WALIKOTA DENPASAR PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR TAHUN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang :a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa sumber keuangan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah ditujukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor tentang 1 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Tahun 1992 3. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856); Tahun 2014 Indonesia
4. Undang-undang Nomor tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Nomor 6801; Tahun 2011 2011 Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang (Lembaran Negara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Indonesia 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6881); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Denpasar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar. 3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah jasa atau pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut retribusi tertentu. retribusi, 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. 13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha. 15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. 18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. langsung maupun tidak 26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. 27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau tontonan, pertunjukan, jenis penyelenggaraan permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. semua 31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh tujuan kepentingan dan Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 44. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 45. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. BAB II PAJAK Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2 (1) Jenis Pajak terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT terdiri dari: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Daerah. (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Daerah karena potensinya kurang memadai.
Pasal 3 (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas; 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan. Bagian Kedua Rincian Pajak Paragraf 1 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 4 (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; yang digunakan f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; ketentuan peraturan menteri g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan tempat tinggal i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat. Pasal 5 (1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Pasal 6 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Walikota. (7) Ketentuan lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2. lebih Pasal 7 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah. (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 8 (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. (2) Khusus tarif Pajak PBB-P2 untuk objek Pajak berikut ditetapkan sebesar 0% (nol persen): a. objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak; b. objek Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau kota pertanian (sawah ekowisata dan sawah murni); dan/atau c. objek Pajak yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah sesuai data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi objek Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau kota pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 9 (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2. (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. Paragraf 2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pasal 10 (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; jual beli; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; dan b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna Bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor pemerintah, pemerintah Provinsi Bali, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan guna dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; lembaga lembaga d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota. (6) Kriteria (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 11 (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pasal 12 (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan. (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Pasal 13 (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat suami/istri, termasuk ditetapkan tarif BPHTB sebesar 0% (nol persen). (3) Terhadap pemberian waris atau hibah wasiat kepada yang berhak menerima waris atau hibah wasiat yang memiliki hubungan darah lebih dari 1 (satu) derajat garis lurus ke atas dan/atau ke bawah dan hubungan darah ke samping dikenakan tarif BPHTB sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen). (4) Terhadap pemberian waris atau hibah wasiat kepada penerima waris yang sah dalam kondisi pemberi waris atau hibah wasiat putung dikenakan tarif BPHTB sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen). Pasal 14 (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. (3) Dalam hal tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli. jual beli tanah dan/atau Bangunan (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. Paragraf 3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pasal 15 Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/ atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. Pasal 16 (1) Penjualan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a. Restoran yang paling sedikit menyediakan dan/atau penyerahan Makanan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman. d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha jasa menunggu utamanya menyediakan pelayanan pesawat (lounge) pada bandar udara. Pasal 17 (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan izin dari kapasitas tertentu yang tidak memerlukan instansi teknis terkait. Pasal 18 (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; c. d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
Pasal 19 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. c. Pasal 20 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. Pasal 21 (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu. (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
Pasal 22 (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan. e. (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. Pasal 23 (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan: a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: a. kapasitas tersedia; b. tingkat penggunaan listrik; c. d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. jangka waktu pemakaian listrik; dan
(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. Pasal 24 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pasal 25 (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran/penyerahan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; atas Makanan b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan. Paragraf 4 Pajak Reklame Pasal 26 (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/ slide; dan i. Reklame peragaan. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Daerah; e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan f. tulisan, lain sebagainya yang dipasang konferensi/kongres/ adanya berkenaan rapat/pertemuan partai atau organisasi sosial dengan tujuan tidak mencari keuntungan dan dalam batas waktu tertentu. tanda, dan dengan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, diatur dalam Peraturan Walikota serta berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Pasal 27 (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Pasal 28 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai (1) sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 29 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pasal 30 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. dasar pengenaan (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar. Paragraf 5 Pajak Air Tanah Pasal 31 (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; dan e. keperluan keagamaan/peribadatan. Pasal 32 (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pasal 33 (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah. (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air. (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 34 Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 35 (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Paragraf 6 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 36 (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB. (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB. Pasal 37 Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang. Pasal 38 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang. Pasal 39 (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(2) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Paragraf 7 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 40 (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. Pasal 41 Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. Pasal 42 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang. Pasal 43 (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. dasar (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. yang (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 44 (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak pada Pasal 3 ayat (3) atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah pada Pasal 3 ayat (2).
(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. BAB III RETRIBUSI Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 45 (1) Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Obyek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan tertentu. (4) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi atas layanan yang digunakan atau dinikmati. Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Pasal 46 (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan; dan b. pelayanan kebersihan; (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta. (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
(6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. (7) Dalam hal terdapat perubahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (9) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan yang pemerintahan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan. di bidang keuangan, menteri Pasal 47 Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. Pasal 48 (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan atau c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan pemusnahan akhir sampah. d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Pasal 49 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui: a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah. Pasal 50 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Pasal 51 (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung jasa tarif dengan tingkat penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan Retribusi. cara mengalikan (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. perekonomian, tanpa (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal 52 (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi: a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; c. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. atau diberikan (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan. di bidang keuangan, menteri (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta. (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. Pasal 53 Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 54 Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. fasilitas pemotongan hewan ternak, Pasal 55 Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 56 Pemanfaatan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah. aset Daerah yang Pasal 57 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan; c. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan; dan d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah. Pasal 58 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD. Pasal 59 (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan jasa sebagaimana cara mengalikan dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi. tingkat penggunaan (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (6) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau d. kerja sama penyediaan infrastruktur. (7) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada (6) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan ayat pemanfaatan barang milik Daerah. (8) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 60 (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c meliputi: a. PBG; dan b. penggunaan tenaga kerja asing. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu. Pasal 61 (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan, serta pencetakan plakat SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF permohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum tersebut diberikan untuk memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan gedung; 2. perubahan lapis Bangunan gedung; 3. perubahan luas Bangunan gedung; 4. perubahan tampak Bangunan gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada aspek yang mempengaruhi Bangunan gedung keselamatan dan/atau kesehatan; gedung 6. perkuatan Bangunan terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan. Pasal 62 (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pasal 63 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur biaya formula berdasarkan penyelenggaraan penyediaan layanan; dan yang mencerminkan b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan. (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi: 1. luas total lantai; 2. indeks lokalitas; 3. indeks terintegrasi; dan 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi: 1. volume; 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan 3. indeks Bangunan gedung terbangun. Pasal 64 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung. (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Pasal 65 (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung jasa dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi. (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG. cara mengalikan tingkat penggunaan (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung. (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain Rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu. (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas. (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas. layanan PBG hanya (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pemungutan Pajak Pasal 66 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. (5) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah. (6) Walikota atau kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah. (7) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. (8) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. (9) Khusus untuk BPHTB, Surat Setoran Pajak Daerah dipersamakan sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. (10) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dengan benar dan lengkap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Walikota atau kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(12) Utang Pajak tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak. sebagaimana (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Walikota. (14) Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terhutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama: a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. (15) Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terhutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. (16) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan 12, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih sengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah. tempo pembayaran sampai dengan Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Pasal 67 (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat lain yang Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. langganan, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga Pasal 68 (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi. (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan. (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (l) dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan efektivitas dan Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi. ayat efisiensi pertimbangan (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto. (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Keempat Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi Pasal 69 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam 66 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. (3) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada jangka waktu ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik (1) tertangguh apabila sebelum langsung maupun tidak langsung. (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut. permohonan angsuran atau Pasal 70 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (tiga) (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak Bagian Kelima Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi Pasal 71 (1) Walikota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak. (2) Walikota atau kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pejabat pendapatan Daerah memerintahkan fungsional tertentu di bidang pengelolaan pendapatan Daerah untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum. (4) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (5) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Walikota. (6) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan. (7) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 72 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha Pasal 73 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. keringanan, dan pembebasan (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib jabatan oleh Walikota Retribusi atau diberikan secara berdasarkan pertimbangan, meliputi: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (4) disertai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pasal 74 (1) Walikota atau pejabat yang membidangi urusan pajak daerah dan retribusi daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lahan pertanian yang sangat terbatas; b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu; c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan; dan/atau e. pertimbangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan Daerah. BAB VI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 75 (1) Hasil penerimaan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit l0% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit l0% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum. ayat (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah. (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut. (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pasal 76 (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan yang penyelenggaraan langsung bersangkutan. dengan pelayanan (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 77 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi. (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa diatur dalam peraturan Walikota. BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 78 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang- undangan. BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal 79 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. dalam pelaksanaan ketentuan (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu: a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. ayat (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. tersangka atau nama BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 80 (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang mengenai Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. sebagaimana dimaksud pada ayat BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 81 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak tidak benar atau sengaja mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Wajib yang dengan tidak benar atau Pasal 82 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. Pasal 83 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pasal 84 Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 85 Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 83 merupakan pendapatan negara. Pasal 86 (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD,SKPDKB dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (3) Jumlah tagihan dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure). (5) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: a. Bencana alam; b. Kebakaran; c. Kerusuhan massal atau huru hara; d. Wabah penyakit; dan e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. (6) Tata cara pengecualian denda dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan kahar sebagaimana dimamksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 87 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum ini diundangkan, diselesaikan sebelum Peraturan Daerah penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. Pasal 88 Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 78, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai tambahan penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. Pasal 89 Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Peraturan Walikota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 91 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11); b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4); c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11); e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1); f. g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11); h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5); k. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 10); i. j. l. m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
n. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15); o. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 17); o. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 18); p. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 19); q. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 20); r. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Pendidik dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 21); s. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 22); Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebaran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 23); t. u. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 24); v. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 25); w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4); x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7); y. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4); z. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
aa. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 92 Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Pasal 93 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal WALIKOTA DENPASAR, I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA Diundangkan di Denpasar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, IDA BAGUS ALIT WIRADANA LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN NOMOR
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen penting dalam pendapatan asli Daerah. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan daerah sebelumnya yang mengatur tentang pengenaan Pajak dan Retribusi di Kota Denpasar dengan peraturan perundang-undangan terkini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 huruf g Yang dimaksud dengan Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan dan fasilitas lain yang ada di stasiun. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Objek yang diberikan NJOP tidak kena pajak adalah objek yang dimiliki atau dikuasi paling awal. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Putung adalah suatu kondisi dimana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70 Cukup jelas.
Pasal 71 Cukup jelas.
Pasal 72 Cukup jelas.
Pasal 73 Cukup jelas.
Pasal 74 Cukup jelas.
Pasal 75 Cukup jelas.
Pasal 76 Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Cukup jelas.
Pasal 79 Cukup jelas.
Pasal 80 Cukup jelas.
Pasal 81 Cukup jelas.
Pasal 82 Cukup jelas.
Pasal 83 Cukup jelas.
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85 Cukup jelas.
Pasal 86 Cukup jelas.
Pasal 87 Cukup jelas.
Pasal 88 Cukup jelas.
Pasal 89 Cukup jelas.
Pasal 90 Cukup jelas.
Pasal 91 Cukup jelas.
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN I. PELAYANAN KESEHATAN A. RSUD WANGAYA TARIF PASIEN UMUM TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN Rincian besaran Tarif Rawat Jalan sebagai berikut: No Jenis pelayanan rawat jalan Tarif (Rp) 1 Rawat Jalan 50.000 Medik Gigi dan Umum 2 Rawat Jalan 150.000 Medik Spesialis 3 Rawat jalan Executif 250.000 TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE Rincian besaran tarif gawat darurat sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Rawat Darurat Tarif (Rp) 1 Gawat Darurat 100.000 Medik Umum Rincian besaran tarif jasa medik ( konsul) pelayanan rawat darurat sebagai berikut: No Pelayanan rawat darurat Konsul Dokter Spesialis 1 Konsul (via telpon) 60.000
2 Konsul (datang langsung) a. Kelas III / Transit 100.000 b. Kelas II / Transit 100.000 c. Kelas I/ Transit 100.000 d. ICU/NICU/PICU/IC 150.000 CU e. HCU/Perinatologi/St 125.000 roke Unit f. Ruang Khusus : Psikiatri, Unit, Isolasi, Burn Chemotherapi, Intermediate 100.000 g. VIP 150.000 h. VVIP 200.000 i. SUPER VVIP 250.000 Rincian besaran tarif pelayanan ambulance keperawatan sebagai berikut: Tarif(Rp)1Dalam Bali3,000,000NoDaerah/Kota Tujuan
Rincian besaran tarif pelayanan Ambulance jenazah sebagai berikut : Tarif (Rp)1Dalam Bali3,000,000NoDaerah/Kota Tujuan TARIF PELAYANAN RAWAT INAP Rincian besaran tarif rawat inap sebagai berikut: Jenis pelayanan Tarif No Rawat inap (Rp) 1 Kelas III 225.000 2 Kelas II 275.000 3 Kelas I 350.000 4 ICU/ NICU/ PICU/ ICCU 550.000 5 HCU/Perinatologi/Stroke 425.000 Unit 6 Ruang Khusus :Isolasi, 350.000 Psikiatri, Burn Unit,Chemotherapi, Intermediate 7 VIP 750.000 8 VVIP 1.000.000 9 SUPER VVIP 1.500.000
Rincian besaran tarif jasa medik (konsul) pelayanan rawat inap sebagai berikut: No Pelayanan rawat inap Konsul Dokter Spesialis 1 Konsul (via telpon) 50.000 2 Konsul (datang langsung) a. Kelas III / Transit 100.000 b. Kelas II / Transit 100.000 c. Kelas I/ Transit 100.000 d. ICU/NICU/PICU/IC 150.000 CU e. HCU/Perinatologi/St 125.000 roke Unit f. Ruang Khusus : Psikiatri, Unit, Isolasi, Burn Chemotherapi, Intermediate 100.000 g. VIP 150.000 h. VVIP 200.000 i. SUPER VVIP 250.000 Rincian besaran tarif pelayanan asuhan keperawatan sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Rawat Inap Asuhan keperawata n minimal Asuhan keperawata n sedang Asuhan keperawata n maksimal 1 Kelas III 35.000 70.000 100.000 2 Kelas II 35.000 70.000 100.000 3 Kelas I 35.000 70.000 100.000 4 ICU/ NICU/ PICU/ ICCU 66.500 133.500 200.000 5 HCU/Perinatologi/Stroke 43.750 87.500 125.000 Unit
6 Ruang Khusus : Isolasi, 35.000 70.000 100.000 Psikiatri, Burn Unit,Chemotherapi, Intermediate 7 VIP 52.500 105.000 150.000 8 VVIP 52.500 105.000 150.000 9 SUPER VVIP 52.500 105.000 150.000 TARIF TINDAKAN MEDIK Rincian besaran tarif tindakan medik operatif per katagori adalah sebagai berikut: Tarif No. Katagori Tindakan Medik (Rp) 1 Tindakan MedikSederhana 1 52.500 2 Tindakan MedikSederhana 2 98.750 3 Tindakan MedikSederhana 145.000 3 4 Tindakan MedikSederhana 191.250 4 5 Tindakan Medik Kecil 1 390.625 6 Tindakan Medik Kecil 2 518.750 7 Tindakan Medik Kecil 3 681.250 8 Tindakan Medik Kecil 4 843.750 9 Tindakan Medik Sedang 1 1.687.500 10 Tindakan Medik Sedang 2 2.593.750 11 Tindakan Medik Sedang 3 3.375.000 12 Tindakan Medik Sedang 4 4.156.250 13 Tindakan Medik Besar 1 5.187.500 14 Tindakan Medik Besar 2 6.546.875 15 Tindakan Medik Besar 3 7.734.375
16 Tindakan Medik Besar 4 8.953.125 17 Tindakan MedikKhusus 1 12.593.750 18 Tindakan MedikKhusus 2 15.429.688 19 Tindakan MedikKhusus 3 18.515.625 20 Tindakan MedikKhusus 4 21.601.563 21 Tindakan MedikCanggih 1 30.859.375 22 Tindakan MedikCanggih 2 37.031.250 23 Tindakan MedikCanggih 3 43.202.500 24 Tindakan MedikCanggih 4 49.375.000 Rincian besaran tarif tindakan medik non operatif per katagori adalah sebagai berikut: Tarif No. Katagori Tindakan Medik (Rp) 1 Tindakan MedikSederhana 12.500 1 2 Tindakan MedikSederhana 31.250 2 3 Tindakan MedikSederhana 62.500 3 4 Tindakan Medik Kecil 1 93.750 5 Tindakan Medik Kecil 2 125.000 6 Tindakan Medik Kecil 3 187.500 7 Tindakan Medik Sedang 1 250.000 8 Tindakan Medik Sedang 2 312.500 10 Tindakan Medik Sedang 3 437.500 11 Tindakan Medik Sedang 4 625.000 12 Tindakan Medik Besar 1 937.500 13 Tindakan Medik Besar 2 1.250.000 14 Tindakan Medik Besar 3 1.500.000 15 Tindakan Medik Besar 4 1.750.000
16 Tindakan MedikKhusus 1 2.000.000 17 Tindakan MedikKhusus 2 2.250.000 18 Tindakan MedikKhusus 3 2.500.000 Rincian besaran tarif pelayanan Haemodialisa adalah sebagai berikut: Tarif No JenisTindakan (Rp) 1 Haemodialisabahanbaru 990,000 2 Haemodialisabahanreuse 990.000 Rincian besaran tarif tindakan Rehabilitasi Medik adalah sebagai berikut : Jenis Tindakan Tarif No RehabilitasiMedik (Rp) 1 Tindakan Rehab Medik Kecil 100.000 2 Tindakan Rehab Medik Sedang 125.000 3 Tindakan Rehab Medik Besar 150.000 4 Tindakan Rehab MedikKhusus 1 250.000 5 Tindakan Rehab MedikKhusus 2 400.000 TARIF KONSULTASI KHUSUS & TINDAKAN KHUSUS Rincian besaran tarif pelayanan sebagai berikut: Tarif No Jenis Pelayanan (Rp) 1 Konsultasi Gizi 20.000 2 Konsultasi dokter Ahli Gizi 40.000 3 Layanan Intervensi 120.000
Psikoterapi Khusus 1 4 Intervensi Psikoterapi Khusus 2 177.500 5 Intervensi Psikoterapi Khusus 3 362.500 6 Intervensi Psikoterapi Khusus 4 412.500 7 Intervensi Psikoterapi Khusus 5 700.000 8 Konsultasi 160.000 Psychiatri/Assesment Diagnostik 9 Layanan CLP (consultation- 190.000 liaison psychiatry) 10 LayananEvaluasiPsikiatri 85.500 11 LayananEvaluasiPsikoterapi 58.000 12 IntervensiPsikoterapi- 38.000 Edukasi 13 IntervensiPsikoterapi- 28.000 Edukasi 14 PemeriksaanPsikometrik 172.500 /MMPI TARIF PELAYANAN JENAZAH, DAN HOME CARE Rincian biaya tarif perawatan jenazah sebagai berikut : Tarif No Jenis Pelayanan (Rp) 1 PerawatanJenazah 150.000 2 PenyimpananJenazahtanpa cooling 75.000 3 PenyimpananJenazahdengan cooling 150.000 4 PengawetanJenazah 1.200.000 5 1.000.000
6 Otopsibahankecil (1 Organ) 7 Otopsibahansedang (2 -3 Organ) 8 Otopsibahanbesar> 3 Organ 9 Layananrumahdukapaket 1 10 Layananrumahdukapaket 2 11 Layananrumahdukapaket 3 Rincian tarif pelayanan medik lapangan adalah sebagai berikut: No Tarif / hari (Rp) 1 PelayananMedikLapangan 2.150.000 Rincian tarif Home Care adalah sebagai berikut : No Tarif (Rp) 1 Home Care 200.000 TARIF TINDAKAN ENDOSKOPI Rincian besaran tarif tindakan endoskopi sebagai berikut : No Jenis Tindakan 1 Esofago gastro duodenoskopi 2 Esofago gastro duodenoskopidenganAnestesi 3 Esofago gastro duodenoskopi + Biopsi 1.200.000 2.475.000 3.675.000 500.000 950.000 1.450.000 Tarif (Rp) 1.200.000 1.384.800 1.500.000
4 Esofago gastro duodenoskopi + 1.731.000 BiopsidenganAnestesi 5 Colonoskopi 2.000.000 6 ColonoskopidenganAnestesi 2.308.000 7 Colonoskopi + Biopsi 2.500.000 8 Colonoskopi + BiopsidenganAnestesi 2.885.000 9 PolipektomiRektum 3.000.000 10 3.000.000 11 7.000.000 12 LigasiVarisesEsofagus Per EndoskopidenganAnestesi 7.000.000 13 Pengambilan Corpus 2.100.000 AlienumdenganEndoskopi 14 Histeroskopi 600.000 TARIF PELAYANAN PENUNJANG Rincian besaran tarif pelayanan laboratorium (Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi Klinik) adalah sebagai berikut: Tarif No Jenis Tindakan (Rp) 1. Sederhana 1 75.000 Sederhana 2 120.000 Sederhana 3 195.000 Sederhana 4 255.000 Sederhana 5 340.000 2. Canggih 1 460.000 Canggih 2 550.000 Canggih 3 725.000 Canggih 4 877.000
3. Khusus 1 1.225.000 Khusus 2 2.575.000 Khusus 3 3.800.000 Khusus 4 4.525.000 Khusus 5 5.750.000 Khusus 6 7.000.000 Khusus 7 8.500.000 Khusus 8 10.000.000 Rincian besaran tarif pelayanan radiodiagnostik adalah sebagai berikut: Tarif No Jenis Tindakan (Rp) 1 Sederhana 1 115.000 Sederhana 2 180.000 Sederhana 3 230.000 Sederhana 4 250.000 Sederhana 5 280.000 Sederhana 6 310.000 2 Sedang 1 350.000 Sedang 2 400.000 Sedang 3 460.000 Sedang 4 500.000 Sedang 5 600.000 3 Besar 1 650.000 Besar 2 700.000 Besar 3 750.000
Besar 4 800.000 Besar 5 850.000 4 Canggih 1 900.000 Canggih 2 1.000.000 Canggih 3 1.200.000 Canggih 4 1.600.000 Canggih 5 3.000.000 Canggih 6 3.600.000 Canggih 7 4.000.000 5 Khusus 1 4.500.000 Khusus 2 5.000.000 Khusus 3 6.000.000 Khusus 4 7.000.000 Khusus 5 8.000.000 Khusus 6 9.000.000 Khusus 7 10.000.000 Rincian besaran tarif pelayanan radiologi intervensional adalah sebagai berikut: Tarif No Jenis Tindakan (Rp) 1 Khusus 1 8.000.000 Khusus 2 10.000.000 Khusus 3 12.000.000 Khusus 4 13.500.000 Khusus 5 14.500.000 Khusus 6 15.000.000 Khusus 7 18.000.000
Khusus 8 20.000.000 Khusus 9 22.000.000 Khusus 10 23.500.000 Khusus 11 25.000.000 Khusus 1 WNA 16.000.000 Khusus 2 WNA 20.000.000 Khusus 3 WNA 24.000.000 Khusus 4 WNA 27.000.000 Khusus 5 WNA 29.000.000 Khusus 6 WNA 30.000.000 Khusus 7 WNA 36.000.000 Khusus 8 WNA 40.000.000 Khusus 9 WNA 44.000.000 Khusus 10 WNA 47.000.000 Khusus 11 WNA 50.000.000 B. Tarif Selain RSU Wangaya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas/BLUD Jenis Layanan Jasa Sarana Jasa Pelayana n Tarif Rupiah I. Kunjungan Rawat Jalan 14.000 11.000 25.000 II. Konsultasi Dokter Ahli 6.000 34.000 40.000 III. Pemeriksaan dan Tindakan 1 Pemeriksaan Kesehatan (Kiuur) a Melamar Sekolah 6.000 4.000 10.000 b Melamar Pekerjaan 6.500 3.500 10.000 c Mencari SIM 6.500 3.500 10.000 d Mengikuti Pelatihan 5.500 4.500 10.000 e Bepergian ke Luar Negeri 60.000 40.000 100.000
f Medical Sertificate/Asuransi g Surat Keterangan Kematian 2 Tindakan Injeksi a Intra Muskuler/Sub Kutan b Intra Vena c Intra Artikuler 3 Penggunaan EKG 4 Penggunaan USG IV. Pelayanan Gawat Darurat 1 Pemakaian Oksigen (Oxigenisasi) per Jam 2 Pemakaian Nebulizer 3 Penanganan Luka Bakar < 10% 4 Penanganan Luka Bakar Lebih dari 10% sd 20% 5 Penanganan Luka Lecet 6 Debridement: a Ringan b Sedang c Berat 7 Jahit Luka 1-4 8 Jahit Luka 5-10 9 Jahit Luka > 10 10 Penggunaan Anastesi: a Anastesi Injeksi b Anastesi Spray 30.000 9.000 3.750 5.250 5.250 24.000 39.000 9.600 14.400 9.600 14.400 9.600 8.400 9.500 10.000 23.000 38.000 70.000 12.000 9.600 20.000 6.000 2.250 3.750 3.750 8.000 16.000 6.400 9.600 6.400 9.600 6.400 5.600 6.500 8.000 16.000 25.000 48.000 8.000 6.400 50.000 15.000 6.000 9.000 9.000 32.000 55.000 16.000 24.000 16.000 24.000 16.000 14.000 16.000 18.000 39.000 63.000 118.000 20.000 16.000
11 Ekstraksi Kuku 12 Ekstraksi Korpus Alienum 13 Penanganan Gigitan Binatang 14 Pemasangan Kateter 15 Lepas Kateter 16 Reposisi Dislokasi Sederhana 17 Penanganan Bidai 18 Penanganan Gagal Nafas 19 Penanganan Syok Anafilaktik 20 Penggunaan Suction 21 Dilatasi Phymosis 22 Pemasangan Infus 23 Ganti Cairan Infus V. Tindakan Bedah 1 Perawatan Luka 2 Buka Jahitan a Jahit Luka 1-4 b Jahit Luka 5-10 c Jahit Luka > 10 3 Insisi/Eksisi 4 Bedah Minor (Sirkumsisi, Lipoma, Athrum) VI. Tindakan THT (per Telinga) 1 Ekstraksi Serumen 2 Spooling 3 Ekstraksi Corpus Alienum 23.400 23.400 9.600 14.400 9.600 19.200 16.000 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 9.600 9.600 23.400 21.000 22.800 23.400 70.800 9.600 14.400 23.400 15.600 15.600 6.400 9.600 6.400 12.800 8.000 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 6.400 6.400 15.600 14.000 15.200 15.600 47.200 6.400 9.600 15.600 39.000 39.000 16.000 24.000 16.000 32.000 24.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 16.000 16.000 39.000 35.000 38.000 39.000 118.000 16.000 24.000 39.000
VII. Tindakan Mata 1 Insisi Hordeulum 2 Pemeriksaan Visus a Slit Lamp b Snailen Chart c Fundoscopy 3 Pemeriksaan Buta Warna VIII. Tindakan Gigi A. Tindakan Kecil I 1 Tumpatan Sementara 1 Gigi dengan Openboor 2 Pencabutan 1 Gigi Sulung/Permanen dengan Anastesi Topical 3 Kuretage per Region 4 Buka Jahitan 5 Drainage Gigi 6 Kontrol Tindakan Post Operatif 7 Grinding Gigi 8 Openboor B. Tindakan Kecil II 1 Tumpatan Tetap 1 Gigi Dengan Glass Ionomer/Silikat 2 Pencabutan 1 Gigi Sulung dengan Anastesi 3 Pencabutan 1 Gigi Permanen dengan Anastesi 4 Scaling per Rahang (Atas/Bawah) C. Tindakan Kecil III 1 Incisi Ekstra/Intra Oral 2 Buka Kawat Fixasi 3 Tumpatan Composite 1 Gigi Dengan 23.400 9.600 10.800 12.000 9.600 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 42.600 75.000 90.000 42.600 61.800 61.800 61.800 15.600 39.000 6.400 16.000 7.200 18.000 8.000 20.000 6.400 16.000 18.800 47.000 18.800 47.000 18.800 47.000 18.800 47.000 18.800 47.000 18.800 47.000 18.800 47.000 18.800 47.000 28.400 71.000 50.000 125.000 60.000 150.000 28.400 71.000 41.200 103.000 41.200 103.000 41.200 103.000
Light Cure 4 Pencabutan 1 Gigi Dengan Komplikasi 5 Jahitan Jaringan di Rongga Mulut D. Tindakan Sedang I 1 Odontektomy 1 Gigi/Parsial Impaksi 1 Gigi 2 Alveolecomy per Region 3 Operculectomy per Region 4 Gingivectomy per Region 5 Eksisi Epulis/Mucocele per Region 6 Reimplantasi 1 Gigi 7 Frenektomy IX. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan 1 Ante Natal Care (ANC) 2 Post Natal Care (Nifas dan Buteki) 3 Pengambilan Spesimen Pap Smear 4 Pelayanan IVA 5 Pelayanan Cryotherapy X. Pelayanan Bayi dan Anak 1 Perawatan Tali Pusat 2 Pijat Bayi 3 Tindik Konvensional 4 Tindik Tembak XI. Pelayanan KB 1 Pemasangan IUD 2 Pemasangan Implant 61.800 61.800 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 9.600 9.600 38.000 16.000 395.000 19.200 19.200 9.600 23.400 38.000 71.357 41.200 103.000 41.200 103.000 56.000 142.000 56.000 142.000 56.000 142.000 56.000 142.000 56.000 142.000 56.000 142.000 56.000 142.000 6.400 16.000 6.400 16.000 25.000 63.000 8.000 24.000 158.000 553.000 12.800 32.000 12.800 32.000 6.400 16.000 15.600 39.000 25.000 63.000 39.643 111.000
3 Kontrol IUD/Implant 4 Pelepasan/Ekstraksi IUD 5 Pelepasan/Ekstraksi Implant 6 Injeksi Kontrasepsi 1 bulan 7 Injeksi Kontrasepsi 3 bulan 8 Pemberian Pil KB XII. Pelayanan Laboratorium A. Hematologi A.1 Hematologi Manual 1 Haemoglobin stick 2 LED 3 Golongan Darah 4 Rhesus 5 Waktu Pendarahan (BT) 6 Waktu Pembekuan (CT) A.2 Hematologi Analyzer 1 Darah Lengkap 3 Diff 2 Darah Lengkap 5 Diff B.1 Urinalisa 1 Urine Lengkap 2 Reduksi Urine Puasa 3 Reduksi Urine 2 Jam PP 4 Sedimen Urine 5 Protein Urine 8.800 23.400 38.000 18.750 18.750 4.800 8.000 7.000 4.000 8.000 7.000 7.000 43.000 55.000 16.000 8.000 8.000 8.000 9.000 7.200 15.600 25.000 6.250 6.250 3.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 28.000 32.000 8.000 4.000 4.000 4.000 3.000 16.000 39.000 63.000 25.000 25.000 8.000 12.000 11.000 8.000 12.000 11.000 11.000 71.000 87.000 24.000 12.000 12.000 12.000 12.000
B.2 Napza 1 Ampethamine 2 Benzodiazepine 3 Cocain 4 Mariyuana 5 Morphine 6 PCP 7 Barbiturate B.3 Test Kehamilan (PPT) C. Faeses 1 Faeses Rutin 2 Bezidine D. Kimia Klinik D.1 Clinical Chemistry Analyzer 1 AST/SGOT 2 ALT/SGPT 3 Albumin 4 Total Protein 5 Globulin 6 Gamma GT 7 Alkalin Fosfatase 8 Bilirubin Total 9 Bilirubin Direct 10 Bilirubin Indirect 11 Cholesterol Total 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 20.000 16.000 18.000 26.500 26.500 30.000 30.000 27.000 55.000 30.000 30.000 30.000 30.000 26.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 6.000 12.500 12.500 25.000 25.000 20.000 16.000 25.000 25.000 25.000 25.000 12.500 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 24.000 24.000 24.000 39.000 39.000 55.000 55.000 47.000 71.000 55.000 55.000 55.000 55.000 39.000
12 LDL Direct 13 HDL Direct 14 Triglysirida 15 Ratio Cholesterol 16 Glukosa Sewaktu 17 Glukosa Puasa 18 Glukosa 2 Jam PP 19 Ureum 20 Creatinin 21 Asam Urat D.2 Menggunakan Stik Reagen Kering 1 Cholesterol 2 Triglyserida 3 Asam Urat 4 Glukosa Sewaktu 5 Glukosa Puasa 6 Glukosa 2 Jam PP 7 HbA 1C E. Imuno-Serology 1 Widal 2 Malaria 3 Anti HIV 4 ASTO 5 RF 55.000 26.520 26.520 19.500 12.800 12.800 12.800 26.000 26.000 26.000 31.200 31.200 28.174 16.000 16.000 16.000 15.000 47.000 24.000 126.400 63.000 63.000 16.000 12.480 12.480 19.500 11.200 11.200 11.200 13.000 13.000 13.000 7.800 7.800 7.826 8.000 8.000 8.000 9.000 8.000 8.000 110.600 8.000 8.000 71.000 39.000 39.000 39.000 24.000 24.000 24.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 36.000 24.000 24.000 24.000 25.000 55.000 32.000 237.000 71.000 71.000
6 CRP 7 RPR 8 HBS Ag 9 Anti HBS 10 Anti HCV 11 TPHA 12 CD4 13 Anti Dengue IgG dan IgM 14 NS1 Dengue 15 Viral Load 16 Swap Antigen F. Mikrobiologi 1 BTA Mikroskopis 1 x 2 Mikroskopis Pengecatan Gram 3 Mikroskopis Jamur 4 Trichomonas 5 Rectal Swab XIII. Pelayanan Rawat Inap 1 Konsultasi Dokter Umum 2 Konsultasi Dokter Ahli 3 Pemeriksaan Pra-Persalinan a Inpartu Tanpa Observasi b Inpartu Dengan Observasi 4 Pemakaian Oksigen 150.100 39.000 79.000 86.000 126.400 63.200 134.000 205.000 142.000 17.000 58.500 31.200 16.000 16.000 16.000 63.000 15.000 6.000 47.400 189.600 9.600 7.900 158.000 8.000 47.000 32.000 111.000 32.000 118.000 110.600 237.000 15.800 79.000 116.000 250.000 111.000 316.000 95.000 237.000 9.000 25.000 31.500 90.000 7.800 39.000 8.000 24.000 8.000 24.000 8.000 24.000 48.000 111.000 10.000 25.000 34.000 40.000 31.600 79.000 126.400 316.000 6.400 16.000
5 Pasang Infus 6 Persalinan Normal a Ditolong Bidan b Ditolong Dokter Umum 7 Persalinan Dengan Penyulit 8 Biaya Perawatan per Hari a Ibu Nifas b Bayi c Pasien Umum 9 Perawatan Bayi Dengan Penyulit a Pemakaian Inkubator b Resusitasi 10 Visite a Dokter Umum b Dokter Spesialis 11 One Day Care 12 Home Care 13 Konseling XIV. Pelayanan Ambulance Biaya Abonemen Tambahan Biaya per KM untuk jarak di atas 10 KM XV. Pelayanan Kesehatan Tradisional 1 Akupuntur 2 Akupressure 3 Bekam Basah/Titik 23.400 473.000 473.500 868.450 31.000 31.000 31.000 39.000 23.400 24.000 12.000 64.000 105.000 75.000 25.000 5.000 45.000 60.000 4.200 15.600 395.000 552.500 710.550 24.000 24.000 24.000 32.000 15.600 16.000 68.000 56.000 95.000 75.000 25.000 5.000 30.000 40.000 2.800 39.000 868.000 1.026.00 0 1.579.00 0 55.000 55.000 55.000 71.000 39.000 40.000 80.000 120.000 200.000 150.000 50.000 10.000 75.000 100.000 7.000
4 Bekam Kering/Titik II. PELAYANAN KEBERSIHAN Klasifikasi A. Rumah Tangga 1) Rumah Tangga Miskin 2) Rumah Tangga Bawah 3) Rumah Tangga Menengah 4) Rumah Tangga Atas B. Perhotelan 1) Hotel Bintang a) Bintang 1 b) Bintang 2 c) Bintang 3 d) Bintang 4 e) Bintang 5 2) Hotel Non Bintang 3) Villa 4) 5) Pondok Wisata Rumah Kos a) 1 s.d 10 Kamar b) 11 s.d 20 kamar c) > 20 Kamar 3.000 2.000 5.000 Pembulatan 23.000,0 50.000 90.000 550.000 550.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 500.000 400.000 150.000 100.000 150.000 200.000
C. D. E. F. Perdagangan 1) Pertokoan 2) Mall 3) Plaza 4) Minimarket 5) Supermarket 6) Departemet Store 7) Hyper Market 8) Grosir/Perkulakan 9) Toko Eceran Tradisional 10) Industri Pasar Rakyat 1) Industri Mikro dan Kecil 2) Industri Menengah 3) Industri Besar Kesehatan 1) 2) Rumah Sakit Internasional**) Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi **) 3) Rumah Sakit Milik Pemkab/Pemkot **) 4) Rumah Sakit Milik Swasta **) 5) Pusat Kesehatan Masyarakat 6) Pusat Kesehatan Masyarakat (Pembantu) 7) Balai Pengobatan 8) Praktek Dokter Swasta 9) Apotik Restoran/Rumah Makan 1) 2) Restoran/Rumah Makan Modern/Fast Food Rumah Makan a) 25 s.d 50 Kursi 600.000 2.400.000 2.400.000 500.000 500.000 500.000 500.000 200.000 50.000 300.000 150.000 800.000 2.300.000 2.100.000 2.100.000 2.000.000 1.600.000 300.000 200.000 400.000 400.000 100.000 1.300.000 400.000
G. H. I. b) > 50 Kursi 3) Kafetaria 4) Kantin 5) Warung Semi Permanen/Tenda 6) Bar 7) Pendidikan 1) Jasa Boga Universitas/Sekolah Tinggi/Politeknik a) < 2500 Mahasiswa b) 2500 s.d 4999 Mahasiswa c) 5000 s.d 7599 Mahasiswa d) > 7500 Mahasiswa 2) Sekolah Milik Pemerintah 3) Sekolah Milik Swasta 4) Lembaga Kursus/Diklat Fasilitas Wisata/Hiburan 1) DTW Alam 2) DTW Budaya 3) DTW Buatan 4) Rumah Billiar 5) Gym 6) Arena Ketangkasan 7) Kolam Renang 8) Spa/Panti Pijat 9) Gelangang Kesenian 10) Karaoke 11) Fasilitas Tertentu Salon Kecantikan 1) Perkantoran Swasta 570.000 360.000 360.000 240.000 500.000 500.000 200.000 300.000 300.000 400.000 90.000 200.000 200.000 300.000 300.000 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000
2) Terminal 3) Pelabuhan 150.000 1.600.000 WALIKOTA DENPASAR, I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tabel 1 Struktur Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha NO JENIS A. Penyediaan tempat usaha kendaraan umum dan mobil barang di terminal TARIF I Mobil bus dan taksi Sekali masuk 1) 2) 3) Mobil bus antar kota antar provinsi/ angkutan pariwisata Mobil bus antar kota dalam provinsi/ angkutan perkotaan Taksi Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 1.000 II Penyediaan tempat berdagang di terminal dan pengujian kendaraan bermotor Los (per m2/bulan) 1) Kios (per m2/bulan) 2) Rp10.000 Rp15.000 III Sewa Kantin 1) 2) SD/Kantin SMP/Kantin 3) Perangkat Daerah Per Bulan Rp 500.000 Rp 1.000.000 Per Tahun Rp 12.000.000 IV Sewa Kegiatan Foto 1) 2) Foto preweding Foto model/ iklan produk Per Hari Rp 500.000 Rp 750.000 V Kegiatan shooting film/dokumenter 1) 2) Sinetron Video Klip Per hari Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 No. Uraian 1 2 4 Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Tarif Rp / m2 / Bulan Sewa Ruang Usaha Service Charge 145.000 104.000 64.000 80.000 80.000 80.000
Tabel 2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak NO JENIS PELAYANAN 1 2 3 4 Pemeriksaan Ante Mortem Pemeriksaan Post Mortem Pemakaian Kandang Penampungan Pemakaian Tempat Pemotongan TARIF (Rp/ekor) SAPI 800 1.200 1.800 14.200 BABI 400 600 900 9.350 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Jasa Kepelabuhan Tabel 3 Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan NO JENIS TARIF I. A Obyek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Jasa Parkir (Docking) 1) Kapal angkut laut Per GT per kunjungan Rp. 41,00 B Jasa Labuh 1) Kapal angkut laut Per GT per kunjungan Rp. 147,00 C Jasa Pemanduan / Kanavigasi Per gerakan Tetap per kapal 1) 2) Variabel per GT Rp. 101.000 Rp. 28,00 D Jasa Penundaan Per unit per jam 1) Kapal angkut laut dalam negeri sampai dengan GT 2.000 1) Kapal angkut laut dalam negeri sampai dengan GT 2.000 E Jasa Tambat Per GT Per etmal 1) Kapal angkut laut dalam negeri kelas II Rp. 48,00 F Pas Masuk Penumpang / pengantar G Per orang per sekali masuk (harian) 1) Per orang per bulan (Bulanan) 2) 3) Per orang per tahun (tahunan) Pas Masuk Kendaraan Tarif Harian Rp. 2.500 Rp.62.500 Rp. 625.000 Harian per unit Truk, Bus Besar 1) Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep 2) 3) Sepeda Motor Tarif pas tetap Bulanan Rp. 7.000 Rp. 6.000 Rp. 4.000 Per unit 1) 2) Truk, Bus Besar Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep Rp. 175.000 Rp. 150.000
NO I. A B C D E F Sepeda Motor 3) Tarif pas tetap Tahunan Rp. 100.000 Per unit H 1) 2) 3) Jasa Kepelabuhan lainnya 1) Truk, Bus Besar Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep Sepeda Motor Tarif jasa pelayanan air bersih +30% dari tarif PDAM Rp. 1.750.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah A. Retribusi Pelayanan Jasa Pengendalian Lalu Lintas JENIS Pelayanan jasa pengendalian lalu lintas TARIF Frekuensi Mobil derek untuk pemindahan kendaraan Rp 500.000 (Sekali derek) Tempat penyimpanan kendaraan Rp 50.000 (per hari) Pengendalian angkutan barang 1) 2) 3) Tempat menginap mobil barang JBB 9.001 - 15.000 kilogram JBB 15.001 - 20.000 kilogram JBB 20.000 kilogram ke atas Rp 8.000 Rp 12.000 Rp 18.000 Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk 1) 2) 3) 4) 5) 6) JBB 0 - 2.750 kilogram JBB 2.751 - 5.000 kilogram JBB 5.001 - 9.000 kilogram JBB 9.001 - 15.000 kilogram JBB 15.001 - 20.000 kilogram JBB 20.001 kilogram ke atas Rp 18.000 Rp 24.000 Rp 30.000 Rp 36.000 Rp 42.000 Rp 48.000 Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Tempat bongkar angkutan barang JBB 0 - 2.750 kilogram 1) JBB 2.751 - 5.000 kilogram 2) JBB 5.001 - 9.000 kilogram 3) JBB 9.001 - 15.000 kilogram 4) JBB 15.001 - 20.000 kilogram 5) 6) JBB >20.000 kilogram Tempat muat angkutan barang Rp 3.000 Rp 4.000 Rp 5.000 Rp 6.000 Rp 7.000 Rp. 8.000 Setiap bongkar Setiap bongkar Setiap bongkar Setiap bongkar Setiap bongkar Setiap bongkar 1) 2) 3) 4) 5) JBB 0 - 2.750 kilogram JBB 2.751 - 5.000 kilogram JBB 5.001 - 9.000 kilogram JBB 9.001 - 15.000 kilogram JBB 15.001 - 20.000 kilogram Rp 3.000 Rp 4.000 Rp 5.000 Rp 6.000 Rp 7.000 Setiap muat Setiap muat Setiap muat Setiap muat Setiap muat
6) JBB >20.000 kilogram Rp 8.000 Setiap muat B. Retribusi Pengelolaan untuk Pertokoan Tabel Nilai Sewa Ruku Pertokoan di Jl Tamrin Desa Pemecutan No. Blo k No. Kavling No. HGB Lua s Tana h (m²) Luas Bangun an (m²) Nilai SewaRuko /m²/Tah un 1 2 3 4 5 6 7 A Kavling 1 A Kavling 2 A Kavling 3 A Kavling 4 A Kavling 5 A Kavling 6 A Kavling 7 8 A Kavling 8 9 A Kavling 9 10 C Kavling 10 11 C Kavling 11 12 C Kavling 12 13 C Kavling 13 14 B Kavling 14 15 B Kavling 15 48 44 47 32 36 265 2 266 5 40 35 265 7 265 8 41 45 265 1 67 68 75 78 80 81 74 74 78 104 103 104 79 105 100 210 213 235 244 250 251 230 232 244 310 310 350 265 350 310 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 424.000 424.000 424.000 269.000 424.000 424.000 16 B Kavling 16 17 B Kavling 17 18 D Kavling 18 43 34 105 80 36 350 265 126 424.000 269.000 290.000 C. Retribusi Pengelolaan dan Sewa atas Gedung Dharmanegara Alaya Tabel 1. Sewa untuk masing-masing ruangan DESKRIPSI Classroom A Classroom B Audiovisual Marker Space 1 Marker Space 2 LUAS 122 36 110 9 15 KAPASI TAS 88 42 96 3 3 SEWA / JAM SEWA /HALFD AY 1.769.000 7.076.000 544.000 2.174.000 1.782.000 7.128.000 132.000 529.000 221.000 882.000 SEWA /FULLDAY 9.906.000 3.044.000 9.979.000 741.000 1.235.000 Marker Space 3 12 3 176.000 706.000 988.000 Marker Space 4 23 3 338.000 1.352.000 1.893.000 Coworking Space 2 Coworking Space 3 Coworking Space 4 Coworking Space 5 Coworking Space 6 20 23 22 23 72 10 10 10 12 13 294.000 1.176.000 338.000 1.352.000 323.000 1.294.000 340.000 1.362.000 1.066.000 4.262.000 1.646.000 1.893.000 1.811.000 1.906.000 5.967.000
DESKRIPSI LUAS KAPASITAS SEWA BULAN / SEWA /SEAT /HARI SEWA /SEAT /MINGGU Café Indoor 87 Café Outdoor 72 39 Outdoor Coworking Space Sisi Barat Outdoor Coworking Space Sisi Timur 35 26 26 16 16 16.965.000 14.472.000 120.000 120.000 487.000 487.000 DESKRIPSI LUAS KAPASI TAS SEWA / HARI Ruang Pertunjukan 1065 544 23.827.000 DESKRIPSI LUAS KAPASI TAS SEWA / HARI Ruang Pameran 328 5.543.000 DESKRIPSI LUAS KAPASI TAS SEWA / JAM SEWA /HALFDAY SEWA /FULLDAY Ruang Diskusi A 92 54 1.076.000 4.306.000 6.028.000 Atas sewa tersebut dapat diberikan potongan untuk masing-masing penggunaan khusus, seperti pada Tabel 2. Tabel 2. Potongan atas Sewa masing-masing penggunaan khusus. Range Potongan KOMERSIAL s/d 15% SOSIAL s/d 35% PENDIDIKAN PEMERINTAHAN s/d 55% s/d 70% D. Retribusi Pengelolaan dan Hak Sewa atas Ballroom Sewaka Mahottama Tabel 3. Sewa Ruang Ballroom Gedung Sewaka Dharma DESKRIPSI LUAS KAPASITAS SEWA / HARI Sewaka Mahottama 392 270 8.859.000 E. Retribusi Ruang Ballroom Gedung Shanti Graha Tabel 4. Hasil Analisis Sewa Ruang Ballroom Gedung Shanti Graha DESKRIPSI LUAS KAPASITAS SEWA / HARI Shanti Graha 270 192 4.293.000
F. Retribusi Penyediaan gudang angkutan barang Tabel 5. 1 Bulanan (per m2/bulan Rp.15.000,- Rp. 1.000,- 2 Harian (per m2 / hari G. Retribusi pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan lainnya di lingkungan terminal. Tabel 6. Pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan lainnya dilingkungan termianl Rp. 25.000 (per are/hari) H. Retribusi pemanfaatan utilitas penerangan jalan Tabel 7 pemanfaatan utilitas penerangan jalan Sesuai dengan hasil appraisal pada Tahun berjalan I. Pemanfaatan tanah dan bangunan untuk anjungan Tunai Mandiri Tabel 8 Pemanfaatan tanah dan bangunan untuk anjungan Tunai Mandiri Rp. 22.500.000,- /per tahun J. Sewa Kapal Laut Tabel 9 Sewa Kapal Laut Rp. 163.000.000/ Per Tahun K. Sewa Full Lapangan Tabel 10 1 2 Untuk kegiatan sosial Untuk kegiatan komersial Rp. 2.000.000 /per hari Rp. 3.000.000 /per hari L. Sewa setengah lapangan Tabel 11 1 2 Untuk kegiatan sosial Untuk kegiatan komersial Rp. 1.000.000/per hari Rp. 1.500.000/per hari M. Sewa Tanah Tabel 12 Sewa Tanah Rp. 30.000 /per m2 tahun
N. Jasa Sewa Ruangan Kepelabuhan Tabel 13 Jasa Sewa Ruangan Pelabuhan 1) 2) Permeter persegi per tahun Permeter persegi per bulan TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL Rincian besaran tarif surat-surat keterangan sebagai berikut: Tarif No Jenis Pelayanan (Rp.) 1 Melamar sekolah 25.000 2 Melamar pekerjaan 25.000 3 Mencari SIM 25.000 4 Luar Negeri 25.000 5 Medical sertificate 100.000 6 Surat keterangan kematian 88.000 7 Surat keterangan tidak berpenyakit menular 18.000 8 Surat keterangan kelahiran 32.500 9 Visum luka 40.000 10 Resume medik 40.000 11 Surat Keterangan Buta Warna 25.000 12 Surat keterangan bebas narkoba 25.000 13 Surat keterangan sehat jiwa 25.000 Permeter persegi Rp. 2.820.000 Rp. 235.000
TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, TEMPAT PRAKTEK/MAGANG DAN STUDY BANDING NO Jenis Pelayanan Satuan Tarif (Rp) 1 2 3 6 1 Study Banding Per org/1x Kunj. 200.000 2 Magang per org/hari 20.000 3 Orientasi per 1x kunjungan mahasiswa a. 20-40 mhs 750.000 b. 41-60 mhs 1.000.000 4 Pengambilan data : a. Perorang Per 200.000 Orang/Propos al b. Kelompok Per 500.000 Kelompok/Pro posal 5 Penelitian : a. Diploma III per hari/ proposal 2.000 b. Diploma IV per hari/ proposal 3.000 c. S1 per hari/ proposal 4.000 d. S2 per hari/ proposal 6.000 e. S3 per hari/ proposal 7.000 f. Per 1 kali 500.000 Institusi/Lemb aga kunjungan g. Telaah Laik Etik Penelitian Per Bulan / 1 Protokol Penelitian 150.000 6 Praktek klinik : a. SMA/sederajat per hr/org 2.000
b. Diploma I,II,III per hr/org 3.000 c. Diploma IV per hr/org 4.000 d. S1 per hr/org 5.000 e. S2 per hr/org 6.000 f. S3 per hr/org 7.000 g. Profesi Ners per hr/org 10.000 h. Coass per hr/org 12.000 i. Praktek per hr/org 170.000 Mahasiswa Asing 7 Ujian Praktek: a. SMA/sederajat per 1 kali 20.000 ujian/orang b. Diploma I,II,III per 1 kali 30.000 ujian/orang c. Diploma IV per 1 kali 30.000 ujian/orang d. S1 per 1 kali 30.000 ujian/orang e. S2 per 1 kali 30.000 ujian/orang f. S3 per 1 kali 30.000 ujian/orang g. Coass per 1 kali 150.000 ujian/orang h. Mahasiswa Asing per 1 kali 170.000 ujian/orang 1 Study Banding WNA Per org/1x Kunj. 400.000 2 Magang WNA per org/hari 40.000 3 Orientasi per 1x kunjungan mahasiswa a. 20-40 mhs WNA 1.500.000 b. 41-60 mhs WNA 2.000.000
4 Pengambilan data : a. Perorang b. Kelompok 5 Penelitian : a. Diploma III b. Diploma IV c. S1 d. S2 e. S3 f. Institusi/Lemb aga g. Telaah Laik Etik Penelitian 6 Praktek klinik : a. SMA/sederajat b. Diploma I,II,III c. Diploma IV d. S1 e. S2 f. S3 g. Profesi Ners h. Coass i. Praktek Mahasiswa Asing Per Orang/Propos al WNA Per Kelompok/Pro posal WNA per hari/ proposal WNA per hari/ proposal WNA per hari/ proposal WNA per hari/ proposal WNA per hari/ proposal WNA Per 1 kali kunjungan WNA per hr/org per hr/org per hr/org per hr/org per hr/org per hr/org per hr/org per hr/org 400.000 1.000.000 4.000 6.000 8.000 12.000 14.000 1.000.000 300.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 20.000 24.000 340.000
7 Ujian Praktek: a. SMA/sederajat per 1 kali 40.000 ujian/orang b. Diploma I,II,III per 1 kali 60.000 ujian/orang c. Diploma IV per 1 kali 60.000 ujian/orang d. S1 per 1 kali 60.000 ujian/orang e. S2 per 1 kali 60.000 ujian/orang f. S3 per 1 kali 60.000 ujian/orang g. Coass per 1 kali 300.000 ujian/orang h. Mahasiswa Asing 340.000 TARIF HONORARIUM NARASUMBER PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PRAKTEK/MAGANG/ON THE JOB TRAINING/ STUDI BANDING NO Jenis Pelayanan Satuan Tarif (Rp) O 1 2 3 5 1 Study Banding/magang a. Institusi hari/orang 250.000 b. Mahasiswa/Mandiri bulan/orang 150.000 2 Orientasi Mahasiswa hari/orang 121.000 3 Penelitian/Pengambilan Data a. D-III bulan/pembimbing 6.000 b. D-IV bulan/pembimbing 72.600 c. S1 bulan/pembimbing 96.800 d. S2 bulan/pembimbing 18.100 e. S3 bulan/pembimbing 363.000 4 Praktek Klinik
a. SMA/Sederajat b. D-I, D-II, D-III c. D-IV d. S1 e. S2 f. S3 g. Orang Asing 5 Ujian Praktek/Responsi a. SMA/Sederajat b. D-I, D-II, D-III c. D-IV d. S1 e. S2 f. S3 6 Narasumber/ si a. Eselon I/ yang disetarakan b. Eselon II/ yang disetarakan c. Eselon III kebawah/ yang disetarakan d. Eselon IV Narasumber Non PNS a. Fasilitator b. Narasumberpakar c. Instruktur 7 Narasumber/ FasilitatorPelatihandari Luar bulan/pembimbing bulan/pembimbing bulan/pembimbing bulan/pembimbing bulan/pembimbing bulan/pembimbing bulan/pembimbing kali/pembimbing/or ang kali/pembimbing/or ang kali/pembimbing/or ang kali/pembimbing/or ang kali/pembimbing/or ang kali/pembimbing/or ang orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam 6.100 90.750 96.800 121.000 181.500 363.000 363.000 36.300 60.500 72.600 96.800 181.500 363.000 1.300.000 1.100.000 1.000.000 400.000 400.000 1.000.000 400.000
Provinsi a. Eselon I/ yang disetarakan orang/jam b. Eselon II/ yang disetarakan orang/jam c. Eselon III kebawah/ yang orang/jam disetarakan d. Eselon IV orang/jam Narasumber Non PNS a. Fasilitator orang/jam b. Narasumberpakar orang/jam c. Instruktur orang/jam 8 Widyaiswara/ FasilitatorPelatihan a. S3/ Doktor orang/ JPL b. S2/ Magister orang/ JPL 9 PanitiaPenyelenggara a. Penanggungjawab orang/ kegiatan b. KetuaPanitia orang/ kegiatan c. Anggota orang/ kegiatan 10 Honorarium Pembawa Acara orang/ kegiatan Pelatihan 11 PengendaliPelatihhan (MOT) orang/ kegiatan 12 Penyusun Modul Pelatihan per modul 13 Moderator Pelatihan orang/ kegiatan 14 Monitoring dan EvaluasiPelatihan per orang/ hari a. Layanan Paket Pelatihan NO PELATIHAN TARIF FULL ONLINE BLANDED 1 2 3 4 1. Pelatihan - Pelatihan a. Pelatihan 3 hari 1.600.000 2.100.000 b. Pelatihan 4 hari 1.700.000 2.400.000 1.300.000 1.100.000 900.000 500.000 500.000 1.100.000 500.000 450.000 450.000 600.000 500.000 400.000 400.000 400.000 5.000.000 800.000 500.000 KLASIKAL 5 2.000.000 2.200.000
c. Pelatihan 5 hari 1.800.000 2.600.000 d. Pelatihan 6 hari 1.900.000 2.800.000 e. Pelatihan 7 hari 2.000.000 2.900.000 f. Pelatihan 8 hari 2.200.000 3.000.000 g. Pelatihan 9 hari 2.300.000 3.200.000 h. Pelatihan 10 hari 2.400.000 3.400.000 i. Pelatihan 11 hari 2.200.000 3.000.000 b. Workshop NO PELATIHAN TARIF FULL ONLINE KLASIKAL 1 2 3 4 1. Workshop (3hr) 600.000 1.500.000 2. Workshop (2hr) 500.000 1.000.000 3. Workshop (1hr) 400.000 600.000 c. LayananPemakaian Aset Sewa Gedung NO Jenis Layanan Tarif/hari 1 2 3 1. Sewa Aula/ 700.000 Pertemuandenganperalatan d. LayananLainnya 1. Sewa Alat Praktek NO Jenis Alat Tarif/hari 1 2 3 1. Sewa Manekin 500.000 2.500.000 2.700.000 2.900.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000
TARIF PENGOLAHAN LIMBAH Rincian besaran tariff pengolahan limbah sebagai berikut : No Volume Tarif (Rp) 1 Limbah Medis ≤ 1 Kg 50.000 2 Limbah medis> 1 kg (per kg) 75.000 TARIP SEWA SARANA DAN PRASARANA Rincin besaran tarif sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : No. Jenis Jasa Sarana Tarif (Rp) 1. Penggunaaan Ruang 750.000 Pertemuan dengan peralatan 2. Penggunaan ruang 550.000 pertemuan tanpa peralatan 3. Penggunaan Selasar 300.000 4. Penggunaan sound system 550.000 Rincin besaran tarif Retail dan ATM adalah sebagai berikut : No. Jenis Revenue Tarif (Rp) Satuan (Rp) 1. 2. 3. 4. Restoran / Kafe / Area Makan Kantin Toko Bunga & Peti Jenazah ATM 800.000 m2/Bulan 600.000 m2/Bulan 800.000 m2/Bulan unit/Bulan 1.500.000 Rincin besaran tarif Paket Rumah Duka adalah sebagai berikut : No. JenisRevenue Tarif (Rp) Satuan (Rp) 1. PaketRumahDuka -Standar 2.100.000 Unit/Per hari
2. PaketRumahDuka -Bronze 2.500.000 Unit/Per hari 3. PaketRumahDuka -Gold 3.500.000 Unit/Per hari 4. PaketRumahDuka -Silver 3.000.000 Unit/Per hari Rincin besaran tarif iklan adalah sebagai berikut : No. Jenis Revenue Tarif (Rp) Satuan (Rp) 1. 2. 3. LED Monitor 42 Inch 14 Unit X Banner Iklan - Videotron 3.000 Spot (30 Detik) 1.000.000 Titik/Bulan 20.000 Spot (30 Detik) Rincin besaran tarif Parkir adalah sebagai berikut : NO DURASI TARIF I Roda 2 SENEN - JUMAT PUKUL 06.00 s.d 14.59 Wita Roda 4 Roda 6/Lebih 1 II Flat ( Tetap ) SENEN - JUMAT PUKUL 15.00 s.d 05:59 Wita Rp 2.000 Rp 4.000 Rp 5.000 1 2 3 4 1 Jam Pertama Tambahan Tarif Per jam Tarif Maksimal (pe 24 jam) Denda kehilangan Tiket Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 6.000 Rp 10.000 Rp 4.000 Rp 2.000 Rp 12.000 Rp 25.000 Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 17.000 Rp 25.000 Info : Khusus Sabtu , Minggu dan Hari Libur berlaku Tarif Progresif TARIF SELAIN RSU WANGAYA Tarif Lainnya 1 2 Studi banding/Orang/Kunjungan Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Sejenisnya /Orang/Hari 60.000 6.000 40.000 4.000 100.000 10.000 WALIKOTA DENPASAR, I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan: a. Pembangunan Bangunan Gedung Baru. Retribusi Perizinan Tertentu atas pembangunan gedung baru dihitung rum us: Nilai Retribusi (Nr) LLt It : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg : ∑ (Lli + LBi) : If x ∑ (bp x Ip) x Fm Keterangan: LLt SHST : Luas Total Lantai; : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan yaitu sebesar 0,5 persen : Indeks Terintegrasi : Indeks Bangunan Gedung Terbangun : Luas Lantai ke-i : Luas Basemen ke-i : Indeks Fungsi : bobot parameter : Indeks parameter : Faktor kepemilikan Ilo It Ibg LLi LBi If bp Ip Fm b. Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung. Tarif prasarana bangunan gedung dihitung dengan Rumus: Nilai Retribusi (Nr) Keterangan: V I Ibg HSpbg : Harga satuan retribusi PBG : V x I x Ibg x HSpbg : Volume : Indeks prasarana Bangunan Gedung : Indeks BG Terbangun (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian
PUPR yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Denpasar dan ditetapkan sebagai berikut : 1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp .... (... rupiah); dan 2. bangunan sederhana sebesar Rp... (... rupiah) b. Indeks Lokalitas (Ilo) adalah 0,5 Persen Atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut: Fungsi Keteranga Indeks Lokalitas Banguna n Jalan Jalan Jalan Jalan n Nasiona Provins Kabupate Lingkunga l i n n Hunian Sederhana 0,5 0,5 0,5 0,4 Tidak 0,5 0,5 0,5 0,4 Sederhana Usaha Mikro 0,4 0,4 0,4 0,3 Non Mikro 0,5 0,5 0,5 0,5 Sosial PAUD s/d 0,1 0,1 0,1 0,1 Budaya SLTA Perguruan 0,2 0,2 0,2 0,2 Tinggi Sosial 0,3 0,3 0,3 0,3 Budaya Khusus 0,5 0,5 0,5 0,5 c. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung: No 1 1. Jenis Prasarana Bangunan 2 Konstruksi pembatas/pena han pengaman 3 a b c Pagar Tanggul/retailing wall Turap Batas Kavling/persil Harga Satuan 4 4.500 42.000 42.000 Satuan 5 m m m 2. 3. 4. Konstruksi penanda masuk lokasi/pos Konstruksi perkerasan Konstruksi perkerasan aspal, beton a Gapura b Gerbang a b c a jalan Lapangan Upacara Lapangan olahraga terbuka aspal beton 371.000 m2 m2 90.000 1.600 1.600 24.000 m2 m2 m2 14.000 m2 24.000 m2
5. Konstruksi perkerasan grassblock Konstruksi penghubung 6. 7. 8. 9. Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung) Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpa ss) 10. Konstruksi kolam/resevoir bawah tanah 11. Kostruksi septic tank, sumur resapan 12. Konstruksi menara 12. Konstruksi menara a Jembatan Hunian Usaha b Box Culvert a Kolam renang b Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah b Cerobong 1.900 m2 142.000 142.000 585.000 22.000 m2 m2 142.000 585.000 585.000 10.000 63.000 m2 m2 22.000 m2 Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak 5 m2 5 m2
13. Konstruksi Menara air 14. Konstruksi monumen 15. Konstruksi instalasi/gardu listrik Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak 378.000 Unit Per 5 m2 a Tugu b Patung 70.000 Unit c Di dalam persil Sesuai Retribusi Tugu/ Patung Unit d. Di luar persil Sesuai Retribusi Tugu/ Patung Unit a Instalasi listrik 280.000 Unit (luas maksimum 10 m2. Apabila ada penambah an luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2) 168.000 Unit (luas b Instalasi telepon/komunikasi maksimum 10 m2. Apabila ada penambah an luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2) Instalasi Pengolahan 224.000 Unit (luas c maksimum 10 m2.
16. Konstruksi reklame/papan nama 17. Fondasi mesin (diluar bangunan) 18. Konstruksi Menara televisi 19. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki Apabila ada penambah an luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2) Unit a Billboard papan iklan Luas bidang reklame> 10 m2 Luas bidang reklame< 10 m2 Kelebihan Luasan> 10 m2 b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Luas bidang reklame> 10 m2 Luas bidang reklame< 10 m2 Kelebihan Luasan> 10 m2 724.000 592.000 144.000 Unit 100.000 Unit Mesin Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambah an ketinggian, dihitung kelipatann ya) a Ketinggian 25-50 m Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai b Ketinggian 51-75 m c Ketinggian 76-100 m Unit Unit Unit
Sistem guy wire/ bentang kawat 20. 1) Menara bersama 20. 1) Menara bersama 2) Menara mandiri 21. Tangki tanam bahan bakar d Ketinggian 101-125 e f m Ketinggian 126-150 m Ketinggian diatas 150 m a Ketinggian 0-50 m b Ketinggian 51-75 m c Ketinggian 76-100 m d Ketinggian diatas 100 m dari 25 m b Ketinggian 25-50 m c Ketinggian diatas 50 m a Ketinggian kurang dari 25 m b Ketinggian 25-50 m c Ketinggian diatas 50 m rencana anggaran biaya atau kontrak Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksana an sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
22. Pekerjaan a Saluran drainase (dalam persil) b Kolam tampung 23. Konstruksi penyimpanan /Silo Tabel Indeks terintegrasi Fungsi Indeks Fungsi (If) Klasifikasi Bobot parameter (bp) Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 Usaha (UMKM- Prototipe) Hunian 0,5 Permanensi Ketinggian 0,2 0,5 a. < 100 m2 dan < 2 lantai b. > 100 m2 dan > 2 lantai 0,15 0,17 Keagamaan 0 Fungsi Khusus Sosial Budaya Ganda/ campuran a. Luas < 500 m2 dan < 2 lantai 0,6 1 0,3 Faktor Kepemilikan (Fm) b. Luas > 500 m2 dan > 2 lantai 0,8 100.000 m 50.000 m2 138.000 m3 Parameter Indeks parameter a. Sederhana b. Tidak 1 2 sederhana a. Non 1 Permanen b. Permanen *) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai 2 *) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai a. Negara 0 b. Peroranga n/badan usaha 1
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung Pembangunan Baru 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Basemen 3 lapis + (n) Basemen 3 lapis Basemen 2 lapis Basemen 1 lapis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Koefisien Jumlah Lantai 1,393 + 0,1 (n) 1,393 1,299 1,197 1 1,090 1,120 1,135 1,162 1,197 1,236 1,265 1,299 1,333 1,364 1,393 1,42 1,445 1,468 1,489 1,508 1,525 1,541 1,556 1,57 1,584 1,597 1,61 1,622 1,634 1,645 1,656 1,666 1,676 1,686 1,695 1,704 1,713 1,722 1,73 1,738 1,746 1,754 1,761 1,768 1,775 1,782 1,789 1,795 1,801 1,807 1,813 1 ,818 1,823 1,828 1,833 1,837 1,841 1,845 1,849
57 58 59 60 60 + (n) 1,853 1,856 1,859 1,862 1,862+ 0,003(n) Keterangan: a. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis b. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada bangunan Gedung d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya e. Diatas 60 lantai, koefiien ditambhkan 0,003 setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG= (∑( x ) + ∑( x )) (∑+∑) LLi : Luas Lantai ke-I KL : Koefisien jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-I KBi : Koefisien Jumlah lapis Indeks BG Terbangun Jenis Pembangunan Bangunan Gedung Baru Rehabilitasi/Renovasi Indeks BG Terbangun 1 a. Sedang b. Berat 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150 II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA ditetapkan sebesar US$ 100,00 (seratus dollar Amerika) per jabatan per orang per bulan. Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs Menteri untuk kepentingan perpajakan pada saat ditagihkan atau saat pembayaran Retribusi Penggunaan TKA oleh Wajib Retribusi. yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi. WALIKOTA DENPASAR, I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA