PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
Subjek,	Tim	Pengajar Modul mata kuliah pemeriksaan keuangan daerah /penulis, Roemery El- sye ... [et al.]. - Sumedang: Fakultas Manajemen Peme rintahan IPDN, 2018. xii + 160 hlm., 24,5 cm. Bibliogra i hlm. 159; ISBN 978-602-50616-5-3 1. Bahan ajar - Modul mata kuliah. II. Subjek, Tim Pengajar. IV. Rachmat, H. Basuki. I. Judul. III. Elsye, Roemery. V. Muhidin, Umuh.
Modul Mata Kuliah PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH Oleh TIM	PENGAJAR	SUBJEK Dr.	Roemery	Elsye,	S.H.,	M.Si. H.	Basuki	Rachmat,	S.E.,	M.M. Umuh	Muhidin,	S.E.,	M.Si. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN JATINANGOR
Modul	Mata	Kuliah Pemeriksaan	Keuangan	Daerah ©Tim	Pengajar	Subjek Dr. Roemery Elsye, S.H., M.Si. H. Basuki Rachmat, S.E., M.M. Umuh Muhidin, S.E., M.Si. ISBN 978-602-50616-5-3 Terdaftar Perpusnas RI: 02/10/18 Diterbitkan oleh Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Telepon/Faksimili (022) 779 82 56 Jatinangor- Sumedang 45363 Cetakan Pertama, Desember 2018 Setting & Desain Isi	di	luar	tanggung	jawab	percetakan alqaprint@yahoo.co.id
KATA PENGANTAR Alhamdulillah	rabbil	alamin, Pemeriksaan Keuangan	Daerah modul bahan ajar , tim penyusun telah dapat menyelesaikannya dan terima kasih diucapkan kepada: 1. Bapak Rektor IPDN, yang telah memberikan kepercayaan tim untuk menyusun modul ini; 2. Bapak Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang telah membimbing tim dalam tugasnya sebagai penanggung jawab bidang akademik di IPDN; 3. Bapak Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, yang telah memberikan dorongan baik dorongan moral dan materiel, sehingga modul ini dapat tersusun; 4. Bapak Kepala Biro I Bidang Perencanaan dan Akademik, yang telah memberikan dorongan, sehingga modul ini dapat tersusun. 5. Seluruh Civitas Akademika IPDN, khususnya Pembantu Dekan I Bidang Akademik, dan para Pembantu Dekan II Dan III, yang telah memberikan kesempatan kepada tim untuk menyusun modul ini . Secara materi modul ini masih belum sempurna, sehingga tim berharap dan mengharapkan adanya masukan dari para pembaca dan peserta didik, untuk penyempurnaan modul ini, dan apalagi ke depan modul pemeriksaan keuangan daerah, akan disempurnakan menjadi modul pemeriksaan keuangan publik, disesuaikan dengan nama prodi baru pengganti prodi keuangan daerah menjadi keuangan publik, sehingga begitu luasnya kajian keuangan publik, maka modul ini perlu disempurnakan disesuaikan dengan prodi keuangan publik. Sehingga tim mengharapkan saran dan kritikan dari para peserta didik dan pembaca modul ini, semoga modul ini bermanfaat bagi peserta didik dalam mendalami materi bahan ajar, pemeriksaan keuangan daerah. v
FMP	IPDN M M K Tim juga menginformasikan beberapa tentang keterkaitan dengan 1.	Informasi	tentang	pembelajaran pembelajaran: Materi pemeriksaan keuangan daerah, merupakan materi pembelajaran pada prodi Keuangan Daerah, dengan bobot dalam SKS sebanyak 3 SKS, dan sistem pembelajaran, Dilakukan dengan dibagi ke dalam: a. Pengenalan GBPP/SAP MateriPemeriksaanKeuangan Daerah; b. Pengantar Materi Pemeriksaan Keuangan Daerah; c. Tatap Muka di kelas dilakukan sebanyak 14 Kali Tatap Muka dengan pola: 1. Penjelasan materi sebanyak dan selama 2 SKS, dan 1 SKS dilakukan Tanya jawab, setiap kali tatap muka di kelas; 2. Dilakukan diskusi kelompok dan diskusi kelas pada pertengahan semester dan Akhir semester; 3. Pemberian tugas-tugas terstruktur kepada peserta didik; 2.	Pelaksanaan	Pembelajaran 4. Dilakukan Evaluasi tengah semester dan akhir semester. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di kelas, sebanyak minimal 12 tatap muka dengan jumlah SKS adalah 3 SKS, di mana 2 SKS, dilakukan pemberian materi dengan berbagai teori-teori dari pendapat para ilmuan, terkait tentang pengelolaan keuangan daerah, yang diawali dengan pemahaman tentang budget siklus keuangan daerah, yang dimulai pada aspek penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan anggaran daerah, penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah dan pemeriksaan keuangan daerah, azas-azas pengelolaan keuangan daerah, fungsi-fungsi pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD. Pemeriksaan Unsur-unsur Manajemen Keuangan Daerah, Pemeriksaan Internal Keuangan Daerah, Pemeriksaan Eksternal Keuangan Daerah, Ganti Rugi Keuangan Daerah. 3.	Evaluasi	Belajar Evaluasi dilakukan pada tengah semester (UTS), dan akhir semester, dengan melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). vi
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 4.	Hasil	Belajar Dengan mempelajari materi pengelolaan keuangan daerah dengan berbagai tahapan-tahapannya, harapkan peserta didik dapat memahami dan mengerti terkait tentang pengelolaan keuangan daerah, dan dengan mempelajari terkait dengan pemeriksaan keuangan daerah, dang anti rugi daerah diharapkan peserta didik dapat mengerti dan memahami tentang pemeriksaan keuangan Pemeriksaan	daerah secara umum. Keuangan	Daerah Demikian kata pengantar dan penjelasan isi modul yang tim susun, dan semoga Allah SWT, senantiasa, memberikan ridho dan idayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan bimbingan dan pertolongannya kepada hambanya yang selalu beriman dan bertaqwa kepadanya. Amin... amin..... Amin. Tim	Penyusun, vii
UMPAN	BALIK	DAN	TINDAK	LANJUT: PETUNJUK	PENILAIAN	TEST	FORMATIF Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam masing-masing materi kegiatan belajar. Rumus: Tingkat	penguasaan	= Jumlah	jawaban	yang	benar	10 x	100% Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 90 % - 100 % = baik sekali 80 % - 89 % = baik 70 % - 79 % = cukup < 69 % = kurang. Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mempelajari kembali kegiatan belajar tersebut, terutama bagian yang belum Anda kuasai. ##
DAFTAR ISI Kata Pengantar ... v Umpan Balik dan Tindak Lanjut: Petunjuk Penilaian Test Formatif ... Daftar Isi ... Kegiatan	Belajar	1 Gambaran	Umum	Terkait	Keuangan	Daerah ix Daftar Isi ... Kegiatan	Belajar	1 Gambaran	Umum	Terkait	Keuangan	Daerah ix 1.1 Latar Belakang ... 1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah ... 1.2.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah ... 1.2.2 Mekanisme Budget Siklus Keuangan Daerah ... 1.2.3 Azas-Azas Umum Keuangan Daerah ... 1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ... 1.4.1 Pengertian APBD ... 1.4.2 Kajian Normatif APBD ... 1.4.3 Struktur APBD ... L ... 19 T Kegiatan	Belajar	2 Gambaran	umum	Pemeriksaan	Keuangan	Daerah ... 20 2.1 Latar Belakang ... 2.2 Pemeriksaan Keuangan Daerah ... 2.2.1 Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan Daerah ... 2.2.2 Kerangka regulasi pemeriksaan keuangan daerah ... 2.3 Lingkup Pemeriksaan Keuangan Daerah ... viii 1 3 3 3 4 5 5 6 7 23 24 25 27 28 30 ix
FMP	IPDN M M K 2.5 Evaluasi Keuangan ... 2.5.1 Proses dan Tujuan Evaluasi ... 2.5.2 Prasyarat Evaluasi yang Efektif ... 2.5.3 Kerangka Regulasi Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ... 2.6 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ... L ... T ... J ... Kegiatan	Belajar	3 Pemeriksaan	atas	Fungsi-Fungsi	Manajemen 3.1 Latar Belakang ... 3.2 Fungsi Manajemen ... 3.2.1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran ... 3.2.2 Konsep Perencanaan dan Penganggaran ... 3.2.3 Alur Perencanaan dan Penganggaran ... 3.2.4 Fungsi Anggaran ... 3.2.5 Fungsi Perencanaan ... 3.2.6 Sistem Penganggaran ... 3.3 Pengawasan/Pemeriksaan pada Fungsi Pelaksanaan Anggaran Daerah ... 3.4 Pengawasan dan Pengendalian pada Aspek Penata usahaan dan Akuntansi ... 3.5 Pengawasan dan Pengendalian pada Aspek Pertanggung jawaban dan Pelaporan ... 3.6 Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Daerah ... L ... T ... J ... x 35 35 35 36 39 42 43 45 47 48 50 50 51 52 53 53 62 72 73 73 74 74 76
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Kegiatan	Belajar	4	Pemeriksaan	Internal 4.1 Latar Belakang ... 77 4.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ... 78 4.2.1 Pengendalian Internal ... 78 4.2.2 Komponen Pengendalian Intern ... 83 4.2.3 Penilaian Risiko ... 84 4.2.4 Aktivitas Pengendalian ... 85 4.2.5 Informasi dan Komunikasi ... 88 4.2.6 Kontinuitas Pengendalian ... 90 4.3 Pengendalian Kepatuhan ... 90 4.4 Institusi Pengawasan Pemerintah Daerah yang Melakukan Pemeriksaan ... 94 4.4.1 Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ... 94 4.4.2 Aparat Penegak Hukum ... 100 4.5 Hasil Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Daerah ... 102 ... 102 L T F ... 103 J ... 105 Kegiatan	Belajar	5	Pemeriksa	Eksternal	Pemerintah	Daerah 5.1 Latar Belakang ... 107 5.2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ... 108 5.2.1 Sejarah BPK ... 108 5.2.2 Tugas dan Wewenang BPK ... 110 5.3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ... 114 5.4 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ... 117 5.5 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat ... 118 ... 119 xi L
FMP	IPDN M M K T ... 120 J Kegiatan	Belajar	6	Ganti	Kerugian	Daerah ... 121 6.1 Latar Belakang ... 123 6.2 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) . 125 ... 141 L T F ... 142 J Kegiatan	Belajar	7	Kesimpulan	dan	Penutup ... 144 7.1 Kesimpulan ... 145 7.2 Penutup ... 157 DAFTAR PUSTAKA ... 159 xii
Kegiatan Belajar 1 GAMBARAN UMUM TERKAIT KEUANGAN DAERAH Indikator Kompetensi: 1. Pengertian Keuangan Daerah; 2. Ruang lingkup Keuangan Daerah; 3. Azas-azas dan fungsi Keuanan Daerah; 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1.1	LATAR	BELAKANG enyiapan modul tentang pemeriksaan keuangan daerah ini, bertujuan adalah agar peserta didik, dapat mengerti dan memahami tentang pemeriksaan keuangan daerah. Sebelum dilanjutkan tentang pengertian pemeriksaan keuangan daerah, penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan Keuangan Daerah. P Reformasi keuangan daerah, telah membawa perubahan akan pengelolaan keuangan daerah, di mana sebelum reformasi keuangan daerah, sebahagian besar pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh pemerintah, dengan azas sentralisasi, tetapi setelah lahirnya Undang- Undang No. 32 Tahun 2004, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, telah terjadi paradigma pengelolaan keuangan daerah, dari sentralistis menjadi desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. Di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan untuk menjaga keseimbangan iskal antara pemerintah daerah dan pemerintah, lahirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, adalah untuk menjaga keseimbangan iskal antar daerah, dalam rangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 1
FMP	IPDN M M K Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, atau barang dan kekayaan daerah yang dikuasai daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada era reformasi, sangat-sangat kompleks sekali, di mana dinamika pengelolaan keuangan daerah, sangat besar seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan dengan system desentralisasi, berdampak sangat signi ikan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah. Dan akhir-akhir ini masih adanya beberapa pejabat Kepala Daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah yang terindikasi melakukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan terkait dengan permasalahan hukum yang diakibatkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan: 1. Kurang patuhnya sebagian pejabat pengelola keuangan daerah, dalam memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadi penyimpangan dan terindikasi dengan permasalahan hukum. 2. Besarnya dana transfer yang dilakukan pemerintah kepada pemerintah daerah, dan semakin tingginya aktivitas program dan kegiatan yang didukung dengan pengalokasian anggaran baik melalui APBN dan APBD, di setiap daerah. 3. Kurangnya pemahaman di sebahagian besar para pejabat terkait tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperlukan adanya kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah. 4. Terjadi tumpang tindih aturan yang dibuat pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga sering kali membingungkan para pejabat pengelola keuangan daerah. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi aturan yang ada agar para pejabat pengelola keuangan daerah, sangat dengan mudah untuk mengerti dan memahaminya. 2
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah URAIAN KEGIATAN 1.2	PENGELOLAAN	KEUANGAN	DAERAH 1.2.1	Ruang	Lingkup	Pengelolaan	Keuangan	Daerah Pengelolaan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang diawali dengan menyusun perencanaan dan penganggaran daerah, baik secara mikro dan makro, berdasarkan Rencana Jangka menengah Daerah dan Renstra Daerah yang memedomani Rencana Panjang Daerah, dan disusun di dalam Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sebelumnya dilakukan melalui mekanisme pembahasan dengan pihak DPRD, setelah disetujui baru dilanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran di masing-masing PPKD dan SKPD, untuk dibuatkan RKA-PPKD dan RKA-SKPD dan ditindaklanjuti untuk 1.2.2	Mekanisme	Budget	Siklus	Keuangan	Daerah menjadi APBD Daerah, dan dibuatkan DPA SKPD dan DPA PPKD. Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan mekanisme 1.	Aspek	pencanaan	dan	penganggaran	daerah; dari budget siklus keuangan daerah yang meliputi: Pada aspek perencanaan dan penganggaran daerah, di mana Bappeda sebagai Badan yang ditugasi untuk mengoordinir, seluruh perencanaan yang dibuat oleh setiap perangkat daerah, dan melakukan veri ikasi atas semua pengajuan yang diajukan dalam setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh setiap perangkat daerah di daerah, dan melakukan kompilasi data, serta menyusun sebuah perencanaan dan penganggaran daerah bersama-sama perangkat daerah, sebelum diajukan kepada kordinator pengelolaan keuangan daerah yang dalam hal ini adalah sekretaris daerah. Dengan berbagai instrument Bappeda melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dengan memperhatikan kebutuhan perangkat daerah dan masyarakat daerah serta ketersediaan dana yang dimiliki daerah dimaksud. 2.	Aspek	pelaksanaan	anggaran	daerah; Pada aspek pelaksanaan, Keuangan Daerah dilaksanakan, di mana sebelumnya ditunjuk terlebih dahulu pejabat pengelola keuangan daerah oleh Kepala Daerah yang meliputi: 3
FMP	IPDN M M K a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Pada pelaksanaan pejabat pengelola keuangan daerah harus dan wajib memedomani APBD dan DPA SKPD dan DPA PPKD serta peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 3.	Aspek	penatausahaan	dan	akuntansi	keuangan	daerah; Langkah selanjutnya dengan melakukan penatausahaan/ pembukuan dan akuntansi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, tentang SAP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 4.	Aspek	pertanggungjawaban	dan	pelaporan	keuangan	daerah. Langkah berikutnya dengan membuat pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pemerintah daerah. 5.	Aspek	pemeriksaan	keuangan	daerah. 1.2.3	Azas-Azas	Umum	Keuangan	Daerah Keuangan daerah memiliki azas-azas umum yang meliputi: 1. Azas universalitas, azas ini ditegaskan bahwa dalam dalam setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran 2. Azas tahunan, azas ini secara tegas membatasi masa berlakunya anggaran dalam satu tahun anggaran tertentu. 3. Azas spesialitas, azas ini menegaskan bahwa kredit anggaran yang tersedia, terinci secara jelas peruntuk an dan penggunaannya. 4. Azas kesatuan, dalam azas ini menegaskan bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan Negara dan daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 4
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah best	practice Selain azas-azas tersebut di atas, untuk mencerminkan dalam penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan adanya kaidah baru yang meliputi: 1. Akuntabilitas, berorientasi pada hasil; 2. Profesionalitas; 3. Proporsionalitas; 4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara; 5. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 5. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No.17 Tahun 2003 Pasal1 Butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi. Biaya atau input yang ditetapkan, dan pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh 1.4.1	Pengertian	APBD melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Kajian teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, pengertian APBD adalah:1.	Bastian	(2006): "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam 5
FMP	IPDN M M K bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik". 2.	Nordiawan,	dkk.	(2007), "APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah". 3.	Mardiasmo	(2005), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. 1.4.2	Kajian	Normatif	APBD Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (4), APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi	Otorisasi 1) Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan Fungsi	Perencanaan	pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2) Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam Fungsi	Pengawasan	merencanakankegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3) Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. 6
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Fungsi	Alokasi 4) Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan e isiensi dan Fungsi	Distribusi	efektivitas perekonomian. 5) Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan Kepatutan tahun anggaran APBD dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan, sama seperti tahun anggaran dalam APBN 1.4.3	Struktur	APBD Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi: 1. Pendapatan; 2. Belanja; dan 3. Pembiayaan daerah. Apabila terjadi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, maka terjadi surplus, jika anggaran pendapatan lebih besar dari belanja daerah. Jika terjadi surplus dalam APBD, maka dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk pembayaran pokok pinjaman/utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun anggaran berjalan. Pemanfaatan de icit dana surplus dimaksud dinamakan pengeluaran pembiayaan. , terjadi di mana belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah, maka ditetapkan pembiayaan tersebut, bersumber dari sisa lebih perhitungan menutupi anggaran tahun lalu. Atau dapat menggunakan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (1)	Pendapatan	Daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Jika APBD dalam keadaan de icit Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, de inisi pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan. 1.	Pendapatan	Asli	Daerah	(PAD); Sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari proses penggalian sumber-sumber potensi daerah, 7
FMP	IPDN M M K yang diakibatkan atas pemberian kewenangan yang diterima dari pemerintah, berdasarkan otonomi daerah sebagai bentuk azas desentralisasi. Pendapatan asli Daerah bersumber dari: 1. Pajak dan retribusi daerah; 2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber 3. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. : Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 2.	Dana	Perimbangan Keuangan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan bersumber dari Pemerintah yang dialokasikan dalam APBN, melalui mekanisme DAU dan DAK, serta bagi hasil sumber daya alam daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah antar Pemerintah Daerah. 3.	Lain-lain	Pendapatan	Daerah	yang	Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah, adalah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. (2)	Belanja	Daerah Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang menjadi beban rekening kas umum daerah, mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dapat diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Penggunaan Belanja Daerah: dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang ditangani oleh dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam operasionalisasi penyusunan anggaran belanja daerah dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. 8
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Belanja Daerah dapat diklasi ikasikan ke dalam/menurut: 1. Fungsi; 2. Organisasi; 3. Program; 4. Kegiatan; 5. Kelompok belanja; dan 6. Jenis belanja. 1)	Klasi ikasi	menurut	Urusan	Wajib,	Pilihan,	dan	Fungsi Pengertian urusan wajib adalah urusan yang bersifat sangat mendasar sekali. Berkaitan dengan kewajiban daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan diprioritaskan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah meliputi: peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dengan mewujudkan pengembangan sistem sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja guna pencapaian standar minimal. Sedangkan urusan pilihan adalah meliputi: urusan pemerintahan, berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah berdasarkan kondisi lingkungan, kekhasan, dan potensi unggulan daerah bersangkutan, di antaranya: pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan dan parawisata. 2)	Klasi ikasi	belanja	menurut	Organisasi,	Program,	dan	Kegiatan Klasi ikasi belanja menurut organisasi adalah di mana susunan organisasi Kepala Daerah, Sekretaris daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan serta kelurahan, disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Adapun klasi ikasi belanja berdasarkan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan dan jawabnya berdasarkan organisasi pemerintahan. tanggung Program merupakan instrumen kebijakan dan berisikan satu atau lebih kegiatan dan dilaksanakan, oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan instansi pemerintah 9
FMP	IPDN M M K guna mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggarannya. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerah dan merupakan bagian dari pencapaian sasaran secara terukur dari program dan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik personel maupun sumber daya berupa barang modal termasuk di dalamnya peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi (input) dari beberapa sumber daya yang digunakan dan merupakan masukan dalam wujud output) dan untuk menghasilkan keluaran ( 3)	Kelompok	Belanja	dan	Jenis	Belanja barang dan jasa. belanja	langsung belanja	tidak	langsung. Belanja dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok yang terdiri dari: Belanja	Langsung dan a. Belanja	langsung adalah belanja di mana anggarannya dapat dipengaruhi secara langsung dengan adanya program dan kegiatan, dan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Dianggarkan bagi setiap program dan kegiatan yang disampaikan oleh setiap SKPD.
Besaran anggaran belanja langsung terkait dengan program dan kegiatan dapat diukur secara langsung dengan output yang akan dicapai.
Target kinerja memengaruhi variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung guna tercapainya kinerja yang diharapkan. Kelompok belanja langsung dapat dibagi ke dalam: 1. Belanja pegawai. Belanja pegawai dipergunakan untuk membiayai pembayaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan kegiatan pemerintah daerah. 2. Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Dan mendukung kegiatan pemerintah daerah berupa belanja habis pakai, bahan/materiel, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor. Cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang, parkir, 10
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah sewa sarana mobilitas, sewa alat berat sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja pakaian khusus hari- hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan jasa konsultasi, dan belanja lainnya yang sejenis. 3. Belanja modal. Belanja modal, dipergunakan untuk mendukung pengeluaran dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dalam 12 bulan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah. Sumber:	Nurlan	Darise	"Sistem	Perencanaan	dan	Penganggaran Pemerintah	Daerah	di	Indonesia" ( Tabel	1.1 Salemba Empat, Jakarta 2009). KELOMPOK	BELANJA	LANGSUNG Rincian belanja langsung Jenis	Belanja	Langsung Rincian	Belanja a. Belanja Pegawai Belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, belanja ini meli- puti: 1. Honorarium PNS. 2. Honorarium Non PNS. 3. Uang lembur. 4. Belanja Bea siswa Pendidikan PNS. 5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbin- gan teknis PNS. b. Belanja dan Jasa Barang Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian pengadaan barang dan jasa yang manfaatnya dapat dipergunakan selama 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pe- merintahan. Belanja ini meliputi: 1. Belanja bahan habis pakai. 2. Belanja bahan/Materiel. 3. Belanja jasa kantor. 11
FMP	IPDN M M K c. Belanja Modal. 12 4. Belanja premi asuransi. 5. Belanja perawatan kendaraan bermotor. 6. Belanja cetak dan pengadaan. 7. Belanja sewa rumah/gedung/ dan gudang. 8. Belanja sewa sarana mobilitas. 9. Belanja sewa alat berat. 10. Belanja sewa peralatan kantor. 11. Belanja makanan danminuman. 12. Belanja Pakaian dinas dan atributnya. 13. Belanja Pakaian kerja. 14. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu. 15. Belanja Perjalanan dinas. 16. Belanja Perjalanan pindah tugas. 17. Belanja Pemulangan Pegawai. Pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian. pengadaan atau pembangunan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam program dan kegiatan pemerintahan. Belanja ini meliputi: 1. Belanja modal pengadaan tanah. 2. Belanja modal pengadaan alat berat. 3. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor. 4. Belanja modal alat-alat angkutan tidak bermotor. 5. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atas air bermotor. 6. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atas air tidak bermotor. 7. Belanja modal Pengadaan Alat-alat angkutan udara. 8. Belanja modal pengadaan peralatan bengkel. 9. Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan per- tanian dan peternakan. 10. Belanja modal pengadaan peralatan kantor. 11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan kantor. 12. Belanja modal pengadaan Komputer. 13. Belanja modal Pengadaan Mebelair. 14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur. 15. Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga. 16. Belanja Modal Pengadaan Alat alat studio. 17. Belanja Modal pengadaan alat-alat komunikasi. 18. Belanja Modal Pengadaan alat alat ukur. 19. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran. 20. Belanja modal alat-alat laboratorium.
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 21. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 22. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan. 23. Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air. 24. Belanja modal Pengadaan Penerangan jalan, taman, dan hutan kota. 25. Belanja modal pengadaan Instalasi Listrik dan tele- phon. 26. Belanja modal pengadaan Konstruksi/Pengadaan Bangunan. 27. Belanja modal pengadaan buku perpustakaan. 28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak kese- nian, kebudayaan. 29. Belanja modal Pengadaan hewan ternak dan tana- man. 30. Belanja modal pengadaan Alat-alat Keamanan. Sumber:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Anggaran	Belanja	Langsung: Penyusunan anggaran belanja langsung dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah (KPJMD), penganggaran terpadu dan pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK). Penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan melakukan penyusunan prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi dari kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Pendekatan penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dalam lingkungan SKPD guna menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Adapun penyusunan anggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan serta hasil yang diharapkan termasuk e isiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 13
M 14 FMP	IPDN M K Penyusunan anggaran belanja langsung dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan indicator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut untuk mengukur keberhasilan yang akan dicapai dari proses pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, meliputi kinerja masukan, keluaran dan hasil yang akan dicapai. b.	Belanja	tidak	Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada umumnya adalah belanja belanja yang ditetapkan secara bersama-sama untuk melaksanakan seluruh program dab kegiatan unit kerja atau aktivitas umum dari sebuah unit kerja. Belanja gaji dan tunjangan yang dibayar kepada jajaran pegawai dari tingkat pimpinan sampai bawahan merupakan gaji rutin setiap bulan yang diterimakan, berdasarkan pengangkatan yang bersangkutan menjadi pegawai PNS pusat maupun daerah. elanja	pegawai,	belanja	bunga,	belanja	subsidi,	Secara Langsung belanja tidak langsung pada instansi pemerintah belanja	hibah,	belanja	bagi	hasil,	belanja	bantuan	keuangan,	belanja	daerah meliputi: b bantuan	sosial,	dan	belanja	tidak	terduga. Belanja	pegawai 1) merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang termasuk ke dalam belanja pegawai ini adalah tunjangan representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakilnya. Daerah dapat memberikan penghasilan tambahan kepada PNS daerah, berdasarkan pertimbangan yang sangat objektif dengan melihat dan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah serta mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tambahan penghasilan ini diberikan dalam rangka memperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi pegawai berdasarkan beban kerja yang dipikulnya atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dari pegawai tersebut. Tambahan penghasilan didasarkan kondisi kerja dan diberikan kepada pegawai negeri sipil di mana dalam
2. 3. Pemeriksaan	Keuangan	Daerah melaksanakan tugasnya berada dalam lingkungan kerja yang mempunyai risiko sangat tinggi. Sedangkan tambahan tunjangan kerja atas dasar kelangkaan profesi ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersebut kondisi kerja tersebut termasuk ke dalam kondisi kerja yang sangat perlu diberikan tambahan penghasilan. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Belanja	bunga adalah belanja yang digunakan dan dianggarkan untuk melakukan pembayaran bunga atas pokok utang yang dilakukan atas kewajiban, dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja subsidi adalah termasuk belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk menganggarkan bantuan kepada biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi barang bagi kepentingan masyarakat, hal ini dimaksudkan agar harga produksi barang yang dihasilkan untuk masyarakat, harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Terutama diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi kebutuhan dasar masyarakat dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan Penerima	APBD. subsidi untuk membuat pertanggungjawaban sebagai penerima subsidi berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan belanja hibah termasuk belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang, dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya. Dan yang dapat diberikan dana bantuan hibah ini adalah kelompok lembaga atau badan dan swadaya masyarakat serta organisasi swasta atau kelompok masyarakat secara perorangan atau kelompok secara spesi ik telah ditetapkan peruntuk annya berdasarkan Kepala Daerah. Dan dilakukan dengan naskah perjanjian daerah yang meliputi: penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah. diwajibkan 15
FMP	IPDN M M K ana	bagi	hasil 4. D dapat diberikan dan dianggarkan bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan khusus. Adapun yang bersifat umum diperuntuk kan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/desa penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus diperuntuk kan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemerintah daerah pemberi bantuan dapat mensyaratkan Bantuan	sosial adanya dana pendamping dalam APBD penerima bantuan. 5. dianggarkan dan dapat dipergunakan serta diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada komunitas masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diberikan tidak terus menerus setiap tahun, namun diberikan secara selektif dan penggunaan sangat jelas.termasuk pemberian bantuan untuk partai politik. Penerima bantuan social diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Sumber Tata cara pengelolaan dana bantuan social ini diatur dengan peraturan kepala daerah. : Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Keuangan Tahun 2013, dan Nurlan Darise "Nurlan Darise "Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia" Salemba Empat, 2009 KELOMPOK	BELANJA	TIDAK	LANGSUNG Tabel :1.2 Rincian Belanja Tidak Langsung Jenis	belanja	tidak	langsung Rincian	Belanja a. Belanja Pegawai Belanja konpensasi kepada pegawai negeri sipil, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-un- dangan. Belanja ini termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 16
b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja bantuan so- sial Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Belanja untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pin- jaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja ini meliputi: 1. Bunga utang Pinjaman. 2. Bunga utang obligasi. Belanja ini meliputi: 1. Gaji dan tunjangan 2. Tambahan penghasilan PNS. 3. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggo- ta DPR serta KDH/WKDH 4. Biaya pemungutan pajak daerah. Belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusa- haan/lembaga tertentu agar harga jual produksi jasa yang dohasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Belanja untuk pemberian uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelom- pok masyarakat.perorangan yang secara spesi ik teta- lah ditetapkan peruntuk annya, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetap- kan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang men- cakup penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah, belanja ini meliputi: Belanja hibah kepada pemerintah pusat. 1. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya. 2. Belanja hibah kepada pemerintah desa. 3. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/ BUMN. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisa- si Swasta. 1. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya. 2. Belanja hibah kepada pemerintah desa. 3. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/ BUMN. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisa- si Swasta. 5. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/pero- rangan, Belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat melalui organisa- si kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan, Belanja ini meliputi: 1. Belanja bantuan social organisasi kemasyarakatan. 2. Belanja bantuan kepada partai politik. 17
FMP	IPDN M M K f. Belanja bagi Hasil ke- pada provinsi/ka- bupaten/kota dan Pemerintah Desa. Belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabu- paten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daer- ah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini meliputi: 1. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi. 2. Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/ kota. 3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa. 4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya g. Belanja tidak terdu- ga Sumber Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya. : Perencanaan dan penganggaran daerah (Diktat Kementerian Keuangan Tahun 2013). Sumber : PERMENDAGRI 13 Tahun 2006. Gambar	1.1	STRUKTUR	APBD Sumber:	PERMENDAGRI	No.	13	Tahun	2006. 18
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Penjelasan atas Pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup de isit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jika APBD mengalami de isit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika ada surplus. Penerimaan	pembiayaan mencakup: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) b. pencairan dana cadangan c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. penerimaan pinjaman daerah e. penerimaan kembali pemberian pinjaman f. penerimaan piutang daerah pengeluaran	pembiayaan Sedangkan mencakup: a. pembentukan dana cadangan b. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah c. pembayaran pokok utang d. pemberian pinjaman daerah LATIHAN 1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Keuangan daerah; 2. Dan apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah; 3. Sebutkan fungsi dan azas-azas pengelolaan keuangan daerah. 4. Jelaskan struktur APBD? 5. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran pembiayaan? 6. Apa yang dimaksud dengan penerimaan pembiayaan? 19
FMP	IPDN M M K 7. Dapatkah pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya untuk Investasi, jika dapat jelaskan, jika tidak jelaskan? 8. Apakah sifat Investasi ini, hanya semata mencari keuntungan semata? 9. Dapatkan Pemerintah Daerah melakukan kerja sama antar daerah, dan dengan Negara Tetangga? 10. Apa yang dimaksud dana transfer ke Daerah, dan dari mana sumber dananya? TEST	FORMATIF 1. Keuangan daerah memiliki: a. Hak dan kewajiban b. Tanggung jawab dan kewajiban c. Hak dan tanggung jawab d. Semuanya salah 2. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh: a. Pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah b. Kordinator pengelola keuangan daerah c. Kepala Daerah dan jajarannya d. Semuanya benar 3. APBD merupakan wujud dokumen yang mengakomodir: a. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah b. Pendapatan daerah dan pengeluaran daerah c. Pengeluaran dan dan pembiayaan daerah d. Semuanya benar 4. Setelah APBD selesai disusun dan perlu dibuatkan tindak lanjutnya, sebagai pedoman para pejabat pengelola keuangan daerah, dokumen tersebut adalah: a. DIPA b. DPA c. P. O. d. a, b, dan c semuanya benar. 20
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 5. KPA adalah salah satu pejabat pengelola keuangan daerah yang artinya adalah: a. Kuasa Pemakai Anggaran b. Kuasa Pembuat Anggaran c. Kuasa Pengguna Anggaran d. a, b, dan c semuanya salah 6. PPK adalah salah satu pejabat pengelola keuangan daerah yang artinya adalah: a. Petugas pembuat kerja sama b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Pejabat Pelaksana Kegiatan d. a, b, dan c semuanya salah 7. Bendahara pengeluaran, salah satu tugasnya adalah: a. Menyimpan dan menatausahakan administrasi kas; b. Hanya menyimpan berkas; c. Menyimpan Uang dalam kas dan mengamankannya; d. a, b, dan c semuanya benar 8. Bendahara merupakan petugas yang ditugasi untuk memungut pajak, atas uang yang dikelolanya: a. Pandangan ini salah b. Pandangan ini benar c. Pandangan ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku d. a, b, dan c semuanya salah 9. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu penyumbang PAD selain dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. a. Pendapat ini benar sekali b. Pendapat ini salah c. Pendapat ini kurang pas d. a, b, dan c semuanya salah 21
FMP	IPDN M M K 10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, terkait dengan pengaturan pengawasan keuangan daerah. a. Penjelasan ini belum benar b. Penjelasan ini salah c. Penjelasan ini bersifat sementara d. a, b, dan c semuanya salah JAWABAN 1. b 2. a 3. a 4. b 5. c 6. b 7. a 8. c 9. a 10. a 22
Kegiatan Belajar 2 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Kompetensi 1. Latar Belakang; 2. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Daerah; 3. Objek dan Subjek Pemeriksaan Daerah; 4. Jenis-Jenis Pemeriksaan Keuangan Daerah; 5. Evaluasi. 6. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.1	LATAR	BELAKANG emeriksaan keuangan daerah, adalah proses kegiatan di mana sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pengawasan dan pengendalian, pemeriksaan mengutamakan tindakan yang represif, berarti seorang pemeriksa, harus melakukan dengan mendatangi objek dan subjek yang akan diperiksa, dengan sebelumnya menyusun sebuah perencanaan dengan jadwal kerja yang akan dilakukan, dan berapa lama, dan apa yang menjadi objek pemeriksaan yang akan dilakukan, dengan berapa personel yang akan melakukan pemeriksaan serta berapa biaya yang dibutuhkan, ini semua harus dibuatkan terlebih dahulu suatu rencana kerja dengan menyusun rencana kegiatan pemeriksaan lengkap dengan biodata petugas atau pejabat yang akan melakukan pemeriksaan kepada pimpinan/ Kepala Kantor dari institusi pengawasan internal maupun eksternal pemerintah daerah. P pemeriksaan berarti melakukan tindakan dengan melakukan atau mengujungi objek dan subjek yang akan diperiksa dengan meminta bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan wawancara dengan pejabat dari instansi yang akan diperiksa, pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk melihat apakah perencanaan yang dibuat oleh sebuah institusi telah dilaksanakan sesuai atau berdasarkan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, dan melakukan pembinaan, jika terdapat 23 Kata
FMP	IPDN M M K adanya ketidaksempurnaan administrasi dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan dengan menyarankan apabila adanya penyimpangan berakibat adanya kerugian daerah, yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, dengan member sanksi untuk mengembalikan kerugian Negara atau daerah tersebut, dan memberikan sanksi kepada pelakunya baik secara administrasi maupun sampai kepada tataran hukum kepada penegak hukum. Seorang pemeriksa tidak dapat melakukan penuntutan, sifatnya hanya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Institusi yang diperiksa, Atasan langsung pemeriksa, dan aparat penegak hukum bila terjadi penyimpangan berakibat adanya kerugian negara/ daerah. Pada pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan dalam lingkup internal pemerintah daerah, dan dapat juga dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah daerah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta lembaga swadaya masyarakat. URAIAN KEGIATAN 2.2	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAH pemeriksaan berarti melakukan tindakan dengan melakukan atau mengujungi objek dan subjek yang akan diperiksa dengan meminta bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan wawancara dengan pejabat dari instansi yang akan diperiksa, pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk melihat apakah perencanaan yang dibuat oleh sebuah institusi telah dilaksanakan sesuai atau berdasarkan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, dan melakukan pembinaan, jika terdapat adanya ketidaksempurnaan administrasi dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan dengan menyarankan apabila adanya penyimpangan berakibat adanya kerugian daerah, yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, dengan member sanksi untuk mengembalikan kerugian Negara atau daerah tersebut, dan memberikan sanksi kepada pelakunya baik secara administrasi maupun sampai kepada tataran hukum kepada penegak hukum. Kata Seorang pemeriksa tidak dapat melakukan penuntutan, sifatnya hanya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Institusi yang 24
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah diperiksa, Atasan langsung pemeriksa, dan aparat penegak hukum bila terjadi penyimpangan berakibat adanya kerugian negara/daerah. Pada pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan dalam lingkup internal pemerintah daerah, dan dapat juga dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah daerah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta lembaga swadaya masyarakat. Pihak DPR/DPRD dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan jalan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah, dikarenakan adanya 3 (tiga) fungsi yang dimilikinya yaitu: 1. 2. Fungsi Legislasi (Pembuat Undang-Undang bersama pemerintah daerah); 3. Fungsi Pengawasan; Fungsi Budgeting (yang menentukan besaran dana dari setiap dana yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah). 2.2.1	Ruang	Lingkup	Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Pemeriksaan keuangan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakan 1.	Pemeriksaan	internal,	dapat	dibedakan	menjadi	dua:	menurut jenis, yaitu: a. Pemeriksaan intern dalam arti sempit, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di mana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pemeriksa sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dalam arti sempit ini adalah inspektorat jenderal departemen (IRJENDEP), inspektorat wilayah provinsi (ITWILPROP), inspektorat wilayah daerah kabupaten (ITWILKAB), inspektorat wilayah daerah kota (ITWILKOT). b. Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang diawasi, dalam arti pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara tetapi masih dalam struktur organisasi pemerintahan. 25
FMP	IPDN M M K 2.	Pengawasan	eksternal Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, di samping itu dikenal pula pengawasan legislatif yang mempunyai arti adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPRD terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Bentuk pengawasan yang masih termasuk pengawasan eksternal adalah pengawasan masyarakat, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan. Merujuk pada pengertian pengawasan dan pengertian keuangan daerah yang dikemukakan, maka pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk APBD, dapat dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan keuangan daerah dapat menjamin kesesuaian pengelolaan APBD dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang paling strategis dan sangat mendasar adalah pada saat pengajuan usulan perencanaan yang diajukan oleh setiap unit kerja dan SKPD di Daerah dan Pelaksanaan program dan kegiatan. Jika ini dapat diawasi dan dikendalikan dengan seksama maka kemungkinan sangat kecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh Bappeda jika pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena Bappeda merupakan instansi yang mempunyai beban tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh perencanaan di Daerah. Dan jika sudah sampai pada pelaksanaan anggaran, fungsi ini dapat dijalankan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah, untuk lebih efektif maka pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Untuk meningkatkan pengawasan internal dalam Pemerintah mewajibkan kepada seluruh jajaran unit kerja dalam lingkungan Kementerian/lembaga Negara dan Pemerintah Daerah untuk 26
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah membentuk unit SPIP di masing -masing unit kerjanya, terkandung maksud adalah untuk lebih mengefekti kan pengawasan melekat atau pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan kementerian/ lembaga Negara dan kepala daerah serta kepala satuan kerja perangkat daerah di masing-masing daerah. 2.2.2	Kerangka	Regulasi	Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Pemeriksaan keuangan daerah yang efektif memberikan kontribusi penting mengenai cara pengelolaan keuangan pemerintah daerah, penjelasan kepada badan legislatif, dan penjelasan kepada warga negara mengenai penggunaan dana publik. Pemeriksaan keuangan tersebut dapat: 1. Mendeteksi penyalahgunaan dana publik dan mengidenti ikasi kelemahan pengendalian pengelolaan pemerintah daerah. Kelemahan pengendalian dapat mengancam integritas, mengganggu pelaksanaan anggaran, dan mengganggu penetapan peraturan lainnya. 2. Menentukan keandalan laporan realisasi anggaran dan data keuangan lainnya. 3. Mengidenti ikasi pemborosan penggunaan sumber daya yang bila dikoreksi dapat menghemat penggunaan sumber daya yang tersedia. 4. Menyediakan data yang dapat diandalkan mengenai hasil program. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perubahan hukum, peraturan, dan alokasi anggaran. 5. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur pokok-pokok menyangkut: (1) pemeriksaan dan pemeriksa; (2) lingkup pemeriksaan; (3) standar pemeriksaan; (4) kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan; (5) akses pemeriksa terhadap informasi; (6) kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern; (7) hasil pemeriksaan dan tindak lanjut; (8) pengenaan ganti kerugian negara; (9) sanksi pidana. UU ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam UUD 45 berkenaan dengan tugas dan kewenangan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi keseluruhan unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17/2003. 27
FMP	IPDN M M K 6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan UU No. 15/2004 memiliki kewenangan melakukan tiga jenis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan keuangan, yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kedua, pemeriksaan kinerja, yang merupakan pemeriksaan terhadap aspek ekonomi serta efi siensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, sesuai amanat Pasal 23E UUD 1945. Ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja seperti pemeriksaan investigatif. , 2.3	LINGKUP	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAH Ruang lingkup pemeriksaan keuangan daerah meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK berdasarkan UU ini memiliki kewenangan mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara isik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan, mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan meliputi antara lain kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat e isiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK juga dapat memanfaatkan hasil pekerjaan 28
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam kaitan ini, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Undang-undang ini mengatur bahwa hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan simpulan. BPK menyampaikan setiap laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Di samping menyampaikannya kepada lembaga perwakilan, BPK juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian audited	yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa ) memuat koreksi dimaksud sebelum ( disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah memiliki kesempatan menanggapi temuan dan simpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Dalam hal pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. inancial	statements Menurut UU ini, BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/wali kota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang- undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK. Lebih lanjut, UU ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD. 29
FMP	IPDN M M K Sesuai dengan amanat Pasal 5 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat 1. E UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka BPK menyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat dengan SPKN. SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Standar pemeriksaan inilah yang menjadi patokan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan meliputi proses identi ikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2.4	OBJEK	DAN	SUBJEK	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAH Objek dari pemeriksaan keuangan daerah, adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing- masing, namun keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para tenaga pemeiksa, biasanya dilakukan sampling dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, dan seandainya diduga adanya penyalahgunaan ataupun ditemukan adanya penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lanjutan, maka pejabat pemeriksa dapat mengajukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan pemeriksaan khusus terhadap instansi yang bersangkutan. Adapun subjek pemeriksaan keuangan daerah adalah institusi dan pejabat pengelola keuangan daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dimaksud. Biasanya, dari pihak instansi pengawasan baik internal maupun eksternal pememerintah daerah, terlebih dahulu memberitahukan, rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa baik dari institusi internal maupun eksternal pemerintah daerah. Untuk menjaga sinergitas dan tidak tumpang tindihnya pemeriksaan yang dilakukan selalu dilakukan koordinasi sebelumnya antara institusi pengawasan internal dengan pihak institusi eksternal pemerintah daerah. dalam pelaksanaan Ini semua dilakukan agar tidak terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut. 30 overlapping
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Hasil	pemeriksaan	keuangan	daerah Dalam pelaksanaannya pemeriksaan dilakukan rata-rata 30 hari kerja, pada institusi pemerintah daerah, baik kepada SKPD di daerah dan PPKD di Daerah, data-data yang dilakukan untuk diperiksa meliputi: 1. Tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD dan PPKD; 2. Kewenangan dan tanggung jawab di masing-masing SKPD dan PPKD; 3. Bukti-bukti yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing SKPD dan PPKD; 4. Hasil perencanaan awal yang dilakukan di masing=masing SKPD dan PPKD; 5. Tata kelola administrasi di Masing-Masing SKPD dan PPKD; 6. Hasil yang dicapai di masing-masing SKPD dan PPKD; 7. Pembuatan Hasil laporan sementara Pemeriksaan yang dikonsultasikan kepada setiap SKPD dan PPKD, untuk dikon irmasi dan dijawab hasil temuan-temuan, sebelum dijadikan laporan hasil pemeriksaan inal. a.	Pemeriksaan	Keuangan	Pendahulu Berdasarkan jenisnya pemeriksaan keuangan terdiri atas: Pemeriksaan keuangan pendahulu melakukan pemeriksaan atas sebuah transaksi sebelum transaksi tersebut selesai dilakukan. Misalnya, transaksi pembayaran tidak akan dilakukan hingga pemeriksa keuangan telah memeriksa kelengkapan dokumen terkait ini dilakukan sebagai bagian dari struktur pengendalian pengelolaan dan merupakan tanggung jawab pengelola, bukan merupakan tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan. transaksi pembayaran tersebut. Pemeriksaan b.	Pemeriksaan	Keuangan	Penutup Pemeriksaan keuangan penutup dilakukan setelah sebuah transaksi atau kejadian telah selesai dilakukan dan merupakan jawab Badan Pemeriksa Keuangan. Organisasi tanggung Internasional Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa "seluruh ruang lingkup pemeriksaan keuangan pemerintah merupakan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan kinerja". 31
M 32 FMP	IPDN M K Pemeriksaan	berkala	mencakup: 1. Atestasi akuntabilitas keuangan dari sebuah entitas, termasuk pemeriksaan catatan keuangan dan pemberian opini atas laporan keuangan. 2. Atestasi akuntabilitas keuangan dari administrasi pemerintah secara keseluruhan. 3. Pemeriksaan keuangan atas sistem keuangan dan transaksi termasuk evaluasi kepatuhan dengan regulasi yang ada. 4. Pemeriksaan pengendalian internal dan fungsi pengawasan internal. 5. Pemeriksaan atas kebenaran dan kelayakan pengambilan keputusan administratif dalam sebuah entitas. 6. Pelaporan masalah yang muncul dari atau terkait dengan pemeriksaan keuangan. 6. Pelaporan masalah yang muncul dari atau terkait dengan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan dengan memeriksa transaksi yang telah terjadi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kelayakan otorisasi dan dokumen pendukung transaksi. Penentuan layak tidaknya transaksi ini dari segi hukum merupakan fokus utama pemeriksaan kepatuhan. kepatuhan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaan kepatuhan dalam jumlah banyak memerlukan strategi untuk dapat melakukan pemeriksaan jenis ini. Badan Pemeriksaan Keuangan dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut ke departemen terkait dari entitas yang diperiksa. Bagaimanapun, kelemahan dan ketidakandalan pengendalian pengelolaan dalam sebuah entitas pemerintahan menyebabkan pendelegasian pemeriksaan kepatuhan menjadi tidak praktis. Dalam kondisi seperti ini, Badan Pemeriksa Keuangan menjadi satu-satunya institusi yang mampu mendeteksi dan menghentikan penyimpangan yang ada. Badan Pemeriksa Keuangan harus mempertimbangkan efektivitas penggunaan sumber daya dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan. d.	Pemeriksaan	Atestasi Badan Pemeriksa Keuangan dituntut untuk melakukan pemeriksaan keuangan tahunan atas anggaran pemerintah atau laporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut dibutuhkan
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah badan legislatif untuk menutup kode rekening tahun yang diperiksa. Pemeriksaan atestasi bertujuan untuk memberikan opini kepada pembaca laporan keuangan mengenai keandalan dan kebenaran informasi dalam laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan telah menggunakan beberapa pendekatan untuk memenuhi kebutuhan ini. Salah satu teknik yang digunakan adalah dengan memeriksa beberapa transaksi dalam sebuah laporan keuangan yang dipilih berdasarkan sampel dan pertimbangan pemeriksa. Jika tidak ada kesalahan penyajian atau penyimpangan penyajian transaksi tersebut dalam laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut dapat diterima kebenarannya. Pemeriksa keuangan kemudian menyampaikan simpulan hasil pemeriksaan dalam laporan pemeriksaan keuangan. e.	Pemeriksaan	Kinerja Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan yang biasa dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan di berbagai negara. Pemeriksaan kinerja memeriksa seluruh entitas dan kegiatan entitas untuk membenahi e isiensi operasi entitas tersebut. Pemeriksa melakukan kegiatan tersebut dengan mencari area di mana terjadi pemborosan dan salah kelola yang bila dihapuskan akan membuat tercapainya kebijakan atau tujuan yang sama dengan biaya yang lebih sedikit dan dengan mencari area di mana dengan sumber daya yang sama dapat menghasilkan nilai tambah lebih. Pemeriksaan jenis ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan e isiensi pengelolaan pemerintah. Laporan pemeriksaan beserta rekomendasi terkait dengan e isiensi dapat berguna ketika pemerintah, bagian keuangan, atau badan legislatif mengalami masalah penganggaran. Pemeriksaan kinerja juga dapat didesain khusus untuk menangani masalah kelayakan pengendalian pengelolaan dalam rangka meningkatkan pengendalian. Pada dasarnya laporan hasil pemeriksaan diberikan kepada organisasi atau pihak yang berkepentingan dan pihak yang bertanggung jawab atas temuan dan rekomendasi dalam laporan pemeriksaan tersebut. Contohnya, pihak yang mendapatkan laporan hasil pemeriksaan secara rutin adalah satuan kerja dan pejabat pengelola keuangan. Laporan tersebut diberikan 33
FMP	IPDN M M K kepada kedua pihak tersebut karena berpengaruh terhadap alokasi penganggaran atau pengelolaan sumber daya anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengajukan pembuatan atau mengajukan revisi undang-undang kepada badan legislatif dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas implementasi undang- undang tersebut jika hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan perlunya pembuatan atau revisi undang-undang. Dalam sebuah negara demokrasi, pihak yang membutuhkan hasil pemeriksaan entitas publik pengguna dana publik adalah masyarakat umum. Di banyak negara, laporan pemeriksaan diumumkan ke publik dan tidak dilaporkan hanya jika laporan tersebut terkait dengan masalah keamanan nasional. Pemeriksa keuangan sebaiknya juga memahami peran media dalam menginformasikan kinerja pemerintah kepada publik dan memastikan media tersebut mengetahui laporan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu dibutuhkan media yang kompeten dan proaktif agar implementasi hasil pemeriksaan berjalan efektif karena publik biasanya tidak terlalu tertarik atau mampu dalam menerjemahkan hasil pemeriksaan. Pemeriksa keuangan biasanya hanya memiliki wewenang untuk melaporkan hasil temuan dan harus bergantung kepada pihak lain ketika ingin mengoreksi temuan tersebut. Hal ini berlaku karena pemeriksaan modern cenderung untuk berfokus terhadap keandalan data laporan keuangan, kelayakan pengendalian pengelolaan, efektivitas, dan e isiensi kerja. Beberapa Badan Pemeriksa Keuangan diberikan wewenang untuk memberikan perintah yang mengikat, namun hal ini terbatas hanya untuk mengembalikan penyalahgunaan dana. Badan Pemeriksa Keuangan membutuhkan keputusan dari badan legislatif, pemerintah, pejabat pengelola keuangan atau satuan kerja untuk mengoreksi penyimpangan yang lebih kompleks. Pemeriksa keuangan tidak dapat memaksa institusi mana pun untuk mengambil keputusan, namun pemeriksa keuangan tetap bertanggung jawab untuk menghimbau tindakan atas temuan pemeriksaan dan memfasilitasi tindakan korektif yang diperlukan. Dalam banyak kasus, tim pemeriksa keuangan mengeluarkan "laporan hasil pengamatan pemeriksaan keuangan". Pengamatan ini dibuat berdasarkan bukti pendukung dan menyarankan tindakan korektif yang diperlukan kepada pihak yang diperiksa (menjelaskan sifat koreksinya). Pihak yang diperiksa kemudian mendapat kesempatan melakukan koreksi yang diperlukan sebelum laporan pemeriksaan akhir dibuat, di mana 34
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah laporan tersebut memuat informasi mengenai pengamatan pemeriksaan dan langkah apa yang telah atau tidak diambil atas hasil pemeriksaan tersebut. Cara seperti ini terkadang lebih efektif dan membangun kapasitas institusi dibandingkan dengan mencari-cari kesalahan yang ada. 2.5	EVALUASI	KEUANGAN 2.5.1	Proses	dan	Tujuan	Evaluasi Evaluasi merupakan kunci utama dalam menghubungkan masa lalu dengan masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan untuk memberikan pelajaran dan pengalaman yang telah terjadi dan menyiapkan informasi bagi pembuatan kebijakan dan keputusan-keputusan yang akan dibuat pada masa yang akan datang. Evaluasi bukanlah salah satu metode untuk meningkatkan e isiensi belanja. Evaluasi justru merupakan salah satu metode pelengkap yang saling mendukung dengan metode lain dalam peningkatan e isiensi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kegiatan/proyek dengan rencana kegiatan/proyek yang telah dibuat sebelumnya. Jika tujuan kegiatan telah dinyatakan dengan jelas maka proses evaluasinya akan menjadi lebih mudah. Kejelasan indikator kinerja menjadi sangat berguna dalam memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja. Kegiatan yang telah ditetapkan secara bertahap dalam pencapaian tujuannya akan lebih mudah dievaluasi secara keseluruhan dengan melakukan analisis capaian target kegiatan dalam setiap item kegiatan pada periode tertentu. Tujuan evaluasi keuangan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengontrol rencana alokasi sumber daya, dan menyediakan data mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu evaluasi keuangan yang berkualitas perlu ditingkatkan dan digunakan oleh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan proses pembuatan kebijakan lainnya. 2.5.2	Prasyarat	Evaluasi	yang	Efektif Evaluasi hanya akan berguna jika dalam proses pengambilan kebijakan menggunakan hasil-hasil evaluasi dalam rangka melakukan perbaikan ke depan. Pendekatan seperti itu biasanya lebih mengutamakan analisis dan efektivitas biaya. Praktik tersebut lebih jelas ukurannya, sehingga banyak digunakan di beberapa negara meskipun masih ada beberapa masalah tertentu yang harus dibenahi, seperti proses evaluasi yang dilakukan 35
FMP	IPDN M M K harus mampu menyediakan data dan informasi yang komprehensif terkait dengan kebijakan dimaksud. Proses pengambilan keputusan yang mengandalkan hasil evaluasi tidak dapat dibuat jika hanya mengandalkan data yang terbatas dan didasarkan hasil analisis yang lemah. Hal ini berbeda dengan sistem "pendekatan kebijakan" yang hanya mengandalkan pendekatan ideologi dan kehendak penguasa. Banyak pihak yang masih membedakan antara pendekatan data empirik dengan pendekatan ide-ide rasional dalam penetapan kebijakan. Penerapan dua pendekatan itu juga berkonsekuensi pada sistem evaluasi yang dilakukan pada saat merumuskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan. Jika pendekatan empirik evaluasinya didasarkan pada fakta empirik, evaluasi pendekatan kebijakan lebih diarahkan pada sejauh mana sebuah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sesuai atau tidak sesuai dengan ideologi penggagas atau pimpinan lembaga atau organisasi. Terlepas dari logika dan analisis yang telah dibuat dengan baik, evaluasi merupakan bagian dari kerangka pengelolaan kinerja secara lebih luas. Upaya tersebut merupakan bagian dari pencarian sistem bagaimana merumuskan kebijakan dengan didasari oleh kinerja yang jelas terutama dalam kerangka penyelenggaraan kebijakan anggaran di pemerintahan daerah. Pihak evaluator harus menentukan proses, sumber daya, dan batasan dalam melakukan evaluasi dengan jelas. Pihak evaluator dapat berasal dari staf keuangan, organisasi pemeriksa, atau pihak luar. Siapa pun yang melakukan hal ini harus memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan evaluasi dengan baik. Pihak pengguna laporan evaluasi harus terlibat dalam perencanaan evaluasi untuk memastikan hasil evaluasi akan relevan dalam proses pengambilan keputusan. 2.5.3	Kerangka	Regulasi	Evaluasi	Laporan	Keuangan	Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2007 memberikan acuan dalam melakukan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Evaluasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian atas penyusunan rancangan-rancangan tersebut agar peraturan daerah 36
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah dan peraturan kepala daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan evaluasi ini dapat ditemukan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, e isien, ekonomis, transparan dan akuntabel. ini dilakukan terhadap peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Evaluasi Secara umum, evaluasi dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan analisis dan simpulan hasil evaluasi. Langkah selanjutnya ialah dengan memberikan simpulan mengenai: a.	Pemeriksaan	kelengkapan	dokumen	evaluasi Bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan sebagai dasar evaluasi telah lengkap dan diproses lebih lanjut evaluasinya. b.	Evaluasi	legalitas	dan	administrasi Bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan simpulan mengenai: 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada pihak-pihak yang terkait 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 37
M 38 FMP	IPDN M K c.	Evaluasi	kebijakan Bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan simpulan mengenai hal-hal sebagai berikut. 1) Konsistensi penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan 2) Tindak lanjut hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Provinsi/ Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan d. 3) Tindak lanjut Rekomendasi BPK berkenaan dengan penyajian laporan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran Indenti ikasi	selisih	antara	nilai	anggaran	dengan	nilai	realisasi berkenaan Bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan simpulan mengenai hal-hal sebagai berikut. 1) Identi ikasi mengenai selisih lebih atau selisih kurang yang materiel antara: anggaran pendapatan dengan realisasinya; anggaran belanja dengan realisasinya; serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya sebab-sebab terjadinya 2) Identi ikasi mengenai rasio-rasio penting yang berguna bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam membuat keputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan; alokasi belanja serta strategi pembiayaan pada masa mendatang. e.	Evaluasi	Realisasi	Pendapatan Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2. Dana perimbangan, meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; dana alokasi khusus; dan dana alokasi umum; 3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah.
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah f.	Evaluasi	Realisasi	Belanja Evaluasi ini dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari waktu ke waktu yang antara lain berkaitan dengan urusan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sejalan dengan program nasional. Evaluasi realisasi belanja ini dapat dilakukan dengan meneliti dan menganalisis struktur belanja menurut fungsi keuangan negara yaitu belanja untuk fungsi- fungsi: pelayanan umum; ketertiban dan ketenteraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial. Evaluasi dilakukan pula untuk menilai sejauh mana realisasi belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, kesesuaian dengan standar biaya yang telah ditentukan, dan telah memperhatikan azas-azas kepatutan. g.	Evaluasi	Realisasi	Pembiayaan Evaluasi terhadap realisasi pembiayaan akan meliputi identi ikasi dan dan analisis terhadap kemungkinan masih adanya realisasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang jenis-jenis pembiayaan, serta ketidaktepatan h.	Hal-hal	penting	yang	terdapat	dalam	Neraca,	Laporan	Arus	Kas,	penyajian informasi realisasi anggaran pembiayaan. dan	Catatan	atas	Laporan	Keuangan Bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan simpulan mengenai beberapa hal sebagai berikut. 1) Terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas dana; 2) Terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos aset; pos aset dengan pos-pos kewajiban; 3) Terdapatnya kontrol hubungan yang cukup antara Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2.6	ANALISIS	LAPORAN	KEUANGAN	PEMERINTAH	DAERAH Salah satu alat dalam proses evaluasi adalah "Analisis Laporan Keuangan". Analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah penilaian secara keseluruhan atas kondisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan membaik atau memburuknya kondisi elemen keuangan 39
FMP	IPDN M M K pemerintah daerah. Pengertian dari kondisi keuangan pemerintah daerah adalah kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kemampuannya dalam melunasi kewajiban keuangan yang muncul atas komitmen publik dan komitmen keuangan (seperti pembayaran kepada pihak ketiga, pegawai, dan pihak lain). tersebut didukung dengan pembahasan mengenai penyebab perubahan kondisi keuangan antar waktu, perbandingan antara hasil indikator anggaran dan realisasi anggaran, dan kejadian signi ikan yang memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Kondisi keuangan pemerintah daerah tidak hanya menjelaskan posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan, namun juga menjelaskan ekonomi dan lingkungan iskal pemerintah daerah secara keseluruhan. Peran analisis laporan keuangan adalah dalam menjelaskan dan menunjukkan informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan posisi keuangan. Penilaian Pemahaman dan penilaian kondisi keuangan membutuhkan pertimbangan subjektif. Kebenaran pertimbangan subjektif bergantung pada jenis dan kualitas informasi yang digunakan. Maka proses analisis laporan keuangan meliputi pengumpulan laporan keuangan pemerintah daerah dan dari sumber lain yang dapat membantu menjelaskan kondisi keuangan dalam konteks ekonomi di mana pemerintah daerah beroperasi. informasi dari Analisis laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan melihat beberapa indikator kondisi keuangan pemerintah daerah leksibilitas, dan indikator yaitu; indikator kesinambungan, indikator vulnerabilitas. Ketiga indikator ini dilihat dari konteks ekonomi dan lingkungan keuangan secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut. a.	Kesinambungan : Kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang sedang berjalan dan memenuhi pembayaran kepada kreditor tanpa meningkatkan tarif pajak terhadap ekonomi atau menambah hutang. Kesinambungan merupakan elemen penting dalam penilaian kondisi keuangan karena kesinambungan menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola komitmen keuangan, komitmen pelayanan, dan besar hutangnya. Kesinambungan juga menjelaskan pengaruh biaya yang timbul dari hutang terhadap tingkat pelayanan yang diberikan. Pemerintah daerah yang pertumbuhan belanjanya lebih besar dari pertumbuhan pendapatannya dan proporsi 40
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah pembayaran hutang memiliki risiko tidak dapat menjaga tingkat pelayanannya . terhadap pendapatannya meningkat b.	Fleksibilitas : Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan meningkatkan sumber daya keuangan seperti penambahan pendapatan, meningkatkan tarif pajak, atau dengan menambah hutang. Fleksibilitas menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Penambahan hutang jangka pendek akan mengurangi leksibilitas pemerintah daerah terhadap memburuknya kondisi ekonomi pada masa yang akan datang. Hal ini sama dengan menaikkan tarif pajak dan biaya pelayanan akan mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk menaikkannya lagi pada masa yang akan datang karena adanya batasan tarif yang dapat ditanggung masyarakat dan pelaku bisnis. c.	Vulnerabilitas: Seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan di luar kendali dan di luar wewenangnya (dan akhirnya berisiko tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya), baik pendanaan dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah yang tingkat vulnerabilitasnya relatif rendah memiliki kendali yang lebih baik atas kondisi keuangannya. Analisis menggunakan ketiga indikator ini mengurangi kemungkinan tidak diperhitungkannya informasi materiel dalam proses penilaian subjektif kondisi keuangan pemerintah daerah. Informasi materiel dalam konteks ini adalah informasi yang dapat memengaruhi persepsi pengguna laporan keuangan atas kinerja keuangan pemerintah. Ketiga indikator analisis keuangan pemerintah daerah ini saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik namun tingkat dan kualitas pelayanannya kurang baik dapat membahayakan kondisi keuangannya dalam jangka panjang. Jika pemerintah daerah ini memutuskan untuk meningkatkan kualitas atau tingkat pelayanannya, hal ini membutuhkan tambahan biaya yang berakibat mengurangi tingkat leksibilitas atau menambah tingkat vulnerabilitasnya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesinambungan jangka panjang. Analisis ketiga indikator kondisi keuangan ini melibatkan dan mempertimbangkan beberapa set data karena tidak ada satu "angka" indikator mutlak yang dapat menjelaskan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan baik. Kelayakan kondisi keuangan akan terus berubah 41
FMP	IPDN M M K karena adanya beberapa faktor seperti skala atau cakupan pelayanan yang diberikan, adanya standar pelayanan lokal, dan kebijakan pengelolaan keuangan. laporan keuangan dapat digunakan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Perbandingan antara realisasi dengan anggaran tahun berjalan, realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, atau bahkan realisasi satu pemerintah daerah dengan realisasi pemerintah daerah lain dapat dilakukan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Faktor- faktor yang menyebabkan perbedaan antara nilai realisasi dengan nilai anggaran dapat dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar kontrol pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui mengapa nilai realisasi dapat melebihi atau kurang di bawah nilai anggaran. Data pendukung Setelah melihat dan menganalisis indikator dan data pendukung laporan keuangan, berdasarkan pertimbangan subjektivitasnya, analis kemudian menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis laporan keuangan ini dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan pengelola pemerintah daerah namun tidak dapat menentukan efektivitas dan prioritas kegiatan pemerintah daerah.	LATIHAN 1. Jelaskan pa yang dimaksudkan dengan Keuangan daerah; 2. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah; 3. Sebutkan fungsi dan azas-azas pengelolaan keuangan daerah. 4. Apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan keuangan daerah. 5. Jelaskan ruang lingkup pemeriksaan keuangan daerah. 6. Apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kepatutan. 7. Apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kinerja. 8. Siapa-siapa saja institusi Inetrnal pengawasan pemerintah daerah. 9. Siapa saja institusi Eksternal pemerintah daerah. 10. Perlukah hasil pemeriksaan dilakukan sebelum dibuatkan hasil inal laporan pemeriksaan kepada institusi yang diperiksa. Jelaskan. 42
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah TEST	FORMATIF 1. Keuangan daerah memiliki: a. Hak dan kewajiban b. Tanggung jawab dan kewajiban c. Hak dan tanggung jawab d. semuanya salah 2. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh: a. Pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah b. Oleh Kordinator pengelola keuangan daerah c. Kepala Daerah dan jajarannya d. Semuanya benar 3. Objek pemeriksaan keuangan daerah adalah: a. Orang pribadi atau sekelompok orang b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan c. Instansi yang mengelola keuangan daerah d. Semuanya salah. 4. Hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk : a. Melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan b. Sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi c. Sebagai bahan dalam rangka melakukan rolling jabatan dalam organisasi d. Semuanya tidak tepat 5. BPK menyampaikan setiap laporan hasil pemeriksaan BPK kepada: a. DPR/DPD/DPRD b. Gubernur dan Bupati/wali kota c. Tidak membuat laporan d. Semuanya salah 6. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni: a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. b. Pelaksanaan APBD dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan 43
M 44 FMP	IPDN M K c. Hanya pelaksanaan APBD dan melaporkan kepada DPRD d. Semuanya benar 7. Untuk meningkatkan pengawasan internal dalam lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah, untuk lebih efektif maka pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan peraturan pemerintah: a. Nomor 62 Tahun 2009, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) b. Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) c. Nomor 70 Tahun 2010, tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) d. Semuanya salah 8. Yang melakukan pembinaan terkait SPIP: a. BPK b. Inspektur Jenderal c. KPK d. BPKP 9. Pihak DPR/DPRD dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan dan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah, dikarenakan adanya 3 (tiga) fungsi yang dimilikinya yaitu: a. Fungsi Legislasi, fungsi Pengawasan; Fungsi Budgeting pembangunan b. Fungsi pengawasan dan pembuat undang-undang dan fungsi memanggil pemerintah c. Dapat melakukan pemeriksaan, memberi anggaran dan member nasihat d. Semuanya salah. 10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ditetapkan dengan : a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; d. a, b, dan c semuanya salah
JAWABAN 1. a 2. a 3. b 4. a 5. a 6. a. 7. b. 8. d. 9. a. 10. c. Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 45
M M K FMP	IPDN
Kegiatan Belajar 3 PEMERIKSAAN ATAS FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN Indikator Kompetensi: Pengawasan/pemeriksaan pada fungsi perencanaan; 1. 2. 3. 4. Pengawasan/pemeriksaan pada fungsi pelaksanaan; Pengawasan/pemeriksaan pada fungsi pertanggungjawaban; Pengawasan/pemeriksaan pada fungsi Pelaporan 3.1	LATAR	BELAKANG engawasan/pemeriksaan yang dilakukan pada fungsi-fungsi manajemen, dapat dilakukan jika dalam tataran pelaksanaan musrenbang pada tingkat kabupaten/kota unsur aparat pengawasan dilibatkan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan musrenbang secara aktif, sehingga aparat unsur pengawasan dapat mengetahui lebih dini akan apa-apa saja yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan secara lebih dini, aparat pengawasan dilibatkan agar dapat memberikan masukan terkait rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, dengan benar dan memenuhi rambu-rambu dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta peraturan daerah tentang APBD. P Fungsi-fungsi manajemen yang akan dikerjakan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah, tentunya memedomani Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku, kesemua ini dapat dilakukan guna tercapainya akuntabilitas keuangan daerah. check	and	Semakin banyak orang atau intansi yang terlibat dalam penyusunan balances. aspek-aspek manajemen, maka semakin baik dan adanya 47
FMP	IPDN M M K URAIAN KEGIATAN 3.2	FUNGSI	MANAJEMEN Fungsi manajemen pada tahap awal adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan proses tahap awal, di dalam menyusun sebuah perencanaan kebutuhan daerah, baik perencanaan pembangunan daerah, perencanaan kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Biasanya apabila sebuah perencanaan yang direncanakan atau disusun salah maka akan berakibat kepada kesalahan pada aspek pelaksanaan program dan kegitan. tahapan perencanaan dan aspek penganggaran, merupakan proses kegiatan yang harus dilaksanakan, Hal ini sangat strategis sekali, karena apabila di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tidak tepat, atau banyaknya hal-hal yang tidak terkait dimasukkan ke dalam program dan kegiatan baik program dan kegiatan prioritas maupun non prioritas yang sifatnya program penunjang prioritas, maka dalam pelaksanaan anggaran akan banyak mengalami masalah-masalah, sehingga diperlukan adanya perbaikan-perbaikan atau penyesuaian dan direvisi di sana sini. Ini menandakan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran masih belum baik. Untuk itu di dalam kerangka awal penyusunan perencanaan dan penganggaran perlu melakukan pemetaan dan indenti ikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran dengan mengacu kepada RPJM dan rencana strategis daerah. Pengawasan/pemeriksaan Dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses dan merupakan fungsi utama manajemen pembangunan, fungsi ini muncul diakibatkan adanya kebutuhan akan pembangunan yang lebih besar dibandingkan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Perencanaan suatu proses pengambilan keputusan mengenai terpadu dalam rangka kebijakan dan program kegiatan secara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kondisi perencanaan masa lalu dan kondisi saat ini: Sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia dilakukan dalam empat langkah yang meliputi: 1. pada tingkat makro ekonomi, melihat tingkat kondisi ekonomi jangka menengah, di mana harus dilihat prediksi penerimaan, 48
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah sumber daya dalam negeri/luar negeri yang tersedia serta tingkat de isit atau utang yang yang harus dibayar setiap tahunnya. Gambar3.1 2. pada tataran nasional bagaimana perencanaan lima tahunan dan perencanaan tahunan yang dilakukan. Karena terdapat hubungan antara prediksi ekonomi makro dan anggaran tahunan. 3. pada tingkat kementerian/lembaga, perencanaan dilakukan dengan perencanaan strategis lima tahunan dan rencana kerja tahunan dari kementerian/lembaga. dual	Budgeting 4. masa lalu terdapat penganggaran ganda ( ), yaitu Rutin dan Pembangunan, sehingga terdapat kelemahan kondisi ekonomi makro dan hanya terfocus jangka pendek saja. Sehingga memasuki tahun atau abad 20 terjadi reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, reformasi keuangan terjadi pada: (1) penganggaran terpadu, yakni penggabungan (konsolidasi) anggaran rutin dan pembangunan, (2) Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (MTEF), yaitu penyusunan anggaran dengan persfektif multi tahun, dan (3) penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan atau kontinum. 49
FMP	IPDN M M K 3.2.1	Penyusunan	Perencanaan	dan	Penganggaran Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan beberapa butir-butir yang terintegrasi antara lain: 1. Awal penyusunan harus diketahui ketersediaan sumber daya yang tersedia ( inansial/pagu anggaran) secara indikatif. Sebagai salah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa, kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi. 2. Disusun berdasarkan prioritas untuk setiap SKPD, dimulai dari sejak hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD hingga Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD). Sehingga format RKA dapat dipergunakan sebagai lampiran Renja SKPD. 3. Rujukan berikutnya dengan melihat Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD. 4. DPRD dan Pemerintah Daerah memahami setiap aktivitas pengawalan konsistensi. 5. Output setiap tahapan proses perencanaan dan penganggaran dapat diakses oleh setiap peserta masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran partisipasi. 6. Setiap inkonsistensi atas semua materi yang dianggarkan dari hasil perencanaan dan penganggaran partisipasi wajib disertai dengan penjelasan dan argumentasi yang jelas dan terinci dari pemerintah daerah dan DPRD (azas transparansi dan akuntabilitas dan good	governance ). 6. Setiap inkonsistensi atas semua materi yang dianggarkan dari hasil perencanaan dan penganggaran partisipasi wajib disertai dengan penjelasan dan argumentasi yang jelas dan terinci dari pemerintah daerah dan DPRD (azas transparansi dan akuntabilitas dan good	governance ). Konsep perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi dan sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Pada Otonomi daerah berbagai aspek yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah dengan alokasi sumber daya yang tersedia, peningkatan peran masyarakat, potensi dan keanekaragaman daerah di Indonesia, di mana aspek dan keanekaragaman tersebut dipadukan di dalam UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU/32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Paradigma Pembangunan Daerah telah berubah, terkait perubahan Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan 50
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah daerah. Perubahan dimaksud berlandaskan pada Kepmendagri nomor 29/2002, dan direvisi oleh Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di mana di Implementasikan ), sebagai penganggaran berbasis kinerja ( model perencanaan partisipasi. Pada UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, perencanaan pembangunan daerah terbatas pada perencanaan tahunan daerah yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah 3.2.3	Alur	Perencanaan	dan	Penganggaran (Renja SKPD), di samping menyusun APBD. Performance	Based	Budgeting Sistem Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Gambar	3.2 Alur perencanaan dan penganggaran menurut UU Nomor 32/2004 Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, secara khusus, tahapan perencanaan dimulai dari Rencana Jangka Panjang Pemerintah(RPJP), Rencana Jangka Menengah Pemerintah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Namun demikian, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur kembali system Perencanaan pembangunan daerah yang telah diatur oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 sebelumnya serta sekaligus mengatur 51
FMP	IPDN M M K pula proses penganggaran. Sehingga hal banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sepintas UU No. 25/2004 tentang SSPN terintegrasi dengan penganggaran, karena dijadikan pedoman RKPD dalam penyusunan RAPBD tapi dari segi institusi, sangat berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping) peran antara Bappeda yang mengusung RKPD dengan pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengusung arah kebijakan APBD yang juga tercantum dalam RKPD. Sehingga diperlukan kecermatan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah agar tidak menimbulkan tumpang tindih. Gambar3.3 Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang merupakan bagian dari kesatuan Sistem Pembangunan perencanaan pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa 3.2.4	Fungsi	Anggaran daerah dalam kerangka NKRI. Peranan anggaran pada suatu organisasi merupakan alat untuk fungsi perencanaan, membantu manajemen dalam pelaksanaan, 52
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah juga sebagai pedoman kerja dalam koordinasi, pengawasan dan menjalankan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi anggaran ini perlu dikendalikan agar perannya sebagai kendali dan pedoman kerja dapat terwujud dan efektivitas dan e isiensi dapat tercapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 3.2.5	Fungsi	Perencanaan Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen manajemen dan fungsi ini merupakan dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Winardi memberikan pengertian mengenai perencanaan sebagai berikut. "Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta- fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan". Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa sebelum organisasi melakukan operasinya, pimpinan dari organisasi tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Sehingga pengawasan dan pengendalian di sini sangat diperlukan, agar aktivitas yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai apa yang diharapkan dalam organisasi. 3.2.6	Sistem	Penganggaran Penganggaran pada mekanisme penganggaran pemerintah merupakan suatu sistem yang mengatur proses penyusunan dokumen anggaran yang dalam hal ini dikenal dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga, yang dimulai dengan penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur 3 (tiga) materi pokok dalam penyusunan anggaran pemerintah meliputi; pendekatan penyusunan anggaran, klasi ikasi anggaran dan proses penganggaran. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan penganggaran pemerintah adalah pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dengan sistem kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Klasi ikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasi ikasi; organisasi, fungsi dan jenis belanja (ekonomi). Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan 53
FMP	IPDN M M K mekanisme penganggarannya yang dimulai dengan Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Kementerian Negara dan Lembaga yang bersifat inal. Sistem penganggaran ini harus kita pahami secara baik dan agar dapat dihasilkan benar oleh pemangku kepentingan a.	Pendekatan	Penyusunan	Anggaran APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. (stockholder) anggaran yang digunakan dalam proses penganggaran meliputi pendekatan: penganggaran terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Pendekatan penyusunan anggaran dimaksud menjadi acuan bagi pemangku kepentingan bidang penganggaran dalam merancang dan menyusun anggaran. Pendekatan penyusunan 1. Pendekatan Penganggaran Terpadu. Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu: Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan maksud bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Akuntabilitas anggaran meningkat melalui proses pembuatan kebijakan yang lebih absah. Penyusunan Renstra disertai MTEF memerlukan suatu proses yang lebih berbobot dilihat dari sisi masukan - konversi output. Tahapan-tahapan rencana dan penganggaran partisipatif dapat lebih meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan di bidang anggaran daerah. Renstra dan MTEF dapat dibuat dengan merujuk pada: 1. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Nasional. 2. Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Strategi Pengurangan Kemiskinan Nasional (SPKN) 3. Rencana Strategis Departemen di Tingkat Nasional. 4. Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih. 5. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan selama 5 tahun sebelumnya. 6. Hasil analisis mengenai proyeksi pendapatan daerah lima tahun ke depan (diturunkan dalam proyeksi tahunan). 54
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 7. Masukan dari stakeholders dan kelompok fungsional di kabupaten, maupun input dari perencanaan dari bawah.. 8. Dokumen perencanaan tahunan yang mengganti Repetada, AKU perlu cukup detail sampai indikasi program dan target pencapaian. Selain itu, juga harus ada indikator penilaian kegiatan yang langsung terkait dengan LPJ Bupati. 9. Ada satu tim permanen yang memfasilitasi seluruh proses Rencana dan penganggaran di bawah Sekda. Musrenbang juga mempunyai fungsi sebagai ruang monitoring dan evaluasi secara partisipatif bagi kegiatan yang dilaksanakan di desa pada tahun sebelumnya dan kegiatan yang pernah direncanakan tapi tidak pernahdirealisasikan dan dinilai oleh masyarakat. Musrenbang membahas tentang kegiatan yang bisa dilaksanakan secara swadaya berdasarkan dana alokasi desa yang harus ditingkatkan secara signi ikan dan usulan yang diajukan ke pemerintah daerah. cross-check lagi apakah sesuai dengan yang di tingkat lebih atas Forum Rakorbang diganti ke forum sektoral. Langsung kelompok fungsional bersama dengan sektor dan wakil dari kecamatan membahas bersama tentang kegiatan yang mau dianggarkan. Forum sektoral ini lebih memungkinkan terjadinya diskusi yang intensif antara kepentingan masyarakat desa dengan kepentingan sektor Stakeholders yang dipilih sebagai wakil dari masyarakat dalam salah satu forum sektoral terlibat dalam diskusi pagu sementara di tingkat Panggar Eksekutif, arah kebijakan umum yang disusun oleh tim permanen diumumkan di media lokal. Renstra/MTEF Potensi dan masalah yang dihadapi oleh daerah dalam kurun waktu tersebut. Untuk mengintegrasikan berbagai masukan tersebut, perlu dilakukan musyawarah. Agar proses musyawarah berjalan efektif, perlu dikembangkan metode perencanaan jangka menengah partisipatif. Unsur yang terlibat dalam proses musyawarah ini adalah: perwakilan kelompok dari desa dan kecamatan, perwakilankelompok fungsional (misalnya: kelompok petani dan nelayan), unsur dinas/badan/kantor pemerintah, dan DPRD. Proses ini juga bisa disebutkan Prioritas di Participatory	Budgeting Karena kebijakan yang disusun secara partisipatif bukan hanya perencanaan, tetapi juga kebijakan anggaran untuk jangka menengah. Dalam proses penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka Menengah Daerah/MTEF yang partsipatif, maka orientasi harus difokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan kelestarian lingkungan (mengarusutamakan pada pengurangan kemiskinan). 55
FMP	IPDN M M K 1) Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu: pemerintah nasional telah menetapkan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan nasional (sebagaimana tercermin dalam SPKN), dan 2) kondisi nyata di daerah sendiri menunjukkan bahwa program- program penanggulangan kemiskinan harus segera didorong. Hal lain yang harus diperhatikan adalah dokumen perencanaan ruang. Dokumen ini seharusnya mengarahkan pembangunan sektoral. Untuk itu dokumen tata ruang harus segera dilihat atau direvisi untuk disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Produk jangka menengah dari musyarawah perencanaan pembangunan adalah dokumen Renstra disertai MTEF yang akan dijadikan rujukan utama dalam perencanaan tahunan daerah dan rencana lima tahun yang akan diajukan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Renstra Daerah/MTEF selain memuat visi, misi, prioritas program, dan rolling plan tahunan, juga harus memuat perkiraan alokasi anggaran untuk tahun perencanaan baik per wilayah maupun per-sektor. Agar dokumen ini menjadi rujukan maka pemerintah daerah sebaiknya tidak membuat dokumen perencanaan menengah lainnya seperti Poldas dan b.	Perencanaan	dan	Penganggaran	Tahunan	Daerah Propeda. Beberapa hal pokok yang harus dilakukan agar Rencana dan penganggaran tahunan partisipatif tahunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas dan e isiensi adalah: 1. Kebijakan umum (draft AKU) sudah ada dalam bentuk Renstra/ MTEF yang menjelaskan prioritas pembangunan per tahun penganggaran. Ini juga berarti hanya ada satu dokumen perencanaan tahunan, yaitu: AKU. Dengan adanya draft AKU maka perencanaan di tingkat desa dan kecamatan menjadi lebih terfokus. Ini juga sesuai dengan SE bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Negara Dalam Negeri No. 2354/M. PPN/03/204.050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. 2. Supaya AKU dapat menjadi rujukan utama untuk menyusun juga rencana dan penganggaran tahunan. Renstra/MTEF 56
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah dijadikan rujukan bagi dinas untuk menyusun Renstra Dinas dan Rencana Tahunan Dinas. Dalam rencana dan penganggaran tahunan, Renstra/MTEF yang memuat plafon anggaran per wilayah dan per-dinas/sektor dapat dianggap sebagai Draft (budget	policy	AKU untuk Rencana dan penganggaran tahun bersangkutan. formulation). AKU merupakan formulasi kebijakan anggaran Sesuai dengan Kepmen 29/2002 maka AKU ditetapkan oleh Pemerintah dan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan lainnya. Draft AKU (Renstra/MTEF tahun bersangkutan) harus disampaikan dalam forum Musrenbang, dan forum-forum sektoral. Informasi mengenai draft AKU berguna untuk : 1. Mendapatkan umpan-balik/masukan untuk pembahasan dan penetapan AKU 2. Mengorientasikan masyarakat agar mengajukan usulan program sesuai dengan prioritas pembangunan daerah 3. Dengan mengetahui plafon anggaran maka harapan yang berlebihan terhadap program pemerintah dapat dikurangi (sebagai ilter usulan). Agar ada rasa kepemilikan terhadap RPTD dan RPTK serta untuk mengurangi usulan yang sebenarnya dapat didanai/dikelola sendiri maka perlu dipikirkan alokasi anggaran yang dikelola oleh pemerintah di tingkat desa dan di tingkat kecamatan. Dengan alokasi anggaran ini maka usulan yang diajukan dalam forum Musrenbang adalah betul- betul usulan program skala prioritas, pendanaan, dan pelaksanaannya jawab pemerintah daerah. Hasil musrenbang menjadi selanjutnya dikategorisasikan berdasarkan dinas-dinas/sektor-sektor pemerintah yang sebelumnya dinas telah merancang Renstra dan rencana tahunan dinas. Hasil perencanaan di tingkat spasial (komunitas) dan perencanaan dinas/sektoral selanjutnya diintegrasikan dalam forum- forum sektoral (misalnya Forum Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan). Forum tersebut selain dihadiri oleh delegasi perwakilan spasial dan perwakilan dinas/sektor juga dihadiri oleh stakeholders lain, misalnya: organisasi nelayan, pengusaha perikanan, profesional di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, Perguruan Tinggi, atau LSM yang memiliki kompetensi di bidang/sektor tersebut. Dengan demikian, selain 57 tanggung
FMP	IPDN M M K mengintegrasikan usulan spasial dengan usulan sektoral, forum ini juga mendapatkan masukan lain (terutama dari stakeholders yang kompeten) sehingga kualitas perencanaan meningkat. Agar hasil perencanaan transparan dan akuntabel maka harus ada sistem data yang dapat melacak proses konversi dari wilayah ke sektor atau sebaliknya. Selain itu, karena forum sektoral dihadiri oleh pihak yang berkompeten maka forum dapat merumuskan tolok ukur output dan outcome yang ingin dicapai sebagai landasan bagi usulan program. Forum sektoral juga dapat merekomendasikan dari mana program dapat didanai (APBD provinsi dan, APBD Kabupaten/Kota, DAK, atau Dana Dekonsentrasi). Hasil pembahasan forum-forum sektoral yang memuat tolok ukur dan program yang diusulkan berdasarkan output/out come yang ingin dicapai- selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan AKU APBD. Dengan masukan yang lengkap output/outcome, program, dan kegiatan di tingkat desa dan sektoral- maka pemerintah dan DPRD diharapkan tidak akan terlalu lama membahas AKU. output/outcome Setelah AKU ditetapkan, dengan berdasarkan pada estimasi ketersediaan dana pada tahun anggaran bersangkutan, disusun strategi, prioritas, dan plafon anggaran. Dalam proses ini komunikasi dengan sektor dan delegasi masyarakat dan stakeholders lain perlu terus dilakukan. Komunikasi dan kesepakatan baru dengan stakeholders perlu dibuat manakala terjadi perubahan program/kegiatan karena keterbatasan dana. AKU, Strategi dan Prioritas, dan Plafon merupakan dasar bagi penyusunan rencana anggaran satuan kerja. Agar proses perencanaan partisipatif langsung terhubung dengan penganggaran maka perwakilan warga dari forum sektoral harus dilibatkan dalam pembahasan atau setidak-tidaknya dikomunikasikan, terutama jika ada perubahan kegiatan antara rencana yang telah disepakati dalam forum sektoral dengan rencana yang terdapat dalam rencana anggaran satuan kerja. Kompilasi rencana anggaran satuan kerja merupakan dasar bagi RAPBD yang akan dibahas dengan dewan. Untuk menjamin transparansi pengambilan keputusan (terutama perilaku dan keputusan fraksi-fraksi di DPRD) pemerintah sebaiknya mengumumkan secara terbuka proses pembahasan RAPBD di DPRD. Pemerintah/DPRD juga dapat mengundang delegasi masyarakat dan forum sektoral untuk menghadiri pembahasan RAPBD. Kehadiran masyarakat, Di samping dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dewan, juga secara psikologis dapat mendorong dewan untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih populer. Meskipun dalam pembahasan APBD masyarakat tidak memiliki hak bicara dan hak suara, tetapi masyarakat 58
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah dapat memutuskan untuk memilih kembali atau menghukum anggota dewan/fraksi yang tidak memihak kepadanya. Setelah APBD ditetapkan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan program dan besaran (Standard	Operating	Procedure)	anggaran maka daerah perlu menyusun rencana implementasi dan SOP yang harus diketahui oleh masyarakat. 1. Informasi yang perlu diketahui masyarakat terutama adalah: 2. Pengumuman program yang akan didanai oleh APBD Kabupaten/ forum desa. Program forum sektoral, dan Kota kepada yang diumumkan meliputi program spatial dan sektoral. Pengumuman program yang akan dilakukan oleh pihak ketiga (swasta, LSM, atau masyarakat) secara terbuka 3. Pengumuman mekanisme tender bagi program yang akan dilaksanakan melalui tender 4. Pengumuman mengenai mekanisme pengaduan keluhan terhadap program-program yang dilaksanakan Salah satu komponen penting dari rekomendasi perencanaan tahunan daerah yang nampaknya banyak diabaikan oleh pemerintah daerah adalah perlu adanya umpan balik terhadap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan. Umpan balik di samping menilai pelaksanaan program juga harus menilai kualitas dan manfaat program dari sisi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi yang menyerap aspirasi masyarakat dapat dijadikan input bagi proses penyusunan AKU, Proses Musrenbang, Forum-forum sektoral, dan Renstra/MTEF. Dengan menjalankan rekomendasi untuk perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan rencana dan penganggaran menjadi lebih efektif dan e isien. Tetapi rekomendasi yang diajukan tidak mudah untuk dilaksanakan. (necessary	condition)	Rekomendasi hanya akan dapat terlaksana apabila daerah dapat memenuhi kondisi perlu sebagai berikut. 1. Semua pihak yang terlibat dalam proses terutama aparatur daerah, bupati, dan DPRD memiliki kemauan politik yang kuat untuk menjadikan proses penganggaran lebih efektif dan e isien. 2. Fungsi terintegrasi dalam suatu wadah yaitu Badan Daerah dengan tugas yang lebih bersifat permanen. Atau jika tetap terpisah maka fungsi perencanaan dan penganggaran terkoordinasi dengan baik. Tugas Panggar sifatnya ad hoc karena 59
FMP	IPDN M M K hanya bekerja setahun sekali ketika menilai RASK dari badan/ kantor/dinas/sektor. Formula yang demikian sejalan dengan usulan pengembangan formula Renstra yang disertai MTEF demi tercapainya akuntabilitas anggaran melalui proses pengambilan kebijakan yang lebih absah. 3. Masyarakat diberi ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran -selama ini masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan-. Untuk menjamin independensi masyarakat dalam proses, maka sebaiknya anggota masyarakat sendiri yang memilih wakilnya untuk perencanaan di tingkat yang lebih tinggi (delegasi forum musrenbang, delegasi forum sektoral, pembahasan rencana anggaran satuan kerja. bukan ditetapkan berdasarkan posisi secara struktural. 4. Semua pihak sepakat bahwa dalam kerangka membangun pemerintahan yang baik, Dari penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka perlu pengawasan dan pengendalian di dalam mengalokasikan dana pada Rancangan APBN dan APBD, sehingga alokasinya benar-benar disesuaikan dengan program dan kegiatan yang diajukan oleh unit kerja pemerintah di kementerian/ lembaga atau SKPD dalam organisasi pemerintah daerah. Pada Rancangan APBN, yang merupakan wujud perencanaan dan anggaran secara nasional, sehingga program dan kegiatan yang diusung oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan rencana kerja tahunan pemerintah dan pemerintah daerah. Program yang ada saat ini adalah program utama dan program generik, sehingga alokasi penganggarannya perlu diutamakan dan merupakan skala prioritas utama yang harus diutamakan dalam rancangan penganggaran setiap tahunnya dan ini merupakan prioritas utama, sehingga alokasi penganggaran di setiap belanja harus betul-betul dirinci berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi unit kerja dalam organisasi pemerintah maupun pemerintah daerah. Misalnya :Belanja Pegawai ini merupakan belanja yang harus dianggarkan setiap tahunnya disesuaikan berdasarkan jumlah pegawai dan struktur organisasi setiap organisasi pemerintah dan pemerintah daerah serta disesuaikan berdasarkan Indeks biaya yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Alokasi anggaran wajib dialokasikan jika terdapat tugas pokok dan fungsi dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah, dengan rincian tugas dan tanggung jawab secara terinci dan benar-benar disesuaikan 60
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah dengan kondisi tanggung jawab dari masing-masing organisasi pemerintah dan pemerintah daerah. Setelah program utama selesai dikoreksi dan ditelaah secara detail, maka baru diilakukan pengalokasian dana anggaran kepada program-program lain yang bersifat penunjang bagi program utama, di sini harus dilihat apakah program dan kegiatan yang diajukan dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah tersebut merupakan program pendukung dari program utama, apabila tidak maka program dan kegiatan dimaksud perlu dipertimbangkan di tangguhkan dan menjadi usulan program dan kegiatan prioritas selanjutnya, bahkan dapat dibatalkan. Program Generik, merupakan suatu program dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah, di mana apabila program dan kegiatan ini tidak dilaksanakan maka organisasi dimaksud tidak akan terhenti atau tidak terganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawabnya. Jadi program generik merupakan program penunjang tugas pokok dan fungsi tetapi bukan merupakan prioritas utama. Jika semua ini dapat dilakukan oleh para pejabat, pegawai yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penelaah serta bagian veri ikasi usulan program dan kegiatan pada Biro Perencanaan, Bagian Perencanaan dan Bappeda di Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka usulan perencanaan program dan kegiatan akan betul betul mendapat sebuah pola perencanaan dan penganggaran yang sangat matang dan di dalam pelaksanaan akan dapat dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dari masing-masing organisasi pemerintah dan pemerintah daerah. Dan ini merupakan awal Siklus Pengawasan dan Pengendalian dari suatu sistem pengawasan dan pengendalian. Pada Rancangan APBN, yang merupakan wujud perencanaan dan anggaran secara nasional, sehingga program dan kegiatan yang diusung oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan rencana kerja tahunan pemerintah dan pemerintah daerah. Program yang ada saat ini adalah program utama dan program generik, sehingga alokasi penganggarannya perlu diutamakan dan merupakan skala prioritas utama yang harus diutamakan dalam rancangan penganggaran setiap tahunnya dan ini merupakan prioritas utama, sehingga alokasi penganggaran di setiap belanja harus betul-betul dirinci berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi unit kerja dalam organisasi pemerintah maupun pemerintah daerah. Misalnya :Belanja Pegawai ini merupakan belanja yang harus dianggarkan setiap tahunnya disesuaikan berdasarkan jumlah pegawai dan struktur organisasi setiap organisasi pemerintah 61
FMP	IPDN M M K dan pemerintah daerah serta disesuaikan berdasarkan Indeks biaya yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Alokasi anggaran wajib dialokasikan jika terdapat tugas pokok dan fungsi dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah, dengan rincian tugas dan tanggung jawab secara terinci dan benar-benar disesuaikan dengan kondisi jawab dari masing-masing organisasi pemerintah dan pemerintah daerah. Setelah program utama selesai dikoreksi dan ditelaah secara detail, maka baru diilakukan pengalokasian dana anggaran kepada program-program lain yang bersifat penunjang bagi program utama, di sini harus dilihat apakah program dan kegiatan yang diajukan dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah tersebut merupakan program pendukung dari program utama, apabila tidak maka program dan kegiatan dimaksud perlu dipertimbangkan di tangguhkan dan menjadi usulan program dan kegiatan prioritas selanjutnya, bahkan dapat dibatalkan. tanggung Program Generik, merupakan suatu program dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah, di mana apabila program dan kegiatan ini tidak dilaksanakan maka organisasi dimaksud tidak akan terhenti atau tidak terganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawabnya. Jadi program generik merupakan program penunjang tugas pokok dan fungsi tetapi bukan merupakan prioritas utama. Jika semua ini dapat dilakukan oleh para pejabat, pegawai yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penelaah serta bagian veri ikasi usulan program dan kegiatan pada Biro Perencanaan, Bagian Perencanaan dan Bappeda di Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka usulan perencanaan program dan kegiatan akan betul betul mendapat sebuah pola perencanaan dan penganggaran yang sangat matang dan di dalam pelaksanaan akan dapat dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dari masing-masing organisasi pemerintah dan pemerintah daerah. Dan ini merupakan awal Siklus Pengawasan dan Pengendalian dari suatu sistem pengawasan dan pengendalian. 3.3	PENGAWASAN/PEMERIKSAAN	PADA	FUNGSI	PELAKSANAAN ANGGARAN	DAERAH Pada pelaksanaan anggaran daerah, yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus adalah, bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan APBD atau DPA di setiap SKPD 62
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah dan PPKD, serta apakah telah sesuai dengan memedomani peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang APBD. Dan apakah ada sebuah kebijakan yang berakibat adanya pergeseran anggaran atau adanya revisi anggaran dalam pelaksanaannya. Sehingga tim pengawas/pemeriksa harus benar benar jeli memetakan berbagai tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD dan PPKD, serta program dan kegiatan apa saja yang direncanakan dan bagaimana pelaksanaannya serta hasil yang dicapai, karena dalam penyusunan sebuah perencanaan program dan kegiatan tentunya daerah telah menganut system penganggaran berbasis kinerja, dan anggaran terpadu serta kerangka pengeluaran jangka menengah. Objek dan subjek pemeriksaan harus dilakukan pemetaan dengan jelas walaupun pemeriksaan dilakukan secara sampling, dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Tetapi biasanya tenaga pemeriksa sudah memiliki cara dan mekanisme yang sangat efektif dengan keterbatasan waktu yang dimiliki dalam melakukan pemeriksaan. Penyimpangan sering dijumpai tidak saja dilakukan pada saat pengadaan barang dan jasa, tetapi juga pada saat dilakukannya penataan pembukuan dan akuntansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dan penyimpangan juga dapat ditemukan pada saat pelaksanaan pembangunan atau renovasi gedung kantor, dan pemeliharaan pada peralatan dan mesin kantor, sering dijumpai adanya penyimpangan yang terjadi. Baik cara disengaja maupun dengan tidak disengaja oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik oleh pihak pelaksana pekerjaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan atau oleh oknum pejabat pengelola keuangan daerah. Belanja-belanja yang sering kali ditemukan adanya penyimpangan baik secaraadministrasi maupun terjadinya kerugian keuangan daerah dan pemborosan keuangan daerah meliputi: 1. Pada belanja barang; 2. Pada Belanja Pemeliharaan; 3. Pada Belanja Perjalanan; dan 4. Pada Belanja Modal. Sehingga pada item-item belanja ini yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan keuangan daerah. 63
FMP	IPDN M M K 1.	Belanja	Pegawai Belanja dimaksud meliputi: Belanja pegawai baik langsung maupun tidak langsung dipergunakan untuk : a. Gaji pegawai dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pegawai; b. Gaji dokter tidak tetap; c. Gaji dan tunjangan para pejabat penyelenggara negara/Pejabat Negara; d. Uang makan PNS dan TNI & Polri; e. Uang tunggu pensiun pegawai dan Pejabat Negara yang disalurkan melalui TASPEN dan PT. ASABRI; f. Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES; g. Uang lembur PNS; h. Belanja pegawai honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah; i. Pembayaran Tunjangan sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/lembaga/Badan tertentu; j. Pembayaran uang vakasi; k. Pembayaran tunjangan khusus, merupakan pembayaran kompensasi kepada pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan; l. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun data base pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundangan-undangan belum dapat direkam pada aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai pegawai Negeri pada Satker berkenaan; dan m. Pembayaran uang duka wafat/tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. 64
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 2.	Belanja	Barang Pengeluaran yang diperuntukkan untuk membeli barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja Barang dipergunakan untuk : 1. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal, Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain: a. Belanja keperluan perkantoran; b. Belanja penambah daya tahan tubuh; c. Belanja bahan; d. Belanja pengiriman surat dinas; e. Honor yang terkait dengan operaisonal SATKER; f. Belanja langganan daya dan jasa; g. Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi; h. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan i. Belanja Barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan lkerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran antara lain: a. Honor yang terkait dengan output kegiatan; b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan. 65
FMP	IPDN M M K c. Belanja jasa konsultan; d. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja; e. Belanja jasa profesi; f. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja; g. Belanja jasa; h. Belanja Perjalanan; i. Belanja Barang; penunjang kegiatan dekonsentrasi; y. Belanja Barang penunjang kegiatan tugas pembantuan; k. Belanja Barang isik lain tugas pembantuan; dan l. Belanja Barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target. 3.	Belanja	Modal Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuannya nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset: 1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertam- bahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekon- omis asset berkenaan. 2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertam- bahnnya kapasiatas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset. 3. memenuhi nilai minimum kapitalisasi. 4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserah- kan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain dan luar pe- merintah. 66
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: 1. Belanja modal tanah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama pengosongan, penimbunan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan serti ikat tanah serta pengeluaran pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ dipakai. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digu- nakan dalam pelaksanaankegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 3. Belanja modal gedung dan bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung, dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan. 4.	Belanja	Modal	Jalan,	Irigasi,	dan	Jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai asset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan 5.	Belanja	Modal	lainnya. dan jembatan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasi ikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, irigasi, dan lain- 67
FMP	IPDN M M K lain) Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang- barang purbakala dan barang -barang untuk meseum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual 6.	Belanja	Bunga	Utang dan diserahkan kepada masyarakat. Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain: 1. Pembayaran kewajiban pemerintah Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang luar negeri melalui	Loss	on	Bond	Redemption. penjadwalan ulang kembali pinjaman. atas bunga 2. Pembayaran price Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih (buyback) yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN Carrying dengan carrying value SUN.. unamortized	discount premium. SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah atau 3. Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara; Pembayaran diskon SBSN; dan Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya. 7.	Belanja	Subsidi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan pemerintah untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). 68 clean
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Belanja	subsidi	terdiri	dari: a. Energi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, lique ied petrolum gas (LPG) komsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. b. Non Energi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. 8.	Belanja	Bantuan	Sosial Transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/ Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Kriteria belanja bantuan sosial adalah: 1. Tujuan penggunaan Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain: a. Belanja Rehabilitasi sosial Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. kemampuan seseorang 69
M 70 FMP	IPDN M K b. Belanja Pemberdayaan sosial Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. c. Belanja perlindungan sosial Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. d. Belanja Penanggulangan Bencana Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. e. Belanja Jaminan sosial Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian kegiatan yang termasuk kataegori di dalamnya skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya hidupnya yang layak. f. Belanja Penanggulangan kemiskinan Pengeluaran anggaran yang langsung dalam kebijakan program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. terkait 2. Pemberi bantuan Pengguna belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 3. Persyaratan Penerima Bantuan Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 4. Masa Berlaku Pemberian Bantuan Belanja Bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan 9.	Belanja	Lain-Lain	sosial. Pengeluaran negara untuk pembayaran atau kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dam tidak dapat diprediksi sebelumnya. 1. Belanja lain-lain Dana Cadangan Dan Risiko Fiskal. Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional. 2. Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian. 3. Belanja Lain-lain Bendahara umum Negara Pengeluaran anggaran untuk pembiayaan kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, 4. Belanja Lain-lain Tanggap Darurat Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera. 5. Belanja Lainnya Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam Kriteria 1-4 tersebut di atas. 10.	Transfer	ke	Daerah Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Rincian transfer ke Daerah antara lain: 71
FMP	IPDN M M K 1.	Transfer	Dana	Bagi	Hasil Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerima negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.	Transfer	Dana	Alokasi	Khusus Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegaiatan-kegaiatan daerah yang bersifat prioritas nasional. 3.	Transfer	Dana	Penyesuaian Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat. 4.	Transfer	Dana	Alokasi	Umum Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah. 5.	Transfer	Otonomi	Khusus Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonom yang dikhususkan berdasarkan Undang-Undang. Sumber ( : Peraturan Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.02/2011 tentang Klasi ikasi Anggaran) Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada aspek pelaksanaan anggaran daerah, pejabat pengelola keuangan daerah perlumemperhatikan pedoman dan peraturan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam peraturan daerah. Hal ini perlu dilakukan di dalam rangka untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 3.4	PENGAWASAN	DAN	PENGENDALIAN	PADA	ASPEK	PENATA USAHAAN	DAN	AKUNTANSI Penatausahaan dan Akuntansi, merupakan proses kegiatan administrasi yang harus dikerjakan secara hati-hati dan cermat, hal ini dikarenakan, jika terjadi kekeliruan pada pelaksanaannya, sangat 72
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah sulit untuk diketemukan, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, dari unsur pengawas internal pemerintah daerah, sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah harus secara aktif melakukan pengawasan dan pengendalian secara cermat dan teliti. Pejabat pengelola keuangan daerah, perlu memperhatikan dalam pengadministrasian tata pembukuan dan Akuntansi. Kunci keberhasilan penatausahaan dan akuntansi adalah pada petugas pelaksana dan dukungan peralatan yang memadai. 3.5	PENGAWASAN	DAN	PENGENDALIAN	PADA	ASPEK	PERTANGGUNG JAWABAN	DAN	PELAPORAN aspek membuat pertanggungjawaban dan pelaporan perlu dilakukan pengecekan yang benar dan teliti, jika petugas pelaksana dalam membuat pertanggungjawaban dan pelaporan tidak dilakukan pengecekan dan pengendalian yang benar, sering kali terjadi kekeliruan dalam membuat pertanggungjawaban dan pelaporan, sehingga pimpinan tidak cukup hanya menandatangani saja, tetapi perlu melakukan pengecekan kebenaran atas pembuatan pertanggungjawaban dan pelaporan secara benar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.6	PELAKSANAAN	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAH Pengawasan dan pengendalian pada Pada pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, dilakukan oleh pengawas dari institusi internal dan eksternal pemerintah daerah, sehingga para pejabat pengelola keuangan daerah, perlu memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan dan data-data apa yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran tugas para pejabat yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan di instansi dimaksud. Pejabat pengelola keuangan daerah, tidak perlu takut atau enggan jika adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas atau pejabat pengawas dari institusi pengawas/pemeriksa dari internal maupun eksternal keuangan daerah. Jadikan bahan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki kinerja ke depan dan untuk memberikan motivasi dan wawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. 73
FMP	IPDN M M K LATIHAN 1. Apa kewajiban pejabat atau petugas pemeriksa keuangan daerah baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, sebelum melakukan pemeriksaan? 2. Bagaimana jika dalam pelaksanaan pemeriksaan diketemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berakibat adanya kerugian daerah.? 3. Dapatkah pemeriksa internal pemerintah melakukan penindakan dengan tuntutan secara langsung atas temuan yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan keuangan daerah, jelaskan? 4. Apa yang dimaksud dengan belanja modal? 5. Apakah belanja tidak langsung dapat untuk membiayai belanja modal? 6. Jika Anda sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, Anda belanjakan sebahagian uang persediaan untuk membeli makanan dan minuman rapat, dibebankan kepada belanja apa jelaskan? 7. Dan jika Anda membeli seperangkat komputer untuk keperluan kantor Anda, Anda bebankan kepada belanja apa komputer tersebut jelaskan? 8. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Anda dalam rangka perjalan an dinas, Anda bebankan kepada belanja apa perja lanan dinas tersebut jelaskan? 9. Apa yang Anda lakukan jika Anda ditunjuk menjadi pejabat pengelola keuangan daerah, pada bidang/bagian administrasi jelaskan? 10. Jelaskan mekanisme pencairan dana Uang Persediaan yang Anda perlukan, jika Anda ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan daerah? TEST	FORMATIF 1. Fungsi-fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah yang kedua meliputi: a. Perencanaan dan penganggaran daerah b. Penatausahaan/akuntansi daerah c. Pelaksanaan Keuangan Daerah d. a, b, dan c semuanya benar 74
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 2. Dalam pengelolaan keuangan daerah, harus dilaksanakan berpedoman pada: a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 d. a, b, dan c semuanya salah 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah meliputi: a. KPA, PPK dan PPTK serta Bendahara b. Kordinator pengelola Keuangan Daerah, KPA, pPK, PPTK dan Bendahara c. PPKD, PPK, dan Bendahara d. a, b, dan c semuanya salah 4. Kordinator pengelolaan keuangan daerah di daerah adalah: a. ASDA I b. ASDA II c. Sekretaris Daerah d. a, b, dan c semuanya benar 5. Yang mempunyai tanggung jawab membuat laporan Pengelolaan a. Keuangan Daerah adalah: b. Bendahara c. PPK d. PPKD dibantu seluruh jajaran pengelola keuangan daerah a, b, dan c semuanya benar 6. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat pengelola keuangan a. daerah pada: b. SKPD yang dipimpinnya c. PPKD yang menjadi tanggung jawabnya d. PPK yang menjadi kewenangannya a, b, dan c semuanya salah 7. Apabila terjadi kerugian daerah, siapa yang bertanggung jawab: a. Bendahara pengeluaran b. KPA c. PPK 75
FMP	IPDN M M K d. Tanggung jawab renteng seluruh pejabat pengelola keuangan daerah. Sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya 8. Apabila terjadi ketekoran kas, siapa yang berhak menuntut bendahara: a. ITJEN b. BPK C. Kepala Kantor d. a, b, dan c semuanya salah 9. Dapatkah Kepala Kantor melakukan waskat kepada bendahara dalam lingkungan kantornya secara mendadak? a. Tidak Dapat b. Dapat c. Dapat atas izin BPK d. a, b, dan c semuanya benar 10. Apakah dalam melakukan pemeriksaan BPK harus meminta izin terlebih dahulu kepada institusi pengawasan internalpemerintah daerah. a. Harus mendapatkan izin terlebih dahulu b. Tidak perlu, dapat dilakukan secara mendadak c. Tidak hanya memberi tahu terlebih dahulu institusi yang akan diperiksanya d. a, b, dan c semuanya salah JAWABAN 1. c. 6. a. 2. c. 7. d. 3 .a. 8. b 4. c. 9. b. 5. c. 10. c 76
Kegiatan Belajar 4 PEMERIKSAAN INTERNAL Indikator Kompetensi 1. Latar belakang pemeriksaan internal pemerintah daerah; 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 3. Institusi Pengawasan Pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan; 4. Hasik pemeriksaan internal pemerintah daerah. 4.1	LATAR	BELAKANG emeriksaan internal adalah aktivitas evaluasi untuk mengukur dan menilai efektivitas pengendalian internal. Hampir seluruh internal. organisasi pemerintahan memiliki satuan pemeriksa Peran dari pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal sangat berbeda, walaupun keduanya dapat bekerja sama. Pemeriksa eksternal bersifat independen dari organisasi yang diperiksa dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pihak eksternal. Di lain pihak, pemeriksa internal merupakan bagian dari organisasi dan biasanya bertanggung jawab kepada pimpinan puncak organisasi. Terkait dengan pengendalian internal, maka pemeriksaan internal bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan atau pengelola pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebaiknya memanfaatkan satuan pemeriksa internal untuk menilai sistem pengendalian internal dan sebagai sumber rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu satuan pemeriksa internal dapat memeriksa kemungkinan telah terjadinya penyimpangan. Temuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembenahan sistem pengendalian internal dan sebagai dasar pengambilan tindakan atau sanksi kepada pihak yang melakukan penyimpangan. P Hal yang perlu diperhatikan adalah pengelola pemerintah daerah sebaiknya melakukan pemeriksaan internal secara berkala. Dengan adanya pemeriksaan internal secara berkala maka kebutuhan untuk mengubah 77
FMP	IPDN M M K pengendalian internal dan adanya kelemahan pengendalianinternal dapat diketahui. Dalam hal ini, pihak pemeriksa internal dapat membantu proses evaluasi pengendalianinternal dan memberikan masukan untuk mengatasi kelemahan pengendalianinternal tersebut. Pemeriksaan internal pemerintah daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sangat strategis atas keberhasilan jalannya penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemeriksaan internal pemerintah daerah merupakan wujud dari keseriusan pemerintah daerah akan adanya check and balances oleh aparat pengawasan yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah, guna memberikan semacam evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD dan setiap SKPD dan jajaran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di daerah. URAIAN KEGIATAN 4.2	SISTEM	PENGENDALIAN	INTERNAL	PEMERINTAH	SPIP 4.2.1	Pengendalian	internal Penyusunan laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang berlaku dibutuhkan proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan e isien. Untuk memastikan ketepatan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pengendalian internal yang memadai di setiap tahapan proses tersebut. Pengendalian internal merupakan hal yang penting dalam pengelolaan organisasi apa pun, baik dalam pengelolaan pemerintah pusat maupun pengelolaan pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah, tidak ada gunanya membuat peraturan, menyusun anggaran, atau membuat kebijakan administratif, jika tidak ada kepastian semua hal tersebut akan dilaksanakan dengan baik. Contohnya, pemerintah daerah X melakukan penilaian menyeluruh terhadap sistem pengendalian internalnya. Pemerintah daerah X menemukan masalah yang sering muncul terkait kelengkapan dokumen, dokumen iktif, tidak adanya pemisahan tugas yang memadai, kurangnya pelatihan, dan minimmya pengendalian atas staf. Dengan adanya hal-hal tersebut maka kita tidak dapat memberikan kepastian bahwa program kerja pemerintah daerah X akan dilaksanakan dengan baik. 78
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah juga harus memastikan agar pengendalian internal tidak bertentangan dengan keseluruhan iloso i pengelolaan dari pemerintah daerah tersebut. Contohnya, di banyak negara, pengendalian internal memperkenankan kepala satuan kerja untuk dapat mengambil keputusan namun tetap bertanggung jawab akan hasil dari keputusan yang dibuat, daripada memberikan peraturan dan prosedur yang terperinci. Pendekatan seperti ini tidak dapat dilakukan dalam sistem pengendalian internal yang bergantung pada prosedur terperinci dan pengambilan keputusan dengan review bertingkat. Sebaliknya, pengendalian internal yang memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan tanpa disertai dengan kelayakan akuntabilitas dapat menjadi masalah jika iloso i pengelolaan menitiberatkan terciptanya integritas publik dan disiplin iskal. Secara umum, pengendalian internal sebaiknya dibuat dengan seimbang, telah mempertimbangkan risiko terkait, biaya, manfaat, dan sisi keamanan yang diperlukan. Bagaimanapun, pengelola pemerintahan daerah Pengelola pemerintahan daerah juga harus mempertimbangkan adanya perubahan kondisi lingkungan. Pengendalian internal yang dibutuhkan dan dinilai efektif dalam suatu waktu dapat menjadi tidak dibutuhkan atau tidak efektif dengan perubahan sifat operasi internal dan lingkungan eksternal. Hal yang perlu diperhatikan ialah pengelola pemerintahan daerah sebaiknya mengevaluasi sistem pengendalian internal secara berkala, memodi ikasinya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan agar tetap efektif, dan menghapus sistem pengendalian internal yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak efektif agar tidak lagi menjadi penghambat. Dengan adanya pemeriksaan internal secara berkala maka kebutuhan untuk mengubah pengendalian internal dan adanya kelemahan pengendalianinternal dapat diketahui. Dalam hal ini, pihak pemeriksa dapat membantu proses evaluasi pengendalian internal dan memberikan masukan untuk mengatasi kelemahan pengendalian internal tersebut. Pengendalianinternal merupakan tanggung jawab kepemimpinan dalam pemerintah daerah. Maka, untuk membangun dan menjaga pengendalianinternal yang efektif, pimpinan puncak pemerintah daerah harus berkomitmen melakukan pengelolaan entitas dengan efektif dan menunjukkan integritas dan profesionalisme. Pengendalian internal yang efektif hanya dapat diwujudkan jika komitmen tersebut dilakukan dan adanya contoh tindakan nyata yang dijadikan panutan individu-individu dalam pemerintah daerah tersebut. 79
FMP	IPDN M M K Dalam pengendalian internal sebuah pemerintah daerah, evaluasi pengendalian internal secara berkelanjutan sebaiknya menjadi salah satu prioritas utamanya. Pihak pemeriksa keuangan eksternal juga berperan penting membantu pengelola pemerintahan daerah dalam membangun dan menjaga efektivitas pengendalian internal. Pemeriksaan yang dilakukan untuk memberikan opini atas kehandalan laporan keuangan atau laporan lain dari sebuah pemerintah daerah harus disertai dengan penilaian pengendalian internal. Pemeriksaan ini akan memberikan perhatian khusus kepada pengendalian terkait pencatatan dan pemrosesan data yang disajikan dalam laporan keuangan. Bagaimanapun, banyak kasus menunjukkan adanya penilaian pengendalian internal terkait kepatuhan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dalam penilaian jenis ini, pihak pemeriksa tidak hanya memeriksa pengendalian internal tersebut, namun juga akan melakukan pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Jenis pemeriksaan lain juga dapat berguna dalam memperkuat pengendalian internal. Segala bentuk penyimpangan, baik yang ditemukan maupun yang tidak ditemukan selama pemeriksaan, dapat dijadikan bukti pendukung kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal. Penyimpangan-penyimpangan ini sebaiknya diperiksa dengan seksama oleh pengelola pemerintahan daerah dan pihak pemeriksa untuk menentukan apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkannya penguatan pengendalian internal. Organisasi Internasional Badan Pemeriksa telah mengembangkan standar kerangka umum yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendesain dan mengembangkan sistem pengendalian internal dan sebagai acuan pihak pemeriksa dalam menilai pengendalian internal pemerintah daerah. Standar kerangka umum tersebut ialah: a. Struktur pengendalian internal dibuat untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pencapaian tujuan umum organisasi dapat diwujudkan. (poin ini sebenarnya sudah sangat jelas, namun dalam kenyataanya masih sulit untuk dilakukan) b. Pimpinan dan para karyawan menjaga dan menunjukkan dukungan positif atas pengendalian internal. (hal ini hanya jika ada kesepakatan bersama mengenai dapat dilakukan diberlakukannya pengendalian internal yang efektif dan e isien) c. Tujuan spesi ik pengendalian internal diidenti ikasi atau dikembangkan untuk setiap aktivitas pemerintah daerah, tepat, 80
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah komprehensif, layak, dan terintegrasi dengan tujuan pemerintah daerah. d. Pimpinan bertugas untuk memantaunya secara berkesinambungan dan responsif atas segala temuan terkait penyimpangan aktivitas, aktivitas yang tidak ekonomis, aktivitas yang tidak e isien, dan aktivitas yang tidak efektif. Pengendalian internal pemerintah memiliki struktur standar yang meliputi: 1. Struktur pengendalian internal, seluruh transaksi, dan seluruh kejadian signi ikan didokumentasikan dan dicatat dengan jelas. Dokumen-dokumen tersebut bila diperlukan dapat digunakan dalam proses pemeriksaan. 2. Transaksi dan kejadian signi ikan diotorisasi dan dilaksanakan oleh orang yang memiliki otoritas. 3. Individu yang sama tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lebih dari satu area, yaitu area: otorisasi, pemrosesan, pencatatan, peninjauan transaksi, dan peninjauan kejadian signi ikan. 4. Adanya pengendalian yang berkompeten untuk memastikan tercapainya tujuan pengendalian internal. 5. Terbatasnya akses terhadap sumber daya dan catatan hanya kepada individu yang memiliki otoritas dan memiliki hak untuk menyimpan atau menggunakannya. Untuk menjaga akuntabilitas, maka sumber daya aktual yang ada dibandingkan dengan sumber daya menurut pencatatan. Seberapa sering pergerakan mutasi sumber daya tersebut menentukan seberapa sering perlu dilakukannya perbandingan nilai aktual dengan nilai tercatat. Sistem pengendalian internal di sektor publik terkait dengan hal- hal penting seperti mengidenti ikasi risiko serta pengembangan sistem pengendalian internal yang prosedural untuk mengatasi risiko atau kemungkinan terjadi risiko. Dua poin di atas berkaitan dengan risiko. Risiko tersebut termasuk penyalahgunaan sumber daya manusia, penyimpangan pengelolaan keuangan, dan operasionalisasi teknis yang tidak efektif. Kegagalan dalam pelaksanaan anggaran juga merupakan wujud dari suatu risiko. Untuk mengelola risiko tersebut maka dibutuhkan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki makna sebagai berikut. Pengendalian berarti kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan atau 81
FMP	IPDN M M K dampak buruk dari sebuah kejadian ke tingkat aman. Sedangkan internal memiliki arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan suatu struktur organisasi. Jadi pengendalian internal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko atau dampak buruk dari sebuah kejadian ke Comiteeof	Sponsoring	tingkat yang aman dalam suatu penyelenggaraan organisasi. Organization Pengendalian internal menurut COSO ( ) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, pengelola, dan seluruh pihak di sebuah entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mewujudkan: 1. Proses operasional yang efektif dan e isien 2. Laporan keuangan yang dapat dihandalkan 3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku Pengendalian internal mensyaratkan sebuah lingkungan pengendalian yang kuat di mana tercipta kerangka sistem pengendalian dan prosedur yang koheren. Lingkungan pengendalian ini termasuk gaya pengelolaan dari pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah. Selain itu masalah tanggung jawab dan kebijakan sistem pengendalian internal dan prosedur juga termasuk lingkungan dalam pengendalian. Pentingnya pengendalian internal dalam memastikan pengendalian dana publik dan pelaksanaan anggaran yang efektif menyebabkan harus adanya pihak yang berperan penting dalam meningkatkan pengendalian tersebut. Desain pengelolaan pengendalian internal yang baik tidak dapat menjamin tercapainya tujuan entitas karena pengendalian internal memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam pengendalian internal ialah: 1. Desain pengendalian internal yang tidak sesuai dengan karakteristik khas dari organisasi yang bersangkutan. 2. Implementasi yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. 3. Tidak adanya tindak lanjut atas laporan atau temuan sebuah penyimpangan. 4. Tidak adanya teladan dari pimpinan sehingga tidak tercipta lingkungan pengendalian yang baik. Tanpa adanya lingkungan pengendalian yang baik maka semua unsur pengendalian internal lainnya juga tidak akan berjalan. 5. Adanya kolusi dari beberapa pihak dalam organisasi yang membuat tidak berfungsinya tujuan dari aktivitas pengendalian. 82
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 4.2.2	Komponen	Pengendalian	Intern Lima komponen merupakan suatu kesatuan elemen esensial dalam sebuah sistem pengendalian yang efektif atau dikenal dengan komponen Struktur Pengendalian Internal. Kelima komponen dimaksud menurut COSO ialah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, dan keberlanjutan dalam pengendalian. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai ke lima komponen tersebut: 1.	Lingkungan	Pengendalian Lingkungan pengendalian ialah lingkungan umum di mana pegawai melaksanakan tanggung jawabnya. Pimpinan dan berbagai pihak di sebuah organisasi harus menciptakan lingkungan yang berperilaku positif dan mendukung terciptanya pengendalian internal. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan dasar dari semua standar. Beberapa hal yang memengaruhi lingkungan pengendalian ialah sebagai berikut. 2.	Integritas	dan	nilai	etika	dari	pengelola	dan	pegawai. Pengelola dalam hal ini memegang peranan penting dalam hal menciptakan etika organisasi dan memberikan contoh etika yang baik, khususnya dalam menyusun dan mempertahankan irama etika organisasi, menyediakan petunjuk perilaku yang tepat, menghilangkan gejala-gejala tingkah laku yang tidak etis, dan 3.	Komitmen	pengelola	terhadap	kompetensi.	menentukan kedisiplinan jika diperlukan. Semua individu harus memiliki dan mempertahankan suatu tingkat kompetensi di mana individu tersebut dapat melaksanakan tugas yang diembannya, sehingga mengerti betapa pentingnya pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal yang baik. Pengetahuan dan keterampilan setiap individu harus sesuai dengan pekerjaannya. Pengelola juga harus mengidenti ikasi pengetahuan dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan untuk berbagai pekerjaan dan mengadakan pelatihan, pencalonan dan bimbingan konseling, serta penilaian kinerja. 4.	Filoso i	pengelola	dan	gaya	operasional	organisasi. Hal ini menunjukkan tingkat risiko yang akan diambil sebuah organisasi dan terhadap manajemen berdasarkan kinerja. Lebih lanjut, sikap manajemen terhadap 83 iloso i manajemen
FMP	IPDN M M K fungsi personel, monitoring, sistem pemeriksaan, dan evaluasi merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh bagi pengendalian intern. informasi, akuntansi, 5.	Struktur	Organisasi. Struktur organisasi menunjukkan framework manajemen untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi yang baik menunjukkan secara jelas kewenangan dan tanggung jawab 6.	Cara	unit	kerja	mendelegasikan	kewenangan	dan	tanggung	masing-masing dan memiliki hubungan yang sesuai. jawab	melalui	organisasi. Pendelegasian ini mencakup kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, pemberitahuan hubungan, dan autorisasi. 7.	Kebijakan	sumber	daya	manusia	dan	pelaksanaannya. Hal ini termasuk membuat kegiatan yang sesuai untuk merekrut, orientasi, training, evaluasi, bimbingan, promosi, kompensasi, dan mendisiplinkan personel, serta termasuk menyediakan jumlah supervisi yang memadai. 8.	Hubungan	organisasi	dengan	pusat	dan	Dewan	Legislatif. Dewan Legislatif memberi mandat program-program yang harus dilaksanakan oleh unit kerja dan memonitor kemajuannya dan pusat menyediakan kebijakan-kebijakan yang menuntun dalam berbagai hal. Kepala Unit kerja dan manajemen sangat berperan dalam lingkungan pengendalian. Pada lingkungan pengendalian yang baik, manajemen harus mempromosikan dan mendukung pengendalian intern. 4.2.3	Penilaian	Risiko Pengendalian internal harus menyediakan sebuah penilaian risiko, baik risiko dari dalam maupun dari luar. Penilaian risiko yang dimaksud adalah proses identi ikasi dan analisis risiko relevan yang dapat menghambat pencapaian tujuan secara keseluruhan dan tujuan unit organisasi dan perencanaan dalam menentukan bagaimana mengelola risiko tersebut. Pimpinan harus ikut serta langsung dalam penilaian risiko tersebut. 84
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Penilaian Risiko yang baik dilakukan secara periodik dan pengelola harus menilai risiko yang mengancam akuntabilitas publik. Pengelola perlu secara komprehensif mengidenti ikasi risiko dan mempertimbangkan semua interaksi yang signi ikan antara entitas dan instansi lain seperti ketika mempertimbangkan faktor-faktor internal, keduanya harus secara sungguh-sungguh dan pada level aktivitas. Metode identi ikasi risiko yang dapat dilakukan ialah; aktivitas mengurutkan risiko secara kualitatif dan kuantitatif, pertemuan antar pimpinan, merancang perencanaan strategis, dan mempertimbangkan temuan-temuan dari pemeriksaan dan penilaian lain. Pengendalian internal bukan sekadar bagaimana menghapus risiko, melainkan bagaimana mengatasi risiko. Pengendalian internal itu sendiri mengandung risiko. Satuan pengendalian internal menilai efektivitas dan e isiensi dari sistem pengendalian internal. Namun penilaian itu sendiri relatif hanya sebatas hingga tingkat risiko yang diinginkan oleh pimpinan sebuah entitas. Pihak pimpinanlah yang akan menentukan seberapa besar tingkat risiko yang masih bisa ditoleransi. Satuan pengendalian internal dari dalam organisasi akan lebih dapat menilai ritme pengendalian internal pada level teratas karena mereka adalah saksi dan berinteraksi langsung sehari-harinya, tidak hanya dengan melakukan sekali kunjungan 4.2.4	Aktivitas	Pengendalian	ke kantor atau dengan melakukan survey terhadap tingkah laku pegawai. Aktivitas pengendalian ialah kebijakan dan prosedur yang dibuat manajemen untuk mengurangi efek dari risiko teridenti ikasi. Aktivitas internal membantu menjamin terlaksananya petunjuk pengendalian dan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian harus efektif dan e isien dalam pelaksanaan tujuan pengendalian unit kerja. Aktivitas pengendalian merupakan bagian integral dari perencanaan, implementasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pegawai terhadap sumber daya pemerintah dan pencapaian hasil yang efektif. Aktivitas pengendalian terjadi pada semua tingkatan dan fungsi entitas. Hal ini termasuk aktivitas; persetujuan, otorisasi, veri ikasi, rekonsiliasi, laporan kinerja, pemeliharaan keamanan, dan pemeliharaan penyimpanan data dan dokumen terkait bukti pelaksanaan kegiatan. Aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan dalam lingkungan sistem informasi secara komputerisasi atau melalui proses manual. Pertama Dua jenis pengendalian sistem informasi yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. , pengendalian umum adalah pelaksanaan semua mainframe sistem informasi, minicomputer, jaringan 85
FMP	IPDN M M K dan lingkungan pengguna. Pengendalian umum termasuk perencanaan program pengamanan, manajemen, pengendalian seluruh pelaksanaan pusat data, akuisisi dan pemeliharaan sistem , akses keamanan, dan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. software Kedua , pengendalian aplikasi dirancang untuk mengatasi proses data pada software aplikasi. Pengendalian aplikasi termasuk pengendalian software sistem akuisisi, termasuk sistem pelaksanaan, sistem manajemen database, implementasi, dan pemeliharaan dari semua telekomunikasi, software keamanan, dan program-program pendukung. Karena teknologi informasi berubah secara cepat, pengendalian harus ikut berkembang untuk mempertahankan efektivitasnya. Setiap aktivitas pengendalian didesain sesuai dengan kondisi tertentu dari setiap entitas. Untuk itu, maka tidak ada satu jenis aktivitas pengendalian yang dapat digunakan untuk seluruh jenis entitas. Bagaimanapun, aktivitas pengendalian dapat diklasi ikasikan berdasarkan jenis kategori pengendaliannya dan keadaan lingkungan di mana pengendalian itu dilakukan. Ada beberapa kategori dalam aktivitas pengendalian internal	pengendalian	internal yang berlaku pada semua unit kerja, antara lain sebagai berikut. 1.	Pengendalian	isik.	Beberapa jenis , yaitu: Hal ini termasuk prosedur keamanan yang bertujuan untuk mengawasi akses masuk (akses atas data akuntansi atau persediaan yang bernilai tinggi). 2.	Pengendalian	atas	pencatatan	akuntansi. Hal ini termasuk prosedur yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Contohnya, setiap penerimaan uang harus disetor ke bank setiap hari. Individu yang menerima uang tersebut harus memberikan bukti pembayaran ke pembayar dan memberikan salinannya ke bagian akuntansi. Individu yang menyetorkan dana tersebut ke bank harus memberikan salinan bukti penyetoran ke bagian akuntansi. Pengendalian akuntansi juga meliputi prosedur internal dalam sistem akuntansi yang bertujuan untuk mendeteksi dan melaporkan penyimpangan. Dalam contoh ini, bagian akuntansi dapat merekonsiliasi kedua laporan penerimaan kas dan melaporkan jika terjadi perbedaan. Pengendalian akuntansi lain yang biasa digunakan dalam belanja adalah dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran. 86
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 3.	Pengendalian	proses. Prosedur didesain untuk memastikan seluruh kegiatan dilakukan setelah mendapat otorisasi. Contohnya, penerbitan order pembelian atau otorisasi kontrak membutuhkan dokumentasi dari pihak yang mengajukan, peninjauan dari petugas pengadaan, dan persetujuan dari pengguna anggaran. Pengadaan dengan jumlah yang lebih besar mungkin membutuhkan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi. Pembayaran kepada kontraktor membutuhkan dokumentasi order pembelian, dokumen dari kontraktor yang menjelaskan barang dan jasa yang diberikan, dan pernyataan dari pihak penerima bahwa barang atau jasa telah diterima. Pembayaran di atas jumlah tertentu mungkin membutuhkan peninjauan dan persetujuan 4.	Pengendalian	pengadaan.	dari pihak yang lebih tinggi. Adanya pendelegasian wewenang keuangan yang memadai dan pemisahan tugas yang tepat. Perputaran tugas individu yang bertanggung jawab melakukan pengadaan dapat dilakukan untuk menghindari terbentuknya kedekatan atau kolusi antara pihak petugas pengadaan dengan pihak rekanan pengadaan. 5.	Pengendalian	pemisahan	tugas. Esensi utama dari pemisahan tugas ialah dalam kejadian atau transaksi yang dianggap berisiko maka paling sedikit harus melibatkan dua orang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko dari tindakan yang menyimpang. Pada contoh sebelumnya terkait penerimaan uang, orang pertama menerima uang, orang kedua menyetorkannya ke bank, dan orang ketiga merekonsiliasi dokumen penerimaan kas dan kemudian melakukan pencatatan akuntansi. Pemisahan tugas dengan cara ini merupakan elemen penting dalam hampir seluruh sistem pengendalian keuangan. Pendekatan ini memiliki kelemahan jika dilakukan pada tingkat ekstrem yang berakibat pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan tidak e isien. Tingkat ekstrem dalam hal ini ialah proses operasional dilakukan dengan melibatkan banyak orang dengan tujuan adanya pemisahan tugas. Contoh dari aktivitas pengendalian, yaitu: a. Laporan tingkat atas dari kinerja aktual b. Laporan manajemen pada level aktivitas atau fungsional 87
FMP	IPDN M M K c. Pengelolaan sumber daya manusia d. Pengendalian proses informasi e. Pengendalian isik asset f. Membuat dan melaporkan penghitungan kinerja dan indikator- indikator g. Pembagian tugas h. Pelaksanaan kejadian dan transaksi yang sesuai i. Ketepatan dan pencatatan secara berkala atas kejadian dan transaksi y. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan k. Dokumen yang sesuai dengan transaksi dan pengendalian internal Kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan meliputi hal-hal berikut: (1) menginformasikan rancangan dan penggunaan dokumen (dokumen telah diberi nomor secara berurut) dan pencatatannya; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi transaksi yang sesuai; (4) pengamanan dan pengukuran keamanan yang memadai; (5) Pemeriksaan independen terhadap kinerja keuangan; (6) Penilaian jumlah yang dicatat; dan (7) Review kinerja. 4.2.5	Informasi	dan	Komunikasi prenumbered Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan ke para pengguna. Sistem informasi menerima data input (disebut transaksi) yang akan dikonversikan melalui berbagai proses menjadi informasi output, dan kemudian akan diberikan ke pengguna. Transaksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi keuangan dan non keuangan. Informasi yang relevan tentang organisasi dan sepak terjangnya harus diidenti ikasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan, memorandum, kebijakan, prosedur manual, dan laporan manajemen. Informasi harus disimpan dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain dalam entitas yang membutuhkannya. Informasi tersebut disampaikan dalam bentuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan bentuk dan kerangka waktu pengendalian internal. Komunikasi harus dilakukan dengan relevan, andal, dan secara periodik 88
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah internal maupun eksternal). (baik mewujudkan pencapaian tujuan entitas. Informasi dibutuhkan dalam Manajer program memerlukan data operasional dan keuangan untuk menentukan apakah rencana, strategi, dan kinerjanya sesuai dengan tujuan akuntabilitas, efektivitas, dan e isiensi penggunaan sumber daya. Misalnya, informasi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan. Informasi tersebut termasuk data pembelian, subsidi, dan transaksi lain tentang data aset tetap, perlengkapan, dan penerimaan pendapatan. Informasi juga diperlukan untuk menentukan apakah entitas dijalankan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Informasi keuangan dibutuhkan baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi yang efektif harus terjadi dalam entitas, baik komunikasi secara horizontal maupun secara vertikal. Manajemen harus memastikan kejelasan penyampaian dan penerimaan informasi yang berdampak signi ikan terhadap pencapaian tujuan entitas kepada/dari pegawai serta pemangku kepentingan eksternal. Lebih jauh lagi, manajemen teknologi informasi yang efektif merupakan hal yang utama dalam meraih manfaat, kepercayaan, dan keberlangsungan penyimpanan dan penyampaian informasi. Sub tujuan di bawah ini memastikan bahwa metode dan pencatatan sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang dapat a. diandalkan: b. Semua transaksi yang diproses merupakan transaksi yang valid dan telah disetujui. c. Semua transaksi yang valid dapat diketahui dan diproses tepat waktu dalam detail yang memadai untuk memungkinkan klasi ikasi transaksi yang baik. d. Data input dari semua transaksi merupakan data yang lengkap, akurat, dan dengan unit moneter yang sesuai. e. Semua transaksi yang diproses akan memperbaharui semua catatan yang terpengaruh. f. Semua output yang diperlukan dibuat berdasarkan aturan yang sesuai dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Dalam komunikasi informasi yang baik, manajemen harus membuat sistem informasi dan komunikasi yang dapat mendokumentasikan dan mengomunikasikan pemanfaatan informasi oleh pihak terkait. 89
FMP	IPDN M M K 4.2.6	Kontinuitas	Pengendalian Pengendalian bertujuan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan organisasi secara internal sepanjang waktu. Untuk itu maka pelaksanaan pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Hal ini dilaksanakan untuk melihat apakah pengendalian internal telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan kondisi lingkungan pengendalian. Informasi penilaian dan perbaikan pengendalian dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian internal, laporan audit internal, atau laporan penyimpangan-penyimpangan. Evaluasi terpisah dapat berupa pengendalian dari inspektorat jenderal maupun pemeriksa eksternal. Penemuan kelemahan selama pengendalian atau melalui evaluasi terpisah harus dikomunikasikan kepada individu yang bertanggung jawab terhadap fungsi tersebut dan setidaknya kepada atasan langsung. Hal-hal yang serius harus dilaporkan kepada pimpinan. Pengendalian atas pengendalian internal harus termasuk kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa temuan-temuan pemeriksaan dan laporan lain dapat diatasi secara tepat. Dalam kaitan itu, pimpinan 1) seharusnya: 2) Segera mengevaluasi temuan-temuan dan laporan lain, termasuk semua yang menunjukkan kekurangan dan rekomendasi yang dilaporkan pemeriksa dan pihak lain yang mengevaluasi pelaksanaan organisasi. 3) Menentukan kegiatan yang tepat sebagai respons terhadap temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan dan laporan-laporan. Memberikan perhatian atas semua kegiatan yang meningkatkan pengendalian internal. Dalam melakukan pengendalian yang baik, secara teratur pimpinan harus melakukan evaluasi terhadap struktur pengendalian internal dan memastikan bahwa semuanya terlaksana dan berjalan secara baik. 4.3	PENGENDALIAN	KEPATUHAN Standar minimal pengendalian kepatuhan selama pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut. 90
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 1. Pada tahap komitmen (melalui pengendalian keuangan), dibutuhkan veri ikasi bahwa a. pengajuan belanja uang telah disetujui oleh pihak yang berwenang; b. uang telah dialokasikan sesuai dengan tujuan dalam anggaran dan kecukupan dana telah disediakan sesuai dengan kategori belanja; dan c. pengajuan belanja dilakukan sesuai dengan kategori yang benar. 2. Ketika barang dan jasa diterima (melalui veri ikasi), dokumen pendukung bahwa barang telah diterima atau jasa telah dilakukan harus diveri ikasi. 3. Sebelum pembayaran dilakukan akuntansi), dibutuhkan kon irmasi bahwa 3. Sebelum pembayaran dilakukan akuntansi), dibutuhkan kon irmasi bahwa (i) timbulnya kewajiban yang sah; (ii) pihak yang kompeten telah menyatakan bahwa barang telah diterima atau jasa telah dilakukan; (iii) dokumen faktur dan dokumen pendukung pengajuan pembayaran telah tepat dan sesuai; (iv) Pihak penerima pembayaran telah diidenti ikasi dengan benar. 4. Setelah pembayaran akhir dilakukan (melalui pemeriksaan), dilakukan pemeriksaan secara seksama atas pembelanjaan dan laporan yang menunjukkan penyimpangan. Pada umumnya dalam sebuah organisasi, ada pemisahan tugas untuk mengotorisasi belanja, menyetujui kontrak, dan melakukan pemesanan, menyatakan bahwa barang telah diterima dan jasa telah dilakukan, dan mengotorisasi pembayaran, walaupun beberapa dari aktivitas ini mungkin dilakukan individu yang sama. Bagaimanapun, dalam banyak kasus, individu yang sama tidak melakukan pembayaran dan melakukan aktivitas lain atau mengendalikan aktivitas tersebut. Pengaturan seperti ini dapat membuat pengendalian internal menjadi lebih baik. Dalam pemerintahan, pemisahan tugas ini dapat juga merupakan penyebaran 1.	Kerangka	Regulasi	Pengendalian	Internal tanggung jawab antara satuan kerja dengan pengelola keuangan. internal sebagai amanat undang-undang keuangan negara telah didorong implementasinya dengan dikeluarkannya 91 Sistem pengendalian
FMP	IPDN M M K Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta e isien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara e isien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. (cost	and	bene it), Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: a.	Lingkungan	pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 92
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah b.	Penilaian	risiko Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. c.	Kegiatan	pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus e isien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. d.	Informasi	dan	komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. e.	Pemantauan Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, dalam Pasal 49 Aparat Pengawasan intern pemerintah meliputi: a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal; c. Inspektur Provinsi;dan d. Inspektur Kabupaten/Kota. 93
FMP	IPDN M M K 4.4	INSTITUSI	PENGAWASAN	PEMERINTAH	DAERAH	YANG MELAKUKAN	PEMERIKSAAN Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal pemerintah daerah terdiri dari: 1. Internal dalam organisasi pemerintah daerah, dalam hal ini adalah atasan langsung/kepala kantor, yang sifatnya pengawasan melekat, namun demikian pengawasan melekat saat ini sudah kurang efektif dalam implementasinya, hal ini dikarenakan kesibukan yang dimiliki oleh atasan langsung atau kepala kantor, tetapi apabila pengawasan dapat didelegasikan kepada setiap kepala bagian atau bidang di masing-masing SKPD tentunya akan sangat efektif, dan setiap kepala bagian. Bidang yang nantinya melaporkan kepada Kepala Kantor, jadi pengawasan dapat dilakukan secara hierarki dalam jabatan yang ada pada organisasi di setiap SKPD dan PPKD di Daerah. 2. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Institusi pengawasan dalam lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah adalah: a. Inspektorat Kementerian/Lembaga Negara, hal ini dapat dilakukan jika daerah mengelola dana anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat, contohnya Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan daerah, Dana Desa, Dana Alokasi Dana Desa dan bantuan program yang diserahkan dari pemerintah pusat dan dana-dana bantuan yang datangnya dari pemerintah pusat. b. Untuk di Daerah, yang menangani pemeriksaan di Daerah adalah Inspektur Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang memiliki tugas pokok adalah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah di daerah masing-masing; c. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 4.4.1	Badan	Pemeriksaan	Keuangan	dan	Pembangunan	(BPKP) BPKP saat ini hanya bersifat tenaga pengawasan dan pemeriksaan yang apabila pemerintah daerah membutuhkannya lalu meminta untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, baru melakukannya, Jadi dilakukan pada hal-hal tertentu saja. Dan BPKP juga selaku Pembina dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, tentang SPIP. 94
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan berdiri berdasarkan Keputusan Presiden nomor 31 Tahun 1983, yaitu sebuah lembaga non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung Kepada Presiden. Pertimbangannya dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP, di mana diperlukan lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsi secara leluasa untuk melakukan objek pemeriksaan tanpa mengalami hambatan dari unit organisasi pemerintah lainnya dalam melakukan pemeriksaan. Diharapkan dengan kedudukan BPKP yang terlepas dari unit kerja dalam kementerian, maka dapat lebih objektif dan efektif dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawasanyangbertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Pada Tahun 2001 dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang Kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir adalah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Pada Pasal 52 disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP lebih bersifat lebih preventif dan bersifat pembinaan, tidak sepenuhnya melakukan pemeriksaan secara represif. Kegiatan yang dikerjakan BPKP adalah bersifat pendampingan, sosialisasi, asistensi atau pendampingan dan evaluasi. Sedangkan audit investigasi dilakukan dalam membantu tugas-tugas aparat penegak hukum untuk menghitung besaran kerugian negara yang terjadi. Pada masa reformasi BPKP banyak melakukan MOU atau nota kesepahaman dengan berbagai Pemerintah Daerah dan Departemen/ Lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MOU bersifat membantu mityra kerja untuk meningkatkan kinerja dalam rangka capaian good governance. Tahun 2006, atas arahan dan petunjuk Presiden BPKP melakukan revitalisasi dan reposisi fungsi yang untuk kedua kalinya. Di mana Reposisi dan revitalisasi dilakukan BPKP diikuti dengan adanya penajaman visi dan misi serta strategi. Visi BPKP yang baru adalah sebagai" Auditor Intern Pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam menstranformasikan manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang baik dan bersih". Dengan tugas ini BPKP menegaskan akan lebih mengembangkan fungsi preventif dari aspek pengawasan, dan hasilnya akan dijadikan model 95
FMP	IPDN M M K pre-emptive. system manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat Pengawasan yang bersifat preventif yang dilakukan, terindikasi adanya penyimpangan, maka diperlukan audit yang lebih terinci dan mendalam dari suatu objek yang diperiksa, maka perlu dilakukan pengawasan represif non justisia, dan ini digunakan untuk dasar membangun system manajemen pemerintahan yang lebih baik untuk mencegah potensi penyimpangan. Juga dapat merupakan tugas pembantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, dalam menuntaskan penanganan tindak pidana korupsi. Dan juga dapat mengawal dan mengamankan fungsi pengembalian kerugian keuangan Negara yang diakibatkan adanya penyimpangan tersebut. (Sumber: Bahrullah Akbar, Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia Penerbit Kajian Keuangan Negara tahun •	Tugas	Pokok	dan	Fungsi	BPKP 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, dalam Pasal 49 menegaskan: 1. Aparat Pengawasan intern pemerintah meliputi: a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal; c. Inspektur Provinsi;dan d. Inspektur Kabupaten/Kota. 2. BPKP melakukan pengawasan internal pemerintah terkait dengan akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan yang meliputi: a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; c. Kegiatan Lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 3. Dalam rangka pengawasan intern, menteri keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi Pemerintah lainnya. Dalam Pasal 59, ditegaskan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi: a. Penyusunan pedoman teknis untuk penyelenggaraan SPIP; b. Sosialisasi SPIP; c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP; 96
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah d. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP; dan e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. BPKP mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan SPIP. Kegiatan-kegiatan BPKP dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut: 1. Audit. 2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi. 3. Pemberantasan KKN, dan 4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. Kegiatan audit yang dilakukan BPKP meliputi: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Laporan keuangan dan Kinerja BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya. 3. Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. 4. Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP). 5. Peningkatan Penerimaan Negara termasuk PNBP. 6. Dana Off Balance Sheet BUMN maupun Yayasan yang terkait. 7. Dana Off Balance Budget pada Departemen/LPND. 8. Audit tindak lanjut atas Temuan-temuan Pemeriksaan. 9. Audit Khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya. 10. Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan. 11. Konsultasi, asistensi dan evaluasi. BPKP	dalam	Melakukan	Pemberantasan	Korupsi Dalam turut serta melakukan pemberantasan korupsi BPKP dalam hal ini membantu pemerintah untuk memerangi praktik -praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan melakukan membentuk gugus tugas anti KKN. Di dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi BPKP melakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan bersama. 97
FMP	IPDN M M K Selain kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, BPKP juga melakukan kerja sama dengan pihak KPK dalam melakukan pemberantasan •	BPKP	dalam	kegiatan	Pendidikan	dan	Pelatihan	Pengawasan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP merupakan dan berperan sebagai instansi Pembina dalam mengembangkan jabatan fungsional auditor (JFA) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Di mana setiap auditor pemerintah harus memiliki serti ikat sebagai pejabat fungsional auditor. Adapun Pusdiklatwas BPKP berfungsi sebagai menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serti ikasi kepada seluruh auditor pemerintah. •	Struktur	Organisasi	dan	Tata	Kerja	BPKP BPKP di dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah memiliki struktur organisasi dan tata kerja, di mana BPKP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu satu sekretaris utama dan lima deputi yang membawahi bidangnya masing-masing yaitu: a. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian; b. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan; c. Deputi Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah; d. Deputi Bidang Akuntan Negara; e. Deputi Bidang Investigasi. Dan dibantu dengan 4 (empat) pusat yang membidangi: a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan; c. Pusat Informasi Pengawasan, dan d. Pusat Pembinaan Jabatan fungsional Auditor. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya BPKP memiliki perwakilan di 25 Provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan dalam lingkungan pemerintah BPKP merupakan audior profesional yang bekerja di Instansi Pemerintah dan memiliki tugas pokok melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang disajikan oleh instansi atau unit-unit 98
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah kerja dalam lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah. (Sumber: Mulyadi (2002). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, dalam Pasal 49 menjelaskan BPKP melakukan pengawasan atas keuangan Negara di bidang tertentu yang meliputi: 1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); 3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Lain pada itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008, dalam Pasal 59, menegaskan BPKP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP (Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah). hard	control, soft	control Dalam melakukan pembinaan SPIP BPKP melakukan pendekatan selain dengan , hal ini disadari oleh pemerintah bahwa sisi manusia di dalam organisasi harus dilakukan pendekatan dan pembinaan sehingga manusia sebagai makhluk yang melakukan dan menjalankan sistem atau manajemen pengelolaan perlu dilakukan pendekatan dan pembinaan secara intens agar di dalam melakukan tugasnya, dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada. juga pendekatan dengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang SPIP, BPKP sebagai Pembina SPIP memiliki peran utama yang sangat strategis untuk menyukseskan SPIP, peran dimaksud meliputi: 1.	Capacity	building; Capacity	building merupakan benuk strategi untuk dapat meningkatkan e isiensi dan Efektivitas pada kinerja BPKP yang meliputi cakupan pelaksanaan pengawasan intern, dan penelitian pengembangan di bidang pengawasan. Kapasitas building dapat dilakukan dengan cara melakukan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana BPKP dapat meningkatkan tidak hanya kuantitas saja tetapi kualitas sumber daya manusia yang ada di BPKP dapat ditingkatkan dan dikembangkan kualitas dan kompetensi keilmuannya pada aspek pengawasan tentunya diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik infrastruktur yang mendukung pengembangan keilmuan dimaksud. 99
FMP	IPDN M M K 2.	Current	Issues Current	Issue, di mana BPKP harus memahami dan mengerti atas segala issue yang berada di sekitarnya, khususnya issue terkait dengan berbagai permasalahan secara nasional, maupun local, uang utama adalah menyangkut dengan kasus-kasus besar terkait dengan penyimpangan atas pengelolaan keuangan Negara, di mana BPKP dituntut untuk dapat berperan aktif untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencarikan solusi pemecahannya. Dan memberikan saran tindak kepada Presiden dan aparat penegak hukum lainnya. Clearing	House, 3.	Clearing	House merupakan kegiatan pengawasan yang memberikan pertimbangan secara teknis maupun hukum atas suatu permasalahan atau kasus yang terjadi yang dapat merugikan pemerintah dan pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dapat disimpulkan atas hasil pemeriksaan tersebut, dikarenakan ada beberapa faktor yang menghalanginya, Di sini peran BPKP untuk melakukan pemecahannya dengan melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan yang telah melakukan kerja sama dengan BPKP. Check	and	Balance, 4.	Check	and	balance. dalam hal ini peran BPKP adalah memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan atau opini yang dikeluarkan oleh Eksternal auditor yaitu BPK, BPKP dapat memberikan pertimbangan terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK, dengan memberikan opini kedua, terkait temuan yang ditemukan oleh audit eksternal, dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan kepada suatu badan atau unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga akan dihasilkan dua pandangan yang berbeda yang dapat membantu dalam penyelesaiaan	"	Sistem	Pengawasan	Keuangan	Negara permasalahan tersebut. (Sumber: di	Indonesia,	Penerbit	Lembaga	Kajian	Keuangan	Negara, Bahrullah Akbar 4.4.2	Aparat	Penegak	Hukum tahun2915). Aparat penegak hukum yang dapat juga melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah meliputi: 100
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah a. Kejaksaan Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum di lingkungan pemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan apabila adanya laporan dari masyarakat, yang harus ditindaklanjuti 1. kebenarannya, dengan melakukan: 2. Terlebih dahulu melakukan penelitian; 3. Dilanjutkan melakukan penyidikan, jika dalam tindakan penelitian yang dilakukan diyakini adanya dugaan penyimpangan dan berakibat adanya kerugian keuangan Negara dan daerah; Lalu dengan melakukan tuntutan di pengadilan, jika ditemui adanya 2 bukti yang kuat dalam penyidikan, hingga berproses dalam persidangan. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah, dapat mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) jika tidak ditemui bukti- bukti kuat dalam penyidikan yang dilakukannya. b. Kepolisian Kepolisian Negara memiliki tugas selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga dapat melakukan tugas pengusutan atas adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah, atas adanya pengaduan dari masyarakat, dan laporan dari pihak institusi pengawasan internal dan eksternal pemerintah dan pemerintah daerah. tIndakan yang data dilakukan adalah dengan: 1. Melakukan penelitian; 2. Penyidikan; 3. Penuntutan, dengan melimpahkan berkas yang diperiksanya kepada pihak kejaksaan, hingga proses pengadilan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi pengawasan dan pemeriksaan internal pemerintah dan pemerintah daerah, dapat dijadikan acuan untuk membenahi kinerja pengelolaan keuangan, kinerja aparatur sipil Negara, dan pembenahan terhadap system yang berlaku, sehingga jika ini dapat berjalan seiring dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, maka 101
FMP	IPDN M M K akan dapat mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara e isien dan efektif, dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak. 4.5	HASIL	EVALUASI	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAH Dari pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi pengawasan/pemeriksaan pemerintah terhadap setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat dijadikan acuan untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan kepada perbaikan system dan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Hasil pengawasan/pemeriksaan, sebelum dijadikan bentuk laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, terlebih dahulu draftnya disampaikan kepada unit kerja yang menjadi objek pengawasan/pemeriksaan, untuk dimintakan tanggapan, dan jika tidak ada tanggap, berarti unit kerja dimaksud setuju dengan hasil temuan pada saat dilakukan pengawasan/pemeriksaan, sehingga draft tersebut dapat dijadikan secara inal, untuk dijadikan laporan hasil pengawasan/ pemeriksaan, setelah menjadi laporan hasil pengawasan/pemeriksaan lalu disampaikan kepada unit kerja yang menjadi objek pengawasan/ pemeriksaan, untuk ditindaklanjuti segera, dan jika terdapat adanya kerugian keuangan negara/daerah, maka harus dilakukan pengembalian secepat mungkin dengan diberi jangka waktu yang ditetapkan. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara. Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.	LATIHAN 1. Apa yang dimaksudkan dengan pengawasan/pemeriksaan internal pemerintah/pemerintah daerah? 2. Bagaimana hubungan antara institusi pengawasan/pemeriksaan internal dengan institusi pengawasan/pemeriksaan eksternal pemerintah/pemerintah daerah? 3. Apa yang dimaksudkan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)? 4. Apakah setiap institusi pemerintah/pemerintah diwajibkan untuk membuat unit SPIP secara mandiri dan bagaimana kaitannya dengan pengawasan melekat yang selama ini telah berjalan? 102
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 5. Apa bedanya antara SPIP dengan Pengawasan melekat? 6. Siapa yang menjadi Pembina SPIP dan mengapa demikian? 7. Siapa-siapa saja institusi pengawasan/pemeriksaan yang dalam lingkungan pemerintah/pemerintah daerah? 8. Adakah kaitannya antara Aparat kejaksaan dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara dalam melakukan tuntutan, yang diakibatkan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah? 9. Apa yang dimaksud dengan Kerugian negara/daerah? 10. Dapatkah Kejaksaan dan kepolisian mengeluarkan SP 3, jika dalam penyidikannya yang dilakukan tidak ditemukan adanya penyimpangan dan berakibat adanya kerugian negara/ daerah? TEST	FORMATIF 1. SPIP adalah: a. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah b. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah c. Sistem Pemeriksaan Internal Pemerintah d. a, b, dan c semuanya benar 2. SPIP ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah: a. Undang-Undang b. Peraturan Menteri Dalam Negeri c. Peraturan Pemerintah d. a, b, dan c semuanya salah 3. SPIP merupakan penyempurnaan dari: a. Sistem Pengawasan Melekat b. Sistem Pengendalian Internal c. Penyempurnaan dari Pola Pemeriksaan Internal d. a, b dan c semuanya salah 4. Pengawasan/Pemeriksaan Internal dapat dilakukan oleh: a. BPKP b. BPK 103
M 104 FMP	IPDN M K c. KPK d. a, b, dan c semuanya salah 5. ITJEN Kementerian/Lembaga Negara pengawasan Internal Pemerintah: 5. ITJEN Kementerian/Lembaga Negara pengawasan Internal Pemerintah: termasuk a. Bukan termasuk b. Di luar Pengawasan/Pemeriksaan Internal Pemerintah c. Termasuk dalam pengawasan internal pemerintah d. a, b, dan c semuanya benar 6. IRWIL Kabupaten/Kota termasuk dalam jajaran pengawasan internal pemerintah daerah; a. Tidak termasuk b. Termasuk c. Pengawasan/Pemeriksa Eksternal Pemerintah Daerah d. a, b, dan c semuanya salah 7. Kepala Kantor tidak bertanggung jawab atas pengawasaninternal pemerintah: a. Bertanggung jawab b. Karena Bukan KPA tidak bertanggung jawab c. Hanya menerima laporan saja d. a, b dan c semuanya salah 8. KPA tidak bertanggung jawab atas apabila terjadi kerugian keuangan yang dikelola pejabat pengelola keuangan: a. Tidak tau menahu, terbebas dari tanggung jawab b. Bisa lepas tanggung jawab c. Bertanggung jawab d. a, b, dan c semuanya salah 9. PPK adalah: a. Pejabat Pembuat Komitmen b. Pejabat Pelaksana Kegiatan c. Petugas Pengawasan Keuangan d. a, b dan c semuanya salah 10. Bendahara pengeluaran dan penerimaan wajib membuat laporan setiap bulannya kepada PA/KPA dan PPK sebagai pengendali pengelola keuangan yang dikelolanya.
a. Tidak benar b. Wajib c. Tidak wajib d. a, b dan c semuanya salah JAWABAN 1. a; 2. c. 3. a. 4. a. 5. c. 6. b. 7. a. 8. c. 9. a. 10. b. Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 105
M M K FMP	IPDN
Kegiatan Belajar 5 PEMERIKSA EKSTERNAL PEMERINTAH DAERAH Indikator Kompetensi: 1. Latar Belakang; 2. Eksternal Pemerintah Daerah; 3. DPR/DPRD 4. LSM dan Masyarakat 5.1	LATAR	BELAKANG elaksanaan Pemeriksaan Keuangan daerah yang dilakukan oleh institusi pengawasan eksternal pemerintah daerah, dilakukan dalam rangka untuk menjamin adanya check and balances dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. P Institusi pengawasan eksternal pemerintah daerah dilakukan oleh: 1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 3. DPR/DPRD: 4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat. Keterkaitan antara institusi pengawasan internal pemerintah daerah dengan institusi pengawasan eksternal pemerintah daerah, sangatlah erat sekali, apa-apa yang dihasilkan dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internalpemerintah daerah, dapat dijadikan rujukan atau panduan, di dalam institusi pengawasan eksternal pemerintah daerah dalam melakukan tugas-tugas pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk tidak adanya tumpang tindih di dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Atau untuk menghindari adanya duplikasi di dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Namun jika adanya masalah yang belum dapat diselesaikan oleh aparat pengawasan institusi internal pemerintah daerah, maka aparat pengawasan eksternal pemerintah daerah dapat mengambil alih dengan melanjutkan 107
FMP	IPDN M M K pemeriksaan selanjutnya, baik dilakukan pemeriksaan dari awal maupun melanjutkan hasil pemeriksaan sementara, tergantung permasalahan yang ditemukan, apakah adanya indikasi penyimpangan yang berakibat adanya kerugian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah. URAIAN KEGIATAN 5.2	BADAN	PEMERIKSA	KEUANGAN	BPK 5.2.1	Sejarah	BPK Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR. Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) 108
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Netherland	Indies	Civil	Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Administration Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah (NICA). Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR. Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan- keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. 109
FMP	IPDN M M K Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. Sebelum amendemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (Pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu; 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Tugas BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Wewenang Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: 1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; 110
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; 5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; 8. membina jabatan fungsional Pemeriksa; 9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Keanggotaan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 111
FMP	IPDN M M K tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji •	Syarat	Keanggotaan menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Warga negara Indonesia; 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 3. Berdomisili di Indonesia; 4. Memiliki integritas moral dan kejujuran; 5. Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; 7 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; 8. Sehat jasmani dan rohani; 9. Paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; 10. Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan 11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Opini	BPK Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (adequate	disclosures), unquali ied	opinion Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, quali ied	opinion ), (ii) opini ), (iii) opini tidak wajar yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian ( wajar dengan pengecualian ( 112
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah adversed	opinion disclaimer	of	opinion ( ( •	Struktur	Organisasi ), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini ). BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Berikut adalah struktur organisasi BPK berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan : 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Utama 3. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara 4. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara 5. Auditorat Utama Keuangan Negara I 6. Auditorat Utama Keuangan Negara II 7. Auditorat Utama Keuangan Negara III 8. Auditorat Utama Keuangan Negara IV 9. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah barat 10. Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah timur 11. Auditorat Utama Keuangan Negara VII 12. Auditorat Utama Investigasi 13. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat 14. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah 15. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan negara/daerah yang dipisahkan lainnya 113
FMP	IPDN M M K 16. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 17. Staf Ahli Bidang Investigatif Kantor	Perwakilan	BPK 18. Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantor perwakilan pada 34 provinsi di Republik Indonesia. Kantor Perwakilan tersebut bertempat di ibu kota provinsi. 5.3	KOMISI	PEMBERANTASAN	KORUPSI	KPK KPK lahir disebabkan lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi tidak bekerja atau berfungsi secara efektif dan e isien dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dasar lahirnya KPK berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. tindakan untuk adalah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikam, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Komisi Pemberantasan Korupsi berazaskan pada: Pemberantasan korupsi rangkaian 1. Kepastian hukum; 2. Keterbukaan; 3. Akuntabilitas; 4. Kepentingan Umum, dan 5. Proporsionalitas. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. Koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi; b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 114
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Dalam menjalankan tugasnya KPK berwenang: 1. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi; dan 4. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi Pemberantasan	korupsi	dengan	tata	cara: yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 1. Laporan disampaikan secara tertulis. 2. Dengan menyebutkan Nama dan alamat yang lengkap. 3. Jabatannya. 4. Tempat dan waktu penerima grati ikasi, 5. Uraian jenis grati ikasi yang diterima; dan 6. Nilai grati ikasi yang diterima. KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanggungjawaban publik, dilaksanakan dengan cara: a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program keuangan. b. Menerbitankan laporan tahunan; dan c. Membuka akses informasi. Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi, dan 2 tim dari 5 (lima) anggota dan 4 (empat anggota serta 3 pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. Sedangkan tim penyidik diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Tim Penyelidikan melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Dalam tugasnya jika diketemukan alat bukti permulaan yang kuat adanya dugaan korupsi, maka dalam waktu 7 hari, terhitung sejak tanggal dua alat bukti yang kuat yang meliputi: ditemukan melaporkan kepada KPK. Dengan bukti yang cukup dianggap telah ada apabila dapat ditemukan 115
FMP	IPDN M M K a. Informasi atau data yang diucapkan, dikirim dan diterima, atau disimpan baik secara biasa atau elektronik atau optik. b. bukti konkret secara tertulis dan kuat. Penyelidikan jika tidak ditemukan alat bukti yang kuat, maka penyelidik melaporkan kepada KPK, dan KPK menghentikan penyelidikan. Jika KPK berpendapat, bahwa penyelidikan dapat diteruskan, maka dapat dilakukan oleh KPK sendiri, atau dilimpahkan kepada penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan. Jika penyelidikan dikerjakan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, maka pihak penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan, wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkannya kepada pihak KPK. Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Atas adanya bukti-bukti yang kuat terhadap seseorang tersangka, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, berkaitan tugas penyelidikan. Dalam melakukan penyitaan, penyidik wajib membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, dan jumlah barang yang disita. b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan. c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lainnya. d. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan anak-anaknya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan anak-anaknya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.
Penuntut adalah penuntut umum pada KPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPK. 116
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Melaksanakan fungsi penuntutan terkait tindak pidana korupsi.
Penuntut merupakan jaksa penuntut umum.
Penuntut umum setelah menerima berkas perkara, wajib menyampaikan atau melimpahkan kepada Kepala Pengadilan Negeri, paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut. Pengadilan Negeri setelah menerima berkas perkara tersebut, melanjutkan proses perkara dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tipikor (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). 5.4	DEWAN	PERWAKILAN	RAKYAT	DPR	DAN	DEWAN	PERWAKILAN
RAKYAT	DAERAH	DPRD Tugas	DPR yaitu : 1. Menetapkan Undang-Undang 2. Mengawasi Pemerintah dalam menjalankan UU 3. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. : 3. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. : yaitu 1. Mengajukan usul rancangan undang-undang 2. Mengadakan perubahan atas usul Undang-Undang yang diajukan Pemerintah 3. Mengadakan penyelidikan atai penelitian 4. Mengajukan pernyataan kepada Pemerintah 5. Menyatakan Pendapat 6. Turut Menentukan Anggaran Belanja Negara Fungsi	DPR yaitu : 1. Fungsi Legislatif: Diwujudkan dalam Pembentukan Undang- Undang bersama Presiden 2. Fungsi Anggaran: Berupa penetapan anggaran Pendapatan belanja negara (APBN) yang diajukan Presiden. 3. Fungsi Pengawasan: Meliputi Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU. 117
FMP	IPDN M M K DPRD DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat tingkat daerah yang berkedudukan di daerah Tugas	DPRD tingkat I dan II yaitu : 1. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali kota /Wakil Wali kota 2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur (Wakilnya), Bupati 3. Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Wali kota menetapkan APBD 4. Bersama Gubernur, Bupati dan Wali kota membentuk peraturan daerah, 5. Melaksanakan Pengawasan 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah. Wewenang	DPRD yaitu : 1. Memilih pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, Wali kota 2. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah 3. Mengadakan Penyelidikan 4. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah 5. Mengajukan pernyataan pendapat 6. Mengajukan rancangan peraturan daerah, 7. Mengajukan anggaran DPRD. 5.5	LEMBAGA	SWADAYA	MASYARAKAT	LSM	DAN	MASYARAKAT Lembaga Swadaya Masyarakat pada era reformasi diberikan peluang oleh pemerintah untuk dapat turut serta mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengawasi jalannya pelaksana penyelenggaraan yang dilakukan oleh jajaran aparatur pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi yang dapat dilakukan adalah hanya melaporkan apa bila adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum, dengan melampiri dua bukti yang sah, sehingga laporannya dapat ditindaklanjuti oleh aparat pengawasan 118
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah pemerintah secara internal, maupun oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum baik oleh Aparat Kejaksaan dan Kepolisian. Jika laporan yang disampaikan tidak memiliki alat dua bukti yang kuat, check	and	balances	maka laporan ini tidak akan ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan agar adanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.	LATIHAN 1. Coba Anda sebutkan apa yang dimaksud dengan pengawasan/ pemeriksaan eksternal pemerintah daerah? 2. Siapa yang mempunyai kewenangan secara mandiri dalam melakukan pemeriksaan eksternal pemerintah daerah jelaskan? 3. Mengapa pada era reformasi, LSM dilibatkan dalam turut serta dalam pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat? 4. Dalam bentuk apa LSM diikutsertakan dalam pengawasan/ pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, jelaskan! 5. Bagaimana peran DPR/DPRD dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan Pengelolaan keuangan Daerah, jelaskan? 6. Apakah dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR/DPRD, pihak DPR/DPRD dapat melakukan pengawasan/pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah, jelaskan ! 7. Dengan adanya KPK, menurut Anda, apakah pengawasan/ pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah sudah dapat dikatakan maksimal, jelaskan? 8. Siapa-siapa yang termasuk dalam kategori pengawasan/ pemeriksaan keuangan daerah, dari aspek eksternal pemerintah daerah, jelaskan? 9. Bagaimana kaitannya antara pengawasan/pemeriksaan Internal dengan Pengawasan/pemeriksaan Eksternal pemerintah daerah, jelaskan? 10. Jika terkait, kaitan itu dalam bentuk apa-apa saja, jelaskan? 119
FMP	IPDN M M K TEST	FORMATIF 1. Fungsi DPR/DPRD meliputi: a. Pengawasan, Legislasi dan Budgeting b. Paripurna, Hak Veto dan Hak Budgeting c. Hak veto, hak Legislasi dan hak pengawasan d. a, b dan c semuanya salah 2. Kantor Perwakilan BPK berada di: a. Ibu Kota Kabupaten/Kota b. Di setiap desa c. Ibu Kota Provensi d. a, b, dan c semuanya salah 3. Jika penyelidikan dikerjakan oleh Kepolisian atau kejaksaan, maka pihak penyelidikan kepolisian dan kejaksaan, wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkannya kepada: a. Dengan pihak BPK b. Dengan pihak KPK c. Dengan pihak DPR/DPRD d. a, b, dan c semuanya benar 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantor perwakilan pada: a. Ibu Kota Kabupaten b. Ibu Kota di Perkotaan c. Ibu Kota Provinsi d. a, b, dan c semuanya salah 5. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh: a. Pelaksana BPK b Staf BPK c. Oleh Komisioner BPK d. a, b, dan c semuanya salah 6. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh: a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 120
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah c. Desa dan Kelurahan d. a, b, dan c semuanya benar 7. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada: a. Pemerintah dan pemerintah daerah b. DPR dan DPRD c. DPR d. a, b dan c semuanya salah 8. Merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan kepatuhan terhadap pengungkapan peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian intern: (adequate	disclosures), efektivitas a. Opini b. Pernyataan profesional c. Kepatuhan .	Goodgovernent d. a, b, dan c semuanya salah 9 a dalah: a. Pemerintahan yang bersih b. Pemerintahan yang baik c. Pemerintahan berjalan apa adanya d. a, b, dan c semuanya salah 10. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: a. Sebagai sebuah lembaga hukum b. Lembaga Pengawas Internal Pemerintah c. Lembaga Penasihat Presiden di bidang pengawasan d. a, b, dan c semuanya benar JAWABAN 1. a. 2. c. 3. a. 4. c. 121
M M K 5. a. 6. d. 7. c. 8. a. 9. b. 10. a. FMP	IPDN
Kegiatan Belajar 6 GANTI KERUGIAN DAERAH Indikator Kompetensi: Kerugian daerah; 1. Tuntutan Perbendaharaan; 2. Tuntutan Ganti Rugi daerah; 3. Pejabat yang bertanggung jawab. 4. 6.1	LATAR	BELAKANG erugian daerah merupakan akibat adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, kerugian terjadi adanya ketidakpatuhan pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat pelaksana baik dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara maupun yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dan mengerjakan pelakanaan pekerjaan yang dananya bersumber dari APBD. K Kerugian daerah yang diakibatkan adanya ketekoran dalam brankas yang dikelola oleh bendahara, maka kekurangan kas dimaksud dapat dibebankan kepada seorang bendahara, baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan, sedangkan kerugian daerah yang diakibatkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, maka ganti ruginya dapat dikenakan kepada pejabat yang bersangkutan, atau secara tanggung renteng, berdasarkankewenagan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Sedangkan kerugian daerah yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan, dan yang melakukan penyimpangan adalah pihak-pihak yang diberi pekerjaan, tetapi dalam pelaksanaannya melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka beban ganti kerugian daerah dibebankan kepada yang bersangkutan, dengan perusahaan yang bersangkutan dapat dinyatakan hitam, tidak diperkenankan kembali untuk dapat ditunjuk atau mengikuti pelelangan pada masa mendatang. 123
FMP	IPDN M M K Kerugian daerah yang diakibatkan karena kelalaian yang dilakukan oleh oknum pejabat pengelola keuangan daerah, dan tidak untuk memperkaya diri sendiri, tentunya harus dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang objektif dan akuntabel, maka kerugian daerah dapat dituntut pejabat yang bersangkutan untuk dapat mengembalikan kerugian daerah dengan mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bagi pejabat yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksud, termasuk pihak-pihak lain di luar para pejabat terkait, yaitu pihak-pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan beban dana APBD. Namun kerugian daerah yang diakibatkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat pengelola keuangan daerah dengan unsur kesengajaan dan memperkaya diri sendiri, dan ini pun tentunya harus melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan akuntabel yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang independen, maka perbuatannya dapat dituntut dan diproses sampai kepada proses hukum yang akan mendapatkan kepastian hukum tetap yaitu di pengadilan negeri setempat dalam wilayah di mana daerah penyimpangan itu terjadi. Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan hampir kurang lebih 14 tahun pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab atas pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan pemberian kewenangan untuk mengelola dan menggali potensi sumber- sumber daerah secara penuh dan mandiri guna terwujudnya pembangunan daerah dan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat daerah itu sendiri. Secara sosiologis dengan adanya pemberian kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menunjuk dan menetapkan para pejabat pengelola keuangan daerah yang berkompetensi di dalam mengelola keuangan daerah. Penyimpangan yang dilakukan baik atas dasar unsur kesengajaan dan kelalaian yang tidak disengaja dan berdampak kepada kerugian keuangan daerah. Ini dibuktikan dengan masih adanya para pejabat pelaksana keuangan daerah yang saat ini terjerat permasalahan hukum yang diakibatkan adanya penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. 124
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Dari sekian banyak pejabat yang melakukan penyimpangan dan merugikan keuangan daerah, baru kurang lebih sebanyak 30 sampai 40 % yang dapat diselesaikan kerugian daerah dimaksud. (Sumber data: Work Shop "Implementasi Percepatan Penyelesaiaan Kerugian negara/daerah terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan Efektivitas hasil pemantauan penyelesaiaan kerugian negara/daerah untuk Tim penyelesaiaan Kerugian negara/daerah (TPKN/D) Majelis TPTGR). Sehingga masih terdapat hampir 60 sampai 70 % kerugian daerah yang belum dapat diselesaikan, dan ini diperlukan intensitas dan keseriusan dalam penyelesaiaannya, Baik pada tataran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. URAIAN BELAJAR I 6.2	TUNTUTAN	PERBENDAHARAAN	DAN	TUNTUTAN	GANTI	RUGI TPTGR Kerugian daerah, dapat diselesaikan dengan cara melakukan Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu tata cara penanganan yang dilakukan untuk dapat menarik kembali besaran kerugian daerah dari para pejabat pengelola keuangan daerah, khususnya Bendahara pengeluaran, penerimaan, dan pejabat pengelola keuangan daerah lainnya yang berstatus PNS. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan proses tuntutan ganti rugi yang dikenakan kepada atau terhadap pegawai atau pejabat yang bukan berstatus pegawai negeri sipil, dan pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Untuk memproses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, diperlukan adanya pedoman TPTGR. Tujuan adalah: a. Pedoman Teknis bagi Majelis TPTGR, dalam melaksanakan lingkungan tugasnya untuk melakukan penuntutan dalam pemerintah daerah; b. Sebagai pedoman Teknis pada saat dilakukannya proses kegiatan TPTGR, sehingga kegiatan dapat berjalan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun ruang lingkup Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi meliputi: a. Pengumpulan data/informasi tentang adanya kerugian daerah 125
FMP	IPDN M M K yang dilakukan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah; b. Pelaksanaan diskusi dan pembahasan serta evaluasi, sehingga dapat ditetapkannya TPTGR oleh Majelis Pertimbangan TPTGR. Dan diakhiri dengan dikeluarkannya surat keputusan Majelis TPTGR dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Kepala Daerah, tentang Penetapan besarannya/Pembebanan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Inspektur wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Kabupaten selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Dengan kaitan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Inspektur wilayah, secara aktif harus dapat melakukan koreksi secara konstruktif atas segala bentuk penyimpangan yang dilakukan aparatur daerah dalam melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, apabila tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Quality	Assurance Paradigma Inspektorat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini Consulting	Partner), ) atau sebagai konsultan merupakan penjamin mutu ( ( atau sebagai pemberi peringatan dini, sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan eksternal oleh BPK atau aparat pemeriksaan eksternal lainnya. Early	Warning	System maupun Paradigma sebagai pemeriksa, sudah harus diubah yang tadinya sebagai pemeriksa, saat kini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Ini sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas pokok dan fungsinya, 1. Inspektorat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: 2. Perencanaan program dan pengawasan; 3. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 4. Pemeriksaan, pengusutan, dan penilaian tugas pengawasan; Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. 126
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Povinsi dan Kabupaten/Kota dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan e isiensi anggaran dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya manusia, hal ini perlu dilakukan agar menghindari tumpang tindih kegiatan maupun anggaran, agar tidak terjadi. Ruang lingkup dari PKPT meliputi Pemeriksaan Reguler yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD maupun institusi pendidikan; serta pemeriksaan non regular yang terdiri dari: Pemeriksaan Tertentu yaitu: pemeriksaan terhadap penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat dasar, menengah maupun kejuruan, audit prakontrak pengadaan barang dan jasa, serta kas opname dan persediaan barang dan jasa serta kas opname dan persediaan barang; Pendampingan Tindak Lanjut BPK RI. Reviu Laporan Keuangan yaitu: reviu laporan Keuangan SKPD, reviu laporan Keuangan pemerintah Daerah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi RKA-SKPD, evaluasi renstra SKPD; dan Pemeriksaan khusus yaitu: yaitu baik pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Gubernur/ •	Landasan	Hukum Bupati/Wali kota . Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, 1. Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang No. 31tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; 7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Negara; 8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 127
M 128 FMP	IPDN M K 9. Undang-Undang No. 25Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik negara/daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kredit. tentang
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berdasar pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap tahunnya masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pengelola Keuangan negara/daerah, baik penyimpangan secara administratif maupun penyimpangan yang dilakukan yang berakibat kepada kerugian Negara. Tindak lanjut penyimpangan pada aspek administratif, dilakukan tegoran kepada pejabat dimaksud, dengan tegoran langsung, dan tegoran secara tertulis dengan sanksi administratif, adapun penyimpangan yang berakibat kepada kerugian Negara, harus diselesaikan secara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, agar kerugian Negara/daerah dapat dikembalikan oleh para pejabat pengelola Keuangan negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam ketentuan mengenai penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pada Bab IX telah diatur, dan pada Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, serta pada Bab V Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan Pengelolaan dan •	Tuntutan	Perbendaharaan	(TP)	dan	Tuntutan	Ganti	Rugi(TGR) Tanggung jawab Keuangan Negara. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat (TP), adalah suatu tata cara perhitungan terhadap kerugian yang dilakukan oleh pejabat Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan atau bendahara barang yang melakukan penyimpanan barang milik daerah, yang jika dalam kepengurusannya terdapat penyimpangan yang berakibat kepada kerugian daerah, maka kepada pejabat yang bersangkutan diwajibkan pengenaan ganti rugi kerugian daerah tersebut berdasarkan Undang- undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Tuntutan Perbendaharaan dapat •	Pengertian	Khusus	tentang	Kerugian	Negara/Daerah. dikenakan kepada para pejabat pengelola Keuangan negara/daerah. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan " Salah satu tindakan melawan hukum, 129
FMP	IPDN M M K penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki wewenang dan kesempatan atau prasarana yang ada pada seseorang karena jabatannya atau kedudukannya, serta kelalaian seseorang karena jabatannya atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majure). •	Penyelesaian	Kerugian	Daerah Penyelesaiaan kerugiannya adalah sebagai berikut. a. Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara/daerah, wajib menggantikan kerugian negara/ daerah tersebut. c. Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. d. Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Wali kota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah dapat diketahui. e. Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan surat pernyataan melanggar hukum dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. f. Jika surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Gubernur/Bupati/Wali kota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. g. Pengenaan ganti terhadap bendahara dikenakan dan ditetapkan oleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan 130
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah unsur pidana, maka BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pengenaan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota . Tata cara tuntutan ganti rugi daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
i. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Pengenaan	Ganti	Kerugian	Negara/Daerah Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara adalah sebagai berikut. a. BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan negara/daerah. b. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut di atas. c. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembenan penggantian kerugian daerah kepada bendahara yang bersangkutan. d. Gubernur/bupati/wali kota melaporkan penyelesaiaan kerugian daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60(enam) puluh hari kerja setelah diketahuinya kerugian daerah dimaksud. Tata cara Tuntutan Ganti kerugian negara/daerah maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain diatur dengan peraturan pemerintah yang merupakan •	petunjuk pelaksanaan ketiga paket undang-undang di atas. Jenis-Jenis	Penyelesaiaan	Kerugian	Daerah: a.	Dengan	upaya	damai Penyelesaiaan dengan upaya damai dapat dilakukan dengan cara bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran sekali gus (tunai) atau mengangsur. Dalam Pelaksanaannya upaya damai ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Inspektorat 131
M 132 FMP	IPDN M K Daerah). Dan apabila dilakukan dengan cara mengangsur, maka diawali terlebih dahulu harus dibuatkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Pembayan dilakukan dengan cara mengangsur dibatasi waktunya selambat-lambatnyua selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitnung ditanda tanganinya SKTJM, dengan disertai adanya jaminan berupa barang yang dinilai mencukupi. Pembayaran dengan cara mengangsur dapat dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji/penghasilan setiap bulan dan terlebih dahulu dibuatkan surat kuasa pemotongan gaji yang jaminan yang bersangkutan. Sedangkan dijaminkan juga diharuskan dibuatkan surat kuasa kepemilikan yang sah dan dapat dijual sewaktu-waktu. terhadap barang Jika dalam waktu yang telah ditentukan, bendahara tidak dapat menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan SKTJM, maka jaminan berupa barang yang dijaminkan dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu dengan harga yang diperoleh. b.	Dengan	Tuntutan	Perbendaharaan	Biasa. Tuntutan ini dilakukan dengan melakukan tanggung renteng terhadap para pejabat pengelola keuangan daerah. Tanggung jawab renteng ini berdasarkan bukti atas pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat dengan hasil laporan hasil pemeriksaan membuktikan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah yang meliputi dari Bendahara pengeluaran, dan beberapa pejabat atau pegawai pengelola keuangan daerah, dengan memperhitungkan besaran bonot dari kesalahan atau penyimpangan yang dilakukannya. Maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan yang berlaku. c.	Tuntutan	perbendaharaan	khusus. Tuntutan perbendaharaan khusus ini dapat dilakukan apabila pejabat pengelola keuangan daerah meninggal dunia, atau melarikan diri atau di bawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah dilakukan tegoran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka pada kesempatan pertama pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini atasan langsungnya atas nama
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah kepala daerah mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah dengan melakukan tindakan: 1. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu serta Buku-buku yang berkaitan dengan pencatatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh bendahara diberi garis penutup; 2. Semua uang dan surat dan barang berharga serta bukti-bukti maupun buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah disimpan ke dalam lemari besi yang diamankan, disegel dan dibuatkan berita acara penyegelan dan disaksikan oleh para ahli waris (bagi yang meninggal dunia), keluarga dekat atau sejawat (bagi yang melarikan diri) atau pengampu/curator (dalam hal bendahara berada di bawah pengampuan). 3. Selanjutnya atas dasar laporan Atasan Langsung Kepala Daerah mengambil tindakan dengan menunjuk pegawai atau pejabat yang dipercaya (atas saran majelis pertimbangan TPTGR) untuk membuat perhitungan ex-of icio. Adapun biaya untuk membuat ex-of icio dibebankan kepada bendahara yang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutan yang melakukan penyeleweangan, atau ahli waris atau pengampunya. Adapun besaran biaya pembuatan ex-of icio ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kesemua ini dilakukan berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah d.	Jika	proses	tuntutan	ganti	perbendaharaan	belum	dapat	serta peraturan daerah yang berlaku saat itu. dilaksanakan	dikarenakan: 1. Bendahara meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yang diketahui; 3. Selanjutnya atas dasar laporan Atasan Langsung Kepala Daerah mengambil tindakan dengan menunjuk pegawai atau pejabat yang dipercaya (atas saran majelis pertimbangan TPTGR) untuk membuat perhitungan ex-of icio. Adapun biaya untuk membuat ex-of icio dibebankan kepada bendahara yang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutan yang melakukan penyeleweangan, atau ahli waris atau pengampunya. Adapun besaran biaya pembuatan ex-of icio ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kesemua ini dilakukan berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah d.	Jika	proses	tuntutan	ganti	perbendaharaan	belum	dapat	serta peraturan daerah yang berlaku saat itu. dilaksanakan	dikarenakan: 1. Bendahara meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yang diketahui; 2. Adanya ahli waris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan kondisi ahli waris sudah tidak memiliki apa-apa; tetapi Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas •	Tuntutan	Ganti	Rugi	Biasa Negara. Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai yang bukan pegawai negeri (PNS), dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, merupakan akibat adanya pelanggaran hukum yang 133
FMP	IPDN M M K dilakukan oleh yang bersangkutan, yaitu dampak dari perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja dan lalai sehingga daerah dirugikan atas kelalaiannya dimaksud. Sehingga kepadanya dikenakan kewajiban untuk mengembalikan kerugian tersebut sesuai nilai yang disangkakan oleh tim TGR Semua pegawai bukan bendahara atau pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta ahli waris jika yang bersangkutan meninggal dunia atau melarikan diri dan keberadaannya sulit ditemukan. Adapun proses tuntutan ganti rugi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dibuatkan suratpemberitahuan secara tertulis kepada yang bersangkutan dari kepala daerah dengan menyebutkan secara jelas: 1. Identitas pelaku; 2. Jumlah kerugian daerah yang harus digantinya; 3. Sebab dan akibat adanya kerugian daerah tersebut; 4. Batas waktu yang diberikan untuk dapat mengajukan pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya surat pemberitahuan dimaksud. Dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka dianggap pemberitahuan tersebut dianggap telah disetujui dan diterima secara sah. Apabila selama 14 (empat belas) hari kepada yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri, naka kepada yang bersangkutan tidak dapat membebaskan diri dari kesalahan/kelalaian yang diperbuatnya, dan kepala daerah dapat menetapkan Surat Keputusan Pembebanan atas kerugian daerah yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terkait dengan TPTGR 1. Gubernur/Bupati Wali kota Kepala Daerah 2. Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis TPTGR. 3. Sekretaris DPKPA selaku Kepala Sekretariat. 4. Kepala SKPD. Rugi. Dasar	Pengenaan	Tuntutan	Perbendaharaan	dan	Tuntutan	Ganti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pada Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan sebagai berikut. 134
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 1. Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Wali kota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang tentang APBD diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 2. Ayat (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbutki melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/APBD diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Ayat (3) Presiden member sanksi administrative sesuai dengan ketentuan Undang-Undang kepada pegawai negeri serta pihak- pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dan dalam Pasal 35 ayat 1, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dijelaskan sebagai berikut. 1. Ayat (1) setiap pejabat Negara dan bukan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. 2. Ayat (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, dan membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang barang Negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Ayat (3) Setiap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya. 4. Ayat (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan Negara. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara Pada Pasal ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan sebagai berikut. Penyelesaiaan Kerugian negara/daerah: 1. Ayat (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 135
FMP	IPDN M M K 2. Ayat (2) Bendahara, pegawai negeri buka bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada nya secara langsung maupun tidak langsung merugikan kerugian Negara, wajib mengganti kerugian dimaksud. 3. Ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 4. Ayat (3) Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. Dan dalam Pasal 60 ayat 1, ayat (2), ayat (3) dijelaskan sebagai berikut. 1. Ayat (1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. 2. Ayat (2) Segera setelah kerugian Negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 3. Ayat (3) Juka surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Serta dalam Pasal 61 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan sebagai berikut. 1. Ayat (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala Satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/wali kota dan diberitahukan kepada Badan 136
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7(tujuan) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. 2. Ayat (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. 3. Ayat (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/wali kota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Adapun dalam Pasal 62 ayat (1, ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan: 1. Ayat (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Ayat (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ayat (3) Ketentuan lanjut tentang pengenaan ganti kerugian Negara terhadap bendahara diatur dalam Undang- Undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. lebih Dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2) menjelaskan: 1. Ayat (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota, 2. Ayat (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Pada Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan: 1. Ayat (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/ daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. 2. Ayat (2) Putusan Pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. 137
M 138 FMP	IPDN M K Serta dalam Pasal 65 menjelaskan: Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Dan dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (2) menjelaskan: 1. Ayat (1) Dalam bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu yang memperoleh ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri. TPTGR terhadap bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. 2. Ayat (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayarmya ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah. Sedangkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan: 1. Ayat (1) Ketentuan penyelesaiaan kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 2. Ayat (2) Ketentuan penyelesaiaan kerugian negara/daerah dalam Undang-Undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Bab V Pengenaan Ganti Kerugian Negara tercantum dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan: 1. Ayat (1) BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/ barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/ barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/ daerah. 2. Ayat (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3. Ayat (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan. 4. Ayat (4) Tata cara penyelesaiaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. 5. Ayat (5) Tata cara penyelesaiaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu) persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Dan dalam Pasal 23 ayat (1) dam ayat (2) menjelaskan: 1. Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota/ direksi perusahaan Negara dan badan badan lain yang mengelola keuangan Negara melaporkan penyelesaiaan kerugian negara/ daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60(enam) puluh hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. 2. Ayat (2) BPK memantau penyelesaiaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/ atau pejabat lain pada kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan dalam Bab VI tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dab ayat (4) menjelaskan: 139
M 140 FMP	IPDN M K 1. Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 2. Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau menggalakkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).- 3. Ayat (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).- 4. Ayat (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar). Pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan: 1. Ayat (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar).- 2. Ayat (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar). Adapun dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan: 1. Ayat (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.-(lima ratus ribu rupiah).- 2. Ayat (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).- LATIHAN 1. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian daerah? 3. Dan siapa-siapa yang termasuk pejabat pengelola keuangan daerah; 4. Bagaimana sanksinya apabila seorang bendahara, sebagai pemegang kas, dana dalam kasnya terdapat kurang dari semestinya. 5. Dan bagaimana sanksi yang diberikan apabila yang melakukan kerugian daerah adalah atas perbuatan pejabat pengelola keuangan daerah, buka bendahara. 6. Dan apa sanksinya jika yang melakukannya adalah pihak lain atau pihak swasta, yang diberitugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, tetapi yang bersangkutan melakukan penyimpangan. 7. Jenis-jenis penyelesaian apa-apa saja dalam menyelesaikan kerugian daerah. 8. Jika bendahara kabur atau meninggal dunia, yang bersangkutan melakukan kerugian daerah, kepada siapa sanksi dapat dikenakan dan bagaimana mekanismenya. 9. Apa yang dimaksudkan dengan TPTGR, dan kepada siapa saja sanksi TPTGR dapat dikenakan. 10. Siapa-siapa saja yang terkait dengan TPTGR. Dan apa dan fungsinya serta perannya masing-masing. 141
FMP	IPDN M M K TEST	FORMATIF 1. Siapa yang dapat mengenakan sanksi terhadap bendahara, jika yang bersangkutan melakukan kerugian daerah; a. Kepala Kantor b. Irjen c. BPK d. Semuanya salah 2. Kerugian daerah yang diakibatkan adanya ketekoran dalam brankas yang Dikelola oleh pejabat keuangan daerah, dapat dikenakan kepada: a. Bendahara b. Atasan Langsung Bendahara c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah d. Semuanya benar 3. Sedangkan kerugian daerah yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan, dan yang melakukan penyimpangan adalah pihak- pihak yang diberi pekerjaan, tetapi dalam pelaksanaannya melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka beban ganti kerugian daerah dibebankan kepada: a. Pejabat pengelola Keuangan Daerah b. Kepada pelaksana pekerjaan yang bersangkutan c. Kepada Panitia Lelang d. Kepada Atasan Langsung Bendahara 4. Untuk memproses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, diperlukan adanya: a. Pedoman TPTGR b. Adanya ketegasan dari pimpinan c. Adanya komitmen pimpinan d. Semuanya benar 5. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu.... hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut di atas. a. 14 Hari kerja b. 21 hari kerja 142
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah c. 30 hari kerja d. Semuanya salah 6. Penyelesaiaan dengan upaya damai dapat dilakukan dengan cara bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran: a. Secara tunai sekali gus, atau mengangsur b. Cara mengajukan keberatan c. Cara mengajukan banding d. Semuanya benar 7. Tindak lanjut penyimpangan pada aspek administratif, dilakukan tegoran kepada pejabat dimaksud, dengan tegoran langsung, dan tegoran secara tertulis dengan sanksi: a. Pemberhentian sementara b. Penurunan kepangkatan c. Pengurangan hak gajinya d. Administrasi dengan tegoran tertulis 8. Tuntutan Perbendaharaan Biasa, dilakukan dengan mekanisme: a. Tanggung secara bersama-sama bebannya dibagi sama b. Tanggung renteng, dengan melihat beban tanggung jawabnya dari masing-masing pejabat pengelola keuangan daerah c. Ditanggung sendiri oleh yang melakukan penyimpangan d. Semuanya salah. 9. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terkait dengan TPTGR a. 1) Gubernur/Bupati Wali kota Kepala Daerah, 2) Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis TPTGR, 3) Kepala SKPD b. 1) Gubernur/Bupati Wali kota Kepala Daerah, 2) Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis TPTGR, 3) Sekretaris DPKPA selaku Kepala Sekretariat c. 1) Gubernur/Bupati Wali kota Kepala Daerah, 2) Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis TPTGR, 3) Kepala SKPD d. Semuanya salah 10. Dasar Pengenaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti rugi. a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah 143
FMP	IPDN M M K b. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara d. Semuanya benar JAWABAN 1. c 2. a. 3. b. 4. a. 5. a. 6. a. 7. d. 8. b. 9. a. 10. c. 144
Kegiatan Belajar 7 KESIMPULAN DAN PENUTUP 7.1	KESIMPULAN 1. Keuangan Daerah, semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dari penjelasan tersebut mengandung makna adanya hak dan kewajiban daerah, sehingga hak pemerintah daerah adalah hak untuk memungut pajak daerah, hak mengatur dan hak untuk menertibkan pemerintahan daerah, sedangkan kewajiban daerah adalah kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah, kewajiban untuk mengatur dan memberikan bantuan kepada masyarakat daerah yang memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, kewajiban untuk menyiapkan ruang terbuka bagi masyarakat daerah. 2. Pemeriksaan Keuangan Daerah, merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan memperhatikan norma dan aturan yang berlaku, yang meliputi pemeriksaan: 1. Pemeriksaan Keuangan Daerah; 2. Pemeriksaan Kinerja Keuangan Daerah; 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, tindak lanjut dari pemeriksaan regular, yang belum dapat diselesaikan pada saat dilakukannya pemeriksaan regular, dan adanya permasalahan yang sangat prinsip, dan berakibat adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan yang harus ditindaklanjuti. 3. Pemeriksaan Internal, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh aparatur institusi pengawasan internal pemerintah daerah, yang meliputi: a. BPKP. b. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga; 145
FMP	IPDN M M K c. Inspektur Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Pengawasan Atasan Langsung dan Kepala Kantor dikenal dengan sebutan Pengawasan Melekat. 4. Pemeriksaan Eksternal Pemerintah Daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Institusi pengawasan eksternal Pemerintah Daerah, yang meliputi: a. Badan Pemeriksa Keuangan RI; b. DPR/DPRD; c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KP); d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat. 5. Ganti Rugi Daerah Kerugian daerah yang diakibatkan karena kelalaian yang dilakukan oleh oknum pejabat pengelola keuangan daerah, dan tidak untuk memperkaya diri sendiri, tentunya harus dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang objektif dan akuntabel, maka kerugian daerah dapat dituntut pejabat yang bersangkutan untuk dapat mengembalikan kerugian daerah dengan mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bagi pejabat yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksud, termasuk pihak-pihak lain di luar para pejabat terkait, yaitu pihak-pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan beban dana APBD. Secara sosiologis dengan adanya pemberian kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menunjuk dan menetapkan para pejabat pengelola keuangan daerah yang berkompetensi di dalam mengelola keuangan daerah. Penyimpangan yang dilakukan baik atas dasar unsur kesengajaan dan kelalaian yang tidak disengaja dan berdampak kepada kerugian keuangan daerah. Ini dibuktikan dengan masih adanya para pejabat pelaksana keuangan daerah yang saat ini terjerat permasalahan hukum yang diakibatkan adanya penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari sekian banyak pejabat yang melakukan penyimpangan dan merugikan keuangan daerah, baru kurang lebih sebanyak 30 sampai 146
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah 40 % yang dapat diselesaikan kerugian daerah dimaksud. (Sumber data: Work Shop "Implementasi Percepatan Penyelesaiaan Kerugian negara/daerah terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan Efektivitas hasil pemantauan penyelesaiaan kerugian negara/daerah untuk Tim penyelesaiaan Kerugian negara/ daerah (TPKN/D) Majelis TPTGR).- Ruang lingkup TPTGR meliputi: a. Pengumpulan data/informasi tentang adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah; b. Pelaksanaan diskusi dan pembahasan serta evaluasi, sehingga dapat ditetapkannya TPTGR oleh Majelis Pertimbangan TPTGR. Dan diakhiri dengan dikeluarkannya surat keputusan Majelis TPTGR dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Kepala Daerah, tentang Penetapan besarannya/Pembebanan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Inspektur wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Kabupaten selaku Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Dengan kaitan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Inspektur wilayah, secara aktif harus dapat melakukan koreksi secara konstruktif atas segala bentuk penyimpangan yang dilakukan aparatur daerah dalam melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, apabila tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma sebagai pemeriksa, sudah harus diubah yang tadinya sebagai pemeriksa, saat kini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Ini sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: 147
M 148 FMP	IPDN M K 1. Perencanaan program dan pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, dan penilaian tugas pengawasan; 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Povinsi dan Kabupaten/Kota dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan e isiensi anggaran dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya manusia, hal ini perlu dilakukan agar menghindari tumpang tindih kegiatan maupun anggaran, agar tidak terjadi. Ruang lingkup dari PKPT meliputi Pemeriksaan Reguler yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD maupun institusi pendidikan; serta pemeriksaan non regular yang terdiri dari: Pemeriksaan Tertentu yaitu: pemeriksaan terhadap penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat dasar, menengah maupun kejuruan, audit prakontrak pengadaan barang dan jasa, serta kas opname dan persediaan barang dan jasa serta kas opname dan persediaan barang; Pendampingan Tindak Lanjut BPK RI. Reviu Laporan Keuangan yaitu: reviu laporan Keuangan SKPD, reviu laporan Keuangan pemerintah Daerah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi RKA-SKPD, evaluasi renstra SKPD; dan Pemeriksaan khusus yaitu: yaitu baik pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Gubernur/ Bupati/Wali kota . Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap tahunnya masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pengelola Keuangan negara/daerah, baik penyimpangan secara administratif maupun penyimpangan yang dilakukan yang berakibat kepada kerugian Negara. Tindak lanjut penyimpangan pada aspek administratif, dilakukan tegoran kepada pejabat dimaksud, dengan tegoran langsung, dan tegoran secara tertulis dengan sanksi administratif, adapun penyimpangan yang berakibat kepada kerugian Negara, harus diselesaikan secara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, agar kerugian Negara/daerah dapat dikembalikan oleh para pejabat
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah pengelola Keuangan negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam ketentuan mengenai penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan Undang- Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pada Bab IX telah diatur, dan pada Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, serta pada Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Tuntutan	Perbendaharaan	(TP)	dan	Tuntutan	Ganti	Rugi(TGR) Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat (TP), adalah suatu tata cara perhitungan terhadap kerugian yang dilakukan oleh pejabat Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan atau bendahara barang yang melakukan penyimpanan barang milik daerah, yang jika dalam kepengurusannya terdapat penyimpangan yang berakibat kepada kerugian daerah, maka kepada pejabat yang bersangkutan diwajibkan pengenaan ganti rugi kerugian daerah tersebut berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Tuntutan Perbendaharaan dapat dikenakan kepada para pejabat pengelola Keuangan negara/daerah. •	Pengertian	khusus	tentang	kerugian	negara/daerah. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan " Salah satu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki wewenang dan kesempatan atau prasarana yang ada pada seseorang karena jabatannya atau kedudukannya, serta kelalaian seseorang karena jabatannya atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majure). Penyelesaian	Kerugian	Daerah Penyelesaiaan kerugiannya adalah sebagai berikut. a. Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 149
M 150 FMP	IPDN M K langsung kewajiban yang dibebankan kepadanya secara merugikan negara/daerah, wajib menggantikan kerugian negara/ daerah tersebut. c. Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. d. Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Wali kota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah dapat diketahui. e. Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan surat pernyataan melanggar hukum dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. f. Jika surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Gubernur/Bupati/Wali kota yang bersangkutan surat Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. segera mengeluarkan g. Pengenaan ganti terhadap bendahara dikenakan dan ditetapkan oleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, maka BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pengenaan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota . Tata cara tuntutan ganti rugi daerah diatur dengan peraturan pemerintah. i. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Pengenaan	Ganti	Kerugian	negara/daerah Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara adalah sebagai berikut. a. BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan negara/daerah. b. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut di atas. c. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembenan penggantian kerugian daerah kepada bendahara yang bersangkutan. d. Gubernur/bupati/wali kota melaporkan penyelesaiaan kerugian daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60(enam) puluh hari kerja setelah diketahuinya kerugian daerah dimaksud.
Tata cara Tuntutan Ganti kerugian negara/daerah maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain diatur dengan peraturan pemerintah yang merupakan petunjuk pelaksanaan ketiga paket undang-undang di atas. Jenis-jenis	Penyelesaiaan	kerugian	daerah: a. Dengan upaya damai Penyelesaiaan dengan upaya damai dapat dilakukan dengan cara bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran sekali gus (tunai) atau mengangsur. Dalam Pelaksanaannya upaya damai ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Inspektorat Daerah). Dan apabila dilakukan dengan cara mengangsur, maka diawali terlebih dahulu harus dibuatkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Pembayan dilakukan dengan cara mengangsur dibatasi waktunya selambat-lambatnyua selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitnung ditanda tanganinya SKTJM, dengan disertai adanya jaminan berupa barang yang dinilai mencukupi. Pembayaran dengan cara mengangsur dapat dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji/penghasilan setiap bulan dan 151
M 152 FMP	IPDN M K terlebih dahulu dibuatkan surat kuasa pemotongan gaji yang bersangkutan. Sedangkan jaminan yang dijaminkan juga diharuskan dibuatkan surat kuasa kepemilikan yang sah dan dapat dijual sewaktu-waktu. terhadap barang Jika dalam waktu yang telah ditentukan, bendahara tidak dapat menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan SKTJM, maka jaminan berupa barang yang dijaminkan dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu dengan harga yang diperoleh. b. Dengan Tuntutan Perbendaharaan Biasa. Tuntutan ini dilakukan dengan melakukan tanggung renteng terhadap para pejabat pengelola keuangan daerah. Tanggung jawab renteng ini berdasarkan bukti atas pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat dengan hasil laporan hasil pemeriksaan membuktikan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah yang meliputi dari Bendahara pengeluaran, dan beberapa pejabat atau pegawai pengelola keuangan daerah, dengan memperhitungkan besaran bonot dari kesalahan atau penyimpangan yang dilakukannya. Maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan yang berlaku. c. Tuntutan perbendaharaan khusus. Tuntutan perbendaharaan khusus ini dapat dilakukan apabila pejabat pengelola keuangan daerah meninggal dunia, atau melarikan diri atau di bawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah dilakukan tegoran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka pada kesempatan pertama pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini atasan langsungnya atas nama kepala daerah mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah dengan melakukan tindakan: 1. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu serta Buku-buku yang berkaitan dengan pencatatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh bendahara diberi garis penutup; 2. Semua uang dan surat dan barang berharga serta bukti-bukti maupun buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah disimpan ke dalam lemari besi yang diamankan, disegel dan dibuatkan berita acara penyegelan dan disaksikan oleh para ahli waris (bagi yang meninggal
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah dunia), keluarga dekat atau sejawat (bagi yang melarikan diri) atau pengampu/curator (dalam hal bendahara berada di bawah pengampuan). 3. Selanjutnya atas dasar laporan Atasan Langsung Kepala Daerah mengambil tindakan dengan menunjuk pegawai atau pejabat yang dipercaya (atas saran majelis pertimbangan TPTGR) untuk membuat perhitungan ex-of icio. Adapun biaya untuk membuat ex-of icio dibebankan kepada bendahara yang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutan yang melakukan penyeleweangan, atau ahli waris atau pengampunya. Adapun besaran biaya pembuatan ex-of icio ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kesemua ini dilakukan berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan daerah yang berlaku saat itu. dilaksanakan dikarenakan: 3. Selanjutnya atas dasar laporan Atasan Langsung Kepala Daerah mengambil tindakan dengan menunjuk pegawai atau pejabat yang dipercaya (atas saran majelis pertimbangan TPTGR) untuk membuat perhitungan ex-of icio. Adapun biaya untuk membuat ex-of icio dibebankan kepada bendahara yang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutan yang melakukan penyeleweangan, atau ahli waris atau pengampunya. Adapun besaran biaya pembuatan ex-of icio ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kesemua ini dilakukan berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan daerah yang berlaku saat itu. dilaksanakan dikarenakan: 1. Bendahara meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yang diketahui; 2. Adanya ahli waris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan kondisi ahli waris sudah tidak memiliki apa-apa; tetapi 3. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas Negara. •	Tuntutan	Ganti	Rugi	Biasa Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai yang bukan pegawai negeri (PNS), dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, merupakan akibat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yaitu dampak dari perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja dan lalai sehingga daerah dirugikan atas kelalaiannya dimaksud. Adapun proses tuntutan ganti rugi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dibuatkan suratpemberitahuan secara tertulis kepada yang bersangkutan dari kepala daerah dengan menyeb utkan secara jelas: 1. Identitas pelaku; 2. Jumlah kerugian daerah yang harus digantinya; 3. Sebab dan akibat adanya kerugian daerah tersebut; 153
FMP	IPDN M M K 4. Batas waktu yang diberikan untuk dapat mengajukan pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya surat pemberitahuan dimaksud. Dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka dianggap pemberitahuan tersebut dianggap telah disetujui dan diterima secara sah. Apabila selama 14 (empat belas) hari kepada yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri, naka kepada yang bersangkutan tidak dapat membebaskan diri dari kesalahan/kelalaian yang diperbuatnya, dan kepala daerah dapat menetapkan Surat Keputusan Pembebanan atas kerugian daerah yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Dasar	Pengenaan	Tuntutan	Perbendaharaan	dan	Tuntutan	ganti rugi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pada Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dan dalam Pasal 35 ayat 1, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pasal 60 ayat 1, ayat (2), ayat (3). Serta dalam Pasal 61 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Adapun dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). dan dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2). Pada Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Serta dalam Pasal 65. TPTGR bersangkutan. terhadap bukan bendahara, atau pejabat lain yang
Ayat (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayarmya ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah. 154
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Sedangkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:
Ayat (1) Ketentuan penyelesaiaan kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ayat (2) Ketentuan penyelesaiaan kerugian negara/daerah dalam Undang-Undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. •	Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	15	Tahun	2004,	tentang	Pemeriksaan	Pengelolaan	dan	Tanggung	Jawab	Keuangan	Negara
Pada Bab V Pengenaan Ganti Kerugian Negara tercantum dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan:
Ayat (1) BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/ barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/ barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/ daerah.
Ayat (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ayat (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.
Ayat (4) Tata cara penyelesaiaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
Ayat (5) Tata cara penyelesaiaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu) persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang- undang tersendiri. 155
M 156 FMP	IPDN M K Dan dalam Pasal 23 ayat (1) dam ayat (2) menjelaskan: Ayat lembaga/gubernur/bupati/ wali kota /direksi perusahaan Negara dan badan badan lain yang mengelola keuangan Negara melaporkan penyelesaiaan kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60(enam) puluh hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. (1) Menteri/Pimpinan
Ayat (2) BPK memantau penyelesaiaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/ atau pejabat lain pada kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan dalam Bab VI tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dab ayat (4) menjelaskan: Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dan/atau menolak memberikan menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran keuangan Negara sebagaimana dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). dokumen
Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau menggalakkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).- Ayat (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).- Ayat (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar).
Pemeriksaan	Keuangan	Daerah Pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan: Ayat (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar).- yang diperoleh dalam pelaksanaan Ayat yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar). (2) Setiap pemeriksa Ayat (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan Adapun dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan: temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.-(lima ratus ribu rupiah).- - Ayat (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).- 7.2	PENUTUP Modul Pemeriksaan Keuangan Daerah, merupakan bahan ajar yang praktis dan simple bagi peserta didik, untuk ingin mengetahui kajian- kajian dalam materi pemeriksaan keuangan daerah yang dilakukan oleh aparatur pengawasan internal pemerintah maupun eksternal pemerintah daerah, namun materi modul ini belum secara lengkap menggambarkan isi materi dalam implementasi pemeriksaan keuangan daerah, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan dengan dilengkapi berbagai permasalahan dan kasus-kasus hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi pengawasan internal 157
M 158 FMP	IPDN M K maupun eksternal pemerintah daerah. Sehingga modul bahan ajar ini ke depan sangat perlu untuk disempurnakan, apalagi ke depan prodi keuangan daerah, berubah namanya menjadi prodi keuangan publik, tentunya jangkauannya serta bahan kajiannya akan lebih luas lagi. Terima-kasih.
DAFTAR PUSTAKA "Tertib	Administrasi	Keuangan	Daerah, Bahrul Akbar "Peran	BPK	dalam	Membangun	Akuntabilitas	Negara	" DP2KA Kabupaten Lingga. Bahrul Akbar Sistem	Pengawasan	Keuangan	Negara	di	Indonesia Bahrul Akbar " PengelolaanKeuangan	Daerah Keuangan Negara, Prenanda Media Jakarta, 2015 "Pusat Kajian Mardiasmo, " Manajemen Keuangan Daerah, Daerah	di	Indonesia	Nurlan Darise "Nurlan Darise " Jurnal	Pemeriksa " Balai Pustaka Jakarta tahun 1998; No, 87 BPK RI Oktober 2002. Pengawasan	di	Indonesia," " Salemba Empat, Jakarta 2009. Suyamto. " Peraturan	Perundang-Undangan: Sinar Gra ika, Jakarta, 1987 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentangPerbendaharaan Negara; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 159
Catatan