1 - OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta untuk mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk mendukung regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; b. bahwa untuk mewujudkan komitmen penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah dengan massal, perkembangan di Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan
Mengingat 2 - c. bahwa mempertimbangkan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, implementasi pemanfaatan teknologi perlu didorong tetap jasa keuangan dengan informasi di sektor memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; d. bahwa menyikapi perkembangan sektor jasa keuangan yang kompleks dan dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan diperlukan penyempurnaan, sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tindak Pemberantasan Pencegahan dan tentang Pidana
Menetapkan 3 - Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); MEMUTUSKAN: : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN. PROGRAM ANTI PENCUCIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. 2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 3. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. 4. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah PPSPM sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 5. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. 6. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT. peraturan
4 - 7. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM. 8. Pemblokiran adalah pemblokiran sebagaimana diatur perundang-undangan mengenai dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. peraturan 9. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK. 10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. 11. Walk in Customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah. 12. Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC. 13. Politically Exposed Person yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tidak fungsi penting dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah. (prominent function), yang 14. Enhanced Due Diligence yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi. 15. Nasabah Berisiko Tinggi latar belakang, 15. Nasabah Berisiko Tinggi latar belakang, yang berdasarkan riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan PJK memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. identitas, 16. Negara Berisiko Tinggi adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana kejahatan atau tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. 17. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
5 - 18. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. 19. Direksi PJK atau Organ yang Setara dengan Direksi pada Badan Hukum PJK, yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PJK untuk kepentingan PJK sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing PJK serta mewakili PJK di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi PJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri. 20. Dewan Komisaris bagi PJK atau Organ yang Setara dengan Dewan Komisaris pada Badan Hukum PJK, yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi PJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri. (Beneficial Owner) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan transaksi, mengendalikan kuasa untuk melakukan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. 21. Pemilik Manfaat 22. Korporasi adalah perseroan perorangan, kumpulan orang, dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 23. Financial Action Task Force yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional. 24. Rekomendasi FATF adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dan merupakan standar pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
6 - 25. Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank (correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya. 26. Cross Border Correspondent Banking adalah Correspondent bank Banking correspondent atau bank respondent berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. kedudukan dimana salah satu 27. Transfer Dana adalah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Transfer Dana. 28. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah Transfer Dana. 29. Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim. 30. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah Transfer Dana. 31. Konglomerasi Keuangan adalah PJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Pasal 2 (1) PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas: a. bank; b. perusahaan efek; c. manajer investasi; d. kustodian; e. wali amanat; f. penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi; g. perusahaan asuransi; h. perusahaan pialang asuransi; i. j. k. perusahaan modal ventura; l. m. n. perusahaan pergadaian; o. p. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan pembiayaan; perusahaan pembiayaan infrastruktur; lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; lembaga keuangan mikro; teknologi informasi;
7 - q. penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis inovasi teknologi teknologi sektor keuangan; dan lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, informasi atau penyelenggara r. baik yang memiliki prinsip konvensional maupun syariah. (2) PEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 meliputi: a. PEP asing merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; b. PEP domestik merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. c. BAB II KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN Pasal 3 PJK wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK yang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur;
8 - c. d. e. pengendalian intern; sistem informasi manajemen; dan sumber daya manusia dan pelatihan. Pasal 4 (1) PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi. (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib untuk: a. mendokumentasikan penilaian risiko, dalam bentuk dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual oleh PJK; b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan; c. mengkinikan penilaian risiko sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan d. memiliki mekanisme terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. yang memadai (3) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pengkinian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. (4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan secara sektoral. (5) PJK wajib menyampaikan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (6) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, penyampaian dokumen
9 - penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. (7) Dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 5 (1) PJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. (2) PJK wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengevaluasi penerapannya. (3) Dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi, PJK wajib lebih mendalam untuk menetapkan tindakan yang mengelola dan memitigasi risiko. Pasal 6 (1) PJK wajib mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan. Pasal 7 (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu; b. denda; c. d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat pembatasan kegiatan usaha tertentu; e. f. kesehatan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
10 - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1). BAB III PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Pengawasan Aktif Direksi Pasal 8 (1) Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit: a. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris; b. memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; c. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; d. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM; e. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; f. memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan g. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
11 - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Bagian Kedua Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Pasal 9 Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit: a. memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; b. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi; c. melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan e. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Bagian Ketiga Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Paragraf 1 Umum Pasal 10 (1) PJK wajib memiliki pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk dengan melakukan penunjukan pejabat kepatuhan di tingkat manajemen. (2) Sebagai bagian dari pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, pada kantor pusat dan kantor cabang. (3) Penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan,
12 - skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK. Pasal 11 (1) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada Direksi. (2) Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) investasi, bagi bank, perusahaan perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berada di bawah salah satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. efek, manajer perusahaan asuransi, (3) Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bagi penyelenggara layanan urun dana, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro, dan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan berada di bawah salah satu anggota Direksi. (4) Dalam hal PJK merupakan kustodian, wali amanat, dan/atau dana pensiun lembaga keuangan yang merupakan unit usaha dari PJK, penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat dirangkap oleh penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada PJK tersebut. (5) PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Paragraf 2 Unit Kerja Khusus Pasal 12 Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
13 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), unit kerja khusus harus memenuhi ketentuan: a. paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang pegawai yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang pegawai yang bertindak sebagai pelaksana; b. pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak c. merangkap fungsi lain; pimpinan unit kerja khusus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi; d. berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam e. struktur organisasi PJK; dan bersifat independen dari fungsi lain. Paragraf 3 Penugasan Pejabat Pasal 13 (1) Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pejabat tersebut harus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan. (2) Dalam hal PJK berupa perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, dan/atau wali amanat memiliki pejabat penanggung jawab program APU, PPT, dan PPPSPM yang merangkap fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat tersebut harus terpisah dari fungsi audit internal. Paragraf 4 Tugas dan Wewenang Pasal 14 (1) Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai tugas meliputi: a. menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. menyusun, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun melakukan pengkinian,
14 - untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dimintakan pertimbangan Direksi; yang c. memastikan dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; adanya sistem d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi PJK, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah; g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; tidak adanya Transaksi h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah; j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja jawab khusus atau pejabat yang bertanggung terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off; l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;
15 - m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai; n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja; o. menyusun Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri: laporan Transaksi p. memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM; q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai PJK; r. memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan s. melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. (2) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pelaksanaan analisis penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Pasal 15 Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai wewenang meliputi: a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK; b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh unit kerja terkait;
16 - c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; d. melaporkan Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri termasuk yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan Transaksi e. melakukan kewenangan lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Pasal 16 (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu; b. denda; c. d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat pembatasan kegiatan usaha tertentu; e. f. kesehatan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (5). BAB IV KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Pasal 17 (1) PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk mengelola dan memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis, dan dapat disertai dengan diagram alur dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur pada diagram alur tersebut.
17 - (3) PJK wajib melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur tertulis yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. (5) Dalam hal PJK perlu melakukan perubahan atas kebijakan dan prosedur yang telah ada berdasarkan reviu yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJK wajib menyusun perubahan kebijakan dan prosedur paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil reviu. (6) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. b. identifikasi dan verifikasi Nasabah; identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha; c. d. pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Nasabah, negara, yang berkelanjutan produk, dan jasa serta jaringan distribusi; pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur; pengkinian dan pemantauan; e. f. g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan h. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (7) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. (8) Khusus untuk bank umum, cakupan kebijakan dan prosedur pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula Cross Border Correspondent Banking dan Transfer Dana.
18 - (9) PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan. Pasal 18 (1) PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada. (2) PJK wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum produk, praktik usaha, mekanisme distribusi, dan teknologi baru diluncurkan atau digunakan. (3) PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 19 PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah; b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); terdapat transaksi Transfer Dana; terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; atau PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, WIC, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). c. d. e. Pasal 20 (1) PJK wajib mengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. (2) Pengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang meliputi: a. b. identitas; lokasi usaha bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berupa perusahaan; profil; c.
19 - d. e. f. frekuensi transaksi; kegiatan usaha; struktur kepemilikan bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC perusahaan; g. produk, (delivery channels) yang digunakan oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC; dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko. jasa, dan jaringan distribusi h. Pasal 21 (1) Dalam melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib: a. melakukan identifikasi dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan b. melakukan verifikasi atas: 1. kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh Calon Nasabah; dan 2. kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen merupakan Calon Nasabah yang bersangkutan. (2) PJK wajib melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui mekanisme: a. pertemuan tatap muka secara langsung; b. pertemuan tatap muka secara elektronik; dan/atau c. tidak tatap muka secara elektronik. (3) Verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan dengan cara pegawai PJK melakukan pertemuan tatap muka secara langsung/fisik dengan Calon Nasabah. (4) Verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilakukan dengan cara pegawai PJK melakukan pertemuan tatap muka secara real-time dan online dengan Calon Nasabah, dengan persyaratan: a. pegawai PJK menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga; dan
20 - b. Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga, yang diakses atau telah diunduh dan terpasang pada perangkat keras milik Calon Nasabah. (5) Verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. PJK menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga, dan perangkat keras milik PJK atau milik pihak ketiga; b. Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga yang diakses atau telah diunduh dan terpasang melalui perangkat keras atau telah terpasang di perangkat keras milik Calon Nasabah; dan PJK memanfaatkan data kependudukan serta memperhatikan dan menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (authentication factor), berupa: 1. c. 2. sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (something you are); dan sesuatu yang Calon Nasabah miliki (something you have). (6) Selain 2 (dua) faktor keaslian (authentication factor) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, PJK dapat menambahkan factor) lainnya, berupa sesuatu yang Calon Nasabah ketahui (something you know). faktor keaslian (authentication Pasal 22 (1) Dalam hal PJK melakukan verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik atau melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik, dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (5) huruf a dan huruf b, PJK wajib memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pihak ketiga. (2) PJK wajib memastikan pihak ketiga yang akan melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria dan persyaratan:
21 - a. pihak ketiga merupakan perseroan terbatas atau koperasi yang tercatat, terdaftar, memiliki izin dan/atau memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. pihak ketiga wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperoleh hak akses dan/atau memfasilitasi data kependudukan pada kementerian atau lembaga tersebut, sistem elektronik yang dimiliki oleh pihak ketiga terhubung dengan sistem elektronik terkait akses data kependudukan yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga dimaksud. kementerian atau lembaga hak akses (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup: a. nama, alamat, dan identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. d. kepemilikan data pelaksanaan verifikasi sepenuhnya ruang lingkup perjanjian kerja sama; menjadi milik PJK; e. ketentuan mengenai pelindungan data Nasabah; f. mekanisme sharing data secara seamless dalam verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka antara PJK dan pihak ketiga; g. ketentuan terkait subkontrak yang mengatur bahwa pihak ketiga dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan PJK yang dibuktikan dengan dokumen tertulis; h. mekanisme yang diakibatkan kondisi kahar oleh pihak ketiga pada PJK; pengakhiran perjanjian; dan pelaporan kejadian kritis i. j. mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara PJK dan pihak ketiga. (4) PJK wajib bertanggung jawab atas hasil verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga serta jawab menjaga kerahasiaan data hasil bertanggung verifikasi dimaksud.
22 - Pasal 23 (1) PJK dilarang membuka hubungan usaha atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. (2) PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah, jika: a. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; atau b. PJK meragukan dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah. kebenaran identitas Bagian Kesatu Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Pasal 24 PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah, WIC, dan Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan, Korporasi, atau perikatan (legal arrangement). lainnya Pasal 25 (1) Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang meliputi: a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan: 1. identitas yang memuat: a) nama lengkap termasuk nama alias, jika ada; 2. 3. b) nomor dokumen identitas; c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada; tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan; pekerjaan; alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada; jenis kelamin; status perkawinan; dan nama gadis ibu kandung, d) e) f) g) h) i) j) identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada; sumber dana;
23 - 4. penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (net worth); 5. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan 6. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan. b. bagi Calon Nasabah Korporasi; 1. nama; 2. nomor izin dari instansi berwenang termasuk izin, jika ada; 3. bidang usaha atau kegiatan; 4. alamat kedudukan; 5. 6. bentuk badan hukum atau badan usaha; 7. 8. 9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); sumber dana; (legal lainnya 3. bidang usaha atau kegiatan; 4. alamat kedudukan; 5. 6. bentuk badan hukum atau badan usaha; 7. 8. 9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); sumber dana; (legal lainnya tempat dan tanggal pendirian; 10. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan. bagi Calon Nasabah perikatan arrangement): 1. nama; 2. nomor izin dari instansi berwenang, jika ada; 3. alamat kedudukan; 4. bentuk perikatan (legal arrangement); 5. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); sumber dana; 6. 7. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan 8. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan. (2) Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, bank wajib meminta: a. seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC orang perseorangan, Korporasi, maupun yang (legal perikatan melakukan sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; lainnya arrangement) transaksi paling
24 - b. c. d. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 butir a), butir b), dan butir c) bagi WIC orang perseorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara; informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 bagi WIC Korporasi yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara; dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya (legal arrangement) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara. Pasal 26 (1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 1, wajib didukung dengan dokumen identitas dan spesimen tanda tangan Calon Nasabah dan WIC. (2) Dokumen identitas Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bagi Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan tanda warga negara penduduk atau identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai data kependudukan; Indonesia berupa kartu b. bagi Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan warga negara asing berupa paspor yang disertai dengan dokumen keimigrasian sesuai dengan mengenai perundang-undangan peraturan keimigrasian; dan bagi Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan diaspora Indonesia atau masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan masyarakat Indonesia di luar negeri berupa paspor dan kartu masyarakat indonesia di luar negeri. c. mengenai (3) Spesimen tanda tangan Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah
25 - memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik. Pasal 27 (1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan, dan untuk: a. Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan paling sedikit: 1. kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; 2. perusahaan 3. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok peraturan Wajib perundang-undangan; dan surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang; dengan sesuai Pajak 4. b. Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditambah dengan paling sedikit: 1. akta pendirian/anggaran dasar; 2. 3. izin usaha dari instansi yang berwenang; laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan; struktur manajemen perusahaan; struktur kepemilikan perusahaan; dan 4. 5. 6. dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK. perusahaan c. Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa perseroan perorangan selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, ditambah dengan paling sedikit: 1. nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
26 - 2. kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; dan spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. perorangan perorangan perseroan 3. (2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (1) huruf c angka 3, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik. Pasal 28 (1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa Korporasi selain yang berbentuk perusahaan, PJK wajib meminta data dan informasi meliputi: 1. nama; 2. nomor izin dari instansi berwenang; 3. bidang usaha atau kegiatan; 4. alamat kedudukan; 5. 6. bentuk badan hukum; 7. 8. 9. maksud dan tujuan hubungan usaha Calon Nasabah tempat dan tanggal pendirian; identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); sumber dana; atau transaksi yang akan dilakukan WIC; dan 10. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan. (2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa yayasan: 1. izin kegiatan yayasan; 2. deskripsi kegiatan yayasan; 3. 4. dokumen struktur dan nama pengurus yayasan; dan identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK; b. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi selain perusahaan dan yayasan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum: 1. bukti izin dari instansi yang berwenang; 2. nama Korporasi;
27 - 3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan 4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; c. untuk Calon Nasabah dan WIC berupa perikatan lainnya (legal arrangement): 1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; 2. nama perikatan; 3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jika ada; dan 4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (legal arrangement) dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Pasal 29 (1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PJK wajib informasi mengenai nama dan alamat meminta kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didukung dengan dokumen meliputi: a. (2) surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; dan spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. (3) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik. b. Pasal 30 (1) PJK wajib melakukan verifikasi atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung Calon Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut merupakan data terkini. (2) PJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang telah bertindak untuk dan atas nama Nasabah
28 - mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut. (3) PJK dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Dalam hal terdapat keraguan, PJK wajib meminta kepada Calon Nasabah dan WIC untuk memberikan lebih dari 1 (satu) dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, serta dapat disertai dengan melakukan wawancara dengan Calon Nasabah dan WIC untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah dan WIC. (5) PJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. (6) Dalam hal PJK telah menerapkan prosedur manajemen risiko, PJK dapat melakukan hubungan usaha atau sebagaimana transaksi dimaksud pada ayat (5) selesai. sebelum proses verifikasi (7) PJK dalam melakukan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diselesaikan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya hubungan usaha Nasabah dengan PJK, dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dapat dikelola secara efektif dan tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal. Pasal 31 PJK wajib memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi. Bagian Kedua Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pasal 32 (1) PJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk orang perseorangan bertindak untuk kepentingan Pemilik
29 - Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (3) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk Korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), PJK wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dari Korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement). (4) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP, PJK menerapkan prosedur EDD. (5) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan CDD atau EDD yang didasarkan pada tingkat risiko yang lebih tinggi. Pasal 33 (1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan orang perseorangan bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atau Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan orang perseorangan yang tidak memiliki penghasilan, PJK wajib: a. menentukan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan b. melakukan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. identifikasi dan verifikasi (2) Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan Korporasi, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), dilakukan terhadap informasi berupa: a. (3) informasi dan dokumen identitas yang memuat: 1. nama lengkap termasuk nama alias; 2. nomor dokumen identitas; 3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas; 4. alamat tempat tinggal lain, jika ada; 5. 6. kewarganegaraan; 7. pekerjaan; 8. alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada; tempat dan tanggal lahir;
30 - b. c. 9. jenis kelamin; dan 10. status perkawinan; sumber dana; penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (net worth); d. hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). e. (4) Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (legal arrangement) berbentuk trust, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, yang dilakukan terhadap informasi berupa: a. b. c. d. identitas penitip harta (settlor); identitas penerima dan pengelola harta (trustee); identitas penjamin (protector); identitas penerima manfaat (beneficiary) atau kelas penerima manfaat (class of beneficiary); dan orang perseorangan yang mengendalikan trust. e. (5) Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (legal arrangement) dalam bentuk selain trust, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap informasi berupa identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal PJK bermaksud melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah berbentuk perikatan lainnya (legal arrangement), PJK wajib memastikan bahwa penerima dan pengelola harta (trustee) mengungkapkan statusnya sebagai penerima dan pengelola harta (trustee) saat penerima dan pengelola harta (trustee) melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan PJK. (7) Dalam hal: a. PJK ragu mengenai pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
31 - b. tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang mengendalikan Korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement) melalui bentuk lain. (8) Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut. (9) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bahwa identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dimaksud. (10) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM yang paling sedikit setara dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang mewakili identifikasi dan (Beneficial Owner), Pemilik Manfaat verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bahwa identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dimaksud. (11) Dalam hal penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan ini, PJK wajib melakukan Otoritas Jasa Keuangan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (12) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon
32 - Nasabah, Nasabah, atau WIC, PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC tersebut. Pasal 34 (1) Kewajiban verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah berupa: a. lembaga negara atau instansi pemerintah; b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh c. negara; dan perusahaan publik atau emiten. (2) Dalam hal data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum secara memadai dan dapat dipercaya, PJK tidak perlu lagi meminta data dan/atau identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) kepada Calon Nasabah, WIC atau Nasabah. informasi (3) Data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat memberikan keyakinan kepada PJK tentang profil Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (4) Dalam hal PJK meragukan data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJK wajib meminta data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) kepada Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah. Bagian Ketiga Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi Pasal 35 (1) PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk kriteria berisiko tinggi. (2) Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
33 - a. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); b. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi; transaksi tidak sesuai dengan profil; termasuk dalam kategori PEP; bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk usaha berisiko tinggi; c. d. e. f. g. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Nasabah atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi; dan/atau transaksi yang dilakukan Nasabah atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. h. (3) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJK wajib melakukan EDD. (4) Penentuan tingkat risiko Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada risiko yang akan diambil dan risiko yang bisa ditoleransi oleh PJK. Pasal 36 PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai PEP. Pasal 37 (1) Terhadap PEP asing, PEP domestik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD, PJK wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP; sistem manajemen risiko b. menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Nasabah,
34 - Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria PEP; c. memperoleh persetujuan dari pejabat senior sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau meneruskan hubungan usaha termasuk transaksi dengan Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria PEP; d. melakukan EDD secara berkala paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha. (2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. b, berwenang untuk: a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan hubungan usaha Calon Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan/atau transaksi Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP; dan b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dan/atau transaksi dengan Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang termasuk kriteria berisiko tinggi, termasuk PEP. Pasal 38 Terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) dalam organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD, PJK wajib memenuhi ketentuan: a. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP; dan b. dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PJK dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tersebut, PJK wajib menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. Pasal 39 PJK wajib menerapkan ketentuan yang berlaku bagi Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial
35 - Owner) yang termasuk kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, terhadap anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP. Pasal 40 PJK wajib menyusun dalam daftar tersendiri Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi. Pasal 41 (1) PJK wajib melakukan EDD dan langkah pencegahan (countermeasures) yang proporsional dan memadai terhadap risiko, hubungan usaha, transaksi, Calon Nasabah, WIC, dan/atau Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (countermeasures). (countermeasures) yang akan dilakukan oleh PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan publikasi FATF. (2) Langkah pencegahan (3) Dalam hal FATF mempublikasikan daftar Negara Berisiko Tinggi tanpa disertai dengan seruan untuk dilakukan (countermeasures), PJK wajib langkah pencegahan menerapkan (countermeasures) secara independen. langkah pencegahan (4) Dalam melakukan langkah pencegahan (countermeasures) yang proporsional dan memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PJK wajib meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. Bagian Keempat CDD terhadap Penerima Manfaat (Beneficiary) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi Pasal 42 (1) Selain CDD yang dipersyaratkan bagi Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PJK wajib melakukan CDD terhadap penerima manfaat (beneficiary) dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera (beneficiary) diidentifikasi atau ditetapkan dengan ketentuan: a. untuk penerima manfaat (beneficiary) yang telah atau non- sebagai perorangan diidentifikasi perorangan, PJK wajib meminta nama orang perseorangan atau Korporasi atau perikatan lainnya (Beneficial Owner) setelah penerima manfaat
36 - (legal (beneficiary); arrangement) dari penerima manfaat b. untuk penerima manfaat (beneficiary) yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan cara informasi yang memadai mengenai penerima manfaat (beneficiary) untuk meyakinkan PJK bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari penerima manfaat saat pembayaran klaim asuransi; dan PJK wajib melakukan verifikasi terhadap identitas penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pada saat pembayaran klaim asuransi. lain, PJK wajib meminta (beneficiary), pada c. (beneficiary) (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat dan dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 43 (1) PJK wajib memasukkan penerima manfaat (beneficiary) dari polis asuransi jiwa sebagai salah satu faktor risiko yang relevan dalam pertimbangan penerapan EDD untuk memastikan EDD perlu diterapkan atau tidak. (2) Dalam hal PJK menetapkan bahwa penerima manfaat (beneficiary) termasuk kriteria berisiko tinggi, PJK wajib melakukan EDD yang mencakup pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary) pada saat pembayaran klaim asuransi. Pasal 44 (1) PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk menentukan penerima manfaat (beneficiary) dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa merupakan PEP. (2) Dalam hal teridentifikasi risiko yang lebih tinggi terhadap penerima manfaat (beneficiary) dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary) sebelum pembayaran klaim asuransi jiwa, PJK wajib menginformasikan kepada pejabat senior untuk melakukan pengawasan lebih lanjut mengenai hubungan usaha dengan pemegang polis dan mempertimbangkan untuk melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
37 - Bagian Kelima CDD Sederhana Pasal 45 (1) PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 33, terhadap Calon Nasabah atau Nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM termasuk kriteria berisiko rendah berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan melalui analisis risiko yang memadai. (2) Dalam hal PJK menerapkan CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib: a. mengidentifikasi dan memverifikasi identitas Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC; b. memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); c. mengidentifikasi dan memverifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dimaksud dengan menggunakan informasi relevan yang dapat dipercaya sehingga PJK dapat memastikan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) untuk Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); d. mengetahui maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi; dan e. melakukan pemantauan transaksi dan mengkinikan data identitas Nasabah tersebut sesuai tingkat risiko. (3) PJK dapat menerapkan CDD sederhana dengan cara meliputi namun tidak terbatas pada: a. mengurangi frekuensi pengkinian data Nasabah; b. mengurangi pamantauan dan pemeriksaan transaksi ambang batas wajar yang telah ditentukan oleh PJK; dan/atau tidak mengumpulkan informasi yang khusus atau tidak melakukan tindakan yang khusus dalam memahami tujuan dan sifat hubungan usaha, namun cukup mengacu kepada tujuan dan sifat hubungan usaha yang telah ditetapkan. c. (4) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi dengan ketentuan:
(5) 38 - a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 1 butir a), butir b), butir c), dan butir d); b. bagi Calon Nasabah Korporasi, lembaga negara atau ketentuan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4; bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3; dan pemerintah yang memenuhi c. d. bagi Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 1 butir a), butir b), butir c), butir d), dan butir f). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat didukung dengan: a. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (4), wajib bagi Calon Nasabah orang perseorangan; b. dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a; dokumen identitas perusahaan dan dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi berupa perseroan perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c; atau c. d. dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada PJK tentang profil Calon Nasabah, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah Korporasi di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, dan Calon Nasabah yang tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah.
39 - (6) Dalam hal PJK menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi informasi mengenai: a. kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah konsisten dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK; b. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Calon Nasabah dan transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi; dan c. b. waktu dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana. (7) Prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika terdapat dugaan terjadi transaksi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM atau terjadi peningkatan skenario tingkat risiko yang spesifik. (8) PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana. (9) Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan, PJK wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 terhadap Nasabah yang bersangkutan. Bagian Keenam Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga Pasal 46 (1) PJK dapat menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabah yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga. (2) Pelaksanaan penggunaan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk hubungan outsourcing dan/atau keagenan antara PJK dan pihak ketiga dimaksud. (3) Dalam hal PJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib: a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
40 - b. mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. (4) Dalam hal PJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK tersebut. (5) Dalam hal PJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. PJK wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis; b. PJK wajib segera secara langsung mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan informasi dan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 33; PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan salinan dokumen jika pendukung segera dibutuhkan oleh PJK dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; c. informasi dan tanpa ada penundaan d. PJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, profesi tertentu, dan/atau entitas lain yang wajib menerapkan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk memiliki prosedur CDD dan penatausahaan dokumen, serta tunduk pada pengaturan, pengawasan, dan pemantauan dari sesuai dengan peraturan otoritas berwenang perundang-undangan; dan PJK wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal. (6) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi, PJK wajib memastikan pihak ketiga memenuhi kriteria: a. berada dalam Konglomerasi Keuangan yang sama e. dengan PJK; b. Konglomerasi Keuangan tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; dan c. Konglomerasi Keuangan otoritas yang berwenang. tersebut diawasi oleh (7) Dalam hal PJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang yang merupakan dilakukan oleh pihak ketiga
41 - Konglomerasi Keuangan yang sama, PJK atau perusahaan induk Konglomerasi Keuangan harus mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan ketentuan: a. Konglomerasi Keuangan menerapkan ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan oleh otoritas yang berwenang; dan terhadap Negara Berisiko Tinggi telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan kebijakan program APU, PPT, dan PPPSPM di tingkat Konglomerasi Keuangan. b. c. Bagian Ketujuh Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi Pasal 47 (1) PJK dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana perundang-undangan dimaksud mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU. dalam peraturan (2) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal: a. Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau c. Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. (3) PJK wajib melakukan penundaan transaksi sesaat setelah menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. (4) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU. (5) Pelaksanaan penundaan transaksi
42 - Pasal 48 (1) Dalam hal terdapat permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PJK wajib melakukan penghentian sementara untuk seluruh atau sebagian transaksi. (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU. Bagian Kedelapan Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha Pasal 49 (1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC memenuhi kriteria: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 33; b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; c. menyampaikan kebenarannya; informasi yang diragukan d. berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank; e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, f. PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, menolak transaksi dengan Nasabah atau WIC, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah. (2) Dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (3) Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan termasuk percobaan transaksi terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off, PJK wajib
43 - menghentikan prosedur CDD dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (4) PJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) PJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pasal 50 Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), PJK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut. Bagian Kesembilan Pengkinian dan Pemantauan Pasal 51 (1) PJK wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya. (2) Dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, dan Pasal 34. (3) PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam melakukan pengkinian data dimaksud pada ayat (2), PJK wajib: a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan sebagaimana dokumen Nasabah; b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan c. menyusun laporan realisasi pengkinian data. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi.
44 - Pasal 52 (1) PJK wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah. (2) PJK dapat meminta informasi kepada Nasabah tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan dengan memperhatikan anti tipping-off sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dan pemberantasan TPPU. pola transaksi Nasabah, pencegahan (3) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), PJK wajib memiliki sistem yang dapat: a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan pemantauan b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi. (4) Dalam hal informasi yang diminta oleh PJK kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, PJK wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. wajib (5) PJK yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan: a. Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi; melakukan pemantauan dan b. PJK yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi. Pasal 53 (1) PJK wajib memelihara dan mengkinikan DTTOT dan/atau DPPSPM yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) PJK atau dilarang menyediakan, memberikan, meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.
45 - (3) PJK wajib melakukan: a. identifikasi dan memastikan kesesuaian identitas dan informasi lain mengenai Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan b. mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya false positive atau false negative, sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, PJK wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). identitas dan informasi (5) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam hal apapun, oleh Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), baik sepenuhnya maupun secara bersama-sama dengan pihak lain. (6) Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (7) PJK yang melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan terkait DTTOT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib: a. membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan; dan b. menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dimaksud dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (8) PJK yang melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan terkait DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib:
46 - a. membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan; dan b. menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dimaksud dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dimaksud kepada Pusat Pelaporan dan Analisis tembusan kepada Transaksi Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan. (9) Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (10) Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan tercantum dalam DPPSPM informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. lain yang (11) PJK wajib mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko penghindaran sanksi (sanction evasion) terkait DTTOT dan/atau DPPSPM yang dilakukan oleh Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Bagian Kesepuluh Cross Border Correspondent Banking Pasal 54 (1) Sebelum menyediakan jasa Cross Border Correspondent Banking, bank umum wajib memahami kegiatan usaha Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dengan meminta informasi mengenai: a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dapat berdasarkan dipertanggungjawabkan; tingkat penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan informasi yang c.
47 - d. informasi relevan lain yang diperlukan bank umum untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. (3) Bank umum wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus. (4) Bank umum wajib melakukan penilaian terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus. (5) Bank umum wajib memahami tanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dari masing-masing pihak yang terkait dengan kegiatan Cross Border Correspondent Banking. Pasal 55 Dalam hal terdapat: a. perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus b. yang bersifat substansial; dan/atau informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), bank umum wajib melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (risk based approach). Pasal 56 Dalam hal terdapat Nasabah yang mempunyai akses terhadap payable through account dalam jasa Cross Border Correspondent Banking, Bank Pengirim wajib memastikan: a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD yang memadai terhadap Nasabah yang paling sedikit sama dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk memiliki akses langsung ke rekening Nasabah tersebut; dan b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus mampu menyediakan data dan/atau informasi CDD yang terkait atau relevan jika diminta oleh Bank Pengirim.
48 - Pasal 57 Bank Pengirim yang menyediakan Correspondent Banking wajib: a. mendokumentasikan seluruh transaksi Cross Border jasa Cross Border Correspondent Banking; b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan Cross Border Correspondent Banking dengan shell bank; dan c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan Cross Border Correspondent Banking. Bagian Kesebelas Transfer Dana Pasal 58 (1) Bagi bank yang melaksanakan kegiatan Transfer Dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara dilakukan dengan memperhatikan: a. Bank Pengirim wajib: 1. memperoleh yang akurat dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah atau WIC pengirim dan/atau Nasabah atau WIC penerima, meliputi: a) nama Nasabah atau WIC pengirim; b) nomor rekening Nasabah pengirim; c) d) nomor informasi alamat Nasabah atau WIC pengirim; nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim; dokumen identitas, e) nama Nasabah atau WIC penerima; f) nomor rekening Nasabah penerima; g) alamat Nasabah atau WIC penerima; h) jumlah uang dan jenis mata uang; i) tanggal transaksi; dan j) informasi lainnya, jika dibutuhkan; 2. menyampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerus atau Bank Penerima; dan informasi 3. menatausahakan seluruh transaksi Transfer Dana; b. Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah Transfer Dana kepada Bank Penerima yang informasi yang akurat yang dilengkapi dengan
49 - disampaikan oleh Bank Pengirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1; c. Bank Penerus wajib menatausahakan informasi yang akurat yang diterima dari Bank Pengirim atau Bank Penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diterimanya perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim atau Bank Penerus lainnya; dan d. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi yang akurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1. (2) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi tambahan yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima. (3) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau informasi tambahan lainnya yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari otoritas yang berwenang. (4) Dalam hal identitas Nasabah atau WIC penerima belum diverifikasi sebelumnya, Bank Penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari Nasabah atau WIC penerima dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen. Pasal 59 (1) Dalam hal terdapat beberapa Transfer Dana dari 1 (satu) Nasabah atau WIC pengirim yang tergabung dalam 1 (satu) dokumen yang ditujukan kepada beberapa Nasabah dan/atau WIC penerima, bank wajib memastikan dokumen tersebut memuat informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan informasi mengenai Nasabah dan/atau WIC penerima secara lengkap. (2) Bank wajib menelusuri informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di negara Nasabah dan/atau WIC penerima. (3) Bank wajib mencantumkan nomor rekening atau nomor referensi transaksi Nasabah atau WIC pengirim. Pasal 60 Ketentuan dikecualikan terhadap: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
50 - a. Transfer Dana yang menggunakan layanan perbankan digital; b. Transfer Dana yang menggunakan alat pembayaran c. menggunakan kartu; atau Transfer Dana yang dilakukan antar PJK dan untuk kepentingan PJK. Pasal 61 (1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a angka 1 tidak terpenuhi, Bank Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan Transfer Dana. (2) Dalam hal Bank Penerus menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerus wajib melakukan tindakan yang memadai, yang sejalan dengan straight-through processing, untuk mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. (3) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim atau Bank Penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima wajib melakukan tindakan yang memadai, untuk mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi yang dapat berupa dengan pemantauan pada saat atau setelah Transfer Dana dilaksanakan. informasi tersebut, (4) Dalam hal Bank Penerus dan/atau Bank Penerima menerima perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerus dan/atau Bank Penerima dapat: a. melaksanakan Transfer Dana; b. menolak untuk melaksanakan Transfer Dana; atau c. menunda transaksi Transfer Dana, disertai dengan tindak lanjut yang memadai. (5) Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penerus dan/atau Bank Penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko terkait Transfer Dana yang menjadi bagian dari kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
51 - Pasal 62 Dalam hal terdapat Transfer Dana yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan peraturan mengenai PPSPM, bank wajib melaporkan Transfer Dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Bagian Kedua Belas Penatausahaan Dokumen Pasal 63 (1) PJK wajib menatausahakan: a. dokumen yang terkait dengan data Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak: 1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; dan/atau 2. ditemukannya transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha; dan ketidaksesuaian b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai dokumen perusahaan. (2) Dokumen yang terkait dengan data Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. keuangan dengan identitas Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC termasuk dokumen pendukungnya; informasi transaksi; b. c. hasil analisis yang telah dilakukan; d. korespondensi dengan Nasabah atau WIC; dan e. dokumen lain, jika dibutuhkan. (3) PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh Transaksi Keuangan identifikasi Mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. proses (4) PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.
52 - Pasal 64 (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (9), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (11), ayat (12), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), Pasal 46 ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 62, dan/atau Pasal 63 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu; b. denda; c. d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat pembatasan kegiatan usaha tertentu; e. f. kesehatan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan dalam Pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB V PENGENDALIAN INTERN Pasal 65 (1) PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen.
53 - (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dibuktikan dengan: a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai; b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. c. Pasal 66 (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu; b. denda; c. d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat pembatasan kegiatan usaha tertentu; e. f. kesehatan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1). BAB VI PENERAPAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI JARINGAN KANTOR DAN PERUSAHAAN ANAK Pasal 67 (1) Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri, serta memantau pelaksanaan: a. kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
54 - b. memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan dan kerahasiaan yang dipertukarkan, termasuk mitigasi untuk mencegah pelanggaran ketentuan anti-tipping off. informasi (2) Seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) PJK yang menjadi perusahaan induk Konglomerasi Keuangan wajib bertanggung jawab untuk memastikan telah menerapkan bahwa Konglomerasi Keuangan program APU, PPT, dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kewajiban seluruh PJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan untuk melakukan penilaian risiko dan melakukan mitigasi risiko yang memadai. (4) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU, PPT, dan PPPSPM yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, kantor dan perusahaan anak di luar negeri dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud. (5) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mematuhi Rekomendasi FATF atau telah mematuhi namun standar program APU, PPT, dan PPPSPM yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, kantor dan perusahaan anak dimaksud wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (6) Dalam hal penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak berada, luar negeri tersebut wajib pejabat kantor PJK di menginformasikan kepada kantor pusat PJK atau perusahaan induk Konglomerasi Keuangan. (7) Kantor pusat PJK atau Konglomerasi Keuangan melalui induk Konglomerasi Keuangan wajib perusahaan menerapkan tindakan tambahan yang memadai untuk mengelola risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM sebagaimana
55 - dimaksud pada ayat (6), serta menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 68 (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu; b. denda; c. d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat pembatasan kegiatan usaha tertentu; e. f. kesehatan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. BAB VII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Pasal 69 (1) PJK wajib memiliki sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan efektif mengenai menyediakan karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. laporan secara (2) Dalam hal PJK merupakan perusahaan anak dalam suatu Konglomerasi Keuangan, PJK dapat menggunakan sistem informasi induk Konglomerasi Keuangan atau PJK dalam Konglomerasi Keuangan dimaksud untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara terintegrasi. yang dimiliki oleh perusahaan (3) PJK wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (single customer identification file), paling kurang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (1). (4) PJK wajib memiliki dan memelihara profil WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a. (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang
56 - berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Pasal 70 (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu; b. denda; c. d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat pembatasan kegiatan usaha tertentu; e. f. kesehatan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5). BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN Pasal 71 Untuk mencegah PJK digunakan sebagai media atau tujuan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib melakukan: a. prosedur penyaringan untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai baru (pre-employee screening), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk pejabat senior, tenaga ahli, dari mulai tingkat paling rendah sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (know your employee), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 72 (1) PJK wajib memberikan pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan
57 - kebutuhan, yang berkesinambungan dan berkala, paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. (3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerapan perundang-undangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; teknik, metode, dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan peraturan b. c. d. materi pelatihan lain, jika dibutuhkan. (4) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK dapat: a. menyelenggarakan secara mandiri; b. bekerja sama dengan pihak lain seperti asosiasi PJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan/atau otoritas berwenang yang terkait; dan/atau c. mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan. (5) PJK wajib melakukan evaluasi atas pelatihan yang berkesinambungan tentang APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 73 (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dan/atau Pasal 72 ayat (1), ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu; b. denda; c. d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat pembatasan kegiatan usaha tertentu; e. f. kesehatan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama.
58 - (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dan/atau Pasal 72 ayat (1), ayat (5). BAB IX PELAPORAN Pasal 74 (1) PJK wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: a. dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), untuk pertama kalinya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; telah disusun secara b. pengkinan atas dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yang disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni; kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam (enam) bulan sejak Pasal 17 paling diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; laporan rencana pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b yang disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data; laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c yang disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data berakhir; tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) dan ayat (8) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM; dan tembusan laporan nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (9) dan ayat (10) paling lama 3 c. lama 6 d. e. f. g.
59 - (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada kepala satuan kerja pengawasan melalui yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. sistem elektronik (3) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan, PJK wajib menyampaikan dokumen secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan. (4) Dalam hal tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. (5) Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan dan prosedur, dan/atau laporan rencana pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Pasal 75 (1) Untuk kebutuhan pengawasan program APU, PPT, dan informasi PPPSPM, PJK wajib menyampaikan data, dan/atau dokumen berdasarkan: a. permintaan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pelanggaran atas kewajiban penyampaian data, informasi, dan/atau dokumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud. (3) Dalam hal sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan, PJK wajib menyampaikan informasi, data, dan/atau dokumen dimaksud secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada kepala satuan kerja pengawasan. Pasal 76 (1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan laporan
60 - lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, termasuk penyampaian laporan koreksi atas semua laporan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau peraturan mengenai PPSPM. (2) Kewajiban PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan transaksi dan/atau termasuk percobaan transaksi yang diduga terkait dengan TPPT dan/atau PPSPM. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pasal 77 (1) PJK wajib menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta yang dilampiri dengan berita acara Pemblokiran secara serta merta terkait dengan DTTOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT. (2) PJK wajib menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta terkait dengan DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (8) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DPPSPM. (3) PJK wajib menyampaikan laporan nihil terkait DTTOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (9) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT. (4) PJK wajib menyampaikan laporan nihil terkait DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (10) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DPPSPM. Pasal 78 (1) PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 75 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 dikenai: a. sanksi administratif dalam bentuk denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang sebesar
61 - b. c. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan bagi PJK berupa bank umum, termasuk kantor cabang dari bank umum yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; sanksi administratif dalam bentuk denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per laporan bagi PJK berupa bank perekonomian rakyat, perusahaan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan layanan urun dana, pergadaian, penyelenggara penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau sanksi administratif dalam bentuk peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu bagi PJK berupa lembaga keuangan mikro. sanksi per paling laporan, laporan, per paling pialang asuransi, (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). administratif berupa (3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai paling banyak 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). sanksi administratif berupa (4) PJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan sebagaimana dimaksud PJK menyampaikan dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 75 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 sampai dengan
62 - paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 75 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77. (5) PJK laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 75 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 apabila PJK menyampaikan laporan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). dinyatakan tidak menyampaikan (6) PJK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai: a. sanksi administratif dalam bentuk denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan bagi PJK berupa bank umum, termasuk kantor cabang dari bank umum yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan investasi, kustodian, wali amanat, perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; sanksi administratif dalam bentuk denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan bagi PJK berupa bank perekonomian rakyat, perusahaan pialang pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan urun dana, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau sanksi administratif dalam bentuk peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu bagi PJK berupa lembaga keuangan mikro. efek, manajer b. perusahaan asuransi, lembaga jasa keuangan c. (7) Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
63 - (8) Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). (9) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak menghapus kewajiban pelaporan oleh PJK. (10) Pelaporan yang dilakukan PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengenaan sanksi. (11) Dalam hal PJK tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PJK dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. larangan menjadi pihak utama. (12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6), dan/atau ayat (11) kepada masyarakat. (13) Dalam hal PJK hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK lain, perhitungan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8) merupakan laba bersih dari PJK lainnya tersebut. BAB X PERHITUNGAN SANKSI DENDA Pasal 79 (1) Pengenaan sanksi denda oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pasal 68 ayat (1) huruf b, Pasal 70 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 73 ayat (1) huruf b, dihitung dengan ketentuan: a. paling banyak per tahun Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan; dan/atau b. paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi PJK. (2) Dalam hal PJK hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK lain, perhitungan laba bersih sebagaimana
64 - dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laba bersih dari PJK lainnya tersebut. Pasal 80 (1) Perhitungan pengenaan sanksi denda oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pasal 68 ayat (1) huruf b, Pasal 70 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 73 ayat (1) huruf b, ditangguhkan bagi PJK yang mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. (2) Dalam hal PJK telah memperoleh laba, perhitungan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan laba bersih yang diterima. BAB XI PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Pasal 81 (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan pemantauan berbasis risiko serta memastikan kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh PJK. (2) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta data dan/atau informasi yang relevan kepada PJK dalam melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh PJK. (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan bank melakukan Pemblokiran rekening tertentu. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 82 (1) PJK yang menggunakan jasa profesi penunjang wajib memastikan profesi penunjang menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM serta telah terdaftar dalam sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM yang dikelola oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2) Telah terdaftar dalam sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan:
65 - a. surat elektronik konfirmasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disampaikan kepada profesi penunjang mengenai permohonan pendaftaran telah diterima; dan/atau b. bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pasal 83 PJK bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan otoritas yang berwenang untuk memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Pasal 84 Dalam hal terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan verifikasi Calon Nasabah yang bersifat khusus, mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik dan/atau tidak tatap muka secara elektronik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, PJK menyesuaikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. Pasal 86 (1) Bagi PJK yang baru diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan peraturan perundang- undangan, PJK menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak PJK diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. (2) PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan rencana tindak serta kebijakan dan prosedur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak PJK diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
66 - Pasal 87 PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemeriksaan, keputusan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 88 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari: a. Peraturan Nomor Jasa 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035); dan Otoritas Keuangan Otoritas Nomor Jasa 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394), b. Peraturan Keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 89 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Nomor Jasa 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035); dan Otoritas Otoritas Keuangan b. Peraturan Nomor Jasa 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas tentang Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Keuangan
67 - Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 90 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
68 - Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. setiap Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2023 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 11/OJK Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN I. UMUM Sebagai bentuk mitigasi atas potensi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dibutuhkan sebuah upaya konkrit yang salah satunya melalui penguatan kerangka regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. FATF sebagai badan internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk dan menetapkan internasional mengenai pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM telah menyusun FATF Recommendations sebagai standar internasional rezim APU, PPT, dan PPPSPM yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh negara. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam percaturan global untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, maka segala regulasi terkait berpedoman pada FATF Recommendations, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. standar pencegahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 yaitu antara lain: a. perkembangan kerangka regulasi di Indonesia yang bergerak sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini, terlebih yang dilakukan dalam format omnibus law yang secara langsung, maupun tidak langsung sangat berkaitan erat dengan sejumlah regulasi di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, Undang- tentang tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang berdampak pada perlunya penyesuaian atas ketentuan penerapan
2 - program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan yang telah ada sebelumnya; dan b. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur pada rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia perlu memperhatikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan sektor jasa keuangan dan memudahkan PJK dalam menjalankan usahanya serta memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan segala produk, jasa, dan/atau layanan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan perlu memfasilitasi dan mengatur rangka mendukung pemanfaatan perkembangan tersebut, sehingga para pelaku atau penggunanya tetap dapat memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, sebagai pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019. teknologi informasi dalam II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
3 - Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Yang dimaksud dengan "penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan" adalah penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan yang melibatkan adanya aliran dana yang kegiatannya menghasilkan produk, praktik bisnis, dan/atau jaringan distribusi yang bersifat inovatif di sektor jasa keuangan. Huruf r Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang- undangan" antara lain PT Permodalan Nasional Madani. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.
4 - Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional" adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berisi hasil penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan perubahannya. Yang dimaksud dengan "penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara sektoral" adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berisi hasil penilaian risiko masing-masing industri atau sektor terhadap potensi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM beserta perubahannya. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh "tindakan yang lebih mendalam": 1. PJK melakukan EDD terhadap Nasabah yang mengalami peningkatan risiko dari yang semula rendah atau menengah menjadi tinggi; 2. PJK melakukan EDD dan/atau pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang diketahui dan/atau diduga terkait dengan tindak kejahatan; dan 3. PJK menambah jumlah sumber daya pada kantor cabang dan/atau kantor perwakilan yang berkedudukan di wilayah
5 - yang mengalami peningkatan risiko dari yang semula rendah atau menengah menjadi tinggi. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) kepada Pengumuman masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui laman/website Otoritas Jasa Keuangan. pengenaan sanksi administratif Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Untuk kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri, yang dimaksud dengan "Direksi" adalah pimpinan kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang PJK dan/atau pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "satuan kerja terkait" antara lain satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan Nasabah (frontliner), petugas
6 - pemasaran, petugas yang pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor. terkait pengelolaan dan Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Frekuensi pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko masing-masing PJK. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM" adalah proses yang memastikan bahwa PJK telah mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh "penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK" adalah: a. penunjukan 1 (satu) penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM yang memiliki fungsi dan/atau kewenangan untuk beberapa kantor cabang; b. penunjukan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di beberapa kantor cabang tertentu; dan/atau
7 - c. penunjukan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM yang dirangkap oleh pejabat dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko, namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "kemampuan yang memadai" antara lain pengalaman dan/atau pengetahuan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dapat dibuktikan antara lain dari rekam jejak pekerjaan, pendidikan, dan/atau sertifikat terkait. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
8 - Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Yang dimaksud dengan "melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait" antara lain mengawasi satuan kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas untuk mempersiapkan laporan mengenai Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. dugaan Transaksi Huruf m perundang-undangan mengenai Contoh pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM adalah: 1. peraturan peraturan yang mengatur mengenai pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam DTTOT dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan yang mengatur mengenai pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam DPPSPM dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam DPPSPM yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. bersama 2. peraturan bersama Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas.
9 - Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Kebijakan dan prosedur mengenai identifikasi dan verifikasi Nasabah antara lain mencakup CDD sederhana, CDD oleh pihak ketiga, dan EDD. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
10 - Huruf g Yang dimaksud dengan "pejabat senior" adalah pejabat eksekutif yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai APU, PPT, dan PPPSPM, misalnya setingkat kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang. Huruf h Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", termasuk transaksi yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau dilakukan dalam beberapa transaksi yang patut diduga saling terkait. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Prosedur CDD yang dilakukan pada saat terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Huruf e Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas.
11 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pelaksanaan verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik antara lain dapat dilakukan dengan video call/video conference. Yang dimaksud dengan "perangkat lunak" adalah perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang dimaksud dengan "perangkat keras" adalah perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Ayat (5) Pelaksanaan verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau website tanpa video call/video conference. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "data kependudukan" adalah data yang dimiliki oleh otoritas yang berwenang mengelola data kependudukan tersebut berdasarkan peraturan perundang- undangan, antara lain data kependudukan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan data diaspora Indonesia yang berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Angka 1 Yang dimaksud dengan "sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (something you are)" adalah ciri-ciri fisik dan/atau data biometric yang bersifat bawaan dan unik bagi setiap orang, antara lain wajah (facial recognition), pola sidik jari (fingerprint), dan pola retina/iris mata (retinal pattern). Angka 2 Yang dimaksud dengan "sesuatu yang Calon Nasabah miliki (something you have)" adalah dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk yang wajib disertai pula dengan hal lainnya, seperti one-time password (OTP), tanda tangan digital
12 - (digital signature), atau bentuk dipersamakan. lain yang dapat Ayat (6) Yang dimaksud dengan "sesuatu yang Calon Nasabah ketahui (something you know)" adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Calon Nasabah saja, seperti username, password, personal identification number (PIN), atau bentuk lain yang dapat dipersamakan. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: 1. kewajiban pihak ketiga untuk memastikan bahwa sarana elektronik milik pihak ketiga yang digunakan untuk verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka terjamin keandalannya, termasuk standar layanan jasa pihak ketiga, dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat, serta kewajiban pihak ketiga untuk memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait contingency plan, dalam hal sistem pihak ketiga mengalami gangguan tidak dapat digunakan. Yang dimaksud dengan "contingency plan" antara lain adalah memiliki pusat data (data center) dan disaster recovery center (DRC) sesuai peraturan perundang- undangan, serta memiliki rencana keberlangsungan usaha atau business continuity plan (BCP) dan rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan (DRP) sesuai peraturan perundang-undangan. teknis atau 2. ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi PJK dan Nasabah PJK yang wajib dipenuhi oleh pihak ketiga. 3. kewajiban PJK untuk mendapatkan atau memperoleh kuasa Calon Nasabah terhadap data Calon Nasabah yang akan digunakan oleh pihak ketiga dalam rangka verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka
13 - secara verifikasi melalui dan/atau mekanisme tidak tatap muka menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga. elektronik 4. kewajiban pihak ketiga untuk memberikan akses dan informasi serta menyediakan setiap catatan, informasi dan data, dan/atau dokumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak adanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum. Cukup jelas. 4. kewajiban pihak ketiga untuk memberikan akses dan informasi serta menyediakan setiap catatan, informasi dan data, dan/atau dokumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak adanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum. Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "mekanisme sharing data secara seamless" adalah mekanisme sharing data tanpa adanya perpindahan aplikasi atau perangkat yang digunakan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif" adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Korporasi antara lain perseroan perseorangan perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya organisasi masyarakat kemasyarakatan. atau organisasi non-profit, dan
14 - Yang dimaksud dengan "perikatan lainnya (legal arrangement)" adalah mengacu pada trust atau bentuk hukum lainnya yang memiliki kesamaan dengan trust, seperti wakaf. Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Contoh nomor dokumen identitas adalah: a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan warga negara Indonesia adalah Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, atau hal lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, misalnya adalah Nomor Induk Tunggal; b. bagi Calon Nasabah orang perseorangan warga negara asing adalah nomor paspor; dan bagi diaspora Indonesia atau masyarakat Indonesia di luar negeri adalah nomor Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. c. Huruf c) Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan jika Calon Nasabah orang perseorangan memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas. Huruf d) Cukup jelas. Huruf e) Cukup jelas. Huruf f) Cukup jelas. Huruf g) Cukup jelas. Huruf h) Cukup jelas. Huruf i) Cukup jelas. Huruf j) Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3
15 - Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Termasuk izin adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Ketentuan pada ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
16 - Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "spesimen tanda tangan" adalah tanda tangan yang dituangkan secara basah dan/atau yang dituangkan pada perangkat elektronik. Sebagai contoh adalah tanda tangan yang dituangkan secara langsung pada layar perangkat keras milik PJK atau Calon Nasabah yang sedang mengakses perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan PJK dalam rangka verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh dokumen keimigrasian adalah kartu izin tinggal. Huruf c Yang dimaksud dengan "diaspora Indonesia atau masyarakat Indonesia di luar negeri" adalah: a. warga negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri; b. warga negara asing eks warga negara Indonesia; c. warga negara asing anak eks warga negara Indonesia; atau d. warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Dokumen identitas perusahaan antara lain berupa: a. b. Contoh: Izin usaha sebagai pedagang valuta asing, izin kegiatan usaha pengiriman uang, atau izin usaha dari kementerian kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan. Huruf a akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan usaha kecil" adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan usaha kecil. Huruf b Angka 1
17 - Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Deskripsi kegiatan usaha perusahaan meliputi informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha, nomor telepon usaha dan nomor telepon perusahaan. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 "anggota Direksi yang Yang dimaksud dengan berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK" adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (authorized signature). Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "lebih dari 1 (satu) dokumen identitas" misalnya selain kartu tanda penduduk adalah paspor atau surat izin mengemudi. Ayat (5) Cukup jelas.
18 - Ayat (6) Contoh hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi dilakukan adalah transaksi efek di bursa efek yang harus dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan kondisi pasar, dimana transaksi efek tersebut dilaksanakan sebelum dilakukannya proses verifikasi. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sumber yang dapat dipercaya" antara lain: 1. Dokumen, informasi, dan/atau data yang berasal dari kementerian/lembaga/otoritas yang berwenang, contohnya kartu keluarga yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil, database berbayar, database Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kementerian yang menangani hukum dan hak asasi manusia; 2. Dokumen, informasi, dan data dalam rangka keterbukaan informasi di pasar modal dan/atau perusahaan publik, contohnya data dan informasi yang ada di bursa efek terkait dengan kewajiban keterbukaan informasi emiten dan perusahaan publik; atau 3. Dokumen, informasi dan/atau data yang berasal dari pihak ketiga yang berdasarkan pengetahuan secara umum memiliki informasi dan/atau data yang akurat, contohnya database yang berasal dari public domain yang reputable dan bersifat independen dan/atau database pihak ketiga yang berbayar. Contoh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk orang perseorangan yang tidak memiliki penghasilan antara lain ibu rumah tangga, pelajar, dan atau mahasiswa yang mengaku tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a
19 - Angka 1 Pencantuman nama alias diperlukan untuk pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memiliki nama lain. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Pencantuman alamat tempat tinggal lain dilengkapi untuk Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memiliki alamat selain yang tercantum dalam dokumen identitas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Pencantuman alamat dan nomor telepon tempat kerja dilengkapi untuk Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang merupakan pemilik atau pegawai dari suatu perusahaan. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya" dapat berupa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Informasi identitas penjamin dilakukan kepada perikatan lainnya (legal arrangement) yang berbentuk trust atau
20 - bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu memiliki penjamin dalam hubungan hukumnya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan "identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang mengendalikan Korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement) Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui bentuk lain" adalah identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tidak dilihat dari struktur kepemilikan, tetapi dilihat dari kemampuan mengendalikan Korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement) seperti penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Yang dimaksud dengan "setara" adalah memiliki ketentuan yang substansinya secara prinsip sama dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang didasarkan pada Rekomendasi FATF. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi: a. kementerian koordinator; b. kementerian negara; c. d. kementerian; lembaga negara non-kementerian;
21 - e. pemerintah provinsi; f. pemerintah kota; g. pemerintah kabupaten; h. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang- undang; dan lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. i. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi antara lain: 1. private banking; 2. transaksi anonim (anonymous transactions), termasuk transaksi tunai; atau 3. pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait. Huruf c Contoh Negara Berisiko Tinggi antara lain terdiri dari: 1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), El
22 - Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA) atau Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang tidak melaksanakan Rekomendasi FATF secara memadai; 2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak kooperatif for Economic atau Tax Haven oleh Organization Cooperation and Development (OECD); 3. Negara yang memiliki (good governance) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank; tingkat tata kelola 4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi Transparency sebagaimana International Corruption Perception Index; diidentifikasi dalam 5. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba; 6. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau 7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya. terorisme, kegiatan atau Cukup jelas. 7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya. terorisme, kegiatan atau Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Huruf a
23 - Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Pemantauan yang lebih ketat ditunjukkan antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ketentuan ini berlaku bagi Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP. Pasal 38 Yang dimaksud "organisasi internasional" antara lain International Monetary Fund (IMF), World Bank, United Nations (UN), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB). Pasal 39 Yang dimaksud dengan "anggota keluarga dari PEP" adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, yaitu: 1. 2. 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 7. suami atau istri; 8. mertua atau besan; 9. 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat; 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau 13. istri beserta suami atau orang tua kandung/tiri/angkat; saudara kandung/tiri/angkat; suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; istrinya dari saudara, yang bersangkutan.
24 - Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait (close associates) dari PEP" antara lain: 1. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau 2. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP, contohnya adalah supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh langkah pencegahan (countermeasures) yang dapat dipilih oleh PJK secara independen antara lain adalah: 1. mensyaratkan PJK untuk menerapkan aspek khusus dalam EDD; 2. memperkenalkan mekanisme pelaporan yang relevan atau pelaporan transaksi keuangan yang sistematis; 3. menolak pendirian kantor cabang atau kantor perwakilan di negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada di negara yang tidak memiliki sistem APU, PPT, dan PPPSPM yang memadai; 4. melarang mendirikan kantor cabang atau kantor perwakilan di negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada di negara yang tidak memiliki sistem APU, PPT, dan PPPSPM yang memadai; 5. membatasi hubungan usaha atau transaksi keuangan dengan negara atau orang yang teridentifikasi di negara tersebut; 6. melarang mengandalkan pihak ketiga yang berada di negara bersangkutan untuk melakukan proses CDD; 7. meminta untuk mengkaji ulang dan mengubah, atau jika perlu menghentikan, hubungan koresponden dengan lembaga keuangan di negara yang bersangkutan; 8. meningkatkan persyaratan audit eksternal untuk cabang dan anak perusahaan yang berkedudukan di negara yang bersangkutan; dan/atau 9. meningkatkan eksternal untuk Konglomerasi Keuangan, sehubungan dengan cabang dan persyaratan audit
25 - anak perusahaan Konglomerasi Keuangan tersebut yang berkedudukan di negara yang bersangkutan. PJK dapat melakukan langkah pencegahan (countermeasures) lainnya yang memiliki efek yang serupa dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Ayat (4) Otoritas terkait antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pasal 42 Ayat (1) Huruf a Nama orang perseorangan dari penerima manfaat (beneficiary) berupa non-perorangan dapat berupa nama pengurus atau orang yang mewakili non-perorangan tersebut. Huruf b Yang dimaksud dengan "penerima manfaat (beneficiary) yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik" antara lain suami atau isteri, atau anak-anak pada saat risiko asuransi timbul. Yang dimaksud dengan "penerima manfaat dengan cara lain" antara lain penerima manfaat (beneficiary) yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "analisis risiko" mengacu pada penilaian risiko nasional, penilaian risiko sektoral, dan/atau penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK. Contoh Calon Nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM tergolong rendah, yang dapat diterapkan CDD sederhana: a. Calon Nasabah atau Nasabah membuka rekening atau transaksi untuk pembayaran atau penerimaan gaji, yaitu
26 - rekening milik perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran gaji pegawai perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening pegawai yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja; b. Calon Nasabah atau Nasabah merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah; c. Calon Nasabah atau Nasabah merupakan lembaga negara d. atau instansi pemerintah; atau tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, antara lain gerakan Indonesia menabung, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, simpanan pelajar, asuransi mikro, asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha padi, program keluarga harapan, dan bantuan dana tunai. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas antara lain: a. kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah; b. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain c. yang mengenal profil Calon Nasabah; surat referensi dari kelurahan atau kepala desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau d. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perseorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki kartu tanda penduduk yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap Calon Nasabah tersebut.
27 - Yang dimaksud dengan "program pemerintah" antara lain peningkatan program dalam kesejahteraan masyarakat pengentasan kemiskinan. pemerintah rangka dan/atau Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Contoh peningkatan skenario tingkat risiko yang spesifik adalah jika Nasabah yang pada awalnya bukan merupakan PEP, saat ini memiliki pekerjaan yang masuk ke dalam kategori PEP atau berisiko tinggi. Ayat (8) Pembuatan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) PJK yang memiliki hubungan outsourcing dan/atau keagenan dengan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertindak untuk dan atas nama PJK apabila melakukan CDD kepada Calon Nasabah. Contoh hubungan keagenan adalah hubungan antara Perusahaan Asuransi selaku PJK dan agen asuransi atau hubungan antara PJK dan agen pemasaran lainnya yang bukan merupakan pegawai. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "informasi" antara lain informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari Calon Nasabah. Huruf d
28 - Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" adalah: a. otoritas dimana Konglomerasi Keuangan tersebut berasal, yang mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur pada level Konglomerasi Keuangan tersebut; dan otoritas dimana kantor cabang atau anak usaha dari Konglomerasi Keuangan tersebut berada. b. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "shell bank" adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di wilayah hukum bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan Konglomerasi Keuangan subjek pengawasan jasa keuangan terkonsolidasi yang efektif. yang menjadi Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
29 - Ayat (2) Kewajiban PJK untuk tetap melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan (Beneficial Owner) dimaksudkan untuk Pemilik Manfaat kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "anti-tipping off" adalah larangan bagi PJK dan/atau Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai PJK untuk memberitahukan kepada Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) serta pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU. Contoh percobaan transaksi antara lain: a. Nasabah atau WIC yang bermaksud melakukan transaksi di PJK tidak melanjutkan transaksi, sementara PJK sudah yang bersangkutan bermaksud mengetahui bahwa melakukan transaksi di PJK dimaksud; dan transaksi yang batal dilakukan karena adanya penolakan dari PJK. b. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan jika terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT, dan/atau peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM. Dalam melakukan pengkinian data, PJK memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu
30 - yang tepat melalui reviu terhadap profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" antara lain statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan. Yang dimaksud dengan "data kualitatif" antara lain kendala, upaya yang telah dilakukan PJK serta kemajuan (progress) dari upaya tersebut. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana pengkinian data disusun sesuai dengan penilaian PJK terhadap kesesuaian data dan informasi yang tersedia untuk mengkinikan profil risiko Nasabah yang bertujuan dalam memantau transaksi nasabah tersebut. Huruf c Hasil realisasi pengkinian data dapat dijadikan dasar bagi PJK untuk mengevaluasi tingkat risiko Nasabah. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah" adalah transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT, dan/atau peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
31 - Pasal 53 Ayat (1) PJK memelihara DTTOT dan DPPSPM bertujuan untuk memastikan PJK tidak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau melakukan transaksi dengan Nasabah atau WIC yang memiliki kesamaan identitas dan informasi dengan identitas dan informasi yang ada di dalam DTTOT dan DPPSPM. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dana" adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "informasi lain" antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah. Huruf b Yang dimaksud dengan "false positive" adalah kesalahan pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi nasabah yang berada dalam database nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM. Yang dimaksud dengan "false negative" adalah kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi nasabah yang berada dalam database nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi. Ayat (4) Dalam melakukan Pemblokiran dan pelaporan, PJK mengacu pada Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar
32 - Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Hak-hak bagi bagi Nasabah yang diblokir tetap diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PJK, namun hak-hak tersebut tetap termasuk dalam objek yang dilakukan pemblokiran. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "dana" adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dikuasai oleh PJK, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Yang dimaksud dengan "penghindaran sanksi (sanction evasion)" adalah upaya penghindaran sanksi yang dilakukan pihak yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM yang melakukan hubungan usaha dan/atau transaksi keuangan dengan atau atas nama pihak lain dengan tujuan untuk menghindari terdeteksinya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Sebagai contoh, adanya Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang melakukan hubungan usaha dan/atau transaksi melalui modus: a. dilakukan untuk kepentingan dan/atau atas arahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; b. dikendalikan oleh pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan/atau c. dilakukan untuk membantu pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM dalam rangka penghindaran sanksi.
33 - Pasal 54 Ayat (1) Huruf a Informasi mengenai profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha. Huruf b Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, bank umum perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas termasuk ketentuan yang terkait dengan Rekomendasi FATF, atau Bank Penerima dan/atau Bank Penerus sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Huruf c Tingkat penerapan program APU PPT dan PPPSPM suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) terhadap kemungkinan terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Huruf d Yang dimaksud dengan "informasi relevan lain" antara lain informasi mengenai: a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, terdapat PEP dalam untuk memastikan apakah susunan kepemilikan atau sebagai pengendali; b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank c. Penerus; dan profil perusahaan induk dan perusahaan anak. Ayat (2) Contoh otoritas yang berwenang di dalam negeri adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Bank Indonesia. Contoh otoritas yang berwenang di luar negeri adalah FATF, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), dan United Nations (UN). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
34 - Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Yang dimaksud dengan "payable through account" adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Bank Pengirim" termasuk Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang. Angka 1 Yang dimaksud dengan "informasi yang akurat" adalah informasi yang telah diverifikasi ketepatan dan/atau Pengirim kebenarannya memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran informasi pengirim dan/atau penerima. Huruf a) dengan cara Bank Cukup jelas. Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Cukup jelas. Huruf d) Yang dimaksud dengan "nomor identifikasi" antara lain nomor yang secara unik mengidentifikasikan Nasabah atau WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim, yang nomor identifikasi berbeda dengan nomor transaksi. Bagi Nasabah atau WIC pengirim berupa korporasi: a. nomor dokumen identitas dapat berupa nomor dokumen pendirian dan/atau perizinan instansi yang berwenang; dan tempat dan tanggal lahir digantikan dengan tempat dan waktu pendirian. b. Huruf e) Cukup jelas.
35 - Huruf f) Cukup jelas. Huruf g) Cukup jelas. Huruf h) Cukup jelas. Huruf i) Cukup jelas. Huruf j) Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "informasi yang akurat" adalah informasi yang telah diverifikasi ketepatan dan/atau kebenarannya dengan cara Bank Penerus memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran telah diterimanya dari Bank Pengirim. informasi yang Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "informasi yang akurat" adalah telah diverifikasi ketepatan dan/atau informasi yang kebenarannya dengan cara Bank Penerima memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran informasi pengirim dan/atau penerima. Ayat (2) Permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media elektronik lainnya. Informasi tambahan diperlukan agar transaksi tersebut dapat ditelusuri kepada Nasabah atau WIC pengirim atau penerima. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" termasuk otoritas penegak hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bank" dapat berupa Bank Pengirim, Bank Penerus, maupun Bank Penerima.
36 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 60 Huruf a Yang dimaksud dengan "layanan perbankan digital" adalah layanan perbankan digital sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan perbankan digital. Huruf b Contoh Transfer Dana yang menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu debit, kartu anjungan tunai mandiri, dan kartu kredit. Huruf c Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "straight-through processing" adalah mengacu pada transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik tanpa ada intervensi secara manual. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Salah satu tujuan penatausahaan dokumen dimaksudkan untuk memudahkan rekonstruksi transaksi pada saat diminta oleh otoritas yang berwenang. Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.
37 - Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "informasi transaksi" antara lain jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) independen Sistem pengendalian dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Ayat (2) intern yang efektif dan Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, PJK antara lain melakukan uji kepatuhan, termasuk penggunaan sample testing terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Pasal 66 Cukup jelas.
38 - Pasal 67 Ayat (1) Huruf a Pertukaran informasi dapat berupa antara lain tipologi, modus, dan profil nasabah, termasuk informasi dan analisis transaksi atau aktivitas yang terlihat tampak tidak biasa atau tidak sesuai dengan profil. Huruf b Ketentuan "anti-tipping off" dimaksudkan agar Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tidak memindahkan harta kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan terhadap Calon Nasabah, Nasabah, WIC, pelacakan dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan harta kekayaan yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Sistem informasi manajemen yang dimiliki PJK dapat digunakan untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) untuk keperluan intern dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta penegakan hukum. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "profil Nasabah secara terpadu (single customer identification file)" adalah Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh 1 (satu) Nasabah pada suatu PJK.
39 - Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan antara lain kemudahan akses terhadap akun orang lain dan kemungkinan penggunaan dokumen palsu dalam pembukaan hubungan usaha secara elektronik. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Huruf a Yang dimaksud dengan "pegawai tidak tetap" antara lain: 1. pegawai yang dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap; 2. pegawai yang dalam masa pendidikan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap; dan/atau 3. pegawai kontrak. Huruf b Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (know your employee) mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan" antara lain pelatihan yang diselenggarakan oleh asosiasi PJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas berwenang lainnya Ayat (5) Evaluasi atas pelatihan dapat dilakukan antara lain melalui pre- test dan post-test.
40 - Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Contoh penyampaian laporan rencana pengkinian data: Untuk pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, PJK menyampaikan laporan rencana pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023. Huruf e Contoh penyampaian laporan realisasi pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, PJK menyampaikan laporan realisasi pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Januari 2025. Huruf f Tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta yang dilampiri dengan berita acara Pemblokiran secara serta merta disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan c.q. kepala satuan kerja pengawasan dari masing-masing PJK. Huruf g Tembusan laporan nihil disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan c.q. kepala satuan kerja pengawasan dari masing-masing PJK. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Perubahan atas kebijakan dan prosedur, dan/atau laporan rencana pengkinian data didasarkan antara lain perubahan kebijakan otoritas yang berwenang.
41 - Pasal 75 Ayat (1) Data, informasi dan/atau dokumen antara lain mengenai pelaksanaan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh: Kasus Pertama Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa keterlambatan menyampaikan 1.000 (seribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dimana seluruh keterlambatan tersebut disampaikan pada 30 (tiga puluh) hari kerja melebihi batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai TPPU. Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan 1.000 (seribu) laporan, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun, dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan dikali 0,5% persen) Rp1.000.000.000,00 rupiah), yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kasus Kedua Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa koma (satu miliar (nol lima
42 - bank umum, yaitu berupa keterlambatan menyampaikan 1.000 (seribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dimana seluruh keterlambatan tersebut disampaikan pada 30 (tiga puluh) hari kerja melebihi batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai TPPU. Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 78 ayat (1) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan 1.000 (seribu) laporan, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tahun 2022 adalah sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), dimana dengan menggunakan perhitungan 0,5% (nol koma lima persen) dikali Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), akan didapatkan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang melebihi perhitungan sebelumnya, maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda dengan menggunakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kasus Ketiga Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa keterlambatan menyampaikan 10.000 (sepuluh ribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dimana seluruh keterlambatan tersebut disampaikan pada 30 (tiga puluh) hari kerja melebihi batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai TPPU. Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 78 ayat (1) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan 10.000 sebesar (sepuluh Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Namun, dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah), dimana dengan menggunakan perhitungan 0,5% (nol koma lima persen) dikali Rp8.000.000.000.000,00 akan (delapan didapatkan nilai sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). tersebut pada perhitungan sebelumnya, yaitu ribu) laporan, yaitu triliun rupiah),
43 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Contoh: Pada saat PJK tidak menyampaikan LTKT pada kurun waktu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, maka pengenaan sanksi kepada PJK adalah jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing-masing laporan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Contoh: Kasus Pertama Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa tidak disampaikannya 1.000 (seribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) karena 700 (tujuh ratus) laporan tidak disampaikan sama sekali hingga menjadi temuan Otoritas Jasa Keuangan dan 300 (tiga ratus) laporan lainnya telah disampaikan oleh PJK kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan namun melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dari batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU. Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali dengan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun, dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan 1% (satu persen) dikali Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kasus Kedua Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa tidak disampaikannya 1.000 (seribu) 1.000 (seribu) laporan, yaitu
44 - laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) karena 700 (tujuh ratus) laporan tidak disampaikan sama sekali hingga menjadi temuan Otoritas Jasa Keuangan dan 300 (tiga ratus) laporan lainnya telah disampaikan oleh PJK kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan namun melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dari batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU. Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali dengan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tahun 2022 adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), dimana dengan menggunakan dikali Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), akan didapatkan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang melebihi perhitungan sebelumnya, maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kasus Ketiga Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa tidak disampaikannya 10.000 (sepuluh ribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) karena 7.000 (tujuh ribu) laporan tidak disampaikan sama sekali hingga menjadi temuan Otoritas Jasa Keuangan dan 3.000 (tiga ribu) laporan lainnya telah disampaikan oleh PJK kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan namun melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dari batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU. Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali sebesar (sepuluh dengan 10.000 Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun, dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah), dimana dengan dikali menggunakan akan Rp8.000.000.000.000,00 1.000 laporan, (seribu) yaitu tersebut pada 1% perhitungan persen) (satu ribu) laporan, yaitu perhitungan 1% (delapan (satu triliun persen) rupiah),
45 - didapatkan nilai sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Contoh "PJK hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK lain" adalah PJK berupa Kustodian tersebut yang hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK berupa Bank. Atas contoh tersebut, perhitungan laba bersih adalah laba bersih milik Bank. Pasal 79 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai PJK, termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris. Huruf b Contoh: Kasus Pertama Bagi PJK yang memiliki laba bersih pada tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka nilai maksimal sanksi denda yang dapat Otoritas Jasa Keuangan kenakan selama tahun 2024 atas pelanggaran yang dilakukan PJK tersebut di luar pelanggaran pelaporan (satu persen) dikali menggunakan perhitungan 1% Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kasus Kedua Bagi PJK yang memiliki laba bersih pada tahun 2023 sebesar triliun rupiah), Rp20.000.000.000.000,00 perhitungan dikali Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah), yaitu sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (dua puluh (satu 1% persen)
46 - Dengan mempertimbangkan bahwa nilai perhitungan tersebut lebih besar dibandingkan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka nilai maksimal sanksi denda yang dapat Otoritas Jasa Keuangan kenakan selama tahun 2024 atas pelanggaran yang dilakukan PJK tersebut di luar pelanggaran sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). pelaporan adalah Ayat (2) Contoh pengenaan sanksi denda pada tahun 2024 atas pelanggaran di luar pelanggaran pelaporan bagi Kustodian, Wali Amanat, atau DPLK yang merupakan unit usaha dari bank umum paling banyak 1% (satu persen) dari laba bersih milik bank umum tahun 2023 dengan batas paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh: Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2024 atas pelanggaran yang dilakukan PJK luar pelanggaran pelaporan yang sifatnya cukup signifikan dan memiliki tinggi, sehingga atas pelanggaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda. Namun karena pada tahun 2023, PJK mengalami kerugian, maka pengenaan sanksi denda di tahun 2024 tersebut ditangguhkan. Pada 2024 PJK kembali mengalami kerugian dan baru pada tahun 2025 PJK memperoleh laba. Dengan demikian, atas temuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024, sanksi berupa denda akan dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2026 terhadap PJK tersebut dengan tetap memperhatikan bahwa sanksi denda tersebut paling banyak 1% (satu persen) dari total tahun 2025 dengan batas paling banyak laba bersih Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). tersebut di tingkat materialitas yang Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pengawasan secara langsung" adalah pemeriksaan terhadap PJK. Yang dimaksud dengan "pengawasan secara tidak langsung" adalah pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi
47 - atas laporan, data, dan informasi PJK yang dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan langsung dan/atau tindakan perbaikan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "rekening tertentu" antara lain rekening simpanan dan rekening kredit atau rekening pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Termasuk dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang dimaksudkan pada ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas Nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal dari TPPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU. Otoritas yang berwenang adalah otoritas terkait penerapan APU PPT dan PPPSPM selain Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/OJK
LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN PENDANAAN UANG, PENCEGAHAN TERORISME, PENDANAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN PENCEGAHAN DAN PROLIFERASI FORMAT PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL a. Bagian I: pendahuluan, yang paling sedikit terdiri atas: 1) 2) latar belakang; dan tujuan, b. Bagian II: landasan teori, yang paling sedikit terdiri atas: 1) metodologi; 2) kerangka kerja; dan 3) pembatasan ruang lingkup. c. Bagian III: profil PJK, yang berisi uraian mengenai gambaran umum PJK, baik dari sisi kelembagaan maupun operasional. d. Bagian IV: hasil penilaian risiko, yang paling sedikit terdiri atas: 1) peta risiko/kriteria TPPU secara umum, yang dipetakan dari sisi tindak pidana asal, pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi, 2) peta risiko/kriteria risiko TPPT secara umum, yang dipetakan dari sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi; 3) peta risiko/kriteria risiko PPSPM secara umum, yang dipetakan dari sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi; 4) peta risiko seluruh nasabah, yaitu pemetaan nasabah berdasarkan tingkat risikonya; dan risiko akhir setiap kantor cabang dan/atau kantor perwakilan serta risiko akhir PJK secara agregat, 4) peta risiko seluruh nasabah, yaitu pemetaan nasabah berdasarkan tingkat risikonya; dan risiko akhir setiap kantor cabang dan/atau kantor perwakilan serta risiko akhir PJK secara agregat,
e. Bagian V: mitigasi risiko, yang berisi paling sedikit mengenai hal-hal yang telah dilakukan PJK dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan f. Bagian VI: kesimpulan dan tindak lanjut, yang merupakan ringkasan dari hasil penilaian risiko serta mitigasi risiko yang akan dilakukan. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MAHENDRA SIREGAR Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja