PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 - 2023 "Sumatera Selatan MajuUntukSemua" "Sumatera Selatan Maju Untuk Semua"
Bab Iendahuluan Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SPKD untuk periode 5 (lima) tahun. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi perubahan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Desember 2016. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan ini mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2023 ke depan. Proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, reviu renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 1
fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra OPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumsel periode 2018-2023 ini didasari dan tetap mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2019-2023. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 2
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 3
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2018-2023 Provinsi Sumatera Selatan adalah arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Disamping itu Renstra ini dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu sektor lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023 antara lain : 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 4
Selatan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah periode Tahun 2019-2023 agar selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023; 2. Merumuskan program prioritas pembangunan sesuai tahun 2018-2023 RPJMD tahun 2019-2023 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Sumatera Selatan; 3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2019-2023. 1.4 Sistimatika Penulisan Bab I Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan tujuan 1.3.1. Maksud 1.3.2. Tujuan 1.4. Sistimatika penulisan Bab II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 2.2.1. Susunan kepegawaian 2.2.2. Aset yang dikelola 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 5
2.3.1. Pencapaian Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra 2013-2018 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Provinsi Sumatera Selatan 2.4.1. Analisis Renstra K/L 2.4.2. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2.4.3. Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis. Bab IV Tujuan dan Sasaran 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.1.1 Tujuan 4.1.2 Sasaran Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bab VII Penutup Lampiran-Lampiran Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 6
Bab IIgambaran pelayanan badan lingkungan hidup Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Tugas Pokok Kepala Dinas adalah membantu Gubernur dalam penyelengaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Daerah, sedangkan fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan adalah : a. penetapan kebijakan tingkat provinsi; b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi; c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan; g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan; i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan Bupati/Walikota; k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 7
perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan; l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup; m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup; n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan; p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi; q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi; r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan; s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan; t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi; u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi; v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi; w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi; x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi; y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi; aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi; bb. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 8
cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; dd. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi; ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi; ff. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi; gg. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi; hh. penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi; ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; jj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi; kk. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya; ll. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan. mm. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota; nn. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah; oo. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan barang milik Negara/daerah; dan pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 9
Kapasitas: 1. Seksi Tata Lingkungan 2. Seksi Pengkajian Lingkungan 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3: 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3. 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis. e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup: 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan. 2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati. 3. Seksi Perubahan Iklim. f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat: 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan. 3. Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat. g. Bidang Pertanahan 1. Seksi Pengadaan Tanah. 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan. 3. Seksi Perizinan Pertanahan. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup 1. Seksi Tata Usaha. 2. Seksi Teknis. 3. Seksi Mutu. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tangga 16 Februari 2017. i. Kelompok Jabatan Fungsional. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 : Page 10
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terdapat dalam lampiran. 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 2.2.1 Susunan Kepegawaian Pada awal Tahun 2022 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 67 (enam puluh tujuh). Dibawah ini adalah gambaran PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kepangkatan, pendidikan formal, diklat dan lain-lain pada tahun 2022. a. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2022 Tabel 2.1 PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2022 No. 1. 2. 3. 4. Golongan Kepangkatan I.c II.a II.b II.c II.d III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b IV.c IV.d IV.e Jumlah (Orang) 1 - - - 1 4 3 16 22 12 6 1 1 - 67 Keterangan JUMLAH b. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pendidikan Formal dan Kepangkatan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 11
Tabel 2.2 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel berdasarkan pendidikan Formal Kepangkatan 2022 NO JENIS PENDIDIKAN 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. D.III 5. D.IV 6. S.1 7. S.2 8. S.3 GOLONGAN IV I III a b c d e c a b c d a b c - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 11 15 2 - - - - - 1 - - 4 7 10 5 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 0 0 0 1 4 3 16 22 12 6 1 1 0 II d - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
JUMLAH c. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Tabel 2.3 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan No. Nama Diklat Penjenjangan Jumlah (Orang) Ket 1. ADUM 2. 3. 4. ADUMLA PIM IV SPAMA PIM III SPAMEN PIM II PIM I SPATI 20 9 3
JUMLAH 32 d. Data Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Tabel 4 berikut ini Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 JUMLAH 0 1 1 6 1 30 27 1 67 Page 12
Tabel 2.4 Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan No. 1. 2. 3. Jabatan Struktural Eselon IV Eselon III Eselon II Jumlah Jumlah (orang) 19 7 1 27 Keterangan e. Data Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Tabel 2.5 Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan No. Jabatan Fungsional Jumlah (orang) Ket 1. Pengendalian Dampak Lingkungan 8 2. Pengawas Lingkungan Hidup 3. Pemetaan 4. Arsiparis Jumlah 3 1 - 12 f. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Teknis Lingkungan. Tabel 2.6 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Kursus Teknis Lingkungan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Diklat Kursus Teknis Lingkungan AMDAL A AMDAL B AMDAL C Pengawas Lingkungan Pengendali Dampak Lingkungan PPNS Lingkungan PPNS Perda JUMLAH Jumlah (orang) 28 9 16 6 4 2 1 66 Keterangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 13
2.2.2 Aset yang dikelola Aset yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu gedung kantor yang terdiri dari 3 lantai sebagai berikut: Lantai pertama : Ruangan Laboratorium Lingkungan, dan Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Lantai kedua : Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris Dinas, Bidang Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, dan Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat. Lantai tiga : Bidang Pertanahan, Ruang Sholat, Ruang Jabatan Fungsional, Ruang Dharma Wanita, Ruang Rapat Adipura, Aula Kalpataru dan Ruang Sekretariat Komisi AMDAL. Untuk Kendaraan terdiri dari Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari 6 (enam) unit bersumber dana APBD, 1 (satu) unit bersumber dana UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan 3 (tiga) unit bersumber dari hibah Kementerian Lingkungan Hidup RI. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 (sebelas) unit yang bersumber dana APBD. Sedangkan Alat-alat kantor adalah komputer, laptop, kursi meja dan meja kerja dengan kondisi baik dan sebagian rusak ringan tersebar di Sekretariat, bidang-bidang dan di Laboratorium. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel terdapat barang inventaris pinjam pakai dari Setda Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (unit) kendaraan roda 2 (dua). Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat aset tanah dengan keterangan sebagai berikut: A. Letak dan Lokasi Tanah terletak disisi jalan Aerobik, yang merupakan daerah bebas banjir. Didaerah ini telah tersedia fasilitas listrik, air dan telepon Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 14
yang telah tersambung pada lokasi. Lalu lintas utama di daerah ini terdapat di jalan POM IX atau ± 100 m dari lokasi. Lokasi ini didominasi oleh bangunan kantor dengan ketinggian rata-rata 3 (tiga) lantai. B. Data Tanah Tanah Perkantoran saat ini beralamat di Jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang , dengan luas tanah 2.975 M2 . Batas - batas tanah adalah sebagai berikut : Utara : Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Timur : Jalan Aerobik Selatan : Dam Barat : Lapangan Tembak Sriwijaya Bentuk tanah persegi panjang, kontur tanah datar dengan ketinggian lebih kurang sama dengan permukaan jalan. C. Bangunan Bangunan Yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu berupa : Bangunan gedung Kantor yang berlokasi di jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang terdiri dari 3 lantai yang luasnya 1.729 M2 Bangunan Rumah untuk Penjaga Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memiliki luas 120 M2 Bangunan garasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memiliki luas 26 M2 Bangunan parkir motor dan mobil yang memiliki luas 15 M2 Bangunan sarana stasiun monitoring kualitas air yang berada di pinggir sungai Musi Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 15
Tabel 2.7 Data Inventaris Barang Tahun 2022 No. Jenis Aset 1. 2. Bagunan Tanah Kondisi Aset yang ada (UNIT) Baik Rusak Ringan - - 1 6 Rusak Berat - - Jum Ket 1 6 Unit Persil Gedung 3. Kend.Roda 4 4. Kend.Roda 2 5. Komputer (PC) Laptop/ 6. Notebook 7 11 4 31 3 - 1 4 - 6 2 10 Unit 11 Unit 11 Unit 37 Unit 7. Meja Kerja 8. Kursi Kerja Keterangan : Penggadaan bersumber dari dana APBD Provinsi 69 Buah 68 Buah 69 69 - - Sumatera Selatan kecuali 3 kendaraan roda 4 bersumber dari dana APBN 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup yang diserahkan/desentralisasi dan yang dilimpahkan/dekonsentrasi kepada provinsi, dengan fungsi utama menyelenggarakan pelayanan terhadap pembinaan umum dan teknis, penyusunan kebijakan dalam hal Pengelolaan Lingkungan Hidup baik di tingkat Perusahan maupun tingkat masyarakat. Salah satu pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengkajian terhadap Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan, rumah sakit, jembatan, pabrik, perumahan, jalan, terminal, pasar dan bangunan perkantoran, yang dilakukan agar tidak terjadi pengaruh buruk terhadap lingkungan. Selain itu juga dilakukan layanan jasa analisa laboratorium lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan dan pertanahan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 16
2.3.1 Pencapaian Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra 2019-2023 Secara umum berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2019- 2023 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai dengan maksimal. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja dapat dilihat pada tabel T-C.23 dan T-C.24 di bawah ini. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 17
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 1 2 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2 Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 sektor (Pertanian, Kehutanan & Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limb ah) 3 Jumlah Penurunan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah 4 Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup 5 Persentase pelayanan penanganan pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan hidup yang ditindaklanjut i/ verifikasi TARGET NSPK 3 TARGET IKK 4 TARGET INDIKATOR LAINNYA 5 TABEL T-C.23. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- 2016 6 58.99 2017 7 59.23 2018 8 67.34 2019 9 67.35 2020 10 67.40 2016 11 66.34 2017 12 62.04 2018 13 67.29 2,600,380,141.50 2,730,211,489.37 2,865,701,970.32 4,554,931.00 4,557,072.00 2,532,904,494.61 2,706,851,997.13 2,846,287,166.38 160,528.00 189,923.00 208,354.00 82,675.00 83,718.00 250.33 2,804.30 175.58 21,000 21,500 22,000 22,500 23,000 42,000 30,724 21,500 100 100 100 100 100 100 100 100 2019 14 67.59 406,075.00 29.43 23,000 100 2020 15 68.53 575,200.00 9,251.29 24,000 100 RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- 2016 16 112.46 2017 17 104.74 2018 18 99.93 2019 19 100.36 97.41 99.14 99.32 8.92 0.16 1.48 0.08 0.04 200.00 142.90 97.73 102.22 100.00 100.00 100.00 100.00 2020 20 101.68 12.62 11.05 104.35 100.00
6 Jumlah peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan 7 Laboratorium lingkungan Hidup yang terakreditasi 8 Luas lahan yang di bebaskan oleh Pemprov. Sumsel untuk kepentingan umum 9 Persentase Kasus Pertanahan yang di fasilitasi 1 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 50,000 100 0 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 50,000 100 0 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 50,000 100 0 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 50,000 100 0 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 50,000 100 1 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 144,012 100 0 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 155,205 100 0 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 28,239 100 0 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 513 100 0 Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 1,270 100 100.00 100.00 288.02 100.00 0.00 100.00 310.41 100.00 0.00 100.00 56.48 100.00 0.00 100.00 1.03 100.00 0.00 100.00 2.54 100.00
URAIAN 1 Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah TABEL T-C. 24. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- 2016 2 2017 3 2018 4 2019 5 2020 6 2016 7 2017 8 2018 9 2019 10 2020 11 3,853,484,380 193,896,812,528 49,289,071,624 29,329,961,511 29,646,824,607.01 1,817,946,055 141,860,409,322 41,526,229,064 5,587,123,468 6,805,353,403.70 5,157,629,313 4,898,648,000 8,171,778,000 8,526,134,000 9,806,132,000 5,139,130,413 4,850,714,730 7,406,368,544 8,011,305,847 8,036,951,906 9,011,113,693 198,795,460,528 57,460,849,624 37,856,095,511 39,452,956,607 6,957,076,468 146,711,124,052 48,932,597,608 13,598,429,315 14,842,305,310 RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE 2016 12 47.18 2017 13 73.16 2018 14 84.25 2019 15 19.05 2020 16 22.95 99.64 99.02 90.63 93.96 81.96 RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN REALISASI 17 -32.47 18 -358.23 30.40 13.29
Berdasarkan Tabel T-C. 23 dan Tabel T-C. 24 terkait realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tahun 2016 - 2020 dalam kurun waktu RPJMD 2016-2020 dapat disampaikan analisis sebagai berikut : 1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Perbandingan nilai IKLH Tahun 2016 s.d. 2020 dengan target jangka menengah sampai dengan Tahun 2021 dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 seperti dilihat pada grafik berikut : Gambar 2.1 Nilai IKLH 74.00 72.00 71.17 71.55 70.00 68.53 68.00 66.34 67.29 67.59 67.43 66.00 64.00 62.04 62.00 60.00 58.00 56.00 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Pada Tahun 2016 sampai pada Tahun 2017 nilai IKLH mengalami fluktuasi penurunan, hal ini disebabkan adanya kebakaran hutan tahun 2017 seluas 9286 Ha dengan jumlah hotspot 1204 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Sedangkan di tahun 2016 luas kebakaran hutan hanya 978 Ha dengan jumlah hotspot 973 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota. sehingga target Renstra dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 belum tercapai. Untuk selanjutnya Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 21
Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 Sektor (Pertanian, Kehutanan, dan Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah) Indikator penunuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di mana pada Tahun 2030 secara Nasional target penurunan emisi GRK sebesar 29% jika dilakukan sendiri (tanpa bantuan), tetapi apabila dengan bantuan pihak lain (bantuan luar negeri) penurunan emisi GRK ditargetkan sebesar 41%. Berikut grafik Perbandingan Realisasi Jumlah Penurunan Emisi GRK di 6 Sektor dengan Target Jangka Menengah ton CO2 eq : Gambar 2.2 Perbandingan Realisasi Jumlah Penurunan Emisi GRK di 6 Sektor dengan Target Jangka Menengah ton CO2 eq 5,000,000 4,559,977 4,563,570 4,566,890 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,364,990 3,000,000 2,500,000 2,096,915 2,000,000 1,500,000 1,210,189 1,000,000 500,000 406,075 575,200 0 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Realisasi 2021 Target 2022 Target 2023 Target penurunan emisi GRK di Prov. Sumsel dari sektor Pertanian dan peternakan, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi yang meliputi transportasi dan Industri serta Pengelolaan Limbah. Penetapan target penurunan Emisi GRK tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dengan target penurunan sebagai berikut : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 22
Tabel 2.8 Target Penurunan Emisi Kumulatif NO SEKTOR BASELINE (ton CO2 eq) TAHUNAN (2030) KUMULATIF JUMLAH AKSI INTI PENDUKUNG PERKIRAAN PENURUNAN EMISI KUMULATIF (SD 2030) 1 2 3 4 Perubahan Penggunaan Lahan dan Gambut Pertanian- Peternakan Limbah Energi- Transportasi Total (Semua Sektor) 19.373.021 368.483.912 8.666.629 139.517.202 998.591 18.842.960 14.664.196 209.246.468 43.702.437 736.090.542 2011- 2030 2011- 2030 2010- 2030 2010- 2030 5 8 11 6 30 3 6 32 9 50 TON CO2 Eq 82.594.544 1.141.449 1.751.268 1.264.441 86.751.702 PERSEN 22,51 0,82 9,20 0,60 11,79 Dari sektor yang diperhitungakan dalam kaji Ulang RAD GRK, diperkirakan akan berdampak pada penurunan emisi terhadap baseline Provinsi Sumatera Selatan. Bidang Perubahan penggunaan lahan dan gambut berpotensi menurunkan emisi hingga 22,51 % secara kumulatif, sedangkan sektor lain seperti pertanian-peternakan, limbah, dan energi- transportasi adalah 0,82 %, 9,20 %, dan 0,60 %, sehingga secara keseluruhan dibandingkan dengan baseline (total) seluruh aksi mitigasi berpotensi menurunkan emisi sebesar 11,79 %. Stakeholder yang berperan dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) merupakan penanggung jawab kegiatan aksi mitigasi yang dilakukan di setiap bidang. Beberapa stakeholder kunci yang berperan dalam PEP RAD-GRK di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : Tabel 2.9 Peran Institusi Terkait PEP RAD-GRK No 1 Institusi Bappeda Peran berperan sebagai koordinator PEP RAD-GRK di Provinsi Sumatera Selatan 2 Dinas Kehutanan berperan sebagai penanggung jawab dan 3 Dinas Pertanian 4 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral penyedia data bidang kehutanan dan lahan gambut berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pertanian, peternakan dan perkebunan berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang energi 5 Dinas Perhubungan 6 Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang transportasi berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pengelolaan limbah Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 23
7 Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pengelolaan limbah Data-data mitigasi yang dilaksanakan tersebut dimasukan ke dalam aplikasi AKSARA melalui situs pprk.bappenas.go.id/aksara oleh koordinator sektor, sehingga didapat penurunan emisi GRK pada masing-masing sektor pada tahun bersangkutan (Kegiatan T-1). 2. Jumlah penurunan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Limbah Target penurunan emisi GRK di Prov. Sumsel dari sektor Pengelolaan Limbah didapat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Stakeholder yang berperan dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) merupakan penanggung jawab kegiatan aksi mitigasi yang dilakukan di bidang pengelolaan limbah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov Sumsel dan Dinas PU Perkim Prov Sumsel. Data- data mitigasi yang dilaksanakan tersebut dimasukan ke dalam aplikasi AKSARA melalui situs pprk.bappenas.go.id/aksara oleh koordinator sektor, sehingga didapat penurunan emisi GRK pada sektor tersebut pada tahun bersangkutan (Kegiatan T-1), sebagimana dapat dilihat pada grafik berikut : Gambar 2.3 Perbandingan Realisasi Jumlah Penurunan Emisi GRK Sektor limbah dengan Target Jangka Menengah ton CO2 eq 90,000.00 84,714.00 85,665.00 85,665.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 250.33 2,804.30 175.58 29.43 9,251.29 0.00 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Realisasi 2021 Target 2022 Target 2023 Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 24
3. Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup Bila dibandingkan pada Tahun 2016 sampai dengan 2020, terjadi peningkatan dan penurunan partisipasi masyarakat yang jumlahnya cukup signifikan. Gambar 2.4 Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Orang) 45,000 42,000 40,000 35,000 30,724 30,000 25,000 21,500 23,000 23,500 23,500 24,000 24,500 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Di tahun-tahun mendatang Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan berusaha untuk terus meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan bersifat stimutaif yang secara tidak langsung dapat mengubah mind set masyarakat terhadap limbah terutama limbah domestik/rumah tangga. Standar nasional untuk indikator partisipasi masyarakat, aparatur dan stake holder dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak ada. Indikator ini merupakan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis 2019-2023. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 25
4. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Pada Tahun 2014 s/d 2016 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup telah ditindaklanjuti 100% sesuai target tiap tahunnya diharapkan dapat melayani 100% pengaduan/kasus lingkungan hidup di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan kasus lingkungan hidup yang ditindak lanjuti secara cepat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel dengan melakukan cek lapangan dan memediasi antara masyarakat yang terkena dampak (membuat aduan) dan pencemar (yang diadukan), atau membuatkan rekomendasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. Pada indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada Tahun 2016 s/d 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan setiap Tahunnya menargetkan 100%, artinya diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang masuk. Jika dibandingkan antara awal tahun jangka menengah Tahun 2013 dengan akhir Tahun jangka menengah Tahun 2018, tidak memiliki selisih target. Sedangkan dibandingkan antara realisasi Tahun 2016 dengan target 2018 tidak memiliki selisih. Pada Tahun 2016 target indikator ini dapat tercapai yaitu jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup dapat ditindaklanjuti sebanyak 10 kasus lingkungan. Standar nasional untuk indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti tidak ada. Indikator ini merupakan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov Sumsel. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 26
Gambar 2.5 Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 30 27 25 23 23 20 15 15 10 10 5 0 0 0 0 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 5. Jumlah Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan Pada Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tidak menerbitkan Perda apapun, begitu juga pada tahun selanjutnya yaitu Tahun 2020. Namun pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Hal ini menunjukkan Indikator kegiatan pada tahun tersebut tercapai 100%. Perbandingan realisasi di Tahun 2021 dan target akhir jangka menengah di mana target jumlah Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup yang diterbitkan sebayak 1 (satu) Peraturan Daerah. Pelaksanaan pencapaian indikator ini hanya ditargetkan selama 1 (satu) Tahun penyusunan yaitu Tahun 2021. Realisasi pelaksanaan telah mencapai target yaitu telah terbitnya Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 27
Gambar 2.6 Jumlah Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup yang Diterbitkan 120% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Realisasi 2021 Target 2022 Target 2023 6. Laboratorium lingkungan Hidup yang terakreditasi Pada saat ini laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan satu-satunya laboratorium yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tangga 16 Februari 2017. Kemampuan analisa laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan per Tahun 2020 adalah 14.304 sample per bulan dengan kontribusi terhadap penerimaan daerah Tahun 2014-2015 sebesar Rp.4.346.634.200 s.d Rp.5.833.662.600. Laju kenaikan retribusi analisa limbah Tahun 2016 sebesar 179,50% dari target tahunan yang ditentukan sebesar Rp.3.250.000.000,-. Pada Tahun 2016 melebihi target Retribusi Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan sebesar Rp.2.583.662.600,-. Di Tahun 2017 UPTD Laboratorium Lingkungan mulai menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada system kerja, sehingga system retribusi hanya sampai pada Tahun 2016 dan awal Tahun 2017 saja. Adapun pencapaian pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan pada Tahun 2017 melebihi target yaitu Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 28
Rp.9.373.661.306,- atau 144,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.500.000.000. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10 Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi/Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Retribusi Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan (Rp. juta) 2016 2017 Target Realisasi Target Realisasi 3.250.000.000 5.833.662.600 6.500.000.000 1.203.148.200 % capaian: 179,50% % capaian: 18,5% Gambar 2.7 Penerimaan Retribusi/Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan 20,000,000,000 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI Pada indikator Laboratorium lingkungan Hidup yang terakreditasi pada Tahun 2014 s/d 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya menargetkan 100%, artinya Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan udara sehingga adanya pengakuan formal dari lembaga administrasi (sertifikasi KAN) dengan adanya sarana prasarana yang memadai sesuai prosedur laboratorium lingkungan dari KAN. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 29
7. Persentase Luas lahan yang di bebaskan oleh Pemprov. Sumsel untuk kepentingan umum Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pembebasan tanah/tanam tumbuh dan bangunan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan seluas 144.012 M2. Tidak tercapainya target disebabkan terdapat satu proses ganti rugi tanah tertunda masih dalam proses hukum di Kejaksaan Tinggi Prov. Sumsel. Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pembebasan lahan sebesar 155.205 M² (15.52 Ha) dimana target sebesar 205.700 M² (20.57 Ha). Tidak tercapai target disebabkan antara lain : keterbatasan waktu untuk melaksanakan pembebasan lahan sisa lahan sarpras. pengukuran ulang tanah sisa perluasan/perpanjang lintas dayung dan jalan inspeksi. Konsinyasi lahan enclave Politeknik Pariwisata Palembang seluas 17.150 m2. LO dari Kejaksaan terhadap pengadaan untuk pembangunan Depo LRT di Kawasan Jakabaring seluas 5.185 m2 tidak dapat dibayarkan ganti ruginya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2.11 Realisasi dan Target Luas Lahan yang dibebaskan REALISASI (M2) TARGET (M2) SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LUAS 144.012 155205 28239 513 1270 6225
12.635 LAHAN 8. Persentase Kasus Pertanahan yang di fasilitasi Dalam rangka melaksanakan kewenangan Gubernur Sumatera Selatan c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pertanahan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 30
melakukan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan diluar jalur hukum (non litigasi) dengan persentase kasus pertanahan yang difasilitasi sebagai berikut : Tabel 2.12 Realisasi dan Target Kasus Pertanahan yang difasilitasi REALISASI TARGET SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 JUMLAH 63 50 32 38 41 40 40 40 KASUS (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sebelum membahas mengenai tantangan dan peluang terlebih dulu akan dilakukan analisis renstra K/L, analisis RTRW dan analisis KLHS. Hal dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain : 2.4.1. Analisis Renstra K/L Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.13 Analisis Renstra K/L No. Indikator Kinerja Capaian Sasaran Sasaran pada Sasaran Provinsi 2016-2020 Renstra K/L 1. Indeks Kualitas 66,34 - 68,53 Menjaga kualitas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 2. Jumlah Emisi Gas Rumah 3.364.990 tonCO2eq untuk meningkatkan Kaca (GRK) di 6 Sektor 575200 tonCO2eq daya dukung Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 31
(Pertanian, Kehutanan, lingkungan, dan Lahan Gambut, ketahanan air dan Energi, Transportasi, kesehatan Industri dan masyarakat Sampah/Limbah Jumlah Penurunan Laju 250,33 tonCO2eq - Emisi Gas Rumah Kaca 9.251,29 tonCO2eq (GRK) di Sektor Limbah 2.4.2 Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW. Tabel 2.14 Implikasi RTRW terhadap Pelayanan No. Telaah Permasalahan Pelayanan Kebutuhan Pelayanan 1. Implikasi RTRW Tidak ada permasalahan 1.Peningkatan karena tugas dan fungsi kapasitas SDM penilai Komisi Penilai AMDAL AMDAL atau pemeriksaan UKL- 2. Peningkatan jumlah UPL yang berada di Dinas serta kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan yang memiliki keahlian Pertanahan Provinsi dalam melakukan Sumatera Selatan salah pengawasan satunya adalah sebagai lingkungan (PPLHD) penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 32
AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota 2.4.3 Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Tabel 2.15 Implikasi KLHS terhadap Pelayanan Kebutuhan No Telaahan Permasalahan Pelayanan Pelayanan 1 Implikasi KLHS Tidak ada permasalahan Peningkatan karena Dinas Lingkungan kapasitas SDM agar Hidup dan Pertanahan dapat memahami Prov. Sumsel merupakan mengenai konsep dan tim dalam melakukan teknik analisis KLHS pengkajian KLHS setiap tehadap dokumen dokumen perencanaan perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 5 (tahun) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana berikut ini : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 33
1. Kekuatan (strengths) Beberapa kekuatan (strengths) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut : a. Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk dalam poin ini adalah peraturan tentang AMDAL dan KLHS; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. Jejaring kerja tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan masyarakat serta lainnya; d. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, dan Keanekaragaman Hayati. 2. Kelemahan (weaknesses) Beberapa kelemahan (weaknesses) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut : a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup; b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, antara lain kelemahan dalam perencanaan kerja yang seyogianya berbasis kepada hasil/outcome dan kurang tajamnya arah kegiatan dalam menyikapi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi; c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; d. Masih terbatasnya SDM baik dari segi jumlah, maupun dari segi kapasitas yang dapat memahami permasalahan lingkungan hidup, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 34
hal ini terlihat dari belum adanya pejabat fungsional bidang LH di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel; e. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional kerja. 3. Tantangan (Threats) Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut : a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai pendukung pembangunan. b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan. c. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam. d. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan. e. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. f. Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan kurangnya koordinasi antar sektor. g. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut. h. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan. i. Minimnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 35
j. Luasnya daerah Provinsi Sumatera Selatan (17 kabupaten/kota) untuk dibina, diawasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan. k. Masih terdapatnya pelanggaran oleh perusahaan swasta sebagai investor yaitu pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan izin lokasi dan HGU yang telah diberikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. l. Sulitnya penertiban kepada masyarakat untuk memiliki lahan yang bersertifikat. m. Sulitnya proses Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. 4. Peluang (Opportunities) Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut : a. Adanya peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup. b. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. c. Pertanahan menjadi fokus kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya peralihan kewenangan urusan pemerintahan sehingga urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Konsekuensi dari ditetapkannya UU 23 tahun 2014 dan berikut dengan peraturan turunannya, akan mentransformasi posisi dan kewenangan Badan Lingkungan Hidup, dari sebelumnya hanya menjalankan fungsi koordinasi, akan berubah menjadi fungsi eksekusi. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan pemetaan urusan lingkungan hidup di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan organisasi pemerintahan urusan lingkungan hidup yang berbentuk dinas lingkungan hidup tipe A. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 36
Bab IIIsu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang tekait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Sumatera Selatan selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecendrungannya. Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan : Isu Pertama, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Banyak kerugian negara telah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan berupa pengurangan tutupan lahan dan kawasan resapan air, juga berakibat pada banjir dan secara global berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Selain itu kebakaran hutan juga secara langsung telah mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar asap, begitu juga aktivitas ekonomi dan transportasi turut terganggu. Secara politik kebakaran hutan juga telah mempengaruhi pergaulan Indonesia di dunia International. Kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang terjadi setiap tahun. Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 37
Isu Kedua, Restorasi Gambut. Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan, perkebunan dan lahan (karhutbunlah) yang terluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sekitar 736.563 hektar, dan sekitar 43,21 persen atau 318.268 hektar berada di Kawasan Gambut. Tahun 2016 karhutbunlah turun sangat signifikan mencapai 99,87 persen atau yang terbakar dengan luas 978 hektar, dan kebakaran di Kawasan Gambut seluas 170 hektar atau 17,38 persen. Karhutbunlah pada Tahun 2017 meningkat dari Tahun 2016 yakni mencapai 9.286 hektar, dan Kawasan Gambut yang terbakar mencapai 805 hektar atau 8,67 persen. Pada Tahun 2017 areal yang terluas mengalami kebakaran yakni di Kawasan APL, yang dari fakta di lapangan banyak terjadi di areal yang terlantar. Berdasarkan fakta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2017, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, dimana Provinsi Sumatera Selatan adalah Provinsi Prioritas Restorasi Gambut dengan lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin. Isu Ketiga, Meningkatnya timbulan sampah di perkotaan. Permasalahan lingkungan yang paling utama diperkotaan adalah masalah pengelolaan sampah. Permasalahan di Provinsi Sumatera Selatan jumlah timbulan sampah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun seperti pada data timbulan sampah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 63.580 ton/hari, tahun 2016 sebesar 102.021,087 ton/hari, tahun 2017 sebanyak 2.182,35 ton/hari, tahun 2019 sebanyak 1.575 ton/hari. Dan tahun 2020 sebesar 1.574,77 ton/hari. T a h u n 2 0 2 0 Kota Palembang menghasilkan timbulan sampah terbesar yaitu 931,28 ton/hari dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.668.848 orang dibanding kabupaten/kota lainnya. Pengelolaan sampah di kabupaten/kota belum sepenuhnya menggunakan system sanitary landfill, sebagian masih menggunakan system open dumping sehingga berpotensi timbul bau, lalat dan pencemaran air tanah, serta perlu pengadaan TPA baru karena TPA yang lama cepat penuh. Keterbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan jangkauan pelayanan dan kurangnya sarana serta prasarana pengolahan sampah Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 38
seperti TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) menyebabkan masalah persampahan belum tertangani secara baik. Isu ini menjadi prioritas agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merumuskan strategi dan upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah. Disisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai- sungai di perkotaan dan sumber dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Isu keempat, Permasalahan penurunan kualitas perairan. Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend kualitas air mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 58,25 bila dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 64,62. Penurunan diakibatkan adanya beberapa titik pantau yang menurun kualitasnya akibat tingginya fecal coli untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Selain dari pada itu, peningkatan konsentrasi TSS akibat meningkatnya produksi batubara sehingga memicu pembukaan lahan untuk tambang batubara terutama di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut terlihat dari IKA Kabupaten Muara Enim yang hanya sebesar 58,77 dan Kabupaten Lahat 61,25. Kalau dibandingkan tahun 2020, IKA Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan 7,75 dan IKA Kabupaten Lahat turun 5,89. Isu kelima, Energi Baru Terbarukan dan Hemat Energi. Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komooditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah didedikasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak janga panjang dan tidak mudah untuk dialihkan. Devisa dari ekspor gas, dengan harga jual sesiau harga pasar internasional, masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastuktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan multiplier effect bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 39
Demikian juga halnya dengan batubara, dari total produksi batubara nasional sebesar 461,6 juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok kepasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembakit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor keberbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dari cadangan dunia (BP Statistical Review of world energy 2014). Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan, ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestik ditingkatkan. KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional, bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mendukung kebujakan tersebut. Oleh karena itu, dalam RUEN ini dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar/bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional. Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang tersebar pada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energy primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan Coal Bed Methan (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro.Potensi energy primer di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 17 ((tujuh belas) kabupaten/kota. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023 adalah "Sumsel Maju untuk Semua". Penjabaran Visi menjadi Misi pembangunan di Sumatera Selatan yang terdiri atas lima Misi Pembangunan, yaitu: Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 40
1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sector pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. 4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. 5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan social yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka Misi ke-empat yang merupakan misi yang paling sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Misi 4: Tujuan 5: Sasaran 12: 1. Indeks Kualitas Membangun dan Mewujudkan Maju Kualitas Lingkungan Hidup meningkatkan pemerataan Lingkungan 2. Persentase kualitas dan pembangunan (Meningkatnya Penurunan Emisi kuantitas berkelanjutan kualitas GRK Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 41
infrastruktur, lingkungan) termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangka n pemerataan dan keseimbangan daerah. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang tentang Rencana Strategis Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024. Secara umum, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia pada periode 2020-2024 adalah tata kelola, penyelesaian konflik, semakin menurunnya kondisi lingkungan, serta pentingnya sumberdaya mendukung pemenuhan pangan, energi dan obat-obatan. Identifikasi kondisi terkini lingkungan hidup dan kehutanan juga didekati dari anasir udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, dan keanekaragaman hayati. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 42
Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019. Maka dari itu telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban Misi ke- 4 yakni "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hutan dan lingkungan hidup; 3. Meningkatkan akses Kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan, 4. Meningkatkan tata Kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah : 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values); 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 43
dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK; 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat; dan, 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (IndeksSPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK. Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas LH dan Pertanahan Prov. Sumsel Berdasarkan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sasaran Permasalahan Faktor Jangka Pelayanan Dinas Menengah Lingkungan No Renstra Hidup dan Penghambat Pendukung Kementerian Pertanahan LH&K Prov. Sumsel 1. Meningkatnya Belum Sumber Tersedianya kualitas optimalnya pencemaran regulasi lingkungan Pengawasan utama berasal terkait hidup dengan dan dari limbah perlindunga indikator pengendalian domestik dan n kinerja Indeks pencemaran kegiatan skala lingkungan Kualitas yang kecil seperti hidup Lingkungan dilakukan hotel/penginap Semakin Hidup berada karena masih an, klinik, meningkatn Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 44
pada kisaran bersifat restauran dan 66,5-68,6. mempertahank industri rumah an mutu tangga yang kualitas media umumnya tidak lingkungan. mempunyai Orientasi pengelolaan pembangunan limbah cair. yang sektoral Pemanfaatan dan belum sungai sebagai optimalnya tempat koordinasi pembuangan serta sampah masih sinkronisasi dilakukan oleh pengelolaan pemukiman lingkungan yang berada di Masih belum sempadan optimalnya sungai. pemberdayaan Pemahaman partisipasi masyarakat masyarakat yang masih dalam rendah mempertahank terhadap an kualitas lingkungan lingkungan hidup Masih belum Terjadi optimalnya perubahan pengelolaan B3 fungsi dan limbah B3 lahan/hutan untuk pembangunan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 ya kelompok masyarakat yang melaksanak an praktek pengelolaan sumber daya alam skala komunitas secara berkelanjuta n Hasil pemantauan udara tahun 2017 menunjukk an hasil pemantauan peningkatan indeks kualitas udara (96,11). Page 45
pertumbuhan penduduk
untuk kebutuhan
perumahan serta aktifitas lainnya.
2. Meningkatnya
sumbangan sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia setiap tahun 3. Meningkatnya Belum Kurangnya keseimbangan optimalnya SDM dalam ekosistem, pelaksanaan pengawas dan dengan monitoring dan penegakan indikator evaluasi hukum kinerja derajat program yang lingkungan keberfungsian mendukung (PPNS dan ekosistem derajat PPLHD) meningkat keberfungsian Potensi setiap tahun ekosistem terjadinya (penurunan Masih belum kebakaran jumlah hotspot optimalnya lahan gambut kebakaran pemberdayaan di wilayah hutan dan partisipasi Prov. Sumsel lahan, masyarakat sangat tinggi peningkatan dalam mengingat populasi Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023
Koordinasi yang intensif antara
provinsi dan kab/kota dalam
menangani setiap
permasalaha n kasus
kasus lingkungan
yang timbul.
Telah diterbitkan
seperti Page 46
spesies mempertahank luasnya lahan terancam an fungsi gambit yang punah, ekosistem cukup luas. peningkatan Jumlah kawasan timbulan ekosistem sampah di esensial yang Prov. Sumsel dikelola para terjadi pihak, peningkatan penurunan dari tahun ke bahan perusak tahun ozon, dll) Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Undang- undang Nomor. 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemny a, kemudian Undang- undang Nomor. 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ditindaklanju ti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.12/Menhut Page 47
II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Sinkronisasi antara pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang akan berimplikasi pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 48
yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Jika dilihat rencana kegiatan pada setiap program dan disandingkan dengan rencana pola ruang yang ada di dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023, tidak didapati kegiatan pada OPD Dinas LH dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang akan memanfaatkan ruang, baik berupa kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan strategis. Namun demikian, Dinas LH akan berperan aktif mengawasi pemanfaatan ruang dalam tataran penyusunan dokumen perencanaan dari setiap kegiatan skala provinsi yang memanfaatkan ruang yang sesuai ketentuan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dimana untuk kedua dokumen tersebut, persyaratan utama agar dapat dibahas/dinilai adalah kesesuaiannya dengan dokumen rencana tata ruang provinsi dan/atau kabupaten/kota. Selain itu, jika dilihat pelayanan OPD Dinas LH dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dikaitkan KLHS, juga tidak terdapat program dan kegiatan pelayanan OPD Dinas LH dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Tabel 3.3 Telaah RTRW dan KLHS RPJMD Permasalahan Faktor No. Telaahan Pelayanan Dinas LH Penghambat Pendukung 1. Implikasi Tidak ada RTRW belum Kewenangan RTRW permasalahan sepenuhnya Komisi Penilai karena tugas dijadikan AMDAL atau dan fungsi acuan dalam dalam Komisi Penilai pelaksanaan pemeriksaan AMDAL atau pembangunan UKL-UPL pemeriksaan untuk menolak UKL-UPL yang setiap rencana berada di Dinas usaha/kegiatan LH dan yang lokasinya Pertanahan tidak sesuai Provinsi dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 49
Sumatera Selatan salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL- UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota 2. Implikasi Tidak ada Kapasitas KLHS permasalahan SDM yang karena Dinas memahami LH dan KLHS dan Pertanahan regulasi KLHS merupakan tim terbatas inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 rencana tata ruang wilayah Adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan (antara lain dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009) Page 50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan : 1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Banyak kerugian negara telah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan berupa pengurangan tutupan lahan dan kawasan resapan air, juga berakibat pada banjir dan secara global berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Selain itu kebakaran hutan juga secara langsung telah mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar asap, begitu juga aktivitas ekonomi dan transportasi turut terganggu. Secara politik kebakaran hutan juga telah mempengaruhi pergaulan Indonesia di dunia International. Kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang terjadi setiap tahun. Beberapa aturan telah diterbitkan seperti Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. 2. Restorasi Gambut. Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan, perkebunan dan lahan (karhutbunlah) yang terluas dibandingkan tahun- tahun sebelumnya yakni sekitar 736.563 hektar, dan sekitar 43,21 Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 51
persen atau 318.268 hektar berada di Kawasan Gambut. Tahun 2016 karhutbunlah turun sangat signifikan mencapai 99,87 persen atau yang terbakar dengan luas 978 hektar, dan kebakaran di Kawasan Gambut seluas 170 hektar atau 17,38 persen. Karhutbunlah pada Tahun 2017 meningkat dari Tahun 2016 yakni mencapai 9.286 hektar, dan Kawasan Gambut yang terbakar mencapai 805 hektar atau 8,67 persen. Pada Tahun 2017 areal yang terluas mengalami kebakaran yakni di Kawasan APL, yang dari fakta di lapangan banyak terjadi di areal yang terlantar. Berdasarkan fakta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2017, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, dimana Provinsi Sumatera Selatan adalah Provinsi Prioritas Restorasi Gambut dengan lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin. Sebagai tindaklanjuti dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Koordinasi Gambut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 261/Kpts/BanLH/2016 Tanggal 7 April 2016. Dari perjalanan restorasi gambut sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2017 terdapat kemajuan dan berbagai permasalahan- permasalah. 3. Meningkatnya timbulan sampah di perkotaan. Permasalahan lingkungan yang paling utama diperkotaan adalah masalah pengelolaan sampah. Permasalahan di Provinsi Sumatera Selatan jumlah timbulan sampah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun seperti pada data timbulan sampah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 63.580 ton/hari, tahun 2016 sebesar 102.021,087 ton/hari, tahun 2017 sebanyak 2.182,35 ton/hari, tahun 2019 sebanyak 1.575 ton/hari. Dan tahun 2020 sebesar 1.574,77 ton/hari. T a h u n 2 0 2 0 Kota Palembang menghasilkan timbulan sampah terbesar yaitu 931,28 ton/hari dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.668.848 orang dibanding kabupaten/kota lainnya. Pengelolaan sampah di kabupaten/kota belum sepenuhnya menggunakan system sanitary landfill, sebagian masih menggunakan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 52
system open dumping sehingga berpotensi timbul bau, lalat dan pencemaran air tanah, serta perlu pengadaan TPA baru karena TPA yang lama cepat penuh. Keterbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan jangkauan pelayanan dan kurangnya sarana serta prasarana pengolahan sampah seperti TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) menyebabkan masalah persampahan belum tertangani secara baik. Isu ini menjadi prioritas agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merumuskan strategi dan upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah. Disisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 4. Permasalahan penurunan kualitas perairan. Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend kualitas air mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 58,25 bila dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 64,62. Penurunan diakibatkan adanya beberapa titik pantau yang menurun kualitasnya akibat tingginya fecal coli untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Selain dari pada itu, peningkatan konsentrasi TSS a kibat meningkatnya produksi batubara sehingga memicu pembukaan lahan untuk tambang batubara terutama di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut terlihat dari IKA Kabupaten Muara Enim yang hanya sebesar 58,77 dan Kabupaten Lahat 61,25. Kalau dibandingkan tahun 2020, IKA Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan 7,75 dan IKA Kabupaten Lahat turun 5,89. 5. Energi Baru Terbarukan dan Hemat Energi. Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komooditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah didedikasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak janga panjang dan tidak mudah Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 53
untuk dialihkan. Devisa dari ekspor gas, dengan harga jual sesiau harga pasar internasional, masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastuktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan multiplier effect bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal. Demikian juga halnya dengan batubara, dari total produksi batubara nasional sebesar 461,6 juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok kepasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembakit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor keberbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dari cadangan dunia (BP Statistical Review of world energy 2014). Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan, ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestik ditingkatkan. KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional, bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang- undangan yang ada belum sepenuhnya mendukung kebujakan tersebut. Oleh karena itu, dalam RUEN ini dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar/bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional. Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang tersebar pada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energy primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan Coal Bed Methan (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro.Potensi energy primer di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 17 ((tujuh belas) kabupaten/kota. Batubara adalah sumber energy terbesar yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan cadangan sebesar 24,24 miliar ton atau 48,85 Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 54
persen dari cadangan nasional yang sebesar 57,84 miliar ton, secara umum batubara di Sumatera Selatan berjenis lignit dengan kandungan kalori antara 4800-5400 kcal/kg. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 55
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan Dan Sasaran 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.1.1 Tujuan Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2019-2023 sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan adalah : "Sumsel Maju Untuk Semua" 4.1.2 Sasaran Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan lingkungan hidup Sumatera Selatan sesuai misi ke-4 yaitu : "Maju Kualitas lingkungan Hidup". Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan beserta indicator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 (T-C.25) sebagai berikut : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 56
No 1. Tabel 4.1 (T-C.25) Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Indikator Target KinerjaTujuan/Sasaran pada tahun ke- Tujuan Sasaran Tujuan/ Satuan 2019 2020 2021 2022 Sasaran Target Target Target Target Terwujudnya Maju Persentase % 11 11,66 12 12,45 Masyarakat Stabilitas Konflik Lahan Madani Keamanan, yang Ketertiban terselesaikan dan Kehidupan Beragama Persentase %
50 pemanfaatan
tanah yang
sesuai dengan peruntukkan
tanahnya diatas izin
lokasi dibandingkan
dengan luas
izin lokasi yang diterbitkan
Persentase
80 90 pengadaan tanah untuk Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 2023 Target 13 90 90 Page 57
kepentingan umum
yang selesai
tepat waktu
Tersedianya
lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota Mewujudkan Maju Indeks Kualitas Indeks 67,35 pemerataan Kualitas Lingkungan pembangunan Lingkungan Hidup berkelanjutan Hidup Indeks Kualitas Indeks 62,74 Air Indeks Kualitas Indeks 96,19 Udara Indeks Kualitas Indeks 49,189 Tutupan Lahan Indeks Kualitas Indeks 0 Air Laut Persentase % 4,95 Penurunan Emisi GRK Jumlah ton 4.554.931 Penurunan CO2eq.tahun Emisi GRK Sektor lahan ton 4.360.108 Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023
67,40 62,82 96,23 49,206 0 5,56 4.557.072 4.357.545
70,79 67,05 84,55 38,02 68,24 6,18 4.559.977 4.355.678 90 71,17 67,15 84,65 39,86 68,82 6,8 4.563.570 4.354.439 90 71,55 67,25 84,75 41,71 69,4 0 4.566.890 4.353.765 Page 58
dan gambut CO2eq.tahun Sektor ton 55.013 pertanian dan CO2eq.tahun peternakan Sektor energi ton 57.135 dan CO2eq.tahun transportasi Sektor limbah ton 82.675 CO2eq.tahun Penyelesaian % 34 Kasus Lingkungan Ketaatan %
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 56.472 59.337 83.718 34,50
57.932 61.653 84.714 35,60 12 59.391 64.075 85.665 36 13 60.851 66.609 85.665 36 15 Page 59
Bab V Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Strategi Dan Arah Kebijakan Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang merupakan rencana terpadu dan menyeluruh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yaitu sebagai berikut : Tabel 5.1 (T-C. 26) Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Visi : Sumsel Maju Untuk Semua Misi IV : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar guna percepatan termasuk infrastruktur, pembangunan wilayah untuk pedalaman & memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. perbatasan, Tujuan Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan Sasaran Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup) Strategi 5. Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara tutupan hutan 6. Pemetaan dan Arah Kebijakan 1. Mengintensifkan pengawasan dan pemantauan serta meningkatkan kapasitas SDM dalam b idang pengawasan dan pemantauan 2. Melaksanakan kelembagaan dan pembagian peran antar stakeholder (termasuk kab/kota), identifikasi sumber pendanaan (APBN, APBD Prov. Kab/Kota inventori mengevaluasi GRK emisi sesuai dengan RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan. dan 3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan bimbingan dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 60
dan sumber lainnya), melakukan sosialisasi pelaksanaan aksi mitigasi penurunan emisi GRK, melakukan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan RAD GRK. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 teknis masyarakat, usaha pelaku aparatur dan bidang LH serta melakukan kegiatan- kegiatan melibatkan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan 4. Menyediakan perangkat peraturan perundangan lingkungan serta memberikan punishment bagi pelanggar lingkungan; bagi yang Page 61
Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat tabel T-C. 27 sebagai berikut : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 62
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bid LH Rapat Koordinasi Teknis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN Gaji ASN Tambahan Penghasilan ASN TABEL T-C. 27. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021-2023 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) TARGET KINERJA 2021 TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA 2022 TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA 2023 TARGET ANGGARAN (Rp) 5 Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani 6 100% 7 100% 8 30,026,257 9 100% 10 33,198,138 11 100% 12 34,522,497 Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 100% 150,000 100% 450,000 100% 550,000 0 100% 150,000 100% 450,000 100% 550,000 Terpenuhinya Penyusunan laporan SAKIP Dinas Jumlah laporan capaian pelaksanaan Program/ Kegiatan Terlaksananya rapat koordinasi bidang LH Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 0 0 0 0 1 Dokumen 1 Kali 100% 0 1 Dokumen 150,000 1 Dokumen 0 1 Kali 9,584,257 100% 100,000 150,000 200,000 10,469,421 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali 100% 150,000 200,000 200,000 10,469,421 69 Orang/Bulan 67 Orang/Bulan 8,605,317 69 Orang/Bulan 9,361,981 69 Orang/Bulan 9,361,981 Jumlah ASN yang bekerja 69 Orang/Bulan 67 Orang/Bulan 4,944,410 69 Orang/Bulan 4,903,051 69 Orang/Bulan 4,903,051 Jumlah ASN yang bekerja 69 Orang/Bulan 67 Orang/Bulan 3,660,907 69 Orang/Bulan 4,458,930 69 Orang/Bulan 4,458,930 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) OPD PENANGGUNG JAWAB 13 100% 14 97,746,892 Dinas 15 Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 100% 1,150,000 100% 1,150,000 250,000 500,000 400,000 100% 30,523,099 69 Orang/Bulan 27,329,279 69 Orang/Bulan 14,750,512 69 Orang/Bulan 12,578,767 LOKASI 16 DLHP 17 Kab/Kota DLHP DLHP DLHP
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Penyedia Jasa Tutor SKJ Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Pakaian Kerja Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyusunan Anjab ABK dan Evajab ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Peningkatan Kapasitas SDM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah tenaga pengelola keuangan dan barang Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran Jumlah senam kantor yang dilaksanakan Jumlah Laporan Keuangan Tahunan Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya Jumlah PSH yang dibuat Jumlah Terpenuhinya Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN DLHP Prov.Sumsel Jumlah aparatur yang mengikuti diklat DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 100% 36 Orang/Bulan 110 Orang/Bulan 39 Kali 0 100% 0 0 0 0 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 7 8 9 10 11 12 100% 859,940 100% 957,440 100% 957,440 156 Orang/Bulan 161,760 156 Orang/Bulan 161,760 156 Orang/Bulan 161,760 325 Orang/Bulan 687,180 338 Orang/Bulan 784,680 338 Orang/Bulan 784,680 44 Kali 11,000 44 Kali 11,000 44 Kali 11,000 1 Dokumen 119,000 1 Dokumen 150,000 1 Dokumen 150,000 100% 317,000 100% 637,800 100% 881,600 0 0 94 Stell 197,800 288 Stell 341,600 1 Dokumen 117,000 1 Dokumen 150,000 1 Dokumen 150,000 1 Dokumen 117,000 1 Dokumen 150,000 1 Dokumen 150,000 100% 200,000 100% 290,000 100% 390,000 15 Orang 200,000 15 Orang 200,000 30 Orang 300,000 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 13 14 100% 2,774,820 156 Orang/Bulan 485,280 338 Orang/Bulan 2,256,540 44 Kali 33,000 1 Dokumen 419,000 100% 1,836,400 288 Stell 539,400 1 Dokumen 417,000 1 Dokumen 417,000 100% 880,000 60 Orang 700,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Pendidikan dan pelatihan formal Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor Jumlah barang peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor Jumlah surat kabar dan buku bacaan kantor Jumlah perjalanan dinas dalam, luar Provinsi dan luar negeri DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 146 unit 2 Unit 1800 Item 1800 Item 69500 Lembar 3960 Eksemplar 210 Orang/Hari TARGET KINERJA 7 2 Orang 100% 100 Unit 29 Unit 1800 Item 1800 Item 40000 Lembar 4380 Eksemplar 350 Orang/Hari 2021 TARGET ANGGARAN (Rp) 8 0 1,502,700 104,000 381,176 50,000 50,000 37,524 30,000 600,000 300,000 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 9 10 11 12 13 14 4 Orang 90,000 4 Orang 90,000 10 Orang 180,000 100% 1,968,000 100% 1,808,376 100% 5,279,076 100 Unit 100,000 100 Unit 100,000 100 Unit 304,000 37 Unit 408,000 2 Unit 48,376 2 Unit 837,552 1800 Item 50,000 1800 Item 50,000 1800 Item 150,000 1800 Item 50,000 1800 Item 50,000 1800 Item 150,000 40000 Lembar 60,000 70000 Lembar 60,000 70000 Lembar 157,524 4380 Eksemplar 50,000 4380 Eksemplar 50,000 4380 Eksemplar 130,000 350 Orang/Hari 600,000 350 Orang/Hari 800,000 350 Orang/Hari 2,000,000 700,000 700,000 1,700,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 BPSDMD DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP Indonesia
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD E-Office Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah Website dan Media Sosial yang Dikelola Jumlah aplikasi yang dibuat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik Jumlah kendaraan dinas yang dibeli Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani Jumlah surat menyurat yang terkirim Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang dibayar Jumlah tabung Kebakaran yang diisi Jumlah kursi yang tersedia Jumlah gedung kantor yang dibersihkan DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 0 700 Surat 84 Kali 5 Tabung 0 1 Gedung TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 7 3 (1 Website dan 2 Media Sosial) 8 300,000 3 (1 Website dan 2 Media Sosial) 9 10 600,000 3 (1 Website dan 2 Media Sosial) 11 12 600,000 3 (1 Website dan 2 Media Sosial) 13 14 1,500,000 1 Aplikasi 0 1 Aplikasi 100,000 1 Aplikasi 100,000 1 Aplikasi 200,000 100% 1,384,070 100% 75,000 100% 650,000 100% 2,109,070 9 Unit 1,384,070 3 Unit 75,000 2 Unit 650,000 11 Unit 2,109,070 9 Unit 1,384,070 3 Unit 75,000 2 Unit 650,000 11 Unit 2,109,070 100% 721,150 100% 1,070,300 100% 1,628,100 100% 3,419,550 700 Surat 3,500 700 Surat 3,500 700 Surat 3,500 700 Surat 10,500 72 Kali 280,000 72 Kali 365,000 72 Kali 365,000 72 Kali 1,010,000 8 Tabung 4,000 8 Tabung 4,000 8 Tabung 4,000 8 Tabung 12,000 0 0 0 0 69 Unit 414,000 69 Unit 414,000 100% 433,650 100% 500,000 100% 500,000 100% 1,433,650 1 Gedung 200,000 1 Gedung 200,000 1 Gedung 200,000 1 Gedung 600,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Penyediaan makanan dan minuman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu DLHP Prov. Sumsel Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Taman, Lapangan Parkir) Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah makanan dan minuman untuk rapat kantor Jumlah Pengelola Informasi dan Dokumentasi Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang dipelihara Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Jumlah sarana dan prasarana laboratorium DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 72 Kali 0 12 Unit 25 Unit 0 80% 0 TARGET KINERJA 7 150 Kali 1 Dokumen 100% 11 Unit 31 Unit 1 Gedung 100% 10 Item TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 8 9 10 11 12 200,000 150 Kali 200,000 150 Kali 200,000 33,650 1 Dokumen 100,000 1 Dokumen 100,000 367,080 100% 1,527,617 100% 535,000 167,080 20 Unit 297,617 20 Unit 300,000 0 31 Unit 230,000 25 Unit 35,000 200,000 1 Gedung 1,000,000 1 Gedung 200,000 16,000,000 100% 17,000,000 100% 18,000,000 16,000,000 59 Item 17,000,000 11 Item 18,000,000 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 13 14 150 Kali 600,000 1 Dokumen 233,650 100% 2,429,697 20 Unit 764,697 87 Unit 265,000 1 Gedung 1,400,000 100% 51,000,000 80 Item 51,000,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP UPTD Lab. UPTD Lab.
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Program Pengelolaan Izin Lokasi Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi Monitoring Evaluasi Izin Lokasi dan HGU Perusahaan Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Persentase Peningkatan Pengawasan Internal Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi Persentase Konflik lahan yang terselesaikan TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) TARGET KINERJA 2021 TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA 2022 TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA 2023 TARGET ANGGARAN (Rp) 6 7 100% 8 350,000 9 100% 10 500,000 11 100% 12 500,000 100% 350,000 100% 500,000 100% 500,000 8 Perusahaan 350,000 10 Perusahaan 500,000 10 Perusahaan 500,000 10 Perusahaan 8 Perusahaan 350,000 10 Perusahaan 500,000 10 Perusahaan 500,000 100% 250,000 100% 400,000 100% 675,000 1 Dokumen 250,000 1 Dokumen 400,000 1 Dokumen 675,000 1 Dokumen 250,000 1 Dokumen 250,000 1 Dokumen 675,000 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 13 100% 14 1,350,000 100% 1,350,000 28 Perusahaan 1,350,000 10 Perusahaan 1,350,000 100% 1,325,000 1 Dokumen 1,325,000 1 Dokumen 1,000,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Updating data pengadaan tanah Penetapan Lokasi / Pendelegasian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses di Sum-Sel Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah dokumen pertanahan Jumlah Konflik yang difasilitasi Terlaksanaanya redistribusi Aset dan Legalisasi Aset Termasuk Penataan Akses Terlaksananya mediasi sengketa pertanahan Luasan Jumlah Lahan yang diganti rugi DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 0 32 Kasus TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 7 1 Dokumen 8 250,000 1 Dokumen 9 10 250,000 1 Dokumen 11 12 500,000 1 Dokumen 13 14 1,000,000 0 0 1 Dokumen 150,000 1 Dokumen 175,000 1 Dokumen 325,000 8 1,200,000 8 1,150,000 8 1,200,000 8 3,550,000 100% 1,200,000 100% 1,150,000 100% 1,200,000 100% 3,550,000 100% 1,200,000 100% 1,150,000 100% 1,200,000 100% 3,550,000 40000 Bidang 200,000 40000 Bidang 150,000 40000 Bidang 200,000 40000 Bidang 550,000 40 Kasus 1,000,000 20 Kasus 1,000,000 50 Kasus 1,000,000 50 Kasus 3,000,000 6225 M2 13,409,000 12635 M2 16,752,000 27735 M2 14,660,000 27735 M2 44,821,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 17 Kab/kota 17 Kab/kota 12 Kab/Kota 17 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pembuatan Sertifikat Lahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jumlah lahan yang mempunyai sertifikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 TARGET KINERJA 7 100% 100% 6225 M2 0 0 Nilai IKLH 70.79 0 0 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 8 9 10 11 12 13 14 13,409,000 100% 16,752,000 100% 14,660,000 100% 44,821,000 13,409,000 100% 16,452,000 100% 14,310,000 100% 44,171,000 13,409,000 12635 M2 16,452,000 27735 M2 14,310,000 27735 M2 44,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300,000 100 350,000 650,000 900,000 Nilai IKLH 1,200,000 Nilai IKLH 600,000 3,000,000 71.17 71.55 0 0 0 1 Dokumen 300,000 300,000 0 0 0 1 Dokumen 300,000 1 Dokumen 300,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 Banyuasin dan Palembang Banyuasin Prov. Sumsel
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Suamtera Selatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RKPP yang berpotensi yang menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup Kajian Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah dokumen lingkungan yang disusun Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sumsel Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sumsel Jumlah Sub DAS Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Persentase Penurunan Emisi GRK DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 0 0 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 7 0 8 0 9 0 10 11 0 1 Dokumen 12 300,000 1 Dokumen 13 14 300,000 900,000 1,200,000 1 Dokumen 300,000 2,700,000 0 0 1 Dokumen 300,000 0 0 0 300,000 1 Dokumen 300,000 0 600,000 0 300,000 0 1,200,000 2 Sungai 600,000 1 Sungai 300,000 1 Sungai 300,000 4 Sungai 1,200,000 Nilai IKLH 70.79 - 6.18% 15,839,875 - Nilai IKLH 71.17 - 6.8% 15,224,875 - Nilai IKLH 71.55 - 7.42% 15,579,875 - Nilai IKLH 71.55 - 7.42% 46,644,625 3,805,000 3,490,000 3,495,000 10,790,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 Prov. Sumsel 17 Kab/Kota Banyuasin 2 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pemantauan Kualitas Air Pemantauan Kualitas Udara Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan Pemantauan Kualitas Udara Sumber Bergerak Penyusunan Dokumen Kawasan Konservasi DAS Evaluasi Baku Mutu Air Sungai Evaluasi Baku Mutu Air Limbah Evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan ,kebun dan lahan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 IKA IKU Jumlah unit usaha kegiatan sektor pertambangan Jumlah kendaraan Jumlah Dokumen potensi Konservasi DAS yang disusun Jumlah Dokumen Jumlah dokumen Jumlah Usaha kegiatan Berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 0 0 0 1 1 0 2021 TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 7 8 1,865,000 Nilai IKA 62.89 Nilai IKU 96.25 9 Perusahaan 500,000 300,000 225,000 0 250,000 0 350,000 0 0 0 0 0 240,000 1,440,000 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2022 2023 TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 9 10 11 12 1,480,000 1,565,000 Nilai IKA 67.15 Nilai IKU 84.65 12 Perusahaan 270,000 220,000 250,000 Nilai IKA 67.25 Nilai IKU 84.75 50 Perusahaan 290,000 220,000 275,000 0 250,000 0 250,000 0 220,000 0 230,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000 0 300,000 1,310,000 1,430,000 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 13 14 4,910,000 Nilai IKA 67.25 Nilai IKU 84.75 50 Perusahaan 1,060,000 740,000 750,000 0 750,000 0 800,000 0 0 0 0 0 810,000 4,180,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 5 Kab/Kota 10 Kab/Kota Prov. Sumsel Prov. Sumsel Prov. Sumsel 8 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Updating data emisi GRK melalui Sign Smart Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) inventarisasi bahan perusak ozon (BPO) Kampanye dan evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan Kampanye Pencegahan Karhutbunlah evaluasi baku mutu emisi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) Pengelolaam Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Pengadaan Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air Penyediaan Alat Pemantau Udara Mobile Penyediaan Sistem Pemantau Air Kontinyu Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah Dokumen Emisi GRK Jumlah Lokasi Proklim jumlah dokumen BPO Jumlah Usaha kegiatan Berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi Luas Lahan yang Dipantau Jumlah dokumen Jumlah Dokumen RAD API Jumlah alat laboratorium tersedia Jumlah Alat Pemantau Mobile Online Jumlah Alat Pemantau Air Sungai secara Kontinyu DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit TARGET KINERJA 7 1 Dokumen 33 Desa 1 Dokumen 40 Perusahaan 20000 Ha 1 Dokumen 0 0 0 0 0 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 8 220,000 1 Dokumen 9 10 220,000 1 Dokumen 11 12 230,000 1 Dokumen 13 14 670,000 250,000 30 Desa 270,000 37 Desa 270,000 100 Desa 790,000 220,000 0 220,000 1 Dokumen 230,000 1 Dokumen 670,000 250,000 0 300,000 50 Perusahaan 300,000 50 Perusahaan 850,000 200,000 40000 Ha 300,000 60000 Ha 400,000 120000 Ha 900,000 300,000 0 0 0 0 1 Dokumen 300,000 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 700,000 0 500,000 0 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 1 Unit 500,000 1 Unit 1,000,000 0 0 700,000 0 0 0 700,000 1,150,000 400,000 600,000 2,150,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 6 Kab/Kota 17 Kab/Kota Prov. Sumsel 10 Kab/Kota 4 Kab/Kota Prov. Sumsel Prov. Sumsel DLHP DLHP Empat Lawang
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Sistem Informasi LH dan Pertanahan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaksanaan pemulihan lingkungan pada lahan akses terbuka Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Pemdampingan TIM Restorasi Gambut INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah aplikasi yang dibuat sipp link Jumlah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat Jumlah dokumen lingkungan hidup yang Disusun Luas lahan Akses Terbuka yang dipulihkan Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 0 0 0 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 7 8 9 10 11 12 13 14 1,150,000 400,000 600,000 2,150,000 1 Aplikasi 150,000 0 100,000 1 Aplikasi 100,000 1 Aplikasi 350,000 Penetapan Raperda 1,000,000 2 Peraturan 0 1 Peraturan 500,000 4 Peraturan 1,500,000 0 0 1 Dokumen 300,000 0 0 1 Dokumen 300,000 10,884,875 11,334,875 11,484,875 33,704,625 2,500,000 0 2,500,000 2 Ha 2,500,000 2 Ha 7,500,000 0 2,500,000 0 2,500,000 2 Ha 2,500,000 2 Ha 7,500,000 8,384,875 8,834,875 8,984,875 26,204,625 1 Dokumen 1,084,875 1 Dokumen 1,084,875 1 Dokumen 1,134,875 1 Dokumen 3,304,625 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 DLHP Prov. Sumsel Prov. Sumsel 17 Kab/Kota 10 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Evaluasi Pelaksanaan pemulihan/ restorasi gambut di kawasan berizin Pemulihan Ekosistem Gambut Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/ atau Penimbunan INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi Luas lahan gambut yang direstorasi Terbangunnya Taman Kehati Provinsi Sumatera Selatan Jumlah Dokumen yang disusun Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten / kota Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten / kota DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 52159 Ha 0 0 TARGET KINERJA 7 0 0 1 Taman 1 Dokumen 0 0 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 8 300,000 9 0 10 250,000 11 60 Usaha Kegiatan 12 350,000 13 60 Usaha Kegiatan 14 900,000 7,000,000 0 7,500,000 7959 Ha 7,500,000 7959 Ha 22,000,000 900,000 1 Taman 900,000 1 Taman 900,000 1 Taman 2,700,000 900,000 900,000 900,000 2,700,000 900,000 1 Dokumen 900,000 1 Dokumen 900,000 1 Dokumen 2,700,000 0 5% 200,000 6% 200,000 6% 400,000 0 200,000 200,000 400,000 0 1 Dokumen 200,000 1 Dokumen 200,000 1 Dokumen 400,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 7 Kab/Kota 9 Kab/Kota 4 Kab/Kota 17 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH Penyusunan dokumen AMDAL pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi - Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Jumlah Dokumen yang disusun DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 TARGET KINERJA 7 12% - 35% 1 Dokumen 2021 TARGET ANGGARAN (Rp) 8 2,495,000 2,495,000 750,000 750,000 1,045,000 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2022 2023 TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 9 10 11 12 13% - 35.6% 1,500,000 15% - 36% 1,700,000 1,500,000 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 0 700,000 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 13 14 15% - 36% 5,695,000 5,695,000 0 750,000 1 Dokumen 750,000 0 2,445,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Pengawasan Perizinan LH Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri (PROPER) Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pembinaan Penyelesaian Kasus Lingkungan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah izin lingkungan yang diawasi Jumlah Perusahaan yang dibina Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dievaluasi Jumlah Komisi Penilai AMDAL Kab/kota yg dilakukan pembinaan Jumlah Kasus Lingkungan yang terselesaikan Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terinventarisasi DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 0 0 5 TARGET KINERJA 7 25 Perusahaan 30 Perusahaan 20 Perusahaan 12 Lisensi AMDAL 60 Kasus 2 MHA 2021 TARGET ANGGARAN (Rp) 8 700,000 45,000 150,000 150,000 700,000 700,000 150,000 150,000 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2022 2023 TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 9 25 Perusahaan 10 300,000 11 30 Perusahaan 12 300,000 0 0 0 0 20 Perusahaan 200,000 20 Perusahaan 200,000 12 Lisensi AMDAL 200,000 15 Lisensi AMDAL 200,000 800,000 1,000,000 80 Kasus 800,000 100 Kasus 1,000,000 2 MHA 100,000 2 MHA 100,000 100,000 100,000 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 13 30 Perusahaan 14 1,300,000 0 45,000 20 Perusahaan 550,000 15 Lisensi AMDAL 550,000 2,500,000 100 Kasus 2,500,000 2 MHA 350,000 350,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 10 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pengelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah Mayarakat Hukum Adat yang terinventarisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah Pramuka yang dibina DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 TARGET KINERJA 7 2 MHA Nilai IKLH 70.79 3 Kegiatan TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 8 9 10 11 12 13 14 150,000 100,000 100,000 350,000 150,000 2 MHA 100,000 2 MHA 100,000 6 MHA 350,000 1,000,000 Nilai IKLH 1,050,000 Nilai IKLH 1,100,000 Nilai IKLH 3,150,000 71.17 71.55 71.55 1,000,000 1,050,000 1,100,000 3,150,000 100,000 100,000 100,000 300,000 100,000 3 Kegiatan 100,000 3 Kegiatan 100,000 3 Kegiatan 300,000 900,000 950,000 1,000,000 2,850,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 17 Kab/Kota Palembang
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Kampanye Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas SDM Bidang LH Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan SDA Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura Penilaian Sekolah Adiwiyata Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH (IKPLHD) Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru) INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Jumlah masyarakat yang mendukung pengelolaan LH Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Jumlah masyarakat yang dilakukan pembinaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah Kota Sehat Adipura Jumlah sekolah Adiwiyata Jumlah dokumen IKPLHD Jumlah orang/kelompok DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 1000 Orang 0 0 8 Kab/kota 0 1 Dokumen 0 TARGET KINERJA 7 1100 Orang 30 Orang 0 Nilai IKLH 70.79 10 Kab/Kota 33 Sekolah 1 Dokumen 5 Orang TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 8 450,000 1100 Orang 9 10 450,000 1200 Orang 11 12 500,000 3400 Orang 13 14 1,400,000 150,000 30 Orang 200,000 30 Orang 200,000 90 Orang 550,000 300,000 0 300,000 0 300,000 0 900,000 850,000 Nilai IKLH 735,000 Nilai IKLH 850,000 Nilai IKLH 2,435,000 71.17 71.55 71.55 850,000 735,000 850,000 2,435,000 850,000 735,000 850,000 2,435,000 150,000 10 Kab/Kota 200,000 10 Kab/Kota 200,000 10 Kab/Kota 550,000 300,000 35 Sekolah 150,000 35 Sekolah 150,000 35 Sekolah 600,000 200,000 1 Dokumen 285,000 1 Dokumen 400,000 1 Dokumen 885,000 200,000 5 Orang 100,000 5 Orang 100,000 5 Orang 400,000 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 1 Kab/Kota Prov. Sumsel 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota Prov. Sumsel 17 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Program Pengelolaan Persampahan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Monev Persampahan Dukungan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di wilayah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah TPA/TPST Regional Pengembangan Bank Sampah Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Persentase pengurangan timbulan sampah rumah tangga Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan TPA Regional Persentase data timbulan sampah Persentase data timbulan sampah Jumlah Motor Sampah DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 0 0 0 TARGET KINERJA 7 24% 0 50% 10 Motor Sampah 0 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 2022 2023 TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 8 620,000 9 26% 10 900,000 11 27% 12 1,130,000 620,000 900,000 1,130,000 0 1 Dokumen 200,000 1 Dokumen 200,000 220,000 300,000 330,000 220,000 70% 300,000 75% 330,000 400,000 400,000 600,000 400,000 0 2 Motor Sampah 0 400,000 0 3 Motor Sampah 0 600,000 0 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 13 14 27% 2,650,000 2,650,000 1 Dokumen 400,000 850,000 75% 850,000 1,400,000 15 Motor Sampah 1,400,000 0 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 9 Kab/Kota
TUJUAN SASARAN KODE 1 2 3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 Dukungan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di wilayah Kabupaten/ Kota JUMLAH INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 5 Persentase data timbulan sampah DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) 6 TARGET KINERJA 7 0 2021 TARGET ANGGARAN (Rp) 8 0 67,990,132 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2022 2023 TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 9 10 11 12 0 0 0 0 73,810,013 73,717,372 KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023) TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp) 13 14 0 215,817,517 OPD PENANGGUNG JAWAB 15 LOKASI 16
TUJUAN 1 Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan SASARAN 2 Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup) KODE 3 1.11 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 4 LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyedia barang cetakan dan penggandaan TABEL T-C. 27. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021-2023 INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 TAHUN 2020 KINERJA ANGGARAN (Rp) KINERJA ANGGARAN (Rp) TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI OPD PENANGGUNG JAWAB 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani 100% 100% 100% 1,810,904 1,737,518 100% 92.50% 1,651,391 1,555,750 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Jumlah Surat yang Terkirim Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah tabung Kebakaran yang diisi 700 Surat 84 Kali Pembayaran 5 Tabung 700 Surat 72 Kali Pembayaran 8 Tabung 700 Surat 72 Kali Pembayaran 8 Tabung 3,500 210,000 4,000 2,747 208,459 3,988 700 Surat 72 Kali Pembayaran 8 Tabung 700 Surat 72 Kali Pembayaran 8 Tabung 1,750 210,000 3,930 1,704 203,293 3,930 Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara 12 Unit 13 Unit 13 Unit 141,000 136,760 11 Unit Kendaraan 11 Unit Kendaraan 137,000 129,461 Jumlah tenaga Administrasi pengelola keuangan dan barang Jumlah gedung kantor yang dibersihkan Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor 36 Orang/Bulan 1 Gedung 1800 item 69500 Lembar 36 Orang/Bulan 1 Gedung 2715 item 30000 Lembar 36 Orang/Bulan 1 Gedung 2715 item 30000 Lembar 14,400 200,000 50,000 22,524 14,400 199,756 50,000 22,510 60 Orang/Bulan 1 Gedung 1800 item 40000 Lembar 60 Orang/Bulan 1 Gedung 1800 item 40000 Lembar 30,000 199,579 35,000 18,762 21,000 199,579 34,903 18,182 LOKASI 16 DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Penyediaan JasaTutor SKJ Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor Jumlah surat kabar Jumlah Makanan dan minuman untuk rapat kantor Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran Jumlah Tenaga Instruktur/Tuto r Senam Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar provinsi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi Baik Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara Pengadaan mebeleur Jumlah kursi yang tersedia Jumlah gedung yang dipelihara Rehabilitasi Sedang/berat gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas yang dibeli Pengadaan Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah alat laboratorium tersedia Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya 146 Buah 3960 Eksemplar 72 Kali 110 Orang/Bulan 39 Kali 210 Orang/Hari 100% 2 Unit 25 Unit 0 0 0 0 100% 107 Buah 3240 Eksemplar 94 Kali 227 Orang/Bulan 44 Kali 300 Orang/Hari 100% 7 Unit 25 Unit 90 Unit 0 0 4 Unit 100% 107 Buah 3240 Eksemplar 94 Kali 227 Orang/Bulan 44 Kali 300 Orang/Hari 81.25% 7 Unit 25 Unit 90 Unit 0 0 1 Unit 100% 4,000 18,140 75,000 522,880 11,000 534,460 571,835 49,500 20,000 65,000 0 0 437,335 151,900 4,000 16,675 74,990 496,900 11,000 495,334 322,410 45,248 19,925 64,237 0 0 193,000 142,459 100 Buah 5000 Eksemplar 150 Kali 247 Orang/Bulan 44 Kali 350 Orang/Hari 100% 0 31 Unit 0 1 gedung 1 Unit 0 100% 100 Buah 5000 Eksemplar 105 Kali 247 Orang/Bulan 11 Kali 350 Orang/Hari 100% 0 31 Unit 0 1 gedung 1 unit 0 66.67% 2,000 20,000 133,000 547,170 13,200 300,000 637,000 0 40,000 0 25,000 572,000 0 108,462 2,000 18,601 85,884 534,090 3,250 299,874 636,035 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 0 40,000 0 24,035 572,000 0 76,441 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP Jakarta, Riau, Kepri, Jabar, Jateng, Jatim dan 17 kab/kota DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP
Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan Kapasitas SDM Benchmarking perencanaan pembangunan perangkat daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik) Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik) Benchmarking peningkatan SAKIPperangkat daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A) Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja Sakip dengan nilai A) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bid LH Penyusunan LKJIP (DID Kinerja SAKIP) Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan atributnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking Jumlah aparatur yang mengikuti Capacity Building Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Ber kembang Jumlah laporan capaian pelaksanaan Program/Kegiat an Persentase LKJIP yang Tersusun Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah PSH yang dibuat Persentase Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 100% 0 18% 1 Orang 0 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 0 0 0 0 0 0 1 Orang 0 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 0 0 0 0 0 0 31,000 0 30,750 40,700 25,750 23,700 0 0 0 0 0 0 30,261 2 Orang 0 Orang 0 1 Orang 1 Orang 28,772 0 0 37,514 0 0 22,407 4 Orang 4 Orang 23,505 0 0 0 100% 100% 0 1 Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen 1 Dokumen 0 100% 100% 0 144 Stell 144 Stell 0 22% 100% 21,415 5,423 0 0 81,624 0 55,600 50,000 5,600 140,148 140,148 75,000 0 5,423 0 0 71,018 0 53,990 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 48,390 5,600 140,148 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 140,148 73,641 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP 17 Kab/Kota DLHP DLHP
Monev Persampahan Jumlah data Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup timbulan sampah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura Monitoring Evaluasi Izin Lokasi dan HGU Perusahaan Pemantauan Kualitas Air Pemantauan Kualitas Udara Penilaian Sekolah Adiwiyata Pengawasan Izin Lingkungan Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian Dokumen Lingkungan Kewenangan Provinsi Jumlah Kota Sehat Adipura Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi IKA IKU Jumlah sekolah Adiwiyata Jumlah izin lingkungan yang diawasi Jumlah unit usaha kegiatan sektor pertambangan Jumlah Komisi Penilai AMDAL Kab/kota yg dilakukan pembinaan Jumlah dokumen lingkungan dilakukan evaluasi Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kinerja Pengelolaan LH Daerah (KPLHD) Kampanye Lingkungan Hidup Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Jumlah masyarakat yang mendukung pngelolaan LH Jumlah dokumen lingkungan yang disusun 0 Nilai Indeks 67.29 8 Kab/Kota 10 Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 Peringkat 3 1000 Orang 0 0 0 Nilai Indeks 67.35 Nilai Indeks 67.35 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 10 Perusahaan 10 Perusahaan 0 0 0 0 30 Sekolah 30 Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 Orang 21000 Orang 1000 Orang 1000 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 205,000 65,000 75,000 0 0 65,000 0 0 0 0 825,000 350,000 300,000 0 22% 100% 190,352 Nilai Indeks 67.40 Nilai Indeks 87.50 58,458 10 Kab/Kota 0 Kab/Kota 67,889 0 0 0 Nilai Indeks 62.82 0 Nilai Indeks 96.23 64,004 32 Sekolah Nilai Indeks 63 Nilai Indeks 96 32 Sekolah 0 20 Perusahaan 20 Perusahaan 0 20 Perusahaan 20 Perusahaan 0 10 Lisensi AMDAL 10 Lisensi AMDAL 0 15 Perusahaan 15 Perusahaan 754,020 Peringkat 3 Peringkat 3 327,302 1000 Orang 1000 Orang 273,897 0 0 75,000 617,500 50,000 0 100,000 130,000 50,000 150,000 50,000 50,000 37,500 637,500 300,000 0 73,641 554,350 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 0 0 97,010 126,454 49,567 147,791 47,749 48,570 37,210 627,567 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 296,609 0 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 5 Kab/Kota 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota 1 Kab/Kota Prov. Sumsel
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH (IKPLHD) Sistem Informasi LH dan Pertanahan Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru) Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Monitoring Evaluasi Izin Lokasi dan HGU Perusahaan Updating data pengadaan tanah Pembuatan Sertifikat Lahan Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan Bidang LH Program Peningakatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan PROGRAM Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim Evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan ,kebun dan lahan Updating data Emisi GRK melalui Sign Smart Jumlah dokumen IKPLHD Jumlah aplikasi yang dibuat Jumlah orang/kelompok Jumlah Pramuka yang dibina Persentase Peningkatan Pengawasan Internal Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi Jumlah dokumen pertanahan Jumlah lahan yang mempunyai sertifikat Jumlah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Jumlah sarana prasarana laboratorium Persentase Penurunan Emisi GRK Jumlah Usaha kegiatan Berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi Jumlah Dokumen Emisi GRK 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 80% 0 0 0 0 1 Dokumen 1 Aplikasi Data Spasial 0 0 100% 0 1 Dokumen 600 Ha 0 90% 100% 0 0 0 1 Dokumen 1 Aplikasi Data Spasial 0 0 100% 0 1 Dokumen 600 Ha 0 94.59% 94.59% 0 0 0 100,000 75,000 0 0 625,000 0 125,000 500,000 0 18,475,323 18,475,323 0 0 0 92,157 1 Dokumen 1 Dokumen 60,664 2 Aplikasi 2 Aplikasi 0 4 Orang 4 Orang 0 4 Kegiatan 4 Kegiatan 362,337 100% 66.67% 0 6 Perusahaan 6 Perusahaan 86,462 1 Dokumen 1 Dokumen 275,875 0 0 0 1 Naskah Akademik 1 Naskah Akademik 14,322,463 95% 95.61% 14,322,463 10 Item 10 Item 0 5.56% 100% 0 120 Perusahaan 120 Perusahaan 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000 150,000 37,500 50,000 250,000 75,000 75,000 0 100,000 19,755,624 19,755,624 475,000 200,000 50,000 99,865 145,324 35,915 49,854 149,038 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 74,250 74,788 0 0 16,387,686 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 16,387,686 465,897 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 196,734 46,415 Prov. Sumsel DLHP 17 Kab/Kota Palembang 7 Kab/kota 17 Kab/kota Banyuasin Prov. Sumsel UPTD Lab. 8 Kab/Kota 6 Kab/Kota
Terwujudnya Masyarakat Madani Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama 1.10 Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Kampanye Pencegahan Karhutbunlah Pembangunan Taman Kehati Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah Lokasi ProKlim Jumlah masyarakat peduli api yang dibina Jumlah Taman Kehati Persentase penurunan emisi GRK Evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan PERTANAHAN Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pengawasan Perizinan LH Penyelesaian Kasus Lingkungan Persentase Konflik lahan yang terselesaikan Terlaksananya mediasi sengketa pertanahan Jumlah lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jumlah izin lingkungan yang diawasi Jumlah Kasus Lingkungan yang terselesaikan TOTAL 0 0 0 4.33% 0 10% 32 Kasus 28.239 M2 0 5 Kasus 0 0 0 4,95% 20 Unit Usaha 11% 30 Kasus 5514 M2 40 Perusahaan 0 0 0 0 100% 20 Unit Usaha 69.77% 30 Kasus 513 M2 40 Perusahaan 0 0 0 0 65,000 65,000 6,600,000 150,000 6,250,000 200,000 0 29,329,962 0 20 Desa/RW 20 Desa/RW 0 90 Desa 90 Desa 0 60,604 1 Taman Kehati 0 1 Taman Kehati 0 60,604 0 0 2,017,424 11.66% dan 100% 34.5% 103,445 40 Kasus 40 Kasus 1,722,216 1862 M2 931 M2 191,762 0 0 0 10 Kasus 10 Kasus 19,909,586 75,000 50,000 100,000 0 0 5,243,600 100,000 5,043,600 0 100,000 29,646,825 73,570 49,700 99,478 0 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 0 2,472,495 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 85,559 2,292,257 0 94,679 23,193,040 17 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 8 Kab/Kota 17 Kab/Kota Banyuasin dan Palembang 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota
Bab VII INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel T-C.28 di bawah. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 84
Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Target Capaian setiap tahun kinerja pada awal No Indikator Sasaran Strategis Satuan periode RPJMD Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 (2018) Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Semula Menjadi Semula Menjadi 4 Urusan Pertanahan 4.1 Persentase Konflik % 10 11 23,68 11,66 12,19 12 12 12,45 12,45 Lahan terselesaikan Persentase %
50 pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Tahun 2023 Semula Menjadi 13 13
90 Page 85 Kondisi
kinerja pada akhir periode
RPJMD
(2023)
13 90
peruntukkan tanahnya
diatas izin
lokasi dibandingkan
dengan luas izin lokasi
yang diterbtikan
Persentase
75 pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Urusan 5 Lingkungan Hidup 5.1 Indeks Kualitas Nilai IKLH 67.29 67,35 67,59 Lingkungan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023
67,40 75
68,53
67,43 80
70,79
67,47 90
71,17
67,85 Page 86 90
71,55 90
71,55
Hidup 5.2 Indeks Kualitas Nilai IKA 62,64 62,74 64,45 Air 5.3 Indeks Kualitas Nilai IKU 96.11 96,19 96,30 Udara 5.4 Indeks Kualitas Nilai IKTL 49,17 49,189 49,19 Tutupan Lahan 5.5 Indeks Kualitas Nilai IKAL
Air Laut 5.6 Persentase
4,33 4,95 4,39 Penurunan
Emisi GRK 5.8 Penyelesaian
33.33 34
34 Kasus
Lingkungan 5.9 Ketaatan
7,5 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 62,82 96,23 49,206
5,56 34,50
64,62 96,86 50,21
5,56 34,50 10
62,89 96,25 49,224
6,18 35
67,05 84,55 38,02 68,24 6,18 35 12 62,93 96,32 49,243
6,8 35,60
67,15 84,65 39,86 68,82 6,8 35,60 13 64,04 96,45 49,263
7,42 36
Page 87 67,25 84,75 41,71 69,4 7,42 36 15 67,25 84,75 41,71 69,4 7,42 36 15
izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 88
Bab VIII PENUTUP Penutup 10.1 Pedoman Transisi Rencana Strategis 2019-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) mulai tahun 2019 hingga 2023. Rencna Strategis 2019 hingga 2023 mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini telah dilaksanakan dengan konsisten, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah bidang lingkungan hidup dan pertanahan Provinsi Sumatera Selatan periode berikutnya. Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena didukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel. Program transisi tahun 2024 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. 10.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut: Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 89
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis 2019- 2023 ini dengan sebaik-baiknya. 2. Dokumen Rencana Strategis 2019-2023 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) mulai tahun 2019 hingga 2023. 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Tahun 2019- 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). 5. Dokumen Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan bahan acuan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. 6. Dalam dinamika perencanaan, sangat memungkinkan apabila terjadi perubahan kebijakan baik dari Pusat/Kementerian terkait maupun Kepala Daerah yang menuntut pula perubahan Dokumen ini. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini dan juga kami membuka pintu selebar-lebarnya apabila ada saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Dokumen ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2019- 2023 di Provinsi Sumatera Selatan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 Page 90