PROBLEMATIKA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILU Megawati Kariyono Putri Corresponding author: ABSTRACT In holding elections, voter data is an important instrument for the quality of the democratic process.A quality voter list fulfills the elements of being comprehensive, accurate and up-to- date. In an effort to provide quality voter data, continuous updating of voter data is crucial. However, the fact is that in every political event, the issue of voter data is always in the public spotlight, both in terms of duplication, invalidity, and the emergence of the issue of stealth voter data. The issue of voter lists has become a recurring polemic in the holding of elections from the 2009 to 2019 elections. This study aims to analyze why the election process in Indonesia is always marked by problems with voter lists, what are the roles of Bawaslu in overcoming voter list problems in elections and how are efforts to overcome them? resolve the issue of voter lists in the election process. This research uses literature study with documentation data collection techniques. The research results found that the complexity of voter data issues can be mapped to the root of the problem into three major parts. Efforts that can be taken to solve voter data problems in the 2024 election based on the results of this study,then a creative step is neededIn order for synergy to occur between various institutions that provide population and voter data, including unraveling the complexity of voter data issues, it is necessary for the KPU, Disdukcapil, Bawaslu, and related stakeholders to always work together to produce truly accurate voter data. Keywords: Problems, Voter List, Election PENDAHULUAN Gagasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merepresentasikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dinyatakan dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, "Rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. "1 Menurut alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pancasila menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keterlibatan rakyat dalam hal ini dapat dilihat sebagai kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur suatu bangsa, menegaskan kedaulatan rakyat pada Pasal 1 Ayat (2).2 1 Maxmanroe. (2015). Demokrasi Pancasila: Pengertian, Asas, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Fungsi. Available online from [Accessed Juny 03, 2023]. 2 Hendrian Haswara Bayu. (2017). Re-Desain Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu (PhD thesis). Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, p. 1.
Kedaulatan rakyat yang identik dengan demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna tersendiri antara lain jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, hak politik dan sistem pemilu yang demokratis. Selain itu juga didukung pula oleh pilar-pilar demokrasi politik yaitu, jaminan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, participatory democracy atau partisipasi aktif seluruh rakyat dalam kehidupan politik, sistem memilih dan mengganti penyelenggara negara melalui pemilu, rule of law (negara hukum), pembagian kekuasaan secara seimbang, pemerintahan dan oposisi yang efektif, paham konstitusionalisme, serta pluralisme sebagai ciri masyarakat demokratis. Salah satu cara membagi kedaulatan rakyat adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi pemerintahan di legislatif.3 Dengan penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat eksekutif maupun mengakomodir konsekuensi yang timbul akibat adanya kedaulatan rakyat. Fungsi dari penyelenggaraan pemilu sendiri antara lain sebagai sarana rekruitmen politisi melalui partai politik sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan visi misi yang mereka harapkan, sebagai sarana pembentukan pemerintahan serta sebagai sarana untuk membatasi perilaku atau kebijakan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang diminimalisir dengan adanya perputaran kekuasaan.4 Menariknya, bahkan negara yang sebenarnya non-demokratis sekalipun juga turut melaksanakan pemilu untuk mengisi posisi-posisi politik. Terkait dengan proposisi bahwa kerap kali pemilu sekedar merupakan cara untuk mengklaim sebagai negara demokratis, dengan sangat tepat Shiveli menggambarkan:5 " Even though not all of the nations in the globe are democracies, elections are often held nowadays. The Soviet Union before to 1989 is one example of a non-democratic regime that held them often. Why have elections become so popular? Naturally, one of the explanations is that democracy is a phrase that exudes legitimacy. Even non- democratic nations want to look democratic, and holding elections is one way to do this even in non-democratic states. Elections may serve more than only the democratic 3 Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 Sigit Pamungkas. (2017). Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, p. 5 5 Shively, W. Phillips. (2005). Power And Choice : An Introduction to Political Science. McGraw: Hill Book Company, p. 225.
objective of letting the general populace participate in the choice of leaders and policies, which is a second reason. Elections were created to enable democracy, but once they were created, they were found to serve other purposes." Dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan elemen sentral dalam proses rekrutmen politik modern. Pemilu juga merupakan titik penyeimbang antara kebutuhan akan sirkulasi elit di satu sisi, dengan keperluan adanya jaminan kontinuitas sistem di sisi yang lain. Dengan menjadikan penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu instrumen penting pelaksana dari kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mengatur mengenai hak-hak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk menjamin hak politik warga negara, yaitu hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected). Data pemilih merupakan alat yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemilu dan merupakan bisnis utama KPU. 6 Pemutakhiran data serta penyusunan daftar pemilih merupakan suatu tahap yang amat rumit. Melalui proses panjang, tahap itu menelan banyak waktu dan pengeluaran dibarengi perlibatan banyak pula personil serta melalui proses panjang. Tahapan ini dianggap krusial karena perannya dalam melindungi hak konstitusional warga sebagai pemilih. Data pemilih berfungsi untuk pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), penentuan alokasi logistik, acuan penghitungan suara, penghitungan persentase partisipasi pemilih dan acuan untuk pemilu berikutnya. Data pemilih juga menjadi salah satu tolak ukur kualitas pemilu, karena hanya dengan data pemilih yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas pula. Daftar pemilih berkualitas memenuhi unsur komperhensif, akurat dan mutakhir. Dalam upaya menyajikan data pemilih yang berkualitas, maka pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan menjadi sesuatu yang krusial. Namun faktanya dalam setiap hajatan politik persoalan data pemilih selalu menjadi sorotan publik, baik soal kegandaan, invalid hingga munculnya isu data pemilih siluman. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, permasalahan Daftar pemilih merupakan polemik yang selalu berulang dalam penyelenggaraan pemilu. Bahkan selalu menjadi bahan untuk menuding kandidat yang menang berbuat kecurangan. Angka Kemitraan (2011) menunjukkan bahwa Pemilu 20097 Pemilih yang tidak terdaftar atau "suara hantu" berjumlah sekitar 31 6 Amalia, Sandra. (2016). Evaluasi Pemilu Legislatif 2014:Analisis, Proses dan Hasil. Jakarta: Pustaka Pelajar, P. 16. 7 peneliti/ diakses 01 Juni 2023.
juta. Nama-nama pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang sudah lama pindah, kehilangan hak pilih, terdaftar di dua atau lebih daerah berbeda, atau setelah bergabung dengan TNI atau Polri, tidak terhapus dari daftar pemilih. DPT. Setelah itu, Bawaslu keberatan dengan data sistem informasi pemilih yang banyak berubah dari data di tingkat DPT Pemilu dan Pilpres 2014. Jumlah calon pemilih menurun dari 187.977.268 di DPS (Daftar Pemilih Sementara) menjadi 186.842.533 di DPT, kemudian menjadi 186.351.165 total saat Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) diproses.8 Kebenaran data yang dinilai tidak akurat itu memicu persoalan data pemilih pada Pemilu 2019. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 memiliki 1.013.067 duplikat identitas pemilih, menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Temuan ini diperoleh dari analisis Bawaslu terhadap 285 dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia.9 Dengan pendaftaran Perkara No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, peserta pemilu peserta pemilu 2019 menggunakan masalah daftar pemilih sebagai salah satu bahan gugatan. Masalah DPT (pemilih hantu) menjadi salah satu argumentasi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Isu berikutnya adalah pendataan dan verifikasi pemilih di luar negeri yang meliputi: tingginya mobilitas warga negara Indonesia; himbauan untuk lapor diri warga negara Indonesia tetap berlaku; dan tidak ada sanksi untuk yang mengabaikan, kebiasaan/budaya Negara Setempat terkait "kebebasan" bergerak WNI/TKI, informasi WNI masuk/keluar negara akreditasi adalah wewenang pejabat imigrasi Negara Setempat dan keengganan WNI melaporkan diri karena "ketidakperdulian" dan tingginya biaya pengiriman petugas untuk verifikasi data. Padahal daftar Pemilih yang akurat, komprehensif serta mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan demokrasi electoral. Dengan daftar pemilih yang akurat akan dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi tersebut yang dimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu 2024 nanti. Pasalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, beserta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dikaksanakan pada tahun yang sama. Kualitas pemilu merupakan fondasi politik yang penting, di dalam negara dan berpemerintahan. Untuk itu, pengawasan pemilu, peran 8 Muhammad Nazarudin Latief. (2018). Tak Pernah Mudah Tentukan Jumlah Pemilih di Indonesia. Bandung: Alumni, p.14. 9 dpt-pemilu-2019 diakses 28 Mei 2023.
Bawaslu, menempati posisi yang sangat sentral untuk menjaga integritas pemilu termasuk terlaksananya pendaftaran pemilih lebih awal dalam hal pengantisipasian atas kemungkinan terjadinya suatu permasalahan kehilangan hak pilih seseorang sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Karena pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat 210 menyatakan bahwa warga negara Indonesia didaftarkan satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Menjadi pertanyaan, mengapa persoalan data pemilih terus berulang pada setiap pelaksanaan pemilu. PERMASALAHAN Daftar pemilih adalah contoh persoalan klasik yang tidak bisa sepenuhnya diperbaiki dari semua siklus pemilu. Daftar pemilih biasanya bermasalah baik pada saat proses pemutakhiran maupun pada hari pencoblosan. Masih banyak ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tercecer tidak terdaftar sebagai data pemilih, Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar sebagai data pemilih, Pemilih yang tidak keberadaannya alias pemilih siluman, Pemilih yang sudah meninggal masih tercatat sebagai data pemilih. Berdasarkan berbagai uraian tersebut, Pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah bahwa 1) Mengapa dalam proses pemilu di Indonesia selalu diwarnai dengan permasalahan daftar pemilih ? 2) Bagaimana Bawaslu dapat membantu menyelesaikan masalah daftar pemilih selama pemilu? 3) Langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasi masalah daftar pemilih dalam proses pemilu? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.11 Tinjauan literatur untuk penelitian ini mengumpulkan informasi dengan membaca laporan dan bahan sumber tentang kesulitan terkait daftar pemilih. Prosedur penelitian ini meliputi pemilihan subjek, penemuan informasi, penentuan fokus penelitian, pengumpulan data dari berbagai sumber, dan penyiapan penyajian data. Buku, jurnal, dan website yang disebutkan di atas menjadi sumber data penelitian. Metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah 10 Pasal 198 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 11 Zed, Mestika 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. jelas
dokumentasi, yaitu mencari informasi tentang variabel yang diteliti dalam makalah, jurnal, dan laporan. Dengan menggunakan analisis isi, yang dapat ditinjau kembali berdasarkan konteksnya, data dianalisis. PEMBAHASAN Kerangka Hukum Pemutakhiran Daftar Pemilih Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Putusan Konstitusi 017/PUU-/U-1/2003 tertanggal 24 2004 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Mahkamah 011- No. Februari UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu PKPU No. 6 tahun 2021 Pemutakhiran tentang Pemilih Data Berkelanjutan PKPU No 7 Tahun 2022 Penyusunan Tentang Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adilserta perlakuan hukum yang sama di depan hukum, dan 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang dama dalam pemerintahan. Hak konstitusional negara untuk memilih dan dipilih (rigt to vote and rigt to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, UU maupun konvensi internasional. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 202 ayat (1) disebutkan "KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih". Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan "Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih". Catatan penting dalam pasal 202 ini adalah bahwa DP4 yang dimutakhirkan terakhir yang secara berkelanjutan dan DPT Pemilu disandingkan merupakan bahan penyusunan Daftar Pemilih. Bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada pemilu atau pemilihan berikutnya perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan Bahwa untuk penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan yang terintegrasi; sistem informasi data pemilih
Perbawaslu Nomor Tahun Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. 5 tentang 2022 Bahwa ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sumber: Data Diolah Dari Berbagai Sumber Alur proses pemuktahiran data pemilih Data pemilih dalam pemilu di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Data pemilih dihasilkan melalui proses pengolahan data yang panjang, melelahkan dengan melibatkan multi aktor dan institusi serta regulasinya masing-masing. Di sisi administrasi kependudukan, ada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri yang berwenang menghasilkan data kependudukan, yang kemudian diolah menjadi daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Republik Indonesia.KPU RI kemudian melakukan sinkronisasi data DP4 dengan data WNI di luar negeri, lalu data DP4 hasil sinkronisasi itu disandingkan dengan data DPT pemilu terakhir. Data hasil sandingan itulah yang kemudian diserahkan oleh KPU RI ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan dan dicoklit (pencocokan dan penelitian).KPU kabupaten/kota kemudian membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang bertugas melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah atau yang dikenal dengan istilah coklit. Coklit dilakukan petugas pantarlih dengan mencocokkan data pemilih yang ada di DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih. Pendataan pemilih dilakukan secara door to door oleh Pantarlih yang kemudian mencatat, menyelidiki, dan melaporkan secara berjenjang ke PPS, PPS ke PPK, dan PPK ke KPU kabupaten/kota. Setelah rekapitulasi, KPU kabupaten/kota menetapkan daftar pemilih hasil perbaikan sebagai daftar pemilih sementara (DPS). Laporan DPS tersebut kemudian dikirim ke KPU provinsi untuk direkapitulasi. Setelah KPU provinsi mengirimkan rekapitulasi DPS kepada KPU RI untuk dilakukan rekapitulasi, selanjutnya DPS tersebut disebarkan secara luas. Pemberitahuan tentang DPS sering ditampilkan di Indonesia pada papan pengumuman di RT/RW atau kantor desa/kelurahan. Semua pemilih kini memiliki kesempatan untuk
mengecek namanya di DPS untuk kemudian memberikan saran dan kritik kepada KPU untuk perbaikan. Terima kasih KPU daerah/kota. DPS. Jika pemilih masih ragu apakah namanya sudah terdaftar atau belum, bisa juga langsung mengecek secara online di sidalih3.kpu.go.id. Partai politik juga mendapatkan salinan DPS di tingkat kecamatan. Setelah mengumpulkan tanggapan dan tanggapan secara bertahap dari masyarakat, parpol, dan Bawaslu, KPU mengubah data DPS menjadi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan). KPU RI dan jajarannya menggunakan siklus yang sama untuk mengolah kembali DPSHP menjadi daftar pemilih tetap. Bawaslu bertugas memastikan seluruh proses pemutakhiran informasi pemilih dilakukan secara sah dan benar. Polemik Berulang Daftar Pemilih Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 Pada pemilu 2009 jumlah pemilih tidak terdaftar dan pemilih siluman diperkirakan jumlahnya sekitar 31 juta pemilih. Pemilih siluman sendiri yaitu nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah lama pindah, warga negara yang belum berhak memilih, pemilih yang juga terdaftar di dua atau lebih daerah lain, dan pemilih yang kemudian bekerja sebagai anggota TNI/ Polri belum dihapus dari DPT. Pada Pemilu dan Pilpres 2014, Bawaslu mempermasalahkan data- data pemilih yang berubah drastis, dari data di tingkat DPT hingga pada sistem data informasi pemilih. Saat itu, jumlah calon pemilih dalam DPS (daftar pemilih sementara) sebanyak 187.977.268 orang namun dalam DPT berkurang menjadi 186.842.533 dan menjadi 186.351.165 setelah diolah dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo Hatta saat juga menggugat kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) ke MK mendalilkan KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dengan pengabaian Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai sumber penyusunan DPT. Menurut mereka, ujung dari masalah ini adalah adanya manipulasi data DPT dan akhirnya berdampak sistemis hingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam Pilpres yang menguntungkan pasangan lawan. MK juga memerintahkan Pilkada ulang di Kabupaten Sampang Jawa Timur karena kejanggalan DPT. Menurut para hakim konstitusi, jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Sampang tidak masuk akal, yaitu sebanyak 803.499 orang padahal jumlah penduduk kabupaten tersebut 844.872 orang. Ini artinya, 95 persen penduduk Sampang adalah orang dewasa yang berhak memilih. Data pemilih pada Pemilu 2019 sempat menjadi polemik yang dipicu oleh akurasi data yang dinilai tidak valid. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 1.013.067 identitas pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Jumlah tersebut 285 merupakan hasil dari analisis Bawaslu terhadap
kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Termasuk dalam pemilu 2019 lalu, persoalan daftar pemilih menjadi sorotan publik dan menjadi salah satu materi gugatan oleh peserta pemilu yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi teregister nomor pokok Perkara No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menggunakan isu DPT (pemilih siluman) sebagai salah satu dalil permohonan ke Makamah Konstitusi. KPU RI juga telah mendata sebanyak 185.732.093 orang yang terdaftar di DPT Pemilu 2019. Angka itu muncul setelah rekapitulasi berjenjang di seluruh daerah. Berdasarkan rekapitulasi KPU RI, ada 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 perempuan di DPT. KPU juga merancang keberadaan 805.075 TPS untuk pemilu 2019. Jumlah itu belum termasuk DPT dari luar negeri. Berdasarkan data dari 130 kantor perwakilan di luar negeri, ada 2.049.791 pemilih yang terdata. Angka itu mencakup 984.491 pemilih laki-laki dan 1.065.300 perempuan. Dari data DPT tersebut masih didapatkan data pemilih ganda dengan jumlah yang tidak sedikit. Tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi, Badan Pemenangan Nasional (BPN), menemukan sebanyak 770 ribu data ganda di DPT. Selain itu, BPN juga menunjukkan ada 17,5 juta data janggal pada DPT. Kejanggalan yang dimaksud antara lain banyaknya pemilih yang lahir pada tiga kelompok tanggal, yakni sebesar 9,8 persen pemilih lahir pada tanggal 1 Januari, sebesar 5,3% pemilih tercatat lahir pada tanggal 31 Desember, dan sebanyak 2,36% data pemilih yang lahir pada tanggal 1 Juli. Untuk DPT itu, 2019). Bawaslu menilai persoalan carut marut DPT disebabkan coklit data pemilih Pemilu 2019 yang dilakukan KPU tidak maksimal. Menurut Bawaslu ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPU, misalnya dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh petugas coklit KPU, ada 1-2 rumah yang tidak didatangi oleh petugas tersebut. Padahal, aturannya jelas memerintahkan petugas coklit harus mendatangi semua rumah, tanpa kecuali. Tujuannya, supaya semua masyarakat yang telah memiliki hak pilih terdaftar ke dalam DPT (tirto.id, 2019). BPN mengajukan permohonan pengecekan Sumber: Data Diolah Dari Berbagai Sumber 1. Peta Besar Masalah Data Pemilih Berdasarkan pengamatan di lapangan, kompleksitas permasalahan data pemilih dapat dipetakan akar masalah intinya menjadi tiga bagian besar. a. Peninggalan Persoalan Data Kependudukan di Periode Sebelumnya yang tidak akurat terkait perubahan penduduk Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan
pemilihan umum (pemilu) adalah penyusunan daftar pemilih yang masih terkendala akurasi, komprehensifitas, dan kemutakhiran data. Prinsip komprehensif artinya seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib diakomodasi hak pilihnya. Prinsip akurat berarti jumlah dan kelengkapan data pemilih harus tepat dan akurat, dan prinsip mutakhir artinya proses pemutakhiran data pemilih harus benar-benar menggambarkan kondisi riil dan terkini. Pendataan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu bukan hal sederhana. Data pemilih dilakukan melalui alur proses olah data yang panjang dan melelahkan, dengan melibatkan banyak aktor dan institusi, serta regulasinya masing-masing. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki otoritas untuk menghasilkan data kependudukan, yang kemudian diolah menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk diserahkan ke KPU RI. Siklus yang sama kemudian dilakukan oleh KPU RI hingga ke KPU kabupaten/kota, sehingga dimutakhirkan menjadi daftar pemilih akurat, komprehensif dan mutakhir. Persoalan data pemilih sebagai warisan dari masalah pendataan kependudukan yang berakar dalam proses pembuatan data konsolidasi bersih (DKB) oleh Ditjen Dukcapil dengan perangkatnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota. Terdapat sejumlah persoalan pendataan kependudukan yang mencakup sistem yang tidak cukup dinamis mengikuti dinamika kependudukan, prosedur yang panjang, perubahan status atau karakter identitas kependudukan dari kartu tanda penduduk (KTP) lokal ke KTP nasional, lalu menjadi KTP elektronik dan kemudian berlaku seumur hidup. Permasalahan data pemilih sebagai warisan dari masalah pendataan kependudukan yang berakar pada proses pembuatan data konsolidasi bersih oleh Ditjen Dukcapil dengan perangkatnya di tingkat kabupaten/kota. Terdapat sejumlah persoalan pada pendataan kependudukan. Di antaranya sistem yang tidak cukup dinamis untuk mengikuti dinamika kependudukan, dan prosedur yang panjang terkait perubahan status atau karakter identitas kependudukan. Penyesuaian data juga memerlukan tarikan data dari pusat sebelum diakses oleh dispendukcapil di daerah selama enam bulan, untuk dilakukan pembaharuan data penduduk berbasis harian. Seluruh permasalahan ini tidak terselesaikan dalam proses pendataan kependudukan. Bahkan menyisakan sejumlah persoalan, yang kemudian diwariskan bersama DP4 yang diserahkan ke KPU. Selama ini persoalan data kependudukan merupakan salah satu penyebab tidak akurat dan validnya daftar pemilih. Mulai dari NIK
(Nomor Induk Kependudukan) ganda, data penduduk yang meninggal dan pindah domisili yang tidak mutakhir, serta banyaknya warga yang belum rekam KTP elektronik (KTP-el). Masalah klasik yang selalu terjadi setiap pemilu, dan berimbas pada kualitas pemilu adalah banyaknya pemilih belum rekam KTP-el dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Perubahan rezim identitas kependudukan dari KTP berbasis lokal ke KTP Nasional lalu menjadi e-KTP dan kemudian KTP seumur hidup. Perubahan status identitas kependudukan ini menyisahkan persoalan berupa terdapatnya sejumlah besar NIK dan NKK yang belum mendapatkan penyesuaian ke dalam sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) secara nasional dan online. b. Validitas Data Pemilih Oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melalui coklit Dengan menggunakan coklit berbasis data nyata yang ditemukan di lapangan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih melakukan pemutakhiran data pemilih. Sayangnya, pekerjaan petugas Coklit harus divalidasi ulang menggunakan NIK dan NKK begitu data sudah masuk ke aplikasi SIDALIH. Kerja sistem pemutakhiran data pemilih yang ada sudah tidak berfungsi atau bermanfaat lagi. Hal ini disebabkan banyak pengamatan yang dilakukan di lapangan, seperti kematian, perubahan status, atau tempat tinggal, semata-mata didasarkan pada pengamatan yang dilakukan di lapangan oleh petugas, bukan catatan resmi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan kependudukan. Pada titik inilah kerja sistem pemutakhiran data pemilih menjadi tidak berguna atau mengalami disfungsi. Hal ini dikarenakan sejumlah hasil coklit di lapangan seperti orang meninggal, alih status atau pindah domisili hanya didasarkan pada catatan temuan lapangan secara riil oleh petugas, bukan berbasis dokumen formal yang diakui oleh regulasi kependudukan. Padahal untuk mengeluarkan nama seseorang yang sudah meninggal dari data pemilih dalam SIDALIH harus berdasarkan NIK dan NKK yang bergantung pada ada tidaknya dokumen resmi berupa akta kematian. Sedangkan dalam banyak kesempatan akta kematian menjadi dokumen yang jarang diurus oleh pihak keluarga. Sementara pihak Disdukcapil sendiri lebih banyak menunggu permintaan dari masyarakat dalam menerbitkan suatu akta kematian. Akibatnya ketika keluarga tidak mengajukan permintaan akan akta kematian maka banyak kematian tidak memiliki akta kematian sehingga orang mati tetap saja bercokol dalam data pemilih.Hal yang sama juga berlaku dalam kasus pengurusan surat keterangan alih status dan pindah domisili. Tanpa permintaan dari masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, perubahan data alih status atau pindah domisili tidak bisa terbarukan.
c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mengurus Syarat Administratif Faktor administrasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi yang menghambat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagian dari mereka yang tidak memilih, tidak memiliki tanda pengenal kependudukan (KTP), tidak terdaftar sebagai pemilih, atau tidak memiliki kartu pemilihan. Masalah administrasi semacam ini melarang pemilih untuk memberikan suara. Pemilih yang tidak terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Data pemilih yang bermasalah di setiap pemilu menjadi bukti nyata bahwa banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Jika keadaan seperti ini terjadi, masyarakat akan langsung dimasukkan ke dalam kategori golput. Kendala selanjutnya pada unsur administrasi adalah masalah KTP. Masih ada beberapa orang yang tidak memiliki KTP. Orang tidak akan masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) jika tidak memiliki KTP karena secara administratif KTP adalah standar untuk mengumpulkan informasi dan membuat DPT. Setelah mereka tinggal di suatu tempat selama setidaknya enam bulan, orang baru dapat mendaftar untuk memilih. Pemilih yang meninggal tetap dimasukkan dalam DPT karena banyaknya orang yang tidak segera membuat akta kematian bagi keluarga yang meninggal, sehingga menimbulkan celah kecurangan pemilu. Selain itu, tidak banyak upaya masyarakat untuk menghubungi petugas pendataan dan mendaftar untuk memilih. Selain itu, sebagian besar masyarakat kurang berupaya untuk menghubungkan identitas mereka dengan DPS. Mereka harus segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan jika belum mendaftar. Banyak penghuni, atau penghuni apartemen dan rusun di Jakarta, sangat sulit ditemui, bahkan ini menjadi salah satu penyumbang Masalah Daftar Pemilih Pemilu 2019 di DKI Jakarta.12 Sehingga Pantarlih yang bertugas mengalami kesulitan, bahkan hingga batas waktu yang ditentukan. Perlu dingat bahwa ketidaktercatatan kependudukan secara administratif dapat menghilangkan kesempatan atau hak pilih untuk pemilu yang akan terabaikan. Dengan kata lain, problem administratif akan dapat menghilangkan hak politik warga negara. Problematika yang prinsipil ini harus dituntaskan oleh pemangku tanggung jawab untuk menghindari kerugian konstitusional dalam pelaksanaan pemilu dan demi menjaga kedaulatan suara rakyat. 12 Irwan Supriadi Rambe. Penguatan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. dalam Jurnal Bawaslu DKI Jakarta Edisi Desember 2022.
2. Peran Bawaslu Mengatasi Permasalahan Daftar Pemilih Selain Bawaslu, caleg, dan masyarakat umum, KPU dan pemerintah bukan satu-satunya lembaga yang berjuang menjamin hak pilih masyarakat. Kelompok-kelompok ini sangat penting dalam pengembangan dan pemeliharaan daftar pemilih yang andal. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas mengawasi KPU beserta jajarannya dalam melakukan tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan tanggal daftar pemilih. penetapan sesuai Pasal 219 UU Pemilu. DPT dan DPTb ditetapkan, dan proses rekapitulasi DPT Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dimulai.13 Bawaslu bertugas mengawasi proses dan hasil. Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi Proses dan hasil Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang kewenangannya diberikan undang-undang serta segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan secara pribadi dan kelembagaan akan menjadi tanggung jawab pribadi ataupun kelembagaan yang melakukan penyalahgunaan tersebut, prinsip kehati-hatian berlaku secara universal bagi semua individu penyelenggara pemilu dan warga masyarakat. Bawaslu sebagai pemegang kewenangan mengawasi, dan sebagai Penyelenggara Pemilu telah diambil sumpah jabatan untuk teguh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yang dalam pelaksanaannya etika penyelenggara ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), baik KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk tidak melampaui batas kewenangannya. Bawaslu memfasilitasi akses terhadap data, temuan, dan informasi riset penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh individu, organisasi masyarakat, atau lembaga pemantau. Tujuan BAWASLU adalah untuk memfasilitasi kerjasama antara pengawas pemilu dan masyarakat pemilih untuk meningkatkan keberanian dan melaporkan pelanggaran pemilu, memfasilitasi penerimaan dan tindak lanjut informasi awal dari pemantau dan masyarakat oleh pengawas pemilu, dan untuk mempercepat dan melakukan pengungkapan hasil pemantauan kepada publik secara berkelanjutan. Pengecualian penting adalah aplikasi Gowaslu. BAWASLU memperluas program pengawasan partisipatif dengan menggunakan 13 Kartoni, K. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 2(1), p. 12
media sosial. Pengawas pemilu berbagi informasi secara online dan memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong partisipasi publik dalam pemantauan pemilu.14 Selain itu, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan hasil administrasi sebagai bentuk integritas pemilu. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mengawasi ketika KPU secara bersamaan membandingkan dan meneliti data pemilih dengan data kependudukan. Kemitraan ini memungkinkan Bawaslu melakukan pemantauan dan pengawasan sekaligus pemutakhiran informasi pemilih yang akan digunakan untuk menyusun DPT pemilu. sehingga dapat mengawasi dan menghentikan kesalahan atau pelanggaran selama penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam rangka pemutakhiran atau pemutakhiran data pemilih, Dirjen Dukcapil terus bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU serta mengkoordinasikan upayanya. Selain meningkatkan peran dan keterlibatan politik masyarakat dalam pemilihan umum, hal ini akan memperbaiki daftar pemilih yang bermasalah.15 3. Upaya Yang Bisa Ditempuh Untuk Menyelesaikan Permasalahan Data Pemilih Pada Pemilu 2024 Daftar pemilih merupakan tahapan pemilu yang sangat krusial dan strategis bagi keberhasilan pemilu umum maupun pilkada. Mengurai benang merah data pemilih, adalah salah satu upaya untuk mengetahui segala permasalahan dalam penyusunan DPT yang menjadi data dasar dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan menyediakan data pemilih yang akurat, tentunya akan meningkatkan kualitas pemilu dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemilu yang adil, apalagi kita mempersiapkan pemilu tahun 2024. Solusi kreatif diperlukan untuk masalah daftar pemilih, antara lain: a. mengembangkan kontrol multikualitas, dalam memproduksi data pemilih yang tidak hanya berdasar pada mekanisme formal prosedural berjenjang dan multi aktor tetapi perlu dipikirkan multi quality control terutama dalam hal data pembanding di tingkat 14 Ardan, M., & Achmad, D. (2022). Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare. Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara, 1(2), p. 112 15 Fitria, N. J. L., & Mubaroq, H. (2021). Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Daftar Pemilih Tetap Dengan Sistem Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Musamus Journal of Public Administration, 4(1), p. 29
b. c. d. e. f. g. desa atau kelurahan secara simultan hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk mengembangkan data pemilih yang benar, KPU, Dukcapil, Bawaslu, dan stakeholder terkait harus terus berkolaborasi untuk bersama-sama meneliti data pemilih. Temuan pemilih tidak memenuhi syarat berupa ganda, meninggal, pindah domisili, dan lain sebagainya harus dengan real data by name dan by address. Perlu disosialisasikan partisipasi aktif warga untuk mengawasi dan mendaftarkan diri sebagai pemilih, bagi yang benar-benar memiliki hak pilih ke setiap tingkatan petugas penyelenggara pemilu baik desa/ Panitia Pemungutan Suara, di Kecamatan/ Panitia Pemilihan Kecamatan, dan di Kantor KPU. Pos Pengaduan Daftar Pemilih dapat dibuka oleh Bawaslu. Pemilih melakukan check in di posko untuk memastikan namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Pemerintah perlu memberi santunan bagi rumah tangga dengan anggota keluarga yang meninggal dunia yang harus mengurus data akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Dan kalau warga yang tidak melaporkan bagi keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia sudah tentu nama tercatat dalam Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Pemerintah. Berkenaan dengan hal ini perlu terobasan dari Dukcapil untuk mengeluarkan suarat edaran ke Pemerintah di tingkat desa untuk kaur kepala wilayah mendata warganya yang tidak melaporkan anggota keluarganya meninggal dunia, sehingga data DP4 dari Dukcapil tersedia akurasi dan data yang valid. Persoalan fragmentasi dan kontestasi data diselesaikan melalui pengembangan sistem data dalam satu siklus yang berkesinambungan antara data kependudukan dan data pemilih. Pasalnya, peristiwa kependudukan seperti kelahiran, perpindahan tempat tinggal, dan kematian belum tercatat dengan baik. Teknologi, menurut Luie Tito F Guia, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi daftar pemilih. Untuk menjaga akurasi daftar pemilih, Filipina misalnya menciptakan Modernization and Excellence (Modex) sebagai teknologi. Namun, menggunakan teknologi ini memiliki kelemahan menjadi mahal. Data calon pemilih penduduk (DP4) harus dikirim ke Bawaslu oleh Kementerian Dalam Negeri. Secara periodik (enam bulan sekali), KPU Provinsi memperoleh data kependudukan dari Disdukcapil Provinsi (termasuk nama dan NIK) yang digunakan sebagai dasar pembuatan DPB. Bawaslu tidak akan bisa melakukan pemantauan secara
efisien tanpa database kependudukan.
PENUTUP Berbagai kesulitan terkait data pemilih dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, peninggalan persoalan data kependudukan di periode sebelumnya yang tidak akurat terkait perubahan penduduk. Kedua, validitas data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melalui coklit. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus syarat administratif. Berdasarkan temuan kajian tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi persoalan data pemilih pada Pemilu 2024. Diperlukan langkah-langkah cerdik, seperti mendorong kolaborasi antar berbagai lembaga penyedia data pemilih dan kependudukan serta membedah kompleksitas permasalahan data pemilih. Untuk menciptakan data pemilih yang benar-benar akurat, KPU, Dukcapil, Bawaslu, dan pemangku kepentingan terkait harus terus berkolaborasi untuk bersama-sama meneliti data pemilih. Hasil pemilih yang tidak memenuhi kriteria harus memberikan informasi yang benar berupa nama dan alamat, seperti ganda, meninggal, pindah alamat, dan sebagainya. Bagi mereka yang benar-benar memiliki hak pilih, penting untuk mendorong partisipasi aktif warga di semua tingkatan penyelenggara pemilu, termasuk yang ada di panitia pemungutan suara desa, panitia pemungutan suara kabupaten, dan kantor KPU. Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk memantau prosedur dan hasil. Prinsip kehati-hatian selalu berlaku, sehingga pemutakhiran dan pelestarian data pemilih secara terus menerus yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, dan segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelembagaan, menjadi tanggung jawab orang atau lembaga yang melakukan penyalahgunaan. universal untuk setiap pemilih dan penyelenggara pemilu.
DAFTAR PUSTAKA