UNES Journal Of Scientech Research PERSEPSI MASYARAKAT KAWASAN PENYANGGA TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL UJUNG KULON COMMUNITY PERCEPTION OF BUFFER ZONES TOWARD EXPANSION AREA UJUNG KULON NATIONAL PARK Suherman Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang - Banten E-mail: suherman_untirta@yahoo.co.id Abstract This study aimed to analyze the perception of the public in the buffer zone characteristic to the existence of this national park. The study was conducted in 15 villages bordering with newborn calves and is on two districts, namely District wells and Cimanggu. Respondents amounted to 100 people, and the number of respondents from each village determined proportionally based on population of each village. Determination of respondents using simple random method. Analysis of the public perception of buffer zones is known that 24% of people stated helpful, helpful 23% and 53% expressed no benefit. Perceptions of damage TNUK, found that 35% said TNUK damage due to the amount of new land clearing, 20% due to the amount of logging, 20% due to the persistence of the conflict area boundary and 13% stated that due to the clerk yet firmly. The community hopes to be involved in the management of newborn calves as much as 15%, calves can no longer move the boundary region to the township as much as 38%, the area outside the region to be managed by the community as well without any intimidation as much as 25% and the expectation that the calves can do the coaching intensification of agriculture and training other much as 22%. In the development of the area TNUK, the manager needs to consider the concept of conservation in terms of socio-cultural, so that the process can not only look at the benefit side of the question, but also the interests of society-the farmers, because they are part of the ecosystem TNUK sduah has long occupied the region. Keywords: perception, buffer zona, development, TNUK Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat di kawasan penyangga TNUK terhadap keberadaan taman nasional ini. Penelitian dilakukan di 15 desa yang berbatasan langsung dengan TNUK dan berada didua kecamatan, yaitu Kecamatan Sumur dan Cimanggu. Responden berjumlah 100 orang, dan jumlah responden dari setiap desa ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Penentuan responden menggunakan metode acak sederhana. Hasil analisis terhadap persepsi masyarakat kawasan penyangga diketahui bahwa 24% masyarakat menyatakan bermanfaat, 23% bermanfaat dan 53% menyatakan tidak bermanfaat. Persepsi terhadap kerusakan TNUK, diperoleh bahwa 35% menyatakan kerusakan TNUK akibat banyaknya pembukaan ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226 51
UNES Journal Of Scientech Research lahan baru, 20% akibat banyaknya penebangan kayu, 20% akibat masih adanya konflik batas kawasan dan 13% menyatakan akibat petugas belum tegas. Masyarakat berharap dilibatkan dalam pengelolaan TNUK sebanyak 15%, TNUK tidak lagi memindahkan batas kawasan ke perkampungan sebanyak 38%, areal di luar kawasan agar dapat dikelola oleh masyarakat secara baik tanpa adanya intimidasi sebanyak 25% dan harapan agar pihak TNUK melakukan pembinaan intensifikasi pertanian dan pelatihan lainnya sebanyak 22%. Dalam pengembangan kawasan TNUK, pihak pengelola perlu memperhatikan konsep konservasi dari segi sosial-budaya, sehingga proses tersebut tidak hanya memandang kepentingan sebelah pihak, tetapi juga kepentingan masyarakat- petani, karena mereka juga merupakan bagian dari ekosistem TNUK yang sduah sejak lama menempati kawasan tersebut. Kata kunci: persepsi, kawasan penyangga, pengembangan, TNUK PENDAHULUAN Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan kawasan strategis sebagai penyangga ekosistem yang merupakan salah satu warisan alam yang diakui secara internasional. TNUK juga dikembangkan sebagai destinasi kunjungan oleh Pemerintah Provinsi Banten, yang termasuk ke dalam 18 kawasan pengembangan wisata. Beberapa kawasan yang termasuk Ke-18 kawasan wisata tersebut adalah Pantai Barat, Kawasan Wisata Pantai Selatan, Kawasan Wisata Pantai Utara, Kawasan Wisata Ziarah, Kawasan Wisata TNUK, serta Pulau dan Anak Gunung Krakatau (Dispar Provinsi Banten, 2012). Tingkat keberhasilan pengelolaan TNUK tidak terlepas dari peran masyarakat yang berada dalam kawasan penyangga. Menurut data BTNUK (2012), terdapat 19 desa yang merupakan desa penyangga, 7 desa diantaranya termasuk ke dalam wilayah Kec. Sumur dan 12 desa lainnya termasuk ke dalam wilayah Kec. Cimanggu. Sebagian besar penduduk sangat bergantung pada sumberdaya alam di kawasan hutan dan kawasan perairan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebergantungan semakin kuat dengan meningkatnya penduduk, sehingga tekanan terhadap hutan dan perairan juga semakin kuat. Daerah kawasan penyangga TNUK adalah daerah yang berada di sekitar perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon. Menurut MacKinnon et. al. (1986), kawasan penyangga merupakan kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang dilindungi atau daerah inti, dimana penggunaan lahannya terbatas untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi kawasan yang dilindungi dan sekaligus bermanfat bagi masyarakat pedesaan sekitarnya. Batasan kawasan penyangga menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem adalah daerah kawasan penyangga termasuk ke dalam zona lainnya. UU ini dijabarkan dalam penjelasan pasal 16 ayat 2 bahwa daerah kawasan penyangga adalah wilayah diluar kawasan suaka alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam. ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226 jumlah
UNES Journal Of Scientech Research Betts (1990) dalam Mulyani (1997) menyatakan bahwa kawasan penyangga dapat pula disebut daerah pembangunan atau daerah penunjang. Di samping itu, di kawasan ini dapat dikembangkan berbagai kegiatan yang menguntungkan dan sekaligus menunjang fungsi- fungsi yang terdapat pada kawasan konservasi. Dengan cara ini kawasan konservasi dilindungi oleh suatu jalur pengawasan dan pengembangan yang penting secara ekologis dan memberikan manfaat langsung bagi penduduk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan fungsinya, kawasan penyangga menurut MacKinnon et, al (1986) dapat dibedakan atas 2 fungsi utama, yaitu : 1) Kawasan penyangga perluasan, adalah kawasan yang memiliki fungsi untuk memperluas kawasan habitat yang terdapat dalam kawasan yang dilindungi ke dalam zona kawasan penyangga dan 2) Kawasan penyangga sosial, adalah fungsi kawasan penyangga sebagai tempat pemanfaatan sumber daya alami dari zona kawasan penyangga yang merupakan hal sekunder, sedangkan tujuan utama pengelolaan adalah penyediaan produk yang dapat digunakan/berharga (seperti tanaman perladangan) bagi masyarakat setempat. Alikodra dan Soekmadi (1991) dalam Mulyani (1997) membedakan tipe kawasan penyangga berdasarkan pengertian, fungsi dan manfaatnya sebagai berikut: 1. Daerah kawasan penyangga fisik, terletak diluar kawasan pada tanah negara bebas ataupun tanah yang dibebani hak ataupun hutan lainnya disekitar kawasan yang dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekitar melalui budidaya plasma nutfah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dimana masyarakat sering memanfaatkan secara ilegal dari dalam kawasan. 2. Daerah kawasan penyangga sosial, terletak di luar kawasan Taman Nasional, merupakan wilayah administratif dimana masyarakatnya mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keberadaan sumber daya alam hayati yang terdapat didalamnya. Pada tipe daerah ini kegiatan pengelolaan ditekankan pada pembinaan masyarakat dan kelembagaan yang ada dengan cara pendekatan sosial kemasyarakatan dan kesempatan kerja usaha bagi masyarakat sekitar. teknik-teknik penyuluhan, termasuk pemberian 3. Daerah rehabilitasi, terletak didalam kawasan konservasi, diarahkan pada perbaikan setempat terhadap kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam secara tidak terkendali karena adanya interaksi antara masyarakat dengan sumber daya yang ada di dalam kawasan konservasi pada daerah pemanfaatan tradisional. Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri berada dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan. Kawasan ini merupakan 53 ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226
UNES Journal Of Scientech Research Unit Pelaksana Teknis Dirjen tersebut. Seluruh kawasan merupakan tanah negara, dan pengaturannya diatur dalam perundang-undangan. Besarnya jumlah penduduk sangat mempengaruhi tekanan terhadap kawasan. Semakin besar jumlah penduduk dalam suatu kawasan berarti semakin tinggi pula kebutuhan lahan untuk pertanian maupun pemukiman. Meskipun luas wilayah yang hampir sama antara Kec. Sumur dan Kec. Cimanggu, namun jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kec. Cimanggu jauh lebih padat. Berdasarkan data dari BTNUK (2014), penduduk di Kecamatan Sumur berjumlah 21.813 orang dengan kepadatan 84 orang per km2 yang tersebar di 7 desa. Sedangkan Kecamatan Cimanggu berpenduduk sebanyak 37.121 orang dengan kepadatan 143 orang per km2, yang tersebar di 12 desa. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa masyarakat yang hidup di kawasan penyangga cukup banyak. Namun kehidupan soaial ekonomi mereka tidak sebesar nama TNUK. Masyarakat di kawasan penyangga ini cenderung termarjinalkan bahkan terlempar dari lingkunganyya. Dengan demikian maka menarik untuk diteliti secara mendalam tentang persepsi masyarakt kawasan penyangga ini terhadap keberadaan TNUK. Memperhatikan pada isu-isu tentang TNUK dan masyarakat di kawasan penyangganya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat tersebut terhadap keberadaan TNUK dengan berbagai parameter. ' METODE PENELITIAN Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dan verifikatif. Menurut Zikmund (2003), riset deskriptif adalah riset yang dirancang untuk menguraikan karakteristik suatu populasi atau peristiwa Aaker et. al. (2004) menerangkan bahwa riset deskriptif adalah riset yang pada umumnya dirancang untuk menyediakan suatu ringkasan dari beberapa aspek lingkungan ketika hipotesis bersifat untung-untungan dan sementara secara alami. Desain penelitian dikembangkan melalui metode survei. Penelitian ini dilakukan di desa-desa penyangga TNUK yang berbatasan langsung dengan kawasan taman nasional ini. Terdapat 15 desa, yang tercakup ke dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu. Jumlah sampel sebanyak 100 orang, dengan teknik penarikan sampel secara acak sederhana. Jumlah sampel untuk masing-masing desa ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing desa. Nama-nama desa dan jumlah sampel untuk masing-masingnya disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Penentuan Sampel Secara Proporsional Berdasarkan Jumlah Penduduk Nama Desa Jumlah penduduk Persentase Jumlah sampel ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226
UNES Journal Of Scientech Research No Kec. Cimanggu 1 Tangkilsari 3.150 0,071643 7 2 Cimanggu 2.646 0,06018 6 3 Waringinkurung 2.546 0,057906 6 4 Padasuka 3.516 0,079967 8 5 Mangkualam 2.273 0,051697 5 6 Kramatjaya 3.301 0,075077 8 7 Tugu 1.450 0,032979 3 8 Cibadak 2.934 0,06673 7 9 Rancapinang 3.751 0,085312 9 Jumlah 25.567 0,581491 58 Kec. Sumur 10 Kertajaya 3.601 0,0819 8 11 Keta Mukti 2.962 0,067367 7 12 Tunggal Jaya 3.043 0,069209 7 13 Cigorondong 2.076 0,047216 5 14 Taman Jaya 2.748 0,0625 6 15 Ujung Jaya 3.971 0,090316 9 Jumlah 18.401 0,418509 42 Total 43.968 1 100 Persepsi masyarakat di kawasan TNUK, dilihat dari pendapat masyarakt terhadap keberadaan TNUK terkait dengan isu ancaman kerusakan hutan di kawasan taman nasional ini. Isu tersebut meliputi: 1. Persepsi terhadap manfaat keberadaan TNUK, terdiri dari 3 parameter, yaitu: a. Sangat bermanfaat b. Bermanfaat c. Tidak bermanfaat 2. Persepsi terhadap kerusakan kawasan TNUK, terdiri dari 4 parameter, yaitu: a. Banyaknya pembukaan lahan baru b. Banyaknya penebangan kayu c. Masih ada konflik batas kawasan d. Petugas belum tegas 3. Persepsi terkait harapan masyarakat terhadap keberadaan TNUK, terdiri dari 4 parameter, yaitu: a. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan TNUK ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226 55
UNES Journal Of Scientech Research b. TNUK tidak lagi memindahkan batas kawasan ke perkampungan masyarakat c. Areal di luar kawasan agar dapat dikelola oleh masyarakat secara baik tanpa adanya intimidasi d. Pihak TNUK melakukan pembinaan intensifikasi pertanian dan pelatihan lainnya. Hasil persepsi masyarakat terhadap keberadaan TNUK terkait parameter-parameter di atas, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Masing-masing parameter akan dicantumkan alasan dari persepsi responden, sehingga diketahui secara jelas fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi objek penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Secara umum rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konservasi disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Di samping itu penghargaan masyarakat terhadap sumberdaya alam hayati khususnya yang berada di dalam kawasan juga relatif rendah. Sebaliknya tingginya desakan kebutuhan hidup yang mendorong terjadinya perambahan masyarakat terhadap kawasan, sebagian besar disebabkan karena rendahnya pendapatan masyarakat yang diperoleh dari mata pencaharian utamanya, sementara sumber pendapatan dari sektor lain juga tidak berkembang. Beberapa informasi, baik dari hasil-hasil penelitian, media cetak, elektronik dan dari petugas TNUK sendiri, mengakui bahwa kerusakan hutan akibat aktivitas masyarakat di kawasan penyangga masih terjadi. Meskipun frekuensinya menurun karena adanya tindakan tegas dari pengelola. Berbagai program ke masyarakat sudah banyak dilakukan, baik oleh pihak pengelola sendiri, LSM, Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya, namun hasilnya belum maksimal. Untuk mengakomodir persepsi masyarakat terhadap keberadaan TNUK, dilakukan wawancara langsung terhadap 100 orang responden. Responden terdiri dari masyarakat yang mata pencaharian utama adalah sebagai petani, dan selebihnya pedagang, buruh tani, pengarajin, dan PNS. Dalam hal ini persepsi masyarakat yang terakomodir dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk isu yang dianggap strategis, yaitu: 1) Persepsi terhadap manfaat keberadaan TNUK, 2) Persepsi terhadap kerusakan kawasan TNUK dan 3) Persepsi terkait harapan masyarakat terhadap TNUK. Berikut ini akan diuraikan masing-masing kelompok persepsi masyarakat kawasan penyangga TNUK tersebut. ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226
UNES Journal Of Scientech Research Persepsi Terhadap Manfaat Keberadaan TNUK Persepsi terhadap manfaat keberadaan TNUK selengkapnya disajikan pada Tabel 2. Sebanyak 19 orang responden menyatakan bahwa keberadaan TNUK sangat bermanfaat karena; 1) Terlindunginya keanekaragaman hayati, 2) Menyediakan udara bersih dan cadangan air, 3) Menyelamatkan satwa langka, dan 4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi persentase, maka jumlah penduduk yang merasakan sangat bermanfaat dengan keberadaan TNUK yaitu 24 persen. Tabel 2. Persepsi Responden Terhadap Keberadaan TNUK No Parameter Jumlah responden (orang) Presentase 1 Sangat bermanfaat, alasan: a. Terlindunginya keanekaragaman hayati 3 0,03 b. Menyediakan udara bersih dan cadangan air 7 0,07 c. Menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat 8 0,08 d. Menyelamatkan satwa langka 1 0,01 e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 5 0,05 24 0,24 2 Bermanfaat alasan: 0 0 a. Terlindunginya keanekaragaman hayati 6 0,06 b. Menyediakan udara bersih dan cadangan air 6 0,06 c. Menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat 4 0,04 d. Menyelamatkan satwa langka 3 0,03 e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 4 0,04 23 0,23 3 Tidak bermanfaat, alasan a. Tidak ada yang boleh dimanfaatkan 23 0,23 b. Mengurangi luas lahan garapan petani 30 0,3 53 0,53 Jumlah 100 100 Masyarakat yang merasakan keberadaan TNUK sangat bermanfaat ini adalah bagian kecil masyarakat yang mempunyai kesadaran terhadap kelestarian lingkungan dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Peningkatan pendapatan rumah tangga dilakukan dengan mencari sumber ekonomi lain, seperti nelayan, bertukang, mengolah buah melinjo menjadi kerupuk emping, berburuh tani di lahan orang, menjadi ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226 57
UNES Journal Of Scientech Research guide bagi para pengunjung, bekerja di home stay (penginapan kecil) atau hotel di kawasan TNUK, membuka kios dan sebagainya. Responden yang menyatakan bahwa keberadaan TNUK bermanfaat ditemui sebanyak 23 persen. Kelompok masyarakat yang menyatakan keberadaan TNUK bermanfaat adalah mereka yang mempunyai kesadaran terhadap kelestarian lingkungan dan memahami akibat dari kerusakan hutan terhadap kehidupan manusia. Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan adalah dengan adanya aktivitas perdagangan, penyewaan kapal dan jasa sebagai guide. Dari sisi pembangunan perdesaan, juga mereka rasakan manfaatnya, yaitu dibangunnya jalan desa yang menuju kawasan TNUK. Selanjutnya 53 persen responden menganggap bahwa keberadaan TNUK tidak bermanfaat. Responden menyatakan bahwa dengan adanya TNUK, tidak ada sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan dan luas lahan garapan petani semakin berkurang. Alasan pertama, karena adanya peraturan yang diberlakukan dalam pengelolaan taman nasional yang tidak memperkenankan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan termasuk adanya pemukiman. Peraturan ini berlaku sejak keluarnya Surat Keputusannya Menteri Kehutanan Nomor 96/Kpts/II/1984, mengenai sistem pengelolaan taman nasional, yang menyebutkan masyarakat tidak diizinkan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di dalam kawasan TNUK. Kondisi tersebut menimbulkan antipati masyarakat terhadap keberadaan TNUK, karena hutan bagi mereka memiliki dua arti penting yaitu; 1) sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang dikonsumsi sendiri seperti bahan makanan, kayu bakar, kayu perkakas dan kayu bahan bangunan lainnya, dan 2) sebagai sumber penambahan pendapatan yang diperoleh dengan cara menjual hasil pemanfaatan ilegal kawasan antara lain kayu, tumbuhan langka, satwa liar (Owa Jawa dan beberapa jenis burung). Alasan kedua tentang keberadaan TNUK tidak bermanfaat karena mengurangi luas lahan garapan petani. Berdasarkan kenyataan bahwa pihak pengelola TNUK melakukan perluasan batas kawasan sampai pada wilayah pemukiman masyarakat di desa. Dalam hal ini pihak negara melalui pengelola TNUK perpijak pada "takhayul" yang dilanggengkan sejak era kolonial Belanda hingga sekarang, yaitu pemahaman mengenai tanah-tanah 'tidak bertuan'. Cahyono (2013), menerangkan bahwa para ahli menyebut tanah-tanah tidak bertuan ini meliputi daerah pedalaman. Lazimnya, kawasan ini berupa hutan, rawa-rawa, bukit-bukit curam yang berada di kawasan pegunungan dan sebagian besar di luar pulau Jawa. Karena tidak dapat dibuktikan dan dibebani sebagai hak milik, maka dikuasai dan dikontrol oleh negara. Belanda memformalkan penguasaan dengan Domeinverklaring (1980) dan rejim penggantinya, menyusul dengan UU Pokok Agraria (1960) dan UU Pokok Kehutanan ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226
UNES Journal Of Scientech Research (1967). Tahayul "tanah tak bertuan" ini menjadi sumber legitimasi bagi negara untuk menentukan sepertiga kawasan daratan di Indonesia sebagai kawasan hutan. Di sekitar kawasan tak bertuan ini, negara menganggap rakyat yang hidup disekitar kawasan sebagai perusak hutan, ancaman ekologis, peladang tidak efisien, perambah liar atau stigmatisasi buruk lainnya. Implisit ada koherensi penentuan kawasan tak bertuan milik negara dengan kategori masyarakatnya sebagai masyarakat terasing dan situasi sosialnya sebagai terbelakang. Di sisi lain, terjadi proses pengabaian (iqnorence) eksistensi masyarakat beserta ruang (life space) nya di sekitar kawasan. Perbedaan persepsi atas kawasan tak bertuan menunjukkan adanya ragam kepentingan, baik potensial maupun aktual. Selama rezim Orde Baru persaingan kepentingan tersebut dalam kontrol terpusat oleh oligarki yang didukung militer. Diskursus konservasi alam di Indonesia menemukan momentumnya dan mulai menjadi rejim pengetahuan serta hegemoni baru dalam mengatur relasi antara manusia dan alam sejak tahun 1980-an dan mencapai puncaknya pada dekade 1990-an. Dimulai dengan munculnya wacana tentang sumber air bersih, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian spesies langka dan seterusnya. Disusul munculnya beragam regulasi, seperti Undang-Undang (UU) No. 5, tentang Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Kawasan tahun 1990. Seiring dengan hal itu, kawasan-kawasan yang dilindungi semakin ekstensif. Jika tahun 1970 hanya terdapat 112 Suaka Alam (25,163 km2), pada tahun 1999 sudah meningkat menjadi 354 (177,521 km2). Dukungan donor-donor global dan lembaga multilateral berperan besar dalam diskursus ini. Konservasi tumbuh subur seolah menjadi perekat tujuan bersama pihak-pihak yang jelas saling berbeda kepentingan (Cahyono, 2013). Perubahan tata kelola TNUK semakin diperluas dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992, Tanggal 26 Februari 1992, tentang penetapan Ujung Kulon menjadi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dengan luas areal 120.551 Ha. Pada tahun yang sama Komisi Warisan Dunia dari UNESCO menetapkan TNUK sebagai World Heritage Site dengan Surat Keputusan No. SC/Eco/5867.2.409. Prubahan tata kelola TNUK ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola, karena menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Cimanggu dan Sumur masuk pada wilayah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Beberapa kampung lainnya termasuk areal perkebunan/sawah milik masyarakat akan direlokasi. Perubahan tapal batas taman nasional membuat perubahan pula pada penempatan Pos Jaga Suaka. Sejak perubahan tapal batas tersebut, masyarakat yang desanya termasuk pada wilayah TNUK dipaksa pindah ke lokasi yang sangat jauh dari tempat asal dan tidak tersedia lahan untuk pertanian. Cahyono (2013) dalam studi kasusnya di TNUK mengungkapkan bahwa masyarakat yang enggan pindah sering menerima intimidasi, kekerasan dari petugas TNUK. Pengadaan listrik secara swadaya tidak diperbolehkan, masyarakat dilarang menebang ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226 59
UNES Journal Of Scientech Research tanaman kayu untuk kebutuhan seharihari, pekerjaan mengolah lahan juga terganggu, lahan pertanian, saung dan kebun warga dirusak. Masyarakat dituduh melakukan perambahan hutan dan ditangkap. Persepsi Terhadap Kerusakan Kawasan TNUK Umumnya masayarakat menganggap kerusakan kawasan TNUK disebabkan oleh banyaknya pembukaan lahan baru (42 persen) dan 24 persen responden mengatakan kerusakan disebabkan banyaknya penebangan kayu. Berikutnya, 20 persen responden mengatakan kerusakan kawasan TNUK akibat masih ada konflik batas kawasan. Kekurangtegasan petugas juga sebagai penyebab kerusakan di kawasan TNUK yang disampaikan oleh 13 persen responden. Rangkuman persepsi masyarakat terhadap kerusakan kawasan TNUK ini disajikan pada Tabel 3. Tabel 3. Persepsi Responden Terhadap Kerusakan TNUK No Parameter Jumlah Responden (orang) Presentase 1 Banyaknya pembukaan lahan baru 42 0,35 2 Banyaknya penebangan kayu 24 0,20 3 Masih ada konflik batas kawasan 20 0,20 4 Petugas belum tegas 13 0,13 Jumlah 100 1 Berdasarkan persepsi responden terhadap kerusakan TNUK tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir setengah (42 %) masyarakat menyadari kerusakan kawasan TNUK disebabkan oleh pembukaan lahan baru. Pembukaan lahan baru adalah intervensi masyarakat terhadap hutan di dalam kawasan TNUK dan dijadikan lahan pertanian (persawahan atau perladangan) serta pemukiman. Hal tersebut berakibat pada terganggunya keseimbangan ekosistem dan mengancam habitat satwa yang hidup di dalamnya. Kondisi ini merupakan suatu dilema. Di satu sisi masyarakat menyadari akibat buruk dari pembukaan lahan baru di kawasan TNUK tersebut yaitu tanah longsor. Namun di sisi lain masyarakat membutuhkan lahan garapan untuk berusahatani guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara sumber lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut tidak mereka miliki. Masyarakat beralasan memperluas lahan garapan didalam kawasan dikarenakan lahan pertanian didesa terbatas dan untuk meningkatkan produksi hanya dapat dicapai dengan memperluas lahan garapan. ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226
UNES Journal Of Scientech Research Pada dasarnya, masalah kemiskinan merupakan kunci dari semua tindakan intervensi terhadap hutan kawasan TNUK yang dilakukan masyarakat kawasan penyangga. Pernyataan M. Ilma Fatwa (Mantan anggota DPRD Pandeglang) memperkuat justifikasi di atas. Berikut ini kutipan ungkapan M. Ilma Fatwa: "Kemiskinan merupakan fenomena yang gampang ditemukan di desa sekitar kawasan. Seharusnya dengan potensi alam dan hutan yang melimpah warga bisa sejahtera. Kami harapkan segera ada tindakan nyata dari pemerintah atau bila perlu Menteri Kehutanan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola TNUK" Penebangan kayu di hutan kawasan TNUK dilakukan masyarakat untuk kebutuhan kayu bakar, perumahan dan ada juga yang dijual. Hasil penjualan kayu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun 24 persen responden mengetahui bahwa penebangan kayu di kawasan TNUK menimbulkan kerusakan dan kemusnahan sumberdaya hayati, namun aktivitas ini tetap berlangsung. Kondisi ini disebabkan masyarakat kawasan penyangga TNUK sangat menggantungkan kehidupan mereka terhadap sumberdaya hutan di sekitar mereka. Sepanjang permasalahan batas kawasan TNUK dengan wilayah masyarakat tidak segera diselesaikan dengan tuntas, maka konflik masyarakat dengan TNUK akan terus berlangsung. Menurut Cahyono (2010), bahwa penyelesaian secara terintegrasi dan partisipatifmerupakan langkah yang mungkin perlu dilakukan. Sikap petugas yang kurang tegas juga dianggap masyarakat sebagai penyebab kerusakan kawasan TNUK. Hal ini didasari kenyataan bahwa adanya penebangan pohon dalam hutan yang seolah-olah sengaja dibiarkan. Masyarakat menganggap adanya "permainan" antara petugas TNUK dengan oknum yang melakukan penebangan pohon tersebut. Persepsi Terkait Harapan Masyarakat Terhadap Keberadaan TNUK Persepsi masyarakat terkait dengan harapan-harapan mereka terhadap keberadaan dan pengelelolan TNUK di sekitar lingkungan mereka disajikan pada Tabel 4. Sebanyak 38 persen responden berharap agar tidak terjadi lagi pemindahan batas kawasan TNUK yang menyebabkan bertambah sempitnya lahan pemukiman dan lahan pertanian. Seiring dengan harapan utama tersebut, 25 persen responden juga berharap agar areal yang berada di luar kawasan TNUK dapat dikelola menjadi lahan pemukiman dan pertanian secara tenang dan damai tanpa adanya intimidasi dari pihak pengelola. Kedua harapan ini terkait dengan ketenangan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Artinya masyarakat kawasan penyangga TNUK ini sangat merindukan kehidupan yang aman dan nyaman. Pada dasarnya mereka tidak menginginkan bentrokan, apalagi melawan petugas ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226 61
UNES Journal Of Scientech Research TNUK, karena setiap kali ada pertentangan, selalu masyarakat menerima ganjalan tidak setimpal dari petugas. Tabel 4. Harapan Masyarakat Terhadap Keberadaan TNUK No Parameter Jumlah Responden (orang) Presentase 1 Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan TNUK 15 0,15 2 TNUK tidak lagi memindahkan batas kawasan ke perkampungan masyarakat 38 0,38 3 Areal di luar kawasan agar dapat dikelola oleh masyarakat secara baik tanpa adanya intimidasi 25 0,25 4 Pihak TNUK melakukan pembinaan intensifikasi pertanian dan pelatihan lainnya 22 0,22 Jumlah 100 1 Harapan lain yang diungkapkan oleh responden adalah adanya pembinaan dari pihak kawasan penyangga mengenai cara mengintensifkan TNUK terhadap masyarakat pemanfaatan lahan pertanian (intensifikasi pertanian) agar luas lahan garapan yang semakin terbatas dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di samping itu, juga diharapkan adanya kegiatan atau program semacam pelatihan keterampilan, agar masyarakat mempunyai ketrampilan yang bisa menghasilkan sumber pendapatan keluarga, seperti kerajinan rumah tangga, bertukang, montir, menjahit, membudidayakan tanaman hias dan sebaginya. Terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga kawasan penyangga, masyarakat juga menitipkan harapan agar mereka bisa dilibatkan dalam program dan pekerjaan yang sesuai dengan sumberdaya mereka sebagai tambahan penghasilan keluarga. Meskipun mereka menyadari tingkat pendidikan dan SDM yang rendah, namun jika ada pendidikan dan pelatihan khusus, maka bukan hal yang mustahil mereka juga bisa melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh pengelola TNUK. KESIMPULAN Pada umumnya masyarakat di kawasan penyangga TNUK merasakan bahwa keberadaan taman nasional ini tidak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Hal ini karena masyarakat tidak boleh memanfaatkan sumberdaya hutan yang berada dalam kawasan TNUK dan luas lahan garapan menjadi berkurang dengan adanya penetapan batas wilayah kawasan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992, Tanggal 26 Februari 1992, tentang penetapan Ujung Kulon menjadi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dengan luas areal 120.551 Ha. Surat Keputusan tersebut diperkuat oleh Komisi Warisan ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226
UNES Journal Of Scientech Research Dunia dari UNESCO menetapkan TNUK sebagai World Heritage Site dengan Surat Keputusan No. SC/Eco/5867.2.409. Masyarakat berharap agar pihak pengelola TNUK tidak lagi memindahkan batas kawasan ke perkampungan masyarakat dan mereka diberi kebebasan untuk mengelola areal di luar kawasan tanpa adanya intimidasi. Di samping itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dalam kawasan TNUK, masyarakat berharap agar adanya pembinaan dan bimbingan mengenai intensifikasi dan diversifikasi pertanian serta pelatihan lainnya dari pihak pemerintah (pengelola TNUK). Keterampilan yang mereka peroleh dari pelatihan diharapkan dapat diaplikasikan dan hasil (produk) nya dapat dijual berupa jasa untuk kepentingan pengelolaan TNUK. REKOMENDASI Dalam pengembangan kawasan TNUK, pihak pengelola perlu memperhatikan konsep konservasi dari segi sosial-budaya, sehingga proses tersebut tidak hanya memandang kepentingan sebelah pihak, tetapi juga kepentingan masyarakat-petani yang sudah lebih dahulu menempati kawasan sebelum ditetapkannya Ujung Kulon sebagai TNUK. Perlu adanya pembinaan terhadap masyarakat-petani di daerah penyangga dalam hal meningkatkan produksi pertanian dan keterampilan, guna penambah pendapatan keluarga, sehingga sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dapat dikurangi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi kerusakan sumberdaya hutan di kawasan TNUK. Pembinaan tersebut dapat berupa pelatihan dan pendampingan mengenai intensifikasi pertanian, diversifikasi usahatani, industri jreatif skala rumah tangga. DAFTAR PUSTAKA Aaker, David A. 2004. Marketing Research 8th Edition. USA, New Jersey: John Willey & Sons Inc. Balai Taman Nasional Ujung Kulon. 2010. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.Banten: BTNUK 2012. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.Banten: BTNUK 2012. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.Banten: BTNUK Cahyono, Eko.2012. Konflik Kawasan Konservasi dan Kemiskinan Struktural. Jurnal Politika Vol. 8 No. 1 Tahun 2012 -------------------.2013. Eksklusi Atas Nama Konservasi ; Studi Kasus Masyarakat Sekitar/Dalam Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Banten. Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226 63
UNES Journal Of Scientech Research Dinas Pariwisata Provinsi Banten. 2012. Profil Taman Nasional Ujung Kulon. Banten: Dispar. Prov. Banten. MacKinnon, J. et al. 1986. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika (terjemahan oleh Hary Harsono Amir). Judul Asli : Managing Protected Areas In The Tropic. Gadjah Mada University Press. Yogjakarta. -----------------. and Mac Kinnon, K. 1987. Conservation status of the primates of the Indo- Chinese subregion. Primate Conservation 8: 187-195. Mulyani, S. 1997. Pendekatan Sistem Kawasan Konservasi Alam Terpadu untuk perkembangan Daerah Penyangga (Studi Kasus di Taman Nasional Siberut). [Tesis]. Bogor. PascaSarjana. Institut Pertanian Bogor. (tidak dipublikasikan). Zikmund, William G. 2003. Exploring Marketing Research 8th Edition. USA, Ohio: South Western, A Division of Thomson Learning. ISSN Print : 2528-5556│ISSN Online : 2528-6226