TOHAR MEDIA SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN SUATU PENDEKATAN PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS MODAL SOSIAL PADA MSYARAKAT SUKU TENGGER Ugik Romadi Andi Warnaen
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN "Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger" PENULIS Ugik Romadi Andi Warnaen Editor Yastutik PENERBIT TOHAR MEDIA i
Sistem Penyuluhan Pertanian "Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger" Penulis : Ugik Romadi, Andi Warnaen Editor ISBN Desain Sampul dan Tata Letak Team Polbangtan Malang Penerbit CV. Tohar Media Anggota IKAPI No. 022/SSL/2019 Redaksi : Jl. Rappocini Raya Lr 11 No 13 Makasar Jl. Hamzah dg. Tompo. Perumahan Nayla Regency Blok D No. 22 Gowa Telp. (0411) 8987659/ Hp. 085243527215 Email : Website : Cetakan Pertama September 2021 Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. : Yastutik : 978-623-7485-96-4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. 2. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah ii
KATA PENGANTAR Atas berkah dan rahmat Allah SWT, buku dengan judul "Sistem Penyuluhan Pertanian Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger" dapat terselesaikan. Buku ini membahas pertanian menggunakan pendekatan modal social yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Tengger. Kegiatan penyuluhan yang ada di Indonesia secara umum masih mengalami permasalahan, baik dari sisi kelembagaan, ketenagaan maupun dari sisi penyelenggaraannya. Salah satu faktor yang berperan dalam keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian sangat ditentukan oleh professional atau tidaknya seorang tugas utama baik berupa penyuluh, yang memiliki pembimbing, motivator, komunikator/penyambung, maupun tugas lainnya. tentang model penyuluhan Perubahan perilaku dalam dunia penyuluhan merupakan suatu tujuan utama yang harus tercapai, hal tersebut sesuai dengan falsafah penyuluhan yang telah ditetapkan bahwa penyuluhan merupakan suatu proses pembelajaran Beberapa perkembangan kegiatan penyuluhan pada setiap periode yang ada di Indonesia mulai tahun 1817 sampai saat ini perubahan perilaku merupakan tujuan akhir dari kegiatan penyuluhan, hanya saja dalam pelaksanaannya untuk mencapai tersebut masih diperlukan adanya perbaikan dalam sistem penyuluhan di Indonesi, terutama secara terus menerus. tujuan iii
dalam fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik lokalita. Sistem penyuluhan sejauh ini masih perlu terus ditingkatkan eksistensinnya. Dari aspek kelembagaan yang sampai saat ini masih belum konsisten karena sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah daerah, maka perlu adanya pelibatan kelembagaan adat yang diniliki oleh wilayah setempat. Pelibatan lembaga adat diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Dari aspek ketenagaan yang jika didasarkan pada kebutuhan penyuluh satu desa satu penyuluh maka akan terjadi kekurangan jumlah penyuluh, sehingga perlu adanya pelibatan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya serta penetapan tokoh masyarakat dan tokoh pertanian sebagai penyuluh swadaya dalam satu koordinasi oleh penyuluh PNS. Penyuluh PNS bertindak sebagai koordinator di tingkat kecamatan yang bersinergi dengan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, sehingga asumsi kekurangan penyuluh dapat diminimalisir. Sedangkan penyelenggaraan penyuluhan yang sampai saat ini baik dari regulasi yang ada maupun implementasi dilapangan masih cenderung top down, perlu adanya perubahan yang sangat mendasar dimana yang sebelumnya hanya dilakukan melalui penyusunan programa penyuluhan pertanian, penetapan dan pembuatan materi penyuluhan, penetapan metode penyuluhan peaksanaan penyuluhan pertanian haruslah dirubah yang diawali dan dilanjutkan dengan iv
dengan perencanaan yang matang (dimulai dari kebutuhan sasaran penyuluhan, penetapan dan pembuatan materi, penetapan metode dan pembuatan media penyuluhan pertanian), dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan penyuluhan pertanian (penyampaian materi, penggunaan media dan penetapan serta penerapan metode penyuluhan pertanian), dan diakhiri dengan tahap evalusi baik dari sisi evaluasi tahap perencanaan, evaluasi tahap pelaksanaan serta evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Malang, Juli 2021 Penulis v
DAFTAR ISI Halaman Sampul _i Halaman Penerbit _iii Kata Pengantar _iv Daftar Isi _v Daftar Gambar _iv Bab 1. Penyuluhan Pertanian _1 1.1 Pengertian Penyuluhan _1 1.2 Falsafah Penyuluhan Pertanian _5 1.3 Tujuan Penyuluhan Pertanian _8 Bab 2. Perkembangan Dan Paradigma Penyuluhan Pertanian _13 2.1 Penyuluhan Di Berbagai Negara _13 2.2 Perkembangan Penyuluhan Di Indonesia _20 2.2.1 Periode Sebelum Kemerdekaan _22 2.2.2 Periode 1945-1957 _23 2.2.3 Periode 1967-1998 _27 2.2.4 Periode 1999-2014 _34 2.2.5 Penyuluhan Pasca Terbitnya No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah _38 2.2.6 Penyuluhan Pertanian Di Era New Normal_40 vi
2.3 Paradigma Penyuluhan Pertanian _43 Bab 3. Makna Penyuluhan Pertanian Bagi Masyarakat Suku Tengger _53 3.1 Aktivitas Penyuluhan Pertanian _53 3.2 Manfaat Penyuluhan Bagi Masyarakat Tengger _55 Bab 4. Makna Modal Sosial Bagi Masyarakat Tengger _61 4.1 Modal Sosial Masyarakat Tengger _61 4.2 Interaksi Sosial Masyarakat Tengger _66 Bab 5. Sistem PenyuluhanPertanian Berbasis Modal Sosial _73 5.1 Sistem Penyuluhan Dari Aspek Kelembagaan _73 5.2 Sistem Penyuluhan Dari Aspek Ketenagaan Penyuluhan _76 5.3 Sistem Penyuluhan Dari Aspek Penyelengaaran Penyuluhan _79 5.4 SistemPenyuluhan Berbasis Modal Sosial _82 Bab 6. Penutup _95 Daftar Pustaka _97 vii
Daftar Gambar 1.1 Faslasaf Penyuluhan Pertanian _6 5.1 Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian _89 5.2 Rekonstruksi Kelembagaan Penyuluhabn Pertanian _89 5.3 Rekonstruksi Ketenagaan Penyluhan Pertanian _90 5.4 Rekonstruksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian _90 viii
BAB 1 PENYULUHAN PERTANIAN 1.1 Pengertian Penyuluhan Perkembangan penyuluhan hingga saat ini juga diikuti dengan perbedaan pengertian dan pemahaman terhadap kata penyuluhan. Jika dahulu penyuluhan baik dari devinisi maupun pelaksanaan hanya diartikan sebagai sebuah pendidikan nonformal di luar sekolah yang bersifat insidental dan tidak memiliki kurikulum, maka saat ini sudah cenderung menyesuaikan kepada kebutuhan dan tujuan dari penyuluhan itu sendiri yaitu untuk perubahan perilaku petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, walaupun secara praktik dilapangan masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebanyakan negara-negara yang berbahasa Inggris kini menggunakan istilah Amerika "penyuluhan". Kata-kata yang berbeda dari Bahasa-bahasa lain eksis untuk menjelaskan fenomena serupa. Belanda menggunakan Bahasa voorlichting yang berarti "penerangan jalan ke depan untuk membantu orang 1
menemukan jalannya", sementara di Malaysia, dimana bahasanya sangat mirip, kata Inggris-Amerika untuk penyuluhan diterjemahkan sebagai perkembangan. Inggris dan Jerman berbicara tentang penasihat atau berating, yang mempunyai konotasi seorang ahli yang memberikan nasihat tetapi membiarkan kewajiban akhir untuk menyeleksi cara ke depan kepada kliennya. juga Jerman (pencerahan) dalam aufklarung menggunakan kata pendidikan kesehatan untuk meyoroti pentingnya belajar tentang nilai yang mendasari kesehatan yang baik, dan jelas menekankan perlunya kedatangan dengan tentang kemana perginya. Mereka juga berbicara tentang erziehung (pendidikan), seperti di AS dimana ditekankan bahwa tujuan penyuluhan adalah mengajari orang untuk memecahkan masalah sendiri (Leeuwis, C. 2009). Orang lebih fordering (selanjutnya) yang berarti sesuatu seperti "menstimulir seseorang untuk pergi ke arah yang di inginkan", yang lagi- lagi agak mirip dengan istilah Korea untuk "pedoman orang Perancis mengatakan pedesaan". Akhirnya, vulgarization, tentang perlunya menyederhanakan pesan untuk orang biasa, sementara orang Spanyol kadang-kadang menggunakan kata capacitacion, yang mengindikasikan tentang maksud untuk memperbaiki keterampilan orang, walaupun biasanya digunakan untuk diartikan sebagai "pelatihan" (Leeuwis, C. 2009). Sedangkan Indonesia sendiri menggunakan istilah penyuluhan yang diambil dari Bahasa Jawa dengan kata dasar suluh atau penerangan jalan ke depan dengan obor. Orang Australia berbicara tentang yang menekankan 2
Berbagai pengertian yang ada dari berbagai negara secara keseluruhan dapat disimpulkan adalah suatu kegiatan yang diupayakan untuk memberdayakan masyarakat/petani dalam meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup. Dalam arti umum penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan yaitu perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan petani. Pendidikan bagi masyarakat sendiri, menurut Carter V (1995) adalah merupakan proses perkembangan pribadi, proses sosial, proses pengembangan ketrampilan sesuai profesi serta kegiatan bersama dalam memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan dikembangkan dari masa ke masa oleh setiap generasi bangsa, dan sampai saat ini penyuluhan tetap memiliki tujuan yang sangat mulia walupun hingga tahun 2019 ini penyuluhan masih belum mendapatkan prioritas utama sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. seseorang informasi secara sadar untuk melakukan komunikasi dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (A.W. Van den Ban & H.S. Hawkins, 1999), dengan demikian penyuluhan merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam sebuah pemberdayaan masyarakat/petani yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan penyuluhan. Hal tersebut juga senada dengan pendapat Mardikato (2008) dimana penyuluhan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi Penyuluhan merupakan keterlibatan berdasarkan kebutuhan sasaran 3
dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatip, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (indiividu, kelompok, kelembagaan) terlibat dalam proses pembangunan, demi yang terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatip secara berkelanjutan. yang semakin sejahtera Penyuluhan pertanian adalah pekerjaan professional yang atau mengarahkan berusaha mempengaruhi lembaga keputusan penyuluhan. Penyuluh berfungsi sebagai mata rantai penghubung antara dua sistem sosial atau lebih. Penyuluh merupakan agen pembaharuan dari badan, dinas atau organisasi yang bertujuan mengadakan perubahan- perubahan di masyarakat kea rah kemajuan yang lebih baik dengan menyebar luaskan inovasi yang mereka produksi dan miliki yang telah disusun berdasarkan kebutuhan klien (Roger dan Shoemaker, 1995). inovasi selaras dengan tujuan Penyuluhan merupakan mitra sejajar bagi petani yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian. Dalam menjalankan peran tersebut, penyuluh mempunyai tugas pokok dan fungsi yang menjadi acuan dalam melakukan penyuluhan. Pentingnya penyuluhan pertanian diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan petani untuk mengembangkan dirinya dalam menjalankan usahatani dengan baik agar lebih mampu meningkatkan Kegiatan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. 4
penyuluhan pertanian perlu dikembangkan sebagai dasar menggerakkan kesadaran dan partisipasi petani dalam proses pembangunan agar mereka memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri (Muhamad Ikbal Bahua, 2016) Berbagai pengertian penyuluhan yang dikemukakan dari masa ke masa dan miliki tujuan yang sama yaitu perubahan perilaku petani, sehingga sejak tahun 2006 pemerintah melalui UU No. 16 yang dipergunakan dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan mendefinisikan penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengertian tersebut hingga saat ini menjadi pedoman bagi penyelenggara penyuluhan yang lagi-lagi secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilengkapi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. efisiensi usaha, pendapatan, 1.2 Falsafah Penyuluhan Pertanian Pengertian falsafah ialah sebagai bentuk pandangan hidup, sebagai landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan dalam praktik. Falsafah penyuluhan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Ada empat 5
hal yang penting yang harus diperhatikan sehubungan dengan falsafah penyuluhan tersebut; (1) penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukan bekerja untuk masyarakat; tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru harus mampu mendorong kemandirian; (3) penyuluh harus selalu mengacu pada terwujudnya (4) penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya (Setiana, L, 2005). Mengacu seorang penyuluh pada pendapat semestinya harus mampu menciptakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, sehingga keberadaan penyuluh seharusnya mendapatkan perhatian secara utuh baik dari sisi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana serta pembiayaan dalam pelaksanaan tugasnya. (2) penyuluh kesejahteraan hidup masyarakat; tersebut bahwa falsafah penyuluhan yang dikenal dengan istilah 3T, yaitu sebagai berikut: Di Amerika Serikat, dikembangkan Gambar 1.1 Falsafah Penyuluhan Pertanian 6
Suhardiyono (1989) menyatakan bahwa falsafah penyuluhan dilandasi oleh 3 Hal yaitu: (1) Penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan. Kemajuan yang dapat dicapai oleh seseorang sangat tergantung pada kemampuan mental dan fisiknya. Disamping itu, juga dipengaruhi oleh kemampuannya untuk memerinci perbaikan-perbaikan yang diperlukan oleh dirinya dan kondisi lingkungannya yang dapat mendorong atau menghambat kemajuan pengembangannya. (2) Penyuluhan merupakan proses demokrasi. Penyuluhan tidak akan pernah memaksakan sesuatu kepada masyarakat tani. Mereka melayani petani sebagai teman, pemberi saran, dinamisator, organisator serta pelatih petani yang selalu siap setiap saat. (3) Penyuluhan Penyuluhan merupakan proses yang terus menerus. dimulai dari tempat seseorang berada dan dengan apa yang mereka miliki serta secara bertahap bekerja untuk mengangkat mereka atas kemauan dan kemampuan mereka menuju kondisi yang ingin dicapai. Dengan kata lain penyuluhan dimulai dari kondisi sekarang dan berusaha dengan keras untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Pemahaman falsafah atau filosofi penyuluhan dalam perkembangannya dapat bermakna pendidikan, karena filosofi itu memberikan arah dan merupakan pedoman bagi suksesnya kegiatan yang dilaksanakan. Filosofi pendidikan merupakan pengarah utama pelaksanaan misi para agen pembaruan/penyuluh. (1955) mengemukakan bahwa falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Poin-poin Kelsey dan Hearne 7
penting dalam falsafah penyuluhan antara lain: (1) penyuluh harus bekerja dengan masyarakat, (2) penyuluh tidak menciptakan namun mendorong kemandirian, (3) penyuluhan harus selalu mengacu kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. ketergantungan 1.3 Tujuan Penyuluhan Pertanian Penyuluhan pertanian ditujukan untuk membantu petani dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dengan cara-cara baru yang terbukti lebih baik dari cara lama jelas, (Soedarmanto, 2001). Dapat dirumuskan secara singkat dan mudah dipahami petani, sehingga petani sebagai sasaran utama dapat mengetahui hasil akhir yang ingin dicapai. Secara khusus tujuan penyuluhan merupakan sikap dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, motifasinya, meskipun ada faktor yang sangat berpengaruh yang harus dihadapi dalam pencapaian tujuan ini adalah faktor faktor pendorong, penggangu. faktor penghambat, dan Kegiatan penyuluhan pertanian petani dididik untuk dapat merubah pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya, agar petani dapat menerima gagasan baru, mengubah petani yang tradisional menjadi petani yang moderen serta dinamis. Dari pengertian tujuan penyuluhan tersebut, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan penyuluhan adalah untuk menambah pengetahuan, sikap petani dalam ketrampilan dan mengubah mengusahakan usaha taninya kearah: bertani yang lebih 8
baik (Better Farming), berusahatani lebih menguntungkan (Better Business), dan hidup lebih sejahtera (Better Living). Untuk dapat hidup dan berkembang di dalam lingkungan usaha global yang kompetetif diperlukan sumberdaya manusia pertanian khususnya harus memiliki ciri "9 S" yaitu: (1) semangat juang yang pantang menyerah, (2) semangat untuk selalu menghasilkan yang terbaik, (3) semangat kebersamaan yang tulus, (4) semangat untuk selalu semangat mengembangkan kemandirian, (6) semangat memupuk jiwa kewirausahaan, (7) semangat memelihara kejujuran, (8) semangat keterbukaan terhadap kawan usaha, dan (9) semangat memelihara etika usaha (Departemen Pertanian, 2000). ingin memperbaiki diri, (5) Dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia untuk pembangunan sistem dan usaha di era otonomi daerah harus mencerminkan 4 sifat (catur gatra) yaitu: (1) berbudi pekerti luhur, (2) rajin dan tekun, (3) mampu bekerja sama, dan (4) bersifat sebagai pembaharu (Munandar, 2002). Secara konsep operasi, kegiatan penyuluhan pertanian (dua) sekurang-kurangnya melibatkan komponen besar yaitu (1) penyuluh, sebagai "change agent" (agen pembaharu) dan petani, sebagai "target group" (kelompok sasaran), atau yang dalam istilah saat ini disebut pelaku utama dan pelaku usaha. Keterlibatan kedua komponen tersebut pada intinya akan sangat menentukan keberhasilan tujuan yang telah digariskan dalam sistem penyuluhan pertanian yaitu terjadinya perubahan perilaku 2 9
petani. Perlu adanya interaksi yang cukup erat antara keduanya, maka kegiatan penyuluhan pertanian otomatis akan bermanfaat bagi pembangunan pertanian khususnya dan pembangunan nasional pada umunya. Penerimaan sebuah inovasi bukan merupakan suatu yang mutlak. Penerimaan inovasi merupakan proses yang dinamis dimana sebuah inovasi bisa jadi diterima pada sewaktu-waktu dan pada waktu yang lain akan ditolak. Diterima apabila dihubungkan akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat atau tidak, ditolak sebaliknya dianggap tidak dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hal tersebut wajar mengingat menerima atau menolak sebuah inovasi akan terkait dengan eksistensi mereka dan masa depan keberadaanya (Yulianti, 2003). Menerima atau menolak adanya suatu inovasi dipengaruhi oleh banyak factor yang salah satunya adalah latar belakang kebudayaan atau modal social yang dimiliki petani. Karena jika inovasi yang diberikan bertentangan dengan tradisi petani maka dapat dipastikan bahwa inovasi tersebut akan ditolak. tujuan penyuluhan pertanian adalah: tingkat pengetahuan petani yang lebih luas dan mendalam terutama mengenai ilmu-ilmu teknis pertanian dan ilmu pengolahan lahan, (2) perubahan dalam kecakapan dan ketrampilan teknis yang lebih baik dan kecakapan atau ketrampilan pengolahan usaha yang lebih efisien, dan (3) perubahan sikap yang lebih progresif serta motivasi tindakan yang lebih Mardikanto (1991) menyatakan bahwa (1) perubahan 10
rasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian mempunyai tujuan edukatif, baik yang bersifat edukatif sosiologis seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, maupun edukatif ekonomis berupa kenaikan pendapatan dan keuntungan usahatani nya. 11
BAB 2 PERKEMBANGAN DAN PARADIGMA PENYULUHAN PERTANIAN 2.1 Penyuluhan di Berbagai Negara Penyuluhan Pertanian sebagai ilmu, ditandai oleh tulisan William Sewell berjudul: Suggestions for the Extension of the University pada tahun 1850 (Ban dan Hawkins, 1985). Kemudian masuk ke Amerika pada awal abad 20 ketika Cooperative Extension Services mengembangkan Land Grant College. Tetapi, menurut sejarah purbakala, kegiatan penyuluhan pertanian lembah Mesopotamia sekitar 1800 tahun sebelum Kristus (Saad, 1990), dan di China dimulai pada abad ke 6 SM, ditandai dengan catatan tertulis tentang teknik-teknik esensial dan pertanian pada 535 SM pada masa Dinasti Han (Swanson et al, 1997). Pada abad ke 2 SM sampai dengan abad ke 4 Masehi, banyak dijumpai tulisan-tulisan berbahasa Latin, seringkali disertai dengan gambar-gambar tentang pengalaman praktek bertani (White, 1977). sudah dimulai di (1984) mengemukakan bahwa akar kegiatan penyuluhan pertanian Mengutip True (1929), Swanson et al 13
dapat ditelusuri bersamaan dengan jaman Renaisans yang diawali sejak abad 14, yaitu sejak adanya gerakan tentang pentingnya kaitan pendidikan dengan kebutuhan hidup manusia. Pada 1304, Pietro de Crescenzi menulis buku teks tentang pertanian dalam bahasa Latin yang kemudian banyak diterjemahkan dalam bahasa Itali dan Perancis. Sejak saat itu, kegiatan penulisan buku-buku pertanian semakin banyak bermunculan. Pada abad 17 dan 18, banyak ditulis pustaka tentang pertanian di banyak negara Eropa. Di Inggris sendiri, sebelum tahun 1800 tercatat sekitar 200 penulis. Dan pada tahun 1784 di London terbit majalah pertanian yang dipimpin Arthur Young, sebagai majalah yang tersebar luas di Eropa dan Amerika. Pada pertengahan abad 18, banyak kalangan tuan-tanah (bangsawan) progresif yang mengem- bangkan kegiatan penyuluhan pertanian melalui beragam pertemuan, demonstrasi, perkumpulan pertanian, dimana terjadi pertukaran informasi antara pemilik-tanah dengan para tokoh-petani. Hafsah, M.J (2009) mengemukakan bahwa pada masa lalu sukses penyuluhan di berbagai negara seperti Amerika, Taiwan, Jepang dan Inggris dimungkinkan oleh adanya terselenggaranya iklim yang penyuluhan baik di tingkat petani maupun di tingkat masyarakat pertanian. Hampir semua Undang-Undang yang mengatur sektor pertanian dan penyuluhan di negara- negara hak petani/keluarganya, serta masyarakat pertanian secara luas sangat kondusif bagi tersebut menitik beratkan pada 14
untuk memperoleh pendidikan pertanian yang bersifat non- formal. Smith lever Act yang dicanangkan di Amerika pada tahun 1914 telah mengilhami lahirnya Dinas Penyuluhan Pertanian secara nasional yang memicu berkembangnya informasi yang berguna dan praktis yang diterapkan oleh petani di setiap negara bagian dan country. Perkembangan tri-tunggal pendidikan, penelitian dan penyuluhan merupakan jawaban atas dua tantangan yang dihadapi Amerika dalam pembangunan pertanian pada masa itu. Malaysia memberikan istilah penyuluhan dengan kata perkembangan. Kata itu dipengaruhi oleh Bahasa Inggris development. Perkembangan diartikan sebagai pemberian saran dari seorang pakar kepada seseorang yang dianggap membutuhkan, tetapi saran itu bisa diterima bisa juga tidak, orang tersebutlah yang menentukan pilihan dan tidak ada unsur pemaksaan (Pakpahan, H.T, 2017). Taiwan mempercepat pembangunan pertanian melalui dua pendekatan, yakni pelaksanaan Land Reform pada tahun 1945 dan reorganisasi petani pada tahun 1952. Land Reform yang dilakukan pada tiga tahapan akhirnya mampu membebaskan buruh tani, penyakap, penyewa menjadi petani pemilik. Melalui kedua pendekatan ini keadilan sosial dapat ditegakkan dan kestabilan politik dapat ditingkatkan yang jalan bagi pembangunan ekonomi pada umumnya. Reorganisasi petani pada tahun 1952 telah menempatkan asosiasi petani lebih berperan aktif dalam bidang: 1) pelayanan ekonomi telah membuka 15
yang dipercayakan oleh pemerintah, 2) perkreditan dan 3) penyuluhan pertanian. telah mengeluarkan tahun 1899 Undang-Undang Asosiasi Pertanian (Laws of Agricultural Assosiation) dan pada tahun 1948 dicanangkan pula Undang- Undang Penyuluhan Pertanian. Pencanangan Undang- Undang Penyuluhan Pertanian ini telah merubah wajah pertanian Jepang yang bergerak dengan cepat. Berdasarkan undang-undang berhak menerima pengetahuan teknis yang berguna praktis dan berhak menerapkan secara efektif. Jepang pada tersebut petani Sedangkan di Inggris, Undang-Undang pendanaan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan pertanian ini di keluarkan padatahun 1909. merupakan yang memberikan wewenang mengatur bantuan dana kepada daerah setingkat Kabupaten yang dikeluarkan oleh Parlemem tahun 1880. Perkembangan penyuluhan di Inggris diawali oleh kebutuhan masyarakat akan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan metode lebih sistematis, dan makin mendapat pengakuan dari masyarakat karena tekanan perang yang membutuhkan produksi bahan pangan dari dalam negeri. Di Thailand, perkembangan penyuluhan pertanian di tingkat pusat yang sebelumnya bersifat sektoral. Penerapan sistem latihan dan kunjungan makin meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan pertanian di Thailand (Mohamad Ikbal Bahua, 2012). Undang-undang kelanjutan dari undang-undang Inggris pada 16
ilmu Lain halnya di Korea Selatan dimana penyuluhan pembangunan di ajarkan di akademi, penyuluhan bekerja sebagai penasihat pada asosiasi pengusaha usaha tani. Penyuluh secara teratur dan insidentil meminta nasehat ke akademi, bila ada masalah yang belum bisa dipecahkan. Jerman memberikan istilah penyuluhan dengan kata Dalam Bahasa Jerman Aufklarung berarti Aufklarung. pencerahan. Namun negara itulebih menekankan dalam bidang kesehatan, yaitu pentingnya memperlajari nilai-nilai yang mendasari hidup sehat. Kata lainnya adalah Erziehung, kata ini lebih dekat dengan penyuluhan pertanian, mengajar seseorang sehingga bisa memecahkan masalahnya sendiri (Pakpahan, H.T, 2017). Di Kuba salah satu negara komunis, peranan ilmu penyuluhan pembangunan dan para yang menanganinya ditempatkan sebagai penasihat pemerintah untuk mendukung penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam usaha memperoleh temuan baru yang bermanfaat bagi petani, dilakukan serangkaian kegiatan proses penemuan ide baru yang dilakukan bersama calon pengguna, hal ini dimaksudkan agar pemerintah mendapat Dengan demikian peranan legitimasi dari rakyat. penyuluhan sebagai suatu bank ilmu pengetahuan dan teknologi, menetapkan dasar untuk melegalisir kebijakan pemerintah. ahli Australia dikenal dengan kata Forderung, yang berarti menggiring seseorang kearah yang diinginkan. Prancis 17
menggunakan kata vulgarisation, yang menekankan pentingnya menyederhanakan pesan bagi orang awam. Perancis tercatat sebagai Negara yang untuk pertama kalinya mengembangkan penyuluhan pertanian yang Sepanyol dibiayai oleh Negarasejak menggunakan kata capacitactio. Kata itu menunjukkan adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan manusia, atau pelatihan (Pakpahan, H.T, 2017). tahun 1879. Sekilas Lembaga Riset Rutherglen mirip dengan BPTP di Indonesia, di sana terdapat peneliti dan penyuluh. Penelitiannya sangat serasi dipandang mata. Jumlah peneliti dan penyuluh yaitu 75 orang staf. Fokus lembaga riset ini adalah Penelitian Sistem usahatani berkelanjutan berbasis lahan, Penelitian berkenaan management sumberdaya dengan sosial ekonomi industri pertanian, Penelitian dasar, Pelayanan dan Pengaturan, Pelayanan usaha pertanian (inovasi teknologi, informasi dan komunikasi teknologi, pembiayaan perusahaan). Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh penyuluh di sana yaitu bahwa ia selalu bersama-sama peneliti melakukan penelitian di kebun percobaan. Penyuluhpun melakukan riset aksi (action research) di lahan petani (on farm trial in local area). Satu hal yang perlu diadopsi di Indonesia ialah setiap even introduksi innovasi teknologi, para penyuluh melakukan farmers field day dan pada akhir kegiatan dilakukan open days (open house atau temu lapang). 18
Memang wajah penyuluh di sana nampak muda dan ceria dan dengan tegarnya ia menyampaikan informasi di depan delegasi Indonesia. Setiap pertanyaan selalu dijawab dengan tegas dan jelas, sehingga kami spontan berkomentar "very good dan very interesting". Penyuluh memberikan pelayanan dan pendampingan sacara prima kepada petani serta melakukan pendampingan secara utuh tentang teknologi yang diintroduksikan. Apa tujuan penyuluh mendampingi petani/pengusaha pertanian? Ia jawab dengan tegas yaitu Profit. Ya, petani/pengusaha pertanian melakukan inovasi teknologi supaya mendapat profit. Dengan orientasi ini maka iapun melakukan pelayanan purna suluh (after extention service). Dengan melihat peranan ilmu penyuluhan di negara kapitalis dan negara komunis maupun di negara-negara lainnya, hal tersebut menunjukkan kepada kita ilmu itu memegang peranan penting dalam penyuluhan pembangunan suatu negara. Adanya variasi merupakan keadaan yang mengharuskannya sesuai dengan bentuk pemerintah. Kelahiran penyulhan pertanian modern, sebenarnya baru dimulai di Irlandia pada tahun 1947, yaitu sejak tanaman terjadinya krisis penyakit yang menyerang kentang. Modernisasi penyuluh pertanian secara besar- besaran justru terjadi di jerman pada akhir abad ke 19 dan menyebar ke Denmark, Swiss, Hungaria dan Rusia. Pada abad 20, kegiatan penyuluhan pertanian umumnya masih dilakukan secara kecil-kecilan yang diorganisasi oleh 19
instansi pemerintah maupun perguruan tinggi. Seiring perkembangnnya, organisasi penyuluhan pertanian tumbuh semakin kompleks dan secara birokratis. Kelahiran penyuluhan pertanian modernen disebabkan oleh beberapa kondisi yang diperlukan yang diatandai oleh: (1) adanya praktek dan temuan penelitian, (2) kebutuhan tentang pentingnya informasi untuk diajarkan kepada petani, (3) tekanan terhadap perlunya organisasi penyuluhan, (4) ditetapkannya kebiajakn penyuluhan, (5) adanya masalah- masalah yang dihadapi di lapangan (Pakpahan, H.T, 2017). Sejarah panjang dalam dunia penyuluhan diberbagai negara dari masa ke masa membuktikan bahwa penyuluhan merupakan sebuah proses pembelajaran yang terus menerus dilakukan oleh petani dalam perkembangnnya di dunia pertanian, termasuk pada era saat ini dimana perkembangan pertanian sangatlah pesat hingga memasuki era pertanian modern teknologi-teknologi moderen, yang kesemuanya itu tidak lepas dari dunian penyuluhan. telah menerapkan pertanian moderen juga tidak terlepas dengan yang namanya penyuluhan hanya saja istilahnya menjadi berbeda dengen menyebutnya konsultan. dengan menggunakan Pada negara-negara maju yang 2.2 Perkembangan Penyuluhan di Indonesia terutama penyuluhan pertanian, tidak terlepas dari perkembangan kehidupan bernegara yang terjadi sampai saat ini. Masa penjajahan Belanda dianggap sebagai salah satu awal kegiatan penyuluhan, terutama dihubungkan dengan mulai Kegiatan penyuluhan di Indonesia, 20
tahun 1817 dibangunnya Kebun Raya Bogor pada (Mardikanto, 2008). Namun demikian Mardikanto juga menyebutkan bahwa profesor Iso Hadiprodjo, Guru Besar Fakultas Pertanian UGM yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada tahun 1952, lebih cenderung menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan di Indonesia diawali dengan dibentuknya Departemen Pertanian (Depertement van Landbouw) oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Kegiatan pada masa penjajahan Belanda banyak dihubungkan dengan kepentingan Belanda dalam mengembangkan kegiatan Tanam Paksa (cultuur stelsel), sehingga banyak dinilai sebagai kegiatan penyuluhan yang semu, karena tidak berorientasi kepada kepentingan para pelaku kegiatan pertanian itu sendiri. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan penyuluhan dapat dikatakan vakum, karena pihak Jepang lebih berkonsentrasi pada upaya pemenangan perang yang dilakukannya. Analisis dinamika kegiatan penyuluhan di Indonesia dapat menurut Muhamad dikelompokkan menjadi 4 periode: (1) Periode sebelum kemerdekaan (1817-1941), (2) periode 1945-1967, (3) periode 1967-1998, serta (4) periode 1999-2014. Periode pertama dapat juga disebut sebagai periode jaman penjajahan, periode kedua sebagai periode pemerintahan Presiden terkait dengan periode Sukarno, periode pemerintahan Presiden Suharto, dan periode keempat reformasi. Periodisasi sebagai periode pemerintahan Ikbal Bahua (2012) ketiga 21
tersebut dinilai memiliki karakteristik yang khas pada masing-masing periode, sehingga dapat menjadi acuan dan referensi bagi pengembangan pemikiran format kegiatan penyuluhan periode perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan permasalahan sosial yang dihdapai masyarakat pada masanya. Secara terinci disajikan analisis kegiatan penyuluhan pada masing-masing periode. dimasa mendatang. Setiap Periode kedua dan periode ketiga masih dapat disebut sebagai periode Penyuluhan Pertanian secara luas. Dengan perkembangan kehidupan bernegara, periode ketiga ditandai dengan terpisahnya kegiatan Perikanan dan Kehutanan dari kegiatan Pertanian. Dengan demikian sudah periode terspesifikasikannya kegiatan penyuluhan atas kegiatan Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, dan Penyuluhan Kehutanan. ketiga ini dicirikan dengan 2.2.1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1817-1941) Pembangunan kebun raya di Bogor yang di prakarsai oleh C.G.L Reinwardt pada tanggal 17 Mei 1817 merupakan awal kebangkitan pertanian di Indonesia. Dari kebun raya Bogor ini diperkenalkan banyak jenis tanaman baru, antara lain: kelapa sawit dan 50 jenis ketela pohon. Pada tahun 1831 dimulai tanam paksa (cultuurstesel) untuk tanmaan nilai/tarum, kopi, gula dan tembakau. Pada tahun 1876 direktur Kebun Raya Bogor yang dijabat oleh C.G.L Reinwardt digantikan oleh R.H.C.C. Scheffer. sistem tanam paksa sistem 22
ini pula R.H.C.C. Scheffer mendirikan kebun Tanaman dagang (cultuurtuin) di Desa Cikeumeuh, Bogor sebagai bagian dari Kebun Raya Bogor dengan luas 75 Ha. Dari Kebun Tanaman Dagang ini melalui peran penyuluh pertanian menyebar keseluruh pelosok Indonesia berbagai tanaman perkebunan dan makanan, seperti: karet, tanaman serat (rosella, rami dan lain-lain), berbagai jenis padi baru, kacang tanah, kedelai, jagung, ubi jalar dan ketela pohon. Pada tahun 1876 Ciri khas pada masa ini adalah semua hasil produksi pertanian dan tugas para penyuluh hanya diperuntukan Pola bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. kegiatan penyuluhan pertanian berlangsung sampai bertahun-tahun di Indonesia. Pada tahun 1941 invasi jepang pada sistem penyuluhan pertanian di Indonesia melahirkan sebuah Dinas Penyuluhan Pertanian pada masa ini adalah mengumpulkan padi secara besar-besaran secara paksa dengan sistem ketentaraan. Pada masa ini semua koperasi pertanian ditutup dan diganti dengan sistem Kumiai / koperasi pengumpulan padi (Muhamad Ikbal Bahua, 2012). 2.2.2. Periode 1945-1967 Awal kegiatan setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia sangat didominasi dengan aktivitas politik yang sangat tinggi, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan pertanian secara luas, dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Aktivitas yang terkait dengan bidang pertanian 1960-an ditandai dengan sampai dengan tahun 23
diluncurkannya Rencana Kasimo pada tahun 1948-1950, dan Rencana Wicaksono pada tahun 1950-1959. Rencana Kasimo berkaitan dengan upaya untuk melakukan pengembangan produksi pertanian. Rencana ini tidak dapat berjalan dengan baik karena tingginya intensitas revolusi dan peperangan yang masih mewarnai kehidupan masyarakat pada waktu itu. Rencana pembangunan pertanian yang lebih sistematis ditetapkan kemudian pada periode 1950-1959, dimana Rencana Wicaksono menetapkan Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap ke-1 pada tahun 1950-1955, dan tahap ke-2 pada tahun 1955-1960. Sejumlah kegiatan dilakukan dalam kerangka kegiatan RKI, sejak dari penyediaan bibit unggul padi dan palawija, perbaikan dan pengembangan pengairan pedesaan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta pengendalian terjadinya erosi. Aktivitas yang terkait dengan kegiatan penyuluhan diwujudkan dalam kegiatan peningkatan pendidikan bagi masyarakat pedesaan, dengan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) di tiap kecamatan, serta upaya Intensifikasi pemakaian tanah kering, yang diawali dengan pembangunan beberapa Kebun Percobaan Perusahaan Tanah Kering (PPTK) di tingkat kabupaten. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan RKI adalah kembali masih dominannya kehidupan politik pada masa itu, sehingga para penyelenggara kegiatan masih diwarnai oleh orientasi segmentasi aliran-aliran politik dari partai-partai yang ada. Akibatnya RKI juga tidak dapat menunjukkan hasil yang memadai. 24
Pada tahun 1958 dimulai program Padi Sentra. Program ini merupakan bagian dari suatu Badan yang menangani Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah Kering (BMPT). Padi Sentra merupakan kegiatan untuk melakukan intensifikasi padi pada suatu "sentra" seluas ± 1.000 ha. Petani pada sentra tersebut memperoleh kredit natura (bibit dan pupuk) serta modal berupa uang. Nataatmadja dkk. (1988) menyatakan bahwa sebenarnya konsep dasar Padi Sentra cukup baik. Hal ini terbukti dari perbedaan produksi sampai 20 persen antara peserta dan non peserta Padi Sentra. Namun karena dominannya pendekatan top-down, serta kegagalan dalam mendidentifikasi kondisi lapangan dengan baik, maka partisipasi petani menjadi sangat rendah. Program Padi Sentra melalui BMPT inipun gagal dan kemudian dihentikan pada tahun 1963, karena terjadinya banyak penyelewengan, pengembalian kredit dalam bentuk padi dihitung dengan harga yang rendah dari harga pasar, serta kurangnya keahlian para manager dalam melakukan penyuluhan, pelayanan dan pemasaran, serta penerapan sistem perkreditan yang tidak terencana dengan baik. Setelah ditetapkannya Dekrit Presiden pada tahun 1959, Indonesia diwarnai dengan apa yang disebut sebagai Periode Terpimpin, yaitu dengan diterapkannya prinsip Demokrasi Terpimpin, serta juga pendekatan Ekonomi Terpimpin. Pendekatan RKI diganti dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Tahap I yang diterapkan secara meluas dan menyeluruh. Ditetapkan juga sebagai implementasinya apa yang disebut sebagai Gerakan intensifikasi produksi padi SwaSembada Beras 25
(SSB), yang diterapkan sejak dari tingkat nasional sampai ke desa, dengan pimpinan Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM). Begitu masifnya pendekatan 'komando' dalam kegiatan ini, sehingga berakibat petani menjadi menjauh dari para penyuluh, yang pada akhirnya berakibat kegagalan pendekatan KOGM ini. Pada tahun 1963/1964, konsep Panca Usaha Tani Pengabdian diperkenalkan. Masyarakat Departemen PTIP (Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UI Institut Pertanian Bogor) (yang kemudian menjadi mengadakan pilot proyek penyuluhan pertanian yang efektif, guna meningkatkan produksi padi dengan penerapan Panca Usaha Tani tersebut di Kabupaten Karawang. "Action Research" itu dipimpin Dr.Ir. Gunawan Satari dengan asisten Ir. Achmad Affandi, Ir. Djatijanto, dan Ir. Sukmana. Konsep ini ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi dengan cara: (a) penggunaan bibit unggul, (b) pengolahan tanah yg baik, (c) pemupukan yg tepat, (d) pengendalian hama/penyakit, dan (e) pengairan/irigasi; (dalam perkembangannya konsep ini diperluas menjadi Sapta Usaha Tani, dengan menambahkan aspek penanganan pasca panen, dan pemasaran). Mobilisasi mahasiswa IPB secara massal di kabupaten Karawang menjadi model dari pengembangan pendekatan konsep Panca Usaha Tani ini. Hasilnya, produksi padi meningkat dua kali lipat. Lembaga Koordinasi 26
2.2.3. Periode 1967-1998 Tahun 1965 terjadi peristiwa G-30-S, yang berdampak sangat kegiatan penyuluhan di Indonesia. Selepas trauma peristiwa ini, pengenalan Panca Usaha Tani dilanjutkan melalui program Demonstrasi Massal (DEMAS) pada musim tanam (MT) 1964/1965, dan diperluas lagi MT 1965/1966. Program kemudian diubah menjadi program Bimbingan Massal BIMAS SSBM dan akhirnya menjadi sistem Bimas. Perkembangan selanjutnya Bimas yang mengalami perbaikan menjadi Bimas Berdikari, Bimas Biasa, Bimas Baru, Bimas Gotong Royong, dan Bimas yang disempurnakan. negatif terhadap perkembangan Pelaksanaan program Bimas ditetapkan dengan Inpres No. 4/1973 tentang Unit Desa, terdiri dari: (a) penyediaan kredit oleh BRI, (b) pelayanan penyuluhan oleh PPL dinas pertanian, (c) sarana produksi yang murah dan mudah oleh penyalur, kios dan KUD, serta (d) pengolahan dan pemasaran hasil oleh KUD, Kelompok Tani dan swasta perorangan. Tampak disini bahwa kegiatan Penyuluhan merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam tersebut. Bimas kemudian pendekatan Unit Desa Intensifikasi Massal berkembang menjadi program (INMAS). Petani yang telah menjalani Bimas atas bantuan kredit dari Pemerintah pada akhirnya akan mampu berdiri sendiri. Mereka diberi kesempatan membeli sarana produksi secara tunai. Sistem Bimas dan Inmas didasarkan pada usaha pembinaan petani dengan pendekatan Kelompoktani 27
oleh Penyuluh Lapangan yang berijazah SPMA, dibantu oleh penyuluh sukarela berasal dari kalangan petani, yang dikenal dengan sebutan Kontaktani. tahun 1969 mulai diterapkan kegiatan pembangunan melalui pendekatan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Periode 1969-1974 merupakan periode PELITA I. Pada periode Pelita I, ditetapkan bahwa secara nyata menunjang penyuluhan harus dapat pembangunan pertanian dengan prioritas pada upaya mencapai tata penyelenggaraan penyuluhan diperkuat, sehingga meliputi kelembagaan, aparatur dan penyediaan fasilitas fisiknya, sementara pengaturan dan pelayanan penyuluhan di lapangan disempurnakan. Melalui Keppres No. 95/1969 dibentuk Badan Pengendali Bimas yang diketuai Menteri Pertanian, dan penetapan Sekretaris BP Bimas, yang sejajar dengan Dirjen lingkup Departemen Pertanian. Periode ini merupakan awal periode "emas" bagi kegiatan penyuluhan di Indonesia. Pada swasembada beras. Pola dasar Sejak Pelita I, Bimas diartikan sebagai kegiatan penyuluhan massal, untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara terutama pada komoditas padi/ beras, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Bimas dibina bersama oleh intansi dan lembaga pemerintah di dalam dan di luar Departemen Pertanian, menuju swadaya masyarakat tani dengan penerapan pendekatan Panca Usaha, pembinaan, pengolahan dan pemasaran serta intensifikasi 28
selanjutnya pembangunan masyarakat desa. Bimas ditetapkan sebagai kegiatan penyuluhan pertanian dengan ciri-ciri: (a) merupakan usaha bersama dari berbagai instansi dan lembaga dalam melakukan penyuluhan/bimbingan menurut rencana yang disusun atas dasar musyawarah dan mufakat, (b) dilaksanakannya koordinasi dalam membuat rencana (c) direncanakannya bimbingan melalui satu aparatur di pedesaan, dan (d) bersifat massal dalam pemberian bimbingan kepada petani. (waktu, tempat, cara dan biaya), Tujuan Bimas pada waktu itu pada hakekatnya sama dengan tujuan penyuluhan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu: 1) Menimbulkan perubahan perilaku dan motif tindakan petani ke arah sasaran yang telah ditentukan, 2) Menuntun, mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku petani dalam mencapai taraf usaha dan kehidupan yang lebih baik, 3) Menimbulkan dan memelihara semangat petani agar selalu giat memperbaiki segala usahanya, dan 4) Membantu petani lebih berswadaya dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. agar Telah dikemukakan bahwa sasaran Bimas adalah petani/kelompok tani, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Sebagai objek, petani merupakan titik sasaran pelayanan, sedangkan sebagai subjek petani merupakan pemimpin sekaligus pelaksana utama dalam usahataninya. Dalam hal ini Bimas bertujuan mengarahkan petani agar: (a) berusahatani lebih baik (better farming), (b) berusahatani 29
lebih menguntungkan (better bussiness), (c) berkehidupan lebih tata kehidupan living), dan masyarakat lebih sejahtera (better community). Tampak jelas disini bahwa Bimas merupakan tonggal awal kegiatan penyuluhan modern bagi Indonesia. layak (better (d) kegiatan penyuluhan sejak Pelita I sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Suharto. Melalui Keppres No.44 dan 45/1974, dibentuk Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (Badan Diklatluh), yang berwenang mengatur pendidikan, latihan dan penyuluhan di tingkat nasional. Di daerah dilakukan oleh berbagai dinas yang ada sesuai dengan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Kemudian dengan SK Mentan No. 664/1975 dibentuk Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan Balai Penyuluhan landasan Pertanian menggalang kerjasama yang erat dalam penyuluhan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai kondisi terpadunya penyuluhan. Terjadi pasang-surut pelaksanaan (BPP). Peraturan ini merupakan Mulai tahun 1976 diterapkan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU). Penyuluh sejak 1979 ditata menurut sistem Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat Wilayah Unit Desa (WILUD, denngan luasan setara 600- 1.000 ha sawah), dan dibina oleh Penyuluh Pertanian Madya (PPM, yang kemudian berubah menjadi Penyuluh Pertanian Urusan Program/PPUP). PPM/PPUP berkedudukan di BPP (yang merupakan pengembangan dari Balai Pendidikan 30
Masyarakat Desa/BPMD). BPP menjadi basis kegiatan penyuluhan. PPL mendapat pembinaan teknis dari Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) kabupaten, dan provinsi. Kegiatan latihan bagi PPL oleh PPM/PPUP dan PPS di BPP satu kali dalam 2 minggu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan teknik pertanian sesuai dengan kalender produksi pertanian setempat. Latihan dasar bagi PPL, PPM/PPUP dan PPS, berbagai subjek dan komoditi, diatur oleh Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) dengan bantuan dinas dan lembaga pendidikan tinggi serta peneliti setempat. Bahan-bahan penyuluhan berupa terbitan, film dan kaset untuk siaran pedesaan lewat radio, merupakan perlengkapan para penyuluh, disediakan oleh Balai (BIP), di wilayah bersangkutan. Informasi Pertanian Kelompok tani peserta Insus dirangsang meningkatkan intensifikasi padi dengan perlombaan antar Kelompok Tani. Kelompok Tani pemenang di tingkat nasional diundang ke Istana Negara Jakarta, untuk menerima hadiah langsung dari Presiden RI. Terdapat dinamika tersendiri dalam hal lembaga yang menangani penyuluhan. Berdasarkan Keppres No.24/1983, dibentuk Direktorat Penyuluhan pada semua Direktorat lingkup pertanian dan Pusat Penyuluhan pada Badan Diklatluh. Di Dinas tingkat I dan II/cabang Dinas pertanian, dibentuk subdinas dan seksi penyuluhan. Setelah berjalan sekitar 10 tahun, Keppres No. 83/1993, menghapus Direktorat Penyuluhan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan & Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan. Pada tahun 1984 dibentuk Jenderal 31
Departemen Kehutanan yang terpisah dari Departemen Pertanian, melalui Keppres No 15 tahun 1984. Kegiatan yang terkait dengan Penyuluhan Kehutanan juga berpindah ke Departemen Kehutanan. Melalui SK Mentan No. Penyuluhan Pusat dibentuk 96/Kpts/OT.210/2/1994, Pertanian (Pusluhtan), yang bertanggung jawab pada Menteri Pertanian. Pusluhtan secara administratif dibina oleh Sekjen, dan secara teknis dibina oleh Dirjen sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Melalui Keppres no.4/1990, Badan Diklatluh Pertanian diubah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pertanian, sementara Pusat Penyuluhan Pertanian diubah menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian (Pusdiklatluhtan). Dapat kemudian dimengerti bahwa hal ini berdampak pada imjplementasi kegiatan penyuluhan di lapangan. Tahun 1986 ditetapkan jabatan fungsional penyuluh. Sejak itu dimulailah penerapan sistem angka kredit untuk peningkatan jenjang karir penyuluh. Kualifikasi tenaga penyuluh ditingkatkan, Penyuluh yang SLTA (SPMA, SNAKMA, SUPM/SPP) ditingkatkan pendidikannya melalui Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) mulai tahun 1987 dan Pendidikan Tinggi Pertanian Lapangan/PTPL (pendidikan jarak jauh, kerjasama Departemen Pertanian dengan Universitas Terbuka/UT) mulai tahun 1991. Penyuluh S1, secara bertahap dan terbatas ditingkatkan menjadi S2 atau S3, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk memperkuat otonomi daerah tingkat II, sejak tahun 1993 penyuluh non sarjana dan BPP diserahkan/ diperbantukan kepada daerah tingkat II, beserta anggarannya. 32
Pelatihan teknis bagi penyuluh digunakan pola SL terpadu, terdiri dari kegiatan diklat PL-1 (Pemandu Lapang- 1), diklat PL-II dan diklat P-N (Petani-Nelayan). Materi pokok (substansi) diklat diambil dari permasalahan teknis ekonomi yang dihadapi petani-nelayan. Diklat SL dilaksanakan untuk mendukung program nasional pembangunan pertanian yang menerapkan teknologi khusus (PHT, agribisnis) dan harus disebarluaskan karena mempunyai dampak luas terhadap keberhasilan program. Dalam menunjang program pengembangan agribisnis, teknologi yang disebar luaskan melalui SL adalah teknologi ekonomi (menerapkan kaidah-kaidah bisnis dalam berusahatani). Teknologi ini harus dikuasai melalui PL-I, PL- SK Mentan Nomor: II 789/Kpts/OT.210/1994, fungsi BIP ditingkatkan dan diubah menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Tugas BPTP adalah melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi, menyampaikan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk bahan penyusunan materi penyuluhan pertanian, pelayanan teknik kegiatan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian, serta penyelenggaraan urusan administrasi yang terkait dengan organisasi BPTP. Dengan pembentukan BPTP ini, tercipta suatu kelembagaan yang menempatkan peneliti dan penyuluh dalam satu organisasi. Diharapkan hal ini dapat memantapkan kegiatan penyuluhan, karena salah satu dari sumber-sumber teknologi langsung tersedia ditempat. dan P-N. Melalui 33
Pada tahun 1989, sistem LAKU dievaluasi oleh Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) dan proyek NAEP III. Hasil evaluasi menunjukkan, LAKU tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan budaya pada daerah yanb berbeda-beda. Sebanyak 300 kelompok etnis dengan 200 dialek dan tinggal di 13.667 pulau, menuntut ketangguhan cara kerja penyuluhan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi budaya setempat. Dinilai bahwa tidak semua penyuluh dapat dengan baik menyesuaikan diri dengan kondisi kemudian untuk melakukan tersebut. Disarankan modifikasi LAKU, terutama pada pengembangan sumberdaya manusia pelaku utama beserta keluarganya. Titik berat diubah dari komoditi ke komunitas (masyarakat) sebagai pemeran utama pembangunan pertanian. Modifikasi sistem LAKU dengan metode sensus masalah, dapat membawa penyuluhan pertanian kepada pendekatan (holistik), dengan pengembangan yang menyeluruh kerjasama diantara anggota-anggota masyarakat, sehingga dapat menyentuh semua aspek pembangunan pedesaan, industri kecil, kesehatan, baik di bidang pertanian, pendidikan, perkoperasian, serta aspek-aspek terkait lainnya. 2.2.4. Periode 1999-2014 secara khusus dengan penerapan kebijakan Otonomi Daerah, terutama terkait dengan penerapan Undang-undang Otonomi Daerah No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang- Periode ini dicirikan 34
undang ini secara eksplisit disebutkan bahwa kecuali untuk 6 (enam) urusan (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama), semua urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakannya, termasuk juga dalam hal ini urusan Penyuluhan. Dengan demikian, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (disebutkan dalam Pasal 10). Hal ini menjadi point penting tentang dalam untuk penyelenggaraan Penyuluhan di daerah. diperhatikan pembahasan terpisah dari Kementerian Pertanian sejak tahun 1984. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur (1999-2001) menyusul terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (kini Kementerian Kelautan dan Perikanan-KKP), yang terpisah dari Kementerian Pertanian. Dengan pemisahan ini, maka terdapat kemudian institusi-institusi penyuluhan yang menangani penyuluhan bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan secara terpisah. Eselon I yang terkait adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, serta Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Saat ini terdapat institusi Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Penyuluhan Kehutanan, dan Pusat Penyuluhan Perikanan, pada masing-masing Kementerian. Kementerian Kehutanan telah 35
Pada periode ini, pada tanggal 15 November 2006 diberlakukan Undangundang No 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai salah satu Undang-undang yang monumental, karena untuk pertama kalinya hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Penyuluhan diatur secara yuridis formal. Berbagai hal yang terkait dengan sistem penyuluhan, yaitu seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan, diatur dalam Undang-undang ini. Undang- undang No 16/2006 terdiri dari 14 Bab dan 41 Pasal. Tampak bahwa Undang-undang No16/2006 secara rinci telah memberikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di Indonesia. Sejumlah peraturan turunan dari Undang-undang tersebut telah juga ditetapkan. Misalnya, masing-masing menetapkan pembentukan Komisi Penyuluhan Nasional sesuai bidang tugasnya (Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional, dan Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional); di propinsi dan Kabupaten/Kota telah dibentuk Komisi Penyuluhan pada masing-masing lokasi, dan melalui Peraturan Presiden No. 10/2011 telah dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Untuk hal-hal yang bersifat teknis telah ditetapkan acuan-acuan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 16/2006. Programa Penyuluhan, misalnya, telah disusun di tingkat Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota, sementara lembaga- kementerian telah juga 36
lembaga penyelenggaran penyuluhan juga telah dibentuk pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan. Dapat dinyatakan bahwa dalam hal peraturan perundangan, kegiatan penyuluhan telah mendapatkan dukungan legal formal yang memadai. Suatu hal yang mengemuka dalam periode ini adalah begitu menonjolnya peran dan 'campur tangan' kehidupan politik dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini sejak masa pemerintahan Gus Dur, namun mencapai puncaknya pada kehidupan bernegara dalam periode ini. Dominasi parlemen dalam penentuan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan Kementerian menjadi salah satu faktor penting yang sedikit banyak mempengaruhi kegiatan Kementerian, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. bidang Pertanian, Ditunjuknya Menterimenteri di Perikanan, dan Kehutanan dari unsur Partai Politik juga tidak dapat dipungkiri sedikit banyak berdampak pula pada lapangan. pelaksanaan Digabungkan kebijakan desentralisasi/Otonomi Daerah, yang juga tidak lepas dari kehidupan politik di tingkat Daerah, menambah kompleksitas masalah penyuluhan di tingkat lapangan tersebut. Pimpinan-pimpinan organisasi pemerintahan di Kabupaten/Kota setiap kali harus bersiap-siap untuk pindah jabatan atau bahkan tidak menjabat lagi apabila terjadi pergantian Bupati/Walikota. Kegiatan penyuluhan-pun tidak terlepas dari faktor ada atau tidaknya perhatian sebenarnya sudah mulai nampak kegiatan dengan di penyuluhan penyelenggaraan 37
Pimpinan Daerah terhadap kegiatan Penyuluhan; bagi daerah dengan Bupati/Walikota yang menaruh perhatian terhadap penyuluhan, maka kegiatan penyuluhanpun dapat berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya. 2.2.5. Penyuluhan Pasca Terbitnya No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Implementasi UU Otonomi Daerah berdampak pada penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi berjalan dengan baik. Terkait dengan penyuluhan pertanian, sistem kelembagaan dan sistem tata kerjanya juga mengalami perubahan dengan pola yang tidak jelas. Ketika era Bimbingan Massal, penyuluh di lapangan yang langsung bersentuhan dengan petani memiliki home base di Balai Penyuluhan Pertanian, namun sejak tahun 1990-an (Surat Keputusan Bersama Menteri pertanian dan Menteri Dalam Negeri yang menyerahkan urusan penyuluhan kepada pemerintah kabupaten/kota) kelembagaan menjadi tidak jelas bahkan banyak yang dibubarkan. Terkait dengan kompetensi, tuntutan kompetensi tunggal misalnya tanaman pangan (monovalen) menjadi kompetensi plural (polivalen). Setelah beberapa waktu, tuntutan kompetensi juga dikembalikan lagi ke monovalen. Masa-masa suram pembangunan pertanian dan lebih khusus lagi penyuluhan pertanian telah berdampak pada stagnasi produksi pertanian. Hal ini juga telah medorong pemerintah Pusat dan DPR untuk merancang undang-undang penyuluhan pertanian. Setelah melalui pembahasan panjang dan melelahkan, akhirnya pada orientasi berubah-ubah dari 38
tanggal 18 Oktober 2006 telah diundangkan UU Nomor 16/2006 tentang SP3K. Dengan adanya UU SP3K ini, penyuluhan pertanian lebih fokus, dan hal ini tentunya berdampak pada kehidupan sosial petani di Indonesia. 2014 pemerintah mengeluarkan UU No. 23 tentang pemerintah daerah. Sebagian pihak memaknai negatif UU Pemda ini, namun sebagian pihak melihat sesungguhnya inilah kesempatan untuk memperkokoh keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian daerah. Dalam UU No. 23 tahun 2014, penyuluhan perikanan dikembalikan ke pusat, penyuluhan kehutanan ke provinsi, sedangkan penyuluhan pertanian menjadi tanggung jawab semua level secara konkurensi. Secara yuridis, UU No. 23 Tahun 2014 akan memperkuat keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian karena sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dengan kata lain, kebijakan ini pada hakikatnya sejalan dan harmonis satu sama lain (Syahyuti, 2016). Hal ini juga didukung oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang juga mendukung azas hukum ini. Pasal 231 berbunyi "Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur Negara". Setelah itu, pada tahun 39
Pendirian kantor penyuluhan pertanian di daerah sesungguhnya telah didukung kebijakan yang kuat karena penyuluhan pertanian telah memiliki UU sendiri, yakni UU No. 16 Tahun 2006. Dalam konteks perbandingan hukum seperti ini, UU No. 16 Tahun 2006 merupakan lex specialis, artinya lebih tinggi dibandingkan UU No. 23 Tahun 2014 yang lex generalis. Pada Pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa "lex specialis derogat legi generali" adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) (Syahyuti, 2016). sistem kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Peraturan Menteri acuan penyelenggaraan ini dimaksudkan Penyuluhan Pertanian untuk pengelola Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swasta, dan Swadaya, serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, mulai dari pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta pemangku kepentingan lainnya (Jufitra Vintarno, dkk. 2019). Untuk memperkuat sebagai 2.2.6. Penyuluh Pertanian di Era New Normal Penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam rangka memberikan respon terhadap para petani yang terdampak Covid-19, terutama para petani yang berada di daerah pedesaan. Mengingat pemerintah mulai menerapkan 40
masa transisi new normal, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta penyuluh pertanian di setiap provinsi untuk membantu membangun pertanian di masa new normal. Menteri Pertanian meminta kepada penyuluh lebih aktif pertanian di mendampingi petani di masa pandemi dan era new normal. Penyuluh berada di garis terdepan dalam upaya Kementan mewujudkan pertanian yang mandiri, moderen dan maju. seluruh Indonesia untuk Menurut Mentan, tanggung jawab penyuluh bukan hanya agar pertanian bisa maju, juga harus menggunakan cara-cara baru untuk bisa menghadirkan efektivitas atau kemampuan yang lebih baik lagi. "Pertanian bukan hanya menumbuhkan tanaman tapi menghadirkan hati, pikiran dan gerakan agar hidup bisa lebih baik dan yang pasti jika pertaniannya bisa hadir serta masif," tutur Mentan. tetapi Penyuluh pertanian dapat memberikan kontribusi penting untuk meminimalkan dampak penyebaran Covid- 19. Pada area aksi utama, penyuluh pertanian dapat meningkatkan kesadaran tentang Covid-19 di daerah pedesaan, dengan memberi akses informasi yang lebih, sebagai contoh dalam penggunaan masker dan menjaga jarak fisik. Hal ini untuk memotong rantai penyebaran virus sambil memastikan petani dapat melaksanakan kegiatan usahataninya dengan lancar tanpa kendala di tengah situasi keterbatasan. Penyuluh pertanian bisa membantu mengatasi masalah sosial yang sering muncul, dan membantu 41
menghubungkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas layanan sosial dengan melakukan identifikasi para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian yang terdampak langsung. Misalnya, mengusahakan layanan asuransi pertanian, membantu mengidentifikasi dan memberikan masukan tentang peluang memperoleh pendapatan alternatif untuk keluarga. Peran penyuluhan penting dalam menghubungkan masyarakat petani khususnya dengan pemerintah, dan membantu petani di pedesaan untuk mengatasi masalah yang baru yang tidak dapat ditemukan solusinya oleh mereka sendiri. Intinya, penyuluh harus mendampingi petani dalam produksi pangan serta memastikan kesehatan mereka. Meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap positif, merupakan hakekat peran penyuluh. Dengan keterbatasan fasilitas di pedesaan, penyuluh harus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi yang ada, tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat pedesaan seperti memanfaatkan smartphone dan media sosial sebagai media penyuluhan alternatif. Respon yang dapat dilakukan seorang penyuluh pasca pandemi Covid-19 adalah memfasilitasi petani untuk mendapatkan akses bantuan produktif berupa sarana produksi, akses pembiayaan dan teknologi dalam rangka mengembalikan keberdayaan petani pasca pandemi. Termasuk membantu mempromosikan produk lokal dengan meningkatkan kualitas produk dan memberikan nilai tambah. Kegiatan penguatan kapasitas pemuda dan wanita 42
dalam masalah pertanian sebagai bisnis dapat dilakukan secara teknis maupun fungsi manajemen. Akibat dari pandemi banyak kaum muda perlu diberdayakan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020). 2.3 Paradigma Penyuluhan Pertanian Empat Paradigmaa Penyuluhan Pertanian dengan Istilah penyuluhan dan jasa konsultasi dapat digunakan secara bergantian, namun kerangka berikut memberikan perspektif yang bermanfaat pada berbagai pendekatan yang ditempuh oleh berbagai negara dalam mengatur cara menerapkan sistem penyuluhan yang efektif. Kerangka ini menyandingkan atau pendekatan dengan meninjau bagaimana penyampaian program pendidikan dan layanan informasi/komunikasi terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Dalam kerangka ini, pilihannya adalah apakah penyuluh ingin meyakinkan petani apa yang harus dilakukan (yaitu metode persuasif) atau apakah mereka berusaha menginformasikan dan mendidik petani tentang peluang pasar, opsi teknis, dan/atau strategi manajemen yang berbeda, dan kemudian membiarkan mereka memutuskan opsi mana yang paling sesuai untuk mereka. Klasifikasi berikut menggambarkan kombinasi yang berbeda yang membantu menjelaskan dan menyoroti perbedaan penting antara pendekatan atau paradigmaa yang berbeda ini dalam mengorganisir layanan penyuluhan dan konsultasi pertanian (lihat Swanson (2008) dalam Burton E. Swanson dan Riikka Rajalahti (2010): istilah-istilah yang berbeda 43
1. Transfer Teknologi - Model perpanjangan ini lazim selama masa penjajahan dan muncul kembali dengan intensitas selama tahun 1970an dan 1980an ketika sistem Pelatihan dan Kunjungan (T & V) didirikan di banyak negara Afrika dan Sub-Sahara Afrika. Model "top- down" ini terutama memberikan rekomendasi spesifik dari penelitian, terutama untuk tanaman pangan pokok, untuk semua petani (besar, menengah, dan kecil). Pendekatan ini umumnya menggunakan metode persuasif untuk memberi tahu petani bahwa varietas dan proses produksi yang harus mereka gunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka dan dengan demikian menjaga ketahanan pangan nasional baik untuk penduduk pedesaan maupun perkotaan di suatu negara. Tujuan utama dari model penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan produksi pangan, yang membantu mengurangi biaya pangan. Seperti yang digambarkan oleh negara-negara Amerika Utara dan Eropa, semakin dikomersialisasikan, perkembangan teknologi dan transfer akan semakin diprivatisasi. pertanian menjadi karena sektor 2. Layanan konsultasi - Baik penyuluh publik maupun perusahaan swasta, dalam menanggapi pertanyaan petani tertentu tentang masalah produksi tertentu, masih sering menggunakan istilah layanan konsultasi. Dalam banyak kasus, petani "disarankan" tertentu untuk untuk menggunakan memecahkan masalah atau kendala produksi yang teridentifikasi. Organisasi penyuluhan publik harus teknologi 44
memvalidasi informasi yang tersedia dari penelitian tentang keefektifan berbagai masukan atau metode dalam memecahkan masalah tertentu sehingga meminta petani menerima informasi yang obyektif dan validasi. Sebagian besar perusahaan yagh menjadi suplayer menggunakan teknik penasehat persuasif ketika merekomendasikan masukan teknis khusus untuk ingin memecahkan masalah tertentu petani yang dan/atau mempertahankan produktivitas mereka. Meskipun kebanyakan perusahaan menggunakan metode persuasif untuk menjual lebih banyak produk dan meningkatkan keuntungan mereka, salah satu model alternative swasta adalah untuk mendukung skema kemitraan di mana perusahaan ekspor memiliki agen lapangan yang memberi saran dan mengawasi petani kontrak untuk memastikan bahwa masukan dan praktik produksi yang spesifik telah diikuti. sektor 3. Pendidikan Nonformal - Akhir-akhir ini penyuluhan di Eropa dan Amerika Utara menggunakan pendidikan nonformal, paradigma ini didominasi saat universitas memberikan pelatihan kepada orang-orang pedesaan yang tidak mampu atau tidak memiliki akses terhadap jenis pelatihan pelatihan kejuruan dan teknis pertanian. Pendekatan ini terus digunakan di sebagian besar sistem penyuluhan, namun lebih mengarah pada pelatihan petani fokusnya bagaimana memanfaatkan keterampilan manajemen dan/atau pengetahuan teknis yang spesifik untuk formal dalam berbagai 45
meningkatkan efisiensi produksinya atau untuk memanfaatkan praktik pengelolaan spesifik, seperti pengelolaan hama terpadu (PHT) seperti yang diajarkan melalui Farmers Field Schools (FFS). Perpanjangan NFE dan fasilitasi (seperti yang dijelaskan di depan) biasanya membantu petani dengan sumber daya dan minat yang sama untuk berorganisasi menjadi berbagai jenis kelompok produsen atau kelompok swadaya, terutama jika mereka ingin belajar bagaimana melakukan diversifikasi atau mengintensifkan sistem pertanian mereka, terutama dalam mengejar yang baru, tanaman bernilai tinggi atau produk lainnya. 4. Fasilitasi penyuluhan telah berkembang dari waktu ke waktu dari metode penyuluhan partisipatif yang digunakan 20-30 tahun yang lalu dan sekarang berfokus untuk membuat petani memiliki kepentingan bersama untuk bekerja sama lebih erat untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama. Perbedaan penting adalah bahwa agen penyalur garis depan terutama bekerja sebagai "pialang pengetahuan" dalam memfasilitasi proses belajar- mengajar di antara semua kalangan petani (termasuk perempuan) dan kaum muda pedesaan di bawah model penyuluhan ini, staf lapangan pertama kali bekerja dengan berbagai kelompok petani (misalnya, petani pria dan wanita skala kecil, petani tanpa tanah, dll) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan minat khusus mereka secara spesifik. Begitu kebutuhan dan minat spesifik mereka ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah Pendekatan ini 46
mengidentifikasi sumber keahlian terbaik (Misalnya petani sudah memproduksi dan memasarkan produk tertentu, spesialis materi, peneliti, teknisi sektor swasta, perwakilan bank pedesaan) yang ini dapat membantu kelompok yang berbeda menangani masalah dan/atau peluang spesifik. Misalnya, sebagian besar perubahan dalam sistem pertanian yang dapat segera diadopsi oleh petani laki-laki dan perempuan skala kecil telah dirancang oleh petani inovatif di komunitas atau distrik lain. Petani inovatif ini telah menerapkan praktik yang diperlukan untuk berhasil memproduksi dan memasarkan tanaman dan/atau produk baru ini. Singkatnya, petani inovatif sering menjadi titik awal penyuluh yang ingin memfasilitasi Intensifikasi dan diversifikasi sistem pertanian untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Dalam banyak kasus, petani inovatif ini, jika didekati dengan benar, dapat didorong untuk menjadi pemimpin kelompok produsen baru akan meningkatkan reputasi mereka di masyarakat dan juga meningkatkan keuntungan bagi semua anggota dengan memperluas pasokan produk bernilai tinggi ke pasar perkotaan yang lebih besar. Ketika petani lain tertarik untuk mengejar peluang pasar baru yang spesifik, maka penelitian dan penyuluhan perlu bekerja sama erat dengan petani inovatif ini untuk memberi saran kepada petani "pemula" mengenai praktik dan teknologi yang inovatif yang ini, yang 47
paling sesuai. Dalam prosesnya, para penyuluh garis depan ini harus memfasilitasi pelatihan dan pencegahan kembali para petani ini selama satu atau dua tahun pertama dalam memproduksi tanaman baru, ternak, atau usaha lainnya. Ketika petani skala kecil tertarik untuk mengejar jenis peluang ekonomi baru ini, mereka siap untuk terlibat dalam proses belajar aktif. Pendekatan perpanjangan berbasis pasar yang inovatif ini bekerja paling baik di mana pria dan/atau petani tertarik untuk mengintensifkan wanita sudah dan/atau melakukan diversifikasi sistem pertanian masing-masing dengan tujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Pendekatan fasilitasi ini juga bisa digunakan untuk melatih anggota rumah tangga yang tidak memiliki lahan. Terutama perempuan pedesaan, bagaimana mereka dapat menggunakan sumber daya milik bersama (common property resources / CPR) untuk memulai usaha baru dan dengan demikian meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Keempat model paradigmaa ini memiliki peran penting dalam membantu mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berbeda. Namun, untuk meningkatkan pendapatan pertanian dan memperbaiki mata pencaharian pedesaan di kalangan masyarakat miskin pedesaan, diperlukan sebagian besar organisasi penyuluhan public. Untuk transisi menuju penggunaan fasilitator yang lebih besar dan metode penyuluhan. Secara khusus, petani pria 48
dan wanita skala kecil, termasuk yang tidak memiliki tanah, dapat mulai mengorganisir ke dalam kelompok masyarakat atau petani dan kemudian mempelajari keterampilan teknis, manajemen, dan pemasaran yang diperlukan, yang akan diperlukan untuk membantu mereka secara progresif melakukan diversifikasi ke tanaman bernilai tinggi, ternak, atau usaha lain yang akan meningkatkan pendapatan rumahtangga mereka. Pada saat yang sama, karena sektor pertanian di negara berkembang (yaitu, menjadi semakin dikomersialkan), Transfer teknologi dan layanan konsultasi cenderung semakin diprivatisasi. Oleh karena itu, dalam prosesnya, penting untuk membangun kemitraan publik- swasta yang kuat yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan produktivitas pertanian, dan juga untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki mata pencaharian rumah tangga petani skala kecil dan tidak bertanah. Perubahan penting lainnya adalah pergeseran dari linier menuju lebih model lebih holistik dalam memahami pendekatan yang bagaimana dan di mana petani memperoleh informasi dan teknologi mereka. Sebagai contoh, Langkah saat ini menuju pendekatan sistem inovasi pertanian muncul melalui proses inklusif interaktif yang bergantung pada berbagai sumber dan aktor (Bank Dunia 2006). Apalagi bila tujuannya adalah untuk mengintensifkan dan diversifikasi sistem usahatani, baik petani dan penyuluh yang inovatif dapat memainkan peran bersama yang signifikan dalam bekerja sama untuk memperkenalkan sistem panen dan/atau ternak berbasis transfer teknologi yang 49
pasar baru kepada petani pria dan wanita skala kecil. Oleh karena itu, perpanjangan, pada dasarnya, berfungsi sebagai fasilitator atau broker pengetahuan; Transisi ini berimplikasi pada keterampilan teknis, profesional, dan kewirausahaan yang harus dilakukan oleh penyuluh agar efektif dalam peran baru ini (Rajalahti, Janssen, dan Pehu 2008). Sedangkan Margono Slamet (2003) mengemukakan ada 9 paradigmaa baru penyuluhan pertanian di era otonomi daerah yaitu: 1. Jasa informasi Penyuluhan pertanian seyogyanya dapat berfungsi melayani kebutuhan informasi para petani. Konsekuensinya penyuluhan pertanian harus mampu menyiapkan, menyediakan dan menyajikan segala informasi yang diperlukan oleh para petani. 2. Lokalitas lebih memusatkan perhatian pada kebutuhan pertanian dan petani di daerah kerjanya masing-masing. Ekosistem daerah kerjanya harus dikuasai dengan baik secara rinci, seperti ciri-ciri lahan, dan iklim. Penyuluhan pertanian harus 3. Berorientasi agribisnis Penyuluh pertanian harus mereorientasi dirinya kea rah agribisnis. Prinsip-prinsip dan teknologi-teknologi yang banyak lebih berkaitan dengan dikembangkan dan dipelajari oleh para penyuluh. agribisnis harus 50
4. Pendekatan kelompok Materi-materi penyuluhan pertanian disajikan kepada para petani tidak dengan pendekatan individual, tetapi melalui pendekatan kelompok, kecuali untuk kasus- kasus tertentu yang memang memerlukan pendekatan individual. 5. Fokus pada kepentingan petani Kepentingan petani harus selalu menjadi titik pusat perhatian penyuluhan pertanian. ada kepentingan-kepentingan lain, tetap kepentingan petani adalah yang pertama. Kalaupun 6. Pendekatan humanistik-egaliter Agar berhasil baik, penyuluhan pertanian harus disajikan kepada petani dengan menempatkan petani dalam kedudukan yang sejajar dengan penyuluhnya, dan diperlakukan secara humanistic dalam arti mereka dihadapi sebagai manusia yang memiliki kepentingan, kebutuhan, pendapat, pengalaman, kemampuan, harga diri, dan martabat. 7. Profesionalisme Penyuluhan pertanian di masa depan harus dapat dilaksanakan secara professional dalam arti penyuluhan itu tepat dan benar secara teknis, social, budaya dan politik serta efektif karena direncanakan, dilaksanakan dan di dukung oleh tenaga-tenaga ahli dan terampil yang telah disiapkan 51
secara baik dalam suatu sistem penyuluhan pertanian yang baik pula. 8. Akuntabilitas Bahwa setiap hal yang dilakukan dalam rangka penyuluhan pertanian harus dipikirkan, direncanakan, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 9. Memuaskan petani Apapun yang dilakukan dalam penyuluhan pertanian haruslah membuahkan rasa puas pada para petani yang bersangktan. Petani akan merasa puas bila penyuluh itu memenuhi sebagian atapun seua kebutuhan dan harapan petani. 52
BAB 3 MAKNA PENYULUHAN PERTANIAN BAGI MASYARAKAT SUKU TENGGER 3.1 Aktivitas Penyuluhan Pertanian Kegiatan penyuluhan dalam kehidupan masyarakat suku Tengger sering dimaknai sebagai bagian dari sebuah perkumpulan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam menjalankan program kegiatan. Secara tidak langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang penyuluh adalah kegiatan yang bersifat Top-Down, dan tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan petani. Kondisi ini yang harus dapat di rekonstruksi baik dari sisi implementasi maupun paradigma masyarakat suku Tengger, dan hal tersebut sesuai pendapat Paulo Freire dengan teori pedagogi kritisnya dimana pendidikan selalu dipahami dan didesain untuk membangun kesadaran kritis peserta didik sebagai teori dan praktik. Teori pedagogi kritis muncul dalam dunia pendidikan termasuk pendidikan akan nonformal bentuk sebagai cenderung penyelenggaraan pendidikan yang didominasi oleh kekuatan yang bersifat topdown, sehingga program yang muncul dari setiap kegiatan penyuluhan perlawanan telah 53
tidak didasarkan pada kebutuhan sasaran melainkan berdasarkan pada kebutuhan pemerintah. Sedangkan dalam aktivitas seharai-hari masyarakat suku Tengger memiliki berbagai persoalan terutama dalam melaksanakan budidaya pertanian yang menjadi identitas mereka. sehari-hari merupakan aktifitas yang dilakukan masyarakat Suku Tengger, baik kehidupan dalam bermasyarakat. Mereka melaksanakan kegiatan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari pendahulunya, serta melalui saling berbagi informasi antar sesama anggota masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori dalam pendidikan non formal dimana setiap kesempatan terdapat komunikasi yang 182 terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Dalam memperoleh informasi masyarakat suku Tengger lebih percaya kepada informasi yang memang benar-benar dibutuhkan bagi usaha pertanian mereka. Seperti halnya mereka lebih mempercayai penyuluh swasta ketimbang penyuluh pertanian (PPL). Menjalankan rutinitas berusahatani maupun dalam informasi, pengetahuan, Perbedaan orientasi pekerjaan antara penyuluh swasta dengan penyuluh THL atau PNS rupanya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peran dari kegiatan 54
itu sendiri. Penyuluh swasta cenderung penyuluhan berorientasi bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan yang dipromosikan, dan tidak mempertimbangkan aspek- aspek keberlangsungan ekologis yang ada di Kecamatan Tosari. Berbeda dengan penyuluh THL dan PNS yang notabene adalah penyuluh pemerintah, yang dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai penyuluh masih berfikir jangka panjang dan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi. Masyarakat Tengger mempersepsikan kegiatan penyuluhan sebagai suatu ajang kegiatan pertemuan untuk memperoleh bantuan bantuan, hal tersebut dikarenakan adanya kebiasaan masa lalu, dimana keaktifan kegiatan penyuluhan hanya dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pembentukan kelompok yang pernah ada justru menimbulkan konflik antar warga, karena pembentukan kelompok yang pernah ada ditujukan untuk memperoleh bantuan pemerintah yang telah ditetapkan. Masyarakat Tengger masih lekat dengan masa lalu aktifitas penyuluhan yang selalu diorientasikan dengan pemberian informasi dan bantuan dari "aparat pemerintah". Sehingga adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang secara pengelolaan tidak melibatkan seluruh anggota kelompok dan hanya dikuasai oleh pengurus tertentu menimbulkan konflik horizontal diantara masyarakat Suku Tengger. 3.2 Manfaat Penyuluhan Bagi Masyarakat Tengger Pembangunan pertanian di pedesaan merupakan oleh Pemerintah untuk strategi yang ditempuh 55
meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya. 184 Pembangunan pertanian di masa mendatang diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda, serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari lahirnya revolusi 4.0. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berintegritas tinggi, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang baik serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing baik lokal maupun regional. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika mengacu pada Undang-Undang SP3K Tahun 2016, Peranan agen penyuluhan pertanian adalah membantu petani dalam meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan produktif berupa pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peranan penyuluhan dibeberapa negara pada masa lalu sering dipandang sebagai efisiensi usaha, pendapatan, 56
alih teknologi dari peneliti kepada petani melalui kegiatan penyuluhan, sedangkan saat ini peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan secara mandiri. Petani mendapatkan informasi baik terkait dengan pertanian maupun informasi lain tidak hanya berasal dari penyuluh pertanian, melainkan juga dari beberapa sumber lain, bahkan jauh sebelum itu mereka belajar memalui pengalaman mereka sendiri serta pengalaman teman sejawat untuk mengembangkan wawasan, bahkan saat ini cenderung memperoleh informasi dari teknologi yang ada. Pendapat dan keputusan petani juga didasarkan pada sistem nilai mereka, walaupun mereka tidak selalu memahami kaitannya dengan pola usahatani yang dilakukan, sehingga ini menjadi peran penyuluh untuk dapat membantu memperjelas kondisi tersebut. Secara hirarki, penyuluh selalu berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, akan tetapi hal ini bukan menjadi perhatian utama masyarakat Tengger. Kedekatan yang diciptakan penyuluh maupun mantri tani melalui aktifitas kunjungan-kunjungan ke justru menyebabkan masyarakat mengakui bahwa secara personal, mereka memiliki hubungan yang baik. Dalam konteks penyuluhan, kedekatan antara penyuluh dan sasaran penyuluhan merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui kebutuhan nyata (real need) dari sasaran penyuluhan. Karena dengan mengetahui kebutuhan nyata, lapangan 57
maka penyuluh dapat mengambil keputusan atau tindakan yang diperlukan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani, dan yang tidak boleh diabaikan adalah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan harus disesuaikan denga kebudayaan masyarakat suku Tengger. Ruben B.D dan Stewart L.P (2013) Dalam setiap hubungan masyarakat terdapat proses yang muncul dalam kelompok maupun organisasi, meski jumlah orang yang terlibat lebih besar. Saat jaringan komunikasi yang dalam hal ini diartikan sebagai proses penyuluhan muncul dan berubah, pola dan kenyataan yang dibagi pun berkembang. Dalam setiap kejadian sebagaimana kita telah mengerti, kata-kata khusus atau frasa-frasa tertentu, pendekatan kepemimpinan, norma perilaku, atau kesepakatan berpakaian, muncul sebagai hasil dari komunikasi dan adaptasi mutualistik diantara para anggota. Masyarakat Tengger melihat penyuluhan sebagai hal yang identik dengan pertemuan petani untuk memperoleh bantuan pemerintah, hampir semua informan penelitian menyatakan hal tersebut dan hal ini disebabkan karena kebiasaan yang dilakukan seperti itu. Pembentukan kelompok yang pernah 187 dilakukan justru menimbulkan perselisihan antar warga, karena orientasi pembentukan bantuan kelompok pemerintah yang telah ditetapkan. Masyarakat Tengger masih lekat dengan masa lalu aktifitas penyuluhan yang selalu diorientasikan dengan pemberian informasi dan bantuan dari "aparat pemerintah". Mereka tidak memahami bahwa tujuan penyuluhan adalah untuk membantu mereka ditujukan untuk memperoleh 58
agar mau dan mampu menolong diri sendiri dalam upaya meningkatkan produktifitas usahataninya, meningkatkan pendapatan, hingga mencapai kesejahteraan mereka sendiri. Pandangan mereka terhadap penyuluhan di masa lalu cenderung seolah hanya berpihak pada "orang-orang yang dekat" dengan petugas atau pemerintah, sedangkan yang lain diabaikan. Oleh karenanya, aktifitas kelompok tani di catatan wilayah Kecamatan Tosari administratif dan sangat jarang ditemukan aktifitas lapangan. Masyarakat Tengger masih beranggapan bahwa "harus" dilakukan melalui pertemuan penyuluhan kelompok, baik ketika ada bantuan maupun tidak. Meskipun penyuluh yang bertugas di tengger telah mengubah sistem dan pola kerja mereka dengan lebih menekankan pada pendekatan personal, akan tetapi masyarakat Tengger tidak melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh penyuluh dengan terjun langsung ke pelaksanaan bagian lapangan merupakan penyuluhan. Mereka menganggap bahwa kunjungan petugas ke lahan mereka untuk mengobrol dan diskusi lumrah masalah pertanian adalah sebuah hal yang dilakukan seperti warga lainnya. Dua pandangan yang sebenarnya bertolak belakang mengemuka dalam kondisi ini, di satu sisi, secara tidak langsung mereka mengakui kedekatan antara masyarakat dengan petugas, dan menganggap kunjungan ke lapangan sebagai kunjungan biasa seperti warga lainnya, disisi lain mereka menganggap penyuluhan adalah sebuah bentuk 188 pertemuan yang harus dilakukan secara berkelompok dan bersifat lebih terbatas pada dalam 59
formal dan terstruktur. Image yang terbentuk sejak lama terhadap aktifitas penyuluhan yang "harus" dilakukan melalui pendekatan dan pertemuan kelompok demikian lekat hingga saat ini, dan upaya petugas untuk mengubah terhadap pola dan citra pendekatan individu yang mereka lakukan belum mampu mengubah "image' penyuluhan di mata masyarakat Tengger. Pada akhirnya, penyuluh "hanya selalu berusaha" untuk menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dan selalu berupaya mendekatkan diri serta menyatu dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun pertanian. tersebut melalui adaptasi 60
BAB 4 MAKNA MODAL SOSIAL BAGI MASYARAKAT TENGGER 4.1 Modal Sosial Masyarakat Tengger telah mengusik berbagai kalangan untuk hadir melihat langsung keseharian mereka. Bahkan dengan perkembangan dunia teknologi serta tingginya arus informasi di dunia maya tentang Suku Tengger, menjadikan wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung kesana. Hal ini merupakan dua mata pisau yang saling berseberangan, disatu sisi terdapat besar untuk meningkatkan peluang perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata, disisi lain terdapat potensi tergerusnya nilai, norma, adat dan kepercayaan yang selama ini dijunjung tinggi dan menjadi "rule of law" kehidupan masyarakat. Bourdieu seorang sosiolog perancis berpendapat bahwa konsep masyarakat tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi semata, namun juga dari perspektif yang lebih luas. Modal sosial merupakan sumberdaya yang terdapat dalam setiap individu maupun Keunikan masyarakat Tengger yang amat 61
kelompok masyarakat yang terhubung dalam sebuah jaringan, yang terkait dalam relasi yang bersifat institusional maupun non institusional, dan saling menguntungkan satu sama lain, itulah makna dari adanya modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dan kepercayaan merupakan unsur modal sosial yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Tengger. Selain mereka hidup saling mempercayai satu sama lain, mereka juga sangat mempercayai adanya sesuatu hal gaib. Sebut saja "Padmasari" berupa tempat sesaji yang banyak ditemukan di lahan-lahan pertanian di kawasan Tengger. Menurut kepercayaan masyarakat tempat sesaji itu bukan hanya dibuat dan dimiliki oleh petani yang beragama Hindu, akan tetapi umumnya digunakan oleh masyarakat Tengger, mereka percaya bahwa dengan memberikan sesaji, maka lahan mereka akan aman dan mampu berproduksi dengan baik. Kepercayaan tersebut hingga kini masih dijalankan dengan teguh oleh masyarakat Tengger, dan secara empiris mereka memperoleh pengalaman bahwa hal tersebut tidak dilaksanakan, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan. Selain berusahatani, tersebut masyarakat Tengger masih percaya pada "hitungan hari", yaitu jika tanam sayur harus pada hitungan hari ke-12 dan jika panen pada hitungan hari ke-16. Jika masa waktu tanam memasuki hari ke-12 akan tetapi bibit atau lahan belum siap, maka sebagai syarat, petani tetap menanam 12 bibit kentang kepercayaan dalam 62
pada 12 lubang tanam, dengan demikian, secara turun temurun telah terpola "tanam serempak" bagi masyarakat. Dari sisi teknis ilmu pertanian, tanam serempak dapat mengurangi serangan hama dan penyakit tamaman, akan tetapi di sisi lain, kontinuitas produksi menjadi terkendala waktu. Hari besar yang dilaksanakan oleh Masyarakat Tengger adalah "Karo' dan "Kasada". Hari besar Karo dilaksanakan oleh masing-masing desa, maka "Kasada" dilakukan seluruh masyarakat Tengger di Gunung Bromo. secara bersama oleh Karo merupakan wujud ikatan silaturahmi diantara masyarakat. Acara ini diikuti oleh seluruh umat beragama yang terdapat di Tengger". Dengan demikian dapat diperoleh gambaran bahwa ikatan yang terbentuk oleh adat, sangat mempengaruhi hubungan antar individu maupun antar kelompok pada masyarakat Tengger. Hari "Karo" diawali dengan ritual doa bersama seluruh masyarakat yang diikuti dengan penampilan tarian bersama yang disebut sebagai "Sodoran". Pelaksanaan "Karo" dilakukan selama beberapa hari di beberapa dusun, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi warga dalam bersilaturahmi antar sesama tanpa batasan agama. Penutupan "Karo" diwarnai dengan upacara dan doa yang lokasinya ditetapkan berdasarkan musayawarah adat. Kesenian khas yang dipertontonkan adalah "Ujung- ujungan" yaitu sebuah tarian sekaligus "unjuk kekuatan" 63
penari dengan cara saling "menyabetkan rotan" pada tubuh pasangan tarinya. Beberapa kali dalam satu tahun, masyarakat dusun- dusun di Tengger melaksanakan aktifitas "Pujan", yaitu semacam upacara kirim doa keselamatan bagi warga dan lingkungannya, terutama warga dusun. Acara "Pujan" untuk seluruh desa disebut dengan "Pujan Drundung", biasanya dilakukan dengan melakukan arak-arakan warga ke seluruh desa dengan diiringi musik kendang yang berbunyi "drundung drundung drundung". Seluruh acara tersebut merupakan warisan adat leluhur yang dijunjung tinggi hingga saat ini, sehingga berbagai unsur agama dapat menyatu dan berbaur dalam seluruh acara yang diselenggarakan oleh pemuka adat. "Kasada" merupakan ritual masyarakat Tengger yang dilaksanakan di Gunung Bromo sebagai penghormatan terhadap penguasa alam, saat ini menjadi agenda tahunan wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga dengan demikian aktifitas pariwisata menjadi pekerjaan sampingan bagi sebagian masyarakat. Selain penyewaan kendaraan untuk menuju ke puncak Gunung Bromo, masyarakat yang memiliki modal cukup juga menyediakan homestay bagi para pelancong, tetapi pekerjaan utama sebagai petani sayur tidak ditinggalkan Dalam kajian Sistem Sosial Budaya Masyarakat yang ditulis oleh Nasikun (1994) disebutkan bahwa terbentuknya masyarakat tidak terlepas dari unsurunsur sosial budaya keberadaan yang ada di dalamnya, misalnya 64
individuindividu atau kelompok sosial, pola interaksi yang dimiliki, keberadaan nilai-nilai sosial dan budaya, lembaga sosial, dan pola kebudayaan yang dimiliki masyarakat (Nurudin, dkk, 2003). Kekayaan sosial masyarakat suku Tengger secara tidak langsung akan memperngaruhi sosial budaya Tengger. Pengaruh dari ritual sosial budaya masyarakat dan kepatuhan anggota masyarakat dalam menjalankan nilai- nilai sosial budaya yang ada, juga sistem paternalistic yang sangat kuat dari pemimpin adat dan kepala pemerintahan setempat, besar kemungkinan pendukung terwujudnya system nilai sosial budaya Tengger yang berbeda dengan masyarakat lain. ritualisme terbentuknya sistem Masyarakat Tengger tidak menyadari bahwa apa yang mereka bangun untuk bertahan hidup tanpa mengharapkan bantuan dari luar tersebut merupakan "modal sosial" seperti yang dinyatakan oleh para ilmuwan. Sejak berpuluh tahun lalu, mereka hanya berpikir dan bertindak untuk menjaga keberlangsungan hidup. Oleh karena kondisi masyarakat Tengger dilingkupi berbagai keterbatasan akses dari luar, maka mereka "mencari jalan" dengan cara saling menolong dan melindungi antar sesama anggota masyarakat. Sebuah kondisi "alami" dan "fitrah" manusia, yang maknanya kemudian dicari oleh para ilmuwan dan dikembangkan menjadi berbagai teori. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Goran (1991) yang interaksi antara manusia dengan menyatakan bahwa lingkungan pada hakekatnya berkembang sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap tantangan 65
yang dihadapi dalam suatu ekosistem. Dengan pegetahuan kebudayaan yang dimilikinya, manusia berusaha melihat, memahami, memilah-milahkan gejala untuk kemudian merencanakan tindakan dan menentukan sikap dalam dengan beradaptasi mengembangkan strategi yang dianggap effektif. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya senantiasa ditempuh dengan berbagai macam cara antara lain melalui kegiatan pertanian. Aktivitas manusia dalam bidang pertanian tidak lain merupakan pencerminan interaksi antara lingkungan dengan kemampuan manusia untuk mengubah dan mentransfer energi yang diperlukan dalam hidupnya. Meskipun demikian, hal ini tergantung dari kondisi ekosistem yang memberi peluang bagi usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, di samping pemahaman penduduk tentang lingkungannya. terhadap lingkungannya 4.2 Interaksi Sosial Masyarakat Tengger Masyarakat Tengger menjalankan hidup dan kehidupan apa adanya, mereka hanya berusaha untuk hidup dan menghidupi diri serta keluarganya melalui berbagai cara yang secara alami muncul dalam ikatan sosial mereka. Berbagai keterbatasan yang melingkupi masyarakat Tengger justru membuat mereka semakin tegar dalam mengatasi masalah, mereka seolah tidak membutuhkan bantuan dari dunia luar untuk bertahan hidup, karena mereka sendiri pada akhirnya mampu mengatasi masalah mereka. Keterikatan (kohesivitas) masyarakat Tengger baik secara individu maupun kelompok demikian tinggi, mereka saling 66
percaya, saling tergantung satu sama lain, saling menjaga demi keberlangsungan hidup mereka melalui penciptaan tata kehidupan dan norma bermasyarakat yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan, semata untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sebagai manusia yang bermartabat. Ditengah hiruk pikuk masyarakat luar yang tertarik dengan "keunikan" masyarakat Tengger, mereka seolah tidak peduli dengan keributan tersebut, bahkan justru memanfaatkan "keingintahuan" masyarakat luas dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang mendukung kedatangan luar" ke wilayah mereka. Dalam kehidupan "orang masyarakat suku Tengger juga menganut sistem nilai. Menurut Ernawi (2009), sistem nilai merupakan tata nilai yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat tradisional yang mengatur tentang etika penilaian baik- buruk serta benar atau salah. Sebagai contoh, di Bali, terdapat sistem nilai Tri Hita Karana yang mengaitkan dengan dalam hubungannya dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Ketentuan tersebut mengatur hal-hal adat yang harus ditaati, mengenai mana yang baik atau buruk, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, yang jika hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi adat yang mengaturnya. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku dan tindakan masyarakat Suku Tengger diatur oleh ketentuan adat berupa aturan-aturan adat dan hukum adat yang berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial dalam masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan Salvina (2003:91-92) bahwa ada sebuah sistem pengendalian sosial nilai-nilai kehidupan masyarakat 67
yang disepakati dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat Tengger, yaitu adanya hukum adat untuk mencegah timbulnya ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Aturan-aturan adat yang harus ditaati masyarakat Suku Tengger diantaranya tidak boleh menyakiti atau membunuh binatang (kecuali untuk korban dan dimakan), tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan perbuatan jahat, tidak boleh tidak boleh minum-minuman yang berdusta, dan memabukan. Fungsi hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial dalam masyarakat adalah: 1. Memberikan keyakinan pada anggota masyarakat tentang kebaikan adat istiadat Tengger yang berlaku; 2. Memberi ganjaran pada anggota masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan; 3. Mengembangkan rasa malu; dan 4. Mengembangkan rasa takut dalam jiwa anggota masyarakat yang hendak menyimpang dari ketentuan adat. Pada kehidupan masyarakat Suku Tengger terdapat konsep yang menjadi landasan sikap hidup masyarakat yaitu konsep anteng-seger (Tengger) yang berarti damai dan makmur. Hal tersebut merupakan norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat Suku Tengger, Sutopo (2015) manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan hubungan dan bekerjasama dengan manusia lainnya di masyarakat. Agar kerjadama antar sesama manusia dapat berlansung dengan baik, lancar, dan dapat optimal, manusia membutuhkan suasana dan kondisi yang tertib dan teratur. Norma interaksi sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang berinteraksi membutuhkan lahir karena adanya 68
aturan main, tata pergaulan yang dapat mengatur mereka untuk mencapai suasana yang diharapkan, yaitu tertib dan teratur. Selain itu, juga terdapat konsep yang mendasari hubungan tiga arah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam (tryadic relationship) berdasarkan hasil penelitian Sukari,dkk, (2004:47-51) sebagai berikut: 1. Konsep Tri Sandya, konsep karma pahala, dan hukum tumimbal lahir mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep Tri Sandya diaplikasikan dengan melakukan sembah yang tiga kali sehari (pagi, sore, malam). Konsep karma pahala menyatakan bahwa hidup atau nasib manusia tergantung dari pahalanya, sedangkan hukum tumimbal lahir adalah hukum hidup yang harus dipatuhi, berbunyi "Sapa nandur kebecikan bakal ngundhuh kabecikan. Sapa nandurbarang ora becik bakal ngundhuh kacilaka". 2. Sikap hidup sesanti panca setia, guyub rukun, sanjansinanjan (saling mengunjungi), sayan (gotong royong, saling bantu membantu) yang didasari semboyan "sepi ing pamrih, rame ing gawe", dan genten kuat (saling tolong menolong) merupakan dasar ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. 3. Sikap hidup yang menganggap lingkungan alam (air, tanah, hutan, tegalan) sebagai sumber panguripan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Selain itu masih terdapat kepercayaan bahwa tanah atau pekarangan "angker" sehingga muncul sikap tidak boleh sembarangan menebang pohon, kecuali kalau pohon itu mengganggu lingkungan. 69
Hubungan manusia dengan alam diwujudkan dalam suatu slogan yang berbunyi "tebang satu tanam dua", artinya jika masyarakat menebang satu pohon, maka dia harus menanam minimal dua pohon yang jenisnya sama. Kohesivitas antar individu dan kelompok yang demikian tinggi, secara alami kemudian memunculkan kesepakatan-kesepakatan yang terbangun menjadi aturan dan norma kultural (cultural norms) sebagai patokan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Untuk menjamin tetap dijalankannya aturan dan norma tersebut, maka peran lembaga adat beserta kelengkapannya merupakan kunci keberlangsungan kehidupan mereka yang dibarengi dengan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan agama atau kerpercayaan yang mereka anut. Dasar pemikiran masyarakat Tengger sederhana, "bertahan hidup" ditengah berbagai keterbatasan yang melingkupi mereka. Kebutuhan untuk bertahan hidup itulah yang kemudian diimplementasikan dengan saling membantu, saling menghormati, saling 205 menghargai, saling menjaga, saling mempercayai dan seterusnya sehingga kebutuhan dasar mereka berupa pangan yang berasal dari pertanian dapat terpenuhi, selanjutnya kebutuhan lain untuk bertahan hidup dapat mereka lakukan secara bersama. Modal sosial yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Tengger sesungguhnya bukanlah sebuah pemikiran yang maju dan progresif diciptakan, akan tetapi merupakan hasil belajar untuk mengatasi Pengalaman dari keterbatasan alam, pengalaman memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta pengalaman yang selanjutnya pengalaman. 70
menyadarkan bahwa "ada yang menentukan" dibalik apa yang mereka usahakan, dan itu membuat mereka sadar bahwa Tuhan itu ada dan memperhatikan mereka. Modal social yang dimiliki masyarakat Tuku Tengger jika dilihat dari tipologinya dapat dijadikan sebagai kekuatan perekat dalam kehidupan seharihari mereka (social bonding), sebagai penyambung dan penjemabatan dalam proses komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal (social bridging), serta sebagai pengait dan koneksi untuk menarik pihak ekternal yang tidak hanya dalam hal juga dalam hal pemasaran produk pariwisata tetapi pertanian (social lingking). 71
BAB 5 SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS MODAL SOSIAL 5.1 Sistem Penyuluhan dari Aspek Kelembagaan Kelembagaan penyuluhan yang ideal dan efektif adalah kelembagaan yang dapat memberikan fasilitasi memadai bagi terwujudnya tujuan penyuluhan pertanian yang diinginkan. Fasilitasi yang dimaksud adalah fasilitas yang dapat secara efektif dan efisien mendorong tercapainya tujuan penyuluhan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. tersebut diduga menjadi pendorong penetapan bentuk kelembagaan Bimas yang mulai dikembangkan pada periode PELITA I tahun 1969-1974, serta pembentukan unit kerja Badan DIKLATLUH pada tahun 1974. Pembentukan unit kerja Direktorat Penyuluhan pada masing-masing Direktorat juga dinilai dilakukan dengan alasan yang sama. Pembentukan Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 1984, yang diawali dengan penghapusan Direktorat-direktorat Penyuluhan pada masing-masing Direktorat Jenderal dilakukan sebagai upaya optimalisasi kelembagaan. Hal Jenderal 73
tahun 2006, kelembagaan-kelembagaan yang diatur sejak dari tingkat Pusat sampai ke tingkat daerah dapat dipastikan ditetapkan dengan bentuk kelembagaan yang telah ditetapkan untuk membangun sebuah sistem penyuluhan dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks ini terjadi ketidakselarasan antara Undang-Undang No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dalam menimbulkan implementasinya. Di satu sisi Undang-undang No 16 tahun 2006 membakukan bentuk-bentuk kelembagaan sampai ke tingkat daerah, sementara di sisi lain Undang-undang No 32 tahun 2004 memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat 2 "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". Permasalahan tersebut hingga tahun 2015 belum dapat terselesaikan, akan tetapi pada awal tahun 2016 terjadi kebijakan perubahan kelembagaan penyuluhan, yang diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia, kelembagaan penyuluhan yang ada, kemudian di-merger ke dinas teknis di masing-masing propinsi dan kabupaten. Dalam Undang-undang No 16 harapan terciptanya optimalisasi berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pada kelembagaan penyuluhan di propinsi Jawa Perubahan kebijakan 74
Timur, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Kelembagaan penyuluhan yang sebelumnya berdiri sendiri dengan nama Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh), digabungkan ke Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur. Sedangkan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan digabungkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan. Sementara terutama di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, kelembagaan penyuluhan yang ada masih bergabung dengan kantor kecamatan dengan segala keterbatasan fasilitas yang dimiliki. itu pada tingkat kecamatan, adanya yang ditimbulkan perubahan peraturan kelembagaan penyuluhan hingga di tersebut, berbuah pada ketiadaan level kelembagaan penyuluhan formal, dengan demikian kegiatan penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan secara melembaga, kontinyu dan berbasis kebutuhan masyarakat, tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun ditemukan banyak peraturan dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan, akan tetapi pemerintah di level daerah tidak memiliki cukup "senjata dan amunisi" untuk melaksanakannya. Implikasi akibat terendah Peraturan setingkat undang-undang yang masing- masing ternyata bersifat kontra produktif terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan penyuluhan. Tidak adanya hubungan vertikal dan langsung antara penentu kebijakan di level nasional dan pelaksana kegiatan di daerah (khususnya telah diundangkan, 75
berkaitan dengan penyuluhan pertanian) menjadikan pemerintah pusat tidak memiliki akses langsung untuk menterjemahkan cita-cita kemandirian pangan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kelembagaan penyuluhan yang ada di Kecamatan lebih efektif maka perlu Tosari agar dapat berjalan melibatkan kelembagaan adat yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Tengger, hal tersebut harus dilakukan karena kepercayaan yang dimiliki oleh Masyarakat Tengger terkait tata aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari- hari termasuk dalam aktivitas pertanian tidak terlepas dari Norma yang ada di wilayah tersebut. 5.2 Sistem Penyuluhan dari Aspek Ketenagaan Penyuluhan Mengacu pada keberadaan penyuluhan dalam masa Bimas dan Inmas, Penyuluh PNS pada masa itu dibedakan atas Penyuluh Pertanian Lapang (PPL), Penyuluh Pertanian Madya (PPM), dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS). PPL berpendidikan setara dengan SLTA, PPM berpendidikan setara dengan Sarjana Muda, dan PPS berpendidikan setara dengan Sarjana. Begitu intensifnya pelatihan bagi para Penyuluh, terutama PPL oleh PPM dan PPS, sehingga pada masa itu pelatihan PPL ditargetkan dilaksanakan sekali dalam 2 minggu. Jumlah PPL dan PPS pada tahun 1986 masing-masing adalah sebanyak 32.105 orang dan 1.171 orang. Tampak bahwa pada masa ini penyuluh memang benar-benar menjadi suatu profesi yang bergengsi. Pada jumlah penyuluh pertanian adalah tahun 2013/2014 76
sebanyak 48 ribu orang, penyuluh perikanan sebanyak 12.178 orang, dan penyuluh kehutanan sebanyak 4056 orang. Menteri Pertanian saat itu menyatakan bahwa jumlah penyuluh pertanian masih belum mencukupi untuk mencapai target 1 penyuluh untuk melayani 1 desa, karena jumlah desa di Indonesia adalah sekitar 83.447 desa. Saat ini tahun 2019 jumlah penyuluh seluruh Indonesia hanya 69.153 terdiri dari 31.506 PNS, 12.135 THL-TBPP, 25.852 Swadaya dan 100 Swasta, sehingga berdasarkan pada fakta tersebut, maka jika mengacu pada konsep 1 desa 1 penyuluh berdasarkan UU no 16 tahun 2006, maka masih terjadi kekurangan jumlah penyuluh. Penyuluhan Pertanian pada Era Pelita I, II dan III atau yang identic dengan Era Pak Harto merupakan jaman kejayaan penyuluhan pertanian dimana sektor pertanian menjadi Leading Sector untuk mewujudkan swasembada pangan, hal tersebut merupakan paradigmanya modernisasi pertanian/transfer teknologi. Saat ini penyuluhan pertanian berada pada era yang berbeda sehingga perlu dicari sistem penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, tetapi dapat mendukung kemajuan pertanian yang berkelanjutan. jumlah tenaga penyuluh yang ada di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, dimana dari 8 jumlah desa yang ada, hanya terdapat 4 penyuluh. Hal ini berarti bahwa masih terdapat kekurangan 50 persen penyuluh dari seharusnya. Apalagi ditunjang dengan wilayah desa binaan yang sulit dijangkau Kondisi tersebut juga berimbas dengan 77
oleh karena medan yang berat, maka wajar jika keberadaan 4 orang penyuluh di Kecamatan Tosari tidak akan mampu mengatasi volume dan jenis pekerjaan yang dituntut untuk mereka selesaikan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan beratnya tugas yang harus diselesaikan oleh mereka, belum lagi tanggungjawab untuk selelu berinteraksi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan produktifitas usahataninya. Tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa tuntutan pemerintah dan masyarakat terhadap profesionalisme dan kompetensi penyuluh "belum" disertai dengan dukungan yang maksimal terhadap pencapaian yang harus dipenuhi oleh petugas. Biaya operasional penyuluh yang dialokasikan dari anggaran pusat juga belum dapat mendongkrak kinerja mereka dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan ketenagaan penyuluhan ini, Huda (2011) melakukan studi tentang berbagai pendapat dan temuan penelitian tentang kompetensi penyuluh pada beberapa propinsi. Huda sampai pada suatu kesimpulan bahwa tingkat kompetensi penyuluh masih tergolong rendah. Dengan kondisi tersebut, maka setiap penyuluh direkomendasikan untuk harus mempersiapkan diri agar selalu mau belajar secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi penyuluh yang profesional dan berkualitas. Upaya ini juga terus ditingkatkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dimana mulai saat ini seluruh penyuluh sudah harus mengikuti kegiatan diklat fungsional 78
baik terampil maupun ahli, selain hal tersebut beberapa Badan Kepegawaian Daerah juga sudah mensyaratkan sertifikat kompetensi keahlian. Sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional penyuluh harus telah lulus sertifikasi kompetensi penyuluh yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk mengatasi kekurangan jumlah penyuluh yang ada harus dibentuk suatu mekanisme koordinatif agar fungsi dari masing-masing pelaksana kegiatan penyuluhan tidak tumpeng tindih. Penyuluh PNS dapat difungsikan perannya sebagai koordinator dalam wilayah kerja kecamatan, dan penyuluh mengkoordinir dalam melaksanakan kegiatan penyuluhannya. Untuk masing- masing desa dapat dibentuk dan direkrut penyuluh swadaya yang didasarkan pada modal social yang dimiliki yaitu pada aspek kepercayaan, dimana masyarakat tengger sangat mempercayai adanya tokoh masyarakat maupun tokoh pertanian dalam melakukan kegiatan usaha pertanian mereka, sehingga tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan lebih dan telah memiliki kepercayaan dari para petani dapat di rekrut sebagai penyuluh swasta. pertanian di tingkat penyuluh peran swasta 5.3 Sistem Penyuluhan dari Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan 2006, Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan meliputi 4 (empat) pokok bahasan yaitu: Programa Penyuluhan, Mekanisme Kerja dan Metoda, Materi, serta Peran serta dan Kerjasama. Dalam Undang-undang No 16 tahun 79
Sedangkan dalam Standar Kompetensi Keahlian Nasional Indonesia (SKKNI) bidang penyuluhan terdapat 5 unit kompetensi untuk penyuluh pada levelfasilitator, 6 unit kompetensi untuk penyuluh pada level supervisor dan 7 unit kompetensi untuk penyuluh pada level advisor yaitu: 1) Penyusunan 2) Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, 3) Pembuatan dan Penggunaan Media Penyuluhan Pertanian, 4) Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian, 5) Evaluasi Penyuluhan Pertanian, 6) Pengkajian dan 7) Melaksanakan Jasa Konsultasi Agribisnis. Programa Penyuluhan Pertanian, acuan utama penyelenggaraan penyuluhan, karena programa dinilai sebagai pedoman baku yang harus diacu oleh pihak yang terkait dengan kegiatan penyuluhan, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP). Hal ini sejalan dengan batasan Programa Penyuluhan dalam Undang- undang tersebut, yaitu bahwa programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Programa Penyuluhan disusun secara bertingkat, sejak dari Programa Penyuluhan Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, sampai dengan Programa Penyuluhan Nasional, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian. Programa Penyuluhan menjadi 80
tahapan penyusunan dan pentingnya programa penyuluhan pertanian tersebut diatas, maka seharusnya sejak awal, penyuluh dan pemerintah baik pusat maupun daerah berkonsentrasi pada penyusunan dan implementasi programa penyuluhan pertanian hingga ke tingkat desa. Akan tetapi tidak demikian kondisi yang ada di Kecamatan Tosari, berdasarkan hasil pengamatan penulis, tidak ditemukan dokumen programa penyuluhan pertanian tahun 2018 dan 2017, dan hanya ditemukan programa penyuluhan tahun 2015. Dokumen yang dimiliki oleh pemerintah kecamatan adalah Kabupaten Pasuruan dalam angka. Ketiadaan dokumen programa penyuluhan tingkat desa dan kecamatan menurut pengamatan dan hasil wawancara peneliti setidaknya terjadi karena beberapa sebab antara lain; a) pengalaman pahit ketika petugas telah melaksanakan penyusunan programa dengan baik dan benar, tidak dapat dioperasionalkan karena ketiadaan anggaran, b) petugas kurang dapat memotret dengan jelas dan rinci kebutuhan masyarakat sehingga Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) berubah ditengah perjalanan, c) berbagai bantuan yang pernah diterima masyarakat yang salah sasaran, hal ini berakibat pada kekurang percayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah, d) keberadaan kelompok tani yang dianggap sebagai media/lembaga yang hanya aktif ketika menjelang adanya bantuan pemerintah, e) programa merupakan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk kepentingan laporan dan tidak berhubungan dengan penyusunan Berkenaan dengan ternyata 81
aktifitas penyuluh menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. yang selalu beradaptasi dan Beberapa gambaran kondisi tersebut diatas secara simultan menjadikan kinerja penyuluh menjadi seolah "tidak nampak" dimata masyarakat maupun pemerintah. Disisi lain, penyuluh yang aktif di lapangan, melakukan pendekatan personal di lahan-lahan pertanian untuk berdiskusi terhadapa upaya pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, seolah terabaikan. Bahkan dalam upaya "dekat" dengan masyarakat, penyuluh bahkan rela menggunakan uang pribadi mereka untuk sekedar berinteraksi dengan petani, akan tetapi hal itupun tidak berarti, karena ukuran dan indikator yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menilai kinerja penyuluh berbeda. Upaya penyuluh tersebut ternayata juga tidak efektif, karena beberapa petani yang ditemui penulis menyatakan bahwa tidak ada kegiatan penyuluhan di wilayahnya, hal tersebut membuktikan upaya penyuluh untuk dapat terjun langsung ke level petani secara anjang sana belum dapat dirasakan oleh keseluruhan petani di Kecamatan Tosari. 5.4 Sistem Penyuluhan Berbasis Modal Sosial Sistem penyuluhan yang ada di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan secara kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan maupun penyelenggaraannya masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Tengger, terobosan dan penyesuaian agar dapat diimplementasikan dengan baik. sehingga perlu dilakukan 82
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa diperlukan sebuah sistem dan penyelengaraan penyuluhan yang disusun sesuai dengan kondisi wilayah setempat, serta mengakomodasi karakteristik masyarakat yang dalam hal ini adalah modal social yang dimiliki. Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya melakukan rekonstruksi penyuluhan di Kecamatan Tosari yang lekat dengan kehidupan masyarakat Tengger dengan memperhatikan bahwa: 1. Penyuluh harus menjadi bagian dari masyarakat, sehingga secara bersama (tidak kamuflase) dapat bergandeng tangan sebagai mitra untuk saling membantu dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh untuk dapat "masuk" menjadi bagian dari masyarakat sangat tergantung pada kemampuan masing-masing penyuluh. Oleh karenanya, penyuluh harus dibekali kemampuan untuk beradaptasi dengan masyarakat melalui berbagai metode dan pendekatan, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan masing-masing individu dan masyarakat yang akan menjadi mitra mereka. "Kompetensi adaptasi" tersebut merupakan sebuah hal yang patut dipertimbangkan bersama "soft skill" lain yang harus menyertainya. Petugas yang ditempatkan dalam lingkungan spesifik seperti pada masyarakat Tengger, "seyogyanya" tidak hanya memiliki "hard skill" yang baik, akan tetapi juga memiliki "soft skill" yang baik pula. 83
2. Untuk melaksanakan pekerjaanya dengan baik, penyuluh seharusnya tidak terikat dengan jam kerja atau terikat dengan kegiatan administratif. Curahan waktu untuk masyarakat "tidak dapat dibatasi dengan jam kerja" dan seharusnya menjadi sebuah "nilai lebih" bagi penyuluh dalam menjalankan aktifitasnya sebagai abdi masyarakat. Kondisi tersebut harus dapat dibedakan secara jelas dengan "nilai" yang harus dicapai penyuluh sebagai abdi negara. Pengukuran kinerja penyuluh seyogyanya dapat mengadopsi aktifitas lapangan mereka yang tidak selalu harus diukur dengan "output kinerja" atau "satuan pekerjaan yang tuntas", melainkan terhadap rangkaian pekerjaan yang mereka jalankan untuk memberikan kemanfaatan kepada masayarakat. Bila perlu, "penilaian kinerja penyuluh dilakukan oleh masyarakat" wilayah binaannya, dan terekam sebagai bagian tidak terpisahkan dari kinerja penyuluh, sehingga diperoleh gambaran obyektif tentang pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kegiatan dan buktiadministratif yang harus dipenuhi oleh seorang ASN, sehingga perlu adanya kolaborasi antara adminitratif dengan kondisi lapangan, sehingga dalam khasus tertentu misalnya dalam pengusulan angka kredit maka perlu adanya rekomendasi/kerengan kinerja dari wilayah binaan sebagai bukti kinerja seorang penyuluh pertanian. 3. Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan penyuluh dan penyuluhan harus dapat dirumuskan dengan tepat. 84
Oleh karenanya dibutuhkan "instrumen" yang mampu menangkap terhadap penyuluhan. Meskipun hingga saat ini telah ditetapkan salah satu instrumen berupa Identifikasi Potensi Wilayah (IPW), akan tetapi tidak seluruh penyuluh mampu mengadopsi "esensi" dari instrumen tersebut. Meskipun dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian seharusnya selalu diawali dengan kegiatan identifikasi potensi wilayah, diskusi dan "brainstorming" dengan tokoh masyarakat, akan tetapi masih saja programa belum penyuluhan menjadi sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan kerja, karena tidak dapat dioperasionalkan. Hal ini terjadi oleh beberapa sebab antara lain; a) sumber informasi yang dipilih oleh penyuluh sebagai narasumber penggalian data kurang mampu mendefinisikan segala potensi yang dimiliki, b) masih munculnya "vested" (kepentingan pribadi) dari para sumber informasi berkenaan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, c) kompetensi pelaku penggalian data yang masih perlu ditingkatkan, atau bahkan (dan yang sering ditemukan hingga saat ini) perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan karena berbagai faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol (misalnya tidak tersedia dukungan anggaran). Kompleksitas dan keterkaitan antara beberapa unsur seperti dikemukakan tersebut menjadikan keberadaan penyuluh kegiatan penyuluhan hanya berada diatas kertas tanpa dapat "kebutuhan masyarakat" "dokumen" yang dan berbagai perencanaan 85
dilaksanakan. Oleh karena pengalaman-pengalaman tersebut terus terjadi dan berulang, maka masyarakat menjadi "skeptis" terhadap penyuluh dan penyuluhan pertanian. 4. Konsep penyuluhan tidak dapat di "nasionalisasi" karena bersifat spesifik lokasi dan berdasarkan kebutuhan nyata (basic real need) masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, sebenarnya difasilitasii dengan adanya mekanisme penyusunan programa penyuluhan pertanian, desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga nasional. Akan tetapi, dokumen yang telah disusun tersebut jarang dapat dilaksanakan di lapangan. Konsep "desentralisasi" penyuluhan, yang mengikuti aturan perundangan, hendaknya juga diimbangi dengan adaptasi pemerintah daerah terhadap struktur pengangarannya. Hal ini tidak serta merta akan menyelesaikan permasalahan, karena indikator keberhasilan pemerintah baik pusat maupun selalu dikaitkan dengan ukuran daerah hampir kuantitatif, dan tentu berbeda pendekatan dengan pengembangan sumberdaya petani, yang berujung pada peningkatan produktifitas, peningkatan pendapatan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Indikator pengembangan sumberdaya manusia melalui penyuluhan seringkali "dianggap tidak ada", karena tidak dapat diukur secara kuantitatif. Peningkatan produktifitas lahan yang diperoleh dari hasil panen, seolah dianggap "bukan hasil kerja penyuluhan", sehingga bahwa "penyuluhan bukan merupakan hal penting" untuk saja muncul anggapan tetap 86
dilaksanakan. Stigma ini masih sangat dominan muncul dalam pemikiran masyarakat luas, sehingga merupakan tantangan untuk bagi meluruskannya. tersendiri pemerintah 5. Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan hendaknya menyesuaikan dengan aktifitas Sebagai seorang abdi negara, maka tuntutan akuntabilitas kinerja menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi penyuluh dalam menjalankan kegiatannya, termasuk didalamnya kebutuhan untuk penyusunan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Dengan demikian, seyogyanya "ukuran" kinerja penyuluh "tidak hanya' aktifitas yang bisa dengan mudah diukur pencapaian outputnya, akan tetapi harus lebih menghargai kegiatan yang bersifat "kualitatif". Barang bukti kuantitatif yang seringkali menyulitkan (misalnya jumlah petani yang hadir dalam kegiatan penyuluhan), kesesuaian antara kegiatan lapangan dan rencana kegiatan penyuluhan pertanian (RKPP), media penyuluhan yang digunakan dan berbagai lain, seyogyanya perlu ditinjau kembali. indikator aktifitas penyuluh dapat Sebaliknya, pelaporan diintegrasikan yang mengakomodasi kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, output kinerja penyuluh dapat terukur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilain pihak, kebutuhan masyarakat untuk selalu dekat dan berinteraksi dengan penyuluh dalam membangun sumberdaya manusia dapat diwujudkan. kedalam sistem suatu 87 lapangan.
6. Modal sosial utama yang dimiliki oleh masyarakat Tengger: berupa kepercayaan (trust) terhadap sesama, pasrah terhadap apa yang diperoleh dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan digunakan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Ada atau tidak ada petugas pemerintah maupun petugas yang berasal dari pabrik obat-obatan tanaman, petani akan tetap berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu "kebutuhan untuk bertahan hidup" melalui usaha di lahan pertanian yang mereka miliki. Mereka seolah tidak peduli dengan hingar bingar dunia luar, mereka teguh, konsisten, terbuka, jujur dan menghargai apa yang mereka dan orang lain miliki. Ketulusan dan keluguan masyarakat Tengger dalam berinteraksi dengan orang lain menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya mereka terlihat sangat menghargai orang lain ketika telah berinteraksi dengan mereka. Sebuah wujud nyata modal sosial yang begitu kuat melekat dan terpelihara dengan baik hingga saat ini. Sistem Penyuluhan Pertanian dari segi Kelembagaan, Ketenagaan dan Penyelenggaraan Sistem Penyuluhan Pertanian mulai tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2, 3, 4 dan 5 kaidah serta norma dalam 88
Gambar 5.1. Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian Gambar 5.2. Rekonstruksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 89
Gambar 5.3. Rekonstruksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Gambar 5.4. Rekonstruksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 90
Berdasarkan Gambar 2, 3, 4 dan 5 bahwa rekonstruksi sistem penyuluhan harus dilakukan secara menyeluruh baik dari ketenagaan kelembagaan penyuluhan, penyuluhan dan penyelenggaraan penyuluhan agar pelaksanaan penyuluhan dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu perubahan perilaku petani agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Rekontruksi system penyuluhan dari sisi kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan dapat akan apabila mempertimbangkan dan memanfaatkan modal social yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Tengger baik Norma, Kepercayaan dan Jaringan Sosial. aspek dapat berjalan secara efektif Perubahan sistem penyuluhan pertanian dikecamatan tosari dapat direkonstruksi dari tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek ketenagaan dan aspek penyelenggaraan yaitu: a. Kelembagaan 1. Karena berbagai faktor yang membatasi keberadaan kelembagaan penyuluhan pada level pemerintah, maka pelibatan lembaga- lembaga non formal di masyarakat menjadi sebuah kebutuhan dalam pengembangan penyuluhan 2. Bagi masyarakat Tengger, kelompok tani bukan merupakan lembaga yang dapat dipercaya karena sehingga pengaruh pengalaman masa kelembagaan adat menjadi alternatif yang baik untuk membangun masyarakat pertanian. lalu, 91
b. Ketenagaan 1. Penyuluh harus menjadi bagian dari masyarakat, sehingga secara bersama (tidak kamuflase) dapat bergandeng tangan sebagai mitra untuk saling membantu dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 2. Minimnya jumlah penyuluh dapat diatasi dengan rekrutmen petani-petani yang maju untuk dijadikan sebagai mitra, sehingga dapat secara bersama membangun masyarakat. Rekrutmen tersebut seyogyanya disertai dengan penghargaan kepada petani maju sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah dan sekalgus jaminan keberlanjutan c. Penyelenggaraan 1. Konsep penyuluhan tidak dapat di "nasionalisasi" karena bersifat spesifik lokasi dan berdasarkan kebutuhan nyata (basic real need) masyarakat. 2. Dibutuhkan "instrumen" yang lebih mampu menangkap "kebutuhan masyarakat" terhadap penyuluhan, sekaligus mengakomodir kewajiban terkait dengan pertanggungjawaban penyuluh administratif selaku apparatur sipil negara. 3. Penyuluh seharusnya tidak terikat dengan jam kerja atau terikat dengan kegiatan administratif. Curahan waktu untuk masyarakat "tidak dapat dibatasi dengan jam kerja normal" dan seharusnya menjadi lebih" bagi penyuluh dalam sebuah menjalankan aktifitasnya sebagai abdi masyarakat. "nilai 92
Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan hendaknya menyesuaikan dengan aktifitas Dengan demikian, seyogyanya "ukuran" kinerja penyuluh "tidak hanya' aktifitas yang bisa dengan mudah diukur pencapaian outputnya, akan tetapi harus lebih menghargai kegiatan yang karena menyangkut pengembangan sumberdaya manusia yang tidak dapat diukur seketika hasilnya. lapangan. bersifat "kualitatif", 93
BAB 6 PENUTUP yang penyuluhan diselenggarakan bagi masyarakat Tengger yang tinggal di wilayah pegunungan yang masyarakatnya memiliki karakteristik masih adanya sistem penyuluhan yang diterapkan ketidaktepatan terutama dilihat dari tiga aspek yaitu aspek kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan penyelenggaraan penyuluhan, hal tersebut didukung oleh kebiajakan yang masih bersifat general untuk seluruh wilayah Indonesia. Sehingga perlu adanya rekonstruksi sistem penyuluhan dari ketiga aspek tersebut. Pelaksanaan pertanian khusus menunjukan Dari aspek kelembagaan perlu adanya pelibatan dan pemanfaatan lembaga adat yang dimiliki oleh masyarakat suku Tengger, hal tersebut dikarenakan masyarakat suku Tengger memiliki modal sosial yang sangat kuat sehingga peran lembaga adat sangat dominan dalam menjalankan sistem sosial yang ada diwilayah tersebut. Dari aspek ketenagaan perlu adanya pelibatan dan penetapan tokoh masyarakat dan tokoh pertanian sebagai penyuluh swadaya ini sangat yng dimiliki oleh wilayah tersebut, hal 95
dimungkinkan karena peran tokoh-tokoh tersebut sudah sangat dirasakan oleh masyarakat dalam perkembangan dunia pertanian yang mereka lakukan ditengah keterbatasan penyuluh PNS yang ada diwilayah tersebut. Sedangkan dari aspek penyelenggaraan perlu adanya pola penyelenggaraan penyuluhan yang lebih rinci yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga setiap tahapan dalam kegiatan penyuluhan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran penyuluhan dan hal ini merupakan salah satu kompetensi yang mutlak harus dikuasai oleh setiap penyuluh, sehingga diperlukan pembekalan khusus untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan berbasis kondisi spesifik suatu komunitas. 96
DAFTAR PUSTAKA Alwi, H. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka. Arifianto, S. 2016. Implementasi Metodologi Penelitian Studi Aswaja Kasus dengan Pendekatan Kualitatif. Pressindo. Yogyakarta. Asngari, P.S. 2001. Peranan Agen Pembaharuan/Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (empowerment) Sumber Daya Manusia Pengelola Agrobisnis. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Tosari Dalam Angka. Pasuruan. Bahua, M.I. 2016. Kinerja Penyuluh Pertanian. Deepublish. Yogyakarta. Baker, W, 2000. Achieving Success through Social Capital: Tapping the Hidden Resources in Your Personal and Business Networks. San Francisco: Jossey-Bass. Berger, C.R, Roloff, M.E dan Ewoldsen, D.R.R. 2015. Nusa Media. Ilmu Komunikasi. Handbook Bandung. Bogdan, Robert C. dan Steven J. Taylor, 1992, Introduction to Qualitative A Research Phenomenological Approach in the Social Sciences, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional. Methotds : 97
Bourdieu P, 1986. "The Forms of Capital". In JG Richardson (ed), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood Press. Breman, J dan Gunawan, W. 2002. Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa. LP3ES. Jakarta. Bulu, Y, G, dkk. 2009. Pengaruh Modal Sosial dan Keterdedahan Informasi Inovasi Terhadap Tingkat Adopsi Inovasi Jagung di Kab. Lombok Timur. Jurnal Agro Ekonomi Volume 27 No. 1. Bungin, B. 2001. Metode Penelitian Sosial "Format-format Kuantitatif dan Kualitatif". Airlangga Universiti Press. Surabaya. Ashley, C. and Carney, D. 1999. Sustainable Livelihoods Lessons from Early Experience. DFID, London. Cohen D dan L Prusak, 2001. In Good Company: How Social Capital Makes Organisations Work. Boston: Harvard Business School Press. Coleman JS, 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital". American Journal of Sociology. Vol 94 No 5, pp 95-121. , 1999. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press. Creswell, J.W. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 98
Creswell, J.W dan Plano, V, L. 2018. Mendesain dan Melaksanakan Mixed Methods Research. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Damsar. 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Kencana Prenada Media Gropu. Jakarta. Departemen Pertanian, 2000. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Jakarta. Denzin, N.K dan Lincoln Y.S. 2009. Handbook Of Qualitative Research. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Djamal, M. 2017. Paradigmaa Penelitian Kualitatif "edisi revisi". Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Elvinaro. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Simbiosa Rekatama Media. Bandung. Ernawi. 2009. Kearifan Lokal Dalam Perspektif Penataan Ruang, makalah pada Seminar Nasional Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan. Field, John. 2010. Modal Sosial. Yogyakarta: Kreasi Wacan Offset. Freire, P. 2008. Pendidikan Kaum Tertindas. Pustaka LP3ES. Jakarta. Fukuyama, Francis.1995. Trust: Kebajikan Sosial Penciptaan Kemakmuran. Yogyakarta: dan Penerbit Qalam. 99
Geertz, C. 1989. Penjaja dan Raja. Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia. PT. Badan Penerbit Indonesia Raya. Jakarta. Gunawan, I. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bumi Aksara. Jakarta. Hafsah, M.J. 2009. Penyuluhan Pertanian. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Harker, R. 1990. "Education and Cultural Capital" in Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C., (eds) (1990) An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: the practice of theory, Macmillan Press, London Hasbullah, J. 2006. Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta: MR United Press. Hauberer, J. 2011. Social Capital Theory. VS Reseach. Hefner, R.W. dan Nancy J.S. 1985. Masyarakat Tengger Boston Dalam Sejarah Nasional Indonesia. University Departement of Antropology. Hefner, R.W. 1999. Geger Tengger. LKiS. Yogyakarta. Ibrahim, dkk. 2003. Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian. Bayumedia Publishing dan UMM Pres, Malang. James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421. 100
Jarmie, M.J. 1994. Sistem Penyuluhan Pembangunan Pertanian Indonesia. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Kaliky R, dkk. 2015. Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian di Maluku. Jurnal Agricia Ekstensia Vol. 9 No. 1 Juni 2015: 16-26. Kelsey, J.F dan Hearne. 1955. Cooperative Extention Work Ithaca. Comstock Publishing Associates. Kementerian Pertanian, 2017. Buku Ajar Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Jakarta. Lawang, Robert. 2004. Capital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologis Suatu Pengantar. Jakarta: Fisip UI Press. Leeuwis, C. 2009. Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan. Kanisius. Yogyakarta. Lin N, 2001. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge, New York: Cambridge University Press. Marbun, B.N, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469. Mardikanto, T. 1991. Pengantar Penyuluhan Pertanian dalam Teori dan Praktek. LSP3, Jakarta. . 2008. Sistem Penyuluhan Pertanian. UNS Press. Surakarta. 101
Martin, G dan Pear, J. 2015. Modifikasi Perilaku (Makna dan Penerapannya). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Mawardi, M.J, 2007, Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat Komunitas 2, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publication. Moleong, J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. . 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. Morissan. 2015. Teori Komunikasi "Individu Hingga Massa" Prenadamedia Group. Jakarta. Mosher.A.T. 1987. Menggerakkan dan Membangun C.V. (terjemahan, Krisnandhi). Pertanian. Yasaguna. Jakarta. Mulyana, D. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigmaa Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosdakarya. Bandung. Munandar, S. 2002. Pengembangan SDM Pertanian Untuk Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis dalam Era Otonomi Daerah. Departemen Pertanian, Jakarta. 102
Nasikun. 1984. Sebuah Pendekatan untuk Memahami Sistem Sosial Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Nataatmadja, dkk. 1988. Perkembangan Produksi dan Kebijaksanaan Pemerintah dalam Produksi Beras Dalam Padi (buku 1). Badan Penelitian dan Pengembagan Pertanian. Bogor Nurudin, dkk. 2003. Agama Tradisional. LKiS. Yogyakarta. North, D. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New York, Cambridge University Press 1990. Notoatmodjo S. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. PT. Rineke Cipta. Jakarta. 2018. PPL Adalah Ujung Tombak Wujudkan Kedaulatan Pangan. Bogor. Olson, M. 1982. The Rise and Decline of Nahtions: Economics Growth, Stagflation, and Social Rigidities, New Haven, Yale University Press. Pakpahan, H.T. 2017. Penyuluhan Pertanian. Plantaxia. Yogyakarta. Permentan Nomor 47/Permentan/SM.010/09/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta 103
Permentan Nomor 03/PERMENTAN/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta. Ponniah, A. dkk. 2008. in agricultural extension in developing countries: A source book. Improving Productivity and Market Success (IPMS). Ethiopian. Concepts and practices Porter A, 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology Vol 24 No 1, pp 1-24. Pujileksono, S. 2016. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Kelompok Intrans Publishing. Malang Pusat Bahasa 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijkan Pertanian, 2020. Penyuluh Pertanian di Era New Normal. era-new-normal Putnam, R. 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy', Princeton, Princeton University Press . 2002. Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford University Press, Inc, New York, USA. 104
Qardhawi, Y. dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At- Tajdid, Tasikmalaya. Rajalahti, R.W. Janssen and E. Pehu. 2008. Agricultural to Innovation Sistems: Operational Practices. World Bank. From Diagnostics Ritzer. 2012. Teori Sosiologi Modern. Kreasi Wacana. Yogyakarta. Rogers, E.M. 1976. Komunikasi dan Pembangunan "Perspektif Kritis". LP3ES. Jakarta. Rogers, E.M, Shoemaker, F.F. 1995. Comunication of Innovation: A cross Cultural Approach. Revised Ed. The Free Press. New York. Romadi, U. 2012. Efektivitas Penggunaan Media Audio Visual dalam Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Jurnal Agriekstensia Vol. 11 No. 2 Desember 2012. STPP Malang. Romadi, U, Hamyana dan Sule, S. 2018. The Leadership Contribution towards Pleasure Member of Kelompok Tani in Malang Regency East Java. Journal of Social Sciences, 2018, 6, 331-339. Ruben, B.D dan Stewart, L.P. 2013. Komunikasi dan PT. RajaGrfindo Persada. Perilaku Manusia. Jakarta. 105
Saad, B. 1990. An Analysis of the needs and Problems of Iraqi Farm Women: Implications for Agricultural Services. Tesis. Dublin: University College. Salvina DS, Vina. 2003. Modal Sosial Masyarakat adat Tengger Dalam Menjaga Tatanan Sosial dalam Nurdin dkk (Ed), Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LKIS dan UMM Press Scott, Richard W. 2008. Institutions and Organizations: Ideas an interest. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication. Scott, J. 2012. Teori Sosial "Masalah Masalah Pokok Dalam Sosiologi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Setiana, L. 2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia. Bogor. Setiawan, AP. 2005. Masalah-Masalah Penyuluhan Pertanian. Jurnal Penyuluhan. IPB. Bogor. Silalahi, U. 2012. Metode Penelitian Sosial. PT. Refika Aditama. Bandung. Slamet M. 1992. "Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas." Dalam: Penyuluhan Indonesia Menyongsong Abad XXI. Diedit oleh: Aida V, Prabowo T, Wahyudi R. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Pembangunan 106
. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press. Bogor. Soedarmanto. 2001. Dasar-dasar dan Pengelolaan Universitas Brawijaya, Penyuluhan Pertanian. Malang. Soetomo, 2012. Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Suhardiyono, 1989. Penyuluhan "Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian". Erlangga. Jakarta. Suharjo. 2014. Peranan Modal Sosial Dalam Perbaikan Mutu Sekolah Dasar di Kota Malang. Disertasi. Progam Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Suhirmanto. 2009. Ruang Sosial Pembangunan Pertanian Disertasi. Pada Masyarakat Suku Tengger. Universitas Brawijaya. Malang. Sule S, Sugiyanto, Purnomo M. 2014. Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Kebutuhan Petani Pada Program FEATI. Jurnal Agriekstensia. STPP Malang. Sukari, dkk. 2004. Kerifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Jawa Timur. Yogyakarta: Tengger Pasuruan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 107
Suprijono. 1992. Sejarah Masyarakat Suku Tengger. suku-Tengger/. Diakses Tanggal 31 Desember 2018. Sutopo. 2015. Modal Sosial dan Komunikasi Sosial Terhadap Pemberdayaan Masyarakat yeng Berbudaya. UNS Press. Surakarta. Suyono, C.R.P. 2009. Mistisisme Tengger. PT. LKiS Printing Cemerlang. Yogyakarta. Suwandi, S. 2008. Semantik Pengantar Kajian Makna. Yogyakarta: Media Perkasa. Swanson, B.E., et al.1984. Agricltyural Extension. A Reference Manual. Rome : FAO. Swanson, B.E dan Rajalahti, R. 2010. Strengthening agricultural extension and advisory sistems. World Bank. Swasono. 1992. Evaluasi Penyuluhapn Pertanian. Diklat APP, Malang. Taryoto, A.H. Reformasi Perlukah...?. 24 -kebijakan-menuju/BAB-IV-5.pdf. Diakses Februari 2018. Penyuluhan Pertanian: True, A.C. 1929. A History of Agricultural Extension Work in United Statesm1785-1923 USDA, Miscellaneous Publication No. 15 Washington D.C.: U.S Government Printing House 108
Ulum, B. 2017. Institusionalisasi Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tengger di Tengah Kepungan Agama- Agama. Jurnal Pusaka. Jurnal LP3M IAI Al-Qol Undang-Undang No. 19 Tahun 2013. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah. Jakarta Undang-Undang No. 16 Tahun 2006. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Jakarta. Usman, S. 2018. Modal Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Van den Ban, A.W. & H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta. VanWynsberghe, Ron., & Khan, Samia. (2007). Redefining Case Study. International Journal of Qualitative Methods 6 (2) June. Vintarno J, Suprayogi SY, dan Adiwisastra J. 2019. Perkembangan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian di Indonesia. Responsive, Volume 1 No. 3 Februari 2019 : 90 - 96. Wahjuti, U. 2005. Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. STPP. Malang. West, R. dan Turner, L.H. 2008 Pengantar Teori Komunikasi. Salemba Humanika. Jakarta. 109
White, K.D. 1977. Country Life in Classical Times. London: Eiek Books Widodo S dan Nuraini I. 2016. Media Penyuluhan Tanggerang Pertanian. Selatan. Universitas Terbuka. Widyaprakosa. 19994. Masyarakat Tengger: Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo. Kanisius. Yogyakarta World Bank. 2003, Social Capital; Website worldbank.org/ poverty/ scapital]. Yulianti, Y. 2003. Sosiologi Pedesaan. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Yuliati, Y. 2011. Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger. UB Press. Malang. . 2013. Peranan Perempuan Tengger dalam Tunggal Mandiri. Pengelolaan Lingkungan. Malang. Yusuf, A.M. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Prenada Media Group. Jakarta. 110
TENTANG PENULIS Dr. Ugik Romadi, SST, M.Si lahir di Tinanggea, 13 Juli 1982. Penulis menyelesaikan pendidikan (D-4) di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2006. Pendidikan S-2 dan S-3 di FP-UB Malang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian lulus pada tahun 2012 dan tahun 2019. Menjadi Dosen di STPP Malang yang saat ini menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian sejak tahun 2014. Dr. Andi Warnaen, SST, M.Ikom lahir di Tasikmalaya, 11 Februari 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan (D-4) di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2007. Pendidikan S-2 di FISIP UNHAS Makassar Program Studi Ilmu Komunikasi lulus pada tahun 2013 dan S-3 di FP-UB Malang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian lulus pada tahun tahun 2021. Menjadi Dosen di STPP Malang yang saat ini menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian sejak tahun 2015. 111
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN SUATU PENDEKATAN PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS MODAL SOSIAL PADA MSYARAKAT SUKU TENGGER Sinopsis TOHAR MEDIA No Anggota IKAPI : 022/SSL/2019 Workshop : JL. Rappocini Raya Lr.II A No 13 Kota Makassar Redaksi : JL. Muhktar dg Tompo Kabupaten Gowa Perumahan Nayla Regency Blok D No 25 Telp. (0411) 8987659