{ 4+.--) U HUKUM PCRKAWINAN inD0ne sE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADMINISTRASI rll ,l a ,l c Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. Saepudin Muhtar, S.lP, M.Si., M.A.
) , Sanksi Pelanggaran Pasal I 13 Undang.Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaifrana yang telah diatur dan diubah dari Undang'Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutlpar Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (l) hurul i untuk Penggunaan Seca.a Komersial dipidana dengan pidana penrara paling lama I (satu) tahun danlatau pidana denda paling banyak RpIOO.OOO.OOO,- (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak danlatau ta4pa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurut c, huruf d, huruf f, danlatau hurul h untuk Penggunaan S@ara Komersial dipidana dengan pidana peniara paling lama 3 (tiga) tahun danlatau pidana denda paling banyak Rp50O.OOO.0OO,- (lima ratus iuta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak danlatau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, hurut b, huruf e, danlatau hurul g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danlatau pidana denda paling banyak RpI.OOO.OOO.OOO,- (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebaSaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan da,am bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun danlatau pidana denda paling banyak Rp4.OOO.OOO.OOO,. (empat miliar rupiah). I I I I t I I HUKUM PEHI(AI|IJINAN INDONESIA DALAM PEHSPEKTIF HUI(UM PEHDATA, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADMINISIRASI Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. Dr. Prawitra fhalib, S.H., M.H. Saepudin Muhtar, S.lP., M.Sl', M'4.
) HUKUiI PERKAWINAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADMINISTRASI Edisi Pertama Copyright O 2020 lsBN 978.623.2tA.423.7 15 x 23 crn viii, 296 hlm Cetakan ke.1, Januari ?O2O Kencana. 2O2O.L2O5 Penulis Dr- H.M. Anwar Rachman, S,H:, M.H Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. Saepudin Muhtar, S.lP, M.Sl., M.A. Desain Sampul lrfan Fahmi Penata Letak Pirlo & Euis Penerbit PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun . Jakarta 13220 Telp: (021) 478.64657 Faks: (021) 475.4734 e.mail: INDONESIA Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit. KATA PEilGAI{IAR Ass alaatnu' alaikton wq rohmotullali w a bartkaait Alhamdulillolt, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya serta kemurahan-Nya sehing- ga akhirnya buku Huftum Perkawin@t Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdatq Hukum Islam, dan Hukum A&ninisrasi ini dapat diselesaikan de- ngan baik. Selesainya penyusunan buku inijuga tidak dapat dilepaskan dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberi- kan bimbingan, arahan, kritilt dan bantuannya. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa buku Hul<um Perkwrtinan ht donesia dalam Perspektif Hukum Perdato, Hriarn Islam, dqn lI:.l/rtr-nn Admi- niJtrcsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan guna perbaikan pada penerbit- an selanjutnya. Terima kasih juga harus penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, serta seluruh rekan dan sa- habat yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat membawa manfaat bagi kita semua walaupun terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Wa\ohul mttwafiq ilaa aqwamit thoriq , Jakarta, 16 Januari 2O20 Tim Penulis Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. Saepudin Muhtar, S.IP., M.Si. M.A.
t DATIAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 DASAR PERKAWINAN A. B. c. .0. E. Pendahuluan Pengertian dan Tujuan Perkawinan Keabsahan Perkawinan Pencatatan Perkawinan Asas Perkawinan Hak dan Kewajiban Suamilstri F. BAB 2 PENGATURAN PERKAWINAN A. Pengaturan oleh t{egara B. Pengaturan dalam Agama lslam C. tarangan Perkawinan BAB 3 HARTA DATAM PERKAWINAN DAN PERJANJIAN KAWIN A. B. C. Perjanjian Perkawinan Harta Benda dalam Perkawinan Akibat Perceraian lerhadap Harta Perkawinan BAB 4 A. B. c. D. PUTUSNYA PERKAWINAN 219 Perceraian 2lg Perceraian/Talak Menurut Agama lslam 230 Kompetensi Pengadilan dalam Mengadili Perkara Perceraian 236 Putusnqa Perkawinan Akibat Putusan Pengadilan Kedudukan Anak E. v vii 1 1 5 t3 5l 64 73 81 8t 102 109 201 zo1 211 213 ?4+ 234
F. Pengangkatan Anak [AdopsiJ G. Hak dan Kewajiban antara 0rangtua dan Anak H. Perwalian l. Bujuk DAFTAR PUSTAKA PARA PENULIS vilt HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi 257 265 266 285 291 295 tr I Dasar Perkawinan A. PENDAHUIUAN Manusia pada dasarnya terpanggil untuk hidup berpasang-pasangEul dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberi- kan jaminan ketenteraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pa- sal 1 UU No. 1/L974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri de- ngan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan saat ini banyak dipertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan, hal ini menunjukkan adanya keraguan terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun di atas fondasi perkawinan, dengan demikian kita harus memahami dengan baik hakikat perkawinar(. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, keluarga dan perkawinan diatur dalam UU No. L/7974, sehingga untuk mengetahui hakikat per- kawinan, maka perlu dibedah UU tersebut dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya. Hal ini karena UU tersebut merupakan norma hu- kum yang berlaku mengikat untuk warga negara Indonesia di mana pun dia berada. Oleh karena itu, dengan adanya kajian dari sisi hukum, sosial dan filsafat, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik me- ngenai makna perkawinan yang merupakan salah satu peristiwa penting
1 dalam kehidupan manusia. perkawinan menimbulkan akibat lahir mau_ pun batin baik terhadap keluarga masing_masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaa4 yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. perkawinan menurut uu No' 7/1974 bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau ti- daknya suatu perkawinan sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.l Tata cara perkawinan di In- donesia tergolong beraneka ragam, oreh karena di Indonesia mengakui adanya berbagai agama dan kepercayaan yang t€ntunya berbeda pula ritua-lnya dan hal tersebut sesuai dasar negara pancasila yang mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada su- atu perkawinan, diburuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, pencatatan serta akibat hukum perkawinan daram suatu UU yakni UU perkawinan. Sebelum lahirnya UU perkawinan yang merupakan perafuran perundang_ undangan yang bersifat nasionar, pemerintah mengadopsi peraturan dari z€un,n Hindia-Beranda yang membagi masyarakat ke dalam beberapa go- longan penduduk yakni:2 1. Bagi orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum Islam. 2' Bagi orang Indonesia asri rainnya, berlaku huktm adat daerah ma- 3' Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks ordonantie christien Indonesier (s.1993 No.74) disebut HocI. 4- Bagi orang Timur Asing cina dan warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan KUH perdata dengan sedikit perubahan. 5' Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia ke- sing-masing. . turunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka. Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam uu No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 7974 yang terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. undang-undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa falsafah neg; yakni Pancasila, maka dibuat uu perkawinan yang berraku bagi seriua w.rga negara- Dengan adanya aturan dimaksud, diharapkan masalah-masarah yang berhubungEul dengan perkawinan di Indonesia akan dapat teratasi ' Abdunahman, rgr', Masatah-masalah Hukum perkanainan di Indonesia,Bandung: Alumni, h. '? Hilman Hadikusuma, ZOOZ, Hukum perkawittan lndonesia Menurut perundangan, Hukum 9. Adat, Hukum Agana, Bandung: CVMandur Maiu, h. 5- , I HUKUM pERKAwtNAN tNDoNEstA a I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi dengan baik dan benar. Bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang tersebut meskipun tidak sama persis dengan hukum pernikahan dalam fikih Islam, namun dalam pembuatannya telah di cermati secara men- dalam sehingga tidak ada satupun ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Untuk kelancaran pelaksanaan UU tersebut, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 9/7975 yang terdiri atas 10 bab dan 49 pasal, yakni merupakan penjabaran dan petunjuk pelalsanaan UU Perkawinan dimaksud. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya di- dasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Perbeda- an dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, ke- kerabatan, dan harta kekayaan seseor.rng dalam kehidupan bermasyara- kat. Di samping itu, saat itu dikenal "perkawinan campuran" yaitu per- kawinan campuran antar-golongan, perkawinan campuran antar-tempat dan perkawinzrn campuftrn antar-agama.3 Saat ini yang dimaksud perka- winan campuran hanyalah untuk perkawinan internasional. Setelah ber- lakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawin- an di Indonesia, di mana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama,/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga ngara, oleh karena itu setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. " Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari su- atu perkawinan yang sah.a Pasal 2 ayat (2) UU dimaksud menyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menunrt peraturan perundang-undangan yang berlaku." Keabsah- an suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berla- kunya UU Perkawinan ini, maka upacara perkawinan menurut hukum 3 Sudago Gautama, 1973, Segi-segi Hukum Peraturan Perkauinan Campuran, Bandung: Alumni, h.3. ' K. Wantjik Saleh,1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Iakana: Ghalia Indonesia, h. 3. BAB 1 Dasar Perkawinan 3
t t agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Namun faktanya, sampai saat ini banyak orang tidak melakukan penca- tatan nikah pada lembaga pencacat nikah baik di kantor urusan agama (KUA) maupun kantor catatan sipil. Di samping itu, ada pula yang hanya mencatatkan perkawinannya tanpa melakukan upacara agama mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari UU Perkawinan. Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatat- an perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian mempakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan per- kawinan daiam suatu akta merupakan akta nikah dan akta nikah adalah bukti autentik tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sem- purna mengenai adanya perkawinan. Selain itu, pengaturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia untuk masyarakat yang ber- agama Islam "hanya" berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang saat ini menjadi rujuk- an bagi hakim di pengadilan ag€rma di seluruh Indonesia dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, dan waris. Kompilasi hukum di Indonesia berarti "Butu kumpulan-kumpulan hukum Islam". Usaha untuk mengadakan kompilasi hukum Islam telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menjadi semacam "fikih keindonesia- an" dan atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam yang sanSat diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para ha- kim di lingkungan peradilan agzrma, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam mengadili suatu perkara. Hal ini dikarena- kan apabila tidak ada undang-undang yang mengatur'tentang hal terse- but, maka hakim tentunya akan merujuk pada pendapat para ulama maz- hab yakni Imam Syaf i, Imam Maliki, Imam Hanbali, dan Imam Hanafi, sehingga dapat dipastikan dalam perkara yang s€rma akan ada putusan- putusan pengadilan yang berbeda-beda karena masing-masing hakim da- pat berbeda-beda orientasi madzhabnya serta rujukan kitabnya. Untuk itu, diperlukan unifikasi hukum dalam bidang perdata Islam agar ada kesatuan hukum dan kepastian hukum bagi pencari keadilan terutama masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia ini. Buku ini akan membahas permasalahan yang tidak diatur secara te- gas dan perinci dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun dalam kompilasi hukum Islam. ,. I xuxutu eenxawtNAN tNDoNEstA I I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr B. PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN l. Pengertian Perkawinan Menurut Bahasa Perkawinan adalah merupakan suatu kata,/istilah yang hampir tiap hari didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak maupun diSital/elektronik. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, orang akan berpikir terlebih dahulu untuk men- dapatkan formulasi yang tepat. Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata al-nikoh yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wo al-tadokhul. Terkadan g j u ga disebu t al- dammu w a al-i am' u, atau' b ar at' art al-w qtJTi' w o al:aqdyang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.s Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu ka- win dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga de- ngan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.6 Perkawinan mengzul- dung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; Pertemuan he*an jantan dan betina secara seksual. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.T Adapun pernikahan mengandung arti hal (Perbuatan) nikah; upacara nikah. Definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercam- pur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh' Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja, golongan asy-Syafi'iyah ni- kah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wodtt' dengan lafaz nikah atalr tqzwii atau yanS semakna dengan keduanya, go- to.rgun Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hu- kum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati. Ulama berbeda pendapat tentanS arti perkawinan antara lain: pendap at pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya ada- lah watha'(bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah wotha'. pendapat ketiga,menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musytorak atau g;bunSan dari pengertian akad dan wathal Menurut Mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna hakiki, sedangkan untuk makna maiazi ialah akad- Adapun menurut Mazhab Syaf i nikah secara swahbahal-zuhaiti, 1989, 6 Departemen Pendidikan Nasional, 2014, I@mus Besar Bahxa Indonesia ' Edisi d-Fik, h.29. Keempat, Cet. ke-8, Iakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.639. 7 lbid.,h.782. 6 Djamaan Nur, lgg3, Fikih Mun^kohat, Cel-ke-L, Semarang: Toha Putra' h l' rI saer I - Dasar Perkawinan I 5
l t hakiki adalah akad, sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, keba- likan dari Hanafi.e Dalam bukunya Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan perkawinan sebagai "akad yang telah ditetapkan oleh syori, agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan rstrmtq, dengan seo- rang wanita atau sebaliknya.,,lo Menurut Sayuti Thalib, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seo- rang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.rl Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya, dan golongan Hanabilah nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tqz- wij gna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita hu- bungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. ?. Pengertian Perkawinan Menurut UU Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UU No. L/1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seora"nS pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar- kan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan yang dibe- rikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni: a. Ikatan lahir batin. b. Antara seorang pria dan seorang wanita. c. Sebagai suami istri. d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut rumusan Pasal L UU No. 1 Tahun 1974 tersebug bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. perikatan tidak dapat me- lepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tang- s Peunoh Daly, 1988, Hukum perkauainan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, h.105. loGhozafi, Abdul Rahmm,2008, FikihMunalahatlakarta: Kencana-prenadaMedia Group- Lihat juga: Abdul Aziz Muhamad Azzm dan Abdul wahhab sayyed Hawwas, 2oog, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak, penerlemah: Abdul Majid lCron, Jakarta: Alrzah f rMohd. ldris Ramulyo, 1996, Hu kum perkauinan Islam: suaruAnalbb dari undang-t-lndangNo. l Tahun 1974 dan Kompilasi Httkum IslamJakarta: BumiAksara, h. Z. | xuruv eenxAwtNAN tNDoNEstA v I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi ^ tr ga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmo- nis antara suami istri. Adapun Perkawinan menurut Agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitaqan ghahdhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.12 Arti perkawinan dalam Islam, tecermin dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum (21): Dan di ctntcaa tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isti-isti dari jeninnu sendiri, supcya kamu cendrwtg Qon merosa tentercln kqadanyq dan dijadikan-Nya di antaromurosakqsih dan sayang. Sesung- guhnya pada yang demikian iat benor-benar terdqat tonda-tonda bagi kaum yartgberpikir.'3 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi per- kawinan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mir,aqan gholidzan untuk menaati pe- rintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 3. Iujuan Perkawinan Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memper- oleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. ar-Ruum ayat 2l: ';-z-,3i",s l* ,p.; q1ryk:;: v$3i g;rt :y fJ #:ri :iril ;rs Don di ontara tando-tondo kekuasoan-Ngo ioloh dio menciptokon untuhmu istri-istri dori jenismu sendiri, supoUa homu cenderung dan meroso tenterom kepodonyo, dan dijodihan-Ngo di ontaramu roso hosih don sogong. Sesung- guhnga pada gang demikion itu benor-benar terdapot tondo bogi houm gong berpihir. Bagi penganut agama Islam, hukum perkawinan adalah merupakan ba- gian dari ajaran agama tslam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan agama Islam dan tidak ada ketentuan,/norma dalam UU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapun tujuan dari perkawinan menurut, ketentuan Pasal 1 UU No. 7/7974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ber- dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam KUH Perdata tidak ada satu pasal pun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tu- juan perkawinan itu. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan per- kawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang 12 Madani, 2oll, Hukum Perkawinan lslam di Dunia Islam Modem, Edisi Pertama, Cet. ke-l Yogyakana: Graha IImu, h.5. 13 Al-Iumanatul Ali, Al-Qurhn dan Terjemhannyq lakarta: Departemen Agama RI, h. 406. slsr I - DasarPerkawinan I /
D sakinah, mawadah, dan rahmah. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-ala- san tertentu serta harw dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan dalam UU Perkawinan yang mempersulit perceraian di- maksud bertujuan agar perkawinan tersebut berlangsung kekal dan agar suami istri beserta anak-anaknya dapat hidup bahagia dan hal ini juga telah sesuai dengan ajaran Islam yang pada intinya menyatakan bahwa perkara halal yang dimurkai AIah adalah cerai (jyfur ,Jt Jl !bl.-l J4i).ro Kalau sesuatu itu halal nErmun Allah murka, maka pada hakikatnya per- kara tersebut telah mendekati haram yang dilarang agama. Namun baik agama maupun UU, memberikan solusi,zjalan keluar apabila perkawinan tersebut benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya artinya cerai adalah alternatif terakhir. Dengan demikian, UU perkawin- an yang mempersulit perceraian tidak bertentangan dengan hukum Is- lam. Faedah dalam perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang lemah itu dari pada kebinasaan. Sebab seortrng perem- puan apabila telah kawin, maka nafkah maupun perlindungannya men- jadi tanggungan suaminya. perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggungjawab atasnya. Nikahjuga dipandang sebagai kemas- lahatan urnllrn, karena kalau tidak ada perkawinan tentu manusia akan memrrunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perse- lisihan, bencana, dan permusuhan €rntzrra seszrmanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan. Demikianlah maksud perkawinan yang sejati dalam Islam. Dengan singkat untuk kemaslahatan dalam ru- mah tangga dan turunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. oleh ka- renanya perkawinan dapat dilaksanakan setelah semua pihak yang telah memenuhi persyaratan dan rukun dari perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. 4. Filosofi Perkawinan Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa negara sudah meng_ atur tentang hukum perkawinan dan hidup berkeluarga, maka setiap " Sunan Abu Daawud3lili,lvll , Bab Karahotut Talaq,h.934. o I uuxur,a nenxlwtNAN tNDoNEstA o I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum tslam, dan Hukum Administrasi tr orang perlu hakikat keduanya dapat dilihat dari aspek ontologis, episte- mologi, dan aksiologi dari perkawinan dan hidup berkeluarga. Aspek ontologi yaitu dapat dipahami bahwa hakikat hubungan manusia de- ngan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konsteks Indonesia, maka hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawin- an adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi gnndnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka konsep ideal yang dicita-citakan ber- langsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan: pribadi, sosial, dan Tuhan. Sementara aspek epistemologi ada- lah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawin- an sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupan di dunia. Aspek aksiologi berupaya me- ngetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam hukum keluarga. Fokus dari nilai di sini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pan- dang rnoral etika dan manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk laki-laki dan seorang perempuan, atas dasar perkawinan antara seor€rng kemudian menimbulkan hubungan keluarga yaitu dibedakan atas dasar keturunan darah maupun hubungan perkawinan. Demikian pula timbul hubungan kewarisan yang rnenjadi kepentingan negara untuk mengatur- nya dalam hukum positif. Aspek aksiologi sebagai bagian dari filsafat sa- ngat penting sebagai landasan ontologi manusia yang berimplikasi pada tatanan pengetahuan yang dihasilkannya. Dalam UU No. L/1,974 diatur tentang definisi perkawinan, dan ke- absahan perkawinan yang memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan filosofis ontologi manrrsia yang bersifat monopluralis. L-andas- an ontologis manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila yang menjadi sebuah sistem filsafat, menjiwai segenap peraturan per- undang-undangan di Indonesia. Ini berarti kodrat antara lakilaki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia telah diadopsi oleh UU dimaksud. Pendefinisian perkawinan oleh UU yang mendasarkan keabsahan perkawinan bila dilakukan sesuai dengan hu- kum masing-masing agama dan kepercayaannya menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia sesuai dengan nilai filosofis ontologi manusia monopluralis yang mengakui nilai religius yang bersifat mutlak. Sehing- ga dapat diartikan bahwa filsafat hukum keluarga akan berperan positif membangun hukum yang dibutuhkan masyarakat melalui dibentu-knya E aasr I o Dasar Perkawinan | /
, a perundang-undangan. Oleh sebab itu, perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7/7974 mempunyai prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yang diaplikasikan dalam enam prinsip, yaitu:rs a. Prinsip sukarela; bahwa UU No. l/1,g74 telah me.gatur tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga ying Ujrgia dan kekal, oleh karenanya hal ini dapat terwujud melarui sukarera antara masing-masing pasangan sehingga mereka dapat mengembangkan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. b' Prinsip partisipasi keluarga; bahwa melalui asas ini partisipasi orang- tua atau wali amatrah diperlukan har ini untuk menjaga kesakralan dari lembaga perkawinan itu sendiri, sebagai pewujudan dari peme_ liharaan garis kerurunan keluarga. c. Prinsip monogami; bahwa pada dasarnya UU No. 1/1974 mengatur asas monogami. Hal ini ditandai dengan dipersulitnya proses poli- gami. Prinsip perceraian dipersulit; bahwa UU No. 7/1974 telah mem_ persulit proses perceraian- HaI ini dikarenakan perceraian adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah, sebab datam perceraian lebih banyak mudarat daripada manfaatnya karena dapat berimbas pada psikologis anak. Hal ini jugalah yang mendasari adanya batasarusia nikah bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Prinsip kematangan calon memperai; bahwa peraksanaan perkawin- an juga harus memperhatikan kesiapan dari masing_masing p4sang_ an baik secara lahir maupun batin. Prinsip memperbaiki derajat kaum wanita; bahwa melalui lembaga perkawinan akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi su_ ami maupun istri sehingga baik suami maupun istri bersama-sama dapat menata rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, ti_ dak hanya itu, ida persyaratan-persyaratan dalam poligami auia_ uu No. 7/7974 yang sarah satunya adarah izin dari istri terdahuru merupakan penegasan tentang kedudukan kaum perempuan dalam lembaga perkawinan, sehingga laki-laki tidak dapat berbuat semena_ mena yurng dapat merusak kesakralan lembaga perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan hendaklah didasari oleh cinta, karena tanpa adanya cinta atau perkawinan yang didasari adanya tujuan poritis atau materi dapat berpotensi menimbulkan ketidakbahaiiaanaan perso- alan di kemudian hari. Membahas tantang cinta, amatlah menarik untuk d. e. " " 't f. "lll;?i;.i:fl|rT;i'"' Hukum Perkauinan Istam: Pespektif Fiqh dan Hukum positif,yog- ,r.,. I xuxuu nrnKAwrNAN tNDoNEstA ' " I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi fil i I I I J II menyimak korespondensi antara Plato dan Socrates. Suatu hari, Plato bertanya kepada Socrates apa itu cinta. Socrates: "Pergilah ke ladang, petik dan bawa setangkai gandum yang paling be- sar dan baik, ingat, setelah kamu lewati kamu tidak boleh kembali dan kesempatanmu hanya sekali." l,alu Plato melakukan, tetapi dia kembali dengan tanSan kosong. Socrates bertanya kenapa kembali dengan tangan kosong. Plato: "Aku melihat beberapa gandum yang besar dan baik saat melewati ladang, tetapi aku berpikir mungkin ada yang lebih besar dan baik dari yang ini, jadi aku melewatinya, aku tidak menemukan yang lebih baik dari yang aku temui di awal, akhirnya aku tidak membawa satu pun." Socrates menjawab, 'Itulah cinta yang hakikatnya manakala engkau belum puas dan menemukannya, maka kau akan terus mencari dan mencari, melihat sesuatu dan membandingkannya dengan yang lain, sehingga kehampaan yang kau dapatkan." Di hari yang lain, Plato bertanya kepada Socrates apa itu pernikah- an. Socrates: "Pergilah ke hutan, potong dan bawalah pohon yang paling tebal dan paling kuat, tapi ingat satu hal setelah kamu lewati kamu tidak boleh kembali dan kesempatanmu hanya sekali." Plato pergi melakukan apa yang diminta, tetapi dia tidak membawa pohon yang tinggi dan kuat hanya bagus. Socrates bertanya alasannya. Plato: "Aku melihat beberapa pohon yang bagus di hutan, tapi saya belajar dari kasus gandum,jadi aku memilih yang pohon ini. Karena jika tidak, aku takut kembali dengan tangan kosong lagi, kurasa ini adalah pohon terbaik yang aku lihat." Socrates berkata, "Itulah arti pernikahan. Hakikat perkawinan, di mana engkau berani memutuskan memilih yang baik menurut pandanganmu dan walaupun engkau tahu bahwa itu bukanlah yang terbaik, di sinilah engkau menentukan sikap dalam memilih, perkawinan adalah pengam- bilan keputusan yang berani, penyatuan dua hati, penyatuan dua karak- ter yang berbeda di mana dua insan ini harus dan berani berbagi serta menyatukan dua pandangan menjadi satu untuk menerima kekurangan dan kelebihan." Selanjutnya Plato bertanya kepada Socrates apa itu kebahagiaan. Socrates: "Pergilah melewati ladang, petiklah'bunga yanS paling cantik, tapi ingat satu hal setelah kamu lewati kamu tidak boleh kembali dan ke- sempatanmu hanya sekali." Plato pergi melakukan apa yang diminta, dia kembali membawa bunga yang cukup cantik. Socrates bertanya apakah ini bunga yang paling cantik. Plato: "Aku melihat bunga ini, memetiknya dan berpikir ini adalah bunga yang paling cantik, dalam perjalanan di ladang aku melihat banyak bunga yang cantik, aku tetap percaya bunga yang aku petik adalah yang paling cantik, kemudian aku membawanya kembali." Kemudian Socrates berkata: "itulah kebahagiaan." E gegr I -- DasarPerkawinan I ll
Selanjutnya Plato bertanya kepada Socrates apa itu selingkuh, Socra- tes meminta Plato pergi ke hutan lagi, dan kembali dengan bunga yang paling cantik. Plato pergi dan 2 jam kemudian dia kembali membawa bunga berwarna cerah yang agak layu. Socrates bertanya, "Apakah ini bunga yang paling cantik?" Plato menjawab: "Selama 2 jam aku menca- ri bunga yang paling cantik dan menemukan ini, tapi dalam perjalanan pulang bunga yang aku petik layu." Kemudian Socrates berkata: 'itulah perselingkuhan." Plato bertanya apa arti kehidupan, Socrates memintanya ke hutan, dia harus kembali dan membawa bunga yang paling cantik. Plato belajar dari pengalamannya, dan pergi dengan penuh keyakinan. Tiga hari ber- lalu, Plato belum kembali. Socrates berjalan ke hutan mencari Plato dan menemukan kemahnya. Socrates bertanya apakah dia sudah menemukan bunga yang paling cantik. Plato menunjuk bunga di sebelahnya dan me- ngatakan itu adalah bunga paling cantik. Socrates bertanya kenapa dia tidak membawanya pulang. Plato menjawab: "Jika aku melakukannya, bunga itu akan layu. Meskipun tidak ku petik, cepat atau lambat bunga akan layu. Jadi aku berada di dekatnya waktu bunga itu sedang mekar, dan pada saat bunga itu mati aku akan menemukan bunga yang lain; itu bunga kedua yang aku temukan." Lalu Socrates berkata: "Sekarang kamu sudah mengetahui kebenar- an hidup. Dengan demikian, cinta itu semakin dicari, maka semakin ti- dak ditemukan. Cinta adanya di dalam lubuk hati, ketika dapat menahan keinginan dan harapan yang lebih. Ketika pengharapan dan keinginan yang berlebih akan cinta, maka yang didapat adalah kehampaan, tiada sesuatu pun yang didapat, dan tidak bisa dimundurkan kembali. Waktu dan masa tidak dapat diputar mundur. Terimalah cinta apa adanya. Per- kawinan adalah kelanjutan dari cinta, proses memperoleh kesempatan, ketika kamu mencari yang terbaik di antara pilihan yang ada, maka akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkannya. Ketika kesempurnaan ingin kau peroleh, akan sia-sialah waktumu mendapatkan perkawinan itu, karena sebenarnya kesempurnaan itu hampa adanya. Jika kita sudah mencintai seseorang dan memiliki keinginan untuk melangkah ke jen- jang berikutnya, kita yakin bahwa pilihan kita tepat dan kita tidak akan berpikir lagi untuk mencari seseorang yang lebih baik dari pasangan kita. Kesetiaan dan konsistensi pada pasang€rn sangat diperlukan dalam perni- kahan selain itu dengan hanya berpikir pasangan kita yang terbaik kita akan semakin sayang dan cinta kepada pasangan kita." Selanjutnya ketika memperbincangkan perkawinan dalam Islam, maka seorang filsuf Islam terkemuka yaitu Imam Ghazali membagi tuju- an dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yakni: "- I xuxuvpEnKAwrNANtNDoNEstA lZ I D"l"- P"rspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturu- nan serta memperkembangkan suku-suku bangsa m€rnusia. b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan; d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang. e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam UU Perkawinan menyebut dua tujuan perkawinan yakni kelu- arga yang bahagia dan keluarga yang kekai. Kebahagiaan dalam keluarga mencakup dua sisi, yaitu sisi lahiriah dan sisi batiniah. Sisi lahiriah harus tampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, vitalitas, pengaturan ekonomi keluarga dengan bijak, perencanaan dan pengatur- an kelahiran anak, relasi dalam keluarga baik internal maupun eksternal, tangguh menghadapi cobaan, dan lain-lain. Adapun sisi batiniah terung- kap dalam saling menerima satu sama lain walau ada perbedaan dan atau kekurangan, saling mendukunS, menghargai perbedaan dan saling menghormati. Sementara keluarga yang kekal adalah keluarga yang utuh dan idealnya keutuhan keluarga ini dipertahankan hingga maut menjem- put pasanSan. C. KEABSAHAN PEBKAWINAN l. Perkawinan Menurut Hukum Adat Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk su- atu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.r6 Perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Di samping hukum tertulis, terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat dan senantiasa pula ada hukum yang tidak berasal dari alat- alat perlengkapan lain dan dari berbagai golongan dalam masyarakat-17 Perkawinan tidak berimbang dengan urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan pergaulan masyarakat, urusan kedudukan, dan urusan pribadi.l8 Indonesia terdiri beragam adat dan istiadat yang berbeda-beda 16'folib Setiady, 2OO9, Intisart Hukum Adat Indonesin (Dalam Kajian Kep*stakaan), Bandung: Nfabeta,h.222. r? vm Dijk, 2006, Pengantar HukumAdat Indonesi.a. Bmdung: Mandar Maju, h' 5' J. Prins, 1982, Hukum Perkawinan di Indonesaa Jakarta: Ghalia Indonesia' h' 42' ro o",".p.,t"|^f;,i"l I 13
antara satu daerah dan daerah lainnya, hal ini memengamhi perkawin- an di Indonesia. Melangsungkan perkawinan itu hanyalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrati, tetapi tidak setiap pribadi kodrati yang dapat melangsungkan perkawinan.re Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan hubungan keperdataan saja, tetapi merupakan perlkatan adat yang mana suah.r ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperda- taannya saja. Menurut Ter Haar bahwa perkawinan iru adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan menyangkut urusan keagamaan.2o Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hu- kum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan su- atu hak dan kewajiban orangtua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan adat di Indonesia dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujuran y€rng mana dalam perkawinan ini dilakukan pelamaran yang dila- kukan oleh laki-laki kepada pihak wanita biasanya perkawinan jujur ini terdapat pada daerah patrilinial (Batak. Lampung, dan Bali). Perkawinan semanda yang mana dalam bentuk pelamaran yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan setelah perkawinan terjadi, pihak laki- laki mengikuti pihak wanita, perkawinan ini terdapat pada daerah mat- rilineal (Minangkabau, Semendo Sumatra Selatan) dan perkawinan bebas yirng mana pelamarannya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, dan untuk tempat kedudukan dan kediaman mereka bebas untuk memilih, perkawinan seperti ini terdapat pada daerah parental (Jawa: mencar, mentas). Perkawinan yang dilakukan antar-adat dan atau suku-suku yang ber- beda-beda tidak menjadi masalah yang rumit serumit perkawinan beda agama yakni perkawinan yang dilangsungkan antar-agama. Oleh karena itu, perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan budaya masyaiakat bukan perbedaan keyakinan atau keimanan. Jadi perkawinan menurut hukum adat lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan perkawinan menurut perundang-undangan. Perkawinan adat bersifat: a. Patrilokal (pada susunan patrilinial dan matrilineal), seperti suami istri tinggal pada keluarga laki-laki (sementara atau selamanya). IeSoerjonoSoekanto,20ll, '?o Hilman Hadikusuma, 1983, Hukum PerkauinanAdat,Butdung: Alumni, h. 22. , I Huxuu penKAwtNAN tNDoNEstA l4 I Drt". p"rrp.ktif Hukum Perdata, Hukum lslam. dan Hukum Administrasi b. Matrilokal: suami istri tinggal pada keluarga si perempuan (pada tertib matrilineal dan parental: pada tertib yang terakhir ini kadang- kadang berganti paffia atau matrilokal), berapa lamanya sesudah ke- luarga yang baru itu pindah ke rumah sendiri. c. Upacara perkawinan adat pada sesuatu perkawinan, berakar pada adat istiadat serta kepercayaan, upacara keagamaan dilakukan pada hari sebelum pernikahan dan berlangsung sampai sesudah upacara nikah, dan upacara perkawinan setiap daerah berbeda. Sahnya perkawinan menurut hukum adat, tergantung pacia upacara perkawinan hukum agama yang dianut masyarakat adat di Indonesia. Apabila telah dilaksanakan menurut tata cara hukum ag.una, maka per- kawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Upacara perkawinan tuju- annya untuk meresmikan masuknya individu menjadi warga adat meru- pakan upacara perkawinan adat.2l Mengenai tempat kedudukan wanita dalam hukum adat, di Indone- sia terdiri dari tiga sistem, yaitu sistem matrilineal, parental, serta patr,- lineal, dan pengaturan sistem kekeluargaan tersebut berbeda di masing- masing daerah. Pada masyarakat maffilineal umumnya baik istri maupun suami masing-masing tinggal dalam rumah keluarganya sendiri, tetapi dalam sistem patrilinial umumnya si wanita mengikuti tempat keduduk- an dari si laki-laki darr pada sistem parental pada umumnya tidak ada peratuan yang tetap mengenai kedudukan dari kedua belah pihak. Pada sistem kekeluargaan ini lebih mengedepankan sistem parental karena musyawarah lebih dikedepankan, sering kali istri mengikuti keduduk- an suami dan sering kali suami mengikuti kedudukan istri. Hak wanita untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perkawinan menurut hukum adat dalam sistem matrilineal kaum wanita yang telah kawin berhak untuk bertindak sendiri sekadar mengenai barang-barang yang dimilikinya.'z2 . Dalam sistem patrilineal kaum wanita tidak berhak melakukan tin- dakan hukum, dein dalam sistem parental seperti penjelasan sebelumnya. Hal ini menjelaskan mengenai kedudukan wariita atau hak wanita dalam melakukan suatu tindakan hukumnya. Wanita umumnya berhak bertin- dak mengenai barang-barang yang dimilikinya, dan mengenai harta yang dimiliki oleh mereka bersama dikuasai oleh suaminya. Namun meskipun dikuasai suami sebelum melakukan tindakan yang penting, suami mem- beritahukan dahulu kepada istrinya sebelum melakukan suatu tindakan 2t Roelof Van Dijk,2006, Pengantar Hukum Adnt Indonai,4 Bmdung: Mandar Maju. " Nani Soewondo, 1984, Ked.udukan Wanim Indonuia dalam Hukum dan Mreyarakat, lakarta: Ghalia Indonesia, h. 50. B o"*.0*n""r.f;."".t I 15
t 1 dan kaum wanita sama dengan sistem patrilineal daPat menuntut nafkah dan dapat meminta cerai jika ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang ba- hagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pa- sal 26 KUH Perdata, masalah perkawinan berkaitan dengan hubungan keperdataan saja. Pasal 81 KUH Perdata tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat/pemuka agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Hal ini jelas bahwa KUH Perdata ha- nya melihat dari segi keperdataannya dan administratif saja, yakni menS- abaikan segi keagamaan dan hal tentunya tidak sesuai dengan dasar fal- safah Negara Republik Indonesia, yalni Pancasila. 2. Perkawinan Menurut Agama Hindu Agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan terutama di India dan Nepal yang mempunyai tradisi beraneka ragam. Agama ini meliputi berbagai aliran di antaranya Saiwa, Waisnawa, dan Sakta serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang "moralitas sehari- hari" yang berdasar pada karma, darma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filoso- fis atau intelektual, daripada seperangkat keyak-inan yang baku dan se- ragam.a Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang masih betah'an hingga kini, dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri seba- gd Sanatana- dharmo (D ew onogari: artinya darma abadi/ jalan abadi) yang melampaui asal mula manusia.2a Agama ini menyediakan kewajiban ke- kal untuk diikuti oleh umatnya tanpa memandang strata, kasta, atau sek- te seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Secara umum hukum adalah peraturan-peraturan yang menSatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum berfungsi untuk membatasi kepentingan dari setiap pendukung hukum, menjamin kepentingan dan hak mereka masing-masing. Tujuan yang hendak di- capai dari adanya hukum itu adalah suatu keadaan yang damai, adil, sejahtera, dan bahagia. Hukum berfungsi sebagai pengadilan sosial agar tercapai ketertiban. Ketertiban merupakan syarat pokok dalam masya- rakat. Dalam ilmu hukum dibedakan antara stantta law dengan cofianon a Georgis, Faris, 2OlO, Alone in Unity: Tbrments ofan lraqi God-Seeker in NorthAmenca, Pittsbur- gh, Pennsylvania: Donance Publishing, h- 62. 2'Hmey, Andrew,2Ool, Teachings of the Hindu Mysacs, Boulder: Shambhala. .- I HuxuuprnKAwtNANtNDoNEstA I O I D"1". P"rp"ktif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi lqw/naturallaw, yakni hukum yang dibentuk oleh penguasa dan hukum alam yang ada secara alamiah. Dalam agama Hindu, suatu perkawinan mempunyai makna dalam sebuah pengorbanan sttci (lradnya), dalam konsep Hindu perkawinan di- sebut grhastc yang memiliki arti masa berumah tangga. Perkawinan da- lam agama Hindu berrujuan hidup sejahtera dan bahagia, dalam kitab Manav,adhannasasta ada tiga tujuan, yait:u dharmasampaffi, praja, darr rat[. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Penpres No. 1 Tahun 1963 yang diundangkan menjadi UU No. 5/L969 men€ntukan adanya hukum Hindu untuk ditinjau dalam rangka pelaksanaan UU Perkawin- an yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.x Menurut istilahnya, hukum adalah darma atau darma adalah hukum. Sis- tem perkawinan Hindu adalah cara atau bentuk usaha yang dibinarkan dan yang dapat dilakukan oleh seseorang menurut hukum Hindu dalam melegalisasi tata cara perkawinan, dengan demikian baik formil maupun materiel dapat dinyatakan sah sebagai suami istri.26 Berdasarkan Manus- mreti (Martudhannosasto), perkawinan umat Hindu bersifat religius dan obligator .(mengikat), hd ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seorang untuk mempunyai keturunan lakiJaki Qxntsa) agar anak tersebut dapat menyelamatkan orangtua dari neraka. Apabila perkawin- an tidak dilangsungkan dengan upacaftl menumt hukum agama Hindu, maka perkawinan itu tidak sah. Dalam hukum adat Bali, perkawinan se- lain dilandasi oleh LIU Perkawinan, juga dilandasi oleh agama Hindu. Dalam hukum adat BaIi dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu: a. Bentuk biasa, yakni perkawinan yang dilakukan antara lakiJaki dan perempuan, dengan si laki.-laki berkedudukan sebagaipurusa. Dalam perkawinan seperti ini lakilaki mengawini perempuan dengan me- narik perempuan itu masuk mmpun keluarga laki-laki. Perempuan berkedudukan sebagai predana. Dalam arti juga keturunannya nan- ti secara otomatis akan masuk ke dalam mmpun keluarga laki-laki sebagai suaminya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ibunya. Terjadinya bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat dianutnya sistem kekeluargaan patAlineal di Bali. Menurut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki yang memegang pe- ranan yang sangat penting selaku pelanjut keturunan dalam kelu- arga, sehingga dalam perkawinan si istri akan mengikuti suami dan demikian pula berlaku bagi anak-anaknya nanti akan masuk menjadi anggota keluarga ayahnya. 'z5 Gde Pud.ia, 1984, Pengantar tentang Perknuimn Menurut Hukum Hindu, Jakarta: Mayasari, h. 18. ':6 Gde Pud.ja dan Tiokro Rai Sudarta, Manawa Dharma Sretra, Jakarla: Hanuman Sakti, 2002. ts eaer I -- Dasar Perkawinan I l/
, b. Bentuk nyentana, yakni perkawinan yang dilakukan dengan pe- remputrn berkedudukan sebagai pun$a. Hal ini merupakan kebalik- an dari bentuk perkawinan biasa yang berlaku dan dilaksanakan di Bali. Dalam perkawinan seperti ini, si perempuan kawin dengan laki- laki dengan menarik si lakiJaki itu masuk ke rumpun keluarga si peremputrn. Si perempuan mefljadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai perempuan. Bagi si perempuan akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk lakiJaki di keluarga itu. Dalam arti juga keturunannya nanti secara otomatis akan masuk ke dalam mmpun keluarga si perempu- an sebagai istrinya yang berstatus pwuso. dan tidak memiliki hubung- an hukum dengan keluarga ayahnya. Bagi laki-laki yang nyentono, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai perempuan.z Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya me- nyangkut perempu.rn dan pria yang akan menjadi suami istri saja tetapi juga menyangkut orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bah- kan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya sekadar untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, tetapi perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah. Dalam adat Bali iebelum melakukan perkawinan antara calon suami atau calon istri melakukan kawin lari atau kawin rangkat dengan maksud bakal suami melarikan bakal istri de- ngan paksaan. Dalam perkawinan semacarn ini, mempelai laki-laki wajib memberi ganti rugi juga kepada pihak yang terhina dan di samping itu, harus pula membayar pengeluaran perkawinan biasa lainnya. Istilah per- kawinan di Bali adalah Paukurt-luh, Pemberian jujur atau Patukun-luh oleh pihak lakilaki kepada pihak perempuan adalah sebagai lambang di- putuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orangtua, nenek mo- yang, saudara sekandungnya. Mengenai perkawinan rangkat (Gandharwa Wiwaha) yirnS menurut hukum,Hindu formalitas, ia sudah sah sebagai suami istri sejak upacara bea-kaon (mekala-kolacn), namun karena proses hdkum yang dikehendaki untuk registrasinya, maka saat kedua pihak telah melakukan upacara kgagamaan agar mencatatkan perkawinan.2s Perkawinan aSama Hindu dikaitkan dengan urusan niskala dan sekala, bahwa perkawinan merupakan urusan sekala, adanya pengumuman di 'z7 Ketut Atardi, 1987 , Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengknpi Yurkprudensi. Cet. ke-2, Denpasar: Setia lawan, h. 169. a Gde Pudja, Op. cit.,h.8O. ,o I uuxuueenKAwtNANtNDoNEstA 'v I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E Desa Pakraman dengan awik-awik yang berlaku di banjar atau desa pa- kraman setempat dan adanya akta perkawinan.2e Setelah adanya UU Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang mewa- jibkan suatu perkawinan dicatatl<an sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku dan akhir dari proses pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta perkawinan oleh kantor catatan sipil setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang diperlukan. Fungsi pen- catat€rn perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yakni kelahiran atau kematian yang dinya- takan dalam suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Akta perkawinan bagi agama Hindu, tidak jauh berbeda dengan umat non- Hindu yang tidak hanya berftmgsi untuk membuktikan telah dilaksana- kan perkawinan secara sah, juga untuk menjelaskan kedudukan hukum seseorang dalam keluarga. 3. Perkawinan Menurut Agama Buddha Doktrin atau pokok ajaran aSama Buddha disebut dharma, ajarannya ini dirumuskan dalam apa yang disebut empat kebenaran yang mulia atau empat aryasatyani. Aryasatyani terdiri dari empat kata, yaitu dukha arti- nya penderitaan, sotnudaya artinya sebab, niroillto. artinya pemadaman, dan nurga artinya jalan yaitu jalan kelepasan.s Menurut Buddha, hidup adalah penderitaan, dilahirkan, tua, mati, dilahirkan kembali. Perkawin- an sebagai salah satu aspek hidup akan selalu dicengkeram oleh dukha, dan dalam zuatu perkawinan kebahagiaan y,ang diperoleh adalah bersifat kebahagiaan duniawi (lolciya), sedangkan kebahagiaan tertinggi adalah nirwana (nibbana) yang untuk mencapainla diperlukan pemadaman se- mua kekotoran batin termasuk nafsu seks. Perkawinan menurut agama Buddha adalah sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Buddha. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vi- naya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam'kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datanS, dikenal empat macam perkawinan di da- lam ajaran agama Buddha yaitu: a. Raksasa (chao) yang hidup bersama,karena suami istri adalah pa- sangan yang hina dan berkelakuan buruk. b. Raksasa yang hidup bersama Dewi, karena suami yang berkelakuan 'zeIKetutSudantra,dkk.,2Oll, versity Press, h. 16. $ Harun Hadiwiiono,2OOl, Agama Hindu dan Bud.dha Jakarta: PT BPK Gmung Mulia' h. 64-68. erar l ro I r/ DasarPerkawinan
buruk hidup dengan istri yang berbudi luhur dan berkelakuan baik. c. Dewa yang hidup bersama raksasi, karena suami yang bdrkelakuan baik hidup dengan istri yang berkelakuan buruk. d. Dewa yang hidup bersama dewi, karena suami istri merupakan pa- sangm yang mulia, yang berkelakuan baik. Tujuan dari perkawinan ini untuk mencapai kebahagian lahir dan bathin, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam yang akan da- tang. Syarat-syarat perkawinan menurut agarna Buddha menSatur ma- salah perkawinan umatnya berupa syarat materiel yakni syarat minimal harus dimiliki oleh umat Buddha yakni: a. Apa pun yang mendorong suatu pasangan untuk menikah cinta kasih dan pengertian yanS baik dengan tujuan membahagiakan satu nama lain adalah hal utama yang harus dikembangkan. b. Usia kedua calon mempelai tidak terlalu jauh berbeda. c. Kedua calon mempelai haruslah se-dharma, mempunyai keyakinan .yang sebanding tata susila yang sebanding, kemurahan hati yang se- banding dan kebijaksanaan yang sebanding pula. Formalitas atau tatacara perkawinan disusun oleh para pemimpin agama Bucldha, disesuaikan dengan tradisi dan kebudayaan setempat de- ngan berpedoman pada ajaran Buddha. Dengan selesainya upacara ke- agamaan selesai pula pelaksanaan perkawinan menurut agama Buddha, selanjutnya untuk kepastian hukum perkawinan tersebut, pernikahan yang sudah sah menurut hukum agama harus dicatatkan ke kantor ca- tatan sipil sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.-1,/-L974. 4. Perkawinan Menurut Agama Konghucu Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ka- rena manusia diciptakan khusus oleh Tuhan dengan kelebihan yang ber- .beda dengan makhluk lainnya. Manusia mendapatkan Xing (watak sejati) berupa Ren, Yi, Li, Ti, Yong dan Xin (cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, keberanian, dipercaya) menjadikan manusia sempurna dibandingkan de- ngan makhluk lainnya (kitab Men Zi).3r Watak sejati (Xrng) inilah yang menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya seperti hewan dan rumbuhan. Namun demikian, manusia juga memiliki sifat hewan dan tumbuhan, bahkan adakalanya manusia itu sifatnya melampaui hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh nyata misal- 3r Mengzi MI A: 38 sebagaimana dikutip Ongky Setio Kuncono dalam hukum /346-perkawinan-menurut-agama - khonghu cu ^^ I xuxuvprRKAwtNANlNDoNEslA ZU I Drl". P".rp.ktif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr kan harimau, meskipun sebagai binatang, tidak pernah kita menjumpai se-ekor induk harimau memakan anaknya atau sebaliknya, jarang kita jumpai seekor anak harimau mem€rngsa induknya. Hal ini berbeda de- ngan mtrnusia, adakalanya manusia yang membunuh orangtuanya sen- diri dan ada pula yang melakukan hubungan sex dengan ibunya sendiri. Kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu meskipun diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia juga sebagai hewan yang sanSat buas sekali. Karena sifat-sifat manusia yang demikian itulah, maka dibuat suatu aturan atau ketentuan agar tidak sampai manusia itu bertindak dan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Khususnya berkaitan dan hubungan antara pria dengan wanita yang lebih populer disebut dengan pernikahan, maka dibuatlah aturan perrna- inan berupa hukum perkawinan agar manusia yang juga memiliki sifat hewani dan tumbuhan dibatasi ruang geraknya agar tidak melanggar ke- benaran. Dengan Xing pulalah manusia memiliki akal budi dan kehendak yang bebas sebagai makhluk yang memiliki jasmani dan rohani. Seba- gai makhluk yang memiliki rohani, manusia dengan akal budinya dan kehendak bebasnya memiliki keinginan/kebutuhan untuk kepentingan pribadinya, seperti pernikahaan. Pernikahan di samping kodrat juga me- rupakan kebutuhan manusia di samping kebutuhan pokok (sandang pa- ngan) dan ortrng normal akan menikah untuk melanjutkan keturunan. Menikah memiliki arti luas di mana dengan menikah berarti manusia te- lah menyosialisasikan kehidupannya. Belajar menjadi manusia yang utuh (learning to be humon), belajar untuk tidak egois, belajar untuk bisa saling membagi dan berbagi kasih, belajar untuk mengatasi kehidupan secara bersama-sama. Dengan menikah manusia akan memahami kelebihan dan kekurangan pada dirinya sebab dari pernikahan kedewasaan manusia baik fisik maupun psilrisnya diasah oleh berbagai percobaan hidup. Pernikahan dalam pengertian ajaran Konghucu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, pertautan antaraKhian danKhun-lah yang melahirkan keturunan anak manusia dan ini aCalah firman Tuhan atau kodrat. Sebagaimana diketahui dalam kaitannya dengan alam, I(fuan di- lambangkan sebagai langit, Khun dilambangkan sebagai bumi. Berka- itan dengan metafisika, maka Khrcn itu melambangkan Tian (Tuhan), sedangkan Khun adalah ciptaan-Nya yakni alam semesta dan seisinya. Dalam kaitannya dengan manusia, Kfuan dilambangkan sebagai laki-laki, sedangkan Khun dilambangkan sebagai wanita atau ibu. Bahwa terjadi- nya berlaksana benda tak lain adalah pertautan antara (Khun/Yin dan Khian/Yang), maka pertautan antara Khun/Yin (perempuan) dan Ktian/ ,"r". r".r"',,f;n""n' I 21
yang (lelaki) sajalah keturunan manusia itu akan terjadi.32 Dalam kehidupan bermasyarakat, baik pria maupun wanita memi- liki kehendak bebasnya terutama menyangkut keinginan dan kebutuhan untuk bergaul dan hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia tentu tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan mental spiritual, karena secara naluri manusia sa- ngat membutuhkan orang lain sebagai teman dalam kehidupannya. Ke- hidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari suatu proses (lahir-nikah- mati), begiru pula mereka pasti mengalami suatu proses (uanformasi) dalam kehidupan dari masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Dari masa ini, masa yang terpenting adalah masa peralihan dan tingkat rema- ja ke tingkat kehidupan keluarga yang dinamakan dengan perkawinan. Menumt Confucius (Ktronghucu) perkawinan adalah hal yang pa- ling pokok dalam berkeluarga sebab keluarga adalah susunan masyara- kat terkecil sebagai proses pembelajaran hidup dan arti kehidupan. Masa perkawinan adalah masa di mana memisahkan kehidupan dari orangtua (proses berdikari) di mana mereka harus menentukan nasibnya sendiri untuk memenuhi kehidupannya, menjalin hubungan yang harmonis an- tara suami istri yang berbeda karakter dan sifat-sifat, membesarkan anak- anak berdasarkan pada tatanan etika moral Ren, Yr, L4 TgYong, dan Xin. Pernikahan bukan hanya sekadar legitimasi hubungan seksual an- tara wanita dan pria, dan bukan juga sekadar upacara perestuan akan berlangsungnya proses lahimya generasi bam manusia, ntunun pernikah- an merupakan momen dimulainya kemandirian seor€tng anak memasuki kehidupan bersosial, yakni anak akan melakukan interaksi sosial secara mandiri.33 Dalam kehidupan berkeluarga tentu saja tidak bisa lepas dari hukum atau perafi.rran, ikatan yang mengatur kehidupan rumah tang- ga, karena di samping perkawinan merupakan proses awal dari perwu- judan bentuk kehidupan manusia juga perkawinan merupakan hubung- an sosial yang melibatkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Bahwa Tuhan (Tion/Thian) telah menciptakan manusia di dunia ini berlainan jenis Yrn dan Yang (pria dan wanita) yang saling melengkapi. Mereka memiliki Xin (watak sejati) dan juga memiliki Hi, Ho, Ay, Lok (nafsu-naf- su) yang mendorong mereka saling memiliki daya tarik, saling mengenal satu sama lain, saling mencintai, dan saling menyayangi untuk hidup t Ongky Setio Kuncono, Perkawinan Menurut Agam4 Konghucu Dttinjau dari UU No. 1/1974 dalam Agama Khonghucu Ditinjau dari LIU No. 111974. Dalam htrnl kum/346-perkawinm, diakses pada 20 November 2017- s Soetandyo wignyosoebroto, 1997, Perspekttf Perkawhnn Ditinjau dart Sudut Hukum, Sosial, dan Agama Khonghucu. Surabaya: Penelitian dm Pengembmgan MaielisAgama Khonghucu lndo- nesia, Edisi II Boen Bio, h.7. ,, I xuxuueenKAwtNANtNDoNEstA z4 | Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, da. Hukum Administrasi E bersama. Dengan kata lain, telah menjadi kodrat alam bahwa dua in- san yang berlainan jenis kelamin itu membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan keluarga bahagia sejahtera dan harmonis (Hee) serta abadi dalam ikatan perkawinan. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat ter- hadap pihak-pihak yang bersangkutan yaitu suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan. Untuk itu, agar perkawinan da- pat dilaksanalan dengan baik demi tercapainya keluarga yang bahagia dan harmonis (Hee), sejahtera dan abadi, membawa hoki (keberuntung- an) diperlukan suatu peraturan yang mengatur perkawinan. perkawinan menurut agama l(honghucu dalam hal lakiJaki dan perempuan hidup berkeluarga adalah hubungan terbesar dalam hidup manusia. Adapun jalan suci (tao/dao) yang harus ditempuh di dunia ini mempunyai lima perkara dengan tiga pusaka dalam menjalankannya. Salah satunya ada- lah hubungan "suami dengan istri." Perkawinan yang merupakan perintah dari agama untuk menata kehidupan baru, melanjutkan keturunan, harus ada aturan tata tertib perkawinan yang telah ada sejak masyarakat kuno yang dipertahankan pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Upacara perkawinan dan segala aturannya tentu saja tidak bisa terlepas dari tradisi, nilai-nilai, dan budaya yang ada. Sementara budaya perkawinan dan aturan pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh buda- ya dan lingkungan di mana masyarakat berada. Kadangkala perkawinan itu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman (kebiasaan), keagamaan, dan kepercayaan yang dianut masyarakat bersangkutan.34 Budaya dan aturan perkawinan bangsa kita terdiri dari berbagai ma- cam suku, agama dan kepercayaan, maka beraneka ragam tradisi perka- winan akibat pengaruh dari budaya yang datang di Indonesia. Begitu pula dengan nilai-nila.i agama, baik Hindu, Islam, Kristen, Buddha maupun Khonghucu menjadikan model-model perkawinan di Indonesia beraneka macam. Hal ini bisa kita saksikan dalam setiap resepsi pernikahan tidak ada keseragaman tradisi yang ada dalam tata upaca perkawinan bahkan ada juga pengaruh tradisi Barat digunakan dalam tata upacara tersebut. Oleh karena itu banyaknya budaya dan aturan yang memengaruhi perka- winan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan z, bermasyarakat. Untuk menjamin adanya kepastian hukum yang meng- atur masalah perkawinan, maka perlulah unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi warga masyarakat tndonesia. s Matakin,20l2, Kitab Si Shu, ZhongYongBabW., Pasal B, h.36. aaer I ^^ DasarPerkawinan I ZJ
I I I 5. Perkawinan Menurut Agama Nasrani Ajaran agama Kristen dibawa Isa al-MasihAesus Kristus yang lahir p.d. O SM, dari ibu bernama Maryam,/Maria di kota Betlehem yerusalem palestina (sekarang Israel). Beberapa sumber mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir tahun ke-4 SM, tepatnya 25 Desember tahun 4 SM' di sebuah desa yang bernama Betlehem (Baitu tahmin). Ajaran Kristen tertuang da- larn Hoty Bibte, yang terdiri dari dua bagian yaitu old Testonent (Perjan- jian Lama) dan New Testatnent (Perjanjian Baru)' Perjanjian Lama adalah Biblia yang merupakan kitab suci dalam agama Yahudi, yang terbagi atas tiga bagian, yaitu'Toroh, Nebiim, dan Kethubiim' Adapun Pedanjian Baru merupakan kitab suci yang paling mendasar dalam aSama Kristen, yanS terdiri dari empat bagian yaitt Gospels (himpunan Injil), Acts of Aposdes (kisah para Rasul), Epistles (himpunan surat), dar, Apocalypse (wahyu)' Secara prinsip tidak ada perbedaan antara Kristen Protestan dan Katolik terutama mengenai masalah ketuhanan dan kitab suci, namun dalam be- berapa masalah keagamaan terdapat perbedaan, antara lain:3s a. Kaum Protestan tidak mengorganisasi klerus (pejabat-pejabat gereja yang takluk pada satu imam ter[inggi seperti gereja IGtolik)' b. Kaum Protestan tidak melarang imam-imamnya kawin, sedangkan gereja Katolik melarangnYa. c. Kaum protestan menolak aja.ran Katolik yang menganggap bahwa tubuh dan darah Kristus. d. Hak antara orang biasa dan imam dalam perjamuan suci bagi kaum Protestan sama, tetapi gereja Katolik membedakan menurut ting- katannya. e. Tentang jumlah sakramen (peribadatan), menurut kaum Protestan hanya dua macam, sedangkan menurut gereja Katolik Roma ada tu- juh macam. Larangan menikah dan penetapan keputusan tentang kemestian membujang (celibacy) bagi setiap pendeta (pastor) dan rahib (monk), se- perti yang disebutkan pada point b di atas, adalah merupakan sebuah keputusan yang sudah ditetapkan sejak Paus Gregory I, tahun 590-604 suatu hal yang mengherankan. Dalam untaian panjang sejarah agama Kristen, ,"juk ubua ke-16 M telah terjadi konflik dan silang pendapat yang didasarkan kepada beberapa prinsip keagamaan' Beberapa hal pen- 35 Rouf Ibnu Mu'thi dalam httP:// roufi bnurnuthi.blogspot.co.id/20 agama-kristen.htrnl, diakses pada 7 Oktober 20l7 I I /05/perkawinan-menurut ^ . I HUKUM PERKAwTNAN tNDoNEslA Z4 I D"tr.P..spektif HukumPerdata' Hukum lslam dan HukumAdministrasi .4:,:ir: ting yang melandasi konflik tersebut sebagai berikut: a. Wewenang spiritual tertinggi di tangan para Paus di Vatikan lam- bat laun telah disalahgunakan dan menindas perkembangan alam pikiran, sehingga timbul gerakan perlawanan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kelompok perlawanan ini disebut se- bagai kaum reformis. b. Terbukanya alam pikiran di dunia barat pada abad ke-14, dengan digalinya kembali filsafat Grik dan penyalinan manuskrip ,{rab ke dalam bahasa latin. Hal ini memicu budaya baru, yakni membuat semakin bergairahnya alam pikiran barat terutama dalam bidang kebudayaan, filsafat serta a8ama. Zaman ini disebut sebagai zamarr Renaissance atau zaman kebangkitan.s c. Persoalan tentang hubungan antara gereja dan Alkitab. Dalamtadi- tio declarativa, sesuai ajaran Paulus Rum 1.2:4, 5:1, Korintus 3:16, 17:1, Korintus, L2:-'12,27:1, Korintus 6:16, bahwa gereja merupakan tubuh Yesus dalam bimbingan Ruhul Kudus, sehingga hanya gere- ja yang berhak menafsirkan Alkitab. Selain il'J, tqditio constifr.ttiva menyatakan Alkitab merupakan buah dari gereja, bukan sebaliknya. Lalu Konsili Vatikan I tahun L869-187O M, hanya Gereja Rum Kato- lik yang berhak menafsirkan Alkitab, dan setiap pernyataannya tidak dapat ditinjau kembali (bersifat mutlak).37 Kondisi inilah yang memicu ka'.rm Protestan mengadakan perlawan- an, yang tertuanS dalam Ttresis modernitas yang secara mendasar me- ngandung empat pikiran penting, sebagai berikuts a. Gereja dianggap mengadakan penyamaran dan ketidakpastian atas ajaran Itistus. b. Pandangan ketuhanan atas diri Yesus Kristus tidak terbukti dalam Alkitab. Hal itu hanya merupakan dogma yang ditafsirkan sendiri. c. Ajaran mengenai Kristus yang diajarkan Paulus, Yahya, Konsili Ni- cae, Konsili Ephesus, dan Konsili Chalcedon bukanlah doktrin yang diajarkan Yesus, tetapi merupakan konsep nurani pihak Kristen. d. Perkembangan ilmiah menuntut agar kons'ep agama Kristen menge- nai Allah, kejadian, *ahyr, tubuh dari inkarnasi kalam, dan pene- busan dosa, harus ditinjau kembali. s Dikutip dari ten-non-Katolik/, diakses pada 24 November 20I7. 31 Pendidikan Agama Katolik untuk Perguruan Tinggi, dikutip dalam /luk.staff.ugm.ac.id/ atur/ mkwu / 5 -PendidikanAgmaKatolik.pdf 3s Rouf Ibnu Mu'thi, Perkawinan Menurut Agam Kristen Katolik dan Protestan, dalm lihatjuga: Sejarah Perpecahan Krbten, Katolik, dan Protestan, dalam rouflbnumuthi.blogspot.co.id, / / & BAB 1 Dasar Perkawinan 25
1 a. Kristen Katolik Perkawinan dalam hukum Gereja Katolik dirumuskan sebagai sebu- ah perjanjian antara seorErng pria dan wanita untuk membentuk kehi- dupan bersama, yang terarah kepada kesejahteraan keluarganya serta mengutamakan kelahiran dan pendidikan anak. Status perkawinan itu sendiri sangat dimuliakan, sebagaimana disebutkan bahwa oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke mar- tabat sakramen (Kan. 1055:1). Lebih lanjut dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus, Paulus mengumpamakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seor.rng wanita itu sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Gereja Katolik Roma menafsirkan ayat-ayat (surat Paulus) tersebut sedemikian rupa, sehingga rangkaian tata cara nikah yang sah dan dikukuhkan oleh gereja bukanlah perbuatan biasa melainkan sebq- ah perbuatan sakral yang diangkat menjadi suatu lambang perhubungan antara Kristus dan gereja atau Kristus denganjemaat. "Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat" (Efesus 5:32). Dengan demikian, maka nikah yang diteguhkan oleh gereja "terma- suk perbuatan gerejani, dengan perbuatan itu kita memperoleh anugerah Kristus yang menyelamatkan". Ikatan cinta kasih suami istri seperti itu akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke dalam cinta kasih Ilahi. Artinya Kristus sendiri membuat perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran cinta kasih Ilahi. Selain itu, perkawinan dalam ajaran Katolik bersifat monogami ini yang kemudian disebut sebagai sifat hakiki perkawinan yang khas dalam ajaran Katolik, yakni: 1) Monogami yang didasarkan atas kesamaan martabat antara pria dan wanita yang dianugerahkan cinta kasih total dan ekslusif. Ikatan perkawinan hanya mungkin dilakukan dengan satu jodoh, sehingga terhalang untuk mengadakan perkawinan dengan orang lain pada waktu y€rn8 sama. Perceraian tidak diakui gereja Katolik, sehingga orang yang telah terikat perkawinan akan kekal walaupun meng- adakan perceraian di catatan sipil, mereka masih dipandang terikat dalam perkawinan dengan jodohnya yang pertama. 2) Mempunyai sifat yang tidak terputuskan, sebab pernikahan yang ter- masuk dalam kategori rafrnn et consunmadm (antara dua orang yang telah dibaptis dan sudah terjadi konsumsi dengan senggzrma suami istri secara manusiawi) adalah bersifat mutlak tak dapat diputuskan, tanpa peduli apa pun akibatnya. Dalam agama Katolik, pernikahan dipandang sah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: ^- I suxunpenKAwtNANtNDoNEstA Z O I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi 1) Bebas dari halangan kanonik. Yakni 12 poinjenis halangan sebagai- mana yang sudah dirumuskan dalam KHK 1983, sebagai berikut: (a) Belum mencapai umur kanonik (Kan. 1083), yakni usia calon pengantin pria belum berumur 16 tahun dan wanita sebelum berumur 14 tahun, alasan batas usia tersebut didasarkan atas kematangan intelektual dan psikoseksual (IGn. 1095). (b) Impotensi (Kan. 1084), yalni ketidakmampu.rn untuk melaku- kan hubungan seksual suami-istri, baik calon pria marrpun wa- nita. Halangan impotensi merupakan halangan yang bersumber dari hukum Ilahi kodrati, sehingga tidak bisa didispensasi (Kan. 1095). (c) Ligamen/ikatan perkawinan terdahulu.(Kan. 1085). Kesatuan dan sifat monogami perkawinan merupakan salah satu sifat ha- kiki perkawinan, yang berlawanan dengan poligami atau polian- dri. (d) Perkawinan beda agama (disparitas culnts) (Kan. 1086). (e) Tahbisan suci (Kan. 1087). Orang-orang tertentu yang memper- oleh tahbisan suci akan memiliki status kanonik yang khusus, yakni status klerikal, yang menjadi pelayan rohani dalam gereja. (O Kaul kemurnian publik yang kekal (Kan. 1088). Seperti juga tah- bisan suci, orang religius yang terikat dengan kaul kemurnian tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan alasan bahwa hidup religius tidak dapat dihayati bersama dengan hidup per- kawinan. (g) Penculikan (Kan. 1089). Kemauan untuk menikah harus atas dasar suka rela dan tanpa paksaan apa pun, kebebasan adalah syarat mutlak demi keabsahan kesepakatan nikah.3e (h) Pembunuhan teman perkawinan (Kan. 1090). Ini disebut hala- ngan kriminal conjrngicide, orang yang sebelumnya telah mem- bunuh pasangannya, "One who, with a vieut to entering marriage with aparticulor person, hos killed thatperson's sltouse, or hk or her own spouse, involidly attempts rhis marriage." (Kan. 1090, poin ke- 1). (i) Hubungan semenda atau ahnitas (Kan. 1092). 0) Konsanguinitas,/hubungan darah (Kan. 1091), artinya orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, dan garis keturunan menyamping sampai dengan tingkat ke-4. 3e Dalam Ira Rasjid, ?ol3, "Tinjat.an Perjaijiatt Perkauinan Terhadap Perkawinan Campurart Warga Negara Intlonesia-Warga Negara A.stralia yang Dilangsungkan di Neu Southwales, Arctra- /m", Tesis, Jakarta: UI. n easr I ^- DasarPerkryinan I ll
(k) Kelayakan publik (Kan. 1O93), halangan nikah yang timbul dari kelayakan publik dibatasi pada garis lurus tingkat pertama anta- ra pria dan orang yang berhubungan darah dengan pihak wani- ta. (l) Hubungan adopsi (Kan. 1094), ini karena anak yang diadopsi secara legal memiliki status hukum yang sama dengan status ho- kum anak kandung. 2) Adanya konsensus atau kesepakatan nikah, yaitu kemauan pria dan wanita saling menyerahkan diri dan menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Kon- sensus bisa cacat oleh faktor-faktor berikut: (a) Ketidakmampuan psikologis (Kan. 1O95). (b) Tidak ada pengetahuan yanS cukup mengenai hakikat perkawin- an (Kan. 1096) (c) Kekeliruan mengenai pribadi (Kan. 1097). (d) Penipuan (Kan. 1098). (e) Kekeliruan mengenai sifat perkawinan dan martabat sakramen- tal perkawinan (Ibn. 1099). (0 Simulasi (Kan. 11O1): simulasi total; simulasi parsial (bonwnpro- lk, bonum fidei, bonwn sakronent| bonum coniryum). (g) Konsensus bersyarat (Kan. 11O2). (h) Paksaan dan ketakutan (Kan. 1103). 3) Dirayakan dalam forma kanonika (Kan. 1108-1123), artinya perka- winan harus dirayakan di hadapan tiga orang, yakni petugas resmi gereja sebagai peneguh, dan dua orang saksi. Pernikahan yang dilakukan sec€ua sah kemudian ditingkatkan men- jadi satu sakramen. Sakramen tersebut diberikan oleh suami istri itu sendiri, yaitu dengan mengucapkan janji saling mencintai dan setia satu sama lain dihadapkan imam dan para saksi. Janji pernikahan tersebut diucapkan dalam bentuk sumpah yang berbunyi: "Saya berjanji setia ke- padanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan meng- hormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini." Dengan pengucapan janji kedua mempelai kemudian diteguhkan oleh imam dan diberkatinya, maka sahlah perkawinan kedua mempelai dari sudut hukum agama Katolik. Timbulnya aliran-aliran dalam agama Kristen, dimulai sekitar abad ke-16, yaitu ketika Martin Luther (L527) secara terang-terangan menen- tang Paus sebagai pimpinan tertinggi gereja Katolik saat itu. Gerakan- gerakan yang mengikari kekuasaan Paus dan menghendaki perubahan dalam tata kehidupan keagamaan tersebut dikenal dengan gerakan re- ,o I uuxuuceRKAwtNANtNDoNEstA 'u I Dalam Perspektit Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E formasi. Akibat gerakan tersebut, timbullah aliran baru dalam agama Kristen di antaranya adalah aliran agama Protestan, yang pada mulanya mempunyai banyak pengikut di Jerman, Denmark, Swedia, dan Norwe- gia. Agama Katolik menganggap nikah sebagai satu sakramen, gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5:25-33 yang me- rumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan. Sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendi- dikan anak, oleh Kristus Tuhan perkawinan antara oranS-orang yang di- baptis diangkat ke martabat sakramen. Perkawinan Katolik bersifat mo- nogami, kekal dan sakramental, dengan tujuan untuk saling melengkapi antarsatu dengan yang lain untuk saling menyempurnakan dan saling membutuhkan, dan untuk menghasilkan keturunannya kelak. Adapun syarat-syarat perkawinan dalam agama Katolik sebagai ber- ikut: 1) Syarat materiel: (a) Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya- (b) Tidak berdasarkan Paksaan (c) Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita 14 tahun (d) Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (e) Beragama Katolik (0 Tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat (g) Tidak melanggar larangan perkawinan. 2) Syarat formil: (a) Dua bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai membe- ritahukan maksudnya kepada pastor paroki pihak wanita atau pihak pria bila calon istri tidak beragama Katolik' (b) Pastor paroki akan mengadakan penyelidikan kanonik menge- nai ada atau tidaknya halangan perkawinan, pengertian tentang makna menerima sakramen perkawinan dengan segala aki- batnya.40 (c) Bila tidak ada halangan perkawinan, Pastor paroki akan mengu- mumkan berturut-turut tiga kali pada misa hari minggu' (d) Bila tidak ada pencegahan perkawinan, pernikahan dapat di- langsungkan pada hari yang ditentukan. (e) Pernikahan dilakukan menurut aturan gereja katolik yaitu: ha- rus di hadapan ordinaries wilayah atau pastor atau imam diakon yang diberi delegasi untuk meneguhkan perkawinan dan dua ao diakses pada l7 November 2017' tr arsr | ,o I a/ DasarPerkawinan
t orang saksi. (f) Setelah perkawinan menurut hukum agama selesai, pernikahan tersebut haruslah dicatatkan di kantor catatan sipil. b. Kristen Protestan Perkawinan dipandang sebagai kesetiakawanan bertiga antara sua- mi, istri di hadapan Allah. Perkawinan iru suci. Seorang pria dan seorang wanita membentuk rumah tangga karena dipersatukan oleh Allah. Demi- kianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pada prinsipnya nrakna perkawinan dalam agama Kristen (Protestan) memiliki makna kesamaan, ntrmun dalam ritus dan peraturannya berbeda. Peraturan perkawinan lelih longgar alias tidak seketat dan serumit dalam perkawinan dalam IGtolik. Pandangan Protestan mengenai perkawinan dimulai dengan me- lihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dasar utama dari perkawinan menurut Alkitab adalah kasih yang tulus dari dua orang, sehingga mereka menentukan untuk hidup bersatu dalam suka atau duka sehinggga diceraikan oleh kematian.ar Menurut Protestan perkawinan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya yang total, eksklusif dan bersambung yakni perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang total, eksklusif, dan terus-menerus (permanen). Pria dan wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Yesus Kristus. Tujuannya adalah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling ban- tu membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya, sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materiel dan spiritual di dalam kasih dan rahmat Tuhan.a2 Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan mempunyai dua aspek yaitu: 1) Aspek sipil, erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, kare- na negara berhak mengaturnya menurut UU negara. 2) Perkawinan adalah merupakan soal agama, yang harus tunduk kepa- da hukum agama. Jadi sahnya perkawinan menurut agama Protestan adalah perkawinan yang harus melalui catatan sipil kemudian aga- ma sesuai Pasal 81 KUH Perdata yakni didahulukan urusan sipilnya lalu agamanya karena suatu pernikahan akan lahir keluarga yang merupakan inti dari suatu bangsa. {r Soerjono, 1982, Perkawinan yang Balngta, edisi ke-8, Surabaya: Yakin, h. 7. Uhat juga: Sudoro, Sejarah Umum, Jilid l, PT Pembangunan Iakarta, h. 42. D I. Verkul_v, 1984, Etika Kristen (Seksuil), Cet. ke-8, Jakarta: Gunung Mulia, h. 56. ^ I xuxuvpeRKAWrNANtNDoNEstA 5U I D"lr. Perspektif Hukum Perdata, Hukum lstam, dan Hukum Administrasi 6. Perkawinan Menurut Agama lslam Kata nikah berasal dari bahasa Arab al-nikah yang berarti berkumpul atau bersetubuh. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering disebutjuga de- ngan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini dan menikahk€rn sama dengan kata mengawinkan yang berarti menja- dikan bersuami. Dengan demikian, istilah pernikahan mempunyai arti yang sErma derrgan kata perkawinan.a3 Perkataan nikah dan kawin ke- duanya sama terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam fikih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau ziwaj {ztwaj atau zautaj) yangjuga banyak terdapat dalam Al-Qur'an, kedua kata tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berarti berkumpul. Pengertian nikah atau riwaj secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertitrn secara majasi. Pengertian nikah atau riwaj seca- ra hakiki adalah bersenggama (wathi'), sedangkan pengertian majasinya adalah akad, kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama fikih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum pe- ristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan, ntrmun penger- tian yang lebih umum digunakan adalah pengertian bahasa secara maja- si, yaitu akad. Al-Qadhli Husain mengatakan bahwa arti tersebut adalah yang paling sahih.aa Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah dan ziwoj adalah musytarok (mengandung dua makna) antara wathi'dan akad dan keduanya merupakan makna hakiki.4s Nikah pada hakikatnya adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan ke- duanya bergaul sebagai suami istri, akad artinya ikatan atau perjanjian, jadi perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan Erntara seorang wanita dan seorang pria.ou Sebelum akad nikah dilakukan, diadakan terlebih dahulu peminang- an secara resmi dari pihak laki-laki dan wali dari pihak wanita pemberi persetujuannya. Akad perkawinan yang akan dilangsungkan sebelum di- catatkan, agar secara hukum perkawinan tersebut sah. Dengan melaku- kan ijab kabul (yaitu penawaran oleh wali mempelai perempuan dan '3 Departemen Pendidikm Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesfuz" Gramedia, Iakarta, 2014, h. 639. Lihat iuga: UU No. l/1974 tentang Perkawinan dan Penielasannya, PP No. 9/ 1975, tidak ter- dapat kata-kata nikah yang ada hanya istilah kawin. Baca pula: Peunoh Daly, f988, Hukum Perka- utinan Islamlakarta: Bulan Bintmg, h.104. Kedua isti.lah tersebut, nikah dm kawin, dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat dengan pengeni.rn yang sama. Singkatnya, kata nikah berasal dari bahasa Arab dm kata perkawinan merupakan terjemahan dari kata nikah. {o Taqyuddin, Kifayatul al-Akhyar, Surabaya: Piramida, tt., II: 23. 's Abdurrahman al-luiry, Al-Fiqh Ala al-Madzhabi al-Arba'ah, Beirut: Da a.l-Kutub al-lslamiyah, 1990, hlm.7. {6Asmin, Stan,s PerkawinanAntaraAgam4 Jakarta: PT Dim Rakyat, h.28. o*".r".*#^"rl I 31
I a , penerimaan oleh mempelai laki-laki) di hadapan dua saksi laki-laki yang harus beragama Islam dan berkelakuan baik. Perkawinan ialah akad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.a7 Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kukuh untuk hidup bersama-sama secara sah anta- ra seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, arnan, tenteram, bahagia, dan kekal.4 Perkawinan dalam Islam dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: sudut hukum, sosial, dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat mitsaagaon ghaliid".an (N- Qur'an surah an-Ntsaa [4):27: "Dan istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat"). Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatlan status dalam masyarakat, sedangkan dari sudut aga- ma, perkawinan ini diangap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan menggunakan nama Allah. Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan ter- tentu, antara lain untuk:ae r melanjutkanketurunan; r menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat; r menimbulkan rasa kasih sayang; r menghormati sunah rasul; dan r membersihkanketurunan. Isiam adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karena meme- nuhi rukun dan syarat.so Rukun ialah unsur pokok (tiang), sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, per- kawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Menurut hukum dalam agama Islam, menen- tukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu: a. Dipenuhinya semua rukun nikah. b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah. c. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syariat. Perkawinan yang sah menurut ag€rma i7 Mahmud Yunus, lg8l, Hukum Perkawinan dalam Islam, Cel. ke g, Jakarta: Hildakarya Agung, Iakana, h. l. '3 ldris Ramulyo, 1984, Beberapa Masal.ah tentang Hukum Acara Peradilan Atrlama dan Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Ind.Hill Co, h. 174. re Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar-agama dnn Mrcalahnya, Bandung: Shantika Dhama, Cet. ke-1, h.22. s0 Zuhri Hamid, 1978, Pokok-pokok Hukum Perkatuinan Islam dan Undang-tlndang Perkawinan di httlonesia, Cet. ke-1, Bandung: BinaCipta, h.24. ,, I xuxuvarnKAwtNANtNDoNEstA Jz I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr I I I Rukun nikah merupakan bagian dari pada hakikat perkawinan, arti- nya bila salah satu dari rukun nikah tersebut tidak dipenuhi, maka tidak- akan terjadi suatu perkawinan. a. SyoratPerkowinon Syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesu- atu pekerjaan. Kalau syarat-syaratnya kurang semPuma maka pekerjaan itu tidak sah. Contoh: berwudhu sebelum shalat. Begitu juga nikah (ka- win) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni: 1) Perkawinan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan larang- an dalam QS. al-Baqarahayat2Zl yaitu larangan kawin beda agama. ls is*i ii ti-p'e * 4y.'tls ",yi-,); c'c).:st t;sk \'.t g#i i; !* :y *;yy'4s t-hL,j; 'o',:*tt t'tsz Don jongonlah homu menikohi wanito-wonito musgrih, sebelum mereko berimon. Sesungguhngo wonito budah gong muhmin tebih bolh dori wo- nito musgrih, woloupun dio menorih hotimu. Don jongontah kamu meni- hohhon orong-orong musyrik (dengan wonito-wonito muhmin) sebelum mereho berimon. Sesungguhngo budok gong mukmin lebih boih dori orong musgrih, wolupun dio menorih hotimu. Namun terdapat pengecualiannya sebagaimana ol-Maa'idoh ayat 5 yaitu khusus lakilaki Muslim diperbolehkan mengawini perempuan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. . # i, otstt 6ti a;it u 3;t:.ziilr3 ev$t ie,it:.2*itu (Don dihotalkon mengowini) wonito-wonito gong menjogo hehormoton di ontaro wonito-wonito gong berlmon don wanito-wanito gang menjago kehormoton di antoro orong-orong 9ong diberi Alhitob sebetum komu. Kemudian tidak boleh juga bertentangan dengan ketentuan yang ter- sebut dalam QS. cn-Nisco' ayat22,23, dan24: Dan jongantoh kamu kowini wanita-wonita gong teloh dihawini oleh ogohmu, terhecuoti pado moso gong teloh lompou. Sesungguhngo perbu- atan itu amot heji don dibenci Atloh don seburuh-buruh jolan. 'Dihoram- kon otos homu (mengawini) ibu-ibumu; onok-anokmu Uong perempuon; soudora-saudaromu Uong perempuon, soudoro-saudoro bopohmu gong perempuon; saudoro-squdoro ibumu gong Perempuon; anoh-onoh perem- puon dari soudoro-soudaromu Uong lokl-tohi; qnok-onak perempuon dari soudoro-soudoromu Uong perempuon; ibu-ibumu Uong mengusui komu; soudara perempuon sepersusuon; ibu-ibu istrimu (mertuo); anah-onah istrimu gong dolom pemeliharoonmu dori istrl gong teloh homu compuri, tetapi jiko homu belum compur dengon istrimu itu (don sudah kamu ce- roihon), moho tidoh berdoso homu mengowinlnUo; (dan dihoramhon bogi- eaer I ^^ Dasar Perkawinan I JJ
a t a mu) istri-istri onoh hondungmu (menantu); don menghimpunhon (dotom perhowinon) dua perempuan gong bersoudara, hecuotl yang telah terjadi podo moso lompau; sesungguhngo Ailoh Moha pengamiuniogi Moho pe- ngogong. Dan (dihoramhon juga homu mengowini) wanita gang bersuami, hecuati budah'budah gang homu mitihi (Attah tetoh ,n"n.iop[on huhum itu) sebagoi hetetopon-Nga otas komu. Dan dihotatkan bogi homu selain gang demihion (goitu) mencori istri-istri dengon hortomu intuh dikowini buhan untuh berzina. Moho istri-istri gang teloh homu nikmoti (campuri) di antora mereha, berihanlah hepodo rn"r"t o mahornga (dengon sempur_ no), sebogoi suatu kewajibon; dan tiodalah mengopa Uogi f,o,i, terhadop sesuatu gang homu teloh soling merelahannga. sesudoh menentuhon mo_ hor itu. Sesungguhngo Alloh Moha Mengetahui lagi Mohabijohsono. 2) Kedua calon mempelai iru haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat jasmani-rohani. Baligh dan berakal, maksudnya ia_ lah dewasa dan dapat dipertanggungiawabkan terhadap sesuatu per_ buatan, suami sebagai kepala keluaiga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan tidak di bawah pengampuan (cwatele). 3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, tidak dipaksakan.st Dari Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan bahwa seorang pe_ rempuan perawurn datang kepada Nabi Muhammad dan mencerita_ kan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki_ laki, sedangkan ia tidak mau, maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis, apakah mau menemskan perkawinan atau cerai. 4) Keduanya bukan mahram, maksudnya si pria tidak memiliki hubung_ an darah, semenda, mauprm sepersusuan dengan si. wanita, begitu_ pun sebaliknya. b. Rukun Perkawinan Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan daram merakukan suatu pekerjaan. Jadi, rukun berarti sebagai bagian yang pokok. Contohnya membaca al-Fotihoh daram mendirikan sharat merupakan salah satu ru- kun (bagian yang pokok). Lebih jerasnya sharat tanpa memb aca ar-Fati- hah berarti tidak sah. Begiru juga dalam perkawinan (nikah) ada rukun yang harus dipenuhi, yakni: 1) Adanya calon pengantin laki-raki dan calon perempu€ur, ini adarah suatu conditrios inequonon merupakan (syarat mutrak), absolug tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa pengantin raki-laki dan pengantin perempu.rn, tentunya tidak akan ada perkawinan. si Muhammad Nur, "Kedudukm Harta Bersama Dalam perkawinan Menurut perspektif Hukum Islarn", la Priuatum,Vol.l, No. 3, Iuli, 2013. ,, I xuxutr ceRKAwtNAN tNDoNEsrA - ' I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Admanistrasi EI 2) Harus ada wali nikah. Menurut mazhab as-Syaf i, berdasarkan Ha- dist Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (as-Shchi horn) dari Siti'Aisyah, Rasulullah pernah mengatakan, tidak sah per- nikahan tanpa wali. 3) Harus ada dua orang saksi beragama Islam, dewasa, dan adil. Dalam Al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkzrn mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perka- winan antara laki-laki dan perempuan, di samping adanya wali harus pula adanya saksi yang melihat, mendengar secara langsung adanya akad nikah tersebut. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan ke- dua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, juga agar suami,/istri tidak mudah dapat mengingkari ikatan perkawinan yang suci tersebut. 4) Adanya pemberian mahar (mas kawin). Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah an- Nisaa' ayat 25: berikqnlah mas kowin iat dengon cara yong panfi. 5) Pemyataan ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Ijab merupakan suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang lakiJaki sebagai suaminya secara formil, sedangkan kabul secara lenerhjk artinya suatu pernyataan pe- nerirnaan dari pihak laki-laki atas Uab pihak perempuan. Di samping adanya rukun perkawinan, maka rukun tersebut juga harus didukung oleh syarat perkawinan agar perkawinan tersebut sah dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami atau isri. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perkawinan dapat dibagi menjadi dua:s2 1) Calon mempelai perempuan harus halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadikannya istri, sehingga perempuan yang hendak dinikahi bukanlah orang yang haram untuk dinikahi, baik haram un- tuk dinikahi sementara maupun untuk selamanya. 2) Akad nikah harus dihadiri oleh para saksi: Dalam hal ini yang menja- di saksi adalah dua orang laki-laki, Muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta paham akan maksud dari akad nikah tersebut. Akan tetapi menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, dapat dibolehkan apabila saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempu- an. Adapun orang yang nrli, mabuk atau hilang ingatan tidak boleh menjadi saksi. Abdul GhofurAnshori, Op. cir., h.3l-31. tr glar I ^- Dasar Perkawinan I 55
c. Akad Nikah Melolui Sarana Elektronik Di era digital ini, batas wilayah antara kota yang satu dan kota lain sudah kabur bahkan batas negara pun sudah tidakjelas lagi karena manu- sia dapat berhubungan ke seluruh dunia setiap saat tanpa dihalangi oleh waktu dan batas-batas teritorial negara, dengan demikian jarak bukan merupakan masalah yang serius. Jarak yang jauh dimaksud dapat terhu- bung setiap saat dengan fasilitasjaringan internet dan atau satelit. untuk itu berbagai keperluan, seperti rapat, seminar, pengajian, pembahasan perjanjian, dan lain-lain, yakni hubungan antarmanusia di suatu tempat (negara) dengan manusia lainnya di lain tempat (negara) sudah tidak ha- rus lagi hadir secara fisik. Dalam perkembangan seranjutnya, akad nikah pun dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet, telepon atau ideo coll untuk mengucapkan akad nikah jarak jauh. t^alu persoalan hukum- nya, apakah akad nikah seperti ini sah menurut hukum Islam? Dalam Eruiklopedi Hukwnrsram disebutkan, ulama fikih berpendapat jika ijab dan kabul dinyatakan sah apabila relah memenuhi beberapa persyaratan, yakni ada empat syarat yang harus diperhatikan. pertama, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Kedua, kesesuaian anrara ijab dan kabul. Misalnya wali mengatakan, "saya nikahkan Anda dengan putri saya Ani...", kemudian calon suami menjawab, ..saya terima ni- kahnya Buni...", maka nikahnya tidak sah, karena antara ijab dan kabul tidak sesuai. Ketiga, yang melaksanakan uab (wali) tidak menarik kem- bali ijabnya sebelum kabul dari caron suami. Keempat, berraku seketika. Maksudnya, nikah tidak boteh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika wali mengatakan, "Saya nikahkan Anda dengan puti saya besok atau besok lusa," maka dab dan kabul seperti ini tidak sah. Pengertian ijab dan kabul dalam satu majelis ini tidak semua ulama sepakat kriterianya, ada yang mengartikan harus dalam satu tempat, ada yang mengartikan tak harus dalam satu tempat. Imam syafi,i lebih cende- run8 memandangnya dalam arti fisik. wali dan calon suami harus berada dalam satu tempat sehingga mereka dapat saling memandang dengan maksud agar kedua belah pihak saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan kabul yang mereka ucapkan. Sehingga ijab dan kabul be_ nar-benar sejalan dan bersambung, yakni tak ada jarak pemisah antara terjadinya ijab dan diucapkannya kabur. Menurut ulama Malikiyah tidak- lah rusak akad itu dengan adanya pemisah yang sesaat, sebagaimana da- pat dipisahkan dengan khutbah sebentar.s3 Menurut Imam Syafi,i, dua orang saksi juga harus melihat secara . h.207. ?A I HUKUMrERKAwNANtNDoNEstA - " I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi Iuzll, E langsung dua orang yang berakad. Dua orang saksi tidak cukup hanya mendengar ucapan ijab dan kabul yang diucapkan oleh mereka. Kepas- tian itu diperoleh saksi melalui penglihatan dan pendengaran yang sem- purna. Meskipun keabsahan suatu ucapan atau perkataan dapat dipasti- kan dengan pendengaran yangjelas, namun kepastian itu harus diperoleh dengan melihat secara langsung wali dan calon suami.s Apabila wali berteriak keras mengucapkan ijab dari satu tempat, lalu disambut kabul calon suami dengan suara keras pula dari tempat lain, dan para pihak sa- ling mendengar ucapan yang lain, maka akad nikad seperti itu tidak sah. Karena, kedua saksi tidak dapat melihat dua orang yang melakukan ijab dan kabul dalam satu ruangan. Dengan demikian, menurut Imam Syaf i, akad nikah jarak jauh melalui telepon tidak dapat dipandang sah karena syarat tersebut di atas tidak terpenuhi.ss Pendapat berbeda dari Majelis Tarjih Pengurus Pusaf Muhamma- diyah, bahwa yang dimaksud dengan ijab kabul dilakukan dalam satu majelis adalah ijab dan kabul terjadi dalam satu waktu, yang penting adalah kesinambungan waktu yakni bukan pada tempat. Menurutnya, para ulama imam mazhab sepakat tentang sahnya akad ijab kabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui surat utusan. Misalnya ijab dan kabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang diki- rimkan kepada calon suami. Jika akad ijab kabul melalui surat, calon suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, lalu segera mengucapkan kabul, akad dianggap dilakukan dalam satu majelis. Jika akad ijab kabul melalui utusan, utusan menyampaikan ijab dari wali kepada calon suami di hadapan saksi, setelah itu calon suami mengucapkan kabul, dianggap telah dilakukan dalam satu majelis. Un- tuk itu, jika akad dab kabul melalui surat/utusan disepakati boleh oleh ulama mazhab, akad ijab dan kabul menggunakan telepon danvideo caL lebih layak untuk dibolehkan. Kelebihan ideo callyarrg lain, para pihak yakni wali dan calon suami dan atau calon istri mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan kabul adalah betul-betul pihak-pihak terkait. Adapun melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan, hal ini sesuai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menginterpretasikan satu majelis dalam arti nonfisik bukan masalah tempat. Imam Abu Hanifah serta fukaha dari Kufah menyetujui pandangan Imam Ahmad bin Hanbal tersebut. Keha- rusan bersambungrrya ijab dan kabul dalam satu waktu upacara akad ti- s Zainuddin Ibnu Nujaim, 1993, Al-Hat afr al-Bohr al-Raiq: Syarah l(am al-Daqa'rq, |ilid 5, Beir- ut: Daa al-Fikr, h.294. s5 Abdul Azis Dahlan, et al., 199?, Ensiklopedi Hukum Islarn lilid 4, Jakarta: Irf Ikhtiar Bm Van Hoeve, h. 1342. tr gABr I ^- DasarPerkawinan I 5/
dak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangiln sec.*a fisik. Jika wari mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruanga"n dan lang_ sung disambut oleh calon suami dengan ucapan kabul melalui pengeras suara dari ruangan lainnya serta masing_masing mendengar rr"upu, yurrg lain denganjelas dan tegas, akad nikah itu dapat dipandang sah'. Berkaitan dengan itu, menurut pendapat Imam Hanbali, keharusan dua orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul dimaksud serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang ber_ akad. Menurut mereka, saksi tidak harus melihat langsung keiua pihak yang berakad ketika akad berlangsung. Artinya, dengan pendapat ini ijab kabul dengan telepon atau id.eo caII sah hukumnya, ,"lu*u para saksi dapat mendengar dan memahami dengan baik dan benar ijab t aUut yarrg diucapkan saat akad nikah dilaksanakan. d. Batasan lJsia dalom perkawinon Salah satu persyaratan yang sering menjadi perdebatan adalah batas usia pernikahan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam peratur- an perundangan tentang batasan usia dewasa. Ada beberapa aturan hu- kum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia,..antara lain: I I I I T I Pasal 330 KUH perdata, usia 21 tahun atau sudah menikah; Pasal 47 (1) UU perkawinan, usia L8 tahun; Pasal 63 (1) UU Administrasi penduduk, 17 tahun atau sudah kawin; Pasal 7 UU Pemilu, 17 tahun atau sudah kawin; Pasal i butir L UU perlindungan Anak, 1g tahun; Pasal 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 tahun; Pasal 39 dan 4O UU Jabatan Notaris, lg tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi; pasal 9g (1) Kompilasi Hukum Islam; pasal L angka 26 UU Ketenagakerjaan, 1g tahun; Pasal 1 angka 8, UU pemasyarakatan, 1g tahun; Pasal 1., UU tentang pengadilan Anak, 1g tahun; Pasal 1 angka 5, UU Hak Asasi Manusia, 1g tahun; Pasal 1 (4), UU tentang pornografi, Lg tahun; Pasal 4, UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, 1g tahun; Pasal L angka 5, UU pemberantasan Tindak pidana ferdagangan Orang, 18 tahun. Batas usia dewasa menurut KUH perdata pasar 33o: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puruh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin, artinya dewasa adarah ketika seseor.rng telah berusia dua puluh satu tahun atau sudah menikah. Jika belum ber_ usia dua puluh satu tahun tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, 38 I S:i#y":,'iff[ilil]T I meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa. Adapun menurut Hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (1): "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepan- jang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungja- wab atas dirinya." Undang-undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) menya- takan bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 (deiapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan oranStuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur L8 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orerngtua, berada di bawah kekuasaan wali. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun." Adapun dalam UU No. 23/2OO2 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas. Namun dalam UU No. 2312003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 berbu- nyi: Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah,/pernah kawin mempunyai hak memilih." Dalam UU No. 10 tahun 2OO8 tentang Pemilu Anggota DP& DPD, dan DPRD Pasal 19 ayat (1): "Warga Negara tndonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh bel"s) tahun atau lebih atau sudah,/pernah kawin mempunyai hak memilih," dan da- lam UU No.32/2OO4 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 dinyatakan bahwa: WNI yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau su- dah,zpernah kawin mempunyai hak memilih Dari perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini tersebut di atas, bukanlah merupakan hal yang harus diperdebatkan berlarut-larut. Im- plementasinya kita sesuaikan dengan konteks permasalahan yang kita hadapi yakni mengacu pada asas lex speciolist derogat legi generolis (hu- kum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) sehingga dapat terwujud secara tepat sasaran. Misalnya saja ketika si A ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut UU Perkawinan bukan menurut KUH Perdata (karena perka- winan bersifat khusus) dan bukan pula menurut UU Pemilu, yakni untuk perkawinan kita merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebu! yakni UU No. '1,/7974 tentang Perkawinan tr easr I ^^ DasarPerkawinan I 59
Pasal 7 (1) berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria su- dah mencapai umur 19 tahun tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun." Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2OO7 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 8: "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur L6 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan." Pasal-pasal tersebut sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang dibolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun iru saja be- lum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus ada izin dari orangtua atau wali nikah sesuai Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2OO7 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7: Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin terrulis kedua orangtua. Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan ormgtua/wali. Dalam format model N5 orangtua,/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jeias, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatlan izinlrestu orangtua mereka. Lain halnyajika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada izin dari orangtua,/wali. Namun irntuk calon wanita ini akan jadi masalah karena orangtuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh karena itu, izin dan restu orangtua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah. Dalam khazanah ilmu fikih ada sebagian para ulama tidak mem- berikan batasan usia.pernikahan, artinya berapa pun usia calon tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar zamiul dahulu ada yang disebut istilah kawin Santung. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang me- nunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampdi", malsudnya "telah sampainya usia seseor:rng pada tahap kedewasaan". Secara bahasa akil artinya adalah orang yang berakal, baligh artinya adalah sampai dan mukalaf artinya dibebani. Adapun secara VUe', baligh artinya adalah seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat, disebut juga dengan taklif. Dengan adanya beban dan tuntutan itulah kemudian ia disebut sebagai mukalaf, yaitu seseorang yang telah dibe- ,. r.,, I xuxuu TTRKAwINAN tNDoNEstA iv I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam. dan Hukum Administrasi rikan beban syariat untuk mengamalkannya. Adapun akil baligh adalah seseorang yang telah sampai pada masa baligh dan memiliki akal sehat, sebab jika akalnya tidak waras ia tidak disebut sebagai akil dan juga tidak disebut sebagai mukalaf. Sebab orang gila tidak terbebani dengan hukum syariat. Dari sinilah kemudian timbul istilah yang disebut sebagai akil baligh, yaitu seseorang yang telah sampai pada masa baligh dan me- miliki akal sehat. Akil baligh ini kemudian disebut sebagai mukalaf, yaitu orang yang dibebani dengan hukum syariat. Menurut hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila: 1. Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah menga- lami mimpi basah (bagi laki-laki). 3. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi" (bagr perempuan). Namun mayoritas ulama di dunia Islam sepakat mencantumkan pem- batasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di negara masing-masing. Di bawah ini adalah batas usia pernikahan di sebagian negara Muslim yang merupakan hasil studi komperatif.s $ Tahir Mahmoo d, Personal Law in Islamic Cauntries, History, Text and and Cnmparetitn Analy- sis, dikutip Kartiman Alga dalam Eatas Usia Pemileahan dalam Undang-Undang dalam rancah.blogspot .co.id I 2ol2 I 07 I batas-usia-pemikahan. E ,rra 0".a"?f,31 I 41
ordania t5 Yaman Utara t5 t5 Data di atas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia per- nikahan, para ulama sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh, walaupun dalam renturng yang tidak sama dan bervariasi, karena di dalam ilmu fikih, baligh jika dikaitkan dengan usia untuk laki- laki antara 15 (lima belas) tahun dan wanita antara 9 (sembilan) tahun. Permasalahannya bagaimana jika laki-laki masih berusia di bawah 19 ta- hun dan wanita masih di bawah 16 tahun akan melaksanakan pernikah- an. Hal ini bisa didorong karena berbagai hal antara lain: khawatir zina, sudah terlalu akrab, sudah tak bisa dipisahkan, sudah cukup, cakap dan mampu dari segi materi serta fisik atau bahkan hamil terlebih dahulu. Undang-Undang Perkawinan tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini tersirat pada Pasal 7 ayat (2): "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria ataupun pihak wanita." Bagi umat Islam tentu orangtua/wali para calon harus mengajukan izin dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Setelah izin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Izin tersebut akan dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu serta akan mencantumkannya dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah poin II Calon Suami No. 16. Dengan demikian, pernikahan di bawah umur atas izin pengadil- an secara hukum sah. Selanjutnya dalam UU No. 23 tahun 2OO2 tenang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan: "Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Ayat (2): "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari ke- kerasan dan diskriminasi." Jika kita lihat sebagian pasal pada UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 20O2 tersebut, ada hal yang harus dielaborasi, terutama menyang- kut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan. Di satu sisi ia masih kategori anak-anak tapi disisi lain dikatakan sudah cukup usia untuk menikah. Hal ini men- jadi penting untuk ditindaklanjuti terutama oleh pemangku kepentingan yakni pemerintah bersama DPR ini. Karena orangtua,/wali membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anak, peng- hulu membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pela- yanan kepada masyarakat, apalagi dalam UU Perlindungan Anak Bab XII , - I xuxuu penKAwtNAN lNDoNEstA +Z I Dalam Pe.tpektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Admanistrasi E tercantum ketentuan pidana. Tentu hal ini perlu pengkajian yang konpre- hensip, demi kepentingan bangsa dan Negara yang lebih luas agar dapat berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan. e. WoliNikah Menumt hukum Islam, perkawinan tanpa wali yang berwenang atau berhak menjadi wali dalam pernikahan dianggap tidak sah. Adapun me- nurut UU No. 7/7974 perkawinan tanpa wali yang berwenang dapat di- batalkan secara hukum oleh pihak-pihak seperti oranStua. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berdampak pada tidak sah dan dapat dibatalkan- nya perkawinan. Akibat tidak sah dan dapat dibatalkannya ini seperti akibat hubungan suami-istri, kedudukan anak, harta bersama dan lain- lain. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara teliti dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan dan tidak sahnya perkawinan karena tidak adanya wali nikah yang sah yang dilaksanakan seperti halnya akibat hukum terhadap perkawinan seor;rn8 menikah tan- pa wali yang berwenang tersebut. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kukuh untuk hi- dup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk ke- luarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Apabila dalam perkawinan tidak dipenuhinya salah satu sya- ratnya maka perkawinan itu tidak sah. Namun apabila diperhatikan UU Perkawinan, tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai wali nikah baik wanita yang belum menikah ataupun untuk seorang janda. Tetapi, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin saja dalam Pasal 6 ayat (4). Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan mengenai wali nikah dan tidak mengatur wali hakim untuk seorang janda. Perkainrinan yang meng- gunakan wali hakim ini sering terjadi dan tidak mungkin dapat dihindari, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur wali nikah. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka banyak ulama berbeda pendapat mengenai wali nikah untuk,janda sebagaimana Hadis Nabi yang menyatakan bahwa janda itu lebih berhak atas dirinya ketim- bang walinya.sT Pendapat lain dari jumhur ulama yang memakai Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi yang menyebutkan tidak boleh nikah tanpa wali. - Masalah perkawinan merupakan masalah yang kompleks, tidak ha- nya antar-agama yang berbeda, tetapi juga pada agama ying sama juga 5? Amir Syarifuddin, 2011, Hukum Perkawinan Isla.m di Indomsia: Antara Fikih Munakahat dan Llndang-undang Perlcowirun,Iakafia: Kencana-PrenadaMedia Group, h. 73. Uhat juga Ibnu Hajar al-'Asqalani, t.th., Fathul Bari Syarh Shahih al-BukharLJuzg,Beitrut: Dar d-Fikr, h.lgl. slgr L^ Dasar Perkawinan I 4J
banyak perbedaan pendapat. Salah satu permasalahan perkawinan ada- lah perkawinan yang menggunakan wali hakim pada perkawinan. Per- kawinan yang sah menurut UU No. 7/7974 apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini membuk- tikan, UU Perkawinan mengembalikan sepenuhnya syarat-syarat perka- winan pada masing-masing agama, sedangkan pada agama Islam ada perbedaan pendapat antar-ulama mengenai kewajiban wali nikah dalam perkawinan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah merupakan fitrah manusia agar seorang Muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang besar dalam dirinya terhadap orang yang berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu, perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan sosial lainnya yakni memelihara ke- langsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macarn penyakit yang dapat membahayakan ke- hidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.ss Sahnya suatu per- kawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat yang diatur UU yakni UU No. 1/1.974 dan hukum agama masing-masing. Na- mun ketentuan wali nikah bagi wanita baik janda atau gadis memang tidak diatur, baik dalam UU perkawinan maupun dalam PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan tersebut. Akan tetapi mengenai wali, baik janda atau gadis secara jelas yang di dalam suatu perkawinan tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan keperca- yaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU No. 7/1974 bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh keluarga dan garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri. Pasal tersebut mengisyarat- kan bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali yang berhak, dapat dibatalkan. Dengan demikian, apa yang dinyatakan sah dalam agama dan kepercayaan masing-masing mempelai adalah juga sah menurut UU Perkawinan. Salah satunya rukun pernikahan adalah adanya wali nikah dan wali nikah adalah orang yang akan menikahkan pihak wanita atau menjadi wali mempelai wanita. Wanita yang akan menikah harus dengan perse- tujuan walinya, sedangkan pria tidak membutuhkan wali. Hal ini berda- sarkan hadis Rasul: "Barangsiapa di antara perempuan yang nikah de- $ Lutfiah, "Relasi Budaya dan Agama dalam Pemikahan", ,/urnal Hukum Islam UHI), Vol. 12, No. I, Iuni 2014. ,, I HuKuurenKAwtNANtNDoNEstA ++ I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E I ngan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal.,, (HR. Aisyah r.a.). Hadis tersebut menjelaskan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi selain, calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan saksi. Tanpa adanya wali nikah dari pihak wanita maka pernikahannya tidak dapat dilangsungkan atau dengan kata lain pernikahannya batal. Memang, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum wali nikah. Mahzab syaf i rr^enyatakan bahwa wali nikah hu- kumnya wajib sementara Mahzab Hanafi berpendaoat bahwa wali nikah hukumnya sunah. Di Indonesia, masyarakatnya cenderung sependapat dengan Mahzab Syaf i dan mewajibkan adanya wali datam pernikahan. Dalam agama Islam hanya pihak wanita saja yang memerlukan wali dalam pernikahan dan wali dari wanita tersebut haruslah pria. Dalam KHI pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wari nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat wali nikah dalam hukum Islam yakni Muslim, akil dan baligh. wali nikah terdiri dari tiga, yakni wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. o Wali Nasab Nasab dalam bahasa Arab artinya keturunan menurut ajaran patrini- al, dan diartikanjuga hubungan darah yang dirurunkan secara patrinial. wali nasab adalah o,ang yang merupakan anggota keluarga pihak wanita yang memiliki hubungan darah patrinial dan bisa menikahkan wanita tersebut dengan pria. Berdasarkan Mahzab 6yaf i, urutan wali nasab se- bagai berikut: a) Ayah. b) Ayahnya ayah atau kakek (kakeVdatuk). c) Saudara lelaki yang seibu dan seayah. d) Anak saudara laki-laki yang seibu dan seayah. e) Anak saudara laki-laki yang seayah. O Saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah. g) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah. h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah. i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah seibu dan seayah. j) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seayah.r; , Berdasarkan urutan tersebu! maka dapat disimpulkan bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya dan apabila sang ayah tidak ada, maka dapat digantikan sesuai urutan 5e Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Fikih Mumkalnr -I, cer. ke-I, Bandung: pustaka setia, h.90-9r. r gaer L - Dasar Perkawinan I 45
pada penjelasan di atas. Namun jika pihak yang paling berhak menjadi wali masjh ada, pihak anggota keluarga lain tidak memiliki hak untuk menjadi wali pada pernikahan sang wanita. Dals6 Mahzab Syaf i juga dijelaskan bahwa apabila ayah atau orang yang paling berhak menjadi wali tidak memenuhi syarat menjadi wali misalnya: kehilangan akal, be- lum baligh, murtad (keluar dari agama Islam) dan lainnya, maka wali selanjutnya dalam urutan tersebut atau wali hakim bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Apabila orang-orang tersebut di atas tidak mampu menjadi wali atau menolak tanpa sebab serta alasan-alasan yang jelas, seorang penghulu dapat bertindak sebagai wali hakim.60 Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbedaan sahnya perkawinan antara agama Islam dan UU perkawinan. o Wali Hakim Seperti telah ddelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi wali ni- kah yang utama adalah orang yang dalam urutan-urutan tersebut, narnun apabila wali nasab tersebut tidak ada atau belum memenuhi syarat, maka kuasa untuk menjadi wali nikah diberikan kepada kepala negara dalam hal ini yang diwakili oleh menteri agama dan selanjutnya diserahkan pada petugas pencatat nikah atau yang dikenal dengan sebutan wali ha- kim. Biasanya petugas tersebut berasal dari kantor KUA (baca menikah di KUA dengan VVNA) Berikut ini adalah syarat wali hakim dapat menja- di wali dalam pernikahan, yakni: a) Wali nasab memang tidak ada atau sudah meninggal. b) Wali nasab sedang bepergian jauh atau tidak berada di tempat di mana pernikahan akan berlangsung dan ia tidak memberi kuasa ke- pada wali nasab yang lainnya. c) Wali nasab kehilangan hak atas perwaliannya. d) Wali nasab sedang pergi menunaikan ibadah haji atau umrah. e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali. O Wali nasab tersebut menjadi mempelai laki-laki dari wanita yang ada di bawah perwaliannya seperti halnya jika seorang wanita menikah dengan anak dari saudara ayahnya atau sepupunya yang tidak ter- masuk pernikahan sedarah. o Wali Muhakkam Golongan wali terakhir disebut sebagai wali muhakkam. Wali ini menjadi pilihan terakhir apabila wali nasab maupun wali hakim menolak bertindak sebagai wali nikah dan tidak dapat menjalankan kewajiban ma- e R. Wirjono Projodi-koro, Hukum Perkawimn di Inlonufuzh.55. 461 HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr r upun haknya sebagai wali. Misalnya dalam kasus seorang laki_laki Islam menikah dengan seor€urg wanita beragama Nasrani atau mualraf yang d_ dak memiliki wali. Jika pernikahan itu tetap ingin berlangsung meski ter- jadi konflik dalam keluarga, maka mereka dapat,.r.rrg-gkl seseorang untuk menjadi walinya karena tanpa adanya wali pernikahan tidakrah sah' Dengan kata lain, wali muhakkam adalah wari yang terjadi kare- na wali tersebut diangkat oreh pihak mempelai. pemikianlah pengertian dan urutan wali daram pernikahan. urutan tersebut perru diperhatikan mengingat pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan dan hal terse_ but menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. f. Saksi secara umum yang dinamakan saksi adarah orang yang melihat, men- dengar dan merasakan secara rangsung tentang adanya suatu perbuat- an. saksi dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dalam pernikahan yakni tanpa adanya saksi nikah dianggap tidak sah, sebagaimana sabrla Rasulullah saw.: "Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan d,a orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wari bagi yang tidak mempunyai wali,' (IIR. Daruqutluri).6r Imam Abu Hani_ fah berpendapat bahwa saksi daram akad nikah merupakan rukun dari akad tersebut dan dikiaskan persaksian dalam akad nikah dengan persak- sian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah dan akad nikah lebih utama dari akad muamalah. oleh karena itu, adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi- saksi dalam akad muamalah. secara,m,m keberadaan saksi dalam akad nikah diterima oleh jumhur ulama, akan tetapi terdapat perbedaan pen_ dapat/pandangan terhadap masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi nikah. Dalam KHI pasal 25, yang dapat ditunjuk untuk menjadi saksi daram akad nikah adalah r"o.rrrg ilru-uu Muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak flrnarungu atau tuli. ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi. Artinya pernikahan yang telah dilaksanakan de- ngan disaksikan oleh dua orang saksi yang fasik hukumnya tetap sah.62 Namun berbeda pendapat dengan dengan Imam syafi,i, menurutnya sak- si mengandung dua arti yaitu pengunguman dan penerimaan, jadi disya_ ratkan menggunakan saksi yang adil. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu har yang prinsipil, 6rAl-Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daaquthni, Sunan ad-Daraquthni,h.496. Q Sayyid Sabiq, 2OtO, Fikih Sunmft 3, Iakana: pena pundi Aksara, h. 224. Eil BAS 1 Dasar Perkawinan 47
I karenanya perkawinan erat kaitannya dengan segala hal akibat perkawin- an, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Berbicara tentang keabsahan atau sahnya suatu perbuatan hukum tidak terlepas dengan syarat. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat mac.rm: a) Syarat inTqdd (pelaksanaan), syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan ulama akadnya menjadi batal (tidak sah). b) Syarat srhah (sah), syarat ini halas dipenuhi karena mempunyai kon- sekuensi syar,i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada, maka menurut ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak' Adapun menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal' ' c) Syarat nafdf (terlaksana), yaitu syarat y;rng menentukan konsekuerxi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya ter- penuhi. Jika satu syarat dari syarat nafd4 ini tidak ada maka menurut Hanafi dan Maliki akadnya motquf (ditangguhkan). d) Syarat luzrlrn (kelanSSengan) ytrng menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika sanr dari syarat ini tidak ada, akad men- jadi jaizooleh)/tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut' Syarat sah pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus di- penuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga berlaku hak dan kewajiban yang berkenaan dengan masalah pernikahan seperti hak dan kewajiban naf- kah.53 Ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah per- nikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan sebagian- nya lagi masih diperselisihkan. Syarat-syarat tersebut antara lain:n a) Objek cabang. b) Mengekalkan shlghat akad. c) Persaksian. d) Ridha dan ikhtiar (memilih). e) Menentukanpasangan. O Tidak sedang ihram haji dan umrah. g) Harus dengan mahar. h) Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan. 6 Sayyid Sabiq,2ol3, Fikih$unnahlild 3,.ei. Abu Syauqinadan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang; h.27+. q wahbah az-z{haili, 2oll, Fikih ktam g, cet. ke- I, terj. Abdul Halyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema lnsani, h- 67- , ^ I suxuu penKAwtNAN tNDcrNEslA 4U I O"lr. p"6p.ktif Hukum Perdata, Hukum lslam, dao Hukum Administrasi i) Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penya- kit yang mengkhawatirkan. j) Wali. Dalam hukum Islam, ada perbedaan pendapat mengenai kedudukan saksi dalam keabsahan perkawinan yakni antara Imam Malik dan Imam Syaf i. Menumt Imam Syaf i, saksi termasuk rukun pernikahan, sehing- ga apabila akad pernikahan tidak dihadiri saksi, maka pernikahan terse- but menjadi batal, walaupun diumumkan kepada khalayak ramai. Tetapi menurut lmam Malik saksi tidak termasuk ke dalam rukun nikah, sehing- ga kehadiran saksi tidak dituntut ketika berlangsungnya akad pernikahan dan saksi hanya sebagai syarat kesempurnaan sebuah pernikahan. Imam Malik lebih mengutamakan pemberitahuan (i'lan) pernikahan dari pada kesaksian itu sendiri, karena dalam ilan sudah tercakup kesa-ksian. Ada- pun menurut Imam Syaf i saksi merupakan rukun nikah, dan merupakan penentu sah-nya sebuah pernikahan, bahwa saksi harus dihadirkan saat akad nikah dilangsungkan, agar mereka melihat dan mendengar saat pro- sesi akad nikah tersebut, untuk dapat dipertanggungjawabkan dikemu- dian hari. Sebagian besar maqrarakat Indonesia lebih cenderung kepada pendapat Imam Syaf i, yil8 melihat pendapat Imam Syaf i sebagai sua- tu tindak kehati-hatian terhadap akibat hukurn yang ditimbulkan dalam hubungan pernikahan. C. Walimatul Urusy (Resepsi Perkowinan) Menurut lmam al-Azhary, walimah diambil dari kata al-wolm, yang berarti ijtima' (berkumpul), sebab, ortrng-orang berkumpul untuk wali- mah. Pendapat al-Azhary ini lebih luas cakupannya daripada pendapat Imam al-Mahasiy yang mengatakan walimah berarti berkumpul karena berkumpulnya suami dan istri (kedua mempelai) di dalam acara walimah tersebut, sebab pendapat Imam al-Mahasyi hanya sebat as walimoatl wusy (walimah pernikahan) mempunyai makna ol-Aqdu (akad) dan juga Ad- Dukhul (masuk). Adapun yang dimaksud walimah dalam walimarul wsy adalah makanan yang disediakan untuk walimahi unrsy itu sendiri. Di samping itu, untuk memformulering secara resmi dalam ma- syarakat maka setelah selesai upacara akad nikah dengan proses s€rm- pai dengan ijab kabul, disunahkan mengadakan walimah6s atau resepsi perkawinan, seperti dikemukakan dalam Hadis Rasul yang diriwayatkan 6s Walimah artinya pesta perkawinan untuk mengumumkannya kepada masyarakat. Ada penda- pat bahwa walimtul uruslitu hukumnya wajib, dasamya adalah sabda Rasul kepada Abdurahman Bin Aut "Adakan walimah sekalipun hanya dengal seekor kambing" (HR. Abu Damd dan disha- hihkan oleh Al-Labni da.lm Shahih Sunan Abu dawud No. 1854). ! BAB 1 Dasar Perkryinan 49
oleh Anas bin Malik yang menceritakan bahwa sesudah perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan Safiah binti Hujai bin Akhtab setelah selesai Perang Ktraibar, Rasul berkata: "Beritahukanlah, umumkanlah kepada orang sekeliling kamu perkawinan kita." Begitupun Hadis Rasul yang berbunyi: "Berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing."6 Bila diteliti informasi Al-Qur'an tent:rng walimah dalam perkawin- an, tidak dijumpai pernyataan qathi dan tegas yang memerintahkannya. Al-Qur'an hanya menetapkan hal-hal prinsip yang berhubungan dengan pernikahan seperti dengan siapa seseorang boleh menikah, haramnya suatu pernikahan, kuantitas istri yang boleh dinikahi, pergaulan suarni istri, talak dan sebagainya. Adapun dalil walimah ini adalah Hadis Nabi, dalil yang zhanni yang menjelaskannya ada dalam al-kuub aL-tis'ah yang isinya menceritakan anjuran walimah dengan memotong satu ekor kam- bing bagi Abd. al-Rahman bin 'Auf dan walimah pernikahan Rasul de- ngan Zainab binti Jahsyi. Salah satu Hadis menyatakan: "Dari Anas r.a., bahwa Rasul telah melihat di tempat Abd. al-Rahman bin 'Auf ada be- kasan sufra (alas tempat makan), berkata Abd. al-Rahman ibn 'Ad aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar sebesar biji kurma, lalu Rasul berkata: 'semoga Allah memberkatimu, lakukanlah walimah walau hanya dengan menyembelih satu kambing."'(HR. Bt*hailoz Selain perintah walimah dengan menyembelih seekor kambing ke- pada Abd. al-Rahman bin 'Auf di atas, pelaksanaan walimah diadakan pula oleh Rasul ketika menikahi Zainab binti Jahsyi r.a. Sebagai upaya menyebarluaskan hukum kebolehan menikahi bekas istri anak angkat sendiri yakni walimah Nabi saat menikah dengan Zainab dengan me- nyembelih seekor kambing. Dari Hadis-hadis inilah terjadi interpretasi dan penafsiran yang berbeda yzrng mewarnai ijtihad dan keputusan hu- kum (tarjih) dalam Islam yang berkaitan dengan walimah ditinjau dari berbagai segi dan pendekatan. Ada sebagian ulama memahami hukum walimah ini adalah wajib, sebagaimana Imam Malik. Sebagian lainnya menyebutkan sebagai sunah, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Syaf i dan sebagian lainnya menyebutnya mubah, artinya boleh dibuat, boleh juga tidak dibuat. 6 Ramulyo Idris Mobd,2002, Hukum Perkawinan Islam"Iakarta: Bmi: Aksara- 6? Al-lmam Abi Abdillah Muhmmad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al- Buthary al-Ia'fiy, shahih al-Bukhariy, dalam CD. Al-Hadith al-Syarif al-Kurub al-Tishh. Hadis no. 1772. .^ | HuxuueeRKAwtNANtNooNEstA Jv I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E D. PENCATATAN PERKAWINAN Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat.(2) uu perkawin- an yang mana tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan per- undang-undangan yang berlaku yakni pencatatan perkawinan dilakukan apabila sudah melaksanakan perkawinan sec€rra agama secara sah. Lem- baga catatan sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat seca.ra lengkap dan jelas-jelas suatu peristiwa hukum, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai semua kejadian seperti: (1) kelahiran; (2) pengakuan terhadap kelahiran; (3) perkawinan/perceraian; (4) kematian; dan (4) izin kawin. Pencatatan sangat penting untuk diri maupun untuk orang lain, oleh karena dengan pencatatan orang dapat dengan mudah mem- peroleh kepastian akan suatu kejadian. pada tahun 1966 telah dikeluar- kan Instruksi Presidium Kabinet No.3l/U/ln/lL/1,966 yang antara lain menginstruksikan kepada Menteri Kehakiman serta kantor catatan sipil seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan penggolongan penduduk Indonesia. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 r-s. (Indische staasregeting)@ pada Kantor catatan Sipil melayani seluruh penduduk Indonesia dan ha- nya ditentukan antara wNI dan orang asing.6e perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang_ undangan yang berlaku. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud, akan diuraikan satu per satu berikut ini. l. Kantor catatan sipil Kantor catatan sipil (Bugertijk stuna yang saat ini di daereih populer dengan sebutan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil adalah lembaga pencatatat nikah untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada: a. Staatblad 1933 Nomor 75 jo. Staa*blad Nomor 1936 Nomor 6O7 tentang Peraturan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madu_ ra, Minahasa, dan Ambonia. b. staasblad.l847 No. 23 tentang peraturan p6rkawinan dilakukan rifd- nunrt Staaablad 7849 No. 25 tentang Catatan Sipil Eropa. c. staa*blqd 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan @ Indsicehe Staaxregelingadalah peraturan dasa (UU) di zamm pemerintahan kolonial Belanda sebagai penggantr Reglement Regering. Perubahan ini terjadi sejak 23 ruli f925 berdasarkan Sra4f- sblad 1925 No. 415, yang mulai berlaku I Jmuari 1926 pasal 163 IS membagi penduduk di Hindia- Belanda menjadi tiga golongan, yaitu penduduk golongan Eropa, pendudu[golongan Timur Asing, dan penduduk golongan pribumi (bumiputra). 6eSoediitoljokrowisastro, 217. E elgr I -- DasarPerkawinan I 5l
I I I 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran' d. pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Saatblad 19O4 No. 279. Peraturan Pemerintah No.9/7975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur' sebagian di sulawesi, Maluku, dan lrian Jaya yang belum diatur tersendiri seba- gaimana tersebut dalam poin-poin di atas, Pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di kantor catatan sipil. Adapun tata cara pen- catatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975. Mengenai ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah' Ketentuan mengenai temPat pemberitahuan dan tenSSang waktu antara saat memberitahukan dan pelaksanaaannya menyatakan: a. Setiap orang yanS akan melangsungkan perkawinan memberitahu- kan kehendaknya itu kepada pegawai Pencatat di tempat perkawin- an akan dilangsungkan' b. pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurang- nya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan'7o c. elngecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) dise- babkan sesuatualasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan di- tentukan, bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atauoleh orangtua,zwakilnya. Di dalam memberitahu- kan terdapat b-elerapa unsur yang harus disampaikan, yakni pemberita- huan rrierfluat nifa,fumur, agama/kepercayaan' pekerjaan tempat kedi- aman calon meiri-pel6r* dan apabila salah seoranS atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istrinya atau suaminya terdahulu' Hal ini diatqr Pasal 5 PP No. g/1g75 dan dalam penjelasannya dinyatakan bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, dalam pemberi- tahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nzrma keluarga. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga tidak dapat 70 Keputusan/ tindakan dianggaP dikabulkm secara hukum (fiktif positif) sebagai akibat pemo- honm tersebut tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewaiiban sebagai- I0 hui kerja setelah Permohonan mma diatur peraturan perundang-undangan atau paling lama diterima secara lengkap oleh badan/atau pejabat pemerintah' ^ I HUKUMPERKAwINANINDoNESIA 5l I D"l"* P".rpektif Hukum Perdata, Hukum lslam' dan Hukum Administrasi dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Pemberi- tahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan bebe- rapa hal, yairu: a. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melang- sungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan te- lah dipenuhi menurut undang-undang. b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam angka 1 (saru) pegawai pencatat meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai, nama, agana/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai, jika salah satu mempe- lai belum berumur 21 tahun, maka wajib meminta izin pengadilan, jika calon suami masih mempunyai istri, maka meminta izin dari pengadilan, jika masing-masing calon mempelai pernah kawin dan perkawinan mereka terdahulu telah putus akibat perceraian atau ke- matian, maka meminta surat kematian dari lurah di wilayah tempat kediaman suami atau istri terdahulu, untuk calon mempelai anggota TNI meminta izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI, jika nantinya salah seorang calon mempelai atau keduanya ti- dak dapat hadir sendiri karena adanya halangan, maka dimohonkan . untuk membuat surat di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat atau surat kuasa autentik. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka pegawai pencatat nikah segera menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak me- langsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat penSumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada tempat yang ditentukan dan mudah dibaca oleh umum atau masyarakat. Selain penjelasan di atas dalam buku mengenai pedoman penyeleng- gzuaan catatan sipil menjelaskan, apabila seorang hendak melangsung- kan perkawinan maka ia harus:7l a. Memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinannya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilang- sungkan (Pasal 3 ayat (1) PP No.9/1975). b. Yang dimaksud dengan pejabat khusus adalah seorang pemuka aga- ma yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. c. Pemberitahuan dilakukan dengan cara lisan atau tertulis, lisan yaitu apabila datang sendiri ke kantor pencatat dan dalam hal pemberi- 7t Soediito Tjokrowisastro, 1985, Pedoman Penyelznggarmn Catatan Sipil, Jakarta: PI Bina Ak- sara,h.27O. BAB 1 Dasar Perkawinan 53
tahuan secara lisan tidak mungkin, maka dilakukan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 4 PP No. 9/1975. d. Setelah dilakukan pemberitahuan, maka pegawai pencatat sipil/pe- jabat khusus memberikan dua macam formulir, yaitu formulir model 1 dan formulir model 2. Kedua formulir dapat diisi di kantor penca- tat perkawinan atau dapat di isi di rumah. e. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan oleh calon mempelai dan formulir model L akan diisi oleh orang yang melakukan pemberita- huan di pencatatan perkawinan, formulir dapat ditandatangani oleh orang yang datang melakukan pemberitahuan tersebut yang bertin- dak atas nama kedua calon mempelai. Untuk hal ini pegawai penca- tat sipil,/pejabat khusus harus mengetahui adanya surat persetujuan tertulis dari calon mempelai dimaksud. f. Formulir model 2 seperti dimaksud dalam poin d di atas adalah for- mulir pencatatan perkawinan yang sekurang-kurangnya harus ditan- datangani oleh salah seorzrng calon mempelai. L,ampiran yang diperlukan seperti ditentukan Pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu: a. Akta kelahiran bagi rnereka yang memprrnyai atau bagi mereka yang pada waktu lahirnya telah diperlakukan peraturan pencatatan sipil. Bagi WNI asli yang tidak mempunyai akta kelahiran dapat menggu- nakan surat kenal lahir atau surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan tentang umur dan asal usul mempelai. b. Bagi mereka dari anggota ABRI supaya melampirkan surat izin tertu- lis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab. c. Apabila ada calon mempelai yang pernah kawin supaya melampir- kan akta kematian atau akta perceraian. Dan mereka yang masih dalam ikatan perkawinan melampirkan izin dari pengadilan. d. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ada izin orangtua,/wali orang yang memelihara,/anggota keluarga yzrng mem- punyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas atau izin dari pengadilan. Mengenai izin orangtua, wali seperti dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) UU Perkawinan dalam formulir model 4 sudah disediakan tempat untuk tanda tangan orang yang membe- ri izin apabila ia datang hadir pada waktu perkawinan dilangsung- kan, akta izin untuk perkawinan ini dibuat oleh orang yang akan memberi izin di kantor catatan sipil dari tempat kediamannya yang kemudian kutipan dari akta tersebut disampaikan kepada pegawai pencatat sipil di kantor pencatatan sipil di mana perkawinan akan dilangsungkan. s4 I HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi INDONESIA E e. Bagi sdlah seor€rng atau kedua mempelai yang tidak dapat hadir ka- rena suatu alasan supaya melampirkan surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat sipil f. Bagi calon mempelai yang mengadakan perjanjian perkawinan supa- ya melampirkan suatu perjanjian. g. Dispensasi pengadilan sebagai dimaksud PasalT (2) UU Perkawinan. h. Apabila calon mempelai ya.ng harus menandatangani formulir model 2 itu buta huruf, maka ia dapat membubuhi cap jempol kiri yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil/pejabat khusus. i. Setelah formulir diteliti berikut lampiran-lampiran, pegawai penca- tat sipil/pejabat khusus mencatat/menulis ke dalam daftar model 3 dalam rangkap 2, satu helai untuk dilampirkan ke dalam daftar akta perkawinan dan satu helai lagi untuk diumumkan daftar ditandata- ngani oleh pencatat sipil (Pasal 7 PP No.9/L975). j. Kalau para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan berbeda tempat kediamannya, maka pengumum€rn dilakukan di kan- tor di mana perkawinan dilangsungkan dan juga di kantor pencatat sipil dari tempat kediaman calon mempelai yang lainnya. k. Apabila tidak ada sanggahan terhadap pengumuman, maka pegawai pencatat sipil mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi ke dalam daftar akta perkawinan dalam jangka dua bebe- rapa hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Surat-surat keterang- an yang dilampirkan pada formulir untuk pencatatan perkawinan supaya disebutlan pada daftar akta perkawinan. l. Daftar akta perkawinan harus ditandatangani oleh para mempelai, orangtua, para saksi dan pegawai pencatat sipil/pejabat khusus. m. Kepada mempelai diberikan kutipan akta perkawinan, model no. 5 sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan (Pasal L3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan). n. Bagi mempelai yang belum mempunyai peraturan pencatatan sipil,/ perkawinan, agar pengisian Staotsblad formulir model 4 dan 5 ti- dak diisi. Kalau perkawinan dilangsungkan di hadapan pejabat khu- sus, akta perkawinan ditandatangani oleh fiejabat khusus,/pegawai pencatat sipil, sedangkan kutipan akta perkawinan tersebut hanya diberikan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat sipil. o. Dalam hal mengeluarkan kutipan akta perkawinan (formulir model No. 5), maka di bawah perkataan "pencatatan sipil" di mana harus diisi dengan kewarganegaraan mempelai, maka supaya disebutkan neg€ra dari mempelai pria. Apabila pihak mempelai pria tidak mem- punyai kewarganegaraan atau tanpa kewarg.rnegaraan, maka dise- butkan dengan "tanpa kewarganegaraan". tr eaer I -- Dasar Perkawinan I 55
Untuk memenuhi apa yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.7/7974, perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan di Indo- nesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan anta- ra lain: a. Pasal 2 ayat(z) UU No. 7/7974 yang mengatur: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang diatur da- lam UU No. 32/1.954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. c. Tata cara pencatatannya diatur ketentuan PP No. 9/"1,975, dalam Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi fungsi pencatat:rn disebutkan pada angka 4 b. d. Untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga Negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia. e. Bagi warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia diatur dalam Pasal 56 UU No. 1/7974. f. Pasal L1 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandantanganan Akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. g. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan, kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan demikian, setelah diperoleh kutipan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan telah mendapat pengakuan dan per- lindungan hukum. Ketentuan perundang-undangan yang memberi perin- tah pencatatan berlaku juga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Is- lam di KUA Kecamatan di seluruh Indonesia, sedangkan bagi \4INI non- Muslim pencatatan perkawinannya dilakukan di kantor catatan sipil. Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan men- daftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah baik dalam dalam UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri, namun masyarakat masih tetap tidak mau memahami bahwa betapa pentingnya suatu pencatatan perkawinan. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah di bawah tangan yang dilakukan di hadapan pemuka ag€rma. Walaupun bersifat administratif, akan tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengaku- -- I xuxuupenKAwtNANlNDoNEsrA )O I D"lam Pe.spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E an hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Adapun syarat ni- kah menurut agama Islam diperinci ke dalam sya-rat-syarat untuk wanita dan syarat-syarat untuk laki-laki. Syarat-syarat nikah dapat digolongkan ke dalam syarat materiel dan harus dipenuhi bagi calon mempelai laki-laki agar perkawinan dapat di- Iangsungkan,: a. Beragama Islam b. Terang laki-lakinya (bukan banci) c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri) d. Tidak beristri lebih dari empat orang e. Bukan mahramnya bakal istri t Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya g. Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Selanjutnya mengenai syarat bagi calon mempelai wanita untuk bisa me- langsungkan perkawinan, yaitu: a. Beragama Islam b. Terang perempuannya (bukan banci) c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahinya d. Tidak bersuami, dan tidak dalam masa idah e. Bukan mahram bakal suami f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya 8. Terang/jelasorangnya h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Jika tidak dipenuhinya syarat-syarat pernikahan di atas, maka berakibat batal atau tidak sahnya pernikahan dimaksud. o. TujuanLembagaCatatanSipil Adapun tujuan diadakannya Lembaga Catatan Sipil pada Dinas Ke- pendudukan dan Catatan Sipil, yairu: 1) Membangun dan memantapkan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbit- kan identitas dan mensahkan perubahan status dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2) Mengembangkan dan memadukan teknik pengelolaan informasi ha- sil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu me- nyediakan data dan informai kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik serta pembangunan. 3) Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta ma- tr,l aaer | ., DasarPerkawinan I J/
syarakat yang mendukunS proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan ke- pastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk. b. TugasCotatonSipil Tugas pegawai catatan sipil dalam melaksanakan ketentuan menge- nai administrasi kependudukan mempunyai tugas: 1) Menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatat- an sipil sesuai dengan kebutuhan. 2) Meminta laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban TPDK Kecama- tan yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3) Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pe- laksanaan tugas dan kewajiban TPDK Kecamatan, dan 4) Melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pe- nugasan kepada kelurahan untuk penyelenggaraan sebgian ums€rn administrasi kependudukan c. WewenangPegowoi CatatonSipil Adapun wewen€rng pejabat pencatatan sipil, yaitu:72 1) Melakukan verifikasi kebenaran data, 2) Melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, 3) Mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, 4) Membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil. d. Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran ' Dalam Peraturan Standar Pelayanan Publik Dispendukcapil, disebut- kan beberapa aturan tentang kepengurusan akta kelahiran, yakni: 1) Persyaratan yang harus dipenuhi: a) Penduduk \rVNI: r Surat kelahiran dari dokter,/bidan,/penolong persalinan, di- ketahui puskesmas setempat (asli). r Surat keterangan kelahiran dari kepala desa,/lurah (asli). r Fotokopi KK dan KTP orangtua yang masih berlaku. r Fotokopi kutipan akta perkawinan/akta nikah orangtua, de- ' ngan memperlihatkan dokumen aslinya. 2 Dikutip dai: Peraturan Walikota Semarflg No- 2 l2OOg tentang petunjuk pelaksanaan Per- aturan Daerah No. 2/2008 tentangAdministrasi PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan, Bab IVyalni kewenangan penyelengguam adminduk, bagim ketiga, Pasal 13 ayat (l). 58 HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi INDONESIA E r Fotokopi kutipan akta kelahiran anak sebelumnya (kalau ada). r Fotokopi kutipan akta kelahiran orangtua, dengan memperli- hatkan dokumen aslinya (kalau ada). r Fotokopi bukti,/ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya. t Surat pernyataan diketahui lurah bermeterai Rp 6O00,- apa- bila jarak anak yang dimohonkan akta dengan anak sebelum- nya lebih dari 10 tahun, dan/atau jarak peristiwa perkawinan dengan anak 1 yang dimohonkan akta lebih dari 10 tahun. r Fotokopi ijazah,zSTTB anak yang bersangkutan (bagi yang su- dah memiliki). r Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yanS me- menuhi persyaratan (berumur 21 tahun ke atas). r Surat kuasa pengisian biodata bermeterai Rp 60OO,- bagi yang dikuasakan dan fotokopi KTP penerima kuasa. b) Penduduk WNA: r Surat kelahiran dari dokter,/bidan/penolong persalinan (asli). r Surat keterangan kelahiran dari kepala dinas (asli). r Fotokopi KK-KTP orangtua bagi pemegang izin tinggal tetap. t Surat keterangan tempat tinggal orangtua, bagi pemegang izin tinggal terbatas. t Paspor, bagi pemegang izin kunjungan. r Fotokopi kutipan akta perkawinat/akta nikah orangtua, de- ngan memperlihatkan dokumen aslinya. t Surat pernyataan bermeterai, apabila jarak anak yang dimo- honkan akta dengan anak sebelumnya lebih dari 10 tahun, dan,/atau jarak peristiwa perkawinan dengan anak pertama yang dimohonkan akta lebih dari 1O tahun, diketahui lurah setempat. r Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang meme- nuhi persyaratan (berumur 21 tahun ke atas). t Surat kuasa pengisian biodata berrrlaterai Rp. 6O00,- bagi yang dikuasakan dan fotokopi KTP penerima kuasa. 2) Tata cara permohonan: (a) Mengisi formulir yang telah disediakan. (b) Diserahkan kepada petugas loket yang telah ditentukan. (c) Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan kelahiran dan berkas Persyaratan. (d) Membayar biaya di kasir dan menandatangani register akta ke- lahiran beserta dua orang saksi. T eaer | .o DasarPerkawinan I J/
(e) Petugas melakukan perekaman data berdasarkan formulir pela- poran kelahiran. (0 Petugas melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penanda- tanganan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran- (g) Menyerahkan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan. Banyaknya masyarakat yang sibuk bekerja sering kali lupa menS- urus akta kelahiran anak atau memang terkadang mengabaikan dan atau menyepelekan keberadaan akta kelahiran sehingga yang terlambat da- lam mendaftarkan suatu peristiwa kelahiran dan mengakibatkan keter- lambatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Secara teknis syarat untuk memperoleh akta kelahiran anak biasanya diatur dalam peraturan dae- rah dan atau dalam peraturan bupati,zwalikota tentang administrasi ke- pendudukan, persyaratan yang harus dipenuhi biasanya berupa: 1) Surat pengantar dari kelurahan (asli). 2) Kartu keluarCa (KK). 3) Kartu tanda penduduk (KTP) kedua orangtua. 4) Surat nikah,/akta perkawinan. 5) Surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan, rumah sakit. 6) Menghadirkan dua orang saksi. a Pencacatan Kelahiran Anok di Luor Perkawinan Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur UU No.1/1974 di mana pada Pasal 2 ayat (1) menyebutlan bahwa: Perkawinan adalah sah, apa- bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercaya- annya itu. Selanjutnya, diatur bahwa ada kewajiban setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencacatan perkawinan adalah guna mendapatkan akta perkawinan dan akta perkawinan adalah bukti autentik telah terjadinya^erlangsungnya perkawinan, bukan untuk menentukan sah tidaknya perkawinan. Ada beberapa keadaan yang mengakibatkan seorang anak bersta- tus anak luar kawin, bisa karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi perkawinan tersebut sah secara agama (per- kawinan di bawah tangan) atau anak yang lahir di mana antara bapak dan ibunya tidak pernah ada perkawinan (hamil di luar nikah dan tidak menikah dengan ayah biologis si anak). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluar- ga ibunya serta dengan lakiJaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan,/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan per- data dengan keluarga ayahnya. ^ I xuxuu ptRKAwtNAN tNDoNEstA OU I Drlr. P".rpektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi F.-l f. Pencataton Perkawinan Aliran Kepercayaan Setelah Konghucu diakui negara, kini giliran penganut aliran keper- cayaan yang baru mendapat pengakuan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 97,rPUU-flV/2OL6- Banyak kalangan tidak mengetahui bahwa sebelum agama resmi masuk ke Nusantara, setiap daerah memi- liki agama atau kepercayaan asli, seperti agama Buhun (Jawa Barat), Kejawen (Jateng dan Jatim), agama Parmalim (Batak), Kaharingan (Ka- limantan), Sunda Wiwitan dan sebagainya. Bagi agama resmi dalam arti yang kini diakui negara, agzrma asli Nusantara tersebut dianggap sebagai ajaran animisme, penyembah berhala,/batu atau hanya sebagai aliran ke- percayaan. Penilaian seperti ini terjadi karena sempitnya definisi agama yang dibuat oleh orang-orang dari agama resmi tersebut, Hingga kini, tak satu pun agama dan kepercayaan tersebut diakui sebagai agama. Ke- bijakan ini berpengaruh pada hak-hak untuk dicantumkan di KTP, akta kelahiran, pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, walaupun telah diperjuangkan. Selama ini perkawin€rn antara penganut aliran kepercayaan tidak pernah dicatat, sehingga kelahiran anak dari perkawinan tersebut juga tidak dicatatkan. Akibatnya, anak hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibunya dan tidak punya hak untuk menggugat hak waris ke ayah. Ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari ter- jadinya perkawinan bagi aliran kepercayaan, yaitu: tempat pencatatan perkawinan, akibat hukum perkawinan bagi aliran kepercayaan; masih sering terjadi diskriminasi bagi mereka yang menganut penghayat keper- cayaan.73'Oleh karena itu, diharapkan bagi para pengambil kebijakan, le- gislator serta akademisi utamanya akademisi hukum, untuk dapat mem- berikan suatu solusi bagi para penghayat kepercayaan agar hak-haknya (utamanya dalam melakukan suatu perkawinan) dapat terpenuhi dengan baik dan benar. C. Cara Mengurus Akta Kelohiran Anak Luar Kawin Persyaratan untuk membuat akta kelahiran pada umumnya sebagai berikut: 1) Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 2) Nama dan identitas saksi kelahiran; 3) Kartu tanda penduduk ibu; 4) Kartu keluarga ibu; 5) Kutipan akta nikah/akta perkawinan orangtua. 73 Iruan Kumiawan, Memerangi Diskriminxi Atas Minoritas, dimuat dalam dinstitute.org. E ansr I -- DasarPerkawinan I Ol
Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah orangtua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah oranStua. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan tersebu! pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan. Yang berarti tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin pada dasarnya sama saja dengan tata cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya.Ta Tata caranya, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisi- li ibu si anak, pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran de- ngan memenuhi persyaratan tersebut kepada petugas di kantor desa,/ke- lurahan. Formulir tersebut ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa,/lurah dan selanjutnya formulir tersebut diteruskan ke unit pelaksana teknis dinas (UPTD) instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran atau ke kecamatan untuk menerwkan formulir surat keterangan kelahiran kepada instansi pelaksana jika UPTD instan- si pelaksana tidak ada. Pejabat pencatatan sipil akan mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan me- nyampaikan kepada kepala desa,/pemohon. Apabila peocatatan hendak dilakukan di luar tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi formu- lir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibunya ke- pada instansi pelaksana. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Jika ingin mencantumkan narna ayahnya dalam akta kelahir- an, diperlukan penetapan pengadilan untuk pengakuan anak tersebut. 2. Kantor Urusan Agama Kantor urusan agama (KUA) yang berada di setiap Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing- masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi ke- pada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol tentang data nikah talak rujuk (NTR). Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil atau KUA. Manfaat pencatatan per- kawinan adalah untuk pembuktian, jika perkawinan tersebut dicatatkan maka perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasar- 71 Lihat UU No. 23l2006 tentmgAdministrasi Kependudukm sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependu- dukan; Jo. Perpres No. 25 Tahun 2OOB tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaan Penduduk dan Pencatatm Sipil. .^ I truxurqpenKAwtNANtNDoNEstA OZ I Dala- Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr kan UU No. 3211954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Dengan mencabut Huw ehjkserdoruurtie Buhertgesten Staaablod. 1932 No. 482 dan semua Peraturan-peraturan (Pemerintah Swapraja) tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk Umat Islam yang berlainaa dan yang bertentangan dengan UU tanggal 21 November 7946 No. 22 Tahun 1946 menetapkan bahwa: UU tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh Dae- rah Luar Jawa dan Madura. Di daerah-daerah yang dahulu masuk nega- ra bagian sebagai negara Sumatra Timur, Pasundan dan lainnya, karena pergantian pemerintah masih ada daerah yang menjalankan peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang lain dari UU No. 22/L946 tersebut di atas. Untuk menghilangkan keragu-raguan, UU No.22/1,946 berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang belum dija- lankan UU tersebut, ditetapkan menjalankan UU itu mulai 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stqg- nQte, vctclltort, atau kekacauan. Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan digantikannya dengan UU No. 22/7946, mala ada pera- turan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang satu, yElng berlaku untuk seluruh lndonesia yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 9/7975yang menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pe- gawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk yang pada intinya menyatakan: a. Pencatatan perkawinan dari yang akan melangsungkan perkawinan- nya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat seba- gaimana dimaksud dalam UU No.32 tahun 1954 tentanS Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. b. Pencatatan perkawinan dari yang akan melangsungkan perkalvinan- nya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bagi yang melakukan perkawinan menurut agElma Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA) yang ada pada setiap kecamat- an di seluruh Indonesia, dan biasanya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Adapun bagi non-Muslim (Kristen, Katolik/ Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, pencatatan nikah dilakukan di E alsr l -- Dasar Perkawinan I OJ
a a kantor catatan sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Dispenduk Capil yang berada di setiap kabupaten /kota1 setelah kedua mempelai di- maksud melakukan pernikahan menurut agtrma mereka masing-masing. Misalnya bagi mereka yang memeluk agama Katolik atau Kristen, terle- bih dahulu melakukan prosesi pernikahan di gereja, dengan membawa bukti (surat kawin) dari gereja barulah pernikahan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil setempat. Pencatatan perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga ne- 8ilra, namun untuk melindungi warga negara dalam membangun kelu- arga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.Ts Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan iru untuk tertib administrasi, memberi- kan kepastian hukum bagi status hukum suurmi, istri, anaknya, dan jamin- an perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak unruk memperoleh akta kelahiran dan pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan maupun dalam UU Kependudukan. E. ASAS PERKAWINAN l. Asas Monogami Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu di mana seorang pria hanya dibolehkan me- miiiki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif ,/terbuka yang ar- tinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yanS berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Pasal 1 UU No.1/1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorzrng wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 ayat (1) UU No. 7/1974 menyatakan bahwa pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Hal ini ti- dak berlaku apabila terjadi keadaan seperti di mana salah satu pasangan meninggal dunia, bahwa pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah lagi. Terdapat perbedaan antara UU No. l/1.974 tentang perkawinan de- ngan KUH Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam KUH Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak ;5 Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konsitusi RI dalam perkara Penguiian UU Perka- \t'inan Register Perkara Nomor 46/ PUU-\,'lll /20 10.- 64 I HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata. Hukum lslam. dan Hukum Administrasi INDONESIA r dan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 KUH Perdata yang menyata- kan bahwa dalam waktu yang sama, seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami.76 Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak yakni poligami yang dapat dipahami sebagai suatu kelembagaan alternatif untuk solusi per- masalahan sosial tersebut. Perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu, karena pada dasarnya seorang laki-laki dapat meni- kah lebih dari seorang dengan maksud untuk mengangkat derajat wanita. Oleh karena itu, hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum pria yang akan menikah lebih dari satu karena suami dihadapkan pada beberapa syarat di ataranya, yaitu adanya izin pengadilan, dan jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya kelak. ?. Asas Poligami Walaupun secara formal UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun poligami diberi ruang dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No. l/L974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hu- kum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu yakni poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan. Po- ligami terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku dan dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalani suatu proses perka- winan yang tercanhm dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Secara umum, jumlah wanita di dunia lebih banyak dari pria, hal ini dikarenakan angka kematian pria lebih tinggi dari wanita karena pembu- nuhan, permg, kecelakaan, profesi, penyakit berbahaya dan mematikan bagi lakiJaki dan lain-lain. Data populasi penduduk di berbagai belahan dunia secara umum juga selalu menunjukkan kelebihan jumlah wanita dibanding pria. Misalnya: di USA jumlah wanita kelebihan 7,8 juta, New York kelebihan 1 juta, sementara 1,/3 penduduk prianya adalah kaum gay (tidak menikahi wanita). Secara urnurn, Amerika memiliki jumlah 76 Dach.lan Hasyim, 'Tiniauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan", Mim- bar Jurrul Sostal dan Pembangwur4 Vol. 23, No. 2, Tahun 2007, Unisba Bmdung. eaer I -- Dasar Perkawinan I oJ
pria gay lebih dari 25 juta or€rng. Dan bila di Amerika seluruh pria nor- mal sudah memiliki satu istri, maka masih ada sekitar 30 juta wanita yang tidak mendapatkan suami. Inggris juga kelebihan 4 juta wanita, Jerman 5 juta wanita, dan di Rusia kelebihan 9 juta, di luar jumlah pria gay yang tidak akan menikahi wanita. Hal ini bisa menimbulkan masa_lah serius yakni banyak wanita yang tidak mendapatkan suami bila semua pria hanya menikah dengan satu wanita saja, dan hukum harus menjadi solusi untuk pernrasalahan ini. Banyak orang menganggap bahwa konsep poligami hanya ada dalam agama Islam yang terdapat dalam surah on-Nuoa'ayat 3. Namun dalam agama Hindu juga diatur perihal poligami yakni dalam: I VishnusutaCh.24 V.1 ayahanda Sri Rama punya 4 istri. I Mahabarata Anushasana parva Sec.15 Krisna punya 16.10O istri. Dengan demikian, orang Hindu boleh mempunyai istri berapa pun ia mau, asumsi orang Hindu hanya boleh kawin dengan satu istri berasal dari Pemerintah India yang sebagian besar rakyatnya beragama Hindu yang membatasi dengan mengeluarkan UU perkawinan pada tahun 1956 bahwa orang Hindu hanya boleh menikah dengan 1 istri, sedangkan ki- tab sucinya membolehkan sesukanya. Data pemerintah India, poligami dari seluruh penduduk India dari tahun 1961-L977 orangMuslim yg ber- poligami sebanyak 4,31o/o dari jumlah komunitasnya, sedangkan orang Hindu yang poligami adalah sebanyak 5,060/o dari jumlah komunitasnya. a. SejarahPoligami Sejarah poligami tidak lepas dari sejarah adanya manusia pertama di bumi ini yakni perkawinan poligami ada sejak zaman Nabi Adam a.s. turun ke bumi. Perkawinan poligami pertama kali di dunia dilakukan oleh anak Nabi Adam yalni adanya perkawinan antara eobil dengan Iqlima karena pada waktu itu eobil telah mempunyai istri dan anak. Kisah ini berawal dari perebutan Iqlima salah satu anak Adam yang can- tik oleh Habil dan Qabil. Qobil sangat senang dengan kecantikan Iqlima dan ingin sekali untuk menikahinya, narnun ternyata Iqlima kawin de- ngan Habil. Qobil dendam dengan Habil, dan akhirnya eobil mernbunuh Habil. Ketika Adam hendak bepergian dan meninggalkan rumah beliau mengamanahkan rumah tangga dan keluarga kepada eabil. Ia berpesan kepadanya agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudaranya selama ketiadaannya. Ia berpesan pula agar kerukunan keluarga dan ketenangan rumah tangga terpelihara baik-baik jangan sampai terjadi hal-hal yang mengeruhkan suasana atau merusakkan hubungan kekeluargaan yang sudah akrab dan intim. Qabil menerima pes€ul dan amanat ayahnya de- | xuruuerRKAwtNANtNDoNEstA " v I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi ^^ ngan kesanggupan akan berusaha sekuat tenaga menyelenggarakan ama- nat ayahnya dengan sebaik-baiknya dan sempurna bepergiannya akan mendapat segala sesuatu dalam keadaan baik dan menyenangkan. Demikianlah kata-kata danjanji yang keluar dari mulut Qabil, namun dalam hatinya ia mengatakan bahwa ia telah diberi kesempatan yang baik untuk melalsanakan niat jahatnya dan melepaskan rasa dendamnya dan dengkinya terhadap Habil saudaranya. Tidak lama setelah Adam me- ninggalkan keluarganya datanglah Qabil menemui Habil di tempat pe- ternakannya. Berkatalah Qobil kepada Habil: "Aku datang ke mari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini." "Apa salahku?" tanya Habil. "Dengarr alasan apakah engkau hendak membunuhku?" Qabil berkata: "Engkau telah mengawini Iqlima yang cantik dan molek itu dan aku harus mengawini adikmu yang buruk dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu." Habil berkata: "Apakah berdosa aku bahwa Allah telah menerima korbanku dan menolak kor- banmu ? Tidakkah engkau telah setuju cara penyelesaian yang diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kami laksanakan? Janganlah tergesa-gesa, mempertaruhkan hawa nafsu dan ajakan setan. Pikirlah masak-masak akibat perbuatanmu, ketahuilah bahwa Allah hanya menerima korban yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang suci dan niat yang murni. Renungkanlah, wahai saudaraku kata-kataku ini dan buanglah niat jahat yang telah dibisikkan kepadamu oleh lblis, musuh yang me- nyebabkan turunnya ayah dan ibu dari surga dan ketahuilah bahwa jika engkau tetap berkeras kepala hendak membunuhku, tidaklah akan aku angkat tanganku untuk membalasmu karena aku takut kepada Allah dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diridhainya." Nasihat Habil itu tidak dihiraukan oleh Qabil dan Habil pun dipukul kepalanya dengan batu sampai mati dan jatuhlah Habil sebagai korban keganasan saudara sendiri dan korban pembunuhan pertama dalam se- jarah peradaban manusia di dunia ini. Setelah Habil mati, maka Iqlima menjadi janda dan harus bekerja keras menghidupi anaknya. Saat itulah turun perintah Allah kepada Qobil untuk menikahi Iqlima agar Iqlima ada yang memberi nafkah, melindungi dan membesarkan anak-anak hasil perkawinannya dengan Habil serta sebagai bentuk hukuman atas perbu- atan yanS membunuh Habil. Setelah era Qabil, poligami juga dilakukan oleh kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada masa zaman purba. Seper- ti halnya agurma Like di China membolehkan poligami sampai 13O orang, bahkan ada raja China yang beristri sampai 3.00O orang lebih. Martin Luther King, pendiri Protestan bersikap cukup toleran terhadap poliga- mi dengan alasan, bahwa Tuhan tidak melaranS, dan bahwa Nabi Ibra- him beristri dua. King menilai poligami lebih baik daripada perceraian, saer I -- DasarPerkawinan I b/
kendati dia menganjurkan monogami dan menyatakan, bahwa poligami baru dapat dilakukan jika ada kondisi khusus yang membenarkannya.TT Selain itu, poligami juga dipraktikkan orang Yahudi, menurut ajar- an Talmud seorang laki-laki dapat menikahi banyak istri, karena Rab- bah menyatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan, dengan syarat jika laki-laki itu mampu membiayai istri-istrinya, tetapi orang bijirk yang hi- dup pada waktu itu menyarankan untuk menikah tidak lebih dari empat orim8. Praktik poligami dalam agama Yahudi berlangsung sampai abad ke-11 hingga poligami dilarang oleh sidang muktamar Rabbi di Worms. Dalam kalangan orang-orang Yahudi Eropa poligami masih dipraktikkan sampai Abad Pertengahan, sementara di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup di negara-negara Muslim masih mempraktikkan poligami hingga sekarang. Sekarang poligami turut berkembang secara modern mengikuti per- kembangan zaman, para orientalis Barat mengklaim perkawinan poliga- mi sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Ada indikasi, bahwa praktik poligami dipengaruhi oleh gagasan Jerman dan Yunani-Romawi atau pe- ngaruh IGisten yang tidak dapat dipertanggungiawabkan secara historis. Dalam sejarahnya, tidak ditemukan informasi yang membenarkan penda- pat tersebut. Jika ditelaah dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, tertera bahwa poligami adalah jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, Al-Qur'an beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus atau Nabi Isa a.s..78 Ketika Islam datang, kaum pria nremiliki istri sampai sepuluh atau lebih, tanpa batasan. Islam lalu membuat peraturan, bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar, yakni empat saja. Karena poligami hanya boleh dilakukan sebagai solusi dalam keadaan darurat. Poligami dalam Islam sama sekali bukan sarana untuk mengumbar hawa nafsu tanpa ba- tas. Jika mengacu pada poligami yang dilakukan Nabi Muhammad, beli- au baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama, setelah wafatnya istri beliau Khadijah r.a. yakni Nabi telah monogami selama 25 tahun. L,alu 3-4 tahun setelah kematian Khadijah r.a. barulah beliau menikahi Siti Aisyah r.a..?e ' M. Quraish Shihab, Perempuan (Dari Cinta Samryi Sek, dari Nikah Mut'ah Sampai Nilah Sunmh, dari Bias lnma Sampai Bias Baru),Iak{ta: lf-ntera Hati, 2010. n Masalah Poligami dan Non-Poligamt MenurutYahudi, Nasrani dan Isiarn, dalam I lkajian- a Setelah menikahi Siti Aisyah, beliau menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah janda yang di- tinggal mati suaminya, Hindun atau Ummu Salamah janda suminya gugu di pepermgm, Rmlah janda yang dicerai suami karena murtad, Huriyah binti al-Haris yang seormg tawanm permg pa- sukan Islm, Hafsah seorang janda putri dui Umar bin Icrattab, Shafiyah binti Huyay salah tawan- an permg ymg dimerdekakan Rasul, Zainab binti ,ahesy seormg janda seorang budak, dan yang tera-khir Zainab binti Khuzaimah yang suaminya gugur dalam Perang Uhud. ^ I uuxuvpeRKAwlNANrNDoNEsrA bU I D"1". P".rpekti, Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi b. Pengaturan Poligami laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.so Poliga- mi merupakan masalah,/polemik yang tak akan lekang termakan zarnan, karena persoalan ini sudah ada sejak dahulu. Pasal 3 ayat (1) UU No. L/L974 menyatakan bahwa: pada azasnya dalam suatu perkawinan seo- rang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam PP No. 9/1.975 dan dalam KHI terdapat dalam Pasal 3 sampai dengan 5 di dalam UU Perkawinan, Bab VIII (Beristri lebih dari seorang) Pasal 40 sampai dengan 44 di dalam PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 7/7974, dan Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan poligami adalah perkawinan seor€Ing o Al-Qur'an Dasar hukum perkawinan poligami dalam Islam adalah Al-Qur'an surah an-Nisaa'(3): :,F t":S A\k' ;* er;i'tt 'n fl +v s |tt*6 Jv)t e trL*fr ii #'oY d; li 6i ils €ea) esJr t, iiirt; tj* Ji * Don jika kamu tokut tidok biso bertohu odll terhodop (hoh-hok) perempuon Ua- tim (bilamona komu menihohingo), moko howiniloh wonita-wonito loin gong homu senongi. duo, tigo, otou empot. Kemudion jiho komu tokut tidok dapot berloku adit, moko howiniloh seorong sojo, otau budoh-budok gng komrr milihi. Yang demikion itu lebih dehot hepodo tidoh berbuat oniogo. Oleh karena ayat ini yang menjelaskan tentang poligami, sehingga apa- bila syarat yang ditentukan dalam ayat tersebut terpenuhi, maka seorang lelaki dapat melakukan poligami. Apabila kita cermati ayat di atas, inti sarinya yaitu: a) Allah pertama kali memerintahkan menikah kepada manusia itu langsung dua bukan satu yakni diawali kata "masna". b) Perintah pokok dari Allah kepada manusia untuk menikah adalah dua atau tiga atau empat istri, sedangkan perintah menikah dengan satu orang istri adalah perintah alternatif apabila tidak mampu dan tidak bisa berlaku adil. c) Allah memerintahkan manusia (laki-laki) untuk berbuat adil, artinya adil itu harus ada pembanding yakni harus lebih dari satu, karena tidak mungkin seseorang berbuat adil atau tidak adil hanya kepada e MA Tihami dan SohariSahrani,zDlo, Fikih Mumkahat: Kajian FikihNikah l*nglap Cet' ke- 2, Jakarta: Raiawali Pere, h.352. tr ,**r**"3,,f"'"1 I Og
satu orang istri saja dan untuk itu perintah Allah pertama kali unruk menikah adalah dua (masna), bukan satu. d) Allah tidak membeda-bedakan apakah wanita dimaksud sebagai istri pertama, kedua, ketiga atau keempat, semuanya diperlakukan sama di hadapan Allah. Dengan demikian, menurut hemat penulis konsep AI-Qur'an dalam perkawinan adalah poligami dan konsep dimaksud dijamin kebenaran- nya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Bcqorah ayat 2 yang ber- bunyi: aiPs- us * ;: )l +r5il 43 Kitob (Al-Qur'on) ini tidah ado keraguan podongo; petunjuh bagi mereha gong bertahwo. Pengaturan suatu hukum dalam Al-Qur'anjelas tidak diragukan ke- benarannya dan merupakan petunjuk bagi orang yang bertala,va yakni petunjuk dalam AI-Qur'an tersebut ragu saja tidak mungkin, apalagi sa- lah. Hal ini juga telah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. yang kawin bukan hanya dengan satu ortlng istri yakni lebih dari satu istri. Pengaturan poligami dalam Islam adalah dalam rang- ka membatasi lakilaki agar tidak melakukan perkawinan dengan banyak wanita (tidak terbatas), karena era sebelum datangnya Islam, laki-laki dapat menikahi ratusan bahkan ribuan wanita dalam waktu bersamaan, namun dalem Islam diatur lelaki hanya boleh melakukan perkawinan maksimum empat orang istri. Pengaturan ini dalam rangka perlindungan terhadap wanita serta untuk mengangkat harkat dan martabat wanita yakni wanita mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum atas perkawinannya serta akibat hukum yang timbul akibat perkawinan yakni anak, harta kekayaan dan hak waris. Selain itu, sesuai dengan doa kita selesai shalat yakni doa yang nuan- sa poligami karena doa tersebut berbunyi: "YaTuhonkomi, anugeral*an- lah kqada komi, isri-kui korni dan kea.a'wurt kami sebagai panyenang hati (kami), iton jailikonloh kami imam bagi orang-orang yang bertolan" (QS. al-Furqaon t25):74). Digunakan onvonj (6r-r;i), butan zaujaot (.-:t-.-l), dan zaujun (6r-i) bentuk jamaknya onvaajrm (61-r-;'D, dan dalam Al-Qur'an me- makai kata azwajun yang artinya "istri-istri" dan tidak ada kata zattjtm (istri). Asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa seseorang suami yang berpoligami harus mendapat izin istrinya adalah tidak benar, hal ini karena sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1,/7974 bahwa hanya pengadilan yang dapat memberi izin kepada seorang suami untuk ,^ | xuxuueenKAwlNANtNDoNEstA v I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi ' beristri lebih dari seorErng. Artinya, izin poligami harus dari pengadilan dan pengadilanlah yang akan meminta keterangan istri apakah istri me- nyetujui suaminya kawin lagi atau tidak.8l Walaupun istri telah menyetu- jui suaminya kawin lagi, namun apabila pengadilan memandang bahwa suami tersebut tidak memenuhi syarat untuk menikah lagi, maka penga- dilan dapat menolak permohonan poligami tersebut. Begitu juga sebalik- nya, walaupun istri tidak menyetujui suaminya kawin lagi, namun apa- bila pengadilan memandang bahwa permohonan suami tersebut cukup beralasan, maka pengadilan dapat menerbitkan izin poligami tersebut. Apabila kedua belah pihak baik istri maupun suami tidak dapat menerima putusan,/penetapan pengadilan atas izin poligami dimaksud, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding sampai ka- sasi. Pengaturan tersebut di atas bertujuan untuk mengatur dan melin- dungi hak-hak istri-istri dan anak-anak maupun suami dari pernikahan poligami. a Peraturan Perundang-undangan Sampai saat ini belum ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas melarang perkawinan poligami, yang ada adalah pengaturan mengenai pembatasan dan persyaratan administratif yang diatur secara ketat dengan tujuan agar lembaga poligami ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan un- tuk melindungi kaum wanita dan anak-anak. Pasal 3 ayat (2) UU No. 7/7974 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada se- orang suami untuk beristri lebih dari seorang. Selain itu, diatur dalam PP No.9/1.975 dan lebih perinci lagi penjabaran pengaturan poligami dalam kompilasi Hukum Islam yakni dalam: r Pasal 55: (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan ana!-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. r Pasal 56: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus menda- pat izin dari Pengadilan Agama. 3' Istri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi karena suami bukan bawahm istri dan istri bukan atasan sumi. Secara hukum izin diterbitkan oleh ormg atau lembaga ymg kedudukannya lebih tinggi dili pemohon izin dan mempunyai ke- wenangm untuk menerbitkan izin. tr easr I -- oasrPerkawinan I / |
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Per- aturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yumg dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau ke- empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai ke- kuatan hul<um. Pasal 57: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di- I sembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58: (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU No. L/1974,ya- itu: a. Adanya persetujuan istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperlu- an hidup istri-istri dan anak-anak mereka.82 (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 hurufb Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara terhrlis atau dengan lisan, tetapi seka- lipun telah ada persetujuan terhrlis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak mungkin dimintai per- setujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri,/isfi-istrinya sekurang- kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. r Pasal 59: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohon- an izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat(2) dar.57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan @ Untuk bukti bahwa pemohon mampu mencukupi kebutuhm keluarganya, pengadilan me- minta bulti: keterangan penghasilan/gaji, rekening bank, setoran pajak, deposito, dll. 721 HUKUM PERKA\/VINAN IND()NESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengaju- kan banding atau kasasi. Produk hukum izin poligami dari Pengadilan dimaksud adalah beru- pa penetapan hakim, dan menurut hukum acara perdata yang berlaku, upaya hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat terbitnya penetapan hakim atas izin poligami dimaksud adalah para pihak dapat mengajukan gugatan perlawanan (verset) terhadap penetapan pengadilan dimaksud. F. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTBI Pengertian hak menurut bahasa yaitu kebenaran atau yang memiliki arti kekuasaaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau dalam arti lain wewenang menuntut hukum.83 Menurut istilah yaitu menurut para pendapat ulama fikih yang sebagian ulama mutaakhirin "hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan seczua syqre" atau dengan kata lain hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya, yang diakui oleh qyora'.s Adapun pengertian kewajiban yairu yang berasal dari kata "wajib", dan menurut bahasa kata "wajib" bermakna "fardu" atau sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.ss Dan adapun sec.ra istilah yaitu "suatu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapatlan pa- hala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Hak dan kewajiban suami istri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui akad (Uab kabul). Pada saat itu pula, su- ami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hak dan kewajiban suami istri ter- diri atas hak dan kewajiban yang bersifat materiel dan hak kewajiban yang bersifat imaterial. Hak dan kewajiban materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah seperti suami berkewajiban menyedi- akan sandauS, pil8il, papan, kesehatan, pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Adapun hak dan kewajiban irnateriel berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniah seperti hubungan seksual, kasih sayang, B Ahmad Syaf i, 2014, I(amus Arab Annur, Surabaya: Halim ]aya, h. s7. s Gemala Dewi, dkk,2o06, Hukum Perikatan Islam di Indonesi4lakarta: PrenadaMedia Group, h.64-6s. E Imam Muhammad Abu Zahra, t.t., Ushlul al-Fiqh, Beirut: Darul al-Filci al-A'rabi, h. 28. tr gasr I -^ Dasar Perkawinan I /J
perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada istrinya.s6 Pada hubungan suami istri dalam rumah tangSa, suami mem- punyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri memiliki beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidup- an rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.. Dalam Al-Qur'an pada surat al-Baqaroh ayat 228: U6 * ini L:s W )t YJ ::H\'",* 6,it iL As ...Don para wonito mempungai hoh gang seimbang dengon hewojibonnga me- nurut cora gong ma'ruf, ahon tetopi poro suami. mempungoi satu tinghaton kelebihan doripado istringo. Don Attoh Moha Perkaso lagi Mahobijohsono. Dan dalam Hadis Nabi, Amru bin al-Ahwash: Dari A'mru ibnu Akhwas, bahwa ia telah menyaksikan haji wada': "Ketahuilah bahwa kamu mem- punyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul" (H.R. Ibnu Majah dan at-Tirmizi). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dilakukan secara adil dan makruf dan tanggung jawab dilakukan secara proporsional berimbang oleh suami istri, tanpa menganggap yang satu lebih superior dan yang lain adalah inferior. Suami istri dalam menjalankan kewajibannya me- miliki kedudukan yang sama (equaf) sesuai dengan perEln, kapasitas dan tanggung jawabnya. Makruf bermakna pemenuhan kewajiban suami istri dilakukan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak, dan tidak ada pernaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak yang lain dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Perwujudan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga didasarkan pada kepatutan dan nilai ukur yang ada dalam masyarakat. Se.iak diucapkan akad nikah, para pihak terikat dengan akibat hukum perkawinan yakni mereka memiliki hak dan kewa- jiban yang sebelumnya tidak mereka miliki. Hak dan kewajiban suami is- tri ini banyak dilalaikan oleh mereka yang tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Kehidupan rumah tangga itu didasari atas sikap saling mencintai, menyayangi, kesetiaan, ketulusan, dan pengertian. Hal itu akan terwujud kecuali jika suami istri saling menunaikan kewajiban masing-masing dan bekerja sama dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 3O UU Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajib- an suami istri, disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari s Syahrifal Abba s, 2oo9, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Na- sioml,lakarta: PrenadaMedia Group, h. l79. , I HuxuNapsnKAwrNANrNDoNEsrA /4 I D"l"- Pe,spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr susunan masyarakat. Kemudian, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa su- ami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. l. Hak lstri Adapun hak istri sebagai berikut: a. Hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. b. Hak mendapat perlakuan baik dari suami. Allah berfirman dalam QS. an-Nisaa'19: t# )*, rtt W: rtl.z t'i!3 3i ,a; ',r#; i$ ;t3/\ "LJr;;t;; tF Dan bergoutloh dengan mereha (istri) secara potut. Kemudian bilo homu tidoh menguhai mereho, (moko bersoborloh) koreno mungkin homu tidoh mengukoi sesuotu, padohot A[[oh menjodihon podongo heboihon gong bo- ngah. c. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya, yakni menjaga kehor- istri, tidak menyia-nyiakannya, melaksanakan perintah Allah mat€rn dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah dalam QS. at-Tah- rim ayat 6: Hai orang-orangyangberima4 pelihooloh ilirimu dankefu- argamu dori qinqako. ?. Hak Suami Suami yang beriman akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan kelak membawa keluarganya menuju surga. Seorang is- tri yang salehah tentunya yang selal'u taat pada suaminya serta mampu membawa keluarganya senantiasa dalam kebaikan. Firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 80: Dan Allah mmjadikan bagintru rwnofurumahmu se- bagai tempot tinggal (mendqot ketenuryan)- Suami sebagai pemimpin ru- mah tangga memiliki hak-hak yang didapatkan dari istri dan anak-anak- nya. Istri menghormati suami, dan anak-anak menghormati ayahnya. Beberapa dalil tentang suami sebagai pemimpin rumah tangga antara lain dalam QS. on-Nrsaa'ayat34: ;4ti :r brri v,i ,re jc pz4 ii:t P qt:31 ,-* a;$'JF.lt Loki-tahl adoloh pemimpin bogi houm wonito, korena Alloh teloh melebihhon sebogion dori mereho otas sebogion gong loinngo don koreno mereho telah membelonjahon sebogion horta mereka. Selain itu Rasul juga bersabda: "seandainya aku boleh memerintah- tr BAB 1 Dasar Perkawinan 75
kan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dan tidaklah seorang istri dapat menunaikan seluruh hak Allah Swt. terhadapnya hingga ia menu- naikan seluruh hak suaminya. Sampai-sampai jika suaminya meminta dirinya (mengajaknya jima) sementara ia sedang berada di atas pelana (di atas unta), maka ia harus memberikannya (tidak boleh menolak)." (HR. Ahmad.) Al-Hushain bin Mihshan menceritakan bahwa bibinya per- nah datang ke tempat Rasul karena suaru keperluan. Selesai dari keper- luan tersebut, Rasulullah bertanya kepadanya: "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Hushain menjawab: "Sudah." "Bagaimana (sikap) engkau terhadap suamimu?" tanya Rasulullah lagi. Ia menjawab: "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Lalu Rasulullah bersabda: "Lihatlah di mana keberadaanmu da- lam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." (HR. Ahmad.) ' Istri harus patuh dan tunduk kepada suami dalam semua hal kecuali hal yang bertentangan hukum agama dan hukum negara. Rasulullah ber- sabda: "Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf." (HR. Bukha- ri dan Muslim.) Istri juga wajib menolak perintah suami untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt., karena apabila ia menaati suaminya berarti ia berbuat dosa sebagaimana suaminya berdosa karena telah memerin- tahkannya bermaksiat. Ketaatan istri kepada suami termasuk memenuhi panggilan suami ke tempat tidur dan tidak boleh menolak suami, kecuali sedang dalam keadaan haid. Istri yang menolak ajakan tersebut akan di- laknat oleh malaika! sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak un- tuk datang, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi." (HR. Bukhari dan Muslim.) Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Hal ini terma- suk ketika istri ingin mengunjungi orangtuanya serta kebutuhan lainnya. Istri yang keluar rumah tanpa seizin suaminya cenderung menimbulkan fitnah hingga maksiat kepada Allah swt.. Bahkan istri tidak boleh puasa sunah kecuali dengan izin suaminya, terutama jika suami sedang berada di rumah seharian. Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya." (HR. Bukhari dan Muslim.) Suami berhak mendapatkan ke- senangan bersama istrinya yang harus segera ditunaikan dan tidak boleh tertunda dikarenakan sang istri sedang puasa sunah. Oleh sebab itulah is- tri bisa berpuasa sunah hanya atas izin suami. Selain itu, istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah suami kecuai dengan izinnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: 'Tidak boleh seorang istri 76l| HUKUM PERKAWNAN INOONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya terkecuali dengan izin suaminya." (HR. Bukhari dan Muslim.) 3. Hak Bersama Suami-lstri Hak-hak bersama di antara suami-istri, yaitu:87 a. Halalnya pergaulan sebagai suami-istri dan kesempatan saling me_ nikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan. b. Sucinya hubungan perbesanan. c. Dalam hal ini isEi haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan pihak keluarga istri. d. Berlaku hak saling mewarisi. Apabila salah seorang di antara suami- istri meninggal, salah satu berhak mewarisi walaupun keduanya be_ lum bercampur. e. Perlakuan dan pergaulan yang baik. f. Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul de- ngan baik, sehingga suasana menjadi tenteram, rukun, dan damai. Adapun mengenai hak bersama yang dimiliki oleh suami dan istri juga diatur dalam Bab V yaitu Pasal 3O-pasal 34 UU No. 1/1924 dan di dalam Bab )fl PasalTT-Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 4. Kewajlban Istri Adapun kewajiban istri kepada suami yaitu: a. Hormat dan patuh pada suami dalam batas-batas ketentuan nonna dan susila. b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. c. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah Swt.. d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga. e. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan dengan baik, hemar, cermat, dan bijaksana. 5. Kewajiban Suami i Adapun kewajiban suami kepada isri dan anak-anaknya, yaitu: a. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejah- teraannya. 3?Abdul GhofurAnshori, Op. cir., h.8l saer I -- DasarPerkawinan I //
keluarga terutama sandang, Pil8m, dan papan' mendidik anak-anak dengan penuh rasa tangguog jawab' d. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepda istri sesuai dengan ajaran agtrma, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir-batin yang dapat mendorong istri berbuat salah' e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenanS-wenanS' 6. Kewajiban Bersama Suami-lstri a. Saling menghormati orangtua dan keluarga kedua belah pihak' b. Uemupuk rasa cinta dan kasih sayanS' Masing-masing harus dapat bermusyawarah untuk kepentingan bersama' c. Hormat-menghormati, sopan-santun, penuh pengertian dan bergaul dengan baik. d. ttatang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan Yang dihadaPi. e. Memelihara kepercayaan dan tidak membuka aib'/rahasia pribadi' mahan masing-masing. 7. Hak dan Kewajiban Suami lstri Menurut UU Perkawinan Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab vI Pasal 30 sampai Pasal 34I'IU-,No.!,1'/1974 tercantum. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri iremikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah dalam Pasal 31 dinYatakan: an suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup ber- sama dalam masYarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga' Mengenai kewajiban suami istri dijelaskan Pasal 33: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain'" Dalam Pasal 34 dinYatakan: ^ I xuxur.aptnKAwtNANlNDoNEslA /6 I o"r". p".tpektif Hukum Perdata. Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu ke- perluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan Sugatan kepada Pengadilan. Mengenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami-istri dije- laskan dalam Pasal 32 sebagai berikut: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Apabila suami-istri mampu memahami hak dan kewajibannya ma- sing-masing secara baik dan mengamalkannya dalam suasana saling men- dukung dan menguatkan satu sama lain, maka mudahlah mewujudkan keluarga yanS tenteram dan sejahtera, sakinah, mawadah, warahmah. B. Kesalahan qang Sering Dilakukan Suami Keutuhan sebuah rumah tangga dipengaruhi oleh kualitas kepemim- pinan seorang suami (sebagai kepala keluarga) dalam membina keluar- ganya yakni terhadap sikap dan perilakunya dalam b@aul.dengan istri. Suami istri sebagai tokoh utama dalam rumah tanggiir bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tangga pun akan runtuh dan untuk itu hubungan yang baik antara suami dan istri harus dijaga dengan memper- hatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jika kita melihat kenyataan dalam masyarakat, dua sikap suami yang saling bertentangan dalam menyantuni istri mereka, sikap inilah yang perlu diambil perhatian, hal ini dapat menimbulkan masalah yang berujung dengan sebuah perceraian. a. Suami yang meremehkan istrinya, ym8 mensia-siakan hak-haknya dan melakukan pelbagai kesalahan berkaitan dengan hak istrinya. b. Suami melepaskan kendalinya terhadap istri dan membebaskannya begitu saja (dalam arti suami lepas tangan). Catatan penulis selama 20 tahun mendampingi ibu yang beperkara dengan suaminya, sedikitnya ada 11 kesalahan yang banyak dilakukan oleh suami, yakni: a. Suarni tidak mengajotkan agama dan atau hukum syariat agama Islam dengonbaik danbenar kqada isri. Banyak istri tidak mengetahui bagaimana cara shalat yang benar, tr orr"rr"ra"if;,i"l I 79
hukum haid dan nifas, bertingkah laku/ berperilaku terhadap suami secara tidak Islami dan tidak mendidik anak-anak secara Islam. Bah- kan ada yang terjerumus ke dalam berbalai jenis kemaksiatan, cara berbusana yang baik dan sebagainya. Tidak lain semua karena tun- tutan suami, sedangkan masalah agama, terutama ibadahnya tidak pernah ditanyakan oleh suami. Padahal Allah Swt. berfirman: Hai orang-orang yong berimary peltharalolt dirimu dan keluargamu dori opi nerokayongbohon,bakarnya adqlah monusia dan budg penjagonya ma- laku-molaikat yang kosor, keros, don tidok mendwhokai AUah terha- dq ap a yang dip erintol*on- Ny a kq ada mereko. dan selaht mengerj akon qayang diperintokan (QS. at-Tahrim [66]: 6). Suami diminta untuk tidak sesekali mengabaikan hal ini, karena semuanya akan diminta dipertanggungl awaban. b. Suka mencori kekurangan/kesalohon kri. Rasul melarang lelaki bepergian dalam waktu yang lama, mening- galkan istrinya di waktu malam, menceritakan kekurangan dan cela istrinya kepada orang lain. Bahkan suami diminta bersabar dan me- nahan diri dari kekurangan yang ada pada istrinya, juga ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana sabda Rasulullah: "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti me- ridhai akhlak lain darinya" (HR. Muslim). c. Membei hrkuman yang tidak sesuai dengan kesalalwt isri. Ini termasuk bentuk kezaliman terhadap istri, antara lain menggu- nakan pukulan ditahap awal pemberitahuan hukuman (lihat QS. on- Nisac' f4fl. 34), mengusir istri dari rumahnya tanpa ada kebenaran secaraqyar'r (lihat QS. ath-Thalag [65]: 1). d. Memukttlwajah mencelq danmenghina. Dalam as-Sunan dan al-Musnan dari Mu'awiyah bin Haidah al- Qusyairi bahwa ia berkata: "Ya Rasulullah, apakah hak istri atas su- aminya?" Nabi menjawab: "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, ti- dak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya" (HR. Ibnu Majah). e. Culas dalam memberi naJkah kqada isri. Istri berhak mendapatkan nafkah, karena dia telah membolehkan su- aminya bersenang-senang kepadanya, dia-telah menaati suaminya, tinggal di rumahnya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dan jika istri mendapati suaminya culas dalam memberi nafkah, bakil, tidak memberikan nafkah kepadanya tanpa ada pembenaran qycr'i, maka dia boleh mengambil harta suami untuk mencukupi keperluan- nya secara ma'ruf (tidak berlebihan) meskipun tanpa sepengetahuan 80l HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi f. 8. h. l. j. !T suaminya. Sabda Rasulullah: "Jika seorErng Muslim mengeluarkan nafkah untuk keluarganya, sgdangkan dia mengharapkan pahalanya, maka nafkah itu adalah sedekah baginya" (Muttafaq'alaih). Sikq keros, kasar, tidoklembutterhadq isri. P.asulullah saw. bersabda: "Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang pa- ling baik terhadap istri-istrinya" (HR. At-Tirmidzi). Suami hendaklah berakhlak baik terhadap istrinya dengan bersikap lembut dan menja- uhi sikap kasar. Kesombongan suoni membanfrt isri dolam unrson rumalt tonga.. Kesalahan lain yang banyak menjangkiti suami adalah tidsak mem- bantu urusan rumah tangga, padahal lelaki yang paling utama yakni Rasulullah tidak segan untuk membantu pekerjaan istrinya. Ketika Aisyah r.a. ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumah- nya, beliau menjawab: "Beliau membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu shalat, maka beliau pun keluar untuk shalat" (HR. Bukhari). M enyebarkan rqhasta dan aib isrinya. Rasul saw. bersabda: "Sesungguhnya di antara orang yang paling bu- ruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya lalu dia menye- barkan rahasia istrinya" (HR. Muslim). Hadis ini mengharamkan su- ami menyebarkan apa yang terjadi antara dia dan istrinya terutama perilakunya di tempat tidur. Termasuk menceritakan apa yang ter- jadi pada istrinya baik berupa perkataan maupun perbuatan lainnya. Sikap terbrru-buru dolorn menceraikan ktl'i. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang kuat dan suci, oleh karena itu Islam menganggap penceraian adalah perkara besar karena akan menyeret kerusakan, yakni rusaknya hubungan persaudaraan, pendidikan anak, dan sebagainya. Dan hendaknya kata cerai tidak gampang diucapkan. Rasul bersabda: "Ada tiga hal yang kesungguhannya dan gurauannya sama-sama dianggap sung- guh-sungguh, yaitu nikah, talak (cerai), dan rujuk" (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). B etp oligami tanp a memp erhatikan ketentuan sy oriat. Menikah untuk kedua kali, ketiga, dan keempat kali merupakan sa- lah satu perkara yang Allah syariatlian, tetapi sebagian orang yang melakukan poligami tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama atau negara dan tidak memenuhi kewajiban serta tang- gung jawab terhadap istri dan anak-anaknya bahkan tragisnya ba- nyak yang karena "kecelakaan" akibat pergaulan bebas. ,' o",", r".n,l,ii"l I 81
k. C emburu y ang b erlebihan. Para suami membiarkan kemolekan, dan kecantikan isrinya dinik- mati dan dipertontonkan kepada publik yakni membiarkan istrinya menampakkan auratnya ketika keluar rumah, membiarkan berkum- pul dengan lelakiJelaki lain, mengumbar foto buka aurat di media sosial dan lainlain. Bahkan ada yang bangga karena telah memi- liki istri yang cantik yang boleh dinikmati pandangan oleh khala- yak ramai. Wanita dalam Islam adalah makhluk yang sangat mulia, sehingga keindahan dan keelokannya hanya diperuntukkan untuk suaminya dan bukan untuk konsumsi publik. Perhatikan juga ancam- an Rasul terhadap lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga (istri): "Tiga golongan yang Allah Swt. tidak akan melihat mereka pada hari kiamat yaitu seseorang yang durhaka kepada ke- dua orangtuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-da1qruts" (HR.-49-Nasa'i, lihat ash-Shahihah: 674). Ad-dayyut (dayus) adalah lelalidyang:tldak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. g. Kesalahan qang Sering 0ilakukan lstri Dunia dipenuhi dengan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Wanita salehah adalah wanita yang menjadikan ketaatan kepada Allah, Rasulullah saw dan suami sebagai imamnya. Na- mun, jumlah wanita salehah di akhir zaman ini semakin langka. Banyak wanita yang sudah tidak lagi mengikuti tuntunan agama dalam kehidup- an sehari-hari dan bahkan tidak sedikit yang menyalahkan aturan agama. Kesalahan-kesalahan itu mengantarkan mereka pada derajat yang nista di dunia dan akhirat dan kesalahan dimaksud di antaranya: a. Mentutwt keluarga yang ideal dan senpurno.. Sebelum menikah, seorang wanita mernbayangkan pernikahan itu indah, kehidupan sangat romantis sebagaimana yang dia saksikan dalam sinetron. Ia memiliki gambaran yang ideal dari sebuah per- nikahan. Kelelahan, capek, masalah keuangan, dan segudang prob- lematika dalam keluarga luput dari gambarannya. Ia hanya memba- yangkan yang indah dan enak dalam perkawinan. Akhirnya, ketika ia harus menghadapi semua itu, ia tidak siap dan kurang bisa mene- rima keadaan, hal ini terjadi berlarut-larut. Mereka menuntut suami agar keluarga yang mereka bina sesuai dengan gambaran ideal yang mereka impikan sejak muda. Seorang wanita yang hendak menikah, alangkah baiknya jika ia melihat lembaga perkawinan dengan pema- haman yang utuh, tidak parsial, romantika keluarga beserta proble- matika yang ada di dalamnya. ^^ I suxuupenKAwrNANrNDoNEsrA 6Z I D"lam Pe.spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi F] I b. Nu4yus (tidok nu kqada suani). Nr4yns adalah sikap membangkang, tidak patuh dan tidak taat kepa_ da suami. Wanita yang melakukanruts)rus adalah wanita yang mela- wan suami, melanggar perintahnya, tidak taat kepadanya, dan tidak ridha pada kedudukan yang Allah telah tetapkan untuknya. Nusyra memiliki beberapa bentuk, di antaranya: 1) Menolak ajakan suami ketika mengajaknya ke tempat tidur, de_ ngan terang-terangan maupur secara sErmar. 2) Mengkhianati suami, misalnya dengan menjalin hubungan gelap dengan pria lain. 3) Memasukkan orang yang tidak disenangi suamr dalam rugfah_ nya. 4) Lalai dalam melayani suami. 5) Mubazir dan menghambur-hamburk€rn 6) Menyakiti suami dengan kata buruk, mencela, dan mengejek_ uang. nya. 7) Keluar rumah tanpa izin suami. 8) Menyebarkan dan mencela rahasia-rahasia suami. Seorang istri salehah akan senantias€l menempatkan ketaatan kepada suami di atas segala-galanya. Tentu saja bukan ketaatan dalam ke- durhakaan kepada Allah, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Ia akan taat kapan pun, dalam situasi apa pun, senang maupun susah, lapang maupun sempit, sukA ataupun duka. Ketaatan istri seperti ini besar pengamhnya dalam memelihara cinta, kasih syang serta kesetiaan suami kepada istri. c. Tidakmenytkaikehruga &loni. Terkadang seorang istri menginginkan agar seluruh perhatian dan kasih sayang suami hanya pada dirinya. Tak boleh sedikitpun waktu dan perhatian diberikan kepada lainnya, termasuk kepada orangtua suami. Padahal, di satu sisi, suami harus berbakti dan memuliakan orangtuanya, terlebih ibunya. Bentuknya adalah cemburu terhadap ibu mertua dan menganggap ibu mertua adalah pesaing dalam men- dapatkan cinta, perhatian, dan kasih sayanf suami. Terkadang, istri berani menghina dan melecehkan orangtua suami, bahkan ia tak jarang berusaha mera)ru suami untuk berbuat durhaka kepada orangtuanya. Terkadang istri sengaja mencari-cari kesalah- an dan kelemahan orangtua dan keluarga suami, atau membesar- besarkan suatu masalah, bahkan tak segan untuk memfitnah kelu- arga suami. Ada juga seorang istri yang menuntut suaminya agar lebih menyukai keluarga istri, ia berusaha menjauhkan suami dari keluarganya dengan berbagai cara. Ikatan pernikahan bukan hanya tr D*r, P".k"BrfnB"l I 83
menyatukan dua orang dalam lembaga pernikahan, namun juga per- nikahan antar keluarga. Kedua orangtua suami adalah orangtua istri, keluarga suami adalah keluarga istri, demikian sebaliknya. Menjalin hubungan baik dengan keluarga suami merupakan salah satu kehar- monisan keluarga. Suami akan merasa tenang dan bahagia jika istri- nya mampu memosisikan dirinya dalam keluarga suami. d. Tidak menjaga penampilan. Terkadang, seorang istri berhias, berdandan, dan mengenakan pakai- an yang indah hanya ketika ia keluar rumah, ketika hendak beper- gian, rnenghadiri undangan, arisan, ke kantor, mengunjungi saudara maupun teman-temannya, pergi ke tempat perbelanjaan, atau ketika ada acara lainnya di luar rumah. Keadaan ini sungguh berbalik ke- tika ia di depan suaminya. Ia tidak peduli dengan tubuhnya yang kotor, cukup hanya mengenakan pakaian seadanya: terkadang kotor, lusuh, dan berbau, rambutnya kusut, ia juga hanya mencukupkan dengan aroma dapur yang menyengat. Semestinya, berhiasnya dia lebih ditujukan kepada suami. Janganlah keindahan tubuh wanita diberikan kepada orang lain, karena suami lebih berhak untuk itu, ntunun banyak juga wanita yang berdandan menor sehingga memu- akkan orang yang melihatnya, dengan demikian berdadanlah layak- nya wanita, jangan berlebihan. e. Krangberurimakasih. Tidak jarang, seorang suami tidak mampu memenuhi keinginan sang istri. Apa yang diberikan suami jauh dari apa yang ia harapkan. Ia tidak puas dengan apa yang diberikan suami, meskipun suaminya sudah berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keinginan istrinya. Istri kurang memiliki rasa terima kasih kepada suami, tidak bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada- nya lewat suaminya. Ia merasa kekurangan. Sifat qona'ah dan rid- ha terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya jauh dari dirinya. Istri salehdh mampu memahami keterbatasan kemampuan suami, tidak membebani suami di luar kemampuan, berterima kasih dan mensyukuri apa yang telah diberikan suami. Ia bersyukur atas nik- mat yang dikaruniakan Allah kepadanya, dengan bersyukur, nikmat Allah akan bertambah. t. Menginglcari kebaikan suami. Rasul pernah bersabda, sebagian besar penduduk neraka adalah wanita, padahal wanita sangat dimuliakan di mata Islam, bahkan seorang ibu memperoleh hak untuk dihormati tiSa kali lebih besar ketimbang ayah. Sosok yang dimuliakan, namun malah menjadi penghuni neraka. Kenapa, karena kekufuran mereka, jawab Rasulul- ^, I guruu prnKAwtNAN tNDoNEslA 64 I D"lam Perspektif Hukum Perdate, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi g o6' h. l. j tr lah: "mereka mengingkari suami dan kebaikan yang telah diperbu- at suaminya. Andaikata seorang suami berbuat kebaikan ,"purrlurrg masa, kemrrdian seorang istri melihat sesuatu yang tidak disenangi- nya dari suami, maka si istri akan mengatakan bahwa ia tidak meli_ hat kebaikan sedikitpun dari suaminya.,, M engungkit-wgkit keb aikan. Setiap orang tentunya memiliki kebaikan, tak terkecuali istri, namun banyak istri menyebut kebaikannya di depan suami untuk mengung_ kit-ungkit kebaikannya semata. Surah al_Baqqroh 264 telah meng_ atur: I/oi orang-orang yong berimaa jangantah kanu manglilon$<an (pahala) sedekoJtmu dengan meny&ut_nyebutnya dan ^"nyohiti lior_ saanpenerima). Sibuk di luor rumoh. Seorang istri terkadang memiliki banyak kesibukan di luar rumah, dan hal ini dibolehkan asalkan izin suami dan tidak sampai meng_ abaikan rugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai aktivitas tersebut melalaikan oiggrrrg jawabnya sebagai seorang istri. Jangan sampai amanah yu"g,Iauh dipikulnya terabaikan. Ketika suami pulang dari menc"ri iu mendapati rumah berantakan, hidangan belum siap, anak_anat te_ lum mandi, dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi terus_menerus, bisa jadi suami tidak betah di rumah, ia lebih suka menghabiskan waktunya di luar atau di kantor. Cembwrubrra. cemburu adalah tabiat wanita, ia merupakan suatu ekspresi cinta. Dalam batas tertenhr, dapat dikatakan wajar bila seorant istri cem- buru dan memendam rasa curiga kepada suami. Namun jika cem_ buru berlebihan, melampaui batas, yakni tidak berdasar, cemburu dapat berubah menjadi perbuatan tercela. cemburu yang dibolehkan adalah cemburu terhadap kemaksiatan, misarnya: b.oiru dan rain- lain. Jika ada tanda-tanda yang membenarkan, i"i ar.igui*"ji. ktrong menjaga perasaan suami_ Kepekaan suami maupun istri terhadap fierasaan suami sangat di- perlukan untuk menghindari konflik, kesalahpahaman, danleter_ singgungan. Istri hendaknya berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya agar tidak menyakiti perasaan suami, ia mampu men_ jaga lisannya dari kebiasaan mencaci, berkata keras, dan mengkritik dengan cara memojokkan. Istri selalu berusaha untuk menamp-akkan wajah yang ramah, menyenangkan, tidak bermuka masam dan me_ nyejukkan. "urt"u, BAB 1 Dasar Perkawinan 85
Pe ra an A. PENGATUBAN OLEH NEGARA Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melaku- kan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 288 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Selanjutnya dalam Pasal 288 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan nikah seper- ti: disetujui mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, wali, maskawin, ijab qobul dan tidak ada halangan nikah dll. Adapun bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama dan telah dicatat di lembaga pencatat nikah yakni kantor urusan agama atau catat:rn sipil. Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1/1974 yang berlaku bagi selu- ruh masyarakat Indonesia yang mana dalam Pasal L ayat (1) dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorErng pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tuJuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sakinah, mawad- da\ worohmoh. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan di atas, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ber- dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangka mewujudkan UU Perkawinan sebagai alat rekayasa sosial tadi, tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak hal yang menjadi hambatan terutama dalam masyarakat itu sendiri dan aparatur penegak hukum. Oleh karenanya ada metode yang digunakan untuk menjadikan UU Perkawinan sebagai instnrmen yang efektif dan efisien agar tujuan dan kehendak pemerin- tah dapat terlaksana. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai peru- bahan (transformasi) yang menekankan pada aspek struktur dan kultur masyarakat. Ini dilakukan bertahap, wajar, terarah serta terukur dalam rangka tertib hukum untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada masyarakat terutama para wanita dan anak yang sering menjadi korban akibat putusnya hubungan perkawinan. l. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah hubungan keperdataan, yakni hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama ti- dak diatur. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan in extemist. Perkawinan menurut Paul Scholten adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seor.rng wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.88 Kemudian pendapat lain menyatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh negara serta perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan adalah mem- b.entuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Menurut KUH Perdata, syarat-syaratnya sebagai berikut: a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam un- dang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun. B Libertus rehani,2ooS, Perkauinan: Apa Risiko Hukurnnya?,lakarta: Praninta Offset, h. 2 ^^ I truxulppRKAwrNANrNDoNEstA dd I D"1". P"rrpektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak. c. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 3oo hari d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak. e' untuk pihak yang masih di bawah umur harus ada izin dari orangtua f. Asas monogami yang mutlak (pasat 27 KUH perdata). dahulu setelah putusnya perkawinan pertama. atau walinya. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawin- an' Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk *"i".rgtupi rat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, "yu- kartu keluarga, dan lain-rain. Dalam KUH perdata, pencatatan perkawin- an ini diatur dalam pasar 1oo dan pasal 1o1. Dalam pasar 10o, L*ti ua._ nya perkawinan adarah melarui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. pengecualian terhadap pasal ini, yaitu pasal 101, apabila tidak terda-ftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoreh dengan"meng- ajukan penetapan ke pengadilan. pada Bab vII KUH perdata (evD pasal 147 diatur tentang perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. pada Pasal 152 Bab VII KUH perdata (BW) tentang perjanjian p".t":*irri, u"tr- wa tidak berlaku terhadap pihak ketiga seberum didaftar di kepanitera- an pengadilan negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, maka di kepaniteraan di mana akta perkawinan dibukukan. Memang dalam KUH perdata kita tidak menjumpai definisi tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha untuk membuat rumusan. Adapun rumusan perkawinan menurut ilmu hukum itu adalah sebagai berikuL "Perkawinan merupakan suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang_undangan r.g*u dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan kelirarga y.ng kekal dan abadi." Dari rumusan ilmu hukum tersebut di atas dap-at dite_ mukan unsur-unsur perkawinan sebagai berikuf: a. suatu perkawinan supaya menjadi sah harus diakui sah oleh uU dan hal itu terjadi jika perkawinan dilangsungkan menurut tata cara undang-undang. pasal 26 KUH perdata menentukan bahwa uU me- mandang perkawinan semata-mata dari sudut hukum perdata. KUH Perdata tidak mempersoalkan peranan agama dan memandang sah atau tidaknya perkawinan itu semata-mata dari aspek hukum per- data, yakni hanya mengenal lembaga perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara UU di hadapan tr pu"e"t,."n p..uijli,i | 89
b. pejabat catatan sipil. Pejabat gereja tidak diperkenalkan untuk me- langsungkan perkawinan gereja jika belum terbukti perkawinan per- data telah dilangsungkan, (Pasal 81 KUH Perdata). KUH Perdata juga tidak mempersoalkan halangan-halangan perkawinan seperti yang ditentukan oleh hukum agama. Perkawinan dapat dilangsungkan an- tara orang yang menumt hukum agama, tidak boleh melangsungkan perkawinan sebaliknya menumt uU orang dapat bercerai meskipun hukum agama orang itu melarang perceraian, juga tidak memperso- alkan unsur-unsur biologis. perkawinan menurut KUH Perdata berasaskan monogami (Pasal 27 KUH Perdata), dan poligami dianggap bertentangan dengan KUH perdata. Perkawinan pada asasnya harus berlangsung kekal dan aba- di. Hal ini berarti bahwa pemutusan perkawinan dengan cara se- lain dari kematian, misalnya karena perceraian oleh UU dianggap sebagai suatu pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindarkan' Undang-undang menganSsaP perceraian sebagai suatu hal yang ter- paksa harus dimungkinkan karena dalam hal itu timbul suatu keada- an bagi suami istri di mana dari mereka itu tidak dapat diharapkan tetap hidup bersama sebagai suami istri. Asas itu dapat disimpulkan dari ketentuan UU sebagai berikut: 1) pasal 2o8 KUH Perdata yang melarang perceraian atas dasar ke- sepakatan suami istri. Pertimbangannya adalah untuk mencegah secara mudah diputuskannya perkawinan dengan perceraian' 2) Perceraian hanya dapat dituntut berdasarkan alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang (Pasal 209 KUH Perdata). 3) Untuk menuntut perceraian yang berkepentingan harus minta izin dari pengadilan dan hakim harus berusaha mendamaikan kedua suami istri (Pasal 831 Rv). Ketiga ketentuan di atas me- nunjukkan bahwa KUH Perdata memandang perkawinan se- mata-mata dari aspek administrasi formalnya saja, artinya per- kawinan adalah sah jika telah dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, dan tidak mensyaratkan keabsahan menurut agalna, norrna sosial dan etika yang melekat pada lembaga Perkawinan- ?. Undang-Undang I'lomor I Tahun 1974 Dalam konstitusi Negara yakni Pasal 1 ayat (3) uuD 1945 Amende- men IV ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rech- sraat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah neSara hukum yang ^^ I r.luxur.4peRKAwlNANlNDoNEslA . 9U I D"t". p"rrpektif Hukum Perdata, f{irkcm lslam. dan Hukum Administrasi E demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menjamin semua warga neg€ua bersamaan ke- dudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemaham- an negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus di- dasarkan atas hukum. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan. Peraturan perundang-undangan ada- lah persoalan hukum ternrlis dan hukum tertulis itu banyak mengandung kelemahan-kelemahan terutama dalam hal mengikuti perkembang;rn za- man yang cepat. Selain itu, hukum tertulis hanya mengejar kepastian dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang tumbuh seiring dengan per- kembangan masyarakat. Berbeda dengan pemikiran sosiologis, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) mempunyai kelebihan dengan hukum yang tidak tertulis, karena selain perubahan,zperilalu yang diha- rapkan dapat direncanakan melalui pembentukan peraturem perundang- undangan. Juga perubahan,/perilaku yang diharapkan dimaksud dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Namun demikian, kehadiran hukum (peraturan perundang-undangan) tidak boleh/harus selaras dengan ha- kikat hukum. Menurut Philipus M. Hadjon pembentukan peraturan perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan asas-as€rs pembentukan peratur- an perundang-undangan yang baik (olgqnene beginsebn von behoorlljke regelgeving;).8e Asas-asas yang melandasi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkhn hakikat perundang-perun- dangan dikemukakan beberapa ahli yang berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas, cita hukum Indonesia, asas negara berdasar hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya. Van der Vlies membe- dakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan atas asas formal dan asas materil. Asas-asas formal meliputi: a. Asas tujuan yang jelas (beginselenvan duidelijke doelsteUing). b. Asas organ,/lembaga yang tepat (begtaelenvgnhet juiste organ). c. Asas perlunya pengaturan (het noodzakeltjkheids begiruelen). d. Asas dapatnya dilaksanakan (het begiselen v an uiwoerbaarheid). e. Asas konsensus (hef beginselenvan de corumsus). Adapun asas-asas yang materil meliputi: a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (her begbuelen 3e Philipus M. Hadjon, 2009, dalam Yuliandri, Asas-reas Pentbentukan Peraturan Perun^ dang-Lutdangan yang Baik: Gagrcan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan BerkelanjLttan, Iakarta: Rajawali Press, h. 14. aaez I o, PenBaturanPerkawinan |'
v an duidelijketerminolo gie en duidetiike sy srcmoriek)' b. Asas tentang dapat diken ali (het beginselen von dekenbqarheid)' c. Asas kepastian hukum (het rechts zekerheidsbegbuelen)' d. Asas Pelaksanaan hukum' e. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het reclttgehiklmids begin- sel) sesuai keadaan individu (het beginsebn van indiidttele rechtbede- hng). Asas-asas pembenttrkan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera- turan perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan pemn- dang-undangan harus an*'tun berdasarkan pada asas pembentukan p".ut run perundang-undangan yang baik' yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaandankehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan Adapun Pasal 6 menyatakan, bahwa materi muatan peraturan per- undang-undangan harus mencerminkan asas: a. PengaYoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. BhinnekoTungalko; g. Keadilan; ;. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan'/atau j. Keseimbangan, keserasian, dankeselarasan' Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah di sebutkan di atas, jika terakomodasi secara baik dan utuh iuf* pembentukan peraturan perundang-undangan' sehingga peratur- an perundang-undangan dimaksud mengandung tiga aspek filosofi' aspek sosial, dan aspek yriidi,, maka peraturan perundang-undangan dimak- sud akan mewujudkan hakikat hukum (perundang-undangan) dan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat' Untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik 9 2 I SllH y"?,:#s#l}fi*'|"?."Jjt'-ll*um r s ra m, d an H u ku m Ad mi ni st ras i II Seidmenn mengajukan cara penyusunan UU yang baik dengan menggu- nakan kategori ROCCIPI (rule, opportunity, capacity, communication, in- terest, process, dan ideology).s Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Kemudian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawin€rn me- nyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dengan de- mikian, perkawinan yang sah memiliki hubungan yang erat dengan aga- ma, sehingga perkawinan memiliki unsur rohani yang memiliki peran- an penting. Maka sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan menentukan mengenai adanya persyaratan tertentu agar suatu perkawinan itu menjadi sah. Adapun syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 7/1974 dalam Pasal 2 yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang- an yang berlaku. Apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 2 UU Per- kawinan, maka kedudukan perkawinan tersebut di hadapan hukum di- anggap tidak sah. Pasal 2 memrnjukkan masih belum ada keseragaman mengenai hal sahnya perkawinan, aturannya tetap mengikuti aturan aga- ma dari setiap pasangan. Ini berarti untuk orang Islam, maka yang berla- ku adalah hqku- perkawinan Islam. Selain Pasal 2 syarat-syarat perka- winan juga diatur dalam pasal lainnya di dalam UU Perkawinan, yaitu: a. Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6). b. Harus berusia 16 tahun bagi wanita, dan pria 19 tahun (Pasal 7). c- Tidak terkait tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan (Pasal 9). d. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang- tuanya (Pasal 6 ayat(2). Artinya perkawinan dapat dilangsungkan apabila para pihak telah meme- nuhi syarat formil maupun syarat materiil. Pengertian mengenai syarat e Aan Seidmenn et al.,2001, Penytsunan Ranungan Undang-Undang dalam Perubahan Ma- syamkat yang Demokratis: Sebuah Pandtun untuk Pembwt Ranmngan Undang-Undang,lakuta: ELIPS, h. I 17. BAB2 Pengaturan Perkawinan 93
materiil dan syarat formil sebagai berikut: a- syarat materiil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseor:urg yang harrs dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. b. Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan. Syarat materil perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan. Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat mate- riil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materil absolut pelangsu4gan perkawinan karena jika tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka calon suami istri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umurn bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami istri untuk bisa melangsungkan perkawinan. Selain itu syarat materiil khusus disebut juga sebagai syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian syarat formil per- kawinan, yaitu: a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya Perkawinan oleh calon mempelai, baik secara lisan maupun tertulis di tempat pada pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan di- langsungkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975' b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat PerkawinarT (PPN) dengan me- nempelkannya pada tempat Kantor Pencatat Perkawinan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempu- nyai pertalian dengan calon suami atau istri itu atau pihak lain yang mempunyai kepentingan (iaksa) untuk menentukan perkawinan itu jika ada ketentuan UU yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilak- sanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat- surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Adapun asas-asas perkawinan dalam UU Perkawinan di antaranya:s1 a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mem- '3l Sudarsono,2005, Hukunt Perkatuinart Nasiotnl,Jakarta: Rineka Cipta, h.8-I5' ^. I nuxuru penKAwtNAN tNDoNEstA Y4 I D"l"- Pe,spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E bantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. b. Dalam UU ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bi- lamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dike- hendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seor€rng suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki pihak-pihak ber- sangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatlan izin dari pengadilan. d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan keduduk- an suami, baik dalam rumah tangga maupun pergaulan masyara- kat, sehingga dengan demikian segala suatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dipuruskan bersama oleh suami istri. Pada da- samya manusia diciptakan berpasang-ptrsangan (pria wanita) oleh Allah untuk memiliki keturunan. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah adz-Dzariyaat ayat 49:. Dan segala sesuafit kami jodikan berpa- sang-pasangary supqya kama mengingat kebesaran AIIolr. Malsud dari berpasang-pasangulu adalah melangsungkan perkawinan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nikah. 3. Peraturan Pemerintah l{omor I lahun 1975 Hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam konsep negara hukum ketika dihubungkan dengan gdgasan pembentukan per- aturan perundang-undangan yang baik karena beberapa alasan: a. Salah satu unsur negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah,/ pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan tidak atas kemauan penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hu- E p"nertu.rn purtrli,lai | 95
kum tersebut.e2 Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amendemen dikatakan bahwa negara Indonesia adalah neg.ra yang berdasarkan atas hukum (rech*staot), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Mach- tsstaat). Selanjutnya, konsep tersebut dipertegas melalui amendemen keempat dan dimasukan dalam batang tubuh konstitusi yaitu Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Pasal 1 ayat (3) ditulis Negara Indo- nesia adalah negara hukum untuk lebih mempertegas identitas ne- garanya sebagai suatu negara hukum dan meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan penSuasa. b. Jika dikaitkan dengan tipe negara kesejahteraan modern sesuai UUD 1945, di mana pemerintah diberi kewenangan yang sangat luas un- tuk ikut serta aktif campur tangan dalam segala bidang sosial budaya dan ekonomi. Dengan kewenangan pemerintah yang luas tersebut, jika tidak dipagari dengan aturan-aturan hukum yang baik dan adil, serta pengawasan penggunaan kewenangan yang ketat dapat me- nimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah sehingga pembentuk- an peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaal. c. Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supa- ya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bemegara dan ber- masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tiang utama dalam penye- lenggaraan pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah di- terapkan dalam masyarakat.e3 Persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana kita dapat membuat peraturan perundang-per- undangan termasuk Perda yang mencerminkan kehendak rakyat, ke- butuhan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk melaksanakan UU Perkawinan dimaksud secara efektif masih diperlukan peraturan-per- aturan pelaksanaan, anta.ra lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari seor€rng, dan sebagainya. Per- aturan Pemerintah (PP) No. 9/1975 memuat ketentuan tentang masa- e'z Satiipto Rahardio, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing. s3 Maria Farida Indrati S., 2007. Ilmu Perundang-undangan: Proses dan kknik Pentbettukannyct (Dikembangkan dari Perkulialwn Prof. Dr A. Hamtd S. Attamimi, S.H.),yogyakarta: Kanisius. ^. I guxuuprRKAwtNANrNDoNEstA 7O I Datam Pe.spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E lah-masalah tersebut dengan harapan dapat memperlancar,/mengaman- kan pelaksanaan UU tersebut. Dengan diterbitkannya PP ini, maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaiur secara efektif dari UU Perkawinan tersebut. Hal dimaksud dikarenakan untuk melaksanakan PP ini diperlu- kan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pe- laksanaan dari berbagai kementerianlembaga terkait, seperti Kemente- rian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung, sehingga segala sesuatu bisa berjalan tertib dan lancar, maka perlu biasanya ditetapkan jangka waktu beberapa bulan sejak diundangkannya PP tersebut untuk mengadakan langkah-langkah persiapan. 4. KompilasiHukum tslam [Xttt] Penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasarpengambil- an atau penjatuhan putusan oleh hakim peradilan agama saat ini menjadi polemik di kalangan ahli hukum, hal ini dikarenakan KI{I tidak masuk dalam sistem hukum di Indonesia. Keabsahan KHIjika digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan oleh hakim di pengadilan agama jika ditin- jau dari pengukuhannya, yaitu dalam bentuk insmrksi presiden. Bahwa KHI merupakan doktrin (pendapat ahli hukum yang berkembang dalam masyarakat). KHI juga merupakan legitimasi (kualitas hukum yang ber- basis pada penerimaan putusan dalam pengadilan) dari praktik hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Kompi- lasi Hukum Islam yang disusun dan diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan jawaban dari tuntutan pem- baruan hukum Islam. Dalam hierarki serta sistematika peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemegang kedaulatan rakyat dalam UU No. 10 Tahun 2OO4, tidak terdapat instruksi presiden sebagai peraturan per- undang-undangan. Terdapat dua pendapat mengenai keabsahan KHIjika digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan oleh hakim, pendapat pertama menyatakan bahwa KHI tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum karena suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh institusi atau badan yang memiliki otoritas membuat peraflrran perun- dang-undangan. Pendapat kedua menyatakan bahwa KHI dapat diguna- kan sebagai sumber hukum karena berlakunya hukum Islam di tndonesia secara normatif, dalam arti bahwa hukum Islam berdasarkan atas kei- manan dan ketalaryaan seseorang, dan formal, dalam arti bahwa berlaku- nya hukum Islam karena dituangkan dalam perundang-undangan. Eksistensi dan fungsi peradilan agama telah legal sec€ra konstitu- a arez I o, Pentaturan Perkawinan I ,,
sional dan merupakan lembaga peradilan yang mandiri serta sederajat dengan lembaga peradilan lainnya. Namun para hakim peradilan agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam dalam pengambilan putus- an, sebab hukum materialnya rnasih berserakan di berbagai kitab fikih. Antara kitab fikih yang saru dan yang lain berpotensi menimbulkan dis- paritas (perbedaan) putusan peradilan agurma. Kompilasi Hukum Islam yang diwujudkan dalam benruk Instruksi Presiden No. L/L991 merupa- kan solusi untuk mengisi kekosongan hukum material peradilan agama, namun penggunaannya sebagai sumber hukum material peradilan agama menimbulkan kontroversi. Permasalahan di atas perlu disikapi dengan meningkatkan status KHI menjadi peraturan perundang-undangan dan mensosialisasikan KHI kepada masyarakat. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti ni- lai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, di bidang perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan ling- kungan peradilan agama. Semua hakim di lingkungan peradilan agama, diarahkan ke dalam persepsi penegak hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama di seluruh Indone- sia yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsah- an dan otoritas. Yang dituju atas persamaan persepsi dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan melalui Kompilasi, bukan bermaksud mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyeleng- garakan fungsi peradilan. Bukan bertujuan memandulkan kreativitas dan penalaran, juga bukan bermaksud untuk menutup pintu melakukan te- robosan dan pembaruan hukum ke arah yang lebih aktual. Akan tetapi, dengan adaya KHI sebagai kitab hukum, pila hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan memedomani Kompilasi, para hakim diharapkan bisa me- negakkan hukum dan kepastian hukum yang seragzrm tanpa mengurang- i kemungkinan terjadinya putusan yang bercorak variabel. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui Kompilasi tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung variabel asal tetap proporsional secara kasuistik. Begitu pula pihak pen- cari keadilan, diberikan kesempatan untuk membela dan mempertahan- kan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah Kompilasi. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalil-dalil ikhtilaf. Tidak bisa lagi mengagungkan dan me- laksanakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mazhab tertentu. e8 I HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E Dalam proses persidangan, para hakim yang memutus suatu perkara tidak dibenarkan saling *!*p"'t"t't"tgkan dan mempertaruhkan ajar- an kitab fikih tertentul sama tratnya dengan penasihat hukum. Hanya diperkenankur, *"rgui'Jan tafsiran' bertitik tolak dari :umusan kitab hukum Kompilasi. Semua pihak yang terlibat' sama-sama mencan sum- ber dari muara yang sama yutti i"i titab Kompilasi Hukum Islam'q Ha- dirnya Kompilasi Hukum tilam dapat mempercepat proses taqribi bainaf ummah (mempersatukan umat) yutttti a"ttg* adanya KomPilasi daPat clijadikan jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan pembantahan khii#yah di f,ia*g hukum yang menyangkut perka- winan, hibah, wasiat, *utuf, dan warisan dapat dipadu dan disatukan pemahaman Yang sama' 5. Peraturan Lainnqa Pengaturan masalah perkawinan oleh negara diatur 9d* beberapa peratur; perundang-unJt"g"tt, baik dalam undang-undanS' peraturan pemerintah, insutksi presiden, peraturan menteri' keputusan menteri' p"ru** direktur lenieral, keputusan direktur jenderal sampai surat edaran. Sebagian U"r"' po"t*an perundangan-undangan dimaksud ber- kaitan dengan administasi p"-"rir,tutt- dan merupakan penjabaran dan/atau petunjuk teknis p"tut"an"* UU Perkawinan' Adapun pera- turan-peraturan dimaksud sebagai berikut: a. Undang-undang: r UndanS-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Ni- I Undan8-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berla- kah, Talak, dan Rujuk' kunya Undang-Undang Nomor 22 T afuirr 1'946' . Undang-UndJng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan' r UndanS-Undan[ Nomor 7 Tahun 1'989 tentang Peradilan Agama' r UndanS-U"d;; Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas UU NomoiT Tahun 1989 tentang Peradilan AgTi' r UndanS-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas uu Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang Administrasi Kependudukan' b. PeraturanPemerintah: I Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan I Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perka- winan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil' s M. Yahya HaEhaP, Kedud,ukan Kewenangan danAcara Peradilan Agam4 Op' ctt"h'26' E araz I oo PenBaturan Perkawinan I "
I I r Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan r Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 7997 tentang Jenis pe- ! Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan pa- jak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Atas Peraturan pemerintah Nomor 1O Tahun 19g3. nyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak. c. Instruksi presiden: r Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. d. Peraturan,/keputusan menteri bersama: r Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri No- mor 589 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. r Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2OO5 dan Nomor 14A Tahun 2OO5 tentang petunjuk pe_ laksanaan Jabatan Fungsionar penghulu dan Angka IGeditnya. r Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2oo7 tentang penca- r Peraturan Menteri Agama Nomor 46 tahun 2O14 Tentang penge- lolaan Penerimaan Negara Bukan pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. r Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per- /62/M.Pan/6/2OO5 tentang Jabatan Fungsional penghulu dan Angka Kreditnya. r Peraturan Menteri Keuangan No. 152lpmk.O2/2O14 tentang pe_ tunjuk Penlrusunan Rencana penerimaan Negara Bukan pajak Ke- menterian Negara,/Lembaga. e. Peraturan menteri: tatan Nikah. f. Keputusan menteri: r Keputusan Menteri dalam negeri Nomor: 221a Tahun 1925 ten- tang Pencatatan Perkawinan dan perceraian pada Kantor catat- an Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang_Undang perka_ winan serta peraturan pelaksananya. r Keputusan Menteri Agama Nomor 1S4 Tahun 1991 tentang pe_ r Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang pendaf- taran Surat Bukti perkawinan Warga Negara Indonesia yang Di_ langsungkan di Luar Negeri. r Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 200O tentang penetap_ an Jumlah Uang Iwadh dalam Rangka Sighat Taklik bagi Umat laksanaan Instruksi presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991. ,r.,,r., I xuxuu cERKAwtNAN tNqoNEsrA I vv I Dalam PersfEktif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi Irl Islam. r Keputusan Menteri Agama Nomor 463 Tahun 2O00 tentang Pen- delegasian Wewenang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah di Luar Negeri. r Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2OOL tentang Pena- taan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. ! Keputusan Menteri Agama Nomor 444 Tahun 2OO2 tentang per- ubahan Lampiran Model A2 PMA Nomor 45 Tahun L975 yang telah diubah dengan KMA. r Keputusan Menteri Agama No. Dj.IIl12O9 Tahun 2OL3 tentang SOP pada KUA. t Keputusan Menteri Agama No.75/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menag No. 99l2O13 tentanS Penetapan Blanko Daf- tar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk. t Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum [.ayanan Publik. S. Peraturan direkturjenderal: r Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pengangkatan Wakil PPN, PPN, dan Kepala PPN. r Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No- mor: DJ.II / 542Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. r Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.ll/748 Tahun 2O14 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negaxa Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. r Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: 436/2015 tentang Per- ubahan Atas Keputusan Dirjen Nomor 748Tahun2OL4. r Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Pe*L7/ PB/2O13 tentang Ketentuan Lebih Ladut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapat- an dan Belanja Negara. h. Instruksi bersama direktur jenderal: r Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depar- temen Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No- mor 02 Tahun 1989 dan 162-L/PD.O3.O4.EL tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. i. Keputusan/peraturan bersama direkturjenderal: E BAB 2 Pengaturan Perkawinan 101
t Keputusan Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen Protokol dan Konsuler Nomor 28O/O7 Tahun 1999 dan D/447 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan perkawinan WNI di Luar Negeri. r Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/'/.,142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis pengisian dan penulisan Blangko Nikah. ! Surat Edaran No. DIIlED,rPw.OO/O3/84 tentang Petunjuk pelak- r Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor: xtD/ED/HK.OO/O4/7}9O tentang Pencatatan Talak dan Cerai berkenan dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989. r Surat Departemen Luar Negeri Nomor: 660/90/49 tentang per_ ! Surat Nomor: D?W.O7/31.88/1994 perihal pendaftaran Surat Bukti Perkawinan WNI yang dilangsungkan di Luar Negeri. r Surat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.ll.2/l/pW. r Surat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.IL.2A/HM. ! Surat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Il.2A/pW. r Surat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.llftIKOO/ r Surat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DII/2/HK.O3.4/ 2a6O/1989 tentang PPN yang Berwenang Mencatat Itsbat Nikah. ! Surat Edaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dll/C/ . Surat Edaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dll/2/ r Surat Edaran Digeu Bimas Islam No. D/Z/O'1./7O6/L99S perihal j. Surat edaran: sanaan Upacara Akad Nikah dan I(hutbah Nikah. wakilan Republik Cina Taiwan di Indonesia. O1/O98/2OO9 tentang Surat Keterangan untuk Nikah. O1./942/2OO9 tentang Asas Pencatatan perkawinan. Ol / 7087 / 2009 tentang Persyaratan Legalisasi. O74/ 2OOB tentang Instruksi Menteri Agama. HM.OO/5666/1 994 Perihal Peningkatkan pelayanan. PW. O1/6672/L994 Perihal Keterangan untuk Nikah. Rekomendasi Nikah. B. PENGATUBAN DATAM AGAMA ISIAM l. Pengaturan dalam Al=Qur?n Pernikahan adalah terjemahan yang diambil dari bahasa Arab yaitu 4f d* 6ij. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah atau kata zawaja berarti pasangirn, dan istilah nakaha berarti berhimpun. Dengan demikian, dari ,^, I ttuKuM pERKAwtNANtNDoNEstA I vz I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula ter- pisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermit- ra. Nikah menurut syara'adalah akad serah terima anta.ra laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mem- punyai kewajiban dan hak yang sama, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbal balik) antara hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan yang dila- kukan harus sesuai dengan aturan agama yakni syarat dan rukun nikah dipenuhi serta tidak ada halangan nrkah. Selain itu tidak boleh berten- tangan dengan larangan Allah dalam ol-Boqarah ayat 221, yaitu larangan perkawinan beda agama dengan pengecualiannya yakni lakilaki Islam boleh mengawini perempuan ahli kitab (Yahudi, Nasrani), dan tidak ber- tentangan dengan larangan dalam surah an-Nisoa' ayat 22: $ ;u"', &s'4u'oS 'it';ilr E r': il 2t,;j)t ir; l3V 6* tt ri,sS \i Don janganloh homu hawini wonita-wonito gong telah dikowlni oleh ogohmu. terhecuoli podo moso gong teloh lompau. Sesungguhngo perbuoton itu omot keji dan dibenci Alloh don seburuh-buruh jalon (9ong ditempuh). Untuk melaksanakan pernikahan, harus dipenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan nikah. Adapun rukun nikah dalam ilmu fikih dapat dibagi dalam enam macam, yaitu: a. Adanya calon suami dengan syarat-syaratnya,yaitu: 1) Islam. 2) Tidak diperksa 3) Bukan mahram calon istri. 4) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. b. Adanya calon istri dan syarat-syaratnya, adalah: 1) Bukan mahram calon suami. 2) Tidak sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Nabi Muhammad saw. telah memberikarl petunjuk sifat-sifat atau kriteria perempu.Ln yang baik untuk dinikahi, antara lain: a. Wanita beragama dan menjalankan agama dengan baik dan benar. b. Wanita keturunan orang baik. c. Wanita yang masih perawan. d. Wanita yang cantik e. Wanita yang berharta. Selain itu untuk melaksanakan pernikahan harus ada wali, baik wali Pengaturan Perkal#nBai I r o:
nasab maupun wali hakim, dan syarat untuk menjadi wali, yaitu: a. Islam; b. Baligh (dewasa); c. Berakal sehat; d. Adil (tidak fasik) e. l^aki-laki; dan f. Mempunyai haft untuk menjadi wati. setelah semuanya terpenuhi, pada waktu pelaksanaan akad nikah harus ada ijab kabul. Ijab adalah perkataan dari wali pihak wali perem- puan, sedangkan kabul adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. Adapun syarat-syarat Uab dan kabul yaitu: a. Dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahan. b. Ada persesuaian antara ijab dan kabul. c. Berturut-turut/bersambung, artinya ijab dan kabul itu tidak terse- lang waktu lama. d. Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsung:rn per_ nikahan. selain itu harus ada mahar atau maskawin yakni pemberian dari se- orang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda- benda yang berharga ya",g disebabkan karena pernikahan di antara keduanya- Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Mahar ini ddak termasuk rukun nikah, setringga jika pada waktu akan nikah tidak disebutkan mahar itu, maka akad ni- kah itu tetap sah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, hanya menurut kemampuan suami serta keridhaan istri. Adapun beberapa dasar hukum tentang pernikahan, talak, ruju\ se_ lain dalam surah cn-Nibaa'ayat 22 tersebut di atas, di antaranya: . QS. an-Nbaa' ayat 3: 'eb ;& .b dt $ is: +u tr ty,*t; At ,; t}.*fr ii b:,y ii:* li $i $-!'{iuf esu u 3ii3"G tt,r; ii;lb lf: Don jiko homu tohut tidak okqn dopot berloku odit terhodop (hah-hok) perempuan gang gotim (bilomona hamu mengowininga), moka kowiniloh wonito-wonito (toin) gong hamu senongi: duo, tiga otau empot. Kemudion jiho komu tokut tidah ohon dopot berlohu adil, moko (howiniloh) seorong saja, otou budah-budak gong homu miliki. yong demihion itu odotah lebih dekat hepoda tidah berbuat oniaga. , QS. antNisaq, ayat 23: lt *: gfi e4 ;3*s ;?sL;s ;*;is &: ;ye*i F*,*y ,^, I uuxuunERKAwtNANtNDoNEstA I U$ I Dalam perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi ! tr A €t &u:; 4U $6 +o')t t) s9er $;:t>3i ggt Sai3 'gg; ati+ rE ,* *s ti3is3 p 'r9',* Ps gr i\d g ft# ur irto.',u .ii b i! .;iyr a; Ut;i; irrs&Vi :y ;;-it *q :t:j-ll W)t:*t'g Dihoromhqn otos homu (menihohi) ibu-ibumu, onoh-onokmu gong perempuon, soudara-saudoramu Uong perempuon, saudoro-soudoro ogohmu Uong perem- puan, saudara-soudoro ibumu gang perempuan, onoh-anoh perempuon dori soudara-soudoromu Uong lahi-loki, onoh-onok perempuan dori saudora-sou- doromu Uong perempuan, ibu-ibumu Uong mengusui homu. soudoro-soudoro perempuonmu sesusuon, ibu-ibu istrimu (mertuo), onak-onak perempuon dari istrimu (onoh tiri) gong dolom pemelihoraonmu dori istri gong teloh homu campuri, tetopi jiho homu belum compur dengon istrimu itu (don sudah homu ceroihon), moko tidqk berdoso homu (menihohingo), (don dihoromkon bagimu) istri-istri onoh kandungmu (menantu), don (dihoromhon) mengumpulhon (do- lom pernihohon) dua perempuon gong bersaudaro, hecuali gong teloh terjadi poda maso [ompau. Sungguh, Alloh Moho Pengompun, Maho Pengogong. QS. cn-Nisaa'ayat24: fl! ;i,o,e i{ ,yri *y ir #' ft;: *u v l! r'-3lt 'u2 a:-z;,:,Jr3 '"bA '"LFij ih * F;'::-t t:;o';4qt;,1 ;L 'ckx flii;L,t# a t15.5 W ::ts ilt lrt "pjt x b * #ti q fqL 1w ti".-24 Don (dihoromkon jugo komu menikohi) perempuon gong bersuomi. kecuoli hombo sohoyo perempuon (towonon perong) gong komu miliki sebogai kete- topon Alloh otas hamu. Don dihololhon bogimu seloin (perempuon-perempuon) gong demihion itu jiko homu berusoho dengan hartomu untuk menikohingo bu- kon untuh berzina. Mako hareno kenihmoton gong teloh homu dopotkon dari mereko, berikonloh mashawinnga hepodo merehq sebogoi suotu kewojibon. Te- topi tidah mengopo jiho terngata di antaro kamu teloh saling merelohonnuo, seteloh ditetophon. Sungguh. Alloh Moho Mengetohui, Mahobijohsona. QS. ar-Ruum ayat27:. 'of i;;,ii"i # ip: Wttg$ t+133i # yl{t ;} fi Aa:ti g-i Ui 6k-$J,.ljj r{i,} Dan di ontaro tondo-tonda hehuosoan-Ngo ioloh Dio menciptohan untuh- mu istri-istri dorijenismu sendiri. supogo homu cenderung don meroso ten- terom hepodongo, dan dijodikon-Ngo di ontoramu roso kosih don sogong. Sesungguhnga podo gong demihion itu benor-benor terdapot tando-ton- do bogi houm gong berpikir. Pengaturan Perral#riai I r os
?. Pengaturan dalam Hadis Pengaturan hukum dalam Al-Qur'an bersifat global yakni memuat kaidah-kaidah dasar hukum sehingga dengan demikian diperlukan per- aturan pelaksanaannya. Dalam hukum Islam peraturan pelaksanaan dari kaidah-kaidah dasar hukum dalam Al-Qur'an dijabarkan dalam hadis Nabi yakni dapat berupa perbuatan, ucapan maupun perilaku Rasulullah saw. Untuk pengaturan hukum tentang perkawinan,/nikah, banyak hadis Nabi yang berkaitan hal dimaksud, di antaranya: a. "Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat lain. " (al-Baihaqi: 1229) b. Dari Abu Hurairah r.a., Rasul bersabda: "Tiga kelompok yang berhak mendapat pertolongan Allah. Mujahid di jalan Allah, budak yang ingin merdeka, orrulg yang menikah yang ingin menjaga kesucian (dari zina)." (HR. at-Turmudzi) c. Rasulullah saw. bersabda: "Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku!"(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.) d. Rasulutlah bersabda: "Empat macam di antara sunnah-sunnah para Rasul, yaitu berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah." (HR. Tirmidzi) e. Dari Aisyah: "Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguh- nya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu." (HR. Ha- kim dan Abu Dawud) f. Sabda Rasulullah SAW: 'Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang salihah, sesungguhnya telah ditolong separuh agamanya. Dan hen- daklah bertakwa kepada Allah separoh lainnya." (HR. Baihaqi) 8. "Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan, dan sebaik-baik perhias- an hidup adalah istri yang salihah." (HR. Muslim) h. Rasul bersabda: "Tiga golongan yang ditolong oleh Allah yakni: (1) Orang yang berjihad di jalan Allah. (2) Budak yang menebus dirinya dari tuannya. (3) Pemuda-pemudi menikah karena menjauhkan diri- nya dari yang haram." (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim) i. Rasul bersabda: "Wahai generasi muda! Bila di antaramu telah mam- pu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, ke- maluan akan lebih terpelihara." (HR. Bukhari dan Muslim) j. Rasulullah saw. bersaMa: "Kawinlah dengan wanita-yang mencintai- mu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membangga- kan kamu sebagai umat yang terbanyak." (HR. Abu Dawud) k. Rasulullah saw. bersabda: "saling menikahlah kamu, saling membu- at keturunanlah kamu, dan perbanyaklah. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain." (HR. Abdu- 16^ | xuxuu nERKAwINAN tNDoNEstA ' -v I Dalam Perspektif Hukum Perdata,Hukum tslam, dan HukumAdministrasi rrazak dan Baihaqi) l. Rasulullah saw. bersabda: "Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehina-hina mayat kalian, adalah yang tidak meni- kah." (HR. Bukhari) m. "Di antara kamu semua yang paling buruk adalah yang membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang." (HR. Abu Ya'la dan Thabrani) n. Rasulullah saw. bersabda: "Kawinkanlah orang yang masih sendirian di antaramu. Sesungguhnya, Allah akan memperbaiki akhlak, melu- askan rezeki, dan menambah keluhuran mereka." o. Rasulullah saw. bersabda: "Kawinlah dengan wanita yang mencintai- mu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membangga- kan kamu sebagai umat yang terbanyak." (HR. Abu Dawud) p. Dari Jabir r.a., Nabi Muhammad telah bersabda: "Sesungguhnya pe- rempuan itu dinikahi orang karena agamanya, kedudukan, hartanya, dan kecantikannya; maka pilihlah yang beragama." (HR. Muslim dan Tirmidzi). Hadist lain: "Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung." (ShohihBukhari, No. 5O9O dan Shaftrh Muslim, No. 1466) Masih banyak hadis Nabi tentang pernikahan dan yang terkait de- ngan perkawinan. Seperti Hadits tentang nikah mut'ah, hadits tentang nikah siri, nikah beda agama, Hadis tentang akad nikah, hukum dan dalil nikah, hadis nabi tentang pernikahan, dan lain sebagainya. 3. Pengaturan dalam Fikih " Pernikahan adalah perintah Allah Swt. kepada umat manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan pengembang biak- an dengan cara yang sesuai kaidah nonna agama. Pernikahan dilang- sungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya. Fikih pernikahan atau, munakahat adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, da- sar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang utama dalam pergaulan masyarakat agama Islam dan merupakan jalan untuk membangun ru- mah tangga dan melanjutkan keturunan syah. Pernikahan jgga dipan- e5 Fikih adalah salah satu bidang ilmu da.lam syaiat Islam yang secua khusus membahas perso- alm hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupm manusia, baik kehidupan pribadi, bema- syarakat maupun kehidupm manusia dengan Tuhannya. $ p.ng"tr."n purt "Si,irl | rcl
dang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariah, yakni memperluas serta memper- kuat tali silarurahmi di antara manusia. Secara etimologi bahasa Indone- sia pernikahan berasal dari kata nikah, yang kemudian diberi imbuhan awalan "per" dan akhiran "an". Pernikahan dalam Ksmw Besar Bahasa Indonesia berarti diarrikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perem- puan untuk menjadi suami istri. Pernikahan dalam Islam juga berkaitan dengan pengertian mahram (rnuhrim dalam Islam) dan wanita yang ha- ram dinikahi. Nikah berasal dari kata an-nikh dan azziwai yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh.% Nikah juga berasal dari istilah adh-dhammu, yang artinya merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Pernikahan berasal dari kata oljam'u yang artinya menghimpun atau me- ngumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fikih disebut y'r-i, 6ts;, kedu- anya berasal dari bahasa Arab yang mempunyai dua arti, yaitlr r)lt.L)l baik arti secara hakiki (Pl), yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (,L)t), yakni perjanjian atau bersetubuh. Adapun makna pemikahan secara istilah masing-masing ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda antara lain:e7 a. Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan rnenggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. b. Ulama Syaf iyah menyatakan: pernikalan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal, atau yang memiliki arti pernikahan menyebab- kan pasangan mendapatkan kesenangan. c. Ulama Maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. d. Saleh al-Utsaimin berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubu- ngan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing- masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yanS bersih.es e. Muhammad Abu Zahrah dalam Al-Ahwal al-Syoklaiyyoh, menyata- $ Iiadawi, El-Said M., Haleem, M. A, Abdel, 2oO8, Arabic-English Dictiornry of Qurhnic Usage, Brill Academic Publishers, p. 962 ExEa, diakses pada l9 November 2017. e Bandingkan pula dengan makna dari QS. ahRuum ayat 2l yang mengatur: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dta menciptakan untukmu Lsni-istri dai jenbmu sendiri, supa- ya kamu cenderung dan merasa tenterana kepadanya" dan dijadtkan-Nya dia antaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bemr terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berptkir $ Muhmmad Abu Zahrah, al-Ahwal asy-Syakhstyah, O.tp.: Dar al-Fikr al'tuabi, t.th.), 434. ,^o I xuxuueERKAwtNAN tNDoNEstA I ve I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr { { kan: "Nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wa- nita menjadi halal dalam melakukan bersanggama serta adanya hak dan kewajiban di antara keduanya." Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, yakni berdasarkan Al-Qur'an yang berbunyi: Dan howinhonloh orong-orang Uong sendirion di ontaro hamu, dan orang-orong gong logah (berhawin) dori homba-homba sahgyomu gong leloki don hambo-hombo sohagamu Uong perempuon. Jikq n{ereho'miskin A[[ah okon memampuhon mereha dengon kurnio-Nga. Dan Allah,Mahatu- os (pemberian-Nyo) logi Maho Mengetohui. Selanjutnya, Hadist Nabi menyatakan: 'Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa ifu merupakan peredam (syahwat)." Dalam agama Islam pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang ytrng akan menikah. Berikut hukum pernikahan menurut Islam: a. Wajib, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah ia bisa tergelincir perbuatari zina. b. Sunnah, bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah namun jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. c. Makruh, jika ia memiliki kemampuan menikah dan mampu mena- han diri dari zina tapi ia memiliki keinginan kuat menikah d. Mubah, jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemam- puan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. e. Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan rhenelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istri dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Pernikahan haram hukumnya apabila menikahi mahram atau nikah sedarah. C. LABANGAN PERKAWINAN l. PencegahanPerkawinan Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. L/L974 suatu perkawinan tit 8AB2 I
t dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawin- an yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 2O UU No.1/1974, yainr a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan yakni ditangguhkan pelaksanaannya sampai umurnya memenuhi syarat. b. Melanggar Pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya antara kedua calon saru sama lain memiliki hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubung- an darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, perkawin- an dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung, dan lain- lain. c. Pelanggaran terhadap Pasal 9, yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami. d. Pelanggaran terhadap Pasal LO, yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perka- winan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya mengatur lain. e. Pelanggaran terhadap Pasal 12, yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dimulai dengan pemberitahuin, penelitian dan pengrrmuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun L975). Adapun yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan, yaitu para keluarga dalam garis iteturunan lurus ke atas dan ke bawah yakni saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah se- orang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasar- kan Pasal 20 tru No. 7/7974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 UU ini. Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perka- -- ^ I uuxut"l pERKAwtNAN tNDoNEstA I lU I Drt". p".tpektif HukumPerdata,Hukum lslam,dan HukumAdministrasi tr winan apabila benar-benar adanya peranggaran terhadap uU (pasal 21 ayat (1)- Jadi pencegahan perkawinan itu dilakukan seberum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan. ?. tarangan Perkawinan dalam lslam Hukum Islam yang memiliki syarat_syarat serta larangan yang dapat mengharamkan (melarang) suatu perkawinan antara seorang raki-laki dan seorang perempuan yang disebut dengan pengha.lang perkawinan (mautani'un nikali. a. LoranganKarenaHubungonDarah Dalam Al-Qur'an surah cn-Niso,'ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang menyatakan: Dihoromkon atos kqmu (mengowini) ibu-ibumu; anah-onohmu gonE perempuon; soudoro-soudoromu uong perempuon, saudora-soudoro bopokmu Uang perempuon; soudoro_soudaro ibumu gong perempuan, anah-anah perempuon dari soudora-soudoramu gonj to-hi-toni; qnok- onak perempuan dori saudaro-saudoromu Uang perempuon; ibu_ibumu Uong mengusui homu; sgudaro perempuon sepersusuon; ibu_ibu istrimu (mertuo); onqk-qnoh istrimu gong dolom pemelihoroanmu dori istri yang teloh kamu campuri, tetopi jiho kamu berurn compur dengan istrimu itu (dan sudoh komu ceroikan), moho tidok berdoso homu irengowiningo; (dan diharomhan bagimu) istri-istri onak hondungmu (men-ontu); don menghimpunhon (dolom perkowinon) duo perempuon gong bersaudora, hecuoli gong telah terjodi pada moso lompou; ,.runggrhngo Allqh Maho Pengompun logi Moho pengogong. Larangan perkawinan sedarah dipertegas kembali daram pasar g UU No- 1/1974 tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang: 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu an_ tara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ 4) berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara tr ke atas; bapak tiri; BAB2 PenSaturan Perkawinan 111
susurur dan bibi,zpaman susuan; 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; dan 6) mempunyai hubtrngan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan di antaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lu- rus ke bawah atau ke atas, berhubungzrn darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubung- an saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang ber- laku dilarang kawin. Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang ber- laku bagi umat Islam di Indonesia hanya mengaftrr mengenai larangan perkawinan, tanpa menjelaskan mengenai syarat-syaratnya. Larangan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VI Buku I tentang hukum perkawinan, yaittr pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Mengenai larangan perkawinan sedarah, pada Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: 1) Pertalian nasab: (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya. (b) Dengan seor:rng wanita keturunan ayah atau ibu. (c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan. 2) Pertalian kerabat semenda: (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas is- trinya. (b) Dengan seor€rng wanita bekas istri yang menurunkannya. (c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, ke- cuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla ad-dukhul- (d) Dengan'seorang wanita bekas istri keturunannya. 3) Pertalian sesusuan: (a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. (b) Dengan wanita sesusuzrn dan setemsnya menurut garis lurus ke bawah. (c) Dengq4 fvanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke . bawaii 1:.2l HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr (d) Dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas (e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Jadi, dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya tiga sebab, yaitu karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan. Menurut Hukum Islam, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah atau karena hal-hal yang datang setelah akad. Selain itu, terdapat hal-hal lain yang dapat me- nyebabkan pembatalan perkawinan seperti karena penyakit kulit, sabda Rasul: Dari Ka'ab Bin Zaid, r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi seorang perempuErn Bani Ghifar. Maka, tatkala beliau masuk menemui- nya dan perempuan itu telah meletalkan kainnya dan ia duduk di atas tempat tidur terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau ber- paling seraya berkata: "ambilah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu." (HR Ahmad dan Baihaqi).s b. Loronganldah Idah adalah rentang waktu tertentu yang mesti dijalani oleh seorang peremprran, sebelum dia bisa,/boleh menikah lagi dengan lakilaki lain. Rentang waktu masa idah tidak sama, bergantung pdda penyebab/jenis perceraian yang terjadi. Beberapa dalil menyatakan bahwa masa idah ha- rus dilakukan oleh seorang perempuan yang baru bercerai. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qunr. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya ber- hak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah sebagaimana firman Allah dalam al-Baqaroh ayat 228. Manfaat diberlakukannya idah (tenggang waktu, masa tunggu) ada- lah untuk kebaikan manusia yakni: 1) Untuk tahu apakah perempuan tersebut hamil/tidak setelah berce- rai. Jika ya, maka ketahuan ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan, jika anaknya perempuan, maka (ika masih hidup) dia mesti menjadi wali saat anaknya menikah. Selain itu untuk mencegah terjadinya incest, pernikahan sedarah (dari ayah yang sama). $Ahmad Multazam, 2013, " Batalnya Perkauimn dan Iarangan diakses l7 November 2017, Pukul 10.30 WB. tl Pengatu.an PerkaYfnBai I r r:
2) Pernikahan adalah hal yang suci. Meski sudah punya calon suami pengganti, hendaknya bersabar. Apalagi jika perpisahan terjadi ka_ rena bercerai, lalu menikah buru-buru dan ternyata bercerai lagi. 3) Perempuan yang hamil saat bercerai, maka dia mesti mendapat naf_ kah dari mantEur suaminya, hingga si anak lahir. Adapun perincian rentang waktu masa idah, sebagai berikut: 1) Apabila suami meninggal: (a) Jika perempuan tersebut hamil, maka masa idahnya adalah hing- ga bayi melahirkan. Apabila istri tidak hamil, maka masa idah_ nya adalah 4 bulan 10 hari. Apabila bercerai, bagi cerai yang bisa rujuk (talak 1 dan talak 2) serta cerai yang tidak bisa rujuk (talak 3). Ini pun dibagi lagi menjadi yang masih haid ataupun sudah tidak haid (tua). (b) Untut kasus perceraian yang masih bisa rujuk dan masih haid, maka masa idahnya adalah 3 kali haid. (c) Kasus bisa rujuk dan tidak haid, masa idah adalah 3 bulan. (d) Bisa rujuk dan sedang hamil, masa idah sampai melahirkan bayi. 2) Tidak bisa rujuk (talak 3), masa idahnya 1 kali haid (1'bulan). 3) Jika istri yang gugat cerai suaminya, maka masa idahnya 1 (satu) bulan. c. Lorangan Nikah Sesama Jenis Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan pasal 2 UU No. l/LgT4,perkawin- an adalah: I Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memben- tuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. I Pasal 2: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti selain ne_ gara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing. Mengenai perkawinan yang diakui oleh negara hanyalah perkawinan antara pria dan wanita juga dapat kita lihat dalam pasal 34 ayat (1) UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk): ,.per_ kawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang- an wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan." Penjelasan pasal 34 ayat (1) UU Adminduk: ..yang dimak- ,. I Huxuv nERKAwtNAN tNDoNEstA I l+ I Dalam Persp€ktif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi ", E sud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Kemudian, dari sisi agama Islam, perkawinan antara sesama jenis se- cara tegas dilarang berdasarkan wrah al-A'raaf (7): 8O-84. Selain itu, KHI juga secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, yang dapat kita lihat dari beberapa pasalnya di bawah ini: r Pasal t huruf a: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorirng wanita. r Pasal t huruf d: Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. r Pasal 29 ayat (3): Dalam hal calon mempelai wanita atau wali ke- beratan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. r Pasal 3O: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, mengenai perkawinan sejenis ini, pernikahan sejenis adalah haram karena laki-laki sama laki-laki atau perempu:rn sama pe- rempuan. Berdasarkan peraturan penindang-undangan di Indonesia per- kawinan sesama jenis tihak dapat dilakukan karena menurut hukum, per- kawinan adalah antara seorzrng pria dan seoftrng wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis. 3. Perkawinan Beda Agama Tujuan dari perkawinan menurut Kristen adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka menikah dengan berlainan agzrma, maka rumah tangga sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab dalam 2 Korintus pasal (6) ayat ke-14 yang berbunyi: "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orzrng yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana- kah terang dapat bersdtu dengan gelap?" Perkawinan Kristen mencer- minkan hubungan Kristus dengan jemaat adalah hubungan yang eksklu- sif dan kudus. Di Alkitab dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi Kristus. Dan istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk I r'hagz Pengaturan Perkawinan 11s
t, kepada Kristus. Jadi jelas bahwa suami istri harus sama-sama mengasihi IGistus (beriman pada Kristus) dan menjadikan Kristus sebagai pemimpin bahtera perkawinan mereka. Pada prinsipnya Kristen mengajarkan umat- nya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Allah dengan tidak kawin dengan berbeda agEuna, dan dalam Alkitab tidak menghalangi perkawinan beda agama disebab- kan karena ada beberapa kisah para tokoh besar yang melangsungkan perkawinan beda agama, misalnya Yusuf, Musa, Esau, Simeon dan ye- huda, sebagaimana diuraikan dalam Alkitab, Kejadian 387-2 (yehuda menikah dengan S5rua, wanita Kanaan), Kejadian 46:1O (Simeon juga me- nikah dengan wanita Kanaan), Kejadian 41:45 (yusuf dengan Asnat, anak Potijera, Imam di On-Mesir), Kejadian 26:34 (Esau dengan yudit, anak Becri orang Hei). Bilangan 12:1 (Musa pemimpin Israel menikah dengan perempuan Kusy). Walaupun menikah beda agama tidak dihalangi, mereka juga ha- rus memiliki dasar kepercayaan yakni imannya tidak menyimpang, sama seperti agama lain juga menginginkan pasangan yang memiliki iman agar bisa menuntun yang gelap ke dalam terang. Tetapi banyak pende- ta yang melarang keras tentang adanya perkawinan beda agama kare- na menyimpang dari ajaran agama dan kekudusan Allah. Bagi Katolik pada prinsipnya sama dengan Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Katolik tidak dapat dilalukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen yanS merupakan kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1O55: 2) yakni perkawinan dalam lingkup Katolik dianggap suci dan sai<ral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjan- ji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya itu, karena perkawinan Katolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Katolik dan non-Katolik.r@ pada prinsipnya Katolik melarang adanya perkawinan beda agama, namun di- lain kemungkinan pada tiap gereja Katolik juga terdapat proses izin/dis- pensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agamar /ang diberikan Uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pe- ngecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat '@ Kompendium Bidang Hukum Perkawinan, Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya, BpHN I I -5.pdf. ..^ | xuxuueERKAwlNAN tNDoNEstA I I v I Dalam Perspektit Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasj terbinanya suatu keluarga yang baiVutuh setelah perkawinan. Dispen- sasi ini diberikan kepada perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu, dan Buddha. Adapun perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup. Maka dari itu, untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman, yaitu Katolik dengan non- Katolik, perlu izin atau dispensasi beda agama dari uskup, dan yang ber- sangkutan harus menerima asas perkawinan Kristen Katolik yakni mo- nogami, yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus di gereja Katolik, tanpa yang non-Katolik harus menjadi Katolik akan tetapi pihak non-Katolik harus bersedia mengizin- kan anaknya dibaptis Katolik. Serta mengerti/paham akan dua hal yang sangat sakral bagi Katolik, yaitu cinta dan perkawinan. Cinta yaitu saling mencintai satu surma lain dalam keadaan apa pun itu dan Perkawinan, yaitu mengandung asas monognmi atau sekali seumur hidup. Menurut hukum Hindu, perkawinan (wiwalru) adalah ikatan urntEra seoranS pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak yang akan menyela- matkan arwah oftrngtuurnya dari neraka Pug yang dilangsungkan dengan upacerra ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu, maka perkawin- an itu tidak sah. Perkawinan menurut Hindu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang dalam hubungan suami istri tersebut menjadi la- yak agar mendapat keturunan. Karena bagi Hindu, anak adalah anugerah yang terindah bagi orangtuanya karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua orangtuanya yang telah meninggal dari alam neraka. Me- nurut Hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawin- an dilangsungkan. Apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut, maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Pada prinsipnya tiap-tiap agama memiliki aturan masing-masing yang berbeda tentang pelaksanaan pernikahan dan pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Seisuai dengan Kitab Manq- wa Dharmasastrc, Buku ke-III (Inayo Dlryayoh) Pasal 27 menyatakan, bahwa suatu perkawinan Hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua di hadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak daldm menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tenteram dan bahagia. Sebelum kedua pihak akan masuk ke jenjang perkawinan, tentunya harus mendapat restu dari orangtua. Menghormati orangtua di tr aaez I -^- PengaturanPerkawinan I I l/
hadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik iru adalah kedua belah pihak harus meminta izin atau doa restu dari orangtua yang sudah mem- besarkan mereka. Dan penghormatan terhadap orangtua tersebut harus dilakukan di hadapan ahli weda atau ahli kitab, yaitu wiku atau menurut umat Hindu yang adalah pendeta agar disucikan. Apabila dalam perkawinan beda agama misalnya salah satu di an- tara kedua belah pihak beragama non-Hindu, maka sebelum diadakan upacara ritual pawiwahan (perkawinan) pria atau wanita yang beragama non-Hindu itu harus bersedia dihindukan terlebih dahulu dengan upaca- rasudhiwaddani. Upacara Sudhiwaddoni ini adalah upacara urrtuk mere- ka yang akan menganut agama Hindu sebagai pengesahan status agama seseorirng yang sebelumnya non-Hindu menjadi penganut agama Hindu dan yang menjalani upacara sudhi waddani ihr harus siap lahir batin, tu- lus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu. Menurut pandangan Buddha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Buddha tidak memaksakan ataupun mela- rang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Buddha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Sanghyang Adi Buddha. Menurut hukum Perkawinan Agama Buddha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1.977 Pasal (1) dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah srratu ikatan lahir batin antara seoremg pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna), dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu kelu- arga bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi BuddhaAuhan YME, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa'." Dalam pandangan Buddha, manusia diberikan kebebasan untuk ka- win, tidak kawin ataupun kawin dengan yang berbeda agarna, karena umat Buddha tidak memaksakan kehendak seseoranS. Yang terpenting bagi umat Buddha, kawin, tidak kawin maupun kawin dengan yang ber- beda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan sejati. Bagi Buddha, perka- winan beda agama tidaklah menjadi masalah. Asalkan yang non-Buddha mau mengikuti adat perkawinan Buddha tanpa menganut agama Bud- dha. Karena menurut keputusan Sangah Agung Indonesia, Perkawinan agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Buddha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata- cara agama Buddha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Buddha, tidak diharuskan untuk masuk agama Buddha terlebih dahulu. Akan tetapi, da- 118 HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi INDONESIA 3 lam acara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Buddha, Dharma, dan Sangka" yang merupakan dewa- dewa Buddha. Jadi walaupun yang non-Buddha tidak menganut agama Buddha, tapi dalam pelaksanaannya yang non-Buddha harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan seperti mengu- capkan janji atas nzrma szrng Buddha, Dharma, dan Sangka. Karena bagi umat Buddha, dengan mengucapkan kata-kata tersebut, maka secara ti- dak langsung yang non-Buddha telah dianggap menganut agama Buddha tanpa mengharuskan non-Buddha untuk meyakini agzrma Buddha walau- pun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama Buddha dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. l/1974, semua peratur- an yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhu- bungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam lJrJ No.1/7974, dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata,/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan ctrmpuran yakni beberapa ketentuan tersebut masih berla- ku sepanjang tidak diatur dalam UU No.1/1974. Jadi, bukan peraturan perundangan itu secara keselumhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan UU yang baru masih tetap dapat dipakai. Menurut UU No. l/7974, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama yakni hanya mengatur perkawinan campurzrn yang berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1.), sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Selanjutnya ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Jadi, yang dimaksud de- ngan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melang- sungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, UU mem- berikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama,ror dan bagaima- napun sifat universalnya suatu agama, pasti memiliki ritual khusus yang tidak mungkin sama,/disatukan antara agama satu dengan lainnya. Untuk itu, dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan agar se- agama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyele- weng€rn agama serta penyelundupan hukum agama. Karena dalam pe- laksanaannya menurut UU No. 7/7974, perkawinan beda agama tidak 'o' Mariyadi Faqih, Mengalkan Hak NBeragama ditengah Pluralisme, Iurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 4 Agustus 2011 da.lam /m.mahkamahkonstitusi.Fo.id. i"ng"t,ran e",kalinBai I ro
boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya yakni saat pernikahan ada penyatu- an agama antara agama calon suami dan calon istri. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. a. Foktor-faktor Penyebob Perkowinan Beda Agoma Dengan penjelasan tentang perkawinan beda agama menurut aga- ma dan UU Perkawinan di atas, susah apabila tiap pasangan tetap mem- pertaharkan agamanya atau kepercayaannya masing-masing dalam me- langsungkan perkawinannya dan mencari pengakuan tentang sahnya perkawinan tersebut. Dan melihat keadaan nrasyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, saat ini banyak orang memilih kawin de- ngan pasangan berlainan keyakinan. Semuanya tidak lepas dari bebera- pa faktor dan dorongan y€rng memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Adapun faktor-faktor yirng memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama adalah: 1) Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragzlm suku dan agama. Pergaulan hidup tidak terbatasi yakni tidak ada perbedaan agiuna, sukun dan ras sehingga perasazrn cinta tidak dapat dihindari. 2) Pendidikan tentang agama yang minim yakni banyak orangtua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga di saat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama sampai ke jenjang perkawinan atau menikah. 3) I-atar Belakang Orangtua, karena pasangan yang menikah beda aga- ma tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua. Banyak pas€rngan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama ka- rena melihat orangtuanya juga pasangan beda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orangtua. Ten- tu jika kehidupan oranStua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama. 4) Kebebasan memilih pasangan. Sekarang adalah zaman modern, ti- dak seperti zaman Siti Nurbaya, yar'g mana orangtua masih mencari- kan jodoh untuk anaknya. Sekarang adalah zaman modern, di mana laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai r 4) Kebebasan memilih pasangan. Sekarang adalah zaman modern, ti- dak seperti zaman Siti Nurbaya, yar'g mana orangtua masih mencari- kan jodoh untuk anaknya. Sekarang adalah zaman modern, di mana laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai r dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak bisa dimungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta. Jika cinta telah mendasari dalam hubungan lakilaki dan perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam su- atu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang berperan. 5) Dengan meningkatnya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda dari mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, kebudayaan, ag€una serta latar belakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama. Dan gengsi untuk mencari pasangan "bule"juga sangat memengaruhi calon pasangan, yakni semua yang datangnya dari du- nia Barat dianggap lebih baik dari produk dalam negeri Indonesia, sehingga bagi anak muda kawin dengan pasErngan luar negeri mau- pun agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagr. b. Akibot Hukum dari Perkawinan Beda Agama di lndonesio Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut hubungan suami istri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Akibat hukum di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu memrrut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis. Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis di sini antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Pada awalnya sewaktu masih pacaran dan awal-awal perkawinan, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi atas dasar cinta. Tetapi lama-kelamaan ternyata perbedaan itu bisa saja menjadi bumerang dalam membangun kukuhnya rumah tangga. Sebagai contoh, ketika seorang su€rmi yang Muslim pergi haji,/umroh, tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi suami jika anak istrinya ikut bersamanya. Tetapi alangkah sedihnya ketika anak istrinya memilih pergi ke gereja, atau ke vihara. Dengan demikian, rumah tangga yang awalnya saling mencintai, lama-kelamaan akan memudar akibat perbe- daan keyakinan tersebut. Karena salah satu kebahagiaan seorang ayah Muslim adalah menjadi imam dalam shalat berjamaah bersanra anak istrinya, begitu juga sebaliknya kebahagiaan seor€rng istri Kristen atau- pun Buddha adalah pergi ke gereja atau ke vihara berdoa bersama suami dan anak-anaknya, karena suami adalah seorang kepala rumah tangga yang menjadi peinimpin bagi istri dan anak-anaknya. Begitu juga ketika Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga apabila pasangannya sama-sama Muslim. Tetapi keinginan itu E pu.grtr."n p"rr,"Bu.f;nB"3 | 121
sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Di sisi lain, istrinya yang Kristen, pasti akan merasakan hal yang sama, betapa indahnya me- lakukan ibadah di gereja bersanding dengan suami dan merayakan Natal bersama. Seorang ibu merasa bahagia karena anak-anaknya ikut agama ibunya. Kondisi itu membuat seorang ayah merasa kesepian ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama. Di era pluralisme ini perkawinan beda agama semakin marak, terle- pas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga itu unttrk meraih kebahagiaan yang kekal ber- dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kecocokan dan saling penger- tian sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan tumbuh kembang anak-anak dalam keluarga. Untuk itu, kewajiban suami istri yang membi- na keluarga, yaitu saling mengisi di antara pasangannya sesuai ketentuan Pasal 33 UU No. 7/1974, "bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami istri harus didasarkan dengan rasa saling menghormati maupun saling mencintai agar kekokohan dalam berumah-tangga tetap terjalin. Pasangan berbeda agama yang awalnya hanya didasari dengan rasa cinta, lama-kelamaan seiring bertam.bahnya usia akan merasakan akibatnya. Karena pada usia semakin dewasa ten- tunya akan mengarah pada pemikiran tentang adanya kebahagiaan yang kekal, dan kebahagiaan tentunya tidak saja didasari dengan rasa cinta saja tetapi juga harus didasari dengan iman yang membimbing pasangan untuk lebih taat pada agama untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Apabila semua itu tidak dimiliki karena adanya perbedaan agama, maka rumah tangga terasa renggang dan hampa. Selain apabila dikaru- niai keturunan, berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan hubungan anak dan orangtua seperti berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anak- nya menjadi Muslim, kalau ibunya lGisten dia ingin analnya l&isten. secara tidak langsung kedua or€rngtua berkompetisi untuk memengaruhi agama mana yang dianut. Sebagai orangtua tentunya ingin anak meme_ luk agama yang dianut oleh kedua orangtua, tapi karena orangtua berbe- da keyakinan, sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Apabila jika seo- rang ayah Islam, betapa senangnya jika anak mengikuti agama ayahnya. Begitu pula sebaliknya dengan keinginan ibu. pada kasus ini anak akan berada pada posisi yang serba salah, di mana anak ingin membahagiakan kedua orangtuanya juga tidak ingin kedua orangtuanya berebut penga- ruh sehingga keduanya melupakan tujuan rumah tangga yang bahagia akibat perbedaan keyakinan yang ada dalam rumah tangga. Anak juga yang seharusnya menjadi perekat orangtua sebagai suami ,rr, I uuxuu eERKAwtNAN tNDoNEstA I a' I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr istri, kadang kala menjadi sumber perselisihan dan retaknya hubungan karena perbedaan keyakinan tersebut. Di sisi lain, anak juga berhak me- milih agama yang diyakininya tanpa paksaan dari orangtua. Spirit, keya- kinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Di sana terdapat ritual keagamaan yang dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam ke- luarga. Contohnya pelaksanaan shalat berjamaah dalam keluarga Muslim atau puasa, akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kom- pak oleh seluruh keluarga. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama, kenikmatan berkeluarga ada yang hilang. Dengan demikian, secara psikologis pernikahan beda agama me- nyimpan masalah yang menggerogoti keharmonisan rumah tangga dan tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian. Namun, bukan berarti pernikahan seagama juga akan terbebas dari ma- salah. Semuanya tergantung pada kedua pasangan yang akan menikah bagaimana menyikapi perbedaan yang timbul dalam lingkup keluarga. Apabila perkawinan tersebut selalu menimbulkan masalah demi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak didapati jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut, maka akibat yang timbul dalam perceraian pada per- kawinan beda agama tersebut masuk dalam akibat hukum dari perkawin- an beda agama dilihat dari aspek yuridis. Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perka- winan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnya suatu per- kawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, UU Perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran masing-masing agama. Apabila perkawinan beda agama ini su- dah sah menurut agama, maka UU Perkawinan juga mengakui keabsah- annya. Namun faktanya, masing-masinS agama sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya yakni terjadi penyimpangan agama. Begitu juga dengan masalah status anik yang dilahirkan. Menu- rut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama di- anggap sah selama perkawinan beda agama tersebut sah menurut agama dan dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan UU perkawinan pasal 42 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Seianjutnya akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan beda agama adalah masalah warisan. Contoh, seorang suami beragama Islam dan istri dan anaknya non-Islam, sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima saez I -^^ Pengaturan Perkawinan I lZ5
warisan. Apabila terjadi suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri dan anak apabila memiliki keturunan. Perceraian pada perkawinan beda agama juga sangat rumit misalnya apabila terjadi pada seorang suami Muslim dengan seorang istri Katolik yang menikah. Contoh kasus: seorang pria Muslim menikah dengan wanita Katolik yang arvalnya kawin mengikuti perkawinan Islam tapi tidak dicatatkan pada kantor KUA, kemudian menikah lagi dengan urengikuti agama sang istri yang Katolik, diberkati pastor kemudian dicatatkan di Kantor Catat- an Sipil dan memiliki akta perkawinan yang sah. Menjadi pertanyaan di sini bagaimana proses perceraiill yang sah bagi kedua pasangan tersebut di atas akibat adanya perkawinan beda agama. Tentunya UU Perkawin- an tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama. Un- dang-Undang Perkawinan hanya berpatokan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu "sahnya suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing- masing. Dan jika perkawinan menimbulkan perceraian, maka yang per- tama akan dibahas tentang agama suami." Jadi yang dipakai dalam kasus perceraian pada perkawinan berbeda agama adalah menurut perkawinan yang sah yaitu perkawinan secara IGtolik. Atau perkawinan dari agama sang istri dalarh pelaksanaan perkawinan yang sah. Karena perkawin- an tersebut memiliki bukti hukum yang autentik, yaitu akta perkawinan dan diakui oleh agama dan negara karena dicatatkan dalam pencatatan perkawinan di Kantor bututu, Sipil berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Per- kawinan. Persoalan yang muncul, secara religi bagi umat Katolik perkawin- an itu adalah suatu perjanjian yang sakral dan hanya terjadi sekali seu- mur hidup, jadi perceraian dilarang keras oleh Katolik kecuali mendapat dispensasi dari Uskup dan harus melalui proses yang panjang. Dengan demikian, perceraian yang memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah adalah perceraian mengikuti akibat dari sahnya perkawinan. Maka dari itu, perkawinan beda agzrma yang sah berakibat pada perceraian berda- sarkan ini sama rumitnya dengan yang akan melangsungkan perkawinan. Boleh atau tida-knya perkawinan beda agama dilangsungkErn menu- rut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hu- kum dari masing-masing agama yang mengatur. Karena pada prinsipnya kelima agama tersebut yakni; agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama dikecualikan pada suatu hal tertentu dapat diperbolehkan, namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilih- an untuk dilangsungkan perkawinannya. Adapun UU No. 7/L974 trdak ..r. I uuKuMeERKAwtNANtNDoNEslA lza I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di tndonesia untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keperca- yaannya. Jadi keputusan UU dikembalikan pada masing-masing agama yang mengatur. Dampak dari sisi psikologis adalah memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga bahagia menjadi renggang akibat masa- lah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam memengamhi anak. Akibat hukum perkawin- an beda agama dari aspek yuridis adalah keabsahan perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan a8ama. Permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan perkawinan beda agama. Misalnya, dalam Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beraga- ma Islam (aL-Baqarah 221). Selain itu, dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18). Dalam Islam laki-laki diper- bolehkan untuk menikah beda agama apabila pihak lakiJaki beragama Islam dan pihak perempuan beragama lain (ahli kitab). Namun, dalam ajaran Katolik pada prinsipnya dilarang adanya perkawinan beda aga- ma, narnun praktiknya memang masih terjadi perkawinan beda agama di Indonesia. Ada empat cara populer yang ditempuh oleh pasangan beda agama agar pernikahan mereka dapat dilangsungkan yakni: 1) Meminta penetapan pengadilan, 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan 4) Menikah di luar negeri. Namun keempat cara tersebut di atas pada hakikatnya adalah pe- nyelundupan hukum dalam perkawinan dan bahkan lebih jauh lagi me- rupakan tindakan yang mempunyai risiko hukum, baik dari sisi hukum negara maupun hukum agama. Dengan demikian, masyarakat menghin- dari perkawinan beda agama tersebut dan lebih memperdalam lagi ilmu aSama dan keimanzrn agama yang dianut supaya terhindar dari hasrat untuk kawin dengan beda keyakinan. Karena pada prinsipnya Negara In- donesia belum ada pengaturannya secara khusus dan tegas di dalam Un- E gagz I -^- PengaturanPerkawinan I I25
dang-Undang Perkawinan nasional. Untuk itu, perkawinan beda agama hanya dapat menyebabkan kerugian akibat yang lebih banyak daripada manfaat atau keuntungannya. c lmplikasi Perkawinan Beda Agoma Berbagai masalah muncul dalam hukum perkawinan terutama per- kawinan beda agama dan implikasi perkawinan tersebut. Berbagai pan- dangan atau pendapat ahli tentang perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif agEuna, hukum dan yurisprudensi. Pandangan atau pendapat tentang perkawinan beda agama yang ditinjau dari perspektif agama di- ambil dari agama yang diakui oleh negara dan berdasarkan banyaknya pemeluk masing-masing agama di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Ka- tolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Aliran Kepercayaan, dan menurut adat. Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang hu- kum perkawinan dengan diundangkannya UU No.'l/7974 tentanS Per- kawinan. Sebelum berlakunya UU Perkawinan ini, di Indonesia ter- dapat bermacarn-macarn peraturan yang mengatur perkawinan bagi bermacam-macam agama dan golongan masyarakat. Bagi orang-orang Indonesia asli, berlaku hukum adat mereka ditambah sekadar mengenai oftrng-orErng Kristen dengan Staasblad 1933-74. Bagi orang-orang Arab dan bangsa Timur Asing lain yang bukan Tionghoa, berlaku hukum adat mereka sendiri. Bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa berlaku Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit pengecualian bagi orang Tionghoa mengenai pencatatanjiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan, sedangkan dalam perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum pihak suami. Dengan lahirnya UU Perkawinan, maka telah ada keseragaman peng- aturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indone- sia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekadar ikat- an keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangSa yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, perkawinan merupakan lembaga mulia yang tidak boleh dijadikan sarana untuk penyelundupan hukum dengan berbagai macErm modus, seperti melakukan pernikahan dua kali mengikuti agama istri dan agama suami, mengaku agama yang dianut oleh suami atau istri sewaktu menikah, setelah menikah balik lagi agama semula, memalsukan identitas diri dan sejenisnya. Memang meskipun Undang-Undang Perka- winan, sudah berlaku selama 43 tahun sejak diundangkannya, namun masih banyak masalah dalam hal pelaksanaannya yang harus diperbaiki, :r.6l HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E seperti perkawinan beda agama yakni Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan jelas serta perinci tentang perkawinan beda agama, namun tidak melarang perkawinan beda agama. Hal ini sebagai- mana ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agurmanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang- an yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama ma- sing-masing calon mempelai. Adapun pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Sebelum berlakunya UU Perkawinan terdapat peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yaitu Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemeng- de Huwelijken) yang disingkat RGH, Stcotsblad 1898-158 dan Htnelijks Ordonantie Christm Indonesihes Javg Minohosa dan Amboina (Stb. 1933 No.74 jo. 1936 No.607) yang disingkat HOCI, sehingga penyelenggaraan perkawinan beda agama tidak menjadi problematik dan pencatatannya dilakukan dalam daftar perkawinan campuran pada Kantor Catatan Si- pil berdasarkan Keppres No.l211983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil. d. Penyelundupon Hukum dolom Perkawinon Beda Agama Bahwa perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan tidak dapat di- lakukan jika ada masalah dalam hal umur calon mempelai (Pasal 7 UU Perkawinan) dan terpenuhinya larangan perkawinan yang diatur Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Perkawinan. Dalam Pasal L disebutkan bahwa: "Kantor Catatan Sipil diberi kewenangan pencatatan dan penerbitan kutipan akta-akta bagi mereka yang bukan beragama Is- lam." Dalam praktik, posedur yang banyak ditempuh selama ini adalah mencatatkan perkawinan itu di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan formil administratif saja sebagaima- na perintah Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, sedangkan keabsahannya menurut agama tergantung kepada ketentuan hukum masing-masing agamanya itu serta keinginan kedua calon mempelai. Oleh karenanya, tidak jarang mereka melakukan upacara perkawin- an dua kali menurut hukum dan masing-masing agamanya. Kedua ca- lon mempelai tidak jarang menggunakan jalur pengadilan untuk dapat dinikahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Jika pegawai tersebut menolak, maka calon mempelai berhak memintakan penetapan kepada pengadilan dalam wilayah hukum pegawai pencatat perkawinan itu ber- tr Pengatura n Perkal#nBa I I Pt
kedudukan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Selanjutnya, hakim akan memeriksa dan memutuskan dalam sidang ce- pat. Jika prosedur legal tersebut ternyata gagal, maka tidakjarang salah satu pihak dari kedua calon mempelai yang berbeda agama itu untuk dapat melangsungkan perkawinannya di Indonesia. UU No.1,21974 ter- paksa berpindah agama mengikuti agama pihak yang lain. Problem per- kawinan antar-agama di Indonesia menjadi krusial karena menyentuh persoalan teologis yurng memang sangat sensitif. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melaku- kan perkawinan beda agama, yaitu: 1) Salah saru dari pasangan mengikuti keyakinan aSama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pas€rngan un- tuk dapat melangsungkan pemikahan dengan pasangannya. (a) Perpindahan agama hanya proforma untuk memenuhi persya- ratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicacatkan secara resmi, namun setelah perkawinan berlangsung yang ber- sangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi yang menyebab- kan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari. (b) Betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamq- nya dan menjalankan ajarannya dalam kehidupan dan keluar- ga mereka. Urituk pasangan yang melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak terlalu masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama. 2) Masing-masing p€rsangan tetap mempertahankan keyakinan agama- nya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasarngan, serta siang atau sore harinya melakukan perni- kahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti inijuga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masinS pasangan yang hidup bersama dalam per- kawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eks- plisit dalam UU Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan ter- jadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. "-- I xuruu pERKAwtNAN rNDoNEsrA IZO I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam,dan HukumAdministrasi tr 4. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1/7974 yang mana Per- kawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Oleh karenanya dalam LIU yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum inasing-masing aSama dan keper- cayaannya itu serta telah dicatat menurut Peraturan perundang-undang- an yang berlaku. "Untuk mengetahui tentang Perkawinan beda agama yang dila-kukrn di Indonesia, kita harus mengkaji ketentuan Pasal 66 UU No.L/7974 yang berbunyi: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (Bugerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (fiwelijks Ordinontie Ctvisten Indonesia 5.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Cam- puran (Regeling op de gemengde Huweliiken S. 1898 No. 158), dan per- aturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."ro2 Pasal ini tidak serta-merta menghapus UU Perkawinan sebelumnya secara keseluruhan, melainkan kecuali yang telah diatur LIU No.1/1974. Suxat Mahkamah Agung No.MA,zPemb,/0AO7/1975 tanggal 20 ASustus 1975 berbunyi: UU No.l/7974 sebagai UU Perkawinan Nasional bermak- sud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menS- hilangkan kebinekaan (nuqrces) yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat. Perhatikan, ketentuan Pasal 66 UU No.1,21974 io. Pasal 47 PP No.9/1,975 yang tidak mencabut seluruh ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kris- ten (S. 1 933-74), Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1 898-1 98), melain- kan hanya sejauh telah diatur dalam LIU ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No.1/7974, yang belum diatur oleh UU ini antara lain: a. Pasal 7 ayat (3) Gemengde Httweliiken Regeling (GHR) menentukan persy;ratan yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita; r Wanita yang beragama Islam; r Harus ada surat keterangan dari KUA dan apabila KUA meno- laknya, maka ia dapat memintakan kepuhrsan dari pengadilan negeri sepanjang pengadilan berpendapat bahwa penolakan KUA ditinjau dari hukum positif tidak beralasan. I@ Abdurahman, Hukum Perknwitun Umpuran Beda Agatm Dirtnjau dari Perspektif Hukum dan Agamq Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum & HAM- tr p"^g"tu."n p..ri#"i I ne
t r wanita beragama Itisten harus ada surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil, apabila Kantor Catatan Sipil menolaknya, maka ia dapat meminta keputusan dari 33 pengadilan negeri sepanjang pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor catatan sipil ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan. b. Pasal 7 ayat (2) Ganengde Huwerijken Regeting (GHR), bahwa dasar penolakan Kantor Urusan Agama maupun Kantor catatan sipil, ti- dak boleh berdasarkan beda agama, tetapi harus berdasarkan ada- nya halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena si pria atau wanitanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain atau adanya halangan lainnya kecuali beda agama. c' Pasal 7 ayat (1) Gemengde Hrwelijken Regerng (GHR), bahwa untuk menyelenggarakaa perkawinan c€rmpururn, sebelumnya harus sudah terbukti, sicalon istri telah memenuhi syE*at untuk dapat kawin yang persyaratannya ditentukan bagi calon istri Kristen cukup umur untuk kawin, sedangkan bagi wanita Islam yang akan melangsungkan per- kawinan harus dipenuhi dengan adanya wali dan saksi. o. MenurutUU Perkawinan Peraturan perkawinan camp,ran di Indonesia sebelum UU No. 7/1974lebih mudah dilaksanakan (GHR s.1g9g-15g), karena memung- kinkan berbagai perbedaan dicampur dalam keluarga melarui perkawin- an yang sah. Di Indonesia peraturan perkawinan camp,r€rn didasarkan atas ketentuan Pasal SZ UU No.7/L974, yang menetapkan percampuftrn hanya dapat dilakukan karena perbedaan kewarganeg.rra€rn. Bila yang di- campur dalam keluarga itu berbeda agama, mereka melangsungkan per- kawinannya ke luar tndonesia, dengan syarat negara yang bersangkutan membenarkan adanya kawin beda agama dan bagi WNI tidak boleh me_ langgar syarat perkawinan di Indonesia. Syarat pertama mengakibatkan perkawinan membutuhkan biaya tinggi, sedangkan syarat kedua yaitu tidak meranggar syarat kawin di Indonesia. Adapun di Indonesia tidak boleh kawin- Leda agama. syarat kedua inilah menimbulkan keraguan akan sahnya suatu per:kawinan. se- lain itu, jika berpegang kepada sahnya suatu perkawinan didasarkan atas adanya pencatatan, juga tidak menghapus keraguan itu, karena sebagai pejabat negarra, tentu tidak akan mencatat perkawinan yang melanggar syarat perkawinan menurut undang-undang. Dengan demikian, ketentu- an perkawinan campuran yang dianut oleh UU No.1./1974 tidak tegas, karena satu sisi boleh (asal dilakukan di Iuar Indonesia, sisi lain dengan syarat tidak boleh melanggar syarat perkawinan di Inonesia). Namun demikian, ketentuan pasal 56 (1) UU perkawinan dapat r:o I E mengatasi kesulitan WNI yang melaksanakan perkawinan beda agama. Bunyi Pasal tersebut adalah "Perkawinan yang dilangsungkan di luar tn- donesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilang- sungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini." Dengan menekankan unsur syarat menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, ada dua kemungkinan, pertorna: bila negara tempat dilangsungkan perkawinan itu membenarkan perkawinan beda agzurla, berarti \AINI bisa melangsungkan perkawinan beda agama di sana, kedua: bila sebaliknya sama peraturan- nya dengan Indonesia, yakni melarang adanya perkawinan beda agama, maka WNI tadi tidak bisa menyelenggarakan perkawinan beda agama di negara itu. Umumnya 35 negara yang membolehkan perkawinan beda agama itu adalah negara maju dan berlokasi jauh. Karena itu apabila perkawinan dilakukan di negara tersebut kesulitan kedua bagi lffNI tadi ada pada biaya untuk pergi ke sana, apalagi bersama sanak keluarga, mengingat perkawinan adalah juga unnan keluarga atau kerabat. Bila memperhatikan unsur syarat ditetapkan bahwa bagi \ArNI tidak melanggar UU ini adalah UU No.1,21974, Pasal 2 ayat (1) menyatakan: -'Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-ma- sing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan pasal ini secara kon- tradiktif melarang perkawinan beda agama. Karena itu unsur syarat ini akan menjadi penghalang perkawinan WNI beda agama yang diseleng- garakan di luar Indonesia. Dalam praktik unsur syarat yang belakangan ini sering diabaikan, seperti yang dilakukan Yuni Shara dengan Hendrik Siahaan di Australia. Mengingat keabsahan suatu perkawinan berda- sarkan ULIP Pasal 2 ayat (1) haruslah dicatat (termasuk perkawinan di luar negeri), maka ayat (2) Pasal 56 menyatakan: "Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan setempat." Mengenai pencatatan ini pun, terdapat masalah yakni yang dicatat tentunya perkawinan yang sah, sehing$a keliru bila pegawai pen- catat perkawinan mencatat/mendaftar perkawinan yang tidak sah. Bila perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia bertentangan dengan Pasd 2 ayat (1) UU No. L/7974, pendaftarannya di Indonesia harusnya ditolak. Apalagr kalau perempuan tersebut Muslimah, walaupun mereka memegang akta nikah yang sah, tidak serta-merta nikahnya sah menurut hukum. Perkawinan campuran haruslah tegas dan mudah dilaksanakan serta dengan biaya ringan. Apabila tidak, sulit pertanggungjawabannya dari tr erez I -^- Pen8aturanPerkaw;n"n I 15l
t aspek hukum maupun hak asasi manusia sebagaimana disinggung dalam Bab XA Pasa-l 288 ayat (1) UUD 1945 y€rn8 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, termasuk perkawinan beda agama. Diharapkan pembentukan peraturan yang akan datang, ada sinkronisasi aturan yang dapat dijadikan pertimbangan revisi peraturan yang mampu memberi solusi adanya perbedaan ag:rma dalam ranah hukum perkawinan. b. MenurutAgamalslam Hukum Islam adalah hukum Allah yang prinsipnya berlaku universal tidak terbatas oleh tempat dan zaman. Akan tetapi, hal ini tidak menu- tup kemungkinan adanya hukum Islam yang berlaku secara khusus pada tempat tertentu dan,/atau untuk kurun waktu tertentu. Kita juga menge- nal adanya Hukum Islam Indonesia sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang ini termasuk ketentuan hukum perkawin- an. Unifikasi hukum perkawinan untuk semua golongan penduduk dan penganut agzrma yang ada di Indonesia termasuk untuk umat Islam di- mulai sejak berlakunya UU No.1/1974yang mana dalam Pasal 66 UU ini menentukan: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (Bwgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Hruerlijks Ordonantie Clvisten Indonesiers, S. 1 1 933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Htntelijkeo, S. 1898 No.158), dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku. Prinsip umum perkawinan ditegaskan dalam Pasal L dan 2 UU ini, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seor€rng pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Pasal 2 ayat (1) menya- takan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pa- sal 6 berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan ditemukan Pasal 6 ayat (6) yang menentukan bahwa ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selanjutnya Pasal 8 menentukan perkawinan dilarang antara dua orang yang dalam hurt.f f disebutkan "yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Mem- perhatikan ketentuan yang dikutib di atas, bahwa UU No.1,21974 mem- berikan perhatian khusus untuk ditegakkannya ketentuan-ketentuan .^^ I xuxuv pERKAwtNANtNDoNEstA l5Z I D"1". Pe.spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi i,, yang berasal dari hukum agama termasuk hukum Islam untuk ditegakkan di atas ketentuan undang-undang perkawinan. Hal ini berbeda dengan RUU Perkawinan diajukan sebagaimana Amanat Presiden di DPR tanggal 31 Juli 1973 No.R.02/P.U/Vll/L973 tentang RUU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) sebelumnya berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut undang- undang ini dan,/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.1o3 Dan yang ekstrem adalah adanya ketentuan dalam RUU yang me- nyatakan bahwa perbedaan karena kebangsaan, suku, bangsa, negirra asal, tempat asal, agama,/kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan, sekalipun penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berarti mengabaikan dan mengurangi norma- nonna agurma yang ada. Namun ketentuan semacam ini ditolak oleh se- bagian anggota DPR ketika dilakukan pembahasan RUU tersebut. Dalam Penjelasan UU No.1,21974 dikemukakan beberapa penegasan tentang pentingnya aspek keagamaan dalam pela-ksanaan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 disebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama,/kerohanian, sehingga per- kawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin,/ rohani juga mempunyai peranan penting yakni membentuk keluarga ba- hagia, keturunan yanS baik, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua. Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa dengan pemmusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan itu sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud de- ngan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, termasuk ketentu- an perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan keperca- yaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal Sftidak diberikan penjelasan karena dianggap cukup jelas. Berdasarkan penegas- an tersebut, kedudukan hukum Islam tentang perkawinan sebagaimana halnya hukum-hukum dan agama lain yang ada di lndonesia dikukuhkan menjadi hukum positif tentang perkawinan dan menjadi landasan untuk dilangsungkannya perkawinan di antara mereka. Ditinjau dari satu agzrma tertentu, perkawinan di kalangan agama Islam tidak mungkin melakukan pilihan hukum untuk mengambil hukum selain hukum Islam dan begitu pula halnya dengan penganut agama lain. 'c Dirjen Hukum dan Perundang-undmgan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, 1974, h. 10. PengaturanPerk#riafi | r:a
t, Akan tetapi, bilamana yang melangsungkan perkawinan adalah penga- nut dua agama yang berbeda bilamana ketentuan hukum agamanya ti- dak membenarkan akan mengundang timbulnya berbagai permasalahan, uraian singkat ini hanya akan melihat dari satu agama saja yaitu agama Islam dengan berbagai pendapat yang terkandung di dalamnya, Hukum Islam dalam makna yang universal adalah ketentuan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana dikembangkan dan ditafsirkan para ulama melalui ijtihad mereka sehingga melahirkan secara khusus hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini. Sekali- pun demikian, terdapat tiga tipologi pemikiran hukum Islam tndone- sia abad ke-20, yaitu tradisionalisme, modernisme, dan salafi dengan karakteristiknya masing-masing. 1 0a Secara singkat dapat dikemukakan: 1) Karakteristik kelompok tradisionalis Karakteristik yang paling menonjol dari kelompok ini adalah peme- liharaan dan apresiasi mereka yang tinggi terhadap warisan pemikir- an masa lalu. Karena mereka lebih mengutamakan pendapat ulama masa lalu, maka ketaatan kepada ulama (kiai) sangat penting dalam kelompok tradisionalis. Ulama adalah orang yang murmpu mema- hami dan mentransforrnasi ajaran Islam ke dalam masyarakat, ka- rena itu mereka mendapat hak istimewa dalam stnrktur kelompok Islam tradisional. Ulama adalah orang paling bertanggung jawab da- lam memelihara dan menafsirkan hukum Islam sesuai dengan pemi- kiran tradisional. Mereka mengikuti pendapat Imam.Syafi i, namun dapat menerima imam lain, walaupun jarang. Kelompok ftadisional lebih mengutamakan kitab-kitab fikih Mazhab Syaf i. Salah seorang eksponen kelompok Islam tradisional adalah K.H. Hasyim Asy'ari (7877-7947). Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan bah- wa mengikuti salah satu dari mazhab empat akan memberi kemasla- hatan dan kebaikan yang tidak terhingga. Ajaran-ajaran Islam, lanjutnya tidak dapat dipahami kecuali dengan istinbath hukum melalui sumber-sumbernya. Istinbath ini tidak akan dapat mencapai kebenaran kalau tidak dengan cara setiap generasi mendapat ajaran langsung dari generasi sebelumnya.ros 2) Karakteristik kelompok modernis. Pandangan kaum modernis yang mengutamakan pemanfaatan akal membawa mereka pada pendekatan yang rasional terhadap ajaran- ajaran Islam. Kalangan modernis berpandangan bahwa Islam ada- lah agama yang rasional, yang dapat menerima ide-ide baru yang rq Muhmmad Iqbal da.lam disenasinya di UIN Syarif Hidayatullah lakarta, 2009, h. 55-91. t6 "Metode Istinbath Hukum dalam Bahtsul Masail Ntf , yang dikutip dui nag.go. id/pustaka/ images / materibuku / jumal. .-, lJ4 I suxuu pERKAwtNAN tNDoNEstA I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam,dan Hukum Administrasi progresif, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat. Ada dua metode yang dapat dikembangkan bila terdapat pertentangan antara wahyu dan akal: Pertama, wahyu harus diterima sebagai kebenaran yang absolut; dan kedua, mungkin akal manusia belum mampu menjangkau dan mema- hami maksud wahyu tersebut karena itu akal dan wahyu terdapat hubungan yang harmonis. Di samping itu, kelompok modern, ber- dasarkan pandangannya yang rasional di atas, sangat percaya pada hukum kausalitas (sebab akibat). Karakteristik lain yang terpenting dari kelompok modernis, menurut Iqbal adalah penolakan mereka terhadap taklid dan ketaatan mutlak pada mazhab. Menurut kelom- pok modernis, ijtihad sesungguhnya tidak pernah teftutup. Umat Islam harus berani melakukan pemikiran kreatif untuk menjawab berbagai perrnasalahan yang mereka hadapi, tanpa terpikir pada pe- mikiran ulama masa lalu. Pemikiran ulama terdahulu hanya menjadi bahan perbandingan dan tidak harr.s diamalkan. Hasbi ash-Shiddiqie berpandangan bahwa boleh bagi umat Islam mengambil ketetapan fiqh hasil ijtihad ulama-ulama masa lalu sejauh masih sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara demikian, fikih tidak menjadi barang asing dalam masyarahat Muslim Indonesia. 3) Karakteristik kelompok salafi. Ada beberapa karakteristik penting kelompok Salafi ini. Pertama, tentang kesempu,naan ajaran Islam yang menurutnya agama tera- khir yang menyempu.rnakan seluruh agama yang pemah diturunkan Allah. Karena itu untuk mempertahankan kesempurnaan dan kebe- naran Islam, tokoh Salafi berbeda pendapat dengan kelompok Muslim lainnya yang dianggap keluar dari ajaran Islam yang murni. Kedua, dalam masalah hukum Islam, mereka menolak sama sekali bermaz- hab. Berbeda dengan pandangan kalangan modernis yang masih me- mungkinkan penerimaan terhadap otoritas mazhab yang ada, kaum Salafi menganggap bermazhab sama artinya dengan bertaklid, yang karenanya hukumnya haram. Bagi yang,memiliki kemamptian, ia wajib melakukan ijtihad, kalau tidak mampu berijtihad, maka wajib baginya melakukan ittiba, yaitu mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan menekr"rni landasan hukum atau arSumentasinya.l6 Hukum perkawinan beda agama perlu dikaji intensif bagaimaffr pen- dapat dari masing-masing kelompok tersebut di atas sehingga terdapat rc MuhammadlqbaT, Hukum Islam Indonesia Modem: Dimmika Pemikiran dan Fi4h Klasik ke Fiqh Indonesia.Tmgerang: Gaya Media Pratama, 2009, h- 88. elez I -^- PensaturanPerkaw;nrn I lJ5
pandangan yang representatif bagaimana pandangan tipologi pemikiran hukum Islam Indonesia masa kini. Hal ini tidak mudah dilakukan karena perlu meneliti karya-karya tulis dan pendapat yang pernah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Hasyim Asyari, TM. Hasbi ash-Shiddiqie, dan A. Hasan, yang tentunya memerlukan waktu panjang. Perkawinan czrmpuran ada dua macam, yaitu: 1) Bercampurnya antara WNI dan WNA, namun keduanya sama-s€una Muslim. Dasar hukum dan petunjuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 1/1955 pasal 28 ayat (3) yang bunyi- nya: "Mereka karena sama-s€una Muslim dikawinkan melalui pe- gawai Pencatat Nikah, lalu pendaftar€rnnya dimasukkan ke Kantor Pencatatan Sipil dalam jangka waktu dua bulan.,, 2) Perkawinan campuran antara orang yang berbeda ag€rma, niunun keduanya sama-sama WNI. Allah memperbolehkan seorang Muslim mengawini perempuan ahli kitab, yaitu wanita yahudi dan Nlasrani dengan tetap memeluk agama masing masing (eS. al-Maaidah: S). Yang diperbolehkan hanya laki-laki Muslim yang mengawini wanita ahli kitab, sedang wanita Muslim yang dikawini oleh pria non-Mus- lim tidak diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam surah oI- Baqaroh:22L. Kebanyakan ulama munqoddimin dan ulama ahli hadis menghalal- kan perkawinan semacam ini, mereka beralasan bahwa ayat di atas membantah pendapat yang melarang kawin dengan wanita kitabiyah. Kebanyakan ulama menganggapnya makruh tanzih bukan makruh ta- krum, maksudnya bahwa seorang Muslim sebaiknya kawin dengan wa- nita umakinah, sebab apabila kawin dengan wanita kitabiyah, tidak de- ngan wanita muslimah, berarti berlawanan dengan yang lebih utama, tetapi perbuatannya itu tidak berdosa artinya tidak haram. para ulama berselisih pendapat mengenai wanita Majusi dan Buddha, sebagian di .rntaranya mengharamkan, karena wanita Majusi dan Buddha dianggap wanita muqrrik. Sebagian ulama lainnya memperbolehkan karena orang Majusi dan Buddha dianggap sebagai ahli kitab. Dalam sebuah Hadis di- katakan: "Berlakulah terhadap mereka seperti terhadap ahli kitab,,, yang lebih kuat menurut hemat kami ialah hendaknya seorang Muslim, jangan menikah dengan wanita Majusi sebelum mereka masuk Islarn.loT Menurut ahli fikih, dari segi kemasyarakatan, bahwasanya Islam memperbolehkan seorang laki-laki Muslim kawin dengan wanita kitabi- yah dengan hljuan tersebarnya agama Islam, tetapi Islam tetap membi- f@ Al-Hamdmi, Hs,t 1989. Risalah Nikah: Hukum perkawinan Istam. Jakafia: pustaka Amani, h.44-45. ,a^ | uuxuu TERKAwINAN tNDoNEstA Jv I Dalam Pe6pektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi ' arkan orang ahli kitab tetap berpegang kepada agama mereka, agama Samawi, meskipun mereka telah mengubahnya. Islam menghendaki agar umatnya menyebarkan Islam di kalangan ahli kitab di samping dilaku- kan dengan lisanjuga dengan perbuatan, bahkan da'wah dengan perbu- atan itu lebih besar pengaruhnya, lebih mudah dan mengerti daripada dakwah dengan lisan, yakni kaum Muslimin supaya berbuat baik dalam masyarakat. Bahwa garis yang disyariatkan Allah agar dakwah kepada ahli kitab dilakukan dengan perbuatan, agama memperbolehkan seseorang Mus- lim kawin dengan wanita kitabiyah, karena dengan perkawinan itu akan memperkokoh tali kekeluargaan dengan kelua;ga ahli kitab. Apabila ada besan Muslim seperti yang dikehendaki Islam, dengan budi pekerti yang baik, kebaikan hatinya itu akan menarik keluarga isrinya kepada Islam, dengan kehalusan budi pekerti, mereka akan tertarik dan kemudian ma- suk Islam, karena kebaikan hati dan pergaulan yang baik dari pihak su- ami akan besar pengaruhnya bagi istri. Bagaimana wanita Muslim yang kawin dengan laki-laki non-Muslim? Al-Qur'an hanya menyebutlan ha- lalnya wanita kitabiyah bagi laki-laki Muslim dan Qur'an tidak menye- but tentang halalnya wanita muslimah bagi laki-laki kitabiyah. Adapun alasan para ulama mengharamkannya yaitu: pertsna, dengan orang ahli kitab meskipun mereka menganut agama Samawi tetapi mereka telah mengubahnya, menyelewengkan ajarannya dan tidak beriman dengan kenabian Muhammad, maka dianggap kafir, seorang perempuan bila ka- win dengan laki-laki lain dikhawatirkan atau terpengaruh oleh kekuasa- an suaminya, akan berubah agamanya. Apabila suaminya itu lebih pintar dari istrinya seperti dewasa ini, mereka akhirnya akan ragu terhadap kebenaran Islam kemudian akan murtad, baik atas keimanannya sendiri atau karena terpaksa. Keduo, beralasan dengan ijma kaum muslimah di masa Rasulullah dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'in-tabi'in dan sampai sekarang orang tetap mengharamkan perkawinan wanita Islam dengan laki-laki kitabi. Kita tidak pernah mendengar sejarah adanya laki-laki kitabi yang kawin dengan wanita muslimah secara sukarela dan atas pilihannya mes- kipun wali itu menikahkan secara terpaksa. Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk mempero- leh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tang- ga yang damai dan teratur (Pasal 2). Kemudian mengenai perkawinan campuran disebutkan dalam Pasal 28 yang menyatakan: 1) Dihalalkan laki-laki Muslim mengawini perempuan Yahudi dan Nas- rani. tr easz I -^- PengaturanPerkaw;n"n I tsl
a a 2) Dilarang laki-laki Muslim mengawini perempuan Madjusi, perempu- an Watsani (menyembah berhala), dan perempuan Shabah (me- nyembah bintang). Orang-orang yang bukan beragama Islam ada tiga macam, yaitu: 1) Orang-orang yang mempunyai kitab suci dengan terang dan nyata seperti orang Yahudi yang beriman dengan kitab Taurat dan Nas- rani dengan kitab Injil. Mereka itu dinamai dengan ahli kitab atau kitabiyah. Laki-laki Muslim dibolehkan mengawini perempuan Ya- hudi,/Nasrani. Tetapi perempuan muslimah tidak boleh dikawinkan kepada laki-laki Yahudi,rNasrani. Dalilnya mengawini perempuan Yahudi,/Nasrani itu halal hukumnya, ialah firman Allah dalam QS. al-Maaidah: 5. Oleh sebab itu, telah sepakat mazhab yang sempit, bahwa laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan Yahudi,/Nas- rani. Tetapi Imam Syaf i dan Hambali mensyaratkan ibu bapak pe- rempuan itu harus orang Yahudi/Nasrani juga. Kalau bapak/nenek perempuan itu menyembah berhala dan bukan ahli kitab (TawaV Injil) kemudian ia memeluk agama Yahudi,/Nasrani, maka tidak baik mengawini perempuan itu. Menurut Hanafi dan Maliki asal perem- puan itu beragam Yahudi,/Nasrani boleh mengawininya, meskipun ibu bapaknya menyembah berhala. tG 2) Orang-orang yang mempunyai semi-kitab suci (sytbholt kuab) seper- ti orang Majusi dan Shabiah. Menurut mazhab yang empat, bahwa laki-laki Muslim tidak boleh mengawini perempuurn Majusi, karena mereka tidak termasuk dalam golongan ahli kitab. Hanya Daud Za- hiri dan Abu Tsur yang mengatakan halal mengawini mereka itu. Sebagai dalil adalah Hadis Nabi saw. y;rng artinya "Perlakukanlah mereka itu (orang-orang Majusi) seperti memperlakukan ahli kitab." Adapun ortrng-orang shabiah, maka setengah ulama mengatakan bahwa mereka sejenis Nasrani dan yang lain mengatakan sejenis Ya- hudi dan sebagian ulama mengatakan, bahwa mereka masih golong- an kaum yang menyembah berhala, sebab itu tidak boleh mengawini perempuan shabiah itu. 3) Orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci dan tidak pula syub- had kitab suci, seperti orang yang menyembah patung atau orang yang tidak bertuhan sama sekali (ateis). Ulama telah sepakat, bahwa laki-laki Muslini tidak boleh mengawini perempuim yang menyem- bah berhala atau perempuan ateis. Begitu juga tidak boleh menga- wini perempuan yang murtad (keluar dari Islam), ialah perempuan t@ Al-Um jw4,h.6, Tuhfah jv7,h.323, Al-Mughni uaSyarhul Kabtriuz7,h.5O3,dan Fiqh al- Mruhubil Arbah jw 4, h. 77. 138 | HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi INDONESIA tr musyrikah tanah Arab saja, sesuai dengan pendapat ahli tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari. Adapun orang-orang Majusi, Shabiah, India (Bud- dha Brahma), Tiongkok dan Jepang adalah semuanya ahli kitab yang berisi tauhid sampai sekarang. Sehubungan dengan itu, Saidi Muhd Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa perempuan musyrikah yang haram dikawini sebagai tersebut dalam ayat221. slrrah al-Boqcoh. Menurut sejarah dan keterangan Al-Qur'an bahwa sekalian umat xra- nusia telah diutus kepada mereka rasul-rasul yang memberi petunjuk dan pengajaran kepada mereka itu. Tiap-tiap umat itu telah berlalu padanya rasul yang memberi ingat (QS. Faathir 24), dart "Engkau hanya memberi ingat dan untuk tiap-tiap nama ada petunjuknya" (QS. or-Rstid:7). Se- lanjutnya uraian Mahmud Yunus ditutup hikmah membolehkan lakiJaki Muslim mengawini perempuan Yahudi/Nasrani, yaitu: 1) Bahwa agzrma Islam tidak besar perbedaannya dengan agama Yahu- di,/Nasrani, karena ketiganya sElma-sarna menganjurkan supaya ber- iman kepada rasul dan hari kemudian dan sama-sama mengatakan wajib berbuat kebajikan dan terlarang mengerjakan kejahatan. 2) Bahwa ada harapan perempuan Yahudi/Nasrani itu akan memeluk Islam dengan kemauan sendiri karena kebiasaan perempuan itu cen- derung kepada agama suami sebagaimana kata Hukama bahwa'Pe- rempuan itu menurut agama suaminya." Oleh sebab itu perempuan Muslimah tidak boleh dikawinkan kepada laki-laki yang memeluk agama Yahudi/Nasrani karena ia akan rnemeluk agama suaminya. 3) Bahwa dengan adanya perhubungan semenda antara laki-laki Mus- lim dan perempuan Yahudi/Nasrani, akan hilang permusuhan dan kebencian hati antara kedua belah pihak (golongan Islam dan go- longan Yahudi,rNasrani). Dengan demikian, akan dapat tercapai per- damaian yang abadi antara golongan agama-agama yang besar itu. 4) Bahwa dengan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan Perempu- an Yahudi,/Nasrani, akan tampaklah oleh umum bahwa agama Islam adalah ag€rma yang bersifat tasamuh (toleransi) sehingga dibolehkan laki-laki Muslim berkawin dengan perempuan yang beragama laiIl serta perempuan itu dibiarkan tetap menganut agamanya dan sekali- kali tidak boleh ia dipaksa memeluk agama Islam. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, tujuan perkawinan da- lam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dengan perempuurn dalam rangka mewu- judkan kebahagiaan. Islam mengatur agar perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan de- aaez | I rJl ".o PensaturanPerkawiMn
a a I ngan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di- ridhai Allah. Dalam kaitan dengan perkawinan beda agama, bahwa para frrkaha sepakat bahwa laki-laki Muslim haram mengawini wanita musy- rik sesuai ketentuan ol-Baqorah 227.1@ Kepercayaan syirik adalah mem- pertuhankan selain Allah, apa pun agamanya kecuali Yahudi dan Nasra- ni. Penganut Yahudi dan Nasrani disebut dalam Al-Qur'an dengan nama Ahli Kitab. Laki-laki Muslim menurut ol-Maaidab.S dibolehkan kawin dengan ahli kitab, tetapi apabila kita diperhatikan pula ayat-ayat lain, ke- bolehan ini tidak mutlak, melainkan dengan syarat bahwa suami yang Is- lam tidak dikhawatirkan akan terdesak mengikuti agama istri, atau tidak dikhawatirkan akan sanggup mendidik anaknya mengikuti agama ayah, disebabkan lemah iman dan lemah kedudukannya dalam keluarga dan rumah tangga. Sedang wanita sama sekali tidak boleh kawin dengan laki- laki non-Muslim. QS. ol-Baqoroh 22L melarang wali menikahkan perem- puan Islam dengan laki-laki musyrik. QS. al-Mtmtahonah-LO menegaskan bahwa perempuan muslimah tidak halal kawin dengan laki-laki'kafir.110 Perkawinan campuftLn adalah perkawinan antara laki-laki dan pe- rempuan yang berbeda keyakinan ag€unanya, kebangsaannya, asal ke- turunannya atau kewargErnegaraannya. Misalnya perkawinan laki-laki Muslim Can perempuan bergama Hindu, antara laki-laki bangsa Indone- sia dan perempuan bangsa Jepang, antara laki-laki keturunan Indonesia dan perempuan kehrrunan Belanda, antara laki-laki warga negara Malay- sia dan perempuiln warga negara Indonesia dan sebagainya. Mengenai lingkup agarna, menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum Islam membagi agama-agama yang ada di dunia menjadi dua: agama wahyu dan agama bukan wahyu. Agama wah1ru, atau sering disebut juga agama samawi (agama langit, agama profetik), ialah yang berasal dari wahyu Allah ke- pada para nabi untuk disampaikan kepada urnat manusia. Agama wahyu yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Adapun agama bukan wahyu (bukan samawi) berasal dari manusia, tanpa dasar petunjuk Allah, dan tanpa kitab yang berasal dari wahyu Allah. Agama bukan wahyu tidak mempunyai nabi dan tidak mempu- nyai kitab yang berasal dari Allah. Agama kedua ini banyak macamnya, misalnya agama Majusi yang para pemeluknya menyembah api, agama I@ Uhat iuga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Muns VII/MUIIE|2OOS tentang Perka- winan Beda Agama, 2005, h. 35. f '0 Lihat Al-Qur'an surelt al-Muntahanah, ayat'. lO- , ^ I xuxur'rpERKAwtNANrNDoNEstA l4U I D"l"- P".rpektif Hukum Perdata, Hukum lslam' dan Hukum Administrasi Watsani yang para pemeluknya menyebah berhala dan patung, agErma Shabi'ah yang para pemeluknya menyembah bintang atau benda-benda langit. Termasuk pula dalam kelompok agama kedua ini, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an terdapat larangan bagi laki-laki Muslim menga- wini perempuan musyrik, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Baqc- rah ayat 22L tersebut di atas. Yang dimaksud dengan perempuan musyrik dalam ayat tersebut mula-mula adalah perempuan penyembah berhala dan patung, yang berkeyakinan bahwa berhala itu dapat menjadi media- tor untuk mendekatkan seseorang kepada Allah. Pengertian perempuan musyrik yang tidak boleh dikawini oleh laki- laki Muslim itu diperlukan hingga mencakup perempuan yang percaya adanya banyak tuhan, percaya ada tuhan selain Allah atau mereka yang tidak percaya adanya Tuhan serta tidak mengakui adanya kitab Allah dan akhirat. Bahwa Islam melarang perkawinan antara laki-laki dengan perempuan musyrik dalam pengertian luas, terutama dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anak benar-benar dapat terjamin, demikian pula keserasian hidup rumah tangSa dapat dicapai, lebih jelas Iagi bila ditekankan kepada keselamatan pendidikan agama anak yang peftrrannya berada di ibu. Dapat kita bayangkan betapa sulit- nya menanamkan pendidikiur agama Islam kepada anak yang berlainan agama antara anak dan orangtua. Membiarkan terjadinya perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik dalam waktu dekat akan berakibat hilangnya eksis- tensi Islam dalam kehidupan masyarakat, dimulai dengan hilangnya rasa gairah terhadap Islam sebagai agama yang wajib ditegakkan di tengah- tengah kehidupan manusia. Selanjutnya dikemukakan berbeda halnya terhadap perer4puan musyrik, Islam mengizinkan laki-laki Muslim me- ngawini perempuan ahli kitab, yaitu perempuan beragama Yahudi atau Nasrani (QS. oL-Maaidolt: 5). Islam memberi kesempatan kepada laki-laki Muslim untuk mengawini perempuan ahli kitab oleh karena adanya titik pertemuan antara ajaran agama mereka dan ajaran Islam. Hal ini terjadi oleh karena berasal darl satu sumber, yaitu wahyu Al- lah baik Yahudi, Nasrani maupun Islam mengajhrkan iman kepada Allah, kepada akhirat, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat, dan kepada para rasul. Perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahli kitab bertujuan untuk membuktikan bahwa terhadap penganut agama yang bersumber dari wahyu Allah, Islam senantiasa berusaha memupuk hu- bungan yang akrab, atas dasar rasa kasih sayang, agar benar-benar dapat dirasakan betapa tinggi nilai ajaran Islam dan bisa diresapkan pula bah- tr . eaez! -,- PengaturanPerkawinan I l{ll
t, wa Islam benar-benar agama Alah yang menyempurnakan agama wahyu sebelumnya.trt Bahwa Islam mengizinkan perkawinan laki-laki Muslim dengan pe- rempuan ahli kitab masih mengaitkan dengan jarnindn keselamatan aga- ma suami dan anaknya serta jaminan keselamatan agama Islam dan umat Islam pada umunnya. Dengan demikian, apabila dalam perkawinan laki- laki Muslim dengan perempuan ahli kitab, suami tidak akan mungkin memegang pimpinan rumah tangga, oleh karena posisinya yang lemah, hingga istri ahli kitablah yang memeSang pimpinan keluarga dan suami harus tunduk, anaknya pun akan tersalur pendidikannya untuk mengi- kuti agama ibu maka izin perkawinan laki-laki Muslim dengan perempu- an ahli kitab itu tidak berlaku baginya. Islam mengizinkan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempu- an ahli kitab tidak mutlak karena Islam tidak membenarkan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim berdasarkan al-Baqarah aya|221. dan al-Muntahanah ayat 10. Yang dimaksud laki- laki kaft dalam ayat yang terakhir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, Al-Qur'an sebagai kitab-Nya, dan tidak beriman kepada Muhammad sebagai Nabi/Rasut Penutup, tegasnya bukan orang Islam' Mengenai alasannya, Islam melarang perkawin€rn perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim itu dengan pertimbangan keselamatan aga- ma perempuan dan anak-anak yang Islam, janSan sampai karena penSa- ruh suaminya akan lebih tertarik kepada keyakinan hidup atau agama ayah yang non Muslim itu. Di samping itu, ada pertimbangan lain yang lebih prinsipiel yaitu orang Muslim tidak dibenarkan tunduk di bawah pengaruh orang yang tidak beragama Islam. Perkawinan campuran, tidak dapat dilangsungkan sebelum syarat- syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku masing- masing pihak telah dipenuhi. Adapun perkawindn campur'ur menurut laki-laki Mus- hukum Islam hanya dibenarkan apabila dilakukan ant€ya lim dengan perempuzrn ahli kitab yang masih berkaitan dengan jaminan keselamatan agama suami dan anak-anak serta pimpinan rumah tangga di tangan suami, begitu juga wanita Muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki non-Muslim. Menurut hukum Islam, perbedaan bangsa, suku bangsa, dan asal usul negara tidak menjadi suatu halangan untuk me- langsungkan perkawinan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa peraturan perundang-undang- an perkawinan campur€m menurut hukum Islam ada Pers€unaannya baik menyangkut faktor persamaan agama bagi wanita lslam, faktor perbeda- ---------------- ,,, Ahmad Azhar #s ytr, Hukum Perkauinan Islam,lJIl Press, Yogyakarta, 1981, h' I1' . ^ I xuxuvpERKAwtNANlNDoNEslA 'l 4Z | 9r1". pqrspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi an bangsa dan asal juga bukan merupakan suatu halangan.il2 Dalam hal hukum perkawinan antara orang Islam dan non-Muslim seluruh ulama dan kaum Muslim telah sepakat, bahwa pernikahan seorang wanita Islam dengan non-Muslim, baik orang musyrik maupun orang kafir ahlul kitab, hukumnya haram secara mutlak.113 Dan, bila kawin dengan lakilaki Mus- lim kemudian murtad perkawinan harus diputuskan. Mengenai laki{aki Muslim yang kawin dengan perempuan non Muslim ada dga -bentuk. Jika ia nikah dengan wanita musyrik bukumnya haram r".*r'nftf,U. ut. V#g pelik adalah laki-laki Muslim yang kawin dengan wanita ahlul kitab. Yang dianggap wanita ahlul kitab di Indonesia adalah perempuua beragama Nasrani. Perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab hukumnya haram, baik dengan wanita ahlul kitab pada umumnya yang sudah menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil asli, maupirn dengan wanita ahlul kitab yang mungkin masih murni atau se- belum ada penyimpangan (Qabla at-talviJ) dari Taurat dan Injil asli. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ayat Al-Qur'an: Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab se- belum kamu (al-Mcaidolt 5), tidak membedakan antara ahlul kitab yang murni dan yang sudah menyimpang. Oleh karena kawin dengan Ahlul kitab itu, baik yang sudah menyimpang maupun yang murni, menimbul- kan mafsadah, maka untuk menghindari mafsadah kawin dengan mereka hukumnya haram.lla Pendapat tersebut sama dengan pandangan jumhur ulama bahwa pada dasarnya hukum nikah dengan wanita ahlul kitab itu dibolehkan (mubah) berdasarkan zahir ayat 5 surah ol-Maidoh tersebut. Tetapi karena kawin dengan mereka mendatangkan mafsadah, maka hu- kumnya haram Lisadd al-zoriah Bahwa pada abad modern, kekuasaan laki-laki Muslim atas wanita berbudaya adalah lemah. Pribadi wanita malah menSuat, lebihlebih wanita Barat. Keunggulan masyarakat Islam tidak tampak. Ayah tidak memperhatikan anaknya, demikian juga istri- nya. Dikatakan lebih lanjut, bahwa dilihat dari segi agama, lemahnya po- sisi pria Muslim tersebut sangat berbahaya bila kawin dengan kitabiyah. Selain itu kalau wanita kitabiyah itu dari Nasrani penganut Injil, injil yang mzura yang dimaksud, karena setiap aliran dalam ag€rma Nasrani Injilnya berbeda bahkan beda negara beda pula injilnya. Pada zaman khalifah Umar bin Khattab kaum Muslim sangat kuat, Umar melarang kaum Muslim kawin dengan kitabiyah dan para sahabat yang beristri ki- rr2AhmadAzhar Basyir, 1981, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, h: 18. rr3 Alunad Sukardja, 1994, Perkawinan Berbeda Agam Menurut Hukum Islam: Problemtila Hukum Isktm Kontemporer. Editor H. Chuzaimah T. Yanggo dan H. A Hafiz Anshory AZ.Iakarta: Lembaga Studi Islam Kemasyarakattan (LSSIK), h. 14. trl Ahmad Sukardja, Ibid., h.L4-15. eaez'l -, ^ PengaturanPerkaw;n"n l l45
a tabiyah disuruh untuk menceraikannya' Jika dalam posisi kaum Muslim kuat saja, dilarang tu*i" a"'gu" fitaUiyat" apalagi sesudah kaum Mus- 'lt*i;;, ,"perti puda masa kini' misalnya di Indonesia' rciam sejala5r dengan pendapat vanS di- kemukakannya tersebut du*' hukum perkawinan :rntar-agama antara wanita Islam dan laki-laki Kristen Katolik' Kristen Protestan' Hindu' Bud- dha, dan pemeluk agama atau kepercayaan non-Islam lainya adalah mut- lak haram. perkawinan laki-laki islam dengan wanita Hindu dan Buddha mutlak haram, karena wanita Hindu dan Buddha termasuk golongan musyrik. Perkawinan laki-taki Islam dengan wanita Kristen dan Protes- tan haram usoddot-ozariah. Mafsadah perkawinan laki-laki rslam dengan wanita Kristen mudah sekali terjadi' terutama terhadap pendidikan dan agama anak keturunannya' Kemungkinan suami terpengaruh oleh agama istri juga ada. Karena itu'sesuai dt-g* pandangan dan sikap Umar bin Khattab, untuk mengtrifdedFrerjtdi"ya mafsadah itu' perkawinan seo- .*t ilr* Apabila titu t"fiJ putJ-Uasal dan penjelasan UU No' L/'l'974 serta peraturan pelaksanaannya' kita tidak menemukan ketentuan yang menS- perkawinan antar-agama' Apakah atur secara ,"ru, *t*"""i UU No. L/Lg74 memplrbolehkan atau melarang perkawinan antar-aga- ma? Ada dua pasal vii atp* dijadikan sebagai pedoman' yaiJu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal s IO"UU N"' 1 Tahun 1974' Pasa72 ayat (1) UU No' 1 Tahun 1974 menyaJan, bah''va perkawinan adalah sah apabila dilaku- kan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu' Hal ini berarti UU menyeraikan kefada masing-masing agama untuk me- nentukan cara dan;;;;F"kt"naa" perkawinan tersebut' Jadi apakah suatu perkawir,un aii*u"g atau tidak' atau calon mernpelai telah meme- kepada ketentuan hukum agamanya "Ji masing-masing. Ditinjau d"ti "j*;;;;a a"rigan-*a"it Kristen adalah haram'lrs "'u'ufuf' rv*., atau belum, tLg**g Pemikiran tentzrng pemisahan. antara civil morrioge (BW Pasal 26) dengan religious maniagesebelum UU Perkawinan disahkan' Ym8 meme- ngaruhi pengaruh Puh; Barat' setelah Pasal 2 menjadi kenyataan tidak yang ada sekarang ini seharusnya ha- menjadi persoalan;fi;;a nya perkawinan at;;;ar""gama'-nerkawinan sipil tidak berlaku lagi'116 Kemudian Pasal 8 (O UU }li'tttszc menyatakan: "Perkawinan dilarang antara dua orang yurtg *"*pt-yai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan fuin V*g ilrUm' aiUrung kawi=n'" Dari ketentuan pasal8 (O ini kita dapat disimpulkan bahwa di samping ada larangan yang secara nl hid.,h.zl n6 lbid.,h.z2. r ++ | rs'|am, dan Hukum Administrasi E tegas disebutlan dalam UU No. 7/1974 dan peraturan lainnya, juga ada larangan yang bersumber dari masing-masing agamanya. Oleh karena di dalam UU No. L/7974 dan peraturan lainnya tidak terdapat adanya la- rangan terhadap perkawinan antar-agama, yErng menentukan ada tidak- nya larangan terhadap perkawinan antar-a8ama tersebut adalah hukum agama iru sendiri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 (0 UU No.7/7974 bahwa un- tuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antar-agama, tergantung kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat UU menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing pihak. Selanjutnya Pasal 57 LIU No.1/1974 menurut pendapatnya tidak mencakup perkawinan antar-agama, sehingga Sukardja menyarankan oleh karena pada umumnya agama-agama yang di Indonesia melarang perkawinan antar-agama, maka perkawinan berbeda agama sebaiknya ditegaskan terlarang. Dan salah satu sarannya terakhir kepada pemerin- tah agar dengan tegas menentukan bahwa perkawinan beda agama dila- ran8. Dengan demikian, praktik perkawinan beda agama di kantor catatan sipil hendaknya segera dihentikan dan dilarang, selain itu pengadilan ne- geri agar tidak mengabulkan permohonan izin perkawinan orang-orang yang berbeda agarna, teristimewa jika permohonan itu berasal dari pe- rempuan beragama Islam. UU No.l/1974 tela$ disusun berdasarkan Pancasila sebagai cita hukum nasional, b{k*u hgi seluruh penduduk Indonesia, menggantikan hukum perkqfvirian ldmq.dan UU Perkawin- an tidak mengandung unifikasi hukum dan'seliagaf UU yang dibentuk berdasarkan dan bercita hukum Pancasila, UU Perkawinan memberikan kekuatan berlakunya hukum perkawinan ag€rma yang dipeluk penduduk Indonesia sehingga tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hu- kum agama.117 Selanjutnya mengenai perkawinan cuunpuran yang sesuai dengan cita hukum, ada dua pemikiran tentang pengaturan perkawinan campur- an dalam negara Pancasila. Pemikiran pertclrna menyatakan bahwa dalam Negara RI berdasarkan Pancasila tidak boleh ada fencatatan tentang per- kawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda, karena berbaha- ya dan langsung bertentangan dengan Pancasila, karena: 1) Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama dan mendudukkan hukum agama dalam kedudukan fundamental. "7 Ichtianto, peneliti Badan LitbmgAgama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI dalam disertasi yang dipertahankan pada Progrm Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003, h.r95. I Pengaturan PerkaB#riafi | r +s
t 2) Dalam negara berdasar Pancasila, aturan hukum tidak boleh berten- tangan dengan hukum agama. 3) Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar- pemeluk agama yang berbeda. 3) Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar- pemeluk agama yang berbeda. 4) Dalam negara Pancasila tidak boleh terjadi perkawinan antar-peme- ' luk agama yang berbeda. 5) Karena sahnya perkawinan berdasarkan pada hukum agama, maka -' perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan Indonesia. 6) Perkawinan antara orang-oremg yang berbeda agama adalah penyim- pangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum 'agama dan UU Perkawinan. Penyimpangan ini kendatipun merupa- kan kenyataan dalam maqrarakat, tidak perlu dibuat peraturan ter- sendiri, tidak perlu dilindungi oleh negara. Adapun pem ikiran keduqmenyatakan, bahwa: 1) Pasal 2 ayat (1) UIrP dari sudut Ilmu Hukum telah melahirkan masa- , 2) Peraturan perkawinan campurna sebagai HATAH intern dan ekstern. 3) ' Di Indonesia ada keanekaragaman hukum perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1), AB Pasal 16). 4) Pelaksanaan perkawinan campuran sesuai dengan peraturan yang berlaku ddilangsungkan menurut hukum perkawinan sang suami (Pasal 66 ULIP jo. Pasal 6 6HR, STb. 1898 No. 1O0). lah hukum antar-agama. 5) Negara berkewajiban memberikan pelayanan kenegaraan kepada se- luruh penduduk yang beragama atau berkeyakinan ag€rma apa pun dengan prinsip "persamarataan sistem hukum". Undang-Undang Perkawinan yang dibentuk dan disusun berdasar Pancasila yang terdapat pltiralisme di bidang perkawinan perlu ada nor- ma hukum perkawinan campur€m (perkawinan beda agama) sebagai nor- ma hukum baru dengan alasan: 1) Negara Pancasila adalah dibentuk dan didirikan oleh rakyat Indo- nesia yang menganut berbagai agama. Negara menjamin kemerde- kaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut aSamanya dan kepercayaan itu (Pasal 29 (2) UUD 1945) dan mengakui pemelukan agama-agama, sehingga di Indonesia ada pluralistis agama. 2) Hak asasi beragama adalah hak asasi yang paling asasi dan negara berkewajiban mengatur hubungan hukum rakyat dalam kehidupan bermasyara-kat, berbangsa, dan bernegara. , - I HuxuttpERKAwlNANtNDoNEstA l4b I Drl"- P".rpektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi 3) Di Indonesia, karena ada pruralistis agama, maka ada pluralistis hu- 4) Negara pancasila berkewajiban mengatu-r hukum perkawinan antara warga negaranya yang memeluk agama yang sama dan yang meme_ luk agama yang berbeda. Di samping mengatur hubungan pJrkawin_ an ses€rma warga negar€rnya darr dengan warga negara lain, negara juga mempunyai kewajiban internasional tentang-pengaturan dan pemberian pelayanan hukum kepada warga negara rain yang kawin di Indonesia, sesuai truD 1945 alinea ke-4 menyatakan ikut melaksa_ nakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. 5) Pengaturan perkawinan camp'ran daram UUp secara nasional sesuai dengan Pembukaan uuD 1945, secara internasionar sesuai dengan Pasal 16 AB (Hukum perdata Internasional), kondisi hukurn, kenya_ taan hukum, serta hukum yang dicita_citakan bangsa, tirggat masa_ lah pemahaman dan pengaturan pelaksanaannya. 6) Pengaturan perkawinan camp,ran daram UUp adalah penunaian ke- wajiban negara dalam mengatur hukum antara tata hukum di bidang perkawinan. peraksanaan perkawinan cErmpuran men,rut satu hu- kum agama ialah menumt hukum agama suami. 7) Pengupacaraan perkawinan camp,ran menurut hukum agama su- ami, hukum suami merupakan pilihan hukum .ntara dula sistem hukum yang berlainan, WNI yang bersedia nrelakukan perkawinan carnp,ran dengan relaki penganut agama lain, berarti slcara sadar menerima pengupacaraan perkawinannya menurut hukum agirma suami dan meninggalkan pengupacarauur perkawinan menurut hu_ kum agamanya sendiri, n€rmun ia tetap tidak kehilangan haknya yang paling asasi, ialah memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya it", ai negara Indonesia. B) UU No.1,z1974.yang disusun berdasar pancasila telah mengatur perkawinan campuran secara lengkap karena di samping ketentuan Pasal 57-Pasal 62 lltJ No. 1/1974, ada ketentuur, ,*ru"r, peralihan yang masih memberlakukan ketentuan hrikum lama sejauh UU per_ kawinan dan peraturan pelaksanaannya belum *".rguL, (pasal 66 UU Perkawinan/.Jo. GHR1I8 pasal 6). GHR hanya berlaku jika UU Perkawinan belum mengaturnya. Jika UU perkawinan dan peraturan kum perkawinan (pasal 2 ayat (l). . "'.G-Y.R adeJah Regering of de Gemengde Huwelijke4 yakni peraturan perkarrinan dibuat peme- rintah Hindia Belanda tentangperkawinan campui- t t istu. l89g No. 158. pasal I GHR disebutkan *-puan adalah perkawinan antai-orangvangdi rndonerr"*"a"tiJ"iit,- y"rg fflllffi: I p:neat,.,^.+.ra3jnBa 1l iri-
<( i' pelaksanaannya telah mengatur, ketentuan GHR tidak berlaku'lre Realitas tersebut menunjukkan betapa pentingnya pembaruan fikih' sebab bila tidak, ada dua kemungkinan buruk yang diterima sebagai se- buah kenyataan: Fikih akan jumud dan beku' atau fikih akan dijadikan alat politik. Karena itu, kita harus mengembalikan fikih kepada sema- .,guayu yang terbuka dan progresif' Langkah ini harus diprioritaskan' sJtringga nkih dapat memotret isu-isu kemanusiaan dan hubungan antar- dijadikan mediator untuk merekatkan hubungan agama yang dijamin dJrrgu, adanya produk fikih yang memberikan ruang gerak bagi agama lainltentu rulu, fikih yang terbuka dan progresifsangat tergantung kepa- da pemahaman teologi yang pluralistis pula' Salah satu topik yang dikemukakan dalam buku fikih lintas agama ini adalah persoalan "Kawin Beda Agama" yang dianggap sebagai perso- alan rumit. Bahwa dalam banyak kasus di masyarakat kita masih muncul resistensi terhadap kawin beda agama' Umumnya' dalam persoalan halal dan haramnya kawin antar umat beragama, para ulama selalu berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat dimaksud termasuk ayat Madinah yurrg p"*u*a kali turun dan membawa pesan khusus agar orang Muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya' Imam Muhammad Al- halai(m;yufraUu) dan hal-hat yang dilarang (ma Yuhramu) dan meni- kahi orang musyrik merupakan salah satu perintah Tuhan dalam kategori haram dan dilarang. Memang, ayat ini secara literal akan didapatkan kesimpulan yang Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapanbahwa yanS terrnasuk dalam kategori musyrik adalah non- fvfuslim, termasuk di antaranya Kristen dan Yahudi' Namun pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah non-Muslim (IftistenAahudi) masuk dalam kategori musyrik? Kalau tidak, lalu apa yang dimaksud de- ngan musyrik dalam Al-Qui'an? Lebih jauh dikemukakan bahwa' sebagi- an ulama sebagaimana diakui Imam al Razi berpandangan bahwa dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyebut kristen dan yahudi sebagai musyrik' Namun pandangan ini tidak serta-merta bisa dijadikan pegangan' karena dalam ayat lain ditemukan paradigma lain tentang musyrik seperti dalam surah ol-Baq arah 72: 1O5. Ayat dimaksud dan ayat-ayat lain Al-Qur'an .- ,; ,.h,i_r,". ,003J, rkawinan campuran daktm Negara Repubtik Indonesia, Jakafia: Badan Lit- bang dan Diklat Keagamaan Depaftemen Agama Rl' h' 198-2oo' . ^ I HUKUMPERKAWINANINDoNESIA 148 | ;;;'p;;Jp"r.1ii rtrtm p*aata, Hukum lslam' dan Hukum Administrasi E memakai kata penghubung "dan" (waw) antara kata kafir Ahli Kitab dan kafir musyrik, itu mempunyai arti dan makna yang berbeda.l2o Selanjutnya dikatakan bahwa begitu jelasnya perbedaan antara kaum musyrik dan ahli kitab sehingga kita tidak boleh mencampuraduk- kan makna dan arti antara keduanya, di mana musyrik diartikan Ahli Ki- tab dan Ahli Kitab diartikan muqrrik. Bila Allah mengharamkan menga- wini perempuan musyrik sebagaimana Al-Baqaruh: 221, tidak tepat bila ayat Al-Qur'an itu dipahami bahwa yang dimaksud perempuan musyrik adalah perempuan Ahli Kitab. Bahkan tmam Muhammad Abduh menya- takan bahwa perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki Muslim ter- sebut adalah perempuan musyrik Arab. Saat ini apakah masih ada orang- orang seperti musyrik arab itu. Kalau masih ada hukum dapat berlaku, tetapi kalau tidak, maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agama pun yanS menjadi kendala dalam melakukan perkawinan.r2l Ada alasan yang cukup fundamental tentang dibolehkannya nikah beda agama terutama dengan non Muslim, yaitu QS. al-Maaidah [5]: 5. Ayat ini merupakan ayat Madinah yang diturunkan setelah ayat yang me- larang pernikahan dengan orang musyrik sehingga mereka beriman dan disebut ayat revolusi, karena sec.rra eksplisit menjawab beberapa kera- guan masyarakat Islam saat itu, perihal pernikahan dengan non Muslim. Ayat yang pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai se- luruh non Muslim. Namun ayat ini mulai membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi untuk melakukan pernikahan dengan orang Muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapusan (na- sil<h) dan pengkhususan (mukhashish) dari ayat yang sebelumnya yang melarang pernikahan dengan or€rng-oftLog musyrik. Dalam kaidah fikih bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diambil- lah ayat yang lebih akhir diturunkan. Tentang dibolehkannya pernikahan dengan non Muslim; ada sahabat Nabi yang menikahi perempuan Kristen dan Yahudi yakni: Hudzayfah dan Thalhah. Klalifah Umar marah tatkala mendengar kabar pernikahan tersebut. Sikap Umar seperti itu sebenar- nya bukan untuk mengharamkan pernikahan mereka, melainkan hanya khawatir apabila sewaktu-waktu para sahabat membelot dan masuk da- lam komunitas non Muslim. Hudzayfah dan Thalhah merupakan kedua tokoh yang menonjol pada zamannya, sehingga wajar bila Umar meng- ingatkan mereka berdua. Selanjutnya, bila pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non 'e Tim Penulis Paiamadina, 2004, Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyaraknt Inklrcif Pluralb, Jakarta: Yayasan Wakaf Prmadina, h. 159. ,r, Ibid.,h.160. tr Pengaturan eerkal#nBa i I uo
t <{, t Muslim diperbolehkan, bagaimana dengan sebaliknya, yaitu pernikah- an *anitutMuslim denga" tuH-fuki non Muslim' baik Kristen' Yahudi atau agama ,to., ,"rrritif lainnya' Untuk masalah ini' karena tidak ada teks suci, baik Al-Qur'an, hadis, atau kitab fikih yang memperbolehkan pernikahan seperti itu. Karena tidak ada larangan yang sharih' hanya Hadis yang tiJal letas kedudukannya' Rasulullah saw' bersabda' kami wanita muslimah. Khalifah Umar bin Ktrattab: seorulng Muslim menikahi wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wa- nita muslimah Setelah diteliti, hadis yang disebutkan di atas oleh Shudiqi Jamil al- Aththar sebagai Hadis tidak soheh yakni tergolong hadis wawqut yai- tu hadis yang sanadnya terPutus hingga Jabir' sebagaimana dijelaskan Khattab merupakan sebuah ungkapan kekhawatiran bila wanita-wanita Muslim dinikahi laki-laki non Muslim, maka mereka akan pindah aga- ma. Umat Islam saat itu membutuhkan kuantitas dan sejumlah penganut yang setia. Jadi, soal pernikahan laki-laki- non Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihad dan terikat dengan triteks tertentu' di antaranya konteks dakwah tslam pada saat itu' Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saai ini, sehingga pernikahan antar-agama merupa- kan sesuatu Yang terlarang'r22 Akhirnya dikemukakJn bahwa karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtinad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa"*uniia Muslim boleh menikah dengan laki-laki non Muslim atau pernikahan beda agama secara tebih luas diperboleh- kan, apa pun, agama dan aliran kepercayaannya' Hal ini merujuk pada semangat Yang dibawa Al-Qur'an: . Pertama, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak eksplisit menyebutkan agar perbe- bisa dihindarkan. Tuhan '""*u daan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal' Dan pernikahan antar beda agama dapat dijadikan salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat' t Kedua, bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pemikahan adalah untuk memburrg,,,, tali kasih (o1-Mcwaddott) dan tali sayang (ol- rahmoh). Oi tengah rentannya hubungan antar-agama saat ini' per- nikahan beda alama dapat dijadikan wahana' Untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk aSama' rr, Ilri.l.. h.163- 164 1 50 I 3l# rj:ff i#I#'#r"L:srlir,- r,r"., o"n sukum Administrasi E I Bermula dari ikat tali kasih dan tali say€rng, kita rajut kerukunan dan kedamaian. Ketiga, semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan bukan be- lenggu, Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh AI-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka ajakan bagi pernikahan dengan Ahli Kitab merupakan sebuah tahapan pem- bebasan secara evolutif, dan pada saatnya, kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas kedua, dan bukan pula ahli al-Dzimmah dalam arti menekan mereka, melainkan sebagai warga negara. Pandangan dan pemikiran yang memarng berbeda dengan pemikiran sebelumnya perlu disikapi secara kritis sehingga tidak secara serta-mer- ta menolak atau mendukungnya. Hal ini memerlukan pengkajian sec€ra tepat mendalam tentunya tidak hanya dalam aspek hukum Islam (fikih) tetapi juga dari segi berbagai disiplin keulamaan Islam lainnya. Di sam- ping berbagai pandangan dan pemikir di atas, pada bagian akhir Hu- kum Kawin Beda Agama ini dengan mengutip sebuah peraturan khusus mengenai hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Dalam KHI ini ditegas- kan prinsip-prinsip dasar perkawinan menurut hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat ataumiihaaqan ghoiidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksannya merupakan ibadah (Pasal 2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mautaddahdanrahmah (Pasal 3). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 yang dalam Pasal 40 menentukan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seo- rang wanita karena keadaan tertentu. Dalam huruf c pasal ini disebutkan "Seorang wanita yang tidak beragama Islam". Yang berarti seorang pria Muslim tidak dapat melangsungkan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, perkawinan hanya dapat dilakukan antara seo- rang pria Muslim dengan seorang wanita muslimah. Pasal 44 securra tegas menyebutlan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan per- kawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam dua pa- sal tersebut secErra eksplisit perkawinan antara dua orang yang berbeda agama di mana satu pihak baik laki-laki maupun perempuan beragama Islam dengan perempuan atau laki-laki bergama Islam adalah terlarang. Namun dalam Pasal 116 peralihan agama atau murtad disebutkan seba- gia salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Dalam pasal itujuga peralihan agama atau murtad saja tidak cukup menjadi alasan perceraian BAB2 | 4E4 PengaturanPerkawinan I IJI
a t a tetapi murtad harus dapat menyebabkan terjadinya ketidak rukunan da- lam rumah tangga. Sebagai tindak lanjut dan dalam rangka meningkat- kan keberadaan KHI sebagai hukum materil di lingkungan peradilan aga- ma harus diajukan UU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, yang intinya substansinya tidak jauh berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KHI. c. MenurutAgamoHindu Menurut ajaran agama Hindu, manusia mengalami cadr asrotn(Iatau empat tingkatan hidup, yaitu: 1) Brahmacari (tingkatan saat mencari ilmu pengetahuan). 2) Grahasta (tingkatan saat membina rumah tangga). 3) Wanaprasta (tingkatan saat mempersiapkan peningkatan kerohani- an). 4) Bhiksuka (tingkatan melepaskan dari ikatan duniawi).l23 Dalam pelaksanaan tingkatan Grahasta itulah bagi umat Hindu perkawinan itu dilaksanakan. Jadi, perkawinan di sini merupakan tu- juan membentuk keluarga (Grahasta Asrama) yang bahagia berdasar- kan Ketuhanan YME. Berdasarkan Ketuhanan YME dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut adalah "Yadnya", karena mengandung pengertian sebagai jalan untuk bisa membayar utang (Rna) ke hadapan para leluhur melalui jalan melahirkan anak yang suputra. Itulah sebabnya perkawinan bagi umat Hindu merupakan kawin suci yang bersifat religius sehingga ritualnya disebut "samskara Wiwaha".r24 Dalam ag€rma Hindu istilah per- kawinan biasa disebut Pawiwahan yang dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar wiwaha. Dalam Kamus Bohosa Indonesia, kata wiwaha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pesta pernikahan. Menurut hukum Hindu, per- kawinan (wiwaha) adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan ketu- runan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari ne- raka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti. Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda-beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Berdasarkan pengertian di atas bahwa pawiwahan adalah ikatan la- hir batin (skala dan niskala) antara seorang pria dan wanita untuk mem- bentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui hukum negara, agama, dan adat. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi r23 Yanto iaya, Koreepsi Perkauinan Bed.a Agam dan Implikuinya Menurut Pandangan Hindu. t?a I.B. Putu Sudarsana,2Oo2, Ajaran Agama Hirtdu, Denpasar: Mandala Sastra, h. 3. ,a, I HuruucERKAwrNANrNDoNEsrA '"' I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslaih, dan Hukum Administrasi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda daram Manava Dharmasastq. rx:, "Prnja nartha sriyah srstoh santamortlum co manavoJt Tasmat sadoh_ rano dharmah crutoln paoua sohaditqh" "Untuk menjadi Ibu, wanita di_ ciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki itu diciptakan. Upacara keaga- maan karena itu ditetapkan di dalam veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya.l2s Adapun tujuan perkawinan menurut agama Hindu ada tiga hal, yaitu: 1) Dharmasampati, kedua mempelai secara bersama-sama melaksana- kan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agnma se_ perti melaksanakan yajfra, sebab di daram grhastalah aktivitas yajfra dapat dilaksanakan secara sempurna. 2) Praja, kedua memperai mampu merahirkan keturunan yang akan me- lanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. tvtelalui-vajffa dan lahirnya putra yang suputra seor.rng anak akan dapat melunuri ,rurrg jasa kepada leluhur (pitra rna), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru (Rsi rna). 3) Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepu- asan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dhama. 126 Sebuah perkawinan (wiwaha) dalam Hindu dilaksanakan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekar. sesuai dengan uU No. l/1974 Pasal 1 yang dijelaskan bahwa perkawinan dilaksanJan de- ngan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dalam agama Hindu sebagaimana diutarakanlalam ki- tab suci veda perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Hal tersebut disebutkan da- Iam kitab Mananta Dharmasosra tx. 101-102: "Anyonya syawaya bhicaro ghawea mornontikah, Esa dharmqh sama senajnqrah so-iputn sayoh poroH,. Hendaknya supaya hubungan yang setia be.langsu.rg sampai mati, sing_ katnya ini hams dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau, Jatha nabhicaretarn tau wiyuktawitaretaram. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu_jemunya supaya mereka tidak bercerai danjangan hendaknya melanggar kesetia- an antara satu dengan yang lain.r27 ''s Gde Pudja dil Tjoko Rai Sudarta, ZOO2, Maruwa DluruSasrra, )akara: Hmuman SaLti, h.551. ',5Iero Mangku Nyoman pica, ''s Gde Pudja dil Tjoko Rai Sudarta, ZOO2, Maruwa DluruSasrra, )akara: Hmuman SaLti, h.551. ',5Iero Mangku Nyoman pica, Menun$ Aganta Hindu, dalant perka,uimn gung. blogspot.c o -id I ZO L 4 I O2 I 127 lbid.,h.553. BA8 2 Pengaturan Perkawinan 153
t L <{ t' Berdasarkan UU No. 7/1974 dan Kitab Suci Monarc Dhatmosaso'o, syarat sahnya perkawinan menyangkut keadaan calon pengantin dan ad- ministrasi, sebagai berikut: Dalam Pasal 6 disebutkan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai dan mendapatkan izin ke- dua orangtua. Persetujuan tersebut itu harus seczrra murni dan bukan paksaan dari calon pengantin serta jika salah satu dari kedua oranStua telah meninggal, maka yang memberi izin adalah keluarga, wali yang masih ada hubungan darah. Dalam ajaran agama Hindu syarat tersebut juga merupakan salah satu yang harus dipenuhi sebagaimana Manava Dharmasastra III yang berbunyi: "Adbhirewa ilwijagryanon konyadonam wicisyatq ltaresarn tu warr.cuTclTT itaretar kamyaya- (Pemberian anak pe- rempuzrn di antara golongan Brahmana, jika didahului dengan percikan air suci sangatlah disetujui, tetapi antara warna-weuna lainnya cukup di- lakukan dengan pernyataan persetujuan bersarna)"- Menurut Pasal 7 ayat (L), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut tidaklah mutlak karena jika belum mencapai umur minimal tersebut untuk melangsungkan perkawinan, maka diper- lukan persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita, sepanjang hukum yang ber- sangkutan tidak menentukan lain. Agama Hindu memberikan aturan tambahan mengenai hal tersebut di mana dalam Manava Dharmasastra IX 89-90 yang menyatakan bahwa walaupun seorang gadis telah menca- pai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama oranStua- nya hingga akhir hayatnya, bila ia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orangtua harus menunSSu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat dinikah- kan dan orangtua harus memilihkan calon suami yang sederajat untuk- nya. Dari sloka tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun, sehingga orangtua baru dapat mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8-11 UU No-1/1974, dalam hukum Hindu perkawinan yang dilarang dan harus dihindari dijelaskan dalam Manaru Dhonnasosta III.5-11 adalah jika ada hubungan sapinda dari garis ibu dan bapak, keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, tidak mempunyai keturunan laki-laki, tidak mempelajari Veda, ke- luarga yang anggota badannya berbulu lebat, keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, dan wanita yang tidak memiliki etika. Selain itu persyaratan administrasi untuk catatan sipil yang perlu disiapkan oleh pengantin, antara lain: surat sudhiwadani, surat keterang- 1s4 | HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Pe6pektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr an untuk nikah, keterangan asal usul, keterangan tentang orangtua, akta kelahiran, keterangan kelakuan baik, surat keterangan dokter, pas foto bersama 4 x 6, surat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah kawin, fotokopi KTP, fotokopi karfu keluarga dan surat izin orangtua. Samskara atau sakramen dalam agama Hindu dianggap sebagai alat per- mulaan sahnya suatu perkawinan. Hal tersebutdilandasi oleh sloka dalam Manava Dhannasosta II sebagai berikut Waidikaih karmabhih punyair nisekadir dwijanmanam, Karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca". Sesuai dengan ketentuan pustaka Veda, upacara suci hendaknya di- laksanakan pada saat terjadi pembuahan dalam rahim Ibu serta upacara kemanusiaan lainnya bagi golongan Triwangsa yang dapat mensucikan dari segala dosa dan hidup ini maupun setelah meninggal dunia. Perkawinan campuran menumt Hindu adalah perkawinan carnpur- an karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka atau karena per- bedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan. Perbedaan adat misalnya perkawinan antara pria,/wanita Jawa dengan Batak, pria,/wanita Minangkabau dengan Sunda, pria,/wanita Sunda de- ngan pria/wanita Bali, dan sebagainya. Adapun perkawinan campuran antara agama, misalnya antara pria,/wanita Kristen dengan pria/wanita Islam, pria,/wanita beragama Hindu/Buddha dengan pria,/wanita Islam dan seterusnya. Perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda aga- manya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami is- tri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan ke- kal berdasarkan Ketuhanan YME.TB Perkawinan campuran antar-agama terjadi apabila seor€rng pria dan seorErng wanita yang berbeda agama me- lakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agErmanya masing- masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat, namun berbeda dalam pelaksanaan upacara agama dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upaca- ra agama yang dipertahankan oleh suami istri di dalam rumah tangga, menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Di kalangan masyakarat Hindu Bali sekararig dapat dikatakan tim- bulnya perselisihan karena perbedaan martabat adat sudah tidak berar- ti, namun yang terjadi perselisihan dikarenakan suami yang mengikat perkawinan "nyentone" di mana setelah kawin mengikuti kedudukan di tempat istri sebagai penems keturunan pihak mertua ternyata tidak me- naati perjanjian kawinnya semula. Misalnya ternyata suami yang nyenta- ne itu masih tetap melakukan persembahan terhadap roh leluhur bapak "3EOH,2001, tr aaez I n.. PenpaturanPerkawinan J IJJ
t ,t .l yang melahirkannya dan tidak melakukan persembahan terhadap lelu- hur mertuanya yang lelaki. Penyelesaian 8an88uan keseimbangan dalam keluarga rumah tangga dikarenakan pelanggaran nyentane mungkin ti- dak sulit diatasi, tetapi lain halnya dengan akibat perkawinan campur- an antara agama yang berbeda, dikarenakan suami istri masing-masing mempertahankan agama yang dianutnya masing-masing. Apa yang se- ring terjadi dalam kenyataan ialah menyimpang dari maksud ketentuan UU Perkawinan yang menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah pelkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masinS agamanya dan kepercayaannya itu. Ternyata yang dilakukan adalah penyimpangan atau penyelundupan hukum. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, dan sesungguhnya perkawinan itu tidak sah. Cara lain misalnya, pria beragama Hindu kawin dengan wanita ber- agama Islam dilakukan di tempat kediaman calon istri yang beragama Islam dan memenuhi keinginan keluarga Islam dengan mengucapkan dua katimah syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi perkawinan mennmt tata cara agama Hindu bertempat di pihak keluarga pria beragama Hindu dan perkawinan yang pertama secara Islam dibatalkan, dikarenakan aga- ma Hindu melarang perkawinan di luar agama Hindu- Cara yang begini ini juga tidak baik dan dapat menimbulkan akibat buruk dalam keluarga rumah tangga. Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan di hadapan pendeta. Bila ada yang salah satunya bukan ber- agama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara Sudhiwadani yang mengandung pengertian menyucikan ucapan. Menyu- cikan ucapan di sini mengandung pengertian mengubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan dan pikiran tentang keyakinan serta keperca- yaan ke hadapan Tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan aga- ma Hindu. Persyaratan untuk melakukan upacara Sudhiwadani haruslah memenuhi syarat-syarat administrasi, antara lain: 1) Pernyataan diri dari salah satu mempelai akan mengalih agama men- jadi agama Hindu, kecuali umurnya di bawah 25 tahun diperlukan surat pernyataan persetujuan dari orangtuanya bahwa akan menga- lih agama menjadi agama Hindu; 2) Surat keterangan dari penjuru.Banjar (Kelihan Adat) atau mengu- sulkan kepada Par'isada Hindu Dharma Indonesia atau Bimas Hindu setempat untuk diminta pengesahannya berupa piagam; 3) Surat keterangan dari kantor catatan sipil bahwa mempelai ingin melangsungkan pernikahan.l2e 'rs I.B. Putra Sud arsana,2OO2, Ajaran Agam Hindu Makna Ilpacara Perkauinan Hindu. Denpa- sar: Yayasan Dharma Acarya, h.l5-16. 1.. I uuKuv eERKAwtNANtNDoNEstA I JU I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam,dan Hukum Administrasi tr Hindu tidak membenarkan adanya perkawinan antar-agama, hal ini tidak terlepas dari sloka tentang sahnya perkawinan menurut Hindu yang diucapkan mempelai pria: "Aku ambil tanganmu demi nasib baik sehing- ga engkau mendapat umur panjang denganku sebagai suamimu, para dewa bhaga, aryarnan, savita, purandhi, telah memberikanmu padaku, agar aku bisa menjadi kepala rumah tangga. Semoga semua dewa dan dewa air kehidupan mempersatukan hati kami semoga matasisva, dhata dan destri semuanya menyatukan kami." Diucapkan oleh mempelai wa- nita: Semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup sera- tus tahun.r30 Perkawinan orang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan dan perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut hukum Hindu tetapi ti- dak memenuhi syarat pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan dilakukan, atau perka- winan antar-agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu. Dengan demikian, untuk mensahkan suatu perkawinan menurut Hindu, harus dilakukan oleh Pedande,/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar-penganut Hindu dan bukan Hindu yang disahkan oleh Pedande. Dalam Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar-agama. Hal ini ter- jadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upaca- ra keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia wajib disucikan sebagai penganut Hindu, Karena kalau calon mem- pelai bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilak- sanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab Manawa Dhotmasosta, berbunyi: "Air pensucian tidak bisa diberi kan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara yang telah diten- rukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu disia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi peta- pa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri. Hindu tidak mengenal adanya perkawinan den{an umat lain, Hindu ka- win dengan Hindu, kalau pasangan beragama lain, harus di;'Hindukan" dulu (sudhiwadani) baru dilakukan upacara perkawinannya, sehingga pa- sangan tersebut sah menurut hukum Hindu. Dasar hukumnya mengacu kepada hukum keluarga Hindu yang Patrilinial di mana istri mengikuti suami. Jika laki-laki Hindu kawin dengan wanita non-Hindu, mempelai 's Reg Veda X 85.47, dalam I Made Titib, 1996, Weda Sapta Suci: Pedoman Praktis Kehidupan, Surabaya: Parmita, h. 8. Pengaturan PerkaS$nBaI I tl
I t al wanitanya wajib mengikuti agama laki-laki (Hindu). Secara sosiologis susah pasangan yang beda agama antara suami istri. Selama ini wani- ta Hindunya ikut agama suaminya, kecuali ada perjanjian lain. Dengan demikian, perkawinan antar-agama di mana salah satu calon mempelai tidak beragama Hindu tidak diperbolehkan dan pedande,/pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut. d. Menurut Agama Buddho Agama Buddha atau Budhisme adalah sebuah agama nonteistik'3i atau filsafat (Sanskerta: dharma; Pali:dhamma) yang berasal dari anak benua India yang beragam tradisi, kepercayaan, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikai&an dengan Sid- hartha Gautama, yirng secara umum dikenal sebagai Sang Buddha (ber- arti yang telah sadar). Menurut tradisi Budhis, Sang Buddha hidup dan mengajar di bagian timur anak Benua India dalam beberapa waktu an- tara abad ke-6 sampai ke-4 SM (sebelum Masehi).l32 Dia dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang guru yang telah sadar atau tercerah- kan yang rirembagikan wawasan-Nya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan/ke- bodohan /kegelapan batin (moha), keserakah arr (lobhq), dan kebencian,/ kemarahan (dosa). Berakhirnya atau padamnya moha, lobho, dan dosa disebut dengan Nibbona. Untuk mencapai Nibbana seseorang melakukan perbuatan benar, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktikkan me- ditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik atau murni dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Menurut Sangha Agung Indonesia sebagaimana dikutip (QS. Eoh,) perkawinan beda agama diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut agama Buddha dan penganut non-Buddha. Asalkan pengesahaannya dilakukan menurut tata cara Buddha. Meski calon mempelai yang bukan Buddha tidak mesti diharuskan untuk masuk Buddha terlebih dahulu. Tapi, dalam upacara ritual per- kawinan, mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka, yang merupakan dewa Buddha. Dengan cara itu menurut penulis, sama saja orang tersebut telah masuk menjadi penSa- nut agama Buddha. Dalam ajaran agama Buddha, pernikahan hanya bisa dilakukan antara dua orang yang meyakini kebenaran ajaran Budhisme. Pernikahan dalam agama Buddha, harus seagama, tidak bisa ditawar- t3r (Buddhism'. ln Encyclopedia Britannica- Retrieved November 26,2OO9, from Enryclopadia Britannica Online Ubrary Edition- rr'?"Buddhism: The Foundations ofBuddhism, The CulturalContext". lnEncyclopedia Britanni- a Retrieved l9-07-2009, from Encyclopadia Britannica Online Library Edition. ".- | HuxuupERKAwtNAN l)6 tNDoNEstA I O"l"^ Pe.spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E tawar, ujar Tokoh agama Buddha, Rahib Jimmu Gunabludra kepada Re- pttblika, selasal6 september 2014. Ajaran Budhisme, kata.limmu, hanya bisa merestui pernikahan sesama penganut Buddha. Agama Buddha, kata dia, tidak dapat memiliki ajaran untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. penasihat Sangha Mahayana Indonesia ini menyatakan, pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan ti- dak dapat dibenarkan. praktiknya kumpul kebo, ujar dia tegas. pernikah- an, kata dia, memiliki pijakan hukum dalam ajaran dharma. pernikahan dalam agama Buddha harus tunduk pada hukum Buddha. Dan daram ajaran Buddha, kata dia, pernikahan pengikut Buddha, hanya diperke_ nankan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang sama. Jika keya_ kinanannya berbeda, kata dia, akan banyak menimbulkan pertentangan. Akan menimbulkan suatu masalah, bagaimana bikin upacara perkawin- annya, dia mempertanyakan. Jimmu menyarankan agar seseorang yang hendak mencari pasangan, untuk mempertimbangkan keyakinan calon . pasangannya. Menurut dia, pilihan menikah dengan pasangan yang ber_ beda agama merupakan pilihan pernikahan yang tidak bijak. Dalam pandangan Biksu prajnavitra Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Buddha yang universal, perkawinan adalah sebuah dharma. yang paling diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran moral. Dengan demikian, pemberkatan diperrukan untuk kedua memperai. Ka- rena pemberkatan sangat diperlukan, maka yang diutamakan adalah aga- ma kedua mempelai yang sama. Namun demikian, dalam pengalaman biksu dari Buddha aliran Mahayana ini, banyak terjadi kasus pernikahan beda agama yang melibatkan penganut agama Buddha. Biksuprajnavira melihat hal ini sebagai sesuatu yang wajar, asal tidak melanggar dhar- ma, dan tidak menyimpang dari norma moral. Jadi tidak tertutup rapat ketika masing-masing keluarga sudah saling sepakat dan menyetujui. po- sisi biku atau biksu hanyalah memberkati. sementara yang meresmikan pernikahan adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada se- orang dharmaduta, yakni orang yang diangkat oleh biksu untuk meres- mikan pernikahan. e. MenurutAgamaKonghucu Agama I(honghucu adalah istilah y€rng m,ncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Agama Khonghucu lazim dikaburkan mak- na dan hakikatnya dengan Konfusianisme sebagai filsafat. orde Baru, me- larang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaaan/tradisi rionghoa di Indonesia. Ini menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk salah satu dari lima agama yang diakui. untuk menghindari permasalahan politis (dituduh E BAB 2 Pengaturan Perkawinan 159
I sebagai ateis./komunis), pemeluk kepercayaan tadi kemudian diharuskan untuk memeluk salah satu agama yang diakui, mayoritas menjadi pe- meluk agama Buddha, Islam, Katolik, atau Kristen. Klenteng yang me- rupakan tempat ibadah kepercayaan tradisional Tionghoa juga terpaksa mengubah nama dan menaungkan diri menjadi vihara yang merupakan tempat ibadah agama Buddha. Berdasarkan kitab Zhong Yong, agama adalah bimbingan hidup ka- runia Tian,/Tuhan Yang Maha Esa (Tian Shi) agar manusia mampu mem- bina diri hidup dalam Dao atau Jalan Suci, yakni hidup menegakkan Firman Tian yang mewujud sebagai Watak Sejati, hakikat kemanusiaan. Hidup beragama berarti hidup beriman kepada Tian dan lurus satya me- negakkan firman-Nya. Menurut Agama Khonghucu atau n.rma aslinya Ru Jiao, yang berarti agama bagi orang yang lembut hati, lahir 5.O00 ta- hun lalu dan merupakan agama tertua di tanah kelahirErnnya (Tiongkok) dan salah satu agama teftua di dunia. Pada waktu itu, boleh dikatakan belum ada agama lain, sehingga praktis belum dikenal adanya pernikah- an beda a8ama. Meski demikian tidak ada satu ayat pun yang khusus membolehkan atau melarang pernikahan berbeda keyakinan. Pemikahan dinyatakan sah bila: terjadi antara laki-laki dan perempuan dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atau atas kemauan dua belah pihak, menda- pat restu kedua orangtua atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu mempelai tidak diharuskan berpindah keyakinan. Beberapa ayat di bawah ini bisa menjadi dasar bahwa pernikahan beda agama bukan sesuatu yang ditabukan. Perkawinan adalah hubung- an terbesar dalam kehidupan manusia. Ia tidak saja menyatukan dua mempelai, dua keluarga, tetapi juga merupakan awal dari peradaban manusia. Ayatnya: "Bila tiada berpadu langit dan bumi, berlaksa benda tidak akan tumbuh. Da Hun (upacara pernikahan besar) adalah pelestari generasi berlaksa zaman.r33 Upacara pernikahan bermaksud menyatupa- dukan kasih antara dua keluarga yang berlain marga; ke atas mewujud- kan pengabdian kepada agama dan Zong Miao (Kuil Leluhur), dan ke bawah meneruskan generasi."r3a "Dengan berpadunya langit dan bumi, barulah kemudian berlaksa benda bangkit. Maka upacara pernikahan menjadi mula daripada peradaban berlaksa zaman." Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat khusus yang terkait atau dikaitkan dengan agama,/keyakinan pasangan pengantin. Di empat Penjuru Lautan Semuanya Saudara" (Lun Yu XII:S). Ayat ini menegaskan bahwa semua 'B Li Ii )OOV: Ai Gong Wen; I r3'Li IiXLI: Hun Yi; I ..^ I suxur.a pERKAwtNAN lNDoNEstA I OU I D"1". P".rpektit Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi manusia, tak terkecuali, adalah saudara. Junzi, insan beriman dan ber- pekerti luhur, rukun meski tidak dapat sama. Xiaoren, manusia rendah budi, meski sama tidak dapat rukun". Terlihat di sini bahwa kerukunan tercipta bukan karena ada kesamaan agama atau keyakinan.l3s Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa kalau berbeda agama menjadi tidak rukun dan tidak boleh mengikat tali persahabatan,/pernikahan. Sehubungan dengan hal ini, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indo- nesia (Matakin) menyatakan pernikahan beda agama melanggar aturan dan ritual agama Khonghucu. Sebab, dalam Khonghucu, pernikahan harus disahkan bila kedua mempelai beragama sama.136 Dalam agama Khonghucu, perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan oleh firman Tuhan atau Tiang Ming, dan telah memenuhi ketentuan tata agama dan tata laksana upacara, tata aturan dewan rohaniawan, serta hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh MATAKIN, kata Wakil Ketua Umum Matakin Uung Sendana saat memberikan pendapat dalam sidang uji materi uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di Mahka- mah Konstitusi, 24 November 2O14. Menurut Uung, dalam agamanya, jika kedua mempelai menikah dan berasal dari agama yang sama, akan mendapatkan surat pemberkatan yang dinamakan Li Yuan. Surat ini dibarengi dengan proses pernikahan. Namun, jika dalam pernikahan kedua mempelai berbeda agama, proses dan surat Li Yuan tidak dapat diterbitkan. Tapi tetap diberikan restu sebagai pengakuan dan pembe- ritahuan telah dilaksanakan perkawinan, ujarnya. Hanya, secara aga- ma Khonghucu tetap tidak bisa diberikan surat pemberkatan. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya. Hukum agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. L/1.974 pada dasarnya telah sin- kron dengan hukum agama dan kepercayaan yang terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (2). Dalam konsep UUD 1945 yang semula terdiri dari 42 pasal termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan, dalam Pasal 29 hanya dinyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat memrrut aSama dan kepercayaannya masing-masing." PengakuErn agama dan ke- percayaan terhadap penduduk yang beragama dan menjalankan ibadat berdasarkan atas agama atau kepercayaannya itu merupakan ciri negara berketuhanan YME. Indonesia tidak berdasarkan pada agama tertentu dan juga tidak berdasarkan pada semua agama yang ada tetapi membe- 's Renny Suspa Diyann, Resryn M^eyarakat Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Perlawtnan Beda Agan 4skJipsi , FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017. r$ Senin, 24 November 2014, dengan judul Majelis Khonghucu Tak Setuju Nikah BedaAgama. ii Pengaturan Perkal#nBai I r Or
! I rikan perlindungan pada semua agama dan aliran kepercayaan, sehingga dari sudut ini tampak wawasan kebangsaannya serta sifatnya yang tidak sekularistik. Berkaitan dengan itu I(honghucu adalah agama seperti agama la- innya dan dalam Kitab Zhong Yong BAB Utama. Bahwa Ktronghucu itu merupakan agama seperti yang dimaksud dengan UU No. 'L/"1974. Pada dasarnya antara agama dan negara memiliki peran berbeda dan keber- adaannya saling mengatur kehidupan manusia pada bidangnya masing- masing. Negara mengatur manusia dalam hubungannya dengan pemerin- tah serta hubungan dengan ses;rma manusia, sedangkan agama mengatur manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama dalam pergaul- an serta hubungan sosial. Bagi Khonghucu, perkawinan itu di samping mencapai kebahagiaan lahir bathin juga memperluas hubungan dan me- madukan dua keluarga menjadi satu yakni keluarga besar yakni sebagai pemupukan persaudaraan. Konsep ini dengan jelas bisa dilihat dalam Kitab Li Ji (catatan Kesusilaan) di mana upac€ua pernikahan bermaksud akan menyatupadukan kebaikan,/kasih antara dua keluarga yang berla- inan marga, ke atas mewujudkan pengabdian kepada agama dan kuil leluhur (Zong Miao), dan ke bawah meneruskan generasi. Maka seorang Jun Zi (susilawan) sangat menaruh perhatian. f. MenurutAgamaNasrani o Kristen Protestan Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut lGisten juga sa- ngat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi Kris- ten, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagia'an antara suami, istri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama, maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapatjuga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korin- tus pasal. (6) ayat ke-14 yang berbunyi: "Janganlah kamu mempakan pas€rngan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan g€lap."r:z Pernyataan tersebut merupakan larangan terhadap seorang Kristen menikah dengan non-Kristen, karena jelas-jelas merupakan pasangan yang tidak seimbang. Perkawinan Kristen mencerminkan hubungan l(ris- I37 Al Kitab, 2 Korintus 6:14. rc21 HUKUM PERKAWNAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr tus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat adalah hubungan yang ekslusif dan kudus. Di Alkitab pun dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi Kristus. Dan istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Jadi jelas bahwa suami istri harus sama-sama menSasihi Kristus (:beriman pada Kristus) dan menja- dikan Kristus sebagai pemimpin bahtera perkawinan mereka tapi, di sisi Iain, alkitab juga tidak melarang adanya perkawinan beda agama antara Kristen dengan non-kristen asalkan tidak pada orang yang kafir yang ti- dak percaya adanya Tuhan maupun mereka yang menyembah berhala. Pada prinsipnya Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menya- yangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan A1- lah dengan tidak kawin dengan berbeda agama melainkan kawin dengan seagama, walaupun demikian dalam Alkitab juga tidak menghalangi ada- nya perkawinan beda agama disebabkan karena ada beberapa kisah para tokoh besar yang juga melangsungkan perkawinan beda agtuna, misal- nya: Yusuf, Musa, Esau, Simeon, dan Yehuda. Yaitu yang terdapat dalam Alkitab, pada Kejadian 38:1- 2 (Yehuda menikah dengan Syua, wanita Kanaan), Kejadian 46: 1O (Simeon juga menikah dengan wanita Kanaan), Kejadian 41:45 (Yusuf dengan Asnat, anak Potijera, imam di On-Mesir), Kejadian 26:34 (Esau dengan Yudig anak Becri orang HeI)' Bilangan 12:1 (Musa - sang pemimpin Israel menikah dengan seorang peremPu- an Kusy). Walaupun menikah beda agama tidak dihalangi, mereka juga harus memiliki dasar kepercayaan atau mereka yang memiliki iman agar tidak menyimpilS, sama halnya seperti agama lain juga menginginkan pasangurn yang memiliki iman agar bisa menuntun yang gelap ke dalam terang. Tapi banyakjuga dari para pendeta-pendeta yang melarang keras tentang adanya perkawinan beda agama karena meyimpang dari ajaran aSama dan kekudusan Allah. o Kristen lGtolik Bagi agama Katolik, pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Katolik tidak dapat dila- kukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agiama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Dan Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima Sal<ra- men, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.rs Menu- rut Katolik juga, perkawinan adalah persekutunn hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menu- t$ [{] aaez I --^ PengaturanPerkawinan I loJ
rut ag€rma Itisten Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055:2).13e Dengan demikian, perkawinan dalam Khatolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya itu, karena per- kawinan Katolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika ada- nya perkawinan beda agama antura Katolik dan non-Katolik. Pada prin- sipnya Katolik sanSat melarang adanya perkawinan beda agama, narnun dilain kemungkinan pada tiap gereja IGtolik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agruna, yang diberikan oleh Uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu, dan Buddha. Adapun perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup. Maka dari itu, untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman, yaitu Katolik dengan non-Katolik, perlu izin atau dispensasi beda ag€rma dari uskup, dan yang bersangkutan harus menerima asas perkawinan Kristen Katolik yakni monogami, yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus di gereja Katolik, tanpa yang non-Katolik harus menjadi Katolik akan tetapi pihak non-Katolik harus bersedia mengizin- kan anaknya dibaptis Katolik. Serta mengerti atau paham akan dua hal yang sangat sakral bagi Katolik, yaitu cinta dan perkawinan. C. MenurutHukum Adat Dari sudut kajian akademik, konsep pluralisme hukum, bukanlah me- rupakan wacana yang sungguh-sungguh baru bagi kehidupan hukum di Indonesia. Terlebih lagi, bila ditilik dari sudut empirik, konsep ini sung- guh-sungguh telah digeluti secara alamiah oleh kelompok masyarakat hukum adat, baik pada masa sebelum dan saat penjajahan, maupun saat mula kemerdekaan hingga sekarang ini. Indonesia dikenal luas, sebagai bangsa yang terdiri sekitar 300 suku bangsa, masing-masing suku bang- r3s Hilman Hadikusuma, 2OO3, Hukum Perlawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Jakarta: CV Mandar Maju, h. 11. .-, I O4 I Drl", pu.tpektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi I xuxur,apERKAwtNANtNDoNEsrA sa mempunyai identitas kebudayaan sendiri-sendiri, setiap suku bangsa mengakui (dan diakui) mempunyai daerah teritorial. Pada umumnya ma- sing-masing suku bangsa mempunyai bahasa, yang berlainan dan biasa- nya tidak dipahami suku bangsa lain.lao Bahkan sebagian di antaranya mempunyai aksara dan kitab hukum sebagai rujukan kebersaman dan kebudayaan hukum mereka. Di samping itu Indonesia, adalah negara kepulauan mempunyai wilayah yang paling luas di antara negara kepulauan lainnya. Sekitar 14.000 pulau tersebar di sepanjang Khatulistiwa. Terbentang di antara 6" t,intang Utara dan 11" Lintang Selatan, serta di 159 antara 95" dan 141' Bujur Timur. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 5.110 km. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan adalah 1.888 km. Pluralisme dan pluralitas (space of pluraliy) perlu diperhatikan, pertama karena pada tingkat ke- sadaran dan sikap belum mampu dijadikan ruang toleransi, dialog, dan saling pengertian, serta saling menerima apa adanya, saling melengkapi dan menguatkan. Kedua belum ditemukan cara jitu untuk mengelola plu- ralitas kebudayaan, termasuk pluralitas hukum. Pengelolaan pluralitas hukum, belum berjalan dengan baik. Masalah pluralitas ini merupakan hal yang peka dan menjadi sifat khas negara berkembang. Negara berke- inginan menciptakan suatu tertib politik dan tertib hukum, di pihak lain terdapat keinginan untuk menyatakan diri, tecermin pada identitas pri- mordial suku masing-masing. Keinginan terakhir ini dijejali dan diberati dengan kenyataan ikatan darah, suku, bahasa, agama, tradisi lokal, dan sebagainya.rar Kerinduan beridentitas primordial bagi modernisasi hukum, cen- dekiawan hukum Indonesia, pascarevolusi, walaupun merindukan mo- dernisasi hukum, tetapi tetap berada di bawah pesona hukum adat.ra2 Konsep pluralisme hukum pada awalnya diartikan sebagai keadaan ber- lakunya lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah. Berlakunya sistem hukum yang berlain-lainan terhadap golongan penduduk yang berbeda-beda,ra3 sedangkan John Griffit, seortrng peneliti pluralisme hu- kum, menyebut adanya lebih dari satu tertib hukum di suatu wilayah sosial, sebagai pluralisme hukum.l4 Dari pendapat disebu, dilahirkan I'0 Suwarsih Wilnaen, 2OO2, Stereotip dalam Masyaraakat Mulrtetnls, Yogyakarta: Matabmgsa, h.3 dan I0. "I Satjipto Rahudjo, 1976, Persoalan-percoalan Hukum dalam Masa Tlansbt Simposium Kesa- daran Hukum Maqmrakat dalam Masa Tlansisr; Bandung: Binacipta, h. 74. "'z Daniel S. f-ev, 199O, Hukum dan Politik di Indonesia: IGsinambungan dan Perubahan lakarta: LP3ES, h.7. ''3 AIi Afandi, 1985 , Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing dalam Pembinaan TAta di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, h. 2. ts Iohn Griffiths, 2005, "Memahami Pluralisme Hukum: Sebuah Deskripsi Konseptual", dalam Tim HuMA (eds.), Pluralisme HukumSebuah Pendekatan InbrdLsiplinlakarta:HuMa, h- 69. E eeez I --- PengaturanPerkawinan I lO)
konsep "pluralisme hukum baru" yang tidak melihat secara dikotomis antara hukum negara dan hukum adat, hukum lokal dan hukum agama dan seterusnya, tetapi sebagai relasi interaktif, kompetitif dan saling me- mengaruhi satu sama lain. Pluralitas kebudayaan (termasuk pluralitas hukum) sering didekati dengan ancangan konflik. Dalam pemikiran konflik ini, lazinnya berfokus pada perbincangan tentang situasi persaingan tetap dalam alam pikiran individu, antara loyalitas etnik dan loyalitas nasional. Dalam rangkaian kerja teori konflik sering kali berkutak-katik pada soal hubungan antara orientasi hukum masa lalu, masa kini, dan masa depan yang terdapat da- lam pikiran kita. Koentjaraningrat mengajukan pendekatan intergaratif dengan mengatakan, loyalitas etnik dan loyalitas nasional mendominasi dua bidang kehidupan pribadi dan bidang kehidupan urnum, sehingga dengan demikian kedua loyalitas itu lebih sering melengkapi, daripada saling bersaing atau saling terlibat konflik.las Dari Pluralitas Hukum Menuju Hukum Nasional Kini dan seterus- nya untuk NKRI sebagai negara bangsa, telah dilahirkan pandangan guna menjadi arahan pengelolaan pluralitas ke dalam arus berbeda-beda, teta- pi satu, bersuku-suku, tetapi satu bangsa dan seterusnya seperti dikemas dalam ideologi nasional dan janji sumpah pemuda serta Garuda lambang negara, yang bertuliskan Bhurneka Tungol llca. Maka semua itu merupa- kan ruang keindonesiaan kita yang perlu diterima sepenuhnya dengan tanggung jawab. Hukum nasional sebagai salah satu penghuni ruang keindonesiaan kita, merupakan bagian dari wujud dan isi sistem kebu- dayaan Indonesia. Di sisi lain komponen materi hukum, didukung oleh aparatur hukum, kesadaran dan kebudayaan hukum yang dikembangkan sejalan dengan fungsi-fungsi yang diharapkan oleh sistem hukum terse- but. Dari pandangan yang agak berbeda dengan pola pikir dijelaskan di atas, namun dapat dipakai sebagai kerangka teoretis untuk mengungkap hubungan komponen pluralitas hukum di Indonesia, adalah hubungan segi tiga antara hukum negara, hukum non-resmi, dan postulat hukum yang masing-masing mendukung dan berhubungan dengan unsur perta- ma dan kedua. Hubungan segi tiga antara konstruksi hukum yang mem- bentuk pluralitas hukum Indonesia adalah: 1) Hukum resmi, adalah sistem hukum yang diresmikan oleh otoritas negara yang sah. Termasuk juga dalam kategori ini adalah hukum yang bersumber dari agruna, adat-istiadat, kebiasaan yang diterima oleh hukum resmi dan diberlakukan sebagai hukum negara. f i' Koentjaraningrat, 1993, Masalah Kesukubangsaan dan Integrast Nasioml, Iakarta: UI Press, 1993, h. 5. ... I OO I Dal"- Pe,spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi I xuxuu pERKAwTNAN rNDoNEstA 2) Hukum tidak resmi, adalah hukum yang tidak disahkan oleh otoritas negara yang sah, tetapi di dalam praktiknya didukung oleh kelompok masyarakat tertentu, di dalam ataupun di luar ikatan negara. Di sini dicatat khususnya meliputi hukum-hukum yang memiliki pengaruh terhadap efektivitas mengubah atau melemahkan hukum negara itu. 3) Postulat hukum (resmi dan tidak resmi) tertentu yang berfungsi men- justifikasi dan mengarahkan efektivitas hukum disebut pertama dan dua. Hukum perkawinan menarik ditelaah sebagai wilayah pluralitas hu- kum, sesuai dengan konsep dan pendekatan pluralisme hukum seperti diuraikan di atas. Perkawinan adalah wilayah sosial yang dihuni oleh le- bih dari satu sistem hukum. Sistem hukum dalam UU No. L/1974 tentang Perkawinan, dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Hukum negara tentang unifikasi hukum di bidang perkawinan. 2) Hukum agama tentang sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat (1) UUP). 3) Hukum adat tentang harta bersama (Pasal 37 ULrP). 4) Hukum eks kolonial, hukum adat, hukum ag:rma yang terkait dengan masa peralihan (Pasal 66 UUP). Dari fakta hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rezim hukum negara, adalah hukum yang sah karena otoritas negara dengan postulat hukum dan identitas hukumnya sendiri, sedangkan substansi hu- kum adat dan hukum agama yang disebut dalam pasal-pasal di atas juga menjadi hukum resmi karena menjadi materi muatan dari Lru Perkawin- an. Namun penerapan dan penegakannya dicakupi oleh Postulat hukum asalnya, dari adat dan agama sebagai sumber materiilnya, yakni hukum adat dan agama, sebagai postulat hukum dan identitas hukum, menjadi dasar justifikasi pelaksanaan UU Perkawinan dimaksud. Namun karena hukum adat dan agama telah menjadi materi muatan UU Perkawinan, maka hukum adat dan agama telah ganti baju serta mendapat sumber for- malnya dari negara. Meskipun demikian postulat hukum masing-masing, adat dan agama, tetap merujuk pada kebudayaap dan struktur kaidah hu- kum yang melahirkannya. Oleh sebab itu, permasalahan tentang pember- lakuannya, tetap berada pada wilayah asalnya masing-masing. Dengan demikian, dipedukan adanya pembinaan hukum berikutnya, khususnya tentang posnrlat hukumnya masing-masing. Dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat Peusangan, diung- kapkan bagaimana nilai-nilai hukum adat memengaruhi penerapan dan penegakan ketentuan UU Perkawinan tentang Pencatat.rn perkawinan, poligami, dan perceraian yang dipersulit. Dari penelitian tersebut, diung- tr eaez I --- I lO/ PengaturanPerkaw;n"n
kapkan berbagai hal yang diilustrasikan sebagai berikut: 1) Keharusan pencatatan perkawinan sebagai fungsi yang dikehendaki oleh UU Perkawinan, melahirkan dikotomi dalam pelaksanaannya yakni perkawinan resmi dan tidak resmi dengan postulat hukumnya masing-masing. Perkawinan bentuk pertama, merupakan perkawin- an yang dilaksanakan dalam hukum adat, hukum Islam dan hukum Negara, secara sekaligus. Perkawinan bentuk kedua, karena suatu hal, tidak terjangkau fungsi pencatatan nikah yang dikehendaki hu- kum negara. Perkawinan tidak resmi dianggap perbuatan melanggar UU, namun menurut hukum adat dan Islam, perbuatan ini ditole- rir. Kedua bentuk perkawinan ini tetap eksis dalam masyarakat dan pelaksanaannya saiing berhubungan, karena pencatatan perkawinan hanya berlaku untuk perkawinan normal, artinya memenuhi syarat formal UU Perkawinan, sedangkan perkawinan tidak resmi, runum- nya perkawinan tidak nomal. 2) Poligami dipersulit sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh UUP. Meskipun UUP sebagai hukum negara mewajibkan izin poligami dari pengadilan, narnun praktik poligami tanpa izin pengadilan masih ek- sis seperti keadaan sebelum berlakunya UUP. Hal ini terjadi, pertama karena postulat hukum adat dan Islam mentolerir praktik laki-laki dapat mempunyai istri lebih dari seorErng. 3) Perceraian dipersulit sebagai tujuan diundangkannya UUP, nurmun pelaksanaan fungsi ini tidak terlaksana dengan baik, meskipun UU mengatur perceraian sebagai kewenangan pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya, UU tidak cukup berwibawa untuk menghilangkan bentuk perceraian di bawah tangan yakni perceraian tidak resmi. Bentuk perceraian kedua ditolak oleh hukum negEra, tetapi dibenar- kan oleh hukum adat dan agama. Hukum negara tidak cukup ber- wibawa menghentikan kebiasaan perceraian, karena perceraian di bawah tangan dibolehkan oleh hukum adat dan hukum Islam. 5. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut menyangkut hu- bungan suami istri dan berimbas kepada anak apabila memiliki keturun- an. Dan akibat di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut aspek psikologis dan aspek yuridis. Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis di sini antara lain memudarnya rumah tangSa yang telah dibina belasan tahun. Pada awalnya sewaktu masih .-^ I uuxuv pERKAwTNAN rNDoNEstA lOd I Drt"- p".rpektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Admlnistrasi pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh rasa cinta. Na- mun, dalam perkembanganya ternyata perbedaan itu bisa saja menjadi bomerang dalam rumah tangga. Hubungan hukum yang terjadi antara anak dengan orangtua dari hasil perkawinan beda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan agama dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan, karena anak sah menurut Pasal 42 UU No.'1./1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat per- kawinan yang sah. Apabila perkawinan beda agama tersebut tidak sah, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya karena tidak melalui perkawinan sah dan dicatatkan di kantor pencatat- an perkawinan sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yanS me- nyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan perni- kahan beda agama ini, kita merujuk ketentuan Pasal 42 UU No. '1,/L974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan da- lam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di KUA (Islam) malrpun kantor catatan sipil (selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajib- an anak dan orangtua sebagimana ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pa- sal 49 UU No. 1/L974. Secara umum perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik pasangan suami istri maupun pihak luarlketiga termasuk hak waris anak dari perkawinan tersebut. Keabsahan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban anta- ra suami istri, hak istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hu- kumnya. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah, karena anak yang lahir dari perkawinan tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana Pasal 43 (1) UU No."l./1974, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibu, sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh tiukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki oranStuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orangtua memiliki status perkawinan yang sah, selanjutnya aki- bat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama yang lain adalah masalah waris. Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut UU maupun yang di luar perkawinan, dari suami atau istri yang hidup terlama. Asas dalam Pasal 832 KUH Perdata untuk dapat mewaris orang ha- p"ne"tu.". p..t#,3i I rOg
rus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah ter- sebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut keten- tuan hul<um yang berlaku yakni sesuai ketentuan Pasal 2 UU No. 7/7974 dan ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ada- lah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 772 KHI yang menyatakan, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dilihat dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Tiga unsur terjadinya pewarisan, yaitu: a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta ke- pada orang lain. b. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedu- dukkannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian. c. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang me- ninggal. Anak-anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang rer- penting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya sanak saudara yang lain tidak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak. Syarat-syarat pewarisan me- nunrt syariat Islam, yaitu: a. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuk- tikan secara hukum bahwa dia telah meninggal. b. Orang y€rng mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan me- ninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum. c. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang me- warisi, yaitu: r hubungan nasab, yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan, r hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau istri dari seseorang yang mewariskan; r Hubungan perbudakan; dan r karena hubungan agama Islam. Suami istri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat Islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya ,rr.t I xuxur.r eERKAwtNAN tNDoNEstA ' ' v I Dalam PeBpektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan, keadaan-keadaan tersebut, yaitu: a. Pembunuhan: seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh. Pembunuhan dalam Is- lam terbagi menjadi: 1) Pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaFfi dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia. 2) Pembunuhan mirip,/semi sengaja, yairu pembunuhan yang di- lakukan oleh mukalaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. 3) Pembunuhan yang keliru, yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf dengan maksud bukan membu- nuh manusia seperti seorang yang berburu binatang ternyata pe- lurunya mengenai orang lain. b. Berlainan agama dimaksudkan bahwa seseorang beragama Islam ti- dak dapat mewarisi kepada orang non-Muslim demikian juga seba- liknya. c. Perbudakan adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun. Larangan untuk saling mewaris dikarenakan berlainan agama dalam hukum Islam seperti misalnya suami beragama Islam dan istri,/anaknya non-Islam, merupakan halangan bagi Islam untuk menerima,/mewarisi harta warisannya. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari ba- pak,/ibunya yang seagama, yil8 berseberangan dengan saudaranya yang beda agama. Mengenai hak kewarisan suami istri dan anaknya apabila keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan di: anggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan di antara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Berdasarkan pengertian ahli waris memrrut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c KFII, terdapat persamatrn dan perbedaan di anta- ra keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur I6 Pengertian mukallafadalah orang yang sudah dewasa dm berakal sehat yalcri mampu sebagai subjek hukum/dibebani hukum. p..e",,."n p..r"S,iri I i71
agama. Unsur agama sebagaimana dimaksud ketenhJan Pasal 171 huruf c yang berhak menjadi ahli waris (Islam) harus beragama Islam rHr (seagama dengan pewaris), dan apabila antara pewaris dengan ahli wa- ris tidak seagama (non-Muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris, hal ini dikarenakan wilayah hukum Islam (terutama hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang di luar agama Islam' "aaur, Apabila tidak seagama dengan pervaris yakni apabila pewaris tidak beragama Islam, sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-Muslim), maka tetap berhak mendapatkan waris, hal ini berdasar- kan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagai- mana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c KHI. Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang yang beda aSama (Muslim dengan non-Muslim), tetapi ter- dapat ketenhran yang menyatakan bahwa pemberian harta antar-orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Dengan demikian, hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama'tetap bisa mendapatkan harta dari orangtuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah, namun meskipun anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orangtuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasi- at, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 2O9 KI{I.147 Dalam agama Kristen mengenai hak waris akibat perbedaan aga- ma tidak menghalangi hak waris sehingga jika sang anak belum dewa- sa, maka ia mengikuti agama orangtuanya dan apabila anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku yaitu anak tetap berhak mendapatkan warisan yakni pembagian warisannya berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata atau yang dikenal dengan Bwgerliik wet- boek voor Indonesie (BW). 0. Perkawinan di Bawah langan Allah menciptakan manusia pertama terdiri dari laki-laki dan perem- puan 5ebagai suami istri, yaitu Adam dan Hawa. Dari perkawinan antara Adam dan Hawa inilah melahirkan manusia yang berkembang secara tu- run-mennrun dari generasi ke generasi melalui suatu perkawinan. Istilah "? Nurhayati Djainas, Perkauinan Beda Agama dalam Pandangan lslam' nelitim Bad'an Pembinaan Hukum Nasiona-I, Kementrian Hukum & tlAM RI' dalam Kopendtrm Pe- --^ I HUKUM PERKAWINAN lNDoNEslA 'l /Z I p3136 pgl5oektif Hukum Perdata' Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E kawin tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan bahkan juga terjadi pada tumbuhan serta makhluq yang lain. Untuk membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak pada ada- nya tujuan dan aturan pelaksanaan perkawinan. Ketentuan Pasal 1 UU No.l/1974 menyebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ber- dasarkan Keruhanan YME.' Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 menegaskan bahwa; "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Perkawinan yang selanjutnya disebut pernikahan merupa- kan lembaga yang memberikan legitimasi (pengesahan) antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perun- dang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut kawin di bawah tangan atau kawin siri. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan me- nurut perundang-undangan yang berlaku, dan dalam kenyataannya ka- win di bawah tangan atau kawin siri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di lndonesia. o. Akibat Hukum Nikoh di Bawah Tangan (Siri) Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin di bawah ta- ngan atau kawin siri dan belum diatur dalam sebuah peraturan penm- dang-undangan. Namun, secara sosiologis, istilah kawin di bawah tangan atau kawin siri diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilaku- kan tanpa memenuhi ketentuan UU No. l/7974 khususnya tentang pen- catatan perkawinan yang diatur Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/7974. Nikah di bawah tangan adalah sah menurut hukum jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yakni sepanjang syarat dan rukun nikah dipenuhi serta tidak ada halangan pernikahan. Memang nikah di bawah tangan semacam ini kurang baik karena dapat mengundang fitnah, perta dapat mendatangkan mudarat atau risiko bagi pelakunya, khususnya wanita dan keluarganya. Hukum agama dan hukum nasional tidak mengatur perkawinan di bawah tangan. Istilah di bawah tangan ditemukan dalam KUH Perdata tentang akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta au- tentik adalah akta (surat) yang dibuat sec:ua resmi di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibu- atnya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 1868 KUH Perdata), sedangkan akta di bawah tangan (onderhands acte) adalah akta yang di- buat tidak oleh atau di depan pejabat umum yakni dibuat dan ditandata- ngani sendiri oleh para pihak. elez I --^ PengaturanPerkil;n"n I l/J
Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU No:1/1974.Perkawinan di bawah tangan dimaksud- kan adalah; "perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, tidak dicatat di lembaga pencacat nikah yakni KUA atau Kantor Catatan Sipil." Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 7/7974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing aSamanya dan kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta,/ pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non Muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Kata 'tSiri" dari sqgi etimologis berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiahnya rahasia (secret). Nikah siri diartikan adalah nikah yang diam- diam atau dirahasiakan untuk khalayak ramai. Timbulnya kewajiban un- tuk mencatatkan perkawinan didasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.'1,/7974 yang menyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Di Indonesia ada dua instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan penceraian (dan rujuk), in- stansi dimaksud adalah: kantor urusan agama untuk nikah, talak, dan ru- juk bagi Islam dan kantor catatan sipil (Bugerlijk Stanfl bagi non Muslim. Menurut ketentuan Pasal 3 PP No. 9/L975 dinyatakan bahwa: 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahu- kan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang-kurang- nya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 3) Pengecualian terhadapjangka waktu tersebut dalam ayat2 disebab- kan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati. Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UU No. l/1974 hanya diatur satu ayat, namun sebenarnya masalah penca- tatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan, sehingga tidaklah berlebihan jika ada sementara orang yang menyatakan bahwa selain sebagai syarat administratif juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan menurut hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam juga memuat masalah pencatatan perkawinan pada Pasal 5 yang menya- takan: (1) Agar tedamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 174 HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi INDONESIA perkawinan harus di catat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pe- gawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilang_ sungkan di hadapanzpengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencarat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah melang_ kah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. pertotna, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya keter- tiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban di sini menyangkut ghayat altasyri' yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedta, pada Pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, tidak memiliki kekuatan hukum atau dimaknai tidak sah. Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah menurut hukum nasional.l4 Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebu! ada dua pandangan yang berkembang - Pertoma, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah perkawinan dan hanya persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadi perkawin- arl.. Kedua, pandangan ytrng menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah sebuah perkawinan. Menurut pandangan pertama, sahnya perkawinan hanya didasarkan pada aturan agama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU No. 7/lg74.Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) yang mengatur pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya perkawinan. pandangan kedua menilai, kendatipun pencatatan perkawinan hanya Sersifat administra- tif, tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta.nikah yang menjadi bukti autentik tentang adanya perkawinan yang sah. Menempatkan pencatat- an perkawinan hanya sebagai syarat administratif tidak mengraqrngkan upaya sosialisasi UU Perkawinan di Indonesia. padahal jika dilacak lan- dasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama menye- butnya dengan moslahat ol-mwsalah Qxblic interest).lae Dengan pencatat- rs Assasriwmi, Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap statrc perkauinan, Anak dan Harta Perkawinan,yang diposting dalm m.nu.or-id Senin, 28 Mei 2012. 'aeAhmad Rofiq, 2OOl, Pembaharuan Hukum Islam di Indorest4yogyakarta: G€ma Media, h. 109. E eaB2 | n_. PengaturanPerkawinan I l/J
an perkawinan, ada status hukum yang jelas, berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak akan dapat dihindari. Selain itu, menempatkan pencatatan perkawinan seba- gai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya'i (bentuk baru) dengan menggunakan kaidah menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Untuk menjamin kepastian hukum rakyatnya, pemerintah dapat rnenetapkan aturan yang menduktrng terciptanya ke- tertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu peraturan pe- merintah, berintikan terj aminnya kemaslahatan rakyatnya. r$ Sebenarnya pencatatan perkawinan telah disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk men- jamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan di mana. Apakah di rukun atau syarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perka- winan, bisa diduga keberatan akan muncul terutama di kalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegralkan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.rsl Agaknya masalah pencatatan perkawinan tidak hanya diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif, tetapi juga dalam kerangka pembaman hukum keluarga Islam di tndonesia. Pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai benruk baru cara mengumumkan per- kawinan. Lebih jauh dari pencatatan ini lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak.rs2 Akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. L/1974 tentang sahnya perkawinan, maka berbeda putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah. Bagi para hakim yang menganggap Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/L974 merupakan suatu kesatuan yanS saling berhubungan dan tidak terpisahkan, maka perkawinan yang sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan merupakan hal yang wajib dilaksanakan, karena sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam syariat Is- reAbdul Halim, Ijtihad Komtemporer ldjianTbrhadap BeberaryAsWk Hukum Keluarga Indone- sia" lihat iuga Ainurrofiq et al.,2OO2, MengBagt Paradigrna Ushul FiHh Kontemporer,Yogyakarta: da f,rrzz, fi. ldQ. 15' Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigm, 2o04, Hukum Perdaa Islam di Indonesia. Jakarta: PrenadaMedia Group, h. 136. 't M. Atho Mufzhar, 1998, Membaca ljtihad: Antara Tradtsi dan Liberasi. rakarta: Titian lllahi Press, h. 180. .-- I xuxut"tpERKAwrNANrNDoNEstA | / O I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi .it lam harus dilindungi. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum lslam ber- pendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yang yuridis formal dan apabila ada permohonan pembatal- an perkawinan ke pengadilan, hakim dapat mengabulkan permohonan dimaksud. Adapun bagi para hakim yang menganggap Pasal 2 ayat (l) darr ayat (2) UU No. L/L974 merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, maka perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan di lembaga pencatat nikah (KUA,zcatatan sipil) bersifat administratif. Perkawinan tersebut bukan nikah fasid dan bila ada permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan agama, perkawinan tersebut tidak perlu dibatalkan, permohonan pembatalan perkawinan haruslah di- tolak, karena menurut hukum bahwa perkawinan di bawah tangan a@ lah sah, apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya yakni sepanjang syarat dan rukun nikah dipenuhi dan tidak ada halangan nikah. Sampai saat ini masih banyak perkawinan dilakukan tanpa dica- tatkan ke KUA bagi Islam, atau di kantor catatan sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat/didaftarkan di KUA atau capil inilah populer disebut nikah siri (diam-diam/sembunyi) atau nikah di ba- wah tangan (tidak disaksikan dan dicatat PPN dan tidak ada buku nikah). Berdasarkan pada kenyataan di masyarakat terjadinya kawin di ba- wah tangan disebab oleh beberapa faktor, antaratlain: f) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin di bawah tangan. 2) Letak geografis yangjauh dari perkotaan sehingga proses administra- si pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. 3) Sistem berokrasi pencatatan yang dimulai lapisan bawah RT, lurah, camat, KUA dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan. 4) Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertennr. Menurut Abdul Manan, bahwa faktor penyebab mereka melakukan perkawinan di bawah tangan atau secara diam-diam (siri), antara lain: 1) Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawin- an masih sangat kurang peduli menganggap bahwa masalah perka- winan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah,/negara. 2) Adanya kekhawatiran seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah; BA8 2 Pengaturan Perkawinan 177
3) Tidak ada izin dari istrinya dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang; 4) Adanya kekhawatiran orangtua terhadap anaknya ygng sudah berga- ul dengan calon istri,/suami, dikhawatirkan terjadi hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam. 5) Adanya kekhawatiran orangtua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yanS ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan keten- tuan yang telah ditetapkan.ls3 Perkawinan di bawah tangan merupakan benruk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam- diam di sebagian masyarakat. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pbngaturan pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 7/7974 serta peraturan pelaksaan lainnya, yang biroliratis dan berbelit- belit serta lama pengurusannya atau sengaja merahasiakan perkawinan karena "nikah kecelakaan". Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan hukum Islam. Dalam i'lmu hukum ctrra-cara se- perti itu dikenal dengan istilah penyelundupan hukum, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh UU dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum dikehendaki. lsa Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktik perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan nikah siri hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas- jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yans bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain: 1) Suami isri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mere- ka telah menikah secara sah menurut agama ddn negara, 2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah orangtuanya, 3) Anak tidak dapat mewarisi harta orangtuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orangtuanya, 4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri. rs Abdul Mmm, 2006, Aueka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana. h. 47-48. rs Gouw Giok Siong, 1964, Hukum Perdam lnterrrasional Indonsia, ,akarta: Kinta, h- 20. --^ I suxuvpERKAwtNANtNDoNEslA I /6 | 9"135 pel5pektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah: 1) Perkawinan dianggap tidak sah, meski perkawinan dilakukan menu- rut agama dan kepercayaan, narnun menurut hukum dianggap tidak sah jika belum dicatat KUA,/kantor catatan sipil. 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hu- bungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU No.1,/7974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. 3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikiari, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Be- soes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan Sugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut yang menurut hukum dilakukan di bawah tangan. Kemudian dampak lain ada- nya perkawinan di bawah tangan, baik terhadap istri maupun anak-anak, yaitu: 1) Terhadap istri perkawinan bawah tangan berdampak merugikan ' bagi istri dan perempuan umlunnya, baik secara hukum.maupun so- sial. Secara hukum: 'Iidak dianggap sebagai istri salro..6dak ter4lak atas nafkah dan warisan dari suami, tidak berhak.atas harta gonogini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan Anda di- anggap tidak pemah terjadi. Secara sosial : Sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering diang- gap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan. 2) Terhadap anak sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawin- an bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Arti- nya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal42 dan Pasal43 UU No.7/L974, Pasal 100 KHI). 3) Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, hanya dicantumkan nama ibunya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. tr Pengatu ra n Perka!#n8a i I w
Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubung- an antara ayah dan anak tidak kuat, bisa saja suatu waktu ayahnya me- nyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas di- rugikan adalah anak yakni secara formal anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan hanya menSuntungkan suami,/ laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Pencatat- an pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yzrnS menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti aut€ntik dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut apabila di kemudian hari salah satu pihak qrengingkari komitrnen bersama yang telah disepakati atau ingkar janji. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, ka- rena akta sendiri juga bisa dibatalkan melalui gugatan. b. Solusi Terhadap Akibat Hukum Perkowinon di Bawah Tangan Selain dampak hukum suatu perkawinan di bawah tangan, baik ter- hadap pasangannya maupun terhadap keturunannya, maka perlu juga dicarikan jalan keluar: bagaimana agar perkawinan yang telah dilaku- kan di bawah tangan itu dapat sah menurut hukum perkawinan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mensahkan pemikahan di bawah tangan, pengesahan ini dihasilkan dari Forum ljtima' di Pondok Modern Gontor yang dihadiri lebih dari 1.OOO ulama dari berbagai unsur. Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap kasus tersebut, peserta ijtima'sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hu- kumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemu- daratan, seperti istri dan anak-anaknya telantar. Terkait dengan masalah haram jika ada kemudaratan, Ketua MUI K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan ru- kun nikah, akan menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, haramnya itu datangnya belakangan. Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena men2;orbankan istri atau anak. Meski sah menurut agama, n€unun pernikahan di bawah tangan ti- dak mendapat perlindungan hukum perkawinan. Untuk mengantisipasi dampak buruk perkawinan di bawah tangan, khususnya perlindungan terhadap istri, maka dalam Fatwa MUI menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwe- nang. Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Dan, ini penting bagi ^^ I guxurr pERKAwtNAN tNDoNEstA I UU I O"1", P".rrEktif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian h'arta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suami apabila suami tersebut melakukan pelanggaran hukum. Bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Dalam KHI pasal Z ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan ag€rma. Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Syarat lainnya adalahjika perkawinan dilaksanakan sebelum berla- kunya uU No. 1/7974, ini berarti perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian dan hal ini sulit bagi pasangan yang tidak ingin cerai. Bila perkawinan di bawah tangan telah terjadi, maka upaya yang dapat di- lakukan agar perkawinan di bawah tangan tersebut sah menurut hukum perkawinan nasional, adalah mencatatkan perkawinan dengan itsbat ni- kah bagi Muslim, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penge- sahan nikah) kepada pengadilan agama (pasal 7 KFII). Namun itsbat ni- kah ini hanya dimungkinkan bila: 1) Dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya akta nikah; 3) Adanya winan; tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perka- 4) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahrn L974 tentang perkawinan; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai ha- langan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat digunakan, dapat mengajukan permohonan istbat nikah ke pengadilan agama setem- pat. Sebaliknya, akan sulit bila tidak mememfii salah satu alasan yang ditetapkan tersebut. Untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimung- kinkan permohonan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesai- an perceraian. Adapun pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah. Apabila peng- adilan agama telah menerbitkan penetapan itsbat nikah, dan telah diter- bitkan akta nikah, segera mengurus akta kelahiran anak-anak ke kantor catatan sipil setempat agar status anak sah di mata huktun. Dengan de- mikian, status anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin. tr BAB 2 Pengaturan Perkawinan 181
c. Pergeseran Makno Nikah Siri Kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu srirni atau srr yang berarti ra- hasia dan lan'an kata sirri adalah jahriyang artinya terbuka, diumumkan atau terang-terangan. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norrna agama apabila syarat dan rukun nikah dipenuhi dan tidak ada halangan nikah, dan saat ini pemahaman masyarakat awam bahwa semua nikah yang tidak didaftarkan di lembaga pencatat nikah (KUA/catatan sipil) adalah nikah siri. Nikah yang tidak didaftarkan dilembaga pencacat ni- kah bukan hanya di kalangan masyarakat Muslim saja, di kalangan ma- syarakat non Muslim juga banyak terjadi yakni perkawinan (nikah) di- laksanakan di hadapan pendeta di gereja dengan pemberkatan saja atau nikah di pura, namun tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. Kalau semua nikah yang tidak didaftarkan di lembaga pencatat nikah dikatakan sebagai nikah siri, maka kami berikan contoh kasus pernikahan sebagai berikut: 1) Ada seorang selebritis sebut saja Selly, beragama Islam, menikah dengan seorang lelaki pengusaha sukses bernama Sonny beragama Islam. Pada saat akad nikah yang bertindak sebagai wali dan yang menikahkan adalah bapaknya sendiri dengan disaksikan oleh semua keluarga, tetangga serta teman-temannya kedua mempelai. Perni- kahan tersebut tidak didaftarkan di KUA maupun catatan sipil, na- mun pesta perkawinannya dihadiri 2.5OO orang di hotel berbintang dan diliput oleh banyak media. 2) Ada seorang anak gadis Muslim sebut saja namurnya Novi, nikah de- ngan laki-laki Muslim bernama Joko keduanya sama-sama beraga- ma Islam. Akad nikah antara Novi dan Joko tersebut dilakukan oleh bapaknya Novi sendiri dan dilakukan di hadapan pejabat pencacat nikah di KUA setempat dengan disaksikan oleh dua orang familinya, pernikahan tersebut dicacat dalam buku nikah dan kedua belah pi- hak diberikan akta,/surat nikah. Pertanyaannya, dari kedua pernikahan tersebut, mana yang masuk kategori nikah siri. Kalau contoh kasus pernikahan pertama dikatakan sirri (rahasia), bagaimana bisa dikatakan perkawinan tersebut diam- diam, sementara ribuan orang r-nenghadiri resepsi perkawinannya dan diliput media masa. Begitu juga kasus kedua, kalau perkawinan Novi dan Joko tersebut dikatakan perkawinan rahasia juga tidak tepat, karena ijab kabul pernikahan tersebut dilakukan oleh walinya sendiri yakni bapak- nya sebagai orang yang berhak dan atau mempunyai kewenangan untuk menikahkan Novi dan pelaksanaan nikahnya dilakukan di hadapan pe- jabat pencatat pernikahan yang berwenang dalam hal ini pencatat nikah ^^ I suxuu pERKAwtNAN tNDoNEstA | 6Z I Dala- P".spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr pada kantor urusan agarna, menerima akta nikah dan dicacat dalam buku register nikah yang semua orang bisa melihat bukti keabsahannya.rss Ke- dua belah pihak memiliki alat bukti (bqryrnch) untuk membuktikan bah- wa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain yakni keduanya tidak bisa disebut sebagai nikah sirn (rahasia). Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti qyar'ry adarah dokumen res- mi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan telah dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah baik KUA,zcatatan sipil, seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinoh) di pengadilan, keti- ka ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. selain itu, disebutkan dalam uU No. 2 Ta- h,n 1946 tentang Peraturan tentang Kedudukan dan Kekuasaan wakil Perdana Menteri di sumatra bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya untuk kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan. Iagi pula perka- winan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.rs Kalau nikah di bawah tangan yang telah memenuhi syarat dan ru- kun nikah dan tidak ada halangan nikah, dianggap melanggar hukum dan merupakan suatu bentuk kejahatan perkawinan, tentunya kita semua adalah anak hasil kejahatan, karena nenek moyang kita dahulu nikahnya di bawah tangan dan tidak ada akta nikahnya. sebagaimana diketahui, bahwa akta nikah diterbitkan oleh KUA di bawah Departemen Agama yang didirikan tanggal 3 Januari 1946 melalui ketetapan No.1/S.D. yang antara lain berbunyi: "Presiden RI, Mengingat usul perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional pusat, memutuskan: Mengadakan Depar- temen Agama-" Adapun catatan sipil memang telah ada di Indonesia sejak zaman Belanda tahun 1820, dan secara yuridis berdiri stbld. 1g49 Nomor 25 tentang Pencatatan sipil Golongan *opa dari tahun 1g2o sd. rss Buku nikah yang diterbitkan KtrA adalah akta autentik yang wajib dianggap benar dan mem- punyai nilai pembuktian sempurna. pencatatm dalam buku ai rue t".tq"r" agar setiap orang dapat dianggap mengenali keputusan tersebut, agar tidak seorang pun ueiaaurr ia"t -"- ngetahuinya dan ketidaktahum seseorang akan kepunrsan ar-aksud tidik memaaftannya. peng- umuman adalah pemberitahuan suatu peraturan atau keputusan kepada khalayak ,"*"i d"rg"r, tuium utama mempemaklumkan isi peraturan tersebut seluasJuasnya dengan tuiuan agar kha- layak ramai mengetahui peraturan tersebut dan memahami isi serta maksudyangierkmiung di dalamnya. r$ Nasution, Khoirudin, 2009, Hukum perd.ata (Keluarga) Islam Indonesia d.an perbandingan Hu- "it"n kum Perka,uinan di Dunia Mrclim, yogyakarta: AcademL, h. SSO. AAB2 Pengaturan Perkawinan 183
1983 dan asumsi publik selama ini bahwa yang banyak melakukan nikah di bawah tangan adalah orang yang beragama Islam. Kalau permasalahannya nikah tersebut tidak terdaftar pada kantor pencacat nikah, maka masalah tersebut adalah sema-mata masalah ad- ministrasi perkawinan yang tidak ada hubungannya dengan keabsahan pemikahan dan itulah tugas aparatur negara untuk mencacat dan mener- bitkan akta nikahnya sebagai bentuk pelayanan publik. Dalam Univer- sal Declarotion of Humon Rrghs (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menegaskan posisi perkawinan sebagai hak asasi manusia melalui article 16 yang menjelaskan bahwa pria dan wanita tanpa batasan ras, kewarga- negaraan, atau agama memiliki hak yang sama untuk menikah dan mem- bentuk keluarga. Dengan jaminan instmmen hukum nasional maupun internasional sudah jelas bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia. Perkawinan, tak hanya hak untuk menikah yang terlibat di dalamnya, na- mun hak-hak perempuan, hak untuk mendapatkan keturunan, hak anak, hak untuk memilih pasangan, dan lain-lain. Karena itu, pembentukan peraturan perundang-undingan yang mengakomodasi seluruh hak terse- but sekaligus menjaga nilai-nilai dalam masyarakat (agama, kesusilaan, 'kesopanan, adat) tetap lestari adalah keharusan. Pembentukan hukum perkawinan yang melanggar hak-hak di atas jelas adalah tiran, namun membentuk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut ma- syarakat juga akan menimbulkan resistensi dan jelas tidak akan efektif dalam keberlakuannya. Jika dasar pemikiran pencatatan adalah untuk melindungi hak-hak istri dan anak, maka aneh jika nikah di bawah tangan yang memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan nikah dianggap melang- gar hukum dan merupakan kejahatan perkawinan, hal ini akan menim- bulkan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak. Memang perkawinan di bawah tanSan adalah lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, na- mun realitasnya hal tersebut masih banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai macarn faktor penyebab sehingga praktik nikah di bawah ta- ngan perlu ditertibkan dengan sarana yang ada yakni mensosialisasikan lembaga isbat nikah dan mempermudah prosesnya sehingga ada kepasti- an hukum dan perlindungan hukum bagi wanita dan anak-anaknya. Dengan demikian. salah satu tujuan hukum yakni ketertiban, keda- maian, ketenteraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat akan terwujud. Hadirnya hukum membuat setiap perka- ra bisa diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan mencegah setiap orang untuk tidak menjadi hakim terhadap diri sendiri. Hal itu juga se- suai dengan salah satu fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, lagi- .^, I xuxuu pERKAwTNAN rNDoNEstA 164 I D"tm p"rtpektif Hukum Perdata, Hukum lslam,danHukumAdministrasi pula bukankah fenomena kawin siri lebih disebabkan kepada kurangnya penghargaan terhadap hak-hak perempuan dan kurangnya pengetahuan akan peraturan di daerah tersebut. Rendahnya kepekaan u;rotrasi perka- winan (yang rumit dan mahal) juga menambah derita rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak melalui peraturan mengenai perkawinan adalah mutlak, nam,n c'rra yang ditempuh harG lebih smart dan elegan. pembuat peraturan perundang-undangan seha- rusnya tidak mengambil langkah "malas" dengan menciptakan hukuman bagi pelaku nikah di bawah tangan (siri). pendidikan hukum bagi ma- syarakat, sosialisasi peraturan perundangan, pengefektifan birokrasi per- kawinan, hingga penegakan nilai-nilai agama seharusnya rebih dikede- pankan. sebagai perlindungan, hukum akan melindungi masyarakat dan zrnciunan bahaya-bahaya nikah di bawah tangan. Fungsi keadiran, hukum sebagai pelindung, penjaga, dan memberikan keadilan bagi manusia dan fungsi hukum secerra umum adalah: 1) Melindungi kepentingan manusia. 2) Alat untuk ketertiban dan keteraturan manusia dalam maErarakat. 3) Sarana untuk mewujudkan keadilan social. 4) Sarana alat penggerak pembangunan. 5) Alat kritik/tungsi kritis. 6) Menyelesaikan pertikaian.lsT Dengan demikian, keberadaan hukum diharapkan dapat mewujud_ kan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan hukum agar terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. penegak hukum dituntut ke- mampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dalam kehi_ dupan sehari-hari sehingga hukum ditaati dan dilaksanatan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undanjan yang berlaku dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya ringan. 7. ltsbat Nikah a. PengertianttsbatNikah Kata Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri isbat dan nikah yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan.rs Itsbat nikah sebenamya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit r57 Achmad sanusi, 1994, penganur lrmu Hukum dan pengantar Tab Hukum Indonesiq Ban- dung: Tarsitom. Lihat juga Van Apeld olr., 1986, pengantor llmi Hukumlakarta: pradnya paramita. !$ Asasriwami, (Rais Syuriyah pw Nahdratul Urma sumatera Barat) daram yang diakses 09 Nopember 2017. P"ng"tu."n P".k"ljn8"f I rss
revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamw Besor Balusa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentanS kebenaran (keabsahan) nikah.lse Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Mahkamah Agung No' l4llA/o32/SK/2OO6 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminis- trasi pengadi lan). Dalam perundang-undangzrn, pengertian Itsbat nikah adalah: 1) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No' 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peratur- an yang lain yakni UU No. 7/7989 tentanS Peradilan Agama pen- jelasan Pasal 49 ayat (2) angka No. 22 jo' IJU No' 3 Tahun 2OO6 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 huruf a No. 22). 2) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian't@ b. Hilangnya akta nikah. c. Adanya keraguan tentang sah,/tidaknya salah satu syarat perka- winan. d. Adanya perkawinan yang teriadi sebelum berlakunya UU No' 1'l 1974. e. Adanya perkawinirn yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No' 1 Tahun L974. LibatPasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b, c, d, e Kom- pilasi Hukum Islam di Indonesia. 3) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yhng dilangsungkan berda- sarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.r6l b. DosarHukumltsbotNikoh 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentanS Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujqk, Pasal 3 ayat (5) jo. UU Nomor 32 Tahun 1954 ten- tanS Penetapan Berlakunya UU Republik Indonesia tanggal 21 No- pember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentanS Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura' t* Kamrc Besar Bahasalndonesiq edisi.3, Cet. Ul, rakarta: Balai Pustaka,2002' ro Nikah di bawah tangan dapat diaiukan perceraian secara ke pengadilan melalui gugatan, se- belum Hakim memeriksipokok perkaranya yakni perceraian dimaksud, Hdkim menggelar sidang itsbat nikah untuk mengetahui apakah nikahnya syah atau tidak t6r Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010, angka 6, huruf a' h' 147' ^- I xuxuupERKAwlNANlNDoNEslA I Ub I ps136 pgl5pektif Hukum Perdata' Hukum lslam' dan Hukum Administrasi r 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22) jo. UU No. 3 Tahun 2OO6 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a angka22. 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun l99L tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal T ayat (2), (3), (4). Kalau kita urut dari dasar hukum di atas, maka istilah itsbat nikall muncul dalam Pasal 7 Instmksi Presiden No. 1,21991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempumakau dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan LIU No. 5O Tahun 2OO9, tidak muncul istilah its- bat nikah. Dalam penjelasan Pasal 49 (2) angka 22 VU No. 7,/1989 atau penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 UU No. 3,u2006, istilah yang mun- cul adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1/7974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Munculnya ketentuan isbat nikah tidak bisa dipisahkan dan ketentuan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana amanat undang-undang. Landasan hukum itsbat nikah, kalau kita analisis bisa dibedakan menjadi: 1) Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. L/7974. l.andasan hukumnya UU No. 7/7989, Penjelasan Pasal 49 (2) angka 22 Jo. UU No. 3/2006 Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22,yang dipertegas Pasat 7 ayat (3) huruf d KHL 2) Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1/1974.Iandasan hu- kumnya dan pemahaman Pasal7 ayat (2) dan (3) lnstruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tndonesia Munculnya ketentuan itsbat nikah juga berkaitan dengan masalah status pencatatan perkawinan. Ada dua pandang€rn mengenai masalah tersebut: 1) Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif, ddak merupakan persyaratan sahnya suatu perkaryvinan, jadi pencatatan perkawinan hanya proses untuk mendapatkan suatu bukti, bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorrng. 2) Pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menja- di syarat sah perkawinan. Sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan ag:rma yang dipeluk oleh masing-masing pihak yakni orang yang akan melang- sungkan perkawinan, sebagaimana Pasal 2 ayat (L) UU No. L/1974 ten- tang Perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif PengaturanPe.kal#ai I raz
dan berada di luar unsur keabsahan perkawinan tersebut. Saat mulai sah- nya suatu perkawinan adalah sesaat setelah terjadinya akad nikah (ijab kabul) antara wali nikah dengan calon pengantin pria. Argumentasi yanS mengatakan bahwa pencatatan merupakan bagi- an dan sahnya perkawinan, adalah alasan kepastian hukum tentang bukti adanya perkawinan tersebut. Dalam pandangan ini, ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ULI No. 1/7974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lebihjauh alasan pandangan ini dihubungkan dengan manfaat kemaslahatan yang didapai dengan pencatatan tersebut, dengan mengacu kepada moslohatmursalah atau untuk menghindari akibat yang merugikan,/tidak diinginkan (sad o1'dzari'a]1) bagi para pihak. Ada juga pandangan yang meletakkan pencatatan perkawinan sebagai ganti keha- diran saksi sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad nikah karena dengan pencatatan nikah, para pihak mempu- nyai bukti autentik adanya perkawinan dan bukti tersebut wajib diang- gap benar dan mempunyai nilai pembuktian sempurna. Berkaitan dengan status pencatatan nikah, masalah ini sejak awal su- dah jadi polemik yakni dari sejarah proses pembentukan UU No. l/'I..974 tersebut bahwa konsep awal menjadikan pencatatan sebagai syarat sah- nya perkawinan, nrunun karena tidak disetujui fraksi Partai Persatuan, akhirnya hanya menjadi syarat administrasi. Wacana dua pandangan di atas sudah sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Pandangan-pan- dangan mereka dengan argumentasi masing-masing, sulit untuk diper- temukan. Selanjutnya untuk menentukan mana yang terbaik dan dua pandangan tersebut, tinggal terserah kepada kita bangsa Indonesia, apa- kah kita mau memasukkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dan sahnya suatu perkawinan, atau pencatatan perkawinan tersebut hanya bersifat administratif dengan tetap mempertahankan kemungkinan mun- culnya itsbat nikah. Harus ada kejelasan dan keberanian pemerintah yang didukung oleh para ulama, cendekiawan Muslim tentang status pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan Itsbat Nikah tersebut, yaitu dengan mengubah pasal-pasal dalam UU Perkawinan. Apabila kita akan mempertahankan pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif, tidak me- rupakan bagian dan syarat sahnya perkawinan, maka dalam UU perlu ada klausul yang menyatakan tentang kemungkinan adanya itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 1,/1974- Jadi ketentuan itsbat nikah harus di- atur dalam UU, bukan dalam insurrksi presiden yang tidak masuk dalam sistematika hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa istilah itsbat nikah dan landasan ,oo I xuxuucERKAwrNAN rNDoNEstA 've I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr hukumnya bagi perkawinan yang rerjadi sesudah berlakunya UU No. 7/1'974 didasarkan bukan kepada uu, tapi didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instmksi presiden No. I,z1gg1. Terhadap KHI ini ada yang memandang hanya sebagai fikih Indonesia yang sifatnya tidak mengikat- Di sisi lain, praktik froduk pengadilan agama mengenai itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No. l/1974 sudah cukup banyak, unirrfu masih banyak perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat setelah berlakunya UU No.l/7974 yang tidak dicahrkan. Mengenai hubungan kedudukan Instruksi presiden No. 1,21991 de_ ngan uu yakni UU No.7 Tahun 19g9jo. uU No. 3 Tahun 2006 dapat kita lihat dalam UU No. 12 Tahun 2011. Menurut pasal 7 ayat(1) UU No.12 lahun 2O,1 tentang pembentukan peraturan perundani_undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang_undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyaq 3] Undang-Undang,/peraturan pemerintah pengganti UU; 4) Peraturanpemerintah; 5) Peraturan presiden; 6) Peraturan Daerah provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.roz Berdasarkan pasal Z ayat (1) jo. pasal IOO UU No.12 Tahun 2Ol1 ten_ tang Pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan presiden (Keppres) yang sifatnya mengatur harus dimaknai sebatai perat,ran. tni berarti bahwa keputusan presiden yang sifatnya mengatur dipersamakan dengan peraturan presiden (perpres), yErng m€rna perat,r€rn presiden itu sendiri masuk ke dalam hierarki p..uturu, perundang_unaanlan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa keputusan presidJn ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat selain mengatur (bersifat mene- tapkan sesuatu). Jika subjek hukum yang terkena akibat keputusan itu bersifat konkret dan individual, maka dikatakan bahwa.ro.*u atau kai- dah hukum yang terkandung di dalam keputusa' itu merupakan nonna hukum yang bersifat individual-konkret. ietapi, apabila ,,ru;.t hukum yang terkait itu bersifat umum dan abstrak atau belum tertentu secEuEr konkret, maka norma hukum yang terkandung di dalam keputusan itu disebut sebagai no'na hukum yang bersifat atstrat aan u.rrum. Keputus_ an yang bersifat umum dan abstrak itu biasanya bersifat mengatur (rege- &ng), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat ilerupakan !@ linrly Asshiddiq ie, 2O06, perihat Ilndang- tlndang lal<arta: Rajawali pers. f e.ng"trr"nn rk"B#nB"f I res
keputusan yang bersifat atau berisi Penetapan administratif (beschil<king) ataupun keputusan yang berupa vonis hakim yang lazimnya disebut de- ngan istilah putusan. oleh karena itu, ketiga bentuk kegiatan pengambil- an keputusan tersebut dapat dibedakan denganistilah: 1) Pengaturan menghasilkan Peraturan (regels)' Hasil kegiatan Penga- turan itu disebut "Peraturan". 2) Penghakiman atau pengadilan menghasitkan putusan (vonnis)' 3) penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (beschi[c<i4s). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini disebut dengan'Keputusan' atau'Ketetapan'' Adapun instruksi presiden, merupalian policy ruIes atau beleidsregels' yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa' Disebut pol@ ata,r' beleids atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau nre- mang bukan berbentuk peraturan yang resmi' Umpamanya, surat edar- an dari seorang menteri atau seorang direktur jenderal yang ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, dapat dituangkan dalam surat biasa, bukan ber- bentuk peraturan resmi, seperti peratur.rn menteri. Akan tetapi isinya bersifat mengaa$ (regew) dan memberi petunjuk dalam tarrgka pelak- sErnaan t rg"r-tugo kepegawaian. surat edaran semacam inilah yang tli- asa dinamakan po\qr rule atalu beleidsregeL Jimly Asshiddiqie, mengutip pendapat Michael Allen dan Brian Thompson, yang mengaakan bahr'ia peraturan kebijakan atau policy rute yarrg dapat disebut juga sebagai "g!- asibgislation" itu dapat dikelompokkan dalam delapan golongan' yaitu: f) Procedwalrules (peraturan yang bersifat prosedural) 2) Intnpretative (petunjuk penafsiran); 3) hrruction o officiats (perintah atau instruksi, seperti instmksi presi- den, dan sebagainYa); 4) Prexriptive/aidential nl/Lq 5) CommcndaturY rules; 6) Vohnnry coda; 7) Rttks of proctices, ntles of manogurrcnt, atau rules of operation; 8) Consuttative devices dan adninisrative pronouncemenB' macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntun' memberi arahan kebijakan, dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Dalam praktik di Indonesia, aturan-aturan kebijakan itu dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti: I xuruupERKAwlNAN lNDoNESlA --^ 1 9U I D;l;; Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam' dan Hukum Administrasi ;t 1) Surat edaran (ciranlu), seperti Surat Edaran Bank Indonesia; 2) Surat perintah atau instmksi, misalnya instruksi presiden (inpres); 3) Pedoman keda atau manual; 4) Petunjuk pelaksanaan gutlak); 5) Petunjuk teknis (uknis); 6) Buku panduan atau "guide" (Etudonce); 7) Kerangka acuan, trm of reference (TOR); dan 8) Desain kerja atau desain proyek Qtroject do,S.,). Berdasarkan uraian tersebut, instruksi presiden hanya untuk membe- rilan aratran, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tu- gas dan pekerjaan. Adapun keputusan presiden, ada yang bersifat meng- atur (regclirrg) (yang dipersamakan dengan peraturan presiden) dan ada yang bersifatnya menetapkan (beschil<kur$. c KepastionHukumltsbotNikah Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, ya- itu dentan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak ada larangan per- kawinaD di antara mereka menurut agama tersebut, maka perkawinan terscbut sudah sah menurut againa dan menurut perundang-undangan di lndonesia sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974. Bila perkawinan tersebut tidak dicatat pada saat terjadinya perkawinan, maka bisa ditem- puh melalui upaya pengesahan perkawinan tersebut yang disebut istilah Itsbat Nikah. Bila zuatu perkawinan sudah dinyatakan sah melalui itsbat nikah, maka status perftawinan tersebut rnenjadi sah, seperti apabila sua- tu perkawinan zudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui itsbat nila5.t0e Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dan mele- kat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan, sah (saat pe'rkawinan dilangsungkan) sehingga de- ngan demikian: 1) Dengan terbitnya itsbat nikah, status perkawinan sah menurut aga- ma dan resmi tercatat sesuai perundang-undangan yang berarti per- kawinan itu sudah dilengkapi dengan bukti autentik adanya perka- winan tersebut Deugan demikian sejak itulah perkawinan tersebut zudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. 2) Hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami istri dalam itsbat nikah tersebut, sudah muncul hu- 'B Suparman Usman, Kerystian Hukum ltsbat Nikah Tbrhadap Starus Perkauinan, Status futak, fun Sut.s Harta dalam Perkawinaa makalah dalm acra Seminu tanggal 14-16 Mei 2012, be? tempat di Hotel I€ Dian Seran& Banten. E Pengatu run PerkaljnBa i I O I
bungan hak dan kewajiban antara suami istri sesuai Pasal 3O s.d. Pasal 34 UU No. "L/L974 dan Pasal 77 s.d. Pasal 84 KHI di Indonesia. Dengan keluarnya itsbat nikah, anak yang lahir dalam perkawinan (anak yang lahir dalam batas minimal kandungan setelah akad ni- kah) atau anak yang lahir akibat perkawinan (anak yang lahir dalam batas maksimal kandungan setelah perkawinan putus) yang sah atau telah dinyatakan sah melalui itsbat nikah,.dengan sendirinya me- rupakan anak yang sah dan suami istri yang perkawinannya telah disalrkan tadi, sejak tanggal perkawinan sesuai <iengan itsbat nikah tersebut. 3) Hubungan anak-anak tersebut dengan orangtuanya (suami istri yang telah dinyatakan sah dengan itsbat nikah) memunculkan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak sesuai perundang-undang- an seperti diatur dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 UU No. 1/1974 dan Pasal 77 s.d. Pasal 84 KHI. Anak-anak yang lahir sebelum,/kurang dan batas minimal kandungan atau anak-anak yang lahir setelah,z lebih dan batas maksimal kandungan merupakan anak-anak yang tidak sah (anak luar kawin). Mereka hanya mempunyai hubungan perdata,/hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1.) UU No.l/1974jo. Pasal 10O KHI). Anak-anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab,/hubungan perdata dengan laki- laki yang menyebabkan kelahiran mereka.l# 4) Dengan keluarnya itsbat nikah, harta yang berhubungan dengan per- kawinan yang telah dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah tersebut, baik harta bawaan suami istri, maupun harta perkawinan (harta bersama) mereka, merupakan harta yang harus diselesaikan sesuai dengan ketenF.ran perundang-undangan, sejak perkawinan tersebut disahkan sesuai dengan itsbat nikah apabila terjadi perceraian. Pengaturan hafta bawaan suami istri (termasuk harta warisan dan hadiah yang didapat oleh masing-masing suami atau istri) dan harta per- kawinan telah diatur dalam Pasal 35 s.d. Pasal 37 UU No. L/L974 darr Pasal 45 s.d. 51 serta Pasal 85 s.d. Pasal 97 KHI. Dalam pasal-pasal ter- sebut ditentukan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tetap rq Mengenai batas minimal kandungan dan batas maksimal kandungan secara tegas belum dise- butkan dalam UU No. l/1974 maupun dalam PP No.9 /1975 dan dalam trGII. Pasal 102 IGII hanya mengatur jangka waktu bagi suami kalau akan mepgajukan gugatan bila ia akan mengingkari se- orang anak yang dilahfukan istrinya. Menurut ,urnhu Ulama batas minimal kandungan adalah 6 bulan, yaitu dengan menggabungkan pemahamm rnQS. al-Luqnnz 31: 14 dan QS. al-Ahqaf46l 15. Sedang mengenai batas maksimal kandungan mereka tidak sepakat ada yang mengatakan I ta- hun, 2 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Da]am Pasal 43 UU Hukum Waris Mesir No. 77l 1943 disebutkan batas minima.l kandungan 270 hari sedang batas maksimal kmdungm adalah 365 hui. Berdasar- km Pasal 251 BW, batas minimal kandungan 180 hari dari tanggal perkawinan dan Pasal 255 BW batas maksimal kmdmgan 3O0 hari setelah putusnya perkawinm. .^. | 7Z I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi I HUKUMPERKAW|NANtNDoNEstA )a menjadi milik dan dikuasai oleh mereka masing-masing. Adapun harta perkawinan merupakan milik mereka berdua. Apabila perkawinan mere- ka putus masing-masing suami istri berhak mendapat seperdua dan har- ta perkawinan (harta bersama) tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjajian perkawinan. Kepastian hukum tersebut di atas, adalah kepastian hukum bagi status perkawinan, status anak dan status harta perkawinan sejak tanggal pengesahan perkawinan sesuai dengan istbat nikah, baik terhadap perkawinan yang terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.t6s Dalam rangka kepastian hukum itsbat nikah terhadap status perka- winan dan hal yang berhubungan dengan perkawinan seperti status anak dan harta perkawinan, perlu segera diambil kepurusan mengenai status pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan itsbat nikah. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan banyak yang harus disempumakan. Selain masalah pencatatan perkawinan dan itsbat nikah masih ada masalah lain umpama masalah status anak luar kawin yang diamanatkan oleh Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 belum diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Demikian juga isi KHI, banyak yang harus disempurnakan baik dalam hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Akta nikah merupakan akta autentik karena akta nikah tersebut di- buat oleh dan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakuk€rn pencatatan perkawinan, dibuat sesuai de- ngan bentuk yang ditet"pkan oleh PP No. 9/7975 dan dibuat di tempat pegawai pencatat nikah tersebut melaksanakan tuSasnya (KUA). Meski- pun, peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai kutipan akta nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya kutipan akta nikah disebabkan oleh 16 Putusan Mahkmah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluaga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hu- bugan perdata dengan keluaga ayahnya. Terhadap Putusan MK tersebut MUI telah mengeluarkan Fatwa No. lll2ol2 tgt lo Milet 2ol I Isi Fatwa menyebutkan: (l). Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, (2). Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya, (3). Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya, (4). Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwe- nang unruk kepentingan meniaga keturunm ymg sah (hifzh al-reI), (5). Pemerintah berwenang meniaruhkan hukumm ta'zir lelaki peuina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajib- kannya untuk: a. mencukupi keburuhan hidup anak; b. memberikan harta setelah ia meninggal me- lalui wasiat wajibah, (6). Hukuman bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki ymg mengakibatkan kelahirannya. tr BAB 2 Pengaturan Perkawinan 193
beberapa faktor, seperti: 1) Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsung- kan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan peme- rintah. tlal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahtran mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (bua hukum); 2) Besamya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi ter- sebug 3) Karena kelalaian petugas pegawai pecatat nikah/wakil seperti dalam memeriksa nikah aau berkas- berkas yang ada hilang; 4) Pernikahan yang dilakukan sebelum Lahirnya UU Perkawinan. 5) Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan ha- nya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dica- tat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya atat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (PPN) KUA ke- camatan akan diterbitkan akta nikah atau buku nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Adapun menurut UU No. l/7974 tentang Perkawinan, Akra Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya dat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti teta- pi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keab-. sahan perkawinan.rG Kompilasi Hukum Islam juga memberikan mmusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawin- an. Pasal 4 KIII memberikan penegasan bahwa 'perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum tslam sesuai dengan Pasal 2 ayat I LrU No. 1/1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: a. agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islarn setiap perkawinan harus dicataq b. pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pega- wai Pencatat Nikah sebagaimana diatur LIU No. 22Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1954. 16 Asasriwami, Keputian Hukum Itsfut Nikah Ttrhadap Statrc Perkawinan, tuuk dan Hart4 Per- kawinan" dalam terhadap- sta tus-perkawinan -anak-dan-harta-perkawinan. :.94l HUKUM PERKAWINAN Dalam Pe.spektif Hukum Pe.data, Hukum lslar! dan Hukum Adoinittnsi INDONESIA E Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: a. untuk memenuhi ketentuan daram pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan ai iuJupu" dan di bawah pengawasan Pegawai Pen- catat Nikah; b. perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat irf*"f, tidak mempunyai kekuatan Hukum' Pasal 7 menYebutkan bahwa: (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat (2) Dalam r,rr p"*uJJ""t'-iiau[ a"p* dibuktikan dengan akta nikah' '-' (3) Itsbat rr*.f, Vt"Ja"p"t ai"i"t* ke pengadilan agama terbahs me- t-' oleh Pegawai Pencatat nikah; arp", diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama; igemi hal-hal yang berkenaan dengan: "l- "a-y" b. hilangnYa akta nikah; c. adanya ft"'"i'"" *"tu"g "h Perkawinan; d. adanya pt'ku*i"* yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Qndang No' 1 Tahun 1974; darr e. perkawinan V*g aiftft"kan ollf;nereka yang tidak memPuny'u halangan p"itui'"u" menurut UU No' 1 Tahun 1974' permohonan itsbat nikah adalah suami (4) Yang berhak *""*tl"t* ' atau istri, anak-ln:;;;t"il' wali nikah dan pihak yang berkepen- --:-,1 p"it"ii"* dalam rangka penyelesaian perceraran; atau tidaknya salah satu syarat 1 - --^--+iraL man tingan dengan Perkawinan itu' Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh pengadilan agama karena pertim- ltr"t"' r"uJ"ikah sangat bermanfaat bagi bangan mashlahah u"ffit umat Islam *tut rn""'Su'; dan mendapa&an hak-haknya yang beru- pa surat:surat .,,o Oo*ii* ptit"ai y*t aiUt'tottt"" dari instansi yang berwenang ,"ro -"'n^uui i"rn*I" fer[ndungan kepastian hukum i"tt .a* irasing-masing pasangan suami.istri' Permohonan i"bJJ;iang diaiukan k9 Pengadilan agama pada umumnya berkaitan dengan perkawinan yTg aifut"'"ut"" nasca bertaku nya uU No.'l/1974'';;6; agama;Pfu ini menerima' memeriksa' dan mernberikan pt""iuil"'-ir'onan itstat nikah terhadap perkawin- an yang aif*Sso"gku;[t"i"*' berlakunya UU No' 7/1974 kecuali untuk k"*"" akta nikah hilang' dan sebagai- kepentingan nr""**' ;;; perundang-undangan CPasal4g ayat (2) nya menyimpang dJi";;'" UU No. 7/lgAgy-r-at'Utt' aengan IIU No 3/2006 terakhir diubah de- ngan UU No- soZzoosientang pelaiUn Agama dan Penjelasannya)' ' 88,1 Pensaturan Perkilir !l | rss
Oleh karena itsbat nikah sangat diburuhkan oleh masyarakat, maka hakim melakukan,U,lnid dengan menyimpangi dan mengabulkan per_ mohonan itsbat nikah berdasarkan keientuan pasal 7 ayat (3) huruf e KHI' Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam UU N;. l/1974 tentang Perkawinan, maka pengad,an agama akan mengaburkan perrno- honan itsbat nikah meskipun perkawinJn itu d,aksanakan pasca berra- -perkawinan. kunya uU No.1,21924 tentang padahar, KHI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 uu No' 70/2004 tenrang plmbenrukan peiaruran perundang- undangan. Dengan demikian, p"rr"tupro itsbat nikah oleh pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan.-tuk;""gisi keko- song2n hukum y€rng mengatur tentang itsbat nikah terhadap peikawinan yang dilaksanakan pasca berlak,lrryu UU No. l/1974. Eksisiensi kepasti_ an hukum itsbat nikah-terhadap status perkawinan dalam hubungannya 9:"tu" pencatatan perkawinan dapat aitin;au dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review UU No. 1./1974. Menurut pemohon, ketentuan Pasal 2 (2) dan pasal 43 (1) UU perkawinan menimbulkan ke_ tidakpastian hukum yang mengakiba&an kerugian Uugr p"_ol_n yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang diha- silkan dari has, perkawinan drmaksud dan hak konstitusional pemohon telah dicederai oleh nonna hukum UU perkawinan. Norma hukum ini jeras tidak ad, dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun ukah dalam Islam. Meru_ juk ke nonna konstitusional dalam iasal 2gB ayat (1) UUD 1.945, maka perkawinan pemohon yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oreh pasal 2 uu perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut nonna hukum- Akibatnya, pemberrakuan norna hukum ini berdampak terhadap status hukum arrak pe-ohon yang dilahirkan dari perkawinan pemohon menjadi anak di ruar nikah berdasarkan pasar 34 ayat (1) uu perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan p".masalahan karena status seor.ulg anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. pendapat Mahkamah Konstitu- si-mengenai pokok permohonan adarah bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) uU No. 7/7974 tentang pencatatan perkawinan il;;;ir-",i;r.r." umnm angka 4 huruf b UU No. 1/7974, Mahkamah Konstitusi *"rryi*_ pulkan: 1) Pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya per- 2) Pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan ber- kawinan. dasarkan perundang-undangan. 196 | r I Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yakni: 1) Perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi neguua untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prin- sip negara hukum sesuai Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) LruD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, pembatasan dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan ser- ta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. 2) Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimak- sudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan di ke- mudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Oleh karena itu, MK berpen- dapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No. L/'1,974 tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan kontroversi yakni apa yang dimalsud dengan anak luar kawin. Bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat syar'i, narnun tidak dicatatkan. Pendapat lain menyebutkan bahwa makna anak luar kawin sesuai dengan pemahaman yang umumnya berkembang adalah anak zina. Terhadap makna pendapat kedua akan memunculkan baha- ya, karena memberi peluang ulrtuk melegalkan perbuatan zina. Untuk mengurai kesalah-pahaman sahnya perkawinan menurut peratuftm per- undang-udangan, Sekh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, yaitu peraturan syara'dan peraturan yang bersifa t al- tautttqiy.l 67 Peraturan syara'adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan yang ditetapkan syariat Islam yang dirumuskan dalam kitab fikih berbagai mazhab yang intinya kewajiban adanya ijab kabul dari yang berakad (wali dan calon suami) yang diu- capkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menun- jukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara, dihadiri dua orang saksi dan saksi disyaratkan mendengarkan sendiri se- cara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang sal<si tersebut meng- 167 Fatwa Mantan Syekhul Azhar Dr. |aad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq tentang al-zawaj al-'ur[ seba- gaimana dikutip Asasriwami, dalam /M.nu.or.id. E e"ng"trr"n e..rff,3i I Ol
erti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fikih, dan tidak terdapat larangan hu- kum syara'. Peraturan tersebut merupakan unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam te- lah'secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu seca.ra syar'i telah sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah. Peraturan yang bersifat toytmiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register akta nikah yang dibuat pihak berwenang untuk itu harus diatur dalam peraturan perundangan. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya- upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh se- orang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang. Menurut UU Perkawinan Republik Mesir No.78/193l menyatakan tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya dekumen resmi pemikahan. Menurut fatwa Jad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'iy ni- kahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti diatur dalam syariat Islam. Fatwa Syekh al-Azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang bo- leh dengan seenaknya saja melanggar UU di suatu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatlan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundang- an yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan seti- ap Muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika di ke- mudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli waris. Wahbah al-Zulaily dalam ol-Fiqh Al-Islarni wa Adillanthu, dengan te- gas membagi syarat nikah kepada syarat syar'i dan syarat tarvsiqiy. Sya- rat syar'i adalah suatu syarat tentanS keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yakni rukun pernikahan dengan syarat-syarat 1e8 | HUKUM PERK,AWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administcsi tr tertentu. Adapun syarat tawtsiqry merupakan sua[r yang dirumuskan un- tuk dijadikan-sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai ,puyu antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari' Syarat mwt- srqry tidak berhubungan dengan syarat sahnya zuatu perbuatan' tetapi Uutti aaanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi adalah merupakan syarat tawtiqiy,kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam pernii<at an adalah *"*fukutt syarat syar'iy, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan dan menennrkan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, di samping sebagai syarat tcwsiqiy' Perkembangan pe- mikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah ada dua alasan' yaitu qiyos dan mastohah rutrsolah. d. Tatacora Pengoiuan ltsbatNikah Sebagaimana diketahui bahwa akta nikah berguna sebagai buk- ti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak_hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai sebagainya. Dengan d.mikia", suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan Pencatatan di pencatatan pernikahan akan merugikan suami atau istri, anak bahkan orang lain' Pegawai Pencatat nikah tidak dapat catattrn atas pernikahan siri, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) akta nikah; dapat <tajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama'" Dengan demikian, itsbat nikah adalah permohonan pengesahan ni- kah yanl diajukan kepengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan nikah hanya dapat diajukan melalui pengadilan agama di wilayah tempat tinggal, bukan melalui KUA. Berdasarkan pengalaman dan prosedur yang terl-apat di pengadilan bahwa sytrat-syarat yang harus dipenuhi sese- oranj rrntuk melakukan itsbat nikah, sebagai berikuc 1) Mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama setem- 2) Surat keterangan dari kantor urusan agama (IruA) setemPat yang 3) Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa Pat. menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan' pemohon telah menikah' 4) Fotokopi KfP pemohon itsbat nikah' 5) MembaYar biaYa Perkara' 6) Bukti dan atau saksi yang terkait dengan pernikahan' ia p.ne"turrn purtiinB"fi | reS
I i t I I 7) Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan. Jika permohonan itsbat nikah dikabulkan, pengadilan menerbitkan penetapan yang pada intinya menyatakan bahwa nikah yang telah di_ lakukan oleh pemohon dan termohon adarah syah menurut hukum dan dengan demikian, secara hukum perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun perlindungan hukum bagi hak-hak sua- mi,/istri maupun anak-anak. Dengan sahnya pernikahan menurut agama dan hukum, sebagaimana diatur uu perkawinan dan KHI, maka dapat diurus akta kelahiran anak yang sah sesuai dengan prosedur yang ber- laku di catatzul sipil dengan melampirkan putusan itsbat nikah tersebut, sehingga anak dimaksud nantinya dapat tercatat sebagai anak dari pa- sangan yang telah menikah secara sah di mata hukum. ,r.,r.., I xuxuv cERKAwtNAN tNDoNEstA - " v r Daram perspektif Hukum perdata, Hukum rsram, dan Hukum Administrasi tr Harta dal Pe Perjanjian A. PEBJANJIAN PEBKAWI}IAN Pedanjian perkawinanr* atau prem-ptial Weement bisa dibuat oleh para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan yang dapat me- nyimpang dari peratqan undang-undang mengenai harta bersama asal- kan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. Hal-hal atau materi yang diatur dalam perjanjian per- kawinan tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undan8, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Namun dalam praktik, perjanjian perkawinan yang la- zim disepakati antara lain berisi: 1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah,'warisan ataupun cuma- cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. 2. Semua utang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawin- an mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri. 's Perjaniian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai ke- dudukm harta setelah mereka melmgsungkan pemikahan. Menurut Kt H Perdata dengan ada' nya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinm.
3. Istri akan mengums harta pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan, baik harta itu maupun pekerjaan atau sumber lain. 4. Untuk mengums hartanya itu, istri tidak memerlukaii'bantuan atau kuasa dari suami. Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59nUU- frlt/2015: 1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan per- kawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat menga- jukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perka- winan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agarna, dan kesusilaan. 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat me- ngenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada. persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dibuat tertulis dan disahkan Pegawai penca- tat perkawinan atau Notariil yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini ter- sangkur Bagr yang beragama Islam diatur KHI BAB VII Pasal 45 yang berbunyi: "bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawin'an dalam bentuk: a. Taklik t2lahr6e dan b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam." rB Kebiasaan dalam saat akad nikah, diucapkan juga ikra dui pihak mempelai pria. Penghu- lu memintanya mtuk mengucapkan ikrar yang dinamakan Taklik Talak, yaitu perjanjian yang di ucapkan calon suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tenentu ymg mmgkin terjadi pada masa yang akan datang. Istilah taklik talak sendiri berasal dari bahasa Arab, terdiri atas dua kata dasar, yaint tu'liq yang berarti mengganfing}an, da'r th4laq yang bermakna ceEi. Di antara muatan dari taklik terse- but yaitu apabila suami nantinya melanggar isi taklik talak, maka ini bisa dijadikm sebagai alasm istri untuk menggugat cerai suaminya. Ikrar ini sebagai bentuk komitmen suami kepada istri bahwa ia alon selalu mencintai istrinya dan berjanji akan melaksmakm kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik Hal ini juga memberikan perlindungm hukum bagi wanita karena mendapat jaminan dui suaminya. ^- I Huxuu pERKAWNAN tNDoNEsrA ZUZ I Dalam perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi Selanjutnya pada Pasal 46 dinyatakan: a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. b. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak behrl-behrl terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. c. Perjanjian taklik tdak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanji- kan tidak dapat dicabut kembali. Adapun pada Pasal 47 dinyatakan: a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat Perjanjian tertulis disahkan Pegawai Pen- catat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percamPuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. c. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk menS- adakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau har- ta syarikat. l. Sqarat Sahnqa Perjanjian Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perja+jian yang terdapat di dalam KUH Perdata. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus di- uji dengan beberapa syarat. Terdapat empat syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 132O KUH Perdata, Ym8 merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut: a. Syarat sah subjekifberdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Disebut dengan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak iersebut dapat "dapat di- batalkan" atau'dimintakan batal" oleh salah satu pihak yang berke- pentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kon- trak yang sah. b. Adanya kesepakatan kehendak (coraeruus, qglerrnent). Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kon- trak dianggap saah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kese- suaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut- Oleh E Harta datam perknimn dan ee4anlian il?,i I ZOS
c. d. e. f. hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: 1) Paksaan (dwang, duress) 2) PeniPuan (bedrog,fraud) 3) KesilaPan {dwaling, mistoke) SeUagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata ,"paiu, ddak;ah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau PeniPuan' Weiang/kecakapan berbuat menurut hukum (capacity)' Syarat i"rrurrg berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang mela- tukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut' Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Per- data menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali UU menentukan bahwa ia tidak cakap' Mengenai Lr*g-or.rg yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita t *rk* dalam Pasal 133O KUH Perdata' yaitu: 1) Orang-orang Yang belum dewasa' 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan' 3) Wanita Yang bersuami' Ketentuan ini dihapus dengan UU No' 1/1974 tentang perkawinan' karena Pasal 31 menentukL bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan per- buatan hukum. ;r** sah yang objektifberdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata' Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek per- janjian. Kon-sekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah konuak yang dibuat batal demi hukum' Jadi sejak perjanjian tersebut dibuat perjanjian tersebut telah batal' Obj eklPerihal tertentu' Suatu perjanjian harus berkenaan dengan hal tertentu' jelas dan di- benarkan ol.h tr.rt rr*' Sesuai ketentuan Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Hanya ba- rang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suair perjaniiurr.; eaup,," pasd rlss KUH Perdata menyatakan bah- sebagai pokok suatu barang wa: "suatu perjanjian i'uru' "'"-punyai yang palint ,"aiUt ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tenttr, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan,/dihitung' " Kausa yang dibolehkan/halal/legal' ffut r.ratyu adalah bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud,/alasan yang sesuai hukum yang berlaku' Jadi tidak boleh E 2 O 4 I m r sra m, da n Hu ku m Ad mi nistrasi dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh UU atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, hamslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat empat persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut: 1) Syarat sah yang objektifberdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata: " objeVperihaltertentu r Kausa yang 2) Syarat sah yang subjektifberdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata: r Adanya kesepakatan dan kehendak r Wenang berbuat 3) Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUH Perdata: r Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik r Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku r Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan r Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum 4) Syarat sah yang khusus: r Syarat terhrlis untuk perjanjian tertentu r Syarat akta notaris untuk perjanjian tertentu r Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk perjanjian tertentu ! Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk perjanjian tertentu. 2. Perjanjian di Bawah Tangan Banyak te{iadi di masyarakat sebuah perjairjian dibuat tanpa me- libatkan seortrng notaris dan perjanjian yang tidak melibatkan seorang notaris tersebut disebut sebagai perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karena saat salah satu pihak mengingkari isi perjanjian, pihak lainnya,akan.kesu- litan untuk membuktikannya. Agar kekuatan hukum sebuah pepjanjian di bawah tangan meningkat, pihak yang membuat perjanjian tersebut bisa r70 Seseorang tidak boleh membuat perjanjian yang objeknya dilarang oleh hukum, sebagai con- toh perjmjian pembunuhan, perampokm, perjudian, zina, dan lain-lain. E Harta datam Petkawinan dan Perjanjian i*i I ZOS
mmdatangi notaris untuk melakukan legalisasi. Lcgalisasi bisa dilakukan jika surat perjanjian belum ditandatangani' Jadi saat draft perjanjian su- i*, aiUorl, kedua betah pihak mendatangi notaris. Di sana pihak notaris akan membacakan isi suraq memastikan kedua belah pihak paham isi perjanjian dan setelah itu ditakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak di hadaPan notaris. pcrat<ietap bisa meningkatkan kekuatan hukumnya. Datanglah ke nota- ris aan pihak notaris nanti akan melakukan reSister (waarmerkinS) ter- hadap surat tersebut. Kalau dilihat dari kekdatan hukumnya, surat yang dilegalisasi memilfti kekuatan lebih kuat daripada yang hanya diregister. 3. Pcrianjian Notariil Menunrt ketentuan Pasal 1.868 KUH Perdata, Perjanjian Notariil di. sebutjuga Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yarrg ii;nmkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pe- jabat-pejabat umum yang berwenang untuk itu, di temPat di mana akta dibuatnya. Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Dalam Hukum (Acara) Perdata (Pasal 138, 165, 167 HIR, Pa- sal 1868 KUH Perdata), alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri atas: a. Bukti tulisan; b. Bukti dengan saksi-saksi; c. Persangkaan-Persangkaan; d. Pengakuan;. e. Sumpah. dengan tulisari dapat dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tu- lisan di bawah tangan. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebuah akta dapat dikatakan mempunyai kekuatan sebagai akta autentik apabila nan8.' .. UU.rS6atanNowis tidak memberi pengertian lebih lanjut menSenai *"og.tt i Bukti dah Daluwarsa. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata' yang dimJ<sud denga# akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat' Memrrut ^ - I t{t xUM PERKAWNAN lNDoNEslA ZOO I ii;;; PeBeektif Hukum Perdata, Hukum lslam' dan Hukum Administrasi E ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikaakan autentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikug yaitu: a. Dibuat dalam benftk yang ditentukan oleh undang-undang; b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebuq c. Dibuat di wilayah notaris berwenang. Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau auten- tik, atau akta autentik Pasal 1869 KUH Perdata kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, apabila peja- bat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, persoalan apakah slluafr akta au- tentik atau bukan merupakan persoalan sah atau tidaknya suatir akta. Autentik itu berarti sah, harus dibuat di hadapan pejabat yang berwe- nang. Oleh karena notaris itu mempakan pejabat yang berwenang da- lam membuat akta, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris merupakan akta autentilg atau akta itu salr- Pasal 1870 KUH Perdata ke- mudian menegaskan bahwa akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang terrnuat di dalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta. Namun, sering kali para pihak membuat perjanjian yang ditulis sendiri oleh para pihalq tidak di- buat tii hadapan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan (di bawah tangan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "ondcrhands"). Jadi, akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta auterrtik, sedangkan akta yang dibuat hanya di antara para pihak yang berkepentingan disebut akta di bawah tangan. Biasanya, bukti itu diperlukan kalau ada sengketa. Misalnya, da- lam jual beli, pihak pembeli akan menanyakan apakah barang tersebut merupakan miliknya. Akta tidak dapat dibuat kalau orang yang hmdak menjual tidak memiliki bukti atas kepemilikannya. Sebaliknya, dalam hal tidak ada sengketa, akta autentik, akta di bawah tangan yang dile- galisasi atalu di-waumet*ing, pada prirsipnya sama saja. Namun, tidak semua akta dapat dibuat di bawah tangan. Akta pendirian Pf, yayasian, firma, perjanjian kawin harus dibuat secara autentik, Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Jabaan Notaris, pejabat umum yang dimaksud da- lam pasal ini ada beberapa tergantung kewenangan apa yang dimililri. Pejabat umum yang ditunjuk oleh negara di bidang hukum perdata untuk membuat akta autentik adalah notaris, sepanjang terhadap kewenangan yang ditugaskan kepada pejabat lain. Pejabat lain yang dimaksud misal- ,tt BAB3 Harta dalam Perkawinan dil PsimiiT Xawin 207
nya untuk Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang berwenang adalah Pejabat Catatan Sipil, untuk Akta Perkawinan yang berwenang adalah Pejabat Pembuat Akta Nikah (Penghulu di Kantor Urusan Agama) atau juga Pejabat Catatan Sipil serta delapan jenis akta di bidang pertanahan yarS merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian, perjanjian yang dibuat di hadapan irotaris (dalam bentuk akta notaris) berlaku sebagiri akta autentik dan keistimewaan akta autentik sesuai Pasal 187O KUH Perdata adalah: "Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tent€rng apa yang dimuat di dalamnya." Kata-kata "suatu bukti yang sempurna", atau disebut juga "memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap", artinya: r Tidak dapat disangkal mengenai keberadaannya (karena yang mem- buat adalah notaris sebagai pejabat umum); dan I Tidak dapat disangkal mengenai isinya (karena akta tersebut wajib dibacakan dan dijelaskan oleh notaris sebelum ditandatangani para pihak). Dengan demikian, suatu akta notaris dalam sistem hukum pembuktian memiliki derajat pembuktian yang prling tinggi yakni mempunyai nilai pembuktian sempurna yang wajib dianggap benar bagi para pihak sam- pai terbukti ketidak benamya.l7l Tidak semua pejabat umurn dapat membuat semua akta, sebagai pe- jabat umum, notaris memiliki kewenangan yang bersifat umum (regel), sedangkan pejabat lain yang dimaksud oleh UU bersifat pengecualian. Notaris hanya berwenang membuat akta-akta yang telah ditugaskan atau dikhususkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara llrnlun, pada setiap akta autentik, termasuk pula akta notaris, dapat dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yakni: a. Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar (uitwendige bevrrijskracht), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta autentik. b. Kekuatan pembuktian formal (formale bewtjskracht) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak penghadap. c. Kekuatan pembuktian materil (moteriele bewijslcacht) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang t7' Habib Adjie, 2OO9, Sanki Perdata d&n AdminLstratif Terhadap Noarb sebagai Pejabat Publih CeL ke-2, Bandung: Pf Refika Aditama. ,r.ro I xuxuurERKAwtNAN tNDoNEsrA a ve I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi ti mendapat hak dan berlaku urmun, kecuali terbukti sebaliftnya (te_ genbewijs). :,,_ Dari tiap-tiap akta notaris, kita ha5rs dapat menilai sampai.l{ rpana kekuatan pembuktiannya, bagaimana perbandingan dari k"(rui'af;, p"rn- buktian yang tersimpul di dalamnyal Ada kalanya, bahwa meskiltrn te- kuatan pembuktian yang luar (uitwendige bewijskracht) kuat6tptapikeku- atan pembuktian forrnalnya atau materialnya kurang kuat, Isafte+f;feolalu banyak men gand un g tindakan-tindakan ny ata (f eitelij ke hqtddingg t) : *uI kurang mengandung rindakan-tindakan hukum, sehingga g1$F eghqgrun saja merupakan alat pembuktian yang kuat. Dengan deglikfagir$pgkat- nya akta notaris wajib dianggap benar sehingga terbr,\ti,lesalahannya dan kesalahan dalam akta notaris dimaksud harus dibu[<[i]igXudeq6an pu- tusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga 4gabjlarakta notaris tersebut dianggap tidak benar, maka pembat4rs +tfrpfitgris d.ij maksud harus melalui gugatan yang diajukan rn"tut.lhpq+g1r6i[?B,n,j 4. Perjanjian Pemisahan Hafta Jsarsr nsi[.ne['rs'I ..-l .eJr.rrsetib ilsr.rrs i Persoalan harta benda dalam perkawinan, ,E#HilT iffiti?"* 1974 tentang Perkawinan mengarur sebagai b"rilty1r;-.;;;; a. Harta benda yang diperoleh selama perkara{inaflrflficglidfr hgrhr ber- ;; , siuna. sdil ns>ligulsm )isbr, b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hedlaH {fttifl ti,?itftatrIeaa.f, di bawah pengawas€rn masing-masing Sdelftn#d5filrtrt# UUhX menentukan rain' ;:ti:rl,"j ill":,',:.1il, Perjanjian perkawinan atau disibut jggbpagjqniignsp-ranrltf,h r(Bsg, ntrytial agreement) dalam KUH Perdata m0rfD*Bdluafi@<AqinarUiad.Alah suatu perjanjian mengenai harta benda mereka, yang menyimpang dari asas dang-undang. Dalam praktik, perjanjiadEerkapdBs{bygo$ lsim dlrerc{ kati antara lain berisi: a. Harta bawaan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataqpun cuma-cuma yang diperoleh ma- sing-masing selama perkawinan.' b. Semua utang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawin- an mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istrl. c. Istri akan mengurus hafta liJ s>lsnifl r\rrriuH;t.ggl f mg
yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sum- ber lain. d. Untuk mengunrs hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari zuami. Perjanjian kawin ldni boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau sela- ma dalam ikatan perawinan. Hd ini telah diatur dalam pasal 29 UU per- kawinan jo- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69lptru-)Oll/2O]5: a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama delam ikatan per- kawinarL kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat menga- jukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perka- winan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. b- Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agarna, dan kesusilaan. c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditenttrkan lain dalam perjanjian perkawinan- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat me- ngenai hara perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak.merugikan pihak ketiga. fat4f perjanjian perkawinan di bawah tangan, maka perjanjian ter- sebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA atau kan- tor catatan sipil) atau dibuat secara notariil yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua trarta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama zuami istri dan akan menjadi harta gono gini dalam hal pasangan suami istri tersebut bercerai. Meskipun pasangan suarni istri telah pisah ran- jang, perjaaiian kawin dapat dibuat untuk mengatur pemisahan harta, karena zuami isfi tersebut masih dalam ikatan perkawinan.lT2 rz subektl $a3, hkok-pokok Hukum perdata, Jakana: pT Intermas. Iihat juga sudarsono, 1994, Hukum krkauinan Nasional, Jakana: Rineka Cipta. I HUKUMpERKAWNANtNDoNEstA "^ Z !U I Dalam Perpektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan HukumAdminist.asi B. HARTA BENOA DALAM PEBKAWII.IAN l. Harta Bawaan Dalam suatu perkawinzrn pernasalahan harta merupakan hal yang sering memicu perselisihan antar suami istri. Salah satunya dalam rne- nentukan apakah suatu harta termasuk harta bawaan atau bukan- IGrena jika suatu harta termasuk harta bawaan, maka sepenuhnya merupakan hak dari si pemilik barang dan tidak dapat dibagi ketika terjadi perce- raian. [,ain halnya jika harta tersebut merupakan harta bersama. Harta tersebut merupakan hak suami dan istri secara bersama-sama. Sehingga apabila terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata. Oleh karena itu, perlu dipahami mana yang termasuk harta bawaan dan maga harta ber- sama. Jika merujuk Pasal 35 ayat (2) UU No.1 /7974 ypng menyatakan bahwa: "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta ben- da yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ada)ah di bawah pe- nguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." UU Perkawinan tidak mejelaskan lebih lanjut yang dimaksud harta ba- waan maupun menjabarkan jenis-jenis dari harta bawaan tersebur Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan apakah suatu harta termasuk harta bawaan atau harta bersama. a. Penghasilan dan hadiah yang diperoleh sebelum minikah. Adakalanya sebelum menikah, seseorang telah memilfti tabungan dan harta benda lainnya baik dalam bentuk harta bergerak mauprur harta tidak bergerak. Selunrh harta yang diperoleh sebelum melikah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan masing-masing pihak. Terjadinya perkawinan tidak mengakibatkan harta yang telah dipa- oleh masing-masing pihak (suami atau istri) sejak sebelum menikah berubah menjadi harta bersama- b. Harta yang diperoleh melalui hibah. Setiap harta yang diperoleh melalui hibah baik diperoleh sebelun ataupun sesudah menikah, maka merupakan harta milik penerima hibah. Yang dimaksud dengan hibah dijelaskan Pasd 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: "Pemberian suatu benda s€ciuia su- karela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang ma- sih hidup untuk dimiliki." Setelah melangsungkan perkawinan suami atau istri dimungkinkan untrrk menerima hibah, baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak Harta yang diperoletr melalui hibah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan, sehingga sepe- nuhnya merupakan hak dari si penerima hibah tersebut. c. Harta yang diperoleh dari wasiar il AAB 3 |aarta dalam Perkawimn dan Pejajia Kawin I z'r'r
Adapun yang dimaksud wasiat dalam Pasal 171 huruf f KHI, yaitu: Wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksana- kan setelah pemberinya meninggal dunia. Yang dimaksud pemberian hak milik di sini dapat berupa barang, piutang atau manfaat dalam bentuk lainnya. Ketika ieorang suami atau istri memperoleh aset atau harta benda lainnya melalui pemberian wasiat, maka status dari harta tersebut termasuk harta bawaan. Sehingga walaupun pembe- rian wasiat tersebut terjadi dalam stratu perkawinan status hartanya tidak termasuk harta bersama. d. Harta yang diperoleh dari warisan. Harta warisan yang diperoleh suami,/istri dalam suatu perkawinan berkedudukan sebagai harta bawaan pihak yang menerimanya. Yang dapat dikategorikan sebagai harta warisan yaitu harta yang diting- galkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi mi- liknya maupun hak-haknya, sehingga harta warisan yang diperoleh suami atau istri tidak termasuk harta yang harus dibagi ketika terjadi perceriu€rn. , -Deqsan demikian, harti bawaan adalah harta yang dibawa masing- masing Suant.atau istri, sebeldm terjadinya perkawinan. Misalnya, seo- rang wanita yang pada-"saitakan melangsungkan perkawinan telah be- kerja di sebuah p"rt*-it&aCfi relama 5 tahun dan dari hasil kerjanya itu ia mampu membeli niobil. Maka ketika terjadi perkawinan, mobil tersebut merupakan harta bawaan istri. Menurut UU Perkawinan harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri. Masing-masing suarrli dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk me- lakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya tersebut. Namun meski demikian, UU Perkawinan juga memberikan kesempatan kepada suami istri irntuk menentukan lain, yaitu melepaskan hak atas harta ba- waan tersebut dari penguasaannya masing-masing (dimasukkan sebagai harta bersama). Pengecualian ini tentunya harus dengan perjanjian ka- win. ?. Harta Bersama [Gono-Gini] Harta bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan ber- langsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usa- ha tertentu, atau mungkinjuga deviden dari saham yang ditanam di se- buah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut bera- da di dalam kekauasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga ^.^ I xuxuu pERKAwTNAN tNDoNEstA Z I Z I Oalam persDektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi I penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa per- kawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetuj uan masing-masing. C. AKIBAT PERCERAIAN TERHAOAP HARTA PEHKAW!ilAN Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi baik karena kematian, pu- tusan pengadilan maupun karena perceraian (Pasal 38 UU Perkawinan), dengan kematian salah satu pihak suami atau istri, otomatis perkawinan menjadi putus. Selain perceraian, putusnya perkawinan dapat juga ka- rena putusan pengadilan akibat pembatalan perkawinan yang diajukan pihak yakni pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang pasangan suami istri, suami,/istri yang masih terikat dengan perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena salah sar.r pihak mengajukannya ke pengadilan. Jika suami yang mengajukan perceraian maka pengajuan itu disebut "Permohonan Thalak', sedangkan jika istri yang mengajukan maka pengajuannya disebut "Gugatan Cerai". Menrrrut Pasal 39 UU Perkawinan, percerian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian itu diajukan dengan alasan-alasan yang cukup yang telah ditentukan oleh UU yaitu bahwa suami-istri yang bersangkutan tidak dapat lagi hidup rukun. Sebelum persidangan per- ceriaan, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak karena perceraian tentu menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan. Bagi yang beragama Islam, pengaturan dilakukan berdasar- kan hukum Islam yang telah diakornodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHD. Secara urnrlrn, apabila tidak diadakan Perjanjian Perkawinan ter- hadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian akan mengakibatkan: 1. Terhadap harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri (gono-gini). 2. Terhadap harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perka- winan. E BAB 3 Harta dalam Perkawinan dan Perjanjian Kawin 213
1.. Tata Cara Pembagian Harta Bersama Dilihat dari pembagian harta bersama dan cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hu- kumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam, pembagiannya seceira hukum Islam yang diatur dalam UU No. 1,/L974 dan Kompilasi Hukum Islam, apabila suarni istri non-Islam, maka pemba- giannya menganut hukum perdata atau hukum adat. Berdasarkan Pasal 96 KHI dan Pasal 37 UU No. 1/7974 dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing menda- pat setengah balian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.rT3 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) me- nyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta bendh yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di ba- wah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. UU No. L/1974 Pasal 37 menyatakan, bila perkawinan putus kare- na perceraian, harta bersarna diatur menurut hukumnya masing-masing adalahhukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Penjelasan Pasal 37 [TI.J No. L/1974 tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pa- sal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersam4 baik dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian hukum- Karena Pasal 96 (1) menegaskan separuh harta bersa- ma menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Status kematian baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang maka harus ada putusan pengadilan tentang kematian dirinya se- bagaimana ketentuan KHI Pasal 96 (2) menyatakan bahwa: 'pembagian harta bersama bagi seor€rng suami atau islri yang istri atau suaminya hi- lang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama." Be- gitujuga dengan cerai hidup, Pasal 9 KHI menegaskan: "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepan- jang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. raAbdtrl Manan, 20o6, Arwkt Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,lakuta: PrenadaMe- dia Group, h. 129. ^., I xuxuupERKAwtNANtNooNEsrA Z l4 I Dal.- Perpelitif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi It Pendapat dan penerapan yang demikian juga telah merupakan yu- risprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa Perang Dunia II, sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersama jika perkawinan mere- ka pecah sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 424K/STP/1959 yang menyatakan bahwa: "menurut yurisprudensi Mahkamah Agung da- lam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagiarr.urTa Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan, peoerap:rn- nya berdasarkan hukum adat. Misalnya, suarni meninggal tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda. Dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat bahwa harta bawaan suami maupun harta bersama ja- tuh menjadi warisan janda sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3O2K/SLP/1,960: "Menurut hukum adat di seluruh [ndonesia, seorang janda merupakan ahli waris terhadap barang asal barang zuami, dalam arri bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secEua pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia di samping ketentuan itu mrrngkin dalam hal barang-barang warisan sangat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung." Di dalam kasus cerai mati dan ada anak atau cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik istri $anda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258/SIP/1.959 yakni apabila suami meninggal dunia dengan meninggalkan jandaAeturunan (anak), menu- rut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun janda, dapat menuntut pembagian harta bersama. Dalam hukum perdata, harta atau kekayaan bersama disebut gemeenschap yang berakhir dengan berakhir- nya perkawinan, apabila ganeercchq ini dihapuskan, maka dibagi dalam dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu per satu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat hu- bungannya dengan suatu pihak dapat diberikan iada yang bersangkutan dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian.lTs Dengan putusnya perkawinan, akan timbul berbagai permasalahan, antara lain tentang pembagian harta bersama antara suami sitri. Adapun putusnya hubungan perkawinan itu ada tiga sebab, yaitu karena kema. tian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Apabila salah satu dari '7n Abdul Manan , 2OQ6, Aneka Mrcalah Hukum Perd,ata Islam di Indonesiq lakarta: PrenadaMe- dia Group, h. 129. ''s Subekti, 1996, Pokok-pokok Hukum Perdatq Iakarta: Intermasa, h.35- E Harta datam perkawinan dan perianjian if,i I Zf S
t suami atau istri mengajukan perceraian, dapat diajukan sekaligus penye- lesaian harta bersama suami istri, baik dalam konpensi dari penggugatz pemohon maupun dalam bentuk rekonpensi dari tergugat,/termohon (Pa- sal66 [5] dan Pasal 36 [1] UU No. 7/7989 UU Peradilan Agama. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyele- saian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima atau diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian terjadi sebagai perkara ter- sendiri. Apabila tuntutan mengenai pembagian harta bersama digabungkan dengan perceraian, maka para pihak tunduk pada putusan sengketa per- ceraian, yakni jika perkara perceraiannya ditolak (tidak diterima), maka perkara pembagian harta bersama harus tidak diterima dan apabila per- kara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat se- kaligus diselesaikan. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini ketentuan khusus yang berlaku pada lingkungan pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Hal ini dima-ksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian, atau dapat pula diajukan setelah perkawinan putus karena kematian dan dapat pula dibarengi de- ngan harta waris. Jika terjadi sengketa kepemilikan, sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau hafia pribadi suami atau istri, maka harus diselesaikan oleh peng- adilan agama (Pasal 98 KHI). Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa: a. Penentuan harta bersama suami istri. b. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri. c. Penentuan bagian masing-masing suami istri. d. Pembagian harta bersama suami istri. Jika menyangkut sengketa kepemilikan, maka sepanjang itu tidak mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami atau istri, maka hal ini harus diselesaikan oleh pengadilan agama, tetapi apabila hal itu menyangkut milik pihak ketiga yang diwujudkan adanya intervensi, maka hal ini menjadi wewenang pengadilan umum. Jika terjadi sengketa tentang harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan.rT6 Masalah har- ta.bersama dalam perkawinan memang merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi '?6 MuktiArto, 1996, Praktik Pustaka Pelajar, h.24A. 216 HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi INDONESIA tr hukum perkawinan tersebut, akan berakibat pada mereka yang melaksa- nakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya. Z. Sita Jaminan Harta Bersama [Sita MaritatJ Dalam perkara perceraian di pengadilan, Penggugat/Pemohon bia- sanya mengajukan sita marital atau sita harta bersama dengan tujuan untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pem- bagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat.lz Sita marital bagi perceraian suami-istri yang beragama Islam diatur Pasal 78 huruf c UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Cara pelaksanaan sita marital sesuai ketentuan Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) KHI yang menyatakan bah- wa sesuai ketentuan Pasal 95 KHI memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami,/istri dalam suatu perkawinan tanpa melaku- kan gugatan perceraian. Adapun, Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian. Jadi, berdasarkan Pasal 95 KHI dan Pasal 136 ayat (2) KHI, pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami,/istri yang masih teri- kat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada pengadilan agama. Di sisi lain, terdapat kemungkinan pengadilan mengabulkan gugat- an perceraian tanpa memutuskan mengenai pembagian harta bersama. Dalam hal seperti ini, bila mantan suami-istri tersebut ingin membagi harta bersama, hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata tentang pembagian harta bersama. Jadi, sita marital tidak dapat digunakan un- tuk membagi harta bersama jika pengadilan telah mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami-istri. Dalam kondisi demikian, pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan melakii gugatan perdata. Pada praktiknya permohonan sita marital masih diperdebatkan apakah dapat dilakukan dengan sccara mandiri atau permohonan sita marital ini harus dilakukan secara bersamaan dengan gugatan cerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 549ndt/G/2OO7nA.[P. Pada per- kara tersebut pemohonan sita marital diajukan tanpa disertai gugatan E M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuk- tian, dan Putusan Pengadilaq h. 369. Harta daram perkeinan dan perianiian ?fti I Zf Z
perceraian. Lalu, dihadirkan beberapa ahli untuk memberikan keterang- an. Di antaranya adalah Yahya Harahap yang menyatakan bahwa bahwa seorang istri dapat mengajukan permohonan sita atas harta bersama tan- pa adanya sengketa,/perkara perceraian. Keterangan Yahya Harahap ini bertolak belakang dengan keterangan Ahli yang diajukan Termohon, Bernadette M. Waluyo yang berpendapat bahwa: permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama tidak dapat diajukan berdiri sendiri, terlepas dari permohonan atau gugatan lain, sebab sita jaminan itu sifatnya assesoir. Selain itu, kalimat tanpa adanya permohonan gugatan cerai dalam Pasal 95 KHI itu tidak berarti terpisah dari gugatan cerai, sehingga sita marital tidak da- pat dilakukan tanpa ada suatu gugatan cerai, baik cerai talak atau cerai gugat. Pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan sita marital yang diajukan tanpa disertai gugatan perceraian yakni pengadilan menguat- kan keterangan ahli Yahya Harahap dan menyatakan tidak sependapat dengan keterangan ahli Bernadette M. Waluyo. ^.^ I xuxuu pERKAwtNAN tNDoNEsrA Z I d I D"1". P".spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E 1 l 4 Putusnya "Perkawinan A. PERCEBAIAN Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangtrn memutuskan untuk me- mutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Percerai- an adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu yang di benci oleh Allah meskipun halal. Sebagaimana sabda Nabi saw.: "Perkara halal yang dibenci Aflah adalah perceraian (tholaq)." Dplarn pengertian lain perceraian adalah pu- tusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan keputusan pengadil- an dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.178 Pada prinsipnya UU Perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti UU Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya'dengan jalan perceraian. l. PengaturanPerceraian Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1/1974, perkawinan dapat diputus- kan dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sementara Pasal 39 UU No. L/L974 perceraian hanya dapat dilakukan r73 Soemiyati, 1982, Hukum Perlcauthun Islam dan lJndang-tJndang Perkawinan (tfndanS- Undang No- 1 Tdhun 1974 tentang Perkauinan), Yogyakarta: Liberty, h. l.
di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan ber- usaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk mela- kukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri' Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturzur perundangan tersendiri' Z. Alasan Perceraian Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah antara su- ditentukan oleh undang-undang. Sesuai dengan PP No' 9/7975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1'974 memberikan batasan-batasan alasan cerai yang dibolehkan serta dapat diterima di pengadilan. untuk diketahui, Lugi rrru-i atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengaju- kan gugatan perceraian ke pengadilan, harus mengetahui alasan-alasan p"r"J.ui* yang dibolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini ,"ng.t penting, tujuannya yaitu agar nanti gugatan atau permohonan yu"g aiui"k"rtdapat diterima dan dapat dikabulkan oleh majelis hakim' Adapun alasan dimaksud sebagai berikut: a Menurut UU Perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun ber- turut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau ka- rena hal lain di luar kemamPuannya; b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemada! pen- judi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; c. Salah satu pihak mendaPat hukuman penjara S (lima) tahun atau atau hukuman yanS lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahaYakan Pihak Yang lain; e. Sututt sutu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri; tengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ru- mah tangga. o Menurut KomPilasi Hukum lslam Menurut hukum Islam suami boleh menceraikan istri, begitupun se- baliknya, istri boleh meminta cerai kepada suaminya, walaupun hukum ^^^ I HUKUM PERKAWINAN lNDoNEslA 2ZU I D;;; Perspektif Hukum Perdata' Hukum lslam' dan Hukum Administrasi E asal bagi istri meminta cerai kepada suaminya adalah haram, tapi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i maka hukumnya diboleh- kan. Beberapa alasan perceraian yang dibenarkan menurut Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 1L6 KHI, yaitu:l7e a. Salah satu pihak berbuatzina atau menjadi pemabuk, pemadat, pen- judi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Sa.lah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun ber- turut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau ka- rena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan,/penyakit dengan akibat ti- dak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f. Antara suami dan istri terus-menems terjadi perselisihan dan per- tengkaran dan tidak qda harapan akan hidup rukun lagi dalam ru- mah tangga; g. Suami rnelanggar taklik talak; h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 3. Iata Cara Perceraian Prosedur pengajuan gugatan perceraian selain diatur dalam hukum acara perdata (HIR), bagi yang beragama Islam diatur dalam KHI, yaitu dalam pasal: Pasal 129: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya meng- ajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk kqperluan itu. Pasal 130: Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hu- kurn banding dan kasasi. ra Kendati Islam menganjurkan kelmggengm pemikahan, namun Islam juga tidak menafikan realita bahwa kehidupan di muka bumi memiliki karekteristik masing-masing. Manusia juga me- miliki tabiat yang berbeda-beda. Karena itu, Islam juga mengajarkan bagaimma cara mengakhiri ikatan pemikahan ketika sudah tidak ada lagi solusi antara suami dm istri, hubungan keduanya semakin memburuk dan semua cara perbaikan. prtur-" p.rr."B'fnBrf | 221
Pasal 131: (1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohon- an dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk memin- ta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubung€rn dengan maksud menjatuhkan talak. (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua be- lah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. (3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, diha- diri oleh istri atau kuasanya. (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ik- rar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perka- winannya tetap utuh. (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama mem- buat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami unruk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. Pasal 132: (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.rs (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada terSugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 133: (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 hu- re Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam, gugatan diajukan melalui pengadilan agama setempat dm bagi yang beragama selain Islam, gugatan diaiukan melalui pengadilm negeri diwi- layah tergugat. ... azz I Huxut',tpERKAwtNAN rNooNEstA I DalamPerspektif Hukum Perdata, Hukum lslam,dan HukumAdministrasi ruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah. (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan menun_ jukkan sikap tidak mau ragi kembali ke rumah kediaman bersa- ma. Pasal 134: Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran iru dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang_orang yang dekat dengan su_ ami istri tersebut. Pasal 135: Gugatan perceraian karena arasan suami mendapat hukuman penja- ra 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan p,rtrr* perce_ raian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang me_ nyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekr.tu, hrrk,r* t"tap. Pasal 136: (1) selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan Agama dapat mengizin_ kan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan Agama dapat: a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b' menentukan har-hal yang perlu untuk meniamin terpeliha- ranya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang_ barang yang menjadi hak istri.r8l Pasal 137: Gugatan perceraian gugur apabila suami atiu istri meninggal sebe_ lum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan percerai_ an itu. Pasal 138: (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat ti- dak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilaku_ kan dengan cara menempelkan gugatan pada papan p€ngumurn: rtt Dalam proses beracara di pengadilan, dikenar sita marital yang fungsinya sama dengan srta jaminan (consenntoir beslaag) yang dapat diaiukan tanpa aaanya gutatanl f put rrvap.rh?ffi: | 223
an di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau moss media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak Z (dua) kali de- ngan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. (3) Tenggang daktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimak- sud pada ayat(2) dengan persidangan ditetapkan sekurang- ku- rangnya 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan dite- rima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pasal 140: Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud da- lam pasal L32 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik lndonesia setempat. Pasal 141: (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selam- bat-lambatnya 30 (tiga puhfi) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu di- perhatian tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggil- an tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. (3) Apabila terSugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 hurufb, sidang pemeriksaan gugatan perceraian dite- tapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak di- masukkanya gugatan perceraian pada Pengadilan Agama. Par,al742:. (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pe- meriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan un- tuk hadir sendiri. Pasal 143: (1) Dalam pemeriksaan Sugatan perceraian Hakim berusaha menda- maikan kedua belah pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. I ruxuupERKAwNANtNDoNEsrA --, ZZ4 I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan Sugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada se- belum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 145: Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan Sugatan perceraian dilakukan dalam sidang teftutup. Pasal 146: (1) Putusan mengenai Sugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya ter- hitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. PasaT 747: (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Peng- adilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut ke- pada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu he- lai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk di- adakan pencatatan. (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan ke- pada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa me- reka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomof dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera. (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan PPN tempat perni- kahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diki- rimkan pula kepada PPN yang mewilayahi temPat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yanS dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PPN Jakarta. (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) elea I ^^- Putusnya Perkawimn I ZZU
menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakiba&u" t"rigi--i..ri"r"u"r rr"*, atau istri atau keduanya. Pasal 14g: (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan ja- lan khuluk, menyampaikan pe.mohonannya kepada pengadilan Agama yang mew,ayahi tempat tiuggatnya disertai arasan_alas- annya. (2) pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya unfuk didengar keterangannya masing_ma- (3) Dalam persidangan tersebut pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, aur, -.-ulritur, ,r"-rrn.*ru. (4) Setelah kedua para pihak sefakar tentang besarnya iwadl/te_ busan, maka pengadilan Aga;a memberikan penetapan tentang izin bagi suami unruk mengikrarkan ,"1"k";; il;;; pen€adilan dan penetapan iru tidak aapat aia.lukrrril;airrg au, (5) penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diarur da_ (6) Dalam hat tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan,/ Agama memeriksa a- *"*t siJn sebagai proses persidangan,/pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perceraian, berlaku hukum u".'rr-tt rr*, yaitu yang diatur da_ sing. sidang lam pasal 131 ayat (5). ;:*|:;Hiilan l#* a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1924 tentang perkawinan; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun ZO96 p.Undang_Undang Nomor 7 Tahun 19g9 tentang peradilan Agama(pasal 54_91); c' peraturan pemerintah Nomor g"Tah; rg75 tentang peraksanann Undang-Undang Nomor 1 Tahun Dii tentangperkawinan; d. Peraturan Menteri Agama No. Z Tahun Lgg7 tentang Wali Hakim; e. Peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan; f. Kitab-kitab fikih r1L1 seUpai-rr_il'o"r"_uan hukum; g. Yurisprudensi sebagai sumber hukum. Perceraian yang terjadi karena keputusan pengadilan agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oJeh **t,-l,,,] seteur, tidak berhas, dida- maikan antara suami-istri tersebut ip*ut ii+, pasal 115, dan pasal 116 226 I lykuy pERKAwtNAN tNDoNEstA I uatam perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi f KHI). Dalam Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. Perceraian membawa akibat hukum terhadap harta kekayaan dan anak (yaitu anak- anak yang belum dewasa). Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974,berbunyi: "Akibat putusnya perka- winan karena perceraian ialah: a. Baik ibu,zbapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisih- an mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya. b. Bapak yang bertanggurtg jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan da- pat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi- kan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."182 Sesuai ketentuan Pasal 19 UU No. 1/7974, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun ber- turut-tumt tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau ka- rena hal lain di luar kemampuannya; b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pen- judi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri; f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan per- tengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ru- mah tangga. r@ Namun, apabila pengadilan telah mewajibkan mantm suami untuk menaftahi mantan istri- nya nrunun ia menolaknya, hal itu merupakan bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan. Terkait hal ini, Pasal 196 HIR menyatakan bahwa: "jika pihak yang dika.lahkm tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menilg memasulkan per- mintaan, baik dengan lisan, maupun dengan suat, kepada ketua pengadilan negeri fang tersebut pada ayat (l) Pasat 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menJruruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkm, supaya ia memenuhi keputusm itu di dalam tempo y.mg ditentukm oleh ketua, ymg selama-lamanya delapan hari." E prtrr"r" p"rr"B#nB"l | 227
t Mengenai alasan-arasan perceraian di samping diarur daram penjerasan Pasal 39,juga diatur dalam pasal 19 pp No. 9 Tahun 1974. 4. Akibat Hukum perceraian Akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam pasal 41 uu No. 1 Tahun 1974. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat talak dan akibat perceraian. Bilamana perkawinan itu putus karena talak, mala bekas suami wajib: a. Memberikan mtfoh yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuari bekas istri tersebut qobla at-dukhul, seba- gaimana firman Allah Swt.: Kqada wanita_w@nita yang diceraikon (hendaklah diberikan oreh suaminlra) mut'ah ^n* y*fi ma,ruf, se- bagai suaru kentajiban bagi orang_orong yang berulova (eS. al_Baqaroll: 241). b. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri se_ lama masa idah, kecuari bekas istri terah dijatuhi talak ba,rn atau nuqruz dalam keadaan tidak hamil. c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum men_ capai umur 21 tahun. Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur pasar 156 uu No' 1 Tahun 1974. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu: r r r terhadapanak-anaknya; terhadap harta bersama; dan terhadap mut'oht Akibat perceraian terhadap anak_anak yang masih di bawah umur ada dua bentuk, yaitu: a. Menyangkut masalah perwalian. b' Menyangkut masalah-masarah keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian kawin. Menurut undang-undang, perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan. Undang-undang memberi kepastian bahwa per_ kawinan bubar karena kematian, tarena keadaan tidak hadir si suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau :ltlrny" sesuai dengan ketenruan_ketenruan dalam Bagian Kelima Bab 18;183 Karena putusan hakim setelah perpisahan mela ian ,aniang aan t6 Subekti R., Kitab Undang-Ilndang Hukum perdara, pasal 199. ,ro I ruxur.,r aERKAwtNAN tNDoNEsrA --" I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi ll pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam Register Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan dalam bagian kedua bab ini. Karena perceraian sesuai dengan ketentuan dalam bagian ketiga bab ini. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 189 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat tiga hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yakni tidak hadirnya salah satu pihak, putusan hakim, dan perceraian. 5. Hak dan Kewajiban 0rangtua Pasca Perceraian Pasal +1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi seba- gai berikut "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibulbapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisih- an mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua'biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan da- pat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi- kan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri." Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orangtua dan anak yang menyangkut beberapa hal, yakni: a. Kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orangtua dimaksud Pasal 45 (1) UU Perkawinan ini berlaku sam- pai anaknya anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan di antara kedua orangtua putus. b. Mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orangtuanya, yaitu: Anak wajib menghormati orangtua dan mena- ati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. c. Mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orangtua dalam segala perbuatan hukum sesuai Pasal 47 yaitu: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perka- winan ada di bawah kekuasaan oranStuanya selama mereka tidak di- cabut dari kekuasaannya. Orangtua mewakili anak tersebut menge- Putusnya Perkal#ria I I zzg
nai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan-I84 d' orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak ata"u menggadai_ kan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perka_ winan, kecuali apabila kepentingan anak itu _"rrgtJrraJirryu. e' Adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan, ya"itu: ,dJ'r"o.urrg atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannyu ,"rfruary seor.ng anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang_ tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pej;bat yurrg U"r*"rru"r, d"nr* putusan pengadilan dalam hal: 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 2) Ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, masih tetap berkewajib_ an untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anat rya- Xhusus ai dalam Hak dan Kewajiban urrt*, Orangtua dengan Anak yang diatur dalam uu perkawinan bahwa ist,ah belim dewasa dijumpai daram pa- sal 46 ayat (2) daa pasal 49 ayat (1) apa arti dewasa tidak dijumpai penjelasannya. Menurut-pasal 45 kewajit orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu menikah,/berdiri sendiri' sebaliknya menurut Pasal 46, jika anak tersebut telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtuanya apabila mereka memerlukan bantuannya. Jelaslah bah*u d"*uru itu dikaitkan kepada kemampuan dapat membantu memelit u* -urrg lain, yaitu membela ke_ perluan hidup orang lain, mungkin jika si ..dewasa,, itu ialah orang yang sanggup memelihara diri sendiri yakni tidak lagi tergantun;;;""p"y" kepada orangtua. ^an B. PERCERAIAN/IALAK MENUBUI AGAMA ISTAM Dalam hubungan belumah tangga, kita pasti mengharapkan hubung_ a yrg langgeng, bahagia dan terus bersama hingga maut memisahkan. Masalah dalam kehidupan berumah tangga memang pasti ada, namun sebagai pasangan suami istri yang terah f,Irkomitrnen di hadapan Arah haruslah berusaha untuk menye-iesaikan segala permasalahan rumah tangga bersama-sama. Sayangnya, dewasa ini makin banyak pasangan ::i;ffi^1l.ili:triJl"#.1ifi j:::i"1 Y;T":"l.o'^ dalam hal mana suaminya meniadi seorang wali-ibu (moerderuoogdesl ili-tl;, 230 | E suami-istri yang merasa bahwa permasalahan mereka tidak akan terse- lesaikan kecuali dengan bercerai. Perceraian atau bisa juga disebut ta- lak adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara. Perceraian dianggap sebagai cara terakhir yang bisa diambil oleh pasangan suami istri un- tuk menyelesaikan masalah yang mungkin mereka miliki. Padahal tidak menutup kemungkinan jika keputusan bercerai yang mereka ambil akan membawa masalah berikutnya, terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebisa mungkin berusaha un- tuk mencegah terjadinya perceraian ini. Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. dengan ada- nya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka ddak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka be- lum menikah dulu. Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Qur'an. Tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti shalat, zakag puasa, haji, dan lain-lain, Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidup- annya bersosialisasi. Bahkan, Al-Qur'an juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga tersebut. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai ada- lah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Berkaitan dengan hal terurai di atas, telah ada aturan mengenai hu- kum talak, masa idah bagi istri, hingga aturan bagi wanita yang sedang dalam masa idahnya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam memberi aturan yang sangat lengkap tentang hukum perceraian. Tentu saja aturan-aturan ini sangat memperhatikan kemaslahatan pihak suami dan istri dan mencegah adanya kerugian di salah satu pihak. Di situ dise- butkan tentang kewajiban suami terhadap istri hingga bagaimana aturan istri berada dalam masa idah. Dari beberapa ayat yang ketika seor€Lng telah dibahas, maka kita ketahui bahwa dalam Islam perceraian itu tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan-aturan tertentu.rss l. Jenis-jenis Ialak Mungkin sebelumnya kita telah sedikit mengetahui jenis-jenis talak menurut hukum Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian atau ta- t6 Hukum Perceraian dalam Islam Besera Dalilnya" dikutip dni kum-Islam yang diakses tanggal 17 November 2017. BAB 4 Putusnya Perkawinan 231
lak bisa dilakukan oleh suami, atau istri yang menuntut/mengajukan gu- gatan cerai kepada suaminya. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis cerai yang bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut terucap, yakni: a. Cerai talak oleh suami. Perceraian ini yang paling urnrun terjadi, yaitu si suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, maka saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu me- nurgSu keputusan pengadilan. Sebagaimana dalam Hadis dari Abu Hurairah r.a., Rasul saw. bersabda: "Ada tiga hal yang seriusnya di- anggap benar-benar serius dan bercandanya tetap dianggap serius, yaitu nikah, tolal<,/cerai, dan rujuk." (HR. Abu Daud) b. Talak rc71. Pada talak rc;'i, suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya keti- ka masih dalam masa idah. Namun, jika masa idah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru. c. Talak bour, yakni perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya. Dalam kondisi ini, istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan su- ami yang baru, lalu diceraikan dan habis idahnya. d. Talak sunni. Talak sunni ini adalah ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubung- an suami istri saat masih suci tersebut. Rasulullah saw. pernah ber- sabda tatkala Ibnu '(Jmar r.a. menalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. e. Talak bid'i. Suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. f. Talak tokUk. Pada talak rakftk, seorang suami akan menceraikan istri- nya dengan syarat-syarat tertentu yang belum tentu terjadi. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang diteptukan itu tidak berlaku maka tidak terjadi perceraian, akan tetapi jika syarat atau sebab itu ber- laku, maka terjadilah perceraian atau talak yakni talak yang digan- tungkan pada sebab tertentu. g. Fqsqkh nikah. Artifasokh menurut bahasa ialah rusak atau putus. Fa- softh berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak istri mengajukan Sugatan ke pengadilan karena sesua- tu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Fssakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan dibolehkan bagi seorang ^-^ I Huxurrl pERKAWTNAN tNDoNEstA ZJZ I Oal"- P.rspektit Hukum Perdata, Hukum lslam, dan HukumAdministrasi istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. Fasakh bisa juga diajukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatal- kan kelangsungan Perkawinan. 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami atau ter- nyata suami telah beristri empat orang, yakni adanya halangan nikah. 2) Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau kakeknya- Kemudian setelah dewasa dia berhak me- neruskan ikatan perkawinannya yarrg dahulu atau mengakhiri- nya. Cara seperti ini disebut khiyor bo'Iigh' Apabita yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh balig- Dasar hukum pengajuan fasakh nikah atau pembatalan nikah adalah nipuan atau salah sangka", sehingga menjadi: "seorang su4mi atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sat gka mengenai diri suami atau istri'" fazus yang banyak terjadi adalah penipuan yang dilakukan oleh ca- misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah' Peni- puan bisa ditakukan suami, bisa pula oleh istri' Selain itu' alasan murtad dapat diajukan untuk pengajuan pembatalan nikah (fasakh). h. Kltultt', adalah perceraian yang merupakan hasil kesepakatan a4tara kepada suami. i. Gugat cerai istri. Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami' gujat cerai istri ini adalah Sugatan seoftmg istri terhadap suaminya mJalui pengadilan. Hubungan perkawinan dianggap putus karena perceraian, terhitung sejak putusan pengadilan atas perkara perce- raian berkekuatan hukum tetap (inkrachtvott geurijsde)' ?- Hukum Perceraian dalam lslam Secara asal, hukum perceraian adalah makruh (dibenci)' Apabila se- orang suami menceraikan istrinya tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh hukum agzrma maupun hukum negara, maka itu adalah makruh' Dan perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan justm di- sukai oleh iblis. HaI ini juga sesuai Hadis Nabi: .,ilj )ltJt ,4lirr iw iifur putrrnv, p..r"Bf.Brl I 233
(perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thaloq fperceraianl). Namun hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Berdasarkan akar masalah, proses mediasi, dan lain sebagainya, perceraian bisa berni- lai wajib, sunah, malruh, mubah, hingga haram. Berikut ini akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam: a. Perceraian wajib. Perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami istri ter- sebut tidak lagi bisa damai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan is- tri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa damai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa cerai adalah ke- putusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hu- kumnya. Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika si istri melakukan perbuatan keji dan tidak lagi mau bertau- bat, atau ketika istri murtad atau keluar dari agama Islam. Dalam masalah ini, seorang suami menjadi wajib untuk menceraikannya.re b. Percaraian sunah. Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunah ketika terjadi sya- rat-syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menja- ga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunahkan untuk seorang suami menceraikannya. Cerai yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri. c. Perceraian makruh. Jika seorang istri memiliki akhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah mak- ruh. Inilah hukum asal dari perceraian, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istri, jika rumah tang- ga mereka masih bisa diselamatkan. d. Perceraian mubah. Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum bercerai adalah mu- bah. Misatnya, ketika suanri sudah tidak lagi memiliki keinginan naf- t6 Thudiihul Ahkam: 51 488, Al-Mulakhas al-Fiqhra 4lO, Fiqh MuryNar 306. 234 HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr e. sunya atau ketika istri belum haid atau telah putus haid. Atau karena perangai dan kelakuan buruk yang ada pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar lalu menceraikannya, namun bersabar lebih baik. Perceraian haram. Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram da- lam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suarni menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebilr dari satu kali. Akan tetapi sekalipun haram mengucapkannya tetapjatuh talaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah: .Ib g\tab i@t i tlti'+$L .i]lJ 'Tiga perhoro gong sungguhngo mereho dionggop sebogoi hesungguhon don gong bercondongo dianggap sebogoi sungguhon, nikoh, talok, don rujuh" (HR. Abu Doud don lbnu Mojoh). 3. Rukun Perceraian Dalam proses perceraian pun, Islam memiliki aturan atau rukun sen- diri yang harus dipenuhi.rsT Hal ini merupakan syarat sahnya perceraiirn, sehingga jika tidak dipenuhi maka tidak sah pula proses perceraian terse- but. Berikut ini rukun perceraian yang harus diketahui: a. Rukun perceraian untuk suami. Perceraian tersebut akan menjadi sah jika seortrng suami berakal se- hat, balig, dan dengan kemauan sendiri. Apabila suami menceraikan istrinya karena paksaan dari pihak lain, maka perceraiai'r tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu orang gila tidak sah talaknya, se- bab tidak berakal, sementara berakalnya seseorang merupakan sya- rat sekaligus rukun untuk bertindak sebagai subjek hukum. b. Rukun perceraian untuk istri. Sementara itu, seorang istri akan sdh perceraiannya, jika akad nikah- nya dengan suami sah. r87 Islam mendorong agar pemikahan itu abadi untuk selamanya dan agar hubungm iltara su- ami istri terus berlmgsung sampai keduanya dipisahkan oleh kematim. Allah telah menamakan akad nikah sebaga.i perjmjian yang berat. Dalam Islam tidak diperbolehkan menentukm waku berakhimla sebuah ikatan pernikahan. arsl | ,r" PutusrryaPerkawinan I aJJ
C. KtlMPETENSI PENGADILAN DALAM MENGADITI PEHKARA PEBCEHAIAN Kewenangan mengadili dalam hukum dikenal dengan kompeten- si,ls yang mempunyai arti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan ting- katan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan peng- adilan tata usaha negara (pengadilan administrasi). Adapun berdasar- kan tingkatannya pengadilan terdiri atas pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi (banding), dan Mahkamah Agung (pengadilan kasasi). Dengan demikian jumlah pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh jumlah pemerintah daerah tingkat II (kabupaten,/kota) yang ada, jumlah pengadian tingkat tinggi (banding) sebanyak jumlah pemerintahan ting- kat I (provinsi), sedangkan Mahkamah Agung (kasasi) hanya ada di ibu kota negara sebagai puncak semua lingkungan peradilan di Indonesia. Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu peng- adilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Per- tomo., dapat dilihat dari pokok sengketanya. Kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi ketiga dengan melakukan pembe- daan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.l8e Dapat dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN). Menurut Sejarah Ba- sahrm pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan: r Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan me- lekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai ke- dudukan sederajat. Contoh: pengadilan administrasi terhadap pengadilan negeri (umum), pengadilan agama atau pengadilan militer. ta Kamus Besar Bahasa Indonesiq 20 I 5, Jakarta: Departemen Pendidikm Nasional. re Harahap Zurin, 1997, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negarq Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. te Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Ba.dan Peradilan Administrrci di Indonesia. Bmdung:Alumni. ^^- I suxur.rpERKAwlNANtNDoNEgA ZJO I D"t"- p"opektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr r secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hierarkis mgmiliki kedudukan lebih tinggi. Conroh: pengadilan negeri terhadap pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. 2- Distribusi berkaitan dengan pemberian wewenang, yang bersifat ter- perinci (relatio di antara badan-badan yang sejenis mengenai wila- yah hukum. Contoh: pengadilan Negeri Bogor dengan pengadilan Negeri Bekasi. Pembagian yang lain adalah pembagian atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan, yakni: 1. Kompetensi relatif. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkung_ an peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu un- tuk mengetahui pengadilan negeri wilayah m€ura yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Menurut pasal 11g (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan ne_ geri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequidr forum rei). Mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wi- layah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. 2. Kompetensi absolut. Kompetensi absolut menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memerii.sa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diaju_ kan kepadanya. sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 10 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 ten- tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenal empat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agurma, per_ adilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). a. Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (pasal 50 UU Z/Lggg). b. Kompetensi absolut dari peradil€rn agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara orang yang beragama Is_ lam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU 50 Tahun 2O09) serta ekonomi sya_ riah. c. Kompetensi absolut dari peradilan militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang ditakutan anggo_ alga I ^^- Putusnya Perkawinao | 231
d. Kompetensi absolit dari peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah *"r,,"'ik'u, mengadili' dan memutuskan sengketa yang negara antara seseorang atau timbul dalam bidang taia "saha badan hukuml"ra.,, dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat a'it"tt'u'ttutrrtya suatu keputusan tata usaha nega- ra, termasuk ,""gt"tu kepeiawaian (Pasal 1 ayat 4 Uu :?/-2oo4 pTUN) dan tidai dikeluarkannya suatu keputusan yang dimo- honkan ,","otJl*-*pai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peranr'- i"*t'it"g-undangan' sedangkan hal itu telah rherupakan l"*u.libat' badan atau-pejabat tata usaha negiua y/ng bersang*tt" (Pasal 3UU O7/2OO4 tentang PTUN)' XompetJ.rsi absolut menurut Yahya Harahap'ter yaitu: 1. Didasarkan pada lingkungan kewenangan' 2. Masing-masi.g fiT gft"g;" memiliki kewenangan mengadili tertentu ata;r- diversitY jwisdiction' 3. Kewenangan ,"*""* tersebut' menciptakan kewenangan abosolut atau yurisdiksi absorut pada masing-masing lingkungan sesuai de- ngan stbi ect tnofrer of iurisdiction' adili sebatas tur* yu,,g dilimpahkan undang-undang kepadanya. Dengan demikian aupat ai,i*i'fttut' tuft*u ittil+ atribusi dari itu sama dengan istilah delegasi adalah sama dengan kom- kompetensi absolut ai" petensi relatif. 1. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian Proses pemeriksaan perkara ferdatl termasuk perkara perceraian di pengadilan setidak-d;;;;; terdiri dari delapan kali sidang yang meli- puti: r Sidang 1: pemeriksaan identitas para pihak yakni pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas penggugat/tergugat serta kuasanya (izin aitt tui"-lain) dan mediasi yakni hakim praktik, u"atu "t*i '*pi' attif untut mendamaikan kedua pihak' Se- wajib berusrt u diputus' usaha untuk mendamaikan tersebut lama perkara ;i; daPat dilakukan' dilanjutkan ke tahap pembacaan Sugatan' Pada tahap pembacaan rer Yahya, M. HarahaP,2015' Hukum Acara Perd4tt: Gugatan' Persidangan' Pe nyit'tan' Pembuki' '"tu'u an dan Putusan Pengadilan' Cer' ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, h' 181 I I I I I I z s a I BXSH Y"?,:X##I,l,x'[rst'lirum r sr am' dan H ukum Administrasi E E 1. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian Proses pemeriksaan perkara ferdatl termasuk perkara perceraian di pengadilan setidak-d;;;;; terdiri dari delapan kali sidang yang meli- puti: r Sidang 1: pemeriksaan identitas para pihak yakni pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas penggugat/tergugat serta kuasanya (izin aitt tui"-lain) dan mediasi yakni hakim praktik, u"atu "t*i '*pi' attif untut mendamaikan kedua pihak' Se- wajib berusrt u diputus' usaha untuk mendamaikan tersebut lama perkara ;i; daPat dilakukan' dilanjutkan ke tahap pembacaan Sugatan' Pada tahap pembacaan rer Yahya, M. HarahaP,2015' Hukum Acara Perd4tt: Gugatan' Persidangan' Pe nyit'tan' Pembuki' '"tu'u an dan Putusan Pengadilan' Cer' ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, h' 181 I I I I I I z s a I BXSH Y"?,:X##I,l,x'[rst'lirum r sr am' dan H ukum Administrasi E E 1. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian Proses pemeriksaan perkara ferdatl termasuk perkara perceraian di pengadilan setidak-d;;;;; terdiri dari delapan kali sidang yang meli- puti: r Sidang 1: pemeriksaan identitas para pihak yakni pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas penggugat/tergugat serta kuasanya (izin aitt tui"-lain) dan mediasi yakni hakim praktik, u"atu "t*i '*pi' attif untut mendamaikan kedua pihak' Se- wajib berusrt u diputus' usaha untuk mendamaikan tersebut lama perkara ;i; daPat dilakukan' dilanjutkan ke tahap pembacaan Sugatan' Pada tahap pembacaan rer Yahya, M. HarahaP,2015' Hukum Acara Perd4tt: Gugatan' Persidangan' Pe nyit'tan' Pembuki' '"tu'u an dan Putusan Pengadilan' Cer' ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, h' 181 I I I I I I z s a I BXSH Y"?,:X##I,l,x'[rst'lirum r sr am' dan H ukum Administrasi E E 1. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian Proses pemeriksaan perkara ferdatl termasuk perkara perceraian di pengadilan setidak-d;;;;; terdiri dari delapan kali sidang yang meli- puti: r Sidang 1: pemeriksaan identitas para pihak yakni pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas penggugat/tergugat serta kuasanya (izin aitt tui"-lain) dan mediasi yakni hakim praktik, u"atu "t*i '*pi' attif untut mendamaikan kedua pihak' Se- wajib berusrt u diputus' usaha untuk mendamaikan tersebut lama perkara ;i; daPat dilakukan' dilanjutkan ke tahap pembacaan Sugatan' Pada tahap pembacaan rer Yahya, M. HarahaP,2015' Hukum Acara Perd4tt: Gugatan' Persidangan' Pe nyit'tan' Pembuki' '"tu'u an dan Putusan Pengadilan' Cer' ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, h' 181 I I I I I I z s a I BXSH Y"?,:X##I,l,x'[rst'lirum r sr am' dan H ukum Administrasi E E ""tot r I prt,rnva pea.i$,3i I Z:S
Proses pemeriksaan suatu perkara dianggap selesai jika telah ditem- puh jawab-menjawab antzua para pihak dilanjutkan dengan pembuktian dari masing-masing pihak. Apabila semua tahap ini telah selesai tuntas, maka majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan selanjutnya maje- lis mengadakan rapat pennusyawaratan majelis untuk menentukan dan mengambil putusan. Putusan hakim harus memenuhi formulasi putusan yakni susunan atau sistematika harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi sytrat perundangan-undangan. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg. Jika putusan tidak mengikuti susunan pemmusan yang digariskan pasal ter- sebut, maka putusan tidqk sah dan harus dibatalkan-le2 Menumt Yahya Harahap,re3 putusan lembaga pengadilan harr.s memenuhi asas sebagai berikut: a. Memuat dasar alasan yang jelas dan perinci. Putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dan apabila putusan tidak memuat pertimbangan yang cukup atau ovoldoend.e gemotiverd. (iruufficient judgement). Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal25 UU No. 4/2OO4: Segala punrsan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan per- undang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. b. Wajib mengadili seluruh bagian Sugatan. Asas kedua digariskan da- lam Pasal 178 ayat (2) HI& Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan oleh pengSugat. c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Sesuai ketentuan Pa- sal 178 ayat (3) HI& Pasal 189 ayat (3) RBC dan Pasal 5O Rv me- nyatakan: Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam Sugatan, dan larangan ini disebut ulta petiam partium. Hakim yang mengabulkan melebihi positc maupun petiatm gugatan, dianggap telah melampahui batas wewenang atau ultra vi- res yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond. the powas of his autlority). d. Diucapkan di muka urnr,rm. Pembacaan putusan harus diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dan hal ini merupakan re Yahya, M. Harahap, 2015, HukumAcara Perdam: Gugaan, Persidangan, Penyitaan, Pembukti- an dan Putusan Pengadilan Cet, ke-s, Iakarta: Sinar Grafika, h. 807. te lbid.,h.797. 240 HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi INDONESIA E salah satu bagian dari asas fair trial yakni pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir dengan tujuan menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (misbehaior) dari pejabat peradilan.rea e. Diucapkan dalam sidang pengadilan. Putusan hakim selain diucapkan dimuka umum, juga harus diucap- kan dalam ruang sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. persi- dangan, pemeriksaan perkara dan pengucapan putusan dinyatakan sah apabila dilakukan di depan persidangan pengadilan yang terbuka untuk umum. Adapun, putusan pengadilan dapat dikatakan berkekuatan hu- kum tetap disebabkan oleh dua hal pokok, yakni: a. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap karena semua upaya hu- kum biasa telah tertutup, misalnya putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dalam tempo 14 hari, atau putusan pengadilan tinggi tidak diajukan upaya hukum kasasi dalam tempo 14 hari dan tentunya putusan kasasi Mahkamah Agung. b. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap karena undang-undang telah mengatur pembatasan upaya hukumnya. Sebagai contoh: pu- tusan PTUN yang berkaitan dengan perkara TUN yang diterbitkan pejabat tingkat II, maka putusan PTUN tersebut hanya dapat dia- jukan banding ke pengadilan tinggi TUN yakni tidak bisa diajukan kasasi. Putusan PHI, parpol, pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi, tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tinggr.rrt 3. Upaqa Hukum lerhadap Putusan Pengadilan Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk mela- wan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yarry diinginkan, karena adanya kesalahan, kekeliruan, atau kekhilafan hakim secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. rs Geoftey Robertson, 1993, Freedom, The Indtuidual and The lzw, New York Penguin Book, h. 341. t$ Yahya Harahap, 2OO8, Ibid , h. 8O9. putusnyapertffail Z+'t
t o. UpayaHukumBiasa Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan bagi para pihak yang didak puas dan atau tidak bisa menerima putusan pengadilan dengan catatan putusan yang dipermasalahkan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum biasa dimaksud terdiri dari: 1) Perlawanan (yeruet), adalah suatu upaya hukum terhadap suatu pu- tusan di luar hadirnya pihak tergugat (disebut putusan verstek) yang , diatur dalam pasal 129 HlF.. Verzet tersebut dapat dilakukan pada tenggang waktu atau tempo 14 hari (termasuk juga hari libur) sete- lah suatu putusan verstek tersebut telah diberitahukan dan disampai- kan kepada pihak tergugat karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Syarat-syaratverzetyaitu dalam Pasal 129 ayat (1) HIR: (a) Keluarnya suatu puh.rsan verstek. (b) Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan tidak boleh lewat dari 14 hari dan jikalau adanya eksekusi tidak boleh lebih dari delapan hari. (c) Venet tersebut dimasukan/diajukan kepada Ketua PN di dalam wilayah hukum di mana pihak penggugat telah mengajukan gu- gatannya tersebut. 2) Banding. Upaya hukum banding adalah suatu upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan negeri,/agarna berdasarkan UU No. 4/2OO4 tentang Perubahan Atas UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga UU No. 20/1.947 tentanS Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri/Agama yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20/1,947). Urutan banding bedasarkan pada Pasal2l Lru No.4/2OO4 jo. Pasal 9 UU No. 20/1,947 yang mana mencabut keteirtuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah: (a) Adanya pernyataan ingin banding. (b) Panitera membuat suatu akta banding. (c) Telah dicatat dalam register induk perkara. (d) Pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama (14) .empat belas hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat. (e) Pihak pembandigg juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding. 3) Kasasi. Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI diatur dalam Pasal 29 dan 30 UU No. 74/7985jo. UU No. 5/2OO4 yirng menya- 2421 HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi r takan kasasi adalah suatu pembatalan putusan atas suatu Penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam pengajuan kasasi adalah me- rupakan putusan banding Pengadilan Tinggi, nalnun dalam perkara tertentu bisajuga putus€ur pengadilan tingkat pertarna seperti perka- ra pailit, perselisihan partai politik- Adapun alasan yang digunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam pasal 30 uu No 74/1985jo. UU No 5/20O4 Yaitu: (a) tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut ma- upun kewenangan relatifl untuk melampaui batas suatu wewe- .*8; (b) salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku; (c) lalai dalaar memenuhi syarat-syarat yanS telah diwajibkan oleh peraturan per-UU yang dapat mengancam kelalaian dengan ba- talnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan' b. Upaya HukumLuar Biasa Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan.pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, rn3upul Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inrochi.van gewiisde), mentah kembali, namun permohon- an Peninjauan Xembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Peninj a'uan kembali meru- pakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatutrkan di luar hadil tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Peninjauan kerrsali (re- tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam Rv (hukum q*rt icara perdata yang dahulu berlaku bagi golongan Eropa) Pasal 385 dan seterusnya. Dalam perundang-undangan nasional, istilah PK disebut da- lam Pasal 15 UU No.19/1964 dan Pasal 31 UU No' 1311965' Upaya hu- kum luar biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat yang di dalamnya mencakup antara 1) Perlawanan "iuit) (denitervetzet) terhadap sita eksekutorial' ini terjadi bilamana dalam putusan penga- kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh dilan yang telah karerianyii pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Bedasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv- dan Pasal 195 (6) HIR. Dapat Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa oleh pada dasarnya suatu putusarl tersebut hanya mengikat Para Pihak dan pihak tergugat yang berperkarh saja (antara pihak penggugat prtrrnr" p".r"i,f;nB"l | 243
t tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). Den- deryerzettersebut diajukan ke pengadilan negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan. 2) Peninjauan kembali (request civif . Peninjauan kerrtbali (PK) adalah apabila dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud terdapat hal-hal ataupun kea- daan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putus- an pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat di- mintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. (Pasal 66-77 lJlJ Nomor 14/1-9A9jo. UU No. 5/2OO4). Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk permohon- an pengajuan PK menurut Pasal 67 UU Nomor 14/1985jo. UU No- mor 5/2004, sebagai berikut: (a) Adanya novtun atau disebut bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang telah didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang telah dinyatakan palsu; (b) Apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukannya surat-surat bukti yang memiliki sifat yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukan; (c) Apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak dituntut atau le- bih daripada yang telah dituntut tersebut; (d) Bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu sebab-sebabnya; (e) Bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata. (f) Batas tenggang waktu di dalam pengajuan 180 hari setelah pu- tusan memiliki kekuatan hukum tetap, lewat. (berdasarkan Pa- sal 69 UU 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali (PK) dalam tingkat per- tama dan juga terakhir (Berdasarkan dalam Pasal 7O UU Nomor: 14 Tahun 1985). D. PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PUTUSAN PENGAOITAN l. Putusnqa Hubungan Perkawinan Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebabkan oleh dua hal, yakni perceraian dan pembaalan perkawinan. Pembatalan per- ^, , I guxuupERKAwrNANrNDoNEstA Z# I Dala- P..spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi kawinan terjadi karena dalam pelaksanaan perkawinan syarat sah per- kawinan tidak seluruhnya terpenuhi, baik syarat materil maupun syarat formil, serta adanya Sugatan dari pihak ketiga, suami atau istri berupa penyangkalan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Adanya penyangkalan dari pihak ketiga, suami atau istri, dilakukan per- mohonan kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri berupa pembatalan perkawinan atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Adapun perkawinan yang keabsahannya lenyap karena ada atau ter- jadinya kejadian yang menurut hukum agama dan kepercayaan dapat melenyapkan keabsahan suatu perkawinan itu. Kejadian itu misalnya perkawinan beda agama. Maka perkawinan tersebut menjadi batal de- ngan sendirinya apabila perkawinannya dilakukan di Indonesia karena UU yang berlaku di Indonesia yaitu UU Perkawinan yang menurut Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing- masirtg agamanya dan kepercayaannya itu. Dan jelas juga dilarang da- lam Pasal 8 huruf F UU Perkawinan yakni perkawinan batal,/putus demi hukum. Untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, putr,$nya perkawinan terhitung sejak putusan pengadilan aSama berke- kuatan hukum tetap. Adapun perkawinan yang dilangsungkan menurut agama lain di luar Islam, putusnya perkawinan dihitung sejak keputusan pengadilan negeri dicatatkan pada catatan sipil. UU No. l/1974 maupun PP No. 9/7975 tidak memberikan keterangan mengenai akibat putusnya perkawinan tetapi jelas dalam perkawinan beda kewarg€rnegaraan pu- tusnya perkawinan berakibat adanya kemungkinan untuk kembali pada status kewarganegaraan asal. Mengenai status kewarganegara;rn yang diperoleh sebagai akibat dari campuran apabila perkawinan itu terputus, salah satu pihak (an- da,zduda) dari perkawinan yang putus itu, tetap dalam status kewarga- negaraan yang diperolehnya dari perkawinan yang telah dilakukannya. Kecuali ia menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan negzranya itu, hal ini sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (3) UU No. 12 Tahun 2OO6 tentang Kewarganegaraan, menjelaskan bahwa permo- honan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya aki- bat ketentuan dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) sejak putusnya perkawinan. ?. PembatalanPerkawinan Dalam UU No. 1/1974 tidak mengatur mengenai pengertian pem- batalan perkawinan, begltu juga dalam PP No. 9/L975 yang merupakan E eaaa I -, - Putusnya Perkawinan I z4J
pelaksana dari UU Perkawinan tersebut, juga tidak diatur masalah peng- ertian pembatalan perkawinan, sehingga tidak ada satu pun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkaninan. Dalam Pa- sal 22 UU No. 1/7974 hanya menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya disebutkan pengertian'idapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demi- kian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal. Walaupun dalam UU No. 7/1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat diba- talkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsung- kan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.rs Sementara itu dalam kamus hukum, peng- ertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin'.re7 "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang. 3. Alasan Pembatalan Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perka- winan dalam UU No. 1/1.974 Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:le8 a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat per- kawinan yang tidak berwenang. b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah. c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman/melanggar hukum. e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami,/istri. Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila: '$ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, Hukum Menurut Islam, UUE dan Hukum Perda- talBw, takarla- Yt Hidakarya Agung, h. 36. te Kamus Besar Bahas Indonesia,2002, Edisi 3, Cet. ke-3, Iakarta: Ba]ai Pustaka. f$ Hilman Hadikusuma,20O3, Ilz&zmPerkawinan Indon$ia,Cet.ke-z,Bandung: Mandar Maju, h.8r. 246 | HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi INDONESIA E a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama, b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih men- jadi istri pria lain yang mafqud (hilang), c. Perempuan yang dikawini masih dalam masa idah dari suami lain. d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974. e. Perkiiwinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Ketentuan dalam KHI berlaku bagi setiap orang yang beragama Is- lam, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara pembatalan nikah bagi orang Islam menunjuk pada hukum agama. Pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam UU No. 7/L974 maupun dalam pp No. 9[L97s Tentang Pelaksanaan UU perkarvinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas. Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawin- an oleh pengadilan ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 7/1974 yang berbunyi: batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai UU No. L/1974, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Secara istilah batal demi hukum mengandung penger- tian bahwa akibat-akibat dari keputusan dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula sebelum adanya keputusan. Adapun dapat dibatalkan mengandung arti bahwa akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan tetap sah sebelum diadakan pembatalan. 4. Pihak qang Dapat Mengajukan Pembatalan Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perka- winan ini, diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1,975 yang menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak- pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri. Selain itu diatur dalam Pasat 23 dan Pasal 24 tJlJ Perkawinan dan Pasal 73 KHI yang menyebutkan bahwa pihak-pihak di- maksud antara lain: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dar:i suami atau istri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau istri. b. Suami istri, suami atau istri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu tr easa I ^,- Putusnya Perkawinan | 241
I dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-szuna dapat mengajukan pembatalan perkawinan. c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus- kan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peratur- an perundang-undangan (Pasal 16 ayat [2]), namun sampai saat ini un$an tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri. d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ter- sebut diputuskan. Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan ter- sebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal44 UU No. 1 Tahun 1974. 5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan mauPun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan terhadap perkawinan tanpa wali yang berwenang mencakup empat hal penting, yaitu terhadap hubungan suami-istri, terhadap status anak, terhadap harta benda perkawinan, dan terhadap warisan. o. TerhadapHubunganSuami-lstri Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan sua- mi istri adalah punrsnya hubungan suami istri, karena setelah Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1/L974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "batalnya suatu perkawin- an dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan." Pasangan su- ami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan Putusan Penga- dilan berkekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam UU No. '1,/L974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi sya- rat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan. Putusnya hubungan suami ^, ^ I xuxut",t pERKAwtNAN tNDoNEstA Z4U I D"t". P"rspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr istri sebagai salah satu akibat pembatalan perkawinan oleh hakim yang membatalkan perkawinan antara seorang mempelai laki-laki dan perem- puan karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak berwenang atau tidak sah. Akibat hukum dari adanya pembatalan ini adalah putusnya hubung- an perkawinan antara seorang wanita dan laki-laki, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.. Mengenai boleh atau tidaknya wa- nita menikah tanpa wali yang berwenang, bahwa tidak adanya dan dibo- lehkannya seor:rng wanita untuk menikah tanpa wali yang berwenang. Melakukan perkawinan dengan mengindahkan atau memenuhi syarat- syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU perkawinan dan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka seorang harus meme- nuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang diatur dalam KHI. b. TerhadapStatusAnok Perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya se- olah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan aki- bat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi di- anggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menentukan batalnya suatu perkaurinan dihitung se- jak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun L974,Par,al 75 dan Pasal 76 KIII yang mempunyai ru- musrur yang berbeda. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "putusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut." Permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap pem- batalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terha- dap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputus- an tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap- Akibat batalnya perkawinan yang diatur dalam KHI Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 75 yang menyebutkan bahwa, putusan pembatalan perka- r putusnva peruPjnBai I z+o
winan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, sedangkan Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa "batalnya su- atu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya." c. Terhadap Horta Bendo Perkawinan Pembahasan harta sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, ka- rena hal ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dilihat dari asal-usul harta suami istri dapat digolongkan pada tiga go- longan, yaitu:1ee 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum per- kawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri- sendiri atau dapat disebut harta bawaan. 2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi meru- pakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing. 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan per- kawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian. Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawa- annya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang sua- mi istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorirng mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesu- dah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Menurut UU No. L Tahun 1974 mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun menge- nai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menggariskan bahwa pada da- sarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena f$ Sajuti Thalib, 1974, Hukum Kekeluargaan Indonesiu, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas In donesia, h. 83-84. I guxut"t pERKAwtNAN tNDoNEstA ^-^ l5U I D"t". p".sp€ktif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E I I l I I { i I t I, , i perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap men- jadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, se- panjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan per- buatan hukum atas harta benda masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupa- kan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beriktikad baih pihak yang beriktikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beriktikad buruk harus menang- gung akibatnya yakni segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. d. TerhodopWorisan Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, yakni dianggap anak sah. Menurut UU No. 7/7974 arak- anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orangtuanya yang perkawinannya dibatalkan dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia ber- hak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut. Pasal 42 UU No. 1/1974 menyatakan bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Akibat yang berhubungan de- ngan anak, kedudukan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orangtuanya yang perkawin- annya dibatalkan. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu. 6. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan Pembatalan nikah dan perceraian adalah salah satu alasan putus- nya perkawinan dan keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan pembatalan nikah dan perceraian adalah hanya dapat dila- kukan di depan sidang pengadilan. Pasal 28 ayat (1) UU No. 1./7974 menyatakan bahwa "batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan pu- tusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap." l^alu Pasal 39 UU E eaaa I ^-- Putusnya Perkawinan I zul
Perkawinan menegaskan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamai- kan kedua pihak." Sementara perbedaan keduanya, salah satunya adalah soal siapa pihak yang berhak menjadi pemohon.. Dalam perceraian, per- mohonan dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Adapun pem- batalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau isfi, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orangtua pasangan.2m Perbedaan lain adalah mengenai akibat hukum. Pada perceraian, sangat mungkin terjadi sengketa mengenai gono-gini karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga sulit bagi sa- lah satu pihak menuntut harta gono-gini. Perbedaan lain adalah menge- nai alasan-alasan pembatalan dan perceraian perkawinan. Alasan perkawinan batal demi hukum dan dapat dibatalkan (diaju- kan pembalatan ke pengadilan) antara lain: a. Perkawinan batal demi hukum apabila: 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melaku- kan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, se- kalipun salah satu di antaranya itu dalam idah talak rar'i. 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'an-nya. 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da sl dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya. 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hu- bungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No. l/7974 yaitu: I berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas. r berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dbngan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya. r berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. r berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesu- suan saudara sesusu€ul dan bibi atau paman sesusuan. r istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keme- nakan dari istri atau istri-istrinya. 2N Tentang Pembanlan Nikah dan Perceraian, dalam ^-^ I HuxuupERKAwtNANtNDoNEsrA l5l I o"l" p"rspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr b. Perkawinan dapat dibatalkan apabila: 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan. 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain; 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaima- na ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. L/1.974; 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan,/gugatan pembatal- an perkawinan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman y;rng melanggar hukum. Apabila ancrunan telah berhenti dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawin- an menjadi gugur. Dengan demikian, alasan pembatalan perkawinan dan perceraian di atas, jelas bahwa paksaan menikah dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1 1 75lPdt.G /2OL7 /P A.Wsb., Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pernikahannya dijo- dohkan orangtua Pemohon dan dipaksa. Pemohon menyebutkan bahwa ia tidak mengenal Termohon secara baik, sehingga Pemohon tidak men- cintai Termohon. Pemohon mau menikah dengan Termohon karena rasa takut dan ingin mengabdi kepada orangtua Pemohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 minggu, kemudian pisah sampai sekarang (saat permohonan) sudah 1 tahun. Atas permohonan tersebut, Hakim memutuskan menga- bulkan permohonan Pemohon dan membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon. Pernikahan yang didasarkan pada paksaan orang itu berujung pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan dan para pihak tidak keberatan apabila keduanya bercerai. Hakim pada akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan membe- ri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Ini berarti, jika menikah karena paksaan pada umumnya para pihak akan mengajukan permohonan pembatalan nikah. Jika yang diajukan adalah permohonan perceraian, maka biasanya paksaan hanya menjadi salah satu alasan yang membuat hubungan suami istri tidak rukun. tr BAB4 | 1Ea | 1JJ PutusnyaPerkawinan
E. KEDUDUKAN ANAK Kelahiran seorang anak tidaklah selalu terjadi dalam ikatan perka- winan yang sah. Adakalanya anak itu lahir sebagai akibat dari hubungan seksual antara seorErng pria dan seorang wanita di luar ikatan perkawin- an. Anak yang lahir dari hubungan seksual di luar ikatan perkawinan di- sebut anak luar kawin atau anak hasil zina. Dengan demikian, bagaimana hubungan hukumnya anak luar kawin dan masalah kewarisannya de- ngan kedua orangtuanya. Bagaimana hubungan hukum anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dengan orangtuanya menurut hukm Islam dan hukum perdata. Menurut hukum perdata ba-\wa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan bapak atau ibunya, apabila bapak atau ibunya memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, sebagaimana Pasal 28O KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak, yaitu: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 2. Sttatblad 1917 Nomor 129 tentang Adopsi. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun L974 tentang Perkawinan. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 5. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pada tahun 1990. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O03 tentang Perlindungan Anak. Di samping peraturan perundang-undangan tersebut, hukum adat dan hukum Islam juga mengatur tentang anak. Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewa- sa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak. Namun anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurusinya. Dalam hu- kum perdata, kriteria penggolongan anak ada dua macarn, yaitu menurut batasan usia dan perkembangan biologis. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat di dalam hukum perdata berbeda-beda ter- gantung dari perundang-undangannya: 1. Menurut BW dan UU No. 4/'1,979 tentang kesejahteraan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah. 2. Menurut UU Perkawinan No. 1/1974 yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 16 tahun (perempuan), dan 19 tahun (laki-laki). 3. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak ada- 2s4 | HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi lah mereka yang usianya lebih dari 1g tahun (kecuali apabila kede_ wasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau di bawah 1g tahun tetapi sudah menikah. 4' Menurut UU No. 23/2oo2 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya rebih dJ 1g tahun. Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam hukum Islam dan hukum adat. contohnya dalam hu- kum Islam dilihat dari tanda-tanda biologis seperri seorang anak lakilaki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah. Dan dalam hukum adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak ter- sebut, seperti dalam suku jawa, seor€mg anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang. Menurut hukum Perkawinan Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar nikah. l. Anak Sah Anak sah sebagaimana dinyatakan UU No.1/1974 pasal 42: adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Da]am KIII Pasal 99 dinyatakan bahwa: anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuah- an suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.', Perkawinan perempuErn hamil karena zina dengan laki-laki yang meng_ hamili adalah perkawinan yang sah. seandainya beberapa buian sesudah perkawinan itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, anak dimak- sud adalah anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan. ?. Anak Luar Nikah Adapun yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang dsebutkan dalam peraturan perundang-undangan hntara lain: 1. UU No. ]./7974 pasal 43 (1): anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. sementara setelah diuji materi menjadi anak yang dilahir- kan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ke_ dua orangtua biologis dan keruarganya dapat mengajukan trotrt"r, ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibunya. tr saea I ^-- Putusnya Perkawinan | 155
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut para ulama Syaf iyah, status anak yang lahir di luar perkawinan (nikah) diperinci sebagai berikut:2ol a. Jika dilahirkan lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad nikahnya, maka ada dua keadaan. b. Jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami, karena ada hubungan badan setelah akad nikah misalnya, maka nasabnya tetap ke suami, berarti berlaku baginya hukum-hukum anak se- perti hukum waris dan lain-lain. Karena itu suami diharamkan meli'an istrinya atau meniadakan nasab anak tersebut darinya (tidak mengakui anaknya). c. Jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan badan semenjak akad nikah hingga mela- hirkan, maka nasab anak hanya ke isui bahkan wajib bagi suami meli'an dengan meniadakan nasab anak darinya (tidak menga- kui sebagai anaknya). Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hak waris kepada anak. d. Jika dilahirkan kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami dan tidak wajib bagi suami untuk meli'an istrinya. Bagi anak tidak berhak mendapatkan waris karena tidak ada sebab-sebab yang mendukung hubungan nasab. Ini berlaku bagi anak yang dilahirkan laki-laki araupun perempuan. Berarti bapak sebagai wali dalam menikahkan anak perempuannya jika diakui nasabnya dan hakim sebagai walinya jika tidak diakui nasabnya. Perlu diperhatikan, walaupun status anak tidak bisa dinisbatkan kepada suami, tetap dinyatakan mahram baginya dikarenakan dia menjadi suami ibunya yang melahirkannya (bapak tiri) jika telah berhubungan badan dengan ibu yang melahirkannya. Apabila disimak dari pengertian status anak di luar nikah yang telah di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi maka gugatan dari Machica Muhtar, hanya satu yang dikabulkan MK, yaitu mengubah pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perda- ta antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti tes DNA. putusan ini mengun- dang kontra, karena dalam putusan yang dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di luar pernikahan jika anak hasit nikah siri. Apala- 2ot Bugiyah al- Mustarsyidin: 235-2316, I'anah at-Thattbin: ilt I 223. ,a^ | uuxuunERKAwlNANtNDoNEstA -"v I Dalam PersFEktif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi gi penjelasan dari pihak yang mengeluarkan putus€rn pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah nikah siri atau anak hasil perzinaan, kumpul kebo, dan selingkuh. yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi canggih. Pernikahan di bawah tangan Machica Muhtar dan Moerdiono adalah sah karena syarat dan rukun nikah dipenuhi serta tidak ada halangan nikah, sehingga anaknya adalah anak sah. Secara Islam, walaupun pernikah- annya siri tapi anak hasil pernikahan tersebut tetap memiliki hak yang sama dengan anak hasil pernikahan yang resmi oleh negara, memiliki hak waris dan hak perwalian karena anak tersebut tetap dinasabkan ke- pada ayahnya. Berbeda halnya jika anak dimaksud merupakan anak hasil seks be- bas, tidak ada pernikahan, anak inilah yang tidak memiliki hak waris dan hak perwalian. Para pengusung kebebasan tentu akan berargumen lagi bahwa telah terjadi diskriminasi dan penelantaran terhadap anak hasil seks bebas. Padahal yang bersalah adalah orang yang berzina tersebut. Terkait anak hasil zina, memang Islam mengajarkan anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan hak perwalian saat nikah. Namun bu- kan berarti anak ini akan ditelantarkan oleh negara, karena negara akan memberikan hak pengasuhan kepada pihak ibu dan keluarganya. Jika pihak ibu dan keluarganya mampu, adapun tidak mampu maka nega- ra akan membiayai hidupnya. Kemudian akses pendidikan, Islam tidak mengajarkan harus ada akta kelahiran, siapa pun Muslim ataupun non- Muslim, kaya ataupun miskin, anak hasil pernikahan ataupun anak hasil di luar pernikahan maka biaya pendidikannya akan ditanggung negara. F. PENGANGKATAN ANAK [AO0pSr] Anak menurut orang berakal sehat adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orangtua untuk meneruskan keturunan serta tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayang. Namun, terkadang Tuhan be- lum memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orangtua. Dengan demikian, melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi keluarga yang belum di- karuniai anak atau ingin menambah anggota keluarga. Secara etimologi, adopsi berasal dari kata adoptie bahasa Belanda, ataa adopt (adoption) ba- hasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut tabanni yang menurut diartikan dengan mengambil anak angkat.2o2 m Muderis Zaini, 1999, Adopst Suatu Tinjauan dai Tiga Sistem Hukum, Iakarta: Sinar Grafika, h.4. tr ele+ I ^-- Putusnya Perkawinan | 2)l
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak tidak merumuskan tentang pengertian pengangkatan anak, tetapi hanya meru- muskan pengertian anak angka! yaitu pada pasal 1 angka 9 sebagai ber- ikut'2o3 "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkung- an kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan." secara umum, persepsi publik ten- tang anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anak- nya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri, dan bila nanti orangtua angkatnya meninggal dunia dia berhak atas warisan orangtua angkatnya. Adapun kalau ditinjau dari segi hukum Islam, walaupun dalam akta kelahiran terrulis sebagai anak kandung, tidak mengubah status sese- orang dari anak angkat menjadi anak kandung.Dan dalam aspek waris- an, anak angkat bukan termasuk ahli waris,ztidak mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya. yang mencegah seseorang mendapatkan harta pusaka ada empat seperti yang telah disampaikan Ibn Haim dalam Kitab Kifaayah-oya; a. Sifat sahaya (budak belum merdeka). b. Tersangkut pembunuhan (terhadap mayat). c. Berbeda agama. d- Daw al-hukmi, yaitu bila tertetapkan ahli warisnya seseor.ng y€rng tidak berhak mendapatlan harta pusaka seperti saudara yang meng_ aku anak mayat kemudian dinasabkan menjadi anak bagi si mayat dan ia tidak berhak mendapatkan warisan.2M Akan tetapi meskipun bukan ahli waris, anak angkat bisa mendapat- kan harta orangtua angkat dengan jalan hibah (pemberian mutlak) atau wasiat sebelum orangtua meninggal. pengertian pengangkatan menurut PP No. 54/2oo7 tentang pelaksanaan pengangkatan Anak,. pasal r. angka (2): Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalih- kan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtura angkat. Dalam UU No. 23/2OO2 tentang perlindungan Anak, pengang_ katan anak pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan 43 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2 oro, Hukum perlindungan dan pengangkntan Anak di Ind.one- M Al-Iqnaa Lt as-Syarbinyllt3L2. sie Iakana: PT RajaGrafindo Persada, h. 55. .r.o I xuxuu eERKAwtNANtNDoNEstA aJe I Dalam Perspeltif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi I I I I I I I I I I perlindungan anak, berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dimaksud tidaklah me- mutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kan- dungnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak pada hakikatnya ada- lah meniru alam (naatral imitaar) dengan menciptakan keturunan buatan (oltificiol), dengan rujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan kerurunan. Banyak motif lain dibalik dilakukannya pengangkatan anak, antara lain: a. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang- tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. b. Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua. c. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk mempu- nyai anak. l. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Proses pengangkatan anak dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat terhadap calon anak angkat dengan orangtua kandung). Dan pengangkatan anak melalui lem- baga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lem- baga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri). Anak angkat yang diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu anak tersebut mempunyai ke- dudukan hukum terhadap orangtua yang mengangkatnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, terma- suk hak untuk mewarisi kekayaan harta dari orangtua angkatnya setelah meninggal.2os Masalahnya, bagaimanakah proses pelaksanaan pengang- katan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum apa saja yang timbul terhadap anak setelah diangkat. Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Seseorang yang berkeinginan mengangkat anak harus mengajukan permohonan ke- pada pengadilan dan setelah melaui proses persidangan, hakim dapat mengabulkan Permohonan pengangkatan anak dimaksud. Dengan terka- bulnya permohonan tersebut, anak angkat tersebut telah sah secara hu- kum menjadi anak angkat dari pemohon pasangan suami istri yang ber- sangkutan. Selanjutnya pemohon segera melaporkan pengangkatan anak '?d Yulies Tiena Masriani, 2O09, Tinjarun Yuridts Terhadap Pengangkamn Anak Antaruarga Ne' gara Indonesia d,anAkibat Hukumnya diKoto Semarazg(tesis tidak diterbitkan), Semarang: Univer- sitas Diponegoro Semumg, h- 10. cutu snya cerral#n,a i I zse
I tersebut kepada Kantor Catatan Sipil setempat, unfuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dari anak angkat tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa prosedur meneri- ma, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Terkait dengan permohonan pengangkatan anak yang dikabulkan, dalam isi penetapan pengadilan tersebut terdapat perintah atau tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemohon dalam melakukan peng- angkatan anak yakni memerintahkan kepada pemohon untuk melapor- kan pengangkatan anak tersebut kepada kantor catatan sipil paling lam- bat 30 hari sejak diterimanya penetapan, serta memerintahkan kepada pejabat catatan sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut. Dalam mencatatkan pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan, langkah selanjutnya guna membuat catat- an pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak yang diangkat, tentunya terdapat syarat-syarat dan juga prosedur yang harus dipenuhi serta harus dilakukan oleh pemohon memberikan penje- lasan bahwa untuk mengajukan permohonan pembuatan catattrn pinggir tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dan juga prosedur atau tata cara dalam mencatatkan pengangkatan anak khu- susnya pencatatan pengangkatan anak di daerah, biasanya diatur dalam peraturan bupati,/walikota tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Mengenai pencatatan pengangkatan anak di daerah biasanya dia- tur secara rinci dalam peraturan daerah atau peraturan bupati,/walikota yang merupakan penjabaran atau petunjuk teknis dari UU Sistem Kepen- dudukan yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pencatatan pengangkatan anak dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyarat- an berupa fotokopi dokumen, antara lain: a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak. b. Kutipan akta kelahiran. c. Kartu Tanda Penduduk (KIP) pemohon. d. Kartu Keluarga (KK) pemohon. Selanjutnya, dalam Pasal 81 ayat (3) dijelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pengangkatan anak de- ^-^ I xuxuvpERKAwtNANtNDoNEstA ZOU I Dalam P".spektif Hukum Perdata, Hukum lslam,dan HukumAdminist.asi tr ngan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dinas. b. Dinas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan. c. Pejabat pencatatan sipil memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak yang diangkat. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2), UU Nomor 23 Tahun 2O06 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: ..pencatatan pengangkatan anak dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk." Selanjutnya, berdasar- kan laporan dimaksud, pejabat pencatat€rn sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. r Pertama, sebelum dilakukannya pengangkatan anak, mengenai tu- juan dan motif/alasan melakukan pengangkatan anak yang didalil- kan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No' 4/Lg7g tentang Kesejahteraan Anak, jo. Pasal 39 UU No' 23/2OO2 tentang Perlindungan Anak,jo. Pasal 2 PP No. 54/2OO7 tentang Pe- laksanaan Pengangkatan Anak. Mengenai persyaratan telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan persyaratan pengangkatan anak da- lam Pasal 26 (1) Peraturan Menteri Sosial RI No- 11O,/HUK/2OO9 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. r Kedua, pelaksanaan persidangan pengangkatan anak. Dengan de- mikian dapat dilihat bahwa prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ber- laku dalam SEMA No. 6/L983 tentang Penyempurnaan SEMA No' 2/1979 tentang Pengangkatan Anak. r Ketiga, pencatatan pengangkatan anak. Pernyataan tersebut telah se- suai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan (3), UU No' 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akibat hukum terhadap anak setelah diangkat apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1), (2) mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak yang tertuang dalam UU No' L/7974 ten- tang Perkawinan. r Keempat, proses pelaksanaan penganSkatan anak dan akibat hukum- nya. Pemohon harus benar-benar memperhatikan terkait tujuan dan motif melakukan pengangkatan anak hanyalah untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak dalam rangka meningkatkan ke- sejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak itu sendiri' Hakim eutusnya Perka$,ia i I zol
a t yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak, harus cermat dan teliti dalam memeriksa permohonan peng- angkatan anak. Sehingga dalam proses pembuktian di persidangan dapat membuktikan bahwa pengangkatan anak tersebut benar-benar memiliki hrjuan dan motif untuk kepentingan yang terbaik bagi ma- sa depan anak. Begitu juga, kantor pencatatan sipil harus membe- rikan pelayanan terbaik serta tidak mempersulit kepada pemohon yang melaporkan pengangkatan anak untuk dibuatkan catatan ping- gir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak. 2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa pene- tapan pengadilan negeri, serta telah melaporkannya pada dinas kepen- dudukan dan pencatatan sipil, maka anak tersebut sah secara hukum menjadi anak angkat dari orangtua yang mengangkatnya. Dengan telah sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung diikuti dengan se- gala akibat hukumnya yakni adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orangtua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah tangga orangtua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orangtua angkat da- lam hal perkawinan anak angkatnya. Bahwa pengangkatan anak yang sah akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orangtua dengan anak kandung- nya sendiri. Yang dimaksud dengan seperti hubungan hukum orangtua dengan anak kandungnya sendiri adalah adanya ikatan lahir batin anta- ra orangtua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat.2o6 Dengan terjadinya hubungan hukum tersebut, timbullah hak dan kewajiban antara orangtua angkat dengan anak angkat seperti hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak kandung. Orangtua berkewajib- an untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik- baiknya. Orangtua angkat tidak boleh membeda-bedakan dalam segala hal, misalnya meliputi pemberian kasih sayang, nafkah, pendidikan, ke- sehatan dan segala kebutuhannya, yang juga meliputi tentang hak waris- nya terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya. Adapun anak angkat rnempunyai kewajiban untuk menghormati orangtua serta menaati segala apa pun yang menjadi kehendak orang- e Muderis Zaini, 1995, Adopsi: Sutu Tinjauan dari Ttga Slstem Hukum,Iakarta: Sinar Grafika, h.2r 262l| HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr l I i I I tua mereka. Apabila anak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orangtua di hari tuanya. Dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama,/sejajar, orangtua angkat se- dapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kan- dung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1), (2) mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak yang teffuang dalam uU No. L/7974 tentanS Perkawinan. selain dari akibat hukum tersebut di atas, akibat hukum lain yang timbul dari suatu pengangkatan anak antara lain:m7 a. Terhadap hubungan nasab,/darah, mengenai hubungan ini dipan- dang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kan- dungnya. b. Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya, da- lam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari oranStua angkatnya- c. Terhadap hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini se- mula dengan orangtua kandungnya beralih kepada orangtua angkat' Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh hakim di pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orangtua kandung ber- alih kepada orangtua angkatnYa. d. Terhadap hubungan mahrom, anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama,/sejajar seperti anak kandungnya sen- diri sehingga anak angkat tidak boleh dinikahi dengan oranStua an8- katnya, danjuga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau tidak boleh dinikahkan dengan anak angkat yang lain dari orangtua angkatnya. 3. Kesalahan dalam Proses Pengangkatan Anak- Mengangkat anak adalah perbuatan yanf baik dan mulia, namun perbuatan baik dan niat yang baik itu harus dibarengi dengan prosedur hukum yang benar. Kalau perbuatan baik tersebut tidak dibarengi de- ngan prosedur hukum,/administrasi yang benar, maka dapat berakibat tidak baik bahkan bisa fatal di belakang hari. Sering terjadi kasus orang mengangkat anak, mengambil anak dari anak orang miskin di desa, oranStuanya diberi uang, anaknya dibawa ke kota, lalu anak angkat ter- 207 M Budiarto, 1985, Pengangtcatan Anak Ditinjau fui Segi Hukun'.lakarta: Akademika Press- indo, h.29. E pr,rrn""p"rr"ffnB"1 I 263
,| sebut diajukan akta kelahiran ke kantor catatan sipil dan diakui sebagai anak kandungnya sendiri, dimasukkan dalam Kartu Keluarga (KK) dan diakui sebagai anak kandung, diperlakukan dengan baik, dipelihara, di- besarkan dan disekolahkan sampai berhasil. Setelah anak tersebut besar, mereka mencari orangrua kandungnya dan orangtua kandungnya sudah tidak miskin seperti dahulu yakni telah hidup berkecukupan. Melihat anaknya telah tumbuh besar dan menjadi tampan atau cantik, timbul keinginan orangtua kandungnya untuk me- minta kembali anak tersebut dan selanjutnya meminta baik-baik anak tersebut kepada oranStua angkatnya' Orangtua angkatnya keberatan permintaan tersebut dan berusaha mempertahankan anak angkatnya tersebut. Karena penyelesaian secara musyawarah,/kekeluargaan tidak h- ditempuh, akhirnya memilih jalur hukum untuk penyelesaiannya. Orangtuau-r1,'i :r,., r;,,. .'.,t elain menggugat perdata ke pengadilan yak- ni perbuatan m atas proses atau presedur pengangkatan anak tersebut, Jtrllii llle ir,. :an secara pidana ke polisi dengan tuduhan: a. Penggelapan asal-usul ?D?k. rr.1 tidak b.r,.r mengakui anak orang lain sebagai anak kandung kita senilrri .. ,r:,r i.r:ri tersebut melang- gar Pasal 27J r..rrab Undang-Undang Ilu'.' ' i ;..., , (KUHp) menge- nai pengakuan palsu anak. yang bert,,.,r"'i: "Barangstapa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Sipi! meng,rkui seorang anak sebagai anaknya sendiri, sedang diketahuinya bahwa ia bukan ayahnya anak itu, dihukum karena palsu mengaku anak, dengan hukun'ran punjara selama-lanranya tiga tahun." R. Soesilc dal.rm bukun:-a Kitab Un- dang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) se'z { iiomentar-komentarnya lengkan.asal demi pasal menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang oetul-betul mengetahui bahwa anak tersebut bukan berasal dari dia, namun mengakui bahwa anak itu adalah anaknya, diancam hukum- an pasal ini. b. Memberikan keterangan palsu pada akta autentik. perlu diketahui, bahwa Akta Kelahiran adalah termasuk autentik yakni merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang_ undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (pasal 1968 KUH perdata). Pejabat umum pembuat akta autentik ini bisa notaris, pegawai ca- tatan sipil, pejabat pembuat akta nikah, dan lain-lain. Akta autentik di- maksud wajib dianggap benar, kecuali telah terbukti ketidakbenarannya, sehingga dengan demikian apabila seseorang memberikan keterangan yang tidak benar (palsu), maka orang tersebut terkena anczunan pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi: ,.r. I HuKuru nERKAwtNAN tNDoNEslA zvr I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E : (i) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam su- atu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus di- nyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyu- ruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (2) Diancam dengan pidana y€rng sama, barangsiapa dengan sengaja me- makai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam rumusan tersebut, tidak dicantumkan orang yang disuruh un- tuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur "ke dalam akta autentik" bahwa orang tersebut adalah pembuat akta autentik. Sehingga, berdasarkan pasal tersebut, pejabat pembuat akta autentik yang tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterang- an tentang sesuatu hal itu, maka tidak dapat dipidana, n€unun apabila pejabat tersebut mengetahui, rnaka pejabat yang rhembuat akta dimak- sud juga dapat dipidana. 1,,;; ruk itu kita harus hati-hati dalam melakukan pengurusan pengangkat,rir ..;:dk yakni tidak membuat keterangan palsu seperti mengakui anak angkat sebagai anak kandung dan lain sebagainya. 6. HAK DAN KEWAJIBAN ANIABA I}NANETUA DAN ANAK I{ak dan keu'ajiban anak terhadap orangtua diatur dalam Pasal 46 UU No. L Tahun i974 yang menyatakan:a (1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan- nya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya. Kewajiban anak untuk menghormati dan menaati kehendak orang- tua yang baik terhadap si anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memang sudah sepantasnya dilakukan anak. Setiap anak ha- rus hormat kepada kedua ibu-bapaknya baft ditinjau dari segi kemanu- siaan dan keagamaan. Hal ini dikarenakan dengan begitu susah payah oranStuanya membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Sudah sewajamya anak-anak berterima kasih kepada orangtua de- ngan jalan menghormatinya. Demikian juga menaati maksud-maksud baik dari kedua orangtua adalah hal yang sudah semestinya. 208 Sudarsono, 1991, Hukum Perkawimn Nasioml Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 299. E eaea I ^-- PutusnyaPerkawinan I zo)
Dalam hukum Islam, anak mempunyai hak-hak antara lain: 1. Hak radla', artinya hak untuk mendapatkan pelayanan makanan po_ koknya dengan jalan men)rusu pada ibunya. 2- Hakhadlanoh, artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletalkan sesuatu dalam pangkuan. 3. Hak nafkah, adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab di mana begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban orangtua menurut UU No. l/1,924 dan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 45 yang menyatakan: (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Kewajiban tentang memelihara ini adalah pengertian yang luas dan sulit untuk memberi definisi yang lengkap atas arti pemeliharaan ini. Undang-Undang No. 7/1,974 tidak memberi suatu definisi tentang arti pemeliharaan dimaksud dan menyerahkan pada kondisi perkembangan sosial. Dhlam Hukum Islam, kedua orangtua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Swt. telah memerintahkan agar berbakti kepada kedua orangtua. Allah swt. menyebutkan bersama- an dengan pentauhidan-Nya dan memerintahkan hamba-Nya untuk me- laksanakan perintah-Nya tersebut. H. PEBWALIAN Perwalian menurut KUH Perdata adalah pengurusan terhadap kepen- tingan anak-anak dari bapak dan ibu yang sama sekadar anak-anak itu pun mempunyai seorang wali yang sama pula harus dianggap sebagai suatu perwalian, sedangkan menurut UU No. l/1974 pasal 5O hingga Pasal 54 menyatakan bahwa: "perwalian adalah pengawasan, perawat- an dan serta pengurusan kepentingan si anak.,, Hak hadlanch anak yang belum dewasa, di bawah umur dan belum berusia 1g tahun serta belum menikah, diasuh atau di bawah perlindungan seorang wali. pada intinya pengertian perwalian adalah sama, bahwa pengurus€rn kepentingan anak yang belum dewasa dan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Masyarakat sudah banyak yang menerima dan cukup me- ngerti tentang perwalian dan pentingnya perwalian. Dalam pelaksanaan ,^^ | xuxuu eERKAwtNAN tNDoNEstA '"" I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr I I N I I I I I tentang UU mana yang akan dipakai oleh masyarakat yang akan me- lakukan perwalian tergantung kepada masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut tunduk pada KUH Perdata atau tunduk kepada UU No. l/7974; Apabila mereka runduk KUH Perdata,.maka yang berhak mendapatkan perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Adapun bagi masyarakat yang ingin agar perwalian menurut UU No. 7/7974 bahwa mereka yang berhak mendapat perwalian adalah anak- anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melang- sungkan perkawinan yanS tidak berada di bawah kekuasaan wali. Un- dang-Undang Perkawinan mengatur pula masalah perwalian yang diatur di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 menyatakan bahwa: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau be- lum pernah melangsungkan perkawinan. 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Ketentuan ini merupakan yang pertama yang erat berkaitan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Ketiga, undang-undang menetapkan atau mengatur tenkrng penunjuk- kan wali, kewajiban dan tangSung jawab sebagai seorang wali, meliputi: 1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum dia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. 2. Wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. 3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan keperca- yaannya anak itu. 4. Wali membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah ke- kuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. 5. Wali bertangSung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena ke- salahan atau kelalaiannya. Ketiga, mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali berlaku juga Pasal 48 undang-undang ini. , Tentang pencabutan kekuasaan wali yang dinyatakan: tr elaa I ^-- Putusnya Perkawinan I lgt
,t (1) wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan wali dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pengadilan menunjuk orang lain sebagai wali. Tentang kewajiban wali untuk mengganti kerugian terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya, yaitu: Wali yang telah menyebab_ kan kemgian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaan- nya, atas tuntutan anak/keluarga anak tersebut dengan keputusan peng- adilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Perwalian yang diatur di dalam UU perwalian mulai pasal 50 hingga Pasal 54 yang berlaku dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Adapun perwalian dengan wasiat diatur secara resmi di dalam UU yakni: Masing-masing orangtua yang akan melakukan kekuasaan orang- tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat se- orang wali bagi anak-anaknya itu, jika kiranya perwalian itu setelah dia meninggal dunia maka demi hukum ataup,n karena penetapan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan orangtua yang lain. Badan-badan hukum yang tidak boleh diangkat menjadi wali: peng- angkatan dilakukan dengan wasiat, atau dengan akta notaris yang dibuat untuk keperluan itu semata. Dalam hal itu boleh juga beberapa orang di- angkatnya, yang mana menumt nomor urut pengangkatan mereka, or€rng yang kemudian disebutnya akan menjadi wali, bilamana orang yang tersebut sebelumnya tidak ada. undang-undang telah mengatur sccara autentik perwalian datif, yakni bagi sekalian anak yang belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orangtua dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah. pengadilan negeri harus meng- angkat seor€urg wali, setelah mendengar atau memangil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orangtua atau penvalian, maka pengadilan mengangkat juga seorang wali untuk waktu selama ke- takmampuan itu ada. Atas permintaan orang yang digantinya, wali itu boleh dipecat lagi, apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak ada lagi. Apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau ti- dak adanya si bapak atau ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tidak diketahui, pengadilan dapat mengangkat seorang wali. Atas permintaan orang yang digantinya, wali itu boleh di- pecat lagi, apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak lagi ada.2oe e Sudarsono, 2005, Hukum Perkauinan Nasionalrakarta: Rineka Cipta, h. 204. ?Aa I HUKUM pERKAwtNAN tNDoNEstA -"" I Dalam Perspektif Hukum Perdata. Hukum lslam,dan Hukum Administrasi E Atas permintaan ini pengadilan menerbitkan penetapan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan peminta, si wali, wali peng- awas, piua keluarga atau semenda si belum dewasa dan akan Dewan Per- walian sekiranya permintaan itu berkenaan dengar4perkawinan seorang anak luar kawin, maka pengadilan mengambil ketetapannya, setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti yang telah tercantum da- lam Pasal 354a. Permintaan dikabulkannya, kecuali ada y4ng menelan- tarkan si anak. Terhadap pemeriksaan orang-orang itu Kbtentuan dalam ayat keempat Pasal 206 berlaku dengan penyesuaian seltadarnya. Selama perwalian termaksud dalam ayat kedua dan ketiqa berjalan penunaian kekuasaan ornngtua tertangguh. :' Dalam segala hal, bilamana harus terjadi pengangkatan seorang wali maka, jika perlu oleh balai harta peninggalan, baik sebelum maupun se- telah pengangkatan itu, diadakan tindakan seperlunya guna pengunrsan diri dan harta kekayaan si belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku. Kecuali adanya tiga jenis perwalian seperti yang telah dijelaskan di'atas, undang-undang menSatur juga tentanS wali pengawas. Bahwa kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan si belum dewa- sa, apabila ini bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban yang teristimewa dibebankan kepada balai harta peninggalan dalam surat instruksinya, tatkala perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.2r o Atas ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, Wali pengawas berwajib memaksakan kepada wali, membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh kepada si yang belum dewasa. Di dalam masalah wali pengawas ditetapkan beberapa hal, yakni: 1. Mengurusi pengurus harta si anak oleh si wali yang menetapkan bahwa atas ancaman hukuman mengganti biaya, rugi, dan bunga. Balai Harta Peninggalan wajib melakukan segala tindakan yang di- amarkan [IU, agar setiap wali, punkendati hakim tidak memerintah- kannya, memberikan jaminan secukupnya, Setidak-tidaknya wali itu menyelenggarakan pengumsan dengan cara seperti yang ditentukan dalam UU. 2. Ketentuan tersebut di atas dimuat dalam Pasal 371, sedangkan Pasal 372 menetapkan bahwa wali pengawas setiap tahun minta perhitung- an pertanggungfawaban secara singkat dari wali. 3. Wali pengawas dapat menuntut pencatatan wali yang menegaskan 2ro Masita Hmmawarti, 2007, "Hak Pemalian Anak Apabila Terjadi Perceraian: Studi di Penga- dilan Negeri Semarmg dm Pengadilan Agama Seinarang," Tesis, Progrm Pascasarjana, Progam Studi Magister Kenotariatm Undip, Semarang. tr Putusnya PerkaB#nBai I ZOS
a bahwa apabila seorang wali tidak mau melaksanakan apa yang di- amarkan atau, apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas itu mendapatkan tanda-tanda akan adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, maka haruslah wali pengawas menuntut peme- catan itu dalam segala hal yang ditentukan dalam UU ketentuan ini termaktub dalam Pasal 373 KUH perdara. 4. Wali pengawas dapat mengajukan ke pengadilan untuk mengangkat wali baru sesuai dengan ketentuan pasal 375 bahwa: Jika perwalian terluang atau diringgalkan karena ketakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara waktu si wali tak mampu menunaikan tugas- nya, maka atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus mengajukan permintaan kepada pengadilan akan pengangkatan wali baru atau wali sementara. Perwalian pengawas mulai dan berakhir pada sesaat dengan mulai dan berakhirnya perwalian. Adapun perwalian pada umumnya berakhir apabila: 1. Anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa. 2. Anak meninggal dunia. 3. Wali meninggal duhia. 4. Wali dipecat dari perwalian. l. Alasan-alasan qangMendasarilimbulnqa perwalian Dalam suatu perkawinan, antara pria dan wanita dmbul anak-anak. Orangtuanyalah yang wajib mengatur serta mengums kepentingan anak- anaknya serta wajib melindungi kepentingan anak tersebut. perwalian itu sendiri timbul apabila orangtuanya tidak sanggup untuk mengurus kepentingan si anak. Dalam KUH Perdata latar belakang tentang penga- turan perwalian adalah agar kepentingan si anak yang berada di bawah perwalian tidak dirugikan atau memperoleh jaminan yang cukup dari walinya, terutama perihal pemeliharaan diri dan pengurusan harta ben- danya. Perwalian menurut UU Perkawinan mencakup pribadi maupun harta benda si anak. Perwalian ini terjadi mungkin disebabkan karena orangnya tidak mampu, orangtua tersebut dalam pengampuan (curatek), orangtua bercerai dan mungkin disebabkan karena orangtua meninggal dunia dan apabila orangtua masih sanggup tidak mungkin ada perwalian. ?. Cara Menentukan Perwalian Hak asuh anak sering kali menjadi permasalahan dalam percerai- an, tidak jarang antara suami dan istri, saling berebut mendapatkan hak ,rr., I uuxuu eERKAwtNAN tNDoNEstA '' v I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr asuh anak mereka sehingga perebutan anak dilakukan dengan kekerasan sampai menimbulkan permasalahan hukum baru. Tak jarang pula, bila ada pihak yang sudah mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun tidak mematuhi dan menjalankannya, yakni tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan benar. Kalau pertengkaran suami-istri sudah mencapai tingkat perce- raian, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2O02 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai bagian dari objek yang menerima akibat hukum, atas terjadinya perceraian adalah anak sah. Artinya anak yang dilahirkan se- bagai akibat dari perkawinan yang sah. Siapakah di antara suami dan is- tri yang berhak memelihara anak tersebut adalah istri yang lebih berhak daripada ayah atas hadlanah dari si anakjika ada sengketa tentang hal tersebut. Hal ini demi kepentingan anak, karena itu anak boleh diserah- kan kepada ibu. Jadi ibu lebih berhak memelihara si anak selama hakim masih memandang belum ada sebab yEng menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh si anak tersebut.zrl Sering kali dalam kenyataannya salah satu orang wali saja yang mendapat hak perwalian anak dan ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain ini tidak mendapat hak perwalian juga ternyata melalaikan kewajibannya, sehinggga menyebabkan kepen- tingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan (erhadap anak menjadi tidak jelas. Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 4 Tahun 7974 mengafurnya yakni diatur dalam Pasal SO-Pasal 54 yang berkaitan.dengan Pasal 48 dan Pasal 49 yang mengatur tentang kekuasaan oranStua dan pembatas- annya. Pada Pasal 49 ditentukan bahwa kekuasaan salah seorang dari oranStua dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atas permintaan orangtua yang lain. Dari ketentuan Pasal 49 ini dapat ditafsirkan, bah- wa menurut UU No. 7/7974 kekuasaan orangtua terhadap anak dapat dijalankan oleh seseorang dari kedua orangtua si anak. Perwalian hanya ada bilamana terhadap seseorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya sama sekali. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 50 (1) yang menyatakan bahwa: "anak yang belum mencapai umur 18 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinar?, yang tidak berada di bawah kekuasaan wali." 2!r Masita Harumawarti, 2007, "Hak Perualian Andk Apabila Terjadi Perceraian: Studi di Penga- dilan Negeri Semmg dan Pengadilan Agma Semarang," Tesis, Program Pascasarjana, Progm Studi Magister Kenotariatan Undip, Semarmg. Putusnya Perkalfiiai I zll
Dengan demikian maka putusnya perkawinan antara kedua orang- tua, tidak dengan sendirinya mengakibatkan anak berada di bawah keku- asaan wali, kecuali apabila dalam putusnya perkawinan kedua orangtua telah menyerahkan anaknya di bawah kekuasaan wali. Adapun UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan hak-hak atas anak dapat terlindungi khususnya akibat dari putusnya perkawinan, karena perceraian. Menurut ketentuan umum anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun,di dalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang seczua wajar, oleh karena itu anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai de- ngan keadaan yang baik di lingkungannya, serta anak berhak atas pe- meliharaan dan perlindungan, baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.2l2 Dengan kata lain anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yarrg membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembanSannya yang wajar. 3. Pelaksanaan Hak Perwalian Kegaduhan sering terjadi setelah pasangan suami-istri bercerai dan salah satu sebabnya adalah perihal hak perwalian terhadap anak. Proses penentuan hak perwalian anak tidak hanya menimbulkan efek stres bagi orangtua, tapi juga traumatis bagi anak yang nantinya akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak dalam masa pertumbuhan atau dalam masa perkembangan jiwa anak. Dengan demikian perceraian merupakan suatu hal yang akan membawa dampak negatif terhadap masa depan anak, apalagi anak yang pada masa kecilnya sudah tidak merasakan ka- sih sayang dari kedua orangtuanya yang telah berpisah. Atas dasar itu pertimbangan komprehensif menjadi keharusan bagi suami-istri yang telah bercerai serta lembaga hukum terkait sebelum menghasilkan putusan tentang perwalian anak. Siapakah di antara suami dan istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut. Secara urnum yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah istri (ibu) ka- rena ibu yang lebih berhak daripada ayah (suami) atas hadanah si anak jika terjadi sengketa tentang hak tersebut. Hal ini justru demi melihat kemaslahatan dari si anak, karena itu anak boleh diserahkan kepada ibu walaupun si ibu sudah bersuamikan orang lain. Kalau kepentingan (ke- maslahatan) si anak terganggu karena ibunya bersuamikan orang lain, maka ayahnyalah yang lebih berhak memelihara si anak. Jadi ibu lebih z'2 Selengkapnya baca Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan AnaI. 2721 HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam. dan Hukum Administrasi INDONESIA EI berhak memelihara si anak selama hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh anak itu. Masyarakat telah mengenal perwalian anak melalui praktik di pengadilan yakni melalui putusan perwalian. Bisa saja seorang anak itu di bawah perwalian seorErng ayah, jika ibunya oleh pengadilan dinya- takan tidak sanggup untuk memelihara anak, baik karena faktor biaya maupun faktor lainnya seperti tingkah laku iburrya dianggap tidak layak atau secara moral ibunya dianggap tidak pantas untuk memelihara anak tersebut. Dalam praktik di Pengadilan Aga'ma Hak Perwalian jaruh ke tangan ayah atau si ibu tergantung pada putusan hakim di pengadilan, dalam hal ini pengadilan mempertimbangkan sikap dan perilaku dari ibu serta umur anak. 4. Pencabutan Hak Perwalian Sering kali dalam kenyataannya salah satu orangtua dan wali yang mendapatkan hak perwalian tidak dapat melaksanakan kewajibannya yakni melalaikan kewajibannya, sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. Untuk itu, perwalian dalam UU No. 7/7974 diatur dalam Pasal So-Pasal 54 mempunyai kaitanjuga dengan Pasal 48 dan Pasal 49 yang mengatur tentang kekuasaan oranStua dan pembatasannya. Pasal 49 di- nyatakan bahwa kekuasaan salah seorang dari orangtua dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atas permintaan orangtua yang lain. Ketentuan Pasal 49 tersebut dapat ditafsirkan, bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak dapat dijalankan oleh salah seorang dari kedua oranStua si anak. Perwalian hanya ada bilamana terhadap seseorirng atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya sama sekali sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur L8 tahun, belum pernah melangsung- kan perkawinan, ymg tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, bera- da di bawah kekuasaan wali." Pasal LO7 ayat (3) dan (4) UU Perkawinan yang berbunyi: (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan perwalian, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat un- tuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga si anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, jujur dan berkela- kuan baik atau badan hukum. Adapun Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2OO2 ten- BAB4 | 1?2 I z t J PutusnyaPerkawinan
tang Perlindungan Anak, menyatakan: (1) Dalam hal orangtua tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk seba- gai wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk dapat menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pelaksanaan perwalian harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) UU No. l/7974 yang berbunyi: (3) Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penSuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati Agama dan Kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua ,.o,.. .kekuasa{nrfua ' '- perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesa- lahan atau kelalaiannya. Adapun pada Pasal 52: "Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 UU ini." Selanjutnya Pasal 53 ayat (1) dan (2) berbunyi: (1) Wati dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 undang-undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Dan Pasal 54 berbunyi: "Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut." Pengaturan perwalian dapat kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam Pasal 110 yang berbunyi: (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di ba- wah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban mem- berikan bimbingan agiuna, pendidikan dan keterampilan lainnya un- tuk masa depan orang yanS berada di bawah perwaliannya. (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan terse- but menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. ^-, I xuxur"t pERKAwtNAN tNDoNEstA Zll I O.la^Purspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 (4) UU No. 1/1974, PertangSung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutupsatu tahun sekali. Pasal 111 KIII berbunyi: (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. (2) Apabila perwalian berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya' Pasal 112 KHI: "Wali dapat menSSunakan harta'orang yang berada di ba- wah peri,rrali:urnya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir." Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 (3), (4), (5) berbunyi: (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud ayat (2 ) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. (5) Ketentu:rn mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat mewakili anak untuk melakukan perbu- atan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepenting- an terbaik bagi anak. Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2OO2 berbunyi: "Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak ufituk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak." Selanjutnya Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2O02 tentang Perlindung- an Anak, menyatakan: (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. tr eaea I ^-- Putusnya Perkawinan I zl )
{ D a (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. 5. Anak dalam Perwalian Bapak Untuk kasus perwalian yang hak perwaliannya diserahkan kepa_ da Bapakzsuami jarang terjadi yakni kebanyakan putusan tentang Hak Perwalian Anak hampir semuanya diserahkan kepada pihak istri (ibu). Pelaksanaan putusan hakim mengenai pelaksanaan perwalian terhadap anak didasarkan pada Pasal 4L UU No. 1,/1974 yang berbunyi: ,.Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilama- na ada perselisihan mengenai penguasaan anak. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kea- daan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membe- rikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." Adapun menurut ketentuan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2oo2 tentang Perlindungan Anak berbunyi: (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan. c. Menpegah terjadinya perkawinan pada usia anak usia dini. (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berarih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perun_ dang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1O7 (1) dan (2 ) berbunyi: (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 2L ta- hun dan,/atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. (3) Anak dalam perwalian saudara kandung atau keluarga sampai de_ rajat ketiga. Berbeda dengan perwalian oleh bersama-szuna €rntara ayah dan ibu, atau perwalian oleh salah satu dari kedua orangtua. ,r^ | xuxuueERKAwtNANtNDoNEstA '' v I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E I I I i Dalam praktiknya perwalian terhadap saudara atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Perwalian orangtua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan kuat. Penetapan pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan: a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orangtua kan- dungnya. b. Tidak menghilangkan kewajiban orangtua, untuk biaya hidup anak. 6. Hak Hadanah Dalam praktik secara umum istri (ibu) mempunyai hak yang lebih besar atas pengasuhan anaknya. Ini didasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Pasal 105 KHI di mana Perwalian terhadap anak yang belum mu- mayiz (mampu membedakan baik dan buruk) yaitu umur 21 tahun ada pada ibu, setelah anak mumayiz ia bebas memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun dengan pertimbangan hukum yang relevan bila dijalankan oleh kedua belah pihak yang nantinya akan menjadi pengasuh anak-anak tersebut. b. Alasan tidak hanya karena masalah perwalian anak telah diatur seca- ra resmi dalam UU tetapi juga dilandasi pada sejumlah tafsiran atas Hadis bahwa kodrat ibu sebagai manusia yang dilengkapi dengan jiwa kasih seorang ibu yang memelihara kandungan dan melahirkan seorang anak sampai hidup dengan sekarang ini. c. Ibu sebagai frgur yang paling bertanggung jawab dalam aspek mana- jerial pengasuhan (makanan, kesehatan, kegiatan harian, pendidik- an, dan sebagainya). Serta sebagai pengasuh yang palinS dibutuhkan oleh seorang anak, karena dengan kasih sayang seorang ibu dapat menimbulkan atau melahirkan perkembangan jiwa yang baik terha- dap sifat anak dalam masa perhrmbuhan. Kecuali alasan tersebut di atas secara limitatif dilanggar keabsahan- nya oleh ibu, misalnya dengan melakukan perzinahan, sengaja mening- galkan anak, melakukan penganiayaan terhldap anak sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan anak luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia, maka hak perwalian atau hadanah yang ada pada ibu dimaksud dapat dicabut dan diberikan kepada bapaknya.2l3 Kalau perwalian itu adalah pemeliharaan anak itu sampai anak itu berusia dewasa, sedangkan kalau Hak Hadanah itu adalah hak pengai- suhan anak atau pemeliharaan anak yang belum dewasa. Hakim menga- "3 Selengkapnya baca Peraturm Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ke- dua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. E elel I ^-- Putusnya Perkawinan I zl I
n I I .' .: .. . bulkah permohonan perwalian dari penggugat berdasarkan pertimbangan bahwa telah cukup bukti bahwa kehidupan yang dialami oleh anak ter- sebut tidak cukup kondusif untuk perkembangan fisik dan mental serta masa depan anak yang bersangkutan dan anak tersebut masih berada di ' bgwah umur yang masih memerlukan bimbingan dan arahan dari ibu- nya. Dal'am konteks kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih kecil yakni masih di bawah umru, hendaknya dianalogikan dengan konteks ka- sih sayang orangtua sehingga ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memberikan curahan kasih sayang terhadap anak. Hak Perwalian anak yang diserahkan kepada salah satu pihak merupakan kesepakatan di antara mereka, itu terjadi karena sebelumnya telah disepakati dengan demikian hubungan pihak suami dan bekas istri yang menyerahkan per- walian anaknya kepada salah satu pihak, ini sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: "Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi." , Perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak ini mayoritas yang ditunjuk menjadi wali adalah ibu dan bapak yang menanggung ke- butuhan si anak sampai anak tersebut dewasa, pada perwalian ini tidak ada batasan bagi pihak yang tidak ditunjuk menjadi wali untuk mengun- jungi anak yang tidak berada di bawah perwaliannya. Setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, karena anak tersebut sangat membu- tuhkan tempat, perawatan, kasih sayang, dan perlindungan maka dapat dimintakan penetapan perwalian kepada pengadilan oleh pihak yang di- tunjuk menjadi walinya. Penetapan Pengadilan di sini dimaksudkan se- bagai bukti, sehingga penempatan anak ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti untuk melindungi kepentingan anak tersebut maupun pihak yang ditunjuk menjadi wali. Bahwa perwalian sudah dikenal dalam masyarakat, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai kewenangan berhak karena ia meru- pakan subjek hukum. Namun tidak semua orang cakap melakukan per- buatan hukum. Pada umumnya orang yang disebut minderjorig adalah orang yang dapat melakukan perbuatan hukum secara sah kecuali UU tidak menentukan lain. Sebagai contoh seorang pria telah berumur 18 tahun sudah dianggap mampu untuk melangsungkan suatu perkawinan. Di samping itu orang tersebut sudah mampu untuk mempertangSung- jawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Batasan seseorang itu sudah mrnderycag (cakap melakukan perbuatan hukum) adalah tidak sama untuk setiap negara. Demikian juga batasan yang menumt KUH Perdata (BW) dan UU No. 7/1974 tentang Perkawinan. Dalam BW terda- pat dalam kdtentuan Pasal 330 BW: 278 HUKUM PERKAWINAN Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi INDONESIA E 1. Batas antara mndeiorv dan minderjorigheid, yaitu umur 21 tahun kecuali jika: a. Anak tersebut sudah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun. b. Karena pelunakan (hqndlichting atau venia aetatis seperti yang terdapat dalam Pasal 419 BW. c. Pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang yang be- lum mencapai umur 21 tahun tidak berpengaruh terhadap status minderjori$teid yaurtg telah diperolehnya. d. Mereka yang belurn dewasa dan tidak berada di bawah kekua- saan oranStua akan berada di bawah perwalian' orang-orang yang berhak memegemg kekuasaan. Perwalian menurut Pasal 51 KUH Perdata, Yaitu: a. Wali ditunjuk oleh orangtua dengan surat wasiat' b. Wali diambil dari keluarga anak tersebut,/orang lain yang sudah de- wasa, berpikiran sehat, adil danjujur dan berkelakuan baik' Perwalian yang diangkat oleh hakim diatur pada Pasal 359 BW me- nentukan bahwa pengadilan akan menunjuk seorang wali bagi semua minderjarigyang tidak berada di bawah kekuasaan oranStua, serta diatur perwaliannya secara sah hakim akan mengangkat seorang wali' Selain ketiga macam itu masih ada jenis perwalian yang lain yang diatur oleh UU yaitu wali pengawas. Perwalian pada umumnya berakhir apabila: a. Anak yang di bawah perwalian telah dewasa b. Anak meninggal dunia. c. Wali meninggal dunia. d. Wali dipecat dari Perwalian. perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorErns un- tuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepenting- an dan atas nama anak yang tidak mempunyai oranStua, atau karena orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini didasar- kan Firman Allah dalam QS. al-Baqoroh: JikayangberutanSiruorsnsyong temah okal budinya Aau lemoh keadaannya atqu dia sendiri tidak numpu mengimlatcka4 moka hendaktoh wolinya itu mengimlaldcan dengon jujur. Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap wali dan harta yang di bawah perwaliannya. Perincian hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam dapat diungkapkan beberapa garis hukum, baik yang ada dalam UU Perkawinan maupun yang ada da- lam Kompilasi Hukum Islam. Hal itu akan diungkapkan sebagai berikut: r Pasal 50 UU Perkawinan: ,*r-r" ou.*r"rfi"l I 279
(1) Anak yang belum mencapai umur 1g tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekua_ saan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan mau_ . pun harta bendanya. r Pasal 51 UU Perkawinan: (1) Wati dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan ke_ kuasaan orangtua sebelum dia meninggal dunia, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. . (2) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. (3) wali wajib mengurus anak berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati Agama dan Kepercayaan Anak itu. (4) wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah Kekuasaannya itu pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak_anak itu. (5) wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian. Garis hukum dari kedua pasal di atas, adalah penunjukan melalui surat wasiat atau lisan yang bersifat imperatif. Hak Asuh anak sering kali menjadi permasalahan sebelum atau sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang antara mantan suami istri saling berebut hak asuh anak mereka. Yang paling esktrem adalah perebutan anak dilakukan dengan kekeras- an, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang dapat melahirkan masalah hukum baru jika tindakannya dilakukan di luar ketentuan hu- kum. Tak jarang pula, bila sudah ada yang mengantungi putusan penga- dilan untuk mengasuh anak, namun tidak mematuhi dan menjalankannya alias tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Hak pemeliharaan anak (KHI: hadanah) dalam persengketaan hak asuh anak dimaksudkan pada anak sebagai objek, dengan ketentuan bah- wa bagi anak yang masih di bawah umur atau dalam KHI disebut dengan belum mumayiz dianggap belum dapat menentukan pilihannya, sehingga harus diberikan putusan oleh pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya. Jika merujuk pasal L05 KHI, hada- nah diberikan secara eksplisit kepada ibunya (es. at-Baqarah ayat 2g2). Meskipun demikian, hak pemeliharaan yang digariskan dalam pasal ter- ,o., I Huruu eERKAwtNAN tNDoNEstA -"v I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi tr sebut, bukan merupakan ketentuan yang imperatif, namun bisa saja dike- sampingkan atau diabaikan. Dalam UU Perlindungan Anak, kedua orangtua memiliki hak yang setara dan sama untuk mengasuh dan memelihara anaknya. Akan tetapi majelis hakim dapat mencabut hak asuh anak ini, apabila salah seorang atau kedua oranStuanya ternyata berkelakuan buruk dan melalaikan kewajiban terhadap anaknya, sesuai Pasal 49 (ayat 1) UU Perkawinan: Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terha- dap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan oranStua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putus- an pengadilan dalam hal-hal: a. Melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. b. Berkelakuan buruk sekali. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa "dalam perceraian, hak asuh anak yang belum mumayiz (belum mampu membedakan baik dan buruk atau belum berumur 12 tahun) akan jatuh ke tangan si ibu." Selain itu di- dukung juga oleh Yurisprudensi Mahkamah Agun& yang menyatakan bahwa anak di bawah asuhan ibunya.2ra Adapun bagi anak yang sudah mumayiz diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayahnya atau ibunya. Lebih lanjut KHI menyatakan bahwa" biaya peme. liharan anak pasca-perceraian ditanggung oleh bapaknya sampai anak dewasa, dan dapat mengurus dirinya sendiri (berusia 21 tahun)." Selain itu dalam Pasal 156 UU Perkawinan juga dijelaskan bahwa anak yang be- lum mumayiz berhak mendapatkan hadanah (pengasuhan) dari ibunya. Kedewasaan anak dalam hal ini diukur dari usianya yakni dari psikologis anak yang berusia 12 tahun (mumayiz) sudah dapat memutuskan mana yang benar dan salah. Dengan demikian si anak yang dianggap sudah mampu untuk memutuskan siapa yang irkan diikutinya, apakah bapak atau ibu. Meskipun demikian hak memilih anak (mumayiz) tersebut ti- dak bersifat mutlak, karena tetap akan dikaitkan dengan kondisi pihak yang dipilih anak. Apabila pemegang hak hadanah ternyata tidak dapat menjamin ke- selamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadil- EIn agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain, yang mempunyai hak hadanah pula. Hal ini merupakan penegasan terhadap "' Masita Harum awarti, 2007 , Hak Perwalian Amk Apabila Terjadi Perceraian: Studi di Pengadil- an Negeri Semorang dan Pengadilan Agama Semaran& Tesis, Program Pascasa{ma Program Studi Magister Kenotariatan Undip, Semilang. Putusnva Perk#nBai I zal
hak serta kewajiban pihak yang diberikan hadanah. Kemampuan seca- ra finansial bukan merupakan hal mutlak dalam menentukan hadanah, melainkan jaminan pemenuhan hak jasmani sekaligus rohani si anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya terkait dengan perselisihan tersebut. Selain itu, pengadilan dapat pula menetapkan besamya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dimaksud. Dalam penentuan hak asuh anak, hakim meminta para pihak yang berselisih untuk menghadirkan si anak dengan tujuan untuk dimintai pendapat dan pandangannya mengenai perceraian kedua orangtuanya. Dalam praktik, pendapat anak sering diabaikan dan hampir semua kasus perceraian tidak meminta pendapat si anak. Padahal itu penting, seba- gai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian. Di sisi lain anak juga memiliki hak untuk bersama (unifikasi) dengan keluarga- nya. Anak juga memilki hak privat untuk bisa bermain, berhati nurani, memperoleh informasi, serta hak untuk mengakses informasi, termasuk tentang proses hukum perceraian orangtuanya di Pengadilan. Jadi anak memiliki hak untuk berpendapat. Ini penting, mengingat ke depannya akan memengaruhi pola perkembangan serta pandangan anak terhadap apa yang tenpph terjadi pada orangtuanya. Bentuk permintaan penetapan perwalian anak adalah berbentuk gu- gatan (contentiwa) dan yang berhak mengajukan permintaan hak perwa- lian anak adalah kedua orangtua dari si anak tersebut. Dengan catatan jika anak tersebut masih di bawah umur biasauya otomatis langsung di- serahkan kepada ibunya dengan melalui musyawarah keluarga. Proses untuk mendapatkan penetapan perwalian adalah biasanya sangat lama yaitu sesuai dengan proses pemeriksaan dalam persidangan. Pengatur- an perwalian secara perinci diatur dalam Pasal 1.07-Pasal 112 KHI yang lebih perinci dari perwalian yang diatur dalam UU Perkawinan, yakni: I Pasal 107 KHI: (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan,/atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan- nya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. .o- | xuxuunERKAwtNANtNDoNEstA zoz I Dalam Petspektif Hukum Perdata, Hukum tslam, dan Hukum Administrasi f Pasal 108 KHI: Orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anak sesudah dia meninggal dunia. Pasal 109 KHI: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang,/badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan,/atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yanS berada di bawah perwaliannya. Pasal 110 KHI: (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajib- an memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampil- an lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah per- waliannya. (2) Wali dilarang mengikatkan diri, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orzmg yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang ti- dak dapat dihindarkan. (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul se- hagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) UU No. 7/7974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembuktian yang ditutup setiap satu tahun. Pasal 111 KHI: (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang ber- ada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah men- capai umur 21 tahun atau telah kawin. (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama ber- wenang mengadili perselisihan antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Pasal 1.12 KHL Wali dapat menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir. Selain UU Perkawinan dan KUH Perdata, diatur juga dalam UU Per- lindungan Anak Bab VII Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. BAB4 Putusnya Perkawinan 283
I I Pasal 33: (1) Dalam hal orangtua anak tidak cakap untuk melakukan perbuat- an hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaan- nya, maka seorang atau badan hukum yang memenuhi persya- ratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) aga- manya harus sama dengan agama yang dianut anak. (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. (5) Ketenruan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali se- bagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. r Pasal 34: Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar penga- dilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. r Pasal 35: (1) Dalam hal anak belunr mendapatkan penetapan pengadilan me- ngenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempu- nyai kewenangan untuk itu. (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimak- sud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk me- wakili kepentingan anak. (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penetapan. r Pasal 36: (1) Dalam hal yang ditunjuk di kemudian hari tidak cakap melaku- kan perbuatan hukum,/menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dengan adanya perceraian yang membubarkan perkawinan, ber- akhirlah kekuasaan orangfi.ra dan berubah menjadi perwalian serta anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian salah satu dari orangtuanya. Pelaksanaan Perwalian yang ditentukan oleh kedua be- lah pihak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak mayori- ^^, I xuxuv pERKAwtNAN tNDoNEstA 264 I D"l"- P".spektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E I I I tas yang ditunjuk menjadi wali adalah pihak ibu dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil, lebih dekat kepada ibunya serta membutuh- kan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya, sedangkan pihak bapak hanya mencukupi kebutuhan, membiayai pendidikan anak-anaknya dan memberikan nafkah untuk kehidupan anak, kecuali putusan pengadilan menetapkan sebaliknYa. I. RUJUK Pengertian rujuk para ulama empat mazhab sepakat, walaupun de- ngan penjelasan yanS berbeda-beda tapi pada dasarnya sama, bahwa ru- juk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah dijatuhi talak satu dan/atau dua dalam masa idah tanpa akad nikah yang baru, tanpa meli- hat apakan istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, karena rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dengan alasan bahwa istri selama masa idah tetap men- jadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Seba- gaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqoroh:228-229 dan 231 dan QS. ath- Thalaaq:2, dan Hadis Nabi saw.: "bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah men-thalaq Hafshah, kemudian merujukinya" (HR' Ibnu Majah)' Adapun rukun rujuk adalah srghot (pernyataan kembali dari suami) serta perbuatan yang menunjuklian keinginan tersebut. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk yang sesungguhnya adalah stghat, sedangkan istri dan suami adalah di luar hakikat dari nrkun rujuk tersebut'2's Pengaturan Rujuk dalam Hukum Sejak 22 Juli 1991, Indonesia telah mempunyai pedoman hukum Islam yang tertulis yang disebut Kompilasi Hukum Islam (I(HI), dan pe- doman ini telah dipakai oleh majelis hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah atau perkara umat Islam, di samping undang- undang lainnya dan juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.216 Di antara pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendapat para imam empat mazhab terkait masalah konsep rujuk, yaitu: r Pasal 163 (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa idah' 2r5 Muhammad Baqir al-Habsyi, 2OO2, Fikih Praktts; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pen' 'zr6 Abdur Rahma n, lgg2, Kompilasi Hukum klam di Indonesiulakana: Akademika Persindo' h' dapat Para lllama,Bandtng: Mizan, h. 205. so. Iil pr,rrn "p".t"B#"l | 285 a
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul; b. purusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan de- ngan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. Pasal 164: Seorang wanita dalam idah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pe- gawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Pasal 165: Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal 166: Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pen- daftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yirng mengeluarkannya semula. Kemudian mengenai tata cara rujuk diatur dalam Pasal 1,67 KHI yang di antaranya menyatakan bahwa: (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa pene- tapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diper- lukan (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Penca- tat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hokum munakahat, apa- kah rujuk yang akan dilakukan masih dalam idah talak rajl, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pem- bantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hu- kum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan ru- juk. Pasal 168 menyatakan: (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai I guruupERKAwtNAN tNDoNEstA ^^- Z6O I D"tm P"rspektif Hukum Perdata, Hukum lslam. dan Hukum Administrasi T dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, diser- tai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan' (2) Pengiriman lembar Pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pega- wai Pencatat Nikah dilakukan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Selanjutnya Pasal 169 menYatakan: (1) pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentanS terjadi- nya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat masini-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama' (2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaf- taran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlang- Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Rg*, dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk' (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk' tanggal ruiut< aiitrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaf- taran Rujuk dan tanda tangan Panitera' yang tel;h jatuh tiSa kali dan talak yang dijatuhkan qobla dttkhul' para ahli hukum Islam sepakat bahwa wanita yang dirujuk tersebut hendak- konsep nya berada dalam masa idah dari talak ra71 yaknisama aatam KHI. Dengan demikian, wanita yang di talak ba'in sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai dengan aturan rujuk dalam KHI, ada dua cara yaitu dengan perkataan (ucapan,zlisan) yang jelas dalam rujuk, seperti aku rujuk kepadamu atau aku merujukmu, tidak boleh dengan sindiran (kinayoh) d* V1:g I:9"' dengan perbuatan yakni dengan melakukan persetubuhan' Dihalalkan bagisuami yang menjatuhkan talak raJ'i (dalam masa idah) menyetubuhi istiinya, jika yang demikian itu terjadi, maka suami telah merujuk istri- nya yang tentunya tidak mewajibkan adanya saksi' - van! menjadi persoalan hukum adalah bagaimana rujuk yang dila- kukan setelah perkawinan putus karena putusan pengadilan dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap. Apabila perkawinan seseorEln8 {e19an 'zr7 Muhammad Iawad Mughniyah, Op' cit', h' 481-482' E orarrnr" r.r*r'inXl | 287
, I telah diputus pengadilan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, secara hukum mantan pasangan suami istri tersebut tidak dapat rujuk, hal ini dikarenakan: a. Hubungan perkawinan antara suami istri dimaksud secara hukum te- lah putus sehingga bukan lagi sebagai suami istri dan putusan peng- adilan tentang perceraian dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan meng- ikat tersebut tidak bisa dibatalkan dengan surat model apa pun dan perintah dari siapa pun, kecuali dengan putusan pengadilan yakni putusan peninjaual kembali putusan (PK) ke Mahkamah Agung. c. Proses perceraian sampai putUsan tersebut sampai putusan perce- raian berkekuatan hukum tetap tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga besar kemungkinan masa idah wanita tersebut telah habis, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1.) KHI bahwa: seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam *.tu iduh, sehingga dengan demkian apabila masa idahnya telah habis, maka mantan istri tersebut tidak bisa dirujuk yakni harus dinikah ulang. Dengan demikian, secara umum ketentuan dalam hukum Islam mempunyai relevansi dengan hukum positif di Indonesia baik dalam UU No. 1,/7974, PP No. 9/7975 maupun dalam KHI di Indonesia, karena banyak pendapat ulama empat mazhab maupun para ahli hukum Islam yang dibuat sebagai acuan untuk pen)rusunzrn ranc€rngan undang-undang maupun kompilasi hukum Islam tersebut. Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 7/1974, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 9/L975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam KHI. Talak adalah ikrar suami dalam sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada istrinya, dilakukan oleh suami dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk ke- perluan penjatuhan ikrar talak tersebut (Pasal 129 KHI). Dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon. Menurut ketentuan Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami di hadap- an sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 13O, dan 131. Berdasarkan Pasal 115 KHI, perceraian hanya bisa dilakukan di ,oo I uuxuru eERKAwtNAN tNDoNEstA zoa I Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi E depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut ber- Dengan demikian, dengan merujuk pada ketentuan tersebut' perce- raian dimaksud sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menda- na diatur dalam pasal lio KHI tersebut di atas. Lebih lanjut, perceraian antara suami istri dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung se- jak jatuhnya putusan lenlaaitan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal '1,46 ayatz KHI). Xtrusus bagi perceraian karena talak' secara hukum per- ceraian tersebut terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama. Akibat hukum dari perceraian karena adanya permohonan talak dari suami (pemohon), adalah mantan suami wajib' berdasarkan Pasal 149 KHI: a. Memberikan mut'alt (pemberian) yang layak kepada bekas isrinya' duktul (belum dicamPuri); b. Memberi nafkah, moskut(tempat tinggal) dankiswah (pakaian) ke- talak ba'in ataunu n; dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yJng masih terutang, dan separuh apabila qobla al du}Jtul; d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencaPai umur 2\ tahun idah, pelunasan mahar bagi qobla &)klu.l, dan biaya hadanah bagi anak' baru bersifat wajib diberikan mantan suami kepada melntan istrinya, se- telah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidanSan pengadilan agzrma. Oleh karenanya, perihal mut'oltdan nafkah idah bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang pengadilan agama atau perceraian telah dinyatakan sah terjadl Sebagai- a. Dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah pengadilan tersebut bemsaha dan tidJ berhasil mendamaikan suami-istri); b. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 KHIjuncto Pasal 19 PP 9 Tahun 1975; E P'tu'nYanerkal#TBal I zgs
I c. Pengadilan agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht van gewijsde; d. Suami mengikrarkan talak di sidang pengadilan agama (dalam tem- po maksimal 6 bulan sejak putusan ikrar talak berkekuatan hukum tetap). Dengan demikian, ikrar talak yang dilakukan,/diucapkan pemohon di depan sidang pengadilan agama, adalah sah dan terhirung sejak saat itu perkawinan putus karena jatuhnya talak/cerai. Di dalam praktik, se- belum diucapkan ikrar talak, si suami (pemohon) biasanya diminta oleh majelis hakim pengadilan agama untuk memberikan mut'qh dan nafkah idah yang telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak. Ada pula pemohon yang menitipkan mut'ah dan nafkah idah tersebut kepada pengadilan agama (konsinya- si), yang mana termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di pengadilan agama tersebut. ^^^ I guruupERKAwrNANtNDoNEstA ZYU I Odr purspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi I DAITAR PUSIAKA A. Mujab Mahali. Asbabun Nuzul: Srudi Pendalaman Al-qttr'an' Jakarta: PT RajaGrafindo. 2OO2. A.B. Wirana ta. Hukum Adotlndonesia Perkembangawrya dariMasoke Mosa PT Citra Aditya Bakti. 2005. Abd. Rahman Ghazaly. Fiqh Munakahat' CeL II' Jakarta: PrenadaMedia Group. 2006. abdulkaiir Muhamad. Hukum Perdata Undonesia. Bandung: PT Citra Ad- itya Bakti. 20o0. Abdurrahma n, MasaTaltmasalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Band- ung: Penerbit Alumni. 1978. Abdul Ghofur Anshori. tutkum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih don Hu- kum Positif . Yogyakarta: UII Press' 201 1' daMedia GrouP. 20O6. Media GrouP. 2000. Ahmad Azhar Baasyir- Hukum Perkawinan Islam' Yogyakarta: UII Press' 2000. Ahmad Kamil dan Fauzan, M., Hukum Perlindungon dan Pengang!<otan Anok dilndonesiq. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada' 2O1O' Al-Maraghy. Tafsir Al-Maroghy. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi' 138.2/ 1963. Alaiddin Koto. .Ilrnu Fikih dan ushut Fikih. Jakarta: PT Raja Grafindo Per- sada. 2004. Amir Syarifu ddin. Hukum Perkawinan lslam di lndonesia. Jakarta:.Prenada- Media GrouP, 2007. Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiah' Httkum Perce-
a I I raion, Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Anwar Rachman. Hukum Perselisihan Partai Polttik Jakart: Gramedia. 20'15. Bioy J. Duncan. Family Law, Head of Department of Law And Finance University of Glamorgan. 1995. Candra Sabtia Irawan. Perkawinon dalam Islatru Monogami atau Poligami? Yogyakarta: An Naba'. 2007. Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Pokok-pokok Filsafot Hukum: Apa dan Bagatmana Filsafat Htkum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Uta- ma. 1995. Departemen Agama Rl. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemalmya. Bandung: PT Syammil Cipta Media. 2006. Doi, Abdur Rahman l. Korakteristk Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'oh 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.7996. Fuad Mohd. Fachruddin. Mssalah Anqk dalam Hukum Islam: Anak Kan- dung Anak Tiri, Anok Angkag dqn Anak Zina. Cet. II, Jakarta: CV Pe- doman Ilmu Jaya. 1991. Gde Pudja. Pengantor Tentang Perkawinan Merurut Hukum Hindu. Jakarta: Mayasari. 1984. H. Mahmud Yunus. Hukum Perkawinan dalqm Islam. Cet. ke-9. Jakarta: Hildakarya Agung. 1981. H.M. Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masaloh-masalah Krwial. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2O10. Hazairin. Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1,974. Ja- karta: Timtamas Indonesia. 1975. Hilman Hadikusuma. Htikum Perkwrrinan Indonesia Menuntc Perundangan HukumAdatHukumAgama. Jakarta: CV Mandar Maju. 2OO3. _. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anok dalom Undong-Undang. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005. I Ketut Artadi. Httkum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkopi Yurispruderci. Denpasar: Cet. II, Setia Lawan.1987. I Ketut Sudantra. dW., Perkawinan Mentuttt Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press. 2011. Idris Ramulyo. Beberapa Masalah tentang Htkum Acara Perodilan Agama dan Hukum Perkqwinan Islam. Jakarta: Ind.Hill Co. 1984. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2O02. J. Prins. Hukum Perkawinan di Indonesia". Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982. -. J. Verkuyl. Etika Kristerr Seksuil. Cet. VI[. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 7984. K. Wantjik Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. 1982. ,ro, I HuxuunERKAwrNANrNDoNEsrA L)L I DalamPerspektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan HukumAdministrasi II l Kamal Muchtar. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1974- Kamw Besor Bahasolnilonesiq, Edisi ke-3, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Media. 1986. Lulik Djatikumoto. Hr:1r<um Pengang;katan Anok di lndonesia' Bandung: PT Citra AditYa Bakti. 2011. M. Budiarto . Pengangkatan Anak Ditinjou dari Segi Hukum' Jakarta: Aka- demika Pressindo. 1985. M.E. Rodgers. Understonding Famlly Law' London: Cavendish Publishing Limited. 2004. odilan Agama. Buku II- Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013. Mardani. Hukum Acora Perdata Peradilan Agama dan Mol*amah Syar'iyoh' Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Muderis Zaini- Adopsi Suaw Tiniauan dori Tiga Sistem Hukum' Jakarta: Sinar Grafika. 1999. N.M. Korkun ov. G enerql Theory of Law'' English Translation by W'G' Hast- ings, Dean of the law Faculty, University of Nebraska' Second Edition' New Book The Macmillan Company, t922' Nani Soewon do. Kedufutkon W onita Indonesia dalam Hukum don Masy ara- kat Jakarta: Ghalia Indonesia' 1984' Natadimaja Harumiati: Htlirorltt Perdata mengenai futkum Perorangan don HukumBenda Yogyakarta: Graha Ilmu' 2OO9' Pengadilon Aguna Samorinda", Skripsi, IAIN Samarinda' 2O08' Riduan Syahrani. Sefuk Betrtk dan Asas-asas Hukum Perdota' Bandung: Alumni. 1992. Rusli Pandik a. Hr;y'<um PengangkautttAnak' Jakarta: Sinar Gtafika' 2072' ung: Shantika Dharma. satria Effendi. ushul Fiklh. Jakarta: PrenadaMedia Group. 20O9. Sudarsono. tu;lr<um pe*awinanNasioncl' Jakarta: Rineka Cipta' 2010' Soerojo. Asas-csas HrkumAdol Jakarta: Gunung Agung' 1988' nadaMedia GrouP. 2013- Tolib Setiady. Intisari fikum Adat Indonesiu Dalam Kaiian Kepwtokaan' ooto*"rrro* | 293
s Bandung: Alfabeta, 2009. ulfah Maria Soebadio. perjuangan watk Mencapai rJndang-undang perkaw- inan. Jakarta:: Idayu. 19g1. ust' Basith Mualy. panduan Nikah sirt & Akad. Nikoh. surabaya: euntum wilbert D. Kolkman. Hukum tentang orong Hukum Keluarga dan Hukum wsris di Belonda dan Indonesia. Denpasar: pustaka Larasan. 2o12. william D. crano and Marilyn B. Brewer. 2oo2. principles and Methods of social Reseorch. Lornrrence Erlbaum Associates, pulishers, Mahwah, New Jersey. Media PT Java pustaka Group. 2011. Zainuddin IJi- Hukwn perdata Islam di Indonesia. Jakarta: sinar Gafika. 2006. Zuhri Hamid- Pokok-pokok Hnkum perkowinan Isram dan undang perkaw- inon di Indonesia. Cet. I. yogyakarta: Bina Cipta. 197g. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkaninan (Lembaran Nega_ ra Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 20O6 tentang Administrasi Kepen_ dudukan. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Ru]uk. undang-undang No. 32 Tahun 1g54 tentang pencatatan Nikah Talak dan Rujuk (LN. 1954 No. 9g). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun r.975 tentang pelaksanaan Un- dang-Undang No. 1 Tahun '!.974 tentang perkawinan Inpres Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. ,o, I uuxula aERKAwtNAN tNDoNEstA '/T I Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum lslam,dan Hukum Administrasi r I PARA PENUTIS Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., lahir di Jom- bang, 11 Juli 1962 menyelesaikan pendidikan di Progam Doktor Ilmu Hukum (S-3) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Doktor Pertama di Indonesia da- lam bidang Hukum Perselisihan Partai Politik dari Musi- um Rekor Dunia Indonesia (MURI). Mengawali kariernya dalam bidang keuangan dan perbankan, selanjutnya berkarier sebagai pengacara,/konsultan hukum pada beberapa perusahaan milik negara dan swasta. Selain itujuga aktif dalam organisasi yakni sebagai pengu- rus Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PI(B), Ketua Mahkamah Partai di PKB dan Wakil Ketua Bidang Tanah & Wakaf pada Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). Dalam pemerintahan, pernah menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Republik Indonesia dan sampai saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi III (hukum & keamanan) Dewan Perwakilan Rakyat Re- publik Indonesia (DPR RI) dan di Badan Legislasi DPR RI. Dr. Prawitra Thalib, S.H.; M.H., lahir di Jambi, 11 November 1985, menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dan selanjutnya pada Progam Doktor Ilmu Hukum (S-3) Fakultas Hu- kum Universitas Airlangga Surabaya dan saat ini mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Hukum Uni- versitas Airlangga Surabaya yanS mengampu mata kuliah hukum'Islam dan hukum perbankan syariah.
a t ,, a Saepudin Muhtar, S.IP., M.SI., M.A., lahir di Bogor, 4 November 1981, menyelesaikan pendidikan keaga- maan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponoro- go, selanjutnya meneruskan pendidikan di Universitas Nasional Jakarta Jurusan Hubungan Internasional dan Internasional Islamic University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur Malaysia dan selain aktif sebagai pengajar juga aktif di Organi- sasi yakni Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Malaysia (2014-2017) dan saat ini sebagai Sekretaris Majelis Ulama In- donesia (MUI) Kabupaten Bogor. ^^- I xuxut,r pERKAwtNAN rNooNEstA ZYO | 5.1". p..sDektif Hukum Perdata, Hukum lslam, dan Hukum Administrasi T