HUKUM PASAR dalam perspektif hukum nasional dan ekonomi islam Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional P R E N A A
P R E N A A Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi seba gai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud da lam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dila ku kan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
HUKUM PASAR dalam perspektif hukum nasional dan ekonomi islam Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional A D A N E R Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H. P
HUKUM PASAR dAlAM PeRSPeKtif HUKUM nASionAl dAn eKonoMi iSlAM: iKHtiAR MenjAgA PASAR tRAdiSionAl edisi Pertama Copyright © 2019 A D ISBN 978-623-218-406-0 15 x 23 cm xiv, 370 hlm Cetakan ke-1, Oktober 2021 A N E Kencana. 2019.1176 R P Penulis Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H. desain Sampul Irfan Fahmi Penata letak Suwito & Euis Penerbit K E N C A N A Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220 Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134 divisi dari PRenAdAMediA gRoUP e-mail: INDONESIA Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.
A D A Apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada manusia dari rahmat, maka tidak ada yang dapat menahannya. (QS. Fâthir [35]: 2) N E R P Persembahan Ya... Allah, jika ada secerca kebajikan dari buku ini, jadikanlah ia sebagai cahaya penerang alam barzakh ayah (Afifuddin) dan kesehatan dan ke'afiatan dalam ketaatan kepada-Mu buat Mamak (Fauziah Daulay), kesalehan buat istri Marwa Nurdin Amin dan anak-anakku: Raisah Haniefa Rokan Hifzha Ilmiyah Rokan Muhammad Izzul Majdi Rokan Muhammad Fathi Sidqi Rokan serta orang-orang yang berjihad di jalan-Mu. Aamiin.
P R
E N
A A
KATA PENGANTAR A D A tas izin dan rahmat Allah Swt. penulisan buku yang berjudul: Hukum Pasar dalam Perspektif Hukum Nasional dan Ekonomi Islam: Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional, ini dapat diselesaikan. Buku ini berasal dari disertasi penulis saat mengikuti program S-3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan berjudul "Optimalisasi Pengatur- an Pasar dalam rangka Menjaga Pasar Tradisional di Indonesia dalam perspektif hukum Islam." Judul buku ini ditambah dengan "perspektif hukum nasional untuk menegaskan bahwa hukum positif adalah objek yang dibahas, sedangkan hukum Islam menjadi perspektif. N A E R P Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terha- dap ketersingkiran pasar tradisional yang sebagian besar adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Kata "keadilan" yang merupakan cita-cita hukum tidak terjadi pada pasar ritel di Indonesia di mana pemilik modal yang menguasai pasar ritel. Tujuan hukum Islam (maqâshid al syarîah) yang menghendaki terciptanya keadilan (al-'adalah) dan terjaganya ke- butuhan utama (dharuriyat) manusia akan keyakinan (hifzh al-din) hidup (hifzh al-nafs), intelektual (hifz 'aql), property (hifzh mal), keturunan (hifz nasb) menjadi penting dikaji untuk melihat persoalan ketidakadilan hu- kum yang terkait pasar di Indonesia. Sebagai sumber hukum (legal sour- ces) dan hukum yang hidup (living law) hukum nasional, prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi perspektif dalam melihat persoalan pasar di Indonesia.
viii Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, motivasi segenap pihak. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan hasil peneli- tian ini, setelah bersyukur kepada Yang Maha Mengetahui, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam pe- nulisan disertasi ini. Pertama sekali, ucapan terima kasih yang tak terbatas kepada kedua orangtua penulis, ibunda Fauziah Daulay dan (alm) Afifuddin Rokan, de- mikian juga kepada mertua Buya Nurdin Amin dan Halimatussa'diyah. Terimakasih khusus kepada ibunda (mamak) yang selalu "mengawal" penulis dalam setiap langkah hidup termasuk dalam penyelesaian pen- didikan strata tiga (S-3). Penyelesaian pendidikan setingkat doktor ini mudah-mudahan menjadi secuil bukti atas manifesto yang selalu mamak dengungkan di telinga penulis di waktu kecil dahulu: "walau seluruh orang di dunia ini mengganggap kau orang miskin, kau harus tetap ber- sekolah nak". A D Penulisan buku ini dapat dilakukan atas jasa banyak pihak. Oleh ka- A rena ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 1. Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A., (almh.) selaku Promotor dan Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah dengan tulus membimbing penulisan disertasi ini. Bagi penulis, Bu Us (begitu kami biasa memanggil beliau) tidak hanya mencurahkan ilmunya yang luas kepada penulis tetapi juga membe- rikan wejangan dalam menjalani kehidupan khususnya dalam dunia akademik dengan sikap rendah hati, tulus, dan ikhlas. Bimbingan tersebut tidak hanya dalam teoretis tetapi beliau praktikkan kepada penulis dan teman-teman lainnya. Saat buku ini terbit, beliau telah tiada sedangkan pengantar tulisan ini ditulis pada saat beliau ada, Semoga roh beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. N E R P 2. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Co-Promotor yang de- ngan sabar dan teliti memeriksa paragrap demi paragrap draf penu- lisan disertasi ini. Dalam kesibukan beliau sebagai hakim agung saat ini, beliau tetap memberikan prioritas yang besar untuk membaca draf disertasi sehingga penulisan disertasi ini dapat dirampungkan. Bagi penulis beliau tidak hanya membimbing penulis dalam menu- liskan tulisan pada tingkat disertasi tetapi penulis memperoleh pen- cerahan akademik yang sangat luas dari semenjak S-2 dan melalui diskusi-diskusi hangat di meja beliau di Mahkamah Agung. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmun yuntafa'ubih yang insya Al- lah mengalir pahalanya hingga akhirat kelak.
3. Prof. Fathurrahman Djamil, M.A., sebagai penguji. Saya mengu- capkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini baik pada saat ujian maupun tulisan-tulisan beliau di berbagai buku. Masukan Pak Fathur begitu saya biasa menyebut beliau semakin memperkukuh posisi hukum Islam sebagai perspektif dalam disertasi ini. 4. Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. sebagai penguji. Bagi penulis Bu Rosa tidak hanya berjasa dalam memberikan perkuliahan "How to write dissertation" tetapi juga memberikan masukan yang sangat ber- harga untuk memasukkan filsafat hukum Islam dalam disertasi ini secara lebih jelas dan tegas. Atas semua kebaikan ibu saya ucapkan terima kasih. 5. Dr. Yenni Salma Barlinti selaku penguji. Kak Yeni demikian biasa- nya penulis menyapanya sangat teliti melihat subbab demi subbab dalam disertasi ini sehingga sangat terasa kekurangan disertasi. Atas semua koreksi, pengujian serta academic sharing yang selama ini saya dapatkan mendapat balasan dari Allah Swt. A 6. Dr. Tri Anggraini, S.H., M.H., selaku penguji. Dengan wawasan keilmuan yang luas di bidang persaingan dan bisnis penulis menda- patkan masukan yang sangat berarti bagi penulisan disertasi ini baik secara langsung maupun dari tulisan beliau di buku dan jurnal, khu- susnya terkait dengan hukum positif yang mengatur pasar di Indone- sia. Atas kebaikan Bu Tri saya mengucapkan terima kasih semoga ibu diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Aamiin. E R N A 6. Dr. Tri Anggraini, S.H., M.H., selaku penguji. Dengan wawasan keilmuan yang luas di bidang persaingan dan bisnis penulis menda- patkan masukan yang sangat berarti bagi penulisan disertasi ini baik secara langsung maupun dari tulisan beliau di buku dan jurnal, khu- susnya terkait dengan hukum positif yang mengatur pasar di Indone- sia. Atas kebaikan Bu Tri saya mengucapkan terima kasih semoga ibu diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Aamiin. E R N A P 7. Andri G. Wibisana, S.H., L.LM., Ph.D., selalu penguji. Penulisan disertasi ini mempunyai warna tersendiri atas masukan Pak Andri dengan "teori ekonomi" dan pengayaan kasus-kasus yang beliau sa- rankan sekaligus bahan-bahan yang diberikan. Atas segala masukan termasuk literatur yang beliau berikan sangat berharga bagi penulis- an disertasi ini dan saya ucapkan terima kasih. 8. Seluruh dosen yang telah mengajarkan keilmuan dan diskusi hangat di kelas, Prof. Valerine Khrickove, Prof. Rifyal Ka'bah, Prof. Hik- mahanto Juwana, Dr. Jufriza Rizal, Prof. Dr. Harkristuti Har- krisnowo dengan ikhlas mencurahkan pengetahuan dan pengalam- annya kepada penulis. 9. Ketua Program Pascasarjana Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Ketua Program Doktor Dr. Yetty Komalasari, S.H., M.H., atas bantuan dan kerja samanya sehingga studi penulis dapat diselesaikan. 10. Seluruh Tim Administrasi Pasacasarjana FHUI Mas Huda, Pak Giono, ix
x Pak Watijan, Pak Ivan, Pak Tono, Pak Ari, Pak Mul, Pak Jay terima kasih atas kerja sama dan bantuannya selama ini. 11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar Pang- kalan Brandan (Ikadan) Kak Linda, Bang Chandra, Bang Hadiar, Bu Evi, Bang Safriman serta seluruh anggota, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini hingga akhir studi ini. 12. Demikian juga terima kasih kepada bapak/ibu jema'ah Masjid Johor Indah Permai, Medan Johor, Pak Dimas, Bu Dokter, Pak Gustian, Bang Hakim (Brandan) yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam per- kuliahan di S-1 dan melanjutkan studi di S-2 dan S-3 di Demikian juga terima kasih kepada Pak Haji Syamsul Arifin, Bang Zai, Kak Beby yang telah membantu penulis. A D 13. Kepada kawan-kawan satu angkatan pada program magister dan doktor ilmu hukum Universitas Indonesia (UI), Mbak Ririh, Fauzi, Handreas, Mona, Mecca, Lidia, Dasril, Diana, Dini, Joko, Petrus dan teman-teman perkuliahan di S-3 Pak Redi, Mardianis, Pak Toto, Ric- hard, Lucky, Arman, Parjo, Fitri, Hasril, Bayu, Ilham, Yeni, Abang Sihite, Ivon, David Tobing, Badja dan lainnya yang menjadi teman berbagi ilmu dan pengalaman dalam menjalani proses perkuliahan di S-2 dan S-3, mudah-mudahan kenangan indah, canda tawa di Kampus UI dan hubungan selama ini tetap terjalin dengan baik hing- ga masa yang akan datang. Khusus kepada teman "kuartet" dalam penyelesaian disertasi Bu Zai, Bang Em, Helza dan Holil serta kawan- kawan hukum Islam, Rozak, Pak Aat, Pak Himan, Ega, Nadya dan Yadi saya ucapkan terima kasih atas academic sharing selama ini. 14. Terimakasih kepada Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Nur Ah- mad Fadhil Lubis, M.A., dan dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, Dr. Zulham M.A., yang juga "junior" penulis di UI serta rekan- rekan tenaga pengajar di lingkungan fakultas syariah atas bantuan, dorongan dan motivasi selama menjadi tenaga pengajar dan selama studi S-3. Khusus, terima kasih kepada kakanda Majda El-Muhtaj, Azhari Akmal Tarigan, Ali Murtadho yang menjadi "dosen menulis" setiap waktu. Bimbingan, motivasi kakanda tidak dapat dilepaskan dari hasil karya penulis ini. P A N E R 15. Kepada istriku yang tercinta, Marwah N. Amin, penulis ucapkan teri- ma kasih atas pengertian yang luar biasa atas perjuangan penyelesai- an studi S-3. Suka-duka sebagai penjual tempe, pedagang kaki lima yang bersama kita lakoni untuk penyelesaian disertasi menjadi kisah
indah di akhir studi ini. Khusus ananda Raisa Haniefa Rokan yang lagi belajar menjadi "generasi pembaca" dan Hifzha Ilmiyah Rokan yang lahir dan dibesarkan dalam proses akhir penyelesaian disertasi ini maafkan ayah jika ada "hak kasih sayang" kalian berdua yang tereduksi atau bahkan terabaikan saat menjalani studi ini. Semoga proses panjang studi ini dapat membuat ayah lebih mampu mendidik kalian untuk memahami makna hidup yang hakiki sekaligus men- jadi energi bagi ananda untuk mempertegas misi kemanusiaan dan kemanfaatan bagi alam semesta. Demikian pula dengan Muhammad Izzul Majdi Rokan dan Muhamad Fathi Sidqi Rokan yang pada usia balitanya sedang belajar menjadi generasi qurani. Akhirnya, hanya Allah yang mempunyai ilmu, dan hanya kepada- Nyalah semua ilmu pengetahuan bersumber. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi khazanah ilmu hukum Indonesia yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia. Amin. A D A Medan, 29 November 2019 N Mustapa Khamal Rokan E R P xi
P R
E N
A A
dAfTAR isi A D A N E Kata Pengantar ... vii R Daftar isi ... xiii P BaB i PenDaHULUan ... 1 Latar Belakang Penulisan ... 1 A. B. Teori Zarî'ah Legal Movement ... 15 C. Penggunaan teori dalam kasus ... 20 D. Teori peran negara terhadap pasar ... 25 E. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia ... 28 F. Sistematika Penulisan ... 32 BaB ii KOnseP Pasar DaLaM PersPeKtif HUKUM isLaM ... 35 A. Pasar dalam Perspektif Hukum Islam ... 36 B. Asas-asas Hukum Bisnis ... 49 C. Asas-asas Hukum Pasar ... 74 D. Konsep Efisiensi Pasar dan Keadilan Pasar ... 84 E. Pasar Madinah dan Pengaturan Pasar ... 99 F. Kesimpulan ... 122 BaB iii PengatUran Pasar MODern Dan Pasar traDisiOnaL DaLaM HUKUM POsitif Di inDOnesia Dan BeBeraPa negara ... 125 A. Pengaturan Pasar pada UUD 1945 ... 126 B. Pengaturan Pasar pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ... 147
xiv C. Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terkait pasar modern dan tradisional ... 193 D. Pengaturan Ritel di Beberapa Negara ... 198 E. Kesimpulan ... 203 BaB iV OPtiMaLisasi PengatUran Pasar DaLaM MenJaga KeBeraDaan Pasar traDisiOnaL Di inDOnesia DaLaM PersPeKtif HUKUM isLaM ... 207 A. Konsep Kepemilikan Pasar dan Konsep Sosial Pasar di Indonesia ... 208 B. Konsep dan Pengaturan Kerja sama Pasar Tradisional dan Pasar modern .. 220 C. Konsep dan Pengaturan Perlindungan Pasar Tradisional ... 232 D. Konsep dan Pengaturan Pemberdayaan Pasar Tradisional ... 269 E. Konsep dan Regulasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia ... 275 F. Optimalisasi Sistem Pasokan Barang Pasar Ritel di Indonesia ... 300 F. Konsep dan Regulasi Sanksi dan Penegakan Hukum Pasar di Indonesia ... 308 G. Kesimpulan ... 324 A Daftar PUstaKa ... 329 D tentang PenULis ... 369 A N E R P
BAB I PENDAHULUAN A D A N A. LAtAr BeLAkAng PenuLisAn E Kehadiran pasar modern di Indonesia melalui proses liberalisasi perdagangan menyebabkan terjadi persoalan pasar berupa ketersingki- ran pasar tradisional. Sebagai konsekuensi era pasar bebas bisnis ritel seperti supermarket tersebar hampir di seluruh dunia termasuk pada ne- gara-negara berkembang (emerging country) seperti Indonesia dan negara lainnya.1 Di Indonesia, pasar modern telah masuk sejak tahun 1960-an2 R P 1 Gelombang ekspansi korporasi ritel transnasional dapat dibagi dalam tiga gelombang. Pertama, sektor supermarket tinggal landas yang terjadi pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an. Adapun negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah kebanyakan negara- negara Amerika Selatan dan Asia Timur (di luar China dan Jepang), Utara, dan Eropa Tengah, negara-negara Baltik dan Afrika Selatan. Kedua, adalah negara-negara seperti Meksiko dan kebanyakan di Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Selatan Eopa Tengah. Ketiga, revolusi supermarket terjadi mulai akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an. Adapun negara yang termasuk dalam gelombang ketiga adalah Afrika bagian selatan dan timur, beberapa negara Tengah dan selatan Amerika, "transisi" Asia Timur (China dan Vietnam), Rusia, dan India. Lihat, The Rise of Supermarkets and Their Development Implications, IFPRI Discussion Paper (Washington (USA): Published by International Food Policy Research Institute dan Michigane Stated University, 2008, hlm. 5. Lihat juga Reardon, Thomas and Julio A. Berde- gué, The Rapid Rise of Supermarkets in Latin America: Challenges and Opportunities for Development. Development Policy Review, 2002, hlm. 5. 2 Sarinah di Jalan Thamrin Jakarta adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang berdiri tahun 1964, diikuti oleh Aldiron Plaza tahun 1979, Duta Merlin, Ratu Plaza, Pasar Raya, Hayam Wuruk Plaza tahun 1980-an. Jur. M. Udin Silalahi, Persaingan di Industri Ritel Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27, 2008, hlm. 7.
2 untuk menangkap peluang pasar yang besar di Indonesia3 dengan men- dirikan berbagai jenis format ritel seperti large supermarket, supermarket, minimarket, drugstores, warehouse clubs dan lainnya.4 Liberalisasi pasar ritel di Indonesia ditandai dengan dibuka kebi- jakan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Pe- nanaman Modal. Peta industri ritel mengalami perubahan besar terutama pada tahun 1998 dengan dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) dengan International Monetery Fund (IMF) yang memberikan peluang besar investasi kepada pihak asing untuk masuk dalam industri ritel.5 Pada tahun 1998, peritel asing mulai masuk ke bisnis ritel di Indonesia ditandai dengan kehadiran Carrefour yang menawarkan konsep format one stop shopping berupa hypermarket dan sejenisnya. Setelah itu diikuti oleh Goro, Giant, Hypermart, dan Makro.6 A D A N Pertumbuhan pesat pasar modern memunculkan persoalan keadilan pasar di Indonesia. Persoalannya adalah ketersingkiran pelaku usaha ritel kecil seperti pasar tradisional yang menjadi tempat berusaha sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari segi pertumbuhan (growth), rasio belanja, omzet yang menunjukkan pasar modern lebih tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional, bah- kan sebagian pasar tradisional mengalami kerugian dan terpinggirkan. Beberapa penelitian menunjukkan hal tersebut sebagai berikut: E R P Penelitian Nielsen menunjukkan pasar modern mengalami pertum- 3 Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 berjumlah 237.641, pengeluaran rata-rata sebulan untuk makanan Rp293.556, dan pengeluaran rata-rata sebulan pada bukan makanan Rp300.108. Lihat, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, November 2011. BPS Indonesia, hlm. 9 dan hlm. 55. 4 Berdasarkan luas dan sistem penjualan di toko modern beberapa contoh toko mo- dern dalam kategori large supermarkets seperti Alfa, Carrefour, Hipermarket, Giant, dan Clubstores. Beberapa contoh toko dalam kategori supermarket seperti Hero, Ramayana, Superindo, Yogya Group, Matahari, Borma, Gelael dan Giant. Beberapa contoh toko dalam kategori minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Star Mart, Yomart dan Mitra. Beberapa contoh toko dalam kategori Drugstores, seperti, Century, Guardian, Boston, Shop in, Watsons. Beberapa contoh toko dalam kategori Warehouse, seperti Makro, Indogrosir dan Goro. Lihat Jur. M. Udin Silalahi, Persaingan di Industri Ritel Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha, Op. cit., hlm. 7. 5 Ibid. 6 Ibid., hlm. 5.
buhan sebesar 14 persen yakni dari 7.839 toko pada 2005 menjadi 8.918 2006. Adapun pasar tradisional hanya mengalami pertumbuhan 3 per- sen yakni dari segi jumlah toko 1.787.897 pada 2005 menjadi 1.846.752 toko pada 2006. Dari segi rasio keinginan masyarakat berbelanja, studi Nielsen mencatat bahwa rasio keinginan masyarakat berbelanja di pa- sar tradisional cenderung turun, dari 65% pada 1999 menjadi 53% pada 2004. Sebaliknya, rasio keinginan masyarakat berbelanja di pasar mo- dern meningkat 35% tahun 1999 menjadi 47% pada 2004.7 Hasil monitoring Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat dengan KPPU) jumlah hypermarket mengalami peningkatan, dari 105 toko pada 2006 menjadi 121 toko pada 2007. Demikian pula pertumbuhan Supermarket menunjukkan peningkatan yakni 1.311 gerai pada 2006 menjadi 1.379 pada 2007. Hal yang sama juga terjadi pada minimarket, 7.356 pada 2006 menjadi 8.889 pada 2007.8 Secara lebih luas pertumbuhan pasar modern seperti supermarket, hypermarket, Mini- market, department stote meningkat sekitar enam belas persen (16%) per tahun. A D A Pada 2007 jumlah gerai toko modern sebanyak 10.365 gerai sedang- kan pada 2011 menjadi 18.152 gerai yang berarti bertambah sebanyak delapan ribu lebih atau sebanyak 4 toko per hari. Sedangkan pasar tra- disional pada 2007 sebanyak 13.750 gerai dan pada 2011 menjadi 9.950 gerai yang berarti berkurang sebanyak 3.800 gerai atau sebanyak 29 per- sen.9 Adapun pada 2012 jumlah Toko Modern berjumlah sekitar 10.000 dan pasar modern berjumlah 14.000 gerai dengan perincian 358 conve- nient store, 11.569 minimarket, 1.146 supermarket, 141 hypermarket dan 260 perkulakan atau grosir.10 Khusus di Jakarta, pertumbuhan swalayan Indomaret naik secara signifikan yakni terdapat 525 gerai pada 2006, Maret tahun 2009 menjadi 1.115 gerai, Juli 2010 menjadi 1186 gerai dan 2011 total sebanyak 2162 gerai.11 N E R P Ketersingkiran pasar tradisional bertentangan konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan ber- dasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 7 M. Syatibi, Strategi Pengembangan Usaha Ritel Tradisional di tengah Munculnya Usaha Minimarket Modern di Bandar Lampung, le/123456789/106, diakses tanggal 27 Juni 2011. 8 Putusan Nomor 9/KPPU-L/2009. 9 Revitalisasi Pasar Tradisional, Harian Republika, Selasa 24 Juni 2014, hlm. 4. 10 Dikutip dari berbagai sumber seperti 11 Ibid. 3
4 Grafik 1.1. Pertumbuhan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia A berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasio- nal. Menurut Mohammad Yamin demokrasi ekonomi sebagai tuntutan yang sejajar dengan keadilan sosial menghendaki persamaan kesejahtera- an harta benda dengan melemahkan atau menghilangkan perbedaan be- sar antara kemakmuran warga negara atau golongan-golongan rakyat.12 Prinsip kerja sama ekonomi menihilkan perbedaan besar di antara para pelaku usaha, apalagi meminggirkan pelaku usaha yang kecil oleh pela- ku usaha yang besar/kuat. Padahal, Pasal 28D UUD 1945 menjamin dan melindungi setiap orang kepastian hukum yang adil termasuk kepastian hukum dalam ekonomi. D A N E R P Selain itu, pasar di Indonesia diatur dalam pelbagai peraturan per- undang-undangan yakni, Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat dengan UU No. 5 Tahun 1999), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 112 Tahun 2007), Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradi- sional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (selanjutnya disingkat de- ngan Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008), Peraturan Kementerian 12 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 105.
Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembi- naan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (selanjut- nya disingkat dengan Permendag No. 70 Tahun 2013) dan Peraturan Da- erah tentang pasar (selanjutnya disebut Perda Pasar Daerah) di berbagai daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Persoalan ketersingkiran pasar tradisional telah digugat secara hu- kum. Pelaku usaha yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (selanjutnya disebut LSM) mengajukan gugatan ke KPPU13 dengan dasar keberadaan swalayan Indomaret berdampak negatif terhadap usaha me- reka yang dibuktikan omzet penjualan menjadi turun drastis,14 bahkan banyak usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi disebabkan kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan toko swalayan Indomaret.15 Dalam putusan, KPPU berpendapat perkara ketersingkiran pasar tra- disional tidak termasuk yurisdiksi hukum persaingan yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki regu- lasi pasar tanpa menghukum terlapor.16 Padahal, Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 menegaskan salah satu tujuan dibentukan pengaturan per- saingan adalah untuk memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selain itu, tujuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah meningkatkan kesejahteraan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menja- min adanya kepastian kesempatan bekerja sama bagi pelaku usaha besar, A D A N E R P 13 Gugatan perkara ini menggunakan beberapa pasal yakni, Pasal 1 ayat 4 tentang posisi dominan, Pasal 1 ayat 8 tentang Persekongkolan, dan Pasal 25 tentang Posisi Dominan UU No. 5 Tahun 1999. Putusan KPPU putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000. 14 Menurut data yang dihimpun KPPU terdapat 13.450 pasar tradisional di Indonesia yang jumlah pedagangnya mencapai 12,6 juta orang, pertumbuhan pasar tradisional semakin hari kian menurun. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000. 15 Menurut hasil penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) keberadaan setiap satu toko swalayan Indomaret berdampak merugikan 10 pelaku usaha kecil yang berada dise- kitarnya. Jika terdapat 290 toko swalayan Indomaret akan mengakibatkan 2900 usaha kecil terancam mati, dan jika terdapat 2000 toko swalayan Indomaret di wilayah Jabotabek maka diperkirakan 20.000 usaha kecil yang akan mati atau minimal 80.000 orang masyarakat miskin tambah melarat disebabkan kehilangan mata pencaharian. Di Jabotabek misalnya, sejak tanggal 17 Agustus 1998 sampai tahun 2000 telah berdiri 290 toko swalayan Indomaret dan direncanakan akan berdiri 2000 toko swalayan Indomaret yang berlokasi di tingkat kecamatan sampai kelurahan. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000. 16 KPPU merekomendasi dua hal kepada pemerintah, pertama, pemerintah disarankan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ru- ang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial, kedua, segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar. Putusan KPPU 03/KPPU-L-I/2000, hlm. 27. 5
6 kecil dan menengah, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.17 Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional secara khusus diatur oleh Perpres No. 112 Tahun 2007 yang secara umum mengatur enam (6) hal pokok yakni definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagang- an (trading term), kelembagaan pengawas, dan sanksi. Perpres No. 112 Tahun 2007 belum mengatur secara proporsional tentang zonasi pasar modern dan pasar tradisional. Selain itu, Perpres No. 112 Tahun 2007 juga memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah un- tuk mengelola pasar sehingga pengaturan mengenai pasar di Indonesia berbeda-beda tergantung kepada kebijakan masing-masing daerah. Pada sebagian daerah, pemerintah daerah membuat aturan yang melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dengan membatasi perizinan pa- sar modern. Namun, pada sebagian besar daerah di Indonesia, pemerin- tah daerah memberikan keluasan kepada pemodal besar untuk mendiri- kan pasar modern sehingga terjadi ekspansi secara besar-besaran yang berakibat sebagian pasar tradisional tersingkir. A D A N Tarik menarik antara kekuatan negara dan pasar dalam globalisa- si khususnya bagi negara berkembang telah menjadi diskurus dewasa ini. Terdapat persinggungan yang intens antara negara (state) dan pasar (market) sebagai institusi politik dan ekonomi.18 Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah bagaimana negara dan proses-proses politik ber- dampak terhadap distribusi kesejahteraan?.19 Pergeseran besar dari state- dominated ke arah market-dominated telah terjadi yang ditandai dengan deregulasi dan beberapa reformasi lain. Banyak orang berkeyakinan bah- wa pasar akan menjadi mekanisme paling penting dalam menentukan ekonomi domestik dan internasional terlebih lagi hubungan-hubungan politik. Dalam suatu ekonomi global yang sudah sangat terintegrasi, ne- gara bangsa dalam keyakinan ini akan menjadi akronisme dan berada E R P 17 Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam hal kemakmuran masyarakat lihat juga bagian menimbang butir a. UU No. 5 Tahun 1999. 18 Dalam hal ini Jochnick (1999) mendeskripsikan hubungan negara dengan pasar yang banyak melanggar hak asasi manusia. Ia menyebutkan specifically refers to the growth of transnational corporations as a factor which has undermined state sovereignty and limited government prerogatives, especially within developing or host countries. He argues that the impact of this loss of sovereignty is particularly relevant in the area of economic, social and cultural rights. Lihat, Jennifer Westaway, Globalization, Transnational Corporations and Human Rights-A New Paradigm, (Canadian Centerof Science and Education: International Law Research), Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 65. 19 Muhtar Mas'oed, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 15.
dalam situasi kemunduran.20 Penurunan peran negara-bangsa akan menjadi pembuka ke arah eko- nomi global yang dicirikan oleh ketiadaan hambatan dalam perdagangan, aliran uang dalam skala global dan kegiatan internasional dari perusa- haan-perusahaan multinasional. Ketiadaan hambatan dalam perdagangan dan aliran keuangan dilakukan dengan melakukan serangkaian perjanjian kerja sama antar negara atau perjanjian antara negara dengan organisa- si yang bersifat regional dan internasional. Dalam perjalanannya, negara maju sangat mendominasi perjanjian-perjanjian yang terkait masalah- masalah ekonomi21 sehingga negara-negara berkembang sering kali men- jadi tidak berdaya dalam menjaga kedaulatan ekonomi di negeri sendiri. Pengaturan pasar yang terdapat pada berbagai peraturan perundang- undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pengaturan pasar dan pengaturan persaingan usaha di Indonesia belum optimal melindungi pasar tradisional. Oleh karena itu, diperlukan opti- malisasi regulasi pasar dan hukum persaingan usaha untuk menjaga ke- beradaan pasar tradisional. Adapun optimalisasi pada penelitian ini hanya dibatasi pada substansi atau materi hukum yang terdapat dalam perun- dang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pasar di Indonesia. A D A N E Hukum Islam adalah salah satu sumber hukum Indonesia sangat me- nekankan keadilan. Keadilan adalah misi utama ajaran Islam. Keadilan adalah pesan dasar diturunkannya Al-Qur'an22 dan tujuan hukum Islam23 termasuk dalam bidang hukum ekonomi baik keadilan dalam distribusi pendapatan dan persamaan (egalitarian) yang menghendaki setiap indi- vidu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekono- mi.24 R P 20 Hal ini dapat dilihat dari kegagalan ekonomi terpimpin Uni Soviet, kegagalan strategi substitusi impor negara-negara dunia ketiga dan keberhasilan ekonomi Amerika Serikat pada era tahun 1990-an telah mendorong penerimaan dari unstricted market sebagai solusi bagi penyakit ekonomi modern. Lihat Robert Gilpin, Global Political Economy: Understan- ding the Internasional Economic Ode, dalam Budi Winarno, Pertarungan Negara Vs Pasar, (Yogyakarta: MedPress, 2009), hlm. 32. 21 Kepentingan ekonomi negara maju lebih dominasi dan mewarnai wajah hukum inter- nasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodir prinsip-prinsip negara maju. Bahkan pelaku usaha negara maju banyak mendapatkan perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antar-negara maju dan berkembang. Lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara berkembang dan Negara Maju, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional. (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 3. 22 Fazlurrahman, Islam and Modernity, Transformation of Intelectual Tradition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 21. 23 Abdul Azim Islahi, Economic Thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350 A.D), (Jeddah: Inter- national Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1984), hlm. 3. 24 Mawardi, Konsep Al-'Adalah dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Islam: Vol. 7
8 Menurut Sayyid Quthb bahwa keadilan sosial dalam Islam telah me- netapkan prinsip-prinsip dalam memberikan kesempatan yang memadai, prinsip-prinsip keadilan di antara semuanya.25 Sayyid Qutb mengata- ةفيعضلا تادادعسلاب اهتىوستب اهملظنف تادادعثسلاا هذه لع قيرطلا عطقن نا kan , dan justru perbedaaan di antara manusia merupakan jalan untuk menciptakan keadilan sosial.26 Penyediaan gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial.27 Adapun yang dimaksud dengan keadilan menurut Qutb adalah per- samaan kemanusiaan dengan memperhatikan keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas.28 Oleh karena itu, kesen- jangan pendapatan apalagi mengakibatkan kesulitan hidup berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan kea- dilan sosial ekonomi. Kesenjangan seyogianya diperkecil bahkan diha- pus dengan memberikan akses ekonomi dan perlindungan kepada setiap orang secara aktif dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, sirku- lasi dan konsumsi, menjamin basic needs fulfilment, melaksanakan ama- nah al-takâful al-ijtimâ (social economics security insurance).29 A D A N E Prinsip keadilan yang tidak sama kepada setiap orang menurut Qutb di atas relevan dalam melihat persoalan keadilan pasar antara pasar mo- R P VII, No. 5, Juli 2007), hlm. 53. 25 Sayyid Qutb, Al-'Adâlah al-Ijtimâiyyah fi al-Islâm, (Mesir: Dâr al-Syurûq, 1979 M/1399 H), hlm. 36. 26 Ibid. 27 Ibid., hlm. 35. 28 Ibid. 29 M. Syafi' i Antonio, Bank Syarîah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Tazkia In- stitut, 1999), hlm. 50. Konsep keadilan dalam ketidaksamaan (inequalies) juga dibahas oleh John Rawls dengan argumentasi atas manusia yang rasional pada posisi awalnya (original position) dengan memiliki dua prinsip keadilan yakni: "First, each person is to have equal rights to the most extensive basic liberty compatible with similar liberty for others. Second, social economic inequalities are to be arranged so that are both (a) reasonable expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all." Prinsip pertama bahwa setiap orang mempunyai kesamaan hak untuk memperluas kebebasan dasar yang sejalan dengan kebebasan orang lain. Prinsip kedua, ketidaksamaan ekonomi sosial masyarakat harus diatur sehingga (a) harapan yang dapat dipahami untuk kemajuan seseorang, (b) melekat kepada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang. Adapun prinsip perbedaan (the difference prinsiples) Rawls membolehkan terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi sumber-sumber yang dibenarkan dengan acuan kepada kepentingan orang yang tidak beruntung. Inilah yang disebut Rawls sebagai prinsip perbedaan (the difference principle). Rawls mengizinkan terjadinya ketidakmerataan hanya jika hal itu diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari orang-orang yang tidak beruntung. Teori ini meng- isyarakatkan dua hal yakni, pertama, perbedaan prinsip keadilan kepada masyarakat yang tidak setara (inequality). Kedua, perbedaan kesetaraan (social economics inequality) dalam masyarakat harus diatur (arrangement). John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Hardvard University Press, 1999), hlm. 53.
dern dan pasar tradisional. Pada satu sisi, pasar modern yang notabe- nenya banyak dimiliki oleh pemodal kuat seperti perusahaan-perusaan besar dan perusahaan asing (Multinasional Corporation/MNC) melakukan kegiatan ekonomi di pasar Indonesia, sedangkan pada sisi lain, pasar tra- disional adalah pelaku usaha kecil-menengah. Oleh karena itu, menya- makan kebijakan hukum atas ketidaksetaraan pasar modern dan pasar tradisional bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam penelitian ini, hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional berposisi sebagai perspektif terhadap peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pasar. Digunakannya perspektif hukum Islam untuk mengkaji masalah di atas berdasarkan beberapa alasan se- bagai berikut: Pertama, hukum Islam adalah salah satu sumber hukum nasional dan hukum yang hidup (living law) di Indonesia. Sebagai salah satu sumber hukum nasional, hukum Islam seyogianya memberikan perspektif bagi perkembangan dan kemajuan hukum nasional. Sebagai hukum yang hidup (living law), keinginan untuk menyesuaikan ajaran hukum Islam dengan perasaan keadilan masyarakat selalu menjadi perhatian utama kaum Muslimin Indonesia dalam usaha dalam mempraktikkan ajaran hukum Islam.30 Sebab, masyarakat pemeluk agama tidak mungkin lepas sama sekali dari kaidah agama, maka ketika berbicara hukum nasional hendaknya juga mempelajari atau bahkan mendalami hukum agama, da- lam hal ini hukum Islam.31 Oleh karena itu, hukum Islam menjadi salah satu parameter hukum nasional. A D A N E R P Kedua, penelitian ini adalah studi tentang substansi hukum Islam yang menyangkut hukum pasar. Materi hukum Islam yang diajarkan di- tingkat nonformal maupun formal seperti yang diajarkan di fakultas hu- kum lebih banyak kepada hukum kekeluargaan, perkawinan dan perce- raian,32 dan hukum bisnis dalam beberapa tahun belakangan, sedangkan dalam materi hukum pasar atau beberapa materi hukum publik lainnya seolah hampir terlupakan atau seolah-olah hukum Islam tidak mengatur- nya.33 Studi ini diharapkan memberikan sumbangsih hukum Islam ter- 30 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, Cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm. 133-134. 31 A. Qadri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 220. 32 Muhammad Thahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2007), hlm. 4. 33 Seperti halnya Hukum Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Law) sesungguhnya telah diatur dalam hukum Islam, terutama berkaitan hukum akad (kontrak), hak khiyâr, ba'y 9
10 hadap hukum hukum publik di Indonesia yang berkaitan dengan hukum publik tentang pasar. Ketiga, akhir-akhir ini, hukum Islam telah menjadi salah satu per- spektif dalam aktivitas ekonomi terutama di bidang keuangan. Beberapa tahun belakang, hukum Bisnis Islam telah menjadi sumber hukum eko- nomi dalam bentuk yang lebih luas dan telah mengikat (qadhâ'i) dalam peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan di Indonesia.34 Per- kembangan hukum ekonomi Islam dalam bidang keuangan di atas per- lu dilengkapi dengan hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum publik pasar di Indonesia. Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional telah terdapat di be- berapa negara yang menganut hukum Islam seperti Malaysia dan negara Muslim seperti Turki. Pemerintah Malaysia melalui Bahagian Pemba- ngunan Perniagaan membantu usahawan kecil dan sederhana untuk me- masarkan produk di dalam hypermarket/pasar raya asing seperti Carrefo- ur, Giant, Jusco, Mydin, tesco, The Store, Sunshine, dan UO Superstore melalui program Malaysia Citarasa Kita dan Suaian Perniagaan serta pro- gram Taste of Malaysia.35 Turki mengundangkan Undang-undang Proteksi Persaingan (Protection of Competitition). Adapun tujuan utama undang- undang Turki adalah memproteksi persaingan. Adapun tujuan lainnya (secondry objectives) adalah memproteksi persaingan yang dikhususkan A D A N E R P al-gharâr serta jual beli perantara (samsarah), lebih lanjut tentang hukum perlindungan konsumen menurut Islam, Soffa Ihsan, Fikih Perlindungan Konsumen, (Tanggerang: Pustaka Cendikiamuda: 20011). Tentang HaKI (Intelectual Property Right (IPR) dibahas dalam fikih harta (amwâl), fikih hak milik (haqq), yang dikaji dengan teori hukum Islam tentang adat isti'adat (u'rf ) dan maslahah mursalah, tentang hak cipta dalam Islam dapat dirujuk buku, Subhan MA Rahman MA, Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007). Tentang organisasi bisnis atau korporasi terdapat dalam fikih syârikah, dhâri- bah, muzarâ'ah, musâqah, fikih akad, lebih lanjut lihat, Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic of Business Organization Partnership, (Kuala Lumpur: The Other Press, 1997). 34 Dalam bentuk perundang-undangan, Hukum Ekonomi Islam telah menjadi hukum meng- ikat (Qadha' i) yaitu, (1) UU No. 3 Tahun 2006 yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa (dispute) kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan kepada setiap perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syarîah mempunyai Dewan Pengawas Sya- riah (DPS). (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (4) Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang diatur UU No. 19 Th. 2008 tentang Surat Berharga Syarîah Negara. (5) Asuransi Syariah yang diatur oleh SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahan Asuransi dan perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. (6) Keputusan Menteri Keuangan (KMK), KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggarakan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Asuransi, dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi. 35 diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB.
kepada perusahaan kecil dan menengah.36 Kebijakan dan kemauan poli- tik (political will) Pemerintah Malaysia dan Turki untuk melindungi pela- ku usaha kecil dapat menjadi perbandingan dan pelajaran bagi Indonesia. Beberapa penelitian yang relevan dan berkaitan dengan tulisan ini sebagai berikut: 1. Penelitian dalam bentuk disertasi yang membahas tentang pasar da- lam perspektif Islam adalah penelitian Dede Abdul Fattah dengan judul: Pasar dan Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Pe- ran Lembaga Hisbah Era Abbasiyah.37 Penelitian ini dilatarbelakangi perdebatan tentang campur tangan negara dalam ekonomi, apakah menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan dalam ekonomi atau se- baliknya. Pembahasan tentang keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam pandangan Islam menjadi tema sentral dalam disertasi ini. Secara normatif, penelitian Dede lengkap membahas pro-kontra tentang konsep Islam tentang campur tangan negara dalam ekonomi. Dalam pembahasan pengelaborasian terhadap prinsip-prinsip efisi- ensi berkeadilan dan kesejahteraan sosial serta paham strukturalisme dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi sangat luas dibahas dan dianalisis.38 A D A N E Buku ini juga membahas hubungan antara distorsi pasar terha- dap keadilan ekonomi dengan secara komprehensif dengan meng- elaborasi instrumen-instrumen larangan Rasulullah saw. terhadap pasar, seperti ihtikâr, talaqqî al-Rukbân, Bay' al-hâdir li al-bâdin, Bay' al-najâsy, tadlis (unknown to One Party), Taghrîr (Uncertain to Both Parties). R P Dalam perspektif sejarah, pemaparan tentang pasar dan lembaga al-Hisbah dalam Islam era Abbasiyah adalah topik utama penelitian ini. Selain dalam hal kelembagaan, pembahasan peran lembaga al- Hisbah dalam kegiatan ekonomi seperti membuka akses informasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi harga menjadi tema po- kok pembahasan.39 Pada bagian analisis, kajian tentang konseptu- alisasi dan kontekstualisasi ekonomi Islam tentang pasar terhadap sistem dan strategi pembangunan ekonomi di Indonesia yang seyogi- 36 Maher M. Dabbah, Competition Law dan Policy in The Middle East, hlm. 80-82. 37 Tulisan ini merupakan disertasi penulisnya untuk penyelesaian studi Program Doktor (Strata Tiga, S-3) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Di- sertasi ini telah dicetak dalam bentuk buku. Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyah), Cet. II, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2012). 38 Ibid., hlm. 45-53. 39 Ibid., hlm. 119-128. 11
12 anya berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama pem- bangunan ekonomi Indonesia menjadi bahasan penting di bagian akhir disertasi ini. Penelitian pada disertasi Dede Abdul Fatah membahas tentang pasar dalam perspektif ekonomi Islam dengan topik pembahasan pa- sar pada era Abbasiyah sebagai fokus masanya. Tulisan Dede Abdul Fatah ini terkait dengan penulisan buku ini menyangkut konsep-kon- sep dasar mengenai pasar dalam perspektif Islam, demikian pula ten- tang sejarah pasar pada masa kerajaan Islam khususnya pada masa Abbasiyah, serta keterkaitan antara konsep ekonomi Islam dengan landasan pembangunan ekonomi dalam konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945. Namun pembahasan penelitian ini berbeda dengan buku ini dalam dua hal, pertama, penelitian Dede Abdul Fatah di atas ter- masuk dalam bidang ilmu ekonomi, sedangkan buku ini adalah da- lam lingkup bidang hukum. A D 2. Penelitian yang membahas tentang perusahaan-perusahaan besar di negara berkembang seperti Indonesia ditulis dalam bentuk disertasi yang berjudul "Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pemba- ngunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia (The Role of Trasnastional Corporation in Development of Developing Countries and Implication to Indonesia)." Penelitian pada disertasi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa dalam rangka menempuh pemba- ngunan nasionalnya, negara-negara berkembang termasuk Indonesia melakukannya secara bertahap sekaligus memohon atau mendapat- kan bantuan berupa bantuan keuangan, bantuan ahli, bantuan pro- gram dan proyek, bantuan teknologi, pinjaman modal berupa kredit, penanaman modal asing dan kegiatan operasional perusahaan mul- tinasional (selanjutnya disingkat dengan PMN).40 Dalam keberlang- sungan perjalanan PMN cukup sering menimbulkan masalah-masa- lah di antaranya terjadi kesenjangan antara negara asal modal dan negara penerima modal dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial yang tidak selalu otomatis dapat beradaptasi secara selaras, serasi dan seimbang dengan tuntutan perkembangan dalam kegiatan PMN di negara penerima modal. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terjadi ketim- A N E R P 40 Sumantoro, Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia (The Role of Trasnational Corporation in De- velopment of Developing Countries and Implication to Indonesia), (Bandung: Disertasi FH. Universitas Padjajaran Bandung: 1983), hlm. 3.
pangan yang termanifestasikan dalam bentuk yang berbeda di ber- bagai negara penerima modal. Kasus di Latin Amerika menunjukkan bahwa keuntungan PMN melebihi 40 persen dari modalnya. Di Fili- pina pada tahun 1964 sampai 1973 aliran dana hasil kegiatan PMN yang keluar dari negara tersebut ternyata jauh melampaui aliran ma- suk dana investasi. Adapun di India, keahlian teknologi PMN terten- tu ternyata tidak bersedia dilimpahkan sehingga menimbulkan seng- keta. Di Indonesia kegiatan PMN dirasakan telah menonjol dalam sektor-sektor pertambangan, industri otonomif, kehutanan sehingga menimbulkan kekuatan oligopoli dan cenderung menimbulkan ke- tergantungan pengusaha nasional pada pihak asing.41 3. Penelitian tentang pasar pernah dilakukan oleh A. Sony Keraf dalam disertasinya yang berjudul "Pasar Bebas Keadilan dan Peran Peme- rintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith." Penelitian ini termasuk pada bidang ekonomi politik dengan mengambil sisi filosofis dan moral Adam Smith,42 yang mengkaji ekonomi politik yang terkait dengan pasar bebas secara filosofi dan agamis dalam perspektif kristen. Penelitian ini dimulai dari penjelasan filosofis ten- tang sistem alam, sistem sosial masyarakat di mana fungsi manusia berada, hakikat manusia itu sendiri di mana manusia memiliki has- rat dan akal budi, kecenderungan dasar manusia serta koeksisten- si manusia antara pendekatan individualis dan kolektivis menurut Smith adalah bagian penting yang dijelaskan sebelum memasuki inti persoalan. E A A D N R P 4. Penelitian tentang Pasar Modern dilakukan oleh Abdul Aziz S.R. da- lam disertasinya yang berjudul "Hubungan Negara dengan Korporasi dalam Persaingan Usaha Pasar Modern: Perspektif Ekonomi Politik atas Praktik Monopoli Carrefour Indonesia (2007-2010)."43 Studi ini dilatarbelakangi fenomena dominasi korporasi multinasional dalam bisnis pasar/ritel modern di Indonesia seiring liberalisasi investasi di bidang ini. Persaingan antar-ritel modern tidak selalu sehat sehingga berujung pada praktik monopoli. 41 Sumantoro, Peranan Perusahaan Multinasional...Ibid., hlm. 4 42 A. Sony Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith), (Yogyakarta: Kanisius, 1995). Buku ini berasal dari disertasi penulis- nya, yang dipertahankan pada Higher Institute of Philosopy, Katholieke Universiteit Lauven, Belgia pada tanggal 3 Juli 1995. 43 Abdul Aziz S.R., "Hubungan Negara dengan Korporasi dalam Persaingan Usaha Pasar Modern: Perspektif Ekonomi Politik atas Praktik Monopoli Carrefour Indonesia (2007-2010)." Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP UI, 2014, (disertasi tidak dipublikasikan). 13
14 Studi yang menggunakan metode kualitatif ini menyandarkan pemaknaan (interpretasi) atas temuan-temuan penelitian pada teori relasi negara dengan ekonomi dari Pierson dan Jessop sebagai per- spektif utama. Teori lain yang turut menjadi acuan penjelasan adalah teori globalisasi dari Stiglitz, teori demokrasi dari Jepsen, dan teori negara neoliberal dari Harvey. Temuan pokok studi ini menunjukkan, negara merasa perlu memperkuat sistem ekonomi pasar karena mengutamakan investasi asing yang langsung (direct foreign invesment) dan cepat untuk meno- pang pertumbuhan ekonomi tinggi. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk memberikan kesempatan luas kepada kaum investor mema- suki segala bidang usaha, termasuk bidang pasar/ritel modern yang sebelumnya tertutup bagi investasi asing. Kebijakan perpasaran di- rancang untuk lebih melayani kepentingan investasi di sektor ritel modern, dan pada waktu yang sama mengabaikan eksistensi dan kepentingan pasar tradisional. Berbagai peraturan, dalam konteks ini, sifatnya lebih menguntungkan pasar modern ketimbang pasar tradisional. Pasar modern lebih cepat dan lebih besar memberikan pendapatan (income) serta keuntungan ekonomi bagi pemerintah. A D A N E Praktik monopoli di bisnis ritel modern ternyata turut ditopang oleh intervensi dan peran negara. Terjadi pertautan kepentingan an- tara negara dan pasar/korporasi dalam praktik monopoli tersebut. Kepentingan negara adalah keamanan investasi dan laju pertumbuh- an ekonomi. Adapun kepentingan korporasi adalah menguasai sum- ber daya lebih banyak dan meraup keuntungan sebesar mungkin. Terhadap kasus praktik monopoli Carrefour Indonesia, negara cen- derung membiarkannya, bahkan menekan KPPU agar tidak terlalu kaku menangani persoalan Carrefour. Negara membutuhkan Carre- four karena konteks historik kehadirannya di Indonesia serta kontri- businya yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan kesempat- an kerja di negeri ini. R P Studi ini mengajukan penjelasan teoretik baru untuk menyem- purnakan penjelasan dari Pierson dan Jessop yakni apa yang dise- but "teori negara pragmatis" (the pragmatic state theory). Inti tesis- nya adalah negara membangun dan menerapkan kebijakan ekonomi sebagai ambisi mengejar nilai guna ekonomi saat sekarang tanpa memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan dampaknya se- cara lebih luas. Kalkulasi-kalkulasi ekonomi yang dilakukan nega- ra lebih bertumpu pada kepentingan-kepentingan yang dipandang-
nya mendesak dan memberikan nilai guna secepat mungkin. Dalam rangka mengejar nilai guna saat sekarang, maka kebijakan-kebijak- an ekonomi yang dibangun, katakanlah di bidang perpasaran, sering kali bersifat tambal-sulam (partly). Negara, tidak atau kurang mem- perlihatkan political will yang kuat membangun kebijakan ekonomi (perpasaran) yang bersifat komprehensif dan bervisi jangka panjang. Negara berambisi mengejar kesegeraan (immediateness) dalam eko- nomi terutama ketika hal itu dipandang memberikan keuntungan dan output dalam waktu cepat. Sikap ingin cepat menikmati hasil dan meraih nilai guna saat ini mengakibatkan kebijakan ekonomi men- jadi sangat parsial, mencerminkan kepentingan sesaat, dan kurang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Begitu pula, dampak (impact) sosial ekonomi terhadap masyarakat luas dari kebijakan tersebut kurang diperhitungkan. A Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama penelitian ini ada- lah bagaimana mengoptimalkan pengaturan pasar dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hu- kum di Indonesia digunakan sebagai perspektif untuk meneliti masalah ini. D A N E R B. teori Zarî'ah LeGaL MoveMenT P Mewujudkan maslahat adalah tujuan hukum Islam. Dalam setiap aturan hukum Islam bertujuan untuk menstransformasikan sesuatu ke- pada kebaikan (mashlahah) dan menghindari dari keburukan (mafsadât). Oleh karena itu, mashlahat merupakan titik puncak dari tujuan, peng- galian, penetapan dan perubahan hukum di mana keberlakukan hukum tersebut.44 Salah satu teori penggalian hukum (Ushûl al-fiqh) untuk men- capai tujuan hukum (maqâshid syarîah) adalah teori zarî'ah. Dalam mengkaji dan menemukan optimalisasi regulasi pasar tradisi- onal di Indonesia penulis menggunakan teori hukum zarî'ah yang penulis sebut dengan zarî'ah legal movement. Adapun makna zarî'ah adalah jalan, sarana, perantara. Adapun legal movement pergerakan hukum di mana 44 Terma Mashlahah sebagaimana yang diformulasi oleh Asmawi dapat diartikan dalam beberapa bentu, yakni mashlahah sebagai prinsip, terjemahan dari kata al-ashl, al-qâidah, dan mabda'. Mashlahah berarti sumber atau dalil hukum (source, al-mashdar, al-dalîl). Mashlahat juga diartikan sebagai doktrin (doctrine, al-dhâbith). Mashlahah juga dapat berarti konsep (concept, al-fikrah), metode (method, al-fikrah), Mashlahah juga disebut dengan teori, (theory, al-nazhariyah). Lihat, Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia, Cet. I, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 33-34. 15
16 hukum bergerak secara dinamis menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. )45 adalah salah satu teori hukum yang digunakan dan dikembangkan para ahli hukum Islam (fuqahâ') untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum. Konsep sadd al-zarî'ah pertama kali dicetuskan dan paling banyak digunakan oleh Imâm Mâlik sebagai dasar penetapan hukum, kemudian diikuti oleh para murid dan pengikutnya dalam Mazhab Mâlikiyah.46 Secara umum kedudukan zarî'ah sebagai da- sar hukum dapat dibagi dalam dua kelompok, pertama, ulama yang men- jadikan zarî'ah sebagai dasar hujah yakni Imâm Mâlik dan Imâm Ahmad dan secara umum Imâm al-Syâthibî. Kedua, sadd zarî'ah digunakan seba- gai dasar hukum pada hal-hal tertentu saja, yang banyak dilakukan oleh Imâm al-Syâfi'î dan Imâm Abu Hanîfah.47 Teori hukum al-zarî'ah ( ) adalah kata benda isim bentuk tunggal yang berarti "jalan", "sarana" atau "perantara" (pen-).48 Ada- pun menurut istilah ulama ush al-fiqh, zari'ah adalah "segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'.49 Teori zarî'ah adalah perantara (wasâil) untuk mencapai tuju- an hukum (maqâshid). Hukum perantara (wasâil) sama dengan hukum tujuan (maqâshid), hanya saja tingkat wasâil lebih rendah dari tingkat maqâshid.50 Selain itu, hukum wasâil sangat ditentukan oleh maqâshid, sebab wasâil tidak berubah hukumnya tanpa maqâshid.51 Oleh karena itu, hubungan antara maqâshid dan wasâil bersifat fungsional, keberadaan wasâil untuk menjalankan fungsi yang mengantarkan kepada tercapainya maqâshid. Sifat hubungan yang fungsional melahirkan konsekuensi yuri- Secara bahasa, al-zarî'ah ( A D A N E R P 45 Zarî'ah sebagai kajian ushul al-Fiqh dibahas oleh banyak para ulama, dan di antara ulama yang membahas zarî'ah secara khusus seperti Muhammad Hisyâm al-Burhâni, Sadd al-zarî'ah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1406 H/1975 M). Lihat juga Su'ûd Ibn Malluh Sulthân al-'Anzi, Sadd al-Zarâ' i ' inda Ibn Qayyim al-Jauziyah Wa asâruhu fî Ikhtiyâratuhu al-Fiqhiyyah, Cet. I, (Amman: Dar al-Atsariyah, 1428 H/2007 M). Lihat juga Wahbah al-Zuhailî, al-Zarâ' i fi Siyâsah li Syar' iyyati wa al-Fiqh al-Islâmî, Juz I, (Suriah: Dâr al-Maktabi, 1419 H/1999 M). 46 Abî Ishâq al-Syâthibî, al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Syarî'ah, Juz III, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1975), hlm. 42. 47 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh-I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 169. Lihat juga, Muhammad Abû Zahrah, Ushûl a-Fiqh, (T.tp.: Dâr al-Fikr al-'Azâli, 1377 H/1985 M), hlm. 287. 48 Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisân al-'Arab, Juz III, (Beirût: Dâr Shadir, t.th.), hlm. 207. 49 Wahbah al-Zuhaily, Ushûl al-Fiqh al Islamî, Juz II, (Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M), hlm. 873. 50 Imâm al-Qarâfî Syihâb al-Dîn Abî 'Abbâs Ahmad bin Idrîs al-Mishrî al-Malikî, Al-Furûq, Juz II, (Beirût: Alam al-Kutub, t.th.), hlm. 33. 51 Lihat juga, Musthâfâ Dib al-Buga, Âsar al-Adillah al-Mukhatalafihâ (Mashâdir al-Tasyrî ' al-Tabi' iyah fî al-Fiqh al-Islâmî, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, t.th.), hlm. 556.
dis, yakni hukum wasâil mengikuti hukum maqâshid, apabila al-maqâshid berstatus haram, maka wasâil juga haram, sebaliknya apabila maqâshid berstatus wajib maka wasâil juga wajib demikian dan seterusnya.52 Tujuan hukum Islam (maqâshid al-syarîah) adalah mewujudkan ke- maslahatan umat manusia. Mashlahah berarti kebaikan dan kemanfaat- an53 bagi alam semesta. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia hukum Islam seyogianya dapat merespons perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam realitas masyarakat54 baik dengan dasar hukum yang terdapat dalam nash (nash al-manshûshah) maupun tidak (ghair al- manshûshah). Tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan ma- nusia dalam lima hal pokok yakni menjaga agama (hifzh al-dîn), menjaga kehidupan (hifzh al-nafs), menjaga intelektualitas (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kepemilikan (hifhz al-mâl). Kelima hal pokok tujuan hukum di atas dapat dikembangkan menjadi perlindungan atas kehormatan (hifzh al-'ird), pemenuhan kontrak, kesejahteraan sosial (takâful), kebebasan (al-hurriyah), martabat manusia, persaudaraan sesa- ma manusia. Khusus dalam bidang ekonomi bahwa salah satu tujuan hu- kum adalah pembangunan ekonomi,55 termasuk di antaranya melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok rentan di antaranya pelaku usaha lemah/kecil. Sasaran teori hukum al-zarî'ah ( A D A N E R ) untuk mewujudkan kemas- lahatan manusia (maqâshid syarîah)56 dilakukan melalui dua sisi yakni, pertama dengan cara menutup (sadd), memproteksi segala sesuatu (was- hîlah) yang dapat mendatangkan kerusakan (mafsadât) sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum (maqâshid syarîah) yang disebut dengan (sadd al-zarî'ah). Adapun sisi yang kedua adalah dengan cara membuka (fath), seperti mendampingi, membantu, memberdayakan dan semua ja- P 52 Muhammad Abû Zahrah, Ushûl a-Fiqh, (T.tp.: Dâr al-Fikr al-'Azâli, 1377 H/1985 M), hlm. 290. 53 Ibid. 54 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terj Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 23-24. Untuk merespons perubahan sosial, hukum Islam tidak bisa kaku dan lamban dalam menghadapi perubahan hukum Islam. Lihat, Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 201. 55 Mohammad Hasyim Kamali memperluas struktur maqâshid syarîah yakni perlindungan hak-hak kebebasan dasar, pembangunan ekonomi, penelitian dan pengembangan teknologi dan pengetahuan, serta eksistensi bersama yang damai antarbangsa. Lihat Mohammad Hasyim Kamali, Membumikan Syarîah: Pergulatan Mengaktualkan Islam, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 168. 56 Memahami maqâshid al-syarîah adalah instrumen fundamen dalam menetapkan hukum Islam, bahkan al-Juwaini mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya. Lihat Imâm Haramainî abû al-Ma'âlî 'Abd al-Mâlik bin 'Abd Allâh al-Juwainî, Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Dâr Al-Anshâr, 1400), hlm. 295. 17
18 lan atau perantara (washîlah) untuk mewujudkan tujuan hukum (maqâs- hid syarîah) yang disebut dengan (fath al-zarî'ah). Sadd al-zarî'ah adalah metode pengambilan hukum (istinbâth al- hukm) dengan cara menutup semua perantara (washîlah) sekalipun per- antara tersebut boleh (baca: halal) dilakukan, tetapi dengan mengerjakan perantara (washîlah) tersebut dikhawatirkan atau kuat dugaan dapat ber- akibat kemudaratan/perbuatan yang haram yang bertentangan dengan tujuan hukum. Penggunaan teori sadd al-zarî'ah bersifat pencegahan un- tuk memelihara maqâshid al-syarî'ah yakni merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.57 Dalam Ushûl al-fiqh jika tujuan hukum (maqâshid) tidak terwujud kecuali dengan perantara yang dapat membawa kepada maqâ- shid tersebut, maka perantara dan sebab tersebut mengikut kepada hu- kum maqâshid. Dengan kata lain, apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka menempuh jalan dan perantara tersebut hukumnya haram. Demi- kian juga perbuatan yang membawa ke arah mubah (boleh) hukumnya adalah mubah, perbuatan yang menjadi perantara atas terjadinya perbu- atan wajib adalah wajib. A D A Fath al-zarî'ah adalah metode pengambilan hukum (istinbâth al-hukm) dengan cara membuka semua perantara (washîlah) untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dua bentuk fath al-zarî'ah yang paling menonjol ada- lah memotivasi dan memberdayakan. Setiap upaya memotivasi/membu- ka peluang atau memberdayakan sesuatu untuk mewujudkan kemaslaha- tan manusia hukumnya adalah sebagaimana tujuan hukum (maqâshid). Dengan demikian, menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan baik dalam bentuk membolehkan (ibâhah), menganjurkan maupun mewajibkan (îjâb) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Teori ini berdasarkan kaidah. N E R P 58ٌ.بِجاَو َوُهَف ِهِب َّالإا ُبِجا َوْلا ُّمِتَي َال اَم 57 Ahmad Muhammad al-Mughnî dalam Majallât Majma' al-Fiqh al-Islâmî, Al-Daurât al- Tâsi'at (Abu Dabi: Munzhimât al-Mu'tamar al-Islâmî, 1996), hlm. 531-532. Lihat juga Al-Qur- thûbi, Al-Jâmî ' li Ahkâm al-Qurân, Juz II, (Kairo, Dâr al-Hadîs, 1994), hlm. 58. Senada dengan Qarâfi, Syaukani dan Syâtibi menyebutkan bahwa al-zarî'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhûr). Lihat Muhammad bin 'Alî al-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl fi Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 295. Dengan kata lain, menolak sesuatu yang boleh (jâiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu'). Lihat Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Mâlikî (al-Syâthibî), al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Fiqh, juz III, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 257-258. 58 Muhammad bin Bahadur bin 'Abd allâh al-Zarkasyî, al-Bahr al-Muhîth, Juz 7, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 358. Lihat juga, Fathi al-Darârainî, al-Nazhariyyât al-
Sesuatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan. Selain sadd al-zarî'ah dan fath al-zarî'ah, teori zarî'ah juga melakukan Jam'u al-zarî'ah yakni metode pengambilan hukum (istinbâth al-hukm) de- ngan cara menggabungkan semua perantara (washîlah) untuk mewujud- kan kemaslahatan umat. Dua bentuk jam'u zarî'ah yang paling menonjol adalah kolaborasi perantara (washîlah) untuk mencapai tujuan hukum (maqâshid al-syarîah). Oleh karena itu, teori hukum zarî'ah bersifat aktif untuk digunakan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan tujuan hukum (maqâshid). Perubahan sosial, ekonomi, politik, geografi dan struktur masyarakat mengharuskan hukum bersifat aktif untuk menutup segala kemungkinan yang dapat merusak tujuan hukum dan membuka segala kemungkinan yang dapat mewujudkan tujuan hukum sehingga terkadang tidak hanya bertugas menutup (sadd) atau membuka (fath) tetapi juga melakukan ko- laborasi sehingga teori ini disebut dengan zarî'ah legal movement.59 A D A Adapun cara kerja teori zarî'ah legal movement adalah merumuskan hukum-hukum yang terdapat pada nash (nash al-manshûshah) sebagai dalil dan merumuskan hukum yang tidak terdapat pada nash (nash ghair manshûshah) dengan cara kerja yang sama. Zarî'ah legal movement adalah sarana untuk menggerakkan perbuatan yang mungkin saja tidak terdapat perintah secara langsung oleh Allah sebagai pembuat hukum (syâri') me- lalui nash maupun Hadit Nabi Muhammad saw. dengan tujuan mewujud- kan kemaslahatan. Pada saat yang sama zarî'ah legal movement berfungsi sebagai alat untuk mencegah suatu kerusakan walaupun hukum perbu- atan tersebut tidak haram tetapi dengan melakukan perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan yang dilarang yakni terjadi kerusakan (ih- tiyâth li al-fasâd). Dengan demikian, yang dilihat adalah akibat dari per- buatan, bukan melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsa- dat, maka perbuatan itu harus dicegah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan N E R P Fiqhiyyah, Cet. IV, (Damaskus: Mansyurât Jamî'ah Damsyiq, 1417 H/1997 M), hlm. 7. Dalam kaidah lain yang mirip: "Segala sesuatu yang tidak bisa sampai kepada yang di- tuntut, kecuali dengannya maka sesuatu itu dituntut adanya" 59 Membicarakan zarî'ah sebagai pisau atau teori untuk menemukan hukum (istinbâth) para ulama ushul (fiqh) pada umumnya lebih membicarakannya sebagai penutup washîlah (perantara) perbuatan yang dikhawatirkan menjadi perbuatan yang dilarang atau yang di- sebut dengan sadd zarî'ah. Dalam literatur ushûl al-fiqh, metode istinbâth al-hukm (teori pengambilan hukum Islam) yang ditemukan adalah teori sadd-zarî'ah. 19
20 diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya tujuan syarîah (mashlahah), maka perbuatan tersebut adalah kewajiban yang diperintahkan. Hal ini sesuai dengan kaidah: 60هللا عرش مثف ةحلصملا تدجو امنيا "Di mana terdapat kemaslahatan (kebaikan) maka terdapat syariat Allah." Teori zarî'ah legal movement sesuai sekaligus memperkuat karakter adaptif hukum Islam terhadap perubahan kondisi. Untuk mewujudkan tujuan hukum (maqâshid syarîah) hukum Islam mempunyai tiga karakter dalam berinteraksi dengan sistem hukum lain yakni. Pertama, mengubah. Hukum Islam melakukan perubahan hukum yang telah ada sebelumnya jika bertentangan dengan tujuan hukum dan syariat Islam. Kedua, mene- rima. Hukum Islam melakukan penerimaan terhadap hukum yang telah ada sebelumnya jika tidak bertentangan dengan syariah Islam. Ketiga, modifikasi. Hukum Islam melakukan modifikasi terhadap hukum yang telah ada sebelumnya. A D A N c. PenGGunaan TeorI daLaM kasus E R Penggunaan sadd al-zarî'ah dalam konteks hukum pasar dapat dilihat dari larangan Nabi Muhammad saw. terhadap perbuatan monopoli se- perti talâq rukbân, ihtikâr ta'alluq dan seterusnya. Larangan-larangan atas praktik monopoli adalah cara untuk menutup perantara (sadd al- zarî'ah) yang dapat menghalangi pencapaian tujuan hukum (maqâshid syarîah). Praktik monopoli adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kesulitan masyarakat (baca: pelaku usaha, konsumen) termasuk pelaku usaha ke- cil/lemah. Pengujian terhadap hasil dapat dilihat dari ketersingkiran pe- laku usaha kecil/lemah dari pasar, bahkan secara lebih luas berdampak terhadap masyarakat berupa kesenjangan sosial, peningkatan pengang- guran, kemiskinan dan selanjutnya berdampak terhadap masalah-masa- lah sosial lainnya seperti pencurian, perampokan serta tindakan kriminal lainnya. Hukum Islam melarang persaingan usaha yang berdasarkan atas orientasi keuntungan semata yang dapat merusak kehidupan masyarakat secara luas.61 Mencegah kerusakan kehidupan masyarakat lebih didahu- P 60 Zakariyyâ Al-Barri, Mashâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah, (Mesir: Dâr al-Ittihâd al-'Arabi, 1975), hlm. 19. Lihat juga Muhammad Sa' îd Ramadhân al-Buti, Dawâbith al-Mashlahah fi al-Syarîah al-Islamiyyah, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1977), hlm. 12. 61 Zulkifli Hasan, Islamic Perspective on the Competition Law and Policy, hlm. 7.
lukan daripada memperoleh kesejahteraan bagi sekelompok orang. Hal ini sesuai dengan kaidah: 62حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد "Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari mengambil kebaikan" Penggunaan teori sadd al-zarî'ah dalam hukum bisnis secara umum dan hukum antimonopoli secara khusus telah dinukilkan oleh Ibn Qay- yim al-Jauziyah: "....justice is the very essense of shari'ah and that it is its main objective. Any action directed towards the securing of justice will get the approval of the shari'ah and will become imperative. Price control or, for that matter, inter- ference by state in private property was advocated by Ibn Taimiyah and Ibn al-Qayyim on consideration of justice. It is also the requirement of justice that everyone should have equal opportunity to produce and to engage in business, and that none should be allowed to create monopoly and deny ot- hers the right to produce or trade and this is why lbn al-Qayyim has opposed these practices."63 A D A N Pada saat bersamaan, semua hal yang berkaitan dengan motivasi, pemberdayaan, pendampingan (fath al-zarî'ah) untuk merealisasikan tu- juan hukum (maqâshid syarîah) wajib dilakukan. Dalam konteks pasar ritel di Indonesia, upaya perlindungan, pemberdayaan, pendampingan pasar tradisional bertujuan menjaga keseimbangan persaingan dengan pasar modern. Hal ini dapat dilihat bagaimana Nabi Muhammad saw. membuat kebijakan hukum pasar di Madinah. Beberapa bentuk perlin- dungan Pasar Madinah adalah pembebasan pasar dari pajak, pengaturan zonasi pasar, pembuatan infrastruktur pasar serta pemberdayaan para pelaku pasar. E R P Teori ini berdasar pada tujuan Islam yang bukan berdasarkan ke- utamaan materi tetapi berdasarkan kemanusiaan dan kehidupan yang baik dengan menekankan persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.64 Dalam konteks perdagangan, pasar sebagai tempat berinteraksi pelaku pasar dilakukan dengan menghormati kebutuhan manusia untuk saling 62 'Alî Ahmad al-Nadzwî, al-Qawâ' id al-Fiqhiyyah, Cet. I, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1986), hlm. 170. 63 Abdul 'Azhim Islahi, Economic Thought of Ibn Qayyim, (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 2009), hlm. 16. 64 M. Umar Chapra dalam Gillian Rice, Islamic Ethic and Implication on Business, (Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 18, No. 4 (Feb., 1999), hlm. 346. 21
22 melindungi dan saling tolong menolong65 dalam rangka menegakkan keadilan sosial sehingga tercipta hidup yang baik dan sejahtera (hâyah thayyibah).66 Para ahli hukum mengatakan bahwa manusia adalah al-insân ma- daniyyun bi al-thabî'î (manusia adalah makhluk sosial dan berperadaban yang saling membutuhkan).67 Keberadaan manusia yang saling membu- tuhkan meniscayakan ikatan persaudaraan dan kemanusiaan di antara sesama. Oleh karena itu, pasar adalah sebuah entitas manusia yang me- lakukan transaksi bisnis dalam kebersamaan, bukan sebaliknya saling menguasai dan menyingkirkan. Pembentukan pasar yang berdasarkan saling tolong menolong menghendaki terjadinya kesejahteraan bersama dan sirkulatif untuk menghindari kesejahteraan pada segelintir orang.68 Kegiatan pasar yang berdasarkan saling tolong menolong sesuai de- ngan konstitusi Republik Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menggunakan istilah tolong menolong dengan asas kekeluargaan dalam kegiatan eko- nomi.69 Asas kekeluargaan menyatakan penegasan atas penyusunan sis- tem ekonomi di Indonesia adalah atas usaha bersama yang berdasarkan atas rasa saling tolong menolong tanpa mencederai satu dengan yang lain. Layaknya seperti sebuah keluarga, jika satu pelaku usaha menga- lami kesulitan, kerugian dan bahkan kematian, maka hal yang sama akan dirasakan oleh pelaku usaha yang lain. Sistem ekonomi dalam konstitusi disebut dengan ekonomi koperasi yakni ekonomi saling tolong meno- long dan menghendaki kemakmuran bersama anggota yang saling tolong menolong (berkoperasi). Sistem ekonomi Indonesia tidak menghendaki kemakmuran hanya pada sebagian orang yang kuat modal, manajemen A D A N E R P 65 QS. al-Mâidah (5): 2. 66 QS. al-Nahl (16): 97. 67 'Abd al-Rahmân bin Khaldûn, Muqaddimah, Cet. I, (Mesir: Dâr al-Ghad al-Jadîd, 1423 H/2007 M), hlm. 53. Dalam kalimat lain disebutkan bahwa al-Insân kâinun ijtimâ' iyyun bi al-thâbî' î. Lihat al-Rahmân bin Khaldûn, Muqaddimah, catatan kaki nomor: 1. 68 QS. al-Hasyr (59): 7. Sirkulasi kesejahteraan dalam level makro adalah melalui instru- men zakat, infak sedekah, wakaf dan sebagainya. Bahkan prinsip sirkulasi kesejahteraan dapat dipaksa oleh negera melalui instrumen zakat, stagnasi pembayaran zakat adalah penghambatan sirkulasi kekayaan di antara sesama. 69 Dalam sejarah perjalanan Moh. Hatta sebagai penggagas Pasal 33 UUD 1945, bahwa kalimat tolong menolong adalah sendi yang ketiga yang ditulis Hatta dalam pamflet yang berjudul "Menuju Indonesia Merdeka. Dalam pencariannya, salah satu tulisan yang meng- ungkapkan konsistensi komitmen Bung Hatta terhadap ekonomi kerakyatan adalah pamflet yang disusunnya untuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) pada tahun 1932. Dalam pamflet yang berjudul "Menuju Indonesia Merdeka" tersebut, Bung Hatta mengupas secara panjang lebar mengenai pengertian kerakyatan, demokrasi, dan arti penting demokrasi eko- nomi sebagai salah satu pilar model demokrasi sosial yang cocok bagi Indonesia merdeka. Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional,
dan moderen tetapi sistem ekonomi Indonesia menghendaki kemakmur- an semua orang termasuk orang-orang yang terpinggirkan. Pembangunan ekonomi di Indonesia harus dapat diperoleh semua pihak terutama hak-hak masyarakat yang lemah.70 Jaminan hukum ter- hadap kelompok rentan adalah salah satu konsentrasi misi hukum Islam. Perintah penjaminan terhadap kelompok rentan disejajarkan Allah Swt. dengan mengesakan diri-Nya,71 dan perwujudan Iman dan Takwa sese- orang.72 Masudul Alam Choudhury mengatakan: "In the case where the rich and poor are shown to enjoy their God-given op- portunities (Rizq), the Our'an talks of the two groups connecting with each other in solidarity. Such a participation can happen when basic needs abound and dynamically evolve by the force of the Shuratic Process."73 Asas tolong menolong menafikan pasar dalam persaingan secara be- bas. Saling menjamin diwujudkan dengan saling melindungi dan saling bertanggung jawab. Sedangkan saling tolong dalam dosa adalah mening- galkan apa yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan.74 Dalam konteks perdagangan prinsip saling menjamin dan bertanggung jawab antar sesa- A D A N E 70 Meminjam istilah Jakob pembangunan berbasis atas hak (right based development) yang meniscayakan keikutsertaan seluruh masyarakat termasuk di dalamnya kelompok masyarakat rentan (vulnerable), kekurangan (disadvantage) atau kelompok terpinggir (excluded group). Lihat Jakob Kirkeman Boesen And Tomas Martin, Applying A Right-Based Approach (An Insipirational Guide For Civil Society), (Copenhagen: The Danish Institut For Human Right, 2007), hlm. 17. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 memfo- kuskan pembangunan yang berkeadilan yang meliputi pembangunan pro poor, keadilan untuk semua (justice for all) serta pencapaian tujuan pembangunan milenium (Milenium Development Goal-MDGs). Program pembangunan keadilan untuk semua (justice for all) salah satu aspek yang mendapat prioritas adalah program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 bagian kedua huruf (f ). R P 71 "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang- orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Lihat QS. al-Nisâ (4): 36 72 "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian." Lihat QS. al-Dzâriât: 19. Demikian juga menurut Surah al-Ma'ûn bahwa ukuran benar atau tidaknya shalat seseorang dapat dilihat dari sikap keberpihakan kepada orang kelompok-kelompok rentan (vulnerable), seperti anak yatim, orang miskin dan sumber-sumber kemakmuran. Lihat QS. al-Mâ'ûn: 5-6). Lihat juga Surah al-Muddassir ayat 42-44: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar, mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan shalat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. 73 Masudul Alam Choudhury, Regulation in theIslamic Political Economy: Comparative- Perspectives, J.KAU: Islamic Econ., Vol. 12, hlm. 21-51, (1420 A.H/2000 A.D), hlm. 29. 74 Al-Iman Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibn Kasir, Juz 6, Cet. Pertama, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 200), hlm. 173. 23
24 ma pedagang disebut dengan takâful al-tujjâr.75 Saling menjamin di anta- ra pelaku pasar (takâful al-tujjâr) adalah penjaminan yang dilakukan oleh pedagang (yang lebih kuat) dengan pedagang lainnya (yang lebih lemah) dengan cara menutup (sadd al-zarî'ah) segala bentuk yang dapat membu- at pedagang kecil/lemah merugi dan bahkan mati serta membuka (fath al-zarî'ah) segala bentuk yang dapat menjaga keberadaan pasar kecil atau kolaborasi perantara-perantara yang ada. Dalam konteks keberadaan pasar modern pada pasar ritel di Indo- nesia dapat dianalisis dari (2) dua hal yakni melalui analisis aspek per- saingan usaha dan hukum pasar berdasarkan saling menjamin (takâful al-tujjâri). Analisis aspek persaingan berguna untuk memastikan bahwa pendirian atau keberadaan pasar odern tidak berada pada posisi menen- tukan sehingga dapat mengatur harga dan merugikan konsumen. Selain itu, analisis aspek persaingan memastikan bahwa keberadaan pasar mo- dern tidak membuat pelaku usaha pasar tradisional menjadi terpinggir- kan. Pelaku usaha pasar modern harus dapat menjamin keberadaan pasar tradisional. Selain berdasarkan bentuk kebersamaan, hal ini adalah ben- tuk dari pertanggungjawaban perusahaan bagi badan usaha yang non- koperasi untuk meredam sosok kapitalisme.76 A D A N E Sistem saling menjamin dilakukan dengan melakukan upaya untuk membuat pedagang kecil dapat berdaya melakukan kegiatan perda- gangan (fath al-zarî'ah) secara normal sehingga mendapatkan kebaikan/ kemaslahatan bersama. Pengalokasian sumber daya pedagang besar ke- pada pedagang kecil adalah alat untuk mencapai tujuan hukum (maqâs- hid syarîah) yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama.77 Adapun yang termasuk dalam upaya pencegahan (sadd al-zarî'ah) adalah segala hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pasar tra- disional yakni perizinan, zona (tempat), jam buka, klasifikasi jenis pro- duk dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam upaya pemberdayaan R P 75 Al-Tujjâr adalah jamak dari tâjir yang berarti para pedagang atau entitas pedagang 76 Sri Edi Swasono memperluas makna koperasi berdasar kebersamaan dengan Triple-Co yakni Co-ownership (pemilikan bersama), Co-determination (ikut menentukan, medezeg- genschap) dan Co-responsibility (ikut bertanggung jawab). Lihat Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Prakarsa, 2010), hlm. 92. 77 Pendekatan model ini terinsipirasi oleh pendekatan (maqâshid syarîah) dalam keuangan (finance) yang dibuat oleh Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani yang mengatakan "That approach is justified as finance's subject matter is basically how to allocate resources from surplus sectors (capital providers) to deficit sectors (capital users) so that wealth is smoothly circulated and human welfare is realized. Lihat Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa' il), International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6 No. 4, 2013, hlm. 281.
(fath al-zarî'ah) adalah pemberian modal, insentif pajak, pelatihan mana- jemen sebagainya. Penciptaan pilihan-pilihan untuk mencegah segala bentuk yang da- pat membawa kepada keburukan adalah alat untuk melakukan peru- bahan secara efektif dalam konteks dan kondisi perubahan masyarakat yang berlangsung. Kreativitas dituntut untuk menemukan atau membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan tujuan hukum (maqâshid syarîah).78 Rumusan regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu membuka se- mua kemungkinan solusi perantara (fath al-zarî'ah)) yang berkaitan un- tuk membawa kemaslahatan dan menutup segala kemungkinan (sadd al-zarî'ah) yang dapat merusak tujuan hukum, serta menyatukan peran- tara-perantara untuk mewujudkan tujuan hukum. A c. teori PerAn negArA terhAdAP PAsAr D Secara umum peran negara adalah melakukan kebaikan dan mence- gah kemungkaran (amr ma'rûf wa al-nahyu 'an al-munkar).79 Ma'rûf ber- arti segala bentuk kebaikan atau sesuatu yang menghantarkan kepada kebaikan baik yang diperintahkan oleh Allah maupun kebaikan berda- sarkan kesepakatan manusia yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum (maqâshid syarîah). Adapun munkar adalah segala sesuatu yang dilarang Allah maupun sesuatu yang menghantar kepada kerusakan yang dilarang Allah. Oleh karena itu, cakupan ma'rûf dan munkar sangat luas dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta dalam segala bidang. A N E R P Dalam hal ekonomi, ma'rûf dapat berari pemberdayaan, pendam- pingan, insentif, pengurangan dan peniadaan pajak, dorongan kerja sama, promosi dan segala hal yang bersifat kebaikan atau yang meng- hantar kepada kebaikan. Adapun hal yang munkar dapat berarti kemis- kinan, ketersingkiran, kehilangan kesempatan berusaha, pengangguran, ketidaknyamanan dan segala hal yang bersifat buruk (kerusakan) mau- pun yang dapat menghantarkan kepada kerusakan (mafsadât). Penerapan amar ma'rûf nahyu munkar yang bertujuan mencapai mas- hlahah sebagai tujuan syariah (maqâshid syarîah) diperlukan kekuasaan penguasa (sulthân).80 Penguasa mempunyai hak untuk melakukan pem- 78 Ibid., hlm. 283. 79 Ibn Taimiyah, Al-Siyâsah al-Syar' iyah fi Ishlâh al-Ra' i wa Ra' iyah, (Kairo: Al-Shab, 1971), hlm. 89. 80 'Alî al-Mâwardî bin Muhammad al-Bashrî, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, (Mesir: Musthâfâ al-Babi al-Halabi, 1973), hlm. 4. 25
26 baruan hukum sesuai dengan problema yang dihadapi.81 Negara adalah institusi yang sangat dibutuhkan (wajibat) untuk mengatur segala kebu- tuhan masyarakat,82 termasuk kebutuhan ekonomi. Pemerintah memi- liki hak ikut campur dan membatasi kebebasan individu untuk menja- ga kepentingan publik yang lebih besar. Peran negara dalam kehidupan ekonomi adalah melakukan kebijakan yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi warganya. Hal ini berdasarkan kaidah " " [Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya bergan- tung kepada kebaikan].83 Secara umum bentuk-bentuk peran negara dalam perekonomian, pertama, tanggung jawab hukum demi kesejahteraan masyarakat. Kese- jahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan menghapuskan semua hal yang mendatangkan kesulitan ekonomi, memberi kemudahan pada ak- ses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan mencip- takan kemakmuran.84 Kedua, peran negara menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Negara wajib mengatur dengan adil dan berusaha keras untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membentuk pemerintahan yang adil serta mengutamakan persoalan publik.85 Keadilan ekonomi dan sosi- al diwujudkan dengan memenuhi setiap kebutuhan pokok atas sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, pengawasan atas harga, pene- tapan upah kerja dan penyediaan lapangan kerja, intervensi (bila dibu- tuhkan), pelarangan atas perdagangan yang berdasarkan riba.86 A D A N E R P Berdasarkan perintah Al-Qur'an untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'rûf nahyu munkar) yang diformu- lasi oleh Ibn Taymiyyah dalam teori peran negara dalam al-Hisbah, peran negara dalam melihat fenomena pasar tradisional dan pasar modern da- pat diformulasi menjadi peran negara Sadd wa Fath dalam rangka mewu- judkan tujuan hukum (maqâshid syarîah). Peran negara "Sadd wa Fath" secara operasional dapat berbentuk ne- 81 Sayyid Qutb, Keadilan Sosial Dalam Islam, Cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 136- 137. Lihat juga, Palmawati Tahir, Zakat dan Negara (studi tentang prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat), (FHUI: Disertasi, 2004), hlm. 38. 82 A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, Terjemahan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 215. 83 Jalâl al-Dîn al-'Abd al-Rahmân al-Suyûthî, al-Asybâh wa al-Nazhâir fi Qawâ' idi wa Furû' i Fiqh al-Syâfi' î, (Beirût: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyyah, 911 H), hlm. 121 84 [Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya], QS. Thâhâ (20): 118-119. 85 Taqî al-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad bin Taymiyah, al-Siyâsah al-Syar' iyyah fî Ishlâh al- Ra' î, wa al-Râ' iyah, Op. cit., hlm. 16. 86 A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, Op. cit., hlm. 224.
gara sebagai penekan, negara sebagai penarik dan negara sebagai pendo- rong kerja sama. Peran negara "Sadd wa Fath" sesuai dengan teori hukum Zarî'ah Legal Movement, di mana hukum Islam bersifat gerak-aktif dalam melihat fenomena yang berkembang dengan melakukan halangan semua bentuk yang menghalangi tujuan hukum (sadd al-zarî'ah), mendorong se- mua bentuk yang dapat mencapai tujuan hukum (fath al-zarî'ah). Pada saat teori hukum bekerja sebagai penutup (sadd al-zarî'ah), peran negara berposisi sebagai penekan, pada saat teori hukum berkerja sebagai pem- buka (fath al-zarî'ah), peran negara berposisi sebagai penarik, dan pada saat teori hukum bekerja secara aktif (zarî'ah legal movement), peran ne- gara adalah sebagai penyeimbang/kolaborator (jam'u zari'ah). Dalam hal persoalan pasar ritel, peran negara sebagai penekan ada- lah memberikan batasan kebebasan terhadap pasar modern dalam hal tempat, zonasi, harga, merk dan sebagainya. Peran negara sebagai pe- narik adalah melakukan upaya pemberdayaan, pemberian fasilitas, pen- dampingan, pelatihan. Adapun peran negara sebagai pendorong kerja sama adalah peran negara untuk melakukan sinergisitas antara kedua jenis pasar seperti kerja sama dalam pemasaran, kerja sama dalam peng- gunaan merek, kerja sama lokasi dan sebagainya. Ketiga peran negara tersebut dalam rangka mewujudkan titik keseimbangan. A D A N E R P Negara 2. Sadd al-Zarî'ah 1. Fath Zarî'ah Kerja sama Pasar Tradisional 3. Jam'u zariah Pasar Modern Kerja sama Pasar Tradisional Keterangan: Keterangan: 1. Negara sebagai Fath (Penarik) 2. Negara sebagai Sadd (Penekan) 3. Negara sebagai Jam'u (Pengkolaborasi) 1. Negara Sebagai Fath (Penarik) 2. Negara Sebagai Sadd (Penekan) 3. Negara Sebagai Jam'u (Pengkolaborasi) Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Hukum nasional bersumber dan dibangun dari tiga (3) sistem hukum yakni hukum barat yang merupakan hukum peninggalan penjajah Belanda dan hukum Bagan. 1.2. Peran negara sadd wa Fath: Penekan, Penarik, Penyimbang, dan yang berasal dari barat, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living hubungannya dengan Teori hukum Zarî'ah Legal Movement law) pada masyarakat Indonesia dan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari sistem hukum Islam dan agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Keberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan tiga hal. Pertama, diatur dalam norma dasar negara yakni sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama sebagai dasar negara menyiratkan kewajiban bagi setiap pemeluk agama (termasuk hukum Islam) ditaati oleh pemeluknya. Soekarno mengatakan "kita percaya bahwa Piagam Jakarta yang ditulis tanggal 22 Juni 1945 adalah inspirasi dibelakang UUD 1945, dan adalah bagian yang integral dari konstitusi ini."87 Dalam sejarah pembentukan dasar negara bahwa sila pertama berasal dari Piagam Jakarta yang berbunyi "Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".88 87 Pernyataan ini saat dikeluatkannya dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Lihat Rifyal Ka'bah, The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syarîah in the History of Indonesian Law, (Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006), hlm. 7. Lihat juga Muhammad Hatta, Sekitar Proklamasi, (Jakarta: Tintamas, 1971), hlm. 57-59. Bandingkan Nadirsyah Hosen, Shari'a & Constitusional Reform in Indonesia, (Singapura: Institute of Southeasth Asian Studi, 2007), hlm. 60. 88 Dalam sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, semula golongan Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara, namun dalam perdebatan dan kompromi, Islam tidak dijadikan dasar negara (dan agama negara), tetapi terjadi perubahan dalam tata urut Pancasila dari susunan yang dikemukakan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Prinsip "Ketuhanan" dipindah dari sila terakhir ke sila pertama, ditambah dengan anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (kemudian dikenal dengan istilah "tujuh kata"). Lihat, Yudi Latif, Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm. 24. 22 27
28 c. PosITIvIsasI hukuM IsLaM dI IndonesIa Hukum nasional bersumber dan dibangun dari tiga sistem hukum yakni hukum barat yang merupakan hukum peninggalan penjajah Be- landa dan hukum yang berasal dari barat, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living law) pada masyarakat Indonesia dan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari sistem hukum Islam dan agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Keberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan tiga hal. Perta- ma, diatur dalam norma dasar negara yakni sila pertama Pancasila "Ke- tuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama sebagai dasar negara menyiratkan kewajiban bagi setiap pemeluk agama (termasuk hukum Islam) ditaati oleh pemeluknya. Soekarno mengatakan "kita percaya bahwa Piagam Ja- karta yang ditulis tanggal 22 Juni 1945 adalah inspirasi di belakang UUD 1945, dan adalah bagian yang integral dari konstitusi ini."87 Dalam seja- rah pembentukan dasar negara bahwa sila pertama berasal dari Piagam Jakarta yang berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".88 Berdasarkan pernyataan Soekarno tentang kembali dasar negara kepada UUD 1945, Rifyal Ka'bah berpendapat: A D A N E R "...it can be understood that the legal stipulation regarding the obligation to observe Islamic Shariah on the part of citizens who are Muslims is still in ef- fect, even though due to political consideration the text of that phrase (seven words in the original Indonesian) was removed. As this legal stipulation is still in effect, this writers believes that is precisely what has led to the sporadic appearances of the number of laws, regulations and instutions which exhibit nuances of Islamic shariah.89 P 87 Pernyataan ini saat dikeluatkannya dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Lihat Rifyal Ka'bah, The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syarîah in the History of Indonesian Law, (Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006), hlm. 7. Lihat juga Muhammad Hatta, Sekitar Proklamasi, (Jakarta: Tintamas, 1971), hlm. 57-59. Bandingkan Nadirsyah Hosen, Shari'a & Constitusional Reform in Indonesia, (Singapura: Institute of Southeasth Asian Studi, 2007), hlm. 60. 88 Dalam sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, semula golongan Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara, namun dalam perdebatan dan kompromi, Islam tidak dijadikan dasar negara (dan agama negara), tetapi terjadi perubahan dalam tata urut Pancasila dari susunan yang dikemukakan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Prinsip "Ketuhanan" dipindah dari sila terakhir ke sila pertama, ditambah dengan anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (kemudian dikenal dengan istilah "tujuh kata"). Lihat, Yudi Latif, Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm. 24. 89 Rifyal Ka'bah, The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law, (Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006), hlm. 57-59.
Kedua, hukum Islam secara eksplisit mempunyai kedudukan yang kuat sebagai cita hukum (rechtsidee) Indonesia. Kedudukan hukum Islam dapat dilihat rumusan cita hukum yang terdapat dalam naskah pembu- kaan UUD 1945 yakni "Atas berkat rahmat Allah......" Jika dilihat dari sudut pandang teori hukum murni Hans Kelsen dan Hans Nawiasky bah- wa naskah pembukaan UUD 1945 berada lebih tinggi dari pada batang tubuh (pasal-pasal UUD) yang berkedudukan sebagai staatsfundamental- norm atau pokok kaidah fundamental negara seperti yang diterjemahkan oleh Notonagoro.90 Ketiga, berdasarkan Pasal 29 UUD 1945. Hazairin berpendapat bah- wa isi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bukan suatu fakta semata, tetapi juga terkandung suatu norma.91 Tafsir Hazairin terhadap Pasal 29 UUD 1945 adalah: 1. Dalam Negara RI, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang ber- tentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagai (sic) umat Islam, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nas- rani, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi orang Buddha. A D A N 2. Negara RI, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu-Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariat Islam tersebut memerlukan perantara- an kekuasaan negara.92 E R P Untuk melihat posisi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum, penulis menggunakan pendekatan eklektisisme hukum diperkenalkan oleh A. Qadri Azizi. Pendekatan eklektisme adalah kelanjutan dari positivisasi hukum Islam sebagai hukum yang hidup di wilayah nusantara. Eklektisis- me berasal dari bahasa Yunani, eklekticos-eklegein yang berarti memilih. Eclektic artinya choosing; selecting from various system, doctrines or sources. Eclecticism diartikan dengan the method or system of an eclectic. Dengan de- mikian, eklektisisme diartikan paham atau aliran filsafat yang mengambil terbaik. Eklektisisme hukum nasional adalah pendekatan akademik untuk mendapatkan atau menyeleksi hukum yang terbaik sebagai hukum na- 90 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005), hlm. 91. 91 Hazairin, Demokrasi Pancasila, Cet. 5 (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 28-29. 92 Ibid., hlm. 33-34. 29
30 sional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dari ketiga bahan baku inilah pendekatan eklektisisme akan menghasilkan hukum nasional yang modern yang sesuai dengan kepribadian bangsa.93 Dalam hal ini, sebagai salah satu hukum dari tiga sistem hukum terbesar di dunia, hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri dan dalam waktu yang bersamaan dapat saling mengisi sekaligus berkompetisi dalam sebuah sistem hukum yang berkembang.94 Persaingan antara sistem hukum di Indonesia telah terjadi sejak za- man penjajahan. Pada saat VOC (Oost Indesche Compagnie) berada di wilayah Nusantara, undang-undang Belanda tidak dapat dilaksanakan, karenanya VOC harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masya- rakat. Pemerintah Belanda melakukan pengkajian tentang hukum Islam dan akhirnya dikumpulkan dalam Compendium Freijer.95 Pemerintah Be- landa menjadikan Compendium Freijer sebagai panduan dasar para hakim dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masyarakat bumi putra dan hanya dilaksanakan di Pulau Jawa dan Madura.96 A D A Dalam konteks hukum nasional, hukum Islam adalah salah satu sum- ber hukum positif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan ilmu hukum) terutama adalah hukum tertulis. Dalam perjalanan kodifi- kasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah di In- donesia.97 Teorisasi dalam konteks pembangunan hukum yang bermua- ra pada karakter keindonesiaan menjadi penting ketika pemikir hukum di negeri ini memiliki komitmen bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menemukan identitas hukum nasional.98 N E R P 93 A. Qadri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 12. 94 A. Qadri Azizy, Hukum Nasional..., Ibid., hlm. 111. 95 Supomo-Djokosutono, Sejarah Hukum Politik Adat, (Jakarta: Djambatan, 1955), hlm. 2. 96 Yusril Ihza Mahendra, Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indo- nesia, 97 Muchsin, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional, hlm. 3. 98 Khuzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Cet. 5, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), hlm. 1.
Hukum Islam, dalam beberapa hal mempunyai karakter yang sama dengan hukum umum yakni mempunyai sanksi dan instrumen penegak hukum lainnya sehingga dapat dijadikan bahan hukum positif. Selain itu, fikih merupakan ilmu hukum Islam (yang dalam definisi disebut dengan al-'ilm bi al-ahkâm) yang merupakan bagian dari ilmu hukum pada umumnya dan sekaligus merupakan materi hukum (yang dalam definisinya disebut dengan majmu'ât al-ahkâm) atau teori-teori dalam hukum materil.99 Dengan demikian, pemikiran ulama (fuqahâ/mujtahi- din) diletakkan pada posisi doktrin hukum atau pendapat ahli hukum yang tidak berbeda dengan pendapat ahli hukum lainnya. Dalam waktu yang bersamaan buku-buku yang memuat hukum Islam dapat diletakkan berkedudukan rechtboek.100 Sebagai pendukung dan sumber utama nilai- nilai keindonesiaan, hukum Islam semakin diharapkan tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, khususnya da- lam pengisian nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.101 A D A Secara operasional dan materil bahwa fikih atau hukum Islam adalah salah satu jajaran sumber ilmu hukum di Indonesia baik sebagai sumber kebijakan, jurisprudensi, sumber bagi penegak hukum, sumber ilmu hu- kum atau filsafat hukum (jurisprudence atau philosophy of law) maupun sebagai sumber nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sum- ber kebiasaan (costomary law dan living law).102 Dalam bentuk yang opera- sional bahwa fikih atau hukum Islam adalah salah satu sumber peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), bahkan juga peraturan yang dikeluarkan lembaga eksekutif namun mempunyai kekuatan legislasi.103 Dengan demikian, dalam disertasi ini bahwa kedudukan fikih atau hukum Islam adalah sebagai perspektif baik sebagai dalam kedudukan sebagai ilmu hukum, doktrin hukum, jurisprudensi, filsafat hukum (juris- prudence atau philosophy of law) yang bersaing (eklektik) bersama hukum lainnya seperti hukum barat dalam pengaturan pasar di Indonesia baik N E R P 99 A. Qadri Azizy, Hukum Nasional..., hlm. 125. 100 Ibid., hlm. 126. 101 Masdar Farid Mas'udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. Vii. Dalam konteks keindonesiaan nilai agama adalah "bahan baku" proses pembentukan hukum nasional. Lihat, Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hu- kum Sekuler (Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia), (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 243. 102 A. Qadri Azizy, Hukum Nasional..., Op. cit., hlm. 294-296. 103 Ibid., hlm. 292. 31
32 norma yang terdapat pada norma dasar maupun pada norma formil dan norma otonom dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indo- nesia. d. sIsTeMaTIka PenuLIsan Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, secara umum penulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif pengaturan pasar tradisional dan pasar modern di Indonesia menurut perspektif hu- kum Islam. Buku ini berisikan lima bab. Bab pertama, sebagai pendahuluan menguraikan latar belakang masalah masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka teori penelitian, kerangka konsepsional. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah zarî'ah legal movement, teori peran negara dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Setelah membahas teori dan kerangka konsepsional, Bab I menetapkan asumsi penulisan dan mengurai metode yang digunakan dalam penulisan ini. Bab pertama ditutup dengan sistematika pembahasan. A D A N Bab kedua membahas konsep pasar dalam perspektif hukum Islam. Uraian bab kedua dimulai dengan penjernihan istilah syarîah, fikih dan hukum serta dilanjutkan dengan pembahasan hukum larangan praktik monopoli dan hukum pasar dalam perspektif hukum Islam. Untuk meng- kaji hukum pasar diawali dengan pembahasan tentang asas-asas hukum bisnis yang berisikan asas amanah dan berakhlak mulia, asas bebas dari praktik ribawi, asas harga yang adil, asas al-Khidmah, asas hukum dan asas larangan praktik monopoli. Perdebatan asas pasar yang dibahas ada- lah asas kebebasan (al-Hurriyah) yang menciptakan persaingan dan asas persaudaraan (al-Ukhuwah) untuk menciptakan kerja sama. Pembahasan tentang persaingan tidak dapat dihindarkan dari konsep efisiensi dan ke- adilan dengan menawarkan konsep efisiensi sosial (social eficiency). Bab kedua diakhiri dengan masalah utama dalam pengelolaan pasar dengan melihat Pasar Madinah dan pengaturan kebijakan pasar yang diawali de- ngan sejarah pasar pra Islam dan iklim perdagangan monopolistik dan konsep-konsep kebijakan Pasar Madinah dan diakhir dengan kesimpulan. Bab ketiga, bab ini akan mengurai dan menganalisis hukum pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia. Selain mengurai filosofi pasal 33 UUD 1945, bab empat akan membahas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peratur- an Presiden No. 112 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Perdagangan E R P
(Permendag) No. 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Mo- dern. Pembahasan analisis Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 dan Putusan Nomor 02/KPPU-L/2005 dalam perspektif Islam. Bab ini juga mengkaji kondisi pasar modern dan pasar tradisional di Jakarta dan berbagai daerah melalui peraturan daerah serta beberapa perbandingan pengaturan pasar dan larangan praktik monopoli pada negara Malaysia, dan Turki dan diakhiri dengan kesimpulan. Bab keempat, optimalisasi regulasi dalam menjaga keberadaan pa- sar tradisional di Indonesia dalam perspektif hukum Islam yang terdiri dari tujuh bentuk yakni optimalisasi paradigma pasar di Indonesia, op- timalisasi regulasi perizinan pasar dan persyaratannya, optimalisasi ke- mitraan pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia, optimalisasi perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, optimalisasi penga- turan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, optimalisasi pembagian jenis produk, optimalisasi sistem supply-chain pasar ritel, opti- malisasi pengaturan waralaba pada pasar di Indonesia serta optimalisasi pengaturan sanksi diakhiri dengan kesimpulan. A D A N Bab kelima, buku ini ditutup dengan beberapa kesimpulan yang ber- isikan konsep pasar dalam perspektif hukum Islam, peran negara terha- dap pasar, pengaturan pasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta tawaran optimalisasi regulasi pasar dalam rangka men- jaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia disertai beberapa usulan terhadap pengambil kebijakan hukum persaingan dan beberapa tawaran penelitian lebih lanjut tentang hukum pasar di Indonesia. E R P 33
P R
E N
A A
BAB II KONSEP PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A D A N Ketidakadilan pasar tidak hanya disebabkan oleh praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga disebabkan oleh ketidakse- imbangan persaingan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Kekuatan modal, manajemen yang profesional, hubungan perusahaan (networking) yang banyak membuat pasar besar (modern) menguasai pa- sar, sebaliknya pasar kecil (tradisional) terpinggirkan. E R P Selain membahas asas-asas hukum pasar secara umum, bab ini akan membahas dua asas hukum pasar yang saling bertentang yakni asas ke- bebasan dan asas persaudaraan. Pasar berjalan berdasarkan dua asas yakni asas kebebasan yang menciptakan persaingan dan diyakini akan berdampak terhadap efisiensi, di sisi lain pasar juga berdasarkan asas persaudaraan yang menciptakan kerja sama yang diyakini adil. Kedua asas tersebut (asas kebebasan dan persaudaraan) selalu bertolak bela- kang (paradoks). Untuk melihat kebijakan pasar, bab ini akan melihat contoh penga- turan dan kebijakan Pasar Madinah yang dikelola oleh Nabi Muhammad saw. yakni reformasi hukum ekonomi, larangan praktik monopoli, peng- aturan zonasi pasar, pengaturan jenis produk dan harga (arrangement of product and price) dan pengawasan pasar (muhâsabah).
36 a. Pasar daLaM PersPekTIF hukuM IsLaM 1. Syariah, Fikih, dan Hukum Bisnis Dalam membicarakan hukum Islam terdapat tiga kosa kata yang dapat dipahami yakni syarîah, fiqh, dan qanûn.1 Ketiga istilah tersebut sering dipakai secara bergantian dan saling tumpang tindih tanpa men- jelaskan makna yang sebenarnya. Padahal ketiga istilah tersebut adalah berbeda walau sangat berhubungan dan tidak mungkin dipisahkan. Secara etimologis syariah berarti sumber mata air2 atau jalan menuju mata air yang selanjutnya diartikan jalan yang lurus.3 Syariah adalah hu- kum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Adapun fikih adalah pemahaman4 atau hasil pema- haman terhadap hukum-hukum perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci5 dari Al-Qur'an dan al-Hadis atau selain kedua- nya dalam setiap persoalan.6 Dengan demikian, fikih adalah pemahaman dan interpretasi ahli hukum Islam terhadap dua sumber utama hukum Islam yakni Al-Qur'an dan al-Hadis.7 Jika sifat syariah adalah tetap, tidak berubah dan pasti sedangkan fikih bersifat dinamis dan kontekstual se- suai tempat, waktu, kondisi dan penafsiran yang dilakukan oleh ahli hu- kum Islam (mujtahid). Lebih khusus qanûn yakni legislasi sesuai syariah yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil legislasi inilah yang merupakan A D A N E R P 1 Kedua istilah (syariah Islam dan fikih Islam) juga dipakai dapat bentuk bahasa Arab yakni hukum syariat, hukum syara'. Dalam bahasa Inggris, syariah Islam biasa diterjemahkan dengan Islamic Law, sedangkan Fikih Islam disebut dengan Islamic Jurisprudence atau Mu- hammad Jurisprudsence, Muhammad Law. Lihat Josept Schacht, Muhammad Jurisprudence, (Oxford: At The Clarendon Press, 1953), Assaf A. A. Fyzze, Outlines of Muhammadan Law, (London: Oxford University Press, 1955). Muhammad Hashim Kamali, Prinsiples of Islamic Jurisprudence, Jilid II, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, 1998), Frank Vogel and Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return, (Hague: Kluwer Law International, 1998). 2 Ibn Manzhur, Lisân al-'Arab, (Beirût: Dâr Ihyâ al-Turâs al-'Arabi, 1997), hlm. 44. 3 Ahmad Ibn Faris, Majmal al-Lughah, Juz VII, (T.tp: Muassasah al-Risâlah, 1404 H), hlm. 98. 4 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhû, Juz I, Cet. II, (Dimsyiq: Dâr al-Fikr, 1985 M/1405 H), hlm. 15. 5 Wahbah al-Zuhailî, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, Cet. I, (Dimsyiq: Dâr al-Fikr, 1999 M/1419 H), hlm. 14. 6 Muhammad Sulaimân 'Abd Allâh li Asyqâr, al-Wâdhih fi Ushûl al-Fiqh, Cet. II, (Mesir: Dâr al-Salam, 1425 H/2004 M), hlm. 9. 7 Al-Qur'an dan Hadis disebut sumber utama (mashâdir al-awwal) hukum Islam. Mengenai hierarki keduanya, sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an dan Hadis berkedudukan setara atau sejajar, sedangkan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa kedudukan Al-Qur'an menduduki hierarki pertama sumber hukum Islam, namun yang jelas keduanya adalah sumber utama hukum Islam (pen). Lihat Imâm al-Faqîh al-Ushulî al-Nazhâr Abî Bakr Ahmad bin Abî Sahl Al-Sarakhsî, Ushûl al-Sarakhshî, Juz II, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M), hlm. 67. Lihat juga 'Abd al-'Azîz al-Bukhârî, Kasyf al-Asrâr, Juz III, (Beirût: Dâr-al-Fikr, 1980), hlm. 175.
bagian paling fleksibel dari hukum Islam.8 Hubungan antara syariah, fiqh dan qanûn dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon yang tumbuh. Syariah (berupa teks Al-Qur'an dan al-Hadis) merupakan akar dari pohon, fikih merupakan batang pohon, sementara qanûn merupakan ranting-ranting dari pohon tersebut. Sebagaimana ran- ting pohon, qanûn merupakan bagian Syariah yang paling fleksibel yang selalu menyesuaikan diri dengan hembusan kebutuhan sosial.9 Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam bu- kanlah syariah, tetapi fiqh dan qanûn. Hukum Islam merupakan hasil interpretasi para ahli hukum atas syariah (teks Al-Qur'an dan Sunnah) sesuai dengan kebutuhan zaman dan termasuk di dalamnya hasil legis- lasi negara tentang persoalan-persoalan yang diidamkan syariah.10 Ke- butuhan hukum sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu (zaman), persoalan/masalah yang sedang terjadi (ahwâl) dan di mana locus delicti terjadinya masalah hukum (amkân). A D Sebagai agama samawi yang terakhir diturunkan Allah Swt. ajaran Islam diyakini sebagai agama yang paripurna untuk mengatur segala as- pek kehidupan makhluk di muka bumi. Semua masalah hukum telah ada dalam petunjuk dalam Al-Qur'an dan al-Hadis petunjuk jalan solusi atas- nya.11 Keparipurnaan hukum Islam disebabkan sifatnya "melangit" dan "membumi". Pada satu sisi bahwa hukum Islam bersumber dari otoritas wahyu Allah Swt., dan pada saat yang bersamaan terutama dalam hal hubungan dengan sesama makhluk otoritas akal digunakan, sifat demi- kian membuat hukum Islam dapat dipastikan menjangkau semua aspek kehidupan dan setiap waktu dan keadaan.12 A N E R P Salah satu ciri hukum Islam adalah keterbukaan perkembangan hu- kum melalui proses ijtihad dengan sistem kolaborasi antara akal dan wahyu. Akal sangat berperan dalam penyelesaian hukum terutama dalam 8 Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 63. 9 Fikret Karcik, Applying the Syariah in the Modern Societies: Main Development and Issues, dalam Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional, Ibid. hlm. 64. 10 Ibid. 11 Husain Hâmid Hisan, Nazhariyât al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmi, (Beirût: Dâr al-Nahdah al-''Arabî yah, 1971), hlm. 607. Lihat juga Abî Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsâ Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syar' iyah, (Beirût: Dâr al-Kutub al-' ilmiyah, t.th.), hlm. 276-277. 12 Hal inilah yang membuat orientalis Josept Schacht mengeluarkan pernyataan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum yang lain, sebab hukum Islam (fikih) adalah hasil interaktif nilai-nilai norma dengan kondisi yang berpedoman pada wahyu dan berdasarkan akal. Lihat J. Schacht, An Introdution to Islamic Law, (Oxford: Cla- rendom Press, 1964), hlm. 1. Lihat juga Anderson, Islamic Law in the Muslim World, (Newyork: New York University Press, 1956), hlm. 2-4. 37
38 melihat masalah-masalah hubungan kepada selain Allah yang disebut de- ngan muamalah. Peran akal sangat penting untuk menggali norma-nor- ma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis untuk diaktualkan dan dinamisasikan dalam merespons problematika hukum yang berkembang di masyarakat. Pada sisi lain, hukum Islam berasal dan diyakini secara pasti kebenaran disebabkan berasal dari Allah Swt. Oleh karenanya hu- kum Islam dapat disebut bersifat aktif-terikat atau terikat-aktif. Disebut aktif sebab diberikannya peran akal untuk memikirkan persoalan-per- soalan hukum kontemporer yang terjadi di mana saja dan kapan saja namun tetap saja terikat dan merujuk kepada norma-norma yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis yang berasal dari Allah dengan metode-metode penggalian hukum yang disesuaikan. Tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan pem- bangunan keadilan sosial,13 mengurangi kesulitan dan berusaha untuk menjadikan hidup setiap manusia lebih nyaman.14 Dalam bahasa lain, tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan15 manusia yang di- wujudkan dengan perlindungan agama (din), hidup (nafs), akal ('aql), keturunan (nasb) dan harta (mâl).16 Segala sesuatu yang memantapkan perlindungan kelima tujuan di atas merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki.17 Untuk mengukurnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni bagaimana kekayaan diperoleh, siapa yang mengguna- kan dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.18 Hukum Islam adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia akhirat yang berdasarkan keadilan kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Setiap perilaku yang menyimpang dari keadilan kepada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan, dan dari kebijaksanaan A D A N E R P 13 Louay M. Safi, Islamic Law and Society, (The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 7, 1990), hlm. 3. 14 QS. al-Baqarah (2): 185. QS. al-Mâidah (5): 6. 15 QS. Hud (11): 61 [Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya]. 16 Al-Syatibi menyebut menjaga lima hal ini (disebut dengan kemaslahatan dharuriyat). Abî Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsâ Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syar' iyah, Op. cit., hlm. 7-11. 17 Abî Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazâli, Al-Mustashfâ fi Ushûl al-Fiqh, (Beirût: Dâr-Al Fikr, 1332). hlm. 139-40. Hal senada tentang tujuan syariat menurut Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa tujuan hukum syara' adalah al-mashlahah (kemaslahatan) di mana terdapat maslahat di situlah terdapat hukum Allah. 'Abd Wahab Khallâf, Al-Siyâsat al-Syari'ât au Nizhâm al-Daulat al Islamiyat fi al-Syuun al-Dustûriyât wa al-Kharijîyât wa al-Mâliyât, (Mesir: Dâr al-Awshar, t.th.), hlm. 8. 18 M. Umar Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), 2001), hlm. 62.
pada kebodohan adalah sama sekali bertentangan dengan syariat.19 Berdasarkan tujuan Islam di atas, maka sumber hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga bersifat empiris. Proses pengukuran, kuantifikasi dan falsifikasi juga disandarkan pada kasus dan kejadian nya- ta, konteks, dan parameter yang mendekati standar universal kebutuhan manusia pada umumnya yang bersifat empiris (fiqh wâqi'î).20 Sampai di sini bahwa syariah sebagai ilmu hukum dapat didekati dari tiga sudut sama kaki, yakni titik atas adalah aspek filosofi yang berisikan tauhid dan membentuk keadilan ('adalah), kejujuran (akhlak hukum), titik bawah kiri adalah konsep/norma yang di dalamnya termasuk kepastian hukum (aspek yuridis), titik bawah kanan adalah kemaslahatan/manfaat/utilis- me (aspek wâqi'îyyah, sosiologi-empiris).21 R P Kaidah/ Norma (Aspek Yuridis) A Tauhid Kejujuran Keadilan N E A Kemaslahatan (Aspek Empiris) Bagan 2.1. Ilmu hukum Islam Dengan salah satu pilar hukum Islam yang berdasarkan kemaslaha- tan/manfaat/utilitas (aspek wâqi'îyyah, sosiologi-empiris), hukum Islam bersifat aktif dan progresif melihat kondisi sosial masyarakat. Hukum da- 19 Ibn Qayyim al-Jauzîyah, I'lâm al-Muwaqqi' în Rabb al-'Âlamîn, (Beirût: Dâr Al-Fikr, 2003), hlm. 31. 20 J.M. Muslimin, Fiqh dan Ushul Fiqh, dalam Mulyadhi Kartangara (ed.), Pengantar Studi Islam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2012), hlm. 140. 21 J.M. Muslimin berpendapat bahwa syariah sebagai ilmu hukum dapat didekati dari tiga sudut, laksana segitiga: titik atas adalah kepastian hukum dan norma (aspek yuridis), titik bawah kiri adalah kemaslahatan/manfaat/aspek sosiologis, titik bawah kanan adalah kea- dilan/aspek filosofis. Efektivitas syariah di lapangan tidak dapat dipisahkan dari relevansi normatif-yuridis-teologis, relevansi sosiologis-utilitarianis dan relevansi filosofi-keadilan substantif. Ibid, hlm. 140. 39
40 pat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan hukum (maqâshid syarî'ah) termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan (need) dan keinginan (wants) manusia yang disebut dengan ekonomi (iqtishâd).22 Seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) yang biasa disebut dengan muamalat atau hukum bis- nis. Istilah "Muamalah" mencakup semua hukum yang terkait hubungan manusia kepada selain khalik seperti hukum perkawinan, hukum bisnis, hukum lingkungan dan semua hal yang terkait dengan hubungan sosial sesame makhluk.23 Sebagai sumber hukum utama (mashâdir al-awwal), di dalam Al- Qur'an dan al-Hadis terdapat 70 ayat yang membicarakan hukum per- data, 10 ayat membicarakan ekonomi dan keuangan termasuk hukum dagang dan 4500 Hadis yang membicara hukum secara umum.24 Ayat Al-Qur'an maupun al-Hadis dapat dibedakan lagi terkait dengan hukum ekonomi baik hukum kontrak, hukum jaminan, pencatatan (notaris), hu- kum perlidungan, konsumen, hak milik, hukum persaingan usaha dan se- bagainya. Istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan ekonomi semakin berkembang yang merupakan bagian dari muamalah seperti Islamic law of transaction atau civil affairs25 Islamic law contract,26 shariah law contract.27 A D A N E R Norma-norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis diformulasi dalam bentuk hukum yang berkembang dengan mengguna- P 22 Hukum Islam (fikih) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik keluarga, ling- kungan masyarakat, hubungan dengan orang yang bukan Islam dan hubungan internasional. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Cet. II, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 30-48. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah aturan Tuhan. Setiap ketaatan terhadap aturan ini merupakan ketaatan kepada Allah Swt. Setiap ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Jadi menerapkan sistem ekonomi Islam adalah ibadah. Muham- mad Rawwas Qal'ah, Mabâhis fi al-Iqtishâd al-Islamî, (Kuwait: Dârun Nafas, 2000), hlm. 55. 23 Dalam beberapa pembidangan hukum dalam Islam terdapat hukum yang terkait dengan Allah semata yang biasanya terkait dengan ritualitas seperti shalat, puasa, haji, namun juga terdapat pembidangan hukum yang melingkupi pencipta dan makhluk. Seperti dalam hukum pidana, terhadap pemenuhan hukuman terhadap pidana terdapat hak Allah dan hak manusia. Demikian juga perkawinan, sungguh adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan namun di dalamnya terdapat hukum Allah yang harus terpenuhi. 24 Abdul Wahhab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, Mesir menyatakan bahwa terdapat 228 ayat Al-Qur'an membicarakan tentang hukum. 70 ayat tentang hukum perkawinan dan kewarisan, 70 ayat berbicara tentang hukum perdata, 10 ayat tentang hukum ekonomi dan keuangan, 30 ayat tentang hukum pidana, 10 ayat tentang hukum tata negara, 25 ayat tentang hukum internasional, 13 ayat tentang hukum acara dan peradilan. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Balai Ilmu, 1980), hlm. 30. 25 Qadri Anwar, Islamic Juriprudence in the Modern World, (New Delhi: Taj Company, 1986), hlm. 320. 26 NJ. Coulson, Commercial Law In The Gulf State, (UK: Graham & Trotman, 1984), hlm. 17. 27 Nabil A. Saleh, The Reconstruction of Legal Thought in Islam, (Lahore: IDâra Tarjuman Al-Qur'an , 1986), hlm. 398.
kan metode ijtihad yang aktif sehingga hukum muamalah yang terkait dengan akad (kontrak) berkembang dalam bentuk hukum ekonomi seca- ra lebih khusus. Seperti halnya hukum perlindungan konsumen (consu- mer protection law) telah diatur dalam hukum Islam, terutama berkaitan hukum akad (kontrak), hak khiyâr, ba'y al-gharâr serta jual beli perantara (samsarah).28 Tentang HaKI (Intelectual Property Right (IPR) dibahas da- lam fikih harta (amwâl), fikih hak milik (haq), yang dikaji dengan teo- ri hukum Islam tentang adat isti'adat (u'rf) dan maslahah mursalah.29 Tentang organisasi bisnis atau korporasi terdapat dalam fikih syarikah, dharibah, muzâra'ah, musâqah, dan fikih akad. Demikian juga tentang hu- kum larangan praktik monopoli dan kebijakan hukum tentang pasar yang telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad saw. sahabat dan pada masa kerajaan Islam. A 2. Larangan Praktik Monopoli D Penyebutan istilah hukum larangan praktik monopoli menurut hu- kum Islam tidak ditemukan dalam berbagai literatur. Istilah monopoli diartikan dengan sederhana yakni penimbunan barang yang disebut de- ngan ihtikâr. Adapun hukum larangan praktik monopoli secara utuh be- lum dirumuskan secara detail dan dihubungkan dengan perkembangan praktik-praktik monopoli dalam perdagangan yang terjadi dewasa ini. A N E R Perumusan hukum larangan praktik monopoli dianggap sebagai ha- sil pemikiran dan perkembangan hukum barat (western legal thinking and development) yang ditandai dengan hukum persaingan usaha di Amerika, Eropa, dan Jepang. Di Amerika Serikat hukum persaingan usaha lahir dari doktrin ini terlahir dari tradisi common law yang merupakan prese- dent dari putusan hakim Popham dalam menangani kasus Darcy v Allein pada tahun 1602 yang disebut dengan Antitrust Law.30 P Menurut M. Dabbah akar hukum persaingan usaha telah terdapat pada masa Islam yakni abad ketujuh. M. Dabbah menggunakan variabel waktu dalam menentukan permulaan hukum persaingan usaha. Dabbah mengklaim bahwa jejak hukum persaingan telah ada pada abad ketu- 28 Soffa Ihsan, Fikih Perlindungan Konsumen, (Tangerang: Pustaka Cendikiamuda: 2011). 29 Subhan MA Rahman MA, Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007). 30 Kasus ini berawal dari pemberian hak monopoli oleh Ratu Inggris kepada Edward Darcy dengan perusahaannya yang bernama Ralph Bowes & Co untuk membuat atau mengimpor kartu mainan (playing cards). Di pasar ditemukan jenis kartu mainan yang diperdagangkan oleh T. Allein, karenanya, Darcy merasa terganggu dan melakukan gugatan ke pengadilan. Lebih lanjut lihat Stephen F. Ross: Prinsiples of Antitrust Law, (Wetbury, New York: The Foundation Press, Inc. 1993), hlm. 12-13. 41
42 juh, sedangkan hukum persaingan usaha yang dikenal di Amerika Serikat baru muncul sekitar abad enam belas (XVI).31 Maher M. Dabbah mengo- mentari norma-norma hukum Islam terkait dengan persaingan usaha se- bagai berikut: Islam as religion has a complete set of rules and governing competition with its free market...the regulation are present since the sevent century. Moreover he proves beyond reseonable doubth that Islam did not only provide for a set competition law principles but also fo the relevant mechanism of their execution.32 Sejalan dengan pendapat M. Dabbah, hukum persaingan usaha telah dimulai saat Nabi Muhammad saw. menata sistem hukum ekonomi bang- sa Arab terutama pada saat mengatur pemerintahan Islam di Madinah serta termasuk mengelola sistem perekonomian secara umum dan Pasar Madinah secara khusus. Asas-asas hukum larangan monopoli telah diper- kenalkan pada saat periode Mekkah melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang mengecam setiap praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif. Pengaturan atau hukum larangan praktik monopoli semakin detil pada periode Ma- dinah, Nabi Muhammad saw. pengambil kebijakan hukum (wali al-amr) dalam penataan ekonomi sebuah negara. Pasar Madinah adalah pasar percontohan diterapkannya hukum pasar baik yang berkaitan dengan hu- kum kontrak maupun berkaitan dengan kebijakan hukum publik terkait pasar, sistem pasokan barang dan hubungan dengan pasar luar negeri. Pada periode Nabi Muhammad saw. dapat disebut sebagai permulaan hukum dan kebijakan hukum antimonopoli di dunia yang terjadi sekitar abad kelima atau keenam masehi. A D A N E R P Berdasarkan praktik-praktik hukum yang terkait dengan perdagang- an secara umum maupun pasar secara khusus penyebutan hukum persa- ingan usaha lebih tepat disebut dengan larangan praktik monopoli. Hal ini berdasarkan beberapa argumentasi: Pertama, secara filosofi bahwa aktivitas bisnis di pasar dalam per- spektif Hukum Islam bukanlah persaingan antar pelaku usaha, tetapi de- ngan prinsip tolong menolong. Kata persaingan dalam berusaha berkono- tasi kegiatan bisnis adalah kegiatan yang hanya bersifat duniawi, yakni 31 Maher M. Dabbah, Competition Law and Policy in the Middle East, (Cambridge University Press, 2007), hlm. 19. Bandingkan dengan Herbert Hovenkamp, The Reckoning of Post-Chicago Antitrust, dalam Antonio Cucinotta, Roberto Pardolesi, Roger Van den Bergh (ed.), Post-Chicago Developments in Antitrust Law, (UK & USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2002), hlm. 1-3. 32 Muhammad El-Far, dalam Book Review, Maher M. Dabbah, Competition Law and Policy in The Middle East, (UK: Cambridge University Press, 2007), hlm. 161.
mengejar keuntungan semata. Hukum Islam menyangkut pasar bukan hanya bertujuan mencari keuntungan atau akumulasi modal, namun le- bih penting dari itu pasar sebagai tempat aktivitas bisnis untuk meng- gapai rahmatNya. Adapun asas hukum bisnis Islam adalah kebebasan (al-hurriyyah) bagi setiap orang yang berdampak terjadinya persaingan antar pelaku bisnis. Isyarat larangan bersaing disampaikan oleh Nabi Mu- hammad saw. dalam Hadisnya: Janganlah salah seorang daripada kalian menjual (menyaingi) jualan saudaranya.33 Dalam redaksi yang lain dise- butkan: Janganlah seseorang (menyaingi) jualan saudaranya.34 Secara umum bahwa persaingan usaha di pasar dapat dipahami se- bagai sebuah proses identifikasi para penjual yang berada dalam tempat tertentu untuk menawarkan harga (keep their price down), memperluas hasil, menjaga kualitas produk dan mencegah dari kenaikan harga (pre- vent the defendant from succesfully raising of its product, mengurangi hasil atau mengurangi kualitas produk.35 Dalam hal ini pasar adalah upaya pencarian lawan (rival) potensial yang dapat menjaga persaingan.36 Ada- pun aktivitas bisnis dalam Islam adalah sarana ibadah untuk memperoleh kehidupan abadi di akhirat kelak. A D A N Dalam Islam, tidak terdapat dikotomi antara aktivitas dunia dan akhirat, seluruh aktivitas bertujuan ibadah untuk meraih kebahagiaan terutama di akhirat. Demikian halnya dengan pasar bukanlah hanya tem- pat aktivitas perdagangan yang bersifat keduniaan dengan hanya bero- rientasi untung-rugi, namun pasar adalah bagian dari aktivitas jual beli yang bersifat pengabdian yang memiliki nilai-nilai spritualitas. Yahya bin 'Umar mengatakan aktivitas ekonomi adalah bagian yang tidak terpisah- kan dari ketakwaan seseorang kepada Allah Swt. dan takwa adalah asas perekonomian dan pembeda ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.37 E R P Sebagai tempat ibadah bahwa aktivitas ekonomi di pasar seyogianya berdasarkan perbuatan-perbuatan terpuji (mahmûdah) seperti bersikap jujur, saling tolong menolong, saling memberi. Semua sikap terpuji di atas adalah bagian yang integral dari aktivitas ekonomi di pasar. Pasar di tempatkan sebagai sarana untuk melakukan kebaikan dalam aspek peme- nuhan kebutuhan ekonomi. Akhlak adalah landasan dalam melakukan 33 Abî Hasan Nûr al-Dîn Muhammad bin 'Abd al-Hâdi al-Sindî, Shahîh al-Bukhârî bihâsiyah al-Imâm al-Sindi, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), hlm. 29. 34 Ibid. 35 Stephen F. Ross, Prinsiples of Antitrust, (New York: The Foundation Press Inc, 1993), hlm. 44. 36 Ibid. 37 Rifa'at al-Audi, Min al-Turâs al-Iqtishâdi lil Muslimîn, dalam Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi. 3, (Jakarta: Rajawali Press, Press), hlm. 285. 43
44 aktivitas bisnis pasar sehingga pasar pasar sebagai mekanisme ekonomi yang berdasarkan eticho-economic order.38 Sampai di sini, aktivitas ekono- mi bukan pengejewantahan dari sifat manusia homo economicus namun pasar adalah sarana bagi manusia yang bersifat ihsani human being. Pasar tidak tepat disebut sebagai tempat yang dipenuhi perilaku curang dan tidak terpuji.39 Salah satu perilaku curang dalam pasar adalah praktik monopoli yang membuat pasar tidak berjalan secara sehat dan adil. Kalimat persaingan (musâbaqah) kurang tepat jika dikaitkan dengan persaingan memperoleh keuntungan, persaingan hanya terdapat dalam konteks kebaikan (bersaing dalam melakukan kebaikan dan mencipta- kan kebaikan yang baru). Persaingan dalam berusaha atau berbisnis ada- lah kebaikan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi sebagai tujuan praktis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebaikan ma- nusia sebagai tujuan utama. A Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.40 D A Kedua, secara bahasa bahwa hukum yang berkaitan dengan bisnis di pasar adalah bersifat larangan yang berarti anti, dalam hal ini adalah larangan monopoli atau antimonopoli.41 Bentuk larangan tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk kalimat yang digunakan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis yang menyangkut monopoli seperti larangan ihtikâr, larangan ta- laq rukbân, larangan hajr (membatasi), larangan najasy, larangan ta'alluq N E R P 38 Maushudul Alam Choudhury, Structure of Islamic Economics, A Comparative Perspective on Market, Ethics and Economics, Paper in Research Project funded by Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, hlm. 77. 39 Nabi Muhammad saw. menyebut pasar sebagai sejelek-jelek tempat. Ungkapan ini bukan berarti pasar harus dijauhi, namun pasar memang adalah tempat yang sangat rawan terja- dinya sifat-sifat tidak terpuji, mengingat pasar adalah pusat peredaran uang dan manusia sangat terikat dengan institusi pasar dalam rangka survival dalam hidupnya. Memang tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pasar harus dijauhi, betapapun di dalamnya tentu terdapat sisi negatif. Pasar itu harus dikelola sebagai katalisator hubungan transendatal manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, bertransaksi di dalam pasar merupakan ibadah seseorang dalam kehidupan ekonominya. Pelaku pasar harus mempunyai tujuan untuk mencari rida allah, mendapatkan keuntungan yang halal dan membawa berkah. Oleh ka- rena itu, mekanisme pasar harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kebangkrutan dan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Lebih lanjut tentang pasar dan etika bisnis lihat, Amiur Nuruddin, Pasar dan Etika Bisnis, dalam Mustafa Kamal Rokan, Bisnis ala Nabi, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013), hlm. x-xiv. 40 QS. al-Mâidah: 2. 41 Dalam sejarah hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, The Sherman Antitrust Act tahun 1890 bertujuan untuk menyerang praktik trust, oligopoly, cartel yang dilakukan de- ngan kolusi dari pada persaingan yang didominasi oleh perdagangan Amerika selama abad industri. Lihat Douglas Broder, U.S. Antitrust Law and Enforcement: A Practice Introduction, (New York: Oxford University, 2010), hlm. 2.
larangan untuk memusatkan harta pada segelintir orang dan sebagainya. Jika landasan filosofi hukum persaingan usaha secara umum adalah paradigma kebebasan pasar yang diatur dalam kerangka hukum, maka, kekuatan modal, manajemen dan relasi sehingga menguasai pasar adalah sah secara hukum persaingan usaha selama tidak melakukan upaya peng- halangan (restraint) kepada pelaku usaha lain. Walaupun telah terdapat perubahan paradigma liberalisme dengan menghadirkan instrumen hu- kum yang melarang perbuatan-perbuatan yang menghalangi pelaku usa- ha lain untuk masuk ke pasar namun paham liberalisme itu sendiri masih melekat dengan tetap menjadikan siapa yang kuat (secara modal, ma- najemen dan relasi dan sebagainya) adalah menjadi pemenang di pasar. Dalam paradigma hukum Islam, persaudaraan dan saling tanggung menanggung adalah asas dalam kehidupan manusia termasuk dalam hu- kum yang berkaitan dengan bisnis. Selain menganut asas kebebasan da- lam melakukan aktivitas ekonomi, hukum Islam menyangkut pasar juga berdasarkan persaudaraan yang menuntut kerja sama di antara pelaku usaha. Hukum larangan praktik monopoli bukan hanya mengatur perila- ku pelaku pasar yang melakukan penghalangan perdagangan tetapi juga mengatur perilaku penguasaan pasar dengan kemampuannya sendiri tan- pa melihat kondisi pelaku usaha lainnya. A D A N E R Akar prinsip-prinsip antimonopoli berawal dari kondisi perdagangan di Kota Mekkah yang bersifat monopolistik, kapitalistik-liberalis berten- tangan dengan keadilan sosial.42 Pada saat itu, pusat-pusat bisnis hanya dimiliki oleh suku (clan) tertentu yang berkuasa atas bangsa Arab. Akses ekonomi hanya dimiliki oleh segelintir orang yang mempunyai kemulia- an atas kesukuan dan modal, bahkan golongan-golongan tertentu seperti budak dan perempuan adalah golongan yang sama sekali tidak menda- patkan akses ekonomi bahkan adalah objek diskriminatif dan eksploita- tif. Oligarki ekonomi dan politik telah terjadi secara berjalinkelindan. Ke- digdayaan ekonomi terkonsentrasi kepada hanya sedikit orang sehingga terjadi ketimpangan pendapatan yang tajam di antara penduduk bahkan sampai kepada segregasi wilayah. P Kondisi perdagangan yang monopolistik tersebut digambarkan seca- ra baik oleh Rodinson sebagai berikut: "The problem in Mecca was that the concentration of wealth in the hand of few ruling families had not only altered the social and economic landscape of 42 Dalam iklim masyarakat yang kapitalistik-eksploitatif, Nabi Muhammad saw., mengajarkan kehidupan dalam kesamaan, persaudaraan dan keadilan. Lihat, Eko Supriyadi, Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syariati, Loc. cit. 45
46 the city, it had effectively destroiyed the tribal ethic. The sudden tide of perso- nal wealth in Mecca had swapt away tribal ideals of social egalitarianism."43 Fazlur Rahman menyebutkan bahwa monopoli adalah problem akut yang dihadapi masyarakat Arab pada waktu itu. Jejak monopolistik da- pat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan diawal kenabian Muhammad saw. yang banyak berbicara tentang eksploitasi kaum mis- kin, permainan kotor dalam perdagangan dan ketiadaan tanggung jawab umum terhadap masyarakat dan seterusnya selain juga berkaitan dengan ayat-ayat ketuhanan, politeisme (penyembahan berhala).44 Praktik mono- poli perdagangan membuat ketimpangan sosial terjadi pada masyarakat Arab. Kondisi praktik monopolitik perdagangan ini adalah latar belakang diturunkannya perintah zakat dengan mencantumkan golongan-golong- an yang diberikan harta zakat yang merupakan orang-orang lemah baik secara kultural (dha'îf) maupun struktural (mustadh'afîn). Sasaran orang yang memperoleh harta zakat disebutkan secara terperinci dengan me- nempatkan golongan fakir miskin sebagai golongan utama sebagai pene- rima.45 A D A N Latar belakang (sabab al-nuzûl) perintah zakat sangat penting dipa- hami untuk mendeskripsikan makna hakiki dari perlawanan Islam ter- hadap kondisi praktik monopolistik yang menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Pemahaman utuh terhadap ayat dan kebijakan Nabi Mu- hammad saw. dalam menghempang praktik monopoli masyarakat Arab di samping ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respons terhadap si- tuasi-situasi spesifik. Respons spesifik terhadap praktik monopoli dapat digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang mem- punyai tujuan moral sosial umum yang berkaitan dengan latar belakang sosio-historis dan ratio-legis yang sering diungkapkan.46 Anti terhadap praktik monopoli adalah konsep keadilan sosial yang termasuk di dalam- nya kesetaraan distribusi kesejahteraan serta instrumen proteksi pelaku usaha yang lemah dari eksploitasi ekonomi oleh pelaku usaha besar/kuat. E R P 43 Swarsono Muhammad, Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra Islam dan Masa Nabi (1), Jurnal Ulumul Quran, 01/XXI/2012, hlm. 144. 44 Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, (Chi- cago: The University of Chicago Press,1982), hlm. 3. 45 [Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) bu- dak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana]. QS. Al-Taubah (9): 60. 46 Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman, (Jakarta: Gaung Press berkerja sama Sultan Thaha Press, 2007), hlm. 131.
Kesetaraan dalam pendistribusian kesejahteraan dengan melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha yang lemah dari eksploitasi oleh pelaku usaha kuat/besar adalah bentuk keadilan ekonomi yang diusung Al-Qur'an . Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar pe- negak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Al- lah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa naf- su karena ingin menyimpang dari kebenaran."47 Dengan demikian, sumber hukum larangan praktik monopoli dapat dilihat dari sumber utama (Al-Qur'an dan al-Hadis) dengan metode de- duktif melalui Al-Qur'an dan Hadis secara normatif dan telah dipraktik- kan oleh Nabi Muhammad saw. dan sahabat serta pada masa kerajaan atau negara Islam secara empiris, sedangkan sebagian lainnya adalah dalam bentuk norma yang terdapat dalam primary source dan secondary source. A D A N 3. Hukum Pasar E Pengaturan pasar adalah bagian hukum ekonomi. Adapun secara le- bih khusus hukum yang menyangkut pasar disebut dengan hukum pasar atau ahkâm-al-Sûq. Penyebutan Ahkâm Al-Sûq adalah terjemahan dari ah- kâm yang berari hukum-hukum dan sûq berarti pasar sehingga disebut dengan hukum pasar.48 Pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli diyakini telah ada sejak bertemunya kepentingan ma- nusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara saling menukar barang dan jasa, dan berkembang sesuai dengan sistem yang berlaku. R P Shihâb al-Dîn Abû Fadl Ahmad ibn Alî ibn Hajar mendefinisikan pa- sar sebagai seluruh sarana yang di dalamnya terdapat aktivitas jual beli.49 Dengan makna yang tidak jauh berbeda, Ahmad al-Syarbasha mende- finisikan pasar adalah tempat (maudhi') yang menuntut terjadinya jual 47 QS. al-Mâidah (5): 135. 48 Dalam penulisan ilmiah bidang hukum ekonomi, Ahkâm al-suq (hukum pasar) ditulis sebagai nama judul buku yang dikarang oleh Yahya bin Umar (213-189). Yahya bin Umar bernama lengkap Abu Bakar Yahyâ bin 'Umâr bin Yûsuf Kannanî Al-Andalûsî, ia merupakan ahli hukum Mazhab Mâlikî yang lahir dan dibesarkan di Kordova Spanyol. Informasi buku ini lebih banyak diperoleh dari buku Hammad bin 'Abd al-Rahmân Al-Janidal, Manâhij al- bahisîn fi al-Iqtishâd al-Islamî, (Riyâdh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H). 49 Shihâb al-Dîn Abu Fadl Ahmad ibn Alî ibn Hajar, Fath al-Bârî Sharh Shahîh al-Bukhârî, Juz IV, (Kairo: Mustafâ al-Babî al-Halibi, t.th.), hlm. 342. 47
48 beli.50 Beberapa definisi pasar di atas masih bersifat umum sesuai dengan kondisi pasar saat itu yang masih bersifat sederhana. Dalam perkembang- annya, pasar mencakup makna yang luas dan didefinisikan secara lebih perinci seperti pasar produk, pasar modal, pasar uang dan sebagainya. Untuk menjadikan pasar berjalan secara sehat diperlukan aturan hu- kum. Sistem pasar menurut hukum ekonomi Islam dibangun atas prinisp pasar yang bebas dari sistem ribawi, keuntungan para pelaku pasar ada- lah berdasarkan sistem bagi hasil yang berarti mensyaratkan kerja sama bisnis antara pekerja dan modal, kerja sama perdagangan berdasarkan prinsip setara (al-'adâlah), pasar yang memperhatikan dan mengalokasi- kan dana bagi kaum lemah (dhu'afâ), pasar yang terhindar dari perilaku boros dari penghasilan yang dimiliki. Untuk melihat hukum pasar terkait dengan pasar modern dan pa- sar tradisional terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan. Perta- ma, pendekatan normatif yakni pendekatan yang melihat hukum pasar berdasarkan norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis serta ijtihad para ulama. Kedua, pelaksanaan (implementasi, tahtbîq) hukum Islam yang terkait dengan pasar pada masa Nabi Muham- mad saw., para sahabat serta zaman kerajaan Islam. A D A N E Hukum pasar termasuk dalam ruang lingkup fikih, karenanya hukum pasar bersifat dinamis dan progresif untuk menengakkan keadilan seba- gai tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah). Hukum pasar mengikuti kesepa- katan dan interaksi yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen (ma- syarakat) selama tidak bertentang dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara publik, hukum Islam tentang pasar adalah hasil interaksi yang kuat di antara pengambil kebijakan (baca: negara) berdasarkan kesepa- katan masyarakat yang membentuk hukum.51 Kesepakatan dan interaksi masyarakat terhadap pembentukan hukum dengan cara menghilangkan atau meminimalisir segala hal (sadd al-zarî'ah ) yang dapat membuat tu- juan hukum (maqâshid al-syarî'ah) tidak tercapai dan mengaktifkan dan mendorong segala formasi hukum yang dapat menjadikan tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah) dapat tercapai (fath al-zarî'ah) serta memformulasi bentuk hukum yang bersifat kolaboratif (jam'u al-zarî'ah) untuk mewu- judkan tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah). R P Adapun tujuan hukum pasar tidak hanya berdimensi ekonomi de- 50 Ahmad al-Syarbasha, al-Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî, (T.p: Dâr al-Jial, 1981 M/1410 H), hlm. 231. 51 Masudul Alam Choudhury, Reforming The Muslim World, (UK: Kegal Paul International Limited, 1998), hlm. 64.
ngan indikasi pertumbuhan ekonomi dan parameter keberhasilan ekono- mi tetapi juga terciptanya pemerataan, keteraturan sosial serta kebaha- gian (falâh) di tengah masyarakat. Keaktifan dan kesatuan cara pandang hukum Islam terhadap pasar adalah paradigma tersendiri dalam mem- bentuk pasar yang adil. Masudul Alam mengatakan: When an 'Action of ahkâm is implemented, it is followed by response. Res- ponse constitutes the augmentation of market activities and preferences of agents by means of the ahkâm (as knowledge flow). These market activities cimpries consumption, production and distribution. The interaction of market agent requires uplift of theory well-being by means of social goods generated through the interrelationship among consumption, production and distributi- on under impact of ahkâm formation.52 A B. AsAs-AsAs Hukum BIsnIs D Adapun asas-asas hukum bisnis menurut hukum Islam sebagai ber- A ikut: 1. Asas Tauhid dan Akhlak E 1. Asas Tauhid dan Akhlak E Hubungan moral dan hukum telah menjadi diskursus dalam ilmu hukum. Ronald Dworkin mengatakan integritas adalah kunci memahami praktik hukum.53 Akhlak dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat di- pisahkan. Dalam kaitan hukum dan moral, telah menjadi perdebatan dan diskusi dalam aliran filsafat hukum. Bagi kaum positivisme bahwa hu- kum terpisah (separated) dari moral.54 Menurut Dworkin, kehadiran yu- risprudensi dalam sistem hukum menjadi bukti paling jelas untuk mem- buktikan urusan hukum yang paling awal bukan pada fakta atau strategi hukum melainkan masalah moral. Oleh karena itu, jika kita mengingin- kan yurisprudensi membawa hasil atau bermanfaat bagi masyarakat, maka yurisprudensi harus mampu membongkar persoalan hukum lalu menggunakan teori moral untuk mengkritiknya. Ketika seorang hakim R P 52 Ibid., hlm. 65. 53 Ronald Dworkin mengatakan "law's empire is defined by attitude, not territory or power or process....integrity means coherence in principle, and must have integrity to have moral authority. Lihat, Ronald Dworkin, Law's Empire, (Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1986), hlm. 413. 54 All positivist share centeral beliefs: first, that what count as law in any particular society is fundamentally a matter of social fact or convention (the social thesis), second, that there is no necessary connection between law and morality (separability thesis). Jules L. Coleman And Brian Leiter, Legal Positivism, dalam Dennis Patterson (ed.), A Campanion to Philosophy of Law and Legal Theory, (USA, Balckwell Publishing, 2008), hlm. 241. 49
50 dihadapkan dengan kasus hukum dan mengalami kebuntuan dalam me- nemukan pemecahan masalah, maka disinilah waktu untuk menerapkan yurisprudensi. Hakim dibenarkan untuk mencari penyelesaian masalah dengan bimbingan argumentasi moral rasional.55 Menurut Hart, orang menaati hukum bukan karena ada hukum dasar yang berlaku secara hipotesis tetapi orang taat karena orang selalu beru- saha menyesuaikan perilakunya dengan hukum yang telah berlaku seba- gai norma pengenal akhir (the ultimate rule of recognition). Norma hukum dibagi dua yakni primary rule (berisi hak dan kewajiban) dan secondary rule (aturan tentang aturan primer) yang terdiri yakni secondary rules of recognition, secondary rules of change, secondary rule of adjudication.56 Sistem hukum Islam (Islamic legal system) adalah sistem hukum yang berdasarkan atas prinsip moral yang berasal dari Al-Qur'an dan al- Hadis.57 Akhlak adalah prasyarat terwujudnya semua aktivitas kehidupan sosial termasuk dalam hukum bisnis. Keberhasilan pembentukan sistem hukum (rule of law) dan penegakan hukum (law enforcement) pada masa Nabi Muhammad saw. disebabkan akhlak yang terpuji.58 Akhlak adalah landasan tegak dan berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik dan semua sistem kehidupan. A D A N E Dalam ekonomi, landasan akhlak tidak hanya berimplikasi terhadap kondisi perdagangan yang harmonis namun juga akan melahirkan sikap yang efektif dan efisien. Doktrin amanah adalah doktrin keharmonisan antara kepentingan pribadi pada satu sisi dan keuntungan sosial pada sisi lain.59 Kondisi ini akan melahirkan pelaku ekonomi yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat dan benar serta membawa pelaku ekonomi mencapai tujuan dengan cara dan metode yang benar pula. R P Dalam hukum ekonomi seperti hukum persaingan usaha terdapat 55 Ronald Dworkin, Taking Right Seriously, (London: Gerald Duckworth & Co.Ltd, 1977), hlm. 5-13. Kelsen mengatakan norma dianggap benar bukan karena isinya benar memang secara objektif harus benar, melainkan memang ada otoritas yang mengatakan bahwa norma itu benar norma-norma berasal secara hierarki hingga yang tertinggi yang disebut Grundnorm (bersifat transenden-logis). Grundnorm berperan sebagai titik simpul logis dari tatanan hukum yang berfungsi sebagai fungsi regulatif (menjamin adanya nilai keadilan) dan konstitutif (menjamin norma itu tidak saling kontradiktif ). Lihat Hans Kelsen, General Theory of Norm, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hlm. 22. 56 H.L.A. Hart, The Concept of Law, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hlm. 79. 57 Farhat J. Ziadeh, Integrity (adalah) in Clasical Islamic Law, dalam Nicholas Heer (ed.), Islamic Law and Jurisprudence, (Seatle and London, University of Washington Press, 1987), hlm. 73. 58 Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, An Islamic Perspective on Fair Trade, (Islamic Relief, 2008), hlm. 5. 59 Zubair Hasan, Distributional Equity in Islam, dalam Munawar Iqbal (ed.), Distributive Justice and Need Fulfiment in an Islamic Economy, (Leicester UK: The Islamic Foundation, 1986), hlm. 45.
pre-conditio pasar yang adil tanpa perilaku monopoli yang dapat mem- bawa pasar tidak berjalan seimbang yakni akhlak. Nik Mohamed Afandi bin Nik Yusoff menyebutkan syarat dari ekonomi pasar (market economy) adalah pelaku usaha yang jujur (honest businessman).60 Prinsip dasar pe- rilaku yang baik (akhlak al-karimah) menjadi syarat tercipta persaingan yang sehat di pasar. Dalam struktur keilmuan Islam termasuk keilmuan hukum, keiman- an (ketauhidan) yang menghasilkan cara pandang keilmuan dan akar keilmuan dan Allah (divine law) adalah struktur keilmuan yang paling puncak.61 Pengetahuan atau jalan yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai divine knowledge dan diterjemahkan dalam perilaku dan kebijakan Nabi Muhammad saw. menjadikan hukum yang komprehensif sebagai sebuah sistem dunia (world system) yang menciptakan epistimologi dasar dari kesatuan untuk alasan dan kesadaran manusia (fundamental epistemology of unity for human reason and cognition). Inilah akar hukum Islam (syari- ah).62 Keimanan yang kukuh akan menghasilkan pelaku ekonomi yang kuat secara mental yang menghasilkan pelaku usaha yang berintegritas.63 Akhlak yang terpuji diyakini berasal dari sistem keimanan yang kukuh. Kejujuran dapat diperoleh dan dapat dilaksanakan dengan konsisten jika A D A N E 60 Nik Mohamed Afandi menyebut paling tidak terdapat enam syarat ekonomi pasar yakni: R (1) an open market; (2) free competition; (3) dynamic private enterprise; (4) full operation of the forces of supply and demand; (5) honest businessmen; (6) minimum governmental intervention to be undertaken only when necessary to safeguard P the broader and common intereset of the community. Untuk poin 3 dan 4 akan dibahas pada bab II, sedangkan poin 6 akan di bahas pada bab III. Lihat Nik Mohamed Afandi bin Nik Yusoff, Islam and Business, (Selangor: Pelanduk Publication, 2002), hlm. 35. 61 Penyebutan dan penegasan "Allah yang maha mengetahui"dalam berbagai bentuk kalimat dalam Al-Qur'an menunjukkan Allah adalah struktur puncak keilmuan dalam hal apa saja. Allah yang telah mengajarkan Nabi Adam a.s. sebagai representasi manusia dengan nama-nama benda (Lihat QS. al-Baqarah [2]: 30) menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah orang yang telah diberikan epistemologi, pandangan dunia dan ideologi. Lebih lanjut baca, Ayatullah Murtadha Muthahhari, Pengantar Epistimologi Islam, (Jakarta: Shadra Press, 2001), hlm. 25-34. 62 Mausudul Alam Choudhury, Structure of Islamic Economics, A Comparative Perspective on Market, Ethics and Economics, Paper in Research Project Funded by Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, hlm. 73-74. 63 Dalam tarikh Islam, dua puluh tiga tahun (23) tugas kerasulan, tiga belas (13) tahun per- tama, Nabi Muhammad menekankan pada penanaman akidah dan akhlak. Nabi Muhammad menanamkan keimanan yang menjadi sumber akhlak mulia bertindak jujur, adil, keseimbangan hidup, kehidupan sederhana. Pada sepuluh tahun terakhirlah Nabi Muhammad mengajar sistem hukum baik ibadah (ritualitas) dan hubungan sosial, ekonomi, politik. Tentang hal ini dapat dilihat buku ulumul Quran, seperti, Mannâ' Khalil Al-Qathân, Mabâhîs fî 'Ulûm Al- Qur'an (T.tp.: Mansyurât Al-'Ashr Hadism, t.th.), hlm. 51-53. Nashr Hâmid Abû Zaid, Mafhûm al-Nash: Dirâsah fî 'Ulûm Al-Qur'an , (Beirût: Al-Markaz Al-Saqafi Al-''Arabî , 2000), hlm 76-77. 51
52 berdasarkan keimanan. Dengan kata lain, keimanan adalah syarat utama dan puncak menciptakan perilaku jujur, sedangkan kejujuran yang bu- kan diperoleh berdasarkan keimanan akan bersifat semu dan temporer.64 Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi seyogi- anya dilandasi dengan tauhid (asâs ilâhiyah), di mana setiap aktivitas ma- nusia bertujuan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Landasan tujuan itu didasari dengan keyakinan bahwa kemampuan untuk mendapatkan sesuatu melalui proses produksi, konsumsi, dan distribusi adalah wujud dari kekuatan dan kekuasaan-Nya. Mengenai kedudukan tauhid dalam ekonomi Islam Ahmad Muhammad 'Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim mengatakan: ةديقع نع القتسم يمالسالا داصتقالا سردن نا انل يغبني ال هناف اذه ىلع ءانبو كلاذك طبتريو ةعيرشلا نم ءزج يمالسالا يداصتقالا 65ماظنلا نأال هتعيرش و مالسالا ايساسأا اطابترا ةديقعلاب A D A Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya tidak sampai bagi kita mempelajari ekonomi Islam yang terlepas dari akidah Islam dan syariah, sebab sistem ekonomi Islam adalah bagian dari syariah yang diikat dengan akidah terse- but. N E R Dengan demikian, tidak boleh mempelajari ekonomi secara berdiri sendiri- terpisah dari akidah Islam dan syariahnya sebab sistem ekono- mi Islam bagian dari syariah Islam. Pertanyaan yang paling mendasar, mengapa sistem ekonomi membutuhkan sistem nilai? Sebuah sistem eko- nomi terdapat sistem nilai (value system) yang dapat memengaruhi sese- orang dalam menentukan suatu keputusan ekonomi. Pada tataran inilah Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif (syumûliyah) tidak hanya menjadikan ilmu ekonomi sebagai objek kajian ilmiah dan aktivitas ma- nusia semata, namun dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan jas- mani harus paralel dengan pemenuhan rohani seseorang. P Adapun nilai yang terkadung dalam hukum adalah prinsip ilahiyah yang berarti meyakini bahwa Allah Swt. adalah zat yang mengatur se- 64 Terdapat perbedaan pengertian akhlak dengan moral. Jika akhlak adalah nilai-nilai kebaikan perilaku yang tercipta dari keyakinan seseorang terhadap sang pencipta yang maha melihat dan mengawasi dan tidak terkait dengan hal lain selain-Nya. Adapun moral adalah tingkah laku yang baik yang bersumber dari kebiasaan saja, tidak terkait dengan keimanan kepada yang bersifat transendental. 65 Lihat Ahmad Muhammad 'Assal dan Fathi Ahmad 'Abd al-Karîm, al-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm, (Kairo: T.p., 1977), hlm. 17.
gala sesuatu di alam semesta. Sebagai pelaku ekonomi, manusia hanya berposisi sebagai pemegang amanah (trustee), sedangkan pemilik mutlak adalah Allah Swt. Keyakinan akan kemahamutlakan Allah berdampak terhadap kejujuran dalam transaksi, tidak egoistis dalam kepentingan serta memperhatikan pelaku usaha kecil/lemah. Keyakinan akan prin- sip ilahiah akan menjadikan niat dan motivasi yang tulus sebagai dasar dalam melakukan aktivitas ekonomi dan niat dan motivasi adalah faktor yang sangat fundamental untuk menentukan keberhasilan dan kualitas pekerjaan. Tauhid sebagai keyakinan kepada Allah memiliki korelasi yang kuat terhadap sosial keadilan ekonomi. Fazlurrahman menggambarkan hu- bungan antara keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling terkait dan memengaruhi. Menurut Rahman keterkaitan keduanya disebabkan dua hal yakni, pertama, tauhid dan sosial-ekonomi memiliki hubungan yang fungsional bahwa pencapaian kesejahteraan material sama penting- nya dengan pemahaman atas keesaan Allah. Kedua, penekanan Al-Qur'an atas penilaian terhadap perilaku manusia tidak hanya penilaian akhirat tetapi juga penilaian atas dasar benar tidaknya kondisi sosial ekonomi yang tengah berlaku di masyarakat.66 Dengan demikian, landasan tauhid dalam ekonomi, selain memperbincangkan kesejahteraan materiel dalam bentuk keuntungan tetapi juga memperbincangkan kondisi sosial-ekono- mi masyarakat sebagai manifestasi keimanan kepada Allah Swt. A D A N E R P Landasan tauhid dalam berekonomi berimplikasi terhadap cara pan- dang pelaku ekonomi terhadap aktivitas bisnis. Kemampuan dan kele- bihan yang dimiliki oleh seorang atau sekolompok pelaku usaha tidak dianggap sebagai kemampuannya secara mutlak, sebab pada saat yang bersamaan pelaku usaha tersebut mempunyai tanggung jawab terhadap pelaku usaha kecil yang berada di sekitarnya. Sebab, dalam pandang- an Tauhid bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang adalah anugerah dari sang Maha Pencipta yang memintanya untuk memperhatikan kondi- si ekonomi pelaku usaha lain yang lemah dan masyarakat di sekitarnya. 2. Larangan Riba Praktik riba adalah salah satu dari perusak pasar. Semua agama sa- mawi dan filsuf melarang praktik riba dalam aktivitas ekonomi di pasar. Kitab Taurat misalnya, melarang manusia mengambil harta riba untuk 66 Fazlurrahman, Islam and the Problem of Economic Justice, dalam Arief Hoetoro, Eko- nomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, Cet. I, (Surabaya: Kerja sama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007), hlm. 160. 53
54 mencegah ketidakadilan terhadap orang miskin.67 Agama Yahudi mela- rang memakan harta riba diperoleh melalui ajaran nabi orang Yahudi. Menurut jumhur ulama ushul sebagian dari nabi yang diutus kepada Bani Israel telah melarang riba kepada seluruh manusia, termasuk Nabi Daud a.s. dan Nabi Sulaiman a.s.68 Dalam peradaban perdagangan Yunani ter- dapat beberapa jenis bunga yang dapat bersentuhan dengan riba seperti bunga pada pinjaman biasa, pinjaman properti, pinjaman antarkota dan bunga perdagangan industri. Bangsa Romawi masih membolehkan bunga namun dibatasi pada tingkat tertentu, yakni bunga yang berlipat. Pende- ta Kristen menganggap orang yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berprikemanusiaan, sehingga larangan praktik riba dimasukkan da- lam undang-undang.69 Filsuf Yunani terkemuka seperti Plato, Aristoteles, Cicero, Seneca sa- ngat mengecam praktik riba dan mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga. Aristoteles menyoroti bunga dari fungsi uang sebagai alat tukar, menurutnya, uang bukanlah alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga, ia mengatakan for money was intended to be used in exchange, but not to increase at interest.70 Aristoteles menolak bunga sebab mengandung sistem eksploitasi oleh pemilik dana atas orang miskin.71 Plato mengecam bunga dengan dua alasan, pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masya- rakat. Kedua, bunga adalah alat golongan kaya untuk mengeksploitasi go- A D A N E R P 67 Neelam Daryanani, Deeper Understanding on the Prohibition Riba, (Disertasi Master of Business Administration Notingham University Business School, 2008), hlm. 27. 68 Lihat, 'Azza al-'Arab Fuâd, al-Ribâ baina al-Iqtishâd wa al-Dain, (Mesir: Dirâsah fi al-Islâm majlis al-'alâ al-Islamiyâh wizârah al-Auqâf, 1381 H H/18 62 M), hlm. 14-16. Lihat juga 'Umar bin 'Abd. al-Azîz al-Mutrak, al-Ribâ wa al-Muâmalah al-Musharrifah fî Nazhri al-Syari'ati al-Islamiyah, (Madînah: Dâr al-'Âshimah, 1416 H), hlm. 14-17. Lihat juga, Al-Imâm Muhammad Abû Zahrah, Buhûs fî al-Ribâ, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.), hlm. 2-4. Lihat juga, Muhammad Abû Zahrah, Tahrîm al-Ribâ Tanzhîm Iqtishâdî, (Jeddah: Dâr al-Su'ûdiyah, 1405 H/1984 M), hlm. 21-24. 69 Lihat Kitab Keluaran XXII : 25. Lihat juga Kitab Imamat XXV: 35-37 Kitab Ulangan XXIII: 19 dan 29: Lihat Kitab Mazmur (Zabur) pada XV: 5, dan Kitab Amsal XXVII: 8. Lihat juga Lukas 6:34-35. Untuk mengetahui pandangan Yahudi dan Nasrani tentang riba, lihat Johns, C.H.W., John Dow, W.H. Bennett, and J. Abelson, On the Babylonian, Christian, Hebrew, and Jewish views respectively on "Usury," Encyclopedia of Religion and Ethics, (New York: Charles Scrib- ner's Sons, n.d.), Vol. 12, hlm. 548-58. Lihat juga Noonan, Jr, John T, The Scholastic Analysis of Usury, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957). Untuk mengetahui pandangan Hindu terhadap riba lihat Bokare, M.G., Hindu-Economics: Eternal Economic Order, dalam M. Umar Chepra, Why has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind the Prohibition of Interest, dalam Abdul Kader Thomas, Interest in Islamic Economic: Understanding Riba, (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2006), hlm. 97. catatan kaki nomor 12. 70 Bohn-Bawek, Eugen Von, Capital and Interest: History and Critique of Interest Theories, Vol I. Diterjemahkan oleh George D. Huncke and hans F. Sennholz Illionis: Libertarian Press, 1959), hlm. 10-11. 71 Dawam Raharjo, "Sistem Bunga dan Riba", Opini Kompas, 27 Maret 2014, hlm. 6.
longan miskin. Adapun ahli filsafat Cicero memberikan dua ilustrasi yang menyatakan bunga adalah sesuatu yang hina dilakukan. Menurut Cicero bahwa perdagangan adalah suatu pekerjaan yang tentu mempunyai risi- ko, memberikan pinjaman dengan bunga adalah suatu yang tidak pantas dilakukan, karenanya, jika hukuman yang pantas bagi pencuri didenda dua kali lipat, maka pemakan bunga akan didenda empat kali lipat. Al-Qur'an telah secara tegas dan paripurna mengharamkân riba. Is- lam sebagai syariat yang terakhir diturunkan Allah Swt. telah mempari- purnakan keharaman riba melalui firman Allah dalam Al-Qur'an maupun yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. melalui bisnis dan kebijak- an hukum. Al-Qur'an menyebutkan keharaman riba secara bertahap dan sesuai dengan setting economics social yang terjadi saat itu dengan urutan sebagai berikut: Pertama, surah al-Rum (30): 39 "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu ti- dak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang ber- buat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). A D A N Ayat di atas belum ada isyarat keharaman praktik riba, baru ada isyarat kemarahan terhadap praktik riba.72 Al-Qur'an menjelaskan secara umum tentang kesalahan cara pandang masyarakat Mekkah dan sekitar- nya yang menyatakan bahwa praktik riba bertujuan untuk saling mem- bantu satu sama lain sehingga memberi tambahan kepada manusia. Allah menegaskan bahwa riba tidak memberikan tambahan sisi Allah untuk mengubah cara pandang manusia terhadap sistem ekonomi ribawi. E R P Kedua, surah al-Nisâ (4): 160-161, "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkân atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripada- nya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." Ketiga, surah Ali Imran (3): 130, "Hai orang-orang yang beriman, ja- nganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Pengha- raman riba pada ayat ini jelas namun yang diharamkan baru sebatas juz`i 72 Nasrun Jami' Daulay, Riba dalam Al-Qur'an , (Medan: Jurnal Islamic Business Law Review, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sumatera Utara, 2013), hlm. 76. 55
56 (bagian) belum kulli (menyeluruh). Ash-Shsabuni mengatakan yang diha- ramkan hanya riba al-fâhisyah, yaitu riba yang sampai pada kekejian dan keburukan puncak yang tinggi. Sampai kepada tindak pidana yang berat, yang mana utang itu bertambah-tambah sehingga berlipat-lipat ganda.73 Pengharaman riba oleh Allah Swt. semakin kuat saat itu disebabkan ma- syarakat telah terlalu bebas melipatgandakan riba. Keempat, surah al-Baqarah (2): 278-279, "Hai orang-orang yang ber- iman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari peng- ambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." Pada fase keempat ini, praktik riba telah dilarang secara tegas dan totalitas. A Penegasan kembali larangan riba terjadi pada saat pidato perpisah- an Nabi Muhammad saw. pada tanggal 9 Zulhijah tahun 10 H melalui pidato monumentalnya, yakni "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapus- kan. Modal adalah hak kamu. D A N E R Secara lebih luas, praktik riba adalah pelanggaran terhadap konsep keadilan ('adl) dan kebaikan (ihsân) dalam aktivitas ekonomi. Menurut M. 'Umar Chepra, dalam lapangan ekonomi, keadilan dicirikan dengan penggunaan sumber daya dengan cara yang adil dengan memperhati- kan tujuan kemanusiaan (humanitarian goal) dan pemenuhan kebutuhan (need fulfillment), pertumbuhan yang maksimal (optimum growth), distri- busi pendapatan dan kesejahteraan secara adil (equitable distribution of income and wealth) dan stabilitas ekonomi (economic stability).74 P Selain mengakibatkan kerusakan yang bersifat ekonomistik, praktik riba adalah representasi sistem atau cara melakukan eksploitasi tujuan kemanusiaan dalam kegiatan ekonomi dengan memperoleh keuntungan secara tidak adil dan merugikan orang lain terutama pelaku usaha atau pihak lain yang berada pada posisi lemah. Ketidakadilan ekonomi dapat terjadi dalam sistem kerja sama yang tidak berimbang sehingga meru- gikan pihak yang lemah. Praktik eksploitasi ekonomi juga dapat berupa 73 Ibid. 74 M. Umar Chepra, Why has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind the Prohibition of Interest, dalam Abdul Kader Thomas, Interest in Islamic Economic: Understanding Riba, Op. cit., hlm. 97.
pemaksaan terhadap konsumen untuk hanya membeli produk tertentu atau membeli produk dengan harga tertentu sehingga merugikan banyak orang. Oleh karena itu, segala bentuk dari kegiatan yang merusak nilai keadilan dan kebaikan termasuk dalam kategori melakukan riba. Mengibaratkan kata riba dengan bunga bank sebagaimana dipahami secara umum dewasa ini disebabkan praktik bunga adalah cara pengeks- ploitasian yang paling nyata terlihat dan paling mudah dilakukan serta sering dilakukan banyak orang. Dalam praktiknya, kondisi perekonomian global saat ini sarat dengan praktik ekonomi ribawi. Dalam skala makro misalnya, banyak negara berkembang terpaksa mengikuti sistem liberal- isme di mana pasar dimonopoli oleh para pemodal besar. Pelaku usaha kecil yang umumnya adalah pelaku usaha lokal harus tersingkir dan bah- kan mati disebabkan kalah bersaing dengan pemilik modal besar.75 Demikian juga dalam sistem liberalisasi lalu lintas modal. Gambaran lalu lintas modal bergerak dalam sistem liberalisme ekonomi dapat dili- hat dari perederan uang dan instrumen keuangan lainnya yang tidak lagi sekadar sebagai penopang sektor riil, melainkan uang telah menjelma sebagai komoditas perdagangan. Uang menjadi komoditas yang berlipat ganda dalam waktu singkat. Alhasil, produk keuangan dengan berbagai macam turunannya menghasilkan ekspansi kapitalisme dunia yang bersi- fat semu yang berbasis pada riba. A D A N E R Dalam era globalisasi dan industrial bahwa keuntungan yang sebe- sar-besarnya adalah tujuan utama pelaku ekonomi walaupun dengan me- lakukan cara-cara yang bersifat eksploitatif. Sistem perdagangan yang memberikan porsi besar dan kebebasan kepada pemilik modal dengan mendirikan pasar-pasar besar yang dapat memonopoli perdagangan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dengan meminggirkan dan mematikan pelaku usaha kecil yang hanya memiliki akses modal terbatas (limited capital). Kondisi di atas adalah bentuk ketidakadilan sosial. Sam- pai di sini keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha besar dengan tidak memerhatikan kondisi sosial ekonomi adalah termasuk cakupan riba76, bahkan menurut Asghar Ali Engineer lebih eksploitatif daripada P 75 Dilihat dalam kacamata apa pun, baik dari aspek ilmu ekonomi, praktik ekonomi terlebih dari sudut pandang syariat tidak ada kemaslahatan hakiki dari bunga riba. Justru dalam konteks perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini, Swasono menggugat negara-negara kreditur yang memberikan pinjaman kepada Indonesia dengan berbagai kebijaksanaan mereka berakibat menyesengsarakan yang menjerumuskan Indonesia ke dalam suatu "debt trap" sebagai negara-negara yang melakukan riba atau usury. Pinjam- annya menjadi "pinjaman najis" atau "odious debt". Muhammad Jakfar, Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 255. 76 Memang secara bahasa bahwa riba bermakna bertambah (ziyadah) yang dilarang oleh 57
58 sekadar bunga77 yang menjadi mainstream. Dengan kata lain, semua prak- tik yang mengarah pada eksploitasi sesama manusia termasuk dalam hal industri dan perdagangan adalah riba. Dengan demikian dalam masyara- kat industrial modern semua praktik monopoli, kartel dan pengawasan multinasional terhadap pasar harus diperlakukan sebagai riba78 yang se- cara tegas dilarang hukum. Dalam konteks perdagangan bebas pada era globalisasi pemahaman tentang riba adalah semua hal yang bertentangan nilai keadilan dalam hal ini keadilan distributif dan kebaikan yang membela kaum yang le- mah. Implikasi dari praktik riba adalah kesengsaraan, kemiskinan dan kemelaratan, yang jika terjadi dalam sebuah sistem ekonomi akan me- nyebabkan kondisi kemelaratan yang bersifat masif. Oleh karena itu, pantas sekali jika praktik riba sangat dilarang, bahkan dalam hukum Is- lam, larangan terkait riba disamakan dengan perbuatan dosa-dosa besar yang dilarang oleh hukum. A D 3. Harga yang Adil A Terminologi harga yang adil dapat dijumpai dalam kata si'r al-misl, dlaman al-misl dan qîmah al-'adl.79 Istilah qîmah al-'adl digunakan Nabi Muhammad dalam mengomentari kompensasi pembebasan budak, di mana majikannya akan mendapatkan harga yang adil. Istilah ini juga digunakan oleh 'Umar bin Khattâb saat menetapkan nilai baru atas diat (uang tebusan) setelah dirham turun sehingga harga-harga naik.80 Istilah qîmah al-'adl dan dlaman al-misl digunakan para hakim dalam kodifikasi hukum Islam tentang transaksi bisnis dengan objek barang cacat yang di- jual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk menjual timbunannya, membuang jaminan harta milik.81 N E R P Harga yang adil berdasarkan tiga syarat. Pertama, harga yang diper- oleh berdasarkan mekanisme pasar dengan hukum permintaan (supply) ketentuan-ketentuan syariah. Ketentuan fikih biasanya membahas makna riba adalah pertambahan dalam transaksi bisnis. Lihat misalnya, Muhammad bin Shâlih al-'Usaimin, al-Ribâ al-Takhallush fîhu fi al-Mushârif, (Riyâdh: t.p., 1429 H), hlm. 7. 77 Ashghar Ali Engineer merasa gelisah melihat negara-negara Muslim hanya berkon- sentrasi riba pada bunga bank, sedangkan profit dihalalkan. Menurut Ashghar Islamisasi ekonomi bukan hanya dapat dilakukan dengan membuat bank tanpa bunga, sementara praktik-praktik eksploitasi lainnya masih terus berlangsung. Karena itulah pemaknaan riba harus extended. Lihat Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 129. Kalimat yang bergaris bawah adalah kalimat dari penulis. 78 Ibid., hlm. 68 79 Lihat P3I, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 331. 80 Ibid. 81 Ibid.
dan penawaran (demand). Ibn Taimiyah menggunakan dua terminologi terkait harga yakni 'iwadh al-misl dan dlaman al-misl.82 Menurut Ibn Tai- miyah esensi keadilan (nafs al-'adl) adalah kompensasi yang setara dan akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara atau harga yang setara adalah harga yang adil.83 Ibn Taimiyah juga mendefinisikan harga yang adil sebagai harga yang baku (si'r) di mana penduduk menjual barang dan menerima kompensasi yang setara pada barang yang sama, pada waktu dan tempat khusus.84 Berbeda dengan equivalen price sebagai har- ga baku (s'ir) adalah harga yang secara umum disepakati oleh penduduk ketika mereka menjual barang-barang sebagai suatu yang setara dengan itu. Harga jenis inilah yang disebut dengan harga pasar yang berjalan secara kompetitif. Untuk menjelaskan harga pasar, Zubair Hasan menga- takan: A "If people are selling their goods according to commonly accepted manner without any injustice on their part and the price rises due to the decrease of the commodity (qillat-al-shay) or due to increase in population(kathrat-al- khalq) then this is due to Allah (no intervention is required)".85 D A N Kedua, harga yang diperoleh dengan transaksi perdagangan yang adil, bukan dengan cara penipuan atau penzaliman. Ibn Taimiyah me- ngatakan, "jika penduduk menjual barangnya dengan cara normal (al- wajh al-ma'rûf), bukan cara-cara yang zalim (tidak adil), namun harga itu meningkat (irtafa'a al-sa'r) karena pengaruh dari kurangnya perse- diaan barang atau disebabkan meningkatnya jumlah penduduk (berarti meningkatnya permintaan, demand) itu semua karena Allah.86 Dalam hal ini, pemaksaan terhadap penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (ikrâh bi ghairi haqqin).87 E R P Pada prinsipnya transaksi harus dilakukan dengan harga adil yang merupakan cerminan syariat Islam terhadap nilai keadilan secara umum. Harga yang adil adalah harga yang tidak mengandung unsur eksploitasi atau kezaliman oleh satu pihak yang memiliki posisi yang kuat dengan pihak lain yang biasanya pada posisi yang lemah. Harga yang adil dapat terjadi dalam hubungan antar pelaku usaha (seperti pemasok, supplier de- 82 Ibn Taymiyah, al-Hisbah fi al-Islâm, (Mesir: Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, t.th.), hlm. 18. 83 Ibid. 84 Ibid. 85 Zubair Hasan, Markets and the Role of Government in an Economy from Islamic Perspective, (MPRA Paper No. 12233, posted 17. December 2008), Online at ub.uni-muenchen.de/12233, hlm. 8. 86 Ibn Taymiyah, al-Hisbah fi al-Islam, Op. cit. 87 Ibid. 59
60 ngan penjual akhir, retailer) atau pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha atau penjual akhir dapat melakukan kesepakatan dengan harga yang adil di mana antarpihak mendapat keuntungan yang adil. Harga yang adil adalah harga yang diperoleh dari transaksi yang setara, di mana para pelaku pasar menyepakati harga secara sukarela (ridhâ). Sebaliknya plaku usaha telah mencapai kesepakatan namun dise- babkan satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat dapat menekan harga terhadap pemasok. Dalam praktik bisnis, dengan menggunakan market power atau buying power pelaku usaha dapat memaksa harga yang di- kehendakinya walaupun disepakati, dalam hal ini harga tersebut tidak termasuk harga yang adil. Demikian juga dalam hubungan produsen dan konsumen harga yang adil adalah saat produsen dan konsumen pada po- sisi seimbang dan terhadap kesepakatan harga di antara sesuai dengan barang dan keuntungan yang wajar. Harga menjadi tidak adil, walaupun tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak jika salah satu pihak pada posisi yang tidak berimbang atau tertekan.88 A D A Ketiga, harga yang adil adalah harga yang mempertimbangkan kon- disi sosial. Harga yang adil tidak hanya berkaitan dengan harga yang dihasilkan mekanisme pasar dengan hukum penawaran (supply) dan per- mintaan (demand) tetapi juga berdasarkan kesejahteraan sosial pelaku usaha di sekitar. Abdul Mannan mengatakan: N E R P Islam advocates a market mechanism under which economic agents are free to chose economic activities and to maximize their objective functions subject to norms laid down by Islam for social as well as individual welfare, rather than maximizing social welfare by sacrificing individual welfare, or maximi- zing individual welfare by sacrificing social welfare as the two contemporary major economic systems tend to advocate.89 Penentuan harga oleh pelaku pasar hendaknya berdasarkan kondisi sosial pelaku pasar yang lain. Harga pasar yang adil adalah harga yang berdasarkan kesejahteraan masyarakat.90 Ajaz Ahmad Khan mengatakan bahwa prinsip terpenting pasar yang adil adalah berdasarkan harga yang adil yang tidak hanya berdasarkan ongkos produksi (cost of production) 88 Dalam hal inilah, Al-Qur'an menggunakan terma ridha bukan kesepakatan biasa. Da- lam transaksi bisnis baru dianggap sah jika saling ridha, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang tidak sah kecuali saling ridha di antara kamu, QS. al-Nisâ' (4): 9. Terma ridha tidak hanya kesepakatan secara lisan atau di atas kertas perjanjian namun seyogianya sampai ke lubuk hati yang terdalam. 89 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation, J. Res. Islamic Econ., Vol. 2, No. 1, (1404/1984), hlm. 62. 90 Ibid.
tetapi juga berdasarkan keadilan sosial dan lingkungan, bahkan keadilan pasar bertujuan untuk menyeimbangkan antara orang kaya dan orang miskin. Ajaz Ahmad Khan mengatakan: The most prominent principle of fair trade is the prompt payment of fair price to produces that covers not only their cost of production but also enables production that is socially just and environmentally sound. Indeed, fair trade aims to promote a more balanced relationship and axchange between rich and poor.91 4. Layanan sosial (Khidmah al-Ijtimâ'iyah) Pasar sebagai tempat transaksi ekonomi dan berkumpulnya para pelaku pasar dalam melakukan transaksi ekonomi bukan hanya untuk meraih keuntungan semata, pasar juga adalah institusi sosial di antara para pelaku pasar. Pasar adalah institusi tempat terwujudnya pelayanan sosial (tahqîq al-khidmah al-al-Ijtimâ'iyah) di antara pelaku pasar maupun pemerintah dengan pelaku pasar. A D A Pelayanan sosial (khidmah al-al-Ijtimâ'iyah) dapat berlaku secara internal dan eksternal. Secara internal pelayanan sosial yang dimaksud adalah tidak saling bermusuhan antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lain seperti dengan melakukan penghambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke sebuah pasar oleh satu pelaku usaha (praktik mo- nopoli) atau bersama-sama dengan pelaku usaha lain (oligopoli). Asas khidmah meniscayakan persaingan secara sehat di antara pelaku usaha, sebab pelaku pasar mampu melihat kondisi sesama pelaku usaha di mana keuntungan dari transaksi pasar tidak hanya dimiliki oleh segelintir pe- laku usaha, sedangkan pada segelintir lainnya menderita keterpinggiran bahkan kematian. Keuntingan tidak hanya beredar pada pelaku usaha tertentu saja. Hal ini telah ditegaskan Al-Qur'an (Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu).92 N E R P Adapun secara eksternal aktivitas ekonomi seharusnya berorientasi pada terciptanya pelayanan sosial yang bisa membebaskan kaum yang lemah secara luas. Prinsip al-Khidmah al-Ijtima'iyyah menjadi tujuan dari setiap aktivitas ekonomi sebab dalam ekonomi selain dibolehkan untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan yang berlimpah, pelaku usaha 91 Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, An Islamic Perspective on Fair Trade, (United King- dom: Islamic Relief, 2008), hlm. 6. 92 QS. al-Hasyr (59): 7. 61
62 juga harus memperhatikan kondisi sosial disekitarnya.93 Kepedulian pe- laku usaha terhadap masyarakat di sekitarnya akan memperoleh keun- tungan bagi pelaku usaha itu sendiri yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Larangan Praktik Monopoli Salah satu ciri pasar yang adil adalah pasar yang bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk praktik monopoli dapat saja berbeda dari satu pasar dengan pasar lain atau suatu masa dengan masa yang lain. Hal ini terkait dengan perkembangan cara dan sistem perdagangan suatu masa atau tempat dan teknologi dan informasi yang berbeda. Perkembangan masyarakat termasuk pola bisnis dapat me- nyebabkan praktik monopoli berbeda dan bersifat dinamis. Pada zaman Nabi Muhammad saw. bentuk monopoli direpresentasi- kan dengan beberapa bentuk praktik dagang seperti ihtikâr yakni praktik penimbunan barang oleh seseorang atau beberapa orang dan menjual kembali barang tersebut dengan harga yang tinggi. Praktik Monopoli juga direpresentasikan dengan talaq rukbân yakni upaya penghalangan oleh pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain untuk memasuki pasar dan sebagainya seperti yang akan dijelaskan. Terdapat beberapa bentuk akad yang dilarang oleh fikih Islam secara umum yakni, jual beli gharâr, jual beli najasy, jual beli mudhâr, bay'atai- ni fi bay'atin, bay' ba'da ala ba'dh, jual beli "Urbun, Ghabn Fâhisy, talaq rukbân, Jual beli hâdir lil bâdin, Jual beli mulja', ihtikâr, jual beli syarat (mu'allaq). Doktrin-doktrin hukum antimonopoli berasal dari Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama (mashâdir al-awwal) hukum Islam. Doktrin antimonopoli adalah hukum diterapkan Nabi Muhammad A D A N E R P saw. terutama pada periode Madinah di Pasar Madinah. a. Doktrin Talaq Rukbân (Restraint Doctrine) Doktrin hambatan memasuki pasar adalah doktrin tertua dalam hukum persaingan usaha. Sekitar tahun 580 M atau sekitar 1 H Nabi Muhammad saw. dan para sahabat telah menerapkan doktrin larangan melakukan hambatan memasuki pasar di pasar-pasar sekitar Madinah.94 Prinsip utama hukum antimonopoli adalah larangan terhadap semua ak- 93 Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalat, Jurnal Ulumul Quran, 02/XXI/2012, hlm. 17. Lihat juga Ma'ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 302. 94 Ungkapan-ungkapan Nabi Muhammad saw. dan sahabat mengenai dokrtin kebebasan pasar dari hambatan masuk akan diterangkan dalam bahasan selanjutnya.
tivitas yang menghambat masuk pasar. Melakukan hambatan terhadap pelaku usaha lain masuk ke pasar menyebabkan pasar tidak berjalan se- suai dengan mekanismenya. Pada tradisi common law doktrin kebebasan pasar dari hambatan ma- suk baru muncul dengan sebutan doktrin restraint of trade, dan doktrin menjadi prinsip yang diterima oleh Sherman Act. Hukum persaingan di Amerika Serikat dibentuk dalam rangka memberikan hak untuk mela- kukan persaingan (the right to compete) disebut dengan Antitrust Law.95 Doktrin ini muncul disebabkan kemajuan industri yang sangat pesat abad ke-19 yang menuntut agar perilaku curang dalam persaingan perdagang- an diatur oleh ketentuan undang-undang. Beberapa Hadis Nabi Muhammad saw. secara tegas melarang me- lakukan hambatan masuk ke pasar. Rasulullah saw. wa nahâ al-nabiyyu 'an talaqqû al-buyû' (Nabi Muhammad saw. melarang menghadang da- gangan).96 Dalam riwayat lain disebutkan, dari Abdillah bahwa "Kami menghadang kafilah, dan kami membeli makanan dari mereka. Maka Nabi Muhammad saw. melarang kami membeli barang tersebut hingga bahan pangan tersebut sampai di pasar makanan.97 A D A N Dalam definisi lain disebutkan: ام داسكب هربخيو دلبلا ىلا هلوصو لبق يودبلا يرضحلا لبقتسي نأا وه نابكرلا يقلت 98سكولاب هتعلس هنم يرتشيل ابذك هعم Adapun yang dimaksud dengan talaq al-rukbân adalah orang kota meng- hadang orang desa sebelum sampai ke kota, lalu orang kota memberikan informasi kepada orang desa tentang harga barang yang murah dengan ber- bohong supaya orang kota membeli dari orang desa dengan harga di bawah. E R P Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud larangan menghadang di sini adalah saat kafilah masih berada di desa. Mereka meninjau kepada makna yang cocok, yaitu menipu pembawa barang sebab apabila kafi- lah datang sendiri masuk pasar maka mereka tahu harga pasaran untuk 95 Sebutan Antitrust Law disebabkan pada awalnya aturan hukum ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk trust (sebangsa dengan kartel untuk memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing yang tidak tergabung dalam trust tersebut. Jonny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia), (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 3. 96 Abî Hasan Nur al-Dîn Muhammad bin 'Abd al-Hâdi al-Sindî, Shahîh al-Bukhârî bihasiyah al-Imâm al-Sindi, Op. cit. hlm. 35. 97 Ibid. 98 Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairî al-Naisaburî, Shahîh Muslim, Juz II, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1433 H/2011 M), hlm. 5. Catatan kaki nomor (1). 63
64 menambah keuntungan untuk dirinya.99 Imâm Abu Hanifah mengatakan hukum talaq rukbân adalah makrûh tahrîm apabila tujuannya merekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga yang sesungguhnya ber- laku.100 b. Doktrin Bay' Hâdir li Bâdin Semua penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk menjual dan membeli produk di pasar. Pelaku usaha dan pembeli boleh menda- patkan akses informasi harga di pasar. Melakukan halangan terhadap hak untuk menjual dan membeli akan menjadikan pasar tidak berjalan secara adil. Secara tegas, Rasulullah saw. melarang perilaku yang menghalang barang dagangan yang masuk ke pasar. Hal ini dapat dilihat dalam be- berapa Hadis. A ال لاق ؟دابل رضاح عبي نأاو نابكرلا ىقلت نأا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : اراسمس هل نكي "Rasulullah melarang menghambat ba'y hâdir li bâdin. Lalu, apa maksudnya? Ia menjawab "tidak menjadi makelar."101 D A N E R Secara umum para ulama melihat Hadis di atas terkait dengan akad jual beli hâdir li bâdi, sehingga perdebatannya sekitar terfokus pada sah atau tidaknya jual beli.102 Ibn Rusyd melihat Hadis ini bukan hanya ber- kaitan dengan akad namun melihat perbuatan dalam melakukan trans- aksi perdagangan.103 Secara tekstual bahwa Hadis di atas melarang mela- kukan penghadangan barang yang dibawa oleh para pedagang ke sebuah pasar. Penghadangan terhadap pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar P 99 Hamzah Ya'Qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cet I, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 161. 100 Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd ibn Ahmad ibn Mûsa ibn Ahmad ibn al-Husayn al-'Ainî, Umdat al-Qârî Sharh Shahîh al-Bukhârî, dalam Dede Abdul Fatah, Pasar dan Kea- dilan Ekonomi, Op. cit., hlm. 67. 101 Imâm Muslim, Shahîh Muslim, (Riyadh, Dâr al-Salâm, 1998). Lihat juga, Imâm Bukhârî, Shahîh Bukhârî, Juz II, hlm. 27. 102 Al-Ghazâlî misalnya mengatakan hukum jual beli hâdlir li bâdi adalah makruh apabila masyarakat sangat membutuhkan barang yang diperjual-belikan. Lihat, Abî Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazâlî, al-Wajîz fî Fiqh Mazhab al-Imâm al-Syâfi' î, Juz I (Beirut: Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzîgh, 1997 M/1418 H), hlm. 39. Marghinani mengatakan jual beli jenis ini dilarang dalam kondisi paceklik (tidak normal) di mana masyarakat sangat membutuhkan objek barang, dengan demikian dalam kondisi normal transaksi jenis ini dibolehkan. Lihat, Burhân al-Dîn, Alî ibn Abî Bakr al-Marghinani, Syarh Bidâyah al-Mubtadi bi Hammisy Syarh Fath al-Qadîr, Juz VI, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1977), hlm. 478. 103 Muhammad ibn Muhammad ibn Rusyd, Muqaddimah ibn Rusyd li Bayân maiqtadathu al-Mudawwanah min Ahkâm, Juz III, (Beirût: Dâr Fikr, t.th.), hlm. 203.
merupakan tindakan yang merusak arus barang ke pasar. Tindakan peng- hadangan barang yang masuk ke pasar dalam Hadis di atas tidak hanya diartikan secara tekstual dengan menghadang secara fisik pelaku usaha untuk masuk ke pasar. Melalui Hadis ini, terdapat beberapa prinsip hukum antimonopoli yakni. Pertama, perilaku penghadangan barang oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha adalah upaya untuk membatasi masuknya pe- laku usaha dan produk tertentu ke pasar. Perilaku ini akan mereduksi kebebasan yang berimplikasi kepada persaingan yang mensyaratkan para pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar pasar (per- fect mobility of resources). Penghadangan terhadap masuknya produk ke pasar akan menyebabkan pasar hanya dikuasai oleh satu atau beberapa pelaku usaha tertentu. Kedua, larangan penghadangan pada Hadis di atas juga berarti peng- halangan informasi pasar terutama masalah harga sehingga pihak pen- jual tidak mengetahui harga yang sebenarnya. Informasi dalam dunia bisnis sangat penting dan menentukan. Kehilangan atau kesalahan dalam mengakses informasi membuat pelaku usaha merugi. Informasi antara pelaku usaha dan konsumen harus tersedia secara sempurna. Larangan Rasulullah saw. dalam pencegatan pemasok barang (produsen) ke pasar sebelum produsen sampai ke pasar, terkait dengan informasi, produsen atau pelaku usaha tidak mengetahui informasi yang utuh tentang pasar. Ketiga, terdapat larangan untuk melakukan monopoli barang baik secara pribadi (tindakan, behavior) dan juga secara bersama-sama (per- janjian) dengan cara mengalokasikan pasar tertentu bagi pelaku usaha tertentu sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penghadangan barang oleh satu pelaku usaha bermotif melakukan aloka- si pasar menurut jenis produk. Kegiatan ini biasa disebut dengan tindak- an market alocation bagi produk tertentu. Dengan demikian, pada pasar tersebut akan terjadi kelangkaan barang yang akan menjadikan permin- taan menjadi naik, sedangkan persediaan berkurang atau terbatas. Bagi pelaku usaha yang melakukan monopoli akan dengan mudah menetap- kan harga pasar sesuai dengan keinginan. A D A N E R P Keempat, terdapat pelaku usaha yang terzalimi disebabkan harga penjualan yang dibeli oleh pelalu usaha yang menghambat barang terse- but belum tentu merupakan harga pasar, sehingga pelaku usaha tersebut akan mengalami kerugian. Larangan Hadis Nabi saw. adalah dalam rang- ka melindungi pelaku usaha yang tidak mengetahui harga pasar dengan menjual barangnya kepada pelaku usaha lain yang tidak sesuai dengan 65
66 harga pasar. Selain itu, konsumen yang berada di pasar juga tidak men- dapatkan informasi yang sempurna, sebab terdapat produk yang dimono- poli oleh sebagian pelaku usaha yang mengadakan entry barriers pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Kelima, pelaku usaha yang melakukan monopoli akan dengan mudah melakukan penjualan atau pemasaran dan juga menahan barang yang dimilikinya kepada konsumen. Tindakan monopoli ini membuat pela- ku usaha melakukan penetapan harga (price fixing), pembagian wilayah (market allocation) dan pemboikotan (boicott) dan bentuk-bentuk praktik monopoli lainnya. Keenam, adalah terjadinya pengkaburan terhadap informasi barang yang akan dibeli konsumen, sehingga konsumen dengan mudah dapat dikelabui dan ditipu terhadap harga dan kualitas suatu barang. Dengan kata lain, terdapat upaya untuk mengaburkan informasi harga bagi kon- sumen yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang berlipat. Perilaku seperti ini disebut dengan Ghâban Fâhisy. A D A c. Doktrin Larangan Ihtikâr N Hukum antimonopoli berdasarkan larangan doktrin larangan ihtikâr .104 Secara bahasa ihtikâr berarti aniaya dan merusakan pergaulan, atau penimbunan barang agar terjual mahal.105 Beberapa Hadis Nabi Mu- hammad saw. yang melarang dan mengutuk perilaku ihtikâr: E R P 106 ٌئِطاَخ َوُهَف َرَكَتْحا ِنَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّل َص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق "Barangsiapa yang menimbun barang maka dia adalah pendosa". هدـقـعي نأا هللا ىلـع اقح ناك مهيلـع هيلغيل نـيملـسملا راعسأا نم ءيش ىف لخد نم 107ةمايقلا موي راـنلا نم مـظعب "Siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Al- lah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat." Ihtikâr adalah perbuatan yang menganiaya konsumen dengan mena- han barang dan menaikan harga setelah waktu tertentu. Makna ihtakara 104 Doktrin larangan ihtikâr juga terdapat dalam Al-Qur'an. Lihat QS. al-Mâidah (5): 2, QS. al-Baqarah (2): 279, QS. al-Hajj (22): 78, QS. al-Mâidah (5): 6. 105 Ahmad Warson Munir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 285 106 Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairi al-Naisaburî, Shahîh Muslim, Juz II, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1433 H/2011 M), hlm. 52. 107 Abû Bakr Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, Al-Sunan al-Kubrâ, Juz VI, (Haydar abad: Majlis Dâirah al-Ma'arif al-Nizhamiyah al-Kâinah fi al-Hind, 1344 H), hlm. 30.
adalah mengumpulkan sesuatu secara mutlak, yakni tidak hanya pada makanan atau bahan pokok namun semua kebutuhan manusia. Beberapa ulama seperti Imâm Syâfi'î, Imâm Mâlik hanya membatasi ihtikâr pada makanan pokok. Al-Nabhani mengatakan Hadis-hadis yang menyatakan tentang penimbunan menunjukkan pengharaman secara mutlak tanpa disertai batasan apa pun serta umum tanpa takhshîs apa pun.108 Praktik ihtikâr juga merusak pergaulan sesama pelaku usaha dengan mematikan pelaku usaha lain dengan cara menahan barang dan jasa tertentu. Ibn Hazm mengatakan praktik penimbunan barang yang dibutuhkan masyarakat adalah kesalahan yang dapat merugikan dan menyengsara- kan masyarakat.109 Muhammad Abu Zahrah mengatakan ihtikâr menjadi penyebab (zarîah) kesulitan bagi manusia (yudhîqu ala al-nâs).110 Alasan pengharaman melakukan ihtikâr adalah kebutuhan masyarakat luas ter- hadap barang (al-idrâr bi al-nâs).111 Dengan demikian, dapat disimpulkan ulama Madhab Malikî, sebagian Mazhab Hanbalî, Imâm Abu Yusuf dan Ibnu Abidin bahwa larangan ihtikâr adalah meliputi seluruh produk yang menjadi hajat hidup orang banyak, sebab motivasi hukum dalam larang- an ihtikâr adalah membuat mudarat kepada orang banyak.112 A D A N Salah satu bentuk perbuatan yang menghambat perdagangan ada- lah melakukan perbuatan penimbunan barang. Barang adalah kebutuhan konsumen yang dapat diakses dan diperoleh dengan harga yang wajar. Penimbunan barang adalah bentuk perbuatan yang mudah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, sebab kelangkaan akan barang menye- babkan harga meningkat, pada saat itulah pelaku penimbunan mengelu- arkan barang untuk memperoleh keuntungan. Penimbunan barang ada- lah bentuk penghambatan beredarnya barang di pasar. E R P Larangan melakukan hambatan masuk pasar pada Hadis di atas ma- 108 Lihat, Taqyuddin Al-Nabhani, Al-Nizhâm al-Iqtishâd fi al-Islâm, diterjemahkan, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Cet. 8, (Surabaya: Risalah Gusti: 2009), hlm. 210. 109 Berbeda hukumnya dengan penimbunan yang dilakukan yang bukan berdasarkan keinginan untuk meraih keuntungan dan masyarakat tidak membutuhkan barang tersebut maka hukumnya tidak haram. Lihat Abî Muhammad 'Alî bin Saîd, bin Hazm, al-Muhallâ, juz IX, (Kairo: Maktabah al-Muniriyyah, 1947), hlm. 64. 110 Muhammad Abû Zahrah, Ushûl a-Fiqh, (T.tp: Dâr al-Fikr al-'Azâli, 1377 H/1985 M), hlm. 289. 111 Pengambilan hukum tersebut dilandaskan atas keumuman Hadis di atas, tidak ada pembatasan (muqayyad). Lihat. Al-Qâdhî Abî al-Walîd Sulaimân bin Khalaf bin Sa'd Ayyûb al-Bâjî, al-Muntaqâ Syarh Muwattâ', Juz V, (Beirût: Dâr al-Kitab al-'Arabî , 1332 H), hlm. 160. 112 Beberapa ulama berpendapat bahwa perilaku ihtikâr tidaklah haram. Imâm Al-Syirazi misalnya mengatakan hukum ihtikâr adalah makruh tanzih sedangkan al-Subki mengatakan hukum ihtikâr adalah makrûh tahrîm. Lebih lanjut lihat, Ibrâhîm ibn 'Alî ibn Yusûf al-Syirâzî, al-Muhazzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi' î, Juz I, (Beirût: Dâr-Fikr, t.th.), hlm. 292. Lihat juga Taj al-Dîn ibn Nasr 'Abd al-Wahhâb ibn Taqiy al-Dîn al-Subkî, Tabaqât al-Syâfî' iyyah al-Kubrâ, Juz VI, (Dâr-Ma'rifah, tt), hlm. 146. 67
68 sih bersifat umum, yakni terkait dengan kondisi dan situasi pada masa itu. Seperti diketahui bahwa perdagangan pada masa tersebut masih ber- sifat sederhana, di mana para produsen yang biasanya adalah warga pe- desaan melakukan penjualan atau distribusi ke wilayah kota atau pasar yang biasa terjadi secara berkala. Namun demikian, elemen-elemen dasar pelaku ekonomi telah ada pada masa itu mengingat Jazirah Arab khusus- nya kota Mekkah adalah pusat perdagangan. 113ئطاخ وهف نيملسملا ىلع اهب يلاغي نأا ديري ةركح ركتحا نم Barangsiapa menimbun suatu timbunan supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum Muslimin, maka dia telah berbuat dosa. Dari segi bahasa Arab, Hadis di atas menggunakan isim maushul "man" yang berarti "siapa" atau "barang siapa" yang da pat menunjuk- kan tunggal, dua orang atau banyak orang.114 Dengan demikian, tunjukan kalimat "man" terhadap perbuatan ihtakara115 dapat diartikan perbuat- an penimbunan barang dapat dilakukan satu orang yang biasa disebut dengan monopoly, jika dilakukan dua orang disebut duopoli (Duopoly) atau banyak orang disebut dengan oligopoli (oligopoly). Selanjutnya kata yurîdu 'an yughliya yang berarti "bertujuan mengecoh" berarti tindakan yang bertujuan merugikan baik pelaku usaha maupun konsumen. De- ngan demikian, Hadis di atas dapat diartikan bahwa pelaku usaha yang terdiri satu atau beberapa (dengan melalukan perjanjian) untuk merugi- kan konsumen sehingga harga yang dinaikkan dalam rangka untuk men- dapatkan keuntungan yang besar adalah dosa besar. A D A N E R P Pendapat para ulama terdahulu adalah kesesuaian dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. Inti larangan terhadap praktik penimbun- an adalah merugikan pihak lain atau masyarakat secara umum. Dengan membeli barang dagangan dan mengumpulkannya dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat sangat membu- tuhkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat. Perilaku ini dilarang disebabkan akan berpengaruh negatif terhadap jumlah barang 113 Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal (164-241 H), Juz. 49, Cet. I, (Beirût: Muassasah al- Risâlah, 1421 H/2001 M), No. Hadits. 8617. 114 "Man" adalah isim al-maushûl yakni isim yang menunjukkan (isyârah) baik kepada laki-laki (muzakkar), perempuan (muannas), tunggal (mufrad), dua orang (musannâ) atau banyak (jama'). Lihat, Muhammad Mahyuddin, 'Abd Hâmid, Syarh Ibn'Aqîl 'ala Alfiah Ibn Mâlik, (Mesir: Maktabah Dâr-Al-Turas, 1426 H/2005), hlm. 75. 115 Ihtakara disinonimkan dengan monopoli, tetapi juga disamakan dengan exclusive concession. Lihat Abd. Allah Muhammad Farîd, Kâmus al-Farîd fi al-Mal wa al-Iqtishâd, (Mesir,T. t.p., 1985), hlm. 7.
yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi ti- dak stabil sehingga pasar terdistorsi. Yusuf al-Qardhawi mengatakan tindakan ihtikâr diistilahkan dengan monopoli, yakni menahan barang untuk tidak beredar di pasar agar harganya menjadi naik.116 Oleh karena itu, semua jenis barang dilarang ditimbun sebab akan berdampak kepada stabilitas pasar.117 'Umar bin Khattâb berkata: Dilarang menimbun barang dagangan di pasar di mana tidak seorangpun diizinkan membeli barang yang telah dikaruniakan Al- lah kepada kita untuk ditimbun.118 Dalam doktrin hukum antimonopoli istilah penimbunan barang dalam Hadis di atas dipahami sebagai bentuk perilaku yang membuat peredaran barang tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab peredaran barang dan jasa ditahan oleh sebagian orang yang melakukan ihtikâr. Namun, jika perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha ti- dak memberikan dampak terhadap bekerja mekanisme pasar, maka tidak menjadi persoalan. Oleh karena itu, perilaku ihtikâr boleh saja dilakukan oleh pelaku usaha dalam tujuan-tujuan tertentu seperti untuk melakukan pasokan barang. Dengan demikian perilaku ihtikâr tidak mutlak dilarang namun melihat dampak terhadap pasar yang dalam hukum persaingan usaha di sebut dengan rule of reason.119 A D A N E R Norma hukum larangan ihtikâr adalah pelaku usaha pasar dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang secara monopoli dengan cara menimbun atau menyimpan bahan kebutuhan po- kok masyarakat dalam jumlah melebihi kewajaran yang bertujuan meng- ambil keuntungan, sebab dapat menyebabkan merugikan kepentingan masyarakat secara umum dan pelaku usaha secara khusus. P d. Doktrin Larangan Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar Dalam hukum antimonopoli penetapan harga di bawah harga pasar 116 Yusuf Qadhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Terjemahan), (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 321. 117 Terdapat dua pendapat ulama tentang jenis barang yang dilarang ditimbun (ihtikâr). Imâm Syafi'i membolehkan penimbunan barang dagangan selain makanan pokok, sedangkan Imâm Malik berpendapat semua jenis barang. Syarh Muslim dikutip Ash-Shadiq Abdurrah- man, Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 48. 118 Ibid., hlm. 49. 119 Pendekatan rule of reason adalah perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum per- saingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, pendekatan rule of reason mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Lihat, R.S. Khemani dan D. M. Shapiro, Glossory of Industrial Organization Economics and Competition Law, (Paris: OECD, 1996), hlm. 6. 69
70 dengan pelaku usaha lain disebut juga penetapan harga di bawah biaya rata-rata (average total cost).120 Penetapan harga di bawah harga pasar da- pat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Melakukan permainan harga dengan menjual barang dengan harga jauh lebih ren- dah sangat efektif untuk menghambat masuknya pesaing ke dalam pasar yang biasa disebut dengan banting harga. Dari segi ekonomi penetapan harga di bawah harga pasar adalah menetapkan harga yang tidak wajar, yaitu lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata. Praktik menjual barang di bawah harga pasar dilakukan para peda- gang pada masa Nabi Muhammad saw., ''Umar bin Khattâb memperi- ngatkan Hâtib ibn Abi Balta'ah yang sedang menjual anggur kering de- ngan harga di bawah harga pasar. 'Umar berkata kepadanya "Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pasar kami."121 Imâm Mâlik mengata- kan, "barangsiapa menurunkan harga pasar, maka hendaklah ia diusir, karenanya, jika terdapat pelaku usaha yang menjual dengan harga di bawah pasar untuk kepentingannya sendiri, maka ia boleh dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau diusir dari pasar.122 Dalam riwa- yat lain: Juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga." Lalu diriwa- yatkan bahwa 'Umar menyingkirkan dari mereka." Yahyâ bin Abd. al- Rahmân bin Hâthib berkata, "Ayahku dan 'Usmân bin 'Affân adalah dua sekutu yang mengambil kurma dari Al-Aliyah ke pasar, lalu ''Umar bin Khattâb bertemu dengan mereka dan memikul kentong dengan kakinya dan berkata "Wahai Ibnu Abi Balta'ah tambahlah harganya, jika tidak, keluarlah dari pasar kami." Abdul Razzaq meriwayatkan bahwa 'Umar bertemu dengan seorang yang sedang menjual makanan, dia telah menu- runkan harga, Umar berkata kepadanya, "keluarlah dari pasar kami dan juallah sesuai dengan kehendakmu."123 A D A N E R P Beberapa Hadis di atas tidak menjelaskan tentang menurunkan harga dengan harga di bawah pasar atau jual rugi. Jika dilihat dari konsep harga atau pengambilan keuntungan bahwa Islam tidak menetapkan ketentuan harga atau keuntungan dalam sistem perdagangan. Sehingga pedagang boleh saja mengambil untuk sesuai dengan keinginan selama tidak di ba- tas kewajaran dan menzalimi pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan 120 Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 447. 121 Mâlik ibn Anas, al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al-A'zhamî, Juz II, (Mu'assasah Zayîd ibn Sultan Al-Nahyân, 2004), hlm. 942. 122 Ibid., hlm. 33. 123 Ibid.,hlm. 612-614.
perintah umum yang dilakukan oleh 'Umar bin Khattâb mengindikasi- kan tidak hanya melakukan jual rugi atau disebut predatory pricing, tetapi juga menjual murah yang dapat mematikan pelaku usaha lain sehingga menguasai pasar sehingga ''Umar mengambil kebijakan untuk menindak tegas pelaku pasar yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Hadis di atas bahwa norma tentang harga tidak hanya larangan terhadap jual rugi tetapi juga jual murah dengan syarat bahwa penjualan dengan harga rugi atau murah dapat mematikan pelaku usaha lain tersingkir. e. Doktrin larangan Ta'alluq Ta'alluq atau juga disebut dengan muallaq secara bahasa adalah jual beli bersyarat. Doktrin larangan ta'alluq termasuk dalam lingkup larang- an taghrîr . Seorang pelaku usaha akan menjual sesuatu kepada pelaku usaha lainnya, jika pelaku usaha lain melakukan sejumlah syarat seperti menjual lagi barang tersebut kepada orang tertentu. A D Prinsip hukum ekonomi Islam setiap pelaku usaha bebas untuk me- nentukan sendiri pihak penjual atau pembeli di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Jual beli dengan syarat tidak dibolehkan jika penjual berpegang pada syaratnya, namun jika tidak berpegang pada syaratnya, maka akadnya tetap sah. Jual beli semacam ini sama dengan jual beli dengan paksaan, di mana seseorang boleh melakukan transaksi bisnis jika sepakat untuk melakukan sesuatu. A N E R P Adapun salah satu illat (alasan) yang menyebabkan rusaknya jual beli ta'alluq adalah adanya unsur gharâr. Unsur gharâr terdapat pada keti- dakjelasan bagi pelaku usaha maupun konsumen terhadap kelangsungan terjadinya ikatan penjualan dan pembelian di antara para pihak dise- babkan keharusan menunggu unsur lain yakni syarat yang ditetapkan. Dengan adanya persyaratan, para pihak tidak mengetahui persis dalam kondisi bagaimana transaksi dapat dilaksanakan, sebab bisa saja trans- aksi terjadi ketika keingian para pihak telah berubah. Dengan demikian, unsur gharâr terletak pada aspek pelaksanaan yakni waktu pelaksanaan dan dari segi pelaku (subjek) adanya kerelaan (kesepakatan) para pihak pada saat terjadinya persyaratan. Menurut Mazhab Hanafî menjadikan ta'liq (hal yang menggantung) dalam transaksi termasuk dalam kategori qimâr (perjudian).124 124 Al-Dâr al-Mukhtâr dengan Ibn Abî Dîn dalam Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Amin Adh-Dhahîr, al-Gharâr fî al'Uqud wa Atsaruhu fî at-Thâtbiqât al-Mu'âshirah, diterjemahkan oleh Saptono Budi Satryo dan Fauziah, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 160. 71
72 Dalam hukum persaingan usaha dikenal dengan perjanjian tertutup (exclusive dealing). Perjanjian tertutup berarti perjanjian yang meng- kondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau pemasok produk tidak akan dijual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. A D A Dalam khazanah sejarah hukum bisnis Islam, penerapan doktrin ta'alluq telah diadopsi dalam kitab undang-undang hukum perdata pe- merintahan Turki 'Usmani dalam kitab Majallah al-Ahkâm al-Adliyah mengatur hubungan perdata sekaligus publik dalam perdagangan secara luas125termasuk dalam hal jual beli syarat. Dalam hal terkait syarat-syarat jual beli yang mensyaratkan ketidakbolehan persyaratan yang mengun- tungkan bagi salah satu pihak.126 Pasal 189 mengatakan: "Dalam hal jual- beli yang bergantung pada persyaratan yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, maka jual belinya sendiri sah, tetapi persyaratannya dapat dibatalkan." N E R P f. Doktrin larangan Najasy Perjanjian ba'y najasy dapat diartikan sebagai kolusi antara penjual satu dan lainnya untuk mengatur harga pasar sehingga dapat merugikan konsumen. Upaya yang biasa dilakukan adalah dengan menyuruh orang lain memuji produk yang dimilikinya sehingga konsumen merasa terta- rik dengan barang tersebut dan menawarnya dengan harga yang tinggi sehingga orang lain juga terpengaruh menawar dengan harga yang ting- gi. Perjanjian najasy adalah perbuatan yang sering dilakukan masyarakat jahiliah untuk melariskan barang dagangannya. Nabi Muhammad saw. 125 Pembuatan Undang-Undang Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyah dilakukan selama tujuh tahun (1280 H-1293 H, 1869 M-1876 M), yang diundangkan pada tanggal 23 Sya'ban 1293 H. 126 H.A. Jazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Terjemahan Majallah Al-Ahkâm Al-'Adliyah, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 33.
secara tegas melarang cara jual beli seperti ini (Nahâ Rasulullah saw. 'an al-najasy).127 Dalam konteks ekonomi, najasy adalah bentuk rekayasa permintaan (supply) dan penawaran (demand). Walaupun berbeda, larangan najasy ada kesamaan dengan praktik iklan produk yang berlebihan. Kesamaan praktik najasy dengan praktik iklan yang berlebihan adalah upaya pelaku usaha untuk menyesatkan persepsi konsumen dan membuat posisi pela- ku usaha tertentu lebih menguntungkan. Salah satu larangan terhadap melakukan persaingan tidak sehat dengan cara memasang iklan, pengu- muman yang menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang berlebihan dan secara tidak benar yang dapat menyesatkan persepsi pembeli/konsumen serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, praktik memberikan atau menyebarkan informasi atau iklan yang tidak benar atau iklan yang sangat berlebihan adalah perbuatan yang dilarang. Praktik tersebut biasanya terjadi dalam hal memberikan informasi yang menyesatkan seperti pemberian potongan (discount) harga dalam penjualan barang dan/atau jasa, penggunaan logo, simbol, merk, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain. A D A N E R g. Doktrin larangan Hajr (Abuse Dominance and Collusion) P Hajr secara bahasa berarti menahan atau menahan untuk melakukan penyaluran dengan perkataan (qauli) bukan dengan perbuatan.128 Pelaku usaha yang menyalahkangunakan kekuatan pasar dapat membuat keru- sakan pasar, perbuatan ini disebut dengan hajr. Konsekuensi kerugian yang harus mengikuti dari situasi yang mana pelaku pasar dapat menya- lahgunakan kekuatan pasar (market power) atau kelompok pelaku usaha melakukan penetapan harga, membatasi perdagangan dalam produk ter- tentu adalah dilarang dalam Islam.129 Doktrin larangan hajr adalah keku- atan yang bertujuan menghalangi anti-persaingan perilaku dan praktis. Dalam konteks hukum modern, al-hajr adalah instrumen hukum yang termasuk diadopsi oleh hukum persaingan. Maher M. Dabbah mengatakan: 127 Imâm Abî Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusayairî Al-Nisâ'buri, Shahîh Muslim, Juz II, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1433 H/2011 M), hlm. 5. 128 Ahmad al-Syarbasha, al-Mu'jam al-Iqtishâdi al-Islâmi, (t.th.: Dâr al-Jial, 1981 M/1410 H), hlm. 109. 129 Maher M. Dabbah, Competition Law and Policy in the Middle East, (United States: Cambridge University Press, 2007), hlm. 26. 73
74 In a modern law context, these specipic tools would include adopting a com- petition law. This state of affairs would explain the lack or failure of economic regulation in most MECs which embace Islamic tradition and values: despite the existence of highly important and fundamental principle of hajr in Is- lam.130 Bentuk praktis dari larangan hajr seperti penyalahgunaan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pelaku usaha lain. Pelaku usaha dapat juga menjual barang de- ngan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa serta melaku- kan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor sehingga dapat memenangkan persaingan. A D C. AsAs-AsAs Hukum PAsAr A 1. Asas Kebebasan (al-Hurriyyah) N Pasar adalah tempat melakukan aktivitas ekonomi di mana pelaku usaha dapat melakukan transaksi bisnis antara satu dan lainnya.131 Akti- vitas pasar termasuk dalam hukum muamalah di mana semua aktivitas dibolehkan kecuali hal-hal yang dilarang. Kebebasan melakukan usaha dalam bentuk apa pun selama tidak bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini berdasarkan kaidah: E R P 132اهميرحت ىلع ليلدلا لدي ىتح ةح ابالا ةلماعملا يف لصآالا Asal hukum dalam muamalah (hubungan sesama manusia) adalah boleh ke- cuali terdapat dalil yang mengharamkan. Prinsip atau asas kegiatan pasar adalah kebebasan (al-Hurriyyah). Setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Prinsip kebebasan diberikan kepada pelaku usaha untuk masuk ke pasar dan melakukan aktivitas pasar kepada siapa, kapan dan di mana saja. Prinsip kebebasan juga diberikan kepada konsumen untuk melakukan 130 Ibid., hlm. 26-27. 131 Kebebasan tidak hanya prinsip dasar hukum perjanjian tetapi juga prinsip dasar hukum Islam itu sendiri. Lihat, Fathurrahman Djamil, Asas-asas Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249. 132 Muhammad al-Zuhailî, al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fî al-Mazâhib al-Arba'ah. Juz I. Cet. I. (Dimsyiq: Dâr al-Fikr, 2006 M/1427 H), hlm. 190.
transaksi kepada siapa, kapan dan di mana saja. Prinsip kebebasan dalam ekonomi dapat memunculkan inovasi dan potensi yang dimiliki sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan ke- kuatan dan etos yang dilakukan. Prinsip kebebasan membedakan sese- orang yang bersungguh-sungguh, mempunyai kreativitas yang tinggi serta mempunyai ilmu pengetahuan dengan seseorang yang tidak ber- sungguh-sungguh.133 Prinsip kebebasan meniscayakan penghargaan ke- pada setiap orang yang mempunyai prestasi dan etos kerja yang kuat. Prinsip kebebasan menciptakan sistem ekonomi yang alami dalam masyarakat. Perbedaan kemampuan, etos kerja adalah hal yang alamiah. Perbedaan tersebut akan menciptakan posisi setiap orang tidak selalu sama. Posisi masyarakat yang berbeda akan menciptakan masyarakat yang saling membutuhkan antara yang satu dan yang lain. Posisi yang saling membutuhkan berimplikasi terhadap sikap saling menghargai se- hingga menciptakan suasana harmonis di masyarakat. A D Prinsip kebebasan melahirkan persaingan atau kompetisi. Namun, kompetisi bukanlah sesuatu yang diharapkan, kompetisi hanya implikasi dari prinsip kebebasan dalam aktivitas bisnis. Persaingan membuat pe- laku usaha berusaha menciptakan, mengemas serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Selain itu, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif dan efisien untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal dengan menekan ongkos-ongkos sehingga harga menjadi rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Persaingan dapat menja- di landasasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (sustainable competitive advantage) dan dapat diperoleh melalui tiga strategi generik yakni keunggulan biaya, adalah diferensiasi, dan fokus biaya dan dife- rensiasi.134 A N E R P Oleh karena itu, semua bentuk penghalangan kebebasan pelaku usa- ha baik antara penjual dan penjual dan penjual dengan pembeli serta semua pihak yang berkaitan dengan pasar adalah perbuatan yang dila- rang. Dalam hukum ekonomi Islam bahwa kebebasan hanya dibatasi oleh prinsip dan hukum tertentu yang telah ditetapkan. Doktrin utama hukum persaingan usaha adalah hambatan dari perdagangan (restraint of trade) 133 Katakanlah, apakah sama orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan tidak mem- punyai ilmu pengetahuan. QS. al-Zumar (39): 9. Katakanlah, berkerjalah kamu maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman melihat pekerjaanmu, QS. al-Taubah (9): 105. 134 Johny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 102-103. 75
76 di mana pelaku ekonomi terhalang dalam mengekspresikan kebebasan sebagai prinsip perdagangan. Kebebasan pelaku usaha dan konsumen da- pat terkait dengan akses masuk ke pasar sehingga pasar hanya diisi oleh orang-orang tertentu. Pembatasan kebebasan berkaitan dengan informa- si, sebab informasi adalah bagian yang sangat penting dalam aktivitas pa- sar, baik bagi penjual maupun pembeli. Ketertutupan informasi menye- babkan aktivitas pasar menjadi tidak sehat. Hukum Islam mensyaratkan keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas pasar.135 Kebebasan ekonomi yang diikat dengan ketentuan-ketentuan syariah bertujuan untuk merealisasikan dua hal yakni, pertama, agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam. Kedua, terjaminnya hak negara dalam ikut campur, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu maupun untuk meng- atur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu atau tidak mampu untuk mengeksploi- tasinya dengan baik.136 A D A Dalam pandangan Ibn Taimiyah bahwa segala sesuatu berpijak pada dasar keabsahan dan kebolehan sampai ada larangan khusus karena ber- tentangan dengan syariat. Syariat hanya membatasi kebebasan dalam kegiatan ekonomi dalam dua bentuk. Pertama, pembatasan kebebasan yang menyebabkan penderitaan dan kerugian137 baik kepada pelaku usa- ha, konsumen dan masyarakat secara umum. Kedua, prinsip kebebasan dalam berekonomi, selain harus dipertanggungjawabkan semua aktivitas kepada Allah Swt. juga dibatasi dengan keharusan melakukan kewajib- an sosial tertentu dan mengambil bagian aktif dalam membangun kese- jahteraan sosial untuk kepentingannya sendiri maupun masyarakat yang lain.138 N E R P 2. Asas Persaudaraan (al-Ukhuwwah) Pada prinsipnya bahwa seluruh manusia adalah umat yang satu,139 sebab seluruh manusia berasal dari diri yang satu, yakni Adam dan Ha- 135 Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson, Islamic Economic: Short History, (Leiden Boston, Koninklijke Brill, 2006), hlm. 81-82. 136 Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuan-tujuannya, Terj. Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal. (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), hlm. 79-80. 137 A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah, Penerjemah Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 225. 138 Ibid., hlm. 225-226. 139 QS. al-Baqarah (2): 213.
wa.140 Seluruh manusia tanpa melihat ras, kulit, agama, kebangsaan di- ciptakan untuk saling mengenal (baca: kerja sama).141 Konsep persaudaaan melahirkan hak dan kewajiban bagi golongan- golongan tertentu. Pada harta orang kaya terdapat hak-hak orang terten- tu yakni orang miskin,142 orang-orang yang terpinggirkan,143 baik dalam kondisi berkemampuan maupun ketidakbermampuan.144 Konsep persau- daraan meniscayakan untuk menghilangkan sikap buruk kepada pihak lain dan menggantinya dengan sikap saling menghormati, membantu se- hingga menciptakan situasi damai dan harmonis. Namun, suasana yang damai saja tidak mampu membuat kesejateraan dan pembangunan eko- nomi, untuk melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan sikap saling percaya dan saling bertanggung jawab di antara para pelaku usaha dan seluruh shareholders. Konsep ini disebut dengan saling bertanggung ja- wab di antara pelaku usaha (takâful al-tujjâr). A Sikap saling percaya dan bertanggung jawab adalah bentuk dari kon- sep persaudaraan. Nabi Muhammad saw. mengatakan "tidak beriman se- seorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri".145 Dalam konteks persaingan ekonomi, Hadis di atas meniscaya- kan cara pandang pelaku ekonomi yang hanya memikirkan keuntungan dan bersikap egois, sebaliknya cara pandang pelaku ekonomi wajib mem- perhatikan kesejahteraan pelaku usaha lain. Konsep saling percaya dan saling bertanggung jawab akan membentuk iklim usaha yang sehat dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. D A N E R P Konsep persaudaraan dalam perdagangan dapat dilihat dari fakta empiris yang dilakukan Nabi Muhamamad saw., para sahabat serta keja- yaan peradaban Islam. Pada masa pembentukan negara Madinah, Nabi Muhammad saw. menawarkan sistem ukhuwah (muakhhah) atau persau- daraan antara kaum Muhajirin (pendatang) dan kaum Ansar (pribumi). Sistem persaudaraan diikat dalam undang-undang yang melibatkan se- luruh masyarakat tanpa melihat agama, suku, dan bangsa dalam sebu- ah hukum dasar yang disebut Piagam Madinah. Khusus dalam bidang perdagangan sistem ukhuwah dilakukan dalam bentuk kerja sama bisnis dengan sistem bagi hasil dalam perdagangan di pasar di Madinah.146 140 QS. al-Nisâ' (4): 1. 141 QS. al-Hujurât: 13. 142 QS. al-Zâriât (49): 19. 143 QS. al-Nisâ' (4): 75. 144 QS. al-Baqarah (2): 177. 145 Abî 'Abd Allâh Muhammad bin Ismâîl al-Bukhârî, al-Jâmi' al-Shahîh, Juz I, (Mesir: al- Matba'ah al-Salafiah wa Makâtibuhâ, 1400 H), hlm. 21. 146 Adapun bentuk kerja sama saat itu dengan memberikan akses di Pasar di Madinah dan 77
78 Konsep persaudaran yang dapat menciptakan iklim usaha yang se- hat serta pembangunan ekonomi yang menakjubkan juga dapat dilihat pada masyarakat dan negara Islam pada abad keemasan Islam. Kejayaan negara Islam pada abad keemasan seperti di Kota Baghdad, Kordova, Damaskus, Kairo, dan Istambul bukan hanya peradaban intelektual tetapi juga sebagai pusat peradaban perdagangan saat itu. Konsep persaudara- an dalam perdagangan dilembagakan pada masa Dinasti Ottoman terma- suk dalam serikat buruh.147 Kejayaan perdagangan saat itu berdasarkan sistem persaudaraan universal dalam aktivitas bisnis dan perdagangan tanpa melihat komponen ideologi. Konsep persaudaraan dalam perda- gangan dapat disebut sebagai bagian dari masyarakat perperadaban (civil society) melawan krisis moral dan materialisme.148 Konsep persaudaraan melahirkan konsep kerja sama. Al-Qur'an me- nyuruh melakukan kerja sama untuk memperoleh kebaikan dalam semua hal baik dalam bidang agama, sosial dan ekonomi. Al-Qur'an mengganti konsep persaudaraan yang berdasarkan kesukuan atau etnis bahkan aga- ma dengan konsep persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, etika dan moral dan kesejahteraan manusia. Kata "birr" dan "ma'rûf" pada ayat 3 surah al-Mâidah berarti kebaikan bagi umat manusia secara keseluruh- an.149 Konsep kerja sama adalah berdasarkan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua, bukan berdasarkan hubungan ekslusif kesukuan dan menge- jar keuntungan pada satu pihak semata. A D A N E R P Oleh karena itu, istilah persaingan bisnis kurang tepat dalam aktivi- tas bisnis. Konsep kerja sama dapat dilihat pada filosofi sistem akad (kon- trak) dalam hukum ekonomi Islam. Semua sistem kontrak dalam hukum ekonomi Islam berdasarkan sistem kerja sama baik antara pemilik mo- dal (shâhib al-mâl) dengan pelaku usaha (mudhârib) yang disebut dengan mudharabah, atau antara pemilik modal dan pekerja bekerja sama sekali- gus yang disebut dengan musyarakah dan semua sistem kontrak lainnya. Kerja sama atau syirkah berarti ikhtilath (percampuran) suatu ke- mampuan dan atau harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Akad kerja sama atau percampuran an- memberikan modal kepada kaum Muhajirin untuk melakukan perdagangan di pasar. Lihat Anis Ahmad, Brotherhood, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. I, (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 62-63. 147 Timur Kuran, Islamic Influence on The Ottoman Guilds, dalam Kemal Cicek (ed.), The Great Ottoman-Ottoman Turkish Civilization, Vol. 2, Economy and Society, (Ankara, Yeni Turkiye Yayinlari, 2000), hlm. 43-45. 148 Anis Ahmad, Brotherhood, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), Ency- clopaedia of Islamic Economic, Op. cit., hlm. 62. 149 Ibid.
tara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan diba- gikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Bentuk kerja sama dapat dilakukan paling tidak dengan empat macam bentuk yakni syirkah al-'inân yakni akad kerja sama an- tara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keun- tungan atau kerugian, di mana porsi masing-masing pihak (baik dalam dana, kerja atau bagi hasil) tidak harus sama. Syirkah Mufâwadhah yakni kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi ker- ja dan berbagi keuntungan/kerugian dalam jumlah yang sama. Adapun syirkah 'amâl yakni kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Syirkah wujûh adalah kon- trak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tampa modal atau uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan dan kerugian ber- dasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai. A D A N E R Asas kerja sama berdasarkan keterkecukupan makhluk akan kebu- tuhannya.150 Al-Qur'an menjamin bahwa fasilitas dan sumber daya di bumi cukup memenuhi kebutuhan manusia. Persoalan muncul ketika se- bagian atau sekelompok orang melakukan praktik monopoli sumber daya sehingga sebagian lainnya tidak atau kesulitan memperoleh dan meme- nuhi kebutuhan hidup. Prinsip kerja sama adalah prinsip dagang yang mampu menghilangkan praktik monopoli. Sistem ekonomi berdasarkan prinsip kerja sama menjadikan hubungan antara pelaku usaha di pasar bukanlah dalam bentuk persaingan, tetapi adalah bentuk saling memban- tu dan saling menguntungkan. Penyebutan pasar persaingan (competition market) untuk menyebutkan terjadinya persaingan yang bebas hambatan kurang berdasar. Pasar yang bebas dari hambatan sehingga mekanisme pasar berjalan secara ideal lebih tepat disebut dengan pasar kerja sama (cooperation market).151 P Selanjutnya, prinsip kerja sama mensyaratkan keseimbangan (mi- zân). Keseimbangan adalah dasar kesejahteraan kehidupan manusia. 150 ٍينِبُم ٍباَتِك ِف ٌّلُك اَهَعَدْوَـتْسُمَو اَهَّرَقَـتْسُم ُمَلْعَـيَو اَهُـقْزِر ِهَّللا ىَلَع َّلاِإ ِضْرَ ْلا ِف ٍةَّباَد ْنِم اَمَو 151 M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 332. 79
80 Alam semesta yang manusia di dalamnya dapat hidup berdasarkan prin- sip keseimbangan. Sistem ekonomi yang merupakan bagian sistem kehi- dupan harus berdasarkan prinsip keseimbangan. Dalam transaksi misal- nya, hubungan pemodal (shâhib al-mâl) dengan pekerja (mudhârib) harus berdasarkan prinsip keseimbangan di mana keduanya pada posisi yang seimbang untuk membagi laba dan rugi dalam kerja sama bisnis. Dalam perdagangan, para ulama melarang kerja sama pada empat (4) hal yakni disebabkan oleh zatnya ('ain), waktu terjadi transaksi, tem- pat transaksinya dan cara atau prosesnya. Dalam kaitan dengan persa- ingan di pasar keharaman adalah dalam bentuk kerja sama antara pe- laku pasar.152 Keharaman kerja sama dapat bersifat langsung atau tidak langsung disebabkan dapat melanggar tujuan hukum (maqâshid syarî'ah). Dalam konteks ini keharaman terjadi jika kerja sama yang dilakukan oleh para pihak dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persa- ingan usaha tidak sehat. A D 3. Perspektif Asas Kebebasan (al-Hurriyah) dan Persaudaraan (al- Ukhuwwah) A N Asas kebebasan yang melahirkan persaingan pada satu sisi, dan asas persaudaraan yang melahirkan prinsip kerja sama pada sisi lain seolah saling bertentangan satu dengan lainnya. Asas kebebasan berasal dari prinsip kesamaan hak di depan hukum, sedangkan asas persaudaraan berasal dari prinsip kesamaan sosial. E R P Dalam asas kebebasan (al-Hurriyyah) mempunyai batasan-batasan tertentu seperti kepemilikan pribadi (konsep kepemilikan) dan konsepsi moral sosial masyarakat. Secara filosofi bahwa ketersediaan properti di alam semesta diyakini adalah untuk kepentingan manusia secara kese- luruhan. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi harus melihat dan mem- pertimbangkan kepentingan sosial masyarakat. Karenanya, kebebasan yang diberikan oleh hukum Islam memiliki ketentuan-ketentuan batasan 152 Adapun di antara akad yang dilarang adalah, bay' al-Inah, jual-beli Gharâr, Jual beli Najasy, Jual beli Mudhar, Bay'ataini fi Bay'atin, Bay' ba'da ala ba'dh, jual beli "Urbun, Ghabn Fâhisy, Talaq rukbân, Jual beli Hâdlir lil bâdin, Jual beli Mulja', Ihtikâr, Jual beli Syarat, bay' 'alal Makhsyuf, Bay' Mu'allaq, Bay' Ma'dum, Bay' Majhul, Bay' Mulâmasah, Bay' Juzaf (taksiran), Bay' Hablah, Bay' Munâbazah, Bay' Muzabanah, Bay' Muhâlaqah, Bay' Mukhâdharah, Ba'y Tsunayya, Malaqah (janin hewan), Madhamin (sperma), Bay' Wafa', Bay' Tawarruq, Jual beli air (bay' al-Mâ'), Bay' Istighlal, jual beli Mudhaf, jual beli orang Mahjur, Jual beli barang haram, jual beli sharf dengan tunda, valas dengan swap dan option, jual beli Fudhul, Jual beli di dalam masjid, jual beli bursa berjangka, jual beli barang yang tidak bisa diqabath, jual beli barang yang money game, jual beli kredit dengan bunga, jual beli emas dengan dinar tidak sama, Bay' ta'jiri (sewa-beli) dan sebagainya.
kepemilikan pribadi dalam pemanfaatannya153 yang bersumber pada ke- pentingan sosial. Muhammad Baqir Shadr membagi kebebasan (dalam konteks kepe- milikan) dalam dua bentuk yakni, pertama, kebebasan alami (natural fre- edom), dan kebebasan sosial (social freedom).154 Kebebasan alami adalah kebebasan yang diberikan kepada setiap orang sebagaimana lazimnya makhluk hidup yang sesuai dengan kodratnya. Adapun kebebasan sosial dapat dibagi dalam dua bentuk yakni, kebebasan riil dan kebebasan for- mal. Kebebasan riil adalah kemampuan yang diperoleh individu dari ma- syarakat untuk melakukan hal tertentu. Kebebasan formal adalah kebe- basan yang jika masyarakat memberikan izin sesuai dengan posisi yang dimiliki oleh seseorang. Secara formal seorang individu bebas membeli perusahaan dengan modal ratusan juta, namun secara bersamaan mung- kin saja ia tidak mampu membeli perusahaan tersebut secara aktual.155 A Kepemilikan usaha dengan skala besar oleh seseorang tidak boleh digunakan secara bebas dengan menjalankan metode perdagangan wa- laupun dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariah seperti dengan kontrak (akad) yang benar namun yang dapat menyingkirkan pelaku usa- ha yang kecil dan modal yang tidak mampu bersaing. Apalagi melaku- kan kebebasan berusaha dengan menggunakan akad-akad yang dilarang secara syariah seperti melakukan kontrak secara tidak berimbang, me- lakukan iklan secara tidak benar, memberikan iklan pemotongan harga secara menipu dan sebagainya. Keharaman menggunakan kepemilikan pribadi yang menyebabkan pelaku usaha kecil mengalami kerugian dan kematian dilihat dampaknya secara langsung maupun tidak langsung.156 Oleh karena itu, prinsip kebebasan dan persaudaraan dalam hukum Islam berdasarkan tiga syarat. Pertama, asas kebebasan dan asas persau- daraan adalah satu misi yakni tujuan Islam (maqâshid syarî'ah) itu sendi- ri. Hukum Islam menganut asas kesatuan (tauhid) dalam semua persoalan dalam rangka mencapai tujuan hukum. Melakukan dikotomi antara ke- dua asas akan menyebabkan tujuan hukum tidak tercapai. D A N E R P 153 Konsep kepemilikan Hukum Islam berbeda dengan konsep kepemilikan kapitalis. Kapitalisme memandang kepemilikan pribadi adalah kepemilikan "mutlak" oleh sese- orang sehingga dapat menggunakannya dalam bentuk seluas-luasnya. Batasan terhadap kebebasan pribadi bagi kaum kapitalis hanya terbatas pada kebebasan formal orang lain, seperti kepemilikan yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian atau undang-undang yang merupakan kesepakatan bersama. 154 Dalam footnote dan dikutip secara substansi. Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishâduna), (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 579-580. 155 Ibid. 156 Ibid. 81
82 Kedua, asas pasar (kebebasan dan persaudaraan) dilakukan berda- sarkan keseimbangan.157 Prinsip kebebasan yang melahirkan persaingan dibatasi oleh aturan-aturan hukum (Islamically ruled market) untuk mem- bentuk keseimbangan sosial masyarakat. Adapun prinsip persaudaraan yang melahirkan kerja sama dibatasi oleh etika pasar (Islamically ethici- zed market) untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan seimbang. Asas kebebasan dan asas persaudaraan harus dilakukan secara seimbang. Kebebasan pasar dapat menjadikan kondisi pasar bebas. Pemilik modal akan menguasai pasar dan pelaku pasar kecil mengalami ketersingkiran dan kematian. Sebaliknya, penekanan asas persaudaraan dengan men- jadikan negara sebagai sentralistik akan mematikan kreativitas, inovasi dalam melakukan usaha. Ketiga, asas kebebasan dan persaudaraan berdasarkan kepenting- an sosial. Terdapat batasan kepemilikan pribadi dengan konsepsi mo- ral masyarakat. Dalam makna filosofi bahwa ketersediaan properti oleh Allah adalah untuk kepentingan manusia secara keseluruhan. Bahkan, kepemilikan dianggap sebagai sarana untuk mengabdi kepada-Nya yang diwakili oleh masyarakat. Kepemilikan pribadi harus melihat dan mempertimbangkan kepentingan sosial masyarakat. Karenanya terdapat ketentuan-ketentuan batasan kepemilikan pribadi dalam pemanfaatan- nya.158 Norma hukum membatasi setiap tindakan yang dapat mengha- langi kebebasan dan menghambat terjadinya persaingan. Adapun etika pasar adalah nilai-nilai etis yang harus diikuti oleh pelaku usaha di pasar dengan melakukan kerja sama. A D A N E R P Paradigma persaingan dalam usaha adalah bertentangan dengan 157 Sri Edi Swasono mengkritik pengajaran teori ekonomi yang menekankan pasar bebas (free-market-based) dan berdasarkan persaingan (competition based) dan mengabaikan ekonomi berdasarkan kerja sama (cooperation-based economics) yang justru memelihara keberadaan setiap kekuatan ekonomi, tidak saling gontok-gontokan bebas (free fight) yang tidak saling melumpuhkan (disempowering). Salah satu rujukan utama dalam ilmu ekonomi adalah buku Economics yang ditulis Prof. Paul A. Samuelson yang berideologi fundamentalisme pasar. Dalam penelitian Sri Edi Swasono, dalam buku Economics Paul Samuelson tidak ditemukan sekalipun perkataan cooperation (kerja sama/gotong royong) apalagi coperatives (badan usaha koperasi) termasuk juga buku-buku ekonomi akademisi Indonesia seperti Sadono Sukirno, Prathama Raharja, Mandala Manurung yang membicara ekonomi bertitik tolak dari pahak neoklasikal competitive economics dan fundamentalisme pasar. Lihat Sri Edi Swasono, Pengantar buku Elli Ruslina. Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyeimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, (Jakarta: Total Modia dan P3IH FH Univ. Muhammadiyah Jakarta, 2013), hlm. xiii. 158 Konsep kepemilikan Hukum Islam berbeda dengan konsep kepemilikan kapitalis. Kapitalisme memandang kepemilikan pribadi adalah kepemilikan "mutlak" oleh sese- orang sehingga dapat menggunakannya dalam bentuk seluas-luasnya. Batasan terhadap kebebasan pribadi bagi kaum kapitalis hanya terbatas pada kebebasan formal orang lain, seperti kepemilikan yang telah disepakai dalam sebuah perjanjian atau undang-undang yang merupakan kesepakatan bersama.
asas perekonomian Indonesia, sebab perekonomian Indonesia adalah berdasarkan koperasi atau kerja sama. Dalam menjalankan usahanya, antara koperasi dengan koperasi lainnya berjalan saling tolong menolong dan menghindari terjadinya persaingan. Mohammad Hatta mengatakan: Antara koperasi-koperasi setempat diutamakan tolong menolong dan dijauhkan persaingan dalam bidang yang sama. Ada persaingan dalam tabiat dan kepandaian meladeni si pembeli, tetapi tidak dalam harga ba- rang yang serupa.159 Dalam paradigma hukum bahwa aturan hukum yang melarang me- lakukan pembatasan terhadap kebebasan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di pasar disebut dengan hukum persaingan usaha atau dengan istilah lainnya. Adapun yang termasuk dalam yurisdiksi hukum persaingan usaha adalah kesamaan lapangan pelaku usaha (equal playing field). Adapun aturan yang mengatur tentang kondisi persaingan dan pa- sar disebut dengan kebijakan persaingan dalam kaitan persaingan yang tidak seimbang (unequal playing field). A D A Paradigma hukum Islam dengan dasar maqâshid syarî'ah (tujuan hu- kum) tidak membedakan kebijakan persaingan yang mensyaratkan kesa- maan lapangan permainan (equal playing field). Kebijakan perdagangan (trade policy), kebijakan persaingan (competition policy) seyogianya me- rupakan kebijakan perdagangan secara satu kesatuan untuk menegakkan tujuan hukum (maqâshid syarî'ah) untuk menegakkan keadilan pasar dan keteraturan sosial (social order). Maqâshid syarî'ah (tujuan hukum) meng- hendaki kondisi pasar berjalan secara baik dan mencapai tujuan hukum sebagaimana yang dicita-citakan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan (pasar) dapat berjalan secara adil harus berdasarkan beberapa prinsip. N E R P Pertama, kebijakan perdagangan termasuk kebijakan persaingan usaha diatur dalam satu kesatuan. Keterpisahan kebijakan perdagang- an secara umum dan hukum persaingan akan menyulitkan terwujudnya tujuan hukum. Dalam hal teknis diperlukan payung hukum dan harmo- nisasikan hukum perdagangan secara keseluruhan sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum. Melakukan pem- bedaan atau tidak mengintegrasikan kebijakan perdagangan dan hu- kum persaingan membuat tujuan hukum sulit tercapai. Dalam konteks Indonesia, kebijakan perdagangan dan hukum persaingan usaha belum terintegrasi secara baik dengan kebijakan hukum pasar seperti hukum 159 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato II, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 224. 83
84 investasi asing, hukum usaha kecil dan menengah, hukum persaingan usaha, dan sebagainya. Kedua, kebijakan perdagangan dan hukum persaingan usaha diatur secara seimbang. Mengedepankan hukum persaingan membuat paradig- ma hukum menjadi hukum liberal dan membela para pemilik modal. Adapun mengedepankan kebijakan perdagangan dari hukum persaingan membuat paradigma hukum ekonomi tidak agresif dan inovatif. PERSAINGAN Kesamaan Kedudukan (level) FIQH MUAMALAH Prinsip Kebebasan/ Kesamaan Penghalangan Masuk Pengadilan? Hukum Pasar Islam A Larangan Monopoli PASAR Etika Pasar Islam Musyawarah Proses? D Ketidakseim- bangan Prinsip Persaudaraan A N Ketidaksa- maan Level FIQH MUAMALAT E Kerja sama R P skema. 2.2. Paradigma hukum anti-Monopoli dalam Perspektif hukum Islam d. konseP eFIsIensI Pasar dan keadILan Pasar 1. Konsep Efisiensi Pasar Secara sederhana efisiensi merupakan suatu konsep ekonomi meng- acu kepada hubungan antara keseluruhan dari suatu situasi dan biaya keseluruhan dari sebuah situasi ekonomi yang bertujuan pada prinsip, dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Konsep efisiensi paling tidak ber- dasarkan dua hal yakni produksi dan konsumsi. Efisiensi produktif adalah suatu kondisi di mana perusahaan mem- produksi barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah atau tingkat produksi yang paling efisien yang diindikasikan oleh kondisi di mana tingkat produksi berada pada tingkat biaya rata-rata per unit (Average Cost=AC) yang paling rendah. Dengan demikian dalam jangka panjang di dalam persaingan sempurna akan tercapai kondisi efisiensi ekonomi
(economic efficiency) yaitu ketika efisiensi alokatif dan efisiensi produk tercapai.160 Persaingan pasar memungkinkan menghasilkan harga yang dapat memberikan kelebihan yang paling optimal kepada konsumen sekaligus produsen. Keuntungan konsumen adalah perolehan kemanfaatan yang lebih besar dari harga yang harus dibayarkannya, sedangkan keuntung- an produsen adalah perolehan keuntungan dari harga yang lebih tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Terdapat beberapa pandangan mengenai efisien. Kaum egalitarianis- me menyatakan bahwa efisien adalah setiap orang dalam kelompok ma- syarakat menerima barang sejumlah yang sama. Rawlsian menyebutkan bahwa efisien adalah maksimalisasi utilitas orang yang paling miskin (the least well off person). Adapun utilitarian menyebutkan efisien adalah mak- simalisasi total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat.161 A D Dalam aliran filsafat hukum, aliran utilitarianisme menjadikan prin- sip manfaat sebagai pijakan dasar untuk membangun kesejahteraan sosi- al walaupun mengorbankan hak dan kebebasan individu.162 Lebih men- dekati tujuan hukum pendukung orientasi pasar menyebutkan bahwa efisien adalah hasil pertukaran melalui mekanisme pasar sebagai yang paling adil. Adapun Pareto efisiensi adalah situasi di mana tidak ada cara untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain.163 A N E R P Dari beberapa pendapat di atas bahwa efisiensi dalam ekonomi pa- sar sangat terkait dengan maksimalisasi peran pasar dalam meningkat kemanfaatan (utilitas) apakah masyarakat secara umum, orang miskin atau pada aspek konsumsi atau produksi. Adapun kemanfaatan yang di- maksudkan adalah kemanfaatan secara umum apakah pasar dalam kon- teks struktur atau masyarakat secara umum. Melalui mekanisme pasar 160 Andi Fahmi Lubis, Dkk, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha & GTZ, 2009), hlm. 36. 161 Sebagaimana utilitanisme Bentham yang menyatakan bahwa "humans were rational maximizers of their own satisfaction, and would therefore desist from actions which caused them more pain than pleasure." Lihat, Klaus Mathis, diterjemahkan oleh Deborah Shannon, Effeciency: Instead of Justice (Searching for the Philosophical Foundation of the Analysis Economic of Law, (Springer Science Business Media B.V. 2009), hlm. 144. 162 Dalam koteks inilah Rawls menolak pandangan utilitarianisme dengan prinsip fairness. Dalam pandangan Rawls bahwa setiap individu memiliki hak (right) dan kebebasan (liberty) yang telah diberikan yang berlandaskan prinsip keadilan. Lihat John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 28. 163 Robert H. Frank and Ben S. Bernanke, Principles of Micro Economics, (New York: Mc- Graw-Hill, 2004), hlm. 168. 85
86 individu meraih kepuasan dalam konsumsi atau produksi secara maksi- mal. Praktik ekonomi pasar melegalkan investor berkapital besar (kaum kapitalis) untuk melakukan praktik monopoli, oligopoli, atau praktik lain yang dapat mengakibatkan mekanisme pasar berjalan tidak sempurna. Doktrin maksimalisasi kepuasan individu sebagai salah satu standar keberhasilan sistem ekonomi konvensional dimulai dari gerakan pence- rahan (enlightenment), didukung oleh paham materialisme, determinisme, utilitarianisme, dan akhirnya dikukuhkan oleh Adam Smith sebagai salah satu ciri utama sistem ekonomi kapitalis. Kondisi yang paling efisien ada- lah saat tiap-tiap individu itu secara otomatis akan tercipta maksimalisasi kepuasan kolektif dan terpenuhinya kepentingan sosial melalui mekanis- me pasar, laissez faire, dan optimalitas Pareto. Dengan demikian, efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya seperti manusia, mesin, bahan mentah dan bahan lainnya dipergu- nakan untuk memproduksi output terbesar yang bisa mereka hasilkan. Peningkatan produksi dengan harga yang rendah sebagaimana juga ino- vasi yang menghasilkan produk baru dan jasa yang lebih baik di masa depan, akan meningkat surplus total.164 A D A N Dalam persaingan di pasar, efisiensi adalah satu variabel tersendiri, sebab kompetisi diyakini akan memberi efek terjadinya efisiensi. Peru- sahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan biaya untuk memperoleh kesenangan konsumen baik dengan meminimalisasi cost pro- duct, penekanan biaya distribusi serta pemborosan penggunaan sumber daya. Keuntungan dimaksimalkan dengan menggunakan kekuatan pasar dan harga yang setara dengan biaya terendah (price equals marginal cost) yang disebut dengan efisiensi alokatif (allocative efficiency), dan produsen menggunakan teknologi yang ada secara efisien untuk tidak mengalami kerugian yang disebut dengan efisien produksi (productive efficiency).165 Selain itu, kompetisi juga memberi efek terhadap upaya pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk secara berkelanjutan dan kreatif dalam rangka meningkatkan jumlah produksi dan penjualan. E R P Efisiensi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada pola produksi dan konsumsi yang telah ditetapkan oleh aturan-aturan tertentu. Dalam eko- nomi Islam pola produksi berdasarkan atas syarat-syarat tertentu yakni: 1. Produksi bukan didasarkan atas motif keuntungan yang sebesar- 164 Andi Fahmi Lubis, dkk., Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 17. 165 Marcus Glader, Innovation Markets and Competition Analysis: EU Competition Law and US Antitrust Law, (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006), hlm. 26.
besar semata, namun produksi juga berdasarkan motif memberikan kebajikan kepada konsumen terutama konsumen yang memiliki ting- kat kemampuan ekonomi yang rendah. 2. Produksi hanya boleh dilakukan terhadap barang dan jasa yang di- halalkan, sebab hanya pada produk yang halal produk memberikan manfaat kepada masyarakat, sebaliknya produk yang dilarang sudah dapat dipastikan membawa dampak keburukan terhadap masyara- kat. 3. Produksi berdasarkan atas kebutuhan yang disesuaikan dengan pasar sekaligus melakukan pengawasan terhadapnya dalam rangka menja- ga pola hidup konsumen. 4. Produksi dan pemasaran harus mempertimbangkan aspek ekonomi, mental dan kebudayaan. 5. Produksi tidak dilakukan dengan berlebihan yang bertujuan untuk melakukan penimbunan barang dan menaikkan harga saat barang telah langka.166 A Dalam ekonomi Islam pola konsumsi berdasarkan atas syarat-syarat 5. Produksi tidak dilakukan dengan berlebihan yang bertujuan untuk melakukan penimbunan barang dan menaikkan harga saat barang telah langka.166 A Dalam ekonomi Islam pola konsumsi berdasarkan atas syarat-syarat A D N tertentu yakni: 1. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas ba- E rang yang penggunaannya dibolehkan dalam syariat Islam. 2. Mendorong konsumen untuk tidak boros atau konsumtif. Larangan hidup secara boros berlandaskan bahwa harta yang dimiliki oleh se- seorang bukan kepunyaannya secara mutlak sehingga penggunaan harta harus mengikuti aturan yang mempunyai harta secara mutlak yakni Allah Swt. P 3. Pemerataan terhadap kebutuhan. Seseorang yang memiliki keber- untungan dengan memiliki kelebihan harta tidak dibenarkan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sebab di dalam hartanya ter- dapat hak fakir miskin yang membutuhkan. 4. Dalam melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material (tidak ber- pandangan hidup materialis) tetapi juga mementingkan kebutuhan imateriel seperti ilmu pengetahuan dan hubungan sosial. 5. Selain memenuhi kepentingan pribadi, konsumen juga memperhati- kan kepentingan sosial masyarakat. Selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga ada barang dan jasa tertentu yang 166 Muhammad Nejatulah al-Shiddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam, Terj. AM. Syaifuddin, (Jakarta: LIPPM, 1986), hlm. 91. 87
88 digunakan secara bersama-sama. 6. Konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepentingan pemerintah. Konsumen bekerja sama dengan konsumen lainnya serta pemerintah untuk mewujudkan pembangunan, sehing- ga tergalangnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pemba- ngunan seperti pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain.167 Berdasarkan kriteria di atas bahwa konsep efisiensi yang diajarkan Is- lam adalah efisien yang tidak hanya menguntungkan secara pribadi tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. Manusia sebagai subjek hukum dan ekonomi mampu mengelola sumber daya pribadi dalam rangka normalisasi kepemilikan secara pribadi sekaligus mendatangkan rasa empati masyarakat. Efisiensi tidak hanya berdimensi pertumbuhan ekonomi namun juga pemerataan ekonomi secara kolektif. A Konsep efisiensi di atas berbeda dengan konsep efisiensi yang dita- warkan oleh Kaldor Hicks dengan istilah konsep superioritas atau Pareto Optimal atau yang dikenal dengan efesiensi Pareto dan teori efisiensi. Pareto efisiensi adalah sebuah situasi di mana kesejahteraan sesorang tidak dapat meningkat tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain dalam sebuah masyarakat. Menurut Paul A. Samuel dan William D. Nordhaus efisiensi terjadi if there is no change from situation that can make some one better off without making some one else worse off.168 (efisiensi alokasi terjadi jika tidak ada perubahan situasi bahwa dapat membuat seseorang tidak lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk). Dengan kata lain, ke- sejahteraan masyarakat telah optimal dengan konsekuensi menurunkan kesejahteraan orang lain dan jika terjadinya inefisiensi ekonomi disebut sebagai kegagalan pasar (market failure).169 D A N E R P Oleh karena itu, Pareto optimum sebagai kriteria efisiensi alokatif mendapatkan kririk sebab tidak mampu menyelesaikan masalah yang lebih besar dan lebih mendasar dalam perekonomian yakitu keadilan alokatif. Keadilan alokatif menunjukkan bagaimana barang dan jasa di- distribusikan kepada segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan. Postner mendefinisikan efisiensi...to denote the allocation of resources in which value is maximized, has limitations as an etchical criterion of social decision making.170 Jika ha- 167 Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 23-27. 168 Paul A. Samuel dan William D. Nordhaus, Microeconomics, Fourteenth Edition, (New York: McGraw-Hill Inc, 1992), hlm 175. 169 Ibid., hlm. 37. 170 Richard A. Postner, Economic Analysis of Law, Fifth Edition, (Boston: Little Brown & Company, 1998), hlm. 13.
nya sebagian saja dari masyarakat yang dapat menikmati barang dan jasa sementara sebagian lainya tidak dapat, maka hal tersebut tidak memenu- hi rasa keadilan. 2. Konsep Keadilan Pasar Keadilan adalah tujuan hukum Islam. Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam sangat menekankan keadilan sebagai kata utama.171 Tujuan utama pengutusan para utusan Tuhan ke permukaan bumi dan masing-masing kitabnya adalah misi penegakan keadilan.172 Keadilan adalah bentuk perbuatan yang paling dekat dengan takwa173 sebagai pre- dikat orang yang terbaik di antara manusia.174 Secara filosofis, keadilan adalah konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang merupakan esensi ajaran Islam. Esensi ajaran tauhid adalah kesa- tuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup dan kesatuan tujuan hidup yang mengandung pesan bahwa umat manusia mempunyai posisi dan kedudukan yang sama (egaliter) di hadapan Tuhan dan sejarah.175 Kesejajaran manusia di hadapan Tuhan menempatkan se- tiap orang pada posisi yang sama sehingga keadilan tidak mensyaratkan sesuatu yang berada di luar dari dirinya seperti ras, suku, bangsa, keka- yaan, keahlian dan sebagainya. A D A N E R Berdasarkan hal ini prinsip keseimbangan/kesejajaran merupakan nilai etik fundamental yang merangkum sebagian besar ajarak etik.176 Pengakuan adanya persamaan sebagai kehendak Tuhan berimplikasi ter- hadap tingkah laku manusia sebagai bagian dari tuntutan kemuliaan ma- nusia (al-karâmah al-insâniyah).177 Perbedaan kedudukan pada setiap ma- nusia hanya dibedakan oleh prestasi yang disebut dengan ketakwaan.178 Ketakwaan berarti meletakkan porsi kebebasan dan kesamaan di depan manusia secara berimbang yang tecermin dalam sikap kejujuran, taat hukum, menghargai orang lain, empati kepada orang yang lemah. Sebaliknya, ketidakadilan adalah kesalahan dalam meletakkan porsi kebebasan dan kesejajaran sehingga membuat sikap yang tidak terpuji P 171 Kata 'adl" dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur'an. Lihat M. Quraisy Shihab dkk, Ensiklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosakata), (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 6. 172 QS. al-Hadîd (570: 25. 173 QS. al-Mâidah (5): 8. 174 QS. al-Hujurât (49): 13. 175 Amiur Nuruddin, Keadilan dalam Al-Qur'an , (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), hlm. 19. 176 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 41. 177 Amiur Nuruddin, Keadilan dalam Al-Qur'an , Op. cit., hlm. 153. 178 QS. al-Hujurât (49): 13 89
90 (mazmumah) seperti ketidakjujuran, melanggar hukum, tidak menghar- gai orang lain serta tidak berempati kepada orang yang lebih lemah. Dalam konteks hukum ekonomi, pemahaman konsep keadilan meng- haruskan pemahaman terhadap aturan ekonomi sebab keadilan ekonomi dapat saja bertentangan dengan mekanisme pasar. Pada satu sisi, bahwa hukum ekonomi Islam menganut asas ekonomi pasar (mekanisme pasar), sebab mekanisme pasar adalah sistem diyakini selektif untuk menguji tingkat kesungguhan manusia dalam berusaha mencari karunia Allah Swt. Pelaku pasar yang melakukan usaha maksimal mencari karunia Allah pantas mendapatkan karunia yang lebih daripada pelaku usaha yang tidak melakukan usaha maksimal. Keadilan ekonomi berdiri pada hak individu yakni kemampuan in- dividu dalam melakukan dan memperoleh sesuatu termasuk penguasaan terhadap ekonomi mutlak harus dihormati. Di dalam hak individu terda- pat hak atas kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seperti setiap orang mempunyai hak secara bebas melakukan usaha/bisnis, melakukan perikatan dengan pihak lain.179 Hak kebebasan yang diperoleh menjadikan setiap individu mempunyai kepemilikan dan kekayaan. Usaha, kerja keras, kemampuan yang profesional secara alami- ah akan menghasilkan materi atau kekayaan. A D A N E R Mekanisme pasar diyakini sebagai syarat keseimbangan dalam pa- sar.180 Oleh karena itu, pelaku pasar seyogianya memahami dan mema- tuhi aturan pasar.181 Hukum pasar diserahkan secara alamiah yang di- P 179 Dalam sistem kontrak terdapat asas yang disebut dengan asas al-hurriyah yakni asas kebebasan melakukan kontrak dengan pihak dan bentuk apa pun selama tidak bertentangan syariah Islam. Lihat M. Tahir Azhari, Islamic Law of Contract and Business Transaction, (New Delhi, Adam Publisher & Distributor, 2006), hlm. 4. 180 Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Aqsa- Publishing, 2007), hlm. 319. 181 Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Perkataan Umar Bin Khattâb saat berkeliling pasar (Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali orang yang memahami (fikih muamalah), jika ia tidak mengerti fikih muamalah, maka ia akan memakan riba, suka atau tidak suka. Dalam redaksi yang lebih jelas: عيبو .. ابرلا يمرتح فرعي لا نم نيعي ،نيدلا ف اوهقفتي تىح قوسلا ف عيبلا نع مجاعلا ىنه -هنع للها يضر- رمع نأ )...رداونلا ( .هدري ملف ملعلاو هقفلا تايفخ امأو ،هقفلا رهاظو روملا تايربك نم كلذ هبشو ،ءافيتسلاا لبق ماعطلا Lihat, Abî Zakariyâ Yahyâ bin 'Umar bin Yûsuf al-Kinani al-Andalusi, Al-Ahkâm al-Sûq, au an-Nadzar wa al-Ahkâm fi Jami' Ahwâl al-Sûq. ditulis ulang oleh Jalâl Ali Amer, (Tunisia: t.p, t.th.), hlm. 3. Menurut Husein Shahatah, dalam bidang muamalah mâliyah ini, seorang Muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syariah Allah. Jika ia tidak memahami muâmalah maliyah ini, maka ia akan terperosok
sebut dengan sunatullah, sebab segala sesuatu diyakni berpuncak pada kekuasaan yang bersifat transendensi (Allah). Segala bentuk perilaku dan kebijakan yang mengganggu bekerjanya pasar adalah sebuah kesalahan dan bentuk perbuatan yang tidak adil atau zalim sebab telah menyalahi proses alamiah pasar itu sendiri yang dikategorkan perbuatan melanggar hukum.182 Beberapa bentuk perilaku yang menyalahi proses terjadinya mekanisme pasar adalah praktik riba, penahanan (talaq rukbân), penim- bunan (ihtikâr), kolusi (ghulul), spekulasi (gharâr), sumpah palsu (ghabn fahisy). Namun pada sisi lain, selain berdasarkan mekanime pasar, hukum ekonomi Islam mensyaratkan pasar yang adil dengan prinsip kerja sama (taâ'wun) kejujuran (shidq, honesty), keterbukaan (transparency). Institusi pasar bertujuan sebagai tempat interaksi sosial untuk saling membaha- giakan dengan cara saling membantu. Keadilan pasar dapat diwujudkan dengan keadilan sosial (al-'adalah al-ijtimâiyyah). Penyebutan keadilan pasar selalu digandengkan dengan keadilan sosial sebab keadilan pasar identik dengan pasar yang bekerja sesuai dengan mekanisme pasar tetapi pasar juga harus adil secara sosial. A D A N Hal ini sesuai dengan makna kata ekonomi dalam bahasa Arab di- sebut dengan iqtishad yang bermakna moderat, muqtashid adalah orang yang mengambil sikap moderat dan adil di antara dua sisi183 yakni sisi kepentingan individu dan sisi kepentingan sosial. Ekonomi Islam bersifat moderat, sebab pada satu sisi sangat menghormati hak dan kebebasan individu untuk memiliki properti sesuai dengan daya juang (struggling), pada saat yang sama terdapat kewajiban memerhatikan kondisi masyara- kat yang kurang beruntung. E R P Oleh karena itu, kebebasan sebagai syarat keadilan ekonomi dibatasi kepada sesuatu yang diharamkân atau syubhat, tanpa ia sadari. Lihat Husein Shahatah, Al-Iltizâm bi al-Thawabî al-Syar' iyah fil Muâmalat al-Mâliyah, (Mesir, 2002). 182 QS. al-Nisâ' (4): 29. Kendati pangkal ayat ini berbicara tentang larangan mengonsumsi harta dengan cara yang batil, namun pesan dasar ayat ini adalah berkaitan dengan perda- gangan. Perdagangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dan disebut juga sebagai bagian dari usul al-makâsib (sumber-sumber usaha). Lihat Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an ), (Bandung: Citapustaka Media Perintis bekerja sama Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2012), hlm. 252. 183 Nazih Hammad, Mu'jam Al-Mushthalahat al-Iqtishâdiyah fi Lughât Al-Fuqahâ', (IIT, Al- Ma'had Al-'Alamî li al-Fikr Al-Islâmî), hlm. 64. Iqtishâd sendiri berasal dari kata qashd yang bermakna istiqâmah al-tharîq dan mempunyai dua sisi yang membentuk sikap moderat. Kesederhanaan merupakan sikap moderat antara al-Isrâf (boros) dan al-bukhl (pelit). De- mikian juga syaja'ah (berani) adalah sifat yang baik antara al-tahawwur (nekat) dan jubn (pengecut). Lihat Al-Isfahani, Mu'jam al-Mufahras li alfâzh Al-Qur'an, (Beirût: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004), hlm 451-452. 91
92 oleh tiga hal yakni, (1) Kebebasan yang tidak melanggar syariah Islam; (2) Kebebasan yang tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri; dan (3) kebebasan yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.184 Dalam hal persaingan dalam berdagang tidak hanya dipahami seba- gai usaha untuk memenangi dan memperoleh keuntungan semata tetapi persaingan memperoleh kebaikan baik untuk kepentingan pribadi mau- pun kepentingan sosial.185 Hukum larangan praktik monopoli tidak hanya menjaga (hifzh) persaingan antar sesama pelaku usaha tetapi juga dalam dimensi sosial. Praktik monopoli dapat berakibat kerugian bagi pelaku usaha, konsumen dan masyarakat secara luas bahkan merugikan negara bangsa, sebab telah menyingkirkan keadilan dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya.186 Hukum Islam tidak hanya melarang secara tegas terha- dap praktik monopoli namun pasar harus memperhatikan kondisi sosial. Pasar harus melihat sisi sosial para pelaku usaha lainnya, walaupun pela- ku pasar tidak melakukan perilaku yang negatif untuk menyebabkan pa- sar tidak berjalan sesuai dengan mekanismenya, namun pasar juga harus memerhatikan kondisi pelaku usaha lainnya. A D A Keadilan sosial pasar dalam hal ini dapat bersifat ke dalam dan ke- luar. Keadilan pasar yang bersifat ke dalam berarti pelaku pasar tidak hanya memperhatikan keuntungan dan kerugian dalam melakukan akti- vitas bisnis namun juga kondisi sosial sesama pelaku usaha. Pelaku usaha yang merugi bahkan mati adalah bagian persoalan sesama pelaku usaha. Adapun keadilan pasar ke luar adalah keadilan pasar terhadap entitas masyarakat di luar pasar terutama adalah konsumen, lingkungan serta seluruh masyarakat atau kepentingan publik. N E R P Konsep keadilan ekonomi adalah keseimbangan antara kepenting- an individu dan kepentingan komunal (masyarakat). Menitikberatkan pada kebebasan individu secara ekstrim menjadikan seseorang kapitalis, sedangkan menekankan pada kepentingan komunal menjadi seseorang menjadi sosialis. Oleh karena itu, sebagian kalangan menyebutkan bah- wa sistem hukum ekonomi Islam adalah sistem yang moderat di antara dua titik ekstrim kapitalistik dan sosialistik. Namun demikian, menem- 184 Abdul Azhim Islahi, Economic Concept of Ibn Taymiyah, (Leicester UK, The Islamic Foundation: 1998), hlm. 225. 185 Hak-hak manusia atas hal tersebut disebut dengan "the non-consequentalist moral- right approach". Bagi Nozick, hal ini adalah hak yang tidak boleh dilanggar oleh legislasi, Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 80. 186 Muhammad Imarah, Ma'rakah al-Mushthalahat baina al-Gharb wa al-Islam, diterje- mahkan oleh Musthalah Maufur, Perang Terminologi antara Islam Versus Barat, (Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm. 14.
patkan sistem keadilan ekonomi Islam adalah sistem yang berada di an- tara kedua titik ekstrim tersebut tidak terlalu tepat, walaupun dapat saja beberapa hal pokok sistem ekonomi Islam mirip dengan jalan dengan di antara kapitalis dan sosialis.187 Keadilan pasar berdasarkan tujuan syariah (maqâshid syarî'ah) yak- ni menjaga kemaslahatan masyarakat. Al-Syaukâni mengatakan kemas- lahatan adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia,188 dan setiap ke- rusakan sedapat mungkin harus dihindari. Hal ini berdasarkan kaidah (kerusakan sedapat mungkin ditolak/dihindarkan).189 Keadilan pasar harus menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup serta kesejahteraan masyarakat sekaligus menghindarkan kerusakan. Keadilan mengharuskan terpenuhi kebutuhan minimal seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian konsep mekanisme pasar sebagai landasan keadilan pasar tidak dapat berdiri sendiri bahkan dalam hal-hal tertentu di mana tujuan syariah menghendaki mekanisme pasar harus dikesam- pingkan. A D A N c. Keadilan Pasar Versus Efisiensi Pasar: Efisiensi Social (Social efficiency) E Efisiensi lebih dekat dengan kota kata ekonomi,190 sedangkan kea- dilan lebih dekat dengan kosakata hukum. Namun kedua istilah tersebut saling mengisi dan melengkapi (interchangable) sesuai dengan konteks pembahasan terutama terkait dengan hukum ekonomi. R P Polinsky menyebutkan bahwa para ekonom menyebutkan kesejajar- an atau "equity" dari pada keadilan atau "justice". Polinsk menjelaskan: 187 William Liddle menyebutnya sebagai ekonomi pragmatis. Analisis Liddle terhadap masalah shut down pemerintahan Amerika Serikat berakar dari persoalan ideologis ka- nan-kiri anggota di Senat maupun House of Representative. Bagi Liddle tujuan mulia se- perti kemakmuran yang merata lebih mungkin dicapai melalui penentuan kebijakan yang pragmatis. Pragmatis dalam pengertian tidak berat sebelah kepada salah satu teori besar seperti kapitalisme atau sosialisme. Lebih lanjut lihat, William Liddle, Ongkos Pertarungan Ideologis, Kompas, Kamis 10 Oktober 2013. hlm. 6. 188 Muhammad ibn 'Alî ibn Muhammad al-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl, (Surabaya: Idârah al-Thaba'ah al-Munirah, t.th.), hlm. 212. 189 Muhammad al-Zuhailî, al-Qawâ' id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fi al-Mazâhib al- Arba'ah, Op. cit., hlm. 208. 190 Kehadiran Ilmu Ekonomi adalah untuk menyelesaikan kenyataan kelangkaan sumber daya (scarcity of source) dengan merancang penggunaan yang paling efisien. Lihat David Colander, Macroeconomics, (New York: McGraw Hill/Irwin, 2004), hlm. 5. Lihat juga Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Economics, Edisi ke-17 (New York: McGraw Hill, 2002), hlm. 4-5. 93
94 By equity they mean the (equal) distribution of income among individuals.191 Since justice as a legal value can be considered, in at least one of its mea- nings, in terms of equality ('treat like cases alike'), for our purposes we will substitute justice for equity and treat them as interchangeable.192 Adapun syarat pasar yang adil adalah kondisi lingkungan yang adil. Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut mengatakan... A person or organization therefore, shoul no undertake an action or instigate a bussiness transaction that will couse greater harm than benefit to the community or environment.193 Adapun keadilan dalam konteks kebijakan negara adalah melakukan pendekatan yang seimbang dan proporsional terhadap hak-hak individu sebagai pelaku pasar, hak publik sekaligus hak negara.194 Sistem hukum ekonomi Islam tidak hanya mengharamkan perilaku peningkatan kesejahteraan secara pribadi dengan menghilangkan atau menurunkan kesejahteraan orang lain, namun juga melakukan pening- katan kesejahteraan secara bersama. Karenanya, terminologi persaingan (competition) dalam bisnis tidak sesuai dalam literatur hukum bisnis sya- riah, sebab persaingan berkonotasi kepada saling mendahului dan menu- runkan bahkan menghilangkan kesejahteraan pesaing. A D A N Konsep efisiensi sebagaimana yang diharapkan dari persaingan ha- rus berdasarkan empat persyaratan yakni bahwa kemanfaatan dan kejah- teraan semua atau mayoritas pelaku pasar semakin meningkat, kinerja pelaku usaha semakin meningkat, pengeluaran (pemborosan) ongkos produksi semakin ditekan serta pemerataan kesejahteraan dan sosial se- makin meningkat. E R P Untuk menjelaskan relasi keadilan pasar dan efisiensi, Syed Nawab Haider Naqvi mengatakan prinsip kesejajaran yang merupakan nilai etik fundamental menginginkan pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang miskin dan membutuhkan, keharusan pe- nyesuaian-penyesuaian dalam spektrum hubungan-hubungan distribusi, produksi, konsumsi dan sebagainya.195 Said al-Hallaq mengatakan bah- 191 A. Mitchell Polinsky, An Introduction to Law and Economics, Cet. 2 (Boston-Toronto, Little, Brown and Company, 1989), hlm. 7-10. 192 Hektor Fix-Fierro, Courts, Justice and Efficiency A Socio-Legal Study of Economic Rationality in Adjudication, (Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2003), hlm. 71. 193 Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, An Islamic Perspective on Fair Trade, (United King- dom: Islamic Relief, 2008), hlm. 6. 194 Lihat Cengis Kallek, Economic View of Abu Ubaid, dalam Journal of Economics and Management, Vo. 6, (Kuala Lumpur: Research Centre International Islamic University Ma- laysia, 1998), hlm. 16. 195 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 41.
wa kegagalan pasar adalah situasi di mana harga pasar tidak mereflek- sikan kesatuan antara ongkos pribadi dan ongkos sosial. Selengkapnya al-Hallaq mengatakan: "Market failure occurs when markets do not bring about economic efficiency. Market failure is a situation where market prices do not reflect the divergence between social and private costs. Private costs differ from social costs becau- se resources that are being used or abused are not owned by the people who inflict damage on them. In simple terms, the market may not always efficien- tly allocate available resources in such a way as to achieve the highest social welfare."196 Berdasarkan hubungan keadilan pasar dan efisiensi pasar dapat di- rumuskan konsep efisiensi sosial yang dibangun berdasarkan bebeberapa asumsi produksi, distribusi, konsumsi dan juga konsep laba. A Pertama, sistem produksi yang dibangun bukan berdasarkan motif ke- untungan yang sebesar-besar semata, namun produksi dilakukan dengan motif memberikan produk terbaik bagi pemakai yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang rendah. Motivasi atau tujuan melaksanakan aktivitas ekonomi bukanlah berdasarkan pengumpulan harta (accumu- lation of capital)197 semata namun lebih penting dari itu memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pernyataan bahwa manusia adalah homo-eco- micus tidak tepat dalam perspektif hukum ekonomi Islam sebab hanya berorientasi terhadap kepentingan ekonomi, manusia pada hakikatnya adalah homo islamicus yang bertujuan ihsani human being (sifat kemanusi- aan yang cenderung kepada kebaikan dengan sesama). D A N E R P Kedua, sistem konsumsi harus mendorong konsumen untuk tidak boros atau konsumtif. Konsumen didorong untuk tidak menggunakan kelebihan harta untuk kepentingan pribadi saja tetapi pola konsumsi di- dorong untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga terdapat barang dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama. Sistem konsumsi juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepen- tingan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan, sehingga terga- langnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pembangunan seperti 196 Said Al-Hallaq, The Objectives of the Public Sector in the Islamic Economic System, Encyclopaedia of Islamic Economics, hlm. 213. 197 Kata harta dalam bahasa Arab adalah mal yang berarti condong, cenderung, manusia memang cenderung ingin menguasai dan memiliki harta. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islamî wa Adillatuhu, Juz IV, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 40. 95
96 pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain.198 Dalam melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen da- lam perspektif Islam tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material (tidak berpandangan hidup materialis) tetapi juga mementing- kan kebutuhan imateriel seperti ilmu pengetahuan, ketersediaan sumber daya dalam jangka panjang, hubungan dan kekerabatan sosial dan sete- rusnya Ketiga, dalam distribusi produk dari produsen kepada penjual meng- hendaki para pihak melakukan kerja sama atas dasar kesepakatan. Pemi- lik pasar tidak dibenarkan membuat sejumlah syarat kepada produsen yang akan menjual produk. Dengan kekuatan pasar (market power) yang dimiliki perusahaan dapat memaksa produsen atau pemasok untuk me- menuhi sejumlah syarat yang lebih menguntungkan pemilik pasar dan merugikan atau tidak menguntungkan bagi pihak lain. Pelaku usaha yang mempunyai kekuatan pasar (baik market power maupun buying po- wer) dapat melakukan tindak monopoli terhadap kebutuhan konsumen dengan menawarkan produk secara nyaman, murah sehingga menarik mayoritas konsumen untuk melakukan transaksi kepadanya. Oleh karena itu, keadilan pasar dapat dilakukan dengan melakukan penataan pasar yang membagi konsumen sehingga tidak terjadi ketimpangan pasar. A D A N E R Dalam konteks hukum persaingan usaha, adapun larangan-larangan bagi pelaku pasar seperti larangan ihtikâr, talaq rukbân, larangan riba, larangan bai hâdir li bâdin merupakan larangan terhadap penghalangan dalam sistem distribusi. Pasar yang terhalang bagi pelaku usaha oleh pe- laku usaha lain adalah bentuk dari ketidakadilan pasar. Dengan kata lain keadilan pasar adalah di mana setiap orang mendapatkan akses ekonomi. Ibn Taimiyah mengatakan: P "Rise and fall in prices is not always due to injustice (zulm) of some people. Sometimes its reason is deficiency in production or decline in Import of the goods in demand. Thus if the desires for the good increase while its avail- ability decreases, its price rises. On the other hand if availability of the good increases and the desires for it decrease, the price comes down. This scarcity or abundance may not be caused by the action of any people; it may be due to a cause not involving any injustice or, sometimes, it may have a cause that invovies injustice. It is Allah the Almighty who creates desires in the hearts of people ...."199 198 Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 23-27. 199 Abdul Azim Al-Islahi, Ibn Taimiyah' s Concept of Market Mechanism, (J. Res. Islamic Econ., Vol. 2, No. 2, (1405/1985), hlm. 51-60.
Keempat, maksimalisasi laba. Dalam pandangan ekonomi sekuler maksimalisasi laba sebagai suatu kondisi rasional yang tidak berhubung- an dengan kesejahteraan individu-individu itu sendiri. Ajaran Adam Smith yang mengatakan "pengejaran kepentingan diri secara otomatis dapat meningkatkan kebaikan kolektif dalam sistem berusaha yang be- bas.200 Laba bukan hanya berbentuk keuntungan material (profit) tetapi berkaitan dengan kemanfaatan. Manfaat adalah fungsi dari keuntungan dan pemberian (charity). Ketinggian hasil (the higher output) harus de- ngan cara ketinggian kesejahteraan masyarakat (the higher welfare to the society).201 Oleh karena itu, efisiensi dan keadilan dua hal yang saling meleng- kapi di mana prinsip efisiensi dalam ekonomi harus berdasarkan keadil- an yakni keadilan dalam menjalankan ketentuan syariah yang berisikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan keadilan untuk dapat memperoleh kesejahteraan bersama dengan prinsip kerja sama. Moham- mad Akram Laldin dan Hafaz Furqani mengatakan: A D A "At the macro-level, the goal is to realize social justice. The Islamic financial system attempts to realize economic justice through wealth circulation, ef- ficiency in resource utilization, fulfilling society's basic needs, elimination of poverty and improving human wellbeing. The main purpose of resource cir- culation (distribution) is to achieve justice, maximum efficiency and improve- ment of human wellbeing in general.202 At the micro-level, the principle of justice embraces individual dealings. Economic transactions demand equal rights and opportunities and are not allowed to be enforced without the mu- tual consent of both parties (taradi). Likewise, unfair dealings or unjustified actions that lead to economic injustice or exploitation are condemned, for example: bribery (rashwah), fraud (ghish), cheating (tadlis), uncertainty and lack of clarity (gharâr) and unjustified increase in wealth (riba)."203 N E R P Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang ber- dasarkan perilaku rasional dan irasional. Perilaku rasional adalah perila- 200 Adam Smith, Wealth of Nation, dalam Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Cet I, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 272. 201 Ruzita Mohd. Amin dan Selamah Abdullah Yusof, Allocative Efficiency of Profit Maximi- zation: An Islamic Perspective, Review of Islamic Economics, No. 13, 2003, hlm. 7. 202 Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani, Developing Islamic finance in the frame- work of maqasid al-Shari'ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa' il), International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6 No. 4, 2013, hlm. 283. 203 Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani, Developing Islamic finance in the frame- work of maqasid al-Shari'ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa' il), International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6, No. 4, 2013, hlm. 283. 97
98 ku pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan ekonomi untuk memaksimal- kan potensi ekonomi untuk membuat pelaku ekonomi mampu bertahan dan nyata (survive and exist) dalam kehidupan. Ilmu ekonomi bertujuan untuk memuaskan kesenangan atau kepentingan pribadi si pelaku. Ilmu ekonomi yang merupakan bagian dari ilmu sosial (yang khusus membicarakan tentang pemenuhan kebutuhan manusia) berhadapan de- ngan manusia atau makhluk lain yang berada dan ikut di sekelilingnya. Upaya atau perilaku untuk memenuhi segala kebutuhan tidak bisa tidak berhadapan dengan kepentingan lain. Hubungan antara pelaku ekonomi itulah ruang etika dalam melakukan bisnis. Adam Smith memisahkan ilmu ekonomi dengan etika dan menyamakan antara perilaku rasional dan kepentingan diri sendiri sehingga aktivitas apa pun yang bertuju- an selain untuk memaksimalkan self-interest dipandang sebagai perilaku irasional. Perilaku rasional adalah perilaku yang mengukur kebesaran ekonomi berdasarkan jumlah uang dimilikinya. Pada gilirannya asumsi preferensi ini akan melahirkan sikap mementingkan diri sendiri (the sel- fishness-of-preferences asumtion). A D A Pada satu sisi, konsep ekonomi konvensional di atas juga terdapat dalam ekonomi Islam yang menghendaki dan mengakui prinsip rasio- nalitas di mana setiap pelaku ekonomi berkeinginan untuk melakukan maksimalisasi self-interest. Di sisi lain, hukum ekonomi Islam tidak hanya sampai pada tataran memaksimalkan self-interest namun hukum ekonomi wajib memperhatikan prinsip kesejajaran ('adl) dan melakukan kebaikan (ihsân) melalui kepentingan sosial. N E R P Konsep keadilan ekonomi Islam tidak hanya melihat berjalannya me- kanisme pasar untuk menghasilkan efisiensi,204 ekonomi Islam mewajib- kan pelaku ekonomi memperhatikan kondisi sosial yang berada disekeli- lingnya. Dengan hanya mengedapkan konsep efisiensi yang berdasarkan rasionalitas belaka membuat sistem ekonomi kapitalis. Secara filosofis bahwa pendapatan atau keuntungan dari aktivitas ekonomi yang diper- oleh pelaku pasar tidak dapat dilepaskan dari orang yang berada di se- kilingnya sehingga menjadi kewajibannya memperhatikan kondisi sosial terutama terhadap orang-orang di sekitar. 204 Pengumpulan kekayaan adalah penting untuk membantu orang lain. Fazlurrhaman mengatakan bahwa Quran insist that the acquiring of wealth is a good thing, sebab tidak mungkin melakukan distribusi kekayaan dan membantu orang lain tanpa mengakumulasi modal terlebih dahulu. Lihat, Fazlurrahman, Islam and Social Justice, Pakistan Forum, 1 (1), Oct-Nov, 1970. hlm. 5.
e. Pasar MadInah dan PenGaTuran Pasar 1. Sekilas Sejarah Pasar Pra-Islam dan Iklim Perdagangan Monopolistik Sejak masa prasejarah manusia telah melakukan kegiatan untuk me- menuhi kebutuhan hidup utamanya yang disebut dengan ekonomi.205 Pasar telah menjadi pusat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuh- annya sejak zaman para rasul-rasul terdahulu (sebelum Nabi Muhammad saw.).206 Kegiatan ekonomi diawali hanya didasarkan pada kebutuhan dasar untuk hidup meluas menjadi kebutuhan sosial, karena manusia ha- nya pernah menikmati hasil produksinya sendiri tetapi juga dinikmati orang lain. Dalam ilmu ekonomi dikenal dua kegiatan ekonomi yaitu sub- sistensi dan ekonomi pasar.207 Kemunculan pasar tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi me- merlukan tempat penyaluran untuk dijual. Selain itu, tidak semua kebu- tuhan dapat dipenuhi dengan produksinya sendiri. Manusia memerlukan pasar tempat ia bisa memeroleh barang dan jasa yang diperlukan tetapi tidak mungkin dihasilkan sendiri.208 A D A N E Sejarah pasar adalah sejarah perdagangan itu sendiri. Dalam sejarah perdagangan internasional bahwa transaksi pasar telah terjadi beberapa abad Sebelum Masehi. Dari penggalian (excavation) di desa Catal Huyuk di barat daya Anatolian (Turki) yang hidup 6000 orang telah mengalami sejarah perkembangan pemukiman manusia di dunia dan mengalami puncak pada tahun 6250-5650 SM. Di desa Huyuk ditemukan bukti-bukti bahwa pada masa antara tahun 6.700 SM sampai dengan tahun 5.700 SM telah dilakukan aktivitas perdagangan. Adapun perdagangan internasio- nal telah berkembang di Mesir sekitar tahun 1400 SM yang berlangsung antara Mesir dengan wilayah sekitar laut tengah (Mediterranean Sea) se- perti Crete, Kepulauan Aegean dan Asyiria. Adapun di Eropa, aktivitas perdagangan internasional baru tercatat sejak abad kedua belas, dan per- R P 205 Titi Surti Nastiti, Pasar di Jawa (Masa Mataram Kuna Abad VII-XI), (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hlm. 11. 206 Al-Qur'an telah menginformasikan para utusan Allah juga melakukan aktivitas di Pa- sar. "Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum (Muhammad) melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar." QS. al-Furqan (25): 20. 207 Ekonomi subsistensi adalah ekonomi yang terselenggara dengan melakukan produksi untuk kebutuhan sendiri, sedangkan ekonomi pasar terjadi akibat terciptanya hubungan antara kedua belah pihak karena adanya penawaran (supply) dan permintaan (demand). Sonny Wibisono, Subjek dan Objek Studi Arkeologi Ekonomi, dalam AHPA, dalam Titi Surti Nastiti, Pasar di Jawa (Masa Mataram Kuna Abad VII-XI), (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hlm. 11. 208 Ibid., hlm. 11-12. 99
100 dagangan internasional mulai berkembang pada abad keenam belas.209 Reformasi sistem pasar yang di dalamnya adalah perdagangan dan ekonomi adalah bagian dari misi dakwah Nabi Muhammad saw. Kondisi pasar yang tidak adil dan bersifat monopolistik adalah sasaran reformasi dari misi keadilan yang diusung oleh Islam. Dalam kajian strukturalis- me bahwa Islam tumbuh dalam rentang waktu 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad saw. telah terjadi transformasi secara besar-besaran. Transformasi yang terjadi tidak hanya sebagai gerakan keagamaan (mo- noteisme menentang politeisme) namun juga sebagai gerakan sosial, po- litik dan ekonomi yang sangat masif.210 Sejalan dengan bidang sosial, politik dan budaya bahwa transformasi besar-besaran dalam bidang ekonomi juga terjadi di dunia Arab pasca ke- datangan Islam. Dalam hal pasar sebagai pusat perdagangan telah dike- nal sebelum datangnya Islam, juga menjadi agenda dan misi Islam untuk dilakukan transformasi dan reformasi menuju sistem perdagangan dan pasar yang berkeadilan. Praktik dagang ribawi, penghambatan distribu- si barang dari produsen kepada konsumen, praktik penimbunan barang, penipuan terhadap kualitas produk, penghambatan informasi produk ke- pada konsumen adalah di antara praktik curang dan tidak sehat yang direformasi oleh Nabi Muhammad saw. A D A N E R Sebagaimana diketahui pasar sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kedatang- an Islam termasuk Kota Mekkah adalah tempat dan pusat perdagang- an sejak lama.211 Kota Mekkah menjadi ramai setelah Nabi Ibrahim As. mendirikan kembali Kakbah dan terdapat sumber kehidupan terutama air.212 Semenjak saat itu Mekkah yang juga berposisi strategis untuk di- P 209 Edward J. Swan. Futures and Derivatives: From ancient Mesopotamia to the fall of Rome. Edward J. Swan (ed.) (1993), The Development of the Law of Financial Services, (London: Cavendish Publishing Ltd. Pp. 4 and 19. Laporan Penelitian: Asas-asas Hukum Internasional yang Mendukung Tata Ekonomi Internasional Baru, Buku I. Kerja Sama Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri dan Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung (1986), hlm. 17 dalam hlm. Rusli Pandika, Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 20. 210 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu (Epistimologi, Metodologi dan Etika), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 15 dan 31. 211 Sebagian pendapat mengatakan kota Mekkah telah eksis sejak zaman Nabi Adam AS yang disebut sebagai orang pertama di muka bumi dengan Ka'bah sebagai pusat ritualitas. Lebih lanjut baca Francis, Peters. Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land, (Prin- ceton, NJ: Princeton University Press, 1994). Lihat juga, Eric Wolf, The Social Organization of Mecca and the Origins of Islam, Southwestern Journal of Antropolgy, 1951, hlm. 332. Lihat juga, Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, An Islamic Perspective on Fair Trade, (Islamic Relief, 2008), hlm. 5. 212 Di Mekkah terdapat sumber air yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim di mana
lewati oleh kabilah dagang di sekitar Arab menjadi tempat persinggahan para musafir yang umumnya adalah pedagang. Selain pusat peribadatan (haji), beberapa waktu kemudian Mekkah menjadi ramai dikunjungi dan dijadikan pemukiman untuk tempat menetap dan pusat perdagangan.213 Kota Mekkah menjadi pusat perdagangan dan perbelanjaan interna- sional dilalui tiga jalur besar perdagangan dunia, pertama, lalu lintas per- dagangan antara Romawi dan India melalui Arab yang dikenal sebagai jalur dagang selatan. Kedua, jalur dagang Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Ketiga, jalur dagang Syam dan Yaman disebut jalur Utara-Selatan.214 Rodinson mengatakan terdapat dua sebab utama yang menjadi pendorong perkembangan kota Mekkah saat itu. "Mecca became a trading center, probably as a result of its admiorable situ- ation at the junction of a road going from north to south, from Palestine to Yemen, with others from east to west, connecting the Read Sea and the route to Ethepia with the Persial Gulf."215 A D A Selain letak yang strategis, Mekkah menjadi pusat perdagangan yang berada di daerah Arab Selatan juga disebabkan oleh karakteristik masya- rakatnya yang telah maju.216 N E berawal dari kisah Siti Hajar (Istri Nabi Ibrahim) mencari air untuk anaknya yang sedang kehausan (Nabi Ismail) dan ditemukanlah sumber air dari pijakan kaki bayi (Ismail) yang disebut air zam-zam. R P 213 Lihat, Margioloth, Muhammad and the Rise of Islam, (London: 1971), hlm. 39. Lihat juga, Susan. E. Rayner, The Theory of Contract in Islamic Law, Cet. 1, (London, Graham & Trotman, 1991), hlm. 67-68. Sebenarnya letak Mekkah tidaklah berada di tengah Jazirah Arab sehingga tidak terlalu strategis sebagai pusat.... Mecca was not centred on an oasis or located in the hinterland of any non-Arab power. Although it had enough well water and springwater to provide for large numbers of camels, it did not have enough for agriculture; its economy depended on long-distance as well as shortdistance trade. Laura Etheredge (ed.), Islamic History, (New York: Britannica Educational Publishing, 2010), hlm. 30. 214 Irfan Mahmud Ra'na, Economic Sistem Under Umar the Great,( Pakistan: M.Asraf, 1977), hlm. 81. Bandingkan dengan W. Montgomery Watt, Islam and The Integration of Society, (London: Routledge & Keagen Paul, 1961), hlm. 5-6. Bandingkan pula Muhammad Ibn Habib, Kitab al-Munammaq, KA. Fariq (ed.), (Hyderabad, 1964), hlm. 32. 215 Rodinson Suwarsono Muhammad, Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra Islam dan Masa Nabi, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012), hlm. 142. 216 Sampai pertengahan abad V daerah Arab Selatan memiliki peradaban yang lebih tinggi dari daerah Arab Utara. Kemajuan peradaban termasuk perdagangan Arab Selatan disebut dengan the fortunate Arabs atau Arabes beati. Jika Arab bagian Selatan telah memiliki per- adaban yang tinggi di bidang sosial, ekonomi, dan politik, Arab bagian Utara masih hidup dalam alam pastoralisme yang berpindah-pindah (nomadic partoralism) dan sebagian kecil yang lain berpola hidup berpindah bersama ternak mereka (transhumance). Suwarsono Mu- hammad, Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra-Islam dan Masa Nabi , dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012), hlm. 141. Perbedaan atau bahkan cara hidup dan peradaban yang bertolak belakang antara Arab Selatan dan Arab Utara mirip dengan penjelasan antara teminologi Arab kota dengan Arab desa dalam berbagai tulisan. Abdul Moqshith Qhazali yang banyak mengutip pendapat Marshal Hodgson misalnya, membagi peradaban Arab pada masa itu dengan penyebutan Arab Kota yang disebut dengan al-A'rab, 101
102 Sejarah perdagangan internasional telah dimulai bangsa Arab sebe- lum kelahiran Nabi Muhammad saw. Empat orang putra Abdul Manaf (buyut Nabi Muhammad) memperoleh izin kunjungan dan jaminan ke- amanan dari para penguasa negeri-negeri tetangga, Syiria, Iraq, Yaman, dan Ethopia. Hasyim adalah orang pertama yang menggagas perlunya partisipasi dalam perdagangan internasional yang berlangsung antara negara-negara di Timur, Syiria, Mesir dengan mengatur rute melalui Ja- zirah Arab.217 Diketahui bahwa empat orang kakek dan buyutnya dikenal sebagai orang pertama yang membuka hubungan dagang internasional dan menjadikan Kota Mekkah sebagai kota yang disegani dalam dunia perdagangan saat itu.218 Dengan demikian bahwa perdagangan telah lama menjadi iklim ma- syarakat kota Mekkah sehingga wajar jika telah banyak berdiri pusat- pusat perdagangan berupa pasar-pasar di daerah kota Mekkah dan se- kitarnya. Keberadaan dan jenis pasar pada saat itu secara umum terbagi dua (2) jenis yakni pasar dalam dan pasar luar. Disebut pasar dalam bia- sanya bersifat musiman atau tidak tetap sesuai dengan waktu dan batas waktu tertentu saja, sedangkan pasar luar bersifat permanen atau terus- menerus digelar.219 Adapun yang termasuk kelompok pasar dalam anta- ra lain seperti Ukaz, Dzul Majaz, Majannah, dan Khaibar. Adapun pasar Luar antara lain Pasar Daumatul Jundal, Masyqar, Shihar, Duba, Sha'a, Hadramaut, Yamamah, Bashrah, Dir Ayub, Aszirat, Hajar, dan Amman.220 Posisi Mekkah sebagai pusat perdagangan dikuasai oleh suku Qu- raisy yang mempunyai model dagang tersendiri terutama dalam hal perdagangan lintas wilayah (internasional). Kondisi alam yang sebagian besar tanah di wilayah Hijaz, khususnya sekitar Mekkah adalah kering, berpasir, bebatuan menjadi faktor utama mata pencaharian penduduk di kawasan bukan pertanian, berniaga adalah pilihan yang realistis. Suku Quraisy adalah salah satu di antara suku yang sangat disegani dalam A D A N E R P dan Arab Desa yang disebut dengan al-'Arab. Abdul Moqshith Ghazâli, Bumi Manusia dalam Al-Qur'an, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012), hlm. 68. Untuk memahami bidang usaha dan kondisi politik dan organisasi masyarakat Arab ketika itu lihat juga, Ira M. Lapidus, A History of Islamic Society, tej. Ghufran A. Mas'adi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 15. 217 Ali Yafie, dkk., Fiqh Perdagangan Bebas, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), hlm. 13. 218 Empat orang tersebut adalah putra Abdul Manaf (buyut Nabi Muhammad) yang ter- kenal sebagai pedagang (mutajjirin) dan karena hubungan persahabatan yang mereka kembangkan dengan suku-suku dan negara-negara tetangga, maka mereka disebut dengan Ashab Al-Aylab (para pemegang kesepakatan) atau Holders of Covenent). Ali Yafie, dkk., Fiqh Perdagangan Bebas, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), hlm. 14. 219 Karim dalam Suwarsono Muhammad, Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra-Islam dan Masa Nabi , dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012), hlm. 141. 220 Ibid.
bidang perdagangan terutama dalam melakukan integrasi ekonomi seka- ligus menjadi kota transit yang sukses di kawasan itu.221 Suku Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke negeri Syiria pada musim panas dan negeri Yaman pada musim dingin.222 Hubungan dagang antar negara telah dimulai dari sejak nenek moyang Nabi Mu- hammad saw. Dalam catatan sejarah, empat putra Abdul Manaf (garis ke atas Rasulullah saw.) yakni Hasyim, Abdul Syam, Muthallib dan Naufal memiliki izin perjalanan dan keamanan dagang ('ailâf, persetujuan) dari para penguasa negeri-negeri tetangga. Hasyim pergi ke Syiria dan mem- peroleh persetujuan penguasanya, Naufal memperoleh persetujuan dari penguasa Irak, sedangkan Muthallib di Ethopia. Kemajuan perdagangan kota Mekkah saat itu tidak sejalan dengan etika bisnis yang ideal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Mekkah mengalami ketimpangan yang mencolok, di mana sebagian masyarakat mendapatkan penghasilan yang banyak dan semakin banyak, sedangkan sebagian masyarakat lainnya mengalami kesulitan ekonomi dan semakin sulit. Hal ini disebabkan faktor penentu keberhasilan berdasarkan fak- tor-faktor non-ekonomi seperti kekuasaan, kesukuan serta kemampuan dalam berperang. Kegiatan ekonomi tidak dijalankan berdasarkan sistem etika bisnis, hal ini ditandai dengan praktik perdagangan yang bersifat ribawi, perdagangan yang berunsur judi, praktik perdagangan yang tidak sehat lainnya seperti pemboikotan, penghalangan pedagang lain masuk ke pasar dan sebagainya. Aturan perdagangan yang dibawa Nabi Isa a.s. dan Nabi sebelumnya telah banyak yang dilupakan dan diubah oleh ma- syarakat ketika itu. A D A N E R P Sebelum kedatangan Islam pengelolaan pasar dikelola sesuai dengan kebiasaan/alamiah yang terjadi pada saat itu. Pengelolaan pasar dikuasi oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu khususnya oleh suku atau kabilah/klan yang dianggap mulia dan memiliki kemampuan yang lebih 221 Posisi Mekkah sebagai center of trade dapat dilihat kebiasaan perdagangan suku Quraisy tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an. Kebiasaan berdagang sebagai dikisahkan dalam surah ini menunjukkan bahwa Kota Mekkah dan sekitarnya adalah kota perdagangan, sehingga pantaslah W. Montgomery Watt mengatakan bahwa agama Islam pertama-tama dan terutama adalah agama pedagang, bukan agama gurun pasir serta bukan agama petani. Lihat. W. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, ((Edinburg: Edinburgh University Press, 1972), hlm. 18. Lihat juga Levtzion N, Towards a Comparative Study of Islamization, dalam Levtzion, N (ed.), Conversion to Islam, (London: Holmes & Meirer Publisihing, 1979), hlm. 15-16. Lihat juga, Cahen C, Commercial Relation Between the Near East and Western Europe, in Khalil I, Semaan (ed.), Islam and the Medieval West, New York, Suny Albany, 1980), hlm. 3. 222 Para ahli tafsir mengatakan surah al-Quraisy diturunkan berkenaan dengan kemuliaan orang-orang Quraisy khususnya dalam perdagangan. Wahbah Zuhailî, al-Tafsîr al-Wasîth, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 2000), hlm. 2938. 103
104 seperti keberanian dan kemampuan berperang. Sistem klan atau kabilah adalah salah satu ciri yang paling menonjol dari seluruh sistem kemasya- rakatan pada zaman itu. Kekuasaan klan dapat diibaratkan kekuasaan negara yang dapat menguasai tidak hanya dalam bidang ekonomi, juga sosial dan politik dan kekuasaan terhadap wilayah tertentu.223 Praktik ekonomi yang bersifat monopolistik oleh klan tertentu adalah salah satu aspek yang dapat membuat pasar dapat berjalan secara tidak sehat yang merupakan bentuk praktik monopoli yang terjadi pada saat itu. Penulis tidak menemukan sistem persaingan yang tidak sehat dalam sejarah pasar secara nyata, namun seperti yang disebutkan dalam seja- rah, penguasaan dan penyelenggara pasar oleh klan-klan tertentu adalah bentuk yang paling memungkinkan untuk terjadinya praktik monopoli.224 2. Pengaturan Pasar di Madinah A Dalam lintasan sejarah perdagangan yang sangat padat dan sistem perdagangan yang tidak beretika itulah Islam dilahirkan melalui Nabi Muhammad saw. Dalam perjalanan sejarah ajaran Islam yang berpusat pada ajaran tauhid dan diikuti dengan hukum bisnis (muamalah) mampu mencapai kondisi masyarakat yang kosmopolit dengan sistem perekono- mian yang ideal. Peradaban Islam tumbuh dan berkembang dengan se- gala varian termasuk dalam bidang perdagangan dengan penataan pasar yang adil. Kondisi perekonomian secara menyeluruh (tidak hanya sis- tem perpasaran) telah membuat kondisi keuangan negara yang mapan sehingga melahirkan sistem kenegaraan dan masyarakat yang kuat. Da- lam kondisi perekonomian dan masyarakat yang kuat, Islam melakukan transformasi sosial secara luas hingga ke Afrika, Eropa dan belahan bumi lainnya. D A N E R P Nabi Muhammad saw. melakukan pendirian dan pengaturan pasar di Madinah. Sebagai kota yang telah lama berdiri, Madinah (sebelumnya bernama Yasrib) adalah kota yang telah mempunyai infrastruktur ekono- mi seperti pasar. Pasar yang telah eksis di sana adalah Pasar Bani Qainu- 223 Otoritas klan adalah sistem kemasyarakatan yang sangat melekat dan akhirnya me- mudar saat Nabi Muhammad saw. berada dan memimpin negara Madinah di mana rasa kesukuan dan klanisme sudah memudar dan digantikan rasa nasionalisme yang melampaui perasaan sempit dan memihak chauvinisme kabilah. Lebih lanjut lihat Khalil Abdul Karim, Daulah Yatrib: Basair fî 'Am al-Wujud, diterjemahkan Negara Madinah (Politik Penaklukkan Masyarakat Suku Arab, (Yogyakarta, LKiS, 2005), hlm. xiv. 224 W. Montgomery Watt mengatakan bahwa orang Mekkah (they) eliminated ricals by wars ad sharp practices, they organized caravans efficiently and effective arrangements for their security all along the route and as a result they established a virtual monopoly of the west 'Arabî an caravan trade. Lihat W. Montgomery Watt, Islam and The Integration of Society, (London: Routledge & Keagen Paul, 1961), hlm. 5-6.
qa yang dikuasai orang Yahudi. Nabi Muhammad melakukan pendirian pasar dan melakukan pengaturan pasar sesuai dengan syariah Islam. Cengis Kallek menyebutkan beberapa tujuan pembentukan Pasar Madinah yaitu, pertama, untuk melaksanakan hukum Islam, kedua men- ciptakan lingkungan sosio-ekonomi yang saling percaya dalam melaku- kan transaksi di mana beberapa bentuk transaksi dilarang dalam hukum Islam. Ketiga, menciptakan kesempatan berdagang bagi penduduk baru yang berasal dari Mekkah untuk memperoleh penghidupan. Keempat, mencegah dari pesaing lokal.225 Adapun kebijakan hukum yang dilakukan Nabi Muhammad saw. da- lam pengelolaan Pasar Madinah sebagai berikut: a. Mereformasi Hukum Ekonomi Menurut Prof. Fathurrahman Djamil bahwa pada periode Madinah perintah Al-Qur'an tentang transaksi perdagangan lebih luas dan kom- pleks terutama setelah Muslim menjadi komunitas (ummah) yang me- miliki konstitusi tersendiri yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw.226 Pada periode Madinah sejumlah ciri hukum Islam menjadi lebih nyata dan mulai timbul masyarakat Islam mempunyai ketentuan hukum tersen- diri mengenai lembaga usaha dan perdagangan serta diperintahkannya umat Islam untuk melakukan observasi terhadap beberapa regulasi dan ketentuan berkaitan dengan tumbuhnya masyarakat baru.227 A D A N E R P Reformasi hukum dimulai dengan membentuk hukum konstitusi yang disebut dengan Misâq al-Madinah atau peneliti kontemporer me- nyebut Konstitusi Madinah (Madinah Constitution). Secara umum Konsti- tusi Madinah berisi hak dan kewajiban warga negara untuk membentuk keteraturan masyarakat (social order) yang beragam suku, bangsa serta agama. Hubungan antara umat Islam dan umat lainnya, serta hubungan antara suku-suku yang beragam di Madinah adalah bentuk pengaturan yang dominan pada konstitusi Madinah. 225 Selengkapnya Cengis Kallek mengatakan, Pertama, to apply all of the Islamic rules and create a socio-economic environment of mutual trust in a situation where transactions that Islam considered illegitimate were carried out. Kedua, deliberate policy to create employment opportunities and to form proper circumstances for the newly convert merchant immigrants from Makkah, who would have to restart from scratch devoid of their capital. Ketiga, requ- ired protection from local competitors. Lihat Cengiz Kallek, Madinah Market, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatul- lah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 221. Lihat juga Cengis Kallek, Socio-Politico-Economyc Sovereignty and Market of Madina, Journal of Islamic Economics, (Kuala Lumpur, IIUM, Vo. 4, Number 1 & 2, July, 1995), hlm. 2-3. 226 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 249. 227 Ibid. 105
106 Piagam Madinah tidak hanya mengatur hubungan kemasyarakat- an secara umum tetapi juga berisikan aturan-aturan yang menyangkut ekonomi terutama terkait dengan landasan hukum pendapatan negara. Paling tidak terdapat 10 pasal yang mengatur tentang perjanjian bidang ekonomi dalam rangka pemulihan (recovery) kondisi perekonomian yang masih dalam masa transisi di Madinah saat itu. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Jika dilakukan klasifikasi pengaturan yang terdapat pada pasal-pasal di dalamnya, maka 23 pasal di antaranya berisikan ketentuan mengenai hubungan antara sesama umat Islam, yakni antara kaum Mu- hajirin (kaum pendatang dari Mekkah) dan Anshar (warga masyarakat Madinah). Adapun 24 pasal lainnya mengatur hubungan antara umat Is- lam dan umat lainnya (Yahudi dan Nasrani).228 Beberapa bentuk reformasi hukum ekonomi di antaranya menyang- kut hukum kontrak di mana berlaku asas kesepakatan (asas al-ridhâ) dan prinsip i'tikad baik. Dalam melakukan kegiatan usaha atau melakukan transaksi harus berdasarkan prinsip sukarela di mana kontrak dilakukan tidak dapat keadaan terpaksa atau dipaksa. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisâ' (5): 29: A D A N ْوُلُكْ أاَت اَل ا ْوُنَمٰا َنْي ِذَّلا اَهُّيَاآ ٰي Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesa- mamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berla- ku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. E ۗ ْمُكْنِّم ٍضاَرَت ْنَع ًةَراَجِت َن ْوُكَت ْنَا آاَّلِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا اآ R P Demikian juga reformasi hukum yang menyangkut perlindungan konsumen seperti larangan melakukan takaran dan timbangan yang ti- dak benar.229 Hukum memakan riba, melakukan sogokan (rigging) dan larangan praktik monopoli. Reformasi hukum ekonomi melalui kebijakan negara terhadap pa- sar di Madinah dan sekitarnya menjadi bukti terjadinya praktik mono- poli. Kebijakan Nabi Muhammad saw. mendirikan pasar dan menerap- kan prinsip-prinsip syariah adalah perwujudkan konsep syariah dalam bidang perpasaran. Hal ini terbukti bahwa pasar-pasar yang terdapat di Kota Madinah dan di bawah kekuasaan Islam secara alami sesuai dengan kebiasaan dan keinginan masyarakat, namun penegakan hukum persa- 228 Lebih lanjut pembahasan aspek ekonomi Piagam Madinah lihat Mustafa Kamal Rokan, Bisnis ala Nabi, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013), hlm. 43. 229 QS. al-Muthaffifîn (83): 1-6.
ingan usaha secara sehat dilakukan secara ketat oleh Rasulullah saw. dan para sahabat sesuai dengan perintah syariah Islam. Larangan penimbun- an barang (ihtikâr), larangan menghambat pelaku usaha lain masuk pa- sar (talaq rukbân), tanggung jawab produk, larangan pemboikotan dan penghormatan terhadap mekanisme pasar adalah sejalan dengan doktrin restraint of trade untuk mewujudkan pasar yang sehat. Penegakan hukum pasar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat secara normatif telah dicantumkan dalam Al-Qur'an . Implemen- tasi dari norma-norma dasar tersebut diperjelas melalui bentuk kebijakan hukum melalui penyelenggara negara. Hukum pasar yang terdapat da- lam Al-Qur'an , implementasi pada masa Nabi dan sahabat serta penafsir- an para ulama terhadap teks-teks hukum akan dijelaskan dalam subbab berikut. Hukum-hukum tentang perekonomian diturunkan Allah dan sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad saw. membuat beberapa aturan hukum pasar. Pendirian Pasar Madinah dan aturan yang terkait dalam aktivitas pasar adalah bentuk dari hukum pasar. Sebagaimana karakter hukum Islam, hukum pasar yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah untuk melakukan perubahan, modifikasi dan juga mengambil hukum yang te- lah ada sebelumnya. A D A N E R b. Kepemilikan Pasar P Kepemilikan pasar adalah salah satu persoalan yang mendasar yang berdampak terhadap otoritas pengelolaan, hak terhadap pasar, cara men- dapatkan, cara pengalihan, mempertahankan dan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan sebuah negara. Perdagangan yang terbuka (libe- ral) atau tertutup atau moderat sangat terkait dengan konsep kepemilik- an terhadap institusi ekonomi yang bernama pasar. Secara umum hukum Islam mengenal konsep kepemilikan terhadap property dalam tiga jenis kepemilikan, pertama, kepemilikan yang bersifat individual/pribadi (al-milkiyyah al-khâshah); kedua, kepemilikan kolek- tif/bersama (al-milkiyyah al-'âmmah); ketiga, kepemilikan negara (al-mil- kiyyah al-daulah).230 Peruntukan kepemilikan pribadi adalah hak individu terhadap ba- rang baik zat dan manfaatnya yang disahkan oleh syariah seperti hasil pekerjaan, warisan dan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan 230 Afzalurrahman, Economic Doctrine of Islam, Jilid II, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Jakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 112-113, Lihat juga S. A. Siddiqi, Public Finance in Islam, (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, t.th.), hlm. 64. 107
108 syariah. Adapun kepemilikan umum dan kepemilikan negara adalah negara yang berhak melakukan pengelolaannya. Dalam menjaga relasi ketiga konsep kepemilikan di atas, negara sebagai institusi pengelola ma- syarakat mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengaturnya, baik hubungan kepemilikan antara individu, maupun antara individu dan negara. Pemerintah dengan alasan kepentingan umum (al-mashlahat al-'âmmah) mempunyai otoritas untuk melakukan pembatasan atau pen- cabutan hak atas tanah (tahdîd au naz'u al-'radhi al-milkiyyah). Dalam kaitan dengan kepemilikan pasar dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyah al-'âmmah) di mana negara adalah satu- satunya institusi yang berhak mengelolanya. Berbeda dengan konsep ke- pemilikan negara (milk al-daulah) di mana negara masih boleh membe- rikan hak kepemilikan kepada individu, dalam hal kepemilikan umum negara tidak boleh memberikan hak pengelolaannya kepada siapa pun.231 Adapun tujuan pembatasan konsentrasi hak milik adalah untuk me- rubah kebijakan kelompok kapitalis yang tidak adil dalam hal distribusi kekayaan, dan berbeda dengan pandangan sosialis yang meniadakan hak milik pribadi menjadi hak kolektif sehingga menghilangkan kreativitas masyarakat dalam membangun etos kerja dan semangat enterpreneurship. Pembatasan hak milik dimaksudkan untuk merealisasikan distribusi ke- kayaan secara egaliter sesuai dengan semangat Islam.232 A D A N E R Dalam literatur klasik tidak ditemukan bahwa pasar dapat dikate- gorikan sebagai sesuatu yang bersifat kepemilikan umum. Pasar dikate- gorikan sebagai kepemilikan umum dapat dilihat dari pengambilan illat syar'îyyah dari benda-benda lain yang telah dinukilkan secara jelas oleh nash. Konsep kepemilikan umum diperoleh dari Hadis Rasulullah saw. "Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal yakni air (al-mâ'), padang rumput (al-kalâ), dan api (al-nâr)."233 Empat jenis benda di atas (air, pa- dang rumut, api dan lapangan) adalah reprensentasi dari kepentingan umum pada saat itu, Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai kepemilikan kepenting- an umum seperi jalan, sekolah milik negara, rumah sakit milik negara, tempat penampungan, ruang hijau dan tentu juga pasar, dan kepentingan P 231 Ismail Yusanto dan Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, Cet. Satu, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 146. 232 M. Umar Chapra, Islam and Economics Development, (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007), hlm. 73-74. Lihat juga Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 98 dalam footnote no. 57. 233 Abî Dâud Sulaimân bin al-Asy'at al-Sijtânî al-Azdi, Sunan Abî Dâud, (Beirût: Dâr Ibn Hazm, 1997 M/1418 H), hlm. 3477.
terhadap kepentingan umum dapat terus berkembang dan kontekstual. Sebagaimana dalam praktiknya pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat serta pemerintahan Islam bahwa pasar adalah institusi ekonomi yang kepemilikannya adalah hak pemerintah. Dalam riwayat lain dise- butkan, Alî bin Abî Thâlib mengatakan "Sûq al-muslimîna ka mushallâ a1- mushallînâ, man sabaqa ila-syai'in fahuwa lahû yaumahû hattâ yada'ahû.234 (Pasar bagi Muslim seperti tempat sholat kami, barang siapa yang datang lebih dahulu maka dia yang berhak menempatinya hingga ia ditolak). Dalam sejarah disebutkan bahwa kedudukan pasar sama dengan masjid dan kantor pemerintahan yang merupakan bagian dari inti kebijakan pe- merintahan Nabi Muhammad saw. sesaat sampai di Madinah dalam pe- ristiwa hijrah, Ahmed El-Asker dan Rodney Wilson menyatakan The mos- que, therefore, represented the nucleus part of the Muslim city upom which, with market and, the later on, the government office, "Dar-al-Khilafah", the city was established.235 A D Pengelolaan Pasar Madinah dilakukan Nabi Muhammad saw. dengan melarang pembuatan pembatasan atau kapling-kapling adalah bentuk dari kepemilikan pasar yang tidak boleh dimiliki secara pribadi. Selain upaya untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, larangan melaku- kan kapling pasar adalah untuk memotivasi pedagang agar lebih giat melakukan aktivitas bisnis, siapa yang datang lebih awal, maka ia akan mendapatkan tempat. Kallek menyatakan tujuan larangan melakukan pengkaplingan adalah: A N E R P "This principle aimed to promote justice among the merchants by preven- ting them from taking enclosures for the rest of their lives and consequent- ly transforming themselves into aprivileged, rentier class. It also stimulated commercial life by encouraging the early start of business activity each day, since the first comer was allowed to set up acounter wherever he chose, ha- ving the right to his place until nightfall."236 Sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa selain pendirian mas- jid, pendirian pasar adalah salah satu agenda utama yang dilakukan Ra- 234 'Allamah Alauddîn 'Alî Muttaqî Husâmuddîn al-Hindî, Kanz al-'Ummâl fî Sunan al-aqwâl wa al-af'âl, Juz. V, (ed.). Bakri Hayyani-Safwatal-Saqa). (Beirût: Muaasasah al-Risâlah, 1985 M/1405), hlm. 816. 235 Ahmed El-Asker dan Rodney Wilson, Islamic Economics: A Short History, (Leiden-Boston, Hotei Publishing, 2006), hlm. 135. Tentang Hubungan Pasar dan Masjid lihat juga, Ahmad Ashraf, Bazaar-Mosque Alliance: The Social Basis of Revoltsand Revolution, (International Journal of Politics, Culture and Society 1, (Summer, 1988), hlm. 538. 236 Cengiz Kallek, Madinah Market, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 223. 109
110 sulullah dan umat Islam sesampainya di Madinah pasca peristiwa hij- rah. Sebagai kota yang telah lama berdiri, Yasrib adalah kota yang telah mempunyai infrastruktur seperti pasar. Pasar yang telah eksis di sana adalah pasar Bani Qainuqa yang dikuasai orang Yahudi. Berbeda dengan pasar Bani Qainuqa', Pasar Madinah yang dikelola oleh Nabi Muhammad saw. diatur oleh sejumlah doktrin pasar yang bersaing secara sehat.237 Pemahaman terhadap Hadis dan sejarah ini menunjukkan bahwa keberadaan badan hukum pasar sama dengan badan hukum masjid yak- ni badan hukum negara atau publik. Sebagaimana masjid, maka pasar adalah sarana umum yang terbuka bagi siapa pun untuk memanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya. Dasar hukum yang kedua adalah praktik kebijakan yang dilakukan oleh 'Umar bin Khattâb saat melihat sebuah kios yang dibangun oleh Madinah seseorang di pasar dan dia merobohkannya.238 Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah melarang pendirian bangunan dan kebijakan ini dilanjutkan oleh 'Umar bin Khattâb.239 Kebijakan Rasulullah dan di- lanjutkan 'Umar bin Khattâb menjadi landasan bahwa kepemilikan pasar termasuk toko-toko yang berada di dalamnya adalah sepenuhnya milik negara yang tidak dapat didelegasikan kepada orang per orang atau ba- dan hukum privat. A D A N E R Adapun ciri-ciri kepemilikan umum menurut hukum ekonomi Islam sebagai berikut: 1. Barang atau tempat yang telah ditetapkan oleh syâri' (pembuat hu- P kum) yakni Allah dan Rasul-Nya. Adapun barang atau tempat yang secara tegas dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai kepemilikan umum adalah kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal yakni air (al-mâ'), padang rumput (al-kalâ) dan api (al-nâr)."240 2. Barang atau tempat tersebut adalah kepentingan umum atau apa saja 237 Nur Chamid menyebut masa itu telah diperkenalkan praktik etika ekonomi baru. Lihat Nur Chamid, Ekonomi Islam: Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26, lihat juga Swarso Muhammad, Stabîlitas dan Ghonimah, dalam Jurnal Ulumul Quran, Edisi 02/XXI/2012, hlm. 72. 238 Ibn Abî Shaybah, Abu Bakr 'Abd Allâh bin Muhammad (1409/1989). Juz. IV, Al-Kitâb al-Musannaf fi al-ahâdis wa al-athar. hlm. 488, Ibn Shabbah, Abu Zayd 'Umar b. Shabbah (1399/1979). Juz.II, Tarîkh al-Madînah al-Munawwarah, (ed. H. Mahmud Ahmad). Jeddah, hlm. 750. Allamah Alauddîn 'Alî Muttaqî Husâmuddîn al-Hindî, Kanz al-'Ummâl fî Sunan al-aqwâl wa al-af'âl, Op. cit., hlm. 815. 239 Ibid, hlm. 488, Lihat juga M. J. Kister, The Market of Prophet, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 3, (Dec., 1965), hlm. 275, diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 06:49 240 Abî Dâud Sulaimân bin al-Asy'at al-Sijtânî al-Azdi, Sunan Abî Dâud, Op. cit., hlm. 3477.
yang dianggap kepentingan orang banyak. Adapun indikator bahwa barang atau tempat tersebut adalah kepen- tingan umum adalah jika barang atau tempat tersebut tidak ada me- nyebabkan sengketa pada masyarakat. 3. Barang atau tempat yang tidak terbatas. Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw. yang memberikan izin pertambangan garam kepada pengusaha Abyadh bin Hammal. Namun pemberian izin tambang tersebut dianulir Nabi Muhammad setelah mendapatkan informasi bahwa garam tersebut tidak terbatas jumlahnya.241 Dengan demikian, barang atau tempat yang tidak ter- batas jumlahnya termasuk kategori kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah), sedangkan barang atau tempat yang terbatas jumlahnya adalah termasuk dalam kategori kepemilikan pribadi (al-milkiyyah al-fardiyyah). A Oleh karena itu, pada prinsipnya penguasaan institusi pasar sepenuh- nya adalah kepunyaan umum (al-milkiyyah al-'âmmah). Pemerintah me- nyiapkan tempat atau ruang untuk dilakukannya transaksi jual beli atau perdagangan di mana para pelaku pasar diberikan hak pemakaian tempat dan sama sekali tidak memiliki hak secara pribadi terhadap pasar. Dengan demikian pasar adalah institusi publik atau sarana umum yang tidak bo- leh dimiliki secara pribadi dan harus terbuka untuk setiap orang, apalagi melakukan monopoli menyebabkan kerugian bahkan kematian terhadap pihak lain, yakni pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal dan ak- ses distribusi. D A N E R P Ketentuan tentang kepemilikan pasar adalah salah satu dari sistem hukum Islam untuk menghempang terciptanya praktik monopoli oleh sebagian orang. Muhammad Baqir Ash-Shadr mengatakan keharaman pelaku usaha besar menyingkirkan pelaku usaha kecil dengan kaidah "la dharara wa la dhirar" (tidak ada kerugian maupun yang dirugikan). Ka- idah ini melarang pemilik properti memanfaatkan propertinya dengan mendapatkan manfaat yang menyebabkan kerugian langsung pada pihak lain. Kalimat dlarâr menurut Shadr tidak hanya diartikan kerugian, na- mun juga diartikan memperburuk keadaan seseorang. Karenanya, dapat disimpulkan kalimat "dharar" mencakup makna yang lebih luas dan kom- prehensif, yakni dapat diartikan kerugian yang bersifat langsung, mau- 241 Kalimat Hadis tersebut menggunakan kalimat "al-Ma'u al-iddu" yang diartikan air yang mengalir yang disamakan dengan garam yang mengalir, yang dapat diartikan bersifat "tidak terbatas" sebab air yang mengalir tidak terbatas. Lihat, Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 239. 111
112 pun tidak langsung.242 c. Pengaturan Zonasi Pengaturan lokasi pasar adalah salah satu pengaturan pasar di Madi- nah. Nabi Muhammad saw. melakukan survei di beberapa lokasi untuk menetapkan lokasi pasar. Dalam hal pendirian pasar, Ibn Majah dan Ibn Shabah mencatat pendirian pasar ini dimulai saat Nabi mencari lokasi dan pergi ke Pasar al-Nabit, setelah melihatnya dan kemudian berkata "Ini bukan pasar kalian", kemudian Nabi saw. pergi lagi ke tempat lain, setelah melihatnya dan berkata: "Ini juga bukan pasar untuk kalian". Lalu, ketika Nabi kembali ke pasar ini (yang kelak disebut dengan pasar Madinah), pergi dan mengelilinginya, dan ia berkata: Inilah pasar kalian: jangan sampai dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya".243 Pemilihan lokasi Pasar Madinah cukup jauh dari Pasar Yahudi yang telah ada sebelumnya.244 Pasar Madinah dibangun di Tanah Banu Sa'udah yang terletak di dekat Masjid dan lembah Buthan, persimpangan pusat kota. Adapun Pasar Yahudi terletak di perempatan Banu Qainuqa'. Pemilihan tempat yang jauh dari Pasar Yahudi adalah untuk mencegah terjadinya persaingan.245 Pengaturan zonasi dan lokasi menjadi penting disebabkan telah terdapat pasar sebelumnya di Madinah. Bahwa pemilih- an tempat adalah bagian dari strategi Rasulullah saw. yang menjadikan pasar sebagai hal penting sebagai sarana mengimplementasikan hukum A D A N E R P 242 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna), Op. cit., hlm. 580. 243 Terdapat beberapa riwayat lain dalam proses pendirian Pasar Madinah. Pertama, mu- lanya lokasi Pasar Madinah adalah di Baqi Zubair, Nabi pun memasang tenda di tempat itu sebagai tanda akan dibangun pasar baru di tempat itu. Namun, Ka'ab bin al-Asyraf seketika datang dan marah-marah serta memutus tali-tali tenda yang didirikan Nabi. Melihat hal tersebut, Nabi tidaklah marah dan merasa bukanlah hal yang menjadi masalah. Lalu, lokasi pasar dipindahkan ke tempat yang kemudian dikenal dengan Pasar Madinah. Sabda Nabi saat mendapatkan lokasi pasar tersebut adalah " ini pasar kalian, jangan sempitkan dan jangan retribusi. Kedua, seorang pria datang kepada Nabi saw. dan berkata, Rasulullah, aku menemukan tempat yang layak untuk pasar. Bagaimana kau melihatnya sekarang?. Rasulullah menjawab ya. Rasulullah bangkit dan bersama pria tersebut menuju tempat yang dimaksud. Rasulullah mencermati tempat tersebut dan merasa bahwa tempat terse- but sangat strategis sebab dilewati semua pendatang ke Madinah baik dari Syiria maupun selatan. Akhirnya, Nabi menyetujui dan bersaba: Inilah pasar kalian, jangan kurangi dan jangan tarik distribusi. Dalam rangka perluasan, Rasulullah meminta tanah yang berada disisi pasar tersebut yakni tanah perkuburan Bani Sa' idah. Bani Sa' idah tidak keberatan dan melepas tanah tersebut untuk kaum Muslimin tanpa dipungut sewa, ongkos ataupun pajak. Lihat Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Quzwaynî, Sunan Ibn Mâjah, Juz VI, (Mauqi' al-Islâm, t.th.), hlm. 489. Lihat juga Cengis Kallek, Sosio-Politico-Economics Sovereignity and the Market of Medina. Journal of Islamic Economics, Volume 4, Number 1 & 2, July 1995, (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, hlm. 2-3. 244 Cengis Kallek, Socio-Politico Souvereignty and The Market of Medina, Ibid, hlm. 3-4. 245 Cengiz Kallek, Madinah Market, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, Muhammad Nejatullah Siddiqi (ed.), (London: FIF, 2009), hlm. 221.
ekonomi Islam dan secara politis untuk memperkuat posisi umat Islam yang baru sampai dari Kota Mekkah ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Namun demikian, kebijakan Rasulullah saw. memilih dan mengatur jarak lokasi zonasi Pasar Yahudi yang telah ada sebelumnya agar pasar di wilayah Madinah berjalan secara ideal. Hal ini berdasarkan visi Rasul- ullah untuk menciptakan kondisi pasar yang ideal sejalan dengan prin- sip-prinsip hubungan muâmalat dalam konsep Islam yang terdapat dalam Konstitusi Madinah yang bersifat egalitarian-menghendaki hubungan an- tara Yahudi, Nasrani, dan Muslim hidup berdampingan secara damai dan saling bantu membantu. Tesis ini diperkuat dengan kebebasan orang Yahudi dan orang Mus- lim untuk memasuki pasar yang mana pun baik Pasar Madinah maupun Pasar Yahudi yang telah ada sebelumnya. Beberapa Hadis menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi juga selalu ke Pasar Madinah. Hal ini menun- jukkan tidak ada dualisme pasar di Madinah dengan membedakan Mus- lim, Nasrani, dan Yahudi walau pada kenyataannya terdapat perbedaan pendirian. Selain itu, otoritas Rasulullah bukan hanya kehidupan agama (dakwah Islam) tetapi juga menyangkut hubungan sosial ekonomi terma- suk di dalamnya kegiatan ekonomi di Pasar.246 A D A N E Pengelolaan dan pengawasan pasar juga telah dilakukan pada pe- merintahan Bani Abbasyiah. Pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansyur pengelolaan pasar dibina secara profesional dengan mengeluarkan ke- bijakan untuk menciptakan keadilan pasar. Salah satu kebijakan pasar yang dilakukan oleh khalifah adalah persoalan zonasi pasar. Al-Mansyur melakukan relokasi dengan memindahkan Pasar Baghdad dan Al-Madi- nah Al-Syarqiyyah ke tempat lain yang disediakan khusus dan jauh dari pusat kota dan dewan-dewannya dalam rangka menghempang monopo- li. Pasar-pasar itu dipindahkan ke Bab Al-Khukh dan Bab Asy-Syair, dan mengangkat para petugas untuk melakukan pengawasan dan memberi- kan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya.247 R P 246 Dengan alasan ini tidak tepat jika pendirian Pasar Madinah mempunyai tendensius dengan kaum Yahudi sebagaimana kesimpulan M.J. Kister yang menyatakan bahwa the story of the market supplies us with an additional aspect of the contention between the Prophet and the Jews in Medinah. Lebih lanjut lihat. M. J. Kister, The Market of Prophet, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 3 (Dec., 1965), hlm. 275, diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 06:49, hlm. 272-276 247 Al-Thabari, Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, sebagaimana yang dikutip Raghib As-Sirjani, Madza Qaddamal Muslimuna lil 'Alam Ishamaatu al-Muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah, (terj.), Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, (Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2009), hlm. 565. 113
114 d. Bebas pengenaan Pajak Pemungutan pajak adalah kebijakan pasar yang umum dilakukan di pasar-pasar di kawasan Jazirah Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad saw. melakukan reformasi kebijakan pasar dengan melarang pemungut- an pajak. Kebijakan ini dapat dipahami oleh karena Nabi Muhammad adalah pelaku pasar semenjak kecil hingga dewasa. Kebijakan pembebas- an pasar dari pungutan pajak adalah hasil pengamatan Nabi Muhammad selama tiga dekade sebagai pelaku pasar. Pada saat itu terdapat beberapa pasar yang terkenal seperti al-'Ukâz, al-Majannah, dan Zu al-Majaz.248 Pembebasan pasar dari pembayaran pajak menurut hukum Islam di- sebabkan sifat badan hukum pasar adalah bersifat kepemilikan umum dan lembaga amal. Sebagai sebuah institusi publik, pasar adalah sara- na yang bebas dari pembebanan sewa maupun pajak. Pembebasan pa- sar dari beban sewa dan pajak secara tegas dinyatakan Rasulullah dan diikuti kebijakan para sahabat seperti 'Umar bin Abdul Aziz sebab pasar adalah institusi pembenaran (al-Sûq shadaqah, charity endowment). Hal ini dapat dipahami agar harga-harga di pasar akan menjadi murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian pasar adalah sarana yang tidak terbatas untuk dimasuki oleh setiap orang. Dalam ta- taran teknis pengaturan tentang hal yang lebih perinci disesuaikan oleh kondisi dan situasi pasar yang ada tanpa melanggar prinsip kepemilikan pasar yang harus mutlak dimiliki oleh negara dan tanpa pembebanan terhadap pelaku pasar. Selain itu, pembebasan pajak pada instusi pasar dapat berdampak terhadap cara berkerja pasar. Pasar yang dikenai pajak akan berdampak terhadap harga produk, minat konsumen serta dalam hal tertentu dapat menciptakan pasar monopoli. A D A N E R P e. Pengaturan Jenis Produk Salah satu kebijakan pengaturan Pasar Madinah adalah pengatur- an jenis produk. Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dapat beru- pa pengaturan jenis produk pada pasar-pasar tertentu. Pengaturan jenis produk di pasar adalah salah satu kebijakan pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. di Pasar Madinah di Kota Madinah. Walaupun sifat pengaturannya masih sederhana, namun pengaturan jenis produk di pasar telah dilakukan di Pasar Madinah dengan pasar lain. Nabi Muham- mad saw. membuat kebijakan klasifikasi barang/produk untuk berbagai 248 Lihat, Cengis Kallek, Madinah Market, Op. cit. hlm. 222. Lihat juga S.M. Hasanuzzaman, Political Economics of the Madinah Under the Prophet, Op. cit. hlm. 213.
macam barang. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Nabi Muham- mad saw, membuat kebijakan areal perbelanjaan khusus untuk barang- barang tertentu. Selengkapnya Samhudi mengatakan: The Prophet also made other arrangements to ensure an orderly market system. For example, he setup "departments" in the market by designating different sections for various goods. Sources report several traditions that mention special shopping areas for slaves, livestock, textiles, food-stuffs, per- fumery, etc.249 Pengaturan jenis produk juga dilakukan pada masa Khalifah Abba- siah di Pasar Andalusia. Di Pasar Andalusia pembedaan tidak hanya ter- kait jenis barang, tetapi juga harga barang. Harga barang yang mahal dipisahkan dengan harga barang yang murah yang berarti harga barang yang berkualitas tinggi dibedakan dengan harga barang yang berkuali- tas rendah, produk lokal dan produk luar. Muhammed Abdah Hatamlah mengatakan: A D A The goods sold in Andalusian markets were subject to determined specifica- tions, which had to be strictly observed. The perfume tradesman, forinstance, was not allowed to adulterate high quality fragrances with low quality ones, or local brands with imported ones.250 N E R Pengaturan jenis produk pada pasar-pasar selain memudah konsu- men melakukan pembelian terhadap produk-produk tertentu, memban- dingkan harga dan kualitas barang serta memudah pengawas pasar untuk melakukan pengawasan produk di pasar.251 Pengaturan jenis produk juga cara untuk membuat persaingan pasar menjadi sehat. Persaingan antara pelaku pasar yang mempunyai modal kuat/pasar besar dan pasar kecil dapat diminimalisir, sebab produk-produk tertentu telah berada pada satu lokasi tertentu. P 249 Nuruddin Abu Hasan al-Samhudi (1326 A.H/1906 CE), Wafa' al-wafâ' bi-akhbâr Dâr al- Mushtâfâ dalam Cengiz Kallek, Madinah Market, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Op. cit., hlm. 222. 250 Muhammed Abdah Hatamlah, The Andalusian Economic Era, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 269. 251 Abdulrahim Djamil Zamzami, A Comparative Study of Retail Structure as An Approach to Contemporary 'Arabîc-Islamic Planning, (USA: Disertation University of Washington, 1990), hlm. 34. 115
116 f. Pengawasan (Muhâsabah) Pasar 1) Sekilas Sejarah Pengawasan Pasar Dalam sejarah pasar, institusi pengawasan pasar adalah institusi per- tama dalam bidang ekonomi yang disebut dengan al-Hisbah atau Muhtas- ib.252 Al-Hisbah adalah institusi pertama dalam sejarah Islam berdasarkan perintah Rasulullah saw.253 Rasulullah saw. melakukan pengawasan ke pasar-pasar untuk melakukan kontrol harga dan bekerjanya pasar. Fungsi pengawas pasar dilanjutkan pada masa sahabat (khulafurrasyidin) serta pada zaman pemerintahan Islam. Peranan lembaga al-Hisbah dapat ditemukan hampir di seluruh wi- layah Islam. Pada pemerintahan Fatimiyyah (361 H-567 H/969 M-1171 M) jabatan muhtasib adalah jabatan agama yang penting dalam hierarki pemerintahan setelah ketua hakim dan ketua pendakwah.254 Posisi al-His- bah sangat penting pada zaman kesultanan Mamluk (660 H-927 H/1250- 1517 M) di mana pengawas (muhtasib) menduduki kedudukan tertinggi di antara pejabat negara saat itu dan lembaga ini berkembang di seluruh wilayah Mesir.255 Pada zaman Ottoman lembaga pengawas juga berpe- ran sebagai lembaga penerima pungutan pajak terhadap barang impor tertentu.256 A D A N E Menurut Abd al-'Azhim Al-Islahi, sejarah pertama tentang perun- dang-undangan Islam adalah tentang tugas dan kewajiban muhtasib yang dilakukan pada zaman Sultan Bayazid II (886-918/1481-1512). Tugas dan kewajiban muhtasib ditulis dan terkodifikasi secara baik yang disebut dengan ihtisab qanûnnemeleri.257 Penguatan dan penambahan yurisdiksi muhtasib diperluas sehingga termasuk melakukan pengawasan perilaku R P 252 Penyebutan muhtasib pertama kali disebut pada masa kekhalifahan Abbasyiah Al- Mahdi (W. 169 AH/786 AD), seiring dengan perjalan waktu penyebutan yang lazim digunakan adalah al-hisbah. 253 Ali bin Hasan Al-Qarni, al-Hisbah fi al-Mâdhi wa al-Hâdir, Vol. 2, (Riyâdh: Al-Maktabah Al-Rusyd, 1994), hlm. 499-521. 254 Kebijakan pemerintahan Fatimiyyah tentang Al-Hisbah diikuti oleh kerajaan Al-Ayyubi (567 H-650 H/1169 M-12 52 M). Pada masa kerajaan Al-Ayyubi tugas pengawasan sangat terasa dalam bidang perdagangan. Lihat, Mohd. Syah bin Razali, Institusi Al-Hisbah: Kajian Mengenai Organisasi dan Peranannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk Mesir, (Disertasi, Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002), hlm. 2. 255 Peran Al-Hisbah telah berkurang dan pudar pada era kedua kesultanan Mamluk dise- babkan telah muncul sikap keserakahan terhadap jabatan dan meninggal akhlak yang mulia. Lihat Al'Arini dan Dârrja dalam Mohd. Syah bin Razali, Institusi Al-Hisbah: Kajian Mengenai Organisasi dan Peranannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk Mesir, Ibid, hlm. 2. 256 R. Mantran, Hisbah Ottoman Empire, in Encyclopedia in Islam, Vol. 3, (Leiden-Newyork, E.J. Brill, 1971), 489. 257 Abdul Azim Islahi, Work on Market Supervision and Syar' iyyah Governance (Al-Hisbah wa Al-Siyasah Al-Syar' iyah) by the Sixteenth Scholars Online at de/18445/MPRA Paper No. 18445, posted 8. November 2009 06:29 UTC, hlm. 45.
dan moral masyarakat (supervision of civil behavior and morality) serta pe- laksanaan ibadah. Dalam hal penugasan sebagai pemungut pajak impor tertentu, muh- tasib dibantu oleh qol oghlanlari, dan kepala kantor (holder) harus menda- patkan pengesahan dari Grand Wazir atau Gubernur suatu provinsi sete- lah diusulkan oleh hakim. Adapun peraturan bagi muhtasib tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, inspeksi, hukuman (punishment), namun juga pemungutan pajak bagi daerah sekaligus memberikan informasi tentang jumlah dan persentase pajak yang dipungut, melakukan daftar harga (narkhmi ruzi) yang merupakan hasil observasi terhadap penjualan komoditas, manufaktur di pasar.258 Penulisan tentang lembaga pengawasan (al-Hisbah) dimulai pada abad ke-3 atau ke-9 yang pertama kali dilakukan oleh Yahya bin 'Umar Al-Kinani (213-289/829-901) dengan magnum-opusnya Al-Ahkâm Al-Sûq (Rule of Market).259 A D Adapun bahasan al-Hisbah mencakup dua hal yakni; pertama, des- kripsi tentang sistem kerja secara umum, tugas pengawas, pembagian kerja perkantoran dalam aspek agama dan pengadilan (hukum). Kedua, sistem pengawasan lembaga secara praktis dan teknis termasuk di da- lamnya sistem administrasi dan penjagaan terhadap kualitas dan standar produksi.260 A N E R Beberapa tulisan tentang lembaga pengawasan hasil penelitian Ab- dul Azim Islahi, di antaranya, Awwad, al-Hisbah fi Khazanat al-Kutub al- 'Arabiyyah tahun 1943 yang terdari dari 64 judul atau bab261 dan masih terdapat dalam bentuk manuskrip. Awwad menyebutkan dua buku ten- tang al-Hisbah yakni al-Hisbah Shaghir and al-Hisbah Kabir yang ditulis oleh Abul Abbas Ahmad Al-Saraskhi (W. 286/898) yang merupakan muh- tasib di Baghdad. P Tulisan tentang al-Hisbah juga pernah ditulis oleh Jamal al-Din Yusuf bin Abdul Hadi atau Ibn al-Mubarrad. Ia adalah sarjana dari Damaskus pada masa Mamluk dan meninggal awal abad ke-19. Ia hanya menuliskan 258 Ibid. 259 Kitab ini berjudul al-Ahkâm al-suq, au an-Nadzar wa al-Ahkâm fi Jami' Ahwâl al-suq. Artinya, Hukum Pasar atau Pandangan dan Hukum semua hal yang terkait dengan Pasar. Kitab ini penulis temukan dalam bentuk buku yang telah direproduksi dan ditulis ulang oleh Jalal Ali Amer, yang diberi kata pengantar oleh Profesor Abu Salman Muhammad Elamrawi Sijilmassi, terbitan Tunisia. 260 Tentang hal ini, lihat Abdul Azim Islahi, Contribution of Muslim Scholars to History of Economics Thought and Analysis, (Jeddah: Scientific Publising Centre, KAAU, 2005). 261 Korkis Awwad, al-Hisbah Fi Khazanat al-Kutub al-''Arabîyyah, (Work on Hisbah 'Arabî an Libraries), Majallat Al-Majma', Al-Ilmi Al-''Arabî (Damascus), Vol. 18. 117
118 tujuh lembar tentang kehidupan dan kondisi Damaskus, perindustrian serta perdagangannya. Tulisan lainnya tentang al-Hisbah adalah 'Abd Al- Rahmân bin Ali al-Syaibâni al-Syâfi'i atau Ibn al-Dayaba (866-944/1461- 1537).262 Buku ini berisi pendapat hukum (judicial opinion), hukum publik dan hukum privat yang terdiri dari enam bab dan diakhiri kesimpulan. Hampir keseluruhan buku ini berbicara tentang etika, dan hanya lima baris yang berbicara tentang pasar. Secara umum bahwa buku ini hanya meringkas tugas lembaga pengawasan dan tugas pengawas.263 Lembaga pengawasan dengan sebutan al-Hisbah tidak lagi muncul di Iran dan India, namun tugas dan fungsinya dibuat dalam bentuk lembaga lain. Adalah Syah Tahmasp (W. 984/1576) yang secara resmi mengguna- kan lembaga al-Hisbah. Kondisi ini mungkin hampir sama dengan negara Uzbekistan sebagaimana dituliskan oleh Khunji yang merupakan pena- sehat pembuat hukum Uzbek Ubayd Allah.264 Adapun di India, sebagian besar Sultan di Delhi hingga abad ke-16 masih menggunakan lembaga al- Hisbah. Pada abad 16, Sikandar Lodi (W. 923/1517) masih menggunakan lembaga ini, namun setelahnya lembaga ini tidak berada lagi. A D A Monzer Kahf menyebut lembaga al-Hisbah sebagai semi-judicial insti- tution. Lembaga ini telah beroperasi semenjak masa awal Islam datang dan menjadi sebuah spirit institusi dari sebuah sistem kenegaraan.265Ke- terangan yang komprehensif tentang lembaga pengawasan al-Hisbah dalam hukum Islam disampaikan oleh Naz. Menurutnya, penerjemahan lembaga al-Hisbah sebagai market supervisor yang juga digunakan oleh pengarang-pengarang barat yang sebenarnya adalah makna yang sempit, sebab al-Hisbah mempunyai yurisdiksi yang lebih luas dari pengawasan pasar.266 N E R P 2) Kerja al-Hisbah Dalam praktiknya, aktivitas pasar tidak selalu berjalan secara sehat, bahkan hampir tidak ditemukan pasar berjalan secara sehat. Pasar yang terdistrorsi disebabkan oleh perilaku pasar yang tidak jujur atau melang- gar hukum.267 Untuk itu, pasar membutuhkan sistem pengawasan untuk 262 Ibn al-Dayba', 'Abd. al-Rahmân bin Alî al-Shaybâni, Kitâb Bughyât al-Arbah fi Ma'rifat Ahkâm al-Hisbah, (Makkah: Markaz Ihyâ' al-Turâs al-Islâmî, Um al-Qura University, 2002). 263 Ibid. 264 Khunji, Fadl-Allah, Suluk al-Muluk, edited by Muhammad Nizamuddin and Muhammad (Ghouse, Hyderabad, 1966), hlm. 166. 265 Monzer Kahf, Market and Prices, Chapter 6 in Prinsiples of Islamic Economics, (Kuala Lumpur, International University Malaysia, 1996), hlm. 16. 266 Naz, M.S., Islami Riyasat main Muhtasib ka Kirdâr (the Role of Muhtasib in an Islamic State), (Islamabad: International Islamic University of Islamabad, Islamic Research Institut, 1999). 267 Dalam terminologi persaingan usaha tidak sehat pada UU No. 5 Tahun 1999 terdapat tiga
memastikan pasar berjalan secara sehat. Pengawasan pasar dilakukan agar hak pelaku bisnis, konsumen dan masyarakat secara umum tidak terabaikan. Dalam hal sesama pelaku usaha, pada hakikatnya setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dan sejajar untuk berusaha dalam bidang perdagangan. Negara berke- wajiban untuk melakukan pengawasan untuk mencegah segala tindakan yang memengaruhi kebebasan transaksi di pasar, seperti jual beli yang melanggar hukum serta menjaga terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pelaku usaha. Dalam manajemen pemerintahannya, Nabi Muhammad saw. mem- buat kebijakan dengan membuat satu lembaga khusus yang menangani pengawasan pasar yang disebut dengan wilâyah al-Hisbah. Lembaga ini bertugas dan berwenang mengawasi sekaligus menindak pelaku usaha yang berlaku curang di pasar. Dalam hal ini, posisi negara melihat pa- sar dari dua sisi, pertama, pengawasan terhadap berjalannya mekanisme pasar yang sedang berlangsung di pasar. Kedua, otoritas negara berkewa- jiban untuk memastikan terpenuhinya akses pelaku usaha terhadap ke- giatan pasar dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. A D A N E Pada masa pemerintahan 'Umar Ibn Khattâb lembaga pengawasan diatur dalam bentuk aturan yang perinci. Walaupun bidang pengawasan yang dilakukan mencakup secara umum, namun pengawasan terhadap pasar adalah salah satu bidang terpenting. Ketentuan-ketentuan dalam pengawasan termuat dalam pasal-pasal yakni Pasal (1) mengatur tentang Al-Hisbah dan Pengawasan Pasar. Pasal (2) mengatur tentang Pengawas- an Harta, Pasal (3) mengatur tentang Pengawasan Kerja dan pengaturan- nya dan Pasal (4) mengatur tentang Perlindungan Lingkungan.268 R P Secara umum tujuan pembentukan lembaga al-Hisbah adalah sebagai berikut: 1. Memastikan aturan-aturan kegiatan ekonomi berjalan secara baik. Seorang Muslim baik pada posisi sebagai produsen dan konsumen diwajibkan menjalankan aktivitas ekonomi secara benar sesuai de- ngan aturan-aturan yang berlaku seperti melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak baik sebagai produsen dan konsumen. bentuk perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yakni (1) Dilakukan dengan cara tidak jujur; (2) dilakukan dengan cara melawan hukum; dan (3) Dilakukan dengan cara menghambat persaingan. Lihat Pasal 1 huruf (f ) UU No. 5 Tahun 1999. 268 Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khattâb, (terj.), Cet. II, (Jakarta: Khalifa, 2008), hlm. 586-670. 119
120 2. Disyariatkannya kegiatan ekonomi Islam mempunyai sistem ekonomi tersendiri yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Sehingga seseorang tidak diboleh- kan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilarang oleh syariat walaupun sangat menguntungkan. Dalam sejarah, 'Umar bin Khattâb sangat tegas dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement), dikisahkan bahwa 'Umar pernah membakar rumah Ruwaisyid Ats- Tsaqafi yang rumahnya itu digunakan sebagai warung menjual mi- num-minuman khamar setelah dilakukan peringatan lebih dahulu. 3. Menyempurnakan pekerjaan Rasulullah saw. menyuruh umatnya untuk menyempurnakan peker- jaannya "Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang di an- tara kalian melakukan pekerjaan untuk menyempurnakan pekerjaan 4. Melawan Penipuan A Penipuan adalah perilaku yang sangat buruk dalam segala hal terma- suk dalam kegiatan ekonomi. Penipuan tidak hanya akan berdampak terhadap pedagang lainnya yang mengalami kerugian, namun juga bagi kesejahteraan masyarakat secara umum, sebab perilaku tersebut telah membuat pasar menjadi tidak stabil. 'Umar bin Khattâb selalu mengawasi pasar secara langsung untuk melihat para pedagang me- lakukan kegiatan pasar dan menindak pelaku usaha yang melakukan penipuan. Ungkapan 'Umar terhadap pedagang yang menipu, "Ce- lakalah pedagang ini, demi Allah. Celakalah demi Allah wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan itu dilakukan dengan iman, maka campurlah dengan sedekah. Ketahuilah bahwa setiap sumpah dusta itu menghilangkan berkah".269 D A N E R P Ibn Taimiyah mengatakan Islam mendorong terjadinya kebebasan da- lam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Salah satu bentuk larangan pada aktivitas pasar adalah praktik monopoli. Praktik monopolistik membuat pasar menjadi terdistorsi sehingga tidak terjadi ke- seimbangan/equilibrium. Untuk melakukan koreksi atau intervensi, negara dapat berperan untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakatnya. Keadilan ekonomi terwujud dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mendapatkan akses ekonomi seluas-luasnya. Menurut Ibn Taimiyah diperlukan adanya lembaga al-Hisbah sebagai ba- dan pengawas pasar yang berperan mengawasi dan pengambil kebijakan dalam menindak jika terjadi ketidakseimbangan pasar. 269 Ibid.
Ibn Khaldun menegaskan pentingnya peran negara dalam mencipta- kan keadilan ekonomi dan keseimbangan pasar dengan mengusulkan pa- jak dan denda adalah instrumen negara untuk meningkatkan pertumbuh- an ekonomi. Pajak dan denda bertujuan mengekang terjadinya praktik monopoli. Demikian juga menurut pendapat Al-Ghazali, negara melalui lembaga al-Hisbah dapat berperan mengawasi praktik-praktik yang me- rugikan pasar. Praktik yang harus diawasi disebutkan seperti pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan, dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan kolusi lainnya yang mengandung peni- puan. Al-Hisbah juga mencakup pengawasan terhadap ukuran atau takaran dalam jual beli, standardisasi produk, mengawasan iklan yang menye- satkan, penimbunan barang lalu dijual dengan harga yang tinggi, kolu- si atau persekongkolan, praktik monopoli dan secara umum semua hal yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, termasuk persoalan pencemaran sungai atau lingkungan.270 A D A Sebuah studi yang dilakukan oleh Ralph Nader yang mengangkat isu utama korporasi besar dalam kepentingan publik, keberadaan dan dukungan pemerintahan atau pencegahan terhadap kasus-kasus tersebut termasuk Amerika Serikat. Beyond Nader: Consumer Protection and the Regulating of Advertising oleh Pitofsky mendiskusikan isu tentang perikla- nan, ketika Menteri New Zealand (Menteri Masalah Konsumen) meminta reviewer luar negeri dan survei literatur. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa institusi yang sama secara resmi telah ada pada masa awal-awal negara Islam.271 Salah satu tugas pengawas adalah menjaga kestabilan harga barang dan atau jasa di pasar bersangkutan dapat terwujud, khu- susnya mencegah kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh praktik-praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha seper- ti kartel, penetapan harga, pembagian wilayah, monopoli, dan sebagai- nya. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-mene- rus selama waktu tertentu akan mengakibatkan terjadinya inflasi N E R P Studi kasus penetapan harga dan monopoli pernah terjadi pada ta- hun 736 H/1336 M pada masa pemerintahan Sultan Nasir Muhammad 270 Naz, MS, Islami Riyasat main Muhtasib ka Kirdar (the Role of Muhtasib in an Islamic State), Op. cit. 271 Asad Zaman, Islamics Economics: A Survey of Literature, working paper 22 for Religion and Development Reseach Program, International Institute of Islamic Economics, Interna- tional Islamic University, Islamad, Pakistan, 2008, hlm. 58. 121
122 (709-41/1310-41).272 Kasus ini berawal dari laporan kenaikan harga gan- dum dari 15 dirham menjadi 20 bahkan 30 dirham per irdabb dalam waktu yang singkat, bahkan harga naik hingga 40 dirham dan amirs dan lainnya melakukan penyimpanan benih padian dan menahan dari pen- jualan dengan harapan harga terus naik. Saat harga telah mencapai 50 dirham, pemerintah (Sultan) memanggil dan menanyakan Najm al-Din sebagai pengawas perdagangan Kairo.273 Gubernur melakukan tindakan dengan mengaduk sejumlah pengggiling roti dengan cambuk, namun kondisi bertambah buruk. Toko-toko di Kairo dan Fustat tutup and roti hanya dibeli dengan harga yang besar. Masyarakat berkumpul di sekitar toko roti untuk mendorong gubernur menjaga stabilitas. Sultan memesan benih padian yang di bawa dari Gaza, Karak, Shawbak dan Damaskus dan diumumkan bahwa terigu tidak dijual lebih dari 30 dirham per ir- dabb. Siapa pun yang melakukan penjualan di atas harga tersebut akan dilakukan penyitaan (confiscated).274 A D A F. kesIMPuLan N Paradigma hukum pasar tidak hanya berhubungan dengan aktivitas bisnis yang bersifat untung rugi dan kepuasan material semata (material consciousness), tetapi aktivitas pasar adalah satu kesatuan (tauhid) dengan aspek ibadah/akhlak yang diwujudkan dengan sikap jujur, kepedulian sosial (tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyyah), persaudaraan (ukhuwah) dan tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang lain sehingga pasar meng- andaikan terciptanya keadilan, keseimbangan, harmonis, dan masyara- kat falâh (bahagia materil dan spritual). E R P Aktivitas pasar yang berdasarkan atas kebebasan dibatasi oleh la- rangan praktik eksploitatif seperti praktik riba, harga yang tidak adil yakni harga yang tidak hanya berdasarkan mekanisme pasar tetapi harga yang melihat kondisi sosial, serta larangan praktik monopoli dan persa- ingan usaha tidak sehat yakni setiap perilaku yang menghalangi pela- ku usaha lain untuk masuk ke pasar. Selain itu, hukum Islam melarang setiap perilaku yang menghalangi pelaku usaha untuk masuk ke pasar melalui doktrin-doktrin larangan praktik monopoli seperti doktrin talaq rukbân (restraint doctrine), doktrin bay' hadir li badi, doktrin larangan Ihtikâr, 272 Peri Bearmen, Wolfhart Heinrich et (ed.), The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari'a (A Volume in Honor of Frank E. Vogel), (New York: IB Tauris & Co. Ltd, 2008), hlm. 61. 273 Ibid. 274 Ibid.
doktrin larangan penetapan harga di bawah harga pasar, doktrin larang- an ta'alluq, doktrin larangan ba'y najasy, doktrin larangan hajr (abuse do- minance and collusion) dan semua bentuk penghalangan terhadap pelaku usaha untuk masuk ke pasar. Adapun asas kekeluargaan melahirkan konsep saling memban- tu (ta'awun) dan persaudaraan dan saling bertanggung jawab di pasar, (takâful al-ijtimiyaah fi al-Sûq) dengan sistem kerja sama antar pelaku pasar (syirkah), perlindungan lokasi, pengaturan waktu, pengaturan har- ga, pemberdayaan pelaku usaha kecil serta larangan praktik monopoli dan penerapan sanksi hukum dan penegakan hukum. Efisiensi pasar yang merupakan salah satu dari tujuan persaingan dalam usaha adalah hal yang diharapkan. Namun, paradigma efisiensi dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa kriteria yakni efisiensi diperoleh berdasarkan me- menuhi kebutuhan (need), bukan keingingan yang tak terbatas (want), ti- dak melakukan eksploitasi alam (fasâd), pemborosan (isrâf), hidup dalam kesederhaan, serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar. Kebebasan harus berada dalam kerangka kesamaan sosial (social equity) dan saling berbagi (mutual sharing) serta menjaga lingkungan dalam ling- kup yang luas. Selain itu sistem produksi, distribusi, konsumsi serta sis- tem laba harus mempertimbangkan konsisi sosial yang disebut dengan efisiensi sosial (social efficiency). Konsep efisiensi harus berdasarkan em- pat persyaratan yakni bahwa pengeluaran (pemborosan) dapat ditekan dengan memperhatikan kondisi sosial, kemanfaatan dan kesejahteraan semua atau mayoritas pelaku pasar semakin meningkat, kinerja pelaku usaha semakin meningkat, serta pemerataan kesejahteraan dan sosial se- makin meningkat. A D A N E R P Pengaturan pasar berdasarkan pada konsep kepemilikan pasar se- bagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah) di mana setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap pasar sehingga pasar tidak dimiliki oleh satu atau kelompok tertentu. Pengaturan kebijakan pasar juga ber- dasarkan pengaturan tempat, jenis produk yang dijual serta melakukan pengawasan terhadap perilaku-perilaku pelaku pasar yang melanggar hukum pasar. Berdasarkan kesimpulan tersebut bahwa hukum Islam tidak hanya hanya mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetapi juga mengatur hubungan pelaku usaha besar dan kecil secara adil yang mengedepankan nilai-nilai sosial dalam aktivitas pasar. 123
P R
E N
A A
BAB III PENGATURAN PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA A D A N E R P Bab ini akan membahas norma dan pengaturan pasar yang terdapat dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengatur- an pasar terdapat pada norma konstitusi (staatgerundgezet) hingga norma otonomi (ordnung and autónomo satzung). Norma konstitusi tentang eko- nomi terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Beragam penafsiran dan perde- batan mengenai arah dan sistem ekonomi yang dimaksud Pasal 33 UUD 1945. Perdebatan ideologis Pasal 33 adalah apakah sistem ekonomi Indo- nesia sosialis, kapitalis atau islamis. Pengaturan pasar pada norma formal (formele gezet) terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha dari setiap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang berkaitan dengan pelaku pasar kecil ter- dapat dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU No. 5 Tahun 1999. Adapun pengaturan tentang usaha kecil dan menengah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Selanjut- nya disebut UU UKM). Bab ini akan membahas pengaturan pasar pada norma khusus ter-
126 dapat pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Per- belanjaan dan Toko Modern. Pengaturan pasar juga telah terdapat dalam beberapa peraturan daerah di berbagai kota dan kabupaten di Indone- sia. Selain pembahasan pengaturan pasar dalam peraturan perundang- undangan, bab ini juga akan membahas norma yang terkait dengan pasar modern dan tradisional terdapat dalam beberapa putusan KPPU baik dari permohonan para pihak maupun inisiatif KPPU, yakni KPPU No. 3/2000 dan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2005. Di akhir bab empat, akan dibahas perkembangan dan sekilas pengaturan pesaingan usaha dan pasar di be- berapa negara seperti Malaysia dan Turki. A a. PenGaTuran Pasar Pada uud 1945 D 1. Pasal 33 UUD 1945: Sosialisme, Kapitalisme, dan Islamisme A Konstitusi adalah norma dasar yang ditentukan (presupposing basic norm) sebagai tingkatan tertinggi hukum sebuah negara,1 yang disusun berdasarkan sosial, politik, ekonomi dan filsafat sebuah negara. Oleh ka- rena itu, norma konstitusi adalah norma terpenting dalam tata hukum dan kehidupan bangsa dan negara.2 Di Indonesia, UUD 1945 adalah lan- dasan perjalanan tata kehidupan negara Indonesia termasuk dalam bi- dang ekonomi. Landasan norma perekonomian Indonesia terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 adalah konsep dasar, filosofi dan orientasi penataan struktur perekonomian sekaligus menjadi norma dasar yang menjadi landasan bagi norma-norma formal dan otonomi dalam penata- an perekonomian nasional. N E R P Adapun bunyi Pasal 33 UUD 1945 adalah: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas keke- luargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara. 3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (USA: Harvard University Press, 1949), hlm. 124. 2 Ibid, hlm. 10.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berke- lanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menja- ga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 di atas, banyak pendapat me- ngatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sosialis, apalagi dika- itkan dengan sejarah sebelum dan menjelang kemerdekaan di mana UUD 1945 dibuat pasca kegagalan menggunakan sistem kapitalis (1950-1959). Dalam sejarah, sepanjang corak muatan yang diatur, UUD 1945 mendekati penulisan konstitusi pada negara-negara sosialis seperti USSR, Cekoslowa- kia, Albania, Italia, Belarusia, dan Hongaria yang menempatkan konstitusi di samping berfungsi sebagai hukum dasar bidang politik juga merupakan hukum dasar bidang ekonomi (economics contitution) bahkan sosial (social constitution).3 A D A Pendapat di atas berdasarkan risalah sidang Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Supomo selaku ketua pani- tia perancang UUD menolak paham individualisme dan mengambil se- mangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indone- sia. Di sini Supomo mengikuti alur ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan Spinoza.4 Sosialisme pada Pasal 33 UUD 1945 juga dapat dilihat pada penggalan kalimat penjelasan pasal tersebut yakni "produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat". N E R P Pasal 33 UUD 1945 adalah usul Hatta yang dipahami sebagai gagas- an ekonomi kerakyatan. Persinggungan pandangan Bung Hatta dengan gagasan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi setidaknya telah 3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, dalam Yance Arizona, Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 1, (Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: De- mokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia). 4 Sebagaimana diketahui Adam Muller adalah penganut aliran Neo-Romantisme Jerman, aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekses-ekses individualisme revolusi Perancis. Lihat Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 29 Mei 1945-19 Agus- tus 1945. Tim Penyunting Safroeddin Sabar dkk., diterbitkan Sekretariat Negara Republika Indonesia, Jakarta, dalam Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 191-192. 127
128 dimulai sejak perbincangan antara Bung Hatta dan Tan Malaka di Berlin, bulan Juli 1922 yakni saat Hatta kuliah di negeri Belanda. Dalam perbin- cangan mereka, Tan Malaka mengungkapkan kekecewaannya terhadap model pemerintahan diktatur yang diselenggarakan Stalin di Uni Soviet. Menurut Hatta kediktaturan memang sesuatu yang inherent dalam paham komunisme. Tan Malaka menolak bahwa komunisme adalah se- buah kedikatoran, sebab teori diktatur proletariat yang diperkenalkan oleh Karl Marx hanya berlangsung selama periode transisi, yaitu selama berlangsungnya pemindahan penguasaan alat-alat produksi dari tangan kaum kapitalis ke tangan rakyat banyak dan selanjutnya kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan di bawah panduan perjuangan kelas yang akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan. Hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat yang sangat bertolak belakang dengan diktatur personal. A D Persintuhan Hatta dengan pemikiran sosialisme tersebut berlanjut dengan memperdalam bacaan melalui buku-buku sosialis dan juga ber- gaul secara lebih luas dengan anggota Partai Buruh Sosial Demokrat. Saat Hatta berada di Eropa sebagai mahasiswa, bersama temannya Dr. Samsi sempat mengelilingi negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swe- dia, dan Norwegia untuk melihat gerakan koperasi secara lebih dekat.5 Dalam bidang ekonomi, prinsip sosialis mengamanatkan pengendalian kehidupan ekonomi oleh negara. Menurut Hatta, pengendalian tersebut dalam bentuk penguasaan oleh negara (BUMN) atas sektor ekonomi yang besar dan strategis, penguasaan oleh koperasi atas sektor ekonomi kerak- yatan serta peranan sektor swasta sebagai pelengkap.6 A N E R P Prinsip-prinsip sosialisme juga disampaikan oleh Soekarno. Dalam pidato 1 Juni 1945 yang melahirkan Pancasila, Bung Karno mengatakan, "Jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia marilah kita terima prinsip persamaan politik dan di lapangan ekonomi pun kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan 5 Latar belakangnya adalah pandangannya yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di Eropa dan melihat ekonomi di Indonesia. Beliau melihat bahwa "ekonomi yang di atas", pada saat itu dipegang oleh orang kulit putih. Tingkat menengahnya hampir 90% dipegang oleh orang Cina. Jadi, yang dipegang oleh orang Indonesia ialah yang kecil. Segala yang kecil. Terang tidak mungkin yang kecil-kecil itu bisa jadi kuat dengan gayanya sendiri. Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI (Jakarta, BPHN, 2008), hlm. 31-32. 6 Kumpulan Pidato Ilmiah Hatta yang berjudul Membangun Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Inti Ida Ayu Press, 1985), hlm. 63.
bersama yang sebaik-baiknya."7 Penolakan paham sosialisme dalam Pasal 33 dapat dilihat dari per- nyataan Syahrir sebagaimana yang dijelaskan oleh Mubyarto sebagai berikut: "Dr. Syahrir merasa sulit menerima Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2 dan 3 secara tidak direvisi karena kesan yang ditimbulkan adalah keniscayaan sistem sosialisme yang dianut dalam pasal tersebut. Paham sosialisme menurut Syahrir harus ditolak karena kita tidak perlu berte- man dengan paham ekonomi yang sudah jelas kalah dan akan lebih baik membina paham ekonomi dunia kapitalisme yang jelas menang dalam pertarungannya."8 Perumusan Pasal 33 bersifat kolektivisme disebabkan oleh pertim- bangan terjadinya perubahan di Eropa (terutama di Belanda) di mana kapitalisme liberal berangsur-angsur lenyap dan aliran neo-merkantilis- me bertambah kuat. Menimbang hal itu, Hatta berpendapat bahwa pere- konomian global yang terjadi di dunia ketika itu cenderung berkembang jauh dari individualisme, dan sebaliknya akan kian dekat kepada kolek- tivisme yang didasarkan kepada prinsip kesejahteraan bersama.9 Oleh karena itu, demokrasi ekonomi konsepsi Bung Hatta tidaklah lepas dari doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan yang menolak liberalisasi pa- sar bebas.10 Demokrasi ekonomi Indonesia yang diemban Pasal 33 UUD 1945 merupakan benteng nasionalisme Indonesia-artinya kepentingan ekonomi nasional yang diutamakan, tanpa mengabaikan tanggung jawab global.11 A D A N E R P Konsep sosialisme-kooperatif yang dicetuskan Hatta diakuinya ber- sumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Sumber ajaran Islam secara tegas beliau sampaikan dalam sebuah pidato beliau pada pertemuan dengan para pemimpin partai, bankir dan ahli pertanian di New York, Ameri- ka Serikat pada tanggal 6 Juni 1960. Dalam potongan kalimat yang di- sampaikan, Hatta mengatakan bahwa "sosialisme kooperatif.... berasal dari ajaran Islam mengemukakan dasar-dasar keadilan dan persaudara- an serta penilaian yang tinggi terhadap makhluk Allah."12 Persaudaraan 7 Sokarno juga pernah menyatakan hal serupa pada tulisannya bertajuk "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi" pada 1932. Ichsanuddin Noorsy, Kerakyatan Versus Neoliberal, hlm. 1. 8 Hal ini terungkap pada dengar pendapat yang dilakukan MPR dengan sejumlah penja- bat ekonomi pemerintahan dan ekonomi yang mewakili Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia tahun 2001. Ibid. 9 Sri-Edi Swasono (ed.), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 91-92. 10 Sri Edi Swasono, Presiden Turun Tangan, Kompas, Senin 19 November 2012, hlm. 6. 11 Ibid. 12 A. Effendy Choirie, Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 129
130 adalah sistem kerja sama bukan sistem ekonomi persaingan dan mono- polistik. Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan hukum Islam (maqâshid al-syarî'ah) adalah berkeadilan dan mencapai kesejahteraan. Syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. bertujuan menjaga ke- maslahatan dan kesejahteran umat manusia. Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk tindakan dan praktik ekonomi yang bersifat monopolistik yang hanya menyejahterahkan segelintir atau sebagian orang saja. Prin- sip persaudaraan sistem kerja sama bukan sistem ekonomi persaingan dan monopolistik berdasarkan firman Allah Swt. menyatakan, ..."agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu sekalian...".13 Untuk mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan diperlukan peran negara. Negara adalah representasi khalîfah fî al-ardl berkewajiban mem- buat dan melakukan kebijakan hukum yang berorientasi kesejahteraan masyarakat dengan cara mendorong manusia sebagai subjek ekonomi untuk memperoleh akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.14 Pada tataran inilah letak kompromi dan keseimbangan ekonomi yang dapat memadukan secara proporsional antara campur tangan negara (baca: kedaulatan) dengan mekanisme pasar (market-machanism), relasi antara wilayah negara de- ngan wilayah privat. A D A N E R Sistem ekonomi yang tidak kapitalis dan sosialis inilah yang disebut Mubyarto sebagai sistem ekonomi Pancasila. Mubyarto menyebut ekono- mi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan orang banyak (demokra- si ekonomi) dan keadilan sosial (sosialisme).15 Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan lima pilar yakni, pertama, koperasi harus menjadi pilar uta- ma ekonomi, sebab koperasi adalah bentuk konkret dari perusahaan ber- sama. Kedua, roda perekonomian dijalankan oleh sistem ekonomi, sosial dan semangat moral, dan inilah yang membedakan ekonomi Pancasila dari sistem ekonomi kapitalis yang hanya menekankan semangat ekono- mi. Ketiga, ada semangat yang kuat untuk memperoleh keadilan sosial, ini yang membedakan dari kapitalis yang hanya bersifat individual dan memperoleh keuntungan pribadi. Keempat, nasionalisme menyediakan P 2003) hal. 100. 13 QS. al-Hasyr (59): 7. 14 Ibn Taimiyah mengatakan, sesungguhnya Islam mendorong terjadinya kebebasan dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Lihat Ibn Taymiyah, Al-Hisbah fi al-Islâm, Op. cit., hlm. 4. 15 Mubyarto, Cooperative and Pancasila Economy, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.), The Politics of Economic Development in Indonesia, (London: Routledge, 1997), hlm. 100.
inspirasi semua kebijakan ekonomi. Kelima, terdapat keseimbangan yang jelas antara perencanaan nasional dengan desentralisasi aktivitas ekono- mi.16 Sistem ekonomi sosialis dan Islamis mempunyai banyak persamaan terutama menyangkut sistem kerja sama sebagaimana tersebut pada Pa- sal 33 UUD 1945. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam sistem ekonomi keduanya. Sistem ekonomi sosialis menghendaki usaha bersama dan menuai hasil yang sama, sehingga tidak ada perbedaan di antara pihak-pihak untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan eko- nomi. Menurut Damanik, sistem sosialis cooperatives only serve as agencies to implement policies already laid down. Clearly, cooperatives are not the instruments for (social) struggle....17 Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan kerja sama tanpa menghilangkan kelebihan atau kekurangan para pihak. Kemam- puan seperti kreativitas, inovasi pribadi seseorang tidak sama. Ketidak- samaan kemampan, pendapatan antara seseorang dan yang lain adalah sesuatu yang alamiah dan bahkan dibutuhkan untuk membuat sistem hidup yang saling tergantung. Golongan orang mempunyai kelebihan rezeki dan kekurangan adalah hukum alam (sunatullah) dan perbedaan tersebut untuk saling membantu sehingga menjadi sistem hidup yang se- imbang. Sistem keseimbangan hidup melalui perbedaan antara satu dan yang lain telah disebutkan dalam Al-Qur'an: A D A N E R P ْمُه َضْعَب اَنْعَفَرَو ۙاَيْن ُّدلا ِةوٰيَحْلا ىِف ْمُهَت َشْيِعَّم ْمُهَنْيَب اَنْم َسَق ُنْحَن ۗ َكِّبَر َتَمْحَر َن ْوُم ِسْقَي ْمُهَا ۗ اًّيِرْخُس ا ًضْعَب ْمُه ُضْعَب َذ ِخَّتَيِّل ٍتٰجَرَد ٍضْعَب َق ْوَف Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidup- an dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.18 Selain perbedaan pendapatan dan kemampuan adalah sistem hi- dup, perbedaan tersebut berguna untuk menciptakan sistem kerja sama sehingga menciptakan kehidupan yang makmur. Ekonomi Islam tidak menafikan kemampuan, daya juang (etos kerja), kelebihan seseorang se- 16 Arif Budiman, A Socialist Pancasila Economic System, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.), The Politics of Economic Development in Indonesia, (London: Rotledge, 1997), hlm. 103-104. 17 Mubyarto, Cooperative and Pancasila Economy, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.), The Politics of Economic Development in Indonesia, Ibid., hlm. 101. 18 QS. al-Zukhrûf (43): 32. 131
132 hingga seseorang tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih. Pero- leh keuntungan dalam kegiatan ekonomi wajib dilakukan dengan sistem kerja sama tanpa mendiskriminasi, merugikan pihak lain adalah konsep keseimbangan dalam hidup. Konsep saling tolong menolong pada Pasal 33 UUD 1945 sejalan de- ngan konsep ekonomi Islam di mana perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama menuntut setiap orang yang terlibat di dalam perekono- mian untuk saling membantu untuk menjadikan bangunan ekonomi de- ngan memperoleh manfaat secara luas.19 Sebagaimana disebutkan dalam dokumen susunan BPUPKI ...orang Indonesia hidup dalam tolong meno- long. Perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berang- sur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Sikap saling tolong menolong adalah semangat kultural bangsa In- donesia.20 Prinsip tolong menolong adalah bentuk perlawanan dari per- sepsi sebagian founding fathers terhadap individualisme dan persaingan bebas (free fight competition). Mereka menganggap individualisme dan persaingan bebas sebagai "biang kerok" kapitalisme dan imperialisme sehingga sangat wajar bila nilai-nilai tersebut dijauhkan dari masyarakat Indonesia.21 Individualisme dan persaingan bebas hanya akan menjadi- kan kesejahteraan secara individual dan segelintir orang, padahal yang dicita-citakan oleh konstitusi adalah kesejahteraan secara kolektif. Kese- jahteraan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan semangat kolektivis- me. Bung Hatta mengatakan: A D A N E R P "Menurut arahnya, dasar perekonomian di masa yang akan datang semakin jauh dari pada dasar individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia-seperti juga dalam masyarakat Asia lainnya-berdasar kepada kolektivisme itu, yang ter- kenal sebagai dasar tolong (gotong royong)."22 Penafsiran konstitusi terhadap kalimat "usaha bersama" meniscaya- 19 QS. al-Mâidah (5): 2. Lihat juga QS. al-Anbiyâ (21): 67. 20 As'ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 209. 21 Ibid, hlm. 210. Lihat juga Sri Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, (Jakarta: UNJ Press, 2005), hlm. x. 22 Mohammad Hatta, Ekonomi Indonesia di Masa Datang, pidato Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946, dimuat kembali dalam Hadi Soesastro dan Aida Budioman (eds.), Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, dalam As'ad Said Ali, Op. cit., hlm. 210.
kan untuk tidak menekan pelaku usaha kecil oleh pelaku usaha besar. Usaha bersama berarti alat untuk saling berbagi peran dan saling me- lengkapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama walaupun tidak dengan bilangan yang sama. Penekanan pada aspek kesejahteraan bersama walau dalam dimensi dan kadar yang berbeda berarti menolak setiap perilaku pelaku ekonomi yang melakukan diskriminasi, pemboi- kotan kepada pelaku ekonomi yang lemah dan mempunyai kemampuan terbatas modal oleh pelaku usaha besar. Kerja sama yang dimaksud kon- stitusi bukan ditujukan untuk melakukan kerja sama sepihak untuk kese- jahteraan bagi sebagian pelaku usaha, sedangkan pada sebagian pelaku usaha lain menderita kerugian dan terpinggirkan. Praktik perjanjian seperti perjanjian kartel, boikot, penetapan harga, pembagian wilayah yang menyebabkan pelaku usaha lainnya mengalami kerugian dan atau menyebabkan konsumen mengalami kerugian adalah bertentangan dengan prinsip usaha bersama yang terdapat Pasal 33 ayat (1). Kerja sama yang dimaksud oleh konstitusi adalah kerja sama dalam menciptakan kebaikan (birr) dan bukan terhadap kerja sama yang mem- buat kerusakan (udwân).23 Kerja sama ekonomi akan menghasilkan kese- jahteraan bersama sehingga tercipta masyarakat yang ideal. Sebaliknya, kerja sama dalam keburukan akan menghasilkan kerugian banyak pihak baik individu pelaku usaha dan juga stabilitas ekonomi nasional. A D A N E R Secara eksplisit, Mohammad Hatta mengatakan bahwa substansi Pa- sal 33 UUD 1945 selaras dengan ajaran Islam. Sebagaimana diungkapkan Moh. Hatta: P "Sosialisme di Indonesia timbul karena suruhan agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosia- lisme...jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme...yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosialis demokrat barat dengan sosialisme-religius Islam, di mana Marxisme sebagai pandangan hi- dup materialisme tetap ditolak."24 Kalimat sosialisme adalah kata kunci yang selalu disebutkan Hatta dalam berbagai kesempatan, namun yang dimaksud dengan sosialisme menurut Hatta juga berdasarkan ajaran Islam. Dalam pidato Hatta pada sidang yang diperluas komite tetap Majelis Permusyawaran Politik Rak- 23 QS. al-Mâidah (5): 2. 24 Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, dalam Sri Edi Swarsono dan Fauzie Ridjal (ed.), Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, dalam A. Effendy Choirie, Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 100. 133
134 yat Tiongkok pada tanggal 24 September 1957, ia mengatakan: "Pergerakan kemerdekatan Indonesia dari semula mempunyai semangat sosialisme....(yang salah satunya berasal dari-pen) ajaran Islam yang me- nuntut keadilan yang merata ke seluruh masyarakat dan persamaan serta persaudaraan antara manusia. Keadilan Islam adalah keadilan sosial, yang baru tercapai apabila manusia terlepas dari segala penindasan. Oleh karena persaudaraan antara sesama manusia dan hidup atas dasar tolong meno- long hanya tercapai di dalam masyarakat sosialis, maka penganjur penganjur Islam berpendapat, bahwa pergerakan suatu masyarakat sosialis di Indone- sia adalah suruhan agama."25 Moh. Hatta menegaskan pandangannya mengenai pemerintahan se- bagai berikut: pertama, sosialisme di Indonesia timbul karena suruhan agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa per- saudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme... jadi sosialisme Indonesia mun- cul dari nilai-nilai agama, terlepas dari Marxisme... yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosialis demokrat barat dengan sosialisme-religius Islam, di mana Marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak. Kedua, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari pada jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat ti- dak adil dari si penjajah... Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima Marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan mate- rialisme, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri ... dasar sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang kecil, yang bercorak kolektif yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang...."26 A D A N E R P Pengaruh agama dalam penyusunan konstitusi Indonesia adalah hal yang tidak terbantahkan.27 Aturan dasar dan aturan pokok yang terdapat dalam konstitusi Indonesia juga mengakui adanya kedaulatan Tuhan.28 Pengakuan kedaulatan Tuhan terdapat pada norma hukum dasar negara yakni pembukaan UUD 1945. Kedaulatan Tuhan di sini bukanlah pada pengertian suatu susunan theocratie, dan tidaklah segala-gala urusan 25 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato II, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 90. 26 Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (ed.), Wawasan Ekonomi Pancasila, (Jakarta, 1998), hlm. 6. 27 Pengaruh dan kontribusi Islam dalam Penyusunan Konstitusi Indonesia dapat dibaca, Irfan Idris, Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan UUD Indonesia Modern, (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), terutama hlm. 181-230. 28 Mr. H. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Cet. Keenam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 101.
pemerintah itu langsung menjadi bayangan atau ciptaan Tuhan, sebab dalam konstitusi ditegaskan bahwa segala kekuasaan bersumber pada kedaulatan rakyat. Hal ini jelas terdapat pada norma dasar (staat funda- mental norm) tersebut berada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pancasila. Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat dua kalimat yang mene- gaskan tentang pengakuan tentang kedaulatan Tuhan dalam pendirian negara Indonesia yakni terletak pada kalimat "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dan rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat pada alinea keempat UUD 1945 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Kedua kalimat yang berada pada posisi norma dasar sebuah negara menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa terdapat pengakuan kedaulat- an Tuhan dalam pendirian negara Republik Indonesia. Kalimat "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" terletak di awal kalimat pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan tersebut merupakan kalimat yang terpenting yang ditorehkan se- bagai landasan utama berdirinya negara Republik Indonesia. Makna ka- limat pertama itulah norma yang paling tinggi dari norma yang tinggi,29 walaupun dengan secara tegas dijabarkan oleh norma dasar (staat gerun- dgezets) disebutkan kedaulatan rakyat, bukan berarti bahwa kedaulatan Tuhan dapat dikesampingkan atau dihilangkan. Kedaulatan Tuhan meru- pakan jiwa dari kedaulatan rakyat yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945. Bahkan, jika dipahami secara utuh bahwa kedaulatan rakyat pada UUD 1945 dapat menjadi batal jika bertentangan dengan norma yang membentuknya (lebih tinggi) yang menyatakan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan rakyat yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai aturan dasar adalah pengejawantahan kedaulatan Tuhan yang terdapat pada norma tertinggi (pembukaan UUD 1945). Menurut Ismail Sunny, kedau- latan itu pertama-tama pada hakikatnya dipegang oleh Allah Swt., dalam ketatanegaraan kedaulatan Tuhan terwujud dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah kemudian yang memegang dan melaksanakan kedaulatan ter- A D A N E R P 29 Hans Nawiasky mengatakan bahwa norma yang paling dasar dan tidak ada lagi norma yang lebih dasar daripadanya adalah bersifat pre-supposed yang bersifat asumsi yang di- sebut dengan Grundnorm, basic norm atau fundamental norm. Lihat, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm.22. Penulis berpandangan bahwa norma yang tertinggi yang tidak ada lebih tinggi darinya dapat dilihat dari norma dasar tertulis yang kemudian dilihat substansinya yang mendasarinya, dan salah satu caranya adalah melihat kalimat yang lebih awal merupakan cerminan "pertama" dari pembuat norma tersebut. Sampai di sini, dalam kajian ilmu perun- dang-undangan selain kedudukan norma berdasarkan hierarkinya, perlu kiranya kedudukan norma dianalisis berdasarkan letak norma dalam sebuah paragrap, kalimat dan bahkan kata. 135
136 sebut melalui mekanisme ketatanegaraan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 itu pada hakikatnya adalah pe- nyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Tuhan.30 Terdapat beberapa pilihan tentang pertentangan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan dalam norma tertinggi dan norma dasar. Per- tama, bahwa kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan (sekaligus kedau- latan hukum) adalah sekaligus.31 Jika penjelasan Sunny dilanjutkan ke- terkaitan antara kedaulatan Tuhan dan rakyat adalah hubungan Tuhan dengan para khalifahnya di permukaan bumi. Manusia diciptakan Allah Swt. di permukaan bumi adalah sebagai pemimpin32 dan bertugas untuk memakmurkan bumi.33 Karenanya tidak terlalu tepat jika dikatakan su- ara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei) sebagaimana jargón demokrasi yang selalu disuarakan. Hubungan Tuhan dengan khalifah (manusia) dipermukaan bumi adalah hubungan pemberi norma hukum dengan pelaksana norma hukum di mana Tuhan sebagai syâri' (pembuat hukum) dan manusia sebagai masyrû' (yang diberikan hukum). Hanya saja, dalam pelaksanaan hukum Tuhan, manusia diberikan ruang untuk melakukan improvisasi dalam upaya mengaktualkan hukum Tuhan da- lam situasi dan kondisi melalui proses ijtihad (penggalian hukum) yang berada dalam koridor norma-norma yang telah diturunkan oleh syâri' melalui Al-Qur'an dan al-Hadis. A D A N E R P Kedaulatan Tuhan yang terdapat pada norma tertinggi menunjukkan bahwa norma-norma yang berada di bawahnya harus mengikuti norma yang berada di bawahnya dengan nilai-nilai ketuhanan yang dalam hal ini diwakili oleh agama-agama.34 Pada hakikatnya munculnya kalimat "Tuhan" pada pembukaan UUD tidak dapat tidak merupakan refleksi si- fat keagamaan yang sangat kuat oleh para founding fathers saat itu. Oleh 30 Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, dalam Jimly Asshiddiqie, Gagasan Ke- daulatan Rakyat dalam Konstritusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 1994), hlm. 62. 31 Ibid 32 "Dan Ingatkan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat sesungguhnya Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi." QS. al-Baqarah (2): 30. 33 "Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi". QS. al-Qashash (28): 5. 34 Muhammad Yamin menegaskan bahwa ketuhahan yang dimaksud pada Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi terang yang dimaksud yaitu Ketuhanan Yang Esa-Tunggal, sehingga jelaslah pula negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdasarkan monothesime (ketuhanan yang satu) dan bukan polithesime (kedewaan yang banyak) dan sekali-kali ti- daklah berdasarkan atheisme (tidak bertuhan), lihat Mr. H. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Op. cit., hlm. 101.
karena itu, norma-norma yang bersifat dasar (staat gerundgezets) atau nor- ma formal (formele gezet) dan norma otonomi dan pelaksana (verordnung & autonome satzung) harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan de- ngan norma-norma ketuhanan dalam hal ini adalah agama. Penyerahan kedaulatan Tuhan kepada manusia disebabkan manusia adalah makhluk terbaik yang dapat mengemban amanah dalam rangka memakmurkan bumi. Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diama- natkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar (state gerund gezet) sistem pereko- nomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip kese- imbangan, keselarasan serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep dasar dari perekonomian na- sional yang menurut Mohammad Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif.35 Pertarungan ideologi sosialis dan Islam oleh Hatta dianalisis oleh A D A Nurcholish Madjid dengan mengatakan: N "The justice advocated by the Islamic religion is a social justice which can only be realized when mankind is free from all oppression. Moreover, since fraternity and a life of mutual help can only be realized in a socialist society, the leader of Islamic religion ferl that it was the mission of Islamic religion to bulid socialist society in Indonesia." (Keadilan yang diperjuangkan oleh Islam adalah keadilan sosial yang hanya dapat dilakukan jika manusia bebas dari segala bentuk penindasan. Lebih lagi, persaudaraan dan saling tolong menolong hanya dapat diwujudkan da- lam masyarakat yang sosialis, para pemuka agama Islam merasa "misi agama Islam menjadikan masyarakat sosialis di Indonesia."36 E R P Menurut Hatta Islam adalah sumber keyakinan etis bagi pemeluk- nya, sedangkan negara adalah aras atau medan pengabdian sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara yang dimaksud di sini adalah negara pengurus atau negara yang bercirikan demokrasi so- sial, yaitu negara demokrasi yang mengendalikan ekonomi demi kepen- tingan rakyat banyak.37 "...Revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang disemangati Pancasila tidak mengenal 35 A. Effendy Choirie, Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 100. 36 Nurcholish Madjid, Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia, Jurnal Reformasi Ekonomi , Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 2002, hlm. 82. 37 Zulfikri Sulaiman, Hatta, Islam dan Negara, hlm. 18. 137
138 jalan kanan atau jalan kiri, tetapi hanya mengenal jalan lurus yang dirid- hoi oleh Tuhan yang Maha Esa..." dan (1967) mengatakan: "...Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas dari pada keyakinan politik dan agama... maka sistem ilmiah dari pada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas... tidak ada ilmu yang 'wertfrei'.... Politik pereko- nomian harus mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu diten- tukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan...."38 Berdasarkan latar belakang Pasal 33 di atas, pembangunan ekonomi Indonesia harus bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mohammad Hatta secara sadar memasukkan pasal tentang perekonomian nasional tersebut ke dalam cita-cita kedaulatan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat In- donesia.39 Hal tersebut diwujudkan melalui demokrasi ekonomi sebagai- mana dikehendaki berjalan seiring dengan kehendak untuk mencipta- kan demokrasi politik, di mana rakyat Indonesia berdaulat di tanah dan negerinya sendiri. Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekelu- argaan. Dengan demikian, dalam menyelenggarakan perekonomian indo- nesia, setiap pelaku usaha hendaknya wajib mengedepankan kerja sama dan saling membantu. A D A N E R 2. Perlindungan Konstitusi Terhadap Pedagang Kecil P Perlindungan konstitusi terhadap pelaku usaha kecil dapat ditelusuri dari pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945. Untuk dapat memahami Pasal 33 UUD 1945 dapat diurai berdasarkan tujuh kata kunci yang men- jadi poin penting dalam melihat landasan filosofi tata perekonomian na- sional terkait dengan pasar yang merupakan bagian dari sistem ekonomi. Tujuh kalimat tersebut adalah "usaha bersama", "asas kekeluargaan", "menguasai hajat hidup orang banyak", "demokrasi ekonomi", "efisien- si berkeadilan", "kemandirian", "menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional". Pemahaman terhadap tujuh kata di atas diperlukan untuk melihat kebijakan hukum terhadap pasar sebagai institusi ekonomi di Indonesia. Pertama, usaha bersama. Kalimat "usaha bersama" terdapat pada Pa- 38 Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neokla- sikal Sampai ke The End of Laissez-Faire, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hlm. 101. 39 Ruslan Abdul Gani mengatakan Bung Hatta adalah perumus UUD 1945 dari awal sampai naskah final, khususnya Pasal 33 boleh dikatakan adalah pemikiran dan rumusan beliau. Oleh karena itu, beliaulah yang mengetahui apa yang tersurat dan tersirat dari Pasal 33 UUD 1945. Ibid, hlm. 101.
sal 33 ayat (1) "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan". Kalimat "usaha bersama" menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan atas kerja sama di antara para pihak seperti stakeholders, pelaku usaha, konsumen, peme- rintah dan seluruh yang terkait dalam bidang perekonomian Indonesia. Sebaliknya, perekonomian tidak menghendaki pembangunan ekonomi dilakukan secara sendirian, sepihak, segelintir orang atau hanya pihak- pihak dan golongan tertentu. Usaha bersama juga berarti bahwa pere- konomian Indonesia berdasarkan asas kerja sama (syirkah, cooperation), bukan sendiri-sendiri. Sebaliknya, kalimat usaha bersama dalam Pasal 33 menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak mengenal sistem ekonomi pasar di mana pembangunan ekonomi berlandaskan kehendak atau hu- kum pasar yang tidak mengharuskan dilakukan secara bersama. Kemudian, kalimat "disusun" pada Pasal 33 UUD 1945 berarti tugas restrukturisasi dari sistem kolonial yang berdasarkan asas persorangan" menjadi sistem ekonomi kolektif berdasarkan "kebersamaan dan asas kekeluargaan." Dalam kebersamaan dan asas kekeluargaan kepentingan bersama diutamakan. Asas perseorangan atau individualisme jelas dipe- lihara dan dilindungi oleh sistem hukum kolonial dalam Wetboek van Koophandel (KUHD), sedangkan asas kebersamaan dan kekeluargaan (mutality and brotherhood) dipelihara dan dihidupkan oleh Pasal 33 UUD 1945.40 A D A N E R P Kedua, kekeluargaan. Usaha bersama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan atas asas kekeluargaan. Pemaknaan asas kekeluargaan dapat dipahami dalam dua dimensi besar. Pertama, asas kekeluargaan menegas- kan penyusunan sistem ekonomi atas usaha bersama yang berdasarkan atas rasa saling tolong menolong, bukan saling mengungguli atau bersa- ing apalagi mematikan satu dengan yang lain. Layaknya seperti sebuah keluarga, jika satu pihak keluarga mengalami kerugian akan dirasakan dan ditolong pihak keluarga yang lain. Dalam hal ekonomi, jika satu atau kelompok pelaku usaha mengalami kesulitan dan terpinggirkan maka akan dirasakan dan dibantu oleh pelaku atau kelompok pelaku usaha lain. Kedua, yang dimaksud atas asas kekeluargaan dapat dipahami de- ngan meletakkan Pasal 33 dan UUD 1945 sebagai aturan bagi keluarga besar Republik Indonesia (baca: bangsa Indonesia). Kekeluargaan yang dimaksud adalah keluarga besar rakyat Indonesia. Bahwa ekonomi yang hendak disusun adalah pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, bukan 40 Sri Edi Swasono, Bung Karno Seorang Tokoh Besar Strukturalis, dalam Bung Karno dan Ekonomi Berdikari, (Kenangan 100 tahun Bung Karno), (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm. xxxv. 139
140 oleh dan untuk orang lain (baca: bangsa lain). Kebijakan, regulasi dan arah perekonomi Indonesia berorientasi kepentingan nasional dan bukan sebaliknya berorientasi pada kepentingan asing. Hal ini sesuai dengan pandangan pencetus Pasal 33 UUD 1945. Pa- sal 33 UUD 1945 lahir dari pemikiran Mohammad Hatta yang sangat khawatir terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang dikuasi oleh pihak kolonial penjajah. Paling tidak terdapat dua (2) tulisan Mohammad Hatta menjelang kemerdekaan Indonesia yang menggugat perekonomian Indonesia yang dikuasai penjajah yang tidak mendasarkan penyusunan ekonomi dengan prinsip kekeluarga yang simpati, bahkan eksploitatif. Perekonomian yang disusun oleh pihak penjajah bukan untuk kepenting- an bangsa Indonesia dan bukan dilakukan dan dikuasai dari keluarga Indonesia. Dua tulisan Hatta tersebut berjudul "Ekonomi Rakyat" yang diterbitkan tanggal 20 November 1933, dan "Ekonomi Rakyat dalam Ba- haya" yang diterbitkan tahun 1934.41 Asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 menyimpan isyarat yang mendalam bahwa penyusunan perekonomian nasional oleh bangsa Indonesia sekaligus diperuntukkan bagi bangsa Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi nasio- nal adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air. A D A N E R Keinginan besar Hatta untuk menjadikan perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan adalah disebabkan faktor sistem ekonomi penjajah yang bersifat menindas dan mengeksploitasi bangsa Indonesia. Sifat penyusunan sistem perekonomian penjajah saat itu ti- dak berdasarkan atas usaha bersama di mana rakyat tidak diajak untuk melakukan kerja sama secara adil dan berimbang sehingga kesejahteraan diperoleh secara bersama. Selain itu, sifat penyusunan sistem perekono- mian penjajah adalah melakukan usaha ekonomi untuk kepentingan dan kesejahteraan pihak dan orang-orang tertentu (para raja dan elite politik yang mau menggadaikan bangsanya) yang mau diajak bekerja sama. P Berdasarkan filosofi di atas menunjukkan landasan perekonomian Indonesia tidak berdasarkan persaingan. Persaingan dalam usaha ber- makna pembenaran akan paham liberalisme dan individualisme yang berorientasi pada pemaksimalan keuntungan semata. Kebersamaan ber- 41 Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional, artikel, hlm. 1. Lihat juga Sritua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indone- sa mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002), hlm. 183.
bisnis hanya dilakukan dalam bentuk pemanfataan bersama (mutualis- me). Kalimat mutualisme tidak dapat disamakan dengan ber-jemâ'ah, se- bab mutualisme lebih bermakna saling bekerja sama di antara para pihak yang bisa saja tanpa melibatkan pihak lain yang tidak ikut kerja sama, sedangkan berjemaah bekerja sama secara kolektif dengan memperhati- kan semua pihak yang terkait. Ketiga, demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi eko- nomi. Kalimat pada Pasal 33 ayat 4 merupakan hasil perubahan keempat UUD 1945.42 Demokrasi ekonomi sebagai tuntutan yang hampir sejajar dengan keadilan sosial menghendaki persamaan kesejahteraan harta ben- da dengan melemahkan atau menghilangkan perbedaan besar antara ke- makmuran warga negara atau golongan-golongan rakyat.43 Konsep inilah yang disebut dengan ekonomi kerakyatan di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau anggota-anggota ma- syarakat, kemakmuran masyarakat yang menjadi tujuan bukan kemak- muran orang per orang.44 A D A Prinsip kerja sama ekonomi mengenyampingkan perbedaan besar antara para pelaku usaha, apalagi meminggirkan bahkan mematikan pe- laku usaha kecil. Adapun yang dimaksudkan dengan demokrasi ekono- mi bukan mementing kemakmuran orang per orang atau satu golongan melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Segala tangkai penghasilan besar mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persa- maan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Jika tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada, sebab cita-cita demokrasi Indonesia ialah de- mokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan N E R P 42 Marsono, Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1992-2002, (Jakarta: CV Eko Jaya, 2005), hlm. 126. 43 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 105. 44 Revrisond Baswir menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan memang tidak disebutkan secara jelas pada UUD 1945 khususnya Pasal 33, namun tidak sulit mencari maksud de- mokrasi ekonomi jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu, artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi. Lihat, Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional, artikel, hlm. 2. 141
142 nasib manusia.45 Istilah perekonomian rakyat merupakan lawan pereko- nomian kolonial yang berwatak perbudakan, menghisap, diskriminatif, mau menang sendiri dan serakah. Adapun sumber-sumber kemakmuran yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 dapat ditarik adanya ketentuan mengenai sumber-sumber ke- makmuran dan kesejahteraan sosial (objeknya), pelaku ekonomi/usaha (subjek), wadah/bentuk usahanya, cara menggunakan objek usaha terse- but (proses produksi) serta tujuan akhir dari kegiatan usaha tersebut, ya- itu untuk mencapai kemakmuran bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.46 Secara lebih tegas dan imperatif berdasarkan paham demokrasi eko- nomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu paham ekonomi berda- sarkan "kebersamaaan dan asas kekeluargaan" berdasarkan mutualism dan brotherhood atau dalam bahasa agama berdasar kejamaahan dan ke- ukhuwahanan. Dalam Islam, dikenal bermacam ukhuwah yakni ukhuwah diniyah (berdasarkan agama masing-masing), ukhuwah wathaniyah (ber- dasarkan rasa persatuan/kebangsaan), ukhuwah basyariyah (berdasarkan kemanusiaaan di mana agama merupakan rahmah al-âlamîn.47 A D A N Dalam hal pengertian penguasaan negara bahwa tidak berarti semua hal yang berkaitan dengan ekonomi dijalankan oleh negara, adakalanya oleh negara atau juga pelaku usaha (private company). Mohammad Hatta berpendapat pengertian dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Kekuasaan negara terdapat pada pembuat peraturan guna kelancaran ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang lemah oleh orang yang bermo- dal.48 Hak penguasaan negara yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 memosisikan negara sebagai pengatur perekonomian dan penjamin ke- sejahteraan rakyat. Kedua fungsi negara tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, artinya melepaskan satu bidang usaha atas sum- ber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk- bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu ke- E R P 45 Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Cet. 5, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 60. 46 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hove, 1994), hlm. 95. 47 Sri Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, (Jakarta: UNJ Press, 2006), hlm. 176 dan 211. Lihat juga Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire), (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010), hlm. 66-67. 48 Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Mutiara, 1977), hlm. 28, dalam J. Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK, Jurnal, Vo. XX/No. 3/April-Juni/2012, hlm. 16.
wajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.49 Keempat, efisiensi berkeadilan. Efisiensi adalah kata yang bersifat ekonomis. Ketika kata efisiensi digandeng dengan keadilan berarti ekono- mi yang bermoral atau ekonomi yang sosial. Dengan demikian, konstitusi menghendaki perekonomian Indonesia tidak hanya dalam perhitungan ekonomi an sich tetapi moralitas dan sosial. Hubungan variabel-variabel dalam perekonomian tidak hanya berhubungan dengan perhitungan yang bersifat ekonomistik tetapi juga berdasarkan moralitas dan misi sosial. Secara filosofis bahwa landasan perekonomian Indonesia adalah kebersamaan (berjemaah) dalam asas persaudaraan (ber-ukhuwah) dan menentang paham liberalisme dan individualisme yang menampilkan self-interest dan menjadi dasar dari competitiveness economics ke arah pen- capaian maximum satisfaction prinsiple dan maximum profit and gain prin- ciple berdasarkan individualisme, yang tidak selalu bersambung dengan manfaat sosial dan kepentingan sosial seluruh masyarakat yang berfaham kebersamaan.50 Menurut Sri Edi Swasono bahwa Competitiveness econo- mics dan fundamentalisme pasar yang merupakan teori-teori neoklasikal ekonomi seyogianya tidak diterima diadopsi tetapi harus dikritisi secara fundamental, diinovasi serta diadaptasikan.51 A D A N E R Oleh karena itu, makna efesiensi berkeadilan bersifat luas. Penggal- an kata "Efisiensi" pada Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jang- ka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara kom- prehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantita- tif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, ke- cuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui meka- nisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui me- P 49 Tri Hayati Dkk, Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dalam J. Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK, Jurnal, Vo. XX/No. 3/April-Juni/2012, hlm. 16. 50 Sri Edi Swasono, dalam Pengantar Buku, Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, (Jakarta: Total Media, 2013), hlm. xii. 51 Ibid., dengan perubahan redaksi tanpa mengubah subtansi. 143
144 kanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan. Pasal 33 UUD 1945 menghendaki landasan konstitusional sistem perekonomian Indonesia berdasarkan kerakyatan dan kebersamaan. Se- baliknya Pasal 33 tidak menghendaki sistem ekonomi kapitalistik yang mengedepankan golongan yang mempunyai modal dan liberalis. Bahwa kerja sama dalam bidang perekonomian antara seluruh masyarakat ada- lah dalam rangka kepentingan bersama yakni kemakmuran seluruh ma- syarakat Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar negara (staat fundamental norm). Konstitusi melindungi pelaku usaha kecil berdasarkan prinsip keke- luargaan. Berdasarkan prinsip kekeluargaan sistem pasar Indonesia tidak hanya menghendaki kerja sama tetapi juga saling tolong menolong, bu- kan sistem pasar yang mengungguli yang pelaku usaha lain apalagi sam- pai mematikan disebabkan tidak mampu bersaing. Filosofi Persaingan adalah pengutamaan kepentingan orang seorang (self interest atau pam- rih pribadi) sebagai ciri utama liberalisme yang melahirkan individualis- me.52 Adapun kerja sama bermula dari paham kebersamaan (kolektivitas) yang mendorong niat untuk senantiasa berkerja sama bergotong royong demi mencapai kepentingan bersama (mutual-interest).53 A D A N E R Pasal 33 UUD dapat dilihat dalam konteks yang luas yakni soal ke- sejahteraan sosial yang terdapat pada pasal berikutnya yakni Pasal 34 UUD 1945. Pasal 34 menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlan- tar dipelihara oleh negara". Dengan demikian bahwa terdapat hubungan (munâsabah) pasal antara Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Peranan ne- gara yang dimaksud dalam pasal 34 harus pula dikaitkan dengan peran- an negara dalam menjamin Sumber-sumber kemakmuran yang disebut dalam Pasal 33, sehingga sumber-sumber kemakmuran dapat turut dinik- mati oleh golongan fakir dan miskin dan benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.54 P Berdasarkan bunyi kalimat pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bahwa substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut: Pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pro- 52 Ibid., hlm. xi. 53 Ibid., 54 Jimly Assiddiqi, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 92. (terdapat perubahan beberapa redaksi dari penulis).
duksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sis- tem ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional, tetapi juga seba- gai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian." Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menik- mati hasil produksi nasional. Dalam rangka ekonomi kerakyatan harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945. Dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi negara wajib menyeleng- garakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia. A D A Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil pro- duksi nasional harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi ob- jek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walaupun kegiat- an pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan angota-anggota masyarakat. N E R P Adapun yang dimaksud dengan modal dalam hal ini tidak hanya ter- batas dalam bentuk modal material (material capital), tetapi mencakup pula modal intelektual (intelectual capital) dan modal institusional (institu- tional capital). Sebagai konsekuensi logis dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk secara terus-menerus mengupayakan terjadinya peningkatkan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan modal material, misalnya, negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memas- tikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada di antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka. Pasar adalah termasuk cabang-cabang produksi yang dimaksudkan 145
146 oleh Pasal 33 UUD, sebab pasar adalah tempat berkumpulnya produksi- produksi yang beredar di masyarakat. Selain itu, pasar adalah tempat orang banyak menggantungkan kehidupan, pasar termasuk dalam kali- mat "menguasai hidup orang banyak", Oleh karena itu, institusi pasar seyogianya dikuasi sepenuhnya oleh negara untuk digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan ekonomi mengarah pada neoliberalis yang menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas dengan seminimal mungkin inter- vensi pemerintah membuat kelompok kuat dan pemodal besar yang akan memenangi pertarungan. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang minim akses permodalan seperti petani, nelayan, buruh, pengusaha mikro dan kecil (UMKM), dan sejenisnya akan kalah. Dalam hal ini berlaku prinsip siapa kuat siapa menang (free-fight liberalism) atau laizzes-faire, yang men- jadi cikal bakal kapitalisme. Kebijakan ekonomi yang dijalankan peme- rintah seharusnya melindungi kepentingan seluruh warga negara, terle- bih kelompok masyarakat miskin yang tidak berdaya dan terpinggirkan. Berdasarkan paham persaudaraan dalam Pasal 33 UUD 1945 pere- konomian Indonesia menghendaki kondisi pasar yang seimbang antara pasar besar dan modern dengan pasar tradisional. Kehadiran pasar mo- dern yang merupakan efek dari globalisasi tidak boleh mengancam dan mengganggu keberadaan pasar tradisional. Kedua pasar (pasar modern dan pasar tradisional) berjalan berdasarkan prinsip kerja sama perda- gangan sehingga tidak ada yang termarginalkan. Konstitusi tidak meng- hendaki dominasi pasar tertentu yang hanya dimiliki oleh sepihak, sege- lintir orang atau hanya pihak-pihak dan golongan tertentu yang unggul berdasarkan mekanisme pasar secara bersaing melaui peraturan. A D A N E R P Dalam pidato Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tang- gal 15 Juni 1979, Muhammad Hatta mengatakan kalimat "dikuasai" pada Pasal 33 lebih tepat dikatakan bahwa: "Kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan ja- lan ekonomi, peraturan yang melarang pula "penghisapan" orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara berkewajiban pula supaya penetapan Un- dang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) terlaksana, yaitu "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusi- aan."55 55 Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato II, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 239. Dalam versi bahasa Inggris lihat, Bung Hatta's Answers: Interviewd Dr. Mohammad Hatta with Dr. Z. Yasni, (Singapura, Gunung Agung, Ltd, 1981), hlm. 188.
Konstitusi menghendaki pelaku usaha yang besar dan kuat mem- bantu pelaku usaha kecil/lemah melalui sistem kerja sama. Kedua, asas kekeluargaan dalam konstitusi menghendaki sistem perekonomian Indo- nesia adalah untuk pelaku pasar Indonesia. Pemahaman ini bukan berarti perekonomian Indonesia bersikap tertutup dan anti asing tetapi semua kebijakan ekonomi bertujuan untuk bangsa Indonesia. Investasi dan ke- ikutsertaan pihak asing dalam pasar Indonesia tidak hanya tidak boleh mengganggu pasar Indonesia tetapi juga dalam bertujuan memakmurkan rakyat Indonesia. B. PenGaTuran Pasar Pada PeraTuran PerundanG-undanGan dI indonesiA Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang menyang- kut ekonomi secara umum dan pasar secara khusus. Pengaturan pasar dalam artian luas (baca: ekonomi) terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 se- bagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan peraturan perundang- undangan setingkat undang-undang seperti UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil dan Menengah, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pengaturan pasar secara khu- sus terdapat dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Presiden No- mor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah di berbagai daerah di Indonesia. A D A N E R P Bagan 4.1 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar di Indonesia. 1. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pengaturan pasar pada UU No. 5 Tahun 1999 adalah tentang larang- an praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 menghendaki kesempatan yang sama bagi setiap warga negara un- tuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga da- pat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.56 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi code of conduct persaingan 56 Lihat Klausula Menimbang Poin b. UU Nomor. 5 Tahun 1999. 147
148 Berdasarkan UUD 1945 (Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat) Pasal 33 UUD 1945 UU No. 5 Tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2006 UU tentang Investasi Perpres No. 112 Tahun 2007 Permendag No. 53 Tahun 2006 Perda Pasar Daerah A D Bagan. 4.1. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Pasar di Indonesia A N E dalam berusaha secara jujur, transparan sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi masyarakat. R Kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh tiga hal yak- ni yuridis, sosio-ekonomi, dan politik Internasional.57 Pertama, secara yuridis UU No. 5 Tahun 1999 lahir berdasarkan pada UUD 1945 yakni dalam pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pembukaan Undang- undang Dasar 1945 termaktub bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ser- ta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Amanah pembukaan UUD 1945 adalah menghendaki kemakmuran masyarakat secara keseluruhan bukan kemakmuran yang bersifat sebagian atau individu. Berdasarkan norma dasar negara, pembangunan ekonomi Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. P Kedua, secara sosio-ekonomi bahwa kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 dilatari oleh ekonomi Indonesia yang inefisien dan terdistorsi pasar se- 57 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 19.
hingga terjadi krisis moneter tahun 1998. Kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat dilepaskan dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998, di mana strategi ekonomi pembangunan pada saat itu lebih berorientasi pada pertumbuhan (growth) yang antara lain menggunakan strategi substitusi impor. Adapun dalam hal pendistribusian barang ha- nya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ketiga, UU No. 5 Tahun 1999 lahir berdasarkan situasi politis dan internasional. Secara hubungan internasional, lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 juga merupakan konsekuensi atas diratifikasinya perjanjian Marra- kesh oleh DPR melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengha- ruskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, seperti pemberian proteksi terhadap entry barrier suatu per- usahaan.58 Selain itu, kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk meredam gejolak reformasi dalam masyarakat sekaligus pelaksanaan ke- sepakatan Letter of Intent dan adanya tekanan IMF yang telah menjadi kreditur bagi Indonesia dalam rangka membatasi krisis moneter yang telah dahsyat melanda dan menjadikan terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas.59 A D A N a. Tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 E Persoalan pasar modern dan pasar tradisional terletak pada persa- ingan yang tidak seimbang equal playing field di mana pelaku usaha kecil seperti pasar tradisional yang mempunyai modal dan kemampuan terba- tas berhadapan dengan pelaku usaha besar yang mempunyai modal dan kemampuan yang kuat. Pada tataran materil, bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara tegas cakupan persaingan usaha yang tidak seimbang seperti halnya persaingan pasar modern dan tradisional, namun demikian dampak persaingan yang tidak berimbang ini berten- tangan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999.60 R P 58 Remy Sjahdeni, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10 tahun 2005, hlm. 4. 59 Syarat-syarat yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) dan Supplementary Memorandom dengan pihak IMF ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam butir 31 memorandom telah disepakati bahwa pemerintah akan melaksanakan berbagai pembaruan struktural (structural reform) termasuk deregulasi berbagai kegiatan domestik yang bertujuan untuk mengubah ekonomi biaya tinggi menjadi suatu ekonomi yang lebih terbuka kompetitif dan efisien. Lihat, Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2012), hlm. 14. 60 Lihat Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2000. Jika pada tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia juga mengedepankan kepentingan umum (public interest), berbeda dengan tujuan hukum persaingan usaha di dunia yang lebih terfokus pada tujuan efisiensi dan kesejahteraan umum. Lihat. F.M. Scherer, Competition Policies for an Integra- 149
150 Tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia tergolong unik sebab hampir semua tujuan hukum persaingan usaha diakomodir.61 Tujuan hu- kum persaingan usaha di Indonesia terdapat pada Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu: 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahtera- an rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaing- an usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesem- patan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelalu usaha, dan Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. A 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelalu usaha, dan Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. A Posisi pedagang kecil dalam hukum persaingan usaha dapat dirujuk berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 di atas. Secara lebih perinci tujuan UU No. 5 Tahun 1999 dapat dielabo- rasi menjadi tujuh tujuan. 1. Menjaga kepentingan umum. 2. Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. D N E R P ted World Economy, (Washington DC, The Brooking Institution, 1994), hlm. 1. Bandingkan dengan Robert H. Bork, The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself, (New York: Basic Books Inc, 1978), hlm. 16. 61 Beberapa definisi tujuan hukum persaingan usaha "to control or eliminate restrictive agreements or arrangement among enterprises, acquitition and/or abuse of dominant position of marker power, which limit acceses to markets or otherwise unduly restrain competition, adversely affecting domestic or international trade or economic development, Lihat United Nation Conference on Trade and Development, (UNTAD, 1994). Most forms of competition policy are designed either to undermine the ability of suppliers to exercise market power or toinhibit tha ability of dominant enterprises to abuses theor size. This is becouses the exercises of market power is often incompatible with economic efficiency, and dominance allows a supplier to erect private barriers to trade, restrict competition, and compromise the economic freedom and visibility of other parties, lihat Roger Alan Boner dan Reinald Krueger (1,991). "To control exercises of private economics power by preventing monopoly, punishing cartels, and otherwise protecting competition competition;...to increase consumer welfare by assuring that market remain open to entry and that output can expand-thus to maximize national wealth...and to promote equality of business opportunity, the just distribution of goods, or other social or political goals is a matter of intense debate, lihat Ernest Gellhorn. Antitrust Law and Economics in A Nutshell, Edisi III, (USA: West Publishing Co, 1986), hlm. 15. Menurut John B. Kirkwood tujuan utama hukum persaingan usaha adalah melindungi konsumen dan pemasok kecil, ia mengatakan: "There is one goal, however, that now commands wider support than any other: protecting consumers and small suppliers from anticompetitive conduct-conduct that creates market power, transfers wealth from consu- mers or small suppliers, and fails to provide them with compensating benefits.". Lihat John B. Kirkwood, Protecting Consumers And Small Suppliers From Anticompetitive Conduct: The Goal With The Widest Support, Forthcoming in the Fordham Law Review, Vol. 81 (2013), hlm. 1.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif. 5. Kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usa- ha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil). 6. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 7. Efektivitas kegiatan usaha. Dari ketujuh tujuan UU No. 5 Tahun 1999 lima di antaranya dapat di- kaitkan langsung dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil seperti pasar tradisional yakni: Pertama, UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan menjaga kepentingan umum. Kepentingan umum mencakup seluruh masyarakat Indonesia ter- masuk kepentingan pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Dalam hal ekonomi kepentingan umum memerlukan keseimbangan pasar yakni ke- seimbangan pelaku usaha yang ada di pasar baik pelaku usaha besar, menengah dan kecil dan sistem pasar yakni produsen, distributor dan pasar ritel. A D A Kedua, UU No. 5 Tahun bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kalimat mensejahterakan rakyat mengandung makna persaingan usaha yang diatur bukan hanya persaingan dalam doktrin menjaga persaingan usaha yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dila- rang dan penyalahgunaan posisi dominan, tetapi hukum persaingan yang menjaga kesejahteraan pelaku usaha termasuk pelaku usaha kecil. Bahwa terdapat perbedaan paradigma hukum persaingan usaha yang berorien- tasi menjaga persaingan tanpa melihat pelaku usaha kecil, sedangkan paradigma hukum persaingan usaha Indonesia menjaga keseluruhan rak- yat termasuk pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil adalah bagian yang integral dari rakyat Indonesia. Hukum persaingan usaha mengatur kese- imbangan kesempatan berusaha antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil sehingga semua rakyat memperoleh kesejahteraan. N E R P Ketiga, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya melindungi iklim usaha yang bersaing sebagai- mana paradigma hukum persaingan usaha secara umumnya, tetapi juga melindungi iklim usaha yang kondusif. Iklim usaha yang kondusif me- niscayakan keberadaan semua jenis pelaku usaha baik besar, menengah dan kecil hidup secara nyaman. Keberadaan Pasar Tradisional yang telah ada sejak lama dan tempat sebagian besar pelaku usaha kecil melakukan aktivitas bisnis wajib dijaga iklim usahanya agar tetap kondusif dengan keberadaan pasar modern. Keempat, kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pe- 151
152 laku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil). Tujuan menjaga kepastian berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha menunjukkan UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya berorientasi menjaga kondisi persaing- an sebagaimana paradigma hukum persaingan usaha secara umum tetapi juga melindungi pelaku usaha kecil. Perbedaan jenis dan kemampuan pe- laku usaha adalah alamiah untuk menciptakan kondisi yang saling mem- butuhkan antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil yang diberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Kehadiran hu- kum persaingan usaha adalah melakukan penyeimbangan pasar sehingga semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan paradigma di atas pengaturan persaingan usaha di Indonesia tidak hanya mengatur persaingan di antara pelaku usaha yang mempu- nyai kedudukan yang seimbang (equality playing field) sebagaimana pa- radigma persaingan usaha secara umum, tetapi hukum persaingan usaha Indonesia juga menjaga iklim persaingan dari pelaku usaha yang tidak berkedudukan sama (unequal playing field). Kalimat seluruh pelaku usaha besar, menengah dan kecil pada tujuan UU No. 5 Tahun 1999 menunjuk- kan tujuan persaingan usaha bukan hanya mengatur kedudukan pelaku usaha yang satu tingkat tetapi pada semua tingkatan pelaku usaha. A D A N E Kelima, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha ti- dak sehat. Kalimat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dilihat dari filosofi ekonomi Indonesia. Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya menindak terjadinya praktik monopoli dan persaing- an usaha tidak sehat namun juga mencegahnya. Oleh karena itu, semua upaya untuk melakukan pencegahan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah adalah bagian upaya pencegahan. Kalimat mencegah dapat dikaitkan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat da- lam paradigma ekonomi Indonesia dapat berarti membatasi perbuatan yang dapat menyebabkan tujuan hukum persaingan usaha tidak tercapai. Perbedaan tujuan regulasi persaingan berdampak terhadap kebijak- an pasar di masing-masing negara. Di Amerika Serikat misalnya, para- digma tujuan hukum persaingan usaha bergeser titik beratnya kepada pihak yang paling lemah dan masif yakni konsumen (consumer). Dalam hal pasar modern dan pasar tradisional praktik kebijakan lebih memilih memberikan perlindungan kepada pihak yang apabila diberikan perlin- dungan pada akhirnya memberikan kerugian yang paling sedikit bagi konsumen. Pertimbangan yang dilakukan berdasarkan pada tindakan yang paling tidak merugikan konsumen. Oleh karena itu, apabila pasar tradisional ditentukan sebagai pihak yang harus dilindungi dalam per- R P
saingan usaha dan diberikan pembatasan bagi pasar modern maka kon- sumen tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.62 b. Pasal 50 Huruf h UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU No. 5 Tahun 1999 Paradigma tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berorientasi melindungi konsumen dan persaingan di antara pelaku teta- pi juga melindungi pelaku usaha menengah dan kecil. Hal ini dapat dili- hat pada klausula pengecualian dari UU No. 5 Tahun 1999. Perlindungan pasar tradisional dalam hukum persaingan usaha dapat dilihat pada Pasal 50 huruf h. Pasal 50 adalah ketentuan lain yang dikecualikan dari keten- tuan UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf h berbunyi: A Dikecualikan dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999: Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil. D A Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha yang tergolong kecil terdapat pada Penjelasan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut: Pe- laku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan saat ini telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2008. N E R P Unsur pelaku usaha pada Pasal 50 huruf h mengacu pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama melalui perjanjian, menye- lenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.63 Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil ini dapat diketahui pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UU UKM). Secara filosofi, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memenuhi 62 HMBC Rikrik Riziyana & Vovo Iswanto, Catatan Kecil Tentang Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan, dalam Hakim Garuda dkk., Litigasi Persaingan Usaha, (Tanggerang: Centre for Finance, Investment and Securities Law bekerja sama dengan Telaga Ilmu Indonesia, 2010), hlm. 63. 63 Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. 153
154 asas kesetaraan level playing field.64 Latar belakang perlindungan usaha kecil menurut Peraturan Komisi (Perkom) Nomor. 9 Tahun 2011 adalah "usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan eko- nomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.65 c. Analisis Prinsip Hukum Islam Terhadap UU Nomor. 5 Tahun 1999 Berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yakni menjaga kepenting- an umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usa- ha tidak sehat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang menjadi titik persoalan adalah tujuan untuk menjaga kepastian kesempatan ber- usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, mene- ngah dan kecil) perlu penjelasan lebih lanjut. A D Sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah), pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi adalah bentuk kepemilikan umum. Sifat pasar sebagai kepemilikan umum bertujuan untuk menjaga kepentingan umum terhadap pasar agar tidak dapat dimonopoli oleh segelintir orang. Dengan setiap orang memperoleh kesempatan untuk melakukan aktivitas di pa- sar maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan di antara pelaku usaha untuk mencapai tu- juan ekonomi yakni kesejahteraan/kebahagiaan manusia (human falâh). Hukum ekonomi Islam menghendaki perdagangan berdasarkan prin- sip keseimbangan66 baik keseimbangan material dan spritual, kepenting- an pribadi dan sosial dan keseimbangan di antara pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi. Kata ekonomi dalam bahasa Arab disebut al-iqtishâd berarti keseimbangan67 bertujuan membuat keseimbangan ekonomi da- lam masyarakat, baik dalam melakukan distribusi dan sirkulasi kekaya- an68 juga keseimbangan akses setiap orang terhadap pasar. A N E R P 64 Anna Maria Tri Anggraini, The Role of SMEs in the Economic Development Of Indonesia: A Study of Competition Law and Policy in the Field of Ritel Industry. Makalah Pribadi, hlm. 8. 65 Ibid. 66 67 Dan demikian pula, Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang tengah (se- imbang, adil) dan pilihan. QS. al-Baqarah (2): 143. Para fukaha menggunakan al-Iqtishad berarti al-tawassut baina tarafai al-ifrat wa al-tafrit, dan muqtashid adalah orang yang mengambil sikap moderat dan adil di antara dua sisi. Nazih Hammad, Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fî Lughat al-Fuqahâ', (IIT, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islamî), hlm. 64. 68 "Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." QS. al-Hasr (59): 7.
Keseimbangan yang dimaksud oleh Sayyid Quthb bukan mengha- ruskan keseimbangan yang sama rata, tetapi keadilan sosial memberikan kesempatan yang memadai, prinsip-prinsip antara orang-orang yang ber- beda.69 Oleh karena itu, dalam melakukan keseimbangan ekonomi me- lalui distribusi, sirkulasi dan akses ekonomi hukum dapat memberikan kebijakan regulasi secara berbeda antara pelaku usaha yang mampu dan kurang mampu. Kebijakan hukum yang berbeda bagi golongan yang ku- rang mampu dapat dilihat dari kebijakan hukum yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam beberapa studi kasus dalam rangka menyeim- bangkan ekonomi masyarakat saat itu.70 Dalam hal keseimbangan ekonomi antara pelaku usaha kecil, me- nengah dan besar diperlukan kebijakan hukum serta kepastian hukum yang memberikan kesempatan berusaha yang tidak sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil). Oleh karena itu, pengertian persaingan usaha yang menyamakan semua jenis pelaku usaha baik besar maupun kecil kurang tepat. Pengaturan larangan prak- tik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seyogianya tidak hanya mengatur persaingan pada pasar yang yang setara (level playing field) te- tapi juga mengatur keseimbangan antara pelaku usaha menengah dan kecil. Makna persaingan usaha tidak dipahami dalam konsep keadilan yang menyamakan setiap orang (pelaku usaha), tetapi makna persaingan usaha juga mempertimbangkan pelaku usaha kecil dengan konsep ke- adilan yang tidak sama rata dalam rangka mewujudkan tujuan hukum (maqâshid syarî'ah). A D A N E R P Berdasarkan Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang La- rangan dan Sanksi yang Tidak Berlaku Bagi Pelaku Usaha yang Tergolong dalam Usaha Kecil. Pengusaha kecil membutuhkan perlindungan hukum persaingan agar tetap dapat hidup dan berkembang. Penempatan per- lindungan bagi pelaku usaha kecil hanya pada bagian dari pengecualian pada UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah pada proporsional dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang salah satunya adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga 69 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial Dalam Islam, Penerj. Afif Muhammad, Loct. cit. 70 Kasus yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw. dengan kebijakan regulasi yang berbeda misalnya: Pada studi kasus pemberian harta fa' i. Nabi Muhammad saw. melihat terdapat kesenjangan dalam kepemilikan harta antara kaum Muhajirin dan Anshar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. mengkhususkan harta fa' i yang dirampas dari Bani Nadhir untuk kaum Muhajirin agar terjadi keseimbangan ekonomi (economic equilibrium). Kejadian ini adalah sabab a-nuzul Surah al-Hasyr: 6-9. Lebih lanjut lihat Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Cet. 8, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 273-274. 155
156 menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pela- ku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Pengaturan kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil seyogianya mempunyai proporsi yang setara dengan tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999. Kekhasan salah tujuan pengaturan persaingan usaha Indonesia yang melindungi pelaku usaha menengah dan kecil tidak sebanding dengan norma peng- aturan yang terdapat pada batang tubuh UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, UU No. 5 Tahun 1999 masih berpaham persaingan bukan pada paham kebersamaan (kejema'ahan) dan persaudaraan (ukhuwah) sebagaimana prinsip hukum Islam dan juga tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pengaturan pengecualian bagi pelaku usaha kecil dan menengah pada UU No. 5 Tahun 1999 seyogianya diikuti oleh pengaturan perlin- dungan pelaku usaha kecil setingkat peraturan presiden sebagai peng- aturan lebih lanjut dari sebuah undang-undang atau peraturan KPPU. Sebab penempatkan pengaturan perlindungan usaha kecil terhadap per- saingan dengan pelaku usaha besar pada kebijakan perdagangan (trade policy) membuat kebijakan persaingan tidak utuh. A D A N E Ketidakutuhan kebijakan persaingan (competition policy) dan kebijak- an perdagangan (trade policy) dapat dilihat dari pengaturan perlindung- an usaha kecil yang terdapat disejumlah peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil, Perpres No. 112 Ta- hun 2007, UU yang terkait Waralaba dan sebagainya. Selain itu materi perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM belum mencerminkan perlindungan persaingan antara pe- laku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Pengaturan perlindungan pe- laku usaha kecil sulit diatur melalui Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah yang bersifat umum, sedangkan sifat persaingan antar-usaha ritel yang bersifat khas. Oleh karena itu, perlindungan pelaku usaha kecil yang dikecualikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dari UU No. 5 Tahun 1999 atau membentuk pengaturan per- lindungan pelaku usaha kecil secara tersendiri setingkat undang-undang yang sama dengan pengaturan persaingan sehingga pengaturannya rela- tif lengkap dan bersifat utuh. R P
2. Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Waralaba a. Pengaturan Waralaba Pasar modern seperti minimarket adalah salah satu jenis usaha dalam bentuk waralaba di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di Indo- nesia.71 Perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba adalah salah satu konsekuensi perdagangan pada era globalisasi yang dapat menum- buhkan perekonomian sebuah bangsa. Namun di sisi lain perkembangan pasar modern yang menggunakan sistem waralaba berdampak terhadap keberadaan pasar/toko-toko/warung tradisional yang berada di sekitar- nya. Dalam kaitan persaingan toko modern yang menggunakan sistem waralaba dan pasar tradisional dapat dilihat dalam beberapa aturan yang terkait dengan waralaba. Pertama, batasan kepemilikan bagi toko modern. Penguatan batasan kepemilikan bagi toko modern terdapat pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Permendag No. 70 Tahun 2013 yang membatasi kepemilikan outlet/ge- rai toko modern yang dikelola sendiri (company owned outlet) paling ba- nyak 150 outlet/gerai berhubungan dengan Permendag No. 68/M-DAG/ PER/10/2012 tentang Waralaba. A D A N E Kedua, badan hukum waralaba. Pasal 1 angka 1 Peraturan Peme- rintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan definisi waralaba yakni "hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanji- an waralaba." R P a. b. c. Dari definisi waralaba tersebut unsur-unsur yang tercakup adalah: terdapat hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau ba- dan usaha; terdapat sistem bisnis dengan ciri khas dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa dan sistem tesebut telah terbukti berhasil; dan sistem bisnis tersebut dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain (penerima waralaba) berdasarkan perjanjian. Berdasarkan definisi di atas bahwa badan usaha waralaba tidak disyarat- kan harus berbentuk badan hukum, termasuk badan hukum Indonesia. Ketiga, Bisnis Waralaba dikecualikan dari UU 5 Tahun 1999. Pasal 50 71 Jenis usaha waralaba lain yang pesat berkembang seperti bidang makanan siap saji (fast food), jasa konsultasi, jasa kesehatan, rekreasi dan hiburan, serta sistem pendidikan dan sebagainya. 157
158 huruf b dan Peraturan KPPU tentang Pasal 50 huruf b. UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian atas keberlakuan Undang-Undang terse- but terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Prinsip penge- cualian terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba berdasarkan pada ketentuan/klausul dalam perjanjian waralaba merupakan hal yang esensial untuk menjaga identitas bersama dan reputasi jaringan waralaba serta untuk menjaga kerahasiaan HAKI yang terkandung dalam konsep waralaba. Berdasarkan prinsip di atas, dalam perjanjian waralaba dibolehkan memuat ketentuan/klausul yang mengatur mengenai kewajiban-kewa- jiban bagi penerima waralaba dalam rangka menjamin konsep waralaba dan HAKI yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Ketentuan/klausul ter- sebut misalnya antara lain kewajiban untuk menggunakan metode usaha yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, mengikuti standar perlengkapan dan penyajian yang ditentukan pemberi waralaba, tidak mengubah loka- si waralaba tanpa sepengetahuan pemberi waralaba, dan tidak membo- corkan HAKI yang terkait dengan waralaba kepada pihak ketiga, bahkan setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba. A D A N Perjanjian waralaba dapat mengandung ketentuan/klausul yang berpotensi melanggar prinsip larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat dite- rapkan, seperti penetapan harga jual (resale price maintenance), persyarat- an untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa hanya dari pemberi wa- ralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba, persyaratan untuk membeli barang dan/jasa lain dari pemberi waralaba, pembatasan wilayah, persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba. E R P b. Bisnis Waralaba dalam Prinsip Hukum Islam Dalam tinjauan hukum Islam bahwa bisnis dengan sistem warala- ba dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kaitan melindungi keberadaan pasar tradisional, pengaturan bisnis waralaba di Indonesia dapat didekati dengan prinsip hukum bisnis Islam yakni berdasarkan asas al-khidmah al-ijtimâiyah dan teori hukum Islam zariah legal movement. Asas hukum pasar Islam berdasarkan pelayanan sosial (al-khidmah al-ijtimâiyyah) yakni terciptanya hubungan yang seimbang antara indi- vidu dan masyarakat. Keberadaan pasar tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga berdasarkan kepentingan sosial terutama bagi pe-
laku pasar yang berada di sekitarnya. Berdasarkan asas al-khidmah al- ijtimâ'iyyah pengaturan pembatasan kepemilikan outlet/gerai sebanyak 150 outlet/space memerlukan kajian komprehensif untuk tidak hanya mencegah terjadinya posisi dominan (dominant position) yang berakibat kepada praktik monopoli tetapi juga berdasarkan kepentingan pelaku usaha kecil. Keberadaan toko modern dengan sistem berjejaring seperti waralaba dapat secara cepat berdiri dan berkembang di tengah masyara- kat, namun berdasarkan asas al-khidmah al-ijtimâiyyah keberadaan toko tersebut harus memperhatikan keberadaan toko atau warung kecil yang berada di sekitarnya. Kebijakan hukum untuk membatasi kepemilikan gerai toko modern berwaralaba sangat penting untuk mencegah dominasi toko modern yang menggunakan sistem waralaba. Untuk mencegah terjadinya (sadd al- zarîah) ketersingkiran pelaku usaha kecil oleh toko modern berwaralaba kepemilikan toko modern berwaralaba sebanyak 150 outlet perlu diukur secara cermat. Ukuran kebolehan berdirinya toko modern berwaralaba adalah dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pasar tradisional yang berada di sekitar. Oleh karena itu, pemberian batasan sebagaimana yang terdapat pada Permendag No. 70 Tahun 2013 tidak dapat digeneralisir pada semua tempat namun juga berdasarkan variabel-variabel lainnya seperti jumlah penduduk atau konsumen, tata letak wilayah, jumlah dan potensi pasar tradisional dan lainnya sebagainya. A D A N E R P 3. Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Kecil dan Menengah a. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UU UKM) Perlindungan pasar tradisional terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan UKM), sebab pedagang pasar tradisional adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Secara umum UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM mengatur tentang pengertian, pemberdayaan, penjaminan dan hal-hal yang terkait dengan usaha kecil, mikro dan menengah. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaku- kan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 159
160 menengah atau usaha besar.72 Adapun kriteria usaha kecil menurut Pasal 6 UU No. 20 Ta- hun 2008 tentang UKM adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan ba- ngunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).73 Kriteria usaha kecil harus dipahami secara utuh dengan dua (2) pasal di atas. Paling tidak terdapat tiga kriteria yang wajib diperhatikan yak- ni tentang kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, status perusahaan. Syarat perusahaan yang dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah terpenuhinya seluruh kriteria di atas, sebaliknya ketidaksesuaian kriteria atau salah satu kriteria menyebabkan tidak berlaku Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999.74 A D Kriteria status perusahaan di bagi dalam dua hal yakni perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun ti- dak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Demikian juga hal dengan usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga dibe- rikan pengecualian sesuai dengan ketentuan pengecualian pada Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999. A N E R P b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberda- yaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui empat hal yakni pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi dan pe- ngendalian.75 Dalam hal pengembangan usaha dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.76 Sedangkan kegiatan pengembangan dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi, penyusun- 72 Pasal 1 angka 2 UU Nomor. 20 Tahun 2008. 73 Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008. 74 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 75 Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 76 Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2013.
an program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster dan kelompok.77 Pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di- lakukan dengan mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan, mela- kukan usaha secara efisien, mengembangkan inovasi dan peluang pasar, memperluas akses pemasaran, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kualitas produk dan mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas. Pengembangan usaha oleh masyarakat paling sedikit dilakukan dengan memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, menciptakan wirausaha baru, bimbing- an teknis dan manajerial serta melakukan konsultasi dan pendamping- an.78 A Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan tekno- logi sesuai dengan pola kemitraan yang meliputi inti-plasma, sub-kon- trak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing) dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.79 D A N E R Dalam pola kemitraan, inti-plasma, usaha besar berkedudukan seba- gai inti, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai plasma, atau usaha menengah berkedudukan sebagai inti, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma.80 Dalam hal usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan ke- sempatan dan mendahulukan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha mene- ngah yang memiliki kemampuan.81 P Adapun kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usa- ha, atau menerima pasokan dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk 77 Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2013. 78 Pasal 8 ayat (4) dan 5 PP No. 17 Tahun 2013. 79 Pasal 11 ayat (1) dan 2 PP No. 17 Tahun 2013. 80 Pasal 13 PP Nomor. 17 Tahun 2013. 81 Pasal 16 PP No. 17 Tahun 2013. 161
162 kerja sama kemitraan perdagangan umum dilakukan dengan tidak meru- gikan salah satu pihak.82 Dalam pola kemitraan bagi hasil, usaha mikro, usaha kecil, dan usa- ha menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar atau usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang di- biayai atau dimiliki oleh usaha menengah.83 Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra dengan besarnya pembagian keuntungan yang dite- rima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.84 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. Untuk membangun kemitraan tersebut Pe- merintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermit- ra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi du- kungan kebijakan dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.85 Untuk melakukan pengawasan kemit- raan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang dihunjuk untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan pera- turan perundangundangan.86 A D A N E R P c. Kemitraan dengan Pola bagi Hasil (Mudhârabah/Musyârakah) Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PP No. 17 Tahun 2013 da- pat dibagi pada dua hal yakni, intervensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan intervensi pemerintah un- tuk melakukan kerja sama antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Dalam hal intervensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dapat dilakukan dengan fasilitas pengem- bangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber 82 Pasal 20 ayat (1), (2), (3) PP No. 17 Tahun 2013. 83 Pasal 22 PP No. 17 Tahun 2013. 84 Pasal 23 PP No. 17 Tahun 2013. 85 Pasal 30 PP No. 17 Tahun 2013. 86 Pasal 31 PP No. 17 Tahun 2013.
daya manusia, serta desain dan teknologi.87 Untuk melakukan kegiatan pengembangan, pemerintah dapat melakukan pendataan, identifikasi po- tensi dan masalah yang dihadapi, penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan dan pemantauan dan pengenda- lian pelaksanaan program melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster dan kelompok.88 Intervensi pemerintah dalam hal pengembangan dan kegiatan pe- ngembangan di atas adalah upaya untuk membentuk keseimbangan anta- ra pelaku usaha besar dan kecil. Upaya pengembangan dan pelaksanaan- nya adalah upaya membuka jalan (fath zariah) untuk mewujudkan tujuan hukum (maqâshid syarî'ah) mewujudkan kebaikan bersama (mashlahat). Adapun upaya melakukan kerja sama atau kemitraan adalah upaya untuk mengkolaborasi (jam'u zariah) antara pelaku usaha besar dan ke- cil. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan tekno- logi sesuai dengan pola kemitraan yang meliputi inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (out- sourcing). A D A N E R Dalam melakukan kerja sama bisnis, hukum ekonomi Islam meng- hendaki sistem kerja sama berimbang dengan pola bagi hasil. Pola bagi hasil dalam sistem kemitraan pada PP No. 17 Tahun 2013 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, namun sistem kemitraan yang adil dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dari semua jenis kemitraan, baik pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai de- ngan pola kemitraan yang meliputi inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing). P Dalam pola kemitraan inti plasma misalnya, usaha besar yang berke- dudukan sebagai inti dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berkedudukan sebagai plasma, atau usaha menengah berkeduduk- an sebagai inti, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai plas- ma juga dapat menggunakan pola bagi hasil seperti dengan musyârakah atau mudhârabah. Pola bagi hasil dengan menggunakan skim musyârakah adalah pola kerja sama dengan menggunakan modal dan usaha secara bersama se- 87 Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2013. 88 Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2013. 163
164 dangkan akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (mâlik, shâhib al-mâl, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('âmil, mudhârib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang di- tuangkan dalam kontrak.89 Pola bagi hasil dapat dilakukan dalam hal pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai de- ngan pola kemitraan yang meliputi inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing). 4. Peraturan Perundang-undangan tentang Investasi a. Pengaturan Investasi dalam Peraturan Perundang-undangan Liberalisasi ritel di Indonesia diawali dengan kebijakan bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Keputusan Pre- siden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam- an Modal dan Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Terten- tu Bagi Penanaman Modal adalah regulasi yang memberikan kebebasan ritel asing masuk ke Indonesia. A D A N E R P Peta industri ritel mengalami perubahan besar terutama pada tahun 1998 dengan dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) dengan In- ternational Monetery Fund (IMF) yang memberikan peluang investasi ke- pada pihak asing untuk masuk dalam industri ritel. Sejak saat itu, peritel asing mulai masuk industri ritel Indonesia. Peritel asing sangat aktif un- tuk melakukan investasi terutama dalam skala besar seperti hypermarket dan department store, Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lo- tus, Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Re- publik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Khusus mengenai perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan pada Pasal 12 ayat (5) yang berbunyi: 89 Dalam bidang keuangan Fatwa Mudharabah terdapat pada Fatwa Dewan Syari 'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Lihat, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Ketiga Tahun 2007, (Jakarta: DSN-MUI- Bank Indonesia, 2007), hlm. 39 dan 48.
"Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan ko- perasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas tekno- logi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah." Adapun kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan peraturan presiden.90 Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Pera- turan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang daf- tar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat dengan Perpres No. 36 Tahun 2010). Pada tahun 2007 telah dibentuk Peratur- an Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usa- ha Tertutup dan Terbuka merupakan respon terhadap pelaksanaan ko- mitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC). A D A N E R P Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.91 Adapun bi- dang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha ter- tentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.92 Pada lampiran Perpres No. 36 Tahun 2010 disebutkan bahwa sa- lah satu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang perdagangan.93 Dengan demikian, salah satu bidang perdagangan adalah bidang usaha ritel. Adapun yang dimaksud dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan harus memenuhi persyaratan lokasi sebagai- 90 Pasal 12 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007. 91 Pasal 1 angka 1 Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka. 92 Pasal 2 angka 1 Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka. 93 Lampiran Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka. 165
166 mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bi- dang tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam hal izin penanaman modal telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud mem- perluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi.94 Untuk memenuhi persyaratan lokasi penanam modal tidak diwajib- kan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.95 Pada Pasal 5 dise- butkan bahwa dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan pe- nanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ke- tentuan sebagai berikut: a. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan adalah sebagai- mana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut. b. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang mengambil alih adalah sebagaimana tercan- tum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut. A D A N E c. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud. R P Pengaturan tentang penanaman modal terakhir diatur dalam Peratur- an Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertu- tup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Pena- naman Modal. Adapun beberapa perubahan yang terdapat pada Perpres No. 39 Tahun 2014 adalah bidang usaha tertutup seperti industri bahan kimia, industri minuman keras, penyelenggaran dan pengoperasian ter- minal penumpang angkutan darat, penyelenggaraan dan pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor, telekomunikasi atau sarana bantu pe- layaran, penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, penyelengga- raan pengujian tipe kendaraan bermotor, manajemen dan penyelenggara- an stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, dan bangunan kuno), dan perjudian (kasino).96 94 Pasal 3 ayat 1 dan 2 Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka. 95 Pasal 3 Perpres No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka. 96 Lihat lampiran Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Terdapat ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Perpres sebelumnya (Perpres No. 36 Tahun 2010) yakni Perpres No. 39 Tahun 2014 memberikan keluasan kepada bidang usaha yang tidak tercantum dalam lampiran Perpres No. 39 Tahun 2014 dinyatakan terbu- ka tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.97 b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi Asing Berdasarkan asas kebebasan (al-hurriyyah) bahwa kegiatan ekonomi dapat dilakukan kepada setiap orang termasuk melakukan kegiatan per- dagangan atau investasi yang berasal dari negara lain. Sebagai seorang pelaku pasar dan sebagai pengambil kebijakan ekonomi, Nabi Muham- mad saw. melakukan kegiatan ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti Syiria, Bahrain dan sebagainya. Pada saat menjadi kepala pemerintahan, Nabi Muhammad saw. juga melakukan hubungan ekonomi pihak luar dilakukan. A D Persoalan hukum akan muncul pada hal yang berkaitan dengan ke- dudukan sumber daya alam dan peran dan negara terhadap kemaslahat- an masyarakat luas. Pada UU No. 25 Tahun 2007 khususnya pada Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) bahwa peraturan tentang investasi menyama- kan perusahaan asing dengan perusahaan swasta atau privat. Perusahaan asing mempunyai kesempatan yang sama dengan perusahaan dalam nege- ri. Mempersamakan investor asing dengan investor luar negeri berdasar- kan prinsip antidiskriminasi atau favoured nations and national treatment (perlakuan yang sama tidak membedakan asal negara) dapat dipandang sebagai kebijakan hukum yang tidak melindungi kepentingan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 mengamanahkan bahwa segala sumber daya yang terkandung di Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmur- " an rakyat. Hal ini berdasarkan kaidah " (Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kebaikan).98 Pengaturan kepemilikan pada Pasal 33 UUD 1945 bersesuaian de- ngan hukum Islam. Dalam hukum Islam bahwa pasar (sebagai tempat) termasuk kategori kepemilikan umum (al-milkiyah al-'âmmah) berdasar- kan praktik pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat serta pemerintahan Islam. Oleh karena itu, bahwa investasi asing dalam pasar ritel tidak dapat diserahkan sepenuhnya de- ngan mekanisme pasar. Intervensi negara dalam menjaga kemaslahatan A N E R P 97 Pasal 3 Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka. 98 Jalâl al-Dîn al-Abd. al-Rahmân al-Suyutî, al-Asybah wa al-Nazhâir fî Qawâ' idi wa Furu' î Fiqh al-Syâfi' î, Loc. cit., hlm. 121. 167
168 rakyat adalah dengan melakukan kebijakan hukum yang tidak memberi- kan kebebasan secara penuh kepada pelaku usaha pasar melalui perun- dang-undangan. Peraturan perundang-undangan tentang investasi memberikan ke- bebasan terhadap investasi asing. Hal ini dapat terlihat dalam Perpres No. 39 Tahun 2014 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usa- ha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang memberikan keluasan kepada bidang usaha yang tidak tercantum dalam lampiran Perpres No. 39 Tahun 2014 dinyatakan terbuka tanpa persya- ratan dalam rangka penanaman modal. Ketentuan ini adalah ketentuan perubahan dari Perpres No. 36 Tahun 2010 yang menunjukkan arah hu- kum investasi Indonesia lebih bebas. Ketentuan memberikan kebebasan untuk melakukan investasi kedalam negeri tanpa diatur lebih dahulu ber- tentang dengan kaidah hukum Islam yang menghendaki penolakan ke- mudharatan lebih diutamakan dari mengambil kebaikan. Dalam kaidah hukum Islam terdapat kaidah: A D A 99حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد N "Menolak kemudaratan lebih diutamakan dari mengambil kebaikan" E R Memberikan kesempatan secara bebas dengan kalimat alasan "da- lam rangka penanaman modal" pada Perpres No. 39 Tahun 2014 tidak dijelaskan pengertian lebih lanjut. Bahwa investasi asing masuk ke dalam negeri dapat memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi negara baik untuk memberikan tambahan devisa negara atau memberikan efek ke- pada masyarakat dengan membuka lapangan kerja, namun penerimaan investasi tanpa membuat regulasi yang menjamin kemaslahatan kepada bangsa dan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah bentuk pengaturan investasi yang bertentangan dengan prinsip- prinsip hukum Islam. P Menurut hukum Islam bahwa pengaturan investasi seyogianya mem- buat aturan yang dapat melindungi (sadd al-zari'ah) bangsa dari kemudha- ratan dari penerimaan investasi dengan mempertimbangan variabel-vari- bel yang ada. Setelah dapat menjamin hak dan melindungi masyarakat dari dampak negatif negara dapat membuat aturan yang membuka ((fath al-zariah) kesempatan investasi asing masuk ke dalam negeri. 99 Alî Ahmad Al-Nadzwî, Al-Qawâ' id Al-Fiqhiyah, Loc. cit.
5. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Pasar di Tingkat Pusat a. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 1) Pengaturan Pasar pada Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Perpres No. 112 Tahun 2007 dibentuk berdasarkan pertimbangan perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan mene- ngah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar secara pe- sat, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Selain itu, Perpres No. 112 Tahun 2007 bertujuan un- tuk membuat pedoman bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern memuat norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta ter- tib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.100 A D A N E Adapun hal-hal yang diatur Perpres No. 112 Tahun 2007 sebagai berikut: R Pertama, Perizinan usaha. Perpres No. 112 Tahun 2007 mendelega- sikan pemberian izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pu- sat perbelanjaan dan izin usaha toko modern kepada pemerintah daerah setempat101 baik bupati, walikota maupun gubernur untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta.102 Untuk memperoleh izin, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diwajibkan melengkapi dengan hasil stu- di kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran se- tempat dan rencana kemitraan dengan usaha kecil.103 P Kedua, penataan dan lokasi pasar. Pendirian pasar tradisional, selain mengacu rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya juga diwajib- kan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, 100 Lihat Klausula Menimbang a dan b Perpres No. 112 Tahun 2007. 101 Pasal 1 angka 11 Perpres No. 112 Tahun 2007. 102 Pasal 12 ayat (3) Perpres No. 112 Tahun 2007. 103 Pasal 13 Perpres No. 112 Tahun 2007. 169
170 termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.104 Adapun pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, mem- perhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuh- an parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern serta menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.105 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 membatasi luas lantai toko modern kurang dari empat ratus meter per segi, sedangkan luas lantai supermar- ket adalah empat ratus meter per segi sampai dengan lima ribu meter per segi. Luas lantai hypermarket adalah di atas lima ribu meter per segi, department store di atas empat ratus meter per segi dan perkulakan adalah di atas lima ribu meter per segi.106 A D A Dalam hal zonasi, perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem ja- ringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder, sedangkan hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan. Adapun su- permarket dan departement store dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di daerah. Jenis usaha minimarket boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah. Luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal dua ratus meter persegi dan pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.107 N E R P Ketiga, klasifikasi sistem penjualan dan jenis barang. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 mengklasifikasikan sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern. Toko modern dengan jenis minimarket, supermar- ket, dan hypermarket menjual secara eceran dengan jenis barang konsum- si terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Adapun 104 Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Perpres No. 112 Tahun 2007. 105 Pasal 4 ayat (1). 106 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perpres No. 112 Tahun 2007. 107 Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Perpres No. 112 tahun 2007.
department store adalah jenis barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kela- min dan/atau tingkat usia konsumen dan perkulakan menjual secara gro- sir barang konsumsi. Keempat, kerja sama, pemasokan barang dan jam kerja. Perpres No- mor 112 Tahun 2007 mewajibkan Pusat Perbelanjaan menyediakan tem- pat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan.108 Ker- ja sama usaha antara pemasok dan perkulakan, hypermarket, departement store, sepermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket yang memuat sya- rat-syarat perdagangan harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling meng- untungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan. Dalam hal biaya-biaya kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok, pengembalian barang ha- nya dapat dilakukan jika telah diperjanjikan di dalam kontrak. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan. Toko modern dapat pula dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya, pemotongan nilai tagihan pasokan yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik ter- tentu, sedangkan biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran ba- rang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.109 Seperti da- lam hal potongan harga reguler (reguler discount), potongan harga tetap (fixed rebate), potongan harga khusus (conditional rebate), potongan harga promosi (promotion discount), biaya promosi (promotion budget), biaya dis- tribusi (distribution cost), biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).110 Adapun barang dengan karakteristik tertentu adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, ba- rang sortiran pembeli dan barang promosi.111 A D A N E R P Dalam hal kemitraan antara pemasok usaha kecil dan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket, dan pengelola jaringan mini- market, perjanjian kerja sama dilakukan dengan tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil. Pembayaran kepada pemasok usaha kecil juga harus dilakukan secara tunai, atau de- 108 Pasal 6 Perpres No. 112 Tahun 2007. 109 Pasal 8 ayat (3) Perpres No. 112 Tahun 2007. 110 Pasal 8 ayat (4) Perpres No. 112 Tahun 2007. 111 Pasal 8 ayat (5) Perpres No. 112 Tahun 2007. 171
172 ngan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. Pembayaran tidak secara tunai dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak meru- gikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya risiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.112 Perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket, dan pe- ngelola jaringan minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah. Peng- gunaan merek toko modern sendiri harus mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia. Dalam rangka menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, pemerintah dan pemerintah dae- rah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam rangka merundingkan kerja sama.113 A Selain itu, Perpres Nomor 112 Tahun 2007 membatasi jam kerja hy- permarket, department store, dan supermarket pukul 10.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat untuk hari senin hingga jum'at. Adapun untuk hari Sabtu dan Minggu adalah pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat. Berbeda dengan hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, jam kerja dapat ditentukan oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.114 Kelima, pembinaan, pengawasan dan sanksi. Pemerintah dan peme- rintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Bagi pasar tradisional pemerintah daerah melakukan pembinaan dengan mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan penge- lola pasar tradisional, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional. Adapun pembinaan pusat perbe- lanjaan dan toko modern, pemerintah daerah diharapkan memberdaya- kan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisio- nal serta mengawasi pelaksanaan kemitraan.115 D A N E R P Perpres No. 112 Tahun 2007 memberikan sanksi administratif seca- ra bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha bagi pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan tempat usaha un- 112 Pasal 9 ayat 1 dan 2 Perpres No. 112 Tahun 2007. 113 Pasal 10 dan 11 Perpres No. 112 Tahun 2007. 114 Pasal 7 ayat (1), dan (2) Perpres No. 112 Tahun 2007. 115 Pasal 15 Perpres No. 112 Tahun 2007.
tuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan ke- mampuan usaha kecil, melanggar aturan jam kerja, melanggar ketentuan syarat-syarat perdagangan, memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil dan melanggar ketentuan pembayar- an kepada pemasok usaha kecil, tidak mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia serta jika toko modern tidak memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang- un- dangan.116 2) Analisis Terhadap Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Perpres No. 112 Tahun 2007 telah mengatur perihal perizinan usaha bagi pasar modern dan tradisional. Selain itu, Perpres No. 112 Tahun 2007 juga mengatur penataan, lokasi pasar, klasifikasi sistem penjualan dan jenis barang, serta mengatur tentang kerja sama baik antara pasar tradisional dan pasar modern atau kerja sama pemasokan barang. Untuk melindungi pasar tradisional juga diatur tentang jam kerja serta pembi- naan dan pengawasan dan diakhiri dengan pengaturan sanksi. A D A Namun demikian, dalam upaya menjaga keberadaan pasar tradisio- nal pengaturan pasar menurut Perpres No. 112 Tahun 2007 belum me- madai sehingga perlu pengoptimalan pengaturan pasar sebagai berikut: Pertama, pemberian perizinan. Perpres No. 112 Tahun 2007 mem- berikan izin pendirian pasar kepada pemerintah daerah. Pada sisi lain, sebagian besar pemerintah daerah belum mempunyai regulasi tentang pasar modern dan pasar tradisional. Persoalan utama perlindungan pa- sar tradisional adalah kebebasan (liberalisasi) perizinan oleh pemerintah kepada pasar modern di Indonesia. Oleh karena itu, regulasi pasar perlu penguatan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Perizinan Pendirian Pa- sar dengan Mewajibkan setiap daerah memiliki Perda pasar tradisional dalam rangka melindungi kepentingan pelaku usaha kecil. N E R P Dalam konsep Islam, negara berperan sebagai pelindung kepenting- an pelaku usaha dalam negeri dari perdagangan luar negeri. Kaidah hu- " (Kebijakan kum Islam mengatakan: " pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kebaikan).117 Salhi Salah mengatakan: "The Islamic state also undertook, from its inception, the protection of foreign trade so as to ensure the free flow of commodities and services from and in 116 Pasal 17 Perpres No. 112 Tahun 2007. 117 Jalâl al-Dîn al-Abd al-Rahmân al-Suyutî, al-Asybah wa al-Nazhâir fî Qawâ' idi wa Furu' î Fiqh al-Syâfi' î, Loc. cit., hlm. 121. 173
174 to its national economy. Reciprocating the policies of other countries, it im- posed customs duties on foreign business people as a means to prevent any potential foreign domination of its trade sector."118 Kedua, pengaturan jarak dan zonasi. Salah satu hal yang terpenting dalam optimalisasi regulasi pasar untuk menjaga keberadaan pasar tra- disional adalah hal jarak dan zonasi. Perpres No. 112 Tahun 2007 hanya mengatur tentang lokasi pasar. Pengaturan lokasi pasar adalah salah satu hal penting dalam penataan toko modern dan pasar tradisional namun persoalan mendasar adalah masalah jarak antara toko modern dan pasar tradisional. Perpres No. 112 juga tidak mengatur zonasi pasar secara tegas. Peng- aturan jarak dan zonasi memang terkait dengan wilayah atau daerah, namun paling tidak Perpres No. 112 2007 membuat aturan umum terkait dengan jarak dan zonasi antara toko modern dan pasar tradisional. Peng- aturan pembatasan jarak dan zonasi (sadd zari'ah) antara pasar modern dan pasar tradisional secara tegas dan terukur untuk memastikan persa- ingan pasar berjalan secara seimbang. A D A N Ketiga, Perpres No. 112 Tahun 2007 belum optimal memproteksi pa- sar modern. Hal ini dapat dilihat dari klausula Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa izin usaha toko modern untuk minimarket diutama- kan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat. Kata "di- utamakan" pada penggalan pasal di atas belum menunjukkan ketegasan atas keberpihakan pelaku usaha kecil dan menengah setempat. Padahal, untuk menjaga keberadaan pasar tradisional maka diperlukan proteksi (sadd zari'ah) terhadap pasar modern secara optimal dengan menegaskan bahwa pendirian izin adalah diberikan kepada pelaku usaha setempat. E R P Keempat, pembedaan jenis barang belum dilakukan secara optimal. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 mengklasifikasikan sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern. Toko modern dengan jenis mini- market, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran dengan jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Adapun department store adalah jenis barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berda- sarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dan Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. 118 Salah Salhi, Criteria of Public Sector Investment In the Islamic Economic System, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 224.
Diferensiasi jenis barang menurut Perpres No. 112 Tahun 2007 ma- sih belum jelas diatur. Pengaturan diferensiasi barang hanya dilakukan pada jenis toko modern, sedangkan hal yang diperlukan adalah pembe- daan jenis barang antara toko modern dengan pasar tradisional sehingga kedua pasar dapat berjalan secara bersama. Pembedaaan jenis barang antara toko modern dan pasar tradisional perlu diatur dengan mengkombinasikan dengan letak dan jarak pasar. Toko modern yang terletak berdekatan dengan pasar tradisional perlu melakukan perbedaan jenis barang dan harga produk. Berbeda halnya dengan toko modern yang tidak berdekatan dengan pasar tradisional atau toko modern dalam bentuk grosir besar dan seterusnya. b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern A 1) Pengaturan Pasar pada Permendag Nomor 53 Tahun 2008 A 1) Pengaturan Pasar pada Permendag Nomor 53 Tahun 2008 A Sebagai penjelasan Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 53 Tahun 2008 memberikan pengaturan lebih perinci dalam beberapa hal. Pertama, persyaratan perizinan dan jarak. Persyaratan pendirian pa- sar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern adalah mela- kukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapat- an ekonomi rumah tangga, kepadatan penduduk, pertumbuhan pendu- duk, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, ke- tahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal, keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada, dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermar- ket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya serta tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).119 N E R P Adapun otoritas pelaksana analisis kondisi sosial ekonomi masyara- kat dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan dan dokumen tersebut adalah dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan izin pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket.120 Berbeda dengan toko modern lainnya, pendirian toko modern jenis 119 Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 53 Tahun 2008. 120 Pasal 3 ayat (4), (5), (6) Permendag No. 53 Tahun 2008. 175
176 minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas, dukungan/ketersediaan infrastruktur dan keberadaan pasar tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket tersebut.121 Pendirian minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket.122 Adapun dalam hal penentuan jarak pendirian pasar harus memper- timbangkan lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional dengan hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya, iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar tradisional, aksesibili- tas wilayah (arus lalu lintas), dukungan/ketersediaan infrastruktur serta memperhatikan perkembangan pemukiman baru.123 Kedua, kemitraan usaha. Permendag Nomor 53 Tahun 2008 mem- bagi kemitraan pasar modern dan pasar tradisional dalam bentuk ker- ja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko modern yang dilakukan secara terbuka. Kerja sama pemasaran dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pe- milik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko modern.124 Sedangkan penyediaan lokasi usaha dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan toko mo- dern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern. A D A N E R P Adapun pedoman kerja sama pemasok dan toko modern sebagai ber- ikut: a. Potongan harga reguler tidak berlaku bagi pemasok yang member- lakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko modern dan disepakati dengan toko modern.125 b. Potongan harga tetap (fixed rebate), berupa potongan harga yang di- berikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen) 121 Pasal 3 ayat (8) dan (9) Permedag No. 53 Tahun 2008. 122 Pasal 3 ayat (10) Permedag No. 53 Tahun 2008. 123 Pasal 3 ayat (3) Permendag No. 53 Tahun 2008. 124 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendag 53 Tahun 2008. 125 Potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual-beli.
c. Jumlah dari potongan harga reguler (regular discount) maupun po- tongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presenta- se terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik. d. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kri- teria penjualan: 1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen) 2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen) 3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen). D 3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen). D A N Potongan harga promosi (promotion discount) diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko modern yang diberikan kepada pelang- gan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko modern dengan pemasok. Biaya promosi (promotion cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepa- katan kedua belah pihak yang terdiri dari: 1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya. E R P 2. Biaya promosi pada toko setempat (in-store promotion) dikenakan ha- nya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (check out counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi. 3. Biaya promosi yang dilakukan atas kerja sama dengan pemasok un- tuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain. 4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi di- lakukan maksimal tiga bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus diman- 177
178 faatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang ber- sangkutan maupun untuk periode yang berikutnya. a. Biaya-biaya lain tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok b. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah ter- masuk di dalam Biaya Promosi. c. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencana- an promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati. d. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sen- diri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak. e. Biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk A produk baru dengan besaran sebagai berikut: 1. Kategori hypermarket paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak sepuluh juta rupiah untuk setiap jenis produk di semua gerai D A N E 2. Kategori supermarket paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak sepuluh juta rupiah untuk setiap jenis produk di semua gerai R P 3. Kategori minimarket paling banyak lima ribu rupiah untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak dua puluh juta rupiah untuk setiap jenis produk di semua gerai. f. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang dapat disesu- aikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi. g. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pema- sok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan. h. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan mela- kukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (stock keeping unit) Pemasok. i. Pusat perbelanjaan dan toko modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/ penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
j. Toko modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisio- nal terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. k. Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan sepuluh juta rupiah atau dalam jangka waktu lima belas hari setelah seluruh dokumen penagihan dite- rima untuk satu outlet atau satu jaringan usaha.126 Ketiga, pemberdayaan dan pembinaan pasar tradisional. Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, mau- pun pemerintah daerah. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesio- nal.127 Pembinaan pasar tradisional dengan melakukan penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana mau- pun prasarana pasar.128 A D A N Permendag No. 53 Tahun 2008 melarang setiap pelaku usaha me- lakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di mana pe- nilaian dan penyelesaian pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat baik antara sesama pemasok atau sesama toko modern maupun antara pemasok dengan toko modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).129 E R P 2) Analisis Terhadap Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Permendag Nomor 53 Tahun 2008 memperjelas dan memperinci pengaturan Toko Modern dan Pasar Tradisional yang terdapat pada Per- pres No. 112 Tahun 2007. Adapun hal yang diatur secara lebih perinci pada Permendag No. 53 Tahun 2008 adalah menyangkut persyaratan perizinan dan jarak, kemitraan usaha, luas lantai, pemberdayaan dan pembinaan pasar tradisional serta memasukkan klausula tentang larang- an praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Komisi Peng- awas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai penilainya. Pengaturan Toko Modern dan Pasar Tradisional belum optimal men- 126 Pasal 8 (1) dan (2) Permendag No. 53 Tahun 2008. 127 Pasal 17 ayat (1) dan (2) Permendag No. 53 Tahun 2008. 128 Pasal 19 Permendag No. 53 Tahun 2008. 129 Pasal 25 Permendag No. 53 Tahun 2008. 179
180 jaga keberadaan pasar tradisional. Hal ini dapat dianalisis dari beberapa klausula Permendag No. 53 Tahun 2008, sebagai berikut: Pertama, persyaratan analisis dampak sosial sebagai salah satu per- syaratan perizinan tidak berlaku bagi toko modern jenis minimarket. Per- syaratan analisis dampak sosial sebagai salah satu syarat perizinan ada- lah langkah maju untuk memproteksi dampak pendirian toko modern terhadap pasar tradisional yang berada di sekitarnya. Namun Permendag No. 53 Tahun 2008 menyebutkan bahwa persyaratan analisis dampak sosial tidak berlaku bagi toko modern jenis minimarket. Pengecualian ke- berlakuan persyaratan analisis dampak sosial bagi toko modern jenis mi- nimarket dapat menyebabkan keberadaan pasar tradisional yang berada di sekitarnya menjadi terancam. Sebab toko modern jenis minimarket da- pat berdiri tanpa harus memperhatikan dampaknya terhadap keberadaan pasar tradisional yang berada di sekitarnya. A Kedua, Permendag Nomor 53 Tahun 2008 memberikan otoritas pe- ngelolaan pasar tradisional kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, mau- pun pemerintah daerah. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terha- dap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen pro- fesional. Adapun yang menjadi persoalan adalah pemberikan otoritas pengelolaan pasar kepada pihak swasta tanpa membuat aturan di bawah pengendalian negara. D A N E R P Pemberian kewenangan pengelolaan pasar kepada pihak swasta da- pat memberi celah tereduksi bahkan kehilangan otoritas negara terhadap pasar. Padahal pasar adalah institusi ekonomi yang menjadi tempat ha- jat hidup orang banyak. Oleh karena itu, negara adalah otoritas tunggal pengelolaan pasar secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian otoritas kepada pihak swasta dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama atau dalam rangka membantu perekonomian nasional, namun pengatur- an pemberian otoritas kepada swasta harus dapat dipastikan dalam kon- trol negara. Ketiga, keberadaan merek dan produsen dalam negeri. Permendag No. 53 Tahun 2008 mengatur bentuk kerja sama pemasaran dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet
dari toko modern.130 Berdasarkan ketentuan kerja sama di atas menunjukkan bahwa ke- beradaan merek produksi Indonesia belum dilindungi secara baik. Peng- gunaan merek dalam negeri bergantung kepada hasil kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya merek yang banyak digunakan adalah merek yang dibuat toko modern. c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 dan Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern 1) Pengaturan Pasar pada Pereturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 dan Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern A Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 diundangkan pada tang- gal 12 Desember 2013 dan mulai berlaku enam bulan sejak tanggal di- undangkan yakni tanggal 12 Juni 2014. Terdapat beberapa perubahan pengaturan pasar dari Permendag No. 53 Tahun 2008 kepada Permendag No. 70 Tahun 2013. A D N E R P Secara umum Permendag No. 70 Tahun 2013 adalah memperkuat produk dalam negeri. Paling tidak terdapat empat (4) pasal yang mem- perkuat penggunaan produk dalam negeri dalam hubungan dengan toko modern pada Permendag No. 70 Tahun 2013. Pertama, pembatasan produk penjualan toko modern. Penjualan barang pendukung usaha utama bagi toko modern dibatasi paling ba- nyak sepuluh persen (10 %) Dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerainya. Hal ini terdapat pada Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi: "Toko modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama pa- ling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di oulet/gerai toko modern".131 Kedua, pembatasan penggunaan merek toko modern. Toko modern yang memasarkan barang dengan merek sendiri (private label/house brand) dibatasi hanya 15 persen dari keseluruhan jumlah barang dagang- an (stock keeping unit). Pasal 21 ayat (2) berbunyi: "Toko modern hanya 130 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendag 53 Tahun 2008. 131 Pasal 8 ayat (1) Permendag No. 70 Tahun 2013. 181
182 dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima be- las persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stock keeping unit) yang dijual di dalam oulet/gerai toko modern.132 Ketiga, penguatan produk dalam dalam negeri. Pusat Perbelanjaan dan toko modern wajib untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit delapan puluh persen (80%) dari jumlah ba- rang yang diperdagangkan. Pasal 22 ayat (1) mengatakan "Pusat perbe- lanjaan dan toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.133 Keempat, larangan pemaksaan merek. Penggunaan produk dalam ne- geri dipertegas dengan melarang toko modern untuk memaksa produsen UMKM menggunakan merek toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri. Pasal 33 ayat (3) berbunyi "Toko modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan pro- duksinya di dalam toko modern untuk menggunakan merk toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri.134 A D A Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Adapun perubahan pengaturan yang terdapat pada Permendag 56/M-DAG/2014 yaitu ten- tang pengecualian bagi toko modern yang berkategori stand alone brand atau toko khusus (speciality store) yakni barang yang didagangkan me- merlukan keseragaman produksi dan bersumber dari kesatuan jaringan pemasaran global. Kedua, barang dagangan merupakan produk premium dan belum memiliki basis produksi di Indonesia. Ketiga, produk yang dijajakan berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan wajib menyediakan 80% produksi dalam negeri hanya bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri. Dengan demikian fungsi forum komunikasi sebagai pemberi rekomendasi pengecualian aturan 80% wa- jib produk lokal kepada menteri ditiadakan. N E R P 132 Pasal 21 ayat (2) Permendag No. 70 Tahun 2013. 133 Sedangkan Pasal 22 ayat (1) Permendag No. 70 Tahun 2013. 134 Pasal 33 ayat (3) Permendag No. 70 Tahun 2013.
2) Analisis Terhadap Pemendag No. 70 Tahun 2013 dan Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Pembatasan produk dan merek toko modern beredar di pasar In- donesia menunjukkan pengaturan pasar di Indonesia telah melindungi produk dalam negeri. Pembatasan produk dan merek luar negeri bertuju- an memproteksi pasar Indonesia yang dominasi oleh produk dan merek asing. Dominasi produk asing dan merk asing disebabkan sikap konsu- merisme masyarakat secara umum dan sikap pengambil kebijakan yang memberikan kesempatan luas bagi beredarnya produk asing. Kebijakan pengetatan bagi produk dan merek asing adalah langkah awal untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Keberpihakan peme- rintah hendaknya tidak hanya menjadikan produk dalam negeri adalah berkuasa di negeri sendiri tetapi juga menjadikan pelaku usahanya seka- ligus. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang optimal dalam beberapa hal. A D A Pertama, kebijakan ritel yang diharapkan tidak hanya pembatasan produk dan merek asing namun juga pelaku usaha asing melalui penge- tatan perizinan. Nikhilesh Dholakia, Ruby Roy Dholakia dan Atish Chat- topadhyay dalam tulisannya India's Emerging Ritel Systems: Coexistence of Tradition and Modernity menyebutkan bahwa pelaku usaha yang mengua- sai pasar India adalah masyarakat pribumi dan produk asing boleh masuk ke India tetapi melalui toko-toko yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.135 N E R P Kedua, penguatan perbedaan jenis produk. Untuk menciptakan di- ferensiasi produk Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 melarang minimarket menjual barang produk segar dalam bentuk curah Pasal 33 ayat (1). Pengaturan diferensiasi produk hanyalah tambahan dari peng- aturan sebelumnya dengan membagi pasar minimarket, supermarket, dan hypermarket pada barang konsumsi terutama produk makanan, kebutuh- an hidup sehari-hari, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Adapun de- partment store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. Perkulakan menjual secara grosir ba- rang konsumsi. 135 Nikhilesh Dholakia, Ruby Roy Dholakia, and Atish Chattopadhyay, India's Emerging Ritel Systems: Coexistence of Tradition and Modernity, Journal of Macromarketing, journalsPermissions.nav, 2012, hlm. 256. 183
184 Diferensiasi produk merupakan salah satu cara untuk mengatur ke- seimbangan toko modern dan pasar tradisional. Namun, pengaturan di- ferensiasi produk belum dilakukan secara komprehensif. Larangan mi- nimarket untuk menjual barang produk segar dalam bentuk curah pada Permendag ini hanyalah pembeda satu dari sekian ratus produk. Padahal, pasar tradisional juga menjual barang konsumsi, kebutuhan hidup sehari- hari, sandang dan perlengkapannya, dan kebutuhan rumah tangga lain- nya, sebagaimana toko minimarket dan toko modern lainnya. Ketiga, revitalisasi pasar tradisional. Permendag No. 70/M-DAG/ PER/12/2013 melakukan penguatan pada Pasal 34 yang menyatakan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan ter- hadap pengelolaan pasar tradisional dengan melakukan peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional, penerapan manajemen pengelo- laan yang profesional, penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan memfasilitasi proses pembiayaan kepa- da para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha. A D A Keempat, nomenklatur pengaturan sistem pasokan barang. Pengatur- an pasar tradisional dan pasar modern baik pada tingkat pusat (Perp- res No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) maupun Perda Pasar Daerah masih mencampuradukkan antara penataan pasar modern dan pasar tradisional dengan sistem pasokan barang oleh produ- sen tradisional dengan Pasar modern. Walaupun berkaitan, kedua jenis kerja sama tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pengaturan kerja sama antara pasar tradisional dan pasar modern adalah kerja sama dua jenis pasar yang berbeda untuk menciptakan sinerjisitas, keharmonisan dan saling menguntungkan. Sedangkan hubungan antara pemasok dan pasar modern adalah hubungan antara produsen pada satu sisi dengan peritel pada sisi lain. Pemasok tidak hanya menjual produksi kepada pasar mo- dern tetapi juga melakukan pasokan kepada pasar tradisional. Nomen- klatur penataan pasar modern/toko modern dan pasar tradisional kurang tepat memasukkan hubungan pemasok dengan pasar ritel. N E R P Ketidaksesuaian nomenklatur hubungan pemasok dan pasar ritel da- lam dilihat dalam beberapa aspek lainnya. Pertama, baik Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 serta sebagian besar Perda Pasar Daerah yang tidak mencan- tumkan jenis-jenis pasar yang menjadi rangkaian pasar dari hulu hingga hilir atau sistem supply-chain. Alur produk atau barang hanya terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah yang telah membuat jenis pasar da-
lam rangkaian produksi, distribusi dan ritel (supply-chain) dalam materi aturan yang juga masih sangat terbatas, belum diatur secara komprehen- sif. Kedua, pengaturan pemasok dan peritel tidak hanya berkaitan de- ngan pasar modern yang telah diatur oleh Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 serta sebagian besar Perda Pasar Da- erah, tetapi juga satu rangkaian yang menyangkut alur produksi ke dari producsn ke pasar ritel. Ketiga, sebagai satu rangkaian sistem pasok, maka pengaturan juga berkaitan dengan pemasok yang berasal dari luar negeri (produk impor). Sebagaimana diketahui bahwa sebagian produk yang dipasarkan di Toko Modern berasal dari luar negeri. Pengaturan hubungan pemasok dan pa- sar ritel akan melibatkan banyak pihak, jenis barang dan tingkatan pasar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengaturan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Pengaturan yang bersifat parsial akan mengha- silkan sistem pasok barang yang dapat membuat celah untuk terjadinya spekulasi dan permain harga oleh para pelaku pada rangkaian sistem pasok. A D A N Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pa- sar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dapat dijabarkan menjadi lima hal. Pertama, pengeculian kewajiban pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menjual 80% produk dalam negeri bagi toko yang menyewa.136 Sebelumnya, Permendag Nomor. 70 Tahun 2013 me- wajibkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyediakan barang da- gangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.137 Adapun dalam ketentuan Permendag No. 56 Tahun 2014, menyebutkan ketentuan tersebut hanya bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri sedangkan toko modern yang penyewa tidak wajib mengikuti peraturan tersebut. Kedua, pengeculian kewajiban pusat perbelanjaan dan toko modern untuk men- jual 80% produk dalam negeri bagi toko yang menjual produk premium brand sebab industri pendukung produk tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Ketiga, pengeculian kewajiban pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menjual 80% produk dalam negeri bagi toko yang menjual produk yang diproduksi memang diperuntukkan bagi warga negera tertentu yang tinggal di Indonesia. Keempat, keberadaan forum E R P 136 Lihat Pasal 22 dan Pasal 41 Permendag No. 56 Tahun 2014. 137 Pada Pasal 22 ayat (1) Permendag No. 70 tahun 2013. 185
186 komunikasi. Permendag 56/M-DAG/2014 menegasikan keberadaan fo- rum komunikasi sebagai forum pertimbangan dalam memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri yang kurang dari 80 persen. Kelima, ketentuan tentang tidak berlaku surut bagi pelaku usaha yang telah memiliki lebih dari 150 gerai. Oleh karena itu, pelaku usaha yang terlanjur melampaui kepemilikan 150 gerai saat aturan belum di- buat tidak harus melakukan penyesuaian sebagaimana yang diatur pada Permendag No. 70 Tahun 2013. Perubahan aturan dari Permendag No. 70 Tahun 2013 menjadi Pe- mendag No. 56 Tahun 2014 menunjukkan beberapa hal. Pertama, revisi pengaturan pasar oleh Permendag 56/M-DAG/2014 belum tepat pada waktunya sebab keberlakukan Permendag No. 70 Tahun 2013 belum berjalan lama sehingga belum tepat untuk melakukan evaluasi atas efek- tivitas suatu produk peraturan perundang-undangan.138 Pemerintah se- yogianya memberikan ruang gerak yang cukup waktu bagi pelaku usaha kecil untuk membenahi faktor-faktor produksi dalam rangka memenuhi permintaan toko modern akan produk dalam negeri. A D A Perubahan ketentuan yang terdapat pada Permendag No. 56 Tahun 2014 menunjukkan pemerintah tidak memberikan ruang gerak atau ke- sempatan produksi dalam negeri untuk mengisi produk-produk digerai toko modern. Padahal, keberlakukan ketentuan dengan mengisi 80 per- sen dengan produk dalam negeri diberikan waktu transisi yang cukup panjang. Seyogianya dengan keberlakuan Permendag No. 70 Tahun 2013 dapat memberikan peluang adan motivasi yang kuat (fath al-zariah) bagi pelaku usaha UKM untuk menciptakan produk yang dapat dipasarkan di toko modern. N E R P Selain itu, Permendag No. 56 Tahun 2014 telah menghilangkan asas hukum pasar yang berdasarkan asas kekeluargaan (asas al-ukhuwwah) dengan keberadaan forum komunikasi yang telah disepakati dalam Per- mendag No. 70 Tahun 2013. Pembentukan forum komunikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan dan keterbukaan untuk memperoleh ke- baikan bersama di pasar. Oleh karena itu, keberadaan forum komunikasi hendaknya dipertahankan dalam rangka mencari kesepakatan dan keba- ikan bersama antar pihak-pihak yang berada di pasar. 138 Permendag No. 70 Tahun 2013 berlaku sejak Juni 2013, namun pada bulan September telah dilakukan revisi.
5. Peraturan-peraturan Pasar Daerah tentang Pengaturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia tidak mempunyai re- gulasi tentang pengaturan pasar modern dan pasar tradisional. Pemerin- tah daerah memberikan kebebasan pendirian pasar modern tanpa syarat kerja sama dan memperhatian pasar tradisional yang berada di sekitar- nya. Perda Pasar yang mengatur secara khusus relasi pasar modern dan Pasar Tradisional sebanyak tujuh persen dari 545 Pemerintah Daerah di Indonesia. Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional hanya diatur oleh tiga puluh tujuh (37) daerah dari tiga puluh empat (34) Provinsi, empat ratus empat belas (414) kabupaten dan sembilan puluh tujuh (97) kota di Indonesia. Perda yang Mempunyai Peraturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional 93% P R E N A A Daerah yang Mempunyai Peraturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional 7% diagram 4.1. daerah yang Mempunyai Peraturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Tiga (3) Peraturan Daerah setingkat Provinsi, 11 Peraturan Daerah setingkat Kota, dan 23 Peraturan Daerah setingkat Kabupaten. Secara sederhana jika ibukota provinsi adalah reprentasi kota terbesar di ma- sing-masing provinsi, hanya lima ibukota Provinsi yang memiliki Perda Pasar Tradisional yaitu Kota Jakarta, Ibukota Provinsi Bali (Kota Den- pasar), Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin), Ibuko- ta Sulawesi Selatan (Kota Makassar), Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung). 187
188 Tabel. 4.2. Provinsi yang Memiliki Peraturan daerah Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional No. Nomor & Nama Daerah Nama Perda 01. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2011 Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 02. Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pasar yakni Perda No. 2 Tahun 2002 Perpasaran Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 03. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur Tabel 4.3. kota yang Memiliki Peraturan daerah Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional No Nomor & Nama Daerah 01. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2009 02. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2009 03. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 04. Peraturan Walikota Denpasar No. 9 Tahun 2009 R P 05. Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6 Tahun 2011 E Nama Perda A Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern D Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah A N Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 06. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2009 Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern 07. Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 No. 5 Tahun 2011 Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 08. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 09. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 10 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 09. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 10 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern
Tabel 4.4. kabupaten yang memiliki Peraturan Daerah Penataan Pasar modern dan Pasar Tradisional No. Nomor & Nama Daerah Nama Perda 01. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 02. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 22 Tahun 2011 Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kendal 03. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 5 Tahun 2011 Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 04. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 tahun 2011 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 05. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 06. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011 07. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 08. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2010 09. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2011 R P 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 E Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern A D Pedoman Penyelenggaraan Waralaba,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern A N Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012 Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern Dengan Usaha Kecil 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2012 Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 tahun 2012 Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 189
190 No. Nomor & Nama Daerah Nama Perda 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 5 Tahun 2013 Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan pasar modern 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pedagang Kecil 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 tahun 2010 Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern Berdasarkan data dtersebut bahwa pendirian pasar modern dapat secara bebas berdiri sebab sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki peraturan mengenai pengaturan pasar modern dan pasar tradi- cional. Pengaturan perizinan pasar modern dengan mempertimbangkan pasar tradisional belum dilakukan sebagian besar daerah di Indonesia. Ketiadaan aturan pasar pada sebagian besar daerah Indonesia menun- jukkan telah terjadi liberalisasi (kebebasan) pendirian pasar. Pemerintah memberikan kebebasan dengan pemberian izin kepada ritel modern baik yang dikelola pengusaha dalam negeri maupun luar negeri dengan tanpa melihat keberadaan pasar tradisional. A D A N E R Terdapat beberapa daerah yang telah melakukan perlindungan usaha kecil sejak lama. Pemerintah daerah DKI Jakarta misalnya telah melaku- kan perlindungan usaha kecil melalui Perda Nomor 2 Tahun 2002 sampai Instruksi Gubernur Tahun 2006 tentang Penundaan Perijinan Minimarket di wilayah DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa "semakin berkem- bangnya kegiatan usaha minimarket sampai ke wilayah pemukiman akan menimbulkan dampak terhadap persaingan usaha yang tidak sehat". Un- tuk mengantisipasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat terse- but, Gubernur membatasi kegiatan usaha minimarket dengan penundaan proses perijinan yang terkait dengan penyelenggaraan minimarket.139 P Selain sebagian besar daerah belum mengatur pasar modern dan tra- disional, daerah-daerah yang telah mempunyai Perda Pasar Daerah Pasar Moden dan Tradisional juga belum lengkap mengatur tentang berbagai hal: Pertama, pengertian pasar modern. Beberapa Perda Pasar Daerah mendefinisikan toko modern pada aspek pengelolaan secara modern dan 139 Anna Maria Tri Anggraini, The Role of SMEs in the Economic Development of Indonesia: A Study of Competition Law and Policy in the Field of Ritel Industry, loct. cit.
mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.140 Beberapa Perda Daerah lain mengklasifikasikan Toko Modern kepada Toko Modern Kecil dengan kriteria memiliki kekayaan tertentu.141 Beberapa aspek dalam pengertian toko modern pada Perda Pasar Daerah di atas memerlukan pembatasan Toko Modern secara lebih kom- prehensif. Frase manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti tidak terdapat pada peng- ertian Toko Modern pada peraturan di atasnya (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008).142 Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengertian toko modern dalam pengaturan pasar di Indonesia sehingga pengaturan Toko Modern dapat diatur secara menyeluruh tanpa memerlukan penafsiran lain. A Kedua, kriteria pedagang kecil dan besar. Beberapa Perda Pasar Da- erah membagi jenis dan klasifikasi pedagang secara berbeda. Beberapa Perda Pasar Daerah membedakan jenis pedagang menjadi dua jenis yakni pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar didefinisikan seba- gai perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjukkannya untuk menjalan- kan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang yang memiliki aset di atas dua ratus juta dan/atau volume omzet di atas 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir. Sedangkan Pedagang kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang memiliki aset mak- simal dua ratus juta dan/atau volume omset maksimal 1 (satu) milyar se- tahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.143 Adapun beberapa Perda Pasar Daerah lain membedakan jenis pe- dagang menjadi pedagang kecil, menengah dan besar. Pedagang Kecil D A N E R P 140 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf 7 Perda Pasar Kota Banjarmasin. Lihat juga Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11 Perda Pasar Kota Makassar. 141 Kekayaan bersih Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 seluruhnya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria toko modern menengah yang memiliki kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Toko modern besar yang memiliki kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp10.000.000.000,00. Pasal 4 Pasar Kota Makassar. 142 Peraturan Pasar pada tingkat pusat yakni Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 serta beberapa daerah lainnya mendefinisikan toko modern dalam tiga hal yakni sistem pelayanan, jenis barang dan bentuk toko modern yang terdiri dari minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Lihat Pasal Pasal 1 angka 5 Permendag No. 53 Tahun 2008. 143 Pasal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 19 dan 20 Perda Pasar Kota Bandung. 191
192 adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perda- gangan yang memiliki aset maksimal 200 juta di luar tanah dan bangun- an. Pedagang Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal di setor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas 200 sampai 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan pedagang besar adalah perusahaan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.144 Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 UU Nomor. 20 Tahun 2008 dengan kriteria usaha kecil sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih Dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau A D b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah. c. Usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberi- kan pengecualian sesuai dengan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999. A N E Kriteria pedagang kecil, menengah dan besar sebagaimana yang di- maksud oleh Perda Pasar Daerah berbeda dengan kriteria usaha kecil pada UU Np. 20 Tahun 2008. Oleh karena itu, perbedaan kriteria dan jenis peda- gang besar dan kecil seyogianya disinkronisasi sebab berkaitan dengan pe- nerapan pengecualian UU No. 5 Tahun 1999. Penguatan pasar tradisional harus dilakukan dengan sinkronisasi kriteria pedagang kecil dan pedagang besar dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah dan pengecualian yang terdapat pada Pasal 50 huruf h UU No.5/1999. R P Ketiga, pengaturan izin. Pengaturan perizinan pendirian pasar mo- dern bagi daerah yang telah mempunyai Perda Pasar Tradisional belum optimal dan seragam. Beberapa Perda Pasar Daerah telah mengatur per- syaratan pemberian izin secara ketat bagi pelaku usaha yang ingin men- dirikan pasar modern. Namun pada Perda Pasar Daerah lainnya aturan perizinan masih kelihatan lemah. Hal ini menunjukkan terdapat perbeda- an kebijakan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa Perda Pasar Daerah tidak memasukkan analisis sosial eko- nomi menjadi persyaratan dalam perizinan. Di antara aturan yang kuat 144 Pasal 1 angka 19, 20, 21 Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat juga Pasal 1 angka 25, 26 dan 27 Perda Pasar Kabupaten Kendal.
persyaratan studi kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah dengan klausula bahwa persyaratan analisis sosial adalah dokumen pelengkap, namun tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain Minimarket.145 Studi kondisi sosial dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.146 Pada beberapa Perda Pasar Daerah lain juga memuat persyaratan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern dengan membuat berita acara sosialisasi kepada war- ga/masyarakat dalam radius paling sedikit 100m dari lokasi pendirian bagi permohonan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern serta memeroleh tanda tangan persetujuan dan kartu tanda penduduk warga dalam radius paling sedikit seratus meter dari lokasi pendirian.147 Persyaratan lain adalah peraturan daerah yang mengarahkan pen- dirian pasar modern ke pinggir kota sehingga pasar modern diharapkan memberikan kemanfaatan seperti potensi wilayah semakin terbuka. Da- lam hal pencantuman klausula tentang syarat perizinan pendirian pa- sar modern dengan harus menjamin keberadaan pasar tradisional dari dampak negatif kehadiran pasar modern adalah kemajuan besar dalam pengaturan pasar bersama. A D A N E R c. Perkara koMIsI PenGawas PersaInGan usaha (kPPu) yanG P TerkaIT Pasar Modern dan TradIsIonaL 1. Putusan Nomor 03/KPPU-L/2000 Putusan Nomor 03/KPPU-L/2000 adalah perkara PT Indomarco Prismatama yang biasa disebut dengan Perkara Indomaret. Perkara Indo- maret berasal dari laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM)148 yang melakukan penelitian di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) tentang dampak toko modern Indomaret terhadap pengu- saha kecil di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pengusaha kecil merasakan dampak terhadap penghasilan atau omzet penjualan yang menurun drastis, bahkan banyak usaha kecil tidak dapat berjualan lagi karena kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan toko swalayan Indomaret. 145 Pasal 7 ayat (6) Perda Pasar Kota Makassar. 146 Lihat Permendag No. 53 Tahun 2008. Lihat juga Pasal 7 ayat (2) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan. Lihat juga Pasal 3 Perda Pasar Kendal. 147 Pasal 25 Perda Pasar Kabupaten Kendal khusus huruf (f ) dan (g). 148 Dalam putusan ini disebut sebagai saksi pelapor. 193
194 Keberadaan Indomaret berdampak merugikan serta membuat kere- sahan sosial bagi pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Indomaret di- indikasikan tidak mengindahkan asas dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999. Adapun yang dimaksud dengan keresahan sosial adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil yang menim- bulkan gangguan keseimbangan yang berpotensi menurunkan kesejahte- raan pelaku usaha kecil di samping hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang berasaskan ke- pentingan secara terpadu.149 Beberapa hal yang membuat Indomaret lebih diminati oleh konsu- men dan memiliki kelebihan adalah seperti adanya program diskon,150 kemampuan keuangan, kemampuan mendapatkan pasokan langsung dari PT Indomarco Adi Prima khusus dengan jalur distribusi. Harga pro- duk-produk Indofood lebih murah dibandingkan dengan harga di wa- rung-warung kecil di sekitarnya. Selain itu, kelebihan Indomaret adalah memiliki ketersediaan tempat dan barang, manajemen perusahaan seper- ti pembukuan yang akurat dan sebagainya.151 A D A Dalam perkara Indomaret, KPPU menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Indomaret mempunyai posisi dominan sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999. Indomaret tidak mengua- sai pangsa pasar 50% atau lebih pada satu jenis barang atau jasa tertentu atau melakukan secara bersama-sama dengan satu atau dua pelaku usa- ha lain yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.152 Bahwa fakta Indomaret adalah pelaku usaha dalam N E R P 149 Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Komisi membentuk Tim Pemeriksa Pendahuluan dari tanggal 10 November sampai 22 Desember 2000, Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti-bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Indomaret atas Pasal 15, Pasal 22, dan. Pasal 25, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, Indomaret diindika- sikan tidak mengindahkan asas dan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. 150 Program discount berupa Super Hemat yang dilakukan setiap dua mingguan dalam setiap bulan. 151 Penelitian tim penyelidik terhadap sejumlah warung-warung kecil yang berjarak sampai dengan 300 meter dari Toko Swalayan Indomaret, di sekitar 20 Toko Swalayan Indomaret di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. 152 Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Ayat (1) "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan sya- rat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Ayat (2): "Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
bidang eceran yang berada di wilayah Jabodetabek yang bila ditinjau dari segi jumlah usaha dan volume penjualan berada posisi lebih tinggi dari pengecer lainnya, namun, Indomaret bukan satu satunya perusaha- an pengecer yang mempunyai kemampuan keuangan lebih tinggi diban- dingkan dengan perusahaan pengecer kecil yang lain. Terdapat beberapa perusahaan pengecer lainnya yang juga mempunyai kemampuan keu- angan yang tinggi dibanding pengecer kecil lainnya. Adapun dari segi akses pada pasokan atau penjualan serta kemam- puan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa ter- tentu, Indomaret lebih baik dari pengecer kecil, tetapi Indomaret bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki akses seperti itu. Meskipun pang- sa pasar Indomaret disebagian pasar tertentu adalah dominan, namun di pasar bersangkutan tertentu lainnya tidak demikian. Dalam putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa Indomaret dalam mengembangkan kegiatan usahanya tidak mengindahkan asas de- mokrasi ekonomi dan tidak memperhatikan keseimbangan antara kepen- tingan Indomaret dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Indomaret te- lah melakukan praktik pemasaran produk-produk tertentu dengan harga diskon superhemat untuk 40 item produk setiap bulan dalam jangka wak- tu dua mingguan, membuka waktu pelayanan lebih awal, perizinan-per- izinan tempat usaha dan peruntukan lokasi yang kurang tepat. Berdasar- kan fakta-fakta di atas Majlis Komisi menyatakan bahwa Indomaret tidak sungguh-sungguh menjalankan Pasal 2 dan Pasal 3 yang merupakan asas dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999153 sehingga menimbulkan keresahan dan mengganggu keberadaan warung kecil di sekitarnya, mengganggu keseimbangan kepentingan umum di mana berpotensi menimbulkan pe- nurunan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan meningkatkan pengang- guran yang lebih besar. A D A N E R P Majelis komisi memerintahkan kepada Indomaret untuk menghenti- kan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung de- ngan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaing- an antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Selain itu, dalam mengembangkan usaha, Indomaret diminta untuk menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu." 153 Pasal 2 bahwa setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya perlu memperha- tikan keseimbangan umum dengan memberi kesempatan kepada pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya sebagai pesaing atau yang berpotensi sebagai pesaing agar dapat berkembang secara wajar. Adapun dalam Pasal 3 juga dinyatakan tentang perlunya untuk menjaga kepentingan umum dan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. 195
196 melibatkan masyarakat setempat di antaranya dengan memperbesar por- si kegiatan waralaba. Majelis Komisi merekomendasikan kepada pemerintah, untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan lang- kah-langkah kebijakan yang tidak hanya terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar. Majelis Komisis juga merekomendasikan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya prak- tik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur verti- kal termasuk dugaan praktik diskriminasi harga dan perjanjian tertutup. A 2. Putusan Nomor 02/K PPU-L/2005 D A Putusan Nomor 02/KPPU-L/2005 adalah tentang penerapan persya- ratan dagang (trading term) yang dilakukan oleh PT Carrefour Indone- sia154 (selanjutnya disingkat dengan PT CI) kepada perusahaan-perusa- haan pemasok (supplier). Hubungan dagang antara PT CI dan pemasok adalah melalui perjanjian dagang pemasokan barang yang disertai de- ngan syarat-syarat perdagangan (trading terms) seperti listing fee minus margin dan sebagainya.155 N E R P Minus margin adalah selisih harga antara penjualan di satu ritel de- ngan ritel lainnya yang harganya lebih murah. Minus margin bertujuan agar pemasok memberikan harga jual yang sama kepada seluruh peritel modern. Apabila ditemukan harga jual pesaing lebih murah dibanding- kan dengan harga jual digerai untuk produk yang sama dari PT CI, maka PT CI mempermasalahkan meskipun di gerai pesaing PT CI pada saat itu sedang ada program promosi atau pesaing PT CI membeli barang lebih banyak sehingga mendapatkan diskon yang lebih besar. Jika persyaratan tersebut dilanggar, PT CI akan memberikan peringatan, mempermasa- 154 PT CI merupakan perusahaan ritel yang memiliki kegiatan usaha di antaranya perda- gangan umum seperti toko serba ada, supermarket, hypermarket dan pendirian gedung untuk digunakan sebagai tempat usaha. PT CI didirikan sebagai PT Contimas Utama Indonesia (CUI) pada tahun 1995. Pada tanggal 23 Desember 2003, PT Cartisa Property Indonesia, PT Carti Satria Swalayan dan CUI bergabung menjadi satu perusahaan dengan nama PT CI. 155 Listing fee adalah biaya untuk melakukan registrasi produk baru ke dalam sistem yang ada dan untuk program di komputer (bar code) serta untuk biaya rearrange produk-produk yang sudah ada sebelumnya.
lahkan dan juga memotong langsung invoice pemasok secara sepihak.156 Hubungan dagang antara pemasok dan peritel dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisi syarat-syarat perdagangan (trading terms) yakni intensitas pembelian, jenis produk yang dibeli, perjanjian pem- bayaran, proses pengantaran/distribusi, perjanjian untuk mendapatkan pertumbuhan bisnis bersama yang saling menguntungkan, seperti Indo- maret yang memiliki banyak toko. Adapun format perjanjian untuk pasar tradisional dibuat oleh pemasok, sedangkan untuk pasar modern dibuat oleh peritel pasar modern.157 Persyaratan minus margin adalah cara PT CI untuk melarang fasilitas diskon yang lebih besar kepada pesaing. PT CI dalam kegiatan promosi juga melakukan penjualan dengan harga lebih murah dari harga yang di- berikan perusahaan ATK sebagai pemasok sehingga dapat merusak harga produk di pasaran. Hal ini terjadi disebabkan PT CI memiliki bargaining position yang kuat sebab PT CI mengetahui apa yang diinginkan oleh kon- sumen sehingga para pemasok sangat tergantung kepadanya. A D A Perkara 02/KPPU-L/2005 tentang persyaratan perdagangan (trading term) PT CI terhadap pemasok (supplier) tidak berhubungan secara lang- sung terhadap keberadaan pasar tradisional. Perkara 02/KPPU-L/2005 pada dasarnya adalah persaingan antara perusahaan ritel yang setara (equal playing field) yakni antara PT CI dengan perusahaan ritel lainnya N E R P 156 Terdapat empat belas anggota Asosiasi Pengusaha Kosmetik yang dipotong invoice secara sepihak oleh PT CI. 157 Beberapa contoh penerapan minus margin oleh PT CI, misalnya perusahaan makanan kaleng pernah melakukan transaksi dengan PT CI sebelum melalui distributor dengan me- muat sejumlah persyaratan perdagangan. Persyaratan perdagangan yang diterapkan oleh PT CI semakin banyak dan rumit, Sebelumnya, syarat-syarat perdagangan (trading terms) hanya terkait dengan regular discount, permintaan kredit, term of payment, additional discount (jika melakukan promosi) dan (promotion in store). Setiap tahun PT CI membuat persyaratan perdagangan (trading term) semakin memberatkan seperti dengan kenaikan fix rebate, conditional rebate, common assortment fee, promotion fund, minus margin, penalty (late delivery dikenakan per gerai), anniversary discount (diminta sebagai regular discount), listing fee (biayanya naik setiap tahun) dan grand opening fee (termasuk biaya ucapan selamat). Listing fee untuk pembukaan gerai baru dikenakan untuk produk yang sudah ada di mana besarannya berbeda di tiap wilayah. Perusahaan ATK membuat kontrak dagang dengan PT CI dengan asyarat-syarat perda- gangan (trading terms) yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Hal-hal yang diatur dalam syarat-syarat perdagangan (trading terms) adalah listing fee, fixed rebate, conditional fee, opening fee, common assortment fee, free goods dan promotion budget. Dalam ketentuan persyaratan listing fee dalam trading terms dengan PT CI, perusahaan ATK harus membayar biaya pendaftaran atas setiap item produk yang dipasok sebesar Rp20.000,- per item per gerai serta diatur mengenai persyaratan minus margin yang me- rupakan sanksi yang dikenakan oleh PTCI apabila menemukan selisih harga lebih murah di pesaing PT CI. Jika perusahaan ATK tidak mengikuti keinginan PT CI, maka Purchase Order tidak dibuka atau langsung memotong pembayaran berikutnya atau menahan surat jalan pada pengiriman berikutnya dan hal ini juga diikuti oleh hypermarket lainnya. 197
198 seperti Giant, Hypermart dan lainnya. Namun demikian, perkara 02/ KPPU-L/2005 berhubungan tidak langsung terhadap keberadaan pasar tradisional setidaknya berdasarkan dua (2) alasan yakni: Pertama, penerapan persyaratan perdagangan (trading term) minus margin membuat toko modern (dalam hal ini PT CI) memperoleh paso- kan barang dengan harga yang lebih murah dari pemasok (supplier) dari peritel lain. Pengenaan persyaratan perdagangan (trading term) disebab- kan perusahaan pemasok sangat tergantung kepada PT CI yang memi- liki konsumen pada kalangan menengah ke atas, lokasi yang strategis di Jabodetabek dan faktor lainnya. Dengan memperoleh pasokan barang yang lebih murah dari pemasok membuat PT CI dapat menawarkan pro- duk dengan harga yang lebih murah dari pada pasar tradisional. Dengan demikian, larangan penerapan persyaratan perdagangan (trading term) dalam putusan KPPU berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Kedua, Putusan 02/KPPU-L/2005 yang melarang penerapan per- syaratan perdagangan (trading term) minus margin kepada PT CI adalah putusan yang memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha (dalam hal ini supplier) kecil. Putusan 02/KPPU-L/2005 dapat dikategorikan sebagai putusan progresif sebab telah mengutamakan tercapainya keadilan wa- laupun bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan. Adapun prinsip persaingan yang dilanggar oleh KPPU dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha kecil adalah prinsip nondiskriminasi. Dalam hal ini Putusan KPPU memberikan keistimewaan kepada pelaku usaha kecil dan memberikan diskriminasi kepada pelaku usaha besar (PT CI). Dengan demikian putusan 02/KPPU-L/2005 memenuhi prinsip keadilan dalam (al-'adâlah al-tafâwut) menu- rut Sayyid Qutb.158 Prinisip nondiskriminasi adalah prinsip umum untuk menegakkan keadilan namun dalam hal terjadinya ketidakseimbangan antara pelaku usaha maka prinsip keadilan harus mengacu pada keadilan bagi pelaku usaha posisi yang lemah. A D A N E R P Penerapan persyaratan perdagangan bertentangan dengan prinsip hukum pasar Islam yakni prinsip ta'alluq yakni perjanjian bersyarat. Prin- sip hukum ekonomi Islam setiap pelaku usaha bebas untuk menentukan transaksi atau perjanjian. Perjanjian dengan persyaratan tidak diperbo- lehkan jika penjual berpegang pada syaratnya sebab perjanjian semacam ini sama dengan perjanjian dengan paksaan, di mana seseorang boleh melakukan transaksi bisnis jika sepakat untuk melakukan sesuatu. Dalam 158 Sayyid Quthb, Al-'Ad âlah al-Ijtimâiyyah fi al-Islâm, Lo. cit., hlm. 36.
hal terkait syarat-syarat jual beli yang mensyaratkan ketidakbolehan per- syaratan yang menguntungkan bagi salah satu pihak.159 D. PengATurAn rITel DI BeBerAPA negArA 1. Malaysia Sejalan dengan perkembangan ritel secara global, pasar ritel Malay- sia mengalami perubahan sejak pertengahan tahun 1990. Sektor ritel Ma- laysia terdiri dari sejumlah toko-toko kecil yang menawarkan barang dan jasa yang bervariasi secara terbatas.160 Terbukanya sektor ritel Malaysia membuat pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat dengan masuknya sejumlah ritel Internasional seperti Makro, Carrefour, Tesco, Giant, Jaya Jusco, IKEA, Courts Mammoth, etc into the country. Penjualan ritel di Malayasia tumbuh sebesar 3,5 persen tahun 2011, lebih tinggi dari tahun 2010 yang hanya tumbuh 3.3 persen.161 A D Dengan kehadiran ritel asing tersebut telah mengubah struktur ling- kungan persaingan dengan pasar lokal (domestic market).162 Kehadiran Pa- sar Modern telah berdampak terhadap pelaku usaha local. Hal ini disebab- kan ketidakmampuan bersaing pasar local dengan pelaku pasar modern. Penelitian Shivee Ranjanee Kaliappan dan kawan-kawan mendes- A N E kripsikan kondisi tersebut dengan mengatakan: R "The findings from the survey reveal that the entry of foreign hypermarkets in a town often affects the business environment for many existing local ritelers since the newly established hypermarkets, in most of the cases, take mar- ket share fromthe existing businesses....Many smaller local provision shops unable to compete with large foreign hypermarkets have been forced to close down, however there is no statistical data available to proof this claim. In this regards, majority of provision shop and minimarkets owners have expressed their dissatisfaction on the presence of large-scale foreign hypermarkets in their business area."163 P 159 H.A. Jazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Terjemahan Majallah Al-Ahkâm Al-'Adliyah, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 33. 160 Shivee Ranjanee Kaliappan, Rokiah Alavi, et al., Liberalization of Ritel Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Ritelers in Klang Valley, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008, hlm. 324. 161 Carrie Yu, 2012 Outlook for The Ritail and Consumer Products Sector in Asia, com, hlm. 35. 162 Mad Nasir Shamsudin and Jinap Selamat (2005, May) Changing Ritel Food Sector in Malaysia. pdf(accessed June 20, 2006) dalam Shivee Ranjanee Kaliappan, Rokiah Alavi, et al., Liberali- zation of Ritel Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Ritelers in Klang Valley, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008, hlm. 324. 163 Shivee Ranjanee Kaliappan, Rokiah Alavi, et al., Liberalization of Ritel Sector and the 199
200 Menghadapi persaingan yang tidak seimbang antara pasar lokal dengan pasar modern, pemerintah Malaysia melakukan kebijakan per- dagangan untuk melindungi pasar lokal. Dalam melindungi pasar-pasar lokal, Malaysia membuat program yang disebut dengan "Aktiviti Ekono- mi Utama Nasional (NKEA)". NKEA bertujuan untuk melakukan pemo- dernan dan penggabungan berbagai pasar lokal yang ada seperti Pasar Tani, Malam, Tamu dan Minggu dalam satu badan (bumbung). Program NKEA melakukan penyediaan flatform/infrastruktur untuk mengadakan acara komuniti. Lebih dari itu, dalam rangka pemberdayaan rakyat kecil, progam NKEA memberdayakan pedagang dengan menggu- nakan kenderaan (penjaja berniaga) dengan bentuk yang khas (monile units). Dengan program NKEA tersebut, Pemerintah Malaysia menar- getkan sumbangan pasar local bagi PDB sejumlah RM. 3.52 billion dan membuka peluang usaha sebanyak 56,400 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020.164 A D Pemerintah Malaysia melalui Bahagian Pembangunan Perniagaan membuat program bantuan bagi usahawan kecil dan sederhana untuk memasarkan produk di dalam hypermarket/pasar raya asing seperti Carre- four, Giant, Jusco, Mydin, tesco, The Store, Sunshine, dan UO Superstore. Pemasaran produk lokal dilakukan melalui program "Malaysia Citarasa Kita" dan "Suaian Perniagaan" serta program "Taste of Malaysia."165 A N E R Program promosi tersebut dijalankan sepanjang tahun di lokasi-loka- si yang telah dipilih. Setiap program akan diadakan selama dua minggu untuk memberi peluang kepada usahawan untuk mempromosikan dan memasarkan produk. Pihak pasar raya membuat penilaian dari segi ka- pasitas pengeluaran, pembiayaan keuangan, kualitas produk, pembung- kusan, pelabelan, serta komitmen usahakan untuk dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. P Untuk menjaga kualitas produk, Pemerintah Malaysia melakukan kordinasi dengan pihak hypermarket/pasar raya untuk mengetahui ke- lemahan pengusaha lokal akan produk yang dipasarkan. Beberapa ke- lemahan produk dalam negeri yang selalu menjadi perhatian adalah se- perti produk yang dijual adalah sama, produk yang tidak tahan lama, manajemen keuangan pasar lokal yang lemah serta produk yang terbatas. Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Ritelers in Klang Valley, Op. cit., hlm. 339. 164 pasar-karavan-pakar, diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB. 165 diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB.
Berdasarkan kordinasi tersebut, pengusaha lokal dapat melakukan revita- lisasi produk agar tetap diminati oleh konsumen. Untuk menjamin keberadaan pasar tradisional, Pemerintah Malaysia membuat program asuransi dengan cara mengasuransikan seluruh peda- gang kecil melalui progran "Pelan Insuran Penjaga" dan "Penjaga Kecil Nasional (P1MPIN)". Program asuransi pedagang kecil dilakukan melalui Bank rakyat (agen kerajaan) dan Syarikat Takâful Ikhlas Sdn, Bhd (sya- rikat pengendali). P1MPIN memberi perlindungan selama 24 jam dan diberikan secara gratis dengan anggaran 1,5 juta penjaja dan penajaga kecil seluruh negara yang berkewarnegaraan Malaysia yang telah beru- mur 18-69 tahun serta telah terdaftar dalam persatuan penjaja dan pen- jaga kecil.166 Dalam hal pembiayaan, Pemerintah Malaysia memberikan kredit tanpa penjamin dan tanpa bunga (cagaran) melalui bank khusus yakni Bank Kerja sama Rakyat Malaysia Berhad (BKRM) dengan sistem konsep syariah. Adapun bentuk pinjaman adalah pinjaman modal yang akan di- putar (modal pusingan) dan pembelian peralatan atau aset yang berka- itan secara langsung dengan jenis perniagaan yang sedang dijalankan.167 Adapun syarat-syarat pelaku usaha yang berhak memperoleh bantuan pinjaman, selain berwarganegara Malaysia yang berumur 18-60 tahun, juga disyaratkan tidak sedang pailit (muflis), menjalankan usaha secara penuh waktu, aktivitas perniagaan tidak bertentangan dengan syariah, terdaftar serta pelaku usaha yang mempunyai jumlah omzet yang tidak melebihi RM 200,000.168 A D A N E R P Dalam melakukan pengembangan unit usaha kecil, pemerintah Ma- laysia membentuk lembaga khusus di bawah Kementerian Perdagangan dan Internasional yang disebut MITI. Salah satu tugas lembaga ini adalah merancang dan membuat kebijakan, sedangkan penerapannya unit usaha kecil divina dan dimonitor oleh badan-badan di bawah MITI seperti Ko- perasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (SMIDEC) dan Badan perdagangan Internasional Malaysia (MTRID).169 Adapun program pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh SMIDEC di Malaysia sebagai berikut:170 166 diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB. 167 diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB. 168 Ibid. 169 Ade Komaruddin, Politik Hukum Integratif UMKM: Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, (Jakarta: RMbooks, 2014), hlm. 149. 170 Ibid, hlm. 149-150. 201
202 a. Industri Linkage Programmes Program ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi di Malay- sia berdasarkan kebijakan yang berlaku. Ada dua kebijakan yang diterap- kan di Malaysia yakni: Pertama, industri Lingkage. Program memasangkan UMKM dengan usaha berskala besar. Misalnya usaha besar mensubkontrakkan pembu- atan sparepart kepada beberapa UKMK dengan skema kerja sama yang saling menguntungkan dan berdampak kepada meningkatnya produksi nasional. Kedua, program pengelompokan (cluster program). Program ini adalah pengelompokan UMKM berdasarkan skala perioritas. b. Program Pengembangan Pasar Pemerintah melakukan pengembangan skema pasar untuk mem- bantu UMKM mengidentifikasi pasar potensial dan mengarahkan agar UMKM dapat bermitra dengan usaha besar. Pemerintah juga melaksa- nakan promosi pasar ekspor, mengembangkan nama produk dan aktif berpartisipasi dalam forum dan misi perdagangan internasional. A D A N 2. Turki E Republik Turki adalah negara yang unik secara geografis sebab wi- layah Turki menjembatani antara Timur (Asia) dan Barat (Eropa). De- ngan negara-negara Asia, Turki berbatasan dengan negara Iran, Irak, dan Syiria, sedangkan dengan negara-negara barat (Eropa), Turki berbatasan dengan Yunani (Greece), Bulgaria dan Georgia. Oleh karena itu, Turki di- sebut juga dengan negara Eurasian. Turki Modern lahir pada tahun 1923 setelah kejatuhan kerajaan Ottoman ketika sekularisasi dengan negara negara model Eropa. R P Sebelum mengundangkan hukum persaingan, tidak terdapat undang- undang yang khusus untuk memproteksi persaingan bebas di pasar lokal di Turki. Undang-undang atau hukum bisnis di Turki hanya mengatur hukum persaingan secara umum. Konstitusi negara Turki secara tegas mewajibkan negara untuk memproteksi penggunaan pasar barang dan jasa untuk kepentingan semuanya. Dalam hal kebijakan persaingan usaha terdapat kerja sama antara pemerintahan Turki dan Uni Eropa dengan melakukan kerja sama yang ditandatangani pada tanggal 12 September 1963 dan efektif berlaku pada 1 Desember 1964. Perjanjian antara pemerintah Turki dan UE mengha- ruskan Turki untuk mengundangkan dan mengimplementasikan kebijak- an persaingan dan penghamonisan dengan kebijakan persaingan dengan
Eropa. Melewati proses yang panjang pada tanggal 7 Desember 1994 Parlemen Turki mengundangkan Undang-Undang Proteksi Persaingan (Protection of Competitition).171 Adapun tujuan utama undang-undang Proteksi Persaingan (Protecti- on of Competitition) adalah menjaga persaingan dan tujuan lainnya (secon- dary objectives) adalah memproteksi persaingan yang dikhususkan kepa- da perusahaan kecil dan menengah.172 Ritel modern di Turki meningkat secara signifikan lima belas tahun terakhir. Di sisi lain, pasar kecil beberapa periode terakhir menunjuk- kan penurunan sekitar 20 persen. Sejumlah LSM mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dan Industri regulasi khusus yang bertujuan untuk melakukan pembatasan jam, hari dan lokasi.173 Beberapa bentuk regulasi pasar besar dan pasar kecil antara lain: 1. Lokasi pusat perbelanjaan (shopping center) dan hypermarket yang A baru berada di zona luar kota. D 2. Pembangunan pusat perbelanjaan yang baru dan hypermarket harus A diperketat sesuai dengan aturan peizinan. 3. Pusat perbelanjaan dan hypermarket tutup pukul. 8.PM pada hari bi- asa dan tutup pada hari minggu dan hari libur resmi.174 N 3. Pusat perbelanjaan dan hypermarket tutup pukul. 8.PM pada hari bi- asa dan tutup pada hari minggu dan hari libur resmi.174 N E R P 171 UU Nomor 4054. 172 Maher M. Dabbah, Competition Law dan Policy in the Middle East, hlm. 80-82. 173 Yrd.Doç Dr. Murat ASLAN dan Arş.Gör. Elif ASLAN, The Regulation of Large Ritel Firms In Turkey: A Game Theory Based Analytical Model, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı8, 2008, hlm. 91-92. 174 Ibid, hlm. 94. 175 Sylvaine Lemeilleur, A Win-Win Relationship between Producers' Unions and Supermarket Chains in Turkish Fresh Fruits and Vegetables Sector. 203
204 mengawasi dan mengatur harga jual dan menjaga hak-hak petani untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para petani sebagai produser.176 e. kesIMPuLan Perlindungan pelaku usaha kecil terdapat pada peraturan perundang- undangan di Indonesia. Perlindungan pelaku usaha kecil terdapat pada konstitusi Republik Indonesia khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang meng- hendaki konsep perekonomian Indonesia berdasarkan persaudaraan dan saling tolong menolong yang sejalan dengan konsep Islam (ta'âwun) dan kultur bangsa Indonesia yang menuntut usaha bersama, saling memban- tu untuk memperoleh manfaat secara luas untuk menciptakan manusia yang bahagia dunia dan akhirat (human falâh). Sebaliknya, konstitusi tidak menghendaki pembangunan ekonomi dilakukan secara sendirian, sepihak, segelintir orang atau hanya pihak- pihak dan golongan tertentu sehingga menciptakan ketimpangan ekono- mi dan sosial. Usaha bersama berarti perekonomian Indonesia berdasar- kan asas kerja sama (syirkah) yang berdasarkan saling tolong menolong, bukan saling menggungguli apalagi mematikan satu dengan yang lain. Prinsip kerja sama ekonomi mengenyampingkan perbedaan besar anta- ra para pelaku usaha, apalagi meminggirkan bahkan mematikan pelaku usaha kecil. A D A N E R P Demokrasi ekonomi meniscayakan kemakmuran semua orang, bu- kan kemakmuran orang per orang atau satu golongan. Demokrasi eko- nomi bermakna keadilan sosial yang menghendaki kesejahteraan bersa- ma dengan menghilangkan perbedaan besar antara kemakmuran warga negara. Efisiensi berkeadilan menghendaki sistem ekonomi dijalankan dengan cara bermoral atau efesiensi sosial. Dengan demikian konstitusi menghendaki perekonomian Indonesia tidak hanya dalam dimensi eko- nomi an sich tetapi juga berdimensi moralitas. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil terdapat pada tu- juan UU No. 5 Tahun 1999, yang menghendaki penjagaaan kepentingan umum yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia termasuk kepen- tingan pelaku usaha kecil, menyejahterakan rakyat. Menyejahterakan rakyat mengandung makna persaingan usaha yang diatur bukan hanya persaingan dalam doktrin penghalangan masuk pasar (entry barrier) teta- pi juga menjaga kesejahteraan termasuk pelaku usaha kecil. Paradigma hukum persaingan usaha Indonesia bukan hanya menjaga iklim persaing- 176 Ibid.
an tetapi juga menjaga keseluruhan rakyat termasuk pelaku usaha kecil. Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang meniscayakan keberadaan semua jenis pelaku usaha baik besar, menengah dan kecil hidup secara seimbang. UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan menjaga kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi selu- ruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah, dan kecil). Oleh kare- na itu, pengaturan persaingan usaha di Indonesia seyogianya tidak hanya mengatur persaingan di antara pelaku usaha yang mempunyai keduduk- an yang seimbang (equality playing field) tetapi hukum persaingan usaha Indonesia juga menjaga iklim persaingan Dari pelaku usaha yang tidak berkedudukan sama (unequal playing field). Tujuan persaingan usaha bu- kan hanya mengatur kedudukan pelaku usaha yang satu tingkat tetapi pada semua tingkatan pelaku usaha. Penempatan perlindungan bagi pelaku usaha kecil hanya pada bagi- an dari pengecualian pada UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah proporsional dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 Pengaturan kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil seyogianya mempunyai proporsi yang setara dengan tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999. Kekhasan salah tujuan pengaturan persaingan usaha tidak sebanding dengan norma pengaturan yang terdapat pada batang tubuh UU No. 5 Tahun 1999 yang masih berfaham persaingan usaha. Hukum Persaingan Usaha Indonesia seyognyanya menyeimbang- kan antara paham persaingan dan keadilan pasar. Keadilan pasar berarti memperhatikan keadilan di antara pelaku usaha yang berbeda (al-'adalah al-tafâwut). A D A N E R P Perlindungan pasar tradisional telah diatur pada peraturan tingkat pusat yakni Perpres No. 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendag No. 53 tahun 2008 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional dan se- bagian kecil Peraturan Daerah tentang Pasar. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia tidak mempunyai regulasi tentang pengaturan Pasar modern dan Pasar Tradisional. Perlindungan Pasar Tradisional terdapat dalam Yurisprudensi yakni Putusan 03/KPPU-L/2000 dan Putusan 02/ KPPU-L/2005 yang menghendaki keseimbangan ekonomi antar pelaku usaha serta perjanjian yang tidak memaksa. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa pada norma dasar perekono- mian Indonesia yakni Pasal 33 UUD 1945 telah mengatur perlindungan pasar kecil yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan norma formil dan norma otonom (formele gezet dan outonome satzung) 205
206 yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan de- ngan pasar belum mengatur secara baik perlindungan pasar tradisional dan belum keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan asumsi pada Bab I. P R E N A A
BAB IV OPTIMALISASI PENGATURAN PASAR DALAM MENJAGA KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A D A N E R P eberadaan pasar tradisional di Indonesia belum memiliki pijakan regulasi yang kuat. Hal ini ditandai dengan keberadaan pasar tra- disional yang sebagian besar adalah pelaku usaha kecil dan me- nengah masih banyak terpinggirkan. Regulasi pasar belum optimal sebab bertentangan dengan asas perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan dan saling tolong menolong. K Bab lima membahas penguatan regulasi pasar di Indonesia dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun bentuk optimalisasi yang akan dibahas adalah pasar-pasar sebagai tempat interaksi sosial dan budaya dalam sebuah komunitas dan bentuk badan hukum pasar adalah kepemilikan umum di mana setiap orang berhak memperoleh akses terhadap pasar. Optima- lisasi pengaturan pasar dapat dilakukan dalam sistem kerja sama pasar, perlindungan hukum, larangan praktik monopoli, sistem supply-chain, pengaturan waralaba serta optimalisasi pengaturan sanksi bagi pelanggar hukum yang akan diterangkan sebagai berikut.
208 a. konseP kePeMILIkan Pasar dan konseP sosIaL Pasar dI indonesiA 1. Konsep dan Norma Kepemilikan Pasar dan Konsep Sosial Pasar Menurut Hukum Islam a. Kepemilikan Pasar dalam Hukum Islam Bahwa pasar sebagai tempat transaksi perdagangan termasuk dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah). Filosofi bentuk ke- pemilikan umum pasar adalah setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk mengakses pasar sebagai tempat sumber ekonomi melalui institusi negara. Berbeda dengan konsep kepemilikan negara (al-milk al-daulah) di mana negara masih dibolehkan memberikan hak kepemilikan kepa- da individu atau swasta, dalam konsep kepemilikan umum (al-milkiyah al-'âmmah) negara tidak boleh memberikan hak pengelolaannya kepada siapa pun1 kecuali untuk bersama dan kepentingan umum. A D Sebagai badan hukum kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah), pasar mengandaikan prinsip persamaan hak dan akses setiap pelaku usa- ha terhadap pasar. Secara sederhana bahwa siapa yang datang lebih da- hulu maka ia berhak memperoleh tempat berdagang di tempat tersebut. Hal ini berdasarkan prinsip persamaan hak dan akses yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. dan sahabat merupakan prinsip universal yang berlaku sepanjang masa.2 A N E R P Konsep pasar sebagai kepemilikan umum mengharuskan norma hu- kum pasar memiliki batasan mengenai kepemilikan pasar sebagai kepe- milikan umum melalui kekuasaan negara. Oleh karena itu, definisi pasar seyogianya memberi batasan tentang otoritas pembangunan, pengelola- an dan kepemilikan pasar yang dikelola oleh pemerintah sebagai kepen- tingan dan hajat hidup orang banyak. Konsep dan norma hukum tentang kepemilikan pasar sebagai ke- pemilikan umum (al-milkiyyah al'âmmah) bertujuan untuk mencegah 1 Ismail Yusanto dan Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, Cet. ke-1, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 146. Tujuan pembatasan konsentrasi hak milik adalah untuk mengubah kebijakan kelompok kapitalis yang tidak adil dalam hal distribusi kekayaan. Berbeda dengan pandangan sosialis yang meniadakan hak milik pribadi menjadi hak kolektif sehingga menghilangkan kreativitas masyarakat dalam membangun etos kerja dan semangat enterpreneurship. Pem- batasan hak milik dimaksudkan untuk merealisasikan distribusi kekayaan secara egaliter sesuai dengan semangat Islam. M. Umar Chapra, Islam and Economics Development, (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007), hlm. 73-74. Lihat juga Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 98 dalam footnote Nomor. 57. 2 Arief Hoetoro, Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, Cet. I, (Su- rabaya: Kerja sama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007), hlm. 103 pada footnote nomor. 8.
(sadd zarî'ah) segala bentuk aktivitas yang dapat menciptakan terjadinya praktik monopoli oleh sebagian orang. Alasan pasar sebagai kepemilikan umum adalah jika seseorang (praktik monopoli) atau sekelompok orang (praktik oligopoli) dengan menguasai atau memiliki pasar dapat meng- akibatkan kesulitan dan kesusahan bagi masyarakat umum.3 Praktik monopoli dapat terjadi dengan memberikan hak kepemilikan atas pasar secara bebas (liberal) kepada pelaku usaha yang memiliki kemampuan modal yang besar sehingga dapat membuat pelaku usaha kecil tersingkir. b. Konsep Sosial Pasar Menurut Hukum Islam Hukum pasar dalam perspektif Islam merupakan perwujudan nilai- nilai ilahiyah (tauhid) yang berisikan moral dan sosial. Kesadaraan akan keesaan Tuhan merupakan kesadaran beragama yang paling fundamen- tal sehingga aktivitas apa pun (keagamaan maupun kebudayaan terma- suk perdagangan) dalam kehidupan senantiasa berdasarkan atas prinsip dan semangat monoteisme.4 Konsep hukum Islam tersebut sejalan de- ngan konsep hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang ber- sifat universal dan menjadi bagian yang integral dari hukum alam.5 Oleh karena itu, diperlukan paradigma ilmu hukum yang bersifat integratif yang menjadikan unsur transendensi sebagai bagian penting dari pilar ilmu hukum di samping humanisasi dan liberasi.6 A D A N E R Dalam aktivitas bisnis seyogianya berlandaskan nilai-nilai Tauhid yang berisikan kebaikan yang bersifat universal seperti nilai-nilai keju- juran, persaudaraan, silaturahmi, sosial, kerja sama dan saling bertang- gung jawab sesama pelaku usaha (takâful al-ijtimâ'iyyah). Nilai-nilai ke- baikan universal yang berdimensi ilahiyah tercermin dalam nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tumbuh dari kebiasaan atau adat sebuah komunitas masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan "al-'âdah al-muhakkamah (kebiasaan adalah P 3 Abdul Azim Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, diterjemahkan oleh Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 144. 4 Khuzaifah Dimyati, Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistimologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia, (Yogyakarta: GENTA Publishing 2014), hlm. 122. Bergaris bawah dari penulis. 5 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 42. 6 Para akademisi Fakultas Hukum UII Yogyakarta menyebutnya dengan Ilmu Hukum Profetik. Bangunan ilmu hukum profetik didasarkan pada tiga landasan etik profetik yaitu humanisasi (amar ma'ruf ), liberasi (nahi munkar) dan transendensi (tu'minuna billâh) yang semuanya bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur) secara sempurna (kaffah). Lihat, M. Syamsuddin, Landasan Ontologi Ilmu Hukum Profetik, dalam M. Syamsuddin (ed.), Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Landasan Awal Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern, (Yogyakarta: PSH FH UII & FH UII Press, 2013), hlm. 101. 209
210 hukum)7 yang merupakan perwujudan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kearifan lokal. Berdasarkan hal tersebut, pasar sebagai tempat transaksi bisnis tidak hanya pada dimensi ekonomi an sich, tetapi telah menjadi bagian dari ko- munikasi sosial budaya masyarakat setempat sebagai hukum yang hidup (living law). Norma hukum pasar tidak hanya berkaitan dengan norma hukum ekonomi, tetapi norma hukum berdimensi lebih luas yakni bahwa pasar adalah institusi sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, dalam hal ini nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Nilai sosial masyarakat dalam perdagangan dapat dilihat dari sikap bersaing secara sehat dan saling membantu antar pelaku usaha. Hukum adat bersifat komunalistik dan magis-religius. Sifat magis-religius memo- sisikan perdagangan sebagai bentuk ikhtiar (usaha) untuk mencukupi ke- butuhan hidup (survival in life) sedangkan penghasilan atau keuntungan diyakini telah ditentukan oleh yang maha kuasa. Oleh karena itu, sikap saling membantu dan tidak takut tersaingi menjadi hukum yang hidup (living law) dalam hukum adat di Indonesia. A D A Hal ini dapat dilihat pada saat satu pelaku usaha mengalami kebang- krutan maka pelaku usaha lain memberikan jalan keluar melalui per- bantuan modal dan akses ekonomi. Adapun hukum adat yang bersifat komunalistik meniscayakan saling mengenal, membantu dan saling ber- tanggung jawab dan menafikan sikap-sikap kecurangan. Sistem sosial di antara pedagangan yang bersifat komunalistik dalam satu daerah tertentu menjadi pengawasan yang bersifat sendiri (self controling). Pelaku usaha tidak mungkin dapat melakukan kecurangan dan tidak saling membantu sebab akan sangat mudah diketahui dan dihukum secara sosial dan men- jadi sistem penegakan hukum yang sangat efektif di tengah masyarakat. N E R P 2. Paradigma Pasar dalam Peraturan Perundang-undangan Pengaturan pasar baik di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) maupun Perda Pasar Daerah mende- finisikan pasar hanya dalam paradigma ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari definisi pasar. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, per- tokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.8 Dalam 7 Muhammad Mushtâfâ al-Zuhailî, al-Qâ' idah a-Fiqhiyyah wa Tathbîqihâ fî al-Mazâhibu al-Arba'ah, Op. cit., hlm. 32. 8 Semua definisi Pasar yang berkaitan dengan pasar modern dan pasar tradisional pada Perda Pasar Daerah hanya dua definisi di atas. Lihat misalnya Pasal 1 angka 1 Perpres 112 Tahun 2007. Lihat juga Pasal 1 angka 1 Permendag No. 53 Tahun 2008. Lihat juga Pasal 1
definisi lain disebutkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayan- an dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.9 Paradigma ekonomi pada pasar juga dapat dilihat pada beberapa Perda Pasar Daerah menekankan pengertian pasar modern pada aspek pengelola dan ciri. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pe- merintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mal, su- permarket, departemen store dan shopping center di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyaman- an berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.10 A Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa pasar dipahami sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu11 atau dengan kata lain pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pi- hak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli ba- rang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digo- longkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah daerah maupun swasta. D A N E R P Pengaturan pasar di Indonesia memberikan hak kepemilikan dan pe- ngelolaan pasar tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada pihak selain pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari definisi pasar modern yang tidak mendefinisikan pasar modern mencakup hal-hal yang penting dari definisi sebuah pasar yakni pada aspek kepemilikan, pengelolaan dan pem- bangunan, sehingga pasar modern dapat dimiliki secara bebas. Demikian juga definisi pasar tradisional memberikan hak pembangunan dan penge- lolaan pasar tradisional adalah pemerintah pihak, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan bentuk toko, kios, los dan tenda.12 angka 2 Permendag No. 70 Tahun 2013. 9 Lihat Pasal 1 angka (6) Perda Pasar Kota Banjarmasin. 10 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf 7 Perda Pasar Banjarmasin. Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11 Perda Pasar Kota Makassar. 11 Semua definisi Pasar yang berkaitan dengan Pasar modern dan pasar tradisional pada Perda Pasar Daerah hanya dua definisi di atas. Lihat misalnya Pasal 1 angka 1 Perpres 112 Tahun 2007. Lihat juga Pasal 1 angka 1 Permendag No. 53 Tahun 2008. Lihat juga Pasal 1 angka 2 Permendag No. 70 Tahun 2013. 12 Lihat Pasal Pasal 1 angka 2 Permendag No. 53 Tahun 2008. 211
212 Pada perda pasar daerah merinci pengelolaan pasar tradisional kepa- da otoritas pengelola pasar yakni pasar provinsi, pasar kabupaten/kota, pasar desa, pasar swasta yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan swasta. Sama halnya dengan jenis pusat perbelanjaan meliputi pusat perbelanjaan yang dikelola oleh peme- rintah daerah, pusat perbelanjaan yang dikelola oleh swasta, dan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan swasta.13 Bahkan terdapat perda pasar daerah yang menegaskan keberadaan pasar swasta dengan mendefinisikan sebagai pasar yang dibuat, diselenggarakan serta dikelola oleh swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh swasta.14 3. Optimalisasi Kepemilikan dan Nilai Sosial Pasar di Indonesia Menurut Hukum Islam Berdasarkan pengertian pasar, pasar tradisional, pasar modern yang terdapat pada pengaturan pasar di tingkat pusat dan perda pasar daerah terdapat konsep pasar dan kepemilikan pasar yang perlu dioptimalisasi. A D A a. Penguatan Norma Kepemilikan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia N E Pengertian pasar modern seharusnya melingkupi aspek kepemilikan, modal dan hak pengelolaan untuk memastikan otoritas negara terhadap pasar. Di Indonesia, pembangunan dan pengelolaan pasar dapat dibagi kepada lima instansi, yakni pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, dan ker- ja sama dengan swasta. Kelima instansi di atas pada prinsipnya adalah antara pihak pemerintah dan swasta, sebab BUMN dan BUMD adalah perusahaan pemerintah. Dengan demikian, kepemilikan pasar baik pasar modern maupun pasar tradisional menempatkan pemerintah dan swasta atau kelompok masyarakat pada posisi yang sejajar. R P Rumusan pasar modern dengan melihat aspek modal adalah hal pen- ting untuk memastikan kepemilikan pasar. Beberapa perda pasar daerah telah mengklasifikasikan toko modern dengan toko modern dengan mo- dal seratus persen dalam negeri dengan membuat aturan yang berbeda.15 Pembedaan rumusan kepemilikan modal termasuk modal asing bertuju- 13 Lihat Penjelasan Perda huruf a hingga d. Perda Pasar DIY Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 14 Pasal 1 angka 8 Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam. 15 Toko modern dengan modal dalam negeri seratus persen memiliki luas lantai penjual- an kurang dari 400 m2 untuk minimarket, luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2 untuk supermarket, luas lantai penjualan kurang dari 20002 untuk department store. Lihat Pasal 21 ayat (2) Perda Pasar Kabupaten Megelang.
an untuk menjaga kedaulatan negara terhadap sumber-sumber perekono- mian masyarakat di pasar ritel. Penguatan pengaturan pasar pada aspek kepemilikan, modal dan hak pengelolaan disebabkan pasar adalah institusi ekonomi dalam lingkup kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah), di mana kepemilikannya ti- dak dapat delegasikan kepada pihak lain seperti kepada pribadi/swasta. Oleh karena itu, pengaturan pasar di Indonesia yang mendefinisikan se- bagai pasar yang dibuat, diselenggarakan serta dikelola oleh swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh swasta adalah tidak sejalan dengan hukum Islam. Perdebatan terjadi pada dua hal yakni, pertama, dalam hal termino- logi hak kepemilikan dengan hak pengelolaan, kedua, hak setiap orang untuk dapat memperoleh akses pasar sebagaimana sifatnya sebagai kepe- milikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah) sedangkan pasar adalah tempat yang terbatas (limited sources) yang tidak setiap orang mampu diakomo- dir untuk mendapatkan akses atau manfaat dari pasar. A D A Dalam hal terminologi hak kepemilikan dengan hak pengelolaan, bahwa pada prinsipnya hak kepemilikan dan hak pengelolaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Filosofi pasar sebagai institu- si kepemilikan umum (al-milkiyah al-'âmmah) bertujuan agar setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pasar dan pasar tidak dapat dimonopoli oleh orang-orang tertentu yang memiliki modal yang kuat. Oleh karena itu, hak kepemilikan dan hak pengelolaan seyogianya berada pada ne- gara. N E R P Negara adalah institusi sah mengelola kepemilikan umum dan man- faatnnya diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat. Negara tidak berhak bertindak di luar kewenangannya sebagai pengelola seperti memberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta.16 Adapun hak kepemilikan umum yang telah dikelola oleh negara melalui negara atau suatu badan usaha menjadi hak milik negara dapat melalui nasionalisasi seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di mana manfaatnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemak- muran rakyat secara menyeluruh.17 Penguatan pengaturan pasar terdapat pada pengaturan kepemilikan melaui sistem perizinan. Pemberian izin secara bebas bertentangan de- 16 Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, Op. cit., hlm. 151, yang bergaris bawah adalah dari penulis. 17 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Op. cit., hlm. 206-207. 213
214 ngan tugas negara untuk melindungi masyarakat dari praktik monopoli. Hal ini berdasarkan kaidah hukum "La dharara wa lâ dhirâr" (tidak ada kerugian maupun yang dirugikan).18 Kaidah ini melarang pemilik proper- ti memanfaatkan propertinya dengan mendapatkan manfaat yang me- nyebabkan kerugian langsung pada pihak lain. Kalimat "dharâr" menurut Baqir Shadr berarti memperburuk keadaan seseorang baik yang bersifat langsung, maupun tidak langsung.19 Konsep kepemilikan pasar sebagai kepemilikan umum sesuai dengan konstitusi ekonomi Indonesia. Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa "Ca- bang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hi- dup orang banyak dikuasai oleh negara. Menurut Sri Edi Swasono bahwa dalam globalisasi saat ini maka perkataan "dikuasai" tidak akan men- jadi efektif tanpa diikuti dengan pengertian "dimiliki" terhadap cabang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.20 Kepemilikan pemerintah terhadap pasar-pasar besar telah menjadi pem- bahasan dalam sidang Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). A D A N Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya mestilah di bawah pemerintah....Pemerintah harus menjadi peng- awas, pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Peme- rintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang meng- gantungkan dasar hidup kesana, semakin besar mestinya pesertaan peme- rintah.21 E R P Di Indonesia pengelola pasar tradisional memiliki dua bentuk badan hukum yakni pasar yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini pemerin- tah daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibi- dang terkait dan pengelola pasar oleh badan hukum pasar seperti Badan 18 Muhammad Musthâfâ al-Zuhailî, al-Qâ' idah al-Fiqhiyyah wa Tathbîqihâ fî al-Mazâhib al-Arba'ah, Op. cit., hlm. 199. 19 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna), (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 580. Pada kasus Pasar Senin, Jakarta misalnya, para pedagang sangat berharap kepada pihak pemerintah tidak menyerahkan pengelolaan pasca-kebakaran kepada pihak swasta sebab khawatir harga kios makin mahal dan menyusahkan pedagang. Lihat, Swasta Jangan Masuk, Harian Kompas, Senin, 28 April 2014, hlm. 1. 20 Sri Edi Swasono, Pengantar buku Elli Ruslina. Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyeimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, (Jakarta: Total Modia dan P3IH FH Univ. Muhammadiyah Jakarta, 2013), hlm. x. 21 RM. A. B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009), hlm. 436.
Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua jenis badan hukum pasar mempu- nyai dampak terhadap sistem pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar di bawah pengelolaan negara dikelola oleh pemerintah daerah secara lang- sung. Sedangkan Pengelola Pasar yang berbadan hukum BUMD adalah pengelolaan pasar oleh pemerintah melalui perusahaan di bawah kendali pemerintah. Pengelolaan di bawah BUMD merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Ne- geri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang di- pisahkan. Dalam melaksanakan fungsinya pengelolaan area pasar, BUMD dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.22 DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang pengelolaan pasar di bawah BUMD yakni PD. Pasar Jaya. Pengelolaan pasar melalui BUMD mempunyai struktur organisasi layaknya sebuah perusahaan, namun di sisi lain BUMD juga terikat dengan sistem birokrasi daerah. Persoalan mendasar dalam pengelolaan pasar di Indonesia adalah kesiapan peme- rintah untuk melakukan pengelolaan pasar secara profesional. Hal ini dapat terlihat dari kesiapan PD. Pasar Jaya yang merupakan BUMD Pe- merintah DKI Jakarta belum mampu melakukan revitalisasi Pasar Tradi- sional di Jakarta. Pada prinsipnya konsep kepemilikan pasar oleh BUMD seperti PD. Pasar Jaya adalah ideal jika diikuti dengan kesiapan pemerin- tah untuk mengikuti perkembangan dinamika bisnis. A D A N E R P Dalam hal keberadaan toko-toko yang terdapat di pasar tradisional di Kota Jakarta dan Kota Medan misalnya adalah dalam bentuk pembelian kepada pihak PD. Pasar Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mem- beli kepada pihak PD. Pasar dengan harga tertentu. Dalam praktiknya bahwa seorang pelaku usaha dapat memiliki beberapa buah toko/space yang digunakan untuk berjualan. Namun sebagian pemilik toko menye- wakan dan juga menjual kembali toko tersebut kepada pihak lain sehing- ga toko-toko yang beroperasi adalah pelaku pasar yang telah menyewa atau membeli dari pihak kedua, bukan dari pengelola pasar PD. Pasar.23 Kondisi ini bertentangan dengan konsep kepemilikan pasar sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah) di mana pelaku usaha yang berhak melakukan penjualan barang di pasar adalah pelaku usaha yang 22 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Area Pasar. 23 Hasil wawancara pada sejumlah pedagang di Pasar Sukarame, Pasar Aksara di Kota Medan. Demikian juga dengan sejumlah pedagang di Pasar Kramat Jati, Pasar Cempaka Putih di Jakarta. 215
216 lebih dahulu datang/mendaftar dan memenuhi ketentuan yang ditetap- kan dengan memperhatikan distribusi tempat/space di pasar tradisional. Kebolehan pelaku usaha untuk memiliki toko/space di Pasar Tradisional dalam jumlah yang tidak terbatas dapat membuat pelaku usaha yang kuat secara modal memonopoli banyak tempat/space. Hal ini tidak ha- nya berakibat pada kondisi pasar yang monopolistik tetapi juga berakibat pada hukum lainnya seperti hak dan kewajiban dan pertanggungjawaban terhadap toko/space yang dibeli dari pihak PD. Pasar. Pengaturan pasar yang adil adalah memberikan akses kepada semua orang untuk dapat mengambil manfaat dari pasar. Jika pelaku usaha yang berminat untuk memanfaatkan pasar lebih besar dari pasar/tem- pat/space, maka negara dapat membuat kriteria-kriteria tertentu berda- sarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan kepentingan pasar seperti as- pek moral, motivasi dan lain sebagainya. A Pengaturan pasar di Indonesia seyogianya menegaskan pengelolaan pasar adalah pemerintah. Dalam hal lain pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti swasta, atau perusahaan dalam membentuk BUMN/BUMD selama otoritas pemilik pasar adalah tetap dalam otoritas pemerintah. Oleh karena itu, frase dibangun dan dikelo- la pada redaksi pengertian pasar tradisional dan pasar/toko modern ha- rus dipertegas dengan kepemilikan dan pengawasan pemerintah sebagai bentuk optimalisasi pengaturan pasar. D A N E R P b. Badan Hukum Wakaf: Alternatif Kepemilikan Pasar Salah satu instrumen ekonomi Islam yang terkait dengan kepemilik- an umum adalah wakaf. Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang sangat elastis sekaligus berkesinambungan sifatnya. Disebut elastis, se- bab harta wakaf tidak harus terikat peruntukannya secara eksklusif un- tuk golongan tertentu seperti halnya zakat tetapi dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara umum serta dapat mencakup semua aspek. Disebut berkesinambungan sebab salah satu sifat harta wakaf adalah harta benda ('iqâr) dan tetap (itshâl),24 sehingga sifat harta wakaf secara filosofi mengharuskan harta wakaf produktif secara berkesinambungan (dawâm al-Intifâ').25 Dengan sifat demikian, wakaf adalah institusi yang berjasa dalam pembangunan sebuah negara baik pembangunan fisik ma- 24 Muhammad bin Ahmad bin Shâlih al-Shâlih, Al-Waqfu fî al-Syariati al-Islâmîyati,wa asâruhu fî tanmiyati al-mujtama', Cet. I, (tt. al-mumlikah al-'arabiyah al-su'udiyah 2001 M/1422 H), hlm. 74 25 Wahbah Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M), hlm. 219.
upun spiritual. Salah satu keberhasilan wakaf dalam pembangunan ekonomi teru- tama pasar dalam sejarah Islam terdapat di di Yazd, Iran. Michael E. Bonine dalam tulisannya yang berjudul Islam and Commerce: Waqf and the Bazaar of Yazd, Iran (Islam und Handel: Waqf und der Bazar von Yazd, Iran) menjelaskan secara perinci hubungan erat antara wakaf dan pasar di Yazd, Iran yang dipengaruhi oleh konsep kepemilikan harta wakaf. Dalam lingkup yang lebih luas, wakaf tidak hanya berpengaruh pada do- main sikap dan ibadah tetapi juga berpengaruh langsung terhadap tata kota (city structure) di mana terdapat pasar, kantor pemerintahan, masjid, sekolah dan lain sebagainya.26 Di Yazd, Iran, institusi wakaf tidak hanya membangun infrastruktur yang bersifat agama seperti masjid, madrasah, kuburan dan sebagainya tetapi wakaf juga membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak terutama infrastruktur perdagangan, yakni pasar. Harta dalam bentuk wakaf dapat berbentuk kepemilikan berupa toko- toko, dan juga terhubung dengan apa yang disebut dengan Bazar yang di dalamnya terdapat konsep perdagangan (commercial) dan agama (religi- on) secara terintegrasi. A D A N E Dalam konteks perlindungan pasar tradisional di Indonesia, instru- men wakaf dapat menjadi salah satu alternatif dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional di Indonesia.27 Sifat harta wakaf yang tetap menjadikan semua pelaku usaha dapat mengakses pasar. Pelaku usaha kecil dan besar tidak terdapat perbedaan dalam mengakses pasar. Selain itu, pasar yang berasal dari badan hukum pasar tidak dikenakan pajak sehingga pelaku pasar dapat menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. R P C. Pasar Sebagai Institusi Sosial dan Budaya Paradigma pasar seyogianya tidak hanya pada institusi bisnis teta- 26 Michael E. Bonine Islam and Commerce: Waqf and the Bazaar of Yazd, Iran (Islam und Handel: Waqf und der Bazar von Yazd, Iran), Erdkunde, Bd. 41, H. 3 (Sep., 1987), hlm. 185. Lihat juga, Arang Keshavarzian, Bazaar and State in Iran: The Politics of the Teheran Market Place, (UK: Cambridge University Press, 2007), terutama hlm. 42-48. Peruntukan wakaf untuk pasar juga dilakukan di Maroko. Lebih lanjut lihat, Mahmûd Ahmad Mahdî, Nizhâm al-Waqf fî al-Tathbîq al-Mu'âshir, (Kuawit: al-Bank al-Islamî littanmîyah al-Ma'had al-Islâmî lil Buhûs wa al-Tadrîb, 1423 H), terutama hlm. 18. 27 Praktik seperti "wakaf pasar" telah berlangsung sejak lama di Indonesia seperti halnya praktik "pasar kaget", bazar dalam momentum tertentu dan sebagainya. Hanya saja, jika pasar kaget atau bazar hanya bersifat sesaat atau temporer, sedangkan pasar yang berasal dari harta wakaf dapat melakukan aktivitas pasar dilakukan secara permanen sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara terencana dan profesional. 217
218 pi juga juga institusi sosial budaya. Mendefinisikan pasar hanya sebagai institusi bisnis semata telah mengecilkan peran pasar dan memisahkan pasar dalam dimensi lainnya yang lebih luas yakni sosial budaya masya- rakat. Menutut Sri Edi Swarsono bahwa konstitusi ekonomi Indonesia yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 adalah local wisdom Indonesia.28 Berdasarkan penelusuran pengaturan pasar di Indonesia baik pera- turan pasar di tingkat pusat dan Perda Pasar Daerah hanya terdapat satu (1) Perda Pasar Daerah yang mengakomodir aspek sosial budaya dalam mendefinisikan pasar. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2010 mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial buda- ya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.29 Definisi Pasar pada Perda Pasar Daerah Purbalingga menganggap Pasar bukan hanya tempat pertemuan penjual dan pembeli, namun pasar merupakan sarana interaksi sosial budaya masyarakat.30 A D Konsep sosial budaya pasar di Indonesia dapat dilihat dari sejarah pasar-pasar di Indonesia yang menunjukkan pasar tidak hanya sebagai in- stitusi bisnis semata namun syarat akan makna budaya. Berbagai kegiatan budaya seperti kesenian, pegelaran atau pertunjukan kerap dilakukan di pasar. Bahkan zonasi/tempat Pasar juga sangat berkaitan dengan tempat pertunjukan kebudayaan masyarakat yang berada di sekitar pasar. A N E R Pasar bukan hanya sebatas fungsi bisnis juga dikenal dalam sejarah pasar di berbagai negera-negara lain seperti pasar di tanah Jazirah Arab yang dikenal sebagai pusat pasar. Beberapa nama pasar yang dikenal pada masa tersebut seperti Pasar Ukaz, Pasar Dzul-Majaz, Pasar Jundal adalah selain tempat pertemuan penjual dan pembeli juga sebagai tem- pat pertunjukan seni dan budaya serta pertandingan. Sastra-sastra Arab yang sangat dikenal memiliki nilai sastra yang sangat tinggi diperlomba- kan di pasar-pasar yang digelar saat itu.31 P Dalam Islam bahwa institusi Pasar bukan hanya bersifat profanitas bisnis tetapi Pasar adalah bagian dari tempat pengejawantahan nilai-nilai 28 Sri Edi Swasono, Pengantar buku Elli Ruslina. Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyeimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Op. cit., hlm. X. 29 Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa). 30 Reda Kupita, Rahadi Wasi Bintoro, Impelementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar modern (Studi di Kabupaten Purbalingga), Jurnal dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 Januari 2012, hlm. 53. 31 Beberapa bentuk perlombaan seni dan olahraga yang digelar pada setiap pasar dibuka di Jazirah Arab adalah seperti lomba pacuan kuda dan perlombaan menulis syair dan sya' ir yang terpilih sebagai pemenang biasanya digantungkan di dinding Kakbah.
ilahiah. Nilai-nilai ilahiah yang dimaksud adalah nilai-nilai sosial kema- nusiaan yang di dalamnya terdapat hubungan yang bersifat humanis, sila- turrahmi, kejujuran, rasa empati, persaudaraan, saling bertanggung jawab antara pelaku pasar, pelaku pasar dengan konsumen dan masyarakat di sekitarnya. Relasi kultural antara penjual dan pembeli adalah salah satu faktor penting yang terdapat pada pasar tradisional di Indonesia yang seyogia- nya dipertahankan. Salah satu bentuk relasi sosial adalah hubungan kede- katan dan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Dalam relasi sosial berupa kedekatan adalah bentuk kedekatan antara suku atau daerah dan lainnya. Sedangkan relasi sosial berupa persaudaraan adalah hubungan saling percaya dan saling membantu antara penjual dan pembeli.32 Sebaliknya, relasi kultural dan sosial sulit ditemukan pada pasar modern. Kritik Islam terhadap konsep pasar bebas adalah terabaikan- nya kepentingan sosial (social interest). Pasar, dalam perspektif Islam merupakan kesepakatan, kebebasan, pertukaran moral yang tidak hanya mensyaratkan kesejahteraan tetapi juga harmoni sosial dan pencapaian spritual. Al-Ghazâli mengatakan pasar adalah pelekatan sosial.33 Sistem pasar bebas telah merealisasikan kemakmuran dalam perekonomian ba- rat beberapa dekade yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara umum telah terwujud dan telah terjadi ekspansi ke- kayaan yang begitu luas adalah fakta, namun, sejarah dan pengalaman tidak menunjukkan kebenaran adanya simetri antara kepentingan sosial dan individu.34 Sistem pasar bebas telah gagal merealisasikan pemerata- an dan kemakmuran, menghapuskan kemiskinan atau pemenuhan kebu- tuhan pokok bagi setiap orang.35 A D A N E R P Adapun unsur sosial budaya di pasar tradisional terdapat pada proses tawar menawar, komunikasi dan interaksi antara pembeli dan pedagang yang bersifat kekerabatan kekeluargaan. Kekeluargaan dan silaturahmi adalah budaya Indonesia yang sangat dianjurkan oleh Islam. Sebaliknya, Pasar modern yang menggunakan self service dalam melayani konsumen 32 Dalam praktik di pasar misalnya, hubungan pembeli dan penjual tidak hanya berkaitan dengan objek transaksi yakni produk yang dijual dan dibeli tetapi juga hubungan antara suku dan daerah sehingga memiliki saudara baru dan merasa satu keluarga dan sebagainya. Bahkan tidak jarang antara penjual dan pembeli saling utang dan berpiutang dan seterusnya. 33 Salah el-Sheikh, The Moral Economy of Classical Islam: A FiqhiConomic Model, The Author. Journal Compilation, Hartford Seminary. Blackwell Publishing Ltd, 2008), hlm. 122. 34 Umer Chapra, The Fututre of Economics: an Islamic Perspective (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 61-63. 35 'Abd al-Jabbâr Hamad Abî al-Sabhani, Price System and Resource Allocation in Islam: Comparative Study, an Islamic Approach for Economic Theory (Riyâdl: Dâr al-Buhuthli al- Dirâsah al-Islamiyyah wa Ihyâ' al-Turâs, 2005), 228. 219
220 adalah sistem jual beli yang belum tentu sesuai dengan budaya Indone- sia. Oleh karena itu, pengertian pasar perlu dioptimalisasikan dengan memasukkan unsur-unsur sosial budaya serta nilai-nilai persaudaraan bagi pelaku pasar. A D A N E R skema 5.1. optimalisasi konsep kepemilikan Pasar dan sosial ekonomi P B. konseP dan PenGaTuran kerja saMa Pasar TradIsIonaL dan Pasar Modern 1. Konsep dan Pengaturan Kerja Sama Pasar Menurut Hukum Islam Prinsip perdagangan adalah kerja sama dengan bentuk saling meng- hormati dengan cara saling menjaga36 untuk menciptakan sistem eko- nomi yang sehat dan masyarakat yang tertib (social order). Sistem eko- nomi yang tidak sehat merupakan premis bagi kemunculan kekacauan, kehancuran dan pembunuhan dalam masyarakat.37 Abul A'la Maududi mengatakan: "Important objective of economic system of Islam is promotion and sustaina- 36 Abdul Halim Hasan, et al., Tafsir Al-Qur'an Karim, Jilid 6, (Medan: Firma Islamiyah, 1957), hlm. 77. 37 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran, Jilid 4, (Terj.), (Jakarta: Al-Huda, 2004), hlm. 14.
bility of society's unity and cohesion. Islam is the torchbearer of human unity and brotherhood, and is opposed to division and disharmony."38 Prinsip kerja sama dalam hukum ekonomi Islam diimplementasikan dalam bentuk akad-akad dalam transaksi. Filosofi akad-akad dalam hu- kum ekonomi Islam adalah saling bekerja sama, seperti akad mudhâra- bah yakni kerja sama antara pemilik modal dan pemilik kemampuan/ skill, akad musyârakah adalah kerja sama antara pemilik modal dan skill, musâqah adalah akad kerja sama dalam bidang pekebunan, muzâra'ah adalah akad kerja sama dalam bidang pertanian, akad ijârah (sewa me- nyewa) dan seterusnya. Kerja sama pasar adalah salah satu bentuk distribusi dan sirkulasi kekayaan. Al-Qur'an menyebutkan,....agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu....39 Prinsip distribusi harta dilaku- kan berdasarkan dua asas yakni asas kerja sama dalam perdagangan dan asas tidak melakukan praktik monopoli yang dapat membuat kekayaan tidak terdistribusi (terkonsentrasi) pada satu orang atau kelompok. Kerja sama bertujuan mendistribusikan keuntungan kepada banyak pihak sesu- ai dengan proporsinya. Adapun asas larangan praktik monopoli bertuju- an untuk menghalangi hambatan distribusi kepada pelaku usaha. A D A N E Asas kerja sama bertujuan meminimalisasi ketimpangan pendapatan antar pelaku usaha sebab para pelaku usaha berbagi peluang memper oleh keuntungan dengan porsi yang berbeda-beda. Sebab, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha adalah sesuai dengan kemampuan/skill dan kerja sama. Sebaliknya, ketiadaan kerja sama dapat membuat keuntungan dan kekayaan hanya terkonsentrasi pada satu atau sekelompok orang tertentu. Kebalikan dari kerja sama adalah praktik monopoli. Pasar yang mo- nopolistik disebabkan pelaku usaha yang kuat menjadi sentra kekayaan dan pada saat yang sama pelaku usaha kecil tersingkir. Al-Qur'an meng- kategorikan pasar yang monopolistik sebagai perbuatan melawan hukum (bâthil). Terminologi bâthil tertuang dalam Al-Qur'an: R P Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta di anta- ra kamu dengan (cara) yang batil, melainkan dengan cara perniagaan yang suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri (sau- dara) kamu.40 38 Sayyid Abul A'la Maududi, First Principle of Islamic Economics, diterjemahkan oleh Ahmad Imâm Shafaq Hashemi, (UK: Islamic Foundation, 2011 M/1432 H), hlm. 90. 39 QS. al-Hasyr (59): 7. 40 QS. al-Nisâ' (4): 29. 221
222 Ayat di atas berkaitan dengan hukum anti monopoli di mana aktivi- tas bisnis hendaklah dilakukan secara kerja sama atas dasar suka sama suka (al-ridhâ). Aktivitas bisnis yang dilarang pada ayat di atas adalah bisnis yang dilakukan dengan tidak saling bekerja sama antar pelaku usa- ha (tarâdh minkum). Perdagangan yang tidak dilakukan dengan bekerja sama dapat menyebabkan sebagian pelaku usaha lain terpinggirkan. Cakupan hukum anti monopoli dalam perspektif Hukum Islam tidak hanya praktik pembatasan perdagangan (restraint of trade) tetapi juga tidak melakukan kerja sama yang membuat pelaku usaha lain terpinggir- kan. Muhammad Abduh menafsirkan surah al-Nisâ' (4): 29 di atas bahwa larangan jangan membunuh pada ayat tersebut bukan dalam hal jiwa dan darah saja, tetapi juga dalam hal terutama di dalam perniagaan. Persa- ingan dalam bisnis dapat mematikan perusahan pelaku usaha lain dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar.41 A Prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga berdimensi sosial untuk merealisasikan tujuan hu- kum (maqâshid al-syarî'ah) yakni ketertiban sosial (social order) dan ma- syarakat yang harmoni. Bentuk kerja sama perdagangan adalah bentuk kerja sama pelaku pasar besar (the have) dan pelaku pasar yang kecil (not the have), di mana jika kedua jenis pasar tidak melakukan kerja sama akan mengakibatkan ketertiban sosial tidak tercapai. Oleh karena itu, se- mua bentuk yang bertentangan dengan ketertiban sosial manusia melalui perubahan (reformatory) ukuran hukum (legal measure).42 D A N E R P Bentuk kerja sama pasar besar dengan pasar kecil dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang di pasar misalnya kerja sama dalam aktivitas bisnis seperti penyediaan ruang bagi usaha kecil, kerja sama dalam pemasaran, penerimaan produk dan bentuk-ben- tuk kerja sama lain yang terus berkembang. Untuk memastikan tujuan hukum tercapai, maka bentuk pengaturan kerja sama (fath al-zarî'ah) da- pat diatur sejak perizinan berdirinya pasar besar dengan perencanaan kerja sama kepada pasar kecil secara konkrit dan mengikat. Muhammad Ahmad Syakr mengusulkan beberapa bentuk kerja sama antara pasar besar dan pasar kecil yang tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga pembangunan sosial masyarakat. Economic cooperation, for example, puts an end to the problem created by 41 Muhammad Abduh, Tafsir Al-Manâr, dalam Syekh Abdul Halim Hasan, et al., Tafsir Al- Qur'an Karim, Op. cit., hlm. 77. (Dengan beberapa perubahan redaksi tanpa menghilangkan substansi). 42 Sayyid Abul A'la Maududi, First Principle of Islamic Economics, Op. cit., hlm. 90.
the small size of markets, creates a favourable climate for the introduction of large industries and advanced technology so as to benefit from the advanta- ges offered by economies of scale, and favours the integration of production components natural, human and financial in such a way as to enable eco- nomic and social development plans to build a firm and flexible economic basis.43 Hukum ekonomi Islam menghendaki kerja sama dalam perdagangan dalam posisi yang setara. Al-Qur'an melarang memperoleh keuntungan dari transaksi yang tidak setara (al-Ridhâ).44 Kodifikasi hukum perdata yang terbilang lengkap pada pemerintahan Turki Usmani45 yakni Majal- lah al-Ahkâm al-'Adliyah,46 adalah salah satu bentuk yurisprudensi hukum Islam yang mensyaratkan jual beli yang setara seperti pengharaman jual beli bersyarat (trading term). Pasal 189 Kitab Undang-Undang Perdata Turki Usmami mengatakan: A D "Dalam hal jual beli yang bergantung pada persyaratan yang tidak mengun- tungkan bagi salah satu pihak, maka jual belinya sendiri sah, tetapi persya- ratannya dapat dibatalkan."47 A N Oleh karena itu, konsep kerja sama (musyârakah) membutuhkan norma hukum yang mengikat untuk mencapai tujuan hukum. Untuk memastikan tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah) tercapai, hukum Islam menutup (sadd) segala kemungkinan (al-zarî'ah) yang dapat menghalangi tercapainya tujuan hukum dan membuka (fath) semua kemungkinan (al- zari'ah) untuk mencapai tujuan hukum. Dalam konteks pasar besar dan pasar kecil, negara melalui regulasi tidak hanya mendorong kerja sama (fath al-zarî'ah) antara pelaku usaha namun juga membuat norma hukum yang menutup kemungkinan (sadd al-zarî'ah) tidak terwujudnya sistem kerja sama antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. E R P 43 Muhammad Ahmad Syakr, The Role of State in the Islamic Economic System, Op. cit., hlm. 177. 44 QS. al-Nisâ' (4): 29. Kalimat "ridha" tidak hanya sepakat dalam pengertian artifisial tetapi juga sepakat dengan ketulusan dari hati yang paling dalam. 45 Masa pemerintahan Turki Usmani sangat panjang yakni sejak tahun 1299 M-1926 M, kurang lebih 600 tahun. Lihat Philip K. Hitti, History of Arab, diterjemahkan dari History of Arab: From the Earliest Times to Present, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 710. 46 Majallah al-Ahkâm al-'Adliyah terdiri dari1851 Pasal, 16 Kitab (book) dan setiap kitab terdiri bab, dan setiap bab terdiri dari pasal-pasal serta pada pembukaan (muqaddimah) dijelaskan tentang ilmu fikih (ilmu hukum) dan kaidah-kaidah fiqhiyah (legal maxim).Pe- nulis menemukan kitab ini dalam terjemahan bahasa Inggris, Mr. Justice S. A. Rahman, The Mejelle, (Being An English translation of Majallah al-Ahkam al-Adliyah and Complete Code on Islamic Civil Law, (Lahore: Law Publishing Company, 1980). 47 H.A. Jazuli, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, Terjemahan Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 33. 223
224 Hukum ekonomi Islam mempunyai pola-pola kerja sama yang baku seperti syirkah 'inân, syirkah 'abdan, syirkah a-wujuh, syirkah mufâwadhah, syirkah a-mudhârabah48 dan bentuk-bentuk pola kerja sama modifikasi lain yang berdasarkan asas-asas hukum ekonomi Islam termasuk dalam kerja sama penyediaan space, penjualan produk bagi usaha kecil. Pola- pola kerja sama dapat dibuat sesuai dengan kondisi dan situasi berdasar- kan asas keadilan.49 2. Pengaturan Kerja Sama Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia a. Pengaturan Izin Pasar Toko Modern dan Persyaratannya di Indonesia Pengaturan kemitraan pasar modern dan pasar tradisional mensya- ratkan perizinan dan pengaturan kerja sama/kemitraan. Pada persyarat- an kerja sama/kemitraan, Peraturan Pasar di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) serta beberapa Perda Pasar Daerah mewajibkan kerja sama/kemitraan kepada pasar tradisional sebagai syarat perizinan pendirian pasar modern.50 Program kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha me- nengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlu- kan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.51 A D A N E R P Adapun bentuk kerja sama yang menjadi persyaratan perizinan ada- lah kerja sama pemasaran, penyediaan tempat usaha dan penerimaan produk.52 Dalam hal kerja sama penyediaan tempat, misalnya, toko mo- dern pusat perbelanjaan yang memiliki luas lantai lebih besar dari dua ribu meter persegi diwajibkan menyediakan tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal sepuluh persen dari luas lantai efektif bangunan. Adapun toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari dua ribu meter persegi diwajibkan menyediakan ru- ang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal dengan ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan.53 48 Abdul Azim Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, diterjemahkan oleh Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 194. 49 Ibid. hlm. 195. 50 Lihat Perda Kabupaten Kendal. Lihat juga Pasal 20 ayat (3) pion e Perda Pasar Kabu- paten Megelang. 51 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. 52 Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3 Perda Pasar Kota Bandung. 53 Lihat Perda Pasar Kota Bandung. Di Jakarta misalnya, Perda Pasar DKI Jakarta mewajibkan penyediaan lahan bagi pasar tradisional secara perinci. Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun
Dalam bentuk kerja sama pengelolaan, toko modern diwajibkan memasarkan produk usaha kecil daerah setempat dan produk unggulan daerah.54 Perda Pasar Cimahi misalnya mensyaratkan penyediaan ruang tempat usaha dengan menetapkan dalam rencana tata letak bangunan awal proses perizinan serta pembebanan sewa lahan atau ruang disepa- kati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah55 sehingga kedua jenis pasar pada po- sisi yang menguntungkan. Oleh karena itu, kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menegah hendaknya menjadi penting untuk dipastikan sehingga pada posisi yang sama-sama menguntungkan56 dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil.57 b. Pengaturan Kerja Sama Pasar di Indonesia Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur kemit- raan perdagangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (selanjutnya disebut dengan PP No. 44 Tahun 1997), kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama usaha antara usaha kecil de- ngan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.58 Regulasi penataan pasar modern dan pasar tradisional mewajibkan pe- ngelola pusat perbelanjaan dan toko modern melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil. Adapun bentuk kerja sama adalah dalam hal pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Ke- cil dan Menengah.59 Secara spesifik, Perda Pasar Banjarmasin kemitraan juga dapat dilakukan pada aspek produksi, pengolahan, pemasaran, sum- A D A N E R P 1999 mewajibkan kawasan perdagangan menyediakan sepuluh persen wilayah perdagangan untuk skala usaha kecil. Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 membagi dua penyediaan lahan bagi UKM dengan rincian untuk luas lahan 200 m2- 500 m2 harus menyediakan sepuluh persen, sedangkan untuk luas lahan lebih dari 500 m2 harus menyediakan dua puluh persen lahannya untuk UKM. Lihat Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999, Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003. 54 Pasal 26 Perda Pasar Kota Bandung. 55 Lihat Perda Pasar Kabupaten Cimahi. 56 Hal ini telah dipertegas dalam Perda Pasar DI Yogyakarta pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4). Lihat juga Pasal 22 ayat (1) Perda Pasar Kota Makassar. 57 Pasal 41 huruf r Perda Pasar Kabupaten Kendal. 58 Pasal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997. Lihat juga Pasal 1 angka 15 Perda Pasar di Yogyakarta. Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Derah menjadikan PP No. 44 Tahun 1997 sebagai konsideran dalam regulasi kemitraan. 59 Pasal 8 Perda Pasar Kota Denpasar. Lihat juga Pasal 41 huruf r Perda Pasar Kabupaten Kendal. 225
226 ber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan yang terdapat di Kota Banjarmasin.60 Adapun perincian bentuk kerja sama dalam aktivitas binsis yang ter- dapat pada Perda Pasar Daerah. a. Penyediaan Ruang Bagi Usaha Kecil Kerja sama pasar modern dan pasar tradisional dilakukan dengan penyediaan ruang bagi usaha kecil. Pasar modern yang luas lantai lebih besar dari dua ribu meter persegi diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal sepuluh persen dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalan bentuk lain. Berbe- da dengan Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari dua ribu meter persegi wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal tanpa ada batas mini- mal dan maksimal yang ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan toko modern. A D A b. Kerja sama Pemasaran N Kerja sama pasar modern dan pasar tradisional dapat dilakukan da- lam bentuk pemasaran. Adapun produk yang dipasarkan adalah produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.61 Pelaku usaha besar wajib memprioritaskan usaha kecil dan usaha informal yang berada di sekitar lokasi bangunan.62 Pada beberapa Perda Pasar Daerah kerja sama dilakukan dengan melakukan pemasaran barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkat- kan nilai jual barang atau memasarkan produk hasil UMKM melalui eta- lase atau outlet toko modern.63 E R P c. Subkontrak, Keagenan, Inti Plasa Kerja sama pasar modern dan pasar tradisional dapat dilakukan da- lam bentuk penyediaan komponen yang diperlukan oleh toko modern oleh pelaku usaha kecil (sub-kontrak) atau usaha kecil diberi hak khu- sus untuk memasarkan barang dan jasa toko modern dan pasar modern 60 Pasal 7 Perda Pasar Kota Banjarmasin. 61 Pasal 26 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat juga ayat Pasal 16 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Kendal. 62 Jika di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha infor- mal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha dimaksud. Lihat Pasal 27 Perda Pasar Bandung. Lihat Pasal 24 Perda Pasar Cimahi. 63 Lihat Pasal 9 Perda Pasar Kota Denpasar.
(keagenan) serta dalam bentuk inti plasma di mana pelaku usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma.64 Untuk terciptanya sistem kerja sama, pasar modern wajib membe- rikan informasi peluang kemitraan kepada pemerintah untuk kemudian disebarkan kepada usaha kecil. Pasar modern juga wajib membantu dan mengembangkan jaringan usaha kecil mitranya dengan membina sum- ber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang, konsultasi, membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan infor- masi penyertaan modal serta membantu usaha kecil setempat untuk men- jualkan barang produknya atau menyediakan tempat khusus bagi usaha kecil.65 3. Optimalisasi Sistem Kemitraan/Kerja Sama Pasar modern dan Pasar Tradisional di Indonesia Menurut Hukum Islam A 3. Optimalisasi Sistem Kemitraan/Kerja Sama Pasar modern dan Pasar Tradisional di Indonesia Menurut Hukum Islam A D A N "The pull factors are related to growing business opportunities, rapid urba- nization, high population growth rates, rising incomes or levels of affluence, westernization of lifestyles, increasing demand for fast food and the relaxa- tion of investment rules and restrictive trade policies in other countries."66 E R P Pada sisi lain, kehadiran pasar modern juga berdampak negatif ter- hadap pasar-pasar lokal. Dowson juga mengatakan: "The presence of large-scale foreign ritelers has a significant economic and social impact on local ritelers; especially on traditional small businesses such as 'mom-and-pop' stores.67 There are positive and negative impacts on local 64 Lihat Perda Pasar Kota Banjarmasin. 65 Pasal 10 dan 11 Perda Pasar Kota Banjarmasin. 66 Dawson (2003), Model of the Impacts of Ritel Internationalisation in The Internationa- lisation of Riteling in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup. Reardon, T. T., Barret, and Berdegué, J.A., The Rapid Rise of Supermarkets in Africa, Asia and Latin America, (American Journal Agricultural Economics, 85, 2003). Dalam Shivee Ranjanee Kaliappan, Rokiah Alavi, et al., Liberalization of Ritel Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hy- permarkets on Local Ritelers in Klang Valley, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008), hlm. 324. 67 Tentang hasil beberapa penelitian dapat dilihat, Dawson, Model of the Impacts of Ritel Internationalisation in the Internationalisation of Ritaling in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoya- ma, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003) Lihat juga Harris, Thomas J. (2006), The Economic and Social Impact 227
228 ritelers. However, studies on this specific issue have provided evidence that the impact on local ritelers is mostly negative."68 Peraturan Pasar baik di tingkat pusat (Perpres No. 112 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dan Perda Pasar daerah telah membuat sistem kerja sama Pasar modern dan Pasar Tradisional. Namun dalam be- berapa materi perundang-undangan perlu penguatan sistem kerja sama sehingga menciptakan pasar yang adil. Beberapa segi pengaturan kerja sama tersebut perlu penguatan sebagai berikut: a. Kerja Sama yang Seimbang Dampak negatif kehadiran pasar modern dapat diminimalisir dengan cara membangun sistem kerja sama dengan pasar tradisional secara seim- bang. Ketidakseimbangan kerja sama pelaku usaha kecil dengan toko mo- dern dapat dilihat dalam putusan KPPU 9/KPPU-L/2009. Dalam putusan KPPU 9/KPPU-L/2009 disebutkan bahwa PT Carrefour membuat sistem kerja sama yang tidak berimbang terhadap pemasok dengan mengatakan "take it or leave it" atas syarat-syarat perdagangan yang diterapkan.69 A D A N Perspektif Hukum Islam menghendaki kerja sama bisis dalam posisi yang setara. Dalam hubungan pelaku pasar besar dan pasar kecil, sistem perdagangan sebelum Islam dilakukan secara tidak adil antara pasar be- E R P of Big Box Ritelers: Discussion, American Journal of Agricultural Economics, 88 (5), 2006). Untuk Indonesia, lihat SuryaDârma et al., Impact of Supermarkets on Traditional Markets and Ritelers in Indonesia's Urban Centers. market/supermarket_eng.pdf, 2007). 68 Farhangmehr et al., (2001) Hypermarkets versus Traditional Ritel Stores-Consumers' and Ritelers' Perspectives in Braga: A Case Study, (Journal of Riteling and Consumer Services, 8, 2001), hlm. 189-198. Lihat juga Da Rocha and Dib, The Entry of Wal-Mart in Brazil and the Competitive Responses of Multinational and Domestic Firms, (International Journal of Ritel and Distribution Management, 30 (1), 2002), hlm. 61-73. Lihat juga Tosonboon, Jirapar, The Impact of World Class Distributors on the Ritel Industry in Thailand, in The Internati- onalisation of Riteling in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: Routledge Curzon, Taylor & FrancisGroup, 2003). Lihat juga Hitoshi, T, The Development of Foreign Riteling in Taiwan: The Impacts of Carrefour, in the internationalisation of riteling in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, (London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003). Lihat juga Bianchi, Constanza and Mena, J, Defending the Local Market Against Foreign Competitors: the example of Chilean ritelers. International Journal of Ritel & Distribution Management, (32 (10), 2004), hlm. 95-504. Lihat juga, Wang, Shuguang, Internationalization of riteling in China, in The Internationalisation of riteling in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, (London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003). 69 Untuk menghadapi perilaku itu, APMSI menghadapi perilaku PT Carrefour dengan cara membuat iklan layanan masyarakat mengenai suatu produktidak hanya dijual di gerai PT Carrefour Indonesia tetapi dijual di semua gerai peritel modern. Saat ini pangsa pasar PT Carrefour untuk wilayah Jabotabek sebesar 60%-70% di pasar modern untuk tahun 2000 (Bukti B4).
sar dan pasar kecil.70 Pasar besar pada masa sebelum Islam didomina- si oleh pedagang-pedagang asing yang melakukan ekspansi ke berbagai tempat di Jazirah Arab. Hubungan perdagangan antara pedagang luar (nomadic) dengan pedagang setempat tidak terjadi hubungan timbal ba- lik yang seimbang yang berdasarkan saling menolong dan pertukaran ekonomi.71 Al-Qur'an melarang memperoleh keuntungan dari transaksi yang tidak setara (al-Ridhâ).72 Hukum melakukan kerja sama yang setara ter- dapat pada yuriprudensi hukum Islam pada masa pemerintahan Turki Usmani73 Majallah al-Ahkâm al-'Adliyah,74 yang mensyaratkan jual beli yang setara seperti pengharaman jual beli bersyarat (trading term). Pasal 189 Kitab Undang-Undang Perdata Turki Usmani mengatakan: "A sale with a condition, which is not for the benefit of one of contracting par- ties, is lawful, but the condition is bad.75 [Dalam hal jual-beli yang bergantung pada persyaratan yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, maka jual belinya sendiri sah, tetapi persyaratannya dapat dibatalkan."76 A D A Demikian pula dalam pengaturan kemitraan antara pasar modern dan pasar tradisional baik pada pengaturan pasar tingkat pusat maupun daerah menempatkan pasar tradisional menjadi bagian pasar modern, bukan mitra yang setara. Walaupun peraturan pasar menyebutkan ber- dasarkan prinsip persamaan dan keadilan di antara kedua pasar, namun N E R P 70 Menurut Saaid al-Afghani terdapat tiga jenis pasar pada saat menjelang kehadiran Islam. Pertama, pasar yang di bawah kekuasaan asing (those under foreign supremacy) yakni seperti Pasar Hira, Busra dan lain-lain. Kedua, Pasar yang dibuat oleh orang-orang Arab sendiri dengan barang dagangannya sendiri seperti Pasar Ukaz. Ketiga, Pasar yang disebabkan oleh letak geografisnya dijadikan tempat pertemuan bagi pedagang-pedagang asing (luar) seperti Pasar Suhar dan Pasar Aden di mana yang ada adalah karakter bisnis yang muncul sedangkan karakter setempat (national) mundur atau menurun (at-tabî al- qaumi). Lihat L.I. Klimovich, Islam, (Moscow, 1965) dalam Robert Simon, Meccan Trade and Islam (Problem of Origin and structure), diterjemahkan oleh Feodora Sos dari buku, A Mekkai Kereskedelem Kialakulasa es Jellenge, (Hungaria: Akademiai Kiado, Budapest, 1989), hlm. 79. 71 Ibid, hlm. 79-90. 72 QS. al-Nisâ' (4): 29. 73 Masa pemerintahan Turki Usmani sangat panjang yakni sejak tahun 1299 M-1926 M, kurang lebih 600 tahun. Lihat Philip K. Hitti, History of Arab, diterjemahkan DariHistory of Arab: From the Earliest Times to Present, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 710. 74 Majallah al-Ahkam al-Adliyah terdiri dari 1851 Pasal, 16 Kitab (book) dan setiap kitab terdiri bab, dan setiap bab terdiri dari pasal-pasal serta pada pembukaan (muqaddimah) dijelaskan tentang ilmu fikih (ilmu hukum) dan kaidah-kaidah fiqhiyah (legal maxim).Pe- nulis menemukan Kitab ini dalam terjemahan bahasa Inggris, Mr. Justice S. A. Rahman, The Mejelle, (Being An English translation of Majallah al-Ahkam al-Adliyah and Complete Code on Islamic Civil Law, (Lahore: Law Publishing Company, 1980). 75 Ibid, hlm. 26. 76 H.A. Jazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Terjemahan Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyah, Op. cit., hlm. 33. 229
230 mayoritas pola sistem kerja sama menempatkan pasar tradisional bergan- tung (sub-ordinat) kepada pasar modern. Demikian juga dengan bentuk ketidakserataan dalam kerja sama penyediaan lahan/space. Sebagian besar Perda Pasar Daerah tidak me- wajibkan pasar modern menyediakan lahan bagi pasar tradisional. Se- dangkan beberapa Perda Pasar Daerah telah mewajibkan Pasar modern menyediakan lahan/space bagi pasar tradisional sesuai dengan perincian luas lahan yang dimiliki toko ritel modern. Peraturan Perda Pasar Daerah belum mengatur sistem dan mekanisme yang setara dalam kerja sama penyediaan lahan, misalnya terkait dengan pelaku usaha, jenis usaha, sistem keuntungan dan pembayaran serta mekanisme kerja sama yang dimediasi oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, dalam hubungan antara pemasok dan toko modern dapat menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam hubungan antara pemasok dan toko modern dapat menggunakan skema bagi hasil (musyârakah), bukan harga barang per item dari pemasok. Pembagian hasil berdasarkan persentase keuntungan dalam penjualan akan mem- buat pemasok dan dipasok berposisi sejajar dan saling membantu satu sama lain. A D A N E Mekanisme kerja sama yang efektif dalam penyediaan lahan bagi usaha kecil dengan sistem kerja sama bagi hasil seperti musyârakah atau mudhârabah. Toko modern dapat melakukan sosialisasi dengan mema- sang spanduk di depan toko modern atau melaporkan kepada pemerintah setempat tentang sistem kerja sama melalui penyediaan lahan bagi pela- ku usaha kecil untuk dapat disosialisasikan kepada warga serta aturan- aturan yang adil atau dengan cara lain yang diikuti persyaratan yang tidak memberatkan pelaku usaha kecil. R P Sistem bagi hasil mudhârabah sebagaimana definisinya "kontrak per- janjian antara pemilik modal (rab al-mâl) dan pengguna dana (mudhârib) untuk digunakan untuk aktivitas produktif di mana keuntungan dibagi dua atau sesuai dengan perjanjian.77 Dalam konteks kerja sama pasar, maka menempatkan pelaku usaha kecil sebagai pelaksana modal (mud- hârib) dan Pasar modern adalah pemilik modal (rab al mâl) dengan me- nyediakan tempat dan barang dagangan. Adapun sitem bagi hasil musyâ- rakah menempatkan pelaku usaha kecil dan pelaku usaha pasar modern sebagai pemilik modal dan bekerja dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 77 M. Fahin Khan, Essay in Islamic Economics, (United Kingdom, The Islamic Foundation, 1995), hlm. 80.
Penguatan regulasi kerja sama yang berimbang diawali dengan pe- nguatan rencana kerja sama mencakup beberapa hal sebagai berikut: Pertama, rencana kemitraan harus disertakan dalam proses perizinan secara konkrit. Bentuk konkrit rencana kerja sama dapat berbentuk hasil pendekatan dan hubungan dengan pasar-pasar tradisional yang berada di sekitarnya, sehingga rencana kerja sama tidak lagi berbentuk konsep namun bentuk kerja sama yang telah konkrit. Penguatan rencana kerja sama dalam bentuk konkrit menjadi penting untuk mencegah (sadd al- zarî'ah) pelaku usaha yang tidak beri'tikad baik untuk melakukan kerja sama dengan pelaku usaha kecil di daerah sekitarnya. Bentuk kerja sama yang konkrit untuk memastikan sistem kerja sama yang dilakukan de- ngan pelaku usaha sekitar berjalan sesuai dengan sistem kerja sama yang adil. Sebab, dalam praktiknya banyak toko modern yang tidak membuka kesempatan untuk menggandeng kemitraan dengan pelaku usaha kecil di sekitarnya.78 A D Kedua, penguatan regulasi tentang kemitraan harus dilengkapi de- ngan klausula tentang syarat dan hukuman bagi pelaku usaha pasar mo- dern yang tidak mau atau mampu melakukan kemitraan setelah berdi- rinya toko modern sebagaimana yang telah dibuat dalam persyaratan perizinan. Penguatan klausula bentuk kerja sama yang konkrit, selain memastikan iktikad baik toko modern untuk melakukan kerja sama, juga untuk dapat menganulir pendirian toko modern yang tidak beriktikad baik melakukan kerja sama. Sebab, pemerintah belum pernah melakukan penarikan izin disebabkan oleh toko modern tidak melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil.79 A N E R P b. Penguatan Pola Kerja Sama Pasar Modern dengan Pasar Tradisional Kerja sama pasar modern dengan pasar tradisional seyogianya dila- kukan dengan pola. Sebab sistem kerja sama yang dilakukan tanpa pola akan berjalan secara tidak efektif. Penguatan pola kerja sama disebabkan sebagian besar Perda Pasar Daerah belum mengaturnya. Hasil penelitian di Pasar Purbalingga tentang imlementasi kemitraan yang diamanatkan 78 Wawancara dengan warga di sekitar toko modern Jalan Halat, Kota Medan. 13 Januari, 2013. Selain itu, sepanjang melakukan survei di toko modern di wilayah Jakarta dan Kota Medan sangat sulit ditemukan toko modern yang memasang spanduk/plang yang mem- buka kemitraan. 79 Hasil wawancara peneliti dengan Ka. Sub. Bidang Perekonomian DKI Jakarta tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan tentang hal ini, termasuk data-data toko modern yang telah dicabut izinnya. Wawancara dengan Ka. Sub, Bagian Perekonomian DKI Jakarta 13 Juni 2013. 231
232 oleh Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 tidak dapat dapat berjalan dengan baik disebabkan pola kemitraan yang belum ada.80 Selain ketidaktahuan pelaku usaha kecil atas kesempatan tersebut, juga menyangkut sistem kerja sama yang adil antara pelaku usaha kecil dan toko modern. Penguatan pola kemitraan toko modern dan pasar tradisional dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah tempat di mana pasar berdiri. Bagi daerah yang mempunyai banyak produksi, pola kemitraan seyogianya le- bih ditekankan pada kerja sama pemasaran hasil-hasil produksi di daerah setempat oleh toko modern. Adapun di daerah padat penduduk, selain kerja sama pemasaran, pola kerja sama dapat berbentuk pemberian la- han/space, pengolahan kembali (repackaging) adalah beberapa pola yang lebih sesuai.
P A
D A
N E
Bagan 5.2. Optimalisasi kerja sama Pasar di Indonesia
193 c. konseP dAn PengAturAn PerLindungAn PAsAr trAdisionAL 1. Konsep dan Pengaturan Perlindungan Pasar Tradisional Menurut Hukum Islam Secara umum bahwa Al-Qur'an telah memperkenalkan konsepsi per- lindungan bagi golongan orang miskin atau masyarakat terpinggirkan. Konsep perlindungan terhadap golongan terpinggirkan tersebar pada be- berapa ayat Al-Qur'an di antaranya: 80 Wede Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro, Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar modern (Studi di Kabupaten Purbalingga), Op. cit., hlm. 51.
ِم ْوَيْلاَو ِهّٰللاِب َنَمٰا ْنَم َّرِبْلا َّنِكٰلَو ِبِرْغَمْلاَو ِقِر ْشَمْلا َلَبِق ْمُكَه ْوُجُو ا ْوُّل َوُت ْنَا َّرِبْلا َسْيَل ۞ َنْيِك ٰسَمْلاَو ىٰمٰتَيْلاَو ىٰب ْرُقْلا ىِوَذ ٖهِّبُح ىٰلَع َلاَمْلا ىَتٰاَو ۚ َنٖ ٰلَمْلاَو ِرِخٰاْلا ّيِبَّنلاَو ِبٰتِكْلاَو ِةَكِ إىۤ اَذِا ْمِه ِد ْهَعِب َن ْوُف ْوُمْلاَو ۚ َةوٰك َّزلا ىَتٰاَو َةوٰل َّصلا َماَقَاَو ۚ إى ۤا َّسلاَو ۙ ِلْيِب َّسلا َنْباَو أاَبْلا َنْيِحَو ِءۤا َّر َّضلاَو ِء ۤاَسْ ِسْ أاَبْلا ىِف َنْيِرِب ّٰصلاَو ۚ اْو ُدَهاَع ٰلوُاَوۗ ا ْوُق َد َص َنْي ِذَّلا َكِ ٰلوُا ۗ إىۤ إىۤ ُمُه َكِ 81َن ْوُقَّتُمْلا ِباَق ِّرلا ِىفَو َنْيِلِ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu keba- jikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang me- minta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang berna (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. A D A N Dalam ayat yang lain disebutkan E ِمْوُرْحَمْلاَو ِلِ إى ۤا َّسلِّل ٌّقَح ْمِهِلا َوْمَا آ R Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.82 P Ayat-ayat di atas membicarakan tentang perlindungan terhadap go- longan masyarakat miskin. Masyarakat miskin adalah representasi dari masyarakat yang terpinggirkan baik terpinggirkan secara kultural (baca: dhu'afâ') dan terpinggirkan secara struktural (mustadh'afîn). Dhu'afâ' mengacu kepada lemah secara kultural disebabkan keterbatasan pember- dayaan diri dan kemampuan, lemah dari segi kecerdasan akal ('aql) dan pemikiran (al-ra'y). Adapun mustadh'afîn adalah kelompok orang-orang yang dilemahkan oleh sistem kehidupan dan ekonomi yang tidak memi- hak kepada kepentingan mereka. Struktur dan sistem ekonomi dan ke- hidupan yang berkembang cenderung membuat kelompok mustadh'afîn tidak berdaya.83 ْيِفَو Dalam konteks perdagangan/bisnis, keterpinggiran dapat berarti akibat diskriminasi hak atas tempat berdagang atau disebabkan oleh ke- 81 QS. al-Baqarah (2): 177. 82 QS. al-Zâriyât (51): 19. Lihat juga: QS. al-Ma'ârij (70): 22-23. 83 Amiur Nuruddin, Ekonomi Syariah (Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan), (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), hlm. 31. 233
234 tidakmampuan menghadapi hegemoni pedagang besar yang mempunyai modal dan strategi yang kuat. Hal ini sejalan dengan cakupan orang yang miskin pada ayat di atas secara luas baik orang miskin yang meminta (sâilîn) atau orang miskin yang tidak meminta (mahrûm). Pembagian je- nis golongan miskin pada ayat di atas menunjukkan cakupan golongan orang yang miskin yang wajib dilindungi bersifat luas, baik disebabkan keterbatasan akses ekonomi dan ketidakmampuan menghadapi persaing- an dengan pelaku usaha besar. Untuk mewujudkan perlindungan bagi pelaku usaha yang terpinggir- kan diperlukan peran negara. Salah satu peran negara adalah perlindung- an sosial dan ekonomi bagi semua warga untuk menciptakan masyarakat yang kuat dan sejahtera. Mohammad Ahmad Syakir mengatakan dalam tulisannya yang ber- judul "The Role of State in The Islamic Economic System": A Islam considers man as a dignified entity and as human capital through whom and for whom growth is achieved, it is inadmissible that people should be starved and condemned to misery on the grounds that the improvement of peoples living conditions weakens savings and growth. Besides, the achieve- ment of social justice provides incentives for better productivity, and makes society coherent and immune against anxieties, rifts and imbalance.84 D A N E R Adapun bentuk perlindungan pasar kecil dapat dilakukan sesuai de- ngan kondisi dan situasi yang berkembang di pasar sebuah negara, misal- nya bentuk perlindungan negara dapat berbentuk perlindungan hukum, perlindungan dengan cara pemberikan insentif pembayaran pajak, per- lindungan terhadap persaingan harga, perlindungan melalui pemberian izin lokasi dan waktu, perlindungan dengan membedakan jenis produk (differensiasi) produk di masing-masing jenis pasar, dan perlindungan bentuk lain sesuai dengan sistuasi dan perkembangan zaman. P Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dapat berupa per- lindungan atas kepastian akan memperoleh hak berusaha seperti tempat usaha sehingga tetap dapat melakukan aktivitas pasar, termasuk pada saat pelaku usaha kecil digusur dengan alasan-alasan tertentu seperti per- emajaan pasar dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pedagang pada saat direkolasi adalah bagian dari perlindungan yang dibutuhkan oleh pedagang seperti dengan menyiapkan alternatif-alternatif usaha se- 84 Muhammad Ahmad Syakr, The Role of State in The Islamic Economic System, Encyclo- paedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 176.
belum dilakukan relokasi pasar. Perlindungan pelaku usaha kecil dari pengenaan pajak adalah salah satu perubahan kebijakan hukum pasar yang dilakukan Nabi Muhammad saw. saat mengelola pasar Madinah di mana pada saat hampir semua pasar melakukan pemungutan pajak di kawasan Jazirah Arab.85 Nabi Mu- hammad saw. mengatakan, ini pasar kalian, jaga dan jangan dikenakan pajak atasnya.86 Kebijakan pasar bebas pajak juga dilakukan oleh 'Umar bin Abdul Azis sebagai konsekuensi institusi sedekah (al-sûq shadaqah, charity endowment).87 Adapun alasan pembebasan pasar dari pembayaran pajak menurut hukum Islam disebabkan pasar adalah sebuah institusi publik. Oleh karena itu, pasar seyogianya tanpa pembebanan sewa ma- upun pajak. Pembebasan pajak atas pasar berdampak terhadap harga- harga di pasar yang murah dan terjangkau oleh masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. A Bentuk lain perlindungan pelaku usaha kecil dapat dilakukan dengan melakukan intervensi harga termasuk melakukan iklan dengan harga yang lebih rendah. Dalil kebolehan melakukan intervensi harga adalah Hadis tentang 'Umar bin Khattâb yang menegur Hâtib ibn Balta'ah ketika menjual anggur kering di bawah harga pasar "Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami". Perkataan 'Umar menjadi dalil boleh melakukan price intervention demi melindungi penjual dalam hal profit margin, sekali- gus melindungi pembeli dari kekuatan pembelian (purchasing power). Be- gitu pula untuk mencegah upaya penjual untuk menaikkan harga dengan cara ihtikâr dan ghaban fâhisy.88 D A N E R P Peran negara dalam melakukan intervensi harga pernah dilakukan pada zaman kerajaan Turki Usmani (Ottoman) di Anatolia pada abad ke- 16. Tentang hal ini, Mehmet mengatakan: Stable prices were seen as beneficial to both sellers and buyers, so prices were fixed. Social unrest was a great fear, therefore guildsmen were virtually gu- aranteed employment and the government laboured mightily to ensure that 85 Kebijakan pembebasan pasar dari pungutan pajak adalah hasil pengamatan Nabi Muhammad selama tiga dekade sebagai pelaku pasar. Pada saat itu terdapat beberapa pasar yang terkenal seperti Pasar al-'Ukâz, Pasar al-Majannah dan Pasar Zu al-Majaz. Lihat, Cengis Kallek, Madinah Market, hlm. 222. Lihat juga S.M. Hasanuzzaman, Political Economics of the Madinah Under the Prophet, Op. cit., hlm. 213. 86 Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Quzwayni, Sunan Ibn Mâjah, Juz VI, (Mauqi' al- Islam, t.th.), hlm. 489. Lihat juga Cengis Kallek, Sosio-Politico-Economics Sovereignity and the Market of Medina. Op. cit., hlm. 2-3. 87 'Allâmah Alauddîn 'Alî Muttaqî Husâmuddîn al-Hindî, Kanz al-'Ummâl fî Sunan al-aqwâl wa al-af'âl, Op. cit., hlm. 488. 88 Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Peran Lembaga Hisbah dalam Era Abbasiah), Op. cit., hlm. 44. 235
236 supply and demand were not allowed to affect the supply or price of grain in the capital.89 Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil juga dapat berupa penen- tuan lokasi dan waktu buka dan tutup pasar. Penentuan lokasi dan waktu pasar adalah menutup (sadd) perantara (zarî'ah) yang menyebabkan pasar tradisional terpinggirkan. Penentuan lokasi pasar adalah salah satu kebi- jakan penting dalam pengaturan pasar di Madinah pada zaman Rasulul- lah saw. Untuk menetapkan lokasi pasar baru, Nabi Muhammad saw. me- lakukan survei beberapa kali di beberapa lokasi. Di awali dengan survei di Al-Nabith, Nabi Muhammad saw. merasa tidak sesuai dengan tempat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad saw. melakukan survei ke sebuah tempat (yang kelak disebut dengan Pasar Madinah). Setelah memutuskan lokasi pasar, Nabi Muhammad saw. mengatakan, inilah pasar kalian, jangan sampai dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya.90 Selain tempat yang strategis, pemilihan lokasi Pasar Madinah sebagai pasar baru dibangun berjarak jauh dari Pasar Yahudi91 bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan dengan pelaku usaha lokal.92 Pengaturan zonasi dan lokasi merupakan bentuk (sadd al-zarî'ah) menjaga keadilan Pasar di Madinah disebabkan telah terdapat pasar sebelumnya. A D A N E Pemilihan lokasi dan jarak Pasar Madinah, selain bagian dari stra- tegi Nabi Muhammad saw. untuk mengimplementasikan hukum ekono- mi Islam serta memperkuat posisi kaum Muhajirin yang baru sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, kebijakan lokasi dan jarak antarpasar Madinah dan Pasar Yahudi agar pasar baru dan lama di wilayah Madi- nah dapat berdiri dan berkembang secara bersama. Menciptakan kondisi pasar yang harmoni sejalan dengan prinsip-prinsip hubungan muamalat dalam konsep Islam yang dibuat dalam Konstitusi Madinah (Misaq al- Madinah, Madinah Constitution) yang bersifat egalitarian yang menghen- daki hubungan antara Yahudi, Nasrani dan Muslim hidup berdampingan R P 89 Mehmet Bulut, Reconsideration of the Economic Concepts of the Ottomans and Western Europeans During the Mercantilist Ages, Paper for Middle East History and Theory Conference (Chicago, 9-10 May 2002), hlm. 1. Catatan kaki nomor 5. 90 Abû 'Abd. Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Quzwayni, Sunan Ibn Mâjah, Op. cit., 489. Lihat juga, Cengis Kallek, Socio-Politico-Economyc Sovereignty and Market of Madina, Op. cit., hlm. 2-3. 91 Pasar Madinah dibangun di Tanah Banu Sa'udah yang terletak di dekat masjid dan lembah Buthan, persimpangan pusat kota. Adapun Pasar Yahudi terletak di perempatan Banu Qainuqa'. Lihat Cengis Kallek, Socio-Politico Souvereignty and the Market of Medina, Journal of Islamic Economics, International Islamic University Malaysia, Vol. 4 No. 1 dan 2, 1995, hlm. 3-4. 92 Cengiz Kallek, Madinah Market, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 221.
secara damai dan saling bantu membantu.93 Pengaturan zonasi dan jarak pasar telah menjadi kebijakan hukum pasar pada pemerintahan Bani Abbasyiah. Salah satu kebijakan pasar khalifah Abu Ja'far Al-Mansyur adalah persoalan zonasi pasar. Al-Man- syur melakukan relokasi dengan memindahkan Pasar Baghdad dan Al- Madinah As-Syarqiyyah ke tempat lain yang disediakan khusus dan jauh dari pusat kota dan dewan-dewannya dalam rangka menghempang mo- nopoli. Pasar-pasar itu dipindahkan ke Bab Al-Khukh dan Bab Asy-Syair dan mengangkat para petugas untuk melakukan pengawasan dan mem- berikan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya.94 Kebijakan zo- nasi juga dijelaskan Ahmad Farras Oran & Ghaida Khaznehkatb dalam tulisannya "The Economic System Under The Abbasid Dynasty": Well aware of the importance of markets in economic life, caliphs paid special attention to selecting locations for building market places and structuring them institutionally. Market places were organized in accordance with the nature of the various trades and crafts, each having their own specific lo- cation. Special attention was paid to locating polluting activities atthecities "peripheries."95 A D A N E Untuk mewujudkan tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah), perlin- dungan pasar tradisional dapat berbentuk pembatasan sistem bisnis berwaralaba. Bisnis dengan sistem Waralaba adalah bentuk bisnis kon- temporer. Dalam hal bisnis berjejaring, Hukum Ekonomi Islam pada prinsipnya membolehkan semua cara dan jenis berbisnis selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Adapun kaidah hukum Islam R P 93 Tesis ini diperkuat dengan kebebasan orang Yahudi dan orang Muslim untuk memasuki pasar yang manapun baik Pasar Madinah maupun Pasar Yahudi yang telah ada sebelumnya. Beberapa Hadis menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi juga selalu ke Pasar Madinah. Hal ini menunjukkan tidak ada dualisme pasar di Madinah dengan membedakan Muslim, Nasrani dan Yahudi. Selain itu, aktivitas yang di bawah otoritas Rasulullah bukan hanya kehidupan agama (dakwah Islam) tetapi juga menyangkut hubungan sosial ekonomi ter- masuk di dalamnya kegiatan ekonomi di Pasar. Dengan alasan ini tidak tepat jika pendirian Pasar Madinah mempunyai tendensius kepada kaum Yahudi sebagaimana kesimpulan M.J. Kister yang menyatakan bahwa the story of the market supplies us with an additional aspect of the contention between the Prophet and the Jews in Medinah. Lebih lanjut lihat. M. J. Kister, The Market of Prophet, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 3 (Dec., 1965), hlm. 275. Diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 06:49, hlm. 272-276. 94 Al-Thabarî, Tarîkh Al-Umâm wa Al-Muluk, sebagaimana yang dikutip Raghîb As-Sirjâni, Mâzâ Qaddamal Muslimûna lil 'Alam Ishamaatu al-Muslimîn fi al-Hadharah al-Insâniyah, telah diterjemahkan, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, (Jakarta: Penerbit Al-Kau- tsar, 2009), hlm. 565. 95 Ahmad Farras Oran & Ghaida Khaznehkatb, The Economic System Under the Abbasid Dynasty, Muhammad Nejatullah Siddiqi (ed.), Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (London: FIF, 2009), hlm. 259. 237
238 yang berkenaan dengan hal ini adalah la dhara wa lâ dhirâr (jangan me- rusak dan jangan dirusak).96 Berdasarkan kaidah ini bahwa bisnis berje- jaringan dibolehkan selama tidak mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat luas termasuk pelaku usaha lain. Jika bisnis berjejaring dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang membawa kerusakan (mafsadah) bagi banyak orang adalah bertentangan dengan hukum Islam. Perlindungan pasar kecil dari bisnis berwaralaba adalah cara men- cegah (sadd zarî'ah) pembentukan struktur pasar monopoli atau oligo- polistik yang dapat menyebabkan pelaku usaha kecil/pasar tradisional terpinggirkan. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembatasan jumlah penerima waralaba yang dapat menyebabkan pelaku usaha kecil tersing- kir. Pada sisi lain, sistem bisnis waralaba dapat melakukan pemberda- yaan (fath zarî'ah) dengan melibatkan masyarakat dan kelompok ma- syarakat sehingga temuan atau sistem bisnis waralaba bermanfaat bagi seluruh masyarakat. A D A 2. Pengaturan Perlindungan Pasar Tradisional di Indonesia N Peraturan Pasar di Indonesia baik ditingkat pusat maupun Perda Pasar Derah mengatur tentang perlindungan terhadap pasar tradisional. Pengaturan perlindungan pasar tradisional adalah untuk menimalisir dampak negatif kehadiran Pasar modern sehingga tercipta persaingan yang berimbang antara pasar modern dan pasar tradisional. Dalam aspek perlindungan terhadap pasar tradisional beberapa Perda Pasar Daerah membuat aturan-aturan perlindungan sebagai berikut. E R P a. Perlindungan dalam Bidang hukum Beberapa Perda Pasar Daerah memberikan bentuk perlindungan hu- kum terhadap pasar tradisional dalam hal penyelesaian perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan yang sehat97 sehingga pasar tradisional diharapkan tetap eksis dan mampu berkembang men- jadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.98 Untuk memastikan berja- 96 Lihat Muhammad al-Zuhailî, al-Qawâ' id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fi al-Mazâhib al-Arba'ah, Op. cit., hlm. 199. 97 Pasal 5, 6, dan 7 Perda Pasar Kota Bandung. 98 Pasal 1 angka 12 Perda Pasar DI Yogyakarta Dalam hal pemberdayaan didefinisikan sebagai segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik Dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern lihat Pasal 1 angka 13 Perda Pasar di Yogya- karta. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan
lannya mekanisme pasar pemerintah daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu. Pengaturan pasar di Indonesia memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan praktik penggu- suran yang tidak menguntungkan pasar tradisional. Bentuk perlindungan hukum ini merupakan upaya menjamin kepastian tempat berusaha bagi pasar tradisional yang digusur. Adapun dalam hal hak penyewaan, pasar tradisional dilindungi dalam hal status hak sewa dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha termasuk jika terjadi musibah yang menghancur- kan harta benda yang diperdagangkan.99 Demikian juga dengan perlin- dungan terhadap kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati. b. Perlindungan Melalui Keberpihakan A Perda Pasar Daerah melakukan perlindungan melalui keberpihakan dengan beberapa bentuk seperti memberikan subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen lokal untuk produk-produk unggulan lokal yang dianggap strategis.100 Selain itu, pengaturan keberpihakan pemerintah terhadap pasar tradisional dilakukan dengan cara memprioritaskan ke- sempatan bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada untuk memper- oleh tempat usaha di pasar tradisional yang direnovasi atau direlokasi. D A N E R c. Perlindungan Lokasi dan Waktu Pasar P Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah mengatur lo- kasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kota, zonasi pa- sar modern dan pasar tradisional diatur secara khusus. Toko Modern jenis Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. Hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan. Adapun supermarket dan departement store dilarang berlo- kasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan ling- kungan di daerah atau perkotaan.101 Selain zonasi, beberapa Perda Pasar menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat lihat Pasal 1 angka 14 Perda Pasar Yogyakarta. 99 Pasal 21 (3), (4), (5) Perda Pasar Yogyakarta. 100 Pasal 11 dan 12 Perda Pasar Kota Bandung. 101 Pasal 18 & 19 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Perda Pasar di Yogyakarta. Lihat juga Pasal 15 Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat juga Pasal 23 239
240 Daerah telah mengatur jarak antara pasar modern dan pasar tradisiona.102 Dalam hal waktu pelayanan, hampir semua Perda pasar derah meng- atur pada waktu sama. Waktu jam kerja hypermarket, departemen store, supermarket, toko serba ada dan swalayan adalah pukul 10.00 sampai 22.00 pada hari Senin sampai Jumat dan pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 pada hari sabtu dan minggu. Adapun hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat menetapkan jam kerja me- lampaui pukul 22.00 waktu setempat setelah mendapatkan izin.103 Ada- pun waktu layanan minimarket untuk hari Senin sampai dengan Minggu adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, sedangkan pada hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, serta minimarket yang berada di lokasi tertentu dapat menetapkan jam layanan selama 24 jam.104 A (1) dan (2) Perda Pasar Kota Makassar. Lihat juga Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan. D 102 Perda Pasar Kota Bandung mengatur pendirian minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional, dan 0,5 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/ arteri. Supermarket dan departement store berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri. Hypermarket dan Perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri. Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai 200 m2 minimal berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis. Penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan dan tidak berlaku untuk kawasan pusat primer. Lihat Pasal 20 Perda Pasar Kota Bandung. Perda Pasar Yogyakarta mengatur jarak antara pasar tradisional dan pasar tradisional antar kabupaten/kota paling dekat 1 km, sedangkan jarak antara Pasar tradisional dan pusat perbelanjaan antar kabupaten/ kota paling dekat 1 km dan jarak antara pasar tradisional dan toko modern antar kabu- paten/kota paling dekat 1 km. Perda Pasar Cimahi membuat jarak antarpasar ritel yakni toko minimarket minimal berjarak 0,25 km dari pasar tradisional dan 0,1 km untuk sesama toko minimarket. Supermarket dan departement store minimal 1 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri. Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri. Toko minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis. Lihat Pasal 17 Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Pada Perda Pasar Denpasar, Bali membolehkan pasar tradisional berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota, sedangkan minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Lihat Pasal 6 Perda Pasar Kota Denpasar, Bali. A N E R P 103 Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Denpasar. Lihat Pasal 26 (1) Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat Pasal 32 ayat (1), dan (2) Perda Pasar Kabupaten Kendal. Lihat juga Pasal 22 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Magelang. Perda Pandeglang hanya tidak membatasi untuk hari libur pukul 24.00. 104 Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan. Beberapa Perda Pasar Da- erah membedakan waktu layanan bagi Waralaba berbentuk minimarket dengan Waralaba yang bukan berbentuk Toko Modern. Bagi Waralaba berbentuk Toko Modern melayani konsumen Daripukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, dan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk hari Sabtu dan Minggu serta Pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya. Berbeda dengan jam kerja Waralaba yang bukan
d. Perlindungan Dari Bisnis Sistem Waralaba Peraturan Pasar di Indonesia mengatur pasar/toko yang menggu- nakan sistem waralaba, hal ini disebabkan sebagian besar toko modern menggunakan sistem waralaba terutama jenis toko modern minimarket. Pengaturan toko modern berwaralaba tidak ditemukan dalam pengatur- an pasar tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008), tetapi diatur pada sebagian Perda Pasar Daerah. Ter- dapat satu daerah yang secara khusus mengatur tentang penyelengga- raan Waralaba bagi Toko Modern yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Sedangkan Pengaturan Waralaba secara umum terdapat pada Permendag No. 53 Tahun 2012. Pengaturan toko modern berwaralaba pada Perda Pasar Daerah men- cakup syarat pendirian dan zonasi. Dalam hal pendirian toko modern waralaba di Pandeglang, selain wajib mengacu pada Rencana tata ru- ang wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk peraturan zonasi juga wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah selain lokasi pendirian Waralaba. Selain itu, Perda Pasar Pandeglang membe- dakan waralaba yang bukan berbentuk toko modern dan yang berben- tuk toko modern. Waralaba yang bukan berbentuk toko modern dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. Adapun waralaba yang berbentuk toko modern wajib memperhatikan batasan jarak dengan batas pasar tra- disional.105 A D A N E R P Selain Perda Pasar Pandeglang, ketentuan mengenai Waralaba juga diatur pada Perda Pasar Surakarta. Perda Pasar Surakarta mewajibkan kegiatan usaha minimarket yang menggunakan sistem waralaba memenu- hi berbagai persyaratan seperti memberdayakan UMKM dan Koperasi di daerah, mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun berbentuk Toko Modern, yakni pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Minggu dan untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB. Sedangkan waktu layanan bagi Pasar Tradisional tergantung kepada jenis pasar seperti pasar sore, pasar pagi. Beberapa daerah juga mengatur waktu layanan dari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Pasal 13 ayat 1 Perda Pasar Kabupaten Magelang. 105 Jarak antara waralaba yang berbentuk supermarket, hypermarket, departemen store dan Perkulakan dengan Pasar Tradisional minimal 1.000 meter, sedangkan jarak antara waralaba berbentuk minimarket dengan Pasar Tradisional minimal 200 meter. 241
242 monopsoni106 yang merugikan UMKM dan Koperasi. Selain itu minimarket waralaba disyaratkan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemu- satan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan Koperasi. Selain mencegah, minimarket waralaba juga diharapkan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan man- diri, meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesem- patan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang waralaba.107 Dalam kaitan Waralaba dan Monopoli diatur pada Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yang mengecualikan Waralaba dari Hukum La- rangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur pada Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Penge- cualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang ber- kaitan dengan Waralaba.108 A D A e. Perlindungan dari Jenis Produk yang Sama N Salah satu bentuk perlindungan pasar tradisional adalah melakukan pembagian atau perbedaan jenis produk. Pembagian jenis produk ber- tujuan untuk mengurangi dan bahkan menghindari persaingan produk dan harga. Peraturan Pasar di Indonesia telah mengatur perbedaan jenis barang dagangan pada toko modern dan pasar tradisional.109 Pembagian jenis barang dagangan bagi toko modern adalah minimarket, supermarket, dan Hypermarket menjual barang konsumsi terutama produkmakanan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik. Khusus minimarket, di- larang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.110 Adapun jenis produk yang dijual department store adalah barang konsumsi, terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasar- E R P 106 Monopoli ialah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Oligopoli ialah suatu keadaan di mana penguasaan pasar terhadap penawaran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha. Monopsoni ialah suatu keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Perda Pasar Kota Surakarta. 107 Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kota Surakarta. 108 Dalam hal pemberian hak atas temuan dijadikan sebagai bentuk pengecualian da- lam monopoli diperkenalkan di Inggris tahun 1623 yang secara tegas diakui bahwa paten adalah pengecualian dari larangan terhadap monopoli sepanjang hal itu adalah penemu yang pertama dan sebenarnya. 109 Pasal 7 ayat (5) Perda Pasar Surakarta. 110 Pasal 33 ayat (1) Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013.
kan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. Adapun perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. Adapun pasar tradisional adalah berupa barang konsumsi, kebutuhan hidup sehari-hari, sandang dan per- lengkapannya, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.111 Pembagian jenis barang juga berlaku pada masing-masing jenis pasar yang disebut dengan pasar khusus. Pasar khusus adalah menjual barang yang bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya. Pembagian jenis produk juga dibagi pada jenis pasar yakni pasar lingkungan, pasar desa, dan pasar tradisional. Pa- sar lingkungan menjual jenis barang kebutuhan pokok sehari- hari. Pasar desa menjual kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembi- lan bahan bahan pokok. Pasar tradisional kota barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.112 3. Optimalisasi Perlindungan Pasar Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam D 3. Optimalisasi Perlindungan Pasar Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam D A Perlindungan pasar tradisional belum diatur secara optimal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pelindung- an perlu diperkuat dengan beberapa hal sebagai berikut. N E R a. Optimalisasi Perlindungan Hukum P Berdasarkan peraturan pasar di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008), perlindungan dalam bidang hukum dapat diklasifikasi dalam tiga (3) aspek, yakni hukum persaing- an usaha, perlindungan hukum untuk memperoleh kepemilikan (tempat dan sewa) dan perlindungan hukum dari ketergusuran. Dalam hal per- lindungan hukum dari persaingan tidak sehat akan dielaborasi pada sub- bab tersendiri pada bab ini, sedangkan penguatan perlindungan hukum terhadap kepemilikan (tempat dan sewa) dan perlindungan hukum dari ketergusuran meliputi beberapa aspek: Pertama, hak berusaha bagi setiap pedagang berkaitan dengan tem- pat usaha. Negara seyogianya menyediakan dan melindungi pasar untuk memenuhi hak berusaha bagi para pedagang tradisional. Perlindungan bagi orang yang miskin telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dengan me- nyebutkan bahwa orang miskin mempunyai hak atas harta113 serta ke- 111 Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Perda Pasar Surakarta. 112 Lihat Pasal 1 angka, 20, 21, 22, 23, 24 Perda Pasar Surakarta. 113 QS. al-Ma'ârij (70): 24-25. Lihat juga QS. al-Zariât (51): 19. 243
244 wajiban menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan ('adl wa al-ihsân),114 dan kehidupan yang layak (hayâh al-thayyibah).115 Pengaturan pasar sebagai tempat aktivitas pelaku pasar untuk me- menuhi kebutuhan hidup agar hidup secara layak (hayâh al-thayyibah), memperoleh kesejahteraan ('adl wa al-ihsân) seyogianya dilindungi. Hak memperoleh tempat usaha adalah hak setiap orang manusia. Setiap pe- laku usaha mempunyai hak untuk dilindungi dari praktik monopoli oleh pelaku usaha lainnya. Hak akses ekonomi tanpa adanya tindakan monopoli telah tercan- tum dalam Pasal: 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam (The Ca- iro Declaration on Human Right in Islam). Pasal 14 Deklarasi HAM Kairo berbunyi: "Every one shall have that right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others."116 (setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah tan- pa monopoli, penipuan, kejahatan kepada seseorang atau banyak orang). A D A Tujuan hukum Islam (maqâshid al-syarî'ah) mengatur perlindungan pasar sebagai tempat berusaha agar setiap orang memperoleh kesempat- an yang sama untuk mendapatkan akses berusaha dalam rangka mem- peroleh kehidupan yang layak. Memperoleh kehidupan yang layak secara lahir batin (hayah al-tahayyibah) adalah bentuk penghormatan terhadap kemuliaan manusia itu sendiri. N E R P Hal ini sejalan dengan jaminan perlindungan ditegaskan oleh kon- stitusi dengan menyatakan setiap orang atas pengakuan, jaminan dan perlindungan sebagaimana yang tersebut pada Pasal 28D UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perla- kukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pasal tersebut mewajibkan negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga termasuk kepastian hukum dalam ekonomi. Dalam hal ini, pedagang yang berada di pasar tradisional adalah warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan akses ekonomi. Oleh 114 QS. al-Nahl (16): 90. 115 QS. al-Nahl (16): 97. 116 The Cairo Declaration on Human Right in Islam (Naskah The Cairo Declaration on Human Right in Islam dikutip dari lampiran Adang Djumhur Salikin, Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam, (Yogyakarta: Gamamedia, 2004). Hak asasi manusia untuk memperolah keuntungan tanpa adanya monopolisasi adalah satu pasal yang tidak terdapat dalam deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights).
karena itu, negara berkewajiban untuk berperan dalam menjamin agar perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi keberadaan pedagang tradisional termasuk terhadap sumber-sumber usaha di pasar ritel. Adapun sumber-sumber kemakmuran terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 dapat ditarik adanya ketentuan mengenai sum- ber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (objeknya), pelaku ekonomi/usaha (subjek), wadah/bentuk usahanya, cara menggunakan objek usaha tersebut (proses produksi) serta tujuan akhir dari kegiatan usaha tersebut, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama dalam rang- ka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.117 Kedua, hak pedagang tradisional untuk mendapatkan tempat dari praktik penggusuran. Hak atas tempat berusaha setelah penggusuran dalam pascapenertiban dan peremajaan pasar selalu menjadi fenomena pasar di Indonesia. Penguatan hak-hak pedagang pada saat relokasi pa- sar dapat melalui penyediaan alternatif-alternatif tempat yang strategis sebelum melakukan relokasi. Mempersiapkan tempat usaha sebelum me- lakukan penggusuran adalah hak yang melekat pada saat terjadi peng- gusuran. A D A N E Penyebutan amar ma'ruf (menyeru kepada kebaikan) lebih dahulu daripada nahi munkar (mencegah kejahatan) menunjukkan bahwa diper- lukan penyiapan alternatif-alternatif usaha lebih dahulu sebelum men- cegah suatu keburukan.118 Melakukan larangan terhadap kesemerautan pasar harus dilakukan lebih dahulu oleh penciptaan alternatif pasar yang baik. Relokasi pasar tradisional mensyaratkan adanya tempat yang sudah disiapkan untuk mereka dapat bertahan hidup. R P Ketiga, penguatan perngaturan perlindungan hukum terhadap pa- sar tradisional dapat melalui pemberian asuransi. Pedagang kecil dapat memperoleh perlindungan hukum melalui asuransi baik disebabkan oleh penggusuran maupun disebabkan oleh hal lain seperti bencana alam dan sebagainya. Perlindungan hukum melalui asuransi dilakukan oleh negara Malaysia. Pemerintah Malaysia mengasuransikan seluruh pedagang kecil melalui progran Pelan Insuran Penjaga dan Penjaga Kecil Nasional (P1M- PIN) melalui bank rakyat (agen kerajaan) dan Syarikat Takaful Ikhlas 117 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hove, 1994), hlm. 95. 118 Melawan yang mungkar harus didahului oleh perbuatan yang ma'rûf, artinya kita harus mampu menyediakan alternatif yang lebih baik jika sebuah sistem kita nilai sudah tidak adil dan Islami. Ahmad Syafi' i Maarif, Islam dalam Bingkai keindonesiaan dan Kemanusiaan (Sebuah Refleksi Sejarah), (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 304. 245
246 Sdn, Bhd (syarikat pengendali). P1MPIN memberi perlindungan secara gratis dengan anggaran 1,5 juta penjaja dan penjaga kecil seluruh negara yang berkewarnegaraan Malaysia.119 b. Optimalisasi dengan Pengurangan atau Pembebasan Pajak Pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap pasar tradisional. Peraturan pasar modern dan pasar tradisional baik di tingkat pusat maupun Perda Pasar Daerah belum memberikan sistem perlindungan pasar dengan cara memberikan kebebasan atas pengenaan pajak terhadap pelaku usaha (pedagang tra- disional). Persoalan penting dari perlindungan pasar terutama pedagang ke- cil adalah pembayaran pajak, retribusi atau sejenisnya. Penguasan pasar oleh pelaku usaha tertentu dapat terjadi disebabkan pelaku pasar yang mampu membayar pajak dikuasai pelaku pasar yang mempunyai keku- atan modal yang kuat. Kondisi ini dapat dilihat pada saat pemerintah melakukan revitalisasi pasar dengan melakukan peremajaan/revitalisasi pasar, di mana setelah melakukan revitalisasi pasar pemerintah menaik- kan harga sewa dan pajak sehingga banyak pedagang kecil tidak mampu masuk ke pasar disebabkan ketidakmampuan membayar pajak. A D A N E R Dalam beberapa kasus peremajaan pasar tradisional menjadi perso- alan bagi pedagang tradisional, sebab pedagang tradisional tidak mem- punyai kemampuan untuk menyewa tempat yang telah dibangun dan direnovasi pemerintah daerah dengan harga yang tinggi. Dengan keti- dakmampuan pedagang kecil para pemilik modal yang besar yang mam- pu membeli atau menyewa tempat yang telah dibangun atau renovasi. P Salah satu contoh kasus adalah proyek peremajaan Pasar Tradisional Pondok Gede, di mana pedagang kecil yang selama ini berjualan di pasar tersebut tersingkir setelah proyek peremajaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah. Ketersingkiran disebabkan ketidakmampuan pelaku usaha kecil membayar sewa tempat dengan harga yang tinggi. Proyek perema- jaan Pasar Tradisional hanya dimiliki oleh mayoritas pelaku pasar yang mempunyai kepemilikan modal besar.120 Demikan juga kekhawatiran pe- dagang Pasar Senen, Jakarta Pusat setelah revitalisasi pascakebakaran adalah harga sewa kios yang sangat tinggi sebagaimana yang lazim ter- jadi jika pasar diremajakan, sehingga sebagian pedagang menolak untuk 119 loc. cit. 120 Wawancara dengan Aad Rusyad sebagai pengacara pedagang tradisional Pondok Gede pada tanggal 27 Desember 2011 pukul: 18.00 Wib.
dilakukan revitalisasi.121 Kebijakan atas pembebasan pajak dan sejenisnya adalah reformasi kebijakan pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. pada periode Madinah. Pengurangan pajak juga salah satu kebijakan Abu Yusuf untuk melindungi para pedagang kecil agar tetap bisa bersaing dengan peda- gang besar.122 Pembebasan pasar dari pengenaan pajak selain sifat badan hukum pasar adalah kepemilikan umum (al-milkiyah al-'âmmah) dan lem- baga amal (shadaqah), pembebasan pajak bagi pelaku pasar juga terkait dengan persoalan lainnya seperti pasar yang bersifat monopolistik, harga yang tinggi dan minat konsumen. Selain itu, pembebanan pajak bagi pelaku pasar, apalagi dengan pajak yang tinggi akan berpengaruh kepada harga-harga komoditas di pasar. Para pedagang, selain harus memperkirakan biaya produksi, pela- ku pasar harus memperkirakan biaya pajak yang harus dibayar sehingga para pelaku pasar menjual produk dengan harga yang relatif tinggi. De- ngan harga barang yang tinggi akan berpengaruh terhadap minat kon- sumen untuk membeli di pasar tersebut, sebab konsumen akan memilih pasar yang dapat memberikan harga yang murah. Salah satu daya tarik toko modern dibandingkan dengan pasar tradisional adalah persoalan harga yang murah. A D A N E R Oleh karena itu, salah satu bentuk optimalisasi perlindungan peme- rintah terhadap pasar tradisional adalah membebaskan/meringankan pa- sar tradisional dari pungutan pajak. P c. Optimalisasi Perlindungan dari Harga Harga yang lebih murah di toko modern dari di pasar tradisional adalah salah satu penyebab ketidakmampuan pasar tradisional bersaing dengan toko modern. Bahkan, dalam beberapa produk, disebabkan harga yang sangat murah, para pedagang tradisional membeli produk dari PT Carrefour untuk kemudian dijual kembali di pasar tradisional.123 Dalam Putusan KPPU Nomor. 03/KPPU-L-I/2000 disebutkan bahwa warung- warung kecil tidak mampu bersaing dengan toko swalayan Indomaret dari segi harga124 yang lebih rendah khususnya produk-produk Indofo- 121 Pugar Puing-puing Kejayaan Pasar Tradisional, Republika, Senin, 5 Mei 2014, hlm. 19. 122 Abu Yusuf berpendapat bahwa barang-barang yang kena pajak adalah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan barang yang dibawa untuk perlengkapan selama dalam perjalanan bukan objek yang dapat dikenakan bea serta nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Lihat Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik hingga Kontemporer), (Depok: Gramata Publishing, 2005), hlm. 123. 123 Putusan KPPU No. 9/KPPU-L/2009. 124 Walaupun tidak seluruh usaha Toko Swalayan Indomaret dapat mengalahkan peng- 247
248 od.125 Salah satu bentuk harga murah yang diterapkan oleh pasar mo- dern adalah sistem pemberian discount dengan memanfaatkan berbagai momentum sehingga menarik perhatian konsumen secara besar-besaran. Hasil kajian INDEF menunjukkan bahwa pasar tradisional yang ber- jarak lima (5) km dari toko modern Hypermart mengalami penurunan margin harga. Sejak kehadiran Hypermart, para pelaku pasar tradisional membuat marjin laba yang lebih kecil agar dapat menawarkan harga pro- duk yang tetap bersaing. Berdasarkan fakta di atas bahwa harga produk hypermarket adalah murah.126 Harga produk yang murah di hypermarket disebabkan tiga hal yakni: 1. Pembelian produk dalam skala banyak (economics scale) oleh hyper- mart kepada pemasok sehingga pemasok memberikan potongan harga lebih besar. Dengan potongan harga yang besar, maka toko modern hypermart dapat menjual produk dengan harga yang lebih murah. 2. Pembelian dengan sistem beli putus. Toko modern yang besar se- perti Hypermart melakukan pembelian barang dengan sistem putus. Sistem pembelian barang dengan beli-putus membuat produsen/ pemasok memberikan potongan harga yang besar disebabkan tidak menanggung risiko, sehingga toko modern seperti hypermart dapat menjual produk dengan harga yang lebih murah. A D A N 3. Subsidi silang. Peritel besar seperti Carrefour, Wal-Mart, Hypermart menggunakan strategi bisnis dengan melakukan subsidi silang. Ter- dapat produk-produk tertentu dijual dengan harga yang sangat mu- rah bahkan bila perlu tidak mendapat margin, namun ditutupi oleh margin-margin item-item yang lainnya.127 Jika item-item yang dijual dengan harga yang sangat murah bahkan tidak memperoleh margin, ditambah dengan modal pembelian yang lebih murah diperoleh dari pemasok bersaing dengan item pasar tradisional, maka hal tersebut akan membuat konsumen lebih memilih toko modern. E 125 Penerapan strategi harga diwujudkan dalam 4 (empat) program yaitu: (1) Super Hemat dua mingguan yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan 40 item produkpilihan, (2) program paket produkberhadiah dilaksanakan dua kali setahun, (3) program marketing prinsipal yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, dan (4) program promosi mendadak. Lihat Putusan KPPU No. 9/KPPU-L/2009. 3. Subsidi silang. Peritel besar seperti Carrefour, Wal-Mart, Hypermart menggunakan strategi bisnis dengan melakukan subsidi silang. Ter- dapat produk-produk tertentu dijual dengan harga yang sangat mu- rah bahkan bila perlu tidak mendapat margin, namun ditutupi oleh margin-margin item-item yang lainnya.127 Jika item-item yang dijual dengan harga yang sangat murah bahkan tidak memperoleh margin, ditambah dengan modal pembelian yang lebih murah diperoleh dari pemasok bersaing dengan item pasar tradisional, maka hal tersebut akan membuat konsumen lebih memilih toko modern. E 125 Penerapan strategi harga diwujudkan dalam 4 (empat) program yaitu: (1) Super Hemat dua mingguan yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan 40 item produkpilihan, (2) program paket produkberhadiah dilaksanakan dua kali setahun, (3) program marketing prinsipal yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, dan (4) program promosi mendadak. Lihat Putusan KPPU No. 9/KPPU-L/2009. R P 126 Indef, Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket terhadap Ritel/ Pasar Tra- disional: Ringkasan Eksekutif. Kerja sama dengan Puslitbang Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, 2007. 127 Tita Deitiana, Strategi Supply Chain Management Abad 21: Sebuah Perspektif bagi Perusahaan Ritel, Jurnal Manajemen Operasional, Volume, 1, No. 1, Edisi Maret 2009, hlm. 21. Lihat Wawancara Penulis dengan Mbak Meta (penjual di Pasar Tradisional Perumahan Klender). Tanggal 25 Maret 2014.
Perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan menginterven- si harga jual toko modern termasuk larangan membuat promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat khususnya barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu faktor peralihan minat konsumen dari pasar tradisional ke pasar mo- dern juga adalah promosi harga yang murah128 seperti rebate dan discount. SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003 mengatur mengenai har- ga jual barang di mini swalayan dan pasar swalayan tidak boleh jauh lebih rendah sebesar 10% dari harga jual warung dan toko di sekitar lokasi.129 Salah satu bentuk harga murah yang diterapkan oleh pasar modern adalah sistem pemberian discount dengan memanfaatkan berbagai mo- mentum130 sehingga menarik perhatian konsumen secara besar-besaran. Permasalah rebate dan discount termasuk dalam isu persaingan usaha yakni dalam hal diskriminasi harga (price discrimination). Secara sederha- na diskriminasi harga dengan menggunakan discount dan rebate berkait- an dengan pelaksanaan atau penjualan dengan kondisi yang tidak sama (dissimilar) kepada transaksi yang sama untuk penyalahgunaan (abuse).131 Di Eropa kasus rebate dan discount pernah diputuskan dalam putusan 85/76 [1979], E.C. 461 yakni perkara Hoffman-La Roche dan perkara Michelin. Perkara Hoffman-La Roche adalah penyalahgunaan posisi do- minan dengan menawarkan rebate kepada pelanggan dengan memberikan potongan (discount) bagi pelanggan yang membeli vitamin dalam jumlah tertentu. Sedangkan perkara Michelin adalah penyalahgunaan posisi do- minan dalam pemasangan kembali (replacement) ban karet truk dan bus di Belanda pada program akhir tahun bagi pembeli dengan jumlah target tertentu. Komisioner Persaingan Usaha Uni Eropa menanggapi perkara ini dengan mengatakan: A D A N E R P "[W]ith the exeption of short term measures, no discount should be granted unless linked to a genuine cost reduction in the manufacturing's cost. The compensation paid to Michelin dealers must be commensurate with the task they perform and the services they actually provide, which reduce the manu- facturer's burden. In addition the system of discount and bonuses agreed must be clearly confirmed to each dealer when the sales contract is presented 128 Wawancara penulis kepada pedagang Pasar Tradisional Kramat Jati pada tanggal 10 Oktober 2013. 129 Pasal 7 SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003. 130 Momentum pemberian discount biasanya dilakukan pada hari ulang tahun Pasar mo- dern tertentu, liburan sekolah, akhir dan awal tahun dan momentum-momentum khusus. 131 Simon Bishop dan Mike Walker, Economics of E.C. Competition Law: Concept, Application and Measurement, Op. cit., hlm. 120. 249
250 and concluded.132 Keseimbangan harga adalah norma yang diatur dalam hukum ekono- mi Islam. Pasar Madinah yang dikelola oleh Nabi Muhammad saw. men- contohkan penerapan keseimbangan harga jual barang. Sebagai penga- was pasar, 'Umar bin Khattâb memperingatkan Hatib ibn Abî Balta'ah yang sedang menjual anggur kering dengan harga di bawah harga pasar. 'Umar berkata kepadanya "Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pa- sar kami."133 Walaupun pada prinsipnya setiap pelaku usaha secara bebas (asas al-Hurriyyah) melakukan aktivitas pasar, namun berdasarkan prin- sip takâful al-tujjâr pelaku usaha harus melihat keberadaan pelaku usaha lain. Setiap pelaku usaha bebas menjual atau menahan barang selama tidak membuat pihak lain mudharat.134 Suruhan 'Umar untuk menaikkan harga kismis dipahami sebagai bentuk intervensi 'Umar bin Khattâb ter- hadap perilaku pelaku usaha yang tidak hanya melakukan jual rugi atau disebut predatory pricing tetapi menjual murah yang dapat mematikan pelaku usaha lain. A D A Pada Pasar Madinah, kisaran harga dapat diperhitungkan sebagai N berikut: E Tabel. 5.1. Tabel harga Barang di Pasar Madinah pada Masa nabi Muhammad saw.135 R NAMA BARANG NO. HARGA (DIRHAM) P 1. Kambing 4-20 2. 40-60 Sapi 3. Unta 40 (rata2) 400-4000 4. Kuda 5. Gandum 40/Wasg 6. Kapak (bekas) 1 7. Tameng 3-10 8. Tombak 4 9. Topi Baja 21 10. Baju Baja 4-480 132 Ibid, hlm. 121. 133 Mâlik ibn Anas, al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al-A'zhamî, Loc. cit., 134 Muhammad al-Zuhailî, al-Qawâ' id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fi al-Mazâhib al- Arba'ah,Op. cit. hlm. 199. 135 Disarikan dari Cengis Kallek, Asri Saddet'te Yonetim-Piyasailiskisi (Polity-Market Rela- tions in Early Islam), dalam Cengiz Kallek, Madinah Market, dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi (ed.), Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (London: FIF, 2009), hlm. 223.
NO. NAMA BARANG HARGA (DIRHAM) 11. Baju Wol (Berkancing depan) 4-30 12. Baju biasa 4-5 13. Celana 3-4 14. Baju Sutera (hullah) 20-30 15. Unta Pilihan (rida') 1000-4000 16. Qaftan dengan sulaman emas 8000 17. Kalung Biasa Di bawah 200 18. Kalung Emas 200-1000 Secara ontologis, terjadi perdebatan antara jual rugi dan jual murah. Hukum persaingan usaha melarang praktik jual rugi (predatory pricing) sedangkan jual murah adalah hal yang dapat dibenarkan bahkan bentuk efisiensi dan persaingan sehat sehingga berdampak positif kepada konsu- men. Namun, berdasarkan perintah 'Umar bin Khattâb untuk menaikkan harga di Pasar Madinah bahwa yang dilarang tidak hanya menyangkut jual rugi tetapi juga jual murah jika dapat menyebabkan pelaku usaha lain tersingkir. Hal ini beralasan hukum (ratio legis, illat) yakni kerugian dan bahkan kematian pada pelaku usaha lain. Oleh karena itu, cakupan hukum antimonopoli seyogianya lebih luas dari larangan jual rugi tetapi juga jual murah dengan alasan hukum (illat, ratio legis) dapat menyebab- kan pelaku usaha lain mati. A D A N E R P Hadis tentang 'Umar bin Khattâb yang menegur Hâtib ibn Balta'ah di atas menjadi dalil dibolehkannnya melakukan price intervention demi me- lindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dari kekuatan pembelian (purchasing power). Begitu pula untuk mencegah upaya penjual untuk menaikkan harga dengan cara ihtikâr dan ghaban fâhisy.136 Peran negara dalam melakukan intervensi harga juga pernah dilaku- kan pada zaman kerajaan Turki Usmani (Ottoman) di Anatolia pada abad ke-16. Tentang hal ini, Mehmet mengatakan: Stable prices were seen as beneficial to both sellers and buyers, so prices were fixed. Social unrest was a great fear, therefore guildsmen were virtually guar- anteed employment and the government laboured mightily to ensure that supply and demand were not allowed to affect the supply or price of grain in the capital.137 136 Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Peran Lembaga Hisbah dalam Era Abbasiah), Op. cit. hlm. 44. 137 Mehmet Bulut, Reconsideration of the Economic Concepts of the Ottomans and Western 251
252 Intervensi harga pasar dapat diterapkan dengan alasan hukum (ratio legis) yakni, pertama, jika pelaku usaha yang melakukan penurunan har- ga atau melakukan rebate dan discount bertujuan untuk membuat pelaku usaha lain tersingkir dan keluar dari pasar atau pelaku usaha baru tidak dapat masuk ke pasar. Kedua, penurunan harga dapat menyebabkan pe- laku usaha lain seperti pasar tradisional mati, termasuk dalam hal peng- gunaan strategi pemasaran dengan subsidi silang dengan menekan harga produk tertentu hingga nol margin keuntungan sehingga mengganggu iklim persaingan bisnis. Hal ini berdasarkan kaidah ekonomi Islam: ًامدعو اًدوجو ةحلصملا عم رودي ريعستلا (Intervensi harga (menurunkan harga) tergantung kepada maslahah. Jika ada maslahahnya boleh, jika tidak ada, maka tidak boleh). A d. Optimalisasi Pengaturan Perlindungan Lokasi dan Waktu Pasar D Ritel di Indonesia A Lokasi dan jarak adalah salah satu penyebab dampak negatif keha- diran pasar modern terhadap pasar tradisional. Penelitian Danial el-Amin mengatakan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern adalah fak- tor yang menyebabkan pasar tradisional terkena dampak negatif kehadir- an Pasar modern.138 Dalam penelitian Toko Mom dan Pop, Renkow juga menyebutkan "much of the opposition to large-scale foreign ritelers is rooted in the dislocating effects on competing 'mom-and-pop' ritel stores or small local ritelers".139 Dalam Putusan KPPU 09/KPPU-L/2009 disebutkan bahwa ke- unggulan PT Carrefour Indonesia adalah memiliki tempat yang strategis melalui kerja sama dengan pemerintah.140 Oleh karena itu, pengaturan lokasi dan jarak adalah penting untuk menjaga keseimbangan pasar besar dengan pasar kecil. N E R P Pengaturan lokasi dan jarak adalah upaya untuk melindungi (sadd) bentuk-bentuk (al-zarî'ah) yang dapat membuat pasar tradisional terping- gir disebabkan oleh ketidakmampuan bersaing dengan pasar modern. Salah satu kebijakan hukum ekonomi yang dilakukan Nabi Muhammad Europeans During the Mercantilist Ages, Op. cit. hlm. 1. Catatan kaki nomor 5. 138 Dalam Penelitian di Cirebon, Pasar Cileduk merasakan dampak karena berdekatan dengan Surya Toserba (supermarket) sedangkan Pasar Babakan yang jauh dari Surya Toserba tidak merasakan dampak. Lihat Danial el-Amin, Dampak Pasar modern Terhadap Pedagang di Pasar Tradisional di Kecamatan Cileduk Kab. Cirebon, (Jakarta: Tesis FE UI, 2011), hlm. 48. 139 Renkow, M. (2005) Wal-Mart and the Local Economy diakses pada tanggal 24 Agustus 2006. 140 KPPU 9/KPPU-L/2009.
saw. adalah pengaturan lokasi dan jarak antarpasar. Pengaturan jarak ti- dak hanya berkaitan dengan tata kelola pasar secara umum tetapi berka- itan dengan penciptaan iklim persaingan pasar yang sehat.141 Pemilihan lokasi pasar Madinah cukup jauh dari Pasar Yahudi142 bertujuan untuk mencegah (sadd) terjadinya persaingan yang tidak seimbang dengan pe- laku usaha di pasar lokal.143 Berdasarkan pengaturan lokasi dan jarak pasar modern dan pasar tradisional perlu beberapa penguatan peraturan pasar dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia, sebagai berikut: Pertama, penguatan pengaturan tentang lokasi dan jarak pasar. Pera- turan pasar di tingkat pusat seperti Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 hanya mengatur tata letak pendirian toko modern, bukan mengatur jarak antarpasar. Dalam hal pengaturan letak, pendirian toko modern, selain mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kota, toko modern jenis perkulakan ha- nya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. Hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan. Adapun supermarket dan departement store dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkung- an di daerah atau perkotaan.144 A D A N E R P Adapun pengaturan Perda Pasar Daerah menunjukkan bahwa dari tiga puluh delapan (38) Perda Pasar Daerah baik di tingkat provinsi, ka- bupaten dan kota yang mengatur pasar tradisional dan toko modern, ha- nya terdapat dua puluh tiga (23) Perda Pasar Daerah yang melakukan pengaturan jarak antarpasar. Adapun lima belas (15) Perda Pasar Daerah lainnya hanya mengatur zonasi sebagaimana yang terdapat pada Per- mendag No. 53 Tahun 2008. Dari dua puluh tiga (23) Perda Pasar Daerah 141 Abu Abd. Allah Muhammad ibn Yazid al-Quzwayni, Sunan Ibn Majah, Op. cit., hlm. 489. Lihat juga, Cengis Kallek, Socio-Politico-Economyc Sovereignty and Market of Madina, Op. cit. hlm. 2-3. 142 Pasar Madinah dibangun di Tanah Banu Sa'udah yang terletak di dekat masjid dan lembah Buthan, persimpangan pusat kota. Adapun Pasar Yahudi terletak di perempatan Banu Qainuqa'. Lihat Cengis Kallek, Socio-Politico Souvereignty and the Market of Medina, Ibid., hlm. 3-4. 143 Cengiz Kallek, Madinah Market, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Op. cit. hlm. 221. 144 Pasal 18 & 19, Perda Pasar Bandung, lihat juga Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Perda Pasar Yogyakarta, Lihat juga Pasal 15 Perda Pasar Cimahi, lihat juga Pasal 23 (1) dan (2) Perda Pasar Makassar, Perda Pasar Denpasar. Lihat Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Perda Pasar Pasuruan 253
254 yang mengatur jarak terdapat beberapa di antaranya telah mengatur se- cara perinci seperti jarak pasar tradisional dengan supermarket dan depar- tment store, jarak pasar tradisional dengan hypermarket dan perkulakan, jarak pasar tradisional dengan minimarket, jarak antar sesama minimarket, jarak antara toko modern dengan toko modern lainnya, sedangkan bebe- rapa Perda Pasar lainnya masih bersifat umum. Selain itu, masing-masing Perda Pasar Daerah mengatur jarak antara pasar modern dan pasar tradi- sional secara berbeda.145 Pengaturan jarak membuat pendirian pasar menjadi teratur dan ik- lim persaingan menjadi sehat. Untuk mencegah (sadd al-zarî'ah) keter- singkiran pasar tradisional pengaturan jarak antarpasar, baik antarpasar tradisional dengan pasar modern, maupun antarpasar modern dan antar- pasar tradisional. Pengaturan jarak tidak harus perinci namun pengatur- an dapat memberikan batasan umum tentang jarak minimal antarpasar untuk menjamin keberadaan pasar kecil. Pemberian delegasi pengaturan jarak dan lokasi adalah mencegah (sadd al-zarî'ah) dampak pendirian pa- sar modern terhadap pasar tradisional. A D A Kedua, penguatan pengaturan jarak antarpasar modern. Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 belum mengatur jarak antarpasar baik antarapasar modern dengan pasar tradisional ma- N E R P 145 Berikut perincian jarak pasar 1. Jarak pasar tradisional dengan supermarket dan department store diatur secara beragam yakni, 500 m, 1000 m, 1.500 m, dan 2.500 m. 2. Jarak pasar tradisional dengan hypermarket dan perkulakan diatur secara beragam yakni 500 m, 1000 m, 1.500 m, dan 2.500 m. 3. Jarak pasar tradisional dengan minimarket diatur secara beragam yakni 200 m, 250 m, 500 m. 4. Jarak antar sesama minimarket diatur secara beragam yakni 100 m, 500 m, 1000 m. Adapun Perda Pasar daerah yang lebih perinci mengatur jarak adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta DKI Jakarta yakni: a. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya 100 m2 sampai dengan 200 m2 harus ber- jarak radius 0,5 km Dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan Lingkungan/Kolektor/ arteri; b. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 200 m2 sampai dengan 1.000 m2 harus berjarak radius 1,0 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor/ arteri; c. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 1.000 m2 sampai dengan 2.000 m2 harusberjarak radius 1,5 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor/ arteri; d. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 2.000 m2 sampai dengan 4.000 m2 harusberjarak radius 2 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor/ arteri; e. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 4.000 m2 harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan harus terletak di sisi jalan kolektor/arteri. Pasal 10 Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta DKI Jakarta.
60% 40% Hanya Mengatur Zona Telah mengatur Jarak diagram 5.2. Perda yang telah Mengatur jarak dan Perda hanya Mengatur Zona upun antarpasar modern.146 Di Jakarta misalnya, persoalan jarak dapat dibagi dalam dua hal, perihal jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional pada satu sisi, dan jarak antarpasar modern di sini lain. Peri- hal kondisi gerai PT Carrefour yang saling berdekatan dalam satu lokasi disebabkan oleh Perda Pasar DKI Jakarta tidak mengatur jarak antarpa- sar swasta. Pasar modern yang didirikan secara berdekatan akan menim- bulkan dampak berbeda terhadap pasar tradisional di sekitarnya diban- dingkan dengan pasar modern yang berdiri sendiri. A D A N Pada Pasar Tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur misalnya, para pe- dagang pasar tradisional menghadapi dua pesaing sekaligus yang saling berdekatan yakni PT Carrefour Indonesia yang berjarak seratus meter di sebelah timur dan Pusat Grosir Cililitan (PGC) di sebelah barat. Kedua pasar modern memberikan dampak terhadap pasar tradisional Kramat Jati, perbedaannya hanya pada kekuatan dampak. Berdasarkan survei dan wawancara kepada sejumlah pedagang pasar tradisional Kramat Jati bahwa kehadiran Pusat Grosir Cililitan (PGC) lebih berdampak dari pada kehadiran PT Carrefour.147 E R P Ketiga, penguatan pendirian pasar modern di daerah pinggiran (su- rbun). Pada beberapa Perda Pasar Daerah terlihat lebih maju dengan mengarahkan pendirian toko modern pada daerah pinggiran dan atau da- erah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan serta memperhatikan kebutuhan daerah.148 Pengarahan lokasi pasar modern 146 Bunyi pasal tersebut adalah: "Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana perinci tata ruang." Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008. 147 Wawancara dengan Pak Rahman dan Uni Rahmah Pedagang Pasar Tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur. Tanggal 23 Mei 2013. 148 Pasal 16 ayat (1), (2), (3), Perda Pasar DI Yogyakarta. Lihat juga Pasal 23(1) dan (2) Perda Pasar Kota Makassar. 255
256 ke daerah pinggiran, selain hanya baru diatur oleh beberapa Perda Pasar Daerah, norma Perda Pasar Daerah yang mengaturnya juga masih dalam bentuk norma umum, tidak dalam bentuk klausula yang tegas dan perin- ci. Hal ini akan berdampak terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, regulasi pasar perlu diperkuat dengan pengaturan lokasi pasar di daerah pinggiran. Pendirian toko modern di daerah pinggiran dilakukan di negara Ero- pa seperti Inggris. Toko modern yang menjual merek-merek ternama dan produk-produk berkualitas berdiri di daerah pinggiran yang jauh dari penduduk. Salah satu toko modern yang berada di daerah pinggiran di Inggris adalah Dalton Park yang jauh dari pusat Kota Sunderland, Ing- gris maupun kota-kota kecil di sekitarnya.149 Demikian juga keberadaan Tesco, didirikan di pinggiran Kota Durham, Inggris bersama dengan toko modern lainnya seperti Sport Direct dan lain sebagainya.150 A Penguatan lokasi pasar di daerah pinggiran bersamaan dengan pe- nguatan terhadap pasar tradisional penting diperkuat, sebab jika setiap daerah baru telah berdiri pasar modern maka lamban laun pasar tradisi- onal akan hilang. Untuk mencegah hal itu terjadi diperlukan penguatan regulasi perpanjangan izin bagi pasar modern untuk memperhatikan pa- sar-pasar kecil di daerah sekitarnya. D A N E R Keempat, penguatan jarak toko modern jenis minimarket. Beberapa Perda Pasar Daerah masih terfokus pada jarak pasar ritel seperti hyper- mart, perkulakan dan sebagainya sedangkan pada pasar modern jenis mi- nimarket masih boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, terma- suk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Minimarket jaringan skala nasio- nal hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal. Pengaturan jarak antara pasar modern dan jenis Minimarket adalah salah satu persoalan penting untuk diperkuat, sebab toko modern jenis minimarket banyak menyebabkan warung-warung kecil di sekitarnya terkena dampak negatif. P Kelima, penguatan ukuran jarak. Pengaturan ukuran jarak antara pa- sar tradisional dan berbagai macam jenis pasar modern terdapat perbe- daan yang signifikan. Misalnya, pada satu daerah mengatur jarak pasar tradisional dengan toko modern sejauh 500 m meter sedangkan pada 149 Biasanya untuk menarik minat pengunjung, toko modern yang berada di daerah ping- giran (Surbun) ditambah dengan taman atau tempat rekreasi, sehingga pengunjung tertarik untuk tamasya sekaligus berbelanja. Survei Peneliti pada November 2013-Januari 2014. 150 Adapun Tesco kecil terdapat di komplek pertokoan di tengah Kota Durham, Inggris. Survei Peneliti pada November 2013-Januari 2014.
daerah lain sejauh 2.500 m. Ukuran jarak toko minimarket terdapat Perda Pasar Daerah Kabupaten terbilang sangat dekat yakni 100 m, sedangkan pengaturan jarak di Ibukota yang sangat padat dengan jarak 500 m. De- mikian juga dengan pengaturan jarak pasar tradisional dengan supermar- ket dan department store terdapat perbedaan pengaturan, pada satu dae- rah hanya berjarak 500 meter sedangkan pada daerah lain diatur 2.500 meter. Demikian juga dengan pengaturan jarak pasar tradisional dengan hypermarket dan perkulakan pada satu daerah hanya berjarak 500 meter sedangkan pada daerah lain diatur 2.500 meter. Antar sesama minimarket terdapat perbedaan jarak antara 100 meter dan 1000 meter. Berdasarkan ketentuan jarak yang diatur pada berbagai Perda Pasar Daerah di Indonesia terdapat perbedaan jarak perlu dirasionalisasi de- ngan ukuran-ukuran ilmiah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa persoalan jarak belum efektif untuk mencegah dampak negatif bagi pasar tradisional. Di Cirebon misalnya, melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Ta- hun 2010, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, membatasi jarak minimal pasar modern atau ritel dengan pasar tradisional 500 meter be- lum memberikan efek yang berarti.151 Demikiam juga efektivitas jarak di Pasar Cilacap di mana pasar tradisional masih mengalami dampak yang signifikan akibat keberadaan toko modern yang hanya 500 meter.152 Jika jarak kurang dari 500 meter, maka pedagang kelontong tahun pertama hingga ketiga mengalami kerugian 30-50 persen. 153 A D A N E R P Beberapa variabel penting yang menjadi ukuran pengaturan jarak adalah, pertama, kepadatan penduduk dalam sebuah zona, sebab pendu- duklah yang berkepentingan terhadap pasar. Pasar yang paling diminati salah satunya ditentukan oleh jarak antara pasar dan penduduk.154 Oleh karena itu, rasionalisasi jumlah kepadatan penduduk penting menjadi parameter pembuatan jarak antara pasar tradisional dan Pasar modern. Kedua, master plan sebuah wilayah. Kepadatan penduduk juga sangat ter- kait dengan rencana pembangunan dan pengembangan sebuah wilayah ke depan, apakah terkait dengan pendirian pabrik, tempat usaha, peru- 151 Jurnal Kompetisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi, 34 Tahun 2012. hlm. 5. 152 153 Pernyataan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansyuri yang dibuktikan jumlah pasar tradisional sekarang mengalami penurunan drastis. untuk-berdagang. 154 John Casparis mengatakan "more than any other commercial function, ritel trade is closely related to the distribution and composition of the population." Lihat John Casparis, Metropolitan Ritel Structure and Its Relation to Population," Land Economics, Vol. 43, No. 2 ), University of Wisconsin Press, (May, 1967), hlm. 212 diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 10:51 257
258 A Bagan 5.3. optimalisasi Pengaturan Tentang Lokasi dan jarak Pasar ritel D A N mahan, sekolah dan sebagainya. Ketiga, keberadaan dan potensi pasar tradisional dan UKM, kondisi dan potensi wilayah serta perkembangan pemukiman baru, struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, kepadatan dan pertumbuhan penduduk, aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), kondisi tenaga kerja lokal, infrastruktur dan fasilitas sosial yang bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Keempat, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan tersedianya infrastruktur pendukung. Kendati persoalan jarak adalah kebutuhan kondisional di- perlukan aturan yang lebih tinggi untuk memberikan rambu-rambu ja- rak yang ideal dengan menetapkan beberapa kriteria dan kajian-kajian ilmiah lainnya. Dalam hal ini adalah kajian mengenai dampak dengan berbagai variabel sebagai acuan pengaturan jarak ideal. E R P e. Optimalisasi Pengaturan Waralaba pada Toko Modern Untuk menjaga keberadaan pasar tradisional diperlukan penguatan pengaturan toko modern berwaralaba. Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 belum mengatur toko modern berwara- laba. Pengaturan toko modern berwaralaba hanya diatur oleh beberapa Perda Pasar Daerah. Dari tiga puluh tujuh (37) Perda Pasar Daerah yang mengatur pasar modern dan pasar tradisional hanya terdapat satu Perda
Pasar Daerah yang mengatur toko modern berwaralaba yakni Perda Pa- sar Pandeglang. Perlindungan pasar tradisional dari toko modern yang menggunakan sistem waralaba sangat penting dilakukan mengingat toko modern ber- waralaba tumbuh secara signifikan hingga hingga ke daerah-daerah ter- pencil di Indonesia. Tahun 2014, jumlah waralaba asing berjumlah 350 usaha, jauh lebih banyak daripada waralaba lokal yang hanya berjumlah 100 usaha.155 Berdasarkan data Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba asing di Indonesia tumbuh sangat pesat yakni 6-7 persen, sedangkan wa- ralaba lokal tumbuh 2-3 persen. Pada tahun 1990 terdapat 29 waralaba, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 350 waralaba.156 Pengaturan toko modern yang menggunakan sistem waralaba bertu- juan, pertama, untuk mencegah terjadinya pemusatan pasar pada satu ke- lompok pelaku usaha sehingga merugikan keberadaan pelaku pasar yang tidak termasuk dalam sistem jaringan waralaba. Kedua, pengaturan pen- cegahan pembentukan struktur pasar pada toko modern waralaba yang dapat melahirkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. A D A N 1) Penguatan Sistem Perizinan E Pengetatan sistem perizinan bertujuan untuk mencegah (sadd zarî'ah) toko modern berwaralaba berdampak negatif terhadap toko/warung ke- cil yang berada di sekitar. Dalam praktiknya, izin pendirian toko modern berwaralaba hanya satu kali, sedangkan pendirian toko berwaralaba ter- sebar di banyak tempat sehingga dampak toko modern berwaralaba tidak dapat diawasi dengan baik.157 Oleh karena itu, pengaturan pemberian izin pendirian toko modern berwaralaba seyogianya tidak hanya satu kali namun pemberian izin diberikan pada setiap pendirian toko. R P Dalam kasus izin Indomaret misalnya, Putusan 03/KPPU-L-I/2000 menyebutkan izin Indomaret sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 50 Tahun 1999 tentang permohonan izin prinsip untuk minimarket Indo- maret, namun perizinan yang berkaitan dengan peruntukan bangunan di beberapa tempat masih bermasalah, sebab pada awalnya merupakan perumahan tempat tinggal yang akhirnya berkembang menjadi pertoko- an (Ruko).158 Demikian juga dalam hal izin usaha toko modern di Kota Denpasar yang hanya dibatasi sebanyak 295 toko, namun sejumlah toko 155 " Strategi Pembiayaan Mikro Jadi Solusi", Kompas, Sabtu, 22 November 2014, hlm. 17. 156 "Waralaba Asing Ancam Kuliner Tradisional", Kompas, Kamis, 20 Maret 2014, hlm. 19. 157 Wawancara dengan staf Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 16 Juni 2013. 158 Putusan 03/KPPU-L-I/2000. 259
260 modern tetap berusaha mengajukan izin dengan cara menggunakan trik kemitraan dengan masyarakat setempat.159 2) Penguatan Badan Hukum Usaha Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mensyaratkan usaha berwaralaba berbentuk badan hukum termasuk badan hukum Indonesia. Dengan demikian, waralaba dapat saja dilakukan oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk badan usaha seperti perusahaan-perusa- haan transnasional (transnation corporation). Pada era globalisasi, banyak perusahaan asing melakukan ekspansi usaha melalui waralaba pada wi- layah negara Indonesia. Ketiadaan aturan mengenai badan hukum per- usahaan yang mengembangkan bisnis waralaba dapat menyebabkan do- minasi perusahaan asing di Indonesia. 3) Pencegahan Bisnis Waralaba dari Praktik Monopoli A Waralaba adalah sistem yang relatif baru dalam dunia bisnis. Ciri khas sistem waralaba adalah sifat bisnis yang berjejaring. Secara umum waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanji- an waralaba.160 D A N E R P Waralaba berasal dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Sejarah HaKI mengatakan bahwa intelektualitas yang dimiliki seseorang tidak boleh diambil orang lain tanpa pesetujuan pemiliknya. Hak atas kemam- puan intelektual dikonstruksi sebagai sebuah potensi nilai yang dimiliki oleh seseorang yang oleh Venetian Republik diakui sebagai sebuah temu- an dan diusulkan untuk menjadi bagian dari peraturan. Hak atas temuan tersebut digunakan dalam transaksi perdagangan oleh individu yang me- milikinya.161 Pengertian lisensi adalah: "A Permission revocable to commit some act that would otherwise be unlaw- ful, especiall an agreement (not amounting to a lease or profit a prendre) that it is lawful for the licence to enter the licencor's land to do some act that would otherwise be illegal, such as hunting game."162 159 Minimarket, Toko Modern Menjamur, Denpasar Tak Berdaya, Kompas, Rabu, 31 Desem- ber 2014, hlm. 24. 160 Pasal 1 angka (1) Permendag No. 53 Tahun 2012 161 Charles D. Des Forges, The Commercial Exploitation Of Intellectual Property Rights by Licensing, (London: Thorogood, 2001), hlm. 5. 162 Bryn A. Garner (Editor in Chief ), Black Law Dictionary, Eighth Edition, (USA: West Pub-
Pengertian lisensi di atas menunjukkan, pertama, lisensi berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang berdasarkan pada izin otoritas yang berwenang. Kedua, lisensi berkaitan dengan bisnis. Segala sesuatu yang dapat dijadikan bisnis dilakukan untuk memperoleh uang. Secara filosofi lisensi bersifat kapitalistik di mana segala sesuatu hendak- nya dihargai dengan uang atau materi. Peter Drahos mengatakan: "Applying Marz's Theory of historical materialism (with some mechanical sim- plicity) one might cliam that intelectual property is superstructural pheno- menon corresponding to the industrial (or perhaps post-industrial) phase of development of capitalis socisty)."163 Ketiga, lisensi atau waralaba terkait dengan politik dagang interna- sional dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimal. Politik da- gang internasional terkait dengan hegemoni barat terhadap negara-nega- ra yang lebih rendah dan tidak produktif. A D HaKI tidak selalu selaras dengan filosofi hukum Islam. Kemampuan intelektualitas yang hanya boleh dimiliki oleh seorang penemunya ber- tentangan dengan filosofi kepemilikan dalam Islam yang menghendaki kemanfaatan sesuatu secara luas. Kekayaan manusia termasuk akal pi- kiran wajib diyakini bukan milik seseorang tetapi adalah anugerah Allah Swt. yang wajib digunakan untuk kemaslahatan manusia. Sebagai anuge- rah Allah, pemilik intelektual diwajibkan menggunakan kemampuannya bagi kemanfaatan manusia secara luas. Selain itu, melakukan konversi intelektualitas dengan aspek materi tidak semuanya sesuai dengan filo- sofi hukum Islam yang menghendaki kemanfaatan ilmu pengetahuan se- cara luas. Sikap eksklusivitas HaKI bertentangan dengan filosofi Islam.164 A N E R P lishing Co. 1999), hlm. 938. 163 Peter Drahos, A Philosophy of Intelectual Property, (USA: Dârtmouth Publishing Com- pany, 1996), hlm. 13. Lebih lanjut lihat juga K. Renner, The Institutions of Private Law, (O. Kahn-Freund Ed, A Schwarzchild tr, London, 1978). Adapun teori Marxis yang digunakan dalam hukum copy right untuk membangun dasar-dasar teori hukumnya, lihat B. Edelman, Ownership of Image, (E. Kingdom tr., London, Boston, Henley, 1978). 164 Hukum Islam mengakui konsep kepemilikan harta serta menjaga dan menghargai harta sebagai hak milik, bahkan menjaga harta menjadi salah satu hal yang pokok dalam hukum Islam. Namun, tidak semua invensi harus bermotifkan material sebab semua akti- vitas manusia dalam kehidupan dunia adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah "tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (QS. al-Zariat [51]: 56). Invensi dan kreativitas yang dilakukan bukanlah bermotif untuk mencari keuntungan materi saja tetapi dalam rangka memberikan manfaat kepada orang banyak. Motivasi ini bertolak belakang dengan motivasi yang didorong oleh sejarah HaKI itu sendiri di mana motivasi utama perlindungan HaKI adalah ekonomis yakni penemu (inventor) yang berhak mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya atas hasil usahanya sampai beberapa saat bahwa sampai seumur hidupnya. Motivasi ini menginginkan suatu hasil ciptaan merupakan ke- pemilikan pribadi secara mutlak. 261
262 Dalam hal bisnis berjejaring, prinsip hukum Islam memberikan ke- bebasan (al-Hurriyyah) selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Adapun kaidah hukum Islam yang patut diperhatikan adalah lâ dharara wa lâ dhirâr (jangan merusak dan jangan dirusak). Berdasarkan kaidah ini, bisnis berjejaringan dibolehkan selama tidak mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat luas termasuk pelaku usaha lain. De- ngan kata lain, jika bisnis berjejaring dapat menyebabkan praktik mono- poli dan persaingan usaha tidak sehat yang membawa kerusakan (mafsa- dah) bagi banyak orang adalah bertentangan dengan hukum Islam. Optimalisasi/penguatan aturan bisnis Waralaba dengan cara men- cegah (sadd zarî'ah) pembentukan struktur pasar yang bersifat monopo- li atau oligopolistik yang dapat menyebabkan pelaku usaha kecil/pasar tradisional terpinggirkan. Sistem bisnis waralaba seyogianya diatur dari potensi menguasai pasar dan pemusatan usaha pada satu kelompok bis- nis waralaba tertentu. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembatasan jumlah penerima waralaba. A D A Selain pembatasan jumlah, perjanjian waralaba tidak boleh menim- bulkan pemusatan bisnis yang menyebabkan terjadi persaingan usaha tidak sehat.165 Dalam hal pemberi waralaba membuat perjanjian dengan penerima waralaba untuk menetapkan harga jual yang harus diikuti oleh penerima waralaba, maka penerima waralaba sebagai pelaku usaha man- diri pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menetapkan harga jual ba- rang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi waralaba. Adapun hal yang penting diklarifikasi adalah apakah harga yang dibuat oleh toko modern kepada toko waralaba sebagai syarat yang harus diikuti atau ha- nya rekomendasi? Dalam hal harga yang dibuat oleh pemberi waralaba adalah syarat yang harus diikuti oleh penerima waralaba, maka hal ini berkaitan dengan hukum persaingan usaha sebab penetapan harga jual dalam waralaba adalah dilarang, sebab menghilangkan persaingan harga baik dengan pelaku usaha lain dan juga di antara penerima waralaba. Pe- netapan harga oleh pemberi waralaba menyebabkan harga yang seragam N E R P 165 Dalam perjanjian waralaba paling sedikit memuat ketentuan tentang, (a) nama dan alamat para pihak, (b) jenis Hak Kekayaan Intelektual, (c) kegiatan usaha, (d) hak dan kewajiban para pihak, (e) bantuan, fasilitas, (f ) bimbingan operasional, (g) pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, (h) wilayah usaha, (i) jangka waktu perjanjian, (j) tata cara pembayaran imbalan, (k) kepemilikan, (l) perubahan kepemilikan, (m) dan hak ahli waris, (n) penyelesaian sengketa; (o) dan tata cara perpan- jangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Pengaturan mengenai perjanjian waralaba sebagai dasar penyelenggaraan usaha waralaba diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 26 huruf c serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
di antara penerima waralaba dan akibatnya konsumen dihadapkan pada harga yang seragam pula. Penetapan harga yang demikian tidak dikecua- likan dari penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999, jika harga yang diberikan oleh pemberi waralaba adalah rekomendasi dalam rangka menjaga nilai ekonomis dari usaha waralaba dapat dibenarkan sepanjang harga jual tersebut tidak mengikat penerima waralaba. Aturan mengenai perjanjian waralaba harus dapat dipastikan tidak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional/kecil di sekitarnya. 4) Sinergitas Aturan Merek dengan Waralaba Permendag No. 70 Tahun 2013 mengatur tentang batasan kepemi- likan pada toko modern. Toko modern dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) serta barang merek sendiri paling banyak lima belas persen (15%) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai toko modern. Selain itu, Permendag No. 70 Tahun 2013 membatasi kepemilikan outlet/gerai toko modern yang dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak seratus lima puluh (150) outlet/gerai.166 A D A N Pengaturan pembatasan penjualan barang pendukung dan pemba- tasan kepemilikan outlet/gerai bertujuan meningkatkan produktivitas pe- laku usaha domestik sehingga berdampak positif terhadap pelaku usaha kecil. Demikian juga dengan pembatasan merek toko modern bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha dalam negeri, sekaligus mempromosikan merek dalam negeri. Pembatasan kepemilikan oulet/ge- rai yang dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak 150 bagi toko modern sejalan dengan Permendag No. 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba dan merupakan bentuk keberpihakan dan perlindung- an regulasi terhadap pasar tradisional dan pelaku usaha dalam negeri. E R P Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern diu- bah menjadi Permendag 56/M-DAG/2014. Permendag 56/M-DAG/2014 adalah tentang pengecualian bagi toko modern yang berkategori stand alone brand atau toko khusus (specialty store) yakni; pertama, barang yang didagangkan memerlukan keseragaman produksi dan bersumber dari ke- satuan jaringan pemasaran global. Kedua, barang dagangan merupakan produk premium dan belum memiliki basis produksi di Indonesia. Keti- ga, produk yang dijajakan berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia. Ketentuan wajib 166 Pasal 16 ayat (1) dan (2) Permendag No. 70 Tahun 2013. 263
264 menyediakan 80% produksi dalam negeri hanya bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri. Namun demikian, regulasi pasar yang berkaitan dengan waralaba di atas perlu diperkuat dalam dua hal, yakni: jumlah outlet/space. Permendag No. 68/M-DAG/ PER/10/2012 membatasi toko waralaba dengan jumlah atau bilangan 150 outlet. Pembatasan jumlah dengan bilangan 150 outlet penting diper- kuat dengan memperhatikan dampak Pasar modern berwaralaba terha- dap Pasar Tradisional. Untuk menetapkan bilangan pembatasan diperlu- kan berbagai variabel-variabel lain seperti jumlah pedagang tradisional, luas daerah, pangsa pasar di sebuah daerah untuk memastikan jumlah toko modern waralaba tidak berdampak negatif terhadap pasar tradisio- nal di sekitarnya. Oleh karena itu, pengaturan pembatasan kepemilikan outlet/gerai perlu kajian komprehensif yang bertujuan tidak hanya untuk mencegah (sadd al-zarî'ah) terjadinya penyalahgunaan posisi dominan (abuse dominant position) yang berakibat terjadi praktik monopoli tetapi juga untuk mencegah ketersingkiran pelaku usaha kecil. Pertama, A D A Kedua, pengaturan batasan barang yang boleh dijual oleh toko mo- dern serta batasan penggunaan merek perlu disesuaikan dengan toko modern berwaralaba dengan sifatnya yang berjejaring. Pengaturan pe- nguatan pembatasan adalah upaya mencegah (sadd al-zarî'ah) dampak pendirian Toko waralaba terhadap pasar tradisional. N E R P Ketiga, memperkuat produk dalam negeri dengan mengembalikan Perpres 56/DAG/2014 kepada Perpres No. 70 Tahun 2013. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kewajiban bagi toko modern waralaba untuk menjual 80 persen produk dalam negeri dikecualikan bagi stand alone brand atau toko khusus (specialty store), barang dagangan merupakan produk premium dan belum memiliki basis produksi di Indonesia serta produk yang dijajakan berasal dari negara tertentu untuk memenuhi ke- butuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia. Ketentuan pengecualian pada Permendag No. 56 Tahun 2014 me- nunjukkan kebijakan yang tidak berpihak kepada produk dalam negeri. Ketentuan pengecualian tersebut dapat menjadi jalan bagi produk asing menguasai pasar dalam negeri. Oleh karena itu, mengembalikan ketentu- an hukum sebagaimana Permendag No. 70 Tahun 2013 adalah salah satu bentuk penguatan produk dalam negeri. Selain itu, berdasarkan Permendag No. 56 Tahun 2014 fungsi forum komunikasi sebagai pemberi rekomendasi pengecualian aturan 80% wa- jib produk lokal kepada menteri ditiadakan. Hal ini menunjukkan para-
digma pasar pada sisi hanya ekonomi. Seyogianya pasar adalah institusi sosial ekonomi dan entitas masyarakat yang saling membutuhkan dan saling menghormati untuk kepentingan bersama. A D A Bagan 5.4. optimalisasi Pengaturan waralaba N f. Optimalisasi Pengaturan Jenis Produk E Untuk menjaga keberadaan pasar tradisional diperlukan pengaturan jenis produk yang dipasarkan di masing-masing pasar. Pengaturan pem- bagian jenis produk bertujuan memberikan kemaslahatan (mashlahat) bagi semua pelaku usaha dengan menciptakan kesempatan berusaha ke- pada pelaku usaha secara adil dan merata. R P Dalam beberapa hasil penelitian, perbedaan jenis produk pada pa- sar ritel berdampak positif terhadap keberadaan pasar lainnya. Stone K. mengatakan: "There is widespread belief that different types of ritel businesses will be af- fected differently by the presence of large-scale ritel outlets. Small ritel bu- sinesses that sell different products from the large-scale ritelers will be po- sitively affected, meanwhile, small ritel businesses that sell similar products (especially those selling groceries) to the foreign ritelers end to suffer more losses due to their lack of competitiveness."167 167 Stone K. E, Impact of the Wal-Mart Phenomenon on Rural Communities, 1997). Lihat juga Peterson, M. and McGee, J.E, Survi- vors of "W-day": An Assessment of Wal-Mart's Invasion of Small Town Riteling Communities, (International Journal of Ritel & Distribution Management, 28, 2000), 170-180. Brennan, D. P., and Lundsten, L, Impacts of Large Discount Stores on Small Towns: Reasons for Shopping and Riteler Strategies. (International Journal of Ritel & Distribution Management, 28 (4/5), 265
266 Dalam putusan 03/KPPU-L-I/2000 disebutkan bahwa warung- warung kecil tidak mampu bersaing dengan toko swalayan Indomaret dari segi harga dan pelayanan, namun persaingan dengan Indomaret da- pat setara jika seseorang mempunyai luas toko yang lebih besar dan men- jual jenis barang yang berbeda dengan volume barang yang lebih besar dibanding dengan toko swalayan Indomaret.168 Pengaturan jenis produk di pasar adalah salah satu kebijakan pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.. di Pasar Madinah. Walaupun sifat pengaturannya masih sederhana, namun pengaturan jenis produk di pasar telah dilakukan di Pasar Madinah dengan pasar lain berada di sekitarnya. Samhudi mengatakan: "The Prophet also made other arrangements to ensure an orderly market system. For example, he setup "departments" in the market by designating different sections for various goods. Sources report several traditions that mention special shopping areas for slaves, livestock, textiles, food-stuffs, per- fumery, etc."169 A D A Pengaturan perbedaan jenis produk adalah untuk menutup (sadd) ke- mungkinan pelaku lain seperti usaha kecil terpinggirkan dari persaingan dengan pelaku usaha besar. Pengaturan pasar berdasarkan jenis produk juga membuka peluang untuk memberdayakan produk-produk tertentu di pasar. N E R P Berdasarkan pengaturan jenis produk pasar modern dan pasar tradi- sional di Indonesia baik pada peraturan tingkat pusat maupun Perda Pa- sar Daerah diperlukan penguatan pengaturan perbedaan jenis produkun- tuk menjaga pasar Pasar Tradisional di Indonesia. Penguatan pengaturan jenis produk dapat dilakukan dalam dua bentuk: Pertama, penguatan pengaturan secara menyeluruh. Pengaturan di- ferensiasi produk pada Pengaturan Pasar di Indonesia belum dilakukan secara menyeluruh baik pada Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 53 Tahun 2008 serta Perda Pasar Daerah. Pada sebagian besar Perda Pasar Daerah belum mengatur sama sekali diferensiasi produk pasar mo- dern dan pasar tradisional. Kedua, penguatan pembedaan jenis produk antara pasar modern dan tradisional. Disebutkan bahwa minimarket, supermarket dan hypermarket 2000), hlm. 155-161. 168 Saksi Ny. Lilik Sunarsih, saksi yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pemilik toko swalayan yang berlokasi dekat toko swalayan Indomaret. 169 Al-Samhudi dalam Cengiz Kallek, Madinah Market, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Op. cit. hlm. 221.
menjual barang konsumsi terutama produk makanan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pembedaan jenis pro- duk telah diperkuat melalui Permendag No. 70 Tahun 2013 mengkhu- suskan larangan kepada minimarket untuk menjual barang produk segar dalam bentuk curah. Namun pengaturan pembagian jenis produk masih bersifat tumpang-tindih sehingga belum terlihat pembedaannya. Pembagian jenis produk secara berbeda sama sekali tidaklah mung- kin dilakukan sebab dapat menyebabkan kesulitan bagi konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan. Salah satu faktor kelebihan pasar modern adalah kelengkapan semua jenis barang yang dimiliki sehingga konsumen dapat membeli keperluan dan keinginan secara keseluruhan. Untuk mencegah (sadd zarî'ah) keterpinggiran keberadaan pasar tradisi- onal diperlukan diferensiasi produk antara pasar modern dan pasar tra- disional secara umum. A Untuk menetapkan jenis produk, maka diperlukan survei pada da- erah pendirian pasar modern. Jenis produk yang berbeda terutama adalah produk yang khas pada daerah tersebut. Pengaturan pembagian jenis produk antara pasar modern dan pasar tradisional penting untuk diperkuat pada Perda Pasar Daerah, sebab perbedaan jenis produk antara pasar modern dan pasar tradisional terkait dengan kondisi, potensi dan jenis produk khas daerah sehingga produk khas daerah dan jenis produk yang dijual oleh toko/warung di sekitar pasar modern dapat tetap terjaga keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan sistem komunikasi (syura) dalam satu wilayah untuk menentukan jenis produk yang berbeda antara jenis pasar. D A N E R P Khusus toko modern jenis minimarket, Permendag No. 70 Tahun 2013 melarang minimarket untuk menjual barang produk segar dalam bentuk curah adalah bentuk kemajuan dalam melakukan differensiasi produk dengan toko/warung yang berada di sekitarnya. Namun demikian, diper- lukan analisis lebih jauh jenis-jenis produk yang menjadi pembeda (dis- tingsi) antara toko minimarket dengan pasar tradisional terutama pada toko/warung yang berada disekitarnya, sebab dalam praktiknya bahwa tidak terdapat perbedaan jenis produk yang dijual di toko modern seperti minimarket dengan warung/toko yang berada di sekitarnya. Misalnya, secara umum pembedaan jenis produk dapat dilakukan dengan membagi jenis produk pada pasar tradisional menjual bahan- bahan makanan pokok, sedangkan jenis produk pada pasar modern ada- lah kebutuhan masyarakat yang bersifat kebutuhan sekunder. Kebera- daan pasar tradisional akan tetap terjaga sebab bahan-bahan makanan 267
Bagan 5.5. optimalisasi Pengaturan jenis Produk A D A
N E
226 Bagan 5.6. optimalisasi Perlindungan Pasar Tradisional pokok merupakan produk yang tidak dapat tidak dibutuhkan masyarakat seperti beras, sayur-sayuran, gula, garam dan seterusnya. Selain itu, ke- butuhan-kebutuhan makanan pokok tidak memerlukan olahan sehingga pelaku pasar tradisional tidak perlu bersaing dengan pelaku usaha di pa- sar modern.
Ketiga, pembentukan pasar-pasar khusus. Beberapa Perda Pasar Dae- rah telah membuat aturan tentang jenis pembagian pasar menjadi pasar yang menjual produk tertentu yang disebut dengan pasar khusus seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya. Pembentuk- an pasar khusus terkait dengan daya beli dan tingkat kebutuhan kon- sumen terhadap produk tertentu. Pemerintah melalui kebijakan pasar dapat membentuk pasar-pasar khusus. Di beberapa negara Eropa, seperti di Inggris terdapat beberapa pasar khusus seperti pasar ritel sepatu dan tas dan barang-barang lainnya yang tidak bersatu dengan produk lain sehingga dapat membuat sistem persaingan dan perlindungan akan lebih mudah. Keempat, pembedaan produk berdasarkan harga barang. Selain pem- bedaan jenis produk, penjagaan pasar tradisional dapat dilakukan dengan pembedaan harga dan kualitas barang di masing-masing pasar. Dengan demikian, konsumen dengan sendirinya akan dapat membedakan pilihan tempat berbelanja. Differensiasi produk dilakukan di pasar Andalusia. Di Pasar Andalusia pembedaan tidak hanya terkait jenis barang, tetapi juga harga barang. Harga barang yang mahal dipisahkan dengan harga barang yang murah yang berarti harga barang yang berkualitas tinggi dibedakan dengan harga barang yang berkualitas rendah. M Muhammed Abdah Hatamlah dalam tulisannya berjudul: "The Andalusian Economic Era" mengatakan: A D A N E R P "The goods sold in Andalusian markets were subject to determined specifica- tions, which had to be strictly observed. The perfume tradesman, forinstance, was not allowed to adulterate high quality fragrances with low quality ones, or local brands with imported ones."170 d. konseP dan PenGaTuran PeMBerdayaan Pasar TradIsIonaL 1. Konsep dan Norma Pemberdayaan Pasar Tradisional Menurut Hukum Islam Ketidakmampuan individu atau kelompok pelaku usaha dalam me- maksimalkan kegiatan ekonomi seyogianya diadvokasi oleh negara. Ne- gara dapat melakukan kebijakan sesuai dengan kemaslahatan (kebaikan) masyarakat. Hal ini berdasarkan kaidah " " (Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kebaikan).171 170 Muhammed Abdah Hatamlah, The Andalusian Economic Era, Op. cit. hlm. 269. 171 Jalâl al-Dîn al-'Abd al-Rahmân al-Suyûthî, al-Asybah wa al-Nazhâir fi Qawâ' idi wa Furû' î 269
270 Oleh karena itu, negara dapat mengambil kebijakan untuk memodifikasi pasar sesuai dengan tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah) untuk mencip- takan ketertiban masyakat (social order). Hasan Zubeir mengatakan, In Islam freedom of the market is desirable but is not a sacred cow. The govern- ment may take action to modify or supplement the market results."172 Para khalifah melakukan pembangunan infrastruktur pasar yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pasokan barang sehingga fluk- tuasi harga dapat ditekan pada tingkat yang moderat.173 Penyediaan in- frastruktur pasar adalah salah satu peran penting negara terhadap pasar. Penyediaan infrastruktur adalah salah satu perioritas pengelolaan pasar pada masa Abbasiyyah. Ahmad Farras Oran & Ghaida Khaznehkatb men- jelaskan penyediaan infrastruktur pada masa Abbasiyyah: "The state provided marketplaces with the necessary infra structures for all, including the building of bridges to facilitate trading activities at both sides of the River Tigris: these numbered seven at the time of Al-Rashid."174 A D A Ketidakmampuan pasar kecil untuk bertahan dalam arus globalisasi terutama menghadapi persaingan dengan pelaku usaha besar seyogianya diadvokasi oleh pemerintah dengan pemberdayaan pelaku pasar. Pem- berdayaan pasar kecil dapat dilakukan dengan membangun revitalisasi infrastruktur pasar, pemberian pendanaan, pemberdayaan melalui pem- binaan kemampuan (skill), pemberdayaan melalui kerja sama dan pem- berdayaan melalui pembentukan lembaga/wadah. N E R P 2. Pengaturan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Indonesia Dalam aspek pemberdayaan terhadap pasar tradisional, Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah membuat aturan-aturan pem- berdayaan yang dapat diklasifikasi sebagai berikut: (1) Pemberdayaan melalui pendanaan; (2) Pemberdayaan melalui pembinaan kemampuan (skill); (3) Pemberdayaan melalui fasilitas dan penataan; (4) Pemberda- yaan melalui kerja sama; dan (5) Pemberdayaan melalui pembentukan Fiqh al-Syâfi' î, (Beirût: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 911 H), hlm. 121. 172 Zubeir Hasan, Markets and the Role of Government in an Economy from Islamic Perspec- tive, Online at Paper No. 12233, posted 17. December 2008/10:17, hlm. 9 173 Arief Hoetoro, Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, Cet. I, (Surabaya: Kerja sama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007), hlm. 104. (dengan beberapa redaksi yang diubah tanpa mengubah substansi) 174 Ahmad Farras Oran & Ghaida Khaznehkatb, The Economic System Under The Abbasid Dynasty, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 259.
lembaga/wadah. Dalam hal pemberdayaan pasar tradisional melalui pendanaan, Per- da Pasar Daerah mewajibkan pemerindah daerah untuk mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan dalam rangka memberdayakan pa- sar tradisional. Adapun sumber dana dapat diperoleh dengan mengarah- kan dana sharing yang berasal dari pemerintah dalam rangka membangun pasar induk dan pasar penunjang.175 Pemberdayaan melalui pendanaan juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan BUMN. Dalam hal pemberdayaan melalui skill, Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah mewajibkan untuk melakukan peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional. Peningkatan kom- petensi dapat dilakukan dengan melakukan advokasi sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional yang baik dan memberikan pelatihan dan konsultasi kepada para pedagang tradisional.176 A D Dalam hal pemberdayaan melalui fasilitas dan penataan, pemerintah mewajibkan pasar untuk menyediakan areal parkir, kenyamanan trans- portasi.177 Pemberdayaan pasar tradisional juga melalui penataan pem- bagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami, kecukupan kuantitas dan ku- alitas fasilitas umum seperti kamar mandi, toilet umum, tempat sampah, musala dan fasilitas lainnya. Demikian juga dengan fasilitas ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar serta perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar178 serta fasilitas lain yang membuat pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, ter- tib dan ruang publik yang nyaman.179 A N E R P Dalam hal pemberdayaan melalui kerja sama, beberapa Perda Pa- sar Daerah mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern membina pasar tradisional,180 dan memberikan data dan/atau informasi penjual- 175 Pasal 11. 176 Pasal 36 huruf (a) dan (b) Pemendag No. 70 Tahun 2013. 177 Dalam hal lahan parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradi- sional. Adapun dalam hal kenyamanan transportasi pemerintah diwajibkan menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar. 178 Pasal 21 ayat (1) (2). 179 Lihat Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Perda Pasar di Yogyakarta. 180 Pembinaan yang dimaksud adalah berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, pelatihan terhadap sumber 271
272 an dan informasi peluang kemitraan kepada dinas/instansi terkait un- tuk kemudian disebarkan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan dalam rangka melakukan kerja sama. Pemberdayaan melalui kerja sama dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Mi- lik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah.181 Permendag Nomor 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah mewajib- kan pasar modern untuk membantu dan mengembangkan jaringan usaha kecil mitranya dengan membina sumber daya manusia melalui pendidik- an dan pelatihan, magang, konsultasi,182 membantu dalam pengetahu- an permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal. Untuk memastikan perkembangannya, toko modern diwajibkan memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait mengenai perkembangan pelaksa- naan kemitraan setiap akhir tahun. A D Dalam hal kerja sama usaha, pasar modern diwajibkan membantu usaha kecil setempat untuk menjualkan barang produknya sekurang- kurangnya lima persen (5%) dari jumlah item barang yang dijual dan menyediakan tempat khusus bagi usaha kecil setempat sekurang-kurang- nya lima persen (5%) dari luas lantai yang ada dengan harga khusus.183 Untuk berjalannya sistem kerja sama ini, Pemerintah memerankan diri sebagai fasilitator hubungan kerja sama antara pemasok dengan toko modern dalam rangka menciptakan kerja sama yang berkeadilan, sa- ling menguntungkan dan tanpa tekanan.184 Adapun dalam peningkatan kualitas produk, Pusat Perbelanjaan dan toko modern diwajibkan mem- fasilitasi pemberdayaan pasar tradisional serta membina UMKM untuk meningkatkan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.185 A N E R P daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan, dan perbaikan sarana ma- upun prasarana pendukung pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern. Lihat Pasal 38 ayat (1). 181 Pasal 17 ayat (1) Permendag No. 53 Tahun 2008. 182 Pasal 19 ayat (1) Permendag No. 53 Tahun 2008. 183 Pasal 10 dan 11 Di samping melakukan kewajiban di atas, toko modern berhak men- dapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan, mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan serta mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil. Demikian juga halnya dengan usaha kecil berke- wajiban meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu untuk melaksanakan kemitraan dengan Pasar modern dan atau toko modern serta memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai pembinaan dan atau bantuan yang diberikan oleh pasar modern dan atau toko modern. 184 Pasal 17. 185 Pasal 24.
Dalam hal pemberdayaan melalui wadah/forum/paguyuban, Per- mendag No. 70 Tahun 2013 dan beberapa Perda Pasar Daerah membuat aturan untuk membentuk Forum Komunikasi/Paguyuban yang anggota- nya adalah perwakilan pemangku kepentingan di pasar tradisional dan toko modern untuk menjaring aspirasi pedagang186 dan memberikan re- komendasi kepada pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengem- bangan pasar tradisional dan toko modern.187 3. Optimalisasi Regulasi Pemberdayaan Pasar Tradisional di Indonesia menurut Hukum Islam a. Revitalisasi Fasilitas dan Manajemen Pengelolaan Secara Profesional Salah satu faktor ketertarikan konsumen terhadap sebuah pasar ada- lah kenyamanan tempat. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur yang dapat membuat rasa nyaman pelanggan adalah hal penting dilakukan. Revitalisasi infrastruktur pasar adalah bentuk fath al-zarî'ah untuk mewu- judkan tujuan hukum pasar (maqâshid al-syarî'ah). A D A N Salah satu infrastruktur yang penting dalam pengelolaan pasar ada- lah infrastruktur pasokan barang, di mana tempat barang dipasok dari produsen ke penjual. Kualitas infrastruktur pasokan barang berdampak terhadap harga sebuah produk. Oleh karena itu, para khalifah melaku- kan pembangunan infrastruktur pasar yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pasokan barang sehingga fluktuasi harga dapat ditekan pada tingkat yang moderat.188 E R P Infrastruktur meliputi jalan akses menuju pasar. Pasar tradisional seyogianya di tempat/lokasi yang dapat dijangkau secara mudah oleh konsumen atau lokasi yang difasilitasi akses terhadapnya. Salah satu pa- sar tradisional yang mengalami kerugian dan tidak lagi diminati oleh konsumen disebabkan jalan akses pasar adalah Pasar Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Disebabkan oleh akses pasar yang ditutup oleh bangun- an yang berada di depan pasar sehingga pasar tertutup, konsumen sulit mendapatkan akses ke pasar tersebut sehingga keberadaan pasar sangat memprihatinkan.189 186 Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Pemendag No. 70 Tahun 2013. 187 Lihat Pasal 25 dan 29 Permendag No. 70 Tahun 2013. 188 Arief Hoetoro, Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, Op. cit. hlm. 104. (dengan beberapa redaksi yang diubah tanpa mengubah substansi). 189 Selain ditutupi oleh bangunan baru, pasar juga kurang diminati disebabkan akses putaran jalan yang diubah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wawacara dengan Ibu Tarigan, Wati, Yati dan Nainggolan. 25 April, 2014, Pukul: 11.00. 273
274 Infrastruktur pasar meliputi bangunan pasar. Bangunan pasar tradi- sional di Indonesia masih belum memadai. Salah satu indikasinya adalah umur bangunan pasar tradisional. Pada tahun 2014, terdapat sedikitnya 5000 (lima ribu) pasar tradisional telah berumur lebih 25 tahun.190 Pemberdayaan pasar tradisional seyogianya melingkup pelaku pasar. Persoalan pasar tradisional disebabkan faktor kemampuan manajemen yang rendah sehingga berdampak terhadap kualitas produk dan layanan. Oleh karena itu, peran pemerintah dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan pasar secara profesional melalui pem- berian pelatihan secara khusus dan berkelanjutan. b. Pembentukan BUMN Khusus Perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan memberi- kan akses pendanaan yang memadai. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk kategori negara yang paling rendah dalam akses pembi- ayaan.191 Salah satu faktor ketidakmampuan pedagang pasar tradisional bersaing adalah kemampuan modal usaha yang tidak memadai. Fasilitasi pembiayaan pedagang pasar baik diperuntukkan modal kerja dan kre- dit kepemilikan tempat usaha bersifat konvensional melalui Bank umum atau bank perkreditan rakyat. Bahkan, sebagian pedagang pasar menggu- nakan fasilitas pendanaan dari rentenir yang sangat memberatkan. A D A N E R Penguatan fasilitas pembiayaan pasar tradisional dapat dilakukan dengan membentuk bank atau lembaga pembiayaan khusus bagi pasar tradisional. Bank atau lembaga keuangan khusus dapat memberikan skema khusus yang bersifat nonprofit sehingga pelaku pasar tradisional dapat melakukan produktivitas yang tinggi serta dapat ekspansi usaha secara lebih luas. P Pembentukan Bank BUMN yang dikhususkan untuk pembiayaan pe- dagang tradisional dapat mencontoh keberhasilan Bank BUMN nonprofit yang dibentuk pemerintah Thailand dalam rangka pemberdayaan tradi- sional. Pemerintah Thailand menerapkan model pemberdayaan usaha kecil ritel dengan cara mendirikan perusahaan sejenis BUMN nonprofit untuk menaungi program yaitu Allied Ritel Trade Co. (ART Co). Perusa- haan BUMN ini diberi modal kerja sebesar US$9,1 juta untuk melakukan pembelian barang dari pabrikan dan kemudian menyalurkannya ke ja- ringan toko-toko kecil dan warung tradisional lainnya. Beberapa negara Muslim, pemberdayaan pasar tradisional tidak ha- 190 Harian Kompas, Dari pasar Tradisional ke Internasional, Selasa, 24 Juni 2014, hlm. 17. 191 Iklim Wirausaha Indonesia Rendah, Harian Republika, Senin, 24 November 2014, hlm. 13.
nya mendirikan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan khu- sus, tetapi lembaga keuangan tersebut juga melakukan pembangunan infrastruktur, pelatihan dan sebagainya. Dalam penelitian Mohammad Mohsin disebutkan: "Expanded government action in support of the SSB includes: the establish- ment of specialized financial institutions and the development of infrastruc- ture, which consists of the establishment of industrial estates in urban and rural areas, marketing services including exportmarket facilities, technical development, extensive training and concessions in power supply. In addition to infrastructure facilities, financial incentives provided include exemption from excise duty, quantitative restrictions on the output of large scale firms which is an implicit subsidy to the SSB and reservation in product lines."192 Di Malaysia, negara memberikan kredit tanpa penjamin dan tanpa bunga (cagaran) melalui bank khusus yakni Bank Kerja sama Rakyat Ma- laysia Berhad (BKRM) dengan sistem konsep syariah. Adapun bentuk pin- jaman adalah pinjaman modal yang akan diputar (modal pusingan) dan pembelian peralatan atau aset yang berkaitan secara langsung dengan jenis perniagaan yang sedang dijalankan.193 A D A N E Dalam bidang pemasaran, Pemerintah Malaysia membentuk suatu badan khusus untuk membantu memasarkan produk pelaku usaha kecil di pasar modern seperti di hypermarket/pasar raya asing seperti Carrefo- ur, Giant, Jusco, Mydin, tesco, The Store, Sunshine, dan UO Superstore melalui program khusus.194 Program promosi ini dijalankan sepanjang tahun di lokasi-lokasi yang telah dipilih. Setiap program akan diadakan selama dua minggu untuk memberi peluang kepada usahawan untuk mempromosikan dan memasarkan produk. Pihak pasar raya membuat penilaian dari segi kapasitas pengeluaran, pembiayaan keuangan, kuali- tas produk, pembungkusan, pelabelan, serta komitmen usahakan untuk dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Pemerintah Malaysia se- nantiasa melakukan kordinasi dengan pihak hypermarket/pasar raya un- tuk mengetahui kelemahan pengusaha. R P 192 Mohammad Mohsin, Economics Of Small Business in Islam, Visiting Scholar Research Series No. 2, Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, Saudi ArAbî a, 1416H (1995), hlm. 25. 193 Loc. cit.. 194 Program tersebut bernama Malaysia Citarasa Kita dan Suaian Perniagaan serta program Taste of diakses tanggal 17 Juni 2014 pukul 16.00 WIB, Loc. cit. 275
276 Pembentukan BUMN Khusus Optimalisasi Regulasi Pemberdayaan Pasar Tradisional di Indonesia Revitalisasi Fasilitas Pasar Manajemen Profesional Bagan 5.7. optimalisasi Pemberdayaan Pasar Tradisional di Indonesia A e. konseP dan reGuLasI MonoPoLI dan PersaInGan usaha TIdak D sehAt di indonesiA A 1. Konsep dan Norma Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Islam N Salah satu prinsip hukum ekonomi Islam adalah larangan praktik monopoli. Prinsip ini terdapat pada dua sumber utama hukum Islam (Al- Qur'an dan al-Hadis). Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk ti- dak membuat harta beredar pada orang-orang tertentu saja. Al-Qur'an menyebutkan, .... agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu ...,195 sebab secara sederhana monopoli adalah ke- adaan kekayaan terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok orang, sedangkan praktik monopoli adalah upaya untuk mengonsentrasikan ke- kayaan pada satu atau sekelompok pelaku usaha. E R P Al-Qur'an mengategorikan praktik monopoli sebagai perbuatan yang melawan hukum (batil). Terminologi batil tertuang dalam Al-Qur'an: ْمُكْنِّم ٍضاَرَت ْنَع ًةَراَجِت َن ْوُكَت ْنَا آاَّلِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا اآ ْوُلُكْ أاَت اَل ا ْوُنَمٰا َنْي ِذَّلا اَهُّيَاآ ٰي ۗ ْمُك َسُفْنَا اآ ْوُلُتْقَت اَلَو ۗ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta di anta- ra kamu dengan (cara) yang batil, melainkan dengan cara perniagaan yang suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri (sau- dara) kamu.196 195 QS. al-Hasyr (59): 7. 196 QS. surah al-Nisâ' (4): 29.
Aktivitas bisnis yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hu- kum (batil) pada ayat di atas adalah aktivitas bisnis yang dilakukan de- ngan cara tidak saling suka (al-ridha). Salah satu bentuk aktivitas bisnis yang tidak berdasarkan saling suka adalah dengan cara monopoli baik dengan praktik monopoli maupun monopoli (pelaku usaha yang kuat me- monopoli pelaku usaha yang lemah).197 Pemahaman ini diperoleh pada frase ayat selanjutnya "janganlah membunuh diri kamu". Dalam menaf- sirkan frase "Dan janganlah kamu bunuh diri kamu," Muhammad Abduh mengatakan larangan jangan membunuh pada ayat tersebut bukan da- lam hal jiwa dan darah saja, tetapi juga dalam hal terutama adalah dalam perniagaan. Dalam aktivitas bisnis, persaingan dapat dilakukan dengan "membunuh" pelaku usaha lain dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar.198 Syekh Abdul Halim Hasan menafsirkan frase "Dan janganlah kamu A bunuh diri kamu" sebagai berikut: D "Janganlah orang yang kuat mematikan perniagaan dan pencarian orang yang lemah". Saudagar-saudagar besar wajib menjaga keselamatan sauda- gar-saudagar kecil, karena kepentingan hidup antara orang yang besar de- ngan orang yang kecil sama saja, bahkan kalau tidak ada yang kecil, tentu tidak akan ada yang besar. Memakan harta orang dengan jalan yang batal itu terlarang benar, karena perbuatan itu mematikan orang, walaupun tidak mati langsung.199 A N E R P Surah al-Nisâ' (4): 29 di atas mengandaikan larangan monopolistik secara umum sebab ayat tersebut masih bersifat umum ('âm). Kondisi pasar monopoli dapat disebabkan secara alamiah (monopoly by nature) atau disebabkan perbuatan menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk pasar sehingga tercipta pasar monopoli (entry barrier). Dalam terminologi hukum persaingan usaha perbuatan yang berupaya agar pelaku usaha lain terhalang masuk pasar disebut dengan praktik monopoli. Praktik monopoli adalah upaya pelaku usaha untuk membuat pelaku usaha lain tersingkir sehingga menguasai pasar dengan cara-cara yang dilarang hukum. Perbuatan tersebut dilarang secara tegas dalam hukum 197 M. Quraiys Shihab mengartikan "batil" secara umum yakni sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 412. 198 Muhammad 'Abduh, Tafsir Al-Manâr, Jilid V sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Halim Hasan, et al., Tafsir Al-Qur'an Karim, Jilid 6, (Medan: Firma Islamiyah, 1957), hlm. 77, dengan beberapa perubahan redaksi tanpa menghilangkan substansi. 199 Syekh Abdul Halim Hasan, et al., Tafsir Al-Qur'an Karim, Jilid 6, (Medan: Firma Islam- iyah, 1957), hlm. 77. 277
278 Islam seperti larangan ihtikâr, talaq rukbân, ghâban fâhisy dan lainnya. Se- lanjutnya, larangan pada ayat di atas tidak hanya pada yurisdiksi praktik monopoli tetapi juga pasar monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang kuat, di mana dengan kemampuan pelaku usaha menguasai pasar (pasar monopoli) tanpa melakukan kerja sama dengan pelaku pasar kecil yang kalah bersaing termasuk dalam kategori perbuatan melawan hu- kum (monopoli) menurut ayat tersebut. Hukum Islam yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan larangan praktik monopoli dengan perbu- atan yang menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar, tetapi juga me- lindungi pelaku usaha kecil dari ketersingkiran disebabkan kalah bersa- ing dengan pelaku usaha besar. Sebab tujuan hukum adalah menciptakan keharmonisan umat manusia secara universal dalam hal ini khususnya antar pelaku usaha. A Oleh karena itu, hukum Islam tidak mengenal hukum yang bertujuan menjaga persaingan. Hukum ekonomi Islam mengatur perilaku praktik monopoli yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebab persaingan usaha yang tidak sehat menyebabkan kemudharatan secara luas.200 Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk melindungi pasar dan pe- lakunya dari kerugian dan disharmoni antar pelaku usaha disebabkan praktik perdagangan yang dilarang. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya mensyaratkan adanya upaya atau perbuatan yang menghalangi pelaku usaha lain masuk pasar tetapi kondisi yang menyebabkan pelaku usaha tertentu tersingkir disebabkan ketidakmampuan bersaing. D A N E R P Kebijakan hukum pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. berkaitan dengan persaingan bisnis dapat dibagi dalam dua hal yakni mengatur perilaku yang menyebabkan pelaku usaha lain terganggu dan melindungi konsumen (masyarakat). Dalam Hadis tentang penimbunan barang (ihtikâr) misalnya, Nabi Muhamamd saw. mengatakan "barang siapa yang melakukan penimbunan barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dengan tujuan mengecoh umat Islam maka termasuk perbuatan yang salah." 201 Larangan ihtikâr menurut mayoritas ulama termasuk al-Kasani adalah terkait dengan konsumen yang sangat mem- butuhkan makanan pokok,202 sebab illat (ratio legis) pengharaman ihtikâr 200 Praktik monopoli yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia Alî 'Abd. al-Rasûl, al-Mabâdi' al-Iqtishâdiyah fi al-Islâm, Cet. 2, (Beirût: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1980), hlm. 101. 201 Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal (164-241 H), Juz. 49, Cet. I, (Beirût: Muassasah al- Risâlah, 1421 H/2001 M), No. Hadits. 8617. 202 'Alâ' al-Dîn Abû Bakr ibn Mas'ûd al-Kasanî, Badâi' al-Sanâ' i' fi Tartib al-Sharâ' i', Juz VI
adalah al-Idrâr bi al-Nâs (dibutuhkan masyarakat).203 Pada sisi lain, perbuatan penimbunan barang juga berkaitan dengan keberadaan pelaku bisnis yang lain yang tidak mendapatkan akses pro- duksi disebabkan perbuatan ihtikâr oleh pelaku usaha tertentu. Oleh ka- rena itu, kalimat "mengecoh umat Islam" tidak hanya berkaitan dengan konsumen tetapi juga bermaksud pelaku usaha lainnya. Dalam hal perlindungan kepada pelaku usaha lain (pesaing) dapat dilihat dari kebijakan ''Umar ibn al-Khattâb yang menghampiri Hâtib ibn Abî Balta'ah yang sedang menjual anggur kering di pasar. 'Umar bin Khattâb berkata "Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pasar ka- mi".204 Kebijakan 'Umar terhadap Hatib adalah dalam konteks persaingan usaha yang terjadi di pasar di mana pelaku usaha melakukan permainan harga dengan menjual produk di bawah harga pasar. Praktik menjual di bawah harga pasar adalah praktik yang dapat mematikan pelaku usaha lain. Pasar yang adil membutuhkan harga yang adil sehingga pelaku usa- ha lain tidak mengalami kerugian dan kematian. A D A Demikian pula pada larangan bay' Najâsy. Para ahli hukum Islam mensyaratkan bay' Najâsy memenuhi tiga unsur. Pertama, jual beli yang melibatkan pihak ketiga untuk memuji barang yang dijual atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Kedua, agar ada pembeli yang merasa tertarik membeli barang tersebut. Ketiga, permintaan yang tercipta bukan hasil secara alamiah. Oleh karena itu, larangan bay' najash tidak hanya berkaitan dengan melindungi konsumen disebabkan praktik penipuan dengan bersekongkol, namun pada saat yang sama juga melindungi pelaku usaha lain yang tidak memperoleh pelanggan disebabkan perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha. N E R P Ibn Qayyim menggolongkan perbuatan yang mengarahkan penjual untuk hanya pada orang tertentu sebagai bentuk (ihtikâr as-sinf) yang di- hukum sebagai perbuatan dosa besar.205 Perbuatan melakukan penjualan secara eksklusif kepada penjual tertentu akan berdampak terhadap dua hal yakni stabilitas pasar dan harga. Pasar menjadi tidak stabil disebabkan hanya akan ada beberapa pelaku pasar tertentu yang menguasai pasar dan menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar. Kerugian ke- (Zakariya 'Alî Yusûf, t.th.), hlm. 2973. 203 Al-Baji, Syarh Muntaqâ, Juz V, (Beirût: Dâr al-Kitab al-'Arabî , 1332 H), hlm. 160. 204 Mâlik ibn Anas, al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al-A'zhamî, Juz IV,Op. cit., hlm. 942. 205 Ibn Qayyim, Al-Thuruq al-Hukmiyyah, dalam Muhammad Anas Al-Zarqa, Monopoly and Monopolistic Market, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 100. 279
280 dua adalah harga dapat menjadi tinggi disebabkan produk hanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu. Dalam hal dampak perbuatan di atas menye- babkan naiknya harga, Ibn Qayyim dan para ahli hukum Islam lainnya menyarankan untuk dilakukan penetapan harga oleh negara.206 Hukum materil persaingan usaha dilengkapi dengan sistem penga- wasan. Aturan-aturan pasar yang telah tersusun dapat tidak terlaksana secara baik tanpa sistem pengawasan. Pengawasan pasar menjadi unsur penting untuk memastikan aturan dan penegakan aturan pasar berjalan secara baik dan benar. Sebagai institusi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak lembaga pengawasan sangat penting dalam menga- tur kerja pasar. Salah Salhi mengatakan: "Islamic state instated a system of auditing (hisbah). This proved instrumen- tal in ensuring an environment conducive to the free interaction between the forces of offer and demand in the commodities and service markets as well as enforcing subscription to those guidelines designed to develop professionals capacities and improve their work out put."207 A D A Kewenangan, tugas dan fungsi lembaga al-Hisbah dalam literatur se- jarah peradaban Islam mengalami pasar surut serta pergeseran menyesu- aikan diri dengan kondisi saat itu. Hal yang penting digarisbawahi semua pemerintahan Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga zaman Turki Usmani menempatkan lembaga pengawasan menjadi lembaga yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari sejarah hukum ekonomi Islam yang menempatkan lembaga pengawas dibentuk dalam struktur yang khusus dan diawasi langsung oleh pimpinan (khalifah). N E R P Kelembagaan pengawas pasar adalah salah satu lembaga tertua di dunia yang berdiri berdasarkan perintah wahyu208 dan menjadi satu bi- dang keilmuan yang penting dipelajari oleh para ilmuan dan pejabat pe- merintah,209 sehingga menjadi lembaga yang khusus. Pengawasan pasar menjadi lembaga khusus disebabkan sifat hukum pasar yang rumit dan kompleks. Oleh karena itu, lembaga pengawas pasar berdiri secara khu- sus yang berpisah dari lembaga negara yang bersifat umum. 206 Ibid 207 Salah Salhi, Criteria of Public Sector Investment In the Islamic Economic System, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 223. 208 Lihat QS. Ali Imrân (3): 104 209 Dalam sejarah peradaban Islam al-Hisbah menjadi ilmu tersendiri yang dipelajari para ilmuan dan pejabat pemerintahan. Lihat Ahmad ibn Muhammad al-Muqri al-Tulmasani, Nafh al-Tib min Ghasn al-Andalusî al-Ratib: Tahqiq Ihsân 'Abbas, dalam Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan, Op. cit., hlm. 100.
2. Pengaturan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Peraturan Pasar di Indonesia Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Perda Pasar Daerah. Be- berapa Perda Pasar Daerah merujuk UU No. 5 Tahun 1999 dan sebagian Perda Pasar Daerah menggunakan hukum materil berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa definisi dalam terminologi hukum persaingan usaha. Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada UU Nomor 5 Tahun 1999 telah dibahas pada bab sebelumnya. Adapun pasal-pasal yang terdapat pada Perda Pasar Daerah, isu persaing- an usaha dapat dibagi dalam beberapa bagian. a. Hubungan Pasar modern dan Pasar Tradisional Dianggap sebagai A Isu Hukum Persaingan Usaha D Beberapa Perda Pasar Daerah menempatkan persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional sebagai isu persaingan usaha tidak sehat. Pada Perda Pasar Yogyakarta misalnya menyebutkan pada klausula me- nimbang bahwa pembuatan perda pasar Yogyakarta bertujuan untuk me- lakukan perlindungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya.210 A N E R P b. Perluasan Terminologi Persaingan Usaha Tidak Sehat Beberapa Perda Pasar Daerah menggunakan beberapa terminologi hukum persaingan usaha antara lain: (1) Larangan melakukan pengu- asaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli. (2) Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat211 dan mengganggu keseimbangan harga.212 Beberapa Perda Pasar Daerah mendefinisikan cakupan perjanji- an yang mengarah pada praktik monopoli sebagai: (1) Perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu ke- 210 Pasal 1 angka 12 Perda Pasar di Yogyakarta. Demikian juga pada beberapa Perda Pasar Daerah lainnya. 211 Pasal 23 dan 24 Perda Pasar di Yogyakarta. Lihat juga Pasal 27 ayat (1) Perda Pasar Kota Makassar. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan. 212 Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Perda Pasar Kabupaten Cimahi (dengan mengambil hal yang terkait dengan pasar monopoli). Lihat juga Pasal 42 ayat (1), (2) Perda Pasar Kabupaten Kendal. 281
282 pada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja; (2) Perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran; (3) Perjanjian menetapkan harga dan jumlah barang/jasa; dan (4) Perjanjian yang me- maksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerja sama.213 Adapun cakupan persaingan usaha tidak sehat menurut Perda Pasar Daerah adalah: (1) Praktik menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli seperti diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa; (2). Penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya da- pat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain; (3) Menem- patkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan; (4) Me- ngeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing; (5) Menjual barang dengan me- rek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa; (6) Melakukan tindak- an yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor; dan (7) Upaya menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain serta tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis,214 keseimbangan terhadap usaha perdagangan.215 (8). Praktik penguasaan atas produksi dan atau barang. (9). Menyimpan barang-barang yang si- fat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban serta menjual barang yang sudah kedaluwarsa.216 Dalam hal harga, terdapat larangan kepada pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket menetapkan harga jual barang jauh lebih rendah diban- dingkan harga di pasar tradisional.217 A D A N E R P c. Definisi Beberapa Terminologi Persaingan Usaha Beberapa Perda Pasar Daerah mendefinisikan beberapa bentuk perjan- jian dan kegiatan dalam terminologi persaingan usaha. Perjanjian mono- poli didefinisikan sebagai perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang 213 Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Perda Pasar Kabupaten Cimahi. 214 Pengecualian adalah undian yang diatur oleh Departemen Sosial 215 Lihat Klausula menimbang huruf a, b dan c Perda Pasar Kabupaten Cimahi 216 Pasal 29 Perda Pasar Kabupaten Cimahi 217 Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan
bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara di mana satu atau lebih pedagang di tempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.218 Adapun monopoli didefinisikan pengua- saan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Oligopoli didefinisikan suatu keadaan di mana penguasaan pasar terhadap pena- waran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha. Monopsoni ialah suatu keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pa- sar komoditas. Selain itu, beberapa definisi terminologi persaingan usaha lainnya juga termasuk dalam isu persaingan usaha seperti pemusatan ke- kuatan ekonomi, posisi dominan, dan pesekongkolan.219 d. Sistem Waralaba dan Ukm/Koperasi dengan Praktik Monopoli A D Beberapa Perda Pasar Daerah mewajibkan kegiatan usaha minimar- ket yang dilaksanakan dengan sistem waralaba harus mencegah pemben- tukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni220 yang merugikan UMKM dan koperasi. Kegiatan usaha minimarket wajib mencegah terja- dinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan koperasi serta mentaati ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.221 A N E R P 3. Optimalisasi Pengaturan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Peraturan Pasar di Indonesia Menurut Hukum Islam Berdasarkan pengaturan pasar baik peraturan pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008, dan Permendag No. 70 Tahun 2013) maupun Perda Pasar Daerah tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diperlukan penguatan pengaturan pasar tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk melindungi pasar tradisional di Indonesia. 218 Pasal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 37 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 34 Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat juga Pasal 1 angka 32 Perda Pasar Kabupaten Kendal 219 Lihat Pasal 1 angka 21-34 Perda Pasar Kendal. 220 Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat 2 Perda Pasar Kota Surakarta. 221 Pasal 19 poin a dan b Perda Pasar Kota Surakarta. 283
284 a. Penguatan Ontologis Hukum Persaingan Usaha Indonesia Pengaturan pasar di Indonesia memerlukan pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara menyeluruh. Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak terdapat pada pengaturan pasar di tingkat pusat yakni Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008,222 namun klausula larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah dengan menghubungkan keberadaan pasar modern dan pasar tradisional. Pemuatan pasal-pasal tentang larangan praktik monopoli dan persa- ingan usaha tidak sehat dalam pengaturan pasar modern dan pasar tradi- sional pada Perda Pasar Daerah menyiratkan persoalan ontologis hukum persaingan usaha. Persoalan ontologis terkait dengan hal yang berkaitan dengan pemahaman lapangan permainan yang seimbang (equal playing field) antara pasar modern dan pasar tradisional. Persoalan ontologis menjadi penting dielaborasi untuk menempatkan persoalan pasar kecil seperti pasar tradisional di Indonesia dalam perpektif hukum persaingan usaha. A D A N Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2000 dalam perkara Indomaret yang merupakan perkara yang berkaitan dengan ketersingkiran pasar tradisional tidak dalam menjangkau persoalan ini. Majelis KPPU menya- takan tidak menemukan bukti bahwa Indomaret mempunyai posisi do- minan sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, sebab Indomaret tidak menguasai pangsa pasar 50% atau lebih pada satu jenis barang atau jasa tertentu atau melakukan secara bersama-sama de- ngan satu atau dua pelaku usaha lain yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.223 E R P Sebagai perbandingan, persoalan ontologis hubungan antara pelaku 222 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai payung hukum tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat hanya dimasukkan pada konsideran mengingat pada Perpres No. 112 Tahun 2007 (Lihat pada poin 8). UU No. 5 Tahun 1999 dimaksukkan sebagai konsideran pada Permendag No. 53 Tahun 2008 pada poin 4. 223 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Ayat (1) "Pelaku usaha dilarang menggu- nakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Ayat (2): "Pe- laku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat 1 apabila: a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu."
pasar kecil dan hukum persaingan usaha (antitrust law) telah terjadi pada saat pembentukan Sherman Act pada tahun 1890 di Amerika Serikat. Isu pedagang kecil (small business) adalah isu yang digunakan memenga- ruhi politik untuk meluluskan Sherman Act saat itu. Professor Robert H. Lande's mengatakan dalam sejarah pengundangan Sherman Act sebagai- mana dikutip Albert A. Foer: "Congress . . . expressed concern for preserving business opportunities for small firms. The opportunity to compete has been viewed as particularly im- portant for small entrepreneurs, perhaps because of their vulnerability to predatory activities."224 Demikian juga dalam pengundangan Robinson-Patman (R-P) Act ta- hun 1936 yang dikenal menolak diskriminasi harga (price discrimination) dan penyalahgunaan kekuatan pembeli (abuse of buyer power) disebabkan oleh ancaman pertumbuhan ritel chain besar sepert Great Atlantic and Pacific Tea Company pada waktu itu.225 A D A Untuk mengkaji ontologis hukum persaingan usaha Indonesia paling tidak merujuk pada dua hal yakni, sistem ekonomi Indonesia yang terda- pat pada Pasal 33 UUD 1945 dan tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 seba- gai payung hukum persaingan usaha di Indonesia. Hukum ekonomi Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional berposisi sebaga perspektif dalam melihat kedua sumber hukum persaingan usaha Indonesia. N E R P Landasan konstitusional hukum ekonomi Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 menghendaki sistem perekonomian In- donesia adalah berdasarkan kerakyatan dan kebersamaan. Ekonomi ke- rakyatan menempatkan rakyat sebagai pelaku sekaligus tujuan ekonomi. Adapun kebersamaan adalah cara atau mekanisme untuk menjalankan perekonomian secara kolektivisme. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah paham ekonomi berdasarkan "kebersamaaan dan asas kekeluar- gaan" berdasarkan mutualism dan brotherhood atau dalam bahasa agama berdasar "kejamaahan" dan "keukhuwahan." Kita mengenal ukhuwah diniyah (berdasarkan agama masing-masing), ukhuwah wathoniyah (ber- dasarkan rasa persatuan/kebangsaan), ukhuwah basyariyah (berdasarkan kemanusiaaan di mana agama merupakan rahmah al-'âlamîn.226 Sistem 224 Albert A. Foer, Small Business Economics, Vol. 16, No. 1, Special Issue: The Invisible Part of the Iceberg: Research Issues in Industrial Organization and Small Business (Feb., 2001), hlm. 3. Springer, diakses pada tanggal 29 November 2013, pukul 18: 35. 225 Ibid. 226 Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, (Jakarta: UNJ Press, 2006), hlm. 176 dan 211. Lihat juga Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial 285
286 ekonomi yang melibatkan semua rakyat dengan cara kebersamaan akan menciptakan keadilan sosial (sosialisme).227 Sistem ekonomi kerakyatan yang dikehendaki konstitusi bersebe- rangan dengan sistem ekonomi liberal (bebas) dan sistem ekonomi ka- pitalistik yang mengedepankan golongan yang mempunyai kapital (mo- dal). Ekonomi liberal berdasarkan sistem persaingan yang diyakini oleh penganutnya memperoleh efisiensi ekonomi. Sebaliknya, sistem ekonomi Indonesia berlandaskan kerja sama di antara pelaku usaha sehingga tidak mengenal persaingan dalam aktivitas bisnis. Adapun efisiensi ekonomi akan diperoleh, selain dengan rasional ekonomi juga dengan memper- kuat kerja sama di antara pelaku usaha termasuk termasuk pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Sistem ekonomi kerja sama yang dikehendaki UUD 1945 sesuai de- ngan sistem ekonomi Islam. Perbedaan hukum antimonopoli antara hu- kum Islam dan hukum barat dapat dipahami dari landasan filosofi ke- duanya. Landasan filosofi hukum persaingan usaha adalah paradigma kebebasan atau liberalisme dalam bingkai hukum. Tujuan hukum per- saingan adalah menjaga persaingan itu sendiri. Filosofi persaingan ada- lah kebebasan dan kekuatan, siapa yang kuat maka dialah yang menjadi pemenang. Oleh karena itu, kekuatan modal, manajemen dan relasi un- tuk menguasai pasar adalah sah secara hukum selama tidak melakukan upaya penghalangan kepada pelaku usaha lain (entry barrier). Hukum persaingan usaha adalah paradigma liberalisme yang dibingkai dengan hukum yang melarang perbuatan-perbuatan yang menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. A D A N E R P Berbeda dengan paradigma hukum Islam di mana persaudaraan dan saling tanggung menanggung adalah asas dalam hubungan sesama ma- nusia, selain asas kebebasan tetap dijunjung tinggi. Dengan kata lain, prinsip hukum pasar dalam perspektif Islam adalah kebebasan dalam bingkai prinsip hukum dan prinsip saling tolong menolong. Asas kebe- basan secara alamiah berdampak pada suasana persaingan bisnis, namun suasana persaingan bukanlah kondisi yang ingin diciptakan, persaingan adalah efek dari asas kebebasan yang diberikan oleh Islam,228 sebab se- (DariKlasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire), (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010), hlm. 66-67. 227 Mubyarto, Cooperative and Pancasila Economy, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.), The Politics of Economic Development in Indonesia, (London: Routledge, 1997), hlm. 100. 228 Kebebasan termasuk dalam hak asasi manusia yang diberikan Tuhan. Lihat Wahbah Zuhaili, Kebebasan dalam Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 10.
mua orang mempunyai hak yang sama untuk melakukan aktivitas bisnis di pasar. Adapun prinsip hukum melalui otoritasnya hadir untuk memastikan kebebasan berusaha yang tidak membuat kerugian pelaku usaha lain, baik disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum dengan cara meng- halangi pelaku usaha lain masuk ke pasar maupun kerugian atau kemati- an yang disebabkan ketidakmampuan bersaing di pasar. Kebebasan yang melanggar prinsip penghalangan terhadap pelaku pasar bertentangan dengan prinsip hukum sedangkan kebebasan yang menyebabkan pelaku usaha lain kerugian disebabkan ketidakmampuan bersaing bertentangan dengan prinsip saling tolong menolong. Posisi pedagang kecil dalam hukum persaingan usaha dapat dirujuk berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 2 dan 3, yakni: 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahtera- an rakyat. A D A 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaing- an usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesem- patan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. N E R 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelalu usaha, dan Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. P Sebagaimana disebutkan pada Bab IV bahwa lima dari tujuh tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 di atas dapat dihubungkan dengan perlindungan terhadap pasar kecil seperti pasar tradisional. Salah satu dari tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil). Ke- pastian berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha menunjukkan UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan melindungi pelaku usaha kecil. Kehadiran hu- kum persaingan usaha adalah melakukan penyeimbangan pasar sehingga semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama. Oleh karena itu, paradigma hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya mengatur persaingan di antara pelaku usaha yang mem- punyai kedudukan yang seimbang (equality playing field) tetapi hukum persaingan usaha Indonesia juga menjaga iklim persaingan dari pelaku usaha yang tidak berkedudukan sama (unequal playing field). Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 menunjukkan tujuan persaingan usaha bukan hanya 287
288 mengatur kedudukan pelaku usaha yang satu tingkat tetapi pada semua tingkatan pelaku bisnis. Dengan demikian berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 seyogia- nya pengaturan perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah adalah materi yang terdapat dalam UU. Pemberian perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) pada klausula pengecualian yang ter- dapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 harus dipertegas dalam bentuk pengaturan secara detail. b. Pengembangan Materi Hukum Persaingan Usaha Secara umum bahwa pengaturan larangan praktik monopoli dan per- saingan usaha tidak sehat pada Perda Pasar Daerah dibagi dalam tiga 3 kriteria. Pertama, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak yang sama dengan pengaturan yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Kedua, pengaturan larangan praktik monopoli yang mirip dan diperluas seperti pengaturan pada UU No. 5 Tahun 1999. Ketiga, pengaturan tidak terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Keempat, penga- turan yang berdimensi hukum pelindungan konsumen dikaitkan dengan persaingan usaha. Selengkapnya ditabulasi dalam bentuk tabel sebagai berikut: A D A N E R Tabel 5.3. analisis ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat pada Perda Pasar daerah dan ketentuan uu no. 5 Tahun 1999 P Ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perda Pasar Daerah Ketentuan pada UU No. 5 Tahun 1999 No 01. Penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli 01. Penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli 02. Menetapkan harga jual barang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar tradisional Hampir sama dengan Penguasaan Pasar, Pasal 20poli, Pasal 17n bahan hun 1999i dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perda pasar 03. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban serta menjual barang yang sudah kedaluwarsa Berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen 04. Upaya menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain Lebih luas dari Penguasaan Pasar, (Pasal 19 a diperluas)
No Ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perda Pasar Daerah Ketentuan pada UU No. 5 Tahun 1999 05 Tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis Penguasaan Pasar, Pasal 19 b (Diperluas) 06. Menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa, Penguasaan Pasar, Pasal 19 b (Diperluas) 07. Melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor Penguasaan Pasar, Pasal 19 a 08. Mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing 08. Mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing 09. Menawarkan produkbarang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli seperti diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa, penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain, menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan 09. Menawarkan produkbarang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli seperti diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa, penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain, menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan E 10. Perjanjian yang menetapkan harga dan jumlah barang/jasa R P 11. Perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerja sama. 12. Perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran A Penguasaan Pasar, Pasal 19 b (Diperluas) A D Penetapan harga (price fixing), Pasal 5 Penjanjian tertutup (collusive dealing), Pasal 15 (diperluas) Penguasaan Pasar, Pasal 19 (a) dan (b) (Diperluas) 13. Perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja, Penguasaan Pasar, Pasal 19 (a) dan (b) (Diperluas) 14. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat dan keseimbangan harga dapat terganggu. Penguasaan Pasar, Pasal 19 (c) (Diperluas) Pertama, beberapa Perda Pasar Daerah menyebutkan tentang penga- turan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan kalimat "perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli" dan persaingan usa- ha tidak sehat." Penamaan klausula dengan "perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli" tidak dikenal dalam terma hukum persaingan 289
290 usaha. Secara sederhana klausula "mengarah" menunjukkan ketidakpas- tian akan suatu perjanjian dilakukan atau juga sesuatu yang belum tentu terjadi. Namun kalimat "mengarahkan" mempunyai makna yang ber- beda, misalnya, dalam klausula "perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja."229 Klausula ini adalah upaya penghalangan terhadap dua hal yak- ni, pelaku usaha dan juga konsumen untuk berhubungan dengan pelaku usaha tertentu. Klausula seperti ini tidak terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Klausula yang memungkinkan untuk dihubungkan adalah Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 tentang perjanjian tertutup. Namun terdapat du perbedaan yang mendasar antara Perda Pasar Daerah dengan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yakni pada kalimat kerja sama dengan mengarah- kan. Kedua, Perda Pasar Daerah berkaitan dengan pembeli untuk hanya membeli produk tertentu, sedangkan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terkait dengan pembeli, namun berdampak terhadap persaingan usaha. A D A Ibn Qayyim menggolongkan perbuatan yang mengarahkan penjual untuk hanya pada orang tertentu sebagai bentuk (ihtikâr al-sinf) yang dihukum sebagai perbuatan dosa besar.230 Perbuatan melakukan penju- alan secara eksklusif kepada penjual tertentu akan berdampak terhadap dua hal yakni stabilitas pasar dan harga. Pasar menjadi tidak stabil dise- babkan hanya akan ada beberapa pelaku pasar tertentu yang menguasai pasar dan menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar. Kerugian kedua adalah harga dapat menjadi tinggi disebabkan produk hanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu. Dalam hal dampak perbuatan di atas adalah kenaikan harga, atas kondisi ini Ibn Qayyim dan para ahli hukum Islam lainnya menyarankan untuk dilakukan penetapan harga oleh negara.231 N E R P Adapun klausula yang menyatakan perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual ter- tentu saja232 sejalan dengan pasal penguasaan pasar yang terdapat pada Pasal 19 (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 229 Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Perda Pasar Kabupaten Cimahi. 230 Ibn Qayyim, Al-Thuruq al-Hukmiyyah dalam Muhammad Anas al-Zarqa, Monopoly and Monopolistic Market, Op. cit., hlm. 100. 231 Ibid. 232 Pasal 10 Perda Pasar Bandung. Lihat juga Perda Pasar Kabupaten Cimahi.
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a). meno- lak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau (b). menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Perbedaan klausula Perda Pasar dengan penguasaan pasar pada Pa- sal 19 (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1999 adalah antara frase "perjanjian" dan "perbuatan". Klausula pada Perda Pasar Daerah menempatkannya pada perjanjian yang dilarang dengan melibatkan dua pihak atau lebih, sedangkan Pasal 19 (a) dan (b) menempatkan pada perbuatan yang dila- rang. Oleh karena itu, penulis menyebutkan bahwa klausula Perda Pasar Daerah menggunakan Pasal 19 (a) dan (b) diperluas. A Kedua, perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerja sa- ma.233 Klausula Perda Pasar Daerah di atas hampir sama dengan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 dan pada prinsipnya kedua jenis perjanjian baik yang terdapat pada Perda Pasar Daerah dan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang melanggar doktrin restraint of trade di mana terdapat upaya penghalangan oleh para pihak yang melakukan perjanji- an kepada pelaku pasar lainnya. Namun terdapat perbedaan yang jelas di antara keduanya yakni "perjanjian" yang terdapat pada Perda Pasar Daerah melibatkan pembeli sebagai korban apakah sebagai pihak yang tidak mendapatkan kesempatan membeli barang tertentu atau dipaksa membeli pada penjual tertentu. Selain itu, jika pada Perda Pasar Daerah adalah mengenai penjualan, sedangkan pada Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tentang pasokan barang. Oleh karena itu, klausula yang ter- dapat pada Perda Pasar Daerah adalah Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yang diperluas. D A N E R P Ketiga, perjanjian yang menetapkan harga dan jumlah barang/jasa. Klausula perjanjian yang menetapkan harga terdapat pada perjanjian pe- netapan harga (price fixing) pada Pasal 5 UU No. Tahun 1999. Namun terdapat perbedaan antara klausula Perda Pasar Daerah dan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yakni, Perda Pasar Daerah tidak memerinci pasal se- hingga tidak mempunyai unsur-unsur, dan Perda Pasar Derah melarang perjanjian jumlah barang/jasa. Oleh karena itu, klausula "perjanjian yang menetapkan harga dan jumlah barang/jasa" masih sumir dan sulit 233 Pasal 10 Perda Pasar Bandung. Lihat juga Perda Pasar Kabupaten Cimahi. 291
292 diterapkan dalam menjerat pelaku pasar yang melakukan penetapan har- ga dan jumlah barang/jasa. Keempat, memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan pro- duk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesat- kan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan. Pemasangan iklan dan sejenisnya yang da- pat menyesatkan persepsi pembeli sebenarnya berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Namun demikian praktik pemasangan iklan atau sejenisnya yang membuat pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan juga dapat digunakan dalam persaingan tidak sehat. Pasal di atas dapat dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (b) UU No. 5 Tahun1999 tentang Penguasaan Pasar. Pasal 19 huruf (b) selengkapnya berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibat- kan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (b). menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pe- saingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. A D A N Klausula tersebut dapat dihubungkan disebabkan adanya upaya penghalangan dari pelaku usaha untuk tidak melakukan hubungan usa- ha dengan pelaku usaha pesaingnya. Hal menarik adalah ukuran yang dapat diterapkan untuk menunjukkan adanya kegiatan untuk mengha- langi konsumen yakni membedakan antara iklan sebagai usaha untuk memasarkan dan iklan yang untuk memengaruhi konsumen untuk tidak berhubungan dengan pelaku usaha pesaingnya. E R P Dalam hukum ekonomi Islam, memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan dapat disebut mirip de- ngan Najâsy. Nabi Muhammad saw. melarang praktik Najâsy.234 Para ahli hukum Islam mensyaratkan bay' Najâsy memenuhi tiga un- sur yakni pertama, jual beli yang melibatkan pihak ketiga untuk memuji barang yang dijual atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Kedua, agar ada pembeli yang merasa ter- tarik membeli barang tersebut. Ketiga, permintaan yang tercipta bukan hasil secara alamiah. Adapun salah satu 'illah (ratio legis) larangan bay' najash adalah unsur keterpengaruhan konsumen untuk membeli barang 234 Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairî al-Naisaburî, Shahîh Muslim, hlm. 5.
yang ditawarkan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya. Oleh karena itu, larangan bay' najash tidak hanya berkaitan dengan melin- dungi konsumen namun juga melindungi pelaku usaha lain yang tidak memperoleh pelanggan disebabkan perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha. Oleh karena itu, Pasal 19 (b) UU No. 5 Tahun 1999 penting untuk mendapatkan pengertian yang diperluas seperti berkaitan dengan sistem iklan (adverstisement) dan sebagainya sebagaimana larangan najâsy se- bagai penguatan pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Kelima, mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan peda- gang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing. Pada haki- katnya bahwa semua praktik yang dapat menghalangi pelaku usaha lain atau pesaing di pasar bersangkutan telah melanggar doktrin restraint of trade hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, praktik mengeluarkan informasi yang dapat memojokkan pelaku usaha lain adalah pelanggaran terhadap doktrin persaingan usaha. A D A Klausula pengeluaran informasi yang dapat memojokkan dapat di- kategorikan sebagai upaya menghalangi pelaku usaha dalam rangka me- nguasai pasar. Klausula ini dapat disamakan dengan Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Dengan demikian telah terjadi upaya penghalang- an terhadap pelaku usaha pesaing dengan cara mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain. N E R P Praktik memojokkan dan menghancurkan nama baik adalah perbu- atan yang secara tegas oleh Al-Qur'an.235 Dalam praktik perdagangan, larangan memojokkan pelaku usaha lain dilarang secara tegas oleh Nabi Muhammad saw. Ia bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain." Larangan menjelek-jelekkan produk pesaing adalah bentuk praktik penghalangan terhadap pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hukum positif di Indonesia praktik memojokkan dan meng- 235 QS. al-Hujurât (49): 12. 293
294 hancurkan reputasi orang lain termasuk dalam yuridiksi hukum pidana dengan delik mencemarkan nama baik. Praktik memojokkan dan meng- hancurkan nama baik tidak termasuk dalam yurisdiksi hukum persaingan usaha dan belum terdapat dalam yurisprudensi hukum persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 per- lu penguatan dengan memperluas cakupan "menolak atau menghalangi" dalam bentuk memberikan informasi yang memojokkan dan menghan- curkan reputasi pesaing yang tidak hanya berdimensi hukum pidana murni, tetapi juga hukum persaingan usaha. Keenam, melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor. Pada ha- kikatnya semua praktik yang dapat menghalangi pelaku usaha lain atau pesaing di pasar bersangkutan telah melanggar doktrin restraint of trade hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, praktik berupaya memutus hubungan pelaku usaha pedagang lain dengan pihak distributor adalah pelanggaran terhadap doktrin persaingan usaha. Klausula berupaya me- mutus hubungan pelaku usaha pedagang lain dengan pihak distributor dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi pelaku usaha dalam rangka menguasai pasar. Klausula ini dapat disamakan dengan Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau per- saingan usaha tidak sehat berupa: (a). menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. A D A N E R P Ketujuh, mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesat- kan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa. Klausula yang hampir sama dengan klausula di atas adalah tindakan yang menim- bulkan persuasi kepada pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual da- pat dibeli secara gratis.236 Klausula di atas tidak menjelaskan perbuatan yang dapat menyebabkan terjadi persaingan usaha tidak sehat sehingga sulit dibedakan antara strategi bisnis dengan upaya penghalangan pelaku usaha lain. Klausula pada poin ini biasanya berkaitan dengan hukum per- lindungan konsumen. Namun klausula "memberikan informasi menye- satkan" dapat ditarik menjadi hukum persaingan usaha jika merugikan pihak lain atau dapat dikategorikan bentuk penghalangan terhadap pela- ku usaha lain. Penghalangan terhadap konsumen atau pelanggan pelaku 236 Pengecualian adalah undian yang diatur oleh Departemen Sosial.
usaha pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing dilarang Pasal 19 huruf b UU No. 5 Tahun 1999.237 Materi hukum persaingan usaha dapat diperluas dengan memasuk- kan bentuk pengumuman atau memberikan informasi yang menyesat- kan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa yang dapat menghalangi pembeli untuk membeli produk pelaku usaha pesaing. Per- buatan memberikan informasi atau diskon harga memang kerap dilaku- kan oleh toko modern yang terkadang belum dapat dipastikan kebenar- annya. Pemberian informasi atau diskon harga yang tidak benar adalah bentuk penipuan dalam perdagangan, sebab produk yang diberikan po- tong harga (discount price) adalah produk yang harganya telah dinaikkan terlebih dahulu.238 Praktik pemberian informasi yang menyesatkan dapat menjadi yurisdiksi hukum persaingan usaha yang menyebabkan pemi- nat/konsumen beralih ke toko modern. A Kedelapan, menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keun- tungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memper- oleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain. Klausula di atas sulit dibedakan antara strategi bisnis dengan upaya penghalangan pelaku usaha lain, namun, klausula di atas dapat dihubungkan dengan dengan Pasal 19 huruf (a) khususnya tentang rekanan.239 Penyediaan dan perjanjian memberikan hadiah dan atau keuntungan dapat menjadi salah satu bentuk upaya penghalangan. Upaya penghalangan tercakup dalam frase "memperoleh perlakukan istemewa dibanding dengan pedagang lain." Oleh karena itu, penyediaan dan perjanjian memberikan hadiah dan atau keuntungan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa adalah Pasal 19 huruf (a) diperluas. D A N E R P Kesembilan, menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah besar melebihi untuk tujuan spekulasi di mana keseimbangan har- ga dapat terganggu.240 Penimbunan barang adalah bentuk atau praktik 237 Pasal 19 huruf b berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegi- atan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (b). menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. 238 Wawancara dengan Pak Harahap di Pasar Sukarame, Medan, tanggal 20 April 2013. 239 Pasal 19 huruf (a): "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a). menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan." 240 Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dengan meng- ambil hal yang terkait dengan pasar monopoli Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat Pasal 42 ayat (1), (2) Perda Pasar Kabupaten Kendal. 295
296 pencarían untung dengan melakukan kecurangan. Praktik penimbunan adalah perbuatan yang dilarang secara hukum. Selain itu, penimbunan barang juga dapat menjadikan terjadinya praktik monopoli yang dapat menyebabkan pelaku usaha lain tersingkir. Penimbunan barang dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan ihtikâr yang berarti penimbunan barang agar terjual mahal.241 Nabi Muhammad saw. melarang dan mengutuk pelaku yang melakukan pe- nimbunan barang, "Tidaklah pelaku penimbunan kecuali orang yang melakukan dosa." 242 Dalam redaksi lain disebutkan "barang siapa yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam maka termasuk perbuatan salah.243 Praktik penimbunan barang seperti BBM atau barang pokok adalah yurisdiksi hukum pidana murni. Namun, selain dapat dikategorikan se- bagai pidana biasa praktik penimbunan barang dapat merugikan pela- ku usaha lain. Oleh karena itu, dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, perbuatan yang membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan dengan cara menimbun barang sejalan dengan Pasal 19 huruf (c) UU No. 5 Tahun 1999 yang ber- bunyi: "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibat- kan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa, huruf (c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. A D A N E R P Kesepuluh, norma persaingan sehat juga terletak pada pembuatan harga yang jauh dari harga pelaku usaha lain. Pada Perda Pasar Pasuruan misalnya melarang pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimar- ket skala lokal untuk menetapkan harga jual barang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar tradisional. Klausula ini mirip dengan jual rugi (predatory pricing) dalam UU No. 5 Tahun 1999,244 namun terdapat berbe- da. Perbedaan mendasar dari klausula pada UU No. 5 Tahun 199 adalah 241 "Barangsiapa yang menimbun barang maka dia adalah pendosa". Imâm Muslim, Shahih Muslim, (Mauqi' al-Islam, tt), hlm. 312. Ahmad Warson Munir, Kamus Al-Munawwir, (Yogya- karta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 285. 242 Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairi al-Naisaburî, Shahîh Muslim, Juz II, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1433 H/2011 M), hlm. 52. 243 Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal (164-241 H), Juz. 49, Cet. I, (Beirût: Muassasah al- Risalah, 1421 H/2001 M), No. Hadis. 8617. 244 Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999: Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersang- kutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
pembuatan "harga jauh dari harga pelaku usaha lain" dengan "jual rugi". Jual rugi dianggap sebagai perbuatan yang dapat membuat persaingan usaha tidak sehat jika pelaku usaha menjual dengan harga di bawah mar- ginal cost. Dalam perspektif hukum Islam, keseimbangan harga adalah salah satu indikator pasar yang adil. Mengenai harga jual yang adil, norma hukum yang dapat dijadikan perspektif adalah kebijakan harga yang diterapkan 'Umar bin Khattâb memperingatkan Hatib ibn Abî Balta'ah yang sedang menjual anggur kering dengan harga di bawah harga pa- sar. 'Umar berkata kepadanya "Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pasar kami."245 Suruhan 'Umar untuk menaikkan harga kismis dipahami sebagai bentuk intervensi 'Umar bin Khattâb terhadap perilaku pelaku usaha yang tidak hanya melakukan jual rugi atau disebut predatory pri- cing tetapi menjual murah (low pricing) yang juga dapat mematikan pela- ku usaha lain. A D Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Islam norma persaingan sehat juga terletak pada pembuatan harga yang adil. Harga yang adil mensyaratkan tiga hal yakni harga yang melihat kondisi sosial masyara- kat di sekitarnya yakni pelaku usaha kecil. Adapun alasan hukum ('illah, ratio-legis) larangan 'Umar untuk menurunkan harga kepada Abi Balta'ah adalah ketersingkiran pelaku usaha lain, di mana tujuan hukum (maqâs- hid al syarîah) tentang pasar adalah terciptanya kondisi pasar yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, pertimbangan norma hukum tidak hanya bersumber dari sisi ekonomi, tetapi juga etika bisnis yang berdasarkan prinsip persaudaraan dan kerja sama. A N E R P c. Penguatan pengawasan pasar dan Lembaga Review 1) Penguatan lembaga pengawas pasar Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur peng- awasan pasar secara optimal, oleh sebab itu optimalisasi pengaturan pa- sar seyogianya disertai dengan optimalisasi lembaga pengawasan. Hal ini dapat dilihat pada Perpres No. 112 Tahun 2007 yang tidak mencantum- kan lembaga pengawasan pasar. Permendag No. 53 Tahun 2008 tidak memberikan delegasi pengawasan pasar kepada satu lembaga khusus, Permendag No. 53 Tahun 2008 mendelegasikan tugas pengawasan pada dua lembaga yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai kordinator pengawasan dan gubernur di tingkat provinsi dan bupati/wa- 245 Mâlik ibn Anas, al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al-A'zhamî, Juz II, Op. cit. hlm. 942. 297
298 likota di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana pengawasan pasar.246 Demikian juga Perda Pasar Daerah tidak mempunyai lembaga khusus untuk melakukan pengawasan pasar. Pada beberapa Perda Pasar Daerah menyebutkan KPPU sebagai pengawas, sedangkan pada sisi lain, KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan pasar tradisional dan pasar modern disebabkan pembatasan yurisdiksi sebagaimana diatur pada Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 beserta Pedoman Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 sebagai- mana juga disebutkan pada putusan No. 3/KPPU-L-I/2000. Lembaga pengawasan adalah salah satu elemen penting dalam pene- gakan hukum pasar. Pengawasan pasar atau al-Hisbah adalah salah satu lembaga penting dan khusus. Mengingat penting dan khusus, lembaga pengawasan (al-Hisbah) adalah lembaga yang paling awal dibentuk oleh Nabi Muhammad saw. Pada sejarah peradaban Islam al-Hisbah menjadi ilmu tersendiri yang penting dipelajari oleh para ilmuan dan pejabat pe- merintah.247 Pengawasan pasar menjadi unsur penting untuk memastikan aturan dan penegakan aturan tentang pasar berlangsung secara baik dan benar. Sebagai institusi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang ba- nyak lembaga pengawasan sangat penting dalam mengatur kerja pasar. Oleh karena itu, berdasarkan struktur lembaga al-Hisbah bahwa penga- wasan pasar memerlukan lembaga khusus. A D A N E R Lembaga pengawasan pasar seyognya dibentuk secara khusus meng- P ingat beberapa alasan: Pertama, penegakan hukum terhadap pengawasan pasar modern dan tradisional berdasarkan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah belum optimal dilakukan. Pen- delegasikan kewenangan pengawasan kepada pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai kordinator penga- wasan dan gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana tidak dapat dilakukan secara optimal. Kedua, pengawasan pasar memerlukan keahlian tersendiri sehingga tidak mudah untuk melakukan pengawasan pasar oleh lembaga pemerin- tah secara umum seperti Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan gubernur di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, berdasarkan tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia bahwa UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan terwujudnya iklim usaha yang 246 Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Permendag No. 53 Tahun 2008. 247 Lihat Ahmad ibn Muhammad al-Muqri al-Tulmasani, Nafh al-Tib min Ghasn al-Andalus al-Ratib: Tahqiq Ihsan 'Abbas, dalam Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan, Op. cit. hlm. 100.
kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menja- min adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usa- ha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 di atas KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan adalah lembaga yang lebih tepat menjadi pengawas persaing- an usaha di Indonesia. 2) Penguatan Lembaga Review Untuk memastikan pendirian pasar modern tidak berdampak terha- dap keberadaan pasar tradisional diperlukan lembaga yang melakukan analisis sosial sebagai persyaratan perizinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 53 Tahun 2008248 yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.249 Berdasarkan penelitian terhadap seluruh Perda Pasar Daerah bahwa tidak semua Perda Pasar Daerah membentuk lembaga/badan independen. Sebagian Perda Pasar daerah hanya membuat klausula tentang pengawas- an pada dinas terkait dengan pasar. Temuan lain bahwa tidak semua Per- da Pasar Daerah mengkomodir pasal pengaturan pembentukan lembaga/ badan independen. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis terhadap persyaratan perizinan diperlukan otoritas lembaga tertentu untuk melaku- kan review. Lembaga ini bertugas untuk melakukan kajian bahwa pendiri- an pasar modern yang akan didirikan sehingga tidak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional yang berada di sekitarnya. A D A N E R P Bahwa terdapat beberapa sektor yang terkait dengan pencegahan dampak negatif keberadaan pasar modern. Pertama, notaris. Pembuat akta dapat menjadi institusi pencegah untuk memastikan bahwa peru- sahaan ritel modern yang akan didirikan telah memenuhi analisis sosial ekonomi terhadap pasar tradisional. Kedua, Menteri Hukum dan HAM se- bagai tempat pengesahan perseroan yang akan berdiri dapat melakukan 248 Pasal 3 ayat (2) selengkapnya berbunyi: Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM meliputi: a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c. Kepadatan penduduk; d. Pertumbuhan penduduk; e. Kemitraan dengan UMKM lokal; f. Penyerapan tenaga kerja lokal; g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM local; h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). 249 Pasal 3 ayat (4) Permendag No. 53 Tahun 2008. 299
300 pencegahan terhadap perusahaan dengan melalui persyaratan analisis dampak negatif terhadap pasar tradisional. Ketiga, Pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai posisi strategis untuk memastikan pasar modern yang akan berdiri tidak berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional. Keempat, Badan Investasi Asing. Badan ini dapat mela- kukan pencegahan bagi setiap perusahaan ritel asing yang akan masuk ke Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi perusahaan ritel sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pasar tradisional. Sistem review adalah bentuk pencegahan yang bersifat komprehensif, sebab pengaturan persyaratan analisis sosial, batasan zonasi dan jarak pasar modern dan pasar tradisional adalah bersifat kerangka umum, se- dangkan kondisi sosial, batasan zonasi, jarak, pembedaan jenis produk yang dijual bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, selain melakukan pengaturan umum untuk melakukan pence- gahan, melakukan review bagi setiap pendirian adalah salah satu bentuk cara yang lebih menyeluruh. A D A Sebagaimana tujuan UU No. 5 Tahun 1999 terwujudnya iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pela- ku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Untuk itu, diperlukan penambahan tugas dan wewenang KPPU yang terdapat pada Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu tambahan kewenangan tersebut adalah menjadi reviewer setiap pendirian pasar modern untuk menjaga kesimbangan pasar sebagaimana tujuan UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu diperlukan prosedur, otoritas yang berwenang yang melakukan review, klasifikasi, sistem review dan upaya hukum yang tersedia bagi pelaku usaha maupun otoritas persaingan. N E R P Sebagai lembaga otoritas persaingan, KPPU dapat melakukan ana- lisis data yang diberikan oleh pelaku usaha pasar modern sebagaimana persyaratan yang terdapat pada Permendag No. 53 Tahun 2008. Kedu- dukan KPPU sebagai lembaga otoritas persaingan sesuai dengan klausula yang terdapat pada latar belakang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf H UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan "Secara filosofi, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan level playing field.250 Sebagaimana disebutkan bahwa Pedoman Pasal 50 huruf h UU 250 Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Nomor 5 Tahun 1999 merupakan standar minimal bagi komisi dalam melaksanakan tugasnya.251 Untuk melakukan optimalisasi regulasi pasar tradisional setidak- tidaknya diperlukan dua jenis peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan pemerintah (PP) serta pedoman analisis dampak sosial dampak. Kebera- daan PP merupakan amanat Pasal 50 huruf h, sedangkan pedoman ana- lisis dampak sosial diperlukan bagi pelaku usaha untuk menilai apakah pendirian toko berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha kecil. Perjanjian mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja Mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing. Perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerja sama. P Penguatan Ontologis Hukum Monopoli Optimalisasi Pengaturan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat R N E Pengembangan Hukum Monopoli Penguatan Pengawasan Pasar A A Penguatan Lembaga Pengawasan Penguatan Lembaga Review Perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaat- an kapasitas pemasaran. Norma per- saingan sehat juga terletak pada pembu- atan harga yang jauh dari harga pelaku usaha lain. Memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan Menyimpan barang di dalam gu- dang dalam jumlah besar melebihi untuk tujuan spekulasi di mana kese- imbangan harga dapat terganggu Menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepa- da pekerja/karya- wan, atau rekanan dengan maksud memperoleh per- lakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain. Mengumum- kan atau memberikan informasi yang me- nyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/ atau jasa. Melakukan tindakan yang berupaya memutus hu- bungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distri- butor. Bagan 5.8. optimalisasi Pengaturan Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 1. 251 Pasal 3 ayat (2) Pedoman Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 1. 301
302 F. oPTIMaLIsasI sIsTeM Pasokan BaranG Pasar rITeL dI IndonesIa 1. Konsep dan Norma Sistem Pasokan Barang Menurut Hukum Islam Hukum Islam menghendaki sistem pasokan pasar yang adil untuk melindungi dan mendistribusikan keuntungan kepada pelaku usaha. Praktik perdagangan di pasar seyogianya dilakukan secara adil dari se- luruh rangkaian perdagangan baik produksi, distribusi, hingga ke pasar ritel. Praktik memotong atau menghambat jalur pasokan barang adalah perbuatan yang zalim sebab dapat menyebabkan pelaku usaha lain me- rugi atau tersingkir dari pasar Allah Swt. berfirman, ".... agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu sekalian ....252 Pengaturan sistem pasokan barang telah dilakukan oleh Nabi Mu- hammad saw. saat mengelola pasar di Madinah dengan mengatur sis- tem pasokan barang dari produsen ke penjual akhir di Pasar Madinah secara adil. Hal ini dapat dilihat dari Hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang penghambatan sistem pasokan barang dengan mengatakan: "Janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan kepada orang-orang desa. Nabi Muhamamd saw. telah mela- rang penghadangan barang yang dibawa (dari luar kota). Apabila seseo- rang menghadang lalu membelinya, maka pemilik barang ada hak khiâr padanya, apabila datang ke pasar.253 A D A N E R P Para ulama menyebut Hadis di atas adalah sebagai ba'y hâdhir li bâdin yang berdimensi pada hukum kontrak. Sebagian ulama mengata- kan transaksi ba'y hâdhir li bâdin adalah transaksi yang dilarang pada kondisi krisis di mana masyarakat sangat membutuhkan barang, sedang- kan pada saat normal transaksi tersebut dibolehkan.254 Adapun pendapat yang lain lebih menekankan pada keterlibatan ahl al-bâdi (orang desa/ kampung) dalam transaksi. Apabila transaksi ini tidak melibatkan ahl al-bâdi (orang kampung) maka transaksi ini (transaksi yang melibatkan 252 QS. al-Hasyr (59): 7. 253 Al-Imâm al-Hâfizh Abî 'Abd. Allâh Muhammad Ibn Ismâ' îl, Shahîh Bukharî, (Riyâdl: Baitul Afkâr Al-Duwaliah, 1998), hlm. 405. Dalam redaksi yang hampir sama, dari Abdillah berkata: "Kami bertemu kafilah dan kami membeli barang yang dibawanya, nabi melarang jual-beli yang kami lakukan sebelum sampai ke pasar. Al-Imâm Abî Husain Muslim ibn Hujjâj al-Qusyairî al-Naisâburî, Mukhtashar Shahih Muslim, Op. cit., hlm. 450. Lihat juga, Al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalanî, Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm, (Surabaya: Salim Nabhan, t.th.), hlm. 161. 254 Burhân al-Dîn 'Alî ibn Abî Bakr al-Marghinâni, Sharh Bidâyah al-Mubtadi bi Hamis Sharh Fath al-Qadîr, dalam Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan, Op. cit., hlm. 71 (kata yang digarisbawahi dari penulis).
orang ketiga sebagai penghubung atau makelar).255 Salah satu bentuk pelanggaran hukum pasar adalah melakukan penghadangan barang dari produsen ke konsumen. Penghadangan terha- dap barang produsen akan membuat produsen tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya di pasar dan pada saat yang sama pelaku usaha ritel di pasar atau konsumen tidak mengetahui harga yang sebenarnya dari pihak produsen. Larangan penghadangan produk dari desa ke kota pada Hadis di atas bertujuan menjaga keadilan dalam sistem pasokan ba- rang dari produsen ke konsumen dengan cara mencegah (sadd al-zarî'ah) pemberian peluang kepada pihak-pihak untuk memanipulasi atau men- dapatkan keuntungan yang tidak adil dan sepihak. Pentingnya pengaturan sistem pasokan dapat dilihat dari perkataan 'Umar bin Khattâb saat menjadi pengawas pasar. Pada saat para peda- gang membeli bahan pangan (produk), 'Umar mengirim seseorang untuk mengawasi produk yang beredar dengan mempertanyakan dari mana produk tersebut kami beli ke tempat lain sebelum kami menjual barang itu kembali.256 'Umar bin Khattab ingin memastikan bahwa sistem paso- kan barang berjalan secara benar. A D A N Untuk menciptakan pasar yang adil maka pengaturan sistem paso- kan barang harus dilakukan secara komprehensif dari produsen sampai ke pasar ritel. Persaingan harga dan barang tidak dapat berjalan dengan baik jika sebagian pelaku pasar tidak memperoleh barang sesuai dengan alur barang. Sebagaimana salah satu fungsi Muhtasib adalah bertugas mengawasi pemutus (intersepsi) suplai yang sangat potensial merusak perdagangan.257 Pengaturan pasokan barang secara menyeluruh juga ha- rus diikuti dengan pengaturan harga barang secara adil dengan memper- hatikan kesamaan harga antara semua pedagang baik pelaku usaha yang mengambil barang banyak dan yang sedikit. E R P Al 'Umani, al-Shaduq, al-Syahid al-Tsani mengatakan bahwa jika se- orang pedagang membeli gandum namun ia tidak mengambilnya (dari tempat si penjual), maka ia tidak boleh mengambil keuntungan dengan menjual kembali gandum itu dengan harga yang lebih tinggi, ia hanya boleh melakukan itu jika gandum yang ia beli telah berada dalam pengu- asaannya (telah diambil dari tempat penjual).258 255 Ibrâhîm Ismâ ' îl ibn Yahyâ al-Mazni, Mukhtashar al-Mazni bi Hamish al-'Umm, dalam Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan,Op. cit., hlm. 72. 256 Al-Imâm Abî Husain Muslim ibn Hujjâj Al-Qusyairî Al-Naisâburî, Shahih Muslim, Op. cit., hlm. 12. 257 Abdul Azim Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Op. cit., hlm. 241. 258 Muhammad Baqir Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna), Op. cit., hlm. 442. 303
304 2. Pengaturan Sistem Pasokan Barang Pasar Ritel di Indonesia Subbab ini akan menjelaskan Perda Pasar Daerah yang mengatur tentang jenis pasar dalam sistem supply-chain melalui pengaturan jenis pelaku usaha. Di akhir penulis akan melakukan analisis terhadap regulasi pasar dan realitas yang terjadi di lapangan serta memberikan tawaran penguatan sistem supply-chain pada pasar ritel di Indonesia. Pengaturan pasar di Indonesia belum mengatur sistem pasokan ba- rang secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Beberapa Perda Pasar di Indonesia membuat klasifikasi dan jenis pasar berkaitan dengan sistem pasokan barang. Misalnya, pada Perda Pasar Bandung membedakan jenis pasar menjadi pasar induk, pasar grosir dan pasar eceran dan tradisio- nal.259 Perda Pasar Kota Bandung adalah satu di antara Perda Pasar yang mengatur secara terperinci kegiatan dan jenis usaha. Pelaku usaha hanya boleh melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usahanya, misalnya pasar induk yang berfungsi sebagai tempat bongkar muat yang mendis- tribusikan barang ke pedagang dan pasar tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa nabati dan hewani dari pasar induk.260 Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran ke- pada konsumen. Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen dan pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya. Dalam hal pelaku usaha ritel di pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memper- dagangkan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.261 Perda Pasar Kota Bandung juga memilah jenis pedagang yakni pedagang perantara, pedagang eceran dan pedagang kaki lima.262 A D A N E R P 259 Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distri- businya dalam rangka stabilitas harga. Pasar grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa dalam jumlah besar. Pasar eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa secara eceran. Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12, 13, dan 14. 260 Lihat Pasal 13 Perda Pasar Bandung. 261 Lihat, Pasal 8 dan 9.Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah label harga dapat diobservasikan oleh pembeli; harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah, harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut; memenuhi keten- tuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang beraku; memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli. 262 Definisi Pedagang perantara adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan dan pemasaran. Adapun pedagang eceran adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkannya untuk me- lakukan pembelian, penjualan dan pemasaran. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.
Perda Pasar Cimahi membedakan jenis pedagang atas pedagang per- antara, eceran dan pusat perdagangan.263 Perbedaannya hanya pada jenis pusat perdagangan yang didefiniskan sebagai kawasan pusat jual beli ba- rang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum. Perda Pasar DKI Jakarta membagi jenis kegiatan pa- sar menjadi pasar eceran, pasar grosir, pasar induk dan pasar khusus.264 Pada Perda Pasar Makassar hanya membagi pada dua jenis pasar yakni pasar induk dan pasar penunjang. 3. Optimalisasi Regulasi Pasokan Barang Pasar Ritel di Indonesia Menurut Hukum Islam Perlindungan terhadap pasar tradisional adalah dengan melakukan pengaturan sistem pasokan barang secara komprehensif untuk mencip- takan keadilan pasar. Larangan Nabi Muhammad saw. melakukan talaq rukbân yakni menahan sistem pasokan barang di tengah jalan menun- jukkan bahwa sistem supply-chain pada pasar Madinah diatur secara adil untuk mencegah (sadd al-zarî'ah) kerugian pihak-pihak tertentu. Sebagai- mana diketahui bahwa sistem pasokan barang/produksi adalah bagian dari sistem supply-chain atau mata rantai pasokan. Definisi supply-chain adalah lebih luas dari hanya sekadar pasokan yakni aliran material in- formasi, uang dan jasa dari pemasok melalui pabrik-pabrik, warehaousing dan akhirnya ke pelanggan.265 Setiap pelaku usaha yang berada dalam sistem supply-chain adalah bagian alur dalam sistem pasar yang masing- masing mempunyai hak berusaha. Ketidakteraturan dalam sistem supply- chain dapat menjadi celah untuk melakukan ketidakadilan pasar. A D A N E R P Sistem jaringan pasokan (supply-chain) adalah salah satu aspek pen- ting diatur dalam menciptakan pasar yang adil. Pelaku pasar yang mem- Lihat Pasal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21, 22 dan 23 Perda Pasar Kota Bandung 263 Pasal 1 angka 22, 23 dan 25 Perda Pasar Kota Bandung. 264 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar. Pasar Induk didefinisikan sebagai pusat distri- busi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran. Lihat Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 dan 10 Perda Pasar DKI Jakarta. 265 Tita Deitiana, Strategi Supply Chain Management Abad 21: Sebuah Perspektif bagi Perusahaan Ritel, Jurnal Manajemen Operasional, Volume, 1, No. 1, Edisi Maret 2009, hlm. 15. 305
306 peroleh barang dengan tidak berdasarkan jalur distribusi dapat meng- untungkan pedagang tertentu sebab pelaku pasar tersebut memperoleh barang dengan harga murah yang diperoleh dari produsen secara lang- sung. Adapun Pelaku pasar yang memperoleh pasokan barang berdasar- kan jalur distribusi yang panjang akan mengalami kesulitan untuk mem- buat harga yang kompetitif, sebab memperoleh harga produk yang lebih mahal dengan melalui beberapa tingkatan alur distribusi. Oleh karena itu, pengaturan sistem supply chain perlu diatur sehingga pasar berjalan secara adil, seimbang dan menghindari terjadinya praktik monopoli oleh satu atau kelompok pelaku usaha. Secara umum sistem pasokan barang berasal dari produsen ke dis- tributor, dari distributor kepada agen dan akhiri kepada penjual eceran (ritel). A D DISTRIBUTOR PRODUSEN AGENT RITEL A N Bagan 5.9. sistem supply-chain E R Berdasarkan pengaturan pasar baik di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dan Perda Pasar Dae- rah diperlukan penguatan sistem pengaturan pasokan dalam pengaturan pasar di Indonesia secara komprehensif. Sebab, Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 hanya mengatur sistem pa- sokan ke dari pemasok ke pasar modern, padahal sistem pasokan tidak hanya menyangkut pemasok ke pasar ritel, tetapi terdapat beberapa ting- katan sistem pasokan hingga sampai ke pasar ritel. P Demikian juga pada umumnya Perda Pasar Daerah belum mengatur sistem pasokan dari mulai hulu hingga hilir. Pembagian jenis pasar (pela- ku pasar) akan membedakan peran masing-masing pasar hingga produk sampai ke pasar ritel (penjual akhir). Ketiadaan pengaturan supply-chain melalui penggolongan jenis pasar dapat membuat celah pasar tidak ter- kelola dengan baik, sebab alur barang dari produsen ke konsumen dapat dilakukan secara bebas tanpa kontrol. Ketiadaan jenis pelaku pasar juga akan berdampak terhadap perbedaan harga yang mencolok antar satu pasar dengan pasar lain dan dapat membuat peluang untuk melakukan praktik monopoli yang merugikan pelaku pasar lain. Ketiadaan pengaturan atau pengaturan yang tidak komprehensif
tentang sistem pasokan barang dapat memudahkan pelaku usaha besar untuk mendapatkan harga produk yang murah dengan bargaining power pembelian produk yang besar sebagaimana yang terjadi pada perkara PT Carrefour Indonesia. Perkara PT Carrefour Indonesia adalah persoalan persyaratan perdagangan (trading term) namun pada sisi lain adalah per- kara tersebut adalah persoalan sistem pasokan barang. Demikian juga permasalahan toko modern lainnya seperti Ramayana dan Indomaret yang dapat menjual barang lebih murah dari harga pasar tradisional. Penjualan produksi toko modern Indomaret dapat lebih mu- rah disebabkan memperoleh langsung dari distributor besar, sedangkan pasar tradisional tidak mampu melakukan hal tersebut. Hal ini disebab- kan oleh bargaining power Indomaret yang membeli produk dengan ska- la besar (economic scale), bahkan Indomaret memiliki gudang tersendiri untuk menyimpang produk dalam skala besar.266 Dalam temuan penulis, terdapat toko modern yang memesan produk secara khusus dengan me- rek yang khusus pula dari produsen tertentu sehingga produk tersebut hanya terdapat pada toko modern tersebut.267 Adapun pasar tradisional memperoleh produk dari distributor bahkan distributor kedua (kecil) yang disebabkan keterbatasan jaringan dan hanya mampu melakukan pembelian dalam skala kecil.268 A D A N E R Beberapa Perda Pasar Daerah telah mengatur mekanisme pasokan barang dari produsen ke pasar ritel. Perda Pasar Daerah Kota Bandung misalnya hanya memperbolehkan pelaku usaha melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usahanya, misalnya pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen, pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen dan pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya.269 Secara umum klasifikasi pasar P 266 Wawancara dengan Bapak Ucok Harahap, 21 April 2013, pukul 11.00 WIB di Pasar Aksara Medan. 267 Wawancara dengan Bagindo Datuk Rajo, 16 Maret 2014, pukul 1425.00 WIB di Pasar Perumahan Klender, Jakarta Timur. 268 Sistem Supply-Chain juga berdampak terhadap persaingan antara pedagang tradisional itu sendiri, sebab pengambilan barang dari pemasok atau produsen tergantung kemampuan pedagang memiliki hubungan dengan pemasok atau produsen, bahkan hubungan keluarga dan pertemanan menjadi faktor penting untuk memperoleh harga yang lebih murah. Wa- wancara dengan Mbak Meta, penjual aksesoris di Pasar Perumahan Kelender, Jakarta Timur, 1 April 2014, pukul: 14.00 WIB di Pasar Perumahan Klender Jakarta Timur. 269 Lihat Pasal 8 dan 9 Perda Pasar Kota Bandung. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah label harga dapat diobservasikan oleh pembeli harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah, harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk ba- rang tersebut, memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang beraku memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 307
308 dari produsen hingga pasar ritel pada beberapa Perda Pasar daerah bera- lur seperti pada Bagan 5.10. PRODUSEN PASAR INDUK PASAR GROSIR PASAR PENUNJANG PASAR ECERAN Bagan 5.10. alur Barang Melalui jenis Pasar Penguatan pengaturan perlindungan pasar tradisional dari sisi sistem pasokan, sebagai berikut: Pertama, pengklasifikasian pasar sesuai dengan mata rantai produk dari producen, distributor, agen dan peritel sehingga terbentuk sebuah sistem pasokan yang teratur yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sistem mata rantai pasokan barang harus disesuaikan dengan keberadaan pasar tersebut. Seluruh jenis pasar dari hulu hingga hilir harus diklasifikasi me- nurut fungsinya apakah sebagai pasar grosir, pasar agen dan pasar ritel. Setiap jenis pasar hanya dapat melakukan kegiatan menurut fungsinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan permainan harga dan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. A D A N E R Kedua, penguatan fungsi dan aturan-aturan masing-masing alur pa- sokan barang dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Misalnya, Negara Turki mengatur sistem pasokan buah-buahan dan sayuran segar (Fresh Fruit Vegetable (FFV). Undang-undang pasar Turki mewajibkan seluruh buah-buahan dan sayuran segar dipasok melalui pasar besar (semacam hub) di bawah pengawasan komisi khusus. Para petani menyalurkan pro- duksi kepada komisioner untuk didaftarkan di pasar besar (market hall) sebagai sentra tempat pengambilan barang bagi pelaku usaha ritel.270 P Ketiga, penguatan sistem kontrol harga di antara masing-masing alur pasar. Klasifikasi jenis pasar beserta fungsi secara rapi akan menyulit pelaku usaha untuk melakukan permainan harga dan melakukan praktik monopoli. Negara Turki misalnya mewajibkan seluruh buah-buahan dan sayuran segar dipasok melalui pasar besar dan para petani menyalurkan produksi kepada komisioner untuk didaftarkan di pasar besar (market hall), di mana peritel mengambil barang. Dalam hal harga, Komisi Pa- serta memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli. 270 Sylvaine Lemeilleur, A Win-Win Relationship between Producers' Unions and Supermarket Chains in Turkish Fresh Fruits and Vegetables Sector.
sar Turki membuat harga minimum (fixing the minimum selling price) dan tingkatan upah bagi komisioner (commissioner fee) yang tidak lebih dari 8 persen.271 Klasifikasi Pasar Sesuai dengan Mata Rantai Produk Optimalisasi Regulasi Sistem Supply- Chan Pasar Ritel di Indonesia A Penguatan Fungsi dan Aturan-aturan Masing-masing Jenis Pasar Penguatan Sistem Kontrol Termasuk Harga Di antara Masing-masing Alur Pasar D A N E Bagan 5.11. optimalisasi sistem supply-chain Pasar ritel R P F. konseP dan reGuLasI sanksI dan PeneGakan hukuM Pasar dI indonesiA 1. Konsep dan Norma Sanksi dan Penegakan Hukum Menurut Hukum Islam a. Konsep dan Norma Sanksi Menurut Hukum Islam Hukum Islam mempunyai dan menerapkan sistem sanksi. Pelanggar- an terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi. Dalam hukum Islam, sanksi yang telah ditetapkan oleh negara baik yang bersifat larangan maupun perintah disebut dengan mukhâlafât.272 271 Sylvaine Lemeilleur, A Win-Win Relationship between Producers' Unions and Supermarket Chains in Turkish Fresh Fruits and Vegetables Sector. 272 Terdapat empat macam sanksi dalam hukum Islam, yakni: (1) Hudûd, yakni atas ke- maksiatan yang macam kasus dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariah; (2) Jinâyât, yakni penyerangan terhadap manusia, baik penyerangan terhadap jiwa (pembunuhan) maupun penyerangan terhadap organ tubuh; (3) Ta'zîr, yakni sanksi atas kemaksiatan yang di dalam- nya tidak had dan kafarah; dan (4) Mukhâlafât adalah sanksi yang diberikan akibat tidak 309
310 Sanksi Mukhâlafât mirip dengan Ta'zîr,273 yakni sanksi yang keberada- annya tidak diterapkan oleh Allah Swt. tetapi ditetapkan oleh qâdhî274 berdasarkan tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah). Oleh karena itu, sifat sanksi terhadap pelanggar ketentuan negara (mukhâlafât) adalah fleksi- bel dan disesuaikan dengan tempat (amkân) kondisi (ahwâl) dan waktu (azmân) di mana sanksi tersebut diterapkan berdasarkan kaidah-kaidah sanksi dalam hukum Islam. Sebagaimana sifat sanksi mukhâlafât tidak bersifat tetap atau telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, kedudukan sanksi dalam hukum Islam mempunyai tujuan, prinsip dasar dan kriteria tertentu. Adapun tujuan diberikannya hukuman atau (sanksi) terhadap pelanggar ketentuan ada- lah untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kezaliman atau kemadlaratan.275 Untuk mencapai tujuan pemberian san- ksi atau hukuman, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi yakni: 1. Hukuman harus bersifat universal, yaitu dapat menghentikan pelaku A D dari melakukan suatu tindak kejahatan. 2. Sanksi bersifat mendidik dan menyadarkan bagi para pelaku. 3. Penerapan materi hukuman sejalan dengan kebutuhan dan kemasla- hatan masyarakat. 2. Sanksi bersifat mendidik dan menyadarkan bagi para pelaku. 3. Penerapan materi hukuman sejalan dengan kebutuhan dan kemasla- hatan masyarakat. N E R 4. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai ke- maslahatan (kebaikan) pribadi dan masyarakat. P 5. Hukuman bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran.276 6. Sifat sanksi adalah tegas dan jelas. 7. Sifat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian.277 menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh Negara, baik yang berwujud larangan maupun perintah. Lihat, Syaikh 'Abd. al-Rahmân al-Maliki dan Syaikh Ahmad al-Da'ur rahimahumullâh, Nizhâm al-'Uqub ât wa Ahkâm al-Bayyinât, diterjemahkan Syamsuddin Ramadhan, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian, Cet. I, (Bogor: Pustaka Tariqul 'Izzah, 1410/1990), hlm. 12-19. 273 Lihat misalnya, Abd. al-Azîz Hindi, Adwâ 'alâ Taqnîn al-Syariah al-Islamiyah: al-Jarîmah wa al-'Iqâb fî al-Syariah al-Islamiyah, (Kairo: Dâr al-Hidayah, Dâr al-Sahwah, t. th.), hlm. 27-33. 274 Ibid, hlm. 289. Lihat juga, Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practices from Sixteenth to Twenty-first Century, (UK: Cambridge University Press, 2005), terutama hlm. 8-30. 275 M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177 (yang bergaris bawah dari penulis). 276 A. Rahman Ritonga, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1871. 277 Bahwa tidaklah seseorang berdosa memikul beban dosa (orang) lain. Dan bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan. QS. al-Najm (53): 38-39. Prinsip di atas juga berdasarkan kaidah "al-Ghurmu bi al-Ghunmi" (Kerugian dibebankan kepada yang meng- ambil keuntungan). Lihat, Muhammad al-Zuhailî, al-Qawâ' id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fi al-Mazâhib al-Arba'ah. Juz I, Op. cit. hlm. 543.
Dalam hal sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan tentang pasar se- cara umum dapat dibagi dalam dua hal yakni pertama, menutup aktivitas bisnis pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Pe- nutupan aktivitas bisnis adalah bentuk hukuman yang tegas, jelas serta bersifat mendidik. Menutup aktivitas bisnis pelaku usaha adalah salah satu bentuk sanksi yang pernah dilakukan oleh 'Umar bin Khattâb saat menjadi petugas pengawas dengan ancaman sanksi pengusiran pelaku pasar yang melakukan praktik jual rugi atau murah.278 Kedua, sanksi yang bersifat denda. Sanksi dengan pengenaan denda dapat diterapkan untuk memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha lain yang dirugikan. Sanksi denda salah satu bentuk sanksi yang banyak ber- laku dalam khazanah hukum pidana Islam. Pemberian denda merupakan kompensasi atas kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. b. Konsep Penegakan Hukum Menurut Hukum Islam A Untuk melakukan penegakan hukum selain materi hukum, kesadaran dan peran lembaga pengawasan pasar sangat penting dan menentukan. Kesadaran hukum masyarakat adalah syarat mutlak dan efektif dalam pe- negakan hukum. Kesadaran hukum dibangun atas pemahaman atas ke- pentingannya sendiri atas penegakan hukum. Dalam konsep Islam bahwa kehadiran syariah oleh Syâri' (pembuat hukum, Allah Swt.) bukan untuk kepentingan Syâri' itu sendiri tetapi untuk manusia itu sendiri baik untuk kebaikan dalam kehidupan dunia dan kebaikan dalam kehidupan akhirat kelak. D A N E R P Penegakan hukum dapat dilakukan oleh penegak hukum. Dalam se- jarah Islam bahwa lembaga penegak hukum pasar adalah lembaga yang pertama sekali di bentuk sebab problematika hukum pasar bersifat khu- sus. Hal ini merujuk kepada struktur lembaga pemerintahan yang dikenal dengan lembaga al-Hisbah.279 Pembentukan lembaga khusus pengawasan pasar disebabkan pasar adalah institusi ekonomi yang bersifat banyak masalah (complicated). Permasalahan pasar yang banyak disebabkan oleh lembaga pasar adalah lembaga ekonomi yang dibutuhkan semua orang sehingga menjadi tempat kepentingan semua orang. 278 Umar bin Khattâb mengatakan "Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami". Lihat Mâlik ibn Anas, al-Muwatthâ' Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al-A'zhamî, Juz IV, Op. cit., hlm. 942. 279 Salah satu ciri lembaga al-Hisbâh adalah lembaga resmi negara yang bertugas khusus pada misinya. Mohammad Thneibat, Hisbah in Islamic Economic System, Op. cit. hlm. 130. 311
312 2. Pengaturan Sanksi pada Peraturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia Peraturan pasar pada tingkat Pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) mengatur sanksi kepada dua jenis yakni sanksi administrasi dan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengaturan sanksi pada Perda Pasar Daerah, se- lain mengatur sanksi administrasi dan sanksi sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku juga mengatur sanksi pidana. a. Sanksi Administrasi Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan pasar secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan280 dan pencabutan izin usaha.281 Pemberian sanksi administratif diberikan kepada pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan ke- mampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil me- lalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan.282 Sanksi administrasi juga dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak menepati ketentuan tentang jam kerja,283 persyaratan perdagangan,284 memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil serta pelaku usaha yang tidak melakukan pembayaran kepada pemasok usaha kecil secara tunai.285 Selain itu, sanksi administrasi diberlakukan kepada pelaku usaha toko modern yang tidak mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia286 serta pelaku usaha yang tidak memberikan data kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan.287 Permendag No. 53 Tahun 2008 juga membuat aturan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai izin usaha dengan tidak melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.288 A D A N E R P 280 Pembekuan izin usaha apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut- turut tiga kali dengan tenggang waktu paling lama satu bulan. 281 Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan. Lihat Pasal 21 Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang sanksi lihat Bab VI Pasal 17 Perpres No. 112 Tahun 2007. 282 Pasal 6 Perpres No. 112 Tahun 2007. 283 Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perpres No. 112 Tahun 2007. 284 Pasal 8 ayat (3) Perpres No. 112 Tahun 2007 jo. Pasal 7 ayat (2) Permendag No. 53 Tahun 2008. 285 Ketentuan ini berlaku bagi nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima,Pasal 9 Perpres No. 112 Tahun 2007 jo. Pasal 8 Permendag No. 53 Tahun 2008. 286 Pasal 10 ayat (2) Perpres No. 112 Tahun 2007. 287 Pasal 16 Perpres No. 112 Tahun 2007. 288 Pasal 14 ayat (4) Permendag No. 53 Tahun 2008.
b. Sanksi Sesuai dengan Perundang-undangan Pengaturan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan per- undang-undangan yang berlaku. Sanksi tentang perizinan diberlakukan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) untuk pasar tradisional, IUPP (Izin Usaha Pusat Perbe- lanjaan) untuk Pertokoan, mal, plasa dan pusat perdagangan, izin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hy- permarket dan perkulakan. c. Sanksi Pidana Pada beberapa Perda Pasar Daerah, selain terdapat sanksi adminis- trasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usa- ha289 juga membuat aturan sanksi pidana. Beberapa Perda Pasar Daerah membuat ketentuan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00.290 Ketentuan sanksi pidana ber- laku bagi pelaku usaha yang menjual barang dagangan yang membaha- yakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban,291 pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat,292 pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan pemerintah daerah293 serta pelaku usaha melakukan hal-hal yang dilarang yaitu: a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau A D A N E R P melakukan monopoli usaha. b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disedia- kan khusus. c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemak- saan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli da- lam mekanisme perdagangan door to door. d. menjual barang yang sudah kedaluwarsa. e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berpro- 289 Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandung No. 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan Dan/Atau Toko Modern. 290 Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009. Lihat juga Pasal 23 Perda Pasar Kota Surakarta. 291 Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 292 Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 293 Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009. 313
314 duksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah. g. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari bupati/walikota. h. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.294 Larangan-larangan di atas dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 ten- tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,295 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,296 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.297 A D 3. Optimalisasi Pengaturan Sanksi pada Peraturan Pasar di Indonesia menurut Hukum Islam A N Berdasarkan pengaturan sanksi yang terdapat dalam pengaturan Pasar di Indonesia baik peraturan pasar di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) maupun peratur- an pasar di tingkat daerah diperlukan optimalisasi sanksi dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional. Adapun upaya optimalisasi pasar tradisional dapat dilakukan dengan: E R P a. Optimalisasi Sistem Sanksi yang Jelas dan Sesuai dengan Kesalahan Peraturan pasar di tingkat Pusat dan Perda Pasar Daerah belum me- miliki sanksi yang jelas. Beberapa bentuk pelanggaran yang belum mem- punyai sanksi yang jelas antara lain: Pertama, pengaturan sanksi hanya pada sebagian pelanggaran. Per- pres No. 112 Tahun 2007 memberikan sanksi kepada toko modern yang tidak melakukan kerja sama hanya dalam hal penyediaan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil,298 sedangkan sanksi dalam hal tidak melakukan kerja sama antara toko modern dan pasar tradisional dalam bentuk lain seperti kerja sama dengan menerima produk dari pelaku pasar tradisi- 294 Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009. 295 Pasal 23 ayat (2) Perda Pasar Kota Surakarta. 296 Pasal 23 ayat (3) Perda Pasar Kota Surakarta. 297 Pasal 23 ayat (4) Perda Pasar Kota Surakarta. 298 Lihat Pasal 17 dan Pasal 6 Perpres No. 112 Tahun 2007.
onal, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerja sama lain belum diatur sama sekali. Dengan demikian, menurut hukum Islam pengaturan sanksi tidak sesuai dengan sifat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian dan sifat sanksi yang jelas dan tegas. Optimalisa- si sanksi dapat dilakukan dengan mengatur sanksi dalam semua bentuk kesalahan dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Kedua, sanksi yang terdapat pada peraturan pasar bersifat umum dan menyamakan semua hal. Dalam hal pelaku usaha yang melanggar izin prinsip, izin mendirikan bangunan dan sebagainya dikenakan sanksi ad- ministrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan se- terusnya.299 Sedangkan pada perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima puluh juta.300 A Ketiga, hanya mengatur sanksi administrasi. Pengaturan pasar mo- dern dan pasar tradisional pada tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dan beberapa Perda Pasar Daerah tidak mengatur sanksi pidana. Beberapa Perda Pasar Daerah juga tidak memiliki aturan tentang sanksi sama sekali. Adapun Perda Pasar Daerah yang mengatur sanksi sanksi administrasi adalah Perda Pasar Provinsi Surabaya, DIY Yogyakarta, Banjarmasin, Kota Batu, Bogor, Sle- man, Subang, Pandeglang, Sukoharho, dan Tanggerang. Adapun Perda Pasar Daerah yang tidak jelas mengatur sanksi adalah Perda Pasar Kota Depok Jawa Barat. D A N E R P Berikut tabel yang menjelaskan pengaturan sanksi dan jenis sanksi yang terdapat pada Perda Pasar Daerah di Indonesia. Tabel 5.4. Perda yang hanya Mengatur sanksi administrasi No. Perda Pasar Daerah Keterangan 01. Peraturan Daerah Sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. Sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. 02 Peraturan Daerah Kota Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki, pembinaan Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki, pembinaan 299 Lihat Pasal 44 Perda Pasar Kendal, Lihat Pasal 22 Perda Pasar Kabupaten Kendal. 300 Lihat Pasal 45 Perda Pasar Kendal dan juga 16 ayat (4). 315
316 No. Perda Pasar Daerah Keterangan 03. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Sanksi administratif berupa, pembekuan Izin Usaha, Pencabutan Izin Usaha, Denda Administrasi. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pidana kurungan atau denda sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. 04. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2010 Bila mana ada pihak yang melakukan kerugian masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan 05. Peraturan Daerah Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki, pembinaan Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki, pembinaan 06. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 07. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 P 08. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 09. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2011 R Sanksi administrasi • Sanksi pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan A D Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. A Sanksi administrasi • Sanksi pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan E Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. Sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel. 5.5. Perda yang Mengatur sanksi administrasi dan Pidana No Nomor & Nama Daerah Keterangan 01. Peraturan Daerah Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. 02. Peraturan Daerah Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
No Nomor & Nama Daerah Keterangan Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. 03. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 5 Tahun 2011 Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. 04. Peraturan Daerah Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 05. Peraturan Daerah Ketentuan pidana diserahkan ke UU yang berlaku Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 06. Peraturan Daerah Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 07. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 08. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 P 09. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 10. Peraturan Daerah R Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012 Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. A D Pidana 6 bulan kurungan dan denda 50 juta A Sanksi administrasi •	Sanksi pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan N E Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Lengkap dengan Pasal 19 huruf a, b dan c UU No. 5 Tahun 1999), Pasal 19 huruf d UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 19 huruf f UU No. 13 Tahun 2003 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 Sanksi Pidana bagi Pelanggar penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan atas jasa secara monopoli, menimbun barang 6 bulan kurungan dan denda sebanyak-banyaknya 50 juta. 12. Peraturan Daerah 3 bulan kurungan atau denda 50 juta, 3 bulan kurungan denda 60 juta, 3 bulan kurungan 10 juta 3 bulan kurungan atau denda 50 juta, 3 bulan kurungan denda 60 juta, 3 bulan kurungan 10 juta 13. Peraturan Daerah Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. 14. Peraturan Daerah Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 317
318 No Nomor & Nama Daerah Keterangan 15. Peraturan Daerah Sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, denda administrasi Sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, denda administrasi 16. Peraturan Daerah Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. 17. Peraturan Daerah Pidana 6 bulan kurungan dan denda 50 juta Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 18. Peraturan Daerah Pidana 6 bulan kurungan dan denda 50 juta Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 19. Peraturan Daerah Kota Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Bandung No. 02 Tahun 2009 20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 21. Peraturan Walikota Denpasar No. 9 Tahun 2009 R 22. Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6 Tahun 2011 P 23. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2009 denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). A D Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). A Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. N Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. E Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana 6 bulan kurungan dan denda 50 juta Sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 No. 5 Tahun 2011 Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; atau dan pencabutan izin Usaha 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2009 Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. 26. Peraturan Daerah Kota Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.
No Nomor & Nama Daerah Keterangan 27. Peraturan Daerah DKI Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali, pemanggilan, Penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta, Pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur 28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undanganyang berlaku. Tabel 5.6. Perda yang hanya Tidak Mempunyai aturan sanksi No. Perda Pasar Daerah Keterangan A 01. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 tahun 2012 Sanksi tidak disebutkan dengan tegas D A Sanksi seyogianya bersifat tegas dan jelas. Dalam hal izin prinsip mendirikan bangunan misalnya, kurang tepat jika hanya menggunakan sanksi berupa peringatan tertulis saja mengingat izin prinsip adalah hal paling pokok dalam pendirian sebuah pasar, di mana kepatutan sebuah pasar dapat berdiri atau tidak. Oleh karena itu, dalam hal izin seyogianya diberikan sanksi menutup pasar atau tidak memberikan izin pendirian izin sebagaimana pemberian sanksi dengan tegas terhadap pelaku pasar pernah dilakukan 'Umar bin Khattâb saat memberikan sanksi mengusir pelaku pasar yang melakukan praktik jual rugi atau murah.301 N E R P b. Sinergisitas Sanksi dengan Perundang-undangan lainnya Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional pada tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) be- lum mengatur sanksi pidana. Pengaturan sanksi pidana terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah. Namun ketentuan sanksi pidana yang ter- dapat pada beberapa Perda Pasar Daerah belum sinerjis dengan ketentu- an pidana yang terdapat pada undang-undang yang terkait dengan jenis pelanggaran seperti UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999 dan se- 301 Umar bin Khattâb mengatakan "Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami". Lihat Mâlik ibn Anas, al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al-A'zhamî, Op. cit., hlm. 942. 319
320 terusnya.302 Hal ini dapat dilihat dari beberapa klausula sebagai berikut: Pertama, ketentuan pidana yang berkaitan dengan Hukum Perlin- dungan Konsumen. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindung- an Konsumen, ketentuan sanksi pidana berlaku bagi pelaku usaha yang menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban303 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).304 Kedua, ketentuan yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Bebe- rapa Perda Pasar daerah membuat sanksi Pidana bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli dan per- saingan tidak sehat dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00,305 pada Perda Pasar lainnya mengatur pelanggaran terhadap penguasaan atas produksi dan/ atau penguasaan barang dan atas jasa secara monopoli, menimbun ba- rang 6 bulan kurungan dan denda sebanyak-banyaknya lima juta.306 A D A Ketentuan pidana yang terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah tersebut tidak sinkron dengan ketentuan yang terdapat UU No. 5 Tahun 1999. Ketentuan sanksi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak se- hat mengatur tentang pidana kurungan dan jumlah bilangan denda yang berbeda dengan pengaturan pidana Perda Pasar Daerah.307 Demikian pula dengan ketentuan sanksi yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 N E R P 302 Pada beberapa Perda Pasar Daerah telah merujuk pada ketentuan pidana pada per- aturan perundang-undangan. Perda Pasar Surakarta misalnya telah menerapkan sistem sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan. Lihat Pasal 23 ayat (2), (3), (4), Perda Pasar Surakarta. namun belum memasukkan UU lainnya seperti UU No. 32 Tahun 2009. Perda Pasar Cilacap merujuk secara lengkap dengan aturan yang terdapat pada Pasal-pasal yang terdapat pada perundang-undangan yang terkait seperti Pasal 19 huruf a, b dan c UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 19 huruf d UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 19 huruf f UU No. 13 Tahun 2003. 303 Pasal 9 ayat (2) Perda Pasar Kota Bandung. 304 Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 305 Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. 306 Lihat Perda Pasar Kabupaten Indramayu. 307 Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan sanksi serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Lihat, Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999.
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.308 Ketiga, perbedaan sanksi. Dalam satu bentuk pelanggaran beberapa Perda Pasar Daerah mengatur jenis sanksi yang berbeda. Dalam hal pe- langgaran terhadap sistem perizinan beberapa Perda Pasar Daerah meng- atur sanksi dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah, sedangkan Perda Pasar Daerah mengatur jenis pelanggaran yang sama dengan pidana kurungan maksi- mal enam bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Perbedaan pengaturan jenis sanksi pada beberapa Perda Pasar Da- erah dan perbedaan jenis sanksi Perda Pasar Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang terkait memerlukan harmonisasi hukum dan sinerjisitas hukum. Harmonisasi hukum dilakukan untuk tidak melang- gar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan tidak bo- leh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Bentuk harmonisasi hukum dilakukan dengan melihat aturan hukum yang dapat mencegah (sadd al-zarî'ah) dominasi pasar modern dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional. A D A N E R Sanksi Bersifat sesuai dengan Kesalahan P Sinergisitas Sanksi dengan Perundangan- undangan lainnya Sanksi Bersifat sesuai dengan Kesalahan Sanksi yang Tegas dan Jelas Sanksi Harus Bersifat Menyeluruh Bagan 5.12. optimalisasi Pengaturan sanksi dan Penegakan hukum 308 Ketentuan tentang sanksi Pidana terdapat pada Bab XV UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 321
322 4. Optimalisasi Penegakan Hukum Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia Hukum materil yang terdapat pada peraturan perundang-undangan belum ditegakkan secara baik di Indonesia. Di antaranya contoh tidak tegaknya peraturan pasar adalah, pendirian toko modern seperti hyper- market, supermarket, minimarket berjumlah melebihi kuota yang diper- syaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Kota Denpasar, Bali misalnya jumlah Toko Modern sudah berdiri melebihi kuota yang diper- syaratkan dalam Perwali Nomor 9 Tahun 2009.309 Demikian juga toko modern tidak memiliki atau tidak melengkapi syarat perizinan pendirian pasar. Di Jakarta misalnya, terdapat 2162 ge- rai minimarket, namun hanya 67 gerai yang mempunyai izin lengkap dan sebanyak 1382 gerai tidak memiliki izin lengkap serta 712 gerai tidak memiliki izin sama sekali.310 A Penegakan hukum perizinan usaha telah dilanggar oleh pelaku usa- ha, misalnya izin usaha minimarket 7-Eleven berbentuk bidang usaha mi- nimarket dan restoran. Seven (7)-Eleven menjalankan usahanya berbeda dengan permohonan izin awalnya, yaitu menjalankan restoran 90%, di- tambah barang pendukung 10% barang ritel. Sebaliknya 7-Eleven men- jalankan usahanya dengan menjual barang ritel lebih dari sepuluh per- sen.311 Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dijalankan oleh 7-Eleven dengan izin restoran termasuk dalam kategori cafetaria.312 Hal ini dikarenakan makanan dan minuman yang disajikan oleh 7-Eleven adalah makanan atau hidangan yang telah siap saji dan tidak ada table service. Faktanya, 7-Eleven hanya menyajikan sebagian kecil makanan atau hidangan yang siap saji dalam kategori kafeteria, dan barang yang dijual di setiap gerai 7-Eleven sebagian besar adalah barang ritel untuk kebutuhan sehari-hari.313 D A N E R P Penegakan aturan zonasi yang masih banyak dilanggar. Toko Mo- dern dibangun berdekatan dengan pasar tradisonal, dan pendirian toko modern berdekatan dengan toko modern lainnnya. Di antara beberapa contoh misalnya, pendirian Ramayana Klender Jakarta Timur yang bera- 309 I Wayan Adnyana, Pertumbuhan Minimarket Circle K Dan Marginalisasi Pedagang Kecil di Kota Denpasar, Ringkasan Disertasi Program Doktor Program Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana 2013, hlm. Xii. 310 Republika, Rabu 23 Maret 2011, hlm. 22. 311 ??? 312 ??? 313 Anna Maria Tri Anggraini, The Role of SMEs in the Economic Development Of Indonesia: A Study of Competition Law and Policy in the Field of Ritel Industry, Op. cit., hlm. 9.
Optimalisasi Peran Masyarakat Optimalisasi Penegakan Hukum Merumuskan Siapa Penegak Hukum Kententuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat pada Pasar-pasar Kecil A D A Bagan 5.13. optimalisasi Penegakan hukum N E da persis bersebelahan dengan pasar tradisional Perumahan Klender Ja- karta Timur. Adapun Perda Pasar Daerah DKI mensyaratkan jarak toko modern dengan pasar tradisional adalah lima ratus meter. Demikian juga keberadaan Pusat Grosir Cililitan (PGC) yang tidak hanya berdekatan de- ngan Pasar Tradisional Kramat Jati tetapi juga berdekatan dengan PT Carrefour Indonesia. R P Di Medan, Sumatra Utara toko modern Ramayana (sebelumnya Ma- tahari) berada disamping persis pasar tradisional Aksara, Jalan H. M. Yamin S.H. Medan. Demikian pula Ramayana Swalayan berdiri disam- ping persis Pasar Sukarame Jalan A.R. Hakim Kota Medan. Dengan ke- beradaan toko modern yang sangat berdekatan dengan pasar tradisional membuat keberadaan pasar tradisional kesulitan dengan indikasi jumlah omzet yang menurut dan sebagian besar pedagang telah dan akan menu- tup toko.314 Berdasarkan fakta-fakta di atas diperlukan optimalisasi penegakan hukum atau regulasi pasar tradisional dengan memperhatikan beberapa aspek: 314 Wawancara dengan Pak Ucok Lubis, Pedagang Pasar Sukarame, Medan, tanggal 13 Juni 2013. 323
324 a. Merumuskan Penegak Hukum Penegakan hukum dilakukan oleh negara melalui institusi penegak hukum. Dalam hal penegakan hukum pasar diperlukan lembaga khusus yang melakukan pengawasan. Merujuk kepada struktur lembaga al-His- bah bahwa penegakan hukum pasar dilakukan oleh kembaga khusus se- hingga penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal.315 Lembaga khusus diperlukan mengingat karakter pasar yang bersifat khusus dan rumit. Persoalan pasar yang khusus dan complicated memerlukan lemba- ga yang bersisikan para ahli yang berkompeten dalam bidang perdagang- an. Pengawasan sulit dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bersifat umum seperti pada dinas perdagangan ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang terdapat pada Permendag No. 53 Ta- hun 2008 dan beberapa Perda Pasar Daerah.316 Pemberian kewenangan penegakan hukum pasar seperti pengawas- an kepada instansi pemerintah secara umum seperti dinas perdagangan yang berada di bawah struktur pemerintah daerah akan sulit dilakukan secara optimal sebab permasalahan pasar yang khusus dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan khusus tentang pengawas pasar, atau dalam kon- teks Indonesia diperlukan penambahan yurisdiksi komisi pengawas se- perti Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengawasan pasar di Indonesia masih bersifat dikotomis yakni pemerintah baik pusat maupun daerah pada satu pihak dan juga KPPU pada kasus persaingan di pihak lain. Me- nurut penulis KPPU adalah lembaga yang ideal untuk melakukan peng- awasan pasar. A D A N E R P b. Penerapan Ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasar-pasar Kecil Selain sinkronisasi sistem sanksi dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sistem sanksi juga perlu diperkuat dalam lingkup yang lebih kecil. Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 selama ini hanya dapat diterapkan dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam skala besar. Hal ini dapat dilihat dari daftar putusan-putusan KPPU yang memutuskan perkara dalam perkara besar. Adapun praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga terjadi pada binis skala 315 Salah satu ciri lembaga al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang bertugas khusus pada misinya. Mohammad Thneibat, Hisbah in Islamic Economic System, Vol. II, hlm. 130. 316 Dalam studi kasus di Pasar Kota Denpasar, Bali misalnya, penegakan hukum yang dila- kukan oleh Satpol PP Kota Denpasar atas perintah dinas terkesan masih adanya keraguan untuk menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.I Wayan Adnyana, Pertumbuhan Minimarket Circle K dan Marginalisasi Pedagang Kecil di Kota Denpasar, Op. cit., hlm. xvi.
kecil di pasar tradisional maupun pasar modern. Oleh karena itu, Perda Pasar Daerah perlu membuat sistem sanksi yang lebih perinci dari sistem sanksi yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain lembaga resmi pemerintah, salah satu persyaratan pengawas- an pasar (al-Hisbah) adalah dekat dengan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi.317 Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengawas pasar hingga ke pasar-pasar kecil diperlukan untuk mengoptimalkan penegak- an hukum pasar di Indonesia. Lembaga pengawasan pasar seyogianya dibentuk hingga ke tingkat komunitas masyarakat yang paling bawah seperti pasar-pasar kecil sehingga persoalan pasar dapat diberi solusi se- cara cepat dan tepat. c. Optimalisasi Peran Masyarakat Penegakan hukum dapat efektif jika melibatkan masyarakat secara luas. Peran masyarakat adalah salah satu faktor penting dalam penegakan hukum. Hukum yang hidup (living law) termasuk dalam hal hukum bisnis di pasar perlu terus dihidupkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cara pandang masyarakat terhadap pasar yang bukan hanya entitas bisnis tetapi juga entitas sosial budaya penting untuk dikembang- kan, sebab pasar-pasar di Indonesia terbentuk melalui sistem kekerabat- an dan budaya sehingga aspek etika dan kerja sama lebih menonjol dari pada persaingan antar sesama pelaku usaha. A D A N E R P Hukum Islam, selain menggunakan sisi normativitas berdasarkan wahyu dan ijtihad, juga mengakomodir kontrol sosial masyarakat dalam penegakan hukum. Guru besar sistem peradilan pidana dari Sam Houston State University, Texas Amerika Serikat mengatakan bahwa syariat Islam sangat berperan dalam membentuk satu masyarakat anti-kejahatan (non- criminal society) dan masyarakat dengan pengawasan sosial yang tinggi.318 G. kesIMPuLan Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pasar tradisi- onal dan pasar modern baik di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dan Perda-perda Pasar Daerah 317 Mohammad Thneibat, Hisbah in Islamic Economic System, Op. cit., hlm. 133. 318 Tesis ini berdasarkan hasil penelitian Guru Besar Sistem Peradilan Pidana Sam Houston State University, Texas Amerika Serikat tentang keberhasilan Saudi Arabia dalam menekan angka kejahatan dibanding dengan negara-negara Muslim lain yang tidak menggunakan hukum pidana Islam. Lihat Sam Souryal, ed. Ugljesa Zvekic, Religious Training as a Method of Social Control: The Effective Role of Syaria Law in Development of Noncriminal Society in the Kingdom of Saudi Arabia dalam Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 89. 325
326 terdapat tujuh hal yang dapat dioptimalisasi dalam rangka menjaga pasar tradisional di Indonesia: 1. Optimalisasi paradigma pasar sebagai entitas sosial budaya yang me- niscayakan kehidupan pasar yang harmonis, saling membantu, sa- ling bertanggung jawab dan suasana kekeluargaan sebagaimana kon- sep ukhuwah (persaudaraan) dan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan kepemilikan pasar sebagai lingkup kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'âmmah), optimalisasi pengaturan pasar di Indonesia seyogianya berdasarkan kepemilikan umum untuk mencegah praktik monopoli oleh sebagian pelaku pasar. 2. Perlindungan pasar tradisional di Indonesia dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi kerja sama pasar tradisional dan pasar modern sebagai implementasi konsep sosial budaya pasar Indonesia. Pengu- atan konsep regulasi kerja sama dimulai dari penguatan perencanaan kerja sama dalam bentuk yang konkrit pembentukan pola kerja sama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi da- erah tempat di mana toko modern berdiri seperti dengan kerja sama penyediaan lahan untuk memasarkan produk yang berdasarkan sis- tem kerja sama bagi hasil yang pelaksanaannya diawasi oleh negara. 3. Perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan sistem per- lindungan hukum berupa kepastian tempat usaha atau mendapatkan tempat/sewa, kepastian hukum dari praktik pengusuran. Penguatan perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan pembebasan pajak yang merupakan konsekuensi dari badan hukum pasar yang bersifat kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'Âmmah) yang bertujuan pencegahan terjadinya monopoli pasar dan harga oleh satu atau se- kompok pelaku usaha yang mempunyai kekuatan modal. Penguatan regulasi pasar dapat dilakukan dengan penguatan infrastruktur pasar tradisional untuk menarik minat konsumen berbelanja yang lebih nyaman. Penguatan perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan melakukan intervensi harga dengan pengaturan harga jual, promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat. Penguatan perlindungan pasar tradisional dengan penguatan regula- si lokasi dan jarak pasar, menempatkan lokasi pasar modern di da- erah pinggiran (surbun) dan khusus toko modern jenis Indomaret diperlukan penguatan jarak dengan pasar tradisional dan antar toko modern untuk mencegah (sadd) dampak pasar modern terhadap pa- A D A N E R P
sar tradisional. Penguatan diferensiasi produk. Pengaturan perbedaan jenis produk pasar modern dan pasar tradisional perlu diperkuat dengan penga- turan di tingkat Perda Pasar Daerah dengan membagi jenis produk yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional, memperkuat pro- duk khas daerah dan pembentukan pasar khusus. Optimalisasi pengaturan lokasi dan waktu pasar. Penguatan konsep dan regulasi lokasi dan waktu dapat dilakukan pada Peraturan Pasar pada tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dengan mendelegasikan kepada Perda Pasar Dae- rah untuk mengatur jarak pasar secara lebih perinci sebagai upaya mencegah (sadd) dampak pasar modern terhadap pasar tradisional. Penguatan pengaturan jarak pada Perda Pasar Daerah juga dapat di- lakukan dengan mengarahkan pendirian toko modern pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi da- erah yang bersangkutan serta variabel-variabel lainnya. Optimalisasi regulasi waralaba pada toko modern. Penguatan konsep dan peraturan waralaba dapat dilakukan dengan memahami kon- sep badan hukum pasar (al-milkiyyah al-'âmmah) yakni badan hu- kum Indonesia untuk mencegah dominasi perusahaan asing di Indo- nesia dan mencegah perjanjian waralaba yang dapat menimbulkan pemusatan bisnis dan persaingan usaha tidak sehat seperti dengan penguatan pengaturan batasan jumlah outlet/space, batasan barang yang boleh dijual oleh toko modern serta batasan penggunaan merek perlu disesuaikan dengan toko modern berwaralaba dengan sifatnya yang berjejaring. A D A N E R P 4. Penguatan konsep dan pengaturan pemberdayaan pasar tradisional. Revitalisasi infrastruktur pasar adalah bentuk fath al-zarî'ah untuk mewujudkan tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah). Penguatan peng- aturan pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan melalui re- vitalisasi fasilitas dan manajemen pengelolaan secara profesional, memberikan pelatihan secara khusus dan berkelanjutan serta pem- bentukan BUMN khusus oleh pemerintah untuk membantu pembia- yaan pasar tradisional. 5. Penguatan konsep dan regulasi larangan praktik monopoli dan per- saingan usaha tidak Sehat. Penguatan konsep larangan praktik mo- nopoli diawali dengan penguatan ontologis hukum persaingan usaha Indonesia berdasarkan filosofi sistem ekonomi Indonesia berdasar- 327
328 kan Pasal 33 UUD 1945 yang mengandaikan persaudaraan dalam perdagangan, dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang mengandai- kan keseimbangan ekonomi antara usaha kecil, menengah dan besar yang sejalan dengan konsep hukum Islam. Penguatan regulasi larangan monopoli yang melindungi usaha ke- cil dapat dimuat UU No. 5 Tahun 1999 dengan mempertimbangkan beberapa bentuk klausula hukum persaingan usaha yang bertujuan tidak hanya menjaga iklim persaingan sehat tetapi juga menjaga pe- laku usaha kecil dari dominasi pelaku usaha besar. 6. Penguatan dan konsep regulasi sistem pasokan barang. Penguatan konsep sistem pasokan barang berdasarkan asas keadilan dan dis- tribusi. Adapun regulasi pasokan barang dapat dilakukan dengan melakukan klasifikasi pasar sesuai dengan mata rantai produk dari produsen ke peritel akhir disertai dengan fungsi dan aturan-aturan yang terkait di dalamnya. Dengan melakukan klasifikasi pasar ber- serta fungsi secara rapi akan menyulit pelaku usaha untuk melaku- kan permainan harga dan melakukan praktik monopoli. A N 7. Optimalisasi konsep dan pengaturan sanksi dan penegakan hukum. Pengoptimalan konsep sanksi harus berdasarkan tiga unsur sesuai dengan jenis perbuatan pelanggaran yakni tegas, sederhana, mem- punyai efek jera dan kontrol sosial. Penguatan sanksi juga memer- lukan harmonisasi hukum dan sinergisitas hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bentuk harmonisasi hukum dilakukan dengan melihat aturan hukum yang dapat mencegah (sadd al-zarî'ah) dominasi pasar modern dalam rangka menjaga keberadan pasar tra- disional. E P R D A Penegakan Hukum. Optimalisasi pasar tradisional dapat dilakukan de- ngan menegakkan hukum dengan memperhatikan beberapa aspek yakni penegak hukum, penerapan ketentuan larangan praktik monopoli dan per- saingan usaha tidak sehat pada pasar-pasar kecil serta memperkuat peran serta masyarakat. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa optimalisasi pengaturan pa- sar dalam rangka menjaga pasar tradisional di Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pengaturan di bidang kerja sama (musyâra- kah), pemberdayaan, pengaturan tempat, waktu dan diferensiasi produk, penguatan pengaturan waralaba, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta penguatan sanksi dan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan asumsi pada Bab I.
DAFTAR PUSTAKA A D A N A. Buku/kitAB E Al-Quran al-Karim. Abî 'Abd Allâh Muhammad bin Ismâîl al-Bukhârî, al-Jâmi' al-Shahîh, Juz R P I, (Mesir: al-Matba'ah al-Salafiah wa Makâtibuhâ, 1400 H). Al-Burhâni, Muhammad Hisyâm, Sadd al-zarî'ah fî al-Syarî'ah al-Islâmi- yah. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1406 H/1975 M. Al-'Anzi, Su'ûd Ibn Malluh Sulthân, Sadd al-Zarâ'i 'inda Ibn Qayyim al- Jauziyah Wa asâruhu fî Ikhtiyâratuhu al-Fiqhiyyah, Cet. I. Amman: Dar al-Atsariyah, 1428 H/2007 M. Abû Zahrah, Muhammad, Ushûl al-Fiqh, t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Azâli, 1377 H/1985 M. _________, Al-Imâm Muhammad, Buhûs fî al-Ribâ. Mesir: Dâr al-Fikr al- 'Arabî, t.th. _________, Muhammad, Tahrîm al-Ribâ Tanzhîm Iqtishâdî. Jeddah: Dâr al- Su'ûdiyah, 1405 H/1984 M. Al-Mutrak, 'Umar bin 'Abd al-Azîz, al-Ribâ wa al-Muâmalah al-Musharrifah fî Nazhri al-Syari'ati al-Islamiyah. Madînah: Dâr al-'Âshimah, 1416 H. Al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhûr al-Afriqi, Lisân al 'Arab, Juz III. Beirût: Dâr Shadir, t.th. Al-Qarâfî, Syihâb al-Dîn Abî 'Abbâs Ahmad bin Idrîs al-Mishrî al-Malikî, Al-Furûq, Juz II. Beirût: Alam al-Kutub, t.th.
330 Al-Buga, Musthâfâ Dib, Âsar al-Adillah al-Mukhatalafihâ (Mashâdir al- Tasyrî' al-Tabi'iyah fî al-Fiqh al-Islâmî. Damaskus: Dâr al-Imâm al- Bukhârî, t.th. Al-Juwainî, Imâm Haramainî abû al-Ma'âlî 'Abd al-Mâlik bin 'Abd Allâh, Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh. Kairo: Dâr Al-Anshâr, 1400. Al-Mughnî, Ahmad Muhammad dalam Majallât Majma' al-Fiqh al-Islâmî. Abu Dabi: Munzhimât al-Mu'tamar al-Islâmî, 1996 Al-Qurthûbi, Al-Jâmî' li Ahkâm al-Qurân, Juz II. Kairo, Dâr al-Hadîs, 1994. Al-Syaukânî, Muhammad bin 'Alî, Irsyâd al-Fuhûl fi Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl. Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994. Al-Syâthibî, Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Mâlikî, al- Muwâfaqât fi Ushûl al-Fiqh, Juz III. Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.th. Al-Syâthibî, Abî Ishâq, al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Syarî'ah, Juz III. Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1975. A Al-Zarkasyî, Muhammad bin Bahadur bin 'Abd allâh, al-Bahr al-Muhîth, D Juz 7. Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th. A Al-Darârainî, Fathi, al-Nazhariyyât al-Fiqhiyyah, Cet. IV. Damaskus: Man- syurât Jamî'ah Damsyiq, 1417 H/1997 M. N Al-Barri, Zakariyyâ, Mashâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah. Mesir: Dâr al- E Ittihâd al-'Arabi, 1975. R Al-Buti, Muhammad Sa'îd Ramadhân, Dawâbith al-Mashlahah fi al-Syarîah al-Islamiyyah. Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1977. P Al-Nadzwî, Alî Ahmad, Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah, Cet. I. Damaskus: Dâr Al-Qalam, 1986. 'Abd al-Rahmân bin Khaldûn, Muqaddimah, Cet. I. Mesir: Dâr al-Ghad al- Jadîd, 1423 H/2007 M. Al-Bashrî, Alî Al-Mâwardî bin Muhammad, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah. Mesir: Musthâfâ al-Babi al-Halabi, 1973. Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn al-'Abd al-Rahmân. al-Asybâh wa al-Nazhâir fi Qawâ'idi wa Furû'i Fiqh al-Syâfi'î. Beirût: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyyah, 911 H. Al-Sarakhsî, Imâm al-Faqîh al-Ushulî al-Nazhâr Abî Bakr Ahmad bin Abî Sahl. Ushûl al-Sarakhshî, Juz II. Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M. Al-Bukhârî, 'Abd 'Azîz, Kasyf al-Asrâr, Juz III. Beirût: Dâr-al-Fikr, 1980. Al-'Usaimin, Muhammad bin Shâlih. al-Ribâ al-Takhallush fîhu fi al-Mus- hârif. Riyâdh: t.p., 1429 H. Al-Imâm Al-Hâfizh Abî 'Abd Allâh Muhammad Ibn Ismâîl, Shahih Bukhârî. Riyâdh: Baitul Afkâr Al-Duwaliah, 1998.
Al-Naisâburî, Al-Imâm Abî Husain Muslim ibn Hujjâj Al-Qusyairî, Mukh- tashar Shahîh Muslim, Beirût: Maktab Al-Islamî, 1987. Anas, Mâlik ibn, al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al-A'zhamî. Juz II. Mu'assasah Zayîd ibn Sulhtân Al-Nahyân, 2004. Al-Dârimî, Al-Imâm al-Hâfizh Abu Muhammad 'Abd Allâh, Sunan al-Dari- mi. Beirût: Dâr al-Fikr, t.th. Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alî al-Baihaqî, Al-Sunan al-Kubrâ: Tahqîq 'Alâ' al-Dîn 'Alî ibn 'Usman al-Maridinî, Juz VI. Hind: Majlis Dâ'irah al -Ma'arif al-Nizhâmiyyah al-Kâ'inah fî al-Hind, 1344 H. Al-Ghazâlî, Muhammad ibn Muhammad Abu Hâmid, Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn, Juz II. Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.th. Al-Malikî, Muhammad ibn Ahmad ibn Juzi al-Gharnati, Qawânîn al- Ahkâm al-Syar'iyyah wa Masâ'il al-Furu' al-Fiqhiyyah. Beirût: Dâr al -'Ilm li al-Malayin, t.th. A Al-Bashrî, Abî Hasan Alî bin Muhammad Habîb al-Mâwardî, al-Hâwî al- D Kabîr. Dâr al -Kutub al-'Ilmiyyah, 1994. A Al-Rafî'î, Abd al-Qâsim 'Abd al-Karîm ibn Muhammad, Fath al-'Azîz Sharh al-Wajîz, Juz VIII Dâr al-Fikr, t.th. N Al-Nawawî, Abû Zakariyâ Muhyî al-Dîn Yahyâ ibn Sharîf al-Dîn. al-Maj- E mû' Sharh al-Muhazzab, Juz XIII. Dâr al-Fikr, t.th. R Al-Nadzwî, Alî Ahmad, Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah, Cet. I. Damaskus: Dâr Al-Qalam, 1986. P Al-Zuhailî, Wahbah, al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhû, Juz I. Cet. II. Dimsyiq: Dâr al-Fikr, 1985 M/1405 H. ________,Wahbah, al-Wajiz fi Ushûl al-Fiqh, Cet. I. Dimsyiq: Dâr al-Fikr, 1999 M/1419 H. _________,Wahbah , Ushûl al-Fiqh al Islamî, Juz II. Beirût: Dâr al Fikr, 1406 H/1986 M. _________Wahbah, al-Zarâ'i fi Siyâsah li Syar'iyyati wa al-Fiqh al-Islâmî, Juz I. Suriah: Dâr al-Maktabi, 1419 H/1999 M. _________, Wahbah, al-Tafsîr al-Wasîth. Damsyik: Dâr al-Fikr, 2000 _________, Wahbah, al-Fiqh al-Islamî wa adillatuhû, Juz 8. Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M), Al-Zuhailî, Muhammad, al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fî al- Mazâhib al-Arba'ah. Juz I. Cet. I. Dimsyiq: Dâr al-Fikr, 2006 M/1427 H. Al-Syâthibî, Abî Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsâ, al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syar'iy- ah. Beirût: Dâr al-Kutub al-'ilmiyah, t.th. Al-Ghazâli, Abî Muhammad Ibn Muhammad, Al-Mustashfâ fi Ushûl al-Fi- 331
332 qh. Beirût: Dâr-Al Fikr, 1332. Al-Jauzîyah, Ibn Qayyim, I'lâm al-Muwaqqi'în Rabb al-'Âlamîn. Beirût: Dâr Al-Fikr, 2003. Al-Sindî, Abî Hasan Nûr al-Dîn Muhammad bin 'Abd al-Hâdi, Shahîh al- Bukhârî bihâsiyah al-Imâm al-Sindi. Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmi- yah, 2011. Al-Audi, Rifa'at, Min al-Turâs al-Iqtishâdi lil Muslimîn, dalam Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi. 3. Jakarta: Ra- jawali Press, Press. Al-Janidal, Hammad bin 'Abd al-Rahmân, Manâhij al-bahisîn fi al-Iqtis- hâd al-Islamî. Riyâdh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H. Ahmad ibn Alî ibn Hajar, Shihâb al-Dîn Abu Fadl, Fath al-Bârî Sharh Shahîh al-Bukhârî, Juz IV. Kairo: Mustafâ al-Babî al-Halibi, t.th. Al-Syarbasha, Ahmad, al-Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî. tt: Dâr al-Jial, 1981 A D M/1410 H. A 'Abd al-Karîm, Ahmad Muhammad 'Assal dan Fathi Ahmad, al-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm. Kairo: Tp, 1977 N Al-Naisaburî, Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairî, E Shahîh Muslim, Juz II. Beirût: Dâr al-Fikr, 1433 H/2011 M R Al-Husayn al-'Ainî, Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd ibn Ahmad ibn Mûsa ibn Ahmad ibn, Umdat al-Qârî Sharh Shahîh al-Bukhârî, da- lam Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan Ekonomi (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyyah. Cet. 2. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2012. P Al-Ghazâlî, Abî Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, al- Wajîz fî Fiqh Mazhab al-Imâm al-Syâfi'î, Juz I. Beirût: Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzîgh, 1997 M/1418 H. Al-Marghinani, Burhân al-Dîn, Alî ibn Abî Bakr, Syarh Bidâyah al-Mubtadi bi Hammisy Syarh Fath al-Qadîr, Juz VI. Beirût: Dâr al-Fikr, 1977. Ali al-Baihaqi, Abû Bakr Ahmad ibn Al-Husain ibn, Al-Sunan al-Kubrâ, Juz VI, (Haydar abad: Majlis Dâirah al-Ma'arif al-Nizhamiyah al-Kâi- nah fi al-Hind, 1344 H. Al-Bâjî, Al-Qâdhî Abî al-Walîd Sulaimân bin Khalaf bin Sa'd Ayyûb, al- Muntaqâ Syarh Muwattâ. Juz V. Beirût: Dâr al-Kitab al-'Arabî , 1332 H. Al-Syirâzî, Ibrâhîm ibn 'Alî ibn Yusûf, al-Muhazzab fî Fiqh al-Imâm al- Syâfi'î, Juz I. Beirût: Dâr-Fikr, tt Al-Subkî, Taj al-Dîn ibn Nasr 'Abd al-Wahhâb ibn Taqiy al-Dîn, Tabaqât
al-Syâfî'iyyah al-Kubrâ, Juz VI. Dâr-Ma'rifah, t.th. Al-Imâm Ahmad bin Hanbal (164-241 H), al-Musnad, Juz. 49, Cet. I. Beir- ût: Muassasah al-Risâlah, 1421 H/2001 M. 'Abd Hâmid, Muhammad Mahyuddin, Syarh Ibn'Aqîl 'ala Alfiah Ibn Mâlik. Mesir: Maktabah Dâr-Al-Turas, 1426 H/2005. Al-Andalusi, Abî Zakariyâ Yahyâ bin 'Umar bin Yûsuf al-Kinani, Al-Ahkâm al-Sûq, au an-Nadzar wa al-Ahkâm fi Jami' Ahwâl al-Sûq. ditulis ulang oleh Jalâl Ali Amer. Tunisia: t.p., t.th. Al-Isfahani, Mu'jam Al-Mufahras Li alfâzh al-Quran. Beirût: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004. Al-Sijtânî al-Azdi, Abî Dâud Sulaimân bin al-Asy'at, Sunan Abî Dâud. Beirût: Dâr Ibn Hazm, 1997 M/1418 H. Al-Hindî, 'Allamah Alauddîn 'Alî Muttaqî Husâmuddîn, Kanz al-'Ummâl fî Sunan al-aqwâl wa al-af'âl, Juz. V, (ed.). Bakri Hayyani-Safwatal- Saqa). (Beirût: Muaasasah al-Risâlah, 1985 M/1405. A D 'Abd Allâh bin Muhammad, Ibn Abî Shaybah, Abu Bakr. Al-Kitâb al- Musannaf fi al-ahâdis wa al-athar. Ibn Shabbah, Abu Zayd 'Umar b. Shabbah (1399/1979). Juz.II, Tarîkh al-Madînah al-Munawwarah, (ed. H. Mahmud Ahmad) Jeddah. A N E Al-Quzwayni, Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd, Sunan Ibn Majah, R Juz VI. Mauq' al-Islam, t.th. Al-Shaybâni, Ibn al-Dayba', 'Abd al-Rahmân bin Alî, Kitâb Bughyât al- Arbah fi Ma'rifat Ahkâm al-Hisbah. Makkah: Markaz Ihyâ' al-Turâs al-Islâmî, Um al-Qura University, 2002. P Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn al-'Abd al-Rahmân, al-Asybah wa al-Nazhâir fi Qawâ'idi wa Furû'î Fiqh al-Syâfi'î. Beirût: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 911 H. Al-Shâlih, Muhammad bin Ahmad bin Shâlih Al-Waqfu fî al-Syariati al- Islâmîyati,wa asâruhu fî tanmiyati al-mujtama', Cet. I. t.th. al-mumli- kah al-'arabiyah al-su'udiyah 2001 M/1422 H. Al-Asqalanî, Al-Hâfizh Ibn Hajar, Bulûgh Al-Marâm min Adillah Al-Ahkâm, (Surabaya: Salim Nabhan, t.th. Al-Marghinâni, Burhân al-Dîn 'Alî ibn Abî Bakr, Sharh Bidâyah al-Mubtadi bi Hamis Sharh Fath al-Qadîr, dalam Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan, (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyyah. Cet. 2. Ja- karta: Gaung Persada (GP) Press, 2012. Al-Mazni, Ibrâhîm Ismâ 'îl ibn Yahyâ, Mukhtashar al-Mazni bi Hamish al- 'Umm, dalam Dede Abdul Fatah, Pasar dan Keadilan (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyyah. Cet. 2. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2012. 333
334 Al-Maliki, Syaikh 'Abd al-Rahmân dan Syaikh Ahmad al-Da'ur rahima- humullâh, Nizhâm al-'Uqub ât wa Ahkâm al-Bayyinât, diterjemahkan Syamsuddin Ramadhan, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian, Cet. I, Bogor: Pustaka Tariqul 'Izzah, 1410/1990. Amin, Ma'ruf, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Cet. 1. Jakarta: Elsas, 2008. Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik hingga Kontemporer), Depok: Gramata Publishing, 2005. Azizy, A. Qadri. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. 1. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004. Al-Umri, Akram. al-Sîrah al-Nabawiyah al-Shahîhah. Madinah Al-Munaw- warah: Maktabah al-Ulum al-Hiham, 1415 H/1994 M. Akhtar, Ramzan, Effeciency, dalam Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). London: FIF, 1430 H/2009 M. A D A. Fyzee, Assaf A., Outlines of Muhammadan Law. London: Oxford Univer- A sity Press, 1955. Abdullah, Auni bin Haji. Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Mela- N yu. Cet. 1. Kuala Lumpur: Darul Fikir, Sdn, Bhd, 2001. E Abdullah, Taufik. Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta: R LP3ES, 1979. Al-Attas, Syed Naquib. Historical Fact and Fiction. Kuala Lumpur: Univer- P siti Teknologi Malaysia. 2011. Azhari, M. Tahir. Islamic Law of Contract and Business Transaction. New Delhi, Adam Publisher & Distributor, 2006. Al-Rahman, Fazl. Islam and Social Justice. Pakistan Forum, 1 (1), Oct-Nov, 1970. Anto, M.B. Hendrie. Pengantar Ekonomi Mikro Islami. Yogyakarta: Ekoni- sa, 2003. Al-Nabhani, Taqyuddin, An-Nizham al-Iqtishad fil Islam diterjemahkan, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Cet. 8. Suraba- ya: Risalah Gusti: 2009. Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, Al-Sunan al-Kubra. Juz VI. Haydar abad: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhomiyah al-Kai- nah fi al-Hind, 1344 H. Al-Qattan, Manna' Khalil, Mabahits fi Ulum Al-Quran (T.tp.: Mansyurat Al-'Ashr Hadis t.th. Azizy, A. Qadri. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.
Abdurrahman, Ash-Shadiq. Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer. Suraba- ya: Pustaka Progressif, 2004. Antonio, M. Syafi'i. Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan. Jakar- ta: Tazkia Institut, 1999. Asmawi. Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pi- dana Khusus di Indonesia. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010. Anderson. Islamic Law in the Muslim World. Newyork: New York Univer- sity Press, 1956. Anas, Malik Ibn. al-Muwatta': Tahqiq Muhammad Mustafa al-A'zami. Juz IV. Mu'assasah Zayid ibn Sultan Al Nahyan, 2004. Abduh, Muhammad. Tafsir Al-Manar. Jilid V sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Halim Hasan, et al. Tafsir Al-Quran Karim. Jilid 6. Me- dan: Firma Islamiyah, 1957. A A. A. Islahi. Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, Terj. Surabaya: PT Bina Ilmu, D 1997. A Ahmed, Akbar S. dan Hasting Donnan (ed.). Islam, Globalization and Post- modernity. New York: Taylor & Francis e-Library, 2005. N Al-Syaibani, Ibn al-Dayba', Abd al-Rahman b. Ali. Kitab Bughyat al-Arbah fi Ma'rifat Ahkam al-Hisbah, Makkah: Markaz Ihya' al-Turath al- Islami, Umm al-Qura University, 2002. E R Al-Shadr, Muhammad Baqir. Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna). Ja- P karta: Zahra, 2008. Al-Qarni, Ali bin Hasan. Al-Hisbah fil Madhi wal Hadir. Vol. 2. Riyadh: Al- Maktabah Al-Rusyd, 1994. Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, (Terj). Cet. II. Jakarta: Khalifa, 2008. Al-Thabari. Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, sebagaimana yang dikutip Raghib As-Sirjani. Madza Qaddamal Muslimuna lil 'Alam Ishamaatu al-Muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah, (terj). Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia. Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2009. Afzalurrahman, Economic Doctrine of Islam. Jilid II. Terj. Soeroyo dan Nastangin. Jakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995. Al-Maghlust, Sami bin Abdullah. Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad. Jakarta, Al-Mahira, 2009. Al-'Amar, Fuad Abd al-Allah, Muqaddimah fi Tarikh al-Iqtishad al-Islami wa Tatawwurihi, (Jeddah: Al-Bank al-Islami li al-Tanmiyah, 2003. Al-Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. Pemikiran Ekonomi Islam. Terj. AM. Syaifuddin. Jakarta: LIPPM, 1986. 335
336 Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Cet. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. ________, Jimly. Gagasan Kedaulatan rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksana- annya di Indonesia. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hove, 1994. Al-Sabhani, 'Abd al-Jabbar Hamad 'Abid, Price System and Resource Allo- cation in Islam: Comparative Study, an Islamic Approach for Economic Theory. Riyad: Dar al-Buhuthli al-Dirasah al-Islamiyyah wa Ihya' al- Turath. 2005. Arif, Sritua, Ekonomi Kerakyatan Indonesa mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Surakarta: Universitas Muhammadi- yah Surakarta, 2002. Arif Budiman. A Socialist Pancasila Economic System, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.). The Politics of Economic Development in Indo- nesia. London: Rotledge, 1997. A D Ali, As'ad Said. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: A LP3ES. 2009. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, Cet. II, (Jakarta: Am- N zah, 2010. E Ahmad, Sayyid Fayyaz, The Ethical Responsibility of Business: Islamic Prin- siples and Implications, dalam Islamic Priciples Business Organization and Management, dalam R. Lukman Faruni, Etika Bisnis dalam Al-Qur- an. Yogyakarta: Pustaka Pesanteren, 2006. R P Al-Faruqiy, Ismail Raji. Ab'adul-Ibadat fi al-Islam. dalam Jurnal al-Muslim al-Mu'ashir al-Qahirah, No. 10, 1977 dalam Ahmad Janan Asifuddin, Etos Kerja Islami. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004 Al-Saud, Mahmud Abu. Al-Fik al-Islamy dalam Ahmad Janan Asifuddin, Etos Kerja Islami. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004. Al-Shiddiqie, Tengku Muhammad Hasbi, Syariat Islam Menjawab Tantang- an Zaman. Jakarta: Bulan Bintang, 1996. __________, Teungku Muhammad Hasbi. Pengantar Hukum Islam. Cet. II. Se- marang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001. Al-Mubarak, Muhamamd, İslamda İktisat Nizamı, Trans. by: H. Cemal. Is- tambul: Çığır Publishing, 1978. Al-Dimasyqi, Al-Iman Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, Tafsir Ibn Kasir, Juz 6, Cet. Pertama, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000. Al-Rahman, Fazl. Islam and Modernity, Transformation of Intelectual Tradi- tion. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. Anwar, Qadri. Islamic Juriprudence in the Modern World. New Delhi: Taj
Company, 1986. Anis Ahmad, Brotherhood, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). London: FIF, 1430 H/2009 M. Al-Maliki, Abdurrahman al-Maliki dan Syaikh Ahmad ad-Da'ur rahima- humallah, Nizham al-'Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat, diterjemahkan Syamsuddin Ramadhan, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian. Cet. I. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 1410/1990. B. Edelman, Ownership of Image. E. Kingdom tr., London, Boston, Henley, 1978. Bishop Simon dan Mike Walker, Economics of E.C. Competition Law: Con- cept, Application and Measurement. London-Dublin: Sweet & Maxwell, t.th. Bearmen, Peri, Wolfhart Heinrich et (ed.), The Law Applied: Contextuali- zing the Islamic Shari'a (A Volume in Honor of Frank E. Vogel), (New York: IB Tauris & Co. Ltd, 2008. A D A Bokare, M.G. Hindu-Economics: Eternal Economic Order. New Delhi: Janaki Prakashan, 1993. N Behechti dan Bahonar. Philosopy of Islam. Iran: Ansyariyan Publication, E 1990. R Broder, Douglas, U.S. Antitrust Law and Enforcement: A Practice Introducti- on, (New York: Oxford University, 2010. P Babbie, Earl, The Practice of Social Research. 8ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1998. Bohn-Bawek, Eugen von, Capital and Interest: History and Critique of In- terest Theories, VBol I. Diterjemahkan oleh Geogrge D. Huncke and hans F. Sennholz Illionis: Libertarian Press, 1959. Boesen, Jakob Kirkeman dan Tomas Martin. Applying A Right-Based Ap- proach (An Insipirational Guide For Civil Society. Copenhagen: The Da- nish Institut For Human Right, 2007. Choirie, A. Effendy. Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003. Chamid, Nur. Ekonomi Islam: Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran, Yogy- akarta: Pustaka Pelajar, 2010. Chapra, M. Umer. The Fututre of Economics: an Islamic Perspective (Leices- ter: The Islamic Foundation, 2000. ________M. Umar. Islamic Economic Development: (A Stratagy for Development with Justice and Stability). New Delhi: Adam Publishers & Distribu- tors, 1412 H/1992 M. 337
338 _________, M. Umar. Why has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind the Prohibition of Interest, dalam Abdul Kader Thomas, Interest in Islamic Economic: Understanding Riba. London and New York: Routledge Tay- lor and Francis Group, 2006. Clarke, Roger, Stephen Davies, Poul Dobson, Michael Waterson. Buyer Power and Competition in European Food Retailing. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2002. Colander, David. Macroeconomics, New York: McGraw Hill/Irwin, 2004. Cahen C. Commercial Relation Between the Near East and Western Europe, in Khalil I, Semaan (ed.), Islam and the Medieval West, New York, Suny Albany, 1980. Coleman, Jules L. dan Brian Leiter, Legal Positivism, dalam Dennis Patter- son (ed.), A Campanion to Philosophy of Law and Legal Theory. USA, Balckwell Publisihing, 2008. A Choudory, Masudul Alam, Reforming The Muslim World. UK, Kegal Paul D International Limited, 1998. A _________, Masudul Alam. The Islamic World-system: A Study in Polity-market Interaction. USA and Canada: RoutledgeCurzon, 2004. N Djamil, Fathurrahman, Asas-asas Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hu- E kum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001. R ______,Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep. Ja- karta: Sinar Grafika, 2013. P Drahos, Peter, A Philosophy of Intelectual Property. USA: Dartmouth Pub- lishing Company, 1996. Dawson (2003), Model of the Impacts of Retail Internationalisation in The Internationalisation of Retailing in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: Routled- geCurzon, Taylor & FrancisGroup. Damanhuri, Didin S. Korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP-FE UI, 2009. Dworkin, Ronald. Law's Empire. Cambridge: Mass: Hardvard University Press, 1986. _______, Ronald, Taking Right Seriously. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1977. _______, Ronald, Legal Research. Deadalus: Spring, 1973. Dabbah, Maher M. Competition Law and Policy in the Middle East. Cambrid- ge University Press, 2007. Dimyati, Khuzaifah. Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemi- kiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Cet. 5. Yogyakarta: Genta Pub-
lising, 2010. ________, Khuzaifah, Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistimologi Berbasis Bu- daya Hukum Indonesia. Yogyakarta: GENTA Publishing 2014. Esposito, John L. The Islamic Threat: Myth or Reality? dalam Zafar Iqbal dan Mervyn K. Lewis, An Islamic Perspective on Government. UK: Ed- ward Elgar Publishing, Inc, 2009. Etzioni, Amitay. The Moral Dimension: Towards a New Economics. New York: McMillan, 1998. Engineer, Asghar Ali. Islam dan Teologi Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. _______, Asghar Ali. The Origin and Develoment of Islam. Bombay, 1980. Etheredge, Laura (ed.). Islamic History. New York: Britannica Educational Publishing, 2010. El-Ashker, Ahmed dan Rodney Wilson. Islamic Economic: Short History. A Leiden Boston, Koninklijke Brill, 2006. D Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. II. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, A 1994. Farîd, Abd. Allah Muhammad, Kâmus al-Farîd fi al-Mal wa al-Iqtishâd. N Mesir, t.p., 1985 E Forges, Charles D. Des. The Commercial Exploitation Of Intellectual Property R Rights By Licensing. London: Thorogood, 2001. Fatah, Dede Abdul, Pasar dan Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyyah. Cet. 2. Jakarta: Ga- ung Persada (GP) Press, 2012. P Fuâd, 'Azza al-'Arab, al-Ribâ baina al-Iqtishâd wa al-Dain. Mesir: Dirâsah fi al-Islâm majlis al-'alâ al-Islamiyâh wizârah al-Auqâf, 1381 H H/18 62 M. Fukuyama, Francis, Great Disruption: Human Nature and Reconstitution of Social Order. Francis, Peters. Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land. Prince- ton, NJ: Princeton University Press, 1994. Fix-Fierro, Hektor. Courts, Justice and Efficiency A Socio-Legal Study of Eco- nomic Rationality in Adjudication, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2003. Frank, Robert H. dan Ben S. Bernanke, Principles of Micro Economics, New York: McGraw-Hill, 2004. Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. New York: Avon Books, 1993. Samuel P. Hungtington. The Clash of Civilization and the Remaking of Wor- 339
340 ld Order. New York: Touchstone Book, 1996. Fanani, Muhyar, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008. Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia. Cet. I. Yogyakarta: LKiS, 2004. Gorringe, Timothy. Fair Shares: Ethics and The Global Economy. Slovenia: Thames & Hudson, 1999. Gelinas, Jacques Juggernaut. Politics: The Predatory of Globalization. Oxford University Press, 2003. Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif (rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif). Yogyakarta: Genta Publishing, 2012. Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics in A Nutshell. Edisi III. USA: West Publishing Co, 1986. Giddens, Anthony. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, A 1984. D Glader, Marcus. Innovation Markets and Competition Analysis: EU Competi- tion Law and US Antitrust Law. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006. A N Garner, Bryn A. (Editor in Chief). Black Law Dictionary. Eighth Edition. E USA: West Publishing Co. 1999. R Gokalp, Ziya, Turkish National and Western Civilization, (New York: Co- lumbia University Press, 1966. P Budi Winarno, Pertarungan Negara Vs Pasar. Yogyakarta: MedPress, 2009. Gilpin, Robert. Global Political Economi: Understanding The International Economic Order. New Jersy: Princeton University Press, 2001. Herzt, Noreena, The Silent Takeover Global Capitalism and The Death of Democracy. New York: Free Press, 2001. Hoetoro, Arief, Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodo- logi. Cet. I. Surabaya: Kerjasama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007. Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. The Philosopy of Islamic Law Transaction. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn Bhd, 1999. Heertz, Norena, Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neolibe- ralisme. dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.). Neoliberalisme, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Cerdas, 2003. Habib, Muhammad Ibn. Kitab al-Munammaq. Hyderabad, 1964. Hasan, Zubair. Distributional Equity in Islam, dalam Munawar Iqbal (ed.), Distributive Justice and Need Fulfiment in an Islamic Economy. Leicester UK: The Islamic Foundation, 1986.
Hutabarat, Ramly. Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi In- donesia dan Peranannya Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005. Hazairin, Demokrasi Pancasila. Cet. 5. Jakarta: Bina Aksara, 1985. Hatta, Muhammad, Sekitar Proklamasi, Jakarta: Tintamas, 1971. _____, Muhammad, Kumpulan Pidato II. Jakarta: Inti Idayu Press, 1983. _____, Mohammad. Bung Hatta's Answers: Interviewd Dr. Mohammad Hatta with Dr. Z. Yasni. Singapura, Gunung Agung, Ltd, 1981. ______, Mohammad, Demokrasi Kita, dalam Sri-Edi Swarsono dan Fauzie Ridjal (ed.), Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, (Ja- karta: UI Press, 1992), dalam A. Effendy Choirie, Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003. Hosen, Nadirsyah. Shari'a & Constitusional Reform in Indonesia. Singapura: Institute of Southeasth Asian Studi, 2007. A Husein, Thaha. Malapetaka Terbesar dalam Sejarah Islam. Jakarta: Pustaka D Jaya, 1985. A Hansen, Khud, et al., Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition. Second Edition. Jakarta: GTZ-Kata- lis, 2002. N E Hans Kelsen. General Theory of Law and State. diterjemahkan oleh Anders R Wedberg. USA: Harvard University Press, 1949. Hatta, Mohammad, Ekonomi Indonesia di Masa Datang, pidato Konferen- si Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946, dimuat kembali dalam Hadi Soesastro dan Aida Budioman (eds), Pemikiran dan Permasalah- an Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Jilid 1. Jakar- ta, ISEI dan Kanisius. P Handler, Milton et all. Trade Regulation, Cases and Material. New York: The Foundation Press, 1997. Hitti, Philip K, History of Arab, diterjemahkan dari History of Arab: From the Earliest Times to Present. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010. Hindi, Abd al-Azîz, Adwâ 'alâ Taqnîn al-Syariah al-Islamiyah: al-Jarîmah wa al-'Iqâb fî al-Syariah al-Islamiyah. Kairo: Dâr al-Hidayah, Dâr al- Sahwah, t. th. Hatamlah, Muhammed Abdah. The Andalusian Economic Era, Encyclopa- edia of Islamic Economic. Vol. II. Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). London: FIF, 1430 H/2009 M. Hasan, Syekh Abdul Halim. et al., Tafsir Al-Quran Karim. Jilid 6. Medan: Firma Islamiyah, 1957. Hitoshi, T, The Development of Foreign Retailing in Taiwan: The Impacts of 341
342 Carrefour, in The internationalisation of retailing in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003. Hart, H.L.A., The Concept of Law. Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991. Hovenkamp, Herbert, The Reckoning of Post-Chicago Antitrust, dalam An- tonio Cucinotta, Roberto Pardolesi, Roger Van den Bergh (ed.), Post- Chicago Developments in Antitrust Law. UK & USA: Edward Elgar Pub- lishing Limited, 2002. Harakat, Ibrahim, The Economics System under The Ummayya Dynasty, da- lam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II. London: FIF, 1430 H/2009 M. Hamidi, M. Luthfi, The Crisis, (Jakarta: Republika, 2012. Hamilton, Clive, The Mystic Economist. Australia: Hamilton, 1994. Hisan , Husain Hâmid, Nazhariyât al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmi. Beirût: A Dâr al-Nahdah al-''Arabî yah, 1971. D Ibn Ismâ'îl, Al-Imâm Al-Hâfizh Abî 'Abd Allâh Muhammad, Shahîh A Bukharî. Riyâdl: Baitul Afkâr Al-Duwaliah, 1998 Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Alî ibn Sa'îd, Tahqîq Ahmad Muhammad N Shâkir, Al-Muhallâ, Juz IX. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. E Ibn Rusyd, Muhammad ibn Muhammad, Muqaddimah ibn Rusyd li Bayân maiqtadathu al-Mudawwanah min Ahkâm, Juz III, (Beirût: Dâr Fikr, t.th.). R P Ibrahim, Duski. Metode Penetapan Hukum Islam. Yogyakarta: Ar-Ruz Me- dia, 2008. Ibn Faris, Ahmad, Majmal al-Lughah, Juz VII. T.Tp: Muassasah al-Risâlah, 1404 H. Ibn Taimiyah. Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra' wa Ra'iyah. Kairo: Al- Shab, 1971. __________, al-Hisbah fi al-Islam (Riyad: Al-Mu'ssasah al-Su'udiyyah, t.th. Islahi, Abdul Azhim. Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, Terjemahan. Suraba- ya: PT Bina Ilmu, 1997. _____, Abdul 'Azhim. Economic Thought of Ibn Qayyim. Jeddah: Internatio- nal Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz Uni- versity, 2009. _____, Abdul Azim, Economic Thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350 A.D). Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1984. _____, Abdul Azim, Contribution of Muslim Scholars to History of Economics Thought and Analysis, (Jeddah: Scientific Publising Centre, KAAU, 2005.
_____, Abdul Azhim, Economic Concept of Ibn Taymiyah, (Leicester UK, The Islamic Foundation: 1998. Ibrahim, Johnny. Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implika- si Penerapannya di Indonesia. Cet. Pertama. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. ______, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ketiga. Malang: Bayu Media Publishing, 2007. Ihsan, Soffa. Fikih Perlindungan Konsumen. Tangerang: Pustaka Cendikia- muda: 2011. Iman, Robert H. Neoloberalisme, Era Baru dan Peradaban Pasar, dalam I. Wibowo dan Francis Wahoni (ed.). Neoliberalisme. Yogyakarta: Cen- delaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003. Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007. A Idris, Irfan. Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusu- D nan UUD Indonesia Modern. Yogyakarta: AntonyLib, 2009. A Imani, Allamah Kamal Faqih. Tafsir Nurul Quran. Jilid 4, (Terj). Jakarta: Al-Huda, 2004. N Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, Maqâshid syarî'ah, Cet. II. Jakarta: Am- E zah, 2010. R Jakfar, Muhammad, Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis. Ma- lang: UIN Malang Press, 2008. P Juwana, Hikmahanto. Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara berkembang dan Negara Maju, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional. Jakarta: UI Press, 2001. Jazuli, H.A. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, Terjemahan Ma- jallah Al-Ahkam Al-Adliyah. Bandung: Kiblat Press, 2002. Johns, C.H.W., John Dow, W.H.Bennett, and J.Abelson. On the Babyloni- an, Christian, Hebrew, and Jewish views respectively on "Usury." Encyc- lopedia of Religion and Ethics. Vol. 12. New York: Charles Scribner's Sons, n.d. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. Cet. 2. Jakarta: Khalifa, 2008. Khallâf, 'Abd Wahab, Al-Siyâsat al-Syari'ât au Nizhâm al-Daulat al Islami- yat fi al-Syuun al-Dustûriyât wa al-Kharijîyât wa al-Mâliyât. Mesir: Dâr al-Awshar, t.th. Keshavarzian, Arang, Bazaar and State in Iran: The Politics of The Teheran Market Place. UK: Cambridge University Press, 2007. 343
344 Klimovich, L.I. Islam (Moscow, 1965) dalam Robert Simon, Meccan Trade and Islam (Problem of Origin and structure), diterjemahkan oleh Feo- dora Sos, A Mekkai Kereskedelem Kialakulasa es Jellenge. Hungaria: Akademiai Kiado, Budapest, 1989. ______, Abdul Wahhab. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Yogyakarta: Balai Ilmu, 1980. Kamali, Muhammad Hashim, Prinsiples of Islamic Jurisprudence. Second Revised Edition. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, 1998. ______. Mohammad Hasyim. Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktual- kan Islam. Bandung: Mizan, 2013. Kutowijoyo. Islam sebagai Ilmu. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006. Keraf, A. Sony. Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith). Yogyakarta: Kanisius, 1995. Ka'bah, Rifyal, The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law. Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006. A D A Kusuma, RM. A. B. Lahirnya Undang-undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009. N Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi. 3. Ja- E karta: Rajawali Press, 2007. R ______Adiwarman Azwar. Ekonomi Islam: Suatu Tinjauan Makro, Jakarta: IIT:, 2002. P Komaruddin, Ade. Politik Hukum Integratif UMKM: Kebijakan Negara Mem- buat UMKM Maju dan Berdaya Saing. Jakarta: RMbooks, 2014. Kallek, Cengiz, Madinah Market, Encyclopaedia Islamic Economics, Prin- ciples, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Neja- tullah Siddiqi, London: FIF, 2009. Karim, Khalil Abdul, Daulah Yatrib: Basair fi Am al-Wujud, diterjemahkan Negara Madinah (Politik Penaklukkan Masyarakat Suku Arab. Yogya- karta, LKiS, 2005. Kuran, Timur, Islamic Influence on The Ottoman Guilds, dalam Kemal Cicek (ed.), The Great Ottoman-Ottoman Turkish Civilization, Vol. 2, Economy and Society, (Ankara, Yeni Turkiye Yayinlari, 2000. Khemani, R.S. dan D. M. Shapiro. Glossory of Industrial Organization Eco- nomics and Competition Law. Paris: OECD, 1996. Khan, Ajaz Ahmad dan Laura Thaut, An Islamic Perspective on Fair Trade. United Kingdom: Islamic Relief, 2008. Kelsen, Hans. General Theory of Norm. Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991.
Khunji, Fadl-Allah. Suluk al-Muluk. Edited by Muhammad Nizamuddin and Muhammad. Ghouse, Hyderabad, 1966. Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu (Epistimologi, Metodologi dan Etika), (Yog- yakarta: Tiara Wacana, 2006. Kallek, Cengis, Asri Saddet'te Yonetim-Piyasailiskisi (Polity-Market Relati- onsinEarly Islam), dalam Cengiz Kallek, Madinah Market, dalam Mu- hammad Nejatullah Siddiqi (ed.), Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology. Vol. 1. London: FIF, 2009. Kumpulan Pidato Ilmiah Hatta yang berjudul Membangun Ekonomi Indo- nesia. Jakarta: Inti Ida Ayu Press, 1985. Karcik, Fikret, Applying the Syariah in The Modern Societies: Main Develop- ment and Isuues, dalam Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional. Yogyakar- ta: Tiara Wacana, 2008. A Ka'bah, Rifyal. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999. K. Renner. The Institutions of Private Law. O. Kahn-Freund Ed, A Schwarz- D A child tr, London, 1978. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Saran Pertimbangan Terhadap Ran- cangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pa- sar Modern dan Usaha Toko Modern N E R Krasner, Stephen D., Globalization and Sovereignty, dalam Smith, David A et al. (eds), States and Sovereignty in The Global Economy. London: Routledge, 1999. P Latif, Yudi. Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pan- casila). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. Levtzion N, Towards a Comparative Study of Islamization, dalam Levtzion, N (ed.), Conversion to Islam. London: Holmes & Meirer Publisihing, 1979. Lapidus, Ira M. A History of Islamic Society, tej. Ghufran A. Mas'adi. Jakar- ta: RajaGrafindo Persada, 2000. Laporan Penelitian: Asas-asas Hukum Internasional yang Mendukung Tata Ekonomi Internasional Baru, Buku I. Kerja sama Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengem- bangan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri dan Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung (1986), dalam Rusli Pandika, Sanksi Dagang Uni- lateral di Bawah Sistem Hukum WTO. Bandung: Alumni, 2010. Lubis, Andi Fahmi Dkk. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Kon- teks. Jakarta: KPPU & GTZ, 2009. 345
346 Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Lukito, Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia). Jakarta: Pustaka Alva- bet, 2008. ______, Ratno, Tradisi Hukum Indonesia, Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008. L.I. Klimovich, Islam (Moscow, 1965) dalam Robert Simon. Meccan Trade and Islam (Problem of Origin and structure), ditejemahkan oleh Feo- dora Sos, A Mekkai Kereskedelem Kialakulasa es Jellenge, (Hungaria: Akademiai Kiado, Budapest, 1989. Mas'oed, Muhtar. Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan. Yogya- karta: Pustaka Pelajar, 2001. Muhammad, Abdul Husin, Economics System In Islam: Compare with Ca- pitalism and Socialism, Second Edition. Teheran: World Organization for Islamic Service, 1975. A D Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Cet I. Yogyakarta: A BPFE, 2004. Munir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir. Yogyakarta: Pustaka Pro- N gresif, 1984. E Muthahhari, Ayatullah Murtadha. Pengantar Epistimologi Islam. Jakarta: R Shadra Press, 2001. Mas'ud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, P Terj Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995. Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Kencana, 2007. Mas'udi, Masdar Farid. Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Is- lam. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010. Madjid, Nurcholish. Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan. Bandung: Mi- zan, 1987. Mubyarto, Cooperative and Pancasila Economy, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.). The Politics of Economic Development in Indonesia. London: Rotledge, 1997. Muhammad, Abdul Husin. Economics System In Islam: Compare with Ca- pitalism and Socialism. Second Edition. Teheran: World Organization for Islamic Service, 1975. Mahdî, Mahmûd Ahmad, Nizhâm al-Waqf fî al-Tathbîq al-Mu'âshir. Ku- awit: al-Bank al-Islamî littanmîyah al-Ma'had al-Islâmî lil Buhûs wa al-Tadrîb, 1423 H. Muhammad ibn 'Alî ibn Muhammad al-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl. Surabaya: Idârah al-Thaba'ah al-Munirah, t.th.
Mâlik ibn Anas, al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al- A'zhamî, Juz II. Mu'assasah Zayîd ibn Sultan Al-Nahyân, 2004. Muhammad Sulaimân 'Abd Allâh li Asyqâr, al-Wâdhih fi Ushûl al-Fiqh, Cet. II. Mesir: Dâr al-Salam, 1425 H/2004 M. Nazih Hammad, Mu'jam Al-Mushthalahat al-Iqtishâdiyah fi Lughât Al- Fuqahâ'. IIT, Al-Ma'had Al-'Alamî li al-Fikr Al-Islâmî. Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. Musa, Muhammad Yusuf. Al-Akhlak fi Al-Islam. Kairo: Muassasah al-Mat- hbu'at al-Haditsah, 1960. Muslimin, J.M. Fiqh dan Ushul Fiqh, dalam Mulyadhi Kartangara (ed.). Pengantar Studi Islam. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2012. Meri, Josef W. (ed.). Mediavel Islamic Civilization An Ensyclopedia. Vol. 1. New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2006. A Maududi, Sayyid Abul A'la, First Principle of Islamic Economics, diterje- mahkan oleh Ahmad Imam Shafaq Hashemi. UK: Islamic Foundati- on, 2011 M/1432 H. D A Muhammad Malkawi, Economics Justice: Islam Versus Capitalism. Margioloth. Muhammad and The Rise of Islam. London: 1971. Muhammad, Abdul Husin, Economics System In Islam: Compare with Ca- pitalism and Socialism, Second Edition. Teheran: World Organization for Islamic Service, 1975. N E R P Maarif, Ahmad Syafi'i, Islam dalam Bingkai keindonesiaan dan Kemanu- siaan (Sebuah Refleksi Sejarah), (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009. Marsono. Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-peru- bahannya 1992-2002. Jakarta: CV Eko Jaya, 2005. Naqvi, Syed Nawab Haider. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Cet. II. Yogy- akarta: Pustaka Pelajar, 2009. Nuruddin, Amiur. Keadilan dalam Al-Quran. Jakarta: Hijri Pustaka Uta- ma, 2008. ______, Amiur. Ekonomi Syariah (Menepis Badai Krisis dalam Semangat Ke- rakyatan). Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009. Nugroho, Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teo- ri dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Naisbitt, John dan Patricia Aburdence. Megatrends 2000. New York: Avon Book, 1990. Naz, MS, Islami Riyasat main Muhtasib ka Kirdar (The Role of Muhtasib in an Islamic State). Islamabad: International Islamic University of 347
348 Islamabad, Islamic Research Institut, 1999. Nastiti, Titi Surti. Pasar di Jawa (Masa Mataram Kuna Abad VII-XI). Jakar- ta: Pustaka Jaya, 2003. Noonan, Jr, John T. The Scholastic Analysis of Usury. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957. NJ. Coulson. Commercial Law In The Gulf State. UK: Graham & Trotman, 1984. Nyazee, Imran Ahsan Khan. Islamic of Business Organization Partnership. Kuala Lumpur: The Other Press, 1997. Ohmae, Kenichi, The Borderless World: Power and Strategy in The Interlin- ked World Economy, (New York: Harper Business, 1990), sebagaima- na dikutip Robert H. Imam, Neoliberalisme, Era Baru dan Peradaban Pasar, dalam I. Wibowo dan Francis Wahoni (ed.), Neoliberalisme. Yogyakarta: Cendelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003. A Oppenheir, Joe A. Small Steps Forward for Political Economy. World Poli- D tics 33, No. 1, 1980. A Oran, Ahmad Farras dan Ghaida Khaznehkatb, The Economic System Un- der The Abbasid Dynasty, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ah- mad (ed.), Encyclopaedia of Islamic Economic. Vol. II. London: FIF, 1430 H/2009 M. N E R Priyono, B. Herry, Dalam Pusaran Neoliberalisme, dalam I. Wibowo dan Francis Wahoni (ed.). Neoliberalisme. Yogyakarta: Cendelaras Pusta- ka Rakyat Cerdas, 2003. P Pandika, Rusli. Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO. Bandung: Alumni, 2010. Polinsky, A Mitchell. An Introduction to Law and Economics. Cet. 2. Boston- Toronto, Little, Brown and Company, 1989. Pechman, Joseph A. Federal Tax Policy (1997) dalam, Irfan Ul Haq, Eco- nomics Doctrine of Islam (study in the doctrine of Islam and Their Impli- cation for Poverty, Employment and Economic Growth. USA: Internatio- nal Institut of Islamic Thought Herndon, 1996. Postner, Richard A. Economic Analysis of Law. Fifth Edition. Boston: Little Brown & Company, 1998. Paton, G.W., A Textbook of Jurisprudence. English Languange Book Soci- ety. London: Oxford University Press, 1972. Peters, Rudolph, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practi- ces from Sixteenth to Twenty-first Century. UK: Cambridge University Press, 2005. Prasentyantoko, A., Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neo-Liberal,
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Is- lam, (Jakarta: Rajawali Press, 2008. Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, (Ja- karta: Partnership For Business Competition, 2003 Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, No- vember 2011. BPS Indonesia. Qaradhawi, Yusuf. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Ter- jemahan), Jakarta: Robbani Press, 1997. _____________, Yusuf, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan, diterjemahkan A. Maimun Syamsudin A. Wahid Hasan. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002. Qutb, Sayyid, Al-'Adâlah al-Ijtimâiyyah fi al-Islâm. Mesir: Dâr al-Syurûq, 1979 M/1399 H. A Qal'ah, Muhammad Rawwas, Mabâhis fi al-Iqtishâd al-Islamî. Kuwait: D Dârun Nafas, 2000. A Rachman, Budhy Munawar, Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2010. N E Ross, Stephen F., Prinsiples of Antitrust Law. New York: The Foundation R Press Inc. Wetbury, 1993. Rahman, Fazlur. Islam and Modernity Transformation of an Intellectual P Tradition. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. Rayner, Susan.E., The Theory of Contract in Islamic Law. Cet. 1. London, Graham & Trotman, 1991. Ra'na, Irfan Mahmud. Economic Sistem Under Umar the Great. Pakistan: M.Asraf, 1977. Rodinson, Maxime. Islam dan Capitalism, translated by Brian Pearce. Lon- don, Penguin Books Ltd, 1974. Rawls, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge, Massachu- setts: The Belknap Press of Hardvard University Press, 1999. Rahman, Fazl. Islam and The Problem of Economic Justice, dalam Arief Ho- etoro, Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Cet. I. Surabaya: Kerjasama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007. Rahman, Mr. Justice S. A., The Mejelle, (Being An English translation of Majallah Al-Ahkam Al-Adliya and Complete Code on Islamic Civil Law. Lahore: Law Publishing Company, 1980. Rokan, Mustafa Kamal. Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012. 349
350 ____________, Mustafa Kamal. Bisnis ala Nabi. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013. Rosalina, Belinda, Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hukum Hak Cipta: Perspektif Similaritas Substansial Pada Sengketa Hak Cipta Karya Arsitektur, Ringkasan Disertasi. Jakarta: FHUI, 2010. Riziyana, HMBC Rikrik dan Vovo Iswanto, Catatan Kecil Tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan, dalam Hakim Garuda dkk, Litigasi Persaingan Usaha. Tanggerang: Centre for Finance, Investment and Securities Law bekerjasama dengan Telaga Ilmu Indonesia. 2010. Rahman MA, Subhan MA. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007. Royland, R.G., Arabia and The Arabs mengutip al-Ya'qubi dan Ibn Habib dikutip dari Abdul Aziz, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Is- lam. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP) 2011. A D Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Perta- nahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Badan Lit- bang & Diklat Kemenag RI, 2010. A N R. Mantran. Hisbah Ottoman Empire, in Encyclopedia in Islam. Vol. 3. E Leiden-Newyork, E.J. Brill, 1971. R Robertson, James. Future Wealth: A New Economic for 21st Century. Lon- don: Cassel Publication, 1990. P Reid A. Islamization of South Asia, in Muhamamd Abu Bakar (ed.): Kuala Lumpur: Historia, Malaysian Historical Society, 1985. Robert H. Bork. The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself. New York: Basic Books Inc, 1978. Supomo-Djokosutono. Sejarah Hukum Politik Adat. Jakarta: Djambatan, 1955. Swasono, Sri Edi. Pengantar buku Elli Ruslina. Dasar Perekonomian In- donesia dalam Penyeimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945. Jakarta: Total Media dan P3IH FH Univ. Muhammadiyah Ja- karta, 2013. ________, Sri-Edi, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, (Jakarta: UNJ Press, 2006 ________, Sri Edi. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire). Jakarta: Perkum- pulan PraKarsa, 2010. ________, Sri Edi. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Pra- karsa, 2010.
________, Sri-Edi, Bung Karno Seorang Tokoh Besar Strukturalis, dalam Bung Karno dan Ekonomi Berdikari (Kenangan 100 tahun Bung Karno), Ja- karta: PT Grasindo, 2001. Scherer, F.M., Competition Policies for an Integrated World Economy. Was- hington DC, The Brooking Institution, 1994. Shihab, M. Quraish, Tafsir al Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002. ______, M. Quraisy Shihab dkk. Ensiklopedia Al-Quran (Kajian Kosakata). Jakarta: Lentera Hati, 2007. Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Sa'îd, Bustami Muhammad, Mafhûm Tajdîd al-Dîn, Kuwait: Dâr al-Da'wah, 1405 H/1984 M. Shahatah, Husein, Al-Iltizâm bi al-Thawabî al-Syar'iyah fil Muâmalat al- Mâliyah. Mesir, 2002 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI Press, A 2010. D _________, Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: A Raja Grafindo Perkasa, 2007. Schact, Josept. Muhammad Jurisprudence. Oxford: At The Clarendon N Press, 1953. E Saleh, Ahmad Syukri, Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer dalam Pan- dangan Fazlur Rahman. Jakarta: Gaung Press berkerjasama Sultan Thaha Press, 2007. R P Smith, Adam. An Inquiry into The Nature and Couses of The Wealth of Nati- on. Edwin Canna (ed.). USA: University of Chicago Press, 1976 Usman, Rahmadi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Vogel, Frank dan Samuel L. Hayes. Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return. Hague: Kluwer Law International, 1998. Ibn Taymiyah. Al-Hisbah fi al-Islam. Mesir: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, t.th. Watt, W. Montgomery, Islamic Political Thought, Terj. Hamid Fahmi Zar- kasyi, Pergolakan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: PT Beunebi Cipta, 1987. Samuel, Paul A. dan William D. Nordhaus. Microeconomics. Fourteenth Edition. New York: McGraw-Hill Inc, 1992. Sakti, Ali. Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern. Ja- karta: Aqsa-Publishing, 2007. Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat da- lam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Sen, Amartya. On Etics and Economics sebagaimana dikutip oleh Sri Edi 351
352 Swasono dalam Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas, Yogyakarta: Pustep UGM, 2005. Syahatah, Al-Husain dan Siddiq Muh. Amin Adh-Dhahir, al-Gharar fil 'Uqud wa Atsaruhu fi at-Thatbiqat al-Mu'ashirah, diterjemahkan oleh Saptono Budi Satryo dan Fauziah, Transaksi dan Etika Bisnis Islam. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005. S.A. Siddiqi, Public Finance in Islam. New Delhi: Adam Publisher & Distri- butors, t.th. Saleh, Nabil A. The Reconstruction of Legal Thought in Islam. Lahore: Idara Tarjuman Al-Quran, 1986. Subhan MA Rahman MA. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007. Schacht, Josept. An Introdution to Islamic Law. Oxford: Clarendom Press, 1964. A Samuel, Paul A. dan William D. Nordhaus. Economics. Edisi ke-17. New D York: McGraw Hill, 2002. A Swan, Edward J. Futures and Derivatives: From ancient Mesopotamia to the fall of Rome. Edward J. Swan (ed.) (1993), The Development of the Law of Financial Services, London: Cavendish Publishing Ltd. N E Syamsuddin, M. (ed.), Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Landasan Awal Kefil- safatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern. Yogya- karta: PSH FH UII & FH UII Press, 2013. R P Sunny, Ismail. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta: Aksara Baru, 1984. dalam Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat" Salhi, Salah, Criteria of Public Sector Investment In the Islamic Economic System, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Bra- himi & Khurshid Ahmad (ed.). London: FIF, 1430 H/2009 M. Simon, Robert. Meccan Trade and Islam (Problem of Origin and structure), diterjemahkan oleh Feodora Sos, A Mekkai Kereskedelem Kialakulasa es Jellenge. Hungaria: Akademiai Kiado, Budapest, 1989. Sam Souryal, ed. Ugljesa Zvekic, Religious Training as a Method of Social Control: The Effective role of Syaria Law in Development of noncriminal society in the Kingdom of Suadi Arabia dalam Topo Santoso, Mem- bumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Salikin, Adang Djumhur. Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam. Yogya- karta: Gamamedia, 2004. Sakr, Muhammad Ahmad, The Role Of The State In The Islamic Economic System, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), Ency-
clopaedia of Islamic Economic. Vol. II. London: FIF, 1430 H/2009 M. Tarigan, Azhari Akmal, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Me- lalui Kata-kata Kunci dalam Al-Quran), (Bandung: Citapustaka Media Perintis bekerjasama Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Su- matera Utara, 2012. The Rise of Supermarkets and Their Development Implications, IFPRI Dis- cussion Paper (Washington (USA): Published by International Food Policy Research Institute dan Michigane Stated University, 2008) Tim Penyunting Safroeddin Sabar dkk., diterbitkan Sekretariat Negara Republika Indonesia, Jakarta. Tosonboon, Jirapar, The Impact of World Class Distributors on the Retail In- dustry in Thailand, in The Internationalisation of Retailing in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003. Thneibat, Mohammad, Hisbah in Islamic Economic System, dalam Abdel- hamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), Encyclopaedia of Islamic Eco- nomic. Vol. II. London: FIF, 1430 H/2009 M. A D A Uka Tjandrasamita, The Introduction of Islam and The Growth of Moslem Coastal Cities in the Indonesian Archipelago, in Haryati Soebandio (ed.): Dynamics of Indonesia History. New York: North-Holland Pul- nishing Co, 1978. N E R Vorley, Bill, Andrew Fearne Derek Ray (ed.). Regoverning Markets. Eng- P land: Gower Publishing Limited, 2007. Wibisono, Sonny, Subjek dan Objek Studi Arkeologi Ekonomi, dalam Titi Surti Nastiti, Pasar di Jawa (Masa Mataram Kuna Abad VII-XI). Jakar- ta: Pustaka Jaya, 2003. Watt, W. Montgomery, Islam and The Integration of Society. London: Rout- ledge & Keagen Paul, 1961. ____, W. Montgomery. The Influence of Islam on Medieval Europe. Edinburg: Edinburgh University Press, 1972. Wahyu, Bambang, Globalisasi dan Tantangan Bagi Sistem Keuangan Islam: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam, Makalah Weber, Max. The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. (1904-1905). Wang, Shuguang, Internationalization of retailing in China, in The Internati- onalisation of retailing in Asia (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003. Wignjosoebroto, Sotandyo, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Ma- salahnya. Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002. 353
354 Yamin, Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Cet. Ke- enam. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Yusuff, Nik Mohamed Afandi bin Nik. Islam and Business. Selangor: Pelan- duk Publication, 2002. Yafie, Ali, dkk. Fiqh Perdagangan Bebas. Jakarta: Penerbit Teraju, 2003. Yusuf, Abu, Kitab al-Kharaj. Beirut: Darul Ma'rifah, 1979. Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. Pengantar Ekonomi Islam. Cet. 2. Bogor: Al-Azhar Press, 2011 M/1432 H. __________, Wahbah. Kebebasan dalam Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Mi- nan dan Salafuddin Ilyas. Jakarta: Pustaka al_Kautsar, 2005. Ziadeh, Farhat J. Integrity ("adalah) in Clasical Islamic Law, dalam Nic- holas Heer (ed.). Islamic Law and Juridprudence. Seatle and London, University of WashingtonPress, 1987. A B. jurnaL, PaPer, LaPoran D Amin, Ma'ruf, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalat, Jurnal Ulumul Quran, 02/XXI/2012. Abdulrahman, Salmanulfarisi, Alternative Economies And Allocation Of In- vestment In Global Markets: The Islamic Economic Perspectives, Kuwa- it Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 2, 2007, No. 4; Dec. 2012. A N E R P Awwad, Korkis. Al-Hisbah Fi Khazanat al-Kutub al-'Arabiyyah (Work on Hisbah Arabian Libraries). Majallat Al-Majma', Al-Ilmi Al-'Arabi (Da- mascus), Vol. 18. Ashraf, Ahmad, Bazaar-Mosque Alliance: The Social Basis of Revoltsand Revolution. International Journal of Politics, Culture and Society. 1 Summer, 1988. Attasamita, Romli, Perkembangan Program Legislasi Nasional dalam Rang ka Reformasi Hukum, bahan ceramah/pembekalan pada Diklat SPAMEN angkatan IV kelas G dan H tanggal 8 Agustus di Lembaga Adminis- trasi Negara dalam Yusuf Shofie, Aspek Hukum Perlindungan Konsu- men Dalam Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Antara Norma dan Fakta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jurnal Hukum Bis- nis, No. 1, 2011. Aziz S.R., Abdul. 2014. Hubungan Negara dengan Korporasi dalam Per- saingan Usaha Pasar Modern: Perspektif Ekonomi Politik atas Praktik Monopoli Carrefour Indonesia (2007-2010). Jakarta: Departemen Ilmu Politik,Program Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP UI (disertasi tidak
dipublikasikan). A. Foer, Albert, Small Business Economics, Vol. 16, No. 1, Special Issue: The Invisible Part of the Iceberg: Research Issues in Industrial Or- ganization and Small Business (Feb., 2001) Springer, diakses pada tanggal 29 November 2013, pukul 18: 35. Arizona, Yance, Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otorita- rianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Univer- sitas Indonesia). Brennan, D. P., and Lundsten, L, Impacts of Large Discount Stores on Small Towns: Reasons for Shopping and Retailer Strategies. (International Jo- urnal of Retail & Distribution Management, 28 (4/5), 2000. A Bonine, Michael E. Islam and Commerce: Waqf and the Bazaar of Yazd, Iran (Islam und Handel: Waqf und der Bazar von Yazd, Iran), Erdkunde, Bd. 41, H. 3 (Sep., 1987). D A Bianchi, Constanza and Mena, J, Defending the Local Market Against Fore- ign Competitors: The example of Chilean retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 32 (10), 2004. N E R Bulut, Mehmet, Reconsideration of The Economic Concepts of The Ottomans and Western Europeans During The Mercantilist Ages, Paper for Middle East History and Theory Conference. Chicago, 9-10 May 2002. Bashar, Muhammad Law al-Ahmad, Price Control in an Islamic Economy, P JKAU, Islamic Econ, Vol. 9, 1997. Casparis, John, Metropolitan Retail Structure and Its Relation to Populati- on, Land Economics, Vol. 43, No. 2 ), University of Wisconsin Press. May, 1967Accessed: 28/11/2013 10: 51. Chapra, M. Umar, 1992 dalam Gillian Rice, Islamic Ethic and Implication on Business. Springer: Journal of Business Ethics. Vol. 18, No. 4. Feb. 1999. Choudhury, Mausudul Alam, Structure of Islamic Economics, A Compara- tive Perspective on Market, Ethics and Economics. Paper in Research Project funded by Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. ________, Masudul Alam, Regulation in theIslamic Political Economy: Com- parative Perspectives, J.KAU: Islamic Econ., Vol. 12. pp. 21-51.1420 A.H/2000 A.D Chaudhary, M. S. (1999) Fundamentals of Islamic Economic System, Burhan 355
356 Education and Welfare Trust, dalam Salmanulfarisi Abdulrahaman, Alternative Economies And Allocation Of Investment In Global Markets: The Islamic Economic Perspectives, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 2. No.4. Dec. 2012. Carrie Yu, 2012, Outlook for The Ritail and Consumer Products Sector in Asia, Deitiana, Tita, Strategi Supply Chain Management Abad 21: Sebuah Perspek- tif Bagi Perusahaan Retail. Jurnal Manajemen Operasional. Volume. 1. No. 1. Edisi Maret 2009. Dholakia, Nikhilesh, Ruby Roy Dholakia, dan Atish Chattopadhyay, In- dia's Emerging Retail Systems: Coexistence of Tradition and Modernity, Journal of Macromarketing, 2012. Daulay, Nasrun Jami', Riba Dalam Al-Quran, (Medan: Jurnal Islamic Bu- siness Law Review), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sumate- ra Utara. Vol. 1. Edisi Januari-Maret, 2014. A D A Daryanani, Neelam, Deeper Understanding on The Prohibition Riba. Diser- tasi Master of Business Administration Notingham University Bu- siness School, 2008. N E Da Rocha and Dib, The Entry of Wal-Mart in Brazil and the Competitive Responses of Multinational and Domestic Firms. International Journal of Retail and Distribution Management, 30 (1), 2002. R P El-Amin, Danial, Dampak Pasar Modern Terhadap Pedagang di Pasar Tradi- sional di Kecamatan Cileduk Kab. Cirebon. Jakarta: Tesis FE UI, 2011. El-Sheikh, Salah. The Moral Economy of Classical Islam: A FiqhiConomic Model, The Author. Journal Compilation, Hartford Seminary. Black- well Publishing Ltd, 2008. Egypt Retail Report Q4 2010 dalam Omar Ramzy, et al, The Egyptian Re- tailing Industry, makalah Farhangmehr et al. (2001) Hypermarkets versus Traditional Retail Stores - Consumers' and Retailers' Perspectives in Braga: A Case Study. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 2001. Ghazali, Abdul Moqshith, Bumi Manusia Dalam Al-Quran, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012. Jakarta: LSAF & ICMI, 2012. Hasan, Zubair, Markets and the Role of government in an Economy from Islamic Perspective, (MPRA Paper No. 12233, posted 17. December 2008), Online at Hasanuzzaman, Definition of Islamic Economics dalam Jurnal of Research in Islamic Economics, Vol. 1. No. 2. 1984.
J. Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK, Jurnal, Vo. XX/No. 3/April-Juni/2012. Hayati, Tri Dkk, Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral MKRI dan CLGS FHUI, 2005), dalam J. Ronald Mawuntu, Konsep Penguasa- an Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK, Jurnal. Vol. XX/No. 3/April-Juni/2012. Indef, Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket terhadap Ritel/ Pasar Tradisional: Ringkasan Eksekutif. Kerjasama dengan Puslit- bang Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, 2007. Islahi, Abdul Azim, Ibn Taimiyah' s Concept of Market Mechanism, (J . Res. Islamic Econ., Vol. 2. No. 2. 1405/1985. _____, Abdul Azim, Work on Market Supervision and Syar'iyyah Governance (Al-Hisbah wa Al-Siyasah Al-Syar'iyah) by The Sixteenth Scholars On- line at Paper No. 18445, posted 8. November 2009 06:29 UTC. A D A Ibn Khaldun dalam Monzer Kahf, The Economic Role of State in Islam, Lec- ture presented at Seminar on Islamic Economics, Dakka, Bangladeh, 1992. N E Ibn Qudamah sebagamana dikutip oleh Bashar M.L.A, Price Control in Islamic Economy, dalam Ali Salman, The Libertarian Character Of The Islamic Economy, Journal Economic Affairs. Volume 33. Number 1. Imamuddin, S.M., Arab Marineers and Islam in China, (Journal of Pakistan R P Historical Society, Vol. 32, PT 3, 1984. JE, Peterson, M. and McGee, Survivors of "W-day": An Assessment of Wal- Mart's Invasion of Small Town Retailing Communities, (International Journal of Retail & Distribution Management, 28, 2000. Jongadsayakul, Woradee. Retail Market and Return Policy in Thailand, The IISES International Interdisciplinary Conference - April 2012 Paler- mo, Italy. Kaliappan, Shivee Ranjanee, Rokiah Alavi, et al, Liberalization of Retail Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Retailers in Klang Valley, (Int. Journal of Economics and Mana- gement 9 (2), 2008. Kallek, Cengis, Socio-Politico-Economyc Sovereignty and Market of Madina, Journal of Islamic Economics. Kuala Lumpur, IIUM, Vo. 4, Number 1 & 2, July, 1995. ______,Cengis, Economic View of Abu Ubaid, dalam Journal of Economics and Management, Vo. 6. Kuala Lumpur: Research Centre Internatio- 357
358 nal Islamic University Malaysia, 1998. Kahf, Monzer, Market and Prices, Chapter 6 in Prinsiples of Islamic Econo- mics, (Kuala Lumpur, International University Malaysia, 1996. Khan, Ajaz Ahmad dan Laura Thaut. An Islamic Perspective on Fair Trade. Islamic Relief, 2008. Kalhan, Anuradha, Martin Franz, Regulation of Retail: Comparative Expe- rience. Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32. Kupita, Wede dan Rahadi Wasi Bintoro, Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga), Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12. No. 1, Edisi Januari 2012. Kababji M. D. (2007) Alternative Economic System Retrieved, dalam Sal- manulfarisi Abdulrahaman, Alternative Economies And Allocation Of Investment In Global Markets: The Islamic Economic Perspectives, Kuwa- it Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 2. No.4 Dec. 2012. A D A Krisanto, Yakub Adi. Persaingan Pasar Ritel di Indonesia: Pasar Modern Ver- sus Pasar Tradisional. FH-UPH: Law Review Vol. X No. 1-Juli 2010. N Kirkwood, John B. Protecting Consumers And Small Suppliers From Anti- competitive Conduct: The Goal With The Widest Support, Forthcoming in the Fordham Law Review, Vol. 81 (2013) E R Kister, M. J., The Market of Prophet, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 3 (Dec., 1965). Diakses pada tang- gal 28/11/2013, pukul 06:49. P Kalhan, Anuradha, Martin Franz, Regulation of Retail: Comparative Expe- rience. Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32. Kulke, Elmar (1992): "Structural Change and Spatial Response in the Retail Sector in Germany",Urban Studies dalam Anuradha Kalhan, Martin Franz, Regulation of Retail: Comparative Experience. Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32. Knorr, Andreas and Andreas Arndt (2003): Wal-Mart in Deutschland - eine verfehlte Materialien des Wis- senschaftss-chwerpunktes "Globalisierung der Weltwirtschaft" des Institut für Weltwirtschaft und Internationales Management der Uni- versität Bremen, Band 25, Bremen dalam Anuradha Kalhan, Martin Franz, Regulation of Retail: Comparative Experience, (Economic & Poli- tical Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32. Liberman, V, Local Integration and Eurasian Analogies: Structuring Southeast
Asian Histor 1350-1830, Modern Asian Studies. Vol. 27. No. 3. 1993. Laldin, Mohamad Akram dan Hafas Furqani, Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il), International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Vol. 6 No. 4, 2013. Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI (Jakarta, BPHN, 2008. Swarsono, Muhammad, Stabilitas dan Ghonimah, dalam Jurnal Ulumul Quran, Edisi 02/XXI/2012. ________, Muhammad, Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra Islam dan Masa Nabi, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012. Martadisastra, Dedie S., Persaingan Usaha Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Pedagang Kecil Tradisional. Jakarta: Jurnal Persaingan Usa- ha KPPU, Edisi 4-Tahun 2010. A D A Mathis, Klaus, diterjemahkan oleh Deborah Shannon, Effeciency: Instead of Justice (Searching for the Philosophical foundation of the Analysis Eco- nomic of Law. Springer Science+Business Media B.V. 2009. N E Mawardi, Konsep Al-'Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Hu- R kum Islam: Vol. VII, No. 5, Juli 2007. Mathis, Klaus, diterjemahkan oleh Deborah Shannon, Effeciency: Instead of Justice (Searching for the Philosophical foundation of the Analysis Eco- nomic of Law, (Springer Science+Business Media B.V. 2009. P Mughal, M.R., Early Muslim Cities in Sindh and Pattern of International Tra- de, Islamic Studies, Vol. 31, No. 3, 1992. Mannan, Muhammad Abdul, Islamic Perspectives on Market Prices and Allo- cation, J.Res. Islamic Econ., Vol. 2, No. 1. 1404/1984 Ma'arif, Syamsul, Dinamika Peran Negara dalam Proses Liberalisasi dan Privatisasi, (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Magister Ad- ministrasi Publik Universitas Gajah Mada, Vol. 10 No. 2, November 2006. Mohsin. S. Khan, Abbas, Mikrakhor, Islam and the Economic System, Revi- ew of Islamic Economics, 2(1), 1992. Madjid, Nurcholish, Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokra- si Indonesia, Jurnal Reformasi Ekonomi , Vol. 3 No. 1, Januari-Juni, 2002. Amin, Ruzita Mohd. dan Selamah Abdullah Yusof, Allocative Efficiency of ProfitMaximization: An IslamicPerspective, Review of Islamic Econo- 359
360 mics, No. 13, 2003. Omar Ramzy, et al., The Egyptian Retailing Industry, makalah. Prospect of modern retail business in Indonesia, 2004. Perusahaan Daerah Pasar Tingkat II Medan, Data September 2009. Retail Market & Opportunities, Fastest Growing Free Market Democracy, (India Brand Equity Foundation). Regulations on Investment in the Free Trade-Industrial Zones. Reardon, T. T., Barret, and Berdegué, J.A., The Rapid Rise of Supermarkets in Africa, Asia and Latin America. American Journal Agricultural Eco- nomics, 85, 2003. Dalam Shivee Ranjanee Kaliappan, Rokiah Alavi, et al, Liberalization of Retail Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Retailers in Klang Valley, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2). Rice, Gillian, Islamic Ethic and Implication on Business, (Springer: Journal A of Business Ethics, Vol. 18, No. 4 Feb. 1999. D Reardon, Thomas and Julio A. Berdegué, The Rapid Rise of Supermarkets in Latin America: Challenges and Opportunities for Development. Deve- lopment Policy Review, 2002. A N Razali, Mohd. Syah bin, Institusi Al-Hisbah: Kajian Mengenai Organisasi dan Peranannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk Mesir, (Diser- tasi, Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002. E R Sumantoro, Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Ne- gara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia (The Role of Trasnational Corporation in Development of Developing Countries and Implication to Indonesia). Bandung: Disertasi FH. Universitas Padja- jaran Bandung: 1983. P Shamsuddin, Mad Nasir dan Jinap Selamat (2005, May) Changing in Retail Food Sector (accessed June 20, 2006) dalam Shivee Ranjanee Kaliappan, Rokiah Alavi, et al, Li- beralization of Retail Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Retailers in Klang Valley, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008. Sjahdeni, Remy, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.10 tahun 2005. Syafrin, Nirwan, Konstruk Epistimologi Islam: Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, Jurnal Telaah Utama Islam, Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, Thn II, No. 5/April-Juni, 2005. Safi, Louay M., Islamic Law and Society, (The American Journal of Islamic
Social Sciences, Vol. 7, 1990. Salmanulfarisi Abdulrahaman, Alternative Economies And Allocation Of Investment In Global Markets: The Islamic Economic Perspectives, Kuwa- it Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 2, No.4; Dec. 2012. Silalahi, Jur. M. Udin, Persaingan di Industri Ritel Ditinjau dari Aspek Hu- kum Persaingan Usaha, (Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27, 2008 The SMERU Research Institute, Traditional Market in The Era of Global Competition, No. 22 Apr-Jun 2007. Tahir, Palmawati, Zakat dan Negara (Studi tentang prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). FHUI: Disertasi, 2004. Tumbal Krisis Global, Global Justice Update, (Buletin Globalisasi Perda- gangan Bebas, Edisi 2 Juni 2009. A Wrigley, Neil, The Globalization of Trade in Retail Services, (Report com- missioned by the OECD Trade Policy Linkages and Services Division for the OECD Experts Meeting on Distribution Services, Paris 17 No- vember 2010. D A N Wortmann, M (2003): Strukturwandel und Globali sierung des deutschen Einzelhandels. Discussion Paper SP III 2003-202 des Wissen-schafts- zentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin dalam Anuradha Kalhan, Martin Franz, Regulation of Retail: Comparative Experience, (Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32. E R P Wolf, Eric, The Social Organization of Mecca and the Origins of Islam, Sout- hwestern Journal of Antropolgy, 1951. Yusoff, Mohammed b, Fiscal Policy in An Islamic Economy and The Role of Zakat, IIUM journal of economics and management 14, no. 2 (2006): 117-145, 2006. Zaman, Asad, Islamics Economics: A Survey of Literature, working paper 22 for Religion and Development Reseach Program, International Insti- tute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamad, Pakistan, 2008. Zamzami, Abdulrahim Djamil, A Comparative Study of Retail Structure as An Approach to Contemporary Arabic-Islamic Planning. USA: Disertati- on University of Washington, 1990. c. PeraTuran PerundanG-undanGan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 361
362 1945 (Perubahan I Tahun 1999 s/d Perubahan IV Tahun 2002). Un- dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik In- donesia, 2012. ___________, Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persa- ingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999. LN. No. 33 Tahun 1999 ___________, Undang-undang tentang usaha Kecil, Mikro dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008. LN. 93 Tahun 2008 ___________, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing, UU Nomor 25 Tahun 2007 LN. ___________, Keputusan Presiden tentang perubahan atas keputusan presi- den nomor 96 tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi pena- naman modal. A D ___________, Keputusan Presiden No 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usa- ha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persya- ratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. A N E ___________, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bi- dang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. R P ___________, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Daftar Bidang Usa- ha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyarat- an di Bidang Penanaman Modal. ___________, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bi- dang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. ___________, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bi- dang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. ___________, Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres No. 112 Tahun 2007. ___________, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Mo- dern. Permendag. No. 53 Tahun 2007. ___________, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Mo-
dern. Permendag. No. 70 Tahun 2013 ___________, Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Inpres Nomor 1 Tahun 2010 ___________, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ten- tang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 8 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2011 ___________, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Me- nengah. Perda No. 6 tahun 2009 ___________, Peraturan Daerah tentang Perpasaran Swasta di Provinsi Da- erah Khusus Ibukota Jakarta. Perda No. 2 Tahun 2002. Lembaran Daerah Nomor 76 Tahun 2002. ___________, Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Per- da Nomor 3 tahun 2008. Lembar Daerah Nomor 2 Seri E Tahun 2008. ___________, -Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan Pasar Tra- disional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 02 Tahun 2009. Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2009. Lembar Daerah No- mor 17 Tahun 2012. A D A N E ___________, -Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Me- nengah. Perda No. 6 tahun 2009. Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009 R P ___________, --Peraturan Walikota Denpasar tentang Penataan dan Pembina- an Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perda No. 9 Tahun 2009 ___________, --Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 6 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2011. ___________, ---Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perlindungan, Pem- berdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Perda No. 15 Tahun 2009. Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2009 ___________, ---Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pem- binaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 5 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 64 Tahun 2011 ___________, ---Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perlindungan Pasar Tra- disional, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 8 tahun 2012. Lembaran Daerah Nomor 3/E. 363
364 ___________, Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam. Perda Nomor 10 tahun 2009. Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2009. ___________, Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pasar Tra- disional Pemerintah Kota Depok. Perda Nomor 03 tahun 2012. Lem- baran DAerah Nomor 03 Tahun 2012. ___________, Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Perda Nomor 9 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 09 Tahun 2011. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Mo- dern. Perda Nomor 8 Tahun 2010. Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2010. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penataan, Pembi- naan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kendal. Perda No. 22 Tahun 2011. Lem- baran Daerah Nomor 22 tahun 2011. A D A ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Mo- dern. Perda No. 5 Tahun 2011. N E R ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 1 tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2012. P ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 3 Tahun 2010. Lembar Daeran Nomor 3 Tahun 2010. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tPenataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern. Perda Nomor 11 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 142 Seri E tahun 2011. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pedoman Pe- nyelenggaraan Waralaba,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Per- da Nomor 12 Tahun 2010. Lembar Daerah Nomor 12 Tahun 2010. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Perda Nomor 4 Tahun 2010. Lembar Daerah Nomor 4 Tahun 2010. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Di Kabupaten Sukoharjo. Perda Nomor 3 tahun 2011. Lembar Dae- rah nomor 3 Tahun 2011. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 3 Tahun 2010. Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2010. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Penataan dan Pem- binaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Per- da Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2012 ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 07 Tahun 2011. Lembaran DAerah Nomor 35 Seri C tahun 2011. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cila- cap. Perda Nomor 23 Tahun 2012. Lembar Daerah Nomor 23 Tahun 2012. A D ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor: 7 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 7 Seri: B 1 tahun 2011. A N E ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern Dengan Usaha Kecil. Perda Nomor 7 Tahun 2006. Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E tahun 2006. R P ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perlindung- an dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Per- belanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 11 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 5 Seri E tahun 2011. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penataan Pa- sar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan. Perda Nomor 6 Tahun 2012. Lembar Daerah Nomor 6 Tahun 2012. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanja- an dan Toko Modern. Perda Nomor 5 tahun 2012. Lembar Daerah Nomor 4 Tahun 2012. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar. Perda Nomor 35 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 35 Tahun 2011. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan pasar modern. Perda 365
366 Nomor: 5 Tahun 2013. Lembar Daerah Nomor 4 Tahun 2013. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pedagang Kecil. Perda Nomor 14 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 14 Tahun 2011. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perlindung- an, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern. Perda Nomor 2 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 2 Seri E tahun 2011. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perlindu- ngan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengen- dalian Pasar Modern. Perda Nomor 6 tahun 2010. Lembar Daerah Nomor 07 Seri E tahun 2010. ___________, Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 7 Tahun 2012. Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2012. A D ___________, Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penataan dan Perlindu- ngan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 1 Tahun 2010. Lembaran Daerah Nomor 105 seri E Tahun 2010. Peraturan KPPU No. 9 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU A N E No. 5 Tahun 1999. R Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Ketiga Tahun 2007, (Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2007. P d. PutusAn PengAdiLAn Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005. Putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2009. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000. e. ArtikeL korAn Yustika, Ahmad Ernai, Ongkos Globalisasi, Opini Kompas, Edisi: 12 Sep- tember 2012. Revrisond Baswir, Ekonomi Inkonstitusional, Opini Harian Kompas, Edisi: Senin 1 Oktober 2012. Rahbini, Didik J. "Ekonomi Informal di Tengah Kegagalan Negara," Opi- ni Kompas, Edisi: 15 April 2006. Sri-Edi Swasono, Presiden Turun Tangan, Opini Kompas, Edisi: Senin 19 November 2012. Liddle, William, Ongkos Pertarungan Ideologis, Opini Kompas, Edisi: Kamis
10 Oktober 2013. MacEwan, Wilis, 2005 sebagaimana dikutip oleh Bagus Aryo, Idiologis Pasar Penanganan Kemiskinan, Opini Republika, Edisi: 18 September 2012. Modjo, M Ikhsan, Ketimpangan dan Perdagangan, Opini Harian Kompas, Edisi: 29 Oktober 2012. Firmanzah, Investasi dan SDM, Opini Republika, Edisi: 19 November 2012 Dawam Raharjo, Sistem Bunga dan Riba, Opini Kompas, Edisi: Kamis, 27 Maret 2014. F. koran Waralaba Asing Ancam Kuliner Tradisional, Kompas, Kamis, 20 Maret 2014 Swasta Jangan Masuk, Harian Kompas, Senin, 28 April 2014 Ungkapan Yohanes (Humas PD Pasar Jaya) Harian Republika 1 Juni 2012 Ungkapan Faroek (Manajer Area Utara II PD Pasar Jaya. Harian Republika A D 1 Juni 2012. A Ungkapan Pelaku usaha Jakun, 56 Tahun Harian Republika 1 Juni 2012 Ungkapan Sapril (52) pedagang alat-alat tulis di Pasar Klender, (Kompas, N E Kamis, 1 Nopvember 2012). R Ungkapan Didiek Akhmadi, anggota KPPU. Republika, diakses Jum'at, 07 Mei 2010, 16: 21 WIB. P Pugar Puing-puing Kejayaan Pasar Tradisional, Republika, Senin, 5 Mei 2014. Strategi Pembiayaan Mikro Jadi Solusi, Kompas, Sabtu, 22 November 2014, hlm. 17. Iklim Wirausaha Indonesia Rendah, Harian Republika, Senin, 24 November 2014, hlm. 13. Minimarket, Toko Modern Menjamur, Denpasar Tak Berdaya, Kompas, Rabu, 31 Desember 2014. g. internet Herbert Hovenkamp, Antitrust Policy After Chicago, Thomas J. Horton, Efficiencies And Antitrust Reconsidered: An Evolutionary Perspective, Renkow, M. (2005) Wal-Mart and the Local Economy (accessed Au- gust 24, 2006). M. Syatibi, Strategi Pengembangan Usaha Ritel Tradisional di tengah Mun- 367
368 culnya Usaha Minimarket Modern di Bandar Lampung, diakses tang- gal 27 Juni 2011. Ministery of Foreign Affair Business ternet/attachments/103.pdf, hlm. 20, diakses tanggal 7 November 2011. Cassey Lee, Competition Policy in Malaysia, Working Papers Series No. 68, (UK: Centre on Regulation and Competition, 2004), hlm. 7, diakses tanggal 7 November 2011. Zulkifli Hasan, Islamic Perspective on The Competition Law and Policy, petition-policy.pdf. Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional, A D Stone K. E, Impact of the Wal-Mart Phenomenon on Rural Communities, A 1997). Yusril Ihza Mahendra, Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Na- sional Indonesia, html,5/12/2007. N E R le&id=189203:pemko sutama&Itemid=131, diakses pada tanggal 31 Mei 2011. P diakses tanggal 23 Maret 2014. ta/diakses tanggal 23 Maret 2014.
TENTANG PENULIS A D A N E Mustapa Khamal Rokan, lahir di Pangkalan Brandan (Langkat, Suma- tra Utara), 25 Juli 1978. Anak kedua dari enam bersaudara. Nama ayah Afifuddin Rokan (alm.), dan ibu bernama Fauziah Daulay. Pada pendidi- kan formal beliau selesaikan di sekolah dasar hingga SLTA penulis sele- saikan di Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatra Utara, Strata Satu (S-1) di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara tahun 2004, Strata Dua (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum (konsentrasi Hukum Ekonomi) Universitas Indonesia (UI) Pada 2006, dan Strata Tiga (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Pada 2015. R P Penulis aktif dalam kegiatan berbagai organisasi sosial kemasyara- katan, saat mahasiswa beliau aktif sebagai Sekretaris Umum Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN SU Medan 2000-2002, Ketua Himpunan Ma- hasiswa Islam (HMI) Komisariat Fak. Syariah IAIN SU Medan 2000-2001, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN SU Medan 2001-2003, Beliau juga aktif pada organisasi sosial-keagamaan, diantaranya Sekre- taris Lembaga Konsultasi Siyasah Syar'iyyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Ketua Ikatan Persaudaraan Qari-qariah, Hafizh hafi- zah (IPQAH) Kota dan lain sebagainya. Saat ini penulis adalah dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Selain itu, penulis aktif di berbagai seminar dalam dan luar negeri.
370 Penulis adalah arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatra Utara serta kolumnis pada Harian Waspada. Beberapa karya tulis buku yang pernah diterbitkan: Hukum dan Pembangunan (Analisis Kritis Atas Perpres No. 36 Tahun 2005) dalam Per- gumulan Syariah Islam di Indonesia, (Kontributor), Cita Pustaka Media, Bandung, 2007; Menjawab Realitas HMI (Menciptakan keunggulan di te- ngah kegamangan) Editor, (Jakarta, Penerbit Kade, 2006); Islam Modern Berdasarkan Tekstualitas dan Historitas, (Kontributor dan Editor) dalam Jalan Ketiga Pemikiran HMI, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2008); Hu- kum Persaingan Usaha di Indonesia (Teori dan Praktiknya di Indonesia), (Jakarta: Rajawalipress, 2010, 2012), Bisnis Ala Nabi, (Yogyakarta: Ben- tang Pustaka, 2013); Persekongkolan Tender di Indonesia: Perspektif Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Penerbit Prenada, 2017); Konfigurasi Hukum Ekonomi: Berdasarkan Hukum Adat, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2019). Adapun penulisan jurnal diantaranya: "Hak Akses Ekonomi Pasar Tra- disional Dalam Hegemoni Pasar Modern" (Medan, Jurnal Humanitas, Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, Vol. 1 Desember 2010). "MARKET FAIR- NESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia", MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015; "STATE ROLE MODEL IN REGULATING MARKET IN INDONESIA ON ISLAMIC PERSPECTIVE", (Jurnal Ijtimā'iyya, Volume 1, Number 1, September 2016), "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan", (Jurnal EQUILIBRIUM: Jur- nal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, 2017, 292-305 P-ISSN: 2355- 0228, E-ISSN: 2502-8316); "Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia", (Jurnal: AHKAM-Volume 17, Number 1, 2017-65); "Configuration of Costomary Law Related to Economy (Economic Adat Law Study in North Sumatera, Indonesia)", (Jurnal: AH- KAM-Volume 18, Number 2, 2018). A D A N E R P Penulis juga aktif menulis di surat kabar lokal dan juga nasional, seperti Harian Waspada, Republika.