MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA "- NOMOR 216/PMK. 01/2017 � ... " ·., � � TENT ANG AKUNTAN BEREGISTER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") , telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akun tan Beregister Negara; b. bahwa guna menyempurnakan pembinaan clan pengawasan terhadap profesi akuntan clan mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia, perlu diatur kembali ketentuan yang mengenai Akuntan Beregister sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Akuntan Beregister;
2 - 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Mengingat Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:r 705); 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tenhng Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Repujlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 3. Peraturan J15 Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG AKUN'":'AN BEREGISTER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akuntan Beregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri. 2. Akuntan Berpraktik yang adalah Akuntan Beregister telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan. 3. Kantor Jasa Akuntan yang selanjutnya disingkat KJA adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada pu:::>lik bagi Akuntan Berpraktik. 4. Asosiasi Profesi Akuntan adalah orgamsas1 prof esi akun tan prof esional yang bersifat nasional ian ditetapkan oleh Menteri.
3 - 5. Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi adalah organisasi profesi akuntan profesional, akuntan publik, atau akuntan manajemen yang bersifat nasional dan diakui Menteri. 6. Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait akuntansi. 7. Rekan adalah seseorang yang bertindak se bagai seku tu pada KJA berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma. urusan 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan. 9. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan. BAB II AKUNTAN BEREGISTER Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister Pasal 2 menyelenggarakan administrasi (1) Menteri Akuntan Beregister dalam suatu register negara akuntan. (2) Penyelenggaraan administras i Akuntan Beregister se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Kepala PPPK. (3) Syarat untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. memiliki bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akun tansi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Prof esi Bidang Akuntansi;
4 - b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; c. berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. ( 4) Berpengalaman praktik di bi dang akun tansi se bagaiman2_ dimaksud pada ayat (3) huruf c juga dapat diperolel: dengan: a. menjadi pengajar bidang akuntansi paling sedikrt 3 (tiga) tahun; atau b. menyelesaikan pendidikan profesi akun tansi. pendidikan magister di bidang akuntansi, a:ac_ pendidikan doktor di bidang akuntansi. (5) Berpengalaman menjadi pengaJar bidang akuntans: sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi selama 2 (dua) tahun. (6) Menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, pendidikan magister di bidang akuntansi, atau pendidikan doktor di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun. (7) Permohonan untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister diajukan kepada Kepala PPPK dengan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. fotokopi bukti kelulusan ujian sertifikasi pr01es1 akuntansi; c. fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi yang masih berlaku; d. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi; e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; clan f. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih. (8) Setiap orang yang telah terdaftar sebagai Akun::an se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 Beregister piagam Akuntan Beregister. memperoleh
5 - (9) Piagam Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri. ( 10) Piagam Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Bagian Kedua Akun tan Beregister bagi Warga Negara A sing Pasal 3 ( 1) Warga negara asmg dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal warga negara asing tersebut. (2) Syarat untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut: a. lulus UJian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh: 1. Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); a tau 2. asosiasi prof esi a sing di bi dang akun tansi yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; b. memiliki izin tinggal di wilayah negara Repu blik Indonesia; c. tidak berada dalam pengampuan; d. lulus ujian materi di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia dalam bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; e. berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
6 - f. menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan h. ketentuan lain sesuai d engan perjanjian . pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan s2ling pemerintah negara asal warga negara asing tersebut. (3) Permohonan untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister bagi warga negara asing diajukan kepada Kepala P?PK dengan melampirkan: a. fotokopi bukti kelulusan UJ1an sertifikasi profesi akuntansi; b. fotokopi kartu izin tinggal tetap; c. surat pernyataan tidak berada dalam pengampuan; d. fotokopi bukti kelulusan ujian materi di bidang perpajakan clan hukum dagang Indonesia; e. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi; f. fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Prof esi Bi dang Akuntansi yang masih berlaku; g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; h. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih; dan i. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan perJ an J ian saling pengakuan an tara Pemerin tah Indonesia dan pemerin tah negara as al warga negara a sing terse but. ( 4) Setiap warga negara asmg yang telah terdaftar se bagai Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada aya: (1) memperoleh piagam Akuntan Beregister. (5) Piagam Akuntan Beregister bagi warga negara asmg dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh sebagaimana Kepala PPPK atas nama Menteri. (6) Piagam Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
7 - Bagian Ketiga Sertifikasi dan Keanggotaan Akun tan Beregister Pasal 4 ( 1) Akuntan Beregister harus: a. menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; b. memelihara kompetensi dan sertifikasi profesi akuntansi melalui PPL sesuai dengan ketentuan yang diatur Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; dan c. mematuhi kode etik yang diberlakukan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi. (2) Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi melakukan pengawasan pelaksanaan keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (3) Dalam hal Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi mencabut sertifikasi profesi akuntansi atau keanggotaan Akuntan Beregister, Asosiasi Prof esi Bi dang Akun tansi menyampaikan nama Akuntan Beregister yang bersangkutan kepada Kepala PPPK paling lama 1 (satu) atau bulan sejak tanggal pencabutan sertifikasi keanggotaan. (4) Akuntan Beregister yang sertifikasi atau keanggotaannya dicabut oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), piagam Akuntan Beregister yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Kepala PPPK. BAB III UJIAN SERTIFIKASI PROFESI AKUNTANSI Pasal 5 ( 1) Ujian sertifikasi profesi akuntansi diselenggarakan oleh Asosiasi Prof esi Bi dang Akun tansi yang sertifikasinya telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian saling pengakuan jasa akuntansi di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). .tJ
8 - (2) Ujian sertifikasi profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. UJlan sertifikasi yang akuntan profesional diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; b. UJian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik yang telah ditetapkan sesuai dengan keten:uan undangan; atau peraturan perundangan c. UJian sertifikasi akuntan manaJemen yang diselenggarakan oleh asosias1 prof esi aku::i tan manaJemen yang bersifat nasional dan diakui ::>leh Menteri. (3) Syarat untuk dapat mengikuti UJian sertifikasi pr-:>fesi dimaksud pada ayat (1) sebagai akuntansi sebagaimana berikut: a. memiliki ijazah paling rendah diploma IV atau sarj ana di bi dang akun tansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwer..ang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan di bidang pendidikan; b. memiliki ijazah magister atau doktor di bicang akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetara_kan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bid.ang pendidikan; c. memiliki pengetahuan dan kompetensi di biciang akuntansi yang ditetapkan Asosiasi Profesi Biciang Akuntansi bagi lulusan sarjana non akuntansi atau yang setara; atau d. memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi teknisi akuntansi yang diakui oleh Menteri berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
9 - BAB IV AKUNTAN BERPRAKTIK Bagian Kesatu Izin Akuntan Berpraktik Pasal 6 (1) Akuntan Beregister yang akan memberikan Jasa akuntansi kepada publik melalui KJA wajib terlebih dahulu memperoleh dari izin sebagai Akuntan Berpraktik Menteri. (2) Syarat untuk memperoleh 1zm Akuntan Berpraktik dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: sebagaimana a. memiliki piagam Akuntan Beregister; yang b. memiliki sertifikat akuntan profesional diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; c. berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia; d. tidak berada dalam pengampuan; e. berpengalaman praktik di bi dang akun tansi paling 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 5 (lima) sedikit tahun terakhir berdasarkan verifikasi Asosiasi Profesi Akuntan; berupa f. tidak pernah dikenai sanksi administratif pencabutan izin Akuntan Berpraktik; g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan; dan h. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Permohonan izin Akuntan Berpraktik diajukan kepada Kepala PPPK dengan melampirkan: a. fotokopi piagam Akuntan Beregister; b. fotokopi sertifikat akuntan profesional; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; d. surat pernyataan tidak berada dalam pengampuan;
10 - e. surat keterangan pengalaman praktik yang :=elah diverifikasi Asosiasi Profesi Akuntan; f. fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akur.tan; g. surat keterangan bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan h. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih. (4) Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri. (5) Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Pasal 7 (1) Izin Akuntan Berpraktik berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan. (2) Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling cepat 6 (enam) b-..Ilan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir. Pasal 8 (1) Untuk memperoleh perpanJangan 1zm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Akuntan Berpraktik harus mengajukan permohonan perpanJangan 1zm kepada Kepala PPPK. (2) Syarat untuk memperoleh perpanJangan 1zm Akuntan Berpraktik se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) se bagai berikut: a. memiliki 1zm Akuntan Berpraktik yang masih berlaku; b. berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia_ IJ
11 - c. tidak berada dalam pengampuan; d. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan; dan e. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Permohonan izin Akuntan Berpraktik diajukan kepada Kepala PPPK dengan melampirkan: a. fotokopi 1zm Akuntan Berpraktik yang masih berlaku; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; c. surat pernyataan tidak berada dalam pengampuan; d. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan; e. surat keterangan bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan f. 2 ( d ua) lem bar foto berwarna ukuran 4 x6 (em pat kali enam) dengan latar belakang putih. (4) Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri. (5) Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada paling lama 20 (dua puluh) hari kerja ayat (4) diterbitkan sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Bagian Kedua Pengunduran Diri dan Tidak Berlakunya Izin Akuntan Berpraktik Pasal 9 (1) Akuntan Berpraktik dapat mengundurkan diri sebagai Akuntan Berpraktik dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri.
12 - (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan kepada Kepala PPPK dengan melampirkan: a. asli izin Akun tan Berpraktik; b. surat pernyataan penyelesaian perikatan profesional dengan klien; yang c. asli izin usaha KJA bagi Akuntan Berpraktik memiliki KJA berbentuk perseorangan; dan d. surat pernyataan tidak sedang menjalani sa::iksi administratif berupa pembekuan izin. (3) Persetujuan pengunduran diri Akuntan Berpra.Ktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dcJam bentuk surat yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri. (4) . Akuntan Berpraktik yang mengajukan diri pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan jasa melalui KJA. (5) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sa:iksi administratif berupa pencabutan izin. Pasal 10 (1) Izin Akuntan Berpraktik dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. Akuntan Berpraktik meninggal dunia; atau b. masa berlaku izin Akuntan Berpraktik dan berakhir tidak diperpanjang. (2) Akuntan Berpraktik yang 1zmnya dinyatakan tidak dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sebagaimana dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Berpraktik yang baru dengan memenuhi ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6.
13 - Bagian Ketiga Kewajiban Akuntan Berpraktik Pasal 11 (1) Akuntan Berpraktik wajib: a. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan; b. menJaga kompetensi melalui PPL dan PPL menyampaikan laporan realisasi kepada Asosiasi Profesi Akuntan; c. mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan d. menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila perubahan data paling lama 1 ( satu) bulan terdapat setelah terjadinya perubahan. (2) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d sebagaimana dikenai sanksi administratif berupa peringatan. (3) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berdasarkan berat nngannya pelanggaran. (4) Dalam hal Asosiasi Profesi Akuntan mencabut keanggotaan Akuntan Berpraktik, Asosiasi Profesi Akuntan menyampaikan yang nama Akuntan Berpraktik kepada Kepala PPPK paling lama 1 (satu) bersangkutan bulan sejak dikenakannya pencabutan keanggotaan. (5) Akuntan Berpraktik yang keanggotaannya dicabut oleh Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Pasal 12 (1) Akuntan Berpraktik wajib: atau bergabung dalam 1 (satu) KJA a. mendirikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin Akuntan Berpraktik; dan jasanya melalui 1 (satu) KJA. b. memberikan
14 - (2) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi berupa pembekuan izin selama 2 (dua) administratif tahun. (3) Akuntan Berpraktik yang telah menjalani sanksi administratif berupa pembekuan 1zm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketent:ian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) . (4) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana administratif berupa pencabutan izin. Pasal 13 ( 1) Akuntan Berpraktik dilarang memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. (2) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketent1an se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. BABY KJA Bagian Kesatu Badan Usaha KJA Pasal 14 ( 1) KJA berbentuk badan usaha: a. perseorangan; b. persekutuan perdata; c. firma; atau d. perseroan terbatas. (2) KJA berbentuk perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a wajib didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Berpraktik.
15 - (3) KJA berbentuk persekutuan perdata dan firma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang Rekan yang memenuhi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Berpraktik. (4) KJA berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 1 ( satu) orang direksi dan 1 (satu) orang komisaris, yang keduanya merupakan Akun tan Berpraktik. (5) Dalam hal direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) orang, wajib memenuhi sediki t 1 / 2 ( sa tu per d ua) dari sel uruh direksi dan komisaris merupakan Akuntan Berpraktik. (6) Dalam hal terdapat Rekan, direksi, yang atau komisaris berkewarganegaraan asing pada KJA, wajib memenuhi: a. jumlah Rekan berkewarganegaraan asmg pada ayat (3) paling banyak sebagaimana dimaksud 1/5 ( satu per lima) dari seluruh Rekan; dan b. jumlah direksi dan komisaris berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling dan ban yak 1/5 ( satu per lima) dari seluruh direksi komisaris. (7) KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa peringatan. Pasal 15 yang KJA dapat menggunakan nama Akuntan Berpraktik merupakan pemimpin dan/ atau Rekan pada KJA yang bersangkutan atau menggunakan nama lain yang: a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. belum digunakan oleh KJA lain; atau c. belum menjadi milik umum. fJ
16 - Bagian Kedua Izin Usaha KJA Pasal 16 (1) Akuntan Berpraktik dapat membuka KJA di selur:ih wilayah Republik Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh izin usaha KJA dari Menteri. (2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha KJA sebagai berikut: a. pem1mpm KJA merupakan Akuntan Berpralcik berkewarganegaraan Indonesia; b. mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang: 1. berada di wilayah negara Republik Indonesia; 2. berdomisili di 1 ( satu) daerah provinsi ya.1g sama dengan domisili pemimpin KJA atau di daerah kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili pemimpin KJA; dan 3. terpisah dari kegiatan lainnya; c. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas na:na Akuntan Berpraktik untuk KJA yang berbenbk perseorangan atau atas nama KJA untuk KJA yang berbentuk selain perseorangan; e. memiliki rancangan mutu; sistem pengendalian f. membuat surat pernyataan bermeterai cuk.ip mengenai pendirian KJA bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: 1. nama dan alamat Akuntan Berpraktik; 2. nama dan domisili KJA; dan 3. maksud dan tujuan pendirian KJA; dan g. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris bagi KJA berbentuk selain perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: 1. nama dan alamat Rekan, direksi dan komisaris;
17 - 2. bentuk badan usaha KJA; 3. nama clan clomisili KJA; 4. maksucl dan tujuan pendirian kantor, yaitu memberikan jasa di bidang akuntansi sesuai clengan ketentuan peraturan perundang­ undangan; 5. hak dan kewajiban Rekan, · direksi, dan komisaris; clan 6. penyelesaian sengketa dalam hal terj adi perselisihan. (3) Permohonan izin usaha KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala PPPK dengan melampirkan: a. fotokopi izin Akuntan Berpraktik seluruh Rekan, direksi, clan komisaris; b. fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku; c. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor; d. foto tampak depan clan ruangan kantor; e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; f. rancangan mutu; sistem pengendalian g. daftar Akuntan Berpraktik bagi KJA yang berbentuk us aha selain perseorangan; h. daftar pegawai KJA; I. surat pernyataan pendirian KJA bagi bentuk usaha perseorangan; J. fotokopi akta pendirian bagi KJA yang berbentuk selain perseorangan; clan k. surat persetujuan dari seluruh Rekan atau direksi KJA mengenai penunjukan Akuntan Berpraktik sebagai pemimpin KJA untuk KJA berbentuk selain perseorangan. (4) Izin usaha KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
18 - (5) Izin usaha KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (6) Dalam hal data dan informasi yang disampaikan d2lam surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak benar, KJA yang telah diterbitkan 1zmnya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan 1z1n. Bagian Ketiga KJA Kewajiban Pasal 17 yang (1) KJA wajib dipimpin oleh Akuntan Berpraktik berkewarganegaraan Indonesia. (2) Izin KJA berbentuk perseorangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila: a. Izin Akuntan Berpraktik pemimpin KJA dinyatakan tidak berlaku; b. Pemimpin KJA mengundurkan diri sebagai Akuntan Berpraktik; atau c. Pemimpin KJA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. ( 3 ) KJ A ber ben tuk selain perseorangan dalam j angka wc..ktu paling lama 6 (enam) bulan wajib mengganti pemimpin KJA, apabila: a. Izin Akuntan Berpraktik pemimpin KJA dinyatakan tidak berlaku; b. Pemimpin KJA mengundurkan diri sebagai Akuntan Berpraktik; atau c. Pemimpin KJA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. (4) KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenai sanksi administ:atif berupa peringatan.
. 19 - Pasal 18 (1) KJA wajib memberikan jasa akuntansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Akuntan Berpraktik di dalamnya. (2) Jasa KJA meliputi paling sedikit jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan/ atau jasa sistem teknologi informasi. (3) KJA yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) KJA dilarang memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Akun tan Pu blik. (5) KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Pasal 19 (1) Dalam menjalankan usahanya, KJA wajib: yang a. memiliki ruangan kantor untuk berpraktik memadai dan terpisah dari kegiatan lain; b. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat; c. memiliki clan melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan oleh yang ditetapkan Asosiasi Profesi Akuntan; d. memasang papan nama KJA di depan kantor yang dapat dilihat oleh publik; e. menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data KJA paling lama 1 ( satu) bulan setelah terjadinya perubahan; dan
20 - f. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada tanggal 3 1 Maret setiap tahunnya. (2) KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif be:-upa peringatan. Bagian Keempat Kerja Sama KJA Pasal 20 (1) KJA hanya dapat bekerja sama dalam 1 (satu) afiliasi dengan 1 (satu) kantor akuntan asing dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri. (2) Permohonan kerja sama diajukan kepada Kepala PPPK dengan melampirkan: a. fotokopi surat perjanjian kerja sama antara KJA dengan kantor akuntan asing; b. fotokopi izin usaha yang masih berlaku dari negara asal kantor akuntan asing; c. profil kantor akuntan asing; dan bermeterai cukup yang d. surat pernyataan menyatakan bahwa: 1. kan tor akun tan asing tidak sedang dikenai sanksi pembekuan izin dari negara asalnya; 2. kan tor akun tan asing tidak sedang bekerj a sama dengan KJA lain; dan 3 . kantor akuntan asing tidak pernah dicabut persetujuan kerja samanya dengan KJA. (3) Persetujuan kerja sama KJA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri. (4) Persetujuan kerja sama KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
21 - (5) Kepala PPPK mencabut persetujuan kerja sama KJA dengan kantor akuntan asing apabila kantor akuntan asing ditemukan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB VI CABANG KJA Pasal 21 (1) Menteri dapat memberikan izin cabang KJA bagi KJA berbentuk selain perseorangan. (2) Syarat untuk mendapatkan izin cabang KJA sebagai berikut: a. dipimpin oleh Akuntan Berpraktik berkewarganegaraan Indonesia; b. mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang: 1. berada di wilayah negara Republik Indonesia; 2. berdomisili di luar daerah kota/kabupaten KJA; domisili 3. berdomisili di 1 ( satu) daerah provms1 yang sama dengan pemimpin cabang KJA atau di daerah kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili pemimpin cabang KJA; dan 4. terpisah dari kegiatan lainnya; c. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama cabang KJA; dan e. memiliki kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan, atau direksi dan komisaris KJA yang disahkan oleh notaris mengenai pendirian cabang KJA dan penunjukan pemimpin KJA. t)
22 - (3) Permohonan izin cabang KJA diajukan kepada Ke;>ala PPPK dengan melampirkan: a. fotokopi izin KJA; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pem1mpm cabang KJA; c. fotokopi izin Akuntan Berpraktik pemimpin caba.ng KJA; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak cabang KJA; e. tanda bukti kepemilikan a tau sew a kan tor; f. foto tampak depan dan ruangan kantor cabang KJA; dan g. kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan, a tau direksi dan komisaris KJA yang disahkan oleh notaris. (4) Izin ca bang KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri. (5) Izin cabang KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Pasal 22 ( 1) Ca bang KJA wajib: a. menggunakan nama yang sama dengan nama KJA; dan b. dipimpin oleh Akuntan Berpraktik yang berdorrJsili di daerah provinsi yang sama dengan cabang KJA atau di daerah kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili cabang KJA. (2) Cabang KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi administ:::-atif berupa peringatan. f)
23 - BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Um um Pasal 23 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Beregister, Akuntan Berpraktik, KJA, dan cabang KJA. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Kepala PPPK. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (2), Kepala PPPK dapat sebagaimana bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi. dimaksud pada ayat (2) (4) Pembinaan sebagaimana meliputi: a. penyelenggaraan PPL; b. perumusan kebijakan yang diperlukan; dan c. pembinaan lainnya berkaitan dengan Akuntan Beregister, Akuntan Berpraktik, KJA, dan/ atau cabang KJA. dimaksud pada ayat (2) (5) Pengawasan sebagaimana meliputi: a. pemeriksaan berkala, jika diperlukan, atas kepatuhan Akuntan Berpraktik, KJA, dan/ atau cabang KJA terhadap kode etik, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemeriksaan sewaktu-waktu atas aduan masyarakat atau informasi lainnya yang layak ditindaklanjuti; dan c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan Berpraktik, KJA, dan/ atau cabang KJA terhadap kode etik, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
24 - Bagian Kedua PPL Pasal 24 (1) Akuntan Berpraktik wajib mengikuti PPL paling sedikit 40 (empat puluh) satuan kredit setiap tahun yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, PPPK, dan/ atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/ atau PPPK. (2) Satuan kredit PPL sebagaimana dimaksud pada aya: (1) paling sedikit terdiri atas: a. 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan regulasi; b. 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan standar profesi; dan c. 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan standar akuntansi. (3) Pemenuhan satuan kredit PPL lainnya sebagaima.na dimaksud pada ayat ( 1) dapat diperoleh melalui: a. pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi, atau simposium; b. program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi Akuntan Berpraktik; c. program PPL dalam Janngan (online) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akur-.tan dan/ atau PPPK; d. publikasi tulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi Akuntan Berpraktik; e. riset profesional atau studi terhadap bidang yang relevan dengan kompetensi Akuntan Berpraktik; dan/atau f. kegiatan lainnya yang bertujuan untuk men1aga kompetensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
25 - ( 4) Akun tan Berpraktik yang melanggar keten tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan. BAB VIII ASOSIASI PROFESI AKUNTAN Pasal 25 (1) Akuntan Berpraktik berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan. (2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan. (3) Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mempunyai kantor perwakilan dan pengurus paling pada 30 (tiga puluh) provinsi sedikit di Indonesia; c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; d. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota; e. memiliki program dan infrastruktur untuk menyelenggarakan UJian sertifikasi akuntan profesional, pendidikan, dan PPL bagi anggotanya; f. memiliki kode etik dan standar profesi bagi anggotanya; dan g. memiliki alat kelengkapan organisasi dan mekanisme untuk menegakkan disiplin anggotanya. (4) Asosiasi Profesi Akuntan bertanggung jawab untuk: a. menyelenggarakan UJiall sertifikasi akuntan profesional; b. menerbitkan sertifikat akuntan profesional; c. menyelenggarakan PPL; d. menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi;
26 - e. menerapkan penegakan disiplin dan untuk anggota; f. melakukan perjanjian saling pengakuan keseta:-aan dengan asosiasi profesi akuntansi lain. (5) . Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 26 (1) Asosiasi Profesi Akuntan wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan PPL untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada Kepala PPPK paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya. (2) Asosiasi Profesi Akuntan menyampaikan laporan tahunan realisasi penyelenggaraan UJian sertifikasi akuntan profesional, penyelenggaraan PPL, dan jur:ilah satuan kredit yang diikuti oleh Akuntan Berpraktik kepada Kepala PPPK paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya. Pasal 27 (1) Asosiasi Profesi Akuntan mengakui kesetaraan terkait: a. keanggotaan dengan asosiasi profesi akuntansi i.ain; dan b. sertifikasi akun tan prof esional dengan asosias1 profesi akuntansi lain. (2) Pengakuan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam suatu perjanjian saling pengakuan kesetaraan yang didasarkan pada asas-asas persarnaan kualitas. BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 28 ( 1) Men teri berwenang mengenakan sanksi administ:-atif kepada Akuntan Berpraktik, KJA, dan/ atau cabang KJA atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
27 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. pembekuan izin; atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selalu dikenakan secara berurutan. (5) Kepala PPPK dapat meminta pertimbangan kepada Asosiasi Profesi Akuntan dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala PPPK. Pasal 29 ( 1) Pengenaan sanksi administratif kode atas pelanggaran etik dan/ atau standar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran, yaitu: a. sanksi administratif berupa peringatan dikenakan terhadap pelanggaran ringan; b. sanksi administratif berupa pembekuan 1zm dikenakan terhadap pelanggaran berat; dan c. sanksi administratif berupa pencabutan 1zm dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat. (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelanggaran terhadap standar profesi yang secara teknis tidak berpengaruh terhadap hasil jasa yang di berikan. (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelanggaran terhadap kode etik dan/ atau standar profesi yang secara teknis berpengaruh terhadap hasil jasa yang diberikan.
28 - (4) Pelanggaran sangat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelanggaran terhadap kode etik dan standar profesi yang secara teknis sangat berpengaruh terhadap hasil jasa yang diberikan Pasal 30 (1) Kepala PPPK dapat memberikan surat rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu sebelum pengenaan sanksi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 28 ayat (2). (2) Dalam hal kewajiban pada surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Akuntan Berpraktik, KJA, dan/ atau cabang KJA dimaksud tidak dikenai sanksi administratif. Pasal 31 (1) Sanksi administratif berupa peringatan atau pembekuan izin dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jar:gka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan. (2) Akuntan Berpraktik, KJA, dan/ atau cabang KJA yang telah dikenai sanksi administratif yang sama sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang le bih berat apabila melakukan pelanggaran berikutnya. BABX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Piagam register negara akuntan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No:nor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dinyatakan masih tetap berlaku sebagai salah satu persyaratan memperoleh izin Akuntan Berpraktik.
29 - b. Akuntan yang telah terdafta r pada register negara akuntan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara clitetapkan clan belum melakukan registrasi ulang sampai clengan 3 Februari 2017, harus melakukan registrasi ulang kepacla Menteri melalui Asosiasi Profesi Akuntan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi piagam register negara akuntan atau surat keterangan terclaftar dalam register negara akuntan; 2. surat pengakuan kompetensi akuntan profesional yang clikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; 3. fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan clan yang masih berlaku; 4. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) clengan latar belakang putih. c. Akuntan yang ticlak melakukan registrasi ulang sebagaimana climaksucl clalam huruf b, piagam register negara akuntan dinyatakan ticlak berlaku sampai clengan yang bersangkutan melakukan registrasi ulang. cl. Akuntan yang menjacli pemimpin, Rekan, atau clireksi clalam kantor jasa akuntansi yang izin usahanya telah cliterbitkan berclasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister berclasarkan Negara, diberikan izin Akuntan Berpraktik ketentuan Peraturan Menteri ini. e. Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud clalam huruf d cliterbitkan setelah akuntan climaksucl menyerahkan 2 (clua) lembar foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) clengan latar belakang putih kepacla Kepala PPPK. f. Kantor jasa akuntansi yang telah memperoleh izin usaha berclasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dianggap sebagai KJA berclasarkan Peraturan Menteri ini. h
30 - g. Kantor jasa akuntansi sebagaimana dimaksud dalam huruf f harus menyesuaikan seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun. h. Kantor jasa akuntansi yang tidak memenuhi keten-=uan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dikenai sanksi yang diatur dalam administratif sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. i. Permohonan izin KJA yang telah diajukan se belum ditetapkannya Peraturan Menteri ini namun belum memperoleh izin, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini_ J. Semua sanksi terhadap akuntan dan kantor jasa akuntansi yang telah dikenakan berdasarkan Perat-.J.ran Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dinyatakan dan tetap berlaku, selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam Perat-.J.ran Menteri ini. k. Asosiasi Profesi Akuntan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dianggap sebagai Asosiasi Profesi Akuntan berdasa:-kan Peraturan Menteri ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Menteri ini p.er�$kll, � aturan Me:iteri Keuangan Nomor 25/PMK.0,1/2?14 tenta�g Aku:itan i .. ..;.: Beregister Negara dicabut dan di?yatakan tidak berlaku. Pasal 34 Peraturan Menteri m1 mulai b�rlaku pada tanggal diundangkan.
3 1 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 201 7 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 201 7 DIREKTUR JENDERAL PERP_TURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPCBLIK INDONESIA, ttd. WIDCDO EKATJAHJANA BERI':'A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1974