayi cocok dengan DNA si oknum," cerita Sugeng sambil menarik nafas. Maka Sugeng tak ragu menjatuhkan vonis mati. Tetapi, si oknum tidak terima. Ia mengajukan ban- ding dan kasasi. Tapi, kedua majelis menguatkan keputu- san Pengadilan Militer Bandung. Dua keputusan tersebut menyatakan bahwa putusan Pengadilan Militer Bandung benar, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Ketika ada beberapa golongan yang mengecam Sugeng atas hukuman mati tersebut, ia merasa tenang saja. "Saya merasa mendapat petunjuk Tuhan kala memberikan hu- kuman mati tersebut. Saya merasa keputusan tersebut su- dah tepat," kata Sugeng sambil tersenyum. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 29 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 29
LAPORAN KHUSUS Hanya Perkara Pidana Seluruh pengadilan militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer Bandung, hanya menyidangkan perka- ra pidana saja. Itu pun terbatas hanya untuk Tentara Na- sional Indonesia (TNI). Maka jika ada tentara memiliki perkara perdata, mereka akan disidangkan di pengadilan negeri. Jadi, ibaratnya, pengadilan militer hanya menyi- dangkan tentara-tentara yang nakal. Bahkan tidak hadir satu hari tanpa izin pun bisa diang- gap sebagai kesalahan besar. TNI yang melalukan THTI (tidak hadir tanpa izin) bisa mendapat hukuman berat dari pimpinan. Sidang Keliling Selain melaksanakan sidang di kantor, Pengadilan Militer Bandung juga melaksanakan sidang keliling. Jika di antara 17 kabupaten dan 9 kotamadya ada terdakwa dan saksi-saksi berada di tempat yang sama, maka hakim Peng adilan Militer Bandung akan melaksanakan sidang keliling di sana. Biasanya mereka gunakan gedung penga- dilan negeri atau pengadilan agama setempat. Kadang-kadang sidang keliling mereka gunakan juga sebagai ajang penyuluhan. Kegiatan itu menjadi pembe- lajaran langsung bagi prajurit. "Sidang di lokasi menjadi penyuluhan bagi prajurit tentang proses hukum dan efek jera," kata Sugeng. "Jika Anda melakukan tindak pidana, Anda akan dihukum, akan disidangkan," lanjut Sugeng. Majelis Pengadilan Militer dalam sebuah sidang keliling Jika ada TNI yang melanggar kode etik, mereka akan diadili di pengadilan militer. Biasanya, sebelum mereka dimasukkan ke dalam tahanan yang sesungguhnya, mere- ka akan mendekam dulu di penjara khusus TNI, namanya Penjara Masmil (masyarakat militer). Jenis pidana yang sering dilakukan TNI beragam, di antaranya narkoba, pembunuhan, dan perselingkuhan. Sidang keliling itu sangat kondisional. Biasanya dikum- pulkan dulu beberapa perkara, karena anggaran sangat terbatas. Untuk wilayah seluas itu, anggaran pengadilan militer adalah yang terkecil dibanding pengadilan-peng- adilan lain. "Masih kurang, meskipun kami mendapatkan dua anggaran, dari Badan Urusan Administrasi (BUA) dan dari Dirjen," kata Sugeng. Tetapi kurangnya anggaran tidak menyusutkan se- mangatnya. Ia dan semua timnya tetap berusaha untuk memaksimalisasi anggaran yang ada. "Kami tetap mel- akukan yang terbaik demi terciptanya badan peradilan yang agung," tegasnya. PAMFLET ALA KADARNYA Lain internal lain pula eksternal. Sugeng dan timnya menggunakan cara sederhana tetapi efektif dan efisien untuk mengingatkan orang mengenai hal yang harus dilakukan dan yang harus dijauhkan. Mereka menggunakan pamflet sederhana yang ditempelkan di lokasi yang banyak dilalui orang. Pamflet yang banyak ditempel di pintu dan dinding itu bertuliskan pesan seperti "INGATLAH BAHAYA HARTA HARAM". Di pamflet lain tertulis "SUAP MEMBUAT KITA JADI SUSAH, INGAT DOSA!". Banyak juga ditempel pesan "INGAT DILMIL II-09 BDG TIDAK MENJUAL PASAL" dengan background gambar seorang lelaki tengah mendorong gerobak jualan sambil teriak, "Pasal... pasal..." (az) 30 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 30 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
LAPORAN KHUSUS Kultur Berbagi dan Kebersamaan SEBANYAK jalan menuju Roma, sebanyak itu pula cara untuk saling mengingatkan dalam melakukan kebaik an dan menjauhkan kehinaan. Al-Qur'an mengata- kan bahwa salah satu tugas manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya adalah saling menasihati me- ngenai kesabaran dan kebenaran. Caranya bisa lewat lisan, tulisan, tingkah laku, hati (doa) dan beragam cara lainnya. Dan yang terpenting adalah nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang sopan dan halus, seperti sebuah pepatah "mengambil ikan tanpa mengeruhkan airnya". Sebuah cerita unik dan menarik datang dari seorang let- nan kolonel yang kini menjabat sebagai Kepala Pengadilan tinggi sekali. Misalnya, ia sering mengingatkan bahwa air seni yang dianggap sepele bisa jadi penyebab masuk neraka, karena air kencing adalah najis dan najis bisa menghalangi pahala ibadah seseorang. "Cobalah perhatikan, ketika kalian kencing, cipratannya jangan sampai mengenai celana, bisa tidak sah salat kalian," kata Sugeng mencontohkan. Lelaki yang hobi menyanyi itu berinisiatif mengum- pulkan iuran untuk makan siang bersama. Inisiatif ini disampaikan kepada para hakim dan langsung disetujui. "Alhamdulillah, hakim sekarang ini sudah mendapatkan gaji yang lumayan, jadi saya ajak para hakim untuk iuran makan siang bersama," katanya. Ia ingin semua yang ada di Pengadilan Militer Bandung bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Memang tidak banyak yang bisa kami berikan, hanya makan siang bersama Senin- Kamis," terang Sugeng. Kepala Dilmil Bandung Sugeng Sutrisno (duduk paling kiri) bersama staf dan jajarannya setelah olahraga bersama. Pelajaran berharga bisa dipe- tik dari situ. "Pertama, berbagi itu selalu menyenangkan. Kedua, di pengadilan ini tidak ada per- bedaan, dari kepala sampai staf keamanan, jenis makanannya sama. Ketiga, kebersamaan itu selalu indah," cerita Sugeng sam- bil sesekali mempersilakan kami (tim MMA) minum dan makan makanan yang telah disiapkan di atas meja. Militer II 09 Bandung. Selain menjadi contoh nyata bagi bawahan, Letkol CHK Sugeng Sutrisno, SH, juga melakukan ceramah dan teguran langsung kepada semua personil peng- adilan dalam memberikan nasihat. Uniknya, mantan Wakil Kepala Pengadilan Militer Denpasar ini memiliki cara " lain dari yang lain" dalam mengingatkan hal-hal positif. Ali, sahabat Nabi, pernah berkata, "Ambillah hikmah di mana pun dan bagaimanapun caranya, karena hikmah adalah hak setiap manusia". Benar, kami rasa perjalanan ke Bandung kali ini, khususnya ke Pengadilan Militer Bandung, memberikan banyak hikmah dan pelajaran. Se- moga hikmah tersebut juga bisa diambil oleh siapa pun yang membacanya. (Az) Sugeng mengajak personil muslimnya untuk salat zuhur berjamaah. Momen ini digunakannya untuk menyampaikan beragam pesan, dari yang kesannya "remeh" sampai yang Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 31 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 31
BUKU Malala, Matahari dari Kegelapan Taliban Judul Buku: I'm Malala, The Girl Who Stood Up For Education And Was Shot By The Taliban Penulis: Malala Yousafzai dan Cristina Lamb Penerbit: Litle, Brown and Company, New York Tebal: 327 halaman AKTIVITAS berangkat ke sekolah bagi umumnya anak-anak di mana pun adalah hal yang sangat menye- nangkan. Bertemu banyak teman, belajar dengan gu- ru-guru yang mencerdaskan, bermain, berlarian, berke- jar-kejaran riang gembira, dan semua hal dunia bermain anak lainnya. Berangkat ke sekolah adalah pintu bagi anak-anak di seluruh dunia memulai hari mereka. Hari- hari di mana ke depannya masa depan dunia diletakkan di tangan mereka. Ironis, hal tersebut tidak terjadi dengan bocah asal Pakistan, Malala Yousofzai. Ia dan teman-temannya, seper ti kebanyakan anak-anak di belahan dunia mana pun, memiliki cita-cita tinggi yang ingin mereka wujud- kan dengan berbagai cara. Ia, seperti yang lainnya, yakin pendidikan adalah kunci utama dalam meraih impian itu. Tetapi, sangat disayangkan, berangkat ke sekolah untuk meraih pendidikan itu bagi Malala dan teman-teman nya adalah hal yang sangat mengerikan. Mereka bertaruh nya- wa untuk itu. Mereka cemas, jika tiba-tiba di perjalanan menuju sekolah mereka diculik atau ditembak pasukan Taliban. Menyedihkan, padahal anak-anak di belahan dunia lain berangkat ke sekolah dengan wajah sumringah dan mulut yang tak berhenti bernyanyi. Meskipun mencekam, Malala tidak gentar berangkat ke sekolah. Ia selalu menyemangati teman-temannya un- tuk tidak takut belajar, tidak ragu ke sekolah. Kegigihan bocah perempuan yang hobi membaca tersebut membuat gerah pasukan Taliban. Bagi pasukan Taliban, perempuan adalah makhluk yang diciptakan Tu- han hanya untuk mengurus urusan rumah. Perempuan berpendidikan hanya akan menghancurkan kekuasaan mereka, menghancurkan kehormatan bangsa. Taliban tidak segan melakukan apa pun untuk me- lancarkan tujuan mereka, dari meneror, menakut-nakuti, menghancurkan sekolah sampai menembak mereka yang aktif menyuarakan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Tibalah tanggal 9 Oktober 2012 lalu. Dunia dikaget- kan oleh sebuah tragedi yang sangat memilukan. Siang itu Malala dan teman-temannya pulang sekolah. Mereka naik bus putih Toyota Town Ace mereka biasa menyebutnya Dyna menuju rumah masing-masing. Tiba-tiba Taliban 32 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 32 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
menghentikan bus yang mereka tumpangi dan ber teriak mencari Malala. Lantas, pasukan Taliban menembak kepala Malala. Semua penumpang yang mayoritas pela- jar berteriak ketakutan. Tetapi, Malala sudah tertembak. Tragedi ini yang diceritakan lengkap oleh Malala dalam bukunya I'm Malala dengan subjudul Who Is Malala? (hlm. 236). Pendidikan adalah Hak Malala adalah seorang murid sekolah dan aktivis pen- didikan dari kota Mingora di Distrik Swat, Pakistan. Di sanalah ia lahir pada 12 Juli 1997. Ia adalah anak perta- ma dari tiga bersaudara, putri seorang penyair, pemilik sekolah, sekaligus aktivis pendidikan. Berkat didikan ayahnya, Malala tumbuh sebagai gadis riang, cerdas dan tak pernah puas belajar. Ia terkenal sebagai aktivis pen- didikan dan aktivis hak-hak perempuan di Lembah Swat, kawasan yang dikuasai Taliban. Aktivitas sehari-harinya seperti anak-anak pada umumnya: sekolah, bermain, dan sesekali "bertengkar" dengan kedua saudara kandungnya. Yang membedakan Malala dengan anak lainnya ada- lah aktivitasnya dalam membela hak-hak pendidikan, terutama untuk perempuan. Pada awal tahun 2009, saat berumur sekitar 11 tahun, ia menulis panjang lebar un- tuk BBC tentang betapa mengerikannya hidup di bawah pemerintahan Taliban. Tulisannya dimuat di blognya di bawah nama samaran. Ia mulai berbicara di depan publik untuk memper- juangkan hak atas pendidikan pada tahun 2008. "Bera- ni-beraninya Taliban merampas hak saya atas pendidikan!" adalah seruan pertamanya di depan televisi dan radio. Karena "kampanye"-nya tersebut, Malala dibidik Tali- ban. Kontan saja, kejadian penembakan tersebut menjadi perhatian dunia. Dunia miris, geram, marah. Beragam kutukan ditujukan ke pasukan Taliban. Dan beragam penghargaan dan dorongan semangat tak henti-hentinya mengalir dari seluruh dunia untuk Malala. Pasca-penembakan, Malala sempat dirawat di rumah sakit militer di Peshwar, Pakistan. Seminggu setelahnya, ia dibawa ke Ingris untuk dioperasi. Dia mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Queen Elizabeth. Dan ia sembuh, tidak mati seperti yang diharapkan Taliban. Ia bisa melanjutkan aksinya menularkan semangat meraih pendidikan. Karena baginya pendidikan adalah satu-satu- nya solusi bagi semua problem yang ada di dunia ini. Berkat kegigihan yang tidak pernah padam menyuara- kan semangat belajar khususnya bagi perempuan, siswi dari Pakistan tersebut meraih United Nations Human BUKU Rights Prize dari PBB pada 5 Desember 2013 lalu. Mo- mentum berharga ini tepat dihari ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Ia bersama empat orang penerima award tersebut diundang untuk berpidato di kongres PBB. Da- lam pidatonya ia dengan lantang mengatakan bahwa pulpen dan buku lebih hebat dari senjata. Satu anak, satu buku, satu pulpen, satu guru bisa mengubah dunia. Dan pendidikan adalah satu-satunya kunci meraih perubahan. Malala menyatakan tidak takut jika pasukan Taliban berusaha untuk membunuhnya. Bagi bocah perempuan yang memiliki cita-cita sebagai politisi ini, Taliban ha- nya akan membunuh orangnya, sedangkan semangatnya tidak akan pernah mati. (hal. 245) Semua kisah di atas tertata rapi dalam buku I'm Mala- la, the Girl Who Stood Up for Education and was Shoot by the Taliban. Buku yang ditulisnya sendiri dengan bantuan jurnalis Inggris Cristina Lamb itu diterbitkan Little Brown and Company, London. Dalam buku setebal 327 halaman tersebut, Malala menceritakan detail masa kecilnya hing- ga penjelasan mengenai Taliban dan apa yang telah Tali- ban lakukan padanya. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris dengan bahasa yang mudah, ringan dan mengalir, sehingga mudah di- mengerti. Belum ada versi bahasa Indonesianya. Tetapi siapa pun mudah mengunduh versi pdf-nya secara gratis di Google dengan mengetik "I'm Malala pdf ". Jika mau mendapatkan edisi cetaknya, cari saja di toko buku ter- dekat denga harga Rp 250.000. "One child, one pen, one book, one teacher can change the world," kata Malala. Happy reading. Sebuah sema ngat yang menakjubkan dari seorang gadis belia. Malala, in- spirasi dari kegelapan Taliban. (Azizah) Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 33 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 33
BUKU Fertilisasi in vitro Judul buku: Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Pengarang: Dr. H Husni Thamrin, S.H., M.M., M.H. Penerbit: Aswaja Pressindo Cetakan pertama: Maret 2014 Tebal: 120 halaman SIAPA yang tak menginginkan kehadiran anak da- lam sebuah perkawinan? Jawabannya hampir tidak ada. Karena anak merupakan anugerah dan dambaan bagi setiap keluarga. Namun, tidak semua pasangan suami istri beruntung. Ada yang secara alamiah sulit mendapatkannya. Jika su- 34 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 34 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 dah seperti ini, segala daya upaya akan dilakukan untuk memperoleh si buah hati. Jika secara alami sulit, akan berusaha berobat secara medis, tradisional, bahkan sam- pai pada proses bayi tabung (fertilisasi in vitro) , mung- kin juga sampai sewa rahim. Husni Thamrin dalam buku ini berupaya menjelaskan bagaimana aspek hukum bayi tabung tersebut. "Kami enam tahun menikah belum dikaruniai anak, pa- dahal sudah berobat ke sana ke mari. Berobat tradisional, ke dokter kandungan tapi gak dapet-dapet," kata Lena yang mengikuti program bayi tabung dari Batam. Dinyatakan hamil setelah 10 hari dokter menanam embrio di rahim Lena. "Ternyata saya hamil, rasanya senang sekali. Kami waktu itu langsung sujud syukur sambil menangis haru". Akhirnya Lena dikaruniai dua bayi kembar perempuan. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini memungkin- kan bagi pasangan yang sulit untuk memperoleh anak, bisa menempuh jalan lain, bayi tabung misalnya. Secara singkat, bayi tabung atau fertilisasi in vitro adalah proses pembuahan sperma dan sel telur terjadi di luar rahim dengan dibantu oleh ahli. Tepatnya di dalam sebuah tabung yang telah disiapkan sedemikian rupa di laboratorium. Baik temperatur dan situasinya menyerupai tempat pembuahan aslinya (rahim). Setelah terjadi pem- buahan, hasil konsepsi tersebut akan dipelihara kurang lebih tiga hari di dalam tabung sampai periode tertentu dimasukkan kembali ke dalam rahim si ibu. Jika proses- nya sukses, hingga tiba saat melahirkan (hlm.11). Tapi, bagaimanakah agar anak-anak yang lahir dari bayi tabung tersebut terayomi secara hukum, Husni Thamrin dalam buku ini berupaya mengupasnya. Menurut Husni, sejauh ini di Indonesia belum ada per- aturan perundang-undangan yang secara khusus meng- atur bayi tabung. Hanya ada hukum positif yang mengatur status hukum anak (hlm. 59). Sementara hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
Kedudukan anak hasil proses bayi tabung dalam tinjauan hukum perdata adalah anak yang dihasilkan dari proses bayi tabung yang dihasilkan dari proses yang menggunakan sper- ma suami, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Tentu saja ia memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya (hlm.110). Walaupun situasi hukum seperti ini tak ada halangan bagi pasangan suami istri untuk memiliki momongan. Kare- na dari semua kasus bayi tabung yang berhasil di Indonesia adalah dari pasangan suami istri yang sah. Pada tahap ini se- cara kedudukan yuridis anak selesai, tak ada masalah. Jika teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum/sel telur dari pasangan suami istri yang sah dan embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maka kedudukan yuridis anak adalah sebagai anak sah. Secara otomatis hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan secara alami (hlm.66). Persoalan baru akan muncul, jika sperma dan sel telur itu bukan dari pasangan suami istri yang sah. Atau sperma dan sel telur berasal dari suami istri sah, tetapi ditanam di rahim perempuan lain. Biasa disebut sewa rahim (surro- gate mother). Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) insemina- si buatan/bayi tabung dibenarkan dalam Islam, asalkan sperma dan ovum/sel telur diambil dari pasangan suami istri yang sah atau dalam ikatan perkawinan. (Putusan BUKU MUI Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990). Sementara sewa rahim secara tegas dilarang dalam Undang-Undang no- mor 36 tahun 2009 pasal 127 tentang kesehatan (hlm. 53). Karena itu, segala bentuk perjanjian sewa rahim di Indo- nesia batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Un- dang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (hlm. 57) Dalam pasal 4 ayat (2c) UU Nomor 1 Tahun 1974 di- atur tentang kewenangan pengadilan untuk memberikan izin kepada suami untuk kawin lebih dari satu apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Melalui teknologi bayi tabung, maka syarat yang tercantum dalam pasal tersebut perlu diadakan penyempurnaan (hlm. 38). Husni Thamrin dalam buku ini memberikan saran, an- tara lain, para dokter pelaksana bayi tabung diharapkan ikut membantu pemerintah dalam memberikan masuk- an agar dapat dibentuk perundang-undangan karena tek- nologi kedokteran dan problem kemanusiaan berjalan sangat cepat. Kekurangan dari buku ini adalah nara sumber yang sukses mengikuti program bayi tabung tidak langsung ditemui untuk diwawancarai, tapi diambil dari sumber media lain, majalah, tabloid, ataupun internet. Tapi, apa pun kekurangannya, buku adalah sebuah informasi ber- harga bagi kita, terutama yang telah menikah cukup lama tapi belum dikaruniai keturunan dan berniat mencari solusi lewat program bayi tabung. (Rita Z) Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 35 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 35
BERANDA Majelis Kehormatan Hakim How to Judge the Judges RUANG Wiryono Mahkamah Agung, tiba-tiba dili- puti ketegangan pada Selasa, 25 Februari 2014 Pukul 13.00 WIB. Semua yang hadir bungkam. Hanya satu suara yang berkeliaran bebas. Itu suara Imron Anwari, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung. Semua telinga fokus mendengarkan setiap kata yang keluar dari Imron. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung yang saat itu menjadi ketua majelis Majelis Kehormatan Hakim. Tiba-tiba semua orang yang ada di ruang lantai 2 Mahkamah Agung itu dikagetkan dengan aksi sujud M. non-palu dan tidak menerima tunjangan selama dua ta- hun. Suap Selain Reza, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga menyidangkan beberapa hakim yang lain. Total hakim yang "di-MKH-kan" pada triwulan pertama 2014 ini ada tujuh orang. Lima orang diberhentikan dengan tidak hormat, dan sisanya dinon-palukan. Pada hari yang sama. Pastra Joseph, wakil ketua peng- Salah Satu Sidang Majelis Kehormatan Hakim Di Mahkamah Agung Reza Latuconsina. Ia menagis haru dengan putusan yang dibacakan Imron. Semua yang melihat aksi itu tersenyum. Sang hakim batal diberhentikan. Senyum juga terlihat mengembang di wajah orang tua Reza yang hadir di ruang sidang yang menghakimi anaknya yang menjadi seorang hakim. Reza adalah salah satu hakim yang disidang oleh MKH pada awal tahun 2014 ini. Hakim Pengadilan Negeri Ter- nate ini diduga melanggar kode etik. Ia diduga selingkuh. adilan negeri Mataram, juga "di-MKH-kan". Ayah tiga orang anak itu dilaporkan atas perbuatan yang melang- gar kode etik hakim berupa menerima suap sebesar Rp 20.000.000,- dan penundaan eksekusi untuk putusan yang sudah berkekuatan tetap. Tuduhan itu terjadi ketika hakim terlapor bertugas sebagai ketua PN Pematang Siantar. Atas perbuatannya tersebut Komisi Yudisial merekomendasikan agar Joseph diberhentikan sebagai hakim dengan tidak hormat. Awalnya Komisi Yudisial mengusulkan pemberhenti- an secara tidak hormat. Tapi melalui MKH putusan itu berubah. Reza menerima hukuman berat menjadi hakim Dalam pembelaannya, hakim yang mengawali tugas- nya pada 1985 itu mengatakan bahwa uang tersebut telah dikembalikan. Meskipun begitu, Joseph yang sudah 28 ta- hun menjadi hakim itu meminta maaf yang sedalam-da- 36 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 36 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
lamnya kepada MKH jika perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum. Dalam putusannya, MKH menjatuhkan hukuman rin- gan berupa hakim non-palu dan tidak mendapatkan tun- jangan selama 6 bulan. Putusan ini diberikan MKH de- ngan pertimbangan bahwa track record hakim terlapor itu baik, sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggar an kode etik, kredibilitas serta integritasnya baik. Sidang MKH yang lain berlangsung pada Kamis 6 Ma- ret 2014 dengan hakim terlapor H. Ramlan Comel. Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung tersebut di- MKH karena perintah lisan Ketua Mahkamah Agung RI. Perintah ini terkait dengan pemberitaan di surat kabar harian Kompas edisi 16 Agustus 2013 dan media online Tribunnews edisi yang sama. Ia tersangkut perkara suap penanganan kasus Bansos Pemkod Bandung. Khusus MKH terakhir ini dilakukan dua kali. Karena Ramlan tidak hadir pada MKH pertama, Artidjo Alkostar sebagai Ketua Majelis MKH tersebut memutuskan untuk memanggil kembali Ramlan. Tetapi pada MKH kedua 12 Maret 2014 Ramlan tak hadir lagi. MKH akhirnya memu- tuskan Ramlan diberhentikan secara tidak hormat. Salah seorang hakim yang disidang oleh MKH sujud syukur karena hukumannya lebih ringan dari tuntutan. BERANDA Narkoba Lain hari, lain lagi kasus yang disidangkan oleh MKH. Kamis, 27 Februari 2014, MA dan KY melaksanakan MKH lagi dengan hakim terlapor Pahala Shetya Lum- banbatu. Ia dilaporkan atas pelanggaran kode etik berupa penggunaan narkoba. Atas perbuatannya itu MKH men- jatuhkan hukuman pemberhentian secara tidak hormat dengan mendapatkan hak pensiun. Pemberhentian secara tidak hormat ini diberikan karena hakim Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru tersebut terbukti menggunakan narko- ba. Perselingkuhan Pada 4 Maret 2014 MKH kembali digelar. Kali ini de- ngan hakim terlapor Mastuhi, S.Ag., MH (hakim Peng- adilan Agama Tebo) dan Elsadela, SH (hakim Pengadilan Negeri Tebo). Kedua hakim ini dilaporkan atas perseling- kuhan. Dan karena adanya laporan perselingkuhan juga, Jumanto, SH., MH (hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin) dan Puji Rahayu SH., MH (hakim Peng- adilan Tata Usaha Negara Surabaya) di-MKH pada 5 Maret 2014. Kedua pasang hakim ini diberhentikan dengan tidak hormat, artinya tidak mendapatkan hak pensiun. (Az) Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 37 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 37
BERANDA Mengedepankan Peran Pencegahan MAHKAMAH AGUNG memiliki Badan Pengawasan (Bawas) yang bertugas mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tu- gas peradilan. Untuk lebih jauh mengetahui peran Bawas, berikut rangkuman wawancara MMA dengan Ketua Bawas MA, Dr.H. Sunarto, S.H. melalui telpon selular. Bawas Mahkamah Agung berperan sebagai quality as- surance dan konsultan. Jadi kita tidak hanya mendeteksi temuan-temuan kemudian menindaklanjuti. Tetapi sejak awal kita harus sudah mampu mencegah. Untuk itulah kita harus menjadi quality assurance, karena mencegah itu juga mendorong aparatur yang memiliki mindset me- layani untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Mahkamah Agung maupun di lingkungan peradilan. Ke depannya, Badan Pengawasan akan memberikan porsi yang sama antara penindakan dan pembinaan. Per- an pembinaan sangat menunjang, seperti misalnya sidak (inspeksi mendadak), rapat koordinasi, dan pelatih an- pelatihan. Bawas mengubah orientasi peran, dari menindak menjadi quality assurance. Makanya, kawan-kawan hakim jangan datang ke Bawas ketika ada masalah, kalau di bi- Tim Bawas MA melakukan sidak di PN Jakarta Selatan, setelah libur Hari Raya Idulfitri 2013 lebih baik dari pada menindak. Kita akan mendorong aparatur peradilan yang bukan bagian dari masalah, untuk menduduki jabatan strate- gis di lingkungan Mahkamah Agung maupun di bawah pimpinan Mahkamah Agung . Sebaliknya, kita juga akan mencegah aparatur yang terlibat masalah untuk menduduki jabatan tertentu. Kita dang keuangan namanya post audit. Saran saya datanglah ke Bawas sebelum ada masalah, mereka harus sering-se- ring konsultasi ke Bawas. Kami kekurangan auditor. Dengan 800 lebih satker kami hanya memiliki sembilan auditor, tetapi karena kami mengedapankan pre audit, maka bisa dikatakan bahwa hakim-hakim yang ditindak sedikit sekali. Itulah maka- nya pencegahan lebih baik dari pada penindakan. (AZ) 38 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
BERANDA BERANDA Hakim Wakil Tuhan di Bumi HAKIM bukanlah jabatan main-main. Secara hakiki hakim itu jabatan suci. Ia adalah wakil Tuhan di bumi ini. Ia kaki tangan Tuhan dalam menentukan benar dan salah perbuatan manusia di bumi. Untuk itu ia dilarang melaku- kan perbuatan tercela atau bahkan melakukan perbuatan yang mendekatkan kepada kesan tercela. Ia harus menjaga integritas. Tugas nya harus dipertanggungjawabkan kepa- da masyarakat dan tentu saja juga kepada Tuhan. Meskipun begitu hakim bukanlah malaikat. Ia tetap manusia yang di dalam dirinya berkolaborasi sifat setan dan sifat malaikat. Komponen yang saling berseberangan ini melengkapi satu sama lain dalam eksistensinya manu- sia. Dualisme tersebut kadang membuat hakim yang juga manusia pernah secara sadar atau tidak sadar melakukan perbuatan yang bahkan tercela. Tapi, mengingat kedudu- kan dan tugasnya sebagai wakil Tuhan, sebagai pengadil, ia hanrus punya standar moral yang tinggi. Bagaimana jadinya kalau hakim standar integritasnya di bawah mas- yarakat pada umumnya? Pastilah kacau dalam menegak- kan keadilan di bumi. MKH-kan, bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah ada MKH dan semua yang terkait dengan MKH. Sejarah MKH 1. Keputusan bersama antara MA dan KY yang menyempurnakan peraturan bersama sebelum- nya, tahun 2006-2007. Hal ini didasarkan pada perlunya satu forum pembelaan diri bagi hakim yang diusulkan oleh MA atau KY untuk diberhen- tikan secara tidak hormat. Untuk itu MKH disebut forum pembelaan diri yang disediakan bagi hakim terlapor. Dalam forum inilah hakim bersangkutan boleh membela dirinya. Dan pada keputusan yang diperbarui tahun 2012 ini, hakim terlapor boleh didampingi oleh semacam penasehat hukum, dan akhirnya kawan-kawan IKAHI yang mendampingi mereka. 2. MKH sebelumnya sudah ada sejak 2006-2007 na- mun jumlahnya tidak sesering tahun 2012 ke atas. Mahkamah Agung menyadari masalah tersebut. Un- tuk itu sejak tahun 2012 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 04/ PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Pan- duan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Salah satu media teraplikasinya Keputusan Bersama ini adalah adanya Majelis Kehormatan Hakim yang biasa dis- ingkat MKH. MKH adalah media untuk para Hakim yang "dihakimi" dan membela diri dari segala macam tudu- han yang di arahkan kepadanya. MKH dipim pin oleh 3 Hakim Agung dari Mahkamah Agung dan 4 hakim dari Komisi Yudisial. Buang Jauh-Jauh Perasaan "MKH adalah simbol kewibawaan, bukan sekedar menyanksi seseorang," ujar ketua KY, Suparman Marzuki. Sebelum ada MKH, hakim-hakim yang melanggar kode etik langsung mendapatkan sanksi dari Mahkamah Agung. Entah diberhentikan atau dinonpalukan. Seka- rang ini, khusus untuk pemberhentian baik oleh MA atau KY terkait pelanggaran kode etik harus melewati forum MKH yang dibentuk bersama antara MA dan KY. Saya kira ini kemajuan bagus dalam mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi, sehingga yang bersangkutan itu diberi hak membela diri. Sebelumnya, para hakim yang "berulah" langsung diberikan sanksi oleh rapat pimpinan MA tanpa ada kes- empatan sang hakim membela diri. Nah, sejak ada MKH, para hakim terlapor memiliki kesempatan untuk membe- la diri. Keputusan hasil sidang MKH ini bukan keputusan MA semata tetapi keputusan majelis MKH yang terdiri dari empat orang hakim dari KY dan tiga orang hakim dari MA. "Saya termasuk orang yang tidak setuju perasaan diba- wa-bawa ketika menghakimi seseorang yang berbuat sa- lah," imbuhnya. Suparman Marzuki menerima tim MMA di ruang kerjanya. Ia bercerita mengenai MKH, awal mula sejarahnya, bagaimana "prosesi" seorang hakim bisa di- Jenis Hukuman KY hanya memiliki dua usulan hukuman bagi hakim yang di-MKH, pertama pemberhentian secara hormat dan kedua pemberhentian secara tidak hormat. Kare- Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 39
BERANDA Tim MMA, Nur Azizah dan Dewa Nyoman mewawancarai ketua KY, Suparman Marzuki di ruang kerjanya. na MKH adalah forum pembelaan diri, apabila seorang hakim usulan awalnya diberhentikan dengan tidak hor- mat, tetapi ketika sang hakim terlapor pembelaan dirinya bagus, sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka huku- mannya bisa diturunkan menjadi pemberhentian secara hormat, artinya sang hakim terlapor tetap mendapatkan hak pensiun. Atau sebaliknya, awalnya KY mengusulkan pemberhentian dengan hormat, tetapi ketika dipersidan- gan MKH terdapat bukti-bukti baru yang memberatkan sang hakim terlapor, usulan KY itu bisa saja berubah men- jadi pemberhentian secara tidak hormat, artinya tidak mendapatkan hak pensiun. dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sesama hakim, aparat penegak hukum yang lain, tetangga, suami atau istri sendiri, keluarga, anak, orang tua dan yang lainnya. Kedua temuan KY. Misalnya KY memeriksa hakim A dan hakim B, kemudian dalam pemeriksaan tersebut KY menemukan hakim C. Inilah yang dinamakan temuan. Ketiga, informasi. KY bisa mendapatkan informasi dari media, atau ketika KY melakukan sosialisasi ke daer- ah mendengar isu-isu pelanggaran hakim. Selanjutnya KY mendalami informasi tersebut. MKH juga memiliki jenis hukuman Non Palu. Non palu artinya hakim tidak dibolehkan bersidang selama beberapa waktu. Misalnya non palu 6 bulan, satu tahun atau 2 tahun, dan selama itulah sang hakim terlapor tidak diperbolehkan bersidang dan tidak mendapatkan tunjan- gan jabatan. Penjatuhan semua hukuman tersebut tergan- tung dari proses pembelaan sang hakim terlapor di MKH. Keempat, tembusan. Misalnya ada laporan ke MA, KPK, Komisi III atau lembaga penegak hukum lainnya, lalu tembusannya ditujukan ke KY. Kelima, Laporan dari lembaga Negara. Misal nya lapo- ran dari KPK. Kasus ini menurut KPK lebih tepat ke KY, maka disposisikan ke KY. Urutan hakim terlapor hingga sampai kepada MKH (apabila berangkat dari Komisi Yudisial): Pertama harus ada Laporan. Laporan ini bisa datang Setelah proses di atas, langkah selanjutnya adalah KY akan melakukan investigasi. Untuk memastikan apakah laporan ini benar. KY akan mendalami, mencari faktanya, mengungkap kebenarannya, siapa pelakunya, siapa saksin- 40 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
ya dan apa kesaksiannya. Jika semua sudah terkumpul, tim investigasi KY akan melaporkannya dalam Rapat Panel. Rapat Panel adalah rapat yang terdiri dari tiga orang hakim KY, satu orang tim ahli, dan satu orang staf pen- gawas hakim. Yang dimaksud tim ahli adalah mantan hakim, mantan jaksa, mantan pengacara, atau akademisi yang kredibilitasnya sangat tinggi. KY melakukan pencar- ian khusus dan serius dalam merekrut tim ahli ini. Tugas Rapat Panel adalah memeriksa saksi-saksi dan pelapor (jika ada). Jika hasil pemeriksaan saksi, bukti, dan pelapor benar, baru KY akan memeriksa hakim terlapor. Rapat Panel dimungkinkan dilakukan dua atau tiga kali, apabila ada saksi kunci tambahan yang belum diperiksa. Semua hasil pemeriksaan termasuk usulan hukuman akan diba- wa ke Sidang Pleno. Sidang Pleno adalah sidang lanjutan dari Sidang Pan- el. Sidang ini diisi oleh semua hakim KY. Tugas sidang ini adalah memutuskan apakah hasil Sidang Panel ha- rus dilanjutkan ke MKH atau tidak. Sidang Pleno juga menguatkan hasil jenis hukuman yang diberikan kepada hakim terlapor. Semua berita acara mengenai Sidang Ple- no akan dikirimkan ke Mahkamah Agung dan mengusul- kan adanya MKH. Jika MA menyetujui, MA akan men- girimkan surat ke KY bahwa mereka setuju sidang MKH dilaksanakan. Setelah itu ketua MA akan mengeluarkan Surat Kepu- tusan (SK) mengenai penyelenggaran MKH. Ketua MA akan memutuskan siapa saja hakim MA yang ditugaskan di MKH. Ketua KY pun begitu, menentukan siapa saja hakim KY yang akan mengisi majelis MKH. Dengan adanya MKH ini, perlu juga diketahui per- bedaan sebelum dan sesudah MKH. Kami tidak bisa memastikan perubahan signifikan perilaku hakim sebe- lum dan sesudah MKH. Karena belum ada penelitian khusus mengenai hal tersebut. Tetapi yang jelas, atmos- phere setelah adanya MKH di pengadilan bisa dilihat dari tiga hal: pertama sikap hati-hati yang lebih tinggi, kedua sikap positif, dan ketiga rasa takut yang tinggi. Ketiga hal BERANDA tersebut berimplikasi bahwa badan pengawasan memiliki implikasi positif pada pikiran banyak hakim. Tantangan MKH 1. Terbatasnya jumlah hakim di KY. Untuk menjaga obyektivitas, KY memiliki peraturan bahwa hakim yang mengisi Sidang Panel tidak diperbolehkan menjadi majelis hakim MKH. Tetapi ini menjadi masalah, jumlah hakim KY ada tujuh, untuk Si- dang Panel diperlukan tiga orang hakim, sisanya ada empat hakim. Sementara untuk MKH di MA, hakim KY dibutuhkan empat orang. Jika salah satu dari empat orang itu sakit atau berhalangan hadir, maka MKH bisa ditunda. Kami berdiskusi mencari solusi, akhirnya KY mengambil kebijakan bahwa Sidang Panel hanya diisi oleh dua orang hakim KY. Sisanya masih ada lima, sehingga ketika ada satu hakim yang berhalangan ketika MKH akan digelar, MKH tetap bisa dilaksanakan. 2. Peraturan yang berlaku di MA dan KY tidak sama dengan peraturan yang berlaku di Kepegawaian. Masalah ini menjadi pelik ketika ada hakim ter- lapor yang masih bekerja di pengadilan, padahal hakim tersebut telah dijatuhi hukuman diberhen- tikan secara tidak hormat. Hal ini terjadi karena belum adanya SK pemberhentian dari Presiden. 3. Adanya perbedaan bahasa antara MA, KY, dan Kepegawaian. Misalnya, MKH menjatuhkan hu- kuman pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Istilah tersebut tidak ada di Sekretariat Negara, yang ada adalah pemberhentian dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun. Adanya per- bedaan istilah ini menjadi tantangan juga bagi MKH. Harapan terhadap MKH. Semoga MKH memberikan efek positif bagi para hakim. Sehingga para hakim bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara dengan tetap menjaga kredibilitas dan kode etik yang baik.(Az) Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 41
BERANDA KetiKa Pengadil Menuntut HaK Konstitusional Oleh D.Y. Witanto* dan Sunoto** GENAP dua tahun sebuah peristiwa penting terjadi da- lam dunia peradilan di Indonesia. Hakim, sebuah pro fesi "mulia" dalam institusi penegakan hukum, dipertaruh kan harkat dan kewibawaannya. Ada gagasan di kalangan be- berapa hakim muda untuk melakukan "mogok sidang". Mereka mengusung tema "Hakim Indonesia Menggu- gat." Sebuah tema yang cukup sensitif di saat masyarakat sedang alergi pada para penegak hukum atas maraknya kasus-kasus suap dan jual beli perkara di pengadilan. Grup ini memiliki ide mengajak sejumlah hakim un- tuk menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memper- juangkan kesejahteraan hakim. Rencana aksi ini kemudi- an memicu pro-kontra dan gejolak di kalangan petinggi MA. Lambat laun ide pergerakan tersebut mulai terendus oleh media dan mulai memunculkan berita-berita kontro- versial seperti ini: "Karena tidak tersedia rumah dinas, hakim terpaksa mengontrak rumah sederhana." "Jauh dari kampung halaman, karena ketiadaan rumah dinas, hakim terpaksa tinggal di Mess Pengadilan dengan kondisi seadanya." "Rumah dinas hakim yang tidak terpelihara dengan baik." Munculnya gerakan ini ke media menjadi alat sosialisa si yang cukup efektif. Gerakan tumbuh sema- kin massif. Banyak hakim, keluarga hakim, masyarakat, LSM, dan tokoh nasional turut bergabung menjadi ang- gota grup. Hingga 16 Juli 2011, anggotanya telah ber- jumlah 5.334 orang. Rumah dinas hakim yang tidak terpelihara Di balik tema besar tersebut mencuat ke permukaan berbagai kenyataan pahit. Kehidupan sebagian hakim, se- bagai pengadil, di Indonesia dalam kondisi yang mempri- hatinkan. Bayangkan, gaji pokok hakim lebih rendah dari gaji pokok PNS. Tunjangan jabatan tidak pernah meng- alami kenaikan dalam kurun waktu sebelas tahun ter- akhir. Kondisi rumah dinas para hakim tidak layak huni. Dan hak-hak konstitusional lainnya pun tidak kunjung direalisasikan oleh negara. Semua itu menjadi pemicu munculnya gagasan aksi mogok sidang. Kondisi kurang nyaman dalam bekerja menimbulkan isu gerakan bersama yang didasarkan pada kepentingan bersama. Gerakan itu dipelopori oleh seorang hakim muda bernama Ahmad Sunoto. Ia memanfaatkan jejaring sosial facebook yang dirintis Andy Nurvita, hakim Peng- adilan Negeri Salatiga, pada 17 April 2011. Grup yang ter- bangun dari jejaring itu dinamai "Rencana Peserta Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI". Rupanya gerakan yang semakin nyata ini menimbul- kan kekhawatiran di kalangan pimpinan di Mahkamah Agung. Kamis, 21 April 2011, Andy Nurvita dan Teguh Satya Bhakti dari PTUN Semarang diperiksa oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai inisiator demonstrasi. Pemeriksaan tersebut tidak membuat surut gerakan. Kendati telah diperingatkan, Teguh Satya Bhakti melan- jutkan perjuangannya lewat jalur litigasi dengan meng- ajukan judicial review ke Mahkamah Konstittusi (MK). Ia mengajukan permohonan uji materi terhadap UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ia meminta agar MK menguji Pasal 6 ayat (1) yang dianggap sebagai penyebab pengelolaan keuangan Mahkamah Agung tidak independen. Pasal ini dinilai melanggar prinsip kekuasa- an kehakiman yang merdeka, karena telah mengesamp- ingkan esensi kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mengelola anggaran sendiri. Padahal, menurut Pasal 81A UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, seharus- nya MA-RI memiliki hak otonom untuk mengelola ang- garannya sendiri. 42 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 42 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
Hingga 1 tahun kemudian, putusan judicial review yang dinantikan ternyata tidak terwujud dan tidak ada ke- pastian kapan terwujud. Akhirnya, seruan mogok sidang nasional mulai digagas oleh Sunoto, hakim Pengadilan Negeri Kualasaimpang, Aceh Tamiang. Gagasan tersebut mendapat respons dan dukungan dari sejumlah hakim. Keresahan memuncak setelah terbit Peraturan Peme- rintah (PP) No. 15 Tahun 2012 mengenai Gaji Pegawai Negeri Sipil pada 6 Februari 2012. PP ini menaikkan gaji pokok PNS 10%. Dengan demikian, gaji pokok hakim se- bagai Pejabat Negara lebih rendah dari gaji pokok PNS. Sekadar contoh, gaji pokok hakim golongan IIIa, se- bagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2008, adalah Rp1.976.000,- sedangkan gaji pokok PNS golongan yang sama menjadi Rp2.064.100. Gaji pokok hakim sudah empat tahun tidak mengalami kenaikan, sedangkan gaji pokok PNS hampir tiap tahun mengalami kenaikan. Coba bandingkan dengan keadaan pada akhir era Orde Baru, gaji pokok hakim besarnya 2 kali lipat dari gaji pokok PNS. Yang lebih menyakitkan, tunjangan jabatan hakim tidak pernah mengalami kenaikan selama 11 tahun se- jak Keppres No. 89 tahun 2001 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Seruan mogok sidang nasional pada awalnya hanya di- ikuti oleh 14 hakim. Tapi dengan bantuan seorang warta- wan media online, aksi mogok kemudian menjadi berita nasional di berbagai media cetak, elektronik dan online, se- hingga pada bulan April 2012 pesertanya mencapai 800-an. Sebelum agenda Mogok Sidang Nasional yang belum ditentukan waktunya itu digelar, muncul usulan dari beberapa hakim anggota grup untuk melakukan audi- ensi dengan beberapa lembaga terkait. Akhirnya disepa- kati untuk melakukan audensi dengan organisasi Ikat- an Hakim Indonesia (Ikahi), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudi sial (KY), dan Komisi III DPR RI. Audensi melibatkan para hakim daerah dari Sumatera, Jawa, Kali- mantan, dan Sulawesi. Mereka adalah hakim dari tiga lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Untuk mendukung aksi audensi tersebut dilakukan penggalangan dana untuk membiayai keberangkatan anggota audensi ke Jakarta. Hingga 10 April 2012, saldo rekening dana perjuangan itu sudah 80-jutaan. Sinergi gerakan litigasi dan non-litigasi semuanya dalam bingkai tuntutan yang sama, yakni kesejahteraan hakim dan pe- menuhan hak-hak konstitusional hakim yang tidak dipe- nuhi oleh pemerintah. BERANDA Karena tidak tersedia rumah dinas, hakim terpaksa mengontrak rumah sederhana Jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan, maka mogok sidang nasional direncanakan akan digelar pada akhir bulan Agustus 2012, setelah pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2012. Akumulasi dari kerisauan para hakim ini kemudian berubah menjadi ancaman atas prinsip dasar negara hu- kum. Ancaman mogok sidang tidak sekadar akan melum- puhkan sistem hukum, tetapi juga akan menciderai sim- bol hukum pada suatu negara. Karena itulah, ancaman itu menjadi serius. Sedikit lebih maju, gagasan dan gerakan ini kemudi- an mulai direspons pemerintah dengan membentuk "Tim Kecil". Dari yang tadinya kurang perhatian dan tidak pedu- li, gerakan mulai menumbuhkan harapan. Hakim-hakim muda berharap agar ritme kerja Tim Kecil berjalan se- laras, cepat dan tepat. Karena bila tidak, ancaman mogok sidang sudah dirancang dan siap direalisasikan. Akhirnya, perjuangan bersama dari semua komponen melahirkan buah yang manis dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Tunjangan Hakim. Di sini sebagian tuntutan para hakim direalisasikan. Atas terpenuhinya apa yang diperjuangkan tersebut, para hakim di seluruh Indonesia kini harus membangun komitmen bersama untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tak ada ungkapan syukur yang lebih besar daripada itu. Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat ** Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 43
BERANDA Pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi Oleh Drs Erwin Widanarko, SH., S.AP., M.Pd.* lembaga peradilan satu atap (one roof system) yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk selalu mengembangkan Sumber Daya Manusianya. Dengan pengembangan Sum- ber Daya Manusia yang berbasis kompetensi akan bisa mengeksplore kebutuhan organisasi dengan ekspekta- si individu atau pegawai untuk berkarier di Mahkamah Agung. Apabila kebutuhan organisasi dan ekspektasi pe gawai untuk berkarier bisa dipadukan dan dengan adanya gab antara kepenting- an organisasi dan ekspektasi pegawai maka pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi1 pada Mahkamah Agung akan bisa dilaksanakan secara terinte gral, effisien, dan effekif untuk kepentingan organisasi. ABSTRAK: Mahkamah Agung sebagai menyelenggarakan trainning atau learning and deve- lopment basisnya juga dari kompetensi model organi- sasi. Kompetensi model organisasi menjadi acuan untuk pengembangan organisasi dari rekrutmen sampai pe- gawai pensiun. Kompetensi model organisasi biasanya ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) oleh pejabat yang berwenang. Sehingga kompetensi model organisasi men- jadi standar kompetensi yang dimiliki oleh organisasi un- tuk pengembangan sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi tentu ada kompe- tensi yang harus dimiliki atau yang harus ada di organisasi tersebut, karena suatu organisasi pasti punya tujuan yang terefleksikan dalam visi dan misi organisasi. Individu atau pe gawai yang bekerja dalam organisasi tersebut ten- tu juga punya ekspetasi atau harapan-harap- an untuk bisa mengembangkan kariernya. Dengan demikian sebenarnya kompetensi itu nempel di jabatan-jabatan dalam organisasi dan di individu-individu atau pegawai yang berkerja dalam organisasi tersebut. Persyaratan jabatan dalam organisasi disebut standar kompetensi jabatan, bila kita bandingkan dengan orangnya, orangnya atau pegawai punya kompe- tensi apa. Cocok atau tidak untuk kepentingan organisasi, itulah sebenarnya yang disebut sebagai pengelolaan sumber daya manusia dengan berbasiskan kompetensi. Secara ba- gan dapat digambarkan sebagai berikut: Manajemen Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Kompetensi yang berlaku umum untuk seluruh kar- yawan dari atas sampai bawah disebut cor kompetensi. Ra- ta-rata suatu organisasi minimal memiliki 4 atau 5 cor kom- petensi. Cor kompetensi ini bisa dievaluasi, bisa di-update sesuai perkembangan organisasi. Sehingga cor kompetensi bisa digunakan untuk banyak aspek di organisasi. Organisasi merekrut seseorang basisnya adalah dari model desain kompetensi organisasi. Organisasi akan 1 Cuplikan makalah yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan Pelatihan Profesi Sumber Daya Manusia Bersertifikat (Certified Human Resources Professional/CHRP) Kelas Khusus Mahkamah Agung, 2013, kerja sama Mahkamah Agung-C4j-Unika Atmajaya. Cor kompetensi biasanya diturunkan menjadi semacam surat edaran yang menekankan kembali kepa- da pengukuran dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan. Leveling dalam cor kompetensi biasa- nya ada 6 level yaitu: 1. ada yang menampilkan perilaku negatif, level -1 44 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 44 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
2. ada yang mampu melaksanakan tugas menjadi tanggungjawabnya sendiri, level 1 3. ada yang mampu mengatur kelompok kerja, teman kerja, meningkatkan kinerja kelompok, disebut level 2 4. ada yang mampu mengelola unit kerja dan mening- katkan kinerja unitnya, kita sebut level 3 5. ada yang mampu meningkatkan kinerja organisa- si, level 4 6. ada yang mampu membangun budaya atau sisitem untuk meningkatkan kompetensi dan implemen- tasi, level 5 Setiap jabatan dalam organisasi otomatis diperlukan leveling kompetensinya. Kompetensi merupakan sentral dari pengembangan, yakni posisinya ada ditengah pengembangan sumber daya manusia, jadi bisa digunakan untuk meredesain organi- sasi, untuk rekrutmen, untuk learning, untuk performance management system (Sasaran Kerja Pegawai), untuk mengidentifikasi talent, bisa juga digunakan untuk com- petency benefit atau penentuan besaran tunjangan kinerja. Hal ini disebut competencies based human resources man- agement. Dalam pengelolaan human resources atau human capi- tal atau pengelolaan sumber daya manusia semua pola pengelolaannya seharusnya berbasiskan kompetensi. membuat job desk/uraian jabatan berbasiskan kompetensi; mendesain organisasi berbasiskan kompetensi; melakukan rekruitmen berbasiskan kompetensi; melakukan pengembangan berbasiskan kompe- tensi; mengukur kinerja berbasiskan kompetensi; membuat pelatihan berbasiskan kompetensi; melakukan competency benefit design berbasiskan kompetensi; melakukan talent management berbasiskan kom- petensi; semua berbasiskan kompetensi, jadi kompetensi itu digunakan pada hampir semua aspek dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kalau kita menggunakan konsep competencies based harus ada organisasi yang berbasiskan kompetensi ter- lebih dahulu. Sehingga waktu kita mendesain struktur or- ganisasi maka kita dapat jobs atau jabatan-jabatan. Jabatan BERANDA tadi kita assess dapat yang namanya kompetensi jabatan, selanjutnya kompetensi jabatan ini kita bandingkan de- ngan orangnya, orangnya direkrut, berkarier, di-assess dalam kariernya maka akhirnya kita tahu orang tersebut punya kompetensi, dibandingkan dengan jobs competen- cy atau standar kompetensi jabatan, kalau ada gab maka kita harus buat program pengembangan, supaya pegawai tersebut bisa memenuhi kriteria. Setiap pegawai ditempatkan pada posisinya ma sing- masing tentunya sesuai dengan kompetensinya. Kalau ada audit yang terkait dengan audit penempatan atau Audit Kepegawaian, maka kalau ditemukan ada penyimpangan penempatan, langsung direkomendasikan untuk mem- buat program pengembangan pegawai selanjutnya dilaku- kan analisa potensi dan analisa kinerja. Setelah dilakukan analisa potensi dan analisa kinerja kita bisa mengetahui pegawai tersebut kompeten atau tidak. Proses itu adalah proses pengelolaan sumber daya manusia berbasiskan kompetensi. Jadi bisa dikatakan ada jobs, ada orang, ada gap, dan ada pengembangan supaya ada kompeten people, secara sederhana alur pengelolaan Sumber Daya Mausia berbasis kompetensi adalah seperti itu. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompe- tensi, nantinya bisa digunakan atau dielaborasikan atau di-advance-kan lebih jauh sebagai alat rekrutmen, pemili- han, penempatan, bisa juga dikembangkan dengan kiner ja sebagai performance management atau Sasaran Kerja Peg- awai (SKP), bisa juga dikembangkan dengan tranning and development karena nantinya akan ada kebutuhan pelatih- an berbasis kompetensi, bisa juga dikembangkan dengan karier karena sistem promosinya berbasiskan kompetensi juga. Jadi semuanya berbasiskan kompetensi, untuk akh- irnya kita bisa membuat sistem penghargaan dan pengga- jian dengan berbasiskan kompetensi. Kegunaan standar kompetensi jabatan ini sangat ba- nyak untuk kepentingan organisasi. Standar kompetensi jabatan bisa digunakan untuk pelatihan, pengembangan, karier, performance management atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), selection, rekruitmen, kompetensi, per- encanaan, seleksi dan sebagainya. Dengan standar kom- petensi jabatan dalam suatu organisasi maka dibutuhkan juga assessment untuk masing-masing individu. Untuk meng-assess individu perlu dilaksanakan secara berkelan- jutan dan terus-menerus, karena selama organisasi itu ada, organisasi akan selalu berkembang sehingga orga- nisasi harus selalu mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya. Jenis kompetensi ada 3 (tiga), yang pertama adalah cor competencies, cor competencies ini diterjemahkan dari Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 45 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 45
BERANDA visi, misi, veleus terus akhirnya didapat yang namanya cor competencies. Cor competencies ini berlaku umum, berla- ku untuk seluruh karyawan, dan berlaku untuk seluruh jabatan. Jadi cor competencies adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai untuk bisa ber- gabung dan bekerja dalam suatu organisasi kalau kompe- tensi dasar saja tidak dimiliki bagaimana akan bisa berka- rier lebih baik dalam organisasi. Kompetensi kedua adalah kompetensi fungsional. Kompetensi fungsional melekat di jabatan dan kompeten- si fungsional yang membedakan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Kompetensi fungsional disebut juga job competency sebenarnya paling banyak dan yang banyak sifatnya adalah hard competency. Pada perusahaan atau organisasi swasta kompetensi fungsional biasanya disebut technical competency. Kompetensi yang ketiga adalah managerial compe- tency atau kompetensi manajerial. Kompetensi mana- jerial membedakan posisi manajerial jabatan struktural, karena untuk menjadi kepala dibutuhkan persyaratan, 46 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 46 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 butuh kompetensi tertentu misalnya leadership, building bussinnes factorship, resoult management, ini disebut juga kompetensi struktural, biasanya kompetensinya sama, cuma leveling-nya yang berbeda. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kita simpul- kan bahwa sebenarnya model kompetensi itu bisa diketa- hui sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, tujuannya agar seseorang bisa bekerja lebih baik di jabatannya, bisa menjadi superior di jabatannya dan akhir nya bisa diangggap performance-nya bagus. Sumber daya manusia dengan performance yang bagus menjadi aset bagi organisasi untuk dikembangkan, apabila aset tersebut tidak dikembangkan dan dipelihara dengan baik organisasi akan kehilangan orang-orang terbaiknya. Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Badan Urusan Admininstrasi Mahkamah Agung RI Humas Mahkamah Agung, Nur Azizah (berjilbab) sedang menerima mahasiswa dari Belanda di desk info MA.
PUSTAKA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN PERADILAN Oleh Supriyanto & M.E.R. Herki Artani R. DALAM beberapa tahun belakang- an ini Biro Hukum dan Humas Mah- kamah Agung RI MA-RI), dengan ja- jarannya melalui Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi aktif melak- sanakan Kegiatan Sosialisasi Pember- dayaan Perpustakaan MA-RI, dalam kerangka pembangunan perpustakaan peradilan yang sangat bermanfaat bagi dukungan tugas pokok dan fungsi MA RI. Belum lama ini telah dilaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan kegiatan Perpustakaan yang diselenggarakan di Denpasar Bali tepatnya tgl. 15-17 April 2014, dengan peserta para Wakil Se- kretaris dan Pengelola Perpustakaan pada 4 (empat) lingkungan peradilan se wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya maksud yang sama juga telah diselenggarakan di Serang Banten, Makasar Sulawesi Selatan, dan Surabaya Jawa Timur. Peserta Sosialisasi Perpustakaan se-Bali dan NTB di Denpasar Sosialisasi dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Hu- mas Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH., dalam sambutan- nya dikatakan pentingnya perpustakaan bagi para Hakim khususnya dan masyarakat hukum dan peradilan pada umumnya. Tidak lupa juga disampaikan beberapa peng- alaman pribadi mendirikan perpustakaan, dan beliau juga meminta para peserta tidak takut berbuat demi perpusta- kaan bagi kemaslahatan peradilan Indonesia yang agung. Kegiatan diilanjutkan dengan pemutaran video Perpusta- kaan MA RI, sebagai visualisasi aktivitas dan representasi perpustakaan peradilan yang layak dicontoh dalam me- layani pemustaka, khususnya para Hakim Agung, dan masyarakat peradilan lainnya. Dengan harapan sekem- balinya mengikuti kegiatan sosialisasi peserta dapat men- contoh dan menerapkan, sehingga bermanfaat bagi para Hakim Tinggi atau Hakim peradilan tingkat pertama dan masyarakat peradilan lain pada umumnya. 1. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH., Kepala Biro Hu- kum dan Humas, BUA MA-RI menyajikan "Strate- gi Perpustakaan MA-RI dan Badan Peradilan di Bawahnya Menuju Perpustakaan Digital". Intinya perpustakaan yang tangguh adalah perpustakaan yang mampu menyedia- kan informasi yang dibu- tuhkan pemustaka dalam cakupan misi dan visi lembaga induknya. MA-RI memiliki visi "Terwu- judnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dengan misi, yaitu "Memberikan Pelayanan Hu- kum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan dan Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan". Diharapkan Perpustakaan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki SDM yang professional dalam memberikan pelayanan prima, melaksanakan kerjasama antar perpustakaan ser- ta mampu menggunakan teknologi informasi da- lam rangka mengelola koleksi perpustakaan dan pengembangan otomasi perpustakaan. Untuk kemudian dilanjutkan paparan materi pokok dengan para nara sumber yang kompeten dalam bidang- nya, sebagai berikut: 2. Drs. Supriyanto, M.Si., Pustakawan Utama Per- Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 47 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 47
PUSTAKA pustakaan Nasional RI. menyajikan materi "Strategi Optimalisasi Peran Perpustakaan Peradilan Era Te- knologi Informasi dan Komunika- si". Bermakna bahwa dewasa ini hamper tidak ada bidang pekerjaan yang tidak tersentuh oleh "keajaib- an" teknologi informasi dan komu- nikasi (TIK). Perpustakaan harus teknologi secara memanfaatkan tepat guna dan hasil guna, secara luas untuk memberikan tingkat layanan yang lebih luas. Untuk itu- lah perpustakaan sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap kelan- caran arus informasi hukum dan peradilan perlu menerapkan TIK, sehingga dicapai kemudahan bagi temu kembali informasi hukum dan peradilan yang diperlukan.. 3. Dra. Adriati, M.Hum., Pustakawan Madya Per- pustakaan Nasional RI., menyampaikan materi "Pengembangan Informasi" dimaksudkan bahwa pengembangan koleksi, sebagai suatu kegiatan un- tuk menghasilkan bahan perpustakaan baru yang lebih representatif untuk kebutuhan pemakai per- pustakaan dan menunjang tugas dan fungsi instan- si induknya. 4. Drs. Darwis, M.Eg., Kepala Bagian Pengembang- an Sistem Informatika pada Biro Hukum dan Hu- mas BUA MA, menyajikan "Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Bagian Terintegrasi dari Strategi Pengembangan Sistem Informasi Mah- kamah Agung". Bermakna bahwa strategi pengem- bangan perpustakaan, dengan menggunakan sis- tem aplikasi yang sama agar infoirmasi yang kita miliki dapat dimanfaatkan dan diakses secara bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan in- formasi untuk mendukung kelancaran lembaga peradilan. Untuk itu perlunya membangun kapa- sitas SDM Perpustakaan Peradilan (Jabatan Struk- tural dan Fungsional Pustakawan). 5. Drs. H. Erwin Widanarko, SH.,M S.AP., M.Pd., Kepala Bagian Jabatan Fungsional pada Biro Kepegawaian BUA MA. Menyajikan materi "Pem- binaan Karier Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan". Bermaksud memperkenalkan jabatan fungsional ataui pustakawan yang sudah diakui ke- 48 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 48 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Ridwan Mansyur, Karo Humas MA memberikan paparan materi dalam sosialisasi perpustakaan. beradaannya sebagai jabatan profesi sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan MENPAN No. 132/ KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, sebagai bagian motivasi pegawai yang berminat untuk mengabdi sebagai Pejabat Fungsional Pustakawan. Melengkapi materi, khususnya materi Pengembangan Sistem Informatika, diberikan praktek aplikasi sistem in- formasi perpustakaan SENAYAN yang dibantu oleh Al Iqbal Lubis, S.Hum. tidak ketinggalan M.E.R. Herki Ar- tani Richmiani, SH., Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI menyampaikanj materi tertulis "Profil, Pengembangan dan Akses Pemanfaatan Perpustakaan MA-RI". Dalam ke- sempatan diskusi yang menarik, pada dasarnya 4 (empat) Lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat siap melaksanakan tugas keberadaan per- pustakaan yang memang sudah seharusnya sebagai ba- gian integral dari setiap unit kerja yang bermanfaat bagi dukungan tugas pokok dan fungsi. Sayang sekali satu dan lain hal pada umumnya dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan perkataan lain masih tersedia secara "minimalis" diharapkan berbuat "maksimalis", untuk itulah perlunya optimalisasi peran per- pustakaan peradilan dan dukungan komitmen pimpinan. Sosialisasi yang berlangsung hanya 3 (tiga) hari ini rasa- nya masih jauh dari yang diharapkan, setidaknya kalau dibandingkan dengan pustakawan profesional yang mini-
mal berpendidikan Diploma II Kepustakawanan. Namun demikian dengan tekad dan semangat membangun negeri, dengan materi yang sudah disampaikan diharapkan mam- pu sebagai bekal membangun perpustakaan peradilan se- kecil apapun. Banyak komponen perpustakaan diperlukan, seperti gedung/ ruangan, mebeler, tenaga dsb., namun de- mikian dengan modal minimalis "tripod" maknanya kaki tiga yang bisa tegak berdiri, artinya hanya ada 3 komponen perpustakaan tetapi solid. Tiga komponen tersebut adalah PUSTAKA koleksi bahan perpustakaan, tenaga pengelola (pustaka- wan) dan pemustaka, sepanjang 3 komponen berjalan se- bagaimana mestinya dengan penuh komitmen terutama tenaga yg senantiasa mengupayakan tumbuh dan berkem- bang. Dan tentu saja dukungan komitmen pimpinan, bu- kan mustahil jalan menjadikan perpustakaan peradilan yang lebih modern bisa terwujud, amin. Selamat dan sukses. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 49 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 49
TIRTA Antara Penampilan dan Tindakan Oleh Mahrus, Lc., MH.* Janganlah melihat orang dari penampilannya. Kalau hendak mengenalinya, maka lihatlah budi pekertinya. Nabi Muhammad SAW (salawat dan salam atas be- liau) bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat ben- tuk penampilanmu, melainkan Allah akan melihat hatimu dan prestasi kerjamu." Ingat, kayu gaharu, jika tidak menyebarkan semer- bak wanginya. Maka orang tidak dapat membedakan antara kayu gaharu dan kebanyakan kayu lainnya. Tindakan seseorang adalah cerminan apa yang dikan- dung di dalam hatinya. Perbuatan baik merupakan gam- baran kebaikan hati seseorang. Jasmani menerjemahkan rohani. Hati yang gembira akan tampak di raut wajah dan gerak tubuh seseorang, demikian pula sebaliknya. (Bait-bait Hikmah) SEBAGAI bangsa beragama, wajarlah jika agama di- jadikan sebagai landasan moral dalam bertindak dan beraktivitas di dalam kehidupannya. Agama merupakan pedoman dan panduan dalam berinteraksi dan berso- sialisasi di lingkungan pekerjaan maupun lainnya. Aja- ran agama dapat membentuk integritas seseorang dalam berkarir dan bekerja. Tuntunan agama ibarat setir yang meng arahkan manusia dalam melaksanakan berbagai tu- gas dan kewajibannya. Nabi Muhammad SAW (salawat dan salam atas beliau) bersabda, "Agama adalah budi pekerti yang baik (Addinu husnul khuluq)". Nabi juga bersabda: "Bergaullah dengan orang lain, berhiaskan budi pekerti yang baik." Orang bijak mengibaratkan hati bagaikan teko. Keti- ka berisi susu, maka teko akan menuangkan susu. Ketika berisi kopi, bahkan racun, sekalipun pasti akan menuang- kan apa pun sesuai dengan isinya. Demikan halnya hati yang sehat yang berisi kasih sayang, persangkaan yang baik, rasa terima kasih, rasa sabar, rasa santun dan si- fat-sifat yang bergizi lainnya akan melahirkan perbuatan yang dilandasi kasih sayang, baik sangka, syukur, sabar dan santun pula. Sementara hati yang sakit yang berisi ra- cun bagi rohani seseorang hanya akan melahirkan sikap dendam, iri hati, tamak, rakus, putus asa dan perbuatan buruk lainnya, sehingga seseorang menjadi rendah dalam pandangan agama dan manusia, sekalipun mungkin se- cara penampilan fisik dan pakaian tampak perlente dan berkelas. Kesalehan seseorang dalam beragama merupakan per- paduan antara iman yang murni (aqidah salimah), yaitu pengesaan Tuhan sebagaimana sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, ibadah ritual yang benar (iba- dah shahihah) seperti yang diajarkan oleh para ulama dan para ahli agama, serta akhlak yang mulia (akhlaq karimah). Iman dan ibadah merupakan aktivitas vertikal antara manusia dan Tuhannya, sedangkan akhlak merupakan aktivitas horizontal antara sesama manusia yang melintasi sentimen ras, agama, maupun suku yang berbeda sekali- pun. Kesalehan beragama harus integral, tidak boleh par- sial. Kesalehan vertikal yang sifatnya hanya personal harus melahirkan kesalehan horizontal yang berdampak sosial, sebagaimana dibunyikan dalam sila kedua dan seterusnya, yaitu kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dalam se- baik-baik bentuk (lihat Alquran Surat At-Tin/95:4). Ma- nusia juga dilengkapi dengan kemampuan intelektul, spiritual dan emosinal. Seseorang tidak cukup hanya dengan memperindah penampilan bentuk fisik dan pa- kaiannya, sementara dia mengabaikan keindahan sisi-sisi kemanusiaan lainnya. Seseorang yang cantik menawan maupun tampan rupawan, ketika tidak mengasah intelek- tualitas dengan beragam ilmu dan pengetahuan, maka dia mudah tersisih dalam sudut-sudut kehidupan. Seseorang juga tidak cukup hanya mengandalkan ke- cerdasan prestasi akademiknya, sementara dia mengabai- kan kesalehan spiritualitasnya. Dia mudah terjerumus da- lam perbuatan asusila dan nafsu keserakahan, karena dia tidak lagi peduli akan perbuatan dosa dan angkara murka. Dia mudah melakukan perbuatan yang dapat merendah- 50 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 50 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
TIRTA Pengajian bulanan di Masjid al-Mahkamah (Mahkamah Agung), wujud silaturahmi keluarga besar MA. Pembinaan akhlak oleh Ustad Nur Maulana. kan nama baiknya, bahkan dapat menghancurkan puncak karir yang sudah dicapainya. Seseorang juga tidak cukup hanya berhenti pada ke- salehan spiritualitasnya, sementara dia mengabaikan sisi emosional dan akhlaknya. Budi pekerti dan akhlak mulia merupakan buah dari kesalehan ritual yang sifatnya sa- ngat personal, sementara akhlak mulia adalah kesalehan interpersonal atau kesalehan sosial. Sebagai atasan dia menyayangi, membimbing dan mengarahkan bawahan- nya. Tidak berbuat yang sewenang-wenang dan merugikan orang lain. Sementara sebagai bawahan dia menghormati atasannya dan garis-garis kebijakannya yang membawa ke- pada kemajuan dan tujuan yang telah direncanakan. Pada akhirnya budi pekerti dan akhlak mulia akan menjadi mata uang yang berlaku di mana-mana, lebih berharga dari seka- dar penampilan fisik yang tidak jarang hanya membungkus kepalsuan dan kepura-puraan. Hakim Pengadilan Agama Tangerang Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 51
TIRTA Cerita "Laut Cina Selatan" dan "Laut Kepulauan" Oleh Khaimi, S.HI.* AKU berasal dari sebuah daerah dataran tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darus- salam. Di tanah kelahiranku itulah aku menamatkan pendidikan sekolah dasar. SLTP hingga perguruan ting- gi kujalani di Banda Aceh. Kemandirian dan pendidik- an adalah semangat yang menjadi ciri khas Urang Gayo (Suku Gayo). Semangat ini pula yang melekat erat pada- ku. Bahkan, musibah gempa dan tsunami di Banda Aceh pada 2004 yang membuatku harus "timbul tenggelam" dan terseret sampai lebih kurang lima km dari kediaman- ku ditambah kehilangan adik-adik dan kakak serta kepo- nakanku tidak sanggup meluluhlantakkan semangatku untuk terus maju. Pada 2007 aku resmi menjadi salah satu warga Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, tepatnya sebagai Calon Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Bersyukur adalah tindakan yang tepat atas apa yang telah ditetapkan oleh-Nya kepadaku dan seharusnya se- mangat sebagai Urang Gayo itulah yang tetap harus aku pertahankan di tempat di mana para pencari keadilan bermuara. Khaimi, hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep, Kab. Lingga Provinsi Kepri Pada 2010, berbekal surat keputusan pengangkatan sebagai hakim di Pengadilan Agama Tarempa dan tanpa terlalu peduli letak wilayahnya berada di mana, perjalan- an pun dimulai. Semangat diselingi kebingungan akan minimnya informasi transportasi menuju ke sana tidak menyurutkan tekadku menuju bumi "kayuh serentak langkah sepijak" itu. Walaupun di antara rekan-rekan hakim seangkatan yang berasal dari Aceh saya terjauh ditempatkan saat itu, namun semangatku kembali berujar bahwa aku harus bisa menunjukan kepada mereka, walau- pun terjauh dan terluar ditempatkan, aku harus menjadi yang pertama berangkat dan menjadi yang tercepat dilan- tik sebagai hakim. Perjalanan darat selama delapan jam dari Banda Aceh menuju Medan, perjalanan udara tiga jam dari Medan-Pekanbaru-Palmatak serta perjalanan laut selama dua jam dari Palmatak menuju Tarempa harus aku lalui saat itu. Dari pesawat berukuran besar sampai berbadan kecil dan berbaling hingga menggunakan kapal laut yang kecil di tengah cuaca yang buruk dan laut yang sedang ganas (musim angin utara) sukses aku lewati de- ngan selamat tiba di Tarempa tanggal 24 Juni 2010 pukul 22.00 WIB. Semangat yang tinggi adalah modal berharga bagiku dan itu kembali terbukti karena pada akhirnya tanggal 25 Juni 2010 aku resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Aga- ma Tarempa (Bpk. YM. Drs.H. Affandi) sebagai hakim di Pengadilan Agama Tarempa, sedangkan rekan-rekan seangkatan dari Aceh baru dilantik pada bulan Juli 2010. Bahkan, terbilang belum lama (+8 bulan) setelah dilantik aku langsung dipercaya oleh KPA Tarempa sebagai Ketua Majelis. Penempatan di Pengadilan Agama Tarempa aku terima karena ini adalah bukti komitmen terhadap apa yang pernah aku tandatangani sebelumnya dalam surat pernyataan bermeterai tentang bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia diser- tai keyakinan bahwa Sang Pencipta pasti telah memper- siapkan hikmah yang menjadi rahasia-Nya untukku tanpa harus kujalani dengan keluhan, kesedihan, dan kemarah- an, atau bahkan mencari kebaikan diri sendiri dengan jalan tidak benar kepada para penentu kebijakan penem- patan. Tarempa adalah nama ibukota Kabupaten Kepu- lauan Anambas dengan luas wilayah 46.664.14 KM². 52 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 52 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
Luas daratannya hanya 592.14 KM² atau 1,27% sedang- kan luas lautannya 46.033,81 KM² atau 98,73%. Sehing- ga dapat dibayangkan bahwa saat berada di sana hanya pemandang an laut nan luas tak bertepi yang sering dili- hat, dilewati dan dirasakan. Sangat berbeda dari daratan dan perkotaan di Indonesia yang tak lepas dari masa- lah macet dan hiruk-pikuk kehidupan malam, Tarempa akan selalu identik dengan hilir mudiknya kapal nelayan, pemandang an ikan segar, spot-spot memancing yang banyak serta bahasa Melayu khas kepulauan yang kaya dengan canda tawa dan petuah bermanfaat. Subhanal- lah, tidak semua orang bisa menikmati semua keinda- han ini. Anda mau? Untuk bisa menikmati keadaan ini, maka kemampuan beradaptasi dan sharing pengalaman dari senior sangat dibu tuhkan sebagai alat untuk menca- pai kenikmatan itu dan mudah-mudahan bisa membantu menyampaikan pesan keadilan kepada para pihak berper- kara nantinya. sejuta kenikmatan, namun untuk menjalani kehidupan di ka- bupaten ini sangat dibutuhkan kesiapan secara fisik dan mental. Faktor sulitnya transportasi berakibat pada melon jaknya harga kebutuhan primer dan sekunder yang sangat tinggi. Untuk mendapatkan 20 buah cabe rawit, kita harus rela merogoh kocek sampai 5.000 rupiah dan untuk istirahat yang layak maka harus siap berdesak-de- sakan dalam rumah kontrakan senilai 30 juta/tahun. Tak ada solusi dalam hal ini selain menerima dan menik mati apa yang telah lama terjadi di sini. Seolah hanya ikan dan senyuman saja yang murah di kabupaten ini, yang lebih mahal banyak. Inilah yang telah lama dijalani oleh para senior saya sebelumnya dan hingga saat ini aparat Peng adilan Agama Tarempa tetap mampu bertahan de- ngan keadaan ini. Walaupun aparat di Pengadilan Agama Tarempa terbilang sangat sedikit sehingga banyak jabatan struktural dan fungsional yang kosong, namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat perjuangan untuk tetap bisa mengabdikan dirinya di dunia peradilan yang kita agung- kan. Sikap saling bantu, bekerja sama dan profesionalisme tetap dijunjung tinggi walaupun pada akhirnya hasilnya tidak begitu maksimal dan kalaupun bagus tentu tak sela- lu terekspose keluar atau jadi "trending topic". Walaupun Tarempa selalu menawarkan Pengadilan Agama Tarempa, dari segi penerimaan perkara, memang tergolong sedikit dibandingkan Peng- adilan Agama di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Aga- ma Pekanbaru. Jumlah rata-rata penerimaan pertahunnya hanya berkisar antara 80 hingga 90 perkara. Walaupun Islam adalah agama mayoritas penduduk, namun perka- ra sedikit bukan karena masalah yang timbul di tengah masya rakat itu kecil. Ada beberapa hal yang menyebab- kan ketidakkepastian hukum itu terjadi, antara lain: TIRTA 1. Tingkat pengetahuan hukum perkawinan dan penyelesaian sengketa perkawinan. Ini dikarena- kan minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah serta minimnya sarana pendidikan agama di sana dan masyarakat yang rata-rata hanya tamatan Se- kolah Dasar. 2. Wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa yang sangat luas dan semua jalur menuju ke Tarempa harus melewati laut. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang mahal sekali. Biaya radius termurah an- tar pulau berkisar Rp. 300.000,-/satu kali panggilan dan termahal adalah 700.000,-/satu kali panggilan. Fantastis. Bisa dibayangkan, untuk mengajukan perkara cerai talak saja, masyarakat harus mengelu- arkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah. Maka tidak salah kemudian fenomena ta- lak di luar pengadilan lebih dikenal karena lebih murah. 3. Kurangnya kontrol sosial masyarakat dan pemerin- tah dalam menangani permasalahan yang terjadi yang berakibat kepada terbiasanya masyarakat dalam melakukan kesalahan dalam tindakan dan penanganan hukum. Semestinya secuil permasalahan di atas dapat diatasi oleh pemerintah daerah dengan memberikan perhatian secara khusus melalui program-program sosialisasi hu- kum dengan melibatkan pejabat terkait. Di samping itu pula tersedianya alokasi anggaran pelaksanaan sosialisasi dan penanganan hukum semestinya tersedia dengan baik sehingga tidak lagi menjadi hambatan ke depannya apabila program tersebut telah tersusun. Sedang bagi Pengadilan Agama Tarempa untuk menyiasati hal tersebut hanya bisa menyusup dalam program sidang keliling. Walau terbi- lang tidak maksimal karena minimnya anggaran sidang keliling, namun sebagai "Manusia Pemerintahan" setidak- nya sudah secara maksimal melakukan dan memberikan pelayanan yang baik. Motto "ikhlas beramal" pun jadi ke- banggaan. Memaksimalkan potensi-potensi mubalig yang ada di Pengadilan Agama Tarempa sudah lazim dilaku- kan dalam beberapa kesempatan turun bersama para da'i dan mubalig dan pejabat bagian hukum pemerintah da- erah dalam rangka dakwah dan sosialisasi hukum dengan harapan permasalahan perdata dan keluarga yang ada di masyarakat mampu diselesaikan dengan adanya informa- si yang benar dalam rangka penyelesaiannya. Namun keluarnya nama saya pada pengumuman mutasi di akhir bulan Desember 2012 menjadi titik be- rakhirnya segala interaksi saya dengan Pengadilan Aga- ma Tarempa dan segala bentuk kehidupan di Kabupaten Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 53 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 53
TIRTA Kepulauan Anambas. Begitu banyak kenangan selama bertugas di Pengadilan Agama Tarempa dan ratusan lem- bar kertas tak akan mampu memuat semua kenangan itu. Destinasi berikutnya bumi "bertingkap alam berpintu ila- hi" Kabupaten Lingga, tempat di mana Pengadilan Agama Dabo Singkep berada. Dabo Singkep kurang lebihnya dapat kita persepsikan seperti Tarempa. Hanya kuantitas perkara di sini yang sedikit membedakan dengan Pengadilan Agama Tarem- pa, sedang untuk kualitas perkara yang ditangani masih didominasi perceraian dan dispensasi nikah. Kalau dulu dikenal sebagai "Hakim Laut Cina Selatan", kini saya di- juluki sebagai "Hakim Perairan". Hal ini merujuk kepada tiga peristiwa besar. Air Laut Tsunami Aceh yang memberi efek psikologis, Pengadilan Agama Tarempa yang identik dengan Pengadilan Agama Laut Cina Selatan tempat awal saya sebagai hakim dan Dabo Singkep yang dikelilingi oleh ratusan pulau kecil dan Gunung Daik, namun sering langka air bersih dan air motor (bahan bakar minyak). In- tinya adalah tidak jauh-jauh dari air. Betapa tidak, sejak berada di Pengadilan Agama Dabo Singkep atau tepatnya di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dari awal tahun 2013 sampai awal tahun 2014 saat ini, per- masalahan serupa sebagaimana di Pengadilan Agama Dabo Singkep kembali terjadi. Sehingga dalam asumsi penulis per- masalahan yang dihadapi oleh pengadilan-pengadilan yang berada di kepulauan kurang lebih hampir sama dan tentunya dengan alur dan ciri khas masing-masing. Sidang Keliling Sidang keliling pada dasarnya adalah upaya untuk me- menuhi tuntutan dari para pencari keadilan yang ingin memperoleh kepastian hukum. Namun, bahwa anggaran sidang keliling belum sepenuhnya memenuhi tuntutan para pencari keadilan adalah sebuah realita yang terjadi di Pengadilan Agama Tarempa dan Pengadilan Agama Dabo Singkep atau bahkan di pengadilan-pengadilan di kepu- lauan. Sehingga dalam hal ini, dalam setiap kesempatan sidang keliling harus selalu ada pembahasan sebelumnya tentang prioritas tempat yang menjadi sasaran sidang ke- liling dan jadwal keberangkatan. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar daerah di Pengadilan Agama Tarempa dan Pengadilan Agama Dabo Singkep adalah pulau-pulau ke- cil dengan biaya panggilan berkisar dari Rp.300.000,- sam- pai dengan Rp.700.000,- sekali panggil. Maka logikanya adalah untuk mendapatkan "Surat Jande dan Dude" maka para pihak harus siap dengan dana antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.4.000.000. 54 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 54 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Kondisi itu tentu membutuhkan kejelian serta ke- mampuan organisatoris dari majelis hakim. Untuk itulah harus ditetapkan wilayah atau tempat yang mampu dan sanggup mereka datangi saat persidangan keliling ini ter- laksana. Di samping itu rela berangkat di luar waktu yang ditanggung Negara (baca:SPPD) harus selalu dialami oleh Majelis Hakim yang ditetapkan. Hal ini menghindari ke- terlambatan majelis hakim di samping kondisi cuaca laut yang tidak menentu dan sering membuat Majelis Hakim harus selalu menyediakan "tasbih" di tangan kanan ber- harap surga menanti apabila ajal datang menjemput lewat nikmat Tuhan berupa lautan. Melihat apa yang terjadi pada Pengadilan Agama Tarempa dan Pengadilan Agama Dabo Singkep di atas terkait sidang keliling, setiap akhir tahun secara khusus diadakan rapat evaluasi kegiatan dan rencana program tahun berikutnya. Titik pembahasan utama adalah trans- portasi dan pemetaan wilayah. Bahkan suatu kesempatan saya pernah mengusulkan agar Pengadilan Agama di kepulauan tahun berikutnya disediakan speedboat/ferry/ kapal laut yang layak. Secara logika, kepulauan itu hanya memiliki sedikit daratan dan sebagian besar adalah laut. Distribusi mobil dinas ke pengadilan agama di kepulauan hanya memiliki manfaat yang kecil dibanding manfaat be- sar dari speedboat/ferry/kapal laut yang bisa menjangkau semua wilayah di yurisdiksi Pengadilan Agama di kepu- lauan tersebut. Semoga ini suatu saat dapat terwujud. Si Pincang dan Tak Berlengan Julukan si Pincang dan tak berlengan bukan meng- gambarkan pihak yang berperkara atau orang lain dalam tulisan ini. Ini gambaran struktur organisasi nyata di Pen- gadilan Agama Tarempa dan Pengadilan Agama Dabo Singkep. Jabatan fungsional dan struktural banyak yang kosong dan menyebabkan terjadinya rangkap jabatan dan hasil tak maksimal dalam menjalankan sebuah tugas hari an. Tuntutan profesonalisme dan proporsional dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan sering terbentur ka- rena jabatan-jabatan tersebut kosong tak berpenghuni. Pengadilan Agama Tarempa dan Pengadilan Agama Dabo Singkep bukan tidak berusaha membenahi masalah ini. Dalam setiap pengawasan hal ini selalu disampaikan dan selalu dimohonkan secara tertulis kepada pengadilan tinggi agama di Pekanbaru, namun sampai saat ini belum ada perubahan. Justru yang terjadi adalah semakin ber- tambahnya permohonan pindah dari petugas pengadilan perempuan yang tidak sanggup dengan kondisi dan ma- halnya biaya hidup di Pengadilan Agama Tarempa dan Dabo Singkep. Seolah menjadi alumni dari dua tempat
TIRTA ini menciptakan kesenangan tiada tara, harus disyukuri dan dianggap sebuah prestasi. Di mana letak komitmen bermaterai itu dan mental petugas pengadilan? Hidup adalah pilihan, terserah kepada kita mau memilih untuk berkomitmen terhadap apa yang kita tandatangani atau sebaliknya. Pindahnya para petugas peradilan di dua tem- pat ini semakin diperburuk ungkapan "kutarempakan" yang pernah saya dengar saat mengikuti pelatihan di Ba- tam tahun 2012. Sebuah lelucon mengerikan yang meng- gambarkan betapa Tarempa atau Pengadilan Agama yang susah diakses adalah tempat pengasingan bagi para aparat peradilan. Kondisi ini secara tidak langsung mencipta- kan keengganan tingkat dewa bagi yang ditempatkan di Pengadilan Agama Tarempa dan Pengadilan Agama Dabo Singkep, sehingga terkadang upaya salah pun ditempuh. Itulah nasib kami, nasib para pengadil, yang juga terus menunggu keadilan di "rumah besar" kami sendiri, Mah- kamah Agung.*** Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep foto: T. Mufardisshadri, S.HI Perjalanan sidang keliling hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep, Khaimi, ke Kecamatan Senayang. Berangkat dari Pelabuhan Jagoh, Dabo Singkep, menuju Daik ibukota Kabupaten Lingga, Prov. Kepri. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 55 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 55
KOLOM Revisi KUHAP-KUHP Implikasi terhadap Pengadilan Tipikor Oleh Dr. H Sigit Herman Binaji, SH.M.Hum.* PENGADILAN Tindak Pi- dana Korupsi (Tipikor) lahir di Rezim Reformasi sebagai jawaban atas tuntutan sebagi- an besar masyarakat Indonesia yang menghendaki penegakan hukum dilaksanakan secara le- bih optimal dan komprehensif. Kejahatan korupsi sebagai ex- traordinary crimes yang meluas, sistemik, terstrukur telah mera- suk ke dalam tatanan sosial dan pemerintahan, sehingga perlu penanganan (pencegahan dan pemberantasan) yang luar biasa berdasarkan hukum (extraordi- nary onforcement). periksa/sidangkan di Pengadilan Tipikor Serang Banten yaitu dugaan Tipikor Pengadaan Alat Laboratorium di Untirta Serang dan kasus-kasus dugaan Tipikor yang disi- dangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta serta Pengadilan Tipikor Pekan Baru (Kasus dugaan Tipikor suap revisi anggaran PON Riau), yang saya kutip dari koran Kom- pas dan koran Radar Banten yang terbit 2013- 2014 di an- taranya kasus-kasus: 1. Skandal dugaan suap terhadap mantan Ketua Mah- kamah Konstitusi (inisial AM) untuk pengurusan perkara sengketa Pilkada di MK. (di Pengadilan Tipikor Jakarta). 2. Dugaan tipikor suap di SKK Migas (di Pengadilan Tipikor Jakarta). 3. Kasus dugaan tipikor pengadaan sport centre/ kasus Hambalang.(di Pengadilan Tipikor Jakarta). Korupsi suap dilakukan secara diam-diam (silent opera- tion) sehingga penanganannya harus dengan cara luar biasa seperti dengan penyadapan dan merekam pembicaraan se- bagai bukti hukum di persidangan. Adalah sulit mengung- kap kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa dengan pola penanganan/cara-cara biasa/konvensional. 4. Kasus dugaan tipikor pemberian talangan (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal yang berdampak sistemik (di Pengadilan Tipikor Jakarta). 5. Kasus dugaan tipikor suap revisi anggaran PON Riau (di Pengadilan Tipikor Pekan Baru). Bocornya APBN dan APBD karena dikorupsi oleh pe- jabat pusat/daerah kecenderungannya terjadi disektor be- lanja (pengadaan barang dan jasa), di samping korupsi yang terjadi di sektor pendapatan/penerimaan (Pajak, PNBP). Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sudah dimulai sejak penyusunan dan pembahasan anggaran di DPR yang melibatkan sektor swasta selaku pemilik modal yang berperan membantu menggolkan anggaran (meng- giring anggaran) yang diajukan oleh kementrian/lembaga/ departemen, sampai dengan proses lelang yang dikenda- likan oleh pemilik modal, dengan tujuan pihak pengguna dan penyedia barang/jasa mendapat keuntungan/kekayaan yang menyimpang dari ketentuan. 6. Kasus dugaan tipikor suap impor daging sapi (di Pengadilan Tipikor Jakarta). 7. Kasus dugaan tipikor pengadaan Sistim Komu- nikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Ke- hutanan (di Pengadilan Tipikor Jakarta). 8. Kasus dugaan tipikor Pengadaan alat simulator SIM kendaraan di Korlantas Polri (di Pengadilan Tipikor Jakarta). 9. Kasus dugaan tipikor Pengadaan alat laboratorium di Untirta Serang, Proyek Kemendikbud, (di Peng- adilan Tipikor Serang Banten). Korupsi dalam bentuk suap juga turut mendomina- si dalam kasus-kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Tipikor. Beberapa contoh kasus dugaan korupsi yang ber- karakter extraordinary crimes yang melibatkan pihak ek- sekutif, legislatif, yudikatif, dan pihak swasta, yang saya 10. Kasus dugaan tipikor Pengadaan Al quran di De- partemen Agama RI (di Pengadilan Tipikor Jakar- ta). 11. Kasus dugaan tipikor (Dana Infrastruktur Daerah tertinggal). (di Pengadilan Tipikor Jakarta). 56 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 56 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
KOLOM 12. Kasus dugaan tipikor Wisma Atlet Palembang (di Pengadilan Tipikor Jakarta). ktor swasta dan sektor publik, yang membahayakan ma- syarakat (socially dangerous). 13. Kasus dugaan tipikor cek perjalanan (di Peng- adilan Tipikor Jakarta). 14. Kasus dugaan tipikor proyek Bioremediasi (pemu- lihan tanah tercemar limbah) yang dihasilkan PT.Chevro Pasific. Terdakwa menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana yang tidak punya kompetensi melaksanakan (di Pengadilan Tipikor Jakarta). Bocornya APBN/APBD mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Karena rakyat tidak mendapat- kan haknya yang seharusnya ia peroleh seperti hak untuk mendapatkan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan yang layak, sebagaimana amanat UUD 1945 Negara tentang tujuan Negara mewujudkan mayarakat adil dan makmur. Politik Hukum Pemerintah melalui Mahkamah Agung melahirkan Pengadilan Tipikor dengan tujuan:1).Secara Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Dari sejumlah sebagian kecil contoh kasus Tipikor tersebut di atas (14 kasus) terbukti pelakunya orang-orang pintar yang punya kekuasaan, jabatan atau kedudukan. Mereka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, bekerja-sama secara diam-diam terselu- bung sa ling melindungi/menutupi perbuatannya dengan maksud mendapatkan keuntungan atau kekayaan untuk kepenting an pribadi atau kelompoknya secara melawan hukum. Modus kejahatan korupsi bahkan dilakukan den- gan memperdagangkan pengaruh/Trading In Influence (Pasal 18 Konvensi PBB anti Korupsi 2003) melibatkan se- umum, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata telah diterima dan mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Harapan masyarakat begitu besar terhadap keberadaan Pengadilan Tipikor dan KPK karena sepak terjangnya yang luar biasa dalam member- antas korupsi, sudah banyak koruptor masuk penjara, oleh karenanya sudah sepatutnya lembaga ini didukung dan diperkuat oleh Pemerintah dan DPR, dan Mahkamah Agung, 2).Secara khusus untuk percepatan terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, sesuai blueprint/cetak biru Mahkamah Agung RI tahun 2010 - 2035. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 57 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 57
KOLOM Eksistensi Pengadilan Tipikor Cantolan atau payung hukum keberadaan Pengadilan Tipikor awalnya Pasal 53 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan: "Dengan UU ini dibentuk Peng- adilan Tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". Namun, Pasal 53 tersebut dibatalkan oleh Mahkmah Konstitusi (MK) dalam uji materi yang diajukan oleh beberapa elemen masyarakat melalui putusan No. 016/PUU-IV/2006 karena bertentangan dengan Konstitusi Pasal 24 A UUD 1945. MK berpandangan pembentukan Badan Peradilan baru (Peng- adilan Tipikor) harus dengan UU tersendiri bernaung di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagai Badan Peradilan Negara tertinggi yang mandiri dan independent. Oleh karena itu dalam putusan-nya MK memerintahkan agar Peng adilan Tipikor diatur di dalam UU tersendiri terpisah dari UU KPK No.30 Tahun 2002. MK memberi batas waktu tiga tahun kepada pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) terhitung sejak Putusan MK, untuk membentuk Peng- adilan Tipikor. Akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2009 diundang kan UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan khusus di bawah MA yang ber- wenang mengadili perkara tipikor. Walaupun istilah "pengadilan khusus" tidak dikenal di dalam sistem hukum Indonesia (vide pasal 10 UU Keku- asaan Kehakiman No.28 Tahun 2009) yang hanya men- genal empat lingkungan Peradilan di bawah MA yaitu Peradilan Umum/Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, namun melalui ketentuan pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 Pengadilan Tipikor mendapat tempat di dalam sistem Peradilan Indonesia sebagai Pengadilan khusus. Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 menyatakan, "Pengadilan khusus da- pat dibentuk di dalam salah satu lingkungan Peradilan sebagaimana pasal 10 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman". Saat ini keberadaan Pengadilan Tipikor telah tersebar di seluruh Ibukota Propinsi di Indonesia yang berada di lingkungan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, dengan nama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri ......... (Nama Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibuko- ta Propinsi setempat). Pengadilan Tipikor ini diberi ke- wenangan khusus oleh UU no.46 tahun 2009 untuk me- meriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi (vide pasal 5 UU No.46/2009) terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam UU Tipikor No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dan yang diatur di luar UU Tipikor ini sepanjang terhadap UU tersebut secara tegas 58 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 58 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 mengatur ketentuan korupsi (Pasal 14 UU Tipikor). Sa- lah satu ciri Pengadilan Tipikor adanya Hakim Ad Hoc dalam komposisi Majelis Hakim dari unsur masyarakat yang mempunyai keahlian khusus/tertentu dengan pen- galaman kerja minimal 15 tahun dibidangnya. Revisi KUHAP dan KUHP Inisiatif pemerintah merevisi KUHAP dan KUHP yang akan dibahas bersama DPR dengan memasukkan delik-de- lik korupsi ke dalam RUU KUHP sebagaimana termuat dalam bab XXXVII ketentuan peralihan pasal 757 huruf c yang menyatakan: "Kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam semua UU atau Peratur- an Daerah (catatan penulis termasuk yang diatur di dalam UU Tipikor) dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan tindak pidana". Apabila RUU KUHP tersebut disetujui oleh DPR sebagai UU, menjadi pertanda hilangnya eksistensi Pengadilan Tipikor dengan argumentasi: Pertama, kewenangan Pengadilan Tipikor mengadili perkara- perkara tipikor sebagaimana amanat UU 46/2009 menjadi lumpuh atau bahkan tidak ada lagi karena Peng- adilan Tipikor kehilangan dasar pijakan/dasar hukum. Di dalam RUU KUHAP Pasal 3 ayat (1) dinyatakan: "Ruang lingkup berlakunya UU ini adalah untuk melaksanakan tata cara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum pada semua tingkat Peradilan, Ayat (2), " Ketentuan da- lam UU ini berlaku juga terhadap tindak Pidana yang dia- tur dalam UU di luar KUHP (catatan penulis termasuk UU Tipikor), kecuali UU tersebut menentukan lain". Pasal Pengecualian yang berbunyi, "Kecuali UU tersebut me- nentukan lain" telah kehilangan makna karena dilumpu- hkan oleh pasal 757 RUU KUHP bab XXXVII ketentuan peralihan yang menyatakan: " (a) Terhadap UU di luar UU ini (catatan penulis termasuk UU Tipikor) diberikan masa transisi paling lama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penyesuaian dengan UU ini, (b).Setelah jangka waktu se- bagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka keten- tuan pidana di luar UU ini (catatan penulis termasuk UU Tipikor) dengan sendirinya bagian dari UU ini (catatan penulis KUHP yang baru). Dengan rumusan pasal terse- but akan terjadi peniadaan Pengadilan Tipikor secara per- lahan-lahan, umur Pengadilan Tipikor tidak akan lebih dari 3 tahun lagi terhitung sejak RUU KUHAP dan KUHP ini disetujui menjadi UU, karena kewenangan yang dimi- liki Pengadilan Tipikor memeriksa perkara khusus korup- si sudah tidak ada lagi. Obyek pemeriksaan Pengadilan Tipikor yang semula dirumuskan di dalam UU Tipikor, apabila tetap dimasukkan di dalam RUU KUHP tidak akan dapat dijangkau oleh Pengadilan Tipikor.
Kedua, impilkasinya adalah kejahatan korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa/extraordinary crimes namun dianggap sebagai kejahatan biasa yang pen- anganannya disamakan dengan kejahatan biasa, sebagai contoh: adanya kewenangan Penuntut Umum mengelu- arkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan/SP3 (Pasal 44 RUU KUHAP) dan Kewajiban Penyidik meminta Izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan di dalam melakukan penya dapan dan merekam pembicaraan seseorang (Pasal 83 ayat 3 RUU KUHAP), serta dihilangkannya kewenang- an Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana lebih be- rat/ melebihi putusan Judex Factie Tingkat I dan Tingkat Banding (Pasal 250 RUU KUHAP). Ketiga, karakter lex specialis perkara tipikor menjadi hilang karena delik-delik khusus tentang korupsi telah masuk ke dalam RUU KUHP. Akibatnya penegak- an hukumnya tunduk pada ketentuan umum KUHAP dan KUHP, karenanya adanya usulan penggunaan pasal 63 ayat (2) KUHP (berbarengan tindak pida- na) sebagai pasal pengecualian kedalam aturan peralihan RUU KUHP dengan maksud sebagai pasal penguat lembaga pemberantas dan Pengadil korupsi ber- dasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali menjadi tidak efektif lagi karena sudah dikunci oleh pasal-pasal 761 RUU KUHP. Bunyi lengkapnya, "Pada saat UU ini mulai berlaku (catatan penulis setelah RUU KUHP disahkan) semua ketentuan pidana yang di- atur dalam UU di luar UU ini (catatan penulis termasuk yang diatur di dalam UU Tipikor) dinyatakan tetap berla- ku, sepanjang materinya tidak diatur dalam UU ini (catat- an penulis KUHP baru) ", Di sini nampak jelas karakter lex specialis-nya sudah tidak ada karena materi delik-delik korupsi yang ada di luar KUHP (catatan penulis termasuk di dalam UU Tipikor) sudah ditarik kedalam ketentuan Umum KUHP berdasarkan pasal peralihan RUU KUHP Bab XXXVII pasal 757 huruf (b). KOLOM Resep kalau Pengadilan Tipikor ingin panjang umur hemat saya: 1). Keluarkan seluruh delik-delik korupsi yang ada di dalam RUU KUHP. Biarkan ia tetap ada di dalam UU Tipikor dan UU KPK sebagai lex specialis, 2).Ting- katkan integritas dan kapasitas para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, KPK ), 3).Tingkatkan kesejahteraan penegak hukum dan sarana pendukungnya, 4). Masukkan KPK di dalam konstitusi (UUD 1945) sebagai Lembaga Tinggi Negara, 5).Optimalisasikan fungsi dan peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memperkuat eksistensi Pengadilan Tipikor dan juga KPK di dalam menangani kejahatan luar biasa ini. Pengadilan Tipikor Semarang Konsekuensi tidak terpenuhinya lima butir tersebut di atas, bisa jadi ucapan selamat jalan kepada Pengadilan Tipikor akan menjadi kenyataan. Pengadilan Tipikor ha- nya akan menjadi kenangan. Semoga tidak terjadi. Hara- pan saya Pengadilan Tipikor tetap ada dan jaya selama-la- manya untuk kebaikan bangsa dan negara ini menuju masyarakat adil dan makmur. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Banten Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 59 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 59
KOLOM Revisi Buku II MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA Oleh F. Willem Saija* SESUAI cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, modernisasi manajemen perkara -menuju visi "Terwu- judnya badan peradilan yang agung"- telah bergulir. Menurut cetak biru itu, paling lambat tahun 2015, mod- ernisasi manajemen perkara yang dilaksanakan melalui transparansi putusan, transparansi informasi perkara, in- tegrasi informasi dan pelaporan berbasis elektronik, su- dah harus tercapai. Berbagai program tersebut sudah on the track. Namun, setiap program pembaruan manajemen per- kara, terkait dengan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan, membutuhkan dukungan semangat dan komit- men pimpinan pengadilan tingkat banding dan pertama, agar seluruh jajarannya menjalankan program tersebut secara konsisten. Selain itu, perlu evaluasi berkala untuk menilai tingkat pencapaian target sekaligus hambatan yang dihadapi. Modernisasi manajemen perkara, selain menuntut di- terapkannya dan dipatuhinya sebuah sistem penanganan perkara secara konsisten, juga membutuhkan peningkat- an kapasitas sumber daya pengelola, khususnya hakim se- bagai figur sentral pencipta putusan berkualitas. Hakim, sebagai subsistem pengelola manajemen perkara, perlu diperkuat peran dan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) lewat infrastruktur pendukungnya. Di sinilah korelasi antara transparansi putusan bagi pencari keadilan dan kualitas putusan hakim untuk me- menuhi kepastian hukum dan rasa keadilan. Salah satu Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perkara yang berlangsung di Jakarta 60 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 60 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
perangkatnya adalah penyempurnaan Buku II yang men- dukung tupoksi hakim. Tulisan sederhana ini menyoroti muatan Buku II yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Seperti diketa- hui, sejauh ini, buku ini selalu menjadi sumber referensi hukum bagi hakim dalam penanganan perkara, karena memuat aneka ragam persoalan teknis hukum pidana dan perdata maupun tata cara penanganan administrasi per- kara. Tetapi sering buku itu diabaikan karena isinya di- anggap tidak lengkap, tidak mengatur semua bidang hu- kum yang muncul dalam praktek, sehingga tidak cukup akurat dan handal sebagai sumber informasi hukum. Da- lam konteks ini, revisi Buku II terasa sangat dibutuhkan. Urgensi Revisi Ada beberapa alasan mengapa Buku II perlu direvisi. Pertama, sebagian besar materinya perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum terbaru, baik hukum ma- teriil maupun acara. Sebagai contoh, pasca-putusan MK terkait dengan uji materiil terhadap KUHAP dan beberapa undang-undang (UU) lainya, muncul norma hukum baru atau pembatasan kewenangan hakim dalam penanganan kasus tertentu. Tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut pengaturannya dalam Buku II. Padahal hakim membutu- hkan kepastian atas dampak perubahan itu.. Belum lagi, berlakunya beberapa UU terbaru mengakibatkan materi Buku II dengan acuan UU lama menjadi out of date. Keadaan ini sangat kontras dengan harapan, jika kita mengacu pada Keputusan Ketua MA No. KMA/032/SK/ IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelak- sanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. Pada diktum kedua keputusan itu disebutkan: memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana terse- but dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Perlu dicatat, Surat Keputusan itu masih berlaku dan belum dicabut. Konsekuensinya, kese luruhan materi dalam Buku II tetap berlaku, namun seharus nya dengan penyesuaian kondisi terkini. Kedua, Buku II perlu disusun secara lebih sistematis dan komprehensif. Sistematis, bermakna muatannya tidak hanya sekadar penjelasan bidang hukum yang sifatnya umum, melainkan juga prosedur penanganan dan bentuk produk putusan/penetapan hakim, terkait hal teknis yang dihadapi hakim. Komprehensif, bermakna kaidah hukum teknis maupun pedoman/cara penanganan yang tersebar di luar peraturan perundangan maupun berbagai aturan KOLOM internal MA, seperti termuat dalam berbagai PERMA, SEMA, maupun hasil Rakernas MA bisa diintegrasikan ke dalam Buku II. Demikian pula, hasil rapat pleno kamar di MA, yang menghasilkan beberapa rumusan kaidah hukum penting dalam praktek peradilan, akan lebih baik kalau dimuat dalam Buku II, dengan tujuan memudahkan hakim memperoleh informasi hukum yang terkait dengan perkara yang ditanganinya. Dengan cara ini, Buku II akan sangat membantu hakim dalam percepatan penyelesaian perkara. Selain itu, akan tercipta kesamaan persepsi di kalangan para hakim atas penanganan kasus tertentu, jika dilihat dari sisi nor- manya, tanpa mengabaikan perbedaan pendapat. Intin- ya, susunan Buku II secara komprehensif dan uptodate diharapkan menjadi semacam benchmark, buku pintar hakim. Buku ini kelak akan menjadi rujukan bagi hakim dalam penyelesaian kasus konkrit yang dihadapinya. Asas hukum acara ius curia novit memang belum menjadi ja- minan bahwa setiap hakim yang mengadili suatu perkara memahami benar hukumnya maupun sumber rujukan- nya. Di sinilah Buku II dapat berperan sebagai alat bantu hakim dalam mencari dan menemukan sumber hukum yang tepat dan akurat dalam memutus perkara. Beberapa Substansi Revisi Tanpa bermaksud mengurangi nilai plus Buku II lama yang sudah menjadi pedoman dalam praktek peradilan selama ini, harus diakui bahwa beberapa materi di da- lamnya, terutama menyangkut aspek teknis hukum bagi hakim, perlu dirumuskan kembali. Di bidang perdata, perlu pengaturan mengenai persoal an seputar lelang objek jaminan hak tanggungan yang sering digugat debitur pemilik objek jaminan di Pengadilan Negeri. Lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan kreditur (bank) seringkali dipersoalkan debi- tur karena merasa penentuan harga limit terlalu rendah dan berpotensi menimbulkan kerugian baginya. Hakim pun sependapat dengan dalil gugatan penggugat, lalu memutus menurunkan harga limit. Akibatnya, proses le- lang - sekalipun sudah selesai, bahkan telah terbit risalah lelang - malah terkesan menjadi mentah kembali sehing- ga menimbulkan ketidakpastian hukum. Persoalannya, apakah hakim berwenang menetapkan harga limit dalam proses lelang melalui KPKNL? Bukankah penetapan nilai limit sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual, dalam hal ini kreditur (bank selaku pemegang hak tanggungan), seperti ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Le- Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 61 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 61
KOLOM lang? Persoalan ini perlu penegasan dalam revisi Buku II, sebagai acuan bagi hakim. Selain itu, Buku II masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006, tanggal 30 Mei 2006. Padahal aturan ini sudah diubah dengan Peratur- an Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, sebagaimana diubah dengan Peraturan Men- teri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Peruba- han atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berlaku mulai 6 Oktober 2013. Hal lain lagi menyangkut konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dalam praktek peradilan, pengadilan negeri sering menerima konsinyasi model ini, akibat tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi antara pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan. Di satu sisi, pemilik/pemegang hak atas tanah menginginkan harga tertinggi sesuai dengan harga pasar. Di sisi lain, pihak yang membutuhkan tanah meng- acu pada patokan harga yang ditentukan panitia pen- gadaan tanah, yang cenderung mengacu pada nilai jual objek pajak di lokasi tanah tersebut. Dalam pasal 39 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dise- butkan bahwa dalam hal pihak yang berhak menolak ben- tuk dan atau besarnya ganti rugi namun tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, maka secara hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan atau ganti keru- gian. Pada prinsipnya, dengan adanya penitipan/konsinyasi ke pengadilan, maka kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak pemilik tanah semula menjadi hapus. Tanah tersebut akan menjadi tanah negara dan langsung dapat digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Persoalan- nya, kerap pihak pemilik tanah dan bangunan tidak bersedia mengosongkan lokasi yang sudah dibebaskan. Dalam hal de- mikian, apakah pengadilan negeri boleh melakukan eksekusi mengosongkan? Jelas ini bukan kewenangan pengadilan lagi. Mengenai hal ini, perlu pengaturan soal pemeriksaan keberatan atas penetapan bentuk dan /atau besar ganti rugi. Dalam pemeriksaan keberatan, hakim dapat mendengar- kan pendapat ahli sebagai perbandingan penilaian ganti kerugian. Keberatan ini pun harus diputus dalam jang- ka waktu 30 hari. Pihak yang keberatan terha dap putusan peng adilan negeri dapat mengajukan kasasi ke MA. Tetapi, perlu penegasan apakah pengajuan keberatan itu dalam bentuk permohonan atau gugatan. UU a quo menggunakan terminologi putusan, berarti dapat ditaf- sirkan sebagai bentuk gugatan. Kalau gugatan, apakah penentuan waktu 30 hari cukup memadai? Sementara itu, 62 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 62 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Buku II hanya mengatur lembaga konsinyasi, sebagaima- na dimaksud dalam pasal 1404 s/d 1412 KUHPerdata. Persoalan hukum lain yang sering dihadapi dalam praktik di pengadilan negeri adalah lembaga dwangsom (uang paksa) yang belum terindentifikasi dengan jelas dalam Buku II. Persoalannya, dalam hal apa dwangsom dijatuhkan dan sejak kapan perhitungan pelaksanaannya, itu tidak dijelaskan. Untuk menemukan jawaban hakim harus mencari berbagai literatur maupun yurisprudensi. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi akan lebih baik bila materi itu berikut cara penerapannya diatur kembali dalam Buku II untuk membantu hakim. Di bidang pidana, sebagai contoh, Buku II masih meng- acu pada UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Padahal, UU ini telah diperbarui dengan UU No. 5 Tahun 2010, dengan pengaturan tenggang waktu permohonan grasi yang lebih menjamin kepastian hukum. Seperti diketa hui, dalam UU No. 22 Tahun 2002, permohonan grasi tidak dibatasi tenggang waktu. Akibatnya eksekusi atau pelak- sanaan pidana mati menjadi tertunda sampai de ngan waktu yang tidak terbatas. Karena itu dalam UU No. 5 Tahun 2010, diatur batasan waktu pengajuan permohon- an grasi, paling lama 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Buku II juga belum mengatur penanganan perkara kejahatan korporasi maupun petunjuk pemidanaannya. Aturan tentang hal ini terasa sangat mendesak meng ingat dinamika hukum dewasa ini menghendaki penyelesai- an kasus hukum yang dilakukan korporasi diajukan ke pengadilan. Beberapa UU terkait telah memuat variabel pidana kepada pelaku korporasi. Salah satu pidana yang dapat dikenakan adalah pidana denda. Persoalannya, ka- lau korporasi tidak membayar denda, apakah eksekusi nya dapat dilakukan seperti halnya dalam proses perdata, di mana sebagian aset korporasi disita dan dijual lelang un- tuk memenuhi pembayaran denda atau pidana denda itu diganti pidana kurungan, seperti diatur dalam pasal 30 ayat (2) KUHP yang berlaku bagi pelaku subjek hukum orang pribadi? Substansi lain terkait hukum acara pidana. Buku II masih berkutat dengan alat bukti konvensional, pasal 184 ayat (1) KUHAP. Padahal, alat bukti dalam proses peradilan pidana kini mengalami perluasan, misalnya transaksi elektronik atau dokumen elektronik (pasal 5 UU No.11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elek- tronik). Dalam perkara lingkungan, scientific evidence su- dah merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam proses pembuktian. Pada kasus kebakaran hutan, hasil foto citra satelit sebagai salah satu scientific evidence turut
menentukan validitas dan akurasi data mengenai suatu areal kawasan dengan titik apinya. Juga pada kasus pence- maran lingkungan, hasil pemeriksaan laboratorium men- jadi alat bukti penting dalam proses pembuktian. Bahkan dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), selain dokumen elektronik juga dikenal alat bukti lain, yaitu peta. Jadi, perluasan alat bukti itu perlu diakomodasi dalam Buku II yang baru. Sebagian materi bidang hukum pidana khusus pada Buku II masih mengacu pada UU lama. Padahal, saat ini sudah terbit beberapa UU pengganti, seperti UU No. 8 Ta- hun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencu- cian Uang, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi penting lainnya adalah Sistem Peradilan Pidana Anak seperti diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. UU ini menggantikan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Materi UU No. 11 Tahun 2012 sangat signifikan terkait kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain asas peradilan pidana anak, juga prinsip keadilan restorasi dan diversi. Demikian pula pidana dan tindakan yang lebih bervariasi. Prinsip dasar, pidana kepada anak hanya merupakan upaya terakhir. Tindak pidana khusus lain yang patut dikonversi da- lam Buku II adalah UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H. UU ini mirip UU Tipikor, memiliki kekhususan, batasan tenggang waktu pemeriksaan di pengadilan tingkat per- tama, banding maupun kasasi, dengan hakim karier dan ad hoc. UU ini memuat delik yang mencakup semua per- buatan pelaku perusak hutan hingga pejabat pemberi izin dan sanksinya. Beberapa item bidang hukum di atas hanya representa- si dari inventarisasi materi hukum yang perlu dirumuskan secara rinci dan jelas dalam revisi Buku II. Khusus untuk bidang hukum acara pidana, revisi sebaiknya menunggu lahirnya KUHAP baru, mengingat sebagaian pasal dalam RUU KUHAP mengundang kontroversi dan masih dalam proses pembahasan di DPR. KOLOM M. Hatta Ali pada Pertemuan Tingkat Tinggi Sistem Manajemen Perkara Dengan revisi, substansi hukum terpenting dan terba- ru akan terintegrasi. Buku II itu akan semakin berbobot, kaya akan referensi hukum dan selalu menjadi pegangan hakim dalam penanganan perkara maupun pelaksanaan tugas administrasi peradilan pada umumnya. Revisi Buku II akan sangat membantu MA. Ditinjau dari fungsi pembinaan dan pengaturan, hal ini ber arti MA telah menjalankan fungsi pengaturan itu dengan baik. Sedangkan dari fungsi pengawasan teknis yudisial, tugas MA akan lebih mudah. Sebab, dengan adanya pedo- man, MA dapat menilai apakah suatu persoalan hukum konkrit. Panduan standar itu bisa membantu hakim da- lam penanganan perkara dan konsisten dalam penerapan kaidah hukum tertentu, sehingga tercipta putusan yang dapat memenuhi unsur kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Harapannya, dengan konsistensi pe- nerapan kaidah hukum yang sama akan tercipta putusan yang tidak saling berbeda tanpa mengurangi independen- si hakim. Semoga. Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 63 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 63
KOLOM Menjaga Martabat Hakim Oleh Sunoto* KEBEBASAN dan kemandirian lembaga kekuasaan ke- hakiman ditujukan agar badan peradilan (yudikatif) dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan negara yang lain. Di samping itu juga untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan ke- hakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang terjadinya penyalah- gunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa. Karena kekuasaan kehakiman yang secara kon- stitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah menjadi sulit untuk menjalankan fungsinya.1 Independensi lembaga kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehor- matan martabat hakim. Jika tidak, maka praktik penyele- wengan yang dilakukan para mafia peradilan bisa berlin- dung di balik independensi peradilan, sehingga para hakim dan pejabat peradilan lainnya yang menyalahgu- nakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum. Prak- tik mafia peradilan, terutama judicial corruption,2 men- jadi sulit untuk diberantas jika para hakim yang nakal berlin dung di balik asas kemandirian atau independensi kekuasa an kehakiman.3 Martabat hakim dan lembaga peradilan merupakan harga mati dalam sebuah penegakkan hukum. Tanpa memiliki martabat, maka penegakan hukum tidak akan 1 2 3 Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, hlm. 298-301 dalam Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral- Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 78 dalam D.Y. Witanto, Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif, Alfabeta, Bandung, hlm. 10-11 Judicial corruption merupakan istilah bagi korupsi di lingkungan badan peradilan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara peradilan dalam fungsi-fungsi mengadili maupun yang tidak secara langsung berkaitan dengan fungsi mengadili namun dalam lingkup institusi kekuasaan kehakiman, dalam D.Y. Witanto, dkk, Peradilan Indonesia, Habis Gelap Terbutlah Terang, Otokritik Terhadap Realitas Sisi Gelap Lembaga Peradilan. Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Pers, Yogyakarta, 2012, hlm. 6 64 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 64 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 mampu berjalan efektif. Untuk menjaga agar pengadilan tetap memiliki martabat di mata masyarakat, maka para penyelenggara peradilan, khususnya hakim sebagai aktor utama, harus senantiasa terjaga sikap dan perilakunya di dalam maupun di luar persidangan. Tidaklah mudah untuk mengemban jabatan seorang hakim. Sementara ia sendiri bukan sebagai makluk yang sempurna tanpa dosa dan cela, ia harus menjaga marta- batnya agar tetap berada di atas martabat orang yang diadili. Ia harus memiliki moral dan spiritual yang lebih baik dari orang yang diadili. Tidak bisa dibayangkan jika seorang hakim yang tugasnya mengadili perbuatan orang lain adalah seorang pribadi tercela yang tidak lebih baik dari orang-orang yang diadilinya. Jabatan hakim penuh dengan risiko dan tantangan. Risiko terbesar tentunya adalah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ia harus mempertanggungjawabkan sega- la putusan yang ia jatuhkan. Sedikit saja ia salah dalam menjatuhkan putusan, terlebih jika ia salah menghukum orang yang tidak bersalah, maka siksa neraka yang pedih telah menunggunya. Karena itu, sekali lagi, betapa amat penting kebebasan dan kemandirian kekuasaan lembaga kehakiman itu. Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara Forum diskusi hakim di Hotel Alyla, Jakarta
KOLOM Menanti Lahirnya Hakim Ideal Oleh Dr. Ronald Lumbuun, S.H. M.H.* SANGAT memprihatinkan banyaknya pemberitaan negatif di pelbagai media tentang perilaku dan kinerja aparat lembaga peradilan, khususnya para hakim. Mulai dari peradilan tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Media massa tak salah. Mereka melaporkan reali- tas. Terbukti memang para hakim melakukan pelbagai pe- langgaran, baik etika maupun hukum. Mulai dari perseling- kuhan hingga tindak pidana dalam berbagai bentuk yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang hakim. Maka, suka atau tidak, harus diakui bahwa lembaga peradilan dewasa ini tengah mengalami dekadensi moral yang telah mengarah kepada judicial terror. Pola Rekrutmen Hakim Berbeda pandangan dengan sementara orang yang berpendapat bahwa reformasi peradilan harus dimulai dari Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga peradilan di Indonesia (top down system), saya menilai reformasi peradilan seharusnya dimulai dari bawah (bottom up sys- tem) melalui pola seleksi penerimaan seseorang sebagai calon hakim yang merupakan entry point bagi usaha un- tuk mewujudkan cita-cita tersebut. Semangat reformasi peradilan dapat diwujudkan dengan memiliki sumber daya manusia (SDM) para hakim yang berkualitas dan berintegritas moral tinggi melalui proses seleksi peneri- maan cakim yang transparan, akuntabel, dan jauh dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Apa- bila sistem seperti ini dilakukan secara optimal, niscaya harapan sebagian besar masyarakat akan lahirnya sebuah peradilan yang berwibawa dapat segera terwujud. Ahmad Zaky, Peringkat 10 Besar Diklat Calon Hakim Mahkamah Agung Pasal 24 UUD 1945 telah mengamanatkan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung harus segera mengambil langkah konkret melalui fungsi pengawas- an internalnya terhadap panitia penyelenggara seleksi peneri maan calon hakim tersebut dengan dibantu oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, ser- ta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk pemilihan para calon hakim agung dari jalur non-karier. Namun demikian, fenomena ini tidaklah dapat se- cara serta-merta ditumpukan di atas pundak para hakim semata. Paling tidak terdapat tiga hal yang dapat dilaku- kan guna mengatasi kondisi tersebut, sehingga para hakim dengan kualitas akademis dan integritas moral yang mak- simal dapat segera dilahirkan. Pertama, pola dan sistem rekutmen para hakim di keempat lingkungan peradilan dan setiap tingkatan. Kedua, mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap para hakim, baik internal mau- pun eksternal. Ketiga, prioritas tingkat kesejahteraan dan keamanan para hakim dalam menjalankan tugasnya se- hari-hari. Sistem Pembinaan & Pengawasan Hakim Masih terdapatnya sistem pembinaan dan pengawasan yang masih bersifat diskriminatif terhadap para hakim, pada dasarnya juga bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan kondisi kewibawaan peradilan dewasa ini. Fak- ta tersebut dapat dilihat dari belum dilakukannya sistem pembinaan dan pengawasan secara merata. Sebut saja, sis- tem pembinaan terhadap seorang hakim untuk mendapat- kan pendidikan di luar negeri yang lebih didasarkan oleh prinsip "like or dislike" daripada "the right man on the right place". Belum lagi pengawasan hanya dilakukan terhadap orang-orang tertentu, sehingga pada gilirannya lembaga Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 65 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 65
KOLOM pengawasan itu tampil lebih sebagai forum penghukuman terhadap para hakim yang memang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa menggali lebih jauh alasan dan latar be- lakang para hakim melakukan hal tersebut. Bertolak dari kondisi faktual tersebut, maka apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan terjadi, maka akan sa- ngat sulit untuk menciptakan kondisi peradilan berwibawa yang sangat didambakan oleh sebagian besar masyara kat. Prioritas Kesejahteraan Hakim galitas" para hakim untuk melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang penegak hukum. Pembahasan tentang batasan prioritas tingginya ting- kat fasilitas kesejahteraan para hakim memang meru- pakan suatu hal yang masih dapat diperdebatkan lebih lanjut. Namun, perlu ditegaskan bahwa adapun yang di- maksud dengan "prioritas kesejahteraan hakim" adalah terpenuhinya basic needs mereka. Antara lain tempat ting- gal yang layak, sarana transportasi yang memadai, jami- nan keamanan dan keselamatan bagi para hakim di dalam menjalankan tugas. Semangat untuk melakukan pembaharuan pada lem- baga yudikatif, termasuk memberantas segala bentuk pelanggaran di lingkungan peradilan, haruslah dilakukan secara komprehensif dengan terlebih dahulu memberi- kan prioritas terhadap profesi hakim secara proporsio- nal. Syukurlah, dengan terbit Peraturan Pemerintah No- mor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, tingkat kesejahteraan ekonomi yang diterima oleh para hakim di Indonesia telah meningkat. Akan tetapi sayang, belum seluruh isi Peraturan Pemerintah tersebut diimplemen- tasikan, kendati hal tersebut tidaklah dapat dijadikan "le- Apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi dan masih ditemukan seorang hakim yang melakukan pe- langgaran, baik hukum maupun etika, maka sepantasnya hukuman berat dijatuhkan kepada hakim yang bersang- kutan. Sebab, haruslah dapat dibedakan antara corruption by needs dan corruption by greeds. Semoga dengan terpenuhinya ketiga hal tersebut di atas, wibawa lembaga peradilan yang diisi oleh para hakim ideal dapat segera terwujud. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Angkatan VII - Mahkamah Agung RI sedang mengikuti Program Pendidikan Calon Hakim. 66 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 66 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
RAGAM STUDI BANDING MAHASISWA HUKUM BELANDA DITJEN Badan Peradilan Agama (Badilag) kerap mendapat kunjungan dari negara asing. Kali ini, Rabu (2/4/2014), yang bertandang ke Badilag adalah mahasis- wa hukum Erasmus University dari Rotterdam, Belanda. Dipim pin oleh Dr. Emese K.E. von BÓné dan Babette Bod- laender, rombongan mahasiswa yang terdiri dari 20 orang diterima hangat oleh Dirjen Badilag, Dr.H. Purwosusilo, S.H., MH, Sekretaris Ditjen Badilag, Tukiran, S.H.,M.H., dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr.H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. nelitian tentang pengaruh adat dan Islam terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia," kata Dr. Emese. Pada kesempatan itu Dirjen Badilag menjelaskan keunik- an sistem hukum di Indonesia yang berbeda dengan kerajaan Belanda. "Ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, ya- itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Keberadaan peradilan agama inilah yang unik. Saya yakin di Belanda tidak ada peradilan semacam itu," jelas Purwosusilo. Ditanya tentang tujuan kunjungannya ke Jakarta, Dr. Em- ese menjelaskan mereka tengah melakukan studi banding ke beberapa institusi di Jakarta. "Kami tertarik melakukan pe- Usai berbagi informasi tentang sistem peradilan, rom- bongan diajak melihat galeri peradilan agama di lantai 6 gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Dr. Emese von Bone (kedua dari kiri) bersama Dirjen Badilag Purwosusilo dan Direktur Pembinaan Administrasi Badilag, Hasbi Hasan Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 67
RAGAM Didampingi Achmad Cholil selaku pener- jemah, Purwosusilo menerangkan bahwa keberadaan peradilan agama telah ada sejak tahun 1882. Pada tahun itu, peradilan agama diakui secara resmi oleh pemerintah Hin- dia Belanda di Indonesia. Tetapi cikal bakal peradilan agama sudah ada jauh sebelumnya. "Sejak abad ketujuh, ketika Islam masuk ke Indonesia," jelas Purwosusilo. Dr. Emese tampak sangat tertarik de- ngan ulasan Purwosusilo. Ia lalu mengam- bil fotokopi Staatsblad 1882 berbahasa Be- landa yang dipajang di galeri itu. Asisten professor di bidang sejarah hukum itu mengatakan bahwa ia saat ini tengah men- dalami hukum keluarga. Kagum akan Lab. SIADPA PLUS Rombongan mahasiswa juga sempat melihat labo- ratorium SIADPA PLUS yang berada di lantai 7. Tohir menjelaskan peran penting aplikasi SIADPA PLUS untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. "Pada tahun lalu, Pengadilan Agama di seluruh Indo- nesia menerima lebih dari 400.000 perkara. Tanpa aplika- si SIADPA PLUS, perkara sebanyak itu tentu berat untuk diselesaikan tepat waktu," ujar Tohir. "Bahkan pada Peng- adilan Agama tertentu, ada 7.000 perkara yang diterima 68 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 68 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 68 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Pihak Badilag (Achmad Cholil) menjelaskan sistem hukum di Indonesia, disaksikan oleh Dirjen Badilag (Purwosusilo). setiap tahunnya," tambah Dr. Hasbi Hasan. Di akhir kunjungan, Dr. Emese mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Dirjen Badilag beserta jajar- annya. "Saya harap Bapak bisa berkunjung ke negara kami suatu waktu," ujarnya. Dirjen Badilag menerima rombongan mahasiswa Belanda di Mahkamah Agung.
RAGAM Kunjungan Erasmus Law School ke MA "Very Impressive" BERULANG-ULANG pujian itu dilontarkan oleh Prof. Emerse van Bone, pemimpin rombongan Erasmus Law School, Netherland, saat mengunjungi Layanan Meja Informasi di MA. "This is very impressive," ujarnya. Bagi- nya layanan ini merupakan sebuah terobosan, di mana masyarakat dapat langsung mengetahui sejauh mana proses perkaranya di tingkat kasasi. dalam penyelesaian perkara membuat para mahasiswa ini kagum terhadap sistem di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saat mengunjungi pusat data center, para ma- hasiswa bahkan bertanya sejauh mana sistem keamanan dari salinan putusan yang di-upload. "Penggunaan format pdf meminimalisasi penggunaan salinan putusan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Salinan putusan tersebut Rombongan mahasiswa Erasmus Huis Law School, Belanda, mengunjungi perpustakaan Mahkamah Agung. "Di Mahkamah Agung kami, tidak ada layanan se- perti ini. Jadi, kalau masyarakat ingin mengetahui proses perkaranya, mereka harus menulis surat dan dibalas se- cara tertulis pula," jelasnya. Bahkan, surat tersebut dibalas baru tiga bulan kemudian. Bandingkan dengan layanan info perkara dan one day publish yang dimiliki oleh Mah- kamah Agung Indonesia. Di sini masyarakat cukup meng- klik di website resmi MA. Dan informasi yang dicari ter- sedia. Hal ini tentunya tak lepas dari jumlah perkara yang diselesaikan di Mahkamah Agung Indonesia mencapai puluhan ribu, sementara di Mahkamah Agung Belanda hanya berkisar ratusan. Mahkamah Agung Indonesia boleh berbangga de ngan pujian dari para mahasiswa semester lima Erasmus Law School Netherland. Bagi para mahasiswa ini, kunjung- annya ke Mahkamah Agung Indonesia membawa tam- bahan ilmu tersendiri. Pemanfaatan teknologi informasi juga tidak dibubuhi tanda tangan dan stempel basah, jadi tidak memiliki kekuatan hukum. Namun para pihak su- dah dapat mengetahui detail putusannya," jelas Tunggul, staf pada bagian pemeliharaan Teknologi Informasi. Perpustakaan menjadi tempat terakhir yang dikun- jungi oleh rombongan. Perpustakaan MA yang memuat berbagai koleksi buku menarik perhatian para mahasiswa. Pertanyaan mengenai buku dan topik buku harus dilayani oleh para petugas perpustakaan MA. Rombongan dite- rima oleh Kasubbag Hubungan Lembaga Negara dan didampingi oleh Joko Sarwoko, SH, MH, mantan Ketua Kamar Pidana Khusus MA yang juga memimpin disk- usi. Pengalaman Joko Sarwoko sebagai hakim yang me- nangani kasus teroris menarik minat para peserta untuk bertanya dan mendapatkan hal baru dalam proses persi- dangan di Indonesia. (Ifah) Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 69 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 69
RAGAM Konferensi Kemitraan AIPJ Pelayanan Baik untuk Hasil Terbaik alaman keadilan yang akan menjadi bahan penyusunan kebijakan dalam program AIPJ tahun 2015. Konferensi ini turut mengundang para pimpinan Lembaga Negara Bi- dang Hukum yang bekerja sama dengan AUSAID. "Saya mengapresiasi kegiatan ini. Melalui pelayanan pengadilan yang terus-menerus mengalami berbagai inovasi, tentu- nya akses keadilan untuk masyarakat, khususnya masya- rakat marjinal, kian terbuka luas," ujar Kepala Biro Hu- kum dan Humas, Ridwan Mansyur pada awal konferensi. Rombongan AIPJ bertatap muka dengan jajaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram. JUMINA termenung menerima panggilan sidang perceraian. Dalam benaknya, dia membayangkan betapa rumitnya proses persidangan yang akan dihadapinya. Ter- lebih, surat panggilan ini sudah dinantinya sejak empat bulan lalu. Di waktu yang sudah ditentukan, dengan berbekal surat panggilan sidang, berangkatlah ia ke Pengadilan Agama Tulung Agung. Ia melangkahkan kakinya menu- ju meja resepsionis. Dalam hati, ia memuji sopan santun resepsionis dalam menerima tamu. Ia diminta mengisi blanko kelengkapan sidang dan diminta menunggu. No- mor antrean sidang dapat dilihatnya langsung di layar monitor. Begitu nomor antreannya muncul, ia mengha- dap majelis hakim dan langsung sidang. Usai sidang, ia langsung diberikan akte cerai gratis di meja resepsionis. Persepsi mengenai rumitnya proses sidang bercerai runtuh sudah di benak Jumina. Kini, ia tersenyum lega dengan akte cerai di tangan. Ia adalah satu dari banyak masyarakat yang telah menikmati layanan pengadilan. Pengalaman tentang sidang cerai tersebut merupa- kan suara keadilan dari masyarakat yang telah mengalami baik nya layanan pengadilan. Selain mengenai sidang cerai, layanan pengadilan lainnya yang dipaparkan adalah Sidang Tilang dan Sidang Terpadu. Penelitian dari Pusat Studi Hu- kum dan Kebijakan (PSHK) menyampaikan data bahwa paradigma publik dalam perkara tilang kini mengalami perubahan. "Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kecende- rungan masyarakat untuk mengikuti sidang tilang mening- kat," ungkap Solihin, peneliti dari PSHK. Erik, salah satu warga masyarakat yang pernah meng- ikuti sidang tilang, mengungkapkan bahwa sidang yang dijalaninya hanya setengah jam. "Estimasi waktu sidang di pengadilan sama dengan kalau kita 'melobi' di jalan. Saya membayangkan, ke depannya sidang tilang itu dapat dilakukan secara online," harapnya. Mengenai sidang terpadu, Wahyu Widiana dari AIPJ menyampaikan bahwa 60 persen masyarakat mengaku puas dan 40 persen mengaku sangat puas. Pengadilan Terpadu adalah sidang bersama dan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pemda setempat, dan Kantor Catatan Sipil, di mana para masyarakat yang belum memiliki akta nikah langsung mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak begitu sidang isbat nikah selesai. Ini contoh pelayanan baik yang harus dilakukan demi terciptanya hasil terbaik. Cerita Jumina tersebut disampaikan dalam konferensi Kemitraan AIPJ pada Selasa, 29 April 2014 di Hotel JS Lu- wansa, Kuningan, Jakarta Selatan. Konferensi Kemitraan AIPJ ini dimaksudkan untuk mendengar langsung peng- Hadir dari MA dalam acara ini ketua Kamar Pembi- naan, para pejabat eselon I dan II, para anggota kelompok kerja dan tim asistensi pembaruan MA. (Ifah/SF) 70 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 70 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
RAGAM Lomba KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN 25 mahasiswa ini dikarantina untuk menyusun makalah ilmiah. Pada hari ketiga barulah para peserta mempre- sentasikan makalahnya di hadapan dewan juri. Khusus untuk kate gori kelompok, para peserta dituntut juga untuk membuat naskah role play sidang dari putusan yang diana- lisanya. Grand final diadakan di Aula Universitas Sunan Gunung Djati, Bandung, pada Rabu,19 Maret 2014. "Saya sampai terpesona saat membaca hasil anali- sa putusan para peserta. Terlebih tadi pagi para peserta mempresentasikannya dengan sangat baik," ujar Gregor- ry Churchil, JD, yang mewakili dewan juri dari kategori kelompok. Finalis lomba sedang mempresentasikan materi lombanya di hadapan juri. MAHKAMAH Agung, AUSAID melalui AIPJ, dan Universitas Islam Gunung Djati Bandung menyelenggara- kan "Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Hukum dan Syariah se-Indonesia". Pen- daftaran lomba dilakukan secara online tusan.mahkamahagung.go.id) pada 26 November 2013 dan berakhir tanggal 15 Februari 2014. Proses seleksi dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat wilayah hingga final di tingkat nasional, dengan memperebutkan hadiah sebesar 79 juta rupiah. Bagi para akademisi, iklim keterbukaan informasi di MA membawa angin segar. "Hal ini merupakan komit- men MA yang memberikan peluang keterbukaan bagi kalangan akademisi," tegas Dekan FSH Universitas Sunan Gunung Djati, Bandung, Prof. Dr.Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Is. Bagi MA, kegiatan ini merupakan media untuk lebih memperkenalkan layanan direktori putusan kepada publik dan sekaligus mendorong publik untuk memaksimalkan layanan ini. "Direktori putusan merupakan sebuah tero- bosan karena MA akhirnya berhasil mewujudkan layanan ini setelah perjuangan puluhan tahun. Sebagai tambahan, selain direktori putusan MA juga memiliki layanan One Day Publish yang mendukung layanan direktori putusan," papar Soeroso Ono, SH., MH, panitera MA. Hadiah yang ditawarkan cukup menggiurkan. Untuk kategori perseorangan, juara I memperoleh hadiah Rp 7,5 juta, juara II Rp 5 juta dan juara III Rp 4 juta. Untuk kate- gori kelompok, juara I akan diganjar uang Rp 22,5 juta, juara II Rp 15 juta dan juara III Rp 12 juta. Hal terpenting yang perlu digarisbawahi, kegiatan ini akan melahirkan anotasi putusan bagi konsistensi putu- san. (Ifah) Di samping itu, panitia juga menyediakan hadiah berupa uang untuk para peserta terbaik. Tujuh orang pe- serta terbaik kategori perseorangan berhak memperolah hadiah masing-masing Rp 1 juta. Sedangkan dua peser- ta terbaik kategori kelompok akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp 3 juta. Hasil lomba pencarian dan analisa putusan antar mahasiswa fakultas hukum dan fakultas syari`ah se-Indonesia: I. Kategori Perseorangan Juara 1: Chairul Luthfi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Juara 2: Hidayat Pratama Putra, Universitas Hasanuddin Lomba ini resmi dibuka Panitera Mahkamah Agung RI Soeroso Ono, SH.,MH pada Kamis, 23 Januari 2014 di Ruang Media Center Harifin A Tumpa Gedung Mah- kamah Agung RI-Jakarta. Juara 3: Mulya Haryadi, Universitas Indonesia II. Kategori Kelompok Juara 1: UIN Sunan Gunung Djati Juara 2: Universitas Gadjah Mada Setelah melalui tahap seleksi, terpilihlah 25 mahasis- wa finalis. Selama dua hari para peserta yang terdiri dari Juara 3: Univeritas Hasanuddin Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 71 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 71
RAGAM Pelantikan Pejabat Eselon III Mahkamah Agung RI KAMIS (16/1/2014), Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah pe- jabat eselon III di lingkungan Mahkamah Agung RI. Dalam acara yang diselenggarakan di ruang Prof. Dr. Mr. Wirjono Prodjodikoro itu dilantik 12 pejabat Eselon III untuk menempati dua jabatan di Ditjen Badan Peradilan Umum, tiga jabatan di Ditjen Badan Peradilan Agama, dua jabatan di Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN serta lima jabatan di Badan Urusan Administrasi (BUA). Untuk Ditjen Badan Peradilan Umum, pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Kurnia A. Sulak- sono, S.E. , S.H. dan Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si. Pejabat eselon I dan II pada pelantikan pejabat eselon III Kurnia A. Sulaksono dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Ju- naedi Kamaludin sebagai Kepala Sub Direktorat Pengem- bangan Tenaga Teknis Peradilan pada Direktorat Pembi- naan Tenaga Teknis Peradilan Umum. Teknis Peradilan Agama yang sebelumnya dijabat oleh H. Sunarto, SH., MH. Sebelum menjabat Kepala Sub Di- rektorat Mutasi Hakim, Nur Djannah Syaf adalah hakim pada Pengadilan Agama Bekasi Klas IB. Tiga pejabat yang dilantik untuk menempati jabat- an Eselon III Ditjen Badan Peradilan Agama adalah Siti Zubaedah, S.H., Dra. Nur Djannah Syaf, S.H. dan Drs. H Rafiuddin, M.H. Pejabat ketiga yang dilantik untuk mengisi jabatan ese- lon III di Ditjen Badan Peradilan Agama adalah Drs. H Rafiuddin, M.H. Ia dilantik sebagai Kepala Bagian Kepeg- awaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badilag. Jabatan baru Siti Zubaedah adalah Kepala Sub Direk- torat Statistik dan Dokumentasi Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ke- pala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen Badan Peradilan Agama. Dra. Nur Djannah Syaf menempati Kepala Sub Direk- torat Mutasi Hakim pada Direktorat Pembinaan Tenaga Kartono, S.H., M.H. dan Nuraini, S.H., M.H. dilan- tik untuk mengisi jabatan Eselon III pada Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN. Kartono dilantik sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administra- si Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Pem- binaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, Nuraini menempati jabatan se- bagai Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer. Sekretaris MA Nurhadi, S.H., M.H. melantik pejabat Eselon III. Lima pejabat untuk mengisi jabatan Eselon III di Badan Urusan Administrasi adalah Agus Dwi Wijayatmoko, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian Administrasi Peng- hapusan pada Biro Perlengkapan, Rr. Irene Wijayanti, S.H. sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, Undang Saefuddin, S.H. sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan C pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, Jumadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring pada Biro Perlengkapan dan Drs. H Arifin Sasurijal, S.H. se- bagai Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Perenca- naan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi. 72 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 72 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
RAGAM Presiden Lantik Suwardi sebagai Waka MA Bidang Non-Yudisial Jejak Karir Suwardi Suwardi memulai karirnya sebagai PNS pada Univer- sitas Lampung (1970-1979). Pria kelahiran Metro 19 Mei 1947 ini "beralih haluan" menjadi calon hakim pada PN Banjarmasin pada tahun 1980. Dua tahun kemudian ia di- angkat sebagai hakim pada PN Kotabaru. Sejak itu secara berturut-turut ia menempuh jenjang karir di pengadilan negeri sebagai: hakim PN Banyuwangi (1987), hakim PN Samarinda (1983), Wakil Ketua PN Palu (1996), Ketua PN Jakarta Utara (2000), Hakim Tinggi PT Medan (2003), Wakil Ketua PT Banten (2005), Ketua PT Tanjungkarang (2007), dan Wakil Ketua PT Jakarta (2008). PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono melan- tik Ketua Kamar Perdata, Suwardi, sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisia, di lstana Negara, 4 Maret 2014. Pelantikan ini dihadiri para pejabat Mahkamah Agung dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Setelah kurang lebih 29 tahun menempuh karir sebagai hakim pengadilan, pada 30 Desember 2008, Suwardi diang- kat sebagai hakim agung MA RI. Selama berkarir sebagai hakim agung, alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung ini bergabung di Tim Perdata sehingga ketika MA menerap- kan sistem kamar, Ia ditempatkan di kamar perdata. Suwardi terpilih menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung dengan agenda tunggal pemilihan Waka MA Non Yudisial, Selasa (21/1/2014) di Gedung Sekretariat MA Jakarta. Ia memperoleh 28 dari 47 suara hakim agung da- lam putaran pertama pemilihan. Suara untuk Suwardi ini meng ungguli Ahmad Kamil yang meraih 19 suara. Kare- na suara yang diraihnya telah melebihi 50% ditambah 1 (satu), maka berdasarkan tata tertib pemilihan Ia langsung ditetapkan sebagai Wakil ketua MA Non Yudisial terpilih. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012, Suwardi dilantik oleh Ketua MA sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung pada hari Rabu, 30 Mei 2012. Kini Suwardi menjabat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial hingga mencapai usia pensiun pada 1 Juni 2017 mendatang. (Asep N) Proses pemilihan Waka MA Bidang Non Yudisial ini dilaksanakan karena masa jabatan Ahmad Kamil, sesuai Pasal 5 ayat (6) UU 5 Tahun 2004, akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2014. Sebagaimana penentuan Ketua MA, Wakil Ketua MA (Yudisial dan Non Yudisial) harus melalui proses "Pemilu" yang dipilih dari dan oleh hakim agung. Dalam pesta demokrasi ala MA ini, suara hakim agung langsung mengerucut pada dua nama: Surwardi (Ketua Kamar Perdata) dan Ahmad Kamil (Waka MA Bidang Non Yudisial). Terpilihnya Suwardi menjadi Waka MA bidang Non Yudisial merupakan hal yang bersejarah dalam proses demokrasi di MA. Hal ini karena masa kerja Ahmad Kamil sebagai hakim agung masih tersisa hingga 1 Februari 2016. Suwardi menerima ucapan selamat dari Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 73 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 73
RAGAM SEBUAH INOVASI Portal Tabayun Online SATU lagi inovasi yang dilakukan Badan Peradilan Aga ma (Badilag) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akhir November 2013, Dirjen Badilag, Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H., secara resmi meluncurkan (launching) portal tabayun online. Pelun- curannya dilakukan di sela-sela acara penutupan kegiatan Bimtek Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama Ang katan V di sebuah hotel di Bandung. Pada saat memberikan pengarahan kepada peserta bimtek, Dirjen Badilag menggarisbawahi kedudukan dan fungsi SI- ADPA Plus dalam administrasi kepaniteraan PA. SIADPA Plus merupakan modernisasi pola Bindalmin yang digunakan untuk menunjang tupoksi. SIADPA Plus akan terus dikem- bangkan, termasuk rancang ulang (redesign). "Awalnya implementasi SIADPA hampir semua dita- ngani oleh admin. Kini perkembangannya semakin mem- baik. Implementasi SIADPA Plus harus dikembalikan ke- pada tupoksi masing-masing. PMH diinput oleh ketua PA, PHS diinput oleh ketua majelis, dan seterusnya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang selama ini terpantau dalam vali- dasi info perkara bisa dihindari," ujar Purwosusilo. Fitur Tabayun Online Portal Tabayun Online menyediakan fasilitas permo- honan panggilan perkara dari suatu satker kepada sat ker yang lain (tabayun) secara online. Portal yang dibangun oleh Timnas SIADPA/SIADPTA Plus ini diharapkan dapat menambah kelancaran dan kemudahan lalu lintas panggilan lintas satker. Portal didesain secara sederhana, mudah dioperasikan (user friendly) dan beralamat Untuk masuk (login) ke portal ini diperlukan nama pengguna (username) dan kata kunci (password). Nama 74 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 74 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Pembinaan teknis administrasi Peradilan Agama pengguna dan kata kunci dalam portal tabayun online sama dengan nama pengguna dan kata kunci untuk masuk ke dalam portal infoperkara. Menu-menu yang tersedia dalam portal tabayun on- line antara lain: surat permohonan, tabayun masuk, taba- yun keluar, aktivitas tabayun, tabayun dateline, identitas satker, biaya radius tabayun, dan lain-lain. PA/MS sangat antusias menyambut hadirnya por- tal tabayun online. Terbukti, pada saat uji coba, hampir semua PA/MS telah memasukkan biaya radius tabayun. Pengisian biaya radius tabayun sangat dibutuhkan oleh satker yang akan memohon bantuan panggilan agar biaya yang dikirim ke satker yang dituju sesuai dengan biaya panggilan yang dibutuhkan. Untuk memantau tabayun apakah telah dilaksanakan tepat waktu atau melebihi hari sidang, disediakan menu tabayun date line. Petunjuk penggunaan selengkapnya da- pat dilihat secara detail dalam menu tata cara penggunaan. Agar portal ini bisa dimanfaatkan secara optimal, lang- kah awal yang harus dilakukan satker adalah memasuk- kan biaya radius (bagi yang belum). Langkah kedua adalah pelatihan seperti diklat di tempat kerja (DDTK). DDTK difasilitasi oleh admin dengan sasaran jurusita/ju- rusita pengganti. Semua jurusita/jurusita pengganti sebagai operator portal diharapkan bisa mengoperasikan menu-menu yang ada, termasuk melakukan pemindaian (scanning) surat permohonan bantuan panggilan dan surat gugatan/per- mohonan, pengunggahan(upload), pengunduhan (down- load), dan pemantauan lalu lintas tabayun online. Berkaitan dengan portal tabayun Dirjen Badilag ber- harap kehadiran portal ini bisa mengatasi permasalahan tabayun yang selama ini sering terlambat, bahkan tidak sampai. Pemanfaatan portal tabayun online secara maksi- mal diharapkan dapat menambah kelancaran proses per- sidangan sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan bisa semakin ditingkatkan. (An)
RAGAM Habis DP3, Terbitlah SKP Badan Urusan Administrasi MA (Aco Nur, Ka-BUA) bekerja sama dengan C4J (Purwanto, Direktur Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara) mengadakan forum diskusi bulanan keempat di gedung Wiryono Mahkamahah Agung. MULAI 2014, semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Kewajiban ini dilatarbelakangi PP No 46/2011 yang menya takan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 setiap pegawai wajib menyusun SKP. Melihat pentingnya SKP, 5 Februari 2014 lalu, Mah- kamah Agung, bekerja sama dengan Usaid Project C4J (Changes for Justice), melaksanakan diskusi bulanan. Bertempat di ruang Wiryono Mahkamah Agung, diskusi mengambil tema tentang SKP. Purwanto, narasumber dari Direktur Kinerja Pega- wai Badan Kepegawaian Negara, mengatakan bahwa SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Rencana dan target kerja tersebut disu- sun dan disepakati bersama antara pegawai dan atasan langsung. SKP harus disusun secara jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai dan memiliki target waktu. Manfaat SKP antara lain meningkatkan produktivitas, motivasi, dan tanggung jawab pegawai; menetapkan promosi dan menentukan mutasi pegawai; menentukan standar peng- gajian dan mengukur keberhasilan seseorang; dan meng- hindari pilih kasih. Purwanto menegaskan, mulai tahun ini tidak akan ada lagi istilah PGPS (pinter goblok pendapatan sama), karena produktivitas dan kedisiplinan pegawai mempe- ngaruhi job price (harga pekerjaan) yang akan diterima- nya. Apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan yang terkait dengan tugas pokok jabatan, maka kegiatan tersebut dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tam- bahan. Hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. Yang penting, PNS harus memiliki surat penunjukan un- Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 75 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 75
RAGAM tuk tugas tambahan tersebut, seperti SK dan lain-lain. Tu- gas tambahan tersebut dibolehkan karena memang bisa mendukung SKP. Penilaian SKP berasal dari dua unsur, yaitu sasaran ker- ja pegawai dan perilaku pegawai, dengan bobot SKP 60% dan perilaku kerja 40%. Unsur perilaku kerja yg dievaluasi harus relevan, mempengaruhi prestasi kerja dan berhubun- gan dengan pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai. makna substantif. DP3 secara substantif tidak dapat digu- nakan sebagai ukuran seberapa produktif PNS, seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melak- sanakan tugas pekerjaannya. lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior), ter- fokus pada pembentukan karakter individu, bukan pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi. Penilaian DP3 Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektif, ter- ukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Tujuannya untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yg dilaku- kan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, dengan titik berat pada sistem prestasi kerja. Penilaian dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam setahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya). Proses penilaian DP3 lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Selain itu, pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cen- derung bias dan bersifat subyektif (terlalu pelit/murah). Pe- nilai sering mengambil "jalan tengah" dengan nilai rata-rata baik untuk menghindari nilai "amat baik" atau "kurang". DP3 ke Laut Aja! Sebelumnya penilaian PNS dilakukan melalui Daf- tar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, atau biasa dising- kat DP3. DP3 dinilai sudah tidak lagi substantif karena tidak berkait langsung dengan apa yang dikerjakan pega- wai. Selain itu, DP3 juga tidak bisa digunakan sebagai pengukur an seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terha dap organisasi? Karena penilaian DP3 berori- entasi pada penilaian kepribadian dan perilaku, tidak ter- fokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas dan pengembangan pemanfaatan potensi. Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3 dirasa telah kehilangan arti dan Apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan un- tuk menilai "sedang" atau "kurang". Dalam hal atasan langsung sebagai pejabat penilai, ia hanya menilai, tidak memberi klarifikasi tentang hasil penilaian dan tidak lan- jut penilaian. Dari beragam alasan di atas, setelah dilakukan proses kajian yang panjang dan mendalam mengenai DP3, maka dirumuskanlah metode baru dalam melihat kinerja PNS, yaitu melalui pendekatan metode SKP itu tadi. Diharap- kan, adanya SKP ini akan meningkatkan profesionalisme, etos kerja yang baik, dan kreativitas dari semua PNS. Untuk informasi lebih lengkap mengenai SKP, bisa klik (Az) Contoh SKP Kepaniteraan Mahkamah Agung 76 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 76 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014
DHARMAYUKTI Menyeragamkan Kesederhanaan MESKI Dharmayukti Karini organisasi yang me- nekankan kebersamaan para wanita di lingkungan MA, tapi juga peduli pada bidang sosial, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan soal kemasyarakatan lainn- ya. Pada 14 Mei yang lalu, misalnya, organisasi ini meng- adakan acara bertema "Kesehatan Reproduksi Lansia." Program yang diselenggarakan di Gedung A. Yani Jakarta ini, hasil kerja sama dengan BKKBN. Menurut Ketua Umum (Pengurus Pusat) Dharmayuk- ti, Andi Roosdiaty Hatta Ali, hingga Maret 2014 organis- asi yang dipimpinnya sudah melaksanakan sosialisasi ke 27 provinsi, dan sudah banyak acara yang digelar. "Tujuan sosialisasi adalah menginformasikan kepada Dharmayuk- ti Karini daerah agar memahami hasil Munas, antara lain apa itu AD/ART, program kerja apa saja yang akan di- jalankan oleh organisasi selama 3 tahun. Tetapi, program- nya dibuat setiap tahun," tutur Andi Roosdiaty. Ketua Umum Dharmayukti Karini, Roosdiaty Hatta Ali memberikan sambutan. Semua pengurus pusat/daerah, lanjutnya, berkewa- jiban mensosialisaikan hasil Munas yang dilaksanakan di Manado pada 2012 tersebut. Menurutnya, dalam Munas biasanya pengurus mela kukan evaluasi program-program terdahulu. Juga merevisi segala sesuatu kebijakan-kebijakan yang akan berlaku serentak. Serah terima Pengurus Dharmayukti Karini Prov. Maluku PT Ambon dari ketua lama, Sumarni Basuki (kiri) kepada ketua baru, Isyaroh Soedarmadji (kanan) disaksikan oleh Ketum Roosdiaty Hatta Ali yang bertempat di Gedung A. Yani. Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 77 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 77
DHARMAYUKTI "Misalnya seragam ditentukan untuk memakai keru- dung polos. Ternyata para anggota seluruh Indonesia itu bermacam-macam ada yang memakai bordir dan payet. Akhirnya di dalam buku pedoman direvisi, kerudung po- los tanpa bordir dan payet. Untuk pasangan seragam juga disesuaikan, hak sepatu hanya boleh 3-7 cm, aksesoris un- tuk anting yang kecil saja, gelang tidak boleh yang tidak karu-karuan (red. dalam jumlah yang sangat banyak). Jika ibu-ibu itu menggunakan melebihi dari buku pedo- man, maka akan kena 'tilang'. Semua ini bertujuan untuk menyeragamkan kesederhanaan," lanjut Ketua I, Sri Murti Rahayu Saleh. Program tahunan antara lain bidang ekonomi, pen- didikan, kesehatan, dan sosial budaya. Seperti ceramah agama yang dilaksanakan 3 Maret 2014, diisi oleh Ustad Nur Maulana di Masjid al-Mahkamah MA RI Jakarta. Para petugas acara diisi oleh anggota Dharmayukti sendi- ri. Seperti, pembawa acara adalah Ema Sofia Supandi, pembaca al-Qur'an (Qoriah) Gustiniah, istri pegawai Sat- ker Badilag, dan Saritilawah oleh Haerani Aco Nur. Tali Persaudaraan Ketua I Dharmayukti, Sri Murti Rahayu Saleh berharap semoga semua kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturah- mi dan mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan Pengurus Dharmayukti Karini di antara pengurus dan anggotanya. Sementara dana organisas, katanya, berasal dari iuran-iu- ran pegawai. Jika ada acara ke daerah, organisasi hanya memberikan biaya untuk dua orang instruktur. Untuk para 78 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 78 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 Program tahunan bidang sosial budaya Dharmayukti dengan diisi ceramah agama di Masjid al-Mahkamah MA RI istri hakim agung yang mendampingi, mereka mengguna- kan biaya sendiri. Menurut Sri Murti Dharmayukti mandiri dari segi dana. "Tidak merepotkan," katanya. Dharmayukti Karini merupakan organisasi wanita peradilan yang didirikan pada 25 September 2002. Ber- anggotakan para hakim wanita, istri para hakim, istri para pejabat fungsional/struktural, para karyawan, dan istri para karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ,dan Peradilan Militer di seluruh Indonesia. Dharmayukti memiliki program kerja untuk dijalan- kan di tingkat kepengurusan seluruh indonesia. Oleh sebab itu, untuk melancarkan programnya organisasi ini melaksanakan Munas tiga tahun sekali. (RZ/ AZ)
Aksi Donor Darah Acara donor darah tanggal 20 Mei 2014 di Aula Kepaniteraan MA. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Dharmayukti Karini, Korpri MA Pusat, dan PMI DKI. Jumlah pendonor 83 orang, semuanya berasal dari keluarga besar MA. Pembinaan di Yogyakarta Pembinaan teknis dan administrasi justisial oleh Ketua MA, M. Hatta Ali. Diikuti oleh para ketua, wakil ketua, panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Posbakum Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PA Cianjur, Dadang Zaenal Muttaqin, sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat gugatan awal. Posbakum ini dibuat untuk masyarakat yang awam terhadap hukum dan tidak mampu. Dalam satu hari Dadang melayani 13-15 perkara. RAGAM FOTO Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 79 Nomor 4 Edisi Mei 2014 - MAHKAMAH AGUNG - 79
ADVERTORIAL 80 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014 80 - MAHKAMAH AGUNG - Nomor 4 Edisi Mei 2014