ISSN 2087-3352 Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial KOESWORO SETIAWAN Universitas Djuanda Bogor E-mail: koesworo.setiawan@unida.ac.id | Hp: +62-812-9292-353 Abstrak Penelitian ini menelaah strategi komunikasi kehumasan pemerintah di Kementerian Sosial dari materi publikasi tertulis dengan metoda analisis isi. Penulis mengkaji buku terbitan Biro Humas Kementerian Sosial berjudul "Jejak Emas Kementerian Sosial RI: Rekaman Dharma Bakti dari Pelosok Negeri" menggunakan konsep komunikasi konteks rendah. Penulis menetapkan tiga unit analisis, yakni narasumber, sudut pandang (angle), dan orientasi artikel. Unit analisis narasumber dan sudut pandang (angle) melacak ciri-ciri komunikasi konteks rendah. Adapun orientasi artikel digunakan untuk menjelaskan bagaimana narasi pada setiap bab berperan dalam penguatan citra kelembagaan. Untuk membantu memaknai teks setiap artikel, peneliti menggunakan lembar koding. Hasilnya, enam artikel mengandung ciri-ciri komunikasi konteks rendah (kode 1), yakni pada Bab I, II, III, V, VII, VIII. Tiga lainnya tidak yakni Bab IV, VI, dan IX sehingga diberi kode 0. Komunikasi konteks rendah ditemukan pada enam peran pekerja sosial, yakni enabler, educator, facilitator, mobilizer, broker, dan counselor. Dari unit analisis sudut pandang (angle) semua artikel memperkuat citra positif lembaga (kode +) dengan menonjolkan tugas melayani kebutuhan dasar klien. Kata Kunci: Jejak Emas, Analisis Isi, Komunikasi Konteks Rendah Abstract This study examines the government's public relations communication strategy at the Ministry of Social Affairs from written publication materials using content analysis method. This paper examines a book published by the Ministry of Social Public Relations Bureau entitled "Jejak Emas Kementerian Sosial RI: Rekaman Dharma Bakti dari Pelosok Negeri" using low context communication perspective. This paper sets three units of analysis: the source, the point of view, and the orientation of the article. The unit of analysis of the sources and the points of view tracked the characteristics of low-context communication. The article orientation explained how the story in each chapter strengthens the institutional image. To help interpret the text, we used a coding sheet. As a result, six articles contain characteristics of low context communication (code 1), namely chapters I, II, III, V, VII, VIII. The other three (chapters IV, VI, and IX) were coded 0. Low context communication was found in six social worker roles: enabler, educator, facilitator, mobilizer, broker, and counselor. From the point of view (angle), all articles strengthen the positive image of the institution (code +) by highlighting its duties on serving the basic needs of clients. CoverAge Journal of Strategic Communication Vol. 12, No. 2, Hal. 122-137 Maret 2022 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila Accepted February 16, 2022 Revised March 1, 2022 Approved March 10, 2022 Keywords: Jejak Emas, Content Analysis, Low Context Communication
Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial | 123 PENDAHULUAN Reformasi Mei 1998 membawa perubahan sig- nifikan terutama pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pe- nerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transpa- ransi - termasuk transparansi informasi, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan, menjadi agenda penting pasca-reformasi tahun 1998. Wilson, 2001). Citra merupakan kesan utuh yang terbentuk di benak pelanggan atau kha- layak sebagai suatu gambaran lengkap dan khas (Gray & Balmer, 1998; Mazursky & Jacoby, 1986; Zimmer & Golden, 1988). Citra dari suatu merek memoderasi loyalitas pelanggan atau khalayak terhadap perusahaan, citra yang baik memperkuat loyalitas pelanggan (Heidarzadeh & Torabi, 2014). Komunikasi era Orde Baru Komunikasi de- ngan ciri satu arah, dan menempatkan publik, termasuk pers, sebagai obyek dengan member- lakukan kebijakan sensor dan pembredelan se- bagaimana dilakukan Departemen Penerang-an, kini tidak lagi relevan. Sejalan dengan prinsip- prinsip transparansi dan demokrasi, peran pe- merintah pasca-reformasi dituntut untuk lebih terbuka terhadap pemenuhan kebutuhan infor- masi publik. Sekitar satu dekade pasca-reformasi, peme- rintah telah merespon tuntutan keterbukaan informasi tersebut dengan mengesahkan Un- dang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keter- bukaan Informasi Publik (KIP). Pada sisi lain, menguatnya dinamika dan keanekaragaman tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah, juga mengharuskan setiap instansi pemerintah, lebih responsif dalam menjalin relasi dengan publik. Era keterbukaan informasi membuat prakti- si hubungan masyarakat (humas) di setiap ins- tansi pemerintah memainkan peran yang sema- kin dibutuhkan. Humas pemerintah menjadi garda depan dalam mengelola informasi dan hubungan dengan publik dengan pola dua arah, termasuk di dalamnya dengan media massa yang juga semakin menguat perannya. Pembentukan citra juga terkait erat dengan teknik komunikasi dan pemanfaatan media yang dikelola perusahaan atau organisasi. Citra yang dibentuk oleh keyakinan, perasaan, ide, dan kesan seseorang, diperkuat oleh informasi yang disampaikan kepada khalayak oleh peru- sahaan (Dowling, 1986). Praktisi humas me- ngembangkan berbagai teknik komunikasi me- lalui media untuk membentuk citra tentang or- ganisasi di mata publik (Bivins, 2011). Gam- baran konsumen tentang produk atau layanan dipengaruhi oleh seberapa tepat pesan (teks maupun visual) terformulasikan melalui teknik promosi terhadap dimensi atribut "produk" dengan kesan positif dan menarik (Veres et al, 2014). Melalui PR writing, praktisi kehumasan mempromosikan atribut produk atau layanan organisasi atau perusahaan dengan persepsi positif dan menarik kepada khalayak. Ada dua jenis PR writing, yakni informasi dengan isi se- penuhnya ditentukan praktisi kehumasan (ter- kontrol/controlled) dan informasi yang tidak terkontrol (uncontrolled) (Bivins, 2011). Di an- tara produk PR writing adalah siaran pers, teks pidato, memproduksi video, menerbitkan maja- lah internal, menyebarkan siaran pers, dan se- bagainya. Sebagai fungsi manajeman, praktisi humas bertugas membangun hubungan baik, saling memahami, menjalin kerja sama timbal balik dan saling menerima antara organisasi dengan publiknya (Agbo & Asadu, 2016) dengan me- manfaatkan berbagai jalur komunikasi (Wilcox et al, 2000). Kualitas hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya dipengaruhi oleh citra. Citra perusahaan (corporate image atau corporate brand image) sering dikaitkan secara dinamis dengan reputasi perusahaan (Gotsi & Praktisi kehumasan di Biro Hubungan Ma- syarakat (Biro Humas) Kementerian Sosial RI memproduksi berbagai materi publikasi tertulis atau information subsidy. Selain siaran pers, mereka juga mengelola majalah internal, pe- nulisan iklan di media cetak, media online, dan menyusun buku. Secara umum, produk tertulis praktisi humas Kemensos disusun dengan fokus tokoh utama, yakni Menteri Sosial. Peneliti ter- tarik menganalisa buku berjudul "Jejak Emas Kementerian Sosial RI: Rekaman Dharma Bakti dari Pelosok Negeri" (seterusnya disebut "Jejak
124 │ CoverAge, Vol. 12, No. 2, Maret 2022 Emas") karena memilih pendekatan berbeda dari produk humas lainnya. Buku "Jejak Emas" memilih fokus pada kiprah, tugas-tugas, dan pelaksanaan program oleh petugas atau pelaku lapangan (Setiawan, 2018). Peneliti belum menemukan studi tentang produk kehumasan pemerintah (government public relations/GPR) berupa materi teks dalam kajian lintas budaya dengan metoda analisis isi. Beberapa penelitian terkait strategi kehumasan di antaranya agenda setting kebijakan pemerin- tah menggunakan media online (Elfrida, 2015), peran komunikasi kehumasan pemerintah da- lam perspektif komunikasi publik (Hidayat, 20- 20), strategi komunikasi pemerintah Kota Paria- man pada program Satu Keluarga Satu Sarjana (Syarif et al, 2021), dan pencitraan pemerintah pada media lokal (Sunarwan, 2017). Ada juga agenda setting kebijakan pemerintah di portal berita online dengan analisis isi kuantitatif dan kualitatif penelitian (Elfrida, 2015). Hidayat (20- 20) menggunakan pendekatan strukturasi untuk membedah strategi komunikasi publik pemerin- tah. Penelitian Syarif (Syarif et al, 2021) meng- gunakan metode kualitatif dengan observasi non-partisipasi dengan teknik wawancara men- dalam, dan pengagendaan isu kinerja peme- rintah oleh media lokal dengan metode content analysis (Sunarwan, 2017). Penelitian mengkaji komunikasi dengan menggunakan metoda ana- lisis isi kualitatif dengan pendekatan lintas bu- daya. Dengan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan mengungkapkan dan mendeskrip- sikan budaya komunikasi konteks rendah pada buku "Jejak Emas". Bagaimana komunikasi kon- teks rendah tersebut berlangsung dan di mana dapat ditemukan pada buku? Lalu, sejauh mana artikel dalam buku ini membentuk citra positif bagi organisasi yakni Kementerian Sosial? TINJAUAN PUSTAKA Komunikasi Lintas Budaya Cara berkomunikasi mencerminkan latar bela- kang dan konteks budaya seseorang. Menurut Hall (1976), dalam high context cultures (budaya konteks tinggi/HC), seseorang menyampaikan maksud hati dan makna pesan secara implisit (tersamar) bisa dengan gerak tubuh, kebiasaan sosial, diam, nuansa, atau nada bicara. Pada Koesworo Setiawan low-context cultures (budaya konteks rendah/ LC), pesan disampaikan secara eksplisit dan langsung, terus terang, baik lisan maupun ter- tulis. Budaya dalam pemahaman Hall merupa- kan fenomena pertukaran informasi, yaitu apa yang penting dikatakan, bukan bagaimana dika- takan dan bukan lingkungan di mana dikatakan. Budaya merupakan cara hidup masyarakat berupa kumpulan pola perilaku yang dipelajari, sikap dan hal-hal material, berada di alam ba- wah sadar; dan beroperasi dalam pikiran (Hall, 1983). Kesadaran terhadap budaya muncul saat seseorang berhadapan dengan perbedaan bu- daya lain (Nishimura et al, 2008). Hofstede (19- 80) melihat perbedaan budaya dari dimensi ter- tentu, seperti jarak kekuasaan, individualisme vs kolektivisme, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas vs feminitas. Dimensi jarak kekuasaan (power distance) merupakan nilai yang membedakan individu, kelompok, organisasi, dan bangsa berdasarkan derajat ketidaksetaraan (inequalities) yang dite- rima sebagai sesuatu yang tidak terelakkan yang melekat pada semua hubungan, termasuk hu- bungan hierarkis dalam organisasi (Daniels & Greguras, 2014). Ketidaksetaraan merupakan kondisi di mana individu, kelompok, atau ma- syarakat (misalnya, ketidaksetaraan dalam ke- kuasaan, status, kekayaan) sebagai kenyataan yang sah atau fungsional (Hofstede, 1980). Pengikut memiliki rasa hormat dan terbuka terhadap pengaruh pemimpin/atasan/bos. Pe- ngikut juga rela dan secara sadar meniru dan menindaklanjuti arahan/pemimpin/atasan/bos. Relasi antara bos atau super-ordinate dengan bawahan atau sub-ordinate dibentuk oleh hie- rarki sosial yang mencerminkan perbedaan ting- kat otoritas antara kedua pihak (Indiana State University, ND). Komunikasi Konteks Rendah Dalam penelitian ini, budaya diletakkan pada konteks cara berpikir, bersikap, dan mengesk- presikan gagasan dan pesan melalui berbagai medium dan teknik berkomunikasi kepada ling- kungan sekitarnya. Komunikasi berupa pertu- karan pesan secara eksplisit (langsung) dan implisit (tidak langsung), baik verbal maupun non-verbal secara timbal balik, saling pengaruh,
Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial | 125 dan berjalan intensif antar kelompok masyara- kat dengan budaya komunikasi konteks tinggi (HC) dan kelompok masyarakat dengan komuni- kasi konteks rendah (LC), di mana kedudukan keduanya tidak setara (inequal). Tipe HC merupakan kelompok masyarakat dengan strata sosial atas, memiliki prestise, dan menikmati akumulasi sumber daya dalam ber- bagai bentuk, seperti ekonomi, edukasi, otoritas politik, kesalehan sosial, atau bentuk lainnya. Tipe LC secara sosial ditandai dengan kurangnya akses terhadap sumber daya. Perbedaan kon- sentrasi sumber daya membentuk relasi keti- daksetaraan (inequality) dan jarak kekuasaan (power distance). Tipe HC merupakan pihak de- ngan surplus aset menjadi super-ordinate (ata- san) dan tipe LC dengan minus aset menjadi sub-ordinate (bawahan). Komunikasi pada konteks budaya berorien- tasi pada bagaimana membangun pengertian dan mencapai tujuan bersama antar-pihak me- lalui pertukaran pesan dengan berbagai jenis medium dan tindakan. Komunikasi konteks ren- dah merupakan fenomena budaya dan kekua- saan yang melibatkan masyarakat tipe LC, yakni kelompok yang secara hierarki berada pada po- sisi bawahan dan merupakan pihak yang melak- sanakan (operator) dari kebijakan atau program yang disusun oleh regulator. Tingkatan Kekuasaan Pengambilan Keputusan High Context- Culture Atasan Regulator (Perancang) Low Context- Culture Bawahan Operator (Pelaksana)/ Target/Sasaran bilan keputusan (Tabel 1). Pekerjaan Sosial Selain memberikan solusi, perubahan sosial ju- ga dapat membawa permasalahan sosial, teru- tama terhadap kelompok yang tidak memiliki kemampuan cukup dalam beradaptasi dengan perubahan (Akujobi & Jack, 2017). Perubahan sosial menyebabkan munculnya individu, ke- lompok, organisasi, dan masyarakat rentan. Pe- kerja sosial (social worker) melakukan pember- dayaan (empowering) dalam suatu proses ter- encana, sistematis dan berkelanjutan terhadap klien agar mereka dapat meningkatkan kapasi- tas diri, budaya, sosial ekonomi, dan politik me- reka melalui perbaikan keadaan mereka (Zas- trow, 2017). Pekerja sosial melakukan interven- si kepada klien untuk mengembalikan keber- fungsian sosial mereka, agar mampu mengem- bangkan kapasitas, mampu beradaptasi terha- dap lingkungan, membuat keputusan dan me- ngambil tidakan secara lebih mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, pekerja sosial mem- bantu meningkatkan peluang klien mengakses sumber daya dan kekuasaan yang lebih adil di antara berbagai kelompok masyarakat (Zastrow, 2017). Intervensi pekerjaan sosial bisa dilakukan secara langsung (direct) dan tindak langsung (indirect). Intervensi langsung bila pekerja sosial memberikan layanan kepada klien tanpa peran- tara melalui berbagai teknik seperti edukasi, motivasi, terapi/konseling, atau peran lain yang memungkinkan layanan langsung bisa dilaku- kan. Layanan tidak langsung dilakukan dengan memobilisasi dukungan dari sumber daya di luar diri pekerja sosial (Kirst-Ashman & Hull, 2018). Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Tingkat Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan pada Kajian Lintas Budaya Sumber: Operasionalisasi Konsep Power Distance Bawahan dan operator, dicirikan dari pe- rannya yang bersentuhan langsung dengan pe- laksanaan program dan pemenuhan kebutuhan klien. Dapat disusun matriks berisi dua konsep yang membedakan HC dan LC yakni berdasar- kan konsep tingkatan kekuasaan dan pengam- Praktik pekerjaan sosial bisa dipahami dari tingkatan pekerjaannya, yakni tingkat mikro, messo dan makro. Pada level mikro, pekerja sosial melakukan intervensi terhadap individu atau keluarga kecil secara langsung, mendalam, dan intensif untuk membantu klien memetakan masalah, menggali kebutuhan dan menemukan kekuatan untuk mengatasi masalah (Ebue at al, 2017). Dalam proses intervensi, pekerja sosial dan klien terjadi interaksi secara langsung, tatap muka, dan komunikasi secara mendalam dari
126 │ CoverAge, Vol. 12, No. 2, Maret 2022 hati ke hati atau komunikasi interpersonal. Ko- munikasi impersonal merupakan hubungan de- kat, saling percaya, saling pengaruh, dan saling terhubung (interconnected) antara pekerja sosial dan klien (DeVito, 2016). Di level messo, pekerja sosial berinteraksi dengan kelompok, seperti sekolah, komunitas, organisasi/asosiasi, dan sejenisnya. Klien pekerja sosial di tingkat messo, bisa merupakan staf sekolah, rumah sakit, instansi pemerintah, dan sebagainya. Be- berapa faktor pada level messo, seperti fungsi, struktur, peran, pola pengambilan keputusan dan cara interaksi, mempengaruhi proses pe- rubahan (Miley & DuBois, 2014). Pada level ma- kro, intervensi diarahkan untuk menimbulkan efek pada tingkatan komunitas secara luas dan sistem pelayanan secara keseluruhan. Interven- si level makro diharapkan mendorong peruba- han pada keseluruhan komunitas (Netting et al, 2017). Sasaran intervensi level makro di antaranya warga dalam gabungan kelompok keluarga (de- sa, kelurahan, misalnya), komunitas atau entitas sosial lainnya. Di level makro, intervensi tidak hanya berupa program, namun juga advokasi terhadap proses reformasi kebijakan yang ber- dampak langsung terhadap perbaikan fungsi sosial klien, yakni kelompok rentan (Netting et al, 2017). Intervensi level mikro-messo-makro dilakukan dengan pendekatan integratif (kombi- nasi berbagai metoda dan disiplin keilmuwan). Pendekatan integratif atau eklektik lebih bisa menjawab permasalahan klien (Derezotes, 20- 00; Astuti, 2016; Netting et al, 2017). Intervensi pekerja sosial memperhatikan berbagai faktor pada lingkungan sosial dan psikis untuk men- dukung perbaikan fungsi sosial klien (Ebue et al, 2017). Kirst-Ashman & Hull (2018) menyebut ada sembilan peran pekerja sosial generalis, yakni mediator (penengah) yang membantu menyele- saikan konflik dengan sistem klien pada satu atau lebih tingkat lingkungan sambil memain- kan peran netral. Integrator (penyatu) atau ko- ordinator, menyatukan berbagai komponen sis- tem menjadi satu kesatuan utuh untuk mencip- takan perubahan positif. Broker (penghubung), menghubungkan sistem klien dengan sumber daya yang tersedia, memastikan sumber daya Koesworo Setiawan tersebut mendukung dan memperkuat keman- dirian klien. Fasilitator: menyediakan sarana ba- gi perubahan dengan menyatukan kekuatan klien, membantu mereka menggunakan bakat sendiri dan memanfaatkan sumber daya lain un- tuk menciptakan perubahan positif. Manager: tanggung jawab administratif untuk mendukung layanan terhadap klien. Case manager: atas na- ma klien, mengkoordinasikan layanan yang di- butuhkan klien dari berbagai pihak. Counselor (konselor): membimbing dan mendampingi klien dalam proses mengubah diri atau memecahkan masalah melalui proses mengungkap dasar klien kepada pekerja sosial untuk menemukan solusi. Konseling identik dan sering dipertukarkan dengan psikoterapi. Edu- cator (pendidik): berbagi informasi dan penge- tahuan dengan tujuan mengembangkan dan memperkuat keterampilan klien. Inti edukasi adalah proses pertukaran pengetahuan, skill (keterampilan), pengalaman, antar pihak yang terlibat. Dengan edukasi, pekerja sosial mem- perkuat klien agar dapat memecahkan masalah (Miley et al., 2012). Enabler (pemungkin): mem- bantu klien individu atau kelompok menyam- paikan keinginannya, menjelaskan dan menca- rikan solusi, dengan tujuan meningkatkan dan memperkuat keberfungsian sosial (Zastrow, 20- 17; Miley et al, 2012). Peran-peran nyata pekerja sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial penerima manfaat sesuai tugas dan fungsinya merupakan kontribusi atau dharma bakti kepada masya- rakat. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, dharma bakti di antaranya dimak- nai sebagai pengabdian atau perbuatan yang membawa manfaat atau dampak positif kepada pihak lain. Dengan demikian, peran-peran pe- kerja sosial sebagaimana disebut para ahli di a- tas bisa dinilai sebagai atribut positif yang mem- bentuk citra. Citra positif juga melekat pada lembaga dimana mereka bernaung, sebab me- reka melaksanakan tugasnya dalam kapasitas sebagai pegawai lembaga tersebut. SDM Kesejahteraan Sosial Pekerja sosial dipahami dalam istilah baku yakni Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos). Dalam Undang-Undang No. 11
Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial | 127 Tahun 2009, disebutkan SDM Kesos terdiri dari: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, 2) Pekerja Sosial Profesional, 3) Penyuluh Sosial dan 4) Relawan Sosial. Pada Bab I Ketentuan Umum, disebutkan pada: Pasal 1 (3): Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah sese- orang yang dididik dan dilatih secara pro- fesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah so- sial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Pasal 1 (4): Pekerja Sosial Profesional adalah sese- orang yang bekerja, baik di lembaga pe- merintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pela- tihan, dan/atau pengalaman praktek pe- kerjaan sosial untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan masa- lah sosial. Pasal 1 (5): Relawan Sosial adalah seseorang dan/a- tau kelompok masyarakat, baik yang ber- latar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyeleng- garaan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. Pasal 1 (6): Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejah- teraan sosial. Selain pemahaman SDM Kesos yang bersifat perorangan, dalam UU No 11 juga memaknai SDM Kesos sebagai kumpulan atau organisasi, yang disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial. Penjelasannya termatub pada Pasal 1 (7), seba- gai berikut: yang melaksanakan penyelenggaraan ke- sejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin men- syaratkan SDM Kesos ditambah dengan yang disebut sebagai Tenaga Pendamping. Pada Pasal 33 UU No 13 disebutkan bahwa: SDM Kesos merupakan penyelenggara penanganan fakir miskin yang terdiri atas: a. Tenaga kesejahteraan sosial; b. Pekerja sosial profesional; c. Relawan sosial; d. Penyuluh sosial; dan e. Tenaga pendamping Menurut Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, SDM Kesos selain bersumber dari SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), juga dari unsur masya- rakat. SDM Kesos dari unsur masyarakat pada Permensos Nomor 16 Tahun 2017 selanjutnya disebut dengan Pendamping Sosial (Pasal 6). Pendamping sosial dalam Permensos No. 16 terbagi dalam 14 (empat belas) nomenklatur, sebagai dijelaskan pada Tabel 2. 1 2 3 4 5 6 7 Pendamping Sosial KUBE Pendamping Sosial PKH Pendamping Sosial Aslut Pendamping Sosial Anak Pendamping Sosial Orang Dengan AIDs Pendamping Sosial Perdagangan Orang Pendamping Sosial Disabilitas Berat 8 9 10 11 12 13 14 Pendamping Sosial Napza Pendamping Sosial KAT Pendamping Sosial KAT Profesional Pendamping Sosial Eks Napi Pendamping Sosial Eks WTS Pendamping Sosial Sarprasling Rutilahu Pendamping Sosial UEP Tabel 2. Nomenklatur pendamping sosial menurut Permensos No. 16 Tahun 2017 Sumber: Permensos No. 16 tahun 2017 Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 ten-
128 │ CoverAge, Vol. 12, No. 2, Maret 2022 tang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa SDM Kesos merupakan penyelenggara kesejahteraan sosial; baik lang- sung maupun tidak langsung yang meliputi re- habilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan/atau perlindungan sosial (Pasal 69 dan Pasal 72). Pada Pasal 72 (1) disebutkan bah- wa: Sumber daya manusia sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 69 ayat (1) mempunyai tugas melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan So- sial. (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksa- nakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial, baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi reha- bilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial. Dalam penelitian ini istilah "pekerja sosial" digunakan bergantian dengan "SDM Kesos". METODE Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metoda analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Penelitian kualitatif berusaha mendalami pandangan manusia, mengungkap fakta, dan masalah yang belum dipahami se- belumnya (Hancock et al, 2007). Penelitian kua- litatif menekankan pada cara orang menafsir- kan, dan memahami realitas sosial dengan te- laah deskriptif, yakni penelitian yang menyusun abstraksi, konsepsi, hipotesis, atau teori dengan mengajukan pertanyaan seperti "mengapa", "bagaimana" dan "dengan cara apa?" (Palmer & Bolderston, 2006; Mohajan, 2018). Analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) mema- hami pemikiran dan pandangan manusia de- ngan menganalisa dan melakukan tafsir atas makna pada teks (atau materi bermakna lain- nya) sebagai data sehingga menghasilkan ke- simpulan yang valid (Elo et al, 2014; Krippen- dorff, 2004). Analisis isi kuantitatif memaknai simbol-simbol komunikasi secara sistematis de- ngan member nilai numerik dengan pengukuran yang valid (Riffe, et.al, 2019). Analisis Data Data primer di dapat dengan memahami isi dari sembilan bab buku "Jejak Emas", berupa teks, tidak termasuk foto dan keterangan foto. Untuk Koesworo Setiawan menjawab pertanyaan penelitian, digunakan tiga unit analisis, yakni narasumber, angle (su- dut pandang) dan orientasi artikel. Unit analisis narasumber memeriksa apakah tokoh dalam artikel memenuhi ciri dengan kedudukan se- bagai atasan atau bawahan. Unit analisis angle (sudut pandang) memberikan gambaran apakah tokoh dalam artikel bertugas sebagai regulator atau operator (obyek kebijakan). Orientasi artikel merupakan unit analisis untuk mengetahui bagaimana artikel memben- tuk citra positif lembaga. Unit analisis orientasi artikel merujuk pada pengertian Kesejahteraan sosial pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam konsep brand (citra), tugas meme- nuhi kebutuhan dasar dan mengembalikan ke- berfungsian sosial melalui berbagai layanan dan program tersebut (baik langsung maupun ti- dak), merupakan gambaran khas sekaligus eks- pektasi publik terhadap Kemensos yang juga merupakan atribut positif. Layanan langsung menggambarkan pelaksanaan program dan layanan yang langsung menyentuh kebutuhan klien. Tidak langsung bisa dilakukan melalui kebijakan, penguatan kapasitas lembaga, SDM atau kebijakan lain yang mendukung program/ layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan mengembalikan keberfungsian sosial klien. Melalui orientasi artikel akan diperiksa apakah artikel mempromosikan atribut positif tersebut. Bila artikel menonjolkan kerja Kemensos (melalui berbagai program) melayani kebutu- han dasar klien agar hidup layak dan dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya, hal ini menunjukkan praktisi humas Kemensos telah membentuk citra positif lembaga. Artikel de- ngan muatan atribut positif diberi kode (+), dan bila tidak diberi kode (-). Sebagai langkah awal penelitian, dilakukan klasifikasi materi sebagai bagian dari kategori pada kerangka pengkodean (Schreier, 2012). Peneliti menyusun lembar koding untuk memu- dahkan pengukuran. Bila narasumber berkedu- dukan sebagai atasan dalam hirarki organisasi,
Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial | 129 artikel diberi kode 0 dan bila bawahan diberi kode 1. Bila artikel ditulis dengan sudut pan- dang (angle) kiprah, tugas-tugas, dan pelaksa- naan program oleh pelaku/operator maka dibe- ri kode 1, bila menyoroti peran regulator, diberi kode 0. Bila artkel terdapat atribut-atribut positif, maka diberi kode (+)/positif dan bila sebaliknya diberi kode ( - )/negatif. Dari hasil pelacakan, enam artikel yakni Bab I, II, III, V, VII, VIII, kedudukan tokoh dalam hirarki organisasi sebagai bawahan sehingga diberi kode 1. Dari unit analisis sudut pandang (angle) tokoh dalam artikel berkedudukan seba- gai pelaksana (operator) atau obyek suatu ke- bijakan, oleh karena itu diberi kode 1. Pada Bab IV, VI, dan IX diberi kode 0 ka- rena tokoh dalam artikel pada hirarki kekuasaan berkedudukan sebagai atasan. Dari unit analisis angle tokoh dalam tiga artikel pada proses pe- ngambilan keputusan berperan sebagai regu- lator (kode 0). Dari unit analisis orientasi artikel, semua artikel mengandung atribut positif. Se- mua artikel menonjolkan pelaksanaan program atau kegiatan yang mengembalikan keberfung- sian sosial penerima manfaat baik langsung maupun tidak, maka diberi kode (+)/positif (Ta- bel 3). Kehandalan (reliability) data hasil koding diuji dengan protokol intercoder reliability, yak- ni pengujian hasil konding oleh dua ahli inde- penden (Lombard et al, 2002; Lombard et al, 2010; Burla et al, 2008; O'Connor & Joffe, 2020). Edukasi terhadap coder dilakukan de- ngan memberikan petunjuk praktis pada buku koding dan penjelasan lisan. Hasilnya, dua ahli memberi penguatan terhadap proses koding. tahun 2045, Pemerintah telah menyusun Visi Indonesia 2045, dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor penentu. Visi Indonesia 2045 mencita-citakan Indonesia menuju negara dengan pendapatan tinggi dan PDB terbesar ke-5 di dunia dengan SDM unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; ekonomi yang ma- ju dan berkelanjutan; pembangunan yang mera- ta dan inklusif; serta negara yang demokratis, kuat dan bersih (Bappenas, 2019). Visi Indonesia 2045 menjadi panduan arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia E- mas yang dicapai melalui empat pilar pemba- ngunan, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, dan (4) Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Visi ini ditopang oleh kerangka Rencana Pembangu- nan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Pada RPJMN 2020-2045, pembangunan SDM kembali menempati posisi pertama dari tujuh prioritas, yakni (1) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, (2) membangun karakter bangsa, (3) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (4) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (5) memperkuat infrastruktur mendukung pengem- bangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) mem- perkuat stabilitas Polhukhankam dan transfor- masi pelayanan publik, dan (7) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dari tujuh prio- ritas pembangunan tersebut, Kementerian So- sial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7 (Bappenas, 2019). BAB I, II, III, V, VII, VII IV, VI, IX NARA SUMBER 1 0 ANGLE ORIENTASI ARTIKEL 1 + 0 Tabel 3. Hasil Koding Sembilan Bab Sumber: Proses koding data HASIL DAN PEMBAHASAN Tugas Penanganan Kemiskinan Menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No- mor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenca- naan Pembangunan Nasional, Peraturan Men- teri Bappenas Nomor 2 tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, serta arahan Presiden dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 20- 20-2024, Kementerian Sosial menyusun Renca- na Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI
130 │ CoverAge, Vol. 12, No. 2, Maret 2022 No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ke- menterian Sosial tahun 2020-2024 (Lampiran Permensos No. No. 6 Tahun 2020, hal 2). Pada lampiran Permensos RI No. 6 Tahun 2020 ter- cantum tujuan strategis Kementerian Sosial ta- hun 2020-2024, yakni: 1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan; 2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahtera- an sosial yang profesional; 3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik; Pada periode 2015-2019 program dan kebi- jakan Kementerian Sosial diarahkan untuk men- dukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Pemerintah melakukan penguatan program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama melalui Program Keluarga Harapan (PK- H), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabi- litas, lanjut usia, dan anak (Lampiran Permensos No. 6 Tahun 2020). PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dengan penerima PKH sebanyak 10 juta keluarga. BPNT atau Program Sembako menjangkau 18,8 keluarga, adalah transformasi program bantuan beras (rastra) bagi penduduk berpendapatan rendah yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017 (Lampiran Permensos No. 6 Tahun 2020). Substansi Isi Buku "Jejak Emas" dijilid dengan tebal 152 halaman dan xiii halaman, dengan ukuran kertas 25 x 27 cm. Buku ini dikemas dengan sampul kertas keras (hard cover) dengan dilengkapi "jaket" (jacket cover) yang dipasangkan di bagian luar. Pada sampul keras dipilih bahan kertas board karton yang dilapisi kertas warna biru tua. De- sain warna pada jaket didominasi warna merah putih dengan foto Menteri Sosial Agus Gumi- wang Kartasasmita menggendong anak penyin- tas gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Secara Koesworo Setiawan umum, sistematika buku ini di bagi menjadi sembilan bab, dengan rincian sebagai berikut: Sambutan Menteri Sosial Sambutan Sekretaris Jenderal Pengantar Bab I : Dilema di Tantangan Kedua Bab II : Binar Harapan dari Lorong Dolly Bab III : Nyala Lentera di Ujung Harapan Bab IV : Misi Suci Na Hulu Wano Bab V : Merek Lokal, Pelayanan Prima Bab VI : Duplikasikan Semangat Inovasi Bab VII : Selamatkan Pencandu Napza Bab VIII : Kesiagaan di Pusaran Bencana Bab IX : Cerdas dengan Tawa Gembira "Jejak Emas" diterbitkan dengan maksud untuk menjadi laporan kinerja yang bisa dicerna oleh publik dalam bentuk penyajian yang lebih 'ringan' dan informal. Buku ini ditempatkan sebagai bentuk laporan alternatif, melengkapi berbagai bentuk laporan yang sudah diatur se- suai dengan peraturan perundang-undangan (Setiawan, 2018). Buku ini memuat laporan unit-unit kerja Kementerian Sosial di pelbagai daerah, terkait implementasi program di dae- rah. Mayoritas berisi kiprah para pendamping sosial yang melaksanakan tugasnya sesuai de- ngan bidang dan tanggung jawab masing-ma- sing. Sebagaimana karakter buku, setiap artikel ditulis dengan lengkap dan mendalam. Gambar 1. Sampul Muka Buku "Jejak Emas" Sumber: Buku "Jejak Emas" Narasumber dan Angle Dari unit analisis narasumber, SDM Kesos pada artikel berkode 1 (Bab I, II, III, V, VII, dan VIII)
Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial | 131 bekerja berdasarkan mandat yang diberikan atasan. Atasan yang dimaksud adalah para pe- jabat yang secara hirarki otoritasnya lebih ting- gi, berkedudukan di tingkat pusat yaitu Ke- menterian Sosial. Para pekerja sosial diatur atau tunduk kepada instruksi Kementerian Sosial me- lalui instrumen regulasi. Misalnya pada UU No. 11 Tahun 2009 ten- tang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 (3) mem- berikan kewenangan kepada Kemensos menen- tukan kualifikasi SDM Kesos yakni harus terdidik dan profesional. Kemensos juga mengatur me- lalui regulasi ini, bahwa yang dimaksud "pro- fesional" yakni seseorang yang "kompeten", "terdidik", "terlatihan", dan "memiliki penga- laman". Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012, diatur juga ruang lingkup tugas SDM Kesos. Pada Pasal 17, disebutkan bahwa tugas Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk di antaranya, diagnosis dan pem- berian motivasi; pelatihan keterampilan; pen- dampingan; pemberian stimulan modal, dan sebagainya. Permensos No. 16/2017, pada Pasal 17 mengatur persyaratan SDM Kesos yakni wa- jib lulus sertifikasi diterbitkan lembaga sertifi- kasi. Lembaga sertifikasi ditetapkan oleh Men- teri Sosial. Tentu masih banyak jenis regulasi yang di- terbitkan Kemensos yang mengatur SDM Kesos seperti surat keputusan, surat tugas, nota dinas dan dokumen lain dengan level dan lingkup beragam atau lebih spesifik. SDM Kesos ditun- tut untuk mematuhi rambu-rambut yang sudah digariskan oleh atasan, yakni Kemensos melalui berbagai regulasi tersebut. Sebagai contoh, kiprah Pendamping Sosial Profesional KAT (Bab I) bekerja atas kewena- ngan yang diberikan Direktur Jenderal Pember- dayaan Sosial Kemensos. Sebagaimana nomen- klaturnya tugas Pendamping Sosial Profesional KAT adalah melaksanakan program-program pemberdayaan terhadap warga KAT di lokasi yang ditentukan. Pada Bab I, diulas kerja pen- damping dalam memenuhi kebutuhan dasar warga KAT, misalnya dengan memberikan pen- didikan kepada anak-anak, memperbaiki akses jalan, dan meningkatkan layanan kesehatan. Dengan pemahaman sama, narasumber pada artikel dengan kode 1 lainnya juga berkedu- dukan sebagai bawahan. Dari unit analisis angle, SDM Kesos dile- takkan pada lingkup pelaksanaan tugas-tugas operasional atau teknis, yang membedakannya lingkup pengambil keputusan dengan ruang (regulator) yang merupakan domain para pejabat di tingkat pusat (Kementerian Sosial). Regulator bekerja pada dimensi yang kompleks baik dari aspek tahapan bekerja, aktor yang ter- libat pada proses tersebut, bagaimana mereka berbagi kewenangan dan mengatur peran ma- sing-masing, serta bagaimana merumuskan, menetapkan dan menerapkan hasil keputusan dengan skala nasional. Sebagai contoh, artikel Bab III yang mengu- las pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini digagas oleh pemerintah sejak tahun 2007 untuk mengatasi kemiskinan dengan mengadopsi skema Conditional Cash Transfer (CCT) (Kemensos, 2022). Program ini mengalami modifikasi dan transformasi baik dari skema bantuan, nilai bantuan, jumlah penerima dan sebagainya. Semua proses dan tahapan tersebut, me- libatkan banyak kementerian dan lembaga, dimana Kemensos berada di dalamnya. Bahkan karena besarnya anggaran dan menyangkut na- sib 10 jutaan orang miskin, penerapan kebijakan terkait PKH harus melibatkan DPR RI, baik dari aspek penganggaran, pengawasan, maupun le- gislasi. Inilah yang dimaknai sebagai level stra- tegis dari peran regulator pada unit analisis angle. SDM Kesos tidak terlibat pada proses dan tahapan strategis tersebut. SDM Kesos bekerja pada area operasional, yakni melaksanakan ke- putusan atau kebijakan dari regulator di tingkat teknis. Apabila regulator berada di tingkat "hulu", maka SDM Kesos berada di tingkat "hilir". Dalam tugas sehari-hari mereka berinte- raksi dengan penerima manfaat di bidang ke- sejahteraan sosial yang menjadi kewenangan Kemensos, yakni pemberdayaan sosial, rehabi- litasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Baik penjelasan pada unit analisis narasumber maupun angle di atas dapat dipahami adanya relasi ketidakseta- raan (inequilities) antara yang membentuk jarak kekuatan (power distance) sebagaimana dike-
132 │ CoverAge, Vol. 12, No. 2, Maret 2022 mukakan Hofstede. Peran Pekerja Sosial Pada artikel dengan kode 1, baik dalam ke- dudukan sebagai "bawahan" maupun "pelak- sana", SDM Kesos bekerja memenuhi kebu- tuhan dasar, dan mengembalikan keberfungsian sosial klien pada tingkat individu dan keluarga (mikro), kelompok dan komunitas (messo), ser- ta sistem sosial (makro). Selama melakukan interaksi dengan klien, SDM Kesos memainkan peran sebagai pekerja sosial yang berbeda me- nyesuaikan tipologi permasalahan yang diha- dapi klien dan lingkungannya. Pada Bab I, SDM Kesos yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Su- matera Barat, membangun kesadaran warga KAT dalam penerapan prinsip-prinsip hidup sehat, dan mengajar anak-anak membaca, me- nulis dan mengajarkan cara bercocok tanam, atau beternak (educating). Ia juga menjadi pe- rantara (brokering) dengan menggerakkan ins- tansi terkait (mobilizing) agar membangun fa- silitas dasar warga KAT, termasuk agar mereka tercatat dalam data kependudukan. Dengan demikian warga KAT bisa mengakses kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan ban- tuan sosial (enabling). Di Bab III, SDM Kesos di Kabupaten Ban- dung sukses mengantarkan kliennya hidup lebih mandiri. SDM Kesos menghubungkan klien de- ngan layanan kesehatan, mengajarkan pengelo- laan keuangan rumah tangga (educating), ke- terampilan dan konseling (enabling) dalam fo- rum bernama Pertemuan Peningkatan Kemam- puan Keluarga (P2K2). Ia juga memastikan anak klien menempuh pendidikan (educating). SDM Kesos yakni para konselor pecandu Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lain (Napza) di Bab VII mengedukasi (educating) klien tentang bahaya Napza dan membantu mereka bebas dari ketergantungan (enabling dan counseling). Para konselor di IPWL Bambu Nusantara Surabaya memandu klien refleksi diri, dan memperkuat klien dengan terapi religius yakni salat malam, baca Al Quran, dan istighfar sepanjang. Intervensi langsung melibatkan proses ko- Koesworo Setiawan munikasi yang intensif tidak hanya secara ver- bal, non verbal, emosional dan dalam beberapa kondisi, secara spiritual - seperti layanan untuk berbagai masalah sosial yang dilakukan IPWL Bambu Nusantara Surabaya dengan menginten- sifkan tilawah Quran. Para pengelola SLRT dan Puskesos menggunakan komunikasi interperso- nal, mengindentifikasi kekuatan klien, memper- kuat motivasi, dan mencari alternatif solusi. Konselor IPWL P2K2 Banyuwangi mengedukasi, konseling dan merehabilitasi para remaja pe- candu agar bebas dari Napza (enabling, educa- ting, dan counseling). Proses intervensi SDM Kesos di semua level, dan dengan berbagai tek- nik, diasumsikan sebagai peristiwa komunikasi, karena di dalamnya melibatkan komunikator, pertukaran pesan yang bermakna, dan terdapat komunikan (penerima pesan). Petugas di sekretariat SLRT/Puskesos mene- rima keluh kesah klien, membedah anatomi ma- salah, memberi motivasi, dan mencari alternatif solusi. Konselor IPWL P2K2 Banyuwangi me- ngedukasi, dan melakukan konseling melalui komunikasi interpersonal yang dicirikan tidak hanya dengan pertukaran pesan antar-pihak, namun juga bagaimana antara keduanya terjalin ikatan batin yang kuat, saling tergantung, saling percaya, terbuka, untuk tujuan bersama. Hanya dengan menanamkan perasaan saling meneri- ma, saling percaya dan terbuka satu sama lain dengan klien, pekerja sosial akan dapat melak- sanakan tugasnya dengan sukses. Sejalan dengan Tabel 4, tampak bahwa da- lam melaksanakan misi memenuhi kebutuhan dasar dan mengembalikan keberfungsian sosial, pekerja sosial melakukan berbagai peran. Me- rujuk pada cuplikan isi beberapa bab pada buku "Jejak Emas" di atas, terdapat berbagai peran yang dimainkan pekerja sosial saat melakukan intervensi kepada klien. Namun secara umum, terdapat enam peran yang paling menonjol dilakukan pekerja sosial yakni enabler, educa- tor, facilitator, mobilizer, broker, dan counselor. Pengelompokkan menjadi enam jenis peran tersebut, tidak berarti satu dengan yang lain saling berdiri sendiri. Sebaliknya, seorang pe- kerja sosial bisa memainkan satu, dua atau lebih peran pada saat melakukan intervensi kepada klien (ekletik). Hal ini tergantung dari berbagai
Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial | 133 faktor, baik faktor level intervensi (mikro, mes- so, dan makro) maupun faktor-faktor lain. BAB I PERAN Enabler, Educator Facilitator, Mobilizer, Broker LEVEL Mikro SIFAT Langsung dan tidak langsung II III IV Enabler, Educator, Facilitator Enabler, Educator, Facilitator Enabler, Educator Mikro messo makro Mikro Mikro Langsung Langsung Langsung V Educator, Broker Mikro Langsung VI VII VIII IX Facilitator, Mobilizer Enabler, Educator Enabler Educator Mikro Messo makro Mikro Mikro Tidak Langsung Langsung Langsung Langsung Tabel 4. Peran Pekerja Sosial Sumber: Hasil Koding Data tiap artikel pada enam bab tersebut melak- sanakan program atau layanan yang langsung berhubungan dengan klien atau penerima man- faat. Dengan memaksimalkan kedalaman seba- gai sifat buku, setiap artikel ditulis dengan tek- nik kedalaman tentang bagaimana aktor (nara- sumber) bekerja melayani klien, mengungkap profil narumber, dan tidak kalah penting adalah dengan mempertajam aspek keberhasilan atau kisah sukses program. Meskipun artikel mengulas peran narasum- ber secara mendalam, hal tersebut tidak mem- buat artikel lepas dari peran dan kontribusi Kementerian Sosial secara kelembagaan. Sebab, di berbagai bagian dari artikel senantiasa dikait- kan dengan lembaga dimana mereka bernaung, atau dikaitkan dengan kontribusi Kementerian Sosial dalam program atau layanan tersebut. Penulisan dengan teknik mendalam, atau des- kriptif bisa membentuk persepsi dan menga- rahkan pembaca pada gambaran positif sesuai desain dari penulis artikel. Dengan demikian, dalam konteks komuni- kasi lintas budaya, dalam setiap peran yang dimainkan pekerja sosial atau SDM Kesos pada proses intervensi terhadap permasalahan sosial yang dihadapi klien atau penerima manfaat, di situlah komunikasi konteks rendah berlangsung. Hal tersebut dapat ditemukan pada artikel dengan kode 1, yakni artikel Bab I, II, III, V, VII, dan VIII. Pada level intervensi, mayoritas pe- kerja sosial bekerja di level mikro, dengan satu bab mikro-messo, dan satu bab mikro-messo- makro. Pada sifat intervensi, mayoritas pekerja sosial melakukan intervensi secara langsung, satu bab intervensi langsung dan tidak lang- sung, serta satu bab intervensi tidak langsung. Teks di bawah menunjukkan bagaimana ar- tikel menggali kedalaman baik pada aspek profil narasumber (pekerja sosial) maupun peran yang dilakukan: Baiti adalah PSKAT yang mendapat kesempatan ditugaskan dua kali. Sebelum di Mentawai, tahun lalu Baiti bertugas di Dusun Sialing, Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Di sini, Baiti mendorong pemenuhan layanan dasar hidup beradaptasi di tengah keterbatasan pelayanan mendasar yang dialami warga suku Dayak Deah (hal. 8). Artikel di atas juga sekaligus menunjukkan penulisan mendalam tentang bagaimana peker- ja sosial memainkan perannya dan membentuk persepsi positif pembaca, yakni pada bagian berikut: Citra Positif Dari unit analisis orientasi artikel, semua artikel didesain untuk membentuk citra positif terha- dap organisasi. Setiap artikel pada buku "Jejak Emas" menonjolkan peran lembaga yakni Ke- menterian Sosial dalam melayani kebutuhan dasar dan mengembalikan keberfungsian sosial penerima manfaat. Secara umum, artikel pada Bab I, II, III, V, VII, dan VIII, mengandung karak- teristik serupa, yakni pelayanan yang bersifat langsung. Artinya, aktor (narsumber) dalam se- Baiti mendorong para pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Kabupaten Tabalong, agar memenuhi layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, layanan dasar kebersihan lingkungan seperti air bersih, MCK, listrik, sarana jalan, dan sebagainya (hal. 8). Artikel berikutnya juga menunjukkan bagai- mana teknik deskripsi mendalam dilakukan: Merangkul komunitas muda agar menjalani rehabilitasi bukan pekerjaan gampang. Sebab, mereka sangat kuat menjaga identitasnya
134 │ CoverAge, Vol. 12, No. 2, Maret 2022 bersama kelompoknya. Dalam lingkungan yang eksklusif, mereka merasa nyaman dan aman. Sebaliknya, keberadaan orang baru, atau orang asing, sangat mereka hindari dan curigai. Meskipun, datang dengan niat baik. "Karena mereka membaca mungkin saja itu adalah polisi atau informan," katanya. ...Para pendamping ini harus pandai-pandai mengatur strategi. Biasanya, pendekatan akan lebih mudah bila salah satu dari anggota kelompok tersebut sudah bisa dirangkul (hal. 99). Dari cuplikan di atas dapat diketahui atri- but positif khususnya pada Bab I, II, III, V, VII dan VIII, dibentuk melalui peran-peran pekerja sosial atau SDM Kesos yakni enabler, educator, facilitator, mobilizer, broker, dan counselor. Pembentukan kesan dan persepsi positif kepada pembaca dilakukan melalui teknik penulisan mendalam dan deskriptif. Dengan membaca artikel persepsi yang terbentuk misalnya, me- ngabdi, melayani, bekerja keras, ikhlas, ketulu- san, pengorbanan, Kemensos hadir di pelosok negeri, dan sebagainya (Tabel 5). Upaya membentuk citra positif juga bisa ditemukan pada beberapa artikel lain, termasuk artikel yang dikelompokkan pada artikel dengan ciri pelayanan tidak langsung. Pada Bab VI, artikel dengan judul "Duplikasikan Semangat Inovasi", berisi kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Sosial yang ternyata meraih peng- hargaan dari Kementerian Pendayagunaan Apa- ratur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Arti- kel ini memiliki muatan memperkuat citra po- sitif lembaga dengan menonjolkan prestasi atau kisah sukses tersebut. Bagian artikel yang di- maksud dapat dicuplik sebagai berikut: Kementerian Sosial RI kembali mencatatkan prestasi di bidang pelayanan publik. Dua unit pelayanan teknis (UPT) di bawah kementerian masuk dalam kategori "TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018". Yakni Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBR-SBG) "Kartini" di Temanggung, dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Alyatama di Jambi (hal. 69). Dengan capaian ini terbukti kinerja UPT Kementerian Sosial semakin baik sehingga mampu bersaing dengan berbagai pelayan-an dari kementerian/ lembaga lainnya (hal. 71). Dengan analisa tersebut di atas, dapat dika- takan setiap artikel memiliki peranan dalam Koesworo Setiawan memperkuat atau menonjolkan citra positif Kementerian Sosial. BAB JUDUL PERSEPSI I Dilema di Tantangan Kedua II III Binar Harapan dari Lorong Dolly Nyala Lentera di Ujung Harapan IV Misi Suci Na Hulu Wano Melayani, ikhlas, mengabdi, hadir di pelosok negeri Memberdayakan, Menyejahterakan Memberdayakan, Menyejahterakan Memberdayakan, Menyejahterakan V VI Merek Lokal, Pelayanan Prima Duplikasikan Semangat Inovasi Melayani, solusi Prestasi, sukses VII VIII IX Melayani, mengabdi, memberdayakan Melayani, mengabdi, melindungi Memberdayakan, terapi psikologi Selamatkan Pencandu Napza Kesiagaan di Pusaran Bencana Cerdas dengan Tawa Gembira Tabel 5. Citra Positif Setiap Artikel Sumber: Telaah Persepsi Setiap Artikel SIMPULAN Buku "Jejak Emas" menggunakan komunikasi konteks rendah untuk memperkuat citra lem- baga, yakni Kementerian Sosial. Komunikasi konteks rendah berlangsung di dalam setiap peran yang dilakukan para pekerja sosial selama mereka melaksanakan program atau layanan (intervensi) kepada klien. Komunikasi konteks rendah dapat ditemukan pada Bab I, II, III, V, VII, dan VIII. Dengan konsep power distance, komu- nikasi konteks rendah dicirikan dari kedudukan tokoh pada artikel yang secara hirarki kekua- saan sebagai bawahan, dan dari berkedudukan sebagai pelaksana tokoh dalam (operator) dari suatu proses perumusan kebijakan. Dari dua unit analisis tersebut, narasumber yang dipilih merupakan pekerja sosial atau klien yang menerima manfaat program. Pada Bab IV, VI, dan IX narasumber ciri-ciri dan ini komunikasi menemukan, rendah berlangsung dalam enam (6) peran pekerja so- sial yang paling dominan dilakukan yakni ena- artikel tidak mengan-dung konteks angle Studi rendah. komunikasi konteks
Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial | 135 bler, educator, facilitator, mobilizer, broker, dan counselor. Komunikasi konteks rendah berlang- sung dalam suasa yang dekat, intim, saling terbuka, dan saling percaya yang merupakan karakteristik komunikasi interpersonal. Dari unit analisis orientasi artikel, semua ar- tikel berperan dalam penguatan citra lembaga. Artikel ditulis dengan menonjolkan atribut posi- tif pada pelaksanaan program atau kebijakan yang secara langsung maupun tidak, berman- faat memenuhi kebutuhan dasar dan mengem- balikan keberfungsian sosial klien. Atribut posi- tif dipertajam dengan menggunakan penulisan teknik yang mendalam (deskriptif), termasuk mengungkap profil narasumber, bagaimana me- reka bekerja melayani klien, dan mempertajam aspek keberhasilan atau kisah sukses program. Dengan teknik tersebut, artikel dapat mem- bentuk persepsi atau gambaran positif di benak pembaca sesuai desain dari penulis. Beberapa persepsi atau gambaran yang muncul saat membaca artikel dalam buku "Jejak Emas" di antaranya adalah melayani, ikhlas, hadir di pelo- sok negeri, memberdayakan, menyejahterakan, mengabdi, memberikan solusi, mencetak pres- tasi, dan sukses. /319422831_SOCIAL_CHANGE_AND_SOCI AL_PROBLEM. Astuti, D. Y. (2016). Konseling eklektik dengan kerangka kerja skilled helper model. Psikologika, 21(2), Juli 2016. DOI: 1.iss2.art2 Bivins, H. T. (2011). Public relations writing: the essentials of style and format. 7th edition. McGraw-Hill. Daniels, M. A., & Greguras, G. J. (2014). Exploring the nature of power distance: Implications for micro-and macro-level theories, processes, and outcomes. Journal of Management, 40(5), 1202-1229. 31 Derezotes, D. S. (2000). Advanced Generalist Social Work Practice. Sage Publications, Inc. DOI: Department of Communication. (2016). Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti lain untuk mengkaji tugas-tugas kehu- masan pada aspek lain pada PR writing. Bagai- mana pun, penulisan merupakan aspek dasar, namun strategis dalam menunjang tugas-tugas praktisi PR. Produk tulisan praktisi PR menjadi bagian penting mengelola reputasi lembaga. Introduction to Public Communication. Indiana State University Publication, 18 August 2016. Dalam intercultural-communication/ DeVito, A. J. (2016). The interpersonal communication book. 14th Edition. Pearson Education Limited. DAFTAR PUSTAKA Agbo, B. O., & Asadu, C. A. (2016). Enhancing Organizational Corporate Image through the Social Media: A Study of Banks Response to University Undergraduates Facebook Comments in Enugu and Rivers States. Journal of Communication And Media Research, 8(1), 1999-210. Akujobi, C.T., & Jack, Jackson T.C.B. (2017). Social change and social problems. Dalam Abasiekong, E.M, Sibiri, E.A, Ekpenyong, N.S (Eds.) Major themes in sociology: an introductory text. pp 491 526. Benin City, Mase Perfect Prints. Ebue, M., Uche, O. & Agha, A. (2017). Levels of Intervention in Social Work. In Okoye, U., Chukwu, N. & Agwu, P. (Eds.). Social Work in Nigeria: Book of Readings. Nsukka: University of Nigeria Press Ltd. Burla, L., Knierim, B., Barth, J., Liewald, K., Duetz, M., & Abel, T. (2008). From text to codings: intercoder reliability assessment in qualitative content analysis. Nursing Research, 57(2), 113-117. DOI: 482.33917.7d Dowling, G.R. (1986). Managing your corporate
136 │ CoverAge, Vol. 12, No. 2, Maret 2022 images. Industrial Marketing Management, 15(2), 109-115. DOI: 8501(86)90051-9 Elfrida, S. V. (2015). Proses membangun agenda setting kebijakan pada portal berita pemerintah dan kesesuaiannya dengan agenda media online. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, 6(1). DOI: Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T,. Utriainen, K., & Kyngäs,. H. (2014). Qualitative content analysis: a focus on trustworthiness, SAGE Open January- March 2014: 1-10 DOI: 33 Gray, E. R., & Balmer, J. M. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long Range Planning, 31(5), 695-702. DOI: 6301(98)00074-0 Gotsi, M., & Wilson, A.M. (2001). Corporate reputation: seeking a definition. Corporate Communications, 6(1), 24-30. DOI: 189 Hall, E. T., (1976). Beyond culture. New York: Doubleday. Hall, E. T., (1983). The dance of life: the other dimension of time. New York: Doubleday. Hancock B., Windridge K., and Ockleford E. (2007). An introduction to qualitative research. The NIHR RDS EM/YH. Heidarzadeh, K., Torabi, F. (2014). Investigation of the effects of brand image and perceived public relation activities on customers loyalty. Jounal of Marketing Management, 8(21), 27-42. Hidayat, MT. (2020). Budaya komunikasi publik kontemporer analisis strukturasi komunikasi publik kementerian komunikasi dan informatika. Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi), Koesworo Setiawan 6(1). DOI: Hofstede, G. (1980). Culture's consequences: International differences in work related values. Beverly Hills, CA: SAGE. Kementerian Sosial, kh-1, diklik pada 10 Maret 2022, jam 11.28. Kirst-Ashman, K.K. & Hull, G.H. (2018). Understanding generalist practice. Chicago. Nelson-Hall Publishers (8th ed.) Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. Sage Publications, Inc. Lampiran Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2020, hal 2. Lombard, M., Snyder‐Duch, J., & Bracken, C. C. (2002). Content analysis in mass communication: assessment and reporting of intercoder reliability. Human Communication Research, 28(4), 587-604. Lombard, M., Snyder-Duch, J., & Bracken, C.C. (2004). Practical Resources for Assessing and Reporting Intercoder Reliability in Content Analysis Research Projects. Mazursky, D., & Jacoby, J. (1986). Exploring the development of store images. Journal of retailing, 62(2), 145-165. Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. Journal of Economic Development, Environment and People, 7(1), 23-48. DOI: Miley, K.K., O'Melia, M.W., DuBois, B. L.(2014). General social work practice: An empowering approach. Pearson. (7th ed.) Netting F.E., Kettner P.M., & McMurtry, S.L.(2017). Social work macro practice. New York: Longman. (6th ed.) O'Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: debates
Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial | 137 and practical guidelines. International Journal of Qualitative Methods, 19. DOI: 20 Palmer, C., & Bolderston, A. (2006). A brief introduction to qualitative research. Canadian Journal of Medical Radiation Technology, 37(1), 16-19. DOI: 10.1016/S0820-5930(09)60112-2 Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. %p Zastrow, C. (2017). Introduction to social work and social welfare: empowering people. George Williams College of Aurora University. (12th Edt.) Zimmer, M. R., & Golden, L. L. (1988). Impressions of retail stores: a content analysis of consume. Journal of retailing, 64(3), 265. 2?accountid=201395 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Riffe, D., Lacy, S., Watson, R. B., & Fico, F. (2019). Analyzing media messages using quantitative content analysis in research. Routledge. (4th Ed.) Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage Setiawan, K. (2018). Jejak Emas Kementerian Sosial RI: Rekaman dharma bakti dari pelosok negeri, Kementerian Sosial RI. Sunarwan, B. (2017). Agenda media tentang isu kinerja program pemerintah, pencitraan pemerintah dan media lokal. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 21(1), 25-41. DOI: 0103 Syarif, N., Roem, E. R., Arif, E. (2021). Strategi komunikasi pemerintah kota pariaman pada program satu keluarga satu sarjana. Jurnal Komunikasi Global, 10(1), 2614- 218X (Online). DOI: Wilcox, D. L., Ault, P. H., Agee, W. K., & Cameron, G. T. (2000). Public relations: strategies and tactics. Harlow: Longman. (6th Edt.) Veres, Z., Tarjan, T., & Hamornik, B. P. (2014). Product attribute preferences - a multidisciplinary approach. European Scientific Journal, 10(7). DOI: