ts_t Y.l r: r t I ---i --r rJ l J iJ It 1 E r -; J t: l , KEM-t N'ttrltlAi\' KISE I , l.bt( '(JLU Lfl , I/A t\: 11 I1I."li:t'lILrI,Fr.Al\'I'U\ LiLi TAS RL\tl UI\II Katnpus Rina WidYa Km 12,5 Sirnpang'Baru Pekanbaru 28293 Telepon (0761) 266 Faksinril e $'l 61) 63279 t%n'v PERATURAN REKTOR U NOMOR O' TA TI'NTAN IVERSITAS RIAU uN 2017 frrer tr- IMPLEIVIENTASI ORGANISASI DAN T. A KERJA UNIVERSITAS RIAU DtrNGAN RAHMAT TUH YANG MAHA trSA REKTOR UNIVER TAS RIAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka ningkatkan efisiensi dan efektivjtas , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Peraturar Menteri Ri Nomor 54 tahun 20 7 tentang Organisasi dan Tata Kerja periu rnelaksaltakan Implementasi Universitas Riau, ma Organisasi clan Tata rja Univel sita.s R.iaur; rtimbangan sebagaimana dimaksud erretapkan Peraturan Rektor tentang si dan Tata Kerja Universitas Riau; balr.wa berdasarkan tialam huruf a, perlu Implementasi Organi b. Mengingat : i. Unclang-Undan'g Pendidikan Nasional Tahun 2003 No Republik Indonesia N 2A Tahun 2,003 tentang Sistem Lembaran Negara l-tepublik Indonesia 78, Tarnbalrnn i,ernbilran Neg,a-ra mor4301); 2. Undang-Undang N 12 Tahun 2Ol2,tentang Perrdidikan r:a Republik Indonesia Tahun 201? Lembaran Negara Republik Indon.esia Tinggi (l,embar4n N Nomor 158, Tarnbah Nomor 5335); 3. Peraturan Pemeqin 23 Tahun 2005 tentang Nomor Layanan lJmum (kmbaran Badan Tahu,n 2005 Norno'r 48, donesia Repubtik lndonesia Nornor Negara . Nomor 4 'Iahtrn 2Ot4 tentang didikan Titrggi dan Pengelolaan bara.n Negar.a }?epu,blik Ind,onesia 16, Tambahan Lembarau Negara mor'5500); Nornor I 3 't':riruu 2O14 ten Lang Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun tukan. dan Organisasi Kementerian ra Reprrbiik Indonesia I'ahut:r 2O14 Pengelolaan Keuanga Negara Repu,blik I Tanrbahan l-e.m a502); A-t. Peraturan Pemerint Perlvelenggaraall Pe Pergurt.tatt Tirrggi ( Tahnn 2AW Nom Republik Indonesia N Peraturan Presiden Perubahan Kelima A 2009 tentang Pern Negara (Lembaran N Nomor 24); Peraturan Presiden Perubairan Kelima Pe tentang l(edurlukan, serta Srisrtrran I(ementerian Negara Tahun 2074 Nomor 2 Per-arturan Presirlen R publik Indorresia I'Jomor 8.|/ Ir Ta.l:un tukan l(abinet lndonesia Bersal-u [l 2009 Mengenai Pem Nornor 1.4 Tahun 2OI4 tentang turan Presiden Nomor 24 Tahun 20i0 gas, dan Fungsi Kementerian Negara isa.si, 'I\rgas, dan Fungsi Eselon i Lembaran Negara Republik Lrdonesia f:. ) r'7
berapa Kali Diubah Terakhir Dengan omor 8/P Tahun 2OL4; ndidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2OL4 ten g Perubahan Kedua atas Peraturan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2Ol2 Menteri Pendidikan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tentang Organisasi ita Negara Republik Indonesia Tahun dan Kebudayaan ( 2Ol4 Nomor a59l; Peraturan Menteri Republik Indonesia Organisasi dan Ta Republik Indonesia 10. Keputusan Menteri Tentang Penetapan Pendidikan Nasion Menerapkan Pengelo Sebagaimana Telah Keputusan Presiden B. Peraturan Menteri set, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2Al7 Tentang Kerja Universitas Riau (Berita Negara 9. un 2017 Nomor 1152); Keuangan Nomor 33/KMK.O5/2O|O Universitas Riau pada Departemen Sebagai Instansi Pemerintah Yang Keuangan Badan Layanan Umum; MEMUTU Menetapkan PERATURAN REKTO IMPLEMENTASI ORGA RIAU. UNIVERSITAS RIAU TENTANG KER.]A UNVERSITAS ISASI DAN TATA BAB KEDUDUKAN, TUGA DAN FUNGSI Pasa-l (1) (2) Universitas Riau merupakan Perguru Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidi Universitas Riau sebagaimana dimak bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Tinggi yang diselenggarakan oleh Tinggi. pada ayat (1) berada di bawah dan eknologi dan Pendidikan Tinggi. Pasal Universitas Riau mempunyai tugas menye dapat menyelenggarakan pendidikan pengetahuan dan/atau teknologi dan jika pendidikan profesi. nggarakan pendidikan akademik dan rsi dalam berbagai rumpun ilmu uhi syarat dapat menyelenggarakan BAB SUSUNAN O ANISASI Bagian K Umu: Pasal Universitas Riau memiliki organ yang terdiri a. Senat; b. Rektor; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan. 2
Jl:I J1JI l 3 J Bagian Sena Pasal (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam menjalankan fungsi PenetaPan dan akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dalam statuta Universitas Riau. Bagian ,Rekto Para Umu Pasal (1) (21 Rektor sebagaimana dimaksud dalam menjalankan fungsi penetapan kebij Universitas Riau untuk dan atas nama M Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat ( Pasal Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas dan Pascasarjana; d. Lembaga; dan e. Unit Pelaksana Teknis. Rek Pasal Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l penyelenggaraan pendidikan, penelitian, d membina pendidik, tenaga kependidikan, lingkungan. Dalam melaksanakan tugas sebagai menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidi b. pelaksanaan penelitian dalam rangka Teknologi; pelaksanaan pengabdian kepada masyar pelaksanaan pernbinaan pendidik, hubungannya dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administra c, d. 3 huruf a rtimbangan . merupakan organ yang pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 huruf b merupakan non-akademik dan organ yang pengelolaan ) dipimpin oleh Rektor. huruf a mempunyai tugas memimpin pengabdian kepada masyarakat, serta ahasiswa, dan hubungannya dengan dimaksud dalam Pasal 7, Rektor tinggi; ngembangan Ilmu Pengetahuan dan .t; ga kependidikan, mahasiswa, dan 3
Paragr Wakil Re Pasal (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Rektor. Pasal 6 huruf a berada di bawah dan (2) Wakil Rektor terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik; b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuan c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Ked Sama, dan Sistem Informasi. , Alumni; dan (3) Wakil Rektor Bidang Akademik mem memimpin penyelenggaraan pendidikan masyarakat. yai tugas membantu Rektor penelitian, dan pengabdian dalam kepada (a) Wakil Rektor Bidang Umum dan Ke dalam memimpin penyelenggaraan keuangan, dan kepegawaian. mempunyai tugas membantu tan di bidang administrasi Rektor umum, (s) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaern Rektor dalam memimpin penyele kemahasiswaan, alumni, dan layanan k Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keda I tugas membantu Rektor dalam memimp perencanaan, kerja sama, dan sistem infi (6) Alumni mempunyai tugas membantu pembinaan kegiatan di bidang jahteraan mahasiswa. dan Sistem Informasi mempunyai n penyelenggaraan kegiatan di bidang sr. Paragra Biro Pasal (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal administrasi Universitas Riau yang me administratif kepada seluruh unsur di lin huruf b'merupakan unsur pelaksana yelenggarakan pelayanan teknis dan ngan Universitas Riau. (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari- g jawab kepada Rektor. dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal Biro terdiri atas: a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan; b. Biro Umum dan Keuangan; dan c. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyara Pasal Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebasai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembinaan kemahasiswaan dan alumni. dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kerja sama, dan di bidang akademik, Pasal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di aksud daiam Pasal 12, Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fun a. pelaksanaan layanan pendidikan, peneliti b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, peneli , dan pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat;
c. pelaksanaan registrasi mahasiswa; d. pelaksanaan pengelolaan data akademik; e. peiaksanaan koordinasi dan administrasi f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, sama; bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasili kegiatan alumni. Pasal Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri a a. Bagian Akademik dan Kerja Sama; b. Bagian Kemahasiswaan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagai mempunyai tugas melaksanakan layanan d pengabdian kepada masyarakat, registrasi serta koordinasi dan administrasi kerja sama dimaksud dalam Pasal 14 huruf a evaluasi pendidikan, penelitian, dan dan pengelolaan data akademik Pasal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggar a. Pelaksanaan layanan pendidikan, peneliti b. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pendid fungsi: n, dan pengabdian kepada masyarakat; n, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. Pelaksanaan registrasi mahasiswa; d. Pelaksanaan pengelolaan data akademik; e. Pelaksanaan pengelolaan sarana akademi f. Pelaksanaan koordinasi dan administrasi dan Pasal Bagian Akademik dan Kerja Sama terdiri atas a. Subbagian Akademik dan Evaluasi; b. Subbagian Registrasi dan Data; c. Subbagian Sarana Akademik; dan d. Subbagian Kerja Sama. Pasal (1) (2) (3) (+) Subbagian Akademik dan Evaluasi m layanan dan evaluasi peiaksanaan pendi kan, penelitian, masyarakat. Subbagian penerimaan akademik. Sr.rbbagian Sarana Akademik mem kebutuhan dan pengelolaan sarana Subbagian Keda Sama mempunyai koordinasi dan pelaksanaan administrasi punyai tugas meiakukan pemberian dan pengabdian kepada Registrasi dan Data mem tugas melakukan administrasi mahasiswa baru, registra mahasiswa, dan pengelolaan data tugas rnelakukan penjrusunan nyai mik. uSas keda melakrlkan penJrusunan bahan sama.
rl -. 'T Pasal !9 Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimat<s[id dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan min{t, !"|-lt, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan statistik alumni dd.n fasilitas kegiatan alumni. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana i dimaksud dalam Pasal 19, Bagian a. Pelaksanaan urusan pembinaan minat, bafat, dan penalaran kemahasiswaan; b. Pelaksanaan administrasi kegiatan kemah4siswaan; c. Pelaksanaan pen1rusunan data dan layanan informasi pengembangan karir i mahasiswa; d. Pelaksanaan untsan kesejahteraan mahasiswa; dan e. Pelaksanaan penyusunan d"atadan statistik alumni serta fasilitas k'egiatan alumni. Pasal 21 Bagian Kemahasiswaan terdiri atas: a. Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran;dan b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa. Pasal22 (1) (2) I Subbagian Minat, Bakat, dan Penalararrr mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran fnahasiswa, serta penyusunan data dan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa t'nempunyai tugas melakukan urusan administrasi kegiatan kemahasiswaan, [<esejahteraan mahasiswa, pengelolaan jurnal kemahasiswaan, dan pengelolaan flata dan statistik alumni serta fasilitasi kegiatan alumni. Pasal 23 Biro Umum dan Keuangan sebagaimana i dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hukum, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, serta pengelolaan kepegawaian dan barang milik negara. Pasal2,4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirqraksud dalam Pasal 23, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; , c. Pelaksanaan urusan hukum; d. Pelaksanaan urr-lsan organisasi dan ketat4laksanaan; e. Pelaksanaan urusan kepegawaian; f, Pslaksanaan pengelolaan barang miiih negaral dan I. Pelaksarraan Llrusan keuangan dan akuntansi; 6
Pasal 15I Biro Umum dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dair b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Barang Milik Negara; Pasal 26 l Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara sebagaimana 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan dimaksud dalam Pasal milik negara, iketatausahaan, keprotokolan, dan pengelolaan barang kerumahtanggaan hukum, ketatalaksanaan. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagien Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Miiil< Negara menyelenggarakan fungsi : imak a. pelaksanaan b. peiaksanaan c. pelaksanaan d. pelaksanaan e. pelaksanaan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan; I urusan keprotokoian; uru san kerumahtanggaan. penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; urusan organisasi dan tata laksana; dan pengelolaan barang milik negara; Pasal 28 Bagian Hukum, Tata Laksana, Barang Milik a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; c. Subbagian Hukum dan Tata Laksana; d. Subbagian Barang Milik Negara. dan Umum terdiri atas: Pasal t9 (1) Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas melaknkan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, dan layanan pinflpinan. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyaii tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan pertamdnan serta pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor dan urusan kerurnahtanggaan lainnya. l (3) Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum serta urusan organisasi, dan tata laksana. (4) Subbagian Barang Milik Negara rqempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadad.n, penyimparlan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara. : Pasal 30 Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksuld tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian dalam Pasal 25 huruf b mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan. 7
Pasal Dalam melaksanakan tugas Kepegawaian menYelenggarakan - Penlrusunan formasi dan a. kependidikan; sebagaimana fungsi: rencana b. Pelaksanaan urusan Pengadaan, pe dimaksud dalam Pasal 30, Bagian ngembangan Pendidik dan tenaga , kepangkatan, dan mutasi c. d. lainnya; Pe laks anaan Lrru s an pe n gem!3n Sa1 p endidi k, d pelaksanaan ,*".r, kependidikan; dan t":1-q" Ei"iptin - dan ni:mberhentian pendidik dan tenaga 1"t-"11',*]UT: ",1 e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian. Pasal 3i2 Bagian Kepega'uvaian terdiri atas: a. Subbagian Pendidik; dan b. Subbagian Tenaga Kependidikan. Pasal Q3 i (1) Subbagian Pendidik mempunyai tugas n,relakukan urusan pen5rusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, dan mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, pemberhentian, iserta urusan administrasi kepegawaian pendidik. (2) Subbagian Tenaga Kependidikan, mepnpunyai tugas melakukan urusan penJrusunan formasi dan rencana penqembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pengernbangan, disiplin, pemberhentian, seta urusan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan. i Pasal Q4 Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengeiolaan keuangan dan ak{ntansi. Pasal 35 i Dalam melaksanakan tugas sebagaim".,. ] di*aksud dalam Pasal 34, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran; b. pelaksanaan rlnlsan perben<laharaan; dari c. pelaksanaar-r. urusan akuntansi dan pelapgran keuangan. l i Pasal fl6 Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Anggaran Penerimaan Negara lukan pajak; b. Subbagian Anggaran Non penerimaan Neg{ra Bukan pajak; dan c. Subbagian Akuntansi dan pelaporan Keuangan. I I 8
Pasal (1) (2) Bukan Pajak mempunYai tugas , penyimpanan, pembayaran, dan Subbagian Anggaran Penerimaan N melakukan Llrr-tsan pembiayaan, pene pertanggungjawaban anggaran pene -Subba[ian A.rggamn Nonpenerimaan N6gara Bukan Pajak mempunyai tugas melakuk.rr rr.o""n pembiayaan, peneriniraan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggun gj awaban anggaran nonpeneri negara bukan pajak. negara bukan pajak. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keiuangan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangair. Pasal 38 i Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, layanan data dan informasi, dan hubungan masyarakat. Pasal 39 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pen5rusunan rencana, prograin, dan anggaran; b. Pelaksanaan layanan data dan informasi; ; c. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyara]<at; dan d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lpelaksanaan rencana, program, dan i anggaran. Pasal 40 Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakatjterdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Informasi dan Hubungan Masyaradat; dan c. Kelompok Jabatan Fungsionai. i Pasal 41 Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksu{ dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pen)rusunan rencana, p{ogram, dan anggaran serta evaluasi dan pen5rusunan laporan. , Pasal {z l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirniaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. pen5rusunan rencana pengembangan; i b. pen5rusunan program dan anggaran; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reircana, program, dan anggaran; dan; d. penyusunan laporan pelaksanaan r"rr"u.rr{, program, cian anggaran. , 9
, Pasal Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Program dan Pengan,ggarar:; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Pasal (1) (2) Subbagian Program dan Penganggararl mempunyai tugas melakukan urusan penJrusunan rencana pengembangan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan evaluasi, dan penln.rsunan laporan , dan anggaran Universitas Riau. punyai tugas melakukan pemantauan, rencana, program, dan anggaran. Pasal 5 Bagian Informasi dan Hubungan Ma huruf b mempunyai tugas meiaksanakan dan hubungan masyarakat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ian layanan informasi, publikasi, Pasal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di dan Hubungan Masyarakat menyelenggar a. b. C. pemberian layanan infor:masi dan dokume pelaksanaan kegiatan publikasi; dan pelaksanaan urusan hubungall masy sud dalam Pasal 45, Bagian Informasi fungsi: tasi; rasd {z Bagian Informasl d* Hubungan Masyarakat [erdiri atas: a. Subbagian Informasi; dan b. Subbagian Hubungan Masyarakat. I Pasal 48 (1) (21 Subbagian Informasi mempunyai tugas lmelakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan informasi, serta dQkumentasi. Subbagian Hubungan Masyarakat memprirry.i tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan peliputan kegiatan Universiias Riau, serta hubungan masyarakat. Pasal 49 (1) (2) (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai*4r. dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 40 huruf c teridiri atas sejumlah tenaga fungsional. Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan mpnurut kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di{tur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I 10
. I f _[ f T J I I l t I t t, "a t Fakultas dan P Pasal Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dim unsur pelaksana akademik yang berada di Rektor. Fakultas terdiri atas: a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; c. Fakultas Maternatika dan Ilmu Pengetah d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis; e. Fakultas Pertanian; f. Fakultas Perikanan dan Keiautan; g. Fakultas Teknik; h. Fakultas Kedokteran; i. Fakultas Hukum; dan j. Fakultas Keperawatan. Pasal Fakultas mempunyai tugas menyelenggara vokasi, dan/atau profesi da-lam satu rutnpun Pasal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan dan pengembangan pendi b. pelaksanaan penelitian untuk pengem c. pelaksanaan pengabdian kepada masya d. pelaksanaan pembinaan civitas akade e. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasai (1) Fakuitas llmu Sosiai dan Ilmu Politik, F Fakuitas Maternatika dan Ilmu Pengetah Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan Kedokteran, dan Fakultas Hukum t-erdiri a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Bagian Tata Usaha; d. Jurusan/Bagian; dan e. Laboratorium/Bengkel/Studio. (2) Fakultas Kep"rerawatan terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekanl b. Senat Fakuitas; c. Subbagian Tata Usaha; d- Jurusan/Bagian; dan e. Laboratorium/ Bengkel/ Studio sarjana dalam wah dan Pasal 6 huruf c meruPakan bertanggung jawab kePada dan mengeiola pendidikan akademik, u Pengetahuan dan Teknologi. 3 dimaksud dalam Pasal 52, Fakultas di lingkungan Fakultas; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; t; ; dan ltas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, an Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas tas: 77
r I I I I J. f s' I Pasal (1) (2) (3) (4) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan. ik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilm Pengetahuan Alam,Fakultas Ekonomi s Perikanan dan Kelautan, Fakultas dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakui Hukum dibantu oleh 3 (tiga) orang Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakul Wakil Dekan. Dekan Fakultas Keperawatan dibantu ole. Wakil Dekan berada di bawah dan bertan 2 (dua) orang wakil g jawab kepada dekan. Dekan. (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud a. Wakil Dekan Bidang Akademik; :' b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuan c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai mempunyai tugas membantu Dekan dal penelitian, dan pengabdian kepada pendidikan. Wakii Dekan Bidang Umum dan Keuan huruf b mempunyai tugas rirembantu kegiatan di bidang administrasi umum informasi. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dimaksud pada ayat (1) huruf c mem memimpin pelaksanaan kegiatan di bi alumni. (2) (3) (4) Pasal 55 ayat (2) terdiri atas: r; dan a Sama, dan Alumni. a dimaksud pada ayat (1) huruf a memimpin pelaksanaan pendidikan, t serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memimpin pelaksanaan keuangan, perencanaan, dan sistem .erja Sama, dan Alumni sebagaimana unyai tugas membantu Dekan dalam kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Pasal (1) {2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud d a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan b. Wakii Dekan Bidang Umum dan Keuan asiswaan sebagaimana dimaksud pada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ke ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan di bidang kernahasiswaan, serta Pasal 55 ayat (3) terdiri atas: asiswaan; dan aminan mutu pendidikan. n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, um , keuangan, perencanaan, dan sistem informasi. (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Pasal (1) (2\ Senat Fakultas sebagaimana' dimaksud d am Pasal 54 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mempunyai fungsi pene pan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakul Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fr .s. tas diatur dalam Peraturan Rektor. L2
1. I I Pasal (1) (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimi meiupakan unit pelayanan administrasi Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seor Dekan. Pasal Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksl mempunyai tugas melaksanakan layanan keuangan, kePegawalan, perencanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan sarana Fakultas. Pasal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Usaha menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan layanan pendidikan, peneli b. c. d. e. f. ob' di lingkungan Fakuitas; Pelaksanaan layanan kemahasiswaan d Pelaksanaan uralsan perencanaan dan ke Pelaksanaan urusan kepegawaian dan ke Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keru di lingkungan Fakultas; Pelaksanaan pengelolaan data dan infr Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fi PasaI Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu S dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika Ekonorni dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik terdiri atas: a. Subbagian Akademik; b. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni; c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; d. Subbagian Umum dan Sarana Akadernik. (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas prograrn, dan anggaran, pendidikan, masyarakat serta pengelolaan dat-a, evalu Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni kemahasiswaan dan alumni di lin Subbagian Keuangan dan Kepegawaian perbendaharaan, akuntansi dan ketatalaksanaarr dan kepegawaian - (2) (3) (a) Subbagian Umum dan Sarana Akademi ud dalam lingkungan Kepala yang Pasal 54 ayat (1) huruf c Pakultas. bertanggung jawab kePada dalam Pasal 54 aYat (1) huruf c akademik dan kemahasiswaan serta ketatalaksanaan, ketatausahaan, ik, dan pelaporan di lingkungan sud dalam Pasal 60, Bagian Tata dan pengabdian kepada masyarakat alumni di lingkungan Fakultas; ngan di iingkungan Fakultas; talaksanaan di lingkungan Fakultas; tanggaan, dan barang miiik negara si AS fakultas; dan dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas akultas Perikanan dan Kelautan, dan akukan urusan pen1rusunan penelitian, dan pengabdian i, dan pelaporan fakultas. mempunyai tugas melakukan fakultas. mempunyai tugas meiakukan iaporan keuangan, serta rencana, kepada layanan urusarr urusan mempunyai tugas melakukan urLlsan 13
ketatausahaan, kerumahtanggaan, lingkungan fakultas. pengelolaan sarana akademik di Pasal Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokte a. Subbagian Akademik dan Kemahasis b. Subbagian Umum dan Keuangan. dan Fakultas Hukum ierdiri atas: dan Pasal (1) Subbagian Akademik dan Kemahas (2) pen5rusunan rencana, program, dan pengabdian kepada masyarakat, kema data, evaluasi, dan pelaporan fakultas. Subbagian Umum dan Keuangan ketatausahaan, ketatalaksanaan, k akademik, keuangan dan kepegawaian. mempunyai tugas melakukan urusan ggaran, pendidikan, penelitian, dan dan alumni serta pengelolaan empunyai tugas melakukan urusan pengelolaan sarana ahtanggaan, Pasal Subbagian Tata Usaha pada Fakultas pasal 54 ayat (2) huruf c mempunyai tugas program, dan anggaran, pendidikan, peneli pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan alumni, keuangan, kepegawaian, keta dan pengelolaan barang milik negara. rawatan sebagaimana dimaksud dalam lakukan urusan pen1rusunan rencana, n, dan pengabdian kepada masyarakat, Itas, administrasi kemahasiswaan dan naan, ketatausahaan, kerumahtanggan, Pasal (1) Jurusan/ Bagian sebagaimana dimaksud alam Pasal 54 ayat (1) huruf d dan ayat sumber daya pendukung yang profesi (2) huruf d merupakan himpun menyelenggarakan dan mengelola pendi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang Ilm Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua kepada Dekan. kan akademik, vokasi, dan/atau Pengetahuan dan Teknologi. rusan/Bagian yang bertanggung (2) jawab (3) Ketua Jurusan/Bagian dalam melak kan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan/Bagian. Pasal Jurusan/Bagian rnempunyai tugas menye nggarakan dan rnengelola pendidikan 1 (satu) atau beberapa cabang Ilmu akademik, vokasi, dan/atau profesi dal sumber daya pendukung program studi Pengetahuan dan Teknologi serta pengelo dan penjaminan mutu pendidikan. Pasal Jurusan/ Bagian terdiri atas: a. Ketua Jurusan/Bagian; b. Sekretaris Jumsan/Bagian; c. Program studi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJ 14
Pasal 70 Jurusan/ Bagian terdiri atas; 1. JurusanPemerintahan 2, Jurusan Hubungan Internasional 3. Jurusan Sosiologi 4. Jurusan Ilmu Administrasi 5. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 6. Jurusan PMIPA 7. Jurusan PIPS B. Jurusan Ilmu Pendidikan 9. Jurusan Pendidikan Dasar 10. Jurusan Pendidikan Olah Raga 11. Jurusan Manajemen 12. Jurusan Akuntansi 13. Jurusan Ilmu Ekonomi 14. Jurusan Akuakultur 15. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan 16. Jurusan Ilmu Kelautan 17. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan 18. Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan 19. Jurusan Teknologi Hasil Perikanan 20. Jurusan Fisika 22. Jurusan Kimia 23. Jurusan Matematika 24. Jurusan Budidaya Pertanian 25. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) 26. Jurusan Teknologi Pertanian 27. Jurusan Kehutanan 28. Jurusan Teknik Sipil 29. Jurusan Teknik Kimia 30. Jurusan Teknik Mesin 31. Jurusan Teknik Elektro 32. Jurusan Hukum 33. Jurusan Klinik 34. Jurusan Preklinik 35. Jurusan Keperawatan Pasal 71 (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 69 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi serta melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. (2) Khusus untuk Program Studi di Fakultas Hukum terdiri atas Program Kekhususan (PK): 1. PK Hukum Pidana 2. PK Hukurn Perdata 3. PK Hukum Internasional 4. PK HTN-HAN 5. PK Hukum Adat (3) Dalam penyelenggaraan prograrn studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.
l- f-I r- __f- l --E- EI tI} E r i ti- ; Program studi terdiri atas; Prodi 1. Prodi 2. Prodi ..). Prodi 4. Prodi 5. Prodi 6. Prodi 7. Prodi 8. 9. Prodi 10. Prodi 1 1. Prodi 12. Prodi 13. Prodi L4. Prodi 15. Prodi L6. Prodi L7. Prodi 18. Prodi 19. Prodi 20. Prodi 21. Prodi 22. Prodi 23. Prodi 24. Prodi 25. Prodi 26. Prodi 27. Prodi 28. Prodi 29. Prodi 30. Prodi 31. Prodi 32. Prodi 33. Prodi 34. Prodi 35. Prodi 36. Prodi 37. Prodi 38. Prodi 39. Prodi 40. Prodi 41. Prodi 42. Prodi 43. Prodi 44. Prodi 45. Prodi 46. Prodi 47. Prodi 48. Prodi 49. Prodi 50. Prodi 51. Prodi 52. Prodi 53. Prodi 54. Prodi 55. Prodi s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 D-4 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-i Profesi s-1 s-1 s-1 s-1 q._ 1 Profesi D-3 D-3 s-1 s-1 s-1 s-1 s-1 s-i s-1 s-1 s-1 D-3 s-1 s-1 D-3 s-1 s-1 Profesi s-1 s-1 s-1 s-1 S1 s-1 s-1 s-1 s-1 Ilmu Pemerintah Ilmu Hubungan I Sosiologi Ilmu Administr Ilmu Administra Ilmu Komunikasi Usaha Perj Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Bimbingan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Guru SD Pendidikan Pendidikan Manajemen Akuntansi Ekonomi Pemban Akuntan Akuntansi Perpajakan Budidaya Peraira Sosial Ekonomi Ilmu Kelautan Manajemen Sum r Daya Perairan Teknologi Penan Teknologi Hasil Fisika Biologi Kimia Kimia Terapan Matematika Sistim Informasi Manajemen Inf, Statistika Keperawatan Ners Agribisnis Agroteknologi Teknologi Hasii Teknologi Indus Kehutanan Teknik Sipii Teknik Kimia Teknik Mesin Teknik Elektro ternasional Negara Bisnis Wisata Dan Sastra Indonesia Inggris Jepang Baha Biol Fisi. Kimi Ma Eko mi ika i1a Dan Kewarganegaraall h ing Sej Konse Luar Guru Guru 1ah idikan Anak Usia Dini kolah Dasar ni, Kesehatan Dan Rekreasi tihan Olahraga Jas Kepe rikanan Ikan rikanan r')l tika rtanian Pertanian 16
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. t'J, 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 8+. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ao (1) (2) (3) (4) 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. t'J, 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 8+. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ao (1) (2) (3) (4) Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi Prodi s-1 s-1 s-1 D-3 D-3 D-3 D-3 s-1 s-1 Profesi Profesi s-3 s-3 s-3 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 s-2 e _.) e._o s-2 Teknik Informati Teknik Lingku Arsitektur Teknik Elektroni Teknik Mesin, Teknik Sipil Teknik Kimia Hukum Pendidikan Dok Kedokteran Pendidikan Dokt Spesialis Iimu Lingkungan Ilmu Kelautan Ilmu Kimia Ilmu Administra Ilmu Politik Sosiologi Akuntansi Manajemen Ilmu Kelautan Ilmu Lingkungan Kimia Matematika Administrasi Agribisnis Iimu Pertanian Teknik Kimia Teknik Sipil Hukum Fisika Ilmu Ekonomi Pendidikan Eko Pendidikan Kimi Pendidikan Mat Ilmu Komunikasi Pendidikan Bio Pendidikan Fisi mi atika Kelompok Jabatan Fungsional Dosen huruf d memPunYai tugas men menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan penelitian, dan pengabdian kepada masy bosen bertanggung jawab kepada Dekan Jumlah Pejabat Fungsional Dosen ditentukan berdasarkan kebutuhan dan T\rgas, Jenis, dan jenjang jabatan fungsi ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan bagaimana dimaksud dalam Pasal 69 rsformasikan, mengembangkan, dan dan Teknologi melalui Pendidikan, akat. elalui Ketua Jurusan/ Bagian. bagaimana dimaksud Pada ayat (1) ban kerja. nal dosen sebagaimana dimaksud pada raturan perundang-undangan. Pasal 4 Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFp) 1. KJF'D Hubungan Internasional FISIP' 2. KJFD Ilmu Pemerintahan FISIP .erdiri atas: T7
60. KJFD Bioteknologi Laut FPK 61. KJFD Ekonomi Perikan FPK 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. KJFD Produksi Tanaman FP 71. KJFD Pemuliaan Tanaman FP 72. KJFD Ekofisiologi Tanaman FP 73. KJFD Ilmu Tanah FP 74. KJFD Teknik Pertanian FP 75. KJFD Hama Tanaman FP 76. KJFD Penyakit Tanaman FP 77. KJFD Bioteknologi FP 78. KJFD Kehutanan FP 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. KJFD Inkubator Agribisnis FP 86. KJFD Teknik Reaksi lfimia dan Katalis 87. KJFD Material dan Korosi FT 88. KJFD Teknologi Produk FT 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. KJFD Teknik Lingkungan FT 98. KJFD Ilmu Ukur Tanah FT 99. KJFD Plumbing FT 100. KJFD Kayu FT 101. KJFD Batu Fl 102. KJFD Komputasi FT 103. KJFD Jalan Raya FT 104. KJFD Hidroteknik F"T 1O5. KJFD Mekanika Tanah dan Batuan FT 106. KJFD Struktur FT 107. KJFD Teknologi Bahan FT 108. KJFD Kota dan Pemukiman FT 109. KJFD Konservasi Arsitektur FT 110. KJFD Digitasi Arsitektur FT 1 1 1. KJFD Perancangan Arsitektur FT 112. KJFD Pengujian Bahan FT 113. KJFD Hidrolik dan Pneumatilr IrT 114. KJFD Perawatan dan Perbaikan F"T 115. KJFD Pengukuran dan Instrumentasi 116. KJFD Teknologi Produksi F-l KJFD Teknologi Bahan Alam dan Miner KJFD Pengujian dan Analisis Kimia FT KJFD Teknologi Bioproses FT KJFD Proses Pemisahan dan Pemurnian KJFD Teknologi Oleokimia FT KJFD Pengcndalian dern Pencegahan KJFD Dasar Proses dan Operasi Pabrik KJFD Perancangan dan Pengendalian FPK FP FT 60. KJFD Bioteknologi Laut FPK 61. KJFD Ekonomi Perikan FPK 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. KJFD Produksi Tanaman FP 71. KJFD Pemuliaan Tanaman FP 72. KJFD Ekofisiologi Tanaman FP 73. KJFD Ilmu Tanah FP 74. KJFD Teknik Pertanian FP 75. KJFD Hama Tanaman FP 76. KJFD Penyakit Tanaman FP 77. KJFD Bioteknologi FP 78. KJFD Kehutanan FP 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. KJFD Inkubator Agribisnis FP 86. KJFD Teknik Reaksi lfimia dan Katalis 87. KJFD Material dan Korosi FT 88. KJFD Teknologi Produk FT 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. KJFD Teknik Lingkungan FT 98. KJFD Ilmu Ukur Tanah FT 99. KJFD Plumbing FT 100. KJFD Kayu FT 101. KJFD Batu Fl 102. KJFD Komputasi FT 103. KJFD Jalan Raya FT 104. KJFD Hidroteknik F"T 1O5. KJFD Mekanika Tanah dan Batuan FT 106. KJFD Struktur FT 107. KJFD Teknologi Bahan FT 108. KJFD Kota dan Pemukiman FT 109. KJFD Konservasi Arsitektur FT 110. KJFD Digitasi Arsitektur FT 1 1 1. KJFD Perancangan Arsitektur FT 112. KJFD Pengujian Bahan FT 113. KJFD Hidrolik dan Pneumatilr IrT 114. KJFD Perawatan dan Perbaikan F"T 115. KJFD Pengukuran dan Instrumentasi 116. KJFD Teknologi Produksi F-l KJFD Teknologi Bahan Alam dan Miner KJFD Pengujian dan Analisis Kimia FT KJFD Teknologi Bioproses FT KJFD Proses Pemisahan dan Pemurnian KJFD Teknologi Oleokimia FT KJFD Pengcndalian dern Pencegahan KJFD Dasar Proses dan Operasi Pabrik KJFD Perancangan dan Pengendalian FPK FP FT 60. KJFD Bioteknologi Laut FPK 61. KJFD Ekonomi Perikan FPK 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. KJFD Produksi Tanaman FP 71. KJFD Pemuliaan Tanaman FP 72. KJFD Ekofisiologi Tanaman FP 73. KJFD Ilmu Tanah FP 74. KJFD Teknik Pertanian FP 75. KJFD Hama Tanaman FP 76. KJFD Penyakit Tanaman FP 77. KJFD Bioteknologi FP 78. KJFD Kehutanan FP 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. KJFD Inkubator Agribisnis FP 86. KJFD Teknik Reaksi lfimia dan Katalis 87. KJFD Material dan Korosi FT 88. KJFD Teknologi Produk FT 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. KJFD Teknik Lingkungan FT 98. KJFD Ilmu Ukur Tanah FT 99. KJFD Plumbing FT 100. KJFD Kayu FT 101. KJFD Batu Fl 102. KJFD Komputasi FT 103. KJFD Jalan Raya FT 104. KJFD Hidroteknik F"T 1O5. KJFD Mekanika Tanah dan Batuan FT 106. KJFD Struktur FT 107. KJFD Teknologi Bahan FT 108. KJFD Kota dan Pemukiman FT 109. KJFD Konservasi Arsitektur FT 110. KJFD Digitasi Arsitektur FT 1 1 1. KJFD Perancangan Arsitektur FT 112. KJFD Pengujian Bahan FT 113. KJFD Hidrolik dan Pneumatilr IrT 114. KJFD Perawatan dan Perbaikan F"T 115. KJFD Pengukuran dan Instrumentasi 116. KJFD Teknologi Produksi F-l KJFD Teknologi Bahan Alam dan Miner KJFD Pengujian dan Analisis Kimia FT KJFD Teknologi Bioproses FT KJFD Proses Pemisahan dan Pemurnian KJFD Teknologi Oleokimia FT KJFD Pengcndalian dern Pencegahan KJFD Dasar Proses dan Operasi Pabrik KJFD Perancangan dan Pengendalian FPK FP FT KJFD Pengembangan Masyarakat Peri KJFD Teknologi Hasil Perikanan FPK KJFD Bina Mutu Hasil Perikanan FPK KJFD Eksplorasi Perikanan Tangkap KJFD trksploitasi Perikanan Tangkap KJFD Sumber Daya Perikanan FPK KJFD Sumber Daya Perairan FPK KJFD Pengendalian Pencemaran Perai KJFD Bioteknologi Pangan dan Hasil Pe KJFD Rekayasa Proses Pengolahan Pan KJFD Teknologi dan Manajemen Indus KJFD Komunikasi dan Sosiologi Pertani KJFD Kebun Percobaan Lahan l(ering F KJFD Kebun Percobaan Lahan Basah nian FP dan Hasil Pertanian emararr Lingkungan FT FT 19
117. KJFD CAD-CAM.CNC FT 118. KJFD Konversi Energi FT 119. KJFD Konstruksi dan Perancangan FT 12O. KJFD Komputasi Teknik Mesin FT 12 1. KJFD Sistem Kendali FT 122. KJFD Komputer dan Jaringan F'T 123. KJFD Dasar Teknik Elektro FT 724. KJFD Elektronika Industri FT 125. KJFD Sistem Transmisi dan Distribusi 126. KJFD Konversi Energi Listrik FT 727. KJFD Telekomunikasi FT 128. KJFD Teknik Tegangan Tinggi FT 129. KJFD Instalasi Listrik F'T 130. KJFD Rekayasa Perangkat Lunak FT 131. KJFD Biologi Kedokteran FK : 132. KJFD Anatomi FK 133. KJFD Histologi FK 134. KJFD Fisiologi FK 135. KJFD Mikrobiologi FK 136. KJFD Biokimia FK 137. KJFD Farmakologi FK 138. KJFD Farasitologi FK 139. KJFD Ilmu Gizi FK 140. KJFD Fatologi Anatomi FK 141. KJFD Fatologi Klinik FK 142. KJFD Ilmu Kesehatan Masyarakat-Kedo 143. KJFD Gigi dan Mulut FK 144. KJFD Ilmu Pendidikan Kedokteran FK 145. KJFD Ilmu Penyakit Dalam FK 746. KJFD Ilmu Kesehatan Anak FK 147. KJFD Bedah FK 148. KJFD Obstetri Ginekologi FK 149. KJFD SarafFK 150. KJFD Anestesi dan Reanimasi FK 151. KJFD Iimu Penyakit Mata FK 152. KJFD Telinga, Hidung, Tenggorokan-Ke i53. KJFD Kulit dan Kelamin FK 154. KJFD Kedokteran Forensik dan Legai 155. KJFD Psikiatri FK 156. KJFD Radiologi FK 157. KJFD Jantung dan Kedokteran Vaskule 158. KJFD trulmonologi dan Kedokteran Resp 159. KJFD Hukum Tata Negara 160. KJFD Hukum Internasiona-l 161 . KJFD Hukum Perdata 162. KJFD Hukum Pidana 163. KJFD Keperawatan 164. KJFD Ners Pasal FK rasi FK 117. KJFD CAD-CAM.CNC FT 118. KJFD Konversi Energi FT 119. KJFD Konstruksi dan Perancangan FT 12O. KJFD Komputasi Teknik Mesin FT 12 1. KJFD Sistem Kendali FT 122. KJFD Komputer dan Jaringan F'T 123. KJFD Dasar Teknik Elektro FT 724. KJFD Elektronika Industri FT 125. KJFD Sistem Transmisi dan Distribusi 126. KJFD Konversi Energi Listrik FT 727. KJFD Telekomunikasi FT 128. KJFD Teknik Tegangan Tinggi FT 129. KJFD Instalasi Listrik F'T 130. KJFD Rekayasa Perangkat Lunak FT 131. KJFD Biologi Kedokteran FK : 132. KJFD Anatomi FK 133. KJFD Histologi FK 134. KJFD Fisiologi FK 135. KJFD Mikrobiologi FK 136. KJFD Biokimia FK 137. KJFD Farmakologi FK 138. KJFD Farasitologi FK 139. KJFD Ilmu Gizi FK 140. KJFD Fatologi Anatomi FK 141. KJFD Fatologi Klinik FK 142. KJFD Ilmu Kesehatan Masyarakat-Kedo 143. KJFD Gigi dan Mulut FK 144. KJFD Ilmu Pendidikan Kedokteran FK 145. KJFD Ilmu Penyakit Dalam FK 746. KJFD Ilmu Kesehatan Anak FK 147. KJFD Bedah FK 148. KJFD Obstetri Ginekologi FK 149. KJFD SarafFK 150. KJFD Anestesi dan Reanimasi FK 151. KJFD Iimu Penyakit Mata FK 152. KJFD Telinga, Hidung, Tenggorokan-Ke i53. KJFD Kulit dan Kelamin FK 154. KJFD Kedokteran Forensik dan Legai 155. KJFD Psikiatri FK 156. KJFD Radiologi FK 157. KJFD Jantung dan Kedokteran Vaskule 158. KJFD trulmonologi dan Kedokteran Resp 159. KJFD Hukum Tata Negara 160. KJFD Hukum Internasiona-l 161 . KJFD Hukum Perdata 162. KJFD Hukum Pidana 163. KJFD Keperawatan 164. KJFD Ners Pasal FK rasi FK Komunitas FK (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagai huruf e dan ayat (2) huruf e mertr pendidikan di lingkungan Fakultas. Laboratorium/ Bengkel/ Studio dipimpin telah memenuhi persyaratan sesuai d Teknologi. (2\ dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) perangkat penunjang pelaksanaan eh tenaga fungsional yang keahliannya Pengetahuan dan cabang Ilmu 20
I (3) Tenaga fungsional sebagaimana dim kepada Dekan. Pasal Laboratorium/Bcngkel/Studio mempunyai t ilmu pengetairuan dan teknologi sebagai pe penelitian, dan pengabdian kepada masy Pasal Laboratorium/ Bengkel/ Studio terdiri atas; 1) Laboratorium/BengkellStudio Pen$ajara 2) 3) Fakultas. Rumah Sakit Pcndidikan di Fakultas Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) clan Ilmu Pendidikan. Pasal Laboratorium sebagaimana yang dimaksud 1. Laboratoriutn Ilmu Sosial dan Ilmu Poli 2. Laboratorium Keguruan dan Ilmu Pendi 3. Laboratorium Matematika dan Ilmu Pen 4. Laboratorium Ekonomi dan Bisnis 5. Laboratorium Pertanian 6. Laboratorium Perikanan dan Kelautan 7. Laboratorium Teknik 8. Laboratorium I(edokteran 9. Laboratorium Hukum 10. Laboratorium l(eperawatan 11. Rumah Sakit Pendidikan di Fakultas 12. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) d dan Ilmu Pendidikan Pasal 1) Pascasarjana mempunyai tugas me program doktor untuk bidang ilmu rnul mutu program magister dan program dok 2) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yan Pascasarjana terdiri atas; a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Program Studi; dan c. Subbagian Tata Usaha. Pasal (1) Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (d d pada ayat (2) bertanggung jawab melakukan kegiatan dalam cabang unjang pelaksanaan tugas pendidikan, t di lingkungan Fakultas. Penelitian dan Pengabdian di setiap n. icroteaching di Fakultas Keguruan dan da pasal 76 terdiri atas; ikan tahuan Alam kteran n Microteaching di Fakultas Keguruan akan pendidikan program magister dan isiplin dan melaksanakan penjaminan di lingkungan Pascasarj ana. bertanggung jawab kepada Rektor. 1 ) orang Wakil Direktur. 21
(2) Wakil Direktur bertanggung jawab k D irektur Pascasarj ana. Pasal Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 81 ayat (2) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Ke b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuan siswaan; dan Pasal (1) (2) Wakil Direktur Bidang Akademik membantu Direktur dalam mernimpin pengabdian kepada masyarakat, layanan sarna di lingkungan Pascasarjana. Wakil Direktur Bidang Umum dan Direktur dalam memimpin keualgan, kepegawaian, tlmum, sistem i negara di lingkungan Pascasarjana. Kemahasiswaan mempunyai tugas laksanaan pendidikan, penelitian, dan iswaan dan alumni, serta kerja mempunyai tugas membantu kegiatan di bidang perencanaan, formasi, dan pengelolaan barang milik Pasal Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaks tugas melakukan urllsan perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah pengelolaan barang milik negara di ling dalam Pasal 8O huruf c mempunyai euangan, akademik, kemahasiswaan, , kerja sama, sistem informasi, dan Pascasarjana. Pa Lem Pasal (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dp.lam akademik di bawah Rektor yang ,'mel bidang penelitian, pengabdian pembelajaran dan penjaminan mutu pend Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua y Ketua dalam melaksanakan tugasnya di (2) (3) 6 huruf d adalah unsur pelaksana akan sebagian tugas dan fungsi di masyarakat serta pengembangarl bertanggung jawab kepada Rektor. tu oleh seorang Sekretaris Lembaga. Lembaga terdiri atas; a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian b. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Masyarakat (LPPM); dan utu Pendidikan (LPPMP). Pasal Lembaga Penelitian dan Pengabdian dalam Pasal 86 huruf a mempunyai pemantauan, dan evaluasi kegiatan Ke tugas Masyarakat sebagaimana dimaksud laksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan pengabdian kepada masyarakat. 22
Pasal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Lembaga menyelenggarakan fun gsi : Penelitian dan Pengabdian Kepada Masy ln Limbaga Penelitian dan Pengabdian a. penyusunan rencana, Program' dan b. C. d. e. f. ob' h. KePada MasYarakat; peiaksanaan penelitian ilmiah lurni d1n pelaksanaan pengabdian kepada mas toordinasi pelaksanaan kegiatan peneliti felaksanaan publikasi fra.qil penelitian d kerja sarna di bidang p:1tl i"i"t ""ttaan iemantauan dan evaluasi Pel kepada masYarakat; dan- peiaksanaan urusan administrast Masyarakat- rt; dan pengabd'ian kepada masyarakat; p".rgu"trdian kePada masyarakat; a". pengabdian kepada masyarakat1, " kegiaian penelitian dan pengabdian ga Penelitian dan Pengabdian kepada Pasal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. KelomPok Jabatan Fungsronz al. asyarakat terdiri atas: Pasal (1) \2\ Bagian Tata Usaha sebagaimana dimak ,rrit p"t"ksana administrasi di lingkun Kepada MasYarakat' e^gi"t, Tata Usaha diPimPi1 "1*- -": ilil;;rnu"g" Penelitian dan Pengabdia ;;;;"g" PenJlitian dan Pengabdian Kepa dalam Pasal 89 huruf c n Lembaga Penelitian dan Kepala yang bertanggutq j"**.kepada . Klpada MasyarakJmeialui Sekretaris a MasYarakat. merupakan Pengabdian Pasal Bagian Tata Usaha mempunyai tugas m' f..f,"g"*"ian, ketatalaksanaan' ketatau ;iiir.' ".e"ra ;;;; kepada masYarakat' serta pengelolaan data ,n, an kan urusan Perencanaan, keuangan' kemmahtanggaan, dan pengelolaan ir-lfo.-ati penitltian dan pengabdian Pasal Dalam melaksanakan tugas se.bagaimana U""tt" menYelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana' progr ;. p.r,gr*Pulan dan Pengolahan data c. pelaksanaan uru'san dokumentasi dan p masYarakat; maksud daiam Pasal 91, Bagian Tata a, dan anggaran; fenelitiarr-- A.tt pengabdian kepada biikasi hasil penelitian dan pengabdian 23
L I f. I f t: kepada masyarakat; d. pemberian layanan informasi di bid penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan urusan pemerolehan kekay pelaksanaan urusan keuangan, kepega aian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik Ne ara di lingkungan Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. e. f. intelektual hasil penelitian; dan Pasal a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; b. Subbagian Umum dan Keuangan. Pasal (1) Subbagian Program, Data, dan Info masi mempunyai tugas meiakukan , urusan pemeroiehan kekayaan lan dan pengolahan data, dan layanan masyarakat. pen)rusunan rencana, program, dan ar intelektual hasil penelitian serta pengum informasi penelitian dan pengabdian k (2) Subbagian Umum dan Keuangan memp ,yai tugas melakukan urLrsan keuangan, usahaan, kerumahtanggaan, dan lingkungan Lembaga Penelitian dan tasi dan publikasi hasil penelitian kepegawaian, ketatalaksanaan, keta pengeloiaan barang milik negara di Pengabdian Kepada Masyarakat serta dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal Pusat terdiri atas: 1) Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata; 2) Pusat Studi Lingkungan Hidup; 3) Pusat Studi Perkebunan, Gambut dan 4) Pusat Studi Bencana; 5) Pusat Studi Pangan dan Bioteknologi; 6) Pusat Studi Kawasan Pantai dan Perairan 7) Pusat Studi Kependudukan dan Peranan 8) Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Man 9) Pusat Pelayanan HaKi, Promosi dan Pe 10) Pusat Studi Kesehatan; 11) Pusat Studi Sosial Ekonomi; 12) Pusat Studi Masyarakat Ekonomi Asean; 13) Pusat Studi Industri dan Perkotaan; 14) Pusat Stucli Budaya Melayu; 15) Pusat Studi Penerapan Teknologi dan En 16) Pusat Studi Pariwisata dan Inclustri K anita; bangan Ipteks; dan (PUSPATNDRA). Pasal (1) {2) Pusat sebagaimana dimaksud dalam rnelaksanakan kegiatan penelitian ata masyarakat sesuai dengan bidangnya. Dalarn rnelaksanakan tugas sebagai menunjuk dosen/ tenaga fungsional sebag i koordinator. .sal 89 huruf pengkajian dan dirnaksud pada d mempunyai tugas pengabdian kepada ayat (1) Rektor dapat (3) Pembentukan dan penutupan Pusat ilakukan oleh Rektor sesuai dengan 24
kebutuhan. Pasal Lembaga Pengembangan dan Penjaminan dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas pemantauan, dan evaluasi kegiatan penge mutu pendidikan. tu Pendidikan sebagaimana dimaksud laksanakan koordinasi, pelaksanaan, bangan pembelajaran dan peqiaminan Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendid a. pen5rusunan rencana, program, dan a dimaksud dalam Pasal 97 Lembaga kan menyelenggarakan fungsi: ggaran Lembaga Pengembangan dan b. c. d. e. f. Penjaminan Mutu Pendidikan; pelaksanaan pengembangan sistem penj koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penj aminan mutu akademi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pemantauan dan evaluasi pengembanga pendidikan; dan mutu pendidikan; bangan pembelajaran; pembelajaran, dan penjaminan mutu g. pelaksanaan urusan administrasi Lem Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Pasal Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mu a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata llsaha; d. Pusat; clan e. Kelompok .Jair;rtan Fungsional. u Pendidikan terdiri atas: Pasal 1 (1) Bagian Tata Usaha sr:bagaimana dimak d dalam Pasal 99 unit pelayanan adrniriistrasi di lin Penjaminan Mutu Pendidil<an. ngan Lembaga huruf c merupakan Pengembangan dan (4) Ragian Tata Usaha dipimpin oleh se Ketua Lembaga Pengembangan dan Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Kepala yang bertanggung jawab kepada njaminan Mutu Pendidikan melalui njaminan Mutu Pendidikan. Pasal 1 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melak anggaran, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang informasi pengembangan pembelajaran dan akan urusan rencana, program, dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, ilik negara serta pengelolaan data dan njarninan rmrtu pendidikan. Pasal 1 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; b. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; c. Pelaksanaan urusan dokumentasi dal publikasi hasil pengembang€rn pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; d. Pemberian layanan informasi di bidang pengembangarl pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; e. Pelaksanaan urLrsan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelaj ararl dan penjaminan mutu pendidikan; dan f. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1O3 Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; dan b. Subbagian Umum dan Keuangan. Pasal 104 (1) (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran, urusan pemerolehan kekayaarn intelektual hasil pengembangan pembetajaran dan penjaminan mutu pendidikan, serta pengumpulan dan pengolahan data, dan layanan informasi hasil pengembangan pembeiajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik Negara di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan serta dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Pasal 105 Pusat terdiri atas: 1) Pusat Pengembangan Pendidikan (Pusbangdik); 2) Pusat Jaminan Mutu; 3) Pusat Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); , 4) Pusat Pengembangan Akreditasi; 5) Pusat Urusan Internasional; 6) Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2); dan 7\ Pusat Bimbingan Konseling (BK). Pasal 106 (1) (2) (3) Pusat sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 99 huruf d mempunyai tugas rnelaksanakan kegiatan pengernbangan pembelajaran dan penjaminan *utu pendidikan sesuai dengan bidangnya. Da-lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/ tenaga fungsional sebagai koordinator. Pembentukan dan penutupan Pusat ditakukan oleh Rektor sesuai dengan 26
I I l f i , kebutuhan. Pasal 107 (1) Kelompok Jabatan Fungsiona,l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e dan Pasal 99 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelornpok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Pasal 108 Unit Peiaksana Teknis (UFrl) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang Universitas Riau. Pasal 109 UPT terdiri atas: a. UPT Perpustakaan; b. UPaf Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan c. UPT Bahasa. Pasal 1 10 (1) UFrf Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jarvab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala. Pasal 111 UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. pasal 1 12 Oaiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 111, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. Penlrusunan rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan; b. PenSrusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. Pengolahan bahan pr.rstakal d. Perrrbcriar-r l.yernzrn dan pendal!/agurraan bahan p,stakal e. Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan f. Pelaksanaan urLlsan tata usaha UPT Perpustakaan. 27
I I __i_ Pasal 1[.3 UPT Perpustakaan terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1n4 Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keqangan, kepegawaian, ketatalak"u..ru.rrr, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Perpustakaan. Pasal 1tr-S r (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 109 huruf b merupakan unit pelaksanA teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan kqmunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Inf(rmasi. (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala. Pasal 1 ! 6 UFrI Teknologi Informasi dan pengembangan, pengelolaan, dan pengelolaan sistem informasi dan Komunikapi mempunyai tugas pelayanan tpknologi informasi dan jaringan. I meiaksanakan, komunikasi serta Pasal 1 [7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dir{aksud dalam Pasa-l 116, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakani fungsi: a. penJrusunan rencana, program, dan a+ggaran UPT Teknologi Informasi dan b. pengembangan teknologi informasi dan kqmunikasi; c. pengelolaan teknologi informasi dan komrJnikasi; d. pemberian layanan di bidang teknologi infbrrnasi dan komunikasi; e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi; f. pengembangan dan pengelolaan jaringan; j g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; da4 h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknblogi Informasi dan Komunikasi. i I Pasal 1[8 i UPT Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi ter{iri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelornpok Jabatan Fungsional. I 28
, I F
.[
J J j
J J i I r Pasal 1 Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaks .d dalam Pasal 118 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, , kepegawaian, ketatalaksanaan, gelolaan sarana dan prasarana UPT ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. i Pasal 120 (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalfm Pasal 109 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangari pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. i (2) UPT Bahasa dipimpin oleh Kepala. Pasal 121 UPT Bahasa mempunyai tugas melaks{nakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji ftemampuan bahasa. pasa rlz Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ciiinaksud dalam Pasal L27, IJPT Bahasa menyelenggarakan fun gsi : a. pen1rusunan rencana, program, dan anggaian UPT; b. pengembangan pembelajararl bahasa; c. pelayanan peningkatan kemampuan bahaga; d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan : e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa. i Pasal 123 UPT Bahasa terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasai a dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, Pasal 1 18 huruf c, dan Pasal 123 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok j batan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. Jumlah Pejabat Fungsional sebagaiman berdasarkan kebutrrhan dan beba.n kerja. Tugas, jenis dan jenjang Jabatan peratrrran perundang-undan gan. (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1) ditentukan (2) diatur sesuai dengan ketentuan (3) 29
Bagian Ke pat Satuan Penga Internal Pasal 1 (1) Satuan Pengawas Internal sebagaiman merupakan organ yang menialankan fun atas nama Rektor. dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pengawasan non-akademik untuk dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan .was Internal diatur dalam statuta Universitas Riau. SPI terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Tata Usaha; dan d. Pengawas Pasal 1 Pengawas terdiri atas : 1. Pengawas Bidang Sumber Daya Manusia (FDM); 2. Pengawas Bidang Keuangan; dan 3. Pen[awas Bidang eenggadaan Barang dd. Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara I (BMN) Bagian Kqlima Dewan Pertir4bangan l Pasal 128 (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana organ yang menjalankan fungsi . pengembangan Universitas Riau. (2) ketentuan lebih lanjut mengenai dim perti m Dew sud dalam Pasal 3 huruf d non-akademik dan merupakan membantu Pertimbangan diatur dalam statuta Universitas Riau. Bagian Ke Lain- Badan Penge Pasal 1 a Usaha 9 (1) {2) (3) Badan Pengeloia Usaha mempunyai tu$as melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan $umber-sumber pendanaan Universitas Riau untuk menclukung pelaksanaan f$nerapan pengelolaan ketrangan Badan Layanan Umum Universit-as Riau. Badan Pengelola Usaha bertanggung ja{vab kepada Rektor sebagai pemirnpin badan layanan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan {engelola Usaha sebagaimana dimaksud i I 30
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor. Pasal 130 BPU terdiri atas: 1. Unit Usaha Stasiun Pengisian Bahan Rakar Minyak Umum (SPBU) Mini; 2. Pusat Kegiatan Mahasiswa (pKM); 3. Universitas Riau Press (UR Press); 4. Bisnis Center; 5. Fasilitas Olah Raga, Seni, Asrama; 6. Baitul Maal wa Tamwil (BMT); dan 7. Laboratorium Terpadu. BAB III ESELONISASI Pasal 131 Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, IJ;i Pascasarjana, Ketua Jurus an / Bagtan, Sekretaris Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT bukan merupar iiir:asltrj,ttta, W;ii, I)irektur , r r / l.tagia,l'l, Kt'i ,:r Lembaga, r'.rfall oLruktr-rt ;ii. Pasal 132 (1) (2) (3) Kepala eselon Kepala III.a. Kepala IV.a. Biro merupakan jabatan pimpinan tinggi i, 'l', ,.'.., .rl 'i r';atan struktural II.a. Bagian merupakan jabatan administraLor itl'iii ;"i"iLar struktural eselon Subbagian merupakan jabatan penga" ,r" atau jabatai I struktllral eselon T}/\IJ IV TATA KERJA Pasal 133 Wakil Rektor, Dekan, Direktur pascasarjana, Ketua Lemb;ii;u, Iiepala Biro, dan Kepala unit pelaksana- Teknis wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan instansi dengan satuan organisasi di lingkungan Univ"Tl!i"-I::ji:Tun i"i"?i luar Univ"rJit." Riau sesuai dengan tugasnya rnaslng-masrng'
Pasal 134 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan universitas Riau dalam melakianakan tugasnya wajib: ". "r"."pkan prlnsip t<ooiainas], inlegrasi' dan sinl masing-masing satrran organisasi di lingkungan Universitas Riau maupun 'ingkungan dengan instansi lain di luai universitas Riau sesuai dengan tugasnya masing- masing; u.,rr.rg.:*asi bawahan masing-masing d1n apabila terjadi penyimpangan supaya tr,ek;h-iangkih yanE diperlukan se suai dengan ketentl.an lawab kepada atasan masing- ;;;;bri peratrrran perundang-undangan; c- mengikuti, mematuhi petrrnjtrk' dan bertanggung l <ronisasi, baik di 31
masing; d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; f. men5rusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Universitas Riau; g. menJrusun ana-lisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban keq'a terhadap seiuruh jabatan di lingkungan Universitas Riau; dan h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta keinginan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Pasal 135 Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepaia Biro, dan Kepala UPT menyampaikan iaporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Universitas Riau. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 136 Perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Riau ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 137 (1) Tugas dan fungsi unit kerja'di lingkungan Universitas Riau dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas diatur dengan Peraturan Rektor. BAB VI KtrTENTUAN PERALIHAN Pasal 138 (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku: a. Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 714 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau masih tetap dilaksanakan sampai dengan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini. b. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Universitas Riau berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2OL4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fi.rngsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Rektor ini. 32
t2) Penyesuaian sebagaimana ilimal<suLd pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini, i'asal 139 Wakil Rektol sebagairnana sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 9 clan Wakil Dekan Pasal 56 clan Pasal 57 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2AO7 tentang Tunjangan Dosen. BAB ViI KI,TBNTUAN PENUTUP Pasal 140 Peraturan Rektor ini mulai berlaku pacla tanggal d.itetapkan. di Peka.nbaru /^,..t', ' -.**'.(, sil 25 Seirter:rber'2417 VERSTTAS RIAU, I.YAD N I 33
]illlrl lll !:l \ rl l;l:l I l ) l,l l I I l I I LAMPIRAN PERATURAN RtrKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSiTAS RIAU 34
lrl KABIRO UMUM& KEUANGAN I I I i KABAG UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA& BARANG MILIK I I l l I I I ! i I i I I I I Kelompok I Jabatan l i_ l-unosronal i .--__: Kasubbag Akademik& Evaluasl __ i 35
.l,, I i ) I ) I i I I I I 'r I 'r i l'l I I I 1't i Ii Ii ) i'J llllli SENAT FAKULTAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK KEPALA BAGIAN TATA USAHA KETUA JURUSAN Pimpinan Laboratorium llmu Sosial dan llmu Politik 1. Pemerintahan 2. Hubungan lntemasional Kasubbag Kemahasiswaan& Alumni 36
l__ l_ L_ L_ L_ l,l DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN WD Bidang Kemahasiswaan, Keliasama& Alumni Bidang . Keuan KETUA JURUSAN KT:PALA BAGIAN TATA USAHA Pimpinan 1. Pendidikan Bahasa dan Seni 2. PMIPA 3. PIPS 4, llmu Pendidikan 5. Pendidikan Dasar 6. Pendidikan Olah Raga 1. Laboratorium Keguruan dan llmu Pendidikan Kasubbag Akademik r.: Kasubbag Kemahasiswaan& Alumni Kasubbag Keu a ng a n &KePeg awa i an Kas-ub ba g-.Umum&Sarana-- Akademik 37
l,l f'1l 1t lrl DEKAN FAKULTAS MATEMAIIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KEPALA BAGIAN TATA USAHA Pimpinan Laboratorium Matematika dan llmu Kasubbag Akademik iasu Alumnl Kasubbag Keuangan&KePegawaian Kasubbag Umum&Sarana Akademik 38
lrlrl l'l'l'l l'il ) | 1 1'l I | ] I I ] 1 I lrl )rl;l l I I l lrl l1i I I I REKTOR DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNTS I .,- I-D^ ilii19 - I x"r"t'".i'n irn, Umurn& Keuanv:n I i"J"r'"f.Clrui,", ryP B.i"ul-s Akademtk WD Bidang l* i:*':::] I I Pimpinan Laboratorium Ekonomi dan Bisnis KETUA JURUSAN 1. Manajemen 2. Akuntansi 3. llmu Ekonomi Xasu bbag Akademik 39
l'l l,l l I lil,l I DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KETUA JURUSAN 1. Akuakuttur 2. Sosial Ekonomi Perikanan 3. llmu Kelautan 4. Manajemen Sumber Daya Perikanan 5. Teknologi Penangkapan lkan Pbrikdnan ' 40
rt tt l;l l;l lrl lrl )r)'l lrlrl:l I I DEKAN FAKULTAS PERTANIAN WD Bldang Akademlk WD Bidang Umum& Keuangan KETUA JURUSAN 1. Budidaya Pertanian 2. Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) 3. Teknologi Pertanian 4. Kehutanan l. Krsu bbao Akademik Kasubbag Kemahasiswaan& Alumnl Kasu bbag Ke uan gan &Kepegawaian Xasubbag Umum&Sarana Akademik 41.
tt i, lr, tl rl rl I il I REKTOR WD Bidang Akademik KETUA JURUSAN 1. Teknik Sipil 2. Teknik Kimia 3. Teknik Mesin 4. Teknik Elektro 42
)rl;lrl ) ,lil rlitl! I il il rl if rl DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN Seruar FAKULTAs KEPALA BAGIAN TATA USAHA Kasubbag Akademik& . Kernahasiswaan 43
lillt!iljl t,l ) ) Program Kekhususan (PK) ,l. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum lnternasional 4. HTN.HAN 5. Hukum Adat llil DEKAN FAKULTAS HUI{UM Sekretaris )rl SENAT FAKULTAS rl 43
l,IIIII1IIIIl ),l I Kepata Subbagian Tata Usaha 1f . AiOang Akademik dan Kemahasiswaan IIt. I 1.,|,l':l:1.|.,.F.)f EFFI",, DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN WDIWO I Kemahasiswaan I Bidang Akademik dan Bidang Umum dan Keuangan ---KETUA-JURU KEPERAWATAN I I Itl,I|I SENAT FAKULTAS I t,]r)r||I{)rI 45
z -) d a oa x,)Fv o. uJ d d oz m< o:9 -1tr<:<f ru llJdx 6oa rE [= =- cio= rr664 P:< E Y=a uJu/r') do<6g* J<= Y IIJ = (o if,
I 1.1ll I l I I I I l'l I I I I I I I I I I I I lrl lrl lrl lli],lilll1t REKTOR WD Bidang Akademik WD Bidang Perencanaan, Kerja Sama, &Sistem lnformasi KETUA LEMBAGA PENELINAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM} KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN& PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) KABAG TATA i USAHA i Kasubbag Program, Data& lnformasi Kasubbag Umum& Keuangan _l KOOR. PUSATSTUDI 1) Pelayanan Kuliah Kerja Nyata 2) Lingkungan Hidup 3) Perkebunan, Gambut dan Pedesaan 5) Pangan dan Bioteknologi 6) Kawasan Pantai dan Perairan 7) Pariwisata dan lndustri Kreatif (PUSPAINDRA), Kepend udu kan dan Peranan Wanita 8) Hukum dan Hak Asasi Manusia 9) Pelayanan Haki, Promosi dan Pengembangan lpteks KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL l. Fungsional Dosen 2. Fungsional Tertentu KABAGTATA i USAHA i Kasubbag Program, Data& lnformasi Kasubbag Umum& Keuangan KOOR. PUSAT 'l ) Pengembangan Pendidikan 2) Jaminan Mutu 3) Mata Kuliah Wajib Umum 4) Pengembangan Akreditasi 5) Urusan lnternasional 6) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 7) Bimbingan Konseling KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Fungsional Dosen 2. Fungsional Tertentu 10) Kesehatan 'l 1)Sosial Ekonomi l2) Masyarakat Ekonomi Asean 13) lndustri dan Perkotaan t4) Budaya Melayu 15) Penerapan Teknologi dan Energi 47
rt )l,l )rlrlrlll l,l ll lrl tl I ),1 lrl ll llll I lLltl I REKTOR Wakil Rektor Bidang Perencanaan Wakil Rektor Bidang Akademik 1 i i I I I,,| N f*{ ffi ffi Ii' KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BAHASA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT} PERPUSTAKAAN i TEKNIS (UPT) TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI I I Koor. Kelompok Jabatan Fungsional Kasubbag Tata Usaha Koor. Kelompok Jabatan Fungsional Kasubbag/Petugas Tata Usaha Koor. Kelompok Jabatan Fungsional Kasubbag tutu usaha 48
rtl llllr) lrlil lrllli)r)rlilil lil lllrllll;llllll KETUA SATUAN PENGAWAS INTERNAL PENGAWAS f SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWAS 2 KEUANGAN 49
l..= 'lr l'':- I ttl lrl }I l,)rlil li)rl frl li) i I ,'"i l ; i:,i r KETUA HNOAN PENGELOT,A USAHA i Pekanbaru .-ITIVERSITAS RIAU, ./r,\ L + sau ADIT- 15198803 i_OA2 50