KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO Nomor: 252 Tahun 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP), PERIZINAN MASUK KAWASAN KONSERVASI DAN PUSAT INFORMASI BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO, Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik jenis pelayanan yang ditetapkan oleh untuk setiap pimpinan penyelenggara Pelayanan Publik; b. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor 746 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Melalui Mekanisme Forum Konsultasi Publik; c. Bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan /atau pelayanan administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini terkait Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Perizinan Masuk Kawasan Konservasi dan Pusat Informasi Balai Taman Nasional Komodo; yang disediakan d. Bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip pelayanan publik (ppelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Balai Taman Nasional Komodo; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a,b,c,d diatas, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Terhadap Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Perizinan Masuk Kawasan Konservasi dan Pusat Informasi Balai Taman Nasional Komodo melalui Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo.
Mengingat Menetapkan Kesatu Kedua 2 - : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayan; 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 10. Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11. Surat Edaran Menteri PANRB No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP), PERIZINAN MASUK KAWASAN KONSERVASI DAN PUSAT INFORMASI BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO. : Menetapkan Terhadap Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp), Perizinan Masuk Kawasan Konservasi Dan Pusat Informasi Balai Taman Nasional Komodo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Standar Pelayanan Publik : Penetapan Standar sebagaimana dimaksud Amar KESATU bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparat pelayanan publik terkait tatacara pemungutan PNBP,
Ketiga 3 - Aktifitas yang dikenakan PNBP dikawasan Konservasi, Prosedur Penerbitan Perizinan Masuk Kawasan Konservasi dan Pelayanan Pusat Informasi pada Balai Taman Nasional Komodo. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. ternyata Ditetapkan di Labuan Bajo Pada tanggal, 21 Mei 2024 KEPALA BALAI, HENDRIKUS RANI SIGA, S.HUT., M.Sc. NIP. 19680708 199803 1 002
4 - Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor Tanggal : 252 Tahun 2024 21 Mei 2024 : STANDAR PELAYANAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL NO KOMPONEN URAIAN PENYAMPAIAN LAYANAN 1. Persyaratan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 1. Persyaratan Umum: ➢ Setiap orang yang datang berkunjung dan/atau akan beraktivitas ke Taman Nasional Komodo ➢ Memiliki identitas diri (KTP/Paspor/KITAS/KITAP/ Kartu Pelajar) ➢ Sehat Jasmani dan Rohani ➢ Wajib membayar Karcis masuk di Taman Nasional 2. Persyaratan Khusus: ➢ Memenuhi persyaratan umum ➢ Untuk aktivitas tertentu membutuhkan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) sebagai berikut: a. Pengambilan gambar (snapshot film komersial, snapsot film nonkomersil dan dokumenter) b. Penelitian dan pengembangan, c. Ilmu pengetahuan dan Pendidikan, d. Jurnalistik e. Ekspedisi ( Memancing, Herping, Birdwatching) 2. Sistem Alur Pemungutan PNBP Mekanisme dan Prosedur
5 - Keterangan: 1. Pengunjung Taman Nasional datang dan melapor keperluan. Apabila merupakan kunjungan umum, maka akan langsung diarahkan menuju petugas pemungut PNBP, dan apabila kunjungan khusus, maka akan diarahkan menuju petugas perizinan khusus. 2. Petugas pemungut PNBP melakukan validasi jumlah pengunjung apabila merupakan kunjungan umum dan petugas perizinan khusus melakukan pemeriksaan kelengkapan izin khusus. 3. Setelah dilakukan validasi jumlah pengunjungan umum serta pemeriksaan kelengkapan perizinan khusus, maka petugas pemungut PNBP akan memberitahukan nominal karcis yang harus dibayarkan. Apabila pada pengunjung khusus kelengkapan perizinannya tidak
3. 4. 5. Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan 6 - lengkap, maka akan diminta melengkapi kembali berkas perizinannya. 4. Petugas pemungut PNBP menerima pembayaran dari pengunjung. 5. Petugas pemungut PNBP memeriksa jumlah karcis dan kemudian menyerahkan kepada pengunjung. 6. Pengunjung memeriksa kelengkapan karcis sesuai nominal yang sudah terbayarkan. Apabila jumlah tidak lengkap, pengunjung dapat melakukan konfirmasi ulang kepada petugas pemungut PNBP. 7. Aktivitas wisata dapat dilakukan. 1. Aktivitas kunjungan wisatawan dapat dilakukan setiap hari. 2. Pembayaran atau pembelian karcis masuk Taman Nasional dapat dilakukan di setiap loket tiket Taman Nasional, yaitu: a. Loket Komodo Visitor Centre (Labuan Bajo) b. Loket Loh Buaya (Pulau Rinca) c. Loket Padar Selatan (Pulau Padar) d. Loket Loh Liang (Pulau Komodo) e. Loket Gililawa Darat (Pulau Gililawa Darat) 3. Pelaporan kunjungan wisatawan dengan izin khusus kepada petugas perizinan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari (H-1) sebelum aktivitas wisata dilakukan, dan pelaporan pada petugas perizinan khusus dilakukan pada hari kerja Senin - Jumat. 4. Lamanya pembuatan aktivitas wisata perizinan khusus yaitu 1 (satu) hari kerja. Biaya atau tarif tiket masuk Taman Nasional dan aktivitas wisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 1. Karcis masuk dan aktivitas wisata di Taman Nasional 2. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI): a. Pengambilan gambar (snapshot film komersial,
7 - snapsot film nonkomersil dan dokumenter) b. Penelitian dan pengembangan, c. Ilmu pengetahuan dan Pendidikan, d. Jurnalistik e. Ekspedisi ( Memancing, Herping, Birdwatching) 6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Pengaduan, secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Saran dan Balai Taman Nasional Komodo Masukkan/ Jalan Kasimo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Apresiasi Tenggara Timur (86754) Atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. E-mail : b. Call centre : 0811-3829-000 PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan . 3. Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 22 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022, tanggal 21 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK. 7/IV-Set/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Ijin Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; 2. Sarana dan 1. Ruang Bekerja yang nyaman dengan suhu dan udara Prasarana yang sesuai. dan/atau 2. Komputer/ laptop. Fasilitas 3. Printer. 4. Jaringan internet.
3. 4. 5. 6. 7. 8. Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana 8 - 5. Scanner. 6. Alat Tulis Kantor. 1. Memiliki pengetahuan umum terkait Taman Nasional. 2. Memiliki pengetahuan umum terkait aktivitas di Taman Nasional. 3. Mempunyai kemampuan dan pemahaman untuk melakukan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada wisatawan. 1. Mentoring pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 2. Monitoring pemberian Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI). 3. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan perizinan aktivitas wisata khusus. 4. Melakukan koordinasi terhadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Komodo. 5. Melakukan koordinasi terhadap koordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Taman Nasional Komodo. 10 (Sepuluh) orang petugas pemungut PNBP Balai Taman Nasional Komodo dan 4 (Empat) orang petugas perizinan aktivitas wisata khusus. 1. Sosialisasi kepada pelaku wisata yang melakukan aktivitas wisata di Taman Nasional Komodo. 1. Setiap pungutan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Komodo merupakan pungutan yang memiliki dasar hukum yang jelas. 2. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan. Kinerja dari setiap petugas dilakukan evaluasi setiap tahun. KEPALA BALAI, HENDRIKUS RANI SIGA, S.HUT., M.Sc. NIP. 19680708 199803 1 002
9 - Lampiran 2 Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor Tanggal : 252 Tahun 2024 21 Mei 2024 : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN MASUK KAWASAN KONSERVASI NO KOMPONEN URAIAN PENYAMPAIAN LAYANAN 1. Persyaratan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IV-SET/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Untuk aktivitas tertentu membutuhkan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) yaitu Pengambilan Gambar (Snapshot Film Komersial, Snapsot Film Non Komersil dan Dokumenter), Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, Jurnalistik, dan Ekspedisi (Memancing, Herping, Birdwatching, Survey atau Pemeliharaan Sarpras) 1. Persyaratan Umum dalam pengajuan izin masuk Kawasan konservasi yaitu: ➢ Bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai keterkaitan kerja dan beraktivitas di Taman Nasional Komodo ➢ Salinan identitas diri (KTP/Paspor/KITAS/Kartu Pelajar) ➢ Sehat Jasmani dan Rohani ➢ Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan ➢ Surat Permohonan Kegiatan ➢ Materai Rp10.000,- 2. Persyaratan Khusus dalam pengajuan izin masuk Kawasan konservasi yaitu: A. Penelitian dan Pengembangan
10 - A.1 Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ➢ Memenuhi persyaratan umum ➢ Transkrip Nilai Perkuliahan ➢ Proposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan A.2 Untuk Warga Negara Asing (WNA) ➢ Melampirkan Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian ➢ Proposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan ➢ Surat Izin Penelitian dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi ➢ Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kementerian Dalam Negeri ➢ Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja B. Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan B.1 Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ➢ Proposal Pengetahuan dan Pendidikan ➢ Transkrip Nilai Perkuliahan ➢ Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja B.2 Untuk Warga Negara Asing (WNA) ➢ Melampirkan Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian ➢ Proposal Kegiatan Pengetahuan dan Pendidikan Surat Izin Penelitian dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi ➢ Surat Pemberitahuan Pengetahuan dan Pendidikan dari Kementerian Dalam Negeri ➢ Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja ➢ Pembuatan Film Komersial C. Pembuatan Film Komersial C.1 Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ➢ Proposal Kegiatan Film ➢ Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11 - ➢ Surat Lokasi atau Layak tayang dari KEMENDIKBUDRISTEK ➢ Sinopsis/ Story Board ➢ Daftar Peralatan dan Perlengkapan ➢ Daftar anggota tim C.2 Untuk Warga Negara Asing (WNA) ➢ Proposal Kegiatan Film ➢ Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ➢ Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian ➢ Surat Lokasi atau Layak tayang dari KEMENDIKBUDRISTEK ➢ Sinopsis/ Story Board ➢ Daftar Peralatan dan Perlengkapan ➢ Daftar anggota tim ➢ Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja D. Pembuatan Film Non Komersial D.1 Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ➢ Proposal Kegiatan Film ➢ Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ➢ Surat Lokasi atau Layak tayang dari KEMENDIKBUDRISTEK ➢ Sinopsis/ Story Board ➢ Daftar Peralatan dan Perlengkapan ➢ Daftar anggota tim D.2 Untuk Warga Negara Asing (WNA) ➢ Proposal Kegiatan Film ➢ Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ➢ Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian
12 - ➢ Surat Lokasi atau Layak tayang dari KEMENDIKBUDRISTEK ➢ Sinopsis/ Story Board ➢ Daftar Peralatan dan Perlengkapan ➢ Daftar anggota tim ➢ Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja E. Pembuatan Film Dokumenter E.1 Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ➢ Proposal Kegiatan Film ➢ Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ➢ Surat Lokasi atau Layak tayang dari KEMENDIKBUDRISTEK ➢ Sinopsis/ Story Board ➢ Daftar Peralatan dan Perlengkapan ➢ Daftar anggota tim E.2 Untuk Warga Negara Asing (WNA) ➢ Proposal Kegiatan Film ➢ Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ➢ Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian ➢ Surat Lokasi atau Layak tayang dari KEMENDIKBUDRISTEK ➢ Sinopsis/ Story Board ➢ Daftar Peralatan dan Perlengkapan ➢ Daftar anggota tim ➢ Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja F. Ekspedisi (Herping, Memancing dan Birdwatching, Survey atau Pemeliharaan Sarpras) F.1 Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ➢ Proposal Kegiatan Film ➢ List Peralatan dan Perlengkapan untuk
13 - Birdwatching F.2 Untuk Warga Negara Asing (WNA) ➢ Proposal Kegiatan ➢ Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian ➢ List Peralatan dan Perlengkapan untuk Birdwatching G. Jurnalistik G.1 Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ➢ Proposal Kegiatan ➢ Surat Izin Layak Tayang dari KEMENDIKBUDRISTEK ➢ Sinopsis/ Story Board/ List Pertanyaan atau Wawancara ➢ Uraian Singkat Peliputan ➢ Salinan Kartu Pers ➢ Daftar Peralatan dan Perlengkapan ➢ Daftar anggota tim G.2 Untuk Warga Negara Asing (WNA) ➢ Proposal Kegiatan Film ➢ Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ➢ Surat Izin Layak Tayang dari KEMENDIKBUDRISTEK ➢ Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian ➢ Sinopsis/ Story Board/ List Pertanyaan atau Wawancara ➢ Uraian Singkat Peliputan ➢ Daftar Peralatan dan Perlengkapan ➢ Daftar anggota tim ➢ Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja ➢ Salinan Kartu Pers H. Izin Penggunaan Drone ➢ Lisensi Pilot Drone
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 14 - ➢ Lisensi Drone ➢ Asuransi Drone Alur Pengajuan Simaksi A. Penelitian dan Pengembangan B. Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Maks 3 Hari Kerja Maks 1 Hari Kerja
15 - C. Pengambilan Film Komersial/ Non Komersial dan Jurnalistik Maks 7 Hari Kerja D. EKPEDISI, SURVEY DAN PEMELIHARAAN SARPRAS Maks 30 Menit Pemegang Simaksi berkewajiban untuk: a. Membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan
16 - b. Meminta izin atas penggunaan atau peminjaman Srpras milik negara kepada penerbit Simaksi c. Selama melaksanakan kegiatan, pemegang simaksi harus didampingi oleh petugas d. Dalam hal Simaksi berakhir, pemegang simaksi wajib memperesentasikan hasil kegiatan kepada kepala BTN. Komodo dan staff. e. Menyerahkan laporan hasil kegiatan menyerahkan Salinan berupa softfile film kepada BTN. Komodo paling lama 1 bulan setelah film diproduksi. Alur Monitoring Penyetoran Laporan Kegiatan A. Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pengetahuan B. dan
3. Jangka Waktu Pelayanan 17 - C. Penyerahan Copy Film/ Dokumenter Waktu Pemberitahuan, Pengajuan dan Perpanjangan hingga Penerbitan Simaksi, Masa Berlaku dan Masa Berakhirnya Simaksi, Adapun yaitu: A. Pemberitahuan 1. Waktu Pemberitahuan dan Pengajuan kelengkapan untuk kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengetahuan, Pendidikan, Pembuatan Film, dan Jurnalistik minimal 7 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 2. Waktu Pemberitahuan dan Pengajuan kelengkapan untuk kegiatan Ekspedisi dapat dilakukan minimal 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. B. Pengajuan dan Perpanjangan 1. Waktu Penerbitan simaksi akan dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak penerbit simaksi menerima permohonan pemohon dengan memenuhi kelengkapan yang dimaksud. Jika tidak maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali, dan setelah memenuhi kelengkapan seperti yang dimaksud Ilmu
18 - akan diterbitkan Simaksi paling lama 3 hari sejak kelengkapan diterima oleh penerbit Simaksi. 2. Waktu Perpanjangan Simaksi untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, diajukan oleh pemohon kepada penerbit Simaksi paling lama 10 hari kerja sebelum Simaksi berakhir. 3. Waktu Perpanjangan Simaksi untuk kegiatan Pembuatan Film, Ekpedisi dan Jurnalistik diajukan oleh pemohon kepada penerbit Simaksi paling lama 3 hari kerja sebelum Simaksi berakhir. 4. Dalam poin 1 dan 2 hal persyaratan lengkap untuk Waktu Perpanjangan Simaksi maka Simaksi diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak diterimanya permohonan. Apabila dalam hal persyaratan tidak lengkap maka pengembalian berkas kepada pemohon Selanjutnya pemohon melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dan diajukan kembali kepada penerbit Simaksi, dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja telah menerbitkan Simaksi. C. Masa berlaku Simaksi 1. Masa berlaku Simaksi dan perpanjangan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan paling lama 3 bulan. 2. Masa berlaku Simaksi dan perpanjangan untuk kegiatan ilmu pengetahuan dan Pendidikan paling lama 1 bulan. 3. Masa berlaku Simaksi dan perpanjangan untuk kegiatan pembuatan film paling lama 14 hari. 4. Masa berlaku Simaksi dan perpanjangan untuk kegiatan ekspedisi dan jurnalistik paling lama 10 hari. D. Masa berakhirnya Simaksi 1. Jangka waktu kegiatan berakhir.
4. 5. 6. Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi 19 - 2. Dicabut oleh Penerbit Simaksi karena tidak mematuhi aturan dan kaidah berlaku yang telah ditetapkan. 3. Diserahkan kembali oleh pemegang Simaksi sebelum jangka waktu berakhir. Biaya atau tarif tiket masuk Taman Nasional dan aktivitas wisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Biaya Pendampingan berdasarkan SK. Ketua KSU TN. Komodo Nomor SK.030/KSU-TNK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Jasa Pemanduan KSU TN. Komodo 1. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI): a. Pengambilan gambar (snapshot film komersial, snapsot film nonkomersil dan dokumenter) b. Penelitian dan pengembangan, c. Ilmu pengetahuan dan Pendidikan, d. Jurnalistik e. Ekspedisi ( Memancing, Herping, Birdwatching) 2. Karcis PNBP berdasarkan aktifitas kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengambilan Gambar dan Film/ Dokumenter, Memancing, Pengamatan Hidupan Liar, dan Penelitian dan Pengembangan. 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Balai Taman Nasional Komodo Jalan Kasimo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (86754) Atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. E-mail : b. Call centre : 0811-3829-000 c. Instagram : @btn.komodo d. Website :
20 - PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan . 3. Peratura Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0.00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam 4. Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 22 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022, tanggal 21 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana. 5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK. 7/IV-Set/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Ijin Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; 2. Sarana dan 1. Ruang Bekerja yang nyaman dengan suhu dan udara Prasarana yang sesuai dan/atau 2. Komputer/ laptop Fasilitas 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Banner 6. Infografis 7. Peta 8. Scanner 9. Alat Tulis Kantor 3. Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan umum terkait Taman Nasional Pelaksana Komodo.
4. Pengawasan Internal 21 - 2. Memiliki pengetahuan umum terkait aturan berdasarkan masing-masing aktivitas di Taman Nasional. 3. Memiliki kemampuan memverifikasi dan memvalidasi dokumen kelengkapan perizinan sebagaimana yang tertuang pada peraturan yang berlaku. 4. Memiliki kemampuan untuk menginformasikan dan mensosialisasikan terkait aturan dan tatalaksana untuk masing-masing kegiatan yang membutuhakan perizinan khusus. 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi penyalahgunaan perizinan oleh pemegang Simaksi. 6. Mempunyai kemampuan melayani dan menghadapi tamu maupun pemohon untuk mengikuti regulasi yang berlaku didalam Kawasan TN. Komodo. 7. Mempunyai kemampuan dan pemahaman untuk melakukan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada wisatawan. 1. Memonitoring dan mengevaluasi pemberian Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) di TN. Komodo. 2. Memonitoring pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk aktifitas yang memiliki perizinna khusus. 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan di kawasan TN. Komodo 4. Memonitoring dan mengevaluasi pengumpulan laporan terhadap aktifitas yang memerlukan perizinan di kawasn TN. Komodo. 5. Memonitoring dan mengevaluasi Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara berdasarkan aktifitas umum dan khusus. 6. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan perizinan aktivitas wisata khusus.
5. 6. 7. Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 22 - 7. Melakukan koordinasi terhadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Komodo, Kepala SPTN Wilayah I, II, dan III lingkup BTN. Komodo dan Kepala Resort lingkup BTN. Komodo. 8. Melakukan koordinasi terhadap koordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Taman Nasional Komodo. 9. Melakukan koordinasi kepada KSU TN. Komodo selaku pemilik Izin Usaha di TN. Komodo terkait penerimaan Biaya Pendampingan Petugas 10. Menindaklanjuti secara administratif segala pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan kepadan pemegang SIMAKSI yang telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di TN. Komodo. 11. Melakukan pembinaan bagi pemegang SIMAKSI yang belum memahami dan melangg.ar ketentuan dan peraturan yang berlaku di TN. Komodo 10 (Sepuluh) orang petugas pemungut PNBP Balai Taman Nasional Komodo dan 4 (Empat) orang petugas perizinan aktivitas wisata khusus. 1. Sosialisasi dan penyadartahuan kepada pemegang simaksi yang terlibat dalam melaksanakan aktivitasnya di Taman Nasional Komodo berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Wajib didampingi oleh petugas maupun pemandu / Naturalist Guide dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang memiliki dokumen Simaksi. 1. Setiap pungutan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Komodo merupakan pungutan yang memiliki dasar hukum yang jelas. 2. Keamanan dan keselamatan terhadap Kawasan dan pemegang simaksi perlu keterlibatan petugas sebagai pendamping kegiatan. 3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 23 - 1. Memonitoring kinerja dari setiap petugas pelayanan dilaksanakan setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran atau aktifitas fraud. 2. Memonitoring pendampingan petugas pada rangkaian aktifitas yang sedang berlangsung dan Mengevaluasi kegiatan tersebut setelah pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir. 3. Mengevaluasi kinerja dari setiap petugas berdasarkan Triwulan tiap tahunnya. KEPALA BALAI, HENDRIKUS RANI SIGA, S.HUT., M.Sc. NIP. 19680708 199803 1 002
24 - Lampiran 3 Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor Tanggal : 252 Tahun 2024 21 Mei 2024 : STANDAR PELAYANAN PUSAT INFORMASI BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO NO KOMPONEN URAIAN PENYAMPAIAN LAYANAN 1. Persyaratan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan Publik lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik. 1. Persyaratan Umum ➢ Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan Publik 2. Persyaratan Khusus dalam Pelayanan Informasi Publik Melalui Permohonan Informasi yaitu: ➢ Dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga negara, akademisi, swasta, organisas masyarakat dan atau perorangan/individu ➢ Permohonan dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis ➢ Permohonan yang diajukan secara tertulis, pemohon perlu mengisa formulir permohonan atau membuat surat permohonan dan membayar biaya salinan
25 - dan/atau pengiriman Informasi apabila dibutuhkan ➢ Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan dan buku registrasi ➢ Formulir permohonan paling sedikit memuat: − nomor pendaftaran; − nama; − alamat; − nomor telepon/alamat email; − rincian Informasi yang dibutuhkan; − tujuan penggunaan Informasi; − cara memperoleh Informasi; − cara mendapatkan salinan Informasi; dan − kartu identitas diri atau akta badan hukum ➢ Surat permohonan Informasi Publik paling sedikit memuat sebagaimana yang termuat dalam formulir permohonan kecuali nomor pendaftaran
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 26 - Ketentuan: 1. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis 2. Petugas Pelayanan Informasi melakukan klarifikasi untuk melengkapi permohonan Informasi apabila formulir permohonan atau surat permohonan belum lengkap. 3. Dalam hal formulir permohonan atau surat permohonan telah lengkap, Petugas Pelayanan Informasi mencatat permohonan tersebut dalam register permohonan. 4. Petugas Pelayanan Informasi memberikan formulir permohonan yang telah diberi nomor pendaftaran kepada Pemohon Informasi sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik 5. Petugas Pelayanan Informasi menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran. 6. Jika permohonan Informasi Publik disetujui Dalam hal pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui atau meminta salinan Informasi, Petugas Pelayanan Informasi memberikan akses untuk melihat dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dibutuhkan.
3. 4. 5. 6. Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi 27 - 7. Jika permohonan Informasi Publik tidak disetujui Pelayanan Informasi menginformasikan tentang tata cara pengajuan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki pemohon. 1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dilakukan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 2. Dalam hal Informasi Publik yang dimohon tidak dapat diberikan pada saat permohonan diajukan, penyampaian pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohon dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. 3. Petugas Pelayanan Informasi dapat memperpanjang penyampaian pemberitahuan tertulis dan penyampaian Informasi Publik sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 paling lama 7 (tujuh) hari kerja 1. Biaya perolehan Informasi Publik terdiri atas: a. biaya penyalinan Informasi Publik; dan/atau b. biaya pengiriman Informasi Publik. 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku umum. 1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 2. Informasi Publik yang dimohon 3. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Balai Taman Nasional Komodo Jalan Kasimo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (86754) Atau 4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: e. E-mail : f. Call centre : 0811-3829-000 g. Instagram : @btn.komodo
28 - h. Website : PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/MENHUTII/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 22 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022, tanggal 21 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 8. Surat Edaran Menteri PANRB No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah. 2. Sarana dan 1. Ruang Bekerja yang nyaman dengan suhu dan udara Prasarana yang sesuai dan/atau 2. Komputer/ laptop Fasilitas 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Banner 6. Infografis
3. Kompetensi Pelaksana 29 - 7. Peta 8. Scanner 9. Alat Tulis Kantor 10. Formulir Permohonan Informasi 11. Register Keberatan 1. PPID UPT dijabat oleh Kepala Balai TN Komodo dengan kompetensi: Mampu membuat dan memutakhirkan daftar Informasi Publik Balai TN Komodo untuk diumumkan kepada Publik; Mampu menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di Balai TN Komodo; Mampu memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas pemohon Informasi yang diajukan oleh Publik; Mampu membantu PPID Utama dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik; Mampu membantu PPID Utama dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian InformasiPublik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak berdasarkan ketentuan pengecualian Informasi; Mampu membantu PPID Utama dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; Dapat menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada Publik dan buku register keberatan; Dapat membuat laporan tahunan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
4. 5. 6. Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan 30 - Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID UPT bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa Informasi dimaksud 2. Petugas Pelayanan Informasi Dapat menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik; Dapat mengumumkan daftar Informasi Publik; dan Mampu mencatat permohonan dan/atau keberatan pada buku registrasi PPID Utama. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada poin di atas Petugas Pelayanan Informasi bertanggungjawab kepada PPID Utama/PPID UPT 12. rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan. 13. Melakukan verifikasi dokumen menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya 1. PPID UPT dijabat oleh Kepala Balai TN Komodo 2. Petugas Pelayanan Informasi terdiri dari: − Tiga orang staf Urusan Pengelolaan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Perpustakaan − Lima orang staf Urusan Kerjasama, Pelayanan dan Kehumasan − Tiga orang staf Urusan Persuratan dan Kearsipan 1. Pelayanan Informasi Publik Melalui Pengumuman dilakukan melalui situs resmi, papan pengumuman, atau media lainnya dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat; menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, atau dapat menggunakan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat. 2. Pelayanan Informasi Publik Melalui Permohonan Informasi; Petugas Pelayanan Informasi wajib:
7. Jaminan Keamanan dan 31 - memperlihatkan salinan Informasi yang dibutuhkan setelah mempertimbangkan bahwa Informasi yang diminta bukan termasuk Informasi yang dikecualikan; memberikan surat PPID Utama tentang penolakan permohonan Informasi apabila permohonan salinan Informasi Publik ditolak; dan memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki Pemohon; Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, berisikan:
Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaan Kementerian atau tidak; memberitahukan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta, dalam hal Informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaan Kementerian; menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya; bentuk Informasi Publik yang tersedia; biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon; waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon; penjelasan atas penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon apabila ada; dan penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan. 1. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan. 2. Penjelasan terkait diterima atau ditolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya
8. Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana 32 - 3. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan. Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan atas pelayanan informasi publik terdiri atas: 1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; 2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan 3. Anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya; 4. Jumlah permohonan Informasi Publik; 5. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 6. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya; dan 7. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya KEPALA BALAI, HENDRIKUS RANI SIGA, S.HUT., M.Sc. NIP. 19680708 199803 1 002