BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Liberalisasi ekonomi merupakan suatu euforia yang muncul akibat pengaruh proses globalisasi yang mendorong banyak negara melakukan perdagangan yang bersifat internasional atau lintas negara. Hampir tidak ada satu negara pun yang mampu menghindar dari fenomena ini, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal telah mendukung liberalisasi ekonomi, yaitu dengan kebijakan ekonomi Indonesia pada awal orde baru yang berorientasi pada kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro pasar. Kebijakan ekonomi Indonesia pada masa orde baru yang bersifat liberal dan pro pasar mendorong terbuka peluang selebar-lebarnya terhadap kegiatan bisnis internasional. Menyadari kondisi demikian, sebagai negara yang berdaulat, yang memiliki sistem demokrasi ekonomi yang didasarkan pada Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Indonesia harus mampu menyesuaikan keberadaannya dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi agar dapat ikut berperan dalam ekonomi dunia. 1 Adanya liberalisasi ekonomi mendorong terjadinya transaksi bisnis lintas negara tanpa batas. Keadaan ini menghadapkan semua negara dan perusahaan domestik pada dua pilihan, yaitu bersaing memanfaatkan peluang pasar atau menjadi korban dan dimanfaatkan sebagai peluang. Indonesia sendiri telah mengubah strategi perdagangan luar negerinya, dari sifat tertutup ke sifat terbuka, dan dari sifat protektif ke sifat bersaing, agar dapat bersaing dalam menghadapi liberalisasi ekonomi. Menurut Lee E. Preston dan Duane Windsor, perkembangan transaksi bisnis secara global didasarkan pada tiga hal yang saling berhubungan secara transnasional, yaitu:2 1Lee E. Preston dan Duane Windsor dalam An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 3. 2Ibid., hlm. 5. 1
1. Aliran perdagangan internasional dan penanaman modal (trade and investment flows); 2. Hubungan yang timbul dari keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional dengan penanaman modal (multinational enterprises). Aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional ini mempengaruhi perkembangan ekonomi dan kebijakan-kebijakan di negara tempat modal ditanam. Pengawas perusahaan multinasional ini berada di luar pemerintah tempat modal ditanam; dan 3. Rezim kebijakan internasional (the international policy regime). Rezim internasional ini memfasilitasi dan mengatur perdagangan internasional dan aliran penanaman modal serta kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional. Rezim kebijakan internasional ini tidak hanya membawa kepentingan internasional dari berbagai negara industri dan perusahaan- perusahaan multinasional, tetapi juga membentuk dan mempengaruhi struktur kebijakan dan ekonomi domestik suatu negara. Bisnis internasional adalah kegiatan komersial (commercial activity) lintas batas negara, yang dilakukan antar-individu atau perusahaan yang berkewarganegaraan berbeda, berdasarkan prediksi-prediksi tertentu (future outcome) dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu (engage in for gain).3 Hakikat transaksi bisnis adalah suatu kegiatan atau proses yang meliputi kegiatan tawar-menawar (negotiation) antara suatu pihak dengan pihak lainnya, tentang hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan obyek bisnis, prestasi, risiko, peristiwa, serta implikasi dari setiap peristiwa di luar hubungan bisnis, seperti peristiwa alam, tindakan pemerintah, serta tindakan pihak ketiga lainnya. Dengan demikian, hakikat suatu transaksi bisnis adalah proses negosiasi dalam proses penyusunan kontrak bisnis. Hukum transaksi, dalam kaitan dengan ini, adalah hukum kontrak dan hukum yang dipilih oleh para pihak, untuk mengatur hubungan serta akibat yang timbul dari akibat transaksi yang dilakukan. Transaksi bisnis yang terjadi mempengaruhi tiga hal mendasar dalam keuangan perusahaan, yaitu harta atau aset, hutang atau kewajiban, dan modal. Selain itu, transaksi bisnis juga memberikan pengaruh pada hasil operasional perusahaan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan memiliki tujuan utama, yaitu menghasilkan laba. Untuk meraih tujuan ini, perusahaan perlu melakukan kegiatan operasional seperti melakukan penjualan, kerja sama dengan klien, memperluas jaringan penjualan, dan sebagainya. Kegiatan operasional yang kemudian menghasilkan atau mengurangi dana perusahaan merupakan ilustrasi sederhana dari transaksi bisnis. Dana yang didapat dari 3Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 2.
transaksi bisnis akan diputar lagi untuk kelangsungan operasional perusahaan. Kegiatan operasional bukan hanya terkait penjualan produk atau segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang diproduksi. Kegiatan operasional juga mencakup pembayaran gaji pegawai, pembayaran biaya-biaya yang ditanggung perusahaan, penanaman modal untuk kerja sama dengan pihak lain, dan sebagainya.4 Perlindungan hukum terhadap hubungan antar-orang atau antar-perusahaan yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal. Perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat. Hukum kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). Dipandang sebagai bagian dari hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.5 Kontrak adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan perikatan di antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Kontrak dapat pula disebut sebagai "persetujuan obligatoir", yaitu sebagai persetujuan yang menciptakan perikatan-perikatan yang mengikat mereka yang mengadakan persetujuan.6 Kontrak menjadi instrumen hukum yang paling sering digunakan oleh para pelaku bisnis. Hingga saat ini, belum ada instrumen hukum lain yang dapat digunakan sebagai instrumen pengganti untuk menggantikan kedudukan kontrak sebagai instrumen pengikat suatu hubungan bisnis. Sejak abad ke-15, masyarakat bisnis telah mengakui instrumen itu sebagai satu-satunya instrumen yang paling sesuai dengan sifat-sifat bisnis yang mengutamakan kelenturan dan efisiensi. Belakangan, pengakuan tersebut dikukuhkan oleh berbagai kecenderungan yang muncul dalam praktik bisnis internasional, seperti perkembangan berbagai bentuk kontrak, sesuai dengan obyek atau materinya.7 "Transaksi Bisnis Perusahaan dan Persamaan Dasar Akutansi," diakses pada 24 November 2019. 5Ida Bagus Wyasa Putra, op.cit., hlm. 62. 6Soedjono Dirdjosisworo, Misteri di Balik Kontrak Bermasalah (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 35. 7Ibid., hlm. 32.
Akibat hukum penetapan suatu kontrak adalah terikatnya para pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan di dalam kontrak, termasuk menerima segala akibat yang timbul dari penerapan kontrak tersebut. Jika suatu pihak menandatangani kontrak, ia dianggap menyetujui isi kontrak itu, dan dengan demikian juga dianggap setuju untuk terikat dan menerima akibat-akibat pelaksanaan kontrak tersebut. 8 Lazimnya semua persetujuan yang mempunyai kekuatan mengikat atau kontrak selalu dilaksanakan. Hal inilah yang dikatakan sebagai terwujudnya kehidupan yang tertib dan adil, yang dirasakan oleh warga paguyuban dan pranata sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di tengah kehidupan normal yang berbagai kepentingan dan tujuan terwadahi dalam kontrak yang sempurna, kerap kali terjadi pengecualian, yaitu terjadi penyimpangan dari kontrak. Konkretnya, terjadi sengketa karena kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kerap terjadi kontrak bermaslah, yang ditandai oleh banyaknya sengketa yang menjadi perkara perdata di berbagai pengadilan di berbagai negara dan tidak jarang dari kontrak yang merupakan hubungan hukum perdata berakhir menjadi perkara pidana.9 Meskipun para pihak meskipun mengetahui bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak tersebut mengikat bagi keduanya, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa. Seperti kasus PT Kalpataru Investama melawan Sing Global Oil Products Pte. Ltd. Meskipun kedua pihak mengetahui dan menyadari bahwa keduanya telah terikat dalam kontrak tertulis, yakni dalam perjanjian bisnis joint venture yang ditandatangani kedua perusahaan tersebut pada Februari 2008. Namun, pihak Sing Global Oil Products Pte. Ltd. nyatanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertulis di dalam kontrak antara PT Kalpataru Investama dengan Sing Global Oil Products Pte. Ltd. Kontrak antara PT Kalpataru Investama dengan Sing Global Oil Products Pte. Ltd. adalah mengenai pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Salah satu klausul di dalam kontrak menyebutkan bahwa PT Kalpataru Investama bertanggung jawab untuk mendapatkan sertifikat hak guna usaha dan manajemen teknik. Sedangkan Sing Global Oil Products Pte. Ltd. bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan untuk modal. Disebutkan bahwa seluruh kewajiban yang harus disetor Sing Global Oil Products Pte. Ltd. untuk memiliki 50% saham dari empat perusahaan yang dibentuk adalah sebesar US$ 12.399.750,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh 8Ibid., hlm. 1. 9Ibid.
dollar Amerika Serikat). Namun, Sing Global Oil Products Pte. Ltd. tidak memenuhi kewajibannya. Selama berlangsungnya kerja sama, Sing Global Oil Products Pte. Ltd. hanya menyetor sejumlah US$ 4.683.110,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban US$ 12.399.750,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat). Di sisi lain, hingga Juli 2010, PT Kalpataru Investama telah membayar kembali hingga total seluruhnya mencapai US$ 5.773.081,47 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga delapan puluh satu dollar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen). Dengan kata lain, terdapat selisih US$ 1.089.971,47 (satu juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu dollar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen) antara yang dibayar PT Kalpataru Investama dengan yang telah disetor oleh Sing Global Oil Products Pte. Ltd. ke dalam perseroan. Menyadari kondisi tersebut, PT Kalpataru Investama akhirnya memutuskan untuk melakukan pengakhiran kontrak dengan Sing Global Oil Products Pte. Ltd. PT Kalpataru Investama beranggapan telah melakukan langkah yang sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa wanprestasi dapat mengakibatkan: pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila perkara wanprestasi tersebut diselesaikan di persidangan). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permintaan pemutusan kontrak yang dilakukan PT Kalpataru Investama sebagai akibat wanprestasi pihak Sing Global Oil Products Pte. Ltd. Diketahui bahwa PT Kalpataru Investama melakukan pembayaran uang pengembalian kepada Sing Global Oil Products Pte. Ltd. senilai US$ 7.553.643,36 (tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen) dan terdapat selisih sebesar US$ 2.870.553,36 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen) antara yang dikembalikan oleh PT Kalpataru Investama dengan modal yang diberikan Sing Global Oil Products Pte. Ltd. Atas kelebihan tersebut, PT Kalpataru Investama beranggapan sudah lebih dari cukup, baik berdasarkan aturan hukum maupun kebiasaan yang berlaku umum. Namun, di dalam perjanjian pengakhiran, perhitungan pengembalian menjadi US$ 7.553.643,36 (tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen). Hal tersebut membuat PT Kalpataru merasa keberatan terhadap selisih tersebut dan menganggap perhitungan pengembalian di dalam Perjanjian
Pengakhiran merupakan suatu kekeliruan, tidak berdasar, serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebiasaan yang berlaku umum (kekhilafan dalam kontrak). Terkait dengan forum penyelesaian sengketa, kedua belah pihak memang telah mengantisipasinya di dalam kontrak. Di dalam kontrak, termaktub bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan metode penyelesaian sengketa arbitrase, tepatnya melalui lembaga Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Pada tanggal 24 April 2010, kedua belah pihak membuat Perjanjian Pengakhiran (Termination Agreement). Berdasarkan Perjanjian Pengakhiran, khususnya dalam Pasal 6.2 Huruf (b), kedua belah pihak telah sepakat bahwa perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pengakhiran tersebut akan diselesaikan melalui forum arbitrase oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Dikarenakan sengketa mengenai penentuan nilai pengakhiran perjanjian tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 6.2 Huruf (b), kedua belah pihak akhirnya menjalankan penyelesaian sengketa melalui lembaga Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Setelah melakukan rangkaian panjang sidang, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) menjatuhkan putusan Nomor 009/11/AG tanggal 8 Agustus 2012, yang pada pokoknya memerintahkan PT Kalpataru Investama untuk melaksanakan pengakhiran kontrak dan segera membayar senilai US$ 1.780.561,89 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh satu dollar Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen) kepada pihak Sing Global Oil Products Pte. Ltd. Atas dikeluarkannya putusan tersebut, Pihak Sing Global Oil Products Pte. Ltd. mengajukan permohonan pelaksanaan terhadap Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Nomor 009/11/AG kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disebutkan bahwa setiap putusan arbitrase internasional agar putusan dapat dilaksanakan di Indonesia, harus didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta. Pihak Sing Global Oil Products Pte. Ltd. telah memenuhi mekanisme tersebut. Terhadap permohonan pelaksanaan yang diajukan Sing Global Oil Products Pte. Ltd., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan Nomor 64/2014.Eks yang menyatakan mengakui Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Nomor 009/11/AG. Namun terhadap penetapan Nomor 64/2014.Eks, pada tanggal 8 Agustus 2012, pihak PT Kalpataru Investama mengajukan bantahan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap permohonan bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt, tanggal 26 April 2016 yang menyatakan bahwa bantahan PT Kalpataru Investama tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Pihak PT Kalpataru Investama kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Jakarta kembali memberikan putusan yang menyatakan menolak permohonan banding dari pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat Nomor 101/PDT.BTH/2015/PN.JKT.PST tanggal 26 April 2016. PT Kalpataru Investama tetap tidak menyerah dengan mengajukan upaya hukum kasasi. Terkait dengan permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap upaya hukum yang dilakukan PT Kalpataru Investama terhadap pelaksanaan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang telah memperoleh eksekuator, serta menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait pengajuan upaya hukum atas pelaksanaan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang telah memperoleh eksekutor. Penelitian tersebut akan penulis tuangkan ke dalam skripsi "Upaya Hukum terhadap Pelaksanaan Putusan Singapore International Arbitration Centre Yang Telah Memperoleh Eksekuator Ditinjau Dari Uu Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017)". B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan hal-hal yang akan ditetliti sebagai berikut: 1. Apakah upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang telah memperoleh eksekuator sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999? 2. Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung terkait pengajuan upaya hukum atas pelaksanaan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang telah memperoleh eksekuator? C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian dilakukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang telah memperoleh eksekuator dengan UU Nomor 30 Tahun 1999; dan
2. Mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait pengajuan upaya hukum atas pelaksanaan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang telah memperoleh eksekuator. D. Kegunaan Penelitian Hasil penilitan ini diharapkan dapat bermanfaat, baik bagi kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoretis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dan perkembangan teori, asas, dan kaidah-kaidah hukum pada umumnya, khususnya pengembangan dan perkembangan teori, asas, dan kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh eksekutor di Indonesia. 2. Kegunaan Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi masyarakat, khususnya para pelaku bisnis terkait dengan upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh eksekutor di Indonesia; dan b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi para praktisi hukum, khususnya untuk advokat (lawyer) terkait dengan upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh eksekutor di Indonesia. E. Kerangka Pemikiran Untuk menganalisis permasalahan terkait dengan upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh eksekutor di Indonesia, diperlukan teori dan peraturan sebagai "pisau analisis". Terkait dengan hal tersebut, penulis akan mengemukakan teori dan peraturan sebagai dasar analisis, yang memungkinkan pertanyaan dalam identifikasi masalah dapat diajukan dan jawaban tentatif dapat diberikan. Adapun teori dan peraturan yang digunakan sebagai dasar analisis adalah teori dan peraturan tentang arbitrase dan arbitrase internasional (termasuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional). Para pihak yang membuat kontrak memiliki beberapa kebebasan, antara lain kebebasan untuk menentukan isi kontrak. Salah satu bagian dari kebebasan tersebut adalah kebebasan
memilih cara penyelesaian sengketa yang terkait dengan kontrak tersebut. Secara umum, ada beberapa metode penyelesaian sengketa, yaitu:10 1. Metode ajudikasi, yang meliputi: a. Litigasi, melalui pengadilan; dan b. Nonlitigasi, melalui arbitrase. 2. Metode nonajudikasi, yang meliputi: a. Negoisasi; b. Mediasi; dan c. Konsiliasi. Berdasarkan pandangan di atas, diketahui bahwa salah satu cara penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Arbitrase adalah salah satu pranata penyelesaian sengketa (disputes) perdata (private) di luar pengadilan (non-litigation) dengan dibantu oleh seorang atau beberapa orang pihak ketiga (arbiter) yang netral yang diberi kewenangan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi.11 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada perjanjian atau klausul arbitrase (arbitration clause), yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbulnya sengketa. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling populer dan paling banyak digunakan orang dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kata "arbitrase" berasal dari kata arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage (Perancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan.12 Terdapat beberapa pengertian arbitrase, baik yang dikemukakan oleh para ahli hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Black's Law Dictionary, arbitrase (arbitration) adalah: "A method of dipute resolution involving one or more neutral third partiess who are usu. agreed to by disputing parties and whose decision is binding ..."13 Pada bagian lain, Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk pada atau mentaati putusan yang diberikan 10Ahmad M. Ramli, Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga, Makalah Seminar, (Bandung: tidak dipublikasikan, 2003), hlm. 2. 11Suleman Batubara dan Orinton Purba, Arbitrase Internasional (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013), hlm. 8. 12R. Subekti, Arbitrase Perdagangan (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 1. 13Bryan A. Garner (Editor in Chief), Black's Law Dictionary, Ninth Edition, (St. Paul-Minn: Thompson Reuters, 2009), p. 119.
oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk.14 Sementara itu, Frank Elkoury dan Edna Elkoury mengatakan: "Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat."15 Keberadaan arbitrase di Indonesia diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur pengertian arbitrase sebagai berikut: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrse yaang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Berdasarkan tempat berlangsungnya, arbitrase dibedakan atas arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Secara yuridis, tidak ada pengaturan mengenai pengertian kedua arbitrase tersebut. Terkait dengan kedua arbitrase tersebut, penulis akan menguraikan arbitrase internasional sesuai dengan topik skripsi ini. Tidak ada definisi tentang arbitrase internasional. Namun, dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dikatakan bahwa: "An arbitration is international if: (a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or (b) one of the following places in situated outside the State in which the parties have thei places of business: (i) the place of arbitration if determined in, pr pursuant to, the arbitration agreement; (ii) any place a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be perfomed or the place with which the subject-matter of the disupute is most closely connected; or (c) the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than country."16 Selanjutnya, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengatakan: "For the pusposes of paragraph (3) of this article: 14R. Subekti, loc.cit. 15Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam M. Husseyn Umar dan Supriyani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia (Jakarta: Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995), hlm. 2. 16Article 1 Paragraph (3) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (As adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 21 June 1985, and as amended by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006).
(a) if a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closet relationship to the arbitration agreement; (b) if a party does not have a place of business, reference is to be made to his habitual residence."17 Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu arbitrase dikatakan sebagai internasional jika: 1. Pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang berbeda; 2. Tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak; 3. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada di luar bisnis para pihak atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnis para pihak; atau 4. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur arbitrase (UU Nomor 30 Tahun 1999) juga tidak diatur pengaturan arbitrase internasional. Namun, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 terdapat pengaturan mengenai pengertian putusan arbitrase internasional. Pasal 1 Ayat 9 UU Nomor 20 Tahun 1999 menyatakan: "Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional." Dengan mengacu pada pengertian putusan arbitrase internasional di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase internasional dalam konteks Indonesia adalah arbitrase yang dilangsungkan di luar wilayah hukum Indonesia atau arbitrase yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu arbitrase internasional. Terkait dengan arbitrase internasional, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pasal 65 menyatakan, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase 17Article 1 Paragraph (4) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (As adopted by the United Nations Commision on International Trade Law on 21 June 1985, and as amended by the Nations Commision on International Trade Law on 7 July 2006).
internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 66 mengatur syarat-syarat suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, yaitu: 1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional; 2. Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; 3. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; 4. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuator dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan 5. Putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuator dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pasal 68 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Sementara itu, Pasal 68 Ayat (2) menyatakan bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. F. Metode Penelitian Suatu penelitian akan berhasil mengungkapkan permasalahan yang diteliti apabila ditunjang dengan penggunaan metode yang tepat. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 1. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu keadaan, fakta, atau gejala/fenomena. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang telah memperoleh eksekuator dikaitkan
dengan UU Nomor 30 Tahun 1999. Masalah tersebut akan dibahas dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017. 2. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder.18 Dalam hal ini, penulis meneliti data kepustakaan atau data sekunder mengenai upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang telah memperoleh eksekuator. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan meneliti data kepustakaan atau data sekunder sebagai alat untuk mengkaji masalah yang diteliti, yang meliputi: a. Data sekunder bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain KUH Perdata, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958), UNCITRAL, Model Law on International Commercial Arbitration, Putusan Mahkamah Agung Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/201/2017, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan; b. Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional; dan c. Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum. 3. Metode pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya putusan badan peradilan atau sejenisnya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus tersebut, penulis akan menelaah kasus yang terkait dengan upaya hukum terhadap putusan arbitrase 18Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Keempat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.
internasional (SIAC) yang telah memperoleh eksekuator sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017. 4. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder yang terkait topik penelitian. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, perpustakaan Universitas Padjajaran, perpustakaan Universitas Parahyangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan internet. 5. Metode Analisis Data Seluruh data sekunder yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif karena penelitian ini berangkat dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena analisis data dilakukan tanpa menggunakan model-model matematik dan rumus-rumus statistik.