SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN RAHASIA KEDOKTERAN OLEH DOKTER1 Oleh : Marini V. Pandi2 ABSTRAK Skripsi ini membahas secara umum tentang sanksi pidana atas pelanggaran rahasia kedokteran oleh dokter , secara khusus tentang sanksi yang akan membahas diterima oleh dokter ia membuka rahasia penyakit yang di derita pasiennya tau. kepada orang yang Pembahasan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif , yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur , perundang - undangan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan ini , perundang - undangan yang digunakan dalam praktik kedokteran ini yaitu undang - undang nomor 29 tahun 2004 pasal 4 . Dewasa ini dokter lebih dipandang sebagai ilmuan sangat yang pengetahuannya diperlukan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit .Sebagian dokter tahu dan sebagian dokter tidak tahu bahwa dalam informasi kepada keluarga memberikan pasien tanpa persetujuan pasien adalah perbuatan yang melanggar hukum yaitu telah membuka rahasia kedokteran kepada orang yang tak berhak tau . Namun hukum pedoman merupakan dalam memberikan informasi kepada keluarga pasien namun harus tetap melaksanakan pedoman dengan meminta persetujuan pasien. Tanggung jawab dokter dapat dimintakan apabila dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian , Hukum yang menentukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian dan yang dapat menentukan salah atau tidaknya seorang dokter adalah hakim . Sanksi pidana yang dikenakan bagi dokter apabila ia dengan penyakit sengaja membuka jika tak berhak digunakan yang skripsi dokter rahasia 1 Artikel Skripsi 2 NIM 090711087 Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 pasiennya kepada orang yang tak berhak tau ialah Pasal 322 KUHP Kata kunci Kedokteran : Sanksi Pidana , Rahasia A. PENDAHULUAN Perkembangan kedokteran kebutuhan mengungkapkan manusia akan pertolongan pengobatan adalah setua umat manusia.Pada mulanya, jika seseorang merasa sakit atau mengalami gangguan pada fungsi bagian tubuhnya, selalu mencoba mengetahui apa yang menjadi juga Ia terancam, mengkhawatirkan nyawanya sebab ia tahu bahwa ia akan mati jikalau tidak segera ditolong atau dibebaskan dari gangguan itu. Kekuatiran akan kematian itu mendorongnya mencari pertolongan pengobatan. Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan yang ini dokter dideritanya.Pada kedudukan adalah orang sehat yang juga pakar dalam bidang penyakit sementara pasien adalah awam mengenai orang penyakitnya.Pada awalnya profesi dokter merupakan profesi yang sangat disanjung- sanjung kemampuannya mengetahui hal-hal yang tidak tampak dari luar. Bahkan seorang dokter dianggap sebagai dapat menyembuhkan pasien dengan doa-doa.3 ilmu bahwa penyebabnya. penyakit sakit yang karena rohaniwan yang lebih dipandang sebagai ilmuwan yang pengetahuannya sangat diperlukan untuk menyembuhkan berbagai penyakit.Kedudukan dan peranan dokter tetap dihormati, tetapi tidak lagi disertai dokter unsur ilmiah tanpa dituntut suatu kecakapan melupakan segi seni atau artistiknya. Dengan perkataan tidak diminta untuk menyembuhkan pasien, Dewasa ini dokter pemujaan.Dari lain, dokter 3 D. Veronica Komalawati, 1989. Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 13 135
Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 tetapi akan berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan sehingga kesembuhan pasien bukan prestasi yang diperjanjikan. Pasien dapat menggugat kedokteran tanggung (medical liability), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Sebagian dokter tahu bahwa tidak dan memberikan informasi kepada keluarga pasien tanpa persetujuan pasien adalah perbuatan melanggar hukum, yaitu telah membuka rahasia kedokteran kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya. Dalam hal, dokter mengetahui bahwa adanya tidak boleh Rahasia Kedokteran yang disampaikan keluarga pasien, karena takut dipersalahkan oleh keluarga pasien maka memberitahukan kepada keluarga pasien, tidak dapat dijadikan alasan, tetap dokter harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pasien. pasien, hukum jawab tahu, sebagian kepada Dokter yang tidak mempunyai Surat Izin Praktik belum tentu melakukan tindakan yang standar profesinya yang bisa dikenal dengan istilah Malpraktik.Sebaliknya yang mempunyai Surat Izin Praktik, juga belum tentu selalu melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesinya. Selama ini sangat jarang dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memilih surat Izin tentang Praktik. Kerangka pemikiran Rahasia Kedokteran, timbul pertama-tama dari untuk merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan profesi. Keterangan yang didapat oleh para professional dalam melakukan profesi, dikenal dengan nama Para professional Rahasia mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ia menolak untuk membuka rahasia kedokteran. Sehubungan dengan proses pengadilan, seorang dokter mempunyai hak untuk menolak membuka rahasia kedokteran (verschoningsrecht van de arts) Sebagai hasil Muktamar Ikatan dokter Jenewa September 1948 yang pernyataan suatu tidak dengan sesuai dokter kewajiban professional Jabatan. sedunia di dikeluarkan 136 kemudian diamendir di Sydney Agustus 1968. Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Syara' Kesehatan Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas kemudian Indonesia, dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran ke-2 yang diselenggarakan 14 sampai dengan Desember 1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal sumpah dokter Indonesia. Demi Allah saya bersumpah, bahwa: Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran, Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter, Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter, tidak mempergunakan akan Saya pengetahuan saya untuk kedokteran sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, sekalipun diancam, Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan, Saya akan kesehatan penderita, Saya akan berikhtiar dengan sungguh- sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, Saya akan memberikan kepada guru-guru saya saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya, dan senantiasa mengutamakan pertimbangan dan bekas guru-guru
Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sendiri diperlakukan, Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh- sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. sebagaimana saya Dilihat dari sudut Hukum Kedokteran, telah terjadi pelanggaran Hukum, apapun alasannya, dokter harus merahasiakan penyakit seseorang, tidak penting dokter itu ada hubungan hukum dengan orang yang dibuka rahasia tentang penyakitnya. sumpah, mengucapkan Hippocrates juga merumuskan dalil tentang profesi zamanya. Rumusan dalil itu (Malcolm T. Mac Eachern : 1969) pada pokoknya berbunyi demikian : ilmu yang 1 Ilmu kedokteran adalah paling mulia di antara ilmu-ilmu lainnya, tetapi karena ketidaktahuan mereka yang mempraktekkannya, menjadi nampak kurang mulia. Banyak orang memiliki gelar "dokter" tetapi dalam kenyataan hanya sedikit yang benar-benar berhak. Siapa pun yang ingin menguasai ilmu kedokteran perlu memiliki syarat- syarat berikut : berbakat (be possessed of natural disposition), belajar dengan baik, belajar sejak usia muda, senang bekerja, dan mempunyai cukup waktu. 3 Mengajarkan ilmu kedokteran adalah semacam menanam benih ke tanah. Bakat murid diumpamakan benih. mengajarkan ilmu kedokteran seperti juga menanam padi di tanah, harus melihat tanah yang baik serta musim yang tepat. Juga diperlukan pemupukan yang rajin agar benar-benar didapat matang. Setelah lulusan dari pendidikan dan melaksanakan tugas dari kota ke kota, seorang dokter harus selalu menjaga martabatnya. Bukan saja hanya dalam juga dalam bukti nama, Selain kedokteran pada 2 yang dimiliki buah yang 4 tetapi Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 dalam kemampuan. pengalaman akan menjadi bekal yang buruk. rasa Ia akan mengurangi dan menyuburkan percaya (timidity) atau kekurang beranian kelancangan (audacity). Kurang diri 5 Hal-hal yang suci hanya boleh diajarkan kepada mereka yang juga suci. Mengenai adanya kewajiban dokter untuk membuka rahasia kedokteran dalam hal dokter berpendapat pekerjaan/orang tersebut membahayakan jiwa orang lain. Apabila seorang dokter dimana ia sebagai orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kedokteran, diminta yang untuk memberikan keterangan mengenai sesuatu hal yang menyangkut rahasia/jabatan/pekerjaannya sebagai dokter, dokter biasanya mengalami pertentangan jiwa. Sebab ia disatu pihak diwajibkan oleh benar memberikan apabila berwenang, sedangkan dipihak sebagai dokter ia juga untuk mempunyai merahasiakan yang diketahui menjalankan jabatan/pekerjaannya. berwenang undang-undang keterangan yang yang diminta kewajiban moral sesuatu segala sewaktu Menurut Daldiyono 4 , yang disebut profesi adalah suatu bidang atau jenis pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus. Tidak semua jenis pekerjaan dapat disebut profesi. Saat ini sering terjadi kerancuan atau salah kaprah, bahwa semua jenis pekerjaan disebut profesi. Padahal suatu profesi memiliki berbagai ciri spesifik, yaitu: 1 Ada bidang ilmu tertentu yang jelas dan tegas yang dipelajari, misalnya profesi kedokteran yang melaksanakan ilmu kedokteran . 2 Ada sejarahnya dan dapat diketahui pendahulu atau pionirnya. 4 Dr. Ari Yunanto, Helmi. 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm 7 137
Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 suatu 3 Adanya bersifat independen mengatur anggotanya. ikatan profesi yang berhak dan 4 Bersifat melayani dengan mementingkan yang dilayani (altruism) yang diatur dalam kode etik. Asas Etik merupakan kepercayaan atau yang aturan umum dikembangkan dari system etik. Dari dasar etik tersebut disusun kode etik profesi, termasuk dalam hal ini profesi kedokteran, yang meskipun terdapat perbedaan aliran dan pandangan hidup serta adanya perubahan tata nilai kehidupan masyarakat secara global, tetapi dasar etika profesi kedokteran yang diturunkan sejak zaman Hippocrates: penderita senantiasa akan saya utamakan (the health of my patient will be my first consideration) tetap merupakan asas yang tidak pernah berubah dan merupakan rangkaian kata yang mempersatukan para dokter di dunia". yang mendasar "Kesehatan Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi 6 asas etik yang bersifat universal, yang juga tidak akan berubah dalam etik profesi kedokteran yaitu: 1 Asas menghormati otonomi pasien (principle of respect to the patient's autonomy) Pasien mempunyai kebebasan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dokter serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri sehingga informasi kepadanya perlu diberikan yang cukup. Pasien berhak untuk dihormati pendapat dan keputusannya dan tidak boleh dipaksa untuk itu perlu adanya informed consent. 2 Asas Kejujuran (Principle of veracity) Dokter hendaknya mengatakan hal yang sebenarnya secara jujur akan apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, serta akibat/resiko terjadi. Informasi yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan jujur kepada pasien, pasien. Selain yang dapat 138 dokter juga harus jujur kepada diri sendiri. 3 Asas tidak merugikan (Principle of non- maleficence) Dokter berpedoman primum non nocere(first of all do no harm), tidak melakukan tindakan yang tidak perlu, dan mengutamakan tindakan yang tidak merugikan pasien, serta mengupayakan risiko fisik, risiko psikologis, maupun risiko social akibat tindakan tersebut seminimal mungkin. 4 Asas manfaat (Principle of beneficence) Semua tindakan dokter yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien guna mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidupnya.Untuk itu dokter wajib membuat rencana perawatan /tindakan yang berlandaskan pada pengetahuan yang sahih dan dapat umum. Kesejahteraan pasien perlu mendapat perhatian yang utama. Resiko yang sampai timbul dikurangi mungkin sementara mungkin seminimal manfaatnya harus semaksimal mungkin bagi pasien. berlaku secara 5 Asas confidentiality) Kerahasiaan (Principle Dokter harus menghormati kerahasiaan pasien, meskipun pasien tersebut sudah meninggal dunia. 6 Asas Keadilan (Principle of justice) tidak Dokter harus berlaku adil, atau kedudukan memandang kepangkatan, memandang tidak kekayaan dan tidak berat sebelah dalam merawat pasien. B. Rumusan Masalah 1 Bagaimanakah tanggung jawab dokter atas pelanggaran rahasia kedokteran ? 2 Bagaimanakah Sanksi pidana bagi dokter atas pelanggaran rahasia kedokteran? C. Metode Penelitian Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka of
ini merupakan bagian dari penelitian penelitian hukum kepustakaan dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. terperinci, metode-metode dan Secara teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (library research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan- bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. pembahasan D. PEMBAHASAN 1. Tanggung Jawab Pelanggaran Rahasia Kedokteran Pada umumnya setiap orang harus bertanggung (aansprakelijik) terhadap tindakan atau perbuatannya. Oleh karena itu "bertanggung jawab'' diartikan sebagai "terikat'', sehingga "tanggung jawab" (aansprakelijik) dalam pengertian hukum berarti "keterikatan". 5 Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakan-tindakan sehari- hari dengan profesinya, dan tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya, dan jawab hukum yang berkaitan tanggung dengan pelaksanaan profesinya. Dokter atas jawab yang tidak berkaitan Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya masih dapat dibedakan antara : tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan professional, yaitu Kodeki yang termuat dalam keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 434/Men.Kes/SK/X/1983, dan tanggung jawab ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi bidang hukum administratif, hukum pidana, dan hukum terhadap perdata. atau ketentuan-ketentuan terhadap Tanggung jawab profesional 5 D.Veronica, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm 100 Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 tersebut, jawab profesional tanggung sebelumnya disebut tanggung jawab etika dari dengan diberlakukannya Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) bagi para dokter di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I tersebut di atas, maka penulis cenderung menggunakan istilah tanggung jawab professional dokter. Dalam pembahasan selanjutnya, tanggung jawab hukum dokter di sini dimaksudkan sebagai jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Seorang diharapkan jawab dalam menjalankan bertanggung profesinya. Karena tanggung jawab dokter sedemikian juga harus mengetahui dan memahami hak-hak dan dalam menjalankan profesinya.6 dokter. Namun tanggung dokter selalu luasnya, maka dokter kewajiban-kewajibannya Timbulnya risiko- risiko baru dalam teknologi medis modern, penggunaan memerlukan l pelayanan medis. Dalam pertanggung jawaban karena kesalahan ini, (pasien) harus pihak yang dirugikan membuktikan adanya kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis. Namun karena tindakan yang dilakukan dokter hanya menyangkut kewajiban untuk berupaya, maka sulit untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian dan sikap kurang itu berhati-hati. Kewajiban berupaya didasarkan pada suatu standar profesi itu sendiri terhadap penyimpangannya hanya dapat dilakukan oleh mereka. Jadi pasien tidak mempunyai cukup informasi untuk membuktikannya. itu harus Karenanya, kelompok profesi dalam memiliki demi menjalankan kehormatan sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan profesi dokter didasarkan pada suatu tujuan luhur disertai moralitas yang tinggi. Karenanya tindakan dokter, yang sesuai dengan standar profesi medis, tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban yang dan penilaian kesadaran hukum tugas-tugasnya profesi itu 6 Ibid , hlm 101 139
Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 sekaligus merupakan hak dari dokter, tetapi juga benar-benar harus disadari sebagai tanggung jawab dokter dalam menjalankan profesinya. Pengertian perbuatan melawan hukum luas berdasarkan Arrest dalam HogeRaad adalah januari mencakup pengertian : berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diriatau benda orang lain. Ini berarti, kesalahan diartikan secara : Kesengajaan, kelalaian dan kurang berhati- hati. Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya atau kesalahan professional, pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban yang timbul karena profesinya. arti 31 1919 luas, yang meliputi Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya dalam hal adanya kontrak terapeutik (penyembuhan), pada dasarnya meliputi kesalahan yang berkaitan dengan kewajibannya yang timbul dari kontrak tersebut menurut sifat kontrak baik yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun oleh undang-undang. 7Jadi, apabila pasien menderita kerugian akibat kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya, maka pasien itu dapat menuntut ganti rugi, baik menurut wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, pasien harus membuktikan yang dideritanya disebabkan karena kesalahan tindakan dokter yang : 1 Bertentangan bahwa kerugian dengan kewajiban profesionalnya, atau 2 Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban professional atau 3 Bertentangan dengan kesusilaan, atau 4 Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat Pengertian Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian/kontrak. Wanprestasi dapat berarti : tidak memenuhi prestasi di mana seseorang 7 Ibid , hlm 104 140 sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi secara tidak baik. Namun jika seseorang tidak waktunya memenuhi tepat ia kewajibannya, bukan berarti bahwa terlambat tidak berprestasi. berprestasi sama sekali dapat diartikan apabila pemenuhan prestasi itu sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi debitur dan dapat terlambat berprestasi apabila diartikan ada pemenuhan prestasi jika manfaatnya bagi debitur. didasarkan pada wanprestasi, maka ia harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik (penyembuhan). Dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan- tindakan apa yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik (penyembuhan). Sehubungan dengan itu, Arrest Hoge Raad 26 Maret 1920 tidak dipenuhinya menyatakan bahwa untuk tidak menghalangi kontrak, perbuatan berdasarkan menggugat melawan hukum adalah menyangkut kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Di satu pihak, tanggung jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, jika untuk itu terdapat fakta-fakta yang terlepas dari kontrak.. Disamping itu, perbedaan lain jawab dokter karena antara tanggung wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum adalah menyangkut kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. jawab dokter Di satu pihak, tanggung karena wanprestasi lebih luas dari pada tanggung jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, sebab : Pada wanprestasi dokter tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan dari tenaga kesehatan lain yang atau merupakan tanggungannya tetapi juga yang bukan bawahannya, yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kontrak. Sedangkan pada pada Sebab itu masih Namun juga bawahannya
perbuatan melawan hukum, dokter hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang merupakan atau tanggungannya. Pada pihak lain, tanggung jawab dokter karena wanprestasi lebih terbatas daripada tanggung jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, sebab : Pada wanprestasi dokter bertanggung jawab kesalahan orang hanya mengenai pelaksanaan kontrak, sedangkan pada perbuatan melawan hukum dokter bertanggung jawab tidak terbatas, asal saja ada antara pelaksanaan tugas dan perbuatan melawan hukum itu. Kewajiban hukum dokter mencakup kewajiban hukum yang timbul karena profesinya dan kewajiban hukum terapeutik yang demikian (penyembuhan). kesadaran tersebut mencakup keduanya. K timbul karena profesinya, yang selanjutnya menimbulkan tanggung Kesalahan yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya, pada umumnya merupakan kelalaian atau kurang berhati-hati. Dapat juga terjadi bahwa kesalahan dokter itu dilakukan dengan sengaja untuk mencari keuntungan dengan penyalahgunaan keadaan. Sehingga yang jumpai sekarang, adalah peranan kita kesadaran hukum yang diperlukan oleh dokter agar dapat mengendalikan dirinya kesalahan tidak melakukan sehingga professional, telah digantikan oleh sanksi- sanksi yang diberikan oleh hukum. Tanpa adanya sanksi, dikhawatirkan akan terjadi lebih banyak kesalahan professional yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya 8 . Apabila seorang dokter indikasi membedah pasien atas dasar medis, dapat tersebut perbuatan dibenarkan. Hal itu disebabkan karena perbuatan membedah didasarkan pada wewenang dokter ewajiban hukum dokter menc yang di akui bawahannya atas hubungan fungsional timbul dari kontrak Dengan hukum dokter jawab hukumnya. pribadi, atau professional dari 8 Ibid , hlm 114 Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur peri hal hak atau wewenang dokter di dalam menerapkan ilmu dan ketrampilan profesionalnya. dapat dimintakan apabila dokter telah berbuat kesalahan/kelalaian, meskipun tidak ada sengaja seorang dokter membuat kesalahan. Untuk memudahkan mendapatkan pengertian tentang tanggung jawab, maka digunakan kata dalam bahasa Inggris, yang membedakan dua buah tanggung jawab, yaitu responsibility dan liability. Tanggung jawab dokter yang waras terhadap diri sponsible sendiri atas pekerjaan yang diperbuatnya, sedangkan seseorang liable terhadap orang melaksanakan dalam lain, pekerjaannya dia berbuat kesalahan atau kelalaian.Liability ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab hukum. Seseorang dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya (liable), kalau dia melakukan kelalaian/kesalahan dan itu menimbulkan kesalahan/kelalaian kerugian. Orang yang menderita kerugian itu, akibat kelalaian/kesalahan orang rugi. berhak untuk menggugat ganti Dikatakan bahwa orang itu telah melakukan hukum. perbuatan melawan suatu Perbuatan itu melawan menimbulkan kerugian yang diakibatkan kesalahannya. oleh bentuk perikatan antara dokter dan pasien bukan perikatan hasil, tetapi perikatan ikhtiar, maka prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian dokter pasien adalah juga ikhtiar (upaya semaksimal mungkin), sehingga dikatakan prestasi yang diperjanjikan antara perjanjian terapeutik dokter pasien tidak dapat diukur.9 Seseorang kalau hukum kelalaian Sehubungan / dengan lain, dokter tidak diminta untuk menyembuhkan pasien, tetapi akan berupaya semaksimal mungkin sehingga menyembuhkan Dengan perkataan pasien, 9 WilaChandrawilaSupriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 31 141
Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 kesembuhan pasien bukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam arti pasien tidak kesembuhan pasien bukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam arti pasien tidak dapat menggugat dokter, kalau pasien tidak sembuh dari penyakitnya. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran(medical liability), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih tidak sengaja, sebab perbuatan yang kesalahan/kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. pasien dokter dapat disembuhkan dan tidak meninggalkan cacat tidak dapat permanen, maka dokter dimintakan ganti rugi. Bisa saja pasien menggugat kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan dari tetapi dokter, kesalahan/kelalaian menggugat ganti rugi immaterial, bagi banyak hakim di Negara maju adalah permintaan yang berlebihan, selain setiap tindakan medik bukan tindakan yang dapat diperhitungkan secara matematika, dalam arti tidak dapat diperhitungkan secara matematika, dalam arti tidak dapat diperhitungkan secara pasti. Selama masih Jadi dikonstruksikan sebagai berikut : terjadi perbuatan melawan hukum, perlu dibuktikan telah terjadi kelalaian/kesalahan tersebut dan terdapat menimbulkan antara hubungan kelalaian/kesalahan kerugian. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum, melakukan dalam kesalahan/kelalaian, tetapi kesalahan/kelalaian itu tidak menimbulkan kerugian, maka dokter yang melakukan perlu kesalahan/kelalaian bertanggung terhadap pasien, dalam arti tidak perlu membayar Terjadi gantirugi Kerugian,tetapi ada kesalahan/kelalaian dilakukan oleh dokter, kelalaian/kesalahan kerugian atau akibat sebab dengan dokter arti tidak jawab hukum kepada pasien. tidak 142 mungkin saja karena resiko, maka tidak perlu dicari siapa yang harus bertanggung jawab hukum (liable). Hukum (peraturan) menentukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu dokter telah melakukan kesalahan/kelalaian dan yang dapat menentukan salah atau tidak adalah hakim. Ini adalah apa yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Konsekuensi dari asas ini, maka pasien yang telah melakukan mendalilkan dokter kesalahan/kelalaian, harus membuktikan kesalahan/kelalaian dokter tersebut. Dokter membuktikan tidak perlu kecuali hakim berpendapat lain, yaitu dokter dibebani untuk membuktikan, bahwa apa yang didalilkan oleh pasien tidak benar. Beban pembuktian ini yang dikenal sebagai 10 beban Hukum menentukan pula, bahwa dokter dapat diwajibkan oleh hakim untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pasien, kalau dapat dibuktikan bahwa oleh kerugian kesalahan/kelalaian dokter. pembuktian terbalik. tersebut diakibatkan 2. Sanksi Pidana bagi Dokter atas Pelanggaran Rahasia Kedokteran Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai - nilai sosial budaya bangsa . Artinya , pidana mengandung tata nilai ( value ) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang . Disamping keberadaannya telah menjadi kecenderungan , sistem pemidanaan yang bertolak dari ide individualisasi pidana ini merupakan hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana untuk tujuan perlindungan masyarakat ( social defence ) .Ide menyangkut konsepsi social defence tersebut ternyata diterima oleh ahli hukum pidana di Indonesia , terbukti dalam : internasional 10 Ibid , hlm 33
A Kesimpulan seminar Kriminologi ke - 3 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa : " Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social arti melindungi defence masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali tanpa (rehabilitate) mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan ( pembuat ) dan masyarakat ". dalam si pembuat laporan dari simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa : Sesuai dengan politik hukum pidana , maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat / Negara , korban dan pelaku . B Salah satu Atas dasar tujuan tersebut , maka harus mengandung pemidanaan unsur - unsur yang bersifat : 1 Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut , menjunjung tinggi dan martabat seseorang . harkat 2 Edukatif bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi penaggulangan kejahatan . arti dalam sadar usaha 3 Keadilan , dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil ( baik oleh terhukum maupun oleh korban oleh masyarakat ) 11 ataupun tidak memuat sesuatu peraturan tentang hal ini. Karena itu dianggap , bahwa hukum kita tidak mengadakan perbedaan antara kekuatan pembuktian dari keterangan - keterangan saksi yang mempunyai dan yang jabatan atau tidak mempunyai rahasia Perundang - undangan kita 11 Ibid , hlm 59 Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 pekerjaan . Juga kalau dianggap bahwa bagi wajib penyimpan rahasia tidak ada alasan sama sekali untuk tidak menggunakan hak tolaknya dan ia dengan membuka rahasianya kemudian oleh hakim pidana dihukum telah melanggar Pasal 322 KUHP , atau kesediaan untuk memberi kesaksian tidak dibenarkan oleh hakim disipliner , keterangan - keterangan yang diberikan sebagai saksi ahli . Dalam praktek , hakim hanya akan menyalahkan dan menghukum seorang karena melanggar Pasal 322 tersebut , sewenang - wenang . Kalau wajib penyimpan rahasia dengan sungguh - sungguh dan menimbang berat ringannya kepentingan - kepentingan yang saling bertentangan sebelum memutuskan untuk memberi tidak akan kesaksian menghukum Menentukan kepentingan mana yang lebih berat yang tidak jarang bagi yang bersangkutan merupakan konflik moril hampir selalu banyak sedikit dilakukan secara subjektif , sehingga - kepentingan itu oleh orang yang satu dapat berbeda dengan penilaian oleh orang yang lain . karena disalahkan telah membandingkan , maka hakim terdakwa. penilaian kepentingan Menggunakan sebagai bukti " sah " keterangan seorang saksi , yang kemudian oleh hakim dinyatakan sebagai kesaksian seorang wajib penyimpan rahasia pekerjaan yang diberikan dengan melanggar rahasia pekerjaan itu , tidak dapat dikatakan logis . Lembaga " penolakan saksi " tidak terdapat lagi dalam undang - undang kita dan dahulu tidak mengenai wajib penyimpan rahasia jabatan atau pekerjaan , sehingga " penolakan " yang dimaksud di atas tidak mungkin . lembaga tersebut juga Berkaitan dengan Rahasia Kedokteran, Pasal 322 KUHP menyebutkan : 1 Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam lama dengan pidana penjara paling 143
Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pergaulan orang itu. Kemudian komentar dari R. Soesilo Supaya dapat dihukum menurut pasal ini , maka elemen - elemen di bawah ini harus dibuktikan : A Yang diberitahukan ( dibuka ) itu harus 2 suatu rahasia . B Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul - betul mengetahui , bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu . C Bahwa kewajiban untuk menyimpan itu adalah akibat dari suatu rahasia jabatan atau pekerjaan yang sekarang , maupun yang dahulu pernah jabatan dan D Membukanya itu dilakukan rahasia dengan sengaja . Yang diartikan dengan rahasia yaitu barang sesuatu yang hanya yang diketahui berkepentingan lain belum mengetahuinya . Siapakah yang diwajibkan menyimpan rahasia itu , tiap - tiap peristiwa harus ditinjau sendiri - sendiri oleh hakim yang masuk disitu misalnya harus menyimpan rahasia penyakit pasiennya 12. oleh orang , sedang orang seorang dokter Proses hukum ini perlu dilakukan , agar para dokter lainnya atau para profesional dalam bidang , nang untuk lainnya dilakukan , agar para dokter lainnya atau para profesional dalam bidang lainnya , saja membuka dan tidak seenaknya membeberkan rahasia jabatan di muka umum. Seringkali didengar para dokter yang enteng membeberkan penyakit dari pasiennya yang sebenarnya termasuk ke dalam rahasia jabatan . Para , tentang adanya profesional dengan ini tahu 12 Wila Chandrawila Supriadi , Hukum Kedokteran , Mandar Maju ,Bandung , 2001 , hlm 99 144 rahasia kedokteran , tetapi karena tidak pernah terjadi adanya pengaduan dari mereka yang dilanggar haknya atas rahasia kedokteran , maka pelanggaran terhadap hak pasien yang satu ini seringkali terjadi. Tidak dapat dihindarkan bahwa wajib penyimpan rahasia membandingkan berat - entengnya kepentingan - kepentingan yang harus diperhatikan dan yang saling tolaknya adalah bertentangan . Hanya kalau menyimpan rahasianya dikehendaki - kepentingan yang dianggap lebih berat dari pada kepentingan " Pemilik Rahasia " - ditambah kepentingan akhirnya dan pemutusan apakah wajib penyimpan rahasia menggunakan hak tolaknya atau tidak , dilakukan sendiri oleh wajib penyimpan rahasia , kalau dirasa perlu setelah berunding dengan satu orang atau lebih yang ia pilih , rekan atau bukan rekan . sebelum memberi kesaksian harus sumpah bahwa ia akan segala memberi sesuatu yang benar dan tidak lain dari pada yang benar . Ia tidak dapat mengungkapkan sebagian dari kebenaran dan hanya menyembuhkan bagian yang lain , ini akan mendapatkan kedustaan dan demikian sumpah palsu. Jadi seorang dokter atau wajib penyimpan rahasia lain dihadapkan sebagai saksi menggunakan hak tolaknya , walaupun diminta dengan sangat oleh pasiennya untuk memberi kesaksian , ada tersebut kemungkinan bahwa dokter berbuat demikian untuk kepentingan pasiennya . . Titik oleh kepentingan kepentingan dengan tersebut Seorang saksi keterangan tentang Menurut Undang - Undang RI NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran . Pasal 4 berbunyi demikian : 1 Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. 2 Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien , aparatur memenuhi permintaan rangka penegak hukum dalam
penegakan hukum , permintaan pasien sendiri , atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri . - Sanksi 1 Sanksi terhadap pelanggaran dari hukum diterapkan oleh penguasa (orang atau lembaga yang memegang kekuasaan) 2 Sanksi terhadap pelanggaran dari etika diterapkan oleh masyarakat - Tujuan Pengaturan 1 Tujuan pengaturan hukum adalah membentuk masyarakat yang ideal 2 Tujuan dari pengaturan etika adalah membentuk manusia yang ideal E. PENUTUP KESIMPULAN 1. Tanggung atas Jawab ialah pelanggaran rahasia kedokteran selalu Setiap , sekecil apapun mengandung resiko saja , tindakan medik menimbulkan , sehingga dapat saja , pasien menderita kerugian . Tanggung jawab dokter dapat dimintakan apabila dokter telah berbuat kesalahan / kelalaian , meskipun tidak ada seorang dokter yang waras sengaja membuat kesalahan . dokter tindakan medik dapat resiko yang besar 2. Sanksi atas bagi pelanggaran rahasia kedokteran ialah : Berkaitan dengan Rahasia Kedokteran, Pasal 322 KUHP menyebutkan : pidana dokter a.) Barangsiapa sengaja membuka yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah . dengan rahasia b.) Jika dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka kejahatan itu Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pergaulan orang itu. SARAN Sebaiknya dalam hal memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang penyakit yang diderita oleh pasien pihak dokter seharusnya meminta persetujuan terlebih dahulu karena wajib pasien hukumnya untuk menjaga kerahasiaan penyakit yang diderita pasien tersebut . seorang Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter , dokter pun harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Kewajibannya sebagai seorang dokter , dan jika ia melanggarnya ia pun harus siap di berikan sanksi pidana yang berlaku . DAFTAR PUSTAKA Ameln Fred , Said Ali , Adhyatama , Kapita PT. Selekta Hukum Grafikatama Jaya , Agustus 1991. Kedokteran, Chandrawila Hukum Supriadi Wila, Kedokteran , Mandar Maju , Bandung , 2001. Guwandi J, Dokter Pasien dan Hukum, Universitas Kedokteran Fakultas Indonesia , Jakarta , 1966 . Guwandi J , Hukum dan Dokter, C.V SagungSeto , Jakarta , 2008 . ,Hermien Hadiati Koeswadji , Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), PT . Citra Aditya Bakti , Bandung 1998 . Isfandyarie Anny, Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter,Buku 1, Prestasi Pustaka , Jakarta - Indonesia 2006. Komalawati D. Veronica, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989 . M . AchadiatChrisdiono, Pernak-pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter, WidyaMedika, 1996 145
Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013 PrakosoDjoko, KetutMurtika I, Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, PT . Rineka Cipta, Jakarta, 1992. SoekantoSoerjono, Mohamad Kartono, Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran Indonesia, Grafiti Pers, Mei 1983. Tjay Sing Ko, Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat, PT Gramedia , Jakarta 1978. Yunanto Ari , Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik, C.V Andi Offset, 2010. Kansil CST , Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia , PT Rineka Cipta , Jakarta 1991 Moeljanto , Asas - asas Hukum Pidana , PT Rineka Cipta , Jakarta 2000 Sanksi dalam Sholehuddin M,Sistem Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 Sumber Lain : Anonimous,KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika. Undang-undang Republik Indonesia Nomor tentang 36 Kesehatan Tahun 2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 146