s r e P n a w e D s r e P n a w e D s r e p n a w e d a i c fi f o @ l s r e p n a w e d : A K I T E s r e P n a w e D a t i r e B VOL. 55 JULI 2024 DEWANPERS ETIKA M E N J A G A D A N M E L I N D U N G I K E M E R D E K A A N P E R S ANTARA KEBAKARAN DAN PEMBAKARAN
REDAKSIONAL Susunan Redaksi Buletin Etika: Dewan Pengarah Ketua: Ninik Rahayu Anggota Dewan Pers: Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Paulus Tri Agung Kristanto, Asep Setiawan Sekretaris Dewan Pers: Syaefudin Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi: M Agung Dharmajaya Wakil Pemimpin Redaksi: Atmaji Sapto Anggoro Redaktur Pelaksana: Arif Supriyono Sekretaris Redaksi: Firdha Yuni Gustia Redaksi: Reynaldo Adair Sekretariat Dewan Pers: Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Elly Savitri Damayanthi, Watini Desain & Ilustrasi: Iwhan Gimbal, Yudhis Alamat Redaksi: Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 Telp: 021-3521488, 021-3504877, 021-3504874, 021-3504875 Media Sosial: Facebook: Dewan Pers Twitter: @dewanpers Instagram: @officialdewanpers Youtube: Dewan Pers Official Website: Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis. DAFTAR ISI 04. LAPORAN UTAMA Rumah Judi dan Oknum Aparat 03. Kabar Kebon Sirih 16. Teropong 19. Lintas Berita 22. Grafik 23. Galeri 12. Opini Oleh: Agung Dharmajaya
Vol 55 - Juli 2024 KABAR KEBON SIRIH Mengawal Kasus Rico Komunitas pers nasional dikejutkan dengan berita tentang pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu. Empat orang meninggal, yakni,Rico, istri, anak, dan cucu. Kejadiannya di Jl Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Diskusi dan ingatan langsung tertuju pada perbuatan apa yang dilakukan Rico sebelumnya. Mengapa dia dibakar? Mengapa sampai semarah itu? Siapa pelaku pembakaran? Apakah ada hubungannya dengan yang sedang marak, judi online, atau narkoba? Dewan Pers tentu saja menjadi pihak yang ikut disebut-sebut pasca pe3istiwa tersebut. Bagaimana sikap Dewan Pers sebagai representasi komunitas pers di Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah menjaga kemerdekaan pers sekaligus melindungi insan pers atau wartawan? Dewan Pers tentu mengutuk. Kami tak sendirian, bersama dengan konstituen berkumpul untuk menyikapi bersama. Satgas antikekerasan terhadap pers diaktifkan kembali. Beberapa anggota dari konstituen, dalam hal ini PWI, IJTI, dan AJI melakukan penyelidikan ke lokasi. Diduga, dari hasil penyelidikan, pembakaran berkaitan dengan laporan pemberitaan dan hubungan antara korban dengan oknum anggota TNI setempat yang diduga menjadi aktor judi. Hubungan itu sudah terjalin lama sebelumnya. Antarmereka sudah saling berinteraksi dan kenal. Dalam keterangan pers, Dewan Pers bersama konstituen mengutuk keras, siapa pun pelaku pembakaran disertai pembunuhan tersebut. Dari laporan, dipastikan kuat dugaan ada hubungan dengan pemberitaan. Kalau itu ada kaitannya, maka yang mesti dilakukan adalah menggunakan mekanisme pengaduan di Dewan Pers. Nanti akan ditentukan kesalahannya dan bagaimana peyampaian keberatannya, dan pihak yang dirugikan bisa menyampaikan hak koreksi atau hak jawab. Bukan dengan cara membakar rumah dan pembunuhan berencana. Dengan sikap yang jelas dari komunitas pers, melalui Dewan Pers, serta kawan-kawan konstituen terjun langsung mengawal kasus ini. Kami mendapat laporan, bahwa pihak kepolisian sudah menangkap terduga pelaku pembakaran dan akan ditindaklanjuti siapa-siapa yang terlibat. Bagaimana kasus tersebut, dan implikasinya, Anda bisa mendapatkan bacaan khas Etika di terbitan ini, tentang kasus Rico dan yang melingkupinya. Anda juga bisa mendapatkan pembahasan tentang potensi ancaman intimidasi di sekitar kasus ini, yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya melalui opini khas Etika. Laporan Etika edisi kali ini semakin lengkap dengan tulisan tenaga ahli Komisi Pengaduan, Herutjahjo Soewardojo, di rubrik Teropong. Heru akan mengupas banyaknya pengaduan yang masuk Dewan Pers dan korelasinya dengan kualitas pemimpin redaksi yang kurang. Meski sudah dibuat aturan, bahwa pemimpin redaksi harus sudah memiliki sertifikasi uji kompetensi wartawan (UKW) utama, namun banyak yang belum memenuhi, apalagi tidak memiliki pengalaman yang cukup, sehingga medianya dalam menuliskannya serampangan dan tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik yang memadai. l Semoga edisi kali ini memberikan banyak manfaat buat kawan yang bergerak di komunikasi dan jurnalistik, sehingga mencerahkan. Selamat membaca. Atmaji Sapto Anggoro Wakil Pemimpin Redaksi ETIKA JULI 2024 3
LAPORAN UTAMA Rumah Judi dan Oknum Aparat Oleh : Arif Supriyono*) KK abar kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatra Utara, itu menyentak perhatian banyak pihak. Empat orang meninggal dalam kejadian itu, yakni Rico Sempurna Pasaribu yang berprofesi sebagai wartawan, Elfri- da boru Ginting (istri), Sudi Investasi Pasaribu (anak), dan Loin Situkur (cucu). Kontroversi pun muncul. Laporan yang dibuat oleh aparat intelijen TNI menyatakan memang terjadi ke- bakaran pada 27 Juni sekitar pukul 03.40 WIB di ru- mah Rico yang juga membuka usaha kelontong dan ber jualan bahan bakar minyak (BBM). Tumpahan BBM-lah yang ditengarai menjadi penyebab utama ke- bakaran. Lokasi kebakaran berada di bertempat Jalan Nabung Surbakti, Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe, Karo. ETIKA JULI 2024 4
KKJ menemukan sejumlah fakta, bahwa kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV dan keluarganya terjadi setelah korban memberitakan perjudian. Versi berbeda dikemukakan oleh Komite Ke- selamatan Jurnalis (KKJ). Tim pencari fakta ini beranggotakan Aliansi Jurnalis Indepen- den (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi In- donesia (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indone- sia (PFI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), dan Lembaga Bantuan Hu- kum (LBH) Medan. Tim ini melakukan inves- tigasi dan mendapatkan beberapa temuan. KKJ menemukan sejumlah fakta, bahwa ka- sus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV dan keluarganya terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabu- paten Karo, Sumatra Utara. Korban mem- beritakan adanya keterlibatan anggota TNI, Koptu Herman Bukit (HB), yang diduga kuat merupakan pemilik rumah judi. ETIKA JULI 2024 ETIKA JULI 2024 5 5
Rico dan Herman sudah lama kenal. Sejauh ini, hubungan mereka juga tidak ada masalah. Persoalan baru muncul tatkala ada seseorang ang- gota ormas yang meminta Rico agar menyampaikan pada Herman untuk mendapatkan jatah bulanan. Permin- taan itu tidak digubris oleh Herman. Anggota ormas itu kembali me ngulang permintaannya melalui Rico. Untuk kesekian kali, Rico menyampaikan permintaan itu pada Herman. Ia me- menuhi permintaan anggota ormas yang sering nongkrong di rumah judi itu dengan memberi Rp100 ribu melalui Rico. Dalam pertemuan itu, Herman minta agar berita tentang rumah judi tersebut dihapus, demikian juga unggahan di facebook. itu, anggo- Meski menerima uang ta ormas tersebut mengaku tersing- gung lantaran permintaannya sem- pat diacuhkan oleh Herman. Ia lalu mempengaruhi Rico agar menulis ke- beradaan rumah judi tersebut. Rupa- nya, Rico pun terpengaruh. Ia kemu- dian menulis rumah judi itu di media daring Tribrata TV, lengkap dengan fotonya. Standar Jurnalistik Lalu muncul berita pada 22 Juni 2024 dengan judul 'Lokasi Perjudian di Jalan Bom Ginting Ternyata Milik Oknum TNI Berpangkat Koptu Anggota Ba ta- l yon 125 Simbisa'. Berita di kanal Hu- kum itu ditulis tanpa inisial reporter maupun nama redaktur. Tulisan itu jauh dari standar jurnalis- tik. Meski berbentuk berita, tetapi gaya penulisannya mirip opini. Sama sekali tidak ada narasumber dalam berita itu dan hanya sekadar narasi. Konfirmasi Berita Tribrata.tv yang diduga menjadi penyebab kebakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu (korban) . (FOTO: DOK. DEWAN PERS) 6
Rumah wartawan tribrata.tv, Rico Sempurna Pasaribu pasca kebakaran yang terjadi pada 27 Juni 2024. (SUBER FOTO: AJI.OR.ID - ARSIP ISTIMEWA) kepada pihak yang dituding sebagai pemi- lik rumah judi juga tidak muncul di berita tersebut sehingga tidak memenuhi asas pemberitaan berimbang. Berita ini juga di- unggah di akun facebook. Kemudian datanglah permintaan dari ok- num TNI supaya berita itu dicabut. Na- mun permohonan ini tidak dipenuhi oleh Pemimpin Redaksi Tribrata TV, Edrin Ard- iansyah. Permintaan penghalusan isi beri- ta juga datang dari kepolisian. Ini terkait de ngan berita unjuk rasa yang meminta supaya kapolres Karo dicopot lantaran ETIKA JULI 2024 7
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Herik Kurniawan; Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana dan Totok Suryanto; Ketua Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung saat jumpa pers yang diadakan oleh Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Selasa (2/7/2024) terkait kasus kebakaran rumah wartawan Tribrata TV. (FOTO: DEWAN PERS) maraknya perjudian, prostitusi, dan peredaran narkoba di wilayah itu. Berdasarkan laporan KKJ, usai pemberitaan Rico merasa baik- baik saja. Meski begitu Rico sempat berencana untuk membawa kelu- arganya menginap di kantor polres setempat supaya lebih aman dan terjaga keselamatannya. Setelah pemberitaan muncul, pim- pinan media Tribrata TV sempat meng hubungi Rico. Korban bi lang, saat itu dirinya aman-aman sa- ja. Namun, korban bercerita pada te man-temannya, bahwa dirinya merasa was-was setelah menulis berita judi tersebut. Korban juga berencana mem bawa keluarganya menginap di kantor polres demi keamanan. Ketua ormas di Karo sempat meng- ingat kan Rico agar waspada dan tidak pulang ke rumah lantaran dia mendapat informasi ada orang yang mengikutinya. Selama bebe- rapa hari, Rico memang tak pulang ke rumah. Ada kejadian lain, menurut lapo- ran KKJ, yakni tentang pertemuan Rico dengan Herman. Dalam per- temuan itu, Herman minta agar berita tentang rumah judi tersebut dihapus, demikian juga unggahan di facebook. Lagi-lagi, Rico tidak mau memenuhi permintaan Her- man. Rico lalu pulang dan diantar rekan- nya yang juga wartawan di Karo, yaitu Anderson alias Econ. Ia sem- pat mengaku waswas. Kira-kira sejam sebelum kebakaran terjadi, 8
ada saksi yang melihat lima orang berada di sekitar rumah Rico. Akan tetapi tidak jelas apa yang dilaku- kan lima orang tersebut. Menyikapi hal itu, Dewan Pers pun menggelar jumpa pers pada 2 Juli 2024 di Kantor Dewan Pers Jakarta. Dewan Pers mengecam dan menyesalkan terjadinya pem- bakaran tersebut. "Itu merupakan pelanggaran hukum. Apa pun latar belakang dan pekerjaan lain seseo- rang, tidak boleh dijadikan alasan untuk menghabisi nyawa seseo- rang," kata anggota Dewan Pers, Totok Suryanto. Dewan Pers meminta kapolri dan kapolda Sumut membentuk tim penyelidikan yang adil dan impar- sial dalam mengusut perkara ini. Kepada TNI, Dewan Pers meminta pangdam setempat membentuk tim untuk mengusut tragedi itu. Sedangkan kepada Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Dewan Pers me- minta agar dilakukan investigasi dan perlindungan pada keluarga korban. Totok menyerukan supaya war- tawan tetap bekerja secara profe- sional dalam menjalankan tugas - nya dengan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan keten- tuan lain yang menjadi pedoman pers. Ia mengingatkan, apabila ada kasus yang memiliki keterkaitan dengan pemberitaan, semestinya diselesaikan dengan prosedur yang ada. Mereka yang merasa berma- salah bisa mengadukan ke Dewan Pers agar tidak terjadi lagi main hakim sendiri. Anggota Dewan Pers lainnya, Yadi Hendriana, meminta rekan jurnalis di berbagai platform untuk menga- Adegan reka ulang itu juga menggambarkan pertemuan tersangka Bulang dengan prajurit TNI Kopral Satu (Koptu) Herman Bukit pada Senin (24/6/2024) sekira pukul 20.00 WIB. Polda Sumut menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu beserta tiga anggota keluarganya di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. (SUMBER FOTO: - ARSIP ISTIMEWA). wal kasus ini. "Ini adalah kasus kekerasan terhadap pers yang seharusnya dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," paparnya. Yadi meyakini, pembakaran ru- mah Rico ini ada kaitannya den- gan pemberitaan tentang rumah judi. Paling tidak, temuan KKJ sudah menyimpulkan hal itu. Temuan ini akan mendapatkan prioritas dan menjadikannya sebagai langkah awal pembua- tan tim yang lebih independen lagi dan bisa melihat fakta-fak- ta ke lapangan untuk menggali lebih jauh lagi masalah ini. Ketua Umum IJTI, Herik Kurni- awan, juga mengecam pemba- karan rumah wartawan terse- but. "Ini menjadi tragedi yang memprihatinkan. Kami mende- sak aparat untuk segera men- gusut. Kalau memang ini motif ETIKA JULI 2024 9
LAPORAN UTAMA terkait pemberitaan yang dibuat korban dan dampaknya ditanggu- ng oleh keluarga, sungguh itu san- gat tidak fair," tuturnya. Menurut dia, apa yang korban lakukan adalah bagian dari kerja jurnalistik dalam upaya melaku- kan kontrol sosial. Dia meminta semua organisasi pers dan perusa- haan pers ikut mengawal kasus ini sampai tuntas. Ia berharap kasus semacam ini tidak lagi terjadi di masa depan. kan kesedihan bagi insan pers na- sional," ungkapnya. Bagi Herik, sungguh sangat tidak adil jika keluarga wartawan harus juga memikul beban akibat kerja jurnalistik yang dilakukan seseo- rang. Ia menegaskan, memberita- kan kasus judi merupakan tugas jurnalistik dan juga bentuk konkrit melakukan kontrol sosial terhadap kinerja aparat. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setya Imam Effendi memberi keterangan pers terkait penangkapan dan penetapan dua tersangka pembakaran rumah wartawan Tribrata TV di Kabanjahe, Kabupaten Karo pada Senin (8/7/2024) di Medan, Sumatra Utara. (SUMBER FOTO: HUMAS POLDA SUMUT - SUMATRA.BISNIS.COM) Keluarga besar IJTI menyam- paikan duka yang sangat menda- lam atas tragedi yang terjadi. "Wa- fatnya saudara Rico Sempurna dan anggo ta keluarganya memuncul- Rekonstruksi Polda Sumut juga sudah meng- gelar rekonstruksi pada kasus pem- bakaran rumah wartawan tersebut. Rekonstruksi digelar di Jalan Nab- 10
ung Surbakti, Kecamatan Kaban- jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Jumat (19/7). Sebel- umnya, dari hasil penyelidikan, ke- polisian menetapkan tiga tersang- ka. Satu orang (Bebas Ginting alias Bulang) sebagai pemberi perin- tah. Sedangkan dua orang (Yunus Syahputra Tarigan alias Selawang dan Rudi Apri Sembiring) sebagai eksekutor pembakar rumah Rico. Setelah bertemu Herman, Bulang lalu menjumpai Yunus Tarigan dan Rudi Sembiring. Saat itu ter- sangka Yunus menanyakan kepa- da Bulang apakah jadi membakar warung itu atau tidak. Bulang tidak bisa langsung memu- tuskan. Dia minta agar mengecek dulu, apakah ada orang lain atau nakan pasal 187 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk menjerat para tersangka. Pasal ini menyatakan adanya kes- engajaan yang dilakukan seseo- rang dan menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat dihukum maksimal 12 tahun bila membahayakan barang dan mak- simal 15 tahun jika membahaya- kan manusia. Adegan reka ulang itu juga meng- gambarkan pertemuan tersangka Bulang dengan prajurit TNI Ko- pral Satu (Koptu) Herman Bukit pada Senin (24/6/2024) sekira pukul 20.00 WIB. Perjumpaan itu dilakukan di sebuah warung tidak jauh dari markas Batalyon Infan- teri 125/Simbisa atau (Yonif 125/ SMB). Jarak warung dengan ru- mah Rico yang dibakar juga tidak terlalu jauh, sekitar 300 meter. Sesuai keterangan penyidik, dalam pertemuan dengan Bebas Ginting, Herman bertanya, apakah sudah berjumpa dengan Rico Sempurna Pasaribu. Bebas Ginting mengaku belum sempat ketemu Rico. Keterangan yang diperoleh pers dari hasil reka ulang ini memperli- hatkan adanya hubungan atau ko- munikasi antara Rico dengan Her- man. Artinya, berita yang dibuat dan diunggah Rico membuat Her- man merasa perlu untuk meminta dicabut. Akan tetapi keinginan Herman itu tidak dapat dipenuhi. Dalam Pe- doman Pemberitaan Media Siber (PPMS), pencabutan berita bisa dilakukan jika menyangkut soal SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik kor- ban atau pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Sekitar sepuluh hari sebelum rekonstruksi itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan tidak adanya keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembakaran rumah Rico. tersebut. tidak dalam warung Penyidik lalu meneruskan ket- erangannya dengan menirukan ucapan Bulang, bahwa jika ada orang maka hendaknya tidak di- bakar warung tersebut. Namun, jika tidak ada orang, maka bisa saja warung rumah Rico itu dibakar. Ada perbedaan motif untuk men- jerat tersangka. Polisi menggu- Sedangkan keluarga korban minta agar polisi menggunakan Pasal 340 KUHP. Pasal ini berisi tentang pembunuhan berencana. Huku- mannya bisa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 ta- hun. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, be- lum bersedia mengungkap motif pembakaran/pembunuhan dalam kaitan pertemuan Bulang dengan Koptu Herman. "Seluruh proses re- konstruksi dengan 57 adegan yang diperankan oleh para tersangka dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan dalam proses persidangan semua lengkap dalam berita acara," papar Hadi. Sekitar sepuluh hari sebelum re- konstruksi itu, Panglima TNI Jen- deral Agus Subiyanto, menegaskan tidak adanya keterlibatan praju- rit TNI dalam kasus pembakaran rumah Rico. "Tidak ada itu, tidak ada," kata Agus. Ia menambahkan, Polri sudah sepenuhnya mengatasi kasus pem- bakaran rumah wartawan tersebut. Panglima TNI meminta agar war- tawan menunggu hasil pemerik- saan dan penyidikan yang dilaku- kan polisi. l ) Tenaga ahli Dewan Pers ETIKA JULI 2024 11
Melawan Bayang-Bayang Intimidasi Oleh Agung Dharmajaya *) Pendahuluan Di tengah euforia reformasi yang membuka lebar pintu demokrasi, Indonesia masih bergulat dengan hantu kekerasan ter- ha dap pers. Negeri dengan tradisi jur- na listik yang kaya ini kini menghadapi pa radoks menyedihkan: semakin terbuka ruang publik, semakin berani pula mereka yang ingin membungkam suara kritis. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memperlihatkan realitas yang mengkhawatirkan ini, dengan mencatat 87 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2023, meningkat tajam 42,62% dari 61 kasus di tahun sebelumnya. 12
Kekerasan yang menimpa para jurnalis di Indonesia hadir dalam beragam wujud, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari 87 kasus yang tercatat, kekerasan fisik mendominasi dengan 18 kasus, diikuti oleh 14 kasus serangan digital. Ancaman serta teror dan intimidasi yang masing-masing mencapai 12 kasus, menunjukkan bahwa intimidasi psikologis menjadi strategi yang sering digunakan untuk mem- bungkam pers. Pelarangan liputan sebanyak 11 kasus dan penghapusan hasil liputan sebanyak 6 kasus menggambarkan upaya sistematis untuk menghalangi informasi sampai ke publik. dengan 12 kasus. Bahkan korporasi besar turut andil dengan 7 kasus, menunjukkan bahwa kepentingan eko nomi juga berperan dalam mengancam ke- bebasan pers. Sebanyak 23 kasus kekerasan dila- kukan oleh orang tidak dikenal, menciptakan atmos fer ketakutan dan ketidakpastian di kalangan jurnalis. Kekerasan terhadap wartawan di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi. Seperti dikemukakan oleh teoretikus me dia John Keane, "Kebebasan pers adalah oksigen demokrasi". Namun, oksigen ini kini terancam oleh berbagai bentuk intimidasi. Ancaman ini tak lagi mengenal batas geografis, mulai dari kota hingga pelosok desa, kekerasan terhadap pers telah menjadi fenomena yang menyebar bagai virus. Bahkan, kasus kekerasan seksual berbasis gender dan perusakan atau perampasan alat, masing-masing sebanyak 5 kasus, menunjukkan sifat kekerasan yang semakin personal dan destruktif. Faktor-faktor penyebab kekerasan ini beragam dan saling terkait. Seperti dikatakan oleh ahli hukum media Eric Barendt, "Kebebasan pers tidak hanya tentang hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga tentang perlindungan terhadap mereka yang menyampaikannya." Sayangnya, perlindungan ini masih jauh dari memadai di Indonesia. Pelaku kekerasan terhadap wartawan di Indonesia pun berasal dari berbagai lapisan masyarakat, menciptakan jaring-jaring ancaman yang kompleks. Ironisnya, aparat keamanan yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku terbanyak dengan 17 kasus yang diduga dilakukan oleh polisi. Warga masyarakat tidak kalah dengan 13 kasus, diikuti oleh aparat pemerintah Kepentingan politik dan ekonomi juga menjadi fak- tor signifikan. Hal ini juga sejalan dengan teori eko- nomi politik media yang dikemukakan oleh Vin cent Mosco, yang menekankan bagaimana ke kuatan ekonomi dan politik mempengaruhi pro duksi dan distribusi informasi. ETIKA JULI 2024 13
Diamond, "Tanpa pers yang bebas, masyarakat sipil yang kuat, dan aturan hukum, tidak mungkin ada demokrasi yang berkelanjutan." Kebebasan pers tidak hanya tentang hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga tentang perlindungan terhadap mereka yang menyampaikannya." Dampak kekerasan terhadap kebebasan pers sangat signifikan dan multidimensi. Terjadi penurunan kualitas informasi, terutama dalam hal liputan investigatif yang kritis. Seperti diargumentasikan oleh Jurgen Habermas, kualitas informasi yang bebas dan kritis adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat. Dalam konteks Indonesia, perjuangan untuk kebe- basan pers dan keselamatan jurnalis harus menjadi agenda utama dalam konsolidasi demokrasi. Hanya dengan menjamin kebebasan pers, Indonesia dapat memastikan aliran informasi yang bebas dan kritis, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasinya. Seperti dikatakan oleh aktivis pers Indonesia, Atmakusumah Astraatmadja, "Kebe ba- san pers bukan hanya hak wartawan, tapi hak se- luruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif." Ada beberapa studi kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia yang banyak menimbulkan ketakutan lebih lanjut terhadap indeks demokrasi Indonesia. Di antaranya tewasnya wartawan Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), jurnalis Harian Ber nas Yogyakarta, ditemukan tewas setelah meng- ung kap dugaan korupsi pejabat lokal pada 1996. Pemberedelan Majalah Tempo, Editor, dan Tab- loid Detik (1994), penangkapan Dandhy Laksono, jurnalis dan pembuat film dokumenter, atas tudu- han penyebaran berita bohong terkait liputan kon- flik Papua. Lalu serangan digital berupa distribut- ed denial of service (DDoS) terhadap media sosial awak Narasi.tv (2021) yang melaporkan tentang korupsi. Kekerasan terhadap pers berpotensi mende le- gitimasi media di mata publik. Hilangnya ke per ca- yaan publik terhadap media dapat mengarah pada erosi demokrasi yang lebih luas, ditandai dengan penurunan partisipasi publik dan berkurangnya akuntabilitas pemerintahan. Robert Dahl menekan- kan pentingnya akses terhadap sumber informasi alternatif sebagai salah satu kriteria demokrasi yang berfungsi dengan baik. Menghadapi situasi ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk melindungi kebebasan pers dan menjamin keselamatan jurnalis. Penguatan kerangka hukum, peningkatan kesadaran publik, dan solidaritas internasional menjadi kunci dalam memerangi kekerasan terhadap wartawan. Seperti teoretikus demokrasi Larry ditekankan oleh Keempat kasus ini menggambarkan berbagai ben- tuk kekerasan terhadap wartawan di Indonesia, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, pembatasan legal, hingga serangan digital. Mereka juga menun- jukkan bagaimana kekerasan ini berdampak pada kebebasan pers dan, pada akhirnya, pada kualitas demokrasi di Indonesia. Strategi Dewan Pers Upaya proteksi terhadap wartawan dari berbagai jawab bentuk kekerasan merupakan tanggung yang harus diemban oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi jurnalis, dan masyarakat secara luas. Langkah fundamental yang perlu diambil adalah penguatan hukum melalui pembaruan dan penegakan ke- bi jakan serta undang-undang yang lebih tegas. 14
Undang-undang khusus untuk melindungi jurnalis harus mencakup sanksi berat bagi pelaku kekerasan, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun digital. untuk membina dan melindungi pers mahasiswa. Ini menunjukkan perhatian Dewan Pers terhadap keselamatan jurnalis muda yang sering kali lebih rentan terhadap ancaman dan kekerasan. Urgensi proteksi terhadap kekerasan wartawan dan upaya Dewan Pers dalam melindungi jurnalis me ru- pakan isu yang sangat penting dalam konteks men- jaga kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Dewan Pers telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk meningkatkan per- lindungan wartawan dan menjaga kemerdekaan pers, terutama menghadapi tahun politik 2024. Salah satu langkah penting yang diambil Dewan Pers adalah mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Pre- siden (R-Perpres) tentang Tanggung Jawab Plat form Digital terhadap Jurnalisme Berkualitas, atau dise- but dengan Publisher Rights dan ditetapkan seba gai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024. Kesimpulan Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik hingga digital, serta intimidasi psikologis, menggambarkan tantangan yang kompleks dan mengkhawatirkan. Ada peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan ter hadap jurnalis, dengan aktor pelaku yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat keamanan dan pejabat pemerintah. Situasi ini men- ciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpastian serta menyebar tanpa mengenal batas geografis. Dalam menghadapi potensi kekerasan terhadap war- tawan selama periode Pemilu 2024 lalu misalnya, Dewan Pers telah mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan workshop peliputan pemilu di 32 provinsi. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas wartawan dalam meliput isu-isu sensitif ter kait pemilu, yang secara tidak langsung dapat mengu rangi risiko kekerasan akibat liputan yang tidak profesional. Selain itu, pembentukan Satgas Penga- duan Pemilu yang akan bertugas dari Desember 2023 hingga Desember 2024 menunjukkan komitmen Dewan Pers dalam mengawal keselamatan wartawan selama proses pemilu. Juga ada kerja sama Dewan Pers dengan UNESCO dalam menyusun pedoman pence gahan dan penanganan kekerasan terhadap pers dalam peliputan pemilu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya ber- sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lem- baga penegak hukum, organisasi jurnalis, dan mas- yarakat. Penguatan kerangka hukum dan pene gakan yang tegas, peningkatan koordinasi antara lembaga terkait, dan penyediaan pelatihan keamanan fisik dan digital bagi wartawan menjadi langkah-langkah yang harus diambil. Selain itu, dukungan psikologis bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma. Advokasi dan kampanye publik, serta kerjasama dengan LSM lokal dan organisasi internasional, juga men j adi kunci dalam memerangi kekerasan terhadap wartawan dan memperkuat kebebasan pers. Dewan Pers juga telah menyelesaikan 794 kasus penga- duan dari total 813 kasus yang diterima sepanjang 2023. Hal ini menunjukkan peran aktif Dewan Pers dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi wartawan, termasuk potensi ancaman dan kekerasan. Upaya peningkatan kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) juga dapat dilihat sebagai langkah tidak langsung dalam mengurangi risiko kekerasan. Wartawan yang kompeten cenderung lebih mampu menghindari situasi berbahaya dan menangani potensi konflik dengan lebih baik. Dalam jangka panjang, peningkatan kesadaran ten- tang pentingnya kebebasan pers harus dimulai da ri pendidikan. Dengan memasukkan materi tentang ke- bebasan pers dan hak asasi manusia dalam kurikulum sekolah dan universitas, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya pe ran jurnalis dalam masyarakat demokratis. Per- lindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers ada- lah komponen krusial dalam membangun dan mem- pertahankan demokrasi yang sehat. Hanya dengan menjamin kebebasan pers, Indonesia dapat me mas- tikan aliran informasi yang bebas dan kritis, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasinya. l Selain itu, Dewan Pers juga tengah mengupayakan nota kesepahaman dengan Kemendikbudristekdikti ) Wakil Ketua Dewan Pers ETIKA JULI 2024 15
Menghadapi Pemred "Membagongkan" Oleh : Herutjahjo Soewardojo*) PP ekan terakhir Juni 2024. Komisi Penga- duan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi terhadap pengadu dan teradu di se- buah kota di Jawa Timur. Pertemuan itu dalam rangka menyelesaikan ka- sus pengaduan menyangkut media yang berada di wilayah itu. sahaannya sudah berizin. Bahwa sekarang sedang rehat, memang iya, karena menunggu izin per- panjangan dari pihak berwenang yang, menurut pengadu, "belum turun". Kemungkinan, kata penga- du, adanya suasana politik pascap- ilpres se hingga terjadi sedikit keter- lambatan. kecuali meminta tanggapan kepa- da petugas lapangan perusahaan yang, menurut pengadu, jauh dari kompeten. Verifikasi adalah kewa- jiban etik utama dalam kerja-kerja jurnalistik. "Jangan-jangan ini bukan karya jur- nalistik" begitu kurang lebih yang tebersit di benak pengadu yang di- wakili kuasa hukumnya seperti dis- ampaikan ke Dewan Pers. Dilihat dari profilnya, teradu sepin- tas merupakan perusahaan pers "biasa saja". Artinya, berbadan hu kum, beralamat jelas, memi- liki pemimpin redaksi (pemred) meskipun tidak disebutkan sebagai penanggung jawab sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 12 Un- dang-Undang Nomor 40/1999 ten- tang Pers. Teradu juga memuat Pedoman Pemberitaan Media Si- ber, hal yang memang diwajibkan menurut pedoman itu. Karena itu, proses klarifikasi layak diteruskan. Pengadu adalah pengusaha tam- bang. Ia tersinggung berat terha- dap berita teradu --sebuah media siber-- karena disebutkan "nekat melakukan aktivitas penamba ngan tanpa izin" dari instansi terkait. Padahal menurut pengadu, peru- Penyelesaian Pengaduan Yudi Hertanto terhadap kediritangguh.co pada Sabtu (27/7/2024) di Malang, Jawa Timur. (FOTO: DEWAN PERS) Berita yang diadukan tersebut tan- pa konfirmasi dan tanpa narasum- ber. Media yang anggota redaksin- ya cukup banyak --seperti terlihat di situs teradu-- tidak berupaya men- guji informasi (verifikasi, klarifikasi, atau konfirmasi) kepada pengadu, Namun apa yang terjadi? Setelah pemred media teradu diklarifikasi oleh Tim Analis Komisi Penga duan, semuanya ambyar. Pemred itu ti- dak mengetahui berita yang dia- dukan. Dia dengan polos mengaku tidak pernah membaca berita yang diadukan ke Dewan Pers. Menurut dia, berita itu diunggah oleh rekan- nya yang dia beri wewenang untuk berita-berita dari dan di wilayah ter tentu, kemudian dihapus tan- pa ber komunikasi dengan sang pemred. 16
"Lho sampeyan kan pemimpin re- daksi. Sampeyan bertanggung ja- wab terhadap semua berita yang ada di media sampeyan. Masak ti- dak tahu?" begitu rentetan perta- nya an sekaligus teguran salah sa- tu anggota tim analis mencecar pem red. Sang pemred yang kala itu berbaju lengan pendek, di dada kiri ter papang nama medianya dan di dada ka nan tertulis jelas "PEMRED", tampak kebingungan. Ka lau menggunakan istilah anak mu da Gen-Z sekarang, sungguh "mem bagongkan" (membodoh- kan) ka rena di luar "nurul" (nalar). Bahwa seorang pemred tidak tahu detail semua berita yang ada di me- dianya bisa saja terjadi manakala produksi berita media tersebut se- hari-hari memang banyak. Tetapi setidaknya, dia wajib menguasai be rita yang diadukan masyarakat atau setidaknya mencari tahu kepa- da stafnya manakala akan mengi- kuti pertemuan klarifikasi yang di- gelar Dewan Pers. Terkesan kuat bahwa pemred ini "tidak tahu" dan "dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu" apa tugas dan fungsi pemred. Selain itu, terke- san dia tidak menguasai proses kerja ruang redaksi. Pun tidak tahu betapa besar tanggung jawab yang mesti di- embannya. Mungkin dia mengira ja- batan itu untuk sekadar "agak-agak" saja sebagaimana terlihat pada baju yang dia kenakan. Menjadi pemred sesungguhnya se- buah tanggung jawab. Pemred bu- kan jabatan untuk sekadar menge- jar gengsi atau insentif ekonomi. Seseorang yang bisa meraih ja- batan pemred suatu media, justru akan mengemban tanggung jawab yang besar terhadap seluruh isi me- dia yang diterbitkannya. Dalam menghadapi fenomena "mendadak pemred" semacam itu, perlu diterapkan standar tinggi oleh orga ni sasi- organisasi pers. Pasalnya, me mang banyak "pemred kagetan" karena ada persetujuan atau mung kin direkrut pemilik/ pemodal. Apalagi bila mereka bisa bekerja sama dengan pemda/ BUMN/BUMD, salah "posisi" sang pemred. Mirisnya, masyarakat menerima produk asal-asalan itu. Stanley Adiprasetyo, Ketua Dewan Pers (2016-2019) Pemred "Asal- Asalan" Terlepas dari kasus tersebut, se- cara umum, jangan-jangan pemred semacam itu sering terjadi akhir- akhir ini. Pasalnya, banyak sekali media, terutama siber, bermun- culan. Tentu media-media ini me- merlukan seorang pemred. Dia bisa dicomot oleh pemilik media atau pemodal (biasanya pengusaha atau penguasa dan lainnya) dari mana pun termasuk barangkali (sekadar bercanda) "kawan nongkrong di warung kopi yang selama ini me- ngaku wartawan". Perkara kompe- tensi, gimana nanti sajalah. Indikasinya, banyak teradu --yang se cara prosedural diwakili pemred/ pe nanggung jawab manakala diun- dang pertemuan klarifikasi ke De wan Pers atau via aplikasi Zoom-- tidak mengantongi sertifikat wartawan utama sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/ Peraturan-DP/X/2018 tentang Stan- dar Kompetensi Wartawan. Jan- gankan wartawan utama, sertifikat wartawan muda pun belum. Menurut Ketua Dewan Pers (2016- 2019), Stanley Adiprasetyo, dalam menghadapi fenomena "mendadak pemred" semacam itu, perlu dite- rapkan standar tinggi oleh orga- ni sasi-organisasi pers. Pasalnya, me mang banyak "pemred kage- tan" karena ada persetujuan atau mung kin direkrut pemilik/pemo- dal. Apalagi bila mereka bisa beker- ja sama dengan pemda/BUMN/ BUMD, salah "posisi" sang pem red. Mirisnya, masyarakat menerima produk asal-asalan itu. Sementara itu, anggota Dewan Pers (2013-2016 dan 2016-2019) yang sempat menjadi Ketua Komisi Pen- ETIKA JULI 2024 17
gaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi, me- nilai lolosnya orang yang mendadak jadi pemred itu karena filter/sari­ ngannya kotor dan tidak konsisten. "Kita punya banyak filter. Pendata- an (komisi pendataan) itu filter. Pengaduan itu filter. Rekrutmen ahli dan penyebaran ahli itu filter dan masih banyak lagi," ujarnya. Pendapat Sekretaris Eksekutif De- wan Pers (2003-2006 dan 2006- 2010), Lukas Luwarso, lebih "ek- strem" lagi. Menurut dia, publik ha rus mengubah cara pandangnya. Bo leh saja orang mengklaim sebagai pemred majalah dinding, pemred jur nal karang taruna, pemred kon- ten Tik Tok sebagaimana orang meng klaim dirinya sebagai penyair, pelukis, atau profesi apa pun yang terpenting pada saat ini adalah ki- nerja, prestasi, dan kontribusi sese- orang bagi masyarakat banyak. Berkenaan dengan hal itu, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers dalam meninda- klanjuti kasus-kasus pengaduan masyarakat ke Dewan Pers berlan- daskan pada Undang-Undang No- mor 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jur nalistik, Prosedur Pengaduan ke De wan Pers dan pedoman serta pe- raturan Dewan Pers lainnya. UU Pers Pasal 1 butir 1 dan 2 ser- ta Pasal 15 ayat (2) huruf d antara lain menjadi acuan-acuan Komisi Penga duan dalam memproses pe- ngaduan serta mengundang pe nga- du dan teradu untuk menghadiri pertemuan klarifikasi guna menye­ lesaikan kasus-kasus yang diadu- kan dalam rangka mediasi dan atau ajudikasi itu. Kasus-kasus pers yang diadukan wajib ditangani dalam tenggat wak- tu tidak lebih dari 14 hari se suai prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Nomor 03/Pera- turan-DP/VII/2017), kecuali untuk kasus-kasus khusus, misalnya jum- lah teradu atau jumlah berita yang diadukan "luar biasa" (lebih dari 15 teradu atau 15 berita dalam doku- men pengaduan). Seperti baru-ba- ru ini, contohnya. Ada pengadu yang dalam dokumen pengaduan- nya menyertakan 1.200 lebih berita untuk diperiksa Dewan Pers. Keterlambatan menangani penga- duan kasus pers dapat berakibat panjang. Selain memperoleh kom- plain dari pengadu atau kuasa hu- kumnya, pengadu juga bisa me- ngadu ke lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sebagai pengawas pelayanan publik. Lem- baga ini bisa memberikan teguran atas keterlambatan penanganan pengaduan. Apalagi ORI baru saja mencatat, bahwa rerata pelayanan instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik belum optimal untuk tidak mengatakan buruk. Dewan Pers --meskipun lemba- ga in de penden-- juga salah satu fungsi nya memberikan pelayanan publik sebagaimana disebutkan da- lam pasal 15 ayat (2) di atas. Kebetu- lan, Sekretariat Dewan Pers diawaki aparatur sipil negara (ASN) Kemen- terian Komunikasi dan Informa- si (Kominfo) yang memang berada di wilayah pengawasan ORI dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perlu Landasan Peraturan? "mendadak soal Kembali pemred" tadi. Biasanya, Dewan Pers dalam risalah penyelesaian penga- ke duan memberikan rekomenda si, "Teradu (dalam hal ini pemimpin redaksi/penanggung jawab) wajib memiliki sertifikat kompetensi war- tawan utama sesuai dengan Pera- turan Dewan Pers Nomor: 1/Pera- turan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selam- bat-lambatnya enam bulan setelah pe nandatanganan risalah ini". Rekomendasi tersebut mungkin untuk sebagian pemerhati pers atau ahli pers "kurang menggigit". Mengapa tidak dinyatakan saja, bahwa perusahaan pers itu bukan pers karena dipimpin oleh seorang pemred yang tidak kompeten, mi- salnya. Sehingga, tidak perlu di- proses oleh Dewan Pers. "Serah- kan saja ke aparat penegak hukum (APH)," ujar pemerhati pers itu. Namun, sebagian pemerhati/ahli lainnya cukup berhati-hati pers dengan mempertanyakan apa yang menjadi landasan hukumnya bila menyebut mereka bukan pers dan kemudian menyerahkan kasusnya ke APH? Salah-salah bisa dituduh, kok begitu gampang mengkrim- inalkan pers di era kemerdekaan pers saat ini. Di sinilah mungkin saatnya diper- lukan peraturan yang dapat mence- gah para "penumpang gelap" ke- merdekaan pers. Terutama untuk para "pemred dadakan" yang tidak tahu fungsinya itu, secara terukur tanpa harus mengurangi kebe- basan berekspresi yang dijamin konstitusi. l )Penulis adalah tenaga ahli Dewan Pers dan analis pers Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. 18
Rapat koordinasi Tim Seleksi Anggota Komite Tanggung Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas pada Sabtu (20/7/2024) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS) Seleksi Administrasi Calon Anggota Komite Perpres Tanggung Jawab Platform Digital JAKARTA--Tim Seleksi Anggota Komite telah menyelenggarakan penjaringan calon anggota komite mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 7 Juli 2024. Dalam proses penjaringan calon ini, Timsel juga menjalankan amanah dari Kemenko Polhukam untuk juga membantu proses publikasi dan penggalangan calon kandidat melalui pelibatan beberapa Lembaga, antara lain dengan Forum Rektor Indonesia, seluruh organisasi konstituen Dewan Pers, lembaga pegiat dan pemerhati pers serta demokrasi, jaringan akade- misi, Forum Pemred, dan lembaga relevan lainnya. Dalam masa penjaringan ini telah didapatkan usulan dan data kandidat sebagai berikut. Ketua Tim Seleksi, Imam Wahyudi, mengemukakan dari unsur Dewan Pers sebanyak 10 calon kandidat yang memenuhi kriteria administratif (sesuai abjad). Mereka adalah Alexander Carolus Suban, Arif Supriyono, Bekti Nugroho, Fransiskus Surdiasis, Herik Kurniawan, Jasyanto, Pasaoran Simanjuntak, Ratih Siti Aminah, Sasmito, dan Suprapto Sedangkan dnsur pakar sebanyak 17 nama yang akan diteruskan oleh timsel kepada Tim Kemenko 19
Polhukam untuk diseleksi oleh Kemenko Polhukam. Ke-17 nama-nama tersebut adalah (sesuai abjad): Afrian Mufihul Imron, Ambang Priyonggo MA, Damar Juniarto, Dr Freddy Harris SH LLM ACCS, Dr H M Nasrullah Yusuf SE, MBA, Hendra ST SH MH, Ilona Juwita, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Ir Drs Abdul Rahman Ma'mun MIP, Jamalul Insan, Jimmy Silalahi, Kristiono Setyadi, Prof Dr Adiwijaya SSi MSi, Prof Dr Arif Satria SP MSi, Prof Dr Cecep Darmawan SIP SAP SH SPd MH MSi, Prof Dr H Didin Muhafidin SIP MSi, Prof Dr Muchlas Samani MPd. Untuk proses selanjutnya, timsel akan menindaklanjuti masukan publik dari unsur Dewan Pers untuk mekanisme seleksi lebih lanjut, yaitu wawancara kepada para kandidat. Nama-nama di atas telah dipublikasikan dan masyarakat juga telah memberikan masukan atas kandidat yang telah lulus seleksi administrataif mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 26 Juli 2024 lalu. l Jurnalisme Investigasi untuk Kemerdekaan Pers Indonesia JAKARTA--Dewan Pers kembali mengadakan Anugerah Dewan Pers 2024. Penghargaan Dewan Pers tahun ini mengusung tema "Jurnalisme Investigasi untuk Kemerdekaan Pers Indonesia" dan dianugerahkan kepada para insan pers, perusahaan pers, dan tokoh yang telah berperan dalam mendukung keberlangsungan pers di Indonesia. Anugerah Dewan Pers adalah kerja tahunan. Anugerah ini harus berbeda dibanding dengan apresiasi yang diselenggarakan oleh konstituen maupun stakeholder lain dalam rangka mendorong kemerdekaan pers di Indonesia." Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, "Anugerah Dewan Pers adalah kerja tahunan. Anugerah ini harus berbeda dibanding dengan apresiasi yang diselenggarakan oleh konstituen maupun stakeholder lain dalam rangka mendorong kemerdekaan pers di Indonesia," ungkap Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat membuka kegiatan Rapat Persiapan Anugerah Dewan Pers 2024 di Jakarta, pada Senin (15/7) lalu. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pers menggandeng konstituen dan perusahaan pers dalam merekomendasikan peserta. Adapun empat kategori pada Anugerah Dewan Pers 2024 terdiri dari: wartawan terbaik, perusahaan media terbaik, tokoh masyarakat pendukung 20
kemerdekaan pers, dan lifetime achievement. Masa penjaringan kandidat akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024 melalui situsweb Anugerah Dewan Pers di alamat anugerah. dewanpers.or.id. Sementara rangkaian kegiatan akan dilakukan di Jakarta sejak tanggal 9 Desember 2024 dan malam puncak penganugerahan penghargaan akan digelar pada tanggal 13 Desember 2024. Informasi lebih lanjut, peserta bisa menghubungi anugerah@dewanpers.or.id. l Perlu Tim Bersama untuk Usut Pembakaran Rumah Wartawan (Dari kanan) Ketua Umum Ikatan jurnalis Independen, Herick Kurniawan; Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana dan Totok Suryanto; Ketua Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung dalam Jumpa Pers jumpa pers yang diadakan oleh Dewan Pers terkait kasus kebakaran rumah wartawan Tribrata TV pada Selasa (2/7/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS) JAKARTA - Dewan Pers mengecam keras pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, di Karo, Sumatra Utara, pada 27 Juni 2024. Peristiwa itu merenggut empat nyawa, yakni Rico Sempurna Pasaribu, Elfrida boru Ginting (istri), Sudi Investasi Pasaribu (anak), dan Loin Siitukur (cucu). Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menyatakan dari hasil investigasi Komite Kekerasan Jurnalis (KKJ) peristiwa itu terjadi setelah korban menulis pemberitaan tentang rumah judi dan diduga milik oknum TNI, Herman Bukit. "Kami sangat menyesalkan kejadian itu," tutur Ninik di Jakarta pada Selasa (2/7). Ada dua versi yang berbeda atas kejadian ini. Versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian Dewan Pers meminta kapolri bersama kapolda membentuk tim penyeledikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. di rumah oknum TNI tersebut. Sedangkan versi lain menyebutkan, bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceren bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Kebetulan rumah korban memang berjualan bensin eceran. Dewan Pers meminta kapolri bersama kapolda membentuk tim penyeledikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ. Selain itu, Dewan Pers meminta panglima TNI dan pangdam membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. l Arif Supriyono 21
Penyelesaian Pengaduan antaa Hops.id dengan PT Freeport Indonesia pada Juma (12/7/2024) di Bogor, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS) Laporan Kasus Pengaduan JUNI 2024 JUNI Risalah No 18 Joni Wijaya Sinaga dengan limitnewsnet Risalah No 19 PT MUP dengan Manado Postpdf P P R 1 0 P P R : S a y i d I s k a n d a r s y a h a t a s p e n g a d u a n b e r i t a b a t a v i a c o m S U R A T 4 1 s u r a t P e n y e l e s a i a n s u r a t . m e l a l u i - k a s u s L a i n - l a i n Risalah No 20 Yudi Hertanto dengan kediritangguhco Risalah No 21 Ahmad Badawi dengan javatimesonlinecom PENYELESAIAN KASUS 46 Kasus Penyelesaian Kasus 22
Uji Kompetensi Wartawan DEWAN Pers memfasilitasi Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Sumatra Barat pada Jumat (26/7/2024). Acara dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya dengan jumlah peserta sebanyak 58 orang. Adapun Lembaga Uji dalam acara tersebut yakni PWI dan Universitas Moestopo. l (FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS) 23
Workshop Peliputan Pemilu/ Pilkada 2024 DEWAN Pers Gelar Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada 2024 pada Jumat (5/7/2024) di Bata, Kepulauan Riau Acara dibuka oleh Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus laporan dari penanggung jawab rangkaian Workshop, Totok Suryanto. Dihadapan 50 peserta, Totok menyampaikan bahwa tujuan workshop ini adalah untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu pilkada 2024. Serta mengingatkan bahwa fungsi pers adalah untuk melakukan kontrol sosial utamanya dalam penyelenggaraan pilkada yang akan datang agar berjalan secara transparan. l (FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS) 24
Penyegaran Ahli Pers Dewan Pers Tahun 2024 KETUA Dewan Pers Dr, Ninik Rahayu membuka kegiatan Penyegaran Ahli Pers Dewan Pers Tahun 2024 pada Kamis (11/7/2024) di Bogor, Jawa Barat. Adapun Narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain Staf Khusus Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Tri Cahya Indra; Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Arif Zulkifli; Karowasidik Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Iwan Kurniawan; Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika; serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana. Kegiatan yang dihadiri oleh 34 ahli pers dari berbagai wilayah di Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para ahli pers terkait perkembangan kasus-kasus pers di Indonesia serta memperkenalkan peraturan- peraturan terbaru terkait pers yang perlu diikuti untuk meningkatkan kualitas Ahli Dewan Pers. l (FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS) 25
Kunjungan dari Delegasi Parlemen Jepang DEWAN Pers menerima Kunjungan dari delegasi parlemen Jepang pada Rabu (24/7/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Totok Suryanto bersama Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan dalam rangka berdiskusi tentang perkembangan pers di kedua negara, termasuk peran Dewan Pers dan kaitannya dengan kemerdekaan pers di Indonesia. l (FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS) 26
Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Nusa DEWAN Pers memfasilitasi Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat (26/7/2024). Dibuka oleh Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Paulus Tri Agung Kristanto, UKW kali dilaksanakan oleh Lembaga Uji PWI dan Unitomo dengan jumlah peserta sebanyak 31 peserta. l (FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS) 27
Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas KETUA Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu memimpin rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Pembentukan Komite Sebagai Tindak Lanjut Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Dalam rapat ini dilakukan diskusi dan evaluasi terhadap rancangan mekanisme kerja komite dan penentuan langkah selanjutnya untuk menyempurnakan rancangan mekanisme tersebut. l (FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS) 28