ANALISIS FAKTOR PENENTU PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 1991- 2013 SKRIPSI Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Negeri Semarang Oleh : Nurdiansyah Rifan Prasetyo 7450408036 JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN Motto : 1. Bersabarlah. Semua hal tampak sulit sebelum benar-benar menjadi mudah.( Saadi Shirazi ). Persembahan : Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT Karya ini kupersembahkan untuk: 1. Bapak dan ibuku tersayang beserta segenap keluargaku yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan kasih sayang untukku. 2. Guru dan Dosenku. 3. Almamaterku UNNES v
PRAKATA Segala puji syukur bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Prvinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1991- 2013" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Univertsitas Negeri Semarang. Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di UNNES. 2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam hal administrasi. 3. Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian. 4. Karsinah., SE., M.Si. dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 5. Dyah Maya Nihayah, SE., M.Si, dosen penguji skripsi 1, yang telah memberikan saran dan kritiknya. 6. Deky Aji Suseno, SE., M.Si, dosen penguji skripsi 2, yang telah memberikan saran dan kritiknya. 7. Semua teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta ide-idenya dalam penyusunan skripsi ini; vi
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan berperan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa pendidikan pada khususnya. Semarang, Penyusun vii
SARI Nurdiasyah, Rifan Prasetyo. 2015. Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Prvinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1991- 2013. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Karsinah., SE., M.Si. Kata Kunci : Pengangguran Terbuka. Inflasi. PDRB. Upah minimum Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Adakah pengaruh nilai PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah?. Adakah pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah?. Adakah pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah? Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Terdapat pengaruh nilai PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah sebesar 7%. Terdapat pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah sebesar 75%. Terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah sebesar 7%. Terdapat pengaruh PDRB, Upah minimum dan Inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah sebesar 90.9% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Melihat kesimpulan dan hasil penelitian maka saran dari peneliti antara lain, Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan PDRB agar lebih baik lagi, dimana dalam penelitian kali ini PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain PDRB pemerintah juga lebih memperhatikan upah minimum untuk para pekerja dimana upah minimum juga mempengaruhi tingka pengangguran. Tingkat pengangguran juga dipengaruhi dari tinggi rendahnya inflasi yang terjadi maka dalam hal kaitanya dengan inflasi juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam kaitanya dengan tingkat penggangguran terbuka, dimana masyarakat yang masuk dalam usia produktif lebih diberikan bimbingan maupun ketrampilan diri, dengan begitu akan dapat mengurangi tingkat penggangguran yang ada. viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... PERSETUJUAN PEMBIMBING ... PENGESAHAN KELULUSAN ... PERNYATAAN ... MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v PRAKATA ... vi SARI ... viii DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL ... xi BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 10 1.3 Tujuan Penelitian ... 11 1.4 Manfaat Penelitian ... 11 BAB II LANDASAN TEORI ... 19 2.1 Pengangguran ... 19 2.2 PDRB ... 22 2.3 Upah ... 23 2.4 Inflasi ... 32 2.5 Hubungan Variabel Dependent terhadap Variabel Independent ... 42 2.6 Penelitian Terdahulu ... 45 2.7 Kerangka Pemikiran ... 46 2.8 Hipotesis ... 49 BAB III METODE PENELITIAN ... 51 3.1 Variabel Penelitian... 51 3.2 Jenis dan Sumber Data... 53 3.3 Metode Pengumpulan Data... 54 3.4 Metode Analisis Data ... 54 ix i ii iii iv ix
3.5 Analisis Regresi ... 55 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 59 4.1 Hasil Penelitian ... 59 4.1.1 Gambaran Umum ... 59 4.1.2 Analisis Data ... 60 BAB V PENUTUP ... 70 5.1 Simpulan ... 70 5.2 Saran ... 70 DAFTA PUSTAKA ... 72 LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 73 x
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja Jawa Tengah 1991-2013 ... 6 1.2 PDRB Jawa Tengah 1991-2013 ... 8 1.3 Upah Minimum Jawa Tengah 1991-2013 ... 11 1.4 Inflasi Jawa Tengah Th 1991-2013 ... 14 4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda ... 60 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas ... 62 4.3 Hasil Uji Simultan (Uji F) ... 64 4.4 Hasil Uji Parsial ... 66 4.5 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Simultan ... 67 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi Partial ... 68 xi
BAB I 1.1 Pendahuluan Latar Belakang Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dipihak lain. Pembangunan ekonomi yang bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga kestabilan harga dengan selalu memperhatikan tingkat inflasi, menjaga keseimbangan pembayaran, perhatian yang cukup terhadap neraca perdagangan, pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata, dan mengatasi masalah pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut oleh negara diluncurkan berbagai kebijaksanaan misalnya kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan nonmoneter, dan lain-lain. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang dalam pengelompokkan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang 1
2 termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS). Gejala pengangguran yang terselubung didaerah pedesaan dan dilingkungan kota merupakan sebagian akibat dari kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar). Indonesia masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh (Boediono, 1993). Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran serta menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penduduk untuk meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat. Kemakmuran tersebut dapat dilihat dari indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi yaitu : 1) Pendapatan Nasional, 2) Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, 3) Tingkat inflasi, dan 4) Neraca perdagangan dan neraca pembayaran (Sukirno, 2010). Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka pengangguran jika di bandingkan dengan Provinsi lain di pulau Jawa. Oleh karena itu, pengangguran menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya penanganan permasalahan pengangguran. Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah 3
penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. BPS mendefinisikan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas, sedang bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Penduduk usia kerja tersebut terbagi dalam angkatan kerja yang mencakup bekerja dan mencari kerja serta bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga. (BPS). Data tentang angka pengangguran di Indonesia dari tahun 1991 - 2013 dapat dilihat pada (Lampiran). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka pengangguran yang tertinggi adalah di Provinsi Jawa Barat, sedangkan propinsi Jawa Tengah berada pada urutan kedua. Masalah pengangguran tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, akan tetapi juga terjadi pada lingkup regional, seperti pada Provinsi Jawa Tengah. Pengangguran yang tiap tahun meningkat di Provinsi Jawa Tengah menjadi masalah serius yang harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang terkait. 4
5 Menurut Deni Tisna dalam Wijayanto, (2010) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada 2009 mencapai 1,25 juta orang atau 7,9 persen dari total orang yang bekerja mencapai 15.46 juta orang. Jumlah angkatan kerja di Jateng sebanyak 16,69 juta orang, 15.46 juta orang bekerja sisanya 1,25 juta orang pengangguran terbuka. Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi penganguran, namun masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Laju peningkatan kesempatan kerja tidak sebanding dengan laju peningkatan pencari kerja. Pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan tidak dapat terserap seluruhnya di dunia kerja sehingga menimbulkan adanya pengengguran terbuka yang jumlahnya mengalami penurunan dan
peningkatan dari tahun 1991 sampai tahun 2009, berdasarkan data yang diperoleh terdapat penurunan angka pengangguran terbuka pada tahun 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2006, dan 2009, sedangkan peningkatan angka pengangguran terbuka terjadi pada tahun 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008,2010, 2011 dan 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2013 (Jiwa) Angkatan Kerja Tahun Bekerja Pengangguan Terbuka Jumlah Pertumbuhan % 1991 13.424.784 311.193 13.735.977
1992 13.544.104 309.139 13.853.243 0,85 1993 13.611.177 296.920 13.908.097 0,40 1994 13.632.439 288.606 13.921.045 0,09 1995 13.462.285 333.504 13.795.789 0,90 1996 14.262.731 459.483 14.722.214 6,72 1997 14.128.038 568.465 14.696.503 0,17 1998 14.186.853 817.903 15.004.756 2,10 1999 14.621.149 664.921 15.286.070 1,87 2000 14.491.222 637.900 15.129.122 1,03 2001 15.066.542 688.190 15.754.732 4,14 2002 15.154.856 1.081.694 16.236.550 3,06 2003 151.24.082 1.163.188 16.287.270 0,31 2004 15.528.110 1.299.220 16.827.330 3,32 2005 15.548.609 1.346.404 16.895.013 0,40 2006 15.210.931 1.197.244 16.408.175 2,88 2007 15.567.335 1.356.909 16.924.244 3,15 2008 16.304.058 1.360.219 17.664.277 4,37 2009 15.835.382 1.252.267 17.087.649 3,26 2010 16.779.013 1.528.694 18.307.707 6.66 2011 18.104.067 1.404.626 19.508.693 6.16 2012 18.697.993 2.008.533 20.706.526 5.78 2013 19.961.963 1.806.808 21.768.771 4.88 6
7 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana dalam Sukmaraga, 2011). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerahakan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Tabel 1.2 menggambarkan peningkatan PDRB Jawa
Tengah pada tahun 1991-2013. Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2013 (Atas Dasar Harga Konstan 2000) Tahun 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PDRB 86.507.094,72 90.943.359,13 99.609.850,28 117.476.964,20 119.222.000,90 122.478.881,50 125.166.672,30 119.468.846,20 116.326.423,10 114.701.304,80 116.816.400,30 118.038.541,10 122.166.462,50 126.789.872,30 130.051.213,90 144.682.654,74 152.110.253,80 171.790.369,90 177.685.267,60 182879770.9 184216180.6 187778067 192952494 Pertumbuhan (%) 5,13 9,53 17,94 1,49 2,73 2,19 -4,55 -2,63 -1,40 1,84 1,05 3,50 3,78 2,57 11,25 5,13 12,94 3,43 3% 1% 2% 3% Sumber : BPS Jateng Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1991 sampai tahun 2013 dengan melihat indikator persentase pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1994 terjadi peningkatan PDRB yang paling tinggi yakni sebesar 17,94% dengan menggunakan dasar harga konstan 2000 dan 8
pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 1998 yakni sebesar 4,55% dengan menggunakan dasar harga konstan2000. Namun dalam kenyataannya pertumbuhan PDRB yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru ternyata masih sangat terbatas dalam menyerap tambahan tenaga kerja sehingga pengangguran cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada tabel 1.1. Perhatian Pemerintah terhadap nasib pekerja sebenarnya bukan cerita baru, banyak kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk perbaikan nasib pekerja, antara lain K3, Jamsostek dan upah minimum. Namun pada kenyataannya pelaksanaan peraturan- peraturan ini banyak mengalami hambatan, karena tidak mampu maupun kurang peduli pengusaha, hal ini tercermin dari banyaknya kasus pemogokan buruh yang menuntut haknya. Nampaknya sampai saat ini pemerintah Indonesia masih meyakini bahwa upah minimum merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang berpenghasilan rendah. Hal yang juga diyakini oleh International Labor Organization (ILO) yang mengemukakan bahwa " minimum wages have an important role to play in protecting low income groups" (ILO, 1991 dalam Iskandarsyah 1996). Disamping itu dengan pemberian upah minimum yang layak diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga dapat meningkatkan produkitivitas, namun bila ditinjau dari teori ekonomi klasik dan neoklasik bahwa penetapan upah minimum bukan dianggap kebijakan yang tepat. Menurut teori ini pasar tenaga kerja sama saja dengan pasar lainnya yang membutuhkan keseimbangan permintaan 9
dan penawaran. Bila upah minimum berada di atas upah riil maka akan terdapat surplus tenaga kerja. Dengan kata lain, dalam teori ini penetapan upah minimum pada dasarnya adalah investasi terhadap mekanisme pasar, dan setiap investasi terhadap mekanisme pasar akan menyebabkan ketidakefisienan. Seperti yang dikemukakan oleh World Bank bahwa pada kenyataannya upah minimum hanya akan meningkatkan biaya tenagakerja di sektor formal yang menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor tersebut menurun dan kemudian menyebabkan meningkatnya penawaran tenaga kerja di sektor informal dan di sektor pedesaan, yang pada akhirnya menyebabkan penghasilan pekerja yang berpenghasilan rendah menjadi semakin rendah (World Bank, 1990 dalam Iskandarsyah, 1996). Melihat pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga melihat dari konteks permasalahan negara berkembang, Indonesia tidak mungkin menyerahkan penetapan upah pekerja atau buruh kepada mekanisme pasar sebab di dalam pasar tenaga kerja kita masih terlihat ketidakseimbangan struktural. Menurut Simanjuntak (2001) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap 10
jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran. Istilah urban formal sector adalah pasar tenaga kerja yang dimimpikan oleh hampir semua orang, dimana mereka bisa bekerja di pemerintahan atau perusahaan berskala besar dengan fasilitas kerja yang modern, bergengsi, dan memperoleh upah yang tinggi. Pemberian upah yang tinggi disebabkan karena umumnya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan meskipun memperkerjakan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi pemerintah menekan mereka dengan menerapkan upah minimum. Dengan tingka tupah yang lebih tinggi ini maka akan selalu terdapat antrian panjang para pencari kerja (Iskandarsyah, 1996). Pada tabel 1.3 berikut ini disajikan tantang gambaran kenaikan upah. Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1991- 2013 sebagai berikut: 11 tidak
Tabel 1.3 Upah Provinsi Jawa TengahTahun 1991 - 2013 (dalam satuan rupiah) Tahun Upah Minimum (Rp) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 40.000 40.000 50.000 50.000 90.000 102.000 113.000 130.000 153.000 185.000 247.030 326.581 366.919 394.414 422.586 491.553 550.000 601.419 679.083 685.000 690.000 720.000 816.000 Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2014 Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa rata - rata tingkat upah pekerja untuk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1991-2013 setiap tahunnya terlihat mengalami perkembangan. Peningkatan rata - rata tingkat upah di sebabkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di awali pada tahun 1991 sebesar 40.000 rupiah dan pada tahun selanjutnya tingkat upah terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya tingkat upah berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau 12
perluasan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat upah harus sesuai dengan "hukum" ekonomi pasar tenaga kerja, yaitu bahwa tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan hal itu juga sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur sistem pengupahan dan upah minimum.(BPS). Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang menghadapai tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (hyper inflation) (Amri Amir, 2007). Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: 1) inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) dan 2) 13
14 inflasi desakan biaya (cost-push inflation) 3) inflasi karena pengaruh impor (imported inflation). Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) atau inflasi dari sisi permintaan (demand side inflation) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (full employmentand full capacity). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus (AmriAmir, 2007). Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Dari sini terlihat bahwa pemerintah harus menjalankan kebijakan makro yang tepat. Inflasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi meningkat, maka harga-harga barang danjasa akhir
juga akan naik, selanjutnya permintaan akan barang dan jasa akhir akanturun, dan akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan,akibatnya akan meningkatkan jumlah pengangguran terbuka. Sehingga inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran (Sukirno,2010). Tabel 1.4 menggambarkan inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 1991 - 2013. Tabel 1.4 Inflasi Provinsi Jawa TengahTahun 1991 - 2013 Tahun Inflasi (%) 1991 9,62 1992 11,55 1993 9,37 1994 7,00 1995 8,45 1996 4,37 1997 10,88 1998 70,28 1999 1,33 2000 8,57 2001 13,81 2002 11,52 2003 4,45 2004 5,75 2005 15,97 2006 6,50 2007 6,24 2008 9,55 2009 3,32 2010 6,88 2011 6,68 2012 4,24 2013 7,99 15
16 Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang adadi suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana angka pengangguran dapat ditekan serendah mungkin (Wijayanto, 2010).Tisna (dalam Wijayanto, 2010) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Cara tersebut dapat meningkatkan angka pendapatan perkapita sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah dalam periode 1991- 2013 dengan mengambil permasalahan pengangguran dan menggunakan variabel PDRB, inflasi dan upah.Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Moch. Rum Alim (2007) tentang analisis faktor penentu pengangguran terbuka di Indonesia periode tahun 1980 - 2006 mendapatkan hasil bahwa
17 secara simultan atau bersama-sama variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode tahun 1980-2006. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amri Amir (2007) tentang Pengaruh Inflasidan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, penelitian ini menggunakan data tahun 1980 - 2005. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh nyata antara tingkat inflasi terhadap pengangguran dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran di Indonesia pada periode tahun penelitian. Usaha penelitian sudah banyak dilakukan secara mendalam dan mencakupi secara luas berbagai bidang kegiatan ekonomi dengan penelaahan serangkaian variabel dalam kaitannya dengan permasalahan pengangguran sehingga diperlukan suatu studi lebih lanjut dengan pengembangan - pengembangan model dan penyertaan variabel lain yang sesuai agar hasilnya lebih baik lagi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengambil judul "Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1991- 2013". 1.2 Rumusan Masalah 1. Adakah pengaruh nilai PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah? 2. Adakah pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah?
18 3. Adakah pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah? 4. Adakah pengaruh PDRB, Upah minimum dan Inflasi secara bersama- sama terhadap tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah? 1.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis pengaruh nilai PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. 2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. 3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. 4. Menganalisis pengaruh PDRB, Upah minimum dan Inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. 1.4 Manfaat Penelitian: 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pihak yang membutuhkan terutama bagi penelitian sejenis. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan kependudukan.
2.1 BAB II Landasan Teori Pengangguran Standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sukirno (2010) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain: 1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. 2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. 3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 19
1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment). Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. 2. Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment). Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. 3. Setengah Menganggur (Under Unemployment) Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telahmenyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Marius (2004) menyatakan bahwa Bila ditinjau dari sebab- sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu: 20
1. Pengangguran Friksional (Transisional). Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda. 2. Pengangguran Struktural Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur. 3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: Di suatu perusahaan ketika sedangmaju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan. 4. Pengangguran Musiman (Seasonal) Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur 5. Pengangguran Teknologi Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern. 21
6. Pengangguran Politis Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran. 7. Pengangguran Deflatoir Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran. 2.2 PDRB Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja. Tolok ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor- faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Mengambil analisis makro Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung berdasarkan 22
harga konstan atau berdasarkan harga berlaku. PDRB menurut harga konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik, sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Nainggolan, 2007). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2010), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlakudigunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. 2.3 Upah Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena jumlah upah atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya perusahaan. Upah yang dimaksud disini adalah balas jasa yang berupa uang atau balas 23
jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksud untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat. Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 8/1981 tentang Perlindungan Upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Bab I Pasal 1 angka dijelaskan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh 24
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Bab X Bagian Kedua tentang Pengupahan Pasal 88 diatur sebagai berikut : 1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian. 2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proposional; 25
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di dalam Pasal 89 ayat (1) upah minimum terdiri atas : a. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau kabupaten/kota; b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau kabupaten/kota. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan yang telah dan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusian dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Berdasar rumusan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasarnya upah adalah merupakan balas jasa yang telah diserahkan oleh pemberi kerja/majikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Yang paling utama dari upah adalah merupakan perjanjian, yang mana pihak pekerja menerima untuk sepakat atas besarnya upah yang satu sisi telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah dalam bentuk upah minimal dan dilain sisi ditetapkan oleh pengusaha atau pemberi kerja sehingga dapat dikatakan 26
bahwa upah merupakan perjanjian sepihak, dimana pekerja sebagai pihak yang lemah dan tidak mempunyai nilai tawar. Kartasapoetra (1992) menyatakan bahwa jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Upah Nominal Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkankepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (money wages) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya. 2. Upah Nyata Upah nyata ini ialah upah uang yang nyata yang benar benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari : a. besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima; b. besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut. 27
28 3. Upah Hidup Hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi. Kemungkinan setelah masyarakat Adil dan Makmur yang sedang kita perjuangkan dapat terwujud sebaik baiknya, upah yang diterima buruh pada umumnya dapat berupa upah hidup, ataupun pula kalau perusahaan tempat kerjanya itu dapat berkembang dengan baik, sehingga menjadi perusahaan yang kuat yang akan mampu memberi upah hidup, karena itu maka pihak buruh baiklah berjuang, berpahit-pahit dahulu dengan pihak pengusaha agar perusahaan yang kuat itu dapat terwujud. Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnyalah kalau buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan atau perlindungan yang layak. Menurut Kartasapoetra (1992), tujuan utama penentuan upah minimum yaitu: a. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja.
b. Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang mernuaskan. c. Mendorong kemungkinan diberikannya dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja. d. Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan. e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal. 4. Upah minimum Upah minimum dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif ditandai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan Perjanjian Kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara Upah Minimum dan Upah Hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan kebutuhan buruh dengan keluarganya (di samping mencukupi kebutuhan pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya, transportasi dan sebagainya). Faktor faktor yang mempengaruhi upah minimum (fair wages) adalah sebagai berikut: a. Kondisi ekonomi negara secara umumnya. b. Nilai upah rata rata di daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi. 29
30 c. Posisi perusahaan dilihat dari struktur ekonomi negara. d. Undang undang terutama yang mengatur masalah upah dan jam kerja. e. Ketentuan ketentuan umum yang berlaku dalam lingkungan perusahaan. f. Peraturan perpajakan. g. Pengusaha dan Organisasi Buruh yang mengutamakan gerak saling harga menghargai dan musyawarah serta mufakat dalam mengatasi segala kesulitan. h. Standar hidup dari para buruh itu sendiri. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan Upah Hidup, mengingat Upah Hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya. Kartasapoetra (1992) menyatakan bahwa pihak-pihak yang berwenang dalam masalah penetapan upah adalah: a. Pihak pengusaha atau badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan para buruhnya, dalam hal ini bagi pihak pengusaha atau badan usaha/perusahaan upah itu merupakan unsur pokok dalam perhitungan ongkos produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Di Indonesia upah sebagai unsur harga pokok mencapai 30%. Bagi investor, upah merupakan indikator bagi maju atau mundurnya perusahaan dan ikut merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan penanaman modal, yang dalam hal ini
tingginya upah dalam suatu perusahaan sedang perusahaan itu dalam kenyataannya berkembang dengan baik, akan merupakan daya tarik. b. Pihak buruh yang dapat dikatakan selalu mengharapkan upah, upah merupakan penghasilan dan pendorong bagi kegairahan dan atau kegiatan bekerja, upah menggambarkan besar kecilnya sumbangan para buruh terhadap pengusaha atau perusahaannya, upah itu merupakan lambang buruh Adapun pihak pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam masalah masalah pengupahan atau perupahan, yaitu: a. Organisasi Perburuhan, b. Pemerintah. Bagi Organisasi Buruh, upah mencerminkan berhasil atau tidaknya pencapaian salah satu tujuan dan merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan adanya organisasi tersebut. Menurut Asyhadie (dalam Setiadi, 2009) sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Ada beberapa macam sistem pembayaran upah : 1. Sistem Upah Jangka Waktu Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. 2. Sistem Upah Potongan Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika 31
2.4 32 hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya. 3. Sistem Upah Permufakatan Sistem upah permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya. 4. Sistem Skala Upah Berubah Jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik jumlah upahnya pun naik. Sebaliknya jika harga turun, upah pun akan turun Itulah sebabnya disebut skala upah berubah. 5. Sistem Upah Indeks. Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah. 6. Sistem Pembagian Keuntungan Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonusapabila peusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun. Inflasi Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang di jumpai di hampir semua negara di dunia adalah Inflasi. Boediono (1993) menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan
dariharga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga karena musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau "penyakit" ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulanginya. Sedangkan Sukirno (2010) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Boediono (1993) menyatakan bahwa ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita. Penggolongan pertama didasarkan atas "parah" tidaknya inflasi tersebut. Di sini kita bedakan beberapa macam inflasi: 1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun) 2. Inflasi sedang (antara 10 - 30% setahun) 3. Inflasi berat (antara 30 - 100% setahun) 4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun). Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan tergantung pada "selera" kita untuk menamakannya. Dan lagi sebetulnya kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang Menanggung beban atau yang 33
memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Kalau seandainya laju inflasi adalah 20% dan semuanya berasal dari kenaikan dari barang-barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita namakannya inflasi yang parah. Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. Atas dasar ini kita bedakan dua macam inflasi: 1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut demand inflation. 2. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut costinflation. Jika permintaan masyarakat akan barang-barang (aggregate demand) bertambah misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, akibatnya tingkat harga umum naik. Bila ongkos produksi naik misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak, maka akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga output, tidak berbeda, tetapi dari segi volume output (GDP riil) ada perbedaan. Dalam kasus demand inflation, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) naikbersama-sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan output ini tergantung kepada elastisitas kurva agregate supply; biasanya semakin mendekati output maksimum semakin tidak elastis kurva ini. 34
35 Sebaliknya, dalam kasus cost inflation, biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang (kelesuan usaha). Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam demand inflation kenaikan harga barang akhir (output) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebaliknya, dalam cost inflation kita melihat kenaikan harga barang-barang akhir (output) mengikuti kenaikan harga barang- barang input faktor produksi. Kedua macam inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuk yang murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain. Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi. Di sini kita bedakan: 1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation). 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di negara-negara langganan berdagang negara kita. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan : 1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, 2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos
produksi dan kemudian, harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus di impor (cost inflation), 3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (demand inflation). Boediono (1993) menyatakan bahwa "Penularan" inflasi dari luar negeri ke dalam negeri bisa pula lewat kenaikan harga barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor. (1) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kopi, teh) naik, maka indeks biaya hidup akan naik pula sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang-barang yang tercakup dalam indeks harga. (2) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kayu, karet timah dan sebagainya) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam produksinya (perumahan, sepatu, kaleng dan sebagainya) akan naik, dan kemudian harga jualnya akan naik pula (cost inflation). (3) Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (danjuga para produsen barang-barang ekspor tersebut). Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang- barang (baik dari dalam maupun luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, maka harga-harga barang lain akan naik pula (demand inflation). Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini jelas lebih mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu 36
yang sektor perdagangan luar negerinya penting (seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya ). Namun berapa jauh penularan tersebut terjadi juga tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah yang diambil. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perpajakan tertentu pemerintah bisa menetralisir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut. Sukirno (2010) menyatakan bahwa berdasarkan jenisnya inflasi dapat dibedakan menjadi : a. Inflasi tarikan permintaan Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran ini akan menimbulkan inflasi. b. Inflasi desakan biaya Inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. 37 ini
Boediono (1993) menyatakan bahwa dalam prakteknya untuk mengetahui penyebab timbulnya inflasi (terutama inflasi yang kronis atau yang telah berjalan lama) dan merumuskan dan kemudian melaksanakan kebijaksanaan untuk menanggulanginya, adalah masalah yang sulit dan pelik. Biasanya kita harus melampani batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio- ekonomi-politis. Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai penyebab terjadinya inflasi, yaitu: 1. Teori Kuantitas Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang yang beredar, dan (b) psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (expectations). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut: a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi soal). Tanpa ada kenaikan jumlah uangyang beredar, kejadian seperti, misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat "bahan bakar" bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut. 38
b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada 3 kemungkinan keadaan, yaitu : 1) bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya (yaitu, memperbesar pos Kas dalam buku neraca para anggota masyarakat). Ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang, 2) bila masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah pos kasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang (memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca), 3) keadaan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih para yaitu tahap hiperinflasi. Dalam keadaan ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keengganan untuk memegang uang kas dan keinginan membelanjakannya untuk membeli barang sebegitu uang kas tersebut diterima di tangan menjadi semakin meluas di kalangan masyarakat. 39
2. Teori Keynes Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang biasa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan inflationary gap). Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. 3. Teori Strukturalis Teori Strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (inflexibilities) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang menurut definisi, faktor- faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi "jangka panjang". Dengan lain perkataan, yang dicari di sini adalah: faktor- faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi yang berlangsung lama? 40
Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara- negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. a. Ketegaran yang pertama berupa "ketidakelastisan" dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena: (a) Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan dibanding dengan harga barang- barang impor yang harus dibayar, atau sering disebut dengan istilah dasar penukaran (terms of trade) yang makin memburuk. (b) Supply atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsive terhadap kenaikan harga (supply barang-barang ekspor yang tidak elastis). Kelambanan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun untuk investasi). Akibatnya, negara tersebut (yang berusaha, sesuai dengan rencana pembangunannya untuk mencapai target pertumbuhan tertentu terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya diimpor (importsubstitution strategy), meskipun seringkali produksi dalamnegeri ini mempunyai ongkos produksi yang lebih tinggi (dan sering pula dengan kualitas yang lebih rendah) daripada barang-barang yang sejenis yang diimpor. b. Ketegaran yang kedua berkaitan dengan "ketidakelastisan" dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Dikata-kan bahwa 41
42 produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan perkapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan (di sektor industri) untuk memperoleh kenaikan upah/gaji. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi, yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang. 2.5 Hubungan Variabel Dependent terhadap Variabel Independent 2.5.1 Hubungan PDRB terhadap Pengangguran Menurut Todaro pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebihtinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDRB yang dihasilkan suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah PDRB. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif
dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya. Penelitian lain yang menyatakan pengaruh negatif antara PDRB terhadap jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran. 2.5.2 Hubungan Upah terhadap Pengangguran Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran. 43 ini
44 Menurut Samuelson (dalam Alghofari 2010) menyatakan bahwa peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek subtitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi dibeli. 2.5.3 Hubungan Inflasi terhadap Pengangguran Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2010). Adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi
tingkat pengangguran yang relatif rendah. 2.6 Penelitian Terdahulu No Peneliti Amri Amir (2007) Judul Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Indonesia terhadap di Farid Alghofari (2010) Analisis Pengangguran Indonesia 1980-2007 Tingkat Di Tahun Moch. Rum Alim (2007) Analisis Penentu Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1980-2007 Faktor Indra Oloan Nainggolan (2007) Analisis Faktor Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara Faktor- yang 45 Hasil tingkat ada pengaruh antara pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila ekonomi pertumbuhan meningkat maka pengangguran akan menurun Dengan 0,46%. sekitar demikian. Hasil analisis statistik pengujian inflasi terhadap pengangguran selama periode 1980 - 2005 ditemukan b ahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat pengangguran. 1%, pengaruh Berdasarkan yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, besaran upah, dan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran. secara simultan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi signifikan secara tingkat mempengaruhi di pengangguran Indonesia periode sejak tahun 1980 sampai 2007. Produk Domestik variabel (PDRB) Regional Kabupaten/Kota berpengaruh positif sebesar 76,38% dan signifikan, Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota berpengaruh negatip sebesar 53,06% dan signifikan, dan Kredit Bunga Tingkat sebesar berpengaruh negatif analisis pertumbuhan terbuka Bruto
46 Wicaksono (2009) Pengaruh Analisis PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 1990-2008. 7,29% dan tidak signifikan terhadap kesempatan bekerja pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. industri PDB berpengaruh dan positif, upah riil berpengaruh signifikan dan positif, suku bunga riil berpengaruh tidak unit signifikan dan jumlah bisnis berpengaruh tidak signifikan juga. sektor signifikan 2.7 Kerangka Pemikiran Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan diIndonesia ini, para angkatan kerja tersebut tidak akan terserap sepenuhnya bahkan tidak terserap dalam jumlah banyak. Akibatnya pengangguran punmeningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat kaum klasik, yang menyatakan bahwa penduduk yang semakin bertambah jumlahnya akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan nasional, hal ini akanberdampak secara tidak langsung terhadap kenaikan jumlah pengangguran Tingkat inflasi dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap besarnya jumlah pengangguran yang terjadi. Peningkatan pada inflasi akanmenyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini terjadi sebagaiakibat dari peningkatan pada tingkat inflasi akan menurunkan tingkat investasi.
Akibatnya jumlah pengangguran meningkat seiring kesempatan kerja yang rendah. Di samping itu, inflasi juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan naik, harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran akan berkurang. Besaran upah akan mempengaruhi jumlah pengangguran melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besaran upah dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima dan seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah besaran upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut. Pada pihak pengusaha, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyebab kanjumlah pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan perusahaan mengambil kebijakan efisiensi 47
48 biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata per propinsi dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan PDRB akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan yang berorientasi pada padat karya, akan memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih besar terhadap pekerja, sehingga jumlah pengangguran pun dapat dikurangi. Pada sisi lain, hubungan pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya hanya akan mengutamakan pendapatan nasional yang besar tanpa memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada pekerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang padat modal ini tidak berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti dengan jumlah pengangguran yang bertambah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:
PDRB Upah Minimum Pengangguran Terbuka Inflasi Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berfikir 2.8 Hipotesis Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar (Arikunto, 2006). Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut : H1. :Terdapat pengaruh PDRB, terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah 1991-2013. H2. : Terdapat pengaruh upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah 1991- 2013. H3. Terdapat pengaruh inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah 1991-2013. H4. Terdapat pengaruh secara PDRB, upah minimum dan inflasi secra bersama-sama terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah 1991-2013. 49
BAB III Metodologi Penelitian 3.1. Variabel Penelitian Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006), sedangkan Sugiyono (2010) mendefinisikan variabel sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi variabel penelitian adalah faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). a. Variabel dependen Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen adalah jumlah pengangguran, yaitu jumlah penduduk yang menganggur, yang termasuk angkatan kerja namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Variabel jumlah pengangguran yang digunakan adalah jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data dari BPS. b. Variabel independen Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, upah dan inflasi. 50
1. PDRB PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Sadono Sukirno (2010), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak, perhitungan PDRB akan ditimbulkan dari suatu daerah ada tiga pendekatan. PDRB yang dimaksud adalah data PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk perhitungan pada tahun 1991 - 2013 (dalam satuan Rupiah). 2. Upah Besaran upah sangat mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, karena para pencari kerja rela untuk menganggur untuk waktu tertentu dengan asumsi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Penentuan upah ini menggunakan rata-rata upah minimum regional (UMR) untuk kabupaten/kota se-Jawa Tengah (dalam satuan rupiah). 3. Tingkat inflasi Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi yang menunjukkan besarnya perubahan harga- harga secara umum pada periode waktu tertentu secara tahunan 51
(tahun 1991 - 2013). Perhitungan ini menggunakan besarnya laju inflasi Jawa Tengah periode tahun 1991 - 2013 (dalam satuan persen). 3.2. Jenis dan Sumber Data Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakuan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu (Hasan, 2004). Data sekunder merupakan data-data penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dari lembaga/instansi yang terkait dalam penelitian ini, antara lain BPS Kota Semarang. Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah: a. Data mengenai besarnya jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 1991 - 2013 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah. b. Data mengenai besarnya tingkat inflasi year on year di Provinsi Jawa Tengah pada tahun periode tahun 1991 - 2013 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Data mengenai besarnya besaran upah minimum regional Provinsi Jawa Tengah periode tahun 1991 - 2013 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah. 52
53 c. Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 2000 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah. 3.3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti (Hasan, 2004) Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 1991 - 2013. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari browsing website internet yang terkait dengan masalah pengangguran. 3.4. Metode Analisis Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan paket program SPSS. Analisis datadilakukan dengan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokesdastisitas.
3.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y. Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Unemploy = α + Keterangan: Unemploy : Variabel Pengangguran α : Konstanta β1 : Koefisien Regresi PDRB β2 : Koefisien Regresi Upah β3 : Koefisien Regresi Inflasi PDRB : Variabel PDRB : Variabel Upah Infl : Variabel Inflasi e : Variabel Gangguan 54
55 3.4.2. Uji Asumsi Klasik Menurut Nugroho (2005: 48) model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik, baik itu multikolinieritas, uji normalitas dan heteroskedastisitas. Penjelasan dari masing-masing uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut: 3.4.2.1.Multikolinieritas Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna (Ghozali, 2011: 105). Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF) dan toleransi. Antara variabel bebas dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF < 10. 3.4.2.2.Uji Normalitas Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengkaji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Pengujian normalitas dapat dilihat dari grafik probability p-plot. Apabila titik-titik
menyebar mengikuti garis diagonal, maka data tersebut terdistribusi normal. 3.4.2.3.Heterokedastisitas Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model adalah dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar scatterplot yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heterokedastisitas jika: a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau menyebar disekitar angka nol (0). b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. c. Penyebaran titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 3.4.3. Uji Hipotesis Berkaitan dengan output regresi linier berganda yang dihasilkan melalui program SPSS 16 perlu dilakukan uji simultan dengan F-test, dan uji parsial dengan t-test. Penjelasannya untuk masing-masing uji tersebut adalah sebagai berikut : 56
3.4.3.1.Uji simultan dengan F-test Uji simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil F- test tersebut nantinya dapat dilihat pada tabel ANOVA. 3.4.3.2.Uji Parsial dengan t-test Uji parsial dengan t-test bertujuan untuk mengetahu besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji ini pada output SPSS 16 dapat dilihat pada tabel coefficients. Nilai dari uji t-test dapat dilihat dari P-value (pada kolom sig) pada masing-masing variabel independen, jika P-value < 0,05 maka H0 ditolak, dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada dalam model. Sebaliknya jika P-value > 0,05 maka H0 diterima, dengan demikian maka vaiabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau dengan kata lain berarti tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji. 3.4.3.3.Koefisien Determinasi Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t dalam regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (R2) untuk mengetahui kontribusi variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila besarnya koefisien determinasi mendekati nol 57
58 (0) maka semakin lemah variasi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Selain melakukan uji F,R2, dan uji t perlu dicari besarnya koefisien determinasi (R2) parsial digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel bebas jika variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi parsial masing-masing variabel digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel tersebut.
5.1. 5.2. BAB V Penutup Simpulan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan nilai PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. 2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. 3. Terdapat pengaruh positif dan sigifikan inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. 4. Terdapat pengaruh PDRB, Upah minimum dan Inflasi secara bersama- sama terhadap Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah sebesar 90.9% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Saran Melihat kesimpulan dan hasil penelitian maka saran dari peneliti antara lain: 1. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan PDRB agar lebih baik lagi, dimana dalam penelitian kali ini PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. 2. Selain PDRB pemerintah juga lebih memperhatikan upah minimum untuk para pekerja dimana upah minimum juga mempengaruhi tingkat 69
70 pengangguran. 3. Tingkat pengangguran juga dipengaruhi dari tinggi rendahnya inflasi yang terjadi maka dalam hal kaitanya dengan inflasi juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. 4. Dalam kaitanya dengan tingkat penggangguran terbuka, dimana masyarakat yang masuk dalam usia produktif lebih diberikan bimbingan maupun ketrampilan diri, dengan begitu akan dapat mengurangi tingkat penggangguran yang ada.
Daftar Pustaka Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980- 2007. Skripsi. Amri, Amir. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia. Skripsi. Arsyad. L. 2000. Pengantar Perencanaan Pengembangan Perekonomian Daerah. BPFE. Yogyakarta Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Boediono. 1993. Teori Pertumbuhan ekonomi. Yogyakarta. BPFE Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: BP UNDIP. Hasan, M. Iqbal. 2004. Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). Jakarta: Bumi Aksara. Iskandarsyah. T. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Prenhallindo Kartasapoetra, Ance Gunarsih. 1992. Kalkulasi Pengendalian Biaya Produksi. Rineka Cipta Marius, Jelamu Ardu. 2004. Memecahkan Permasalahan Pengangguran di Indonesia. Makalah. IPB Moch. Rum Alim. 2007. Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1980-2007. Skripsi. Nainggolan, Indra Oloan. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi. Nugroho, 2005, Strategi Jitu Memilih Metode Penelitian SPSS, Yogyakarta: Andi. Setiadi. 2009. Pengaruh Upah dan Jaminan Sosial terhadap Produktifitas Kerja Karyawan di PT Semarang Makmur. Semarang: Tesis Manajemen Kenotariatan. Universitas Diponegoro Simanjuntak, Payaman, J. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 71
Sukirno, Sadono. 2010. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers. Sukmaraga. Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Perkapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. Semarang. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Tambunan, Tulus H. 2001. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Wicaksono. 2009. Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 1990- 2008. Skripsi. Wijayanto, Ravi dwi. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan. Pengangguran Jakarta. Bank Indonesia 72
LAMPIRAN 73
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2013 (Jiwa) Angkatan Kerja Tahun Bekerja Pengangguan Terbuka Jumlah Pertumbuhan % 1991 13.424.784 311.193 13.735.977
1992 13.544.104 309.139 13.853.243 0,85 1993 13.611.177 296.920 13.908.097 0,40 1994 13.632.439 288.606 13.921.045 0,09 1995 13.462.285 333.504 13.795.789 0,90 1996 14.262.731 459.483 14.722.214 6,72 1997 14.128.038 568.465 14.696.503 0,17 1998 14.186.853 817.903 15.004.756 2,10 1999 14.621.149 664.921 15.286.070 1,87 2000 14.491.222 637.900 15.129.122 1,03 2001 15.066.542 688.190 15.754.732 4,14 2002 15.154.856 1.081.694 16.236.550 3,06 2003 151.24.082 1.163.188 16.287.270 0,31 2004 15.528.110 1.299.220 16.827.330 3,32 2005 15.548.609 1.346.404 16.895.013 0,40 2006 15.210.931 1.197.244 16.408.175 2,88 2007 15.567.335 1.356.909 16.924.244 3,15 2008 16.304.058 1.360.219 17.664.277 4,37 2009 15.835.382 1.252.267 17.087.649 3,26 2010 16.779.013 1.528.694 18.307.707 6.66 2011 18.104.067 1.404.626 19.508.693 6.16 2012 18.697.993 2.008.533 20.706.526 5.78 2013 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka. 19.961.963 1.806.808 21.768.771 4.88 74
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2013 (Atas Dasar Harga Konstan 2000) Tahun 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PDRB 86.507.094,72 90.943.359,13 99.609.850,28 117.476.964,20 119.222.000,90 122.478.881,50 125.166.672,30 119.468.846,20 116.326.423,10 114.701.304,80 116.816.400,30 118.038.541,10 122.166.462,50 126.789.872,30 130.051.213,90 144.682.654,74 152.110.253,80 171.790.369,90 177.685.267,60 182879770.9 184216180.6 187778067 192952494 Pertumbuhan ( %) 5,13 9,53 17,94 1,49 2,73 2,19 -4,55 -2,63 -1,40 1,84 1,05 3,50 3,78 2,57 11,25 5,13 12,94 3,43 3% 1% 2% 3% 75
Upah Provinsi Jawa TengahTahun 1991 - 2013 (dalam satuan rupiah) Tahun Upah Minimum (Rp) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 40.000 40.000 50.000 50.000 90.000 102.000 113.000 130.000 153.000 185.000 247.030 326.581 366.919 394.414 422.586 491.553 550.000 601.419 679.083 685.000 690.000 720.000 816.000 76
Inflasi Provinsi Jawa TengahTahun 1991 - 2013 Tahun Inflasi (%) 1991 9,62 1992 11,55 1993 9,37 1994 7,00 1995 8,45 1996 4,37 1997 10,88 1998 70,28 1999 1,33 2000 8,57 2001 13,81 2002 11,52 2003 4,45 2004 5,75 2005 15,97 2006 6,50 2007 6,24 2008 9,55 2009 3,32 2010 6,88 2011 6,68 2012 4,24 2013 7,99 77
78 Out Put SPSS Model Summaryb Change Statistics R Adjusted R Std. Error of R Square F Sig. F Model R Square Square the Estimate Change Change df1 df2 Change 1 ,954a ,909 ,891 572,743 ,909 50,207 3 15 ,000 a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Upah_Minimum b. Dependent Variable: Pengangguran_Terbuka ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 9181,860 3 3958,244 15 3140,100 18 9727,287 50,207 ,000b 6263,883 a. Dependent Variable: Pengangguran_Terbuka b. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Upah_Minimum Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Correlations Statistics Std. Zero- Model B Error Beta t Sig. order Partial Part Tolerance VIF 1 (Constant) 38,495 32,279 6,035 ,000 PDRB
,110
,009
,179 1,076
,009
,800
,268
,219 4,573
,084 Upah_Minimum
,979 ,046 ,221 6,674 ,000 ,947 ,865 ,214 4,669 ,519 Inflasi ,320 ,878 ,383 1,046 ,002 ,106 ,261 ,081 ,956 1,046 a. Dependent Variable: Pengangguran_Terbuka