PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana penyusun Tim ILRC The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) © 2012 Buku Saku Panduan Paralegal, dengan judul Prinsip-prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, dikembangkan oleh ILRC dengan dukungan AusAID Indonesia.
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Judul Asli; United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System Penerjemah Hapsa et Studia PENERBIT Tthe Indonesia Legal Resources Center (ILRC) Jalan Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan Phone : +62 21 93821173 Fax : +62 21 8356641 e-mail : website : Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT) PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana xii + 80 halaman, 15 cm x 10,5 cm Jakarta ILRC, Mei 2012 Cetakan pertama, Mei 2012 - ISBN : 978-602-98382-6-8 Design, Layout and printed by Delapan Cahaya Indonesia Printing - Canting Press, isi diluar tanggungjawab percetakan
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana iv
Kata Pengantar Prinsip-prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Akses Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Komisi Pencegahan Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana PBB telah menyetujui Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB ten- tang Akses Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana pada pertemuan yang kedua empat lembaga tersebut di Wina Austria pada tanggal 23 - 27 April 2012. Prinsip-prinsip dan Panduan tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan elemen esensial dari sistem peradilan pidana yang efi sien, efektif, adil dan manusiawi. Kemudian, bantuan hukum itu juga
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana yang didasarkan atas prinsip negara hukum. Lebih jauh, bantuan hukum merupakan sebuah landasan untuk pemenuhan hak-hak lainnya, termasuk hak atas peradilan yang adil, seperti yang didefi nisikan di dalam pasal 11 ayat (1) Deklarasi HAM PBB sebagai pra-syarat untuk menjalankan hak-hak lain dan juga merupakan pelindung (safeguard) yang menjamin keadilan fundamental dan kepercayaan masyarakat di dalam proses peradilan pidana. Prinsip-prinsip dan Panduan PBB mengenai Akses Bantuan Hukum tersebut merupakan tonggak sejarah bantuan hukum perkara-per- kara pidana di dunia. Ini juga merupakan pe- ngakuan masyarakat internasional atas status hukum dari bantuan hukum di dalam tataran hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka kita perlu mengetahui substansi Prinsip- Prinsip dan Panduan PBB tersebut. Tidak hanya sekedar membandingkannya dengan aturan-aturan bantuan hukum di ting- kat domestik, tetapi juga mungkin Prinsip- Prinsip dan Panduan PBB ini lebih menjamin akses masyarakat miskin atas bantuan hukum yang efektif. Hal itulah yang menjadi dasar The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) mener- vi
KATA PENGANTAR jemahkan Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tersebut ke dalam Bahasa Indonesia. Dengan harapan, masyarakat dapat memahami subs- tansi Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB terse- but, dan juga dapat mengikuti perkembangan bantuan hukum. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada AusAid yang memberikan dukungan atas penerbitan Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB ini. Jakarta, 31 Mei 2012 Hormat Kami The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Uli Parulian Sihombing Direktur Eksekutif vii
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana vi ii
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem- sistem Peradilan Tindak Kejahatan A. Pengantar B. Prinsip-Prinsip 1. Hak untuk memperoleh bantuan hukum 2. Tanggung jawab Negara 3. Bantuan hukum bagi orang-orang yang disangka atau dituduh melakukan tindak kejahatan 4. Bantuan hukum bagi korban tindak kejahatan 5. Bantuan hukum bagi saksi-saksi 6. Non-diskriminasi DAFTAR ISI 1 11 19 19 20 22 23 23 23 ix
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana 7. Penyediaan bantuan hukum yang cepat dan efektif 8. Hak untuk diberitahu 9. Upaya pemulihan dan perlindungan 10. Persamaan di dalam memperoleh akses menuju bantuan hukum 11. Bantuan hukum bagi kepentingan terbaik anak-anak 12. Kemandirian dan perlindungan bagi penyedia bantuan hukum 13. Kompetensi dan akuntabilitas penyedia bantuan hukum 14. Kemitraan C. Panduan-Panduan 1. Penyediaan bantuan hukum 2. Hak untuk diberitahu tentang bantuan hukum 3. Hak-hak lain yang dimiliki orang- orang yang ditahan, ditangkap, dinyatakan sebagai tersangka atau dituduh, atau didakwa melakukan tindak kejahatan 4. Bantuan hukum pada tahap sebelum diadili 5. Bantuan hukum selama berlangsungnya sidang pengadilan 6. Bantuan hukum pada tahap pasca peradilan 7. Bantuan hukum bagi korban x 24 24 25 25 26 27 28 28 29 29 31 34 37 40 43 46
DAFTAR ISI 8. Bantuan hukum bagi saksi-saksi 9. Implementasi hak perempuan untuk mengakses bantuan hukum 49 50 10. Tindakan-tindakan khusus untuk anak-anak 51 11. Sistem bantuan hukum di seluruh Wilayah Negara 55 12. Mendanai sistem bantuan hukum di seluruh wilayah negara 13. Sumber Daya Manusia 14. Paralegal 15. Peraturan dan pengawasan ter- hadap penyedia jasa bantuan hukum 16. Kemitraan dengan penyedia jasa bantuan hukum non-Negara dan universitas-universitas 17. Riset/Penelitian dan data 18. Bantuan teknis 70 71 74 76 16. Kemitraan dengan penyedia jasa bantuan hukum non-Negara dan universitas-universitas 17. Riset/Penelitian dan data 18. Bantuan teknis 70 71 74 76 xi
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana x ii
E/CN.15/2012/L.14/Ref.1 Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Ekonomi dan Sosial Dibagikan: Terbatas 25 April 2012 Asli: Bahasa Inggris Komisi yang mengurusi Pencegahan Tindak Kejahatan dan Peradilan Tindak Kejahatan Sesi Keduapuluh satu Wina, 23-27 April 2012 Pokok Acara No. 8 Penggunaan dan penerapan standar-standar dan norma-norma Persatuan Bangsa-bangsa di dalam pencegahan tindak kejahatan dan pera- dilan tindak kejahatan. Georgia, Filipina dan Afrika Selatan:1)* draft keputusan yang telah direvisi Komisi yang mengurusi Pencegahan Tindak Kejahatan dan Peradilan Tindak Kejahatan me- 1. Atas nama Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa yang juga merupakan anggota Kelompok Negara-negara Afrika
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana rekomendasikan persetujuan terhadap draft ke- putusan berikut ini kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk disetujui oleh Majelis Umum: Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa- bangsa tentang Akses menuju Bantuan Hu- kum di dalam Sistem-sistem Peradilan Tin- dak Kejahatan Majelis Umum, Mengingat Deklarasi Universal Hak Asasi Ma- nusia2), yang mengabadikan prinsip-prinsip persamaan hak di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah, serta hak untuk diperik- sa secara adil dan bersifat umum oleh badan peradilan yang mandiri dan tidak memihak, yang didirikan oleh peraturan perundang-un- dangan, serta semua jaminan yang diperlukan bagi pembelaan yang diberikan kepada setiap orang yang dituduh melakukan pelanggar- an atau tindak pidana, jaminan-jaminan dan hak-hak minimum yang dapat mereka peroleh untuk diadili tanpa penundaaan yang tidak se- mestinya, Juga mengingat Perjanjian Internasional ten- 2. Resolusi Majelis Umum 217 A (III). 2
PENGANTAR tang Hak-hak Sipil dan Politik3), terutama pasal 14, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak kejahatan harus di- beri hak untuk diadili dengan dihadiri oleh di- rinya sendiri dan untuk membela dirinya sen- diri baik secara perorangan mau pun melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri atau yang ditetapkan bagi dirinya bilamana badan peradilan yang terkait mewajibkannya, melalui pemeriksaan yang adil dan bersifat umum oleh badan peradilan yang tidak memihak, mandiri, berkompeten yang didirikan menurut per- aturan perundang-undangan, Dengan mengingat Ketetapan-ketetapan Mini- mum Standar yang terkait dengan Perlakuan terhadap Narapidana4), yang telah disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial di dalam reso- lusinya 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan diperluas oleh Dewan melalui resolusinya 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977, yang menu- rut ketentuan yang digariskannya dinyatakan bahwa seorang narapidana yang belum diadili, 3. Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), lampiran. 4. Konggres Perserikatan Bangsa-bangsa Pertama tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar, Jenewa, 22 Agustus-3 September 1955: laporan disusun oleh Sekretariat (Publikasi Perserikatan Bangsa-bangsa, Penjualan No. 1956.IV.4), lampiran I.A; dan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2076 (LXII). 3
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana untuk memenuhi maksud pembelaannya, ha- rus diperbolehkan untuk menerima kunjungan dari para penasihat hukumnya, Dengan mengingat pula Rangkuman Prinsip- prinsip Perlindungan bagi Semua Orang yang sedang menjalani Semua Bentuk Penahanan- nya atau Pemenjaraannya5), asas 11 yang me- nyatakan bahwa seseorang yang ditahan ber- hak untuk membela dirinya atau dibantu oleh kuasa hukum sebagaimana ditetapkan oleh ke- tentuan hukum, Dengan mengingat pula lebih lanjut Prinsip- prinsip Dasar yang mengatur tentang Peran Kuasa Hukum/Pengacara6), asas 6, yang me- nyatakan bahwa siapa saja yang tidak memi- liki kuasa hukum berhak, dalam semua kasus di mana kepentingan badan peradilan me- wajibkannya, untuk memperoleh bantuan hu- kum oleh kuasa hukum yang berpengalaman dan berkompeten sesuai dengan sifat pelang- garan yang ditetapkan baginya agar memberi- kan bantuan hukum yang tepat guna, tanpa 5. Resolusi Majelis Umum 43/173, lampiran 6. Konggres Perserikatan Bangsa-bangsa ke Delapan tentang Pencega- han Tindak Kejahatan dan Perlakuan bagi Para Pelanggar, Havana, 27 Agustus - 7 September 1990: laporan disusun oleh Sekretariat (Publikasi Perserikatan Bangsa-bangsa, Penjualan No. E.91.IV.2), bab. I, seksi. B.3, lampiran 4
PENGANTAR dibayar oleh mereka jika mereka tidak memi- liki kemampuan yang cukup untuk membayar jasa-jasa penasihatan/pembelaan hukum sep- erti itu, Dengan mengingat Deklarasi Bangkok tentang Sinergi dan Respon-respon: Aliansi Strategis di dalam Pencegahan Tindak Kejahatan di dalam Peradilan Kriminal7), terutama paragraf 18, di mana Negara-negara Anggota diminta untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam ne- geri mereka sendiri, untuk meningkatkan akses menuju keadilan, mempertimbangkan ditetap- kannya ketentuan yang mengatur tentang ban- tuan hukum bagi mereka yang membutuh- kannya dan memungkinkan ditegaskannya hak-hak mereka secara efektif di dalam sistem peradilan tindak kejahatan, Mengingat pula Deklarasi Salvador tentang Strategi Komprehensif/Menyeluruh bagi Tan- tangan-tantangan Global: Pencegahan Tindak Kejahatan dan Sistem-sistem Peradilan Tindak Kejahatan dan Perkembangannya di Dunia yang terus Berubah8), terutama paragraf 52, di mana direkomendasikan bahwa Negara-Ne- 7. Resolusi Majelis Umum 60/177, lampiran. 8. Resolusi Majelis Umum 65/230, lampiran 5
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana gara Anggota berupaya untuk mengurangi pe- nahanan sebelum diadili, bilamana dipandang tepat, dan meningkatkan akses yang lebih luas menuju keadilan dan mekanisme-mekanisme pembelaan hukum, Dengan mengingat lebih jauh resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2007/24 tertanggal 26 Juli 2007, tentang kerjasama internasional bagi peningkatan akses menuju bantuan hukum di dalam sistem peradilan tindak kejahatan, terutama di Afrika, Mengakui bahwa bantuan hukum merupakan elemen yang penting bagi sistem peradilan tindak kejahatan yang efi sien, berperikemanusiaan, dan adil yang dilandasi oleh norma hukum dan bahwa ini merupakan fondasi/landasan bagi dinikmatinya hak-hak lainnya, termasuk hak atas peradilan yang adil, sebagai prasyarat bagi dijalankannya hak-hak seperti itu dan pelindung yang penting yang menjamin keadilan fundamental dan keperca- yaan publik di dalam proses peradilan tindak kejahatan. Mengakui juga bahwa Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan Perserikatan Bangsa-bang- sa tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Tindak Kejahatan, 6
PENGANTAR yang dikaitkan dengan resolusi sekarang, da- pat diterapkan oleh Negara-negara Anggota, dengan mempertimbangkan sistem hukum dan kondisi sosial ekonomi yang sangat ber- aneka ragam di dunia ini, 1. Catatan-catatan yang disertai apresiasi ten- tang karya kelompok ahli antar pemerintah yang tidak terbatas tentang penguatan ak- ses menuju bantuan hukum di dalam sistem peradilan tindak kejahatan pada pertemuan- pertemuannya yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 16 sampai 18 November 2011 untuk mengembangkan seperangkat prinsip dan panduan tentang akses menuju bantuan hukum di dalam sistem peradilan tindak kejahatan; 2. Memilih dan menerapkan Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan Perserikatan Bang- sa-bangsa tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Tindak Kejahatan, yang dikaitkan dengan resolusi sekarang ini, sebagai kerangka kerja yang bermanfaat untuk memandu Negara-nega- ra Anggota tentang prinsip-prinsip di mana sistem bantuan hukum di dalam per-adilan tindak kejahatan harus dijadikan landasan- nya, dengan mempertimbangkan isi reso- 7
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana lusi sekarang ini dan bahwa semua elemen dari lampirannya akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional; 3. Mengundang Negara-negara Anggota, kon- sisten dengan peraturan perundang-unda- ngan nasional mereka, untuk memilih dan menerapkan serta memperkuat langkah- langkah untuk menjamin bahwa bantuan hukum yang efektif disediakan, sesuai de- ngan semangat Prinsip dan Panduan, de- ngan meng-ingat keanekaragaman sistem peradilan tindak kejahatan di antara negara- negara dan wilayah-wilayah yang berbeda- beda di seluruh dunia dan kenyataan bah- wa bantuan hukum dikembangkan sesuai dengan keseimbangan secara keseluruhan sistem peradilan tindak kejahatan, serta ke- adaan masing-masing negara dan wilayah; 4. Mendorong Negara-negara Anggota untuk mempertimbangkan, bilamana dianggap tepat, dibuatnya ketentuan yang mengatur tentang bantuan hukum dan memberikan bantuan seperti itu semaksimal mungkin; 5. Juga mendorong Negara-negara Anggota untuk menerapkan Prinsip-prinsip dan Pan- duan-panduan Perserikatan Bangsa-bangsa 8
PENGANTAR tentang Akses menuju Bantuan Hukum di bidang Peradilan Kriminal/Tindak Kejahat- an, sebagaimana mestinya, dan sesuai den- gan peraturan perundang-undangan nasi- onal, di dalam melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah berskala nasional untuk memperkuat akses menuju bantuan hukum di dalam sistem peradilan kriminal/tindak kejahatan; 6. Meminta Kantor Perserikatan Bangsa-bang- sa yang mengurusi Obat-obat Terlarang dan Tindak Kejahatan, bergantung pada tersedianya sumber daya anggaran ekstra yang ada pada mereka, untuk melanjutkan pemberian jasa-jasa penasihatan dan ban- tuan teknis kepada Negara-negara Anggota, jika diminta, di bidang reformasi peradilan kriminal/tindak kejahatan, termasuk pera- dilan bagi pemulihan/pemugaran, alterna- tif-alternatif sebagai pengganti pemenjaraan dan pengembangan rencana-rencana terpa- du bagi penyediaan bantuan hukum; 7. Juga meminta Kantor Perserikatan Bangsa- bangsa yang mengurusi Obat-obat Terla- rang dan Tindak Kejahatan, bergantung pada tersedianya sumber daya anggaran ekstra, untuk memungkinkan tersedianya 9
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan Per serikatan Bangsa-bangsa tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Kriminal/Tindak Kejahatan se- cara luas, termasuk melalui pengembangan alat-alat yang berkaitan seperti buku-buku pegangan dan panduan-panduan pelatihan; 8. Mengundang Negara-negara Anggota dan para dermawan lainnya untuk menye- diakan sumber-sumber daya non-bujeter (di luar anggaran) untuk memenuhi tujuan-tu- juan itu, sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa; 9. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mela- porkan kepada Komisi yang Mengurusi Pencegahan Tindak Kejahatan dan Peradil- an Kriminal/Tindak Kejahatan pada sesi ke dua puluh tiganya tentang pelaksanaan re- solusi sekarang ini. 1 0
PENGANTAR Lampiran Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan Perse- rikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Tindak Kejahatan A. Pengantar 1. Bantuan hukum merupakan sistem peradi- lan tindak kejahatan yang jujur, manusiawi, dan efi sien yang berlandaskan pada keten- tuan hukum. Bantuan hukum merupakan pondasi bagi dinikmatinya hak-hak lain- nya, termasuk hak atas peradilan yang adil, sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 11, paragraf 1, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, suatu prasyarat untuk menjalankan hak-hak seperti itu dan merupakan perlindungan yang menjamin keadilan fundamental dan kepercayaan publik di dalam proses peradilan tindak kejahatan. 2. Lebih jauh, pasal 14, paragraf 3(d) Perjanji- an Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap orang berhak, di antara hak-hak lainnya, "untuk diadili de-ngan menghadirkan dirinya, dan untuk membela dirinya secara perseoran- gan atau melalui bantuan hukum yang ia 11
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pilih sendiri; diberitahu tentang hak-hak yang dimilikinya, jika ia tidak memiliki bantuan hukum; dan berhak memperoleh bantuan hukum yang ditetapkan baginya dalam semua kasus bilamana kepentingan- kepentingan peradilan mewajibkannya, dan tanpa ia harus membayar dalam kasus seperti itu jika ia tidak memiliki kemam- puan yang cukup untuk membayarnya". 3. Suatu sistem bantuan hukum yang ber- fungsi, sebagai bagian dari sistem peradi- lan tindak kejahatan yang berfungsi, dapat mengurangi tersangka mendekam di tempat tahanan kepolisian dan pusat-pusat penahanan lainnya, se- lain untuk mengurangi populasi lembaga pemasyarakatan, putusan-putusan yang keliru, penuh sesaknya penjara, dan penuh sesaknya pengadilan-pengadilan, dan me- ngurangi pelanggaran kembali dan vikti- misasi kembali. Situasi ini juga akan me- lindungi dan menjaga hak-hak para korban dan saksi-saksi di dalam proses peradilan tindak kejahatan. Bantuan hukum dapat di- manfaatkan untuk memberikan kontribusi bagi pencegahan tindak kejahatan dengan meningkatkan kesadaran hukum. lamanya waktu 1 2
PENGANTAR 4. Bantuan hukum memainkan peranan yang penting di dalam memfasiltiasi pengalihan dan penggunaan sanksi-sanksi dan lang- kah-langkah yang berbasis komunitas, ter- masuk langkah-langkah tanpa penahanan (non-custodial measures); meningkatkan kei- kutsertaan masyarakat secara lebih luas di dalam sistem peradilan tindak kejahatan; mengurangi penggunaan penahanan dan pemenjaraan yang tidak perlu; merasional- isasi kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang peradilan tindak kejahatan; dan menjamin penggunaan sumber-sumber da- ya negara secara efi sien. 5. Sangat disayangkan, banyak negara yang masih kekurangan sumber daya dan kapa- sitas yang diperlukan untuk memberikan bantuan hukum bagi para tersangka, mer- eka yang dituduh melakukan tindakan kriminal, narapidana, korban dan saksi- saksi. 6. Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan Per- serikatan Bangsa-bangsa tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Tindak Kejahatan, yang ditarik dari praktek-praktek yang baik dan stan- dar-standar internasional, bertujuan untuk 13
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana memberikan panduan kepada Negara-ne- gara mengenai prinsip-prinsip fundamen- tal di atas mana sistem bantuan hukum di dalam peradilan kriminal/tindak kejahatan didasarkan dan untuk menjabarkan ele- men-elemen khusus yang diperlukan bagi sistem bantuan hukum nasional yang efek- tif dan berkelanjutan, untuk memperkuat akses menuju bantuan hukum sesuai de- gnan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2007/24, yang berjudul "Kerjasama inter- nasional bagi peningkatan akses menuju bantuan hukum di dalam sistem peradilan tindak kejahatan, terutama di Afrika". 7. Sejalan dengan Deklarasi Lilongwe ten- tang Mengakses Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Tindak Kejahatan di Af- rika dan Rencana Aksi Lilongwe untuk mengimplementasikan Deklarasi, Prinsip- prinsip dan Panduan-panduan mengikuti konsep luas bantuan hukum. 8. Untuk memenuhi maksud dari Prinsip- istilah prinsip dan Panduan-panduan, "bantuan hukum" mencakup penasihatan hukum, ban-tuan dan representasi/me- wakili orang-orang yang ditahan, ditang- kap atau dipenjara, dituduh atau didakwa, 1 4
PENGANTAR atau disangka melakukan pelanggaran kriminal dan untuk korban-korban dan saksi-saksi di dalam proses peradilan tin- dak kejahatan yang diberikan tanpa dipun- gut biaya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar atau jika kepentingan-kepentingan badan peradilan yang bersangkutan mewajibkan- nya. Lebih jauh, "bantuan hukum" dimak- sudkan untuk mencakup konsep-konsep pendidikan hukum, akses menuju infor- masi di bidang hukum dan jasa-jasa lainnya yang disediakan bagi orang-orang melalui mekanisme penyelesaian perselisihan alter- natif dan proses peradilan restoratif. 9. Untuk memenuhi maksud yang terkand- ung di dalam Prinsip-prinsip dan Panduan- panduan, individu yang menyediakan ban- tuan hukum selanjutnya di dalam tulisan ini disebut sebagai "penyedia bantuan hukum", dan organisasi-organisasi yang menyediakan bantuan hukum selanjutnya disebut sebagai "penyedia jasa bantuan hu- kum". Penyedia-penyedia bantuan hukum yang pertama adalah para akhli hukum penyedia bantuan hukum, tetapi Prinsip- prinsip dan Panduan-panduan juga mengi- 15
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana syaratkan bahwa Negara melibatkan para pemangku kepentingan secara luas sebagai penyedia jasa bantuan hukum yang beru- pa organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi yang berbasis komu- nitas, organisasi-organisasi yang berbasis agama dan bukan agama, badan-badan profesional dan asosiasi-asosiasi dan kala- ngan akademia. Penyediaan bantuan hukum bagi warga ne- gara asing harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang ditetapkan di dalam Kon- vensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan traktat-traktat bilateral lainnya yang berlaku. 10. Perlu dicatat bahwa Negara-negara meng- gunakan model yang berbeda-beda bagi penyediaan bantuan hukum. Model-model ini dapat melibatkan pembela-pembela publik, para pengacara, pengacara yang dikontrak, skema-skema pro-bono, asosiasi- asosiasi pengacara, paralegal dan lain-lain. Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan ti- dak mengesahkan model tertentu tetapi mendorong Negara-negara untuk men- jamin hak-hak dasar untuk memperoleh bantuan hukum bagi orang-orang yang 1 6
PENGANTAR ditahan, ditangkap9) atau dipenjarakan, dinyatakan sebagai tersangka10) atau di- tuduh, didakwa melakukan tindak keja- hatan, sembari memperluas ruang lingkup bantuan hukum untuk mencakup mereka- mereka yang bersinggungan dengan sistem peradilan tindak kejahatan dan menganek- aragamkan skema-skema pemberian ban- tuan hukum. 11. Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan di- dasarkan pada pendapat bahwa Negara- negara seyogyanya, bilamana dipandang tepat, melakukan serangkaian tindakan yang, meskipun tidak secara ketat mengait- kannya dengan masalah bantuan hukum, dapat memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkan dari pendirian dan/atau pemberlakuan sistem bantuan hukum yang berjalan sebagaimana mestinya terhadap sistem peradilan tindak kejahatan yang ber- Istilah "penangkapan‰, "orang yang ditahan‰ dan "orang yang dipenjara‰ dipahami sebagaimana ditetapkan di dalam Rangkuman Prinsip-prinsip bagi Perlindungan Semua Orang di bawah Segala Macam/Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (resolusi Majelis Umum 43/173, lampiran). diberikan sebelum pemeriksaan, ketika mereka menjadi sadar bahwa mereka harus menjalani penyelidikan, dan ketika mereka di bawah ancaman penyiksaan dan intimidasi, misalnya di rumah-rumah tahanan 11. Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan di- dasarkan pada pendapat bahwa Negara- negara seyogyanya, bilamana dipandang tepat, melakukan serangkaian tindakan yang, meskipun tidak secara ketat mengait- kannya dengan masalah bantuan hukum, dapat memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkan dari pendirian dan/atau pemberlakuan sistem bantuan hukum yang berjalan sebagaimana mestinya terhadap sistem peradilan tindak kejahatan yang ber- Istilah "penangkapan‰, "orang yang ditahan‰ dan "orang yang dipenjara‰ dipahami sebagaimana ditetapkan di dalam Rangkuman Prinsip-prinsip bagi Perlindungan Semua Orang di bawah Segala Macam/Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (resolusi Majelis Umum 43/173, lampiran). diberikan sebelum pemeriksaan, ketika mereka menjadi sadar bahwa mereka harus menjalani penyelidikan, dan ketika mereka di bawah ancaman penyiksaan dan intimidasi, misalnya di rumah-rumah tahanan 9 17
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana fungsi sebagaimana mestinya dan terhadap akses menuju keadilan. 12. Mengakui bahwa kelompok-kelompok ter- tentu berhak memperoleh perlindungan tambahan atau lebih rentan ketika terlibat di dalam sistem peradilan tindak kejahat- an, Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan juga mengadakan pengaturan khusus bagi perempuan-perempuan, anak-anak dan kelompok-kelompok dengan kebutuhan khusus. 13. Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan ter- utama berkaitan dengan hak untuk men- dapatkan bantuan hukum, berbeda dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang dikenal di dalam hukum internasi- onal. Tidak satu ketentuan pun di dalam Prinsip- prinsip dan Panduan-panduan ini yang harus ditafsirkan sebagai memberikan perlindungan pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diatur menurut hukum dan per- aturan-peraturan nasional yang ada sekarang dan peraturan-peraturan dan konvensi-kon- vensi hak-hak manusia regional dan interna- sional atau perjanjian-perjanjian yang berlaku terhadap pengadministrasian keadilan, terma- 1 8
PRINSIP - PRINSIP suk, tetapi tidak terbatas pada, Perjanjian In- ternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang Hak-hak Anak, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskrimi- nasi terhadap Perempuan dan Konvensi Inter- nasional tentang Perlindungan bagi Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarga Mereka. Namun, ketentuan ini tidak boleh di- tafsirkan sebagai memiliki arti bahwa Negara- negara terikat oleh intrumen-instrumen re- gional dan internasional yang mereka belum meratifi kasinya atau menyetujuinya. B. Prinsip-prinsip Prinsip 1. Hak untuk memperoleh bantuan hukum 14. Mengakui bahwa bantuan hukum merupa- kan elemen yang sangat penting dari sistem peradilan tindak kejahatan yang didasarkan pada ketentuan hukum, suatu pondasi bagi dinikmatinya hak-hak lainnya, termasuk hak untuk diadili secara jujur, dan perlind- ungan yang penting yang menjamin keadi- lan funda-mental dan kepercayaan publik di dalam proses peradilan tindak kejahat- an11), Negara-negara seharusnya men-jamin Istilah "proses peradilan‰ dipahami sebagaimana yang tercantum di dalam Panduan-panduan tentang Peradilan dalam Hal-hal yang Meli- 11 19
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana hak untuk memperoleh bantuan hukum di dalam sistem hukum nasional mereka pada tingkat yang paling tinggi yang memung- kinkan, termasuk, bilamana dapat diber- lakukan, di dalam undang-undang dasar/ konstitusi mereka. Prinsip 2. Tanggung jawab Negara 15. Negara-negara harus mempertimbangkan penyediaan bantuan hukum sebagai kewa- jiban dan tanggung jawab mereka. Untuk mencapai hal ini mereka harus memper- timbangkan, bilamana dipandang tepat, memberlakukan peraturan perundang-un- dangan dan peraturan-peraturan khusus dan menjamin bahwa suatu sistem bantuan hukum secara menyeluruh diberlakukan yang dapat diakses, efektif, berkelanjutan dan kredibel/dapat dipercaya. Negara-ne- gara dimaksud harus mengalokasi sumber- sumber daya manusia dan keuangan bagi sistem bantuan hukum dimaksud. 16. Negara tidak boleh campur tangan di dalam penyelenggaraan pembelaan bagi peneri- batkan Korban Anak-anak dan Saksi-saksi Tindak Kejahatan (resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2005/20, lampiran). Untuk memenuhi maksud di dalam Prinsip-prinsip dan Panduan-panduan, istilah terse- but meliputi ekstradisi, pemindahan narapidana dan proses bantuan hukum timbal-balik. 2 0
PRINSIP - PRINSIP ma bantuan hukum atau mencampuri ke- mandirian penyedia bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum yang bersangku- tan. 17. Negara-negara harus meningkatkan penge- tahuan masyarakat mereka tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menu- rut hukum yang berlaku melalui cara-cara yang tepat, untuk mencegah perilaku kri- minal dan viktimasisasi. 18. Negara-negara harus mengupayakan di- tingkatkannya pengetahuan masyarakat mereka tentang sistem peradilan dan fung- si-fungsinya, cara-cara untuk mengajukan di hadapan pengadilan-pengadilan dan mekanisme penyelesaian perselisihan alter- natif. 19. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memilih dan melakukan langkah- langkah yang tepat untuk memberitahukan kepada masyarakat mereka tentang tinda- kan-tindakan yang dinyatakan sebagai tin- dak kejahatan menurut hukum. Penyedia- an informasi seperti itu, bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan ke wilayah hukum lainnya, di mana tindak kejahatan 21
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dikategorikan dan dituntut secara berbeda, sangat penting untuk mencegah perilaku kejahatan. Prinsip 3. Bantuan hukum bagi orang-orang yang disangka atau dituduh melakukan tin- dak kejahatan 20. Negara-negara harus menjamin bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, di- sangka atau dituduh melakukan tindak kejahatan yang diancam hukuman penjara atau hukuman mati berhak memperoleh bantuan hukum pada semua tingkatan proses peradilan tindak kejahatan. 21. Bantuan hukum harus juga diberikan, tan- pa memandang kemampuan orang yang bersangkutan, jika kepentingan peradilan mewajibkannya, sebagai contoh, mengi- ngat urgensi atau kompleksitas kasus atau besarnya penalti yang berpotensi untuk dikenakan. 22. Anak-anak harus memiliki akses menuju bantuan hukum menurut ketentuan-keten- tuan yang sama atau ketentuan-ketentuan yang lebih lunak dibandingkan dengan orang dewasa. 23. Adalah menjadi tanggung jawab pihak ke- polisian, jaksa penuntut dan hakim untuk 2 2
PRINSIP - PRINSIP menjamin bahwa mereka yang berhadapan dengan mereka yang tidak mampu me- nyewa kuasa hukum dan/atau yang sangat rentan diberikan akses menuju bantuan hu- kum. Prinsip 4. Bantuan hukum bagi korban tindak kejahatan 24. Tanpa mengurangi atau ketidakkonsistenan dengan hak-hak tergugat, Negara-negara harus, bilamana dipandang tepat, mem- berikan bantuan hukum bgi korban-korban tidak kejahatan. Prinsip 5. Bantuan hukum bagi saksi-saksi 25. Tanpa mengurangi atau ketidakkonsistenan dengan hak-hak tergugat, Negara-negara harus, bilamana dipandang tepat, menye- diakan bantuan hukum bagi saksi tindak kejahatan. Prinsip 6. Non-diskriminasi 26. Negara-negara harus menjamin tersedianya bantuan hukum bagi semua orang, tanpa memandang umur, suku/bangsa/ras, war- na kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau pan- dangan-pandangan lain, asal usul kebang- 23
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana saan, sosial atau kekayaan, kewarganega- raan atau domisili, kelahiran, pendidikan, atau status sosial atau status-status lainnya. Prinsip 7. Penyediaan bantuan hukum yang cepat dan efektif 27. Negara-negara harus menjamin bahwa ban- tuan hukum yang efektif diberikan dengan cepat pada semua tingkat proses peradilan tindak kejahatan. 28. Bantuan hukum yang efektif mencakup, tetapi tidak terbatas pada, akses yang ti- dak dihalangi menuju penyedia bantuan hukum untuk orang-orang yang ditahan, kerahasiaan komunikasi, akses menuju ar- sip-arsip kasus dan waktu yang cukup dan fasilitas untuk menyiapkan pembelaannya. Prinsip 8. Hak untuk diberitahu 29. Negara-negara harus menjamin bahwa, se- belum dilaku-kan pemeriksaan dan pada waktu seseorang kehilangan kebebasannya, orang-orang tersebut diberitahu tentang hak-hak mereka untuk memperoleh ban- tuan hukum dan perlindungan-perlindu- ngan prosedural lainnya serta konsekuensi- konsekuensi yang berpotensi terjadi karena 2 4
PRINSIP - PRINSIP melepaskan hak-hak itu secara sukarela. 30. Negara-negara harus menjamin bahwa in- formasi mengenai hak-hak selama proses peradilan tindak kejhatan dan mengenai jasa-jasa bantuan hukum disediakan secara gratis dan dapat diakses oleh publik. Prinsip 9. Upaya pemulihan & perlindungan 31. Negara-negara harus menetapkan upaya- upaya pemulihan dan perlindungan-per- lindungan yang efektif yang harus diber- lakukan manakala akses menuju bantuan hukum dihalang-halangi, ditangguhkan/ dilarang atau jika orang-orang dimaksud telah tidak diberitahu secukupnya menge- nai hak-hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum. Prinsip 10. Persamaan di dalam memperoleh akses menuju bantuan hukum 32. Tindakan-tindakan khusus harus dilaku- kan untuk menjamin akses yang berarti menuju bantuan hukum bagi perempuan, anak-anak dan kelompok-kelompok den- gan kebutuhan khusus, termasuk, tetapi ti- dak terbatas pada manula, kaum minoritas, orang-orang yang memiliki ketidakmam- puan, orang-orang dengan penyakit mental, 25
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana orang-orang yang hidup dengan HIV dan penyakit-penyakit menular serius lainnya, pengguna obat-obat terlarang, penduduk asli/pribumi, aborijin, orang-orang tanpa kewarganegaraan, pencari suaka, warga negara asing, migran dan buruh migran, pengungsi dan orang-orang yang terping- girkan di dalam negeri. Tindakan-tindakan seperti itu harus mempertimbangkan ke- butuhan-kebutuhan khusus kelompok-ke- lompok ini, termasuk masalah gender dan penyesuaian terhadap usia yang bersang- kutan. 33. Negara-negara harus juga menjamin bahwa bantuan hukum disediakan bagi orang- orang yang tinggal di daerah pedesaan, daerah terpencil dan di wilayah-wilayah yang secara ekonomi dan sosial tidak men- guntungkan dan bagi orang-orang yang merupakan anggota-anggota kelompok yang secara ekonomi dan sosial lemah. Prinsip 11. Bantuan hukum bagi kepentingan terbaik anak-anak 34. Di semua keputusan yang menyangkut bantuan hukum yang memengaruhi anak- anak12), kepentingan utama anak-anak ha- 12 Yang dimaksud dengan "Anak‰ adalah setiap orang yang berumur di 2 6
PRINSIP - PRINSIP rus dijadikan pertimbangan utama. 35. Bantuan hukum yang disediakan bagi anak- anak harus diprioristaskan, demi kepentin- gan utama anak-anak, dan dapat diakses, disesuaikan dengan umur, multidisipliner, efektif dan responsive terhadap kebutuhan- kebutuhan khusus hukum dan sosial anak. Prinsip 12. Kemandirian dan perlindungan bagi penyedia bantuan hukum 36. Negara-negara harus menjamin bahwa para penyedia bantuan hukum mampu melaksanakan tugas mereka secara efek- tif, bebas dan mandiri. Terutama, Negara- negara harus menjamin bahwa para penye- dia bantuan hukum dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, halangan, pelecehan atau cam- pur tangan yang tidak patut; dapat menga- dakan perjalanan, untuk berkonsultasi dan bertemu dengan klien-klien mereka dengan bebas dan terjaga kerahasiaannya baik di dalam negara mereka sendiri atau pun di luar negeri, dan dengan bebas mengakses berkas-berkas penuntutan dan berkas-ber- kas lainnya yang berkaitan; dan tidak men- derita atau pun diancam dengan, tuntutan bawah 18 tahun, sejalan dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak 27
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana atau sanksi-sanksi administratif, ekonomis dan sanksi-sanksi lainnya terhadap tinda- kan yang dilakukan sesuai dengan kewa- jiban-kewajiban profesional yang diakui, standar-standar dan etika. Prinsip 13. Kompetensi dan akuntabilitas pe- nyedia bantuan hukum 37. Negara-negara harus memberlakukan me- kanisme untuk menjamin bahwa semua penyedia bantuan hukum memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, kecakapan dan pengalaman yang cocok dengan sifat atau jenis pekerjaannya, termasuk berat ringannya pelanggaran yang dihadapinya, dan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan perempuan, anak-anak dan kelompok-ke- lompok dengan kebutuhan khusus. 38. Keluhan-keluhan agar tindakan disiplin ter- hadap penyedia bantuan hukum dilakukan harus segera diselidiki dan diadili sesuai dengan kode etik profesional di hadapan badan yang tidak memihak dan dapat dike- nakan tinjauan yudisial. Prinsip 14. Kemitraan 39. Negara-negara harus mengakui dan men- dorong diberikannya kontribusi oleh aso- 2 8
PRINSIP - PRINSIP siasi-asosiasi pengacara, universitas, ma- syarakat sipil dan kelompok-kelompok dan institusi-institusi lain di dalam memberi- kan bantuan hukum. 40. Bilamana dianggap tepat, bentuk-bentuk kemitraan publik-swasta dan bentuk-ben- tuk kemitraan lainnya harus didirikan un- tuk memperluas jangkauan bantuan hu- kum. C. Panduan-panduan Panduan 1. Penyediaan bantuan hukum 41. Bilamana saja Negara-negara memberlaku- kan uji kelayakan untuk memperoleh ban- tuan hukum untuk menentukan kelayakan untuk memperoleh bantuan hukum, mer- eka harus menjamin bahwa: (a) Orang-orang yang tingkat kelayakan- nya melampaui batas-batas uji kelaya- kan tetapi yang tidak mampu, atau ti- dak memiliki akses menuju, seorang pengacara di dalam situasi-situasi di mana bantuan hukum akan dengan cara lainnya diberikan dan bilamana hal itu merupakan kepentingan badan peradilan untuk memberikan bantuan 29
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana hukum seperti itu, tidak dikesamping- kan untuk menerima bantuan; (b) Kriteria untuk menerapkan uji kelaya- kan secara luas dipublikasikan; (c) Orang-orang yang sangat mendesak membutuhkan bantuan hukum di kan- tor-kantor polisi, tempat-tempat pena- hanan/pengadilan-pengadilan harus di berikan bantuan hukum pendahuluan selagi sifat memenuhi syarat mereka se- dang ditentukan. Anak-anak selalu di- bebaskan dari menjalani uji kelayakan seperti itu; (d) Orang-orang yang dilarang memper- oleh bantuan hukum hanya berdasar- kan hasil tes/uji kelayakan berhak me- ngajukan banding atas keputusan yang diterimanya itu; (e) Pengadilan dapat, dengan memperha- tikan keadaan-keadaan tertentu dari se seorang dan setelah mempertimbang- kan alasan-alasan penolakannya untuk memperoleh bantuan hukum, meme- rintahkan bahwa orang tersebut diberi- kan bantuan hukum, dengan atau tanpa kontribusinya, bilamana kepentingan badan peradilan mewajibkannya; 3 0
PANDUAN - PANDUAN (f) Jika uji kelayakan dihitung berdasar- kan penghasilan rumah tangga sebuah keluarga, tetapi anggota-anggota ke- luarga secara individual bertikai satu sama lainnya atau tidak memiliki ak- ses yang sama menuju penghasilan ke- luarga, maka hanya penghasilan orang yang sedang mengajukan permohonan bantuan hukum sajalah yang akan di- gunakan untuk maksud uji kelayakan dimaksud. Panduan 2. Hak untuk diberitahu tentang bantuan hukum 42. Untuk menjamin hak orang-orang untuk di- beritahu tentang hak mereka untuk mem- peroleh bantuan hukum, Negara-negara harus menjamin bahwa: (a) Informasi tentang hak untuk memper- oleh bantuan hukum dan terdiri atas apa saja bantuan seperti, termasuk ket- ersediaan jasa-jasa bantuan hukum dan bagaimana mengakses jasa-jasa seper- ti itu dan informasi lain yang terkait, disediakan bagi masyarakat dan untuk masyarakat pada umumnya di kantor- kantor pemerintah setempat dan di 31
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana institusi-institusi pendidikan dan ke- agamaan dan melalui media, termasuk Internet, atau cara-cara lainnya yang te- pat; (b) Informasi disediakan bagi kelompok- kelompok yang terisolasi dan kelom- terpinggirkan, pok-kelompok yang Program-program radio dan televisi, surat-surat kabar lokal dan regional, In- ternet dan cara-cara lain dimanfaatkan, terutama menyusul terjadinya peruba- han-perubahan terhadap hukum dan permasalahan-permasalahan spesifi k yang memengaruhi masyarakat; (c) Petugas-petugas kepolisian, jaksa pe- nuntut, petugas-petugas badan peradi- lan dan petugas-petugas di setiap tem- pat di mana orang-orang dipenjarakan atau ditahan memberitahu orang-orang yang tidak terwakili tersebut tentang hak-hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum dan perlindungan-per- lindungan prosedural lainnya; (d) Informasi tentang hak-hak seseorang yang dijadikan tersangka atau dituduh melakukan pelanggaran kriminal di dalam proses peradilan tindak keja- 3 2
PANDUAN - PANDUAN hatan dan tentang tersedianya jasa ban- tuan hukum, disediakan di kantor-kan- tor kepolisian, pusat-pusat penahanan, pengadilan-pengadilan dan penjara- penjara, sebagai contoh, melalui pener- bitan surat hak atau di dalam format resmi lainnya yang disampaikan kepa- da tersangka. Informasi seperti itu ha- rus disediakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan orang yang buta huruf, kelompok minoritas, orang-orang dengan ketidakmampuan dan anak-anak; dan informasi seperti itu harus disampaikan di dalam bahasa yang orang-orang itu memahaminya dengan baik. Informasi yang diberikan kepada anak-anak harus diberikan ses- uai dengan umurnya dan tingkat kema- tangannya; (e) Upaya-upaya pemulihan/perbaikan di sediakan bagi orang-orang yang belum secara memadai diberitahu tentang hak- hak mereka untuk memperoleh ban- tuan hukum. Upaya-upaya perbaikan seperti itu dapat mencakup larangan untuk melakukan tindakan-tindakan prosedural, pembebasan dari tahanan, 33
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dikesampingkannya bukti, uji materi dan kompensasi; (f) Cara-cara untuk memverifi kasi/mem- buktikan bahwa benar bahwa seseorang telah benar-benar telah diberitahu ha- rus telah diberlakukan. Panduan 3. Hak-hak lain yang dimiliki orang- orang yang ditahan, ditangkap, dinyatakan sebagai tersangka atau dituduh, atau didakwa melakukan tindak kejahatan 43. Negara-negara harus melakukan tindakan- tindakan: (a) Untuk segera memberitahu setiap orang yang ditahan, ditangkap, dinyatakan sebagai tersangka atau dituduh, atau di-dakwa telah melakukan tindak ke- jahatan, tentang haknya untuk tetap membisu; haknya untuk berkonsultasi dengan penasihat atau, jika memenuhi syarat, dengan penyedia bantuan hu- kum pada setiap tingkat proses pemi- danaan, terutama sebelum diinterview oleh otoritas yang berwenang; dan haknya untuk didampingi oleh seorang kuasa hukum independen atau penye- dia bantuan hukum waktu sedang diin- terview dan selama tindakan-tindakan 3 4
PANDUAN - PANDUAN prosedural lainnya; (b) Untuk melarang pada saat tidak ada ke- adaan yang memaksa, menginterview seseorang oleh polisi tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali jika orang tersebut memberikan persetujuan se- cara sukarela dan setelah memahami sepenuhnya sebelum memberikan per- setujuan untuk melepaskan haknya un- tuk didampingi oleh kuasa hukum dan untuk menetapkan mekanisme untuk memverifi kasi sifat kesukarelaan dari persetujuan orang tersebut. Interview tidak boleh dimulai sebelum penyedia bantuan hukum tiba di tempat; (c) Untuk menginformasikan kepada se- mua tahanan warga negara asing dan narapidana di dalam bahasa yang mer- eka memahami sepenuhnya tentang hak-hak mereka untuk segera meng- hubungi otoritas konsuler tanpa ham- batan apa pun; (d) Untuk menjamin bahwa orang-orang bertemu dengan kuasa hukum atau penyedia bantuan hukum secepatnya setelah mereka ditahan dengan men- jaga kerahasiaannya sepenuhnya; dan 35
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana bahwa kerahasiaan komunikasi selan- jutnya dijamin; (e) Untuk memungkinkan setiap orang yang telah ditahan atas alasan apa pun untuk segera memberitahu keluargan- ya, atau orang lain yang dianggap tepat menurut pilihannya, atau mengenai lo- kasi penahanan dan perubahan lokasi penahanan; otoritas yang berkompeten dapat, bagaimana pun, menunda suatu pemberitahuan jika mutlak dianggap perlu, jika diatur oleh ketentuan hukum dan jika penyampaian informasi akan menghambat penyelidikan kasus; (f) Untuk menyediakan jasa seorang juru bahasa yang independen/tidak memi- hak, bilamana saja dipandang perlu, penerjemahan dokumen-dokumen bila- mana dipandang tepat; (g) Untuk menugaskan seorang wali, bila- mana dianggap perlu; (h) Untuk menyediakan di kantor-kantor polisi dan tempat-tempat penahanan sarana-sarana untuk menghubungi pe- nyedia bantuan hukum; (i) Untuk memastikan bahwa orang-orang yang ditahan, ditangkap, dinyatakan 3 6
PANDUAN - PANDUAN sebagai tersangka atau dituduh, atau di- dakwa telah melakukan tindak kejahat- an, diberitahu tentang hak-haknya dan implikasi atau akibat-akibatnya bila- mana mereka melepaskan hak mereka untuk didampingi penasihat hukum dengan cara yang jelas dan gambling; dan berupaya untuk menjamin bahwa orang-orang dimaksud memahaminya; (j) Untuk menjamin bahwa orang-orang terkait diberitahu tentang mekanisme yang tersedia untuk mengajukan kelu- tentang penyiksaan-penyiksaan atau perlakuan buruk yang dialaminya; (k) Untuk menjamin bahwa dijalankannya hak-hak ini oleh seseorang tidak meru- gikan kasusnya. Panduan 4. Bantuan hukum pada tahap sebe- lum diadili 44. Untuk menjamin bahwa orang-orang yang ditahan memiliki akses secepatnya menuju bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan: (a) Untuk menjamin bahwa polisi dan oto- 37
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana ritas peradilan tidak secara sewenang- wenang melarang hak atau akses menu- ju bantuan hukum bagi orang-orang yang ditahan, ditangkap, dinyatakan sebagai tersangka atau digugat, atau didakwa telah melakukan tindak keja- hatan, terutama di kantor-kantor polisi; (b) Untuk memfasilitasi akses bagi penye- dia bantuan hukum yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang ditahan di kantor-kantor polisi dan tempat-tempat penahanan lainnya untuk memberikan bantuan hukum; (c) Untuk menjamin adanya atau dise- diakannya perwakilan-perwakilan hu- kum di dalam semua proses sebelum persidangan and pemeriksaan; (d) Untuk memonitor dan memberlaku- kan batas waktu penahanan di kan- tor polisi yang menguasai sel-sel atau tempat-tempat penahanan, misalnya, dengan menginstruksikan kepada oto- ritas peradilan untuk menyaring beban- beban kasus di tempat-tempat pena- hanan secara teratur untuk menjamin bahwa orang-orang ditahan secara sah 3 8
PANDUAN - PANDUAN menurut hukum, bahwa kasus mer- eka ditangani secara tepat waktu dan bahwa kondisi-kondisi di mana mereka ditahan memenuhi standar-standar hu- kum yang relevan, termasuk memenuhi standar-standar internasional; (e) Untuk menyediakan bagi setiap orang, setelah mereka dimasukkan ke dalam tahanan, informasi tentang hak-hak mereka menurut hukum, ketetapan- ketetapan tentang tempat tahanan dan tahap-tahap awal proses pra-peradilan. Informasi seperti itu harus diberikan dengan cara yang sesuai dengan kebu- tuhan orang-orang yang buta aksara, kaum minoritas, orang-orang penyan- dang cacat dan anak-anak dan di dalam bahasa yang dapat dipahami sepenuh- nya oleh orang-orang yang memerlukan bantuan hukum. Informasi yang diberi- kan kepada anak-anak harus diberikan dengan cara yang sesuai dengan umur dan kematangan berpikir mereka. Ba- han-bahan informasi didukung oleh alat peraga visual yang ditempatkan di tempat-tempat yang mudah diketahui di masing-masing tempat penahanan; 39
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (f) Untuk meminta asosiasi-asosiasi pen- gacara atau hukum dan institusi-insti- tusi kemitraan untuk menyusun daftar nama pengacara dan paralegal untuk mendukung sistem hukum yang kom- prehensif untuk orang-orang yang di- tahan, ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, atau dituduh, atau didakwa telah melakukan tindak kejahatan teru- tama di kantor-kantor polisi; (g) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak kejahatan mempunyai waktu yang cu- kup, fasilitas dan dukungan teknis dan keuangan, dalam hal ia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk me- nyiapkan pembelaannya dan mampu untuk berkonsultasi dengan kuasa hu- kumnya dengan dijaga kerahasiannya sepenuhnya. Panduan 5. Bantuan hukum selama berlang- sungnya sidang pengadilan 45. Untuk menjamin bahwa setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak kejahatan untuk mana jangka waktu pemenjaraan atau hukuman melalui pengeksekusian 4 0
PANDUAN - PANDUAN (capital punishment) mungkin dikenakan oleh pengadilan, mempunyai akses menuju bantuan hukum di semua persidangan di pengadilan, termasuk persidangan band- ung and persidangan-persidangan lainnya yang terkait, Negara-negara harus melaku- kan tindakan-tindakan: (a) Untuk menjamin bahwa tergugat me- mahami kasus terhadapnya dan kon- sekuensi-konsekuensi peradilannya; (b) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak kejahatan memiliki waktu, fasilitas dan bantuan teknis serta keuangan, dalam hal ia tidak memiliki kemampuan, un- tuk menyiapkan pembelaannya dan mampu berkonsultasi dengan kuasa hukumnya dengan tetap terjaga kera- hasiannya sepenuhnya; (c) Untuk menyediakan perwakilan di se- tiap persidangan di pengadilan oleh kuasa hukum pilihannya, jika diang- gap tepat, atau oleh kuasa hukum yang kompeten yang ditugaskan oleh pen- gadilan atau otoritas bantuan hukum secara gratis bilamana orang dimaksud tidak mempunyai kemampuan yang 41
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana cukup untuk membayar dan/atau bila- mana kepentingan-kepentingan badan peradilan yang terkait mewajibkannya; (d) Untuk menjamin bahwa kuasa hukum tergugat hadir pada semua tahap pent- ing persidangan. Yang dimaksud den- gan tahap-tahap yang penting adalah semua tahap persidangan perkara tin- dak kejahatan di mana nasihat-nasihat/ saran-saran seorang kuasa hukum/ pengacara diperlukan untuk menjamin hak-hak tergugat untuk memperoleh peradilan yang jujur atau ketidakha- diran kuasa/penasihat hukum dapat merusak/mengganggu persiapan atau presentasi pembelaannya; (e) Untuk meminta asosiasi-asosiasi penga- cara atau hukum dan institusi-institusi kemitraan lainnya untuk menyusun daftar nama pengacara dan paralegal untuk mendukung sistem hukum yang komprehensif bagi orang-orang yang dinyatakan sebagai tersangka, ditang- kap, ditahan, digugat atau dituduh telah melakukan tindak kejahatan; du- kungan seperti itu dapat mencakup, misalnya, menghadap pengadilan pada 4 2
PANDUAN - PANDUAN tanggal-tanggal yang telah ditetapkan; (f) Untuk memungkinkan, sesuai dengan hukum nasionalnya, paralegal dan ma- hasiswa-mahasiswa hukum menyedi- akan jenis-jenis bantuan yang tepat ke- pada tersangka di pengadilan, dengan ketentuan bahwa mereka di bawah pengawasan pengacara-pengacara yang handal; (g) Untuk menjamin bahwa tersangka- tersangka yang tidak didampingi/di wakili memahami hak-hak mereka. Ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, meminta hakim dan jaksa penun- tut untuk menjelaskan hak-hak mereka kepada mereka dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Panduan 6. Bantuan hukum pada tahap pasca peradilan 46. Negara-negara harus menjamin bahwa orang-orang dan anak-anak yang dipenjara yang kehilangan kebebasannya memiliki akses meunuju bantuan hukum. Bilamana bantuan hukum tidak tersedia, Negara- negara harus menjamin bahwa orang-orang dipenjarakan sesuai dengan ketentuan hu- kum. 43
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana 47. Untuk memenuhi maksud ini, Negara-neg- ara harus mengambil langkah-langkah: (a) Untuk menyediakan bagi semua orang, setelah dimasukkan ke dalam penjara dan selama penahanan mereka, infor- masi tempat tentang aturan-aturan mereka dipenjara dan hak-hak mereka menurut ketentuan hukum, termasuk hak-hak untuk memperoleh bantuan hukum yang kerahasiaannya dijaga, nasihat dan bantuan; kemungkinan bagi peninjauan kembali kasus mereka; hak-hak mereka selama proses disiplin- er; dan prosedur-prosedur untuk men- gajukan keluhan/pengaduan, banding, pembebasan dini, ampunan. Informasi seperti itu harus disediakan dengan cara seperti yang diberikan bagi orang-orang buta huruf, kelompok minoritas, orang- orang penyandang cacat dan anak-anak (sederhana dan jelas/gamblang) dan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang memerlukan layanan bantuan hukum tersebut. Informasi yang disediakan bagi anak-anak harus disesuaikan dengan umurnya dan ke- matangan berpikirnya. Bahan-bahan 4 4
PANDUAN - PANDUAN informasi harus didukung dengan alat peraga visual yang diletakkan di tem- pat-tempat yang dapat dilihat dengan jelas di bagian-bagian fasilitas di mana para narapidana secara teratur memi- liki akses; (b) Untuk mendorong asosiasi-asosiasi le- gal dan pengacara dan penyedia ban- tuan hukum untuk menyusun daftar nama pengacara, dan paralegal, bilama- na dipandang tepat, untuk mengunjun- gi penjara-penjara untuk memberikan nasihat-nasihat dan bantuan-bantuan hukum kepada para narapidana tanpa dipungut biaya; (c) Untuk menjamin bahwa para nara- pidana memiliki akses menuju ban- tuan hukum untuk memenuhi maksud pengajuan banding dan mengajukan permohonan yang terkait dengan per- lakuan yang mereka alami dan kondi- si-kondisi tempat mereka dipenjara, termasuk ketika mereka menghadapi tuduhan-tuduhan pelanggaran disip- lin yang serius, dan untuk mengajukan permohonan-permohonan ampun, ter- utama bagi mereka yang menjalani hu- 45
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana kuman mati, serta permohonan-permo- honan untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan representasi pada waktu diadakan pemeriksaan untuk pembe- basan bersyarat dimaksud; (d) Untuk menginformasikan kepada nara- pidana warga negara asing tentang kemungkinan, bilamana dapat diber- lakukan, memperoleh pengalihan un- tuk menjalani hukumannya di negara asal mereka sesuai dengan kebangsaan mereka, dengan terlebih dahulu mem- peroleh persetujuan dari Negara-nega- ra terkait. Panduan 7. Bantuan hukum bagi korban 48. Tanpa mengurangi atau ketidakkonsistenan dengan hak-hak tergugat dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan, Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai, bilamana dipandang tepat, un- tuk menjamin bahwa: (a) Nasihat yang tepat, bantuan, kepedu- lian/perawatan, fasilitas dan dukungan disediakan bagi para korban kejahatan, selama proses peradilan tindak kejahat- 4 6
PANDUAN - PANDUAN an, dengan cara yang mampu mence- gah viktimisasi berulang seperti yang terjadi sebelumnya dan viktimisasi se- kunder; (b) Korban anak-anak menerima bantuan hukum yang diperlukan, sejalan deng- an Panduan tentang Keadilan di dalam Hal-hal yang melibatkan Korban Anak dan Saksi akibat Tindak Kejahatan; (c) Korban menerima nasihat hukum ten- tang segala aspek yang menyangkut keterlibatan mereka di dalam proses peradilan tindak kejahatan, termasuk kemungkinan melakukan tuntutan hukum atau mengajukan klaim untuk memperoleh kompensasi di dalam proses hukum yang terpisah, yang mana yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan; (d) Para korban segera diberitahu oleh polisi dan para petugas garis depan (frontline responders) (sebagai contoh para penyedia layanan kesehatan, so- sial dan kesejahteraan anak) tentang hak-hak mereka untuk memperoleh in- formasi, bantuan dan perlindungan dan 47
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana bagaimana mengakses hak-hak seperti itu; (e) Pandangan serta kekhawatiran korban dipresentasikan dan dipertimbangkan pada tingkat proses peradilan tindak ke- jahatan yang dianggap tepat bilamana kepentingan-kepentingan pribadinya dirugikan atau bilamana kepentingan- kepentingan badan peradilan mewajib- kannya; (f) Badan-badan pelayanan korban dan organisasi-organisasi non-pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan bantuan hukum kepada korban; (g) Mekanisme dan prosedur disusun un- tuk menjamin terciptanya kerjasama yang erat dan sistem rujukan yang te- pat antara penyedia jasa bantuan hu- kum dan profesional-profesional lain- nya (misalnya, kesehatan, sosial dan penyedia kesejahteraan anak) untuk memperoleh pemahaman secara me- nyeluruh mengenai korban, serta pe- nilaian terhadap situasi dan kebutu- han-kebutuhan legal, psikologis, sosial, emosional, fi sik dan kognitifnya. 4 8
PANDUAN - PANDUAN Panduan 8. Bantuan hukum bagi saksi-saksi 49. Negara-negara harus mengambil tindakan- tindakan yang memadai, bilamana dipandang tepat, untuk menjamin bahwa: (a) Para saksi segera diberitahu oleh otori- tas yang berkaitan tentang hak-haknya untuk memperoleh informasi, hak-hak- nya untuk memperoleh bantuan dan perlindungan dan bagaimana mengak- ses hak-hak seperti itu; (b) Nasihat yang tepat, bantuan, fasilitas pemeliharaan dan dukungan diberikan kepada para saksi tindak kejahatan se- lama proses peradilan tindak kejahatan berlangsung; (c) Saksi anak menerima bantuan hukum yang diperlukan, sejalan dengan Pan- duan tentang Keadilan di dalam Hal- hal yang melibatkan Korban Anak dan Saksi Tindak Kejahatan; (d) Semua pernyataan atau kesaksian yang diberikan oleh saksi selama proses per- adilan tindak kejahatan berlangsung ditafsirkan dan diterjemahkan secara akurat dan tepat. 50. Negara-negara harus, bilamana dipandang tepat, menyediakan bantuan hukum bagi 49
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana para saksi. 51. Keadaan-keadaan di mana dianggap tepat untuk memberikan bantuan hukum ke- pada saksi mencakup, tetapi tidak terbatas pada, situasi-situasi di mana: (a) Saksi menghadapi risiko yang dapat mengakibatkan ia atau dirinya sendiri yang dipersalahkan telah melakukan tindak kejahatan; (b) Terdapat risiko yang terkait dengan ke- selamatan dan kesejahteraan saksi seb- agai akibat dari statusnya seperti itu; (c) Saksi yang secara khusus rentan, terma- suk sebagai akibat memiliki atau me- nyandang kebutuhan khusus. Panduan 9. Implementasi hak perempuan un- tuk mengakses bantuan hukum 52. Negara-negara harus melakukan tindakan- tindakan yang tepat dan dapat diterapkan untuk menjamin hak-hak perempuan un- tuk mengakses bantuan hukum, termasuk: (a) Memperkenalkan kebijakan yang aktif untuk mencantumkan perspektif jen- der ke dalam semua kebijakan, hukum, prosedur-prosedur, program-program dan praktek-praktek yang terkait den- 5 0
PANDUAN - PANDUAN gan bantuan hukum untuk menjamin persamaan jender dan akses menuju ke- adilan yang adil dan setara; (b) Mengambil langkah-langkah yang ak- tif untuk menjamin bahwa, bilamana mungkin, pengacara perempuan dise- diakan untuk mewakili terdakwa, ter- gugat dan korban yang berjenis kela- min perempuan; (c) Menyediakan bantuan hukum, nasihat dan layanan pendukung pengadilan di dalam keseluruhan proses hukum bagi korban kekerasan yang berjenis kela- min perempuan untuk menjamin ak- ses menuju keadilan dan menghindari terjadinya viktimisasi sekunder dan layanan-layanan lainnya seperti itu, yang dapat mencakup penerjemahan dokumen-dokumen hukum bilamana diperlukan atau diwajibkan. Panduan 10. Tindakan-tindakan khusus un- tuk anak-anak 53. Negara-negara harus menjamin dilakukan- nya tindakan-tindakan khusus bagi anak- anak untuk meningkatkan akses yang efek- tif bagi anak-anak menuju keadilan dan 51
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dan pengaruh-pengaruh buruk lainnya se- bagai akibat terlibatnya mereka di dalam sistem peradilan tindak kejahatan, terma- suk: (a) Menjamin hak anak untuk memperoleh penasihat yang ditetapkan untuk me- wakili anak atas namanya sendiri di dalam proses peradilan bilamana ter- jadi atau dapat terjadi perbenturan ke- pentingan antara anak dan orangtuan- ya atau pihak-pihak lain yang terlibat; (b) Memungkinkan anak-anak yang di- tahan, ditangkap, dijadikan tersangka, dituduh, didakwa telah melakukan pelanggaran kriminal, untuk bisa men- ghubungi orangtua mereka atau wali mereka segera dan melarang untuk menginterview seorang anak tanpa di- hadiri/disaksikan oleh kuasa hukum- nya atau penyedia bantuan hukum, dan orangtua atau wali, demi kepentingan terbaik anak; (c) Menjamin hak anak untuk memastikan bahwa masalahnya ditentukan/dipu- tuskan dengan dihadiri oleh orangtua anak atau wali hukumnya, kecuali jika 5 2
PANDUAN - PANDUAN hal ini tidak dianggap sebagai demi ke- pentingan terbaik anak; (d) Menjamin bahwa anak-anak diperbole- hkan untuk berkonsultasi dengan bebas dan dijamin kerahasiaannya dengan orangtua mereka dan/atau wali atau wakil sahnya; (e) Menyediakan informasi tentang hak- hak hukum dengan cara yang sesuai dengan tingkat umur anak dan kema- tangan berpikir anak, dengan meng- gunakan bahasa yang dapat dipahami sepenuhnya oleh anak dan dengan cara yang disesuaikan dengan budaya dan jendernya. Ketentuan yang mengatur tentang informasi kepada orangtua, wali atau pengurusnya harus merupak- an tambahan, bukan sebagai alternatif, untuk mengkomunikasikan informasi kepada anak; (f) Meningkatkan, bilamana dianggap te- pat, diversi dari sistem peradilan tin- dak kejahatan formal dan menjamin bahwa anak-anak mempunyai bak un- tuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat proses bilamana diversi diterapkan; 53
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (g) Mendorong, bilamana dipandang tepat, penggunaan pendekatan-pendekatan alternatif dan sanksi-sanksi terhadap dicabutnya kebebasan dan menjamin bahwa anak-anak memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum sehingga perampasan kebebasan merupakan upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang dianggap patut; (h) Menetapkan tindakan-tindakan untuk menjamin proses yudisial dan adminis- tra-tif dilakukan di dalam suasana dan cara yang memungkinkan anak-anak didengar baik secara langsung atau pun melalui wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten den- gan aturan-aturan prosedural hukum nasional. Dengan mempertimbangkan usia anak dan kematangan berpikirnya dapat pula dipersyaratkan dilakukan- nya modifi kasi prosedur dan praktek- praktek administrasi dan yudisialnya. 54. Privasi dan data pribadi seorang anak yang sedang atau telah terlibat di dalam proses yudisial atau non-yudisial dan intervensi- intervensi lain harus dilindungi pada se- tiap tahap, dan perlindungan seperti itu 5 4
PANDUAN - PANDUAN harus dijamin oleh hukum. Ketentuan ini pada umumnya menyiratkan tidak diper- bolehkannya informasi atau data pribadi dipublikasikan atau disediakan bagi, teru- tama, media, yang dapat mengungkap atau secara tidak langsung memungkinkan ter- ungkapnya identitas anak, termasuk foto- foto anak, uraian rinci tentang anak dan keluarganya, nama-nama dan atau alamat- alamat keluarganya dan catatan-catatan au- dio dan video. Panduan 11. Sistem bantuan hukum di selu- ruh Wilayah Negara 55. Untuk mendorong berfungsinya sistem bantuan hukum di seluruh wilayah negara, Negara-negara harus, bilamana dipandang tepat, melakukan tindakan-tindakan: (a) Untuk menjamin dan meningkatkan penyediaan bantuan hukum yang tepat guna/efektif pada semua tingkat proses peradilan tindak kejahatan bagi orang- orang yang ditahan, ditangkap, atau dipenjara, telah dinyatakan sebagai ter- sangka atau digugat atau dituduh telah melakukan tindak kejahatan dan kor- ban kejahatan; 55
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (b) Untuk menyediakan bantuan hukum bagi orang-oang yang telah secara mel- awan hukum ditangkap atau ditahan atau yang telah menerima putusan fi nal pengadilan sebagai akibat dari kegaga- lan mengadili, untuk menegakkan hak mereka untuk diadili lagi, memperoleh ganti kerugian, termasuk kompesasi, rehabilitasi dan jaminan-jaminan tidak terulangnya lagi peristiwa dimaksud; (c) Untuk meningkatkan koordinasi antara badan-badan peradilan dan profesion- al-profesional lainnya seperti petugas- petugas kesehatan, layanan sosial dan petugas-petugas pendukung korban untuk memaksimalkan keefektifan sistem bantuan hukum, tanpa mengu- rangi hak-hak tergugat; (d) Untuk membangun kemitraan dengan asosiasi-asosiasi hukum dan pengacara untuk menjamin disediakannya ban- tuan hukum di semua tingkatan proses peradilan tindak kejahatan (e) Untuk memungkinkan paralegal me- nyediakan bentuk-bentuk bantuan hu- kum yang diperbolehkan oleh hukum atau praktek-praktek nasional kepada 5 6
PANDUAN - PANDUAN orang-orang yang ditangkap, ditahan, dinyatakan sebagai tersangka atau di- tuduh telah melakukan tindak keja- hatan, terutama di kantor-kantor polisi atau di tempat-tempat penahanan lain- nya; (f) Untuk mempromosikan penyediaan bantuan hukum yang tepat untuk men- cegah tindak kejahatan. 56. Negara-negara harus juga mengambil tin- dakan-tindakan: (a) Untuk mendorong asosiasi-asosiasi le- gal dan pengacara untuk mendukung penyediaan bantuan hukum dengan layanan, menawarkan termasuk bagi mereka yang tanpa di- pungut biaya (pro bono), sejalan dengan panggilan profesionalnya dan kewa- jiban etisnya; serangkaian (b) Untuk menetapkan insentif bagi para pengacara untuk bekerja di wilayah- wilayah yang secara sosial dan ekonomi terbelakang (misalnya, pembebasan pa- jak, bea siswa dan tunjangan-tunjangan makan dan pemondokan serta perjala- nan); (c) Untuk mendorong para pengacara un- 57
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana tuk mengadakan perjalanan keliling se- cara ter-atur ke seluruh wilayah negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkannya. 57. Di dalam mendesain skema-skema bantuan hukum yang berlaku di seluruh wilayah nega-ra, Negara-negara harus mempertim- bangkan kebutuhan-kebutuhan kelompok- kelompok khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada, manula, kaum minoritas, para penyandang cacat, penyandang cacat mental, orang-orang yang hidup dengan HIV, dan yang mengidap penyakit menular yang parah, pengguna obat-obat terlarang, pribumi dan penduduk asli, orang-orang tanpa kewarganegaraan, pencari suaka, warga negara asing, pengungsi dan orang- orang yang secara internal terpinggirkan, sejalan dengan panduan-panduan 9 dan 10. 58. Negara-negara harus mengambil tindakan- tindakan yang tepat untuk membangun sistem bantuan hukum yang ramah13) dan 13 "Bantuan hukum yang ramah terhadap Anak-anak/Child-friendly le- gal aid " merupakan ketentuan yang mengatur bantuan hukum bagi anak-anak di dalam perkara kriminal/pidana, perdata, administratif yang dapat diakses, sesuai dengan umur, multidisipliner dan efektif, dan yang responsif terhadap serangkaian kebutuhan-kebutuhan legal dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja . Bantuan hukum yang ramah terhadap anak-anak diberikan oleh pengacara dan yang 5 8
PANDUAN - PANDUAN peka bagi anak-anak dengan mempertim- bangkan kapasitas anak yang berkembang dan kebutuhan untuk mencapai keseim- bangan antara kepentingan-kepentingan terbaik anak dan hak anak untuk didengar di dalam proses yudisial termasuk: (a) Menetapkan, bilamana mungkin, me- kanisme yang dkhususkan untuk men- dukung bantuan hukum khusus bagi anak-anak dan mendukung penginte- grasian bantuan hukum yang ramah terhadap anak-anak ke dalam me- kanisme umum dan bukan-spesialis; (b) Menganut peraturan perundang-un- dangan yang mengatur bantuan hu- kum, kebijakan-kebijakan dan per- aturan-peraturan yang secara tegas mempertimbangkan hak-hak anak dan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi perkembangannya, termasuk hak un- tuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya yang sesuai pada saat menyiapkan dan menyampaikan pembelaannya; hak untuk didengar bukan pengacara yang terlatih dan berpengalaman di bidang hukum anak-anak dan perkembangan remaja dan anak-anak dan yang mam- pu berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak dan para penjaga/ pengurusnya 59
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di dalam semua proses yudisial yang memengaruhinya; prosedur-prosedur standar untuk menentukan kepentin- gan terbaik; privasi dan perlindungan bagi data pribadi; dan hak untuk diper- timbangkan untuk diversi; (c) Menetapkan standar-standar layanan bantuan hukum yang ramah terhadap anak-anak dan kaidah tatalaku profe- sional. Penyedia bantuan hukum yang bekerja dengan dan untuk anak-anak harus, bilamana diperlukan, menjalani pemeriksaan/pengecekan mengenai kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan serta pengalaman masa lam- paunya untuk menjamin kesesuaiannya untuk bekerja dengan anak; (d) Mempromosikan program-program pelatihan tentang bantuan hukum yang standar. Penyedia jasa bantuan hu- kum yang mewakili anak-anak harus diberi pelatihan mengenai dan harus berpengetahuan luas tentang hak-hak anak dan permasalahan-permasalahan yang terkait, menerima pelatihan se- cara mendalam dan berlangsung secara terus-menerus dan mampu berkomu- 6 0
PANDUAN - PANDUAN nikasi dengan anak-anak sesuai den- gan tingkat pemahamannya. Semua penyedia bantuan hukum yang bekerja dengan dan untuk anak-anak harus me- nerima pelatihan interdisipliner dasar tentang hak-hak dan kebutuhan-ke- butuhan anak dari berbagai kelompok usia yang berbeda-beda dan tentang proses yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka; dan pelatihan ten- tang aspek psikologis dan aspek lain- nya yang terkait dengan perkembangan anak, dengan perhatian khusus diberi- kan kepada anak-anak perempuan dan anak-anak yang termasuk anggota ke- lompok minoritas atau kelompok-ke- lompok pribumi/penduduk asli, dan tentang tindakan-tindakan untuk me- ningkatkan pembelaan bagi anak yang berbenturan dengan hukum; (e) Menetapkan mekanisme dan prosedur untuk menjamin kerjasama yang erat dan sistem rujukan yang tepat antara para penyedia bantuan hukum dan profesional-profesional yang berbeda- beda untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang anak, serta 61
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana penilaian terhadap kebutuhan-kebutu- han, situasi kognitif, fi sik, emosional, sosial, psikologis, dan legal. 59. Untuk menjamin pengimplementasian yang efektif skema-skema bantuan hukum di seluruh wilayah negara, Negara-negara harus mempertimbangkan didirikannya badan atau otoritas bantuan hukum untuk menyediakan, mengelola, mengkoordinasi- kan dan memonitor jasa-jasa bantuan hu- kum. Badan seperti itu harus: (a) Bebas dari campur tangan politik atau yudisial yang tidak sebagaimana mes- tinya, berdiri sendiri lepas dari Pemer- intah di dalam pembuatan keputusan yang menyangkut bantuan hukum dan tidak dijadikan sasaran pengara- han atau pengendalian atau intimidasi dari segi keuangannya oleh orang atau otoritas di dalam melaksanakan fungsi- fungsinya, tanpa memandang struktur administrasinya; (b) Memiliki kuasa yang diperlukan un- tuk menyediakan bantuan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada penunjukan personil; penetapan layan- an-layanan bantuan hukum bagi indi- 6 2
PANDUAN - PANDUAN vidu-individu; penetapan kriteria dan akreditasi bagi penyedia jasa bantuan hukum, termasuk kebutuhan-kebutu- han akan pelatihan; pengawasan terha- dap penyedia jasa bantuan hukum dan pendirian badan-badan yang mandiri untuk menangani keluhan-keluhan ter- hadap mereka; dan penilaian kebutu- han-kebutuhan bantuan hukum di se- luruh wilayah negara; dan kuasa untuk menyusun anggarannya sendiri; (c) Menyusun, melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama sektor keadilan dan organisasi-organ- isasi masyarakat sipil, strategi jangka panjang yang memandu pengemban- gan dan keberlanjutan penyediaan ban- tuan hukum; (d) Melaporkan secara berkala kepada oto- ritas yang bertanggung jawab. Panduan 12. Mendanai sistem bantuan hu- kum di seluruh wilayah negara 60. Mengakui bahwa manfaat-manfaat layanan bantuan hukum mencakup manfaat-man- faat keuangan dan penghematan biaya di dalam keseluruhan proses peradilan tindak 63
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana kejahatan, Negara-negara harus, bilamana dipandang perlu, membuat ketentuan-ke- tentuan yang mengatur tentang anggaran jasa bantuan hukum yang memadai dan spesifi k yang sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan mereka, termasuk melalui me- kanisme pendanaan yang khusus dise- diakan untuknya dan berkelanjutan bagi sistem bantuan hukum nasional. 61. Untuk mewujudkan hal ini, Negara-negara dapat mengambil langkah-langkah: (a) Untuk menetapkan dana bantuan hu- kum untuk membiayai skema-skema bantuan hukum, termasuk skema- skema pembela publik, untuk mendu- kung penyediaan bantuan hukum oleh asosiasi-asosiasi pengacara dan legal; mendukung klinik hukum universitas; dan menyeponsori lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan organisasi-or- ganisasi lainnya, termasuk organisasi- organisasi paralegal, di dalam menye- diakan jasa bantuan hukum di seluruh wilayah negara, terutama di wilayah- wilayah pedesaan dan wilayah-wilayah yang secara ekonomi dan sosial kurang menguntungkan; 6 4
PRINSIP - PRINSIP (b) Untuk mengidentifi kasi mekanisme fi s- kal untuk menyalurkan dana kepada penyedia bantuan hukum, seperti: (i) Mengalokasikan suatu persentase tertentu dari anggaran Negara bagi peradilan tindak kejahatan kepada penyedia jasa bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan-kebutu- han bagi diberikannya bantuan hu- kum yang efektif; (ii) Menggunakan dana-dana yang di- peroleh kembali dari kegiatan-ke- giatan kriminal melalui penyitaan atau denda-denda untuk menutup biaya bantuan hukum bagi korban; (c) Untuk mengidentifi kasi dan member- lakukan insentif bagi para pengacara untuk bekerja di daerah-daerah pede- saan dan wilayah-wilayah yang secara sosial ekonomi kurang menguntungkan (misalnya, pembebasan atau pengura- ngan pajak, pengurangan pinjaman pe- lajar/mahasiswa); (d) Untuk menjamin distribusi dana secara adil dan proporsional antara penuntu- tan dan badan-badan penyedia bantuan hukum. 65
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana 62. Anggaran bagi bantuan hukum harus men- cakup semua jasa-jasa yang harus dise- diakan bagi orang-orang yang ditahan, ditangkap, atau dipenjarakan, yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau digugat, atau dituduh telah melakukan tindak ke- jahatan, dan bagi para korban. Pendanaan khusus yang cukup memadai harus dikhu- suskan bagi biaya-biaya pembelaan seperti untuk memfotokopi berkas-berkas yang terkait dan dokumen-dokumen, pengum- pulan bukti, beban yang terkait dengan saksi-saksi akhli, akhli-akhli forensik dan pekerja-pekerja sosial, dan beban-beban/ biaya-biaya perjalanan. Pembayaran-pem- bayaran harus dilakukan tepat waktu. Panduan 13. Sumber Daya Manusia 63. Negara-negara harus, bilamana dipandang tepat, membuat ketentuan yang memadai dan spesifi k yang mengatur tentang pen- gisian lowongan oleh staf di lingkungan sistem bantuan hukum di seluruh wilayah negara yang sesuai dengan kebutuhan-ke- butuhan mereka. 64. Negara-negara harus menjamin bahwa para profesional yang bekerja di lingkungan 6 6
PANDUAN - PANDUAN sistemn bantuan hukum nasional memiliki kualifi kasi dan telah terlatih sebagaimana mestinya di bidang-bidang jasa yang mreka sediakan. 65. Bilamana terjadi kekurangan tenaga penga- cara yang cakap, ketentuan yang mengatur tentang pemberian jasa bantuan hukum dapat juga mencakup non-pengacara dan paralegal. Pada waktu yang bersamaan, Negara-negara harus meningkatkan per- tumbuhan profesi hukum dan mengha- pus hambatan-hambatan keuangan yang menghalangi pendidikan hukum. 66. Negara-negara harus juga mendorong ak- ses seluas-luasnya menuju profesi hukum, termasuk langkah-langkah dan tindakan- tindakan positif untuk menjamin akses bagi perempuan, kaum minoritas dan ke- lompok-kelompok yang secara ekonomis kurang beruntung. Panduan 14. Paralegal 67. Negara-negara harus, sesuai dengan hukum domestiknya dan bilamana dipandang te- pat, mengakui peran yang dimainkan oleh paralegal atau penyedia jasa bantuan hu- kum serupa di dalam menyediakan jasa 67
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana bantuan hukum bilamana akses menuju pengacara terbatas. 68. Untuk memenuhi maksud ini, Negara-neg- ara harus, melalui konsultasi dengan ma- syarakat sipil dan badan-badan peradilan dan asosiasi-asosiasi profesional, mengam- bil langkah-langkah: (a) Untuk menyusun, bilamana dipandang tepat, skema jasa paralegal untuk diter- apkan di seluruh wilayan negara den- gan kurikulum pelatihan yang telah distandarisasi dan skema akreditasi, termasuk penyaringan dan pengecekan latar belakang kegiatan/pengalaman masa lalu calon paralegal; (b) Untuk menjamin bahwa standar-standar mutu bagi jasa-jasa paralegal ditetapkan dan bahwa paralegal menerima pelati- han yang cukup memadai dan bekerja di bawah pengawasan pengacara yang akhli/piawai; (c) Untuk menjamin ketersediaan mekanis- men monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu jasa yang disediakan oleh paralegal; (d) Untuk meningkatkan, melalui kon- sultasi dengan masyarakat sipil dan 6 8
PANDUAN - PANDUAN badan-badan peradilan, pengembangan kaidah tatalaku yang mengikat semua paralegal yang bekerja di lingkungan sistem peradilan tindak kejahatan; (e) Untuk menetapkan jenis-jenis jasa ban- tuan hukum yang bisa disediakan oleh paralegal dan jenis-jenis jasa bantuan hukum yang harus semata-mata dise- diakan oleh pengacara, kecuali jika penentuan seperti itu masih di dalam kompetensi pengadilan atau asosiasi pengacara; (f) Untuk menjamin akses bagi paralegal yang telah diakreditasi yang ditugas- kan untuk memberikan bantuan hu- kum di kantor-kantor polisi dan pen- jara-penjara, fasilitas penahanan atau pusat-pusat penahanan pra-peradilan, dan sebagainya; (g) Untuk memperbolehkan, sesuai den- gan hukum dan peraturan nasionalnya, paralegal yang telah terlatih sebagaima- na mestinya dan telah diakreditasi oleh pengadilan, berpartisipasi di dalam si- dang pengadilan dan memberikan na- sihat/saran kepada terdakwa bilamana tidak terdapat kuasa hukum yang un- 69
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana tuk melakukan hal itu. Panduan 15. Peraturan dan pengawasan ter- hadap penyedia jasa bantuan hukum 69. Dengan mematuhi prinsip 12, dan dengan tetap tunduk kepada peraturan perun- dang-undangan nasional yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, Negara- negara bekerja sama dengan asosiasi-aso- siasi profesional, harus: (a) Menjamin bahwa kriteria ditetapkan untuk akreditasi penyedia jasa bantuan hukum; (b) Menjamin bahwa penyedia jasa bantu- an hukum tunduk kepada kaidah tata- laku profesional yang berlaku, dengan sanksi-sanksi yang sesuai bagi pelang- garan; (c) Menetapkan aturan-aturan untuk men- jamin bahwa penyedia jasa bantuan hukum tidak diperbolehkan untuk me- minta pembayaran dari para penerima jasa bantuan hukum, kecuali jika diberi kewenangannya untuk melakukan hal itu; (d) Menjamin bahwa keluhan-keluhan/ pengaduan-pengaduan yang menyang- 7 0
PANDUAN - PANDUAN kut tindakan disipliner terhadap penye- dia bantuan hukum dikaji oleh badan- badan yang tidak memihak: (e) Menyusun mekanisme pengawasan yang tepat bagi para penyedia bantuan hukum, terutama dengan maksud un- tuk mencegah terjadinya korupsi. Panduan 16. Kemitraan dengan penyedia jasa bantuan hukum non-Negara dan universitas- universitas 70. Negara-negara harus, bilamana dipan- dang tepat, membangun kemitraan dengan penyedia-penyedia jasa bantuan hukum non-Negara, termasuk lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan penyedia-penyedia jasa bantuan hukum lainnya. 71. Untuk mewujudkan hal ini, Negara-negara harus mengambil langkah-langkah, me- lalui konsultasi dengan masyarakat sipil dan badan peradilan dan asosiasi-asosiasi profesional: (a) Mengenali di dalam sistem hukum mer- eka peran yang harus dimainkan oleh aktor-aktor non-Negara di dalam me- nyediakan jasa bantuan hukum untuk memenuhi kebutuhan penduduk; 71
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (b) Untuk menetapkan standar mutu bagi jasa-jasa bantuan hukum dan mendu- kung pengembangan program-pro- gram pelatihan yang distandarisasi un- tuk penyedia jasa bantuan hukum yang bukan Negara; (c) Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menjamin mutu jasa bantuan hukum, terutama yang dise- diakan tanpa dipungut biaya; (d) Untuk bekerja dengan semua penyedia jasa bantuan hukum untuk meningkat- kan jangkauan, mutu dan dampak dan memfasilitasi akses menuju bantuan hukum di semua wilayah negara dan di semua komunitas, terutama di wilayah- wilayah pedesaan yang kondisi sosial ekonominya kurang menguntungkan dan di antara kelompok-kelompok mi- noritas; (e) Untuk menganekaragamkan penyedia layanan bantuan hukum dengan me- milih dan melakukan pendekatan yang komprehensif/menyeluruh, misalnya, dengan mendorong pendirian pusat- pusat penyediaan jasa bantuan hukum yang diawaki oleh para pengacara 7 2
PANDUAN - PANDUAN dan paralegal dan dengan membuat dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan masyarakat hukum dan aso- siasi-asosiasi pengacara, klinik hukum universitas dan organisasi non-peme- rintah/lembaga swadaya masyarakat dan organisai-organisasi lainnya untuk menyediakan jasa bantuan hukum. 72. Negara-negara harus, bilamana dipandang tepat, juga mengambil tindakan-tindakan: (a) Untuk mendorong dan mendukung berdirinya klinik bantuan hukum di departemen-departemen hukum di lingkungan universitas untuk mempro- mosikan program-program hukum bagi kepentingan publik di antara para anggota fakultas dan badan mahasiswa, termasuk di dalam kurikulum universi- tas yang telah terakreditasi; (b) Untuk mendorong dan memberikan in- sentif kepada para mahasiswa hukum untuk berpartisipasi, di bawah penga- wasan yang tepat dan sesuai dengan hukum dan praktek nasional, di klinik bantuan hukum atau skema komunitas bantuan hukum, sebagai bagian dari kurikulum akademik dan pengemban- 73
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana gan profesional mereka; (c) Menyusun, bilamana mereka belum ada, aturan-aturan praktek mahasiswa yang memperbolehkan para maha- siswa untuk berpraktek di bawah pen- gawasan pengacara yang cakap atau staf fakultas, dengan ketentuan aturan- aturan seperti itu disusun melalui kon- sultasi dengan dan diterima oleh pen- gadilan-pengadilan atau badan-badan yang berkompeten yang mengatur kerja praktek hukum di pengadilan-pengadi- lan; (d) Di wilayah-wilayah hukum yang me- wajibkan para mahasiswa hukumnya melakukan tugas belajar di bidang hu- kum, mengembangkan aturan-aturan bagi mereka untuk diperbolehkan ber- praktek di pengadilan-pengadilan di bawah pengawasan pengacara-penga- cara yang cakap. Panduan 17. Riset/Penelitian dan data 73. Negara-negara harus menjamin bahwa me- kanisme-mekanisme untuk melacak, me- monitor dan mengevaluasi bantuan hukum harus ditetapkan dan secara terus-menerus 7 4
PANDUAN - PANDUAN berusaha untuk menyempurnakan penye- diaan bantuan hukum. 74. Untuk maksud ini, Negara-negara dapat memperkenalkan langkah-langkah berikut ini: (a) Untuk melakukan riset/penelitian se- cara teratur dan pengumpulan data yang dipilah-pilah menurut jender, umur, status sosial-ekonomi dan distri- busi geografi s para penerima bantuan hukum dan untuk mempublikasikan temuan-temuan penelitian seperti itu; (b) Untuk saling berbagi praktek-praktek yang baik di dalam penyediaan bantu- an hukum; (c) Untuk memonitor pemberian bantuan hukum yang efi sien dan efektif sesuai dengan standar-standar hak asasi ma- nusia internasional; (d) Untuk mengadakan pelatihan lintas kultural, yang secara kultural sesuai, sensitifi tas jender dan yang disesuai- kan dengan umur bagi semua penyedia bantuan hukum; (e) Untuk meningkatkan komunikasi, ko- ordinasi dan kerjasama di antara semua badan peradilan, terutama di tingkat 75
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana lokal, untuk mengidentifi kasi perma- salahan-permasalahan lokal dan untuk menyepakati solusi untuk memperbai- ki dan menyempurnakan penyediaan bantuan hukum. Panduan 18. Bantuan teknis 75. Bantuan teknis berdasarkan pada kebutu- han-kebutuhan dan prioritas-prioritas yang diidentifi kasi oleh Negara-negara pemo- hon harus diberikan melalui organisasi-or- ganisasi antar-pemerintah, seperti Perseri- katan Bangsa-bangsa, donor bilateral, dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berkompeten, serta oleh Negara-negara dalam rangka kerjasama bilateral dan mul- tilateral, dengan maksud untuk memban- gun dan meningkatkan kapasitas nasional dan institusi-institusi bagi pengembangan dan implementasi sistem bantuan hukum dan reformasi peradilan tindak kejahatan, bilamana dipandang sesuai. 7 6
PANDUAN
PANDUAN 77
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana 7 8
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC) Pada masa transisi menuju demokrasi, Indone- sia menghadapi masalah tingginya tingkat korupsi, minim- nya jaminan hak azasi manusia (HAM), dan lemahnya penega-kan hukum. Dalam penegakan hokum, selain produk legislasi dan struktur aparat penegak hukum di butuhkan pula budaya hukum yang kuat di masyarakat. Namun, faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah, begitu juga dengan kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hu- kum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum hukum yang berkualitas yang akan mengambil bagian di berbagai pro- fesi, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, 79 PROFIL
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Perguruan Tinggi mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil. Pendirian The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) merupakan bagian keprihatinan atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan ke- adilan sosial. Pendidikan hukum cenderung membuat lu- lusan fakultas hukum menjadi profit lawyer dan mengabai- kan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud- maksud yang berbeda. ILRC berusaha meretas sejumlah masalah yaitu: 1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada ma- syarakat miskin, keadilan sosial dan HAM; 2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pen- danaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM) dan 3) Ketika pendidikan hukum di masyarakat sedang berkonflik oleh karena perbedaan norma antara hu- kum yang hidup di masyarakat dan hukum negara. 8 0
Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum. VISI : Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendi- dikan hukum MISI : (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi den- gan dinamika sosial; (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial; (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-or- ganisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial. 81 PROFIL
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana STRUKTUR DAN PERSONAL PARA PENDIRI/ANGGOTA PENGURUS: Profesor Mohammad Zaidun, SH MSi, Prof.Emiritus Drs. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA, Uli Parulian Sihombing, Dadang Trisasongko, Renata Arianingtyas, Soni Setyana EKSEKUTIF : Uli Parulian Sihombing (Direktur Eksekutif), Fultoni (Program Manager), Siti Aminah (Program Officer), Evi Yuliawati (Finance), Herman Susilo (Administrasi) 8 2