BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN A. PAPARAN DATA 1. Gambaran Umum Desa Puhkerep a. Sejarah Desa Sejarah desa Puhkerep tidak terlepas dari sejarah masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan untuk sementara masih dalam kajian dan untuk ditelusuri. Desa Puhkerep terbagi dalam wilayah 3 dusun yaitu Dusun Puhkerep, Tinampuh, dan Kentingan dengan dipimpin oleh Kamituwo. Desa Puhkerep dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Bapak Kamidi (tahun 1952 s.d 1975,) Joyo Diharjo (tahun 1975 s.d 1991) , Sutejo (tahun 1991 s.d 1999), Mulyono ( tahun 1999 s.d 2007), Didik Harianto (tahun 2007 s.d 2013), Didik Harianto (2013 s.d 2014), Sumarno (tahun 2014 s.d sekarang). b. Demografi Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Puhkerep adalah terdiri dari 1166 KK, dengan jumlah total penduduk 5230 jiwa, dengan rincian 2587 laki-laki dan 2643 perempuan. 34
Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia1 No Usia Laki-laki perempuan Jumlah 1 0-4 246 252 498 2 5-9 190 169 359 3 10-14 250 144 394 4 15-19 120 173 293 5 20-24 155 152 307 6 25-29 281 147 428 7 30-34 172 281 453 8 35-39 113 261 374 9 40-44 163 266 429 10 45-49 236 160 396 11 50-54 100 185 285 12 55-58 261 128 389 13 >59 300 325 625 Jumlah Total 2587 2643 5230 Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Puhkerep sekitar 2523 atau hampir 41,3 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Puhkerep termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 1342 KK di atas, sejumlah 766 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 198 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 195 KK tercatat 1 Dokumen berasal dari kelurahan Puhkerep, pada tanggal 10 Mei 2018 35 Prosentase 8% 9% 5% 6% 8% 8% 6% 8% 8% 8% 7% 8% 11% 100,00 %
Keluarga Sejahtera II; 187 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 195 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 25% % KK Desa Puhkerep adalah keluarga miskin. Secara geografis, Desa Puhkerep terletak pada posisi 7°31`0`` Lintang Selatan dan 111°54`0`` Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2013, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Puhkerep rata-rata mencapai 2.400 mm. curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2009-2013. Secara administratif, Desa Puhkerep terletak di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngangkatan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sugihan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nganjuk Kota dan Kecamatan Sukomoro, sedangkan disisi Timur berbatasan dengan Kecamatan Gondang. Jarak tempuh Desa Puhkerep ke Ibu Kota Kecamatan (Kec. Rejoso) adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam. c. Keadaan Ekonomi Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat Desa Puhkerep dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja dissector pertanian berjumlah 857 orang, 36
37 yang bekerja dissector jasa berjumlah 9 orang, yang bekerja dissector industry 23 orang, dan bekerja disector lain-lain 25 oran. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 911 orang. Tabel 2 Mata Pencaharian dan Jumlahnya2 No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase 1 Pertanian 857 93,8% 2 Jasa/ Perdagangan 9 1,0% 3 Sektor Industri 23 2,5% 4 Sektor lain 25 2,7% Jumlah 911 orang 100% Dengan melihat data diatas, maka angka pengangguran di Desa Puhkerep sangat tinggi. Sector pertanian menyerap paling tinggi tenaga kerja, namun pekerja sector pertanian ini apabila musim kemarau akan bergeser ke sector jasa. Misalnya pertukangan dan sector non formal lainnya.3 2. Sistem Paron di Dusun Kentingan, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Pertanian di Dusun Kentingan memegang peranan yang sangat penting mengingat masih rendahnya taraf pendidikan pada dusun tersebut. 2 Dokumen di Kelurahan Puhkerep, pada tanggal 10 Mei 2018. 3 Dokumen di Kelurahan Puhkerep, pada tanggal 10 Mei 2018.
Selain itu kurangnya skill dan bantuan dari pemerintah desa juga menyebabkan masyarakat yang berada di Dusun Kentingan tidak mempunyai pilihan lain kecuali sebagai petani bawang merah. Hal ini dikarenakan di Dusun Kentingan belum terdapat lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendididkan lulusan SD, SMP, dan SMA. Pemilik sawah adalah seseorang yang mempunyai satu atau lebih lahan pertanian atau sawah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemodal ialah seseorang yang berkontribusi dana berupa benih bawang merah dan pupuk dalam setiap satu kali masa panen. Di dusun kentingan sendiri telah lama berjalan sistem bagi hasil pertanian antara pihak petani dengan pihak pemodal yang mana sistem tersebut dikenal dengan istilah sistem Paron Menurut Fajar Endik Purnawan, petani bawang merah mengatakan : "Nggarap sawah kui awale cemplung disik dik, cemplung kui macul got kanggo ngunggahne lemah sing jik ndek ngisor. Lek lemahe sing wis diunggahne kui garing lagek ditraktor lemahe. Biasane ngeringne lemahe ngunui yo kisaran 5 dino lek gaenek udan. Bar ditraktor baru ngeratakne lemah. Lek wis mari, proses selanjute Jogar jenenge. Jogar kui gae bolongan kanggo nandur winihe brambang lagek sing terakhir tandur (icir)". ("Proses penggarapan sawah diawali dengan cemplung dik yaitu mencangkul got untuk dinaikkan tanahnya yang berada dibawah. Kemudian setelah tersebut kering baru dilanjutkan dengan menraktor tanah tersebut. Waktu pengeringan sekitar 5 hari jika tidak terjadi hujan. Setelah ditraktor tahap selanjutnya adalah dengan meratakan tanah yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses jogar yaitu membuat lubang untuk tanah yg dinaikkan 38
ditanami benih bawang merah. Baru selanjutnya benih siap ditanam").4 Menurut Yudi Mitra Prasetia, petani bawang merah mengatakan : "Paron kui maro antarane sing ndue sawah karo pemodal. Dadi yo petani oleh separo, pemodale yo oleh separo. Lek misal panene 20 juta, berarti petani oleh 10 juta pemodal yo oleh 10 juta. Lek misal panene sak lahan ukuran 125 RU kisaran 17 kwintal, berarti yo 8,5 kwintal gae aku, 8,5 kwintal neh gae pemodale. Tapi lek misal gagal panen, ya aku nggak entuk opo-opo, pemodale yo melu rugi soale wis ngetukne biaya gae pupuk mbek benih". ("Paron itu maro antara yang punya sawah dengan pemodal. Jadi ya petani dapat separo dan pemodal juga dapat separo. Kalau misal panennya sekitar 20 juta, berarti petani dapat 10 juta dan pemodal juga 10 juta. Misal kalau panennya 1 lahan ukuran 125 RU sekitar 17 kwintal berarti hasil panenya dibagi 8,5 kwintal untuk saya dan 8,5 kwintal lagi untuk pemodal. Tapi kalau misal terjadi gagal panen, ya saya nggak dapat apa-apa, pemodal juga ikut rugi soalnya sudah mengeluarkan biaya pupuk sama benih").5 Jadi sistem Paron ialah kerjasama antara pihak petani dengan pihak pemodal yang mana masing-masing pihak berkontribusi sejumlah dana untuk setiap satu kali masa panen. Bagi pemilik lahan sekaligus bertindak sebagai petani penggarap, ia berkontribusi berupa biaya penggarapan lahan serta obat. Sedangkan bagi pemodal, ia berkontribusi berupa pupuk dan benih. Apabila memperoleh keuntungan diakhir masa panen, maka keuntungan tersebut dibagi sama rata. Sedangkan ketika terjadi resiko kerugian, maka resiko kerugian tersebut ditanggung bersama. 4 Wawancara dengan Fajar Endik Purnawan petani bawang merah, pada tanggal 15 Mei 2018 5 Wawancara dengan Yudi Mitra Prasetia petani bawang merah, pada tanggal 15 Mei 2018 39
a. Perjanjian Bagi Hasil dengan menggunakan sistem Paron Dalam perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem paron di Dusun Kentingan biasanya masyarakatnya hanya menggunakan perjanjian secara lisan. Hal ini dilakukan secara turun-temurun. Dalam sistem paron biasanya pemilik sawah mencari pemodal untuk bekerjasama selama satu kali masa panen. Menurut Jaenah, petani bawang merah mengatakan : "Paron kui wis enek kat jaman biyen pas wong tani nandur brambang pertama kali, tapi aku wis lali tahune. Biasane sing golek ngunu kui sing ndue sawah,hak e petani golek pemodal gae modali benih karo pupuk e. kerjasamane yo sekali masa panen. tapi lek misal engko wis musim tandur brambang neh terus sing ndue sawah cocok karo pemodale kui yo diterusne neh kerjasamane". ("Sistem paron itu sudah ada sejak zaman dulu pertama kali petani sini mengenal bertani bawang merah ,tapi saya sudah lupa tahunnya. Biasanya yang mencari yang punya sawah, haknya petani mencari pemodal untuk memodali benih sama pupuknya. Kerjasamanya biasanya 1 kali masa panen, tapi kalau misalnya nanti sudah musim bawang merah lagi terus pemilik lahan masih cocok sama pemodal tersebut ya diteruskan lagi kerjasamanya").6 Setelah melakukan wawancara lebih mendalam mengenai alasan mengapa tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, Budi, pemilik modal mengungkapkan : "Lek gawe perjanjian tulis ki akeh sing diurus tur repot. Sing ndue lahan yo wis dianggep koyok dulure dewe dadi yo wis podo-podo kenal. Lek gawe perjanjian tulis engko lak malah nggak tandur- tandur mbak. Urusane dowo". 6 Wawancara dengan Jaenah petani bawang merah pada tanggal 15 Mei 2018. 40
("kalau menggunakan perjanjian secara tertulis itu banyak yang diurus dan repot. Pemilik lahan juga sudah dianggap seperti keluarga sendiri jadi ya sudah sama-sama kenal. Kalau pakai perjanjian tertulis nanti malah nggak nanam-nanam mbak, urusannya panjang")7 Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian, pada pasal 3 berbunyi "Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak petani dan pemodal". Dapat dianalisis dalam pembagian bagi hasil dengan sistem paron di Dusun Kentingan bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1960. Namun demikian, bentuk perjanjian lisan ini berlaku hingga saat ini meskipun diakhir kerjasama sering terjadi sengketa antara pemilik lahan dengan pemodal akibat terjadinya gagal panen. b. Alasan Terjadinya Sistem Paron 1. Alasan pemilik sawah Perjanjian bagi hasil dengan sistem paron pada dasarnya terjadi dikarenakan pemilik sawah selaku penggarap kekurangan modal untuk menanggung biaya selama penggarapan sawah. Oleh karena itu, pemilik sawah mencari seseorang yang bersedia bekerjasama menanggung 7 Wawancara dengan Budi pemilik modal, pada tanggal 15 Mei 2018. 41
biaya penggarapan sawah tersebut dengan sistem paron. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pemilik sawah, Ragil Putra menyatakan sebagai berikut: "soale biaya nggarap brambang kui kan akeh to mbak. Gak kabeh wong tani kui kuat modali dewe. Opo meneh lek ekonomi ne lemah ngene iki. Dadi yo aku kudu golek wong sing gelem tak kon modali winih karo pupuk e, engko masalah nggarape tak uruse dewe soale nggak sembarang wong iso". ("Karena biaya penggarapan bawang merah itu kan banyak mbak. Nggak semua petani itu mampu membiayai sendiri, apalagi yang ekonominya masih lemah seperti ini. Jadi ya saya cari orang yang mau kerjasama sama saya buat modali benih sama pupuknya, nanti masalah penggarapan saya yang ngurus sendiri soalnya nggarap sawah itu kan nggak sembarang orang bisa").8 Berdasarkan wawancara dengan Bandi, petani bawang merah mengatakan: " Alhamdulillah kat SMP kulo pun diwarahi tanndur brambang mbak, dadose mboten perlu ngutus tiyang damel nggrapne sawahe kulo piyambak. Tapi masalahe nggeh naming teng modale niku. Umpami seduoyo modale ditanggung piyambak nggeh berat soale samarlak umpami gagal panen mboten enten sing damel cekelan" ("Alhamdulillah dari SMP saya sudah diajari caranya bertani bawang merah mbak, jadi nggak perlu nyuruh orang buat nggarap sawahnya sendiri. tapi masalahnya itu cuma di permodalannya. Kalau modalnya semua ditanggung sendiri itu berat soalnya takutnya kalau gagal panen nggak ada yang buat pegangan").9 Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan pemilik sawah melakukan perjanjian dengan sistem paron ialah kurangnya 8 Wawancara dengan Ragil Putra petani bawang merah, pada tanggal 15 Mei 2018 9 Wawancara dengan Bandi petani bawang merah, pada tanggal 15 Mei 2018 42
modal para petani untuk membiayai penggarapan sawahnya sehingga memutuskan untuk bekerja sama dengan para pemodal. 2. Alasan Pemilik modal Pada dasarnya pemilik modal melakukan bagi hasil pertanian dengan sistem paron dikarenakan tidak adanya keahlian dibidang pertanian dan juga dikarenakan tidak mempunyai lahan sendiri untuk digarap sehingga mereka bersedia untuk bekerjasama dengan pemilik lahan dengan sistem paron. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Romadhoni, pemilik modal yang mengatakan: "Lek ngurus sawah jane nggeh saget, cuman sawahe sing mboten gadah mbak. Karodene kulo nggh pun kagungan penggawean lintune, dadose nganggure nggih namung dinten Minggu mawon. Makane damel nambah-nambah penghasilan kulo purun ken modali tiang tani". ("Kalau ngurus sawah sebenarnya ya bisa, cuman sawahnya yang nggak punya mbak. selain itu juga saya sudah ada pekerjaan lain, jadi ya waktu luang saya Cuma hari minggu saja. Makanya buat nambah-nambah penghasilan saya mau ditawarin buat modali petani") 10 Berdasarkan wawancara dengan Nur, pemilik modal mengatakan: "umpami diutus modali insyaallah tasik saget mbak, tapi lek masalah nggarap sawah niku kulo mboten gadah keahlian teng mriku eg. Soale nggeh kulo tiyang pendatang mbak teng mriki, dadose awit alit mboten nate diwarahi carane nggarap sawah". ("kalau disuruh modali insyaallah saya masih bisa mbak, tapi kalau masalah nggarap sawah saya ndak punya keahlian dibidang 10Wawancara dengan Romadhoni pemilik modal, pada tanggal 10 Mei 2018 43
itu. Soalnya saya juga pendatang mbak disini, jadi dari kecil nggak pernah diajari caranya nggarap sawah".)11 Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan pemilik modal melakukan perjanjian dengan sistem paron adalah: a) Tidak memiliki lahan sendiri. b) Sudah mempunyai pekerjaan lain c) Tidak mempunyai skill dibidang pertanian c. Pembagian Hasil Panen dan Kerugian dengan Menggunakan Sistem Paron di Dusun Kentingan Pembagian hasil panen dengan sistem paron menurut masyarakat Dusun Kentingan sudah adil dikarenakan dengan adanya sistem paron masyarakat kurang mampu menjadi terbantu dalam segi ekonominya. Berdasarkan wawancara dengan Budi, pemilik modal mengatakan bahwa : "Lek menurut kulo nggeh adil-adil mawon, soale misale panen kan nggeh sami-sami untunge antarane kulo kalih sing kagungan sawah, dadose nggeh mboten enten masalah". ("Kalau menurut saya ya adil-adil saja, soalnya kalau misalkan panen sama-sama diuntungkan antara saya sama pemilik lahannya, jadi ya nggak ada masalah")12 Dalam sistem paron jika mengalami gagal panen, yang paling dirugikan adalah pihak petani. Sebab setiap satu kali masa panen dengan ukuran 11 Wawancara dengan Nur pemilik modal, pada tanggal 15 Mei 2018 12 Wawancara dengan Budi pemilik modal, pada tanggal 15 Mei 2018. 44
lahan 125 RU = 500 meter, petani mengeluarkan kurang lebih Rp. 5.500.000. Petani mengeluarkan biaya tersebut untuk membeli obat hama, pengairan, serta biaya penggarapan lahan. Namun ketika musim hama, biaya obat yang dikeluarkan pihak petani cenderung meningkat yakni bisa mencapai hingga Rp. 4.500.000,- untuk satu lahan sehingga kalkulasinya menjadi kisaran Rp. 7.000.000,- serta tenaga untuk pengolahan lahan. Sedangkan pemodal mengeluarkan biaya pembelian benih dan pupuk dengan kalkulasi biaya sekitar Rp. 6.500.000,- untuk setiap lahan berukuran 125 RU. Dengan demikian biaya yang ditanggung oleh petani lebih besar terutama ketika terjadi musim hama yang menyebabkan terjadinya gagal panen. Meskipun demikian, kedua belah pihak tidak mendapatkan apapun dari hasil sawahnya dikarenakan terjadinya gagal panen. Sistem paron memang terlihat tidak adil, namun sampai dengan saat ini sistem tersebut masih tetap dijalankan di Dusun kentingan dikarenakan perekonomian masyarakat terbantu ketika musim panen, dan juga kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani bawang merah, Eko (28 tahun) mengatakan : "Lek misal gagal panen, sing paling dirugikne yo aku mbak. Nggarap lahan 125 RU kui biasane ngentekne sekitar Rp. 5.500.000,- kui ae lek normal. Tapi lek pas musim hama sing marai gagal panen yo iso nganti Rp. 7.000.000,-. Jik urung tenagane sing nggarap lahan sak musim panen kui. Mbesan pemodal rugine yo cuman kisaran Rp. 45
6.500.000,- gae biaya winih mbeg pupuk e mau. Tapi yo podo-podo ra oleh opo-opone". ("kalau terjadi gagal panen, maka yang paling dirugikan ya saya mbak. Mengelola lahan 125 RU itu biasanya menghabiskan sekitar Rp. 5.500.000 itu kalau normalnya. Tapi kalau pas musim hama yang menyebabkan gagal panen ya bisa kisaran Rp. 7.000.000, belum lagi tambah lahan selama satu musim panen. sedangkan pemodal itu ruginya hanya kisaran Rp. 6.500.00 untuk biaya benih sama pupuknya tadi. Tapi ya sama-sama nggak dapat apa- apa".)13 tenaganya nggarap Sedangkan berdasarkan penuturan dari Romadhoni, pemilik modal mengatakan bahwa: "Nek wonten gagale kulo nggeh nderek rugi mbak, wong modal winih kalih pupuk niku nggeh katah kok. Umpami tiang tani nembung nyuwun ganti rugi damel biaya nggarap kulo nggeh mboten purun, soale kulo piyambak mawon pun ngeculne yotro katah eg damel tumbas pupuk e niku. Dadose nggeh tanggungane piyambak- piyambak." (Kalau terjadi gagal panen, saya juga ikut rugi mbak, soalnya modal benih sama pupuk itu juga banyak biayanya. Seandainya petani minta ganti rugi untuk biaya pengerjaan sawah, saya ya tidak mau, karena saya sendiri saja sudah mengeluarkan biaya banyak untuk beli pupuknya itu. Jadi ya tanggungannya masing-masing").14 Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Mitra Prasetia mengatakan: "... kadang pas panenane akeh, apik-apik ngunu kae regane brambang ndek pasaran lagek anjlok, ngunu kui yo termasuk ngrugikne wong tani karo pemodale neng. Kudune iso oleh duit akeh tapi malah sudo gara-gara anjlok e rego brambang ndek pasaran kui mau". ("...kadang pas panenannya banyak, bagus-bagus juga tapi harga bawang merah di pasaran lagi anjlok itu kan juga termasuk merugikan petani sama pemodal neng. Harusnya bisa dapat uang banyak tapi malah berkurang gara-gara anjloknya harga bawang merah dipasaran itu tadi")15 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ragil Putra, petani bawang merah mengatakan bahwa: "Nek aku ki biasane brambange payu di dol ya langsung tak kabari mbak pemodal e kui. Dadi yo ben podo ngertine. Pomo nggak iso 13 Wawancara dengan Eko petani bawang merah, pada tanggal 15 Mei 2018 14 Wawancara dengan Romadhoni, Pemilik modal pada tanggal 10 Mei 2018. 15 Wawancara dengan Yudi Mitra Prasetia, pada tanggal 15 Mei 2018. 46
47 njikuk duite dino kui kan sik iso semayanan kapan njikuk duit e, dadi yo ben podo genah e podo penak e". ("Kalau saya itu biasanya bawang merah laku dijual ya langsung saya kabari mbak pemodalnya. Jadi ya biar sama-sama tahunya. Seandainya tidak bisa diambil pada waktu itu, kan masih bisa janjian kapan ngambil uangnya, jadi ya biar sama-sama pahamnya sama- sama enaknya").16 Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dengan menggunakan sistem paron, jika terjadi gagal panen maka yang paling dirugikan adalah petani sebab petani telah menanggung biaya paling banyak untuk mengolah lahannya serta tenaga dalam pengolahannya. Sedangkan pihak pemodal sendiri tidak bersedia untuk membantu dalam biaya yang telah ditanggung oleh petani, dengan alasan sama-sama telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Meski diantara keduanya sama-sama tidak mendapatkan hasil dari lahan pertaniannya. Sistem paron yang telah berkembang di Dusun Kentingan merupakan satu-satunya sistem yang digunakan oleh masyarakat dalam bagi hasil pertaniannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Yudi Mitra Prasetia, mengatakan bahwa: "Sak ngertiku ya mek Paron kui tok kih neng, nek umpomo enek ki ya wong tani nggarap sawah-sawahe dewe trus dimodal-modali dewe." ("Setahu saya ya Cuma sistem paron ini neng yang ada, kalau pun ada itu ya petani mengerjakan sawah-sawahnya sendiri dan dimodali sendiri").17 16 Wawancara dengan Ragil Putra, pada tanggal 15 Mei 2018. 17 Wawancara dengan Yudi Mitra Prasetia petani bawang merah, pada tanggal 15 Mei 2018.
48 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem paron merupakan satu-satunya sistem yang digunakan oleh masyarakat Dusun Kentingan dalam pembagian hasil pertaniannya. d. Kendala Petani Bawang Merah dalam Pengelolaan Lahan Pertaniannya Bawang merah adalah tanaman yang rentan terhadap pengaruh hama. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Fajar Endik Punawan, petani bawang merah mengatakan bahwa: "susahe nek nggarap sawah ki biasane yo ndek hamane kui dik, soale uler kui obate yo kudu akeh" ("Kesulitannya kalau menggarap sawah itu biasanya di hama dik, soalnya hama ulat itu butuh obat banyak".)18 e. Pengetahuan masyarakat Mengenai Konsep Bagi Hasil sesuai dengan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil menurut Islam. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa dalam Islam bekerja sama dalam bentuk apapun harus didasari dengan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan Jaenah, mengatakan bahwa: 18 Wawancara dengan Fajar Endik Purnawan petani bawang merah, pada tanggal 15 Mei 2018
"Lek sak ngertiku ki yo ndek Islam kui gaoleh ngapusi, kudu jujur. Dadi lek panen akeh yo muni akeh, lek saitik yo muni saitik". ("Menurut saya, kalau dalam Islam itu ya nggak boleh berbohong harus jujur. Kalau panen banyak ya bilang banyak. Kalau sedikit ya bilang sedikit".)19 Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Yudi Mitra Prasetia mengatakan bahwa : "sak ngertiku ki lek paron pokok petani karo pemodale podo-podo gelem podo-podo ikhlase, berarti ya sisteme kui sah-sah ae menurut Islam". ("kalau setahu saya, menjalankan sistem paron itu asalkan petani dan pemodal sama-sama rela sama-sama ikhlas, berarti ya sistem tersebut sah-sah saja dijalankan dalam Islam")20 Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Kentingan belum mengetahui secara spesifik konsep bagi hasil yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Kurangnya sosialisasi merupakan salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam. Dalam sistem Paron, masyarakat lebih mementingkan nilai-nilai kejujuran, pertanggung jawaban, serta saling percaya diantara masing-masing pihak. B. TEMUAN PENELITIAN Dari beberapa pemaparan hasil wawancara mengenai sistem Paron petani bawang merah yang ada di Dusun Kentingan, Desa Puhkerep, 19 Wawancara dengan Jaenah petani bawang merah, pada tanggal 15 Mei 2018 20 Wawancara dengan Yudi Mitra Prasetia, pada tanggal 15 Mei 2018. 49
Kecamatan Rejoso, Kab. Nganjuk, peneliti menemukan fakta-fakta mengenai implementasi sistem paron yang belum menerapkan prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam. Dari temuan-temuan yang sudah peneliti paparkan diatas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Tidak adanya perjanjian secara tertulis antara petani bawang merah dengan pihak pemodal. Perjanjian secara lisan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Kentingan setiap kali melakukan hubungan kerjasama dengan sistem paron. Hal ini disebabkan karena diantara masing-masing pihak yakni petani dengan pemodal sudah sama-sama percaya. Selain itu, kerjasama dengan menggunakan perjanjian tertulis dianggap kurang efisien karena memakan waktu yang cukup lama. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mana suatu kerjasama bagi hasil harus dibuat tertulis di hadapan Kepala Desa serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh Camat setempat. 2. Adanya perselisihan pendapat antara pihak petani dengan pemodal apabila terjadinya gagal panen. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang jelas diawal perjanjian serta tidak adanya bukti yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika terjadinya gagal panen, diantara keduanya memang sama-sama dirugikan sebab petani sudah mengeluarkan biaya penggarapan sawah, obat, serta tenaga dalam pengerjaan lahan pertanian. Sedangkan, pemodal sudah membiayai 50
pembelian benih dan pupuk untuk menggarap sawah. Namun dalam hal ini, petani merasa paling dirugikan sebab menurut kalkulasi harga yang telah dipaparkan dalam hasil wawancara diatas, biaya yang dikeluarkan oleh pihak petani lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemodal. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu prinsip dalam Etika Bisnis Islam yaitu Prinsip Keadilan. 51