PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TERIMA OPINI WTP 12 KALI BERTURUT-TURUT Sumber Gambar : tahun-2021.html Isi Berita: Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebanyak 12 kali berturut-turut pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini WTP tersebut diserahkan langsung anggota V BPK Republik Indonesia Ahmad Noor Supit kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jateng, Semarang, Senin, dengan disaksikan anggota dan pimpinan DPRD Jateng, Forkopimda serta satuan kerja perangkat daerah di provinsi setempat. "Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atau rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata Noor Supit. Ia menyebut predikat WTP ke-12 ini disandang Pemprov Jateng berturut-turut melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jateng yang dinilai transparan dan akuntabel oleh BPK RI. Dirinya berharap capaian ini menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. "Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan, untuk itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya," ujarnya. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 1
Adapun BPK juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti diantaranya terkait penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri yakni SMK Negeri, realisasi bantuan keuangan desa, dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya di Pemprov Jateng, serta dukungan dari DPRD Provinsi Jateng. "Saya ingin menyampaikan terima kasih pada komitmen kawan-kawan di Pemprov ya, mempertahankan 12 kali WTP tentu tidak mudah, meskipun tentu saja ada catatan yang mesti kita lakukan perbaikan," katanya. Terkait dengan rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti, Ganjar mengaku telah menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Instruksi disampaikan secara langsung oleh Ganjar pada saat acara penyerahan berlangsung. "Maka tadi ketika diserahkan Pak Supit, saya tidak mau dibawa ajudan. Langsung saya baca dan atas tiga hal tadi masing-masing kepala dinasnya langsung menjawab," ujarnya. Gubernur Jateng dua periode itu berharap kepada OPD terkait untuk menindaklanjuti tiga rekomendasi yang disampaikan BPK dan bisa diselesaikan kurang dari waktu yang ditetapkan yakni 60 hari.(Pewarta : Wisnu Adhi Nugroho) Sumber Berita : 1. "Pemprov Jateng Pertahankan Opini WTP 12 Kali Berurutan, Ganjar : Pekerjaan Kita Harus Luar Biasa", tanggal 22 Mei 2023 2. kali-berturut-turut-dari-bpk, "Pemprov Jateng Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-tururt dari BPK", tanggal 22 Mei 2023 3. 12-kali-berturut-turut.html, "Pemprov Jateng Mempertahan kan Opini WTP 12 Kali Berturut-turut", tanggal 22 Mei 2023 4. kali-berturut-turut, "Pemprov Jateng Terima Opini WTP 12 Kali Berturut-turut", tanggal 23 Mei 2023 Catatan : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 2
b. Pasal 2 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. e. Penjelasan 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. temuan, kesimpulan, dan Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan menghasilkan kesimpulan. Setiap tertentu akan laporan hasil pemeriksaan BPK tujuan disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar (adequate akuntansi pemerintahan, disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) (ii) kecukupan pengungkapan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 3
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Catatan Akhir: Empat Jenis Opini BPK Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:1 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).2 Disclaimer : Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi 1 BPK RI, "Ragam Opini BPK", diakses dari: pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14 2 Ibid Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 4
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 5