BAB III KAMPUNG WARNA-WARNI JODIPAN: DAHULU KUMUH SEKARANG INDAH Berubahnya Kampung Jodipan menjadi Kampung Warna-warni Jodipan disambut baik oleh masyarakat setempat melalui berbagai partisipasi yang mereka lakukan. Pada Bab III ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana awal mula terjadinya perubahan pada Kampung Jodipan dan seperti apa bentuk partisipasi masyarakat setempat baik dalam proses perubahan maupun pasca perubahan Kampung Jodipan. 3.1 Jejak Historis Kampung Jodipan Kampung Jodipan atau yang saat ini lebih dikenal dengan julukan Kampung Warna-warni Jodipan (KWJ) merupakan salah satu pemukiman padat penduduk yang dahulu memiliki beberapa permasalahan dalam lingkungannya. 47
48 Gambar 3.1 Kampung Jodipan Sebelum Program CSR Berupa Pengecatan (Sumber: Guyspro) Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah sanitasi dan sampah yang kemudian menjadikan kampung tersebut dikenal sebagai kampung kumuh. Permasalahan lain ialah letak wilayah Kampung Jodipan yang berada di sempadan sungai dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Berkat adanya sebuah program pengecatan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), Kampung Jodipan berhasil mengalami banyak perubahan. Untuk lebih memperjelas keadaan lingkungan dan masyarakat di Kampung Jodipan sebelum dilakukannya program CSR maka penulis melakukan pemaparan sebagai berikut. 3.1.1 Sebuah Kampung Kumuh Wilayah kumuh yang berada di sempadan sungai memang sudah menjadi suatu permasalahan yang cukup klasik di Indonesia dan salah satunya terdapat di Kota Malang. Tidak hanya di Kota Malang, beberapa kota lain di Indonesia juga memiliki permasalahan serupa.
Kota Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang pada beberapa wilayahnya merupakan sebuah pemukiman yang masuk dalam kategori kumuh. Eka Putri dalam (2016, para.7) memaparkan tentang wilayah-wilayah kumuh yang ada di Jawa Timur dan Kota Malang adalah salah satunya. Terdapat 29 kelurahan di Kota Malang yang termasuk kedalam kategori kumuh, beberapa diantaranya adalah Kelurahan Polehan, Sukun, Kotalama dan termasuk Kelurahan Jodipan. Menurut Imam Syafii dalam (2017, para.8) koordinator program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Malang yaitu Winardi juga mengatakan bahwa wilayah Jodipan, Kotalama, Mergosono, dan Kiduldalam merupakan wilayah yang sepenuhnya belum teratasi terkait dengan pemukiman kumuh. Berdasarkan data jumlah keseluruhan kelurahan Kota Malang, sebanyak 29 dari 57 wilayah di Kota Malang masuk dalam kategori kumuh, bila disimpulka n bahwa separuh dari wilayah Kota Malang merupakan wilayah kumuh seperti dilansir dalam yang ditulis oleh Arifin (2016, para.2). Penetapan wilayah atau pemukiman kumuh di wilayah Kota Malang didasarkan pada beberapa kriteria. Berdasarkan hasil wawancara penulis, Kepala Bidang Perumahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Malang yaitu Tedy Soemarna mengatakan bahwa kriteria tersebut terbagi menjadi dua yaitu secara fisik dan nonfisik. Kriteria penetapan permukiman kumuh secara fisik yaitu keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kelayakan fisik bangunan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, tidak adanya ruang terbuka hijau, pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah serta kawasan sampah, sedangkan kriteria secara 49
nonfisik adalah manusia yang menghuni pemukiman kumuh tersebut yang biasanya berkondisi sosial ekonomi rendah. Salah satu wilayah kumuh di Kelurahan Jodipan terdapat pada sebuah pemukiman yang terletak di sempadan sungai brantas yaitu Kampung Jodipan. Pemukiman tersebut memang dikenal banyak orang sebagai kampung kumuh, warga disana tidak terlalu perduli dengan pelestarian lingkungannya, namun para warga Kampung Jodipan tidak ingin bila wilayahnya disebut wilayah kumuh. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh beberapa warga, "Sebenarnya bukan kampung kumuh cuma ini kan letak sungai ya mungkin sampah- sampahnya terlalu banyak, pembuangan bukan dari warga sini aja dari atas sana selalu ada, dari jembatan juga ada orang yang langsung buang kesini pasti ada. Kalo dibilang bersih ya gak begitu bersih tapi kalo dibilang kumuh ya gak begitu kumuh" ujar beliau (Wawancara dengan Mas Yaris, 2/1/2017). "Dulu ya sama aja seperti ini, cuma bedanya sekarang sudah dicat dulu belum, memang ga sebersih sekarang. Kalo dulu warga buang sampah ke sungai tapi sekarang mereka sudah malu dengan sendirinya" (Wawancara dengan Pak Suryo, 13/4/2017). "Ya sebelumnya keliatan kusam mas kan belum dicat, kayak kumuh gitu" (Wawancara dengan Bu Ina, 17/4/2017). Dalam penuturannya, terlihat bahwa mereka sebagai warga Jodipan tidak ingin bila wilayahnya dianggap sebagai pemukiman kumuh namun mereka tetap mengakui bahwa terdapat warga setempat yang membuang sampah ke sungai. Penetapan Kampung Jodipan sebagai salah satu wilayah kumuh tidak terlepas dari permasalahan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang akan dipaparkan pada bagian berikutnya. 3.1.2 Infrastruktur yang tidak Memadai Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan mendukung terciptanya pemahaman masyarakat yang buruk akan sanitasi. Ehler dan Steel 50
51 (dikutip dalam Anwar, 1997:6) mengemukakan bahwa "Sanitasi adalah usaha- usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit". Permasalahan sanitasi di Kampung Jodipan berkaitan tentang pengelolaan sampah yang buruk dan aktifitas MCK warga yang tercermin dalam gaya hidup sehari-hari mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bu Yuti (warga RT 06), "Ya kalo sampah buangnya ke sungai, kalo pasukan oranye (pengelola sampah) cuma nunggu diatas mas ga mau dia turun kesini, males katanya, tapi ada juga warga yang langsung buang keatas, kalo Pak Suryo (Ketua RW 02) liat diseneni mas, buang sampah ke sungai terus jadi bau marah dia" (Wawancara dengan Bu Yuti, 31/5/2017). Selain itu, masyarakat Kampung Jodipan juga memiliki keterbatasan dalam penggunaan toilet. Beberapa dari mereka masih mengandalkan toilet umum (MCK). Menurut Eko Widianto dalam (2016, para.2), disebutkan bahwa tidak semua rumah di Kampung Jodipan memiliki toilet. Hal itu dibenarkan oleh Pak Suryo (ketua RW 02), semakin bertambahnya warga di Kampung Jodipan membuat permasalahan keterbatasan toilet menjadi semakin serius.
Gambar 3.2 Kondisi di Sekitar Lokasi MCK Sebelum Program CSR Berupa Pengecatan (Sumber: Guyspro) Beliau pun mengajukan pembangunan infrastruktur toilet umum (MCK) kepada pihak Kelurahan yang kemudian berhasil direalisasikan sekitar 10 tahun yang lalu. Toilet umum (MCK) tersebut terdapat di wilayah RT 07, dengan jumlah sebanyak 5 bilik toilet. Keterbatasan penggunaan toilet memunculkan beberapa kegiatan MCK yang dilakukan di ruang publik. Hal itu terlihat saat penulis menemukan salah seorang warga yang sedang memandikan anaknya di tempat terbuka (wilayah RT 07). Tempat tersebut sebenarnya difungsikan untuk mencuci piring, pakaian, dan semacamnya. 52
Gambar 3.3 Aktivitas MCK di Ruang Terbuka RT 07 (Dokumentasi Pribadi) Pada wilayah RT 06 penulis menemukan sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mandi (pribadi) dimana tempat tersebut hanya menggunaka n anyaman kayu sebagai dinding dan pintu, lokasinya pun berada di sudut rumah warga. MCK sangat berhubungan erat dengan kebersihan dan kesehatan, bila melihat beberapa gaya hidup warga di Kampung Jodipan seperti yang telah dipaparkan, pengertian akan sanitasi yang dikemukakan oleh Ehler dan Steel (dalam Anwar, 1977:6) masih belum sepenuhnya tecipta dalam kehidupan para warga di Kampung Jodipan. Beralih pada persoalan pemenuhan kebutuhan air, masyarakat di Kampung Jodipan merasa sudah cukup terpenuhi dengan adanya sumur-sumur yang tersebar di ketiga RT. Warga menggunakan sumur karena menganggap kualitas airnya cukup bersih. Sumur tersebut ada yang digunakan secara umum, dan ada pula yang digunakan secara pribadi. Menurut Pak Suryo (ketua RW 02), mayoritas warga di Kampung Jodipan memang mengandalkan penggunaan air sumur, dan bagi warga 53
yang tidak memiliki sumur maka dapat menggunakan sumur umum atau MCK yang terdapat di RT 07. "Ya warga menggunakan sumur, ada juga sumber di RT 07, itu kita tampung, kita pake sama-sama untuk warga, biasanya yang pake warga yang ga punya sumur, sejak mereka (warga) tinggal sini ya pake gantian, gitu aja. Di bawah situ (lapangan RT 07) ada juga MCK pake sama-sama Ada yang pake ledeng (PDAM) tapi juga tidak banyak, bisa dihitung ya kurang lebih 10-15 orangan, kebanyakan pake sumur. Memang mahal ya air ledeng sedangkan sumur tinggal tarik aja kan udah (ga butuh duit). Orang-orang disini kan segi sosialnya rendah jadi apa yang bisa dija ngkau dengan gratis ya itu aja. Sedikit tenaga ga masalah yang penting kan ga bayar kan gitu" (Wawancara dengan Pak Suryo, 24/5/2017). Salah satu contoh seorang warga yang memiliki sumur adalah Bu Sifa (warga RT 06). Lokasi sumurnya terletak dibelakang rumah dengan kedalaman sekitar 7-8 meter. Sumur tersebut tidak hanya ia gunakan untuk kepentinga n pribadi, beliau juga mempersilahkan para tetangganya untuk menggunakan sumur miliknya. Penggunaan sumur biasanya dilakukan untuk mandi, mencuci pakaian hingga mencuci piring. Gambar 3.4 Salah satu Sumur di Wilayah RT 06 Kampung Jodipan (Dokumentasi pribadi) Pada saat ini jumlah warga yang menggunakan sumur mulai berkurang karena beberapa diantara mereka mulai menggunakan PDAM, begitu pun dengan 54
55 Bu Sifa. Saat ini ia sudah jarang menggunakan sumurnya namun masih ada beberapa tetangga yang menggunakan sumur tersebut. PDAM yang digunakan oleh Bu Sifa sebenarnya adalah milik tetangga, beliau hanya memasang pipa untuk mengalirkan air ke rumahnya namun ia turut melakukan iuran perbulannya (urunan). Penggunaan PDAM oleh beberapa warga masih terhitung baru, yaitu sekitar satu tahun lalu dan pemasangannya dilakukan secara gratis oleh pihak PDAM. Selain Bu Sifa, salah seorang warga lain di RT 06 yaitu Mas Yaris, juga memiliki sumur pribadi. Mas Yaris adalah warga asli Kampung Jodipan, beliau berumur 33 tahun. Sumur milik Mas Yaris merupakan sebuah 'warisan' dari keluarga (sudah ada sejak ia lahir). Tentang kebersihan air sumur, ia mengaku bahwa air yang diperoleh dari sumur cukup bersih dan tidak kalah dengan air dari PDAM. Bahkan sejak ia lahir hingga sekarang, sumur tersebut tidak pernah mengalami kekeringan, airnya selalu ada namun memang sedikit berkurang ketika musim kemarau, "Bersih mas, sampe dimasukin ke botol aqua sama beningnya, itu dari saya lahir ga pernah kering pokoknya aman disini kalo masalah air" (Wawancara dengan Mas Yaris, 25/5/2017). Tentang kebutuhan air bersih, Mas Yaris menuturkan bahwa warga di Kampung Jodipan tidak memiliki masalah tentang hal itu, karena untuk urusan air para warga sudah cukup terpenuhi. Dalam konteks infrastruktur listrik, masyarakat di Kampung Jodipan tidak memiliki permasalahan karena kebutuhan akan listrik sudah cukup terpenuhi. Pada awalnya hanya terdapat beberapa warga saja yang telah menggunakan listrik, dan warga lain hanya 'menumpang' mengalirkan listrik ke rumahnya dari para pemilik.
56 Namun saat ini mayoritas masyarakat di KWJ sudah menggunakan listrik secara masing- masing. Menurut Ketua RW 02, pengadaan listrik di Kampung Jodipan dilakukan secara resmi dari PLN. Seperti yang beliau katakan, "Listrik sudah lama ada ya, tapi dulu masih beberapa orang saja yang punya, yang lainnya cuma nyambung aja. Kalo sekarang udah hampir semua ya pake listrik sendiri dari PLN" (Wawancara dengan Pak Suryo (Ketua RW 02), 24/5/2017). Beralih pada konteks pengelolaan sampah, masyarakat di Kampung Jodipan memiliki permasalahan terkait hal ini. Permasalahan sampah di Kampung Jodipan merupakan hal yang cukup serius. Tidak adanya pengelolaan sampah yang baik mendukung terciptanya kebiasaan membuang sampah ke sungai yang dilakukan oleh hampir semua warga di Kampung Jodipan seperti yang sempat dijelaskan oleh Bu Yuti (warga RT 06) pada bagian sebelumnya. Menurut Bu Yani (warga RT 07), terjadinya hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah warga merasa bahwa membuang sampah ke sungai merupakan cara yang lebih praktis karena sampah yang dibuang akan langsung hanyut terbawa oleh arus sungai sehingga sampah mereka tidak menumpuk di kampung. Namun ternyata beberapa sampah yang mereka buang justru tersangkut di sempadan sungai. Menurut Pak Ismail (ketua RT 07) dilakukannya aktivitas membuang sampah ke sungai oleh para warga mengakibatkan wilayah Kampung Jodipan terlihat kumuh. Selain itu, sampah- sampah yang tersangkut di sempadan sungai seringkali menimbulkan bau tidak sedap.
Gambar 3.5 Tempat Pembuangan Sampah Kelurahan Jodipan (Dokumentasi Pribadi) Keterbatasan infrastruktur (tidak adanya tempat sampah di KWJ) semakin mendukung aktivitas membuang sampah ke sungai. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang cukup jauh menjadi salah satu alasan mengapa warga lebih memilih membuang sampah ke sungai. Mereka merasa tidak perlu berjalan jauh untuk membuang sampah. TPS tersebut terletak di luar wilayah Kampung Jodipan dengan jarak tempuh sekitar 1,5 km dari pemukiman warga. Permasalahan sampah ini pada akhirnya kembali berkaitan dengan bagaimana pemahaman warga akan sanitasi karena mereka kurang memiliki upaya-upaya untuk menjaga kebersihan lingkungannya. 57
58 Gambar 3.6 Kondisi sempadan sungai wilayah RT 07 Kampung Jodipan Masa Dahulu (Sumber: Guyspro) Pembuangan sampah ke sungai biasanya dilakukan oleh para warga dengan cara mengumpulkan sampah-sampah yang mayoritas adalah sampah rumah tangga ke- dalam kantung kresek kemudian kantung kresek tersebut mereka lemparkan ke sungai, bahkan terdapat beberapa warga yang letak rumahnya sangat dekat dengan sungai yang langsung melempar kantung kresek tersebut dari rumahnya. Membuang sampah ke sungai sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka meskipun tidak seluruh warga di Kampung Jodipan melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Arif (warga RT 07), "Ya kalau dulu disini rata-rata warga buang sampah ke sungai mas" (Wawancara, 7 Mei 2017). Hampir senada dengan Mas Arif, Bu Sifa warga RT 06 juga mengatakan hal yang sama, "kalo dulu iya, sampah sembarang wes, sampah dapur, apa aja lempar kesana tapi kalo sekarang sudah engga" jelas Bu Sifa (Wawancara, 13 Mei 2017). Mereka mengakui bahwa sebelum berubahnya Kampung Jodipan mayoritas para warga melakukan pembuangan sampah ke sungai termasuk dirinya sendiri.
59 Permasalahan lain yang terdapat di Kampung Jodipan adalah tidak adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seperti yang telah dipaparkan pada bagian Bab II, kampung tersebut merupakan sebuah pemukiman padat dimana letak dan jarak antar rumah warga begitu rapat. Hal tersebut mengakibatka n habisnya ruang terbuka di KWJ. Terhitung hanya terdapat satu ruang terbuka di Kampung Jodipan yaitu sebuah lapangan di wilayah RT 07. Berdasarkan pemaparan data diatas, terdapat beberapa karakteristik pemukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang (terdapat pada bagian sebelumnya) yang melekat pada Kampung Jodipan. Beberapa karakteristik tersebut adalah keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, aksesibilitas lingkungan, tidak adanya ruang terbuka hijau, dan permasalahan sampah, serta faktor manusia (warga setempat) yang kurang perduli terhadap lingkungannya. 3.1.3 Ancaman Penggusuran dari Pemkot Malang Kampung Jodipan merupakan salah satu wilayah yang sempat terancam digusur. Hal itu dikarenakan oleh letak wilayah pemukiman Kampung Jodipan merupakan daerah yang seharusnya bebas dari segala macam jenis bangunan (tanah milik negara). Menurut Peraturan Pemerintah No 38/2011 tentang Sungai, pasal 17 dan pasal 22 menegaskan bahwa jarak 10-15 meter dari bibir sungai dilarang untuk dibangun permukiman sebagai bentuk perlindungan sempadan sungai
Menurut Perda Kota Malang No.4 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Malang dalam pasal 48 menegaskan bahwa penataan permukima n lingkungan di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong dengan secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara, mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman dengan pola membangun tanpa menggus ur terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghija ua n kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai Perda Kota Malang tentang normalisasi sungai diatas sudah dibentuk pada masa kepemimpinan Walikota Peni Suparto. Namun pada tahun 2013, Peni Suparto lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Muhammad Anton, seperti yang ditulis oleh Istiawan dalam (2013, para.1). Program normalisas i sungai di Kota Malang kembali dilanjutkan oleh Muhammad Anton. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan terkait program tersebut adalah Kampung Jodipan. Menurut para warga, ancaman penggusuran Kampung Jodipan adalah sebuah isu yang memang sudah diwacanakan sejak lama oleh pemerintah. Sebelum kepemimpinan Abah Anton (Walikota Malang saat ini) wacana penggusuran itu sudah ada, seperti yang dikatakan oleh Mas Yaris, "Bolak -balik melebu koran, mau digusur, kumuh opo wes itungane elek. Mek ini teko sana tanah irigasi maksute gurung onok surat-surate termasuk omahku iki irigasi, wes ngono tok diukur-ukur tok, terus pindah walikotane yo ngono wacana tok, kalo sampe digusur yo sini nentang" (Wawancara dengan Mas Yaris, 25/5/2017) 60
Hampir senada dengan penuturan yang disampaikan Mas Yaris, salah seorang warga RT 07 yaitu Bu Yani menuturkan tanggapannya perihal ancaman penggusuran Kampung Jodipan, "iya mas dulu sempat mau digusur, katanya kita udah disiapkan rusun, disini mau dibuat homestay katanya kan mau dijadiin tempat wisata tapi ya kita warga gak mau kan udah lama juga tinggal disini, lebih enak disini mas kita wes kerasan " jelas Bu Yani (Wawancara dengan Bu Yani, 4/4/2017). "Iya mas udah disiapkan rusun, katanya di Muharto sana mas ya tapi gatau, dikoran- koran itu banyak kan ya mas beritanya gitu" (Wawancara dengan Bu Yani, 29/5/2017). Gambar 3.7 Rusunawa Buring Malang (Sumber: Google) Dengan adanya peraturan tersebut permasalahan legalitas tempat tingga l warga di Kampung Jodipan menjadi sebuah dilema bagi masyarakat. Bergantinya Walikota Malang ternyata tidak membuat warga terbebaskan dari wacana penggusuran. Menurut Didi Purwadi dalam republika.co.id (2014, para.3), dala m waktu dekat Walikota Malang akan melakukan normalisasi kawasan di DAS Brantas dengan cara menertibkan bangunan yang ada di sempadan sungai. Dalam program normalisasi tersebut Walikota Malang juga memberikan solusi dengan merelokasi warga ke rusunawa yang sudah dibangun di daerah Buring. Menurut Tedy Soemarna (Kepala Bidang Perumahan DPKP), dalam penanganan kawasan 61
permukiman kumuh pihak DPKP juga sedang giat menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang salah satu upayanya adalah merelokasi yang tinggal di sempadan sungai dan bantaran rel kereta api ke rumah susun (rusun). Wacana penggusuran telah menimbulkan kekhawatiran warga di Kampung Jodipan. Seperti yang dirasakan oleh Bu Ina (warga RT 06), meskipun beliau mengaku bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah yang sudah ia beli dan setiap tahunnya ia tetap membayar pajak namun beliau tetap merasa tidak tenang dengan ancaman penggusuran tersebut. Bu Ina juga sesungguhnya sadar bahwa wilayah rumahnya adalah daerah sungai yang merupakan tanah milik negara dan seharusnya bebas dari segala macam jenis pemukiman. Ancaman penggusuran merupakan sebuah permasalahan klasik bagi warga di Kampung Jodipan dan terus menghantui para warga, penggusuran-penggusuran wilayah di sekitar Kampung Jodipan yang sudah direalisasikan menambah kecemasan warga di Kampung Jodipan. Seiring berjalannya waktu, wacana penggusuran Kampung Jodipan tidak juga terealisasi sampai saat terjadinya perubahan di kampung tersebut yang tercipta berkat sebuah program yang diusulkan oleh sekelompok mahasiswa. Hal tersebut membuat Walikota Malang angkat bicara bahwa Kampung Jodipan tidak akan digusur. Alasannya adalah beliau merasa keadaan di Kampung Jodipan telah berubah menjadi lebih baik dan ia tertarik untuk menjadikan Kampung Jodipan sebagai obyek wisata. Seperti yang dikatakan oleh Wira (anggota guyspro), "Walikota dateng ke Jodipan sama rektor (saat peresmian), kebetulan waktu itu ada Nabila (ketua Guyspro), dia yang maparin, kita buat ini tuh maksudnya ini dan ini dan tujuannya untuk ini, Cuma inovasi kita ya Kampung Warna-warni ini, terus walikota juga mendukung, 'sudah bagus, kayaknya cocok ya kalo dijadiin tempat wisata'. Soalnya rame kan waktu itu ya ada pemasukan baru juga kan dari pajak. Akhirnya disitu pemerintah turun tangan, kita disuru bersinergi juga sama 62
pemerintah, walikota juga langsung bilang ke PT. Indana agar kampung sebelahnya (kampung Ksatrian) dicat kayak Jodipan" (Wawancara dengan Wira, 27/5/2017). Kampung Jodipan saat ini dianggap sebagai aset wisata oleh Pemkot Malang. Seperti yang ditulis oleh Fimjepe dalam (2016 para.25), Walikota Malang berambisi untuk memperkenalkan Kampung Jodipan sebagai ikon baru Kota Malang dan beliau berencana mengundang Walikota Se-Indonesia pada tahun 2017 ini. Wakil Walikota Malang, juga memberi tanggapan tentang berubahnya Kampung Jodipan, "Ini sudah jadi program. Bagus kalau sudah diinisiasi para mahasiswa dengan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility). Mudah-mudahan, tren pembenahan ini akan menjadi viral yang kemudian meningkatkan kesadaran warga untuk mengurangi kekumuhan wilayah masing- masing", dikutip dalam yang ditulis oleh Prabowo (2016, para.5). Ketua RW 02 Kelurahan Jodipan yaitu Pak Suryo juga menuturka n hal terkait, "Iya dulu sempat mau digusur mas tapi waktu peresmian Kampung Warna-warni Abah Anton sendiri yang bilang kalo disini ga akan digusur" ujar Pak Soni (Wawancara, 11/4/2017). Meskipun pada saat ini belum ada pihak pemerintah yang menyatakan secara jelas tentang perubahan status kumuh di Kampung Jodipan, namun Tedy Soemarna dari pihak DPKP Kota Malang secara tidak langsung mangatakan, "fisiknya yang berubah (Kampung Jodipan), tingkat ekonominya meningkat, karena apa, karena jadi kampung wisata" (Wawancara, 13/6/2017). Pemerintah Kota Malang memang telah menyiapkan Rusun Buring untuk merelokasi warga yang tinggal di sempadan sungai dan rel kereta apai. Meskipun konon warga Kampung Jodipan tidak jadi digusur, namun bukan berarti 63
64 pembangunan rusun tersebut adalah sebuah kegagalan kebijakan pemerintah Kota Malang. Menurut Abidin Kepala UPT Rusunawa DPUPPB Kota Malang yaitu Dahmadi mengatakan bahwa jumlah peminat Rusun Buring cukup tinggi, bahkan masyarakat yang berminat tingal di rusun tersebut harus diseleksi dengan ketat sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Namun bagi para warga yang menghuni sempadan sungai akan diprioritaskan untuk tinggal. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa masih banyak masyarakat lain yang berminat untuk tinggal di Rusun Buring. Beberapa tanggapan positif dari pemerintah menunjukan bahwa Kampung Jodipan kini bukan merupakan wilayah kumuh. Hal tersebut membuat para warga sedikit merasa lebih lega dan tenang untuk tetap tinggal dan bertahan di Kampung Jodipan. Perubahan Kampung Jodipan yang menjadi faktor utama dalam pembatalan rencana penggusuran kampung tersebut akan dipaparkan oleh penulis pada bagian selanjutnya. 3.2 Warna-warni Kampung Jodipan Menarik Perhatian Masyarakat Luas Kampung Jodipan yang dahulu dikenal sebagai kampung kumuh kini telah berubah menjadi sebuah pemukiman yang menarik perhatian banyak orang khususnya masyarakat di Kota Malang. Daya tarik utama dari kampung tersebut adalah dinding-dinding dan atap rumah warga hingga jalanan disekitarnya yang dicat dengan beragam warna cerah dan mural-mural yang menghiasi beberapa dinding rumah warga sehingga secara visual terlihat begitu cantik. Daya tarik tersebut didukung dengan letak wilayah Kampung Warna-warni Jodipan (KWJ)
65 yang berada dibantaran sungai sehingga dapat terlihat indah dari jembatan Sungai Brantas. Gambar 3.8 Kampung Jodipan Setelah Program CSR Berupa Pengecatan (Dokumentasi pribadi) Perubahan Kampung Jodipan adalah hasil program pengecatan dalam bentuk CSR. Ide pengecatan tersebut berasal dari sekelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang yang kemudian secara perlahan mampu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup warga Kampung Jodipan dalam menjaga lingkungannya. 3.2.1 Inisiatif Menata Pemukiman Kumuh Kampung Warna-warni Jodipan (KWJ) tercipta melalui sebuah proses yang cukup panjang. Perubahan Kampung Jodipan berawal dari tugas praktikum mata kuliah bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Universitas Muhammad iya h Malang, sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai kelompok 'Guyspro' (Guys of Public Relation) yang diketuai oleh Nabila Firdausiyah, dengan beberapa anggotanya yaitu Salis Fitria, Ira Yulia Astutik, Dinni Anggraeni, Wahyu
Fitria, Elmy Nuraidah, Fahd Afdallan, dan Ahmad Wiratman, ditugaskan untuk membuat sebuah event bersama dengan real client. Tema dalam event yang dilakukan oleh Guyspro adalah pengelolaa n lingkungan. Berdasarkan hal tersebut Guyspro melakukan beberapa riset dan kemudian mereka memutuskan untuk membuat sebuah event di Kampung Jodipan. Riset yang dilakukan oleh Guyspro berkaitan dengan pemukiman kumuh yang ada di Kota Malang Berdasarkan riset tersebut diketahui bahwa Kampung Jodipan merupakan salah satu wilayah di Kota Malang yang termasuk dalam kategori kumuh. Selain itu terdapat fakta lain menurut hasil wawancara Guyspro dengan para warga di Kampung Jodipan bahwa diketahui sekitar 90% masyarakat membuang sampah ke sungai. Pertimbangan lain dipilihnya Kampung Jodipan sebagai lokasi dalam mengadakan event adalah terdapatnya sebuah lapangan di kampung tersebut yang memungkinkan untuk dijadikan tempat pelaksanaan event. Setelah dilakukan penentuan lokasi, Guyspro memutuskan bekerjasama dengan salah satu perusahaan cat yaitu Decofresh dari PT. Indana sebagai real client mereka. Menurut Wira (salah seorang anggota Guyspro) dipilihnya PT. Indana oleh Guyspro didasarkan pada beberapa hal yaitu bahwa PT. Indana merupakan perusahaan yang berasal dari Kota Malang dan merupakan salah satu perusahaan besar, PT. Indana belum pernah melaksanakan kegiatan atau event yang massive, serta PT. Indana merupakan perusahaan yang belum cukup dikenal di wilayahnya sendiri yaitu di Kota Malang. 66 untuk
67 Setelah mengajukan proposal kepada PT. Indana, respon yang baik diterima oleh kelompok Guyspro, PT. Indana ingin kegiatan atau event yang dilakukan berbentuk Corporate Social Responsibility (CSR). CSR sendiri merupakan suatu konsep dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan yang berada disekitar mereka, manfaat yang dihasilkan dari kegiatan CSR selain untuk masyarakat dan lingkungan disekitarnya juga untuk perusahaan itu sendiri yang salah satu contohnya adalah meningkatka n citra perusahaan. Terkait dengan program CSR, perusahaan/perseroan harus melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tercantum dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT) pasal 74, yang menegaskan "(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah" (jdih.kemendag.go.id). Pengaturan lain yang berkaitan dengan CSR tercantum dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal pasal 15 bagian (b) dan (d) yang menegaskan "(b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan (d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal" (bi.go.id). PT. Indana adalah salah satu perusahaan di Kota Malang yang memilik i program CSR. Menurut Wira, perusahaan tersebut memang cukup aktif melakukan tanggung jawab sosial, namun programnya masih dalam skala kecil contohnya seperti mengecat Masjid. Hal itu menjadi latar belakang terlaksananya program CSR di Kampung Jodipan. Permasalahan baru pun muncul ketika dalam bentuk apa kegiatan CSR tersebut dilakukan sampai akhirnya kedua pihak tersebut berdiskusi dan menemukan sebuah solusi untuk melakukan pengecatan Kampung Jodipan (karena PT Indana adalah perusahaan cat). Pengecatan dilakukan pada tiga RT yaitu RT 06, 07, dan 09. Kesepakatan lain terkait program CSR di Kampung Jodipan adalah PT. Indana akan melakukan pengecatan ulang secara gratis dalam jangka waktu dua tahun terhitung dari pengecatan pertama, dan dilakukan bila cat-cat pada dinding dan atap rumah warga sudah terlihat pudar. Setelah jangka waktu tersebut selesai maka pemeliharaan Kampung Jodipan dalam bentuk pengecatan diserahkan penuh kepada para warga. Tujuan pengecatan tersebut adalah agar Kampung Jodipan tidak terlihat kusam, menghilangkan kesan kumuh pada kampung tersebut, dan meningkatka n kesadaran masyarakat akan permasalahan sanitasi dan sampah. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Wira, 68
"Kan kita tujuannya sebenarnya merubah pola pikir dan mindset warga akan lingkungan dan kebersihannya, sebelumnya kita gabisa bilang kampung itu kotor banget ya walaupun covernya tampak kumuh tapi mereka cuma peduli sama kebersihan dirinya doang gak peduli dengan yang lain. Kalo sekarang kan keliatan bersih dibandingin sama yang dulu. Kalo sekarang ya pokoknya mereka bisa lebih menjaga lingkungan" ujar Wira (Wawancara, 31 Maret 2017). Ide melakukan pengecatan Kampung Jodipan oleh kelompok Guyspro terpengaruh oleh globalisasi. Ide tersebut terinspirasi dari kawasan Rio de Janeiro, Brazil dan Kota Cinque Terre, Italia. Berdasarkan hasil penelitian oleh Hestbaek (2010), kawasan Favela di Rio de Janeiro Brazil, yang menginspirasi program di Kampung Jodipan, awalnya adalah sebuah pemukiman yang dikenal kumuh, sarang tindakan kriminal dan sebagainya yang mengarah pada konteks negatif. Hal tersebut merupakan dekonstruksi yang dilakukan oleh para aparat dan atasannya (terkait rasisme dan marjinalisasi). Namun setelah era kepemimpinan presiden baru, image negatif dari Favela mulai hilang secara perlahan. Proyek pembanguna n Favela mulai dilakukan dan berhasil menarik perhatian masyarakat. Presiden baru tersebut menginisiatori program Rio Top Tour karena melihat adanya peluang pariwisata (daya tarik kultur dan keindahan alam) di Favela. Berbeda dengan Favela, perubahan Kampung Jodipan bukan diinisia tor i oleh pihak pemerintah melainkan berasal dari mahasiswa. Meskipun Kampung Jodipan dikenal sebagai wilayah kumuh dan kawasan preman, namun berkat adanya ide kreatif dari sekelompok mahasiswa akhirnya Kampung Jodipan berhasil berubah berkat program yang bertemakan lingkungan berupa pengecatan kampung. Awalnya Kampung Jodipan hanya akan dicat dengan satu warna, namun karena antar anggota Guyspro memiliki pendapat yang berbeda akan pemilihan warna 69
70 yang digunakan maka muncul sebuah solusi untuk melakukan pengecatan dengan beragam warna (warna-warni). 3.2.2 Mewarnai Dinding dan Atap Rumah yang Kusam Sebelum proses pengecatan dilakukan, terlebih dahulu Guyspro meminta persetujuan kepada warga untuk melakukan pengecatan di Kampung Jodipan, secara kulo nuwun mereka mengunjungi satu-persatu rumah warga di RT 09. Guyspro juga menjelaskan kepada para warga perihal tujuan dilakukannya pengecatan Kampung Jodipan. Ketidakmampuan warga terhadap dana menjadi suatu permasalahan. Warga mengkhawatirkan seberapa besar uang yang harus mereka keluarkan untuk program tersebut. Namun pihak Guyspro menjelaskan bahwa pengecatan yang dilakukan di Kampung Jodipan dilakukan tanpa memungut biaya sepeser pun kepada para warga. Program pengecatan tersebut ditanggung oleh PT. Indana baik dari bahan berupa cat hingga para tukang yang ditugaskan untuk melakuka n pengecatan. Berdasarkan hal tersebut warga pun setuju bila rumahnya akan dicat, namun ketua RT 09 sebagai perwakilan warga tidak berani untuk menandatangani nota kesepakatan (MOU) sebelum Ketua RW 02 menanda tanganinya. Beliau pun menyarankan agar Guyspro meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Ketua RW 02 yaitu Pak Suryo, tokoh yang disegani dan dihormati di wilayah Kampung Jodipan. Dalam upaya meminta persetujuan kepada Pak Suryo (ketua RW 02), Guyspro memiliki beberapa hambatan yang dikarenakan beliau sedang sakit
71 sehingga mereka harus menunggu beberapa hari hingga kondisinya membaik. Setelah bertemu dengan Pak Suryo, muncul hambatan lain karena rencana proses pengecatan pada awalnya hanya akan dilakukan pada 1 RT saja yaitu RT 09. Pak Suryo (Ketua RW 02) tidak setuju apabila hanya 1 RT saja yang dicat karena dalam wilayah Kampung Jodipan terdapat 3 RT yang letaknya saling bersebelahan. Meski sempat sedikit pesimis bahwa programnya tidak akan berhasil ternyata Guyspro mendapatkan kabar baik karena PT.Indana menyanggupi untuk melakukan pengecatan pada ketiga RT di Kampung Jodipan. Program CSR berupa pengecatan Kampung Jodipan ditafsir menghabiskan dana sekitar Rp 300.000.000. Berdasarkan hal tersebut Pak RW 02 pun akhirnya menyetujui program pengecatan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ismail Ketua RT 07, "awalnya kan dulu mau 1 RT, Pak RW juga gak mau, kalo mau semua kalo gakmau ya ga usah sekalian soalnya apa disini kan 1 kampung, 1 RW ada 8 RT nah yang 3 RT ini disini ya akhirnya mau dicat semua" jelas Pak Marzuki (Wawancara, 13 Mei 2017). Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202) mengatakan bahwa "Partisipasi adalah ketika pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya", berdasarkan definisi Fasli Djalal diatas, penulis melihat bahwa masyarakat turut memberikan partisipasinya sejak awal proses perubahan Kampung Jodipan, bentuk partisipasi tersebut terwujud dalam pengambilan keputusan (persetujuan program pengecatan dalam bentuk CSR) yang diberikan oleh Ketua RW 02 kepada pihak Guyspro sebagai inisiator.
Pak Suryo (Ketua RW 02) adalah tokoh masyarakat di Kampung Jodipan yang dihormati dan disegani oleh warga setempat. Ia telah menjabat sebagai Ketua RW 02 sejak tahun 1994. Menurut penuturan beberapa warga, Pak Suryo adalah orang yang berjasa besar dalam perjalanan pembangunan Kampung Jodipan. Contoh beberapa jasanya adalah pengadaan MCK di RT 07, perbaikan jalan sekitar kampung dan lain-lain. Terdapatnya seorang tokoh yang disegani dimasyara kat, mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat tersebut. Kembali ke persoalan partisipasi, meskipun masyarakat setuju dengan program pengecatan yang akan dilakukan namun bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh Pak Suryo (Ketua RW 02). Setelah proses persetujuan selesai, pihak Guyspro baru mengetahui bahwa ada isu penggusuran Kampung Jodipan yang akan dilakukan oleh pemerinta h, meskipun demikian kelompok Guyspro tetap melanjutkan program yang akan mereka lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Wira, "Kita nggak ngerti kalo Jodipan itu mau digusur, kita baru tau pas ada warga yang ngomong, udah setengah jalan akhirnya kita nekat biar ini berjalan dulu, resikonya biar kita tanggung urusan belakang yang penting niat kita baik" (Wawancara, 31/3/17). 72
Gambar 3.9 Proses Berlangsungnya Pengecatan Kampung Jodipan (Sumber: Guyspro) Program pengecatan Kampung Jodipan dilakukan dengan mengecat atap dan dinding rumah warga dengan warna-warna yang cerah. Program yang bertemakan 'Decofresh Warnai Jodipan' diawali dengan sebuah event pembukaan pada hari Minggu, 22 Mei 2016. Tukang cat yang dipekerjakan oleh PT. Indana kurang lebih berjumlah 8 orang dan proses pengecatan dilakukan dari rumah ke rumah. Selain itu proses pengecatan juga dibantu oleh KORAMIL dan komunitas pecinta seni rupa desain di Kota Malang. Gambar 3.10 Salah Seorang Warga yang Ikut Membantu Proses Pengecatan (Sumber: Guyspro) 73
Dalam pelaksanaan dilakukannya program pengecatan Kampung Jodipan, warga diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi dalam membantu mengecat rumahnya apabila mereka memiliki waktu luang, namun bila para warga sibuk dengan pekerjaannya maka tidak diharuskan untuk membantu proses pengecatan. Selain diperbolehkan untuk membantu pengecatan, beberapa warga juga turut berpartisipasi dalam pemilihan warna cat yang akan digunakan. Meskipun pemilihan warna cat sudah ditentukan oleh pihak PT. Indana namun bila terdapat warga yang memiliki pilihan warna sendiri maka hal itu akan diperbolehkan, seperti yang terjadi saat pengecatan rumah Bu Sifa (warga RT 06). Saat rumahnya akan dicat (kali kedua) ia memiliki pemilihan warna sendiri dan hal itu disampaikan kepada para tukang cat yang kemudian menyetujuinya, "Kalo warna bisa milih mas, waktu pengecatan kedua saya bilang 'masa ijo lagi pak itu didepan udah ijo, warna biru aja' yo akhire dicat sama tukang catnya warna biru" (Wawancara dengan Bu Sifa, 31/5/2017). Selain terdapat beberapa warga yang ikut membantu pengecatan rumah, terdapat bentuk partisipasi lain dari masyarakat dalam program pengecatan. Mereka ikut terlibat dalam keberlangsungan pelaksanaan program tersebut yang terlihat ketika para warga yang rumahnya sedang dicat khususnya ibu-ibu dengan sukarela menyediakan konsumsi kepada tukang cat. Biasanya konsumsi yang disediakan berupa makanan berat hingga makanan ringan seperti aneka kue dan sebagainya. Sebelum diberikan penyediaan konsumsi kepada para tukang cat, biasanya antara dua sampai tiga warga melakukan diskusi untuk menentukan makanan dan 74
75 minuman apa saja yang akan mereka buat sehingga penyediaan konsumsi tidak mubazir. Beban antar pemberi konsumsi juga dapat sedikit berkurang karena mereka saling membantu satu sama lain. Contohnya seperti saat salah satu warga memberikan makanan berat berupa nasi dan lauk maka warga tetangganya memberikan kue atau buah dan warga tetangga lainnya menyediaka n beberapa minuman. Program pengecatan Kampung Jodipan harus sedikit tertunda, karena pada saat proses pengecatan sudah terselesaikan sekitar 50% harus terbentur oleh waktu yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2016. Hal tersebut mengharuskan proses pengecatan untuk dihentikan sejenak selama satu minggu. Meskipun program pengecatan tersebut belum terselesaikan sepenuhnya, namun beberapa orang mulai berdatangan mengunjungi Kampung Jodipan. Orang-orang tersebut tertarik akan beragam warna pada dinding dan atap rumah warga di Kampung Jodipan yang terlihat dari Jembatan Sungai Brantas. Setelah sempat dihentikan karena Hari Raya, proses pengecatan Kampung Jodipan kembali dilakukan. Menurut Pak Suryo (Ketua RW 02), waktu yang dibutuhka n dalam program pengecatan Kampung Jodipan dari proses awal hingga akhir memakan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Selesainya program pengecatan Kampung Jodipan diakhiri dengan peresmian 'Decofresh Warnai Jodipan' pada awal bulan September. Para warga di Kampung Jodipan merasa sangat senang dengan adanya program pengecatan, seperti yang dikatakan oleh Bu Yani (warga RT 07), "Ya kita sih senang-senang aja ya mas, namanya dicat dan gratis siapa yang nggak mau"
76 (Wawancara, 4/4/2017). Bu Yuti (warga RT 06) juga menyampaikan hal senada, "kita ga terganggu sih malah senang, apalagi jadinya seperti ini, ibu-ibu yang tadinya nganggur jadi bisa dagang" (Wawancara, 31/5/2017). Setelah program pengecatan selesai, pihak Guyspro sebagai inisiator menyerahk an sepenuhnya keberlanjutan Kampung Warna-warni Jodipan kepada masyarakat. Ternyata masyarakat setempat mampu melakukan pemeliharaan dan pengelolaan KWJ secara mandiri. Meskipun begitu, hubungan antara kedua pihak masih terjalin dengan baik, karena masyarakat KWJ selalu meminta saran terhadap Guyspro bila ada suatu hal yang akan mereka lakukan dalam pengelolaan KWJ. 3.3 Kampung Warna-warni Sebagai Obyek Wisata Baru Perubahan Kampung Jodipan mampu menarik perhatian orang luar. Setelah program pengecatan dilakukan banyak orang-orang yang tertarik untuk mengunjungi Kampung Warna-warni Jodipan (KWJ), bahkan jumlah pengunjung yang datang semakin meningkat dari hari ke hari. Hal itu membuat KWJ menjadi terkenal di Kota Malang. Kemajuan teknologi yang semakin pesat seperti media online atau sosial media serta dilakukannya publikkasi-publikasi baik dari media cetak dan televisi turut mendukung peningkatan popularitas Kampung Warna- warni Jodipan. Mengacu pada salah satu kajian pustaka dalam skripsi ini yaitu dari Cahyo Seftyono (2012) dengan judul "Kali Code: From Merapi to Society" bahwa terdapat perbedaan antara wisata di Kampung Code dan di KWJ. Kampung Code di Yogyakarta memiliki berbagai jenis pariwisata seperti wisata budaya dan
ekologi, sedangkan wisata di Kampung Jodipan hanya secara visual saja yaitu karena warna-warni cat yang melekat pada dinding dan atap rumah warga sehingga menarik perhatian banyak orang. Kemunculan efek pariwisata yang tidak terduga secara perlahan mampu menyadarkan warga KWJ bahwa ada potensi yang dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk pemeliharaan kampungnya. Pak Suryo (Ketua RW 02) dan Pak Ismail (ketua RT 07) adalah orang yang mulai menyadari hal tersebut. Kedua orang tersebut merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam proses perubahan Kampung Jodipan. Mereka memiliki peran penting sejak proses awal dilakukannya program CSR hingga peresmian KWJ. Kedatangan pengunjung disetiap harinya membuat kedua orang tersebut berpikir bahwa adanya peluang yang dapat menjadi sumber keuntungan bagi Kampung Warna-warni Jodipan dan masyarakatnya. Setelah melakukan diskusi dengan para warga, akhirnya Pak Suryo merubah nama Kampung Jodipan menjadi Kampung Warna-warni Jodipan, nama yang disesuaikan dengan kondisi kampung tersebut pada masa sekarang. Setelah proses pengecatan selesai, dilakukan acara peresmian yang dihadiri oleh aktor-aktor penting dalam terciptanya KWJ. Turut hadir Walikota Malang serta para jajarannya. Sebelum dilakukannya acara peresmian, warga sedikit kebingungan karena mereka tidak memiliki dana untuk mendukung acara tersebut. Pak Ismail kemudian melakukan diskusi atau Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak Guyspro dan dosen pembimbingnya untuk mencari solusi terkait 77
permasalahan itu. Dosen pembimbing kelompok Guyspro menyarankan agar dilakukan pengadaan karcis sehingga KWJ mempunyai pemasukan dana untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan terkait akan dilakukannya peresmian, apabila ada sisa dana dapat digunakan untuk pemeliharaan atau pengelolaan KWJ. Setelah itu, Pak Ismail menghubungi pihak PT. Indana dan menyampaikan rencana pengadaan karcis. Pihak PT. Indana pun mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur tentang hal itu, karena pengadaan karcis sudah merupakan kewenangan dan hak warga sebagai penghuni Kampung Warna-warni Jodipan. Setelah semua pihak setuju, ternyata pengadaan karcis tersebut tidak langsung dilakukan, awalnya Pak Ismail hanya sekedar membuat kotak sumbanga n yang ditaruh di setiap pintu masuk. Menurut Pak Ismail (ketua RT 07), rencana pengadaan karcis di Kampung Warna-warni Jodipan sempat mendapatkan tanggapan yang kurang baik dari pihak pemerintah pada wilayah Kelurahan hingga Walikota. Pihak kelurahan kurang setuju dengan hal itu karena dikhawatirkan bila dilakukan pengadaan karcis maka KWJ akan sepi pengunjung, namun Pak Ismail memiliki pandangan yang berbeda. Tujuan pengadaan karcis dimaksudkan agar adanya pendapatan atau dana pemasukan yang kemudian digunakan untuk membeli perlengkapan acara dan untuk pengelolaan kampung. Beliau menambahkan bila hal tersebut tidak dilakukan maka warga hanya akan menerima dampaknya saja, seperti sampah-sampah dari pengunjung dan keramaian yang cukup mengganggu. Sedangkan untuk mengelola sampah diperlukan biaya, dan tidak memungkinkan apabila mengandalkan iuran warga. 78 acara
79 Selain itu, Pak Ismail merasa apabila mengandalkan bantuan pemerinta h (kelurahan) dalam melakukan pengelolaan KWJ maka akan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang tidak mudah dalam merealisasikannya. Pak Ismail juga merasa bahwa kampung mereka saat ini (Kampung Warna-warni Jodipan) bukan hasil dari pemerintah sehingga mereka bebas melakukan apapun asalkan bertujuan baik dan demi pemeliharaan Kampung Warna-warni Jodipan. Pak Ismail lebih memilih kampungnya sepi pengunjung namun mendapatkan hasil daripada ramai namun tidak menghasilkan dana untuk pengelolaan dan hanya memberikan dampak buruk bagi para warga. Bahkan beberapa media cetak sempat menyinggung pengadaan karcis tersebut yang dianggap sebagai tindakan yang diharamkan. Hal itu membuat Pak Suryo dan Pak Ismail sedikit mangkel. Pak Suryo pun sempat merasa ragu dengan rencana pengadaan karcis tersebut namun Pak Ismail berusaha meyakinkan beliau dan berani bertanggung jawab dengan segala risiko yang akan didapat. Selanjutnya Pak Ismail berdiskusi dengan keluarganya, dan mendapatkan solusi untuk membuat sticker sebagai karcis masuk Kampung Warna-warni Jodipan.
80 Gambar 3.11 Sticker Sebagai Karcis Masuk KWJ (Dokumentasi pribadi) Gambar diatas adalah wujud sticker yang digunakan sebagai karcis masuk KWJ. Sticker tersebut dibuat dengan berbagai desain ikonik dari Kampung Warna- warni Jodipan yang dihargai sebesar Rp. 2.000. Pada stiker diatas terdapat gambar singa karena singa identik dengan klub sepak bola asal Malang yaitu Arema yang dijuluki singo edan, dan beragam warna yang terdapat pada gambar singa sebagai representasi KWJ. Beberapa desain lain dibuat agar tidak ada wisatawan yang masuk KWJ secara gratis dengan menggunakan sticker pada hari sebelumnya. Ide pembuatan sticker tersebut dimaksudkan agar terdapat feedback bagi para pengunjung (tidak serta merta hanya membayar). Setelah pengadaan karcis berupa sticker dilakukan selama beberapa hari, ternyata terdapat beberapa warga yang kurang mendukung Pak Ismail untuk menjadi koordinator, hal itu muncul terkait adanya pengadaan karcis yang menjadi hal sensitif karena berhubungan dengan uang. Beberapa warga merasa tidak perlu
81 dilakukan pengadaan karcis, hal itu membuat Pak Ismail sedikit kecewa. Berdasarkan hal tersebut, beliau pun memutuskan untuk mundur dan posisi sebagai ketua koordinator digantikan oleh warga yang lain. Sebelum Pak Ismail mundur, ia melakukan beberapa program pengelolaa n Kampung Warna-warni Jodipan. Beberapa ide diantaranya yaitu melakukan pengecatan jalan, pengadaan beberapa perlengkapan seperti karpet, sound dan microphone, kursi, meja (untuk kegiatan-kegiatan internal dan eksternal KWJ), dan perbaikan saluran air serta MCK. Hal-hal tersebut merupakan bentuk pembuktian Pak Ismail tentang maksud dan tujuan serta manfaat pengadaan karcis di Kampung Warna-warni Jodipan. Setelah Pak Ismail mundur, posisi koordinator kemudian digantikan oleh warga lain. Ternyata pada saat itu keadaan KWJ mengalami kemundura n, setidaknya dalam sebulan tidak ada kegiatan ataupun program pengelolaan yang berjalan. Kampung tersebut seolah-olah kembali seperti dahulu. Ketua koordinator tersebut pun memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa tidak mampu melakukan tugasnya. Berdasarkan hal itu, Nabila (ketua Guyspro) merasa khawatir dengan keadaan Kampung Warna-warni Jodipan, ia pun mengunjungi Pak Ismail untuk memintanya kembali menjadi ketua koordinator. Pak Ismail pun awalnya menolak, beliau mengharapkan akan ada warga lainnya yang dapat menggantika n posisi sebagai koordinator. Pihak Guyspro, PT. Indana, Ketua RW 02, dan sebagian besar warga mendukung beliau untuk kembali menjadi ketua koordinator. Berdasarkan beberapa pertimbangan serta masukan dari keluarga, akhirnya ia kembali menyetujui untuk menjadi ketua koordinator.
Selanjutnya, diadakan rapat warga dari ketiga RT yang dilakukan di RT 07. Rapat tersebut untuk menunjuk kembali Pak Ismail sebagai ketua koordinator Kampung Warna-warni Jodipan. Beberapa warga yang awalnya tidak setuju bila Pak Ismail menjadi ketua koordinator kemudian mulai yakin akan kinerja dari beliau yang melakukan beberapa terobosan nyata terkait Kampung Warna-warni Jodipan dan efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya semua warga setuju dengan kembalinya Pak Ismail sebagai ketua koordinator KWJ. Kampung Warna-warni Jodipan yang menjadi viral dikalangan masyarakat kemudian diketahui oleh Walikota Malang. Beliau mengetahui adanya KWJ justru melalui Walikota Bogor karena pada saat itu sedang dilakukan Munas Walikota se- Indonesia di Kota Jambi. Selang beberapa hari Wakil Walikota Malang diutus untuk datang mengunjungi KWJ dan tanggapan beliau begitu baik dengan perubahan yang ada di kampung tersebut. Saat dilakukannya peresmian pasca selesainya program CSR, Walikota Malang turut hadir dan ia tertarik untuk menjadikan Kampung Warna-warni Jodipan sebagai salah satu obyek wisata di Kota Malang. Menurut Pak Suryo (Ketua RW 02) Abah Anton (Walikota Malang) juga menjamin bahwa kampung tersebut tidak akan digusur karena beliau melihat keadaan disana saat ini sudah baik. 82
83 Gambar 3.12 Pagar Pembatas dan Taman yang dibangun oleh Pemkot Malang (Dokumentasi pribadi) Selang beberapa waktu, Walikota Malang membangun beberapa infrastruktur seperti taman, pagar-pagar pembatas pada beberapa wilayah di KWJ, menutup saluran pembuangan air di wilayah RT 06, hingga yang terbaru dan sedang dalam proses pengerjaan yaitu meminta PT. Indana untuk membangun jembatan yang menghubungkan antara Kampung Warna-warni Jodipan dengan Kampung Ksatrian. Terkait pengadaan karcis di KWJ, Walikota Malang awalnya kurang setuju dengan hal tersebut. Namun pada awal bulan Mei 2017, saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan oleh Walikota Malang, Wira (anggota Guyspro) yang turut hadir di KWJ mengatakan bahwa Walikota Malang (dalam sebuah pidato) memberikan tanggapannya tentang pengadaan karcis berupa sticker, dan beliau pun kini setuju dengan ide itu. Berubahnya Kampung Jodipan menjadi obyek wisata merupakan hal yang tidak terduga. Hampir sama seperti yang dirasakan oleh para warga di Kampung Warna-warni Jodipan, pihak Guyspro yang menjadi inisiator program pengecatan
84 di Kampung Jodipan pun tidak mengira bahwa akan terjadi hal seperti itu, yang mereka tahu bahwa rencana awal mereka hanya untuk meningkatkan kesadaran para warga akan lingkungannya. Menurut Wira, efek pariwisata yang timbul berkat program CSR merupakan sebuah bonus yang manfaatnya dapat dimaksima lka n untuk kepentingan Kampung Warna-warni Jodipan dan masyarakatnya. Menurut Prof. Dr. I Gde Pitana dan Ir. Putu. G. Gayatri (2007:109), pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatka n masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfosa dalam berbagai aspeknya. Bila melihat pada kondisi yang terjadi di Kampung Warna-warni Jodipan, terlihat bagaimana efek pariwisata yang muncul di wilayah tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya baik dari aspek sosial, budaya hingga ekonomi. Untuk mempertahankan keberlanjutan Kampung Warna-warni Jodipan sebagai obyek wisata, Pak Suryo dan Pak Ismail berinisiatif membentuk tim pengelolaan dimana seluruh ketua hingga anggota tim pengelola tersebut merupakan warga dari kampung tersebut. Pengelolaan Kampung Warna-warni Jodipan tersebut akan dipaparkan oleh penulis pada bagian berikutnya. 3.3.1 Pengelolaan Kampung Warna-warni Jodipan Dalam upaya pemeliharaan KWJ, Pak Suryo (Ketua RW 02) beserta para Ketua RT di Kampung Jodipan berinisiatif membentuk tim pengelolaan. Tim
pengelolaan dibentuk untuk pemeliharaan KWJ agar tetap bersih, rapih dan terus memiliki daya tarik untuk para pengunjung. Selain itu tim pengelola dibentuk agar tidak ada kesalahpahaman antar warga seperti yang terjadi saat awal dilakukan pengadaan karcis, "Kalo sekarang udah enak, pemasukan dari karcis, uangnya kemana dan untuk apa, semua transparan. 2 bulan sekali kita adakan rapat bersama warga, kita kasih tau semua jadi warga setuju semua" (Wawancara dengan Pak Ismail 31/5/2017). Dengan adanya tim pengelola, maka dilakukan pembukuan yang transparan perihal seluruh pemasukan dana KWJ. Menurut Pak Ismail, tujuan lain dibentuknya tim pengelola agar terdapat struktur pengurus yang jelas dan segala bentuk program dalam pemeliharaan KWJ dapat tertata dengan baik sesuian dengan tujuan. Dalam membentuk tim pengelola KWJ, seluruh warga mengadakan rapat dan dilibatkan dalam pembentukan tim tersebut. Warga pada masing- masing RT diwajibkan memiliki perwakilan untuk menjadi bagian dari tim pengelola. Selain itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), turut diikutsertaka n dalam tim pengelolaan sebagai perwakilan dari pihak Kelurahan Jodipan. Berikut adalah para warga yang menjadi bagian dalam tim pengelola berserta posisinya. 85
86 Tabel 3.1 Tim Pengelola Kampung Warna-warni Jodipan No 1 Ketua Koordinator Posisi 2 3 4 5 6 7 Ketua Kolegial Sekertaris Bendahara Penasihat Keamanan LPMK Perwakilan Ibu- ibu Nama Ismail (RT 07) Ismail (RT 07), Sigit (RT 09), Sadeli (RT 06) Adi (RT 07) Sigit (RT 09) Suryo (RT 09) Roni (RT 07) Rosid (perwakilan pihak kelurahan) 8 Yani (RT 07), Kus (RT 06), Wiwid (RT 09) Tim pengelolaan terdiri dari penasihat, ketua kolegial, sekertaris, bendahara, keamanan, LPMK, dan perwakilan ibu-ibu dari setiap RT. Masing- masing dari posisi terebut memiliki tugas dan peran yang berbeda. Ketua koordinator bertugas untuk mengkoordinasikan para perangkat terkait program- program pemeliharaan KWJ, ketua kolegial terdiri dari 3 ketua RT tugasnya untuk mengkoordinasikan dan menampung masukan dari setiap warga pada masing- masing RT, penasihat sebagai pemberi masukan, kritik dan pemantau pengelolaa n KWJ, sekertaris bertugas melakukan pembukuan terkait uang pemasukan dan pengeluaran KWJ, bendahara sebagai yang bertanggung jawab terkait penyimpa na n uang pemasukan, keamanan bertugas untuk menjaga kondisi dan situasi di KWJ agar tetap kondusif, perwakilan wanita bertugas untuk menampung aspirasi dan ide- ide para ibu-ibu di KWJ, dan LPMK bertugas untuk memantau kegiatan tim pengelolaan, memberi masukan dan saran (dari pihak kelurahan) serta menerima aspirasi warga di Kampung Jodipan dalam pembangunan kampungnya.
3.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan KWJ Pengelolaan merupakan bagian penting dari perwujudan pemeliharaan KWJ dalam rangka mempertahankan kelestarian dan eksistensi kampung tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh tim pengelola KWJ adalah meningkatka n keikutsertaan warga setempat dengan membuat program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan KWJ dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada para warga agar turut berperan aktif memberikan kontribusi terhadap kampungnya. Pemberdayaan masyarakat tersebut adalah salah satu wujud identitas baru Kampung Warna-warni Jodipan sebagai kampung yang mandiri. Menurut Pak Ismail (koordinator tim pengelola KWJ), seluruh masyarakat setempat sangat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan. Dalam pelaksanaannya, diwajibkan, orang-orang yang diberdayakan dalam pengelolaa n KWJ adalah warga dari KWJ itu sendiri. "Semua pengelolaan, sampe penjaga karcis, parkir, pedagang itu warga sini, diharuskan itu mas, kita berdayakan warga, pokonya gimana kampung kita itu kita kelola secara mandiri" (Wawancara dengan Pak Ismail, 31/5/2017). Program pemberdayaan dalam pengelolaan KWJ memberikan efek yang sangat positif kepada para warga, khususnya bagi mereka yang tidak memilik i pekerjaan ataupun yang hanya menjadi pekerja serabutan. Tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan mayoritas mata pencaharian warga di KWJ bergantung pada sektor informal. 87
Menurut Pak Suryo (Ketua RW 02), seperti yang sempat dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi warga di KWJ memang rendah, kebanyakan dari mereka (kaum pria) hanya berprofesi sebagai pekerja kasar seperti supir, tukang becak, hansip, tukang listrik, tukang parkir hingga buruh pabrik. Untuk kaum wanita (ibu-ibu), mayoritas dari mereka hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, meskipun terdapat beberapa yang berprofesi sebagai pedagang dan penjual jasa payet. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan KWJ, kini warga setempat telah memiliki kesibukan baru. Pada awalnya, program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan KWJ kurang mendapat respon yang baik dari warga. Hampir seluruh warga menolak untuk diberdayakan. Seperti yang dikatakan oleh Bu Yuti, "dulu ga ada yang mau mas dimintain satu-satu untuk jaga tiket, aku tok dulu sendirian warga isin kabeh, kalo sekarang hampir semuanya (ibu-ibu) yang minta sendiri, sampe yang jaga ganti-gantian" (Wawancara dengan Bu Yuti, 31/5/2017). Pemberdayaan masyarakat terhadap warga di KWJ tidak langsung berjalan mulus. Hal itu membutuhkan proses hingga akhirnya warga mau secara mandiri memberika n partisipasinyanya. Menurut Sumodiningrat, "keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat" (Sumodiningrat, 2000 dalam Kesi Widjajanti 2011:15). Mengacu pada definis i diatas, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan KWJ dapat menggali potensi- potensi warga setempat yang dapat diberdayakan untuk kepentingan bersama (masyarakat KWJ). Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dalam partisipasi 88
aktif mereka yang difasilitasi oleh pelaku pemberdayaan yaitu tim pengelolaa n KWJ. Untuk melihat sejauh mana partisipasi warga di KWJ, penulis akan mengacu pada beberapa konsep partisipasi yang terdapat dalam bagian kajian teori. Ada pun beberapa bentuk partisipasi warga dalam pemberdayaan masyarakat KWJ sebagai berikut. 3.4.1 Pemberdayaan dalam Penjagaan Karcis Pengadaan karcis adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dana pemasukan yang kemudian dana tersebut digunakan untuk pengelolaan KWJ. Pengadaan karcis tersebut dilakukan pada setiap pintu masuk KWJ yaitu di pintu masuk melalui RT 06, 07, dan 09. Pada setiap pintu tersebut terdapat satu sampai dua orang yang bertugas sebagai penjaga karcis. Mayoritas penjaga karcis KWJ adalah kaum wanita khususnya para ibu-ibu, hal tersebut dikarenakan mayoritas ibu-ibu di KWJ tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka diberdayakan agar memiliki kegiatan yang lebih bermanfaat. Meskipun pada awalnya para ibu-ibu tersebut tidak mau diberdayakan karena merasa malu namun seiring berjalannya waktu mereka bersedia untuk menjadi penjaga karcis. Jumlah penjaga karcis pada setiap pintu masuk KWJ sekitar 10-15 orang. Warga yang menjadi penjaga karcis ditugaskan menjaga di pintu masuk wilayah RT-nya masing- masing, mereka biasanya duduk tepat disebelah gapura pintu masuk tersebut sembari memberikan karcis kepada wisatawan. Untuk pembagian waktu kerja, dalam seminggu mereka mendapat tugas satu kali jaga (satu hari). Pada hari Senin hingga Kamis biasanya terdapat satu orang 89
90 penjaga karcis yang ditugaskan pada setiap pintu, sedangkan pada hari Jumat sampai dengan Minggu (weekend) wisatawan yang datang akan lebih banyak dari hari biasanya sehingga terdapat dua orang penjaga karcis yang ditugaskan, begitu pun bila ada hari libur. Mereka mulai bertugas pada pukul 08.00 hingga 17.00. Dalam penugasannya, para penjaga tersebut diberikan 5 ikat karcis disetiap harinya. Pada setiap ikatan tersebut terdapat 100 buah karcis berupa sticker yang dihargai sebesar Rp. 2.000. Para penjaga tidak hanya ditugaskan untuk menjaga karcis, mereka juga diberikan upah sebesar 20% dari setiap ikatan karcis yang terjual atau sebesar Rp. 40.000, bila yang terjual dua ikat karcis maka upah yang didapat akan digandakan begitu pun seterusnya. Namun bila dalam satu tiket yang terjual tidak sampai satu ikat, maka upah yang didapat akan disesuaikan dengan jumlah tiket yang terjual (persentase upah tetap 20%). Upah tersebut hanya diperuntukan untuk satu orang, dan jika terdapat dua orang penjaga karcis maka upah yang didapat akan dibagi dua. Pemberian upah dilakukan oleh Ketua RW 02 saat hasil penjualan karcis disetorkan kepadanya. Penyetoran hasil penjualan karcis dilakukan setelah jam kerja para penjaga telah selesai. Hasil berupa uang yang disetorkan kemudian dihitung (dicatat dalam pembukuan) dan 20% hasilnya diberikan kepada penjaga karcis yang bertugas. Pemberian upah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebersediaan warga untuk menjadi penjaga karcis, karena dengan upah tersebut mereka mendapat pemasukan baru.
91 Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti (2011: 61- 63) partisipasi dibedakan menjadi empat jenis, yaitu partsisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. Mengacu pada konsep partisipasi tersebut, masyarakat di KWJ khususnya yang menjadi penjaga karcis telah memberikan partisipasinya ke dalam beberapa bentuk. Beberapa bentuk partisipasi tersebut adalah (1) para penjaga karcis sudah berpartisipasi sejak proses awal, yaitu pengambilan keputusan tentang kebersediaannya untuk diberdayakan meskipun harus mengalami proses yang awalnya tidak mau karena merasa malu hingga akhirnya bersedia, (2) para penjaga karcis juga berpartisipasi dalam pelaksanaan yaitu menjaga tiket yang dimulai dari pagi hingga sore hari, (3) partisipasi yang dilakukan oleh penjaga karcis yang selanjutnya adalah dalam bentuk pengambilan pemanfaatan, setelah mereka bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjaga karcis maka mereka diberikan upah. Pengambila n pemanfaatan yang terwujud dalam bentuk upah kemudian menjadi sebuah pendapatan baru bagi para penjaga karcis. 3.4.2 Pemberdayaan dalam Pengelolaan Parkir Pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya adalah dalam pengelolaa n parkir kendaraan wisatawan di KWJ. Sebelum dilakukan pengelolaan parkir, terdapat beberapa permasalahan khususnya yang datang dari pihak luar. Pada awalnya, lahan parkir yang terdapat di depan ketiga pintu masuk KWJ belum dikelola dengan baik. Hal itu menimbulkan munculnya oknum-oknum tukang parkir (warga luar KWJ). Oknum tersebut memberikan tarif parkir dengan harga
92 sesukanya khususnya bagi para wisatawan yang menggunakan kendaraan roda empat. Seperti yang dikatakan leh Bu Yani, "iya di depan situ yang ada papan bacaan 'parkir KWJ' itu parkirnya, dulu sempet ada orang-orang yang narikin uang parkir, mobil ditarikin 5 ribu, ada juga wisatawan luar kota bawa bus ditarikin 20 ribu, tapi bukan warga sini, soalnya kenapa, kita ini khusus KWJ ga ada lahan parkir untuk mobil cuma ada untuk sepeda, wisatawan ada yang komplain abis itu dijelasin sama Pak RW, makannya sekarang dibuat papan itu" (Wawancara dengan Bu Yani, 16/4/2017). KWJ hanya memiliki lahan parkir untuk kendaraan roda dua yang terdapat di sebelah pintu masuk pada setiap RT, itu pun luas lahannya hanya sedikit. Meskipun demikian, parkir untuk kendaraan roda dua di lokasi-lokasi tersebut merupakan parkir resmi yang sudah setujui oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Wira (anggota Guyspro), "itu biarpun begitu parkiran disana sudah resmi loh, mereka dikenakan pajak sama pemerintah karena ada parkiran itu" (Wawancara dengan Wira, 27/5/2017). Pak Ismail juga menambahkan bahwa para pedagang rombengan yang buka lapak di sekitar KWJ nantinya akan digusur oleh Walikota Malang, dan lahan tersebut akan diperuntukan untuk memperluas lahan parkir di KWJ. Dengan adanya permasalahan tersebut, tim pengelola KWJ berinisia tif untuk memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengelolaan parkir. Pemberdayaan dalam pengelolaan parkir diperuntukan bagi kaum pria khususnya anak-anak muda yang menganggur. Menurut Pak Ismail, banyak anak-anak muda di KWJ yang menganggur. Mereka biasanya menjadi pengamen atau pengatur jalan (pak ogah). Oleh karena itu beliau memberdayakan mereka agar memiliki kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kampungnya, "Kalo dulu anak-anak ada yang
ngamen, jadi pak ogah, daripada gitu lebih baik kita berdayakan, kan lumayan" (Wawancara dengan Pak Ismail, 31/5/2017). Saat ini, kurang lebih terdapat 15 orang anggota penjaga parkir yang terbagi menjadi 2 kelompok (A dan B). Pembagian menjadi 2 kelompok dimaksudkan agar tidak ada rasa iri antar penjaga parkir. Pembagian waktu dalam menjaga parkir adalah kelompok A pada minggu pertama berjaga di 3 titik lahan parkir (RT 06,07, dan 09) dan kelompok B pada minggu selanjutnya, begitu pun seterusnya. Gambar 3.13 Lokasi Parkir di Wilayah RT 06 KWJ (Dokumentasi pribadi) Para penjaga parkir mulai bertugas pukul 08.00 sampai 18.00. Setiap kendaraan roda dua wisatawan yang berkunjung ke KWJ dikenakan tarif parkir sebesar Rp. 2.000. Bila ada wisatawan yang belum kembali pada pukul 18.00 biasanya salah satu tukang parkir yang bertugas akan turun ke KWJ untuk mencari wisatawan tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari pencurian kendaraan karena ketika waktu telah menunjukan pukul 18.00 maka tugas tukang parkir telah selesai dan mereka akan segera menyetor uang yang didapat dari hasil parkir 93
sehingga tidak ada petugas yang menjaga kendaraan wisatawan. Tidak jauh berbeda dengan penjaga sticker, para penjaga parkir turut diberikan upah dengan perhitungan persentase yang serupa yaitu 20% dari hasil yang didapat. Mengacu pada konsep Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202) tentang partisipasi, para tukang parkir telah menunjukan partisipasinya dengan keterlibatan mereka menyumbangkan jasa sebagai tukang parkir. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa para tukang parkir mengenal masalahnya sendiri karena mereka awalnya hanya menganggur atau mengamen kemudian pada saat ini memilih dan membuat keputusan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan KWJ sebagai bentuk pemecahan masalah mereka. 3.4.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Dahulu permasalahan sampah di wilayah KWJ adalah hal yang cukup serius. Namun seiring perubahan yang terjadi pada kampung tersebut, masalah sampah secara perlahan mulai dapat teratasi. Meningkatnya kepedulian masyarakat setempat akan lingkungan di KWJ semakin mendukung terciptanya kondisi yang cukup bersih pada kampung tersebut. Bila dahulu mayoritas masyarakat membuang sampah ke sungai, kini dengan sendirinya mereka sadar akan perilaku buruk tersebut dan tidak melakukan hal itu lagi. Pada saat ini, pengelolaan sampah di KWJ sudah berjalan lebih baik. Tim pengelola KWJ telah memberdayakan seorang warga untuk mengelo la sampah. Orang yang diberdayakan tersebut adalah Pak Deni, warga RT 07 KWJ. Beliu adalah seorang tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan tiga orang 94
anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Pak Deni bekerja sebagai supir angkutan umum. Berdasarkan hal tersebut pihak pengelola merasa iba dengan Pak Deni karena ia memiliki tanggungan keluarga yang harus dipenuhi sementara mata pencahariannya hanya sebagai supir angkutan umum. Oleh karena itu kini Pak Deni diberdayakan sebagai petugas pengangkut sampah KWJ dan diberikan upah pada setiap harinya. Kini pada waktu pagi hingga sore hari Pak Deni tetap menjadi supir angkutan umum dan pada malam harinya ia bertugas mengangkut sampah di KWJ. Sebelum berubahnya Kampung Jodipan, petugas sampah dari pihak pemerintah yang dikenal masyarakat dengan sebutan pasukan oranye tidak ingin turun ke KWJ untuk mengangkut sampah warga. Namun pada saat ini masalah tersebut berhasil diatasi dengan diberdayakannya Pak Deni. Beliau adalah orang yang bertugas mengambil sampah-sampah warga di setiap RT untuk diangkut ke atas (luar KWJ). Selanjutnya sampah-sampah yang diangkut ke atas tersebut diserahkan ke pasukan oranye untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kelurahan Jodipan. Pak Deni biasanya mulai bertugas pukul 18.30 dengan menggunaka n gerobak sampah dan setiap harinya ia diberikan upah sebesar Rp. 30.000. Upah tersebut diberikan oleh Ketua RW 02 dari hasil penjualan karcis KWJ. Tim pengelola berusaha memberdayakan masyarakat yang sekiranya memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah. Pak Deni sebagai salah seorang warga yang tidak memiliki penghasilan tetap akhirnya dipilih oleh tim pengelola, pemberdayaan 95
tersebut juga dimaksudkan agar ia memiliki tambahan pendapatan yang berupa upah untuk menambah penghasilannya. Bentuk partisipasi dalam pemaparan diatas terwujud ketika Tim Pengelola KWJ mengetahui bahwa adanya permasalahan-permasalahan warga khususnya dalam sisi sosial ekonomi mereka yang rendah. Oleh karena itu, tim pengelola memutuskan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat bagi warga-warga yang memiliki permasalahan sosial dan ekonomi. Ternyata warga yang diberdayakan memberikan respon yang baik dengan menyumbangkan partisipasinya, seperti Pak Deni yang bersedia memberikan jasanya untuk mengangkut sampah warga. Pada akhirnya partisipasi tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat yang diberdayakan. 3.5 Kreatifitas Masyarakat dalam Pengelolaan KWJ Pengelolaan adalah peruwujudan dari pemeliharaan KWJ. Dalam pelaksanannya, pengelolaan tidak selalu tentang perawatan agar aspek pariwisata di KWJ terus berlanjut. Demi menciptakan pariwisata KWJ yang berkelanjutan, tim pengelola dan masyarakat terus melakukan inovasi melalui ide-ide kreatif mereka. Ide-ide tersebut kemudian diwujudkan ke dalam beberapa bentuk, contohnya seperti melukis mural, membuat berbagai macam hiasan di sekitar KWJ, melakukan pengecatan jalan dan sebagainya. Partisipasi masyarakat KWJ tidak hanya dilakukan dalam pemberdayaan yang dibentuk oleh tim pengelola, melainkan turut berpartisipasi melalui ide-ide kreatif yang mereka lakukan. 96
97 Pada awalnya KWJ hanyalah sebuah kampung yang dicat dengan beragam warna. Namun setelah beberapa waktu terdapat salah seorang warga yaitu Mas Dio yang menawarkan diri untuk melukis mural di sekitar KWJ khususnya wilayah RT 09. Beliau mendatangi rumah Ketua RW 02 untuk meminta izin tentang hal tersebut. Pak Suryo (Ketua RW 02) tidak keberatan dengan ide membuat lukisan mural, namun ia tidak bisa memberikan bayaran. Hal tersebut ternyata bukan sebuah masalah bagi Mas Dio karena menurutnya ide membuat mural tersebut merupakan bentuk loyalitas dan ia rela tidak dibayar. "Dulu cuma loyalitas aja mas, gak dibayar" (Wawancara dengan Mas Dio, 4/6/2017). Setelah Ketua RW 02 setuju dengan ide tersebut, Mas Dio pun mulai membuat lukisan mural. Lukisan pertama yang ia buat terletak pada dinding rumah Ketua RW 02. Setelah lukisan mural pertama selesai dibuat, ternyata warga sekitar memberikan respon yang baik, mereka begitu tertarik dan menginginkan agar dinding rumahnya juga dilukis mural. Menurut Mas Dio, awalnya warga tidak ada yang mau bila dinding rumahnya dibuatkan lukisan mural, "awalnya ga ada yang mau, terus saya ke Pak RW dan dia setuju tapi ga bisa bayar. Udah tuh saya mural dinding rumahnya, dari situ ternyata warga pada minta juga" (Wawancara, 4/6/2017). Permintaan warga tersebut diwujudkan oleh Mas Dio. Satu persatu dinding rumah warga dibuatkan lukisan mural dengan berbagai gambar yang diinginka n oleh mereka. Pada awalnya ia memang tidak dibayar dan menggunakan cat serta perlengkapan pribadi. Namun setelah KWJ memiliki pendapatan melalui pengadaan karcis, ia pun mulai diberikan bayaran pada setiap mural yang dibuat.
Harga permuralnya sebesar Rp. 200.000 dan kini gambar-gambar mural tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan KWJ. Gambar 3.14 Salah satu Mural dari Mas Dio pada Dinding Rumah Warga (Dokumentasi pribadi) Gambar 3.14 adalah mural hasil karya Mas Dio yang bertemakan tokoh- tokoh kartun. Tema tersebut adalah permintaan warga pemilik rumah. Menurutnya, saat ini banyak sekali permintaan warga agar rumahnya turut dimural, dan ia cukup kewalahan. Dalam penentuan gambar pada lukisan mural, Mas Dio tidak memilik i tema khusus, yang terpenting mural tersebut dapat menarik perhatian orang secara positif. Ia juga membuat mural sesuai dengan gambar yang diminta oleh warga (bila ada permintaan). Waktu yang dibutuhkan dalam membuat mural adalah 1 hari namun bila ia sedang sibuk pembuatan mural dapat memakan waktu sekitar 2-3 hari. Setiap dua bulan sekali, mural-,mural tersebut akan diganti dengan gambar yang berbeda agar wisatawan selalu tertarik untuk berkunjung ke KWJ. 98
99 Keahlian yang dimiliki oleh Mas Dio dalam membuat mural didapat secara otodidak. Ia memang sangat hobi menggambar sejak lulus sekolah menengah atas. Kini hobinya dapat tersalurkan dengan adanya Kampung Warna-warni Jodipan. Mas Dio ternyata menginspirasi seorang warga RT 07 yaitu Mas Winarko yang juga memiliki keahlian menggambar, ia pun kini ikut melukis mural pada dinding rumah di sekitar KWJ. Kedua orang tersebut adalah pembuat lukisan mural yang ada di KWJ, terkecuali terdapat 3 lukisan yang dibuat oleh seorang seniman difabel asal Kota Malang. Mas Dio dan Mas Winarko secara tidak langsung telah memberikan partisipasinya dalam pengelolaan KWJ dengan cara menyumbangka n keterampilannya dalam menggambar pada dinding rumah warga. Selain membuat lukisan mural, terdapat beberapa bentuk kreatifitas lain yaitu melakukan pengecatan jalan di sekitar KWJ. Gambar 3.15 Kondisi Jalan yang telah dicat (Dokumentasi pribadi)
100 Seperti yang terlihat pada gambar 3.15, kondisi jalan disekitar KWJ kini telah dicat dengan beragam warna sehingga senada dengan dinding dan atap rumah warga. Pengecatan jalan tersebut merupakan inisiatif dari Pak Ismail (Koordinator KWJ) yang telah diwujudkan beberapa hari setelah program CSR selesai. Program pengecatan jalan merupakan bentuk pembuktian Pak Ismail yang awalnya sempat mendapatkan respon yang kurang baik oleh beberapa pihak terkait hasil pengadaan karcis KWJ. Pengecatan jalan memang dilakukan berkat hasil yang didapat dari penjualan karcis dan parkir. Uang hasil penjualan karcis dan parkir memang digunakan untuk pengelolaan KWJ, salah satu contohnya adalah digunakan untuk membeli cat. Tim pengelola tentunya membeli cat kepada PT. Indana karena mereka sudah memiliki relasi dengan perusahaan tersebut, mereka juga mendapatkan potongan harga ketika membeli cat 'Decofresh' milik PT. Indana. Pengecatan jalan dilakukan pada malam hari (karena tidak ada wisatawan) sekitar pukul 20.00 sampai selesai. Pengecatan dilakukan secara bersama-sama oleh setiap warga pada masing- masing jalan di RT-nya. Hal tersebut merupakan bentuk partsipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungannya. Dalam waktu 2 bulan sekali, jalan sekitar KWJ kembali dicat ulang agar tetap terlihat menarik. Selain melakukan pengecatan jalan, beberapa warga (khususnya ibu-ibu) memiliki kreatifitas lain yaitu membuat karya keterampilan tangan seperti lampion warna-warni, bunga kertas dan sebagainya. Ada pun ide kreatif menjadikan beberapa barang sebagai hiasan seperti payung dan sendok nasi.
Gambar 3.16 Hiasan Payung di wilayah RT 09 KWJ (Dokumentasi Pribadi) Gambar 3.17 Karya Keterampilan Tangan dari Warga KWJ (Dokumentasi pribadi) Gambar 3.17 merupakan hasil karya keterampilan tangan dari beberapa warga KWJ. Tulisan 'Kampung Warna-warni' tersebut terbuat dari bahan dasar botol plastik bekas yang kemudian dicat dengan beragam warna. Setelah dicat, botol tersebut disusun menjadi bentuk-bentuk huruf seperti pada gambar. Untuk mempermudah pembentukan huruf maka digunakan kawat yang telah dibentuk sebagai pondasi dari huruf tersebut. Setelah botol tersusun, selanjutnya diberikan lem agar lebih merekat dan kemudian diikat dengan tali agar lebih kuat. 101
Menurut Mas Dio, botol-botol bekas tersebut dibeli dari seorang tukang loak. Uang yang digunakan utnuk membeli botol tersebut tetap berasal dari hasil penjualan karcis dan penjagaan parkir. Tulisan 'Kampung Warna-warni' pada gambar 3.17 berada di wilayah RT 09 KWJ. Tulisan tersebut dapat terlihat dari jembatan Sungai Brantas. 102