PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) KARO DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SKRIPSI OLEH: DOVRIADI KARO KARO NPM : 148400247 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2019 UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.
UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA. 7/15/2019
UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.
ABSTRAK PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) KARO DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH : DOVRIADI KARO-KARO NPM : 148400247 BIDANG HUKUM : KEPIDANAAN Badan Narkotika Nasional adalah suatu badan Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. BNN dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawap langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini di bentuk Badan Narkotika Nasional atau di singkat dengan BNN. Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai proses tindakan yang dilakukan oleh BNNK Karo dalam upaya-upaya nya mengurangi orang yang menjadi atau pecandu narkotika, dan juga sebagai bahan pertimbangan BNNK Karo untuk lebih sinergi dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan khususnya tindak pidana Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian dengan mengambil data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan ( dokumen). Untuk kemudian dilanjutkan denan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap suatu masyarakat di suatu tempat berdasarkan masa dan waktu tertentu pula. Dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa dari keseluruhan data dari tahun 2016 sampai dengan 2018 bahwa kasus Narkotika di Tanah Karo meningkat setiap tahunya. Maka dari itu dapat disimpulkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo belum efektif . Seharusnya BNNK Karo lebih bekerja keras untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika supaya masyarakat yang ada di Tanah Karo bebas dari Narkoba UNIVERSITAS MEDAN AREA
ABSTRACT ROLE OF THE KARO DISTRICT NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF CRIMINAL ACADEMIC ACTION BY: DOVRIADI KARO-KARO : 148400247 NPM LEGAL FIELDS: CRIMINAL LAW The National Narcotics Agency is an agency that carries out its duties and functions to prevent, eradicate abuse and circulation of narcotics. The National Narcotics Agency is led by someone who is directly responsible to the President through the coordination of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia. The legal basis of the National Narcotics Agency is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In the context of the prevention and eradication of the Narcotics and Narcotics Precursors, this Law is in the form of the National Narcotics Agency or briefly with the BNN. The National Narcotics Agency which is a non-ministerial government institution that is located under the president and is responsible to the president. The purpose of this study is to find out about the process of action carried out by Karo National Narcotics Agency in its efforts to reduce people who become narcotics addicts, and also as material for consideration of Karo National Narcotics Agency for more synergy in carrying out prevention and control especially Narcotics crimes. The method used in this thesis research is an empirical research method that is research by taking secondary data or data derived from literature (documents). To then proceed with research on primary data in the field or against a community in a place based on a certain period and time. From the results of data analysis which shows that from the overall data from 2016 to 2018 that Narcotics cases in Tanah Karo increase every year. Therefore, it can be concluded that the performance of the Karo District National Narcotics Agency has not been effective. Karo National Narcotics Agency should work harder to eradicate Narcotics Crimes so that the people in Tanah Karo are free from Narcotics. UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR ISI HALAMAN PERNYATAAN LEMBAR PERSETUJUAN ABSTRAK ... .... i KATA PENGANTAR ... ... ii DAFTAR ISI ... .... v BAB I PENDAHULUAN ... .... 1 1.1... Latar Belakang ... ... 1 1.2... Identifikasi masalah... ... 10 1.3... Pembatasan Masalah... ... 10 1.4... Perumusan Masalah ... ... 11 1.5... Tujuan dan Manfaat Penelitian ... ... 11 1.5.1. Tujuan Penelitian ... ...... ... .11 1.5.2. Manfaat Penelitian ... .. .. 12 1.6. Kerangka Pemikiran ... 13 UNIVERSITAS MEDAN AREA Halaman 7/15/2019
1.7. Hipotesis ... 14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 15 2.1. Sejarah atau Asal Usul Kejahatan Narkotika... 16 2.2. Istilah dan Pengertian Narkotika ... 17 2.3. Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ... 19 2.3.1. Jenis - Jenis Narkotika... 21 2.3.2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika... 23 2.4. Tindak Pidana Narkotika ... 28 2.4.1. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika . ..... 29 2.5.Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN) ... 31 2.5.1 Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional ... 32 2.6. Peran Serta Masyarakat ... 33 BAB III METODE PENELITIAN ... 37 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian ... 37 3.1.1. Jenis Penelitian ... 38 3.1.2. Sifat Penelitian ... 38 3.1.3. Lokasi Penelitian ... 38 UNIVERSITAS MEDAN AREA
3.1.4. Waktu Penelitian ... 38 3.2. Teknik Pengumpulan Data ... 39 3.3. Analisis Data ... 39 BAB 1V PEMBAHASAN ... 40 4.1. Sejarah Singkat Berdirinya BNNK Karo ... 40 4.2. Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dalam Menegakkan Tindak Pidana Narkotika ... 44 4.2.1. Laporan Kasus Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Tahun 2016-2018 ... 60 4.3. Kendala- Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK ) Karo ... 62 4.4 Peran Masyarakat Dalam Membantu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo... 64 BAB V PENUTUP ... ... ... 66 5.1. Simpulan... ... ... 67 5.2. Saran... ... ... 68 DAFTAR PUSTAKA ... 70 UNIVERSITAS MEDAN AREA
KATA PENGANTAR Puji dan syukur Penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, telah memberikan manusia akal budi, hikmat dan didikan sehingga manusia dapat berpikir dan belajar untuk berbuat yang lebih baik dalam kehidupan manusia di Bumi ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang "PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) KARO DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Penelitian ini dibuat sebagai salah satu persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum selain ilmu yang telah diperoleh selamam mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi hukum. Selanjutnya adapun sebagai mahasiswa ilmu hukum peneliti juga memiliki keharusan untuk turut memberikan kontribusi ilmu pengetehuan kepada masyarakat yang mana merupakan wujud tanggung sebagai bagian integral dari masyarakat Ilmiah untuk turut serta memberikan sumbangsih penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. Adapun maksud peneliti memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah penanganan terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika khususnya Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika belum berdampak banyak dalam kehidupan masyarakat khususnya di Wilayah Hukum Kabupaten Karo sehingga menimbulkan pandangan yang negative dimasyarakat. Peneliti menyadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga selesainya penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu hanya ucapan terimakasih yang bisa penulis bisa haturkan kepada : UNIVERSITAS MEDAN AREA
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, sebagai Rektor Universitas Medan Area. 2. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 3. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.H, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 4. Ibu Anggreni Atmei Lubis , SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area dan juga sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH. Selaku Wakil Dekan dalam Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area dan juga sekaligus sebagai Seketaris saya dalam penyusunan skripsi ini telah memberikan masukan agar terselesainya skripsi ini. 6. Ibu Wessy Trisna, SH.MH. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area. 7. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 8. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Kristanto Rambe, Riawindo Asay dan Ginting seluruh teman dekat penulis yang sama- sama lagi mengerjakan skripsi semoga kita sukses semua. 10. Vanecha Thereby Bangun yang selalu memberikan motivasi dan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. UNIVERSITAS MEDAN AREA
11. Kepada Komando Surbakti, Karman Surbakti, Devi, Yohanna dan seluruh teman teman terdekat , penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan semangat kepada penulis Namun penulis mempunyai harapan kiranya materi skripsi ini akan bermanfaat minimal sebagai bahan masukan mengenai tindakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Akirnya penulis memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa semoga apa yang penulis perbuat dapat berguna dan bermanfaat dikemudian, Amin. Medan, Februari 2019 Hormat Saya, DOVRIADI KARO-KARO NPM.148400247 UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR SINGKATAN BNN : Badan Narkotika Nasional BNP : Badan Narkotika Propinsi BNNK : Badan Narkotika Nasional Kabupaten CMO : Comprehensive Multidisclipinary Outline DMT : Demithyrytamine GBKP : Gereja Batak Karo Protestan LSD : Lysergic Acid Diettthylamide MUI : Majelis Ulama Indonesia NAPZA : Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif PMS : Penyakit Menular Seksual P4GN : Pencegahan Pemeberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika PMMS : Persadaan Mahasiswa Merga Silima PCD : Phencylidine PBB : Perserikatan Bangsa - Bangsa KUHP : Kitab Undang - Undang Hukum Pidana KUHAP : Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana SWGO : Sterk Werkende Geneesmiddelen Ordonantie SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SPPA : Sistem Peradilan Pidana Anak UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR TABEL Tabel Kasus BNNK Karo Tahun 2016-2018 No. Keterangan Kasus Tahun Kasus Tahun 2016 2017 1. Kasus 5 14 Narkotika 5 14 Psikotropika
Tersangka 7
18 Narkotika
7 18
Psikotropika
3. Kategori Tersangka 7 18 Pemakai 2 9 Pengedar 5 9 UNIVERSITAS MEDAN AREA Kasus Tahun 2018 7 7
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur dan memberikan kesejahteran dalam kehidupan manusia, seperti yang disampaikan oleh Roscoe Pound"Law as Tools of engenering' hukum merupakan alat yang digunakan sebagai pranata sosial.1 Sehingga penguasa dalam membuat produk hukum selalu membuat beberapa asas-asas hukum yang mendasari atau melatarbelakangi dibuatnya suatu produk hukum. Kita di Indonesia menggunakan istilah hukum. Kata hukum berasal dari kata Arab "hukum" (jamaknya ahkam) yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Kata inilah yang lama kelamaan disebut "hukum".2 Dalam berbagai bahasa lain di gunakan istilah yang lain pula, sebagai contoh: 1. Bahasa Inggris : law , misalnya private law(hukum perdata ) criminal law (hukum pidana , dan constitutional law (hukum tata negara ). 2. Bahasa Belanda : recht, misalnya privaatrecht (hukum perdata), strafrecht (hukum pidana), staatsrecht (hukum tata negara ). Ini dengan catatan bahwa istilah recht selain berarti hukum juga dapat berarti hak, seperti yang dapat dilihat dari kalimat: Ik he been recht onder het recht (saya mempunyai suatu hak berdasarkan hukum). Berbeda halnya dengan bahasa 1. Lili Rasjidi ,Dasar -dasar Filsafat dan Teori ,Bandung Citra Aditya Bakti ,2001 ,hal 65 2 . Donal Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers Pt. Raja Grafindo Persada.hal 1. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Indonesia dan bahasa inggris yang membedakan antara istilah hukum (Ingg.:law) dan hak (Ingg.; right). 3. Bahasa Perancis: droit; dimana istilah droit ini selain berarti hukum, seperti droit civil (hukum perdata), droit penale (hukum pidana), dan droit constitutioneel (hukum tata negara), juga dapat berarti hak, seperti dalam istilah driots de l`homme (hak-hak asasi manusia); 4. Bahasa Latin: jus; yang juga mengandung arti hukum dan hak .Istilah lainya dalam bahasa Latin, yaitu : lex, yang lebih berarti peraturan, dimana dari istilah ini dikenal istilah lex scripta (peraturan tertulis) dan lex non scripta (peraturan tidak tertulis )3. Dari kesemua istilah yang berkaitan dengan hukum adalah untuk membentuk suatu tujuan hukum yang didasari atas pertimbangan hukum. Adapun pertimbangan yang paling utama dari produk hukum adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum di Indonesia. Dalam menganalisa suatu produk hukum baik produk hukum itu masih dalam tahap perencanaaan ataupun ketika produk hukum itu sudah di terapkan atau diberlakukan haruslah lebih dulu mendalami tentang sejarah tata hukum di Indonesia. Ini bertujuan agar produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan sumber hukum di Indonesia. Hukum Pidana Indonesia berperan untuk mencegah dan menghukum subjek hukum dalam kehidupannya bermasyrakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asnah dalam bukunya yang memberikan intruksi terhadap Hukum Pidana di Indonesia adalah bagaimana hukum pidanan serta hal-hal yang terdapat dalam hukum pidanan seperti 3. Ibid, hal 2. UNIVERSITAS MEDAN AREA
hukum tindak pidana narkotika merupakan hal yang harus diketahui oleh mahasiswa agar bisa mencegah dan menjauhi perilaku tindak pidana narkotika.4 Sifat mencegah dapat ditinjau dari beberapa tahapan diantaranya pencegahan untuk tidak terjadinya suatu tindakan dan pencegahan yang sifatnya pemulihan. Maksud kata Pemulihan dalam tulisan ini adalah keadaan hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya suatu tindak pidana oleh subjek hukum. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang ini dibuat secara khusus yang memiliki maksud dan tujuan mengatur bagaimana pengadaan, Impor dan Ekspor, Peredaran, Label dan Publikasi, Presekusor Narkotika, Pengobatan dan Rehabilitasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyidikan, Tuntutan Pemeriksaan Sidang Pegadilan, Peran Serta Masyarakat, Penghagaan dan Ketentuan Pidana. Objek yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika. Narkotika adalah Zat atau tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.5 Setiap golongan memiliki tingkat resiko kesehatan yang berbeda-beda pula kepada penggunanya. Narkotika memiliki dua sisi, diantaranya sisi yang positif dimana Narkotika merupakan obat-obatan yang dapat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 4 . Asnah, Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Pemahaman Tentang Hukum) Yogyakarta: UII Press, 2018 hal 63. 5. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Babinkum TNI Tahun 2009. UNIVERSITAS MEDAN AREA , 7/15/2019
pengembangan ilmu pengetahuan dan sedangkan ( negatif) dapat menimbulkan ketergantungan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pendapat Dadang Hawari, bahwa orang yang telah bergantung pada narkotika, maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan dirinya. Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan, puril mata melebar, cairan hidung berlebihan, mual, muntah, diare, bulukuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia, mudah marah, emosional, serta agresif. Dadang Hawari juga menjelaskan hal apa yang menyebabkan manusia menggunakan / mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Berdasarkan data psikiater Dadang Hawari, metode rehabilitasi kasus narkoba yang memasukkan konsep agama memiliki tingkat kegagalan sekitar 12 (dua belas) persen. Sementara tingkat keberhasilan rehabilitasi kasus narkoba tanpa konsep agama hanya sekitar 43 (empat puluh tiga) persen. Selanjutnya, perlu bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para orang tua tentang seluk-beluk bahaya dan akibat narkoba, dengan mengetahui hal yang terkait dengan segala resiko dan bahaya narkoba, orang tua bisa melihat dan mendeteksi secara dini segala keanehan yang muncul dalam keseharian anggota keluarganya, baik dalam keseharian di rumah maupun aktivitas bersama rekan sebayanya. Semakin jelas bahwa faktor harmonisasi hubungan keluarga memegang peran amat menentukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.6 Dalam hakekatnya untuk mengaktualisasikan yang telah diamanatkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional dapat melakukan serangkain 6 .Tim Ahli,Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,Jakarta Timur,2009,hal 162. UNIVERSITAS MEDAN AREA
penanganan baik itu untuk memberantas tindak Pidana Narkotika dengan cara memberantas segala kegiatan baik kepada para Pembuat, Bandar dan Pengedar Narkotika secara illegal, selanjutnya juga dapat turut serta menangani orang-orang yang telah menderita akibat menggunakan dan ketergantungan Narkotika. Adapun upaya penangananya dapat berupa Pengobatan yang sifatnya medis dan Rehabilitasi yaitu pemulihan mental para pengguna dan pencandu Narkotika. Para pecandu Narkotika tidak terbatas pada usia dan kalangan, status sosial dan pekerjaan akan tetapi telah menyebar kesemua kalangan, baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya Narkotika juga mulai trand mencari korban dilingkungan Hakim, Jaksa, Polisi, TNI , Pilot dan banyak kalangan yang tidak dapat penulis sampaikan satu-persatu. Dalam hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 35 tentang perlakuan bagi anak yang merupakan Pecandu, Penyalahguna ataupun Korban penyalahgunaan Narkotika. Khusus bagi yang menjadi pecandu Narkotika adalah anak yang dimaksudkan dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 akan mendapat suatu perlakuan ataupun keadaaan yang berbeda dalam tindakan penangannannya baik itu yang berkaitan dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya disingkat UU SPPA), yaitu diversi dan yang diamanatkan oleh Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi " Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pengobatan yang dilakukan dirumah sakit yang memiliki standar-standar khusus guna tercapainya maksud dari undang-undang menjadi sebuah tantangan yang sedang dihadapi dalam rangkan mengurangi dan menyembuhkan para pengguna dan Pecandu narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanki hukumanya, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan mampu membantu penyelesaian perkara seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika , dan hal yang sangat penting adalah adanya kesadaran hukum dari seluruh masyarakat guna menegakkan hukum khususnya terhadap Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.7 Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan adanya lembaga yang dinyatakan sebagai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para pengguna narkotika. Pada peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Lapor Pengguna Narkotika (PP Nomor 25 Tahun 2011) didefenisikan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagai berikut ; Pasal 1 butir 6 PP Nomor 25 Tahun 2011 ,yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 butir 7 PP Nomor 25 Tahun 2011, yang dimaksud dengan rehabilitasi social adalah: Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial,agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 7.UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Babinkum TNI Tahun 2009. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Penjelasan Pasal 85 RUU KUHP tidak menguraikan tentang makna dari rehabilitasi dalam ketentuan ini apakah meliputi rehabilitasi medis juga rehabilitasi sosial. Dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan lembaga rehabilitasi. Misalnya, Pasal 10 menyatakan diakuinya tindakan berupa rehabilitasi medis dan psikososial sebagai kesepakatan diversi, Pasal 68 tentang rehabilitasi sosial sebagai bagian dari kewenangan pekerja sosial, Pasal 90 tentang hak anak saksi dan korban untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis. Dalam hal ini ketentuan rehabilitasi medis, psikososial dan rehabilitasi sosial pada dasarnya meliputi rehabilitasi media, sosial dan psikososial dan bukan hanya pelaku melainkan juga kepada korban .8 Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja , yaitu pasal 97 ayat(1) KUHAP berbunyi: "Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Yang tidak di jelaskan dalam KUHAP adalah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif atau imperatif. Artinya, setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus di berikan rehabilitasi. Hal ini mestinya di atur dalam aturan pelaksanaan KUHAP.9 8. Eva Achjani Zulfa dkk, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan, PT Raja Gafindo Persada, Depok,2017, Hal 59. 9. Andi Hamzah,Hhukum Acara Pidana Indonesia ,Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 206. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Perlakuan penerapan hukum yang belum sistematis yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam upaya membebaskan atau pengurangi pengunaan Narkotika oleh masyarakat khusunya generasi muda bangsa telah menjadi faktor primer. Penjatuhan hukuman yang tebang pilih dan tidak adanya kepastian hukum sehingga menyulitkan untuk melakukan perbaikan fisik ataupun psikis bagi pecandu, penguna dan penyalah guna yang perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan. Beberapa pakar psikologi hukum, antara lain menyebutkan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberi perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Sejauh mana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegak hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat10. Saat ini prevalensi penyalahgunaan narkoba di indonesia diperkirakan sebesar 2,8% atau sebanyak 5 juta jiwa dan angka ini diperkirkan akan terus meningkat jika bangsa kita tidak mampu untuk mengatasi peredaran gelap narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara sendiri saat ini berada di urutan ketiga di Indonesia yaitu sebesar 3,06% atau 300.134 jiwa. Dari seluruh daerah Sumatera Utara, Tanah Karo juga merupakan daerah yang jumah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba sangat tinggi. Melihat situasi ini, Moderamen 10. Chairudin dan Dkk, Starategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 55-57 UNIVERSITAS MEDAN AREA
GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) Kabupaten Karo melalui Komisi HIV-AIDS dan Napza Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kabupaten Karo untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Training Of Trainers kepada 17 orang Pendeta, 33 orang Vicaris dan calon Vicaris di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) konselor bagi jemaat di gereja. Kegiatan pelatihan ini diadakan karena banyak jemaat yang sudah mendatangi para pendeta dan juga Vicaris untuk meyampaikan pergumulanya tentang keluarganya sudah terjerumus ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Pada Kegiatan tersebut, BNN Kabupaten Karo yang diwakili oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat memberikan materi mengenai informasi dasar tentang penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pihak gereja bisa menjadi perpanjangan tangan BNN Kabupaten karo untuk dapat melapor ke BNN Karo agar para penyalahguna tersebut dapat dipulihlan dengan cara rehabilitasi medis dan sosial.11 Berdasarkan uraian-urain diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan tindak pidana narkotika. 1.2. Identifikasi Masalah Masalah yang dapat diidentifikasikan di dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 1. Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo di dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika . 2. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo mampu untuk mengurangi tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilyah Tanah Karo. pada tanggal,3 agustus 2018,16:58 Wib. UNIVERSITAS MEDAN AREA
3. Upaya masyarakat di dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Tanah Karo. 4. Kendala-kendala dalam proses Pencegahan dan Penaggulangan Tindak Pidana Narkotika. 1.3. Pembatasan masalah Batasan masalah ini dibuat agar penelitian lebih terarah untuk melakukan suatu penelitian dan membatasi ruang lingkup nya agar pembahasan tidak terlalu luas, adapun batasan masalah penelitian tersebut adalah: 1. Penelitian ini meneliti bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo di dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. 2. Kendala- kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam mencegah Tindak Pidana Narkotika. 3. Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penangulangan Tindak Pidana Narkotika . 1.4. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi perumusuan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo di dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika ? 2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK ) Karo dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana Narkotika. 3. Bagaimana peran masyarakat di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. UNIVERSITAS MEDAN AREA
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 1.5.1. Tujuan Penelitian. Tujuan penenelitian ini adalah: a. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui segala bentuk kegiatan dan upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. b. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apa saja kendala- kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo. c. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran serta masyarakat Karo di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. 1.5.2. Manfaat Peneliti 1. Untuk memberikan gambaran yang benar tentang tindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten Karo dalam upaya-upaya nya mengurangi orang yang menjadi atau pecandu narkotika . 2. Mengetahui proses penyebuhan dari ketergantungan Narkotika dapat memiliki manfaat bagi diri pribadi kusumnya serta kepada masyarakat Indonesia umumnya. 3. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan khalayak umum perihal langkah kongkrit dan hasil Badan Narkotika Nasional Karo dalam upaya memberantas peredaran narkotika dengan melakukan pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu narkotika. 4. Sebagai bahan pertimbangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo untuk lebih sinergi dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya tindak pidana Narkotika. UNIVERSITAS MEDAN AREA
5. Sebagai suatu sumbangan pikiran dari penulis untuk masyarakat ataupun penegak hukum untuk menangani masalah Pengobatan dan Rehabilitasi Pecandu, penggunan dan Korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupten Tanah Karo. 1.6. Kerangka Pemikiran Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya proses perwujutan ide- ide . Penegakan hukum memiliki proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku lalu lintas atau hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga melakukan kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memlihara dan mempertahankan kedamaiaan pergaulan hidup.12 Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (social defence), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan ketentraman kepada masyarakat, harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945. Maka di sadari pentingnya peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional harus memiliki peranan yang aktif dan indevedensi dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penguna narkotika. Dan dalam hal ini harus memberikan hukuman yang sesuai dengan 12 .Sajipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta,Genta Publishing, 2009, hlm vii. UNIVERSITAS MEDAN AREA
perbuatannya dan denga peraturan Undang-Undang yang telah mengaturnya agar memiliki efek jerah terhadap pengguna narkotika yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa mengenyampingkan hak-hak pelaku tindak pidana. 1.7. Hipotesis Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesis adalah pikiran dari penelitian mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat dan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesis timbul, setelah seseorang tekun mengamarin gejala-gejala tertentu, selain itu, maka hipotesis dapat pula diambil atas dasar teori-teori yang ada. Dikarenakan sumber utama dari hipotesis adalah pikiran dari penelitian mengenai gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut : a. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo pada bulan februari sampai dengan bulan Agustus dalam menaggulangi dan mencegah Narkotika yaitu dengan penyuluhan ke masyarakat - masyarakat yang ada di Kabupaten Karo , Sosialiasi ke setiap sekolah-sekolah, dan juga melakukan berbagai cara untuk mencegah dan menanggulangi narkotika di kabupaten Karo. b. Kendala- kendala yang di hadapai oleh BNNK Karo minimnya dana dan kurangnya dukungan darp pemerintah setempat. Ini yang menjadi kelemahan dan kendala dalam menjalankan tugas pembasmian peredaran narkotika di wilayah Tanah Karo. Kelemahan itu, baik dalam memaksimalkan kinekerja tim maupun dalam menyosialisasikan dampak buruknya narkoba bagi pelajar dan generasi muda. Demikian juga program penembakan di tempat bagi pengedar atau Bandar narkoba , sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Selain sampai saat ini belum ada tertangkap Bandar narkoba, personel dan senjata juga minim di BNN Karo. Kendala ini sudah beberapa kali disampaikan kepada Polres , termasuk anggaran yang di butuhkan sudah disampaikan kepada Bupati Karo, baik secara langsung maupun melalui musrenbang. UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Sejarah atau Asal Usul Kejahatan Narkotika. Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia ( sekitar Irak sekarang), dikenal suatu barang yang namanya ' Gil ' artinya adalah bahan yang menggembirakan. Gil ini lazimnya sebagai obat sakit perut, kemampuan Gil sangat terkenal pada saat itu. Di Tiongkok bahan sejenis Gil disebut dengan candu yang sudah dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840 an yaitu dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga menimbulkan suatu perang yang terkenal dalam sejarah , yaitu perang Candu pada tahun 1839- 1842 yang dimenangkan oleh inggris setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu. Proses pengolahan candu pada zaman dahulu masih sangat sederhana, salah satu prosesnya adalah menghilangkan bau , yakni dengan cara dicampur dengan air sulingan dan disimpan dalam guci 8 ( delapan) sampai 12 ( dua belas ) bulan setelah kering baru dipergunakan untuk keperluaan pengobatan.1 Ada bahan lain yanhg menyerupai candu masak, yang bernama jadam. Jadam ini bukan tergolong obat bius seperti candu yang termasuk dalam V.M.O., tetapi merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO ( Sterk Werkende Geneesmiddelen Ordonantie 1949), jadam pada mulanya berkembang di dunia Arab. Demikianlah Gil, candu serta jadam dengan segenap zat 1. Moh Taufik Makarao dkk, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta , Ghalia Indonesia , 2005, hal 16. UNIVERSITAS MEDAN AREA
dan jenisnya terus berkembang penggunaanya oleh masyarakat dunia. Keberadaanya sekarang banyak sekali jenis zat- zat narkotika, baik tergolong alami maupun sintetis ( buatan ) . 2.2. Istilah dan Pengertian Narkotika Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah " narcotics" pada farmacologie ( farmasi), melainkan sama artinya dengan " drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai. Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaanya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat- obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat- zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang- Undang Narkotika 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut , maka obat - obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahanya. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan , pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.2 Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto S.H dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa : Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan defenisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. 2. Moh Taufik Makarao dkk, Ibid hal 16. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang di buat dari candu ( morphine, codein, methadone).3 Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku " Narcotic Indentification Manual'', sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukshsin dikatakan. Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnyadiambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat , obat- obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant. Salah satu fenomena sosial yang menonjol dan menarik perhatian Dunia Internasional adalah masalah penyalahgunaan Narkotika . Fenomena sosial tersebut menarik perhatian dunia Internasional tersebut karena dirasakan dengan alasan sebagai berikut : Adiksi atau ketagihan obat-obatan Narkotika menimbulkan malapetaka bagi perorangan dan merupakan ancaman bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan aspek keamanan hidup manusia di muka bumi ini. Mata tiap Negara berkewajiban untuk mencegah dan memerangi ancaman penyalahgunaan Narkotika. Didasari bersama bahwa langkah-langkah penanggulangan yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai lintas pengedaran gelap antar benua , memerlukan koordinasi penanggulangan yang bersifat Internasional.4 Adanya kesadaran umum tiap Negara dalam menghadapi bahaya penyalahgunaan narkotika telah mendorong lahirnya konvensi Internasioanal yang diterima secara umum oleh bangsa-bangsa di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penanggulangan bahaya narkotika . Pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi lahirnya konvensi ini antara lain bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan Negara -negara di dunia perlu 3 .Moh Taufik Makarao dkk, Ibid hal 17-18. 4. Rahman Amin, Pengaturan Narkotika Menurut Konvensi Internasional , diakses dari pada tanggal 30 november 2018, pukul 23.15 wib. UNIVERSITAS MEDAN AREA
memberi perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani bersama. 2.3. Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat daan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal itu guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika5. Hal ini juga mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun maupun di kalangan anak-anak , remaja, dan generasi muda pada umunya. Ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintresis, yang dapat meyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai mengilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan -golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.6 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika 6 . Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, pasal 1 ayat 1. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Ayat 13 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.7 Ayat 14 Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara takaran yang meningkat agar terus-menerus dengan menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas .8 Ayat 15 Penyalahguna adalah orang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum .9 Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah 'narcotics' pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug'' yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesi yang dapat meyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, ketergantungan .Efek dari narkotika selain membius dan menurunkan kesadaran, dapat pula mengakibatkan daya khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesi yang dapat meyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbullkan ketergantungan . Pada mulanya zat narkotika orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat 7.Ibid,pasal 1 ayat (13) 8 .Ibid,pasal 1 ayat (14) 9 .Ibid,pasal 1 ayat (15) UNIVERSITAS MEDAN AREA
diolah sedemikian banyak seperti yang terdaapat pada saat pada saat ini, serta dapat pula disalah digunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobat, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksitensi generasi suatu bangsa10. Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek karena pembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, serta menimbulkan gejala-gejala fisik maupun mental lainya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan mengenai tujuan dari peraturan narkotika yaitu; 1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan untuk kepentingan layanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuaan. 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika,dan 3. Memberantas peredaran gelap narkotika. 4. Jenis Narkotika. 2.3.1. Jenis - Jenis Narkotika Jenis Narkotika di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 ( tiga ) golongan, yaitu Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, dan Narkotika golongan III. 10. Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika. UNIVERSITAS MEDAN AREA
1. Narkotika Golongan I Narkotika yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 2. Narkotika Golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuaan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 3. Narkotika Golongan III. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuaan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "Narkoties", yang sama artinya kata narcosis yang berarti membius. Jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang besar bagi kaum remaja apabila terjerumus kejurangnya.11 1. Candu atau disebut juga dengan opium Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamkan Papaper Somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madar. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu ternasuk jenis defressant, yaitu merangsang system saraf parasimpastis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunu rasa sakit yang kuat. Candu atau opium ini turunanya menjadi morphine dan heroin (putaw). 2. Morphine, adalah zat utama yang berkhasiat naarkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang 11. Asma, Pengantar Hukum Indonesia, yogyakarta, UUI Press, 2018, hal 71. UNIVERSITAS MEDAN AREA
membahayakan dan memiliki daya esklasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan disis yang lambat laun membahayakan jiwa. 3. Heroin, berasal dari tumbuhan papaper somniferum. Heroin disebutkan juga putaw, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi melebihi dosis, si pengguna bisa meninggal seketika. 4. Cocaine, berasal dari tumbuhan yang disebut efythroxylon coca, lalu di keringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. 5. Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana . 2.3.2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Narkotika sintesis atau buatan adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah NAPZA, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainya, NAPZA tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.12 Menurut Undang- Undang RI No.5 Tahun 1997 Pasal 1 (ayat 1 )Tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasit psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan sraf pusat yang meyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku. Didalam masyarakat NAPZA/ NARKOBA sering disalahgunakan secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan 12 . Moh.Taufik Makarao dkk ,Tindak Pidana Narkotika,Jakarta,Ghalia Indonesia,2005,hal 25. UNIVERSITAS MEDAN AREA
fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. NAPZA sangat berpengaruh pada tubuh manusia dan lingkunganya, antara lain sebagai berikut : 1. Komplikasi Medik Biasanya digunakan dalam jumlah yang banyak dan cukup lama. pengaruhnya pada : 1. Otak dan susunan saraf pusat : a) Gangguan ingat. b) Gangguan perhatian/konsentrasi c) Gangguan bertindak rasional. d) Gangguan perserpsi sehingga menimbulkan halusinasi. e) Gangguan motivasi, sehingga malas sekolah atau bekerja. f) Gangguan pengendalian diri. 4. Pada saluran napas : dapat terjadi radang paru, pembengkakan paru. 5. Jantung : peradangan otot jantung, peyempitan pembuluh darah jantung. 6. Hati ; terjadi Hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik, hubungan seksual. 7. Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS. Para pengguna NAPZA dikenal dengan perilaku seks risiko tinggi, mereka mau melakukan hubunagan sesksual demi mendapatkan zat atau uang untuk membeli zat. Penyakit Menular Sesksual yang terjadi adalah kencing nanah (GO), raja singa (Siphilis). Dan juga pengguna NAPZA yang menggunakan jarum suntik secara bersama- sama membuat angka penularan HIV menular melalui jarum suntik dan hubungan seksual, selain melalui tranfusi darah dan penularan dari ibu janin.13 Narkotika sintesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya, yaitu: 13. Kartika Sari, Farmakalogi Dasar Keperawatan, Jakarta, Trans info media,2013, hal.86. UNIVERSITAS MEDAN AREA
1. Depressants Yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syarat pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan defressant adalah sebagai berikut : a. Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit) b. Tranguilizers (obat penenang) c. Mandrax d. Ativan e. Valium 5 f. Metalium g. Rohypnol h. Nitrazepam i. Megadon, dan lain lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang salah , tak mampu mengambil keputusan yang cepat tepat. 2. Stimulans Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu meyebabkan peningkatan kesiagaan frekuensi denyut jantung bertamba, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain sebagai berikut: a. Amphetamine/ectasy b. Meth-Amphrtamine/shabu-shabu c. Kafein UNIVERSITAS MEDAN AREA
d. Kokain e. Khat f. Nikoti 3. Hallucinogens/halunsinasi Zat ini menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah , artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau ilusi. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut: a. L. S. D. (Lysergic Acid Diettthylamide) b. P. C. D. (Phencylidine) c. D. M. T. (Demithyrytamine) d. O. M. (lllicit Forms of STP) e. Psilacybe Mushrooms f. Peyote Cavtus, Bottons dan Ground Buttons 4. Obat Adiktif lain Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain lain minum seperti minuman oplosan lainnya. Pecandu alcohol cenderung kurang gizi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam fosfat, kalsium magnesium dan vitamin B12.14 Berangkangkat dari teori di atas, dimaksudkan agar lebih mempermudah meyingkap sebuah kasus tindak kejahatan, dalam hal ini kejahatan narkotika guna mengetahui bahaya dan akibat serta mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan pula berupa bahaya sosial 14. Moh.Taufik Makarao dkk Ibid, hal 26-28. UNIVERSITAS MEDAN AREA
terhadap masyarakat dan lingkungan. Secara umum dapat menimbulkan pengaruh efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala- gelala sebagai berikut : 1. Euphoria; suatu rangsang kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai ( biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang yang tidak begitu banyak). 2. Dellirium; suatu keadaan dimana sipemakai mengalami menurunya kesadaran dan timbulnya kegelisahaan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai ( biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria ). 3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami " kahayalan", misalnya melihat mendengar yang tidak ada pada kenyataannya. 4. Weakness; kelemahan yang dialami fisik atau psychis/keduanya. 5. Drowsiness; keasadaran merosot seperti orang mabok, kacau, ingatan, mengantuk. 6. Coma; keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian. 15 2.4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Kejahatan narkotika (narkotika dan obat - obatan berbahaya) adalah kejahatan Internasional dengan modus operandi yang rapi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekominikasi dan transfortasi. Kejahatan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) telah ada dari zaman sebelum masehi. Jenis narkoba yang dikenal pertama kali oleh manusia adalah narkoba alami, artinya narkoba yang langsung diambil 15. Moh.Taufik Makarao dkk ,Tindak Pidana Narkotika,Jakarta,Ghalia Indonesia,2005,hal 49. UNIVERSITAS MEDAN AREA
dari alam , jadi belum melalui proses pencampuran dengan zat-zat lainya .Adapun tanaman yang dikenal pertama kali yang dikenal adalah opium, ganja, dan vodka16. Kejahatan Narkotika, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur tentang kejahatan tesebut menghukum dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus- menerus.17 Masalah penyalahan dan peredaran narkoba telah menjadi perhatian dunia internasional. Pada awal tahun 2000 data dari UNITED NATION OFFICE ON DRUG and CRIME menyatakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba. Kalau saat ini setiap negara menyatakan bahwa orang- orang yang telah menggunakan narkoba semakin meningkat, maka data dari 200 juta kini tertentu sudah terlampaui. Tahun 2006 merupakan tahun campuran bagi pengawasan narkoba internasional. Kabar baiknya adalah kesuksesan negara- negara Segitiga Emas, adalah kesuksesan negara-negara. Namun pencapaian tersebut dibalikkan lagi oleh kabar buruk dari Afganistan. Produksi Opium Afganistan yang diperkirakan menyumbang 92% dari total supply dunia.18 Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin serius hampir semua negara di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dalam siding Internasional Conference on Drug Abuse and Ilicit Trafficking, tanggal 17-25 juni 1987, di Wina Australia, telah mengggariskan Comprehensive Multidisclipinary Outline (CMO) yang bersisi rekomendasi tentang tindakan praktis di bidang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran 16. Asama, Pengantar Hukum Indonesia,Yogyakarta, UII Press, 2018, hal.69. 17.Moh.Taufik Makarao dkk ,Tindak Pidana Narkotika,Jakarta,Ghalia Indonesia,2005,hal 2. 18. Tim Ahli,Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,Jakarta Timur ,2009 hal 39 UNIVERSITAS MEDAN AREA
gelap narkoba kepada negara-negara dan badan-badan nasional untuk digunakan sebagai pedoman bagi instlansi pemerintah. 2.4.1. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.19 Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidna kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum jenis lain. Sanksi pidana umumnya yang berlaku dimana tiap tiap norma mempunyai sanksi tersendiri dan tujuan pada akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan. Pengkajian bidang Hukum Pidana dapat dijumpai tujuan pemidanaan, antara lain sebagai beriku : 1. Untuk mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat 2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan menjadi orang yang baik dan berguna. 3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat. 4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana .20 Didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pasal 10 di atur mengenai jenis jenis pidana atau hukuman. yang dibagi menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahan : a. Hukuman-hukuman Pokok; 1. hukuman mati 19 .Abintoro Prakoso,Pembaruan Sistem Peradilan Pidana,Surabaya,Aswaja, Presindo,2012,.hal 89. 20 .Drs.Suhasril,S.H, Tindak Pidana Narkotika,Bogor ,Ghalia Indonesia,2005, hal 46. UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. hukuman penjara 3. hukuman kurungan 4. hukuman denda b. Hukuman- hukuman tambahan 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu 2. Perampasan barang yang tertentu 3. Pengumuman keputusan hakim.21 Ketentuan pasal ini berlaku pidana juga terhadap tinda pidana narkotika, hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No 22.Tahun 1997 tentang tindak pidana narkotika, pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap berlaku undang-undang lama sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang- undang ini. Oleh karena itu, sehubungan dengan sanksi terhadap tindak pidana narkotika yang disebutkan dalam Bab XII Undang - Undang No.22 Tahun 1997 yang terdapat pada pasal 78 sampai pasal 99 adalah tindak pidana kejahatan , kecuali dalam pasal 100 adalah merupakan pelanggaran. Didalam pasal ini tersebut jelas sanksi yang diatur oleh pasal 10 kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan itu diatur pula secara tegas dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997, pada pasal 80 beberapa pasal kemudian.22 2.5. Pengertian Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Masalah Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba di banyak negara sudah menjadi Persoalan yang krusial. Kontribusi paling signifikan yang dapat diperankan di tingkat kabupaten / kota, propinsi, dan tingkat nasional untuk dapat bersama sama memberantas narkoba adalah 21 .R.Soesilo,Kitab Undang-Undang hukuk Pidana,Politea Bogor, 2016,hal 34. 22. Moh.Taufik Makarao dkk ,Tindak Pidana Narkotika,Jakarta,Ghalia Indonesia,2005,hal 25. UNIVERSITAS MEDAN AREA
dengan membentuk lembaga-lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Propinsi (BNP) atau Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan wujud konkret melakukan beberapa sosialisasi.23 Badan Narkotika Nasional adalah suatu badan Instalansi yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. BNN dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawap langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika24 Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini di bentuk Badan Narkotika Nasional atau di singkat dengan BNN. Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.25 Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seseorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi. Deputi sebagaimana dimaksud adalah yang membidangi urusan Bidang Pencegahan, Bidang Pemberantasan , Bidang Hukum dan Kerja Sama, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 23 Tim Ahli,Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,JakartaTimur ,2009,hal 1. , diakses tanggal 21 mei 2018, waktu. 19.54 wib. 25 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BAB XI Pencegahan dan Pemberantasan. UNIVERSITAS MEDAN AREA
2.5.1. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Adapun Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Sebagai Berikut; a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemeritah maupun masyarakat . e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaraan gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. h. Mengembngkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika . j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.26 26. Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BAB XI Pencegahan dan Pemberantasan. UNIVERSITAS MEDAN AREA perkara 7/15/2019
2.6. Peran Serta Masyarakat Menghadapi kasus narkoba di tanah air yang semakin marak, maka kita tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama bahu- membahu dengan seluruh komponen masyarakat. Dukungan dan keikutsertaan masyarakat maupun badan penegakan hukum, badan kesehatan, sosial dan pendidikan yang terlibat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkotika, sangat diperlukan dalam menanggulani factor-faktor berbahaya yang dapat mendorong berkembangnya penyalahgunaan narkotika.27 Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawap dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika diwujudkan dalam bentuk; a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya gugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika c. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN. 27 . Tim Ahli,Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,Jakarta Timur ,2009 ,hal 161. UNIVERSITAS MEDAN AREA
d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang beersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.28 Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat (Community Based) adalah upaya untuk memberi kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut. Dalam usaha pencegahan masalah narkoba , tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk mendorong dan menggerakkan, terutama para orang tua, para remaja , sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan untuk mencegah masalah narkoba secara terpadu. Tokoh masyarakat perlu : 1. Memahami masalah penyalahgunaan narkoba , upaya pencegahan dan penanggulangan di masyarakat. 2. Mengadakan pengamatan situasi dan kondisi lingkungan di wilayahnya mengenai masalah penyalahgunaan. 3. Menggalang potensi yang ada di masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangan di sekolah dan lingkungan. 4. Mendorong, mengarahkan dan mengendalikan gerakan masyarakat untuk peduli upaya anti narkoba di lingkunganya. Tokoh-tokoh agama serta organisasi keagamaan adalah Pembina dan penuntun masyarakat kejalan yang benar. Dalam pembinaan tidaklah cukup kiranya dengan memberi pelajaran agama dan moral saja. Tokoh agama, organisasi, dan umatnya bisa membantu 28 .Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika, BAB XIII. UNIVERSITAS MEDAN AREA
mencegah penyalahgunaan narkoba dengan meyediakan usaha-usaha sosial yang meliputi antara lain sebagai berikut : a. Pendirian pusat / tempat pelayanan untuk konseling, konsultasi. b. Pendirian pusat pengobatan, penampungan dan bimbingan pada anak-anak korban narkoba. c. Mengadakan kegiatan positif sebagai pilihan lain dari penyalahgunaan narkoba. d. Penempatan pekerjaan dan program latihan.29 29 Tim Ahli,Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,Jakarta Timur ,2009, Hal 185-186. UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis , Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian 3.1.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana pekerjaannya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarnakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dalam masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta- fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.1 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara , observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubangan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang- undangan. 1. H. Zaiunuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105. UNIVERSITAS MEDAN AREA
3.1.2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat kuantitaif yaitu sutatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui .2 1.1.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo, pertimbangan mengenai pilihanya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi penulis dapat memproleh data yang lengkap, akurat dan memadai. 3.1.4 Waktu Penelitian Bulan / 2018 No. Kegiatan Juli Agustus Sept Oktober keterangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Penyusunan 1. V V V proposal Seminar 2. V proposal Perbaikan 3. proposal V V 4. Penelitian V V Penulisan 5. V V skripsi 2.Ibid. hlm 105. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Bimbingan 6. V V skripsi Seminar 7. V hasil 8. Meja hijau V V 3.2. Teknik Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan (Library Research), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatus, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang- undangan dan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi. b. Studi Lapangan (Field Research), yakni studi lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan obyek penelitian, melakukan wawancara dengan Kepala BNNK, Kasi Cegah/Dayamas dan Kasi Brantas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo. 3.3. Analisa Data Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatife. Maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan skripsi.3 3. Ibid, hlm 107. UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Sejarah Singkat Berdirinya BNNK Karo Keberadaan Badan Narkotika Narkotika Nasional Kabupaten Merupakan amanat Undang- Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor : 143 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5062) yang menyatakan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten / Kota. BNN Provinsi dan BNN Kabupaten / Kota merupakan instansi vertikal. Organisasi BNNP Tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER /04/V/2010/BNN yang berisi tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo resmi berdiri pada tanggal 01 September 2013 bersamaan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor:KEP/258/VIII/2013/BNN mengenai pengangkatan Drs. Adlin Mukthar Tambunan sebagai Kepala Badan Narkotika pertama. BNNK Karo bertempat di jalan Pahlawan No.21 Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Selanjutnya pada bulan Desember 2013 sebanyak 7 orang PNS mendapat S.Kep dari BNN Pusat dan pada bulan Februari 2014 Kasubbag, Kasi Pencegahan, Kasi Dayamas mendapat S.Kep dari BNN Pusat. Jumlah personil BNNK Karo saat ini sdebanyak 16 orang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut: 1. Visi Visi BNNK Karo adalah Kabupaten Karo bebas dari kejahatan narkoba. BNNK Karo menjadi perwakilan BNN di kabupaten Karo yang professional yang mampu menyatukan dan UNIVERSITAS MEDAN AREA
menggerakkan seluruh komponen masyarakat Karo, dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 2. Misi Misi BNNK Karo adalah BNNK Karo bersama dengan komponen masyarakat, instansi pemerintah terkait dan swasta melakukan pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika secara komperensif dan sinergis. Adapun tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang mengacu pada peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No 4 Tahun 2010 Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 adalah sebagai berikut: 1. KEPALA BNNK Karo dipimpin oleh seseorang kepala yang bertugas : a. Memimpin BNNK Karo dalam pelaksanan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupten Karo. b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Karo. 2. SUB BAGIAN TATA USAHA Sub bagian tata usaha dipmpin oleh seseorang Kepala Subagaian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan serta pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Tata Usaha meyelenggarakan fungsi; a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggran b. Pelaksanaan urusan tata persuratan dan urusan rumah tangga BNNK Karo. UNIVERSITAS MEDAN AREA
c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat. d. Penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama. e. Evaluasi dan penyusunan laporan. 3. SEKSI PENCEGAHAN Seksi pencegahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten Karo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, seksi pencegahan meyelenggarakan fungsi. a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah tanah karo. b. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Tanah Karo. 4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdyaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Tanah Karo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di sebut diatas, seksi Pencegahan meyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang Pemberdayaan Mayarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo. b. Terlaksananya program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika secara efektif di daerah Kabupaten Karo. UNIVERSITAS MEDAN AREA
5. SEKSI PEMBERANTASAN Seksi Pemberantasan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberamtasan dalam Kabupaten Karo .Dalam melaksankan tugas sebagaiman dimaksud diatas, seksi pemberantasan meyelenggrakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Tanah Karo. b. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, dan bahan adiktif lainya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol dalam wilayah Tanah Karo. c. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan asset dalam wilayah Tanah Karo.1 4.2. Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo bisa dikatakan masih muda atau baru- baru saja dibentuk. Badan Narkotika Nasional Karo resmi dibentuk dan bekerja Januari 2014 . Namun Seksi pemberantasaan baru dibentuk tahun 2016, sehingga kasus Narkotika yang ditangani oleh BNNK Karo baru ada di tahun 2016. Kejahatan narkoba adalah masalah serius yang mengancam setiap orang pada setiap saat. Maka, dalam mengemban misi P4GN ( Pencegahan pemeberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ,Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam usianya yang masih sangat muda sedang bergegas menggandeng seluruh pihak termasuk instansi pemerintah maupun swasta instansi pemerintah maupun swasta menjadi kader anti narkoba. Bahkan Peredaran narkoba di wilayah Tanah Karo meningkat setelah kota Medan. diakses pada tanggal 5 september 2018,pukul 23.15. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo, Heppi Karo- Karo menekankan pentingnya pelaporan pecandu narkoba kepada BNN untuk mendapat perlindungan. Maka dari itu, Heppi Karo-Karo untuk sementara ini melakukan test urine Kepala Desa Kabupaten Karo dan perangkatnya yang dilakukakan secara bergilir di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Namun hasil sementara yang telah dilakukan terdapat beberapa yang telah dinyatakan positif pengguna narkoba dan sejenisnya. Lebih lanjut Kepala BNNK Karo menegaskan untuk selanjutnya direkomendasikan untuk direhabilitasi ke panti rehab atau dilakukan pembinaan secara hukum.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam komitmennya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nartkotika dan Prekursor Narkotika (disingkat P4GN) mempunyai strategi,diantaranya ; a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan cara membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga masyarakat memiliki sikap mental yang terampil menolak bahaya narkoba. b. Melakukan ekstensifikasi dan intenfikasi pemberdayaan peredaran gelap narkoba. Dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. c. Mendorong penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan atau pecandu narkoba untuk mengingkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. 2 . Hasil wawancara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dengan,Naksir Karo- Karo,S,Pd pada tanggal, 28 agustus 2018. UNIVERSITAS MEDAN AREA
d. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran narkoba baik dari luar negri maupun dalam negeri, dengan cara memetakan, mengungkap sindikat penyallahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan atau precursor narkotika serta menyita asset pelaku kejahatan narkoba. Pemberantasan dan pencegahan ditujukan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Karo, baik itu pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri maupun pencegahan terhadap seluruh masyarakat agar diharapkan tidak akan melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika ini. Dalam upaya pencegahan dan pemeberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo melakukan 3 fungsi kerja yang terbagi dalam 3 seksi , yaitu ; 1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dimana seksi ini bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder Narkotika dan Prekursor Narkotika dan juga memberdayakan segenap potensi yang ada di masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran dan peyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika. Contoh kegiatanya adalah tes Urine, Penyuluhan, Razia tempat hiburan ,Kerjasama antar Instansi terakait P4GN dan lain- lain. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo pada bulan februari sampai dengan bulan Agustus dalam menaggulangi dan mencegah Narkotika yaitu dengan penyuluhan ke masyarakat - masyarakat yang ada di Kabupaten Karo , Sosialiasi ke setiap sekolah-sekolah, dan juga melakukan berbagai cara untuk mencegah dan menanggulangi melalui media seperti, UNIVERSITAS MEDAN AREA jaringan 7/15/2019
a. Media Online , BNNK Kabupaten Karo sudah melakukan pencegahan dan penanggulangan melalui media online sudah melakukakan sebanyak 7 (Tujuh) kali dan yang sudah merespon atau menanggapi sebanyak 10.940 (Sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh) orang . b. Media Penyiaran, BNNK Kabupaten Karo sudah melakukan pencegahan dan penanggulangan melalui penyiaran Radio sebanyak 5 (Lima) kali dan sudah menanggapi atau mendengar sebanyak 50.000 (Lima puluh ribu) orang. c. Media Cetak, BNNK Kabupaten Karo sudah melakukan pencegahan dan penanggulangan melalui cetak sebanyak 2 (Dua) kali dan yang menanggapi sebanyak 200.000 (Dua ratus ribu) orang.3 Akibat maraknya peredaran narkoba jenis sabu sabu belakangan ini membuat warga semakin resah, apalagi peredaran sabu bukan saja di kota namun peredarannya saat ini hingga memasuki pelosok desa. Hal ini salah satu momok yang menakutkan bagi warga, sehingga kita tetap waspada agar anak- anak jangan sempat menyentuh narkoba. Kita ketahui, bahwa bagi orang yang sudah terkontaminasi dan ketergantungan akkibat pengaruh narkoba, maka cara berfikir dan tingkah lakunya jauh berbeda jika di bandingkan dengan warga yang tidak pernah menyentuh narkoba sama sekali Menyikapi agar warga sadar dari bahaya narkoba, maka dilaksankan sosialisasi bahaya bagi pengguna narkoba di Desa Kutambelin yang bertempat di jambur desa tersebut dengan narasumber dari BNNK Karo dan sebagai panitia pelaksana Persadaan Mahasiswa Merga Silima (PMMS) Universitas Medan Area (UMA) Medan didampingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dr, Rizkan Zulyandi, SH ,MH dan juga saya ikut berperan dalam 3 . Hasil wawancara Kasi cegah/Dayamas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dengan,Muara ginting,pada tanggal, 28 agustus 2018. UNIVERSITAS MEDAN AREA
panitia pelaksana tersebut dari Persadaan Mahasiswa Merga Silima. Dalam Arahanya, warga diingatkan agar menjauhi segala bentuk narkoba dan jangan sesekali menggunakanya, apalagi saat ini narkoba merupakan musuh besar utama bagi masyarakat seluruh indonesa. Selain itu BNNK Karo serta Muspika kecamatan naman teran juga menghimbau bagi warga yang sudah terkontaminasi akibat penyalahgunaan narkoba maka segera di rehabilitasi agar dapat sehat kembali. Menurut Kepala Desa Kutambelin, Medi Sahman Surbakti, adanya sosialisasi tersebut, untuk mengingatkan warga agar menjauhi narkoba dan tidak sama sekali menggunakanya, karena narkoba tidak baik untuk tubuh manusia dan malah merusak. Disambungnya lagi, sebelum acara dilaksankan ,warga bersama PMMS UMA Medan terlebih dahulu melakukan gotong royong bersama di sekitar kampong yang dilakukan pagi hari hingga siang. Setelah itu pada malam harinya maka acara sosialisasi terhadap bahaya narkoba dilaksanakan dengan narasumber dari BNNK Karo. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Salah satu upaya yang mereka lakukakan adalah melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke desa-desa. Seperti yang disampaikan Kepala Badan Narkotika Kabupaten Karo saat melakukan penyuluhan di Desa Sada Perarih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, menjelaskan bahwa peredaran narkoba di tanah karo mengingkat setelah Kota Medan. Bahkan perputaran uang ratusan juta setiap hari dari hasil jual beli narkoba. Hal yang sama juga yang disampaikan Kapolsek Simpag Empat, AKP Nasrisdes Syarif, Danramil Simpang Empat, Kapten Inf Julester Surbakti dan Kades Sada Perarih Perdinan Surbakti. Adapun tujuan dari dilaksanankan nya penyuluhan tersebut adalah untuk memberikan wawasan dan pengertahuan kepada masyarakat, mulai dari generasi muda hingga orang tua UNIVERSITAS MEDAN AREA
tentang bahannya narkoba. Begitu juga dengan dampak buruk yang ditimbulkan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Diharapkan warga desa juga ikut bekerja sama dengan pihak pihak yang berwajib untuk memberantas narkoba. BNNK Karo juga sering melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah atau lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan berperan penting setelah keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang anak dari sekolah sampai Perguruan Tinggi. Lembaga Pendidikan yang bersih dari narkoba akan melahirkan bibit- bibit generasi yang berprestasi dalam bermoral generasi inilah yang menjadi tumpuan negeri ini di masa depan. Karena situasi inilah, BNNK Karo menyadari bahwa penting sekali upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba memalui program sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar. Maka dari itu BNNK Karo berharap melalui kegiatan penyuluhan ini bisa menambah wawasan para pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya melakukan berbagai penyuluhan saja Kepala BNNK Karo ,Heppy Karo- Karo bersama dengan Kepala Rutan Kabanjahe, Theo Purba juga melakukan pembinaan di hadapan 400 (Empat ratus) warga binaan di Rutan Kabanjahe. Sebanyak 400 (Empat ratus) warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kabanjahe, rata- rata terlibat dengan kasus narkoba, baik wanita maupun laki- laki. Bersama BNN dan Polres Karo, Rutan Kabanjahe secara rutinitas melakukan pembinaan warga tahanan. Baik spritualis maupun kesadaran bernegara dalam meningkatkan patriotisme dan nasionalisme. Warga binaan secara bergantian dibina menjadi pemimpin upacara bendera yang diikuti seluruh warga binaan. Kepala Rutan Kabanjahe mengatakan, selalu menemukan sabu- sabu melalui makanan atau melalui UNIVERSITAS MEDAN AREA
berbagai jenis oleh oleh, atau dari telepon genggam tamu maupun di dalam pembalut wanita yang tidak terduga bertamu menemui warga binaan. Juga pernah ditemukan dari warga binaan sepulang mengikuti persidangan dari Pengadilan Negeri. Theo dibantu 3 pejabat strukturalnya selalu bekerjasama sehingga upaya pemasokan sabu-sabu kepada warga binaan sampai kini teratasi. Tidak ada anggota Rutan yang bermain atau pengedar sabu di Rutan. Pembinaann kepada warga binaan juga tidak lepas berkat kerjasama dengan Kepala BNNK Karo an sejumlah pemuka agama rutin melakukan pembinaan spritualis, senam secara bergantian..4 Kegiatan- kegiatan yang dilakukan BNNK Karo tesebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan , pemahaman mengenai narkotika secara menyeluruh mulai dari pengetahuan tentang jenis jenis narkotika serta dampak apa saja yang ditimbulkan dari narkotika tersebut serta ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kegiatan ini ditujukan bagi semua kalangan masyarakat baik bagi masyarakat yang bukan pengguna agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun bagi para pelaku penyalahguna agar diharapkan pelaku yang telah menjadi penyalahguna ini nantinya apabila telah sembuh akan kembali menjadi penyalahguna narkotika lagi. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh bagian pencegahan dan pemberantasan BNNK Karo terus diadakan. Secara global strategi yang diterapkan adalah ''Suplly dan Demand Reduction ' yakni bagaimana mengurangi permintaan dan pasokan. Untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan misi, tujuan, program , sasaran dan kegiatan . Maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BNNK Karo dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika secara komperenshif dan multidispliner, perlu ditetapkan arah kebijakan BNN 4 .Hasil dari Data dan Wawancara di BNNK Karo,pada tanggal 29, september, 2018 UNIVERSITAS MEDAN AREA
Untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkoba , diperlukan profesionalisme sumber daya manusia. Guna meningkatkan kemanpuan professional tersebut perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, baik pagi personil Badan Narkotika Nasional , aparat pemerintah maupun masyarakat. Impelementasi dalam mewujudkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diarahkan pada prioritas kegiatan : 1. Dalam mencegah pemberantasan penyalahgunaan dan perdedaran gelap narkoba dilakukan dengan pendekatan komprehensif dimensional. 2. Membangkitkan dan memberdayakan segala potensi masyarakat, bangsa, dan negara untuk bersatu pada membangun komitmen menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dn peredaran gelap narkoba . 3. Pelibatan media massa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan gelap naarkoba. 4. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sungguh- sungguh konsiten sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai basis pelaksanaan program P4GN serta pembangunan sistem pelayanan informasi berbasiskan teknologi.5 5 . Tim Ahli,Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,Jakarta Timur ,2007,2009,hal 126. UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. Seksi Rehabilitasi Seksi ini bertugas memfasilitasi bagi para pengguna atau korban penyalahgunaan Narkotika untuk di rehabiltasi, baik rehabilitasi rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap. Sejauh ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo (BNNK) menyatakan apabila seseorang itu telah positif penyalahguna narkoba baik itu akibat pengaduan orang tua maupun tertangkap oleh BNN saat razia maka akan diadakan skrining test. Dan apabila di dalam skrining test tersebut dia telah positif sebagai pengguna narkoba maka akan dianjurkan untuk segara direhabilitasi, dengan menggunakan assesmen untuk menentukan sampai tingkat mana penyalahguna nya tersebut. Panti Rehabilitasi terbagi menjadi dua bagian yaitu: a. Rehabilitasi rawat jalan, yang langsung berada di Badan Narkotika Nasioinal Kabupaten Karo (BNNK Karo) b. Rehabilitasi rawat inap yang ada di provinsi atau pun pusat. Sejauh ini tingkat keberhasilan Badan Narkotika Kabupaten Karo pada tahun 2017 hingga dengan saat ini 2018 telah terhitung 80 orang sebagai rawat jalan dan rawat inap sebanyak 10 orang6 Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi, rehabilitasi dibagi menjadi dua yaitu : a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan 6 . Hasil wawancara Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dengan,dr .Rasie Erytrriana br,Pinem Pada tanggal, 28 agustus 2018. UNIVERSITAS MEDAN AREA
b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang di tunkuk oleh Menteri. Lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukakan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan atau rehabilitasi medis, peyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggrakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagai altenatif dapat ditinjau dari 2 aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masayarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara menyelesaikan konflik mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian, menghilangkan noda- noda, memperkuat kembali nilai- nilai hidup didalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum, dalam hal ini nagi penyalahguna narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.7 Bidang rehabilitasi terdiri atas seksi penguatan lembaga rehabilitasi dan seksi pasca rehabilitasi. Tugas seksi rehabilitasi penguatan lembaga rehabilitasi adalah melakukan penyipan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, 7 . UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BAB IX Pengobatan dan Rehabilitasi, CitrabUmbara, Bandung, 2016. UNIVERSITAS MEDAN AREA lain 7/15/2019
asesmen bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/Kota , dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi. Tugas dari seksi Pasca Rehabilitasi adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingnya, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/Kota dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi. 3. Seksi Pemberantasan Seksi ini bertugas untuk menindak ( Represif ) para pelaku pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam tugas ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo sudah dilengkapi oleh penyidik sehingga dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo sudah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah dapat langsung dilimpahkan ke Jaksa tanpa Harus melalui Polsek maupun Polres setempat.8Bidang Pemberantasan terdiri atas ; 8. Hasil wawancara Kasi Brantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dengan,Jahongman sitopu,Pada tanggal, 28 agustus 2018. UNIVERSITAS MEDAN AREA
1. Seksi Intelijen Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyipan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemamfaatan intelijen teknologi dalam wilayah Tanah Karo dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan Intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi intelijen mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan seksi intelijen BNNK Karo. b. Melakukan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi data tindak pidana narkotika , dan precursor narkotika. c. Melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau tempat yang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan tindak pidana narkotika. d. Melakukan pemetaan kasus intelijen berbasis teknologi di wilayah Tanah Karo. e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 2.Seksi Penyidikan Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika .Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran UNIVERSITAS MEDAN AREA
gelap Narkotika Psikotropika, dan bahan adiktif lainya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol dalam wilayah Tanah Karo.9 Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian. c. Mencari keterangan dan barang bukti. d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya. e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaaan surat-surat. f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi. h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara. i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.10 Dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN berwenang : a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan seta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika . 9 . Moh.Taufik Makarao dkk ,Tindak Pidana Narkotika,Jakarta,Ghalia Indonesia,2005,hal 140. 10. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,BABXII Penyidikan,Pemeriksaan ,Penuntutan ,hal.30 UNIVERSITAS MEDAN AREA
b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika. c. Memanggil orang untuk didengar keteranganya sebagai saksi. d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka. e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika f. Memeriksa surat dan dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika . g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional. i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. j. Melakukan tehnik penyedikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. k. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. l. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan tugas penyidikan . m. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan narkotika. Penyidik BNN yang dimaksud diatas adalah : UNIVERSITAS MEDAN AREA
a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum. b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak yang terkait. c. Untuk mendapat keterangan dari pihak atau lembaga keuangan lainya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa . d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan prekursor narkotika. e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melaramg seseorang berpergian ke luar nengeri. f. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, penyitaan barang bukti di luar negri.11 3. Seksi Pengawasan Tahanan , Barang Bukti dan Aset Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana narkotika. Untuk itu maka penyidik lebih jauh berupaya agar untuk menemukan barang bukti yang ada di tempat kejadian. Bagian yang paling penting dalam proses perkara adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalalah atau dibebaskan untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda- benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana,sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim 11. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,BABXII Penyidikan,Pemeriksaan ,Penuntutan ,hal.30 UNIVERSITAS MEDAN AREA
dikenal dengan istilah"Barang Bukti". Yang dimaksud dengan barang bukti itu adalah Barang bukti atau copus delicti adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan sattu persatu peratutran perundang-undangan maupun pelaksananya, tidak ada satu pasal pun yang memberikan defenisi maupun pengertian mengenai barang bukti.12 Jadi pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana narkotika itu dimulai sejak diketahuinya telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat, sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan setelah penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup , yakni apabila diduga atau dikhawatirkan seseorang tersangka pelaku tindak pidana narkotika akan pengusutan tindak pidana tersebut. Proses selanjutnya penyidik membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimna dalam Pasal 75 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. Jadi singkatnya bahwa setiap tindakan penyidik yang di mulai dari pemeriksaan tersangka, pengangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, dan lain- lain harus dibuatkan berita acaranya.13 4.2.1. Laporan Kasus Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Tahun 2016 -2018. Tabel Kasus BNNK Karo Tahun 2016-2018 No. Keterangan Kasus Tahun Kasus Tahun Kasus Tahun 2016 2017 2018 12 .Ratna Nurul Afiah,dkk, Barang Bukti dalam Proses Pidana,Jakarta,Sinar Grafika,1989,hal.14. 13 . Moh.Taufik Makarao dkk ,Tindak Pidana Narkotika,Jakarta,Ghalia Indonesia,2005,hal 62.. UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kasus 5
14 7
Narkotika 5
14 7
Psikotropika
Tersangka 7
18 9
Narkotika 7
18 9
Psikotropika
3. Kategori Tersangka 7 18 9 Pemakai 2 9 3 Pengedar 5 9 6 Dari data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo tersebut merupakan data pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang merupakan data yang terungkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNNK Karo. Dari data diatas pada tahun 2016 dimana terdapat 5 (Lima) kasus narkotika dan terdapat 7 (Tujuh) tersangka. Dimana di dalam kategori tersangka pengedar lebih banyak daripada pemakai. Pada tahun 2016 data kasus BNNK Karo dapat dikatakan jumlah tersangkanya tidak banyak. Lalu, pada tahun 2017 data kasus Narkotika meningkat sebanyak 14 (Empat Belas) kasus dan terdapat 18 (Delapan) tersangka. Dari 18 (Delapan) tersangka tersebut terdapat pemakai 9 (Sembilan) dan pengedar 9 (Sembilan). Tetapi, pada tahun 2018 data kasus narkotika menurun menjadi 7 (Tujuh) kasus yang terdiri dari 9 (Sembilan) tersangka. Dari ke 9 (Sembilan) tersangka tersebut, jumlah pengedar sebanyak 6 (Enam) dan jumlah pemakai 3 (Tiga). Dari keseluruhan data dari tahun 2016 sampai dengan 2018 bahwa kasus Narkotika di Tanah Karo meningkat setiap tahunya. Maka dari itu dapat UNIVERSITAS MEDAN AREA
disimpulkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo belum efektif . Seharusnya BNNK Karo lebih bekerja keras untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika supaya masyarakat yang ada di Tanah Karo bebas dari Narkoba. Berdasarkan dari laporan kasus Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo diatas . Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, jenis tindak pidana yang lebih banyak adalah tindak pidana Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu- shabu. Undang-Undang yang dilanggar pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 127 ayat(1) huruf a dari Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, meyimpan, menguasai, atau meyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman , dipidana dengan penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000,00 ( delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 ( delapan miliar rupiah ).14 4.3. Kendala- Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK ) Karo Badan Narkotika Kabupaten Karo mengakui minimnya dana dan kurangnya dukungan daripada pemerintah setempat. Ini yang menjadi kelemahan dan kendala dalam menjalankan tugas pembasmian peredaran narkotika di wilayah Tanah Karo. Kelemahan itu, baik dalam memaksimalkan kinekerja tim maupun dalam menyosialisasikan dampak buruknya narkoba bagi pelajar dan generasi muda. Demikian juga program penembakan di tempat bagi pengedar atau Bandar narkoba , sampai saat ini belum dapat dilaksanakan . Selain sampai saat ini belum ada tertangkap Bandar narkoba, personel dan senjata juga minim di BNN Karo. Kendala ini sudah 14.Data Laporan Kasus BNNK Karo ,pada tanggal 28 agustus 2018 UNIVERSITAS MEDAN AREA
beberapa kali disampaikan kepada Polres, termasuk anggaran yang di butuhkan sudah disampaikan kepada Bupati Karo, baik secara langsung maupun melalui musrenbang. Oknum dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Karo juga menentang dan tidak mendukung usulan yang yang di buat BNNK Karo. Hal ini memang menentang BNN untuk melakukan tugas - tugasnya. Dengan dialog dan dukungan saudara tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat dan para teman-teman dari wartawan, disepakati beberapa kesimpulan, diantaranya menolak dan perang terhadap narkoba, mendukung segala upaya pemberantasan dan rehabilitasi. Siap mensosialisasikan bahaya narkoba bagi masyarakat terutama para pelajar dan generasi muda. Siap membantu tim relawan anti narkoba di lingkungan dengan komunitas agama masing masing. Yaitu dengan meyembunyikan lonceng gereja, membunyikan sirenne masjid. Membunyikan kentongan di kantor-kantor kepada desa bersamaan pada waktu yang disepakati sebagai tanda peringatan bahaya narkoba dan perang terhadap narkoba. 4.4. Peran Masyarakat Dalam Membantu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.15 Badan Narkotika Kabupaten Karo mengatakan bahwa masayarakat karo adalah kunci utama dari pemberantasan penyalahguna narkoba. Karena kejahatan narkoba bukan masalah yang mudah. Hal ini disebabkan karena kejahatan lintas negara yang terorganisir dan merupakan kejahatan yang sangat serius karena mampu menghancurkan generasi bangsa dalam waktu 15. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,Bab XIII Peran Serta Masyarakat, hal 44. UNIVERSITAS MEDAN AREA
singkat. Untuk itu amatlah penting persatua dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam usaha petrang melawan kejahatan narkoba. BNNK Karo sebagai salah satu perpanjangan tangan BNN RI dalam menangani kejahatan narkoba memiliki tugas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Tanah Karo. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat BNNK Karo berusaha untuk menghimpun partisipasi masyarakat karo untuk melakukan aksi P4GN dan sebagai mediator dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba untuk dirujuk ke balai rehabilitasi BNN dan balai rehabilitasi lain hasil kerja sama dengan kementerian sosoial, dinas kesehatan dan pigak swasta. Dalam hal pemberantasan , BNNK Karo adalah fasiliator masyarakat dalam pemetaan dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika. Untuk melakukan 3(Tiga) upaya utama untuk menghancurkan kejahatan narkotika tersebut tidak mampu berjalan sendiri. Dengan hanya 24 (Dua puluh empat), orang pegawai BNNK Karo saat ini.16 Menyikapi agar warga sadar dari bahaya narkoba, maka tokoh agama berkomitmen untuk membantu BNNK Karo untuk memberantas peredaran narkotika di Tanah Karo. Ketua MUI Karo Haji A Tarigan mengatakan, pihak terkait belum serius membasmi peredaran narkoba di Tanah Karo. Maka dari itu tokoh agama melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyrakat. Sementara itu Ketua Umum Moderamen Gereja Batak Karo Protestan Pdt. Agustinus meyampaikan dalam sambutanya, Moderamen GBKP akan mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung BNNK Karo dalam memberantas peredaran gelap narkotika bersama dengan klasis-klasis dan seluruh jemaat GBKP di Tanah Karo. Moderamen GBKP dan BNNK Karo sepakat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN di Kabupaten Karo, bersama- 16. diakses pada tanggal 5 september 2018,pukul 23.15. UNIVERSITAS MEDAN AREA
sama membentuk kader anti narkoba, bersama-sama menghimpun masukan dan saran berbagai elemen masyarakat yang terkait narkoba dan permasalahanya serta solusinya. Melihat maraknya peredaran narkotika di Tanah Karo, maka para pemuda pemudi Persadaan Mahasiswa Merga Silima Univeritas Medan Area ( PMMS UMA) ikut berperan dalam mencegah dan menanggulangi Narkotika, dengan mengadakan sosialisasi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Karo, yang didampingi langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dr, Rizkan Zulyandi, SH, MH, dengan narasumber dari BNNK karo . Dalam pelaksanaan tersebut diingatkan agar warga menjauhi segala bentuk narkoba17. Maka usaha menekan kejahatan narkoba akan gagal. Oleh karena itu , kita semua warga Tanah Karo Simalem inilah kunci utama menekan kejahatan narkoba. Upaya yang dilakukan bisa diawali dari diri sendiri, yaitu pencegahan. Selanjutnya, masyarakat Tanah Karo harus berani membawa pecandu narkoba agar dapat segera diobati melalui rehabilitasi. Jika tidak, maka masa depan dan nyawa mereka yang akan terancam 17 . diakses pada tanggal 1 Desember 2018, pukul 23.22 Wib. UNIVERSITAS MEDAN AREA
BAB V PENUTUP 5.1. SIMPULAN Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo pada bulan februari sampai dengan bulan Agustus dalam menaggulangi dan mencegah Narkotika yaitu dengan penyuluhan ke masyarakat - masyarakat yang ada di Kabupaten Karo, Sosialiasi ke setiap sekolah-sekolah, dan juga melakukan berbagai cara untuk mencegah dan menanggulangi. Maka dari itu untuk mengatasi Tindak Pidana Narkotika di Tanah Karo, peran dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo penting dan diharapkan dapat menganggulangi masalah narkotika di Tanah Karo. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam komitmennya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nartkotika dan Prekursor Narkotika (disingkat P4GN) mempunyai strategi,diantaranya ; a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan cara membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga masyarakat memiliki sikap mental yang trampil menolak bahaya narkoba. UNIVERSITAS MEDAN AREA
b. Melakukan ekstensifikasi dan intenfikasi pemberdayaan peredaran gelap narkoba. Dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. c. Mendorong penyedian sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan atau pecandu narkoba untuk mengingkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. 2. Peran serta dukungan dan keikutsertaan masyarakat maupun badan penegakan hukum, badan kesehatan, sosial dan pendidikan yang terlibat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkotika, sangat diperlukan dalam menanggulani factor- faktor berbahaya yang dapat mendorong berkembangnya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu , kita semua warga Tanah Karo Simalem inilah kunci utama menekan kejahatan narkoba. Upaya yang dilakukan bisa diawali dari diri sendiri, yaitu pencegahan. Selanjutnya, masyarakat Tanah Karo harus berani membawa pecandu narkoba agar dapat segera diobati melalui rehabilitasi. Jika tidak, maka masa depan dan nyawa mereka yang akan terancam. 5.2. SARAN Sehubungan denga penulisan skripsi ini, saran ini semata- mata hanya masukan dari penulis berdasarkan penelitian yag dilakukan, adapaun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut: 1. Hendaknya BNNK Karo lebih bekerja keras untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika supaya masyarakat yang ada di Tanah Karo bebas dari Narkoba. UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. Disarankan agar BNNK Karo tidak sekedar melakukan sosialisasi atau penyuluhan- penyuluhan saja. BNNK karo perlu merancang pemikiran baru agar lebih aktif lagi dalam memberantas Narkotika. 3. Hendaknya BNNK Karo mengenai masalah kendala- kendala atau hambatan- hambatan yang ada, agar segera diatasi dan diselesaikan. Supaya dalam melakukan tugas dalam memberantas Narkotika di Tanah Karo cepat teratasi 4. Hendaknya kepada masyarakat seluruh Tanah Karo agar juga memberi dukungan penuh kepada BNNK Karo, agar dapat bekerja dengan optimal dan akan mampu menghadapi permasalahan Narkotika di wilayah Tanah Karo dapat teratasi dan Tanah Karo bebas dari narkoba. UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR PUSTAKA `A Buku : Asnah, Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Pemahaman Tentang Hukum) Yogyakarta: UII Press, 2018. Asama, pengantar hukum Indonesia,Yogyakarta, UII Press, 2018. Andi hamzah, hukum acara pidana indonesia ,sinar grafika, jakarta, 2016, Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana, Surabaya, Aswaja Presindo,2012,. Donal Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers Pt. Raja Grafindo Persada. Eva achjani zulfa dkk, perkembangan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan, PT rajagrafindo persada, depok, 2017. H. Zaiunuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 Kartika Sari, Farmakalogi Dasar Keperawatan, Jakarta, Trans info media,2013, Lili Rasjidi , Dasar -dasar Filsafat dan Teori , Bandung Citra Aditya Bakti, 2001. Moh.Taufik Makarao dkk. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005. R.Soesilo, Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Politea Bogor, 2016, Ratna Nurul Afiah dkk, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 1989. Suhasril, Tindak Pidana Narkotika, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, Sajipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009. Tim Ahli, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta Timur, 2009 . UNIVERSITAS MEDAN AREA
B. Peraturan, Undang-Undang dan Ketetapan MPR Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan psikotropika Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang- Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana C. Internet dan Website diakses pada tanggal 5 september 2018,pukul 23.15. pada tanggal 26 juli 2018,pukul 21:13 wib. , diakses tanggal 21 mei 2018, waktu. 19.54 wib UNIVERSITAS MEDAN AREA