Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SWASEMBADA GIZI DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Anita1, Aprina2, Sudarmi3, Anggun Rusyantia4*, Pranajaya5, Titi Astuti6 1-6Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang Email Korespondensi: Disubmit: 22 Januari 2024 Diterima: 25 Januari 2024 Doi: Diterbitkan: 01 Maret 2024 ABSTRACT South Lampung Regent's Instruction Number 2 of 2020 through the Gerakan Swasembada Gizi as an effort to reduce stunting in 2018-2021 which must be implemented in all areas of South Lampung Regency. The aim of this research is to analyze the implementation of the Gerakan Swasembada Gizi Policy in efforts to prevent and overcome stunting in the South Lampung district. This was a qualitative descriptive study with a research instrument using a semi-structured interview guide. Data analysis was conducted using a deductive coding approach based on Grindle's theory, namely, policy content and context. In-depth interviews were conducted with eight regional apparatus organization (OPD) participants as key informants. Method triangulation was carried out by conducting Focus Group Discussions (FGD) in three policy-implementing groups at the community health center and sub-district levels with a total of 15 participants, and also an in-depth interview with seven village midwives, posyandu cadres, and parents with children at risk of stunting. The results show that all OPDs have the same understanding of the implementation of the Gerakan Swasembada Gizi policy. Technical instructions for implementing policies at the district level have been prepared well through a good practice book on efforts to accelerate stunting reduction. Obstacles that still arise are the absence of integrated program SOPs to increase a uniform understanding of the main duties and functions, no integration of integrated data from 64 stunting indicators spread across various OPDs, and rejection and perception of stigma among parents with children at risk of stunting, which causes decreased access to health services. Policy recommendations are provided regarding the need for integrated stunting data management, the need to create SOPs related to the integrated Gerakan Swasembada Gizi program, optimizing regional apparatus and cadres in implementing the Gerakan Swasembada Gizi, and optimizing behavior change campaigns. Keywords: Policy, Gerakan Swasembada Gizi, Prevention, Stunting ABSTRAK Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020 melalui Gerakan Swasembada Gizi sebagai upaya penurunan stunting tahun 2018-2021 yang wajib dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Swasembada Gizi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten Lampung Selatan. 1007
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 Penelitian instrumen penelitian menggunakan panduan wawancara semi-struktur. Analisis data dengan pendekatan koding secara deduktif berdasarkan teori Grindle yaitu isi dan konteks kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan pada 8 partisipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai informan kunci. Triangulasi metode dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) pada tiga kelompok pelaksana kebijakan di tingkat puskesmas dan kecamatan dengan total 15 partisipan, serta wawancara mendalam pada 7 orang perwakilan bidan desa, kader posyandu dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh OPD sudah memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan kebijakan swasembada gizi. Petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di tingkat Kabupaten telah disusun dengan sangat baik melalui buku praktik baik upaya percepatan penurunan stunting. Kendala yang masih muncul adalah belum adanya SOP program terintegrasi untuk dapat meningkatkan pemahaman yang seragam terkait tupoksi; belum adanya integrasi data terpadu dari 64 indikator stunting yang tersebar di berbagai OPD; serta masih ada penolakan dan persepsi stigma pada orangtua dengan anak beresiko stunting yang menyebabkan menurunnya akses ke pelayanan kesehatan. Rekomendasi kebijakan diberikan terkait perlu adanya manajemen data stunting yang terintegrasi, perlu dibuatnya SOP terkait program terpadu Swasembada Gizi, mengoptimalkan perangkat daerah beserta kader dalam pelaksanaan gerakan Swasembada Gizi serta mengoptimalkan kampanye perubahan perilaku. ini adalah deskriptif kualitatif dengan Kata Kunci: Kebijakan, Swasembada Gizi, Pecegahan, Penanggulangan, Stunting PENDAHULUAN Stunting adalah kondisi yang terjadi pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Anak balita dengan kondisi stunting akan lebih mudah mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang turut berkontribusi pada berkurangnya 2- 3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sekitar tujuh (7) juta balita di Indonesia menderita stunting PPN/ Bappenas, 2018). Berdasarkan surat keputusan Kepala Bappenas Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 telah ditetapkan kabupaten/ kota sebagai intervensi lokasi penurunan stunting terintegrasi pada tahun 2018-2021. Salah satu wilayah yang menjadi lokus stunting di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Untuk Lampung tahunnya. Hasil (Kementerian fokus (lokus) menindaklanjuti tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020 strategi penanganan stunting Kabupaten Lampung Selatan melalui Gerakan Swasembada Gizi. hal mencanangkan Advokasi Gerakan Swasembada Gizi menjadi upaya penurunan stunting yang wajib dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu bentuk upaya intervensi gizi spesifik dan sensitif telah dilakukan Kabupaten oleh Lampung Selatan sebagai bentuk layanan Swasembada Gizi dengan sasaran penerima manfaat yaitu pemerintah daerah, kecamatan, desa, masyarakat, kader, rumah tangga, balita dan remaja putri yang dituangkan dalam rencana aksi Swasembada Gizi. Pemerintah Selatan. 1008
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 Pada tahun 2019, data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang setelahnya berubah menjadi Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 30,4% dan berada di atas prevalensi nasional (27,3%). Terdapat tren penurunan stunting sejak diberlakukannya kebijakan Swasembada Gizi, yaitu pada tahun 2021 sebesar 16,3% dan pada tahun 2022 menjadi 9,9% (Kemenkes RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah memberikan hasil yang cukup baik. Akan tetapi, masih prevalensi stunting berdasarkan data tahun terakhir ini memunculkan suatu urgensi penelitian bahwa masalah stunting di wilayah Kabupaten belum Lampung terselesaikan dengan tuntas (nol kasus). Perlu adanya suatu analisis mengenai implementasi kebijakan yang telah berjalan dengan terlebih dahulu menyasar pada penyebab stunting secara langsung. bahwa mulai terdapatnya Selatan Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Swasembada Gizi dalam dan upaya di penanggulangan kabupaten Lampung Selatan. Hasil analisis ini dilakukan agar dapat diperoleh suatu rekomendasi sebagai sarana eksplorasi dan advokasi pagi para pengambil kebijakan untuk mendorong penurunan dan menekan peningkatan kasus stunting di masa yang akan datang. Kajian strategis yang ingin dilihat mengacu pada model Grindle (Grindle, 1980) untuk mengetahui proses kebijakan berlangsung dari dua isi dan konteks dimensi, yaitu kebijakan implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik terkait program layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta gizi. Isi pencegahan stunting bagaimana dalam kebijakan secara umum mengkaji tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, jenis manfaat dan target yang diharapkan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksana, serta sumber konteks kebijakan dilihat dari kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, serta karakteristik kepatuhan tanggap pelaksana program. daya. Kajian institusi daya dan KAJIAN PUSTAKA dari masalah gizi pada anak stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan pada ibu dan anak. kebijakan Oleh pencegahan dan penanggulangan stunting di ini menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi dan faktor- berhubungan faktor dengannya, layanan kesehatan. Pemantauan dan evaluasi yang terdapat pada salah satu pilar konseptual utama intervensi stunting penurunan terintegrasi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam implementasi suatu kebijakan publik (Bappenas, 2018). kebijakan diakui sebagai bagian penting dalam mengisi kesenjangan antara harapan yang diberikan dari suatu kebijakan dengan hasil. Oleh karena itu, agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tahapan implementasi menjadi bagian penting yang dapat lebih dalam untuk dapat dikaji bagi manfaat memberikan masyarakat (Wardani, 2014). Penyebab langsung karena itu, saat Indonesia yang termasuk kerangka Implementasi kajian stunting implementasi kebijakan telah oleh pemerintah daerah banyak dilakukan di Indonesia. Sunaryo et al. (2021) menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam (6) indikator implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Riset terkait 1009
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 Bandung bahwa menemukan percepatan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting selama periode pandemi COVID-19. Kajian implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa mengkaji Timur Tenggara berdasarkan teori George Edward III yang melihat dari empat (4) faktor yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi disposisi dan pelaksana menemukan hasil bahwa implementasi program penurunan stunting telah dilaksanakan secara maksimal dilihat dari tren penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya (Weny, 2022). Novianti et al. (2021) menggunakan model grindle untuk implementasi menganalisis Kutai peraturan Kartanegara mengenai gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) intervensi dalam penanganan stunting melalui dua (2) variabel yaitu isi dan konteks lingkungan implementasi. Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi belum dilaksanakan secara maksimal terutama pelaksanaan Germas di sehingga masyarakat direkomendasikan bagi pelaksana kebijakan lebih masif melakukan inovasi dan kampanye kesehatan. bupati di kaitan studi untuk kajian literatur terdahulu, dipandang perlu untuk dilakukan juga suatu kajian analisis implementasi kebijakan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga telah menunjukkan tren perbaikan kasus stunting walaupun masih terdapat angka prevalensi yang muncul. peneliti mengadopsi model Grindle (1980) dengan pertimbangan model ini mampu memberikan arahan untuk melihat yang memungkinkan arah realisasi dari kebijakan Swasembada Gizi yang telah dilaksanakan dengan melihat secara sederhana dari dua faktor Berdasarkan hasil Tim mata rantai potensial yang dapat menyebabkan suatu implementasi kebijakan dapat berhasil atau gagal. Dalam model ini, bersifat kebijakan struktur desentralistik, yang memungkinkan pelaksana untuk mengembangkan kebijakan melalui perumusan program, sehingga dipandang model ini dapat lebih komprehensif untuk menilai dampak perubahan pada individu atau masyarakat akibat dari kebijakan yang ditimbulkan setelah periode waktu yang cukup panjang sesuai dengan konteks penelitian ini. METODOLOGI PENELITIAN Rancangan Penelitian Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Tolley et al., 2016). Lokasi penelitian secara purposive di Kabupaten Lampung Selatan dengan pertimbangan bahwa dalam wilayah prioritas kabupaten intervensi stunting terintegrasi dan menunjukkan perbaikan prevalensi stunting setiap tahunnya berdasarkan tren data SSGI tahun 2019-2022 (Kementerian PPN/ Bappenas, kasus intrinsik dipilih sebagai strategi pemahaman untuk membantu mendalam mengenai suatu peristiwa yang dianggap menarik untuk dikaji hal lebih ini kebijakan implementasi Swasembada Gizi di Kabupaten Lampung Selatan. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer untuk terhadap penilaian melakukan implementasi kebijakan Swasembada Gizi dan data sekunder terkait pendukung kebijakan. ditentukan termasuk ini dengan penurunan 2018). Studi lanjut, dalam dokumen 1010
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 Partisipan dan Proses Pengumpulan data Wawancara mendalam (WM) (9) dilakukan informan partisipan OPD sebagai kunci dalam terlibat yang pelaksanaan kebijakan swasembada gizi, antara lain Duta Swasembada Gizi (Ibu Bupati Lampung Selatan), Badan Daerah Perencanaan (Bapeda), Pemberdayaan Dinas (PMD), Dinas Masyarakat Desa Kesehatan (seksi gizi, kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), Dinas Ketahanan Pangan, dan kepala desa. Untuk menghasilkan perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan dan menghasilkan temuan yang lebih persuasif bagi rekomendasi kebijakan dilakukan triangulasi metode menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (Tolley et al., 2016). Dilakukan FGD pada tiga (3) kelompok dengan total 15 orang partisipan dari Organisasi Perangkat (OPD) yang merupakan Daerah perwakilan puskesmas, kepala tenaga petugas gizi (TPG) puskesmas dan pelaksana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB). Triangulasi sumber juga untuk meningkatkan dilakukan validitas penelitian yang dilakukan pada bidan desa, kader posyandu dan orangtua dengan anak beresiko sasaran stunting dari kelompok penerima manfaat pada wilayah desa terpilih. pada sembilan menjadi dalam panduan operasionalisasi aspek penelitian sebagai dimensi yang ingin dikaji dan menjadi instrumen penelitian. dimulai, fasilitator menjelaskan kepada partisipan mengenai tujuan diskusi, confidentiality code, dan anonymity, serta hak untuk mundur dari diskusi. Seluruh ini terangkum dalam lembar informed consent yang oleh kemudian partisipan bentuk persetujuan. Pada akhir sesi diskusi, fasilitator merangkum hasil diskusi dan memberikan kesempatan pada partisipan untuk menyanggah bila terdapat hal-hal yang belum sesuai. Proses diskusi kelompok berlangsung antara 45-75 menit dan wawancara mendalam berlangsung selama 30 - 80 menit. data dilakukan pada 02 - 15 Oktober 2023. Sebelum sesi informasi ditandatangani sebagai Pengambilan Pertimbangan etik Penelitian ini telah melalui hasil kaji etik dan dinyatakan layak etik oleh komisi etik Polteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan No.460/KEPK- Tanjungkarang TJK/VIII/2023. Seluruh konten data (rekaman suara dan transkripsi) disimpan dalam tempat menyimpan dokumen dalam perangkat komputer yang terkunci. Analisis data penelitian menggunakan panduan wawancara semi-struktur yang menjadi alat pandu untuk memastikan wawancara berjalan dengan baik. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan bantuan alat perekam. Variabel-variabel dalam model Grindle yang digunakan sebagai kerangka pemikiran penelitian ini Instrumen Rekaman diskusi dan catatan lapang ditranskrip secara verbatim. Wawancara mendalam (WM) pada total 16 orang partisipan OPD, pelaksana program dan penerima manfaat serta FGD pada tiga (3) kelompok ini telah mencapai saturasi data, perlu melakukan penambahan partisipan lagi. Data dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan koding (theory-driven). secara deduktif data analisis Langkah-langkah (2006) Fereday merujuk pada sehingga tidak 1011
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Disusun (codebook) berdasarkan teori Grindle diikuti pertanyaan penelitian pada tahap pertama dan kedua. Koding ditulis dan diidentifikasi berdasarkan label koding dari konstruk teori Grindle. Penyusunan dan pengembangan dari koding data ini melalui hasil diskusi dan disetujui oleh seluruh tim peneliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo 12. template dan resources committed) dengan 13 indikator yang ditentukan dari hasil diskusi. Variabel dimensi konteks implementasi kebijakan mengambil dua (2) sub dimensi (power, interest, and strategy of actors involved; dan compliance responsiveness) dengan enam (6) indikator yang juga ditetapkan dari hasil diskusi dalam tim peneliti. Matriks pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 1. and Isi Kebijakan 1. Interest affected Keabsahan data Penelitian ini menggunakan empat kriteria keabsahan data (Tolley et al., 2016). Kredibilitas diperoleh melalui keterlibatan tim peneliti dalam pengumpulan data dan diskusi, mendokumentasikan hal-hal penting terkait penelitian selama proses penelitian dan melalui tringulasi metode serta sumber. Untuk memastikan dependability dan mengeliminasi subjektivitas, seluruh tim penelitian berpartisipasi dalam untuk memastikan tidak ada koding data dan terlewat. yang seluruh dokumen Mengumpulkan penelitian selanjutnya yang disimpan dalam berkas rahasia dan tertutup untuk confirmability. meningkatkan Transferability dilakukan dengan menyediakan informasi yang cukup mengenai tentang konteks studi, partisipan dan hasil temuan penelitian. analisis data tema dilakukan rincian studi Dalam implementasi sebuah akan melibatkan kebijakan banyak kepentingan. Semakin banyak kepentingan yang terlibat maka membawa pengaruh pada pelaksanaanya (Grindle, 1980; Hudson et al., 2019). Seluruh partisipan dalam FGD dan WM sepakat bahwa kepentingan yang dominan dalam implementasi kebijakan Swasembada Gizi adalah perlunya pencegahan dan penanggulangan tingginya masalah gizi stunting yang dilatarbelakangi dengan ditetapkannya Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokus stunting berdasarkan SK Kepala Bappenas Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021. Kepentingan ini tercantum dalam seluruh perencanaan program kerja mulai dari tingkat desa, puskesmas, hingga Dinas/Instansi. semakin Nomor HASIL DAN PEMBAHASAN yang menjadi teori variabel isi dan konteks Grindle, yaitu sebagai kebijakan, theory-driven codes. Aspek isi terdiri dari lima (5) sub dimensi (interests affected, type of benefit, extent of change envisioned, site of decision making dan program implementer, Dua aspek dimensi dalam ditentukan Karena status stunting kita kan tinggi, mulai dari hasil Riskesdas kita dimana kita salah satu yang ditunjuk menjadi kabupaten lokus stunting. untuk menuntaskan stunting tersebut itu ini mempunyai gagasan suatu inovasi yang untuk penurunan stunting... (FGD 1) ... tahun 2019 kasus tingginya angka beserta pemda stunting, terkait mencari stakeholder kota kabupaten Makanya Selatan Lampung tujuannya itu 1012
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 rencana kegiatan yang cocok stunting. untuk Disepakati tentang swasembada gizi dan dikukuhkan dengan Instruksi Bupati Lampung Program Selatan tentang Swasembada Gizi... Instruksi ini disosialisasikan ke Bupati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, desa dan masyarakat... seluruh SKPD memiliki kepentingan yang sama dalam kasus penanganan stunting. (P2) Intervensi gizi spesifik secara utama masih menempatkan Dinas Kesehatan sebagai peran kunci implementasi tetap berkoordinasi dengan Dalduk KB sebagai leading sector. OPD lain ikut terlibat dalam implementasi intervensi gizi spesifik. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa stakeholders menjalankan peran sebagai creator, policy implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator(Lailia et al., 2020). Hal ini dinyatakan oleh partisipan dalam WM sebagai berikut: penanganan kebijakan dengan Dinas Kesehatan tim konsolidasinya... setelah Perpres 72 berubah pengendaliannya diambil alih oleh BKKBN... tetapi isinya secara struktural sama seperti yang sebelumnya. Koordinatornya tetap dari kesehatan. (P4) Sebelumnya sebagai tahun 2021 Bupati Lampung Selatan politik sebagai memiliki harus menjalankan visi misinya selama menjabat, satunya peningkatan kualitas sumberdaya pelayanan manusia melalui yang kesehatan. disampaikan oleh partisipan WM sebagai berikut: pemimpin kepentingan salah Seperti ...iya, Bupati sendiri kan sudah punya visi misi, salah satu peningkatan misinya adalah kualitas Sumber Daya Manusia sehat melalui (SDM) perbaikan layanan kesehatan, salah satunya stunting. Kasihan kan kalau ternyata yang stunting itu adalah anak kita? Saudara kita? Keponakan kita? Jadi harus ada tindakan apa nih yang penting agar masalah tersebut tertangani... (P2) Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh partisipan triangulasi dalam FGD sebagai berikut: Bupati Lampung Selatan punya misi perbaikan kesehatan ya... Beliau sangat care, contohnya waktu evaluasi provinsi dalam penanganan secara manajemennya beliau ikut maju. Saat di lapangan Bupati ikut turun langsung... (FGD2) agar stunting dan penanggulangan stunting terintegrasi yang telah dilakukan melalui gerakan Swasembada Gizi telah sesuai dengan amanat Perpres RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun Gerakan 2020 Swasembada Gizi telah efektif landasan menjadi pelaksana dalam menjalankan program stunting strategi penanganan terintegrasi. Mengingat pentingnya masalah gizi stunting untuk kepentingan perbaikan gizi masyarakat adalah kepentingan yang paling mendominasi, maka diharapkan implementasi kebijakan Swasembada Gizi ini dapat lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilannya. Pencegahan Instruksi melalui 2. Type of benefit Harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan (Grindle, 1980; Mantzari et al., manfaat Beberapa 2022). implementasi 1013
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 implementasi kebijakan Swasembada Gizi ini antara lain adalah masyarakat mendapatkan dan edukasi penanggulangan stunting baik di tingkat desa hingga sekolah serta gencarnya Pemberian Makanan tingkat Tambahan posyandu dengan melibatkan OPD dari dinas/Instansi, desa dan Corporate Social Responsibility (CSR). Pemberian bantuan berupa pembelian kupon (voucher) kebutuhan bahan pokok juga menjadi salah satu program yang dilaksanakan di desa. Seperti disampaikan oleh satu partisipan WM sebagai berikut: ... dampak pada masyarakat yaitu bertambahnya wawasan sehingga mereka tahu apa itu stunting, mampu memanfaatkan pekarangan seperti pembuatan kolam lele... (P9) Dengan adanya penetapan desa lokus stunting jadi setiap OPD keroyokan memusatkan bisa programnya desa di tersebut. Ada program Taman Gizi Desa, kebun desa, lainnya juga dari desa ada yang dikasih voucher... ada juga CSR yang terlibat misal kasih bantuan telur, bibit ayam... (P5) Hal ini turut dikonfirmasi oleh partisipan triangulasi dalam WM sebagai berikut: ... Iya, kami dikunjungi oleh bidan desa dan dikasih tahu makanan apa aja yang bagus buat anak... dikasih voucher juga buat beli telur, beras... kalau ke posyandu kadang dapat susu kedelai, bubur kacang hijau... tapi kadang bosan itu-itu aja bu... (T5) ... diberikan PMT di posyandu, susu kedelai, bubur kadang kacang hijau.. iya kader buat sendiri ada bantuan juga dari desa... (T2) pencegahan (PMT) di salah satu bentuk dirasakan, sehingga ini bisa implementasi seperti diterapkan tingkat karena penerimaan yang besar serta kecenderungan penolakan yang lebih kecil dalam penerapannya di masyarakat. Kelemahan PMT yang sehingga tidak cenderung membuat bosan bagi masyarakat berkunjung yang perlu mendapatkan perhatian. Penelitian yang dilakukan oleh Sugianti (2017) di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa perlu adanya perencanaan dan variasi menu PMT untuk menghindari kebosanan balita mengonsumsi PMT. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam lokal mengolah bahan pangan menjadi sumber PMT bergizi dapat pula diwujudkan dalam bentuk metode simulasi melalui pelaksanaan lomba cipta menu PMT dapat meningkatkan pengetahuan akan potensi gizi pada pangan lokal dan keamanan pangan (Sutyawan; et al., 2022). Puskesmas dan atau akademisi dapat dilibatkan dalam kegiatan ini. beragam yang terbukti 3. Extent of change envisioned Dalam melihat derajat perubahan yang ingin dicapai, perlu adanya skala target yang jelas terhadap seberapa besar perubahan yang akan melalui implementasi suatu kebijakan (Grindle, 1980; Pollack Porter et al., 2018). Penurunan kasus stunting menjadi 5,0% di Tahun 2024 merupakan target jangka implementasi panjang kebijakan ini. Perubahan menuju sejak mulai target tersebut diberlakukannya kebijakan Swasembada Gizi ditandai dengan indikator antara lain berupa penurunan tren stunting, yaitu pada tahun 2021 sebesar 16,3% dan pada tahun 2022 menjadi 3. Extent of change envisioned Dalam melihat derajat perubahan yang ingin dicapai, perlu adanya skala target yang jelas terhadap seberapa besar perubahan yang akan melalui implementasi suatu kebijakan (Grindle, 1980; Pollack Porter et al., 2018). Penurunan kasus stunting menjadi 5,0% di Tahun 2024 merupakan target jangka implementasi panjang kebijakan ini. Perubahan menuju sejak mulai target tersebut diberlakukannya kebijakan Swasembada Gizi ditandai dengan indikator antara lain berupa penurunan tren stunting, yaitu pada tahun 2021 sebesar 16,3% dan pada tahun 2022 menjadi dari Manfaat yang diterima oleh besar sangat masyarakat 1014
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 9,9%. Salah satu partisipan WM mengatakan: Kita punya target di 2024 stunting jadi 5,0%. Tahun ini sudah 9,9% kan ya... Kami optimis kalau dan bekerjasama dengan baik maka Lampung Selatan bisa mencapai angka indikator- indikator di tiap satker (satuan kerja) sudah ditetapkan. (P2) Partisipan triangulasi dalam WM juga turut mengatakan hal yang serupa, namun prevalensi gizi kurang masih tetap ada: Kalau stunting di tempat saya sudah tidak ada, kalau gizi kurang masih ada... kemarin kita kasih PMT dari dinkes. (T3) perbaikan terlihat Mulai akan kesadaran masyarakat resiko stunting dan adanya kerjasama lintas sektor. Hal ini diungkapkan oleh partisipan WM sebagai berikut: Perubahan didapat tentunya peningkatan kapasitas dan pemahaman dari para kader dan masyarakat terkait dengan stunting, pencegahan, faktor pemicu stunting, serta semangat gotong royong dari semua pihak yang terlibat yang lebih massif. (P1) ... PHBS terlihat membaik. (P5) ... sebelum dan setelah adanya swasembada gizi itu rasanya beda banget. Kalau sebelum ada swasembada gizi, stunting itu jadi tugasnya dinas kesehatan aja loh gitu. Kalau sekarang Ibu Bupati menekankan bahwa ini tugasnya semua bukan hanya dinas kesehatan, jadi semua harus ikut andil... (P3) Seberapa besar perubahan yang suatu hendak implementasi kebijakan harus memiliki jelas. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dinilai dari suatu indikator dan tujuan yang realistis semua terlibat ini... ada yang cara dicapai dari (Shauma & Purbaningrum, 2022; Vela & Sjaaf, 2020; Wendt et al., 2023). 4. Side of Decision Making Semakin banyak keputusan semakin 4. Side of Decision Making Semakin banyak keputusan semakin pusat yang pengambilan terlibat jauh jaraknya antara satu dan lainnya, baik secara geografis ataupun organisasional, sulit kebijakan dilaksanakan (Grindle, 1980). Implementasi pengambilan kebijakan terkait keputusan dilakukan penetapan dengan program kerja di masing-masing OPD yang telah disusun dan dilaksanakan penuh tanggung jawab. Walaupun telah ada koordinasi pada beberapa pelaksanaan program, namun belum ada Standar Operating terintegrasi/ Procedur terpadu membantu kesepemahaman memberikan yang sama akan tupoksi masing- masing yang dapat memungkinkan terjadinya miskomunikasi. Data terintegrasi antar OPD juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikonfirmasi oleh partisipan WM sebagai berikut: dan dengan (SOP) untuk Kendalanya yang tampak di lapangan masih ada OPD yang kurang antar berkoordinasi internal OPD dan begitu juga antar terkait, menjalankan programnya masing- masing tanpa koordinasi... kadang informasi pemahaman tentang kebijakan ini tiap individu atau OPD berbeda-beda, tapi dengan adanya pembentukan tim kerja dan tim pengendali program, hal ini dapat diatasi. (P2) ... kalau miskomunikasi paling sama lintas OPD saja sih... Data- data, data ini kadang punya saya, data ini punya kamu. Nah kadang lempar-lemparan. (P3) Instruksi Bupati satker yang skala yang tentang Gizi kebijakan menjadi dasar kewajiban setiap Swasembada 1015
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 OPD dalam menyusun tupoksi terkait dan penanggulangan stunting... Belum memiliki SOP secara terintegrasi atau terpadu, sehingga masing masing menjalankan tugas semua dengan tupoksi yang ada. (P1) pencegahan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kabupaten juga telah disusun dengan sangat baik melalui "Buku Praktik Baik Upaya Percepatan Penurunan Stunting". beberapa Namun Definisi Operasional (DO) terkait definisi dan indikator stunting masih harus ditetapkan dan dipahami oleh seluruh pihak yang terkait. Hal ini turut dikonfirmasi oleh partisipan triangulasi dalam FGD sebagai berikut: Juknis Operasionalnya (DO) Bu... misalnya dari spesialis anak, dari dinas, atau darimana itu DO nya belum satu menurut saya jadi dari DO nya dulu. Jadi dari DO nya aja masih berbeda- beda Kita mau menyebutkan ke sasaran jadi katanya nih bingung... (FGD3) Definisi sehingga menjalankan kebijakan (Errida & Lotfi, 2021; Grindle, 1980). Pelaksana program telah sesuai kinerjanya dengan masing-masing di setiap OPD dan memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan kebijakan Pelaksana swasembada program di (tenaga kesehatan puskesmas, bidan desa dan kader) merasakan mulai kesadaran terlihat perbaikan masyarakat akan resiko stunting, namun belum terlalu optimal seluruh menjaring sasaran. pada penolakan Beberapa masyarakat dari hasil skrining resiko stunting pada balitanya akan menyebabkan mungkin yang derajat tercapai. diinginkan Kendala utama di lapangan adalah kesadaran masyarakat perubahan untuk melakukan perilaku kesehatan yang belum optimal, walaupun telah sering dilakukan kampanye perubahan perilaku melalui promosi massal dan tingkat puskesmas dan posyandu. Seperti satu dsiampaikan oleh partisipan WM sebagai berikut: kapasitas gizi. lapangan perubahan tidak penyuluhan di Dalam pendekatan model Grindle, pengambilan keputusan terkait harus kebijakan dilaksanakan oleh para pelaksana program pada level di bawahnya (top down) (Grindle, 1980). Hal ini telah dilakukan dengan sangat baik oleh OPD yang ada di Selatan. Kabupaten Adanya SOP disertai definisi jelas dapat operasional yang membantu menjelaskan pembagian wewenang di setiap keputusan level pengambilan (Andrew & Arlikatti, 2020; Shauma & Purbaningrum, 2022). Lampung 5. Program Implementor Keberhasilan program derajat ditentukan kapasitas, dan komitmen dari pelaksana program dalam diperlukan yang oleh dedikasi, salah Promosi kesehatan sudah dilakukan, di puskesmas ada sendiri dengan tenaganya penyuluhan- kunjungan dan juga penyuluhan kita sudah lebih ke kegiatan melakukan misalnya penggerakan contohnya ada gerakan aksi bergizi, kan pemberian tablet tambah darah untuk anak sekolah, PMT anak sekolah... dibantu oleh kader- kader dari PMD, PKK, dalduk KB dan lainnya... yang kami lihat untuk perkembangan sampai saat ini sih Alhamdulillah kan sudah terjadi stunting. penurunan Artinya ya sudah mulai terjadi perubahan meskipun ya tidak benar-benakan melakukan pola ya, yang disitu 1016
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 bersih dan sehatnya. Karena peubahan perilaku itu kan butuh waktu tidak secepat kilat, ada yang mau berubah tapi ada juga yang bahkan menolak... (P6) nggak mau Pelatihan KAP (Komunikasi Antar Pribadi) sudah dilakukan untuk nakes di Puskesmas dan nakes yang akan melatih kader- kader... Cuma waktu itu full online ya, jadi pas praktik mungkin butuh waktu dan evaluasi lagi gimana di lapangannya... (P3) Hal ini turut dikonfirmasi oleh partisipan triangulasi dalam FGD dan WM sebagai berikut: kata- katanya ya bu ya misalnya kadang ada ibu kader yang mengatakan bayinya stunting dengan begini ini gizinya jelek jadi lebih ke susunan penyampaian ke warga ya bu atau bisa dikatakan iya ini adek ini berat badannya udah kurang nih mungkin ibunya akan lebih baik dari pada dikatakan bayinya gizi buruk nih, jadi pengolahan katanya mungkin itu terkadang mengakibatkan yang ada sehingga miskomunikasi beberapa ibu menolak kondisi anaknya. (FGD3) Mungkin berupa peserta posyandu yang kurang. (T3) iya pernah ada yang bilang Bu, tapi saya merasa anak saya baik-baik saja, masih bisa lari-lari, ya sehat-sehat aja, sesekali batuk pilek biasa itulah ya anak kecil mah... (T6) ... Koordinasi antar pelaksana program juga menjadi hal penting suatu dalam implementasi Pada tingkat kebijakan. kabupaten, dilakukan telah koordinasi rutin melalui rapat tim yang dilaksanakan di kerja gizi. swasembada sekretariat Kader dianggap menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang ada di wilayah desa. Telah dibentuk kader sebagai pendamping keluarga stunting namun koordinasi antar kader belum terjalin dengan optimal. Seperti yang disampaikan oleh partisipan WM sebagai berikut: di desa, Kita sudah rutin melakukan rapat di sekretariat Swasembada Gizi, kadang dua bulan sekali, kadang bahkan sebulan dua kali tergantung urgensi masalah yang mau dibahas... (P4) Disini tuh masalahnya Kita mau ngasi tau ke orang tua kadang ada yang orang tuanya itu kurang nerima. Jadi Kita mau ngasih saran itu kaya gimana ya. Jadi kita mantaunya ya pelan- pelan, sembunyi-sembunyi. Kalau misal BB nya kurang, ya kita lihat saja dulu selama dua bulan. Kalau selama dua bulan masih sama BB nya ya terpaksa kita masukin. (T4) Ya betul, kalau misal kita mau langsung to the point kaya gitu nanti ya ujung-ujungnya meraka yang nggak mau datang lagi ke posyandu, alasannya itu ya malu karena di bilang anakku gizinya kurang. Ujung-ujungnya Menurut saya Kader, baik itu kader KPM, TPK, PKK, PKH dan memang lain lain yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat. (P1) Ada kader posyandu yang juga merangkap jadi kader PKK, PKH, ada juga yang sudah sendiri- sendiri... kadang pergi kunjungan ada yang barengan ada yang sendiri-sendiri, pas kita datangi katanya sudah didatangi kader posyandu juga... iya tugas kader banyak, ada buat laporan juga, tapi kita berusaha maksimal demi masyarakat. (T4) tapi Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku menjadi bagian dari lima (5) pilar strategi nasional pencegahan 1017
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 stunting dalam Perpres 72/2021. Kampanye massal telah dilakukan dengan rutin dan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana di lapangan, terutama kesehatan, tenaga kader dan perangkat desa dapat dilakukan dengan melakukan penguatan kembali keterampilan KAP. Hal ini dapat mengurangi skrining di penolakan hasil masyarakat dan mempercepat sesuai perubahan konteks dengan sasaran memastikan pesan tersampaikan kebutuhan sesuai kelompok Evaluasi sasaran. pelaksanaan praktik KAP perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keterampilan tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan KAP telah berjalan dengan baik. Tiga (3) prinsip utama dari KAP yang dapat dalam penekanan menjadi yaitu evaluasi melakukan bersama komunikasi sasaran/masyarakat harus berlangsung dalam situasi yang 1) menyenangkan dan menambah keakraban; 2) semua bicara dan mendengarkan; dan 3) ke arah aksi, perilaku perubahan (Kemenkes RI, 2021). 6. Resources committed perilaku dengan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya agar dapat berjalan dengan baik seperti biaya, staf atau pelaksana, dan fasilitas pendukung lainnya (Bullock & Lavis, 2019; Grindle, 1980; Teisberg et al., 2020). Anggaran program swasembada gizi secara umum telah dianggarkan di Dalduk KB sebagai leading sector. Masing-masing OPD juga telah menganggarkan sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk indikator mendukung capaian penurunan stunting. Seperti yang Pelaksanaan disampaikan oleh partisipan WM sebagai berikut: Sudah, untuk kegiatan swasembada Gizi secara umum, sudah dianggarkan di Dinas Dalduk KB. Tetapi masing- masing telah menganggarkan sesuai dengan untuk tupoksi masing-masing mendukung capaian indicator penurunan stunting. (P1) anggaran OPD juga Perencanaan penganggaran telah dilakukan dengan baik melalui "rembuk kegiatan stunting" dari tingkat desa hingga kabupaten. Fasilitas pendukung kebijakan telah tersedia, antara lain sekretariat swasembada gizi sebagai tempat berkumpulnya kepentingan para kebijakan dalam melaksanakan diskusi. Seperti yang disampaikan oleh partisipan WM sebagai berikut: pemangku ... melalui rembuk stunting, yang telah dilaksanakan dari desa tingkat dengan sampai Kabupaten. (P5) Hal ini turut dikonfirmasi sebagai oleh partisipan FGD berikut: ... diawali dari rembuk desa, musrenbang... kecamatan tidak akan acc jika tidak ada ajuan desa telah terkait dirembu-kan dengam seluruh unsur. (FGD1) stunting yang alat standar antropometri setiap posyandu dan untuk pengukuran pelatihan antropometri kader posyandu telah dilakukan sebagai antisipasi kesalahan pengukuran balita. Hal ini dinyatakan oleh partisipan WM sebagai berikut: Pengadaan sesuai bagi Kami sudah memfasilitasi seperti alat antropometri, kalau di daerah saya untuk semua posyandu sudah merata artinya sudah standar walaupun dengan 1018
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 merk yang standarnya sama. (P3) berbeda tapi Hal ini turut dikonfirmasi oleh partisipan triangulasi dalam WM sebagai berikut: Iya Bu sudah diberikan, kami juga sudah dilatih untuk alat mengukur menggunakan timbangan dan stadiometer... tidak ada kendala berarti selama ini saat posyandu. (T3) digital sumberdaya melalui pendanaan program di tingkat desa telah dilakukan oleh setiap OPD dan dana desa, misalnya program Taman Gizi Desa (Kandang Kebun Kolam/K3), namun beberapa belum terawat dikarenakan dengan kapasitas pengelolaan yang belum Seperti disampaikan optimal. oleh partisipan WM sebagai berikut: Dukungan baik Menurut saya stunting ini mengedepankan konsumsi protein dan lemak Bu, mungkin didesa harus ada pengelola khusus ya... misalkan dari dinas perikanan menyumbangkan bibit ikan, jadi di desa ada pengelola khusus satu orang untuk mengelola bibit ikan ini, dari peternakan juga harus ada pengelola khusus peternakan ayam jadi siapa yang mengelola ini agar bisa menjadi telur dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tapi tetap ada edukasi ke masyarakat supaya mandiri... (P8) turut dikonfirmasi partisipan triangulasi dalam WM sebagai berikut: Hal ini juga oleh ... iya dapat bantuan bibit lele, dikasih ember juga untuk pembiakkannya... pernah kita tanam sayur sendiri tapi kadang minta bibit dari kebun desa, kadang ada bibitnya kadang juga nggak ada bibitnya. (T7) kebijakan. implementasi Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya (baik SDM maupun finansial/anggaran) yang tersedia secara kuantitas dan kualitas sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan setiap pengimplementasian proses pada bergantung kebijakan ketersediaan daya sumber manusia yang dikombinasikan dengan dan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya (Hamadamin & Atan, 2019; Obi, 2015; Shauma & Purbaningrum, 2022). kompetensi Konteks Kebijakan 1. Power, interest, and strategy of actors involved Dalam suatu implementasi harus kebijakan kekuatan/ memperhitungkan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para yang aktor dalam berpengaruh memperlancar jalannya implementasi (Grindle, 1980; Ribka & Wijaya, 2013). Bupati Lampung telah mengeluarkan instruksi terkait strategi percepatan penurunan stunting dan seluruh aktor wajib mendukung implementasi kebijakan swasembada gizi ini, baik eksekutif maupun legislatif sampai pada tingkat yang lebih rendah yaitu sekalipun kecamatan dan desa. Hal ini selain disebabkan kebijakan ini merupakan program unggulan daerah, juga kebijakan ini sangat diperlukan masyarakat dalam upaya mereka mendapatkan akses terhadap perbaikan gizi dan layanan Duta Swasembada Gizi memiliki peran penting dalam menggerakkan kebijakan. Roadshow menjadi dalam salah yang terlibat Selatan kesehatan. Sumberdaya yang sesuai dan memadai diperlukan dalam proses satu strategi 1019
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 melakukan monitoring evaluasi kebijakan di tingkat masyarakat. Hal oleh partisipan WM sebagai berikut: ini disampaikan Ketua Tim PKK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan terlibat langsung dalam kebijakan pelaksanaan swasembada gizi. Ketua TP PKK Kabupaten Selatan dipilih sebagai Duta Swasembada Gizi dengan tugas sebagai salah satu motor penggerak kebijakan. (P2) Lampung ... peran duta itu sangat menonjol karena beliau bisa menggerakkan semua OPD yang ada kaitannya dengan itu untuk berkolaborasi di situ. (P9) pengendalian stunting sehingga mempunyai yang memaksa. Surat Keputusan (SK) atau peraturan pimpinan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dapat menjadi bentuk komitmen pimpinan terhadap program penanggulangan stunting (Permanasari et al., 2020). Dengan ditunjukknya Ibu Bupati Lampung Selatan sebagai Duta Swasembada Gizi menjadi salah satu bentuk strategi komunikasi melalui peran influencer atau Key Opinion yang diharapkan memiliki daya sebar informasi pelaksana kepada program dan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan kebijakan dengan baik (Bender, 2022). 2. Compliance and responsiveness kekuatan Leader (KOL) Kadang-kadang koordinasi tingkat kecamatan dan desa kurang atau lebih masih rendah... untuk mengatasi kendala tersebut setiap bulan duta swasembada gizi melakukan roadshow. (P5) Hal ini turut dikonfirmasi oleh partisipan triangulasi dalam FGD dan WM sebagai berikut: Swasembada Gizi sangat mendukung dan aktif pada semua kegiatan... pelaksanaan WA dimonitoring (whatsapp) supervisi langsung ke lapangan, kegiatan roadshow secara rutin, Ibu Bupati langsung semua permasalahan lapangan. (FGD1) Ketua melalui grup, merespon di Iya Bu, Ibu Bupati pernah turun langsung ke desa tempat saya... senang lah Bu, jadi merasa diperhatikan oleh pemimpin... (T2) dukungan multisektor (dinas instansi/ OPD) memberikan peluang bagi Bupati Lampung Selatan sebagai leading implementor untuk menguatkan kebijakan ini dengan aspek legal lainnya, misalnya berupa aturan kekhususan alokasi penganggaran dan program Adanya pencegahan daya tangggap pelaksana dalam kebijakan suatu menanggapi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu dalam bentuk kemauan dan kemampuan pelaksana merespon kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran (Grindle, 1980; Harapan et al., 2020; Surbakti et al., pelaksana 2021). OPD program kabupaten desa dipersepsikan dengan konsistensi aparatur menjalankan tupoksi yang telah disusun. Dengan adanya kepatuhan tersebut maka akan meningkatkan daya tanggap pelaksana dalam melaksanakan program. Bantuan bahan pangan lokal menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan perbaikan perilaku makan. Seperti yang disampaikan oleh partisipan dalam WM sebagai berikut: ... Kepatuhan dan Kepatuhan di tingkat hingga sudah dijabarkan dengan indikatornya juga sudah ada, Kita tinggal menjalankannya saja... (P7) di tupoksi 1020
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 teknis) sudah ada semua di tiap OPD... mungkin ada tambahan-tambahan inovasi kita sendiri. Inovasi yang dilakukan seperti lumbung gizi, lumpang setiap kecamatan memiliki inovasinya, diberikan bantuan voucher bahan pokok juga... Inovasi dilakukan untuk mempercepat penanganan stunting. (P4) Juknis (petunjuk bestie, keberhasilan pencapaian implementasi segi pelayanan, maka perlu disiapkan alat ukur spesifik yang bisa diadopsi dari alat ukur sejenis misalnya Kepuasan Indeks Masyarakat (IKM) (Suandi, 2019). ini dari KESIMPULAN Aparatur sangat responsif, seperti adanya pendampingan bagi keluarga atau anak yang mengalami stunting... masing- masing OPD memberikan daya tanggapnya program- dari progaram yang dilakukan (P1) ini Hal turut partisipan juga oleh dikonfirmasi triangulasi sebagai berikut: Setiap desa ada programnya masing-masing karena memang sudah dianggarkan di dana desa dan harus dilaksanakan, misalnya K3, voucher, sudah diberikan ke masyarakat terdampak stunting. (FGD2) ... iyalah senang sekali Bu, ada perhatian dari pemerintah.. Kami sudah dapat bantuan 8x selama satu tahun terakhir ini, ada bantuan sayur, ikan, ayam, telur... saya juga sudah mulai menanam sayur sendiri... tapi untuk mau sehat anaknya kembali lagi ke orangnya masing-masing Bu, jangan hanya ngandelin bantuan terus... (T7) penelitian menunjukkan daya tanggap aparatur (pelayanan yang cepat, informasi yang jelas, dan mampu merespon permintaan masyarakat) berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat (Gunawan, 2019). Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program dapat terwujud dalam bentuk pelayanan yang sesuai dengan dibutuhkan kondisi masyarakat. Untuk dapat melihat Hasil bahwa yang Seluruh OPD sudah memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan kebijakan swasembada gizi. Implementasi program dan kegiatan terkait penurunan stunting telah disusun dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Koordinasi pelaksanaan program lintas OPD juga telah dilakukan. Walaupun telah ada koordinasi beberapa pada pelaksanaan program, namun belum ada Standar Operating Procedur (SOP) terintegrasi/ terpadu untuk membantu memberikan kesepemahaman yang sama akan tupoksi masing-masing yang dapat terjadinya memungkinkan miskomunikasi. juga ini mengakibatkan belum adanya data yang terintegrasi antar OPD. Tidak adanya data terintegrasi mengakibatkan sulitnya mengakses data terkait kebijakan swasembada gizi (data secara komprehensif terpencar di berbagai OPD). sistem manajemen data stunting yang terintegrasi menjadi satu faktor yang dapat mendukung efektifitas implementasi kebijakan swasembada gizi. Sistem satu data ini dapat menampilkan berbagai indikator capaian program dari berbagai OPD. Setiap OPD atau pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah memperoleh data terkait kebijakan swasembada gizi secara cepat sehingga mempermudah pelaksanaan monitoring evaluasi data Selain kebijakan. terintegrasi tersebut dapat menjadi Hal yang itu, 1021
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 bahan advokasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Sebelum merancang sistem manajemen data ini, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan dan identifikasi data dari setiap OPD yang terlibat dalam kebijakan swasembada gizi. Petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di tingkat Kabupaten telah disusun dengan sangat baik melalui buku praktik baik upaya percepatan penurunan stunting. Pada juknis tersebut masih belum adanya SOP terkait program pelaksanaan terpadu. Selain itu, DO stunting, indikator dan cara pengukurannya belum dipahami oleh semua pihak. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis Praktik Baik perlu menambahkan SOP pelaksanaan program terpadu dan penjelasan untuk menguatkan DO terkait definisi stunting beserta indikator dan cara pengukurannya sehingga definisi ini dapat dipahami oleh setiap pelaksana program. Pelaksana program di lapangan (tenaga kesehatan puskesmas, bidan desa dan kader) melihat adanya perbaikan kesadaran masyarakat terkait resiko stunting. Meskipun demikian, masih ada penolakan masyarakat terkait hasil skrining resiko stunting balitanya. Hal ini diakibatkan adanya stigma dari kekhawatiran akan individu sendiri dan masyarakat. Perlu ada penguatan peningkatan keterampilan KAP pada tenaga pelaksana di lapangan, terutama tenaga dan perangkat desa. Keterampilan KAP ini dapat mengurangi penolakan hasil skrining di masyarakat dan mempercepat perubahan perilaku sesuai konteks sasaran. karena kesehatan, kader kader logbook lainnya. Satu (1) pendampingan khusus untuk satu (1) keluarga dapat menjadi bahan monev dan menyamakan persepsi bagi yang bertugas dan memastikan tujuan pendampingan dapat terlaksana dengan baik. pelaksana program DAFTAR PUSTAKA Andrew, S. A., & Arlikatti, S. (2020). Ebola crisis response in the Communication USA: SOPs. management of International Reduction, Disaster 31(2018), 243-250. g/10.1016/j.ijdrr.2018.04.028 Pedoman and Journal Risk Bappenas. (2018). PelaksanaanIntervensi Penurunan Terintegrasi Kabupaten/Kota. Stunting di Bender, G. W. (2022). Strategi Komunikasi Kampanye Sadar Stunting 2021 Melalui Kol. Jurnal Pariwara, 1(1), 14-24. .php/pariwara Bullock, H. L., & Lavis, J. N. (2019). Understanding the supports policy for needed implementation: A comparative analysis of the placement of intermediaries across three mental health systems. Health Research Policy and Systems, 17(1), 1- 13. 61-019-0479-1 Mengingat kompleksitas tugas sebagai kader dan pendamping masyarakat, bidan desa dapat bekerjasama dengan pihak desa dalam menyusun jadwal secara keluarga pendampingan bersama antar kader posyandu dan fungsi Errida, A., & Lotfi, B. (2021). The determinants of organizational change management success: Literature review and case study. International Journal of Business Engineering 1-15. Management, 13, 1022
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 9790211016273 Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Development. Theme of Journal International Qualitative Methods, 5(1), 80- 92. 40690600500107 Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third Princeton World. University Press. Gunawan, I. (2019). Pengaruh Daya Tanggap dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Simplex, Timur. Jurnal 2(April), 33-40. urnal/index.php/JS/article/vi ew/329/222 Hamadamin, H. H., & Atan, T. (2019). The impact of strategic human resource management practices competitive advantage sustainability: The mediation of human capital development and employee Sustainability commitment. 11(20). (Switzerland), 205782 on programs help? Policy Design and Practice, 2(1), 1-14. 1292.2018.1540378 RI. (2021). Modul Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) Bagi Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Dalam Percepatan Pencegahan Stunting Di Indonesia. 1-175. upload/akreditasi_kurikulum/ modul-1-34353134-3730-4434- b639-323032393434.pdf Kemenkes RI. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). In Kesehatan Kementerian Republik Indonesia. /materi-hasil-survei-status- gizi-indonesia-ssgi-2022 Kemenkes Kementerian Bappenas. (2018). Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota (Issue November). PPN/ Lailia, I., Kismartini, K., & Rahman, Peran A. dalam Stakeholders Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. Journal Of Public Management Policy Review, 1-23. mr.v10i3.31228 Z. (2020). And 10(3), Harapan, H., Itoh, N., Yufika, A., Winardi, W., Keam, S., Te, H., Megawati, D., Hayati, Z., Wagner, A. L., & Mudatsir, M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review. Journal of Infection and Public Health, 13(5), 667- 673. h.2020.03.019 Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and policy-implementation the support can gap: policy Mantzari, E., Reynolds, J. P., Jebb, S. A., Hollands, G. J., Pilling, M. A., & Marteau, T. M. (2022). Public support for policies to and improve planetary A population-based online experiment assessing impact of communicating evidence of multiple versus single benefits. Social Science and Medicine, 296(April 114726. 2021), scimed.2022.114726 population health: 1023
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 Novianti, R., Paselle, E., & Susilowati, (2021). Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 38 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Studi Kasus Intervensi Penanganan Stunting Oleh Dinas Kesehatan di Desa Bakungan Kecamatan Loa Administrasi Publik, 9(1), 27-33. T. Janan). Suandi. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi 13-22. Kebijakan, k.v1i2.8 E. 1(2), Obi, J. (2015). Effective Human Management Resources Practices As the Key To Organizational Performance. of International Educational Research, 3(1), 1- 26. Journal Sugianti, Evaluasi (2017). Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Pada Balita Kurang Gizi Di Kabupaten Tuban. Cakrawala, 11(2), 217- 224. rawala.v11i2.20 Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. (2020). Tantangan S. Konvergensi Implementasi pada Program Pencegahan Stunting Kabupaten Prioritas. Media Penelitian Dan Kesehatan, Pengembangan 30(4), 315-328. k.v30i4.3586 di Pollack Porter, K. M., Rutkow, L., & McGinty, E. E. (2018). The Importance of Policy Change for Addressing Public Health Health Problems. Reports, 9S-14S. 354918788880 Public 133(1), Ribka, A., & Wijaya, A. F. (2013). in Policy Role of Actors Formulation in Development Plan for Land Transport Study Case in Tuban Regency. Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari, 4(2), 1-9. Process Shauma, U. N., & Purbaningrum, D. Implementasi G. Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 200- 207. (2022). Sunaryo, D. R., Candradewini, & (2021). Arifianto, Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. Jurnal Pemikiran Penelitian Dan Bidan Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 04(04), 205-213. Sulaeman, R. A., Alamsyah, N., & Kartini, D. S. Implementation on (2021). financial assistance policy of political parties in 2015-2018. Utopía Praxis y Latinoamericana, 26(2), 313- 322. Sutyawan;, Surbakti, E., & (2022). Wicaksono, Pemanfaatan Optimalisasi Pangan Lokal yang Aman dan Bergizi Upaya dalam Pencegahan Stunting di Desa Ibul Kabupaten Bangka Barat. Jurnal Panrita Abdi, 6(3), 565- 577. Novidiyanto;, A. Teisberg, E., Wallace, S., & O'Hara, S. and Implementing Value-Based Health Care: A Strategic Framework. Academic 682-685. 95(5), Medicine, (2020). Defining 1024
Tahun 2024 [MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL, P-ISSN: 2746-198X E-ISSN: 2746-3486 VOLUME 4 NOMOR 3 TAHUN 2024] HAL 1007-1025 0000000000003122 Kebijakan, 03(04), 199-212. Tolley, E. E., Ulin, P. R., Mack, N., Robinson, E. T., & Succop, S. Qualitative M. methods in public health : a field applied research (Second edi). Jossey- Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley. Vela, L. R., & Sjaaf, A. C. (2020). in Policy Achieving Basic Complete Immunization and Universal Child Immunization Indicators in Kapuas District in 2018. Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 5(1), 14-19. v5i1.3150 R. (2016). guide for Implementation Wendt, J., Scheller, D. A., Banik, A., Luszczynska, A., Forberger, S., Zeeb, H., Scheidmeir, M., Kubiak, N., Meshkovska, B., Lobczowska, K., Romaniuk, P., Neumann- Podczaska, A., Wieczorowska- Tobis, K., Steinacker, J. M., & Mueller-Stierlin, A. S. (2023). Good practice on recommendations implementation evaluation for diet, policies physical and sedentary behaviour. BMC Public Health, 23(1), 1-14. 89-023-15775-9 (2022). T., Lien, targeting activity, Wardani, Analisis (2014). Penetapan Prioritas Program Dasar Upaya Kesehatan Puskesmas Tingkat (Studi Pemerintah Daerah Eksploratif di Kota Bogor Jurnal 2013). Tahun Pada Weny, Implementasi Program Penurunan Stunting di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. I. 1025