DR. BADRI KHAERUMAN, M.Ag DR. H. A. MUCHTAR GHAZALI, M.Ag PANCASILA, UUD 1945, NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA
4 Pilar Wawasan Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika Penulis: Dr. Badri Khaeruman, M.Ag & Dr. H. A. Muhtar Ghazali, M.Ag, Cetakan Pertama, Januari 2020 Diterbitkan oleh: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Kata Pengantar Buku saku tentang wawasan kebangsaan, ditulis oleh kami berdua, yang kebetulan pada saat ini Bapak Dr. H. A. Muchtar Ghazali telah lama wafat sebelum naskah ini terbit. Buku ini kami maksudkan sebagai upaya penguatan kembali tentang wawasan kita mengenai ke-empat wawasan kebangsaan tersebut: Pan-casila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Mengingat kehidupan berbangsa dan berne-gara saat ini menunjukan beragam fenomena, yang secara jelas mengindikasikan berbagai bentuk kemerosotan penghayatan dan degradasi aktualisasi wawasan kebangsaan. tersebut yang dapat kita saksikan dewasa ini, cepat atau lambat akan menggerogoti bangunan kebangsaan, manakala "kesadaran ke-Indonesia- an" anak-anak bangsa ini, tidak segera dirangsang dan diaktifkan kembali. Kelemahan-kelemahan Demikian pula adanya arus globalisasi yang terjadi di tanah air, tentu akan menjadi menyebabkan semakin menguatnya dalam dan pemahaman keagamaan yang sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan beragama, berbangsa, dan bernega-ra, yang pada ujung-ujungnya akan melemah-kan paka keempat pilar kebangsaan kita, baik terhadap radikalisme liberalisme i
Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai dasar negara, dan ke-bhineka tunggal ika-an kita, sebagai lam-bang kebersamaan, sehingga pada puncaknya akan mengancam NKRI di masa mendatang. Kami kira buku ini sangat layak untuk dibaca kita semua, untuk kembali mengingat betapa pentingnya kebersamaan kita sebangsa setanah air. Akhirnya, kepada semua pihak saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran dan sumbangsihnya untuk bangsa dan negara. Bandung, Januari 2020. Dr. Badri Khaeruman, M.Ag ii
DAFTAR ISI Kata Pengantar - i Daftar Isi - iii Bab I: Pendahuluan - 1 Bab II: Arti dan Makna Wawasan Kebangsaan - 8 1. Arti Wawasan Kebangsaan - 8 2. Hakekat Wawasan Kebangsaan - 14 Bab III: Pancasila Sebagai Pilar Wawasan Kebangsaan - 21 1. Dasar-dasar Filosofis dan Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara - 21 a. Usulan Pribadi; - 28 b. Lima Rumusan Resmi BPUPK; - 29 c. Lima Rumusan Resmi PPKI; - 29 2. Lima Rumusan Pancasila sebagai Pilar Kebangsaan - 32 iii
3. Nilai-nilai Dasar Wawasan Kebangsaan dalam Pancasila - 37 Bab IV : UUD 1945 sebagai Pilar Wawasan Kebangsaan - 53 1. Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara - 53 2. Proses Perumusan UUD 1945 sebagai Dasar Negara - 57 a. Periode berlakunya UUD 1945, (18-8-1945-27-12- 1949) - 61 b. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, (27-12- 1949-17-8-1950) - 61 c. Periode UUDS 1950, (17-8-1950-5-7-1959) - 62 d. Periode kembalinya ke UUD 1945, (5-7-1959-1966) - 62 e. Pada masa Orde Baru (1966-1998) - 63 f. Periode 21-5-1998-19-10-1999 - 63 3. UUD 1945 Amandemen - 64 4. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan dalam UUD 1945 - 71 a. Alinea pertama - 73 iv
b. Alinea kedua - 73 c. Alinea ketiga - 73 d. Alinea keempat - 74 Bab V: NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pilar Wawasan Kebangsaan - 83 1. Pengertian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika - 83 a. Arti, Fungsi, dan Tujuan NKRI - 83 b. Arti, Fungsi, dan Tujuan Bhinneka Tunggal Ika - 86 2. Nilai-nilai Dasar Wawasan Kebangsaan dalam NKRI - 90 3. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan dalam Bhinneka Tunggal Ika - 92 a. Demokrasi - 92 b. Persatuan Nasional - 93 c. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara-- 96 DAFTAR PUSTAKA - 99 v
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 - 10 Gambar 2 - 16 Gambar 3 - 25 Gambar 4 - 32 Gambar 5 - 56 Gambar 6 - 79 GLOSARIUM - 103 vi
BAB I PENDAHULUAN Semua bangsa di dunia memiliki wawas-an kebangsaannya masing-masing, demikian halnya dengan bangsa Indonesia. Wawasan Kebangsaan pada hekekatnya merupakan sua-tu pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa tinggi kesatu-an dan cinta persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya yang telah dimilikinya. Wawasan kebangsaan merupakan hasrat yang sangat kuat untuk membangun kebersamaan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernega-ra maupun dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. tanah air, menjunjung Dengan demikian, wawasan kebangsaan sangat penting untuk ditanamkan kepada se-tiap warga negara Indonesia, khususnya para pejabat di lingkungan kementerian agama. Penanaman wawasan kebangsaan ini perlu lapisan ma- syarakat secara terus menerus dan berkesi-nambungan. disosialisasikan kepada segenap Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa aksi- aksi kekerasan dan konflik yang berbau SARA masih saja terjadi. Hal ini dapat menjadi salah satu bukti semakin 1
memudarnya wawasan kebangsaan pada sebagian masyara- kat, yang sudah barang tentu dapat memba-hayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, betapa pentingnya segenap kom-ponen bangsa Indonesia selalu memelihara semangat nasionalisme, meningkatkan pema- haman dan kesadaran dalam berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, saat ini seakan men-jadi isu yang kurang menarik terutama bagi generasi muda. Padahal mereka merupakan pemegang estafet perjalanan bangsa, kalau nilai-nilai dan wawasan kebangsaan generasi muda melemah, maka jiwa nasionalisme dan perasaan berbangga pada tanah air menjadi terancam. Generasi muda kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang pragmatis. Mereka terlena dengan modernisme yang dipahami secara simplistis. Dalam bahasa sederhana, nilai-nilai kebangsaan itu telah luntur oleh gerusan modernitas. Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam pembahasan Wawasan Kebangsaan harus di-mulai dari nilai-nilai yang dibangun oleh para pendahulu dan pendiri bangsa ini. Sebab, me-reka telah menanamkan nilai-nilai persatuan dengan mencetuskan "Sumpah Pemuda" yang kemudian menjadi embrio dari Wawasan Kebangsaan yaitu : "Satoe Noesa, Satoe Bangsa dan Satoe Bahasa, yaitu Indonesia," sampai pada tantangan yang dihadapi dalam menum-buhkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada masa lalu itu, menunjuk-kan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sejarah adalah 2
rekaman memori yang menentukan identitas bangsa atau umat. Tanpa memori yang betul maka akan sangat sulit sesuatu bangsa mengekalkan identitasnya. Tanpa identitas yang jelas pula sesuatu bangsa atau umat tidak akan mem- punyai masa depan yang cerah. Masyarakat akan tidak mengerti sejarah dan keliru tentang identitas mereka jika banyak fakta-fakta sejarah telah diselewengkan baik oleh imperialisme mahupun penjajah untuk kepentingan penguasa bangsa untuk kepentingan status quo. Penyelewengan sejarah ini menye-babkan kekaburan identitas sesuatu bangsa sekaligus kekaburan masa depannya. Dalam berbagai wacana selalu terungkap bahwa telah menjadi kesepakatan bangsa adanya empat pilar penyangga kehidupan ber-bangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Bahkan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah bersepakat dan berte-kad untuk berpegang teguh serta memperta-hankan empat pilar kehidupan bangsa terse-but. Empat pilar dimaksud dimanfaatkan landasan perjuangan dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan lagi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan berbuka puasa dengan para pejuang kemer-dekaan pada tanggal 13 Agustus 2010 di istana Negara. Presiden menyebutkan empat pilar wawasan kebangsaan tersebut adalah (1) Pancasila, (2) (3) Negara Kesatuan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai 3
Republik Ika. Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut adalah sekedar slogan-slogan, atau suatu ung-kapan indah yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlu-kan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan meng-hadapi globalisasi. (Soeprapto, 2010: 1) Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut "soko", bahkan bagi rumah jenis joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru. Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu yang besar dan dari jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan. Demikian pula halnya dengan bangunan negara- soko guru yang bangsa, membutuhkan pilar atau merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan 4
bencana. Pilar bagi suatu ne-gara-bangsa berupa sistem system, atau philosophische keyakinan atau be-lief grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti halnya soko guru atau pilar bagi suatu rumah harus memenuhi syarat agar dapat menjaga kokohnya bangunan sehingga mampu bertahan serta menangkal segala macam ancaman dan gangguan, demikian pula halnya dengan belief system yang dijadikan pilar bagi suatu negara-bangsa. Pilar yang berupa belief system suatu negara-bangsa harus menjamin kokoh berdirinya negara- bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan terwujudnya kenyamanan, serta mampu mengantar kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.(Soeprapto, 2010 : 5). Deskripsi masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sebagai latar belakang pemikiran bagi penting-nya mengungkap kembali 4 pilar wawasan kebangsaan, antara lain: 1. Kehidupan berbangsa dan bernegara saat 1. Kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini menunjukan beragam fenomena, yang secara jelas kemerosotan mengindikasikan penghayatan dan deg-radasi aktualisasi wawasan kebangsaan. berbagai 5
2. Meningkatnya sempit primor-dialisme, seiring termasuk menebalnya ego kedae-rahan penerapan Otonomi Daerah serta meningkatnya ancaman separatisme, merupakan contoh nyata yang perlu diangkat. semangat 3. Dalam kondisi keterpurukan akibat krisis multi dimensi yang belum sepenuhnya pulih, serta maraknya praktek-praktek kolusi, korupsi, nepotisme, dan gelombang besar globalisasi, menghempas Bangsa ketidakberdayaan, dan Indonesia pada kehilangan kepercayaan diri serta makin pudarnya jati diri bangsa. jurang 4. Fenomena-fenomena destruktif tersebut cepat atau lambat akan menggerogoti ba-ngunan kebangsaan Indonesia, manakala "kesadaran ke-Indonesia-an" anak-anak Bangsa ini, tidak segera dirangsang dan diaktifkan kembali. 5. Mengalirnya arus globalisasi menyebabkan semakin liberalisme dalam menguatnya pemahaman keagamaan yang sangat berpengaruh terhadap dinami-ka kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup uraiannya meliputi (1) arti dan makna wawasan kebangsaan, (2) Pan-casila, (3) UUD 1945, (4) NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar utama wawasan kebangsaan. radikalisme dan 6
1. Arti dan makna wawasan kebangsaan, me-liputi sub materi pokok: 1) pengertian wa-wasan kebangsaan; dan 2) hakekat wawasan kebangsaan; 2. Pancasila sebagai pilar wawasan kebang-saan, meliputi sub materi pokok : 1) proses perumusanPancasila sebagai dasar negara; dan 2) nilai-nilai dasar wawasan kebang-saan yang terkandung dalam Pancasila. 3. UUD 1945 sebagai pilar wawasan ke-bangsaan, meliputi sub materi pokok : 1) proses perumusan UUD 1945 sebagai dasar negara; 2) amandemen UUD 1945; dan 3) nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945. 4. NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar wawasan kebangsaan, meliputi sub materi pokok : 1) nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan dalam bhineka tunggal ika; 2) nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan dalam NKRI; dan 3) integritas nasional dan identitas kebangsaan dalam memperkokoh NKRI dan ke-Bhineka Tunggal Ika-an. 7
BAB II ARTI DAN MAKNA WAWASAN KEBANGSAAN 1. Arti Wawasan kebangsaan Untuk memahami apa itu wawasan kebangsaan, mari kita bahas arti dan makna dari istilah ini. Wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata: "wawasan" dan "kebangsaan". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu, 1996: 122, 1624), dijelaskan bahwa wawasan berasal dari kata "mawas", yang berarti "meneliti, meninjau, mengamati, melihat atau memandang". Wawasan dapat berarti juga sebagai "pandangan atau tinjauan". Jika di lihat dari pangkal katanya, maka wawasan berasal dari kata "wawas" plus akhiran "an". Wawas mempunyai arti pandang, sedangkan wawasan berarti cara memandang, cara meninjau, cara melihat, cara tanggap inderawi. Dengan demikian, dalam arti luas wawasan adalah cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita terhadap lingkungan sekitarnya, dan bersumber pada falsafah hidup suatu bangsa, sifat nya adalah subyektif. Sedangkan, "kebangsaan" adalah ciri-ciri atau identitas yang menandai asal bangsanya, atau golongan suatu bangsa". Bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persatuan nasib dan kesatuan tekad dari rakyat untuk hidup bersama, mencapai cita-cita dan tujuan 8
bersama terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama, ataupun golongan asalnya. Setiap bangsa di dunia memiliki cara pandang terhadap kebangsaan dan tanah airnya masing-masing, dan cara pandang terhadap kebangsaannya itu kemudian disebut sebagai wawasan kebangsaan. Bangsa Indonesia memiliki wawasan kebangsaanya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai tersebut bangsa Indonesia memiliki cara pandang untuk melangkah ke depan dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pengertian "wawasan" dan "kebangsaan" di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan mengandung pengertian "cara pandang suatu bangsa yang memiliki tekad kuat untuk mencapai tujuan bersama terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama, ataupun golongan asalnya. Didalamnya mengandung tiga hal, yaitu : a. adanya kesadaran kebangsaan sebagai perekat dan pengikat batin seluruh rakyat; b. adanya kebersamaan kebangsaan yang berpangkal pada hasrat yang sangat kuat untuk mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi; dan c. adanya cara pandang yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan falsafah hidup yang sama pula. Hal ini dapat dilihat dalam ilustrasi berikut : 9
Gambar 1 Faktor-Faktor Wawasan Kebangsaan kebangsaan merupakan dalam menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan dalam kehidsupan berbangsa dan bernegara. Menunjukkan cara bahwa pandang wawasan suatu bangsa Karena memiliki cara pandang yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka setiap bangsa memiliki : a. cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi kesatuan. b. memiliki sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. c. memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama. 10
d. memiliki karakter dan perangai yang sama yang menjadi pribadi dan jati diri. e. menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah. f. Terorganisir dalam suatu pemerintah berdaulat, sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum. kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta ke-pentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sehubungan dengan itu, sebaiknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokrasi, dan kesetiakawanan sosial. Wawasan kebangsaan mengembangkan pertsatuan ika Indonesia dipertahankan. (BP-7 Pusat, 1993 : 21). Dengan demikian, wawasan sehing-ga asas bhinneka tunggal Wawasan kebangsaan bangsa Indonesia dimulai sejak timbulnya kesadaran kebangsaan yaitu sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan kebangsaan Boedi Oetomo ini kemudian dengan cepat berkembang dan meluas sehingga mengha-silkan "Sumpah Pemuda" dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berdirinya Boedi Oetomo telah mendorong atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik di pandang dari tujuan maupun dasarnya. Dengan Sumpah terjadinya gerakan-gerakan 11
Pemuda, gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketung-galikaan. Kemajemukan, keanekaragaman se-perti suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, bahasa daerah, agama dan kepercayaan ter-hadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dan dihormati. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia banyak mengalami aksi-aksi pembe-rontakan sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya aksi-aksi tersebut menunjukkan betapa pentingnya bangsa Indo-nesia memelihara semangat, meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang Wawasan Kebangsaan. Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Mengacu pada "teori sistem"nya Talcott Parsons (1951), seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional (action theory) dalam melihat ma-syarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berda-sarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang luas. Ketika masyarakat lebih berubah, umum-nya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menang-gulangi permasalahan hidupnya. (Ritzer, George & J. Goodman, 2009: 254-255). Dengan demikian masyarakat adalah 12
merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempu-nyai kemampuan mengatasi perbedaan- perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. (Rachmad K. Dwi Susilo, 2008 : 107-109). Atas dasar itu, wawasan kebangsaan dapat dipandang sebagai suatu falsafah hidup yang berada pada tataran sub- sistem budaya. Dalam tataran ini wawasan kebangsaan dipandang sebagai 'way of life' atau merupakan kerangka pengetahuan yang mendorong ter-wujudnya tingkah laku dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia menjadikan wawasan tolok ukur dalam kehidupan kebangsaan berbangsa dan bernegara. Karena jika tidak, maka setiap masyarakat Indonesia akan cenderung mengutamakan sehingga kepentingan berdampak buruk terhadap keutuhan bangsa. sebagai pribadi dan golongannya, 13
Jelaslah, bahwa setiap bangsa di dunia ini pasti memiliki cara pandang terhadap kebangsaan dan tanah airnya masing-masing. Demikian pula halnya, bangsa Indonesia memiliki cara pandang atau wawasan kebangsaanya sendiri, sekaligus menjadi ciri atau identitas kepribadian dan berpedoman kepada cara pandang yang menjadi prinsip dasar kebangsanya itu, maka bangsa Indonesia memiliki sikap dan jatidiri sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianutnya. Bangsa Indonesia memiliki wawasan kebangsaanya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai ini, bangsa Indonesia memiliki cara pandang untuk melangkah ke depan dalam mencapai tujuan nasional. bangsanya. Dengan memiliki 2. Hakekat Wawasan Kebangsaan Setelah menguraikan arti dan makna wawasan kebangsaan, sebagaimana telah diuraikan di atas, setidaknya kita dapat memahami esensi atau hakekat wawasan kebangsaan. Wawasan bermakna kemampuan untuk memahami atau memandang suatu konsep tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung didalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak tanduk kesadaan dan sikap yang memandang diri sebagai suatu sama dengan keterikatan kelompok bangsa yang sosiokultural yang disepakati bersama. Oleh karena itu, hakekat wawasan kebangsaan adalah terletak pada sudut 14
atau cara pandang seseorang atau kelompok untuk jati diri sebagai suatu bangsa dalam memahami memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan internal maupun falsafah hidup dalam suatu eksternal. Wawasan kebangsaan merupakan pandangan atau cara pandang yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya dan nilai-nilai dasar Pancasila yang telah kita miliki. (Warlim Isya, 2004 : 9). lingkungan Cara memelihara dan mengembangkan rasa kebangsaan, tentu dimulai dari diri kita sendiri untuk menggalang semangat kebang-saan, semangat persatuan dan dengan mengembang-kan sikap saling asah, asih, dan asuh. 1) sikap saling asah, yaitu saling berbagi dan bertukar pikiran untuk mengasah kemampuan pengeta-huan, pengalaman, dan ketrampilan yang kita miliki dengan orang lain secara baik dan positif. 2) sikap saling asih, yaitu saling mengasihi dengan menumbuhkan rasa kasih sayang, pemaaf, ramah tamah, dan menjauh-kan diri dari sifat pemarah yang dapat merusak hubungan kasih sayang sebagai bangsa. 3) sikap saling asuh, yaitu saling meng-asuh satu sama lain dengan menumbuhkan rasa persaudaraan, saling hormat meng-hormati, tolong menolong, saling menghargai, saling kesatuan, se-mangat kebersamaan 15
membina, dan saling melindungi ke arah yang baik demi kebersamaan dan kesatuan bangsa. Tiga sikap ini, dapat dilihat dalam gambar dibawah ini : Gambar 2 Tiga cara dalam menumbuhkan kebersamaan dalam berwawasan kebangsaan, yaitu melalui proses silih asah, silih asih, dan silih asuh. Dengan mengembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh, maka kebersamaan sebagai bangsa akan terjalin indah. Karena itu nilai dan makna terdalam dari asah,asih, dan asuh tersebut, hendaknya dapat menjadi basis motivasi dalam kehidupan masyarakat kita yang pada gilirannya dapat mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. Hakekat kebangsaan berkaitan erat de-ngan kualitas kebangsaan. Kualitas atau kadar rasa kebangsaan seseorang dipengaruhi dian-taranya oleh fakor mentalitas 16
dan intelek-tualitas kebangsaan. Koentjaraningrat, (1993: 15) memandang, bahwa mentalitas kebang-saan memuat nilai-nilai yang sangat manu-siawi, seperti peduli pada masa depan dan mencintai generasi penerus bangsa. Sementara intelektualitas kebangsaan memuat nilai kreatif untuk memikirkan dan menemukan solusi terbaik bagi permasalahan kepemudaan, selalu berpikir jernih dan berpikir pembaharu. Secara garis besar wawasan kebangsaan memiliki komponen utama yaitu rasa kebangsaan, semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan merupakan perekat utama kesatuan dan persatuan masyarakat dan bangsa dalam wadah NKRI. Faham kebangsaan merupakan pembeda dengan bangsa lain. Sementara semangat kebangsaan merupakan landasan dari pera-saan kebangsaan dan paham kebangsaaan. faham kebangsaan, dan Dewasa ini, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan seakan menjadi isu yang kurang menarik, terutama bagi generasi muda. Padahal mereka merupakan pemegang estafet perjalanan bangsa, kalau nilai-nilai dan wawasan kebangsaan generasi muda melemah, maka jiwa nasionalisme dan perasaan berbangga pada tanah air menjadi terancam. Mengapa itu terjadi? Karena pada umumnya generasi muda kita terlalu sibuk mengurusi hal- hal yang pragmatis. Mereka terlena dengan modernisme yang dipahami secara simplistis. Dalam bahasa sederhana, nilai-nilai kebangsaan luntur oleh gerusan itu telah modernitas. 17
berwawas-an Gambaran memudarnya ikatan nilai-nilai kebangsaan sebagai pengikat atau kebangsaan yang selama ini berhasil mempersatukan bangsa sudah longgar. Dapat dianalogikan kondisi Wawasan Kebangsaan ini ibarat sebuah meja, Republik yang ditopang oleh empat pilar kekuatan nasional yakni ekonomi, budaya, politik dan militer, tiga dari empat pilar sudah patah dan satu pilar lainnya sudah bengkok. Ketiga pilar yang patah tersebut diantaranya, kondisi ekonomi kita yang serba sulit sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah, lapangan pekerjaan sangat kurang dan jumlah pengangguran semakin meningkat serta kesenjangan ekonomi semakin lebar. Kita perlu suatu landasan yang kuat dan konsepsional untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta jiwa nasionalisme yaitu "Wawasan Kebangsaan". (Adi Sage Lazuardi, 1996:17). rasa Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Wawasan kebangsaan Indonesia tidak menge-nal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa Wawasan kebangsaan 18
Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Demikian pula halnya, wawasan kebang-saan yang sering didengungkan oleh pemerintah, hendaknya tidak sekedar retorika verbal yang tak pernah diaktualisasikan dalam kenyataan. Namun wawasan kebangsaan harus benar-benar terealisasi dalam kehidup-an nyata sehari- hari. Kita dapat menyaksikan bahwa kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang cenderung kurang memiliki semangat kebangsaan, misalnya; suatu golongan begitu mudah menghujat, menjelekan, dan mencaci-maki golongan yang lain. Pada gilirannya dapat menimbulkan bentrokan antar golongan, antar kelompok, antar suku, agama, ras dan lain-lain. Bila dibiarkan tentu akan menyuburkan primordialisme (kedaerahan), fanatisme kelompok, fanatisme golongan, kesukuan, dan lain-lain yang dapat menimbulkan perpecahan bahkan tawuran, sebagaimana sering kita lihat baik di kalangan pelajar maupun tawuran antar kelompok di masyarakat. (Warlim Isya, 2004 : 10) benih-benih Untuk itu, marilah mulai dari diri kita sendiri untuk menggalang semangat kebang-saan, semangat persatuan dan kesatuan, serta semangat kebersamaan dengan mengembang-kan sikap saling asah, asih, dan asuh. dalam mewujudkan keutuhan bangsa tidak terlepas dari empat pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Peranan wawasan kebangsaan 19
melalui empat pilar itu: Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, segala perbedaan dapat dipersatukan demi keutuhan bangsa. Konsep kebangsaan ini, telah dijadikan dasar ideologi nasional yang terumus dalam Negara dan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan demikian, wawasan kebangsaan mengandung pengertian "cara pandang suatu bangsa yang memiliki tekad kuat untuk mencapai terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama, ataupun golongan asalnya. tiga hal, yaitu: 1) adanya Didalamnya mengandung kesadaran kebangsaan sebagai perekat dan pengikat batin seluruh rakyat; 2) adanya kebersamaan kebangsaan yang ber-pangkal pada hasrat yang sangat kuat untuk mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi; dan 3) adanya cara pandang yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan falsafah hidup yang sama pula. tujuan bersama Untuk mewujudkan wawasan kebang-saan, maka harus dimulai dari diri kita ter-utama dalam menggalang semangat kebang-saan, semangat persatuan dan kesatuan, serta semangat kebersamaan melalui cara dan proses saling asah, asih, dan asuh. 20
BAB III PANCASILA SEBAGAI PILAR WAWASAN KEBANGSAAN 1. Dasar-dasar Filosofis dan Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Secara harfiah, Pancasila berarti lima prinsip. Istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu "Panca" artinya lima, dan "Sila" artinya prinsip. Pada dasarnya istilah ini telah digunakan oleh Empu Prapanca dalam bukunya yang sangat terkenal, Negara ker-tagama, dan Empu Tantular dalam bukunya, Sutasoma. Kedua penulis ini adalah pemikir dan pujangga ternama pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Hindu Majapahit. (Muhammad Yamin, tt: 437). Pada saat itu, Pancasila berfungsi sebagai lima prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan kekerasan, mencuri, dendam, (Dardji bohong, Darmodihardjo, 1984 : 23) dan minum-minuman keras. Sudah tidak diragukan lagi, Pancasila merupakan warisan sejarah bangsa Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Ia merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, tidak akan terlepas dari proses pertumbuhan dan pemantapan. Di banyak negara, pertumbuhan awal dari suatu ideologi dan kemudian proses pemantapannya mengambil bentuk yang 21
berbeda-beda. Misalnya, ada yang berlangsung dalam bentuk dialog intensif antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Ada yang berupa dialog terbuka untuk mendiskusikan penafsiran konstitusi seperti dilakukan oleh kaum federalis dan kaum republikan di Amerika Serikat pada dua dasawarsa pertama abad kesembilan belas. (Anwar Harjono, 1997 : 37). Pancasila mengandung dua landasan fundamental, yaitu Pancasila sebagai "landasan politik" dan Pancasila sebagai "landasan etika". Nasionalisme menjadi basis politik Pancasila, sedangkan prinsip Ketuhanan menjadi basis etikanya. Bagi Soekarno, salah satu proklamator fondasi politik sebuah negara harus republik ditempatkan terlebih dahulu baru kemudian fondasi etiknya. Nasionalisme harus menjadi fondasi negara yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia. (Faisal Ismail, 1999: 29). ini, fundamental, Pancasila memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran dan fungsi ini diantaranya sebagai 1) jiwa bangsa Indonesia, 2) kepribadian bangsa Indonesia, 3) dasar negara Republik Indonesia, 4) sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, 5) pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, 6) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan 7) sebagai moral dalam pembangunan. (BP7,1993 : 15- 17) Di samping memiliki landasan 22
Demikian pula, Pancasila memiliki dimensi yang menunjukkan pada ciri khas tersendiri, yaitu sekurang- kurangnya memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi teleologis, etis dan integral-integratif. Pertama, dimensi teologis, menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Hidup bukanlah ditentukan oleh nasib, tetapi tergantung pada rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha manusia. Dimensi ini bisa memunculkan dinamika dalam kehidupan bangsa. Kehidupan manusia tidak ditentukan oleh keharusan sejarah yang tergantung pada kekuatan produksi, sebagaimana dikemukakan oleh Marxisme, tetapi ditentukan oleh cita-cita, semangat niat ataupun tekad. Kedua, dimensi etis, ciri ini menunjukkan bahwa dalam Pancasila manusia dan martabatnya mempunyai kedudukan yang sentral. Seluruh pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia melalui penciptaan mutu kehidupan yang manusiawi. Ini berarti bahwa pembangunan keadilan masyarakat dalam berba-gai aspek kehidupannya. Di lain pihak, ma-nusia pun dituntut untuk bertanggungjawab atas usaha dan pilihan yang ditentukannya. Dengan demikian, dimensi etis menuntut pembangunan yang bertanggungjawab. itu harus me-wujudkan Ketiga, dimensi menempatkan manusia integral-integratif; dimensi secara ini individualistis tidak 23
melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia adalah pribadi, namun juga merupakan relasi. Oleh karena itu, manusia harus dilihat dalam keseluruhan sistem yang meliputi masyarakat, lingkungannya. dunia Pembangunan diarahkan bukan saja kepada peningkatan kualitas manusia, melainkan juga kepada peningkatan kualitas strukturnya. (Adeng Muchtar Ghazali, 2004 : 49). dan Dalam usaha menjabarkan nilai-nilai Pancasila secara operasional, di samping ketiga dimensi di atas, perlu terciptanya 'struktur proses' dalam bidang-bidang kehi-dupan masyarakat, yakni: a. diperlukan dinamisasi kehidupan masya-rakat, agar tumbuh mekanisme sosial yang mampu menanggapi permasalahan dengan daya-daya inovasi, kreasi dan kompetisi; b. diperlukan demokratisasi masyarakat, sehingga setiap warga terbentuk menjadi manusia dewasa dalam bertindak dan bertanggungjawab; c. diperlukan lembaga- lembaga-lembaga lembaga masyarakat, supaya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing melalui koope-rasi dan koordinasi; pemerintah dan d. diperlukan institusionalisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat berjalan dengan wajar dan sehat. Dengan demikian, sebagai ideologi negara 24
Indo-nesia yang demokratis, Pancasila harus ditatap dan ditangkap sebagai ideologi terbuka, yaitu terlepas dari kata literalnya dalam Pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan presepts-nya harus dibiar- terus berkembang seiring dengan dinamika kan masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewe-nangan penafsiran hanya pada suatu negeri-negeri seperti lembaga komunis.(Adeng Muchtar Ghazali, 2004 : 49). "resmi" di Uraian di atas, dapat diringkaskan dalam ilustrasi berikut : Gambar 3 Landasan Filosofis dalam Pancasila 25
Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam struktur melalui proses dinamisasi, demokratisasi, fungsionalisasi, dan institusionalisasi. Dalam sejarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari dua kelompok utama pada saat itu, Nasionalis-Sekuler dan Nasionalis-Muslim. Na- sionalis-Sekuler adalah kelompok pemimpin politik Indonesia yang secara tegas menolak agama sebagai dasar negara. Adapun Nasionalis-Muslim adalah kelompok pemimpin Muslim yang terikat dengan keimanan mereka secara mendalam dan mempercayai, bahwa Islam harus digunakan sebagai dasar negara. Mereka percaya bahwa antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena tidak ada pemisahan antara persoalan duniawi dan persoalan ukhrawi dalam ajaran agama Islam. (Faisal : 5). Perdebatan politik antara kedua Ismail, 1999 kelompok ini berkaitan dengan pembentukan negara merdeka berjalan cukup baik, kecuali menyangkut landasan filosofis dan ideologi negara. Berkaitan dengan masalah ideologis itu, dibahas dalam sidang BPUPKI (Badan Pe-nyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 24 April 1945 atas sponsor Jepang sebagai realisasi dari janji mereka untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Persoalan penting yang diagendakan dalam sidang BPUPKI adalah landasan filosofis yang akan digunakan bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad 26
Yamin (1903-1962) menyampaikan pidato, yang diduga sebagai orang pertama yang menawarkan lima prinsip untuk digunakan sebagai dasar negara, yaitu : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. (Faisal Ismail, 1999 : 18-20). Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato di muka sidang BPUPKI dengan mengusulkan lima prinsip, yakni: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Demokrasi, atau Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah seorang anggota BPUPKI, Bung Karno, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan usulannya pada tanggal ia berusaha meng- 1 Juni 1945. Dalam usulannya, kompromikan kedua pendapat di atas, dengan jalan memadukan antara ideologi Marha-enisme sebagai faham kenegaraan dan kebangsaannya sejak tahun 1927, dengan dasar Islam. Inti sari yang diambil dari ajaran Islam adalah tauhid, Keesaan Allah untuk ditambahkan kedalam ideologi Marha-enismenya yang terdiri dari Interna- sionalisme (Peri Kebangsaan), Demokrasi dan Keadilan (kesejahteraan) sosial. Perikemanusiaan, Mufakat (Peri Kemanusiaan), Nasionalisme Akhirnya, lahirlah konsep dasar negara yang diusulkan Bung Karno, yang terdiri dari: 1) Peri Kemanusiaan 2) Peri Kebangsaan 27
3) Demokrasi 4) Keadilan Sosial 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.(Pasha, 2002 : 74) Bung Karno menamakan lima asanya itu dengan Pancasila. Kemudian ia menyampaikan teori perasan, lima sila itu diperasnya menjadi tiga sila (Tri Sila), yakni: Sosio Nasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan peri kemanusiaan), Sosio Demokrasi (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan sosial), dan Ketuhanan. Tri Sila Soekarno ini pun pada gilirannya diperas menjadi satu sila (Eka Sila). Dalam pidatonya itu, Bung Karno mengatakan: Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotongroyong". Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong-royong! Berikut ini, kronologis rumusan lima sila dalam Pancasila (Endang Saefuddin Anshari, 1997 : 190-191) : a. Usulan Pribadi; Lima Asas usulan pribadi tentang dasar negara disampaikan oleh para pengusulnya dalam BPUPK dalam sidang paripurna yang pertama tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yaitu 1) lima rumusan yang diusulkan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan rincian : peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat; 2) lima rumusan yang diusulkan 28
Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan rincian : persatuan, kekeluargaan, keimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat; 3) lima rumusan yang diusulkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan internasionalisme atau peri rincian kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan. : kebangsaan, b. Lima Rumusan Resmi BPUPK; dalam sejarah Indonesia yang disusun dan disahkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Lima rumusan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang diterima secara aklamasi oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 11 dan 16 Juli 1945, yaitu : Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan Indonesia, Kerakyatan yang beradab, Persatuan dipimpin dalam Kebijaksanaan Permusyawaratan perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oleh Hikmat c. Lima Rumusan Resmi PPKI; Lima rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang diterima secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 hampir sama dengan rumusan sebelumnya, hanya pada sila pertama di buang kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 29
filosofis yang menunjukkan bahwa Pancasila memiliki landasan filosofis yang kuat sebagai dasar negara, adalah bisa digali dari konsep-konsep dasar yang terkandung dalam Pancasila. Soeprapto, (2010 : 10- 20) menyebutkan beberapa konsep dasar tersebut, yaitu : Landasan a. konsep religiositas; suatu konsep yang mengakui dan meyakini tentang Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan esensi dari segala agama dan kepercayaan yang berkembang di tidak dijadikan sebagai dasar negara, agama dihormati, diakui, dan dilindungi keberadaannya. Indonesia. Sekalipun b. konsep humanitas; suatu konsep yang sarat dengan misi kemanusiaan yang dikemas dalam "Kemanusiaan yang adil dan beradab," yang memiliki makna bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya. c. konsep nasionalitas; konsep kebangsaan yang dirintis sejak masa penjajahan, didalamnya memiliki prinsip- prinsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan seseorang, golongan, tetapi suatu dasar "semua buat semua." Faham kebangsaan ini bukan merupakan faham kebangsaan yang sempit, tetapi sangat luas yaitu persatuan Indonesia. d. konsep sovereinitas; bila sila pertama, kedua dan ketiga Pancasila memberikan makna tata hubungan manusia dengan sekitarnya, maka sila keempat dan kelima 30
memberikan gambaran bagaimana sela-yaknya tata cara hubungan antara unsur-unsur yang terlibat kehidupan bersama, untuk selanjutnya bagaimana menentukan kebijakan dan langkah dalam menghadapi permasalahan hidup, yang akhirnya memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama, hidup berbangsa dan adalah demokrasi yang bernegara. Kerakyatan diterapkan di Indonesia yang memiliki ciri sesuai dengan Indonesia sendiri. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berprinsip bahwa sumber kekuasaan atau wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan bersumber pada rakyat. latar belakang budaya bangsa e. konsep ingin meiwujudkan bahwa berdirinya negara Republik Indonesia ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan. sosialitas; suatu konsep yang Landasan filosofis di atas dapat dilihat dalam ilustrasi dibawah ini : 31
Landasan Filosofis Konsep Yang Terkandung Dalam Pancasila Konsep Religious Konsep Humanis Konsep Nasional Konsep Sovereinity Konsep Sosial Gambar 4: Lima konsep dasar (religious, humanis, nasional, sovereinity, dan sosial) yang bersumber dari Pancasila. 2. Lima Rumusan Pancasila sebagai Pilar Kebangsaan Yudi Latif (2011:110) melakukan penggalian dan penjelmaan semangat dasar Pancasila. Basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Dengan menelisik risalah-risalah persidangan BPUPK dan PPKI sejak 29 Mei hingga 18 Agustus 1945, ia menemukan dua perspektif baru. Pertama, mutiara-mutiara pemikiran cemer-lang para founding fathers bangsa mengenai Pancasila. Kedua, tindakan epistimologis yang berbasis aksiologis dari setiap statemen, perkataan, pemikiran, atau pun perdebatan yang muncul selama masa persidangan. Ternyata, founding fathers tidak serta merta menelurkan Pancasila, namun kembali 32
melalui formasi diskursif untuk dinobatkan sebagai dasar ideologis negara Republik Indonesia. Konsep Pancasila yang pada tanggal 1 Juni 1945 silam diutarakan oleh Bung Karno telah menjadi pandangan hidup dan landasan bernegara bagi bangsa Indonesia hingga saat ironisnya, dalam perjalanan panjang tersebut, Pancasila seolah hanya menjadi simbol terus dirundung berbagai belaka. permasalahan yang justru tidak mencerminkan nilai-nilai jika arah luhur Pancasila. Saya mempunyai perubahan yang juga menemukan arahnya, maka akan ada upaya-upaya untuk menghilangkan Pancasila. ini. Namun Indonesia masih firasat sekarang ini terjadi tidak Pilar pertama bagi tegak kokoh ber-dirinya negara- bangsa Indonesia adalah Pan-casila. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai pilar bangsa Indonesia? Ada beberapa alasan, sebagaimana diungkapkan oleh Soeprapto (2010 : 6-7), yaitu: a. Pilar atau tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat, yakni disamping kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan bangunan yang disangganya. Kalau ba-ngunan tersebut sederhana tidak memer- lukan tiang yang terlalu kuat, tetapi bila bangunan tersebut merupakan bangunan permanen, konkrit, yang menggunakan bahan-bahan yang berat, maka tiang penyangga harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dimaksud. 33
b. Pilar atau tiang penyangga suatu negara-bangsa, harus yang kondisi sesuai disangganya. Negara-bangsa Indonesia adalah negara besar dengan cakupan wilayah cukup luas seluas daratan Eropa yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas ribuan kilometer. sampai pulau Rote, meliputi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17 000 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka belief system yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa tersebut. dengan negara-bangsa c. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan memiliki wilayah yang sangat luas. Pancasila memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristali-sasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. d. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Setiap kegiatan dalam negara harus berdasar pada hukum, dan setiap warganegara harus tunduk dan taat pada hukum. Pan-casila sebagai cita hukum mengejawantah dalam dasar negara, yang 34
dijadikan acuan dalam menyusun segala peraturan per- undang-undangan. e. Pancasila merupakan common denominator bangsa, kesepakatan bangsa, tahun 1945 Pancasila selalu dicantumkan sebagai dasar negara. Pancasila dipandang cocok dan mampu dijadikan landasan yang kokoh untuk berkiprahnya bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum, dalam menjamin terwujudnya keadilan. terbukti sejak Oleh karena itu, sebagai pilar dalam berbangsa dan bernegara, baik secara filosofis, politis, hukum dan belief system, Pancasila memiliki dasar yang kuat. Hal ini dapat dipahami dari masing-masing sila yang tercantum dalam Pancasila, yaitu : a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan. b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. 35
c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sekalipun beragagam suku, bahasa, agama, dan wila-yah yang luas, Pancasila dapat mempersa-tukannya. d. Sila dalam Pan-casila Permusyawaratan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada dalam kebijak-sanaan "hikmat permusyawaratan/perwa-ilan". keempat, Hikmat dan Kebijaksanaan Perwakilan, e. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sila ini mernjadi dasar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pancasila menjadi sumber acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Dibawah ini mengemukakan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari Pancasila, yaitu : a. Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, Pasal 1 menetapkan: "Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indoinesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara." 36
b. UU No. 43 Kepegawaian. tahun 1999 tentang Pokok-pokok c. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. 3. Nilai-nilai Dasar Wawasan Kebangsaan dalam Pancasila Konsep dasar religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas, sebagaimana telah disebutkan di atas, terjabar menjadi prinsip berupa lima sila yang diacu oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dengan semua silanya yang lima itu adalah suatu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pancasila pun haruslah utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu silanya secara tidak beralasan. Sebab, antara sila-sila dalam Pancasila tersebut ada kaitan yang sangat erat yang menjadi perekat bagi keutuhan nilai ideologisnya. Dikarenakan Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila itu sekaligus pula menjadi nilai-nilai dasar dalam berwawasan kebangsaan. Nur-cholish Madjid (1997: 239-246) memahami makna masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk 37
menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu : a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila dasar untuk sila-sila yang lain. Setidaknya, sila pertama ini menjadi dasar dan sumber: 1) bagi kehidupan berke- imanan dan berketaqwaan, sekaligus menjadi sumber adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup; 2) dalam pelepasan diri dari semua berntuk kepercayaan palsu, karena pada dasarnya manusia tidak mungkin hidup tanpa kepercayaan; dan 3) menjadi dasar utama dan hakiki bagi kesadaran etis dan moral manusia. b. Sila Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dipandang sebagai kelanjutan langsung serta rangkaian kesatuan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pertama dan utama kebahagiaan hidup manusia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan diikuti dengan budi pekerti luhur yang merupakan wujud wawasan dari perikemanusiaan. Nilai dasar yang hakiki dari sila kedua ini adalah bahwa manusia adalah makhluk kebaikan, yang senantiasa merindukan dan berusaha menemukan kebenaran dan kebaikan. c. Sila Persatuan Indonesia menjadi nilai dasar dan piranti yang sangat esensial dan strategis. Persatuan memberi wadah bagi setiap usaha melaksanakan nilai- nilai luhur kehidupan manusia. Tanpa persatuan, nilai- nilai luhur itu tidak akan mudah diwujudkan. Nilai persatuan harus dipersepsikan dalam rangkaian 38
kesatuan dengan motto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Atas dasar kebhinnekaan itu ditegakkan persatuan yang dinamis. d. Sila Kerakyatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang ini sering dipahami sebagai sila demokrasi. Sila merupakan nilai kelanjutan yang komprehensif dari sila-sila sebelumnya, yang ditunjukkan dengan kesediaan untuk mengakui kekuasaan rakyat dalam kehidupan berpemerintahan. Pengakuan ini dimulai dengan pengakuan adanya hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, dan sebaliknya, pengakuan pada adanya kewajiban setiap orang untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain. bernegara dan e. Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini dipandang sebagai tujuan kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat yang beriman dan bertaqwa (sila pertama), mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaa (sila kedua), bersatu secara nasional (sila ketiga), dan mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat dengan menerapkan mekanisme musyawarah/mufakat (sila adanya keempat). Keadilan mengandung pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Keadilan ini akan terwujud jika keempat sila yang lainnya dan berkesinambungan. arti dilaksanakan bisa secara utuh 39
Berdasarkan nilai-nilai dasar di atas, maka dalam hidup berbangsa dan bernegara, prinsip kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila adalah: a. Nilai dasar diantaranya: kebangsaan dalam sila pertama, 1) Pengakuan agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; adanya berbagai dan 2) Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya; 3) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain; 4) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing; 5) Saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan; 6) Saling menghargai terhadap keyakinan yang dianut oleh pihak lain; 7) Beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang kebebasan dipeluknya, beribadat bagi pemeluk keyakinan lain; tanpa mengganggu 8) Dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum. b. Nilai dasar kebangsaan dalam sila kedua, diantaranya : 40
1) mendudukkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya; 2) mengakui dan menghormati kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat; 3) mengakui dan menghormati sifat pluralistik bangsa, bersikap toleran dan inklusif; c. Nilai dasar kebangsaan dalam sila ketiga, diantaranya : 1) Bangga pada negara-bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsanya serta prestasi- prestasi yang dihasilkan oleh warganegaranya. 2) Cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi negara-bangsanya. d. Nilai dasar kebangsaan dalam sila keempat, diantaranya : 1) Dalam mengambil keputusan bersama diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2) Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata- mata berdasarkan pada suara terbanyak, tetapi harus berlandasan pada ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keputusan bersama harus mengandung substansi yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujud dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 41 tujuan yang
3) Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan hegemoni/dominasi mayoritas. Segala pemangku kepentingan atau stakeholders dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilibatkan dalam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran, kedudukan dan fungsi masing-masing. 4) Mengacu pada prinsip demokrasi politik dan ekonomi, bahwa demokrasi harus mengantar rakyat dan kemakmuran. Indonesia menuju keadilan e. Nilai dasar kebangsaan dalam sila kelima, diantaranya : 1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 4) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; 5) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; 42
6) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; 7) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 8) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.(Soeprapto, 2010 : 20) Dengan demikian, sebagai ideologi negara Indonesia yang demokratis, Pancasila harus ditatap dan ditangkap sebagai ideologi terbuka, yaitu terlepas dari kata literalnya dalam Pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan presepts-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga "resmi" seperti di negeri-negeri komunis. dinamika masyarakat dan Sebagai negara demokratis, ideologi Pan-casila dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan prose-proses 'coba dan salah' (trial and error), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan. Titik kuat suatu ideologi ketika berhadapan dengan demokrasi adalah adanya ruang keterbukaan. Jadi, bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam negara Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila, 43
maka mensyaratkan ideo-logi tersebut sebagai ideologi terbuka.(Adeng Muchtar Ghazali, 2004 : 67) ideologi atau falsafah hidup tidak dapat dipompakan kepada seseorang tanpa memperhatikan kondisi dirinya, apalagi kalau ideologi atau falsafah hidup itu dikenalnya ketika ia sudah besar. Suatu ideologi menghendaki pemupukan yang berangsur untuk dapat dicernakan apalagi diyakini. Oleh karena itu, supaya Pancasila bisa ditegakkan dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, disamping pemupukan dan pembinaan pribadi, juga lingkungan dimana ia hidup. Lingkungan yang dimaksud adalah: 1) tegaknya hukum; 2) konsistensi antara kata dengan perbuatan; 3) solidaritas bangsa; 4) moral diri; dan 5) hidup beragama. Suatu Dalam hubungannya dengan agama, Pancasila adalah sebagai ideologinya manusia beragama yang beragam kepenganutan agamanya. Agama-agama merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para penganutnya sebagai warga negara. Ia pun dapat memberikan dasar etik dan moral yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia yang relijius sekaligus juga plural, baik dari sisi etnis, budaya, maupun agama, dapat bersatu di bawah ideologi Pancasila. Dalam hal ini, sejarah telah mencatat bahwa pada hakekatnya ideologi Pancasila merupakan hasil sintesa dari dua paham hi-dup, yaitu paham sekuler yang dimanifestasi-kan dalam ideologi Marhaenisme dengan 44
paham Islam yang dimanifestasikan ke dalam ajaran Tauhid yang kemudian dituangkan ke dalam sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui sila pertama ini, yang diadopsi dari ajaran Islam, maka sudah seharusnya nilai- landasan dasar dalam nilai ajaran Tuhan dijadikan membangun sosial demokrasi di tata masyarakat Indonesia. Tegasnya, ideologi Pancasila merupakan perpaduan antara unsur ideologis, sosialisme, dan ideologi liberalisme yang ditegakkan di atas landasan moral agama secara harmonis.(Pasha, 2002 : 67). Bagan di bawah ini mengemukakan nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang ter-cermin dari Pancasila: TABEL NILAI DASAR PANCASILA DALAM BERWAWASAN KEBANGSAAN Sila dalam Pancasila Nilai Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing- dasar masing menurut 45
Kemanusia an adil beradab yang dan kemanusiaan yang adil dan beradab; 2. Saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda- terbina sehinnga beda kerukunan; 3. Saling menghormati menjalankan kebebasan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; dan 4. Tidak memaksakan suatu kepercayaan agama kepada orang lain. dan 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persa- maan kewajiban asasi antara sesama manusia sesuai de- ngan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; 2. Saling mencintai sesama manusia; 3. Mengembangkan sikap 46
Persatuan Indonesia tenggang rasa; 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain; 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; 7. Berani membela kebenaran dan keadilan; dan 8. Saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; bangsa 2. Rela berkorban kepentingan negara; bangsa untuk dan 3. Cinta tanah air dan bangsa; 4. Bangga bangsa sebagai Indonesia dan bertanah air Indonesia; dan 47
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksana dalam an permusyaw aratan/per wakilan 5. Memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa yang ber-bhinneka tunggal ika. 1. Setiap warga negara memi- liki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; 2. Tidak memaksakan kehen- dak kepada orang lain; 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; 4. Musyawarah untuk mencapai oleh mufakat semangat kekeluargaan; didasari 5. Menerima kesepakatan dengan lapang dada; 6. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 48
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta nilai-nilai kebenaran demi kesatuan dan kepentingan bersama. 1. Mengembangkan perbuatan yang yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; luhur 2. Bersikap adil; 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; 4. Menghormati hak-hak orang lain; 5. Suka memberikan perto- longan kepada orang lain; 6. Tidak boros dan bergaya hidup mewah; 7. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; 8. Bekerja keras; 9. Menghargai hasil karya orang lain; dan 10. Bersama-sama mewujudkan 49
kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sumber : BP-7 Pusat, 1993: 51-53 Jelaslah, bahwa dalam Pancasila terdapat karakter- karakter yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, yaitu : Pertama, Indonesia adalah bangsa yang religius. Apapun agama dan Tuhannya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Untuk menjadi bangsa yang besar, harus memiliki dasar religius yang kuat. Peradaban- peradaban yang dapat bertahan dimuka bumi, adalah peradaban yang memiliki fondasi religius. Kedua, karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal. Ia menjelaskan, elemen-elemen lokal yang ada di Indonesia selalu punya kaitan dengan tradisi-tradisi besar dunia. Menurutnya Bangsa ini akan kuat, bila memiliki satu wawasan kemanusiaan. Ketiga, walaupun Indonesia mempunyai keragaman, namun dalam setiap keragaman tersebut jalinan yang saling mempertemukan satu dengan yang lainnya. Inilah filosofi dari Bhineka Tunggal Ika. Filosofi ini tidak muncul begitu saja, namun melalui proses yang panjang melalui pertemuan, peririsan, pem-bauran, dan lainnya dari setiap elemen lokal melalui perdagangan, kekuasaan kerajaan, dan penyebaran agama. Keempat, di seluruh Nu-santara, bangsa ini memiliki tradisi musya-warah di tingkat desa. pembelajaran Dalam musyawarah terdapat tenunan dan desa tersebut, 50
bagaimana kepentingan ekonomi tidak bisa dilakukan tanpa partisipasi politik, dan begitu pula sebaliknya. Emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi dan politik. (Yudi Latief, 2011: 47) tersebut pada akhirnya kembali dipersatukan dengan impian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilar-pilar Pancasila itulah yang kemudian membentuk keindonesiaan, dan bila satu pilar dihilangkan, maka bangunan "rumah" bangsa Indonesia terguncang. Empat unsur cita-cita dan Sebagai ringkasan, secara harfiah, Pancasila berarti lima prinsip. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "Panca" artinya lima, dan "Sila" artinya prinsip. Pada dasarnya istilah ini telah digunakan oleh Empu Prapanca dalam bukunya yang sangat terkenal, Negarakertagama, dan Empu Tantular dalam bukunya, Sutasoma. Ada dua landasan fundamental yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Pancasila sebagai "landasan politik" dan Pancasila sebagai "landasan etika". Nasionalisme menjadi basis politik Pancasila, sedangkan prinsip Ketuhanan menjadi basis etikanya. Demikian pula, Pancasila memiliki di-mensi yang menunjukkan pada ciri khas ter-sendiri, yaitu sekurang- kurangnya mremiliki tiga dimensi: dimensi teleologis, etis dan integral-integratif. Dalam sejarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari dua kelompok utama pada saat itu, Nasionalis-Sekuler dan 51
Nasionalis-Muslim. Nasionalis-Sekuler adalah kelompok pemiumpin politik Indonesia yang secara tegas menolak agama sebagai dasar negara. Adapun Nasionalis-Muslim adalah kelompok pemimpin Muslim yang terikat dengan keimanan mereka secara mendalam dan mempercayai, bahwa Islam harus digunakan sebagai dasar negara. Mereka percaya bahwa antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena tidak ada pemisahan antara persoalan duniawi dan persoalan ukhrawi dalam ajaran agama Islam. Pancasila memiliki dasar yang kuat sebagai dasar negara, sebagaimana dapat dipahami dari masing-masing sila, sebagaimana telah dibahas di atas. 52
BAB IV UUD 1945 SEBAGAI PILAR WAWASAN KEBANGSAAN 1. Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara literal, "konstitusi" berasal dari bahasa Perancis, constituir, dan bahasa Inggris, constitution, yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara.( Tim ICCE UIN Jakarta, 2000 : 89). Secara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, law), konstitusi adalah hukum dasar tertulis (basic pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999- 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan 53
(amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang- Undang Dasar (UUD). Keduanya memang tidak berarti sama. Undang-Undang Dasar hanyalah sebatas hukum dasar yang tertulis, sedang konstitusi, di samping memuat hukum dasar yang juga mencakup hukum dasar yang tak tertulis. Herman Heler mengatakan bahwa konstitusi lebih luas daripada Undang- Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan Undang-Undang Dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni konstitusi yang tertulis. Dalam pengertian sosiologis dan politis, konstitusi merupakan sintese faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi, konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Sedangkan dalam pengertian yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Namun demikian, ada yang menyamakan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar sebagaimana dikemukakan oleh C.F. Strong dan James Bryce. Bagi mereka, yang terpenting adalah isi atau substansi materi dari konstitusi itu sendiri. (Tim ICCE UIN Jakarta, 2000 : 89). tertulis, Dengan demikian, konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan-ketentuasn hukum yang dibentuk lembaga untuk mengatur fungsi dan struktur 54
pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengertian ini, sedikitnya ada tiga unsur yang menonjol dalam konstitusi, yakni: a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian mayarakat konstitusi sosial), merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. (kontrak artinya b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat- alat pemerintahannya. c. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.( Musthafa Kamal Pasha, 2002 : 69 dan 70). Tiga unsur yang terkandung dalam konstitusi ini, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di bawah ini : 55
Gambar 5 Tiga unsur yang terkandung dalam konstitusi Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) disebut sebagai hukum dasar yang tertulis, mengandung tiga pengertian, yaitu: Pertama, sebagai hukum, maka Undang- Undang Dasar bersipat mengikat, baik pada pemerintah, pada setiap lembaga negara, lembaga masyarakat maupun mengikat pada setiap warganegaranya. Kedua, sebagai hukum, Undang-Undang Dasar berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yang terikat dalam negara tersebut. Ketiga, selaku hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pengganti Undang- Undang (Perpu), dan sebagainya, termasuk juga setiap tindakan pemerintah dengan berbagai kebijakannya harus berdasarkan pada peraturan yang tertinggi yaitu Undang- 56
Undang Dasar. Tujuan adanya konstitusi ini, secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: a. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. b. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. c. Konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan- batasan keketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. (Soeprapto, 2010 : 33). 2. Proses Perumusan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara Indonesia pertama kali lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945 pada intinya memiliki dua unsur pokok, yakni Pembukaan dan Batang Tubuh. Sebelum menjadi sebuah konstitusi, perumusan dan penyusunannya melewati sejarah yang cukup panjang, yakni sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Badan ini terdiri dari 60 orang ditambah anggota tambahan sebanyak 6 orang. Jepang menunjuk Dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai Ketua. Sebagai Wakil 57
Ketuanya, ditunjuk dua orang, yaitu seorang Jepang bernama Ichibangase Yoshio dan seorang Indonesia bernama R.P. Soeroso. Seluruh anggota BPUPKI dibagi habis dalam beberapa Bunkakai (kelompok kerja) dan satu Panitia Hukum Dasar. Panitia Hukum Dasar mempunyai 19 orang anggota dibawah pimpinan Ir. Soekarno. Nama panitia ini kemudian diganti menjadi panitia Undang- Undang Dasar. Sebagian panitia ini ditugaskan untuk duduk dalam Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dibawah pimpinan Prof. Mr. Soepomo. Sedangkan menurut Sobirin Malian, bahwa anggota BPUPKI berjumlah 21 orang yang diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, sebagai Wakil Ketua, dengan 19 anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunseikan Nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945.( Tim ICCE UIN Jakarta, 2000 : 96). BPUPKI kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45). Para tokoh perumus itu antara lain dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagoes Hadikusuma, Oto Pangeran Iskandardinata, Soerjohamidjojo, Soetardjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. (Sumatera), Mr. Abdul Abbas Muhammad Amir Pangeran Purboyo, 58
(Sumatera), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), A.H. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Wahid Hasyim dan Mr. Muhammad Hassan (Sumatera). Latar belakang terbentuknya UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Namun, janji hanyalah janji. Penjajah Jepang ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Jepang dipukul Indonesia. Setelah mundur tentara Sekutu, Jepang tidak ingat lagi akan janjinya, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung kepada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Agenda pokok yang dibicarakannya adalah pembahasan tentang dasar negara, sedangkan pada sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 membahas tentang bentuk negara. (Pasha, 2002 : 73). Pembahasan dasar negara dalam persidangan itu mengalami proses diskusi yang sangat alot. Bahkan, konsekwensi politis-ideologis dari keputusan persidangan itu sampai sekarang masih terasa. Sekalipun sudah final keputusannya, tetapi pemikiran-pemikiran yang bersipat wacana masih tetap terdengar. Dua golongan besar muncul pada persidangan pembentukan dasar negara, yakni golongan kebangsaan (nasionalisme) dan golongan Islam. 59
Golongan Nasionalisme mengusulkan bahwa dasar negara harus bersipat netral, tidak dihubungkan sama sekali dengan salah satu agama manapun. Ide dasar golongan nasionalis adalah memisahkan secara tegas antara urusan negara dengan urusan agama. Sebaliknya, golongan Islam mengusulkan agar negara Indonesia Merdeka harus diletakkan di atas dasar Islam. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari setelah ikrar kemerdekaan yang kemudian mengadakan sidangnya yang pertama kali menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut: a. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD '45 yang bahannya diambil dari Rancangan Undang- undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945. b. Menetapkan dan mengesahkan UUD '45 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945. c. Memilih ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno sebagai Presiden dan wakil ketua, Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. d. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. (Tim ICCE UIN Jakarta, 2000 : 97). 60
Berikut ini, secara kronologis dikemuka-kan periode sampai UUD 1945 hasil berlakunya UUD 1945 amandemen. a. Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949 Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan ke- merdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi ke-kuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang pertama, se-hingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. b. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 Pada masa ini sistem pemerintahan Indo-nesia adalah parlementer. Bentuk pemerin-tahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. 61
c. Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 ini diberlakukan sistem Pada periode UUDS 50 Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih tidak berjalan berganti, akibatnya pembangunan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950. dekrit mengenai d. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966 Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka Juli 1959, Presiden Sukarno pada mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang- tanggal 5 62
undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. e. Pada masa Orde Baru (1966-1998) Pemerintah Orde Baru menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantaranya melalui sejumlah peraturan: 1) Ketetapan MPR Nomor yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya; I/MPR/1983 2) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum; dan 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/ MPR/1983. f. Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999 Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Terakhir, periode UUD 1945 Amandemen 63
3. UUD 1945 Amandemen tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada "luwes" Presiden, adanya pasal-pasal yang serta (sehingga semangat kenyataan penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Salah satu terlalu dapat menimbulkan multitafsir), rumusan UUD 1945 tentang Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. Secara politis proses amandemen UUD 1945 terjadi seiring kejatuhan Presiden Soeharto dari tampuk pimpinan Orde Baru yang digenggamnya selama 32 tahun. Namun tidak demikian, pendukung amandemen UUD 1945 64
selamanya merupakan penentang Orde Baru. Para penentang amandemen UUD 1945 sebagian adalah kalangan oposisi yang paling konsisten melawan rezim Orde Baru. Kalangan nasionalis-Soekarnois, umumnya menolak amandemen UUD 1945 dengan alasan peran historis Bung Karno dalam perumusan UUD 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakuan kembali UUD 1945. Jikapun amandemen tetap dilakukan, maka komprominya tidak boleh mengganti UUD 1945 melainkan hanya menambahkan beberapa ketentuan baru. Sementara itu para pendukung amandemen UUD 1945 justru sebagian merupakan pendukung Orde Baru yang paling konsisten, seperti Partai Golongan Karya. Sebagian lagi memang merupakan penentang konsisten Orde Baru terutama dari kalangan partai-partai baru yang lahir pasca Orde Baru serta kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Ornop.( Aidul Fitriciad 2006 : 161). 1945 didasarkan pada ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan untuk melakukan amandemen kepada MPR dengan ketentuan amandemen UUD itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan dapat diambil putusan bila disetujui oleh 2/3 dari Selanjutnya proses jumlah itu dilakukan pembahasan atas amandemen UUD berdasarkan Pasal 91 dan 92 Peraturan Tata Tertib MPR yang menentukan setiap pembuatan putusan Majelis Secara prosedural, amandemen UUD anggota yang hadir. 65
dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan. Tingkat- tingkat pembicaraan itu adalah sebagai berikut : a. Pembicaraan Tingkat I; Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis (BP-MPR) terhadap bahanbahan yang masuk dan hasil dari pembahasan itu merupakan rancangan putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II. Pada tingkat ini BP-MPR membentuk Panitia Ad Hoc I BP-MPR yang bertugas mempersiapkan rancangan Perubahan UUD 1945. Untuk melaksanakan tugas itu, BP-MPR melaksanakan kegiatan berupa : penyerapan aspirasi masyarakat, dan pembahasan atas berbagai materi yang telah diusulkan oleh fraksi-fraksiMPR, lembaga-lembaga pemerintah, unsur-unsur masyarakat baik perorangan maupun kelompok, serta hasil kerja ke daerah dan studi banding ke luar negeri. Selanjutnya, hasil pembahasan Panitia Ad Hoc I BP-MPR menjadi bahan pokok Pembicaraan Tahap II. b. Pembicaraan Tingkat II; Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh Penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi. c. Pembicaraan Tingkat III; Pembahasan oleh Komisi Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I ini dan merupakan rancangan putusan Majelis. Mekanisme pembahasan pada Komisi ini meliputi : (a) Forum II. Hasil pembahasan pada tingkat III 66
Rapat Pleno Komisi; (b) Forum Lobi; Forum Rapat Tim Perumus; (c) Penyempurnaan redaksi/tata bahasa rancangan perubahan dengan mengundang para ahli, termasuk ahli bahasa dan ahli Hukum Tata Negara. d. Pembicaraan Tingkat III; Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi Majelis dan bilamana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi MPR. (Aidul F. Azhari, 2006 : 161) Berdasarkan prosedur pembahasan di atas, pada dasarnya telah memenuhi aspirasi seluruh rakyat. Namun demikian, proses amandemen UUD 1945 tidak luput dari persaingan politik yang berkembang selepas Orde Baru. Dalam konteks ini proses sosial politik menjadi sangat berpengaruh terhadap hasil amandemen UUD 1945. Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR, yaitu : 67
a. Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999; b. Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000; c. Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001; dan d. Perubahan Keempat UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002. (Ino Putro, 2011) Dalam SU MPR 2001 sepakat untuk tetap menamakan UUD hasil amandemen adalah UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Keputusan MPR untuk melakukan amandemen sampai selesai adalah keputusan bijaksana yang menyelamatkan bangsa dan negara dari perpecahan sekaligus memungkinkan bergulirnya proses dan reformasi secara berkelanjutan dan damai. Kekuatan-kekuatan formal di MPR mengambil posisi yang lebih moderat dengan menetapkan kesepakatan dasar yang intinya tetap melestarikan UUD 1945 secara historis dan mempertahankan prinsip-prinsip para pendiri negara. Secara keseluruhan kesepakatan dasar itu meliputi : 68
a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar filosofis dan dasar normatif dari berdirinya NKRI. Oleh karena itu, perubahan atas Pembukaan UUD 1945 akan berarti mengubah negara RI. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 pun tidak boleh bertentangan dengan dasar filosofis dan dasar normatif yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 pada hakikatnya dilakukan untuk menyempurnakan, melengkapi, dam memperjelas implementasi dasar filosofi dan dasar normatif dalam Pembukaan UUD ke dalam batang tubuh UUD 1945. b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kesepakatan atas NKRI didasari oleh pertimbangan, bahwa para pendiri negara RI. Selain itu pengalaman sejarah ketika berdiri negara Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) ternyata telah mengancam integrasi bangsa Indonesia, sehingga muncuk kehendak bangsa Indo- nesia untuk kembali kepada bentuk NKRI. c. Tetap mempertahankan Pemerin-tahan Presidensial; Kesepakatan untuk mempertahankan sistem presidensial dimaksudkan untuk mempertegas sistem presidensial dalam UUD 1945 agar tidak kembali kepada sistem parlementer sebagaimana terjadi pada era parlementer tahun 1950-an yang dipandang instabilitas politik nasional. Dengan demikian, pada hakikatnya kehendak Sistem telah melahirkan 69
untuk mempertahankan sistem presidensial adakah untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif. d. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); Keberadaan Penjelasan UUD 1945 selama masa Orde Baru menimbulkan masalah yuridis karena sering menjadi dasar penafsiran bagi praktik otoritarian Orde Baru, padahal kedudukan hukumnya tidak jelas, apakah Penjelasan UUD 1945 termasuk bagian dari UUD atau hanya memorie van toelechting yang tidak bersifat mengikat. Selain itu secara teoretik tidak dikenal adanya Penjelasan atas suatu UUD di negara manapun. Oleh karena itu, Penjelasan UUD 1945 harus dihapuskan, tetapi muatan yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam batang tubuh. e. Perubahan dilakukan dengan "adendum"; Perubahan dilakukan secara 'adendum' dimaksudkan untuk tetap melestarikan nilai historis UUD 1945 serta mempertahankan prinsip-prinsip para pendiri negara yang terkandung dalam UUD 1945. Secara politis, nilai itu perlu dilestarikan karena historis UUD 1945 terdapat sebagian rakyat tidak Indonesia yang menghendaki terjadinya amandemen atas UUD 1945. (Aidul F. Azhari, 2006 : 163) cara 70
Selanjutnya, dapat mempelajari perubahan UUD 1945 sejak amandemen ke-1 sampai dengan ke-4 dalam lampiran buku ini. 4. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan dalam UUD 1945 Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 dite-tapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, se-hari setelah kemerdekaan memproklamasi-kan Soekarno-Hatta Indonesia. UUD 1945 ditetapkan melalui proses yang panjang yang dirancang oleh BPUPKI. Perubahan yang paling mendasar dari Rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh BPUPKI adalah dihapuskannya "tujuh kata" dari sila pertama, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". (BP-7 Pusat, 1993 : 88). Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang- undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan barbagai undang-undang yang menjadi itu, dari pemahaman dan derivatnya. Oleh karena didalamnya pendalaman Pembukaan UUD 1945, 71
terkandung nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Saudara ketahui, bahwa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh; dan (3) Penjelasan. UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga negaras, lembaga masyarakat, dan mengikat semua warga megara Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan, dan kebijaksanaan pemerintah harus bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan masalah ini, UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol untuk melihat apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. (BP-7 Pusat, 1993 : 83-84). Undang-undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan merupakan sumber dari cita hukum ingin ditegakkan baik dalam dan cita moral yang lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. 72
Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna yang sangat dalam terutama dalam perjuangan bangsa Indonesia. a. Alinea pertama "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanu-siaan dan perikeadilan", merupakan pe- nagasan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdiri di barisan paling de-pan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. yang berbunyi b. Alinea kedua yang berbunyi "Dan per-juangan pergerakan kemerdekaan Indone-sia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang mertdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur", menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kepada perjuangan bangsa Indonesia selama itu, dan penegasan untuk menjadikan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. c. Alinea ketiga yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya", menunjukkan bahwa 73
kemerdekaan yang diperoleh karena berkat kekuasaan dan perlindungan Allah, sekaligus menjadi motivasi spiritual untuk memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. d. Alinea keempat yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartatan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. keadilan perwakilan, serta Dengan demikian, dalam Pembukaan suatu UUD atau Konstitusi terkandung prinsip atau pandangan filsafat yang menjadi dasar perumusan pasal-pasal Batang Tubuh 74
Konstitusi, yang dijadikan pegangan dalam hidup bernegara. Marilah kita mencoba untuk memahami nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang terkandung dalam Pembukaan UUD ini. a. Sumber Kekuasaan; Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa "pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," yang bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam dasar negara sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun di sisi lain, pada alinea ke-empat disebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat," yang berarti bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, ..." 75
Dengan demikian, bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan kenegaraan dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. b. Hak Asasi Manusia Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak terumuskan secara eksplisit. Namun bila kita cermati dengan seksama akan nampak bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 memuat begitu banyak makna yang berisi muatan hak asasi manusia. Berikut disampaikan beberapa yang menggambarkan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. rumusan 1) Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk "menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas," salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut oleh setiap manusia; 2) Kemerdekaan Negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hak kebebasan dan mengejar kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi 76
manusia, kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan; dan yakni kebebasan dan 4) Sementara pasal 27, 28, 29, 30dan 31 dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pasal-pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia. c. Sistem Demokrasi Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam dalam alinea ke-empat yang menyatakan:" maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dalam dipimpin permusyawaratan/ dengan mewujudkan sua-tu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indo-nesia." Pernyataan di atas menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi. oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan, serta Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan 77
dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia pernah berkembang yang disebut ketika "demokrasi Pancasila," dan pada saat lain berorientrasi pada faham liberalisme. "demokrasi terpimpin," suatu d. Faham Kebersamaan, Kegotong-royongan Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak diketemukan istilah individu atau orang, berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusinya adalah untuk mengabdi pada kepentingan individu. Begitu banyak istilah "bangsa" diungkap dalam Pembukaan UUD 1945. Nampak dengan jelas bahwa tujuan utama didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk melayani kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Hal ini dapat ditemukan dalam pernyataan dibawah ini : 1) Misi Negara di antaranya adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," bukan untuk melindungi masing-masing individu. Namun dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan. 2) Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Indonesia adalah ;"suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indnesia." Dalam rumusan ini tidak tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia. 78
Uraian di atas dapat di lihat pada diagram di bawah ini : Gambar 6 Nilai-Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan Nilai- nilai dasar Wawasan Kebangsaan (WK) yang terkandung dalam UUD 1945 Dari uraian yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasalnya mengandung prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara terkandung spesifik, nilai-nilai dasar yang didalamnya itu dapat disebutkan dibawah ini: a. Mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, wajib bersyukur atas segala rahmat dan karuniaNya. Sehingga merupa-kan hal yang benar 79
apabila manusia berterima kasih atas kasih sayangNya, tunduk pada segala perintahNya dan mengagungkan akan kebesaranNya. b. Manusia memandang manusia yang lain dalam kesetaraan dan didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Manusia diakui akan hak-haknya, diakui perbe- daannya, namun diperlakukan dalam koridor hakikat yang sama. Keanekaragaman individu ditempatkan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan keanekaragaman adalah untuk merealisasikan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yakni untuk menciptakan kebaikan, kelestarian dan keharmonian dunia. c. Manusia yang menempati puluhan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dan dari pulau Miangas sampai pulau Rote membentuk suatu kesatuan geographical politics, memiliki sejarah hidup yang sama, sehingga terbentuk karakter yang sama, memiliki cita-cita yang sama, merupakan suatu bangsa yang disebut jatidiri sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Jatidiri tersebut tiada lain adalah Pancasila yang menjadi acuan bagi warga-bangsa dalam bersikap dan ber-tingkah laku dalam menghadapi berbagai tantangan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia yang memiliki d. Bangsa Indonesia dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi bersama, memilih cara yang disebut 80
"musyawarah untuk mencapai mufakat," suatu cara menghormati kedaulatan setiap unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Hal ini yang merupakan dambaan bagi setiap manusia dalam hidup bersama. e. Manusia dalam kehidupan bersama bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan. Bagi bangsa Indonesia cita-cita tersebut adalah kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama. Tiada akan ada artinya terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran pribadi tanpa terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama. (Soeprapto, 2010 : 35-38). Dengan demikian, apabila nilai-nilai dasar di atas diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, maka akan tercipta suasana kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, sehingga akan terasa suasana nyaman, nikmat dan adil. Indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar (UUD). Keduanya memang tidak berarti sama. Undang- Undang Dasar hanyalah sebatas hukum dasar yang tertulis, sedang konstitusi, di samping memuat hukum dasar yang tertulis, juga mencakup hukum dasar yang tak tertulis. Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan- ketentuasn hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar Sebagai ringkasan, dalam bahasa 81
hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengertian di atas, sedikitnya ada tiga unsur yang menonjol dalam konstitusi, yakni: 1) kontrak sebagai perwujudan dari perjanjian dan sosial; kesepakatan masyarakat; 2) sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara; dan 3) forma regimenis, yaitu kerangka bangunan sebagai pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh; dan (3) Penjelasan. UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga negaras, lembaga masyarakat, dan mengikat semua warga megara Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan, dan kebijaksanaan pemerintah harus bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan masalah ini, UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol untuk melihat apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. 82
BAB V NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PILAR WAWASAN KEBANGSAAN 1. Pengertian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika a. Arti, Fungsi, dan Tujuan NKRI NKRI merupakan singkatan dari "Negara Kesatuan Republik Indonesia". NKRI adalah Negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke. Untuk lebih memahami pengertian ini, maka dapat dilihat dari fungsi dan tujuan NKRI sebagai sebuah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. fungsi negara, NKRI Sebagaimana pada umumnya berfungsi untuk mewujudkan harapan atau cita-cita negara menjadi kenyataan, atau dengan kata lain, sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam pembukaan UUD 1945, tujuan NKRI adalah: 1) Tujuan Nasional (ke dalam), meliputi : a) melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) memajukan kesejahteraan umum; dan c) mencerdaskan kehidupan bangsa. 83
2) Tujuan Internasional (ke luar), yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara umum, terlepas dari ideologi yang dianutnya, fungsi setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum yang mutlak harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan penertiban (Law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan- bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melak-sanakan penertiban. Dalam fungsi ini ne-gara dapat dikatakan sebagai stabilisator. 2) Mengusahakan kesejahteraan dan ke-makmuran rakyatnya. 3) Pertahanan ini sangat diperlukan untuk menjamin dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa (negara). Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan. kedaulatan negara : fungsi tegaknya 4) Menegakkan keadilan: fungsi ini dilak-sanakan melalui lembaga peradilan. tersebut di atas fungsi negara diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Fungsi negara dapat juga Keseluruhan 84
diartikan sebagai tugas organisasi negara. Secara umum tugas negara meliputi : 1) Tugas Essensial adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, meliputi : (a) tugas internal negara yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang; dan (b) tugas mempertahankan eksternal kemerdekaan/kedaulatan negara. yaitu 2) Tugas Fakultatif adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditnjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, sehingga PPKI disebut itu Negara Kesatuan Republik 85
sebagai pembentuk negara. Disamping itu PPKI juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuan negara. Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki untuk mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum. berbagai keanekaragaman, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah umum, Indonesia, memajukan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta berdasarkan melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. kesejahteraan ketertiban dunia b. Arti, Fungsi, dan Tujuan Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti "berbeda- beda tetapi satu jua". Istilah ini berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pengertian Bhineka Tunggal Ika ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebang- 86
saan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, terdapat pada lambang negara Republik Indo-nesia yaitu Burung Garuda. Di kaki Burung Garuda, Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika". Ika berfungsi sebagai motto negara, yang diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma jaman Keprabonan karya besar Mpu Tantular pada Majapahit (abad 14). Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empatbelas ika (1350-1389). Sesanti tersebut berbunyi "Bhinna tunggal ika, tan hana dharma mangrwa," yang artinya, "berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua." Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian. Bhinneka Tunggal peme-rintahan kerajaan Majapahit Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Empu Tan-tular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai 87
semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, "Garuda Pancasila." Kata "bhinna ika," kemudian dirangkai menjadi satu kata "bhinneka". Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.(Soeprapto, 2010, 41) Setalah dijadikan semboyan dalam lambang negara, secara harfiah bhinneka tunggal ika diartikan sebagai "bercerai berai tetapi satu". Semboyan ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural diatas keanekaragaman. (Faisal Ismail, 1999 : 2). dan sosial-kultural dibangun Jika dikaji secara akademis, bhinneka tunggal ika tersebut dapat dipahami dalam konteks konsep generik multiculturalism. Dalam wacana masyarakat Barat kontemporer, multikulturalisme setidaknya menunjuk pada tigal hal : 1) sebagai bagian dari pragmatism movement pada akhir abad ke 19 di Eropa dan Amerika Serikat; 2) sebagai political and cultural pluralism pada abad ke 20 yang merupakan bentuk respon terhadap imperialisme Eropa di Afrika dan imigrasi besar-besaran orang Eropa ke Amerika Serikat dan Amerika Latin. 3) sebagai official national policy yang dilakukan di Canada pada tahun 1971 dan Australia tahun 1973, dan 88
berikutnya di beberapa Negara Eropa. (Udin S. Winataputra, 2008 : 2) Kemajemukan bangsa Indonesia disadari sebagai hal yang menjadikan bangsa ini unik, karena terdiri dari berbagai suku dan bahasa, dengan keanekaragaman budaya. Kemaje-mukan itu bisa berpotensi disintegrasi jika antara satu dan lain tidak merasa sebagai bagian dari entitas bernama Indonesia. Oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika menjadi sem-boyan bangsa Indonesia, untuk menyadarkan bahwa kita memiliki keanekaragaman, namun kesemuanya satu, suatu telah dicanangkan sejak Sumpah Pemuda. Tanpanya, setiap daerah, setiap entitas etnis, suku, dan kelompok akan merasa dapat berdiri sendiri tanpa suatu wadah negara Indonesia. tekad yang Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang paling majemuk dari segi kultural dan etnisnya. Hildred Geertz, sebagaimana dikutip oleh Faisal Ismail (1999 : 2) telah menggambarkan keragaman masyarakat Indonesia itu dengan menyebut lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, masing-masing mempunyai identitas kultural sendiri, dan lebih dari 250 jenis bahasa dipakai. Hampir semua agama dunia diwakili selain agama asli yang sangat banyak jumlahnya. 89
2. Nilai-nilai Dasar Wawasan Kebangsaan dalam NKRI NKRI merupakan pilar ketiga dalam berwawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dan dimensi manusia fundamental, yaitu : yang bersipat mendasar a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa; b. Tekad bersama untuk berkehidupan ke-bangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu; c. Cinta akan Tanah Air dan Bangsa; d. Demokrasi atau kedaulatan rakyat; e. Kesetiakawanan sosial; dan masyarakat adil-makmur. (BP-7 Pusat, 1993 : 19). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran yang sangat besar dalam memperkokoh dan mempertajam kita dalam berwawasan kebangsaan Indonesia. Wawasan kebangsaan harus diperkokoh, mu-lai dari terkecil yakni di keluarga untuk selanjutnya diimplementasikan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan terwujud Negara Kesa-tuan Republik Indonesia (NKRI). Minimnya terjadinya wawasan kebangsaan perpecahan dan pertentangan antar kelompok yang menjurus terjadinya disintegrasi bangsa. lingkungan akan berdampak 90
Untuk menumbuhkembangkan cita-cita NKRI maka diperlukan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dari masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh rasa nasionalisme masyarakat Indonesia sebagai wujud dari wawasan kebangsaan sangat menentukan keutuhan bangsa. Dengan demikian salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah merevitalisasi wawasan kebangsaan melalui pemasyarakatan wawasan kebangsaan. Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak kesadaran kebangsaan (nation state) yang optimal dan final. NKRI inilah rumah tangga bangsa keseluruhan yang men-jamin kerukunan, kejayaan dalam keadilan. Data sejarah menunjukkan kesadaran kebangsaan (wawasan nasional) sejak Sriwijaya dan Majapahit, yang wilayah kedaulatannya melampaui kedaulatan geopolitik NKRI. Runtuhnya Majapahit, akibat konflik internal nasional, maka era kolonialis-me- imperialisme 1596 - 1945 telah menindas semua potensi nasional Indonesia. Namun, sebagai bangsa yang kuat, Indonesia mewakili jiwa patriotisme, ksatria dan heroisme terbukti bangkitnya perang kemerdekaan nasional di seluruh nusantara. Artinya, kesa-daran nasional senantiasa hidup dan mampu dengan semangat ksatria dan kemandirian merebut kemerdekaan. telah berkem-bang Tahapan perjuangan kemerdekaan nasio-nal terekam mulai Kebangkitan Nasional 1908, dimantapkan dan dikukuhkan dengan Sumpah Pemuda 1928; kemudian berpuncak dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berkat 91
tekad perjuangan: merdeka atau mati ---yang dijiwai moral Pancasila dan harga diri bangsa--- Indonesia Raya merdeka dan berdaulat dalam NKRI berdasarkan Pancasila - UUD 45. state) ditegakkan dalam integritas NKRI dengan sistem negara kesatuan, negara bangsa, negara kekeluargaan dan asas wawasan nusantara. Hal ini tercermin dalam prinsip- prinsip di bawah ini : Asas-asas negara kebangsaan (nation a. Keunggulan sistem kenegaraan Pancasila sebagai negara Proklamasi 17 Agustus 1945; terjabar dalam asas konstitusional UUD 45: b. NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat (demokrasi); c. NKRI sebagai negara hukum (Rechtsstaat); d. NKRI sebagai negara bangsa (nation state); e. NKRI sebagai negara berasas kekeluargaan (paham persatuan, wawasan nasional dan wawasan nusantara). (Mohammad Noor Syam, 2008). 3. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan dalam Bhinneka Tunggal Ika a. Demokrasi; Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai multicultural nation-state dalam konteks Indonesia modern, bukan negara-kebangsaan 92
sebagai monocultural nation-state. Hal itu dapat kehidupan dicermati dari dinamika praksis bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya itu. Demokrasi adalah nilai dasar yang tercermin dari bhinneka tunggal ika. Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yang secara substantif dan prosedural menghargai persamaan dalam perbeda-an dan persatuan dalam keberagaman, secara formal konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut. b. Persatuan mewadahi multikulturalisme yang ada Secara instrumental dalam ketiga konstitusi telah digariskan adanya sejumlah perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia untuk mengisi rakyat; partisipasi politik rakyat melalui partai politik; kepemimpinan nasional dengan sistem presidentil atau parlementer, perlin-dungan terhadap hak azasi manusia; sistem desentralisasi dalam wadah negara Nasional; Untuk juga tersebut lembaga perwakilan 93
kesatuan (UUD45 dan UUDS 50) atau sistem negara federal (KRIS 49); pembagian kekuasaan legislatif, ekse-kutif, dan yudikatif; orientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat; dan demokrasi yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa. (Udin S. Winataputra, 2008 : 4) Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan dinamika partisipasi seluruh warga negara, pada masa yang praksis berkehidupan demokrasi di Indonesia akan mengalami penyempurnaan yang terus menerus. Dalam konteks multi-kulturalisme, hal itu menujukkan bahwa konsep final tentang NKRI, Pembukaan UUD 1945 yang diterima secara konsisten dengan Pancasila di dalamnya, wawasan Nusantara yang mempersatukan wilayah Indonesia dari Merauke sampai Sabang, serta pengakuan kebudayaan Indonesia yang merajut puncak-puncak budaya dari semua etnis yang ada di Indonesia, merupakan indikasi yang kuat bahwa Indonesia memiliki landasan yang kuat dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika. akan datang instru-mentasi dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung rasa kebangsaan yang sangat dalam, terutama semboyan ini tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Bhinneka tunggal ika sebagai Lambang Negara dapat digali nilai wawasan kebangsaannya sebagai berikut : 94
1) Burung Garuda, disamping menggam-barkan tenaga juga pembangunan melambangkan bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada Burung Garuda tersebut. Jumlah bulu sayap sebanyak 17 di tiap sayapnya melambangkan tanggal 17, jumlah bulu pada ekor sebanyak 8 melambangkan bulan 8, jumlah bulu dibawah perisai sebanyak 19, sedang jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Dengan demikian jumlah bulu-bulu burung garuda tersebut melambangkan tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. yang kokoh dan kemerdekaan kuat, tanggal 2) Perisai, garuda menggambarkan Negara Indonesia yang terletak di garis khalustiwa, dilambangkan dengan garis hitam horizontal yang membagi perisai, sedang lima segmen menggambarkan sila-sila Pancasila. yang tergantung di leher 3) Lima sila yang terdapat dalam perisai adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa dilam-bangkan dengan "bintang bersudut lima" yang terletak di tengah perisai yang menggambarkan "sinar ilahi". Rantai yang merupakan rangkaian yang tidak terputus dari bulatan dan persegi menggambarkan kemanusiaan yang adil dan sekaligus melambangkan monodualistik manusia Indonesia. Kebangsaan dilam- bangkan oleh "pohon beringin", sebagai "tempat berlindung". Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa-rakatan/perwakilan beradab, yang 95
dilambangkan dengan banteng yang menggambarkan "kedaulatan rakyat". Sedangkan "kekuatan" dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan kapas dan padi yang menggambarkan "kesejahteraan" dan "kemakmuran". c. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Adanya kesadaran warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara lebih disebabkan oleh beberapa hal penting, yaitu: 1) karena adanya rasa kebangsaan,2) tertanamnya faham kebangsaan, 3) tingginya semangat kebangsaan,dan 4) kuatnya wawasan kebangsaan. Keempat aspek ini memiliki kesatuan arti yang utuh, serta memiliki hubungan dan kesamaan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Karena adanya faham rasa kebangsaan kebangsaan, dan terta-namnya faham kebangsaan akan memper-tinggi semangat kebangsaan, sementara tingginya semangat kebangsaan juga akan memperkuat wawasan kebangsaan, dan pada gilirannya kuatnya wawasan kebangsaan semangat nasionalisme yang tinggi. (Siswono, 1996: 24,25). juga akan menanamkan juga akan meningkatkan Sebagai ringkasan, NKRI merupakan singkatan dari NKRI adalah "Negara Kesatuan Republik Indonesia". Negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke. Dalam pembukaan UUD 1945, tujuan NKRI meliputi: 96
1. Tujuan Nasional (ke dalam), meliputi : a. melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; dan c. mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Tujuan Internasional (ke luar), yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia untuk yang memiliki mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum. berbagai keanekaragaman, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah umum, Indonesia, memajukan serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. kesejahteraan ketertiban dunia Adapun Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti "berbeda-beda tetapi satu jua". Istilah ini berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pengertian Bhineka 97
Tunggal Ika ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda. Di kaki Burung Garuda, Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika". Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945. Lambang Negara terdiri atas tiga bagian, yaitu: 1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya; 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan 3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi : BHINNEKA TUNGGAL IKA. 98
DAFTAR PUSTAKA Anwar Harjono, Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan, Gema Insani Press, Jakarta, 1997. Adeng Muchtar Ghazali, Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam, Benang Merah Press, Bandung, 2004. Adi Sage Lazuardi, Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam, Jakarta: Citra Media, 1996. Aidul Fitriciada Azhari, Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945 : Dari Demokratisasi ke Perubahan Sistem, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September, 2006. Ahmad Doli Kurnia, Gerakan dan Pemikiran Nasionalisme Kaum Muda, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005. Antonius Atoshoki, dkk, Relasi dengan Tuhan, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, (cetakan keempat), 2006. Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasonalisme, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1990. Badudu J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1996. BP7, Bahan Penataran, Jakarta, 1993. 99
Dardji Darmodihardjo, Pancasila : Suatu Orientasi Singkat, edisi ke-12, Aries Lima, Jakarta, 1984. Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila, PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1999. H.M. Rozy Munir (ICIS), Ideologi Keagamaan perkeruh konflik, ind_more.php?id=A4220_0_3_0_M;10 februari 2009. Ino UUD amandemen-uud-1945/, 19 June 2011. Putro, Proses Amandemen 1945, Khalif Muammar, Indonesia, antara Pemikiran dan Era Baru Pergerakan Islam, 2 Mei 2009. Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan, cet.16, Gramedia, Jakarta, 1993. Lorens Bagus, Kamus Filsafat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996. Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Yayasan Prapanca, Jakarta, tt. Musthafa Kamal Pasha, Pendidikan Kewarganegaraan, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002. Manunggal K. Wardaya, "Merenungkan Kembali Empat Pilar Kebangsaan", Makalah disampaikan dalam 100
Sarasehan bertema diselenggarakan oleh Adhysatria Centre, Rawalo, Kab. Banyumas, 20 Desember 2010. Mohammad Noor Syam, Wawasan Kebangsaan dan Politik, Laboratorium Pancasila, UM, Malang, 2008. Nurcholish Madjid, Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya Indonesia, Paramadina, dalam Pembangunan di Jakarta, 1997. Nasib Tua Lumban Gaol , Mewujudkan Keutuhan NKRI Kebangsaan, Lewat 19/22330 Peranan Wawasan Rachmad K. Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modern, Ar- Ruzz Media,Yogyakarta, 2008. Ritzer, George & J.Goodman, Teori Sosiologi, Kreasi Wacana,Yogyakarta, 2009. Soeprapto, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, Jakarta, 2010. ________, (2005), Pancasila Desember 2005. Sakti, 5 Saefuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara RI (1945- 1949), Gema Insani Press, Jakarta, 1997. 101
Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, ICCE UIN Jakarta, 2000. Udin S. Winataputra, Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, Makalah dalam Dialog Multikultural untuk Membina Kerukunan Antarumat Beragama yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI dan Kedeputian Bidang Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Republik Indonesia, tanggal 12 Agustus 2008, di Auditorium JICA FMIPA UPI, Bandung, 2008. Kementrian Kordinator Yudi Latief, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Warlim Isya, Hakekat Wawasan Kebangsaan, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2004. 102
GLOSARIUM Bunkakai Istilah bahasa Jepang yang artinya kelompok kerja, un- tuk menunjukkan beberapa Bunkakai dalam BPUPKI. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai Suatu istilah yang berasal dari bahasa Jepang untuk menye- but BPUPKI pada masa-masa awal kemerdekaan RI. Demokratisasi Suatu usaha untuk menjalan- kan demokrasi di suatu ma- syarakat atau negara. Intelektualitas Menunjukkan kemampuan berfikir dalam menghadapi problema kenyataan dan hidup. Internalisasi Menunjukkan pada upaya me- nanamkan nilai-nilai. Fungsionalisa si Menunjukkan pada upaya berdasarkan memerankan 103
Forma regimenis Founding fathers Mentalitas Motto Multicultural nation-state Negarakertaga ma keadaan dan situasi tertentu. Kerangka pemerintahan. bangunan Para pendiri bangsa. Menunjukkan pada kondisi batin yang merefleksi pada perilaku. Tema atau simbol yang me- nunjukkan pada keinginan, harapan, dan cita-cita yang ingin dicapai. Menunjukkan pada keadaan suatu bangsa-negara yang di- konsepsikan dan dibangun atas keragaman budaya, suku, dan agama. Judul buku yang ditulis oleh pujangga ternama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yaitu Mpu Prapanca, yang di- dalamnya istilah "Pancasila". terdapat 104
Nasionalis- Muslim Nasionalisme Nasionalis- Sekuler Rechtsstaat Sutasoma Tauhid Kelompok pemimpin Muslim yang terikat dengan keiman- an mereka secara mendalam dan mempercayai, bahwa Is- lam harus digunakan sebagai dasar negara. Semangat dan rasa kebang- saan. Kelompok pemimpin politik Indonesia yang secara tegas menolak agama sebagai dasar negara. Negara berdasarkan atas hu- kum. Judul buku yang ditulis oleh pujangga ternama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yaitu Mpu Tantular, yang istilah didalamnya terdapat "Pancasila". Suatu sistem keyakinan dan keimanan dalam Islam, yang menegaskan bahwa Allah yang satu-satunya adalah 105
Way of Life wajib disembah. Pedoman, cara, atau kerangka yang dijadikan acuan dalam mendorong terwujudnya tingkah laku untuk mengha- dapi dan menginterpretasi lingkungannya. 106