79 BAB VII KBSIMPULAN DAN SARAN-SARAN. Sebagai akhir dari tulisan ini kami berkesimpulan bahwa : 1 . - Kita memang sang at membutuhkan adanya Undang-Un - dang Ferkawlnan Nasional, 2 . - Di Indonesia ini terdapat bermacam-macam suku, aga­ ma, ras/keturunan dan Adat. Hal ini sangat mempe - ngaruhi peraturan-peraturan/hukum perkawinan yang ada. Akibatnya di Indonesia ini terdapat bermacam- macam peraturan perkawinan dengan berbagal - bagai pandangan mengenai perkawinan itu sendiri. 3 . - Kalau kita eebut hukum Ferkawlnan yang berlaku di Indonesia, ini tidak berartl, bahwa di Indonesia ada hanya satu macam peraturan hukum mengenal per­ kawinan. Dari bennacam-macam hukum perkawinan itu dapat ki­ ta simpulkan menjadi 5 macam hukum perkawinan yang ada, yaltu: Hukum Ferkawlnan bagi orang-orang Indonesia Asli. b.- Hukum Ferkawlnan bagi orang-orang Arab dan la- in-lain bangsa Timur Asing bukan Tionghoa. c*- Hukum Ferkawlnan bagi orang-orang Eropa. d.- Hukum Ferkawlnan bagi orang-orang Tionghoa. e.- Hukum Ferkawlnan Campuran. 4 . - Di Indonesia terdapat Peradilan Agama Islam tersen- diri disamping peradilan biasa. Fada mulanya ada nlat dari Femerintah untuk membicarakan dengan D* - wan Fexwakilan Rakyat, apakah tidak seharusnya pe - radilan agama itu dijadikan satu saja dengan pera - dilan biasa (termuat didalam penjelasan U.U. Daru - rat tahun 1951 No. 1 tentang tindakan-tindakan se­ me nt a ra untuk menyelenggarakan kesatuan susunan ke- kuasaan dan acara pengadilan sipil).
80 - Torayat&t bahwa penggabungan peradilan agama dengan peradilan biasa Itu tidak diadakan, bahkan didaerah- daerah luar Jana dan Hadura peradilan Agama itu di- perluao; ini dapat dlllhat dengan ditetapkannyajPe­ raturan Pemerlntah Hepublik Indonesia tahun 1957 No, 45 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau liahlca - mah Syar'iah didaerah-daerah luar Jawa dan Hadura, kecuali daerah yang pongadilan Agamanya telah difttur dengan Staatsblad 1937 Ho. 638, Tetapi pada saat ini ada suara-suara yang menghen - daki digabungkannya Pefradilan Agama kedalam Peradil­ an Biaoa (Pengadilan Begeri) dengan alaoan - alasant I). Untuk menuju kepada "kesatuan Hukum"* II).Oleh karena Hukum Acara pada Pengadilan Agama belum jelas. 5. -Didalam praktek kesulitan yang dihadapi dibidang Hu- kun Perkawinan oleh Peradilan Agama terutama dise - babkan i a.-Tcrltatnya Hakim Agama pada satu madhab saja,yai- tu madhab Syafii dalam menentukan/memutuskan sua­ tu perkara. b.-Adanya peraturan Perkawinan yang benaacam - macam, yang berlaku bersama. 6 . -Sebagai suatu bangsa kita mencita-cltakan satu kesa­ tuan dan persatuan didalam segala hal. Clta-cita dan tujuan itu termuat dalaa falsafah negara Pancasila, yaltu dalam sila yang ketlga (termuat didalam pembu- kaan U.U.D, 45) "Persatuan Indonesia". Salah satu cara untuk tercapainya clta-cita persatu­ an itu adalah dengan jalan perkawinan antar berbagai - bagai suku, ras dan agama itu. Karena perkawinan itu merupakan suatu perbuatan hukum, maka perlu diadakan suatu peraturan yang mengatur perkawinan antar ber - bagai-bagai suku, ras dan agama itu. Dan perlu dll - ngat, karena bermacam-nacam suku, agama dan ras itu
81 masing-masing mempunyai hukum perkawinan sendiri-sendiri, maka perlu dipikirkan/dipecahkan,hukum yang aana yang me­ ngatur perkawinan dari orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda itu. Apakah hukum dari salah satu pihak saja yang dipilih atau ada hukum tersendiri yang mengaturqya. Persoalan inilah yang harua kita pikirkan dan pecahkan bersama-sama. Sebenarnya ada 2 jalan pemecahans a# - Dibuat hukum perkawinan yang bersifat nasional, jadi hukum nasional inilah yang dlperlukan bagi mereka i- tu. b. - Adanya suatu ketentuan penunjuk, yang menunjuk hulcum dari salah satu pihak yang diperlakukan* Untuk ini sudah ada ketentuannya, yaitu pasal 2 dari Gemengde Hulijken Regeling, yaitu hukum dari pihak suami yang harus diperlakukan. 7 * - Kedudukan suami isteri didalam masyarakat adalah se- imbang sesuai dengan kodrat dan kewajiban masing-ma- sing tetapi kedudukan suami sebagai Kepala Rumah Tangga masih tetap diakui, karena untuk bertindak keluar didalam suatu keluarga harus ada seorang ke­ pala keluarga. 8 * - Akibat adanya dualisme didalam peradilan kita, bera- kibat pula didalam proses perceraian. Karena sampal saat ini masih terjadi keslmpang siur- an cara-cara perceraian didalam praktek Peradilan A- gama, maka ada pihak-pihak yang menghendaki proses perceraian ini hanya diselesaikan oleh Peradilan Bi­ asa (Negeri) saja dengan suatu peraturan perundang - undargan yang pasti. 9. - U.U.Perkawinan yang baru saja disahkan oleh D.P.R, R.I. masih belum memuaskan berbagal pihak. U.U. ini masih bersifat sebagai U.U. pokok, sehingga penerap- annya masih memerlukan U.U. Pelaksanaan, sehingga untuk saat ini, sebelum ada U.U. Pelaksanaan, pera - j
82 - turan-peraturan Perkawlnan lama masih tetap diperlakukan sepanjang tidak ada bertentangan dengan U.U, Perkawlnan tersebut. S a r a n - s a r a n . Dengan bercermin kepada pengalaman lahirnya U. U. Perkawinan baru-baru ini, kita dapat mengambil euatu pe- lajaran, bahwa untuk membuat suatu R.U.U., apalagi U. U. Perkawinan yang bersifat sangat peka dan sensitif ini, harus dllakukan persiapan-persiapan yang matang. Sebe - lumnya harus dllakukan penyelidikan-penyelidikan dida­ lam bidang sosial dan budaya dengan secara teliti. Untuk itu bisa dapat meminta bantuan dari kalangan Perguruan Tin,~gi. Kita semua sadar untuk saat ini, dimana merupakan suatu kenyataan, bahwa dengan adanya keaneka ragaman masyara - kat dl Indonesia ini, maka terdapat pula keaneka ragaman hukum, sehingga harus kita akui untuk membentuk suatu hu­ kum yang bersifat Nasional dan uniform adalah masih sa­ ngat aukar terlaksananya. Entah untuk beberapa generasi yang akan datau^# Anggauta masyarakat yang terdiri dari berbagai - bagai kelompok masyarakat kecil, menyatu dalam pergaulan hidup bersama yang memungkinkan mereka saling mengikat diri dalam suatu perkawinan* Karena itu terjadi perkawinan an­ tara penduduk yang masing-maaing tunduk pada aistim hukum yang berbeda* Karena itu, bersama dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang majemuk tadi, tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk dan diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum mereka. Karena seperti telah, kami kemukakan diatas, untuk membu­ at suatu U.U.Nasional masih belum memungkinkan,maka un­ tuk seiaentara kita masih memerlukan jasa dari Hukum An - tar Tata Hukum (dulu lazlm disebut Hukum Antar Golongan).
83 - yaitu dengan melalui pasal 2 Gr.H.R, yang menentukan sua­ tu kaidah hukum yang mana yang diperlakukan, disini hu- kua dari pihak laki-laki. Didalam masa peralihan dari ouatu bentuk masyarakat yang heterogeen kearah suatu ma- syarakat yang homogeen, Hukum Antar Tata Hukum masih di- perlukan jasanya, misalnya seperti paaal Z G-*H,R. tadi* Untuk saat ini kita masih perlu membuat Undang-Undang semacam G.H.R* itu atau kits buat suatu Undang - Undang dengan naroa G*H*R, yang diperbaharui, untuk disesuaikan dengan situaai dan kondisi jaman sekarang* Saran kami yang lain adalah perlunya diperhatikan pengaturan-pengaturan mengenai perceraian, terutama bagi perceraian yang dilangsungkan menurut Islam* Dalam hal ini diperlukan pengaturan secara jelas terperinci dan mengindahkan hak-hak kedua belah pihak, baik suami mau- pun isteri* Dalam masalah perceraian yang penting ialah i 1 * - Adanya alasan-alasan (sebab-sebab) perceraian yang pasti dan terperinci dalam undang-undang* 2* - Hak-hak yang sama untuk mengajukan permintaan pemu- tusan perkawinan bagi suami maupun isteri. 3 * - Procedure yang pasti dengan mengindahkan hak azasi manusia bagi kedua belah pihak* 4. - Adanya pengaturan tentang akibat perceraian (nafkah untuk bekas isteri, pembagian harta benda, pendidik- an untuk anak-anak).-