PROYEK TAMAN GEOLOGI PREMIUM DI TAMAN NASIONAL KOMODO : UPAYA KONSERVASI KOMODO OLEH PEMERINTAH? Oleh : Neni Nurjanah Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman kekayaan fauna di dunia, jumlah fauna yang ada di perkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia.1 Indonesia juga memiliki habitat bagi satwa-satwa endemik, namun demikian Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka hewan terancam punah yang tinggi. Menurut IUCN jumlah satwa liar yang terancam punah ada 184 untuk jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amphibi dan 140 jenis lainnya.2 Salah satu satwa endemik yang dilindungi di Indonesia adalah komodo atau disebut Varanus Komodoensis3 yang merupakan spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (28/10/2020) menjelaskan jumlah total biawak komodo yang pada 2018 sebanyak 2.897, bertambah 125 menjadi 3.022 pada tahun 2019.4 1 Profauna, "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia", indonesia#.X6qx1R4xWDY, diakses pada 10 November 2020 2 Menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature) 2013 jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (critically endangered) 69 spesies, kategori endangered 197 spesies, dan kategori rentan (vulnerable) 539 spesies 3 Latin hewan.html, diakses pada 10 November 2020 4 Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno mengatakan bahwa populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya adalah 5% dari populasi di Pulau Rinca atau sekitar 66 ekor. Bahkan biawak komodo di Lembah Loh Buaya selama 17 tahun terakhir relatif stabil dengan kecenderungan sedikit meningkat di lima tahun terakhir. (Liberty Jemadu, "KLHK: Meningkat", Populasi terus-meningkat, diakses pada 10 November 2020.) Tips Seo, "Daftar Nama atau Ilmiah dan Hewan", Tumbuhan Terus Komodo
Meski keberadaan komodo terlihat meningkat, namun populasinya tetap merupakan hewan yang rentan akan kepunahan. Dengan keberadaan komodo sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah, komodo memiliki habitat yang dijadikan taman nasional yaitu Taman Nasional Komodo yang bertujuan untuk melindungi keberadaan komodo. Pulau Komodo yang berada di ujung paling barat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk didalamnya Pulau Rinca dan Pulau Padar juga telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Biosfer yang berada di bawah naungan UNESCO sejak tahun 1991.5 Pada saat ini terdapat rencana pembangunan Taman Geologi yang akan dibangun di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur utama di Taman Nasional Komodo dinilai oleh beberapa lembaga bertentangan dengan keberadaan Taman Nasional Komodo itu sendiri sebagai sebuah kawasan konservasi. Banyak kalangan yang tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut, hal ini dikarenakan akan membawa ketidakadilan bagi lingkungan karena dapat merusak ekosistem dan habitat dari komodo maupun alam yang ada di kawasan tersebut. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.6 Berbicara mengenai keadilan disini berbagai kalangan menganggap adanya ketidakadilan dalam pembangunan Taman Geologi di Taman Nasional Komodo. Tidak dapat disangkal bahwa peran dari pemerintah diperlukan dalam penegakan keadilan. Dalam hal ini lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup yang ada di dalamnya, pengelolaan lingkungan yang tidak efisien akan berdampak terhadap terganggunya tatanan kehidupan. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari 5 Bimo Aria Fundrika-Dini Afrianti Efendi, "Wajib Tahu, Ini Sejarah Panjang Penetapan Taman Nasional Komodo", diakses pada 11 November 2020 6 Dardji Darmohardjo, Shidarta., Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), 155.
tidak seimbangnya antara norma hukum dengan realisasi penegakan hukum di lapangan. Dinamika pembangunan membawa perubahan terhadap lingkungan. Siahaan membagi dua faktor dari dinamisasi pembangunan yang akan berdampak pada lingkungan hidup.7 Pertama, manfaat sebagai tujuan dan faktor-faktor yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri, dan kedua adalah kerugian-kerugian yang berasal dari kegiatan pembangunan. Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif.8 Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merancang pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, salah satunya di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur yang akan dijadikan destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep Taman Geologi atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan yang berkelanjutan. Melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR menganggarkan 52 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra suvenir, kafe dan toilet publik. Selain itu juga akan dibangun kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, penginapan untuk peneliti dan pemandu wisata, area trekking untuk pejalan kaki dan shelter pengunjung di desain melayang setinggi 2 meter atau elevated agar tidak mengganggu lalu lintas komodo. Pembangunan Taman Geologi ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, banyak pihak beranggapan bahwa pembangunan ini bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat setempat, selain akan berdampak terhadap komodo hal ini juga akan berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Kebutuhan akan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam UUD NRI 1945 7 Nommy Horas Tombang Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Cetakan ke 2 (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 256. 8 Arief Hidayat, Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 68. telah
dalam Pasal 28H (1) yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Diatur pula dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dalam pasal 9 (3) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan: "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".9 Dengan berlangsungnya pembangunan Taman Geologi di Taman Nasional Komodo, maka cita- cita dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang dalam hal ini adalah melindungi dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan belum dapat tercapai. Dengan adanya pembangunan Taman Geologi Tersebut, maka lingkungaan hidup di kawasan Taman Nasional Komodo akan terganggu dan mengalami kerusakan, karena Taman Nasional Komodo tidak hanya tentang komodo. Didalamnya terdapat ekosistem yang sangat beragam seperti berbagai jenis reptil dan tanaman tersebar di kawasan ini, masyarakat di dalamnya juga akan terkena dampak dari pelaksanaan pembangunan ini, dikarenakan masyarakat lokal selama ini sudah hidup menyatu dengan lingkungan. Pembangunan Taman Geologi di Taman Nasional Komodo ini juga berdampak terhadap perekonomian dan lingkungan sosial dalam masyarakat setempat, yang ditekan dan diabaikan dan bahkan dapat terancam keluar dari kawasan tersebut. Hal ini melanggar Ketentuan mengenai lingkungan hidup, sebagaiman dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 9 Konstruksi Pasal Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sama dengan konstruksi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menyebutkan: "setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"
Namun demikian pemerintah mengatakan bahwa Izin Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penataan kawasan Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat telah terbit pada 4 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memperhatikan dampak pembangunan terhadap habitat dan perilaku komodo.10 Untuk melindungi lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional Komodo, banyak pihak yang mengharapkan dilakukannya pembatalan terhadap Izin Lingkungan Hidup yang telah di keluarkan. Pembatalan Izin Lingkungan tersebut dapat dilakukan apabila:11 1. Persyaratan yang diajukan dalam permohnan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi, 2. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL- UPL, atau 3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan. Selain itu, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dilakukan pembatalan izin lingkungan seperti yang diharapkan, maka habitat lingkungan hidup di Kawasan Pulau Komodo tetap terjaga dengan bantuan usaha dari masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup, untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut karena manusia 10 Detik Finance, "Apa Saja Proyek yang Lagi Digarap di Taman Nasional Komodo?", nasional-komodo, diakses pada 12 November 2020 11 November 2020 M. Hariyanto, "Izin Lingkungan, AMDAL dan UKL UPL", 28 diakses pada
merupakan komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Mendasarkan pada pembahasan, maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama. Adanya rencana pembangunan Taman Geologi premium di Taman Nasional Komodo oleh pemerintah dapat mengganggu habitat dan ekosistem, serta masyarakat di kawasan Taman Nasional Komodo Tersebut. Akan ada banyak perubahan fisik di lingkungan serta limbah dari proses pembangunan yang dapat merusak lingkungan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah mengatakan sudah mendapat izin lingkungan untuk proyek pembaangunan tersebut, namun banyak pihak mengharapkan adanya pembatalan izin lingkungan. Dengan pembatalan izin lingkungan serta usaha dari masyarakat untuk menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran, maka habitat dan ekosistem lingkungan hidup di Kawasan Taman Nasional Komodo dapat terjaga.
Daftar Pustaka 1. Buku Darmohardjo, Dardji dan Shidarta. 2006. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Siahaan, Nommy Horas Tombang. 2008. Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. Hidayat, Arief dan Adji Samekto. 2007. Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah. Semarang: Universitas Diponegoro. 2. Artikel Internet Profauna. Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia. Diambil dari: indonesia#.X6qx1R4xWDY. (10 November 2020) Tips Seo. 2017. Daftar Nama Latin atau Ilmiah Tumbuhan dan Hewan. Diambil dari: ilmiah-tumbuhan-dan-hewan.html. (10 November 2020) Jemadu, Liberty. 2020. KLHK: Populasi Komodo Terus Meningkat. Diambil dari: (10 November 2020) Fundrika, Bimo Aria dan Dini Afrianti Efendi. 2020. Wajib Tahu, Ini Sejarah Panjang Penetapan Taman Nasional Komodo. Diambil dari:
komodo. (11 November 2020) Detik Finance. 2020. Apa Saja Proyek yang Lagi Digarap di Taman Nasional Komodo?. Diambil dari: (12 November 2020) M, Hariyanto. 2015. Izin Lingkungan, AMDAL dan UKL UPL. Diambil dari: lingkungan.html?m=1. (28 November 2020)