' LEMBARAN DAERAN KABUPATEN BEKASI AHUN 2011 NOMOR 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 14 1A4UN 2011 TEN TANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATT BEKASI, Menimbang a batvwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 lahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pererintahan Daerah merupakan bagian dart organisasi ponye lenggra pelayanan publik yang melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pubhk b. bahwa dalam tangka membangun kepercayaan mas ya0a.k.at at.ars pela ya0an publik perlu meningeal an kuahitas dan nenjamin penyeiaan pelayanan publik sesuai dengan as.as-as.as tat.a kelola pemerin tahan dank;porersi yang bail c. bahwa dalam ta ngka pembinaan, penataan1 dan
penyelenggaaan pelayanan pubhk, perlu pongatoran mongonai peyelenggaraan pelayanan pubhih ti Kabupaten Bekasi d bahwa bordasark.an pertimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a, hurt b dan hurt e pert membentuk Peraturan Daerah tentang enyelengg raan Pelayanan ubtk 1 Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasat Negara Republik Indonesia Tahun 194 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuk.an Da@rah da@rah Kabupaten ala Ling#ungan Propinsi Djawa Bara (Brita Negara atun 1950) sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembontukan abupaten urwakatta dan Kabu paten Subang dengan Mengubah Un0dang-tndang Nomot 14 shun 1950 fontang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pr0pins DjawaBaral (Leman Negara FRepublik In0done9a ahun 1968 Nomot 31 Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 285), 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republii Indonesia Tabun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 4. Undang Undang Nomor B Tahu 1974 te0tang PokokPokok Kepe9awaian (Lembaran Negara Repubti Indonesia Tahu 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagamana diubah dengan Undang­ Undang Norr 43 Talun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubike Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tab"aha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1981 tentang Hukum Acats pitana (Lembatan Negara Repubti Indonesia Tahun 1981 Nmo 76, lambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3209) 6. Undang-Undang Nomor 8 Tanun 1999 te0tang alindungan Konsumen (Lemblaran Negara Tatun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Kor0psi Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) 8. Undang-Undang Nomor 17 1ahun 2003 tentang Kuangan Negara (Lembaran Negara Republik fndoresis Tahun 2003 Nmor 47, lambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomnor 4286) 9. /ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ebendaharaen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomorS, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Normor 4355)
10. Undanghndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeolaan dan Ian99n9yawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubt Indonesia Tahun 2004 Noor 66 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Noror 4400) 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repute noonesia Tahun 2004 Nom6r 125, Tanbahan Lembars Negara Republik Indonesia Noor 4431) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terak hit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200ll tentan Porubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerat (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahu 200 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 4844) 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang erimbang.an Keuangan Antata Pemerintah Pus.at dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norr 126 Tambahan Lembaran Negara Republik lrdones4a Non6r 1438) 13 Undang-Undang Nomor 1f faun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembatan Negara Republik Indonesia Tatun 2008 Nmot D8 Tambahan Lembaran Negara Repubhik ndones4a Nomor 4843) 14.undang-Un@dang Nomor t4 Thun 2008 tentana Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tun 2008 Nomor t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norm6 4846) 5 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nror 4899) 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pub#ik (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) t7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan erwokllan Rakyat, Dewan Perwaklan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Na/or 123 aebaha Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5043) 18. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republk Indonesia Tatun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmer 5432) 19. Peraturn Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dal am Penelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tatun 1999 Nomor 129, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) 5
20, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lerbatan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No6or 140 gebahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4578) 21 Peraturn Pemerintah Nomor 65 a#un 00S tentang Pedoman Penyusunan dan enerapan Stand Pelayanan Minimal (Lombaran Neats Republik Indonesia Tatun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Repubtk [atone,a Nomor 4585) 22. Peratutan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200 tentan edoman erbinaan dsn Pengawas.an Pony0longgaraan eerintathan Daerah (Lembo a0 Negara Republik Indonesia Tahu 2005 N0mot 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom6r 4593) 23. Paraturan Pomerintah Norr 38 Tahun 200 tentang Pembagian Lrusan Pemetintaban ant(a Pemerintah, Pererintahan Daerah rovinsi dan paeerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tatun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nom0or 4137) 24. Peraturan Pomerintan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturn Dewan Perwakitan +Rakyat Daerah tentang Tata Terti Dewan prwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtk Indonesia ahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) 25. Peraturan Pererintah Nomor 53 Tahon 2010 tontang Disipbin Pegawai Negeni Sipil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nmor 74 abaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51.35) 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahon 2010 tentang Penyelonggaraan elayanan Publik (Lembaran Dacrah Provinsi awe Baral Tahun 2010 Nomor 6 Sen E 27 Peratoran Da6rah Kabupaten Daerah Ting"at Il Bekasi Nomor 04/4KPD/PU .0020/VII/85 tentang KetentuanKetentua Pokok Badan Pengawas, Dieksi dan Kepegawala Perusahaan Dacrah Air Minumn Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi; 28. Peraturan Da@rah Kabupaten Bekasi Nomor 6 uhun 2008 tertang Urusan Pemerintahan Kabupalen Bekasi (Lombaran Daorah Kabupaton Bekasi Taton 2008 Nomor 6) 29. Peraturan Daerah Kabupate Bekgsi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembar an Daetah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nmoir 2), 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor T Tatun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lombaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahu 2009 Noma 7) gebagairmana telah dibah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bek.asi Noor 4 1tun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor7 ahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, 7
3f Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Noma f Tahun 2010 tentang Pembentuk.an PT Bunt Behar Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Bekas Labo 2010 Nomor 1) 32. Peraturan Daerah Kabuapaten Bekasi Nora Tahun 2010 te0tang Pembentuka pt Bek utera Jarya (Lembaran Larsh Kabupaten Bel Tabon 2010 Nor0or 2) 33 peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nooe Tutun 2010 tentang Rencana Permbanguna Janga Panjang Daerah Tatun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bekast Tatun 2010 Norm0or 3) Degan Persetufan Bersama NAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASL BUPATT BEKASI MEMUTUSKAN tapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENG&A RAAN PELAYANAN PUBLIK 8A8l KETENTUAN UMUM Detar taturn Daerah ini yang dimaksud de.ngan peal atatah Kabupateen Bek.as Porointh Dabrah adalah Bupall da Petangkat Daera sebagal nst penyelonggar Pemerintahan Kat~paten Bekas Bupat actalah Bupati Bekasi 4 Dewan Perwakltgn Rakyat Daorah Kabupaten Bekasi yang yotnya disingkgt DPRD Kabupaten Bekasi adalah lemlarga prwakitan takyat daerah sebagai nsur penyelenggara Pereiotahan Kaoupaten Bekasl tan Kera Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD ta4ah sekretariat daorah, sektetarigt DRRD, inspektorat, badan, ears, kantor, kecaatan dan kelurahan di ling.ungan Pemenintah bupaten Bek.asf ementahan des.a adalah pnyelenggaraa 0r0San pemerinta.ha oloh Pemerintah Dess dan Badgn Permusyawafatan Des.a di igkungan omenintahan Kabupaten Bek.as Bulan Us.aha tMik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Baan Usaha yang didirikan oloh Peenintah Daerah balk bentuk erseroan Terbatars ma0pun Perusahaan Daerah Pelayanan pubhk adata.h kegiat.an ala angkaian kegiatan datarn aka perenuhan kebttuhn peloyanan sosuai de0gan peratua porundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disedia an oleh penyelonggara pelayanan pub Penyelenggara pelayanan pub#ik yang selanjutnya disebut envelenggara adatgh Pererintah Daerah, BUMD, Pererintahan Desa, korpOras.i, lembaga independen yang dibentuk berda.sa4.0.n undang-undang untuk kegiatan polayanan publik, dan badan hokum lain yang dibe0uk Serna ta-0ala ntuk egiatan pela ya.nan ubhk 10 Organisasi ponyelonggara pe layanan pub#ik yang selanjutnya debut Organisasi Penyeleng gara acdalah SKPD, satuan keya '
penyetenggara pelayanan pub#ik yang berada di lino uo9at BUMD pemerintahan des.a, korporast, lembaga indepened yang ibentuk berdasarkan undang-1n0dang tuk e@at pelayanan pubhik, dan badan hukurn lain yang hibentok eoaf ata untuk kegiatan pelayanan pub/ik yang borkodooukat ( wilayah Kabupaten Bek asi otgksana pelayanan pubik yang selanjutnya disebut Pel4 3dalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bet,a 1alam Orgaisagi Panyelenggara yang bertugas elks.an.ale ndakan atau s0ran9kaan tindakan pelaya.an pbl Masyarak.at adalah seluruh penduduk bask orang-perseota9a0 elompok. maupun bad.an hukum sebaga penetima manta.f eiayanan pub/ik, bank socara lag4/09 maop4in Aida.k lag0g tandar pelayanan adad.ah tolok ukur yang 0hip0rguak.an sebagl edoman peryelenggaraan pelayanan dan acan pe0la. uahtas pelay0nan ebagal kewa"ban an janji Penyelongate 0pa0a masyarak.at dalam rang#a pelay0nan ya0g berk.hit epat, mnudah, terjangk.au, dan terukut ta0dat pelayanan minimal adalah tolok ukur kinetja aha ementukan capaian jenis dan rutu pelayanan dasat ya4 erupakan rus.a waib data Mak lumat pelayana ad ala.h pernyataan tertulis yang be1/ eseluruban rincan kewajiban dan jani ya0g erdapat datafn ta0dar pela/ya0an istem infornars pelaryanan pub/ik yang selanjutnya isebut aster formas a0alah rang80an egiatan ya09g mehipti peyiwnpar an pongelolaan informast serta mekanisme penya0npaa formasi dai Penyelenggara kopada masyarakat dan sebalknya alam bentuk lisan, tulis.an Latin, tulisan dalam hurut 8rail ahas.a 9a0bar an/atau bahas.a okal, serta dis.apt.an sec.at atual ataupun eloktr0nil ndeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuas nasyarak.at sebaga4 peerima lay0nan yang isediak.an olh eyelenggara peloya0an publik berdas.ark.an standar pelaryna ang telah dietapk.an tan@unawaban Pelayanan Publik adatah perwujudan ban penyelenggafa pelayanan publik untok memper tang9uDg wabk.an kpala masyaakat mengenai pencap@an tupuan y8101g h ditetapk.an melalui mekamisoe pertanggungiawaban secata no0i 4h penampgian koluhan 0loh inlividu masaakat 9aha01 010101l/ M' ha@a dan organisasi yang menginformasilan adanya pelayanan A! gesuai den@r pelayanan yang iterima dengan slandaf y001i Do> (d petaynan yang telah ditentuk.an atau tidak sesuat Ieng0 otntua per atur an perundagaga0 Pengaduan adalat pemberitahuan yang menginformasikan terhaap ketidaksesuaan antara playanan yang ditenima de9a0 tadar pelayanan yang telah itentuk.an f asditgsi Pengaduan adath proses kegiatan yang mehiput •• •atan •=nvaluran koordmasi )confnm�so pneoona.an, pent le M'­ ta1tarsi, pelaporan , tindak lanyut an pendokume0as4an Senoketa Pelayaa Pubbk adaiah seng#eta yang timbul da lat bi0dang pelayanan pubhik antaa penenma la yanan 0e9a0 penyelenggara pelaryanan pub#ik akibat ketidaksesuatan a0% polyanan yang "fiterima dengan stand.at pear yanan pbhi ya0g teth ditetpk.a Anggatan Pendapatan dan Belanja Darah yang selanyutnya drink.at APBD adala AP8D Kabupaten Bek.asi BAB Il MAK SUD, TU.JUAN, ASAS DAN RUANG LNGKUP Bagian Kesatu Maksud tan Tujuan Pasa 2
aturan Daerah tentang Penyelen@garaan Pelayanan Pub"ti ak.sud.an utuk membeik.an kepastian hokum dalamn hubunon ara masyarakgt dan penyelenggara pelayanan pubi Past 3 an penyelenggaraan pelayanan publik adatah terwujudnya keoasian hukumn tentang hak, tang9gung jawab kewajiban, da kewenangan soluruh pihak yang terkat dengan polayanan publik terwujudnya sistem pengeiolaan pelayanan pubhik yang baik sesuad den@an prinsip tata kelola pemerintahan dan korporast yang bail an nila-nilai luhur yang hidup pada masyatakat terpenuinya hak-ha.k mas yarakat dalam oemperoleh pelayaa putlik secara optimal terwujudnya perlindungan an kopastian hokum bagi masyaraka dalamn kegiata pelayanan pub/k, dan terwpo0oya partisspas y00g efekif da budary eta atan hokuon may0rak.at dalan meningkatk.an kuatars pelayanan publik sesua etentuan peraturan p@run0dang-u0a09a0 agian Ketua As.as Pasal4 yeleng9ataan pelaya0an pub#irk Deras.ask.an open#in9an 0rut epashian ho kesamaan ha.k keseiobangan hak dan kewajib.an eprofesionalan, partisipatif g persamnaan pertakuan/tidak diskenabf h keterbuaan j auotabihtas, j fasititas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ketepatan waku l. kecepatan, kemudahan, dan kotet[an@a0at m elisions n etektif/tas. 0. mparsial Bagian Ketiga Ruang Ling#up Pasal 5 (1) Ruang lingkup pelayanan pubik meliputi semua bentuk pelayaan yang berkaitan dengan kepentingan pubhik yang diselenggarak an oleh pnyelenggara peloya0an publik (2) Ruan@g ingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud pads ayat () meliputi pol@ya0an1 Datang pubhk an pelayanan ja$a pubhk serta belay0nan aminis raif sesual ketentuan port0ran perundang-undanga (3) Ruang ling#up sebagaimama dimak sud pada ayat (2) meliputf pendidi.an, pengaparan, pekerjaan dan usaha, tempat tin@gal, komunikasi dan informasi, ling ungan hidup, kesehatan, jaring s0sial, energ p0bank.an, peh0bun9an, $umber daya alam pariwisata, dan sektor lain yang terk.a.it (4) ketentuan lebih lanjut mengena ruang lingkup pelayanan pubike sebagaimana dirak sud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 0iator dalamn eratutan Bupati
8AB t EMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA DAN TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pembina asal 6 Bupati adalgh Pembina penyelenggaraan pelayanan publik (di Daerah Pembina meopunya togas metakukan pembinaan. pengawass.an, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugs dari penanggung jawab Pembina wajib melapork.an has perkerbangan kinerja pelaryana publik kopad DPRD Kabupaten Bokasi dan Gubernur Jawa Barat Bagia Kdu.a Penanggung Jawab Pasat 7 penanggung jawab penyelenggaraaan pelayanan publik adalah Sekretaris Daeral Penanggung jawab mempunyai tug.as a. mengoordinasik.an elancaran pengelolaan pelarya0a pbhik sesuai de0gan standar pelayanan pad.a setiap satuan kerja b. melakukan evaluas pengelolaan pelayanan pub/ik da c. melaporkan kepada Pembina pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik di seluruh satuan kerja pelayanan pub/i Bagian Ketiga Organissi Penyelenggar Petyanan Publik ci Lingkunga Pemerintahan Daerah Pasal (1) Bupati renunjok Kpala $KPD, Kenala Desa dan Direksi BUMO obagai Organisasi Penyelenggata pelayanan pubhi 2) Organisasi Penyelonggara sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) memponyar /go a mengoordinasikan kelancaran ponyetenggaraan polayanan publike "di Aingkungan SkPD, Pemerintahan Desa dan BUMD seuai standar pela ya0an h melakukan evaluarst pen yeieng9araa pelaya.an pblik; an ¢ melaporkan penyelonggaraan pelayanan publk di ingkungan $KPD, merintahan Des dan BAD kepad Pembina (3 Ketentuan lobih lanjut mengon tata cata koordioast, eval0a4 0a.0 pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupalt Bagian Keempat Organisasi Penylenggara Pelayanan Publix di Lingkungan Ko0rporast, Lembaga independen an Badan Hu#um Lain pasal9 (1) Setiap korporasi datam bentuk bad.an usaha swasta, badan pengelola kawasan dan lembaga terkait lainnya, lembag8 indopenden yang dibentuk berdasaran undang-undang untuk egiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibe ntuk 15
matamata untuk kegiatan pelayanan publk yang berkeduduk.an fl wilayah Kabupaten Bekas harus membentuk organisasi ponylenggara pelaryanan pubhk embentukan organisasi penyelenggara sebagaimana imak sud Dada ayat (1) diaksanakan sesual ketentuan praturan porundang undangan Bagian Kelira Penyolenggaran Pelayanan Publik Pasal 10 Organisasi ponyelenggara wajib aenyelenggarakan pelayanan publik scusai dengan ugars pokok dan fungsinya masing-masing Penelonggaran pela yanan publik sebagaimana ditaaksud pada ayat(1), paling kurang meliput a. kegiatan polayanan b. pengelolaan pengaduan mas yarakat, c. pengeloaan 0data dan informasl • pongowas.an internal e. kegiatan penyuiuthan opada 1as ya.a.kat dain f. kegiatan pelayanan konsultasi Organisasi Penyetenggara bertanggung jawab atas ketidak mampuan, pelanggaran dan kegagalan pelaksanaan pelayanan Pasal 1f Dalam rangka mempermudah pengelolaan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan pengelolaan sistom pelayanan terpadu () ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sister pelayanan terpadu sebagalmana dimaksd pada ayat (1) diatur lobih lanjut dalam Perturan Bupall Bagian Keerpat Evalusi dan Pengelolaa Pelaksana Pelayanan Pu bi Pasal 12 (1) Organisasi Penyelenggara berkewajban melaksanakgn evat0as# terhadap kinerja potksans di ingkungan organisasi secara berk.ala dan berkelanjutan (2) Berdasarkan has.l evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat () Organisagi penyelenggars berkewajiban melakukan upaya peningkalan kapasts Pelaksana (3) Evaluasi tehadap kinetja pelaksana sebagairana dimnak.sud pads ayat(1)dakukan dengan inikator yang jelas dan terukur dengan mempethati.an perbaikan proseur an/atau ponyempunaan orgamrsasi sesua de0gan as.as p0la1ya0an pub/ik dan ketentua peraturan perundang-un0an9an Pas al 13 (1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawag.an Pelaksana secara transpara0, tidak diskriminatf dan adid sesuai dengan ketenturan peraturan perun0dang-undang.an (2) Organisasi Penyelenggara wjib member#an panghargaan kepada Pelaksana ya0g memiliki prestarsi"e1ja
rganisasi Penyelenggata wajib memberikan ganksi kepada elaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal enyelenggars etentuan lobih lanjut mengonai mekanisme pembenan enghargasn dan sanksi organisasi penyelenggara di ling#ungan emerintah Daerh_ p@metintahan Des dan BUMD diatur dalam eraturan Bupati sedangkan organisasi penyelonggara di ngkungan korporasi, lembaga indepenten dan bada hukum lain fitetapkan oleh Penvelonggara yang bersangutan Bagian Kelima Hubungan Antarorganisasi Penyelengga0a Pas.al 14 alam tang#.a moo@tgkatan efisienst dan elektiwas pelayana apat dakukan kerja Sama a0ar organisasi Penyeleng90ta Kerja sama antarorganisasi penyelenggara sebaga1moo fimak.sud pada ayat (1) eliputi kegiatan yang berkaitan den9g.an toknis operasional pelayanan dan/ala pen0dulung pelay.a0a0 Dala hal Organisasi penyelenggara yang meritiki lingkup kewenangan darn togas pelayanan pub/hi tidal dapat ilakuk.an senditi karena keterbatars.an surnber daya da/atau alam kea1a00 darurat. Organisasi penyelenggara dapat meminta bantuan kepada Organisasi penyelenggata lain yang mempunyai kapasitas mer.adad Dalam keadaan darurat, perrintaan Organisasi Penyelenggara lain wajib dipeuhi oleh Organisasi Penyeten9gata pemberi ban0at sesuai dengan tugas an fungsi orgaisasi penyelenggara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan gerundang­ 0no0ga Bagian Keenam Kerja Sama Organisasi Penyelenggara dongan Pihak Lain Pasal 15 () Organisasi Penyolenggara dapet melakukan kerja sama dalam bentek penyershan gebagian tugas pengelolaan pelayanan pubbk epada pihak lain dengan ketontuan a encana perjanjian kerja sama organisasi penyolenggara di lingkungan Pererintah Daerah, emerintahan Desa dan BUMD haturs mendapatkan persotujuan Bupati dan disampaikan kepada pop Kabupaton Bekasi dengan mokanisme sesuai ketentuan peratur an porundagun0a09a, b perjanjian krja sama penyolonggaraan polayanan publik dituangkan sesual dengan ktentuan peratutan perundang­ undangan daa dalan pela.Samaan0ya didasark.an pad.a standaf pelaryaa c organisasi pemyelenggara betewajban enginformas.ii.an perjanjian kerja sa0a0par0la m1a$ya a.k.a b tang9ung jawab pelaksan&an kerja $ama beradar pa.a pee0i0.%al erja sama, sedangkan tang9ung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada organisasi penyelenggarg, c informasi tentang identitas piha.k lain dan identitas organisas penyelenggara sebagar penanggung jawab kegiatan harus dicaturk.an oleh pengeiola parda tenopat yang polars dan mudah detahui mas yak.at; da d organisas penyelonggara dan pihak lain wajib mencaturk.an alamat tempat mongolu an saran.a uluk menamnpung ke/uha masyaak.at yang mudah diakses, a0lara lain telepon, pe$a laryanan sing.at (short mess0ge serice (sms)), laman (we.as/le) poselektornik (e-mail, dan kotak pengd0an 19
iak lain sebagaimaa dimaksud pada ayat () wajib berbadan ukum Indonesia erja sama sebagaimana diraksud pada ayat () dan ayat (2) iak menambah beban bagi mas yarakat emiihan pihak lain sebagaimans dimaksud pads ayat (2) laksanak.an denga mkanone $suai ketentuan per au an erundang-undangan BAB IN HAK, KEWAJIBAN, DAN LARRANGAN Bagian Kes.au Hak da Kewajiban Organisasi Penyeleng9a1a asat 16 nisasi enyelen,gata merihii ho emberi.an polayanan tanpa ihamoat pihak lain yang Duh.at 0gas0ya nelakuk.an kerja $a0a neoouyaii angoaan peobiaya.an pen9el0laan playaan pub/hi nelakuk.an pomnbelaa terhadap pengaduan dan tun\utan ya0g idak seguai engan koryataan dalam pengeloaan pelaya0a ublik tan nenolak permintaan pelayanan yang bertentangan den9an etentuan peraturan perundang-undagar Pasal 17 anisasi Penyvelerig9aa berkewiba a mnonyusun dan mnenetapk.an stand.at pelaya.n.a. b menyuun, monetapkan, dan mompnb/ikaskan raklumat pelayaran c menetpat.k.an pelasana ya.g #.0mp\n d menyecdak.an sataa prasarana, danata fasiitas pelayanan pub#ilk yang mendakung terclptanya ikdm pelayanan yang mema(dai e. membenika pla@ya0an yang berkualita $es0al engan a$a$ penyelenggaaan pelayanan pub f melaksanakan pelayanan sesua dengan stan'at pelayanan g berpartisipasi aktif dan mematuhi petaturan daetah yang terk.git dengan ponyelenggaraan pelayanan publik h memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang disolenggarakan membantu mas yarakat datam memahami hak dan tanggung owabnya bertan@gung jarwat ala pengelolaan organisasi penyelenggarg pol@ya6 publik; an k momberikan pertanggongjawaban sos0a dengan hukum yang berlaku pabila mengundo kan dint ata mnelopask.an tag9ug pawab atars pos.is atao jab0la memenuhi pan9gilan atau mnowa.kilt organ$a8i untuk hadit atau melaksanakan periotah suatu tindak.an huum alas permintaan pepabat yang berwenang ari lembaga negara ala instai pemerintah yang Derhak, Derwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan n menohotali niai agaa, il a-nilat uhur an bu0aya mars yarakat Kabupaten Bek.as4 Bagian Kedua Kewajiban dan tar angan bagiPelaks.ana Pasal 18 Pelaksana berkewajiban
lak.ukn kegiatan pelaryanan esua dengan penugasan yang erikan oloh organisasi pelaksans mborikan pertanggungjawaban afas pelaksanaan playanan uat dengan ketentuan peraturan perundangundangan menuti pa9gilan ntuk hahit ata molaksanak.an penntah tu tindakan tukum atas permintaan pejabat yang borwenang lembaga negara atau instansi pererintah yang berhak wenang dan sah sesugi dengan peratutan perundang­ a0gan mberikan pertanggungiawaban apabila mnengundurkan dini atau lpaskan tang9ung jawab sestat dengan ketentuan peraturan undang-undangan, dan lakuk.an ovaloasi dan merbuat lap0ran keu80ga dan kinerja ala 0r90nisasi pelasa0a 0C/a berkala Pas.al 19 ana did@a0g angkap sebagai k0is00 au pee0guru 0r9a04s.a1$4 p00.%a n bagi petaksana yang berasal dani Peenintah Daerah dan MD ming9alk.an tugs dan kewban. ecahi mempunya alas.a. g jelas, rasional, dan sah sesuai dengan kebiyakan dan aturan a0rah nambah Pelak.sana ta0pa pose\up0an po,nan or9a048.a14 yelenggar mbuat perjanjian keja sama dengan pihak lain ta0pa p01$¢ an pimpinan or9as.as4 peyeleng9a0a, 0an Ian9gar as8$ enyeenggaraan poly0nan pub hi Bagin Ketiga Mak dan Kewajiban bagi Mas yarak.at I ' J Past 20 Mayarak.at berhal • mongotahut kbenaran isl standar pol@yanan stiap organisasl ponylonggara b mengawasi polaksanaan standat polayanan c mendapat tanggapan terhadap pengauan yang iajukan, d mendapat advokasi, perindungan, dan/atau pmeuhan p0la ya0a01 e membeitatukan kepada pimpinan organisasi pan yelenggara untuk mnemperbalki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesai 0don9an stander pelaya0an f membeitahuk.an kpads Pelak0ha untuk mempetbaii pelarya.nan apabila pelayanan yang diborikg tidak sesuai dengan gtandat polayanan g mengadukn Pelaksana yang metakukan ponyimpangan standat pelayanain dan/atau tidak mnemperbaiki pol@ya.nan kepada pimp4nan Organisasi penyetenggata, Pembina penyelonggara an ombudsman h. mengadukan organisasi penyelenggara yang melakukan penyin pagan standar pelaryanan tan/ata tidal memporbaii pela ya0a0 kepada Pembina ponyelenggtta, ppp Kabupaten Bekasi dan pmbuctsrnan nendapat polaryanan ya01g berkualit.as es0al dengan a08a. 0an juan pea ya0a.0 Pasa 2 Mas yatak.at berewaban a mematuhi dan mermen@ti ketetan sebagairan.a dipersyaratk.an dalam standar polo ya0a0 b kut mengaga terpelihara0y s a0a008, pMarana, da/at fas.ilit.as pelayanan pubhik; da berpartisipasi aktif dan mentaaatit ketentuan peraturanperun0dang­ undangan yang terk.ait dengan pelayanan publi
8AB V PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Standar Pelayanan Pasal 22 Organisasi ponyelonggara bor@wajiban menyusun dan mere tapk.an standar polayanan dengan memperbatik.an kemanpuat organisasi ponyelenggars, kebutuhan mas yarakat, rilai budaya dan kondis ling to9a Dalam menyusun dan monetapk.an standar plaryanan sebaga maa dimak sud pada ayat (1), organisasi penyelenggara wajib engkutsertak.an marsyatak.at dan pitak terk.alt enoikutsertaan ma5ya0ak.al dan pihak terk.ait seba9a0a0a dinak sud pola ayat ( dilakkan mnea.li me karise konsultas publik den9an pMisip idak disk.riminatit, terk0it lags9g 0en9an penis pelayanan memhii kompotonsi dan engutamak.an musyawaah serta memperhatikan keberagaman Organisasi penyelenggara berkewajiban menerap#an $ta0da pelayanan sebagaimana dimaksud pa0da ayal (1) Penyusunan standat pelayanan sebagarana dimnaks pad.a ayat (1)dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Persturan Bupati Pasal 2 Komponen standar pelayanan getiap organisasl pelay@nan sekurang­ orang0ya meh.po a. dasat hukun b porsyaratan, sistern, mekanise da prose du d jangka waktu penyelesa+an e. biaya/tanil t produk pelayanan g. sarans, prasarana, dar/atat (asilt.as h kompetensi Pelaksana pen@awas.an internal j penanganan pengaduan, saran, damn mnasukan, k. jurnla Pelaksana jaminan polayana0 yang memberikan kepastian pol@ya018fl dilaksanakan sesuai dengan stanar pel@r ya0a.M% m janan keamnanan dan kegelamatan polayaan dalam bentuk komitmen untuk memberik.an tasa aan, bebas dani bahay. 0a0 risk.o keragu-+0gun, dao n evauast kinetja Pelak.s.an.a Bagia Kedua Makltgt elayanan (I) Organisasi pelakgana berkewajiban meryusun dan menetapkan makluoat pelayanan yang mer pal.an peroyataan ke$801990p80 organisarsi penyelenggara dalarn melaksanak.an pelaya01an $.2803l dengan standar pelayanan Sebagamaa imaksud datam Pasa Zl (2 Mak lumat pelayanan sebagairana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublkasik.an scar'a jelas damn l0as 25
Bagian Ketiga Sistem Informasi Petayanan Pubik Datam rangka momberikan dukungan informasi torhap penyelcaggaraan pelayan pubk perlu diselenggarakan Sistem ntormas Pelayanan Publik Daerah Penanggung Jawat mengelola Sistem Informasi Pelvana ubl Daerah Sister tnfomagi pelayana Pubhik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi serua inforrnasi pelayanan pubik yang berasal dani organisasi ponyelen9gar peyotenggara berkewajiban mengelolg Sistem Informnasf Pelayana ubik Daorah yang terditi atas sistem informasi lektronik ala nonelektromik, yang paling kutang eiput a prof enyelenggara b prof Pelak.sana c Der/uk larya0a. d slandar play0a e maklurnat pelaryanan, f pongelolaan pengaduan g mekamisme penyolesaian $0ngh0la, dan h penilaian inet1a Penelen99ara berkewajib.an menyedark.an inf0roars s0bag/a00100% 0hirasud pada aryat (4)epa1a mar9ya0a1k.al Sara terbuk.a darn mudah diakses Bagian Keempat Pongelolaan Sarans, Prsrg, darn/atau Fasilitas Pelgyanan Publik oleh Organisasi Penyelonggara dan Pelaksana di Lingkungan emerintah Daer%h Pemorintahan Des dan BUMD Pasat 26 (1) Organisasi penyelonggara dan pelaksana di lingkungan Permerintah Daerah, merintatan Desa dan BUMD berkewajban men9olola sarana, prasarans, daatau fasilita pelayanan publik secara efoktit, efisien, transparan, gkuntabet, dan berkesinambungan setts bertanggung jawab tethadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasaran dan/atau fagilitas pelyana pubhil (2) Organisasi penyelenggara dan pelaksana sebagaimana d.ma8sud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kopada Pembina mengenat kondisi an kebotuhan sarena, prasaran%a, darn/at80 fasilitars pelayanan publik gesuat dengan tuntutan kbutuhan stands polaryanan ) Alas lap0ran konisi dan kbutuhan ebagairhana daksud pad0 ayat (2), organisasi pen/elenggata dan pelaksana sebagaiana dimasud pada aryat ()melakukan analrsis darn menyusun da flat kebutuhan sarana, prasat aha, darn/ala lars.ilit.as polaryanan p4.Dhl (4) Ats analisis dan daftar kobututan sebagaimana dimnaksud pada ayat (), organisasi penyelenggata dan pelaksana sebagai0a0o dimaksud pada ayat (1) metakukan pengadaan sesuai 0den9an kotentuan peraluran perundang-undangan dengan meper bag#an pins.ip efektivitas, efisiensi, ran$paransi, akuntabi/las dan berkes.inambn9an Pas.at 27 Organisasi penyelenggara dan petaksana di lingkungan Pemenntah
ah, Pemetintahan Desa dan BUD ilarang memberikan in tau mnembiarkan pihak lain menggunakan sarans, prasaran, tau fas/lit.as pelayanan publik yang mengakibatk.an saran, rana, dan/atau farsilitas pelayanan publik tidak bertungsi atau $0800 0egan p0run4u.any Pasal 28 epemilik.an gahgm emeritah Dorah yang berbentuk BU4MD an@ berkaitan dengan pelayanan publik dilatang dipindahtangan an dalam keadaan apa pun, bask lan9sung maupun idak langsung lalu penjualan, penjatainan atau ha-hal yang mengakibatka ralihnya eosaan monyalank.an badan aha milik daorah atau langnya hak-hak yang menjadi miik BUMD sebagaimana diatut alam ketontuan peraturan perundang 00ha10a erbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batat er hukurn Pasal 29 ganisasi Penyele0gara ya0g Derma.Sud melakukan perbaik.an arana, prasarana. dan/atau farsilitas pelayanan pub hik wa jib enguoomkan dan meocantumk.an batas waktu peyelesaian ker)aa 5Cara jelars dan terbuk.a orbaian $a0a0a, praaf a, da/atau fasitars pelaryaan pubhk ebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddarang mengakibatk.an 2rhentinya keg+atan p0a ya0a.n publik engumuman oleh Organisasi Penyelenggara harus dilakukgo aling lamb,at 30 (tiga pulu) hart kalender sebelumn pelaksanaan eerjaan dimola dengan mnemasag ta0a yang memoat na%a giatan nama dan alamat ponan99ung farwab, waktu kegat.an ala0at pega0/uan borupa n0mor tel pon, n0mot (up0an p0.an la yanan singk.at (short message service (sms)), laran (website) pose (email), an kotak pengaduain (4) Organisasi Penyetenggara dan Pelak ana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ()dinyatakan telah olakukan kelaloan Bagia Keliraa Pelayanan Kluss Pasal 30 (1) Organisasi penyelenggata berkewajban member#an pelayanon dengan perlakuan kusus kepada anggota masyarakat tertontu 80suai dengan ketontuan peraturan perundang-undangan (2) Satan.a, pras.arana, dan/atau fasilitas pelayanan publik denga pelakua khusurs sobagamanna irasud paria ayat (1)didarang higunakan oloh orang yang tidake berha Pasal 31 (1) Organisast penyelonggara dapat menyediakan pelayanan secara ranspatan, akunlabel, dan sesuai dengan standar pelayanan sorta peraturan dare.rah ini (2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harts mematu/hi ketentuan tentang proporsi akses dan pelay@nan kepada kelompok mas yarakat bordasark.an as.as elerbukaan dan eterjangi.a0an mas yara.k.at (3)4Masyarakat yang mis.loin penya.dang cacat Lanjut usia dan tentan di wilayah Kabupaten Bek.as do"pat ibenkan prioritas polary8nan sebagaimana dimaksud pada ayat( 29
) Ketentuan mengenal proporsi akses dan kategoti kelorpk masyarakat sebagaimana dimaksud pada aya () dan (3 diatut ebih tanjut dalamn Peraturan Bupati Bagian Keena Biaya/ Tarif Petayanan Pubti Pasal 32 Bia ya/tarif pelayanan pubhk pads dasarnya terupakao tangguna jawab Daerah darlatau mes yarakat Bia ya/tarif pelayanan pub#ik yang mrpakan tanggung jawa Daerah sebagaimana diraksud pada ayat (1) ibebank.an kepada Daerah apabila diwaibkan dalam Peraturan Daerah tan ketentua peraturan perundang-undangan terkaid Bia ya/tanif pelayaan pubhk selain yang diwapbk.an sebagaimana imaksud pada ayat (2 dibebank.an kepada ponerima pelayanan publi Penentuan biaya/taif pelaya0an publik sebagaimnana dimak.sud pata ayat () dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pasat 33 anisasi penyelenggara di tingkungan Pemerintah Daerah menda kan alokas.i anggaran yang bersumber dart AB Kabupaten Bekasi Pasal 34 Korporasi, badan hokum, dan/atau BUMD yang mengel0la pelayanan pubhk wab men9al0k.ask.an an99aran yang emat1gt se0ara proporsional untuk peningkatan kuahit.as pelayanan pub/ik (2) emerintah Daearsh dilarang membiaal kegiatan lain dengan men@gunakan alokssi anggaran yang iperuntukkan pelayanan pubhk Bagian Ketujuh Pasal 35 elaksana dalam melksaoak.an pelaryanan pub/hik harurs bor pet ilah. sebagar bet#cut a. adi dan tidak dis kirinatif b cermat saMun dan ramah, d tegas. andal, dan tiak memberikan putusan yang berlarut-larut, e prolesional t tidal mempersulif g patuh pada perintah atas.an yang sah dan wajar, h menjunjung tinggi nilainitai akuntabits dan integritas institue ponyelenggara tidak membocorkan informast ata dokumen yang wajib dirahasakan sesuai en9an ketentuan peraturan per0da0g­ undangan terbuka dan mengarnbil langkah yang tepat untuk menghinode benturan kepentingan k tidak menyalahgunak.an saran0a da prasaran.a serta fasilitas pelayanan publik tidak memberikan informasi yang salah atau nenyesatk.an dalam menan9gap permintaa inf oroarsi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabot.an, dan/atau ewe0a0gain ya0g (ioi n sesuat engan kepanars.an an o lidak menyimnpang dati pros edu
Bagian Kedelapan Pongawasan Penyelong9araan Pela yanan Publik 1) Penguwasan Penyelengaraan pelayanan pubtik (ilakukan olett pong@was internal dan peyawars ek.stet 2) engarwassn internal penyelenggaraan pelayanan publik (lakuk elalo a. pengawasan olch atasan tangsung sesuai dengan tuga poke dan fungsi, dan/atau b. inspektorat Kabupaten Bekst ) Pen@awasan eksternal penyelenggaraan pelayanan pubt dilakuk.an melalu a pengawas.an oleh mars yarak.at berupa lap0ran a pgala masyarakat datam penylenggaraan pelayanan pub4 b pongawasan oleh Ombudsman Repubik Indonesia sesuau ketoniuan poraturan perundang-undaga, (la c. pongawas.an oleh DPRD Kbupalen Bekasi Bagian Kesembilan Pengelolaa Pengaduan Pasal 37 ) Organisasi penyelenggara berkewajiban menyediaksn sarana pengaduan cdan menugaskan Pelaksana yang kompeten dgtg pongelolaan pengaduan Organisasi penyelenggara berkcwajiban mengelola pengadu yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman dan DPRRD Kabupaten dalam batas waktu tertentu (3) Organisasr penyelenggara betkewab"an menindaklanjuti hast pengelolaan pengaduan sebagaimana dirak sud pada ayat t2 paling lama 14 (ompat betas) hani kerja stolah iterimanya pongeduan atas pelayanan publii (4) Apabila organisasi ponyelenggata pelayanan pubhik ti menan9gap4 s0009anaa mohiyh ta Aida.k enerimna pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), aka pengaduan diyuk.an kepada Ombudsman Repubtk Indonesia (51 Organisasi peryelenggara berkewaban rengumum#an nan da alarat penanggung jawab pengelola pengaduan serta saran pengaduan yang disediak.an Pas.al 38 () Organisasi ponyelenggata berkewajban menyusun mekanisane pengelolaan pengaduan dati penerima pel@yanan den9a mengeepak.an asas pnyelesaian yang cepat an tuntas () Kelentuan lo bit lanjut men@ea matni dan mehause pengelo laa pogoduan di ling#ogan Perrintahan Daorah diatr dalar eraturan Bupati sedangkan terbadap organisasi penyelenggars lainya diatur oleh masing-masing organisasi penyelenggars esuai ketentuan peraturan perun0dang undangan (3) AMatori pengelolaan pengaduan sebagaimana imaksud paca aryat(2)sokurang kurangnya meliputt a identitas pengadu b prosedur pengelolaan pengaduan c penentuan polaksana yang mengetola pengaduar d prioritas penyelesaian1 pong0l0an e pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaua kep% atasan pelak.sauna,
f rekomendasi pengelolaan pengaduan, g. peonyampaian hasil pengoolaan pengaduan kopada pig4e terkait h pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengadupe • dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan, dan ]. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab sorta sarana pengaduan yang mudah diakses Bagian Kesepuluh Peeilaian Kinerja asal 39 Pimpinan or9a04s384 penyelenggara berkewajib@an melakukan penlaian kinerja pengeolaan peleyanan publik secara berk.ala onllaian kinerja sebagaimana dimaksud pada aryat (1) dilakuk engan men9gonakan indikator kinotrja berdasarkan standat pelayanan Bagian Kesebelas lndoks Kepuasan Mas aak.at Pas.al 40 Untuk mencapai kuahtas pelaya0an publik, diperlukan penilaia alas pendapat masyarak.at melalui peyus~nan indeks kepuasan nasya0a.k.at Dasar pengukuran indeks kepuasan mas9ya0a.k.at sebagaman.a imaksud pada ayat (1), mole"putt a prosedur peiaya0an b porsyaratan pelayanan, c. kolas.an petugas playanan d kedisip/nan petugas play8nan e. tang9ungwab petugans polaya0a f. kemanpuan pet0gars pelayanan g. kecepaaan petayanan h keaddan mendapatkan pelayan.an kesopanan dan krarahan petogas, kewajaran biaya pelayanan k. kepastian biaya pelayanan kepastian jadual pelayanan m. keryananan lingkungan, dan n. kamanan pelaryaran (3) Ket@ntuan lobih tanjut mongenai tangkah-Aangkah peryusunn rdeks kepuasan mas yarak.at s0bag0ma0a iak.sud pala a/yat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT sat 4f (1) Pecan serta masyarakat datam pengoiolaan pelay@nan pub4 dimula sejak penyusunan standat pla yanan sampai dengan evaluarsi dan pembeian ponghargaan () Peron sorta masyarakat sebagaimana dimgksud pada ayat (1) diwujuk.an dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan ewaban masyata.k.at, konsultas publik serta peran akti dalm penysunan kobijak.an pelaryanan publik (3) Masyarakat dapat membentuk organisasikemasyarakatan atat lembaga swadaya masyarakat di pidang pengarwas.an pel yang¢ publik
Kotentuan lobih lanjut mengenal tats cars pengikutsertan mas yarakat dan konsultasi publik dalam pongelolaan pelayanan pubhk diatur dalam Peraturan Bupati 8A8 V PENYELESAIAN PENGADUAN Bagi@an Kesatu Pengaduan Pasal 42 Mas yarakat berhak mengadukan pengelolaan pelayanan pub44 epada Organisssi Penyelenggara dan/atau DPRD Kaupaten 3ekasi Mars yarakat yang melakukan pongaduan sebagaimana dinaksud ada ayat (t) dijamin hakhaknya oleh ketentun Peratura erundangar-udangan den Paraturan Dera % ongaduan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakut rhadap: 0rgamssas penyelong9ara yang bidak melasanak.an kewajib.an dan/atau melanggar larangan, dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pela ya0an Pasal 43 ahapan pengaduan terhadap Pelaksana dan Organisast enyelenggara oloh masyarakat dapat dilakukan melalui tahap a pengaduan kpada atasan tangsung Pelaksana danatau Organisars Penelonggata b pengaduan kepada Penanggung Jaw.a.b c pen@auan epada Pembina (2) Serua pengaduan torhadap elakcsana dan Organisasi Pone enggara sebagai mana dimak.sud pada ayat (1) dapat dtuyuk.an langsung kopaqda Ombudsman Pasal 44 (f) Penoadun sebagaimana dirnak sud dalamn Pas.a 44 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oten pihak lain yane menrirna kuas.a ntuk ewake ilia () Pengaduan sebagaimana dimnak.sud pada ayat (1) dilakukae paling lambat 30 (tiga putu) hati seja pengadu menerim pol@ayan.an th) Pengaduan hrs.ampait.an secata tier ulrs emu.at a namna dan alarnat lengk.ap b taian pelaryanon yang tidal ssuai dengan slandar pelayanan dan uraan kerugian materii 2tau immateril yang idenita c. pertintaan peyelesaian yang iautan, dan d tempat waktu penyampaian, dan tanda tangan (4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pongaduannya sebagaimana damaksud pads ayat (3) (5 Dalam keadaan tertentu, nama dan identias pengadu dapat hirahas+a.an
Pasal 45 Pengaduan sobagairmana dimnaksud datamn aal 41 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagal pondukung pengaduannya Dalam hat pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dani organisasi penyelenggara dan/atau polakn untuk men@dukung pembuktian sebagairana Gimaksud pada ayat 1), organisasi pony@lenggara dan/atau pelaksana wapib memberikanya as.al 46 Organisasl penyeienggara wajib memberikan tads terie engaduan ands terima pengaduan sebagaimana dirak.sud pada ayat (1) ekurang-kurangowa me moat identitas pengadu socata lengkap uralan pol@rya0an ya1g Aida.k sesuai dengan slandar pelaya.an te0pat dan waktu penerimaan pengaduan, dan f. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerira pengaduan rganisasi penyelenggara wajib menanggapi pengaduan as yarakat paling lambat 5 (lira hani sejak pengaduan diterin ang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau ti1g engkaprya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yat (3 alam hat materi aduan tidak lengkp, pengadu melengkapi nateri aduannya selambat -lambatnya 30 (ia puluh) hart terhitune ejak menerima tanggapan dani Organisasi penyelenggara sebaga nan.a diinformasikan oleh pihak Organisasi penyelenggara () Dalam hat berkas pengaduan tdak idengkapi dalam waktu sebagaimana imaksud pada ayat (4) pengadu dianggap mencabut pen9ad0an0ya Pas.at AT ( Pengaduan terhadap Organisasi ponyelonggata di ling#ungan Pemerntahan daerah disampaikan kepada Bupati (2) Pengaduan tethdap otaksana ditujukan kepada atas.an Pelak.san (3) Pengacduan terhadap Organisas penyelenggara yang berbentuk BUMD itujuk.an kepada Dewan Pengawas atau Komis.aris (4) Pagaduan terhadap Organisgsi Penyelenggara yang berbentu orporas dan lemnbaga independen hitujuk.an kepada paiab.at yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah daerah yanea ombeik.an mis.i ata pen0gars.a Bagian Ketiga eyelesaian engaduan oleh Organisasi Peyelenggara Pas.al 48 (1) Organisasi penyelonggara wajib memeriksa pengaduan art masyarakat mengenai pelayanan publik yang dikelolanya (2) roses pemeniksaan untuk membenik.an 1a0ggapan pen9Juan sebagaimana imaksud pada aryat(1)dilalkan sesuai dengan etentuan peratutan perun0dang-00dagan yang betlaku bag 0gars.as4 penyelen9a
Pas.al 49 Dalam mnemeriksa mater pengaduan, organisasi penyelenggata wajib berpedoman pada prinsip independen, nondisktimnag tidak merihak, dan tidak memungut bias Organisasi penyelonggara wajib menorima dan more$pons pengaduan Dalamn hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teraeu karens alasan tertentu yang dapat mengancam atau mnerugikan opentingan pengadu, dengar pendapat dapat didakukan scara terpisah Dala hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu mengurai kan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak gegsual dengan standar pelayanae Pasal 50 Dalam melakukan pemeriksaan materi pengaduan, 0rgamisag/ enyelenggafa wab monjaga kerahasiaan Gewajiban monyaga kerahasiaan sebagaimana dimnak.sud pad.a yat (1) idak gugur setelah pimpinan organisasi penyelenggara erhenti atau diberhenk.an dari jabatan0ya Pasal 51 enyelenggata wapb erutuskan basil penoiksaan p0gal0an aling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengadug finyatakan lengkap () Keputusan sebagarnaa dasud pada ayat()wab disarnpa kan kepad.a pihak pengadu paling lamb.at 14 (empat bolas) hart ojal dopu/tusk.an (3) Dal heal pengadu menuntut gati rug, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 mnemuat jumah anti tugi dan batas waktu porn.bay.at any% (4) penyelenggara wajib menyediak.an agar an guna membayat gant rogt (5) Dalamn hal penyvelesaian ganti rugs, ombudsman dapat melakuk.an medias, konsiliasi dan ajudik.as4 khusus sos0at ketentue peraturan perundang-undangan (8) Organisasi peny0lenggara berkewajiban memberikan terbus.an oputus.an kepada pengadu mongenal penyelesala pork.ara yang diadukan Bagian Keempat Potarggaran Hukurn dalam Penglolaan Pelayanan Pub#ik Pas.al 52 Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau Pelaksana melalui peradian tata saha negara apabila pelayanan yang diberikan enimbulkan kerugian di bidang tata us.aha n0gar8 Pasal 53 (1) Datam nal penyelenggara melakuan perbuatan melarwan hulk.um dalam pengelolaan pelayanan publik, mnasyat akart dapat ne09a fukan gugatan terhadap Organisasi pelaksana ke pengadan
Pengajuan gugatan terhadap penyelonggara sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan putusan melaksanak.an kput0sgn ombudsman dan/atau Penyelonggara pengajuan gugatan sebagaimana dimak sud pada ayat () dita kan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan asal 54 Dalen hat penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dala penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimans diatur dalar Undang-Undang ini, masyarakat dapat melaporkan Penelenggae kepada pihak berwenang Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajban kewajiban Penyelenggara untuk melaks.anakan kepu us.an 00busman a/atau Penyeenggata BAB VIN KETENTUAN SANKS] Bagian Perama Sanksi Hukuman Dis iplin Pasal 55 Bupati berwenang menjatuhkan sanksi kepada organisasi penyelenggara dilingkungan Pererintah Daerah yang tidg memenuti kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimans dimaksud dalan sal 17_pasa 18 dan asat 19, sesuai ketentuan peraturan perundang-0Inda09a0 (2) Pienpinan Organisasl penyelenggata di hingkungan Pemenintat daerah menatuhkan sank.st kepad.a otaksans yang Aida mermenuti ewapiban darn ala ela99a lat anga $eb019000080.% dirmaksud dalam pa4al 17 pus.al 18 dan fs.al 19, seuai keten loan perat utan porundangundang,an (3) Ppinan organisasi penyelenggara selain sebagairans imaksud pada aryat (1) dan ayat 2), mnenjtuhkan sank.si kepada pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimans imaksur dala Asa g7 pg@al 18 an Paga4 4g sesuai ketentan peraturan prun0dang-ndagan Pas.al 56 (1) Pelaksana pada organisasi penyelonggars di lingkungan peerintah Darah dan pemerintahan des.a yang melanggat etentuan sebogaimana irnaks0rd dalam Pas.al 17 pg6al 18 1an Pasal 19, dikenai saoksi ukuman displin sesuai 0dengan tingk.at dan [enis human isipfin berdasatk.an ketontoan pera\utan perundang-0in0da0gan 0di/dang epee9awail.an (2) elaksana pada organisasi penyelenggara di ling#ungan BUMD orporas4, embaga independen an bardan hukom lain yang melaaggar ketentan dalgm Pas.al 17 Asal 18 dan Pasal 19 dkenai sank.si hukupan isiplion sesa4 009an ketentuan pratut an perundangamundangan yang benlak pad.a 019304$as/ pony lenggara terse.but Bagian Ketiga Pasat57
lap penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik yang tie% lakukan kewajban dalam penyelenggaraan pelayanan pub#k % $ perbuatan ersobut memrbulk.an tindak pidana dike0al sakes ana sebagaimans diatur dalam ketentuan peraturan perundane angan BAB X KETENTUAN PERAL/HAN asat 58 lasaat eraturan Daerah ini mutai bertaku, semua petaturan atau ntuan mnengenai penyelenggaraan pelayanan publik di Daetg lb disesuaikan dengan ketentuan dalam Persturan Daerah it glambat 2 (dua) tahun 8AB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaran elayanan publik masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentanon en9an peraturan daera.h inl eraturan Bupati mengenal pelaksanaan dani Peraturan Daerah in arus itetapk.an paling lambat 1 (satu) tatun sejak Pergturan aerah ini diundangkan enelengaara hat us meyusun, menetapk.an, dan menerapk.an tandar polayanan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan upati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan Pas.al 60 Peesturan Daer@h ind ruta borlaku pada tan@gal diundangkan Agar setiap orang mongetahuinya, memerirtabkan pengundangan Peraturan Daorah mi dengan penempatannya dalam Lembarae Daerah Kabupaten Bekasi Ditetapkan di Cikarang Pus.at paoa tan9gal 29 Deemb6r 2011 BUPATT BEKASI H. SA'DUDDIN Diundangan di Cikarang Pus.at pada tanggat 29 D@somber 201f SEKRE TARRIS DAERAH KABUPATEN BEKASI H. DADANG MULYADE LEM8ARAN DAERAM KABUPATEN BEK ASI TA4UN 201 NOMOR 4g KEPALA BAGIAN HUKUT ETOA KABUPATEN BEKASL DEDI·Y OHENDE 45 Salina$es