apBn 2011 Boros dan Tidak Efisien pasar modErn Bsd City Pasar Tradisional Dikelola Secara Modern arzEti BilBina Pilih Tentara Sebagai Presiden gEma utama>>04 Ekonomi kErakyatan>>12 Figur>>15 G eMa tErBit 16 Halaman/Edisi 04/taHun i/Juli 2011 Indonesia Raya gElora ApBN dAN NegArA SAlAh UrUS BelaKaNGaN ini rakyat disuguhkan drama kebobrokan praktik korupsi di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekua- saan memang cenderung korup dan itulah yang terjadi pada tiga pilar demokrasi kita. Demokrasi prosedural yang dipim- pin kerakusan penguasa dengan mengorbankan kepentingan rakyat merupakan fenomena mutakhir. Ironi ini membenar- kan bahwa demokrasi yang diterapkan di negara miskin cen- derung melahirkan anarki. Prabowo Subianto geriNdrA pegANg TegUh SikAp MorAl dAN MeMBelA rAkyAT Salah satu sumber korupsi adalah aPBN. Postur aPBN yang ada memberi celah bagi perburuan rente dan membuat uang rakyat sebagai bancakan rame-rame. aPBN tidak pro-rakyat dan tidak pro-kesejahteraan. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi meningkat namun tak me- nyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. aPBN tak mampu mengentaskan kemiskinan. Yang terjadi adalah akrobat angka-angka. Dikatakan, angka kemiskinan turun, garis kemiskinan naik, pengangguran berkurang. Kenyataan menunjukkan lain. Pertumbuhan yang diharapkan tak ber- kualitas, karena hanya terkonsentrasi di sektor yang tak diperdagangkan. aPBN kita juga belum maksimal dalam mengerahkan pe- nerimaan. tax ratio masih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand atau Filipina. Sementara dalam soal penyerapan anggaran, polanya menunjukkan kekacauan pe- rencanaan. Realisasi belanja 2010 misalnya, merujuk data per November 2010 (sebulan sebelum tahun anggaran berakhir) penyerapan hanya 62%. Dari total rata-rata, hanya belanja pegawai saja yang realisasinya lebih dari 80%, selebihnya ma- sih di bawah 75%. Bahkan untuk belanja modal hanya 46%. ajaibnya, dalam satu bulan saja prosentase itu dapat disulap menjulang melalui ritual "menghabiskan anggaran" pada bulan Desember. bukan berarti Partai Gerindra me- nempatkan diri sebagai oposisi. Partai Gerindra selalu mengkritisi setiap ke- bijakan pemerintah. "Kita akan menilai kebijakan pemerintah kasus per kasus," ujarnya. Dalam soal pembangunan gedung baru DPR, menurut Prabowo, pada awalnya Gerindra berseberangan de- ngan hampir semua fraksi. Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi yang pertama menolak pembangunan gedung baru DPR, yang akhirnya pembangunan ge- dung itu dibatalkan pembangunannya. Prabowo mengatakan, apabila kita ingin memperbaiki keadaan, maka ha- rus dilakukan lewat kotak suara, yaitu Pemilu. "Kalau anda mau bikin revo- lusi, bikinlah revolusi lewat kotak suara. Revolusi harus damai. Saya percaya ko- nstitusi. Saya percaya pemilihan umum," kata mantan Danjen Kopassus ini. Selain tak efektif, ada beberapa pos anggaran yang boros. lihat saja, anggaran untuk vakasi (pelesiran) yang mencapai Rp. 21 trilyun. Dana ini digunakan antara lain untuk studi banding, kunjungan ke luar negeri dan lain-lain. Studi ban- ding tak lain hanyalah jalan-jalan ke luar negeri atas biaya negara. Bayangkan kalau dana ini dipakai untuk kegiatan ekonomi rakyat seperti koperasi, lembaga keuangan mikro atau pencetakan sawah baru. Banyak tenaga kerja terserap dan jumlah orang miskin akan berkurang. Perubahan dan koreksi harus dila- kukan dengan cara politik. "Kalau saya ingin melakukan perubahan, maka pe- rubahan itu harus melalui demokrasi. artinya, saya harus keliling ke rakyat. Saya harus mendapatkan kepercayaan rakyat untuk melakukan perubahan itu," katanya. Contoh lain, anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 61 tril- yun. Bagaimana pertanggungjawaban dana ini. lalu ang- garan bantuan sosial melalui kementrian dan lembaga sebe- sar Rp.63 trilyun. Kita sama-sama tahu bahwa dari pos-pos anggaran seperti ini terbuka peluang korupsi dan kolusi. Se- hingga ba nyak pejabat kita yang hari ini pejabat -besoknya jadi penjahat. Sungguh, pengkhianatan elit ini sudah keterla- luan. Kalau ini terjadi di amerika latin atau timur tengah, mungkin sudah pecah gerakan rakyat atau revolusi. Postur aPBN yang ada sekarang menunjukkan negara ini salah urus. Dari sejak perencanaan yang tak matang dan reali- sasi yang amburadul, aPBN seperti ini tak akan mensejahtera- kan rakyat. aPBN menjadi sumber dari segala sumber korupsi berjama'ah dan mesin pemiskinan rakyat. t fadli Zon patuk...! Presiden mengeluh, 50% instruksinya tak dijalankan oleh pembantunya Mungkin betul apa yang dikatakan Buya Syafi'i Ma'arif bahwa kita punya presiden tapi tak ada pemimpin... Negeri ini bertaburan komisi negara, terdapat 88 lembaga negara non-struktural, 34 kementerian dan 28 lembaga pemerintah non kementerian. Itu artinya semakin bertaburan pula uang komisi yang harus dikeluarkan... Ketua Dewan Pembina Partai Gerin- dra, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Partai Gerindra memegang te- guh sikap moral dan membela rakyat. Sikap ini sudah ditunjukkan dalam penolakan pembangunan gedung baru DPR dan pembentukan Pansus angket Mafia Pajak. Penegasan itu disampaikan Prabowo Subianto dalam perbincangan dengan reporter TV One dalam program acara Tokoh di TV One yang ditayangkan be- berapa waktu yang lalu. Prabowo Subianto kembali mene- gaskan bahwa tidak ada deal dengan Partai Demokrat ketika Gerindra me- nyatakan sikap penolakan terhadap pembentukan Pansus angket Mafia Pa- jak pada Februari lalu. Isu yang berkem- bang menyebutkan Gerindra mengam- bil sikap menolak pembentukan Pansus itu karena deal akan mendapatkan dua kursi di kabinet, yaitu Kementerian Per- tanian dan Kementerian BuMN. "Sama sekali tidak ada deal. Kita punya sikap sendiri," kata Prabowo Su- bianto. Dia menegaskan bahwa mes- kipun Partai Gerindra memiliki sikap, f o t o M u s t a f a K e M a l Mantan Pangkostrad ini mengusung perubahan paradigma dan mazhab eko- nomi yang bertahun-tahun mengagung- agungkan pasar bebas, neoliberalisme, dan kapitalisme yang tidak terkendali. "Demi memperjuangkan Pasal 33 uuD NRI tahun 1945. Obsesi saya adalah ingin melihat bangsa Indonesia kuat dan sejahtera," katanya. "Keinginan menjadi presiden meru- pakan bagian dari keinginan melakukan perubahan itu. Di usia saya sekarang, ti- dak mau menjadi pejabat apapun kalau hanya sekadar menduduki jabatan itu. Kita hanya bisa melakukan perubahan dengan kekuasaan politik. Dan, ke- kuasaan itu harus diberikan oleh rakyat. Biarlah rakyat yang memilih," tambah putra begawan ekonomi Sumitro Djo- johadikusumo ini. Menurut Prabowo, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengupayakan politik yang bersih, santun, dan beradab. "tantangan kita adalah bagaimana kita upayakan politik yang bersih, politik yang baik, politik yang santun, dan politik yang beradab. Itu tantangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia," katanya. t Budi sucahyo
02 : suara rakyat Edisi 04/taHun i/Juli 2011 Perlu Pelatihan Advo- kasi Hukum Selamat atas terbitnya tabloid Gema Indonesia Raya. Semoga ke depan tabloid ini semakin eksis. tabloid ini diharapkan dapat menjadi wadah atau ajang menyuara kan isi hati rakyat, dan isi rakyat itu terbaca oleh elit politik serta wakil kita di parlemen yang kelak bisa menerjemahkan secara konkret, dan kemudian mengejawantahkan apa-apa yang menjadi keluh kesah arus bawah. Sebagai kader Partai Gerindra di bawah, saya mempunyai usulan kepada DPP Partai Gerindra, seperti yang kita ketahui bersa- ma bahwa sebagai partai yang baru seumur jagung, Gerindra telah tampil begitu fenomenal, menyeruak, dan bertengger dengan gagahnya di parlemen. Menurut saya, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan eksistensi Par- tai Gerindra, perlu diadakan pelatihan yang kontinyu terhadap kader-kadernya di daerah menurut spesifikasi keilmuan, seperti pertanian, ekonomi, hukum, teknik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya mengu- sulkan agar dapatlah kiranya mengadakan pelatihan di bidang advokasi hukum. Ini, menurut saya, hasil pelatihan ini kelak akan berguna apabila di suatu hari nanti terdapat friksi atau timbulnya suatu kasus yang membutuhkan suatu kon- sultasi atau mediasi. Mudah- mudahan harapan-harapan saya bisa dipermaklumkan adanya. TeGuh BaMBanG haRyOnO Jl. Goa Lawa no. 1, RT. 02 RW 02 Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah Kiriman Tabloid Gema Indonesia Raya Ha- rus Diperbanyak assukutu tadullu 'ala na'am (diam berarti meng- iya-kan), begitulah bunyi adagium arab. Sugesti-sugesti tatanan ekonomi, sosial, budaya yang merupakan nilai asli dari bangsa ini, hari ini agaknya (bahkan) diam- bang kepunahan. Maraknya gesekan sosial, keagamaan, problem kemiskinan dan pengangguran, ambura- dulnya regulasi terkait perlindungan tKI tentunya menjadi pekerjaan rumah kita bersama sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, bukan hal yang harus terus menerus kita tutupi. Bagi saya memberi- kan kader dengan wacana yang baik adalah salah satu mesin pemotong dari sekian kuatnya mata rantai problem bangsa ini. Sebaliknya, memberikan pengalaman dan pendidikan politik yang buruk kepada kader justru akan memberikan nilai ketidakpercayaan terhadap komitmen partai untuk memperbaiki bangsa ini. tabloid Gema Indonesia Raya saya artikan sebagai cermi- nan bahwa partai Gerindra tidak tinggal diam dalam usaha memperbaiki nasib para anak-anak negeri pada semua lapisan dan golongan di negeri ini. Minat baca yang ingin saya ciptakan adalah kritis terhadap perubahan. Kultur sosial masyarakat Kabupaten Ngawi, Jawa timur, yang cenderung terbuka dengan semangat perubahan meru- pakan semangat kami untuk terus berusaha agar ke depan menjadi masyarakat yang benar-benar mampu man- diri, baik dibidang ekonomi maupun di dalam sendi- sendi kehidupan yang lain. Pendistribusian tabloid Gema Indonesia Raya yang terbatas adalah menjadi salah satu faktor putusnya komunikasi linear. Juga merupakan kurang tersosiali- sasikannya pemahaman ten- tang kegiatan serta manifesto partai. untuk itu kiriman tabloid Gema Indonesia Raya ke daerah-daerah harus diperbanyak. M. SyahIRuL aLIM Ketua DPC Gerindra Kabupaten ngawi, Jawa Timur Oplah Perlu Diperba- nyak Oplah tabloid Gema Indonesia Raya perlu diperbanyak lagi agar bisa terdistribusi sampai ke ting- kat ranting, karena selama ini masih banyak DPC dan pimpinan ranting belum mendapatkan tabloid Gema Indonesia Raya. JafaRuDDIn Pengurus DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah Pendapat Orang Luar Penting Setelah melihat tabloid Gema Indonesia Raya, saya menilai desainnya menarik. Namun, dalam soal-soal berita jangan melulu berita Partai Gerindra. Berita-berita lain juga penting. Misalnya, bagaimana seorang akade- misi dan pengamat politik menanggapi isu-isu yang dimunculkan oleh Partai Gerindra. Dalam berita sebaiknya orang partai satu saja yang diwawancarai, selanjutnya orang-orang di luar partai yang lebih banyak. Kalau yang diwa- wancarai orang dalam pasti mendukungnya, ini berarti lucu jadinya. MuhaMMaD SyaRIef Tenaga ahli anggota DPR fraksi Gerindra Desmond J. Mahesa )Terima kasih masukan- nya Menjabarkan 8 Program Aksi Partai Gerindra Kalau bisa di tablo- id Gema Indonesia Raya membedah pemikiran para akademisi dan pengamat politik. Selain itu 8 Program aksi Partai Gerindra perlu dijabarkan lebih luas lagi. yuSaKh faRhan Tenaga ahli anggota DPR fraksi Gerindra abdul Wachid Berantas Korupsi Sejatinya korupsi dapat diminimalisir dengan mengedepankan moral bagi para pejabat, dan lagi-lagi harapan itu muncul pada sosok kaum muda dengan berbagai alasan yang logis. Dengan berbagai potensi yang dimiliki kalangan muda diharapkan mampu ber- kontribusi terhadap pem- berantasan korupsi. Namun masyarakat Indonesia dibuat kecewa dengan berbagai kasus yang terjadi beberapa hari belakangan. Kalangan muda justru menjadi aktor dari penyakit sosial itu. Ma- sih tercatat diingatan masya- rakat, dimana pegawai pajak bernama Gayus tambunan yang masih golongan IIIa dan baru berusia 32 tahun begitu menyita perhatian publik dengan kelihaian-nya memainkan peran sebagai pengumpul uang haram dari para wajib pajak. tidak tanggung-tanggung aliran dana yang ada di rekening- nya beserta istri diduga mencapai lebih dari Rp90 miliar, sebuah angka yang fantastis bagi pegawai pajak Gol. IIIa. Kegeraman masyarakat terhadap Gayus tidak hanya sekedar pada harta hasil korupsinya. Setelah menjadi terpidana dan ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Gayus sekali lagi memainkan kelihaian perannya. Walaupun status- nya terpidana dan berada di dalam penjara, Gayus begitu leluasa keluar masuk penjara, bahkan dapat berjalan-jalan ke luar negeri. Sungguh dunia hukum Indonesia "di- tampar" oleh kelakuan anak muda 32 tahun itu. Selepas kasus Gayus tambunan, masyarakat In- karikatur : ilustrasi susthanto donesia kembali dihebohkan oleh kasus yang melibatkan kalangan muda lainnya, yaitu mantan Bendahara umum Partai Demokrat M. Nazarudin. lelaki yang baru berusia 33 tahun itu disebut terlibat dalam kasus suap Sesmenpora, dan satu persatu kasus dia diungkap ke publik, seperti pemberi- an uang sejumlah 120 ribu dolar Singapura kepada Sekjen Mahkamah Konstitu- si. Walaupun kasus Nazaru- din ini masih dalam proses penyidikan, namun opini publik telah terbentuk akan rendahnya martabat moral para pejabat-pejabat negara tersebut. kepentingan sesaat yang menyesatkan itu. Semoga kejadian demi kejadian yang melibatkan kalangan muda pada jabatan publik tidak menyurutkan optimisme masyarakat akan kemam- puan kepemimpinan kaum muda, serta memunculkan anggapan bahwa kaum muda belum mampu untuk memimpin bangsa. Kaum muda merupakan penerus estafet perjalanan bangsa. Oleh karenanya, perlu didu- kung dan diarahkan untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Semoga. Beberapa kasus yang ditengarai terjadi dengan melibatkan kalangan muda adalah mafia anggaran di DPR. Kasus ini mengemuka sejak politisi muda PaN Waode Nurhayati me- ngungkapkan keterlibatkan unsur pimpinan DPR dan Badan anggaran dalam mafia anggaran di DPR pada sebuah acara talkshow tV. Kasus itu pun terus bergulir dan menyangkut beberapa kalangan politisi di DPR, dan lagi-lagi sebagian dian- taranya politisi muda. Dengan beberapa kasus ini patut dipertanyakan: ada apa dengan kalangan muda itu? Sejatinya mereka adalah kalangan potensial, memiliki karir cemerlang, dan masih memiliki waktu panjang. Patut disayangkan jika mereka terjebak pada aBDuL haKaM BaROK utan Kayu, Jakarta Timur Harus Tuntas Saya melihat tabloid Gema Indonesia Raya bagus. artinya untuk kalangan internal tulisan-tulisannya renyah. Namun, saya mengharap penulisan berita di tabloid ini sampai tuntas jangan dipotong-potong. Se- lain itu, kalau bisa di rubrik Figur atau profil kader-kader Partai Gerindra di daerah juga perlu diekspos. Sebab kalau mengekspos kader- kader dari pusat, beberapa bulan saja sudah habis. SyafRI MuIS Tenaga ahli fraksi Partai Gerindra AlAmAt BAru dewan PiMPinan Pusat Partai Gerindra Jl. Harsono rm No.54 ragunan, Pasar minggu, Jakarta Selatan 12160 telp: 62-21-789 2377, 780 1396 Fax : 62-21-781 9712 Email: info@partaigerindra.or.id
Edisi 04/taHun i/Juli 2011 WaWanCara : 03 aBdul WaCHid ANggoTA koMiSi Vi, FrAkSi pArTAi geriNdrA Banyak BUMN Hidup Segan Mati Tak Mau BaDaN usaha Milik Negara (BuMN) mes- tinya memberi banyak manfaat untuk negara dan rakyat. antara lain, memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam pemenuhan ke- butuhan hidup berupa barang atau jasa. lalu, membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk, mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor seba- gai sumber devisa, baik migas maupun non migas, dan menghimpun dana untuk mengi- si kas negara yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan pe- rekonomian negara. Namun karena kondisi BuMN kita banyak yang tidak sehat alias terus merugi sehingga manfaatnya tidak bisa dinikmati oleh rakyat. ternyata banyak faktor yang menyebabkan kondisi BuMN kita banyak yang hidup segan mati tak mau. Nah, untuk mengetahui banyak seputar BuMN ini, wartawan tabloid Gema Indonesia Raya, Ardi Winangun, mewawancarai anggo- ta Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra. Berikut petikannya: Bagaimana wajah BUMN saat ini? BuMN saat ini yang sehat seki- tar 140-an, namun itu belum tentu sehat benar. BuMN kita sangat me- nyedihkan, padahal BuMN a d a l a h perusahaan negara dari uang rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, tetapi nyatanya belum bisa untuk menyejahterakan rakyat. Beda dengan Malaysia yang BuMN-nya bisa un- tuk menyejahterakan rakyatnya. Karena itu, pemerintah harus berani menentukan sikap agar BuMN sehat kembali dan lebih bagus lagi, sehingga BuMN benar-benar mendapat dividen untuk kepentingan rakyat. Saya melihat BuMN di gula banyak yang tidak sehat. Beda dengan perusahaan swas- ta yang sama-sama bergerak di bidang gula. Contohnya, di PtP X yang membawahi 10 pabrik gula dan kapasitas produksinya cukup besar, tetapi kenapa pabrik-pabrik gula itu kalau dibanding dengan pabrik swasta. Misal- nya, keuntungan 10 pabrik gula milik PtP X kalah dibanding dua pabrik gula Kebon agung milik Yayasan Kemen- terian Keuangan yang terdapat di Pati, Jawa tengah dan Malang, Jawa timur. Saya sedang mempelajari kenapa 10 pabrik gula yang bagus itu kalah de- ngan swasta. apalagi kalau kita bandingkan dengan swasta mur- ni yang ada di sugar food, PtP X nggak ada apa-apanya. Meli- hat kenyataan itu, saya menyimpulkan bahwa BuMN kita sehat, tetapi belum benar-benar sehat. Masih ada penyakitnya yang perlu kita hilangkan, agar benar-benar sehat. Apakah karena manajemen yang tidak profesional sebagai penyebab BUMN kita tidak sehat? Benar. Mereka belum menggunakan manajemen yang tepat, dan belum menggu- nakan manajemen modern. Jadi kalau saya lihat, banyak orang BuMN tidak memiliki ino vasi untuk menjadikan BuMN lebih ba- gus dan berkembang, sehingga bisa meraih keuntungan yang besar. Misalnya BuMN kertas, Pabrik leces, yang merupakan pening- galan Belanda, kita hanya meneruskan ope- rasionalnya, tapi, aduh Mas, kok BuMN itu seperti hidup segan mati tak mau. Contoh lain Pt. Dirgantara Indonesia (PtDI). Komisi X memberi suntikan untuk PtDI karena prihatin terhadap perusahaan penerbangan Merpati. Merpati membeli pe- sawat dari China, padahal pesawat buatan China itu diragukan oleh amerika Serikat dan beberapa negara eropa. Kita membeli pe- sawat itu dengan alasan bisa kredit. Padahal kita mempunyai PtDI yang dinilai berhasil dan diakui oleh banyak negara. amerika Se- rikat saja mengakui pesawat buat an PtDI. lalu, kenapa kita tidak memakai pesawat buatan PtDI? Kalau tidak ada duit, kan bisa bersinergi dengan BuMN lainnya, misalnya pinjam dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kita tidak tahu mengapa pemerintah mengambil pesawat dari China. ada apa di situ? Itu yang kadang-kadang kita sayangkan. ekonomi? Iya, memang diantaranya seperti itu. Pemerintah sudah tidak bisa memberi pen- danaan langsung. Suntikan yang diberikan kepada BuMN tidak boleh berupa uang. Contohnya, ketika pabrik gula butuh revita- lisasi, ia harus melalui Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian baru memberi mesin, bukan dalam bentuk uang. Ini menjadi salah satu penghambat. Bagaimana kiat untuk memberdayakan BUMN? Saya menyarankan pemerintah agar BuMN yang sudah sehat, bagaimana cara- nya harus lebih disehatkan kembali. Bila me- nyangkut SDM-nya, maka SDM-nya perlu ditingkatkan kualitasnya. Kadang-kadang masalah di BuMN juga terkait masalah poli- tik. Saya dengar orang-orang yang ditaruh di BuMN syarat dengan muatan politis. BuMN juga perlu mendapat proteksi dan subsidi oleh pemerintah. Ini harus benar-be- nar dilakukan, karena kalau tidak begitu maka BuMN tidak akan mampu. Contohnya, me- ngenai penghapusan utang BuMN, itu harus dilakukan. Kan banyak BuMN yang memili- ki utang. Beberapa BuMN tidak berjalan, ka- rena masih terbelit dengan utang-utangnya. Tapi kenapa ada BUMN yang sehat justru dijual? Itu yang saya sayangkan. Mestinya, kalau pemerintah hendak menjual BuMN, juallah BuMN yang merugi terus menerus. Meski demikian, saya berharap BuMN jangan di- jual. apalagi penjualannya secara tidak benar. lebih menakutkan ketika dijual ke asing. Bagaimana sih sesungguh nya kondisi BUMN kita? Memang ada beberapa BuMN perlu revi- talisasi. Jadi, masih banyak yang mengguna- kan mesin-mesin lama, seperti Pabrik Kertas leces, pabrik peninggalan Belanda. Seperti saya katakan tadi, pemerintah harus berani menyuntik atau memberi teknologi baru. Kita harus mengejar teknologi baru itu. tapi, masing-masing BuMN beda masalah. antara PtDI dengan Pabrik Kertas leces beda, dan beda lagi dengan gula. lalu, kinerja BuMN memang kurang semangat, beda jauh dengan swasta. Selain itu, soal suntikan dana kepada BuMN dari pemerintah lamban, butuh dananya sekarang turunnya baru tahun depan, disesuaikan de- ngan aPBN. Beda dengan swasta, ketika butuh mesin baru, mereka cepat merealisa- sikan. Proses birokratisasi di BuMN yang lamban ini perlu kita benahi. Pemerintah tampaknya enggan men- subsidi BUMN. Bukanlah itu disebab kita cenderung menganut liberalisasi Sepertinya pemerintah juga enggan mem- beli produk BUMN? Buktinya, pemerintah lebih suka mengimpor kereta bekas dari Jepang dari pada membeli dari PT. INKA? Komisi VI tetap menegaskan sinergi BuMN. Kita harus menghidupkan BuMN. Kalau itu terjadi, sangat disayangkan. Kita li- hat Pt. INKa bisa membuat kereta api yang bagus, bahkan dia menerima pesanan dari India dan Bangladesh. Mengapa kita tidak mau menggunakan produk BuMN? Kadang- kadang saya melihat pemerintah tidak suka dengan produk-produk dalam negeri sendiri. Kemungkinan ada apa-apanya? Mungkin le- bih enak membeli produk dari luar daripada produk dalam negeri. Saya juga prihatin dengan Pt. Pal. Baru- baru ini Komisi VI melakukan kunjungan ke Jawa timur dan mendapat cerita Pt. Pal su- dah mau mati. Seharusnya Pt. Pal agar tetap eksis supaya, karena bisa membuat kapal-ka- pal yang bagus. Kapal-kapal itu kan sebagai penghubung antarpulau. Bukankah kita ne- gara maritim. t Pembina: Prabowo Subianto Pemimpin umum: Hashim Djojohadikusumo Pemimpin redaksi: Fadli Zon wakil Pemimpin redaksi: m. Asrian mirza dewan redaksi: Suhardi, Halida Hatta, Widjono Hardjanto, Ahmad muzani, martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, redaktur Pelaksana: Syahril Chilli redaktur: Budi Sucahyo, Helvi moraza, Subuh Prabowo, mustafa Kemal (Foto), Yong W Pati (Artistik) staf redaksi: Ardi Winangun, m. Budiono, Wahyu mahardhika, leli Achlina sekretaris redaksi: Wendra Wizar sirkulasi dan distribusi: Juanda Nurhakim Penerbit: Badan Komunikasi Partai Gerindra alamat redaksi dan usaha: Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 telp. : 62-21 5785 3480 Fax. : 62-21 5785 2552 Email: atau Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos. Redaksi
04 : gEma utama Edisi 04/taHun i/Juli 2011 ApBN 2011 BoroS dAN TidAk eFiSieN foto Mustafa KeMal anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011 tidak pro rakyat. Selain itu, aPBN boros dan tidak efisien karena uang rakyat lebih banyak digunakan untuk kepentingan birokrasi ketimbang pos-pos yang berorientasi pada kepentingan rakyat. oleh Budi sucahyo aNGGaRaN Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011 sudah sebesar Rp1.202 trili- un. Namun, masih begitu banyak daerah tertinggal, kemiskinan, dan infrastruktur yang belum memadai apalagi di daerah yang jauh dari Ja- karta. Ini menyiratkan ada masalah dalam pengelolaan kekayaan negeri ini, terutama aPBN. (aPBN) Wakil Ketua umum Partai Ger- akan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengungkapkan, aPBN 2011 tidak pro rakyat, boros dan tidak efisien. Dia mencontohkan pos anggaran untuk kunjungan ke luar negeri sebesar Rp21 triliun se- tiap tahun. Pos anggaran seperti itu, menurut Fadli Zon, bisa dihemat misalnya dengan hanya mengalo- kasikan sebesar Rp 5 triliun untuk kunjungan ke luar negeri. "Sisanya sebesar Rp 16 triliun misalnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi ma- salah kemacetan di DKI Jakarta," ujarnya. Fadli Zon juga menggarisbawahi pos bantuan sosial dalam aPBN. Jumlah dana untuk bantuan sosial (Bansos) aPBN 2011 dianggarkan sebesar Rp61 triliun. Jumlah itu belum termasuk anggaran sebesar Rp63 triliun bantuan sosial yang tersebar di beberapa kementerian. "Sayangnya penggunaan Bansos ini tidak jelas," katanya. Hal itu sejalan dengan temuan FItRa (Forum Indonesia untuk transparansi anggaran) bahwa ada penyimpangan anggaran Bansos di delapan kementerian. Bentuk penyi mpangan tersebut, antara lain dana Bansos disimpan di bank. "anggaran Bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melin- dungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap dirinya. Reali- sasinya, tahun 2010 ada delapan ke- menterian yang diduga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp2,4 triliun," ungkap uchok Sky Khadafi, Koordinator advokasi dan Investigasi FItRa. uchok memaparkan, delapan kementerian itu adalah Kemente- rian Pertanian dengan total penyi- mpangan anggaran Bansos sebesar Rp14 miliar, Kementerian Pendi- dikan Nasional (Rp1,4 triliun), Ke- menterian Kesehatan (Rp141 mi- liar), Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal (Rp93 miliar), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Rp407 miliar), Kementerian Sosial (Rp236 miliar), Kementerian aga- ma (Rp41 miliar), serta Kemente- rian Kebudayaan dan Pariwisata (Rp4,3 miliar). Indikasi ketidakberpihakan aP BN kepada rakyat terlihat pada alo kasi anggaran untuk Kementeri- an Pertanian. Dalam aPBN 2011, Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16,8 triliun. Ditambah dengan subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi program, yang jumlahnya Rp32 tri- liun sehingga total Rp48,8 triliun. angka itu hanya sekitar 3% dari to- tal aPBN yang jumlahnya Rp1.202 triliun. Padahal, mayoritas rakyat Indonesia adalah petani. lalu, bandingkan pula besarnya anggaran untuk Badan Penanggu- langan lumpur Sidoardjo dengan anggaran untuk BNP2tKI yang mengurus sekitar 2 juta tenaga Ker- ja Indonesia (tKI). anggaran un- tuk Badan Penanggulangan lum- pur Sidoardjo sebesar Rp1,2 triliun, sedangkan anggaran BNP2tKI hanya Rp264 miliar. Karena angga- ran BNP2tKI minim, maka wajar bila banyak tKI yang diperlakukan semena-mena dan tak mendapat pembelaan. Fary Djemi Francis, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, juga mensinyalir kebi- jakan anggaran yang tidak berpi- hak pada daerah tertinggal. "Dae- rah yang mempunyai Pendapatan asli Daerah (PaD) tinggi justru menda pat Dana alokasi Khusus (DaK) yang besar, sementara dae- rah yang mempunyai PaD rendah justru mendapat DaK yang kecil," ungkapnya. Dia mencontohkan perbeda- an DaK untuk Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sabu Nusa teng- gara timur yang cukup signifikan. Kabupaten Bogor dengan PaD Rp370,5 miliar mendapat DaK se- besar Rp143 juta. Sementara PaD Kabupaten Sabu sebesar Rp1,1 mi- liar mendapat DaK hanya Rp30 juta. "Dengan kebijakan anggaran seperti itu, daerah maju dan daerah tertinggal akan mengalami pertum- buhan yang tidak seimbang. Dis- paritas pertumbuhan antara daerah tertinggal dan daerah maju akan tetap terlihat," katanya. Ketidakseimbangan itu, lanjut Fary, diperparah dengan peredaran uang yang juga tidak proporsional akibat kebijakan pembangunan dan anggaran. Sekitar 62-67% aPBN beredar di Jakarta, 23-25% ber- edar di kota-kota besar, dan hanya 10% beredar di daerah tertinggal. Peredaran uang seperti itu mem- perlihatkan kapasitas keuangan di daerah tertinggal yang sangat ku- rang untuk mendukung geliat dan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Dari sisi kebijakan anggaran, Fary yang juga anggota Badan ang- (Banggar) menyampaikan garan opsi yang diajukan Banggar, yaitu alokasi 3% aPBN untuk daerah tertinggal atau alokasi Rp 100 mi- liar untuk setiap kabupaten daerah tertinggal. Kebocoran Anggaran Di sisi lain, Fadli Zon meng- ungkapkan keganjilan dalam penye- rapan anggaran. Dari pene lu suran Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, terlihat sampai tanggal 30 Juni 2010 aPBN hanya terserap 25%. terserap Sampai 30 November 62%. Namun, pada 31 Desember penyerapan anggaran melonjak sampai 92%. Ini benar-benar ajaib. Inilah bukti perpaduan antara ren- cana dan implementasi yang buruk, serta lemahnya sistem pengawasan aPBN. Bukti lainnya adalah terjadinya kebocoran anggaran. Kasus atau dugaan praktik percaloan anggaran menjadi salah satu contoh. "Kebo- coran anggaran bisa mencapai 30%," ujar Fadli Zon. awal kebocor an itu dimulai pada saat pembahasan di Badan anggaran (Banggar) DPR. "Di sini bisa muncul percaloan ang- garan," ujarnya. uchok Sky Khadafi juga me- ng ungkapkan, meskipun belum pernah dibuktikan secara hukum, rahasia sudah menjadi namun umum bahwa kebocoran anggaran negara dari tingkat pusat sampai daerah tingkat II itu dimulai dari Banggar. Berbagai mark up nilai proyek hanya bisa dilaksanakan di Banggar. "Permainan seperti itu biasa di mana parpol dan anggota DPR membutuhkan dana untuk mempertahankan kekuasaan atau pe ngaruhnya untuk memperoleh akses pada anggaran," kata uchok. Menurut Fadli Zon, Partai Gerindra tengah mempersiapkan "white paper" aPBN yang pro rakyat dan efisien. Menurut renca- na, "White paper" itu akan disam- paikan kepada pemerintah dan DPR. t
l a M e K a f a t s u M o t o f Edisi 04/taHun i/Juli 2011 : 05 Struktur ApBN yang Tidak Mensejahterakan rakyat taMPaKNYa aPBN Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Indikasinya sangat seder- hana. aPBN Indonesia tahun 2011 sebesar Rp1.202 triliun atau me- ningkat 300% jika dibandingkan aPBN 2004 yang hanya Rp403 trilliun ketika Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali menjabat presiden. Namun, meski anggaran terus meningkat, pelayanan nega- ra terhadap rakyat makin buruk, korupsi makin merajalela, rakyat makin menderita, dan angka kemis- kinan (berdasarkan standar Bank Dunia) terus bertambah. tengok saja penerimaan atau- pun pengeluaran aPBN. Dari sisi penerimaan, sumber utama adalah pajak yang diambil dari rakyat, ya- itu sebesar Rp 839 triliun atau se- kitar 70%. Sumber lainnya, utang Rp122,5 triliun (10%). Padahal, Indonesia kaya dengan tambang emas, perak, batubara, minyak, gas dan lainnya. Kemana hasil kekayaan tersebut yang seharusnya menjadi sumber utama aPBN itu? adapun dari sisi pengeluaran, aPBN selalu dibebani oleh angga- ran pembayaran utang luar negeri. untuk tahun 2011, cicilan bunga utang saja telah mencapai Rp116,4 triliun. Kalau dihitung dengan po- koknya, cicilan utang mencapai Rp240 triliun atau 20% aPBN. Selain itu, 60% aPBN lainnya di- gunakan untuk belanja pegawai dan para pejabat yang terus naik (anggaran rutin). Sedangkan untuk pemba ngunan hanya 20%. Sebaliknya, anggaran subsidi untuk kepentingan rakyat terus di- kurangi. total subsidi turun dari Rp201,3 triliun pada 2010 men- jadi Rp184,8 triliun pada 2011. Di antaranya, subsidi pupuk turun dari Rp18,4 triliun menjadi Rp16,4 triliun. Subsidi listrik turun Rp14,1 triliun dari Rp55,1 trilin menjadi Rp41 triliun sehingga tarif dasar lis- trik dinaikkan. Struktur aPBN dari tahun ke tahun tidak sehat dalam mensejah- terakan rakyat. Khususnya porsi untuk anggaran rutin tak pernah berubah, seperti untuk gaji pegawai, pejabat negara, pejabat pemerintah, perjalanan, atK, perkantoran dan sebagainya. Struktur aPBN seperti itu di- wariskan ke anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (aPBD). Bah- kan, anggaran rutin aPBD bisa mencapai 81%. Sisanya 19% untuk rakyat. Bahkan FItRa mencatat, pada 2007 anggaran untuk belanja pegawai berkisar pada angka 44% Memerlukan uluran tangan pemerintah dari total aPBD. Pada tahun 2010, sudah di angka 55%. Bahkan ada 16 daerah kabupaten dan kota men- galokasikan anggaran untuk belanja pegawai di atas 70%. Jika kondisi seperti itu berlarut- larut, dalam waktu dua atau tiga ta- hun lagi, 124 daerah itu akan bang- krut karena aPBD-nya digunakan untuk belanja pegawai. FItRa pun menemukan 124 daerah terancam bangkrut karena aPBD tergerus untuk belanja rutin. Dari total 124 daerah itu, 16 daerah di antaranya memiliki belanja pega- wai hingga di atas 70% dari aPBD. Daerah yang paling kritis adalah lumajang. Belanja pegawai pada aPBD daerah itu mencapai 83%. anggaran dengan struktur se- perti ini jelas tak akan mensejahte- rakan rakyat. Nah, untuk mensejah- terakan rakyat yang masih banyak berada di garis kemiskinan, mau tak mau, anggaran rutin harus dikura- ngi, termasuk biaya jalan-jalan pe- jabat pemerintah, dan memperbesar anggaran pembangunan. t Infrastruktur irigasi yang terbengkalai Mafia Anggaran Berawal di Banggar dpr KeBeRaDaaN calo anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bagaikan angin. ada hembusannya tapi tak tampak. Namun, anggota Badan anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati memastikan adanya calo ang- garan itu. Politisi wanita dari Partai amanat Nasio- nal (PaN) itu membeberkan bahwa hampir semua anggota Banggar DPR mengutip 7%- 15% dari anggaran yang dialokasikan un- tuk dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam aPBN 2011. Dari dana untuk daerah itu, menurut Wa Ode Nurhayati, ang- gota Banggar mendapat Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. "ada Pimpinan DPR yang mengirim surat ke Menteri Keuangan supaya daftar penerima dana penyesuaian infrastruktur daerah tak diubah lagi dan segera ditandatangani," kata Wa Ode Nurhayati. Surat Pimpinan DPR ini menyiratkan permainan terselubung dalam penentuan dana infrastruktur buat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Mengapa ada dugaan seperti itu? Pada Oktober tahun lalu, seba- gai anggota Badan ang- garan, Wa Ode Nurhayati diundang mengikuti rapat pembahasan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 di Wisma Kopo, Puncak, Jawa Barat. agenda rapat adalah membahas pemba- gian dana penyesuaian in- frastruktur daerah (DPID). Dana sebesar Rp7,7 triliun itu harus dibagikan ke pro- vinsi dan kabupaten/kota yang membuntuhkan. Rapat itu menyepakati daerah-daerah yang memenuhi syarat sebagai penerima DPID. Menurut Wa Ode Nurhaya- ti, daerah-daerah itu ditentukan sesuai dengan simulasi pembagian DPID yang dipaparkan seorang pejabat Kementerian Keuangan. Pe- serta rapat tidak ada yang keberatan. artinya, simulasi dari pejabat Kementerian Keuangan itu disepakati sebagai mo- del pembagian DPID yang final. empat bulan kemudi- an, pada Februari 2011, peraturan Menteri Keuan- gan soal pembagian DPID itu terbit. Wa Ode kaget. Sebab, daftar daerah pene- rima DPID berubah total. ada lebih dari 120 kabu- paten/kota yang semula tercantum menghilang dari daftar. Dari sinilah, Wa Ode Nurhayati mencium bau busuk kongkalikong. akibat praktik percalo- an itu, 120 kabupaten kota dan 10 provinsi yang seharusnya mendapat anggaran DPID akhirnya tidak kebagian. Padahal, kata Wa Ode Nurhayati, anggaran itu telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah dan Badan ang- garan DPR. Celakanya, tidak seorang pun anggota DPR dari daerah pemilihan di 120 kabupaten kota dan 10 provinsi itu yang pro- tes. Selidik kanan-kiri, politikus muda ini me- nemukan surat dari Pimpinan DPR pada De- sember 2010 kepada Kementerian Keuangan. Dia menduga surat inilah yang membuat pe- merintah mengubah daftar penerima DPID pada tahun anggaran ini. Menurut Koordinator Investigasi dan ad- vokasi Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (FItRa) uchok Sky Khadafi, kasus korupsi aPBN dimulai dari Badan anggaran. "Saya yakin semuanya dimulai dari Banggar. Oleh karena itu pengusutan di Banggar harus- nya bisa menjadi prioritas agar bisa ditelusuri jalur korupsi aPBN selama ini," katanya. Dia juga menyarankan partai politik memeriksa anggotanya yang duduk di Banggar. Berbagai penyalahgunaan anggaran nega- ra, baik di tingkat pusat maupun kabupaten, yang bermulai di Badan anggaran DPR itu, menurut uchok Sky Khadafi, bisa dijadikan bahan evaluasi agar proses penganggaran dila- kukan secara transparan dan bersih. t f o t o M u s t a f a K e M a l
06 : indonEsia Rezeki Nomplok Partai Gurem MK memutuskan partai politik peserta Pemilu 2009 yang sudah berbadan hukum tak perlu mengikuti verifikasi parpol untuk mengikuti Pemilu 2014. Keputusan ini disambut gembira partai-partai kecil. oleh ardi winanGun Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Partai Pengusaha dan Peker- ja Indonesia (DPP PPPI), Daniel Hutapea, bersorak bergembira sete- lah MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 51 ayat 1 uu No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas uu No. 2 tahun 2008 tentang Ketentuan Verifikasi Partai Poli- tik untuk dapat mengikuti Pemi- lu 2014. "Saya respek dan bangga atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Pak Mahfud MD. Ini merupakan kemenangan rakyat," katanya. tak hanya Daniel Hutapea, juga Paulus tandiongan, Wakil Ketua Partai Damai Sejahtera (PDS) Su- lawesi Selatan. "Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa MK memikirkan semua pihak," ujarnya. Bersama 17 Parpol lainnya, PDS menga jukan judicial review terha- dap Pasal 51 ayat 1 uu No. 2 ta- hun 2011 tersebut. Dalam putusannya, MK me- ngabulkan permohonan uji materi Pasal 51 ayat 1 uu No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas uu Nomor 2 tahun 2008 tentang Par- tai Politik. Pasal tersebut menyebut- kan ketentuan verifikasi bagi partai politik agar dapat mengikuti Pemilu 2014. Pasal itu, menurut MK, telah melanggar hak konstitusi yang dija- min oleh uuD NRI tahun 1945. Sebab, frasa verfikasi tidak relevan dan tidak diperlukan lagi. Menurut MK, kedudukan seba- gai badan hukum yang telah dimiliki oleh parpol harus mendapat perlin- dungan konstitusional. Sementara perlindungan atas status badan hu- kum parpol itu justru dihilangkan oleh Pasal 51 ayat 1 uu 2/2011. Dengan keputusan ini, parpol yang sudah memiliki badan hukum tak perlu lagi mengikuti verifikasi un- tuk menjadi peserta Pemilu 2014. Keputusan MK itu tentu saja membuat senang parpol peserta Pemilu 2009 yang telah memiliki badan hukum. Pasalnya, parpol itu tidak perlu lagi melengkapi persya- ratan verifikasi sebagaimana diatur dalam uu No. 2 tahun 2011. Pa- dahal, bagi partai-partai kecil yang tak lolos Parliamentary Threshold (Pt), verifikasi parpol menjadi mo- mok yang menakutkan. Sebenarnya, sebelum MK me- nge luarkan keputusan itu, banyak parpol yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti verifikasi. Par- tai Damai Sejahtera (PDS), misal- nya. PDS telah bekerja keras untuk mengikuti verifikasi parpol. lain halnya dengan Partai RepublikaN. Bagi Partai RepublikaN, keputusan MK menjadi berkah. Partai berlam- bang burung itu memang belum mempersiapkan diri mengikuti ve- rifikasi. "Kami diuntungkan bisa lolos kembali. Bandingkan dengan teman-teman yang sudah menge- luarkan biaya dan pikiran untuk mempersiapkan verifikasi," kata Sugiarti Mangun, Ketua DPD Su- lawesi Selatan. justru muncul pada parpol yang telah bergabung dalam Partai Persatuan Nasional (PPN). Setelah MK me- ngeluarkan keputusan itu, 12 parpol yang tergabung dalam PPN, seperti Sebaliknya, keraguan Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Patriot, PPDI, PIS, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, PNBK, Partai Kedaulatan, Partai Merdeka, serta Partai Demokrasi Pembaruan, berpikir ulang, apakah tetap dalam PPN atau berdiri sen- diri. Seandainya tetap bergabung dalam PPN, maka mereka harus mengikuti verifikasi. "Belum ada keputusan resmi. Namun, kita tetap solid. Yang men- jadi masalah apakah tetap memakai nama PPN atau nama salah satu parpol. Wajar kalau soal ini alot karena ada 12 partai yang ikut ber- gabung," kata abdul Mansur Mus, Ketua PPN Sulawesi Selatan kepada pers beberapa waktu lalu. Partai Menengah dan Besar Jika partai kecil bersuka cita den- gan keputusan MK itu, lain halnya dengan sikap partai menengah dan besar. Menurut Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai amanat Nasio- nal (PaN), abdul Hakam Naja, ke- putusan MK itu berpotensi peserta Pemilu 2014 akan semakin banyak Dengan peserta yang banyak maka akan semakin terbuka konflik dan potensi kecurangan. "Peserta Pemilu 2014 akan se- Dengan keputusan MK tidak serta merta parpol gurem siap mengikuti Pemilu 2014. "Mereka belum tentu sanggup karena dalam pemilu bukan sekadar soal nama partai, tapi juga memerlukan dana dan perjuangan... makin berlipat. Yang menggugat tambah banyak, perselisihan tam- bah ramai. Kerumitan akan sema- kin tinggi. artinya, peluang seperti mafia pemilu akan semakin besar," ujarnya. anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan arif Wibowo juga sependapat. "Kita agak menyesal- kan putusan MK. tanpa disadari, MK telah mendorong politik biaya tinggi," katanya. Dengan kondisi seperti itu, orang cenderung untuk mendirikan partai politik semaunya tanpa persyaratan ketat. Menanggapi keputusan MK, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Harun al Rasyid, me- ngatakan dengan keputusan MK tidak serta merta parpol gurem siap me ngikuti Pemilu 2014. "Mereka belum tentu sanggup karena dalam pemilu bukan sekadar soal nama partai, tapi juga memerlukan dana dan perjuangan," katanya kepada Gema Indonesia Raya. Menurut Harun al Rasyid, se- lama ini partai-partai kecil menga- lami kesulitan dalam masalah dana. Karena menghadapi soal dana itu, kata Harun al Rasyid, banyak par- tai kecil yang membentuk koalisi. Selain itu, untuk bisa mengi- kuti Pemilu 2014, lanjut Harun al Rasyid, diperlukan penguatan kedudukan lembaga partai mulai dari tingkat pusat hingga desa. Ke- mudian, harus mencari kader yang berkualitas atau kader yang mem- punyai massa sekaligus dana. De- ngan cara seperti itulah, organisasi partai bisa bergerak. "Partai-partai -Harun al rasyid- Edisi 04/taHun i/Juli 2011 foto Mustafa KeMal kecil tidak punya dana yang besar. Kalau tidak ada dana, buat apa ikut Pemilu?" ujarnya. III Partai Gerindra, Martin Hutabarat juga ber pendapat serupa. Meski sudah ada keputusan MK, katanya, bukan berarti masalahnya sudah selesai. Sebab, untuk dapat mengikuti Pe- milu 2014, masih harus mengikuti aturan yang dikeluarkan KPu yang baru. Dengan demikian, partai- partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014 juga akan diverifikasi oleh KPu. anggota Komisi "KPu yang baru akan menga- tur keikutsertaan partai politik da- lam Pemilu 2014," ujarnya kepada Gema Indonesia Raya. Karena itu, bagi Martin, keputusan MK itu merupakan rezeki nomplok bagi partai politik yang santai dan tidak memiliki cita-cita dan agenda yang serius untuk membangun partainya ke depan. Bagaimana reaksi pemerintah dengan keputusan MK itu? Peme- rintah akan mematuhi keputusan MK terkait uji materi terhadap Pasal 51 ayat 1 uu No. 2/2011 tentang partai politik. Menurut Dirjen ad- ministrasi Hukum umum (aHu) pada Kementerian Hukum dan HaM, Chaidir Ramli, pemerintah akan mengikuti keputusan MK. "Jika MK mengabulkan permo- honan uji materi dan memutuskan parpol non parlemen peserta Pemilu 2009 yang sudah berbadan hukum tetap sah mengikuti Pemilu 2014 dan tidak perlu verifikasi, maka pe- merintah akan patuh," ujarnya. t
Edisi 04/taHun i/Juli 2011 : 07 Penanganan TKI Luar Negeri Penuh "Borok" Nasib tenaga kerja Indonesia di luar negeri tak kunjung membaik. Di dalam negeri mereka diinjak dengan berbagai pungutan dan manipulasi. Di luar negeri, para pejuang devisa, ini dibiarkan bebas tanpa perlindungan yang jelas. oleh M. Budiono PeRJuaNGaN seorang Ruyati binti Sapubi, tenaga Kerja Wani- ta (tKW) asal Bekasi, Jawa Barat, ber akhir tragis. usahanya mening- katkan taraf hidup dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Petro Dolar itu, malah mengan- tarnya menemui maut. Bukannya pulang dengan membawa segepok Riyal, Sabtu (18/6), tapi Ruyati ma- lah dikabarkan telah meregang nya- wa. tubuhnya roboh setelah ditebas Saudi bahwa mereka tahu dan baru mengabarkan kasus yang menimpa Ruyati kepada keluarganya satu hari setelah eksekusi dilaksanakan. Rupanya, penanganan terhadap para tKI di luar negeri yang begitu jelek bukanlah hal baru. Sejak lama, KBRI arab Saudi tidak pernah becus melaksanakan tugasnya. Ja - ngan kan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi tKI, un- tuk menampung keluh kesah pun sakan derita menjadi tKW di arab Saudi. Menurut Nuryati, sejak dulu ketika ia menjadi tKW pada 1998- 2000, KBRI selalu mengembalikan persoalan yang dihadapi para tKI kepada majikannya. Pihak KBRI, kata Nuryati, tidak pernah mau menampung keluhan para tKI. Karena itu, ia tidak merasa heran, jika Kemenlu sampai kecolongan ter hadap eksekusi pancung yang di- alami Ruyati. foto istiMewa ses sengketa hukum yang sedang berjalan. Karena itu, Kementeri- an tenaga Kerja dan transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tKI (BNP2tKI) serta Kemenlu harus dievaluasi. Karut Marut Salah satu penyebab karut ma- rut pengurusan dan perlindungan terhadap tKI, menurut anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Par- tai Gerindra Ir. Suprayitno, karena uu No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tKI luar Negeri yang dipakai sebagai dasar mengatur tenaga kerja Indo- nesia memiliki banyak kelemahan. antara lebih lain, uu tersebut banyak mengatur tentang tata ni- aga pe nempatan, dan tidak diikuti dengan pengaturan perlindungan tKI. akibatnya, keberadaan tKI lebih banyak dianggap sebagai komoditas. lebih menyebalkan lagi, per- aturan pelaksanaan seperti yang di- amanatkan uu No 39 tahun 2004 tak kunjung diterbitkan. Sehingga pemberian sanksi kepada mereka yang melanggar uu tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dan, yang tak kalah mengherankan, menurut Su- prayitno, pembahasan uu No 39 tahun 2004 tidak dilengkapi de- ngan naskah akademik. Padahal, naskah akademik merupakan salah satu syarat penyusunan undang- undang. Karena itu, Komisi IX DPR RI mendesak untuk segera dilakukan perubahan terhadap uu No 39 tahun 2004. Idealnya uu meng- akomodasi tuntutan agar peme- rintah berperan lebih besar terha dap perlindungan tKI, baik sebelum penempatan, masa penempatan maupun setelah penempatan. Juga memperbesar keterlibatan Pemda sebelum dilakukan penempatan. Selain, itu uu itu juga harus mempertegas peran BNP2 tKI da- Tenaga Kerja Indonesia mengadu nasib di luar negeri foto istiMewa oleh pedang algojo di negeri yang diharapkan mampu menjadikan diri dan keluarganya lebih sejahtera. Nasi sudah menjadi bubur, kese- dihan dan ratap tangis anak-anaknya pun takkan mampu mengembalikan Ruyati. Bahkan kemarahan serta ke- kecewaan seluruh bangsa Indonesia sekalipun, takkan sanggup menghi- dupkannya kembali. Yang tersisa kini hanyalah reali- ta yang penuh "borok", betapa pe- nanganan dan perlindungan peme- rintah terhadap para tenaga Kerja Indonesia (tKI), jauh dari hara- pan. Ibaratnya jauh panggang jauh dari api. lebih mengkhawatirkan lagi, setelah mendengarkan penga- kuan polos dari Kementerian luar Negeri, khususnya Kedutaan Be- sar Republik Indonesia (KBRI) di mereka ogah. Padahal, setiap tKI yang hendak bekerja di luar negeri diharuskan menyerahkan uang se- besar uS$15 sebagai dana bantuan hukum yang kenyataan tak pernah ada, termasuk terhadap Ruyati. tidak hanya itu, persoalan ba- yar membayar juga diwajibkan un- tuk dana asuransi buat para tKI. lagi-lagi, uang klaim asuransi yang seharusnya menjadi hak para tKI bermasalah selalu sulit dicairkan. Sebagian tKI malah tak tahu ka- lau dirinya berhak mendapat dana klaim asuransi, jika di PHK atau terpaksa pulang sebelum saatnya karena tersandung masalah. Begitulah pengalaman yang di- temui Nuryati Solapari SH, MH., dosen universitas Sultan ageng tir- tayasa, Banten, yang pernah mera- Penanganan dan perlindungan pemerintah terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), jauh dari harapan... Kebobrokan KBRI menjalankan tugasnya, tidak hanya sampai di situ. Seperti juga kantor pemerintah di Indonesia, KBRI mengambil hari libur pada Sabtu dan Minggu. Na- mun, alih-alih menghormati peme- rintah Kerajaan arab Saudi, ujar Pe- neliti pada Migrant Institute, pada hari Jumat - hari lubur di arab Saudi -- KBRI pun ikut tutup. Prak- tis para tKI tidak memiliki "rumah" untuk berkeluh kesah. apalagi, proses hukum di Negara tersebut sangat tertutup. tidak semua orang bisa dengan bebas mengakses pro- Selain itu, pasal-pasal yang ter- dapat dalam uu tersebut tidak konsisten mengatur kewajiban pe- merintah untuk menjamin terpenu- hinya hak-ahak tKI, perlindungan terhadap tKI, dan sanksinya. Pada saat yang sama, malah muncul dua lembaga dengan tugas yang sama, sehingga menimbulkan tumpang tindih, dan saling lempar tanggung- jawab dalam hal kewenangan untuk melaksanakan perlindungan dan penempatan tKI. Kedua lemba- ga itu adalah Kemenakertrans dan BNP2 tKI. lam proses pengawasan, bukan pe- nempatan. lalu, mengurangi peran swasta dalam keseluruhan mekanis- me penempatan tKI, serta mening- katkan peran Kemenlu dalam hal pengawasan di luar negari, sekaligus menjadi garda terdepan dalam pem- belaan hukum bagi tKI bermasalah di luar negeri. terhadap uu No 39 tahun 2004 ini bisa te- realisir, mudah-mudahan persoalan hukum yang selama ini dihadapi para tKI bisa kita minimalisir," ujar Suprayitno. t "Kalau perubahan
08 : indonEsia Bila Sanksi BK Tak Bertaji Fraksi Gerindra dan Hanura tak akan tunduk pada keputusan Badan Kehormatan. agar lebih adil dan punya kekuatan, ubah komposisi keanggotaan. oleh iMan firdaus dan ardi winanGun JaNJI Badan Kehormatan (BK) DPR akan mengumumkan sejumlah nama yang dite- ngarai melanggar kode etik anggota dewan, berkali-kali tidak terpenuhi. Padahal, pengu- muman itu sudah harus disampaikan sebe- lum reses masa persidangan IV berakhir (Juli 2011). "Pimpinan DPR yang harus men- gumumkan," kata Ketua BK Muhammad Prakosa. akhirnya, pimpinan DPR yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI anis Matta (FPKS) mau menyebut nama, meski bukan dalam si- dang paripurna. tapi justeru setelah didesak para wartawan, muncul tiga nama yang di- nyatakan melanggar kode etik berdasarkan hasil keputusan BK, yakni: Izzul Islam dari Fraksi PPP, asy'ad Syam dari Fraksi Partai Demokrat, dan Nurdin tampubolon dari Fraksi Partai Hanura. asy'ad Syam dan Izzul Islam diberhentikan karena kasus korupsi dan ijasah palsu, sementara Nurdin dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi VI, karena tiga kali mangkir dari panggilan BK. Dari keti- ganya, hanya Nurdin yang masih aktif di ge- dung DPR. Mendengar sanksi dari BK, Nurdin tam- pak tidak terlalu ambil pusing. Dia malah balik menuding BK bertindak diskriminatif dan melakukan pembunuhan karakter terha- dap dirinya. Fraksi Partai Hanura pun ikut membela kadernya, dan menyebut BK arogan sebab tidak menyertakan Hanura dalam me- ngambil keputusan. Nah, sikap diskriminatif BK juga dikha- watirkan Fraksi Partai Gerindra yang juga ti- dak memiliki wakil di BK. Partai berlambang burung garuda ini bahkan menunjukkan sikap tegasnya pada BK, dengan cara melakukan walk-out saat BK membahas kode etik dalam rapat paripurna Maret lalu. aksi ini dilakukan menjelang agenda pengesahan Kode etik dan tata Beracara BK. tak lama kemudian, Ha- nura pun ikut meninggalkan paripurna. Martin Hutabarat, Penasihat Fraksi Par- tai Gerindra, menyampaikan sikap fraksinya. "Kami sangat gembira mempunyai kode etik yang mengatur anggota dewan. Badan Ke- hormatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kode etik yang disepakati, karena men- jaga kehormatan," ucap Martin sebelum me- ninggalkan ruangan. tapi sayang, kata Martin, ada 26 anggota Fraksi Partai Gerindra yang tidak terakomo- dasi dalam BK. "Kami berharap lembaga kita tetap sepakat dalam menjaga kesetaraan. ti- dak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Kesetaraan itu penting. Izin- kan kami mengundurkan diri tidak ikut da- lam pengesahan BK ini," kata Martin dengan santun, namun tegas . Sikap Fraksi Partai Gerindra itu membuat sidang paripurna tidak sempurna, sebab dua fraksi tidak hadir. Fraksi Gerindra mengaku tidak bertanggungjawab atas apapun yang te- lah diputuskan BK di paripurna. Rapat yang digelar antara partai yang tidak terwakili di BK, pimpinan BK, dan pimpinan DPR, juga tidak menemui titik terang. Pimpinan BK be- ranggapan bahwa untuk memasukkan Gerin- dra dan Hanura ke BK, harus mengubah uu MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). "Dan itu butuh waktu lama," kata anggota BK dari FPKS anshory Siregar. Sebagai jalan tengah, anshory mengusulkan agar kedua fraksi yang a w e M i t s i o t o f tidak terakomodasi di BK jadi peninjau saja. Namun, Sekretaris Fraksi Partai Gerin- dra edhy Prabowo mengaku heran mengapa Fraksi Gerindra yang memiliki 26 anggota dan Fraksi Hanura yang memiliki 17 ang- gota, tidak diperkenankan memiliki wakil di BK. "Jumlah kami cukup besar, tapi mengapa hanya dimasukkan sebagai peninjau di BK," jelasnya. Permintaan untuk memasukkan perwaki- lan Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura ke BK sudah dilakukan sejak setahun lalu, namun hal itu tetap tidak tercantum dalam Peraturan DPR RI tentang tata Beracara Badan Ke- hormatan yang dilaporkan Wakil Ketua BK Nudirman Munir. "Kalau memang ini pera- turan, kan bisa diubah, tapi tidak diubah," kata edhy Prabowo. Komposisi BK, menurut uuD MD3, memang berdasarkan perimbangan perole- han kursi. Dari sembilan fraksi yang ada, ha- nya Gerindra dan Hanura yang dinilai tidak berhak punya wakil di BK. Padahal, jumlah anggota BK diisi oleh 11 orang, yang berarti ada partai yang menempatkan wakilnya lebih dari satu. Menurut Komisi II DPR dari Fraksi Par- tai Gerindra, Harun al Rasyid, meski kursi Gerindra 26 di DPR, hal itu tidak boleh di- perlakukan diskriminatif. "Ini tidak adil sebab kita sama-sama duduk di DPR," tambahnya. Bahkan, dengan tidak adanya anggota di BK, BeriTA dUkACiTA Edisi 04/taHun i/Juli 2011 menurut mantan Gubenur Nusa tengga- ra Barat itu, akan menyulitkan Fraksi Partai Gerindra untuk membela apabila ada anggo- tanya yang terkena masalah. "Yang mengerti masalah anggota kan fraksinya sendiri. Na- mun bagaimana kita membela kalau tidak ada wakilnya?" papar Harun. Padahal, BK adalah institusi penegak kode etik, yang seharusnya berwibawa di mata anggota. Harun mengusulkan perubahan tata tertib perekrutan anggota BK. Setidaknya, meski jumlah kursinya tidak memenuhi syarat ma- suk menjadi anggota BK, namun harus ada perwakilan. Perwakilan penting sebagai alat komunikasi antara fraksi dan BK bila anggota- nya terkena masalah. "Kalau tidak ada wakil- nya bagaimana kita berkomunikasi," ujarnya. Pentingnya setiap anggota fraksi duduk di BK, karena keberadaannya ibarat pembela ketika ada anggota yang diduga melakukan kesalahan. Sebab, tidak masuk akal ketika ada anggota suatu fraksi dihukum oleh fraksi yang berbeda. Karena itu dalam kasus Nurdin tam- pubolon, Fraksi Partai Gerindra mendukung apa yang dilakukan oleh Partai Hanura. lebih memenuhi rasa keadilan, Harun mengusulkan agar tata tertib pemilih- an anggota BK diubah. upaya sudah dilaku- kan melalui berbagai cara dan saluran, mulai dari sidang paripurna, komisi, hingga lobi- lobi. "tapi sampai sekarang belum ada titik terang," ujar Harun sedih. t agar alBum : NoViANTo prAkoSo Tutup Usia IR. NOVIaNtO PRaKOSO (45), putra kedua Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra H. Moerdiono meninggal dunia, Senin (11/7). Novianto menghembus nafas terakhir pukul 07.30 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), akibat serangan jantung. almarhum Novianto meninggalkan seorang istri Seruni Narulita. Jenazahnya dikebumikan hari itu juga di pemakaman umum Jeruk Purut pukul 15.30 WIB. Semoga amal baik almarhum selama hidupnya diterima di sisi-Nya. amin.t MBo f o t o i s t i M e w a
i t a P w G n o y i s a r t s u l i Edisi 04/taHun i/Juli 2011 kolom : 09 Bila Wartawan Jadi Penyadap dan Penyuap oleh aMran nasution (Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra) KISaH kepahlawanan Bob Woodward dan Carl Bernstein, dua wartawan koran The Washington Post yang berhasil membongkar skandal Watergate di tahun 1970-an - dan menjatuhkan Presiden Amerika Serikat Ri- chard Nixon dari kursinya - hanya bisa jadi kenangan. telepon ribuan orang -- termasuk para selebritis dan tokoh politik -- bahkan me- nyuap para perwira polisi. Para wartawan itu malah menyadap telepon Ratu Inggris. Semua ini menyebabkan Murdoch dan pe- rusahaan persnya jadi kecaman keras politisi Inggris, selain berurusan dengan hukum. Kini pembaca koran atau pemirsa televisi menyaksikan betapa bobroknya praktik war- tawan di Inggris: menyadap telepon ribuan orang tanpa mau tahu nyawa korbannya terancam, menyogok perwira polisi demi be- rita menarik . Praktik jurnalistik yang memalukan ini justru terjadi pada para wartawan The news of The World, tabloid milik Rupert Murdoch, konglomerat pers nomor satu dunia warga amerika Serikat kelahiran Australia. terbit setiap hari Minggu, oplah The news of The World mencapai 2,7 juta eksemplar (sebagai perbandingan: koran amerika Serikat paling berpengaruh, The new york Times, dihari yang sama hanya dicetak separuhnya). Selain koran ini, di Inggris Murdoch memiliki The Sun, su- rat kabar harian dengan tiras terbesar di Ing- gris, dan Times of London. tapi itulah, sekarang terbuka praktik para wartawan The news of The World, menyadap Maka Jumat, 15 Juli lalu, Murdoch me- nyatakan penyesalan dan minta maaf atas apa yang terjadi. Dua staf pentingnya me- ng un durkan diri. Mereka adalah les Hinton, pemimpin Dow Jones, perusahaan jasa informasi yang antara lain memiliki The Wall Street Journal, koran Murdoch di amerika Serikat. les Hin- ton menjadi pengawas perusa- haan pers Murdoch di Inggris. Kemudian Rebekah Brooks, pe- mimpin The news of The World. Minggu, 17 Juli lalu, Nyonya Brooks ditangkap polisi. apakah Murdoch bisa sela- mat? Belum jelas. Sejumlah orang yang tersangkut dalam menyuap polisi telah ditangkap. Selain Rebekah Brooks, polisi me- nangkap andy Coulson, Pemimpin Redaksi The news of The World pada 2003 dan bekas staf Perdana Menteri David Cameron bidang media. Menurut koran The new york Times, 15 Juli 2011, Sir Paul Stephenson, Kepala Kepo- i l u s t r a s i y o n G w P a t i Murdoch, konglomerat pers dunia itu lagi repot di Inggris. Sejumlah wartawannya ditangkap polisi, yang lain mengundurkan diri... lisian Metro london (Scotland Yard), punya hubungan dekat dengan Neil Wallis, redaktur The news of The World. Dengan hubungan itu tampaknya para awak The news of The World banyak melakukan penyadapan. Kamis lalu, polisi menangkap Neil Wal- lis. Maka wajar Sir Paul, Kepala Scotland Yard itu, bersama John Yates, wakilnya yang mengepalai anti-terorisme, segera mengun- durkan diri. apa yang terjadi menunjukkan betapa persaingan menyebabkan orang melu- pakan etika jurnalistik, bahkan hukum. Kor- bannya adalah para wartawan. Mereka meng- hadapi sidang pengadilan. t Pembunuhan Partai Kecil oleh M. solihat suKardi (Pengurus DPP dan Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Komisi X Partai Gerindra) uhan "terencana". tidak segan-segan mereka melakukan cara machiavelis (menghalalkan berbagai cara). Partai besar di parlemen akan melakukannya melalui jalur legislasi dengan memaksakan pasal-pasal pada undang-un- dang parpol ataupun undang-undang pemilu. Partai besar di pemerintahan melakukannya de ngan memberangus peluang partai kecil untuk menjadi besar, terlebih bagi partai kecil yang berpotensi besar. Partai besar di pemerintahan akan me- manfaatkan kekuasaannya "untuk membu- nuh partai kecil" melalui jalur struktural dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Maka jangan heran jika partai-partai baru yang belum berbadan hukum menga- lami kesulitan pada saat mengurus perizinan mulai dari kelurahan, kecamatan, kesbangpol, hingga ujung-ujungnya akan tersandung di membunuhnya. Setelah lolos dari urusan ve- rifikasi KemenkumHaM, ia akan menghad- api verifikasi KPu yang tidak kalah beratnya. Melalui revisi undang-undang pemilu yang kini masih alot pembahasannya di DPR, partai besar memasang "ranjau pembunuh" yang disebut ambang batas parlemen (parlia- mentary threshold/Pt). Mereka "ngotot" me- matok angka lima persen ke atas, sementara partai kecil mengusulkan maksimal tiga per- sen. Belum lagi setuju soal Pt, sudah dimun- culkan lagi "ranjau baru" yaitu pemecahan daerah pemilihan (dapil) yang berdampak pada pengurangan jumlah kursi di setiap da- pil. Sudah dapat diprediksi jika "dua ranjau" ini diloloskan sesuai keinginan partai besar, maka partai kecil tidak akan mendapatkan kursi di par lemen. Partai kecil akan mati mengenaskan! PutuSaN Mahkamah Konstitusi yang menganulir pasal verifikasi pada undang- undang Parpol tahun 2011 telah "memper- panjang umur" partai-partai kecil, terutama partai yang sudah berbadan hukum. terasa lega ketika MK mengumumkan bahwa par- tai yang sudah berbadan hukum tidak perlu diverifikasi oleh KemenkumHaM. Putusan MK ini tak ubahnya dewa penolong bagi partai kecil sehingga lolos dari upaya "pem- bunuhan prematur" yang sengaja didesain partai-partai besar. Partai kecil harus berjuang ekstra keras melawan kekuatan besar, termasuk melawan "kejahatan" mereka... terhadap par- tai kecil tidak akan pernah surut dilakukan oleh partai besar. Dengan dalih untuk me- nyederhanakan jumlah partai di parlemen, sesungguhnya upaya mereka adalah pembun- upaya "pembunuhan" KemenkumHaM. Maka jangan heran pula jika kecurangan pemilu dilakukan oleh jalur struktural ini. Partai kecil harus selalu waspada bahwa dihadapannya masih banyak ranjau yang siap Partai kecil harus berjuang ekstra keras melawan kekuatan besar, termasuk melawan "kejahatan" mereka. tidak boleh pesimistis apalagi mati sebelum berperang. Partai kecil harus punya mimpi besar dan nyali besar un- tuk menjadi partai besar. Jika tidak, selama- nya ia akan tetap kecil bahkan mati diterkam partai besar. Jangan pernah mengemis untuk kekuasaan karena tidak ada istilah kasihan di belantara politik. Yang ada partai kuat adalah serigala bagi partai yang lemah. t
i d a B r P i . K o d o t o f n e t n a B a r d n r e G d P d i . K o d o t o f 10 : gEma daEraH laMPunG Muzani Disambut Bak Raja HaBIS manis sepah dibuang. Itulah nasib masyarakat kecil yang tinggal di desa terpen- cil, apalagi terisolir. Saat pemilu dan pemilu- kada berlangsung, mereka ini menjadi obyek para caleg dalam mengumbar janji. tujuan- nya, apalagi kalau bukan untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Namun, saat sudah terpilih, jangankan berkunjung, teringat janji kampanye pun tidak. Inilah perasaan 14.000 penduduk yang tinggal di sembilan desa, wilayah Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten tanggamus, Pro- vinsi lampung. Dari sekian kali pemilu yang sudah berlangsung, dan sekian banyak anggota legislatif terpilih, tidak seorang pun dari me- reka pernah mau menengok dan berkunjung ke tempat dimana mereka tinggal. Demikian pula para pejabat negara hingga ajudannya. apalagi untuk ukuran seorang presiden. akibatnya, kerinduan mereka bertemu, bersalaman dan mengemukakan keluh kesah kepada para petinggi negeri ini pun semakin memuncak. Dan, hal itu terjadi ketika Sekjen DPP Partai Gerindra, ahmad Muzani, ber- kunjung ke sana pada masa reses lalu. "Mere- ka semua bergembira, dan datang berduyun- duyun menyambut kedatangan saya," cerita Muzani. tak hanya itu, kegembiraan juga mereka tunjukkan dengan menjamu tamu agungnya dari Jakarta itu dengan memotong binatang ternak, dan kesempatan itu dimanfaatkan makan bersama. Hal yang lebih menarik lagi, penduduk pun beramai-ramai menandu Mu- zani laiknya seorang raja. "Itu kenangan yang tak akan pernah terlu- pakan," ungkap Muzani. apalagi untuk men- jangkau daerah itu butuh perjuangan sangat berat. Butuh waktu 8 jam dari Bandar lam- pung untuk bisa sampai ke tempat itu. Dan, kendaraan yang bisa digunakan hanya ojek dan perahu. "Jangan membayang ada jalan aspal di sana," cerita Muzani. Nah, itu baru namanya wakil rakyat. t MBo Gerindra Banten Bedah Rumah Model Gerindra uSIa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memang baru seumur jagung. Namun kiprahnya di masyarakat tak boleh dipandang sebelah mata. Sudah banyak yang dilakukan para kader dan simpatisan partai berlambang Kepala Garuda ini untuk masyarakat luas. Salah satunya seperti yang diprakarsai H. Budi Heryadi Se, SH, Ketua DPD Partai Gerindra Banten, yang juga anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Ceritanya, saat reses lalu, sekitar Maret 2011, H. Budi Heryadi, Se., SH., melakukan kunjungan ke kawasan Rempoa, Ciputat timur, tangerang Selatan. Saat berdialog dengan warga, muncullah keluhan dari seorang peserta dialog yang meminta bantuan agar ketua DPD Partai Gerindra itu ikut membantu renovasi rumah milik seorang janda bernama Mak Jimol (65). Gayung pun bersambut, usai dialog, Budi Heryadi langsung menengok kondisi rumah yang kebetulan jaraknya berdekatan dengan tempat diskusi. tanpa pikir panjang, kata ator Maryoto, Ketua OKK Kabupaten tengerang menirukan kata-kata Budi Heryadi: "Ya, sudah ayo kita renovasi rumah ini, saya yang bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dibutuhkan." Sejak itu, selama hampir dua bulan lamanya, masyarakat sekitar rumah Mak Jimol, tepatnya di jl. Rempoa Raya, Gg. Swadaya Ciputat timur pun turut membantu menyumbang tenaga melakukan renovasi rumah milik Mak Jimol. Setiap hari Sabtu dan Minggu, kata ator, yang berlaku sebagai kepala proyek, puluhan warga membantu melakukan renovasi. ada juga yang membantu memasak untuk makan orang-orang yang bekerja. Semua bahannya disumbang oleh H. Budi Heryadi. Praktis hanya ada beberapa tukang saja yang digaji, yang lain ikhlas bergotong-rotong. t MBo Edisi 04/taHun i/Juli 2011 Gerindra suraKarta Pemantapan Implementasi Pancasila DeWaN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Surakarta menggelar seminar bertajuk Pemantapan Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, pekan terakhir bulan lalu. Se- minar yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Solo ini merupakan kerjasama dengan tim Pengabdian Masyarakat Fisipol universitas Sebelas Maret (uNS). "Seminar ini merupakan kepedulian Par- tai Gerindra untuk mengingatkan segenap komponen masyarakat agar lebih terpanggil mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam ke- hidupan," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surakarta, ardianto Kuswinarno, SH dalam sambutannya. Pembicara dari uNS Drs Suharsono MS menekankan, praktik demokrasi akan berjalan lebih bagus bila nilai-nilai Pancasila diterap- kan secara konsisten oleh pemerintahan mau- pun segenap masyarakat. "Perlu perangkat hukum dan kebijakan lainnya agar Pancasila makin dihayati dan diterapkan oleh segenap lapisan masyarakat," ujarnya. Sebagai filosofi bangsa, lanjut pembicara lainnya, Drs. Budiarjo, MSi, Pancasila men- gakomodir semua aspek kehidupan secara seimbang dan harmonis. "Karena itu, nilai- nilai Pancasila mutlak diterapkan demi men- capai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik," katanya. Sorotan diberikan oleh pembicara berikut- nya, al Ghozali Wulakada, SH, terkait kese- jahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah terkait dengan kesejahteraan rakyat belum se- penuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. "tak mengherankan bila masalah kemis- kinan sulit dituntaskan, bahkan banyak ka- sus yang memprihatinkan, seperti kasus yang menimpa sejumlah tKW," ujar peneliti muda ini di depan 100 peserta seminar yang berasal dari kampus, birokrat, lSM, politisi dan to- koh masyarakat. Ke depan, lanjutnya, perlu dibuat kebi- jakan-kebijakan yang makin mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap warga negara bisa memperoleh penghidupan yang layak. t w. dios Gerindra Bali Pelantikan DPAC se Kabupaten Tabanan uPaYa Partai Gerakan Indoesia Raya (Gerin- dra) merapikan barisan hingga ke tingkat paling bawah terus berlanjut. Di Bali, upa- ya itu direalisasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat dengan melakukan pelantikan Dewan Pimpinan anak Cabang (DPaC). Dari sembilan Dewan Pimpinan Cabang, delapan diantaranya sudah resmi memiliki pengurus DPaC. terakhir, tepat- nya Kamis (16/6), DPD Partai Gerindra Bali melantik 10 DPaC di lingkungan Kabupaten tabanan. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD Bali Ida Bagus Putu Sukarta di taman Ceria Kabupaten tabanan, Bali. Selain unsur pim- pinan DPC tabanan dan DPaC se Kabupa- ten tabanan, hadir dalam acara tersebut wakil pemerintah Kabupaten tabanan dan para veteran. Kehadiran para veteran, dalam acara tersebut, kata Ida Bagus Putu Sukarta, sekali- gus untuk menerima bingkisan sembako dari pengurus DPD. Hingga saat ini, DPD Bali tinggal me- nyisakan satu DPaC yang belum dilantik, yaitu di daerah Denpasar Bali. Rencananya, pelaksanaan pelantikan DPaC itu, menurut Putu Sukarta berlangsung setelah perayaan Hari Raya Galungan. Putu Sukarta berharap, seluruh jajaran DPaC yang ada di Bali segera melakukan konsolidasi untuk mendukung manifesto dan delapan aksi Partai Gerindra. Yang tak kalah pentingnya, semua kader dan pengurus juga harus menjaga etika dan bermoral. Khusus kepada jajaran DPaC, Putu Su- karta berpesan, agar mempertahankan kabu- paten tabanan sebagai lumbung padi di Pro- vinsi Bali. Dan terus menjaga tanah produktif dari kepemilikan para investor. t MBo f o t o d o K . d P d G e r n d r a s u r a K a r t a i f o t o d o K . d P d G e r n d r a B a l i i
r a d i t . K o d o t o f Edisi 04/taHun i/Juli 2011 : 11 Gerindra JaKarta Kawasan Bisnis Pertanian Dan Perikanan BeRteMPat di ruang fraksi Partai Gerin- dra, lantai III, Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ang- gota DPRD Fraksi Partai Gerindra Jakarta menerima kunjungan pengurus DPD HKtI Jakarta. Kedatangan delegasi DPD HKtI Ja- karta, awal Juli lalu itu, dipimpin ketuanya, H. Sudadi. Kunjungan pengurus HKtI Jakarta ke Fraksi Gerindra DPRD DKI ini, menurut Sudadi, dalam rangka menjalin komunikasi dan silaturrahim. Dan, sekaligus menyampai- kan program kerja DPD HKtI Jakarta yang hendak dilaksanakan dalam waktu dekat. Gerindra Jawa tenGah Raffi Ahmad Ramaikan Ulang Tahun Tidar di Semarang SeJaK tanggal 4 hingga 10 Juli lalu, bendera, umbul-umbul, serta spanduk tunas Indonesia Raya (tidar), organisasi sayap Partai Gerin- dra, menyemarak sudut-sudut kota Sema- rang, Jawa tengah. Kemeriahan atribut tidar itu menandai perhelatan tidar Cup ke-3 dan diselenggarakan untuk memeriahkan peraya- an ulang tahun ke-3 tidar. Dua cabang olahraga dipertandingkan dalam acara tidar Cup kali ini, yaitu, futsal, bola basket, dan festival band. Selain itu, juga penyerahan beasiswa pendidikan kepada tiga orang, sesuai ulang tahun tidar yang ke tiga. tidak sampai di situ, acara ulang tahun tidar ini dimeriahkan pula dengan acara se- peda santai dan jalan sehat. Dan sebagai pun- cak acara, menurut Ketua tidar Jawa tengah ulul aufa, dengan menggelar live music yang menampilkan Vierra, Shaggy Dog, serta Raffi ahmad yang bertindak sebagai MC. Pada kesempatan itu, Raffi yang lebih dikenal sebagai host acara Dahsyat di sebuah televisi swasta nasional itu menobatkan diri- nya sebagai anggota tidar, ditandai dengan pe nyerahan kartu tanda anggota tidar. Perhelatan tidar Cup ke-3 dan perayaan ulang tahun ke-3 tidar, kata ulul, mampu menarik perhatian ribuan penonton. tak hanya itu, saat berlangsung puncak acara, sejumlah petinggi Partai Gerindra tampak hadir di antara ribuan penonton yang turut menyaksikan acara live music. Para petinggi partai itu antara lain, anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Hashim Djo- johadikusumo, Ketua umum DPP Gerindra Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc., Ketua Pengurus Pusat (PP) tidar aryo Djojohadikusumo, dan Sekjen PP tidar Sabam Rajagukguk.t MBo Dengan antusias, tiga dari lima anggota Fraksi Partai Gerindra, masing-masing H. taufik Hadiawan, Muhammad Sanusi, dan S. andyka mendengarkan pemaparan program- program HKtI. antara lain, seperti disam- paikan Ketua DPC HKtI Kepulauan Seribu, H. Warnita WR., bahwa HKtI harus terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi pe- tani. "Kalau tidak, sama artinya HKtI telah mati," tandas Warnita. untuk mewujudkan program HKtI itu, Warnita meminta bantuan kepada frak- si Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta agar menfasilitasi pihaknya untuk mendapatkan hak pengelolaan salah satu lahan di kawasan Muara angke. lahan itu nantinya, menurut Warnita, akan digunakan sebagai tempat yang multifungsi, seperti untuk kantor HKtI Ke- pulauan Seribu, dan juga untuk wilayah bis- nis pertanian dan perikanan. Di lahan bisnis pertanian dan perikanan itu, para pengunjung bisa melakukan transak- si bahan-bahan pertanian dan perikanan, juga mendapatkan informasi seputar peluang bis- nis di wilayah Kepulauan Seribu. Selain mem- buat kawasan bisnis, menurut Warnita, HKtI Kepulauan Seribu juga sedang mematangkan rencana untuk melakukan budidaya rumput laut. t aw oBituari : Penggagas GeMira itu telah tiada BaNGSa Indonesia umumnya dan ummat Islam khususnya kembali kehilangan seorang putra terbaiknya. Selasa (5/7), KH Zainuddin Muhammad Zein bin tarmuzi yang ditasbih- kan sebagai "dai sejuta umat" tutup usia pada usia 59 tahun. Bagi keluarga, sahabat dan kerabat, kepergian KH Zainuddin MZ terasa sangat mendadak. Saat-saat terakhir, sebelum me- ninggal beliau masih tampak sehat, dan tetap melaksanakan aktifitas dakwah seperti biasa. Bahkan, Selasa pagi, sebelum menghadap keharibaan yang Maha Kuasa, KH. Zainuddin MZ masih sempat melaksanakan sholat Subuh. Munurut luthfi Manfaluti, putra kedua almarhum, bapak nya tidak mengeluhkan sakit apapun. usai melaksana- kan sholat Subuh, kata luthfi, sang kiyai hanya merasakan sakit kepala ringan, namun tak lama berselang jatuh pingsan. Kondisi tersebut memaksa keluarga membawanya ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan. Namun, tuhan berkehendak lain, tepat pukul 09.20, KH. Zainuddin MZ menghembuskan nafas terakhir. Sang kiyai terkena serangan jantung. Padatnya jadwal ke- giatan dakwah diduga menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu kematiannya. Maklum, sejak meninggalkan panggung politik, pelan tapi pasti mantan Ketua umum Partai Bintang Reformasi (PBR) itu sangat sibuk sebagai pendakwah, akti- vitas yang telah mengharumkan nama dan melambungkan citranya. Dan, citra itu tak luntur meski berbagai isu negatif menerpanya. terbukti, begitu mendengar berita duka itu, ribuan orang segera datang melayat ke rumah duka di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Banyak pejabat, tokoh, dan artis mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhir di halaman bela- kang Masjid Fajrul Islam, sekitar 100 meter dari rumahnya. Diantaranya tampak: Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua MK Jimly assiddiqie, akbar tanjung, teman dekat almarhum H. Rhoma Irama, Wakil Ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon f o t o i s t i M e w a Kelurga besar Partai Gerindra pun merasa sangat kehilan- gan seorang tokoh yang berjasa terhadap partai berlambang Kepala Burung Garuda ini. Betapa tidak, sang da'i yang kental logat Betawi ini turut memelopori berdirinya Gerakan Mus- lim Indonesia Raya (Gemira), salah satu sayap Partai Gerind- ra, pada 13 Maret 2008. Bahkan hingga suami Hj. Kholilah menghadap sang Khaliq, almarhum masih tercatat sebagai Ke- tua Dewan Pembina Gemira. Kedekatan antara Gerindra dan penyandang doktor honoris causa dari universitas Kebangsaan Malaysia ini sudah berlang- sung sejak lama. Diawali persahabatan antara Ketua Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sang kiyai pada 1990. Mereka berdua sahabat dekat, dan tak pernah terputus hingga akhir hayat sang kiyai. Ketika letnan Jenderal (Purn)Prabowo Subianto masih menjabat Komandan Jenderal Kopassus per- nah mengundang KH. Zainuddin MZ berceramah di depan perwira dan perajurit pasukan elit angkatan darat itu. Bagi Sekretaris Gemira, Habib Mahdi alatas, kiyai Zainud din MZ adalah guru dan panutan para dai. Dia tidak pernah berkeluh kesah, dan hanya mau berbagi kesenangan dan kebahagiaan. Begitu pula ketika penyakit gula darah mu- lai menggerogitinya, enggan ia ceritakan kepada orang lain, termasuk ke keluarga dan sanak-saudaranya. Karena gula da- rahnya kambuh dan pada saat yang sama terkena serangan jantung, akhirnya maut pun tiba. almarhum meninggal se- orang istri dan empat anak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. t M. Budiono
12 : Ekonomi kErakyatan Edisi 04/taHun i/Juli 2011 pASAr ModerN BSd CiTy Pasar Tradisional Dikelola Secara Modern Pasar Modern BSD City mampu menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. Pasar ini dikelola secara modern sehingga mampu mendatangkan banyak pembeli. oleh ardi winanGun eKONOMI kerakyatan bila di- kelola dengan baik hasilnya ter- nyata sangat luar biasa. Salah satu contoh adalah Pasar Modern BSD (Bumi Serpong Damai) City. Pasar yang terletak di Desa Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kabupa- ten tangerang Selatan, Banten, ini awalnya adalah pasar tradisional. Di tengah pesatnya pembangunan dan pengembangan BSD sebagai kawasan perumahan elit, maka pa- sar tradisional yang terkesan becek, kotor, kumuh, dan banyak preman, tentu bukan tempat belanja yang la- yak untuk para penghuni BSD. untuk mensiasati hal itu pi- hak pengelola pasar menyulap pa- sar itu menjadi pasar modern, tapi tetap mempertahankan sifat-sifat tradisional nya. Di bangunan di atas tanah 1,3 hektar, para pedagang menjajakan dagangannya, mulai dari segala jenis sayuran, bumbu masak, tempe, tahu, dan bahan Pengelola Pasar Modern BSD City, Deddy Wirman, jumlah pedang di pasar ini mencapai 800 orang. Geliat Pasar Modern BSD City ini tidak hanya berlangsung dari pukul 04.00 hingga pukul 17.00 WIB yang merupakan jam operasi pasar, tapi pada malam hari giliran Pamulang, tangerang dan lainnya. Pengemasan pasar tradisional menjadi pasar modern, seperti Pa- sar Modern BSD City ini, mampu menahan gempuran mal, super- market, dan hypermarket. Semula ada anggapan Pasar Modern BSD akan sepi setelah dibangun dan ber- Lapak para pedagang - yang menjadi ciri pasar tradisional - terletak di bagian dalam bangunan pasar, dan sengaja dibuat sedikit tinggi, sehingga pembeli tidak perlu jongkok pada saat berbelanja. makanan lainnya hingga pedagang ikan dan daging ada di sini, layak- nya pasar tradisional biasa. Beda- nya de ngan pasar tradisional biasa, lapak nya tertata rapi dan teratur. lapak para pedagang - yang menjadi ciri pasar tradisional - ter- letak di bagian dalam bangunan pasar, dan sengaja dibuat sedikit tinggi, sehingga pembeli tidak per- lu jongkok pada saat berbelanja. Di bagian tengah terdapat 303 unit la- pak dengan ukuran 4 meter persegi per unit, terbagi dalam beberapa kelompok lapak sesuai dengan je- nis dagangannya. ada lorong untuk pedagang sayur, lorong pedagang daging, di bagian lain khusus untuk pedagang ikan basah. Masih di bagian dalam pasar, lapak-lapak ini dikelilingi oleh 320 kios dengan ukuran antara sembi- lan hingga 15 meter per-unit. lalu, di sisi luar bangunan pasar yang berbentuk empat persegi terdapat 100 ruko dengan ukuran 40 meter persegi per-unit. Menurut Ketua kafe tenda menggelar berbagai jenis kuliner. tidak kurang dari 60 buah kafe tenda yang berdiri di lahan par- kir seluas 0,2 hektar yang mengitari bangunan pasar. Pasar Modern BSD City, ber- dasarkan catatan Deddy Wirman, dikunjungi tidak kurang dari 4000 hingga 5000 orang per harinya. Jumlah pengunjung yang tak sedikit tentunya. Maka tak mengherankan, kalau lahan parkir yang tersedia cu- kup luas tak mampu menampung jumlah kendaraan pengunjung, sehingga terpaksa meluber ke ping- gir jalan umum di depan, di sisi kiri dan belakang pasar. Melihat penampilan mereka, para pengunjung, yang berbelanja di sini adalah ibu atau bapak-bapak dari kelas menengah ke atas. Mere- ka berpakain rapi dan necis dengan dandanan yang apik. Para pengun- jung ini bukan hanya dari kawasan perumahan BSD, tapi juga dari pe- rumahan lain di seputar BSD, seper- ti Pondok Indah, Bintaro, Ciputat, operasinya ItC Carrefour BSD dan Giant BSD. "ternyata kehadiran dua super market itu tak berpenga- ruh pada Pasar Modern BSD," ujar pegawai Pengelola Pasar Modern BSD City, liana lestari. Dengan kondisi pasar modern seperti ini, setiap hari ratusan juta hingga miliaran rupiah uang ber- edar di sini. Menurut Deddy Wir- man, satu lapak saja setiap harinya terjadi transaksi senilai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Kalau angka ini di- kalikan 303 lapak, maka sehari dari sektor lapak saja terjadi transakasi senilai Rp151,5 juta hingga Rp 303 juta. Belum lagi dari kios, ruko dan kafe tenda. Jelas yang diuntungkan adalah para pedagang, khusus peda- gang kecil. Noviarman, seorang pedagang barang kelontong di Pasar Modern BSD City, mulai berjualan di sana sejak masih berbentuk pasar tradi- sional. Dari hasil berjualan di pasar ini ia mampu menyekolahkan anak- anaknya. "Jualan di sini untung," ujar pria yang menjabat sekretaris Persatuan Pedagang Pasar Modern (P3M). Hal senada juga dikatakan andik, seorang penjaga toko baju anak-anak dan perempuan. "Kesan- nya enak, senang, dan laku terus," ujarnya. Para pedagang di Pasar Modern BSD ini berhimpun dalam P3M (Persatuan Pedagang Pasar Mo- dern). Organisasi beranggota 170 pedagang itu dibentuk sebagai upa- ya mewujudkan salah satu basis eko- nomi rakyat yang bisa diandalkan, dan mempertegas peran pedagang pasar sebagai bagian tak terpisah- kan dari sistem ekonomi nasional. "Kami di sini untuk memberikan sumbangsih kepada pembangunan ekonomi nasional," ungkap pria asal Sumatra Barat itu. Dengan bergabung dalam orga- nisasi P3M, menurut Noviarman, para pedagang akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain: kemudahan mendapatkan Kredit usaha Rakyat (KuR), menjalin hu- bungan yang baik sesama pedagang, dan menjalin hubungan yang baik antara pedagang dan pengelola pa- sar sebagai mitra bisnis yang saling menguntungkan. Para pembeli juga mengaku me- rasa nyaman berbelanja di sini. Diah Fitri, seorang pengunjung menga- takan, senang berbelanja di pasar modern ini. Ruangannya luas dan atapnya tinggi, sehingga sirkulasi udara lancar. Dan, yang jelas tidak kepanasan dan tidak terkena air hu- jan di kala hujan turun, serta tidak becek seperti yang pernah ia alami di pasar tradisional. Harga pun ti- foto Mustafa KeMal dak terpaut terlalu jauh dari pasar tradisional, dan yang pasti jauh le- bih murah dari supermarket. Pasar modern BSD City yang berdiri sejak 1 Juli 2004 itu telah membuktikan kesuksesannya. Buk- tinya, setahun setelah berdiri, pasar ini sudah menyabet predikat seba- gai pasar terbaik. Dan pada 2010, WHO mengadakan suatu acara di Pasar Modern BSD City. lembaga kesehatan dunia ini memilih pasar itu bukan tanpa alasan. Dan, yang pastinya alasannya adalah bersih dan sehat. Menteri Perdagangan Mari elka Pangestu dalam suatu ke- sempatan meninjau Pasar Modern BSD City memuji pengelolaan pa- sar tradisional yang dikemas lebih profesional, seperti Pasar BSD ini, sehingga mampu memikat banyak warga untuk berbelanja, meskipun di sekitar pasar tersebut terdapat be- berapa ritel raksasa. tak heran, bila Pasar Modern BSD City tak lelah- lelahnya menerima kunjungan dari pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Karena pasar ini dinilai sukses, maka Kementerian Perindustrian dan Perdagangan merekomendasi- kan pasar itu sebagai rujukan bagi pemerintah daerah bila hendak membangun pasar tradisional. Dan, pasar ini juga menginspirasi Olym- pus Development untuk mem- bangun pasar sejenis di sejumlah tempat, yaitu di Cikarang, Cengka- reng, Daan Mogot, Palem Paradise, Bekasi, Kosambi, Bogor, dan tem- pat lainnya. t
Edisi 04/taHun i/Juli 2011 : 13 terbukti, selama pameran pem- bangunan pertanian di Penas XIII, stan Rassa Indonesia yang terletak di depan pintu masuk arena pameran tak hentinya dibanjiri pengunjung, yang ingin menikmati nasi ataupun mi goreng Rassa Indonesia. Sebagi- an besar pengunjung stan memberi Kalau dirasa masih terlalu berat, pembayarannya bisa diangsur se- lama 2 tahun. "Prinsipnya dengan niat dan kemauan keras semuanya bisa menjadi wirausahawan Rassa Indonesia," katanya. Bagi yang berminat, dapat menghubungi Kemitraan Rassa M. Sholeh foto Mustafa KeMal apresiasi dan acungan jempol kepa- da Rassa Indonesia atas terobosan usaha yang dipilihnya. sebagai sumber karbohidrat pengganti be- ras, dalam resep Rassa Indonesia, merupakan salah satu terobosan yang brillian. Cara ini diharapkan mampu menampung hasil tanaman singkong petani, yang masih sering dilirik sebelah mata. Sekaligus me- ningkatkan gairah petani singkong dalam membudidayakan tanaman- nya. "Jika upaya ini berhasil, usaha kuliner ini akan mampu mengura- ngi kebutuhan konsumsi beras ma- syarakat," kata M. Sholeh, Direktur Rassa Indonesia. Pemakaian singkong Indonesia di Gedung Gajah lt. 3 Jl. Dr. Saharjo 111 Jakarta. telpon 021 829.3622 Fax 021 8379.4758 atau email : rassa.indonesia@yahoo. com" Menurut Sholeh, usaha kuliner Rassa Indonesia ini memiliki mul- tiplier effect. Baik bagi ketahanan pangan nasional, kesehatan masya- rakat, maupun perbaikan ekonomi. Selain itu, Rassa Indonesia juga turut menciptakan wirausahawan baru, mengurangi ketergantungan pada beras, menggairahkan petani singkong, dan turut mendukung program pemerintah dalam diversi- fikasi pangan. rASSA iNdoNeSiA Mengangkat Satu Juta Pengangguran Jadi Pengusaha oleh M. Budiono f o t o M u s t a f a K e M a l Ikhtiar Rassa Indonesia yang bermaksud mengurangi konsumsi beras patut diapresiasi. Karena kon- sumsi beras penduduk Indonesia ter- masuk tertinggi di dunia. Mencapai 139 kg per kapita per tahun. Pada- hal, tingginya konsumsi beras dapat menimbulkan kerawanan pangan, jika tidak diantisipasi dengan baik. Selain itu, konsumsi karbohidrat dari beras yang terlalu banyak, juga kurang baik bagi kesehatan. Sholeh berharap, Rassa Indo- nesia bisa diterima oleh masyara- kat, baik sebagai alternatif kuliner mapun lapangan usaha. apalagi, sedari awal, Rassa Indonesia sudah membuka peluang bagi siapapun untuk bergabung sebagai mitra yang saling menguntungkan pada usaha kuliner ini. Bentuknya, be- rupa usaha penjualan nasi dan mi Jadi, bukan harkat petani sing- kong saja yang akan terbantu, kemi- traan ini juga akan menggairahkan suplai lokal bahan lainnya. Seperti telur, sayuran, dan aneka rasa, se- hingga akan menghidupkan kemba- li pasar tradisional yang mulai lesu akibat terlindas ritel asing. Dari sisi lapangan pekerjaan, ke- mitraan usaha kuliner ini diharap- kan mampu menyediakan lapangan kerja bagi satu juta pengangguran Indonesia. termasuk di sektor pe- masok bahan baku dan ornamen variasi nasi atau mi goreng. Seka- ligus menyediakan peluang usaha sampingan untuk para petani dan nelayan. Harapan tersebut tidak berlebi- han, mengingat jumlah pengang- guran di Indonesia masih tinggi. Hingga Februari 2011, angka pe- juta ngangguran mencapai 8,32 GeROBaK nasi dan mi goreng Rassa Indonesia siap disebarluaskan ke seantero Indonesia. Dengan har- ga Rp 6,5 juta, yang bisa diangsur selama dua tahun, gerobak dan re- sep serta bahan nasi dan mi goreng ini diharapkan bisa turut mengen- taskan pengangguran dan mening- katkan kemakmuran masyarakat. Pekan Nasional (Penas) XIII Kelompok tani Nelayan andalan (KtNa) Nasional di tenggarong, Kalimantan timur, 18-23 Juni 2011, memang telah berlalu. Na- mun, rasa dan aroma yang ditawar- kan unit usaha KtNa berupa usaha kuliner bermerek dagang "Rassa In- donesia" tak bisa begitu saja dilupa- kan. Selain rasanya yang memang le- zat, olahan bahan serta resep yang dipakai untuk memasak nasi dan mi goreng buatan Rassa Indonesia terbilang sehat. Bebas MSG (mo- nosodium glutamat) dan bahan pengawet. Bumbu dan bahannya di- Konsumsi beras penduduk Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Mencapai 139 kg per kapita per tahun. Padahal konsumsi karbohidrat dari beras yang terlalu banyak, juga kurang baik bagi kesehatan. lengkapi dengan campuran cassava (singkong) hingga 20 %. Sementara lauknya diramu khusus, me ngikuti selera lidah orang Indonesia. goreng dengan citarasa dan bum- bu Rassa Indonesia. Caranya, kata Sholeh, paket unit usaha ini bisa dimiliki dengan harga Rp6,5 juta. penduduk. Menurun jika diban- ding pada bulan yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 8,59 juta orang. t
14 : dari lantai 17 Edisi 04/taHun i/Juli 2011 FoCUS groUp diSCUSSioN Kerjasama KPK dan Fraksi Gerindra oleh ardi winanGun BeRteMPat di Ruang Rapat Fraksi Par- tai Gerindra, lt. 17 Gedung Nusantara I, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, 7 Juli 2011, Fraksi Partai Gerindra bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meng- gelar Focus Group Discussion (FGD) de ngan tema: Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPR Fungsi Representasi. Ketua KPK M. Busyro Muqoddas tampil sebagai pembicara dalam FGD yang dihadiri anggota Fraksi Gerindra, antara lain: ahmad Muzani, Sadar Subagyo, Martin Hutabarat, Nuroji, Rachel Maryam, Fary Djemy Francis. Pihak sekretariat fraksi juga mengundang para tenaga ahli dan asisten pribadi anggota fraksi. FGD bertujuan untuk mengetahui per- masalahan fundamental dalam penguatan ka- pasitas kelembagaan DPR, dan karakteristik permasalahan tersebut, baik dari sisi kelem- bagaan DPR maupun dari sisi partai poli- tik. Juga untuk mendapatkan masukan atas konsep penguatan kelembagaan DPR sebagai fungsi representasi rakyat. Selain itu, FGD juga bertujuan untuk mendapatkan gagasan ataupun ide tentang peran strategis partai politik dalam mewu- judkan lembaga perwakilan yang aspiratif, akomodatif, dan representatif sebagai perwu- judan penyelenggaraan tata kelola pemerinta- han yang baik. Dan, hasil akhir dari FGD ini akan di- tindaklanjuti dengan program kegiatan, be- rupa kajian dan rekomendasi pembangunan kapasitas dan kelembagaan DPR RI sebagai fungsi representasi rakyat dalam kurun waktu 2011 sampai 2014. Pencegahan korupsi bisa dilakukan bila terbangun hubungan yang erat antara wakil rakyat dengan rakyat di daerah pemilihannya... Dalam term of referens disebutkan, salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah mewujudkan tata kelola pemerintah- an yang baik (good governance). Sifat dari pe- merintahan yang baik adalah setiap kebijakan melibatkan masyarakat, tanggap terhadap f o t o M u s t a f a K e M a l aspirasi dari bawah, bertumpu pada konsen- sus, adanya kepastian hukum, terbuka terha- dap keragaman anggota, kerjanya dapat di- pertanggungjawabkan, efektif, efisien, stabil, bersih, dan transparan. Busyro menyatakan, pada dasarnya good governance bertumpu pada konsep peme- rintahan yang demokratis. Persepsi demokra- si adalah: adanya lembaga perwakilan yang berkualitas; pemerintahan yang bersih dan berwibawa; sistem rekrutmen anggota legis- latif yang kompetitif, selektif, dan akuntabel; partai politik yang modern dan profesional; pemilih yang kritis dan rasional; kebebasan pers yang bertanggungjawab; kelembagaan masyarakat sipil (NGO) yang modern; kon- sisten, serta masyarakat madani yang berdaya guna dan terorganisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peran dan fungsi DPR sangat strategis di dalam mewu- judkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana DPR merupakan representasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang relevan dengan indika- tor demokratis, adil, baik, dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Pencegahan korupsi bisa dilakukan bila terbangun hubungan yang erat antara wakil rakyat dengan rakyat di daerah pemilihannya. Rakyat harus dapat melihat dan mengetahui sepak terjang wakil rakyat, dan rakyat akan berperan serta mengawasi wakil rakyat. Jika terawasi oleh rakyat diharapkan perilaku wa- kil rakyat yang berpotensi korupsi akan dapat ditekan. Kemudian, dengan tersedianya fasilitas kelembagaan yang terkendali dengan baik, maka akan meminimalkan kebutuhan dana pribadi untuk pelaksanaan tugas konstitu- sional anggota DPR. Dengan demikian akan meminimalkan kebutuhan untuk bertindak koruptif. "acara FGD ini penting, maka wajibkan seluruh tenaga ahli untuk ikut dalam acara ini," kata Sekjen Partai Gerindra ahmad Mu- zani. Kegiatan ini, menurut Muzani, tidak hanya untuk mengerti bagaimana mencegah tindakan korupsi, namun juga untuk me- ngetahui pengelolaan keuangan negara yang transparan, sehingga keuangan negara betul- betul untuk kesejahteraan rakyat. t Fraksi Gerindra Dukung RUU Dikdok Lapas Jangan Jadi Sarang Narkoba Saat ini Komisi X DPR sedang menggodok Rancangan undang- undang Pendidikan Kedokteran (Ruu Dikdok). Bila Ruu ini disah menjadi uu maka siswa miskin berprestasi bisa kuliah di fakultas kedokteran. Ruu ini digodok sebagai res- pon terhadap mahalnya biaya pen- didikan kedokteran. Berdasarkan data yang dihimpun BBC Indone- sia, dari berbagai universitas negeri yang menawarkan pendidikan ke- dokteran, biaya uang kuliah bisa mencapai Rp70 juta, dan biaya itu diluar uang pendaftaran yang lebih dikenal sebagai uang gedung. atas dasar itulah, DPR berini- siatif membuat Ruu Pendidikan Kedokteran. Di dalam Ruu ini, ada klausul yang mewajibkan universitas negeri dan swasta untuk memberi- kan kuota 20% bagi siswa berpres- tasi yang tidak mampu untuk bisa mengikuti pendidikan kedokteran hingga selesai. Kini Ruu Dikdok sudah masuk dalam program legis- lasi nasional (prolegnas) 2011. Fraksi Partai Gerindra mendu- kung keinginan untuk memberikan peluang bagi si miskin agar bisa kuliah di fakultas kedokteran. ang- gota Komisi X dari Fraksi Gerin- dra Nuroji menjelaskan bahwa dia bersama rekan se-fraksinya sedang memperjuangkan Ruu Dikdok menjadi uu, agar seluruh mahasis- wa, khususnya yang tidak mampu, bisa kuliah di fakultas kedokteran. Menurut Nuroji, di dalam Ruu itu ada pasal yang mengatur agar pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia pendidikan kedok- teran. Caranya, dengan mendo- rong pemerintah agar membangun rumah sakit pendidikan kedokte- ran. "tidak hanya itu, pemerintah juga harus membiayai operasional rumah sakit itu," tandas Nuroji. Mengenai kuota 20% untuk sis- wa yang berprestasi, namun tidak mampu untuk bisa kuliah di fakul- tas kedokteran, Nuroji sependapat. Namun, menurut Nuroji, siswa- siswa dari daerah tertinggal, seperti di Papua dan Bengkulu, juga perlu mendapat prioritas masuk dalam kuota itu. Sudah menjadi kenyataan, biaya pendidikan di fakultas kedokteran di Indonesia ini memang sangat mahal. Biaya itu bisa membengkak lagi, bila si mahasiswa mengambil spesialisasi. "Karena memerlukan alat-alat yang tidak murah dan itu dibebankan kepada mahasiswa," ujar Nuroji. untuk praktik di sa- lah satu rumah sakit dalam jangka 6 bulan saja dipungut biaya Rp10 juta. "untuk itulah disini perlunya dibangun rumah sakit pendidikan kedokteran," ujar Nuroji. ada kesan komersialisasi fakul- tas kedokteran memang. Karena, tak dapat dipungkiri fakultas kedok- teran juga digunakan untuk menu- tupi biaya fakultas lain. akibatnya, ada fakultas kedokteran yang mene- rima mahasiswa melebihi kapasitas. Padahal, "Kalau kapasitasnya hanya 100, ya harus terima 100, jangan sampai 120," ujar Nuroji. Nah, dengan disahkan Ruu Dikdok menjadi uu kelak, maka kesan itu akan direduksi. Nuroji yakin, Ruu ini dalam waktu dekat akan menjadi uu, sebab didukung oleh pihak swasta yang selama ini banyak bergerak dalam pendidikan kedokteran dan rumah sakit. t aw KeRuSuHaN yang terjadi di lem- baga Pemasyarakatan (lapas) Kero- bokan, Bali, beberapa waktu lalu telah membuka kedok bahwa lapas menjadi sarang narkoba bukan ha- nya isu. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah menemukan buk- ti bahwa salah satu tersangka berada di lapas Kelas II a, dan tersangka itu adalah mantan anggota Densus 88 Polda Bali, Ri yadi. Nah, ketika BNN dibawah pim- pinan Brigjen Pol. Benny Mamoto akan mencokok si tersangka, maka terjadi perlawanan dari para napi di lembaga tersebut. Maka, kerusuhan pun terjadi. tapi, tatkala melakukan sweeping, petugas BNN menemu- kan para napi segang pesta narkoba. Dari sana disita barang bukti be- rupa bong (alat hisap sabu), jarum suntik, dan lainnya. Barang itu, menurut Benny, sudah dititipkan kepada Kepala Pengamanan lapas (KPlP) Kerobokan. Kerusuhan yang terjadi di lapas Kerobokan ini menyita perhatian berbagai pihak, termasuk wakil rak- yat di Senayan. Karena itu, Komisi III DPR RI merasa perlu untuk me- lakukan dengar pendapat de ngan pihak-pihak terkait, seperti Ke- menterian Hukum dan HaM dan BNN. Martin Hutabarat, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, da- lam dengar pendapat itu, meminta agar kerusuhan di lapas Kerobokan itu tidak terulang lagi. Lapas sering dijadikan tempat transaksi narkoba, baik dari dalam maupun dari luar... -martin HutaBarat- Dengan tegas pula, Martin me- minta agar lapas tidak lagi menjadi sarang narkoba. Selama ini, menurut Martin, lapas sering dijadikan tem- pat transaksi narkoba, baik dari dalam maupun dari luar. Ia meng- harapkan, BNN serius menangani peredaran narkoba ini. Sebab, data menunjukkan pengguna narkoba di Indonesia ini sudah mencapai 5 juta orang. luar biasa. t aw
l a M e K a f a t s u M o t o f Edisi 04/taHun i/Juli 2011 Figur : 15 Anita Aryani Tiga Cita-Cita Bagi Perempuan Gerindra MeNJaDI politisi, apalagi berlabel sebagai ketua bidang tentu bukan pekerjaan gampang. Selain kemampuan dan energi ekstra, si empunya jabatan juga dituntut piawai membagi waktu, juga perhatian. Sedikit saja terjadi ketidakseimbangan, niscaya akibatnya bisa fatal. Salah satu, jabatan yang diembannya menjadi korban atau keluarga yang malah berantakan. Situasi itu disadari benar oleh anita ariyani (46), Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Dalam mengemban jabatannya, ibu empat anak ini merasa harus mampu menjadi panutan, terutama bagi kaum perempuan. Namun, tuntutan tersebut tidak lantas membuatnya merasa terbebani. Istri Balkan jabatan selaku wanita mandiri, jawab. Karena itu, Pemberdayaan tak canggung Baginya, amdan itu merasa, dengan atau tanpa ketua bidang ia tetap harus menjadi berkepribadian dan bertanggung ketika jabatan selaku Ketua Bidang Perempuan di jabatnya, ia sudah lagi. perempuan Indonesia, apalagi yang ada dalam menjadi bagi putra- Dan, harus urusan naungan Gerindra, seharusnya bisa istri yang baik bagi suaminya, ibu putrinya dan juga anggota masyarakat. mampu menyelesaikan persoalan, baik keluarga mapun luar keluarga. Sebagai orang timur, perempuan Indonesia harus memiliki kepribadian, ramah, dan beretika, meski terpaan budaya asing tak henti jua. Juga penting, perempuan Indonesia harus ikut aktif mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa, dan generasi penerus. Hal itulah yang dicita-citakan anita selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. agar harapan itu bisa terwujud. Menurut anita, perempuan Indonesia harus turut aktif dalam organisasi. Karena wadah organisasi bisa menjadi tempat bagi para perempuan dalam mengembangkan dan mengasah Arzeti Bilbina f Pilih Tentara Sebagai Presiden aKtIVItaS model cantik Arzeti Bilbina di atas catwalk memang sudah banyak berkurang. Namun, kemunculan wajahnya nan cantik di layar televisi sebagai presenter acara Bincang Malam dan Dialog tVRI membuat ia semakin eksis di mata para penggemarnya. Kegiatan itulah yang membuat perempuan kelahiran Padang, 04 September 1974, ini semakin mengenal dan mencintai Indonesia. Karena di kedua acara itu, ibu dari Bagas Setiawan, Dimas Setiawan, dan Gendis Setiawan, ini mendapatkan informasi lengkap tentang potensi Indonesia, baik kekayaan alam maupun budayanya, termasuk bermacam kerikil yang menghambat pembangunan. Berbekal pengetahuan tersebut, arzeti pun bisa memaklumi segala persoalan yang masih kemampuannya. lalu, bagaimana cara membagi waktu antara kepentingan keluarga dan organisasi? Ia pun berujar: "Saya selalu menomorsatukan keluarga. Jika partai membutuhkan, maka saya berkompromi dengan suami untuk menemani dan menyertai anak-anak. Jadi tidak ada masalah," katanya seraya tersenyum. t MBo menggelayut di punggung bangsa dan negara Indonesia. Persoalan yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks, sehingga dibutuhkan kerja lebih keras lagi. Pendapat itu bukan berarti ingin melupakan hasil-hasil pembangunan yang sudah didapat. "Sudah banyak hasil pembangunan yang berhasil dicapai pemerintah, namun dibutuhkan kerja keras yang lebih banyak lagi, agar cita-cita kesejahteraan masyarakat yang diingini bisa dicapai," tepatnya ujar istri pengusaha aditya Setiawan. Pertanian, peternakan dan perikanan, menurut arzeti, harus didorong lebih maju. Para pemimpin negara juga mesti bertindak lebih tegas. Karena itu, dari beberapa nama calon presiden yang saat ini mulai berseliweran, arzeti pun berujar: "Kalau pilpresnya besok pagi, saya ingin memilih yang tentara". t MBo Teuku Rifnu Wikana "Hidupku Penuh Perjuangan" taKDIR seseorang memang sulit ditebak. Begitupun nasib teuku Rifnu Wikana (31), pesinetron yang telah malang melintang di 14 film. antara lain, Merah Putih, Darah Garuda, dan hati Merdeka. Sebelum setenar seperti sekarang, Kini, nasib itu telah berubah, teuku Rifnu tak pernah lagi merasakan pahitnya menahan lapar, atau terlambat membayar uang kontrakan. Dunia peran sudah membesarkan nama dan memberinya kekayaan. Karena itu, saat berperankan sebagai Dayan, sosok pemuda pejuang dari Bali yang bisu pada film hati Merdeka, episode trilogi Merah Putih, ia tak menemui kesulitan apapun. termasuk ketika mengikuti pelatihan khusus yang mengambil basecamp di Semarang Jawa tengah. Padahal di tempat itu, Rifnu dan pemain lain mendapat pelatihan secara militer. f o t o i s t i M e w a pemuda kelahiran Pematangsiantar, Sumatera utara, 3 agustus 1980, ini sempat merasakan getirnya hidup di Jakarta. Ngamen di sepanjang Jl. Sudirman, makan sesisir pisang dalam sehari hingga diusir karena tidak membayar uang kontrakan pernah dia rasakan. Kesulitan itu ia hadapi sendiri, bahkan kedua orangtuanya, teuku Syariffudin dan Cut Rosda afrian yang dikenal sebagai keluarga mampu di kampungnya pun tak pernah mendengar nestapa anak mereka di Jakarta. Setiap kali menelpon, teuku Rifnu senantiasa berbohong, meski kenyataan yang dihadapi tidak sebaik yang dia ceritakan. Kuncinya, kata Rifnu, karena ia sudah terbiasa berjuang untuk hidup, selain itu, kakeknya di Pematangsiantar, Mayor teuku Juned Hitam, juga dikenal sebagai Hitler. "Jadi, bagi saya pelatihan khusus di basecamp itu tidak masalah," katanya. Dan, lewat film itu, Rifnu bisa lebih mengenal sosok Hashim Djojohadikusumo, Prabowo Subianto, dan Soemitro Djojohadikusumo. "Mereka adalah orang- orang besar. Dan film ini dibuat untuk menjadi tuntunan bagi generasi muda agar mengingat sejarah bangsanya," ujarnya. t aw o t o i s t i M e w a
16 : profil Fary Djemy Francis "Membangun Indonesia Dari Kampung" Edisi 04/taHun i/Juli 2011 Hatinya sempat ragu dan tak yakin untuk berpolitik. Namun setelah mengenal Partai Gerindra lebih dekat, ia merasakan ada kecocokan dan kesamaan pandangan dengan apa yang diperjuangkannya selama ini. oleh leli achlina PeRJalaNaN Ir. Fary Djemy Francis, MMa (43 tahun) melangkah ke Senayan memang penuh pertimbangan. Pasalnya, ia merasa politik bukanlah dunia yang didam- bakan semula. Bahkan ia sempat meminta pada seorang rohaniwan untuk mendoakan agar ia tak lolos menjadi anggota DPR RI. aneh memang. Ini dilakukan di saat ribuan calon legislator dari puluhan partai poli- tik berlomba, menem puh berbagai cara, untuk bisa duduk di kursi terhormat tersebut. Berkat kehendak tuhan disertai dukungan keluarga dan sahabatnya yang sema- kin kuat, akhirnya bisa me- luluhkan hati Fary untuk me- ngemban tugas sebagai politikus dari partai Gerindra. "Semuanya mengalir begitu saja. tanpa persiapan sama sekali untuk menjadi anggota dewan. Bahkan tanpa menggunakan uang satu sen pun, saya dapat nomor urut terkecil pada saat itu," kenang pria yang telah 15 tahun berkecimpung di lembaga Swa daya Masyarakat (lSM) ini. Dengan bermodalkan pengalaman sebagai aktivis lSM dan berusaha sela- lu dekat dengan persolalan yang dihada- pi rakyat kecil membuat sosok yang ber- nama Fary ini dengan gampang meraih dukungan dari konstituennya di daerah pemilihan Nusa tenggara timur (Ntt) II (timor, Sumba, Rote, Subu, dan Semau). Ditambah lagi ia adalah sosok yang ramah dan pandai bergaul, sehingga ia dapat meng- hilangkan rintangan dan halangan untuk me- laju ke Senayan. urbanisasi di Indonesia, dan kalau hal ini tidak dibendung maka diperkira- kan akan mencapai titik kritis pada tahun 2015. "tugas kita adalah membe- ri pandangan bahwa desa punya potensi, punya sumber daya, dan desa-desa kita sebetulnya kaya, hanya saja tinggal bagaimana Padahal, berdasarkan pengalamannya selama belasan tahun menjadi fasilitator masyarakat telah membuktikan bahwa kemandirian se- sungguhnya sudah ada di kampung. Namun sayang, kampung kurang diberi kesempatan untuk berperan optimal. Menurut Fary, di kampung-kampung se- betulnya lahir peradaban, berkembangnya ke- arifan, kekayaan budaya, intelektual, seni dan tradisi yang tahan uji dan tak lekang dihan- tam zaman. Karena itu wajarlah kalau kam- pung dan masyarakatnya dijuluki "universitas sejati." "Sayang pamor "universitas sejati" itu perlahan meredup, karena anak-anak kam- pung berbondong-bondong ke kota, mening- galkan kampung halamannya sehingga suasa- na kampung semakin senyap. "Ini tidak boleh berlanjut, karena fatal akibatnya," ungkap Sekjen DPP Pemuda tani HKtI ini. Melihat kenyataan itu, Fary dan rekan-rekannya tidak tinggal diam. Mereka kemudian menggagas sebuah aksi kecil, yaitu mendirikan Seko- lah lapangan Nekamese di Desa Oemasi, Kecamatan Nekame- se, Kabupaten Kupang, Ntt. "Namanya memang sekolah, namun sekolah ini dirancang untuk menjadi tempat belajar bersama orang kota dan orang desa," jelas Fary. Jadi, di sekolah lapangan ini, setiap orang bisa meningkatkan kapasitas diri dengan bela- jar dari kelebihan dan kekurangan orang lain. "Orang kota belajar pada petani bagaimana caranya berladang agar bisa menghasilkan ja- gung berbulir gemuk, dan orang kampung bisa terampil mengolah singkong menjadi tape, onde-onde, atau keripik dari orang kota," jelas Fary. Melalui sekolah ini, Fary berharap akan tercipta kemandirian dan melahirkan sis- wa unggulan. Siapapun bisa dan punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan di sekolah ini, mulai dari usia pra sekolah, tK, hingga SD. Demikian pula murid-murid di jenjang SltP, Slta ataupun perguruan ting- gi. Juga, masyarakat dari berbagai elemen, baik individu maupun organisasi, pengayom institusi hingga rakyat jelata, semua adalah mitra Sekolah lapangan Nekamese. Ya, mendekatkan diri dengan rakyat, itu- lah kiatnya. Mendekat diri, dalam pengertian Fary, bukanlah sekedar bertemu dan berjabat tangan dengan rakyat. tapi, datang, bertemu dan tidur di rumah-rumah penduduk. Ham- pir selama satu tahun menjelang dan juga pada saat kampanye pemilu 2009 Fary melakukan safari masuk kampung ke luar kampung. Buat Fary, berkunjung ke kampung-kam- pung bukan hal yang sulit untuk dijalankan, karena kegiatan seperti itu biasa ia lakukan saat masih aktivis lSM. "Saya senang men- jalankannya, dan sangat menikmati tidur di kampung dan ngobrol dengan masyarakat," katanya. Kini Fary tercatat sebagai wakil rakyat, berkantor di Senayan, Jakarta. Ia anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. "Saya bersyukur dipercaya untuk menjalankan tugas ini," kata Fary. Sebagai anggota dewan, kata Fary, ia harus datang dan mendengar- kan serta mendukung program-program daerah guna menyelaraskan dengan target pembangunan nasional, seperti pengurangan pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun ada hal yang membuat Fary pri- hatin, masih ada orang-orang kampung yang berbondong-bondong pindah ke kota, de ngan alasan kampung sudah tidak lagi permai. Di mata mereka kampung semakin jauh terting- gal, dan kota semakin jauh melesat ke depan. Cara pandang seperti ini, menurut Fary, men- jadi salah satu faktor pemicu derasnya arus kita bersama- sama dengan m a s y a r a k a t desa mengelola kekayaan itu, dan mengem- bangkannya," ungkap Fary lebih lanjut, "agar itu bisa jalan, harus ada upaya untuk memfasili- tasi masyarakat desa dan memberikan dorongan bahwa desa punya po- tensi untuk maju." Hal-hal seperti itu senantiasa menggang- gu alumni pascasarjana bidang agribisnis IPB ini. Fary berpendapat, rakyat makmur jika ia bisa menemukan potensi yang ada pada di- rinya dan daerahnya, kemudian ia kembang- kan. Dan, mereka ini harus bisa mandiri dan tidak tergantung lagi pada pihak lain. "Jika hal ini perlahan bisa terwujud dengan baik, saya rasa kita bisa membangun Indonesia ini mulai dari kampung," ungkap Fary. Dan, tugas ini ia lakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab, bukan hanya kepa- da rakyat, tapi juga kepada tuhan yang te- lah memberikan kesempatan ini. "Saya ha- rus menjalankan apa yang tuhan mau. Kita tidak bisa bohong. Kepada rakyat kita bisa saja bohong, tapi kita selalu dalam pantauan- Nya," ujar putra Ntt, kelahiran 7 Februari 1968 ini. t