BAB IV PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Letak Geografi Desa Adat Banjar Tengah Secara administratif Desa adat Banjar Tengah ini masuk kedalam wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Desa adat Banjar Tengah ini letaknya cukup dekat dengan pusat kota Negara. Untuk mencapai desa adat Banjar Tengah dapat melalui jalan alternatif baik melalui jalan besar Denpasar-Gilimanuk atau melalui jalan di pusat kota. Desa adat Banjar Tengah ini merupakan desa yang terdiri dari dataran rendah yang memanjang, batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara : Kelurahan Baler Bale Agung Sebelah Selatan : Kelurahan Lelateng Sebelah Timur : Sungai/Tukad Ijogading Sebelah Barat : Sungai/Tukad Kaliakah Desa adat Banjar Tengah letaknya dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Jembrana, diantaranya jarak desa adat Banjar Tengah dengan : Ibu Kota Provinsi Bali : kurang lebih 96 km 53
Kota/Kabupaten Jembrana : kurang lebih 01 km Kota/Kecamatan Negara : kurang lebih 01 km Bandara Ngurah Rai : kurang lebih 114 km Pelabuhan Padang Bai : kurang lebih 151 km Pelabuhan Gilimanuk : kurang lebih 33 km Pasar Umum Negara : kurang lebih 01 km Terminal Bus/Umum Negara : kurang lebih 01 km Wilayah desa adat Banjar Tengah dibagi menjadi dua lingkungan yaitu, Lingkungan Tinyeb dan Lingkungan Tengah. Dibawah ini akan disertakan peta desa adat Banjar Tengah.37 GAMBAR 2.4 Peta Desa Adat Banjar Tengah Sumber : Data primer, diolah 2018 37 diunduh tgl 10 Januari 2018 pukul 21.00 54
Keterangan : : Lingkungan Tengah : Lingkungan Tinyeb : Batas kelurahan : Sungai/Tukad -------- : Batas Lingkungan Luas wilayah Desa adat Banjar Tengah kurang lebih sekitar 460 hektar, keseluruhan wilayah tersebut dibagi untuk kebutuhan tertentu diantaranya : Luas pemukiman : kurang lebih 221,5 hektar Luas persawahan : kurang lebih 46,5 hektar Luas pekarangan : kurang lebih 99,15 hektar Luas taman : kurang lebih 5,5 hektar Luas perkantoran : kurang lebih 0,3 hektar Luas prasarana umum : kurang lebih 77,05 hektar Suhu rata-rata harian di Desa adat banjar adalah 26,4°C dengan kelembaban 86% melihat kondisi iklim dan tanah tersebut luas pemilikan tanah untuk keperluan pertanian relatif kecil namun masih ada peluang dalam kegiatan sektor pertanian dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi rakyat atau masyarakat adat 55
Banjar Tengah. Maka daripada itu, masyarakat adat Banjar Tengah sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Masyarakat adat banjar tengah banyak memanfaatkan koperasi atau pun lembaga keuangan untuk meminjam uang untuk modal kegiatan usaha. Meskipun banyak lembaga keuangan atau bank yang terdapat di wilayah Banjar Tengah namun beberapa masyarakat adat banjar tengah mulai beralih pada lembaga keuangan adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa, karena lembaga keuangan adat ini menggambarkan adat atau kebudayaan dari masyarakat adat Bali dalam setiap program kerjanya. Masyarakat sangat antusias untuk mengikuti atau mendaftar program-program pada LPD desa adat Banjar Tengah disamping proses dan persyaratannya yang mudah dan pelayanan di LPD juga dirasakan cepat dan mudah. Berdirinya lembaga perkreditan desa adat Banjar Tengah ini merupakan keinginan masyarakat adat untuk memiliki suatu lembaga keuangan adat bagi suatu komunitas dan lembaga keuangan ini dapat membantu atau mensejahterakan kondisi perekonomian masyarakat adat, sistem dalam lembaga keuangan ini harus menganut nilai-nilai adat setempat dan sesuai kebutuhan masyarakat adat setempat.38 Dibalik sikap antusias masyarakat yang mengikuti atau mendaftar program-program di LPD Desa adat Banjar Tengah namun ternyata LPD desa adat Banjar Tengah ini tergolong kedalam LPD yang sedang merintis, 38 Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Kepala Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah 56
57 maka dari pada itu peneliti tertarik untuk meneliti LPD Desa adat Banjar Tengah dengan meneliti alasan apa penyebab LPD Desa adat Banjar Tengah dalam kondisi merintis dan bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban Pengurus LPD dalam menjalankan tugasnya. 2. Sejarah Lembaga Perkreditan Desa Gagasan mendirikan LPD diilhami keberadaan Lumbung Pitih Nagari yang merupakan lembaga simpan pinjam masyarakat adat di Padang,Sumatera Barat. Lumbung Pitih Nagari merupakan lembaga keuangan pertama kali didirikan di seluruh kabupaten di provinsi Sumatera Barat. Tujuan didirikannya Lumbung Pitih Nagari sebenarnya hampir sama dengan LPD yaitu memajukan perekonomian masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 1982 tentang Lumbung Pitih Nagari mendefinisikan Lumbung Pitih Nagari sebagai badan usaha keuangan simpan pinjam yang dimiliki oleh masyarakat desa atau masyarakat kelurahan. Desa atau kelurahan yang dimaksud oleh Perda LPN 1982 adalah desa atau kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat. Saat ini sudah ada 543 LPN, dengan modal awal yang bersumber dari ABPD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 500.000 untuk setiap LPN. Sekalipun sama-sama bertajuk pemberdayaan ekonomi pedesaan, namun visi dan misi pemberdayaan
ekonomi masyarakat pedesaan pada LPN lebih berorientasi kepada visi sosialekonomi, tidak termasuk visi pengembanan budaya dan agama.39 Visi pemberdayaan ekonomi pedesaan di LPD Bali lebih diberatkan pada pengembanan fungsi-fungsi agama dan kebudayaan sebagai jiwa kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Dalam perkembangannya pada tahun 1990 LPN dikonsepkan sebagai bank LPN sesuai dengan Undang- Undang Perbankan 1992 diartikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Lumbung Pitih Nagari yang semula diartikan sebagai lembaga sosial ekonomi, dengan Undang-Undang Perbankan 1992 diubah statusnya menjadi lembaga keuangan yaitu bank perkreditan rakyat (BPR). Namun, saat terjadinya perubahan peraturan dari pemerintah pusat, khususnya berlakunya Peraturan Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, LPN berubah menjadi Bank BPR dan akibat lepasnya campur tangan Pemerintah, menyebabkan LPN berubah menjadi BPR dan sekarang ini BPR yang hidup hanya 29 unit. Adapun LPN yang masih tersisa hanya satu yakni LPN di Lamau Manis, Kecamatan Pauh Padang, Sumatera Barat.40 Penulis akan menjelaskan secara singkat perbedaan LPD dan LPN sebagai berikut : 39 R. Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan,Mandar Maju,Bandung, 2012, hlm.8 40 Ibid.,hlm.10 58
No 1 2 3 4 59 TABEL 3.4 Keterangan Perbedaan LPD dan LPN INDIKATOR LPD LPN PEMBANDING Status Lembaga keuangan Lembaga keuangan kelembagaan milik desa milik desa pakraman/adat/asli pemerintahan/dinas Anggota dan Seluruh warga/krama Hanya warga desa yang status desa pakraman telah terdaftar, sudah keanggotaan membayar uang pangkal dan sumbangan wajib Pengurus Diangkat dan Diangkat dan diberhentikan oleh diberhentikan oleh warga desa melalui Bupati/Walikotamadya rapat desa Modal Swadaya Uang pangkal, masyarakat/urunan simpanan sukarela, Krama Desa; Bantuan simpanan wajib pemerintah; anggota dan pinjaman Pemumpukan modal dari BPD dengan rekomendasi
5 sendiri Pemerintah daerah; Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Tingkat I,Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemrintah Desa/Kelurahan; Pemupukan modal sendiri Layanan Internal komunitas desa Internal dan eksternal transaksi pakraman komunitas keuangan desa/kelurahan Tradisi pacingkreman juga mengilhami lahirnya LPD atau lembaga keuangan adat di Bali. Gubernur Bali Prof. Dr .Ida Bagus Mantra mengadopsi tradisi pacingkreman ke dalam suatu Lembaga keuangan mikro berbasis komunitas adat dan sistem lembaga perkreditan pedesaan. Pada bab 2 di tinjauan pustaka dijelaskan secara singkat mengenai sejarah atau cikal bakal lahirnya LPD Bali. Di Bab IV kali ini Penulis akan menerangkan sejarah terbentuknya LPD Bali melalui bagan, yaitu : 60
Petani BAGAN 4.4 Sejarah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pedagang Desa Pakraman PNS LPD Di Bali Pencetus LPD Bali Gubernur Bali Prof.Dr.Ida Bagus Mantra Gagasan mendirikan LPD diilhami keberadaan Lembaga keuangan adat di Sumatera Barat yaitu Lumbung Pitih Nagari Dan ingin meningkatkan perekonomian masyarakat adat Bali Lahir LPD Bali 1 Maret 1985 dan diikuti dengan pemebntukan LPD Bali di tiap kabupaten. Pada tahun 2000 LPD Desa adat Banjar Tengah terbentuk Buruh 61
62 Sumber : Data Sekunder, diolah, 2018 Dapat dijelaskan pada bagan diatas bahwa, Desa pakraman Banjar Tengah atau masyarakat Desa adat Banjar Tengah bermata pencaharian sebagai Petani, Buruh, Pedagang dan PNS. Masyarakat adat Banjar Tengah mengenal adanya tradisi pacingkreman (iuran) yang tumbuh dalam organisasi sosial kemasyarakatan Bali yaitu Banjar. Tradisi pacingkreman ini juga yang mendasari lahirnya LPD Bali, ini juga yang menjadi buah pikir Gubernur Bali sebagai pencetus pembentukan LPD Bali. Dana pacingkreman ini dikelola oleh banjar untuk memenuhi kebutuhan segala kegiatan banjar, seperti pembangunan banjar, upacara piodalan (peringatan hari pendirian pura) atau pun dana suka duka krama ketika ada yang meninggal dunia. Terbentuknya LPD di Bali untuk memajukan perekonomian desa pakraman baik itu membantu perekonomian masyarakat adat dan memenuhi tradisi pacingkreman agar adat ataupun budaya di Bali tetap dipertahankan melalui adanya lembaga keuangan adat (LPD Bali).41 Dasar dari pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No.972 tahun 1984, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 1984. Sebagai wujud nyata dari kebijakan Pemerintah Daerah Bali, maka secara 41 Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah
resmi LPD Bali beroperasi mulai 1 Maret 1985 dan setiap kabupaten didirikan sebuah LPD. Pada awal keberadaan dan aktifitas LPD ini diatur atas adanya Surat Keputusan Gubernur Bali yang termuat pada Nomor 972 tahun 1984 tertanggal 1 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Bali. Surat Keputusan tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang LPD yang selanjutnya diubah lagi sebanyak dua kali yakni Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 dan diubah lagi kedalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang LPD dan akhirnya sekarang perubahan terakhir terkait peraturan LPD Bali diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Gubernur kembali membentuk peraturan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 tahun 2017. Lembaga Perkreditan Desa di Bali bukan hanya diatur oleh Peraturan Daerah yang sudah disebutkan diatas tadi namun hakikatnya LPD Bali ini merupakan lembaga keuangan adat yang diatur oleh awig-awig atau disebut juga dengan pararem. Penulisan 63
64 awig-awig desa adat atau pararem dibina oleh pembina penulisan awig-awig yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Bali dan dibuat oleh desa pakraman setempat. Awig-awig desa adat atau Pararem yang mengatur tentang LPD bagi satu kabupaten di Bali dengan kabupaten lainnya berbeda hal ini sesuai dengan asas desa mawancara (sesuai dengan situasi dan kondisi desa pakraman setempat). Lembaga Perkreditan Desa adat Banjar Tengah diresmikan pada tahun 2000. Di awal pendiriannya Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana memberikan modal LPD Desa adat Banjar Tengah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Seiring bertumbuhnya kegiatan usaha LPD desa adat Banjar Tengah, kepercayaan krama dan nasabah juga ikut tumbuh. Masyarakat adat Banjar Tengah antusias untuk menabung ataupun melakukan kredit di LPD. Lokasi kantor LPDDesa adat Banjar Tengah dahulu sangat sederhana hanya berukuran 8x7 meter atau sekitar 56 m2. Pada tahun 2014 awal LPD Desa adat Banjar Tengah mengalami permasalahan yang terletak pada lalainya pengurus LPD dalam menjalankan tanggungjawabnya. Permasalahan yang terjadi kepengurusan LPD terdahulu tersebut membuat terjadinya perombakan pada kepengurusan LPD hingga pada akhirnya tanggal 1 Juli 2014 kepengurusan LPD Desa adat Banjar Tengah diubah dan posisi pengurus LPD yang lama digantikan dengan yang baru yaitu posisi Kepala atau Ketua Pengurus LPD Desa adat
65 Banjar Tengah di jabat oleh I Wayan Catra, sekretaris dijabat oleh Ketut Wikanadi dan bendahara dijabat oleh Putu Mahaputra. Lembaga Perkreditan Desa adat Banjar Tengah diberikan lagi modal awal oleh Pemerintah sebesar Rp 1.500.000 untuk digunakan merintis kembali LPD Desa adat Banjar Tengah. Ada beberapa syarat dalam mendirikan LPD yaitu : a. Telah memiliki awig-awig atau pararem b. Memiliki kajian mengenai keadaan sosial ekonomi terkait potensi desa c. Mendapat rekomendasi bupati/walikota.42 3. Tugas Lembaga Perkreditan Desa adat Banjar Tengah Lembaga Perkreditan Desa adat Banjar Tengah memiliki beberapa tugas dan fungsi, namun dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai lembaga keuangan adat diatur pada pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Pararem Lembaga Perkreditan Desa, LPD Desa adat Banjar Tengah memiliki asas, sifat dan tujuan sebagai berikut: a. LPD dibentuk dan dikelola dengan asas : 1. Satya : menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran, kesetiaan, kejujuran, dan tanggungjawab. 2. Trikaya Parisudha : Selarasnya pikiran,perkataan,dan perbuatan. 42 Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah
3. Karmapala : Berbuat benar dan baik untuk mendapatkan hasil yang baik. 4. Malanting : Berkesinambungan dan berkelanjutan. b. LPD bersifat : 1. Gilik saguluk : Kekeluargaan atau serasi,selaras,seimbang. 2. Paras-paras ; Musyawarah mufakat 3. Salunglung sabayantaka : Persatuan dan kebersamaan. c. LPD bertujuan : 1. Untuk memperkuat ketahanan desa pakraman untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur adat dan budaya Bali yang muncul pada kebiasaan-kebiasaan atau adat yang dianut masyarakat dan dijiwai agama Hindu. 2. Membantu desa pakraman dalam mewujudkan catur purusa artha. 3. Mendorong pemerataan kesempatan berusaha bagi setiap desa pakraman dengan menyediakan akses layanan keuangan yang mudah, aman dan cepat, serta sesuai dengan nilai kebudayaan dan nilai adat yang terkandung dan dijiwai agama Hindu. Tugas Lembaga Perkreditan Desa adat Banjar Tengah diatur pada pasal 17 Pararem LPD Bali yang terdiri dari: a. Menerima pacingkreman dan/atau patus krama desa pakraman. b. Mengelola pacingkreman desa pakraman. Contoh : uang yang terdapat di LPD di kelola oleh Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah untuk memenuhi kebutuhan desa pakraman seperti 66
67 pembangunan banjar, upacara piodalan (peringatan hari pendirian pura) atau pun dana suka duka krama ketika ada yang meninggal. Pengurus juga mengelola hasil uang dari kredit maupun tabungan masyarakat adat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana LPD agar dalam melayani masyarakat lebih nyaman. c. Menerbitkan, menyimpan dan melindungi dokumen atau surat- surat berharga. d. Melaksanakan seluruh kegiatannya dengan cermat dan hati-hati e. Menjalankan sistem pengelolaan dan sistem akuntasi yang dimana MUDP Bali telah menetapkan. Sistem yang dimaksud adalah menggunakan sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas disini dibedakan menjadi dua yakni akuntabilitas sosial dan akuntabilitas ekonomi. Akuntabilitas ekonomi didasarkan pada hubungan dengan para stakeholdersnya. Keberadaan LPD Desa adat Banjar Tengah memberikan dampak ekonomis kepada para stakeholdersnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas sosial LPD ini didasarkan atas tanggungjawab sosialnya kepada lingkungan sosialnya. Bentuk pertanggungjawaban aktifitas sosial dan ekonomi LPD kepada stakeholdersnya yaitu dalam bentuk Laporan keuangan tahunan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Provinsi. Laporan tersebut perihal alokasi keuntungan, neraca, laporan laba rugi, perincian keadaan
68 usaha, dan laporan biaya sosial. Pelaksanaan tanggungjawab akuntabilitas sosial meliputi Pendidikan, kesehatan, santunan meninggal dunia, ngaben masa, dana pembinaan banjar, bantuan siswa yang orang tuanya tidak mampu, pengembangan usaha lokal dan pembangunan infrastruktur. f. Melaporkan seluruh kegiatannya secara terbuka kepada prajuru desa pakraman dalam paruman prajuru desa pakraman. g. Apabila LPD mengadakan kerjasama dengan LPD lian wajib melaporkan ke Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali sesuai dengan tingkatan. Fungsi Lembaga Perkreditan Desa memiliki fungsi sosio kultural yaitu : a. Pembiayaan kegiatan sosial keagamaan b. Pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) keagamaan dan kebudayaan pada desa pakraman c. Pemeliharaan warisan budaya dalam bentuk bangunan- bangunan suci dan seni tari d. Penguatan kemampuan keuangan warga desa dalam pengembanan fungsi pemeliharaan dan pengembangan budaya Partisipasi atau kontribusi LPD terhadap pengembanan fungsi sosiokultural diwujudkan dalam bentuk bantuan dana langsung, pembiayaan langsung, dan penyisihan langsung
keuntungan LPD diserahkan kepada desa pakraman dalam rangka pengemban fungsi-fungsi tersebut. Selain fungsi sosio kultural LPD juga mengemban fungsi sosio ekonomi LPD diselenggarakan dalam 5 lima bentuk, yaitu : a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat warga desa pakraman b. Program beasiswa c. Ngaben gratis d. Program kesehatan pemangku dan program bantuan yatim piatu e. Program pasraman. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan yang disebutkan diatas sebagai bentuk peringanan beban ekonomi masyarakat. Pembiayaan ini merupakan bentuk pengambil alihan beban masyarakat secara ekonomi oleh LPD dan mempertahankan kebudayaan dari masyarakat adat Bali.43 3. Struktur Organisasi di LPD Desa adat Banjar Tengah Struktur organisasi yang terdapat pada LPD Desa adat Banjar Tengah diatur pada pasal 10 Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu 43 Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Kepala Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Banjar Tengah 69 telah
BAGAN 5.4 SUSUNAN KELEMBAGAAN LPD PEMILIK LPD PENGELOLA LPD KETUA LPD SEKRETARIS LPD BENDAHARA LPD PELINDUNG LPD Sumber : Data Sekunder, diolah 2018 Lembaga Perkreditan Desa adat Banjar Tengah bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Susunan Kelembagaan Lembaga Perkreditan Desa adat Banjar Tengah terdiri dari : a. Pemilik LPD : Pasal 11 Pararem LPD Bali ; Pemilik LPD adalah seluruh krama desa pakraman atau seluruh anggota masyarakat adat. Jadi LPD ini 70
merupakan milik seluruh anggota masyarakat Desa Adat Banjar Tengah, karena LPD dibentuk oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat. b. Pengelola LPD Pengelola LPD adalah Pengawas LPD dan Pengurus LPD. Pengelola LPD diangkat oleh prajuru setempat untuk masa bakti sampai yang bersangkutan berusia setinggi-tingginya 60 tahun. Pengelola LPD bertanggung jawab kepada prajuru dan dapat diberhentikan oleh prajuru. Menjadi pengelola LPD diangkat dari krama desa pakraman yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berintegritas b. Berpendidikan serendah-rendahnya setara tamatan SMA c. Memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman, di bidang adat dan budaya Bali d. Tidak mengikuti kepengeurusan yang lain,tidak sedang aktif sebagai aparat penyelenggara negara, dan tidak sedang aktif sebagai pengurus suatu perusahaan baik swasta maupun perusahaan negara atau daerah. Pengelola LPD diangkat melalui paruman desa yang melalui permusyawaratan/pemufakatan. Pemilihan pengurus LPD dipilih oleh masyarakat adat beserta dengan Bendesa adat. Pengelola LPD dapat diberhentikan secara hormat maupun dengan tidak hormat. Pengelola LPD diberhentikan dengan tidak hormat apabila : 71
72 a. Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai pengelola LPD dalam melakukan tugas sehingga menyebabkan kerugian. b. Melakukan pelanggaran adat yang dinilai sebagai pelanggaran adat yang berat c. Sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana. Pengelola LPD diberhentikan dengan hormat apabila : a. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh paruman prajuru desa pakraman. b. Meninggal dunia c. Masa jabatannya telah selesai d. Pengelola LPD berhenti dengan hormat akan diberhentikan penghargaan oleh LPD sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan Pengelola LPD terdiri dari : a. Pengurus LPD b. Pengawas LPD Tugas dan Wewenang Pengawas LPD Pengawas LPD bertugas : a. Melakukan pengawasan dengan adil dan logis b. Melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disahkan
c. Mengevaluasi kinerja Pengurus LPD dalam melaksanakan tugasnya d. Melaporkan hasil pengawasan kepada prajuru desa pakraman secara berkala baik itu bulanan maupun tahunan. Pengawas LPD memiliki kewenangan sebagai berikut : a. Memberikan arahan mengenai pelaksanaan tugas pengurus LPD b. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD yang disusun oleh Pengurus LPD sebagai acuan dalam pelaksanaan operasional untuk tahun ke depan dan selanjuntnya ditetapkan oleh prajuru desa pakraman. c. Memberikan persetujuan kepada Pengurus LPD dalam hal-hal yang diperlukan sebagaimana yang dituangkan dalam pararem desa pakraman untuk melakukan tindakan dalam mengelola LPD. Pengurus LPD terdiri dari 3 orang pengurus yaitu, Kepala LPD (Manggala), Kepala Bidang Penatausahaan (Juru Surat), dan Kepala Bidang Kebendaharaan (Kepala Bidang Kebendaharaan). Pada pasal 22 Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengatur mengenai tugas Kepala LPD (Manggala), yaitu : a. Melakukan pengelolaan LPD 73
b. Menjadikan LPD sebagai wadah pengelolaan duwe desa pakraman yang mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya Bali c. Bertanggungjawab terhadap keberlanjutan operasional LPD d. Mengembangkan dan memajukan LPD dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan LPD Bali e. Membuat perencanaan kerja dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja LPD f. Menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD kepada pengawas LPD g. Menyampaikan laporan tahunan perkembangan LPD kepada pengawas LPD dan selanjutnya pengawas LPD meneruskan kepada prajuru desa pakraman selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun buku LPD berakhir h. Melaksanakan awig-awig, pararem, serta keputusan-keputusan mengenai LPD i. Mengkordinasikan dan mengawasi aktifitas seluruh bagian di LPD dalam upaya merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) LPD yang telah disusun j. Selalu berkordinasi dengan prajuru desa pakraman dalam membuat keputusan startegis yang berkenan dengan LPD k. Memelihara, menjaga, dan menjadi teladan tegaknya tata tertib dan peraturan LPD untuk meningkatkan efisiensi dan 74
efektifitas demi menjaga tingkat produktifitas, kualitas, dan pelayanan yang optimal Kepala Bidang Penatausahaan LPD (Juru Surat) memiliki tugas yang diatur pada pasal 23 Parerem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai berikut : a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi baik itu administrasi umum maupun administrasi pembukuan LPD. b. Bersama-sama dengan pengurus LPD menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja (RAPB) LPD c. Menyusun laporan pengelolaan LPD secara periodik sesuai ketentuan yang ditetapkan d. Mensosialikan produk LPD kepada masyarakat e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan LPD. Kepala Bidang Keuangan LPD memiliki tugas yang termuat pada pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali sebagai berikut : a. Memimpin pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan b. Membuat analisa kebutuhan keuangan harian, mingguan dan bulanan untuk LPD c. Bersama dengan anggota pengurus yang lain menyusun rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja (RAPB) LPD. 75
d. Menyusun laporan pengelolaan LPD secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku e. Mensosialisasikan produk LPD kepada krama desa pakraman f. Melaksanakan tugas-tugas maupun kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan tentang LPD yang berlaku Para pengurus LPD bukan hanya memiliki tugas saja namun juga memiliki kewenangan yang diatur di dalam Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali yang termuat pada pasal 25, yaitu : 1. Kepala pengurus LPD (Manggala) berwenang : a. Membuat dan menetapkan tata tertib dan displin kerja, peraturan operasional dan keselamatan kerja. b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPD sesuai persyaratan yang ditentukan c. Melaksanakan tugas dengan displin serta memberikan sanksi terhadap karyawan yang melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku d. Mengadakan pembebasan tugas, promosi, ataupun mutasi terhadap karyawan. e. Memberi perintah kerja yang layak kepada karyawan, termasuk memberikan perintah kerja bergilir dan kerja lembur dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku 2. Kepala Bidang Penatausahaan LPD (Juru surat) berwenang : 76
77 a. Mendistribusikan berkas-berkas atau dokumen administrasi umum dan administrasi pembukuan LPD b. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Kepala LPD c. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang ditetapkan Kepala LPD 3. Kepala Bidang Keuangan LPD (Juru raksa) berwenang : a. Menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang atau kas dan surat-surat berharga lainnya milik LPD sesuai dengan sistem atau prosedur yang berlaku b. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang ditetapkan Kepala LPD Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengurus, LPD Desa adat Banjar tengah memiliki lingkup bidang usaha yang diatur pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang termuat pada pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut : a. Menerima dana dari desa pakraman dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan b. LPD memberikan pinjaman kepada krama desa dan pinjaman yang diberikan kepada krama desa lain tersebut harus dengan syarat adanya kerjasama antar desa.
Pelaksanaan bidang usaha LPD para pengurus harus menaati prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini berfungsi untuk menjamin pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus LPD. Prinsip ini bertujuan agar Pengurus LPD dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan benar dan memperhatikan aturan- aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggungjawab tersebut. Dibalik tugas-tugas sebagai Pengurus LPD, para pengelola LPD memiliki hak-hak sebagai pengurus yang telah diatur pada pasal 28 Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali yaitu : a. Pengelola LPD berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) LPD b. Para pengelola LPD berhak menerima atau mendapatkan cuti tahunan, libur-libur resmi, atau libur-libur lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 78
B. Pelaksanaan Kewajiban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Banjar Tengah 1. Pemberian Kredit kepada masyarakat Desa adat Banjar Tengah Pada hasil wawancara dengan Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah, peneliti akan menjelaskan beberapa jenis kredit yang diberikan LPD kepada masyarakat. LPD Desa Adat Banjar Tengah mengenal adanya 2 (dua) jenis kredit, yaitu : a. Kredit dengan jaminan adalah suatu perjanjian kredit yang dilakukan oleh masyarakat adat yang melakukan kredit dengan nominal lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). b. Kredit tanpa jaminan adalah suatu perjanjian kredit yang dilakukan oleh masyarakat adat yang melakukan kredit dengan nominal dibawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Rata-rata masyarakat adat Banjar Tengah mengikuti program- program kredit tersebut untuk memenuhi sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, dan jenis usaha lainnya.44 2. Syarat-syarat dalam melakukan kredit Pada hasil wawancara Peneliti kepada pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat Banjar Tengah apabila ingin menggunakan kredit : 44 Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Kepala Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah 79
a. Adanya surat permohonan yang diketahui oleh Kelian Adat, Kelian Tempek dan Bendesa Adat. b. Harus beragama Hindu c. Berdomisili di wilayah desa adat Banjar Tengah Syarat kredit yaitu adanya surat permohonan dari Kelian Adat, Kelia Tempek dan Bendesa Adat inilah yang menjadi penentu bagi masyarakat yang ingin menggunakan kredit yang menentukan apakah si pemohon memang berasal dari atau berdomisili di Desa adat Banjar Tengah, karena setiap program kerja baik itu kredit maupun tabungan itu semua diperuntukkan bagi masyarakat desa adat Banjar Tengah pengurus LPD tidak akan melayani masyarakat yang tinggal diluar kawasan Desa Adat Banjar Tengah. 3. Alur Perjanjian kredit Kredit dengan jaminan maupun Kredit tanpa jaminan memiliki persyaratan dan alur perjanjian kreditnya yang sama. Perjanjian kredit ini ditujukan bagi masyarakat desa adat Banjar Tengah dan dalam pemberian kredit ini tidak ada batasan seperti, mata pencaharian maupun batasan mengenai penghasilan masyarakat adat Banjar Tengah dari kalangan manapun atau bermata pencaharian apapun berhak untuk melakukan perjanjian kredit. Mengenai jangka waktu pembayaran kredit dan nominal peminjaman didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk melunasi dan dalam perjanjian kredit yang ditawarkan oleh LDP Desa Adat Banjar 80
Tengah ini tidak dikenai denda. Bentuk perjanjian kredit dengan jaminan maupun tanpa jaminan berbentuk perjanjian tertulis. Jangka waktu pembayaran kredit dengan jaminan maupun tanpa jaminan terbagi atas 2 (dua) waktu, yaitu : a. Harian, untuk harian jangka waktu pembayaran kredit yaitu maksimal 100 hari b. Bulanan, untuk bulanan jangka waktu pembayaran kredit yaitu maksimal 18 bulan.45 Peneliti akan menjelaskan bagaimana tahapan dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan maupun tanpa jaminan, yaitu : 45 Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Kepala Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah 81
BAGAN 6.4 Tahapan Perjanjian Kredit Penyerahan berkas persyaratan perjanjian kredit kepada Pengurus LPD Pengurus LPD menanyakan mengenai pekerjaan Pemohon, dan Uang dari kredit akan digunakan untuk apa Perjanjian Kredit dibuat sesuai kebutuhan Pemohon baik itu kredit dengan jaminan maupun tanpa jaminan Setelah itu adanya kesepakatan terkait, jangka waktu pembayaran (harian atau bulanan),sanksi,dan Penetapan yang membayar karena apabila si Pemohon meninggal maka siapa yang akan melunasi Sumber : Data Primer, diolah, 2018 82
4. Jumlah masyarakat adat Banjar Tengah yang mengikuti Program Kredit dengan jaminan dan tanpa jaminan BAGAN 7.4 Jumlah masyarakat adat Banjar Tengah yang mengikuti Program Kredit dengan jaminan dan tanpa jaminan 115 60 65 30 2014 2015 2016 2017 Menurut data yang didapatkan Peneliti pada awal LPD merintis di tahun 2014 jumlah nasabah LPD Desa adat Banjar Tengah tergolong masih rendah yaitu 30 orang. Jumlah nasabah di LPD Desa adat Banjar Tengah ditahun 2015 berjumlah 60 orang. Ditahun 2016 jumlah nasabah di LPD Desa adat Banjar Tengah berjumlah 115 orang dan ditahun 2017 jumlah nasabah bertambah menjadi 65 orang.46 46 Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Kepala Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah 83
BAGAN 8.4 Jumlah nasabah mengikuti program kredit dengan jaminan dan tanpa jaminan 220 50 K R E D I T D E N G A N J A M I N A N K R E D I T T A N P A J A M I N A N Terhitung jumlah masyarakat adat Banjar Tengah yang mengikuti program Kredit dengan jaminan yaitu 50 orang dan jumlah masyarakat adat Banjar Tengah yang mengikuti program Kredit tanpa jaminan yaitu 220 orang. Melihat hasil data yang dipaparkan tadi oleh Peneliti dapat dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat adat Banjar Tengah lebih banyak mengikuti kredit tanpa jaminan dikarenakan sistem kredit ini baik dari syarat yang tergolong mudah, cepat, aman, dan tidak dikenakan jaminan. Sehingga ketertarikan masyarakat adat lebih banyak ke program kredit tanpa jaminan.47 47 Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Kepala Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah 84
BAGAN 9.4 Jumlah masyarakat adat Banjar Tengah yang melakukan pembayaran secara harian dan bulanan pada program kredit tanpa jaminan J U M L A H P E M B AYA R A N K R E D I T TA N PA J A M I N A N 250 200 150 217 100 50 0 3 Bulanan Harian Pada bagan selanjutnya terlihat pembayaran yang dilakukan secara harian dan pembayaran yang dilakukan secara bulanan pada kredit tanpa jaminan. Dalam data diatas dikatakan lebih banyak masyarakat adat Banjar Tengah melakukan pembayaran secara bulanan karena jumlah kredit yang dipinjam dalam jumlah yang besar dan pembayaran secara bulanan ini dipengaruhi juga dengan kemampuan masyarakat adat dalam melunasi kreditnya. 85
86 5. Permasalahan mengenai Pemberian Kredit tanpa jaminan yang dilakukan oleh Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah Setiap pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang saling berintegrasi satu sama lainnya. LPD Desa adat Banjar Tengah juga tergolong masih LPD yang baru dan masih merintis yang dimulai ditahun 2014 hingga tahun 2017, namun sebelum tahun 2014 tepatnya pada tahun 2000 Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa adat Banjar Tengah mengalami kebangkrutan dikarenakan Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya. Beberapa kelalaian yang dilakukan oleh Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah terdahulu, yaitu : a. Kepala Bidang Keuangan atau Bendahara lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu uang hasil dari menagih ke masyarakat adat yang merupakan uang dari program kredit tanpa jaminan tersebut tidak disetorkan secara penuh ke Kantor LPD namun hanya sebagian yang disetor dan pembukuan hasil dari menagih tersebut dibuat fiktif. Uang yang tidak disetorkan tersebut sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Karena lalai, LPD Desa adat Banjar Tengah masuk dalam kategori LPD yang tidak sehat. Uang yang tidak disetorkan tersebut sebenarnya digunakan untuk membiayai program-program desa adat
87 Banjar Tengah dan untuk membiayai fasilitas di LPD. Akibat dari kasus lalainya Kepala Bidang Keuangan LPD, para Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah diberikan sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Melihat dari tindakan Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah yang lalai Para Pengurus telah melanggar yang termuat pada Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali yaitu pada Pasal 24 huruf a, huruf f. Pasal 24 ini mengatur tentang Tugas Kepala Bidang Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah, pada huruf a berbunyi : "Memimpin pelaksanaan dalam lalu lintas transaksi keuangan" Pasal 24 huruf f berbunyi : "Melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban lainnya yang sesuai dengan ketentuan tentang LPD yang berlaku"
C. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali dalam pemberian kredit tanpa jaminan kepada masyarakat adat Bali Terdapat beberapa hambatan yang dialami LPD Desa adat Banjar Tengah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hambatan yang penulis peroleh dari hasil penelitian di lapangan dibagi menjadi dua yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. 1. Hambatan Hukum Hambatan hukum terbagi menjadi tiga yaitu substansi, struktur, dan kultur. Substansi hukum menurut friedman yaitu aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Struktur hukum yaitu aparat negara yang bertanggung jawab untuk memastikan norma tersebut berjalan dengan baik dan benar dalam masyarakat. Kultur hukum yaitu sikap atau tingkah laku masyarakat terhadap norma tersebut yang meberikan pengaruh positif maupun negatif.48 Pada penelitian ini hambatan substansi hukum berupa tidak adanya pasal yang menjelaskan apa yang terjadi apabila Pengurus melakukan kelalaian terhadap masyarakat apabila uang kredit mereka tidak disetorkan begitu saja oleh Pengurus dan tidak adanya aturan yang jelas apabila masyarakat juga melakukan kecurangan ataupun wanprestasi apa sanksi yang didapatkan oleh masyarakat. Karena pada Pararem Lembaga Perkreditan 48 diakses tanggal 11 Januari 2018 pukul 12.00 88
89 Desa (LPD) ataupun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD tidak ada terdapatnya pasal atau aturan yang jelas mengenai hak-hak yang harus diterima apabila ada tindakan kelalaian yang dilakukan pengurus seperti ini hanya mengatur mengenai pasal 24 huruf a dan huruf f terkait tugas dan kewajiban Pengurus LPD saja dan sanksi apa saja yang dikenakan kepada masyarakat apabila melakukan wanprestasi. Selanjutnya terhadap hambatan struktur yaitu terkait Lembaga Perkreditan Desa memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada warga masyarakat desa karena Lembaga Perkreditan Desa mengelola uang dari masing-masing banjar yang terdapat di Desa tersebut sehingga pengelolaaannya haruslah sangat baik agar mendatangkan hasil yang baik bagi Lembaga Perkreditan Desa tersebut dan juga desa adat tersebut. Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa bukanlah pekerjaan yang mudah karena apabila salah dalam pengelolaannya maka akan berakibat fatal kedepannya. Salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut adalah pemimpin beserta staf kepegawaian Lembaga Perkreditan Desa harus mampu melihat kondisi dan perkembangan keuangan suatu Lembaga Perkreditan Desa dan bukan hanya sekedar mengejar program-program yang harus terlaksana saja namun komunikasi antar pengurus sangat diperlukan dalam melihat perkembangan LPD yang juga memikirkan dampaknya desa pakraman. Selanjutnya yakni hambatan kultur, adalah bagaiman sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka
masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau memenuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan yang dimaksud. Faktor penghambatnya yaitu : adanya syarat dalam perjanjian kredit yaitu yang mengharuskan masyarakat adat yang mendaftar harus beragama Hindu. Kausa seperti ini dianggap membatasi hak-hak masyarakat adat yang tidak beragama Hindu yakni hak untuk mengikuti program-program yang ada di LPD karena yang dipernolehkan hanya masyarakat adat yang beragama Hindu. Sehingga dalam hal ini masih ada masyarakat adat yang tidak sejahtera dalam perekonomiannya. 2. Hambatan Non Hukum Selain hambatan hukum, ada juga faktor non hukum, baik yang berasal dari LPD maupun berasal dari masyarakat adat Banjar Tengah, adapun faktor penghambat dari segi non-hukum adalah sebagai berikut : a. Faktor pertama yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa adalah kurangnya kesadaran Pengurus LPD dalam menjalankan peraturan yang sudah ditentukan dan kurangnya juga komunikasi antar pengurus atau kurangnya kegiatan-kegiatan positif yang ditujukan bagi Pengurus LPD karena begitu padatnya pekerjaan sebagai pengurus. b. Faktor kedua yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa adalah kurangnya kesadaran masyarakat adat untuk mendaftar menjadi pengurus LPD. Karena apabila sumber daya 90
manusia kurang maka siapa yang akan mengurus LPD dan apabila kurangnya kesadaran masyarakat seperti itu menyebabkan tujuan LPD juga tak dapat terlaksana dengan baik yaitu untuk memajukan perekonomian desa adat. Uraian diatas merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa terkait tugas dan kewajiban sebagai Pengurus. D. Upaya yang dilakukan oleh Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah dalam Pelaksanaan Pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa pada pemberian kredit tanpa jaminan bagi masyarakat desa adat Bali Dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali, dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan nya (upaya hukum) dan upaya-upaya non hukum,berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan. 1. Upaya dari segi Hukum a. Upaya yang dilakukan terkait dengan kurangnya kesadaran pengurus dalam menjalankan tugasnya adalah Kepala pengurus bekerja sama dengan Pemerintah terutama harus lebih mengegakkan kembali peraturan peraturan atau sanksi juga bagi Pengurus agar kesadaran pengurus tidak luntur dan tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang 91
telah diterapkan di LPD sehingga mengurangi Pengurus untuk melakukan kelalaian. 2. Upaya dari Segi Non-Hukum a. Upaya yang dilakukan terkait kurangnya komunikasi antar pengurus LPD adalah dengan cara adanya sharing antar Pengurus dan adanya kegiatan positif bagi pengurus agara pengurus tidak hanya mengurusi pekerjaannya namun adanya hiburan tersendiri untuk pengurus seperti senam pagi bagi pengurus dan masyarakat adat agar pengurus dan masyarakat adat berbaur satu sama lain dan terciptanya hubungan yang baik antara pengurus dan masyarakat. b. Upaya yang dilakukan terkait kurangnya keinginan masyarakat menjadi Pengurus atau kurangnya sumber daya adalah dengan adanya sosialisasi terkait tugas, fungsi, tujuan LPD dan kegiatan sosialisasi atau pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas masyarakat adat yang siap untuk bekerja dan siap menjadi Pengurus LPD nantinya. penjelasan mengenai menjadi pengurus LPD agar masyarakat semakin tertarik dan tercapainya kesejahteraan desa pakraman Uraian diatas merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik oleh Pengurus LPD dan masyarakat adat ataupun pemerintah sebagai pihak ketiga. Dalam hal ini, pengurus LPD memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan upaya untuk mengatasi hambatan 92
pelaksanaan pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa terkait Tugas dan kewajiban pengurus LPD. 93