Menimbang Mengingat BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka diperlukan penataan, pembinaan dan pengawasan pergudangan; b. bahwa di Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan penertiban penataan dan pembinaan gudang melalui penerbitan Tanda Daftar Gudang; perkembangan usaha pergudangan c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f, tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam bidang perdagangan yang meliputi Penerbitan Tanda Daftar Gudang; d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang; berdasarkan pertimbangan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; tentang dalam 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- (Lembaran Negara Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346);
3 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Peraturan Tahun Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Pembentukan tentang 2011 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO ,MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin yang menjadi pelaksanaan urusan kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. pemerintahan
4 5. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 6. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 7. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan. 8. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain. 9. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang. 10. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 11. Gudang Tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin. 12. Gudang Terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas tertentu. 13. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan. 14. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pemilik gudang. 16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5 17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan khusus penyidikan. oleh Undang-Undang 18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi pemilik, pengelola atau penyewa gudang dalam melakukan usahanya yang bertujuan untuk menciptakan tertib niaga. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup TDG, meliputi : a. pendaftaran gudang; b. pencatatan administrasi gudang; c. pelaporan; dan d. pembinaan dan pengawasan. BAB IV PENGGOLONGAN GUDANG Pasal 4 (1) Penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanan terdiri dari : a. Gudang Tertutup; dan b. Gudang Terbuka. (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digolongkan atas : a. Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria : 1. Luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan 2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
6 b. Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria : 1. Luas lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus persegi); dan 2. Kapasitas penyimpanan lebih dari 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus ribu meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik). c. Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria : 1. Luas lebih dari 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan 2. Kapasitas penyimpanan (sembilan ribu meter kubik); 2. Kapasitas penyimpanan (sembilan ribu meter kubik); d. Gudang tertutup golongan D, dengan kriteria : 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan 2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton). e. Gudang tertutup khusus, dengan kriteria : 1. Luas kurang dari 100 m² (seratus meter persegi); dan 2. Kapasitas penyimpanan kurang dari 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik). (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gudang terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi). BAB V PENDAFTARAN GUDANG Pasal 5 (1) Pemilik Gudang wajib memiliki TDG. (2) Setiap pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 (1) Bagi pemilik gudang yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI), IUI tersebut berlaku juga sebagai TDG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam satu lokasi dengan perusahaan yang melakukan proses produksi.
7 Pasal 7 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) adalah gudang-gudang yang berada pada: a. kawasan berikat; dan b. gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran. Pasal 8 (1) Pemilik Gudang melakukan pendaftaran TDG untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. (2) Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati menerbitkan TDG kepada Pemilik Gudang melalui sistem elektronik yang terintegrasi. (3) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili Gudang. (4) Tata Cara pendaftaran dan penerbitan TDG melalui laman OSS diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 9 (1) TDG berlaku selama Pemilik Gudang menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (2) Dalam hal pemilik gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan peruntukan kegiatan TDG, wajib memperbarui TDG. BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 10 Setiap Pengelola Gudang mempunyai kewajiban : a. menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar secara baku; dan b. menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang berada digudangnya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan. Pasal 11 Setiap pemilik dan/atau pengelola gudang dilarang : a. memperluas gudang tanpa seizin Bupati; b. memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang; c. menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau gangguan. dan/atau d. menggunakan gudang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8 BAB VII PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG Pasal 12 (1) Pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang. (2) Tata cara dan format pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 13 (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang. (2) Buku atau sistem elektronik administrasi gudang (1), paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat memuat informasi mengenai: a. pemilik barang; b. jenis /kelompok barang; c. jumlah barang; d. tanggal masuk barang; e. tanggal keluar barang; dan f. sisa yang tersimpan di gudang (stok). Pasal 14 Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dikecualikan terhadap: a. gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan b. gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang. BAB VIII PELAPORAN Pasal 15 (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan. (2) Tata cara dan format penyampaian laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara manual atau elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
9 Pasal 16 (1) Pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan. (2) Penyampaian laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (3) Penyampaian laporan pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Pasal 17 (1) Pengelola Gudang wajib memberikan data dan/atau informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang miliknya, jika diminta oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan . (2) Dalam memberikan data dan/atau informasi ketersediaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola gudang dilarang melakukan manipulasi persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang ada digudang miliknya. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi Barang, Bupati yang menugaskan bidang menyelenggarakan dan perdagangan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang dan pelaporan. Kepala Perangkat Daerah urusan untuk melakukan Pemerintahan pembinaan (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perdagangan dapat bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait. urusan Pemerintahan (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan terhadap : a. gudang; b. pencatatan administrasi gudang; dan c. laporan pencatatan administrasi, khusus gudang yang digunakan untuk menyimpan barang pokok dan barang penting. (1),
10 (4) Parameter pengawasan kegiatan pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. b. kesesuaian data dan informasi TDG; dan c. pemenuhan kewajiban pencatatan administrasi gudang. (5) Tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan legalisasi; pergudangan diatur dalam Peraturan Bupati. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19 (1) Pemilik dan/atau Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : a. peringatan tertulis; b. penutupan gudang sementara; c. denda administratif; dan/atau d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Penyidik Pegawa Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak keterangan atau pidana; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana;
11 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen; ruangan atau tempat pada h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaskanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (20, memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik Pegawai negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Pemilik atau Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c, dan Pasal 17 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
12 BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 TDG yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya TDG, selanjutnya dapat melakukan pembaharuan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. setiap Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 6 September 2019 BUPATI SUKOHARJO, Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 6 September 2019 ttd WARDOYO WIJAYA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (5-310/2019).
13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG I. UMUM Pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan berasal dari kekuasaan pemerintahan yang diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagai bentuk konsekuensi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan penertiban Tanda Daftar Gudang merupakan kewenangan daerah sebagaimana amanat dalam lampiran huruf DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna menunjang perlu merumuskan kebijakan yang berkait dengan pergudangan. terwujudnya tujuan pembangunan nasional tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu penciptaan iklim usaha yang sehat dan mantap. Dunia usaha harus memberikan reaksi yang positif dengan pengembangan perdagangan yang inovatif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan agar memiliki daya saing di tingkat global. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai perizinan/non perizinan perdagangan sesuai dengan kewenangannya. Dengan pengaturan iklim usaha tersebut diharapkan dapat tercapai melalui penertiban Tanda Daftar Gudang di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hal Diterbitkannya Tanda Daftar Gudang merupakan salah satu alat untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha kebidang yang mendukung pembangunan usaha perdagangan. Oleh sebab itu, diterbitkannya Tanda Daftar Gudang juga diharapkan mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sukoharjo dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal yang dimiliki. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud dengan "tertib niaga" adalah kegiatan usaha untuk mencari keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilaksanakan selaras antara tindakan, nilai, dan norma.
14 Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud " Kawasan Berikat" adalah angunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk di dalam daerah pabean yang menimbun, dan/ atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan. digunakan mengolah, memamerkan, Huruf b Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang maksud dengan "Laman OSS atau Sistem Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik yang dijalankan secara Online Single Submission (OSS)" sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik. Ayat (2) Yang dimaksud dengan sistem elektronik yang terintegrasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengolah, menganalisa, rangka pelayanan perizinan menyimpan data, dalam berusaha terintegrasi. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas.
15 Pasal 11 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang pencemaran lingkungan hidup dan gangguan" adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau dengan berfungsi peruntukannya. dimaksud "dapat menimbulkan tidak dapat lagi sesuai Huruf d Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sistem elektronik administrasi gudang" serta pengendalian atau pengelolaan secara mendetail mengenai keluar masuknya barang pada suatu gudang di perusahaan secara elektronik. Sistem ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan proses pengelolaan gudang karena sistem ini mampu mengontrol pergerakkan barang sehingga kita dapat mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran barang lengkap dengan keterangan kualitas dan berbagai atribut barang yang tersedia dalam suatu periode. adalah sebuah sistem pencatatan Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "tempat penyimpanan sementara atau disebut gudang transit" adalah prosedur logistik dimana produk supplier diterima dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama dan diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Pasal 15 Cukup jelas.
16 Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "penyampaian laporan secara elektronik" adalah merupakan satu aplikasi terkemuka memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (misalnya : telepon, call center, kios public). Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) "manipulasi" adalah upaya Yang dimaksud dengan penambahan, melakukan perekayasaan pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta- fakta mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang ada digudang miliknya. dengan Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 281