DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : ILHAM MAKRUF SAFII NIM.162.111.329 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA 2020
DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Disusun Oleh: ILHAM MAKRUF SAFII NIM.162.111.329 Surakarta, 08 Oktober 2020 Disetujui dan disahkan Oleh : Dosen Pembimbing Skripsi Anwarudin, M.H.I NIP: 19720812 200501 1 009 ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI Assalamuaalaikum Wr,Wb. Yang bertanda tangan di bawah ini : NAMA : ILHAM MAKRUF SAFII NIM : 162.111.329 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)". Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. iii
Anwarudin, M.H.I Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta NOTA DINAS Hal : Skripsi Kepada Yang Terhormat Sdr : Ilham Makruf Safii Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Di Surakarta Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan Hormat, Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ilham Makruf Safii, NIM : "DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)" Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). : 162111344 yang berjudul Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wasalamu'alaikum Wr. Wb. Surakarta, 8 Oktober 2020 Dosen Pembimbing Anwarudin, M.H.I NIP: 19720812 200501 1 009 iv
PENGESAHAN "DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)". Disusun oleh : ILHAM MAKRUF SAFII NIM.162.111.329 Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah Pada hari Senin, 19 Oktober 2020/ 2 Rabiul Awal 1442 H Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperolah gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) v
MOTTO اًقوُه َز َناَك َل ِطاَبْلا َّنِإ ۚ ُل ِطاَبْلا َقَه َز َو ُّقَحْلا َءاَج ْلُق َو "Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." (QS. Al-Isra' Ayat 81) vi
PERSEMBAHAN Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku, khususnya untuk: Dalam perjuangan menitih cita-cita dengan semangat, doa, dan keteguhan hati serta kerja keras, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, pengertian, dan mencintai saya, khususnya untuk: 1. Kedua Orang Tua tercinta Alm. Bapak Wagimin dan Ibu Ngadinem yang telah memberiku cinta nan kasih sayang dan do'a yang tak ada hentinya. 2. Kakak pertamaku Gunasri dan keluarga, Kakak keduaku Wartini dan Keluarga, kakak Ketigaku Tri Wahyuni dan keluarga, kakak ke-empatku Sumarsih dan Jarno sekeluarga yang selalu memberi semangat dan mendoakanku. 3. Bapa K.Lasdi Miftahul Huda dan Keluarga yang telah membimbing dan mendidikku di Pondok Pesantren Al-Hikmah. 4. Segenap keluarga besar UPTPK dan MAHASINTAWATI Kabaupaten Sragen yang telah membantu baik materil maupun immateril. 5. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) kelas HES I 2016 yang memberikan semangat, dukungan dan motivasi. 6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. vii
PEDOMAN TRANSLITERASI Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 1. Konsonan Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut: Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama Tidak ا Alif dilambangkan Tidak dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ج Jim J Je ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) خ Kha Kh Ka dan ha د Dal D De ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ر Ra R Er ز Zai Z Zet viii
س Sin S Es ش Syin Sy Es dan ye ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ع 'ain ...'... Koma terbalik di atas غ Gain G Ge ف Fa F Ef ق Qaf Q Ki ك Kaf K Ka ل Lam L El م Mim M Em ن Nun N En و Wau W We ه Ha H Ha ء Hamzah ...ꞌ... Apostrop ي Ya Y Ye 2. Vokal Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. ix
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama ( َ ( ( َ ) Fathah Kasrah A I A I ( َ ) Dammah U U Contoh: No Kata Bahasa Arab Transiterasi 1. بتك Kataba 2. ركذ Żukira 3. بهذي Yażhabu b. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i و...أ Fathah dan wau Au a dan u Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. فيك Kaifa 2. لوح Ḥaula x
3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama ي...أ Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas و...أ Dammah dan wau Ū u dan garis di atas Contoh: No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. لاق Qāla 2. ليق Qīla 3. لوقي Yaqūlu 4. يمر Ramā 4. Ta Marbutah Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/. b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. xi
Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl 2. ةحلط Ṭalḥah 5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. انّبر Rabbana 2. ل ّزن Nazzala 6. Kata Sandang Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. xii
Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. لج ّرلا Ar-rajulu 2. للاجلا Al-Jalālu 7. Hamzah Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1. لكأ Akala 2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 3. ؤنلا An-Nauꞌu 8. Huruf Kapital Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. xiii
Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi لوسرلاإ دمحمامو Wa mā Muḥammdun illā rasūl نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 9. Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin نيقزارلاريخ وهل الله نإو / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna xiv
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikun Wr. Wb. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dn hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)" Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah 3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. 4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. 5. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd. Selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. 6. Bapak Anwarudin, M.H.I. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi. 7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. xv
8. Bapak dan Ibu saya yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung dan memberikan kasih sayang yang luar biasa yang tidak pernah ada habisnya, serta seluruh pengorbanan yang tidak dapat dinilai oleh apapun. 9. Semua pihak narasumbar yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan banyak informasi terkait dampak Peraturan Bupati Karanganyar nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari skripsi ini. 10. Kepada Farikha Anisatuzzahro yang selalu membantu, menyemangati, mendukung, serta selalu membersamai penulis dalam setiap langkah perjuangan meraih gelar sarjana ini. 11. Teman-teman angkatan 2016 yang telah terutama teman-teman HES I yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. 12. Teman-teman seperjuangan santri Al-Hikmah yang saya anggap seperti keluarga sendiri. 13. Sahabat-Sahabat Aktivis Pmii Rayon Sunan Gunung Jati Fakultas Syariah, sahabat Dema F 2018, Dema F 2019 dan Dema I 2020. 14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagai semua pihak. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb. xvi
xvii
ABSTRAK "DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS DI KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH". Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat; dan pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan. Penelitian ini, membahas tentang bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak peraturan bupati Karanganyar nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah dan tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi. ILHAM MAKRUF SAFII, NIM: 162111329 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data sekunder berasal dari dokumen-resmi, al-qur'an, hadis, buku-buku fiqh muamalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini objek penelitian adalah pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi. serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilakan akibat hukum dari adanya Peraturan Bupati yang sangat berpengaruh bagi masyarakat di bidang ekonomi, dan hukum islam (Ushul Fiqih) yakni Maslahah Mursalah. Para pedagang yang berlih profesi dari Olahan daging anjing ke usaha yang lebih layak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019. Dalam rangka untuk menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi tinjaun Maslahah masyarakat khususnya kabupaten Karanganyar. Dalam Mursalah termasuk dalam Maslahah Hajjiyah dalam memelihara harta benda (Hifdz Al-Mal) dan memelihra/menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs), Peraturan Bupati ini cukup efektif dang mengandung maslahah kebaikan bagi para pedagang dan konsumen. Kata Kunci: Dampak, Maslahah Mursalah, Peraturan Bupati, Olahan Daging Anjing xviii
ABSTRACT ILHAM MAKRUF SAFII, NIM: 162111329 "THE IMPACT OF KARANGANYAR REGENT REGULATION NUMBER 74 YEAR 2019 ON DOG PROCESSED TRADERS WHO SHIFT PROFESSIONAL PERSPECTIVE PROBLEMS OF CASE STUDY IN KARANGANYAR DISTRICT, JAWA". Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019 concerning Supervision of Veterinary Public Health and Sales of Animal Food Products. The objective of this Regent Regulation is to ensure the circulation of safe, healthy, whole and halal meat available to the public; and guidelines for business actors in slaughtering Animals and providing Food originating from Animals. This research discusses how the Mursalah Maslahah Review on the Impact of Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019 on processed dog meat traders who switch professions in Karanganyar Regency, Central Java. The purpose of this study is to determine the impact of Karanganyar regent regulation number 74 of 2019 on processed dog meat traders who switch professions in Karanganyar Regency, Central Java and Maslahah Mursalah's review of the Impact of Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019 on processed dog meat traders who switch professions. This research uses qualitative field research methods, namely research that is expressed by respondents verbally and real behavior in the field. The data sources used were primary data sources from interviews, observations, documentation, and secondary data sources from official-documents, al-quran, hadith, muamalah fiqh books. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. In this case the object of research is a dog meat trader who has switched professions. and the data analysis technique used is descriptive analysis technique. This research results in the legal consequences of the existence of a Regent Regulation which is very influential for the community in the economic sector, and Islamic law (Ushul Fiqih), namely the Maslahah Mursalah. Traders who change professions from processed dog meat to a more viable business and do not conflict with the Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019. In order to ensure the circulation of safe, healthy, whole and halal meat available to the community, especially Karanganyar district. In the Maslahah Mursalah review, which is included in Maslahah Hajjiyah in maintaining property (Hifdz Al-Mal) and preserving the soul (Hifdz An-Nafs), this Regent Regulation is quite effective and contains maslahah of goodness for traders and consumers. Keywords: Impact, Maslahah Mursalah, Regent Regulation, Processed Dog Meat xix
DAFTAR ISI SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ... ii PENGESAHAN ... v MOTTO ... vi PERSEMBAHAN ... vii PEDOMAN TRANSLITERASI ... viii KATA PENGANTAR ... xv ABSTRAK ... xviii ABSTRACT ... xix DAFTAR ISI ... xx DAFTAR LAMPIRAN ... xxii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 9 C. Tujuan Penelitian ... 9 D. Manfaat penelitian ... 9 E. Kerangka Teori ... 10 F. Tinjauan Pustaka ... 15 G. Metode Penelitian ... 23 H. Sistematika Penulisan ... 29 BAB II TEORI TENTANG PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019, TEORI SISTEM HUKUM , HUKUM ANJING DALAM AL-QURAN, HADIS, ULAMA' , DAN MASLAHAH MURSALAH A. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor74 Tahun 2019... 30 xx
1. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan ... 30 2. Maksud Dan Tujuan ... 35 3. Ruang Lingkup ... 35 4.Larangan... 37 5. Sanksi Administrasi... 37 6. Pelaporan. Pembinaan Dan Pengawasan... 39 B. Teori Sistem Hukum ... 39 1. Pengertian Sistem Hukum ... 39 C. Hukum Jual Beli Anjing dalam Islam ... 46 1. Jual Beli Anjing dalam Al-Qur'an ... 46 2. Jual Beli Anjing dalam Al-Hadis ... 51 3. Jual Beli Anjing dalam Ilmu Fiqh ... 52 4. Anjing dalam Ilmu Kesehatan ... 54 D. Maslahah Mursalah ... 59 1. Pengetian Maslahah Mursalah ... 59 2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah ... 63 3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah ... 63 4. Objek Maslahah Mursalah MaslahahMursalah ... 64 6. Kehujjahan Maslahah Mursalah ... 73 BAB III GAMBARAN KABUPATEN KARANGANYAR DAN DATA DAMPAK PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar ... 75 B. Demografi... 76 1. Kependudukan... 76 xxi
2. Agama... 78 3. Daftar Pedagang Sate Anjing Yang Bersedia Beralih Usaha... 79 B. Data dampak Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ... 82 BAB IV ANALISIS DAMPAK PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI DAN DAN MASLAHAH MURSALAH A. Analisis terhadap dampak peraturan bupati nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah... 91 B. Analisis Maslahah Mursalah terhadap dampak peratuan bupati nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tenga... 98 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 104 B. Saran ... 106 DAFTAR PUSTAKA ... 108 LAMPIRAN ... 115 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 133 xxii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Wawancara dengan bapak Stefanus Susanto, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sablon dan rentalan alat outdoor Lampiran 2 : Wawancara dengan bapak Fransiskus Maryadi, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai petani, Lampiran 3 : Wawancara dengan bapak Gunannto, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai pencari rumput sapi. Lampiran 4 : Wawancara dengan ibu Sri Partini, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai penjua ricaa-rica mentok dan makanan, Lampiran 5 : Wawancara dengan bapak Slamet, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai penjual olahan daging babi,. xxiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di era otonomi daerah kewenangan Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya terutama pemerintah Kabupaten. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.1 Otonomi daerah tentu terdapat dampaknya seperti dampak positif dan negatif. Dari dampak positif, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya kendali dari pemerintah pusat akan membuat pemerintah daerah mendapatkan respon lebih, karena mandiri menghadapi masalah di daerah otonomnya. Disisi lain, dengan adanya otonomi daerah juga dapat menimbulkan dampak negatif, adanya kesempatan oknum-oknum di pemerintah daerah untuk 1 Subar Junanto, Civic Education, (Sukoharjo: Fatba Perss, 2013), hlm. 88. 1
melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat.2 Dengan begitu tidak hanya pemerintah namun rakyat juga memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja pemerintah. Visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional daerah, disisi lain untuk mendorong terbentuknya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.3 Salah satu kewenangan pemerintah daerah otonom Kabupaten adalah menumbuhkan dan memperkuat kemampuan ekonomi daerah. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan baik itu dari segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak menggangu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan Kemadharatan bagi sesama manusia. tatanan dalam perekonomian sering disebut dengan muamalah.4 Di mana didalamnya dijelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan, perikatan, jual beli dan lain sebagainya. Di dalam Fiqih Muamalah terdapat aturan yang menjelaskan bahwa hak merupakan sesuatu yang digunakan oleh Syari'ah untuk menetapkan suatu 2 Ai SIti Farida, Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 345-346. 3 Subar Junanto, Civic Education., hlm. 92. 4 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indo\nesia, 2012), hlm.4. 2
3 kekusaan atau suatu beban hukum.5 Dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 59 Allah berfirman. أمُتأع َزاَنَت أنِإَف ۖ أمُكأن ِم ِرأمَ ألْا يِلوُأ َو َلوُس َّرلا اوُعي ِطَأ َو َ َّاللَّ اوُعي ِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ٌرأيَخ َكِلَٰ َذ ۚ ِر ِخ ألْا ِم أوَيألا َو ِ َّللَّاِب َنوُن ِم أؤُت أمُتأنُك أنِإ ِلوُس َّرلا َو ِ َّاللَّ ىَلِإ ُهوُّد ُرَف ٍءأيَش يِف ليِوأأَت ُنَس أحَأ َو Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".6 Ayat ini menjelaskan tentang: wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah. Dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum daam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. Dalam segala macam perintahnya dalam melakukan sesuatu, maupun perintah untuk melakukannya sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang mengurusi urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan diantara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasulnya. Ayat ini juga mengisyaratkan 5 Ibid 6 Departemen Negara RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007)
4 berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. 7 Pemerintah mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan rakyatnya. Hal tersebut di sandarkan pada suatu kaidah usul fiqh yang sangat penting tentang tata hubungan antara pemerintahan dan masyarakat. Kaidah tersebut adalah : ِةَحَلأصَمألاِب ٌط أوُنَم ِةَّيِعا َّرلا ىَلَع مِاَمِ ألْا ُف ُّرَصَت Artinya : "Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan".8 Ini artinya, pemerintah boleh melakukan berbagai kebijakan untuk mengatur rakyatnya, demi memakmurkan rakyatnya sepanjang hal itu dilakukan atas dasar alasan kemaslahatan. Di dalam Islam kemaslahatan berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Akan tetapi dalam tatanan muamalah harus memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan dalam berbisnis, seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad 7 M. Quraish, Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hati : Jakarta, 2002. Hal 843-846 8 A. Malik Madaniy, Politik Berpayung FIQH, (YOGYAKARTA: Pustaka Pesantren, 2010), hlm 73-75.
Saw.9 Dalam menjual barang dagangannya, pedagang harus memperhatikan aspek kelayakan, baik dari penjaminan barang yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal agar tidak terjadi kemadharatan dari dampak perdagangan tersebut. Kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam dengan menolak kemadharatan maka kemaslahatan itu tidak berdasarkan nafsu manusia, tetapi dalam timbangan Syara'. Mewujudkan kemaslahatan adalah tahap pertama yang diteruskan dengan menjaganya sebagai tahap kedua. Kemaslahatan ada tiga macam yaitu primer, sekunder dan komplementer.10 Kemaslahatan dalam Islam pada dasarnya harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang diringkas dalam lima prinsip yaitu (1) penjagaan terhadap agama (Hifzd Al-Din), (2) penjagaan terhadap jiwa (Hifzd Al-Nafs), (3) penjagaan terhadap akal (Hifzd Al-'aql), (4) penjagaan terhadap keturunan (Hifzd Al-Nasl), dan (5) penjagaan terhadap harta (Hifzd Al- Mal).11 Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut pemerintah Kabupaten Karanganyar melarang penjualan olahan daging anjing di wilayahnya. Kasus ini membuat pemerintah menindaklanjuti dengan memberikan bantuan modal agar beralih profesi. Bupati Karanganyar, Juliatmono menegaskan bahwasanya larangan ini muncul karena anjing bukan merupakan hewan ternak yang tidak 9 Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 288. 10 Jamal Ma'mur Asmawi, Ushul Fiqih, (Yogykarta: Pustaka Pelajar,2019), hlm. 166. 11 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah, (Yogykarta:Teras,2011), hlm. 97. 5
layak dikonsumsi. Terlebih daging anjing itu rawan terkontaminasi penyakit rabies dan zoonosis.12 Jumlah penjual olahan daging anjing di Karanganyar mencapai 34 pedagang yang bersedia beralih profesi. 13 Harapannya bahwa bantuan dana langsung agar menjadi modal untuk beralih profesi. Bantuan modal dari pemerintah untuk pedagang keseluruhan Rp. 5.000.000,- per pedagang, selain memberikan bantuan modal Juliayatmono selaku Bupati Karanganyar berjanji akan memberikan pendampingan selama setengah tahun bagi pemilik warung olahan daging anjing yang mau beralih profesi. Tak hanya itu, ia juga menawarkan bantuan berbagai perlengkapan untuk memulai usaha yang baru. Di sisi lain, jika masih ada pemilik warung masakan daging anjing tetap memilih buka, ia tak segan meminta pemilik warung itu keluar dari wilayah Karanganyar. Adanya larangan tersebut harapannya agar Karanganyar bebas penjual daging anjing.14 Kebijakan tersebut mengakibatkan penolakan yang dilakukan sejumlah pedagang olahan daging anjing yang menolak perintah Bupati. Karena mereka menganggap larangan yang disampaikan itu hanya bersifat lisan tidak ada regulasi dalam bentuk Perda dan larangan tersebut tidak mengikat. Salah satu pedagang 12 Fajar Abrori, Bupati Karanganyar Minta Penjual Kuliner Daging Anjing Ganti Profesi, edisi. 22 Juni 2019, 23.00 WIB, Diperbarui 04 Juli 2019, 22.45 WIB, dikutip dari anjing-ganti-profesi, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB. 13 Dokumen, Baznas Kabupaten Karanganyar, 8 Juni 2020, 10.00 WIB. 14 Ibid Fajar Abrori, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB. 6
Sukardi berpendapat, bahwa pemerintah belum memikirkan dampak dari pelarangan secara utuh.15 Tetapi di sisi lain ada 34 pedagang yang telah siap bersedia untuk beralih profesi, Karena kesadaran dalam diri pedagang bahwa olahan daging anjing merugikan konsumen secara tidak langsung dan berakibat pada kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Vetriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjual Produk Daging Dari Hewan sebagai dasar hukum yang pasti yang mempunyai tujuan untuk menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat, pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan dan pencegahan Zoonosis .16 Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 hanya berlaku di wilayah Kabupaten Karanganyar saja, sedangkan di Kabupaten atau Kota Lain masih bebas berdagang olahan daging anjing dan belum adanya peraturan yang tegas mengenai larangan tersebut. 15 Ahmad Rafiq, Pedagang Daging Anjing Tolak Larangan Bupati Karang Anyar, edisi. Kamis, 20 Juni, 2019 17:20 WIB, dikutip dari diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB. 16 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019. Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner DiRumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan 7
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beraih Profesi Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah)". 8
B. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari peneliti sebagai berikut : 1. Bagaimana Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah ? 2. Bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan jawaban secara konkret dan tepat mengenai permasalahan diatas, yaitu: 1. Untuk menggetauhi Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah. 2. Untuk mengetauhi Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah. D. Manfaat Penelitian Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk di jadikan pedoman bagi 9
pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah), serta di harpkan dapat dijadikan bahan bacaan , refrensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat. Di harapkan masyarakat mampu memahami Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah Perspektif Maslahah Mursalah dari sisi positif dan negatifnya. E. Kerangka teori 1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Bupati Karangayar Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap Pratik Perdagangan olahan daging anjing di Kabupaten Karanganyar dan menjamin keamanan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk olahan hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, maka perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner di Kabupaten 10
Karanganyar, serta menjamin keamanan Pangan dan pencegahan Zoonosis maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap penjualan produk pangan dari hewan. Peraturan Bupati Karanganyar No.74 Tahun 2019 berisikan mengenai penjaminan peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat, dan pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan. 17 Pada Peraturan Bupati Karanganyar No.74 Tahun 2019 Berisikan Mengenai Ketentuan Umum Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan , Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana Pengawasan, Pembiayaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dan Ketentuan Penutup. 2. Teori Sistem Hukum Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya.18 17 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan. 18 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 68. 11
Menurut Lawrence M. Fredman ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu pertama-tama sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan atau bahkan akan berada disitu dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum, kerangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa) dan cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan,norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (living law), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan , dihindari atau di salah gunakan tanpa budaya hukum. 12
Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti Struktur Hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan atau menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Menurut Lawrence M Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system) yaitu Legal Substance (Isi hukum), Legal Structure (Struktur Hukum) dan Legal Culture (Budaya Hukum).19 3. Maslahah Mursalah Maslahah Mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Maslahah Mursalah yang dimaksudkan oleh ahli Ushul Fiqh adalah bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.20 Secara mutlak, maslahah mursalah diartikan oleh ahli Ushul Fiqh sebagi suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Maslahah 19 Lawrence M Friedman, American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki (Jakarta : PT Tatanusa, 2001), hlm 7-9. 20 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 2010), hlm. 160. 13
139. 139. 14 ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkan..21 Maslahah Mursalah ini disebut, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Seperti kemaslahatan yang dianut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum di syariatkan hukumnya, dan tidak bukti Syara' yang menunjukkan terhadap kebenarannya atau kesalahannya. Tujuan dari pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. 22 Kemaslahatan yang muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru setelah terhentinya wahyu, sedangkan Syari' belum mensyariatkan suatu hukum, dan tidak ada dalil Syari' yang mengakui atau membatalkannya, maka ini disebut dengan Munasib Mursal. Dengan kata lain disebut Maslahah Mursalah.23 Dengan demikian, Al-Maslahah Al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 21 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 22 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 23 Ibid, hlm.140.
pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan yang syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari Syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan suatu yang menentukan sesuai dengan hukum Syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan kejadian tersebut dinamakan Al-Maslahah Al-Mursalah. Tujuan utama Al-Maslahah Al-Mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.24 4. Tinjauan Pustaka Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai langkah dari penyusunan skripsi. Yang penulis teliti agar terhindar dari kesamaan judul dan lain-lain dari skripsi yang sudah ada sebelumnya. Setelah mengadakan tinjauan pustaka, ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang terdahulu yang relevan yang terkait dengan perdaganggan olahan daging anjing yang penulis paparkan sebagai beikut : Jurnal yang ditulis oleh Muh. Nashirudin tentang Pandangan Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tentang makanan Halal dan Haram (Kajian Ushul Fikih). Dalam jurnal ini membahas tentang Pandangan Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tentang makanan halal dan haram dalam Islam yang di peroleh dari brosur MTA Ahad Pagi, Tafsir MTA dan wawancara dengan Ahmad Sukina (Ketua 24 Maman Abdul Djaliel (ed), Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung; Pustaka Setia, 2010), hlm. 117. 15
MTA). Hasil penelitian ini menemukan bahwa MTA mengakui bahwa makanan yang dilarang dalam Islam terdiri dari empat hal, yaitu: bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT.25 Keterkaitan Jurnal tersebut dengan hasil penelitian ini bahwa sama halnya membahas tentang makanan halal dan haram dalam pandangan Islam. Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan penulis adalah penulis lebih fokus pada dampak positif dan negatif adanya Peraturan Bupati, fokus penelitian penulis membahas tentang pedagang yang beralih profesi dalam pandangan Maslahah Mursalah . Nike Maya Manro dan Nadia Yovani dalam jurnalnya berjudul "Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Instansi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali." Ia membahas tentang kebijakan Peraturan Daerah Bali Nomor 15 tahun 2009 terkait pengendalian rabies di provinsi Bali yang tidak efektif dan relevan. Karena masih banyaknya pemelihara anjing yang dikhawatirkan menyebabkan gangguan kesehatan dan rabies meningkat di wilayah Bali.26 Disini sama-sama ada dasar hukum untuk pengendalian rabies yang ditimbulkan karena mengonsumsi daging anjing, obyeknya sama tapi disini dampaknya berbeda, jika dalam kebijakan Peraturan Daerah Bali Nomor 15 tahun 2009 terkait pengendalian rabies di provinsi Bali yang tidak efektif dan relevan. 25 Muh. Nashirudin, Pandaangan Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tentang Makanan Halal dan Haram (Kajian Ushul Fikih). Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Al-Manahij Vol. X No.2, Desember 2016 26 Nike Maya Manro & Nadia Yovani, Menuju Indoesia Bebas Rabies 2020: Probem Instansi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Pubik diBali, JKKI: Vol. 07, No. 04 Desember 2018 16
Penulis lebih fokus terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 dan tinjuan Maslahah Mursalah . Pepie Grisna Vikar Surri dalam jurnalnya yang berjudul "penyebaran rabies pada perdagangan anjing dalam penyutradaraan film dokumenter investigasi "Dog Meat Free" ia membahas bahaya penyebaran rabies melalui perdagangan anjing secara ilegal dengan memaparkan fakta yang terjadi di lapangan, melalui setatemen narasumber. penyutradaraan film dokumenter investigasi "Dog Meat Free" merupakan penyutradaraan investigasi yang berpusat pada isu permasalahan bahaya penyebaran rabies melalui perdagangan anjing ilegal. 27 Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya bahwa anjing penyebab adanya penyebaran rabies melalui perdagangan anjing. Sedangkan, perbedaannya antara penelitian ini dengan penulis adalah penulis lebih fokus pada dampak positif dan negatif adanya Peraturan Bupati, fokus penelitian penulis membahas tentang pedagang yang beralih profesi dalam pandangan Maslahah Mursalah . Grace D. Kandou dalam jurnalnya yang berjudul "Kebiasan Makan Makanan Etnik Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara". Ia membahas tentang pengaruh terhadap kesehatan ketika mengonsumsi makanan khas Minahasa seperti 27 Pepie Grisna Vikar Surri, penyebaran rabies pada perdagangan anjing dalam penyutradaraan filem dikumenter investigasi "Dog Meat Free", Institut Seni Yogyakarta 2019. 17
18 babi putar, tinorangsek, RW (anjing) dan hewan liar lainnya. Lemak jenuh yang terkandung dalam makanan tersebut akan berpengaruh bagi kesehatan dan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menyebabkan penyakit yang serius.28 Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas dampak bagi kesehatan dari mengkonsumsi daging anjing atau hewan etnik lainnya. Sedangkan, perbedannya penulis lebih fokus pada dampak pedagang yang dipaksa tutup dan beralih usaha yang lebih baik sesuai Standarisasi pangan. Serta tinjauan Maslahah Mursalah mengenai dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019. Dendi Bagus Santriyo dalam skripsi dari yang berjudul "Praktik Jual Beli Olahan masakan Rica-rica Daging Anjing di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Warung Rica-rica P. Keperek, Keluraha Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung)". Ia membahas tentang praktik jual beli masakan rica-rica daging anjing ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. Salah satu prinsip bisnis yang berbasis Islam adalah barang yang dijual harus terjamin halalnya.29 Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas olahan daging anjing yang belum terjamin halal. Sedangkan, perbedaan penulis lebih fokus terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan 28 Grace D. Kandou, Kebiasan Makan Makanan Etnik Minahasa DiProvinsi Sulawesi Utara, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Maret - September 2009, Vol.03 29 DendiBagus Santriyo , Praktik Jual Beli Olahan masakan Rica-rica Daging Anjing diTinjau dari Persepektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (StudiKasus diWarung Rica-rica P. Keperek, Kelurahahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, skripsi diterbitkan, HES, IAIN Tulungagung (Tulungagug) 2019
akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjuan Maslahah Mursalah . Juli Tri Lirmalasari dalam skripsi dari Yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar." Ia membahas tentang pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Belitar dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Belitar. Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang atau objek yang diperjual belikan serta akad. Menurut hukum islam jual beli ini tidak sah dan haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan objeknya juga daging anjing yang termasuk hewan buas dan bertaring.30 Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas olahan daging anjing yang belum terjamin halal. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah lebih fokus terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjuan Maslahah Mursalah . 30 Juli Tri Lirmalasari , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging DiKeluraham Karangsari Kecamatam Sukorejo Kota Belitar, skripsi diterbitkan, HES, IAIN Tulungagung (Tulungagug) 2019. 19
Wahyuddin Arsyad dalam skripsi dari Yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta" Ia membahas tentang latar belakang terjadinya proses jual beli anjing yang terjadi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta serta tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing. Hasil dari penelitian ini adalah faktor utama jual beli anjing adalah faktor ekonomi dan masyarakat yang senang terhadap anjing, selain itu para pembeli sebagian merupakan dokter hewan yang digunakan untuk penelitian dan masyarakat yang d untuk menjaga rumah bukan untuk mengkonsumsi31 Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas anjing sebagai objeknya. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah, peneliti sebelumnya yang lebih fokus kepada para pembeli, sedangkan penulis lebih fokus kepada terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjuan Maslahah Mursalah . Lutfi Arsyad dalam skripsi Yang berjudul "Azas Manfaat dalam Jual Beli Anjing Tinjauan Hukum Islam" Ia membahas tentang pandangan Ulama tentang hukum jual beli anjing dan manfaat dari hasil jual beli anjing serta akibat hukum dari jual beli anjing. Hasil dari penelitian ini adalah pendapat Ulama fiqh 31 Wahyuddin Arsyad Yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (StudiKasus dipasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, skripsi diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka (Yogyakarta) 2016. 20
yang memeperbolehkan dan yang melarang dan manfaat adanya penjualan anjing untuk memenuhi kebutuhan dan menambah penghasilan bagi para penjual. Dan akibat hukum adanya jua beli ini ulama memberikan status hukum haram secara mutlak dan haram secara mutlak.32 Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas anjing sebagai objeknya. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah, peneliti sebelumnya yang lebih fokus kepada penelitian pustaka saja, sedangkan penulis lebih fokus kepada terhadap penelitian lapangan terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjuan Maslahah Mursalah . Agus Wiyono dalam Disertasi dari Yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing di Kota Surakarta" Ia membahas tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran jenis-jenis olahan berbahan dasar daging anjing, yang belum ada peraturan yang melarang peredaran makanan tersebut, serta mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan bahaya dari olahan daging anjing terhadap kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peredaran makanan olahan berbahan dasar daging anjing di kota Surakarta masih tinggi dan belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah Kota Surakarta terkait larangan 32 Lutfi Arsyad, Azas Manfaat dalam Jual Beli Anjing tinjauan Hukum Islam, skripsi diterbitkan, muamalah Fakultas Syariah STAIN Mataram, (Mataram), 2003. 21
peredaran daging anjing di wilayah Surakarta. Namun telah keluar kebijakan yang berupa surat edaran dari Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan peredaran atau perdagangan daging anjing.33 Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas anjing sebagai objeknya dalam penelitaian penulis terdahulu lebih cenderung kepada perlindugan konsumenya saja. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah, penulis lebih fokus kepada terhadap terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjuan Maslahah Mursalah . 5. Metode Peneilitian Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan yang terdapat dalam penelitian.34 33 Agus Wiyono, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing DiKota Surakarta, Desertasi diterbitkan Program StudiMegister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana UMS Surakarta, (Surakarta), 2019. 34 Husaini Usman dkk., Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 41. 22 Jadi,
Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian. 1. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitataif tipe yuridis normatif, yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan sebenarnya. Yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.35 2. Sumber Data Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.36 a. Data Primer Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti secara bersangkutan.37 Data primer dalam penelitian ini adalah para pedagang olahan daging anjing yang siap beralih profesi yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2019. Penelitian ini akan menggunakan sempel acak dari beberapa populasi di Kabupaten Karanganyar. Populasi adalah keseluruhan 35 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105 36 Ibid, hlm.106 37 Ibid. 23
atau sekumpulan unsur atau elmen yang menjadi objek penelitian38, yaitu seluruh pedagang olahan daging anjing yang siap beralih profesi, yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2019. Sedangkan sempel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.39 Sempel yang diambil peneliti secara acak yaitu pedagang olahan daging anjing yang siap beralih profesi berdasarkan lama usaha dagang anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2019. Peneliti mengambil 5 sempel yang terdiri dari 1 pedagang yang berasal dari kabupaten Sukoharjo yang berdagang di wilayah Colomadu Kabupaten Karanganyar Dan 4 pedagang yang berasal dari Kabupaten Karanganyar yang siap beralih profesi. b. Data sekunder Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.40 Diambil atau dikumpukan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti Peratutan Bupati Nomor 74 Tahun 2019, buku-buku ushul fiqh, buku-buku hukum, buku-buku kesehatan hewan, jurnal ilmiah, internet yang berkaitan dengan pedagang olahan daging anjing di Kabupaten Karanganyar. 38 Ibid., hlm.98 39 Ibid. 40 Ibid.,hlm.106 24
25 3. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah terletak antara 110°40"-110°70" Bujur Timur dan 7°28" - 7°46" Lintang Selatan Ketinggian rata-rata 511 meter diatas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22°-31°. Lokasi ini berbatasan dengan Sebelah Utara : Kabupaten Sragen, Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur, Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian ini telah dilakukan selama 5 bulan, yaitu mulai 13 Mei 2020 sampai 13 September 2020. 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut: a. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan percakapan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (interviewe) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara/petunjuk wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang akan diteliti.41 41 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 190.
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang disusun secara rapi di mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam penelitian.42 Teknik wawancara terstruktur ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai bagaimana dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang Olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah. Sebelum mengadakan wawancara dengan responden peneliti sudah menyediakan pedoman wawancara secara garis besarnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini dilaksanakan diKabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Wawancara dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap dampak pedagang Olahan daging anjing yang beraih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Peneliti mengambi sempel 5 sempel yang terdiri dari 1 pedagang yang berasal dari kabupaten Sukoharjo dan 4 pedagang yang berasal dari kabupaten Karanganyar yang siap beralih profesi. b. Dokumentasi 42 Ibid. 26
27 Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menemukan data mengenai hal-hal yang diteliti melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya43. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dan pelengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk melengkapi data dari hasil wawancara, Dalam penelitian ini, dokumen yang akan penulis lihat adalah berbagai data para penjual Olahan daging anjing yang bersedia beralih profesi. c. Observasi Metode ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penelitian menggunakan metode observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkudududkan selaku pengamat, didalam hal ini observer hanya bertindak sebagai peneonton saja tanpa harus ikut terjun ke lapangan.44 Dalam melakukan observasi, peneliti ini meneliti, mengamati dan mencari tentang apa saja yang terkait dengan dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 43 Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32. 44 Sutrisno Hadi, Metedologi Research, (Yogyakarta: Ad Affset, 1989), hlm. 136.
28 2019 terhadap Pedagang Olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 5. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa "aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh." 45 Langkah-langkah dalam analisis data Miles and Huberman, yaitu data reduction, data display, dan data coclusion drawing/verification.46 a. Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. b. Data Display (Penyajian Data) Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis mencoba menggunakan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. c. Conclusion Drawing/verification 45 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 91. 46 Ibid., hlm. 92-99
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 6. Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari Sub-sub pembahasan. BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI, menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019, Sistem Hukum, Hukum Jual Beli Anjing dalam Islam dan Maslahah Mursalah. BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN, berisi tentang gambaran umum Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dan data dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah BAB IV ANALISIS, berisi tentang analisis terhadap dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi dan Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap Pedagang olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi. BAB V PENUTUP, bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran yang berkaitan dengan penelitian. 29
A. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 1. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di bidang peternakan menetapkan beberapa peraturan diantaranya : a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. b. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. c. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan. d. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia 30
e. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebgai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. f. Hewan Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. g. Hewan Non Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya tidak boleh untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. h. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainya disertakan pada pangan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakanbagian kemasan pangan. i. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari Hewan ke manusia atau sebaliknya. j. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan 31
yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. k. Ruminansia Besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba. l. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. m. Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum. n. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass). o. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak 32
dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin fchilled) atau karkas beku (frozen). p. Daging Segar Dingin (chilled) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C. q. Daging Segar Beku (frozen) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan didalam blast freezer dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C r. Jeroan (edible offalj adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku. s. Pemeriksaan Ante-mortem (ante-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. t. Pemeriksaan Post-mortem (post-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang u. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan Daging Hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan,penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem. v. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai 33
kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan; syariah agama Islam. w. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging. x. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk, oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD. y. Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Bupati yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan ante-mortem dan post- mortem serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD. z. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi. aa. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah. bb. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimiadan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme. cc. Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante-mortem. 34
dd. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.1 2. Maksud Dan Tujuan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat; dan b. pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan.2 3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: Pelaksanaan Pengawasan; Kegiatan pengawasan Kesmavetdi RPH meliputi: a. penerapan Kesehatan Hewan; b. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum disembelih (ante-mortem inspection); c. Pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (stunning); d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau Karkas (post-mortem inspection); 1 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan. 2 Ibid. 35
dan e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi. Kegiatan pengawasan penjualan produk Pangan dari Hewan meliputi: a. perizinan usaha; b. penerapan standar halal bagi produk pangan halal; c. memastikan asal Hewan merupakan Hewan Pangan yang diproduksi dengan memperhatikan aspek kesejahteraan Hewan dengan mempertimbangkan aspek Zoonosisdan keamanan Pangan; dan d. pemeriksaan tata cara penyiapan dan produksi Pangan. Kegiatan Pengawasan Kesmavet dilaksanakan pada : a. tempat budidaya; b. tempat produksi pangan asal hewan; c. tempat produksi produk hewan non pangan; d. tempat pengumpulan; e. tempat penyimpanan; f. tempat penjualan; dan g. pengangkutan.3 3 Ibid. 36
4. Larangan Setiap Orang atau Badan dilarang : a. Melakukan kegiatan usaha penjualan/Pemotongan Daging baik mentah atau olahan yang berasal dari Hewan Non Pangan untuk tujuan konsumsi; b. melakukan kegiatan usaha Rumah Potong Hewan dan penjualan produk/olahan Hewan Pangan tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; c. menyelenggarakan Pemotongan Hewan tanpa memperhatikan aspek Kesejahteraan Hewan, Higiene Sanitasidan kriteria Hewan Potong. Setiap Orang atau Badan dilarang mengedarkan dan/atau mendistribusikan Hewan Non Pangan untuk dikonsumsi dari/menuju ke Daerah.4 5. Sanksi Administrasi; a. Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi Administrasi berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Pencabutan Sementara Izin; 3) Penutupan; 4) Pencabutan Izin; 5) Denda Administrasi. 4 Ibid. 37
b. Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Pengambilalihan/penyitaan barang; 3) Pemusnahan; 4) Denda Administrasi. c. Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan secara bertahap dengan jeda antar sanksi paling lama 1 (satu) bulan. d. Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dan pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan e. Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d ditetapkan dengan mempertimbangkan : 1) Biaya pengawasan dan pemulihan ke kondisi ideal yang diharapkan; 2) Biaya kompensasi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi asas keadilan masyarakat; dan 3) Menimbulkan aspek jera bagi pelaku. f. Denda Administrasi disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Pendapatan Daerah lainnya. g. Pemanfaatan Denda Adminsitrasi dapat dialokasikan bagi kegiatan: 38
1) Pemeriksaan Keamanan Pangan; 2) Pengendalian Zoonosis Hewan;\ 3) Pengawasan Kesmavet; dan 4) Pemulihan kondisi lingkungan.5 6. Pelaporan. Pembinaan Dan Pengawasan a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan wajib melaporkan hasil pengawasan Kesmavet kepada Bupati. b. Pembinaan terhadap Kesmavet dilaksanakan secara terpadu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. c. Pengawasan fungsional . dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati. 6 B. Teori Sistem Hukum 1. Pengertian Sistem Hukum Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 5 Ibid. 6 Ibid. 39
hlm. 3. sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk menaatinya .7 Pendapat lain, hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. 8 Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.9 Jadi sistem hukum adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Dalam satu negara hukum, sistem hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara. Salah satu ciri dari negara hukum sebagai mana yang disampaikan oleh Frans Magnis Suseno adalah mengenai fungsi-fungsi kenegaraan yang dijalankan berdasarkanketetapan undang-undang. Dalam hal ini, peran-peran apararaturnegara diatur berdasarkan aturan perundang- undangan dan masing-masing berperan saling melengkapi dalam satu struktur hukum, yang menjadi salah satu aspek dari sistem hukum. 7 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 15 Juni 2020, 10.00 WIB. 8 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa Media, 2008), 9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 48. 40
Sedangkan sistem hukum merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) dan dianut dalam suatu masyarakat. Sistem hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara. a. Pengertian Struktur Hukum (structure of law), Friedman menjelaskan:10 "To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their is jurisdiction. Structure also means how organized....what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action." the legislature Struktur dari sistem hukum, terdiri atas unsur pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif, 10 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation), 1975, hlm. 4-5. 41
kewenangan dan juga kewajiban dari presiden, dan prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian, serta beberapa ketentuan lainnya. Singkatnya, struktur hukum ini terdiri dari lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum yang ada.11 Struktur juga merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.12 Di Indonesia misalnya, jika berbicara tentang struktur hukumIndonesia, maka termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.13Sistem struktural ini jugalah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. b. Substansi Hukum (substance of the law)menurut Friedman adalah : "Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside 11 Ibid, hlm. 6. 12 Ibid, hlm. 7. 13 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 2005), hlm. 8. 42
the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books". 14 Dalam hal ini, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Relasi antara substansi dengan struktur adalah, bahwa substansi ini berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.15 Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).16 Substansi hukum ini juga merupakan penentu bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai negara yang menganut sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental, maka yang disebut hukum adalah peraturan- peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum, meskipun tetap mengakui keberadaan dari hukum adat. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum 14 Lawrence M. Friedman, The Legal System, hlm 8-9. 15 Ibid., hlm. 9. 16 Ibid., hlm. 12. 43
di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Konsekuensinya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum adalah, apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. c. budaya hukum (legal culture), Friedman berpendapat:17 "The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the criminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". Kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, namun jika tidak didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial (social engineering), merupakan sebuah ide yang ingin 17 Ibid., hlm. 15-16. 44
diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa social ke arah yang lebih baik, maka tidak hanyamembutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, adanya jaminan bahwa penegakan hukum (law enforcement) berjalan dengan baik.18 Dalam hal ini, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya saja, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.19 Kultur hukum ini merupakan sikap manusia terhadap hukum yang menyangkut pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau Disalah gunakan. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. 18 Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kotemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 40. 19 Achmad Ali, Keterpurukan ..., hlm. 97. 45
Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai sebagaimana yang menjadi tujuan negara hukum. C. Hukum Jual Beli Anjing dalam Islam 1. Dalam Al-Qur'an a. Anjing Senantiasa Menjulurkan Lidah Anjing sebagai hewan yang senantiasa menjulurkan lidahnya diungkapkanoleh Allah swt. dalam QS Al-A'raf/7 :176 ِبْلَكْلا ِلَثَمَك ُهُلَثَمَف ۚ ُها َوَه َعَبَّتا َو ِض ْرَ ْلْا ىَلِإ َدَل ْخَأ ُهَّنِكَٰ َل َو اَهِب ُهاَنْعَف َرَل اَنْئِش ْوَل َو ۚ اَنِتاَيآِب اوُبَّذَك َنيِذَّلا ِم ْوَقْلا ُل َٰ َذ ۚ ْثَهْلَي ُهْك ُرْتَت ْوَأ ْثَهْلَي ِهْيَلَع ْل ِم ْحَت ْنِإ َثَم َكِل َنو ُرَّكَفَتَي ْمُهَّلَعَل َصَصَقْلا ِصُصْقاَف Terjemahnya: Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). dan menurutkan hawa nafsunya yang 46
hlm173. 310. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.20 Kata yalhas terambil dari akar kata lahas\a yaitu terengah-engah, karena sulit bernafas seperti yang baru berlari cepat. Penggalan ayat ini mengutarakan sesuatu fenomena, yaitu bahwa anjing selalu menjulurkan lidah, saat dihalau maupun dibiarkan. Ini disebabkan karena anjing tidak memiliki kelenjar keringat yang cukup dan berguna untuk mengatur suhu badan. Karena itulah, untuk mengatur suhu badannya, anjing selalu menjulurkan lidah. Sebab, dengan cara membuka mulut yang biasa dilakukan dengan menjulurkan lidah, anjing dapat bernafas lebih benyak dari biasanya.21 M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan perumpamaan tentang siapapun yang sedemikian dalam pengetahuannya, sampai-sampai pengetahuan itu melekat pada dirinya, seperti melekatnya kulit pada daging. Namun ia menguliti dirinya sendiri, dengan melepaskan tuntunan pengetahuaannya. Ia diibaratkan seekor anjing yang terengah- engah sambil menjulurkan lidahnya. Biasanya yang terengah-engah adalah yang letih, atau yang kehausan membutuhkan air, tetapi anjing menjulurkan 20 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Dua Sehati, 2012), 21 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Juz 5, hlm. 47
lidahnya tidak hanya ketika ia letih atau kehausan, tetapi sepanjang hidupnya ia selalu demikian, sama dengan seorang yang memperoleh pengetahuan tetapi terjerumus mengikuti hawa nafsunya. Seharusnya pengetahuan tersebut membentengi dirinya dari perbuatan buruk, tetapi ternyata, baik ia butuh maupun tidak, baik ia telah memiliki hiasan duniawi maupun belum, ia terus menerus mengejar dan berusaha mendapatkan dan menambah hiasan duniawi itu, karena demikian telah menjadi sifat bawaannya seperti keadaan anjing tersebut. Sungguh buruk keadaan siapapun yang demikian. Adakah yang lebih buruk dari seorang yang menguliti dirinya sendiri, menelanjanginya dengan menanggalkan derajatnya? Adakah yang lebih buruk dari siapa yang menempelkan dirinya ke bumi padahal dia dapat mengangkasa? Adakah orang yang lebih menganiaya dirinya lebih dari ini? Tidak ada.22 b. Anjing Penjaga Anjing penjaga yang mengunjurkan lengannya disebutkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Kahfi/18 :18 ٌطِساَب ْمُهُبْلَك َو ۖ ِلاَمِ شلا َتاَذ َو ِني ِمَيْلا َتاَذ ْمُهُبِ لَقُن َو ۚ ٌدوُق ُر ْمُه َو ا ظاَقْيَأ ْمُهُبَس ْحَت َو ا بْع ُر ْمُهْن ِم َتْئِلُمَل َو ا را َرِف ْمُهْن ِم َتْيَّل َوَل ْمِهْيَلَع َتْعَلَّطا ِوَل ۚ ِدي ِص َوْلاِب ِهْيَعا َرِذ 22 Ibid,. 48
Terjemahnya: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing meraka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan (diri) dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.23 Dalam kitab Tafsir Zad al-Masīr karangan Muhammad al-jauzi ayat di atas menjelaskan bahwa mereka mengira orang-orang yang berada dalam gua tersebut terbangun. Ibnu Sa'ab juga menguraikan bahwa: mereka mengira bahwa orang-orang yang berada dalam gua tersebut terjaga karena mata mereka terbuka padahal mereka tertidur dan kemudian dibolak balikkannya tubuh mereka.24 Menurut Abu Abdurrahman bin Tayyib menjelaskan bahwa seseorang yang ingin membedakan antara orang tidur dan orang yang hanya sekedar berbaring dapat dilakukan dengan melihatnya langsung. Sampai- sampai seandainya yang berbaring tersebut pura-pura tidur maka bisa diketahui dia tidak tidur padahal mereka tertidur.25 c. Anjing Pemburu Anjing sebagai hewan pemburu disebutkan oleh Allah swt, dalam QS. al- Mā'idah/5 :4 23Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 295 24 Jamāl al-Dīn Abu Firaj' Abd al-Rahman bin 'Alī bin Muhammad al-Jaūzī, Zād al-Masīr Ulum al-Tafsīr, Juz III, (Dār al-Kitāb al-Arabī-1422 H), hlm. 71. 25 Muhammad bin Şalih al-Utsaimin, Tafsīr al-Qur'an al-Karīm Surah al-Kahfī terj. Abu Abdirahman bin Ťayyib, Tafsir al-Kahfi (Cet. I: Jakarta; Pustaka al-Sunnah, 2005), hlm. 65-66. 49
َنيِبِ لَكُم ِح ِرا َوَجْلا َن ِم ْمُتْمَّلَع اَم َو ۙ ُتاَبِ يَّطلا ُمُكَل َّل ِحُأ ْلُق ۖ ْمُهَل َّل ِحُأ اَذاَم َكَنوُلَأْسَي ۖ ِهْيَلَع ِ َّاللَّ َمْسا او ُرُكْذا َو ْمُكْيَلَع َنْكَسْمَأ اَّم ِم اوُل ُكَف ۖ ُ َّاللَّ ُمُكَمَّلَع اَّم ِم َّنُهَنوُمِ لَعُت ِباَس ِحْلا ُعي ِرَس َ َّاللَّ َّنِإ ۚ َ َّاللَّ اوُقَّتا َو Terjemahnya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.26 Tentang anjing yang dapat dilatih sebagai hewan pemburu M. Quraish shihab menjelaskan bahwa makna dari 'kamu ajar dengan melatihnya itu', agaknya ditekankan di sini, walau sesudah kalimat itu disebutkan lagi kalimat 'kamu mengajar mereka', untuk mengisyaratkan bahwa pengajaran binatang-binatang itu hendaknya dilakukan melalui pelatihan yang sungguh-sungguh dan dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tersebut.27 Adapun konteks ayat QS. al-Māidah ayat ketiga telah dijelaskan izin untuk berburu, dan larangan memakan bangkai, dan disisi lain ada binatang buruan yang mati terbunuh oleh anjing terlatih, maka para sahabat bertanya 26 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 107 27 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, hlm. 26-27 50
tentang hal tersebut, maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwa: mereka menanyakan kepadamu: 'apakah yang di halalkan bagi mereka?' katakanlah: 'dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, yakni yang sesuai dengan tuntunan agama atau yang sejalan dengan selera kamu, selama tidak ada ketentuan agama yang melarangnnya, termasuk binatang halal yang kamu sembelih sebagaimana diajarkan Rasul saw. dan dihalalkan juga buat kamu binatang halal hasil buruan oleh binatang buas seperti anjing, singa, harimau, burung yang telah kamu ajar dengan melatihnya dengan bersungguh-sungguh untuk berburu, yakni menangkap binatang dan memperolehnya gunadiberikan kepada kamu, bukan untuk diri mereka. Kamu mengajar mereka¸yakni binatang-binatang itu¸ menurut apa yang telah di ajarkan Allah kepada kamu, tentang tata cara melatih binatang. Jika yang demikian itu yang kamu lakukan maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kamu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu sewaktu kamu melepasnya untuk berburu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabNya yakni perhitunganNya.28 2. Hukum Anjing Dalam Al-Hadis Hadis larangan jual beli anjing riwayat Hadis dari Muslim, Imam Muslim mengeluarkannya dalam Sāhih Muslim, bersumber dari Jābir bin 28 Ibid , hlm. 25-26 51
Abdullah, kitab almasāqāt pada bab tahrīm saman al-kalb wa hulwān alkāhin wa mahr al-bagy wa al-nahy 'an bai' al-sinnaur, hadis nomor 1569. ُتْلَأَس َلاَق ِرْيَب ُّزلا ْيِبَأ ْنَع ٌلِقْعَم اَنَث َّدَح َنُيْعَأ ُنَسَحْلا اَنَث َّدَح ِبْيِبَش ُنْب ُةَمَلَس ْيِنَث َدَح َكِلَذ ْنَع ملسو هيلع الله ىلص ُّيِبَّنلا َرَج َز َلاَق ِر ْوَّنِ سلا َو ِبْلَكْلا ِنَمَث ْنَع ا رِباَج telah "Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabīb menceritakan kepada kami al Hasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari Abī az-Zubair dia berkata; saya bertanya kepada Jābir mengenai uang hasil usaha jual beli anjing dan kucing, dia menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan seperti itu." 29 3. Hukum Anjing Dalam Fiqh Pendapat ulama tentang jual beli anjing Mengenai larangan jual beli anjing dan kucing, Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab pelarangan binatang tersebut. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Imam Muslim, menjelaskan bahwa larangan atas harga anjing ini merupakan seburuk-buruknya penghasilan dan sesuatu yang tidak baik, maka penjualannya tidak sah dan hasil penjualannnya tidak halal, dan tidak diperhitungkan atas orang yang menghilangkannya, baik anjing terlatih atau tidak, yang boleh dimanfaatkan maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh Abu Hurairah, Hasan Al-Basri dan sebagainya. Sedangkan larangan atas harga kucing lebih bersifat makruh karena kucing dianggap tidak bermanfaat. Namun 29 Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisāburi, Sahih Muslim, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H), h. 33. 52
apabila kucing itu memiliki manfaat maka penjualannya sah dan hasilnya juga halal, pendapat ini disetujui oleh mayoritas ulama selain dari Ibnu AlMunzir, Abu Hurairah, Tawus dan Mujahid30. Dalam kitab Syarah 'Aun al-Ma'būd, beliau mengutip pendapat Al- Khattābi bahwa larangan jual beli anjing itu karena ada kerusakan di dalam akad jual beli, andai akad itu sah (tidak terdapat kerusakan) maka memperjualbelikan anjing menjadi wajib dan di perintahkan, tidak menjadi sesuatu yang dilarang.31 Dalam kitab Tuhfah Al-Ahwadī Syarah al-Turmużi, disebutkan bahwa jual beli anjing bersifat haram. Namun, jika jual-beli (anjing buruan) itu termasuk sesuatu yang bermanfaat, maka sah melakukan transaksi jual beli dan uang hasil penjualannya halal. Pendapat ini adalah mayoritas ulama. Larangan hadis ini lebih mengarah pada kemanfaatannya32 Sedangkan dalam Syarah Al-Nasā'i, dijelaskan bahwa larangan pada hadis tersebut berlaku jika tidak terdapat manfaat, apabila memiliki manfaat maka akad jual belinya sah dan hasilnya halal. Adapun larangan jual beli anjing bersifat tahrīm menurut mayoritas ulama. Namun, untuk pengecualian 30 Imam al-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terj. Darwis, (Jakarta:Darrus Sunnah, 2013), h. 714. 31 Abū al-Ţayyib Abādi, 'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāwud, (T.tp: Dār al-Fikr. T.th.), Vol. 10, h. 372. 32 Al-Hāfiz Muhammad Abdurrahmān ibn Abdurrahīm al-Mubārakfūri, Tuhfat al-Ahwadī bi Syarh Jami' al-Turmuzī, (Beirut: Dār alFikr, t.th.) Vol. 4, h.500. 53
terhadap anjing buruan diperbolehkan karena termasuk sesuatu yang bermanfaat, Abu Hurairah, Ţawus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid adalah satu golongan yang membolehkan.33 Dengan demikian, menurut mayoritas ulama jual beli anjing secara umum bersifat tahrīm yakni diharamkan tanpa mengambil pengecualian, adapun pengecualian terhadap anjing masih dalam pertimbangan. 4. Anjing dalam Ilmu Kesehatan Anjing adalah hewan menyusui, berkaki empat dan berbulu, ada sekitar dua ratus jenis anjing, yang paling kecil chihua-hua hanya sekitar 68 gr dan yang paling besar jenis St. Bernard sekitar 90 Kg. Anjing biasanya memiliki sekitar 42 gigi lebih banyak 10 gigi dibandingkan dengan manusia kebanyakan memiliki ujung atau sisi yang tajam, memang bagi anjing menggigit lebih penting dari pada mengunyah, maha suci Allah yang telah memberi organ-organ mahluk-Nya sesuai dengan kebutuhannya.34 Anjing merupakan binatang yang dapat menjadi perantara penyebaran penyakit-penyakit menular, bahkan ia bisa membawa hampir lima puluh jenis penyakit akibat kandungan hewan-hewan parasit di dalam tubuhnya, dan 33 Al-Hāfiz Jalāluddīn al-Suyūti, dalam Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahmān al-Nasā'i, Sunan al-Nasā'i bi Syarh al-Hāfiz} Jalāluddīn alSuyūti wa Hāsyiyah al-Imām al-Sindi, Vol.4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H), h. 216. 34 M.Qurais Shihab, Dia Dimana Mana Tangan Tuhan Dibalik Setiap Penomena (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 1427 H/2006 M), h. 254-255 54
sebagian besar penyakit ini terdapat di dalam air liurnya. Dari lidah anjing terdapat telur-telur cacing yang menyebar ke tempat-tempat air, piring, dan tangan pemiliknya bahkan di antara cacing ini ada yang masuk ke dalam lambung dan usus-usus mereka. Pada tahap selanjutnya kulit telur-telur ini akan pecah dan diiringi dengan keluarnyaanak-anak cacing baru yang akan menyebar ke dalam darah dan lendir. Dari dua organ ini, anak-anak cacing kemudian menyebar ke seluruh anggota tubuh, terutama ke liver, karena liver merupakan filter yang paling utama dalam tubuh. Di dalam anggota tubuh yang dimasuki cacing-cacing ini kemudian dapat tumbuh dan membentuk kantong yang dipenuhi anak-anak baru dan cairan bersih laksana air dari mata air. Mengingat betapa berbahayanya bakteri-bakteri yang terdapat di dalam air liur anjing maka dalam agama Islam diperintahkan membasuhbekas jilatan anjing tujuh kali dan menggunakan tanah padabasuhan terakhir.35 Kesimpulan para dokter tentang keharusan membasuh jilatan anjing dengan tanah memiliki hikmah bahwasanya virus anjing sangat lembut dan kecil. Sebagaimana diketahui semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Air liur anjing yang mengandung virus berbentuk pita cair. Dalam hal ini, tanah berperan 35 M. Nizar Daqr, Hidup Sehat Dan Bersih Ala Nabi (Cet. III; Jakarta: PT. Himmah Pustaka, 2002 M), hlm. 241-243 55
sebagai pembersih mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada wadah bekas jilatan anjing36 Hubungan antara manusia dan anjing ini demikian dekat walaupun pada kenyataannya anjing dapat menghantarkan beberapa penyakit yang berbahaya serta berpotensi menjadi hewan pemangsa yang sewaktu-waktu dapat membahayakan manusia. Anjing menjadi bagian penting dari komunitas suku indian Athabascan di Umerika Utara, dan merupakan satu satunya hewan peliharaan mereka. Anjing juga menjadi pembawa barang bawaan pada saat migrasi suku indian Apache dan Navayo pada 1.400 tahun lalu. Kebiasaan menjadikan anjing sebagai pembawa beban masih dijumpai, meski kuda sudah masuk ke Amerika. Konon migrasi manusia dari Asia ke Amerika melalui Selat Baring pada sekitar 12.000 tahun yang lalu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan anjing yang bertugas menarik kereta es, anjing membantu manusia dari mulai berburu, mengembala ternak, menjaga rumah, membantu tugas kepolisian maupun miliiter, sebagai teman, hingga membantu mereka yang cacat' misalnya membantu menuntun dan mengarahkan tunanetra. Di Jazirah Arab dikenal satu jenis anjing saluki yang mana anjing ini memiliki kecepatan dan kecekatan sehingga jenis anjing ini biasa masyarakat setempat gunakan 36Hisham Thalbah, Kemukjizatan Penciptaan Hewan Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis (Cet, I; Bekasi: Pt Sapta Sentosa, 2008), hlm.125-126. 56
untuk berburu. Dalam berburu, anjing ini biasanya dipadukan dengan burung falcon.37 Tentang keturunan anjing menurut linnaeus, seorang ahli taksonomi pada tahun 1958 mula-mula memasukkan anjing domestikasi ke dalam nama canis familiaris dan canus familiarus domesticus pada tahun 1993 penempatan nama tersebut kemudian diusulkan untuk diubah menjadi canis lupus familiaris suatu anak jenis dari serigala abu-abu. Perubahan ini didasarkan pada bukti- bukti penelitian perilaku, peraswakan, penelitian biologi molekuler, yang berujung pada kesimpulan bahwa serigala abu-abu adalah nenek moyang dari sekian banyak keturunandari anjing peliharaan .38 Hubungan antara anjing dan manusia sudah berjalan lama. Anjing telah menjadi teman dalam bekerja dari berburu sepanjang sejarah kehidupan manusia, sejak didomestikasi 15.000 tahun yang lalu sejak saat itu.39 Anjing adalah hewan yang mempunyai peran atau manfaat yang berbeda-beda terhadap manusia semua tergantung seperti apa porsi yang dibutuhkan dan pendekatan yang digunakan dalam memahami anjing, inilah yang menjadi penyebab munculnya perbedaan-perbedaan perspektif di 37 Kementerian Agama RI, Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, hlm. 65 38Ibid , hlm. 64. 39 Ibid, 57
kalangan para ahli ketika mengutarakan pandangan mereka tentang anjing. Seperti halnya pengertian anjing secara umum semua orang sepakat bahwa anjing adalah hewan menyusui, berbulu, berkaki empat dan memiliki penciuman yang tajam. Tetapi dalam pengertian khusus bagi umat Islam pada umumnya akan memaknai anjing sebagai hewan najis. Bagi seorang polisi anjing merupakan hewan pelacak dan pembunuh, dan bagi aktris film amerika barangkali merupakan teman sekamar di saat kesepian.40 Mereka berbeda-beda pandangan dan pengertian tentang anjing disebabkan berbedanya porsi pemanfaatannya dan pendekatan terhadap anjing itu sendiri, berbedanya pengertian setiap orang tentang anjing akan mempengaruhi sikap seseorang itu juga terhadap hewan tersebut. Ada yang menyayanginya, ada yang melatihnya, bahkan ada yang menghindari dan membunuhnya. Ini tergantung seperti apa mereka memaknai hewan tersebut. Ulama berbeda pendapat menganai maksud ayat yang menginformasikan dibolak balikkannya badan mereka, ada yang berpandangan bahwa pembolak balikan itu bukannya bertujuan memelihara jasad mereka, karena jika demikian mengapa anjing dapatterpelihara jasadnya tanpa dibolak- balikkan? Ada juga yang berpendapat bahwa anjing mereka mati dan tidak tertinggal kecuali tulang belulang. Namun, pendapat itu tidak dapat diterima karena jika demikian, tentu pemuda-pemuda itu tidak akan menduga tertidur 40 Tim penyusun, 'Hijrah Menuju Islam Kaffah',Cahaya Nabawiy, no. 163, 2017: hlm. 243 58
sekitar sehari saja. Agaknya, yang benar adalah ajing mereka pun bergerak silih berganti, walau di sini tidak secara tegas disebut, karena telah dapat dipahami dari keadaan pemuda-pemuda itu.41 D. Pengertian Maslahah Mursalah Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah. Menurut bahasa kata Maslahah berarti "Manfaat" dan Mursalah berarti "lepas". Jadi menurut istilah seperti yang dikemukakan menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu "Sesuatu yang dianggap Maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung ataupun yang menolaknya" sehingga hal ini disebut Maslahah Mursalah (Maslahah yang lepas dari dalil secara khusus). 42 Sumber lain juga mengatakan Maslahah (ةحلصم ( berasal dari kata Shalah )حلص( dengan penambahan "alif" di awal yang berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah (حلاص( yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". 43 Fuqoha Hanabillah 41 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, hlm. 260. 42 Satria Effendi M Zein. Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, hlm. 135-136. 43 Amir Syafiruddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), cet. 4, hlm. 323. 59
menetapkan bahwa Maslahah adalah suatu dasar dari dasar dasar Tasyri'. Ibnul Qayyim menetapkan demikian juga.44 Pengertian Maslahah dalam arti Arab berarti "Perbuatan perbuatan yang menuju kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Maslahah.45 Seluruh yang Maslahat diperintahkan oleh Syariah dan seluruh yang Mafsadah dilarang oleh Syariah. Sebab, setiap kemaslahatan mempunyai tingkat. tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya. Dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatan. 46 Maslahah Mursalah menurut bahasa artinya kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Maslahah Mursalah yang dimaksud oleh ahli ushûl fiqh adalah : ِهْيَلَع ٌقَفَتُم ٌلْصَا ُدَج ْوُيَلا َو ًلاْقَع ِبِساَنُم ِمْكُحْل اِب ُرِعْشُي ىًنْعَم ُدَج ْوُي ْنِا 44 Ashshiddieqy, dan Teungku Muhammad Hasbi, Pokok Pokok Pegangan Madzhab,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. 1, hlm. 305. 45 Amir Syafiruddin, Ushul Fiqh, hlm. 324. 46 A Djajuli, Kaidah Kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. 2, hlm.27. Imam 60
Artinya:"Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat". 47 Al Maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa Al Maslahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemashlahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tertentu. Secara mutlak Maslahah Mursalah diartikan oleh ahli Ushûl Fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh Syari', serta tidak ada dalil Syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Maslahah ini disebut mutlak sebab tidak terikat oleh dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan adanya penentuan pajak penghasilan, pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut dalam keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan namun belum di syariatkan hukumnya. 48 Dengan demikian di dalam hukum Islam terdapat dua macam kaidah. Yang pertama kaidah Ushûl Fiqh dan yang kedua kaidah kaidah fikih. Kaidah Ushûl Fiqh yang ditemukan di dalam kitab-kitab Ushûl Fiqh di gunakan untuk mengeluarkan hukum (Takhrîj al-ahkâm) dari sumbernya baik Al-Qur'an ataupun 47 Basiq Djalil. Ilmu Ushul Fiqih Satu & dua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),cet. 1, hlm. 163. 48 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 2014), cet.2, hlm. 139. 61
Al Hadis. Yang kedua kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah yang disimpulkan secara umum dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus kasus baru yang muncul, yang tidak jelas hukumnya di dalam Nash.49 E. Dasar Hukum Maslahah Mursalah Dasar hukum diberlakukanya Maslahah Mursalah ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakuakanya teori Maslahah Mursalah diantaranya: َني ِمَلاَعْلِل ةَم ْح َر َّلَِّإ َكاَنْلَس ْرَأ اَم َو Artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Q.S. al-Anbiya: 107).50 ٌةَم ْح َر َو ى دُه َو ِروُدُّصلا يِف اَمِل ٌءاَفِش َو ْمُكِ ب َر ْن ِم ٌةَظِع ْوَم ْمُكْتَءاَج ْدَق ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي َنيِن ِم ْؤُمْلِل Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" (Q.S. Yunus: 57).51 Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan Al- Maslahah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip maṣlaḥah yang mendapatkanpengakuan syara' 49 A Djajuli, Kaidah Kaidah Fiqih, hlm.,4. 50 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan: New Cordova (Bandung: Syamsil Qur'an, 2012), Q.S.al-Anbiya (21): 107. 51 Ibid,. hlm. 57. 62
saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan terabaikan.52 F. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah 1. Maslahah itu harus hakikat bukan dugaan. Ahlul hilli wal aqdi dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu untuk membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. 2. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. 3. Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh Syar'i. Maslahah tersebut harus Maslahah yang didatangkan oleh Syar'i. Jika tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya maka Maslahah tersebut tidak sejalan dengan yang dituju oleh islam dan tidak dapat dikatakan Maslahah. 4. Maslahah itu bukan Maslahah yang tidak benar. Dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah. 53 Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil Maslahah Mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat: 1. Adanya persesuaian antara Maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan tujuan Syari'ah (Maqashid As- Syari'ah). 52 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh terjemahan. Moh Zuhri Ahmad Qarib,( Semarang:Toha Putra Group,1994), hm.118 53 Chaerul Umam dkk, Ushul Fiqih 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet. 2, hlm. 137- 138. 63
2. Maslahah itu harus masuk Akal (Rationable), mempunyai sifat sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan diterima 3. Penggunaan dalil Maslahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (Rafu Haraj Lazim). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak dambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. 54 G. Objek Maslahah Mursalah Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dapat diketauhi bahwa lapangan Maslahah Mursalah selain berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhtikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk encapai kemaslahatan. dengan demikian, segi ibadah tidak terasuk dalam lapangan tersebut.55 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Maslahah Mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat daam nash, baik dalam Al- Qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatannya melalaui suatu ih'tiyar. Juga difokuskan pada hal-ha yang tidak di 54 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), cet.9, hlm. 454. 55 Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet, hlm. 117 64
dapatkan adanya Ijma' dan Qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.56 H. Macam-Macam Maslahah Mursalah 1. Dari segi ada tidaknya kesaksian Syara' (Syâhdah asyari) terhadapnya baik kesaksiannya mengakui/melegitimasi sebagai Al Maslahah ataupun tidak. Jumhur ulama membanginya ke dalam tiga bagian: a. Al Maslahah yang terdapat kesaksian Syara' dalam mengakui keberadaannya. Al Maslahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam Al Qiyâs (analogi). Maslahah ini biasa disebut dengan Al Maslahah Al Mu'tabarah. semua ulama sepakat Al Maslahah ini merupakan Hujjah (landasan hukum). seperti contoh keharaman perasan kurma yang memabukan yang tidak terdapat nash-nya kepada keharaman meminum perahan anggur yang memabukan yang terdapat nashsh-nya di dalam Al- Qur'an dan Sunnah 57 b. Al Maslahah yang terdapat dalam kesaksian Syara' dalam mengakui keberadaannya Al Maslahah kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan Nash. Bentuk Maslahah yang kedua ini biasa disebut dengan Al-Maslahah al-mulghâh. 56 Ibid. Hlm. 118 57 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), cet.2, hlm. 207. 65
Sebagai contoh: pada zaman dahulu seorang ulama pernah mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan maka dikenakan kifarat puasa dua bulan berturut turut, tanpa boleh memilih antara memerdekakan budak atau puasa berturut turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. Dasar pemikirannya adalah agar memberikan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah. Jika raja yang kaya tersebut boleh memilih antara memberi makan 60 orang miskin atas memerdekakan budak, tentu ia akan mudah untuk melakukannya karena ia kaya dan ini tidak memberikan efek jera kepadanya. Jika hukumannya berpusa selama dua bulan berturut turut tentu ia akan kewalahan melakukannya dan diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak mengulanginya lagi. Bentuk fatwa seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Syara' dan berarti mengubah ketentuan hukum Syara' berdasarkan nalar murni. Jika sekiranya ketentuan Syara' membenarkan pola penetapan seperti ini, maka tentulah Rasulullah menetapkan hukum dengan pola yang sama.58 c. Al Maslahah yang tidak dapat kesaksian Syara' baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk Nash tertentu 58 Ibid, cet.2 hlm. 208. 66
1) Al Maslahah al-gharîbah Yaitu Maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian Syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun menolaknya. dalam kenyataannya Maslahah bentuk ini hanya ada dalam teori tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 59 2) Al Maslahah al mulâ'imah Yaitu Al Maslahah yang meskipun terdapat didalam Nash yang mengakuinya namun sejalan dengan tujuan Syara' dalam lingkup yang umum (al-ushûl al-khamsah). Tujuan Syara' dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al- Quran, hadis dan al-Ijmâ Maslahah inilah yang biasa disebut dengan istilah Maslahah Mursalah.60 2. Dari segi kekuatannya sebagai Hujjah dalam menetapkan hukum : a. Maslahah Dharuriyah Dharuriyah adalah perkara-perakara yanag menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.61 59 Ibid, cet.2 hlm. 209. 60 Ibid, cet.2 hlm. 209-210. 61 Chaerul Syafiruddin, Ushul Fiqh, hlm. 327. 67
Maslahah Dharuriyah juga berarti kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika salah satu prinsip dari yang lima tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau Maslahah dalam tingkat dharuri. Dan segala sesuatu usaha atau tindakan yang secara langsung menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena Allah melarangnya. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. 62 b. Maslahah Hajiyah Maslahah Hajiyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri). Tetapi secara tidak langsung memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maslahah Hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung 62 Amir Syafiruddin, Ushul Fiqh, hlm. 327. 68
menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh Maslahah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, maka untuk kelangsungan hidup, mengasah otak sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau Maslahah dalam tingkat haji. c. Maslahah Tahsiniyah Tahsîiniyah Maslahah adalah Maslahah yang kebutuhan manusia kepadanya tidak sampai tingkat Dharuri, juga tidak sampai tingkat Haji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lisma kebutuhan pokok manusia. Tiga bentuk Maslahah tersebut, secara berurutan secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. yang kuat adalah Maslahah Dharuriyah, kemudian di bawahnya adalah Maslahah hajiyah dan berikutnya Maslahah Tahsiniyah. Dharuriyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: Agama, jiwa, akal keturunan dan harta. 3. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, Maslahah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian maslahah dengan tujuan hukum. Terbagi menjadi 3: 69
a. Maslahah Al-Mutabarah AlMaslahah yang telah diakui oleh Syariah dan telah ditetapkan ketentuan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Contohnya ijtihad untuk memelihara agama, diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta. b. Maslahah Al-Mulgoh Sesuatu yang dianggap Maslahah namun bertentangan dengan ketentuan Syariah. Misalnya pembagian waris 1:1 antara laki laki dan perempuan yang dianggap untuk kemaslahatan, namun hal ini bertentangan dengan ketentuan Syariah dalam hal ini Surah An-Nisaa ayat 11. Yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu berarti apa yang dianggap Maslahah itu bukan Maslahah disisi Allah. c. Maslahah Al Mursalah Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya ini Al Maslahah ini Maslahah muamalah yang belum ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya. Contohnya undang-undang mengenai lalu lintas. Tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun hal ini sejalan dengan tujuan Syariah dalam hal ini 70
memelihara jiwa dan harta. 63 4. Dilihat dari segi kandungan Maslahah, Para Ulama Ushûl Fiqh membaginya kepada a. Maslahah Al Ammah Yaitu kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingn mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang merusak 'aqidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak. b. Maslahah Al Khâshshah Yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini jarang sekali. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan (hilang atau maqfud). Pentingnya pembagaian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan dua kemaslahatan ini maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan umum. 5. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya Maslahah, menurut Muhammad Musthafa Al Syalabi, guru besar Ushûl Fiqh di Universitas al Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu: 63 Satria Effendi M Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, hlm.136. 71
a. Maslahah al Tsâbitahah Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. b. Maslahah al Mutaghayyirah Kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lain. Perlunya pembagian ini menurut Musthafa Al Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.64 I. Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Kehujjahan Maslahah Mursalah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama Ushul di antaranya: 1. Maslahah Mursalah tidak bisa menjadi hujjah/ dalil menurut menurut Ulama Syafi'iyyah, ulama Hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah seperti ibnu 64 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Ciputat:Logos Publishing Home, 1996), cet, 1hlm.,116 72
Hajib dan Ahli Zahir.65 Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka: a. Maslahah ada yang dibenarkan oleh Syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. b. Memandang Maslahah Mursalah sebagai Hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih maslahah. c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Artinya jika kita memandang Maslahah Mursalah sebagai Hujjah secara tidak langsung kita menganggap Al- Qur'an belum lengkap dan sempurna. Memandang Maslahah Mursalah sebagai Hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum di suatu daerah karena perbedaan situasi dan kondisi. 2. Maslahah Mursalah dapat menjadi Hujjah / dalil menurut Ulama Malikiyah dan Hanabillah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan paling luas menerapkannya. Menurut mereka Maslahah Mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam Qiyâs. 66 selain digunakan oleh penganut madzhab ini, Maslahah Mursalah juga digunakan oleh kalangan ulama non madzhab sebagaiamana yang disampaikan oleh Al Syatibi dalam kitab al- 65 Chaerul.Umam dkk, Ushul fiqh 1, hlm. 141. 66 Nasrun, Haroen. Ushul Fiqh 1, cet 1. hlm. 116. 73
Istishan. Juga digunakan oleh kalangan ulama non Maliki seperti diutarakan oleh Ibnu Qudomah, Al-Raji, al- Ghazali dalam kitabnya. 67 Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yaitu: a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan Maslahah Mursalah b. Adanya Maslahah sesuai dengan Maqasid as-Syari (tujuan-tujuan Syar'i) artinya dengan mengambil maslahah sama dengan merealisasikan Maqasid as-Syari. Sedangkan mengesampingkan Maslahah mengesampingkan Maqasid as-Syari. c. Seandainya Maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang mengandung Maslahah selama berada dalam konteks Maslahah Syar'iyyah, maka orang orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. 67 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, hlm. 335-336. 68 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, cet.9, hlm. 455-456. berarti jelas 68 74
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN A. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari garis bujur dan garis lintang, Kabupaten Karanganyar terletak antara 110°40"-110°70" Bujur Timur dan 7°28" - 7°46" Lintang Selatan Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22°-31°. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan: a. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen b. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo d. Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali1 Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari bermacam lahan. Berikut adalah tabel luas lahan tersebut (dalam satuan Ha). Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yaitu : kecamatan Jatipuro, Jatoyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangamangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo, Jenawi. 1 Kab. Karangayar, diakses: 23/09/2020 pukul 22.00 WIB 75
Tabel 1:1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Karanganyar.2 B. Demografi 1. Kependudukan Berdasarkan data dari dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017, Kabupaten Karanganyar berpenduduk 871596 jiwa yang terdiri dari 430975 jiwa berjenis kelamin laki- laki dan 440621 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yaitu : Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, 2 Ibid 76
77 Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo, Jenawi. Tabel 1:2 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Karanganyar :3 Wilayah Kecamatan Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Kabupaten Karanganyar Jatipuro Jatiyoso Jumapolo Jumantono Matesih Tawangmangu Ngargoyoso Karangpandan Karanganyar Tasikmadu Jaten Colomadu Gondangrejo Kebakkramat Mojogedang Kerjo Jenawi Laki-laki 2017 430975 14319 18233 18012 20870 19918 22243 16136 19609 39530 29626 41425 39780 39560 31027 30846 16979 12863 Perempuan 2017 440621 14196 18230 17728 21349 20383 22590 16520 20118 40718 30802 42721 41033 40185 31969 31310 17398 13371 Jumlah 2017 871596 28516 36464 35739 42219 40300 44834 32656 39727 80247 60428 84145 80812 79745 62996 62156 34377 26234 2017 1126 706 543 642 788 1534 640 500 1165 1865 2190 3294 5166 1404 1728 1166 734 468 3 Badan Statistik Kabupaten Karanganyar, diakses: 24/09/2020 pukul 22.14 WIB.
2. Agama Ada 5 Agama Keyakinan yang dianut masyarakat di Kabupaten Karanganyar cukup beragam diantaranya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha. Tabel 1:3 Jumlah Agama Keyakinan di Kabupaten Karanganyar.4 Wilayah Kecamatan Kabupaten Karanganyar Jatipuro Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) Protestan Katolik Hindu Budha Islam 2019 2019 843207 20908 2019 15838 2019 3643 2019 289 28024 246 199 0 47 Jatiyoso 35767 27 0 0 0 Jumapolo 41724 361 3088 14 17 Jumantono 48932 236 57 2 6 Matesih 48353 368 174 0 33 Tawangmangu 42938 679 356 50 19 Ngargoyoso 32364 15 302 716 0 Karangpandan 41550 955 255 9 1 Karanganyar 75908 2548 2291 43 3 Tasikmadu 54227 659 709 25 8 Jaten 68230 3854 2650 74 27 Colomadu 70573 5533 3704 0 52 Gondangrejo 65490 2963 435 3 6 Kebakkramat 56811 1297 1115 5 14 Mojogedang 70028 638 207 237 0 Kerjo 39350 431 170 0 49 Jenawi 22938 98 126 2465 7 4 Badan Statistik Kabupaten Karanganyar, diakses: 24/09/2020 pukul 22.30 WIB. 78
79 3. Pedagang Sate Anjing yang Bersedia Beralih Usaha Dari Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang melarang pedagang olahan daging anjing berjualan, menyebabkan pedagang beralih profesi atau usaha. berikut nama-nama pedagang yang beralih usaha; Tabel 1:4 Daftar Pedagang Sate Anjing Yang Bersedia Beralih Usaha : 5 NO NAMA ALAMAT Mojorejo RT 11/5 Kedawung Jumapolo 1 Stefanus Susanto 2 Fransiskus Maryadi Mojorejo RT 10/5 Kedawung Jumapolo LAMA USAHA 10 th 19 th 3 Mariyah 4 Sugino 5 Gunanto 6 Sukadi 7 Paidi 8 Sadi 9 Bu Lilik 10 Sutarni 11 Paimin 12 Wakidi 13 Warso Pawiro Karangbangun Rt 1/6 Karangbangun Jumapolo Badran Rt 1/9 Jumapolo Karangbangun Rt 1/7 Karangbangun Jumapolo Ngemplak Rt 1/1 Sringin Jumantono Selokajang Rt 2/16 Wukirsawit Jatiyoso Dumpul Rt 1/5 Sumberrejo Kerjo Dumpul Rt 1/5 Sumberrejo Kerjo Dersono Rt 1/1 Mojogedang Pendem Rt 3/1/Mojogedang Benowo Rt 1/08 Ngringo Jaten Mendalan 1/5 Koripan Matesih Oro Oro tengah 3/2 Triyagan Mojolaban SKH 3 th 15 th 32 th 5 th 6 th 10 th 5 th 49 th 5 th 5 th 14 Manto Wiratmo 15 Pino Atmo wiyono Mranggen 2/11 Matesih 16 Pitut Tri Haryono Ngijo Kulon Rt 05/01 Ngijo Tasikmadu 10 th 39 th 5 th 5 Dokumen BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 8 Juni 2020.
17 Karpet Handoko Keman Darso 18 Suwito 19 Indro / Rani 20 Gino 21 Sarbini 22 Gutoro 23 Sugito 24 Suparno Nglano Rt 12/05 Ngijo tasikmadu Wonolopo RT 01/02 Wonolopo Tasikmadu Pingin Rt 01/11 Macanan Kebakkramat Gonilan Rt 02/04 Pabelan Kartosuro Duwet Rt 01/10 Ngasem Colomadu Pucung Rt 02/9 Bolon Colomadu Kayuapak Rt 01/06 Wonolopo Tasikmadu Candi Rt 06/07 Buntar Mojogedng Plesungan Raya Rt 02/02 Plesungan gondangrejo Kepuh Rt 02/06 Karanturi Gondangrejo Dadapan Rt 06/07 Jatikuwung Gondangrejo 10 th 3 th Nilorejo Rt 01/04 jetis Jaten Kebak Jetis R 01/09 Nangsri Kebakkramat 34 th 14 th 2 th 5 th 3 th 17 th 19 th 48 th 40 th 10 th 25 th 5 th 5 th 3 th 10 th 34 th 25 Haryono 26 Raji 27 Katino 28 Paryono 29 Suparmi 30 Bambang Widodo Kebak RT 03/04 Kebakkramat 31 Samidi 32 Suroso 33 Awan Sunarwan 34 Sumadi Raharjo Brujul Rt 03/07 Jaten Sorobaon RT 01/03 Jati Jaten Tengklik Rt 08/04 Kedawung Jumpolo Ngegot Rt 04/12 Selokaton Gondangrejo Peneliti mengambil sampel 5 pedagang yang siap beralih profesi, diantaranya Gino/Sri Partini suadah berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun. Stefanus Susanto Sudah berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun, Fransiskus Maryadi berdagang olahan daging anjing selama 19 tahun, Gunannto berdagang olahan daging anjing selama 32 tahun. Keman Darso Suwito dan Slamet putranya, Berjualan olahan daging anjing selama 48 tahun. kondisi setelah beralih profesi pedagang mengalami kerugian dan menurunnya angka penghasilan tiap harinya. Dengan adanya pemberian dana atau 80
bantuan modal dari Bupati Karanganyar yang berjumah Rp. 5.000.000,- diharapkan bisa beralih profesi yang baik. walaupun sudah berganti profesi pedagang mengalami penurunan pemasukan yang drastis, jauh dari ketika masih berdagang olahan daging anjing dulu. 81
C. Data Dampak Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Tentang Pedagang Olahan Daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Di Kabupaten Karanganyar terdapat penjual olahan daging anjing yang berjumlah 34 pedagang yang siap beralih profesi dan sudah mendapatkan bantuan modal sebesar Rp.5.000.000,- untuk memulai usaha baru, yang mana dulunya semua murni berjualan olahan daging anjing. 6 Hal tersebut menjadi sorotan Dinas Perikanan dan Peternakan dan Bupati karanganyar karena faktor utama mempengaruhi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Olahan daging anjing ini tidak layak konsumsi baik porsi besar maupun kecil karena menyebabkan rabies serta Zoonosis, jikalau hal ini dibiarkan maka kestabilan pangan dan kesehatan tidak baik bagi manusia sendiri. Dengan adanya masalah tersebut Bupati menggeluarkan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: 1. Menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat, dan ; 6 Dokumen, Baznas Kabupaten Karanganyar, 8 Juni 2020, 10.00 WIB. 82
2. Pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan. 7 Juliyatmono meminta kepada semua penjual daging anjing itu untuk beralih profesi lain, Harapannya dengan bantuan modal Rp.5.000.000,- Juta bantuan dana langsung itu, diharapkan menjadi modal untuk beralih ke profesi lainnya seperti menjual bakso, sate ayam, sate kambing, rica-rica enthok, hingga penjual angkringan. "Untuk beralih ke profesi yang lebih baik, kita berikan bantuan modal masing-masing senilai Rp 5 juta," sebutnya. Selain memberikan bantuan modal, Juliyatmono juga berjanji akan memberikan pendampingan selama setengah tahun bagi pemilik warung olahan daging anjing yang mau beralih profesi. Tak hanya itu, ia juga menawarkan bantuan berbagai perlengkapan untuk memulai usaha yang baru. "Mau jualan wedanggan angkringan nanti kita beri gerobak. Mau jual sate ayam, rica-rica menthok, sate kambing dan lainnya nanti kita beri tenda. Selama enam bulan akan saya pantau terus," ujarnya.8 Berikut ini peneliti deskripsikan hasil penelitian. Terdapat 5 orang pedagang sebagai narasumber yang sudah peneliti wawancarai, yaitu 1 orang 7 Peraturan Bupati Karanganyar No. 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan. 8 Fajar Abrori, Bupati Karanganyar Minta Penjual Kuliner Daging Anjing Ganti Profesi, edisi. Juli 2019, 22.45 WIB, dikutip dari Juni 2019, 23.00 WIB, Diperbarui 04 22 anjing-ganti-profesi, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB. 83
berasal dari Kabupaten Sukoharjo yang berjualan di kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yaitu Gino/Sri Partini alamat Gonilan RT 02/04 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo ia suadah berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun. Selain itu ada 4 (empat) pedagang yang berdomisili dan berjualan sebagai pedagang olahan daging anjing dulunya di Kabupaten Karanganyar, diantaranya Stefanus Susanto, alamat Mojorejo RT 11/5 Kedawung Jumapolo Karanganyar, umur 33 tahun, Fransiskus Maryadi, alamat Mojorejo RT 10/5 Kedawung Jumapolo Karanganyar, berdagang olahan daging anjing selama 19 tahun, Gunannto alamat Karangbangun RT 1/6 Karangbangun Jumapolo Karanganyar, berdagang olahan daging anjing selama 32 tahun. Keman Darso Suwito dan Slamet putranya, alamat Wonolopo RT 01/02 Wonolopo, Tasik Madu, Berjualan olahan daging anjing selama 48 tahun. Narasmuber pertama adalah Bapak Stefanus Susanto, alamat Mojorejo RT 11/5 Kedawung Jumapolo Karanganyar, umur 33 tahun, agama Nasrani, pendidikan terakhir SMA. Sudah berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun ia berjualan di rumah atau membangun warung tepat di depan rumahnya. Warung buka di malam hari, daging anjing di warungnya diolah menjadi rica-rica, goreng dan ungkep. Paska adanya Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini sangat berpengaruh terhadap penghasilannya, sebab sebelum adanya peraturan yang dikeluarkan oleh bupati Karanganyar ia mendapatkan hasil berdagang cukup 84
85 tinggi karena dihargai Rp. 20.000,- perporsi. Paska di keluarkan Peraturan Bupati itu ia mendaptkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang dimaksud untuk beralih profesi. Namun uang tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan tidak cukup untuk beralih profesi. Sehingga ia beralih berjualan olahan mentok namun tidak berjalan dengan mulus lalu melanjutkan usaha sablon kaos dan rental alat outdoor.9 Peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai apa dampak utama yang dirasakan pedagang dengan adanya peraturan Bupati tentang larangan berjualan olahan daging anjing. Karena yang sudah diketahui dari dokumen bahwa menjual olahan daging anjing sudah 10 tahun, tentu tidak hal mudah bagi narasumber untuk beralih profesi lain. "piye ya mas (gimana ya mas), soalnya berjualan sudah lama. Dan penghasilan sehari-hari untuk makan yo itu, jadi disuruh pindah usaha awalnya ya kaget. Tapi tetep manut wae (nurut saja) mas soalnya ya dijanjikan bakal dapat pendampingan selama beralih usaha tapi nyatanya dari pihak pemerintah hanya sekedar omong tok mas (bilang saja)." Setelah adanya peraturan dan himbauan langsung oleh Bupati Karanganyar. Karena tentu tidak hanya mengandalkan dana yang diberikan Bupati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini narasumber beralih usaha sablon dan penyewaan outdoor yang sebenarnya menjadi sampingan berjualan olahan daging anjing. Sekarang usaha tersebut menjadi mata pencarian setiap harinya, dan peghasilan didapati jauh dibawah saat berjualan olahan daging anjing. 9 Stefanus Susanto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sablon dan rentalan alat outdoor , Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 09.00 WIB.
"Sebenarnya saya dari dulu sudah memiliki pekerjaan sampingan mas, sablon dan penyewaan outdoor. Lalu setelah adanya himbauan dari pemerintah saya beralih berjualan rica-rica dan sate kelinci, tapi tidak berjalan mulus. Penghasilan pun juga menurun drastis, tapi saya tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Saya ini orang pecinta alam sekali no ya tetap no. Jadi saya hanya menjalankan usaha dan penyewaan outdoor. " Narasumuber kedua adalah Bapak Fransiskus Maryadi, alamat Mojorejo RT 10/5 Kedawung Jumapolo Karanganyar, pendidikan terakhir SD, agama Katolik. Berdagang olahan daging anjing selama 19 tahun ia berjualan di depan rumah. Warung dibuka dari jam 09.00 sampai olahan daging anjing habis. Penghasilan perbulan Rp.5.000.0000,- lebih. Paska dikeluarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ia diberi uang oleh Bupati agar beralih profesi sejumlah Rp. 5.000.000,- disisi lain penghasilannya menurun drastis karena ia hanya mengandalkan sawah yang hanya panen 3 atau 6 bulan sekali. Ia juga dibantu oleh bupati untuk melunasi biaya rumah sakit, atau jikalau ada hal yang dibutuhkan agar segera menghubungi Bupati langsung. Sekarang ia beralih profesi menjadi petani.10 Peneliti menanyakan alih profesi apa yang dilakukan narasumber setelah adanya larangan dan himbauan secara langsung oleh Bupati Karanganyar. Bahwa narasumber beralih usaha ayam bakar dan ayam goreng yang biasanya berjualan dari pagi sampai habisnya daging, disamping itu narasumber menggrap sawah yang penghasilan tidak sesering saat berjualan olahan daging anjing. 10 Fransiskus Maryadi, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai petani, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 11.00 WIB. 86
"aku wis gak dodolan daging guguk yo bar enek printah kon tutup mas, sak iki aku dodolan ayam bakar iku karo ayam goreng. Dodoan awit isuk teko entekke daging ayam. La kangoo urip mbendinan aku yo neng sawah seng panen e ora pasti, kadang telong wuan pisan lan kadang enem wulan pisan. Nah dadi penghasilan sak iki dadi ga mesti mas mbien iso sedino nyekel duit. Sak iki yo ngene nunggu panen soal e dagimg ayam gak patek enek seng minat mas." (saya sudah tidak berjualan daging anjing setelah adnaya printah untuk tutup itu mas, sekarang saya berjualan ayam bakar dan ayam goreng. Berjualan dari pagi hari sampai habisnya daging ayam. Kalau untuk hidup sehari-hari saya ke sawah yang panennya tidak pasti, kadang tiga bulan sekali kadang enam bukan sekali. Nah, jadi penghasilan sekarang tidak pasti mas dulu sehari biasa memegang uang. Sekarang ya begini menunggu panen soalnya daging ayam sedikit yang minat. Setelah adanya peraturan dan larangan secara langsung oleh Bupati Karanganyar, narasumber diberikan sejumlah uang untuk modal usaha lain. Di samping itu narasumber diberikan uang untuk berobat, karena penghasilan hanya cukup untuk berdagang dan kebutuhan sehari-hari. "Enek larangan dodolan daging guguk kae aku langsung pindah usaha mas, mergo yo wis dikek i duit pemerintah Rp. 5.000.000,- dadi aku manut, wong wis dibiyayayi. Lan kanggo berobat aku di wenehi duit Rp.2.000.000,- mergo pas kae duitku mung cukup kanggo kebutuhan mbendino karo sangu anakku sekolah (Adanya larangan berjualan olahan daging anjing saya langsung pindah usaha mas, saya diberi bantuan pemerintah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk berali profesi, saya juga patuh terhadap perintah Bupati. Bantuan modal saya gunakan untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak saya yang sekolah dan waktu saya sakit, saya bilang ke pak bupati dan saya diberi Rp.2.000.000,- untuk berobat." Narasumuber ketiga adalah Bapak Gunannto alamat Karangbangun RT 1/6 Karangbangun Jumapolo Karanganyar, pendidikan tidak sekolah, agama Kristen. Berdagang olahan daging anjing selama 32 tahun, tempat berjualan di rumah tanpa membuka warung, pembeli datang menghampiri ke rumah. Ia 87
menjual olahan rica-rica, goreng dan ungkep tersebut Rp. 4000,-/porsi yang dibungkus kecil-kecil. Paska dikeluarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan Olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ia mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dan selalu dipantau oleh Satpol PP, ia mengalami kerugian karena penghasilan mengalami penurunan yang cukup drastis, uang yang di berikan oleh bupati habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengikuti anjuran pemerintah dan beralih profesi menjadi petani yang penghasilannya tidak setiap hari.11 Peneliti menanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah selama menetapkan larangan tersebut sehingga narasumber mau beralih profesi. "kolo wingi naliko dipun dawuhi pak bupati babakan larangan sadean daging guguk kulo dipun wenehi arto kangge modal alih usaha ingkang jumlah ipun Rp. 5.000.000,- kulo tumbaske wedus kalih, pas kulo butuh arto wedusipun kulo sade trus kulo usaha tukang ngaritake sapi nipun tonggo. Kulo nderek dawu ipun pak bupati" (sewaktu dipanggil pak Bupati tentang larangan jual beli daging anjing diberi modal sebesar Rp. 5.000.000,- saya belikan kambing dapat 2 (dua), ketika kemarin saya butuh uang kambingnya saya jual kemudian saya beralih profesi sebagai pemelihara ternak tetangga (tukang pencari rumput). Masalah perintah saya patuh saja.) Narasumber keempat adalah Alm.Bapak Gino/Ibu Sri Partini Alamat Gonilan RT 02/04 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo Pendidikan terakhir SD, Agama Islam. Berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun dan sekarang sudah wafat, ia berjualan di Karanganyar tepatnya di Colomadu Karanganyar, warung 11 Gunannto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai pencari rumput sapi, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 13.00 WIB. 88
buka dari jam 08.00-19.00 malam. Daging anjing diolah menjadi sate dan tongseng yang dijual Rp.10.000,-/porsi. Pasca dikeluarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan Olahan daging anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ia mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang digunakan untuk beralih profesi sebagai penjual olahan mentok. Namun tidak banyak menghasilkan atau penghasilan menurun drastis di banding berjualan olahan daging anjing, karena semula penghasilan perhari Rp.100.000,- menjadi tidak menentu. Sekarang ia berjualan makanan nasi telur, minuman dan mie instan di pinggir jalan raya Colomadu.12 Peneliti menanyakan kondisi ekonomi keluarga dan usaha yang dilakukan pemerintah sesudah adanya larangan tersebut. "dulu pas pemerintah kesini mengawasi usaha saya apakah sudah beralih atau belum, waktu itu bapak masih hidup. Pemerintah juga memberi arahan kalau daging anjing tidak baik untuk dikonsumsi, dan memberikan bantuan modal untuk beralih usaha sejumlah Rp. 5.000.000,-. Yo saya saya langsung berjualan olahan mentok dan ayam, saya nurut dengan perintah dari pemerintah, ketika usaha saya tidak lancar akan dibantu dan diberi beras." Narasmuber kelima adalah Bapak Keman Darso Suwito dan Bapak Slamet (putra bapak slamet yang meneruskan usahanya), Alamat Wonolopo RT 01/02 Wonolopo, Tasik Madu, Karanganyar, Pendidikan terakhir SD, Umur 41 tahun, agama Islam. Berjualan olahan daging anjing selama 48 tahun yang di pasok langsung dari Jawa Barat, daging anjing diolah menjadi rica-rica yang dihargai Rp.20.000,- per-posi dan warung tepat di depan rumah buka dari jam 12 Sri Partini, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai penjua ricaa-rica mentok dan makanan, Wawancara Pribadi, 13 September 2020, jam 10.00 WIB. 89
08.00 sampai olahan habis. Penghasilan perhari Rp.1.000.000,- dan penghasilan bersih Rp.500.000,-. Paska dikeluarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ia mendapatkan uang sejumlaah Rp. 5.000.000,- digunakan untuk beralih berjualan olahan daging babi, ia bersikukuh tidak ingin meninggalkan profesinya dan keluar dari Karanganyar. Sekarang ia berjualan olahan daging anjing dan babi disamping itu ia juga bertani.13 Peneliti menanyakan mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah dan usaha yang dijalankan narasumber setelah adanya peraturan serta larangan langsung dari Bupati Karanganyar. itu saya ganti berjualan daging babi karena yang dilarang daging anjing saja. Satpol PP dan Dinas sudah memperingatkan dan juga mengancam untuk meninggalkan wilayah Karanganyar kulo (saya) tetap berjualan, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari." "himbauan dari bupati tentang larangan Ketika peneliti menanyakan mengenai omset yang didapatkan narasumber perharinya, narasumber menjelaskan bahwa penghasilan sangat menurun dan tidak segan untuk kembali berujualan olahan daging anjing lagi. Walaupun sudah ada peraturan yang melarangnya. "tapi saya tidak takut dengan ancaman itu, karena ini usaha sudah turun- temurun, ini saja saya beralih usaha sebagai penjual olahan daging babi penghasilan juga tak seperti ketika usaha olahan daging anjing dulu. Saya akan tetap berjualan daging anjing kalau kondisi perekonmian terus menurun penghasianya ." 13 Slamet, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai penjual olahan daging babi, Wawancara Pribadi, 13 September 2020, jam 10.00 WIB. 90
BAB IV ANALISIS A. Analisis Terhadap Dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dampak merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar kepatuhan, dampak adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, entah itu positif atau negatif. Dampak mengacu pada perilaku , sementara perilaku terkadang bisa diukur secara kuantitatif.1 Istilah dampak, seperti yang digunakan disini, mengandung arti perilaku yang secara kasual terkait dengan peraturan atau pemerintah, terlepas dari apa yang ada dalam benak si pembuat peraturan. Tetapi setidaknya dalam bahasa sehari-hari, ada satu model lain mengenai dampak positif atau efektivitas tertentu yang benar-benar bergantung pada tujuan atau maksud sebuah peraturan.2 Sistem hukum merupakan teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir friedman mengenai sistem hukum, Lawrence Meir friedman mengemukan bahwa efektif dan berhasilnya tindakan penegakan hukum tergantung tiga unsur system 1 Lawrence M. friedman , Sistem Hukum Persepektif Imu Social, Nusa Media, 2013 hlm, 61- 62. 2 Ibid hlm, 64. 91
92 hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture). 3 1. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan memberikan amanat kepada Dinas Perikanan dan Peternakan agar mengawasi, meneliti, dan pembinaan terkait olahan daging anjing serta satpol PP yang bertugas menjalankan perintah menertibkan usaha-usaha yang menyalahi aturan yang sudah termaktub dalam Peraturan Bupati. Peraturan sudah berjalan mulus, disisi lain para pedagang mengalami penurunan penghasilan dari peralihan usaha tersebut. 2. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan Subtansi atau atau isi dari suatu peraturan penting untuk di perjelas dan dipertegas, sebab peraturan yang jelas dan terstruktur akan memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat tentang hukum dan peraturan yang tentu akan membangun wawasan itu sendiri agar masyarakat atau sasaran peraturan dapat berjalan dengan baik terkait hukum atau peraturan yang akan mereka laksanakan. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan 3 Lawrence M. friedman , The Legalsystem: A Ssocial Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation), 1975, hlm, 4-5.
Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan, masih perlu pemahaman mendalam bagi pedagang olahan daging anjing dan masyarakat agar mengetahui lebih dalam mengenai peraturan tersebut. Karena tentu pemahaman itu salah diartikan di lingkungan masyarakat, sebagai apart daerah perlu memberikan dan mewadai pemahaman peraturan tersebut. 3. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) dan dianut dalam suatu masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti akan sering berinteraksi dengan sesama, tentu interaksi atau hubungan tidak hanya dengan manusia saja tetapi dengan makhluk lain, yang tidak jarang interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum. Jadi, budaya hukum atau kepatuhan hukum akan timbul jika interaksi atau adanya himbauan dari orang lain dan juga budaya hukum ini biasanya tumbuh atau dipatuhi seiring perkembangan zaman. Itu sebabnya mengapa produk hukum harus menyesuaikan dengan manusia dan makhluk lainnya. Dengan adanya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan ini terlihat pedagang olahan daging anjing sudah banyak yang patuh terhadap peraturan tersebut dan sudah beralih usaha. Mereka sadar bahwa peraturan ini dibuat untuk memperbaiki tatanan 93
kehidupan terutama dalam kesehatan, di sisi masih ada yang berjualan daging babi sedangkan daging babi lebih bahaya dari daging anjing.4 Dampak yang ditimbulkan dari Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang perdagangan olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah untuk beralih profesi sebagai pedagang olahan daging anjing agar beralih usaha yang lebih layak dan memperhatikan kesehatan dari dagangan tersebut yang dijual ini menimbulkan dampak di bidang: 1. Ekonomi, dalam bidang ekonomi penutupan warung olahan daging anjing berpengaruh terhadap kestabilan pendapatan para pedagang. Merosotnya pendapatan dirasakan setiap pedagang yang beralih usaha karena minat pembeli yang kurang. Pendapatan yang sebulan lebih dari Rp.3.000.000,- dan perhari tentu mendapatkan penghasilan dari olehan daging anjing kini penghasilan menjadi tidak pasti. 2. Kesehatan, bahwa dalam bidang kesehatan daging anjing tidak layak konsumsi ujar Siti Sofiyah Kabid Peternakan Dinas Perikanan dan Petrnakan (Disnakkan). Pernyataan tersebut hadir karena dinas rutin mengecek anjing layak konsumsi atau tidak, dengan mengambil 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner DiRumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan. 94
sampel otak dicek oleh balai besar vetriner, hasil memang negatif tetapi ditakutkan mempengaruhi kesehatan konsumen.5 Tanggapan lain hadir dari Perwakilan Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Angelina Pane, bahwa daging anjing tidak layak konsumsi karena anjing dapat menyebabkan penyakit rabies dan Zoonosis yang tentunya mempengaruhi kesehatan, di samping itu daging anjing hewan yang dilindungi tidak untuk di bantai ataupun disembelih.6 Pertimbangan lain daging anjing dijadikan konsumsi yakni mempengaruhi kelangsungan hidup manusia karena dalam hal ini manusia menjadi penentu perkembangan lingkungan yang sehat dan keseimbangnya karena hubungan makhluk hidup dengan Tuhan serta makhluk hidup lainnya. Maksud dan tujuan Perbub, bahwa peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan Kesehataan Masyarakat Vetriner di Daerah. Dalam praktiknya Peraturan Bupati ini melarang para pelaku usaha untuk memperhatikan kesehatan vertiner terhadap pedagang olahan daging anjing yang marak di Kabupaten Karanganyar. 5 Sri Sumi Handayani, Solo Pos karanganyar-bakal-ditutup-999454, diakses 15 November 2020 12.53 6 Ibid. 95
Dan bertujuan untuk menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat serta pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan hewan dan penyediaan pangan yang berasal dari hewan.7 Tujuan di berlakukannya peraturan ini adalah agar masyarakat memeperhatikan makanan yang layak di konsumsi dan berdampak baik bagi kesehatan. Serta untuk menghindari penyakit-penyakit tertentu akibat kengkonsumsi makanan yang tidak layak di konsumsi agar kesehatan terjamin. Selain itu, pelaku usaha dalam menyiapkan atau menyembelih hewan harus sesuai dengan setandar kesehatan dan tidak asal dalam menyediakan bahan untuk dikonsumsi. Larangan tersebut dikhususkan bagi setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan/pemotongan daging baik mentah atau olahan yang berasal dari hewan non pangan untuk tujuan konsumsi. Sebelum adanya larangan ini Karanganyar banyak ditemui para pedagang olahan daging anjing yang bebas meperdagangkan daganganya secara terang-terangan faktor tersebut membuat Bupati lebih memperhatikan kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan dan higiene sanitasidan kriteria hewan potong. Setelah adannya peraturan ini para pedagang meninggalkan profesinya sebagai pedagang olahan daging anjing dan beralih ke usaha yang lebih layak. 7 Ibid. 96
97 Sanksi yang akan diberikan pemerintah kepada pedagang olahan daging anjing yaitu berupa: Peringatan tertulis, Penutupan, Pencabutan Izin. Pedagang dilarang berrjualan lagi karena para pedagang tidak memiliki izin dan bupati sudah melarang secara tertulis dalam Peraturan Bupati Karanganyar nomor 74 tahun 2019 tentang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rumah potong hewan dan penjualan produk daging dari hewan. Pelaporan ini timbul akibat keresahan masyarakat terhadap maraknya penjual olahan yang berasal dari daging anjing. Lalu pelaporan tadi diperimbangkan dan menjadi tolak ukur dari pembinaan yang dilaukan Bupati Karanganyar kepada pedagang olahan daging anjing agar tidak dilanjutkan lagi usahanya karena akan menimblkan kerugian dari sisi kesehatan. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan Siti Sofiyah Kabid Peternakan Dinas Perikanan dan Petrnakan (Disnakkan). bahwa dalam bidang kesehatan daging anjing tidak layak konsumsi ujar Pernyataan tersebut hadir karena dinas rutin mengecek anjing layak konsumsi atau tidak, dengan mengambil sampel otak dicek oleh balai besar vetriner, hasil memang negatif tetapi ditakutkan mempengaruhi kesehatan konsumen.
B. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Dampak Peratuan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jika membicarakan perubahan dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan hukum itu berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan dan tujuan Hukum. Oleh karenanya objek pembahasan berfokus pada An Engineering Interpretation atau interpretasi terhadap adanya norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai social control dan social engineering dapat terwujud.8 Pada dasarnya hukum diciptakan dengan tujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Walaupun para ahli berbeda pendapat tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang menyatakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga tujuan hukum untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan lainnya.9. Maslahah atau kemaslahatan dikenal dalam ajaran fikih sebagai suatu prinsip dasar yang menjiwai seluruh kawasan ajaran tersebut yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian bagiannya secara terperinci. Mengenai ajaran fikih yang di ajarkan oleh Imam Ghazali r.a, Syatibi r.a dan Imam Amidi r.a bahwa menyimpulkan bahawa kemaslahatan berkisar pada dua hal pokok yaitu 8Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. 2, hlm. 41. 9 Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 41. 98
99 mewujudkan manfaat atau kegunaan (Jalbul Manfa'ah) dan menghindarkan kemelaratan (daf'i madharrah).10 Seperti kaidah dalam Ushûl Fiqh ِدِسَفَمْلا ُعْفَد َو ِحلِاَصَمْلا ُبْلَج Artinya "Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah " ِحِلَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع َمَدَقُم ِدِساَفَمْلاُء ْرَد Artinya "menolak Kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"11 Maslahah Maslahah juga diartikan sebagai sesuatu yang dianggap Maslahah Pada prinsipnya tujuan Syariah Islam yang dijabarkan secara terperinci oleh ulama dalam ajaran fikih (Fikih Sosial) ialah penataan hal Ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Adapun lima tujuan prinsip dalam Syariah Islam (Maqashid al- syariah) yaitu memelihara Agama, Akal, Jiwa, Nasab dan Benda.12 Peraturan Bupati Karanganyar No.74 Tahun 2019 tentang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan penjualan produk pangan dari hewan. dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap perdagangan olahan 10 Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 148. 11 Nashr Farid dkk, Qawa'id Fiqhiyyah (Jakarta: Amzah, 2009), cet. 1, hlm. 21. 12 Sahal, Mahfud, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1994), hlm. 5.
daging anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah merupakan upaya hukum yang diciptakan oleh pemerintah untuk melindungi kelangsungan hidup (Hifdz Al-Nafs) yang mana dalam Peraturan Bupati tersebut mengatur dan melindungi terhadap pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rumah potong hewan dan penjualan produk daging dari hewan, terkhusus pada peredaran olahan daging anjing yang mengancam kesehatan. di samping itu olahan daging anjing banyak mengandung madharat bagi kesehatan dalam janga waktu tertentu, seperti penyakit rabies serta zoonasis, selain itu daging anjing bukan merupakan makanan yang layak konsumsi. Dalam teori Maslahah Mursalah ada 3 tingkatan yaitu : Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat. Dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah merupakan Maslahah tingkat Hajiyah yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri). Tetapi secara tidak langsung memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia Dampak dari Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang pengawasan kesehatan masyarakat vetriner di rumah potong hewan dan penjual produk daging dari hewan untuk menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat, pedoman bagi pelaku usaha 100
101 dalam pemotongan hewan dan penyediaan pangan yang berasal dari hewan dan pencegahan Zoonosis. Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan manfaat atau kegunaan (Jalbul Manfa'ah) karena dalam daging anjing sendiri banyak penyakit ataupun hewan ini bukan layak untuk konsumsi dan anjing bukan hewan pangan. Selain itu Peraturan Bupati ini merupakan upaya untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak di inginkan seperti melindungi jiwa para konsumen dan menghindarkan kemelaratan (daf'i madharrah). Peratuan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 secara langsung mengatur tentang pelarangan menjual olahan daging anjing dan para pedagang diminta untuk beralih usaha, dengan diberikan-nya bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- pedagang memulai usaha baru yang mana usaha tersebut diharapkan menjamin kesehatan bagi masyarakat atau pembeli ketika dikonsumsi. Hal tersebut merupakan penjagaan terhadap jiwa (hifdz al-nafs). untuk melindungi dari kerusakan yang diakibatkan beredarnya olahan daging anjing di Karanganyar. Dari hasil wawancara dengan pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi, ternyata masih ditemui pedagang yang salah paham dengan kebijakan yang diambil oleh Bupati. Akibatnya pedagang tersebut nekat berjualan olahan daging babi yang mana daging babi juga banyak madharatnya, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan Bupati. Walaupun
sudah beralih profesi, profesi tersebut tetap pada jalur yang tidak sesuai dengan yang diharapkan Bupati Karanganyar. Jika di kaitkan dengan permasalahan yang menjadi titik fokus penilitian penuis, maka termasuk dalam Maslahah Tahsîiniyah yaitu Maslahah yang kebutuhan manusia kepadanya tidak sampai tingkat Dharuri, juga tidak sampai tingkat Haji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsiniyah tersebut, juga berkaitan dengan liama kebutuhan pokok manusia. Jika di katikan dengan fokus penulis, maka dari perturan Bupati maupun dampaknya Peraturan Bupati ini sangat efektif dan mengandung maslahah kebaikan baik bagi para pedagang maupun pembeli. Dalam rangka menjaga daerah kabupaten karanganyar agar bebas dari pedagang daging anjing. Selama peneliti melakukan penelitian peraturan ini sudah banyak para pedagang yang faham dan sudah beralih profesi yang lebih layak konsusmsi. Dalam penjagaan harta, dengan adanya peralihan profesi ini seseorang akan bangga dengan usahanya tanpa harus malu dengan apa yang menjadi profesinya. Selain itu pelarangan berdagang daging anjing ini mempengaruhi pendapatan setiap penjual. Hal tersebut jelas dari hasil wawancara dengan penjual olahan daging anjing sendiri. Berdasarkan tingkatan Tahsiniyat Peraturan Bupati ini sudah sesuai dengan tujuan syariat, dikarenakan dapat mendatangkan keindahan dan kesantunan. 102
Damak positif yang dapat diambil dengan adanya Peraturan Bupati ini adalah tentang penjagaan jiwa (Hifdz Al-Nafs), keamanan pangan terjamin dalam meindungi Masyarakat bebas konsumsi olahan yang bukan termasuk pangan. Damak negatif dengan adanyanya Peraturan Bupati yang mengatur para pedagang untuk beralih profesi ini adalah menurunya perekonomian dalam perdagangan. 103
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan urian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang Dampak Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dampak Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mengakibatkan para pedagang mengalami penurunan pendapatan saat beralih profesi. Namun, disisi lain dengan adanya Peraturan Bupati ini pedagang olahan daging anjing semakin hari semakin menurun dan tujuan dibuatnya Peraturan Bupati akan berjalan dengan baik. Keberlangsungan manusia dan makhluk lainnya tetap seimbang. Selanjutnya, peneliti menemukan seorang pedagang yang telah beralih usaha olahan daging anjing ke usaha olahan daging babi, hal ini tidak sesuai dengan yang menjadi maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati. Karena daging babi sendiri banyak madharatnya dalam kesehatan manusia jika konsumsi, 2. Tinjuan Maslahah Mursalah terhadap Dampak Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih 104
profesi. Peraturan Bupati ini terdapat kemaslahatan didalamnya karena penjagaan didalamnya, mengkonsumsi daging anjing akan mempengaruhi kesehatan serta mencegah terjadinya penyakit rabies dan Zoonosis. Peraturan ini mampu mengurangi perdagangan olahan daging anjing yang marak di Kabupaten Karanganyar yang sangat signifikan, akan tetapi masih ada pedagang yang telah berjanji akan beralih usaha tetapi usaha tersebut justru malah berjualan olahan daging babi hal tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati. Sedangkan, permasalahan tersebut masuk kepada Maslahah Hajiyah peraturan Bupati ini memiliki tujuan untuk melindungi jiwa (hifzh al-nafs ) untuk melindungi dari kerusakan yang diakibatkan beredarnya olahan daging anjing di Karanganyar, selain itu dalam perlindungan harta (hifzh al-mal ) pedagang diminta untuk beralih usaha, dengan diberikan-nya bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- pedagang memulai usaha baru yang mana usaha tersebut diharapkan menjamin kesehatan bagi masyarakat atau pembeli ketika dikonsumsi. 105
B. SARAN 1. Untuk Pelaku Usaha Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penyusun sampaikan diatas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna dan berpengaruh baik bagi pedagang olahan daging anjing yang bralih profesi. Bahwa pemerintah membuat Peraturan Bupati ini untuk ditaati oleh rakyatnya, segala peraturan tidak akan dibuat kalau tidak menimbulkan maslahat baru. Sehingga hadirnya peraturan ini untuk ditaati secara mutlak. Pelaku usaha selayaknya melihat baik buruknya jikalau terus menerus membuka usaha olahan daging anjing, karena jelas daging anjing tidak diperuntukan sebagai konsumsi manusia dan Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Karanganyar meneliti bahwa daging anjing bagi manusia menimbulkan penyakit serius seperti rabies dan zoonasis dalam jangka panjang. Kepada para pedagang daging anjing yang beralih profesi agar lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan yang diatur oleh Bupati karanganyar 74 Tahun 2019 dapat dipastikan adalah yang terbaik untuk berbagai pihak. 2. Untuk Pemrintah Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penyusun sampaikan diatas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna dan berpengaruh baik bagi pelaksanaan aturan kawasan bebas pedagang olahan daging anjing. Pemerintah sendiri memiliki keharusan 106
memberikan edukasi atau pelatihan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan seperti penutupan usaha bagi pedagang yang nekat dan tetap berjualan. Karena tidak banyak masyarakat yang paham mengenai peraturan atau larangan yang hanya tekstual, realisasi yang perlu di implementasikan kepada pedagang seharusnya diberi pemahaman lebih mendalam. Karena tentu timbul prilaku-prilaku yang tidak diharapkan, hal tersebut timbul karena sebab utama seperti di usiknya usaha yang lama dijalani dan menurunnya tingkat penghasilan pedagang sendiri. 107
DAFTAR PUSAKA Buku : Abd al-Rahman, Jamāl al-Dīn Abu Firaj', bin 'Alī bin Muhammad al-Jaūzī, Zād al-Masīr Ulum al-Tafsīr, Juz III, (Dār al-Kitāb al-Arabī-1422 H). Abdul, Maman Djaliel (ed), Ilmu Ushul Fiqih, Bandung; Pustaka Setia, 2010. Abdullah, Mudhofir, Masail Al-Fiqhiyyah, Yogykarta: Teras, 2011. al-Husain, Abu, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisāburi, Sahih Muslim, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H). Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 2005). Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). al-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, Terj. Darwis, (Jakarta:Darrus Sunnah, 2013). al-Utsaimin, Muhammad bin Şalih, Tafsīr al-Qur'an al-Karīm Surah al- Kahfī terj. Abu Abdirahman bin Ťayyib, Tafsir al-Kahfi (Cet. I: Jakarta; Pustaka al-Sunnah, 2005). Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Asmawi, Jamal Ma'mur, Ushul Fiqih, (Yogykarta: Pustaka Pelajar,2019). Asmawi, Jamal Ma'mur, Ushul Fiqih, Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2019. Chaerul, Umam dkk, Ushul Fiqih 1 cet. 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. Daqr, M. Nizar Hidup Sehat Dan Bersih Ala Nabi (Cet. III; Jakarta: PT. Himmah Pustaka, 2002 M). Departemen Negara RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Lautan Lestari, 2007. Djajuli A, Kaidah Kaidah Fiqih cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. 108
Djalil, Basiq. Ilmu Ushul Fiqih Satu & dua cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010. Djamali, Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012). Effendi, Satria M Zein, Ushul Fiqh cet. 7, Jakarta: Kencana, 2017. Farid, Nashr dkk, Qawa'id Fiqhiyyah (Jakarta: Amzah, 2009). Farida Ai Siti, Sistem Ekonomi Indonesia, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011. Farida, Ai Siti, Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011). Friedman , Lawrence Meir, Sistem Hukum Persepektif Imu Sosial Nusa Media, 2013. Friedman, Lawrence M, American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki (Jakarta : PT Tatanusa, 2001). Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum Persepektif Imu Social, Nusa Media, 2013. Friedman, Lawrence M, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation), 1975. Friedman, Lawrence Meir, the legalsystem: A Ssocial Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975. Friedman,Lawrence M, The Legalsystem: A Ssocial Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation), 1975. Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh 1 cet, 1, Ciputat: Logos Publishing Home, 1996. Husaini Usman dkk., Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011). Husaini Usman dkk., Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011. Junanto Subar, Civic Education, Sukoharjo: Fatba Perss, 2013. Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa Media, 2008). 109
Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh terjemahan. Moh Zuhri Ahmad Qarib,( Semarang:Toha Putra Group,1994). Khallaf Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqih, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014. Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014). Madaniy A. Malik, Politik Berpayung Fiqh Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010. Mahfud, Sahal, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1994. Mannan Muhammad Abd, Teori dan Praktek Ekonomi Islam Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993. Mannan, Muhammad Abd, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993). Moleong Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000. Muhammad Abu, Zahrah, Ushul Fiqh cet.9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016. Nawawi, Ismail, Fiqih Muamalah Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Rahman, Abd. Dahlan, Ushul Fiqh, cet.2, Jakarta: Amzah, 2011. Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2012. Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hati : Jakarta, 2002. Hal 843-846. Ashshiddieqy, dan Teungku Muhammad Hasbi, Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. Shihab, M.Qurais, Dia Dimana Mana Tangan Tuhan Dibalik Setiap Penomena (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 1427 H/2006 M). Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. ke-1, Bandung: Alfabeta, 2005. Sutrisno Hadi, Metedologi Research, Yogyakarta: Ad Affset, 1989. Syafe'i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). 110
Syafiruddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008. Thalbah, Hisham, Kemukjizatan Penciptaan Hewan Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis (Cet, I; Bekasi: Pt Sapta Sentosa, 2008). Tim penyusun, 'Hijrah Menuju Islam Kaffah',Cahaya Nabawiy, no. 163, 2017. Umam, Chaerul dkk, Ushul Fiqih 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). Wahhab, Abdul Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh cet.2, Semarang: Dina Utama, 2014. Washil, Nashr Farid Muhammad W dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyyah Jakarta: Amzah, 2009. Yafie, Ali, Menggagas Fiqih Sosial, Bandung: Mizan, 1994. Zein, Satria Effendi M. Ushul Fiqh cet. 7, Jakarta: Kencana, 2017 Internet Abrori Fajar, Bupati Karanganyar Minta Penjual Kuliner Daging Anjing Ganti Profesi, edisi. 22 Juni 2019, 23.00 WIB, Diperbarui 04 Juli 2019, 22.45 WIB, dikutip diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB dari Ahmad Rafiq, Pedagang Daging Anjing Tolak Larangan Bupati Karang Anyar, edisi. dari Kamis, dikutip larangan-bupati-karanganyar, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB 20 Juni, 2019 17:20 WIB, Badan Statistik Kabupaten Karanganyar, diakses: 22.14 24/09/2020 Kab. Karangayar, diakses: 23/09/2020 pukul 22.00 WIB Sri Sumi Handayani, Solo Pos diakses 15 November 2020 12.53WIB. Peraturan Bupati 111
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan Jurnal Abādi, Abū al-Ţayyib, 'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāwud, (T.tp: Dār al-Fikr. T.th.), Vol. 10.. Abdurrahmān, Al-Hāfiz Muhammad ibn Abdurrahīm al-Mubārakfūri, Tuhfat al- Ahwadī bi Syarh Jami' al-Turmuzī, (Beirut: Dār alFikr, t.th.) Vol. 4, h.500 Al-Suyūti, ibn Syu'aib Abu Abdurrahmān al-Nasā'i, Sunan al-Nasā'i bi Syarh al-Hāfiz} Jalāluddīn alSuyūti wa Hāsyiyah al-Imām al-Sindi, Vol.4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H) Al-Hāfiz Jalāluddīn, dalam Ahmad Kandou Grace D., Kebiasan Makan Makanan Etnik Minahasa Di Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Maret - September 2009, Vol.03 Nashirudin Muh., Pandaangan Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tentang makanan Halal dan Haram (Kajian Ushul Fikih). Di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Al-Manahij Vol. X No.2, Desember 2016. Nike Maya Manro & Nadia Yovani, Menuju Indoesia Bebas Rabies 2020: Probem Instansi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Pubik di Bali, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, Vol. 07, No. 04 Desember 2018 Surri Pepie Grisna Vikar, penyebaran rabies pada perdagangan anjing dalam penyutradaraan filem dikumenter investigasi "Dog Meat Free", Institut Seni Yogyakarta 2019 Skripsi Lirmalasari Juli Tri , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Di Keluraham Karangsari Kecamatam Sukorejo Kota Belitar, skripsi diterbitkan, HES, IAIN Tulungagung (Tulungagug) 2019 Lutfi Arsyad, Azas Manfaat dalam Jual Beli Anjing tinjauan Hukum Islam, skripsi diterbitkan, muamalah Fakultas Syariah STAIN Mataram, (Mataram), 2003. Santriyo Dendi Bagus , Praktik Jual Beli Olahan masakan Rica-rica Daging Anjing di Tinjau dari Persepektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di 112
Warung Rica-rica P. Keperek, Kelurahahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, skripsi diterbitkan, HES, IAIN Tulungagung (Tulungagug) 2019 Wahyuddin Arsyad, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, skripsi diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka (Yogyakarta) 2016 Desertasi Agus Wiyono, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing Di Kota Surakarta, Desertasi diterbitkan Program Studi Megister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana UMS Surakarta, (Surakarta), 2019. Dokumen Dokumen, Baznas Kabupaten Karanganyar, 8 Juni 2020, 10.00 WIB. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Dua Sehati, 2012) Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan: New Cordova (Bandung: Syamsil Qur'an, 2012), Q.S.al-Anbiya (21): 107. Kementerian Agama RI, Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 15 Juni 2020, 10.00 WIB Wawancara Fransiskus Maryadi, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai petani, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 11.00 WIB. Gunannto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai pencari rumput sapi, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 13.00 WIB. 113
Slamet, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai penjual olahan daging babi, Wawancara Pribadi, 13 September 2020, jam 10.00 WIB. Sri Partini, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai penjua ricaa- rica mentok dan makanan, Wawancara Pribadi, 13 September 2020, jam 10.00 WIB. Stefanus Susanto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sablon dan rentalan alat outdoor Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 09.00 WIB. 114
LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA Lampiran 1 Nama, Alamat, Umur 1. Faktor apa saja yangmenyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing 2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing 3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati 4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa 5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjulan apa 6. Dan berapa penghasilan sehari 7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja 8. Apakah ada dari konsumen yang complain sakit setelah memakan daging anjing 9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing 10. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing 11. Apa agama bapak, dan bagimana menurut ajaran agama bapak apakah ada larangan berjualan berbahan daging anjing 12. Masakan apa saja yang bapak jual 115
13. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen 14. Berapakah haga per porsi makanan yang bapak/ibu jual Lampiran 2 Nama : stefanus susanto Alamat : mojorejo RT 11/5 kedawung jumapolo karanganyar Umur : 33 tahun Pendidikan : SMA 1. Faktor apa saja yangmenyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : inisiatif saja mas disinikan banyak yang beragama nasrani, dan banyak yamg suka kuliner daging anjing 2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : 10 tahun 3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati jawaban : diatas UMR mas 4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa jawaban : saya bukak malam hari mas 5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjulan apa jawaban : ya gini mas sablon sama rentalan, sama jualan rica-rica mentok 6. Dan berapa penghasilan sehari 116
jawaban : menurun drastis mas, penghasilan tidak tetap kadang ada ya kadang juga sepi 7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja jawaban : pembeli dari lokal sini dan kebanyakan dari luar daerah 8. Apakah ada dari konsumen yang complain sakit setelah memakan daging anjing jawaban : tidak ada mas, malah ada yang buat obat gatal-gata, dan konsumsi sehari-hari sebagai lauk pauk, kalo pas hari-hari besar pesanan juga banyak 9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing jawab : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha, sebenernya juga kurang mas apaligi sekarng juga ada wabah corona gini 10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha jawaban : sudah mas tapi ya gini walaupun alih usah pendapatan tidak seperti dulu, namanya juga usaha dari nol lagi ya susah 11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing jawaban : tidak mas dalam agama saja juga ada larangan 12. Agama bapak/ibu apa jawaban : saya nasrani mas 13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing jawaban : saya bei dari tetangga sekitar mas, dan saya sembelih sendiri 14. Masakan apa saja yang bapak jual jawaban :ya itu mas rica-ica, sate, goring, ungkep 117
15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen jawab : goring mas 16. Berapakah haga per porsi makanan yang bapak/ibu jual jawab : 20.000 mas 17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjulan lagi jawab : tidak mas, saya itu orang pecinta alam sekali no ya no 18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi jawab : sudah datang kesini dan mereka memberikan pengarahan-pengarahan juga Lampiran 3 Nama : fransiskus maryadi Alamat : mojorejo RT 10/5 kedawung jumapolo karanganyar Pendidikan : SD 1. Faktor apa saja yangmenyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : dulu itu saya coba-coba mas, ya julan jahe suhu dll, sama olahan daging anjing 2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ? 118
jawaban : 19 tahunan mas 3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati jawaban : bersih perbulan diatas 5jt mas 4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa jawaban : saya buka dari jam 09.00 sampai habis mas 5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjulan apa jawaban : sempat berjualan nasi kucing, ayam bakar, ayam goreng tapi tidaka menguntungkan mas, kemudian saya bralih sebagai petani 6. Dan berapa penghasilan sehari jawaban : menurun drastis mas, penghasilan tidak tetap saya memilih jadi petani mas alapun hasilnya juga gak seberapa 7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja jawaban : pembeli dari luar daerah kebanyakan mas sini kan pinggir jalan otomati banyak yang mampir di warung saya juga 8. Apakah ada dari konsumen yang komplain sakit setelah memakan daging anjing jawaban : tidak ada mas, malah ada yang buat obat gatal-gata, dan konsumsi sehari-hari sebagai lauk pauk, kalo pas hari-hari besar pesanan juga banyak 9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing 119
jawaban : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha, dan saya dulu juga sakit mas, kemudian saya meminta bantuan ke pak bupati dan diberi 2 juta untuk berobat 10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha jawaban : sudah mas tapi ya gini walaupun alih usah pendapatan tidak seperti dulu, namanya juga usaha dari nol lagi ya susah 11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing jawaban : tidak mas dalam agama saja juga ada larangan 12. Agama bapak/ibu apa jawaban : saya katolik mas 13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing jawaban : saya beli dari tetangga sekitar mas, dan saya sembelih sendiri 14. Masakan apa saja yang bapak jual jawaban :ya itu mas rica-ica, sate, goring, ungkep 15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen jawab : rica-rica mas 16. Berapakah haga per porsi makanan yang bapak/ibu jual jawab : 18.000 mas 17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjulan lagi jawab : tidak mas, saya manut dengan pemerintah walupun banyak dari temen- temen yang menyarankan untuk bukak kembali 120
18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi jawab : sudah datang kesini mas, satpol pp juga udah ngecek juga sama dari dinas Lampiran 4 Nama : gunannto Alamat : karangbangun RT 1/6 karangbangun jumapolo karanganyar Pendidikan : tidak sekolah 1. Faktor apa saja yangmenyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : saya jualan itu udah lama kok mas, kadang itu ada warga yang mengantar anjing hidup-hidupan untuk dimasakin, ya saya masakin sama si istri 2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : 32 tahunan mas 3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati jawaban : perhari tidak menentu 75.000 100.000, kadang ya 50.000 4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa jawaban : saya buka dari jam 09.00 sampai habis mas 121
5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjulan apa jawaban : dulunya bantuan dari pak bupati saya belikan kambing 2 mas kemudian saya jual karena saya juga butuh, dan sekarang saya juga ngpeni sapi milik orang mas, ya ngarit dll 6. Dan berapa penghasilan sehari jawaban : tidak tentu mas, yang penting cukup 7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja jawaban : pembeli dari lingkungan sini saja mas 8. Apakah ada dari konsumen yang komplain sakit setelah memakan daging anjing jawaban : tidak ada mas, malah ada yang buat obat gatal-gatal kalo buat obat itu mricanya dibanyakin, sama buat lauk sehari-hari 9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing jawaban : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha, 10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha jawaban : sudah mas tapi ya gini walaupun alih usah pendapatan tidak seperti dulu, 11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing jawaban : tidak mas dalam agama saja juga ada larangan 12. Agama bapak/ibu apa jawaban : saya kristiani mas 122
13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing jawaban : saya beli dari tetangga sekitar mas, dan saya sembelih sendiri, secara bersih 14. Masakan apa saja yang bapak jual jawaban :ya itu mas rica-ica, goring, ungkep 15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen jawab : rica-rica 16. Berapakah haga per porsi makanan yang bapak/ibu jual jawab : 4.000 mas, saya bungkusin kecil-keci itu kok 17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjulan lagi jawab : tidak mas, saya manut dengan pemerintah 18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi jawab : sudah datang kesini mas, satpol pp juga udah ngecek juga sama dari dinas Lampiran 5 Nama : gino / sri partini Alamat : gonilan RT 02/04 pabelan, kartasura, sukoharjo Pendidikan : SD 123
1. Faktor apa saja yangmenyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : dulu itu suami mas yang jualan saya ikut bantu-bantu, dan suami sudah meninggal udah 100hari mas 2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : 10 tahunan mas 3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati jawaban : perhari tidak menentu 500.000 700.000 4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa jawaban : saya buka dari jam 08.00 sampai jam 19.00 malam mas 5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjulan apa jawaban : saya jualan rica-mentok sama ayam mas 6. Dan berapa penghasilan sehari jawaban : 100.000 rb mas 7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja jawaban : pembeli dari luar daerah mas, ini kan tempatnya juga strategis jalan Manahan-colomadu soalnya 8. Apakah ada dari konsumen yang komplain sakit setelah memakan daging anjing jawaban : tidak ada mas, seama ini 124
9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing jawaban : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha, 10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha jawaban : sudah mas 11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing jawaban : mboten mas amargi geh mboten enten seng sakit niku 12. Agama bapak/ibu apa jawaban : saya islam mas 13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing jawaban : saya dulu ada yang nyetori mas, juga di kasih beras juga tapi sekarang udah tidak lagi 14. Masakan apa saja yang bapak jual jawaban : sate sama tongseng 15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen jawab : tongseng mas 16. Berapakah haga per porsi makanan yang bapak/ibu jual ja/wab : 10.000 mas, 17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjulan lagi jawab : tidak mas, mpon saya manut dengan pemerintah 18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi 125
jawab : sudah datang kesini mas, satpol pp juga udah ngecek juga sama dari dinas Lampiran 6 Nama : keman darso suwito dan slamet putranya Alamat : wonolopo RT 01/02 wonolopo, tasik madu, karanganyar Pendidikan : SD Umur : 41 1. Faktor apa saja yangmenyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : saya hanya meneruskan usaha dari bapak saya mas, usaha turun temurun 2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ? jawaban : 48 tahunan mas 3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati jawaban : 1 juta pehari bersih 500.000 an mas 4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa jawaban : saya buka dari jam 08.30 sampai habis mas 5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjulan apa 126
jawaban : saya julan olhan babimas karena pak bupati hanya melarang jualan dari anjing saja, 6. Dan berapa penghasilan sehari jawaban : tidak tentu mas, tidk seperti juaan daging anjing dulu 7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja jawaban : pembeli dari lingkungan sini saja mas kadang juga ada orang mampir 8. Apakah ada dari konsumen yang komplain sakit setelah memakan daging anjing jawaban : tidak ada mas 9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing jawaban : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha, dulunya 500.000 pas ketemu pak bupati kemduian dari dinas kesini mengasih uang sisanya yaitu 4.500.000 10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha jawaban : sudah mas tapi ya gini walaupun alih usah pendapatan tidak seperti dulu, lebih menjanikan daging anjing mas 11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing jawaban : tidak mas 12. Agama bapak/ibu apa jawaban : saya islam mas 13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing jawaban : saya beli dari jawa barat diantar kesini mas 127
14. Masakan apa saja yang bapak jual jawaban :ya itu mas rica-ica, goring, ungkep 15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen jawab : goreng 16. Berapakah haga per porsi makanan yang bapak/ibu jual jawab : 20.000 mas, 17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjulan lagi jawab : ya kalau tetap begini terus saya mau beralih lagi mas, 18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi jawab : sudah datang kesini mas, satpol pp dia bilang kalo mau ngusir saya usir saja, dan dari dinas juga sempat melerai kenap dagang babi malahan, saya jawab la kan yang dilarang daging anjing bukan daging babi 128
Lampiran 1 : Wawancara dengan bapak Stefanus Susanto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sablon dan rentalan alat outdoor Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 09.00 WIB. Lampiran 2 : Wawancara dengan Bapak Fransiskus Maryadi, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai petani, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 11.00 WIB. 129
Lampiran 3 : Wawancara dengan Bapak Gunannto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai pencari rumput sapi, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 13.00 WIB. Lampiran 4 : Wawancara dengan Ibu Sri Partini istri Alm. Bapak Gino, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai penjua ricaa-rica mentok dan makanan, Wawancara Pribadi, 13 September 2020, jam 10.00 WIB. 130
Lampiran 5 : Foto Warung milik Ibu Sri Partini istri Alm. Bapak Gino, Lampiran 6 : Foto Warung milik Stefanus Susanto 131
Lampiran 7 : Foto Warung milik Fransiskus Maryadi, 132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. Nama : Ilham Makruf Safii 2. NIM : 162111329 3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 23 Agustus 1998 4. Jenis Kelamin : Laki-laki 5. Alamat : Sanggrahan 03/01, Denanyar, Tangen, Sragen 6. Nama Ayah : Alm. Wagimin 7. Nama Ibu : Ngadinem 8. Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri Denanyar 01, Lulus Tahun 2010 b. MTs Miftachul Hikmah Tangen, Lulus Tahun 2013 c. MA NU Gesi, Lulus Tahun 2016 d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Masuk Tahun 2016 Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 133
BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENJUALAN PRODUK DAGING DARI HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : BUPATI KARANGANYAR, Menimbang ; : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk olahan Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, maka perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner di Kabupaten Karanganyar; b . . bahwa dalam rangka menjamin keamanan Pangan dan pencegahan Zoonosis maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap penjualan produk Pangan dari Hewan; ■ :
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b,, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Pengawasan Kesehatan Masyarakat tentang Veteriner. dan Penjualan Produk Pangan dari Hewan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang ; ' Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Pangan Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, TambahanLembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Penanggulangan tentang (Lembaran Negara Republik Penyakit Hewan Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); Pengendalian dan tentang Otoritas Veteriner
MENETAPKAN 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Penyelenggaraan 11 Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan . (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun Peternakan, 2013 Kesehatan Hewan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 7); Penyelenggaraan tentang MEMUTUSKAN:. PENGAWASAN 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Penyelenggaraan 11 Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan . (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun Peternakan, 2013 Kesehatan Hewan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 7); Penyelenggaraan tentang MEMUTUSKAN:. PENGAWASAN Tahun 2013 tentang KESEHATAN . MASYARAKAT VETERINER DAN PENJUALAN PRODUK PANGAN DARI HEWAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 3. ' Bupati adalah Bupati Karanganyar. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. 5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. .
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan. 8. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. 9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebgaai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahant ambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 10. Hewan Pangan adalahbinatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnyauntuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. 11. Hewan Non Pangan adalahbinatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya tidak boleh tidak diolah yang untuk diolah maupun diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
12. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainyang disertakan pada pangan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakanbagian kemasan pangan. 13. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari Hewan ke manusia atau sebaliknya. 14. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 15. Ruminansia Besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba. 16. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut suatu bangunan atau dengan RPH adalah kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. 17. Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging untuk topografi menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum. sesuai karkas
18. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara jeroan, mulai dipisahkan dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi halal, dikuliti, kepala, dikeluarkan kaki dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass). 19. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin fchilled) atau karkas beku (frozen). 20. Daging Segar Dingin (chilled) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C. 21. Daging Segar Beku (frozen) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C. 22. Jeroan (edible offalj adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku. 23. Pemeriksaan Ante-mortem (ante-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. 24. Pemeriksaan Post-mortem (post-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
25. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan Daging Hewan yang terdiri dari penyembelihan, pemeriksaan ante-mortem, dan penyelesaian penyembelihan pemeriksaan post-mortem. Hewan 26. Penyembelihan kegiatan adalah tercapai kematian mematikan hewan hingga cara menyembelih yang sempurna dengan mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan ; syariah agama Islam. 27. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian pendinginan, potongan daging, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain pembekuan, untuk penjualan daging. 28. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk, oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD. 29. Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari bertanggung Bupati pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem serta yang jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD. 30. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi. 31. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah. 32. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau mengurangi/menghilangkan mikroorganisme. 33. Kandang Penampung adalah kandang yang tindakan fisik untuk digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante-mortem.
34. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengawasan Kesehatan bagi Masyarakat Veteriner di Daerah. (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: pelaksanaan a. menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat; dan b. pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pelaksanaan Pengawasan; b. Pembiayaan; c. Larangan; d. Sanksi Administrasi; dan e. Pelaporan. Pasal 4 Kegiatan pengawasan Kesmavetdi RPH meliputi: a. penerapan Kesehatan Hewan; b. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum disembelih (ante-mortem inspection);
c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (stunning); d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau Karkas (post-mortem inspection); dan e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene- sanitasi pada proses produksi. Pasal 5 Kegiatan pengawasan penjualan produk Pangan dari Hewan meliputi: a. perizinan usaha; b. penerapan standar halal bagi produk pangan halal; c . ' memastikan asal Hewan merupakan Hewan Pangan yang diproduksi dengan memperhatikan aspek kesejahteraan Hewan dengan mempertimbangkan aspek Zoonosisdan keamanan Pangan; dan d. pemeriksaan tata cara penyiapan dan produksi Pangan. Pasal 6 Kegiatan Pengawasan Kesmavet dilaksanakan pada : a. i tempat budidaya; b. tempat produksi pangan asal hewan; c. tempat produksi produk hewan non pangan; d. tempat pengumpulan; e. tempat penyimpanan; tempat penjualan; dan f. g. pengangkutan. BAB IV PELAKSANA PENGAWASAN ' Pasal7 (1) Pengawasan Kesmavet dilaksanakan oleh pengawas Kesmavet.
(2) Dalam hal tertentu pengawasan Kesmavet dan penjualan produk pangan dari Hewan dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Tim sebagaimana dim aksud'pada ayat (2) terdiri dari: a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi ' peternakan; b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pangan; c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban; e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan; ■ f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perizinan; g. Dokter Hewan yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan h. unsur Perangkat Daerah lain yang terkait. (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap : 1) 2) unit usaha pangan segar asal Hewan; produk Hewan olahan untuk pangan yang berpotensi membawa resiko Zoonosis, dan 3) produk Hewan Non Pangan baik segar maupun olahan; b. melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha Rumah Potong Hewan agar sesuai dengan standar dan kriteria Pemotongan dan Kesehatan Hewan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan Hewan; c. melakukan kajian aspek Zoonosis dan keamanan Pangan;
d. melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap usaha warung/restoran/ rumah makan/katering yang pelaku menyajikan menu olahan yang berasal dari Hewan pangan; e. melakukan peredaran identifikasi jalur distribusi dan melakukan guna Hewan pengendalian dan pemberantasan penyakit Hewan; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada rekomendasi Bupati penindakan bagi pelanggaran yang ditemukan pada saat pemeriksaan. dengan memberikan BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8 (1) Pembiayaan Kegiatan Pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditempatkan pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan. (2) Sekretariat Kegiatan berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan. BAB VI LARANGAN Pasal 9 (1) Setiap Orang atau Badan dilarang : kegiatan a. melakukan usaha penjualan/Pemotongan Daging baik mentah atau olahan yang berasal dari Hewan Non Pangan untuk tujuan konsumsi;
b. melakukan kegiatan usaha Rumah Potong Hewan dan penjualan produk/olahan Hewan Pangan tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; c, menyelenggarakan Pemotongan Hewan tanpa memperhatikan aspek Kesejahteraan Hewan, Higiene Sanitasidan kriteria Hewan Potong. (2) Setiap Orang atau Badan dilarang mengedarkan dan/atau mendistribusikan Hewan Non Pangan untuk dikonsumsi dari/menuju ke Daerah. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10 (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi Administrasi berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pencabutan Sementara Izin; c. Penutupan; d. Pencabutan Izin; e. Denda Administrasi. (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pengambilalihan/penyitaan barang; c. Pemusnahan; d. Denda Administrasi. (3) Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan secara bertahap dengan jeda antar sanksi paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dan pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan. (5) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d ditetapkan dengan mempertimbangkan : a. Biaya pengawasan dan pemulihan ke kondisi ideal yang diharapkan; b. Biaya kompensasi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi asas keadilan masyarakat; dan c. Menimbulkan aspek jera bagi pelaku. (6) Denda Administrasi disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Pendapatan Daerah lainnya. (7) Pemanfaatan Denda Adminsitrasi dapat dialokasikan bagi kegiatan: a. Pemeriksaan Keamanan Pangan; b. Pengendalian Zoonosis Hewan; c. PengawasanKesmavet; dan d. Pemulihan kondisi lingkungan. BAB VIII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan wajib melaporkan hasil pengawasan Kesmavet kepada Bupati. (2) Pembinaan terhadap Kesmavet dilaksanakan secara terpadu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Pengawasan fungsional . dilakukan oleh (4) Inspektorat Daerah. pengawasan Inspektur melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hasil Bupati.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Bupati Peraturan tanggaldiundangkan. ini mulai berlaku pada Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal -f' BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO Diundangkan di Karapganyar pada tanggal p SEKRETARIS DAERAH*KABUPATEN KARANGANYAR, . o[Q/A ttd. SUTARNO BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,TAHUN 2019 NOMOR 7 Salinan^sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH cLQ(H