NOTULENSI KEGIATAN Workshop Kamis, 26 Januari 2023 "Evaluasi dan Usulan National Action Plan (NAP) Open Parliament Indonesia oleh Masyarakat Sipil" Pembukaan: Arif: Selamat pagi pak Harsul. Terima kasih Pak Harsul Hanif sudah menyempatkan waktunya pada kegiatan pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk peserta workshop, dimana kemarin kita sudah menyelesaikan evaluasi dari Rencana Aksi dan evaluasi NAP OPI. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas atau memfinalisasi draft NAP yang akan kita tampilkan pada pagi hari. Kita sudah kehadiran narasumber dari Yogyakarta, dari Universitas Gadjah Mada ada Pak Hasrul Hanif. Beliau nanti akan menyampaikan materi, ini bisa memperkuat dari kerangka NAP OPI, yang akan kita susun bersama-sama. Masih semangat lah ya teman-teman untuk mendiskusikan, nanti sampai sore. Harapannya teman-teman bisa menyimak dengan baik. Nah, untuk waktu mungkin langsung saja ya bapak Hasrul Hanif untuk menyampaikan pemaparan materinya, untuk waktu kami persilakan pak Hasrul. Hasrul Hanfi: Terima kasih. selamat pagi, assalamualaikum wr.wb. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang dengan IPC untuk dilibatkan dalam pembahasan atau diskusi terkait bagaimana mengoptimalisasi open parlemen di Indonesia. Saat ini sudah masuk RAN ketiga. Ketika saya mendapatkan undangan, terlebih dahulu saya menjelaskan bahwa saya harus mendiskusikan dengan Open Government Partnership., karena posisi saya sekarang diminta oleh open government partnership sebagai independen reporting mechanism yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk melakukan kajian terhadap result report terhadap action plan yang dilakukan atau yang direncanakan dalam proses implementasinya oleh OGI dan OGP, OGI dan OBI. Kemudian saya nantinya diminta untuk mereview action plan yang akan datang untuk OGI, karena itu saya perlu berkomunikasi dulu. Nah, setelah saya berkomunikasi dengan mereka, akhirnya saya diperbolehkan berdiskusi dengan catatan. Saya tidak dengan posisi saya sebagai researcher atau tidak diperbolehkan untuk mengajukan atau menawarkan, misalnya gagasan tentang komitmen tertentu, tapi lebih banyak sharing tentang bagaimana selama ini sebagai peneliti IRM di OGP, kemudian melakukan asesmen terhadap RAN (Rencana Aksi Nasional) yang terkait dengan Open Government Partnership. Anggap saja pemantik, dan kita nanti bisa berdiskusi lebih jauh, powerpointnya juga boleh dipakai oleh teman-teman. Maksud saya dimanfaatkan oleh teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah banyak informasi yang terkait nanti kita bisa diskusikan lebih mendalam. Saya mau bikin disclaimer, karena ini bukan acara resmi dari IRM, maksudnya saya diundang lebih kapasitas saya sebagai individu, maka tentu saja apa yang saya sampaikan nanti tidak sebagai posisi resmi dari IRM OGP itu sendiri. Tapi lebih refleksi saya pribadi, pengalaman selama terlibat sebagai researcher di Open Government. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di awal, sejauh ini Open Government di Indonesia, kalau kita ikuti perjalanannya, itu sudah mendorong dalam dua rencana aksi terakhir. Sejak 2018, sudah mendorong setidaknya ada 11 komitmen yang coba di tawarkan, diimplementasikan dan diharapkan hasilkan perubahan yang signifikan mendorong dalam rangka mendorong Open Parliament di Indonesia. Kita tahu, di 2 (dua) periode atau 2 (dua) putaran itu, setidaknya ada beberapa yang sudah teman-teman coba dorong, mulai dari perbaikan 2018 - 2020 perbaikan manajemen data dan layanan sistem informasi legislatif atau SILEG, kemudian didorong lebih serius di tahun 2020 - 2022. Mendorong meningkatkan akses dan partisipasi publik melalui SILEG. Kemudian juga mendorong promosi penggunaan teknologi informasi parlemen, dan dalam konteks ini misalnya di tahun 2020-2022 teman-teman mencoba mendorong
lebih serius bagaimana agar ada akses publik terhadap informasi digital yang ada dalam parlemen dalam format open data. Teman-teman mencoba mendorong di 2018-2020 promosi informasi publik parlemen, kemudian serius juga mendorong memastikan agar informasi yang terbaik dengan anggota parlemen itu bisa dipahami diketahui oleh masyarakat melalui penguatan sistem informasi anggota (SIGOTA). Diawal, teman-teman juga mendorong penyusunan program roadmap OPI, kemudian pembentukan kelembagaan OPI. Tahun 2020 - 2022, teman-teman coba mendorong lebih lanjut kelembagaan OPI dengan mendorong institusional OPI, juga mendorong promosi-inovasi keterbukaan parlemen serta berusaha untuk membuat model stakeholder forum di luar ruang reguler yang sudah ada untuk mendorong dialog antara masyarakat dan anggota parlemen. Nah, berdasarkan asesmen dari IRM, sejauh ini teman-teman bisa akses juga informasinya terkait dengan asesmen IRM maka yang menonjol pada 2018-2020, kita temukan ada kemajuan yang terlihat paling kuat, dari banyaknya komitmen itu terkait dengan sistem informasi legislatif, tentu saja dengan beberapa catatan dan teman-teman sudah paham itu betul catatannya. Berikutnya, adanya upaya cukup serius untuk membentuk kelembagaan Open Parliament Indonesia. Berdasarkan transitional result report yang dirilis oleh IRM terkait dengan peran 2018 - 2020. Kalau yang sebelumnya kita di transitional result report ada mbak Bu Sarah Yacob yang dari OGP, dia yang melakukan sebagai asesor. Tahun ini saya, di tahun 2020 - 2022 kemarin, dan tahun ini saya diminta untuk menjadi asesor terkait dan implementasi RAN Open Government Indonesia dan Open Parliament Indonesia RAN tahun 2020-2022. Namun saya minta maaf kalau yang terkait dengan akses result report ini kami belum bisa share sekarang, karena sedang dalam proses finalisasi di OGP dan juga dalam konteks membutuhkan masukan dari eksternal reviewer. Seperti biasa nanti kami akan membagikan draft-nya ketika masuk pada fase yang disebut dengan pre publication comment dalam beberapa minggu kedepan, kami akan pasti share ke teman-teman. Nah, yang menarik dan mungkin sudah didiskusikan di workshop ini adalah mulai tahun ini sebenarnya RAN OPI, Open Parliament Indonesia akan dipublikasikan secara terpisah dari Open Government Indonesia. Itu kenapa sekarang teman-teman sedang merumuskan rencana aksinya sementara Rencana Aksi Nasional OGI sudah di submit secara resmi, sekarang, dalam tahapan kami dari IRM melakukan review. Nah, dengan kata lain sebenarnya dengan kapasitas sebagai IRM researcher, saya tidak punya kapasitas untuk mengakses Rencana Aksi OPI, karena terpisah dari Rencana Aksi Nasional OGI mulai tahun ini. Bila teman-teman ingin tahu lebih jauh, sekali lagi boleh jadi sebagian atau mungkin teman-teman sudah mengakses informasi ini. Teman-teman bisa melacak atau melihat di link yang sudah saya kasih, ini terkait dengan mekanisme multi monitoring dan evaluasi Open Parliament Skema atau Inisiatif Open Parliament yang termasuk juga Open Parliament Indonesia. Teman-teman bisa lihat nanti di monitoring dan evaluasi, khususnya di halaman 23. Kalau teman-teman ada waktu, bisa dicek kembali bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi atau monitoring dan reporting yang terkait dengan Open Parliament Indonesia assessment dan reporting. Berdasarkan tahun 2021 mensyaratkan parlemen untuk Memorandum Parliamentary Enggagement cuman mengembangkan Open Parliament yang dimana RAN berfungsi untuk mendorong apa yang disebut dengan mekanisme monitoring dan pelaporan. Untuk memastikan agar proses Open Parliament Indonesia itu bersifat inklusif dan partisipatif, kedua untuk memastikan hasilnya tercapai. Hal kedua yang menarik adalah berdasarkan Memorandum Parliamentary Engagement itu kita bisa lihat adanya dorongan untuk melibatkan lebih jauh aktor parlemen dan non parlemen dalam upaya-upaya monitoring, untuk memastikan beragam pandangan dalam kontribusi dari beragam stakeholder dipertimbangkan dalam proses Open Parliament Indonesia. Bila tidak berhasil, artinya tidak cukup menunjukkan open skema yang ada itu memastikan pelibatan aktor parlemen maka Open Parliament dianggap tidak cukup berhasil dilaksanakan. Sekali lagi, kami IRM Researcher tidak dalam konteks lagi
melakukan review terhadap OPI, maka Multi Stakeholder Forum atau apapun istilahnya maka harus mendorong mekanisme monitoring dan reporting sendiri sebenarnya dalam konteks itu. Jadi teman-teman bisa melihat lebih jauh nanti di detail Guidance OGP Action Plan, justru mungkin teman-teman sudah mendiskusikan yang mungkin kemarin lebih jauh. Assessment, itu nanti bisa dilakukan melalui self assessment proses dilakukan oleh unit independen di dalam parlemen, atau pihak ketiga yang melakukan assessment. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana kalau ini dilihat dengan independen seperti monitor ini, selama ini apa yang sudah dicapai oleh Open Parliament Indonesia setidaknya dilihat dari hasil asesmen yang dilakukan oleh IRM terkait dengan dua Rencana Aksi Nasional OPI.Teman-teman selanjutnya saya ingin mengatakan mungkin kalau dari refleksi kami ketika kami melakukan diskusi dengan Sarah Jacob dan ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari pengalaman perjalanan dari OPI selama ini. Kira-kira, apa yang bisa teman-teman lakukan lebih jauh?. Kami ingin juga menyampaikan atau memberitahukan inilah biasanya yang dilakukan oleh independent reporting mechanism research ketika melakukan assessment terhadap Rencana Aksi Nasional dari Open Government dulu juga termasuk, Open Parliament sekarang tidak lagi mau review. Silahkan saya dikoreksi kalau nanti menurut teman-teman punya posisi yang berbeda atau refleksi yang berbeda, namun dalam hal hasil refleksi kami terhadap apa yang sudah berjalan sejauh ini, kami menemukan semua komitmen yang hampir sebagian besar komitmen yang terkait dengan Open Parliament Indonesia itu lebih banyak terfokus pada internal parlemen itu sendiri. Tentu saja ini memang hal yang boleh jadi tidak terhindarkan, maksudnya, kita tahu betul bahwa ada persoalan kalau kita ingin mendorong Open Parliament di dalam parlemen itu sendiri. Ketika kita ingin mendorong agar pintu itu dibuka, itu memastikan yang punya kunci dan yang di dalam itu betul-betul bersedia membuka. Ketika membuka, itu betul-betul menyediakan hal apa yang kita inginkan. Namun seringkali akhirnya energi kita akan habis terjebak, kita bisa diskusikan lebih jauh seberapa banyak sebenarnya upaya mendorong pembuatan atau pemutakhiran situs web atau aplikasi mekanisme. Kalau untuk mendorong mekanisme yang memadai, namun mekanisme yang membantu untuk memastikan partisipasi publik malah "terabaikan". Beberapa cara di awal mungkin teman-teman juga ingat, misalnya ketika mengembangkan SILEG, sebenarnya kata kunci utamanya justru untuk memastikan akses dan partisipasi publik lebih jauh terhadap informasi legislatif yang ada, namun mungkin dalam hasil review kami atau refleksi kami, energi kita justru lebih fokus ke soal pemutakhiran situs dan semacamnya. Karena itu, menurut kami, RAN OPI sebenarnya bisa didorong lebih ambisius, istilahnya lebih didorong lebih memastikan tidak hanya semata-mata terjebak pada aspek internal. Untuk memastikan agar lebih ambisius sebenarnya mungkin teman-teman sudah familiar dengan ini, tapi ini cara kami untuk mengukur sebuah Rencana Aksi Nasional itu kita identifikasi atau kita review. Setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang kita akan lihat dalam setiap Rencana Aksi Nasional, ini juga bisa dilihat oleh teman-teman sendiri ketika sudah melakukan finalisasi. Apakah indikator-indikator ini sudah diperoleh atau sedikit dari indikator ini bisa kita identifikasi di dalam draft Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia yang sekarang. Saat ini, teman-teman coba finalisasi. 1. Apakah bisa diverifikasi atau verifiable, artinya kita lihat apakah kegiatan yang dibutuhkan cukup spesifik untuk diverifikasi jika selesai. Ini juga untuk memastikan. 2. Apakah tujuan dan tindakan yang diusulkan itu juga cukup jelas. Jadi tujuannya apa? kemudian tindakan apa? aktivitas apa? yang juga cukup jelas disebutkan. 3. Apakah kegiatan tersebut bisa diverifikasi secara objektif, jadi tidak sekedar ketika kita melakukan verifikasi itu kita bisa melakukan verifikasinya secara objektif, tidak sekedar berdasarkan persepsi, asumsi atau perasaan. Ini mungkin juga penting sejak awal teman-teman ketika menyusun action plan, apa rencana aksi itu untuk memastikan hal ini. Pengalaman kami, ketika mereview action plan seringkali beberapa action plan atau komitmen itu terlalu umum, kemudian banyak hal yang ingin disampaikan tidak spesifik jadi umum. Kemudian banyak ada banyak masalah dalam satu aspek,
tapi menjadi penting untuk sesuatu itu menjadi lebih spesifik sekaligus bisa diverifikasi secara objektif, jadi spesifik, jelas dan kemudian bisa diverifikasi secara objektif. Nah aspek yang kedua yang kami lihat ketika mereview action plan RAN, selama ini, apakah 3 aspek itu yang menjadi dasar itu sesuai dengan nilai yang selama ini oleh OGP ingin dorong?. Tentu saja teman- teman sangat familiar dan sudah sangat khatam dengan dengan tiga nilai ini transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Biasanya kami melihat, memprediksi, apakah action plan ini kemudian potential resultsnya seperti apa?. Ini penting, teman-teman untuk memastikan juga ketika merumuskan ini karena di beberapa komitmen yang hasil kami assessment ketika itu implementasiinya, problem besarnya kadang ketika melakukan perencanaannya tidak cukup serius, dalam arti terlalu general, kadang terlalu umum atau bahkan tidak jelas sehingga pelaksanaannya tidak jelas, akhirnya masing-masing stakeholder tidak cukup serius memastikan itu. Apa sebenarnya bisa dibayangkan potential resultsnya prosesnya itu tidak jelas, artinya komitmen hanya melanjutkan praktek yang sudah ada yang terkait dengan kebijakan, terkait dengan aspek legislasi, tanpa mengindikasikan adanya nilai tambah atau adanya upaya untuk mendorong lebih serius pendekatan Open Government dalam konteks menyelesaikan atau memutuskan terkait dengan persoalan atau pesan yang ada selama ini. Saya yakin mungkin dalam level ini, boleh jadi teman-teman sudah selesai dalam arti tidak ada satupun yang selama ini hanya sekedar melanjutkan status quo yang ada, ketika itu hanya sekedar untuk mengetahui tanpa ada upaya mendorong lebih jauh tentang pendekatan Open Government. Kedua, yang kita sebut sebagai hasilnya models, itu bila ada upaya untuk mendorong result positif namun inisiatifnya upaya untuk mendorong perubahan atau inisiatif untuk mendorong perubahan/praktek atau dalam proses atau praktek atau proses kebijakan berdiri sendiri. Komitmen ini, lahir dari upaya yang terinstitusionalisasi, yang lebih saling terkait satu dengan yang lain. Misalnya, hanya fokus soal bikin website atau hanya fokus soal training semata tapi tidak membawanya itu dalam rangka yang lebih besar untuk mendorong perubahan yang lebih sistemik atau sistematik. Terakhir, tentu saja ini yang ideal yang kami bayangkan, action plan itu semestinya membayangkan mampu menghasilkan potensial results yang sifatnya substansial, yaitu dia berpeluang menjadi game changer untuk aturan main yang ada atau mungkin dia membikin aturan baru. Dia menjadi game changer terhadap praktek kebijakan atau institusi yang selama ini mengatur area kebijakan tertentu atau selama ini terkait dengan sektor publik tertentu atau yang sering terkait dengan relasi hubungan warga dan negara. Dengan kata lain komitmen itu menghasilkan sebuah perubahan yang terinstitusionalisasi dan saling terkait, saling mengikat, melintas unit pemerintahan. Ini karena kami fokusnya adalah Open Government. Penting untuk melihat, kira-kira komitmen seperti apa? kalau teman-teman saat ini sedang menyusun komitmen dalam RAN. Komitmen seperti apa yang sebenarnya yang dianggap baik itu tadi. Kemudian ketika kami melakukan asesmen maka kemudian dianggap sebagai komitmen yang baik. Kalau yang bahasa kami, menurut yang disebut dengan komitmen yang baik itu adalah komitmen yang strategis di arti dengan baik jadi kita kata kuncinya komitmen strategis dan diartikulasikan dengan baik dan berorientasi pada hasil. Karena menurut refleksi kami, komitmen strategis yang dilakukan dengan baik dan diartikulasikan pada hasil itu cenderung menghasilkan atau mendorong perubahan. Tentu saja mungkin nanti diskusikan lebih jauh lebih detail, tapi setidaknya sebagai sebuah Rencana Aksi, biasanya kemampuan rencana yang baik itu kemudian berhasil mendorong perubahan yang kita harapkan lebih lebih serius. Penting untuk kita cek ke satu persatu, apa yang dimaksud dengan komitmen yang baik itu maksud saya. Nanti kita bisa diskusikan terlebih dahulu. Apakah komitmen itu di draft oleh teman-teman maka kita melihat 3 (tiga) apsek. 1. Melihat ada masalah yang ingin dilihat, diidentifikasi, melalui konsultasi atau yang dikerjasamakan dengan para ahli dan lembaga pemerintahan, karena ini tentang Open Government atau kokreasi
itu sendiri. Catatannya kami sebenarnya mendorong fokus pada masalah yang terkait masalah ekonomi, sosial, politik dan lingkungan daripada hal yang terkait dengan yang sifatnya ke administratif atau fokus pada instrumen yang fokus administratif misalnya dalam konteks ataupun Open Government terkait korupsi atau manipulasi data dalam pemilu, atau kurangnya derajat kepercayaan masyarakat atau pemilih terhadap hasil pemilu yang dihasilkan oleh komisi pemilihan. Itu jelas, jadi problem jelas, ada konteks sosial dan politik yang jelas yang di ingin disasar. 2. Selain nama informasi status quo atau merujuk status atau kondisi yang sekarang ini. Dalam hal menjelaskan tentang status quo ini, mungkin teman-teman sudah menemukan merumuskan apa sebenarnya yang sekarang kondisinya, penting kita fokus, tidak secara umum tapi terkhusus di dijelaskan serta jelaskan juga apa yang diakibatkan bila status quo itu nggak dirubah. Misalnya, soal pemilu, bila saja transparansi pemilu di TPS itu tidak dicapai maka kemudian membuka peluang terjadinya korupsi atau upaya manipulasi dalam pelaporan hasil pemilu misalnya. Jadi ada jelas dampak yang mungkin terjadi kalau status quo itu dibiarkan. Status qou ini juga pastikan kita menjelaskan konkret jadi tidak sekedar sesuatu yang umum, misalnya transparansi penghitungan di TPS ini misalnya dalam konteks Open Government dan bisa kita bawa ke Open Parliament. 3. Berikut juga yang ingin kami tekankan adalah memastikan bahwa output dan outcome serta perubahan yang diharapkan itu ada dan itu di targetkan dengan spesifik juga, misalnya lebih baik kita bilang meningkatkan 100% tingkat respon terhadap permintaan informasi misalnya unit pemerintahan. Pada permintaan informasi daripada sekedar mempublikasikan sebuah protokol untuk merespon permintaan informasi. Hal itu lebih jelas, ketika kami mengasesmen, itu lebih lebih mudah. Kemudian mau verifikasinya secara objektif dan hal yang paling penting juga saat teman-teman menyusun milestone di dalam komitmen selalu diingat untuk mengaplikasikan dengan jelas bagaimana hasil dari implementasi milestone itu akan mengubah status quo dan memperbaiki atau memecahkan masalah publik yang diidentifikasi sebelumnya, Jelaskan perubahan yang ingin ditargetkan secara konkret. Tentukan target geografisnya, misal untuk keuangan atau sumber daya lainnya akan disediakan. Di beberapa muncul pertanyaan, karena ini terkait juga misalnya ketika kita melihat apakah impactnya seberapa jauh? Beberapa unit teman itu pengalaman kami melihat memang bisa terlaksana dengan mudah, tapi karena skalanya kecil maka tidak dipertimbangkan dan mendorong impactnya luar biasa dalam konteks Indonesia. Nah mungkin dalam Open Government kita menemukan aktivitas yang dilakukan oleh dua atau tiga desa tidak bisa dibandingkan dengan keseluruhan desa yang ada di Indonesia. Nah kalau yang kami maksud sebagai strategic itu adalah mempertimbangkan visibilitas dan ambisi dari komitmen yang dikembangkan selama proses kreasi bersama, jadi penting juga untuk menghitung visibilitasnya dan tadi ini strategi karena kita anggap sebagai Game Changer terhadap aturan yang ada dan menghasilkan perubahan yang sifatnya saling terkait dan melembaga di seluruh unit. Jadi lintas unit pemerintahan nantinya dalam konteks Open Government. Cara paling mudah adalah biasanya kami mencoba membantu teman-teman menyusun RAN dengan menceklis saja saya ceklis, untuk outline apa komitmen yang sedang teman-teman susun itu betul-betul mengidentifikasi problem yang spesifik informasi juga yang akan dibandingkan hasilnya diharapkan dan yang terakhir aktivitas milestone yang akan mendorong adanya memastikan pencapaian result yang di apa hasil yang diharapkan. Terakhir, ini dari refleksi kami, boleh jadi sepakat ataupun tidak sepakat nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Pertama, kami menyarankan Open Parliament Indonesia untuk lebih mempertimbangkan komitmen yang sifatnya external, kalau kami tadi review di awal kecenderungannya fokus ke optimalisasi penggunaan website dan semacamnya, memastikan partisipasi dan akses itu jauh lebih menarik, lebih penting juga penting untuk dipertimbangkan. Tentu saja nanti kita akan didiskusikan lebih jauh persoalannya di mana dan semacam. Kedua, ini yang mungkin seringkali kita lupa, keterkaitan antara Open Parliament dan Open Government selama ini kalaupun ada RAN yang dibuat bersama-sama, itu seperti tidak saling terkait misalnya pernah tidak kita berpikir untuk mendorong sebenarnya parlemen untuk memainkan peran yang
lebih serius dalam memastikan Open Government di Indonesia. Misalnya Indonesia melalui tiga fungsi dasar parlemen itu sendiri, saya diskusikan dengan teman-teman di IRM OGP. Kita tahu beberapa komitmen di Open Government Indonesia itu nggak bisa jalan kalau tidak ada support sebenarnya. Misalnya kalau terkait dengan perubahan undang-undang atau terkait dengan fungsi legislatif menjadi salah satu fungsi dasar dari parlemen itu menjadi hal yang penting. Kita tidak pernah membayangkan lebih jauh, bagaimana fungsi overside fungsi pengawasan yang menjadi fungsi dasar dari parlemen itu juga dipakai untuk mendorong pengawasan dalam proses implementasi OGI. Kemarin bisa kita diskusikan termasuk juga fungsi budgeting, tapi intinya sebenarnya selama ini karena kita starter fokus pada internal oleh parlemen itu, kita lupa bahwa ada fungsi dasar parlemen juga yang bisa dioptimalkan perannya melalui OPI agar OGI itu bisa optimal berjalan. Ketiga, ini juga refleksi kami mungkin berbeda dengan OGI di OPI kita tahu betul bahwa keterlibatan CSO maupun publik secara umum lebih sedikit. Karena itu, kami mendorong sesuatu yang bisa membuat komitmen yang lebih berdampak dalam konteks mendorong inklusi dalam prosesnya. OPI dapat mempertimbangkan cara untuk melibatkan kelompok pemangku kepentingan masyarakat sipil yang lebih luas serta bagaimana caranya mengumpulkan ide lebih jauh dari publik. Mungkin bisa kita diskusikan mekanismenya seperti apa, salah satu yang penting juga ketika mereview komitmen itu tidak semata dicapai, sudah didapat atau diperoleh hasilnya. Ada beberapa komitmen, pengalaman kami, lihat di OGI result yang diharapkan tercapai misalnya, tapi proses kokreasi tidak berjalan. Padahal justru itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam OGI secara umum maupun spesifik. Nah proses inklusi tadi melibatkan aktor parlemen yang lebih luas, kemudian posisi melibatkan masyarakat luas dalam proses-proses kokreasi dan proses implementasi mungkin perlu kita diskusikan lebih jauh bagaimana caranya. Itu catatan atau refleksi dari saya, sekali lagi saya sangat senang kalau teman-teman juga punya refleksi atau punya catatan yang lebih jauh atau berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Demikian. Terima kasih banyak, mungkin kita punya waktu setengah jam untuk berdiskusi ya. Arif: Terima kasih pak. Banyak yang sudah disampaikan oleh pak Hasrul, berdasarkan pengalaman beliau di IRM. Evaluasinya kurang lebih hampir sama, perbaikan SILEG adalah yang paling penting. Karena memang SILEG itu kan sebenarnya sudah ada, bagaimana itu dikemas kembali dan ditentukan disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat misalkan dari mulai dokumen legislasinya, DIM dari berbagai stakeholder baik pemerintah maupun DPR. Kegiatan OPI dapat diverifikasi dan tujuannya cukup jelas kita arahkan kesana. Usulan NAP berdasarkan data. Teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin tanya kepada Pak Hasrul untuk waktu saya persilahkan teman-teman, silakan Lumina: Memang benar yang tadi usulan disampaikan oleh Mas Hanif soal OPI itu di awal-awal banyak memang yang mempersepsikan di parlemen itu adalah untuk memperbaiki administrasi dan kinerja internal di dalam DPR termasuk seperti desain website yaitu hanya untuk prestasi PNS maupun pejabat yang ada di DPR. Bukan semata-mata membiarkan layanan yang lebih baik atau proses partisipasi lebih baik. Sampai sekarang pun termasuk hal-hal yang seperti yang saya sampaikan kemarin terkait penyediaan jadwal, penyediaan informasi legislasi, hanya mendorong teknis administrasinya daripada mengukur dampak ataupun persepsi layanan kepada masyarakat. Internal kami juga sangat sulit untuk mengubah mindsetnya, makanya kita perlu banyak melibatkan masyarakat sipil untuk menuangkan ide-ide baru termasuk dalam keterlibatan kerja sehari-hari. Karena saya pernah OGI sebelumnya, dan sekarang berpindah tempat parlemen adalah kesulitan parlemen dalam melibatkan masyarakat sipil dalam proses-proses diskusinya, kalau di pemerintah terutama juga BAPPENAS karena mereka banyak punya donor, banyak project-project cross sectoral jadi keterlibatan masyarakat sipil sudah sangat biasa.
Kalau di parlemen, ini perubahannya perlu sedikit didorong-dorong lagi biar masyarakat itu terlibat dalam mereview hasil kerja-kerja parlemen di DPR, itu yang agak susah, karena kemarin pun saya kan membantu ini ya masih atau proses kayak internal reviewnya pegawai-pegawai ini DPR. Disitu kan ada survei kepuasan anggota DPR sama kepuasan survei masyarakat, nah yang diutamakan itu memang kepuasan anggota DPR bagaimana? baru nanti PMP RB, baru yang terakhir itu bagaimana kepuasan masyarakat dalam pelayanan DPR. Survei kepuasan ini pun tidak banyak dilempar ke seluruh masyarakat, karena mereka lebih pada civitas parlemen dulu, antar lembaga di pemerintah juga gitu, dan masyarakat itu masuk ke tertier bawah. Nah disinilah OGP itu bisa membawa yang sedikit berbeda, sebenarnya sudah tahu penting, tapi kita tuh harus sedikit merusak bubble yang ada di parlemen ini, agar mereka bisa fokus kepada masyarakat. Itu kalau dari saya, dan saya memang validasi apa apa yang dibilang mas Hasrul tadi. Nah mungkin di RAN yang ketiga ini, kita bisa lebih baik prosesnya, termasuk dengan workshop ini, nanti mudah-mudahan public comment nya juga prosesnya lancar. Arif: Oke, terima kasih. Mungkin ada mas Rahmat atau mas Ravio dari Media Link bisa memberikan tanggapan terkait OPI di periode kedua. Silahkan. Ravio: Halo Mas Hanif, kalau tentang asesmen sih udah sering ngobrol juga sama mas Hanif. Tentang masalah OPI, ya mungkin kalau masalah komponen gitu ya udah dominan, sudah tidak mau mencoba menolak juga asesmen itu jadi poin agreement. Kalau aku lebih ke segi penyusunan komitmen sendiri, kontesnya mungkin adalah setiap kali proses komunikasi itu dari awal sebenarnya tidak seperti itu. Komitmen itu dari awal penyusunannya, teks dari awal tidak dimasukkan sebagai perbaikan internal saja, konteksnya mungkin di pemerintah adalah seringkali stakeholder pemerintahnya itu datang dengan ide yang sudah disepakati dari tiap masing-masing K/L. Misalnya Kumham datang ke pertemuan kokreasi itu datang ke proses Open Government di BAPPENAS ini dengan prioritas mendorong supaya masuk komitmen terkait dengan transparansi kepemilikan manfaat. Jadi sepanjang kokreasi itu, ya mereka udah punya ide, itu udah di approve oleh pimpinan di Kementerian, jadi ini golnya masuk. Dari awal dari OMS masuk, kemudian kalau cewek dilihat, oh kalau kepemimpinan tempat kita tertarik tinggal cocokkan kolaborasinya seperti apa. Nah kalau di sini dinamikanya malah kebalik, di sini dari pimpinannya itu tidak punya ide yang clear juga sebenarnya. Dari awal-awal aku bilang ya karena kalau di periode sebelumnya salah satu seringkali simpang siur antara apapun parlemen sama modern-parlemen karena di pimpinan sebelumnya. Open parliament ini kan sebenarnya, kita yang didorong untuk perubahan value, yang kita ubah itu normanya, bukan neceserally system atau yang memperkenalkan instrumen baru. tapi dari pimpinan DPR itu. Jadi melihat ada nggak hasilnya?, ujung-ujungnya websitenya direnovasi. Ada aplikasi yang diperkenalkan, mau yang mengerjakan 20 orang staf yang ngerjain, yang penting ada aplikasinya. Jadi di situ memang agak sulit, memang kepemimpinannya kemungkinannya kurang, dulu sempat ada peluang sama Pak Aziz, cuma ya kita semua tahu kemudian malah jadi. Namun untuk Open Parliament, sebenarnya dia nafas segar waktu itu. Dia cukup invested, mau mendengarkan. Ini masalah yang kita sama-sama tahu, apakah kita mau jadikan hanya excuse saja?. Kalau dari aku, ini mungkin bisa dibantu juga pak Hanif. Apakah ini menurut bapak ini bisa dimasukkan? yang bisa di pemerintah itu juga kalau aku sih masuk, karena di pertemuan kita kokreasi terakhir, selama ini kan kita mencoba ambisius dengan membuat komitmen yang menarget masalah-masalah besar melalui setiap komitmen, contohnya ada masalah terkait akses masyarakat terhadap informasi legislasi atau komitmennya kemudian membuat kanal partisipasi publik di SILEG. Cuma kita dari awal nggak pernah nyobain ke PUU, ke PDTI, ke BALEG untuk membuatkan kanal di dalam SILEG itu. Sekarang komitmen kita buat konteks apa ya scope-nya lebih kecil jadi kalau misalnya kita benar-benar terkait SILEG. Di komitmen ini kita piloting dulu, di PDTI ada mbak Iin di Sekjen, di Baleg, kita coba dulu. Di komitmen ini kita menargetkan
piloting partisipasi publik dalam legislasi 3 (tiga) RUU. Kalau IPC kan masih pelit di RUU EBET dan masih jalan. Mungkin ini bisa dijadikan pilot untuk mengubah prosesnya kalau di WFD kita sekarang mengawas 2 (dua) RUU. Yang kita ganti adalah sebelum RUU masuk prolegnas, penyusunan RUU-nya kita serahkan ke masyarakat sipil dulu kita bikin forumnya. Mengingat tahun depan pemilu maka di Run aksi berikutnya kita perlu fokus pada small win untuk melihat pergantian pemimpin dan melihat OPI ini ada hasilnya atau tidak. Kita jangan buat tinggi-tinggi karena sepertinya kita tidak berhasil padahal sebenarnya tidak gagal tapi hasilnya kecil. Mungkin kita buat targetnya 2 dan mungkin sukses ratenya besar. Pragmatis, tapi bisa diimplementasikan untuk di tahun berikutnya. Begitu tanggapannya. Thank you. Arif: Terima Kasih atas masukannya. Mungkin kita akan piloting. Seperti Yappika yang RUU Penyelenggaraan Sumbangan mungkin NAPnya bisa diberi masukan. Silahkan mas Riza jika ingin memberikan masukan. Riza Yappika: Saya ingin menanggapi mas Hanif dan Ravio, saya kan terlibat dalam penyusunan RAN OGI dan OPI, karena kalau saya meletakkan kokreasi itu bukan buat cocok-cocokan. Kalau saya, jadi kalau pemerintah sudah punya RKP habis itu masyarakat itu OMS mencocokkan, bukan begitu. Karena menurut saya kokreasi itu dimulai dari bagaimana mengimajinasikan gagasan bersama. Gagasannya mau kayak gimana sih? bukan pemerintah punya RKP, masyarakat sipil, oke, karena kami tertarik, kita ikut dan sesuai dengan mantan organisasi kami misalnya. Tidak begitu untuk cara kerja kokreasi menurut saya, idealnya. Terus saya mengharapkan OPI berjalan begitu. Jadi dimulai gagasannya, jadi dimulai dengan gagasan bersama, imajinasi masyarakat itu apa sih?. Menurut saya, meletakkan imajinasi bersama antara masyarakat sipil dengan parlemen, tapi sialnya yang disampaikan sama Ravio tadi ya, bahwa bajunya susah karena DPR-nya mereka terkadang nggak punya gagasan dan enggak punya political wil untuk mendorong ini jauh lebih baik. Ini adalah kerumitan, kalau di OGI sudah mempunyai RKP dengan masyarakat sipil, kalau di OPI gagasannya pada tahapan tertentu DPRnya nggak cocok, karena ini berdasarkan kelompok atau kesekjenan. Ingin menjadi kendala di masing-masing proses penyusunan. Harapannya dalam penyusunan OPI yang keempat ini maka gagasannya dibangun bersama. Sampai di akhir, apakah gagasan ini yang diterima oleh orang-orang yang ada di DPR, ini yang mengalami kesulitan sendiri. Proses di OPI sudah agak baik dibanding dengan OGI, karena saya nggak selalu sepakat dengan negara sudah bawa gagasan dan kita cocok-cocokin. Saya sepakat jika kita duduk bareng, masyarakat sipil punya imajinasi apa dan negara punya imajinasi apa maka kita kokreasi disitu. urusan implementasi itu urusan lain, tapi landasan kokreasinya harus dibangun bersama. Agak kerumitan itu OPI, karena kerjanya begitu sangat internalistik. Di kepala kami masyarakat sipil itu negara masih sangat buruk, yang diperbaiki adalah administrasinya dibanding ambisiusnya yang nggak bisa dilepas dari proses penyusunan. Untuk transparansi dokumen saja tidak ada, apalagi jika menggagas yang lebih besar. Misalnya mendapatkan NA saja susah, mendapatkan jadwal rapat susah, jadi dikepala masyarakat sipil gimana mendorong yang kecil ini pelan-pelan dulu sebelum yang ambisius. Ini bisa menjembatani dengan gagasan ambisius yang akan dilakukan dengan political wil di masing-masing kesekjenan. Mungkin kesibukan yang mengakar di masing-masing kesekjenan, ketika ada gagasan baru mereka menolak karena masih ada kerumitan. Tapi saya sepakat dengan konteks yang Ravio tadi ya, harus tetap ada gagasan yang ambisius dalam RAN, kalau tidak ada ya advokasi biasa. Tapi advokasi biasa juga bisa kita lakukan dengan ambisius, perlu ada komitmen yang diuji cobakan. Ada yang ambisius dan ada komitmen yang diujicobakan supaya ada hasilnya. Terima kasih. Arif: Terima kasih mas Riza, masukannya terkait dengan kokreasi, masalah tadi sedikit berbeda antara OPI dan OGI, harapannya teman-teman masyarakat sipil punya gagasan yang sama dengan stakeholder terkait di internal DPR dan ada komitmen lain yang ambisius yang bisa diakselerasi oleh OPI. Soal pilot project di sisi legislasinya, banyak yang di tahap pembahasannya ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Bahkan
IPC melakukan pemantauan RUU EBET di komisi 7 (tujuh) tidak boleh masuk. di Youtube juga nggak ada, padahal sudah ada judul, tapi pembahasannya tidak terlihat. Pembahasan hari pertama, audionya jelek, hal teknis saja masih banyak yang kurang, cukup sulit juga ini. Riza: Kita bisa bayangin supaya polanya jadi lebih menarik, kita bisa cek pembahasan RUU yang dimulai dari awal. RUU EBET sudah masuk prioritas dan dibahas. Kita bahas RUU yang masih awal, masih di longlist dan belum masuk prioritas. Kedua, sudah masuk longlist, sudah prioritas dan sudah dibahas. Ketiga, masuk longlist, masuk prioritas tapi belum dibahas. Misalnya RUU ITE, baru dibahas, atau RUU yang penyusunannya menggunakan metode omnibus yang banyak pasal dan masyarakat sipilnya tidak dilibatkan. Kita bisa buat klasifikasi dari hal-hal kecil. Disatu sisi piloting tapi disisi lain itu ambisius, kita bisa rapikan semuanya. Arif: Ada NA, ada draft undang-undangnya, ada bahan materi, jadwal rapat legislasi dan lainnya. Riza: Kita rapikan seperti satu nafas, sejak penyusunan hingga pengesahan. Partisipasi secara bermakna. Arif: IPC sudah klasifikasikan dokumen-dokumennya, risalah itu yang paling penting, kemudian lapsing harus update dalam SILEG. Mas Rahmat mungkin ada tanggapan. Rahmat Media Link: Kemarin media link menjadi sekretariat CSOJ, jadi saya sedikit banyak juga terlibat dalam proses yang terjadi dalam proses penyusunan sampai implementasi, bahkan di monev juga saya banyak diskusi sama Mas Darwanto. Cuma kalau di OPI saya mungkin pertama kali terlibat di OPI ini, hanya saja dari diskusi yang berkembang tadi memang untuk mendorong hal yang lebih substantif. Kalau bayangan saya, ketika diajak oleh teman-teman IPC, ayo kita dorong satu Renaksi dalam OPI. Bayangan saya adalah memang seperti apa yang dibayangkan oleh teman-teman, saya sepakat dengan Mas Hanif. Alangkah baiknya Renaksi itu mendukung hal yang substantif, kita mendekatkan dengan tiga fungsi yang di DPR. Katakanlah Renaksi di fungsi anggaran atau fungsi legislasi, di fungsi legislasi ini kan masih banyak persoalan seperti yang disampaikan oleh Mas Riza terkait transparansi, partisipasi yang proses legislasinya pun itu juga sangat tidak terbuka. Tiba-tiba ada undang-undang yang ditetapkan dan kita juga terkaget-kaget. Saya sendiri pun sebenarnya beberapa kali mencoba mencari tahu informasi, pembahasan apa yang ada DPR saat ini terkait undang-undang. Tetapi informasinya lagi-lagi tertutup, mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arif tadi. Saya sepakat dengan mas Ravio tadi, bahwa kita ke depan akan diperhadapkan dengan kondisi tahun politik. Kalau teman-teman di IPC tadi sudah melakukan klasifikasi, ya ini sudah bergulir juga terkait undang-undang yang menurut saya juga sangat penting untuk kita lihat ada undang-undang desa. Bukan sudah dibahas, tetapi ada sekelompok orang yang mencoba untuk memasukkannya dalam prolegnas. Ini juga hal yang yang perlu kita perhatikan sebenarnya, bahwa ternyata dalam penyusunan ini kalau tidak dipantau dan prosesnya masih seperti sekarang. Lagi-lagi bisa jadi tidak ada transparansi dan partisipasi, undang-undang itu begitu saja lewat tiba-tiba kita akan dikagetkan dengan sudah ditetapkannya dalam prolegnas dan tiba-tiba berjalan, bergulir tiba-tiba ada lagi. Bahkan naskah akademik dan prosesnya kita tidak tahu seperti apa, ada deal-deal politik di DPR dan itu terjadi begitu saja sehingga tiba-tiba diperhadapkan undang-undangnya sudah hadir. Ketika diskusi sama teman-teman di IPC, dalam penyusunan Renaksi itu memang awalnya berpikir bagaimana kita mendorong untuk memperkuat keterbukaan informasi, memang kalau kita lihat dari susunan Renaksinya itu sepertinya agak teknis. Masalahnya, hanya saja dalam konteks apa yang disampaikan oleh
Mas Ravio, Mas Riza gitu ya ternyata hal inilah yang kemudian paling penting untuk kita dorong sekarang untuk setiap daerah ini. Katakanlah begitu dalam konteks legislasi, itu hal-hal teknis, yang tidak ada kesalahannya, nggak ada naskah akademiknya sudah berkeliaran versi A dan B. Sehingga dalam Renaksi ini mungkin saya minta maaf kemarin saya tidak hadir, dalam Renaksi ke depan itu, bagaimana mendetailkan dokumen-dokumen ini sehingga publik bukan saja CSO tetapi publik dalam arti luas. Semua bisa melihat dokumen yang memang sedang dikerjakan atau hasil apa yang dibahas oleh DPR RI. Tanggapan saya seperti itu. Arif: Terima kasih mas Rahmat atas tanggapannya. Berkaitan dengan legislasi dan beberapa usulan seperti UU Desa, ada kabar yang menyatakan ingin direvisi dan ini menjadi salah satu Renaksi kita. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilot project dalam Renaksi ini. Mas Hasrul, mungkin bisa ditanggapi. Hasrul Hanfi: Terima kasih mas Arif, mbak Lumina, Mas Ravio dan mas Rahmat. Kita masih satu frekuensi, mas Ravio tahu betul banyak masalah di IRM. Banyak persoalan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Perbedaan jelas dan tidak bisa disamakan antara OPI dan OGI. Dalam hal itu saya sepakat kalau harus dipisahkan hal teknisnya. Kita bisa fokus yang piloting yang mungkin di OGI dengan mempertimbangkan skala antara 1 (satu) desa yang mungkin impactnya dianggap tidak besar tapi di dalam parlemen mungkin konteksnya berbeda. OPI dan OGI saat ini sudah berbeda maka teman-teman bisa menawarkan Renaksi dengan konteks yang berbeda dengan mempertimbangkan kondisi yang berbeda maka menjadi penting mereview keberhasilan komitmen yang baik dalam Open Parliament. IRM tidak lagi melakukan review terhadap Open Parliament dan Renaksinya, saya sepakat pada poin yang berbeda, apakah dengan melakukan small win, ini dapat incremental. Di OGI ada beberapa hal kecil yang dikawal dan dilakukan dalam multiyears. Tidak hanya melakukannya dalam 1 (satu) Renaksi tapi dilakukan beberapa kali dan menghasilkan hal yang incremental. Saya sepakat konteks yang berbeda dengan strategi yang berbeda termasuk kokreasi walaupun dalam pelaksanaannya akan menjadi problematik tidak inline dengan organisasi pemerintah yang bersedia melaksanakannya.OPI dan OGI tidak apple to apple, karena ada arena yang luas untuk melakukan monitoring. Dengan Renaksi dapat memastikan capaian-capaian kecil yang bermakna dan mendorong proses perubahan di Open Parlemen. Dengan menggabungkan 3 landasan yang ada di OPI bisa diselaraskan dengan yang ada di OGI dapat terlaksana. Begitu tanggapan dari saya. Arif: Terima kasih Pak Hasrul atas tanggapannya. MAs Arbain ingin menyampaikan di kolom zoom. Dipersilahkan. Arbain: Terima kasih pak Hanif, kita banyak dapat insight dari paparan tadi. Pertama, kita punya problem dengan soal komitmen pimpinan DPR. Penyebab itu jadi faktor yang terbesar membedakan antara OGI dengan OPI. Saya sudah merasakan perbedaannya, zamannya Pak Fahri dan Pak Fadli Zon itu, sebenarnya pimpinan yang punya komitmen terbaik. Sekarang kita mengalami kemunduran, saya paling merasakan tantangan seperti itu. Untunglah teman-teman di sekretariat jendral komitmennya relatif lebih kuat dibandingkan pimpinannya. Kemudian soal yang ambisius, kita memang hal-hal yang paling mendasar itu perlu dijadikan komitmen, misalnya di tahun 2022, kemarin risalah itu hanya 0,08% tidak sampai 1% diumumkan. Catatan rapatnya hanya 0,05%, laporan singkatnya hanya 0,49%. Jadi 3 laporan rapat yang seharusnya dihasilkan dalam setiap rapat pembentukan undang-undang, tidak lebih dari 1 persen yang diumumkan. Bagaimana kita bisa membayangkan partisipasi yang baik jika persyaratan tentang transparansi saja sangat-sangat minim. Jika kita mau mendorong transparansi dalam pembentukan undang-undang, DPR mengumumkan seluruh dokumen yang menyangkut undang-undang, itu bukan yang ambisius, itu standar sekali karena kewajiban
di undang-undang seperti itu. UU MD3, UU KIP, harusnya memang diumumkan dokumennya. Persyaratan dokumen dibentuknya undang-undang seperti draft RUU, naskah akademik, penjelasan pengusul, DIM, pendapat fraksi, pendapat mini fraksi, itu dokumen awal. Kemudian setiap rapat ada lapsing, risalah, jadwal sidang kalau kita mendorong ini, bukan hal yang ambisius karena ini kewajiban yang mendasar. Tapi di NAP kemarin kita agak turunkan, tidak semua itu kita dorong untuk diumumkan. Halnya seharusnya sudah standar tapi kita turunkan, atau bertahap. KAlau di OG mungkin ada MoU atau kerjasama yang formal, jadi orang-orang merasa terikat akan usulan yang disampaikan. Mungkin teman-teman sekretariat OPI mau menagih usulan yang disampaikan CSO agak kurang. Idealnya, kawan-kawan yang mengusulkan mengawal itu. Sejauh ini masih berbasis kesadaran masing-masing CSO. Secara pribadi, saya juga bertanya, apakah NAP ini menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan di pimpinan DPR. Kita rumuskan roadmap, kita rumuskan NAP, tapi apakah pimpinan DPR menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Pernah juga saya sampaikan, jika memang sulit, bagaimana jika dibalik. Kita mengalah, apa yang sudah dirumuskan mereka dalam renstra, OPI hadir dalam rangka memperkuat. Posisi kita mengalah, karena kalau yang ambisius tadi, takutnya DPR nanti seperti apa. Itu hanya pikiran saya sendiri, itu mas Hanif. Terima kasih banyak. Arif: Terima kasih Mas Arbain. Tadi ada pertanyaan bagi kita semua, apakah NAP hanya formalitas dan tidak dijadikan prioritas dalam perbaikan di sistem DPR? mungkin mbak Lumina bisa menanggapi, silahkan. Lumina: Terima kasih Mas Arbain dan teman-teman yang sudah memberikan komentar. Jadi, mungkin sedikit ngasih konteks kenapa periode ini, DPR agak sedikit berbeda dengan yang tahun lalu. Kemarin saya sudah ceritakan bahwa kepemimpinan DPR saat ini yang tidak punya renstra dalam menentukan arah kebijakan dalam masa kepemimpinannya. Jadi kalau yang di tahun lalu walaupun yang tahun lalu juga rencananya itu sangat self serving, seperti mereka hanya mementingkan reputasi, media, persepsi negatif, segala macam bisa dibaca-baca yang tahun periode 2014/2015. Nah yang sekarang ini, sama sekali nggak ada rencana sama sekali. Arahan pimpinan pun nggak ada, mereka prioritasnya di kebijakan-kebijakan seperti apa, tidak merujuk pada kebijakan presiden juga, tidak merujuk pada sesuatu. Gimana caranya bergerak, saya juga bingung, kemarin mengerjakan rencana aksi ini ketika tidak ada rencana DPR. Kalau renstra Sekjen ada, tapi dari Sekjen itu kan berbasis pada PMPRB, jadi bagaimana nanti PMPRB ngeset goal mereka yang membangun rencana sesuai dengan goal itu. Kalau di level pimpinan sendiri tidak ada, yang jadi masalah jika NAP kita dimasukan dalam kebijakan maka seharusnya sudah dimasukan dalam Bamus. Hingga dalam rapat-rapat Bamus terdapat referensi dan Bamus yang bantu OPI dalam badan musyawarah dan levelnya banyak dipertimbankan Bamus. Cuma banyak yang meremehkan OPI terutama yang pengawasan. Selain itu banyak yang meniru atau membajak programnya OPI dan membentuk inisiatif sendiri dalam DPR.Mereka tidak mengkredit dari kami ataupun CSO yang mengerjakan. Kami tidak apa-apa jika sudah ada open partnership government, walaupun belum ada labelnya, tapi kadang-kadang kegiatan itu banyak yang mendiskreditkan kerja-kerja CSO itu. Kadang kan ada yang membantu PPID, ada yang bantu data-data legislasi, data yang memantau advokasi baik dari CSO maupun aktivis luar. Masalah transparansi informasi, yang memproduksi adalah tim produksi, yang menghasilkan risalah juga dari tim risalah. Kami selalu memproduksi secara rutin, tapi yang jadi masalah adalah yang publikasinya. Selalu jadi masalah adalah otorisasi publikasi informasi itu sendiri. Kalau bagian risalah tidak punya otorisasi untuk publikasi risalah, itu dari humas dan divisi masing-masing. di Komisi, yang memegang otorisasi adalah sekretariat jenderal. Banyak informasi yang mau dipublikasi, tapi balik lagi saya bukan PNS dan tidak memiliki otorisasi publikasi OPI ke website. Kesulitannya, banyak yang bilang dilempar- lempar, ini tugas humas, ini tugas pusekinfo, ini komisi. Jadi saling lempar tanggung jawab dan transparansi reformasi informasi. Kalau OPI selalu produksi, dari tenaga ahli, fungsional dan PDTT akan membantu,
tapi dari otoritas publikasinya yang terhalang birokrasi dan politik. Birokrasi terhalang karena saling lempar tanggung jawab dan politik terkadang ada anggota dan pemerintah yang tidak mau memberikan informasi sama sekali. Kadang ada yang ditutup total, padahal dari TA-TA ingin membuka, dari level pimpinan dan pemerintah yang tidak membuka, masalahnya disitu. Arif: Itu menarik mbak Lumina, pemerintah juga punya OGP. Ada salah satu legislasi yang memang chordnya pemerintah (inisiatifnya). Disatu sisi memang ada keinginan dari DPR membuka, tapi dari pemerintah inginnya tertutup. Ini juga belum sinkron sebenarnya antara OGP maupun OPI ini. Sebenarnya nilai- nilainya sama transparansi, tetapi ada beberapa dari usulan pemerintah misalkan tadi legislasinya ditutup aja (draftnya). Misalkan RUU HKPD, itu kan langsung tiba-tiba dibahas, kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Kemudian HPP juga, harmonisasi perpajakan itu kan bagian dari inisiatif pemerintah, ini kita bisa diskusikan lagi. Kira-kira, apa saja yang menjadi kebutuhan kita dalam Renaksi ini. Mas Hanif, kira- kira ada tanggapan lagi kah? Hanif: Saya kira tidak ada tanggapan lebih dalam sih Mas Arif. Tadi sebenarnya mbak Lumina dan lainnya sudah menjelaskan lebih detail, terus saya kira juga poin soal otoritas itu bisa menjadi menarik kalau ternyata sudah diproduksi dan tidak dipublikasi. Ini adalah masalahnya, apakah itu yang akan intervensi, mungkin teman-teman bisa diskusikan itu lebih jauh. Arif: Oke Mas Hanif. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini sudah mau hadir Mas Hanif, dalam proses ini dan saya dan IPC mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya terkait dengan pemaparan tadi. Terima kasih. Hanif: Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian, selamat melanjutkan berdiskusi, senang sekali saya berdiskusi dengan teman-teman. Mendapatkan informasi lebih jauh terkait dengan masalah dan tantangan di OPI itu sendiri. Selamat pagi. Assalamualaikum wr.wb Arif: Teman-teman, tadi Mas Hanif sudah memaparkan beberapa poin, ini masih ada waktu kita bisa masuk dalam poin inti dalam kegiatan workshop ini yaitu finalisasi draft NAP. Nanti mbak Lumina bisa membantu untuk menampilkan draft NAPnya dan poin mana yang menjadi masukan teman-teman CSO. Kemarin teman-teman CSO sudah menyampaikan usulannya, kira-kira sudah sinkron atau sepeti apa? saya persilahkan mbak. Nanti langsung saja teman-teman bisa dilihat, kemarin saya mencatat itu ada poin-poin tentang transparansi di bidang legislasi, kemudian Kopel itu ada tertutupnya informasi tentang agenda rapat yang menjadi prioritas. Soal peraturan kode etik dari ASA. Kalau nggak salah waktu itu Pak Sam sudah memberikan beberapa poinnya soal konflik kepentingan kemudian tidak transparan juga laporan aduan. Pengalaman kami dulu melaporkan Bambang Pacul ya, kita laporkan Hakim Aswanto. Kita laporkan tapi tidak tahu track aduan laporan kita sudah sampai mana, tiba-tiba Habiburrahman bikin rilis/konferensi pers, terus laporan ini tidak bisa ditindaklanjuti karena sudah kesepakatan DPR soal pemecatan Hakim Aswanto. Padahal yang kita kritik adalah pernyataan dari Bambang Pacul itu, bahwa putusan-putusan MK tidak sesuai keinginan DPR. Waktu itu, laporan-laporan aduan ke MK, juga ke MKD tidak berjalan. Dulu kita pernah dengan teman-teman ICW soal Azis Syamsudin, tapi tidak jalan, sudah keburu ditangkap oleh KPK. Itu mungkin jadi catatan di NAP ini, silakan Mbak Lumina. Lumina: Kemarin yang dari proses tahun lalu itu, ada sekitar 5 komitmen untuk usulan CSO dan usulan dari internal DPR. Sekarang ada tambahan lagi, sekitar 4 komitmen yang dikumpulkan teman-teman. Warna kuning itu
yang usulan dan saya presentasikan kemarin. Warna oranye itu, usulan tambahan yang disampaikan oleh teman-teman CSO. Ada beberapa usulan yang sebenarnyaada irisannya, bisa digabungkan ke dalam satu komitmen. Termasuk di milestone dan dan aksinya. Dalam sesi ini mungkin kita bisa mempertajam milestone dan aksi-aksi yang ada. Mungkin kita bisa mengeliminasi maupun menggabungkan milestone yang ada dan lebih ambisius. Kiranya bisa membuat usulan yang ambisius tapi juga bisa praktis dalam pengerjaannya terutama di Sekretariat Jenderal. Kalau dari saya sendiri, secara overview sebenarnya yang usulannya sangat ini ya maksudnya visible kecuali mungkin yang memang saat ini agak susah yang kemarin dari hasil scooping di internal DPR soal keterbukaan budget. Sampai sekarang, anggaran itu yang sebenarnya paling agak susah. Komitmen 7 yang mendorong transparansi anggaran ini agak susah karena dari dulu untuk memaparkan anggaran sangat sulit karena kesekretariatan jenderal agak bingung karena landasan peraturannya dimana?. Misalnya LHKP atau data anggaran itu sifatnya general, menurut saya ini sulit untuk dicapai, tapi mungkin Ravio atau yang lain yang sudah berpengalaman dengan BAKN atau bagian lain yang akan memberikan komen. Mas Riza juga bisa lihat visibilitasnya. Kita bisa bahas satu-satu dari pertama yang piloting projek yang RUU ITE, perubahan iklim dan penyelenggaraan sumbangan. Sekedar info, saya agak takut soal ITE, ada rumor akan di fast track seperti RKUHP yang lalu. Jika hal itu terjadi, kita tidak bisa apa-apa lagi, karena sudah disetujui. Undang-undang ini, saya udah upayakan dengan Komisi 1 (satu) agar bisa lebih terutama di sekretariatnya. Cuma kalau misalnya ada komen, strategi atau aksi yang bisa kita lakukan untuk komitmen ini, saya persilahkan masukan-masukannya. Jadi milestone kuning dari kami dan orange dari CSO. Komitmen 1 Lumina: Kita fokus di perencanaannya, pelaksanaannya, di evaluasinya. Multi Stakeholder forum itu tahap awalnya untuk sosialisasi terlebih dahulu. Apa itu MSF, yang difokuskan adalah TA dan TA Komisi, dan staf sekretariat komisi yang dilibatkan. Peningkatan pemahaman, mainstreaming dan internalisasi dan baru tahapan pembelajaran baru mulai pengembangan rencana atau co creation plan untuk ketiga RUU ini. Setelah pelaksanaan itu maka kita laksanakan forum dengan target 6 (enam) bulan sekali. Setelah itu memastikan dokumentasi, evaluasi data dan harus dirapikan dan publikasi ke masyarakat, kemudian disosialisasikan. Arbain: Kita fokus ke komitmen 1 dulu. Lumina: Setelah melakukan rekapitulasi data, baru kita melakukan assessment plan untuk untuk mereview hasil forum-forum tersebut. Jadi seperti satu rangkaian cerita dari proses pengenalan, perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi. Kira-kira apakah ada tambahan misalnya ada mekanisme khusus yang kita inginkan atau ada sesi khusus misalnya nanti harus ada konsultasi dengan anggota kah misalnya. Atau ada persyaratan harus perekrutan orang non parlemennya itu seperti apa, kita buka seluas-luasnya. Apakah kita menetapkan prosedur keterlibatan CSO-nya atau gimana?. Penetapan targetnya seperti apa di forum-forum itu?. Kalau di sini kan kami lebih ingin menularkan proses itu ke komisi, bukan seperti mengesahkan atau memastikan target kita dari CSO atau advokasi kita masuk, tapi seperti mengenalkan dulu prosedurnya agar mereka mau membuka ruang. Arbain: Kalau di NAP sebelumnya apakah kita sudah melaksanakan MSF? Lumina:
Ada, tapi nggak jalan. Persoalannya di anggaran, yang megang Bu Supri, biro persidangan. Kami konsultasikan dan halangannya anggaran di DPR itu berat. Mereka harus buat tim, untuk merencanakan, tim harus dibayar untuk melaksanakan forum itu. Mereka harus bayar orang media, orang lapangan tim yang menyiapkan sidang dan segalanya. Kalau piloting, scoopnya lebih kecil tapi kita bisa kolaborasikan anggarannya, kita bisa menyusun struktur timnya agar bisa efektif. Arbain: Sorry mbak. Mungkin bisa disingkat apa perbedaan dari MSF ini dengan RDPU dan mekanismenya. Lumina: MSF adalah forum multi pihak lebih mirip SKK Migas. Ada working group bareng antara DPR dan CSO. Jadi ada kelompok yang lebih terikat, yang ada peraturan kesepakatan bersama. Kalau RDPU cuma sekali jalan, kita maunya kayak menularkan ada agar-agak kelompok yang lebih klop antara CSO dan terutama TA - TA yang bergerak, karena jalur masuk kita kalau melalui TA yang paling visible buat bisa masuk nanti ke PNS-nya, juga masuk ke institusi komisinya, barulah keanggotaan. Lukman: Saya pikir apa pertanyaannya, pengalaman kita di CSO banyak menginisiasi banyak hal dan mempersiapkan institusinya. Semacam task force layanan untuk hal ini apakah sudah ada? meskipun tempat ini jadi banyak orang, apakah ada PIC yang menangani ini? Lumina: Kalau untuk penyelenggaraan sumbangan nanti sepertinya ada di Mas Riza, perubahan iklim ada di WFD. Kemarin mereka sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan pendekatan ke anggota dan ke TAnya. Secara resmi belum terbentuk Task Forcenya, tapi kita upayakan. Kalau ITE agak punya resiko, Komisi 1 (satu) agak tertutup setelah Bu Supri cabut. Dulu Komisi 1 (satu) yang paling bagus untuk transparansi, tapi kepala bagian naik jabatan jadi Karo, akhirnya performancenya turun. Dulu OPI yang pertama berusaha merangking setiap Komisi dari tingkat transparansi yang menang itu Komisi 1(satu), Komisi 3 (tiga) dan BKSAP. Masalahnya banyak Komisi lain yang iri, dan merasa bahwa PPID melakukan penilaian pada kami. Jadi merasa menolak ketika dilakukan ranking proses transparansinya. Kalau Komisi 1 (satu), kita sudah melakukan pendekatan ke TA-TAnya baru ke PNS nya supaya lebih terbuka. Kami khawatir jika PNS melakukan dengan pertimbangan anggota dalam publikasi, padahal dalam peraturan mereka wajib mempublikasikan ke publik. Mereka selalu menggunakan tameng anggota dalam melakukan berbagai hal. Riza: 3 (tiga) ini berkaitan dengan RUU kemarin? kalau seandainya kita tambah RUU yang sifatnya klasifikasi gimana? Lumina: Bisa, tapi harus ada yang mengawalnya dari CSO. Riza: Berarti bisa kita tambahkan kalau sudah diklasifikasikan masih bisa asal ada yang mengawal. Lumina: Kalau di OPI kita bisa koordinasi, dan mengarahkan ke Komisi yang terkait. Tapi pengawal implementasinya bantu dikawal oleh CSO dan TA yang akan bantu. Riza: RUU EBET sudah jauh ya? percuma juga ya. Arif:
Sudah dikawal oleh CSO lainnya juga mas. Cuma kalau mau kita masukan, prosesnya sudah jauh. Tinggal disahkan. Masih pembahasan, tapi mereka sudah rapat-rapat di hotel, dilakukan tertutup. Kalau usulku RUU Migas. Masih 0 (nol) pembahasannya masih kembali awal, dulu sudah jauh. Arbain: Forum MSF ini ada komitmen dari sekretariat Komisi terkait kemudian CSO bikin satu kesepakatan tertulis. Riza: Bukan, di NAP sebelumnya belum ada. Arif: Soal RUU Migas masih 0 (nol), kelihatannya akan dibahas setelah RUU EBET disahkan. Lumina: Ormas seperti itu agak susah. Riza: Kalau omnibus RUU kesehatan itu mungkin nggak kita masukin? tapi yang mengawalnya ya. Arif: Ada teman-teman yang di isu kesehatan nggak? Riza: IDI. Mereka juga CSO. Itu menarik jika kita bisa best practices untuk penyusunan omnibus. Kita sudah kelewatan yang ciptaker. Arif: Kalau RUU Penyiaran sudah jauh belum? Goib: Sebenarnya dengan adanya STB, di daerah udah nggak perlu lagi. Ravio: Masalahnya cuma masalah TVRI gitu aja, yang ujung-ujungnya cuma bahas uang, kenapa dana penyiarannya hanya TVRI. Riza: MSF ini akan diletakkan dimana? di tingkat komisi atau dimana? Lumina: Di tingkat Komisi. Ravio: Konteksnya, dulu aku mas Hanif IRM, yang mengerjakan itu aku. MSF di OGIP itu ada 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi. 1. Harus ada mandat yang jelas. 2. Harus ada timeline yang jelas. 3. Harus ada remit/penugasan yang jelas. Atau proses pengambilan keputusan terkait dengan MSF, bukan hanya sekedar konsultasi. Harus ada balance representation, misalnya 6 orang dari masyarakat sipil maka 6 orang anggota parlemennya. Dari 3 ini yang paling clear adalah yang ketiga ini.
Mungkin di bagian judul kita bisa tambahkan resiko, tidak dituliskan RUU tapi akan di pilotkan misalnya 3 (tiga) RUU. Usul Riza tadi menarik, pembahasan RUU yang belum masuk prolegnas. Mungkin ada salah satu working grup yang akan mengawal. Mungkin ada kebingungan MSF, OPI diawal setelah RAN jadi, kewajiban kita apa di CSO?. Kita akan saling tunggu. Sekretariat apakah akan mengadakan pertemuan lagi atau CSO akan harus ngapain? MSF, kewajiban sekretariat adalah membantu untuk setiap stakeholder paham prosesnya MSF. Mereka yang membuka akses kita untuk berkomunikasi dengan DPR. Apakah lewat fraksi, AKD atau lewat mana. Proses itu nggak harus kita ketemu terus, bisa saja IPC pegang semua working grup, tapi dalam pelaksanaan kita bisa melakukan rapat rutin dimana pertemuan setiap tahun, perwakilan working grup bisa meng update. RUUnya kita bisa tulis untuk maintenance fleksibilitas politik. Kita fokus ke prosesnya bukan outcomes ke RUUnya. MSF ini memberikan akses masyarakat sipil untuk berdiskusi dan mempunyai peran dalam mengambil keputusan penyusunan RUU atau legislasi. Biasanya nilai jual yang mau didengar oleh DPR dari partisipasi masyarakat sipil adalah kepercayaan masyarakat terhadap RUUnya. Poin utamanya partisipasi kita, karena DPR itu mikir kalau CSO sudah ikut maka akan jadi ribet dan menjadi kontroversi, padahal karena tidak dilibatkan dari awal. ASA: Saya masih belum bisa berfikir tentang MSF ini, sebagai sebuah wadah kita buat 1 (satu) saja, masalah didalamnya ada banyak agenda ya mungkin dibahas sesuai RUU itu. Secara psikologis, jika di awal sudah disajikan banyak institusi, seakan-akan jadi tambahan kerjaan, walaupun kita nilai bahwa kerjaan mereka apa?. Dari persepsi mereka, pasti ini akan menambahkan kerjaan. Hal yang penting juga adalah kita mencari insentifnya, kalau DPR melibatkan masyarakat sipil, maka insentifnya apa?. Apakah kepercayaan masyarakat meningkat?, perlu kita lihat bahwa orang bergerak karena insentif, permasalahannya nanti misalkan kalau dibentuk 1 (satu) MSF, siapa yang akan mengawal?, kita akan berbagi peran kita tergantung isunya. Kalau isu kesehatan, itu bisa dikawal lembaga 1 (satu) lembaga yang concern disitu. Seperti matrix di atas, di kegiatan ASA, mungkin cukup 1 (satu) kali. Misalnya FGD kan nggak per MSF, tapi cukup 1 (satu) kali, semua kita undang, ketimbang berkali-kali dengan materi yang sama. Saya hanya menambahkan, mungkin itu saja. Terima kasih. Lumina: Mungkin nanti bahasanya akan diganti, piloting mungkin saya ganti untuk MSF dulu belum sampai asesmennya atau seperti apa?. Misalnya Lokakarya di awal itu ada pengenalan, idealnya FGD 3 kali, misalnya waktu dan anggaran susah maka untuk pengenalan NSF 1 (satu) atau 2 (dua) kali, tapi proses persiapan dan konsultasinya mungkin kita adakan meeting. Usul Ravio tadi mau diganti bahasanya atau gimana? Ravio: Ini bukan phrasing, tapi milestone nya, idenya bagus. Ada forum multi pihak untuk membahas legislasi, tapi milestone nya internal lagi. Peningkatan kapasitas TA, peningkatan tim publikasi dan dokumen hukum, milestone nya nggak ekslusif ke MSFnya. Kalau milestone MSF misalnya menyepakati mandat MSF ini apa?, komposisinya seperti apa?. Terus dari awal tunjangan kemudian disuruh jadi, kemudian harus mencari mana pimpinan komisi yang mau. Dari awal pertama adalah membentuk MSF-nya dulu. MSF itu soalnya atau multi stakeholder itu sudah over use sekarang ini. Ide awal OGP adalah supaya partisipasi masyarakat sipil itu terjamin. Bukan RDPU yang terserah DPR mau undang atau tidak, karena itu hak mereka. Kalau MSF kita punya seat at the table, keputusan sebagai forum bukan diundang untuk mendengarkan presentasi dan pulang. Maka milestone nya harus membentuk forum itu, maka harus diidentifikasi. Apakah nanti bentuknya lokakarya, workshop atau FGD sesuai kebutuhan. Misal di WFD sedang mendorong RUU Perubahan Iklim, sudah masuk longlist, tapi belum dipublish juga dengan DPR. Aku cerita ke Lumina, yang seperti ini bisa jadi pilot, RUU sudah kita buat dulu, untuk masuk longlist harus sudah ada draftnya dulu. Bulan Oktober kita buat kokreasi meeting, kita undang 30 CSO, dan think tank, pertama fokus di
lingkungan dan perubahan iklim. Kita kumpulkan apa saja yang harus ada dalam RUU ini. Maksudku sederhana dengan mengubah urutannya dalam proses buat RUU. Kalau memang komisi, maka komisi yang buat panitia mereka, mereka diskusi dulu, susun draft, bahkan nggak usah langsung di publish mereka bahas aja dulu di dalam. Jika mereka butuh ketemu sama ahli ya silahkan undang 1 (satu) atau 2 (ahli) yang diundang. Setelah mereka yakin dan sepakat baru dibuka ke publik. Ketika partisipasi masyarakat sipil, mereka siap. Riza: Coba baca usulan yang gw tulis di bagian yang orange. Itu bukan yang dimaksud sama Ravio?. Ravio: Yes. itu yang dimaksud. Standarnya membentuk forum. Riza: Mekanisme pertamanya seperti itu dulu, nah terus yang kurang itu mungkin ini ya, mengadakan MSF. Ravio bilang harus ada keseibangan antara anggota DPR dan partisipasi masyarakat sipil. Berarti yang 6 (enam) bulan sekali ditambah keberagaman partisipasi. Ravio: Sebenarnya makin sederhana semakin gampang ya. Misalnya MSF, menyusun komposisi, menyusun SOP forum, disederhanakan saja. Misalnya, membentuk forum yang beranggotakan perwakilan DPR dan perwakilan masyarakat sipil yang proporsional. Itu clear. Kita bisa bikin forum di awal untuk menentukan strateginya gimana agar bisa ketemuan. Arbain: Satu tadi, membentuk forum MSFnya, menyusun standar-standar tadi ya. Kedua, melaksanakan. Riza: Menyusun, melaksanakan dan monitoring. Arbain: Udah, 3 (tiga) milestone itu saja? Ravio: 3 (tiga) milestone, tinggal aksinya aja kita spesifikkan nanti. Arbain: Kalau sebelumnya itu seperti goals. Ravio: Iya, rencana pengembangan co creation. Riza: Gw bisa pahami akhirnya Lumina bisa buat begini, karena kapasitas di internal DPRnya. Ravio: Itu di Aksinya saja, tidak masalah. Riza: Oh begitu, berarti cara menulisnya saja ya.
Ravio: Karena kalau itu tadi terjadi maka setelah itu selesai maka kita selesai donk. Sedangkan tujuan kita belum tercapai. Arbain: Peningkatan kapasitas itu bisa masuk dari bagian pembentukan MSF ya. Ravio: Seperti RUU Perubahan Iklim, itu yang mengerjakan adalah TA-TA yang ditugaskan mengerjakan RUU itu. Setelah mereka diskusi, mereka baru sadar bahwa draft yang mereka diskusi itu kosong, mereka nggak paham soal luasan damage, NEK atau nilai ekonomi karbon. akhirnya mereka minta dibantu untuk memahami ini. Ketika mereka paham sesuatu, tapi milestone kita adalah prosesnya itu. Riza: Komitmen ini oke ya? Lumina: Membentuk forum MSF dulu baru mengadakan forum baru melakukan asesmennya. Ravio: Disini gw bilang tadi, mau nggak mau, pragmatik itu harus cocok-cocokan. Pengalaman Renaksi sebelum ini, 15 CSO yang kita undang, kalau sudah jalan, wah ini nggak ada yang cocok sama program kita mas. CSOnya mundur dan tidak terlihat lagi dan selesai. Jadi, misalnya ada CSO diundang dari awal, mereka tertarik tapi nggak ada funding yang terkait topik itu, akhirnya menarik diri. Sama saja bohong kalau buatnya ikut, tapi melaksanakannya enggak. Banyak yang keteteran karena ujung-ujungnya bahwa ini kerjaan, kalau nggak ada fundingnya maka alokasi kerjaan kita yang ada fundingnya. Komitmen 2 Arbain: Kalau Aksinya sudah banyak ditulis tadi. Riza: Ada 2 (dua) ya. Pembentukan standar transparansi dalam legislasi. Arbain: Mungkin di peraturan DPRnya yang direvisi, kurang tahu juga. Sebenarnya ada peraturan. Lumina: Ada peraturannya, tapi nggak terlalu jalan. Keputusan Sekjen 2010, yang peraturan No. 61 tahun 2020 itu batal. Ravio: Kalau tidak salah ingat, diskusi ini kan waktu itu gara-gara setelah dengerin bahwa menyusun risalah itu kewajiban tapi tidak terjadi. Lumina: Gapnya selalu karena peraturan tidak ada konsekwensi atau spesifikasi harus mempublikasi. Riza: Peraturannya nggak ada, di CSO
ASA: Bisa nggak kalau di setiap milestone diletakkan baselinenya, supaya bisa kita lihat kondisi eksisting. Ravio: Maksudnya di setiap milestone ada penambahan kolom baseline. Biar clear dan logis. Arbain: Kalau ini tadi ada usulan review terkait perubahan-perubahan kebijakan mungkin, atau ada usulan perubahan publikasi. Ravio: Kalau ambisius, penyusunan milestone nya mendorong perubahan. Riza: Kalau ambisius, berarti perubahan kebijakan dalam 2 (dua) tahun. Tapi kita tahun pemilu. Ravio: Inikan ke sekjen, berarti masih mungkin. Riza: Kalau tadi kata mas Arbain, perubahan kebijakan bisa? Perubahan kebijakan standarisasi legislasi. Lumina: Langsung di komen saja. Kemarin kita menyasar ke peraturan DPR ya. Ada peraturan Sekjen yang hasilnya adalah peraturan DPRnya. Yang batal itu peraturan DPR, bukan peraturan Sekjen yang 2010. Aku sudah punya draft yang terbaru, tapi pimpinannya nggak mau mengesahkan. Arbain: 2010 tentang KIP kan? terdapat perubahan tentang peraturan undang-undang. Ada lagi tentang panduan pengisian SILEG. 1. Peraturan DPR tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI tahun 2010. 2. Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-undang. 3. Keputusan Sekjen tentang Panduan Pengisian SILEG. Riza: Kalau saya tulis kebijakan, bisa peraturan maupun keputusan ya. Jadi Perubahan Kebijakan Terkait Standarisasi Penyusunan Legislasi. Ini yang mau kita sasar ya. Arbain: Iya, milestone 1 (satu). Milestone 2 (dua) nya. Kita mau dorong supaya DPR itu dalam milestone, yang dilakukan. Ravio: Masalah kitakan disitu. Peraturannya jadi tapi pelaksanaannya nggak ada. Masalahnya, kalau dimasukkan konsekuensi maka peraturannya nggak akan jadi. Mana mau mereka. Riza: Coba mbak, maksudnya yang standar penyusunan legislasi DPR itu apa? Ravio:
Tolong jangan pakai kapital, kesannya itu sebuah set dokumen. Pelaksanaannya, dalam pikiran aku malah peraturannya berubah. Kalau pelaksanaannya belum. Karena kalau pelaksanaan, maka peraturannya berubah di tahun pertama. Mungkin nggak? Kita ambisius di NAP sebelumnya tapi yang kecil-kecil pun susah. Arbain: Peraturannya sudah ada, sudah bisa jadi panduannya. Meskipun belum lengkap peraturannya. Arif: Kalau DPR mengumumkan hasil itu mereka dapat insentif apa ya? Ravio: Kita nggak bahas insentif ya, ini kewajiban. Lumina: Itu memang kewajiban, tapi nilai RB mereka. Ravio: Standar itu maksudnya, risalah itu mau di publish apakah agenda rapat, jadwal rapat, nah itu dibilang lapsing. Arbain: Catatan rapat itu, poin-poin. yang verbatim itu yang risalah. Suka telat dan suka nggak diumumkan. Ravio: Misalnya pembahasan tingkat 1 (satu) dah selesai, terus tingkat 2 (dua). Risalah tingkat 1 itu baru muncul 3 (tiga) bulan kemudian dan sudah nggak ada yang menggunakan. Berartikan pengaduan dong. Arbain: 1 (satu) complain dan satu SOP-nya ada masalah. Ravio: Berarti benar jika kita mau mengubah standarnya. Riza: Jangan di modelin, buat transparansi jangan di modelin. Kalau MSF boleh di modelin. Ravio: Pengalaman di Co creation itu sebelumnya DPR mengakui masalahnya. Mereka mengakui sudah buat risalahnya, tapi lapor ke ketua Komisi. Nanti mereka yang bilang jangan di publish dulu. Lumina: Nanti bisa lewat jalur PPID, tapi lewat mereka juga sama. Ravio: Berarti masalahnya diotorisasikan. Standar yang sekarang hanya disebut informasi wajib dipublikasikan. Mereka tidak mau komit, jika terlalu spesifik. Jika kita jelaskan, penerbitan laporan lapsing tidak membutuhkan persetujuan. Riza: Berarti itu kan di kebijakan.
Ravio: Tapi itu target kita. Baseline menyebutkan bahwa penerbitan laporan dan dokumen sering kali diabaikan. Riza: Tadi problemnya mas Arbain soal kalau sudah diperbaiki kebijakannya mau dilaksanakan, terus milestone nya apa, atau milestone yang kedua ini perubahan kebijakan dulu? 2 (dua) tahun? atau langsung masuk di pelaporannya? Ravio: Jangan, pengawasan atau pendampingan. Kalau bicara insentif bisa jadi pendampingan. Kalau dibuat perubahan, ada asistensi, maka orang di DPRnya paham nggak mereka berubah?. Harus milestone sendiri kalau pendampingan. Aksinya nanti bisa bikin FGD, workshop dll. Riza: Setelah itu baru monev implementasi kebijakan nya. Atau nggak sampai disitu? Ravio: Kita mau komitmen sampai sejauh apa? Lumina: Kita bisa menyediakan channel nya, administrasinya. Ravio: Contoh di Argentina, peningkatan tentang akses informasi untuk proses keadilan. Kasus yang sifatnya public interest oleh peradilan yang memilih kasus sendiri. Pengadilan yang menentukan kasus mana yang akan disidangkan. Mereka buat sebuah forum masyarakat sipil yang isinya adala perwakilan masyarakat sipil dan perwakilan judiciary, sekali sebulan mereka memutuskan untuk perkara mana yang menjadi public interest yang akan diprioritaskan. Selama ini belum diketahui, kemudian dibuka aksesnya dan dibuat secara terbuka. Berarti intinya, bisa dilakukan sesederhana itu tapi berubah dan menjadi praktik baru, tidak perlu ada dekri atau SK, itu lebih praktis. Ini masih dilakukan sampai dengan sekarang. Jika melakukan perubahan kebijakan melalui pendampingan. Arbain: Milestone kedua, peningkatan publikasi dokumen kebutuhan rapat. Misalnya pendampingan. Ravio: Monev bisa dilakukan di nomor 3 (tiga), nomor 4 (empat) bisa di follow up di Renaksi berikutnya. Arbain: Perlukah disebutkan peningkatan persentasenya? 2022 hanya 0,08% risalah. Harusnya dipublikasikan semuanya. Berapa persen? Lumina: Aku kurang komen, kemarin kita sudah berurusan dengan teman-teman yang mengurus risalah. PPID, sampe aku sudah buat saluran kanal informasi publik. Saluran di DPR aja seperti terputus-putus, antara di komisi. Masalah integrasi. Ravio:
Gw mau bilang 50%. 0,08% itu standarnya IPC. Kalau standar DPR itu pasti sampai 50%. Contohnya di BAPPENAS, data 2018 kepatuhan informasi publik asesmen OGP dan ICNL itu 14%, tapi pemerintah 94%. Tergantung kita mau pakai standar siapa? IPC atau DPR. Arbain: Cara IPC menilai itu dengan jumlah rapat yang dipublikasikan dan jumlah risalah yang dipublikasikan. Kalau mau ambisius maka dihitung lagi jumlah rapat yang sesungguhnya. Tidak semua rapat diumumkan. Lumina: Banyak rapat itu yang sebenarnya tidak diadakan, yang terjadwal itu kadang tidak diadakan. Tapi uangnya keluar. Absen adalah yang mereka tidak mau publikasi, karena banyak yang absen ya. Riza: Saya sepakat dengan mas Arbain, jadi berapa peningkatannya harus ditulis. Ravio: Tapi ya ditulis di baseline nya, bahwa saat ini, ketersediaan risalah itu hanya 0,08% berdasarkan data IPC. Maka peningkatan 50% harus menggunakan metodologi yang sama. Jangan pakai kemungkinan, ambisi kita aja berapa. Arbain: Kalau mau ambisius maka harus 100% diumumkan. Kan itu kewajiban. Anggarannya ada. Bisa jadi ini menggambarkan betapa buruknya DPR. Tapi ini bukan berarti ini dasar dalam meningkatkan persentasenya. Dia harus 100% mengumumkan, kan itu kewajiban. Ravio: Risalah itu bukan nggak ada. Risalah itu ada 100% tapi hanya 0,08% yang dipublikasikan. Arbain: Kalau kita kembali lagi ke mandatori semuanya sudah mandat. Faktanya ada semacam insentif atau political wil. Ravio: Kayaknya cuma DPR yang punya peraturan KIP sendiri. Yang lain kayaknya hanya PPID. Kita kasih nilai minimal. Kalau tercapai 100% bagus, tapi kita kasih batas minimal 50%. Kalau perlu ditulis, peningkatan minimal mencapai hingga 50% kepatuhan publikasi risalah dari seluruh agenda rapat. Riza: Pelaporan ini bagian dari monitoring, milestone nya adanya laporan monitoring terkait implementasi ini. Aksinya monitoring. Sudah 3 (tiga) saja. Break makan siang Arif: Selamat siang teman-teman semua, selamat siang pak Ronal. Kita sudah sampai pada tahap finalisasi draft OPI tadi kita sudah sampai komitmen 3. Teman-teman tadi sudah berhasil menyelesaikan 2 (dua) komitmen. Sekarang komitmen 3 (tiga) mungkin mbak Lumina mungkin bisa saya serahkan lagi untuk presentasinya. Silakan teman-teman bisa mengkritisi atau memberikan masukan yang kira-kira masih kurang apa saja poin-poinnya.
Lumina: Kita berdasarkan yang proses tadi, mungkin kita lihat dulu milestone-nya, jadi ada beberapa langsung yang harusnya masuk ke dalam aksi jadi kalau komitmen ketiga ini, intinya ingin mengintegrasikan info legislasi dan juga risalah ke dalam SILEG. Ini usulan Formappi kemarin. Arbain: Kita perjelas dulu judulnya nih. Integrasi, publikasi legislasi dan risalah rapat dalam SILEG. Apa yang dimaksud info legislasi ya. Lumina: Info legislasi dwi mingguan untuk semua legislasi. Semua status legislasi. Ravio: Di PUU ada SIMAS. Informasinya ada tapi tersebar di beberapa tempat dan tidak disatukan. Kemarin dari PUU setuju, cuma mereka bilangnya kalau PDTInya juga setuju. Tapi kemudian ada payungnya yang mengotorisasi bahwa PUU itu juga dipublish di SILEG. Lumina: Jadi kalau jadi info-info yang kalian cari, sebenarnya itu lebih banyak memang yang disediakan info legislasi. Kalau belum pernah lihat nanti aku jelasin. Arbian: Pernah lihat dalam bentuk power point. Lumina: Kalau kemarin misalnya ada yang nanya omnibus lawa sampai mana. KUHP sampe mana. Biasanya updatenya selalu disini. Di PNS dan Kementerian juga selalu melalui info legislasi. Cuma masyarakat belum tahu kalau ada produk ini. Dan publikasi dan SIMAS PUU pun lebih banyak dilakukan oleh PUU itu sendiri. PUU punya instagram sendiri untuk publikasi ini tapi banyak yang tidak tahu. Tidak banyak followersnya juga. Ravio: 2023 sudah ada, bagian paling bawah. Lumina: Sebenarnya ini yang harusnya tampil di SILEG karena ada infografis sampai tahapan mana RUUnya itu. Berapa persen pembahasan tingkat 1 (satu). Menurut saya pribadi ada yang lebih lengkap dari lapsing. Di SILEG sendiri kadang-kadang lapsing itu isinya bahwa rapat sudah disetujui. Terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) kalimat. Sedangkan di PUU lebih lengkap. Misalnya apa yang diperdebatkan, dari PUU sendiri ikut memantau. Ini seperti rangkuman. Ravio: Kalau kita lihat kronologinya dari minggu sebelumnya, bulan sebelumnya sebenarnya kelihatan prosesnya apa yang dibahas. Ini dulu dibuat oleh Humas PUU memang ingin publish ini tapi di SILEG sulit sekali jadi mereka buat disini. Akhirnya mereka buat sendiri di website mereka. Jika SILEG tidak bisa masuk. Arbain: Jadi yang kita maksud integrasi itu misalnya link ini tapi juga substansinya.
Lumina: Paling minimal itu kasih linknya. Maka SILEG nya bisa update ini itu. Tapi maunya ini nggak ada tapi langsung aja masuk ke SILEG. Idealnya begitu. Arbain: Kalau masuk di SILEG berarti masing-masing RUU. Ravio: Banyak RUU yang ada disini tapi belum diupdate di SILEG. Kemudian forum mengecek isi dari Info SILEG, info SIMAS PUU, info Prolegnas untuk melihat contoh salah satu perkembangan RUU pendidikan kedokteran hewan. Berdasarkan temuan, bahwa perkembangan pembahasan RUU tidak ada di Info Prolegnas dan Info SILEG hanya ada di info SIMAS PUU. Ravio: Kadang mereka sudah berikan infonya tapi kadang mereka harus mendapat izin terlebih dahulu, jadi kadang tidak dipublish. Lumina: Selain itu, PUU tidak masuk dalam tim konten SILEG. Bukan hanya karena pimpinannya nggak mau, tapi karena mereka juga bukan bagian tim konten. tim Konten SILEG kebanyakan dari tim pemberitaan dan sidang komisi. Jadi diserahkan ke komisi masing-masing. Ravio: Baselinenya, PUU tidak tergabung dalam tim konten SILEG. Lumina: PUU harus ikut mantau. Arbain: Hal yang perlu dipastikan: 1. Jadwal, kalender; 2. SILEG (Kronologi/rekam jejak) 3. Sarana partisipasinya (Simas PUU = penyusunan), Sipanlag (implementasi), Simas feedback (pembahasan). 4. Baleg juga punya sarana pembahasan. Yang mau kita integrasikan jangan tanggung-tanggung, semuanya ya. Teman-teman Kopel tadi juga menemukan berapa persen jadwal yang diumumkan? kalau dijadikan milestone kira-kira jadinya bagaimana? daftar prolegnas? Ronal: Kalau tadi ada poin ketiga ya, tadi sempat lihat kalau kita membulirkan info legislasi seperti sesuatu yang demikian bernilai, ke instrumen yang cakupannya lebih luas. Yang terlintas itu, followers akun DPR RI itu bisa nggak? atau apakah itu sudah mewakili SILEG ini atau tidak? Sebenarnya tinggal tweet aja lumayan ya. Ravio: Ini sudah kita bahas pada co creation sebelumnya. Permasalahan yang sama dengan DPR. Dulu kita mau bikin call center, terus siapa yang mau tanggung jawab. Twitter DPR kan pengikutnya rame, dulu sempat 300.000 atau 700.000 mungkin ya. Kenapa tidak merespon komentar masyarakat?. Menurut tim kalau mau
merespon harus laporan dulu. Jadi tiap merespon itu mereka harus lapor. Yang mereka publish itu sesuatu yang sudah ditetapkan baru boleh di publish. Misalnya agenda, photo-photo kegiatan. Lumina: Kalau diperhatiin jadwalnya upload itu jam 12 malam. Jam 2 pagi. Itu untuk mengurangi traffic. Mereka selalu mendapat respon negatif dan mereka tidak punya strategi untuk mengatasi itu. Ravio: Itu kenapa tiap fraksi atau bagian punya medsos sendiri. Karena yang ada di medsos DPR hanya Puan, Pimpinan, dan Pimpinan Fraksi. Sedangkan dagingnya nggak muncul. Lumina: Sebenarnya anggota-anggota itu atau fraksi mau banyak terlibat. Tapi mereka tidak difasilitasi juga. Metaksos itu seperti dibatasi seperti nyogok dulu baru diposting. PUU juga kesel, kenapa SIMAS PUU tidak pernah diposting. Mereka minta tim kreatif untuk buat sosmed, buat video dan tidak disediakan oleh tim DPR. Agak problematik. Ronal: Ini simulasi saja, info legislasi Jan minggu kedua tahun 2023. Updatenya hari ini dan disertakan info yang di PDF tadi itu. Itu mustahil ya? Ravio: Itu kita asumsikan mereka post atau tweet informasi tengah malam supaya seminimal mungkin interaksinya. Ronal: GPP juga kalau nggak direspon. Buat kita ini modenya searah saja itu sudah lumayan. Setiap fraksi pasti ada perwakilan. Misalnya ada komputer, kemudian di tag. Mempertimbangkan cakupan, melihat aku DPR ini sendiri, atau di tag oleh anggota DPR. OPI dll. Ravio: Tahun lalu kita mengerjakan kertas posisi yang DPR. Saya bilang, coba kita dorong supaya ini masuk dalam DPR.co.id tapi ditolak karena belum ada persetujuan dari pimpinan. Akhirnya kita buat twitter sendiri, hanya 80. Hanya yang mengerjakan saja, dan nggak ada yang perduli. Padahal isinya daging semua terkait dengan regulatory impact. Kita melakukan pengkajian anggaran menggunakan perubahan iklim dengan clean budgeting. Tidak pernah publish di website, yang di publish hanya pimpinan sahkan kebijakan.... Masyarakat nggak dapat informasi apa-apa dari situ. Makanya kita mikir bahwa informasi yang sudah ada ini yang akan bahas. Misalnya mereka nggak mau nambah kerja, kan mereka bisa ambil dari SIMAS. Bisa nggak kita mendorong bahwa apa yang dilakukan di SIMAS bisa didorong agar masuk dalam SILEG dengan mekanisme mereka sendiri. Masalah media sosial ini apakah ada lagi? Lumina: Banyak publikasi konten yang bermasalah karena Metaksos yang bertanggung jawab di pembuatan konten website, sosial media dan aplikasi platform lainnya. Mereka seharusnya memberikan layanan kreatif, bantu pembuatan konten dan bantu publish, tapi halangannya seperti itu. Kita upayakan integrasinya itu agar menjadi pemandu website dan SILEG juga. Masalah kontennya, kita bisa lebih kerjasama dengan PUU juga. Arbain:
Kita lihat milestone nya. Kalau terintegrasinya tadi gimana mas? clear atau terlalu luas? Ravio: Sepertinya milestone yang kita buat seperti terlalu internal. Sebenarnya kalau dari Aksi kan sudah ada risalah ya, informasinya ada. Tapi ada deadlocknya. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? belum ada kajian, itu bisa jadi milestone. Lumina: Aku kasih bocoran-bocoran. Ronal: Nanti di dukung oleh IPC untuk mendukung project ini dengan tampilan wajah baru dan pola kerja yang ingin kita hijaukan. Bukan sekedar berganti wajah tetapi berganti pola kerja dan mesinnya. Kondisinya ya. Riza: Milestone nya jadinya apa? Kemudian forum mengecek website DPR dan mengecek beberapa RUU dan perkembangannya. Ravio: Fokus ke integrasi milestone nya tadi. Arbain: Integrasi informasi legislasi Ravio: Mungkin milestone nya bikin forum dulu antara PDTI, PUU, CSO. Kan mau bikin menu-menunya, maka kita ajak mereka dulu. Arbain: Ini bisa masuk kategori MSF itu nggak? Ravio: Jangan, ini proses internal aja. Riza: Ini bukannya di Aksi saja? masa forum dimasukin lagi. Ravio: Jadi milestone nya apa? menyelaraskan, SILEG ini dasar hukumnya apa. berarti milestone nya itu. Mengubah peraturan terhadap yang mengatur SILEG ini. Lumina: SILEG berdasarkan Persekjen. Persekjen No. 13 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan SILEG DPR RI. Otorisasinya agak susah. Bisa aja kita coba. Ravio: Tim penyelenggara SILEG Siapa? Lumina: Campur-campur, dari Komisi, BDTI, Metaksos, jadi konten yang megang metaksos.
Arbain: Secara substansi itu belum lengkap. Apa yang harus diumumkan itu tidak lengkap. Riza: Tapi ini masuk semua mas, NA, jadwal harmonisasi, risala, laporan singkat. Lumina: Yang jadi masalah itu karena mereka tiba-tiba bilang tertutup. Renaksi OGI tentang Parliament tahun 2014, DPR punya klasifikasi untuk melakukan rapat tertutup. Ada landasan-landasannya. NAP 2014. Maksudnya dari DPR tidak menjawab baik SOP maupun klarifikasi. Ada pengecualian. Ravio: Tugasnya mas Arbain, KIP untuk menghilangkan pengecualian. disitu disebutkan, informasi yang boleh dibuka namun bila menyangkut rahasia negara, pertahanan. Lumina: Itu yang membuat PPID itu menutupi informasi. Kemarin saya sudah mengusulkan tapi katanya nanti makin tertutup lagi. Ada alasan untuk membuat mereka lebih ketat. Arbain: Komisi Informasi memang mau melakukan usulan revisi. Lumina: Katanya kalau kominfonya seperti itu akan bakal susah mas. Komisi Informasi seperti bagian Kominfo. Arbain: Salah satu yang mau diubah itu, kemandirian. Riza: Balik lagi ke SILEG, jadi mau ngapain? Arbain: Milestone yang pertama apa? Riza: Memperbaharui, kebijakan mengenai pengelolaan dan tata kelola SILEG. Abis ini apa lagi mas Arbain? milestone berikutnya apa? pelaksanaan integrasi? Ravio: Mengintegrasikan komponen-komponen informasi legislasi (jadwal rapat, perkembangan proses legislasi, SIMAS PUU, SIMAS Panlag, info legislasi, feedback, puspanlak). Komitmen 4. Penyusunan strategi pencegahan dan pengentasan disinformasi. Lumina: Saya sudah cerita ke Mas Gaib ya, problemnya itu kadang-kadang DPR merasa bukan tugas mereka untuk menjawab dan menjelaskan informasi. Dulu sempat banyak crisis team untuk menghandle humasnya DPR tetapi akhirnya dibubarkan karena DPR itu besar dan suara rakyat dan tidak bisa menjawab semuanya sebagai lembaga.
Gaib: Meski ada scoop yang mereka jawab, kalau mereka menjawab semua pertanyaan anggota DPR media ketika kasih statement nggak milih-milih. Kita kan sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau mau hajar ini maka kita cari anggota DPR yang mau hajar juga. Biar terlihat berimbang maka kita cari anggota DPR yang agak oon dikit. Karena di UU Pers yang namanya berimbang itu nggak harus 50-50. Berimbang itu yang penting dua-duanya dimuat. 95% dan 5% nggak masalah. Kalau mereka memang tugasnya merespon anggota DPR, pasti capek banget. Mungkin kita kasih scoop misalkan yang mereka respon itu tentang legislasi. Kemarin yang rusuh tuh UU Ciptakerja, jangan sampai yang disini juga bingung yang asli yang mana. Kita kan perlu tahu yang asli yang mana. Rujukan versi yang asli kan kita nggak tahu yang ada di menteri perekonomian yang mana. Semuanya ada di DPR yang mengeluarkan dokumen itu. Maka tim humas DPR itu harus jadi rujukan. Masyarakat, publik kalau mau tahu yang asli itu hanya ada disini. Kalau bukan DPR dimana? Kominfo juga ada keterbatasan. Paling tahu urusan DPR ya DPR itu sendiri. Jadi tinggal pilih aja nggak usah semuanya yang terkait fokus di respon, kalau misalkan ketua MPR menanam padi sambil maju, nggak perlu direspon. Kalau pemberitaan image memberikan DPR buruk di Google atau di portal-portal banyak tapi yang keluar Ibu Puan dan buruk-buruk. Apakah tugas DPR ini atau bukan? jadi dibatasi saja, termasuk juga di sosial media. Saya lihat di IG dan Twitternya DPR, itu memang nggak ada strateginya. Kemarin ada pengumuman KPI di IG saja dan di Twitter nggak ada. Mana yang jadi prioritasnya?. Isinya hanya Bu Puan, kunjungan kerja, pengumuman komisioner-komisioner. Justru tempat saya dapat iklan dari TV Parlemen. Ravio: Mas, TV Parlemen itu mikirnya media pakai bahan mereka dan mereka dapat royalti dari situ. Walaupun itu dibuatnya dari dana publik. Mereka tidak merasakan apa-apa. Paling heboh saat Puan mematikan mic. Itu Video kita tapi media-media yang dapat views youtube. Mereka inginnya dibayar kalau pakai bahan mereka. Lumina: Iya, dari media itu kadang dapat iklan, dapat monetisasi. Sebagai lembaga publik kan DPR tidak bisa dapat apa-apa. Mereka sendiri tidak kompak dengan Metaksos. Itu kenapa mereka buat akun medsos sendiri. TV Parlemen sendiri, tapi kualitas mereka bagus, kayak streamingnya, subtitlenya atau bannernya. Karena Metaksos itu sering salah-salah. Anehnya, TV Parlemen itu harusnya yang pegang youtube tapi yang pegang adalah metaksos. Gaib: Kalau kita mau praktik, media sosial itu akan menunggu muntahan dari TV dan yang mengurusi berita. Semakin banyak dia buat konten, maka media sosialnya semakin kaya. Medsos itu tidak mengolah sendiri tapi mengambil semua. Jadi biayanya bisa lebih murah. Buat apa konten yang murah ini, sayang. Cuma tayang sekali. Sekarang kita harus mikirin itu. Begitu tayang, kita ambil, kita potong-potong dan kita tayangkan beberapa kali. Di DPR juga sebenarnya begitu. Muntahan yang sudah dibuat saja yang diambil- ambil untuk media sosial. Lumina: Kenapa mereka buat konten sendiri, biar anggaran tidak dikurangi. Fungsi mereka lebih kelihatan. Padahal mereka hanya transfer saja. Karena pemberitaan adalah yang paling besar anggarannya. Gaib: Kalau kita datang untuk melakukan efisiensi, mungkin kita dibuang kali ya. Ravio:
Kalau lagi ke komitmennya, sedangkan komponen ini intinya bukan buat menjaga Citra DPR. Tapi untuk memastikan masyarakat dapat informasi. Masalahnya, mengejawantahkan komitmen itu seperti apa?. Apakah dari media mau berkantor di DPR, atau menyediakan workshop? Gaib: Bikin workshop bisa, bikin pelatihan buat mereka yang mengelola sosmed di DPR selama mereka nggak merasa paling pintar aja. Ravio: Kan biasanya di media ada fake checker. Ada sertifikasi, mungkin golnya supaya di DPR bisa ada tim yang mengecek hoaks. Gaib: Iya, bisa buat pelatihan fake checker untuk mengecek hoaks, supaya mereka punya keahlian. Ada standarnya, ada aplikasi yang dia pakai. Mereka bisa pakai cap. Kalau nanti dipertanyakan maka DPR sudah bisa menjawab dan nanti teman-teman AMSI yang bisa melakukan pelatihan fake checker. Lumina: Kemarin saya sudah ngasih warning sedikit. Mereka akan melakukan pelatihan dari meta, maksudnya sudah banyak konsultan yang sudah masuk dan memberikan pelatihan. Tapi ini kayak lubang hitam, habis ini mereka nggak belajar-belajar dan menyusun strategi atau ganti personel. Mungkin nanti teman-teman media bisa merasa sebagai sesama jurnalis. Mungkin teman-teman bisa meningkatkan kapasitas agar bisa lebih kuat untuk perubahan. Gaib: Sekarang lagi berkembang mekanisme data. Memberikan data utuh kepada publik melalui data. ibu bukan hal baru di kita, tapi di DPR harusnya sudah bisa dengan membuat grafis, data yang kuat terkait RUU yang akan dibahas, direvisi, apa isinya, di pasal mana, perubahannya seperti apa, semua digambarkan. Jadi orang yang malas baca, itu bisa kita bantu dengan memberikan data dalam bentuk infografis. Misalnya UU Ciptakerja, ketika dibuat baru oleh pemerintah melalui Perppu, maka kita melihat, bahwa orang yang tidak baca pasalnya jadi tahu ketika pakai data. Tidak semua harus dibuat data, ada beberapa yang harus dilakukan seperti itu agar datanya bisa terlihat. Ada asumsi dari pemerintah bahwa DPR melakukan korupsi maka kirim saja datanya. Itu lebih simple, ini adalah salah satu cara mencegah hoax selain dengan pelatihan fake checker. Lumina: Berarti ini mildstonenya masih yang kayak pertama yakni capacity building, kedua untuk pembentukan tim yang harapannya ada SK atau tim resmi dan tidak resmi. Gaib: Kalau di media link itu ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang untuk fake checker yang tugasnya mengecek hal- hal yang rame di masyarakat. Mereka memilih mana yang lagi viral, itu yang dipilih karena dia punya kepentingan untuk menaikkan traffic. Tidak semua hoax b=dibahas sama dia tapi dicari. Kalau media, selain untuk meluruskan tapi untuk traffic juga. Lumina: Sebenarnya kalau di DPR mana yang paling origin, kayaknya diperlukan oleh pimpinan. Misalkan anggota DPR banyak yang tertarik dengan yang viral, kayak pinjol yang banyak dibahas sekarang ini. Mereka kalau nggak ada basis media yang viral biasanya nggak tahu. Ketigas soal penyusunan strategi atau mekanisme pencegahan hoax. keempat ini analisis penguatan media. Ini kemarin sempat ada perdebatan soal analisis
media. Proses beritanya itu kayak dimana kita di forum-forum. Tapi analisis media digunakan untuk persepsi, bukan untuk fakta dan klarifikasi dengan data. Cara mengubah persepsi itu gimana ya? Riza: Sebelum kesana, saya masih nggak memahami logikanya kalau bisa saya kasih contoh ya. Ada organisasi masyarakat sipil yang mengkritik cipta kerja. Dengan seperangkat alat DPR yang kita bentuk, terus kita ditangkap. Artinya ruang publiknya nggak dibuka ya. Bahwa ada bentuk kritik yang analisisnya bentuknya jauh melampaui cara pandang DPR. Maksudnya di dalam tahap tertentu, malah membuat diskursus ruang publiknya terhenti ya. Atau memang saya tidak bisa memahami kerja hoax ya? Gaib: Bukan gitu, sebenarnya hoax itu sesuatu yang bukan fakta tetapi diviralkan menjadi seperti fakta. Kalau statement maka itu bukan hoax. Pendapat dan gagasan itu bukan hoax. Yang kita maksud adalah ketika RUU ciptakerja sudah keluar tiba-tiba ada pernyataan bahwa pesangon tidak dibayarkan. Padahal di Perppu yang baru dibayarkan di Pasal 5. Pesangon dibayarkan. Sementara ada yang bilang di Perppu yang baru mengatakan bahwa baik yang UU di DPR dan Perppu yang baru mengatakan bahwa pesangon tidak dibayarkan. Beda sama gagasan dan pendapat. Atau belum keluar Perppunya tapi kita sudah bahas tentang pesangon. Kalau kita bilang hoax, maka kita sudah melanggar HAM. Dengan menggunakan data, kita bisa menunjukkan data yang UU dan Perppu terkait pesangon, jadi kelihatan informasinya. Tidak semua hal yang kita buat harus dibuat stempel hoax. Stempel Hoax itu untuk damage yang luar biasa saja. Kalau tidak di tempel dengan stempel hoax maka DPR bisa dibakar. Sampai sekarang tidak jelas siapa yang bilang hoax, polisi nggak bisa, hanya media atau mereka yang memiliki tim khusus. Mereka bisa klaim, bahwa sudah melakukan pelatihan, ada tim khususnya. Ravio: Bisa tidak jika opsinya begini? DPR punya satgas hoax yang mempublikasi sendiri, diberikan pelatihan tapi resultsnya adalah DPR punya tim yang mengecek hoax, tapi media yang publish. Kita butuh safeguarding. Riza: Relasinya kayak timpang banget. Ravio: Takut kayak Kominfo kan? Gaib: Yang bisa mengecap hoax selama ini hanya Kominfo dan POLRI. Polri hanya berkaitan misalnya dengan teroris. Dua pihak ini juga suka blunder. Ravio: Aku percaya dengan dua lembaga ini, stafnya itu bisa dilatih. yang tidak aku percaya adalah politicalnya. Biasanya pimpinan minta ini itu, informasi bukan hoax dicap hoax, karena pimpinan yang minta. Lumina: Misal pada saat Bu Puan matikan mic, banyak media yang bilang nggak matiin mic, padahal sebenarnya memang matikan mic. Orang jadi berpikir bahwa pimpinan punya hak untuk itu. Ravio: Ini jadi kolaborasi, bukan berarti DPR punya tim yang kerjanya ngecap berita hoax saja. Ada kolaborasi antara DPR dan sekelompok media. Riza:
Dia bukan ngecap hoax, tapi dia menghubungi media bahwa ini berita yang nggak benar. Arif: Kalau misalkan platformnya DPR RI itu klarifikasi melalui media itu. Bisa kan? Gaib: Klarifikasi nggak masalah, hak jawab. Yang butuh cepat itu ya buat stempel tadi. Riza: Saya hanya nggak mau DPR memberangus, dan menjauh dari rakyatnya. Kitra-kira begitulah. Gaib: Iya, nanti malah jadi warisan yang membahayakan demokrasi. Ravio: Langsung saja dibuat, ada sertifikasi keahlian pengecekan fakta bagi tim di DPR. Dan membangun Jaringan. AMSI kan anggotanya banyak. Kita pilih untuk menggawangi itu atau bagaimana? Gaib: Nanti kita sama-sama cek saja. Ronal: Ada beberapa organisasi atau pemangku kepentingan di bidang kesehatan klaim bahwa RUU kesehatan itu merugikan mereka. Terus beberapa orang diwawancara media bilang bahwa draftnya bukan itu, atau bukan yang disebar. Mungkin tidak cukup tepat juga jika hanya itu. Mungkin draft yang tidak sesuai juga bisa dicap. Karena kebutuhannya untuk mendapatkan status RUU kesehatan ini. Betul yang disampaikan Riza, nggak seperti itu. Kita juga sering mengomentari draft RUU tapi anggotanya bilang nggak seperti itu. Mungkin mereka bilang itu hoax. Tapi kita butuh menegakkan informasi legislasinya. Gaib: Bukan DPR menampilkan putusan atau draft terus dibilang hoax, kita sudah sepakat bahwa stempel hoax bukan di DPR. Tapi kita menampilkan bahwa draft yang di DPR itu yang ini. Pertanyaannya apakah teman- teman bisa dapat draft itu, karena kalau sudah muncul di pemberitaan DPR sendiri terus anggotanya bilang itu hoax, kan nggak mungkin. Masa bilang hoax di rumahnya sendiri. Mungkin di media dia bisa bilang itu. Lumina: Kalau saluran administrasi DPR yang terlibat, biasanya walaupun datanya bocor, kita tahu. Bisa lihat dari kopnya, kopnya palsu atau bukan, karena saking besarnya kadang-kadang informasi belum sampai atau unit lain tidak mau membuka untuk melakukan tracking. Gaib: draft semua anggota dapatkan?. Misalnya ini ada draft, ini gw bocorin ya. Mereka pasti gitu kan? itu nggak mungkin bisa dibendung yang seperti ini. Yang bisa dilakukan adalah menampilkan draft yang sudah disepakati dipublikasikan ke publik. Kalau muncul di website DPR maka itu yang menjadi rujukan. Semua LSM yang ingin membahas itu harus mendapat data dari DPR. Apakah itu bisa dijamin? supaya tidak ada simpang siur sebagai langkah pencegahan. Ravio: Kalau dibuat tim bisa? Lumina:
Bisa, ada SKnya ya untuk yang melakukan cek. Saya juga kurang tahu kenapa, kadang-kadang anggota itu punya draft yang beda-beda. Misalnya omnibus, kadang-kadang di Komisi juga tidak ada update. Tiba-tiba malam-malam ada revisi. Mereka seperti ada kebolongan, terkadang punya draft yang berbeda-beda. Kita juga takut untuk memastikan akan upload draft yang mana ke website. Kemarin pusat info bilang, mereka mau update secara real time, tapi takut. Gaib: Untuk Cipta kerja itu memang misteri yang semua orang tidak menyangka. Saya ingat saat Bu Puan pertama kali jadi Ketua DPR dan Aziz Syamsudin. Kita diundang ketemu Bu Puan, ada 15 orang saat itu. Ada Uni Lubis bilang, Bu Puan, gimana usulan omnibus law? dulu belum muncul Ciptaker. Bu Puan nanya ke pak Azis, dia bilang, nggak mungkin menggabungkan UU menjadi satu, kan kepentingannya beda-beda. Tiba- tiba sekarang ada. Mungkin ini adalah kasus tertentu ya. Ini menjadi potensi dan akan mungkin ada di RUU Kesehatan ini. Ini omnibus Kesehatan, semua undang-undang kesehatan disini. Ini akan mengubah banyak hal, memperkuat posisi menteri kesehatan. Badan POM akan berada dibawah Menkes. Kalau mau pilot project bisa juga, akan banyak sekali bersinggungan dengan berbagai perusahaan obat dan lainnya di UU Omnibus law kesehatan ini. Tapi kalau UU yang berdiri sendiri, itu jauh lebih mudah, draftnya nggak akan tersebar. Ravio: Mungkin bisa langsung ke komitmennya, masih ada pembahasan lagi kan? Lumina: 3 (tiga) milestone ini apa mau ditambah lagi atau bagaimana? Ravio: Disahre saja linknya, nanti biar teman-teman yang tambahkan, biar nggak kamu capek sendiri. Nanti yang begini kawan-kawan AMSI yang akan tambahkan. Komitmen 5. Peningkatan Layanan Pengaduan Parlemen Lumina: Peraturan sekjen sudah ada tentang pengaduan. Riza: Ini pengaduan termasuk yang diceritakan mas Arif kemarin bukan?. Misalnya pengadukan Bambang Pacul ke MKD, termasuk disini tidak? Ravio: Masuk, kan pengaduan. Itu bisa masuk, tapi pengaduan di DPR itu lebih ke aspirasi masyarakat dalam konteks kebijakan. Misalnya mafia tanah, DPR diam saja, apa tanggapan DPR. Arif: Masuk, kemarin soal komitmen MKD Riza: Pengaduan ini yang dibayangkan pengaduan yang seperti apa mbak Lumina? Lumina: Kenapa ada peraturan baru karena selama ini pengaduan itu pakai kertas ke Dumas bagian surat. Sekarang itu agar pengelolaan yang lebih bagus maka di semua saluran itu diatur lagi. Bagaimana prosedurnya,
karena ada pengaduan lewat email, sosial media, ada yang lewat sekretariat komisi, ketua, ataupun AKD lain. Analisisnya akan dipertajam lagi. Sebelumnya analisis hanya kategori. Kalau di Dumas itu pengaduan langsung akan dikategorikan lagi. Ini pengaduan Hoax, spam atau pengaduan yang mungkin bukan tugasnya DPR, akan disortir. Arif: Pengaduan ini, apakah akan dimasukkan dalam website?. Website sifatnya masih informasi saja. Bagaimana masyarakat mengadu dll. Di Renaksi atau dimana kita bisa memasukkan tentang website ini? Tanpa harus mengirim surat melalui email atau sekretariat. Profil anggota atau sigota itu masuk di komitmen berapa? Lumina: Sigota sementara ini belum ada. Masing-masing diminta urus sendiri. Arif: Maksudku supaya pengaduan ini bisa masuk langsung ke masing-masing dewan atau komisi. Lumina: Sebenarnya pengaduan ini akan masuk ke AKD dan Komisi, serta anggota sesuai dengan dapilnya. Awalnya seperti itu. Tapi balai aspirasi yang mereka buat piloting ternyata itu cuma pesanan anggota. Jadi bukan seperti barang yang menjanjikan yang dijadikan komitmen. Ravio: Tapi benar, kalau guidance nya OGP, sebenarnya apa yang disampaikan Riza tadi. Pertama perbaikan regulasi, aturan dan mekanisme yang mendorong pemerintah untuk mengklasifikasi tindakan kebijakan dan juga tindakan pengaduan yang diterima. Kedua, audit masyarakat terhadap performance pemerintah. Ketiga, pengaduan masyarakat terkait abuse anggota. Keempat. proses aduan atau penolakan terhadap akses informasi, memberikan akses untuk mendorong respon cepat pemerintah terhadap aduan masyarakat. Kalau gitu milestone nya jadi kayak renovasi rumah lagi (website) Riza: 2 jalunya itu apa saja? Lumina: Maksudnya itu online dan offline. Ravio: Ini baselinenya belum muncul. Lumina: Selama ini pengaduan itu via Dumas. Pengaduan resmi hanya via surat. Harus ada KTP, barang bukti. Mereka hanya sampai tahapan lapor, menyampaikan. Ravio: Mau website diperbaiki 1,2,3. ini masuk di Aksi. Melakukan hal yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. untuk mempermudah cara pengaduan masuk. Riza:
Pertama meningkatkan aksesibilitas. Kedua bisa meningkatkan respon. Kalau pengaduan itu aksesnya dibuka dulu habis itu baru ada responnya, terus aduannya itu bisa dibuat untuk perbaikan kebijakan. Logika layanan pengaduan kan begitu. dengan ditambah forum multi pihak. Kalau dalam konteks lapor, orang ngirim, orang mau dapat responnya, setelah tahu responnya, maka orang mau terlibat dalam perumusan kebijakan dalam masalah ini. Misalnya masalah jalan, kita tidak merespon kasus per kasus, tapi kita mau mengubah sistem kebijakan dan melibatkan orang dalam perumusan kebijakan terkait jalan. Bisa dibayangkan dalam satu kesatuan milestone. Akses pelaporannya dibuka, berarti tidak hanya lewat Dumas. Bisa lewat online. Ravio: Ada nggak SOP soal pengaduan? Riza: Bener. Peningkatan respon aduan. Ronal: Analisis peraturan sekjen, apakah sudah termasuk? Ravio: Aturan sekjen itu apakah ada aturan tentang merespon? Lumina: Tidak ada. Bilang terima kasih aja enggak. Lumina: Coba teman-teman baca laporan biro hukum. Pengaduan itu dibawah 1.000 per tahun. Lembaga sebesar DPR. Ravio: Masyarakat itu nggak mau ngadu juga atau masyarakat ngadu tapi tidak pernah direspon. Riza: Atau masyarakat aksesnya nggak tahu? sehingga mereka tidak bisa mengadu. Lumina: Sebenarnya masyarakat banyak yang mengadu ke email OPI. Tiap hari itu ada 10 aduan, tujuannya misal ke Bu Puan, atau ke Komisi atau wakilnya. Dumas kadang merasa mereka nggak tahu atau mereka males kirim surat, mendingan mereka ke sumber pimpinannya. Arif: Problemnya DPR punya mekanisme reses. tiap berapa kali masa sidang mereka akan ke dapil. Persoalannya akuntabilitas reses ini kita nggak tahu. Perlu nggak kalau reses ini masuk dalam pengaduan?. Jangan-jangan masyarakat mengadunya melalui mekanisme reses. Riza: Itu terdokumentasikan nggak permasalahannya? Logika pengaduan itu, aduannya bisa digunakan sebagai ruang-ruang untuk perumusan kebijakan berbasis data. Makanya kita menyebutnya pengelolaan pengaduan, jadi nggak hanya diadukan tapi dikelola dan terdokumentasikan. Ada pola yang bisa dilihat dan dianalisis, atau bisa menggunakan datanya. Kalau dia tidak bisa mendokumentasikan data dengan baik maka nggak bisa disebut pengelolaan pengaduan. Agak rumit.
Ravio: Kalau mas Arif itu kita balik lagi kita ke SIGOTA, karena kita bisa buka profil Fadli Zon, dia ngapain aja. Masalah di Renaksi sebelumnya proses ini di reses itu sifatnya voluntary. Forum kemudian mengecek website terkait dengan kunjungan kerja anggota DPR. Ravio: Mereka dikasih 1 (satu) TA untuk mengelola website dan medsosnya. Reses itu dikasih dana, tapi nggak ada laporan. Sekjen juga nggak minta laporan. Sama kayak dana hibah partai. Maka target kita apa dulu. Gaib: Sebenarnya kita bisa buat satu pengaduan saja, misalnya di FB. Biar semua melakukan pengaduan disitu. Ravio: Itu memperkecil akses pengaduan, tidak semua pakai FB. Tujuan kanal diperbanyak kan biar bisa banyak yang mengirimkan aduan. Burhan: Kan yang mau kita addres misalnya capacity buildingnya, dll Riza: Dalam konteks pengaduan yang paling penting adalah orang yang menerima pengaduannya ada dulu, kalau dia nggak ada dan kemudian dilimpahkan ke yang lain, ini tidak benar. Ini tidak akan terjadi dalam siklus pengaduan. Kalau infrastruktur DPR nggak bisa maka akan rumit. Lumina: Orangnya ada Dumas, prosesnya aja yang tidak jelas. Bermasalah. Riza: Seberapa banyak laporan dan channelnya? Lumina: Channel resminya hanya Dumas ini saja. Bentuk aduannya surat, map coklat. Jadi kalau online sama kayak surat biasa. Ravio: Online bisa, kita masukkan aduan pakai NIK. Tapi nanti diminta bukti, nah mengirimkan buktinya ini menggunakan surat. Bukti harus basah. Lumina: Sama seperti PPID. Formulirnya ada online tapi harus mengirim dokumen langsung juga. Riza: Gimana kalau layanan pengaduan DPR di integrasikan ke SP4N aja? Ravio: Seingatku, ini dibuat karena nggak cocok. Di lapor sudah ada DPR. Ini jalan, tapi mereka pegang sendiri.
Lumina: Lapor SP4N itu lebih banyak melaporkan PNSnya aja. Riza: Kalau dibandingkan dengan pengaduan disini apa? Lumina: Kita ingin aksesnya lebih luas, channelnya lebih banyak, analisis dan proses pengolahannya lebih birokratis. Ravio: Meniru Lapor, modelnya. Ini milestone nya, memperjelas SOP pengaduan, meningkatkan jumlah aduan yang diterima, meningkatkan jumlah aduan yang direspons. Kita butuh data dari Dumasnya, berapa jumlah laporan diterima dan berapa jumlah yang diterima. Respon itu artinya apa maka harus ada di SOP ya. Di baseline 0 (nol) aja dulu, karena kita tidak tahu berapa laporannya. Gaib: Kalau yang lapor tuh kirim by email atau by surat? Ravio: Lapor tuh ada SMS, twitter, website, apa aja. Real time dan direspon. Langsung di publish dan dibaca semua orang. Riza: Kalau Lapor kan pelayanan publik. Pertanyaannya, yang diadukan apa?. Kebijakan, budgeting, pengawasan. Sesuai dengan mandatnya DPR. Ravio: Aspirasi itu bisa apapun. Ada yang mengadu soal mafia tanah, Kepala Desa korup dll. Arif: Maksudku ada kanal di website nantinya. Kayak Lapor.co.id. Tapi terintegrasi dengan websitenya DPR. Gaib: Harus ada brandingnya. Misalnya Rakyat Ngadu, Puan Menjawab. Kalau nggak gitu maka nggak akan ada bunyinya. Riza: Masuk di Aksi aja, yang masuk itu mekanismenya. Ravio: Milestone Nya adalah memperbaiki. Aksinya menganalisis, mengadvokasi. Ada dua metode pengaduan, yakni pengaduan umum dan whistleblowing. Jadi masalah korupsi dan lain-lain itu masuk di whistleblowing system. Riza: Yang dimaksud direspon itu yang seperti apa? direspon doang atau diselesaikan? Ravio: Kalau di Lapor, yang direspon kan hanya yang dibalas. Riza:
Peningkatan aduan yang diselesaikan. Kalau yang direspon itu simple banget. atau ditindaklanjuti. Ravio: Satu direspon, dua ditindaklanjuti berarti disampaikan ke dinas, K/L yang terkait, tiga diselesaikan. Setelah diselesaikan harus ada laporan balik bahwa aduan sudah selesai. Riza: Misalnya kasus mafia tanah, kalau ditindaklanjuti maka dilanjutkan ke dinas pertanahan. Kalau direspon hanya dijawab kan. Ravio: Direspon itu hanya, terima kasih sudah melapor. Misalnya, laporan anda sudah diterima oleh Komisi 4. Selesai apabila si penerima mengkonfirmasi bahwa aduan saya telah diselesaikan. Riza: Peningkatan penyelesaian aduan Gaib: Ada datanya? Ravio: Datanya aja nggak dibuka, gimana kita tahu berapa laporan masuk dan selesai. Kalau dilakukan untuk peningkatan, maka peningkatan apa?. Pertama, misalnya meningkatkan kampanye publik terhadap penggunaan lapor. Memperbaiki SOP penerimaan laporan. Ketiga, meningkatkan penyelesaian aduan. Lumina: Laporan aspirasi masyarakat ini cuma begini ya di tahun 2022. Riza: Kita juga harus memperbaiki data yang dikecualikan. Misalnya kita masukkan datanya, tapi mereka nggak mau terpublish. Ravio: Kalau mau anonymous maka ke whistleblowing. Jadi jatuhnya ke inspektorat. DPR ini bikin ribet. Misalnya korupsi, pelanggaran kode etik. Bambang pacul larinya ke whistleblowing, kalau aspirasi larinya ke AKD. Kalau kode etik ke MKD. Lumina: Berarti cuma 2 (dua) ini aja ya. Sementara ini dulu ya. Riza: Jadi ada 3 (tiga), peningkatan tata kelola, peningkatan aduan dan peningkatan penyelesaian pengaduan. Kita mengharapkan dengan aksesnya dibuka banyak dan makin banyak orang mengadu, tapi ada yang harus diselesaikan. Komitmen 6 Penerapan Kode Etik Riza: Kalau tadi diintegrasikan ke pengaduan bisa nggak mas Lukman? Lukman:
Kalau bisa lebih simple maka nggak perlu. Kalau bisa masuk ke yang ada nggak apa-apa. Conflict of interest meskipun tidak bisa dihindari setidaknya dikurangi. Riza: Menurutku beda ya. Gimana mas Arbain Ravio: Supaya ini Open Parliament maka harus meningkatkan partisipasi. Kalau nggak ini akan jadi proses internal saja. Arbain: Ini maksudnya partisipasi publik? Ravio: Iya, kayaknya partisipasi publik, dalam delivery etik anggota dewan. Riza: Bentuknya apa, jenis partisipasi yang dimaksud? pengaduan atau pelaporan?. Partisipasi yang dibayangkan gimana mas Lukman? Apa yang dibayangkan dalam partisipasi dan transparansi. Bentuknya apa? Arbain: Ini pak samsudin yang paham sebenarnya. Lukman: Ini masalah penegakan kode etik, biasanya di internal MKD. Publik juga nggak tahu mekanisme apa yang sebenarnya terjadi. Maksudnya supaya publik juga tahu prosesnya seperti apa di MKD. Sidangnya selalu tertutup, maka tidak diketahui putusan finalnya. Ini yang sebenarnya menjadi landasan. Harapannya akan ada semacam keterbukaan dalam proses penegakan kode etik di MKD. Arif: Dulu kita pernah melakukan pengaduan dengan datang langsung, kita nggak tahu kalau ada mekanisme pengaduan online. Administrasi dan segala macam sudah kami kasih. Laporan diterima tapi kami nggak tahu langkah selanjutnya. Kedua, apabila laporan tidak diterima maka apakah dihubungi lagi nggak? Apa alasannya? Padahal sudah melampirkan nomor telepon pelapor. Tiba-tiba tanpa ada penjelasan dari MKD, pada akhirnya si pimpinannya Habiburrahman dia langsung bikin konferensi pers. Mekanisme ini masuk ke transparansi laporan aduan. Riza: Kalau di bagian atas yang pengaduan tadi, kita tambahin peningkatan dan transparansi penyelesaian pengaduan gimana? supaya kita satu nafas. Di atas itu bagian pengaduan. Kasus yang dipermasalahkan tentu transparasi penyelesaian pengaduannya kan, kalau di bagian atas itu kan kita cuman mau ningkatin penyelesaian pengaduan. Tapi kalau dari kasusnya Mas Arif kan butuh transparansi juga dibanding dia cuma diselesaikan. Kan butuh peningkatan dan transparansi penyelesaian pengaduannya, sama kalau misalnya teman-teman masyarakat sipil itu digebukin sama aparat. Harus ada transparansi, aparat selalu bilang bahwa kita sudah selesaikan di internal Propam, tapi nggak pernah tahu kita transparannya apa akuntabel atau nggak. Yono: Secara sekilas memang sama dengan yang disampaikan tadi. Cuma menurut saya, itu dua konteks yang berbeda, ini terkait dengan kebijakan DPR. Sedangkan ini ingin melihat kinerja internal di DPR sendiri,
bahkan yang menurut kacamata masyarakat, bahwa DPR melakukan sidang kode etik tapi dalam keputusan DPR seperti mengabaikan dan membiarkan. Itu menjadi racun di DPR sendiri, jadi itu sangat penting dibahas. Ravio: Menurut saya dipisah ya, soalnya ini fokus pada respon dan peningkatan pengaduan. Ini istilahnya Citizen audit. Tapi milestone nya apa dan mau ngapain? Apakah memperbaiki sistem di dalam, memperjelas mekanisme, berarti internal report. Masyarakat dalam hal ini melakukan apa? Mendapatkan apa? Lukman: Konsep kode etik itu sendiri kita nggak tahu. Kita perlu mereview sepertinya terkait dengan kode etik. Ini tidak menyentuh yang substantif. Hingga hasil yang di MKD itu seperti apa? Ravio: Menurutku, minimum barriernya kajian diskusinya tidak hanya di kalangan parlemen, tapi libatkan masyarakat umum untuk memberikan masukan. Public Participatory maksudnya. Arif: Ini maksudnya integritas juga. Arbain: Pak Syam itu menggaris bawahi ini, konflik kepentingan. Gimana caranya mengatur agar konflik kepentingan di DPR itu dikurangi dampak-dampaknya Lukman: Sebenarnya kode etik sudah diatur masalah konflik kepentingan. Walaupun sudah disampaikan bahwa tidak mungkin di DPR tidak ada konflik kepentingan. Setidaknya kita mengurangi. Lumina: Sebenarnya Pak Tomo yang paling pas untuk menyampaikan soal konflik kepentingan. Dia memegang data anggota DPR RI. Ini sangat berhubungan dengan SIGOTA. Peraturan belum kuat, anggota DPR masih punya kerja di kantor lain. Aturan di KPU juga nggak kuat. Pemilu yang membiarkan hal itu. Kita di DPR yang menanggung hasil dari Pemilu. Kita yang terpaksa mengakomodasi, ini yang menyebabkan moralitas di Kesekjenan agak tergerus. Seperti kita dipengaruhi oleh anggota kita. Anggota kita kualitasnya jelek, maka kita jadi jelek. Masalahnya itu, anggota adalah cerminan masyarakat. Kalau anggotanya jelek, maka masyarakat yang membiarkan hal itu terjadi. Kita hanya bisa atur terkait etika dan perilakunya. Kalau dia punya afiliasi keluarga dll itu dari pemilu. Lukman: Kita memang melihat hasil pemilu seperti apa, tapi kita perlu mengatur contoh konkrit yang disampaikan oleh Mas Ronal kemarin. Mereka bisa mengatur terkait rapat pengambilan keputusan dan punya konflik kepentingan atas hasil rapat itu. Ini adalah salah satu contoh ya. Lumina: DPR pindah-pindah Komisi sangat cepat, kesulitan bagi tim administrasi. Banyak kejadian bahwa Anggota DPR itu masih menerima bayaran di Komisi 8 padahal dia sudah di Komisi 1. Atau misal dia sudah keluar dari DPR, tapi masih menerima uang dan tunjangan. Fraksi kadang perintahnya harus pindah ya mereka harus ikut. Banyak komisi yang tidak proporsional misalnya. Prosedur perpindahan seenaknya. Arif: Tatibnya sudah lama
Arbain: Jadi gimana? di Tatib itu mau kita perjelas soal apa? Riza: Kalau bisa soal design integrity system. Ini sudah ada belum? Arbain: Belum ada mas. Ravio: Kenapa nggak itu aja yang jadi komitmennya? Judulnya. Riza: Iya bener. Ravio: Merancang integritas anggota DPR RI secara partisipatif. Riza: Iya, itu kayaknya lebih pas. Ravio: Tapi nggak masalah, kita kan mau buat asesmen tools sendiri. Kan konteks parlemen berbeda. Arbain: Termasuk kalau dia punya perusahaan dia harus declare siapa penerima manfaatnya. Ravio: Berarti milestone nya harus diganti. Pertama kajiannya dulu, melakukan visibility tadi. Aksinya nanti mengumpulkan kuesioner. Riza: Itu yang ada di bayangan pak Syam bentuknya dokumen atau seperti apa ya? arsiteknya kan? Kedua, apakah revisi tatibnya ya? Ravio: Design integrity sistem, Aksinya kajian, berarti outputnya kajian doang, yang perlu dilakukan untuk mendesain itu apa?. Misalkan orang mau buat produk, maka dia asesmen dulu. Survey atau apalah. Arif. Kalau model belum ada, kita ingin melihat dari parlemen di berbagai negara. Usulan mas Ravio tadi, melakukan asesmen terlebih dahulu. Ravio: Apa yang dapat memastikan bahwa itu berhasil?. Misalnya public consultation, seminar atau apalah dengan anggota DPR. Riza: Berarti Aksinya draft penyusunan tatib dan kode etik ya.
Komitmen 7. Anggaran Burhan: Kita berangkat dengan penggunaan anggaran, salah satunya mungkin pengadaan barang seperti pengadaan kursi atau perbaikan padahal kurisnya masih bagus. Kedua mungkin transparansi anggaran kegiatan di DPR, misalnya penggunaan anggarannya dana reses, kita mau tahu data penggunaannya dan laporannya seperti apa. Karena selama ini kita tidak bisa mengakses laporan penggunaan anggaran tersebut. Berangkat juga dari informasi tentang bagaimana penggunaan dana anggaran rumah aspirasi. Sudah ada anggarannya, tapi laporan kita nggak bisa akses. Lumina: Itu uang yang tadi, dananya 2 (dua) triliun untuk dana representasi. Burhan: Kalau nggak ada laporannya, kegiatan reses itu bisa jadi fiktif. Lumina: Itu yang kunjungan dapil saat reses, rumah aspirasi itu disana. Ravio: Nggak usah di shutdown dulu tapi malah mikirin milestone nya, tapi kalau di cari cara untuk milestone nya supaya bisa menjangkau ini. BAKN itu memeriksa laporan BPK. TKA itu memeriksa anggaran pemerintah. PAKN itu memeriksa BAKN. Jadi di dalam itu nggak ada yang bahas laporan anggaran. Inspektorat hanya memeriksa anggaran terkait kegiatan. Burhan: Mas Arif, kalau yang saya baca, dulu di 2019, salah satu yang didorong oleh IPC adalah bagaimana mendorong akuntabilitas dan transparansi reses sebenarnya. Itu wilayah abu-abu yang sangat sulit diakses. Kelebihannya kalau kita mau mendorong ini, sebenarnya kita harus tahu peta karakter dulu. Kenapa? ada anggota DPR yang terbuka dan transparan. Secara kelembagaan, mungkin teman-teman paling tahu di dalam DPR itu sendiri. Gagasan seperti apa yang akan diterima? misalnya piloting project. Kita coba dulu 1 atau 2 anggota DPR sehingga bisa menjadi warna baru di DPR. Bahwa sudah ada yang melakukan hal ini, sehingga transparansi dan akuntabilitas. Kemarin ribut dana reses karena KD yang menyebutkan. Pada akhirnya ini menjadi wilayah abu-abu, mereka melakukan reses, melakukan apa, anggarannya berapa, kegiatan seperti apa dan aspirasinya ke siapa. Kalau saya lihat dari komitmen ini, pertama soal anggaran di sekretariat nya sendiri dan kedua adalah anggaran yang tadi. Kalau anggaran sekretariat, urusan hordeng, televisi, ini publik tahu setelah ada di LPSE. Ini kan ke BU.RT. Mungkin kalau di Renaksi ini, yang penting tahapan penyusunan itu dilakukan transparan. Dahulu yang ramai DPRD DKI saat pengadaan lem aibon atau taman. Harapannya dengan transparansi, kita bisa melihat tiap tahun. Tantangannya pasti lebih berat dari Renaksi yang lain. Apakah kita masuk lewat aktornya terlebih dahulu atau menyederhanakan milestone nya agar tingkat penerimaan DPR terkait akuntabilitas penerimaan anggaran itu bisa diterima publik. Lumina: Kadang-kadang Anggota DPR tidak terbuka karena masyarakat tidak menuntut. Masyarakat cukup diberi sembako. dan sudah. Burhan: Kita mau lihat apakah ada anggaran untuk beli laptop, yang kami lihat itu lebih ke pemberian service atau kepentingan bagi anggota dewan. Misalnya pengadaan mesin cuci, renovasi rumah dinas atau kepentingan lain.
Ravio: Milestone Nya ini, kita perlu nyari itu aja. Apa yang bisa dilakukan dan DPR mau menerima. Kalau IBC dan Kopel ada entry point silahkan. Selama ini belum ada. Gaib: Ketika mau melakukan keterbukaan, mereka pasti melihat apa yang mereka dapatkan. Ketika IPC dan IBC mendorong itu maka insentifnya adalah elektabilitas. Catatannya, saat itu memang melalui aktor tidak ke lembaga, karena masih resisten. Tetapi banyak yang ikut menerapkan, seperti perbaikan laporan resesnya, terkait dengan penggunaan dananya. Yono: Terkait masalah ini, yang jadi problem adalah DPR punya fungsi anggaran untuk mengawasi anggaran pemerintah, disisi lain, anggaran DPR sendiri tidak bisa diawasi. Publik baru tahu ketika media menayangkan pengadaan di LPSE. Website DPR ada soal dokumen anggaran, toolsnya dalam sekali dan harus dicari melalui google. Melalui DIPA soal anggaran tapi tidak konsisten. Hal yang paling mungkin adalah pendekatan ke dokumennya. Forum mengecek website DPR terkait dokumen anggaran. Arbain: Ini diupload tanpa transparansi informasi. Menjelang pemerintah baru maka baru diupload. Riza: Dokumennya sudah ada. Apalagi yang mau didorong? Yono: Informasi sampai di level mana, inikan informasinya gelondongan. Burhan: Mau lihat rencana penggunaan anggaran, RKAKL itu. Lumina: Sebenarnya kalau mau lebih spesifik. Misalnya pengawasan dana representasi. Apakah mereka sudah menggunakan dana aspirasi.Kita memantau, seberapa besar anggota menggunakan Rumah Aspirasi. Apakah mereka benar-benar memiliki rumahnya. Data photo dan kegiatannya. Ternyata banyak yang menggunakan dana rumah aspirasi untuk kepentingan pribadi. Rumah Aspirasi itu juga mirip MSF, harus ada forumnya. Ketika mau cari tahu, sekjen juga nggak mau tahu dan anggota tidak mau memberi tahu atau membukanya. Anggarannya sekitar 300-400/anggota/tahun. Aku takutnya anggota kita terlalu banyak kalau pakai piloting per anggota. Tapi kita bisa cek dana reses atau kunjungan. Riza: Berarti apa yang didorong kalau gini? Burhan: Apakah ada SOP terkait standar pelaporan keuangannya? Lumina: Belum ada pak.
Arbain: Mungkin kalau IBC atau Kopel punya akan lebih baik. Riza: Instrumen akuntabilitas anggaran yang dokumen DPR bukan? itu bukan yang dimaksud? Burhan: RKAKL, instrumen pelaporan, anggaran reses, dana aspirasi. Riza: Adanya instrumen pelaporan dana aspirasi. Gaib: Sudah IBC dan Kopel yang buat. Ravio: Harusnya memperkenalkan dulu instrumennya. DPR suka gitu. Nanti bilang, nggak ada aturannya. Misalnya keterbukaan anggaran, keterbukaan fiskal. Kalau nggak ada ini nanti dikira komitmennya tiba- tiba saja. Apa yang disepakati. Yono: Kalau anggaran langsung dari payung hukumnya. UU Keuangan Negara. Riza: Yang diperlukan aturan penggunaannya atau pengenalannya? Ravio: Aku nggak familiar dengan proses penyusunan anggaran di DPR. Lumina: Kalau di DPR itu ada DIPA. DPR itu dibagi dua, ada satker dewan dan satker sekjen. Satker dewan bisa kelola hingga 7 triliun sedangkan satker setjen dahnya 5 miliaran. Satker ini yang punya kuasa dewan dan fraksi. Banyak masalah keterbukaan dan akuntabilitas sebenarnya. Keuangan dikelola fraksi. Yono: Kalau aturannya sama dengan yang pertama dibahas itu. Ravio: Iya, masukin disini, bahwa ada keterbukaan fiskal. Riza: Menyusun keterbukaan DPR RI terkait penyusunan anggaran. Habis ini apalagi? Lumina: Memastikan kanal publikasinya. Riza: Kalau dua tahun ini fokus menyusun aturan di kanal publikasinya cukup nggak? Ravio: Tadi ada 2 satker, mungkin yang kita sasar terlebih dahulu adalah satker setjen. Satker dewan terlalu sulit.
Lumina: Kalau satker setjen itu hanya konsinyering atau rapat-rapat. Kalau satker dewan itu yang mengelola dana aspirasi, pansus dll. Komitmen 8 Riza: Ini bisa kita hubungkan dengan yang tadi. Memastikan rapat dengan partisipasi online. Kita cek milestone nya. Komitmen 9: Lumina: Kalau yang 8 bisa gabung dengan komitmen 2, tapi kalau yang 9 komitmen ke 1. Riza: Ini yang dimaksud komitmen 9 kayaknya kebijakan internal terkait tatib, ini kegelisahan mas Ronal. Maksud partisipasi bermakna, supaya mereka tahu apa maksud partisipasi bermakna. Ronal: Mau lihat jumlah peraturannya. Lebih banyak perubahan, kemunduran juga banyak. Ini dalam MD3. Ravio: Oh, misalnya masyarakat adalah masyarakat yang terdampak langsung dan membatasi. Arbain: Partisipasi bermakna ini berkaitan dengan regulasi, SOP, Peraturan DPR. Kedua terkait sarana-sarananya. Website DPR harus punya sarana yang dapat menyampaikan pendapat dan menanggapi. Ini bukan hanya transparansi tapi juga partisipasi. Ronal: Komitmen 9 itu dua arah ya, satu sifatnya instrumen misalnya tools SILEG dll. Satu lagi kebijakan terkait penyesuaian tata tertib. Ravio: Milestone Nya 1 lebih ke tata tertib, 1 lagi ke kebijakan. Riza: Perubahan tata tertib mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna dalam fungsi DPR RI. Terakhir konsultasi publik. Ronal: Stakeholdernya, nanti CSO bisa beramai-ramai. Ravio: Yang CSO bisa disesuaikan aja nanti untuk di milestone untuk yang lead. Biar jelas kita kasih aja deadline waktu. Dokumen akan dibagikan untuk mendapat respon apabila ada perbaikan dalam penulisan komitmen.
Pembagian PIC untuk Komitmen: 1. WFD 2. IPC 3. IPC 4. AMSI 5. YAPPIKA 6. ASA 7. IBC dan KOPEL Deadline: 10 Februari Arif: Terima kasih, sudah menyelesaikan mahakarya. Setelah ini akan ada pertemuan lagi untuk menindaklanjuti arahan dari mbak Lumina. Setelah 10 Februari. Lumina: Sebelum public comment kita akan rapatkan dulu secara online. Nanti baru public comment. Ravio: Berarti sampai 10 Februari 2023, masing-masing menuliskan di template. Lumina akan compile dalam waktu seminggu. Maka awal Maret akan siap di launching. Arif: agenda kita selanjutnya, kita akan bertemu secara online. Kalau nanti bingung templatenya. kita bisa diskusikan. Lumina: OGP juga konsultasi, mungkin nanti OGP mau kasih masukan, bisa dilakukan sebelum public comment. Bahasanya kita lebih ringan supaya bisa dapat masukan lagi. Arif: Kita sudah finalisasi draft NAP. Silahkan pulang. Terima kasih.