H. Herman Deru S.H., M.M. (Gubernur Sumatera Selatan 2018-2023) Palembang sebagai pusat perdagangan penting sejak masa prakolonial, menjadi bukti atas ramainya aktivitas perdagangan di Sumatra Selatan. Kejayaan ekonomi Sumatra Selatan sangatlah dinamis, hingga kemudian sektor perkebunan juga hadir mendukung terwujudnya transformasi ekonomi. Di dalam buku ini ditampilkan kekuatan maritim Sumatra Selatan, dengan aktivitas perekonomiannya secara komprehensif sejak awal kemunculan Palembang hingga saat ini. Saya menyambut baik hadirnya buku karya Tim Penulis Bank Indonesia yang berjudul "Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia dan Heritage Sumatra Selatan". Kehadiran buku ini tentu akan memberikan sumbangan pengetahuan terhadap perekonomian, sekaligus menegaskan kekayaan alam Sumatra Selatan yang merata dengan pemanfaatan sumber daya alamnya didukung oleh terjalinnya hubungan Hulu dan Hilir yang sangat baik dan kemudian membawa Sumatra Selatan sebagai salah satu wilayah potensial di Indonesia hingga saat ini. Selamat dan teruslah berkarya, semoga buku ini nantinya menjadi sumber informasi berharga dan bermanfaat bagi semua. Prof. Dr. Drs. Emil Salim, M.A (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010-2014) Bentang alam Sumatra Selatan telah menguntungkan wilayah ini sebagai salah satu pusat perdagangan dunia sejak masa lampau. Lebih jauh lagi, Palembang sebagai ibu kotanya bahkan berperan penting sebagai entreport dan membawa pada ramainya aktivitas perdagangan yang berimplikasi terhadap perkembangan ekonomi yang dinamis. Lalu lintas perdagangan yang masif hingga kemajuan ekonomi inilah yang kemudian menjadi urgensi atas ide pendirian lembaga perbankan di Palembang. Berdiri pada tahun 1909, lembaga perbankan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan nama De Javasche Bank (DJB) hadir guna memfasilitasi perekonomian yang berperan sebagai bank sirkulasi di Sumatra Selatan. Eksistensi DJB di Palembang telah mengukuhkan pentingnya peran lembaga perbankan ini terhadap perolehan kesempatan atas pembukaan akses kredit dan permodalan dalam mengembangkan usaha dan ekspansi bisnis di Sumatra Selatan pada era kolonial. Di era seperti sekarang ini, lembaga perbankan masih tetap memainkan peran penting dalam memfasilitasi perekonomian di Palembang serta wilayah Sumatra Selatan lainnya. Lembaga perbankan yang hingga kini memiliki andil besar dalam perkembangan tersebut salah satunya ialah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan. Kontribusi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah yang berupaya menopang dan mengawal pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan demi kemakmuran rakyat sangatlah patut untuk diapresiasi. Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan (Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas) Pada masa prakolonial, Palembang muncul sebagai pusat perdagangan penting dengan fungsi sebagai bandar pelabuhan. Melekat erat dengan nuansa maritim, daya tarik Palembang tak hanya di bidang ekonomi, namun juga dalam politik, sosial, hingga budaya (agama). Berdasarkan letak geografisnya, Palembang seolah tak bisa lepas dari kemampuannya menguasai laut. Palembang juga diuntungkan oleh melimpahnya kekayaan alam seperti emas, minyak bumi, batu bara, hasil pertanian, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang berperan mengantarkan Palembang tumbuh menjadi pusat pemiagaan bertaraf regional dan internasional. Kedudukannya sebagai bandar pelabuhan, pusat kerajaan, dan budaya (agama), menjadi daya tarik beragam kelompok etnik berdatangan ke kota Palembang. Tidak sedikit pedagang China, Arab, India dan Eropa dijumpai dan beraktivitas di Palembang pada abad ke-17 dan 18. Kolonisasi Palembang diawali dengan aneksasi kesultanan yang dilancarkan oleh Belanda. Kekalahan pihak kesultanan dalam Perang Palembang pada tahun 1821 membuat Belanda menjadikan Palembang sebagai pusat aktivitas sosial, politik, dan ekonomi kolonial terpenting di wilayah Sumatra Selatan. Wilayah Sumatra Selatan yang strategis dan kaya sumber daya alam mendorong Belanda untuk mengeruk keuntungan dan menjadikannya sebagai wingeswesten selama abad ke-19 dan 20. Terminologi "Oedjan Mas" dalam perkembangan ekonomi Sumatra Selatan kiranya menjadi salah satu peristiwa menarik dalam lintasan sejarah ekonomi Sumatra Selatan. Kota Palembang kemudian tumbuh menjadi salah satu kota dagang terbesar di Hindia Belanda. Gairah ekonomi Kota Palembang kemudian memberi ruang bagi De Javasche Bank untuk menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian di wilayah tersebut. Hingga saat ini lembaga perbankan yang selanjutnya bernama Bank Indonesia (BI) berperan aktif dalam mengawal perekonomian Sumatra Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. SERI BUKU SEJARAH & HERITAGE D I S U M A T R A S E L A T A N B A N K I N D O N E S A D A N H E R T A G E I I O E D J A N M A S D I B U M I S R I W I J A Y A Seri Buku Sejarah & Heritage OEDJAN MAS DI BUMI SRIWIJAYA BANK INDONESIA DAN HERITAGE DI SUMATRA SELATAN
'Oedjan Mas' di Bumi Sriwijaya
'OEDJAN MAS' DI BUMI SRIWIJAYA BANK INDONESIA DAN 'HERITAGE' DI SUMATRA SELATAN TIM PENYUSUN Arlyana Abubakar, Rita Krisdiana, Usep Sukarya, Dedi Irwanto Muhammad Santun, Johannes Adiyanto, Rainci Maliati, Mirza Ardi Wibawa, Allan Akbar BANK INDONESIA INSTITUTE BANK INDONESIA 2020
'Oedjan Mas' di Bumi Sriwijaya Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan Tim Penyusun: Arlyana Abubakar, Rita Krisdiana, Usep Sukarya, Dedi Irwanto Muhammad Santun, Johannes Adiyanto, Rainci Maliati, Mirza Ardi Wibawa, Allan Akbar Editor: Kasijanto Sastrodinomo Kontributor: Guruh Suryani Rokhimah, Satyani Oktaviningsih, Ginisita Dofany, Sintya Aprina cetakan pertama, - xxviii + 349 hlm, 14,5 x 20,5 cm ISBN: 978-623-90661-4-7 Sumber Sampul: Bank Indonesia Institute Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 Indonesia Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. iv Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Swarnadwipa atau Swarnabhumi adalah sebutan klasik bagi Pulau Sumatra yang sejak masa silam dikenal luas oleh berbagai peradaban di dunia. Kedua istilah dari bahasa sanskerta tersebut mengandung arti 'Pulau Emas' atau 'Tanah Emas', sebagai kiasan bagi pesona kekayaan alam yang dimilikinya. Di tanah ini pula berdiri kerajaan maritim Sriwijaya yang pada masa jayanya berhasil menguasai jalur pelayaran dari Cina hingga ke India, sekaligus menjadi poros perdagangan dari Nusantara ke seluruh dunia. Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu akar identitas bangsa ini. Meninggalkan jejak-jejak yang salah satunya merujuk pada satu wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Provinsi Sumatra Selatan. Provinsi yang mewarisi kekayaan akan hasil bumi, baik perkebunan maupun pertambangan. Bahkan pada zaman kolonial, muncul idiom Oedjan Mas sebagai gambaran sebuah masa yang diwarnai kemakmuran ekonomi. Hal ini menjadi sebuah kajian sejarah yang menarik, bahwa istilah 'Hujan Emas yang terjadi di Pulau Emas' menjadi sebuah gambaran pertalian kisah sejarah ekonomi Sumatra Selatan di masa masa klasik hingga era kontemporer. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan v
Bank Indonesia mempersembahkan buku berjudul 'Oedjan Mas' di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan. Buku ini merupakan bagian dari pelestarian institutional memory sebuah bank sentral, namun juga kental dengan cerita sejarah ekonomi kota yang diwarnai aliran cerita kemakmuran wilayah ini sejak masa silam. Catatan perjalanan pendeta Cina, I-Tsing pada abad ke 7 Masehi telah menggambarkan bahwa kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepian Sungai Musi telah menjadi pusat perdagangan dunia. Dengan memiliki pelabuhan yang ramai di Kota Palembang, sebagai entreport tempat terjadinya pertukaran barang antara dunia Barat dan Timur. Uniknya posisi kota maritim Palembang berada kurang lebih 200 km dari laut di lepas pantai timur Sumatra, namun keberadaan Sungai Musi menjadi jembatan antara daerah Ulu dan Ilir. Konsep Ulu dan Ilir ini mengakar kuat sebagai sebuah konsep interdependensi kehidupan di semua bidang baik ekonomi, sosial, maupun politik. Interaksi terjalin kuat, antara daerah pedalaman (ulu) yang kaya dengan sumber daya alam dengan akses dan koneksi kuat ke daerah hilir di Kota Palembang sebagai pusat perdagangan internasional. Interdependensi ini bahkan telah terbangun sejak masa kerajaan dan kesultanan, dan tetap dipertahankan pada masa kolonial Hindia Belanda. Di periode kolonial sejak abad ke-19 dan 20, pemerintah yang berkuasa pada masa itu memperkenalkan tanaman komersil seperti karet, kopi, dan kapas. Selain itu juga dimulainya pembukaan daerah pertambangan minyak bumi dan batu bara. Hal ini semakin menjadikan Palembang tumbuh tidak hanya sebagai ibukota keresidenan, namun juga sebagai pusat bisnis dan perdagangan, terutama dengan hadirnya perusahaan-perusahaan internasional. Palembang menjadi salah satu kantung perekonomian kolonial Hindia Belanda. Salah satu elemen penting sebagai pendorong kemajuan ekonomi kota tersebut adalah menjamurnya pembukaan kantor bank, tidak terkecuali De Javasche Bank (DJB). Pembukaan De Javasche Bank Agentschap Palembang pada tahun 1909 menandai kelengkapan infrastruktur sektor keuangan di kota ini. DJB adalah bank milik pemerintah kolonial yang selain berperan melayani kredit kepada pihak swasta, juga menjadi bank sirkulasi yang vi Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
mengatur peredaran uang. Kehadiran DJB tentunya menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian zaman Oedjan Mas. Memasuki era modern, DJB dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan berganti menjadi Bank Indonesia. Tidak terkecuali DJB Agentschap Palembang sebagai cikal bakal dari kantor yang saat ini bernama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan. Bank Indonesia adalah bank sentral di Republik Indonesia, yang memiliki komitmen kuat untuk bersinergi bersama pemerintah pusat maupun derah dalam mengawal pembangunan. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menjalankan perannya tersebut dalam lingkup tugas pokoknya di bidang kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran. Bagaikan sebuah benang merah yang menjadi penghubung jalinan cerita masa lalu dan masa kini, buku ini menyajikan rekaman institutional memory bank sentral di wilayah kerja Provinsi Sumatra Selatan. Kehadiran sebuah bank sentral di wilayah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah ekonomi kota. Sejak hanya menjalankan fungsi kebanksentralan klasik sebagai bank sirkulasi di masa De Javasche Bank Agentshap Palembang, hingga sekarang sebagai salah satu kantor perwakilan Bank Indonesia dengan menjalankan fungsi kebanksentralan yang lebih modern. Kehadiran buku ini semoga bisa memberikan manfaat keilmuan sebagai sebuah media belajar bagi akademisi, para pembuat kebijakan khususnya ekonomi di regional, dan tak lupa semakin menambah kecintaan masyarakat terhadap daerahnya. Idiom 'Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya' kiranya bisa menjadi penyemangat dalam melanjutkan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatra Selatan. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Januari 2020 Perry Warjiyo Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan vii
SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Meminjam satu kutipan dari peraih hadiah Nobel Kesusasteraan, Pearl S. Buck, if you want to understand today, you have to search yesterday, hal ini mengingatkan akan pentingnya untuk mempelajari sejarah. Tidak terkecuali bagi sebuah lembaga besar seperti Bank Indonesia, yang kehadirannya di bumi pertiwi ini sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan sebagai sebuah bank sentral di republik ini, tentunya sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan ekonomi di sekitarnya. Institutional memory yang dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini masih tersebar dalam berbagai media baik dalam bentuk dokumen arsip, buku, ingatan pelaku sejarah, maupun dalam bentuk bangunan heritage. Dalam ilmu manajemen pengetahuan menjadi sebuah proses penting untuk menuangkan memori kelembagaan tersebut ke dalam sebuah media tertulis, atau menjadi sebuah bentuk pengetahuan yang eksplisit (explicit knowledge). Dengan bentuk tersebut maka pengetahuan menjadi lebih mudah untuk disebarkan dan dipelajari. Sebagaimana kutipan Buck di atas, maka pengetahuan akan masa lalu yang telah lebih mudah untuk dipelajari, bisa menjadi inspirasi untuk lahirnya kajian atau penelitian lanjutannya yang bisa membantu untuk viii Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
memahami masa kini bahkan dimungkinkan untuk memproyeksikan yang akan datang. Bank Indonesia mempersembahkan buku seri sejarah yang berjudul 'Oedjan Mas' di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan. Buku ini merupakan kajian sejarah ekonomi dengan konteks kelokalan namun memiliki nilai strategis pada tingkat nasional maupun internasional. Hal itu tercermin dari sejarah Sumatra Selatan yang sudah sejak dahulu menjadi daerah penting dalam perdagangan, perkebunan maupun pertambangan. Sebuah keuntungan ekonomi yang digambarkan sebagai Oedjan Mas atau 'Hujan Emas' bahkan menjadi salah satu kantung ekonomi penting di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Keuntungan tersebut bahkan menjadikan Kota Palembang mendapat julukan state of production, commerce and trade, bahkan de groote handelstatd van Sumatera atau kota perdagangan terbesar di Sumatra. Berkembang pula kalimat kiasan yang menjadi memori kolektif masa itu, antara lain kembang kopi yang mewangi dan getah para (karet) yang menderas untuk menggambarkan betapa beruntungnya masyarakat Sumatra Selatan dengan hasil buminya. Pesatnya perkembangan ekonomi kota mendorong hadirnya kantor- kantor bank di awal abad ke-20. Salah satunya adalah pendirian kantor cabang De Javasche Bank (DJB) Agentschap Palembang pada tanggal 20 September 1909. DJB adalah bank milik pemerintah yang membawa mandat dari pemerintah Belanda untuk menjadi bank sirkulasi. Beberapa tugas penting yang diemban oleh DJB antara lain: mengeluarkan uang kertas, memperdagangkan logam mulia dan alat-alat pembayaran luar negeri, memberikan kredit kepada perusahaan dan perseorangan, menjadi kasir pemerintah dan memberikan uang muka tanpa bunga kepada pemerintah Hindia Belanda, serta menyelenggarakan kliring antar bank. Pembukaan kantor cabang DJB di Palembang juga menandai arti penting perekonomian kota ini bagi pemerintahan Hindia Belanda. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan ix
DJB Agentschap Palembang merupakan kantor cabang ke-12, sejak berdiri tahun 1828 di Batavia. Sebuah kisah menarik melatarbelakangi kemunculan usulan pembukaan kantor cabang Palembang. Pada tahun 1908, Direktur DJB, E.A. Zeilinga, yang melakukan kunjungan kerja ke DJB Padang melintasi kota Palembang dan mendapati ramainya aktivitas ekonomi di kota tersebut. Maka sekembalinya ke Batavia, Zeilinga mengusulkan pembukaan kantor cabang di Palembang. Meskipun secara perhitungan bisnis diperkirakan DJB Palembang akan mengalami kerugian akibat persaingan ketat dengan lembaga perbankan lain, namun kehadiran sebuah bank sirkulasi diperlukan di tengah-tengah pusat ekonomi yang sedang tumbuh. Menjadi pelajaran penting, bahwa kebijakan untuk mendirikan kantor cabang DJB di sebuah wilayah tidak semata sebuah keputusan bisnis, namun sekaligus menjadi penanda adanya kedaulatan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam perjalanan berikutnya, kiprah DJB sebagai bank sirkulasi digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) di masa pendudukan militer Jepang dalam kronik Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, DJB sempat kembali dibuka oleh pemerintahan NICA. Namun semangat kemerdekaan dan nasionalisme yang tinggi dari pendiri negara Republik Indonesia memunculkan gagasan akan pentingnya arti kedaulatan di bidang ekonomi, dengan memiliki sebuah bank sentral yang lepas dari campur tangan pihak Belanda. Cita-cita memiliki bank sentral baru terwujud dengan dinasionalisasikannya De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951 dan dikukuhkannya UU No. 11 tahun 1953 pada 1 tanggal Juli 1953. Dengan demikian DJB Agentschap Palembang merupakan cikal bakal kantor yang sekarang bernama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan. Kehadiran Bank Indonesia di wilayah ini melanjutkan tugas penting sebuah bank sentral sejak dahulu dalam menjaga kedaulatan ekonomi, namun kini telah berkembang dengan fungsi-fungsi sebuah bank sentral di era modern. Bank Indonesia selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan ekonomi regional, khususnya dalam hal ini di wilayah Provinsi Sumatra Selatan. x Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Oleh karena itu, kami berharap semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat tidak hanya untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan, tetapi juga membuat kita semakin bijak dalam menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Buku ini juga menjadi bagian dari kontribusi Bank Indonesia dalam melestarikan memori kota melalui kajian sejarah ekonomi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Januari 2020 Dody Budi Waluyo Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xi
PENGANTAR KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Buku berjudul 'Oedjan Mas' di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia dan Heritage di Sumatra Selatan di tangan pembaca saat ini merupakan wujud kehadiran Bank Indonesia di tengah masyarakat lewat kajian akademik. Buku ini merupakan bagian dari Buku Seri Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia, yang bertujuan untuk mendokumentasikan memori institusi (institutional memory) organisasi sekaligus memperkaya kehadiran referensi pengetahuan tentang sejarah ekonomi yang kaya dengan muatan lokal atau kedaerahan. Saat ini kajian mengenai sejarah ekonomi lokal khususnya yang membahas tentang wilayah Sumatra Selatan melalui perspektif sejarah ekonomi belum banyak dilakukan. Sebagai karya akademik, buku ini dapat menjadi referensi maupun pengantar penelitian bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mendalami topik-topik tentang sejarah ekonomi Sumatra Selatan. Meskipun fokus kajian dalam buku ini tentang sejarah kehadiran bank sentral melalui De Javasche Bank dan Bank Indonesia di Palembang, namun pembahasannya kaya dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang mewarnai perubahan peradaban dari masa ke masa. xii Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Sehingga buku ini dapat memberikan pemahaman komprehesif tentang sejarah ekonomi kota/daerah di wilayah Sumatra Selatan. Sistematika penulisan buku ini menggunakan pendekatan struktural berdasarkan periodisasi yang lekat dengan kejadian-kejadian penting dalam sejarah De Javasche Bank maupun Bank Indonesia. Target pembaca buku ini tidak hanya kalangan akademis, pembuat kebijakan, namun juga masyarakat luas penikmat sejarah. Oleh karena itu, Tim Penulis berusaha menyusun untuk memenuhi empat unsur ideal sebuah buku, yaitu uniqueness (keunikan), novelty (kebaruan), attractiveness (menarik), dan accessability (aksesabilitas). Isi buku ini berusaha mengisi ruang-ruang kosong yang belum dituliskan oleh buku-buku lainnya. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan sumber referensi dari arsip masa De Javasche Bank yang belum banyak dituliskan. Adapun untuk memperluas jangkauan pembaca, penulisan buku ini sengaja menggunakan gaya penulisan semi popular sehingga tidak menjadi bacaan yang membosankan. Memahami sejarah yang baik adalah bagaimana kita dapat mengambil manfaat dari cerita tentang kejayaan maupun kegelapan masa lalu. Kami berharap buku ini tidak sekadar menambah wawasan dan pengetahuan, namun juga memberikan pelajaran berharga yang mampu menginspirasi pembacanya. Tak lupa atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah aktif terlibat dalam proses penelitian dan penulisan. Kami berharap informasi yang terkandung di dalam buku ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai peranan Bank Indonesia, dan lembaga ini dapat melanjutkan perannya dalam mendukung pengembangan ekonomi khususnya di Provinsi Sumatra Selatan. Selamat membaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Januari 2020 Solikin M Juhro Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xiii
DAFTAR ISI Sambutan Gubernur Bank Indonesia... v Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia... viii Pengantar Kepala Bank Indonesia Institute... xii Daftar Isi... xiv Daftar Istilah... xvi Daftar Singkatan... xxi Daftar Gambar... xxiv Daftar Tabel dan Grafik... xxviii PROLOG... 1 13 Bab 1 Geografi, Masyarakat dan Ekonomi Pra Kolonial Lanskap... 13 Sistem Sosial... 21 Dunia Maritim dan Perdagangan... 34 Interaksi 'Ulu' dan 'Ilir'... 36 'Kota Air' dan Perdagangan... 37 Jenis dan Nilai Tukar Mata Uang Sebelum 1821... 41 49 Bab 2 Kolonialisme dan De Javasche Bank di Sumatra Selatan Kesultanan Palembang, Belanda, dan Inggris... 50 Menuju Masa 'Oedjan Mas'... 54 De Javasche Bank dan Pembangunan Gemeente Palembang... 66 De Javasche Bank dan Perkembangan Ekonomi... 82 Bertahan Dari Depresi... 101 109 Bab 3 Dari De Javasche Bank ke Nanpo Kaihatsu Ginko Mengamankan dan Menjaga Sumber Daya Alam... 110 Sistem Politik dan Ekonomi Pemerintah Pendudukan... 120 Nanpo Kaihatsu Ginko... 129 xiv Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
149 185 227 273 Bab 4 Bank di Tengah Pusaran Revolusi De Javasche Bank dan Ekonomi Darurat Perang... 149 Uang dan Penegakan Kedaulatan... 163 Blokade Ekonomi NICA... 168 Berjuang Membiayai Revolusi... 173 Bab 5 Institusionalisasi Bank Indonesia Nasionalisasi De Javasche Bank... 185 Bank Indonesia dan 'Staat Overleg Beleg'... 195 Dari Thamrin Ke Tengkuruk... 206 Bab 6 Membangun Sumatra Selatan Selayang Pandang Perkembangan Ekonomi... 228 Transformasi dan Peran Bank Indonesia... 245 Bab 7 Morfologi Kota dan Evolusi Kantor Eks de Javasche Bank Agentschap Palembang Morfologi Kota Palembang... 274 Gaya Arsitektur Kolonial di Palembang... 291 Evolusi Bangunan Kantor De Javasche Bank Palembang... 300 Renovasi Menjadi Gedung Bank Indonesia... 315 Melampaui Warisan... 329 EPILOG... 333 DAFTAR PUSTAKA... 337 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xv
DAFTAR ISTILAH Adat jujur Afdeeling Afdeelinggraaden Alingan Air Agentschap Asisten kontrolir Buwai/Kebuwaian Distrik Domei F-Kikan (Fujiwara-kikan) Gemeente Gemeenteraad Groepsgemeenschap Guguk Gunpyo Gunsyeibu Gunsyeireibu Gunseikanbu Gyugun Iliran xvi Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya Adat membayar uang kawin/mas kawin di mana perempuan diberi sejumlah mas kawin tertentu oleh calon suaminya, biasanya dalam jumlah yang besar Wilayah administratif di Sumatra Selatan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di atas kabupaten yang merupakan gabungan daerah onderafdeeling (kabupaten) Dewan Perwakilan Afdeeling Keluarga yang ikut membantu pekerjaan dibawah naungan seorang pangeran atau raden masa Kesultanan Palembang, biasanya menjadi pengikut miji Sungai yang lebih kecil Kepala cabang kepala daerah setingkat kewedaan di Jawa masa kolonial Kesatuan masyarakat hukum berdasar genealogis (kebuwaian= beberapa nama marga yang masih satu keturunan yang sama) Wilayah administratif dibawah onderafdeeling (kabupaten) yang merupakan gabungan dari beberapa marga. Dikepalai oleh demang dan dibantu asisten demang. Kantor berita Jepang Satuan-satuan khusus orang Jepang yang ditugaskan melatih dan mempengaruhi sejumlah pemuda Indonesia agar bersimpati kepada Jepang Kota kolonial dengan pemerintah otonomi Dewan Perwakilan Kota (masa kolonial) Himpunan gabungan beberapa kepala gemeente (kota) masa kolonial Hindia Belanda Sistem pemukiman di Palembang yang dibentuk berdasarkan patronase Uang invasi (invansion money) yang dicetak oleh Pemerintah Jepang dan berlaku untuk daerah-daerah pendudukan Jepang. Pemerintah Balatentara Jepang tingkat Keresidenan Markas besar angkatan darat pemerintah pendudukan Jepang. Kantor administrasi militer Jepang di Hindia Belanda Tentara Sukarela Jepang di Sumatra Harfiah "bagian hilir sungai" atau daerah dataran rendah yang dilekatkan sebagai penduduk asli berdiam di ibukota Palembang.
Ilir Inflasi Jurai Kaoem oeang Kejer (kedjer/sekedjer). Kemit Kempeitai Kepungutan Kepuyangan Keresidenan Kerio Kontrolir/controleur Lampik ampat, merdike doewe Marga Margaraaden Masagus Matriarki Melaise Sebutan lokal untuk orang yang berdiam di ibukota Palembang Kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kesatuan masyarakat hukum bersendikan azas turunan darah, pemimpinnya disebut jurai-tua Pemilik modal, para pengusaha. Nilai uang pitis buntu yang dimasukan dalam jahitan daun nipah yang disebut kupat sebanyak sebanyak 250 koin Pengurus marga yang menyangkut urusan keamanan polisi rahasia masa pendudukan Jepang Daerah lapisan ketiga, di luar ibukota, milik sultan Palembang yang dikenai wajib pajak Sistem kelompok-kelompok kekerabatan suku-suku marga yang masih memiliki kedekatan secara genealogis, marga puyang tertua lebih dihormati dibanding yang memiliki puyang lebih muda. Wilayah adminstratif setingkat provinsi di Sumatra Selatan masa kolonial Hindia Belanda yang terdiri dari beberapa afdeeling dan onderafdeeling sampai ke tingkat marga, dusun dan kampung. Kepala dusun kepala daerah setingkat kabupaten di Jawa masa kolonial Sistem federasi di tanah Pasemah masa kesultanan/kolonial terdiri dari dewan tetua, enam jurai-tuwe, para proatin, dan dibantu oleh berbagai kepala dusun lainnya Unit pemerintahan supra-lokal di Palembang yang membawahi beberapa dusun dewan perwakilan marga Artinya berharga banyak, sebuah gelar bangsawan Palembang yang diberikan kepada anak laki-laki dari perkawinan seorang pangeran atau raden dengan seorang perempuan dari golongan rakyat Sistem perkawinan berdasar garis perempuan yang berciri masyarakat Semendo di Sumatra Selatan Depresi besar, di mana terjadi peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara drastis di seluruh dunia sejak tahun 1929 dan puncaknya terjadi tahun 1930. (koepat/sekoepat) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xvii
Miji Monetisasi Nanshin-ron Oedjan mas Onderafdeeling Onderneming Palembang Hokokai Pepineire Pasirah Pengawo Piti (pities/picies) Piti buntu Piti tebok Priyayi Puyang Raden Reaal Rubberboom's xviii Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya orang yang tidak dipungut pajak namun memiliki kewajiban kerja halus dengan raja, pangeran atau raden Rakyat pada masa Kesultanan Palembang yang tinggal di ibu kota Palembang. Pengenalan nilai uang yang terjadi seiring dengan perluasan ekonomi, di Sumatra Selatan terjadi ketika karet rakyat memperoleh banyak keuntungan sehingga di marga-marga muncul kebutuhan akan uang yang cukup tinggi yang memperngaruhi sistem transaksi dan penghargaan akan jasa penduduk marga. Sebuah gerakan orang-orang Jepang untuk pergi ke selatan yang merupakan salah satu gerakan ke luar negeri yang menjadi agenda politik Jepang pasca restorasi Meiji Istilah penduduk Selatan untuk menggambarkan sebuah masa kemakmuran yang melanda seluruh lapisan masyarakat secara bersama. Wilayah adminstratif di Sumatra Selatan setingkat kabupaten pada masa kolonial Hindia Belanda Perusahaan-perusahaan yang mengusahakan perkebunan secara besar-besaran, di Sumatra Selatan berkembang sejak pertengahan abad ke-19 dan memuncak pada abad ke-20. Badan Kebaktian yang diciptakan Jepang di Palembang Program pendidikan lanjutan untuk pegawai Bank Indonesia tahun 1950 untuk mencetak para pemimpin bank. Kepala marga Kepala kampung Mata uang lokal masa Kesultanan Palembang terbuat dari timah berlaku untuk masyarakat di Kesultanan Palembang Mata uang bulat atau persegi rata tidak memiliki lubang Mata uang bulat u persegi yang memiliki lubang di bagian tengah Kelas bangsawan masa Kesultanan Palembang Nenek moyang, leluhur yang dijadikan garis keturunan dalam masyarakat genealogis di marga-marga Sumatra Selatan. Gelar bangsawan Palembang yang diberikan kepada anak laki-laki dari perkawinan seorang pangeran dengan anak perempuan seorang pangeran Mata uang Spanyol (piastre Spanyol) Boom karet, melonjaknya harga karet di pasaran dunia lokal di Sumatra
Rubber coupon Rubberfonds Sea power Secucuk (tjoejoek/ setjoejoek) Semeeren Senering Shu Sangi Kai Sikep Sindang Stad oorlog van beleg Sumbay Syuu Tanah renah Tanah dingin Tanah panas Tanah eigendom Sistem kuota produksi karet rakyat, bagian dari usaha pemerintah kolonial Belanda untuk merangsang produksi karet. Dana karet, uang pembangunan daerah masa kolonial. Penguasaan terhadap laut yang dapat mempengaruhi tingkah laku, di mana peristiwa di laut yang dapat mempengaruhi jalannya peristiwa di darat. Nilai uang pitis yang dirangkai dengan tali memiliki nilai satu tali (tali/setali). Mata uang yang dapat ditali adalah piti tebok dalam bentuk diikat serangkaian dengan memakai rotan halus sebanyak 500 koin. Uang suap, uang pelicin untuk tujuan tertentu. Pemotongan nilai uang Dewan Penasehat Keresidenan Palembang Zaman Pendudukan Jepang, semacam dewa kota (gemeenteraad) masa Belanda Daerah lapisan kedua di luar ibukota milik sultan Palembang yang tdak dikenai wajib pajak Daerah lapisan keempat di luar ibukota milik sultan Palembang yang diberi tugas utama sebagai penjaga perbatasan. Daerah- daerah tersebut dapat bertindak sebagai daerah yang merdeka, sindang merdeka namun tetap patuh pada sultan Palembang. Keadaan darurat yang ditimbulkan dari adanya pergolakan daerah dengan pelopor utama Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang menuntut ketidakpuasan pada pemerintah pusat di Jakarta. Orang seketurunan yang menempati suatu wilayah (=istilah lain marga yang digunakan di Komering dan Pasemah) Wilayah setingkat provinsi pada masa pendudukan Jepang Tanah yang posisinya lebih rendah dan dekat aliran sungai, biasanya sangat baik untuk pertanian padi, kapas dan buah- buahan. Tanah dengan kemampuan menahan air yang tinggi sehingga cocok ditanami kapas lapisan tanah yang serapan air buruk dan kurang cocok untuk tanaman kapas Tanah yang dikuasai secara mutlak, produk hukum kolonial tidak Belanda yang bertujuan menguasai "bertuan", di luar tanah marga yang diusahakan untuk pembukaan perkebunan besar (onderneming). restribusi penjualan karet untuk tanah-tanah Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xix
Tanah erfpacht Tunggu Tubang Uluan Ulu Vendumeester wingewesten Zaibatsu Zaimubu Gunseikanbu Zaman pisang mudo xx Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya Tanah hak ulayat marga yang berubah menjadi tanah dengan sistem sewa oleh perusahaan-perusahaan Barat. Sistem kedudukan di Semendo, di mana anak perempuan tertua memiliki hak mengurus dan menjaga warisan keluarga. Harfiah "daerah hulu sungai", atau daerah dataran tinggi, yang dilekatkan sebagai penduduk di luar ibukota Palembang. Sebutan lokal untuk orang yang berdiam di luar ibukota Palembang, daerah-daerah pedalaman. Tempat lelang dan gadai/penjualan umum Daerah untung Kelompok orang-orang kaya atau para pengusaha Jepang yang melakukan aktivitas perdagangan dengan membuka usaha ekspor-impor atau rumah dagang (handelhuizen) Biro keuangan kantor administrasi militer Jepang Zaman di mana situasi ekonomi memburuk di Sumatra Selatan tahun 1960-an sehingga masyarakat di pedusunan banyak yang memakan pisang mentah yang masih muda.
DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM ABDACOM AFNEI AMACAB APL AYAT BAM Bapindo BBD BDN BEI BI BKTN BLLD BNI BoJ Borsumij BPD BPD Sumsel BPK BPKR BPI BPM BPP/Bepepe BTN BTP BRI BSBI BSB BSR BUNEG BUSN CLU C&M Dekon DJB DPUT GNNT Amerika Serikat, British, Ducth dan Australia Command Allied Forces in the Netherlands East Indie Allied Military Administration Civil Affair Branch Association of Peoples Livehood Aku Yakin Akan Terlaksana Boekit Assam Maatschappij Bank Pembangunan Indonesia Bank Bumi Daya Bank Dagang Negara Bank Ekonomi Indonesia Bank Indonesia Bank Koperasi Tani dan Nelayan Biro Lalu Lintas Devisa Bank Negara Indonesia Bank of Japan Borneo-Sumatra Maatschappij Bank Pembangunan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Badan Pemeriksan Keuangan Badan Pembantoe Pendjagaan Keamanan Rakjat Bank Pembangunan Indonesia Bataafsche Petroleum Maatschappij Boeroeh Pembantoe Pemerintah (romusha) Bank Tabungan Negara Bank Tabungan Pos Bank Rakyat Indonesia Badan Supervisi Bank Indonesia Bank Sumsel Babel Bank Indonesia Social Responsibility Bank Umum Negara Bank Usaha Swasta Nasional Chinese Labour Union Cultuur Maatschappij Deklarasi Ekonomi de Javasche Bank Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Gerakan Nasional Non Tunai Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xxi
HIS HHB HPCP HSBC HVA IMP KITLV KMB KNID KNIL KNPM KPw BI MBBN MULO NAMSOCO Nanpatsu NHB NHM NV NIAM NICA NIEB NIHB NIS NKG NSS OCBC OCM OJK ORI ORIPS ORISS Paperda PIHPS PPDSS PRRI PUR P1 xxii Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya Hollandsch-Inlandsche School Ho Hong Bank Himpunan Persahabatan Cina-Palembang Hongkong and Shanghai Banking Corporation Handelsvereeniging Amsterdam Industriele Maaschappij Palembang Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde Konferensi Meja Bundar Komite Nasional Indonesia Daerah Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger Nederlandche Koloniale Petroleum Maatschappij Kantor Perwakilan Bank Indonesia Musyawarah Bank-Bank Negara Meer Uitgebreid Lager Onderwijs Nusantara-Malaya-Singapore & Co Nanpo Kaihatsu Ginko Nederlandsche Handelsbank Nederlandsche Handel-Maatschappij Naamloze Vennootschap Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij Nederlandsche-Indies Civil Administration Nederlandsch Indische Escompto Bank De Nederlandsch-Indische Handelsbank Negara Indonesia Serikat Nanpo Kaihatsu Ginko Negara Soematera Selatan Oversea-Chinese Banking Corporation Landbouw Maatschappij Otoritas Jasa Keuangan Oeang Republik Indonesia Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Sumatra Oeang Repoeblik Indonesia Sumatra Selatan Penguasa Perang Daerah Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Panitia Pembentukan Daerah Sumatra Selatan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Pengelolaan Uang Rupiah Palembang 1 Airstrip (lapangan terbang Talang Betutu)
P2 RECOMBA RIS RTRW SAN II SMB II SOB Stanvac Subkoss TFPPED TPID UNGGUL UPBI VOC Palembang 2 Airstrip (lapangan terbang Karang Endah) Regerings Commissarissen Voor Bestuursaangelegenheden Republik Indonesia Serikat Rencana Tata Ruang Wilayah Sultan Ahmad Najamuddin II Sultan Mahmud Badaruddin II Stad oorlog van beleg American Standard Vacuum Oil Company Sub Komandemen Sumatra Selatan Tim Fasilitasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah Tim Pengendali Inflasi Daerah Undang-undang Peraturan Bank Indonesia Verenigde Oost-Indische Compagnie Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xxiii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Peta wilayah Sumatra Selatan, 1821 14 Gambar 1.2 Gunung Serelo (Bukit Lunjuk), Palembang, 1900 16 Gambar 1.3 Pemandangan Bukit Barisan di Pagaralam, Sumatra Selatan 17 Gambar 1.4 Kegiatan penambangan batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim 19 Gambar 1.5 Ladang ekstraksi minyak di Palembang 20 Gambar 1.6 Semburan di sebuah ladang minyak di Palembang 21 Gambar 1.7 Arca megalitikum Pasemah, Palembang 22 Gambar 1.8 Bagian ulu Sungai Musi, 1930 23 Gambar 1.9 Gunung Seminung asal-usul Sekalah Brah, moyang Suku Komering 24 Gambar 1.10 Pasirah dan pasangannya dari Palembang 28 Gambar 1.11 Aliran Sungai Ogan di Uluan Palembang, 1920 30 Gambar 1.12 Peta budaya suku Pasemah 32 Gambar 1.13 Keraton Kuto Gawang Kesultanan Palembang 36 Gambar 1.14 Perang Palembang 1659 39 Gambar 1.15 Pembakaran Keraton Kuto Gawang, 1659 41 Gambar 1.16 Mata Uang Pitis Tebok 43 Gambar 1.17 Mata uang pitis buntu 44 Gambar 1.18 Bermacam uang pitis masa Kesultanan Palembang 45 Gambar 1.19 Berbagai Jenis Uang Piti Tebok Pada Masa Kesultanan Palembang 46 Gambar 1.20 Koin Kesultanan Palembang (Fii Balad Palembang) 1162 H/1741 M 47 Gambar 2.1 Perang Palembang, 1821 52 Gambar 2.2 Pelayaran kapal niaga di Sungai Musi, 1900 53 Gambar 2.3 Areal perkebunan karet Tebenan, Banyuasin, 1938 55 Gambar 2.4 Peremajaan karet di Perkebunan Tebenan, Banyuasin, 1938 56 Gambar 2.5 Pabrik pengasapan karet di Tebenan, Banyuasin, 1935 57 Gambar 2.6 Suasana kehidupan sungai di Kota Palembang, 1935 58 Gambar 2.7 Situs BPM di Plaju, Palembang, 1930 59 Gambar 2.8 Pabrik batu bara Bukit Asam, 1925 60 Gambar 2.9 Suasana pusat kota Palembang, 1940 61 Gambar 2.10 Budidaya kopi Pasemah, 1900 64 Gambar 2.11 Peningkatan rute Palembang-Singapura, 1892 (atas) dan 1917 (bawah) 66 Gambar 2.12 Direktur DJB E. A. Zeilinga, penggagas DJB Palembang 68 Gambar 2.13 Liputan berita perjalanan Direktur DJB Zeilinga ke Palembang 71 Gambar 2.14 Pimpinan dan pegawai DJB Palembang, 1923 74 Gambar 2.15 Suasana dan kondisi kantor sementara DJB Palembang, 1913 75 Gambar 2.16 Di depan Kantor DJB Palembang, 1913 76 Gambar 2.17 Foto bersama Presiden, Direksi DJB pusat, pimpinan cabang dan pegawai DJB Palembang setelah peresmian pembangunan kantor cabang, 11 Januari 1922 77 Gambar 2.18 Liputan pembukaan Gedung Baru DJB Agentschap Palembang, 1922 78 Gambar 2.19 Suasana Schoolweg, lokasi Kantor DJB Palembang, 1920 82 xxiv Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 2.20 Kantor NHM Palembang sebelum direnovasi, 1916 83 Gambar 2.21 Suasana sehari-hari Pasarstraat dan Gedung NIHB, 1935 85 Gambar 2.22 Sebuah hotel di kawasan Tengkoeroekkade, Palembang, 1905 93 Gambar 2.23 Rumah Sakit Katolik Charitas Palembang, 1935 100 Gambar 2.24 Persimpangan Pasarstraat, Schoolweg dan Kratonweg, 1935 105 Gambar 3.1 Penempatan Pasukan Jepang Dalam Perang Minyak di Palembang, 14 Februari 1942 112 Gambar 3.2 Pasukan Terjun Payung Jepang Dalam Perang Minyak di Palembang, 14 Februari 1942 113 Gambar 3.3 Serangan Pasukan Terjun Payung Jepang di Palembang, 14 Februari 1942 114 Gambar 3.4 Usaha Pembumihangusan Kilang Minyak Yang Gagal Oleh Pasukan Belanda Dalam Perang Minyak Di Palembang, 14 Februari 1942 115 Gambar 3.5 Pembakaran kapal-kapal tanker di Sungai Musi, 15 Februari 1942 115 Gambar 3.6 Foto Udara Lapangan Palembang 1 118 Gambar 3.7 Rute Penyisiran Jepang terhadap pasukan Belanda di Sumatra Selatan 119 Gambar 3.8 Bunker Charitas Tampak Samping 124 Gambar 3.9 Masyarakat Mengais Makanan di Pinggir Sungai Musi Zaman Jepang 125 Gambar 3.10 Seri Uang Invasi Pemerintah Pendudukan Jepang dengan pecahan 1/2 gulden 137 Gambar 3.11 Mata Uang Rupiah Nanpatsu Dai Nippon Teikoku Seihu 139 Gambar 3.12 Seri Uang Invasi Pemerintah Pendudukan Jepang dengan pecahan 10 gulden 141 Gambar 3.13 Seri mata Uang Nanpatsu Dai Nippon Teikoku Seihu dengan gambar alam Indonesia 143 Gambar 4.1 Patroli serdadu NICA di Jalan Tengkuruk 1946 152 Gambar 4.2 Peta Perang Lima Hari Lima Malam di Palembang, 1947 155 Gambar 4.3 Pembumihangusan Palembang dalam Perang Lima Hari Lima Malam 156 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Rakyat Palembang pada masa revolusi fisik 162 Gambar 4.6 Kantor DJB Palembang menjadi arena Perang Lima Hari Lima Malam 164 Gambar 4.7 Gambar depan mata uang mandat di Sumatra Selatan 166 Gambar 4.8 Gambar belakang uang mandat 166 Gambar 4.9 Gambar belakang uang mandat yang berlaku di Keresidenan Luluh-lantak dalam Perang Lima Hari Lima Malam di Palembang, 1947 158 Lampung 167 Gambar 4.10 Gambar belakang uang mandat yang berlaku di Keresidenan Lampung 167 Gambar 4.11 Residen dan Gubernur Muda Sumatra Selatan A. K. Gani 168 Gambar 4.12 Oeang ORISS di Palembang 173 Gambar 4.13 Oeang ORISS di Kota Curup, 1948. 174 Gambar 4.14 Orida Sumatra Selatan yang berlaku untuk Sub-Provinsi Sumatra Selatan 176 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xxv
Gambar 4.15 Orida Provinsi Sumatra yang berlaku di Sub-Provinsi Sumatra Selatan 178 Gambar 4.16 Orida Provinsi Sumatra yang berlaku di Keresidenan Lampung 179 Gambar 4.17 OeangMandat yang berlaku di Keresidenan Lampung 180 Gambar 4.18 OeangMandat yang berlaku di Keresidenan Bengkulu 181 Gambar 4.19 Oeang Mandat yang berlaku di Palembang 183 Gambar 5.1 Kantor BI Palembang menjelang dibongkar, 1965 187 Gambar 5.2 Peta keadaan kantor perbankan di Palembang 1950-an 189 Gambar 5.3 Peta Kota Palembang menjelang pembangunan Jembatan Musi 197 Gambar 5.4 Peta Palembang, Pembangunan Jembatan Musi dan Kantor BI Palembang 201 Gambar 5.5 Posisi bank-bank terdampak pembangunan Jembatan Musi 208 Gambar 5.6 Bekas tapak BI Palembang menjadi lapangan parkir Seberang Ilir, latar belakang Jembatan Musi, 1965 213 Gambar 5.7 Posisi lahan di Jalan Kapten Rivai yang ditawarkan BI Palembang ke pusat 218 Gambar 5.8 Posisi lahan milik Ali Asaari yang ditawarkan BI Palembang ke pusat 219 Gambar 6.1 Alamat Bank Indonesia Palembang 229 Gambar 6.2 Roda pembangunan ekonomi Palembang 1970-an 230 Gambar 6.3 Event nasional dan internasional olahraga di Palembang 242 Gambar 6.4 Pembangunan Jembatan Musi II dan III (kiri atas), Musi IV (kanan atas) dan Musi VI (bawah) 243 Gambar 6.5 Kompleks Sport City Jakabaring (kiri) dan jalur Lintas Rel Terpadu (kanan) di Palembang 244 Gambar 6.6 Suasana rapat TPID Provinsi Sumatra Selatan, "Sinergi dalam Pengendalian Inflasi" 254 Gambar 6.7 Peresmian Papan Harga Elektronik yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Kepala BI Sumatra Selatan, Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya, dan pedagang di Pasar Cinde 255 Gambar 6.8 Masyarakat membeli cabai di pasar 256 Gambar 6.9 Petani padi di OKU Timur dilatih membuat pupuk organik cair 258 Gambar 6.10 Bantuan Program Sosial BI dalam bentuk budidaya sapi 259 Gambar 6.11 UMKM Bantal Cantik binaan BI Sumsel pada acara New York Now 2019 260 Gambar 6.12 Peta Wisata Air rancang BI Sumsel 261 Gambar 6.13 Kegiatan kas keliling ke wilayah pesisir muara Sungai Musi bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut 266 Gambar 6.14 Suasana kegiatan kliring di BI Provinsi Sumatra Selatan 268 Gambar 6.15 Survei dan edukasi pemantauan implementasi program bantuan sosial nontunai kepada masyarakat di perdesaan 269 Gambar 6.16 Sosialisasi QRIS kepada wartawan media cetak dan elektronik di Sumatra Selatan 271 xxvi Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 7.1 Rekonstruksi kota masa Kerajaan Sriwijaya berdasarkan peninggalannya 275 Gambar 7.2 Peta sungai dan permukiman di Palembang, 1821 277 Gambar 7.3 Struktur inti Kota Palembang 278 Gambar 7.4 Rumah rakit di Sungai Musi 278 Gambar 7.5 Peta Palembang 1908 279 Gambar 7.6 Sketsa Masjid Agung Palembang karya Louis Le Comte 280 Gambar 7.7 Sketsa suasana saat Sultan Badaruddin II diangkut oleh Belanda dan diasingkan ke Ternate, 1821 280 Gambar 7.8 Struktur Kota Palembang sebelum 1930 282 Gambar 7.9 Rumah Residen Belanda di Palembang 283 Gambar 7.10 Watertoren Palembang tampak luar 284 Gambar 7.11 Tangga utama Kantor Wali Kota 284 Gambar 7.12 Perumahan pegawai BPM di Plaju, 1937 285 Gambar 7.13 Kawasan Talang Semut terhadap Struktur kota Palembang, 1930-50 286 Gambar 7.14 Foto udara kawasan Talang Semut 287 Gambar 7.15 Jembatan Ampera melintasi Sungai Musi di seberang Ilir, 1970-an 289 Gambar 7.16 Jembatan Ampera terhadap struktur Kota Palembang, 1950-70 290 Gambar 7.17 Pendataan kawasan dan bangunan di Kampung Al-Munawar 292 Gambar 7.18 Rumah kembar darat di Kampung Al-Munawar Palembang 293 Gambar 7.19 Tegel bermotif pada rumah kembar darat 294 Gambar 7.20 Pendataan kawasan dan bangunan di Kampung Arab Assegaf 295 Gambar 7.21 Rumah besar di Kampung Arab Assegaf sekarang 296 Gambar 7.22 Pabrik es Assegaf tampak depan 297 Gambar 7.23 Pendataan kawasan dan bangunan di Kampung Kapitan-7 Ulu Palembang 298 Gambar 7.24 Rumah Abu di Kampung Kapitan Cina 298 Gambar 7.25 Detil ujung atap rumah Gempita 299 Gambar 7.26 Kuda-kuda atap rumah Gempita 300 Gambar 7.27 Eduard Cuypers (tengah, duduk) di antara karyawannya, 1906 302 Gambar 7.28 Amsterdam Bank 303 Gambar 7.29 Denah letak tanah dan rumah yang disewa DJB Palembang, 1890 309 Gambar 7.30 Kantor DJB Palembang dan lingkungan sekitarnya 310 Gambar 7.31 Denah Gedung De Javasche Bank Agentschap Palembang, 1922 311 Gambar 7.32 Eksterior Gedung DJB Palembang, 1915-25 313 Gambar 7.33 Sketsa Gedung De Javasche Bank Palembang 314 Gambar 7.34 Denah Gedung DJB Palembang 314 Gambar 7.35 Kantor DJB Palembang dijaga oleh Stoottroepen Resimen Batalion 316 Gambar 7.36 Gedung Bank Indonesia Palembang, 1950-an 316 Gambar 7.37 Denah Kantor Bank Indonesia Palembang, 1956 317 Gambar 7.38 Pemimpin dan pegawai Kantor Bank Indonesia Palembang, 1958 316 Gambar 7.39 Gedung eks-DJB sesudah dan sebelum 1956 (kiri/kanan) 319 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan xxvii
Gambar 7.40 Surat pemberitahuan tentang pemindahan Gedung BI 319 Gambar 7.41 Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta 321 Gambar 7.42 Perspektif Kantor Bank Indonesia Palembang di Jalan Sudirman, 1971 322 Gambar 7.43 Site plan Kompleks Kantor Bank Indonesia Palembang, 1971 323 Gambar 7.44 Site plan pengembangan dan perbaikan Kompleks BI Palembang 325 Gambar 7.45 Lemari khazanah di ruang basement Gedung BI Palembang, 1971 326 Gambar 7.46 Logo lemari khazanah di Gedung BI Palembang 326 Gambar 7.47 Kompleks Bank Indonesia di Jalan Sudirman Palembang rancangan Arkonin 327 Gambar 7.48 Perspektif Kantor Bank Indonesia Palembang 327 Gambar 7.49 Foto udara Kompleks Bank Indonesia Palembang 329 DAFTAR TABEL DAN GRAFIK Tabel 2.1 Perusahaan Perkebunan Pengguna Tanah Erfpacht (dalam Hektar) 62 Tabel 2.2 Daerah Penghasil Tanaman Karet Rakyat di Hindia Belanda (1940) 64 Tabel 2.3 Personalia De Javasche Bank Kantor Cabang Palembang (1909-10) 73 Tabel 2.4 Personalia De Javasche Bank Kantor Cabang Palembang (1930-31) 73 Tabel 2.5 Daftar Kepala Cabang De Javasche Bank Palembang (1909-42) 79 Tabel 2.6 Debitur De Javasche Bank Agentschap Palembang (c. 1913) 91 Ekspor Netto Provinsi Sumatra Selatan 1970 (dalam Rupiah) 231 Tabel 6.1 Tabel 6.2 PDRB Provinsi Sumatra Selatan dan PDB Indonesia (1970) 232 Tabel 6.3 Produk Domestik Bruto Indonesia dan Produk Provinsi Bruto per Kapita Beberapa Provinsi di Indonesia 1970 (dalam Rupiah) 233 Tabel 6.4 Produksi Perkebunan di Sumatra Selatan pada Repelita V (dalam Ton) 236 Tabel 6.5 Pendapatan per Kapita Sumatra Selatan 2000-04 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rupiah) 238 Tabel 6.6 Neraca Perdagangan Daerah Sumatra Selatan 2004 (dalam Ribu Dolar AS) 239 Tabel 6.7 Sistem dan Kedudukan Kawasan di Sumatra Selatan 240 Tabel 6.8 Perkembangan Jumlah Penyebaran Kantor Bank Per Daerah Tingkat II 262 Tabel 6.9 Penyebaran Kantor Bank Umum di Wilayah Kerja BI Palembang (1999) 263 Tabel 6.10 Posisi Tabungan Menurut Dati II di Provinsi Sumatra Selatan (Juta Rupiah) 263 Tabel 6.11 Jumlah Bank, Kantor Bank dan Kantor Cabang di Provinsi Sumatra Selatan (2014-18) 264 Tabel 7.1 Kelompok Bangunan Gedung DJB Bergaya Neo-Renaissance Mewah Monumental 305 Tabel 7.2 Kelompok Bangunan Gedung DJB Bergaya Neo-Renaisans Megah 306 Tabel 7.3 Kelompok Bangunan Gedung DJB Bergaya Amsterdam School 308 Grafik 6.1 Variasi Musiman Inflasi Kota Palembang 2003-05 251 Grafik 6.2 Cash flow penarikan dan setoran bank di wilayah Sumatra Selatan 265 xxviii Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
PROLOG Sejarah Bank Indonesia berawal dari pembentukan bank sirkulasi milik pemerintah kolonial Hindia Belanda, De Javasche Bank (DJB), di Batavia pada 1828. Demi mengembangkan sayap tugasnya, DJB kemudian membuka kantor cabang di beberapa kota strategis, salah satunya di Kota Palembang sejak 1909. Peran DJB baik pada tingkat nasional maupun lokal sebagai bank sirkulasi digantikan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) pada masa pendudukan Jepang. Sempat berdiri kembali pada masa revolusi kemerdekaan, DJB beserta seluruh kantor cabangnya kemudian dinasionalisasi sebagai Bank Indonesia. Topik mengenai peran Bank Indonesia dan DJB di Kota Palembang dengan dimensi sejarah ekonomi lokal Sumatra Selatan menjadi fokus penulisan buku ini. Dari perspektif sejarah, peran DJB dan BI Palembang mengandung keunikan tersendiri sebagai historiografi ataupun kajian ekonomi wilayah. Tersebab oleh letak geografis yang dinamis - terjalin interdependensi antara daerah ilir sebagai ibu kota sekaligus entreport dan daerah ulu atau pedalaman sebagai penyedia komoditas perdagangan - Sumatra Selatan tumbuh sebagai pusat perdagangan dunia sejak masa lampau. Banyak sungai mengalir di wilayah itu yang bermuara ke Sungai Musi di ilir sehingga siapa pun yang menjadi pengusaha ilir dapat mengendalikan masyarakat ulu. Relasi yang tercipta merupakan hubungan saling membutuhkan antara ilir dan ulu dalam ikatan kesatuan sosial masyarakat berbentuk sistem kekerabatan, persaudaraan, dan rasa tunduk tanpa penaklukan kekerasan. Kekuatan utama ilir mampu mengontrol seluruh aktivitas kehidupan ulu yang, salah satunya, dilakukan lewat aktivitas ekonomi uang. Namun, kontrol tersebut tidak mematikan kreativitas ulu; sebaliknya segala wujud kemakmuran dan kemajuan di ilir akan berdampak sama terhadap ulu. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 1
Kantor cabang (agentschap) DJB Palembang didirikan pada awal abad ke-20, atas usul direktur DJB Pusat, A. Z. N. Zeilinga, setelah ia berkunjung ke daerah itu. Menurutnya, kantor cabang DJB Palembang seharusnya sudah dibuka sejak lama mengingat potensi ekonomi daerah itu yang luar biasa. Meskipun tidak mendukung dalam hal pendanaan pembangunan gedung dan fasilitas, pemerintah pusat dan direksi DJB di Batavia menyetujui usul Zeilinga. Pada 20 September 1909, kantor cabang DJB Palembang resmi dibuka di atas lahan dan rumah sewa milik Kapiten Cina, Tjoa Ham Hien, di Schoolweg. Ketiadaan dukungan keuangan dari pemerintah ataupun kantor DJB Pusat sempat memunculkan rasa pesimistis Zeilinga; juga keraguan apakah DJB mampu meraih keuntungan mengingat kala itu di Palembang telah berdiri bank-bank swasta besar. Namun, pesimisme itu ternyata tidak terbukti karena dalam perkembangannya DJB mampu tumbuh besar bersamaan dengan arus kemajuan yang muncul di Kota Palembang dan daerah Sumatra Selatan. Dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, DJB Palembang mampu membeli rumah dan tanah sewa yang ditempati sejak awal berdiri dan merenovasinya besar-besaran. Bangunan megah pertama pada 1920 di Kota Palembang tersebut berada pada posisi strategis di kawasan kantor pemerintahan, baik kantor Residen Palembang, gedung pemerintahan afdeeling Palembang Bovenlanden, gedung administrasi militer di Benteng Kuto Besak, dan beberapa gedung yang dibangun sesudahnya seperti kantor gemeente di gedung watertoren, pusat hiburan societiet, schouwbouw dan gedung bola (ballroom). Secara geo-ekonomis keberadaan gedung DJB Palembang di Schoolweg mampu menopang Pasar 16 Ilir sebagai urat nadi ekonomi Kota Palembang dan Sumatra Selatan serta menjadi sirkulasi bangunan fisik gedung-gedung kolonial lain sehingga daerah itu menjelma sebagai pusat ekonomi baru di Kota Palembang. Demikian pula ketika gedung DJB dipindahkan ke Jalan Sudirman sebagai kantor cabang Bank Indonesia Palembang, posisi fisik bangunan turut menopang tiga daerah jalur utama, Jalan Sudirman, Jalan A. Rivai, dan Jalan Veteran, yang tumbuh sebagai pusat ekonomi dan politik baru di Kota Palembang. fungsi. Sebagai bank sirkulasi, DJB juga bertindak sebagai kasir pemerintahan DJB Agentschap Palembang memainkan berbagai 2 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
menggantikan landkas atau margakassen, yakni sebagai penyimpan dana pajak aman bagi pemerintah gemeente dan seluruh Keresidenan Palembang dengan jaminan sertifikat dan dapat ditukar dengan uang kas untuk menggeliatkan roda pembangunan pemerintah. DJB Palembang memainkan peran sebagai bank niaga sehingga bersaing dalam pelayanan kredit bagi nasabah perusahaan ataupun perorangan. DJB juga bertindak sebagai pengendali moneter di Sumatra Selatan, yang pada masa depresi agent-agent DJB ditempatkan sebagai penasihat di gemeenteraad serta ikut dalam berbagai kegiatan sosial, yaitu ikut mendirikan Rumah Sakit Kristen Charitas. Kehadiran DJB secara tidak langsung turut serta menciptakan sekaligus menikmati masa kemakmuran di Palembang. Artinya, secara value DJB Palembang turut menfasilitasi apa yang disebut idiom lokal sebagai masa oedjan mas, puncak kemakmuran masyarakat di ilir dan ulu secara bersama-sama. Buktinya, ketika DJB dilikuidasi pada masa pendudukan Jepang, yang diikuti pembentukan NKG, dan pelaksanaan ekonomi perang, masa oedjan mas pun mereda bahkan menjelma kemarau panjang. Ketika dinasionalisasi, DJB bersalin baju menjadi BI Palembang, dengan peran mendorong pembangunan di Palembang dan Sumatra Selatan pada umumnya. Bank Indonesia Palembang merelakan gedung kantor yang berasitektur kolonial untuk dibongkar dan digunakan sebagai tapak Jembatan Musi pada 1965. Jembatan tersebut dirancang sebagai simbol character national building pemerintah saat itu. Pimpinan BI baik di daerah maupun pusat bertekad menyukseskan pembangunan bangsa, agar Kota Palembang khususnya dan Sumatra Selatan umumnya sebagai bagian dari negara Indonesia yang baru merdeka memiliki kebanggaan dan dapat sejajar dengan kota-kota lain di Nusantara. Dalam perkembangannya, BI Palembang (sekarang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan) tetap memainkan peran penting dalam menjaga bergulirnya roda perekonomian daerah, melalui tugasnya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Hal ini menjadi bukti kontribusi Bank Indonesia dalam mengawal pembangunan ekonomi daerah, termasuk menunjang di berbagai perhelatan besar Sumatra Selatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 3
Dapat dikatakan bahwa evolusi Kota Palembang dan Sumatra Selatan serta dinamika ekonomi yang berlangsung di dalamnya memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan DJB Palembang pada masa kolonial hingga menjadi KPw BI Provinsi Sumatra Selatan. Penulisan buku ini tidak saja merupakan bagian dari institusional memory BI yang harus dituliskan sebagai warisan pengetahuan bagi generasi penerus, baik secara khusus di lingkungan internal BI maupun sebagai sumber referensi bagi pembaca umumnya. Dengan kata lain poin utama sejarah dalam buku ini bukan untuk romantisisme dan "perawatan" memorabilia semata, tetapi diharapkan lebih atraktif sehingga dapat digunakan baik secara praktis maupun filosofis untuk membuat rancangan masa depan yang lebih baik dan dapat dijadikan landasan untuk para pembuat kebijakan politik, ekonomi dan sosial budaya, terutama di Kota Palembang. Terminologi Sumatra Selatan. Batasan spasial kajian dalam buku ini meliputi wilayah Provinsi Sumatra Selatan, termasuk Kota Palembang. Terminologi spasial geografis dan administratif untuk kedua wilayah tersebut acap kali memperlihatkan ambiguitas dalam perkembangan sejarah. Pada masa prakolonial sebutan Sumatra Selatan belum digunakan, seluruh wilayah masih disebut Kesultanan Palembang. Pada masa kolonial secara administratif seluruh wilayah bekas Kesultanan Palembang dijadikan Keresidenan Palembang. Pada 1916, 1928 dan 1931, pemerintah Hindia Belanda berusaha membentuk Provinsi Zuid- Sumatra (Sumatra Selatan) dengan menggabungkan lima daerah yakni Keresidenan Palembang, Keresidenan Jambi, Distrik Lampung, Distrik Bengkulu dan Distrik Bangka-Belitung. Namun, hingga masa kolonial berakhir, pembentukan provinsi itu tidak pernah terwujud. Pada masa pendudukan Jepang, Keresidenan Palembang diganti dengan istilah Shu Palembang dan dikembalikan menjadi Keresidenan Palembang pada masa awal revolusi fisik. Pada 18 April 1946, Sumatra Selatan dijadikan salah satu dari tiga sub-provinsi di bawah Provinsi Sumatra. Sub-Provinsi Sumatra Selatan meliputi Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka-Belitung. Namun pada masa revolusi fisik, Sub-Provinsi Sumatra Selatan terus dirongrong oleh Belanda yang membentuk pemerintah tandingan Negara Sumatra Selatan (1948). Setelah Konferensi Meja Bundar dan pembentukan Republik 4 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Indonesia Serikat (1949), Sub-Provinsi Sumatra Selatan dilebur ke dalam Negara Sumatra Selatan. Ketika Republik Indonesia kembali sebagai negara kesatuan pasca- KMB (1950), wilayah administratif NSS dijadikan Provinsi Sumatra Selatan meliputi Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung. Perlahan wilayah administratif yang luas tersebut dimekarkan; eks Keresidenan Lampung dijadikan provinsi (1964), diikuti eks Keresidenan Bengkulu (1967), dan eks keresidenan atau Kabupaten Bangka-Belitung yang dimekarkan menjadi provinsi pada 2001. Sebutan geografis Palembang dalam buku ini mengacu pada beberapa nama seperti Kesultanan Palembang, Keresidenan Palembang dan Shu Palembang. Nama geografis luas tersebut sering bergantian dengan sebutan sebagai ibu kota Sumatra Selatan. Secara harfiah, nama Palembang berasal dari kata limbang yang sudah sejak lama menjadi tempat tinggal para raja dan istana para sultan (Sevenhoven 1971: 2015). Pada 1906, Palembang menjadi salah satu kota yang mendapat status gemeente (kotapraja) di Hindia Belanda. Status tersebut berarti Palembang mendapat desentralisasi keuangan, yakni sejumlah uang akan disisihkan dari kas Hindia Belanda untuk pembiayaan pemerintahan lokal. Tidak lama setelah status gemeente, pada 20 September 1909 di kota itu didirikan kantor cabang DJB Agentschap Palembang. Secara spasial Sumatra Selatan yang dimaksud dalam buku ini adalah wilayah administratif Provinsi Sumatra Selatan saat ini sesuai dengan ruang lingkup kerja KPw BI Provinsi Sumatra Selatan. Sementara Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatra Selatan lebih menunjukkan keberadaan lokasi KPw BI Provinsi Sumatra Selatan. Fokus utama temporal kajian buku ini ditandai dengan berdirinya DJB Agentschap Palembang (1909) dan bersambung pada masa Bank Indonesia hingga medio 2019. Namun, bila kajian ini dicermati lebih lanjut maka batasan temporal sebagai ciri khas sejarah buku ini bersifat agak longgar. Artinya, selain fokus pada kajian tentang peran DJB dan BI di Sumatra Selatan, perlu ulasan yang luwes dan luas untuk melihat mengapa daerah ini penting secara ekonomi. Aspek-aspek sosial-ekonomi masa sebelumnya dengan membedah segala kekuatan geografis Sumatra Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 5
Selatan akan memperlihatkan munculnya berbagai kekuatan sosial- ekonomi, sehingga DJB dihadirkan di wilayah ini sekaligus mendapat peran yang sangat penting. Demikian juga pembahasan hingga masa sekarang dirasakan masih relevan. Setelah Orde Baru, Sumatra Selatan terus berbenah, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun menghadirkan berbagai event penting nasional dan internasional. Peranan KPBI Provinsi Sumatra Selatan dalam kemajuan ekonomi Sumatra Selatan hingga sekarang menjadi penting karena dapat menjadi acuan ke masa depan. Kawalan KPBI Provinsi Sumatra Selatan dalam evolusi Kota Palembang dan Sumatra Selatan tidak saja di masa oedjan Mas namun juga terus berlanjut hingga masa sekarang. Kelokalan Sumatra Selatan dalam Historigrafi Kota dan Ekonomi. Kajian tematis buku ini cukup luas karena selain menyangkut kelembagaan sebuah bank juga melihat perkembangan aspek dan kehidupan ekonomi di Sumatra Selatan. Penelitian ini tidak lepas dari keyakinan bahwa sejarah sebagai studi mengenai perubahan masyarakat tidak hanya bertumpu pada rekonstruksi fisik dan politik, tetapi secara lebih luas membuka gerbang pada perspektif kehidupan sosial dan ekonomi di dalamnya. Perubahan fisik, politik, sosial dan ekonomi dapat saling memengaruhi satu sama lain sehingga membentuk kajian multidisipliner. Penulisan sejarah kota dan sejarah ekonomi, misalnya, bisa menjadi instrumen untuk menunjukkan relasi perubahan fisik kota terhadap dinamika ekonomi, begitu pula sebaliknya. Kondisi ini bisa dilihat pada perkembangan Kota Palembang dari masa ke masa hingga dikenal sebagai kota niaga sekaligus kota pemerintahan. Dalam perkembangan kehidupan perniagaan sendiri, tidak hanya komoditas perdagangan yang dapat diamati, melainkan segala perangkat aktivitas ekonomi lainnya, seperti sistem alat tukar, infrastruktur, termasuk institusi perbankan yang mengelola arus modal yang semakin luas. Secara teoritis sebuah pertumbuhan lembaga perbankan saling berkait dengan persoalan dan perkembangan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, beberapa hal menarik, terutama mengenai istilah lokal khas Sumatra Selatan, sengaja dipertahankan dalam buku ini dan dalam istilah tertentu disesuaikan penggunaannya dengan ejaan 6 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
lokal. Maksud dan tujuannya lainnya karena beberapa istilah ini cukup populer pada masa lalu, tetapi kemudian menghilang dari ingatan kolektif masa kini. Pendeskripsian istilah masa lalu diharapkan menimbulkan rasa penasaran mengapa terminologi tersebut menghilang; apa yang salah dengan kehilangan tersebut. Selanjutnya bagaimana mengembalikan atau setidaknya mendekati terminologi itu. Istilah oedjan mas (dalam ejaan Bahasa Indonesia 'hujan emas') menggambarkan sebuah zaman kemakmuran bersama di seluruh Sumatra Selatan. Kemakmuran itu didorong oleh kemajuan dunia perkebunan di daerah ulu Palembang yang mengalir ke ilir, Kota Palembang. Yang menarik, onderneming perkebunan, perusahaan (dagang) besar dan industri Barat di Sumatra Selatan berjalan beriringan dengan perkebunan rakyat. Artinya, dalam transformasi ekonomi di Sumatra Selatan, kehadiran perkebunan tidak menimbulkan dualisme ekonomi seperti pendapat Boeke ataupun Geertz (1966) tentang involusi pertanian yang terjadi di Jawa. Perkebunan dan industri Barat tidak melindas dan tetap memberi tempat bagi kehadiran pertanian rakyat. Mereka membuka kran peralihan komoditas substansi ke komoditas ekspor, sehingga apa yang ditanam oleh rakyat juga ikut menjadi sumber daya alam yang dapat diekspor. Ketika semua komoditas hasil bumi rakyat, seperti karet, kopi, beras, kapas, dan lain sebagainya, dihargai mahal maka muncul gejala monetisasi masyarakat marga di daerah ulu Palembang. Analisis ini jika dibandingkan di masa kini, dapat berubah menjadi kritik tajam, karena justru pada masa pascakolonial, perusahaan-perusahaan perkebunan di ulu (kabupaten- kabupaten) di Sumatra Selatan justru bertindak sebaliknya. Alasan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, membuat pejabat di kabupaten- kabupaten di Sumatra Selatan memberi izin usaha perusahaan perkebunan besar, terutama perkebunan sawit, untuk membuka lahan seluas-luasnya. Namun, berbeda pola dengan masa kolonial yang memberlakukan aturan tanah eigendom dan erpacht secara sangat jelas sehingga perkebunan besar beriringan dan tidak mengganggu perkebunan rakyat. Setelah kolonialisme, perkebunan besar swasta justru sebaliknya menyebabkan dualisme ekonomi dan involusi pertanian serta menjadi Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 7
pemandangan biasa. Atas nama eksploitasi lahan produktif, perkebunan besar meluaskan arealnya dengan menyerobot lahan perkebunan rakyat dengan sistem pembelian. Akibatnya, sebagian besar daerah ulu yang pernah diguyur oedjan mas, sekarang banyak kehilangan lahan dan menjadi penonton dari keuntungan yang dikeruk perkebunan besar serta aliran dana yang terus mengalir ke PAD kabupaten. Sebuah ironi dari Bumi Sriwijaya yang kini "kaya" akan asap belaka. Jika asap mau diubah kembali menjadi oedjan mas, maka pembenahan dan keberpihakan pada masyarakat ulu harus segera dilakukan. Konsep lain yang tetap dipertahankan sesuai dengan ejaan lokalnya ialah ilir dan iliran (bukan 'hilir' dan 'hiliran') serta ulu dan uluan (bukan 'hulu' dan 'huluan') yang memiliki makna sosio-kultural yang kuat. Namun, walaupun masih terdengar, pengertian konsep itu kini lebih terasa sebagai pandangan mengejek, remehan dan hinaan. Buku ini mencoba menjelaskan dan memperkuat teori Andaya (1993; 2018), bahwa iliran dengan masyarakat ilir dan uluan dengan masyarakat ulu, merupakan konsep khas masyarakat sungai Sumatra Selatan yang menggambarkan cara ilir menjalin relasi dengan ulu secara politik, ekonomi, dan sosial- budaya. Konsep dikotomis ilir-ulu ini dari masa ke masa pada zaman Kesultanan Palembang terus dijaga sedemikian rupa dengan cara unik untuk menjalin hidup bersaudara agar perlindungan, kepatuhan dan kesetiaan selalu terjaga. Oleh sebab itu, muncul penyerahan dan rasa tunduk bersikap suka rela dari ulu terhadap ilir untuk meminta perlindungan besar dari ilir. Sebaliknya, ilir dengan segala kelemah- lembutan tanpa kekerasan membimbing dan memberi kebesaran pada ulu yang memperbolehkan pemakaian setiap tanda kebesaran ilir pada setiap daerah yang setia di ulu. Relasi ini menyebabkan munculnya lainilir berusaha masyarakat saling ketergantungan satu sama memenuhi permintaan ulu, sementara ulu mengalirkan setiap kebutuhan yang dikehendaki ilir. Hasilnya, ketika wilayah ilir mengalami kemakmuran, maka ulu pun mrnikmati situasi serupa. Selanjutnya, konsep itu diteruskan dan dijadikan pijakan pemerintah kolonial di Keresidenan Palembang. Sebuah relasi saling menghargai yang sekarang mulai menghilang dalam ingatan kolektif masyarakat Sumatra Selatan. 8 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Selain itu, istilah-istilah untuk pembesar lokal, pasirah, kerio dan pengawo dengan gelar kebangsawanan pangeran, dipati dan rio di marga-marga ulu Palembang dibiarkan sesuai dengan ejaan lokal. Istilah lokal untuk pejabat tersebut sekarang menghilang sama sekali dalam memori kolektif seiring penghapusan sistem marga di Sumatra Selatan sejak akhir 1970-an. Metodologi dan Isi Buku. Kajian ini menggunakan metode sejarah dengan pengumpulan data atau heuristik dilakukan dengan menggabungkan teknik riset kepustakaan, dokumentasi dan arsip, bangunan fisik DJB dan BI Palembang, dan penelitian lapangan baik melalui observasi maupun wawancara. Bahan kepustakaan diambil dari buku dan artikel tulisan ahli atau bekas pejabat yang dimuat dalam majalah berbahasa Belanda. Juga digunakan koleksi surat kabar sezaman seperti de Indische Courant, De Sumatra Post, Pertja Selatan dan Han Po serta koran kontemporer seperti Berita Pagi dan Sinar Sumatra yang terbit di Palembang dan Jakarta. Koleksi arsip khusus berasal dari Arsip Bank Indonesia di Kantor Pusat Jakarta. Terpenting di antaranya adalah laporan surat menyurat (mailrapporten) kepala DJB agentschap Palembang, surat balasan dari direktur atau para direksi DJB pusat di Batavia. Setalah masa kolonial, sumber arsip berupa laporan surat-menyurat antara kepala cabang BI Palembang dan surat balasan dari Direktur BI Pusat Jakarta, terutama yang berkenaan dengan laporan pemindahan gedung BI Palembang di Jalan Kantor yang terkena dampak pembangunan Jembatan Musi. Khusus Bab 7, berkenaan dengan aspek warisan (heritage) digunakan data benda, takbenda dan saujana. Wawancara mendalam dilakukan dengan para pensiunan Bank Indonesia Palembang. Selain itu, tim peneliti mengunjungi beberapa perpustakaan di Palembang seperti Perpustakaan Al-Wastiyah, Perpustakaan Masjid Agung, Perpustakaan BI Palembang, dan Perpustakaan Wilayah Sumatra Selatan. Buku ini diawali dengan Prolog untuk mengantar pembaca tentang latar belakang penulisan, aspek kelokalan, metodologi dan sistematika penulisan. Bab I merupakan jalan masuk ke pembahasan utama, berisi uraian aspek-aspek geografis Sumatra Selatan dan lebih menonjolkan pembentukan relasi hubungan ilir dan ulu sebagai landasan kuat munculnya Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 9
sistem dan kehidupan ekonomi yang saling menopang di Sumatra Selatan. Pada bagian ini dibahas khusus mengenai sistem mata uang zaman Kesultanan Palembang untuk memberi pemahaman kekuatan ilir agar ulu memiliki ketergantungan simbiosis serta pembentukan perdagangan maritim Palembang yang dapat menguasai lautan dari daerah daratannya. Bab 2 memberi pemahaman kebijakan politik-ekonomi Belanda yang melanggengkan relasi ilir dan ulu, reorganisasi pemerintahan di ulu dalam menjaga ketaatan seperti zaman kesultanan, penerimaan pergantian sistem komoditas dari tanaman substantif ke komersial, penemuan sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara. Kebijakan dan penerapan tanaman komersial serta penemuan sumber daya alam yang mendorong eksplorasi perkebunan perusahaan Barat beriringan dengan perkebunan rakyat yang berkorelasi dengan peningkatan perdagangan ekspor di Kota Palembang. Keuntungan di ilir berdampak kuat terhadap munculnya kemakmuran di ulu yang disebut masa oedjan mas. Semua peristiwa di awal Bab 2 menjadi alasan kuat berdirinya DJB Agentschap Palembang. Perkembangan dan kemajuan ekonomi Sumatra Selatan bergandengan dengan capaian DJB Agentschap Palembang yang dibahas dalam bab ini. Bahasan perubahan ekonomi dan dunia perbankan masa pendudukan Jepang menjadi isi Bab 3. Periode singkat masa pendudukan Jepang dimulai dengan detik-detik pendaratan Jepang di Palembang, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, dan likuidasi DJB yang digantikan oleh NKG. Selanjutnya pembahasan ekonomi dan perbankan serta persoalan mata uang sebagai alat revolusi dibahas dalam Bab 4 yang dimulai dengan masa seputar perang kemerdekaan dan dualisme mata uang di Sumatra Selatan (194549). Inilah periode perjuangan dekolonisasi politik maupun ekonomi di Kota Palembang dan sekitarnya. Perubahan penting kelembagaan dari DJB ke BI merupakan benang merah pembahasan Bab 5, meliputi periode 1950 hingga 1968 di Palembang yang dikolaborasikan dengan masa-masa sulit BI Palembang pada waktu pergolakan daerah serta usaha pemindahan gedung BI dari Jalan Kantor, Jalan Veteran, hingga ke Jalan Sudirman. Sikap besar hati para pemimpin BI Palembang dan BI Pusat dalam mendukung pembangunan 10 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Jembatan Musi demi mensukseskan pembangunan karakter bangsa dapat dilihat pada bab ini. Pembahasan perkembangan pembangunan ekonomi di Sumatra Selatan yang sejalan dengan evolusi kelembagaan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatra Selatan menjadi ulasan dalam Bab 6. Periode bahasan bab ini cukup panjang mulai dari awal Orde Baru hingga masa sekarang sebagai bentuk memberi pemahaman akan peran serta dan kontribusi Bank Indonesia Palembang dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat. Perkembangan pembangunan fisik Palembang dan perubahan arsitektural bangunan DJB Agentschap Palembang dan komplek bangunan gedung perkantoran KPw BI Palembang di Jalan Sudirman sebagai aspek warisan (heritage) dijadikan pembahasan utama Bab 7. Selain membahas aspek fisikal, gaya bangunan, dan perancang bangunan lama DJB di Schoolweg dan bangunan baru KPw BI Palembang di Jalan Sudirman, bab ini menganalisis bahwa fisik sebuah bangunan menjadi titik tumpu pergerakan dan perubahan lingkungan ekonomi dan politik di sekitar bangunan tersebut. Bagian akhir, epilog, sebagai penutup berupa kesimpulan reflektif dari keseluruhan tulisan dalam buku ini. Refleksi ini dirangkum dalam bentuk apa yang sudah dilakukan BI Palembang dari masa lalu sampai sekarang sehingga dapat disumbangkan pemikiran apa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa berikutnya. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 11
12 MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT
BAB 1 Masyarakat dan Ekonomi Prakolonial Bab ini memberikan penjelasan mengenai panggung sejarah, yakni meliputi gejala geografis yang mempengaruhi tatanan sosial, politik dan ekonomi Sumatra Selatan. Pembagian bab ini terbagi dalam tiga pembahasan. Bagian pertama, menggambarkan landskap alam, pemahaman batas wilayah dan pemetaan potensi alam yang memiliki kandungan mineral serta hasil perkebunan melimpah. Bagian kedua membahas sosial masyarakat dan ketiga mengenai latar belakang ekonomi Sumatra Selatan sebelum masuknya pemerintahan kolonial. LANSKAP Sebutan Zuid-Sumatra dalam bahasa Belanda - yang kini disulih menjadi Sumatra Selatan - sudah dikenal sejak zaman kolonial. Pada 1931 wilayah Sumatra Selatan dirancang sebagai sebuah provinsi.1 Bahkan usaha pembentukan Provinsi Sumatra Selatan dengan menggabungkan daerah Palembang, Jambi, Lampung, dan Bengkulu, telah dirintis sejak 1 Anggaran dasar terkait usulan pembentukan Provinsi Sumatra Selatan disetujui oleh pemerintah berdasarkan Besluit No. 31, 10 Desember 1931 (dokumen koleksi KIT Amsterdam). Namun, rekomendasi itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi keuangan yang tidak mencukupi jika provinsi Sumatra Selatan dibentuk. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 13
akhir 1916. Namun, wacana pembentukan Provinsi Sumatra Selatan baru serius dilakukan oleh pemerintah kolonial ketika J. W. J. Wellan memberikan rekomendasi pada akhir 1928 (Elfrich 1923: 22-3). Provinsi Sumatra Selatan yang direncanakan itu merupakan reorganisasi atas lima keresidenan dan distrik yakni Keresidenan Palembang, Keresidenan Jambi, Distrik Lampung, Distrik Bengkulu, serta Distrik Bangka dan Belitung. Namun, usaha pembentukan Provinsi Sumatra Selatan tersebut gagal. Hingga akhir masa kolonial, daerah-daerah itu tetap berdiri sendiri sebagai keresidenan masing-masing. Konsep wilayah Sumatra Selatan yang dikenal sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum masuk dalam pemerintahan Hindia Belanda, Sumatra Selatan meliputi wilayah bekas Kesultanan Palembang yang pada masa kolonial menjadi Keresidenan Palembang. Batas Keresidenan Palembang dimulai dari pantai timur Sumatra yang meliputi Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Batas administrasi Sumatra Selatan secara umum mengikuti batas-batas alam yang terbentuk secara alami. Adapun batas geografi wilayah Sumatra Selatan sejak masa kolonial ialah Keresidenan Jambi di sebelah utara, Selat Karimata di sebelah timur, Distrik Bengkulu di sebelah barat, dan Distrik Lampung di sebelah selatan. Gambar 1.1 Peta wilayah Sumatra Selatan, 1821 (Sumber: Wellan 1932) 14 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Pada masa lalu, dalam waktu yang cukup lama, hubungan ekonomi antara wilayah utara dan selatan tidak terlalu aktif karena ketiadaan prasarana penghubung, baik jalan air maupun darat. Tanah rawa dan lebak yang melewati hutan-hutan belukar menyebabkan perbatasan utara dan selatan menjadi bagian tertutup dan terpisah. Batas utara dengan Jambi secara keseluruhan berupa sungai-sungai yang tertutup menuju Sumatra Selatan. Isolasi antara Sumatra Selatan dan Jambi membuat Jambi lebih dekat dengan Minangkabau sehingga memberikan pengaruh besar bagi adat dan karakter masyarakat Jambi. Pada waktu Kesultanan Palembang dan seluruh wilayah Sumatra Selatan berada di bawah pemerintahan kolonial, daerah Jambi hampir tidak tersentuh Belanda hingga 1905. Pada bagian timur, Sumatra Selatan terpisah dengan Pulau Bangka dan Belitung oleh Selat Bangka yang sempit, tetapi keluar dari sisi timur terdapat bentangan laut luas. Daerah timur Sumatra Selatan merupakan wilayah dataran rendah yang dibentuk oleh sungai-sungai yang berhulu dari pegunungan Bukit Barisan di bagian barat. Pada bagian barat Sumatra Selatan terbentang dataran tinggi Bukit Barisan yang memisahkan Sumatra Selatan dengan wilayah Bengkulu. Batas selatan Sumatra Selatan dengan Lampung dipisahkan bentangan lahan basah luas, terdapat serangkaian lembah sungai kecil yang tidak terhubung dan tidak bisa dilayari. Pemerintahan Sultan Abdurrahman Cinde Belang meluaskan ekspedisi perdagangan lada dengan membuka jalur daerah Tulang Bawang, Lampung. Jalur dibuka dengan membuat terusan pada bagian sungai-sungai kecil. Sungai Babatan pada bagian tengah diperlebar sehingga bisa dilayari menuju Sungai Mesuji untuk rute baru Palembang menuju Tulang Bawang. Secara umum, Sumatra Selatan justru terhubung dengan daerah- daerah lain, terutama Jawa dan negara-negara luar lainnya dari perairan pantai timur dibandingkan dengan daerah utara ataupun barat. Koneksi tersebut dimungkinkan oleh semua jalan sungai di pedalaman Palembang yang layak dilayari dan bertemu pada satu titik yaitu di Sungai Musi. Hal itu menjadikan ibu kota Palembang berfungsi sebagai gerbang ke daerah luar. Luas wilayah Sumatra Selatan 85.918,06 kilometer persegi, sekira 5,6 kali lebih luas dari Negeri Belanda yang berukuran 32.897,50 kilometer Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 15
persegi. Hanya ada dua pulau kecil di wilayah Sumatra Selatan yakni Pulau Lucipara dan Pulau Boom di bagian utara muara Sungai Mesuji. Perairan lautnya berkarakter dangkal - rata-rata 40-45 meter - berada pada bagian timur, berdekatan dengan Pulau Bangka dan Belitung. Langka pulau, Sumatra Selatan kaya akan tanjung dan teluk, seperti Bata Karang dan Katima Bongko yang membentuk Delta Banyuasin dan Delta Musi yang dikelilingi oleh belantara hutan bakau. Delta Banyuasin mempertemukan Sungai Lalang dan Sungai Bayung Lincir, sementara Delta Musi merupakan pertemuan Sungai Musi, Air Upang dan Air Sunsang yang membentuk jalan utama masuk ke Kota Palembang. Pada masa lalu, pedagang Cina menjadikan ketiga muara delta Musi tersebut sebagai jalan mendayung ke kota. Gambar 1.2 Gunung Serelo (Bukit Lunjuk), Palembang, 1900 (Sumber: kitlv.nl) Secara orografis, Sumatra Selatan memiliki tanah pantai berawa yang luas di timur. Selanjutnya perlahan-lahan bergerak ke barat berbentuk medan berbukit hingga mencapai titik tertinggi di Pegunungan Barisan pada bagian barat. Keadaan hidrografi Sumatra Selatan sepenuhnya beradaptasi dengan orografis, di mana dari Pegunungan Barisan berhulu sungai-sungai megah dan luas yang mengalir hingga ke laut. Pada musim kemarau arus aliran sungai sangat pendek, tetapi menjadi aliran besar ketika musim hujan tiba. 16 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Sumatra Selatan kaya akan gunung yang terbentuk dari Pegunungan Bukit Barisan sebagai tulang punggung Sumatra Selatan di bagian barat.2 Pelebaran gunung-gunung di Bukit Barisan terutama disebabkan oleh fakta bahwa di sisi timur terdapat punggung gunung yang membentuk koridor depresi memanjang setiap kali setelah pemisahan beberapa adegan gunung (Zwierzycki 1929: 73-6). Barisan gunung yang membentuk kompleks gunung berapi di dataran tinggi Bukit Barisan tersebut merupakan satu rangkaian secara keseluruhan dengan ketinggian rata- rata 2.000 meter di atas permukaan laut dan membentang dari arah barat laut ke tenggara Pulau Sumatra. Gunung-gunung di dataran tinggi Bukit Barisan merupakan sumber mata air bagi sungai utama yang mengalir dari barat ke timur. Gambar 1.3 Pemandangan Bukit Barisan di Pagaralam, Sumatra Selatan (Sumber: kitlv.nl) Sumatra Selatan kaya akan sungai besar yang mengalir di daerah dataran rendah. Sungai Musi mendominasi seluruh wilayah dengan semua sisi merupakan pertemuan sungai-sungai besar lain dari daerah uluan dan 2 Menurut Easton (1921: 484-512), dataran tinggi Bukit Barisan di Sumatra Selatan bukan merupakan "tulang belakang" karena sejumlah elemen morfologis di sana sangat bersifat heterogen yang berciri dataran tinggi. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 17
berakhir pada perairan Selat Bangka. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Batanghari Lekoh, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Kelingi, Sungai Beliti, Sungai Lematang, Sungai Ogan dan Sungai Komering. Bentuk orografi Sumatra Selatan yang bertekstur unik tersebut menyebabkan daerah itu kaya sumber daya alam hayati karena seringnya aktivitas gunung berapi. Aktivitas gunung berapi tersebut membentuk permo-karbon dan trias yang dibuktikan dengan terjadinya buffer porfiri dan diabasik batuan efluen yang berperan penting dalam komposisi formasi tersebut. Pada waktu dan selama letusan kapur dari gunung berapi tua di Sumatra Selatan telah terjadi orientasi batuan andesit, yaitu lipatan era mesozoikum akhir yang intensif disertai intrusi besar-besaran dari batuan dalam, terutama granit dan diorit. Granit-granit itu memiliki signifikansi ekonomi karena bijih besi dibawa ke lereng gunung di Muara Enim dan Lahat serta timah di Pulau Bangka. Selain itu, terobosan dan arus keluar batuan andesit dan liparit menyebabkan munculnya deposit bijih emas dan perak di wilayah Lebong (Hens 1909: 112-23). Penambangan timah di Bangka pertama kali dilakukan di Sungai Liat, selanjutnya bergerak di sepanjang pantai timur hingga ujung timur Pulau Bangka. Kegiatan penambangan di daerah Pulau Bangka hampir sepenuhnya dijalankan oleh orang Cina dengan teknik tradisional yang biasa digunakan di semenanjung Malaya. Pertambangan timah tersebut memberi kontribusi besar bagi hubungan dagang Kesultanan Palembang dengan VOC di Batavia. Pengiriman timah Bangka oleh Kesultanan Palembang setiap tahun meningkat, misalnya dari 1.110 pikul pada 1733 menjadi 16.000 pikul pada 1754 (Horsfield 1848: 299-336). Batu-batu tua yang membentuk batu granit, batu pasir, batu kapur, batu tanduk, batu kapur, dan marmer banyak ditemukan Pegunungan Gumai Selatan, Pegunungan Bukit Garba dan Gunung Seblat yang mengandung batu bara. Jenis batuan neogen yang terkubur di dalam lapisan batu bara dengan ketebalan 1.500-2.000 meter menghasilkan batu bara yang dieksploitasi oleh Boekit Assam Maatschappij NV (BAM) di Onderafdeeling Muara Enim. BAM mengeksploitasi batu bara untuk pemanasan yang menghasilkan berbagai jenis batu bara berharga seperti kokas alami, batu bara antrasit, batu bara berkilau dan batu bara transisi (Mannhardt 1921: 67-107). 18 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 1.4 Kegiatan penambangan batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim (Sumber: Tropenmuseum Amsterdam) BAM memperkirakan cadangan deposit batu bara terbaik di Bukit Asam mengandung 10-15 juta ton batu bara antrasit dan kokas alami, 82 juta ton batu bara lignit, dan 67 juta ton batu bara transisi. Hasil penambangan BAM dipasarkan dengan label Lematang Marinekool di pasar dunia. Sebelum dipasarkan, kerikil batu bara dalam bentuk kargo diolah menjadi briket di sebuah pabrik di Tanjung Priok, Jakarta (Mannhardt 1921: 67-107). Kekayaan mineral batu-batuan tua mendorong Verbeek, geologiwan Belanda, melakukan penelitian tentang kekayaan minyak bumi di Sumatra Selatan. Diperkirakan, Sumatra Selatan bisa menjadi area penambangan terpenting di seluruh Kepulauan Indonesia. Situs tambangan minyak tersebut berada di daerah Talang Akar dan Suban Jerigi, Onderafdeeling Muara Enim, dan daerah Burung-Babat serta Minyak Itam, Onderafdeeling Musi Ilir. Sementara itu, sejak pertengahan abad ke-19, di Sumatra Selatan berlangsung perluasan pengembangan pertanian berskala besar untuk Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 19
Gambar 1.5 Ladang ekstraksi minyak di Palembang (Sumber: kitlv.nl) tujuan ekspor. Berbagai perusahaan perkebunan (onderneming) bergerak dalam budidaya teh dan kopi, terutama di daerah pedalaman seperti Pagaralam, Semendo dan Kisam. Awalnya kopi yang dibudidayakan berjenis arabika, tetapi gagal, kemudian diganti dengan jenis robusta. Pada daerah yang lebih rendah, dibudidayakan karet dan kelapa sawit dalam jumlah besar, selain beras. Hutan Sumatra Selatan termasuk daerah florikultura palaeotropik yang tumbuh alami serta kaya akan berbagai jenis kayu berharga di pasar dunia, seperti kayu kulim, andalas, medang, meranti, merawan, merbau, ngerawan, onglen, perepat, petaling, petanang, rengas, asem paya, sungkai, tembesu, rawas, balam durian, beriang, bulian, kayu aro, kelutum, serdang, kemenyan, rotan, sego, manau, dan sebagainya (Colombijn 2005: 259-78). Selain diambil batangnya, berbagai jenis kayu itu bisa diolah sebagai balsam, obat- obatan, getah pertja, damar, resin, kayu samakan, minyak, aroma, racun, cat warna kain, bahan mengepang dan mengikat, dan dikonsumsi sebagai kalori dan nutrisi. 20 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 1.6 Semburan di sebuah ladang minyak di Palembang (Sumber: kitlv.nl) SISTEM SOSIAL Keterbatasan data tertulis sebelum 1825, mempersulit penarikan benang merah sejarah sistem sosial Sumatra Selatan. Beberapa pejabat kolonial, terutama kontrolir di berbagai onderafdeeling di Keresidenan Palembang, baru mengumpulkan data-data historis dari para pesirah sejak 1825. Berdasarkan data tertulis tersebut, diperoleh gambaran sekilas mengenai perkembangan sosial masa lalu pada beberapa bagian wilayah Sumatra Selatan. Kesan yang muncul dari perkembangan di daerah-daerah tersebut ialah kuatnya tarik-menarik antara faktor internal mereka dengan kekuatan luar yang besar, terutama berkaitan dengan pusat Kota Palembang di ilir. Asal-usul orang-orang di uluan Palembang dirangkum oleh beberapa kontrolir (controleur) Belanda yang pernah bertugas di daerah Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 21
itu. Antara lain dicatat proses pembentukan otoritas sosial di wilayah uluan yang bermula dari marga. Kekuatan marga timbul dari tiga wilayah pegunungan utama yang mengaliri sembilan sungai di Sumatra Selatan.3 Tiga pegunungan tempat asal suku-suku tersebut ialah Gunung Kaba di bagian utara, Gunung Dempo di bagian tengah, dan Gunung Seminung di bagian selatan yang merupakan rangkaian dataran tinggi Bukit Barisan di uluan Palembang.4 Gambar 1.7 Arca megalitikum Pasemah, Palembang (Sumber: kitlv.nl) Perkembangan daerah uluan dalam bentuk marga dilalui dalam lima tahap utama. Tahap pertama, marga-marga dilekatkan dengan keberadaan kelompok tertua orang-orang di Sumatra Selatan yang disebut orang kubu yang masih hidup berkeliaran dan mencari 3 Keberadaan sungai-sungai ini membuat Sumatra Selatan juga dikenal sebagai Batanghari Sembilan, meliputi yakni Sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Keligi, Sungai Beliti, Sungai Lakitan, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Batanghari Leko (van Sevenhoven 2015: 7-8). 4 Tulisan para pejabat kolonial ini merupakan laporan yang mereka peroleh dari para pesirah dan disusun berdasarkan asumsi. Namun, dalam banyak hal laporan itu bisa diterima sebab menggambarkan keadaan perkembangan daerah yang bersangkutan. Perkembangan daerah- daerah tersebut memperlihatkan kemiripan satu dengan yang lain. Daerah yang tertinggal dalam pembangunan menunjukkan bahwa daerah itu memiliki tahap perkembangan yang lebih tua. Lihat van Royen (1927); Helfrich (1889: 517-632); du Bois (1856, 347-74); van Vloten (1873: 280-304). 22 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
penghidupan dari berbagai hasil hutan seperti berburu dan menangkap ikan. Mereka mengembara menelusuri pinggiran sungai guna memenuhi kebutuhan hidup tanpa tempat tinggal tetap dan diikat tali kekeluargaan. Tipe kelompok ini dianggap sebagai asal mula kesatuan geneologis yang berkembang menjadi geneologis teritorial.5 Gambar 1.8 Bagian ulu Sungai Musi, 1930 (Sumber: kitlv.nl) tersebut mulai berkeinginan hidup menetap dengan mencari nafkah bertani. Kelompok-kelompok itu mendirikan dusun-dusun permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang dirasa berasal dari satu puyang tertentu. Fakta itu dibuktikan oleh De Sturler - kontrolir di Musi Ulu (1853) - yang Tahap kedua, satuan-satuan masyarakat nomaden 5 Westenenk (1919) membenarkan fakta ini karena ia melihat langsung kondisi suku-suku lain di Sumatra Selatan pada waktu itu yang mendekati bukti dari legenda dan mitos ini serta ditemukan pada kelompok marga-marga kecil hampir pada seluruh wilayah uluan Sumatra Selatan sebelum 1800-an. Penguatan terhadap asumsi ini juga datang dari beberapa tulisan awal tentang masyarakat di Sumatra Selatan. Ferrand (1922) dan Krom (1923) melihat bahwa populasi asli Sumatra Selatan terdiri dari berbagai suku nomaden yang berbeda, yang masih kurang berkembang pada abad ke-11. Suku-suku itu memperlihatkan kehidupan zaman Hindu yang tidak terpengaruh oleh dan berbeda dengan Hindu di Jawa. Selain itu terjadi peningkatan perdukunan dalam masyarakat Pasemah dengan sosok malim - dukun di Kubu - yang menjadi bukti menarik kedekatan kelompok-kelompok marga dengan orang Kubu di hutan pedalaman ulu Palembang. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 23
menunjukkan asal-usul pembentukan marga Anak Lakitan. Tanah marga itu merupakan hadiah dari orang Kubu yang ingin menetap bersama di daerah tersebut. Marga Anak Lakitan tidak memiliki persekutuan dengan penduduk di daerah lain. Mereka membangun wilayah marga dengan kerja keras dan berlanjut pada usaha pertanian menetap. Marga tersebut berkembang luas ketika terjadi perpindahan warga marga itu yang selanjutnya mendirikan marga-marga baru dengan mereklamasi hutan dan membangun talang baru untuk menetap secara permanen. Marga Anak Lakitan selanjutnya berkembang menjadi marga baru, seperti marga Batu Kuning Lakitan, marga Suku Tengah Lakitan Ulu dan marga Batu Kuning Kelingi. Marga-marga baru itu memiliki berbagai silsilah puyang, tetapi saling menarik keterkaitannya dengan satu puyang yang sama sebagai asal usul mereka, yakni Puyang Marga Anak Lakitan. Pada 1859, marga Anak Lakitan sebagai marga awal, banyak ditinggalkan penduduknya, kemudian digabung dengan Batu Kuning Kelingi dan beberapa dusun lain sehingga menjadi wilayah baru yang disebut Marga Sindang Kelingi Ilir yang terletak di muara anak Sungai Lakitan (de Sturler 1843). Gambar 1.9 Gunung Seminung asal-usul Sekalah Brah, moyang Suku Komering (Sumber: kitlv.nl) 24 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Tahap ketiga, dari cara bertalang berpindah-pindah menimbulkan dusun-dusun permanen yang berpenghuni dan memiliki batas-batas wilayah alami semisal sungai, lembah atau gunung. Tiap-tiap dusun merupakan satu jurai keturunan yang tergambar dari adat istiadatnya. Artinya, suku-suku itu sudah tinggal pada wilayahnya sendiri dan mengembangkan pembangunan marganya. Deskripsi Marsden (2013: 178) pada 1779 memperlihatkan bukti menarik dari tahap ini. Salah satunya suku Petulai yang berdiam di daerah yang secara alami terbatas. Masyarakat Rejang dipisahkan menjadi beberapa suku dan memiliki keturunan leluhur yang berbeda tetapi secara prinsip memiliki empat suku besar bersaudara, yakni suku Jurukalang, suku Bermani, suku Selupu, dan suku Tubai (suku Marigi). Sejak dulu kala, suku-suku itu dipersatukan dalam sebuah liga kelompok masyarakat Rejang dengan beberapa suku lain yang lebih rendah. Menurut de Sturler (1843), orang Rejang yang berpindah dari tempat asalnya disebut Suku Petulai. Meskipun tidak lagi di Rejang, Suku Petulai masih dianggap sebagai penjaga pusaka dusun sehingga ketika mereka dipanggil oleh leluhur, puyang (atau jurai tua) mereka akan pulang ke dusun awalnya di daerah Rejang untuk memberi hormat. Orang Petulai kemudian meninggalkan tradisi itu sejak pertengahan abad ke-19. Pada tahap keempat terjadi perkembangan rumpun-rumpun akibat dari anggota rumpun yang berkembang biak. Bagian dari rumpun asal itu berpindah lokasi, membuat rumpun baru yang berjarak dekat ataupun jauh, tetapi masih dalam kesatuan geografis yang membuat hubungan mereka belum terputus secara geneologis. Pada tahap keempat ini suku- suku tersebut mulai memudar dan selanjutnya terbagi menjadi berbagai komunitas silsilah dan teritorial. Pada kelompok masyarakat Krui, misalnya, terbagi menjadi empat marga inti yakni buwai Kembahang, Belungu, Sukai, dan Kenjangan, yang dianggap sebagai asal mula Batu Brak. Selanjutnya buwai Belungu dan Kenjangan membentuk wilayah Belalau yang pada 1544 dimasukkan ke dalam Kesultanan Palembang. Bahasa dan gelar para kepala marga di Belalau menyimpang dari kelaziman marga-marga yang lain pada masyarakat Krui.6 6 Marga Belalau memberi pengakuan kepada Kesultanan Palembang dengan membayar bunga tanah tahunan sebesar 50 gulden sehingga menurut perjanjian yang berlaku marga Belalau dilindungi dan tinggal dalam wilayah Komering Ulu, bukan lagi di wilayah Krui (Gramberg 446-74), Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 25
Akhirnya, pada tahap kelima terjadi percampuran beberapa rumpun keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu yang masing-masing merupakan kesatuan mandiri dan merasa seketurunan dari nenek moyang lain tanpa ada percampuran di antara rumpun-rumpun itu. Akibatnya, lama-kelamaan garis keturunan dari puyang yang berbeda menjadi kabur dan lebih menonjol sifat teritorial dari satu kesatuan masyarakat. Dari sinilah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial lebih menonjol sedangkan sifat geneologis menyusut. Dari penyusutan sifat genealogi ini timbul istilah marga sebagai suatu kesatuan masyarakat adat. Batas-batas marginal ingatan utuh asal-usul marga mulai menghilang. Marga-marga dibentuk oleh permukiman, mulai dari dusun yang dihuni oleh keturunan dua atau lebih kepala suku, kemudian penduduk marga yang terbentuk akan menjadi anggota berbagai kabuwaian yang lebih besar, tetapi hal itu tidak menyebabkan percampuran suku (Helfrich 1889: 517-632). Dalam hal supremasi, marga yang terkuat akan diakui secara hukum tidak tertulis yang berlaku. Selanjutnya ada kenyataan lain yang menarik bahwa asosiasi kelompok marga yang kemudian memiliki perbedaan secara genealogis sangat dipengaruh oleh otoritas Kesultanan Palembang. Dalam menjaga administrasi wilayahnya, Sultan membentuk beberapa marga yang berdasar kelompok silsilah dikumpulkan bersama di satu lembah sungai di bawah satu kepala. Beberapa penulis Eropa - misal Marsden, Raffles, dan Knoerle - pada awalnya tidak menuliskan marga meskipun istilah itu sudah muncul sejak lama yakni pada waktu Ratu Sinuhun dari Kesultanan Palembang menulis Undang-Undang Simbur Cahaya [Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, dalam ejaan asli]. Kemudian Sultan Abdurrahman Cinde Belang memberikan piagem sultan kepada marga-marga di uluan pada 1760, kata marga juga sudah digunakan. Istilah marga di Sumatra Selatan memiliki sebutan lain, seperti petulai di daerah Rejang, sumbay di Pasemah, kebuwaian, serta suku di Komering dan Ogan. Perampatan sebutan marga dimulai ketika diadakan reorganisasi marga oleh Belanda pada 1825 (Marsden 2015: 26-31; Knoerle 1832). Menurut Volksteeling (1930), total populasi penduduk Sumatra Selatan sebesar 1.096.555 jiwa, dengan perincian Eropa sebanyak 3.827 26 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
jiwa, Cina sebanyak 26.066 jiwa, Timur Asing sebanyak 4.695 jiwa dan pribumi sebesar 1.061.967 jiwa. Dengan luas wilayah mencapai 85.918,06 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Sumatra Selatan kala itu 12,8 jiwa setiap kilometer persegi. Penduduk pribumi lokal di Sumatra Selatan dibedakan atas dua kelompok yakni orang ilir yang biasa disebut sebagai orang Melayu Palembang dan penduduk yang mengidentikkan diri dengan orang ulu. Penduduk Melayu Palembang dianggap sebagai anggota masyarakat yang sudah maju dengan ciri warna kulit kuning coklat muda; berbadan langsing, dengan ukuran tubuh rata-rata tidak terlalu tinggi; dan berkarakter keras. Mereka lebih nyaman disebut orang Palembang dibandingkan orang Melayu karena adat dan bahasanya sedikit menyimpang dari Melayu, yakni bahasa (atau baso) Melayu Palembang yang bercampur dengan kosakata Jawa. Pada masa Kesultanan, bahasa Melayu Palembang hanya digunakan sebagai bahasa pasaran, sementara bahasa Palembang alus - campuran bahasa Jawa - hidup di lingkungan istana sebagai bahasa kelas tinggi. Orang Melayu Palembang memeluk agama Islam yang sekaligus agama negara Kesultanan Palembang (Hanafiah 1995; Irwanto, dkk., 2010). Orang Melayu Palembang memiliki kesadaran kelas akibat dari pengaruh budaya Jawa yang disesuaikan dengan budaya setempat. Kesadaran kelas tersebut dengan jelas terlihat dalam pemakaian gelar di kalangan keraton. Identitas gelar tidak saja berlaku sebagai pembeda antara kelas bangsawan, priayi, dengan kelas rakyat, tetapi juga di kalangan priayi itu sendiri. Priayi berarti keturunan raja-raja, sultan, atau kaum ningrat; kedudukan itu diperoleh karena kelahiran atau atas perkenan raja/sultan. Golongan priayi dibedakan lagi menjadi tiga golongan yaitu pangeran, raden, dan masagus. Terdapat dua gelar kepangeranan; pertama pangeran bagi anak- anak sultan yang diwariskan secara turun-temurun; dan kedua, gelar pangeran yang diberikan oleh sultan terkait jabatan dan pengabdian kepada kesultanan. Gelar pangeran sebagai jabatan hanya berlaku bagi pasirah di uluan Palembang, bukan gelar yang diwariskan - keturunan pangeran-pejabat harus berjuang dan mengabdi kepada kesultanan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 27
untuk mendapat gelar serupa ayahnya (van Sevenhoven 2015). Gelar raden atau radin memiliki arti tinggi, luhur atau terpilih, yang merupakan gelar anak laki-laki dari perkawinan antara seorang pangeran dengan anak perempuan keturunan pangeran yang bergelar raden. Gambar 1.10 Pasirah dan pasangannya dari Palembang (Sumber: kitlv.nl) Gelar mas agus (artinya "berharga banyak") dimiliki oleh anak laki- laki sah dari perkawinan seorang pangeran/raden dengan perempuan dari golongan rakyat biasa. Anak perempuan seorang raden disebut raden ayu (artinya "cantik, terpilih, dan agung") sedangkan anak-anak perempuan mas agus disebut mas ayu (artinya "cantik berharga"). Golongan rakyat juga memiliki gelar lain, yakni kiai mas (kemas), kiai bagus (kiagus) dan 28 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
orang-orang yang tidak memiliki gelar atau rakyat jelata. Rakyat jelata dibagi lagi atas dua golongan; pertama, miji (orang yang tidak dipungut pajak tetapi berkewajiban kerja halus dengan raja, pangeran atau raden), sedangkan tenaga kasarnya diperlukan dalam keadaan perang. Orang miji dibantu oleh beberapa alingan (keluarga yang ikut membantu dalam pekerjaan di bawah naungan seorang pangeran/raden). Golongan kedua, senan yang berkedudukan lebih rendah daripada miji, tetapi tidak bisa diperkerjakan oleh siapa pun kecuali untuk pekerjaan sultan (van Sevenhoven 2015; Boedenani, t.t.). Penduduk ulu yang berada di luar daerah ibu kota Palembang dibedakan atas beberapa suku yang biasanya diambil dari aliran sungai tempat tinggal mereka. Orang uluan memiliki kebanggaan identitas karena merasa sebagai orang asli yang mendiami daerah Sumatra Selatan - seperti dikutip Marsden (2013: 192), "I had with him, at my suppossing him, as he is ussually considered, a Malay, and replied, with same emotion: Malajoe tidak, Sir, orang oeloe betoel saio. No Malay, Sir, I am a genuine, aboriginal countryman." Kelompok suku pertama di Sumatra Selatan ialah orang-orang yang berasal dari Gunung Seminung di bagian selatan daerah Bukit Barisan di wilayah Danau Ranau, Onderafdeeling Muara Dua, yang merupakan sumber utama aliran sungai Komering.7 Kelompok suku ini menyatakan diri sebagai keturunan puyang sekala berak atau sakala bhra/skala brak yang menjadi nenek moyang orang Komering dari Gunung Seminung dan turun dari hulu hingga ke hilir sungai Komering sehingga disebut suku Komering. Suku Komering memiliki sub-subsuku lainnya seperti Daya dan Ranau.8 Sebagai keturunan Sekala Brah, suku Komering berkerabat dekat dengan suku-suku di daerah Lampung, terutama yang berasal dari suku Abung dan suku Paminggir. Suku ini dikenal memiliki budaya dan karakter 7 Van der Tuuk menulis Kembering, nama sebuah sungai dan daerah pedalaman Palembang yang penduduknya dikatakan bisa menjelma menjadi harimau (van der Tuuk 1869: 362-95; Ismail 2004: 16-8). 8 Disebut juga sebagai batu-brak atau segalobrak, daerah sekeliling Danau Ranau, mata air Sungai Komering (de la Faille 1971). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 29
nomaden, kasar dan suka berperang (Gramberg 1866: 29). Selanjutnya, secara bertahap suku ini menetap di dusun-dusun dan berkembang menjadi marga. Lokasi geografis permukiman suku Komering dimulai dari daerah-daerah onderafdeeling Muaradua dan Komering Ulu yang disebut Komering Ulu. sedangkan yang berada di Onderafdeeling Komering Ilir disebut Komering Ilir. Selain itu, terdapat subsuku Komering Kayuagung yang tetap mempertahankan tradisinya, sebagain besar tercampur dengan elemen budaya Melayu Palembang dan Ogan; terdapat pada marga- marga Sirah Pulau Padang, Pampangan, Jejawi, Rambutan, dan Keman. Suku Ogan (artinya "orang sungai") datang lebih belakangan dibanding suku Komering. Sesuai dengan namanya, suku ini berdiam di sepanjang aliran Sungai Ogan. Suku Ogan lebih banyak menerima pengaruh dari Kesultanan Palembang karena kebanyakan daerah suku Ogan dijadikan sebagai wilayah sikep masa Kesultanan Palembang (Pauw ten Cate 1869: 525-46). Posisi geografis Sungai Ogan di tengah wilayah Sumatra Selatan memungkinkan tercampurnya suku-suku independen di Sumatra Selatan. Mata air Sungai Ogan ditopang oleh tiga daerah dataran tinggi. Pertama Gambar 1.11 Aliran Sungai Ogan di Uluan Palembang, 1920 (Sumber: kitlv.nl) 30 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
aliran yang berasal dari mata air Gunung Garba yang masuk dalam wilayah suku Mekakau dan suku Kisam sehingga kedua suku ini dianggap sebagai campuran suku Pasemah dan suku Ogan. Kedua, aliran yang berasal dari mata air di dataran tinggi Semendo Darat sehingga sebagian Semendo dianggap sebagai campuran Suku Pasemah dan Suku Ogan. Subsuku ini melahirkan subsuku Lubai yang tinggal dan berdiam di sepanjang aliran Sungai Lubai (Irwanto, dkk. 2010: 54-6). Suku Ogan yang berada di ulu dianggap sebagai pendukung budaya Ogan yang asli mulai dari Baturaja sampai Lubuk Batang. Aliran hilir Sungai Ogan lebih bervariasi karena memiliki banyak percampuran dengan subsuku lainnya. Subsuku Pegagan Ilir merupakan campuran suku Ogan dan suku Komering dengan unsur budaya lebih besar pada suku Ogan. Akan halnya subsuku Pegagan Ilir tinggal mulai dari Sungai Pinang, Tanjung Raja hingga Marga Pemulutan. Pada aliran hilir, suku Ogan mendapat varian lain karena bercampur dengan Penesak; mereka tersebar di Indralaya, Sakatiga, dan Rantau Alai. Pada daerah itu pula bermukim dua suku yang dikatakan independen, yakni suku Penesak dan suku Rambang Senuling. Dari segi bahasanya, Suku Penesak (orang-orang yang terdesak atau mundur ke belakang) dianggap sebagai orang Melayu Palembang, bahkan orang Palembang asli yang dulu mendiami Keraton Palembang. Suku Penesak berasal dari Belida yang dianggap sebagai tempat pembuangan para hukuman dan penentang kesultanan. Lantaran Belida daerah tandus, mereka mengembara ke daerah Meranjat dan berdiam di Marga Meranjat, Marga Burai, Marga Tanjung Batu dan merantau ke Marga Danau, di Onderafdeeling Ogan Komering Ilir. Bahasa mereka sangat berbeda dengan bahasa Ogan yang menekankan vokal "e", dialek Penesak sehari-hari lebih dekat Bahasa Melayu Palembang yang menekankan vokal "o" (Iets over de landstreek Blida 1864: 554-6; Iets over de landstreek Blida 1865: 311-2; Irwanto, dkk. 2010: 56-7). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 31
Gambar 1.12 Peta budaya suku Pasemah (Sumber: Minako 1997) Suku Rambang-Senuling dianggap termasuk subsuku Ogan yang merupakan turunan suku Lubai di Ogan Ulu daratan dan kembali bercampur dengan suku Ogan Ilir di aliran Sungai Rambang, Sungai Kelekar dan Sungai Lubai yang merupakan anak cabang Sungai Ogan. Subsuku ini bercampur dengan suku Ogan di Marga Muara Kuang, Marga Lubuk Keliat dan Marga Rantau Alai. Selain itu, terdapat subsuku yang bercampur antara suku Rambang Senuling dan suku Penesak yang berdiam di Marga Alay, Marga Parit, Marga Gelumbang, dan Marga Kartamulia. Suku Rambang Senuling yang menyebar dan bercampur dengan suku Komering di beberapa dusun Onderafdeeling Komering Ilir dikenal sebagai orang renah yang mendiami dusun Anyar, Serinanti, Sukadamai, Sukaraja, Embacang, Kayu Labu, Serapek, Benawe, Serigeni, Muara Burnai, Lubuk Seberuk, Sungai Menang, dan Gajah Mati. Kelompok suku ketiga terbesar di Sumatra Selatan adalah Suku Pasemah yang berasal dari Gunung Dempo9 di bagian tengah Bukit Barisan. Gunung ini merupakan asal mata air Sungai Lematang dengan 9 Gunung Dempo atau Dempu berarti gunung yang "di(e)mpu," "dipuja(pu)," "dipuji(pu)," atau dikeramatkan, dianggap sakti dan bertuah (Bastari Suan 2007: 11-3). 32 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
anak-anak sungai lainnya, seperti Sungai Kikim, Sungai Lintang, dan Sungai Enim yang menurunkan suku Pasemah dan sub-subsukunya seperti Lintang, Kikim, Semendo, Enim, dan Lingsing. Suku Pasemah asli berasal dari daerah Pesemah Lebar yang dari sana "lahir" enam sumbay (sebagai unit silsilah) suku Pasemah (van Rees 1870: 35-49), terbagi atas empat sumbay besar yakni Sumbay Besar, Sumbay Uluhlurah, Sumbay Pangkallurah, dan Sumbay Mangkuanom; dan dua sumbay kecil yakni Sumbay Penjalang dan Sumbay Semidang. Otoritas pada enam marga tertua itu berbentuk pemerintahan federasi yang dikenal sebagai lampik empat, merdike doewe - suatu federasi yang terdiri dari dewan tetua, enam jurai-tuwe, para proatin, dan dibantu oleh berbagai kepala dusun lainnya. Hubungan antara suku-suku dikendalikan oleh sistem eksogami, pernikahan di dalam sumbay tidak diizinkan. Setiap sumbay berdiri sendiri dan tidak tergantung sedikit pun dengan sumbay lain untuk tindakan yang berkaitan dengan sumbay. Pada masyarakat Pasemah terdapat dua suku marjinal tetapi independen, yakni suku Gumai dan suku Mulak (Hoven 1927). Menurut aturan, mereka harus menjadi bagian dari supermarga suku empat dan dua suku lainnya tersebut. Namun, karena mereka memiliki kebebasan, ciri sumbay menghilang dan lebih dekat kepada marga dengan seorang pasirah sebagai kepalanya. Kelompok suku yang keempat di daerah ulu Sumatra Selatan ialah orang-orang yang berasal dari Gunung Kabah di bagian utara Bukit Barisan, di antara Onderafdeeling Rejang Kahpayang dan Onderafdeeling Lubuk Linggau. Mereka menjadi suku Rejang dan Lebong yang keturunan awalnya menjadi empat petoelai atau keluarga. Pada daerah sekitar Gunung Kabah mereka turun ke arah sungai dan membentuk dusun yang berkembang menjadi susukan dan akhirnya tumbuh menjadi marga. Mereka yang menuruni dan menelusuri sungai-sungai tersebut ialah orang-orang yang berdiam di sungai-sungai Rawas (kemudian menjadi suku Rawas), Lakitan (suku Lakitan), Kelingi (suku Kelingi), dan yang mendiami sungai bagian Musi sebelah hulu menjadi Suku Musi Sekayu (van Royen 1927: 93-5; Geesen 1873: 108-50). Pada intinya, keempat rumpun suku bangsa tersebut - Komering, Ogan, Pasemah, dan Musi - menjadi sumber utama penyebaran etnis Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 33
di uluan Keresidenan Palembang. Keempat rumpun suku bangsa itu menyebar dan berkembang sendiri-sendiri, melahirkan sub-subsuku lainnya yang disebut sesuai dengan aliran sungai tempat masing-masing berdiam. Perbedaan utama dari keempat rumpun suku bangsa tersebut terletak pada bahasa dan adat-istiadat yang mereka kembangkan. Kelompok kekerabatan suku-suku yang berdekatan dapat diketahui dari sistem kepuyangan yang sama. DUNIA MARITIM DAN PERDAGANGAN Konsep lain tentang maritim, menurut Till (2009: 13-5), ialah apa yang disebut dengan seapower, yang juga berkaitan dengan pandangan Corbett (2005: 58-60), sebagai kualitas penguasaan terhadap laut; bukan hanya tentang apa yang diperlukan untuk dapat menguasai dan memanfaatkan laut, tetapi juga untuk memengaruhi tingkah laku pihak lain atau sesuatu yang dikerjakan orang di laut atau dari laut yang berpengaruh terhadap jalannya peristiwa di darat. Artinya, kemaritiman Sumatra Selatan tidak saja berbicara mengenai ekonomi dan politik, tetapi juga berkenaan dengan persoalan sosial-budaya yang dipengaruhi dan terpengaruh oleh peristiwa di laut. Palembang terletak sekitar 200 kilometer dari laut, di lepas pantai timur Sumatra, tetapi mampu muncul sebagai bandar pusat perdagangan penting yang berfungsi sebagai entreport dan pusat mata rantai pertukaran barang terutama pada masa prakolonial. Penguasaan laut oleh Palembang menyebabkan setiap pemegang otoritas dianggap sebagai pewaris kebesaran Sriwijaya. Dilihat dari sisi geografi, daerah Palembang sangat penting dalam menghubungkan pusat-pusat perniagaan "trans-Asia" antara Laut Cina dan India (Zed 2003: 33). Terlebih kemudian ketika Singapura berkembang menjadi salah satu bandar perdagangan internasional, pelabuhan Palembang muncul sebagai salah satu penyangganya. Kekayaaan alam Palembang, seperti emas, minyak bumi, batu bara, hasil alam dan pertanian, memainkan peran penting dalam perniagaan; ditambah letak geografis Palembang yang strategis sehingga 34 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
dapat bertindak sebagai penghubung Jawa dan Singapura. Kota Palembang sebagai bandar pelabuhan sekaligus pusat kerajaan berperan menghubungkan berbagai kawasan dan tempat tinggal bermacam kelompok etnis. Pedagang Cina, Arab, India dan Eropa banyak yang memilih tinggal di Kota Palembang. Sebagian besar dari mereka berdagang berbagai jenis komoditas sejak abad ke-17/18. Orang Cina kerap muncul sebagai mitra dagang, pemasok, dan makelar. Orang Arab, selain muncul sebagai golongan birokrat penasihat kerajaan, juga sebagai pedagang andal. Demikian pula dengan orang Palembang, terutama kaum priayi,10 bergerak dalam industri kerajinan rumah tangga dan berdagang. Munculnya Kesultanan Palembang sebagai warisan Sriwijaya dianggap sebagai proses aglomerasi wilayah. Kesultanan Palembang menjadi kekuatan komersial di pusat pelabuhan dengan mengendalikan perdagangan di aliran Sungai Musi atas beragam kelompok etnik di daerah ulu. Oleh kekuasaan Kesultanan, Palembang dikembangkan sebagai kota dengan kekuatan maritim dari kompetisi perdagangan setelah menurunnya Sriwijaya. Palembang bersama Jambi, Ayutthaya, dan Malaka, serta Singapura muncul sebagai kota-kota pelabuhan setelah Sriwijaya surut. Kesultanan Palembang dan penguasa kolonial Belanda berkuasa di ilir, tetapi memiliki kendali kuat di daerah pedalaman dengan mengembangkan dan menjadi pedagang, bergerak dalam perekonomian daripada kekuatan militer. Para penguasa ilir mencari kekuasaan dengan menimbun kekayaan lewat proses suksesi dalam kehidupan komersial sebagai modal utama dalam mengklaim wilayah-wilayah lainnya sampai ke garis keturunan berikutnya. 10 Kaum priyayi membangun kelompok persekutuan kepengusahaan dengan mempekerjakan para miji dalam komunitas settlement yang disebut guguk, semacam gilda dalam tradisi sejarah Eropa. Mereka dianggap sebagai cikal bakal kaum borjuis kecil lokal. Menurut van 's-Gravensande (1859: 459), hasil kerajinan tangan menjadi bagian perniagaan mancanegara Palembang sampai ke Lingga, Malaka, Selangor, dan Jawa. Zed (2013: 35-6) juga menerangkan bahwa golongan priyayi Palembang memakai regalia dan gelar kebangsawanan seperti temenggung, pangeran, raden dan mas agus yang diperoleh berdasarkan keturunan. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 35
INTERAKSI 'ULU' DAN 'ILIR' Kekuasaan besar di Palembang muncul ketika Ki Gede Ing Suro mendirikan Kesultanan Palembang dengan membangun Keraton Kuto Gawang pada 1587.11 Kesultanan Palembang mempraktikkan pola khas pemerintahan kolaborasi kekuasaan Jawa tempat asalnya dan lokal Melayu sebagai warisan Sriwijaya yang bercirikan Asia Tenggara. Pola itu antara lain terlihat dari pembagian ruang antara ilir yang berada di pesisir berbasiskan perdagangan dengan ruang ulu yang bercirikan daerah pedalaman berbasis agraris yang sudah ada sejak masa Sriwijaya. Pusat kekuasaan berada di ruang ilir yang identik dengan ibu kota, dalam bentuk bangunan kota bertembok untuk memberi perlindungan yang dilandasi kode hukum, sistem rekrutmen dan hirarki sosial yang kompleks dalam pengelolaan tenaga kerja. Kekuatan baru di ilir membangun legitimasi politik ke pedalaman lewat sistem upeti yang berkembang dalam hubungan antara pusat dan bawahan. Para penguasa Gambar 1.13 Keraton Kuto Gawang Kesultanan Palembang (Sumber: kitlv.nl) 11 Sejak dari Ki Gede Ing Suro hingga beberapa penggantinya, penguasa Palembang hanya memakai gelar Pangeran. Pada 1666, Pangeran Palembang yang baru diangkat, Abdulrahman, memakai gelar Sultan yakni Sultan Abdulrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (de la Faille 1971: 12-3; Helfrich 1923: 326). 36 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
di ruang ilir mencari kesuksesannya dalam bidang komersial dengan mengontrol secara ketat dominasi arus barang perdagangan dari bagian ruang ulu atau pedalaman sungai. Pada setiap muara sungai yang bercabang menuju ruang ulu dibangun simbol penanda kekuatan ruang ilir. Kekuatan simbolis itu sangat efektif sebagai wakil kuasa mereka dalam menjaga rute perdagangan arus distribusi barang yang datang dan masuk ke ruang ilir dari ruang ulu. Boleh dikatakan hubungan ilir dan ulu merupakan relasi "tanpa bentuk." Pada umumnya, masyarakat di ruang ulu hanya mengenal beberapa bentuk hubungan suka rela dengan masyarakat di ruang ilir (Andaya 1993; Andaya 2016: 2-5). Sebagai pengembangan model kekuasaan Jawa dan Melayu, wilayah kekuasaan Palembang dibagi atas daerah marga-marga yang dikelompokkan menjadi wilayah sikep, wilayah kepungutan, dan wilayah sindang yang dilihat dari pandangan kota Palembang, sebagai batasan kepentingan ekonomi (Irwanto, dkk. 2010: 27). 'KOTA AIR' DAN PERDAGANGAN Bukti tertua sejarah Sumatra Selatan ditemukan dalam berita Cina yang menyebutkan bahwa di pantai timur Sumatra Selatan terdapat beberapa otoritas kerajaan awal sejak abad ke-5, yakni Kerajaan Kan-t'o-li (Kandali atau Kandari) terletak di Palembang. Kerajaan Kan-t'o-li bertetangga dengan Kerajaan Mo-lo-yeu (Malayu di Jambi) dan Kerajaan Tolang P'o- hwang (Tulang Bawang di Lampung). Kabar Cina tersebut tidak banyak mendeskripsikan Kerajaan Kan-t'o-li; hanya berkisar pada pengiriman barang-barang ekspor ke Cina seperti kain berwarna, kapas, kacang sirih, emas dan perak selama abad ke-5 hingga abad ke-7. Pada 683 Masehi, Kerajaan Kan-t'o-li dikabarkan hilang dan digantikan Kerajaan Shih-li-fo-shih atau San-fo-tsi yang beragama Budha- Mahayana.12 Menurut Codes (2014) yang menerjemahkan prasasti Kota 12 Menurut berita Cina, Sriwijaya disebut sebagai Che-li-Fo-chi atau San-Fo-ts'i. Sementara dalam berita Arab disebut sebagai Sarbaza, Sribuza, Zabej, atau Zabag (Mulyana 2012). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 37
Kapur, Shih-li-fo-shih tidak lain adalah Sriwijaya. Dengan cepat, Kerajaan Sriwijaya berkembang sebagai kekuatan besar sebab, setelah mengatur urusannya sendiri seperti yang tertulis dalam Prasasti Kedukan Bukit (682 M) dan Prasasti Telaga Batu (684 M), mereka berkembang menjadi negara paling kuat di kepulauan dan Semenanjung Asia Tenggara hanya dalam waktu dua abad. Pada 686 M, Sriwijaya menguasai Pulau Bangka (menurut prasasti Kota Kapur); disusul penaklukan atas Kerajaan Mo-lo- yeu di Jambi pada 690 M (prasasti Karang Berahi), kemudian sebagian besar Sumatra lainnya, seperti Lampung, dengan prasasti Palas Pasemah. Pada 750 M, Sriwijaya menaklukkan Sunda di Jawa Barat dan terus ke Jawa Tengah (Casparis 1956: 11-5). Pada paruh kedua abad ke-8, Sriwijaya menaklukkan Semenanjung Malaya yang diteruskan dengan ekspedisi menaklukkan Champa (802 M). Pada puncak kekuasaan, Sriwijaya melakukan perdagangan dan mengirim komoditasnya ke Cina dan Asia Selatan. Pada beberapa prasasti, raja Sriwijaya ditulis dengan nama Dapunta Hyang Srijayanaga; disebutkan pula bahwa raja-rajanya merupakan keturunan tokoh lokal genius, Syailendra (raja gunung) bergelar Sri Maharaja, yang berlayar jauh ke Persia di Arab. Ibu kota Sriwijaya menjadi pusat kehidupan religius dengan ribuan biksu Budha untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi sebelum melanjutkan ke Nalanda, India. Pada daerah ibu kota terdapat banyak pagoda berbahan batu bata lokal di sepanjang kedua tepi sungai yang banyak diruntuhkan setelah kedatangan agama Islam. Pada 860 M, kekuatan Sriwijaya mengalami pukulan dan mengundurkan diri dari terpaksa membebaskan Champa di Indocina pada 869 M. Selanjutnya, pada 993 M, Sriwijaya makin tersudut setelah mendapat serangan dari Raja Dharmawangsa dari Jawa dengan bantuan Cina. Pada 1023-24 dan 1068, Sriwijaya diserang oleh Raja Cola dari India dan mengalami kemunduran besar. Sriwijaya semakin mundur ketika pada 1178 Cina tidak bersedia lagi menerima utusan dari kerajaan itu. Selanjutnya berturut-turut wilayah Kampe (1064), Melayu (1183) melepaskan diri dari Sriwijaya. Pada abad ke-12, Sriwijaya menghilang secara berangsur-angsur dan melepaskan Jawa Tengah. Sriwijaya juga 38 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
semua wilayah bawahannya di Sumatra. Setelah kejatuhannya, Palembang di bawah kendali Majapahit (1356-77). Dua abad kemudian Palembang berada di bawah kendali para perompak Cina yang diketuai oleh Leang Tao-ming dan dijadikan sarang bajak laut (Hanafiah 1995: 104-5). Gambar 1.14 Perang Palembang 1659 (Sumber: Akib 1978) Pada 1500, Majapahit menempatkan seorang wakilnya, Arya Damar, untuk mengusir perompak Cina sekaligus mengendalikan Palembang. Pada 1528, Majapahit runtuh, digantikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa. Ketika terjadi huru-hara di Kerajaan Demak akibat suksesi sultan yang gagal, beberapa orang dari Kerajaan Demak melarikan diri ke Palembang di bawah pimpinan Ki Gede Ing Suro dan - seperti telah disebutkan - mendirikan Kerajaan Palembang yang berpusat di Keraton Kuto Gawang.13 Kesultanan Palembang sebagai penghasil utama lada dan sangat laris di pasaran Nusantara dalam kurun abad ke-16 hingga abad ke-18 13 Sumber Cina menyebut Palembang sebagai Ku-kang atau Kiu-kiang yang berarti 'sungai lama', 'pelabuhan lama', atau 'terusan lama'. yang mengacu kepada sesuatu tempat yang sudah ada sebelumnya. Catatan Ma-huang memperjelasnya bahwa Ku-kang ialah negeri yang sama dengan yang disebut sebelumnya yaitu San-fotsi, dan orang asing juga menyebut Kiu-kiang ini dengan Po- lin-fong (Wolters 1979) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 39
Sriwijaya menjadi daerah rebutan, tetapi tidak dikuasai oleh negara Eropa lainnya. Lada merupakan produksi Palembang yang paling besar pada waktu itu dan merupakan produk yang laku keras di Eropa. (Colenbrander 1925). Satu-satunya jalan bagi bangsa Eropa menjalin kerja sama dengan Palembang adalah melalui kontrak. Kongsi dagang Belanda (VOC) yang berkedudukan di Batavia sangat membutuhkan pasokan lada Palembang. Oleh sebab itu, VOC menjalin kontrak dengan Kesultanan Palembang (20 Juni 1641) dan memperbaruinya (20 Oktober 1642). Melalui kontrak tersebut, VOC memonopoli perdagangan lada Palembang dengan mengontrol ketat pelayaran perdagangan Palembang. Tindakan VOC itu mendatangkan ketidakpuasan sultan, sebab tidak semua pelayaran Palembang mengangkut lada. Palembang berusaha menurunkan ekspor ladanya ke Batavia dengan menjalin hubungan dagang dengan Inggris di Malaka. VOC mengancam akan menyerang Palembang yang dianggap melanggar kontrak awal dengan kongsi dagang itu. Akan tetapi, Palembang tidak gentar sehingga VOC benar-benar menyerangnya pada 1659 yang menyebabkan Kota Palembang luluh lantak dan keraton Kuto Gawang dibakar (Kielstra 1892: 76-94). Pada 1665, setelah serangan VOC, Palembang berada di bawah kendali Raden Tumenggung Ki Mas Endi yang bergelar Pangeran Ario Kusumo Abdurrahman. Ki Mas Endi melepaskan diri dari Mataram dan mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Palembang dengan memakai gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syaidul Imam atau Sultan Abdurrahman Cinde Belang pada akhir 1665. Untuk menata dan memperkuat relasinya dengan daerah ulu, Sultan Abdurrahman Cinde Belang meratifikasi undang-undang Simbur Cahaya pada 1667. Pengganti Sultan Abdrurrahman Cinde Balang, yakni Sultan Mahmud Badarruddin I Jayowikramo, mengimbangi kekuatan Belanda dengan membangun keraton baru, Benteng Kuto Lamo pada 1737. Selanjutnya, cucu Sultan Muhammad Bahauddin, selama 17 tahun (1780-97), terus membangun Benteng Kuto Besak. 40 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 1.15 Pembakaran Keraton Kuto Gawang, 1659 (Sumber: Akib 1978) Pembangunan keraton baru tersebut sejalan dengan persoalan dalam hubungan antara Belanda dan Palembang serta kekalahan Belanda dari Inggris di Jawa pada 1811. Sultan Mahmud Badarruddin II kemudian menyerang Belanda di Sungai Aur yang menandai pecahnya perang Palembang versus Belanda yang diikuti dengan penaklukan Kesultanan Palembang oleh Belanda pada 1821 (Baud 1853: 7-20; Wurtzburg 1949: 38-52; Sturler 1887; Locher-Scholten 1994). JENIS DAN NILAI TUKAR MATA UANG SEBELUM 1821 Mata uang awal yang dicetak pada masa Kesultanan Palembang untuk menunjukkan kedaulatan otoritas kesultanan dan dijadikan alat pertukaran di lingkungan Kesultanan. Mata uang zaman kesultanan itu berupa koin dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan menggunakan aksara Arab-Melayu atau huruf Jawi sebab masyarakat belum mengenal Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 41
huruf latin. Uang koin tersebut digunakan sebagai alat pembayaran yang sah selain dolar Spanyol. Yang menarik, hampir semua sultan Palembang mengeluarkan mata uang koin sendiri-sendiri yang semuanya dicetak di Palembang. Mata uang pertama yang berhasil ditemukan berasal dari masa pemerintahan Pangeran Madi Angsoko (1595-1629), anak Ki Gede Ing Suro Mudo (Friederich (1855: 13-4). Selanjutnya, Sultan Abdurrachman Cinde Belang (1659-1706) mencetak mata uang koin yang berbeda. Kemudian, disusul mata uang koin yang dicetak pada zaman pemerintahan Sultan Mohamad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-14), Sultan Agung Komarudin Sri Teruno (1714-24), Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikromo (1724- 58), Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo (1776-1803), dan Sultan Muhammad Bahauddin (1804-12). Koin-koin yang telah dicetak tetap berlaku meskipun terbit uang baru yang diedarkan oleh sultan berikutnya. Hingga 1821, koin-koin tersebut tetap digunakan tetapi dalam jumlah sangat sedikit dan sama sekali tidak diinginkan karena semakin ditekan oleh pencuri dan uang perak jenis lain. Untuk mempertahankan nilai mata uangnya, Sultan Mahmud Badaruddin II, sebelum turun tahta pada 1821 mengancam hukuman berat bagi yang tidak menerima uang pities. Uang koin, biasa disebut piti, pities, atau picies, dipotong-potong dari pelat yang terbuat dari campuran timah hitam dan timah putih. Pada bagian tengahnya terdapat lubang berbentuk kotak atau bulat. Koin Kesultanan Palembang berbentuk bulat dan tertutup dengan diameter 13 milimeter. Selain itu, ditemukan koin berlubang dengan diameter 5-6 milimeter. Sultan-sultan Palembang tidak pernah membuat koin emas, perak ataupun tembaga (TNI 1877: 6-81). Koin piti dibuat oleh ketua komunitas orang China yang ditugasi khusus oleh Sultan. Pada awalnya ada anggapan bahwa seluruh mata uang yang beredar di Palembang diimpor dari luar, tetapi hal itu tidak benar sebab koin-koin tersebut diproduksi di Palembang (Friederich 1855: 13-4). Uang koin dicetak dan diberi relief pada satu sisi. Mata uang Kesultanan Palembang bertuliskan aksara dan bahasa Arab yang dicetak pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain dibiarkan polos. Salah satu model koin bertuliskan Al-Sultan fi balad 42 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Palembang sanah 1163 atau 'Sultan di Negeri Palembang tahun 1163 Hijriah' - bertepatan dengan 1749 tahun Masehi (Berita Pagi, 2 Oktober 2017). Gambar 1.16 Mata Uang Pitis Tebok (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Terdapat dua jenis uang piti, yakni piti buntu atau picies boentoe dan piti tebok atau picies tebok (Millies 1855: 275-81). Koin emas yang beredar di Palembang pada umumnya terdiri dari dukat dan dubloonen yang merupakan mata uang emas Spanyol, tetapi mata uang itu tidak terlalu populer di Palembang. Untuk uang asing, penduduk Palembang lebih menyukai gulden Belanda. Sementara mata uang asing yang paling disukai di daerah dataran tinggi Sumatra Selatan adalah Maria Theresa Dollar yang merupakan mata uang Austria. Koin perak kecil, seperti uang receh atau stuivers, dadu atau dubbeltjes, dan shilling atau schelingen, juga beredar di Palembang, tetapi kemudian menghilang untuk waktu yang lama. Untuk menekan pemalsuan dan mempertahankan nilai mata uang piti, Sultan Mahmud Badaruddin II membuat aturan dan mengancam hukuman berat terhadap pelaku pemalsuan, bahkan diancam hukuman mati. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 43
Gambar 1.17 Mata Uang Pitis Buntu (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Pada waktu itu mata uang yang beredar di Nusantara, selain gulden, adalah real, (reaal/piastre Spanyol) dan Maria Theresa Dollars, mata uang Austria. Reaal paling banyak digunakan masyarakat lokal Palembang; disebut suku (sesesoekoe), mengikuti takaran emas tempatan. Pada daerah pedalaman uluan, juga beredar mata uang terbuat dari emas disebut dukat, sedangkan yang terbuat dari perak disebut rece. Tetapi dukat dan rece tidak beredar di kota Palembang, melainkan lebih banyak di pedalaman; dicetak oleh para pesirah dengan jumlah sangat terbatas. Selain itu, di uluan terdapat peredaran uang kertas yang disebut wang djagoeng atau uang jagung berupa lembaran tebal dan berukuran kecil. 44 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 1.18 Bermacam Uang Pitis masa Kesultanan Palembang (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Kemungkinan wang djagoeng dibuat di pantai barat Sumatra di antara pesisir Padang dan Bengkulu kemudian diperkenalkan di pedalaman Palembang. Menurut bentuknya uang jagung bernilai tukar 10-12 duit Belanda. Wang djagoeng hampir tidak ditemukan di kota Palembang, kecuali di Pasemah, Rejang, dan Rawas, yang disebarkan dari Bengkulu dan Padang serta dipengaruhi perdagangan pesisir barat Sumatra. Selain itu, wang djagoeng juga beredar dan populer di kalangan masyarakat uluan di daerah-daerah perbatasan Palembang dan Bengkulu, seperti Ranau, Mulak, Lematang Ulu dan Rejang, serta di sebagian besar Distrik Lampung. Pengunaan mata uang piti bukan per koin melainkan dalam bentuk serangkai ikatan dengan memakai rotan halus sebanyak 500 koin yang disebut setjoejoek 'secucuk' yang bernilai setali atau satu tali. Untuk uang piti buntu dimasukkan dalam jahitan daun nipah sebanyak 250 koin yang disebut kupat koepat/sekoepat atau kupat/sekupat yang bernilai Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 45
satu kedjer/sekedjer 'kejer/sekejer'. Adapun nilai tukar uang "ikatan" itu terhadap uang asing adalah sebagai berikut (Millies 1855: 275-81).
Satu tali, setali atau dua kedjer sebanyak 500 koin sama dengan 1/8 real Spanyol atau 40 duit Belanda.
Dua tali atau satu suku sebanyak 1.000 koin sama dengan ¼ real Spanyol atau 80 duit Belanda.
Dua suku atau satu jampel sebanyak 2.000 koin sama dengan ½ real Spanyol atau 160 duit Belanda.
Dua jampel sebanyak 4.000 koin piti sama dengan 1 real Spanyol atau 320 duit Belanda. Gambar 1.19 Berbagai Jenis Uang Piti Tebok Pada Masa Kesultanan Palembang (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Akan halnya ukuran mata uang Belanda disebutkan sebagai berikut: 1 duit sama dengan 5/6 sen; 4 duit sama dengan 1 stuiver; 1 stuiver sama dengan 5 sen real; 1 gulden atau florin sama dengan 100 sen; 1 ringgit atau rijksdaalder sama dengan 2,40 gulden; 1 rupee sama dengan 1,20 gulden; 1 dollar`Spanyol sama dengan 2,56 gulden; 320 picis buntu sama 46 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
dengan 1 dollar Spanyol; dan 4.000 picis tebok sama dengan 1 dollar Spanyol (Farida 2012: vii). Nominal pitis disebutkan bahwa 16 keping duit pitis bernilai sama dengan 1 dolar (Marsden 2013: 202-4). Pada nilai emas, 1 tail dianggap sebagai sepersepuluh kati, satu sepertiga pon atau setara dengan yang seberat dua seperempat dolar Spanyol. Pada masa kolonial Belanda, mereka menerbitkan koin mata uang Rupieeh Nederlandsch Indie dengan berbagai ukuran dan nilai nominal yang berbeda-beda. Gambar 1.20 Koin Kesultanan Palembang (Fii Balad Palembang) 1162 H/1741 M Sumber: (Koleksi Bank Indonesia) Walaupun nilai tukar koin piti sangat lemah, tetapi gejolak perdagangan dengan luar Palembang sangat tinggi karena ketika memasarkan barangnya Kesultanan Palembang dibayar dengan uang real yang berjumlah lebih besar dibanding piti Jadi, itulah salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi Palembang sangat maju karena mengandalkan perdagangan luar negeri dengan sistem pembayaran menggunakan mata uang internasional. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 47
48 MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT
BAB 2 Kolonialisme dan De Javasche Bank Bab ini menjelaskan kondisi perekonomian berikut kiprah De Javasche Bank Agentschap Palembang di Sumatra Selatan pada masa kolonial. Subbab pertama menguraikan geopolitik kolonial yang dijelaskan dari aneksasi Kesultanan Palembang oleh Belanda. Pihak lain yang turut mewarnai situasi geopolitik adalah Inggris yang baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap situasi politik dan ekonomi abad kolonial. Subbab kedua berbicara mengenai perekonomian abad ke- 19, perkembangan produksi di hulu Sungai Musi berupa hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan. Selanjutnya, dijelaskan mengenai economic boom di Sumatra Selatan memasuki pergantian abad ke-20 yang menjadi periode kebangkitan, atau dikenal sebagai 'Oedjan Mas'. Subbab ketiga berbicara mengenai proses pendirian De Javasche Bank Agentschap Palembang dan perkembangan gemeente Palembang pada masa-masa awal pendiriannya. Subbab berikutnya menjelaskan relasi DJB Palembang dengan perbankan swasta dan perusahaan- perusahaan yang berdiri di Sumatra Selatan. Isi subbab ini antara lain meliputi pembahasan kerjasama dan peraturan pemberian kredit kepada pengusaha-pengusaha. Subbab terakhir membahas perekonomian masa depresi tahun 1930 berikut peran DJB Palembang bersama pemerintah dalam mengawal krisis tersebut hingga ditutup pada masa Pendudukan Jepang pada Perang Dunia II. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 49
KESULTANAN PALEMBANG, BELANDA, DAN INGGRIS Penyerbuan VOC dan pembakaran terhadap Keraton Kuto Gawang menimbulkan "sakit hati" Kesultanan Palembang. Dalam banyak hal perasaan kecewa itu terpaksa dikesampingkan sebab VOC juga menekan agar terjalin kontrak perdagangan kongsi itu dengan Kesultanan. Selama abad ke-17/18, Kesultanan Palembang tidak berdaya dan banyak menjalin hubungan dagang yang sebenarnya merugikan Kesultanan di tengah penampilannya sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa (Marsden 2008: 330). Kemunculan Palembang sebagai kota dagang besar tidak lepas dari peran para sultan yang memerintah pada waktu itu. Pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (SMB I, 1776-1803) dan Sultan Mahmud Badaruddin I (1803-21) mampu menjadikan Palembang sebagai pusat perkembangan Islam dan membangun Palembang sebagai sebuah kota modern dengan bangunan-bangunan monumental seperti Keraton Kuto Lamo, Keraton Kuto Besak, dan Masjid Agung. (Soetadji dan Hanafiah 1996: 10-1; Nawiyanto dan Endrayadi 2016: 36-8). Pada masa pemerintahan SMB I, VOC meratifikasi kontrak monopoli perdagangan lada dan timah sehingga menutup peluang para pedagang Inggris dan Portugis (Mahmud 2008: 48). Ketika VOC dibubarkan, terjadi dua perubahan penting yakni, pertama, penabalan Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) pada 1803. Perubahan kedua ialah pembentukan pemerintahan kolonial Belanda sejak 1800 - pengganti VOC - yang kemudian ditaklukkan oleh Inggris di Jawa pada 1811. Penaklukan terhadap Belanda di Jawa membuat SMB II berkesempatan melepaskan diri dari tekanan kolonialisme. SMB II memerintahkan pembumihangusan loji Sungai Aur milik Belanda di Palembang. Pada November 1811, Raffles mengirim tiga orang utusan ke Palembang untuk menemui SMB II. Namun, sikap SMB II tidak bersahabat dan menegaskan pengusiran Belanda dari Palembang tidak berarti harus menerima Inggris sebagai pewarisnya (Akib 1978). 50 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Raffles menyikapi SMB II dengan taktik mengirim R. Gillespie bersama dua orang tawanan Inggris, Tumenggung Suranandita dan Tumenggung Suradiraja, ke Palembang (Maret-April 1821). SMB II melakukan persiapan besar untuk menghadapi Inggris, tetapi taktik tersebut diketahui Inggris dan membujuk Pangeran Adipati, adik SMB II, agar tidak terjadi perlawanan dari Benteng Borang yang dijaganya. Inggris dengan demikian tidak menemui kesulitan berarti untuk memasuki Palembang. Sebelumnya, Pangeran Adipati telah menjalin kesepakatan dengan Gillespie untuk menduduki tahta menggantikan kakaknya (Farida 2012). Setelah masuk Palembang, Inggris mengangkat Pangeran Adipati sebagai Sultan Ahmad Najamuddin II (SAN II) sehingga menciptakan sultan kembar di Palembang. SMB II mengalah dan mundur ke uluan dengan mendirikan pemerintahan di pengasingan. Sejak itu pemerintahan di Kesultanan Palembang terbelah antara SAN II yang didukung oleh Inggris dan SMB II yang didukung oleh rakyat. Pada Juli 1813, Inggris di bawah W. Robinson mengangkat kembali SMB II secara sepihak tetapi keputusan itu ditentang Raffless yang tetap mengakui SAN II. Kedudukan SAN II di Keraton Kuto Besak sedang SMB II di Keraton Kuto Lamo (Farida 2012). Penguasaan Inggris atas Hindia Belanda tidak berlangsung lama karena harus menyepakati Konvensi London (13 Agustus 1814) dan mengembalikan wilayah Hindia Belanda, termasuk Kesultanan Palembang, kepada Belanda (Wolders 1975: 320). Namun, Inggris meninggalkan tugas besar dengan terpecahnya SMB II dan SAN II. Belanda mengangkat H. W. K. Heynes sebagai komisaris Palembang untuk memulihkan keadaan di sana. Namun, pada 20 April 1819, Heynes digantikan oleh Edelheer Mutinghe yang mengatasi masalah sultan kembar dengan solusi SMB II dijadikan sultan tuo, sedangkan SAN II sebagai sultan mudo (Farida 2012; Akib 1978). Mutinghe memiliki tugas khusus menjalankan politik adu domba SMB II dan SAN II dengan menangkap dan mengasingkan SAN II ke Cianjur pada 30 Oktober 1818. Mutinghe melakukan ekspedisi yang memicu Perang Palembang 1819 yang dimenangkan Kesultanan Palembang dengan melancarkan perang fisabilllah yang didorong oleh bait-bait Syair Perang Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 51
Menteng. Belanda menyusun kekuatan besar (9 Mei 1821), mengangkat kembali SAN II yang dibuang di Cianjur sebagai Susuhan Dhiauddin dan anaknya, Prabu Anom, sebagai Sultan Ahmad Najamuddin III (SAN III) yang disusupkan dalam memecah-belah kesultanan (Akib 1978: 56-60). Gambar 2.1 Perang Palembang, 1821 (Sumber: Akib 1978) Perang Palembang kembali meletus pada 20-29 Juni 1821. Belanda memenangkan medan laga, kemudian menangkap SMB II yang dipaksa menyerahkan kekuasaannya kepada SAN III pada 16 Juli 1821. Namun, berselang sekitar dua tahun kemudian Kesultanan Palembang dihapus dan dijadikan pemerintahan administratif kolonial, yakni Keresidenan Palembang, pada 7 Oktober 1823. Penataan Administrasi Hingga Politik Pintu Terbuka. Setelah menaklukkan Kesultanan Palembang, pemerintah kolonial tetap mempertahankan sistem administrasi pemerintahan seperti pada masa kesultanan. Belanda merasa tidak terlalu sulit menguasai daerah-daerah uluan Palembang karena dengan menaklukkan kesultanan, seluruh daerah ulu otomatis tunduk kepada Ibu Kota. Meskipun demikian, selama tiga dasawarsa masa awal kekuasaannya, pemerintah kolonial masih berupaya 52 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
mengkonsolidasikan penyatuan otoritasnya secara luas di seluruh Sumatra Selatan. Pada 1838, pemerintah kolonial mengangkat Pangeran Kramojaya, menantu SMB II, sebagai Perdana Menteri mengepalai pemerintahan lokal di bawah Residen Palembang, tetapi dipecat pada 1850. Sejak 1830, kolonialisme Belanda menjalankan politik Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel) di Sumatra Selatan dalam penanaman kopi dan lada. Namun, sistem tersebut kurang efektif karena sistem serupa - tetapi dalam konteks yang berbeda - sudah berlaku pada kemargaan di Sumatra Selatan sejak zaman kesultanan, baik sebagai pajak marga maupun kerja kemit (van Royen 1927: 54). Gambar 2.2 Pelayaran kapal niaga di Sungai Musi, 1900 (Sumber: kitlv.nl) Pemerintah kolonial mendapati kenyataan bahwa tidak mudah mengubah otoritas lokal di uluan karena daerah-daerah itu sudah terpecah menjadi otoritas kekuasaan kecil-kecil. Pada 1848, Belanda berusaha mengubah tatanan pemerintahan di ulu dengan menempatkan pejabat atau pegawai (ambtenaar) di wilayah pedalaman itu (Irwanto, dkk. 2010: 17-8). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 53
Sebelum 1870, jabatan administrasi tertinggi di Keresidenan Palembang ialah residen sebagai kepala wilayah yang berkedudukan di ibu kota keresidenan, yakni Palembang. Di bawah residen terdapat asisten residen (kepala afdeeling), demang (kepala distrik), dan asisten demang (kepala onderdistrik). Pada lapisan bawah, berjajar pasirah (kepala marga), kerio (kepala dusun) dan pengawo (kepala kampung). Pada 1870, Sumatra Selatan dibagi menjadi sembilan afdeeling dengan jabatan baru yaitu controleur 'kontrolir' (kepala gewest setingkat kabupaten di Jawa) yang dibantu assistent controleur 'asisten kontrolir' (kepala onderafdeeling setingkat kewedanan di Jawa). Jabatan tersebut dipegang oleh orang Belanda, sedangkan jabatan tradisional - pasirah, kerio, pengawo - tetap dipegang pribumi (Bruyn 1919: 33-4; Irwanto, dkk. 2010). Pada 1872, jumlah afdeeling diperkecil menjadi tujuh, dan menjadi enam pada 1878. Perubahan wilayah administrasi itu merupakan bagian dari pelaksanaan pintu terbuka dan penerapan Traktat Sumatra 1871 yang bertujuan membuka daerah ulu bagi perusahaan swasta. Bentang lahan luas di uluan Palembang yang berada dalam otoritas marga mulai berubah status menjadi hak eigendom - milik negara mengikuti hukum tanah Barat (Gunther 1930: 277-299; Hoven 1929). Pada 1918, diterapkan otonomi luas di daerah ulu dengan penataan wilayah yang lebih efisien; kekuasaan pasirah disandingkan dengan dewan marga (margaraaden), sehingga bersifat pemerintahan kolegial. Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan dengan menghimpun dana kas marga, baik untuk pembangunan marga maupun menyokong kebijakan Politik Etis yang dijalankan pemerintah kolonial. MENUJU MASA 'OEDJAN MAS' Produksi Daerah Pedalaman dan Pertumbuhan Palembang. Daerah Sumatra Selatan memiliki tanah subur dan penduduk yang makmur. Kekayaan yang terkandung di atas dan di dalam tanah digunakan untuk mendatangkan kesejahteraan besar, bukan hanya bagi kolonial, tetapi juga masyarakat lokal. Sumatra Selatan berkembang menjadi wingewesten (daerah untung) bagi kas Belanda selama abad ke-19 dan 54 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
20 (Zed 2003). Pulau itu banyak diserbu pendatang yang mengadu nasib dan mengejar keuntungan ekonomi dengan membuka berbagai macam usaha, baik perorangan maupun korporasi. Penduduk lokal Sumatra Selatan menyebut masa tersebut sebagai oedjan mas atau 'hujan emas'. Pembagian oedjan mas merata baik pemerintah kolonial Belanda maupun masyarakat lokal. Orang-orang Eropa yang datang berpetualang mencari keuntungan banyak ditampung instansi, baik partikelir maupun non-partikelir. Mereka menguasai sektor padat modal di bidang perkebunan besar dan pertambangan, terutama minyak bumi dan batu bara. Selama penerapan politik pintu terbuka sejak 1870-an, para pengusaha swasta Eropa masuk membawa modal ke Sumatra Selatan seperti gelombang besar. Koran lokal, Pertja Selatan, yang terbit pada masa kolonial melukiskan para pengusaha kala itu sebagai "kaoem oeang" yang bergerak di balik "soerga doenia" (dikutip Triharyanto 2009: 39). Oedjan mas berdampak besar bagi penduduk lokal ketika beralih tanaman substansi masa kesultanan menjadi tanaman komersial ekspor yang diperkenalkan oleh orang Belanda. Hampir semua tanaman baru Gambar 2.3 Areal perkebunan karet Tebenan, Banyuasin, 1938 (Sumber: kitlv.nl) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 55
diujicobakan dan dibudidayakan sementara pada tanaman lama seperti padi dilakukan berbagai kultivasi dan usaha produksi besar dengan memperkaya sawah air hidup dan memperkenalkan "sawah bandar" dengan irigasi mulai dari bentuk sederhana sampai modern, seperti irigasi bendungan Komering di Marga Belitang. Berbagai tanaman tersebut menjadikan Sumatra Selatan booming bermacam produksi hasil sumber daya alam. Ketika kopi ditanam dan dibudidayakan terjadi fenomena "kembang kopi yang mewangi" yang membanjiri pasaran dunia. Kopi menjadi branding yang laku di pasar dunia dengan nama kopi Pagaralam, kopi Lahat, kopi Semendo, kopi Kisam, dan sebagainya. Demikian pula tanaman karet yang diperkenalkan dan dibudidayakan pada awal abad ke-20 mendatangkan rubber boom dan "getah para (karet) yang menderas" memenuhi pasar dunia (Triharyanto 2009: 32, 36; Zed 2003). Kemakmuran yang ditimbulkan oleh pemasaran hasil bumi tersebut mendatangkan oedjan mas bagi pengusaha Eropa maupun penduduk lokal. Hampir semua penghasilan dan keuntungan dari hasil tanaman, terutama kopi dan karet, menghiasi laporan neraca keuangan Gambar 2.4 Peremajaan karet di Perkebunan Tebenan, Banyuasin, 1938 (Sumber: kitlv.nl) 56 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
pemerintah dan membuat gejala monetisasi di kalangan penduduk lokal marga-marga uluan. Kelapa sawit, selain karet dan kopi, dibudidayakan perusahaan besar Eropa dengan membuka bersama perkebunan karet. Pada perkebunan sawit juga dibangun pabrik pengolahan minyak palem seperti yang dilakukan oleh perusahaan multinasional Handelsvereeniging Amsterdam di Muara Enim dan di daerah Tebenan, Banyuasin dan sekitar daerah Kubu (1907). Perusahaan perkebunan kelapa sawit dikelolah oleh anak perusahaannya, Oliepalmen en Rubber Maatschappij Oud Wassenaar NV (Zubir 2015: 1-17). Tanaman ekspor lain yang dibudidayakan di dataran rendah adalah kapas, baik di tanah ladang maupun sawah tanah renah sebagai tanaman kedua setelah padi. Kapas sangat cocok ditanam di tanah dengan kemampuan menahan luapan air yang, menurut penduduk lokal, disebut "tanah dingin"; sedangkan pada lapisan tanah yang serapan airnya buruk disebut "tanah panas" - pada jenis lahan ini budidaya kapas tidak menguntungkan. Gambar 2.5 Pabrik pengasapan karet di Tebenan, Banyuasin, 1935 (Sumber: kitlv.nl) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 57
Perkebunan rakyat di tanah renah dan pematang sepanjang sungai besar, terutama di onderafdeeling Komering Ulu, Komering Ilir, dan Lematang Ilir, banyak menghasilkan buah durian, duku, pisang dan jeruk untuk tujuan ekspor (Wellan 1932: 116-8). Tanah di daerah pegunungan menghasilkan bermacam ragam kopi seperti arabica, robusta, java, uganda, abeocuta, canephora, quillou, dan liberia. Namun, kopi robusta paling cocok ditanam di sana terutama di Semendo, sedangkan kopi liberia lebih cocok ditanam di daerah rendah di Komering. Pada daerah tinggi seperti Pasemah dan Kisam, varietas silang kopi java, robusta dan arabica dikenal sebagai kopi Pasemah dan kopi Kisam dengan cita rasa khas. Selain kopi, di dataran tinggi, terutama di Pasemah, dibudidayakan teh dan kina untuk tujuan ekspor. Namun, berbeda dengan kopi atau karet, teh tidak ditanam oleh perkebunan rakyat, tetapi langsung ditanam oleh onderneming tiga perusahaan besar Belanda. Pemicu lain oedjan mas ialah hasil sumber daya hutan yang kaya akan jenis kayu mahal dan berharga di pasaran dunia. Kayu-kayu berharga itu ialah unglen dan tembesu yang luasnya mencapai 600.000 hektar (Colombijn 2005: 259-78). Eksploitasi kayu di Sumatra Selatan dengan Gambar 2.6 Suasana kehidupan sungai di Kota Palembang, 1935 (Sumber: kitlv.nl) 58 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
tujuan ekspor banyak dilakukan di cekungan rimba rawa sepanjang aliran Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Lalan, Sungai Batanghari Lekoh, Sungai Tungkal, Sungai Dawas, Sungai Telang, Sungai Semangus, Sungai Lakitan dan Sungai Rawas serta Sungai Rupit. Selain unglen dan tembesu, kayu-kayu berharga yang diperdagangkan ialah kulim, merbau, cengal, tampang kranji, jelutung, merawan, meranti paja, spesies medang, dan petanang. Berbagai jenis kayu tersebut diangkut ke Palembang, diolah menjadi papan dan selanjutnya dikapalkan ke Singapura. Sejak 1916, perusahaan besar Eropa, NV Vereenigde Bosch-Exploratie Maatschappij, mendapat konsensi mengeksploitasi kayu berharga tersebut. Selain itu, terdapat perusahaan milik orang Arab dan pengusaha lokal lain yang bergerak dalam bidang perdagangan kayu di Kota Palembang yang membeli dan mengolah kayu dari hutan (Beck 1916: 48-59). Oedjan mas berikutnya ditemukan dalam pertambangan minyak bumi (de Vries 2018: 1-19). Minyak bumi dieksploitasi dua perusahaan besar, NV Nederlandsch Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM) pada 1899, dan NV Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij (NIAM) pada 1921 Gambar 2.7 Situs BPM di Plaju, Palembang, 1930 (Sumber: kitlv.nl) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 59
(Boissevain 1909: 1-44). Pada 1910, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) membangun kilang besar di Plaju yang menghubungkan jaringan pompa kilang Prabumulih dan pompa kilang Banyulincir dengan kilang besar di Plaju (Yeo 2012: 79-80; Bartlett, dkk. 1972: 48; Locher-Scholten 2004: 280-309). Pada 1920, NKPM diakuisisi oleh NV American Standard Vacuum Oil Company (Stanvac) dan membangun jaringan pipa kilang minyak Sungai Gerong dari ladang minyak di Muara Enim. Temuan batu bara berkualitas tinggi tak salah lagi juga menjadi sumber oedjan mas di Bumi Sriwijaya. Dengan cadangan yang tidak terukur di daerah Tanjung Enim, dekat Muara Enim, usaha penambangan batu bara itu dikelola oleh perusahaan Belanda NV Boekit Assam Maatschappij (Lekkerkerker 1916: 15-9). Menarik bahwa oedjan mas di daerah uluan berdampak besar bagi Kota Palembang sebagai gerbang perdagangan komoditas ekspor. Posisi Pelabuhan Palembang sangat strategis dalam membentuk jaringan perdagangan nasional dan internasional dibandingkan pelabuhan Pulau Baai, dan Pelabuhan Teluk Betung (Supriyanto 2013: 73-8). Kondisi itu yang menjadi alasan penting pembangunan rel kereta di Sumatra Gambar 2.8 Pabrik batu bara Bukit Asam, 1925 (Sumber: kitlv.nl) 60 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Selatan (1915-33), titik utamanya di Pelabuhan Palembang, bukan di Teluk Betung. Pelabuhan Palembang memiliki keuntungan besar dengan kompleksitas yang terhubung dengan Pelabuhan Singapura. Pembangunan insfrastruktur mengikuti oedjan mas di Palembang, selain jalur kereta api, peningkatan dan perluasan jaringan jalan darat dilakukan untuk mempermudah pengangkutan komoditas dan hasil bumi menuju ibu kota Palembang. Kemampuan Kota Palembang sebagai pusat perdagangan karena seluruh perdagangan dari ulu pada tahap akhir terkonsentrasi di Kota Palembang. Dari Kota Palembang, barang-barang komoditas dialirkan ke Singapura, daerah-daerah pantai timur Sumatra, pesisir dan pedalaman Kalimantan, serta Batavia dan kota-kota di Pulau Jawa lainnya (Wellan 1931). Perniagaan Komoditas Komersial Awal Abad Ke-20. Munculnya peralihan perdagangan dari komoditas substantif ke komoditas komersial di Sumatra Selatan tidak lepas dari perubahan kebijakan politik dan ekonomi pada marga-marga di ulu. Tanah hak ulayat marga berubah menjadi erfpacht (dikelola sistem sewa) oleh perusahaan-perusahaan Barat. Gambar 2.9 Suasana pusat kota Palembang, 1940 (Sumber: kitlv.nl) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 61
Dalam peraturan agraria dimasukkan pula unsur lokal dalam penggunaan tanah eigendom tersebut; bahwa untuk kepentingan masyarakat lokal di marga budidaya tanaman pertanian jangka panjang - seperti padi, hevearubber, lada, rotan, dan pohon buah-buahan lainnya - diperbolehkan ditanam di renah atau pematang, bukan di talang. Perubahan peraturan adat ke dalam aturan hukum Barat memudahkan perusahan besar menyewa lahan perkebunan. Hal itu mendorong banyak perusahaan onderneming trans-internasional berinvestasi di Sumatra Selatan (Zed 2003). Beberapa perusahaan perkebunan tersebut tergambar dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1 Perusahaan Perkebunan Pengguna Tanah Erfpacht (dalam Hektar) Tahun Lokasi Jenis Tanaman Jumlah Luas 1890 Pagaralam Kopi, teh 21 37.000 1900 Pagaralam dan Ranau Kopi, teh 42 117.733 1920 Pagaralam dan Ranau Kopi, teh, karet 12 28.592 1916 Pagaralam dan Komering Kopi, teh, karet 60 82.073 1925 Pagaralam dan Komering Kopi, teh, karet ? 89.622 1929 Sumber: Wellan 1932; Zed 2003: 70; tidak termasuk kelapa sawit dan kina. Pagaralam dan Musi Ilir Kopi, teh, karet 110 95.320 Perkebunan rakyat di ulu tetap diberi tempat bersamaan dengan perkebunan besar Eropa sehingga mampu berkembang intensif walaupun berada di renah sepanjang sungai besar. Kondisi itu membuat lanskap di dataran rendah Sumatra Selatan tetap mendatangkan kemakmuran di banyak daerah. Kondisi yang sama juga terjadi di daerah dataran tinggi, tanah yang sudah diolah oleh penduduk lokal marga tidak diganggu oleh perkebunan Eropa. Lahan perkebunan Barat ditempatkan pada tanah luas yang memang sebelumnya tidak digarap oleh penduduk marga (van Setten 1916: 70-82). Sejak dasawarsa pertama hingga menjelang pertengahan abad ke- 20, hasil tanaman padi di dataran rendah tidak saja mencukupi kebutuhan 62 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
sehari-hari, tetapi bisa memenuhi swasembada dan ekspor. Dalam kurun 1911-20, misalnya, rata-rata ekspor beras sekitar 168.200 pikul per tahun; dan selama 1931-40 sebesar 133.000 pikul per tahun. Pada zaman itu, banyak perusahaan pengolahan beras bermunculan di Kota Palembang seperti Firma Haji Mohamad Soleh & Co. (4 ulu), Firma Haji Mahmoed Redjo (1 ulu), Firma Kemas Haji Adjis (3 ulu), Firma Goei Kim Kho & Co. (5 ulu), Firma Sjech Oemar Baladjam (9 ulu), dan lain-lain. Maraknya budidaya kopi antara 1870 hingga 1900, baik oleh onderneming maupun kebun rakyat, memunculkan tiga sentra produksi di Pasemah, Semendo dan Kisam. Selain itu, tanaman kopi berkembang pesat di Tebing Tinggi, Ogan Ulu, dan Komering Ulu (Haryanto 2009: 34). Kedua jenis pengusahaan kopi - perkebunan besar dan kebun rakyat - boleh dikata bisa berjalan sesuai dengan pangsa pasarnya sehingga tidak terjadi dikotomi dualisme; saling mengungguli dalam produksi tetapi bersaing cukup fair. Di pasar dunia, kopi bernilai tinggi dan memberi pembagian keuntungan merata pada rantai pasok mulai dari petani, pedagang hingga eksportir. Jaringan pertama terbentuk karena terdapat rantai pasok pemborong pasar hingga pedalaman seperti milik Firma Lim Kim Hin dan Firma Haji Akil. Pasokan dari ulu tersebut kemudian dibeli pedagang jaringan kedua yang berada di kota yakni Firma H. Soleh Co., Firma Ong Tek Jong, dan Goei's Handelmaatschappij NV sekaligus sebagai eksportir. Selain itu, terdapat perusahaan besar yang bergerak dalam ekspor seperti Java-Sumatra Handelsmaatschappij NV, Jacobson en den Berg NV, Molukse Handelsvennotschaap NV dan Kian Gwan Handelsmaatschappij NV. Keberadaan perusahaan dagang besar yang disokong oleh produksi kopi luar biasa di ulu menjadikan perdagangan kopi di Sumatra Selatan sebagai komoditas yang menguntungkan (Peters 1977: 105-6; Haryanto 2009: 34). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 63
Gambar 2.10 Budidaya kopi Pasemah, 1900 (Sumber: kitlv.nl) Perkebunan karet rakyat tersebar di onderafdeeling Ogan Ulu, Ogan Ilir, Lematang Ilir, Komering Ilir, Komering Ulu, Rawas, dan Musi Ulu. Daerah sepanjang aliran Sungai Ogan menjadi penghasil utama karet Palembang; sebanyak 30 persen karet berasal dari daerah ini (Irwanto 2011: 93). Beberapa pabrik karet lokal berdiri di pusat-pusat penghasil Tabel 2.2 Daerah Penghasil Tanaman Karet Rakyat di Hindia Belanda (1940) No Daerah Luas Daerah Tanaman (hektar) 1 Sumatra Selatan 188.938 2 Sumatra Utara 144.490 3 Kalimantan Barat 113.313 4 Aceh 99.007 Jambi 5 Sumber: Zed 2003: 118. 71.246 64 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
karet tersebut, misalnya di Cempaka, Onderafdeeling Komering Ulu, dan Kedaton di Onderafdeeling Ogan Ulu. Sumatra Selatan muncul sebagai penghasil produksi karet terbesar di Hindia Belanda hingga 1940. Perdagangan karet di ulu tidak terlalu rumit karena pembeli pengepul langsung mendatangi petani di kebun. Para pengepul menjual langsung kepada pedagang besar onderafdeeling dan kepada pedagang pengepul ketiga di ibu kota onderafdeeling yang terdiri dari orang Cina, Arab, dan sebagian Melayu. Pengepul ketiga menjual karet kepada pabrik karet di Palembang untuk diproses lebih lanjut (Hasbullah 1996: 13-4). Perdagangan karet di Sumatra Selatan mencapai dua kali periode emas; periode pertama berkembang dari 1912 hingga 1917, dan periode kedua dari 1923 hingga 1930. Lonjakan permintaan karet dunia dimulai sejak 1912 hingga 1917 yang dikenal sebagai rubber boom, yang ditandai melambungnya harga karet mentah - di Sumatra Selatan mencapai 120-130 gulden per pikul (Triharyanto 2009: 37). Kenaikan harga karet berimplikasi besar dengan munculnya orang kaya baru, terutama toke geta di setiap dusun ulu. Gejalanya terlihat pada puluhan mobil hilir- mudik di jalanan, plesir pada akhir pekan (Irwanto 2011: 96-8). Perdagangan dan perniagaan di Sumatra Selatan cukup terintegrasi secara baik dalam budaya kerja, yaitu kultur dagang orang iliran bersimbiosis secara harmonis dengan kultur orang uluan sebagai "produsen." Pada sisi tertentu, budaya berproduksi orang uluan, khususnya dalam budidaya karet dan kopi, sebetulnya bersifat merkantilistik karena apa yang diproduksi diarahkan pada kepentingan pasar. Kenyataan tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa pada akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20, Palembang memiliki arti strategis. Sumber daya ekonomi baru bertambah meningkat. Hasil- hasil pertanian seperti karet dan kopi, dan tambang seperti minyak bumi dan batu bara, mulai dikenal luas dan terbuka lebar untuk digarap sehingga keadaan yang membanggakan itu - seperti telah disebutkan - ibarat "hujan emas" di negeri sendiri (Wellan 1932: 485; Purwanto 1992). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 65
DE JAVASCHE BANK DAN PEMBANGUNAN GEMEENTE PALEMBANG Keuntungan ekonomi tidak saja melanda daerah ulu melainkan juga mengalir dan membawa Palembang sebagai kota dagang terbesar dan terpandang di Hindia Belanda. Kota Palembang bertindak sebagai ibu kota keresidenan secara politis, sekaligus "ibu kota" tidak resmi ekonomi dari perdagangan seluruh wilayah keresidenan. Hampir seluruh pasokan produk dari uluan langsung ditujukan ke pasar pusat Palembang terutama melalui Pasar 16 Ilir (Tanjung 2006). Geliat ekonomi dari peningkatan tajam hasil pertanian dan pertambangan di uluan yang dibawa ke kota membuat Kota Palembang bersolek membangun sarana dan prasarana fisik untuk mendukung perkembangan ekonomi. Pasar di Palembang mengalami perkembangan Gambar 2.11 Peningkatan rute Palembang-Singapura, 1892 (atas) dan 1917 (bawah) 66 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 2.11 Peningkatan rute Palembang-Singapura, 1892 (atas) dan 1917 (bawah) (Lanjutan) (Sumber: Koning 1927) yang sangat luar biasa paling tidak pada 1932; terdapat dua kategori pasar yaitu pasar besar dan pasar kecil. Pasar besar terdapat di Pasar 16 Ilir dan Pasar Sekanak di 28 Ilir, sedangkan pasar kecil terdapat di Pasar Kuto daerah 10 Ilir, Pasar 10 Ulu, Pasar Kertapati, dan Pasar Lemabang di 2 Ilir. Suplai perdagangan pada awalnya masih mengandalkan angkutan tradisional lewat jalur air. Sejak 1920-an moda transportasi mengalami modernisasi yang ditandai dengan jalur kereta api dalam jaringan melingkar di Sumatra Selatan yang menghubungkan ulu dengan ilir, Kota Palembang (Wellan 1932: 474; de Bruyn Kops 1919: 144; Richter 1910: 22). Pemerintah memberi izin kepada perusahaan besar untuk mendirikan bangunan industri dan kantor perwakilan di pusat ekonomi kota. Sejak akhir abad ke-19, Kota Palembang telah memiliki cabang bank besar. Perusahaan besar swasta Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) membuka cabang di Palembang pada 1826 - hanya berselang dua tahun dari Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 67
pembukaan NHM di Batavia pada 24 Maret 1824. Pada 1870, NHM mendirikan bank di Palembang. Kemudian pada 1907 De Nederlandsch- Indische Handelsbank (NIHB) membuka cabang di Palembang. Mendirikan De Javasche Bank di Palembang. Bank ketiga yang dibuka di Palembang ialah De Javasche Bank yang berstatus sebagai kantor cabang. Pada waktu itu, DJB telah memiliki delapan kantor cabang sejak didirikan di Batavia 25 Maret 1828. Sebelumnya, DJB di Pulau Sumatra telah memiliki 4 kantor cabang, tetapi belum ada cabang di Palembang. Rencana pembentukan DJB di Palembang tidak lepas dari perjalanan dinas direktur pusat DJB, E. A. Zeilinga Azn, ke kantor agentschap (cabang) Padang. Dari Padang (7 September 1908), Zeilinga kembali ke Batavia berkendara mobil melewati Bengkulu, Rejang Lebong, dan Kepayang; Gambar 2.12 Direktur DJB E. A. Zeilinga, penggagas DJB Palembang (Sumber: Arsip Bank Indonesia) 68 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
selanjutnya menyambung ke Tebing Tinggi dengan kereta kuda. Di kota terakhir itu, Zeilinga beristirahat selama lima hari di pesanggrahan Keban. Pagi hari, 13 September, Zeilinga meneruskan perjalanan menuju Lahat, kemudian berlanjut ke Muara Enim keesokan harinya. Dari Muara Enim, Zeilinga menuju Palembang menggunakan moda kapal sungai roda lambung selama 22 jam perjalanan - hingga siang hari, 15 September, ia tiba di Palembang.1 Zeilinga seperti "terperangah" ketika melihat kenyataan bahwa Palembang benar-benar merupakan kota perdagangan yang penting dan ramai. Selama sepuluh hari ia tinggal di Palembang, mengamati langsung perkembangan dan perniagaan di kota tersebut. Berbagai aktivitas pengumpulan atau pengiriman hasil perkebunan seperti karet, sawit, kopi, teh hingga beras, serta hasil tambang semisal minyak bumi, batu bara hingga timah membenarkan laporan-laporan Belanda yang dibacanya bahwa di Bumi Sriwijaya itu oedjan mas mengguyur deras. Barang-barang hasil bumi yang terkumpul di kota membentuk jaringan perdagangan luar biasa, menyebabkan Palembang tumbuh sebagai kota produksi yang mampu mendistribusikan hasil buminya ke seberang lautan, baik untuk pasaran nasional di Batavia, Surabaya, Semarang, Banten, Bugis (Makassar), Banjarmasin, maupun untuk pasar internasional di Selat Malaka, Singapura, bahkan Amerika dan Eropa. Begitu pula barang-barang impor seperti kain, besi, makanan dalam kaleng, dan lain-lain, terlebih dahulu harus singgah di Palembang untuk selanjutnya didistribusikan ke daerah ulu. Dengan demikian, Palembang adalah kota dagang yang penting karena perannya sebagai perantara yang menghubungkan daerah pedalaman dengan dunia dan sebaliknya.2 Tiba kembali di Batavia, Zeilinga melaporkan situasi Kota Palembang kepada Presiden DJB, G. Vissering. Laporannya memberi kesan yang menarik dan positif tentang Kota Palembang.3 Antara lain ia menulis, 1 Perjalanan dinas Zeilinga memakan waktu total sekitar tiga minggu (3-25 September 1908). Kunjungannya ke Palembang diliput oleh De Sumatra Post (3 Oktober 1908) dalam berita bertajuk "Zeilinga naar Palembang." 2 Zed (2003: 68-70) dan Irwanto (2011: 62-3) menyebutnya dengan istilah winstgewesten atau daerah menguntungkan; Peteers (1997: 106) bahkan menamsilkan seluruh hasil bumi, terutama karet di Kota Palembang, adalah "berlian" yang tersebar di tanah Sumatra Selatan. 3 Arsip BI, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 69
Begitu tiba di Palembang, kita akan segera mengetahui bahwa kota ini merupakan suatu kota niaga penting, baik karena tambang minyaknya maupun karena hasil bumi yang diangkut ke Palembang dan dengan sangat luasnya kegiatan impor, terutama sekali daerah pedalaman Palembang, sehingga menjadikannya sebagai ibu kota Keresidenan. [. . .] Sungai Palembang yang sangat lebar dapat dilayari oleh kapal-kapal api besar sampai ke muara Sungai Ogan, di atas Palembang. Pembangunan kota berkembang di kedua tepi sungai; di tepi kanan ditinggali orang- orang Arab, Cina dan Pribumi, sedang di tepi kiri tinggal orang-orang Eropa dan Pribumi. Tepi kanan dinamakan ulu, sedang tepi kiri disebut ilir. Di ulu terdapat perdagangan kecil dengan aneka toko di atas perahu, sedang di tepi kiri perdagangan besar dengan pusat kesibukannya sebagai suatu kota niaga. Pada bagian lain laporannya, Zeilinga memberi komentar sedikit negatif mengenai keadaan kas negara di Kota Palembang dengan menuliskannya sebagai berikut, Ruang khazanah dari Kas Negara dibangun sangat primitif dan meskipun pihak insinyur DPU [Dinas Pekerjaan Umum] melaporkan bahwa segalanya cukup kuat serta aman namun saya percaya bahwa dengan cara yang sangat sederhana dapat dibongkar dengan mudah dalam sekejap. Penguncian pintu-pintunya terlalu sepele sehingga dengan pahat biasa akan sangat mudah merusak dan mengambi kuncinya. Oleh karena itu, pada halaman terakhir laporannya Zeilinga menawarkan gagasan brilian untuk mengatasi keadaan kas negara di Kota Palembang tersebut, Sebenarnya kita perlu merasa heran, mengapa De Javasche Bank tidak semenjak dahulu membuka Kantor Cabang di Palembang, suatu kota niaga yang ramai, dengan daerah pedalaman yang amat luas, wilayah luas yang sangat subur, hingga tidak perlu diragukan perkembangannya dengan pesat apabila jalan ke pedalaman diperbaiki, dan kiranya dapat dipertanggungjawabkan pendirian kantor Bank Sirkulasi di sini, tidak hanya untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan perdagangan tetapi juga dapat dianggap sebagai kebutuhan mutlak bagi kepentingan umum. 70 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
[. . .] Sekarang saya belum berani memastian bahwa pembukaan kantor De Javasche Bank akan bisa menguntungkan, namun andai dalam tahun- tahun pertama pembukaan kantor di Palembang ini akan merugi, saya pun masih menganggap sebagai suatu kewajiban bagi De Javasche Bank dan mentolerir pengorbanannya sebagai pengabdian bagi kemajuan perdagangan. Karenanya saya tidak ragu-ragu untuk menyarankan agar dalam waktu yang singkat ini segera mengajukan usulan kepada P.Y.M. Gubernur Jenderal bahwa De Javasche Bank akan membuka kantor cabang di Palembang. Berdasarkan laporan Direktur Zeilinga tersebut, pada 2 November 1908, Presiden DJB, G. Vissering, memimpin rapat dengan direktur dan para dewan direksi DJB. Rapat memutuskan bahwa Direksi DJB mengajukan usul dan permohonan izin kepada pemerintah - dalam hal ini Gubernur Jenderal di Batavia - untuk membuka kantor cabang DJB di Palembang. Usulan dan permohonan izin Direksi DJB disetujui oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Nomor 44 tanggal 9 Desember 1908, Gambar 2.13 Liputan berita perjalanan Direktur DJB Zeilinga ke Palembang (Sumber: De Sumatra Post, 3 Oktober 1908) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 71
tentang persetujuan pembentukan kantor cabang DJB di Palembang; bersamaan dengan pendirian kantor cabang DJB di Kota Bandung.4 Meskipun telah direstui pemerintah, rencana pembentukan kantor cabang DJB Palembang masih menghadapi beberapa kendala, antara lain penyediaan lahan untuk bangunan, pembiayaan pembangunan, material, tenaga kerja, dan tenaga ahli yang harus didatangkan dari Batavia. Pihak DJB memohon pemerintah dapat membantu mengatasi kendala tersebut - tetapi pemerintah menolak permohonan itu. Menurut pemerintah, DJB sendiri yang harus menanggung seluruh biaya pembentukan kantor dan segala keperluan anggaran selanjutnya. Pemerintah juga terkesan hati-hati apakah DJB akan mendatangkan keuntungan mengingat di Palembang telah berdiri dua bank besar, yakni NHM dan NIHB, yang dinilai menguasai perbankan di Sumatra Selatan. Bagaimanapun, pemerintah menegaskan bahwa secara prinsip tetap mendukung rencana pembentukan kantor cabang DJB di Kota Palembang. Penolakan pemerintah untuk membantu DJB menyediakan lahan dan biaya pembangunan kantor, tidak menyurutkan langkah DJB mewujudkan rencananya. Pada 20 September 1909, DJB membuka kantor di Kota Palembang - yang merupakan cabang keenam belas - menggunakan kantor sewa sementara. Penolakan pemerintah sebenarnya sempat membuat Zeilinga tidak begitu yakin apakah DJB Palembang akan memberikan prospek keuntungan pada masa selanjutnya. Namun, kesadarannya bahwa pembentukan DJB cabang Palembang merupakan suatu kewajiban untuk memajukan perdagangan sekaligus tugas bank sirkulasi dalam melayani kepentingan umum, telah mengalahkan keraguannya sendiri. Pada masa awal itu, Direksi DJB menunjuk L. de Koning sebagai pimpinan cabang DJB Palembang. Namun, dengan alasan sakit dan pertimbangan medis, de Koning mengajukan izin cuti selama dua bulan sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. Penggantinya, B. J. Schadd, dipandang memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena sebelumnya menjabat sebagai kepala bagian wesel kantor DJB pusat di Batavia. Setelah masa jabatan Schadd berakhir (20 September 1909 s.d. 21 4 Lihat dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 11 Desember 1908. 72 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Juni 1910), Direksi DJB menunjuk M. H. A. de Rooy sebagai penggantinya (21 Juni 1910 s.d. 21 Juni 1911). Menurut laporan tahunan per 30 Maret 1910, hanya terdapat lima orang pegawai DJB cabang Palembang pada waktu itu (Tabel 2.3). Tabel 2.3 Personalia De Javasche Bank Kantor Cabang Palembang (1909-10) No. Nama Jabatan 1 2 3 4 5 Sumber: Arsip BI, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang. B. J. Schadd M. H. A. de Rooy Tan Kee Siang Khoe Sian Toean Rasid Pj. Pemimpin Cabang Pem. Buku/Pem. Cabang Kasir 1 Kasir 2 Tata Usaha Masa Dinas 3 tahun 4 bulan 5 tahun 1 bulan 0 tahun 7 bulan 0 tahun 7 bulan 0 tahun 7 bulan Gaji (gulden) 475 325 100 40 40 Sebagai bandingan, setelah 20 tahun lebih berdiri jumlah pegawai DJB Palembang menjadi delapan orang (Tabel 2.4), termasuk pemimpin cabang dan pemimpin cabang pengganti (laporan tahunan 31 Maret 1931). Tabel 2.4 Personalia De Javasche Bank Kantor Cabang Palembang (1930-31) Nama Jabatan Masa Dinas Gaji (gulden) J. A. Voorthuis Pemimpin Cabang 14 tahun 0 bulan 800 J. M. Willemsz Geeroms Pem. Cab. Pengganti 5 tahun 1 bulan 450 Tjia Hoey Soey Kasir 1 12 tahun 10 bulan 290 Tjie Joe Liat Kasir 2 5 tahun 7 bulan 175 Tjie Joe Hwat Kasir 3 1 tahun 8,5 bulan 90 Tjia Hok Wat Tata Usaha 5 tahun 10 bulan 190 Abdoel Moenaf Tata Usaha 11 tahun 5 bulan 160 Tjie Sian Boh Sumber: Arsip BI, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang. Tata Usaha 2 tahun 1 bulan 90 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 73
Dari perbandingan dua tabel tersebut diketahui bahwa penambahan pegawai DJB cabang Palembang tidak banyak dalam kurun waktu 20 tahun, yakni hanya tiga orang, terdiri 2 orang jabatan tata usaha dan 1 orang kasir. Demikian pula mengenai gaji pegawai, sekilas terjadi peningkatan tajam untuk jabatan kepala cabang, tetapi kenaikan itu disebabkan oleh masa kerja yang telah lama dilakukan oleh seorang pegawai. Dilihat dari struktur organisasinya, jabatan kasir lebih tinggi dibandingkan jabatan tata usaha. Hal itu terlihat, misalnya, dalam gaji yang diterima oleh kasir Tjie Joe Hwat dan pegawai tata usaha Tjie Sian Boh yang berjumlah sama meskipun masa kerjanya berbeda. Gambar 2.14 Pimpinan dan pegawai DJB Palembang, 1923 (Sumber: Arsip BI) Kantor sementara DJB Agentschap Palembang merupakan rumah sewa yang terletak di Schoolweg, kawasan Tengkuruk. Kantor itu merupakan rumah milik Kapiten Cina Tjoa Ham Hien, pemimpin masyarakat golongan Cina Palembang. Rumah dan pekarangan disewa sebesar 25 gulden per bulan yang dikontrak selama 3 tahun awal; dengan perjanjian 74 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
dan kesepakatan dengan pemilik rumah bahwa gedung tersebut kelak akan dibeli dan menjadi milik DJB. Bila masa kontrak pertama berakhir, sedangkan DJB belum (bisa) membelinya, maka kontrak rumah dan lahan tersebut dapat diperpanjang selama tiga tahun berikutnya tanpa kenaikan harga sewa dengan waktu pemberitahuan sekurang-kurang satu tahun sebelumnya.5 Gambar 2.15 Suasana dan kondisi kantor sementara DJB Palembang, 1913 (Sumber: Arsip DJB Palembang) Letak rumah sewa di Schoolweg sangat menguntungkan karena berada di sebelah kantor Landkas (Kas Negara), di antara Kantor Pos dan Pasar 16 Ilir di perkampungan Cina, serta dekat dengan Kantor Residen dan kantor cabang NHM dan NIHB. Pada pertengahan September 1910, Schaad selaku pimpinan cabang DJB menemui pemilik rumah, Tjoa Ham Hien, sekaligus menawar tanah dan bangunan yang ditempati DJB Palembang dengan harga 16.000 gulden, sama dengan harga pada tahun kontrak. Selanjutnya, Schaad mengajukan permohonan pembelian 5 Arsip DJB Palembang, 27 September 1910. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 75
kepada pimpinan DJB di Batavia sambil meyakinkan bahwa harga lahan dan bangunan masih bisa ditawar hingga 12.270 gulden - sementara harga tanah di Kota Palembang akan naik setiap tahun. Setelah masa menyewa kantor sementara berjalan satu tahun, merupakan saat tepat bagi DJB untuk membeli tanah dan membangun gedung permanen di atasnya.6 Akan tetapi, permohonan pimpinan DJB Palembang tersebut belum disetujui oleh DJB Pusat dengan alasan keuntungan yang diperoleh DJB Palembang belum memungkinan membeli tanah dan bangunan. Gambar 2.16 Di depan Kantor DJB Palembang, 1913 (Sumber: Arsip DJB Palembang) Pembelian atas tanah dan rumah sewa milik Tjoa Ham Hien baru dapat diwujudkan setelah DJB Palembang menjalani dua kali masa kontrak (20 September 1909 s.d. 20 September 1912, dan 20 September 1912 s.d. 20 September 1916).7 Memasuki satu tahun masa sewa ketiga, DJB akhirnya membeli tanah dan rumah tersebut seharga 18.000 gulden, yang dilaksanakan pada 29 Mei 1916. Setelah pembelian itu, kantor 6 Arsip DJB Palembang, 27 September 1910. 7 Arsip BI, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang. 76 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
DJB Palembang - ketika itu di bawah pimpinan J. P. A. Ahn - mulai dibenahi. Bangunan gedung (rumah) lama dibongkar, diganti dengan bangunan baru yang berbahan kayu. Perbaikan tahap pertama gedung itu menghabiskan dana sebesar 3.000 gulden. Sekitar empat tahun kemudian (1920), di bawah W. A. van Zuylen, DJB Palembang membangun gedung baru. Gedung lama yang terbuat dari kayu dibongkar seluruhnya dan diganti dengan gedung permanen bermaterial batu. Pembangunan gedung baru memakan waktu sekitar dua tahun; dimulai Mei 1920 dan diresmikan penggunaannya pada 11 Januari 1922. Arsitek gedung adalah Eduard Cuypers, yang didatangkan khusus dari Amsterdam oleh Presiden DJB Vissering.8 Total biaya pembangunan sebesar 87.677,29 gulden (laporan per 31 Maret 1924).9 Gambar 2.17 Foto bersama Presiden, Direksi DJB pusat, pimpinan cabang dan pegawai DJB Palembang setelah peresmian pembangunan kantor cabang, 11 Januari 1922 (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) 8 Tentang Eduard Cuypers dan peranannya membangun Gedung DJB diuraikan lebih terperinci dalam Bab 7 buku ini. 9 Arsip BI, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 77
Bagi Presiden DJB E. A. Zeilinga Azn, pembangunan Kantor DJB Palembang termasuk program besar semasa ia memimpin kantor pusat (presiden ke-12; 31 Oktober 1912 s.d. 1 Juni 1924). Ia juga menuntaskan pengelolaan pembangunan gedung permanen kantor DJB di kota- kota lain. Sebanyak 13 gedung DJB di daerah rampung dibangun pada masa jabatannya, yaitu gedung DJB Pusat di Batavia (1912), menyusul kantor-kantor DJB Makassar (1912), DJB Medan (1912), DJB Solo (1915), DJB Yogyakarta (1915), DJB Bandung (1915), DJB Malang (1915), DJB Kotaraja, Aceh (1916), DJB Manado (1916) dan DJB Cirebon (1918). Gambar 2.18 Liputan pembukaan Gedung Baru DJB Agentschap Palembang, 1922 (Sumber: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 11 Januari 1922) Selanjutnya, Cuypers dan biro arsitek Fermont en Cuypers dipercaya merancang dan merenovasi gedung pusat DJB Batavia serta membangun 15 kantor cabang di berbagai daerah. Pelaksanaan pembangunan dalam waktu berurutan selama sekitar sepuluh tahun (antara 1910-20) menjadikan arsitektur gedung-gedung cabang DBJ bermiripan. Berkat pembangunan gedung-gedung itu, Cuypers menjadikan kantor bironya paling berhasil secara finansial pada dekade awal abad ke-20 (Cartigny 2014: 8-10). 78 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Dalam struktur DJB Palembang, kepala cabang - juga lazim disebut agent - merupakan pemimpin tertinggi kantor, dibantu oleh pembantu pimpinan cabang pengganti atau secretarie. Sekretaris memimpin pembukuan dan kepala (juru) pembukuan atau hooftboekhouder. Guna memperlancar pekerjaan, agent dan secretarie dibantu oleh tiga orang personalia tata usaha dan tiga orang kasir. Sesuai ketentuan DJB, jabatan kasir dipegang oleh orang Cina. Sejak dibuka pada 20 September 1909 hingga masa pendudukan Jepang, DJB Palembang mengalami 14 kali penggantian kepala cabang (Tabel 2.5). Pada umumnya penggantian agent berlangsung konsisten setiap tahun sehingga dapat menjadi petunjuk bahwa pengelolaan kantor berjalan cukup stabil. Tabel 2.5 Daftar Kepala Cabang De Javasche Bank Palembang (1909-42) No Laporan Tahu- nan Keadaan Nama 1 1909/1910 21 Juni 1910 B. J. Schadd 2 1910/1911 21 Juni 1911 M. H. A. de Rooy 3 1912/1913 Juni 1913 G. H. van Woerden 4 1914/1915 29 Juni 1915 J. P. A. Ahn 5 1918/1919 30 Juni 1919 W. A. van Zuylen 6 1920/1921 31 Juli 1921 L. D. Termijtelen 7 1922/1923 30 Juni 1923 (Pj.) Ch. M. Ketting Olivier 8 1925/1926 1 Juni 1926 Ch. M. Ketting Olivier 9 1927/1928 15 Juni 1928 Ch. M. Kamerling 10 1929/1930 16 Juni 1930 J. A. Voorthuis 11 1932/1933 15 Juni 1933 J. Z. Mewe 12 1934/1935 Juni 1935 F. Ohlenschlager 13 1937/1938 15 Mei 1938 P. Baker 14 Sumber: Arsip BI, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang. 1938/1942 1 Juni 1939 J. M. Willemsz Geeroms Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 79
Pada prinsipnya masa jabatan agent berlangsung selama satu tahun dan dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang. Namun, jika dianggap kurang berkontribusi pada kantor cabang dan masyarakat sekitar, masa jabatan seorang agent bisa diganti sebelum satu tahun - misalnya de Rooy yang pernah bertugas di DJB Medan, atau Termijtelen yang pernah menjabat kepala kantor DJB di Bengkalis, Tanjung Balai, Medan, dan Palembang. Sebaliknya, masa jabatan agent dapat diperpanjang jika kinerjanya menyumbang besar terhadap perkembangan kantor dan masyarakat sekitar - J. Z. Mewe, sebagai contoh, pernah menjabat kepala cabang selama tiga periode karena ia juga anggota gemeenteraad atau dewan kota Palembang (1931-33) mewakili golongan Eropa (Pertja Selatan, 12 Juli 1933). Kepala cabang DJB Palembang yang terakhir sebelum pemerintah kolonial Belanda ditundukkan tentara Jepang ialah J. M. Willemsz Geeroms (1938-42). Sebelum menjabat agent, Geeroms adalah secretarie DJB Palembang (1930-31) dan kepala cabang di Tanjung Balai (1936-37). Sesuai aturan De Javasche Bankwet 1922, kinerja seorang agent dan para personalia diawasi dan dinilai oleh dua orang dewan komisaris. Agent dan komisaris cabang tersebut diangkat dan diberhentikan oleh dewan direksi DJB melalui rapat dewan komisaris pusat di Batavia. Kepala cabang DJB Palembang wajib memberikan laporan tertulis kepada kantor pusat setiap bulan dengan isi laporan tentang aktivitas kantor, perkembangan dan kemunduran aktivitas perniagaan dan ekonomi di Sumatra Selatan. Sejak 1934, kepala cabang DJB berhak menempati rumah dinas di kompleks perumahan di Talang Semut. Perumahan elite itu dirancang oleh arsitek kenamaan Thomas Karsten, khusus bagi orang Eropa dan penduduk asli yang bekerja di perusahaan swasta dan pemerintahan Kota Palembang. Perumahan dibangun di perbukitan indah dan nyaman - koran-koran menulis bahwa para penghuni perumahan tak perlu takut keluar rumah pada malam hari sebab keamanan sangat terjaga, dan saat hendak tidur pastilah perlu selimut lantaran hawa yang sangat sejuk (De Indische Courant, 28 Maret 1932; de Sumatra Post, 19 Maret 1932). Rumah dinas kepala cabang DJB di kompleks perumahan Talang Semut itu terletak di Wilhelminalaan 8 (kini Jalan Tasik 2). 80 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Tugas utama DJB Palembang ialah menjadi perwakilan kantor pusat dalam mengatur pengeluaran uang untuk digunakan di Kota Palembang. Selain itu, DJB bertindak sebagai bank niaga yang turut serta secara langsung membiayai perusahaan dagang dan perusahaan pertanian (van Laanen 1998: 346). Seperti tugas kantor cabang di kota-kota lain, DJB Palembang memiliki lima kegiatan utama. Pertama, pelayanan diskonto penyajian informasi mengenai aktivitas perdagangan, baik ekspor maupun impor, utang-piutang, aktivitas lelang dan pegadaian, yang dilakukan para pengusaha atau penduduk Palembang dan daerah ulu Sumatra Selatan; kedua, jual beli mata uang; ketiga, jual beli surat berharga; keempat, pelayanan kassierzeken atau rekening koran; dan kelima, pengiriman atau transfer keuangan. Pengiriman atau transfer uang menyajikan berbagai data mengenai keluar-masuk uang, asal-usul uang dan peredarannya. Sebagai perwakilan pusat, kantor DJB Palembang ikut mengemban Javasche Bankwet 1922,10 seperti memperdagangkan fungsi De logam mulia dan alat-alat pembayaran luar negeri di Sumatra Selatan; memberikan kredit kepada perusahaan dan perorangan yang berdomisili di Sumatra Selatan; atau memberikan uang muka kepada perusahaan di Sumatra Selatan dengan jaminan surat berharga/barang dagangan. Kantor cabang DJB Palembang juga bertindak sebagai kasir pemerintah dan memberikan uang muka jangka pendek kepada geemeente dan pemerintah onderafdeeling lainnya di Sumatra Selatan. Namun, kantor cabang tidak menyelenggarakan kliring antarbank di daerah Sumatra Selatan karena hal itu merupakan wewenang pusat. 10 Arsip DJB, Risalah Notulen Rapat Direksi DJB, No. 47, 22 Februari 1909. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 81
Gambar 2.19 Suasana Schoolweg, lokasi Kantor DJB Palembang, 1920 (Sumber: kitlv.nl) DE JAVASCHE BANK DAN PERKEMBANGAN EKONOMI Persaingan dan Kerja Sama. Telah disebutkan, DJB Palembang merupakan bank ketiga di Palembang setelah NHM dan NIHB berdiri di kota itu. Baik NHM maupun NIHB Palembang bergerak dalam pembiayaan kredit perusahaan karet, kepala sawit, kopi, teh dan kina. Sementara DJB Palembang awalnya bergerak dalam pelayanan pembiayaan pemerintah dan kredit pembiayaan perusahaan menengah ke bawah. Selanjutnya, gerak pembiayaan DJB sejak 1915 juga melayani kredit perusahaan- perusahaan besar di Sumatra Selatan. Pada awalnya NHM berperan besar dalam perekonomian di wilayah Sumatra Selatan berkat rekomendasi dan kerja sama dengan pemerintah - misal dalam uji coba varietas tanaman baru di daerah ulu. NHM sebagai induk perusahaan, NHM mengajukan kredit pembiayaan uji 82 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
coba tersebut kepada bank NHM. Artinya, pemerintah cenderung bersikap dan menginginkan urusan ekonomi di daerah ulu dipercayakan kepada NHM dan bank miliknya sebagai anak emas yang sudah berpengalaman sejak masa Sistem Tanam Paksa - dalam hal penanaman karet dan kopi - berlangsung di Keresidenan Palembang. Gambar 2.20 Kantor NHM Palembang sebelum direnovasi, 1916 (Sumber: KITLV.nl) terhadap menurunnya kualitas kapas di uluan Palembang. Pemerintah bekerja sama dengan NHM melakukan uji coba budidaya benih kapas halus di Keresidenan Palembang dan Bengkulu untuk menggantikan kapas tradisional milik penduduk tempatan. Meskipun pada awalnya tidak berhasil sepenuhnya, kapas halus yang dibudidayakan secara modern itu memperoleh saluran pemasaran yang berbeda dengan kapas budidaya tradisonal karena langsung ke asosiasi koperasi di daerah Keresidenan Palembang dan Bengkulu. Asosiasi koperasi juga menangani pengolahan kapas murni modern. Pada 1911/12, pemerintah melakukan intervensi itu tersebut mampu mengembalikan pembiayaan yang diinvestasikan NHM. Pengolahan Keberhasilan pengembangan kapas halus Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 83
dan perdagangan utama kapas halus yang diekspor ke Eropa dilakukan dengan membentuk pabrik pengolahan dan perusahaan Djambi Maatschappij NV di pinggir Sungai Musi, daerah Sungai Tawar, Sekanak. Pabrik dan perusahaan swasta itu didirikan dengan modal awal pinjaman dana kredit ke bank NHM. Kualitas kapas halus yang lebih baik dan dana segar kucuran bank NHM itu, membuat Djambi Maatschappij menjadi kekuatan memonopoli kapas di uluan untuk diekspor. Dalam kurun 1913, misalnya, Djambi Maatschappij dengan melakukan ekspor perdana 8 juta kilogram produk kapas murni ke Eropa dengan keuntungan senilai 1,2/3 juta gulden.11 Ketika produksi dan perdagangan karet, kopi, teh dan kepala sawit memuncak di daerah uluan Palembang dalam kurun 1920-an, perusahaan- perusahaan besar dan menengah Eropa berusaha menanamkan investasinya. Oleh sebab itu, hampir semua elemen masyarakat bermain dalam sektor bisnis di kota Palembang. Kelompok Eropa mendirikan asosiasi perdagangan, De Handelsvereeniging te Palembangsch yang membawahkan lebih dari 64 perusahaan Eropa. Situasi tersebut mendorong bank-bank yang berpusat di Eropa dan Batavia membuka kantor cabang mengikuti dan berusaha bersaing dengan kantor cabang yang sudah ada seperti Bank NHM, NIHB dan DJB Palembang (Lindblad 2008: 85-8). Bank Nederlandsch Indische Escompto Bank (NIEB), misalnya, membuka cabang di Palembang pada 1920 yang berkantor cabang di hoek antara Tengkurukkade dan Schoolweg. Bank Cina, Ho Hong Bank (HHB), yang berpusat di Shanghai, menyusul membuka kantor cabang di Palembang (1926). Pasaran dan sasaran utama HHB di Palembang ialah perusahaan dan agen perdagangan kelompok Cina yang mendominasi pabrik karet dan perdagangan impor. Pada 1932, HHB merger dengan dua bank lain, Chinese Commercial Bank dan Oversea-Chinese Bank menjadi Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC), berpusat di Singapura, untuk memperluas operasi dan menjadikannya bank terbesar di Asia Tenggara, termasuk di Palembang. Kantor OCBC berada di Tengkurukkade menggantikan HHB 11 Arsip DJB Palembang, Djambi Maatschappy, 28 Januari 1913 84 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 2.21 Suasana sehari-hari Pasarstraat dan Gedung NIHB, 1935 (Sumber: kitlv.nl) dengan agennya Phoa Thai Seng (Rajeswary 1994: 168-70; Gambe 1999: 10-1). Perusahaan Internationale Credit en Handelsvereniging Rotterdam NV (van Dijk 2007: 181-3) juga membuka kantor di Palembang (1920). Kantor cabang Internatiobank berdiri di Jalan Pasarbaru, 16 Ilir Palembang. Pada 1920, terdapat dua cikal-bakal perbankan, tetapi lebih mendekati bentuk koperasi, yakni Palembang Volksbank dan De Postpaarbank. Penempatan gedung-gedung bank dan kantor pemerintahan di kawasan antara Schoolweg, Tengkurukkade, dan Pasarstraat, dalam Gemeente Palembang merupakan suatu simbol ruang ekonomi baru Palembang. Ruang tersebut menjadi titik temu pelayanan bagi pengusaha dan petani dalam menjalankan kegiatan ekonominya, dan merupakan pengembangan sistem saluran pasar terutama sejak perkebunan kopi dan karet, termasuk kebun milik rakyat, berproduksi masif (Irwanto 2011). Untuk menopang dan mendukung Pasar 16 Ilir sebagai pusat perekonomian Kota Palembang dan Sumatra Selatan, diciptakan sistem perbankan agar memudahkan nasabah dan pelaku bisnis melakukan investasinya. Peranan DJB Palembang dalam penyaluran kredit kepada perusahaan ataupun perorangan tidak terlalu kuat sebab harus bersaing ketat dengan NHM dan NIHB yang sudah beroperasi sebelumnya; juga harus bersaing Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 85
dengan Escomptobank, Internatiobank dan OCBC yang berdiri belakangan (Creutzberg dan van Laanen 1987). Selain itu, sistem perkreditan di DJB Palembang sangat ketat sehingga membuat para kreditur berpikir berkali- kali untuk mengajukan kredit kepada bank itu. Perusahaan ataupun perorangan condong memilih mengajukan permintaan kredit kepada bank lain untuk menjalankan bisnisnya. Dilihat dari aspek lain, sistem dan persyaratan pengajuan kredit yang ketat itu mencerminkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam praktik manajemen DJB Palembang. Hal itu terlihat dalam kasus penolakan DJB atas pengajuan kredit usaha oleh C. J. Dekker. Kasus itu tampaknya "terdengar" hingga kantor DJB Pusat di Batavia sehingga Direktur DJB - melalui surat (2 September 1913) - mempertanyakan alasan penolakan pengajuan kredit tersebut kepada Kepala Cabang DJB Palembang. Menjawab surat Direktur DJB Pusat tersebut, Kepala Cabang DJB Palembang, A. G. H. van Woerden, menjelaskan (per 9 September 1913) bahwa Dekker yang bermaksud membuka usaha perkebunan dinilai tidak memiliki reputasi baik dalam perdagangan dan pekerjaan di perusahaan. Dekker juga pernah menjabat sebagai direktur Soengai Waras Estate yang berpusat di Singapura dan beroperasi di daerah ulu Palembang, tetapi kemudian dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja tersebab suatu perkara. Selain itu, Dekker tidak memiliki finansial yang kuat karena masih tersangkut kredit perbankan di NIHB. Maka Kepala Cabang DJB Palembang tidak merekomendasikan pemberian kredit kepada Dekker karena yang bersangkutan dinilai tidak dapat dipercaya sehingga tidak pantas menerima kredit.12 Dalam fungsi sirkulasi uang tunai, DJB Palembang bertindak sebagai peminjam bagi bank lain di Kota Palembang. Peminjaman akan dibayar sebesar tiga juta dalam tiga hari. Bank-bank di Palembang, termasuk di Jambi, sebagian besar memperoleh dana dari DJB Palembang dalam menjalankan perdagangan uang tunai. Jumlah pembayaran tersebut memang sangat banyak, tetapi dengan itu, DJB Palembang dapat mengelola batas bawah capaian kas sekaligus mengendalikan perputaran 12 Arsip DJB Palembang, Informatie C. J. Dekker, 9 September 1913. 86 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
moneter di Palembang. Tepat pada 1 Januari 1937 terjadi masalah kekurangan uang tunai untuk keperluan kantor Keresidenan Palembang.13 Pimpinan cabang DJB Palembang, Ohlenschlager, dengan cepat terbang ke Batavia untuk mengatasi masalah tersebut. DJB dan Perusahaan Swasta. Politik kolonial-liberal pada kurun 1870 dan seterusnya disambut positif para pengusaha swasta di Eropa ataupun di tanah jajahan. Perusahaan swasta terkuat Belanda NHM yang berperan besar di Sumatra Selatan mendapat saingan dan tantangan dari perusahaan Eropa lainnya. Selain dalam perdagangan, berbagai perusahaan membuka perkebunan swasta yang luas di ulu Sumatra Selatan. Terdapat perusahaan besar Eropa yang disebut the big five yang bergerak di Palembang dan sekitarnya yaitu Borneo-Sumatra Maatschappij (Borsumij), Internationale Crediet en Handels Vereeniging Rotterdam NV (ICHVR), Lindeteves NV, Geo Wehry & Co., dan Moluksche Handels Venootschaap (MHV) NV (Zed 2003; Irwanto 2011). Borsumij mendirikan cabang di Palembang dengan kantor di Kampung 8 Ilir daerah tepian Sungai Musi sebagai eksportir karet utama, dan pada 1912 mendirikan pakhuizen (gudang) besar terletak di samping kantor cabang tersebut. Sejak 1930-an, pemerintah kota memberikan izin kepada perusahaan mendirikan bangunan kantornya di sekitar Pasar 16 Ilir. Perusahaan raksasa seperti ICHRV, Lindeteves, Geo Wehry dan MHV pun berkantor di Pasarstraat, 16 Ilir. Sementara itu, pada 1934, Jacobson van de Berg & Co. memperoleh izin membeli tanah luas di tikungan Jalan Sekanak dan berbagi tanah dengan perusahaan kongsi Cina, Sunan Rubber Handel-Maatschappij NV di bawah manajemen Chan Eng Lie. itu, berbagai perusahaan onderafdeeling besar tersebar di daerah ulu Sumatra Selatan, semisal Landbouw Maatschappij Pagaralam NV (di Gunung Dempo) dengan usaha perkebunan teh, kina, dan kopi; Onderneming Cultuurmaatschappij Tandjoeng Keling NV di (Pagaralam) bergerak dalam penanaman dan industri karet; Padang Karit NV (Pagaralam) dalam penanaman pengolahan teh dan kopi; Tebat Gunung NV (Pagaralam) dalam penanaman dan pengolahan teh, kopi Dalam pada 13 De Telegraaf, 15 Januari 1937. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 87
dan karet; Timor Pasoemah NV (Pagaralam) dalam penanaman teh dan kopi, dan Djarai NV milik kongsi Cina Kheng Soen Bie (Pagaralam) yang juga bergerak dalam bisnis penanaman teh dan kopi. Di Lubuk Linggau dan Musi Ulu, berdiri sejumlah perusahaan seperti Onderneming Taba Pingin Loeboeklinggau Thee NV (penanaman dan pengolahan teh); Aer Temam NV (karet di Lubuk Linggau), Belalau Rubber Loeboeklinggau NV (karet di Lubuk Linggau). Begitu pula di Musi Ilir dan Banyuasin bermunculan perusahaan seperti Oud Wassenaar Palmolie- onderneming NV (kebun kelapa sawit), Tebenan Rubber-onderneming NV (karet), Melania en Alicia Rubber-onderneming NV (Swiss) dan Moesi en Landas Rubber-onderneming NV (karet), dan lain-lain. Cukup banyak pula perusahaan milik keturunan Arab dan Cina di Palembang yang bergerak dalam industri karet, kopi dan teh, baik di ulu maupun di kota. Perusahaan Arab yang terkenal seperti Maatschappij S. Alwi Assegaf (Assegaf Mijn), Maatschappij Ali (Ali Mijn) yang mengelola hasil karet dan kopi dari perkebunan rakyat di Ogan Ilir, Komering Ilir dan Komering Ulu. Para pengusaha, baik kongsi maupun perorangan, yang dikelola keturunan Cina Palembang sebagian besar tergabung dalam Chineesche Handelsvereeniging (Tiong Hoa Tjong Hwee) yang berpusat di Kampung 17 Ilir. Perusahaan kongsi Cina bergerak "masuk" hingga ke daerah ulu dan memiliki jaringan kuat dengan pasar di Batavia dan Singapura. Perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan dana segar dalam menghidupkan roda bisnis mereka yang diperoleh melalui pinjaman kredit bank-bank di Palembang. Perusahaan besar untuk yang sudah beroperasi lama di wilayah kota dan daerah ulu cenderung memilih berafiliasi dengan NIHB atau Escomptobank. Bagi pengusaha, kedua bank itu dinilai kuat dan berpengalaman dalam memberikan pinjaman untuk investasi perniagaan dan industri pertanian. Izin usaha dengan penyertaan jaminan bank juga menjadi alasan perusahaan, baik milik orang Eropa, Arab maupun Cina, berhubungan dengan kalangan perbankan sebagai mitranya. DJB Palembang memiliki relasi cukup baik dengan banyak perusahaan swasta - baik milik Belanda, Cina maupun Arab - di daerah perkotaan terutama dalam perkreditan untuk menambah modal perusahaan. 88 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Meskipun DJB memberlakukan proses pengajuan kredit lebih ketat dan sulit dibandingkan bank lainnya, hal itu tidak menghalangi relasinya dengan para kreditur. Salah satu perusahaan besar dan tepercaya yang menjalin kerja sama dan menjadi kreditur DJB Palembang ialah Industriéle Maatschappij Palembang (IMP). Walaupun tidak masuk peringkat the big five di Hindia Belanda, IMP merupakan perusahaan swasta pertama yang berdiri di Palembang sebelum abad ke-20. Pada 1910-an, ketika kapal minyak IMP yang disewa BPM mengalami kecelakaan, perusahaan itu mengalami kerugian besar dan penyusutan modal. Keadaan keuangan IMP yang tidak sehat itu membuat Kepala Cabang DJB Palembang, J. P. A. Ahn, merasa khawatir. Dalam laporannya ke kantor pusat di Batavia, kepala cabang itu menyebutkan bahwa IMP yang memiliki relasi bisnis luas mulai di-blacklist oleh beberapa bank. Misal, NIHB menahan jaminan perusahaan dan tidak ingin memberi modal kepada IMP. Kepala Cabang DJB Palembang memandang IMP semakin berat karena kurang mendapat simpati dari para pengusaha Cina Palembang lainnya. Oleh sebab itu, DJB Palembang pun harus berpikir dua kali untuk menyuntik pinjaman dana segar kepada perusahaan tersebut. Pasalnya pula, IMP tengah mengajukan permintaan kredit untuk membuka cabang usaha di Keresidenan Jambi kepada DJB. Kepala Cabang DJB Palembang akhirnya merekomendasikan untuk tidak mengucurkan kredit sebesar 15.000 gulden (sesuai permintaan) kepada IMP sebab akan mengalami kerugian, dan konsesi minyak di Jambi diperkirakan akan jatuh kepada individu Deen sebagai komisaris IMP. Rekomendasi tersebut justru didukung oleh direktur IMP, Cremer, yang tidak bersedia memberikan salinan neraca perusahaan kepada DJB.14 Relasi DJB Palembang dengan perusahaan swasta milik keturunan Arab-Palembang juga terjalin baik. Kebanyakan laporan kepala cabang DJB Palembang kepada kantor pusat di Batavia memberikan kesan positif kepada perusahaan swasta pengusaha Arab - bahwa kekuatan dan kesehatan keuangan perusahaan mereka umumnya dalam kondisi 14 Arsip DJB Palembang, Industriéle maatschappij Palembang, 28 November 1913. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 89
prima sehingga hampir tidak ada kendala yang berarti untuk memperoleh kucuran kredit dari DJB Palembang. Kesan positif terhadap pengusaha atau usaha keturunan Arab pernah dideskripsikan dalam laporan DJB Palembang (14 September 1915) mengenai Firma Almenoar.15 Firma itu sangat terkenal di Palembang karena memiliki aset dan harta kekayaan yang besar dengan jajaran manajerial yang kuat serta relasi bisnis yang luas. Selain itu, sebagai bagian dari klan Almenoar, firma tersebut memiliki dukungan politik dari salah satu keluarganya, Syahid Achmad bin Alwi Almenoar, sebagai kepala golongan Arab di Kota Palembang (Peteers 1997). Firma Almenoar memiliki bangunan kantor sendiri di Pasarstraat, 16 Ilir; posisi direktur utama dipegang oleh Said Mohamad bin Abdurachman Almenoar. Kekayaan keluarga Almenoar saat itu diperkirakan mencapai 87.900 gulden; sebesar 59.000 gulden didaftarkan sebagai aset perusahaan. Selain bergerak dalam perdagangan ekspor-impor, Firma Almenoar memiliki usaha penggergajian kayu yang terbesar di Kota Palembang di bawah kendali Said Mohamad bin Agil Almenoar, sepupu direktur utama. Laporan positif juga ditemukan dalam deskripsi tentang Firma Assegaf yang dipimpin oleh direktur utama Said Mohamad bin Sech Assegaf dan Said Aloei bin Sech Assegaf. Kepala cabang DJB Palembang melaporkan bahwa Firma Assegaf merupakan perusahaan yang sehat dengan neraca keuntungan yang selalu bergerak naik dalam berbagai usaha bisnis yang hampir serupa dengan Firma Almenoar. Firma Assegaf juga memiliki usaha pengergajian kayu Princes Juliana dan pabrik pengolahan besar Juliana di bawah kendali direktur adiknya yang lain, Said Alwi bin Sech Assegaf.16 Jalinan kerja sama antara DJB Palembang dengan perusahaan swasta terlihat dalam awal perkembangannya. Banyak debitur percaya untuk menyimpan uangnya di DJB. Total uang debitur yang disimpan di DJB Palembang sebanyak 111.840,54 gulden (Tabel 2.6). 15 Arsip DJB Palembang, Said Almenoar Assegaff & Co., 14 September 1915. 16 Arsip DJB Palembang, Said Almenoar Assegaff & Co.,14 September 1915. 90 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Tabel 2.6 Debitur De Javasche Bank Agentschap Palembang (Tahun 1913) No Nama Perusahaan/ Usahawan Besar Simpanan (gulden) 1 Haji Mohammad bin Abidin 28.000 2 Haji Akil & Co 14.000 3 Haji Akil & Co, Filliaal 8.000 4 Haji Matjeek 12.000 5 Tan Kang Hay 8.000 6 Tho Siok Khee 2.000 7 Sumber: Arsip DJB Palembang, 28 Januari 1913 Ong Sioe In 4.000 Terdapat pula beberapa debitur yang menyimpan dalam jumlah tidak terlalu besar seperti Vereeniging Algemeen Belang (Plaju), Toko Nieuwkerk, Handelsmaatschappij Reichler, serta sejumlah perusahaan Eropa dan kongsi Cina lainnya.17 Jumlah debitur dan kreditur perusahaan tersebut memperlihatkan gejala pergerakan modal baru dalam masyarakat Kota Palembang, Plaju dan daerah uluan. Selain itu, masuknya rekening penyimpanan sebesar 40.000 gulden dari Palembang Volksbank yang baru berdiri pada 1913 ke DJB Palembang memberi tambahan modal besar kantor cabang.18 Pada umumnya, para kreditur terdiri dari kantor-kantor cabang perusahaan Eropa di Kota Palembang seperti Schmidt en Kuetermann; Strork & Co.; Wederman, Gebrouwn Blumer, Reuter en Scmidt & Co.; Brandt Son, Deen & Co., dan perusahaan Eropa lainnya.19 Selain itu terdapat kreditur awal DJB Palembang dari beberapa firma kongsi Cina keturunan di Palembang seperti Yoe Kim Tjiang, Tjia Tin Soei, dan Tjia Kiam Kay.20 17 Arsip DJB Palembang, 28 Januari 1913. 18 Arsip DJB Palembang, 27 Januari 1914. 19 Arsip DJB Palembang, 28 Januari 1913. 20 Arsip DJB Palembang, 4 Februari 1913. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 91
Strategi DJB Palembang menempatkan semua kasir berasal dari golongan Cina memiliki dampak yang sangat berarti. Dimulai dari masa awal pembentukan DJB Palembang (1909-10) hingga masa krisis (1930- 31), kasir dipegang oleh Tjie Hoey Soey, Tjie Joe Liat, dan Tjie Joe Hwat. Kadang-kadang langkah itu menimbulkan kesan negatif dari kalangan pribumi yang tidak menyetujuinya. Pada 1922, seseorang yang menyebut dirinya "publiek jang amat renda," melaporkan langsung ketidaksukaannya terhadap salah seorang kasir DJB Palembang, Tjie Ing King, yang dianggap menyalahgunakan wewenang dan diduga menerima smeeren alias uang suap. Selain itu, Tjie Ing King dianggap banyak berhubungan dengan pedagang dan pebisnis keturunan Cina di Palembang, seperti Lim Eng Tek, Joe Siong Koey, Hoo Lie Kongsi, dan Yoe Tiau Siang, di Pasar 16 Ilir. Hubungan itu ditengarai kolusif untuk memudahkan orang tertentu mendapatkan kredit pinjaman dari DJB Palembang sekaligus merugikan bank itu sendiri. Menurut tuduhan dalam surat kaleng tersebut, Tjie Ing King juga melakukan hal-hal di luar kewajaran sebagai seorang kasir, seperti pelesiran pada hari Minggu dengan orang-orang Cina, naik perahu motor di Sungai Musi atau berjudi di Talang Jawa. Kasir Tjie Ing King juga diduga memiliki rumah di Kampung 7 Ulu, dan mendirikan beberapa rumah lain serta toko di sekitar rumah utamanya dari hasil "kolusi" dengan nasabah tertentu. Penulis surat kaleng tersebut juga melayangkan suratnya kepada DJB Pusat, meminta agar Batavia memeriksa kelakuan Kasir Tjie sebab, menurutnya, Kepala Cabang DJB Palembang tidak mengawasi tindak- tanduk pegawainya secara optimal. Pembuat surat kaleng mengaku bahwa dirinya adalah nasabah setia DJB Palembang dan berharap pengaduannya ditindaklanjuti.21 Kepala Cabang DJB Palembang, L. R. Termijtelen, yang menjabat dua periode (1920-21) tak luput dari aduan mengenai ketegasannya terhadap kreditur, lewat Asisten Residen Palembang, W. G. Reykers. Menurut nasabah kreditur, Termijtelen acap kali bertindak tanpa kompromi jika perusahaan atau firma perdagangan mengalami masa sulit 21 Arsip DJB Palembang, Perkara Kasir Tjie Ing King, 31 Oktober 1922. 92 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 2.22 Sebuah hotel di kawasan Tengkoeroekkade, Palembang, 1905 (Sumber: kitlv.nl) dalam menyetor pembayaran kreditnya. Kepala cabang sering bertindak keras dengan tuntutan bahwa setoran kredit harus dicukupi.22 Pada 30 Oktober 1922, beredar surat kaleng kepada kreditur Lim Hoet Siang yang menjaminkan gudang padinya untuk memperoleh pinjaman kredit dari DJB Palembang. Menurut penulis laporan bernama samaran "Tjinta Bank" itu, Liem Hoet Siang diduga tidak melaporkan 70 persen bagian keuangan dari penjualan dedak atau kulit padi dengan harga 60 sen per 1 zaak besar.23 Tampaknya, DJB Pusat di Batavia sangat memperhatikan bermacam aduan atau laporan - dalam bentuk surat kaleng sekalipun - sebagai wujud keberpihakannya kepada nasabah setia. Buktinya, agent Termijtelen dicopot dan digantikan oleh Ch. M. Ketting Olivier sebagai pejabat sementara kepala cabang DJB Palembang pada akhir 1922. Namun, di luar kasus tersebut, penempatan kasir dari golongan Cina menjadi strategi jitu DJB Palembang untuk menarik nasabah yang 22 Arsip DJB Palembang, 20 November 1922. 23 Arsip DJB Palembang, 30 Oktober 1922. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 93
kebanyakan pengusaha Cina. Di lain pihak, banyak pebisnis Cina yang menaruh kepercayaan kepada DJB untuk mendapatkan pinjaman. Perusahaan besar Cina, Handels Maatschappij Goen's NV, misalnya, berhasil menarik pinjaman "jumbo" dari DJB dengan agunan bidang tanah luas di Muara Enim yang ditaksir bernilai 44.000 gulden. Di bawah direktur Kwee Ho Goen, perusahaan itu bergerak dalam usaha pengangkutan dan perdagangan kopi serta persewaaan angkutan dengan kontrak di perusahaan minyak Bataafsche Petroleum Maatschappij. Pengusaha Cina terkenal di Kota Palembang yang lain, Lim Kim Tjing, dengan Firma Eng Seng, juga mengajukan peminjaman kredit ke DJB Palembang dengan kredit hipotek sebesar 12.000 gulden.24 Kredit kepada pengusaha Cina juga diberikan kepada pabrik es ternama di Palembang, Nieuw Ys-fabriek Palembang, milik Tjia Koey Tjoen dan Tjian Kian Kay, dengan kredit hipotek sebesar 200.000 gulden. Perusahaan itu menjaminkan sertifikat tanah seluas 3.200 meter persegi di Pasar 16 Ilir dengan nilai lebih dari 250.000 gulden.25 DJB Palembang melihat riwayat peminjaman yang baik oleh Tjia Koey Tjeon sebelumnya dan aset kekayaan Tjia Kiam Kay, sepupunya, yang pernah berkongsi dengan pengusaha Arab, Said Achmad bin Abdurachman Massawa, ketika meminjam kredit ke Escomptobank sebesar 160.000 gulden. Pada saat itu, kredit tersebut sudah jauh berkurang dan mendekati lunas. Selain itu, Tjia Kiam Kay juga memiliki kekayaan yang ditaksir bernilai 90.000 gulden berupa tanah untuk usaha lainnya di Pasar 16 Ilir. Pada 1922, DJB Palembang mengetatkan pinjaman nasabah dengan menetapkan batas maksimum pinjaman sebesar 50.000 gulden26 Kebijakan itu untuk menyehatkan sumber pemasukan kantor DJB Palembang yang sangat bergantung pada perdagangan produk, yaitu penyediaan uang muka terhadap agunan dari produk dan dengan pembatalan akuisisi penarikan wesel. Agunan produk dengan cara penyimpanan yang sudah dilakukan sejak 1913 menjadi sangat berisiko karena dengan tempat penyimpanan 24 Arsip DJB Palembang, Kwee Ho Goen, 9 Mei 1916. 25 Arsip DJB Palembang, Tjia Koen Tjoen en Tjia Kiam Kay, 16 Juli 1923. 26 Arsip DJB Palembang, Nota van overgave Agentschap Palembang, 22 November 1922. 94 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
vendumeester yang merupakan gudang di dekat pelabuhan kurang kondusif sebab memerlukan pengawasan ketat terhadap barang agunan nasabah. Kurang kondusifnya gudang itu disebabkan sering terjadi penipuan dan ketakutan akan suap. Meskipun pengelola gudang orang yang tidak dapat disuap, tempat penitipan milik vendumeester mudah dimasuki dengan menggunakan kunci palsu atau mencuri dari lantai dan langit-langit. DJB Palembang sudah berusaha mengubah peraturan yang sebelumnya memberi tunjangan lebih kepada mandor penjaga gudang agar menetap sampai malam hari dengan penyerahan kunci kepada pemberi pinjaman pada malam hari dan keesokan paginya memeriksa jaminan yang tersisa atau menambahkannya. Perubahan peraturan tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena seperti sudah dilakukan sebelumnya cara kamuflase dengan menumpuk tas-tas sedemikian rupa agar tidak ada orang yang bisa memasuki gudang dan jendela ditutupi dengan menggunakan setumpuk kopi tampaknya tidak dapat dilaksanakan lagi. Situasi tersebut tidak lepas dari kondisi bahwa beberapa hari sebelum keberangkatan kapal, banyak kopi berdatangan dari daerah pedalaman yang menyebabkan gudang terisi penuh sehingga pengiriman melalui kapal dapat terjadi beberapa hari. Penumpukan barang itulah yang menyebabkan kecurigaan akan terjadi penipuan terhadap DJB Palembang. Misalnya, jika pemberi pinjaman ingin menipu bank sekitar satu ton kopi, para nasabah tidak akan takut menyediakan sejumlah uang suap dalam jumlah besar untuk berkonspirasi dengan pengelola gudang, seperti situasi yang terjadi di Palembang, tidak ada pinjaman yang aman. Meskipun ekonomi Palembang berkembang luar biasa, tetap harus benar-benar mempertimbangkan situasi untuk membuat segala peraturan yang diperlukan. Di kota-kota besar Hindia Belanda lainnya peran polisi dalam menjaga pergudangan yang terpisah dengan bangunan kantor cabang berjalan dengan baik. Namun di Kota Palembang, peran polisi itu digantikan oleh mandor penjaga gudang atau centeng. Para mandor ini lebih dipercaya oleh pihak vendumeester dalam menjaga gudang penyimpanannya yang terletak di seberang sungai yang lebar. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 95
Pola pengajuan peminjaman kredit kepada DJB Palembang dari pengusaha lokal juga dipelajari dengan baik oleh para agen DJB.27 Selain itu, para nasabah lokal di Palembang sering mengagunkan barang kreditnya berupa bangunan yang nilainya dianggap terlalu rendah jika dihitung dengan benar. Pola perdagangan akibat kompetisi yang keras antar-perusahaan dagang di Palembang juga berdampak pada beberapa perusahaan lokal. Misal, armada angkutan milik Almenoar yang semakin memburuk dan mengajukan pinjaman ke DJB. Pinjaman itu diajukan Said Alwi Almenoar bersama Said Ali Almenoar sebesar 30.000 gulden. Tidak lama kemudian Said Agil Almenoar mengajukan pinjaman yang sama untuk sebesar 25.000. Namun, ketika diberitahu bahwa Said Alwi sudah meminjam, Said Agil mengatakan bahwa ia juga memiliki surat kuasa untuk diizinkan meminjam kredit bagi Almenoar. Hal itu terlalu naif untuk sebuah itikad baik. Pada saat yang berbeda Said Hassan Almenoar juga mengajukan kredit. Saling klaim pengajuan kredit seperti itu harus ditanggapi hati-hati oleh DJB Palembang karena menjadi penting untuk tidak percaya terhadap alasan membutuhkan uang keluarga Almenoar. Bisa jadi hal itu merupakan cara masing-masing dalam membantu Almenoar lainnya yang sedang mengalami kesulitan keuangan. DJB Palembang juga sering menghadapi nasabah dengan perilaku yang berbeda-beda. Misalnya kongsi Lim, milik Lim Kim Sik, Lim Hoet Siang dan Lim Hoet Im. Lim Kim Sik sudah memiliki kredit dengan agunan lada dan beras dan akan meminjam dengan beberapa jaminan untuk meningkatkan kredit. Sedangkan Lim Hoet Siang dan Lim Hoet Im memiliki agunan padi dan beras. Namun, berdasarkan penilaian DJB Palembang, baik Lim Hoet Siang maupun Lim Hoet Im sering menggunakan uang pinjaman untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, keduanya sedapat mungkin dikurangi dalam memperoleh pinjaman ke DJB Palembang. Berbeda dengan pengusaha lain, Tjis Kiam Kay yang walaupun masih memiliki kredit ia hanya menggunakan seperlunya dan biasa segera melunasi kreditnya. Kebijakan pembatasan pinjaman kredit dari DJB Palembang membuat pengajuan kredit dalam jumlah besar oleh beberapa perusahaan Eropa 27 Arsip DJB Palembang, Nota van overgave Agentschap Palembang, 22 November 1922. 96 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
diarahkan/disalurkan kepada bank lain.28 Misalnya, peminjaman kredit Borsumij dan DMH disalurkan kepada NHM; demikian pula BHV (Batavia Handelsvereeniging) yang meminjam kredit sebesar 100.000 diarahkan kepada bank yang sama. Selain itu, DJB Palembang mengarahkan peminjaman besar BHV sebanyak 100.000 gulden kepada HHB, 100.000 gulden kepada NIHB, dan 800.000 gulden kepada de N.I. Escompto Maatschappij. Persoalan lain yang sering dihadapi DJB Palembang berkenaan dengan penyitaan agunan yang sudah jatuh tempo yang diatur melalui Landraad Palembang.29 Masalah kredit macet yang menimpa De Hong Ann Kongsi yang didirikan oleh Yoe Kim Tjiang, Yoe Kim Keh, dan Yoe Tiauw Siang, menjadi contoh kasus. Mereka adalah pengusaha terkenal di Palembang yang membangun reputasinya lebih dari 40 tahun. Yoe Kim Tjiang secara "kebetulan" meninggal beberapa hari setelah kongsi didirikan. Yoe Kim Keh merupakan kepala dari seluruh keluarga Yoe. Masalah kredit macet ini disebabkan oleh tindakan Yow Tiauw Siang yang bekerja sama dengan Yoe Siong Koey yang menipu Yoe Kim Keh sehingga dana pinjaman tidak bisa dikembalikan. Akibatnya, beberapa agunan terpaksa disita oleh DJB Palembang, antara lain rumah kediaman Yoe Kim Keh yang dinilai berharga 14.000 gulden; bantuan beberapa orang Cina seperti Lim Kim Sik, Tjia Kiam Kay, dan Lim Hoet Siang, serta Goei Tiang Moh sebesar 20.000 gulden; serta perabot rumah tangga milik Yoe Kim Keh di gudang milik Moluksche. Ikut disita pula sebuah rumah milik bersama Yoe Kim Keh dan Yoe Tiauw Siang; sempat dijual oleh Yoe Tiauw Siang sebelumnya tetapi dibatalkan Landraad karena akte rumah tersebut belum terdaftar. Selain itu disita sejumlah kemenyan mentah dari gudang milik Yoe Kim Keh. Kemenyan itu dapat dilelang kembali oleh DJB Palembang, ditawarkan kepada pedagang menyan Palembang untuk diproses di Jawa. Membangun Sosial-Ekonomi Bersama Pemerintah. Palembang sebagai kota otonom dengan status gemeente sejak 1 April 1906 giat melaksanakan pembangunan. Hasilnya berdampak nyata terhadap 28 Arsip DJB Palembang, Nota van overgave Agentschap Palembang, 22 November 1922. 29 Arsip DJB Palembang, Nota van overgave Agentschap Palembang, 22 November 1922 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 97
perubahan kota, seperti jalan-jalan yang ditimbun, gedung-gedung baru dihadirkan seperti waterleiding (menara air) kantor wali kota, perumahan elite Talang Semut, dan lain-lain. Pengeluaran untuk biaya pembangunan tersebut memerlukan dana besar dan sedapat mungkin menarik pemasukan dalam bentuk berbagai pajak dari masyarakat (Pertja Selatan, 26 Desember 1929). Peningkatan jumlah pajak tersebut sejalan dengan penerapan otonomi pemerintahan dalam bidang otonomi keuangan. Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keuangan, semisal pembangunan pasar menjadi salah satu sumber pendapatan efektif setiap hari bagi Gemeente Palembang. Pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pasarfonds mampu meningkatkan pembangunan pasar yang tersebar di Kota Palembang, seperti Pasar 16 Ilir, Pasar 10 Ulu, dan Pasar Sekanak, sekaligus meningkatkan penarikan bea pasar yang lebih besar dari para pedagangnya. Sebelum DJB Palembang didirikan, pajak yang dikumpulkan Pemerintah Kota disetor kepada kantor pajak (inspectie belasting), kemudian masuk dan dikelola oleh kantor kas negara (landkas kantoor). Sejak DJB Palembang dibuka, dana yang dihimpun tersebut dialihkan kepada instrumen yang lebih aman dengan keuntungan yang lebih pasti dan lebih besar, yaitu ke dalam bentuk sertifikat DJB Palembang. Simpanan Gemeente Palembang terus meningkat sepanjang kurun 1930, ketika Kantor Kas Negara berubah menjadi Centraal Kantoor der Margakassen yang tugasnya mencakup seluruh Sumatra Selatan dalam menghimpun dana kas marga di seluruh Keresidenan Palembang. Artinya, kas keuangan semakin menjadi banyak dan membutuhkan tempat penyimpanan yang aman dalam bentuk sertifikat; uang dapat disimpan secara aman dalam khazanah DJB Palembang. Penyimpanan tersebut memakai standar nilai dan suku buku tertentu dalam mata uang gulden. Pada tataran itu, DJB Palembang diberi fungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengalokasikan dana dari pihak yang berkelebihan dana (debitor) kepada pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (kreditor). DJB Palembang secara tidak langsung ikut berperan aktif dalam menunjang (institusi perantara) dalam sistem ekonomi 98 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
kegiatan pembangunan di Palembang khususnya dan Keresidenan Palembang umumnya. Fungsi DJB Palembang tersebut merupakan bagian dari pengelola rekening Gemeente Palembang dan juga pemerintahan Keresidenan Palembang. Artinya, DJB Palembang menjadi pemegang kas negara di Sumatra Selatan yang dalam menjalankan peran tersebut selalu berkoordinasi dengan Departemen Keuangan pusat di Batavia sebagai kasir pemerintah. Selain itu, uang yang disimpan Pemerintah Kota Palembang disalurkan sebagai kredit pinjaman kepada swasta yang memegang suatu proyek pembangunan pemerintah sebagai modal awal pelaksanaan pekerjaan. Salah satu contohnya ialah peminjaman oleh Hollandsche Beton Maatschappij NV dalam pembangunan Pasar 16 Ilir dan gedung pemerintahan di Kota Palembang serta perumahan di Talang Semut. Selain sebagai penyalur perkreditan, DJB Palembang banyak bergerak dalam kerja sama sosial dengan pemerintah dan badan sosial di Palembang. Salah satunya ialah kasus Kongsi Hong An yang mengalami kredit macet sehingga agunannya di DJB Palembang berupa sebidang tanah luas di Talang Jawa disita dan dilelang.30 Sebelum properti yang tergadaikan atas nama Kongsi Kong An tersebut masuk pasar di gedung Vendumeester, Kepala Cabang DJB Palembang berkonsultasi dengan DJB Pusat. Dalam konsultasi itu Kepala Cabang melaporkan bahwa aset tanah agunan Kongsi Kong An di Talang Jawa senilai 14.009 gulden, sesuai instruksi Pusat, akan masuk ke pasar lelang untuk ditawarkan kepada publik. Jika lelang gagal maka sertifikat tanah bernotaris atas nama Kongsi akan menjadi aset atau harta kekayaan DJB Palembang.31 Harga tanah agunan tersebut ternyata meningkat dari taksiran semula (per 27 Desember 1922), yang ditawar seharga 17.000 gulden (VPZ, Yayasan oleh Vereeninging Palembangsch Ziekenverpleging Keperawatan Palembang). Dewan pengawas VPZ yang bernaung pada Dewan Kristen berminat membeli tanah tersebut karena lokasi tanah tepat 30 Arsip DJB Palembang, 1 Februari 1922. 31 Arsip DJB Palembang, Excecutoriale Verkoop Pand Hong An Kongsie, 1 Februari 1922. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 99
di depan klinik yang didirikan sejak 1915 itu. Dalam rencana Yayasan, lokasi tersebut akan dijadikan areal perluasan rumah sakit. Namun, pembelian tersebut dengan syarat bahwa VPZ hanya sanggup membayar tunai sebesar 7.000 gulden di muka. Sisa pembayaran sebesar 10.000 gulden diajukan sebagai bentuk pinjaman VPZ kepada DJB Palembang dengan angsuran 100 gulden per bulan selama sepuluh tahun.32 Gambar 2.23 Rumah Sakit Katolik Charitas Palembang, 1935 (Sumber: kitlv.nl) Mendapat tawaran tersebut, Kepala DJB Palembang melaporkan kepada DJB Pusat disertai sejumlah pertimbangan. Pertama, klinik VPZ menyediakan perawatan bagi orang sakit di Keresidenan Palembang umumnya dan Kota Palembang khususnya. Pada awal klinik didirikan, masih sedikit jumlah pasien yang datang tetapi kemudian ramai dikunjungi pasien yang berobat. Selain itu, fasilitas klinik sudah mendekati syarat sebuah rumah sakit. Kedua, jika penawaran VPZ atas tanah tersebut dikabulkan, maka klinik akan diperluas menjadi rumah sakit dengan 32 Arsip DJB Palembang, Vereeniging Palembangsche Ziekenverpleging, 1 Februari 1923. 100 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
fasilitas ruang kamar inap yang besar sehingga efisien untuk melakukan pengobatan terhadap pasien; halaman rumah sakit pun akan lebih luas. Ketiga, Klinik VPZ telah memiliki ahli bedah; fasilitas kamar operasi akan ditingkatkan bila klinik itu berubah menjadi rumah sakit. Pasien yang akan menjalani operasi akan bisa dirawat di Palembang, tidak perlu ke Jawa. Keempat, klinik milik Yayasan Katolik itu terbuka untuk semua lapisan masyarakat dan agama. Kelima, pembangunan rumah sakit juga akan menguntungkan serikat pekerja perusahaan dan bank di Palembang, termasuk DJB Palembang sendiri. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Kepala DJB Palembang merekomendasikan agar rencana pembelian tanah serta pengajuan kredit yayasan pemilik VPZ dapat dikabulkan DJB Pusat. Menanggapi hal itu, pimpinan DJB Pusat mengabulkan rekomendasi pimpinan cabangnya. Tanah yang semula agunan Kongsi Kong An yang tersita di DJB Palembang pun berpindah ke tangan yayasan pemilik VPZ; sebagian pembayaran dilakukan secara kontan, sisanya dalam bentuk kredit. Di atas lahan itu sejak 1926 dibangun rumah sakit yang dilengkapi dengan biara frateran yang dapat menampung sekitar 15 orang pasien. Pada 1937, di atas tanah itu pula dilakukan peletakan batu pertama menandai perluasan pembangunan rumah sakit. Akhirnya, rumah sakit modern pertama yang terbesar di Palembang dan diberi nama Charitas itu diresmikan oleh ketua dewan yayasan, Mgr. Meckelhot SCJ, pada 18 Januari 1938 (Kan Po, 19 Januari 1938). BERTAHAN DARI DEPRESI Kemandekan Ekonomi Sumatra Selatan. Sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda ditandai oleh kenaikan harga bahan pokok secara siginifikan. Perusahaan-perusahaan dagang di Hindia Belanda sedang berkembang mengalami kenaikan pesat dan keuntungan ganda karena permintaan besar pangsa pasar dunia terhadap produksi di Hindia Belanda, termasuk di Gemeente Palembang dan Keresidenan Palembang (Irwanto 2017: 48-71). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 101
Jelang dasawarsa ketiga abad ke-20 terjadi peristiwa krisis ekonomi global. Penyebabnya ialah kebijakan Bank Sentral Amerika yang menurunkan suku bunga demi mendukung Bank Sentral Inggris yang menerapkan standar emas. Penurunan suku bunga bersamaan dengan kegairahan bursa efek yang mendorong masyarakat Amerika berbondong-bondong meminjam uang di bank dan menginvestasikannya di bursa saham. Situasi itu membuat ledakan spekulatif yang menciptakan "gelembung ekonomi" berupa peningkatan harga saham yang sangat tajam hingga mencapai puncaknya pada 3 September 1929. Namun, kondisi itu tidak bertahan lama; pada 24 Oktober 1929 terjadi penurunan harga saham sangat drastis di Wall Street, New York, Amerika Serikat. Angka penurunan tersebut terus terjun bebas hingga mencapai titik kulminasi terburuk dalam sejarah Amerika. Ambruknya harga saham dikenal sebagai the black Thursday 'Kamis kelabu' pada 24 Oktober 1929 yang menjadi awal keruntuhan bursa saham pada 29 Oktober yang disebut the black Tuesday 'Selasa kelabu' sebagai hari kehancuran para pelaku ekonomi dan menyebabkan kelesuan ekonomi dunia. Terjadi gejala menarik dalam masyarakat Keresidenan Palembang pada masa krisis yang lazim disebut malaise itu. Pertama, secara ekonomi mikro melaise memunculkan kondisi yang berkebalikan, yakni terjadi pendapatan yang meningkat pada sementara kalangan masyarakat. Mereka adalah keluarga pasirah di ulu yang memiliki lahan pertanian karet lokal luas dan umumnya mampu bertahan karena menikmati kenaikan harga karet yang tiba-tiba. Para pasirah selama malaise mampu menjadi rich man 'orang kaya'. Kedua, secara makro malaise menyebabkan menumpuknya jumlah karet karena beberapa perusahaan menahan pembelian sehubungan dengan mahalnya harga karet. Koran lokal Pertja Selatan (30 Agustus 1930) menulis bahwa bahwa jumlah karet yang masuk ke Amerika pada Juli 1930 mencapai 34.100 ton. Sementara itu total pemakaian 29.900 ton dan hingga 31 Juli jumlah persediaan mencapai 152.000 ton. Sedangkan jumlah karet yang sedang dalam proses pengiriman ke Amerika pada 31 Juli 1930 sebesar 58.300 ton getah bersih siap pakai dan 12.700 ton getah 102 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
yang belum bersih. Penundaan penjualan oleh eksportir menyebabkan penurunan harga karet pada tingkat lokal pada medio 1930. Sebagai daerah yang mengandalkan karet sebagai salah satu sektor pendapatan utama, krisis tersebut tentu saja sangat merugikan industri perkebunan karet di Sumatra Selatan. Maka penduduk tanah jajahan, termasuk di Sumatra Selatan, memelesetkan malaise menjadi "zaman meleset." Lesunya pasar karet dunia pada "zaman meleset" menyebabkan pengangguran karena onderneming lagi memperkerjakan kuli upahan. Selain itu, kenaikan harga bahan pokok menyebabkan guncangan harga, barang impor menjadi mahal, sementara harga ekspor karena tunda-jual menjadi sangat murah di pasar, terutama di Singapura, sehingga cenderung tidak dapat memberi keuntungan kaum pedagang. Akibatnya kredit-kredit yang mereka lakukan untuk modal banyak yang dikembalikan (Pertja Selatan, 5 Oktober 1929). tidak (1929-33) banyak pabrik menghentikan operasinya, termasuk pabrik karet, karena banyak hasil produksi yang tidak bisa dijual di pasaran. Kemudian setelah depresi, dalam rentang 1934-36, pertanian karet rakyat di ulu Palembang kembali menggeliat dengan adanya kupon karet (rubber coupon) yang mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk ulu. Sepanjang masa depresi ekonomi Mengawal Perekonomian Masa Depresi. Depresi ekonomi yang mengguncang dunia berdampak sangat besar terhadap dunia perbankan, termasuk DJB. Selama depresi, beberapa kantor cabang DJB ditutup, seperti terjadi di DJB Tanjung Pura yang ditutup pada masa awal gejala depresi 1 April 1927, menyusul DJB Pematang Siantar dan DJB Bengkalis yang ditutup pada 31 Maret 1932 (Darsono, dkk. 2017). Malaise tidak timbul sekonyong-konyong melainkan didahului bermacam gejala. Dalam Verslag (1928), Presiden DJB L. J. A. Trip sudah memperingatkan kepada masyarakat sebelum malapetaka itu datang. Dalam Pertja Selatan (29 Januari 1930), ia menulis antara lain, Apabila belanja, begroting negeri bisa dibikin baik, hingga belanja dan pendapatan dapat seimbang. Namun hal tersebut susah dilaksanakan. Apa sebabnya begitu, itulah bisa dilihat dari apa yang sudah terjadi dalam Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 103
keadaan ekonomi yang kiranya akan terjadi di masa datang. Itu sungguh- sungguh terjadi, beberapa tempo lamanya perusahaan-perusahaan di Hindia-Belanda harus turunkan terus harga barangnya dan karena terlalu banyak barang, perusahaan-perusahaan itu di pasar dunia tidak mudah bisa menjual dagangannya, maka kita takut, begroting negeri, seperti wujud harus menurut dengan adanya kesukaran yang dialami oleh perusahaan- perusahaan tersebut. pada seantero negeri ada dengan sengaja menerbitkan hal-hal yang justru merintangi jalannya perniagaan. Berdasarkan statistik, Trip mengetahui dan mempelajari fenomena jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka akan terjadi inflasi yang menyebabkan munculnya malaise. Dalam Pertja Selatan (29 Januari 1930) juga dikritik tentang ketidakpedulian orang akan verslag DJB tersebut yang dianggap sebagai urusan ekonomi dan finansial semata dan bukan urusan politik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pandangan politik di Hindia Belanda, termasuk Palembang, tidak kuat dan tidak memiliki autoriteit, kepercayaan, karena pandangan itu tidak memiliki fundamental ekonomi. Malaise kelihatan baru mulai dan akan bertambah hebat. Dalam keadaan seperti itu, nasib perdagangan, perniagaan dan perbankan, termasuk DJB, terancam. Apabila bank dapat bertahan dalam krisis, maka hal itu suatu keajaiban, termasuk karena kebijakan ekonomi yang dijalankan pemimpinnya. Peraturan-peraturan ekonomi harus lebih kuat dari kemauan, kecakapan dan kebijakan seorang pemimpin. Kaum pedagang akan mengalami kerusakan ekonominya oleh karena pembeli menjadi berkurang. Pelbagai perusahaan, firma dan toko akan banyak mengalami kebangkrutan dan tutup dari peredaran perdagangan. Pada masa meleset itu, beribu-ribu buruh di Hindia Belanda, termasuk buruh tani dan pabrik di Palembang, kehilangan pekerjaan. Fenomena ekonomi dunia dalam krisis seperti itu akan mudah ditangkap dan dipahami jika pemimpin politik mengerti fundamental ekonomi. Jika pemimpin cakap soal ekonomi maka krisis akan dapat dihalangi atau dicegah dengan mempergunakan pengertian soal-soal ekonomi (Pertja Selatan, 21 Januari 1930). Apabila pemuka politik di Hindia Belanda, termasuk di Palembang, mau memperhatikan ekonomi sejak dulu, maka sebenarnya kejadian kemerosotan ekonomi dan kebangkrutan yang lebih besar akan dapat dihindari. 104 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Kepercayaan masyarakat terhadap DJB Palembang terlihat pada dukungan bank ini sendiri yang secara aktif melaporkan kondisi perekonomian, baik pada tingkat lokal maupun internasional, setelah masa depresi. Sejak 1 Mei 1935, DJB Palembang rutin memberi laporan yang dalam beberapa poin acap kali dikutip oleh koran-koran lokal. Seperti pemantauan pada harga komoditi perkebunan, terutama komoditas karet, laporan-laporan itu dicuplik dalam media surat kabar lokal sebagai bahan berita, termasuk harga dasar, baik pada tingkat lokal maupun pada pasaran internasional. Hal itu yang kemudian menjadi bahan utama pengambilan kebijakan restrukturisasi karet dalam penerapan rubber- restrictie di Keresidenan Palembang sejak 1936 setelah depresi. Di daerah Sumatra Selatan kemudian dikenalkan kupon karet yang dikeluarkan dalam tiga bulan sekali dengan bersandar pada ketentuan pemerintah yang mengacu pada regulasi harga karet internasional. Kebijakan dalam mengontrol produksi dan harga karet tersebut berjalan sangat baik karena mampu menstabilkan harga karet di pasaran dunia. Geliat tersebut membuat perekonomian dan sistem moneter di Keresidenan Palembang kembali berputar seperti sediakala (Zed 2003; Irwanto 2011). Gambar 2.24 Persimpangan Pasarstraat, Schoolweg dan Kratonweg, 1935 (Sumber: kitlv.nl) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 105
Geliat dan perputaran perekonomian tersebut terlihat pada aktivitas kembali perusahaan-perusahaan karet, termasuk investor baru yang mulai masuk dalam perkebunan Sumatra Selatan. Perkembangan tersebut membuat dunia perbankan di Keresidenan Palembang kembali bergulir seperti masa sebelum depresi. Munculnya berbagai perusahaan baru, terutama perusahaan asal Jepang, serta kendali mutu produksi berbagai komoditas komersial di Palembang membuat perdagangan kembali semarak. Kehadiran kembali berbagai perusahaan tersebut dengan bentuk baru, karena mereka lebih selektif membeli komoditas impor pertanian seperti perusahaan Rubber Unie atau Borsumij dan sejumlah perusahaan karet Eropa lain yang mulai selektif membeli karet rakyat dengan menerapkan standar mutu tertentu. Kebijakan dalam bentuk laporan DJB Palembang yang banyak dikutip media lokal serta menjadi bahan pertimbangan Gemeenteraad (Dewan Kota), menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peminjaman dana dari perbankan di Palembang. Yang menarik, sejak medio 1930, Gementee Palembang memberi kepercayaan besar kepada DJB Palembang untuk terlibat dalam memutuskan kebijakan pembangunan di Kota Palembang. Hal tersebut terlihat dengan masuknya Kepala Cabang DJB Palembang dalam susunan keanggotaan dewan kota Palembang. Pada pertengahan 1930, diangkat anggota Gemeenteraad yang baru.33 Salah seorang anggotanya, J. Z. Mewe, merupakan Kepala Cabang DJB Palembang yang juga dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ekonomi pembangunan Kota Palembang. Di antara usul penting Mewe ialah perlunya pemasukan pemerintah dari bea cukai keuntungan perdagangan dalam bentuk rubberfonds (dana karet). Selanjutnya, dana karet disalurkan untuk kepentingan masyarakat lebih luas, salah satunya pembangunan rumah sakit militer di belakang Benteng Kuto Besak dan 33 Anggota Gementeerad periode 1930-33 yang diangkat ialah L. M. C. Ancion, A. J. Beversluis, W. V. Doop, P. N. Janssen, J. W. van de Kasteele, J. A. J. M. Meijsen, W. H. Oosten, C. J. van Soest, J. C. van der Swaagh, W. Thierry, dan J. Z. Mewe, yang merupakan wakil golongan Eropa. Kemudian Raden Soetoto, R. M. Akip Bin R. M. Hasir, R. Ibrahim, Mas Kadarusman dan Raden Achmad Sulaiman mewakili golongan pribumi; sedangkan Lim Kim Siang yang menjabat sebagai Kapiten Cina dan Goh Biauw Tjoan sebagai ketua asosiasi pedagang Cina merupakan wakil golongan Cina (Pertja Selatan, 30 Juli 1930). 106 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Wilhelminabrug di atas Sungai Ogan yang menghubungkan Kertapati dan wilayah Seberang Ulu Palembang. Pengawalan dan pengamanan perekenomian yang dirintis oleh DJB Palembang pasca- depresi besar secara tidak langsung mendongkrak kembali ekonomi di Sumatra Selatan. Bahkan mampu bergerak semakin kencang dengan tahun 1930 disebut sebagai puncak pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan (Wellan 1932). Puncak dan gerak cepat perekonomian tersebut baru mulai menurun sejak masuknya Jepang di Sumatra Selatan. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 107
108 MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT
BAB 3 Dari De Javasche Bank ke Nanpo Kaihatsu Ginko Perang Pasifik meluas ke Asia Tenggara. Tahun 1942 tiba giliran Hindia Belanda menjadi target penyerbuan Jepang. Untuk menguasai wilayah koloni Belanda, Jepang terlebih dulu menguasai daerah-daerah strategis yang dapat mendukung kebutuhan perangnya. Palembang sebagai daerah penghasil minyak dan tambang batu bara dianggap sangat penting bagi pasokan energi Jepang dalam perang melawan Sekutu. Periode pendudukan Jepang dianggap sebagai masa paling menderita bagi rakyat. Pada mulanya, Jepang disambut baik oleh masyarakat Palembang, tetapi berubah tatkala Jepang mulai mempraktikkan sikap-sikap yang keras. Tidak hanya itu, Jepang juga mengubah dearah-daerah perkebunan menjadi lahan penghasil padi. Kendati penyuluhan peningkatan tanaman padi digerakkan rakyat Sumatra Selatan tetap kesulitan mendapat bahan makanan dan pakaian. Pada masa pendudukan Jepang, perusahaan milik orang Belanda dan Eropa banyak yang diambil alih. Begitu pula dalam dunia perbankan, Jepang melikuidasi seluruh institusi perbankan yang beroperasi pada masa kolonial dan hanya perbankan Jepang (dan beberapa bank milik Tionghoa) yang boleh beroperasi. DJB Palembang pun menjadi salah satu lembaga perbankan yang ikut dilikuidasi. Akan tetapi, fungsinya sebagai bank sirkulasi segera digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Peredaran uang gulden cetakan Jepang mengacaukan situasi perekonomian. Sementara itu, DJB dan perbankan Belanda yang dilikuidasi, mengungsi ke Paramaribo membentuk Bank voor Nederlandsch Indies. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 109
MENGAMANKAN DAN MENJAGA SUMBER DAYA ALAM Awal Kedatangan Jepang. Perang Dunia II meletus ketika Jerman melakukan invasi ke Polandia (1939). Akibatnya, Perancis dan Inggris yang tergabung dalam aliansi Blok Sekutu menyatakan perang terhadap Jerman. Di pihak Jerman dibentuk aliansi Blok Poros bersama Italia untuk menguasai dan menaklukkan Eropa. Pada 1941, Blok Poros menyerang dan menduduki Uni Soviet. Jepang menyatakan bergabung dengan Blok Poros (Desember 1941) dan menyerang Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Serangan tersebut mengawali serbuan besar dan cepat ke Pasifik Barat. Keterlibatan Jepang dalam Blok Poros pada Perang Dunia II memicu serangan ke kawasan Asia Tenggara. Gerak Jepang di Asia Tenggara dimulai dengan menduduki pangkalan udara dan laut Perancis di Indocina awal Agustus 1941. Pendudukan itu membuat Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, melakukan embargo minyak terhadap Jepang. Embargo itu menjadi alasan utama Jepang menyerang armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Sehari kemudian, Pemerintah Belanda sebagai sekutu Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Keberpihakan Belanda itu menyebabkan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda di bawah pimpinan Laksamana Madya Nobutake Kondo. Pasukan pendudukan Jepang di Asia Tenggara dibagi menjadi dua kelompok; pertama yang bertugas menguasai wilayah timur meliputi Filipina, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Indonesia Timur, di bawah komando Laksamana Muda Takahashi. Kedua, tentara Jepang yang menguasai wilayah barat yang meliputi Indocina, Semenanjung Melayu, dan Sumatra di bawah komando Laksamana Madya J. Ozawa (Said 1992: 23-4; Zubir dalam Zubir, Seno, dan Arios 2012: 1-101). Sumatra dan Semenanjung Malaya dijadikan daerah inti di kawasan selatan (Zed 2003: 227). Selain strategis, kedua daerah itu kaya akan sumber daya alam yang dapat mendukung ekonomi perang Jepang. Oleh sebab itu, daerah-daerah minyak menjadi sasaran utama pasukan Jepang dalam 110 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
menginvasi Hindia Belanda. Walaupun Jepang tidak memiliki pengalaman dan keahlian dalam industri minyak, mereka tetap menganggap minyak bumi sebagai pasokan terpenting mesin perangnya. Berdasarkan data impor minyak pada 1939, sekitar 53 persen berasal dari Amerika Serikat, sedangkan Hindia Belanda menyumbang 38 persen, sisanya 9 persen datang dari negara lain. Untuk keperluan dan memenangi Perang Asia Timur Raya, Jepang membutuhkan sekitar 7,9 ton minyak setiap tahun (de Jong 1969: 694-5). Pulau Sumatra menjadi penting bagi Jepang karena dapat menghasilkan 5,3 juta ton minyak; Palembang sendiri memproduksi 3 juta ton minyak mentah per tahun. Artinya, minyak Palembang sudah mampu memasok 75 persen bahan bakar seluruh pesawat tempur Jepang di Asia Pasifik. Minyak Palembang disedot dari kilang di Plaju dan Sungai Gerong di sepanjang daerah antara muara Sungai Komering dan Sungai Musi. Posisi Palembang juga dipandang penting oleh Jepang karena memiliki sumber daya alam lain seperti batu bara, timah, karet, kelapa sawit, dan sebagainya, bagi keperluan perang. Dalam Perang Asia Timur, pasukan Jepang diperintahkan menduduki Palembang secara cepat tanpa kehilangan dan kehancuran pusat-pusat minyak penting tersebut. Pada saat yang sama, pasukan Belanda juga mendapat perintah untuk menghancurkan fasilitas minyak sebelum pasukan Jepang masuk. Jepang, pemerintah kolonial di Batavia menginstruksikan kepada tentara Belanda melakukan strategi bumi hangus dengan cara melepaskan 10.000 ton dari 500.000 ton minyak per hari ke Sungai Musi untuk membakar konvoi Jepang yang diperkirakan datang dari sungai (Remmelink 2016: 270). Namun, strategi Belanda itu keliru sebab Jepang memasuki kota Palembang melalui serangan udara - berbeda dengan saat menyerbu kilang minyak Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan yang dilakukan dengan mengerahkan kekuatan Angkatan Laut. Prosesnya, satu bulan setelah menaklukkan Tarakan dan Balikpapan (12 Februari 1942), pasukan Jepang merebut Singapura, benteng Inggris di Asia Tenggara, yang kala itu dianggap tak terkalahkan. Pada hari yang sama armada Angkatan Laut Jepang berkekuatan 10.000 personel bergerak menuju Sumatra Selatan; Untuk "menyambut" kedatangan pasukan militer Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 111
mula-mula mendarat di Pulau Bangka. Dua hari kemudian (14 Februari 1942) militer Jepang mengerahkan Angkatan Udara untuk merebut Palembang. Kubu pertahanan pasukan Sekutu dan tentara Belanda tampaknya tidak siap menghadapi serangan pasukan udara Jepang. Demi mempertahankan Palembang, Belanda menyiapkan pasukan yang tergabung dalam Front Abdacom (American, British, Ducth and Australia Command) di bawah pimpinan komando teritorial untuk Sumatra Selatan. Akan tetapi, karena kekurangsiapan tentara Sekutu, Letnan Kolonel L. N. Vogelsang, komandan teritorial Abdacom, hanya menunggu dan mengulur waktu selama mungkin untuk merusak dan membumihanguskan kilang- kilang minyak Plaju dan Sungai Gerong yang menjadi sasaran utama serbuan pasukan Jepang ke Palembang. Situasi itu sering disebut sebagai "perang minyak" (de Vries 2018: 1-12; Nortier 1985: 31-1). Gambar 3.1 Penempatan Pasukan Jepang dalam Perang Minyak di Palembang, 14 Februari 1942 (Sumber: Nortier 1985) Dalam perang minyak, pasukan Jepang tampak merencanakannya secara matang sehingga mampu membuka setiap blokade pasukan Belanda dan Abdacom (Kennedy 1990: 13-6). Di lain pihak, pasukan Abdacom 112 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
berusaha menghambat tentara Jepang sekaligus mempertahankan daerah-daerah Melayu di Asia Tenggara dengan istilah "rintangan Melayu," yang meliputi garis khayal Semenanjung Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda (Groen 2016: 33-45; Nortier 1985: 310-5). Pasukan terjun payung Jepang di bawah pimpinan Kolonel Seiichi Kume berangkat dari lapangan terbang Kahang dan Kluang di Semenanjung Malaya menuju Palembang untuk menghancurkan kekuatan pertahanan unit senapan mesin, detasemen penghubung dan beberapa teknisi minyak Belanda di pangkalan minyak Plaju dan Sungai Gerong. Pasukan terjun payung Jepang juga mendarat kembali di daerah rawa-rawa barat daya kilang Plaju dan di selatan pekarangan kilang Sungai Gerong. Gambar 3.2 Pasukan Terjun Payung Jepang dalam Perang Minyak di Palembang, 14 Februari 1942 (Sumber: Nortier 1985) Belanda berusaha membalas serangan serentak pasukan Jepang dengan mengirim bala bantuan tetapi karena kesulitan dalam gerak maju untuk menemukan rute alternatif, hasilnya negatif. Demikian pula dengan rencana serangan malam dapat dikalahkan oleh pasukan Jepang. Dengan demikian, pasukan Jepang mampu menguasai sepenuhnya kedua kilang minyak secara cepat sebelum pasukan Belanda dan Abdacom membumihanguskannya. Pagi hari, 15 Februari 1942, panglima perang Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 113
Jepang Letnan Tokunaga Ogawa meninjau kedua kilang minyak tersebut (Nortier 1985: 310-15). Sore harinya, pasukan tempur Jepang di bawah komandan Tanaka tiba di mulut Sungai Musi yang diikuti oleh pasukan utama Divisi Ke-38 keesokan harinya. Pasukan besar armada Jepang tersebut berada sekitar 8 kilometer dari Kota Palembang, dikendalikan oleh kapal induk Angkatan Laut Jepang, Otawa Maru, yang memiliki muatan lebih dari 5.000 ton. Gambar 3.3 Serangan Pasukan Terjun Payung Jepang di Palembang, 14 Februari 1942 (Sumber: Nortier 1985) Pagi hari itu pula, pasukan Jepang menyerang Kota Palembang dengan membom Rumah Sakit Charitas dan merapat ke pelabuhan Sungai Musi. Para petinggi dan pasukan Belanda tidak memiliki pilihan lain kecuali angkat kaki dari Palembang atau terperangkap dalam kepungan tentara Jepang. Maka, komandan teritorial Abdacom, Vogelsang, bersama pasukan dan Residen Palembang A. Orange, meninggalkan Palembang, menyingkir ke Oosthaven, Bandar Lampung, dan selanjutnya bergabung dengan komandan tertinggi Abdacom di Bandung. Penanganan pengungsi dilakukan lewat kereta api dan jalur sungai untuk mengevekuasi para pejabat, tentara dan penduduk sipil Belanda di Palembang. 114 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 3.4 Usaha Pembumihangusan Kilang Minyak yang Gagal oleh Pasukan Belanda dalam Perang Minyak di Palembang, 14 Februari 1942 (Sumber: Nortier 1985) Gambar 3.5 Pembakaran kapal-kapal tanker di Sungai Musi, 15 Februari 1942 (Sumber: Groen 2016) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 115
Dengan demikian, seluruh wilayah Palembang praktis dikuasai oleh tentara Jepang. Kekalahan Belanda dan pasukan Abdacom sudah diperkirakan setelah kejatuhan Singapura ke tangan Jepang (James 1951: 17-8). Setelah menguasai Sumatra, tentara Jepang melakukan serangan ke Jawa dan menduduki Batavia (5 Maret 1942) dan Bandung (8 Maret 1942) yang memaksa Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal H. Ter Poorten, menyerahkan kekuasaan kepada pimpinan angkatan perang Jepang, Lenan Jenderal H. Imamura sehingga seluruh wilayah Hindia Belanda dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Kedatangan tentara Jepang di Palembang pada awalnya disambut hiruk pikuk dan penuh keonaran serta kegemparan. Pada 17 Februari 1942, toko- toko dan pusat perbelanjaan di Pasar 16 llir menjadi sasaran penggerebekan dan perampokan. Keadaan chaos akibat kekosongan kekuasaan membuat masyarakat berbondong-bondong menyerbu toko- toko di Pasar 16 Ilir sambil berteriak-teriak dan mengambil apa saja yang mereka inginkan (Abdullah 1991/1992: 155; Zubir 2012: 92-4). Polisi Belanda yang tersisa tidak mampu mencegah kerusuhan dan penjarahan sementara serdadu Jepang masih disibukkan dengan pembersihan kekuatan militer Belanda dan Sekutu di seluruh pelosok kota. Selanjutnya, setelah menguasai Kota Palembang pasukan Jepang langsung melakukan kendali dan normalisasi ladang-ladang minyak di Palembang. Pada awalnya, Jepang berusaha memanfaatkan sekitar 150 orang karyawan minyak (Aden 1988: 40). Karyawan itu dipaksa bekerja selama sekitar satu tahun, tetapi kemudian mereka diganti dan dikirim ke kamp tahanan. Jepang akhirnya mengandalkan sekelompok kru pengeboran dan insinyur minyak Jepang untuk memperbaiki kerusakan pada kilang dan mesin dan melanjutkan produksi setelah enam bulan. Operasional kedua kilang minyak tersebut langsung dikelola oleh Nippon Sekiyuu. Dalam strateginya menguasai Palembang, Jepang mempersiapkan diri dengan baik dan dijalankan dengan sangat rahasia (Nortier 1983: 511- 26). Begitu rapat rahasia itu sehingga banyak pedagang pribumi terkejut sebab orang-orang Jepang yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang 116 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
ternyata merupakan seorang kolonel mata-mata. Mereka adalah anggota Angkatan Kelima, pasukan mata-mata Jepang yang sengaja ditugaskan untuk memetakan kekuatan lawan dan memudahkan tentara Jepang menduduki berbagai fasilitas yang akan diserang dan berpropaganda ke kalangan penduduk pribumi. Gerakan itu kurang dipahami oleh Pemerintah Belanda yang menganggapnya sebagai bagian dari nanshin- ron-gerakan "pergi ke selatan" yang menjadi agenda politik Jepang pasca-Restorasi Meiji. Sejak pendudukan terjadi peningkatan tajam jumlah orang Jepang di Palembang yang datang sebagai zaibatsu, orang kaya atau pengusaha yang membuka usaha dagang ekspor-impor. Para zaibatsu mendirikan perusahaan seperti Nomura Oost-Indische Cultuur Mijn di Kepandean 17 Ilir, dan NV Firma Mitsui Bussan Kaisha di Boom Baru, selain toko-toko terkenal di Pasar 16 Ilir seperti Toko Nayoga, Toko Nanyo, Toko Miyasaki, Toko Noborimoto, Toko Nanto Yoko (di 17 Ilir), dan Toko D. Desai di 7 Ulu. Sebagian besar pemilik usaha merupakan perwira menengah Jepang yang ditugasi sebagai mata-mata dan agen propanganda. Pemerintah militer juga mengirim satuan khusus F-Kikan (Fujiwara-kikan) yang bertugas melatih dan memengaruhi pemuda Indonesia agar bersimpati kepada Jepang. Taktik dan persiapan Jepang yang matang menyebabkan pejabat dan masyarakat lokal di Sumatra Selatan memilih sikap menunggu dan melihat dulu gerakan tentara Jepang selanjutnya (Adnan 2017: 1-16). Pendudukan Daerah Uluan dan Kota. Langkah selanjutnya tentara Jepang ialah mempersiapkan pasukan khusus untuk menduduki daerah uluan di Sumatra Selatan. Pasukan detasemen Tanaka dipersiapkan menyerbu ke arah selatan mulai dari Ogan Ilir, Komering Ilir, Komering Ulu dan Ogan Ulu. Sementara pasukan detasemen Shinuo Sakaguci menyebar dan menguasai daerah jalur barat mulai dari Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, dan Musi Rawas. Pasukan tersebut juga didukung oleh kekuatan artileri dan udara canggih untuk mengebom setiap daerah yang jadi sasaran pendudukan. Gerak pertama detasemen Shinuo Sakaguci ialah menyerang dan menduduki sebuah lapangan terbang rahasia, Palembang 2, di Dusun Karang Endah, Marga Gelumbang, Onderafdeeling Ogan Ilir, yang lebih Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 117
dekat ke arah Prabumulih. Lapangan terbang itu merupakan pangkalan militer Belanda dengan kode P2, Palembang 2 Airstrip, yang dibangun di atas padang rumput luas di kompleks militer pertahanan Belanda. Lapangan terbang rahasia itu merupakan cadangan dari lapangan terbang Palembang 1, P1 Talang Betutu (Nortier 1985: 313-5). Gambar 3.6 Foto Udara Lapangan Palembang 1 (Sumber: Nortier 1985) Setelah menduduki lapangan terbang rahasia Palembang 2 Karang Endah, detasemen Shinuo Sakaguci melakukan sapu bersih daerah Prabumulih dan Gelumbang pada 21 Februari 1942. Lapangan terbang Palembang 2 Karang Endah setelah dijadikan basis pangkalan udara Jepang sekaligus basis melindungi kilang minyak di Plaju dan Sungai Gerong yang sudah dikuasai Jepang.1 Di wilayah selatan Sumatra Selatan detasemen Tanaka bergerak mengejar pasukan Infanteri X Abdacom dan tentara KNIL Belanda dan menduduki Ogan Ilir serta Komering Ilir hampir tanpa perlawanan. Kontak senjata terjadi ketika mereka memasuki Komering Ulu dengan 1 ADF Serials Newsletter dalam diakses 12 Maret 2019. 118 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
pasukan Batalyon Infanteri X Kapten Ohl 18 Februari 1942 yang berusaha mengamankan Jembatan Komering. Pasukan ini berusaha menghambat laju gerak Jepang yang menuju Tanjung Karang, Lampung. Namun, pertempuran di atas Jembatan Komering hanya berlangsung selama lima jam, selanjutnya Kapten Ohl diperintahkan membatalkan serangan lanjutan dan diminta bergabung dengan pasukan KNIL pimpinan Mayor de Vries yang menyingkir dari Kota Palembang ke Kotabumi, Lampung. Selanjutnya, pada 20 Februari 1942, pasukan KNIL dan Infanteri X meninggalkan Kotabumi dengan tujuan akhir ke Batavia (Nortier 1985: 116-7). Gambar 3.7 Rute Penyisiran Jepang terhadap pasukan Belanda di Sumatra Selatan (Sumber: Japanese Monograph, No. 67, 1953) Gerak tentara Jepang selanjutnya-meliputi pasukan gabungan-tidak terbendung lagi menduduki wilayah lain di Sumatra. Detasemen Tanaka bersama pasukan utama kapal Angkatan Laut, misalnya, menduduki seluruh daerah selatan uluan Sumatra Selatan dan Lampung (20 Februari 1942). Selanjutnya, pasukan Jepang dipecah tiga dengan dukungan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 119
serangan udara pesawat pembom yang berkedudukan di lapangan terbang Palembang 2 Karang Endah. Pasukan pertama di bawah pimpinan Shinuo Sakaguci merebut Muara Enim, Tanjung Enim dan Lahat (22 Februari 1942); kemudian bergerak ke Lubuk Linggau, Curup, terus menduduki Bengkulu (24 Februari 1942) yang telah dikosongkan oleh Belanda (Kennedy 1990: 13-6; Siddik 1996: 129-30). Untuk masuk ke wilayah Keresidenan Jambi, Jepang berturut-turut merebut Bangko dan Rantau Panjang (26-27 Februari) serta Muara Bungo (28 Februari). Detasemen kedua, dipimpin Orita, menguasai Muara Tebo (2 Maret); kemudian bergerak ke arah uluan Palembang bagian utara. Detasemen Orita juga merebut Muara Rupit dan Sarolangun, Rawas, hingga akhirnya menduduki Kota Jambi (24 Februari). Kelompok pasukan ketiga Jepang menduduki Bangka dan Belitung melalui serangan udara (28 Februari). Serangan tersebut menimbulkan kepanikan luar biasa, sekolah ditutup, orang-orang kota bersembunyi ke hutan dan kampung-kampung. Orang Eropa dievakusi ke Jawa, tetapi dua buah kapal yang membawa mereka ditenggelamkan. Hanya dalam rentang waktu kurang dari tiga minggu (14 Februari hingga 4 Maret 1942), tentara Jepang dengan dukungan kekuatan udaranya berhasil menduduki Kota Palembang dan seluruh wilayah Sumatra Selatan baik daerah ulu maupun Keresidenan Lampung, Distrik Bengkulu, dan Keresidenan Jambi. SISTEM POLITIK DAN EKONOMI PEMERINTAH PENDUDUKAN Perubahan Administrasi Pemerintahan. Sejak 4 Maret 1942, pemerintah pendudukan Jepang menguasai wilayah bekas Keresidenan Palembang, diikuti penyerahaan tanpa syarat seluruh Hindia Belanda pada 9 Maret 1942. Pada dasarnya, pemerintah pendudukan/militer Jepang tidak terlalu banyak mengubah struktur organisasi pemerintahan yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 3 Osamu Seirei Nomor 1 tahun 1942 bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaanya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan sebelumnya, 120 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer (Suryaningrat 1981: 69). Di Sumatra, Jepang menyusun administrasi pemerintahan militer sejak September 1942 sekaligus melakukan pemisahaan antara pemerintahan di Sumatra, Jawa, dan Indonesia Timur, dengan membaginya dalam tiga pusat konsentrasi penguasa militer, yakni pertama, seluruh Pulau Sumatra di bawah pemerintah militer Angkatan Darat Ke-25 yang berpusat di Singapura, kemudian dipindahkan ke Bukittinggi, Sumatra Barat. Kedua, seluruh Pulau Jawa di bawah pemerintah militer Angkatan Darat Ke-16 yang dipusatkan di Jakarta. Ketiga, seluruh Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil dan Maluku berada di bawah pemerintah militer Angkatan Laut Armada Selatan Ke-2 yang berpusat di Makassar. Jabatan gubernur jenderal masa pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Batavia diganti gubernur Jepang yang berkedudukan di Bukittinggi, Jakarta, dan Makassar. Pusat-pusat kekuasaan tersebut merupakan konsentrasi kepala pemerintahan militer Jepang yang dikenal dengan sebutan gunseikan. Di daerah Sumatra Selatan, pemerintah militer Jepang menghapus badan-badan legislatif, baik di tingkat keresidenan, groepsgemeenschap yang terdiri dari afdeelingraaden dan gemeenteraad maupun di tingkat marga. Jepang juga memangkas wilayah afdeeling termasuk jabatan asisten residen sebagai pembantu residen di wilayah tersebut. Namun, untuk wilayah administrasi dan jabatannya tetap mengikuti "warisan" masa pemerintahan Hindia Belanda dengan menggantinya ke dalam bahasa Jepang (Irwanto 2011: 198-200). Pemerintahan militer Jepang memangkas beberapa onderafdeeling zaman Hindia Belanda dengan menggabungkan beberapa di antaranya yang dianggap memiliki potensi yang sama. Wilayah Syuu Palembang terdiri atas Syii Palembang, dan 12 bunsyuu yang dipimpin oleh bunsyuco (Irwanto 2010: 201). Kedua belas bunsyuu dan ibu kotanya ialah Talangbetutu yang merupakan pengganti Onderafdeeling Banyuasin dan Kubu dengan ibu kota Talangbetutu; Komering Ilir (ibu kota Kayagung); Ogan Ilir (Tanjung Raya); Musi Ilir (Sekayu); Rawas (Sarolangun); Lematang Ilir (Muara Enim); Lematang Ulu (Lahat); Pasemah (Pagaralam); Tebingtinggi (ibu kota Tebingtinggi); Musi Ulu (Lubuklinggau, dipindahkan dari Muara Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 121
Beliti); Komering Ulu (Baturaja), merupakan gabungan dari onderafdeeling Komering Ulu (Martapura) dan Ogan Ulu (Lubukbatang); dan Muara Dua beribu kota Muara Dua. Dalam sistem administrasi pemerintahan tersebut, pejabat demang dan asisten demang yang pada pada masa kolonial sebagian besar dipegang pegawai Belanda, maka pada masa Jepang kepala gunco dan fuku gunco pejabat demang dan asisten demang seluruhnya dijabat oleh pamongpraja pribumi. Pada masa pendudukan Jepang di Sumatra Selatan, otonomi di tingkat marga tetap berlaku tetapi tanpa badan atau perangkat khusus penyelenggara otonomi. Wewenang dan kekuasaan dewan marga (margaraaden) langsung berada dalam satu tangan yaitu kepala marga, pasirah atau sonco. Sistem son dan ku di Syuu Palembang ditampung dalam satu wadah yang disebut tonarigumi, satuan-satuan masyarakat pedesaan. Tonarigumi ini yang masing-masing dipimpin oleh seorang kumico yang dibantu oleh delapan orang hanco. Namun ketika Jepang berkuasa di semua wilayah administrasi pemerintahaan tersebut, termasuk gun, fukugun, son, ku dan kumi, garis politik ekonomi dijalankan oleh kepala-kepalanya dengan sistem autarki, yaitu pemusatan segala daya dan tenaga serta usaha-usaha di bidang perekonomian hanya untuk kepentingan perang semata. Berdasarkan sistem itu, potensi daerah berbasis sumber daya alam, baik agraris maupun mineral serta sumber daya manusia difokuskan untuk kepentingan perang (Irwanto 2011: 118-9). Pemberlakuan sistem Kumiai di belakang autarki membuat pemerintah pendudukan Jepang dalam setiap kunjungan ke marga-marga menganjurkan agar petani menanam padi dan makanan pokok lainnya dengan segala hasil panennya diserahkan kepada Pemerintah Jepang tanpa ganti rugi. Untuk memperketat setiap gerakan penduduk, sejak pertengahan April 1942 pemerintah militer membentuk Kempeitai, polisi rahasia. Tidak seperti di Jawa, pemerintah tidak membentuk Syumubu yang mengurusi kepentingan agama di Palembang. Oleh karena itu, semua urusan agama ditangani oleh pemerintah militer setempat yang disebut bunsyuco. Jepang berusaha memisahkan politik dan agama Islam dalam kehidupan politik praktis di masyarakat (Pramasto dan Putra 2017). 122 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Jepang menerapkan sistem ekonomi-politik perang, di mana pengawasan, pembatasan dan pelarangan tidak saja dalam kegiatan politik, namun juga pada persoalan ekonomi. Di daerah Syuu Palembang, semua hak milik pemerintahan dan orang-orang Belanda disita, seperti tanah-tanah perkebunan, baik karet maupun kelapa sawit. Pemilikan atas barang-barang yang dianggap penting seperti sepeda motor, mobil, kapal, perahu motor dan jenis-jenis barang yang terbuat dari besi atau baja harus dilaporkan pada penguasa pendudukan Jepang. Secara fisik, aksi protes masyarakat di uluan Syuu Palembang terhadap penguasa pendudukan Jepang terjadi pada awal 1943 (Zed 2003: 321-2). Peristiwa itu terjadi pada Dusun Air Item, Marga Panukal Abab, ketika rombongan tentara Jepang yang sedang berpatroli ditembaki dengan senapan kecepek oleh para aktivis gerakan bawah tanah Sarekat Islam. Peristiwa itu berdampak yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh lokal dan aktivis lain Sarekat Islam. Selain protes sosial secara fisik, di Syuu Palembang muncul aksi nonfisik dalam bentuk pengungsian sebagian besar rakyat pedusunan ke daerah-daerah talang atau kebun yang letaknya jauh dari dusun untuk menghindari tindak kekerasan dan pemaksaan dari para penguasa pendudukan Jepang pada waktu itu. Kondisi Ekonomi Masyarakat. Oedjan mas ekonomi di Sumatra Selatan sepanjang abad ke-20, terhenti rintiknya dari langit manakala pemerintahan pendudukan Jepang berkuasa. Onderneming perkebunan besar masa Belanda ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Perkebunan-perkebunan karet, kopi dan kelapa sawit di Palembang dan dibiarkan begitu saja karena semua buruh telah meninggalkan perkebunan. Jepang kesulitan merekrut tenaga buruh. Jalan satu-satunya adalah membentuk Badan Pembantu Pemerintah (BPP atau bepepe) dalam mengefektifkan mobilisasi masyarakat. Bepepe sebutan halus romusya di Syuu Palembang dikerahkan untuk membangun fasilitas perang Jepang seperti lapangan terbang, pelebaran serta pelurusan jalan raya, benteng pertahanan dalam bentuk gua-gua Jepang di Palembang. Tenaga bepepe tidak saja berasal dari seluruh wilayah Syuu Palembang dan para tawanan tentara Sekutu (Zed 2003: 249). Mundurnya kehidupan perekonomian menyebabkan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 123
Bantuan tenaga kuli bepepe tersebut mampu dan berhasil mengoperasikan kembali delapan perkebunan besar di daerah uluan Palembang. Pemerintah militer Jepang juga memperkenalkan jenis- jenis tanaman baru untuk keperluan perang seperti jarak dan kina (Zed 2003: 246-7; Irwanto, 2011). Namun, dalam pertambangan, setelah dua kilang minyak BPM di Plaju dan KNPM di Sungai Gerong direbut, hasilnya menurun dibandingkan pada masa Belanda. Sejak 1943 pemerintah pendudukan berusaha memulihkan dan memperbaiki instalasi minyak dengan mendatangkan peralatan modern dari negeri Jepang dan mencoba membuka ladang-ladang baru. Selain instalasi, persoalan lain yang dihadapi pemerintah pendudukan dalam pemulihan minyak di Sumatra Selatan adalah pengapalan karena sebagian besar tanker minyak digunakan untuk keperluan militer. Jepang juga mendayagunakan batu bara sebagai salah satu bahan pokok industri di negeri Jepang. Mereka memperbaiki kerusakan berat di penambangan batu bara Bukit Asam sejak 1943, dan mulai beroperasi kembali pada 1944. Gambar 3.8 Bunker Charitas Tampak Samping (Sumber: Dokumentasi Tribun Sumsel) Kehidupan masyarakat luas di Sumatra Selatan, baik di ilir maupun di ulu mengalami kemerosotan tajam, oedjan mas yang sebelumnya mengguyur cukup deras menjadi lenyap tanpa bekas. Pemerintah 124 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
pendudukan memonopoli dengan mengambil alih semua kegiatan dan pengawasan ekonomi perdagangan. Semua potensi ekonomi di Sumatra Selatan seperti minyak bumi, tanaman hasil bumi, bahkan sandang pangan dan makanan pokok beras dikuasai sepenuhnya oleh penguasa militer. Masyarakat dilarang membawa beras dari satu tempat ke tempat lain melebihi dari kebutuhan. Pada waktu itu semua harta-benda termasuk hak milik orang-orang Belanda di seluruh Sumatra Selatan disita oleh pemerintahan militer seperti tanah-tanah perkebunan karet, kopi, dan kelapa sawit. Instansi-instansi milik swasta yang bergerak dalam usaha perbankan, pabrik-pabrik, telekomunikasi, dan sebagainya, langsung berada di tangan pemerintahan pendudukan. Gambar 3.9 Masyarakat Mengais Makanan di Pinggir Sungai Musi Zaman Jepang (Sumber: Berita Pagi, 16 November 2017) Pemerintah militer Jepang juga membuat daftar dan mengumumkan nama-nama barang yang dianggap penting yang langsung digunakan untuk perang dan barang-barang yang tidak langsung digunakan. Barang-barang ini jika dianggap melebihi kebutuhan masyarakat disita oleh pemerintah termasuk kebutuhan primer seperti gula pasir, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun, tekstil, korek api, dan lain-lain. Selain itu, barang-barang penting antara lain sepeda motor, mobil, kapal, Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 125
perahu motor dan jenis-jenis barang yang terbuat dari besi atau baja harus dilaporkan dan jika dianggap perlu disita oleh pemerintahan Jepang. Dalam pelaksanaan politik-ekonomi autarki tersebut pemerintah pendudukan Jepang berusaha mendorong pejabat daerah agar memenuhi kebutuhan daerah sendiri tanpa harus tergantung pada daerah lain. Oleh sebab itu, pemerintah pendudukan memerintahkan agar pemerintah daerah, mulai dari bunsyuco hingga perangkat daerah terkecil, sonco atau kumico, agar harga barang-barang kebutuhan pokok yang dijual ditentukan oleh mereka. Selanjutnya masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan melalui badan penyalur yang dikoordinasikan oleh Kumisi. Kantor Kumisi pusat berada di ibu kota syuu, dengan menunjuk warung atau toko tertentu yang lazim dikenal dengan sebutan "toko gabungan" untuk mendistribusikan bahan makanan dan sandang (Abdullah 1991/1992: 159-60). Pada tingkat dusun, penyaluran kebutuhan pokok dilakukan oleh kepala-kepala marga, sonco dan kepala-kepala dusun, kumico dengan jumlah yang terbatas dan relatif kecil untuk menekan manipulasi atau korupsi. Peraturan dan pengawasan ketat oleh pemerintah Jepang terhadap barang-barang pokok di pasaran mendorong timbulnya pasar gelap bagi barang-barang tertentu yang cukup tinggi harganya dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat pedusunan. Selanjutnya, pengaturan pembatasan dan penguasaan sarana produksi oleh pemerintah adalah ciri khas dari sistem ekonomi perang yang berlaku di Syuu Palembang. Pola ekonomi itu dilakukan secara konsekuen di dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perang Jepang, di mana sumber daya alam dan manusia dikerahkan untuk kepentingan Dai Toa-no Senso, perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itu tugas utama pengusaha Jepang setempat adalah memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan, dan tugas berikutnya mengusahakan produksi barang-barang logistik untuk kepentingan perang (Poesponegoro dan Notosusanto, ed. 1993: 45). Atas dasar pemikiran itu pulalah seluruh penduduk di daerah uluan Palembang, baik di son maupun di kumi wajib berkorban, termasuk hak miliknya melalui para kumico setempat. Pemerintah pendudukan melakukan inventarisasi terhadap kekayaan masyarakat di uluan Sumatra 126 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Selatan, termasuk jumlah hasil produksi sawah dan ladang penduduk setiap tahun. Hasil tersebut wajib disetorkan dan diserahkan kepada penguasa Jepang tanpa ganti rugi (Departemen Penerangan Republik Indonesia 1954: 369). Kondisi ekonomi penduduk di Sumatra Selatan semakin diperparah oleh terbatasnya kebutuhan pokok dalam hal pangan dan sandang (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 46). Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah pendudukan mewajibkan penduduk menanam biji kapas di daerah Palembang terutama di bunsyuu Musi Ilir dan Banyuasin. Pada masa pendudukan Jepang, pengrajin tekstil di daerah itu masih meneruskan usahanya, tetapi kesulitan bahan baku dan pemasaran ke luar daerah yang kurang lancar mengakibatkan usaha mereka bangkrut. Akibat tidak adanya kegiatan para pengrajin, maka bahan sandang di seluruh wilayah Sumatra Selatan sangat langka dan sulit didapati di pasar-pasar. Masyarakat di Sumatra Selatan mengambil jalan keluar dalam mengatasi masalah itu dengan menggunakan pakaian lantung, yang terbuat dari karung goni. Pakaian lantung yang terbuat dari kulit kayu dipakai oleh para petani di daerah uluan Palembang. Kesulitan mendapatkan bahan sandang menyebabkan pasar barang bekas bermunculan untuk ditukarkan dengan kain belacu yang sukar diperoleh waktu itu. Kesulitan sandang bahkan menyebabkan jenazah terpaksa "dibungkus" tikar anyaman sebagai pengganti kain kafan (Irwanto 2010: 122). Pada akhir 1943, ketika pasukan Sekutu mulai mengambil tindakan ofensif, pemerintah pendudukan Jepang berusaha melunak. Pada September di wilayah Sumatra Selatan dibentuk dewan Shu Sangi Kai semacam gemeenteraad pada masa kolonial Belanda yang diketuai oleh Letnan Jenderal H. Kasai sebagai gubernur militer Sumatra Selatan dengan wakil utama Miadji yang merupakan Cokan Syuu Palembang. Anggota Shu Sangi Kai Palembang diambil dari tokoh masyarakat dan pejabat Jepang dari kalangan pribumi seperti Jaksa Asy'ari, Ir. Ibrahim, Wedana Raden Hanan, Wedana Abdul Rozak, Demang Raden Bakrie, polisi Raden Mursodo, Ongko G, pegawai pengadilan M. Sidik, ulama Haji Cik Wan, guru Raden Fanani, politisi Noengtjik AR, politisi Soe'oed, politisi Salam Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 127
Astrokusumo, Yap Tiang Ho dari perwakilan masyarakat Cina Palembang dan Liliram dari perwakilan masyarakat India Palembang (Zed 2003: 254- 60). Pemerintah militer Jepang juga membentuk Palembang Hookokai (Maret 1944) untuk menghimpun semua pimpinan gologan masyarakat. Palembang Hokokai diketuai oleh Jaksa Asy'arie yang juga anggota Shu Sangi Kai. Palembang Hokokai lebih memiliki kekuatan tekanan politik kepada pemerintah militer karena selain dari anggota Shu Sangi Kai, perwakilan masyarakat Cina, India, dan Arab, juga merekrut anggota yang ditarik dari luar struktur birokrasi Jepang, seperti jurnalis A. S. Mattjik dan politikus pergerakan A. K. Gani. Hokokai Palembang Syuu dibuat berstruktur pada setiap daerah bunsyuu dengan dibentuk Badan Kebaktian Rakyat yang sepenuhnya dipegang oleh perwakilan dari pribumi di Sumatra Selatan (Zed 2003: 261-3; Abdullah 1991/1992: 156-7). Terdesak dalam Perang Dunia II, pemerintah militer Jepang di Sumatra Selatan merekrut para pemuda untuk dilatih dan dididik dalam kemiliteran. Pada 13 November 1943, pemerintah membentuk gyugun, semacam tentara Peta di Jawa, dengan pusat di Pagaralam. Gyugun menampung setiap pemuda yang ingin menjadi tentara dengan menjalani latihan militer selama empat atau enam bulan di Pagaralam (Zed 2005: 221). Para pendaftar kebanyakan datang dari anak dan keluarga pasirah di uluan Palembang yang merupakan tamatan HIS dan MULO. Gyugun Pagaralam juga mendidik calon dari syuu lain seperti Lampung, Bengkulu, Jambi dan Bangka-Belitung. Mereka juga datang dari para guru dan pegawai minyak di BPM Plaju. Selain Gyugun angkatan darat, juga dibuka Gyugun angkatan udara dan Gyugun Kikan sebagai bagian intelijen militer. Anggota Gyugun diberi pangkat sesuai tamatan sekolahnya; lulusan MULO diberi pangkat Gyu-Syoi (letnan dua), sedangkan tamatan HIS diberi pangkat Gyu ju-ni (pembantu letnan). Gyugun Pagaralam melahirkan 270 orang kadet, 55 orang di antaranya berpangkat Gyu-Syoi. 128 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
NANPO KAIHATSU GINKO Likuidasi Perbankan Belanda dan Pembentukan NKG. Pemerintah Hindia Belanda telah mempersiapkan diri menghadapi Perang Dunia II di Asia-Pasifik. Pemerintahan di negeri induk menginstruksikan kepada Presiden DJB, G. G. van Buttingha Wichers, untuk memindahkan semua cadangan emas di DJB ke Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan. Proses pemindahan dilakukan pada bulan-bulan pertama tahun 1940 melalui Pelabuhan Cilacap, Jawa Tengah, melewati Samudra Hindia. Pemerintah Belanda berhasil mengirim persediaan emas seberat 125 ton yang bernilai sekitar 250 juta gulden dengan kapal ke Amerika Serikat. Selanjutnya pada 8 Januari 1942, ketika keadaan mulai genting karena desakan pasukan Jepang, DJB kembali memutuskan mengungsikan sisa terakhir persediaan emas seberat 60 ton bernilai 130 juta gulden ke Australia, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Setelah pemindahan cadangan emas itu, pemerintah Belanda meminta kepada bank-bank agar tetap mempertahankan para pegawainya secara terbatas dan terus melanjutkan kegiatan perbankan untuk menghindari lumpuhnya kegiatan perekonomian secara mendadak. Berdasarkan instruksi pemerintah, DJB meminta kepada para pemimpin cabangnya untuk tetap berada di pos masing-masing dan mencabut kembali instruksi pemusnahan persedian kas yang pernah dikeluarkan sebelumnya, termasuk di DJB Palembang. Pada 2 Maret 1942, Gubernur Jenderal memimpin suatu rombongan kecil terdiri anggota Raad van Indie, para pejabat pemerintah, pengusaha seperti J. E. van Hoogstraten, R. Lukman Djajadiningrat, Blom, Ir. Warners, Profesor Eggens, Van Denisem, dan salah seorang Direktur DJB, yaitu Dr. R. E. Smits, meninggalkan Hindia Belanda menuju Australia. Perwakilan tersebut bertugas memelihara hubungan kepentingan Hindia Belanda dengan dunia internasional serta mempersiapkan pembangunan kembali Hindia Belanda pascaperang. Namun, pesawat mereka ditembak musuh dan terbakar beberapa menit setelah mendarat di Broome, Australia. Delapan orang tewas, tetapi salah satu direktur DJB, Smits, selamat dari musibah tersebut. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 129
Pada 9 Maret 1942, dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda kepada tentara pendudukan Jepang, diikuti penyerahan tanpa syarat terhadap seluruh kekayaan termasuk aset bank. Penyerahan itu diikuti dengan maklumat mengenai penangguhan pembayaran utang- utang bank yang berlangsung hingga 20 Oktober 1942. Penguasa perang Jepang di Jawa yang berpusat di Jakarta mengeluarkan ordonansi perintah likuidasi semua bank milik Belanda, Inggris dan beberapa bank milik Cina. Ketentuan likuidasi itu juga diberlakukan di wilayah luar Jawa; komando militer Jepang di Singapura mengeluarkan ordonansi likuidasi untuk bank- bank di Sumatra termasuk Palembang. Di Kalimantan dan daerah "timur besar" yang meliputi Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur yang berada dalam kekuasaan Kaigun, perintah likuidasi dikeluarkan oleh Kementerian Angkatan Laut di Tokyo. Dengan demikian pada masa itu terdapat tiga wilayah otoritas likuidasi yang terpisah dan bekerja secara independen antara satu sama lain (Yoshimasa 1996: 699-724). Sebelum tentara Jepang menduduki Indonesia, pengusaha Jepang mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG, 1941)2 yang difungsikan sebagai bank sirkulasi di wilayah Pulau Jawa; cabang-cabangnya didirikan di Batavia dan Surabaya. Bank-bank Jepang yang telah berdiri sebelum pecah perang, termasuk yang pernah ditutup oleh pemerintah Belanda pada awal perang (8 Desember 1941), juga beroperasi kembali. Dalam hal ini patut dicatat peran Yokohama Specie Bank (YSB) yang dalam kenyataannya beroperasi di beberapa kota penting di Pulau Pulau Jawa dan Sumatra, sementara NKG hanya bertindak sebagai koordinator. Indikasi posisi penting YSB telah terlihat pada waktu tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa mengikutsertakan bankir dari bank itu dengan misi membuka kembali cabang-cabang sebelumnya dan mendirikan cabang lain yang baru di bagian lain Hindia Belanda. Didirikan pada Februari 1880 di Yokohama, YSB dengan segera menjadi bank berorientasi global dengan membuka kantor perwakilan di New York (1880), London (1881), dan San Fransisco (1886). Pada 1887, YSB diberi status khusus setingkat di bawah 2 Nanpo artinya selatan, kaihatsu 'pembangunan', dan ginko definisi 'bank'; dalam bahasa Inggris disebut Southern Development Bank. Lihat Southern Development Bank, Monthly Balance of Southern Development Bank Notes (Foreign Office Diplomacy Record, Navy-I-1-6). 130 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Bank Sentral Jepang dan "seolah-olah" tidak terpisahkan dari bank sentral itu.3 Ekspansi YSB ke Asia Tenggara dimulai dengan membuka cabang di Surabaya (1918) dan Batavia (1919). Ketika Perang Dunia II berkecamuk, YSB dibubarkan karena dituduh membantu upaya perang Jepang (Tamaki 1995; Horesh 2013: 1377-1402). lokasi cabang NKG yang pertama di Pulau Sumatra. Cabang NKG Palembang "diambilkan" dari cabang Singapura yang juga memiliki cabang YSB. Fakta ini makin memperjelas bahwa NKG banyak memanfaatkan YSB, dan Bank Taiwan4 sebagai bank terbesar kedua sindikasi Jepang, untuk membangun dan membuka perwakilan cabangnya. Selanjutnya NKG membuka cabang lain di Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan wilayah Indonesia Timur lainnya dengan memanfaatkan cabang-cabang yang telah dibuka oleh YSB. Sebelumnya pada 1942, NKG telah membuka cabang yang dirintis oleh YSB di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang juga mencakup area perwakilan Pontianak, Samarinda, dan Tarakan. Pada tahun yang sama NKG membuka kantor perwakilan di Singaraja, Bali. Pada 1943, NKG mendirikan cabang New Guinea Barat di Manokwari. Sedangkan untuk cabang-cabang di Sulawesi dan daerah Indonesia Timur lainnya lebih banyak dijalankan oleh perwakilan Bank Taiwan. Ketika membuka kantor- kantor cabang dan meluncurkan operasi bisnisnya, NKG harus mencari cara untuk mengumpulkan dana pinjaman. Di Pulau Jawa, NKG tidak terlalu menemui kesulitan karena tersedia cukup sumber keuangan dalam sektor ekonomi domestik yang memungkinkan pengumpulan dana dari Pada 1943, Palembang menjadi 3 Jepang merupakan negara sangat kaya sejak pemerintahan shogun pada Abad Pertengahan. Kekayaannya mampu bersaing dengan negara-negara Barat, tetapi Jepang tidak memiliki sistem perbankan pusat. Padahal sistem tersebut berguna untuk memperluas dan menginvestasikan banyak kekayaan negara di negara lain. Oleh sebab itu, pada masa Meiji, pemerintah Jepang berusaha mendirikan bank sentral nasional yang pertama, yaitu Bank of Japan (1872) sebagai bank sirkulasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Bank nasional Jepang tersebut didirikan berdasar panduan sistem dan meniru model Bank Sentral Amerika Serikat. Namun, berhubung manajemen yang kurang baik dan rendahnya kerja sama, bank nasional tersebut hanya sempat beroperasi selama tiga tahun (Ueda 2009: 1-18). 4 Bank Taiwan (atau Taiwan Yinhang) termasuk bank yang didirikan oleh pemerintah Jepang di Taiwan sebelum perang (1899)bersama YBS dan Bank Mitsui (1876). Bank Taiwan didirikan untuk memperluas bisnis orang-orang Jepang dan Cina perantauan di Asia Tenggara; cabang-cabangnya didirikan ketika perekonomian dan gerakan nanshin-ron berkembang di Asia, termasuk di Cina dan Asia Tenggara (Lee 1999: 6-10). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 131
simpanannya sendiri. Selain itu, dalam pengumpulan dana secara formal NKG juga diizinkan meminjam dari rekening khusus pengeluaran militer dari Gunseikanbu. Kantor cabang NKG yang baru dibentuk di Palembang menempati bekas kantor DJB di Schoolweg, sedangkan YSB menempati bekas kantor NHM. Pada awal proses likuidasi, NKG Palembang di bawah kendali pemerintahan pendudukan sama seperti kantor lain di Hindia Belanda yang masih memanfaatkan tenaga staf dan tata usaha dari bank-bank yang akan dilikuidasi. Mula-mula NKG masih melibatkan para pekerja DJB Palembang dalam jumlah banyak, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengerucut menjadi tim inti. Terdapat tiga tugas pokok otoritas likuidasi. Pertama, menyelesaikan tagihan-tagihan yang harus dilunasi. Usaha tersebut tidak membawa banyak hasil. Dari catatan posisi tagihan pada awal Maret 1942 yang menjadi beban debitur DJB hanya bisa ditagih 5,6 juta gulden atau 2,5 persen. Angka tagihan luar Jawa mencapai 3 juta gulden. Debitur yang telah melunasi utangnya dapat segera menerima kembali barang agunannya. Kedua, pembayaran hasil likuidasi kepada para kreditur. Khusus kepada mereka yang dianggap tidak bermusuhan dengan pemerintah pendudukan ditetapkan pembayaran tahap pertama pada pertengahan 1943 sebesar 30 persen bagi mereka yang tinggal di Jawa; sedangkan saldo yang tidak diambil akan dipindahbukukan kepada NKG. Tugas ketiga otoritas likuidasi adalah menyelesaikan simpanan tertutup dan safeloket atau perbendaan pada khazanah bank. Pada awal 1943, ditetapkan bahwa pengembalian simpanan tertutup dan isi safeloket kepada pemilik dapat dilakukan apabila tentara Jepang tidak memiliki kepentingan atas isinya. Berhubung luasnya makna kepentingan, banyak simpanan berharga yang hilang. Jika ada penggantian dari NKG, nilainya tak banyak berarti. yang dilaksanakan pemerintah pendudukan Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1942 menutup hampir semua bank di kota Palembang, seperti DJB Palembang, NHM, NHIB dan Escomptobank. Bahkan Bank Hong Ho yang baru berganti nama menjadi Overseas Chinese Banking Corporation Ltd. Penutupan DJB. Likuidasi perbankan 132 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
juga terkena dampak likuidasi. Gunseikanbu menganggap bank-bank tersebut sebagai musuh dan karena itu harus dilikuidasi. Namun satu bank, yakni Algemene Volkskredietbank, yang merupakan gabungan beberapa bank rakyat, tidak ditutup kegiatannya dan dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang yang disebut Syomin Ginko. Lembaga keuangan yang masuk hingga ke wilayah keresidenan di Sumatra Selatan itu selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah militer untuk mengumpulkan dana masyarakat di Sumatra Selatan sekaligus mendukung biaya perang. Syomin Ginko juga memberi bantuan keuangan dan mengawasi bank- bank di marga dan mengharuskannya menghimpun simpanan untuk ditransfer ke YSB (Yoshimasa 1996: 699-724). Pada 4 Maret 1942, di Bandung dilakukan penyerahan semua bank milik Belanda tanpa kecuali, termasuk DJB, kepada pemerintah militer Jepang. Kepala agen DJB Palembang, Willemsz Geeroms, yang kebetulan mengungsi di Bandung dikumpulkan bersama pimpinan bank-bank di Hindia Belanda yang lain menjadi saksi serah terima tersebut. Geeroms sempat melihat penangkpan atas Presiden DJB G. G. van Buttingha Wichers yang kemudian ditahan selama 10 bulan oleh Kempeitai di Bandung dan hidup dalam kamp tawanan di Jakarta, Bandung dan Cimahi. Akan halnya Geeroms diperintahkan mengaktifkan kembali cabang DJB Palembang, bahkan ia dianggap mampu bekerja sama dengan pemerintah pendudukan sehingga diangkat sebagai kepala penasihat likuidasi semua bank, termasuk bank-bank milik Belanda, bank asing, dan beberapa bank Cina di Palembang atas perintah Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Jawa. Pemerintah Belanda berusaha menghentikan likuiditas atas DJB sebab Gunseikanbu belum mencabut De Javasche Bankwet 1922, tetapi upaya itu gagal. Eksekutif dan staf DJB, seperti telah disebutkan, justru dipaksa menjadi penasihat likuiditor Jepang. Persoalan itu menjadi dilema tersendiri di kalangan (mantan) pegawai DJB Palembang yang merasa berat hati karena sebagai pegawai yang ikut terlikuidasi harus bekerja sama dengan pihak likuidator. Akan tetapi para pegawai DJB Palembang memutuskan bersedia bekerja sama secara pasif karena dengan demikian mereka dapat memata-matai tindakan Jepang dalam melikuidasi bank- Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 133
bank milik orang Eropa. Selain itu, para pegawai DJB menghadapi kenyataan bahwa sejak awal pendudukan beberapa di antara mereka, terutama yang bekerja di Pulau Jawa, yang melawan dan tidak mau bekerja sama dengan Jepang ditemukan meninggal dunia atau berada di dalam kamp interniran milik tentara Jepang. Pada 11 April 1942, pemerintah pendudukan meminta kepada Geeroms mengumumkan moratorium, penundaan pembayaran tanggungan bank, sebelum DJB Palembang dilikuidasi. Selanjutnya, seiring dengan penguatan fungsi NKG sebagai penyelia dan membawahkan bank-bank milik Jepang lainnya, dan sebagai bank sirkulasi, maka fungsi DJB sebagai bank sirkulasi Pemerintah Hindia Belanda pun ditutup - termasuk DJB di Sumatra Selatan. Dalam pada itu, Pemerintah Belanda pada 3 Februari 1944 menerbitkan surat keputusan yang berisi larangan bagi semua bank milik mereka untuk melakukan kegiatan perbankan di Hindia Belanda tapa seizin Gubernur Jenderal. Surat keputusan itu juga ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan pada 21 Februari 1944 mengenai pembentukan De Bank voor Nederlandsch-Indië di Paramaribo, Suriname, sebagai satu-satunya bank di wilayah koloni Belanda yang masih bebas. Pada hakikatnya, bank baru itu merupakan gabungan dari bank-bank utama yang pernah berdiri di Hindia Belanda, termasuk DJB sebagai bank sirkulasi, yang dipersiapkan jika Hindia Belanda dapat mereka rebut kembali. NKG Sebagai Bank Sirkulasi. Pembentukan NKG lahir dari perdebatan panjang dalam pemerintahan Jepang sejak akhir 1941. Sebenarnya, YSB difungsikan untuk mengatur perbankan di tanah pendudukan, tetapi berhubung kepemilikannya di tangan swasta, bank itu sulit untuk menjadi bank sirkulasi. Oleh karena itu, sebagai jalan keluarnya pemerintah Jepang menerbitkan undang-undang khusus tentang pembentukan NKG pada Maret 1942. Presiden NKG diambil dari presiden asosiasi dengan modal awal dari investasi melalui rekening Gunseikanbu atau administrasi militer. Pada rencana awal, pemerintah militer Jepang bermaksud mendirikan bank sentral di semua wilayah pendudukan. Rencana itu disusun oleh 134 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gunsyeireibu, markas besar Angkatan Darat, sejak Mei 1942, tetapi baru dapat diterapkan satu tahun kemudian ketika bank sentral NKG didirikan (April 1943). Bank sentral NKG mengumpulkan uang kertas pada nilai paritas dan mengeluarkannya dari peredaran. Seluruh modal bank sentral NKG akan diinvestasikan oleh pemerintah Jepang dan lembaga eksekutif seperti presiden, dewan direksi dan kepala-kepala cabang juga ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah pendudukan Jepang yang terdiri dari tiga angkatan untuk tiga wilayah pemerintahan di Indonesia dikendalikan oleh masing- masing angkatan. Selanjutnya untuk pembentukan cabang perwakilan NKG diserahkan kepada pemerintahan wilayah masing-masing. Namun, tidak ditemukan undang-undang yang membatasi dan mengatur kerja NKG dalam perubahan kebijakan pembentukan NKG yang begitu penting Akibatnya, muncul paradoks bahwa NKG tidak hanya mengesahkan masalah uang kertas, tetapi juga mengatur masalah surat utang bank. Padahal seharusnya NKG dibatasi dalam pengumpulan dana di wilayah pendudukan dan pada prinsipnya melarang transaksi valuta asing. Namun, pembentukan NKG justru menciptakan hal baru dalam sejarah perbankan di Jepang karena NKG merupakan satu-satunya bank yang diberi kesempatan sebagai bank tunggal yang memiliki hak prerogatif penerbitan uang kertas sekaligus surat utang (Ueda 2009: 1-18). Sebelum pembukaan NKG, Pemerintah Jepang masih dilanda kegamangan masalah keuangan. Awalnya, pemerintah tetap berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 Maret 1942 yang masih mencantumkan mata uang gulden Hindia Belanda sebagai tanda pembayaran dan kepentingan jual-beli yang sah. Peraturan tersebut tetap dijalankan pemerintah militer Jepang karena mereka berusaha keras agar nilai mata uang tersebut diharapkan tetap sejalan dengan harga barang-barang sebelum masa perang sekaligus untuk mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit di Hindia Belanda. Keadaaan tersebut dipertahankan karena pemerintah militer Jepang hanya memperoleh pemasukan dari sumber yang terbatas, yakni pungutan pajak dan penjualan hasil perkebunan dalam keuangan daerah pendudukan. Selain itu, pemerintah militer membutuhkan biaya pengeluaran yang tidak kecil, Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 135
terutama untuk kepentingan perang, seperti pembuatan kubu-kubu pertahanan, alat-alat perang dan lain-lain yang bertalian dengan usaha perang. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian membuat kebijakan untuk menutup defisit keuangan tersebut dengan mencetak dan mengeluarkan uang baru, tetapi masih berbentuk uang gulden. Dengan pertimbangan masih dalam keadaan darurat dan menjaga stabilitas ekonomi, untuk sementara uang-uang yang sudah dikeluarkan DJB dan uang baru pemerintah Jepang dalam bentuk gulden tersebut tetap dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pengeluaran dan pengedaran "uang invasi" (invasion-money) itu mula-mula dilakukan oleh penguasa militer untuk keperluannya. Pengendalian peredaran uang di masyarakat berada di bawah wewenang NKG yang dibentuk belakangan, sebelum pencetakan uang baru. Uang gulden baru yang dikeluarkan pemerintah Jepang tersebut diumumkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tanggal 11 Maret 1942; dibuat dalam bentuk kertas sebagai gunpyo, 'uang invasi' atau 'uang militer', dengan tanda De Japansche Regeering betaalt aan toonder, artinya pemerintah Jepang membayar kepada pembawa [uang]. Uang tersebut diedarkan dengan menggunakan nilai gulden dan sen (cent), tanpa tanda tahun dan terdiri dari tujuh pecahan, yaitu 1 gulden, 1,5 gulden, 5 gulden, dan 10 gulden, serta 1 sen, 5 sen, dan 10 sen. Direncanakan, pengedaran "gulden Jepang" tersebut bersifat sementara hingga terbit uang yang baru oleh NKG. Namun, ketika uang baru dalam bentuk rupiah nanpatsu terbit, uang gulden Jepang tidak ditarik dari peredaran dan tetap dijadikan alat pembayaran yang sah oleh pemerintah militer Jepang. Gulden dan Rupiah Nanpatsu. Fungsi NKG sebagai bank sirkulasi dimulai pada September 1944 ketika bank itu menerbitkan uang kertas baru dengan sebutan nanpatsu-akronim Nanpo Kaihatsu Ginko-bertanda Dai Nippon Teikoku Seifu atau Pemerintahan Balatentara Dai Nippon. Uang nanpatsu tidak menggunakan istilah gulden melainkan rupiah sehingga juga disebut rupiah nanpatsu. Uang itu dicetak untuk dua wilayah peredaran; pertama dicetak di Jawa dalam pecahan 1,5 rupiah, 1 136 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
rupiah, 5 rupiah, dan 10 rupiah yang diedarkan di Sumatra, Kalimantan dan wilayah Timur Indonesia. Kedua, uang rupiah nanpatsu khusus diedarkan di daerah Sumatra dalam pecahan 100 rupiah dan 1.000 rupiah. Khusus untuk wilayah Sumatra, pecahan 100 rupiah dicetak tersendiri dan dilakukan di Jepang; tetapi peredaran 1.000 rupiah diragukan karena sulit ditemukan di wilayah Sumatra, termasuk di Palembang. Selain uang kertas, NKG mengeluarkan uang logam dari alumunium terdiri dari pecahan 1 sen, 5 sen dan 10 sen yang diedarkan dalam jumlah sangat terbatas (Yoshimasa 1996: 699-724). Secara yuridis perbankan, uang kertas rupiah nanpatsu yang diedarkan NKG tanpa jaminan emas itu dianggap dan merupakan alat pembayaran yang tidak sah. Berdasarkan konvensi Den Haag 1899 dan 1907, disepakati bahwa suatu negara yang menduduki negara lain dilarang menerbitkan uang sendiri. Dalam konvensi itu Jepang ikut meratifikasinya tetapi ternyata juga mengabaikannya. Gambar 3.10 Seri Uang Invasi Pemerintah Pendudukan Jepang dengan pecahan 1/2 gulden (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 137
Gambar 3.10 Seri Uang Invasi Pemerintah Pendudukan Jepang dengan pecahan 1/2 gulden (Lanjutan) (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) tidak pernah menerbitkan undang-undang khusus yang mencabut mata uang Hindia Belanda cetakan DJB dari peredaran sebelumnya. Oleh karena itu, uang gulden tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah pendudukan - termasuk di Palembang - bersamaan dengan uang terbitan Jepang. Hingga pertengahan 1945, peredaran uang invasi di Jawa mencapai 2,4 miliar gulden dan di Sumatra 1,4 miliar gulden, serta dalam jumlah lebih kecil beredar di Kalimantan dan Sulawesi. Di antara jumlah tersebut, Jepang telah memasukkan sebesar 87 juta gulden dalam peredaran yang berasal dari unissued notes yang ditemukan dalam khazanah DJB dengan nilai sekitar 20 juta gulden uang logam perak. Menariknya, pemerintah pendudukan Jepang Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang beredar tiga jenis uang kertas sekaligus. Pertama, uang gulden cetakan dari DJB yang dibuat sebelum masa pendudukan Jepang. Yang kedua, uang kertas berbentuk gulden tetapi menggunakan emisi yang diterbitkan dalam bahasa Belanda, yakni De Japansche Regeering, yang diedarkan sejak 1942. Uang ini telah dipersiapkan Jepang sebelum menduduki Indonesia yang dicetak oleh Djakarta Insiatsu Kodjo, milik Kementerian Keuangan Jepang. Jenis uang ketiga ialah rupiah natpatsu yang menggunakan bahasa Jepang 138 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
dalam aksara Latin, Dai Nippon Teikoku Seihu, emisi pengeluaran 1943 dan diedarkan sejak 1944. Uang itu juga dicetak di negeri Jepang, sama halnya "gulden Jepang" tersebut. Gambar 3.11 Mata Uang Rupiah Nanpatsu Dai Nippon Teikoku Seihu (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Ciri utama uang De Japansche Regeering adalah berkode S, misalnya SL, SN, dan S23. Kode itu semacam nomor seri pada uang-uang kertas modern untuk meminimalisasi pemalsuan. Kode huruf S merupakan tanda uang pendudukan Jepang di Indonesia karena pada saat yang bersamaan terdapat pula uang pendudukan Jepang di Semenanjung Malaya berkode M dengan satuan dollar, di Filipina berkode P dengan satuan pesos, di Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 139
Burma berkode B dengan satuan rupee, dan di Oceania berkode O dengan satuan shilling. Artinya, pemerintah militer tidak hanya menerbitkan mata uang di daerah pendudukan di Hindia Belanda, melainkan juga untuk daerah pendudukan yang lain di Asia Tenggara. Rupiah nanpatsu dihiasi gambar panorama alam atau unsur kebudayaan Indonesia, yang bisa dimaknai bahwa mata-mata uang rupiah tersebut merupakan "uang propaganda" pemerintah militer. Pecahan nominal satu rupiah menampilkan gambar petani dan kerbau membajak sawah. Nominal pecahan lima rupiah memuat gambar rumah adat masyarakat Batak. Nominal pecahan sepuluh rupiah dibuat dalam dua versi-profil tokoh wayang Gatotkaca dan stupa Candi Borobudur. Pecahan seratus rupiah dibuat dalam tiga versi, yaitu patung Dewa Wisnu yang sedang menunggang Garudayaksa; dan tokoh wayang kulit Arjuna (peredaran kedua versi uang ini di Pulau Jawa); sedangkan versi ketiga bergambar kebun sawit dengan peredaran di Pulau Sumatra. Selain itu terdapat pecahan seribu rupiah yang menampilkan pemandangan alam dengan latar belakang gerobak kerbau dan rumah pondok di pedesaan. Namun, pecahan seribu rupiah tersebut hanya beredar terbatas karena Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II. Dalam sejarah mata uang Indonesia, kata rupiah (dalam ejaan asli roepiah) untuk pertama kalinya digunakan dalam uang nanpatsu, yang ditulis dalam huruf Latin.5 Sekilas, fonologi kata rupiah mirip dengan rupee-mata uang India. Akan tetapi, hal itu hanyalah dugaan spekulatif sebab "rupiah" merupakan pelafalan orang Jawa yang cenderung menambahkan huruf /h/ pada akhir kata itu. Kata rupiah justru dekat dengan rupia (Mongolia) yang berarti perak (Pratomo 2010). Barangkali sebutan itu dipengaruhi oleh budaya Cina yang memakai perak sebagai alat tukar yang paling sering digunakan. Selain itu, penggunaan kata rupiah pada mata uang di Indonesia sebenarnya sudah ditemukan sejak masa VOC ketika Gubernur Jenderal Baron van Imholff menandatangani 5 Namun, seperti halnya gambar bernuansa keindonesiaan, sebutan rupiah dalam mata-mata uang terbitan pemerintah militer Jepang itu merupakan bagian dari propaganda untuk menarik hati masyarakat Indonesia ketika pasukan Jepang mulai terdesak oleh pasukan Sekutu di Perang Dunia II di berbagai wilayah (Irianti 2014: 178; Huff dan Majima 2017: 139). 140 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
perjanjian dengan Susuhunan Mataram. Dalam perjanjian tersebut, Susuhunan Mataram menyerahkan hak mencetak uang koin kepada VOC. Pada 1743, VOC untuk pertama kali mencetak uang koin di Jawa yang disebut rupee atau ropy.6 Gambar 3.12 Seri Uang Invasi Pemerintah Pendudukan Jepang dengan pecahan 10 gulden (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) 6 Teks pada bagian depan koin tersebut beraksara Arab, berbunyi Lla Djazirat Djawa Al-kabir, yang berarti "untuk Pulau Jawa Besar [seluruh]," Pada bagian belakang koin tertulis Derham Min Kompani Welandawi atau uang koin untuk perusahaan Belanda. Bahan baku koin Jawa tersebut berupa perak dan emas, masing-masing disebut koin 'rupee Jawa perak', sedangkan koin emas disebut 'derham Jawi' atau 'Java Ducat' atau (Hui 2006: 97100). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 141
"Keunikan" mata uang De Japansche Regeering terlihat dalam uang kertas bernominal 1,5 gulden atau setengah gulden yang dituliskan half gulden. Cara penulisan itu di luar kebiasaan dalam bahasa baku Belanda yang semestinya dituliskan een halve. Penggunaan een halve untuk setengah atau separuh sering digunakan dalam nominal pecahan setengah untuk mata uang setengah gulden terbitan De Javasche Bank, misalnya untuk mata uang Seri Muntbiljet II yang dicetak dan diedarkan pada 1920. Catatan lain pada jenis mata uang ini ialah mengenai nominal terkecil yakni een cent (satu sen) yang dicetak dalam bentuk banknote atau uang kertas, bukan uang koin logam seperti lazimnya uang "receh" dalam gulden Belanda. Kemungkinan, pencetakan pecahan satu sen dalam bentuk uang kertas disebabkan oleh harga logam yang mahal pada waktu itu sehingga dipilih kertas yang lebih murah sekaligus menunjukkan kedaruratan (Post dan Touwen- Bowsma 1977: 190-2). Di luar kelaziman yang berlaku, mata uang terbitan pemerintah pendudukan Jepang tidak mencantumkan angka tahun pencetakan atau tahun peredaran, baik tahun kalender masehi, hijriyah, ataupun tahun Jepang. Padahal dalam banyak hal, pemerintah pendudukan selalu menandai dengan angka tahun Showa-seperti dikutip dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mencantumkan (tanggal 17 bulan 8) tahun '05 yang merujuk pada tahun kalender Jepang 2605, yang identik dengan 1945 tahun Masehi. Pada awalnya pemerintah Jepang memberikan nomor seri pada setiap lembar uang kertas pecahan besar (1 hingga 10 rupiah) sebagai indikasi jumlah uang yang diedarkan. Akan tetapi dalam peredaran selanjutnya nomor seri tersebut tidak dituliskan lagi sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa banyak uang kertas yang telah diedarkan oleh pemerintah militer Jepang yang sesungguhnya dan hal itu berbahaya dari segi moneter. Bukan tidak mungkin uang itu dicetak dalam jumlah yang sangat besar tetapi tanpa jaminan logam berharga sebagaimana konsensus international. 142 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 3.13 Seri mata Uang Nanpatsu Dai Nippon Teikoku Seihu dengan gambar alam Indonesia (Sumber: Koleksi Bank Indonesia). Dalam perkembangannya, lambat laun masyarakat tidak percaya terhadap uang Jepang dan lebih percaya pada uang lama yakni gulden Hindia Belanda walaupun uang ini dinyatakan tidak berlaku. Dalam kenyataan, uang gulden yang dicetak dan diedarkan oleh DJB, baik uang kertas maupun koin, tetap beredar dalam masyarakat luas hingga pendudukan militer Jepang. Setelah Jepang menyerah pada 1945, panglima tertinggi pasukan Sekutu masih mengizinkan mata uang terbitan NKG sebagai alat pembayaran yang sah di Hindia Belanda, termasuk di Palembang. Pembekuan resmi NKG dilakukan pasukan Sekutu pada 7 Maret 1946 sekaligus menghentikan sirkulasi uang nanpatsu rupiah meskipun mata uang itu tetap beredar luas dalam masyarakat. Nilai tukar yang berlaku pada waktu itu ialah tiga sen nanpatsu rupiah dinilai sama dengan satu gulden Belanda. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 143
Demikian juga dengan pemerintah Indonesia setelah Proklamasi 1945, tetap mengizinkan penggunaan mata uang nanpatsu rupiah, selain peredaran ORI atau Oeang Republik Indonesia. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, keadaan ekonomi benar-benar porak- poranda. Pada Maret 1946, jumlah uang beredar di wilayah Indonesia mencapai jumlah yang fantastis, berkisar sekitar 8 miliar gulden. Situasi itu menimbulkan kehancuran nilai mata uang dan memperberat beban ekonomi di Indonesia. Kondisi Moneter Masa Pendudukan. Seperti telah diuraikan, paling tidak terdapat tiga kebijakan pemerintah Jepang dalam usaha menata kondisi moneter pada masa pendudukan yang selalu diiringi suasana darurat perang. Langkah pertama yang ditempuh ialah melikuidasi bank-bank milik Belanda dan asing lainnya di Hindia Belanda. Langkah kedua mengganti mata uang Belanda dengan mata uang invasi Jepang. Langkah ketiga adalah pembentukan bank NKG. Ketiga langkah tersebut ditempuh dalam usaha menjaga kondisi moneter di tanah pendudukan Hindia Belanda. Selain menstabilkan mata uang sebagai alat pembayaran dalam jual-beli yang sah, ketiga kebijakan tersebut ditempuh untuk menormalkan kehidupan ekonomi dalam menunjang kepentingan perang Jepang. Jepang mendirikan NKG sebagai sumber dana bagi pebisnis Jepang yang mengajukan permohonan mengadakan pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Ketika NKG mencetak uang sendiri pada 1943 untuk menggantikan uang kertas militer sebagai alat pembayaran yang sah, justru terjadi hiperinflasi di daerah-daerah yang dikendalikan oleh administrasi militer Jepang (Yoshimasa 1996: 699-724). Pemerintah Inflasi tersebut dipicu oleh semakin banyaknya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat pada waktu itu dengan gulden dan uang militer Jepang masih berlaku. Pada Maret 1942, jumlah uang kertas yang beredar diperkirakan mencapai 26.445 ribu gulden di Jawa dan 5.567 ribu di Sumatra. Pada 7 Maret 1942, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan semua operasi perbankan dan memaksa peredaran uang kertas militer Jepang, tetapi mereka masih mengizinkan peredaran uang kertas gulden yang dikeluarkan oleh DJB. 144 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Kondisi itu memunculkan masalah dalam peredaran uang kertas karena terjadi peningkatan pasokan uang tunai yang menyebabkan inflasi. Keberadaan NKG sebagai bank sirkulasi yang bertugas mengedarkan uang invasi di seluruh wilayah Hindia Belanda memicu persoalan lain. Tugas utama NKG adalah menyediakan dana pinjaman bagi perusahaan- perusahaan Jepang, terutama perusahaan zaibatsu (Yoshimasa 1996: 699-724). Perusahaan zaibatsu adalah perusahaan besar Jepang baik milik pemerintah maupun swasta. Permasalahan muncul karena banyak dana pinjaman yang diberikan justru lari ke sektor pabrik dan industri. Pada awal pendirian NKG, dana uang kas disedot dan terkuras dengan cepat oleh peminjaman Kawasaki Heavy Industry Company sebesar 1.210.000 gulden, Taiwu Industrial Company dan Yoshiwara Oil Manufacturing Company sehingga dalam jangka waktu yang singkat cadangan kas bank itu mengalami defisit yang luar biasa (Lindblad dan Post 2009); Post dan Touwen-Bowsma 1977: 188). Pengembalian pinjaman uang kas NKG dari para debitur cenderung lamban yang dipicu oleh permasalahan sektor pertanian ketika peralihan tanaman wajib diperkenalkan. Para debitur yang meminjam uang kas lebih banyak menginvestasikan modal pinjaman untuk tanaman jarak dan kina di uluan Palembang yang ditujukan untuk memenuhi substansi keperluan militer. Padahal investasi dalam perkebunan yang dibutuhkan seharusnya lebih didayagunakan untuk tanaman komersial, seperti karet dan kelapa sawit. Dalam kondisi seperti itu terlihat bahwa implementasi kebijakan moneter ternyata menjadi cara yang kurang efektif untuk mengubah struktur industri di Sumatra Selatan. lain yang dihadapi oleh NKG dalam menerapkan kebijakan moneter dalam menstabilkan ekonomi adalah bahwa sumber utama peminjaman uang tunai tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk pemerintah dan administrasi militer Jepang. Di sisi lain, kebijakan Gunseikanbu mengenai pembelian barang bagi pemerintah di daerah - baik di Sumatra, Kalimantan, maupun pulau-pulau di wilayah lain - hanya bisa dibayar dengan dana dari NKG. Artinya, setiap pemerintah daerah di wilayah pendudukan Jepang tidak akan dapat meminjam uang yang cukup tanpa campur tangan dari NKG. Hal itu menimbulkan kesan bahwa Persoalan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 145
NKG seolah-olah berfungsi sebagai satu-satunya bank pemerintah yang memiliki kapasitas menerima dana setoran rekening pemerintah militer Jepang untuk disalurkan ke lokasi-lokasi daerah pendudukannya. Kesan itu tidak dapat dilepaskan dari kenyataan lain bahwa NKG juga menggunakan dana pinjaman dari pemerintah militer untuk mengisi kasnya (Yoshimasa 1996: 699-724). Oleh sebab itu, untuk menutupi kebutuhan tersebut NKG mengambil langkah mencetak uang kertas sebanyak mungkin. Pencetakan uang NKG yang telah beredar mengalami kenaikan hampir seratus persen dari masa sebelumnya. Jika pada cetakan pertama (Maret 1943), NKG mencetak sebanyak 353 juta gulden uang kertas, maka pada akhir tahun uang tersebut melonjak hingga 674 juta gulden. Demikian juga pada akhir 1944, jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh NKG melonjak tajam berada di kisaran 1.976 juta gulden. Jumlah uang yang beredar di masyarakat kemudian naik tajam hingga sekitar 3.153 juta gulden ketika perang berakhir pada 1945. Akibatnya, di Hindia Belanda, termasuk Palembang, terjadi hiperinflasi diikuti oleh indeks harga yang terus menyusut sampai taraf yang sangat rendah bahkan menjadi tidak berarti ketika Jepang benar-benar menyerah kalah perang pada Agustus 1945. Selama tahun-tahun pendudukan Jepang, jumlah mata uang beredar di Hindia Belanda makin bertambah. Hal itu terjadi karena invasi Jepang ternyata tidak hanya dalam bentuk militer tetapi juga berupa invasi uang. Kondisi itu menyebabkan nilai mata uang dan ekonomi di Hindia Belanda, termasuk di Palembang, menjadi hancur. Kemudian ditambah dengan semakin beratnya beban penduduk karena pemerintah militer Jepang mengandalkan pemasukan utama dari berbagai pungutan pajak yang dilakukan di masyarakat, termasuk pajak penghasilan, terutama yang berpenghasilan antara 30.000 gulden setahun (Poesponegoro dan Notosusanto 1993). Sementara pemasukan untuk bidang lain, misalnya perdagangan, tidak dapat diharapkan karena perdagangan pada periode ini lumpuh akibat menipisnya persediaan barang komoditi. Pada masa pendudukan Jepang sejumlah besar perusahaan Jepang didorong untuk memulai bisnis di Hindia Belanda. Selanjutnya NKG diberi fungsi memasok dana segar ke perusahaan-perusahaan. Keberadaan 146 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
NKG sebagai bank sirkulasi juga memperlambat dan mengurangi peran Yokohama Spicie Bank dan Bank Taiwan yang lebih banyak menjadi pemain pendukung belaka di dunia keuangan pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Dengan melakukan likuidasi terhadap bank Belanda dan asing lainnya, pemerintah pendudukan Jepang secara tidak langsung juga mematikan roda ekonomi perusahaan-perusahaan Eropa. Perusahaan- perusahaan tersebut yang sebelumnya meminjam dari bank-bank Belanda terpaksa berhenti dari bisnis karena tidak mau mengambil risiko. Sedangkan pada masa pemerintahan militer Jepang pinjaman dana dari NKG hanya terbatas kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang berbondong-bondong ke Hindia selama masa pendudukan. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 147
148 MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT
BAB 4 Bank di Tengah Pusaran Revolusi Setelah mengalami pertempuran lima hari lima malam pada Januari 1947, Belanda bersama tentara NICA berhasil menguasai Palembang. Tidak lama berselang, DJB Palembang yang telah dilikuidasi pada Maret 1942, dibuka kembali pada 1 Agustus 1947. Belanda menganggap penting akan kehadiran kembali perbankan untuk menghidupkan ekonomi yang porak poranda pada masa pendudukan Jepang. Tentara NICA juga membawa mata uang sendiri yang disebut 'uang merah' atau 'uang NICA'. Kehadiran uang NICA jelas mendapat pertentangan dari masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa uang yang berlaku di wilayah republik adalah uang Jepang dan uang gulden terbitan 1930. Pada masa itu terjadi perang mata uang. Pihak Republik juga mencetak Oeang Republik Indonesia dan Oeang Republik Indonesia Daerah. Bahkan di beberapa tempat di Sumatra berlaku Oeang Republik Indonesia Sumatra. Perjuangan kedaulatan ekonomi juga terjadi dalam sektor perbankan. Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia (1946) yang diarahkan sebagai bank sirkulasi atau bahkan bank sentral. DE JAVASCHE BANK DAN EKONOMI DARURAT PERANG NICA dan Pembukaan Kembali De Javasche Bank. Memasuki tahun 1945, tentara Jepang mulai terdesak di medan tempur. Puncaknya, bom atom yang dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tanpa membuang kesempatan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 149
dan waktu lebih lama, Sukarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Di Palembang, berita proklamasi didengar oleh wartawan Mailan dan Noengtjik AR yang saat itu merupakan pegawai Pos, Telepon dan Telegraf di kantor berita Domei Palembang. Keduanya meneruskan berita proklamasi tersebut kepada ketua Chuo Sangi In Sumatra Selatan, dr. A. K. Gani. Selanjutnya, Gani mengadakan rapat di rumahnya (19 Agustus 1945) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda untuk membicarakan proses pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang. Hadir dalam rapat antara lain Noengtjik AR, M. Thalib, drg. Mohammad Isa, Ir. Ibrahim, Asaari, Abdul Rozak, Komisaris Polisi Mursodo, KH. Cikwan, RZ. Fanani, dan kelompok pemuda Mailan, Mas'ud Baharuddin, Zaelani, Abi Hasan Said, Amantjik, Habibullah Azahari dan Soheh (Said 1992: 73-4). Rapat memilih Gani dan Abdul Rozak sebagai kepala dan wakil kepala Pusat Pemerintahan Bangsa dalam Keresidenan Palembang. jelas ketika Cholan Miyoko Tosio selaku pimpinan tertinggi tentara pendudukan Jepang di Palembang mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat Sumatra Selatan (22 Agustus 1945). Ia meyakinkan kembali bahwa Jepang sudah takluk kepada Sekutu dan meminta tokoh masyarakat ikut serta menjaga keamanan. Kepastian proklamasi kemerdekaan Indonesia makin kuat ketika pada 24 Agustus 1945 Menteri Negara, dr. M. Amir, bersama Gubernur Provinsi Sumatra, Mr. Teuku Mohammad Hasan, dan Mr. Abbas, datang ke Palembang. Ketiga orang tersebut mengadakan rangkaian pertemuan dengan tokoh masyarakat Sumatra Selatan untuk membentuk pemerintahan sipil di Keresidenan Palembang. Hasil pertemuan memutuskan A. K. Gani sebagai kepala pemerintahan Keresidenan Palembang dan membentuk Badan Penjaga Keamanan Rakyat Sumatra Selatan (BPKR) yang bermarkas di Talang Semut (Nalelan dan Gani 1990: 35-6). Berita proklamasi di Palembang makin Keresidenan Palembang yang meliputi Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka-Belitung tetap berada di bawah Provinsi Sumatra yang berkedudukan di Bukittinggi. Selanjutnya pada 3 September 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah dan pengangkatan resmi 150 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
dr. A. K. Gani sebagai Residen Sumatra Selatan. Gani mengendalikan pemerintahan dibantu oleh Abdul Rozak sebagai sekretaris, R. M. Mursodo sebagai kepala kepolisian, Asaari sebagai kepala bagian ekonomi, Noengtjik AR kepala penerangan, dr. M. Isa kepala industri dan tambang, R. Z. Fanani sebagai kepala urusan sosial, Ir. Ibrahim Zahir kepala urusan pengadilan, Bay Salim kepala urusan pekerjaan umum, H. Cikwan kepala urusan agama, Raden Hanan sebagai wali kota Palembang, dan Mr. R. M. Utoyo sebagai kepala urusan pos dan telegram (Hanafiah 1998: 209; Kementerian Penerangan 1959: 228-30; Dalip, dkk. 1983/84: 145). Pada 12 Oktober 1945, tentara Sekutu dengan bendera AMACAB (Allied Military Administration Civil Affairs Branch; gabungan militer dan sipil Sekutu) masuk Kota Palembang melalui lapangan udara Talangbetutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Hutchinson. Namun, kedatangan Sekutu diboncengi oleh serdadu NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Residen Gani mengizinkan tentara Sekutu melucuti senjata Jepang dan mendiami tempat-tempat baru, tetapi hal itu justru menjadi tujuan Belanda "melokalisasi" wilayah Palembang dari segala penjuru. Akibatnya tugas melucuti senjata Jepang sering menyimpang dari kesepakatan; tentara Sekutu juga sering menggeledah rumah-rumah penduduk bahkan menahan dan menginterogasi mereka dengan dalih mencari senjata api. Tindakan tentara Sekutu yang kurang simpatik menyebabkan masyarakat Palembang mulai menaruh curiga (Kementerian Penerangan 1959: 262; Abdullah 1991/92: 180-2). Menghadapi tentara Sekutu, BPKR Sumatra Selatan-seperti halnya di daerah lain- diubah menjadi Badan Keamanan Rakyat pada 12 Oktober 1945 kemudian dilebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 19 November 1945 dengan Residen Gani sebagai koordinator tinggi di Sumatra Selatan. Jenderal Mayor R. Soehardjo Hardjowardojo sebagai panglima TKR Sumatra Selatan dan Kolonel Muhammad Nuh sebagai kepala staf. Melihat perkembangan kondisi dan situasi, Residen Gani mengeluarkan maklumat kepada para pemuda di Keresidenan Palembang agar mendaftar menjadi anggota TKR. Pada 25 Desember 1945, TKR Sumatra Selatan dijadikan divisi di bawah Komandemen Sumatra, yang dibagi menjadi Divisi I Lahat di bawah komando Kolonel M. Simbolon dan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 151
Divisi II Palembang di bawah komando Kolonel Hasan Kasim (Said 1992: 86-7). Gambar 4.1 Patroli serdadu NICA di Jalan Tengkuruk 1946 (Sumber: palembang.dalam.sketsa.blog) Tepat memasuki tahun baru 1946, TKR dilebur menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Di Sumatra Selatan, wilayah komando TRI diperluas meliputi keresidenan Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Lampung di bawah Subkomandemen Sumatra Selatan (Subkoss) dipimpin oleh Kolonel Hasan Kasim. Subkoss dibagi dua divisi yakni Divisi Garuda I yang berkedudukan di Lahat, dan Divisi Garuda II yang berkedudukan di Palembang (Abyass, dkk. 2003: 28-30; Mangkualam, 1985: 78-9; Said dan Syamsumar, 1987: 32-3; Sejarah Kodam IV Sriwijaya 1975: 36-3). Pada 24 Oktober 1946, tentara Sekutu meninggalkan Palembang setelah bertugas melucuti tentara Jepang dan mengurusi tawanan perang, tetapi posisinya digantikan tentara NICA. Situasi di Kota Palembang dan sekitarnya memanas karena diketahui telah terjadi kesepakatan antara panglima tentara Sekutu dan Jepang di Sumatra (November 1945), untuk menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan di Indonesia kepada Belanda. Tentara NICA di Palembang membentuk Brigade Y yang 152 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
berintikan anggota pasukan Gajah Merah KNIL sebanyak 1.300 orang. Pasukan itu diperkuat oleh pasukan Koninklijk Leger dari Divisi 7 yang langsung didatangkan dari Negeri Belanda. Brigade Y di bawah komando Kolonel Molinger dengan wakil Letnan Kolonel D. J. van Weel dan Mayor van der Veen sebagai kepala staf bermarkas di Talang Semut. Pasukan NICA bertugas melindungi pemerintahan sipil di Palembang di bawah kepala pemerintahan M. J. Wijnmalen dan sekretaris C. Van Grond (Parikesit dan Sempurnajaya 1995: 43). Sementara itu, pemerintahan Indonesia di Palembang telah dibentuk secara otonom. Berdasar keputusan sidang pertama Komite Nasional Indonesia Daerah Provinsi Sumatra di Bukitinggi (17-19 April 1946), Keresidenan Palembang ditingkatkan statusnya menjadi Sub-Provinsi Sumatra Selatan-meliputi keresidenan Palembang, Bangka-Belitung, Bengkulu, dan Lampung-dengan kepala pemerintahan disebut gubernur muda. Kepala pemerintahan Sub-Provinsi Sumatra Selatan ialah Gubernur Muda M. Isa (Yuarsa 2016: 45-6). Selama November 1946, tentara Belanda memperkuat pasukannya dengan mendatangkan Batalyon Infanteri X di bawah komando Letnan Kolonel van Eak yang bermarkas di sebelah Rumah Sakit Charitas, dan pasukan tank di bawah komando Mayor Cassa yang bermarkas di konsesi minyak Plaju. Belanda juga membentuk basis-basis pasukan seperti Batalyon Infanteri XI yang ditempatkan di Plaju dan Bagus Kuning, Batalyon Infanteri VII di Sungai Gerong, Batalyon Infanteri VIII di Sungai Rendang dan Batalyon Infanteri VII di sepanjang daerah mulai boom Yetty, benteng Keraton Kuto Besak hingga Gedung Jacobson van der Berg. Kondisi siap tempur Belanda membuat TRI-subkoss di bawah kendali Kolonel M. Simbolon di Palembang mempersiapkan pasukan. Kolonel Bambang Utoyo sebagai komando TRI-subkoss Divisi Garuda II pada daerah perbatasan kota juga menempatkan Resimen XV di bawah komandan Mayor Zubir Bustam di Tanjung Raja dan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Sejak akhir Desember 1946, Belanda mulai berupaya menguasai Kota Palembang dengan melakukan berbagai tindak provokasi, salah satunya merayakan Natal di luar kebiasaan yang berlaku dalam agama Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 153
Kristen, mabuk dan membuat onar di jalan-jalan raya, mereka menembaki dan menewaskan personel TRI, Doengtjik dan Letnan A. Rivai, yang berhasil diselamatkan setelah dirawat di klinik. Provokasi Belanda tidak mampu ditahan pasukan TRI dan laskar rakyat sehingga dibalas dengan melemparkan dua buah granat tangan ke arah truk Belanda di Jalan Talang Jawa Baru dan menewaskan dua orang serdadu NICA. Pada 29 Desember 1946 pasukan TRI menyerang secara terbuka serdadu NICA pada beberapa tempat di Kota Palembang. Kolonel Mollinger menelpon Gubernur Muda M. Isa dan Panglima Divisi II Kolonel Bambang Utoyo untuk menghentikan pertempuran. Pada 31 Desember 1946, Gubernur Muda M. Isa turun tangan meredakan situasi dengan membujuk pasukan TRI dan laskar mundur keluar dari dalam kota dan meneruskan gencatan senjata (Zed 2003: 352). Suasana panas yang diprovokasi serdadu NICA membuat pasukan pejuang tidak kunjung beranjak dari pos pertahanan masing-masing walaupun genjatan senjata sudah diserukan. Mereka melihat gelagat Pasukan NICA yang masih saja terus menerus melakukan provokasi. Pagi hari 1 Januari 1947, kira-kira pukul 05.30 pagi hari, sebuah jeep yang penuh dengan serdadu Belanda keluar dari markas di 15 Ilir dengan kecepatan tinggi melewati garis demarkasi yang sudah ditetapkan. Pasukan NICA kembali melakukan gerakan provokasi dan melanggar kesepakatan genjatan senjata yang meluas menjadi pertempuran terbuka dan serentak di beberapa pusat Kota Palembang, seperti Seberang Ulu di Bagus Kuning dan Plaju, serta Seberang Ilir di beberapa sektor seperti Talang Semut, Tengkuruk dan Benteng Kuto Besak. Menanggapi provokasi tentara Belanda yang terus berlanjut, tentara dan pejuang Indonesia bersikap tidak lagi sekadar membalas serangan melainkan harus berinisiatif menggempur semua kedudukan dan posisi pertahanan Belanda di seluruh sektor Kota Palembang. Kepala TRI-Subkoss, Kapten Alamsyah Ratuprawiranegara, mengeluarkan perintah siap dan maju bertempur menghadapi Belanda yang kemudian dikenal sebagai peristiwa "pertempuran lima hari lima malam" (1-5 Januari 1947) di Palembang (Sutowo dan Ramadhan 2008: 113). 154 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 4.2 Peta Perang Lima Hari Lima Malam di Palembang, 1947 (Sumber: Cremers 2012: 58) Menghadapi serdadu NICA, pasukan TRI/Subkoss dibagi menjadi tiga front utama, yakni Front Seberang Ilir Timur dipimpin Mayor Dani Effendi, Front Seberang Ilir Barat dipimpin Makmun Murod dan Front Seberang Ulu dikendalikan Kapten Raden Mas. Pasukan TRI dan laskar melakukan strategi mundur, maju dan mengepung Kota Palembang dalam menghadapi serdadu NICA dari empat jurusan dalam radius 20 kilometer. Dengan strategi tersebut Pasukan TRI/Subkoss berhasil menduduki posisi- posisi penting (Parikesit dan Sempurnajaya 1995: 45; Abyass, dkk. 2003: 32-5). Pertempuran utama terkonsentrasi di sekitar Benteng Kuto Besak, konsensi minyak Plaju, dan Jalan Tengkuruk mulai dari Rumah Sakit Charitas hingga kantor cabang DJB Palembang. Dalam pertempuran di sekitar kantor cabang DJB Palembang, pasukan TRI/Subkoss selain berperang di darat juga melibatkan perang sungai. Serdadu NICA yang menggunakan kapal Higgins ditembaki pasukan TRI dari darat yang dibalas dengan tembakan ke segala penjuru oleh serdadu NICA. Kantor cabang DJB Palembang mengalami kerusakan cukup parah selama Perang Lima Hari Lima Malam berkecamuk. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 155
Gambar 4.3 Pembumihangusan Palembang dalam Perang Lima Hari Lima Malam (Sumber: kitlv. nl) Demikian pula keadaaan Kota Palembang secara umum luluh lantak karena pada hari ketiga pertempuran hampir seperlima kota mengalami serangan bom dan peluru mortir serdadu NICA. Namun, pada hari keempat (4 Januari), Belanda terdesak hebat karena pasukan TRI Front Seberang Ilir Timur berhasil menguasai Rumah Sakit Charitas. Keesokan harinya, dengan bantuan kapal-kapal perang di Sungai Musi dan pesawat terbang, NICA mencoba mendesak pasukan TRI namun tentara Indonesia mampu bertahan dengan gigih. Akhirnya, Kolonel Molinger menawarkan perundingan dengan pemerintah sipil Sub-Provinsi Sumatra Selatan dan pimpinan TRI-Subkoss. Perundingan berlangsung pada 5 Januari 1947 di gedung Bioskop Elite antara NICA dengan pemerintah Sub-Provinsi yang didampingi pimpinan TRI-Subkoss dan laskyar rakyat (Parikesit dan Sempurnajaya 1995: 69). Perundingan mencapai kesepakatan; pertama, pasukan TRI dan laskar harus meninggalkan Kota Palembang sejauh radius 20 kilometer. Kedua, yang masih tetap di Palembang hanyalah kesatuan angkatan laut pimpinan Kapten Saroinsong dan pemerintah sipil Sub-Provinsi Sumatra Selatan. Ketiga, pos-pos Belanda hanya boleh berada sejauh 14 kilometer 156 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
dari pusat kota dengan jarak rentang 3 kilometer dari jalan raya. Hasil perundingan segera disampaikan ke markas besar TRI di Yogyakarta. Bagi TRI, penarikan pasukan dari Kota Palembang menjadi pukulan berat karena sejak saat itu Palembang "tidak pernah lagi terlihat" untuk waktu lama hingga penyerahan kedaulatan pada 1949 (Parikesit dan Sempurnajaya 1995: 63; Abyass, dkk. 2003: 92). Sejak pasukan TRI/Subkoss hijrah ke ulu (sementara pemerintahan sipil masih bertahan di Kota Palembang), kedudukan Belanda makin kuat. Pemerintah sipil Belanda yang disebut Recomba (Regerings Commissarissen voor Bestuursaangelegenheden)-yang disiapkan untuk membentuk Sumatra Selatan sebagai salah satu negara federal-mulai memegang kendali (Zed 2003: 354; Alian 2000: 140-2). Melalui Recomba, Belanda mencoba menggerakkan kembali roda ekonomi di Sumatra Selatan di tengah situasi perang. Institusi ekonomi yang direncanakan dibuka kembali ialah kantor cabang DJB Palembang. Namun, hingga 1946 kantor cabang DJB Palembang belum dibuka meskipun pasukan AMACAB telah mengambil alih bank-bank Jepang termasuk NKG dan menyita uang sebesar 1.894.078 gulden dari brankasnya yang akan dijadikan modal untuk mengaktifkan kembali DJB di sana. Usaha pembukaan kembali kantor cabang DJB Palembang dimulai pada 20 Desember 1945 ketika kepala bagian ekonomi NICA di Palembang, Letnan J. M. A. Hofland, mengirimkan surat kepada kantor pusat DJB di Batavia.1 Menurut Hofland, fasilitas utama berupa bangunan gedung kantor dalam keadaan layak pakai dan tidak memerlukan perbaikan besar. Kalaupun ada hal-hal yang tidak jelas seperti ketiadaan neraca akhir NKG dan laporan administrasi pada waktu DJB dilikuidasi dapatlah dipahami sebab Jepang memiliki masalah administrasi yang sangat buruk pada masa pendudukan, kecuali di DJB cabang Padang dan Medan. Pembukaan kembali kantor cabang DJB Palembang boleh dikata hampir tidak memiliki kendala yang berarti. Sekitar seminggu kemudian kantor DJB Pusat membalas surat Hofland; isinya menyatakan bahwa Kantor Pusat memandang situasi di Palembang secara umum kurang kondusif untuk membuka kembali 1 Arsip DJB, In te stellen naar de positie van De Javasche Bank te Palembang, 20 Desember 1945. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 157
kantor DJB.2 Meskipun demikian, Kantor Pusat menginstruksikan kepada Hofland untuk menyelidiki dengan saksama mengenai berbagai aspek atau kondisi kantor cabang DJB di Palembang, seperti memastikan keamanan bangunan gedung dan mencari kejelasan permasalahan administrasi kepada NKG secara mendalam. Hofland juga diminta menangani hal-hal sangat teknis seperti mengamankan inventaris kantor, mesin ketik dan mesin teleks, ke dalam khazanah; memeriksa originalitas kunci khazanah dan brankas meskipun kunci sudah di tangan paymaster, termasuk kode tombol penyesuaian (stel-steutel), sekaligus minta dibuatkan tombol kombinasi baru.3 Gambar 4.4 Luluh-lantak dalam Perang Lima Hari Lima Malam di Palembang, 1947 (Sumber: Berita Pagi, 1 Januari 2019) Kantor DJB Pusat masih mempertimbangkan soal pejabat kepala cabang DJB Palembang sehubungan dengan kandidat yang diusulkan, L. Meier, ternyata dibutuhkan oleh Departement van Oorlog (Departemen 2 Arsip DJB, In te stellen naar de positie van De Javasche Bank te Palembang, 27 Desember 1945. 3 Arsip DJB, In te stellen, 27 Desember 1945; lihat juga Arsip DJB Palembang, Javasche bank papier, paymasterchap, personeel en cijfercombinatie, 8 April 1946. 158 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Perang) untuk merekonstruksi kebijakan ekonomi di Kantor Pusat Batavia. Sementara Hofland sendiri merupakan pegawai Departement van Financiën sehingga pihak DJB Pusat tidak dapat melakukan intervensi untuk menempatkan Hofland dalam jabatan kepala DJB Palembang. Namun, bagi DJB Pusat, Hofland sangat dibutuhkan dalam persiapan pembukaan kembali DJB Palembang sekaligus merundingkan berbagai permasalahan berkaitan dengan NKG.4 Pada 2 Februari 1946, Hofland kembali melaporkan kepada Direktur DJB Pusat, Meyer, mengenai personalia dan perkembangan keadaan DJB Palembang. Dilaporkan bahwa pegawai inti DJB Palembang yang terakhir sebelum pendudukan NICA ialah Tjia Hok Lat (Kasir 1) dan Tjia Hok Tiam (Kasir 2) yang masih berada di Palembang, sementara satu orang pegawai bernama F. Verzijden tidak diketahui nasibnya.5 Hofland juga melaporkan soal angka kombinasi baru kunci khazanah, mesin (hitung), dan kerja sama dengan pemborong peralatan kantor, Netherlands Indies Gouvernment Import en Export Organization di Palembang untuk pengadaan alat-alat kantor dan semacamnya.6 Laporan dan korespondensi antara direktur DJB Pusat, Meyer dan Hofland tersebut menjadi dasar rencana pembukaan kantor cabang DJB Palembang pada 16 Agustus 1946.7 Kantor Cabang DJB Palembang resmi dibuka pada 1 Agustus 1947 setelah otoritas Recomba dapat mengendalikan situasi di Palembang. Kepala cabang DJB Palembang pertama pada masa perang ialah J. M. Palm (menjabat 1 Agustus 1947 s.d. 4 Arsip DJB, In te stellen, 20 Desember 1945. 5 Arsip DJB, Personeel, Cijfer Combinaties en Kantoor Machines van De Javasche Bank in Palembang, 2 Februari 1946. 6 Arsip DJB, Personeel, 2 Februari 1946; juga Arsip DJB Palembang, Javasche bank papier, paymasterchap, personeel en cijfercombinatie, 8 April 1946. 7 Pada 5 Agustus 1946, Hofland yang masih berstatus sebagai pegawai DJB dan ditempatkan di Departemen Keuangan Sumatra Selatan menerima amplop bersegel berisi kombinasi angka pintu darurat khazanah DJB Palembang dari AMACAB Palembang. Lihat Arsip DJB Palembang, 5 Agustus 1946. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 159
1 Oktober 1948).8 Kantor Cabang DJB menempati kembali gedung lama di Schoolweg yang selama masa agresi militer Belanda selalu dijaga ketat oleh Batalyon Resimen Stroottroepen Pasukan NICA. Pembukaan kantor cabang DJB segera diikuti pengaktifan kembali kantor-kantor cabang bank Belanda yang lain di Kota Palembang seperti Internationale Crediet en Handelsvereeniging Rotterdam, Escomptobank, dan Nederlandsch- Indische Handelsbank. Bank-bank tersebut menempati kembali kantor lamanya yang sempat ditutup saat pendudukan Jepang. Setelah pembukaan kembali Kantor Cabang DJB Palembang, langkah-langkah Recomba selanjutnya ialah, pertama, memfungsikan kantor DJB sebagai bank sirkulasi dalam peredaran uang di Palembang dan daerah Sumatra Selatan pada umumnya. Pengedaran uang itu meliputi seluruh mata uang keluaran DJB sebelum pendudukan Jepang baik uang kertas maupun logam. Kedua, kantor cabang DJB Palembang mengedarkan mata uang NICA-biasa disebut "uang merah"-yang mulai dicetak pada bulan Desember 1942 di Amerika Serikat oleh American Banknote Company; terdiri dari sembilan pecahan, yang terkecil 50 sen dan terbesar 500 gulden. Uang NICA beredar bersamaan dengan uang Jepang dengan jumlah yang makin meningkat sebab mendapat bantuan dari Inggris ketika menduduki kota-kota besar dan menguasai bank-bank Jepang. Langkah ketiga, Kantor Cabang DJB Palembang juga mengedarkan mata uang kertas DJB baru yang dicetak pada 1946. Mata uang emisi darurat berupa uang kertas pecahan 5 gulden, 10 gulden, dan 25 gulden yang disebut sebagai uang emisi darurat 1946. Uang ini menggunakan campuran bahasa Belanda dan Indonesia, sedangkan satuan uang dinyatakan dalam gulden dan rupiah.9 Keempat, Kantor Cabang DJB Palembang mengedarkan mata uang kertas emisi Batavia Desember 8 Kepala-kepala cabang berikutnya ialah W. Ch. van Slooten, menjabat 1 Oktober 1948 sampai dengan 30 Juni 1950, mendekati masa penyerahan kedaulatan. Selanjutnya, pada masa transisi (1 Juli 1950 s.d. 1 Januari 1951) kepala cabang dijabat oleh S. F. van Musschenbroek; D. Kruys (2 Januari 1951 s.d. 15 Juni 1952), dan J. C. Wink (16 Juni 1952 s.d. 30 Juni 1953). Lihat Arsip Bank Indonesia, Sekilas Pembukaan Kantor Cabang Palembang, 20 September 1909. 9 Ketiga pecahan ini ditarik dari peredaran sehubungan dengan kebijakan 'Gunting Sjafruddin' pada 1950. 160 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
1947 yang diterbitkan berdasarkan Ordonansi 20 November 1947, dalam pecahan 10 sen dan 25 sen. Uang kertas itu menggunakan bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Keuangan W. A. Alons dan Pemeriksa Keuangan J. Ramaer. Pada lembar uang ini dicantumkan pernyataan "Tanda Pembajaran jang Sah" (ejaan asli) dan ketentuan hukum yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Belanda. Persaingan Ekonomi pada Masa Darurat Perang. Sepanjang 1945, pemerintahan Keresidenan Palembang yang berubah menjadi Pemerintahan Sub-Provinsi Sumatra Selatan masih merupakan pemerintahan sipil. Namun, menjelang 1946 mulai mengalami kesulitan dalam mengendalikan pemerintahan karena usaha NICA untuk berkuasa kembali. Setelah Konferensi Malino (1946), desakan NICA makin kuat, terlebih ketika sebagian wilayah Republik Indonesia dijadikan bagian negara Indonesia Serikat bentukan Belanda (Bangun 1996: 136). Persetujuan Linggarjati (1947) berdampak mempersempit ruang gerak pemerintahan Sub-Provinsi Sumatra Selatan karena harus berbagi kekuasaan antara daerah-daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan wilayah-wilayah yang dikuasai Recomba. Secara administratif berdasarkan Persetujuan Linggarjati wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia terdiri dari kewedanaan Pagaralam dan Musi Ulu Rawas ditambah sebagian kecil wilayah Kewedanaan Musi Ilir bagian utara, sebagian kecil Kewedanaan Komering Ulu, dan Kewedanaan Muara Dua di bagian selatan. Sempitnya wilayah yang dimiliki oleh Republik Indonesia membuat ruang gerak pemerintahan terbatas. Sementara itu, wilayah yang dikuasai oleh Recomba dibagi dalam 9 distrik, yaitu distrik Banyuasin, Musi Ilir, Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Ulu, Lematang Ilir, dan Ogan Tengah. Recomba mulai mengambil langkah untuk mewujudkan pemerintahan federal dengan mencari dukungan kelompok bangsawan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan membentuk Panitia Pembentukan Daerah Sumatra Selatan (Desember 1947) yang dipimpin oleh Raden Mohammad Akib (Alian 2000: 145-6). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 161
Gambar 4.5 Rakyat Palembang pada masa Revolusi Fisik (Sumber: palembang.dalam.sketsa.blog) Pada 30 Agustus 1948 Negara Sumatra Selatan (NSS) sebagai bagian dari negara federal Belanda diresmikan. Kepala pemerintahan NSS adalah Abdul Malik sebagai wali negara yang dalam pemilihan berhasil mengalahkan tiga calon lainnya, yakni Raden Zainal Abidin, Mochtar Prabunegara dan Bustam. Pada 28 Desember 1948, dilakukan upacara pelantikan Abdul Malik oleh wakil mahkota Belanda Dr. Beel di Mesjid Agung Palembang (Zed 2003: 372). Dalam menjalankan pemerintahan, Abdul Malik dibantu oleh beberapa orang yakni Raden Alwi sebagai kepala departemen urusan dalam negeri, Mohammad Rasyid kepala departemen pengajaran, kebudayaan, pengetahuan dan ibadat. Selanjutnya, Raden Muhammad Akip kepala departemen pembangunan, perhubungan dan perairan. Ir. H. A. Polderman kepala departemen kemakmuran, dan Mr. F. P. Stocker kepala departemen kehakiman.10 Federasi NSS hanya berlangsung sekitar 17 bulan, berakhir pada 18 Maret 1950 melalui keputusan Presiden Nomor 126 (25 Maret 1950) dan masuk ke wilayah Republik Indonesia menyusul pembatalan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar. 10 Investaris Arsip Kabinet Perdana Menteri RI, No. 104,Yogyakarta, 19441950. 162 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Pada masa NSS keadaan Palembang diliputi suasana kurang aman karena proses politik dijalankan secara terpaksa. Rakyat di wilayah NSS mengalami kesulitan ekonomi karena harga bahan pokok yang tinggi dan dibatasi; demikian pula keadaan di wilayah pemerintahan Sub-Provinsi Sumatra Selatan pun mirip. Akibatnya, barang kebutuhan pokok makin sulit ditemukan yang diikuti dengan lonjakan harga yang mencekik. Kekacauan itulah yang diharapkan Belanda, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Republik, termasuk pemerintah Sub-Provinsi Sumatra Selatan, merosot dan kemudian hilang. Belanda berharap rakyat Indonesia beranggapan Pemerintah Sub-Provinsi Sumatra Selatan tidak mampu mengatur ekonomi negara yang baru merdeka. Namun, pemerintah Sumatra Selatan terus berusaha memperbaiki perekonomian dengan meminta bantuan bank dan segenap dukungan rakyat Indonesia.11 UANG DAN PENEGAKAN KEDAULATAN Pencetakan dan Peredaran Uang. Sejak proklamasi kemerdekaan (1945) hingga akhir tahun itu, pemerintah Indonesia belum menerbitkan mata uang baru karena terdapat kesepakatan untuk tidak mencetak uang baru sebelum tercipta stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, sama seperti di daerah Jawa, di wilayah Sub-Provinsi Sumatra Selatan beredar berbagai macam uang sebagai alat pembayaran, seperti uang kertas gulden yang dicetak oleh DJB sejak 1925 sampai 1941. Mata uang gulden tersebut terdiri dari delapan pecahan yaitu 1.000 gulden, 500 gulden, 200 gulden, 100 gulden, 50 gulden, 25 gulden, 10 gulden, dan 5 gulden. Kemudian beredar uang kertas pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan antara 1940 sampai 1941 yang terdiri dari pecahan 2,50 gulden dan 1 gulden. Selain itu uang kertas pemerintah pendudukan Jepang juga masih beredar.12 11 Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 762, "Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)." Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2003. 12 Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 762. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 163
Gambar 4.6 Kantor DJB Palembang menjadi arena Perang Lima Hari Lima Malam (Sumber: palembang.dalam.sketsa.blog) Menjelang akhir 1945, pemerintah Indonesia mulai merencanakan membuka bank sirkulasi yang bertanggung jawab mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri ke seluruh wilayah Indonesia. Rencana itu dimulai dengan pembentukan Yayasan Pusat Bank Indonesia (dalam ejaan asli Jajasan Poesat Bank Indonesia) yang dalam perkembangannya melebur ke dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi pada 5 Juli 1946. Untuk mempersiapkan mata uang baru, pemerintah Indonesia menerbitkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 dan 3. Kedua maklumat tersebut menyatakan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia dan penetapan beberapa jenis mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran sah. BNI ditetapkan sebagai bank sirkulasi milik negara dengan R. M. Margono Djojohadikusumo sebagai direktur pertamanya (Unit Khusus Museum Bank Indonesia 2007: 4). 164 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Upaya pemerintah Indonesia mendirikan BNI sebagai bank sentral yang berpusat di Yogyakarta terwujud dan berhasil mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1946.13 Cetakan ORI sebenarnya sudah ditandatangani pada November 1945 di Jakarta, tetapi tidak dapat segera dilaksanakan karena kesulitan memperoleh bahan baku seperti kertas, tinta, bahan kimia fotografi dan zinkografi, plat seng pembuatan klise, mesin pengaduk tinta, dan peralatan lainnya. Uang baru dicetak-dalam lembaran 100 rupiah-di Percetakan Balai Pustaka dan De Unie setelah diperoleh bahan dari bantuan suka rela dan sebagian hasil rampasan dari percetakan dan perusahaan asing, terutama Pabrik Cat Pieter Schoen dan Percetakan Kolff & Co., yang berada dalam kendali NICA. Pelukis pertama uang ORI adalah Abdulsalam dan Soerono yang ditangani oleh R. A. S. Winarno dan Joener Ramli (Unit Khusus Museum Bank Indonesia 2007: 5-6). Jakarta yang genting pada akhir Desember 1945 mengakibatkan proses pencetakan ORI dilanjutkan di Yogyakarta, Surakarta, dan Malang. Nominal ORI terdiri dari 10 rupiah yang bernilai sama dengan 5 gram emas murni; 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah Jepang di Jawa dan senilai dengan 100 rupiah Jepang di Sumatra. Dengan demikian, ORI resmi sebagai alat pembayaran dan penukar sah yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan menjadi pengukur harga di seluruh wilayah yang secara de facto berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Bersamaan dengan penerbitan ORI, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pidato yang menegaskan bahwa uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah saat itu adalah ORI, sedangkan uang rupiah Jepang dan uang cetakan DJB dinyatakan tidak berlaku. Kondisi Pemberlakuan ORI terkendala oleh keterbatasan distribusi yang hanya meliputi Pulau Jawa dan Madura tetapi belum menjangkau pulau lain termasuk Sumatra. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan 13 Pada perkembangannya, fungsi BNI sebagai bank sentral tidak dapat berjalan akibat kemelut perang. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 165
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947 tanggal 26 Agustus 1947 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah tertentu di wilayah kekuasaan Republik Indonesia untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran sah yang berlaku secara terbatas di daerah yang bersangkutan. Mata uang terbitan pemerintah daerah itu disebut Oeang Repoeblik Indonesia Daerah atau Orida .14 Gambar 4.7 Gambar depan mata uang Mandat di Sumatra Selatan (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Gambar 4.8 Gambar belakang uang Mandat (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) 14 Tentang penerbitan berbagai jenis uang daerah di Sumatra Selatan, lihat bagian selanjutnya dalam bab ini. 166 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 4.9 Gambar belakang uang mandat yang berlaku di Keresidenan Lampung (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Gambar 4.10 Gambar belakang uang mandat yang berlaku di Keresidenan Lampung (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 167
BLOKADE EKONOMI NICA Menembus Blokade Ekonomi Belanda. Ketika menggantikan posisi Inggris di Palembang sejak Desember 1946, NICA sudah menyusun pasukan mereka di Kota Palembang dan sekitarnya. Pemerintah NICA berusaha mengadakan blokade ekonomi dan militer dengan menempatkan kapal- kapal perang mulai dari perairan pantai timur Sumatra, Selat Bangka sampai Sungai Musi. Kapal-kapal tersebut melakukan pencegahan terhadap lalu lintas pelayaran antara Palembang, Lampung, Jambi, dan Singapura. Blokade bertujuan mengisolasi hubungan timbal- balik antarwilyah itu sehingga hasil bumi, barang kebutuhan hidup, dan senjata, tidak dapat diekspor ataupun diimpor ke Singapura. Blokade ekonomi NICA menyebabkan situasi keuangan pemerintah Sub-Provinsi Sumatra Selatan sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia mengalami kesulitan berarti karena menutup pintu keluar- Gambar 4.11 Residen dan Gubernur Muda Sumatra Selatan A. K. Gani (Sumber: Koleksi Museum A. K. Gani) 168 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
masuk perdagangan. Blokade itu menyebabkan barang-barang dagangan dan hasil bumi dari Sumatra Selatan tidak dapat diekspor. Tujuan Belanda melakukan blokade adalah untuk "mencekik" Republik dengan senjata ekonomi dan berharap buruknya keadaan sosial-ekonomi akan menghancurkan kekuatan Republik. Kesulitan ekonomi dan menipisnya persediaan persenjataan militer di Sumatra Selatan diatasi Residen Gani dengan mengambil langkah strategis yaitu mengandalkan koneksi golongan Cina di Palembang dan Singapura. Dengan bantuan koneksi itu Residen sukses menyelundupkan hasil bumi Sumatra Selatan ke Singapura lewat perdagangan gelap untuk ditukar dengan senjata dan perlengkapan militer. Kemampuan Residen Gani menembus blokade dalam memperkuat perjuangan membuat dirinya dijuluki sebagai "penyeludup terbesar dari Asia Tenggara" (Zed 2003: 394; Zubir, dkk. 2012). Residen Gani menjalin koneksi dengan para pedagang Cina- Palembang yang juga merasa dirugikan dengan blokade ekonomi NICA. Tercatat sekitar 40 buah kapal dagang orang Cina- Palembang ditangkap Belanda sepanjang Juli sampai September 1946. Penangkapan kapal-kapal Cina-Palembang tersebut umumnya terjadi di muara Sungai Musi, dekat perairan Muntok, Selat Bangka. Kapal-kapal dagang Cina-Palembang yang biasa menempuh rute Jakarta-Singapura termasuk dalam tangkapan Belanda. Bukan saja kapal dagang yang disita tetapi para awak kapal juga ditangkap oleh pratroli NICA (Zed 2003: 51). Jumlah keseluruhan awak kapal yang ditangkap sekitar 400 orang; di antara mereka harus mendekam dalam penjara selama tiga bulan. Penyitaan dan penangkapan atas kapal-kapal dagang Cina- Palembang tersebut membuat pemiliknya meradang. Sebagian besar masyarakat pedagang Cina-Palembang yang tergabung dalam organisasi Chung Hua Tsung Hui (Federasi Cina Perantauan) di bawah naungan Konsul Jenderal Cina di Singapura mencoba mencari jalan keluar permasalahan. Selain itu, hampir semua organisasi Cina-Palembang dilebur ke dalam Min She atau Ming Cha yang bertujuan meminimalisasi perbedaan antara Cina Totok dan Cina Peranakan. Mereka mulai mendekati Residen Gani (Zed 2003: 497). Kedekatan pedagang Cina-Palembang dengan Residen Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 169
Gani muncul dari pengalaman dalam Pertempuran Lima Hari Lima Malam yang mengubah sikap kelompok-kelompok Cina-Palembang. Sebagian tokoh masyarakat Cina-Palembang yang lolos dari pertempuran dan menyelamatkan diri ke Singapura segera membentuk sebuah perhimpunan yang disebut Himpunan Persahahatan Cina-Palembang. Walaupun kenyataannya pada waktu itu mayoritas Cina di Palembang tetap bersikap netral di tengah ketidakpastian, mereka mulai berani terang-terangan mendukung Republik dengan cara sendiri, salah satunya melalui organisasi Chinese Labour Union Palembang. Organisasi itu melakukan aksi protes menuntut Belanda supaya membayar ganti rugi atas nyawa dan harta yang hilang dalam pertempuran awal 1947 tersebut. Walaupun tidak dikabulkan oleh NICA, tuntutan golongan Cina-Palembang itu menegaskan bentuk dukungannya kepada pemerintah republik dan menyalahkan NICA sebagai pemicu pertempuran. Keengganan NICA memenuhi tuntutan Cina-Palembang membuat mereka melancarkan mosi kepada pemerintahan NICA di Palembang, salah satu yang terpenting ialah penghapusan jabatan Kapten Cina secara sepihak. Mereka tidak percaya lagi dengan segala perintah Kapten Cina Lie Sioe Sing yang dianggap tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib anggotanya. Kedekatan Residen Gani dengan para pedagang Cina Palembang sebagai mitra dagang berjalan sejajar dengan berbagai kepentingan ekonomi yakni menembus blokade ekonomi NICA. Mereka bahu- membahu bekerja sama melakukan penyeludupan ke Singapura dengan menghubungkan para pejuang di Sumatra Selatan dengan Konsul Jenderal Cina di Singapura dan para pedagang Cina asal Palembang yang mengungsi ke Singapura (Zubir 2013: 114). Residen Gani dan kawan-kawan berhasil menyelundupkan emas Palembang ke Singapura lewat orang-orang Namsoco (Nusantara-Malaya- Singapore & Co). Emas permata senilai 600 juta gulden yang disita dari keluarga kerajaan di Sumatra Timur saat revolusi sosial juga dijadikan komoditas penyeludupan ke Singapura. Presiden Sukarno bahkan secara eksplisit mengakui bahwa Gani dan beberapa pejabat tinggi republik di Sumatra Selatan pernah menyelundupkan 9 kilogram emas dan 300 170 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
kilogram perak dari Sumatra yang dipertukarkan dengan 20.000 seragam tentara. Selain emas, kerja sama antara pejuang dan pedagang Cina- Palembang juga berhasil menembus blokade Belanda untuk menjual komoditas dagang Sumatra Selatan untuk ditukar dengan berbagai senjata, perlengkapan perang, pemancar radio, kendaraan, dan obat- obatan, termasuk penisilin bagi pejuang kemerdekaan serta perlengkapan untuk pemerintahan sipil (Said 1992: 98) Saluran penyeludupan itu melalui beberapa pedagang Cina- Palembang. Salah seorang pedagang Cina tersebut bernama Tong Djoe dan pemuda Theng A Suy. Tong Djoe dan pemuda Theng A Suy membantu pejuangan di bidang logistik, senjata dan ekonomi dengan Gani, Abdul Rozak, jawatan intendans TNI, dinas rahasia dan tokoh lain seperti M. Nurdin Panji dan Harun Sohar (Abyass, dkk. 2003: 131-2). Kesulitan Ekonomi Rakyat Masa Perang. Sejak agresi militer 1947 beberapa daerah jatuh ke tangan pemerintah pendudukan Recomba, eskalasi perdagangan makelar berkembang sepanjang garis demarkasi antara daerah pendudukan Lahat dan daerah republik di Pagaralam. Para pedagang berjalan kaki puluhan, bahkan ratusan kilometer, akibat banyak jembatan dihancurkan TRI/Subkoss untuk menghambat gerak tentara NICA. Para pedagang makelar membeli dan membawa kopi, beras, bawang merah dan hasil ternak serta hasil pertanian lain dari daerah pedalaman. Pembayaran dilakukan dengan ORISS, uang mandat ataupun barter langsung; para pedagang makelar membawa komoditas lain seperti minyak, rokok, sabun, garam, kain, perkakas pertanian, dan lain- lain, dibarter lagi dengan bermacam hasil bumi dari daerah pedalaman. Untuk memasuki wilayah demarkasi pendudukan Recomba, pedagang makelar harus membawa pas jalan dan membayar pajak tol sebanyak dua kali pada setiap daerah perbatasan, satu kali ketika keluar dari daerah penguasaan republik dan satu kali ketika hendak masuk daerah pendudukan. Di daerah perbatasan tersebut terdapat beberapa pos jaga yang disebut pos Onder Distrik Militer. Sejak pertempuran Lima Hari Lima Malam dan blokade ekonomi NICA lalu lintas perdagangan melalui pelabuhan Palembang melemah karena pelabuhan itu dikuasai oleh otoritas duane yang membentuk perdagangan gelap. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 171
Pada masa perang, muncul berbagai kelompok sosial yang berperan dalam perkembangan situasi di Kota Palembang khususnya dan di Sumatra Selatan pada umumnya. Mereka menjadi penggerak kehidupan politik di Palembang dan menjadi kelompok elite yang memengaruhi pengambilan keputusan bagi masyarakat. Hingga pertengahan 1950-an, kelompok sosial yang berperan besar dalam politik di Palembang adalah kaum nasionalis dan bangsawan lokal. Kelompok nasionalis diwakili oleh A. K. Gani dan M. Isa yang berpengaruh kuat terhadap pergerakan politik di Palembang. Sementara itu, kaum bangsawan lokal-para raden dengan tokoh sentral Abdul Malik-tampak masih ragu-ragu dalam menentukan sikap terhadap perubahan yang terjadi di Palembang sejak kemerdekaan. Kedatangan kembali Belanda di Palembang memberi kesempatan kepada kelompok raden untuk menduduki kembali posisi dalam birokrasi pemerintahan seperti ketika Belanda berkuasa. Blokade NICA membuat ekonomi Sumatra Selatan mengalami situasi sulit, begitu pula dalam NSS-yang didukung kelompok raden dan hanya berlangsung sekitar satu tahun- kesulitan ekonomi masih terjadi. Situasi itu membuat sebagian besar masyarakat Palembang tidak memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan NSS yang dipandang tidak mampu meningkatkan ekonomi yang signifikan dan tidak menumbuhkan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, NSS mengklaim bahwa usaha dalam sektor karet, minyak dan batu bara mengalami kemajuan pesat. Kementerian Kemakmuran NSS mencatat bahwa ekspor karet rakyat mencapai 64.283 ton pada 1949, meningkat dari 52.791 ton (1948); ekspor karet perkebunan sebesar 1.633 ton (1949) meningkat dari 1.608 ton (1948); ekspor minyak sebesar 4.437.432,3 ton (1949) meningkat dari 3.310.896 ton (1948); dan ekspor batu bara sebesar 17.208 (1949) meningkat dari 16.573 ton (1948).15 Akan tetapi, di luar klaim itu, harga barang kebutuhan pokok di Kota Palembang ternyata masih sangat mahal disebabkan oleh suasana yang tidak aman di wilayah NSS. Sedikit petani yang mau bekerja di sawah sehingga NSS harus mengimpor bahan pangan dari luar (Alian 2000: 268-78). 15 Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 409. 172 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
BERJUANG MEMBIAYAI REVOLUSI Riwayat Oeang Republik Indonesia Daerah. Keterpurukan ekonomi di Sumatra Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya berlanjut ketika Letnan Jenderal Sir M. Stompfort, panglima AFNEI, pada 6 Maret 1946 mengumumkan berlakunya uang NICA-uang merah-di daerah pendudukan Sekutu. Sementara, di wilayah pemerintahan Republik di Sumatra Selatan masih berlaku beberapa uang kertas cetakan DJB (1925, 1941), uang kertas pemerintah Hindia Belanda (1940, 1941), uang kertas pemerintah pendudukan Jepang, dan uang logam pemerintah Hindia Belanda cetakan 1942 (Alian 2000: 245-8). Gambar 4.12 Oeang ORISS di Palembang (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947, pemerintah daerah Sub-Provinsi Sumatra Selatan mencetak Oeang Repoeblik Indonesia Sumatra Selatan (ORISS) yang diedarkan di daerah itu. Terbitan ORISS pertama berupa uang kertas yang disebut "uang mandat." Di wilayah Sub-Provinsi Sumatra Selatan, pemerintahan sipil memberi kewenangan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 173
kepada pihak militer TRI/Subkoss mengeluarkan uang mandat yang terdiri dari empat jenis; pertama, uang mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Daerah Palembang, berlaku khusus dalam Keresidenan Palembang (dicetak dan diedarkan 1947); kedua, uang mandat Panitia Makanan Rakyat yang berlaku khusus di Keresidenan Bengkulu (1947); ketiga, uang mandat Pertahanan Daerah Lampung, dua kali dicetak dan diedarkan (1947 dan 1948), berlaku di Keresidenan Lampung. Gambar 4.13 Oeang ORISS di Kota Curup, 1948. (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Selain uang kertas, pemerintah Sub-Provinsi Sumatra Selatan mengakui beberapa jenis mata uang lainnya, yaitu mata uang berbentuk bon yang disebut "uang bon." Mata uang ini dikenal sebagai bon beras yang berlaku daerah Sub-Provinsi Sumatra Selatan yang dikeluarkan pada 1948. Pemerintah Sub-Provinsi Sumatra Selatan juga memberlakukan uang Orida berupa lembaran cek yang dicetak dan diterbitkan oleh Brigade Garuda Dempo, Pagaralam, pada 1947 (Kementrian Penerangan 1959: 270-1). 174 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Baik Orida/ORISS maupun uang mandat di wilayah Sub-Provinsi Sumatra Selatan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, terutama di daerah-daerah di luar kantong pendudukan NICA atau bukan wilayah NSS dan berlaku hingga akhir perjuangan revolusi kemerdekaan (1949). Selain sebagai alat pembayaran yang sah, berbagai jenis uang tersebut berfungsi sebagai alat revolusi yang mendukung pemerintah daerah Sub- Provinsi Sumatra Selatan dalam mengatur administrasinya, membiayai aparatur negara dan meletakkan dasar kemakmuran rakyat. Uang mandat ataupun Orida/ORISS merupakan uang kepercayaan dalam masyarakat Sumatra Selatan dan merupakan dukungan rakyat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah itu (Zed 2012: 325). Menerbitkan uang mandat ataupun Orida/ORISS bukanlah hal ringan sebab selain keterbatasan bahan dan alat, pencetakan uang juga senantiasa mendapat rintangan dari Belanda. Uang "merah" yang diedarkan oleh NICA, misalnya, mengacaukan perekonomian Republik Indonesia, termasuk di Sub-Provinsi Sumatra Selatan. Meskipun demikian, berdasar maklumat Pemerintah Republik Indonesia (2 Oktober 1945), pemerintah Sub-Provinsi Sumatra Selatan yang terputus komunikasi dengan pemerintah Pusat dan dihalangi oleh NSS tetap mengimbau agar rakyat menghindari penggunaan uang NICA yang dapat mengancam Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 175
keadaan ekonomi dan uang merah itu dinyatakan tidak berlaku dan tidak diterima. Desakan hebat setelah peristiwa Perang Lima Hari Lima Malam dan pemberlakuan Persetujuan Linggarjati, membuat pihak TRI/Subkoss harus hijrah dari Kota Palembang. Selanjutnya, pembentukan NSS membuat pusat pemerintahan sipil Sub-Provinsi Sumatra Selatan pimpinan Gubernur Muda M. Isa pindah dari Kota Palembang ke daerah uluan pada akhir 1947. Pusat pemerintahan Sub-Provinsi Sumatra Selatan dan Keresidenan Palembang secara darurat dipindahkan ke Lubuklinggau sebagai ibu kota Keresiden Palembang, sedangkan ibu kota Sub-Provinsi Sumatra Selatan dipilih Curup, Bengkulu. Pilihan atas kedua kota tersebut sebagai ibu kota merupakan alternatif strategis sebab keduanya berada di lokasi terpisah, tetapi sangat berdekatan secara geografis. Jika salah satunya jatuh ke tangan Belanda maka masih terdapat satu pusat pemerintahan yang berfungsi (Anugrah 2017). Gambar 4.14 Orida Sumatra Selatan yang berlaku untuk Sub-Provinsi Sumatra Selatan (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Perpindahan ibu kota Sub-Provinsi Sumatra Selatan dan Keresidenan Palembang tersebut juga tidak lepas dari situasi yang menghangat akibat dari rencana Belanda yang menginginkan wilayah pendudukannya menjadi bagian dari negara federal. Setelah perpindahaan pusat kekuasaan Sub-Provinsi Sumatra Selatan dan Keresidenan Palembang maka Kota Palembang dijadikan ibu kota dan pusat pemerintahan NSS yang dipimpin wali negara Abdul Malik (Zed 1997: 110). Perpindahan ibu 176 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
kota Sub-Provinsi Sumatra Selatan ke ulu Palembang bersamaan dengan penangkapan terhadap Presiden Sukarno dan wakil presiden Mohammad Hatta oleh Belanda pada 19 Desember 1948. Belanda beranggapan bahwa dengan menangkap dua pemimpin itu akan "menghapus" Republik Indonesia. Namun, sebelum penangkapan dilakukan Presiden Sukarno telah memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara. Tepat tahun baru, 1 Januari 1949, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, meliputi lima wilayah pemerintahan militer di Sumatra yakni daerah Aceh dipimpin oleh Teuku M. Daud Bereu'eh, Sumatra Timur dipimpin oleh Ferdinand Lumban Tobing, Riau dipimpin oleh R. M. Utoyo. Selanjutnya, Sumatra Barat dipimpin oleh Mr. Sutan Mohammad Rasyid, dan Sumatra Selatan dipimpin oleh A. K. Gani. Eskalasi konflik tidak hanya terjadi secara fisik-politik tetapi merambat pada persebaran dan penggunaan alat tukar dalam transaksi sehari-hari. Seiring dengan perpindahan ibu kota Sub-Provinsi Sumatra Selatan ke Curup, pencetakan uang mandat juga dilakukan di Curup yang mulai dicetak dan diedarkan pada Januari 1949. Pencetakan uang mandat di bawah instruksi langsung Gubernur Muda M. Isa. ORISS digunakan sebagai alat tukar yang sah di beberapa kawasan yang dikuasai Republik Indonesia seperti Curup, Muara Aman, Lubuklinggau, Muaro Bungo dan sekitarnya. ORISS dan uang mandat dicetak oleh Percetakan Mandar16 dengan pengaman kode cetak, bernomor seri enam angka dan tiga huruf yang terletak di bagian atas. Pada lembaran uang bagian depan ditampilkan seorang prajurit dan gambar belakang sawah bertingkat. Gubernur Muda M. Isa membubuhkan tanda tangannya secara langsung 16 Percetakan Mandar dioperasikan dari sebuah rumah berlantai dua di Jalan Pasar Tengah, Curup, milik seorang tokoh setempat bernama Sanusi Chan. Manan Dipa, aktor asal Curup dan keponakan ipar Sanusi mengingat rumah tersebut pernah jadi sasaran tembakan Belanda pada masa agresi militer yang melibatkan tiga pesawat cocor merah North American P-51 Mustang. Pesawat tempur itu menembaki Curup serampangan sehingga menyasar tiang listrik di depan rumah Sanusi dan menghancurkan sebuah mobil sedan yang berada di dalamnya. Akibat tembakan itu, ORISS yang telah dicetak tercerai-berai berserakan di lantai. Serangan Belanda tersebut mengincar tempat pencetakan ORISS di Curup sekaligus melumpuhkan percetakan dan peredarannya (Yuarsa 2016: 767). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 177
pada uang tersebut.17 Penggunaan ORISS dan uang mandat jauh lebih luas dibandingkan dengan pemakaian mata uang NICA yang praktis hanya beredar di sekitar Palembang (Anugrah 2017). Gambar 4.15 Orida Provinsi Sumatra yang berlaku di Sub-Provinsi Sumatra Selatan (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) 17 Ada cerita kecil tentang Gubernur Muda M. Isa yang pernah menjadi "kurir" pengantar uang. Ia dan stafnya sempat menyamar sebagai "orang biasa" yang mengantarkan uang kepada para pejuang di perbatasan Curup dan Lubuklinggau. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan penjual es puter dan ingin membelinya, tetapi berhubung tidak membawa uang pribadi niat itu diurungkan. Gubernur tidak mau menggunakan uang negara yang sedang dibawanya walau sekadar membeli es puter (Yuarsa 2016: 75). 178 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 4.16 Orida Provinsi Sumatra yang berlaku di Keresidenan Lampung (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Peredaran dan keabsahan ORISS "cetakan Curup" turut memberi andil dalam pengakuan kedaulatan Republik (Anugrah 2017). Gubernur Muda M. Isa yang merupakan salah seorang anggota ahli dalam delegasi Republik Indonesia dalam KMB di Den Haag18 berhasil mematahkan propaganda Belanda dan NSS yang berusaha mendiskreditkan pemerintahan Republik dengan ujaran "Pihak Republik (Indonesia) hanya berada di rimba-rimba." Di depan delegasi Konferensi, Gubernur menyatakan bahwa bagaimanapun Sumatra Selatan memiliki pemerintahan sah di luar Kota Palembang yang antara lain dibuktikan dengan legalisasi dan peredaran Orida/ORISS cetakan Curup (Yuarsa 2016: 92).19 Indonesia 18 Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 24/A/49, 31 Agustus 1949. 19 Bukti otentik ini bisa disaksikan hingga kini. Salah satu spesimen Orida/ORISS cetakan Curup dalam pecahan 40 rupiah dapat dijumpai di Perpustakaan Taman Fatahillah dan Museum Bank Indonesia pada bagian numismatika koleksi uang pada masa revolusi fisik. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 179
Gambar 4.17 Oeang Mandat yang berlaku di Keresidenan Lampung (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya menggunakan senjata dan taktik perang ataupun diplomasi di meja perundingan melainkan juga dengan uang. Terlihat nyata bahwa "berjuang dengan uang" itu tidak hanya pada aras elite politik atau pemerintahan tetapi juga di kalangan masyarakat kebanyakan, seperti pedagang dan petani, khususnya di daerah pendudukan. Di wilayah pendudukan masyarakat boleh memilih menggunakan uang NICA, uang mandat, atau Orida/ORISS sebagai alat pembayaran. Menarik bahwa meskipun pencetakan Orida/ORISS dan uang mandat tanpa jaminan emas atau apa pun, para pedagang, petani, dan rakyat jelata lainnya cenderung memilih menggunakan Orida/ORISS dan uang mandat sebagai alat pembayaran atau transaksi perdagangan dibanding memakai uang NICA yang jelas jaminannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 180 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 4.18 Oeang Mandat yang berlaku di Keresidenan Bengkulu (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Perang mata uang yang terjadi di wilayah Sumatra Selatan mampu menyatukan kaum pedagang dan petani yang pro-Republik untuk melakukan collective action melawan uang NICA. Pemberlakuan Orida/ ORISS dan uang mandat di Sumatra Selatan membuat jiwa rakyat lebih erat dan dekat dengan mata uang "cetakan sendiri" dan rakyat makin menaruh kepercayaan terhadap pemerintah Sub-Provinsi Sumatra. Bahkan, lebih jauh, dengan melihat, memegang, dan menggunakan Orida/ORISS atau uang mandat-sebagai bagian dari ORI-dalam kehidupan sehari-hari rakyat dapat merasakan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Pemberlakuan dan masa edar mata uang Orida/ORISS dan uang mandat-seperti halnya ORI dan Orida lainnya-hanya bertahan sekitar 3 tahun 5 bulan. Selanjutnya, Orida/ORISS dan uang mandat ditarik dari peredaran setelah KMB. Bersamaan dengan pemberlakuan mata uang federal-uang baru Republik Indonesia Serikat-oleh DJB (Maret 1950), maka semua jenis mata uang yang telah diedarkan oleh pemerintah ditarik kembali sebagai konsekuensi dari kesepakatan dalam KMB.20 Uang 20 Dalam kesepakatan KMB, penarikan Orida/ORISS dan uang mandat diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 19 yang berkaitan khusus dengan masalah moneter, keuangan dan perbankan. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 181
kertas RIS dikeluarkan dalam pecahan 5 rupiah dan 10 rupiah dengan tanggal emisi Jakarta 1 Januari 1950. Keduanya menampilkan desain yang sama yakni gambar Presiden Sukarno di bagian depan dan gambar pemandangan alam di bagian belakang. Warna uang dibedakan antara merah untuk pecahan 5 rupiah dan ungu untuk pecahan 10 rupiah. Dalam kesepakatan KMB (Pasal 19) disebutkan bahwa yang bertindak sebagai bank sirkulasi RIS adalah DJB; selama masih berutang kepada Belanda maka RIS akan bermusyawarah dengan pihak Belanda jika hendak mengubah undang-undang mata uang ataupun undang- undang DJB yang berlaku pada waktu pengakuan kedaulatan. Maka, berdasar Maklumat Menteri Keuangan 1 Januari 1950, seluruh mata uang ORI dan Orida, termasuk uang mandat dan ORISS di Sumatra Selatan, ditarik secara resmi dari peredaran terhitung 1 Mei 1950 dengan masa penukaran mulai dilakukan 27 Maret 1950 (Kementerian Penerangan 1959: 172). Membiayai Perjuangan melalui Uang Republik. Setelah pembentukan Keresidenan Palembang dan pemerintahan daerah Sub- Provinsi Sumatra Selatan pada akhir 1946, kondisi ekonomi di Sumatra Selatan dapat dikatakan berjalan relatif normal karena masih dapat menjalin hubungan dagang dengan luar. Namun, memasuki akhir tahun itu, saat NICA mulai memblokade Sungai Musi dan perairan Bangka keadaan ekonomi di Sumatra Selatan mengalami kelumpuhan. Akibatnya, harapan akan perbaikan ekonomi pasca-kemerdekaan belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Rakyat masih berhadapan dengan berbagai kesulitan ekonomi, terutama dalam memperoleh pakaian dan makanan. Situasi makin pelik karena diikuti oleh peredaran mata uang Jepang dan mata uang NICA. Pemerintah Sub-Provinsi Sumatra Selatan juga belum memperoleh pendapatan daerah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan sipil. Sejak 31 Mei 1946, Gubernur Muda Gani mengajak masyarakat memberikan utang kepada pemerintah melalui kantor pemerintahan, kantor pos, atau volksbank. Utang kepada pemerintah tersebut dilakukan dengan transaksi kupon kuitansi sebagai bukti utang pemerintah (Kementerian Penerangan 1959: 218-20). 182 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 4.19 Oeang Mandat yang berlaku di Palembang (Sumber: Koleksi Bank Indonesia) Kesulitan ekonomi pemerintah sipil dan militer perlahan mulai teratasi dengan menembus blokade ekonomi NICA dan kebijakan untuk mengeluarkan mata uang Orida/ORISS dan uang mandat di Sumatra Selatan. Kebijakan untuk mengeluarkan mata uang dari pemerintah Indonesia sangat ditunggu, termasuk di Sumatra Selatan sebab uang ini sangat diperlukan sebagai alat tukar sementara dan kebutuhan mendesak dalam membayar gaji pegawai sipil dan tentara. Lebih lanjut kemunculan uang mandat ORISS dapat dimanfaatkan untuk membiayai perbekalan tentara serta barisan pejuang lain di Sumatra Selatan. Kenyataannya, ORISS dan uang mandat yang dicetak dan beredar selama hampir dua tahun (1947-48), ternyata memicu inflasi di Sumatra Selatan, tanggungan utang TRI/Subkoss dan laskar pejuang lain di Sumatra Selatan membubung yang harus ditanggulangi oleh pemerintahan sipil. Selain itu, laju inflasi dipicu oleh uang mandat yang dicetak oleh pemerintah militer keresidenan masing-masing kurang dapat dikontrol oleh pemerintah pusat di Jakarta sehingga pengeluaran dan jumlah Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 183
uang yang beredar cukup banyak. Belum lagi muncul persoalan Orida/ ORISS dan uang mandat yang palsu di masyarakat (Zed 1996: 243). Akan tetapi, sekali lagi dapat dikatakan bahwa bagaimanapun Orida/ORISS dan uang mandat yang bersifat darurat mampu mendanai revolusi selama mempertahankan kemerdekaan di Sumatra Selatan. 184 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
BAB 5 Institusionalisasi Bank Indonesia Sejak pengakuan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia melalui Konferesi Meja Bundar, Sumatra Selatan yang kemudian berstatus sebagai Daerah Tingkat I (Provinsi) tidak serta merta dalam kondisi stabil. Pergolakan daerah turut memengaruhi kemandegan pada masa ini. Di sisi lain, penataan ekonomi dapat dikatakan masih sangat baru mengingat proses dekolonisasi yang bergerak sendiri-sendiri. Masyarakat pedalaman yang masih membawa hasil bumi seperti karet, kopi dan lada tetap menyumbang kemajuan ekonomi. Karet dalam hal ini menjadi salah satu komoditas penting karena permintaan dunia akan komoditas ini sangat tinggi di tengah politik Perang Dingin. Dalam kurun itu pemerintah mulai melaksanakan pembangunan, proyek-proyek "mercusuar" dirancang yang ditingkahi semboyan nation and character building. Pada masa itu pula proses dekolonisasi dan nasionalisasi terhadap perusahaan- perusahaan Eropa terus berlanjut, diikuti penggantian status De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK Negosiasi dalam Nasionalisasi. Nasionalisasi DJB tidak lepas dari persetujuan keuangan dan perekonomian dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Desakan untuk segera menasionalisasi DJB disebabkan oleh keputusan KMB yang membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 185
tidak sesuai lagi dengan semangat dan cita-cita perjuangan membentuk negara-bangsa pada awal kemerdekaan. Masalahnya, dalam posisi sebagai negara serikat, pembentukan bank sirkulasi sebagai pengganti DJB harus melalui perundingan dan persetujuan Negeri Belanda. Dalam pada itu, Bank Negara Indonesia yang dibentuk setelah kemerdekaan tidak dapat difungsikan lagi sebagai bank sirkulasi karena perannya digantikan oleh DJB.1 Kegagalan mempertahankan fungsi BNI sebagai bank sirkulasi dalam RIS berdasar hasil KMB menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat perbankan. Ditambah dengan utang kepada pemerintah Belanda sebesar 4.300 juta gulden yang dibebankan kepada RIS, membuat situasi itu memukul perekonomian Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, pemerintah Indonesia menyatakan kembali ke bentuk negara kesatuan karena RIS dianggap tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Dengan kembali ke negara kesatuan, pihak asing, terutama Belanda, tidak dapat lagi ikut campur tangan urusan dalam negeri Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi, moneter dan perbankan.2 Selanjutnya, disusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank NV yang akan menjadi dasar hukum nasionalisasi. Pertimbangan mendasar dalam undang-undang tersebut ialah bahwa Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai bank sentral jang bersifat nasional. Dalam menjamin kepentingan umum, bank tersebut harus dimiliki oleh negara. Sementara, DJB pada waktu itu bersifat partikelir dan berada di tangan modal asing sehingga tidak tepat bila difungsikan sebagai bank sentral. Untuk mengakhiri kedudukan DJB seperti itu, maka lembaga itu harus dinasionalisasi. 1 Penunjukan DJB sebagai bank sirkulasi berdasar keputusan KMB ditentang oleh Indonesia. Dalam forum KMB, Sumitro Djojohadikusumo berkeras menolak pemfungsian DJB sebagai bank sirkulasi, sebab menurutnya Pemerintah Indonesia sudah memiliki BNI sebagai bank yang berhak dan pantas menjadi bank sirkulasi. Namun, penolakan itu tidak mendapatkan posisi dalam forum tersebut karena desakan untuk menasionalisasi DJB lebih besar (Kusuma 2014: 92). 2 Dalam melaksanakan nasionalisasi DJB, pemerintah mengganti Dr. Houwink, presiden DJB sebelumnya yang mengundurkan diri, dengan Sjafruddin Prawiranegara; diikuti dengan pembentukan Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank yang terdiri dari para ekonom, yaitu Mohammad Sedino sebagai ketua, dan para anggota Soetikno Slamet, Dr. R. M. Sumitro Djojohadikusumo, T. R. B. Sabaruddin, Drs. Ahmad Qudt, dan Drs. Kouw Bian Tie (Kusuma 2014: 945). 186 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 5.1 Kantor BI Palembang menjelang dibongkar, 1965 (Sumber: palembanglamo.instragram) ialah Langkah awal pemerintah dalam menasionalisasi DJB mencabut hak dari saham-saham DJB agar menjadi milik penuh dan bebas dari negara. Oleh sebab itu, sejak pemberlakuan undang-undang tentang nasionalisasi DJB, saham-saham dalam modal pangkal dari DJB yang belum menjadi milik pemerintah Indonesia dicabut haknya oleh pemerintah dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari negara. Para pemegang saham selanjutnya diberi pengganti kerugian sebesar 120 persen dari harga nominal sahamnya dalam mata uang Belanda yang menurut peraturan devisen berkedudukan di Indonesia, 360 persen dari harga tersebut dalam mata uang Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam mengganti kerugian kepada kepada para pemegang saham menyediakan uang yang diperlukan tersebut. Pengganti kerugian berjalan dalam waktu tiga tahun setelah terjadi hak penggantian kerugian jang telah ditetapkan, dengan kurs pada waktu transaksi hak menerima pengganti kerugian. Pembelian saham DJB dilakukan lewat Bursa Efek di Amsterdam. Langkah itu merupakan cara aman karena pemerintah tidak mungkin melakukannya secara paksa sebab DJB merupakan aset Belanda berbadan hukum Persero yang merupakan milik swasta. Pada awalnya Pemerintah Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 187
Belanda tidak menyetujui pembelian saham DJB oleh pihak Pemerintah Indonesia. Namun, kedua utusan negara, Muhammad Saubari dan Khouw Bian Tie, berusaha memaksa berdasarkan hasil keputusan KMB. Bagi Indonesia menasionalisasi DJB memiliki alasan penting berkenaan dengan transaksi pada bank-bank pusat di seluruh dunia. Jalinan bank dunia melibatkan sebuah bank sentral yang memiliki fungsi dalam menjamin persediaan uang yang dapat ditukarkan (inwisselbaar). Tugas ini hanya dapat diserahkan kepada bank pusat, di mana pemerintah dalam urusan kebijakan pimpinan tidak dapat ikut campur tangan; bank sentral memiliki fungsi otonom. Oleh sebab itu, DJB harus dinasionalisasi secara keseluruhan, karena menasionalisasi hanya suatu persentase saja akan menyebabkan seluruh organisasi terganggu. Untuk mencapai tujuan nasionalisasi DJB, pencabutan hak milik, penghapusan atau pada umumnya penanggalan hak, pemindahan benda atau hak yang dipaksakan, harus diatur dalam undang-undang.3 Secara prosedur nasionalisasi DJB dilakukan pemerintah dengan menjalankan tindakan pemindahan saham dan sertifikat dari saham-saham DJB ke tangan Pemerintah Indonesia. Sejak 3-6 Agustus 1951, pemerintah mengatur prosedur tersebut dengan mengeluarkan pengumuman melalui beberapa surat kabar yang terbit hari itu, baik di Indonesia maupun di Negeri Belanda, antara lain Pedoman dan Berita Indonesia.4 Pengumuman tersebut membuahkan hasil karena hingga 1 Oktober 1951, pemerintah telah mengganti rugi dan mampu membeli saham sebesar 8,95 juta gulden dari total seluruh saham DJB sebesar 9 juta gulden atau hampir 97 persen dari jumlah saham DJB. Setelah dinasionalisasi tugas DJB bukan lagi bersifat partikelir dan dibebankan hak istimewa untuk mengeluarkan uangkertas dan juga berperan sebagai bankers' bank. Pemerintah memberi kesempatan kepada pihak yang tidak setuju dengan besaran pengganti kerugian untuk mengadukannya kepada hakim di Indonesia dan minta penetapan kerugian menurut harga seadil- 3 Peraturan nasionalisasi DJB telah sesuai dengan acara pencabutan hak di Indonesia yang dimuat dalam Onteigeningsordonnantie 1920. Lihat dalam Staatsblad, No. 574 Tahun 1920. 4 Maksud pengumuman ini memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan sertifikat dari saham-saham DJB untuk menjualnya kepada pemerintah. Pemerintah akan membayar tunai dalam kurs mata uang yang berlaku saat itu dalam waktu 3 tahun (Kusuma 2014: 107). 188 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
adilnya dalam waktu dua bulan. Namun, proses penggantian kerugian itu hampir tidak terjadi kendala. Ketika proses penggantian kerugian selesai, maka sejak 1 Oktober 1951 telah diserahkan secara resmi DJB di Jakarta dalam mengatasi masalah pengganti kerugian ini selama tiga tahun penyelesaian sesuai dengan persetujuan keuangan dan perekonomian KMB. Gambar 5.2 Peta keadaan kantor perbankan di Palembang 1950-an (Sumber: Arsip Bank Indonesia Cabang Palembang, No. 9/81/ON/S) Pada akhir 1952, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dalam rancangan undang-undang. Satu tahun kemudian (30 Juni 1953), DJB melakukan Rapat Umum Biasa Pemegang Saham mengenai pengalihan hak dan kewajiban DJB kepada Bank Indonesia.5 Rapat itu membahas bahwa peran DJB sebagai pengedar uang alat sah pembayaran di Indonesia akan digantikan oleh Bank Indonesia. 5 Secara resmi, nama DJB diganti dengan nama Bank Indonesia dan berakhir pula proses nasionalisasi sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada 1 Juli 1953 sehingga tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Lihat dalam Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1953, 2 Juni 1953. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 189
Nasionalisasi DJB juga memicu munculnya gagasan nasionalisasi pada instansi lain yang mengarah kepada apa yang disebut 'Indonesianisasi'. Dalam muktamarnya pada Desember 1949 sebagai reaksi atas hasil KMB, Partai Masyumi mengeluarkan gagasan nasionalisasi pertama kali. Partai Masyumi mengamanatkan kepada ketuanya, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri pada saat itu, untuk mendesak agar parlemen dan pemerintah mengeluarkan rencana nasionalisasi yang kemudian direalisasikan pada 28 Mei 1951 (Rahardjo, dkk. 1995: 59). Selama masa transisi nasionalisasi, Kantor DJB Cabang Palembang dipimpin oleh kepala cabang orang Belanda. Pada masa akhir Negara Sumatra Selatan (1948/49), pimpinan dijabat oleh W. Ch. van Slooten. Pada masa KMB berlangsung hingga berakhir dan pembentukan RIS (194950), jabatan agentschap DJB Palembang dipegang oleh P. Bordes. Selanjutnya, selama masa proses negosiasi nasionalisasi (1950-51), DJB Palembang dipimpin oleh S. F. van Musschenbroe, kemudian digantikan oleh D. Kruys (1951-52). Sedangkan pejabat Belanda terakhir dipegang cukup lama oleh J. C. Wink sejak sebelum nasionalisasi (1952-55). Setelah masa tersebut, jabatan pimpinan cabang BI Palembang dipangku oleh putra-putra Indonesia. Pejabat pertama Kantor BI Cabang Palembang ialah R. Soetandijo selama dua periode yaitu 1955-56 dan 1956-57.6 Setelah nasionalisasi DJB, bank-bank swasta Eropa di Indonesia, khususnya kantor cabang di Palembang, juga dinasionalisasi. Pertama, peleburan dua bank masa kolonial yang serta merta menjadi bank negara di Indonesia, yakni Algemeene Volkscredietbank atau Syomin Ginko dijadikan Bank Rakyat Indonesia.7 Selanjutnya, Nederlandsche Handelsbank dinasionalisasi menjadi Bank Umum Negara yang kemudian berproses menjadi Bank Bumi Daya. Sementara itu, Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara dan Nederlandsche Handelmaatschappij NV menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (To Oey 1991: 225-58). 6 Lihat Arsip Bank Indonesia, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang, 20 September 1909 7 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penghapusan Badan Hukum Algemeene Volkscredietbank. 190 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Peristiwa lain dalam dunia perbankan terjadi pada 1963 ketika berlangsung politik konfrontasi pemerintahan Presiden Sukarno. Bank- bank asing milik pengusaha Cina seperti Overseas Chinese Banking Corporation dicabut izin usahanya; disusul pencabutan izin serupa atas Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Bank of China, dan The Chartered Bank (1964). Pada 1965, pemerintah Orde Lama membentuk Bank Tunggal yang "melebur" tujuh bank pada waktu itu-Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara, Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Tabungan Negara-menjadi satu bank. Pembentukan Bank Tunggal pada masa Demokrasi Terpimpin dilakukan sebagai suatu sistem bank yang terorganisasi dalam satu kekuatan dengan tujuan mewujudkan Rencana Pembangunan Semesta Berencana yang dirancang pemerintah.8 Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Ketika proses nasionalisasi DJB berjalan, sejak 1950 -pada masa kepemimpinan Dr. Houwink-beberapa posisi penting di DJB sudah dijabat oleh orang Indonesia. Pada April 1950, misalnya, Mr. R. B. Gandasoebrata merupakan orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tinggi di DJB sebagai Kepala Urusan Devisa. Pada 9 Juli 1950, Mr. Loekman Hakim duduk sebagai komisaris pemerintah di DJB dan Ir. R. M. T. Sarsito Mangunkoesoemo sebagai anggota Direksi. Pada 15 Agustus 1950, menyusul Mr. Indra Kasoema dan Mr. Loekman Hakim diangkat pada posisi puncak sebagai Wakil Presiden. Penunjukan dan pengangkatan pejabat dari kalangan orang Indonesia, memberi jaminan terhadap kepentingan Indonesia pada DJB yang ditunjuk sebagai bank sirkulasi berdasar hasil keputusan KMB. Selama dalam proses nasionalisasi, jabatan presiden utama DJB sudah digantikan oleh Sjafruddin Prawiranegara, tetapi jajaran staf masih dipenuhi oleh orang-orang Belanda. Jabatan-jabatan penasihat, dewan komisaris, direktur muda dan wakil-wakil direktur masih dijabat oleh orang Belanda berikut kepala-kepala kantor cabang di Indonesia; seluruh direktur juga masih dijabat oleh orang-orang Belanda.9 Keadaan itu 8 Lihat dalam Unit Khusus Museum Bank Indonesia (t.t.). 9 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 191
disebabkan oleh kekurangan tenaga ahli berpengalaman dalam bidang perbankan, selain untuk memudahkan proses nasionalisasi. Pergeseran staf jajaran DJB mulai terjadi sejak pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953. Sjafruddin Prawiranegara dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pertama oleh Presiden Sukarno. Kedudukan BI ditetapkan di Jakarta agar dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Bank Indonesia memiliki kantor cabang, kantor koresponden dan kantor-kantor agen besar yang jumlahnya diatur sesuai dengan kebutuhan. Pada awal 1953, BI memiliki 15 kantor cabang, yakni 8 kantor di Jawa, 3 di Sumatra, 2 di Sulawesi, dan 2 di Kalimantan; serta dua kantor cabang di luar negeri yakni di New York dan Amsterdam. Selanjutnya permasalahan modal awal BI juga disesuaikan dengan undang- undangnya, yang kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian pada 1960; modal yang semula 25 juta rupiah dinaikkan menjadi 100 juta rupiah. Jumlah modal BI tersebut masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah kewajibannya serta jika dibandingkan dengan bank-bank sentral di luar negeri sehingga perlu dinaikkan. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953, BI mengikuti hukum perdata Eropa dan hukum dagang Eropa dan dapat menjalankan hak-hak atas kebendaan dan tetap tunduk pada hukum adat yang berlaku. Artinya, pelaksanaan tugas BI harus sesuai dengan ketentuan bank sentral pada umumnya di setiap negara.10 Kebijakan BI sebagai bank sentral meliputi berbagai macam jenis tugas dan pekerjaan, secara umum ialah bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan memelihara stabilitas moneter dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter tersebut tidak hanya dikeluarkan langsung oleh bank sentral melainkan pula hasil persetujuan pemerintah khususnya Kementrian/Departemen Keuangan. Defisit dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara akan berdampak inflasi karena defisit akan dibiayai oleh pencetak uang yang menambah volume uang beredar. Namun, jika program-program pemerintah dapat mendorong produktivitas 10 Lihat dalam Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1960. 192 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
masyarakat dan perkembangan bisnis sehingga meningkatkan produksi nasional dan arus barang, maka tekanan inflasi akan dapat diimbangi oleh pertumbuhan produksi. Selain itu, BI memiliki tugas dalam pembatasan perkreditan secara kuantitatif dan kualitatif, penetapan dan perubahan tingkat bunga, mengatur sirkulasi uang serta penentuan jumlah uang beredar. Selanjutnya, BI menjalankan kebijakan pasar terbuka, kebijakan devisa dan neraca pembayaran, membimbing dan mengawasi bank-bank serta lembaga keuangan yang merupakan peran BI sebagai lender of last resort atau bankers' bank.11 Kebijakan moneter mata uang Pemerintah Indonesia dimulai ketika DJB dinasionalisasi dengan menghentikan pemberlakuan Indische Mijntwet (1912), dan menetapkan mata uang baru sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang lama yang beredar ditarik dan dinyatakan tidak dapat lagi dipakai untuk pembayaran kepada Kas Negeri, tetapi masih dapat ditukarkan pada Kas Negeri dalam jangka waktu yang terbatas. Mata uang yang dikeluarkan meliputi uang logam dan uang kertas. Uang logam berupa pecahan 50 sen yang terbuat dari nikel, dan mata uang aluminium pecahan 25 sen, 10 sen, 5 sen dan 1 sen; sedangkan uang kertas meliputi 10 sen, 25 sen, 1 rupiah, dan 2,50 rupiah.12 Sekitar satu dekade setelah KMB (1950-59), kondisi perekonomian Indonesia secara umum sangat buruk. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut; pertama, berdasar keputusan KMB, Indonesia harus memikul pembayaran utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri 2,8 triliun rupiah sehingga pemerintah menanggung defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Padahal perdagangan Indonesia kala itu hanya mengandalkan satu jenis ekspor yakni pertanian dan perkebunan yang rentan berfluktuasi. Kedua, pemerintah belum berpengalaman menata ekonomi karena keterbatasan tenaga ahli dan ketersediaan dana yang tidak memadai. Ketiga, situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan disebabkan oleh gejolak politik dan 11 Lihat Bab II Pasal 7 s.d. Pasal 20 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 1953; Beng To (1991: 2534). 12 Lihat Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951; lihat juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 193
gerakan separatis di beberapa daerah. Situasi itu memicu ketidakstabilan politik dan berakibat pada pengeluaran dana pemerintah yang sangat besar untuk melaksanakan operasi keamanan yang semakin meningkat. Keempat, kabinet yang terlalu sering berganti menyebabkan banyak rencana program kerja pemerintah tidak dapat dilaksanakan. Kelima, angka pertumbuhan penduduk sangat besar. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Penyelesaian masalah jangka pendek dilakukan dengan dua jalan yakni mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup; sedangkan penyelesaian laju pertambahan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan jangka pendek ditempuh dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar melalui pemotongan nilai uang (sanering) atau lazim dikenal sebagai 'gunting Sjafruddin. Terhadap uang nominal 2,50 rupiah ke atas dilakukan pemotongan nilainya hingga tinggal setengahnya (berlaku sejak 20 Maret 1950). Kebijakan itu ditempuh guna menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Dampak kebijakan tersebut langsung dirasakan masyarakat kelas menengah ke atas, sementara rakyat kecil tidak terlalu dirugikan. jangka panjang dengan menekan Selanjutnya, pemerintah merancang Program Benteng untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah sekaligus mengubah corak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng dirancang oleh ahli ekonomi Sumitro Djojohadikusumo pada masa Kabinet Natsir untuk menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan bimbingan dan pemberian bantuan kredit. Namun, program tersebut tidak tercapai dengan baik karena beban keuangan pemerintah semakin besar dan kegagalan para pengusaha pribumi bersaing "melawan" pengusaha nonpribumi. Dampaknya, Program Benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran belanja pada 1952 sebesar 3 miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya 1,7 miliar rupiah. Program lain seperti sistem ekonomi Ali Baba, persaingan Finansial 194 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Ekonomi dan Musyawarah Nasional Pembangunan juga mengalami kegagalan. BANK INDONESIA DAN 'STAAT OVERLEG BELEG' Kelahiran BI Sumatra Selatan. Setelah proses nasionalisasi selesai pada 1 Juli 1953, Kantor DJB Agentschap Palembang berubah menjadi Bank Indonesia Kantor Cabang Palembang (BI Palembang). Namun, proses perubahan dan pengelolahan kantor BI Palembang dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi kekacauan dan ketidakstabilan pengelolaan ekonomi dan moneter di Provinsi Sumatra Selatan waktu itu. Selain itu, jumlah tenaga kerja berkebangsaan Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu masih sangat terbatas. Kepala Cabang BI Palembang masih dipegang oleh pejabat Belanda, J. C. Wink hingga 1955,13 kemudian digantikan oleh orang Indonesia, R. Soetandijo (Agustus 1955 hingga Juli 1957).14 Sejak itu, kursi Kepala Cabang BI Palembang diduduki oleh pejabat berkebangsaan Indonesia yakni Andi Faisal (1957-58), dan R. Soemirat Soerjodarmodjo (195859).15 Struktur organisasi BI Palembang masih seperti pada masa DJB yakni kepala cabang sebagai pejabat tertinggi di kantor cabang, kemudian berturut-turut jabatan sekretaris cabang, kuasa kas, tata usaha, pembukuan dan administrasi, pesuruh dan keamanan. Jumlah pegawai tidak terlalu banyak, hanya beberapa puluh orang. Aturan BI Palembang masih kaku dan ketat antara lain sesama pegawai di kantor itu tidak 13 Pemberhentian Wink sebagai kepala cabang BI Palembang (Juni 1955) lantaran dua faktor; pertama, hubungan IndonesiaBelanda memburuk akibat pelanggaran terhadap kesepakatan KMB mengenai penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Situasi itu mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 13/1956 pada 3 Mei 1956 yang membatalkan perjanjian KMB sehingga muncul semangat anti- Belanda seperti terlihat dalam pemulangan warga negara Belanda secara besar-besarantermasuk tenaga Belanda di kantor-kantor cabang BI. Kedua, pada 1956, BI telah memperoleh tenaga kerja ahli Indonesia hasil rekrutmen dan pendidikan program pepiniere sejak 1950; sebagian besar mengisi jabatan kepala cabang BI, termasuk cabang Palembang (Beng To 1991: 38898). 14 R. Soetandijo termasuk pegawai/pejabat BI yang memperoleh pendidikan program pepiniere. 15 Arsip Bank Indonesia, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang, 20 September 1999. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 195
diperkenankan menikah; jika hal itu terjadi, salah satu di antaranya harus mengundurkan diri sebagai karyawan.16 Beberapa kasir BI Palembang masih merupakan pegawai lama dari DJB yang terdiri dari keturunan Tionghoa. Pemberdayaan pegawai lama itu membuat suasana kerja di BI Palembang masih terasa seperti zaman kolonial, banyak karyawan terbiasa berbahasa Belanda meskipun tidak ada lagi pegawai orang Belanda. Sejalan dengan peningkatan kerja BI Palembang, hampir setiap tahun-setelah nasionalisasi-diadakan rekrutmen karyawan berlatar belakang sarjana. Namun, berhubung di Kota Palembang masih jarang ditemukan lulusan sarjana, maka kebanyakan pegawai diambil dari tamatan Sekolah Menengah (Pertama/Atas), terutama yang mendapat tambahan kursus mengetik. Mereka diangkat sebagai staf administrasi dan juru ketik pengelola laporan keuangan.17 Setelah masa Demokrasi Terpimpin, kepala cabang BI Palembang dijabat oleh Natalegawa selama dua periode (1959-60 dan 1960-61) dengan tugas khusus tambahan mengurus lahan dan kantor BI Palembang yang harus dipindahkan terkait dengan rencana pembangunan Jembatan Musi. Penggantinya, R. Soejatno Soemardjo, menjabat lebih lama (tiga periode bersinambung, 1961-64) sehubungan dengan intensitas rencana pembangunan Jembatan Musi. Kepiawaiannya sangat dibutuhkan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah (kota, provinsi, dan peperda ), termasuk pemerintahan pusat di Jakarta, dan juga dengan BI Pusat. Kepala cabang BI Palembang yang baru, Hamdani (menggantikan Soejatno Soemardjo, 13 Maret 1964), melanjutkan tugas pendahulunya harus membongkar Gedung BI Palembang di Jalan Kantor, tepat di tapak kaki Jembatan Musi, dan mencari lokasi serta gedung baru sementara. Lantaran mengemban tugas yang cukup rumit itu Hamdani dipercaya memangku jabatan selama dua periode berturut-turut (1964-65 dan 16 Wawancara dengan Hj. Usani Usman, pensiunan BI Palembang (Palembang, 29 Agustus 2019). 17 Pada 1956, di Kota Palembang hanya terdapat 4 SMP, 1 SMA/B, 1 SMEA, 1 STM, 1 SGB/B dan 1 SGB/A. Satu-satunya perguruan tinggi, Syakhyakirti (didirikan 31 Oktober 1953), menyelenggarakan program pendidikan ekonomi setara Diploma 3. Wawancara dengan pensiunan BI Palembang, Hj. Usani Usman dan Hj. Robinga Sukayat (Palembang, 29 Agustus 2019). 196 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 5.3 Peta Kota Palembang menjelang pembangunan Jembatan Musi (Sumber: Arsip BI Palembang No. 11/34/24.3.64) 1965-66). Pada periode berikutnya (1966-68), kepala cabang dijabat oleh Mardjono.18 Pada 1953, BI Palembang memiliki wilayah kerja di seluruh Provinsi Sumatra Selatan yang meliputi Keresidenan Palembang, Keresidenan Lampung, Keresidenan Bengkulu dan Keresidenan Bangka-Belitung. Namun, berhubung dua keresidenan, Lampung dan Bengkulu, dimekarkan menjadi provinsi baru di wilayah Sumatra Selatan, dilakukan pemisahan kantor cabang di kedua provinsi tersebut. Yang menarik, BI Bandar Lampung telah dibuka pada 2 Desember 1961 dengan nama Bank Indonesia Cabang Teluk Betung sebelum Provinsi Lampung resmi dibentuk pada 18 Maret 1964. Akan halnya BI Cabang Bengkulu dibuka setelah Provinsi Bengkulu berdiri pada 18 November 1968; sementara itu gedung kantornya baru dibangun pada 1972 dan diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia Rahmat Saleh pada 14 September 1974. Pimpinan cabang BI Bengkulu yang pertama ialah R. Husni Djojosoemitro dengan pegawai berjumlah 28 orang. 18 Arsip Bank Indonesia, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang, 20 September 1999. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 197
Setelah dinasionalisasi, Kantor BI Palembang masih terletak di Schoolweg-yang berganti nama menjadi Jalan Kantor di kawasan Tengkuruk. Fokus BI Palembang pada saat itu bertujuan khusus memenuhi dan memfasilitasi dengan baik segala kebutuhan uang tunai dan pengawasan perbankan di Provinsi Sumatra Selatan. Namun, sejalan dengan perubahan situasi politik dalam sistem demokrasi dan ekonomi liberal, kelembagaan BI Palembang pun mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Pada awalnya, BI Palembang, tidak saja berfungsi sebagai bank sirkulasi dalam mengatur nilai satuan uang serta mengelola dan mengawasi kredit, tetapi juga sebagai bank sentral yang independen dalam menjalankan otoritas moneter. Namun, aktivitas komersial BI, termasuk BI Palembang, sebagai warisan dari DJB masih dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam membiayai pembangunan melalui pinjaman perbankan. Pinjaman yang dibebankan kepada BI Palembang juga akibat dari tugas-tugas operasional perbankan komersial yang belum optimal, terutama dalam memberikan kredit secara profesional (Arndt 1971: 61). Dalam hal tugas pemberian kredit, BI Palembang bertindak sebagai bank umum melalui departemen komersial. Namun berbeda dalam praktiknya dengan bank komersial, kredit yang disalurkan BI Palembang tidak berasal dari simpanan nasabah, melainkan dari mencetak uang baru karena tidak menerima deposito dan tidak mencari keuntungan. Namun, sesuai dengan UUPBI 1953, fungsi kegiatan komersial ini bersifat sementara, dan berangsur-angsur harus dilepaskan dan diserahkan kepada bank-bank lainnya paling lambat 31 Desember 1953. Kondisi itu menggambarkan bahwa sebelum 1955 dunia perbankan di Indonesia umumnya dan Sumatra Selatan khususnya baru berkembang dengan landasan hukum dan tenaga ahli yang belum kuat sehingga masih perlu pengawasan yang wajar dari BI (Rahardjo, dkk. 1995: 130). Dalam perkembanganya hingga kurun 1960-an, BI Palembang tetap menjalankan fungsi pemberian kredit langsung kepada lembaga non-bank, terutama kepada perusahaan perdagangan dan industri perkebunan untuk membantu pengembangan usaha ini di wilayah Sumatra Selatan. Selain itu, BI Palembang sebagai kelanjutan dari BI 198 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Pusat dilibatkan bersama pemerintah daerah Sumatra Selatan dalam membuat kebijakan terkait dengan pembentukan bank pembangunan. Pembiayaan pembangunan daerah-dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana- yang semula diserahkan kepada Bank Pembangunan Indonesia, sejak pertengahan 1950-an, juga diserahkan kepada bank khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan tujuan supaya pelaksanaan pembangunan berjalan merata di seluruh daerah Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Ketua Paperda Sriwijaya Tingkat I Sumatra Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 yang berlaku surut sejak 6 November 1957, Pemerintah Daerah Sumatra Selatan mendirikan PT Bank Pembangunan Sumatra Selatan. Bank itu dimiliki bersama Pemerintah Daerah Sumatra Selatan dan pihak swasta. Bank lokal Sumatra Selatan ini disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan (BPD Sumsel). Sejalan dengan pemberlakuan UU Nomor 13 Tahun 1962, BPD Sumsel secara resmi menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan status Badan Hukum Perusahaan Daerah. BPD Sumsel diberi tugas membiayai proyek-proyek pembangunan di Sumatra Selatan guna melengkapi proyek-proyek pembangunan nasional, dengan jalan menghimpun dan mengerahkan dana-dana pemerintah dan masyarakat di Sumatra Selatan (Permana 2010: 45-64). Konstelasi politik era 1950-an berjalan dinamis dengan berbagai perubahan cepat. Kabinet sering mengalami jatuh-bangun sehingga mendorong Presiden Sukarno mencetuskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan dekrit itu, Presiden Sukarno menyatakan Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan menerapkan politik Demokrasi Terpimpin yang mengubah sistem parlementer kembali ke sistem presidensial. Perubahan arah politik itu berdampak dalam bidang ekonomi, Presiden Sukarno selaku Pemimpin Besar Revolusi menetapkan sistem Ekonomi Terpimpin, termasuk di dunia perbankan. Pada 1963, Presiden Sukarno mencetuskan Deklarasi Ekonomi sebagai pengejawantahan sistem Ekonomi Terpimpin yang juga berdampak terhadap perbankan. Dalam perbankan muncul apa yang disebut dengan Bank Tunggal atau Bank Berdjoeang dengan nama satu bank yaitu Bank Negara Indonesia, yang menyatukan semua lembaga Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 199
bank milik negara dan diintegrasikan dalam satu komando sebagai "alat dan penegak amanat revolusi" (Tim Penulis Bank Indonesia 1965: 3). Bank Indonesia di Jakarta, termasuk BI Palembang, juga dilebur dalam Bank Berdjoeang. Kedudukan BI mengalami perubahan menjadi aparat pemerintah dan berada di bawah kendali langsung presiden serta bertindak sebagai kasir pemerintah. Akibatnya, BI sebagai alat revolusi harus siap membantu pemerintah dalam menangani masalah perekonomian. Arah kebijakan BI yang semula mendukung pembiayaan sektor swasta, beralih ke proyek-proyek negara yang kental dengan politik mercusuar; BI bertindak sebagai "pengucur dana" untuk proyek berdana besar dan isu-isu vital lainnya. Pada masa Bank Tunggal tersebut, seperti halnya juga pada kantor-kantor cabang BI lainnya, BI Palembang selanjutnya berubah nama menjadi BNI Unit I Palembang. Tidak banyak perubahan berarti dalam kinerja pada masa pelaksanaan Bank Tunggal. Berdasarkan catatan arsip pada Kantor Cabang BNI Unit I Palembang, implementasi perubahan kelembagaan tersebut membuat kantor cabang BNI Unit I Palembang menerapkan kebijakan yang datang dari pusat. Pelaksanaan Bank Tunggal tidak berlangsung lama sebab melalui Undang-Undang Nomor 21 dan 22 tanggal 31 Desember 1968, bank- bank yang tergabung dalam Bank Tunggal dikembalikan eksistensinya sebagai bank individual. BNI Unit I Palembang juga dikembalikan menjadi BI Palembang. Masa Pergolakan Daerah. Pemerintahan Orde Lama berlangsung sangat tidak stabil hingga masa akhir hayatnya pada 1965. Bermacam bentuk gejolak politik yang terjadi sepanjang orde itu berdampak sangat buruk terhadap kehidupan ekonomi bangsa. Kebijakan ekonomi, baik yang "liberal" maupun "terpimpin" tidak berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi malah gagal memenuhi tujuannya. Semangat "politik sebagai panglima" yang dianut oleh hampir seluruh elemen politik pada akhirnya menelantarkan amanat yang lebih mulia yaitu menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, situasi politik yang penuh intrik dan sabotase sehingga timbul kesulitan besar dalam menyatukan visi bersama menuju dan mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Kedua, pertarungan di antara elite kekuasaan yang 200 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
mengakibatkan kabinet jatuh-bangun. Ketiga, kelas menengah Indonesia yang mapan dan tangguh belum terbangun sebagai kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian nasional. Gambar 5.4 Peta Palembang, Pembangunan Jembatan Musi dan Kantor BI Palembang (Sumber: Arsip BI Palembang, No. 11/34/24.3.64) Telah diuraikan, Provinsi Sumatra Selatan merupakan penghasil bahan-bahan mentah yang sangat melimpah, baik yang berasal dari atas permukaan tanah seperti pertanian dan perkebunan, maupun dari dalam tanah berupa minyak bumi dan batu bara. Kenyataannya, sumber daya alam terutama pertambangan pada waktu itu tidak banyak berkontribusi untuk pembangunan Sumatra Selatan.19 Meskipun perekonomian secara nasional masih memprihatinkan pasca-1950, tetapi sebaliknya di Sumatra Selatan ekonomi masih kuat, terbukti dengan hasil ekspor yang diangkut dari Pelabuhan Palembang. 19 Sesudah pengakuan kedaulatan dan pada masa reahabilitasi dalam kurun 1950-an, dari ladang minyak lama di Sumatra Selatan terjadi kenaikan produksi minyak mentah. Pada 1950, produksi yang semula 6.816.000 metrik ton naik menjadi 22.860.000 merik ton pada 1963. Stanvac dan Shell di Plaju dan Sungai Gerong mampu menghasilkan lebih dari 3.000.000 metrik ton minyak mentah pada 1951 (Basundoro 2017: 4850). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 201
Sejak 1951, Indonesia merupakan pemasok karet alam yang bersaing dengan Malaysia. Berdasarkan produk dan nilai ekspor karet Indonesia sepanjang kurun 195060, Provinsi Sumatra Selatan menjadi daerah penyumbang terbesar ekspor karet rakyat. Ekspor karet rakyat asal Sumatra Selatan mencapai 756,935 ton/tahun, senilai 2.379.000.000 rupiah atau 30 persen dari ekspor karet Indonesia yang dihasilkan Sumatra Selatan. Walaupun terjadi penurunan ekspor karet Indonesia yang sangat mencolok akibat peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963, tetapi pada tahun berikutnya angka ekspor tersebut berangsur-angsur meningkat kembali dan karet rakyat Sumatra Selatan tetap berada di urutan pertama dalam ekspor karet Indonesia.20 Penghasilan besar daerah Sumatra Selatan tersebut sangat memungkinkan terjadi perbaikan ekonomi yang direncanakan dalam koridor dan kerangka pembangunan semesta di Provinsi Sumatra Selatan (Irwanto 2011) Sejak pengakuan kedaulatan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan yang dirasakan tidak berimbang. Pembangunan yang tidak merata pada waktu itu memunculkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara daerah Jawa yang pesat dan luar Jawa yang tersendat. Padahal, Pulau Sumatra dan daerah lainnya menghasilkan ekspor bahan mentah sekitar tiga per empat dari devisa Indonesia secara keseluruhan. Namun, pemerintah pusat hanya mengalokasikan seperempat untuk daerah-daerah tersebut dan sisanya dibawa ke Jakarta.21 Kilang-kilang minyak di Plaju dan Sungai Gerong tidak mampu menjadi supplyer utama roda pembangunan di Provinsi Sumatra Selatan sebab keuntungan perusahaan asing dan fee terbesarnya dengan negara kembali ke Pusat. Kondisi itu diperparah oleh sistem pendanaan pembangunan yang selalu ditentukan oleh Pusat di Jakarta. Selain itu, pola distribusi pejabat juga tidak merata, posisi pegawai tinggi administrasi lokal pada hampir seluruh daerah di luar Jawa diduduki oleh 20 Anonim (1971); Sinaga (1968: 634). 21 Selama kurun waktu 195156, pemerintah pusat lebih mengutamakan pembangunan di Jawa daripada di daerah luar Jawa. Menjadi ironi karena dari 73 persen pendapatan nasional yang dihasilkan oleh daerah-daerah hanya 30 persen, bahkan hanya 17 persen yang kembali ke daerah, dan 70 persen atau lebih digunakan di Jawa. Pembangunan gedung dan sarana prasarana jalan lebih diprioritaskan di Jawa daripada di daerah-daerah luar Pulau Jawa (Irwanto 2011). 202 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
personalia dari Jawa yang dianggap lebih berpengalaman sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (R. Kahin dan Mc Kahin 1997: 222). Situasi timpang tersebut menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Sumatra Selatan. Bahkan ketidakpuasan itu mendorong gejolak protes di beberapa daerah di Pulau Sumatra. Pada 1957, muncul bermacam gerakan "dewan" yang didukung kelompok militer di tiga daerah- sehingga dikenal sebagai Gerakan Tiga Daerah-yaitu Dewan Gajah di Sumatra (bagian) Utara, Dewan Banteng di Sumatra Tengah, dan Dewan Garuda di Sumatra Selatan. Walaupun tidak memiliki hubungan secara langsung dan struktural, ketiga gerakan Dewan tersebut pada prinsipnya bertujuan sama yakni menuntut kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintahan pusat bersifat merata dan berimbang (Kahin dan Kahin 1997: 225-8; Maulida 2018: 174-85). Persoalan utama dalam gerakan tiga daerah tersebut dijawab pemerintah pusat dalam bentuk pemberlakuan Staat Oorlog van Beleg (SOB; peraturan negara dalam keadaan darurat perang). Bagi ketiga daerah di Sumatra tersebut, pemberlakuan SOB dipandang sebagai indikasi ketidakpercayaan pusat terhadap mereka. Pemerintah pusat merasa selalu dibayang-bayangi oleh bahaya di dalam negeri yang mengancam keutuhan negara, adanya penyalahgunaan kekuasaan, serta pertentangan politik yang menajam yang saling memengaruhi. Menanggapi pemberlakuan SOB tersebut, ketiga elemen Dewan berkumpul di Sungai Dareh, Jambi, untuk menyamakan persepsi. Setelah pertemuan itu, Dewan Banteng dengan tegas mendirikan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Padang pada 15 Februari 1958.22 Sementara itu, Dewan Garuda di Sumatra Selatan sebagai gerakan moral melahirkan dua resolusi. Pertama, semua lapisan masyarakat Sumatra Selatan menyadari bahwa gerakan tersebut sebagai imbas 22 Berbeda dengan dua gerakan Dewan lainnya, Dewan Garuda tidak ofensif terhadap pemerintahan pusat; mereka hanya menawarkan gerakan moral dan dengan tegas menolak memberontak. Dewan Garuda lebih banyak mengambil sikap hati-hati, hanya sebatas taraf mendirikan, memengaruhi, dan menumbuhkembangkan gerakan organisasi kedaerahan yang bersifat kooperatif. Gerakan keorganisasian daerah tersebut sebagai pressure terhadap gerak roda pembangunan di Sumatra Selatan yang sangat lamban. Paling tidak ada dua organisasi yang didirikan dan ditulangpunggungi oleh Dewan Garuda, yaitu Badan Penyalur Kehendak Masyarakat Sumatra Selatan dan Kongres Adat Sumatra Selatan (Irwanto 2011). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 203
gerakan lain yang serupa di Pulau Sumatra sehingga mau tak mau memengaruhi perasaan masyarakat Sumatra Selatan. Namun, gerakan di Sumatra Selatan, khususnya Palembang, sebatas koridor tindakan yang membawa keuntungan daerah. Kedua, bahwa segala hasrat yang timbul di Sumatra Selatan harus ditujukan kepada usaha gerakan konstruktif dalam tata cara hukum negara Republik Indonesia yang harus terus dipertahankan bersama oleh masyarakat Sumatra Selatan. tahun, gerakan Dewan Garuda mendatangkan simpati berbagai lapisan masyarakat. Kepala Staf Teritorial II Sriwijaya, Alamsjah Ratuperwiranegara, pada setiap kesempatan selalu menganjurkan bahwa gejolak daerah yang mengusung tema pembangunan dalam keadaan bagaimanapun akan tetap diteruskan sampai tercapai apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu pembangunan di segala bidang dan lapangan. Diputuskan untuk memperjuangkan segera perwujudan otonomi yang luas. Otonomi itu menitikberatkan pada kabupaten dan kota yang dibiayai oleh sumber-sumber yang dimiliki daerah dan dilaksanakan oleh dewan-dewan yang sah. Otonomi tersebut harus sesuai dengan ketetapan dalam undang-undang dasar dan jika perlu pelaksanaannya harus bersifat in concerto dengan mendahului peraturan pemerintah pusat tentang perimbangan keuangan dan penyerahan kekuasaan otonomi. Dalam kurun waktu dua Pada awalnya gerakan moral tersebut tidak radikal dan insidental. Eskalasinya mulai meningkat sejak 1957 ketika muncul gerakan kalangan militer radikal yang dikenal sebagai "Peristiwa 30/31 Maret 1957." Mayor Juhartono dan kawan-kawan mencoba memperkeruh suasana dengan berupaya melepaskan diri dari Komando Teritorial II. Ia bersama dengan beberapa perwira Teritorial II secara diam-diam ingin menimbulkan kesan seolah-olah gerakan Dewan Garuda di Sumatra Selatan juga menyangkut isu kesukuan antara Sumatra dan Jawa.23 23 Penanganan masalah gerakan Dewan di Pulau Sumatra dilakukan secara militer, tetapi khusus Dewan Garuda di Sumatra Selatan diselesaikan secara persuasif. Pemimpin Gerakan Dewan Garuda, Letnan Kolonel Barlian, yang juga Panglima TT II/Sriwijaya, pada Sabtu, 5 Juli 1958, berangkat menuju posnya yang baru di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta; selanjutnya pada 26 Juli 1958, ia digantikan oleh Letnan Kolonel Harun Sohar sebagai penjabat Panglima TT II/Sriwijaya yang baru. Mayor Nawawi, wakil Barlian, dibebastugaskan dari semua jabatannya dan ditempatkan di Jakarta. 204 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Di balik pemberlakuan SOB di Sumatra Selatan, muncul laporan pembangunan di daerah Sumatra Selatan yang memperlihatkan bahwa terjadi kemerosotan perekonomian dalam bidang ekspor, defisit anggaran belanja, dan inflasi, akibat kenaikan harga-harga barang. Namun, yang menarik, kemerosotan itu juga diikuti oleh kemajuan yang patut dicatat seperti kecenderungan kenaikan produksi, politik pengendalian harga, politik ekspor impor, pemulihan keamanan, dan sebagainya. Geliat perdagangan di Provinsi Sumatra Selatan membuat dinamika dunia perbankan di wilayah itu sudah terasakan sejak awal pengakuan kedaulatan. Beberapa bank hasil nasionalisasi atas bank-bank milik orang Belanda tidak mengalami kesulitan ketika membuka kantor cabang dari kantor pusat di Jakarta karena telah memiliki kantor cabang di Palembang sejak masa kolonial. Kantor perbankan di Kota Palembang dikonsentrasikan dalam satu kawasan yakni di Schoolweg yang, seperti telah disebutkan, berganti nama menjadi Jalan Kantor di ujung Jalan Tengkuruk dekat Sungai Musi. Kantor-kantor bank di Palembang yang sudah beroperasi sejak masa kolonial merupakan kantor cabang bank-bank besar. Setelah dinasionalisasi, seluruh bank tersebut (6 bank) berubah nama dan otomatis berstatus sebagai kantor cabang bank milik Indonesia di Palembang. Keenam bank itu ialah, pertama, NHM Agentschap Palembang berubah nama menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan Urusan Exim; kedua, NHB Agentschap Palembang menjadi Bank Umum Negara (1959); ketiga, Escomptobank Agentschap Palembang menjadi Bank Dagang Negara (1960); keempat, NIHB Agentschap Palembang menjadi Bank Tabungan Negara; kelima, De Algemene Volkskrediet Bank menjadi BKTN Palembang yang selanjutnya dilebur menjadi Bank Rakyat Indonesia (1960); dan keenam, De Postspaarbank Palembang berubah menjadi BTN (1950). Selain keenam bank milik negara tersebut, di Palembang pada masa itu terdapat dua bank swasta lainnya di kawasan Tengkuruk, 16 Ilir, yakni Bank Ekonomi Indonesia Palembang yang merupakan penggantian nama Bank Indonesia yang pernah didirikan pada 1946 di Palembang dalam membantu penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan pada masa revolusi fisik. Kemudian terdapat satu Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 205
bank swasta lain milik pengusaha Cina yang berpusat di Singapura yakni Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Secara umum, kantor-kantor cabang bank pusat di Kota Palembang tersebut sebagian besar bergerak dalam pemberian kredit. Buneg dan BKTN Urusan Exim, BDN dan BTN bergerak membiayai perusahaan- perusahaan karet, sawit, dan kopi yang sebagian besar sudah beroperasi di daerah Sumatra Selatan sejak masa kolonial. Sementara itu, bank-bank swasta, terutama OCBC, bergerak di bidang perdagangan interinsuler, perikanan, pabrik es, dan sebagian kecil mengerjakan transaksi impor yang banyak dijalankan para pengusaha Cina-Palembang. Dalam kurun 1950-61, perkembangan kredit di Sumatra Selatan belum mengalami kemajuan yang berarti karena permintaan kredit tersebut naik-turun yang secara umum sangat tergantung pada perdagangan hasil bumi, terutama karet, sawit dan kopi yang berpengaruh luas terhadap perdagangan yang lain. Di tengah gejolak daerah dan pemberlakuan SOB, Palembang ataupun Sumatra Selatan tetap dipandang sebagai permata ekonomi yang menarik banyak orang untuk berusaha. Pada masa antara 1950-60, kegiatan perdagangan dan pelayaran di Sungai Musi tetap ramai menuju Singapura atau Jakarta. Toko-toko dan showroom dagang yang digerakkan oleh pedagang Cina, Arab, India dan pribumi, baik yang lama maupun yang baru, tetap berjalan dan bermunculan yang baru, termasuk di berbagai daerah uluan. Pemimpim Sumatra Selatan pada masa revolusi fisik, A. K. Gani menilai bahwa Sumatra Selatan, terutama Palembang, tetap menjadi lokomotif ekonomi yang layak bagi bangsa yang baru merdeka dengan argumen bahwa dengan kekayaan minyak yang dimiliki, Indonesia bisa mengumpulkan dukungan internasional luas (Nalenan dan Gani 1990). DARI THAMRIN KE TENGKURUK Kebijakan Hingga Demokrasi Terpimpin. Sebagai perwakilan Bank Indonesia, BI Palembang melaksanakan kegiatan sebagai bank sentral 206 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
dalam pengedaran uang di Sumatra Selatan. Pertama-tama ialah berkenaan dengan kebijakan penyediaan uang dalam mencukupi kebutuhan dan persediaan mata uang rupiah di Provinsi Sumatra Selatan dalam berbagai pecahan, baik dalam memenuhi penarikan maupun persediaan uang sendiri. Kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan perencanaan kantor BI Palembang juga berkenaan dengan pencetakan dan penerbitan mata uang baru yang jumlahnya harus akurat dengan kebutuhan masyarakat di Sumatra Selatan. Selanjutnya BI Palembang berupaya membangun sistem distribusi uang yang efektif demi menjamin ketersediaan uang secara cukup, lancar, dan tepat waktu. Selama kurun 1950-70, pengiriman uang dari BI di Jakarta ke BI Palembang ditempuh dengan jalan darat melalui jasa angkutan kereta api. Uang dikemas dalam karung dikirim dari Tanjung Karang, Lampung, ke Stasiun Kertapati di selatan Kota Palembang; selanjutnya dengan truk "ayat"-akronim cogan "aku yakin akan terlaksana"-uang diangkut melewati Sungai Musi dengan Kapal Marie menuju Seberang Ilir dan masuk kas BI Palembang di Jalan Kantor, Tengkuruk. Pengiriman uang tersebut dikawal oleh sepuluh atau lebih orang polisi atau brimob dan dua orang kasir dari BI Palembang.24 Pada alur sebaliknya, pendistribusian uang dari Kantor BI Palembang ke kantor wilayah kerja lain di Sumatra Selatan-meliputi keresidenan Lampung (sekarang Provinsi Lampung), Bengkulu (sekarang Provinsi Bengkulu), dan Bangka-Belitung (sekarang Provinsi Bangka-Belitung)- menjadi masalah tersendiri karena cakupan wilayah geografinya sangat luas. Sebagai ilustrasi, pendistribusian uang ke Keresidenan Bangka dan Belitung harus diangkut (kembali) melalui aliran Sungai Musi melewati Selat Bangka kemudian dibawa menggunakan mobil melalui jalan darat hingga tiba di tujuan-Pangkalpinang di Bangka atau (kota) Belitung di Pulau Belitung. Distribusi dan transportasi uang ke keresidenan Lampung dan Bengkulu menggunakan kereta api, disambung dengan mobil menembus Pegunungan Bukit Barisan menuju Teluk Betung atau (kota) 24 Wawancara dengan H. M. Yasin dan Sarmita, pensiunan BI Palembang (Palembang, 29 Agustus 2019). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 207
Bengkulu. Tidak jarang uang kertas yang dikirim menjadi lusuh dan rusak karena faktor perjalanan pengiriman yang rumit tersebut.25 Untuk mengatasi kendala tersebut, di Keresidenan Lampung dibangun kantor cabang baru, berkedudukan di Teluk Betung, pada 1959. Pertama kali beroperasi, BI Teluk Betung hanya memiliki 9 orang pegawai, termasuk seorang kepala cabang yaitu I Nyoman Moena. Tugas utama BI Teluk Betung ialah melakukan sistem pembayaran dan pendistribusian uang serta transaksi keuangan pemerintahan di Keresidenan Lampung. Selain itu, wilayah kerja pendistribusian uang pada BI Teluk Betung juga mencakup Keresidenan Bengkulu yang secara geografis lebih mudah dijangkau dari Teluk Betung dibandingkan dari Palembang. BI Teluk Betung merupakan kantor cabang yang unik karena pembentukannya Gambar 5.5 Posisi bank-bank terdampak pembangunan Jembatan Musi (Sumber: Arsip BI Palembang, No. 29/kawat/delegasi palembang.30.6.1961) 25 Wawancara dengan Soetrisno, pensiunan BI Palembang (Palembang, 29 Agustus 2019). 208 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
"mendahului" kelahiran Provinsi Lampung yang dipisahkan dari Provinsi Sumatra Selatan pada 1964.26 BI Lampung berada di bawah koordinasi Kantor Perwakilan BI Wilayah VI Bandung, Jawa Barat (1996- 2007), kemudian di bawah koordinasi Wilayah VII, Palembang (sejak 2007-sekarang).27 Pada masa-masa awal operasionalnya, BI Palembang mendorong keterlibatan perbankan ataupun lembaga lainnya untuk membantu pengedaran uang di wilayah Sumatra Selatan. Selain dari kantor-kantor cabang bank milik negara tersebut, BI Palembang juga melayani setoran dari kantor pos dan kas negara di Sumatra Selatan. Penyetoran pada waktu itu dilakukan di kantor BI Palembang yang menyediakan empat loket, yakni dua loket untuk bank, sementara dua lainnya untuk umum, yakni loket pembayaran, penyetoran dan pengiriman uang. Kebijakan itu awalnya mengalami kesulitan karena beberapa bank di Palembang masih milik asing. Sepanjang tahun 1959/60 beberapa kantor cabang bank tersebut dinasionalisasi mengikuti jejak kantor pusatnya.28 Dalam pada itu, dibentuk Bank Indonesia Khusus Palembang (bukan BI bank sentral) untuk menjalankan fungsi Bank Negara Indonesia 194629 pada masa revolusi sebagai tempat penukaran mata uang, baik uang terbitan Belanda maupun Jepang dengan Oeang Republik Indonesia Sumatra Selatan yang dicetak oleh Dewan Pertahanan Daerah Palembang, Residen Palembang atau Gubernur Muda Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Pada 1950, Bank Indonesia Khusus Palembang diaktifkan 26 Wawancara dengan Soetrisno, pensiunan BI Palembang (Palembang, 29 Agustus 2019). 27 Gedung BI Teluk Betung mulai dibangun pada Juli 1959 dan selesai Juli 1961, di atas lahan bekas kantor Pendidikan, Pengadilan Agama dan Kantor Agraria di Teluk Betung. Pemakaian dan pengoperasiannya secara resmi pada 2 Desember 1961 (Wawancara dengan Sarmita dan Soetrisno, pensiunan BI Palembang, 29 Agustus 2019). Pada 19 Februari 2010 dibangun gedung baru BI Bandar Lampung berlantai empat yang diresmikan pemakaiannya pada 20 Desember 2012. 28 Tentang nasionalisasi terhadap bank-bank milik asing ini lihat kembali subbagian Masa Pergolakan Daerah dalam bab ini. 29 Meskipun Bank Negara Indonesia sudah didirikan sejak 5 Juli 1946 di Jakarta, tetapi belum memiliki kantor cabang di Palembang hingga 1960-an. Pembukaan BNI Cabang Palembang pernah direncanakan pada masa revolusi, bahkan sudah disiapkan lahan untuk pembangunan gedungnya di samping Kantor DJB. Namun, hubungan Sumatra Selatan dan pusat terputus akibat revolusi tersebut sehingga fungsi BNI di Sumatra Selatan digantikan oleh Bank Indonesia Khusus Palembang yang dibentuk pada 1946. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 209
kembali oleh Penguasa Perang Daerah Sumatra Selatan tetapi dijadikan bank swasta. Selanjutnya ketika DJB dinasionalisasi menjadi BI Palembang (1953), maka Bank Indonesia Khusus Palembang diubah menjadi Bank Ekonomi Indonesia (BEI) Palembang dan tetap berstatus sebagai bank swasta.30 Selain BEI Palembang terdapat satu bank swasta lain yang masih membuka cabang di Palembang setelah pengakuan kedaulatan, yakni OCBC milik pengusaha Cina-Singapura yang pada masa kolonial sudah berdiri dengan nama Ho Hong Bank. Ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia, OCBC Palembang terkena dampak penutupan bank asing, terutama bank-bank Cina yang beroperasi di Malaysia dan Singapura. Pada 1963, OCBC Palembang terkena penutupan dan tidak lagi beroperasi hingga sekarang. Pengaturan Moneter dari Jakarta ke Tengkuruk. Selama periode 1953-60, BI Palembang melaksanakan fungsi pengawasan perbankan di Sumatra Selatan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1955. Kebijakan pengawasan ditekankan pada urusan kredit dan operasional bank berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku. Pada masa itu pengaturan dan pengawasan penting karena sering muncul kasus peredaran uang palsu dan cek kosong di Sumatra Selatan. Di tengah kebijakan nasionalisasi bank-bank negara di wilayah Sumatra Selatan, muncul kenaikan inflasi di tingkat nasional. Angka inflasi semakin meningkat ketika bank-bank negara dan swasta mengajukan permintaan kredit likuiditas kepada BI. Kenaikan inflasi yang cukup tinggi sejak 1959 dicoba diatasi dengan kebijakan pengetatan moneter. Pengetatan moneter dilakukan dengan menetapkan pagu kredit bagi bank (per 8 April 1959), diikuti dengan langkah sanering atau penurunan 30 Pada saat revolusi fisik, Palembang diblokade secara politik dan ekonomi, karena posisinya sebagai areal ladang minyak bumi yang penting, sehingga terputus dengan pusat. Dewan Pertahanan Daerah Palembang yang dibentuk oleh pemerintahan sipil dan militer berperan sebagai wakil pemerintah pusat di Palembang sehingga juga menjalankan politik mata uang sebagai bagian dari perjuangan dengan mencetak ORISS dan mendirikan Bank Indonesia pada 1946 sebagai bank darurat. Bank ini kemudian dilikuidasi sejalan dengan semakin kuatnya Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan (Wawancara dengan Sarmita, Palembang, 14 September 2019). 210 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
nilai uang pecahan Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100. Pada waktu itu, kebijakan sanering dilakukan pada malam hari (dimulai 25 Agustus 1959) sehingga pada pagi harinya, nilai uang para nasabah dalam tabungannya menjadi berkurang.31 dengan kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat. Pemicu lain inflasi tersebut ialah dampak politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintahan Sukarno terhadap Malaysia dan negara-negara Barat sehingga semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia. Dalam upaya mengatasi inflasi itu, pada 28 Maret 1963 Presiden Sukarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai landasan baru bagi ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Dekon dinyatakan sebagai dasar ekonomi yang menjadi bagian dari strategi umum Revolusi Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan Dekon justru mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian. Di wilayah Sumatra Selatan, efek Dekon terasakan terutama pada masyarakat ulu yang tinggal di marga-marga. Hiperinflasi menyebabkan daya beli menjadi turun. Harga bahan pangan yang tinggi dengan kebijakan pengetatan moneter menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup sedikit sehingga daerah perdesaan uluan mengalami apa yang disebut sebagai "zaman pisang mudo tidak layak konsumsi dan tidak bergizi berupa buah pisang muda yang dijemur di terik matahari, dan ditumbuk sebagai pengganti nasi. Sejak awal 1960-an, bahan makanan, terutama beras, mengalami krisis diikuti kegagalan panen dan paceklik panjang serta serangan hama. Akibatnya, berjangkit berbagai wabah epidemi, seperti busung lapar dan cacar api menyerang anak-anak dan orang tua.32 Lokal. Wacana pembangunan rakyat semesta di Sumatra Selatan mulai digalakkan setelah pergolakan masyarakat setempat atas ketidakpuasan dan ketimpangan pembangunan pusat "versus" daerah berhasil dipadamkan. Pada 3-4 November 1960, Presiden Sukarno berkunjung ke Palembang, 'Nation Building' dan Pembangunan 31 Wawancara dengan Hj. Usani Usman, pensiunan BI Palembang (Palembang, 29 Agustus 2019) 32 Wawancara dengan Hj. Usani Usman (serupa di atas), dan Sarmita, pensiunan BI Palembang (Palembang, 14 September 2019). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 211
membahas rencana pembangunan semesta di Sumatra Selatan atau Palembang khususnya. Pada kunjungan tersebut Presiden Sukarno menetapkan tiga proyek besar di Palembang, yaitu pembangunan Universitas Sriwijaya; Pabrik Pupuk Sriwijaya; dan pembuatan Jembatan Musi yang menghubungkan antara Seberang Ilir dan Seberang Ulu Kota Palembang. Dalam wacana kepolitikan, ketiga rencana pembangunan tersebut dipandang sebagai "proyek mercusuar" dalam rangka nation and character building seperti sering didengung-dengungkan oleh Presiden Sukarno. Khusus pembangunan Jembatan Musi-populer disebut Jembatan Ampera-bagi masyarakat Palembang dan Sumatra Selatan dilihat sebagai "berkah besar" karena merupakan keinginan yang sudah lama diimpikan.33 Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan Peperda Sumatra Selatan, dilakukan sebaik mungkin demi mensukseskan pelaksanaan pembangunan lahan untuk pembangunan jembatan-sekitar 50 hektar-dikuasai oleh negara; seluruh bangunan yang terdampak proyek jembatan harus dibongkar demi kepentingan yang lebih luas. Tapak bakal Jembatan Musi di Seberang Ilir tak terelakkan "memakan" beberapa bangunan permanen gedung perbankan dan perkantoran yang sudah berdiri sejak masa kolonial, termasuk Gedung DJB yang kemudian menjadi Gedung BI Palembang, yang harus dibongkar. Selain itu, beberapa kantor bank milik pemerintah ataupun swasta di Palembang harus rela dipindahkan demi pembangunan jembatan, yakni BKTN, BDN, BKTN Urusan Exim, Buneg, BEI, OCBC, dan lahan kosong yang direncanakan untuk pembangunan Gedung BNI Palembang yang saat itu sedang dalam proses pemancangan tiang- tiangnya.34 Jembatan Musi. Areal 33 Pada awal 1961, Presiden Sukarno mengumumkan rancangan pembangunan Jembatan Musi yang modern dan megah dengan bagian tengah yang dapat diangkat. Pembangunan jembatan itu dibiayai dengan dana pampasan dari Pemerintah Jepang. Pembangunannya diawali dengan penyelidikan oleh Djawatan Planologi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, Jakarta, untuk menaksir seluruh biaya yang diperlukan. Kemudian diputuskan bahwa pembangunan Jembatan Musi membentang "membelah" badan Sungai Musi antara bagian ujung Jalan Tengkuruk di dermaga penyeberangan 16 Ilir pada bagian Seberang Ilir yang memanjang ke Jalan Sudirman dengan dermaga penyeberangan 10 Ulu di bagian Seberang Ulu. Peletakan tiang pertama dan pembangunan jembatan dilaksanakan pada 10 April 1962 (Irwanto 2011). 34 Arsip Bank Indonesia, 24 Mei 1961. 212 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 5.6 Bekas tapak BI Palembang menjadi lapangan parkir Seberang Ilir, latar belakang Jembatan Musi, 1965 (Sumber: Menanggapi rencana pembongkaran dan pemindahan gedung- gedung kantor bank tersebut, MBBN (Musyawarah Bank-Bank Negara) mengadakan rapat pada 5 April 1961, yang dihadiri tujuh direksi bank- bank milik pemerintah, baik yang terdampak maupun tidak, yakni BI, BPI (Bank Pembangunan Indonesia), BNI, BKTN, BDN, Buneg dan BTP (Bank Tabungan Pos). Rapat memutuskan mendukung pembangunan Jembatan Musi dan menyepakati bahwa bank-bank tersebut harus bekerja sama dalam proses perundingan pembelian lahan milik bank yang terkena dampak dengan pihak Kotapraja Palembang. Koordinator perundingan dipercayakan kepada BI Palembang.35 Hasil rapat MBBN dikirimkan kepada Kepala BI Palembang, Natalegawa, yang kemudian meminta kepada kepala-kepala cabang bank untuk mencari kejelasan kepada Wali Kota atas perbedaan antara anjuran 35 Arsip Bank Indonesia, 14 April 1961. Rapat MBBN tersebut menangggapi rapat di Kotapraja Palembang (713 Februari 1961) yang dihadiri oleh Ir. Djoko Asmoro (dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Jakarta), R. Soeparman (BTRP/PT Jakarta), C. Franklin (Colombo-Plan) dan para pemimpin daerah Palembang dan Sumatra Selatan yang membahas masalah pemindahan gedung-gedung bank yang akan dibongkar sehubungan pembangunan Jembatan Musi (lihat Arsip Bank Indonesia, 25 April 1961). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 213
Presiden dan gagasan pemerintah daerah mengenai rencana pemindahan gedung-gedung bank. Sesuai dengan anjuran Presiden, gedung-gedung bank yang dibongkar sebaiknya didirikan kembali secara bertingkat di tepian Sungai Musi; sedangkan Pemerintah Kotapraja berencana memindahkannya ke lahan rumah penjara di Jalan Merdeka atau di pinggiran Sungai Musi antara Pasar 16 Ilir dan Pelabuhan Boom Baru, atau antara Pasar 16 Ilir dan Jembatan Musi. Secara tersirat, permintaan Kepala Cabang BI tersebut mengingatkan pihak Kotapraja agar mempertimbangkan mengenai pembangunan gedung baru perbankan dalam bentuk bertingkat (lima) dan berada dalam suatu kawasan pusat perniagaan. lantai memerlukan waktu cukup lama dan diharapkan selesai bersamaan dengan Jembatan Musi yang direncanakan selesai pada 1963. Dalam surat Dewan Direksi BI di Jakarta dinyatakan bahwa kebutuhan lahan untuk gedung baru BI Palembang diperkirakan seluas 2.500 meter persegi; sementara pimpinan bank-bank lainnya mengajukan keperluan lahan bangunan gedung berkisar antara 1.500-3.500 meter persegi. Selanjutnya jika lahan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kotapradja Palembang harus dengan syarat bahwa tanah tersebut tidak memerlukan fondasi tiang pancang yang istimewa dan menelan biaya lebih dari 40 persen dari seluruh ongkos . Selain itu, diingatkan agar para pemimpin cabang bank- bank yang terdampak pembangunan Jembatan Musi untuk bekerja sama dalam menghadapi pembongkaran dan pembangunan gedung baru yang direncanakan.36 Juga diingatkan bahwa pembangunan gedung lima Membalas surat rahasia dari BI Pusat tersebut, pimpinan BI Palembang pada 24 Mei 1961 menjawab bahwa Pemerintah Kotapraja Palembang tidak mengetahui mengenai jumlah biaya pembangunan jembatan sebab pendanaannya ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara itu, dari pertemuan pimpinan cabang BI Palembang dengan Ir. Kwee Tat Sam dari DPUT Jakarta diperoleh keterangan bahwa biaya pembangunan Jembatan Ampera direncanakan sebesar 200 juta rupiah, tetapi pada saat itu baru 36 Arsip Bank Indonesia, 25 April 1961. 214 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
tersedia 50 juta rupiah. Oleh sebab itu, menurut DPUT, pembongkaran atas gedung bank cukup bagian-bagian tertentu, tidak seluruhnya. Misalnya, pintu masuk gedung BKTN Urusan Exim, BDN dan OCBC yang dilalui oleh uitlopers Jembatan Musi, akan dialihkan ke jalan lain yang terletak di samping kantor masing-masing. Pimpinan cabang BI Palembang juga menerangkan bahwa rencana penempatan kompleks perbankan di tanah penjara Jalan Merdeka tidak akan mampu menampung keperluan semua bank. Pemerintah kota menjanjikan, jika dirasa masih kurang luas, tanah Asrama Pemadam Kebakaran Kotapraja dan Bioskop Saga di samping rumah penjara juga bisa digunakan. Laporan itu juga menyatakan bahwa para pemimpin cabang bank-bank pemerintah sedang kesulitan mencari lahan yang cukup luas dan strategis di Kota Palembang untuk membangun kompleks perkantoran perbankan yang baru. Kepala Cabang BI Palembang memberi alternatif dengan membeli atau menyewa gedung yang memiliki lahan luas atau mencari sendiri tanah yang sesuai keinginan masing- masing sehingga bank-bank dapat bertindak lebih konkret tanpa harus tergantung pada rencana Pemerintah Kotapraja yang belum pasti. Lebih lanjut, Kepala Cabang menerangkan sekaligus meminta saran jika bank- bank tersebut dikumpulkan dalam satu kompleks memang akan efisien dan efektif dari sudut pembiayaan, tetapi bisa timbul masalah mengenai pembagian gedung bersama tersebut seadil-adilnya. Dalam laporannya, Kepala Cabang BI menyatakan, dari pertemuannya dengan Pemerintah Kotapraja tersirat bahwa pada dasarnya pemerintah tidak mampu berbuat banyak karena tergantung pada rencana DPUT di Jakarta.37 Melihat situasi tersebut disimpulkan bahwa pembongkaran atas gedung-gedung kantor perbankan yang terdampak pembangunan jembatan tidak akan dilakukan sebelum 1963. Laporan pimpinan BI Palembang tersebut diperkuat oleh catatan Kepala Bagian Urusan Bangunan BI di Jakarta, Ir. J. A. H. Ondang, yang merekomendasikan kepada inspektur BI Pusat untuk mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, keinginan Presiden Sukarno agar di sisi Jembatan Musi juga dibangun fasilitas lain 37 Arsip Bank Indonesia, 24 Mei 1961. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 215
seperti pusat perkantoran dan perbelanjaan, boulevard, taman parkir, dan sebagainya, tidak dibicarakan secara konkret dan terperinci dan bersifat imbauan; sementara lokasi pemindahan gedung-gedung perbankan tidak disinggung sama sekali. Kedua, berdasarkan kunjungan Inspektur BI Pusat ke Palembang yang menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatra Selatan, Ir. Soejono Soedarsono, diperoleh keterangan bahwa terhadap gedung-gedung pemerintahan dan perbankan yang terdampak pembangunan jembatan, pihak DPU, termasuk DPU Kota Palembang, hanya menetapkan garis sepadan, riotering, dan sebagainya. Ketiga, pembangunan Jembatan Musi belum memaksa pemindahan bangunan-bangunan bank, kecuali tembok belakang Kantor BI Palembang yang harus digeser setengah meter di atas lahan belakang seluas 5 meter persegi. Mereka juga memaklumi jika Wali Kota Palembang tidak dapat berbuat banyak karena biaya pembangunan jembatan sepenuhnya di tangan DPUT di Jakarta. Oleh karena itu tidak realistis jika terlalu menggantungkan beban finansial kepada Pemerintah Kota Palembang. Keempat, Kepala Bagian Urusan Bangunan BI menilai jika bank- bank yang terdampak pembangunan jembatan dipindahkan ke lahan penjara di Jalan Merdeka, maka pembangunan kantor akan memakan waktu lama sebab pemerintah harus membangun rumah penjara yang baru terlebih dulu yang juga akan memakan banyak waktu. Selain itu, luas lahan yang tersedia tidak cukup untuk ditempati seluruh kantor bank yang terdampak pembangunan jembatan; paling hanya cukup untuk gedung BI. Rekomendasi juga diberikan untuk memikirkan ulang mengenai bentuk bangunan gedung yang bertingkat (skyline) di lokasi business center seperti yang diwacanakan. Pasalnya, pembagian ruangan seadil-adilnya dalam gedung seperti itu pastilah tidak mudah, semua penggunanya akan menginginkan ruangan di lantai dasar dan tidak ada yang bersedia di lantai atas. Berhubung dengan itu, Kantor Cabang BI Palembang tidak perlu berada di kompleks business center.38 Berdasarkan rekomendasi Kepala Bagian Urusan Bangunan BI tersebut, Inspektur BI membuat beberapa catatan. Pertama, tetap 38 Arsip Bank Indonesia, 15 Juni 1961. 216 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
mewacanakan pembangunan gedung kantor cabang BI Palembang yang megah di tepi Sungai Musi. Kedua, jika wacana itu tidak dapat dijalankan, kepada Kepala Cabang BI Palembang diminta menjajaki pembelian tanah rumah penjara di Jalan Merdeka sebagai alternatif lokasi pembangunan gedung baru. Ketiga, jika rencana kedua itu pun tidak mungkin terwujud, diusahakan membeli lahan seluas 7.400 meter persegi di Jalan Kapten Rivai, berhadapan dengan Kantor Gubernur dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Inspektur juga meminta kepada Kepala Cabang untuk memastikan apakah kantor BI Palembang benar- benar akan dibongkar, termasuk kapan waktu pembongkarannya, dan apakah penempatannya harus di gedung skyline tepian Sungai Musi. Jika rencana pembongkaran masih cukup lama dan tidak diharuskan pindah ke kompleks perkantoran itu, Kepala Cabang harus menjajaki kemungkinan pembelian lahan rumah penjara atau di Jalan Kapten Rivai.39 Pada 16 Juni 1961, Kepala Bagian Bangunan BI, Ondang, melakukan pertemuan dengan koordinator pembangunan Jembatan Musi, Kwee Tat Sam, di Jakarta. Hasil pertemuan itu tidak banyak membawa hasil karena masalah pemindahan kantor-kantor bank pada prinsipnya juga diserahkan atau tergantung kepada keputusan Presiden yang masih harus ditunggu. Kwee hanya menyarankan biaya pemindahan kantor-kantor bank yang terdampak pembangunan jembatan, termasuk BI Palembang, tidak dibebankan kepada rekening bank yang bersangkutan, tetapi harus dipikul oleh Pemerintah Kota Palembang, Jika beban itu terlalu berat, pemerintah kota dapat meminta subsidi kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.40 Hasil pertemuan tersebut dibuat sebagai petunjuk dan memo kepada BI Palembang. Dalam pada itu, Gubernur BI pun tidak setuju sepenuhnya apabila biaya pembangunan gedung baru dibebankan kepada rekening masing-masing bank. Hal itu akan dibicarakan dengan Presiden Sukarno sekembali dari lawatan kerja di luar negeri. Namun, tampaknya usaha negosiasi dengan Presiden tidak berjalan mulus, karena pada 30 Juni 39 Arsip Bank Indonesia, 16 Juni 1961. 40 Arsip Bank Indonesia, 19 Juni 1961. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 217
Gambar 5.7 Posisi lahan di Jalan Kapten Rivai yang ditawarkan BI Palembang ke Pusat (Sumber: Arsip BI Palembang No. 11/1/UU/8.4.63) 1961 Kepala Bagian Bangunan mengirim kawat dengan perintah segera kepada delegasi Palembang agar secepatnya membeli tanah yang terletak di Jalan Kapten Rivai.41 Surat kawat tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Sumatra Selatan Nomor 105 Tahun 1961 tentang penguasaan tanah-tanah oleh negara untuk pekerjaan persiapan dan pembangunan Jembatan Musi di Palembang. Tanah yang dikuasai negara tersebut merupakan lahan luas di daerah Seberang Ilir dan Seberang Ulu, termasuk gedung BI Palembang.42 Setelah terbit surat keputusan Peperda tersebut, Kepala Cabang BI Palembang melaporkan beberapa hal kepada Gubernur dan Dewan Direktur BI Jakarta. Pertama, penguasaan negara atas lahan untuk tapak Jembatan Musi belum berarti segera diikuti pembongkaran bangunan-bangunan di atasnya. Kedua, BI Palembang sudah menghubungi pemerintah daerah untuk memastikan lokasi pemindahan gedung BI, tetapi pemerintah 41 Arsip Bank Indonesia, 30 Juni 1961. 42 Arsip Keputusan Penguasa Perang Daerah, 12 Juli 1961. 218 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
daerah mengakui tidak memiliki rencana khusus dalam planologinya menempatkan kantor-kantor bank terdampak pembangunan jembatan dalam suatu kompleks khusus. Pemerintah daerah hanya mengusulkan agar kantor pusat bank-bank terdampak mendesak Jawatan Planologi DPUT di Jakarta untuk mengambil keputusan mengenai pemindahan kantor cabangnya di Palembang. Ketiga, pemerintah daerah juga tidak mengetahui dan tidak dapat mengambil keputusan apakah pembangunan gedung-gedung baru bank terdampak tersebut masuk dalam rencana pembiayaan proyek Jembatan Musi karena hal tersebut murni keputusan pusat.43 Situasi agak sedikit mereda ketika dipastikan bahwa kantor-kantor bank di kawasan Tengkuruk tetap bisa beroperasi meskipun ada rencana pembangunan Jembatan Musi. Kemudian ada dua situasi yang sedang berkembang di Palembang pada saat itu yang menyebabkan kepala cabang BI Palembang memberi laporan ke BI Pusat pada 30 Januari 1962. Pertama, beberapa bank yang terdampak pembangunan jembatan mulai Gambar 5.8 Posisi lahan milik Ali Asaari yang ditawarkan BI Palembang ke Pusat (Sumber: Arsip BI Palembang, No. 9/4/UU/Ba/Rahasia.30.1.62) 43 Arsip Bank Indonesia, 22 Juli 1961. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 219
mempersiapkan diri pindah lokasi; salah satunya Buneg Palembang yang telah membangun kantor cabang di simpang Jalan Jenderal Sudirman dengan biaya 4 juta rupiah. Buneg mulai membangun gedung karena pada awal April 1962 gedung kantor cabangnya di Jalan Tengkuruk mulai dibongkar. Kedua, rencana kunjungan Presiden Sukarno ke Palembang untuk melihat langsung rencana pembangunan Jembatan Musi. Kedatangan Presiden ke Palembang dikhawatirkan akan memengaruhi situasi rencana pembangunan Jembatan Musi, terutama terhadap bangunan-bangunan terdampak yang masih berdiri di lokasi. Dalam pada itu, pimpinan cabang BI Palembang, Natalegawa, menyampaikan tawaran menarik sebidang tanah seluas 17.112 meter persegi milik Drs. Ali Asaari yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, hanya beberapa kilometer dari pusat kota, dengan harga 700 rupiah per meter persegi. Tanah terbagi atas beberapa persil surat tanah, tetapi pemiliknya akan "menyatukan" seluruh lahan tersebut sehingga sesuai dengan luas yang dimaksud jika BI bersedia membelinya.44 Pada 15 September 1961, kepala-kepala cabang bank terdampak pembangunan jembatan menghadap Wali Kota Palembang untuk meminta ketegasan pemerintah daerah mengenai status gedung baru kantor cabang. Namun, Wali Kota tidak bisa memberikan ketegasan ataupun petunjuk positif tentang tanah lokasi pembangunan gedung. Tanah penjara yang dijanjikan tidak disetujui pihak bank karena Wali Kota juga belum bisa memastikan serta meminta biaya pengosongan yang ditaksir sebesar 35 juta; belum lagi biaya pembongkaran dan pembangunan yang membutuhkan waktu cukup lama yang diperkirakan baru selesai paling lambat 1967. Oleh sebab itu, pemimpin cabang BI Palembang akhirnya meminta BI Pusat memperjuangkan masalah tersebut.45 Menanggapi hal itu, Bagian Bangunan BI di Jakarta mengirim delegasi ke Palembang, sementara Jawatan Planologi telah merencanakan penggunaan tanah yang sedang dalam taraf penyelesaian. 44 Arsip Bank Indonesia, 30 Januari 1962. 45 Arsip Bank Indonesia, 18 September 1961. 220 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Sejak 1 April 1963, situasi semakin mendesak karena pembangunan Jembatan Musi sudah dimulai. Beberapa bank terdampak diperintahkan untuk mulai memindahkan kantor dalam waktu singkat. BDN, BKTN Exim, dan BKTN secara berangsur mulai dikosongkan karena di lokasi gedung bank-bank tersebut dipancangkan tiang-tiang jembatan. Demikian pula Kantor Cabang BI yang bersebelahan dengan BKTN dan BDN diminta mempersiapkan diri mengosongkan gedungnya.46 Gedung BI Palembang segera dikosongkan sambil menunggu hasil pembicaraan panitia khusus dan Jawatan Planologi di Jakarta. Pada 18 Mei 1963, kepala-kepala cabang bank pemerintah di Palembang kembali diundang Wali Kota dan Panitia Khusus Jembatan Musi untuk menyelesaikan persoalan persil lahan bagi kompleks perbankan. Pada pembicaraan tersebut, Pemerintah Kotapraja Palembang mengutus panitia khusus ke Jakarta untuk menentukan persil tanah yang dimaksud. Kompleks perbankan dipindahkan dari lahan penjara di Jalan Merdeka ke arah kiri bangunan Jembatan Musi pada deretan bekas toko Sinar Matahari di Jalan Tengkuruk. Luas tanah tersebut 2 hektar dengan panjang 200 meter dan lebar 100 meter, terletak sekitar 60 meter dari pinggir jalan masuk. Gedung yang akan dibangun disesuaikan dengan bangunan Jembatan Musi yang sedikitnya bertingkat empat. Beberapa cabang bank telah setuju ikut serta dalam kompleks perbankan tersebut, yakni BI, BDN, BNI, Buneg, BKTN, dan BKTN Exim. Biaya pembongkaran gedung-gedung lama yang terdampak, dan sebagian masih berdiri, menjadi beban dan tanggung jawab bersama bank-bank tersebut. Sebagian terbesar rencana pembangunan dan pembongkaran tersebut sudah disetujui dan dilaporkan kepada Gubenur Sumatra Selatan. Menurut laporan Kepala Cabang BI Palembang, meskipun para pemimpin cabang bank-bank terdampak sedikit gembira dengan rencana Pemerintah Kota Palembang, mereka masih memikirkan pelaksanaan pembangunan kompleks yang akan memakan waktu lama. Beberapa bank sudah mendapatkan kantor cadangan, bahkan sudah 46 Arsip Bank Indonesia, 8 April 1963. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 221
menempatinya. Namun, sejauh itu, BI Palembang belum bisa pindah karena belum mendapatkan kantor cadangan ataupun lahan bangunan.47 Pemerintah pusat dan daerah memberi dispensasi kepada BI Palembang untuk tetap beroperasi di gedung lama di Jalan Kantor-hingga paling lambat akhir 1963 harus mengosongkan dan membongkar gedung tersebut. Pada 7 Mei 1963, BI Pusat meminta kepada BI Palembang untuk segera mencari gedung cadangan sementara. Kepala Cabang BI Palembang smerasa kesulitan mencari gedung cadangan karena gedung yang representatif di sekitar Jalan Tengkuruk dekat Jembatan Musi sudah ditempati oleh beberapa bank pemerintah dan perusahaan dagang yang terkena pembongkaran. Gedung-gedung yang ditawarkan kepada BI Palembang di Jalan Jenderal Sudirman belum sesuai dengan syarat dan standar BI, baik mengenai luas ruangan maupun segi keamanan. Kebanyakan gedung tersebut sebagian besar berupa bangunan kopel rumah toko. Kepala cabang BI Palembang merekomendasikan gedung sementara yang dapat dipakai hanyalah gedung Restoran Sandjaja di Jalan Kapten Rivai yang berhadapan dengan Kantor Gubernur. Bangunan gedung seluas 17 x 19 meter itu berdiri sendiri dan bertingkat dua. Pada posisi kanan dan kiri gedung tersebut masih merupakan tanah kosong masing- masing seluas 10 meter sehingga bisa diperluas dan djadikan bangunan khasanah. Konstruksi gedung dibuat dari beton yang dibangun pada 1965, bersebelahan dengan Hotel Sandjaja di sisi kanan. Ruangan atas dapat digunakan sebagai kantor, perumahan staf atau mess bagi tamu dari luar kota. Pemilik gedung sekaligus pemilik Hotel Sandjaja, Nyonya Tan Ho Nio, sudah lama berkecimpung dalam jual-beli gedung dan persil tanah lainnya. Beberapa tahun sebelumnya, Tan juga membangun gedung baru untuk BKTN seharga 50 juta rupiah, dan menjual gedung toko bukunya kepada BKTN Exim sebesar 40 juta rupiah. Harga gedung Restoran Sandjaja berikut tanah tambahannya tersebut ditaksir sebesar 140 juta rupiah.48 47 Arsip Bank Indonesia, 22 Mei 1963. 48 Arsip Bank Indonesia, 22 Mei 1963. 222 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Pada 25 Juni 1963, inspektur BI Pusat, E. Soekasah Somawidjaja, menemui Wali Kota Palembang Abdullah Kadir. Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyanggupi memberi bantuan sepenuhnya kepada BI Palembang dalam mencari tanah kosong di sekitar Jalan Kapten Rivai; sedangkan soal tanah di rumah penjara Jalan Merdeka tidak lagi dibicarakan karena prosedur dan proses pembangunannya akan memakan waktu lama. Wali Kota juga menawarkan alternatif lahan yang dapat dibeli BI. Pertama, tanah milik kotapraja seluas 5.000 meter persegi yang sedianya untuk bangunan Kantor Pos Telepon dan Telegram (PTT) Kota Palembang. Berhubung pihak PTT belum memberi kepastian maka lahan ditawarkan kepada BI. Kedua, BI Palembang dapat meminta bantuan Bapindo Palembang yang telah mendapatkan tanah seluas 3.000 meter persegi di Jalan Kapten Rivai. Ketiga, BI Palembang juga dapat membeli tanah swasta yang terletak di antara tanah Bapindo dan rumah tinggal Dr. Rasjid. Pemerintah Kota akan mulai membangun gedung BI Palembang-di atas lahan pilihan BI sendiri-jika dalam waktu yang singkat BI memperoleh dispensasi dari Presiden Sukarno.49 Pihak BI Pusat masih berpikir-pikir mengenai tawaran Pemerintah Kota Palembang tersebut mengingat tanah-tanah yang ditawarkan itu masih mentah dan harus ditinggikan dengan taksiran biaya sekitar 350 rupiah per meter persegi.50 Pada lawatan tersebut Inspektur E. Soekasah Somawidjaja juga menemui Gubernur Sumatra Selatan (24 Juni 1963) untuk menegaskan bahwa sejalan dengan pembangunan Jembatan Musi, gedung BI Palembang akan dibongkar segera. Namun, mengingat tugas BI sebagai bank sentral, maka pembongkarannya ditunda sambil menunggu ketersediaan gedung baru. Gubernur juga menyetujui jika dalam rangka perencanaan kota, di Kota Palembang akan dibangun kompleks gedung bank komersial, baik untuk bank milik pemerintah maupun swasta di suatu tempat. Namun, khusus gedung BI akan dibangun terpisah dari kompleks tersebut. Gubernur juga memberi jaminan kepada BI bahwa jika pembangunan Jembatan Musi dapat diselesaikan pada akhir 1964, 49 Arsip Bank Indonesia, 25 Juni 1963. 50 Arsip Bank Indonesia, 26 Juni 1963, Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 223
maka kantor BI Palembang tidak akan dibongkar terlebih dulu sambil menunggu selesainya pembangunan gedung yang baru.51 Aktivitas BI Palembang makin terganggu oleh pembangunan Jembatan Musi karena konstruksi di Seberang Ilir mulai dikerjakan memasuki tahun 1964. Dalam nota serah terima jabatan Kepala Cabang BI Palembang (13 Maret 1964), disebutkan bahwa BI Palembang sudah menerima persetujuan dari BI Pusat untuk membeli persil tanah di Jalan Sudirman depan Rumah Sakit Charitas.52 Akan tetapi pembelian itu masih menunggu timbangan harga dan pembayaran dari BI Pusat. Berdasarkan surat instruksi Wali Kota Palembang Nomor 2667/9/ PP/1963 (Agustus 1963), selagi menunggu penyelesaian pembangunan Jembatan Musi di Seberang Ilir bank-bank yang terkena dampak masih diperbolehkan beroperasi hingga paling lambat Agustus 1964.53 Namun, hingga tenggat waktu seturut instruksi Wali Kota, Kantor BI Palembang belum pindah karena masih kesulitan mencari gedung sementara. Sebenarnya suasana kerja di Gedung BI juga terasa kurang nyaman karena sering terkena timpaan serpihan bahan-bahan bangunan pembangunan jembatan di sisi Seberang Ilir.54 Akhirnya, awal Januari 1965, menjelang pembangunan Jembatan Musi selesai, Kantor BI Palembang di Tengkuruk dipindahkan ke gedung sewa sementara milik Tan Ho Nio di Jalan Veteran. Bangunan gedung berupa rumah-toko yang berpintu dan berlantai tiga itu terletak di sebelah persil tanah yang telah dibeli oleh BI di Jalan Sudirman sehingga akan memudahkan BI bila kelak pindah ke kantor baru yang akan dibangun di atas lahan itu. Seluruh karyawan diinstruksikan membereskan dan mengemas arsip, dokumen, dan barang atau peralatan lainnya untuk segera dipindahkan ke gedung sementara tersebut.55 Kesulitan terbesar 51 Arsip Bank Indonesia, 25 Juni 1963. 52 Arsip BI Palembang, 2 Januari 1964. 53 Arsip BI Palembang No. 11/354/24.03.1964. 54 Wawancara dengan Soetrisno, pensiunan BI Palembang (Palembang, 29 Agustus 2019). 55 Wawancara dengan pensiunan BI Palembang di Palembang: Hj. Robinga Sukayat (29 Agustus 2019); Sarmita (14 September 2019). 224 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
ialah memindahkan brankas besi berukuran besar seberat sepuluh ton lebih warisan DJB zaman kolonial. Dengan bantuan tenaga dan teknis dari Kodam II Sriwijaya, brankas berhasil dipindahkan setelah makan waktu sekitar satu bulan.56 Masa sewa gedung itu direncanakan tidak terlalu lama, sambil menunggu penyelesaian pembayaran lahan dan pembangunan gedung baru. Namun, kenyataannya memakan waktu hingga enam tahun. Proses penyelesaian administrasi dan pembayaran persil tanah di Jalan Sudirman itu sendiri perlu waktu lebih dari tiga tahun karena kerumitan dalam kepemilikan tanah tersebut. Persil tanah yang diharapkan lebih luas ternyata hanya dapat dibeli sebagian terutama pada lahan kosong dan lapangan tenis.57 Sedangkan bidang lahan di sebelahnya yang terletak ke arah Jalan Mayor Ruslan masih berupa rumah-toko dan Penginapan Sumatra yang negosiasinya berjalan agak alot dan membutuhkan waktu pembebasan beberapa tahun. Pembangunan Gedung BI Palembang diborongkan kepada perusahaan jasa konstruksi Djaja Sempoerna NV milik Tan Ho Nio dan mulai dibangun pada awal 1970 (Syarofie 2008). Sekitar satu tahun kemudian (akhir 1971), gedung selesai dibangun dan diresmikan langsung penggunaannya oleh Direktur Bank Indonesia, Radius Prawiro, dengan pimpinan cabang BI Palembang pada waktu, Irlan Suhendra. Sejak itulah, Kantor BI Palembang menempati gedung permanen di Jalan Sudirman hingga sekarang. 56 Wawancara dengan Soetrisno, pensiunan BI Palembang (Palembang, 29 Agustus 2019). 57 Pada zaman Belanda, lahan kosong dan lapangan tenis ini merupakan tanah sewa Klinik Vereeninging Palembangsch Ziekenverpleging (VPZ) yang didirikan pada 1915 (Wawancara dengan Sarmita, pensiunan BI Palembang, 14 September 2019). Pada 1922, Yayasan VPZ memenangkan penawaran DJB atas aset tanah pengusaha Yoe Siong Koey, pemilik Kong An Kongsi, yang tidak dapat menebus agunan bank. Di atas tanah di depan Klinik VPZ, di seberang Jalan Sudirman, kemudian dibangun RS RK Charitas yang diresmikan pada 1938. Lihat Arsip De Javasche Bank Agentschap Palembang, Vereeniging Palembangsche Ziekenverpleging, 1 Februari 1922. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 225
226 MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT
BAB 6 Membangun Sumatra Selatan Lepas dari kisruh politik pada dekade 1950 hingga 1960-an, Provinsi Sumatra Selatan tetap menjadi simpul penting bagi perekonomian Indonesia yang ditopang produksi komoditas ekspor serta sektor industri dan perdagangan. Memasuki kurun 1970-an, Provinsi Sumatra Selatan masih bertahan dengan berbagai produk ekspor utama, seperti minyak bumi, lada, karet dan kopi. Di lain sisi, Kota Palembang yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, juga tumbuh sebagai tulang punggung industri dan perdagangan. Di tengah perkembangan yang berlangsung, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan turut hadir dalam pembangunan ekonomi di Sumatra Selatan, dengan fungsi sebagai bank sentral serta agen pembangunan, antara lain melalui pengawalan laju inflasi hingga pembinaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bab ini menjelaskan perkembangan ekonomi Provinsi Sumatra Selatan dan evolusi kelembagaan BI memasuki tarikh modern. Batasan waktu pada bab ini dimulai pada tahun 1968, yakni merujuk pada terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Sementara itu, batas akhir ditentukan pada periode kekinian, yakni sampai pada tahun penyusunan buku ini dituntaskan. Jangka waktu yang panjang ini diharapkan dapat membentangkan relasi historis Sumatra Selatan dan Bank Indonesia di Palembang dengan berpegang pada istilah oedjan mas yang sejak dahulu digunakan masyarakat di sana. Adapun Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 227
bab ini terbagi ke dalam beberapa bagian subbab. Bagian pertama merefleksikan perkembangan ekonomi di Sumatra Selatan masa Orde Baru hingga terkini. Bagian berikutnya menjelaskan evolusi dan peran Bank Indonesia dalam mengawal pembangunan ekonomi di Sumatra Selatan, antara lain meliputi sistem moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. SELAYANG PANDANG PERKEMBANGAN EKONOMI Momentum ekspansi ekonomi Indonesia yang dimulai pada 1969 mulai dirasa peningkatannya pada tahun berikutnya (Prawiro 1970/1971). Peningkatan pertumbuhan yang berlangsung sejak dua tahun sebelumnya, menjadi bahan pertimbangan pemerintah merancang regulasi baru dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 (17 April 1970) tentang penyempurnaan pelaksaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa.1 Gubernur Bank Indonesia, Radius Prawiro, menyimpulkan bahwa kegiatan produksi dan penyaluran ekspor antara 1970 hingga 1971, juga berpengaruh pada membaiknya situasi moneter di Indonesia (Prawiro 1970/1971). Hal tersebut didukung oleh stabilitas politik dan sosial sehingga perlahan kebijakan pembangunan mulai dapat terlaksana. Sumatra Selatan memasuki masa kontemporer ketika peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru dan berlanjut ke masa Reformasi. Pasa masa itu di Sumatra Selatan terjadi perubahan dalam berbagai kehidupan politik, ekonomi sosial, dan budaya. Sumatra Selatan merupakan pewaris dari sebuah negeri yang dilanda oedjan mas pada masa kolonial berkat potensi sumber daya alam yang luar biasa dalam perkebunan, pertanian, pertambangan, kehutanan dan perikanan yang melimpah. Dalam bidang perkebunan, Sumatra Selatan memiliki 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa. 228 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 6.1 Alamat Bank Indonesia Palembang (Sumber: Nawawi 1971) tiga potensi besar dalam karet alam, kelapa sawit, dan kopi, yang menjadikannya sebagai lumbung pangan nasional, sementara sektor pertambangan dengan minyak bumi dan batu bara menjadi faktor sebagai lumbung energi nasional. Berbagai potensi sumber daya alam itu saling bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan yang cenderung naik dari masa ke masa. Ketika harga karet dan kelapa sawit cenderung melemah, misalnya, maka ekspor luar negeri Sumatra Selatan masih tumbuh positif karena ada topangan lain dari ekspor batu bara yang menjadi primadona karena meningkatnya permintaan batu bara dari beberapa negara di ASEAN antara lain Kamboja, Thailand, dan Vietnam dan Cina. Selain itu, industri pengolahan, terutama ditopang oleh industri makanan dan minuman, memberikan andil tertinggi kedua yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga baik di Provinsi Sumatra Selatan maupun nasional. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 229
Gambar 6.2 Roda pembangunan ekonomi Palembang 1970-an (Sumber: Nawawi 1971) Dalam menopang pertumbuhan ekonomi dilakukan berbagai proyek pembangunan dalam memajukan perkembangan ekonomi sejak era 1970 hingga 1990-an. Sementara, Palembang sebagai kota yang berada di ilir dikembangkan sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, kota industri dan pusat pendidikan serta kebudayaan sejak masa Orde Baru. Pelabuhan Boom Baru Palembang didorong sebagai pusat kegiatan ekonomi perdagangan dalam bentuk pemasaran dan lalu lintas barang- barang hasil bumi untuk ekspor dan impor barang-barang antarpulau. Pelabuhan Boom Baru ditopang oleh Bandar Udara Talang Betutu. Palembang sebagai kota industri terus berbenah setelah memiliki Pabrik Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan refinery minyak bumi di Plaju dan Sungai Gerong, beberapa remiling karet dibangun bersamaan dengan pabrik ban dan pabrik pemintalan benang Patal di dekat Pusri (Nawawi 1971). Pada tahun 70-an, Kota Palembang tercatat sudah memiliki 34 buah industri berat, 318 buah industri sedang, dan 464 buah industri kecil. Pada periode yang sama, di Kota Palembang terdapat 15 pasar dan 1.570 pertokoan besar ataupun kecil di sekitar pusat-pusat kegitatan 230 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
perekonomian Pasar 16 Ilir, Pasar Sekanak, 10 Ulu, dan 7 Ulu Palembang. Sejak awal 1970, Kota Palembang sebagai urat nadi perekonomian Sumatra Selatan dirancang dalam rencana kota (city planning) untuk landasan konsepsional pembangunan fisiknya yang disinkronisasikan dan diaharmonisasikan dengan kawasan regional Sumatra Selatan maupun national planning. Selain bersumber dari anggaran Pelita dan Repelita, biaya pembangunan di Sumatra Selatan berasal dari sumber- sumber pendapatan non-budgeter, pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Palembang serta sumbangan Perusahaan Negara Pertamina untuk pembangunan dan peningkatan aspal beton pada jalan-jalan utama di Kota Palembang. Pelaksanaan event nasional, Pekan Olahraga Mahasiswa IX (1970) juga turut mengucurkan dana Pelita regional untuk pembangunan fasilitas keolahragaan, seperti Stadion Bumi Sriwijaya (Nawawi 1971). juga Memasuki kurun 1970-an, Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan neraca postif dalam kegiatan perdagangan. Jika dilihat pada ekspor neto yang merupakan selisih antara jumlah ekspor total dikurangi jumlah impor total. 121 tahun 1970 diperkirakan Sumatra Selatan mendapat angka sekitar Rp. 51,165 miliar (Thee dalam Ichimura dan Koentjaraningrat 1976). Tabel 6.1 Ekspor Netto Provinsi Sumatra Selatan 1970 (dalam Rupiah) Jumlah Ekspor Total 94.426.309.801 Jumlah Impor Total 45.261.782.375 (-) Jumlah Ekspor Neto Sumber: Thee (1970). 51.164.527.426 Berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatra Selatan 1970 menurut lapangan usaha masih didomasi oleh sektor pertanain dengan distribusi 33,8 persen, diikuti sektor industri dan bangunan (20,4 persen), perdagangan (14,7 persen), serta pertambangan dan penggalian (12,9 persen). Persentase tersebut tidak terlalu berbeda jauh dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sebagian besar juga masih ditopang oleh sektor pertanian. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 231
Tabel 6.2 PDRB Provinsi Sumatra Selatan dan PDB Indonesia (1970) Lapangan Usaha (sektor) PPB Sumatra Selatan atas Dasar Harga yang Berlaku (jutaan rupi- ah) Distribusi Persentase PPB GDP Indonesia atas Dasar Harga yang Berlaku (jutaan rupiah) Disribusi Persentase GDP Pertanian 48.071 33,8 1.552.000 47,6 Pertambangan dan penggalian 18.225 12,9 172.600 5,4 Industri dan bangunan 29.066 20,4 402.200 12,6 Listrik, gas dan air 1.131 0,8 14.600 0,4 Transportasi dan komunikasi 2.200 1,5 81.700 2,6 Perdagangan 20.893 14,7 593.100 18,5 Keuangan 1.018 0,7 13.000 0,4 Sewa rumah 9.112 6,4 62.700 2,0 Pemerintahan dan pertahanan 7.329 5,2 163.000 5,1 Jasa-jasa 5.190 3,6 171.300 5,4 Jumlah Sumber: Thee (1970). 142.235 100,0 3.196.200 100,0 Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia pada tahun 1970, PDB per kapita Sumatra Selatan yang berjumlah 42.458 rupiah menempati posisi kedua, atau satu tingkat di bawah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki PDB per kapita sebesar 44.908 rupiah. Angka tersebut hampir setengah dari rata-rata PPB provinsi lain pada tingkat nasional. 232 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Tabel 6.3 Produk Domestik Bruto Indonesia dan Produk Provinsi Bruto per Kapita Beberapa Provinsi di Indonesia 1970 (dalam Rupiah) Provinsi PDB per Kapita DKI Jakarta Rp.44.908 Sumatra Selatan Rp.42.458 Sumatra Barat Rp.22.530 Jawa Tengah Rp.18.416 D.I. Yogyakarta Rp.17.980 Jawa Barat Rp.17.620 D.I. Aceh Rp.13.408 Indonesia Sumber: Thee (1970) Rp.22.336 Beberapa usaha yang dikembangkan pada masa-masa itu antara lain sektor pertanian, perkebunan, dan industri pendukungnya. Dana pengembangan sektor usaha industri diperoleh melalui Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Kedua lembaga perbankan internasional tersebut berminat memberikan modal untuk memperbesar kapasitas produksi Pusri. Ketertarikan itu disampaikan langsung oleh Presiden Bank Dunia Robert S. McNamara dan Presiden Bank Pembangunan Asia, Takashi Watanabe, dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada 26 April 1970. Kapasitas produksi Pusri yang awalnya hanya menghasilkan 100.000 ton per tahun akan ditingkatkan menjadi 580.000 ton per tahun (Kompas, 27 April 1970). Industri pupuk memang menjadi salah satu cara pemerintah menuntaskan targetnya pada peningkatan bidang industri pendukung pertanian. Pada masa awal Repelita II (1974-79) produksi pupuk urea nasional hanya mencapai jumlah 115,700 ton. Pada akhir Repelita II produksi bahan itu telah mencapai 1.484.000 ton. Dengan kata lain, selama lima tahun masa Repelita II terjadi kenaikan sebesar 1.182 persen dalam produksi pupuk urea. Peningkatan produksi tersebut, selain merupakan hasil perluasan Pabrik Pusri, juga ditambah dengan pembangunan pabrik pupuk Kujang di Cikampek dan pabrik pupuk Petrokimia di Gresik. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 233
Pada 1978/79 kelebihan produksi pupuk nasional bahkan sudah memasok pasar ekspor ke negara-negara ASEAN dan ke negara tetangga lainnya (Departemen Penerangan 1979: 38). Adanya investasi dari pemodal asing menunjukkan perekonomian di Sumatra Selatan pada era itu mulai kembali terbuka. Akan tetapi, modal yang diberikan juga menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun pihak pemberi kredit, sebab berdasarkan penuturan Presiden Bank Dunia, utang negara- negara kreditor selama sepuluh tahun terakhir meningkat empat kali lipat. Pemberian dana oleh pemodal tidak lain ditunjukkan agar negara- negara tersebut dapat membayar utangnya melalui hasil perdagangan ekspor (Kompas, 27 April 1970). Oleh karena itu, Bank Dunia dan bank- bank regional lebih menitikberatkan pada pembiayaan pengembangan industri pendukung produk ekspor sehingga diharapkan dari keuntungan tersebut juga mampu mendorong pendapatan dalam sektor ekonomi lain dan negra-negara kreditor memiliki kemampuan melunasi utangnya. Dukungan dari pemerintah juga datang untuk mengembangkan nilai jual ekspor, terutama pada komoditas karet yang menjadi unggulan Sumatra Selatan. Pada 1970, pemerintah membuka pabrik crum rubber terbesar di Sumatra Selatan, tepatnya di Kampung Karanganjar, Palembang. Pabrik tersebut dibuka oleh Menteri Pertanian Tojib Hadiwidjaya dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Radius Prawiro, Gubernur Sumatra Selatan, Asnawi Mangkualam serta pembesar sipil dan militer. Pabrik crumb rubber (olahan karet berbentuk bongkahan) dikelola PT Waringin dengan menelan biaya pembangunan sebesar 650 juta rupiah dengan kapasitas produksi 21.600 ton per tahun. Bahan baku yang diolah adalah jenis slabs (karet mentah berbentuk lembaran tipis) yang didatangkan dari perkebunan karet rakyat sebanyak 45.000 ton dengan kadar 20-50 persen. Modernisasi dan peningkatan mutu ekspor karet dianggap strategis karena masih memegang peranan penting sebagai penghasil devisa negara. Jika dibandingkan dengan minyak bumi, ekspor karet menghasilkan 31 persen total pendapatan negara. Maka dari itu, peningkatan nilai jual dari karet mentah semisal slabs ke crum rubber sangat penting untuk menjaga kompetisi dengan negara lain, ataupun dengan produk karet sintetis yang dikembangkan oleh negara-negara industri maju (Kompas, 27 Oktober 1970). 234 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Sediaan bahan baku di daerah pedalaman yang dikelola oleh perkebunan rakyat juga menjadi kendala bagi industri pengolahan karet. Jumlah produksi per hektar serta mutu hasil perkebunan rakyat masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan hasil perkebunan besar. Fluktuasi sediaan bahan baku yang dihasilkan juga mengakibatkan industri tidak berjalan dalam kapasitas yang optimal. Permasalahan ini menciptakan dilema sebab dalam keadaan kelebihan pasokan, petani perkebunan rakyat tidak mendapatkan prioritas pemasokan bahan olahan sehingga kerugian banyak diderita petani. Sebaliknya, dalam keadaan kekurangan pasokan petani tidak mempunyai peluang untuk meningkatkan produksinya karena faktor time lag suplai. Di sisi lain, usaha-usaha perkebunan rakyat merupakan sumber mata pencaharian terbesar bagi penduduk yang hidup dari sektor perkebunan. Usaha pemerintah untuk mendorong perkebunan rakyat pada masa itu adalah dengan mewajibkan perkebunan besar negara yang secara teknis dan ekonomis sudah kuat agar membina perkembangan perkebunan rakyat di sekitarnya. Hingga 1978 pengembangan perkebunan rakyat mencakup tanaman karet dan kelapa sawit yang dilaksanakan di beberapa provinsi di Sumatra seperti Aceh, Sumatra Selatan, Riau dan Jambi (Departemen Penerangan, 1979: 30), Secara umum total luas areal perkebunan lima komoditas utama (karet, kopi, kelapa, lada, dan cengkih) dari 1983-88 meningkat sebesar 3,50 persen per tahun dan produksi meningkat sebesar 2,01 persen per tahun. Sejalan dengan perubahan yang terjadi pada beberapa komoditas perkebunan andalan Sumatra Selatan, peningkatan luas areal lahan juga menyasar beberapa komoditi lain seperti gambir, aren, dan jahe serta penanaman baru komoditas kunyit, serewangi, kencur dan nipa. Produksi komoditas tersebut dan komoditas perkebunan lainnya tampak meningkat pesat, terutama kakao, aren, jahe, haramai, kemiri, kapok dan cassiavara. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 235
Tabel 6.4 Produksi Perkebunan di Sumatra Selatan pada Repelita V (dalam Ton) Komoditas 1989 1990 1991 Karet Kopi Kelapa Lada Cengkeh Kakao Kelapa Sawit Tebu Teh Aren Jahe Kapulaga Vanili Haramai Kunyit Tembakau Kemiri Gambir Kapuk Cassiaveva Sumber: Dinas Perkebunan Tingkat I Sumatra Selatan, 202.274,30 76.972,50 19.810,83 32.532,67 145,45 26,80 44.216,21 48.722,00 1.109,10 159,34 41,80 - 0,84 20.000,00 - 75,76 412,66 114 98,26 35,15 208.119,77 80.466,5 19.009,49 33.371,63 135,19 27,54 55.939,29 39.320,6 1.348,34 342,99 61,32 0,6 0,84 15 - 188,4 420 133 105,42 115,15 222.233,77 73.295,62 23.191,146 26.264,4 162,7 149,13 96.455,27 37.520 1.497,023 679,03 136,35 - - 8.280 50,2 80,2 707,45 132 140,798 132,006 Dalam kurun 1983-86, sektor pertanian memiliki laju pertumbuhan rata-rata 2,8 persen/tahun, pertambangan dan penggalian 1,8 persen/ tahun, industri 2,2 persen/tahun, perdagangan, hotel dan restoran 10,7 persen/tahun. Pada 1986, sektor perdagangan, hotel dan restoran telah memberikan sumbangan terbesar kepada PDRB, yaitu 31,8 persen, dan sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar kedua, yaitu 24,2 persen. Di luar itu, sektor industri memberikan sumbangan 19,3 persen. Majunya Sektor perdagangan ini juga didukung oleh fasilitas pelabuhan di Sumatra Selatan. Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Pangkalan Balan dan Pelabuhan Tanjung Pandan melayani pelayaran lokal. Sementara Pelabuhan Boom yang terletak di Kota Palembang melayani kapal-kapal pelayaran samudra (Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatra Selatan 1998/1999: 205). 236 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi juga masih relevan dengan julukan sebagai kota perdagangan dan industri. Hal itu dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDRB selama tujuh belas tahun berturut-turut. Meskipun terjadi penurunan persentase perolehan dari sektor industri, angkanya tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 36,94 persen pada 1984 menjadi 36,01 persen pada 2000. Sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja ataupun pengangguran tersembunyi di Kota Palembang (Octiyarti 2002: 82). Peringkat kedua penyumbang terbesar PDRB 1984-2000 ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga tidak goyah selama 17 tahun. Besarnya sumbangan sektor perdagangan diiringi dengan semakin meningkatnya jumlah barang-barang yang diperdagangkan dari seluruh sektor, terutama pertanian dan hasil industri pengolahan (Octiyarti 2002: 88). industri dalam menyumbang PDRB Kota Palembang juga disampaikan oleh Wali Kota H. Cholil Aziz pada peringatan hari jadi Kota Palembang ke-1310 pada 17 Juni 1993 (Kompas, 19 Juni 1993). Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan sebutan Palembang sebagai kota dagang perlu digeser menjadi kota industri. Namun, pergeseran pola ekonomi di Kota Palembang jika dikelompokkan pada sektor primer (bahan baku, pertanian) ke sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, transportasi, komunikasi, perbankan, persewaan dan jasa), maka sektor tersier yang berkaitan dengan perdagangan dan jasa masih lebih unggul. Jika direrata pada 1984 - 2000, sektor primer menyumbang 0,62 persen, sektor sekunder 42,82 persen dan sektor tersier 56,56 persen. Menurut data, sebagian besar industri yang berdiri di Kota Palembang adalah kelompok industri kecil, yakni sekitar 96 persen (4.938 unit) dari total 5.119 unit perusahaan. Sementara sisanya kelompok industri berkategori sedang hingga besar, antara lain terdiri dari aneka industri berjumlah 134 unit, industri kimia dasar 23 unit dan industri logam dasar 24 unit. Angka tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 48.385 orang dengan tenaga kerja di industri kecil dan rumah tangga sebanyak 25.835 orang (Kompas, 19 Juni 1993). Besarnya sebaran sektor Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 237
Memasuki milenia baru, pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan secara statistik relatif rendah meskipun pendapatan per kapita relatif tinggi. Keaadaan demikian memasukkan Provinsi Sumatra Selatan dalam kategori high income low growth atau dengan kata lain menunjukkan masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Faktor ketidakseimbangan yang tercatat dalam jejak statistik tersebut antara lain karena besarnya peran sektor migas dan perkebunan dalam menyumbang angka pada PDRB sehingga pendapatan per kapita terlihat tinggi. Sedangkan, laju pertumbuhan yang rendah pada pendapatan nonmigas jika dibanding pendapatan dengan migas, disebabkan terbatasnya investasi baru dan keterbatasan infrastruktur yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk merangsang pertumbuhan pada sektor pertanian, perdagangan dan industri (Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan 2007). Tabel 6.5 Pendapatan per Kapita Sumatra Selatan 2000-04 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rupiah) Tahun Dengan Migas Tanpa Migas 2000 5.632.436 3.803.841 2001 5.642.717 3.842.073 2002 5.726.084 3.940.006 2003 5.883.990 4.079.656 2004 Sumber: BPS Sumatra Selatan 2004. 6.037.876 4.253.381 Sektor industri dan perdagangan pada periode awal 2000-an tetap menempati peran yang signifikan. Pada 2003, kontribusi sektor industri menyumbang 17,47 persen dan menyerap tenaga kerja sekitar 3,7 persen dari total pekerja. Sementara pada sektor perdagangan menyumbang angka 25,74 persen dan menyerap 14,2 persen total pekerja. Neraca perdagangan juga meningkat dan nilai perdagangan mengalami surplus sebesar 66,45 persen. Hal itu berkat komoditas ekspor dengan nilai jual yang cukup tinggi dari Provinsi Sumatra Selatan, seperti karet, minyak dan lemak hewan atau nabati, kayu serta pupuk. Di sisi impor, Sumatra 238 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Selatan menunjukkan penurunan tiap tahun yang menandakan bahwa wilayah itu sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tabel 6.6 Neraca Perdagangan Daerah Sumatra Selatan 2004 (dalam Ribu Dolar AS) Tahun Ekspor Impor Neto Ekspor 1986 713.016,5 176.301,6 536.714.9 1989 798.874,6 192.897,2 605.977,4 1996 1.274.700,5 206.937,1 1.067.762,9 2000 925.288,2 245.530,4 679.757,8 2001 520.909,4 112.215,7 408.693,7 2002 502.649,3 135.149,5 367.499,8 2003 812.493,2 101.217,0 711.276,2 2004 Sumber: BPS Sumatra Selatan (2004). 1.156.240,0 85.877,9 1.070.363,1 Pada 2004, komoditas ekspor Sumatra Selatan masih dominan dengan hasil perkebunan. Devisa dari nilai ekspor perkebunan di Sumatra Selatan dapat dikatakan cukup besar. Devisa tersebut bersumber dari karet (74,9 persen), kelapa sawit dan hasil olahannya (25,35 persen), kopi dan lain-lain (0,46 persen). Industri pendukung dari hasil perkebunan ini setidaknya terdapat 19 unit pabrik pengolahan karet remah (crum rubber) dengan total kapasitas 662.400 ton per tahun, lalu ada pabrik pengolahan kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dengan kapasitas 1.890 TBS per jam, pabrik gula dengan kapasitas 6.000 ton tebu per hari dan industri hilir pengolahan CPO dengan kebutuhan dasar minyak sawit mentah 600 ribu ton per hari. Sedangkan untuk pengolahan kopi, pada 2004 tercatat belum banyak pabrik besar yang tersedia, yakni hanya ada 404 unit pabrik pengolahan kopi bubuk yang tersebar di daerah-daerah penghasil kopi. Namun, bukan berarti pada sektor perkebunan tidak ditemui kendala. Nilai riil perkebunan telah menurun dan diperkirakan dalam beberapa tahun yang akan datang nilainya mendekati nol apabila tidak dilakukan peningkatan mutu. Masalah pembebasan lahan dan kabut asap juga ikut membayangi sektor ini (Octiyarti 2002). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 239
Tabel 6.7 Sistem dan Kedudukan Kawasan di Sumatra Selatan Nama Kota Fungsi Kota Jenis Pelayanan Metropolitan Palembang PKN Pusat pemerintahan, perdagangan, industri, jasa, pariwisata, pendidikan dan pelayanan sosial Muara Enim PKW Jasa pemerintahan, pertanian, pertambangan dan perkebunan, jasa wisata dan budaya Lubuk Linggau PKW Jasa pemerintahan, perdagangan dan asa, perta- nian, perkebunan dan industri Sekayu PKW Jasa pemerintahan, pertanian, pertambangan, dan kehutanan Kayu Agung PKW Jasa pemerintahan, pertanian dan perkebunan Baturaja PKW Jasa pemerintahan, pertanian, industri pengolah- an dan pariwisata Indralaya PKW Pusat pemerintahan, pendidikan, jasa dan perd- agangan Sungsang Sumber: RTRW Pulau Sumatra dan RTRW Provinsi Sumatra Selatan. Keterangan: PKN = Pusat Kegiatan Nasional; PKW = Pusat Kegiatan Wilayah. PKW Jasa, perdagangan, industri dan pariwisata Sementara itu, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatra Selatan untuk 2005-25, pusat-pusat pengembangan wilayah Provinsi Sumatra Selatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional adalah di Kota Palembang. Kota ini menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, jasa, pariwisata, pendidikan dan pelayanan sosial. Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal yang tersebar di daerah-daerah menyesuaikan dengan potensi kekayaan masing-masing (Octiyarti 2002). Selain pemetaan jenis pelayanan kawasan, teradapat tiga kawasan andalan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah nasional di Sumatra Selatan, antara lain Kawasan Andalan Muara Enim, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Metropolitan Palembang (Octiyarti 2002). Kawasan Andalan merupakan kawasan yang secara ekonomi memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Pengembangan kawasan lain berbasis ekonomi adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api. Kawasan ini merupakan pengembangan pelabuhan laut yang berintegrasi dengan dukungan sarana dan prasarana 240 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
di Provinsi Sumatra Selatan. KEK Tanjung Api-api memiliki keunggulan geostrategis, yakni kedekatan akses dari dan menuju Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan sebagai gerbang ekspor-impor untuk Provinsi Sumatra Selatan. Proyeksi Tanjung Api-Api diharapkan mampu menjadi pusat industri hilirisasi berbasis sumber daya unggulan Provinsi Sumatra Selatan, yaitu karet, kelapa sawit, dan batu bara, serta dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api). Memasuki 1990-an, pembangunan Sumatra Selatan semakin meningkat dengan proyek pembangunan bendungan irigasi Komering atas di sentra beras daerah Belitang, Kabupaten OKU Timur, yang mampu mengairi sekitar 124 ribu hektar sawah. Pembangunan ini didukung oleh perbaikan irigasi di daerah transmigrasi pada Kabupaten Musi Rawas, Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Keempat kabupaten itu menjelma menjadi sentra produksi beras yang mendorong Sumatra Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Geliat perekonomian yang didukung pengembangan dalam bidang pertanian ini mulai menarik banyak investor untuk mengembangkan usaha di Sumatra Selatan (Bakti 2011). Pada 1990, PT Laju Perdana Indah mengembangkan program tebu rakyat di Cinta Manis, OKI dan Buay Madang, OKU Timur. Pada 1990-an, selain PT Perkebunan Nusantara, beberapa perusahaan transnasional seperti PT PP London Sumatra di Musi Rawas dan Lahat, PT Tania Selatan di OKI, dan PT Hindoli berinvestasi perkebunan sawit besar-besaran di Sumatra Selatan. Selanjutnya, era otonomi daerah membuat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit besar bermunculan di Sumatra Selatan seperti PT Buluh Cawang Plantation, Kelompok Perusahaan Sampoerna Agro dengan PT Aek Tarum, PT Bina Sawit Makmur, PT Mutiara Bunda Jaya, PT Sawit Selatan di Mesuji, OKI, dan PT Api Matra Palma, Bumi Sawit Permai, Enim Palm Agro, PT Mitra Ogan Permai, Sinar Mas, PT Musi Lestari, PT Berkat Sawit Sejati, PT Musi Banyuasin Indah, PT Pinago Utama, PT Karya Sawit Lestari, PT Aglo-Eastern Plantation Group, PT Ogan Hamparan Hijau, PT Matahari Kahuripan Indonesia, dan sebagainya. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 241
Pada awal 2000-an diperkirakan luas lahan kepala sawit di Sumatra Selatan sebesar 1,17 juta hektar. Pemerintah daerah berbagai kabupaten di Sumatra Selatan mengenakan berbagai tarif penguan dana perkebunan kelapa sawit dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan ekonomi semakin meningkat di Sumatra Selatan dengan munculnya kenaikan PAD, baik kabupaten maupun provinsi. Pada 2004, Provinsi Sumatra Selatan dipercaya menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI dan Porcanas 2004. Kesuksesan penyelenggaraan PON XVI dengan pembangunan Stadion Jakabaring dan pengembangan daerah Seberang Ulu membuat Sumatra Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah pesta olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2011 dan Asian Games 2018. Gambar 6.3 Event nasional dan internasional olahraga di Palembang (Sumber: en.wikipedia.org) 242 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Penyelenggaraan nasional dan internasional olahraga di Sumatra Selatan itu berdampak siginifikan pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut laporan media, selepas Asian Games 2018, terdapat penciptaan nilai tambah (keuntungan ekonomi riil) Sumatra Selatan mencapai 2,3 triliun rupiah pada 2018 dengan keuntungan ekonomi riil yang tercipta selama periode 2015-19 sebesar 7,5 triliun rupiah. Sementara efek pengganda terhadap output perekonomian 2015-19 di Sumatra Selatan sebesar 14 triliun rupiah (Kompas, 16 Oktober 2018). Gambar 6.4 Pembangunan Jembatan Musi II dan III (kiri atas), Musi IV (kanan atas) dan Musi VI (bawah) (Sumber: en.wikipedia.org, aksi.id. dan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 243
Efek penyelengaraan event tersebut terwujud dalam beberapa rencana pembangunan sebelumnya. Pada 1992, dibangun Jembatan Musi II sebagai duplikasi Jembatan Ampera sekaligus pengembangan wilayah ring Soekarno-Hatta dan Keramasan (Hanafiah 1998). Untuk mengatasi kemacetan dan mempermudah hubungan Seberang Ilir dan Seberang Ulu dibangun pula Jembatan Musi III, IV, dan VI. Pembangunan jembatan penopang itu sangat efektif dalam menunjang dan mengurai kepadatan lalu lintas di Jembatan Ampera, landmark Kota Palembang. Pembangunan jembatan tersebut diikuti dengan pengembangan jalan-jalan utama dengan jalan layang di Simpang Seberang Ulu, Simpang Polda, Simpang Patal, Simpang Bandara dan Lintas Rel Terpadu yang menghubungkan kawasan Jakabaring dengan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II. Pembangunan tersebut juga dalam menunjang konsep 'South Sumatra Eastern Corridor' dengan pengembangan Bandar Udara Talang Betutu menjadi Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, dan pembangunan Tanjung Api-Api sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan feri. Pembangunan juga menyentuh pengembangan Palembang sebagai kota tepian air (water front city) dan pembangunan terpadu pantai timur Sumatra Selatan (Suan, dkk. 1997). Gambar 6.5 Kompleks Sport City Jakabaring (kiri) dan jalur Lintas Rel Terpadu (kanan) di Palembang (Sumber: antara foto dan 244 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Pembangunan di Sumatra Selatan tersebut sangat ditopang oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan yang mengawal dan menjaga pergerakan moneter di Sumatra Selatan dengan Program Must See Musi the River of Civilization. Program ini berupa bantuan teknis dan infrastruktur baik transportasi maupun infrastuktur lokasi wisata sepanjang pesisir Sungai Musi seperti Griya Kain Tuan Kentang di Kertapati, Kampung Arab Al-Munawwar 13 Ulu, dan Rumah Kopi Sumsel di Pelataran Benteng Kuto Besak. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat lewat sektor utama Provinsi Sumatra Selatan ialah sektor pertambangan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya, sektor ini ditunjang oleh pertumbuhan cukup tinggi dalam sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor konstruksi yang tumbuh cukup tinggi didorong oleh berlanjutnya proyek strategis nasional yang meliputi pembangunan infrastruktur dari pemerintah dan swasta, sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Denyut perubahan ekonomi di Sumatra Selatan masih akan tetap dinamis dengan segala tantangan di masa mendatang. Di tengah perubahan dan tantangan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan-yang pada masa kolonial bernama De Javasche Bank Agentschap Palembang-turut bertransformasi dalam mengawal perkembangan di era modern. TRANSFORMASI DAN PERAN BANK INDONESIA Setelah terbit ketentuan tentang Bank Sentral pada 1953, Bank Indonesia sempat mengalami perubahan kelembagaan, yakni tergabung dalam Bank Tunggal yang dibentuk oleh Presiden Sukarno melalui Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965. Namun, pelaksanaan Bank Tunggal tidak berlangsung lama; tiga tahun kemudian, tepatnya 31 Desember 1968, berdasar Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank yang tergabung dalam Bank Tunggal berubah menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 245
Tugas dan fungsi Bank Indonesia dikembalikan sebagai bank sentral melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Ketentuan tersebut mengatur tugas BI tidak lagi menyalurkan kredit komersial, tetapi berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. BI juga diberi fungsi sebagai agen pembangunan dalam hal ini mandat untuk mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Transformasi berikutnya terjadi pada masa reformasi yang juga menandai awal periode independensi BI sebagai lembaga bank sentral. Perubahan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Tujuan sebagai "agen pembangunan" dihapus sejak 1999 sehingga tugas pokok BI ialah (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (3) mengatur dan mengawasi bank. Dalam melaksanakan mandat tujuan tunggal untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, kebijakan BI dilakukan melalui dua jalur, yaitu kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa yang tecermin dari perkembangan laju inflasi; dan kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain yang tecermin dari kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Beberapa aturan lain disusun untuk memperjelas dan mempertegas kedudukan BI, antara lain melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23D Tahun 2002) yang merupakan penguatan terhadap kedudukan bank sentral sebagai otoritas moneter; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berisi penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan tugas dan wewenang BI, serta penataan fungsi pengawasan BI; kemudian Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, serta Perppu Nomor 2 Tahun 2009 yang memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. 246 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Untuk memperkuat peran BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi tugas pengawasan microprudential ke OJK dan pengawasan macroprudential ke BI. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. independen, BI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memenuhi akuntabilitasnya. Selain itu, untuk melaksanakan supervisi, BI memiliki tiga badan pengawas, yaitu (1) Dewan Gubernur sebagai badan pengambil keputusan kebijakan sekaligus pengawas pelaksaan kebijakan; (2) Badan Supervisi Bank Indonesia yang dibentuk untuk membantu DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap BI; dan (3) Badan Pemeriksa Keuangan yang sesuai dengan undang-undang memiliki mandat untuk melakukan fungsi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada lembaga. Meskipun merupakan lembaga yang Tugas dan fungsi BI di daerah diserahkan kepada kantor perwakilan masing-masing dengan wilayah kerja yang sudah ditentukan. Penamaan kantor 'Bank Indonesia' di daerah beberapa kali berganti penyebutan. Setelah dinasionalisasi, De Javasche Bank di daerah berganti nama menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5/81/ Rupa-rupa tanggal 14 September 1972 tentang Wilayah Kerja Pemimpin Cabang/Kantor Kas Bank Indonesia, wilayah kerja Kantor Cabang Bank Indonesia Palembang meliputi Daerah Tingkat I Sumatra Selatan dan Kotamadya Palembang dan daerah-daerah tingkat II di Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Kotamadya Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang-Lebong, Bangka, Belitung, Kotamadya Pangkal Pinang.2 Wilayah kerja Kantor Cabang Bank Indonesia Palembang mengalami perubahan seiring dengan pemekaran daerah. Sebelum Kantor Cabang Teluk Betung dibuka pada 2 Desember 1961, wilayah kerja Kantor Cabang 2 Bank Indonesia, Surat Edaran SE No. 5/81/Rupa-rupa tanggal 14 September 1972 tentang Wilayah Kerja Pemimpin Cabang/Kantor Kas Bank Indonesia. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 247
Bank Indonesia Palembang juga meliputi daerah tingkat I Lampung,3 Begitu pula dengan wilayah Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung yang masih masuk ke dalam wilayah kerja Kantor Cabang Bank Indonesia Palembang, hingga kedua provinsi tersebut memiliki kantor perwakilan masing-masing.4 Perubahan penyebutan nama kantor kembali terjadi pada 5 Juni 1996; Kantor Cabang Bank Indonesia berubah menjadi Kantor Bank Indonesia. Kemudian, pada 2013 penyebutan Kantor Bank Indonesia kembali diubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (disingkat KPwDN). Dalam perkembangan selanjutnya, sejak 2016 hingga sekarang, penyebutan nama kantor Bank Indonesia di daerah adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI). Perubahan penyebutan juga berlaku bagi Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Palembang, yang berubah menjadi Kantor Bank Indonesia (KBI) Palembang, kemudian berubah menjadi Kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi Sumatra Selatan, dan kini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan. Penyesuaian yang dilakukan di daerah tidak hanya mengenai penyebutan dan wilayah kerja, tetapi juga mencakup dalam hal yang teramat substantif yaitu tugas pokok, dan fungsi Bank Indonesia di daerah. Tugas pokok KBI pada 1996 terbagi dalam tiga bidang utama, yaitu bidang ekonomi dan moneter, bidang perbankan, dan bidang sistem pembayaran. Pertama, pada bidang ekonomi dan moneter, KBI memiliki tugas melakukan peningkatan fungsi penelitian untuk setempat memberikan mengenai pembangunan perekonomian daerah yang berkaitan dengan rekomendasi kepada pemerintah daerah 3 Kantor Cabang Bank Indonesia Teluk Betung kemudian berganti nama menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Bandar Lampung. Lihat SE No. 16/36/INTERN tanggal 13 September 1983 tentang Perubahan Nama Kantor Cabang Bank Indonesia Teluk Betung menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Bandar Lampung. 4 Kantor Cabang Bank Indonesia Bengkulu dibuka pada 1 Februari 1986, merujuk pada SE No. 18/55/ INTERN tanggal 23 Januari 1986 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Cabang Bank Indonesia Bengkulu. Sementara itu, untuk wilayah Bangka Belitung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuka pada 27 November 2914 secara resmi yang sebelumnya telah beroperasi sejak 14 November 2014 berdasarkan SE No. 16/28/INTERN tanggal 3 November 2014 tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. 248 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
bidang moneter dan perbankan. Selain itu, peningkatan fungsi penelitian bermanfaat bagi kantor pusat melakukan penyempurnaan kebijakan. Berikutnya adalah sentralisasi penyusunan angka-angka statistik ekonomi, moneter dan perbankan. Kedua, pada bidang perbankan, KBI dituntut memiliki pola kerja tim, melakukan penggabungan tugas pengawasan langsung dan tidak langsung sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terkait tugas pembinaan dan pengawasan bank. Berikutnya ialah pendelegasian tugas pengawasan bank ke KBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI. Ketiga, di bidang sistem pembayaran KBI memiliki tugas melakukan distribusi uang kartal yang perencanaan dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Koordinator KBI, serta melakukan clean money policy.5 Setelah menjadi bank sentral yang independen, BI di daerah terus melakukan penyempurnaan untuk berkontribusi secara optimal dalam pencapaian visi besar Bank Indonesia. Pada 20076 ditetapkan tugas pokok KBI, yaitu (1) memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya; (2) melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai dan/atau nontunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya; (3) melaksanakan pengawasan terhadap perbankan di wilayah kerjanya; (4) memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil yang akurat; dan (5) mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung terlaksananya fungsi-fungsi utama. Lahirnya OJK pada akhir 2013 juga memberikan dampak terhadap penyesuaian tugas BI di daerah. Penyesuaian dilakukan dengan menghilangkan tugas pembinaan dan pengawasan bank, karena sudah beralih ke OJK, berganti dengan penajaman di bidang stabilitas sistem keuangan dan keuangan inklusif. Tugas pokok BI setelah pembentukan OJK 5 6 Lihat Surat Edaran SE No. 29/ 8 /INTERN tanggal 5 Juni 1996 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia. Lihat Surat Edaran SE No. 9/ 12 /INTERN tanggal 30 Maret 2007 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia Tahap I. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 249
ialah (1) memberikan masukan kepada Dewan Gubernur tentang kondisi ekonomi dan sektor keuangan daerah di wilayahnya; (2) memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung oleh penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset dan memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM; (3) melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan, program perluasan dan pemerataan akses keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif; (4) melaksanakan kegiatan perizinan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan uang Rupiah sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya; (5) melaksanakan kegiatan perizinan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pembayaran di wilayah kerjanya; (6) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas KPwDN yang berada di wilayahnya (untuk KPwDN Koordinator); serta (7) melakukan administrasi anggaran dan logistik, administrasi SDM dan kesekretariatan, serta administrasi manajemen kinerja satuan kerja. KPwBI Provinsi Sumatra Selatan (selanjutnya disebut BI Sumsel) menjadi miniatur bank sentral yang berada di daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, bersama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder mengawal pembangunan ekonomi Provinsi Sumatra Selatan. Beberapa peran strategis yang dijalankan oleh BI Sumsel antara lain terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembinaan UMKM. Di sisi lain, terdapat penyelenggaraan Kas Keliling untuk menyediakan uang Rupiah layak edar ke seluruh pelosok daerah Sumatra Selatan hingga pengembangan transaksi elektronik juga menjadi makna hadirnya Bank Indonesia dalam memperlancar sistem pembayaran untuk masyarakat Sumatra Selatan. Inflasi dan Pengembangan UMKM. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai fenomena meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Di Indonesia terdapat tiga kategori inflasi yang dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, yaitu inflasi inti (core inflation), inflasi disebabkan harga barang yang diatur pemerintah (administered price), dan inflasi disebabkan harga bahan makanan Pengendalian 250 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
(volatile food). Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat kondisi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, fenomena inflasi perlu dikendalikan karena akan berdampak langsung kepada daya beli masyarakat. Inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, dari sisi penawaran (supply) terutama dipengaruhi oleh masalah produksi, distribusi atau kebijakan pemerintah. Selain itu, inflasi yang bergejolak acap kali masih dipengaruhi oleh kenaikan harga pada komoditas strategis seperti bahan bakar minyak dan komoditas energi lainnya (administered price). Pola pergerakan inflasi merupakan cerminan atau karakteristik perekonomian suatu daerah bahkan negara. Oleh karena itu penting untuk melakukan analisa terhadap pola variasi musiman tersebut agar bisa menjawab pertanyaan (i) kapan biasanya tekanan inflasi terjadi setiap tahunnya, (ii) determinan atau penyebab inflasi, (iii) setelah itu dapat ditentukan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memerangi inflasi Berdasarkan metode perhitungan rata-rata, diperoleh gambaran pola variasi musiman inflasi Kota Palembang dari 2003 hingga 2005, 108 106 104 102 100 98 96 94 92 Indeks Musim 90 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Grafik 6.1 Variasi Musiman Inflasi Kota Palembang 2003-05 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan Des 251
seperti dalam Grafik 6.1. Terlihat bahwa inflasi mulai naik pada triwulan II dan mencapai puncak pada triwulan IV. Beberapa alasan penyebab pergerakan inflasi ini adalah (i) musim panen pada komoditas bahan tanaman pangan, (ii) tahun ajaran baru, (iii) bulan Ramadhan, dan (iv) perayaan hari besar keagamaan (Idul Fitri dan Natal) dan tahun baru. Variasi musiman ini terjadi secara terus-menerus dan sistematik (Laporan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Sumatra Selatan, 2006). Dalam rangka pengendalian inflasi, BI dan pemerintah menyadari bahwa sinergi sangat diperlukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah dan BI kemudian membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) pada aras pusat sejak 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 2008. Selanjutnya untuk menjembatani tugas dan peran TPI dan TPID, pada Juli 2011 dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID sebagai katalisator untuk memperkuat efektivitas peran TPID.7 Pada 2008, beberapa kantor perwakilan BI telah memformalkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk pengendalian inflasi daerah, terdapat dua jenis bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama dalam pembentukan TPID yang dilakukan kantor cabang BI Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Bandung, Batam, Pekanbaru, Kendari, Kediri, Denpasar dan Medan dengan kegiatan pertemuan dalam rangka koordinasi antarinstansi di daerah. Kedua, adalah focus group disussion yang dilakukan oleh kantor cabang BI Palembang, Manado, Bandar Lampung, Makassar, Padang, Palangkaraya, Tasikmalaya, Bengkulu, Palu, Jakarta, dan Ambon dengan kegiatan mengidentifikasi sumber tekanan inflasi daerah, langkah-langkah penanggulangan, pemantauan stok barang dan imbauan (Hendar 2009: 53). Sejauh ini, keberadaan TPID sangat efektif dalam mengendalikan inflasi di masing-masing daerah. Beragam inovasi program digagas oleh TPID, tidak saja untuk menyelesaikan persoalan stabilitas harga dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyentuh permasalahan mendasar dari 7 "Buku Petunjuk TPID", Jakarta, Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2014. 252 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
variabel gangguan inflasi. TPID yang terdiri dari unsur BI, pemerintahan daerah, dan lembaga terkait lainnya, bertugas memantau, menyiapkan, dan mengeksekusi langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi di daerah.8 Bank Indonesia Sumsel terus berupaya menyelenggarakan pertemuan dengan dinas/ instansi terkait rencana penguatan TPID yang memiliki legal basis. Penguatan TPID dilatarbelakangi oleh kecenderungan peningkatan tekanan inflasi di tahun 2010 yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat yang memicu peningkatan permintaan, dan selanjutnya meningkatkan inflasi serta potensi terganggunya produksi bahan makanan, kenaikan harga komoditas pangan dan energi. Oleh karena itu, dibentuk Forum Koordinasi Peningkatan Pertumbuhan dan Pengembangan Perekonomian Sumatra Selatan yang terdiri dari TPID, Tim Fasilitasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sekretariat. Forum ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Gubernur Sumatra Selatan dengan Pemimpin Bank Indonesia Palembang Nomor 011/SPK/III/2010 dan Nomor 12/2/DKM tanggal 1 Maret 2010 tentang Peningkatan Pertumbuhan dan Pengembangan Perekonomian Sumatra Selatan. (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatra Selatan 2010: 46). Dalam struktur TPID Sumatra Selatan, BI Sumsel memiliki kedudukan sebagai Wakil Ketua. Dukungan yang diberikan BI Sumsel adalah menyediakan data, melakukan kajian ekonomi sebagai bahan masukan kepada pemerintah, serta menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan TPID. g n a b m e a P a t o K l s a l f n I 12 10 8 6 4 2 0 Perkembangan Inflasi Kota Palembang Tahun 2008-2018 11,15 8,38 7,04 6,02 3,78 3,05 1,68 1,75 2,72 2,85 2,78 u a g g n L i k u b u L a t o K s a l f n I Perkembangan Inflasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2014 - 2018 10 9,34 8 6 3,94 4 2,74 2 3,47 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 Sumber: BPS, Inflasi Provinsi Sumatra Selatan (2018: 12). Sumber: BPS, Inflasi Provinsi Sumatra Selatan (2018: 12). 8 Pembentukan TPID sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan amanat instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/ SJ tanggal 2 April 2013 tentang "Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah." Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 2,42 2018 253
Inflasi di Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan angka yang rendah dibandingkan nasional yaitu sebesar 3,61 persen. Inflasi tahun kalendar 2018 yang juga sekaligus merupakan inflasi year on year (Desember 2017 terhadap Desember 2018) di Kota Palembang adalah sebesar 2,78 persen, sedangkan di kota Lubuk Linggau sebesar 2,42 persen. Sehingga inflasi perkotaan Sumatra Selatan menjadi sebesar 2,74 persen (Inflasi Provinsi Sumatra Selatan 2018). Dari grafik perkembangan inflasi di kedua kota tersebut, secara umum terlihat kecenderungan yang terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu menjadi buah manis berkat kerja sama dan sinergi yang baik antarlembaga dalam pengendalian inflasi daerah di Sumatra Selatan. Sinergitas tersebut telah menorehkan prestasi bagi TPID Provinsi Sumatra Selatan yang meraih Juara I TPID Kawasan Sumatra pada 2013 dan Juara TPID Terinovatif Tingkat Nasional pada 2016 (liputan6. com, 27 Juli 2017). Gambar 6.6 Suasana rapat TPID Provinsi Sumatra Selatan, "Sinergi dalam Pengendalian Inflasi" (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kestabilan harga adalah keterbukaan informasi harga yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pada 2014, TPID Sumatra Selatan meluncurkan Papan Harga 254 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Elektronik di Pasar Cinde Palembang sebagai implementasi penyediaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang diresmikan oleh Sekretaris daerah Provinsi Sumatra Selatan, Mukti Sulaiman, dan Kepala BI Sumsel, R. Mirmansyah. Papan harga yang dipasang adalah papan harga elektronik online dengan website PIHPS sehingga informasi harga terbaru dapat langsung ditampilkan pada layar dengan real time. Data komoditi yang tercantum pada papan harga elektronik adalah harga dari 20 komoditi utama 23 Oktober 2019). Gambar 6.7 Peresmian Papan Harga Elektronik yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Kepala BI Sumatra Selatan, Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya, dan pedagang di Pasar Cinde (Sumber: Dokumentasi KPwBI Sumatra Selatan) Di tingkat nasional, pada 12 Juni 2017 BI meresmikan aplikasi PIHPS Nasional sebagai referensi bagi publik dalam memperoleh informasi mengenai pangan dengan alamat Informasi harga pangan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesenjangan informasi harga yang pada gilirannya menciptakan stabilitas harga pangan. Selain itu, ketersediaan data dan informasi yang kredibel, akurat, dan terkini turut Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 255
menentukan keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi Masih dalam kerangka pengendalian inflasi, untuk mengatasi lonjakan harga yang umumnya terjadi menjelang hari besar keagamaan, TPID melakukan kegiatan yang bersifat intervensi secara langsung untuk memotong rantai distribusi. Seperti yang terjadi pada 2017, ketika terjadi lonjakan harga cabai maka TPID Sumatra Selatan bergerak cepat melaksanakan operasi pasar yang dilakukan di Pasar Cinde dan Pasar KM 5. Selain operasi pasar tersebut, TPID Sumatra Selatan juga memiliki Pasar Penyeimbang, Toko Tani Indonesia, dan Rumah Pangan Kita sebagai saranan untuk menyalurkan beberapa komoditas pangan utama-salah satunya cabai merah keriting-dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Pasar Penyeimbang merupakan program yang diprakarsai oleh Dinas Pertanian dengan menggandeng petani binaannya untuk langsung menyalurkan hasil produksinya ke masyarakat melalui pasar penyeimbang sebanyak dua kali seminggu. Sedangkan program Toko Tani Indonesia diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan menggunakan konsep Gambar 6.8 Masyarakat membeli cabai di pasar (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) 256 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
pemotongan rantai distribusi dengan menjual komoditas pangan strategis langsung dari petani binaan. Demikian pula halnya dengan Rumah Pangan Kita yang diprakarsai Bulog untuk menyalurkan komoditas beras, gula, tepung, dan minyak goreng dengan harga terjangkau (internal.corp. bi.go.id/Berita/ Pages, 23 Oktober 2019). Masih dalam kerangka program pengendalian inflasi, BI melakukan kegiatan pemberdaya-an sektor rill dan UMKM dengan pola klaster.9 Adapun sektor/komoditas yang dipilih sebagai target klaster antara lain didasarkan pada kriteria komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi. Dengan adanya klaster itu diharapkan dapat membantu meningkatkan pasokan, memperbaiki jalur distribusi serta mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemilihan target klaster juga dilakukan berdasarkan kriteria komoditas yang berorientasi ekspor atau komoditas unggulan wilayah. Klaster pertama yang dibentuk oleh BI Sumsel ialah klaster Padi Organik di Kabupaten OKU Timur pada 2010. Pengembangan klaster di daerah penghasil beras terbesar di Sumatra Selatan tersebut didasarkan pada hasil kajian BI Sumsel terhadap produktivitas beras yang semakin menurun akibat penggunaan pupuk kimia oleh petani yang berdampak pada tingkat kesuburan tanah. Padahal ketika jumlah suplai beras yang menurun tentu akan berdampak pada perekonomian maupun inflasi di Sumatra Selatan. BI Sumsel kemudian berinisiatif membentuk kelompok tani dan memberikan bimbingan teknis. Termasuk dalam hal ini membuat demplot percontohan sebagai sarana edukasi bagi petani dalam mengubah budaya penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik.10 Pembentukan klaster dan jalinan erat kerja sama dengan pemerintah daerah ataupun lembaga lainnya telah menciptakan embrio perubahan pola tanam petani padi di OKU Timur dari petani nonorganik berubah menjadi petani green 9 Klaster adalah upaya untuk mengelompokkan industri/usaha inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, informasi, teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait. 10 Pupuk organik cair dibuat dari campuran pucuk daun lamtorogung, pisang muda, gadong, labu kayu, tembakau, dan urin sapi. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 257
agriculture. Pada 2018, pemerintah OKU Timur mencatat luas padi organik telah mencapai 100 ribu hektar (Rosana, 15 Maret 2019). Gambar 6.9 Petani padi di OKU Timur dilatih membuat pupuk organik cair (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) Pembentukan klaster terus berkembang hingga kini. Pada 2019, terdapat enam klaster yang dibentuk oleh BI Sumsel di berbagai kota dan kabupaten yaitu klaster bawang merah di Kabupaten Musi Rawas dan OKI, cabai merah di OKI, bawang putih di Pagaralam, kopi di Muara Enim, dan kain tradisional di Palembang. Selain dalam rangka mengawal inflasi yang rendah dan stabil, pengembangan klaster juga sebagai salah satu bentuk kepedulian BI terhadap UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki ketangguhan terhadap guncangan krisis, dan salah satu motor utama penggerak ekonomi daerah. Pada 2007, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah Sumatra Selatan dan Bank Indonesia tentang upaya 258 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
percepatan pertumbuhan sektor riil dan UMKM melalui peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah. Fokus pengembangan UMKM dilakukan pada penggemukan sapi, penanaman karet dan budi daya ikan. Program juga menyasar pada pengembangan ekonomi kreatif, kecil dan menengah. BI Sumsel dalam hal ini memberikan pembinaan kepada UMKM dalam bentuk bantuan teknis sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, dan dapat merambah pasar domestik ataupun luar negeri. Selain itu, melalui Program Sosial Bank Indonesia, pada 2011 BI Sumsel memberi bantuan dalam rangka budidaya sapi di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Bantuan diberikan dalam bentuk bibit sapi sebanyak 34 ekor, kandang komunal, sarana dan prasarana kandang seperti sumur, bak penampung air, penampung kotoran, dan jalan akses ke kandang. Selain itu, dilakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin serta Balai Benih Ternak Unggul Sembawa untuk memberikan pelatihan dan pendampingan 24 Oktober 2019). Gambar 6.10 Bantuan Program Sosial BI dalam bentuk budidaya sapi (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 259
BI Sumsel juga melakukan binaan kepada UMKM dalam rangka memperluas kegiatan ekspor. Salah satunya adalah UMKM Bantal Cantik yang memproduksi sarung bantal dengan menggunakan kain tenun khas Sumatra Selatan. Berkat serangkaian kegiatan pendampingan, UMKM binaan tersebut telah berhasil memperluas pasar ke Amerika Serikat. Gambar 6.11 UMKM Bantal Cantik binaan BI Sumsel pada acara New York Now 2019 (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) Potensi alam Provinsi Sumatra Selatan merupakan warisan yang perlu dikembangkan menjadi kawasan wisata sebagai bagian dari pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Salah satu potensi daerah yang dikembangkan adalah potensi wisata air Sungai Musi di Kota Palembang, dengan mengusung nama Must See Musi the River of Civilization. BI Sumsel memberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis dan infrastruktur baik transportasi maupun bangunan di beberapa lokasi wisata sepanjang pesisir Sungai Musi yaitu Griya Kain Tuan Kentang di Kertapati, Kampung Arab Al-Munawwar 13 Ulu, dan Rumah Kopi Sumsel di Pelataran Benteng Kuto Besak. BI Sumsel juga merencanakan 260 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
pengembangan wisata Kampung Kapitan sebagai cagar budaya sejarah Kota Palembang.11 Gambar 6.12 Peta Wisata Air rancang BI Sumsel (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) Menjadi Makna dalam Sistem Pembayaran. Serangkaian kebijakan ekonomi telah dilakukan sejak 1980-an sebagai upaya menata kembali sistem ekonomi agar dapat menunjang terciptanya stabilitas ekonomi jangka panjang. Pada saat itu layanan perbankan belum menjangkau keseluruhan daerah sehingga pada 27 Oktober 1988 diterbitkan kebijakan yang dikenal sebagai Pakto 88 (Paket Kebijaksanaan Oktober 1988). Kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi pendirian bank dan perluasan jaringan pelayanannya. Selain itu, bank juga didorong untuk mengembangkan produk-produk baru untuk dana pihak ketiga. Hanya dengan modal 10 milyar rupiah sebuah bank sudah bisa didirikan, selain itu di perdesaan dan pinggiran kota diberikan kesempatan untuk membuka BPR dengan syarat yang lebih kecil. 11 Arsip Internal Bank Indonesia, Dokumentasi Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan KPwBI Provinsi Sumatra Selatan. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 261
Hanya dalam waktu satu tahun, kemudahan itu sudah terlihat dampaknya di wilayah kerja BI Sumsel. Sebelum Pakto 1988, pada posisi Desember terdapat 55 unit kantor bank, dan 67 unit pada posisi Oktober 1988. Dalam setahun berikutnya sudah berkembang menjadi 84 unit pada posisi Oktober 1989 dengan pertumbuhan perbankan paling banyak terjadi di Kotamadya Palembang. Tabel 6.8 Perkembangan Jumlah Penyebaran Kantor Bank Per Daerah Tingkat II Dati I, II, Ko- tamadya dan Wilayah Kerja BI Sumatera Selatan Desember 1986 Oktober 1988 Oktober 1989 KP KC KCP KK JML KP KC KCP KK JML KP KC KCP KK JML BI Sumatera Selatan 2 43 4 6 55 2 49 6 10 67 2 56 12 14 Kodya Palem- bang 2 19 3 3 27 2 19 5 7 33 2 24 11 11 Kodya Pangkal Pinang 0 5 0 0 5 0 7 0 0 7 0 7 0 0 Kab. Belitung 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 Kab. Bangka 0 3 0 0 3 0 3 1 1 5 0 3 1 1 Kab. Musi Rawas 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 4 0 0 Kab. Ogan Kom- ering Ulu 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 4 0 0 Kab. Ogan Kom- ering Ilir 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 Kab. Lahat 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 Kab. Lem. Ilir Ogan Tengah 0 3 0 2 5 0 40 2 6 0 4 0 2 6 Kab. Musi Banyuasin Ket : KP = Kantor Pusat, KC = Kantor Cabang, KCP = Kantor Cabang Pembantu, KK = Kantor Kas 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 Perkembangan itu terus berlanjut. Pada 1999, jumlah kantor perbankan di Sumatra Selatan mencapai 146 unit. Jika dikelompokkan 262 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya 84 48 7 3 5 4 4 2 3 2
berdasarkan jenisnya, yang terbanyak adalah Bank Usaha Swasta Nasional (BUSN) Devisa sebanyak 67 unit diikuti Bank Persero 56 unit. Tabel 6.9 Penyebaran Kantor Bank Umum di Wilayah Kerja BI Palembang (1999) Jenis Bank Kantor Pusat Jumlah Kantor Bank Persero
BUSN Devisa
BUSN Non
devisa
BPD 1
Bank campuran
Bank Asing
Jumlah Sumber: Informasi Perbankan Bank Indonesia. 1 Dengan meningkatnya pertumbuhan perbankan maka secara langsung akan berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, dalam hal ini terlihat pada peningkatan posisi tabungan. Dalam waktu setahun, posisi tabungan meningkat lebih dari dua kali lipat, pada 1988/89 sebanyak 67,154 juta rupiah menjadi 157,301 juta rupiah pada 1989/90. Tabel 6.10 Posisi Tabungan Menurut Dati II di Provinsi Sumatra Selatan (Juta Rupiah) Periode 1988/89 1989.90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 Palembang 42.795 108.269 147.370 262.706 454.305 573.058 577.024 PK. Pinang 5.001 15.367 11.799 21.717 81.799 96.966 103.133 OKI 1.813 3.343 4.153 5.596 8.370 11.617 13.400 OKU 3.133 5.810 10.953 21.597 35.861 48.887 58.208 M. Rawas 2.023 4.982 7.756 14.037 30.574 35.751 42.254 M. Enim 4.046 7.194 9.785 18.945 25.335 39.664 43.749 Lahat 3.445 4.878 6.867 12.512 19.880 26.406 47.036 Muba 1.052 1.894 2.787 5.941 7.710 11.453 14.139 Bangka 1.446 1.999 9.243 22.847 15.569 20.572 22.044 Belitung 2.400 3.565 5.518 10.022 23.983 30.012 31.238 Sumber: Statistik Ekonomi-Keuangan Daerah Provinsi Sumsel, Juli 1994: 14. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 56 67 3 20
146 Jumlah 67.154 157.301 216.231 395.920 703.386 894.386 952.225 263
Hal tersebut berkat semakin mudah masyarakat mengakses perbankan yang telah mencapai pelosok perdesaan. Dalam perkembangannya jumlah perbankan di Sumatra Selatan terus meningkat pada periode 2014-18 ditambah dengan munculnya perbankan syariah (Tabel 6.12). Tabel 6.11 Jumlah Bank, Kantor Bank dan Kantor Cabang di Provinsi Sumatra Selatan (2014-18) Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 Bank Konvensional Bank Umum Jumlah Bank (Kantor Pusat) 1 1 1 1 1 Jumlah Kantor 536 570 570 503 503 BPR Jumlah Bank 17 20 21 23 25 Jumlah Kantor 30 42 42 35 35 Bank Syariah Bank Umum Jumlah Bank 13 11 13 10 10 Jumlah Kantor 80 13 83 74 74 Unit Usaha Syariah Jumlah Kantor 17 7 7 8 8 BPR Syariah Jumlah Bank 1 1 1 1 1 Jumlah Kantor Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatra Selatan (2019). 1 1 1 1 1 Sistem pembayaran nasional yang andal, aman, dan tepercaya baik tunai maupun nontunai merupakan pendukung kuat dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Peran BI Sumsel dalam sistem pembayaran adalah bertugas melakukan pengelolaan dan pengedaran uang tunai di seluruh wilayah Provinsi Sumatra Selatan, melaksanakan operasional sistem pembayaran nontunai, perizinan dan pengawasan penyelenggara jasa sistem pembayaran, serta perluasan 264 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Kondisi geografi dan populasi Sumatra Selatan yang cukup besar dengan luas area 91.592,43 kilometer dan jumlah penduduk 8.160.00 jiwa menjadi pertimbangan sendiri bagi BI Sumsel dalam menyusun strategi pengedaran uang kartal. Upaya menciptakan ketersediaan uang yang layak edar dalam wilayah kerjanya atau clean money province, dilakukan bekerja sama dengan perbankan di Palembang, kas titipan, serta melalui program kas keliling dalam ataupun luar kota Palembang. Rp Triliun 8 Inflow Outflow Netflow 6 4 2
(2) (4) (6) (8) II III IV I II III IV II III IV I 2016 2017 2018 2019 Grafik 6.2 Cash flow penarikan dan setoran bank di wilayah Sumatra Selatan Karakteristik kebutuhan uang di wilayah Sumatra Selatan adalah net cash outflow yaitu uang yang ditarik oleh bank lebih banyak dibandingkan dengan uang yang disetor. Berdasarkan kajian ekonomi yang disusun oleh BI Sumsel pada Triwulan II 2019, jumlah aliran uang kartal menunjukkan posisi net outflow sebesar 1,69 triliun rupiah. Hal itu memiliki pola yang sama pada 2016-19 (Laporan Perekonomian Provinsi Sumatra Selatan Agustus 2019). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan II 265
Dalam rangka perluasan jangkauan layanan pengedaran uang di wilayah yang jauh dari Kota Palembang, dilakukan melalui program kas titipan bekerja sama dengan salah satu bank untuk menyelenggarakan transaksi setor dan tarik perbankan dan layanan penukaran uang lusuh, cacat, ataupun rusak. Layanan kas titipan tersebut dibuka di Baturaja Kabupaten OKU, Kota Prabumulih, dan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelum 2014, BI Sumsel juga melakukan pengedaran uang kartal di Provnsi Bangka Belitung melalui kas titipan di Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan. Keberadaan kas titipan sangat membantu perbankan dalam pemenuhan kebutuhan uang layak edar. Selain memenuhi kebutuhan likuiditas, BI Sumsel juga melakukan edukasi terkait pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah dengan tujuan pencegahan pengedaran uang palsu melalui perbankan. Kegiatan pengedaran uang yang layak edar dan penyerapan uang lusuh, cacat, atau rusak dalam masyarakat juga dilakukan melalui program kas keliling baik di dalam maupun luar kota Palembang. Kas Gambar 6.13 Kegiatan kas keliling ke wilayah pesisir muara Sungai Musi bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) 266 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
keliling dalam kota menyasar area keramaian seperti pasar, sedangkan sasaran kas keliling di luar kota adalah wilayah pedalaman yang jauh dari jangkauan perbankan antara lain wilayah pesisir muara Sungai Musi. Kegiatan kas keliling di wilayah pedalaman dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama dengan Kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Misal, pada 5 Juni 2017 diluncurkan kegiatan Kapal Kas Keliling bekerja sama dengan Direktorat Polairud Polda Sumatra Selatan. Kapal Kas Keliling itu merupakan upaya memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang bermukim di daerah pinggiran Sungai Musi dalam memenuhi kebutuhan uang kartal dan sebagai komitmen untuk melayani masyarakat hingga ke daerah pedalaman, yang sulit dijangkau, terisolasi dan belum terjangkau layanan penukaran uang Bank Indonesia selama ini (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatra Selatan 2017: 72). Kegiatan kas keliling juga memberikan kesempatan kepada BI Sumsel untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak jarang momen tersebut digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlunya menjaga kerapihan uang rupiah dan menukarkan uang yang lusuh ke bank atau Bank Indonesia. Selain itu, edukasi terkait pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah juga diberikan kepada perbankan atau masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi di berbagai media cetak maupun elektronik bahkan menerbitkan buku komik bertema "Cinta Rupiah" ke dalam sepuluh bahasa daerah di Sumatra Selatan. Dalam menjalankan kebijakan sistem pembayaran nontunai, BI Sumsel menjalankan tugas menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan kliring di wilayah Sumatra Selatan. Kliring adalah kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank. Kegiatan ini dibagi dalam dua kategori, yaitu kliring dalam wilayah Palembang yang diselenggarakan oleh BI Sumsel dengan jumlah peserta sebanyak 53 bank; dan kliring luar wilayah Palembang yaitu di Kota Prabumulih (13 bank peserta), Baturaja (14 bank peserta), dan Lubuk Linggau (15 bank peserta). Kegiatan itu diselenggarakan dengan menunjuk salah satu bank sebagai bank-koordinator, yaitu Bank Sumsel Bangka-Belitung untuk kliring Prabumulih, Mandiri untuk kliring Baturaja, dan BRI untuk kliring Lubuk Linggau. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 267
Gambar 6.14 Suasana kegiatan kliring di BI Provinsi Sumatra Selatan (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) Nominal transaksi yang dilakukan melalui kliring di Sumatra Selatan tersebut cukup tinggi, rata-rata 1,7 triliun rupiah per bulan selama kurun 2016 hingga 2018. Tingginya nilai transaksi melalui kliring tersebut menjadi indikator bahwa masyarakat Sumatra Selatan masih meyakini sistem kliring nasional sebagai infrastruktur pembayaran yang andal, aman, dan dapat dipercaya. Untuk menjaga agar kegiatan kliring di luar wilayah Palembang berjalan lancar dan sesuai ketentuan, BI Sumsel secara rutin melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan kliring di luar wilayah Palembang. Seiring dengan kemajuan teknologi, kegiatan transaksi pembayaran yang semula dilakukan dengan uang tunai mulai beralih menjadi nontunai. Sejak 2014, BI mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) untuk mendorong budaya transaksi nontunai sekaligus mendukung kebijakan less cash society. Meskipun transaksi nontunai memberikan banyak manfaat, tingkat kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dengan transaksi uang tunai masih tetap tinggi. Kebijakan itu juga menjadi bagian dari percepatan elektronifikasi ekonomi dan keuangan digital. 268 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 6.15 Survei dan edukasi pemantauan implementasi program bantuan sosial nontunai kepada masyarakat di perdesaan (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) BI Sumsel mendukung kebijakan GNNT melalui perluasan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan alat pembayaran nontunai berupa uang elektronik. Juga mendorong elektronifikasi transaksi keuangan di Pemerintah Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, pembayaran sarana transportasi, dan pembayaran nontunai program Bantuan Sosial pemerintah. BI Sumsel mendorong kebijakan tersebut melalui kegiatan edukasi, mediasi, dan memfasilistasi koordinasi antar lembaga keuangan, dan pemerintah. Upaya perluasan penggunaan alat pembayaran nontunai yang masih dilakukan ini telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu terlihat dari peningkatan transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Sumatra Selatan. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada transaksi Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 269
pengisian ulang (top up) dan pembayaran tagihan rutin. Secara khusus, Kota Palembang telah menjadi daerah dengan transaksi penggunaan uang elektronik terbesar berdasarkan nominalnya di Sumatra Selatan. Berdasarkan nilai nominalnya, pada triwulan II/2019 tercatat bahwa pengisian ulang merupakan transaksi terbesar dari penggunaan uang elektronik dengan nominal 383,43 miliar rupiah dan jumlah transaksi sebanyak 226.797, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 103,19 miliar rupiah. Sementara itu, berdasarkan frekuensinya, pembayaran tagihan rutin merupakan transaksi dengan frekuensi terbesar dengan jumlah transaksi sebanyak 308.426 dengan total nilai 213,15 miliar rupiah, atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 64,9 miliar rupiah (Laporan Triwulanan Perekonomian Provinsi Sumatra Selatan Agustus 2019). Dunia sistem pembayaran di era kemajuan komunikasi dan teknologi informasi ini juga dituntut harus bisa mengakomodasi kehadiran teknologi finansial (financial technology atau fintech) yang tumbuh untuk menjawab keinginan masyarakat yang cenderung ingin serbacepat dan praktis dalam berbagai urusan. Di satu sisi fintech membawa kemudahan, tetapi di sisi lain muncul faktor risiko yang harus diantisipasi, seperti ancaman siber dan kemunculan praktik shadow banking. Shadow banking adalah perantara keuangan nonbank yang menyediakan layanan mirip bank komersial tradisional tetapi tidak tunduk kepada peraturan perbankan yang berlaku. sistem pembayaran, BI berupaya memastikan kemajuan ekonomi digital dapat berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan yang kondusif. Untuk menjawab tantangan itu BI melakukan transformasi kebijakan di bidang sistem pembayaran, salah satunya adalah dengan meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019. Sebagai otoritas yang memiliki mandat mengatur (UNiversal, Gampang, Untung, dan Langsung) yang memiliki berbagai tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, memajukan UMKM, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini juga medukung kebijakan BI yang lain yaitu inklusi keuangan, dan less cash society. Termasuk mendorong program elektronifikasi transaksi, sebagai upaya untuk mengubah cara QRIS mengusung semangat UNGGUL 270 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
bertransaksi di masyarakat, yang dalam hal ini fokus pada tiga area yaitu bantuan sosial, transaksi pemerintah daerah, dan transportasi. Dengan mengusung slogan UNGGUL, QRIS dapat menjadi jembatan komunikasi sistem pembayaran yang aman dan cepat antar-pembuat QR dengan merchant. BI Sumsel mendukung penuh implementasi QRIS dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Gambar 6.16 Sosialisasi QRIS kepada wartawan media cetak dan elektronik di Sumatra Selatan (Sumber: Dokumentasi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan) Selain membaca Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum terlalu mulus. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Islam. Salah satunya adalah peran Indonesia yang lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen. Hal itu diungkapkan dalam forum 5th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference 2019 (12 November 2019), sebagai rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 271
2019, di Jakarta. Masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, BI Sumsel memberikan dukungan dengan menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatra 2019. Penyelenggaraan FESyar diharapkan dapat memperkuat perekonomian syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional terutama di wilayah Sumatra (Tantangan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, 12 November 2019) Dalam festival tersebut berbagai kegiatan dilakukan seperti syariah fair, syariah forum, dan tabligh akbar. Transaksi bussines matching yang terjadi selama FESyar Regional Sumatra 2019 bahkan mencapai 2,1 triliun rupiah, tumbuh positif dibandingkan transaksi pada FESyar Sumatra 2018 sebesar 200 miliar rupiah. Dalam mengembangkan ekonomi syariah, BI Sumsel memiliki program kerja yang mendukung dan mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Dalam perjalanannya, BI Sumsel terus mendukung transformasi dan menjalankan program strategis Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets yang dilandasi lima nilai strategis yaitu trust & integrity, profesionalism, excellence, public interest, coordination & teamwork, dan senantiasa memegang teguh nilai-nilai ketuhanan. Perjalanan tersebut juga dapat dilihat dan diikuti pada laman media sosial resmi KPwBI Provinsi Sumatra Selatan di Instagram dengan nama akun @kpwbi_sumsel. 272 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
BAB 7 Morfologi Kota dan Evolusi Kantor De Javasche Bank Pada masa kerajaan, Palembang dikenal sebagai bandar atau kota perdagangan dengan Sungai Musi sebagai infrastruktur utamanya. Perkembangan kota mengacu pada Sungai Musi sebagai urat nadi kota. Morfologi kota berkembang pada masa kerajaan berlokasi di sepanjang tepian sungai. Masuknya orang Belanda ke Palembang merombak bentuk dan struktur kota. Diawali dengan perubahan identitas kota berupa bangunan bergaya kolonial baik yang telah beradaptasi dengan iklim maupun yang masih mengedepankan kemampuan teknologi pembangunan. Belanda juga merombak struktur kota menjadi struktur kota darat dengan pembangunan infrastruktur jalan kota. Gaya bangunan kolonial juga menjangkiti beberapa kampung etnis di Palembang. Gedung Kantor De Javasche Bank juga mengalami evolusi. Ada dua lokasi tempat tumbuh kembangnya bangunan kantor tersebut, dari lokasi yang merupakan inti Kota Palembang hingga bergeser ke Jalan Sudirman. Bagian bahasan arsitektur melihat evolusi bangunan kantor yang satu sama lain terkait dan mempunyai jejak elemen arsitekturalnya. Di sini dijabarkan kisah lain dari pemahaman pelestarian sebuah bangunan bersejarah. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 273
MORFOLOGI KOTA PALEMBANG Morfologi kota adalah sebuah kajian atau analisa tentang bentuk kota yang melihat proses terbentuknya sebuah kota dari formasi bentuk kota dan transformasinya.1 Morfologi Kota Palembang mempengaruhi dan dipengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan kemasyarakatan. Secara historis, morfologi Kota Palembang dapat ditelusuri sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Masa Kerajaan Sriwijaya. Catatan perjalanan I-Tsing sering jadi acuan untuk memahami Kerajaan Sriwijaya. Catatan itu merupakan deskripsi perjalanannya dari Kanton ke Palembang pada 671 Masehi (Wolters 2011). Dengan dasar itu, Kerajaan Sriwijaya diduga terletak di tepi sungai, di sebelah tenggara pelabuhan Melayu (Jambi), di sekitar garis khatulistiwa, yaitu di Sungai Musi di daerah Palembang saat ini (Muljana 2006). Para pakar menyatakan bahwa Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan yang memiliki pusat perdagangan besar, yang menghubungkan India dan Cina. Pada 960 Masehi dan seterusnya sering terjadi hubungan yang erat antara Kaisar Cina dan Sriwijaya melalui utusannya. Selain itu ada beberapa ahli geografi Arab dan Persia mencatat produk-produk Sriwijaya seperti terbaca dalam catatan seorang Arab Ibn-al Fakil (Vlekke 2016). Berdasar temuan para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa Palembang adalah kota pelabuhan dan kota perdagangan, sedangkan penduduknya bermukim di perkampungan tepian sungai. Meskipun Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan Budha terbesar pada masanya dan pusat perdagangan yang menjadi tempat persinggahan dan penghubung antara Cina dan Asia Selatan dan Asia Barat, tidak ditemukan jejak kehadirannya sebagai ibu kota Kerajaan Sriwijaya (Kuswartojo 2019). Formasi fasilitas pada masa Kerajaan Sriwijaya menjadi dasar perkembangan kota Paelmbang selanjutnya. Konsep ulu dan ilir mulai terbentuk dan mewujud sebagai "kota" masa Sriwijaya. Gambar 7.1 memperlihatkan letak bangunan suci dan taman pada 1 274 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Keterangan: Pemukiman Taman Bangunan Suci 0 3Km Gambar 7.1 Rekonstruksi kota masa Kerajaan Sriwijaya berdasarkan peninggalannya (Sumber: Utomo 2008) masa Kerajaan Sriwijaya berada pada sisi ilir (sebelah utara) dari Sungai Musi. Permukiman yang dimaksud merupakan tempat tinggal golongan elite, yang kini dijadikan situs purbakala dengan nama Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya di Karang Anyar, Kecamatan Gandus. Masa Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah kemunduran Sriwijaya, Palembang menjadi daerah status quo dan merupakan wilayah bawahan beberapa kerajaan di Jawa, termasuk Majapahit. Hal itu terbaca dalam peristiwa konflik kekuasaan di Kerajaan Demak antara Arya Penangsang dan Hadiwidjaya. Konflik akhirnya dimenangkan oleh Hadiwidjaya, sedangkan pengikut Arya Penangsang, di bawah pimpinan Ki Gede Ing Suro, menyingkir ke Palembang. Akibat peristiwa itu terbentuk cikal-bakal Kesultanan Palembang Darussalam (Nawiyanto dan Endrayadi 2016). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 275
Pada awalnya pusat Kesultanan Palembang Darussalam berada di Keraton Kuto Gawang, yang saat ini berada di kawasan Pabrik Pusri di daerah 2 Ilir Palembang. Keraton Kuto Gawang berbentuk empat persegi panjang dibentengi kayu besi dan kayu unglen berketebalan 30 x 30 sentimeter. Kota Benteng menghadap ke Sungai Musi dengan pintu masuk melalui Sungai Rengas, Sungai Taligawe (di sebelah timur), dan Sungai Buah di sebelah barat. Orang-orang asing ditempatkan di seberang sungai Musi (sisi selatan), dan di muara Sungai Komering, yang saat ini merupakan daerah Seberang Ulu, Plaju.2 Keraton Kuto Gawang kemudian dibakar oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Laksamana John van der Laen dan John Truytman pada 24 November 1659 sebagai balasan atas serangan terhadap dua kapal yacht Belanda, Jacatra dan Watchman, serta pembunuhan atas semua awak kapalnya (Nawiyanto dan Endrayadi 2016). Hal menarik tentang Kesultanan Palembang Darussalam adalah gambaran tentang pusat kota Kesultanan yang berupa sebuah "kota benteng." Bukti arkeologis masih dapat ditemukan pada tepian dan dalam Sungai Musi berupa patok-patok kayu unglen di dekat kawasan Pabrik Pusri yang pernah digunakan sebagai alat pertahanan. Lokasi Keraton berada pada sisi ilir Palembang. Konsep ilir-ulu mulai berkembang dan terwujud nyata pada masa itu. Kehancuran Keraton Kuto Gawang membuat Pangeran Sido Ing Rejek lari ke daerah Inderalaya dan meninggal di Sakatiga. Dari kehancuran itulah Ki Mas Hindi mencoba membangun kembali Kesultanan Palembang Darussalam, dan mengangkat dirinya menjadi penguasa Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Abdurrahman sejak 1662. Namun, baru pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I Jaya Wikramo (1727-56), Palembang berkembang menjadi "kota modern" dengan pembangunan Benteng Kuto Lamo, Benteng Kuto Besak dan Masjid Agung (Nawiyanto dan Endrayadi 2016). Di sinilah cikal- bakal kota Palembang terbentuk dan secara garis besar tata pusat kota tidak mengalami 2 276 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
perubahan berarti sejak masa Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo hingga kini. Selama masa pemerintahannya, Sultan Mahmud Badaruddin I banyak membangun sudut-sudut kota, di antaranya Makam Lemabang yang dikenal sebagai Kawah Tengkurep (1728), Kuto Batu (Kuto Lamo, 29 September 1737), Masjid Agung (26 Mei 1748), terusan-terusan (kanal) di sekitar Kota Palembang, dan guguk (kampung) yang masih dapat ditemukan toponimnya - beberapa keluarga keturunan kesultanan masih tinggal di guguk tersebut seperti Guguk Pengulon (Direktorat Cipta Karya 2017). Sultan Mahmud Badaruddin I juga memprakarsai pembangunan Benteng Kuto Besak, yang kemudian dilaksanakan oleh Sultan Mahmud Bahauddin (1776-1801) dan selesai pada 1790. Benteng itu merupakan konstruksi terbesar dan tertua di Palembang dengan ukuran panjang 289 meter, lebar 184 meter, tinggi 10 meter; berisi Istana Sultan yang dilengkapi dengan kaputrèn (hunian bagi kaum wanita), taman dan kolam (Taal 2002). Keterangan Gambar Keraton Kesultanan Keraton Pangeran Ratu Griya Pangeran Adipati Griya Demang Osman Permukiman Melayu Permukiman Arab Permukiman Eropa Permukiman Cina Permukiman Melayu Permukiman Arab Taman Sultan Kelenteng Cina Makam Kesultanan Sungai Musi Sungai Ogan Gambar 7.2 Peta sungai dan permukiman di Palembang, 1821 (Sumber: Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 277
Sevenhoven adalah pejabat Belanda pertama (sebagai komisaris regulasi, 1821), yang menyatakan bahwa pemilihan letak kota sangat bijaksana dan penuh perhitungan, sebab sungai - dalam hal ini Sungai Musi - membelah kota hingga pedalaman dan mampu dilayari kapal besar. Di hilir Palembang, di muara Sungai Plaju, ditemukan tempat pertahanan yang kuat di dekat pulau kecil (Sevenhoven 2015). Tata kota dan permukiman pada masa Kesultanan Palembang Darussalam memang berorientasi ke sungai. Gambar 7.3 Struktur inti Kota Palembang (Sumber: Akib) Gambar 7.4 Rumah rakit di Sungai Musi (Sumber: 2012-106-27-1) 278 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Pada peta yang dipublikasikan 1908 terlihat bahwa Palembang saat itu mengandalkan sungai sebagai prasarana transportasi utama. Gambar 7.5 Peta Palembang 1908 (Sumber: Salah satu peninggalan arsitektural masa Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo adalah Masjid Agung dan Keraton Kuto Anyar/Besak; Masjid Agung (dibangun 1738-48); Masjid Minaret (1753), menggantikan masjid sultan pertama yang hancur, terletak di Beringin Janggut, Jalan Masjid Lama (Kawasan 16 Ilir). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 279
Gambar 7.6 Sketsa Masjid Agung Palembang karya Louis Le Comte Sumber: Pada 25 Juni 1821, Palembang jatuh ke tangan Belanda, dan ketika Sultan Mahmud Badaruddin II menyerah masa kesultanan pun berakhir. Pada 1 Juli 1821, bendera Belanda rod, wit, en blau (merah, putih dan biru) berkibar di bastion Kuto Besak, maka penjajahan Belanda di Palembang dimulai. Gambar 7.7 Sketsa suasana saat Sultan Badaruddin II diangkut oleh Belanda dan diasingkan ke Ternate, 1821 (Sumber: 280 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Peninggalan yang paling menonjol pada masa Kesultanan adalah struktur inti Kota Palembang mulai terbentuk. Konsep ilir sebagai daerah penguasa makin dipertegas pada masa itu, ditandai dengan bangunan fasilitas pokok kota modern, antara lain istana dengan benteng sebagai sistem pertahanan, Masjid Agung dan pasar, dan semuanya terletak di sisi ilir. Jejak masa Kesultanan masih terlihat hingga sekarang. Masa Kolonial Belanda. Setelah penaklukan, Belanda mengadakan perubahan besar-besaran terhadap wajah dan identitas kota. Puncak perubahan itu ialah penetapan Palembang menjadi kota (gemeente) pada 1 April 1906. Pembangunan infrastruktur setelah 1929 dilakukan berdasarkan pola pikir daratan sehingga banyak dibangun jalan dengan menimbun sungai dan rawa. Tata kota "baru" ini mengacu pada landhuis Kota Batavia dengan penyesuaian kondisi teknologi, bahan dan iklim Kota Palembang, tetapi terfokus pada kepentingan golongan masyarakat Belanda. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda mengubah Palembang dari kota air menjadi kota daratan (Santun 2011). Hal yang pertama dilakukan pemerintah adalah menghilangkan ídentitas kerajaan dan membuat identitas baru untuk menunjukkan kekuasaan dan superioritas Belanda. Fokus pada pembangunan jalan juga merupakan usaha pemerintah menghilangkan identitas Kota Palembang yang pada masa sebelumnya bersandar pada keberadaan Sungai Musi sebagai urat nadi utama kota. Perkembangan Kota Palembang masa kolonial dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu pra-Karsten dan masa ketika Karsten - arsitek kenamaan Belanda - bekerja di Hindia Belanda. Pembagian ini berdasarkan arah perkembangan dan fokus perkembangannya. Pra-Karsten. Pada periode sebelum Karsten, perubahan wajah kota terjadi pada kawasan pusat Kesultanan Palembang Darussalam pada masa lalu, dan daerah pengolahan minyak yang merupakan salah satu hasil bumi andalan Sumatra bagian selatan.3 3 Tentang perkembangan hasil bumi berupa minyak bumi, lihat Bab 2 buku ini. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 281
Inti kota Plaju Gambar 7.8 Struktur Kota Palembang sebelum 1930 (Sumber: Nugroho 2012) Struktur Kota Palembang mengacu kepada struktur kota pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Identitas Kota Palembang terkait kehidupan di sepanjang Sungai Musi. Namun, dalam masa jajahan, identitas Palembang berubah menjadi kota kolonial dengan kehancuran Keraton Pangeran Ratu - juga disebut Kuto Lama - yang merupakan tempat kediaman Sultan Mahmud Badarrudin I; kemudian dikonstruksi bangunan baru dengan identitas "baru" pula yaitu arsitektur kolonial. Letak Keraton Pangeran Ratu atau Kuto Lama berada di sebelah Benteng Kuto Besak. Ada dua tahap pembangunan di lahan Kuto Lama. Pada 1822, setelah Sultan Badaruddin II diasingkan ke Ternate (1821), Kuto Lama menjadi rumah residen Hindia Belanda. Komisaris Van Sevenhoven, setelah menggantikan Letnan Kolonel Keer (November 1821), berencana memperbaiki bangunan di Kuto Lama sebagai tempat tinggalnya. Dengan kondisi yang tidak layak lagi, bangunan lama di Keraton Lama dihancurkan dan dibangun kembali sebuah bangunan megah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus kantor residen Hindia Belanda - saat itulah 282 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
(1822) Sevenhoven dan residen selanjutnya berkantor di sana (Farida 2013). Tampak upaya pemerintah kolonial menghilangkan identitas masa lalu Kesultanan (Taal 2002). Kini, bangunan tersebut berfungsi sebagai Museum Sultan Mahmud Badarrudin II. Gambar 7.9 Rumah Residen Belanda di Palembang (Sumber: Pada bangunan rumah residen Palembang terlihat pengaruh arsitektur Indis. Arsitektur Indis memadukan teknik arsitektur modern Eropa yang beradaptasi dengan iklim tropis lembab di Nusantara, yang kemudian diaplikasikan dalam wujud atap limasan dengan tritisan lebar. Bangunan rumah residen tersebut beratap limasan bertingkat dengan badan bangunan bergaya arsitektur Eropa lengkap dengan transformasi kolom Doric Yunani di lantai 2 dan lengkungan (arch) yang merupakan transformasi elemen klasik Eropa pada selasar lantai 1. Elemen bangunan yang paling menonjol pada bangunan itu ialah tangga keong sehingga juga dikenal dengan julukan "rumah keong." Konstruksi arsitektural kedua yang menonjol pada masa itu adalah watertoren (menara air) yang juga berfungsi sebagai town hall, rancangan Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 283
Insinyur S. Snuijf. Awal konstruksi dimulai pada 1928 dan selesai pada 1930 dengan tinggi bangunan 35 meter (Taal 2002). Bangunan menara bergaya Art Deco. Pada bagian eksterior, Snuijf menggunakan bentuk kotak dan garis-garis vertikal pada kolom penyangga tandon air. Pada Gambar 7.10 Watertoren Palembang tampak luar (Sumber: Gambar 7.11 Tangga utama Kantor Wali Kota (Sumber: Koleksi Adiyanto 2001) 284 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
interior banyak digunakan elemen dekorasi pada kepala kolom dan railing tangga dengan material industiral seperti beton bertulang dan besi baja. Dengan gaya bangunan Art Deco dan material industrial serta konstruksi bangunan tinggi itu ingin ditunjukkan bahwa Palembang tidak berbeda dengan kota-kota modern di Hindia Belanda atau dunia secara umum. Selain inti kota di sekitar kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang juga memiliki "kota mandiri," yaitu Plaju, yang terbentuk oleh aktivitas industri minyak. Berlokasi di sisi timur Kota Palembang, sekitar 10 kilometer dari pusat kota, kawasan itu dikembangkan oleh Jan Willem, kepala Muara Enim Petroleum Maatschappij, pada 1897. Plaju merupakan pengembangan dari kawasan kilang Bagus Kuning yang telah ada sebelumnya. Luasnya mencapai 100 hektar pada kawasan Plaju, dan 25 hektar kawasan Bagus Kuning; merupakan properti milik Anglo- Dutch Royal Dutch Shell yang beroperasi di bawah Bataafsche Petroleum Maatschappij. BPM membangun perumahan bagi karyawannya bersebelahan dengan pabrik kilang minyak tetapi terpisah dari perkampungan. Bangunan rumah bergaya arsitektur rumah panggung, sesuai dengan lingkungan yang berada di tepian Sungai Musi yang pada saat tertentu muka airnya naik ke daratan yang bertipologi tanah rendah sehingga lingkungan itu berubah menjadi rawa. Pada 1920 akhir, BPM melakukan Gambar 7.12 Perumahan pegawai BPM di Plaju, 1937 (Sumber: Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 285
perbaikan lingkungan perumahan dengan menambah fasilitas penjernihan air, lapangan tenis, kolam renang, club house, rumah sakit dan pusat perbelanjaan, termasuk perbaikan perumahan karyawan yang tidak lagi menggunakan gaya rumah panggung tetapi mengadopsi gaya Indis. Karsten di Palembang. Thomas Karsten secara resmi mengerjakan master plan Kota Palembang setelah selesai bertugas di Kota Malang, pada 1935. Dalam surat tertanggal 19 April 1932 kepada Charles, keponakannya, Karsten menyatakan perlu waktu tiga hari perjalanan dengan kapal dari Padang ke Palembang (O'Neil 2017). Walaupun secara resmi Karsten bertugas di Palembang tahun 1935, ia telah menjadi penasihat pengembangan kota Palembang sejak 1929 (Santun 2011). Hal itu terjadi karena Karsten menerima pekerjaan desain master plan dari pelbagai kota meskipun ia bukan pegawai pemerintah kota melainkan tenaga ahli. Setelah dari Semarang dan pindah ke Bandung, Karsten tercatat menangani rancangan kota- kota Bandung, Malang, Magelang, Padang, dan Palembang. Master plan Kota Palembang dikerjakan Karsten di Kurhweg, Bandung (O'Neil 2017). 0 1.750 meter Keterangan : Jaringan Ja Jaringan Ja Anak Sungai Sungai Talang Gambar 7.13 Kawasan Talang Semut terhadap Struktur kota Palembang, 1930-50 (Sumber: Nugroho 2012) 286 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Kasten mengembangkan Kota Palembang dengan membuat hunian baru bagi warga Belanda di luar pusat pemerintahan dan perdagangan. Hal yang sama dilakukan Karsten di Semarang dengan kawasan Nieuw Tjandi (Candi Baru) dan kawasan Ijen di Kota Malang. Tapak yang dipakai Karsten berada di sebelah barat kawasan Benteng Kuto Besak dengan topografi lebih tinggi dan berkontur dari kawasan tepian Sungai Musi. Kawasan itu kemudian dikenal sebagai Talang Semut. Karsten merancang Kawasan Talang Semut dengan konsep serupa Kota Semarang dan Malang, yaitu membagi tipe hunian berdasarkan kemampuan ekonomi calon penghuninya. Ia merombak pembagian hunian yang sebelumnya berdasarkan ras atau asal-usul penghuni menjadi berdasarkan kemampuan ekonomi. Ia juga membagi infrastruktur jalan di kawasan Talang Semut dengan "kelas jalan" yaitu jalan utama, jalan penghubung dan jalan perumahan. Gambar 7.14 Foto udara kawasan Talang Semut (Sumber: Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 287
Konsep pengembangan hunian itu sejalan dengan konsep yang sama di Eropa dan Amerika pada waktu itu. Konsep kota modern di Eropa dan Amerika kala itu mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Ebenezer Howard, yaitu garden city, tetapi juga terkait dengan konsep functional city yang dikembangkan oleh Le Corbusier (Sert 1944). Pada masa kolonial terjadi dua tahapan transformasi Kota Palembang, yaitu, pertama, merombak identitas dari yang semula identitas kesultanan menjadi identitas (Hindia) Belanda, yang diawali dengan munculnya bangunan rumah Residen lalu dilanjutkan dengan fasilitas lain di sekitar Benteng Kuto Besak. Hal itu seperti ingin ditunjukkan bahwa yang berkuasa adalah Hindia Belanda, bukan lagi Kesultanan. Tahap kedua adalah membangun hunian di daerah Talang Semut. Pembangunan real estate pertama di Palembang itu tidak hanya ingin menunjukkan kelas dan identitas, melainkan juga merombak tradisi hunian di tepian sungai menjadi ke darat. Transformasi bentuk dan pola Kota Palembang, dengan demikian, berubah dari tepian sungai menjadi berorientasi ke darat. Masa Pendudukan Jepang. Dari perspektif perkembangan kota, tidak terjadi perubahan yang berarti pada masa pendudukan Jepang di Palembang. Pemerintah pendudukan Jepang hanya membangun jalan dari kawasan Masjid Agung hingga Bandar Udara Talang Betutu (Santun 2011). Namun, jalan itulah yang kemudian menjadi urat nadi utama perkembangan Kota Palembang selanjutnya ke arah utara pusat kota. Jalan itu dibangun oleh Jepang untuk menghubungkan pusat kota - terutama dari Pasar 16 sebagai pusat perdagangan - dengan bandar udara di daerah Talang Betutu. Hal itu terus berlanjut saat Jepang menguasai Palembang dengan mengaktifkan potensi bandara. Strategi itu, dan pembanguan infrastruktur jalan selanjutnya, meneruskan tren perkembangan kota Palembang yang "meninggalkan" sungai menuju ke darat sebagaimana telah dimulai pada zaman Hindia Belanda. Masa Setelah Kemerdekaan. Pembangunan di Kota Palembang pasca-kemerdekaan baru dimulai setelah terbit Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1952 yang berisi tentang pencabutan darurat perang eks- Keresidenan Palembang, dan kebutuhan mendesak yaitu pembangunan 288 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
jembatan yang melintasi Sungai Musi. Ide pembangunan jembatan telah muncul ketika Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Le Cocg de Armadville pada masa kolonial (1924), tetapi terkendala biaya sehingga rencana itu tidak terwujud. Proses konstruksi jembatan dimulai pada akhir 1961 hingga 41 bulan kemudian. Panjang jembatan 330 meter dan lebar 22 meter; bagian tengahnya dapat diangkat atas permintaan Presiden Sukarno. Akhirnya, jembatan diresmikan pada 10 November 1965, diberi nama Jembatan Bung Karno, lalu diubah menjadi Jembatan Ampera satu tahun kemudian (Santun 2011). Gambar 7.15 Jembatan Ampera melintasi Sungai Musi di seberang Ilir, 1970-an (Sumber: Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 289
0 1.750 meter Keterangan : Jaringan Ja Jaringan Ja Jaringan Ja Anak Sungai Sungai Jembatan Ampera Gambar 7.16 Jembatan Ampera terhadap struktur Kota Palembang, 1950-70 (Sumber: Nugroho 2012) Jembatan Ampera, juga disebut Jembatan Musi, merupakan proyek mercusuar Sukarno terkait dengan program nation building.4 Jembatan itu tidak hanya menghubungkan ulu dan ilir tetapi juga menerus dan menyambung jalan yang telah dibangun pada masa penjajahan Jepang (sekarang Jalan Sudirman). Konsekuensi dari pembangunan jembatan itu, sejumlah bangunan gedung, termasuk Gedung Bank Indonesia yang merupakan bekas kantor DJB warisan kolonial, dan sejumlah bank lainnya, dihancurkan tanpa meninggalkan sisa jejak sedikit pun.5 4 Lihat tentang nation building lebih lanjut dalam Bab 5 buku ini. 5 Lihat lebih detil dalam Bab 5 buku ini. 290 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
GAYA ARSITEKTUR KOLONIAL DI PALEMBANG Palembang merupakan kota dagang atau kota bandar sejak lama, tempat berbagai kelompok etnik atau bangsa dari bertemu, berinteraksi, dan menetap. Selain penduduk "asli" yang telah menetap sebelumnya, kelompok etnik atau bangsa tersebut datang dari berbagai penjuru Nusantara ataupun mancanegara. Saling-kontak di antara mereka dalam jangka waktu yang lama akhirnya melahirkan percampuran dalam perkawinan, kebudayaan, dan lain-lain. Dari perspektif arsitektur, percampuran yang acap kali bersifat kompleks bisa "menghilangkan" jejak arsitektur asal, yang kemudian disebut sebagai arsitektur hibrid. Hibridisasi adalah akibat dari proses adaptasi terhadap iklim dan asimilasi budaya yang kemudian berpengaruh dalam bentuk arsitektur, dan ketika bereksperimen dan penciptaan bentuk-bentuk arsitektur yang baru terdapat aspek pendorong yaitu asimilasi budaya dan agenda-agenda sosio-etika (Widodo 2007). Hibridisasi juga terjadi pada masa kekuasaan Hindia Belanda sehingga di beberapa tempat atau koloni pendatang ditemukan jejak arsitektur Eropa sebagai tanda bahwa koloni (suku) bangsa pendatang tersebut memiliki keterikatan dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Itu merupakan penanda status sosial bahwa penghuninya berkorelasi dekat dengan pemerintahan ketika itu dan menempatkan penghuninya pada strata tinggi dalam masyarakat. Pada bagian ini dijabarkan hibridisasi arsitektur di Palembang yang masih dapat ditemui jejak arsitektur kolonial Eropa di koloni non- Eropa. Selain karena jejak elemen arsitekturalnya, kampong-kampung berdasarkan etnis ini juga terkait dengan keberadaan DJB di Palembang pada masa kolonial. Hal itu menjadi bukti lagi bahwa arsitektur - baik dalam ruang lingkup kota, kawasan dan bangunan - memiliki keterkaitan dengan perekonomian yang berkembang saat itu. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 291
B A C A B C Gambar 7.17 Pendataan kawasan dan bangunan di Kampung Al-Munawar (Sumber: Adiyanto 2017) Kampung Al-Munawar. Kampung Arab Al-Munawar berada di Lorong Al-Munawar, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang. Sebagian besar warga Kampung Al-Munawar berasal dari Hadramaut, wilayah pesisir Jazirah Arab bagian selatan (sekarang Yaman) dari garis keturunan Habib Hasal Abdurrachman bin Achmad Al-Munawar (Asriana dan Sesotyaningtyas 2018). Namun, hunian di kampung ini tidak mengacu tempat asalnya di Hadramaut. Bentuk hunian justru mengadopsi bangunan lokal dan juga dipengaruhi oleh elemen arsitektur Eropa seperti pada rumah kembar darat (Gambar 7.18). 292 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 7.18 Rumah kembar darat di Kampung Al-Munawar Palembang (Sumber: Adiyanto 2004) Di rumah kembar darat ditemukan elemen ornamen pada kusen jendela yang merupakan transformasi dari bentuk gewel (gable) pada arsitektur kolonial Belanda. Elemen lain yang terpengaruh elemen arsitektur kolonial Belanda adalah penggunaan tegel bermotif. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 293
Gambar 7.19 Tegel bermotif pada rumah kembar darat (Sumber: Adiyanto 2006) Kampung Arab Assegaf. Kampung Arab Assegaf berada di Kelurahan 16 Ulu Palembang. Pendiri kampung ini adalah Habib Alwi bin Syech Assegaf yang membangun rumah pertama di kampung tersebut yang kemudian disebut rumah besar (rumah E, Gambar 7.20) pada 1920; kemudian pada 1929 dibangun sebuah pabrik penggergajian kayu sebelum berubah fungsi menjadi pabrik es pada 1932. Pabrik es ini kemudian mengalami penambahan bangunan pada 1974 dan 1991 (Triyuly 2013). Hingga kini pabrik es tersebut masih berfungsi dan beroperasi. 294 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
A B D C E Gambar 7.20 Pendataan kawasan dan bangunan di Kampung Arab Assegaf (Sumber: Lussetyowati, dkk. 2017) Dari perspektif arsitektural, terdapat perbedaan yang jelas antara Kampung Arab Al- Munawar dengan Kampung Arab Assegaf. Yang paling tampak ialah gaya bangunan hunian. Kampung Arab Assegaf bergaya Indis, yang dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan Indis di Indonesia saat itu. Kebudayaan Indis merupakan hasil perpaduan antara budaya Indonesia dan Eropa (Soekiman 2011). Bangunan bergaya Indis merupakan bentuk hibrid yang merupakan konsekuensi dari adaptasi iklim dan asimilasi budaya yang mendorong adanya penciptaan bentuk- bentuk baru (Widodo 2007). Keluarga Alwi Assegaf memiliki perusahaan besar yang mengelola hasil karet dan kopi dari Ogan dan menjadi salah satu nasabah besar bank-bank swasta Hindia Belanda.6 DJB Palembang juga memiliki gambaran positif terhadap perusahaan-perusahaan milik keturunan Arab, seperti Sech Assegaf dan Said Aloei bin Sech Assegaf yang memiliki catatan keuangan yang baik.7 Kembali pada aspek arsitektur, rumah besar 6 Lihat Bab 2 buku ini. 7 Arsip DJB Palembang, Said Almenoar Assegaff & Co., 14 September 1915. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 295
(rumah E, Gambar 7.20) terlihat menggunakan atap pelana terpancung dengan tritisan lebar sebagai adaptasi dengan iklim tropis. Tritisan juga digunakan pada jendela dengan material beton. Rumah ini dikabarkan pernah disinggahi Ratu Juliana dari Negeri Belanda.8 Gambar 7.21 Rumah besar di Kampung Arab Assegaf sekarang (Sumber: Lussetyowati dkk. 2017) Tidak hanya pada hunian, gaya bangunan kolonial Belanda juga tampak pada desain pabrik yang mulai dibangun pada 1929. Penggunan elemen gewel pada desain fasad bangunan terlihat jelas dipengaruhi oleh arsitektur kolonial Belanda. Dibandingkan dengan Kampung Arab Al-Munawar yang mengadopsi beberapa gaya bangunan hunian dengan gaya lokal (rumah limas) maka di Kampung Arab Assegaf sepenuhnya telah menggunakan gaya bangunan hunian Indis. Hal yang berbeda juga terjadi pada tata masanya. Kampung Arab Assegaf benar-benar menempatkan Sungai Musi sebagai "wajah depan" kampung ini, sedangkan di Kampung Arab Al-Munawar terbagi menjadi dua zona, yaitu zona tepi sungai yang menghadap sungai, dan zona dalam yang lebih berorientasi ke ruang terbuka di tengahnya. 8 Lihat 296 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 7.22 Pabrik es Assegaf tampak depan (Sumber: Lussetyowati, dkk. 2017) Kampung Kapitan 7 Ulu. Kampung Kapitan 7 Ulu merupakan tempat bermukim keluarga Kapitan Cina di Palembang, terletak di Jalan K. H. Azhari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I. "Kapitan" - atau kapten - adalah jabatan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan tugas mengawasi dan mengatur para pendatang, khususnya pendatang dari Cina, dan dalam penarikan pajak pedagang keturunan Cina. Tjoa Kei Tjuan adalah orang pertama yang diangkat sebagai pimpinan masyarakat Cina oleh pemerintah kolonial dengan pangkat mayor (bertugas 1830-55), kemudian digantikan oleh anaknya, Tjoa Ham Him, dengan pangkat kapten. Pada masa tugas Tjoa Ham Him diangkat pula Tjia King Tjun sebagai letnan, dan Lim Hut Siang sebagai mayor. Ketiganya diberi kekuasaan mengatur pemerintahan sendiri dengan cara memberi upeti kepada pemerintah Hindia Belanda (Widowati 2007). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 297
A B C D A B C D Gambar 7.23 Pendataan kawasan dan bangunan di Kampung Kapitan-7 Ulu Palembang (Sumber: Adiyanto, Nugroho, Romdhoni, Prima, Syarlianti 2016) Walaupun dikenal sebagai Kampung Kapitan Cina, di kampung itu banyak ditemukan arsitektur hunian bergaya non-Cina. Pada umumnya rumah di Kampung Kapitan Cina 7 Ulu menggunakan atap limasan Gambar 7.24 Rumah Abu di Kampung Kapitan Cina (Sumber: Adiyanto, dkk. 2016) 298 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
yang biasa ditemukan di rumah-rumah di Palembang. Di rumah Abu dan rumah Mulyadi - keturuan Kapitan Tjoa - mempunyai dua tipe bentuk fasad yang berbeda (Gambar 7.23, bagian A). Rumah Abu menggunakan kolom dorik pada bagian depan (Gambar 7.24), sedangkan rumah Mulyadi menggunakan material kayu untuk tiang pada bagian teras. Hunian yang masih menyisakan elemen arsitektur Cina terdapat pada rumah Gempita (Gambar 7.23, bagian C). Rumah ini pernah dihuni oleh Tjia Kiam Boh yang kemudian dibeli ayah Gempita, M. Hosein, pada 1958. Gambar 7.25 Detil ujung atap rumah Gempita (Adiyanto, dkk. 2016) Pada Gambar 7.25 terlihat detail ujung atap yang mengunakan tipe ornamen arsitektur Cina. Atap berarsitektur Cina ini makin kuat pada kuda-kudanya (Adiyanto, dkk. 2016). Kampung Kapitan Cina menjadi relevan bagi sejarah DJB Palembang. Berkat penjualan rumah dan lahan milik Kapitan Tjoa di kampung itu, gedung kantor DJB Palembang mendapat tapak bangunannya di kawasan pusat kota. Sayangnya, "situs" itu dibongkar demi politik nation and character building - tujuan yang dipandang lebih mendesak pada waktu itu. Bagi perkembangan Bank Indonesia sekarang, eks-kantor DJB - yang Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 299
Gambar 7.26 Kuda-kuda atap rumah Gempita (Adiyanto, dkk. 2016) telah punah itu - tinggal sebagai catatan "memorial" yang menandai keikhlasannya melepas sebagian asetnya untuk membangun semangat kebangsaan yang lebih luas. EVOLUSI BANGUNAN KANTOR DE JAVASCHE BANK PALEMBANG Cuypers dan Arsitektur DJB di Hindia Belanda9. Eduard Henricus Gerardus Hubertus Cuypers lahir di Roermond pada 18 April 1859. Ia menyelesaikan pendidikan pada Agustus 1875 lalu langsung bergabung dalam proyek pembangunan Rijksmuseum dan dengan Pierre Cuypers yang tidak lain pamannya. Pada 1877, Pierre Cuypers mengirimkan Eduard Cuypers dalam Pameran seni di Amsterdam, dan di sanalah Ed Cuypers 9 Disarikan dari Roding dan Nispen (2015). Catatan ringkas riwayat hidup Cuypers ini dipandang perlu ditampilkan mengingat peran pentingnya dalam perancangan pembangunan gedung DJB Palembang ataupun keterlibatannya dalam kreasi arsitektural yang lebih luas di Hindia Belanda. 300 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
berperan sebagai perancang seni terapan. Pada 1879, Ed Cuypers terlibat dalam pembangunan Hotel America di Leidseplein Amsterdam, masih dalam kerja kantor pamannya. Baru pada 1882, Eduard Cuypers menetapkan diri sebagai arsitek independen di Pringsengracht Amsterdam. Pekerjaan awalnya adalah sebuah pabrik lemak di Velsen, pembangunan Maison Stroucken, dan apartemen di Manixstraat Amsterdam. Pada 1891, Cuypers merancang gudang perusahaan perabotan H. F. Jansen yang memunculkan motif Renaissans pada konstruksi atap dan dekorasi pahatan batu alam yang dipadu dengan fasad toko yang modern dengan permukaan kaca besar dan dengan konstruksi besi cor. Di sini Cuypers menunjukkan kemampuan teknis yang baru. Kemampuan ini kemudian berlanjut pada proyek perluasan Het Polishsche Koffiehuis. Hotel eksklusif ini dirancang dengan penerangan listrik, pemanas sentral, lift hidrolik dan sambungan telepon - sesuatu yang amat modern saat itu. Pada 1894, Eduard Cuypers menerima proyek sebuah stasiun kereta api yang kemudian dirancang dengan gaya Neo-Renaisans dan juga ada elemen bergaya Gothic dan Art Nouveau. Pengaruh gaya Art Nouveau dalam karyanya juga muncul dalam rancangan Institut Zander di Prinsengracht Amsterdam (1897). Selanjutnya, pada 9 Mei 1898, Eduard Cuypers membeli sebidang tanah dekat Rijksmuseum di Amsterdam di sudut Jan Luijkenstraat. Di tanah miliknya itulah Cuypers membangun kantor arsitekturnya. Banyak yang terlibat dalam pekerjaan di kantornya dan membutuhkan banyak siswa dan karyawan hingga perlu perluasan kantor. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 301
Gambar 7.27 Eduard Cuypers (tengah, duduk) di antara karyawannya, 1906 (Sumber: Roding dan Nispen 2015) Jika pada 1880-an Ed Cuypers banyak menggunakan gaya Neo- Renaisans, sekitar satu dekade kemudian ia banyak memasukkan unsur- unsur Art Nouveau. Gaya arsitektur Art Nouveau banyak diterapkan Cuypers dalam rancangan Amsterdam Bank (1904) dengan pendekatan eklektik yang memadukan elemen Turdogotiek dan Art Nouveau. 302 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 7.28 Amsterdam Bank (Sumber: Roding dan Nispen 2015) Renovasi kantor pusat Bank Amsterdam menjadi momen penting bagi berdirinya kantor Eduard Cuypers di Hindia Belanda. Kala itu, awal abad ke-20, arsitek yang berperan di Hindia Belanda hanya M. J. Hulswitt, yang telah tinggal di Hindia Belanda sejak 1893, dan P. A. J. Moojen yang bermukim sejak 1903. Moojen adalah pengikut Berlage dan mengembangkan gaya arsitektur Indis, dan Hulswit pernah magang di Pierre Cuypers dan mengerjakan proyek katedral Batavia. Pada 1906, Gerad Vissering menjadi Presiden DJB di Batavia. Ia menyukai gaya Beaux-Art seperti bank-bank di Hongkong, Singapura Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 303
dan beberapa koloni Inggris lainnya. Ia kemudian meminta Moojen membuat proposal rancangan kantor DJB di Makassar dan sketsa kantor pusat di Batavia; juga kepada arsitek C. Boon diminta membuat proposal kantor DJB Medan. Namun, proposal kedua arsitek itu tidak memuaskan Vissering.10 Pada 1907, Vissering cuti dan bertemu sahabatnya, tak lain Eduard Cuypers, yang diminta membuatkan rancangan kantor DJB di pelbagai kota di Hindia Belanda. Vissering juga menyarankan supaya Cuypers mendirikan firma arsitektur di Hindia Belanda. Sementara itu, April 1908, Hulswit pulang ke Negeri Belanda dan membahas rencana kolaborasi dengan Cuypers. Sejak 1910, kolaborasi Cuypers yang berkedudukan di Amsterdam dan Hulswit di Batavia mendapat kontrak berdurasi 25 tahun. Namun pada 1921, Hulswit meninggal dunia sehingga Cuypers menjalin kerja sama dengan mitra baru, A. A. Fermont, yang tergabung dalam N.V. Architecten-ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed Cuypers te Amsterdam. Agensi ini merancang kantor DJB di Medan, Surakarta, Batavia, Yogyakarta, Makasar, Padang, Semarang, Pematang Siantar, Palembang, Banjarmasin, Surabaya dan Pontianak.11 Eduard Cuypers sendiri pernah melakukan perjalanan ke Hindia Belanda pada 1909, yang kemudian memengaruhi rancangannya. Gaya Bangunan DJB di Hindia Belanda. Gaya Renaisans masuk ke Belanda melalui Italia, dengan ciri percampuran antara gaya Renaisans (Yunani klasik, romantik) yang berkembang di Italia dengan gaya Barok (barroque). Fasad bangunan menekankan pada tampilan pilaster dan gewel segitiga berubah menjadi gewel berundak. Terdapat banyak dekorasi dengan ukiran, kolom dan obeliks (Hernowo 2015). Gaya bangunan gedung-gedung DJB karya Cuypers dan koleganya dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan bentuk bangunan dan elemen arsitekturalnya. 10 Vissering tidak menyukai gaya Indis yang dikembangkan Moojen, dan lebih menyukai gaya dengan ornamen klasik Eropa. 11 Lihat 304 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Kelompok I. Terdapat pada bangunan kantor-kantor DJB yang dirancang dengan pendekatan gaya Neo-Renaisans yang rumit dan penuh elemen dekorasi. Gedung kantor dirancang secara megah dan mewah serta dalam skala yang besar atau monumental sehingga bangunan pada kelompok ini bisa disebut sebagai Gedung DJB bergaya Neo-Renaisans mewah monumental. Tabel 7.1 Kelompok Bangunan Gedung DJB Bergaya Neo-Renaissance Mewah Monumental No Kota Bangunan Keterangan Elemen Arsitek- tural 1 Batavia Dibangun 1910 Foto 1920 Gable Dormer Menara berkubah Kolom Doric Pilaster 2 Surabaya Dibangun 1910 Foto 1910-40 Gable Dormer Menara berkubah Kolom Doric Pedimen beror- namen Pilaster Kelompok II. Kelompok bangunan Gedung DJB ini dirancang dengan pendekatan gaya arsitektural Neo-Renaisans yang mewah, tetapi dengan skala yang lebih kecil dibanding dengan bangunan Kelompok I. Elemen arsitektural yang digunakan adalah pedimen, kolom Doric, dan penggunaan menara berkubah. Kelompok bangunan Gedung DJB ini bisa disebut bergaya megah, yang proporsi bangunannya tidak semonumental pada bangunan Kelompok I, tetapi masih memunculkan kesan aristoktratik Hindia Belanda. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 305
Tabel 7.2 Kelompok Bangunan Gedung DJB Bergaya Neo-Renaisans Megah No Kota Bangunan Keterangan Elemen Arsitek- tural 1 Medan Dirancang 1906 Foto 1915-25 Pedimen Kolom Doric Menara berkubah 2 Surakarta Dirancang 1908; selesai dibangun 1910 Pedimen Menara berkubah Foto 1915-25 3 Yogyakarta Dibangun 1912 Foto 1915-25 Pedimen Menara berkubah 4 Makassar Dibangun 1912 Foto 1915-25 Pedimen Kolom Doric 5 Malang Dibangun 1916 Kolom Doric Mahkota pada puncak atap pira- mida tanpa kubah 306 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Tabel 7.2 Kelompok Bangunan Gedung DJB Bergaya Neo-Renaisans Megah (Lanjutan) No Kota Bangunan Keterangan Elemen Arsitek- tural 6 Cirebon Dibangun 1919; beroperasi 1921 Pedimen Menara berkubah Kelompok III. Dalam kelompok ini, bangunan Gedung DJB tampak lebih sederhana, efisien tanpa meninggalkan kesan megah. Gedung- gedung dalam kelompok ini terpengaruh Amsterdam School yang berakar pada aliran nieuwe kunst, serupa Art Nouveau versi Belanda yang masuk pada sekitar 1892 - 1904. Meskipun berskala lebih kecil - bila dibandingkan dengan gedung-gedung dalam dua kelompok lainnya - bangunan gedung dalam Kelompok III memberi kesan anggun, kokoh, dan kuat. Persepsi bangunan ini diperlukan untuk menunjukkan identitas fungsinya. Cuypers dengan baik menunjukkan kesan ini pada beberapa bangunan kantor DJB. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 307
Tabel 7.3 Kelompok Bangunan Gedung DJB Bergaya Amsterdam School No. Kota Bangunan Keterangan Elemen Arsitek- tural 1 Padang Dibangun 1912 Foto 1920-25 Mahkota pada atap piramida Gaya bangunan sederhana megah 2 Banjarmasin Dibangun 1923 Hipped Dormer Atap piramida tanpa mahkota Arsitektur DJB Palembang. Sebagai pemimpin pertama kantor cabang DJB di Palembang, B. J. Schadd (menjabat 1909 - 10) bertugas menyiapkan gedung kantor baru di Schoolweg.12 Seperti telah diuraikan,13 pada awal didirikan DJB menempati kantor sementara berupa rumah berpekarangan luas yang disewa dari Kapten Cina Tjoa Han Hien. Menurut perjanjian persewaannya, rumah dan pekarangannya itu kelak bisa dibeli DJB. Merupakan tugas Schaad selanjutnya berunding dengan Tjoa Han Hien untuk menjajaki pembelian aset tersebut. Ringkas kata, pertemuan itu dilanjutkan dengan proses jual-beli hingga akhirnya rumah Kapten Tjoa tersebut beralih kepemilikan kepada DJB Palembang. Dilihat dari posisinya terhadap struktur kota (masa) kolonial, Gedung DJB Palembang berada di seberang Kantor Kas Negara (landkas), di antara Kantor Pos dan Pasar 16 Ilir, berdekatan dengan Kantor Residen Belanda dan Kantor Cabang NIHB (Gambar 7.0). Posisi itu menyimbolkan atau memperlihatkan bahwa DJB menjadi bagian dari institusi vital dalam sistem negara kolonial. Letak Kantor DJB berada pada areal terpilih 12 Sekarang (2019) berada di kawasan Taman Ampera Skate Park. 13 Lihat kembali Bab 2 buku ini. 308 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
yang strategis dan menjadi fasilitas penting dalam pemerintahan Hindia Belanda di Palembang. "Diapit" oleh kantor pusat pemerintahan dan pusat perekonomian (Pasar 16 Ilir), DJB tak diragukan lagi memiliki makna ekonomi dan politik yang signifikan pada masanya. Gambar 7.29 Denah letak tanah dan rumah yang disewa DJB Palembang, 1890 (Sumber: Arsip BI, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 309
Kantor Residen Belanda Benteng Kuto Besak De Javasche Bank Kantor Pos Gambar 7.30 Kantor DJB Palembang dan lingkungan sekitarnya (Sumber Transformasi di Schoolweg. Dari perspektif arsitektural, Kantor DJB Palembang mengalami evolusi bentuk bangunan. Ketika disewa dari Kapten Cina, kantor masih berwujud bangunan berlantai dua (transformasi dari rumah panggung yang pada bagian bawah digunakan sebagai gudang). Setelah tanah dan rumah dibeli oleh DJB, dilakukan perubahan secara bertahap hingga menjadi sebuah kantor yang representatif. Pembangunan dimulai Mei 1920 dan diresmikan pada 11 Januari 1922.14 14 Lihat kembali Bab 2 buku ini. 310 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Peresmian pembukaan diberitakan singkat oleh sebuah surat kabar Belanda, "Pagi ini gedung baru Javasche Bank diresmikan dengan penuh antusias. Istri pimpinan cabang, Nyonya Termeytelen, membuka gedung dengan kunci perak. Ada banyak rangkaian bunga."15 Gambar 7.31 Denah Gedung De Javasche Bank Agentschap Palembang, 1922 (Sumber: Arsip BI, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang) 15 Lihat berita, "Een nieuwe gebouw der Javasche Bank," Het nieuws van den dag voor Nederlandsch- Indië, 11 Januari 1922. Reproduksi kliping surat kabar dalam Bab 2 buku ini. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 311
Pada denah Gedung DJB (Gambar 7.31) terlihat bagian depan bangunan terdapat pintu masuk lebar yang diapit oleh dua sisi ruang lemari. Setelah itu suatu ruang umum yang cukup luas berada di depan loket kasir - dipastikan sebagai ruang nasabah mengantre sekaligus ruang tunggu. Antara ruang umum nasabah dan ruang pembukuan pegawai tata usaha terdapat pembatas berupa tiga sekat ruang. Pada sebelah kiri ruang sekat tersebut merupakan pintu masuk pegawai ke ruang umum dan ruang pembukuan. Pada bagian tengah terdapat ruang kasir yang terdiri dari empat loket yang sedikit lebih besar dibandingkan ruang masuk. Pada sekat kanan ruang kasir terdapat ruang pemimpin cabang yang bergabung dengan meja pemimpin cabang pengganti yang bertindak sebagai wakil pimpinan sekaligus pemimpin pembukuan. Pada ruang pembukuan terdapat ruang arsip di pojok kiri dan ruang-ruang kecil yang merupakan dua buah toilet dan satu buah kamar mandi di pojok kanan. Gedung utama terpisah dari gedung khazanah tempat penyimpanan uang yang dihubungkan oleh lorong panjang dari ruang pembukuan tepat di depan ruang toilet dan kamar mandi. Pada pertengahan lorong penghubung tersebut terdapat pintu darurat yang dilengkapi dengan tangga kecil dan pendek di sisi kanan tepat di depan gedung garasi. Hampir tidak ada kendala yang berarti untuk memperoleh bahan baku bangunan seperti genteng, batu beton, kayu, dan semacamnya. Dengan mudah, bahan-bahan baku bangunan - sebagian besar impor - dapat dibeli di toko bahan bangunan yang banyak dibuka di Kota Palembang kala itu. Pada 1902, perusahaan genteng terkenal Tichelwerken NV, misalnya, membuka cabang di Palembang dengan mendirikan pabrik genteng Eropa merek Echtsche dan Vlaamsche di Kampung 15 Ulu, dekat Kertapati. Agen utama dipegang pengusaha Cina, Tjoa Tjin Tjay, yang berkantor di Tengkurukkade. Wajah Baru. Menjelang satu dekade kemudian, Gedung DJB Palembang direnovasi, dirancang oleh Eduard Cuypers. Renovasi menjadi wajah baru gedung yang mengacu pada gaya/model Amsterdam atau Amsterdam School (lihat gambar gedung dalam Tabel 7.3), tetapi terdapat beberapa detail ornamen yang berbeda dengan kantor DJB di 312 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Padang dan Banjarmasin. Kantor di Palembang memiliki lubang angin yang diselesaikan dengan ornamen yang cukup detail di bawah atap limasan. Atap limasan pada kantor di Palembang memiliki dua puncak dengan penyelesaian "mahkota" pada tiap ujung bubungan. Lubang angin berfungsi sebagai saluran udara sehingga sirkulasi udara di bagian dalam ruangan lebih lancar. Hasil renovasi Cuypers itu menjadi salah satu model gedung yang beradaptasi dengan iklim; memiliki domer pada atap (Gambar 7.32 dan Gambar 7.33). Gambar 7.32 Eksterior Gedung DJB Palembang, 1915-25 (Sumber: Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 313
Gambar 7.33 Sketsa Gedung De Javasche Bank Palembang (Sumber: Arsip BI) Gambar 7.34 Denah Gedung DJB Palembang (Sumber : Arsip BI) Gedung DJB Palembang hanya memiliki pintu utama dengan kanopi berbentuk arch atau lengkungan. Pintu utama mudah dikenali dari atap teras dan bendera di bagian atas pintu utama, selain kanopi. Masuk 314 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
dari pintu utama akan menuju ke hall publik yang berhadapan dengan loket-loket kasir. Pada bagian kiri terdapat pintu khusus untuk pegawai yang mengarah ke bagian dalam gedung yang berisi ruang pembukuan, ruang arsip, dan toilet. Ruang khazanah (kluis) berada di bagian belakang, terpisah dari bangunan utama yang dihubungkan dengan koridor. Terdapat juga ruang garasi sepeda dan garasi mobil yang menempel dengan ruang khasanah tetapi tidak terdapat akses langsung (Gambar 7.34). RENOVASI MENJADI GEDUNG BANK INDONESIA Selama lima hari dan lima malam (1 - 5 Januari 1947) terjadi perang antara Tentara Republik Indonesia melawan pasukan Belanda yang melakukan agresi - kemudian dikenal populer sebagai "perang 5 hari 5 malam." Dalam perang agresi itu, Gedung DJB menjadi salah satu basis pertahanan tentara Belanda. Pada 2 Januari 1947, Letnan Satu Soerodjo, anggota TRI, gugur ketika menyerbu gedung itu (Pusponegoro dan Notosusanto, ed. 2008).16 Akibat perang, Gedung DJB mengalami kerusakan. Renovasi gedung dilakukan lagi setelah keadaan pulih kembali. Elemen domer pada atap dan hiasan di puncak bubungan (sebanyak tiga buah) tidak ditemukan lagi setelah gedung direnovasi pada 1950-an (Gambar 7.36). Ketika itu, Gedung DJB telah berubah menjadi Gedung Bank Indonesia sebagai buah nasionalisasi. 16 Lihat Bab 4 buku ini. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 315
Gambar 7.35 Kantor DJB Palembang dijaga oleh Stoottroepen Resimen Batalion (Sumber: Gambar 7.36 Gedung Bank Indonesia Palembang, 1950-an (Sumber: 280625b8c71b/datastream/OBJ) 316 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Renovasi juga terjadi pada bagian dalam Kantor BI. Berdasarkan denah berangka tahun 1956 terlihat ada perbedaan mendasar dengan denah awal. Bangunan Kantor BI 1956 tidak lagi memisahkan antara bangunan utama dengan ruang khazanah yang juga diperluas. Ruang pembukuan juga diperluas, sedangkan ruang-ruang lain, seperti ruang arsip, ruang kasir dan agent, tidak mengalami perubahan luasan berarti, hanya bergeser letaknya. Toilet digeser dan menempati ruang garasi sepeda pada denah yang awal. Ada penambahan besaran ruang di bagian belakang garasi yang berfungsi sebagai garasi sepeda dan gudang (Gambar 3.37). Gambar 7.37 Denah Kantor Bank Indonesia Palembang, 1956 (Sumber : Arsip BI) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 317
Gambar 7.38 Pemimpin dan pegawai Kantor Bank Indonesia Palembang, 1958 (Sumber: Koleksi Rubaitun) Jika dibandingkan antara dua model gedung eks-DJB - yang menjadi Gedung BI - tersebut, terdapat detail arsitektural yang menjadi pembedanya, yaitu ornamen pada atap berbentuk mustaka dan domer. Pada bentuk model bangunan 1956, ruangan gedung lebih luas karena pada saat renovasi selasar menuju ke ruang khazanah ditiadakan dan ruang khazanah menjadi satu ruang dengan gedung utama. 318 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 7.39 Gedung eks-DJB sesudah dan sebelum 1956 (kiri/kanan) (Digambar oleh Darwin Setiawan) Gambar 7.40 Surat pemberitahuan tentang pemindahan Gedung BI (Sumber: Arsip BI) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 319
Transformasi Veteran-Sudirman. Berhubungan dengan rencana pembangunan Jembatan Musi, Kantor BI Palembang harus dipindahkan dari gedung eks-DJB ke lokasi baru. Seperti diketahui, pembangunan jembatan tersebut "memakan" lahan yang ditempati Gedung BI bersama bank dan berbagai kantor lainnya. Bagi BI, kepindahan kantor itu - hingga sampai pada keadaan sekarang - bukanlah proses sekali jadi melainkan melalui "rute" yang cukup berliku. Setelah menerima pemberitahuan dari pemerintah daerah/kotapraja (salinan surat, Gambar 7.40) tentang rencana pembangunan Jembatan Musi - yang mengharuskan BI pindah kantor - BI dihadapkan banyak pilihan kemungkinan yang baru. Pemerintah daerah mula-mula berencana memindahkan BI dan kantor bank yang lain ke lahan yang menjadi lokasi rumah penjara, yang bisa diperluas ke lahan kantor pemadam kebakaran. Alternatif lain ialah lahan antara (calon) Jembatan Musi dan 16 Ilir, serta lahan antara 16 Ilir dan Pelabuhan Boom Baru. Selain itu, pemerintah merencanakan membangun kompleks perbankan di Jalan Rivai sehingga seluruh kantor bank bisa "berkumpul" di sana. Sempat pula BI menjajaki pembelian lahan milik pribadi warga tempatan. Namun, tidak semua alternatif atau tawaran itu memiliki kejelasan status, atau memerlukan proses panjang bila harus diterima atau dilaksanakan, sementara kegiatan rutin BI tak bisa dihentikan.17 Kantor Sewa Ruko. Di tengah upaya pencarian lahan atau gedung baru yang belum membuahkan hasil nyata, BI mencari jalan sendiri dengan membeli persil tanah di Jalan Sudirman. Namun, sebelum gedung baru dibangun di atas lahan itu, BI memindahkan kantor sementara ke rumah- toko sewa milik Tan Ho Nio, pengusaha properti dan restoran/hotel bekèn di Palembang kala itu. Pilihan memindahkan kantor ke ruko itu merupakan langkah strategis karena letak ruko "menyambung" dengan lahan di Jalan Sudirman yang dibeli BI sebelumnya. Dengan demikian, posisi itu akan memudahkan BI pindah ke gedung baru yang akan dibangun. Sejak Januari 1965, BI Palembang memusatkan kegiatannya di ruko berlantai tiga dan berpintu tiga di Jalan Veteran tersebut, sambil 17 Tentang proses pencarian lahan atau gedung baru BI, lihat Bab 5 buku ini. 320 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
menunggu proses pembangunan gedung baru di Jalan Sudirman. Lantai I pintu pertama pada bangunan ruko dijadikan ruang kas dan khazanah, sedangkan pintu kedua dan ketiga merupakan ruang nasabah yang pada bagian belakangnya terdapat dapur kecil. Lantai II pintu pertama untuk ruang kerja kepala dan sekretaris cabang; pintu kedua ruang seksi umum dan seksi kredit, sedangkan pintu ketiga gabungan antara ruang seksi pengawasan bank atau Biro Lalu Lintas Devisa dan seksi statistik.18 Ruangan di Lantai III berukuran lebih kecil dibanding dua ruang di lantai lainnya, dan digunakan sebagai ruang rapat. Gedung Modern Tropis. Pembangunan gedung Kantor BI di Jalan Sudirman akhirnya selesai pada 1971. Gaya bangunan kantor baru itu memiliki kemiripan dengan Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta, yang dirancang oleh arsitek Friederich Silaban (1963). Kemiripan itu bisa dimengerti sebab Gedung BI Palembang juga merupakan hasil karya Silaban dengan gaya khasnya sebagai arsitektur modern tropis. Gambar 7.41 Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta (Sumber 18 BLLD Pada 1971, BLLD dilebur menjadi satu dengan BI Palembang. Wawancara dengan H. M. Yasin, pensiunan BI Palembang (Palembang, 29 Agustus 2019). Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 321
Gaya arsitektur modern terlihat dari pemilihan material yang dominan menggunakan beton bertulang, sedangkan gaya arsitektur tropis terlihat dari secondary skin 'kulit kedua' yang menggunakan louver berbahan alumunium19 pada bagian luar bangunan sebagai respon terhadap suhu panas tropis lembab, yang mampu menahan masuknya udara panas dari sinar matahari. Tritisan atap juga cukup lebar sebagai respon kondisi curah hujan. Dengan desain bangunan kantor seperti itu, bisa dipastikan kondisi dalam ruangan kantor sejuk karena aliran udara berjalan lancar dan panas matahari tersaring oleh secondary skin tersebut. Gambar 7.42 Perspektif Kantor Bank Indonesia Palembang di Jalan Sudirman, 1971 (Sumber: Koleksi Sarmita) 19 Keterangan Setyo Nugroho, narasumber dalam diskusi kelompok terfokus Bank Indonesia (Palembang, 31 Oktober 2019). 322 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 7.43 Site plan Kompleks Kantor Bank Indonesia Palembang, 1971 Gedung BI Palembang yang baru merupakan suatu kompleks bangunan yang terdiri dari empat tingkat. Lantai I merupakan lantai dasar dijadikan sebagai ruang khazanah besar dan khazanah kecil. Lantai II terdiri dari lima ruang utama, yakni ruang lobi nasabah, ruang kas/kasir, ruang accounting, ruang kepala bidang dan ruang arsip accounting. Lantai III digunakan untuk ruang kerja pimpinan, ruang sekretaris, ruang rapat kecil dan ruang operator, telepon dan telegram. Pada Lantai IV merupakan ruang luas yang digunakan sebagai auditorium ditambah satu Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 323
ruang kecil sebagai kantin rapat.20 Lanskap bangunan dilengkapi dengan beberapa bangunan kecil lain, pada bagian depan gedung terdapat taman luas yang juga digunakan untuk tempat upacara. Pada bagian pintu utama sisi kanan gedung utama terdapat tiga bangunan kecil berupa gudang, kantin umum, dan bangunan garasi mobil. Pada bagian belakang terdapat bangunan rumah dinas dan mess bagi pejabat BI Pusat yang melakukan kunjungan ke Palembang. Di antara bangunan garasi mobil dan rumah dinas tersebut, terdapat tungku pembakaran uang yang berfungsi membakar uang lama, uang yang ditarik dari peredaran, atau uang rusak. Pada bagian Jalan Mayor Ruslan di bagian depan Jalan Sudirman masih terdapat bangunan rumah toko 4 pintu dan Penginapan Sumatra yang pada saat pembangunan gedung pada 1971 belum dapat dibebaskan sepenuhnya.21 Pada 1973, Kompleks Kantor BI Palembang direnovasi dan dikembangkan. Rancangan perbaikan dilakukan oleh Biro Arsitek dan Insinyur Guna Pembangunan Arsitektur Nasional Bandung. Dalam konstruksi pengembangan, tungku pembakaran uang dirobohkan sehingga proses penghancuran uang dilakukan di lapangan lahan PT Pertamina. Pengembangan dan perbaikan kompleks Gedung BI tidak dilakukan terhadap gedung yang diresmikan pada 1971, melainkan memperbaiki kondisi di sekitarnya. Pengembangan tahun 1973 mempersiapkan lahan bagi pengembangan kantor Bank Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar pada masa mendatang. Gaya Neo-Vernakular. Transformasi bentuk terakhir pada Kantor BI Palembang terjadi pada 1999. Dalam transformasi ini, terjadi perombakan yang cukup besar terutama pada tampang bangunan. Bangunan kantor yang diresmikan pada 1971 tidak lagi berfungsi sebagai kantor utama, tetapi sebagai pendukung. Tampang bangunannya pun tidak lagi mengadopsi "gaya Silaban" seperti pada Gedung BI Pusat di Jakarta. Tata massa pada kompleks juga diperbaiki. Perancangan kompleks Kantor BI 20 Wawancara dengan Sarmita, pensiunan BI Palembang (Palembang, 14 September 2019). 21 Penginapan Sumatra merupakan bangunan semipermanen berbentuk rumah gudang berarsitektur limas dan terbuat dari kayu beratap genteng baru dapat dibeli secara penuh pada 1980-an bersama bangunan rumah toko empat pintu. Wawancara dengan Sarmita (Palembang, 14 September 2019). 324 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 7.44 Site plan pengembangan dan perbaikan Kompleks BI Palembang (Sumber: Arsip BI) terbaru oleh Konsultan Arsitektur Struktur dan ME Arkonin. Bangunan kantor utama terbaru ini berada di tengah-tengah tapak Kompleks BI Jalan Sudirman dan memiliki proporsi paling dominan. Proses perombakan diawali dengan sayembara yang mensyaratkan tidak boleh membongkar gedung lama (1971).22 Dipahami bahwa dalam gedung lama terdapat lemari khazanah yang berbobot luar biasa berat peninggalan dari zaman DJB yang ikut dibawa serta sebelum bangunan kolonial yang terakhir itu dihancurkan. 22 Keterangan dari Setyo Nugroho sebagai narasumber dalam FGD tanggal 31 Oktober 2019 di Palembang. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 325
Gambar 7.45 Lemari khazanah di ruang basement Gedung BI Palembang, 1971 (Sumber: Koleksi Adiyanto, 2019) Gambar 7.46 Logo lemari khazanah di Gedung BI Palembang (Sumber: Koleksi Adiyanto, 2019) 326 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Gambar 7.47 Kompleks Bank Indonesia di Jalan Sudirman Palembang rancangan Arkonin (Sumber: Arsip BI Palembang) Gambar 7.48 Perspektif Kantor Bank Indonesia Palembang (Sumber: Foto oleh Adiyanto, 2019) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 327
Dalam perombakan Gedung BI Palembang, Arkonin mengangkat gaya neo-vernakular dengan pendekatan perancangan regionalisme. Gaya bangunan neo-vernakular dicetuskan oleh Charles Jencks dan masuk dalam masa postmodern dengan ciri utama mengangkat kembali elemen- elemen arsitektur vernakular masa lampau (Soesilo 2017). Pendekatan perancangan regionalisme adalah mengangkat elemen-elemen dasar dari region atau wilayah tempat bangunan itu berdiri. Dalam hal Gedung BI Palembang di Jalan Sudirman, "regionalisme" yang dimaksud tidak lain adalah Indonesia. Pada Kantor BI Palembang ini, elemen arsitektur vernakular yang diangkat berupa atap berbentuk pelana dengan tritisan lebar serta mustaka (mahkota) pada puncak jurai. Bentuk ini khas pada arsitektur vernakular di Nusantara sebagai respon terhadap iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Bisa ditafsirkan lebih lanjut bahwa pendekatan gaya bangunan neo- vernakular pada Kantor BI Palembang ini memiliki "jejak memori" dengan gedung eks-DJB yang telah dihancurkan demi pembangunan Jembatan Musi, yaitu pada elemen mustaka di puncak atap dan proporsi atapnya sehingga silhouette bangunan baik di Kantor BI Jalan Sudirman maupun eks-DJB pada era 1930-an memiliki kemiripan yang cukup menonjol. Pemilihan warna dominan abu-abu dan hitam dof terbaca sebagai posisi dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia memiliki tugas melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank. Peran inilah yang dimanifestasikan dalam bentuk bangunan tinggi yang kokoh dan berkesan tegas berwibawa dengan warna gelap serta penggunaan material granit sebagai material pada bagian fasad bangunan. Setelah pindah dari kawasan Jembatan Musi, Kantor BI Palembang telah mengalami tiga kali proses transformasi bentuk dan lokasi hingga di kompleks gedung di Jalan Sudirman sekarang. Proses itu sambung- menyambung serta memiliki keterkaitan benang merah antara proses transformasi yang satu dengan yang lain. Dengan ini ingin dikatakan bahwa Bank Indonesia (di) Palembang telah menunjukkan kemampuannya dalam meniti sejarahnya sendiri tanpa harus menanggalkan jejak-jejak yang telah dilaluinya. 328 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Kantor BI Neo- Vernakular, 1998sekarang Kantor BI Modern Tropis, 197198 Kantor BI Sewa, 196571 Gambar 7.49 Foto udara Kompleks Bank Indonesia Palembang MELAMPAUI WARISAN Morfologi kota dengan kasus Palembang menunjukkan bahwa transformasi struktur kota dan bentuk kota tidak lepas dari faktor politik dan ekonomi. Perkembangan sebuah kota merupakan cermin dari perkembangan politik dan ekonomi di kota tersebut. Kota Palembang bergeser dari kota tepi air menjadi kota darat juga didasarkan pada kebijakan penguasa pada masa itu walaupun hingga kini perkembangan ekonomi perdagangan hasil bumi masih menjadi sektor yang paling memberikan keuntungan bagi Kota Palembang. Morfologi kota yang bersifat makro merupakan cermin bagi perkembangan pada skala messo - perkembangan kawasan, dan skala mikro - gaya bangunan. Kawasan perkampungan tua berbasis etnis tidak lepas dari pengaruh kolonialisme. Elemen-elemen kolonial masuk dalam tata massa ataupun dalam elemen arsitektural untuk menunjukkan bahwa Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 329
kampung tersebut memiliki koneksi yang erat dengan pemerintah Hindia Belanda. Arsitektur, baik kawasan maupun elemen arsitektur, menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi penghuninya. Evolusi bangunan kantor De Javasche Bank, kemudian menjadi kantor Bank Indonesia, juga mempunyai perspektif yang luas, tidak hanya teknis bangunan semata. Kantor DJB di Schoolweg dengan gaya bangunan Amsterdam School ingin menunjukkan kesederhanaan sekaligus keraguan dari pihak DJB akan perkembangan DJB di Palembang. Hal itu juga ditunjukkan dengan proses yang panjang untuk mendirikan bangunan tersebut. Namun, di sisi lain DJB dianggap memiliki peran penting dalam hirarki pemerintahan Hindia Belanda karena lokasinya yang berada di inti Kota Palembang. Renovasi gedung DJB/BI pada 1956 merupakan konsekuensi dari suatu perang. Bangunan tidak berubah banyak, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa peran DJB yang menjadi Bank Indonesia tidak mengalami perubahan yang besar. Hal besar justru terjadi saat penghancuran gedung eks-DJB itu sebagai efek dari pembangunan Jembatan Musi. Hal yang ingin ditunjukkan ialah bahwa ada hal yang lebih penting dari sekadar warisan sebuah bangunan. Ideologi dan karakter bangsa Indonesia yang baru merdeka yang terangkum dalam konsep nation building lebih diutamakan daripada sekadar mempertahankan sebuah bangunan. Pemilihan lokasi baru Bank Indonesia juga mengikuti peran dan tugasnya sebagai bank sentral selain alasan teknis lainnya. Di sisi lain, kasus Bank Indonesia di Palembang merupakan sisi lain pemahaman pelestarian dalam sudut pandang arsitektur. Pelestarian tidak semata-mata hanya melestarikan bangunan dengan tidak memperhatikan aspek yang lain. Pelestarian juga bisa bermakna sebagai proses evolusi yang tidak meninggalkan elemen-elemen dasarnya atau semangatnya. Tegaknya Jembatan Musi - yang lebih dikenal sebagai Jembatan Ampera - merupakan tonggak pembuktian sebuah entitas negara baru. Hal serupa yang dilakukan Presiden Sukarno ketika membongkar rumah tempat pengucapan Proklamasi dengan membangun Gedung Pola (Sopandi 2017). Ada nilai yang lebih tinggi yang ingin disampaikan di atas kepentingan pelestarian sebuah gedung yaitu nilai dan konsep kebanggaan dan karakter bangsa dan negara Indonesia. 330 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Di sisi lain, peran dan tugas Bank Indonesia juga dimanifestasikan dalam bangunan kantor baik teraplikasi dalam bentuk maupun elemen arsitektural lainnya. Dengan demikian arsitektur Bank Indonesia bukan hanya fungsional kantor perbankan, melainkan memiliki aspek identitas dan sebagai simbol peran dan tugas sebuah bank, dan hal tersebut juga terkait dengan elemen-elemen arsitektural dari bangunan sebelumnya, ada jejak arsitektural yang bisa "ditelusur ulang" sebagai simbol kenangan. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 331
332 MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT
BAB 8 Epilog Sejarah Bank Indonesia di Palembang tidak lepas dari keberadaan De Javasche Bank (DJB) Agentschap Palembang yang dinasionalisasi setelah Konferensi Meja Bundar. Kehadiran DBJ Palembang berperan penting dalam merayakan masa oedjan mas di Sumatra Selatan pada awal abad ke-20. Kala itu kebijakan politik kolonial Belanda tetap mengadopsi, bahkan memperkuat relasi antara ilir di Kota Palembang dengan ulu yang merupakan kawasan pedalaman Palembang. Terciptanya relasi Ilir dan ulu yang telah berlangsung sejak masa Kesultanan Palembang disebabkan oleh banyak percabangan sungai di daerah uluan yang mengalir ke muara perairan pantai timur Sumatra dan bergabung di Sungai Musi. Artinya, Sungai Musi sebagai jalan keluar di ilir merupakan kendali utama hubungan ilir dan ulu. Relasi itu menciptakan kearifan lokal di Sumatra Selatan. Kendati bentuknya kontrol dan kendali, ilir menyadari tanpa ulu mereka bukanlah apa-apa, demikian pula sebaliknya, sehingga relasi yang tercipta adalah hubungan saling menguntungkan. Tampaknya hal itu sangat disadari oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jika terjadi kemandekan di ulu, maka daya dukung terhadap perekonomian di ilir juga akan tersendat, bahkan dapat berhenti sama sekali. Oleh sebab itu, walau ulu dikendalikan ilir dengan ketat, namun kebebasan berkreasi dalam kehidupan ulu tetap dibiarkan sedemikian rupa. Sistem Tanam Paksa dan politik pintu terbuka Belanda secara masif diterapkan berlandaskan konsep ilir dan ulu khas Sumatra Selatan - meskipun masih menjadi perdebatan apakah Sistem Tanam Paksa "model Jawa" benar diterapkan di Sumatra Selatan. Rakyat di marga-marga daerah uluan diperkenalkan pada tanaman komersial untuk menggantikan tanaman substansial. Ketika perusahaan perkebunan Barat berlomba menanamkan investasinya di Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 333
berbagai daerah ulu, perusahaan tersebut tetap membiarkan perkebunan rakyat ulu tumbuh dan berkembang secara bersamaan. Hasil karet, kopi, teh dan sawit perkebunan besar Barat ikut mendongkrak mahalnya harga yang dikelola oleh perkebunan rakyat. Komoditas dari ulu secara luas menyebabkan Sumatra Selatan dikenal sebagai state of production, perniagaan dan perdagangan mengalir sampai ke ilir. Kota Palembang tumbuh sebagai pusat perdagangan besar dan ramai sehingga disebut sebagai kota perdagangan terbesar di Sumatra. Simbiosis mutualisme ilir dan ulu menjadi faktor kuat melimpahnya kemewahan yang menyebabkan lahirnya istilah oedjan mas sejak kurun abad ke-20. Oedjan mas di Sumatra Selatan telah menarik banyak investor Barat. Terlebih dengan temuan minyak bumi dan batu bara di daerah ulu. Gairah itu membuat pemerintah Belanda menjalankan berbagai pembangunan infrastruktur di uluan. Perbaikan jalan darat dan kereta api menggantikan posisi dan peran angkutan sungai yang ditujukan untuk mempermudah pengangkutan komoditas dari ulu ke ilir lewat stasiun Kertapati. Sumatra Selatan menjadi daerah menguntungkan bagi semua pihak, termasuk DJB Palembang yang menangguk untung dan surplus luar biasa selama masa-masa awal pendiriannya. Perkembangan DJB Palembang sejalan dengan perkembangan dan geliat kehidupan ekonomi Palembang yang terus meningkat. Peningkatan tersebut terlihat pada indikator pajak pendapatan kota yang membaik, ditandai oleh peningkatan jumlah pasar, kemunculan kantor-kantor perusahaan besar, dan lain-lain, serta berdirinya pusat-pusat hiburan seperti bioskop. Sokongan dari berbagai produksi daerah pedalaman, antara lain pertambangan batu bara Bukit Asam di Muara Enim; tambang minyak di Plaju dan Sungai Gerong; perkebunan karet di Ogan Ulu, Ogan Ilir, Komering Ulu, Komering Ilir, Lematang Ilir dan Rawas ikut meramaian geliat ekonomi Kota Palembang. Perkembangan pesat perekonomian Palembang dan Sumatra Selatan menjadikan DJB Palembang dipercaya sebagai kasir pemerintah untuk pembangunan kota dan uluan. Selain itu, DJB Palembang mendapat kepercayaan sebagai salah satu debitor dan kreditor untuk pelaku bisnis, baik bagi perusahaan maupun perorangan di Sumatra Selatan yang 334 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
sedang bersemi. DJB Palembang juga dipercaya para kreditur dan debitur perusahaan Eropa di Kota Palembang. Peringatan akan "bencana" malaise tidak mengubah fokus perhatian DJB terhadap stabilitas ekonomi alih-alih persoalan politik. Anjuran para agen senior DJB agar bank itu tetap menjaga stabilitas moneter sangatlah tepat sehingga Palembang terhindar dari krisis parah dan kebangkrutan ekonomi. DJB Palembang mendapat apresiasi dan kepercayaan masyarakat. Beberapa poin laporan rutin acap kali dikutip oleh koran-koran lokal. Seperti pemantauan pada harga-harga komoditi perkebunan, terutama komoditas karet. Laporan-laporan ini dicuplik dalam media surat kabar lokal sebagai bahan berita, termasuk harga dasar, baik pada tingkat lokal maupun di pasaran internasional. Hal itu menjadi bahan utama pengambilan kebijakan restrukturiasi karet yang menjadi dasar kontrol produksi dan harga karet. Kendali itu mampu menstabilkan harga karet Sumatra Selatan di pasaran dunia sehingga perekonomian dan sistem moneter di Keresidenan Palembang berputar seperti sedia kala. Perputaran roda ekonomi tersebut terlihat dalam usaha karet yang aktif kembali, termasuk investasi yang mulai masuk ke dalam usaha sektor perkebunan di Sumatra Selatan. Pengawalan DJB Palembang terhadap perekonomian Sumatra Selatan selama dan setelah depresi besar secara tidak langsung mendongkrak kembali ekonomi di Sumatra Selatan, bahkan mampu bergerak semakin kencang dan mencapai puncak pertumbuhannya. Masa keterpurukan ekonomi sesungguhnya yang menciptakan kemarau oedjan mas terjadi pada masa pendudukan Jepang. Pada masa itu, bank-bank milik bangsa Eropa termasuk DJB dilikuidasi dan berdiri Nanpo Kaihatsu Ginko sebagai bank sirkulasi. Akan tetapi, sekalipun telah berdiri bank sirkulasi yang fungsi utamanya adalah mengatur peredaran uang, situasi perekonomian pada masa Jepang tetaplah terpuruk. Pengambilalihan sumber daya mineral untuk kebutuhan perang hingga konversi tanaman komersial menjadi tanaman substansial mematikan perdagangan di Palembang. Keadaan serba sulit masih dirasakan oleh rakyat pada masa perang kemerdekaan. Pada 1946, DJB Palembang sempat dibuka kembali dan beberapa aktivitas ekonomi mulai berdenyut. Namun, instabilitas politik Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 335
masih membayangi dunia usaha akibat terjadi pergolakan daerah yang menuntut pemerataan pembangunan pusat dan daerah. Di Sumatra Selatan, pergolakan daerah lebih cepat diatasi, oleh karena itu pada akhir dekade 1950-an, upaya pembangunan kembali digalakkan, antara lain pembangunan Jembatan Musi, Kampus Universitas Sriwijaya dan Pabrik Pupuk Sriwijaya sehingga layaknya oedjan mas yang kembali menyuburkan ekonomi Sumatera Selatan. Indonesia Provinsi Sumatra Selatan menggantikan DJB setelah dinasionalisasi. Layaknya siklus hujan, kesuburuan yang mengalir dari ulu ke ilir juga mengarungi aliran zaman "baru" itu. Begitu pula peran Bank Indonesia dalam menjawab perubahan ekonomi masa kini. Bank Indonesia menjadi salah satu subjek penting dalam sejarah perekonomian Sumatra Selatan. Program-program Bank Indonesia dengan mendukung TPID dan membina kegiatan UMKM di Sumatra Selatan menjadi bukti upaya pengawalan pembangunan terus berlanjut. Sejarah juga mengajarkan bahwa pada waktunya kelak musim berganti. Kemarau yang terjadi pada masa krisis 1930 atau selama perang kemerdekaan harus jadi bahan pelajaran. Maka lesson learned buku ini tidak hanya melihat romantisme semata, namun pada masa ketika tantangan melanda, oedjan mas tetap menjadi berkah yang merata bagi bumi-manusia Sriwijaya. Kantor Perwakilan Bank 336 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
DAFTAR PUSTAKA I. Sumber Arsip Arsip de Javasche Bank, Risalah Notulen Rapat Direksi de Javasche Bank, No.47, 22 Februari 1909. Arsip Bank Indonesia, Sekilas Pembukaan Kantor Cabang Palembang, 20 September 1909. Arsip de Javasche Bank agentschap Palembang, Gebouw van het de Javasche Bank agentschap Palembang, 27 September 1910. Arsip de Javasche Bank agentschap Palembang, Djambi Maatschappy, 28 Januari 1913 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, 28 Januari 1913 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, 4 Februari 1913. Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Informatie C. J. Dekker, 9 September 1913 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Industriele Maaschappij Palembang, 28 November 1913 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, 27 Januari 1914 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Said Almenoar Assegaff & Co, 14 September 1915 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Kwee Ho Goen, 9 Mei 1916 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, 1 Februari 1922 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Vereeniging Palembangsche Ziekenverpleging, 1 Februari 1922. Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Excecutoriale Verkoop Pand Hong An Kongsie, 1 Februari 1922 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Perkara Kasir Tjie Ing King, 31 Oktober 1922 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, 20 November 1922 Arsip DJB Palembang, Nota van Overgave Agentschap Palembang, 22 November 1922 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, 30 Oktober 1922 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Vereeniging Palembangsche Ziekenverpleging, 1 Februari 1923 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, 31 Juli 1923 Arsip de Javasche Bank Agentschap Palembang, Tjia Koen Tjoen en Tjia Kiam Kay, 16 Juli 1923 Arsip Bank Indonesia, Sekilas Sejarah Pembukaan Kantor Cabang Palembang, 20 September 1909 Arsip Internal Bank Indonesia, Dokumen Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan, KPwBI Provinsi Sumatra Selatan. Arsip Internal Bank Indonesia, Dokumen Unit Operasional Sistem Pembayaran, KPwBI Provinsi Sumatra Selatan. Arsip Bank Indonesia, 14 April 1961 Arsip Bank Indonesia, 25 April 1961 Arsip Bank Indonesia, 25 April 1961 Arsip Bank Indonesia, 24 Mei 1961 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 337
Arsip Bank Indonesia, 15 Djuni 1961 Arsip Bank Indonesia, 16 Djuni 1961 Arsip Bank Indonesia, 19 Djuni 1961 Arsip Bank Indonesia, 30 Djuni 1961 Arsip Bank Indonesia, 22 Djuli 1961 Arsip Bank Indonesia, 30 Djanuari 1962 Arsip Bank Indonesia, 18 September 1961 Arsip Bank Indonesia, 8 April 1963 Arsip Bank Indonesia, 22 Mei 1963 Arsip Bank Indonesia, 25 Djuni 1963 Arsip Bank Indonesia, 26 Djuni 1963 Arsip BI Palembang, 2 Januari 1964 Arsip BI Palembang No. 11/354/24.03.1964 Arsip Keputusan Penguasa Perang Daerah, 12 Djuli 1961 Arsip Negara Republik Indonesia No. 409. Arsip Nasional Republik Indonesia No. 429. Arsip Nasional Republik Indonesia No. 762. Investaris Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta 1944-1950 No. 104. II. Dokumen dan Publikasi yang Diterbitkan Bab II Pasal 7 sampai 20 UUPBI No. 11 tahun 1953. Departemen Penerangan RI. Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1979: Pelaksanaan Repelita II (1974/75 - 1978/79 ). Laporan Triwulan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Sumatra Selatan, 2006 dalam box "Karakteristik Inflasi Kota Palembang: Tinjauan dari Analisa Variasi Musiman". Laporan Triwulanan KPWD Sumatera Selatan FPPSPPUR KPwBI Provinsi Sumatra Selatan. Laporan Triwulanan Perekonomian Provinsi Sumatra Selatan, Agustus 2019, KPwBI Provinsi Sumatra Selatan. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I, 2010, "Pemda Sumsel dan BI Sepakat Kendalikan Inflasi Secara Bersama". Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan, Agustus 2017, "Boks C Kapal Kas Keliling". Lembaran Negara No. 40 Tahun 1953 tanggal 2 Juni 1953. Lembaran Negara No 32 Tahun 1960. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatra Selatan. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) Provinsi Daerah Tingkat I Sumatra Selatan (1994/1995 - 1998/1999). Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatra Selatan tahun 2005 - 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa. 338 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api. Staatsblad No. 574 tahun 1920. Staatblad No. 134 tahun 1941. Seksi Dokumentasi Bagian Laporan dan Dokumentasi BI, Desember 1988. Transformasi Bank Indonesia, Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Penghapusan Badan Hukum Algemeene Volkscredietbank. Undang-Undang No. 17 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1951. Undang-Undang No. 11 tahun 1953. ADF Serials Newsletter dalam di akses 12 Maret 2019. 15 Maret 2019. Dolly Rosana: Ogan Komering Ulu Timur-Sumsel terus pacu pertanian organic. 2 Januari 2019. Dinda Wulandari: Inflasi Sumsel Terkendali, Capai 2,74% Sepanjang 2018 23 Oktober 2019. Website BLINK internal BI: "Kejutan Ramadhan TPID Sumsel Pasang Papan Harga Elektronik di Pasar Cinde". 23 Oktober 2019. Website BLINK internal BI: "Redakan Pedasnya Harga Cabai TPID Sumatera Selatan Lakukan Operasi Pasar". 24 Oktober 2019. Website BLINK internal BI: "BSR Budidaya Sapi, Lebih Terencana Lebih Bermanfaat". : TPID Provinsi Sumsel menjadi TPID Terbaik 2013 untuk Kawasan Sumatra (21 Mei 2014) Contents/KBI.aspx 27 Juli 2017. Achmad Dwi Afriyadi : BI Beri Penghargaan kepada TPID Terbaik, ini Daftarnya III. Surat Kabar dan Majalah Berita Pagi, 2 Oktober 2017 De Indische Courant, 28 Maret 1932. De Sumatra Post, 3 Oktober 1908. De Sumatra Post, 19 Maret 1932. De Telegraaf, 15 Januari 1937 Han Po, 19 Januari 1938 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 339
Harian Pedoman Bengkulu, 7 November 2017. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 11 Januari 1922 Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 11 Desember 1908. Kan Po, No. 5, Tahun ke-I, Oktober 1942 Kompas, 27 April 1970. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia Biajai Peningkatan Pabrik Pupuk Sriwidjaja. Kompas, 27 Oktober 1970. Crum Rubber Mutlak untuk Melawan Karet Sintetik: Pabrik Crum Rubber Terbesar di Sumatera Selatan Dibuka. Kompas, Sabtu 19 Juni 1993. Pada HUT Ke-1310, Palembang Bergeser Jadi Kota Industri Majalah Numismatik Online, 9 April 2010 Pertja Selatan, 29 Januari 1930 Pertja Selatan, 21 Januari 1930 Pertja Selatan, 5 Oktober 1929 Pertja Selatan, 26 Desember 1929 Pertja Selatan, 12 Juli 1933 Sinar Sumatera, 1 Desember 2017 IV. Wawancara Wawancara Pensiunan BI Palembang: Ibu Hj. Usani Usman (Lahir Palembang, 24 September 1938), Ibu Hj. Robinga Sukayat (Lahir Palembang, 1 Juli 1939), Bapak Sarmita (Lahir Palembang, 2 Agustus 1952), Bapak H.M. Yasin (Lahir Kayuagung, OKI, 28 April 1947), Bapak Soetrisno (Lahir Kebumen, Jawa Tengah, 20 Februari 1945) V. Buku dan Artikel Abdullah, Ma'moen. Sejarah Daerah Sumatera Selatan, (Palembang: Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan Depdikbud, 1991/1992). Abyass, Marzuki, dkk, Sejarah dan Peranan Subkoss dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel, 1945- 1950, (Palembang: DHD-45 Propinsi Sumatera Selatan, 2003). Aden, Jean. Oil and politics in Indonesia 1945 to 1980 (PhD. Diss., Cornell University, 1988). Adiyanto, J., Nugroho, S., Romdhoni, M. F., Prima, L., & Syarlianti, D. Pembuatan Modelling Kawasan Dan Story Board Kesejarahan Kawasan Kampung Kapitan 7 Ulu Palembang. Laporan Hasi Penelitian. Inderalaya, 2016. Adiyanto, J. Pendataan Kawasan dan Bangunan di Kampung Arab Al-Munawar. Laporan Hasi Penelitian , Inderalaya, 2017. Akib, R.H.M. Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin Ke-II, (Palembang: Rhama, 1978). Alian, Sumatera Selatan dalam Konflik Elit Politik Lokal (1948-1950), Tesis Pascasarjana, Universitas Indonesia Jakarta, tidak dipublikasikan. Ampalavanar Brown, Rajeswary, Capital and Entrepreneurship in South-East Asia, (London: Macmillan Press, 1994). Andaya, Barbara Watson. To Live As Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, (Honolulu: University of Hawaii, 1993) diterj. Hidup Bersaudara: Sumatra Tenggara pada Abad ke-17-18 M, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016). 340 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Anonim. Beberapa Masalah Ekonomi dan Pembangunan di Propinsi Sumatera Selatan: Untuk Bahan Seminar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, dari tanggal 7 s/d 10 Djanuari 1971. Arndt, H.W. "Banking in Hyperinflation and Stabilization", Bruce Glassburner (ed), The Economy of Indonesia: Selected Readings, (Ithaca: Cornell University Press, 1971). Asnan, Gusti "Nanshin-Ron, dan Keberadaan, serta Aktivitas Orang Jepang di Indonesia sebelum 1942", Makalah Seminar Jepang dan Indonesia dalam Perspektif Humaniora, Jurusan Sastra Jepang, FIB Universitas Andalas, Padang, 7 November 2017. Hlm. 1-16. Asriana, N., & Sesotyaningtyas, M. Karakteristik Kampung Al-Munawar 13 Ulu Palembang Beserta Pendekatan Historic Urban Landscape sebagai Upaya Pelestariannya. In Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 7 (pp. 29-35). Semarang: Fakultas Arsitektur dan Desain, Unika Soegijapranata, Semarang, 2018. Bakti, Rivai. Palembang Ibukota Sriwijaya Layak jadi Ibukota Indonesia. (Palembang: Penerbit Assiri, 2011) Bartlett, Anderson G., et al, Pertamina: Indonesian National Oil (Jakarta: Amerisian Ltd, 1972). Basundoro, Purnawan. Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia, 1950- 1960an, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017). Baud, J.C. "Palembang in 1811 en 1812", Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 1, 1853, hlm. 7-20. Beck, H. J. L. "De Boschbouw en Boschexploitatie in Zuid-Sumatra", Zuid-Sumatra Landbouw- en Nijverheidsvereeniging, (Batavia: Zuid-Sumatra-Congres, 1916). Boedenani, Undang-undang Simbur Tjahaja jang Terpakai di Pedalaman Palembang, (Jakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan, Kementerian P.P. dan K., TT). Bois, D.A. du. "De Lampongers", Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, Vol. 1, No. 1, 1856. Hlm. 347-374. Boissevain, Adolph. Het Bedrijf der Koninklijke Nederlandsore Maatschappij tot Exploitatie Van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie en aanverwante Maatschappijen, (Amsterdam: Druk van J. H. De Bussy, 1909). Bossche, J.F.R.S. van den. Oendang-oendang Simboer Tjahaja Palembang, (Palembang: S. N., 1922) Booth, Anne dan William J.O. 'Malley. Sejarah Ekonomi Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1988) Cartigny, Willem A. J. De Amsterdamse architect Eduard Cuypers en zijn "Bouwbureau Roermond", (Amsterdam: Fontana, 2014). Casparis, J.G. de. Prasasti Indonesia II: Selected Inscriptions from the 7th to the 9th Century A.D., Dinas Purbakala Republik Indonesia, Bandung: Masa Baru, 1956). Cate, H. Pauw ten. "Rapport van de Marga Semindo Darat, Afdeeling Kommering Ogan Oeloe en Enim, Residentie Palembang", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 17, 1869, hlm. 525-246. Cobbett, Sir Julian. Some Principles of Maritime Strategy, (London: Longmans, 2005). Coedes, George dan L. C. Damais, Kedatuan Sriwijaya: Penelitian Tentang Sriwijaya, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014). Colenbrander, H. T. Koloniaal Geschiedenis: Tweede Deel ('S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1925). Colombijn, Freek. "Driep-up Dragon's Blood and Swarms of Bees' nest Collectiors: Non-Timber Forest Products in Sumatra, 1600-1870", Peter Boomgaard, David Henley and Manon Osseweijer (ed.), Mudded Waters, (Leiden: KITLV Press, 2005), hlm. 259-278. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 341
Creutzberg, Pieter dan J. T. M. van. Laanen, Sejarah Statistik Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesai, 1987) Dalip, Achmaddin, dkk, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984). Darsono, dkk, Berjuang Dengan Uang Mempertahankan Dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas Dan Masyarakat Sumatera Utara, (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017) Departemen Penerangan R.I., Provinsi Sumatera Selatan, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1954). Dijk, Kees van. The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918, (Leiden: KITLV Press, 2007). Direktorat Cipta Karya. Management Plan Pelestarian Kota Pusaka Palembang: Kawasan Benteng Kuto Besak. (Jakarta: DCK, 2017). Easton, N. Wing. "Het Ontstaan van den Maleischen Archipel in het Licht van Wegener's Hypothesen", Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Vol. 2, No. XXXVIII, 1921, hlm. 484-512. Faille, P. de Roo de la. Dari Zaman Kesultanan Palembang, terj. Soegarda Poerbakawatja, (Jakarta: Bhratara, 1971). Farida, Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang (1812-1818), Makalah Seminar Nasional Indeppemda Sumatera Selatan, di RRI Sumsel, 22 Oktober 2012. Farida. Kuto Besak dari Keraton menjadi Benteng (1812-1822). In Seminar Kenaikan Jabatan dari Lektor ke Lektor Kepala pada tingkat fakultas. Inderalaya, FKIP Unsri, 2013. Retrieved from Ferrand, G. L'Empire Sumatranais de Crivijaya, (Paris: Librairie Orientaliste, 1922) Friederich, B. H. Th. "Oude Munt uit Palembang", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 3, 1855, hlm. 13-14. Gambe, Annabelle R. Overseas Chinese Entrepreneurship and Capitalist Development in Southeast Asia, (Hamburg: LIT, 1999). Geertz, Clifford. Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia, (Barkeley dan Los Angeles: Universitas of California, 1970) Geesen, O.J. "Oendang-Oendang of Verzameling van Voorschriften in de Lematang-Oeloe en Ilir en de Pasemah-Landen", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 20, 1873, hlm. 108-150. Gramberg, J.S.G. "Schets der Kesam, Semendo, Makakauw en Blalauw", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 15, No. 1, hlm. 446-474. Groen, P.M.H. "De Invasie van Nederlands-Indie Vanuit Japans Perspectief", Militaire Spectator, Vol. 185, No. 1, 2016, hlm. 33-45. Gunther, Th.O.B. De Inlandsche dorpsgemeenschappen in Zuid Sumatra, Koloniaal Tijdschrift, Vol.19, 1930, hlm. 75-102, 201-225, dan 277-299. Hanafiah, Johan. Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang. (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 1995) Hanafiah, Djohan. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, (Palembang: Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, 1998). Hartono, Noek. Bank Indonesia: Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya (Jakarta: Naskah Tidak diterbitkan, 1976) 342 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Hardjo, Santoso, R. De Javasche Bank pada Masa Peperangan, (Jakarta: Kantor Arsip Bank Indonesia, tidak diterbitkan) Hasbullah, Jousairi. Mamang dan Belanda: Goresan-goresan Wajah Sosial Ekonomi dan Kependudukan Sumatra Selatan Zaman Kolonial dan Refleksinya pada Hariini (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1996), hlm. 13-14. Helfrich, O. L. "Midden-Maleische Adatrechttermen", Adatrechtbundel XO, XXV. 1923 Helfrich. O.L. "Bijdrage tot de Geografische, Geologische en Ethnografisehe Kennis der Afdeeling Kroe", Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, Vol. 38, No. 1, 1889, hlm. 517-632. Helfrich, O. L. "de Adel Benkoelen en Djambi (1892-1901): Adatrechtsbundel, XXII, Gemengd, ('s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff, 1923), hlm. 326. Hendar, "Antisipasi Dampak Krisis Keuangan Global pada Perekonomian Daerah dan Fokus Kegiatan Kajian Ekonomi Regional 2009", Bahan presentasi pada Forum Konsolidasi KER, Bandung, 26-27 November 2008, dalam Seri Kebanksentralan No. 22. Hens, A. M. Het Grondbezit in Zuid-Sumatra, (Rotterdam: Nigh & Van Ditmar, 1909). Hernowo, B. Dari waktu ke waktu Sejarah Arsitektur Belanda Diskusi Referensi. (2015). Hisasue, Ryoichi. "The Establishment of the China and Southern Bank and the Southern Warehouse Company: In Relation to the Bank of Taiwan's Southward Strategy with Overseas Chinese from the 1910s to the 1920s", Ide Discussion Paper No. 688, Institute Of Developing Economies, Chiba, Japan, February 2018, hlm. 1-22 Hoeve, W. van. Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1992). Holtom, Daniel Clarence. The Political Philosophy of Modern Shinto: A Study of the State Religion of Japan, (Reprint edition: Forgotten Books, 2017) Horesh, Niv. Money for Empire: The Yokohama Specie Bank Monetary Emissions Before and After the May Fourth (Wusi) Boycott of 1919, Modern Asian Studies, Vo. 47, No. 4, 2013, hlm. 1377-1402 Horsfield, Thomas. "Report on the Island of Banka", The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, Vol. 2, No. 6, 1848, hlm. 299 -336. Hoven, W. Over het margawezen in de Kisam (Palembang), Mededeelingen Bestuurszaken Buitengewesten, Serie. B, No. 1, 1929 Hoven, Willem. De Pasemah en Haar Verwantschapshuwelijks- en Erfrecht, (Wageningen: H. Veenman & Zonen, 1927) Huff, Gregg dan Shinobu Majima, Financing Japan's World War II Occupationof Southeast Asia, Working Paper Norges Bank's Bicentenary Project, hlm. 1-39. "Iets over de landstreek Blida: Residentie Palembang", Tijdschtift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. V, No. 4, 1864, hlm. 554-556.; "Iets over de landstreek Blida, in de nabijheid van Palembang", Tijdschtift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 1, No. 3, 1865, hlm. 311-312. Irianti, Mufidha Brilian. "Menabur Kebiasaan: Propaganda Gerakan Menabung Jepang (1941- 1945)", Lembaran Sejarah, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 71-18 Irwanto, Dedi. Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pasca Kolonial, (Yogyakarta: Ombak, 2011). Irwanto, Dedi. "Malaise dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang, 1929- 1942", Lembaran Sejarah, Vol. 13, No. 1, 2017: 48-71 Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 343
Irwanto, Dedi, Murni, dan Suprianto. Iliran dan Uluan: Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2010) Iskandar, Mohammad. "Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi", Jurnal Sejarah, 2004, 6(1): 43-62. Ismail, Arlan. Marga di Bumi Sriwijya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan, (Palembang: Unanti Press, 2004) Iwatake, Teruhiko. Nampo Gunseika no Keizai Seisaku (Economic Policy of the Japanese 30 Military Government in South East Asia), (Tokyo: Ryukei Shosha, 1991). James, David H. Geeft in the Rise and Fall of the Japanese Empire, (London: Allen & Unwin, 1951). Jarahdam IV Sriwijaya, Kenangan Tiga Puluh Tahun Komando Daerah Militer IV Sriwijaya, (Palembang: Kodam IV Sriwijaya, 1975). Jonker, Joost dan Jan Luiten van Zanden, A History of Royal Dutch Shell: Vol. 1: From Challenger to Joint Industry Leader, 1890-1939 (New York: Oxford University Press, 2007). Jong, Loe de. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, ('s Gravenhage: staatsuitgeverij, 1969). Jong, Loe de. The Collapse of a Colonial Society: The Dutch in Indonesian during the Second World War (Leiden: KITLV Press, 2002). Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin, Subversif sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997). Kanumoyoso, Bondan. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia: Menguatnya Peran Ekonomi Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) Kementerian Penerangan, Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Selatan, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1959). Kennedy, John R. Command in Joint and Combined Operations: The Campaign for the Netherlands East Indies, (Kansas: School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, 1990). Kian, Kwee Hui. The Political Economy of Java's Northeast Coast C. 1740-1800, (Leiden-Boston: Brill, 2006). Kian Wie, Thee "Survey Ekonomi Daerah Propinsi Sumatera Selatan 1970-1971" dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat (ed.), Indonesia: Masalah dan Peristiwa (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1976). Klemen, L. "The Japanese Invansion of Sumatra Island", Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941-1942", Axis History Forum, 1999-2000. Kops, G. F. de Bruyn. Overzicht van Zuid-Sumatra (Amsterdam: Druk van J. H. De Bussy, 1919). Knoerle, J.H. Aanteekeningen Gehouden op een Reis in de Binenlanden van Sumatra: Met Betrekking tot Benkoelen en Palembang, Benkoelen, 20 April 1832. Kielstra, E.B. "de ondergang van het Palembangsche Rijk", Gids, Vo. 2., 1892, hlm. 76-94. Krom, N.J. De Sumatraansche Periode der Javaansche Geschiedenis, (Leiden: E.J. Brill, 1923.) Kumpulan makalah yang membicarakan sistem "Marga", dalam Diskusi Adminstrasi Pemerintahan Marga, Universitas Sriwijaya, Oktober 1979. Kuijt, P. dan P.M.H. Groen, "De Japanse Aanval op Java: Maart 1942", Militaire Spectator, 1994, hlm. 1-5; 344 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Kusuma, Erwin. Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014). Kuswartojo, T. Kaca Benggala: Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia. (Bandung: Ukara Lawang Buwana, 2019). Laanen, van. "Di antara De Javasche Bank dan Ceti-ceti Cina", Anne Booth, (ed.), Sejarah Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998). Langewis, Erwin. "Hoe de Japanners de Indische archipel veroverden", Historiek.net, 23 Februari 2017. Lee, Lawrence L.C. "The Development of Banking in Taiwan: The Historical Impact on Future Challenges", Occasional Papers, Reprint Series in Contemporary Asian Studies, Vol. 149, No. 6, 1999, hlm. 6-10 Lekkerkerker, C. Land en Volk van Sumatra, (Leiden: N. V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, 1916), hlm. 15-19 Lindblad, J.Th. Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia, (Leiden: KITLV Press, 2008). Lindblad, J.Th. dan Peter Post, Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective, (Leiden: KITLV Press, 2009) Locher-Scholten, Elsbeth. Sumatran Sultanate and Colonial State Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830-1907 (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1994). Mannhardt, F. G. "Verslag over de Resultaten van Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek der Tandjoeng Kolenvelden (Res. Palembang)", Verhandelingen, Vol. 2, 1921, hlm. 67-107. Margana, Sri, dkk, Keindonesiaan dalam uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia, 1945 - 1953, (Jakarta: Museum Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2018). Marsden, William. The History of Sumatra, (London: Printed for the Author, 1784) diterj. Sejarah Sumatera, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013) Maulida, Faishal Hilmy, "Hitam Putih PRRI-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956- 1961", Paradigma: Jurnal Kajian Budaya, Vol. 8, No. 2 (2018): 174-185. Millies, H. C. "Oorspronkelijke Munten uit Palembang", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 1, No. 1, 1855, 275-281 Mangkualam, Asnawi. Perang Kota 120 Jam Rakyat Palembang (Palembang: Grafitas Offset, 1985). Mulyana, Slamet. Sriwijaya, (Yogyakarta: LKiS, 2012) Nalelan, Ruben dan Iskandar Gani, Dr. A. K. Gani: Pejuang Berwawasan Sipil dan Militer. (Jakarta: Yayasan Indonesialogi, 1990). Nas, Peter J.M. (ed.), Masa Lalu dalam Masa Kini: Arsitektur di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). Nawawi, M. Rasyid. Petunjuk (Guide Book) Kota Palembang (Palembang: Jajasan Basis Palembang, 1971) Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya (Jember: Jember University Press, 2016). Nes, Muhammad Riyad. "Tipologi Instalasi Militer Jepang di Kota Palembang, Sumatera Selatan", Siddhayatra, Vol. 23, No. 2, 2018, hlm. 102-113. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 345
Nortier, J.J. "De Gevechten bij Palembang in Februari 1942", Militaire Spectator, 1985, hlm. 312. Nortier, J.J. "Japanse Parachutisten, Samoerai van de Tweede Wereldoorlog", Militaire Spectator, 1983, hlm. 511-526. Nugroho, S. Urban Morphology at Lowland Environment in Palembang. 2nd Conveeesh & 13th Senvar International Conference-Architecture, 2012. Octiyarti, Harini. Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan Sebagai Dasar Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Tesis S2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002. Oey, Beng To. Sejarah Kebijaksanaan Moneter Indonesia, Jilid 1 (1945-1958), (Jakarta: Lembaga Pembangunan Perbankan Indonesia, 1991). O'Neil, H. "Thomas Karsten : A Biography", In The Life and Work of Thomas Karsten (pp. 23-66). (Amsterdam: Architecture&Natura, 2017). "Palembang and Bangka Island Operations Record", Japanese Monograph, No. 67, Military History Section Headquarters, Army Forces Fan East, 28 April 1953 Palembang and Bangka Island Operations record, Japanese Monograph, No. 67, Military History Section Headquarters, Army Forces Fan East, 28 April 1953 Parikesit, Suparwan G. dan Krisna R. Sempurnajaya, Autobiografi Haji Alamsjah Ratu Perwiranegara: Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu, (Jakarta: UI-Press, 1995). Payung Bangun, Kolonel Maludin Simbolon: Lika-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 136. Peeters, Jaroen. Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan religius di Palembang 1821-1942 (Jakarta: INIS, 1997). Permana, Muhammad Iqbal Jauhar Ganda. Meniti Buih di Tengah Badai: 53 Tahun Sumsel Babel, (Palembang: Bank Sumsel Babel, 2010). Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia V Edisi Pemutakhiran, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 252. Post, Peter dan Elly Touwen-Bowsma (ed.), Japan, Indonesia and The War. (Leiden: KITLV Press. 1977). Prawiro, Radius. Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 1970/71. (Jakarta: Bank Indonesia, 1971) Purwanto, Bambang. From Dusun to the Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890-1940, Disertation, SOAS University of London, 1992. Pusat Dokumentasi Arsitektur, Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektural di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). Pusat Studi Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatra Selatan. (Palembang: KPwBI Palembang, 2018) Rahardjo, M. Dawam, et.al. Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, (Jakarta: LP3ES, 1995). Rees, W. A. van. De Annexatie der Redjang: Eene Vredelievende Militaire Expeditie, (Rotterdam: H. Nijgh, 1860). Remmelink, Willem. The Invasion of the Dutch East Indies, (Leiden: Leiden University Press, 2016). Richter, J. P. F. Rapport nopens den aanleg van staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra. Jilid 3 (Batavia, 1910), hlm. 22. Roding, D. J. G., & Nispen, C. van. Eduard Cuypers en Zijn Betekenis als Ziekenhuisarchitect (Leiden, 2015). Retrieved from (06 51346010 No. S1069470). 346 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
van Constant MONOGRAFIE CUYPERS. pdf?sequence=1 Royen, J.W. van. De Palembangsche Marga en Haar Grond-en Waterrechten, (Leiden : GL van den Berg, 1927) Said, Abi Hasan. Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah Perjuangan Rakyat Semesta Menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera (Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1992). Said, Abi Hasan Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah: Perjuangan Rakyat Semesta Menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera, (Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1992). Said, Abi Hasan dan Delsy Syamsumar, Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang: Perjuangan Rakyat Semesta Sumbagsel (Palembang: Forum Komunikasi Sarjana Sriwijaya Pembangunan dan Yayasan Bhakti Juang '45 Sriwijaya, 1987). Salecker, Gene Eric "Deadly Dash Forward, Japanese Parachute Forces Mounted an Assault on the Island of Sumatra Soon After Pearl Harbor", World War II History, October 2016, hlm. 49. Sejarah Komando Daerah IV Sriwijaya, Kenangan 30 tahun: Daerah Militer IV Sriwijaya, (Palembang: Kodam IV, 1975). Sert, J. L. Can Our Cities Survive? (Cambridge: The Havard University Press, 1944). Setten, D.J.G. van. "De Beteekenis en Vooruitzichten van den Kleinen Landbouw in Zuid-Sumatra", Zuid-Sumatra Landbouw- en Nijverheidsvereeniging, (Batavia: Zuid-Sumatra-Congres, 1916), hlm. 70-82 Sevenhoven, J.I. van. Lukisan Tentang Ibukota Palembang, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015). Siddik, Abdullah. Sejarah Bengkulu, 1500-1990, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Sinaga, Rudolf S. Pengusaha dan Tata Niaga Karet Rakjat di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan (Jakarta: Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional, 1968) 's-Gravensande, F. J. B. Van. "de Stad Palembang", Tijdschtift voor Instituut Taal-Land en volkenkunde, Vol. V, 1859, hlm. 459, Soekiman, Djoko. Kebudayaan Indis : dari Zaman Kompeni sampai Revolusi. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011). Soesilo, R. "Neo-vernacular approach in architecture as a "National cultural-strategy" , (Indonesia case). In 5th Celt International Conference of Language, Arts & Culture in Contemporary Society. Semarang: Faculty of Language and Arts, Soegijapranata Catholic University, 2017. Soetadji, Nanang S. dan Djohan Hanafiah, Perang Palembang melawan V.O.C, (Palembang: Penerbit Karyasari, 1996). Sopandi, S. Friedrich Silaban. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). Southern Development Bank, Monthly Balance of Southern Development Bank Notes, (Foreign Office Diplomacy Record, Navy-I-1-6) Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Selatan, Vol. 19, No. 7, Juli 2019: 2. Suan, Ahmad Bastari, dkk. Atung Bungsu: Sejarah Asal Usul Jagat Basemah, (Pagaralam: Pemerintah Kota Pagar Alam & Pesake, 2007) Suan, A. Bastari, Ansori Madani, Risdan Zen, Azhari, Subari. Palembang Kota Bari (Bersih, Aman, Rapi dan Indah (Palembang: Humas Pemkot Dati II Palembang, 1997) Supriyanto, Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang, 1824-1864, (Yogyakarta: Ombak, 2013). Suseno dan Siti Astiyah. Inflasi. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK BI), 2009) Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 347
Sussetyowati, T., Adiyanto, J., Hidayat, H., Romdhoni, M. F., Prima, L., Arief, A., & Dastriani, R. "Pendampingan Masyarakat Untuk Pemetaan Kawasan Bersejarah Dalam Rangka Pelestarian Kawasan Permukiman Lama Studi Kasus Kawasan Assegaf Palembang". Laporan Penelitian, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2017. Suryaningrat, Bayu. Sejarah Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta: Dewaruci Press, 1981). Sutowo, Ibnu dan Ramadhan K.H., Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bercerita!, (Jakarta: National Press Club of Indonesia, 2008), hlm. 113. Sturler, W.L. de Proeve eener Beschrijving van het Gebied van Palembang, (Groningen: J. Oomkens, 1843.) Syarofie, Yudhy. Karya Emas Bunda: 50 Tahun Hotel Sandjaja, (Palembang: Hotel Sandjaja, 2008) Taal, Sandra. "Cultural Expression, Collective Memory and Urban Landscape in Palembang", In Peter J.M. Nas (Ed.), The Indonesian Town Revisited (pp. 172-200). (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002). Tanjung, Ida Liana. "Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi Perkotaan Sumatera Selatan, Abad Ke-20", Tesis, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006. Tamaki, Norio. Japanese Banking: A History, 1859-1959, (Cambridge : Cambridge University Press, 1995) Tideman, J. De lnlandsche Landbouw, Veeteelt en Visscherij in Palembang, in Medeedelingen van de Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten van het Departement van Binnenlandsch Bestuur (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1930) Till, Geoffrey. Seapower: A Guide for the Twenty-First Century (Cass Series Naval Policy and History): rd2 Edition, (London: Routledge, 2009). Tim Penulis Bank Indonesia, Menudju Bank Berdjoeang Tunggal, (Jakarta: Bank Indonesia Bagian Hubungan Masyarakat, 1965). Triharyanto, Basilius. Pers Perlawanan Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan, (Yogyakarta: LkiS, 2009). Triyuly, W. "Pola Perkembangan Permukiman Kampung Assegaf Palembang", Berkala Teknik, 3(2), 2013: 508-517. Tuuk, Herman N. van der, "Brieven van HN Van der Tuuk Betreffende Het Lampongsch", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- En Volkenkunde, Vol. 19, 1869, hlm. 362-395; Ueda, Kazuo. "The Structure of Japan's Financial Regulation and Supervision and the Role Played by the Bank of Japan", Boston Fed conference After the Fall: Re-evaluating Supervisory, Regulatory, and Monetary Policy, Cape Cod, October 21-23, 2009, hlm. 1-18. Unit Khusus Museum Bank Indonesia, Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007). Unit Khusus Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1959-1966, (Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia, tt) Utomo, Bambang Budi. "Belajar Dari Dtu rwijaya Bangkitlah Kembali Bangsa Bahari". In Seminar Satu Abad Kebangkitan Nasional. (pp. 60-122). Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2008. Vlekke, B. H. Nusantara: Sejarah Indonesia (Edisi Kedua). (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016). Vloten, E.A. van. "De Ranau-districten in de Residentie Palembang", Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, Vol. 2, 1873, hlm. 280-304. 348 Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya
Vries, Ben de. "The Battle for Oil in the Dutch East Indies: Pladjoe, the Pearl in the Crown of the Bataafsche Petroleum Maatschappij (Shell), in the Turmoil of the 1940s", Conference paper, Looking at the World History of Planning, Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 1-12 Wellan, J.W.J. Zuid Sumatra: Economich overzicht van Gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche Districht en Benkoelen (Wegeningen: H. Veenman & Zoon, 1932) Westenenk, L.C. De Hindoe-Javanen in Midden en Zuid-Sumatra, (Weltreveden: Albrecht & Co, 1919). Widodo, J. "Arsitektur Indonesia Modern: Transplantasi, Adaptasi, Akomodasi dan Hibridisasi", In P. J. M. Nas (Ed.), Masa Lalu dalam Masa Kini (pp. 17-24). (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). Widowati, I.D.A.R. Morfologi Tipologi Kampung Kapitan Cina 7 Ulu Palembang. (Universitas Katolik Soegijapranata, 2007). Woelders, M.O. Het Sultanaat Palembang 1811-1825, (Amsterdam: Martinus Nijhoff, 1975). Wolters, O.W. "Landfall on the Palembang Coast in Medieval Times", Indonesia, Vol. 20, 1976, hlm. 1-57. Wolters, O. W. Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III - Abad VII. (Depok: Komunitas Bambu, 2011). Woonkyung Yeo, Palembang in the 1950s: The Making and Unmaking of a Region, (PhD. Dissertation. University of Washington, 2012). Wurtzburg, C. E. "Raffles and the Massacre at Palembang: Palembang in 1811 en 1812)", Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 147, No. 22, 1949, hlm. 38-52 Yoshimasa, Shibata. "The Monetary Policy in the Netherlands East Indies under teh Japanese Administration", Brjdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde, Vol. 152, No. 4, 1996, hlm. 699-724. Yuarsa, Feris. Mohamad Isa: Pejuang Kemerdekaan yang Visioner, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016). Zed, Mestika. Somewhere in the Jungle: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997). Zed, Mestika. "Ekonomi Indonesia pada Masa Revolusi: Mencari Dana Perjuangan (1945-1950)", dalam Taufik Abdullah (ed.), Denyut Nadi Revolusi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996). Zed, Mestika. Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950, (Jakarta: LP3ES, 2003) Zed, Mestika. Giyugun: Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera (Jakarta: LP3ES, 2005). Zed, Mestika. "Aspek Sosial Ekonomi Zaman Revolusi", Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid VI: Perang dan Revolusi (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012). Zubir, Zusneli. Perjuangan Etnis Tionghoa di Palembang, dalam Zusnelli Zubir, Seno, Rois Leonard Arios, Sumatera Selatan dalam Kajian Sosial dan Ekonomi (Padang: BPNST Padang Press, 2012). Zusneli Zubir, et al, Bunga Rampai Sejarah Sumateera Selatan; Sumatera Selatan dalam Kajian Sosial dan Ekonomi. (Padang: BPSNT Padang Press, 2012) Zubir, Zusneli. Sejarah Perkebunan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat di Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken, Keresidenan Palembang, 1900-1942, Jurnal Suluah, Vol. 16, No. 20, 2015: hlm. 1-17 Zwierzycki, J. "Geologische Overzichtskaart van den Nederlandsch-Indischen Archipel: Midden- Sumatra, enz.", Jaarboek Mijnwezen Nederlandsch-Indie, Vol. 58, 1929, hlm. 73-76. Bank Indonesia dan 'Heritage' di Sumatra Selatan 349
H. Herman Deru S.H., M.M. (Gubernur Sumatera Selatan 2018-2023) Palembang sebagai pusat perdagangan penting sejak masa prakolonial, menjadi bukti atas ramainya aktivitas perdagangan di Sumatra Selatan. Kejayaan ekonomi Sumatra Selatan sangatlah dinamis, hingga kemudian sektor perkebunan juga hadir mendukung terwujudnya transformasi ekonomi. Di dalam buku ini ditampilkan kekuatan maritim Sumatra Selatan, dengan aktivitas perekonomiannya secara komprehensif sejak awal kemunculan Palembang hingga saat ini. Saya menyambut baik hadirnya buku karya Tim Penulis Bank Indonesia yang berjudul "Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia dan Heritage Sumatra Selatan". Kehadiran buku ini tentu akan memberikan sumbangan pengetahuan terhadap perekonomian, sekaligus menegaskan kekayaan alam Sumatra Selatan yang merata dengan pemanfaatan sumber daya alamnya didukung oleh terjalinnya hubungan Hulu dan Hilir yang sangat baik dan kemudian membawa Sumatra Selatan sebagai salah satu wilayah potensial di Indonesia hingga saat ini. Selamat dan teruslah berkarya, semoga buku ini nantinya menjadi sumber informasi berharga dan bermanfaat bagi semua. Prof. Dr. Drs. Emil Salim, M.A (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010-2014) Bentang alam Sumatra Selatan telah menguntungkan wilayah ini sebagai salah satu pusat perdagangan dunia sejak masa lampau. Lebih jauh lagi, Palembang sebagai ibu kotanya bahkan berperan penting sebagai entreport dan membawa pada ramainya aktivitas perdagangan yang berimplikasi terhadap perkembangan ekonomi yang dinamis. Lalu lintas perdagangan yang masif hingga kemajuan ekonomi inilah yang kemudian menjadi urgensi atas ide pendirian lembaga perbankan di Palembang. Berdiri pada tahun 1909, lembaga perbankan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan nama De Javasche Bank (DJB) hadir guna memfasilitasi perekonomian yang berperan sebagai bank sirkulasi di Sumatra Selatan. Eksistensi DJB di Palembang telah mengukuhkan pentingnya peran lembaga perbankan ini terhadap perolehan kesempatan atas pembukaan akses kredit dan permodalan dalam mengembangkan usaha dan ekspansi bisnis di Sumatra Selatan pada era kolonial. Di era seperti sekarang ini, lembaga perbankan masih tetap memainkan peran penting dalam memfasilitasi perekonomian di Palembang serta wilayah Sumatra Selatan lainnya. Lembaga perbankan yang hingga kini memiliki andil besar dalam perkembangan tersebut salah satunya ialah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan. Kontribusi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah yang berupaya menopang dan mengawal pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan demi kemakmuran rakyat sangatlah patut untuk diapresiasi. Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan (Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas) Pada masa prakolonial, Palembang muncul sebagai pusat perdagangan penting dengan fungsi sebagai bandar pelabuhan. Melekat erat dengan nuansa maritim, daya tarik Palembang tak hanya di bidang ekonomi, namun juga dalam politik, sosial, hingga budaya (agama). Berdasarkan letak geografisnya, Palembang seolah tak bisa lepas dari kemampuannya menguasai laut. Palembang juga diuntungkan oleh melimpahnya kekayaan alam seperti emas, minyak bumi, batu bara, hasil pertanian, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang berperan mengantarkan Palembang tumbuh menjadi pusat pemiagaan bertaraf regional dan internasional. Kedudukannya sebagai bandar pelabuhan, pusat kerajaan, dan budaya (agama), menjadi daya tarik beragam kelompok etnik berdatangan ke kota Palembang. Tidak sedikit pedagang China, Arab, India dan Eropa dijumpai dan beraktivitas di Palembang pada abad ke-17 dan 18. Kolonisasi Palembang diawali dengan aneksasi kesultanan yang dilancarkan oleh Belanda. Kekalahan pihak kesultanan dalam Perang Palembang pada tahun 1821 membuat Belanda menjadikan Palembang sebagai pusat aktivitas sosial, politik, dan ekonomi kolonial terpenting di wilayah Sumatra Selatan. Wilayah Sumatra Selatan yang strategis dan kaya sumber daya alam mendorong Belanda untuk mengeruk keuntungan dan menjadikannya sebagai wingeswesten selama abad ke-19 dan 20. Terminologi "Oedjan Mas" dalam perkembangan ekonomi Sumatra Selatan kiranya menjadi salah satu peristiwa menarik dalam lintasan sejarah ekonomi Sumatra Selatan. Kota Palembang kemudian tumbuh menjadi salah satu kota dagang terbesar di Hindia Belanda. Gairah ekonomi Kota Palembang kemudian memberi ruang bagi De Javasche Bank untuk menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian di wilayah tersebut. Hingga saat ini lembaga perbankan yang selanjutnya bernama Bank Indonesia (BI) berperan aktif dalam mengawal perekonomian Sumatra Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. SERI BUKU SEJARAH & HERITAGE D I S U M A T R A S E L A T A N B A N K I N D O N E S A D A N H E R T A G E I I O E D J A N M A S D I B U M I S R I W I J A Y A Seri Buku Sejarah & Heritage OEDJAN MAS DI BUMI SRIWIJAYA BANK INDONESIA DAN HERITAGE DI SUMATRA SELATAN