BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Lokasi / Objek Penelitian Profil SMP Negeri 1 Kerinci 1. Deskripsi Identitas SMP Negeri 1 Kerinci SMP Negeri 1 Kerinci adalah salah satu sekolah negeri yang terkenal di kerinci salah satu sekolah negeri bertaraf Nasional. SMP Negeri 1 Kerinci sangatlah luas dan indah dengan fasilitas yang memadai seperti lapangan basket, kantin, ruang labor computer, tempat parkir, perpustakaan, laboratorium, musola. 1. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kerinci 2. Alamat Sekolah a. Jalan : Jln. Raya Pugu Semurup b. Kelurahan/ Desa : Pugu Raya c. Kecamatan : Air Hangat Barat d. Kabupaten / Kota : Kerinci e. Kode pos : 37161 f. Telepon : (0748) 21012 g. Website : h. E - mail : 3. Status Sekolah : Negeri 4. N. S.S/NPSN : 2011005002001/10502299 5. Luas tanah : 3 m² 6. Status tanah dan bangunan : Hak milik 61
7. Jumlah Ruang Belajar : 15 Kelas 8. Waktu belajar : Pagi : pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB 9. Jenis kegiatan ekstrakurikuler dan Pengembangan Diri : a. Pramuka b. PMR c. Silat d. UKS 2. Visi Dan Misi SMP Negeri 1 Kerinci a. Visi Sekolah Terwujudnya Insan yang Bertaqwa, Berprestasi, Kompetitif, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan b. Misi Sekolah 1. Meningkatkan sikap keimanan dan ketaqwaan seluruh Personil Sekolah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berkelanjutan. 2. Memotivasi siswa secara kontiniu untuk mengembangkan potensi diri yang dimengembangkan potensi diri yang dilandasi IMTAQ dan IPTEK 3. Mengoptimalkan jumlah lulusan yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri +/- 80%). 4. Meningkatkan prestasi dalam segala bidang (Akademik dan Non Akademik) yang dilandasi semangat ketauladanan. 5. Meningkatkan penerapan sikap dan prilaku yang berkarakter sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. 62
6. Membekali peserta didik dengan pengetahuan organisasi sebagai dasar terjun kemasyarakat terutama dalam OSIS. 7. Memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai pusat pembelajaran dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia. 8. Melestarikan lingkungan yang selalu bersih, Indah, nyaman, sejuk dan asri dalam proses pembelajaran. 9. Mencegah pencemaran dan mengatasi kerusakan lingkungan sekolah 10. Mewujudkan sekolah yang hijau,bersih,rindang,asri yang membuat warga sekolah menjadi sehat dan nyaman. 3. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Kerinci Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Kerinci (Sumber : SMP Negeri 1 Kerinci ) 63
64 4. Data Tenaga Pendidik SMP Negeri 1 Kerinci Tabel 4.1 Data Tenaga Pendidikan SMP Negeri 1 Muaro Jambi 1. JENEPAR, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah Guru 2. DOMI INDRAYODI, S.Pd. 3. DOVA SYAFRIANDI, Guru S2 S1 S2 26. GENIA RAHMADHANI, S.Pd. 27. DOPI MAIRISHADI, S.Pd. Guru Guru S1 S1 S.Pd, M.Pd. 4. Hj. ELIZAR, S.Pd. Guru S1 28. ELIP HENDRA DONI, S.Pd. Guru S1 5. DARMAWATI, S.Pd. Guru S1 29. MELISA OKTOVIANI, Guru S1 6. ISMAYARTI, S.Pd. Guru S1 S.Pd. 7. SITI HADIJAH, S.Pd. Guru S1 30. MERI YONELDA, S.Pd. Guru S1 8. IRMISYATI, S.Pd. Guru S1 31. SALVETRI, S.Pd. Guru S1 9. SRIHANDRIANI, S.Pd. Guru S1 32. IWIN SATRIA DARMAN, SE Guru TU S1 10. Hj. SUSNIZAR, S.Pd. Guru S1 33. H. ZULPAHMAN, S.Pd. Guru BK S1 11. HERMIYATI, S.Pd. Guru S1 34. AMELIA AMANDA, Guru S1 12. DARYADI, S.Pd. Guru S1 S.Pd. 13. DEWI HASMITA, S.Pd. Guru S1 35. ANANDA JULIZA PUTRI, S.Pd. Guru S1 14. PAHMI, S.Pd. Guru S1 36. ARISTASINO, S.Pd. Guru S1 15. Hj. ANITA, S.Pd. Guru S1 37. CATUR MAGAR CAKRA, S.Pd. Guru S1 16. PERMI SASMIARTI, Guru S1 S.Pd. 38. DIARA ULANDARI, Guru S1 17. WILDA DIAN Guru S1 S.Pd. ANDRIANI, SE. 18. MILLA DIASTUTI, Guru S1 39. DITA AFRIZAL, S.Pd. Guru S1 S.Pd. 19. REFIKA YULI YESA, S.Si. Guru S1 40. DOLA ARIA NOPITRI, S.Pd. Guru S1 20. SOFRINA ZULIDA FATMA, S.Pd 21. Hj. ELIYA, S.Pd. Guru Guru S1 S1 41. EFLA YULIANTI, S.Pd. 42. ELLA NOPIADIANTI, Guru Guru S1 S1 S.Pd. 22. ILMA NURWILIS, Guru S1 S.Pd. 43. ENDANG PUTRA, Guru S1 23. NANA NURMA Guru S1 S.Pdi. JUNITA, S.Pd. 24. ARIF RAHMAN ZIKRI, S.Pd. 25. SUCI AFRILIA, S.PD. M.Pd. Guru Guru S1 S2 44. EXSI NOVITASARI, S.Pd. 45. FIDRA MAYSISKA, S.Pd. Guru Guru S1 S1
65 46. FITRI YULIANTI, S.Pd. Guru S1 63. RERI OKTIA SARI, Guru S1 S.Pd. 47. HAYATUL ABADI, Guru S1 S.Pd. 64. SILFIA LESTARI, S.Pd. Guru S1 48. HENDRA PELMANTO, Guru S1 65. SUCI ADILA PUTRI, Guru S1 S.Pdi. S.Pd. 49. ISLAMI YANI FITRI, Guru S1 66. WENI SISTRIATI, S.Pd. Guru S1 S.Pd. 67. WINDY RAHAYU, Guru S1 50. LETIA FEBRIANTI, Guru S1 S.Pd. S.Pd. 68. WIRANDA AFRISKA, Guru S1 51. LUSIANA, S.Pd. Guru S1 S.Pd. 52. MELLYA OKTAVIANI, Guru S1 69. WITTY FADHILA, Guru S1 S.Pd. S.Pd. 53. MELVI DESUHARNI, Guru S1 70. YUDVIANTI GANDA Guru S1 S.Pd. U., S.Pd. 54 MUNAWIR HARMAN, S.Pd. Guru S1 71. YUFEZA NULTA FAHIRA, S.Pd. Guru S1 55. MUTIARA Guru S1 72. HULTRI INTANG, S.Pd. Guru BK S1 NURZHAHIRA, S.Pd. 73. WENA PUTRI YENTI, Guru BK S1 56. NADYA FIRDA ZAHIRA, S.Pd. Guru S1 S.Pd. 74. ZELY NOPRIANTI, Guru BK S2 57. NELVIA, S.PD, M.Pd. Guru S2 S.Pd, M.Pd. 58. PIDIA RINAWATI, Guru S1 75. DENOPRI, S.Pd. Guru BK S1 S.Pd. 76. NANA TRIONI, A.Md. Guru TU D3 59. PRADEKAL ILHAMDI, Guru S1 S.Pd. 78. OKI JUNSOR, A.Md. Guru TU D3 60. PUTRI REZKI W., S.Pd. Guru S1 79. SUCI APRILIA, SE. Guru TU S1 61. RELAN FERNANDO, S.Pd. Guru S1 80. ANDRIANTO Penjaga Sekolah 62. RENDY HARDI Guru S2 81. YOGI SATPAM PUTRA, M.Pd. Jumlah guru dan tata usaha yang ada di SMP Negeri 1 Kerinci dengan rincian sebagian berikut :
Tabel 4.2 Data Tenaga Pendidik dan Pegawai SMP Negeri 1 Kerinci No. Golongan Jumlah 1. Guru PNS 33 2. Guru Honorer 42 3. Tenaga Operatur Sekolah dan Tata Usaha 3 4. Penjaga Sekolah 1 5. Satpam 1 5. Data Siswa SMP Negeri 1 Kerinci Data siswa SMP Negeri 1 Kerinci berjumlah 371 orang siswa yang terdiri dari laki-laki 182 dan 189 perempuan serta terbagi kedalam 127 orang siswa kelas VII sebanyak 5 kelas, 138 orang siswa kelas VIII sebanyak 5 kelas, dan 106 orang siswa kelas IX sebanyak 4 kelas. Tabel 4.3 Data Siswa SMP Negeri 1 Kerinci jumlah kelas Rerata Keterangan Siswa Rombel VII 127 5 26 VIII 138 5 28 IX 106 4 26 Jumlah 371 14 (Sumber : SMP Negeri 1 Kerinci ) 66
6. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Kerinci SMP Negeri 1 Kerinci memiliki fasilitas seperti halaman sekolah, taman sekolah dan bangunan gedung. Adapun perincian jumlah bangunan SMP Negeri 1 Kerinci adalah sebagai berikut : Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Kerinci No Nama Ruangan Jumlah Peralatan Lengkap Tidak Tidak ada lengkap 1. Ruang Teori/Kelas 15 ✓
Ruang Kepala 1
Sekolah 3.
Ruang Wakil 1
Kepala Sekolah 4.
Ruang Guru 1
Ruang Tata Usaha 1
Laboratorium IPA 1
Laboratorium 1
Komputer 8.
Ruang BK 1
Ruang 1
Perpustakaan 67
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ruang Alat Olah Raga Ruang Kesenian Kamar Kecil / WC Guru Kamar Kecil / WC Kepsek Kamar Kecil / WC TU Kamar Kecil / WC Siswa Kantin Ruang Pramuka dan Osis Mushalla Tempat Parkir Lapangan Basket dan Sepah bola Lapangan Volly Ruang Operator 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1
4.2 Deskripsi Temuan Penelitian 4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dengan berpedoman dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan di lokasi penelitian. Berdasarkan subjek penelitian yang ada di BAB III, penulis mewawancarai Siswa, Orang Tua Siswa. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMP Negeri 1 Kerinci, dan Polantas Kerinci. Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 1 Kerinci. Penelitian ini mempergunakan data secara deskriptif berbentuk kalimat untuk menjelaskan faktor kuranngya kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur. a. Siswa Dari wawancara pada tanggal 18 November 2023 dan Tanggal 19 Desember 2023 dengan 5 informan siswa berdasarkan pertanyaan "Apakah anda pernah memperoleh pengetahuan tentang Undang-undanh Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 dari Penegak hukum (Kepolisian ) ?" Selaku anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor kesekolah mereka memberikan jawaban seperti dalam wawancaranya sebagai berikut : "Tidak pernah kak" (U.M.J) 69
"Seingat saya tidak pernah kak" ( M.A) "Tidak kak" (A.M) "Tidak kak" (R.J.P) "Tidak Kak" (R.A.I) Dalam wawancara tersebut semua siswa mengatakan hal yang sama dan tidak berubah yaitu tidak adanya pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat 1 dari penegak hukum atau pihak kepolisian. Kemudian dari pernyataan tersebut peneliti juga menanyakan pertanyaan "Apakah anda pernah mendapatkan pengetahuan tentang Undang-undanh Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 dari guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) ?" mereka mengatakan bahwa : "Tidak pernah juga kak" (U.M.J) "Tidak pernah" (M.A) "Tidak pernah " ( A.M) "Tidak kak" ( R.J.P) "Seingat saya tidak pernah kak" ( R.A.I) Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwasanya siswa/siswi SMP Negeri 1 Kerinci belum atau tidak pernah diberikan pengetahuan tentang Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 dari penegak hukum maupun guru PKn itu sendiri. Kemudian peneliti juga menanyakan pengetahuan mereka tentang SIM (surat Izin Mengemudi) ? " Apakah Anda Mengetahui SIM ?". "Tahu kak" ( U.M.J) "Tahu kak , Surat Izin Mengemudi" (M.A) 70
"Tahu kak" (A.M) "Tahu kak" (R.J.P) "Iya tahu kak" (R.A.I) Dalam wawancara tersebut semua siwa mengatakan hal yan sama, yaitu semua siswa mengeahui apa itu SIM. Kemudian peneliti menanyakan " Mengapa anda menggunakan sepeda motor kesekolah ?. "Karena jarak rumah jauh dengan sekolah kak, dan saya tidak ada yang mengantar jadi mau tidak mau saya menggunakan sepeda motor kesekolah" (U.M.J) "Karena orang tua sibuk dan kakak saya juga sibuk jadi tidak ada yang mengantar kesekolah" ( M.A) "Karena jarak sekolah dari rumah jauh" (A.M) "Karena sekolah jauh dari rumah saya kak ,dan orang tua saya tidak bisa mengendarai motor kak jadi saya harus membawa motor kesekolah sendiri kak" (R.J.P) "Jarak rumah jauh kak dengan sekolah dan di sini tidak ada angkutan umum yang bisa digunakan untuk ke sekolah, kalo jalan kaki nanti takut telat kak" (R.A.I) Dapat dilihat bahwa alasan utama siswa mempergunakan sepeda motor ke sekolah karena jarak sekolah dengan rumah mereka cukup jauh, faktor lainnya juga karena orang tua yang tidak sempat mengantar karena sibuk. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan "Apakah anda tahu apa yang akan anda hadapi jika 71
menggunakan sepeda motor tanpa surat izin pengemudi (SIM) apalagi bagi anak di bawah umur ?. "Ditilang ya kak " (U.M.J). "Tau kak, biasanya ditilang" (M.A) "Tidak tau kak" (A.M) "Ditilangkan kak" (R.J.P) "Mungkin bisa ditilang" (R.A.I/ Dari pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa mengetahui apa konsekuensi hukum yang akan didapatkan jika mengendarai sepeda motor di bawah umur dan ada juga yang tidak mengetahui apa konsekuensi hukum yang akan didapatkan. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan "Apakah mengendarai motor atas keinginan sendiri atau pengaruh orang lain ?" mereka menyatakan bahwa : "Iya kak keinginan diri sendiri, awalnya juga ngikut teman semua teman saya bisa bawa motor jadi saya juga belajar supaya bisa membawa motor" (U.M.J) "Saran dari orang tua kak agar bisa membawa motor supaya tidak jalan kaki kesekolah" (M.A) "Dari diri sendiri" ( A.M ) "Awalnya saya lihat teman saya kak semua pake sepeda motor, jadi saya bawa juga kak" (R.J.P) "Iya kak karena diri sendiri" (R.A.I) 72
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya rata- rata siswa menggunakan sepeda motor kesekolah atas dasar keinginan sendiri, meskipun keinginan sendiri tetapi ada faktor pendukung yaitu diizinkan orangtuanya dan faktor pengaruhnya dari temannya. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan "apakah anda pernah mendapatkan sanksi dari sekolah ketika mengemudikan motor ke sekolah ?" Mereka mengatakan : "Belum pernah kak" ( U.M.J) "Dulu sempat kak tapi cuman dapat teguran aja kak" (M.A) "Tidak pernah kak" ( A.M) "Belum kak, paling hanya diingatkan oleh guru jangan bawa motor bahaya" (R.J.P) "Tidak pernah kak" (R.A.I) Berdasarkan hasil wawancara di atas, beberapa dari siswa tidak pernah mendapatkan sanksi tegas dari pihak sekolah, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran kepada siswa. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan " Apakah orang tua anda tidak melarang menggunakan sepeda motor ?" mereka mengatakan : "Tidak kak, saya memang diizinkan oleh orang tua kak, mereka memperbolehkan untuk menggunakan motor kemanapun saya mau, yang penting tetap hati-hati" (U.M.J) "Tidak, karena jarak kesekolah memang jauh, dan mereka juga sibuk jadi mereka mengizinkan saya menggunakan sepeda motor kak" (M.A) " Tidak kak, yang penting jangan jauh-jauh" (A.M) " Tidak kak" ( R.J.P) 73
" Tidak kak" (R.A.I) Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan siswa, mereka mengaku bahwa tidak dilarang oleh orang tua untuk menggunakan sepeda motor kesekolah. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai "Pernahkah anda ditahan atau ditilang oleh aparat kepolisian pada saat mengendarai motor?" mereka memberikan jawaban seperti berikut : "Tidak pernah kak" (U.M.J) "Belum pernah kak, karena kami hanya membawa motor sekitar rumah dan sekolah saja" (M.A) "Tidak kak" (A.M "Kalau itu belum pernah" (R.J.P) "Tidak pernah" (R.A.I) Berdasarkan wawancara di atas terhadap siswa yang megendarai sepeda motor ke sekolah, informan mengaku belum pernah ditilang oleh aparat penegak hukum yaitu polisi. b. Orang Tua Dari 5 informan orang tua yang telah di wawancarai pada tanggal 18 November dan 19 desember, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pembiaran terhadap anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, yaitu " Mengapa anda membiarkan anak mengendarai sepeda motor ?" beliau menyatakan : "Tidak membiarkan mbak, karena jarak sekolah dengan rumah kami jauh, mau gak mau harus kami biarkan anak kami memakai motor ke sekolah biar dia tidak cape nyampe di sekolah" (L.M) 74
"Tidak membiarkan, awalnya kami juga antar jemput anak sekolah, tetapi lama kelamaan kan kami juga punya kesibukan jadi kadang kami tidak sempat untuk mengantar anak sekolah, tetapi kadang juga masih kami antar kesekolah. Lagian anak sudah memasuki masa remaja, dan cukup mengerti untuk berkendara yang benar-benar hati-hati. Kalau seandainya tidak membawa motor jadi penghambat mereka kesekolah, telat kalau jalan kaki kan sekolahnya cukup jauh mbak" (I.P) "Gini mbak bukannya ibu mengizinkan, ibu punya anak kecil dirumah gak ada yang jaga, jadi terpaksa ibu biarkan anak ibu bawak motor ke sekolah karena jarak sekolah jauh mbak dengan rumah kami" (S.N.H) "Bukan membiarkan mba, namanya juga anak-anak , kasihan juga temannya sudah bawa motor sedangkan dia belum" (Y.E) "Gak membiarkan mba, tapi mau gimana lagi zaman sekarang semua anak sudah pake motor, gak tega saya membiarkan dia jalan kaki sendiri sedangkan teman-temannya sudah menggunakan sepeda motor" (W) Berdasarkan hasil wawanncara di atas dengan 5 informan menyampaikan perihal serupa bahwasanya tidak bermaksud membiarkan anak mengendarai sepeda motor tetapi faktor keadaan dan pekerjaan, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan "Mengapa anda tidak mengantar saja anak ke sekolah?" kepada informan, beliau menyatakan : "Kalau mau antar jemput tidak bisa mbak ibuk tidak bisa bawa motor, mau minta bapaknya yang ngantar bapak gak ada di sini lagi kerja di Malaysia mbak" (L.M) 75
" itu tadi mbak kadang-kadang saya bisa antar jemput anak sekolah kadang ada kesibukan lain, jadi tidak bisa setiap hari untuk antar jemput kesekolah mbak" (I.P) " ibuk punya anak kecil mbak ga ada yang ngejaga kalo ibu antar jemput kakaknya sekolah, lagian dia sudah lumayan besar untuk berkendara" (S.N.H) "Saya jualan mba,dari pagi sampai siang di SD depan sini, jadi tidak bisa untuk mengantar atau jemput anak sekolah" (Y.E) " saya tidak bisa bawa motor mbak" (W) Alasan utama orang tua tidak sempat untuk mengantar jemput anak sekolah adalah karena kesibukan orang tua tersebut dan ada juga yang orang tua yang tidak bisa menggunakan sepeda motor. Selain itu peneliti juga mengajukan pertanyaaan "Apakah anda tahu apa sanksi hukum yang bisa diberikan kepada anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor tanpa SIM ?" beliau mwngatakan bahwa : "Tidak Tau mbak" (L.M) "Tidak tau" (I.P) "Gak tau ,emangnya ada sanksinya ya mbak" (S.N.H) " Mungkin Anak bisa ditilang mbak, tapikan anak tidak menggunakan sepda motor di kota, hanya mengendarai di sini-sini saja" (Y.E " bisa ditilang mbak" (W) Beberapa orang tua tidak mengetahui bahwasanya anak di bawah umur dapat di beri sanksi hukum jika mengendarai sepeda motor di bawah umur. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan orang tua tentang 76
"Bagaiamana upaya yang anda lakukan untuk melindungi anak dari dampak bahaya penggunaan sepeda motor ?" " Paling berpesan pada anak , kalo mau bawa motor pake helm dan jangan bawa motor jauh-jauh, kalo bisa bawa motor ke sekolah saja" (L.M) "Untuk menghindarai anak dari bahayanya bermotor, saya mengizinkan anak saya menggunakan sepeda motor kecuali untuk sekolah untuk keperluan lainya tidak saya izinkan kecuali kepentingan mendesak" ( I.D) "Saya awasi anak saya minsalnya jangan bawa motor jauh-jauh, pulang sekolah lansung kerumah jangan keluyuran" (S.N.H) " Ya Palingan saya nasehati kalo bawa motor jangan ugal-ugalan, apalagi kebut-kebutan bawa motor pelan-pelan saja biar aman di jalan agak menghindarai yang tidak-tidak" ( Y.E) "saya ingati agak tidak kebut-kebutan di jalan dan memakai helm kalo mau pergi yang agak jauh" (W) Dari hasil wawancara dengan informan orang tua, dapat diihat bahwa orang tua mengizinkan anaknya untuk berkendara tidak terlepas untuk kemudahan anak kesekolah dan tetap orang tua memperhatikan keamanan dan keselamatan anaknya tetapi perihal tersebut berlawanan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 Oasal 77 Ayat 1, karena anak di bawah umur belum layak berkendara dan tidak punya SIM untuk berkendara. c. Waka Kesiswaan SMP Negeri 1 Kerinci. 77 tidak
Kemudian peneliti melaksanakan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kerinci pada tanggal 18 November 2023 . secara konseptual lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang baik itu positif dan negatif. Untuk itu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan Wakil Kepala Kesiswaan SMP Negeri 1 Kerinci yaitu Bapak Dova Syafriandi, M.Pd. Dengan pertanyaan " Bagaimana tanggapan bapak terhadap siswa SMP Negeri 1 Kerinci yang melakukan pelanggaran lalu lintas yakni tidak memiliki SIM dan Umur yang belum layak untuk berkendara ?" beliau mengatakan bahwa : "Penggunaaan kendaraan bermotor khususnya untuk siswa/siswi di SMP negeri 1 Kerinci yang membawa sepeda motor roda dua di perkirakan sekitar 40% kebetulan yang membawa kendaraan roda dua di SMP Negeri 1 Kerinci yang pertama karna jarak geografis antara rumah mereka dengan sekolah terlalu jauh, dan di sini kami menekankan bagi siswa/siswi SMP Negeri 1 Kerinci yang jaraknya kurang dari 1 kilometer untuk mereka agar bisa berjalan kaki. Tanggapan saya terhadap pelanggaran yang mungkin mereka lakukan pada umumnya yaitu yang pertama penggunaan roda bodong pada motor, yang kedua tidak menggunakan helm dan sedangkan untuk SIM sendiri, karena kami mengampu mata pelajaran PJOK mengenai SIM ini juga termasuk materi PJOK yang di ajarkan di kelas 8 atau kelas 2 SMP mengenai keselamatan di jalan raya jadi sedikit banyak peserta kami telah mengetahui tentang penggunaan SIM, macam-macam SIM, mulai dari SIM A,,SIM B, SIM C dan sampai dengan SIM D yang dimana SIM D di 78
pergunakan oleh pengendara yang memiliki kondisi disabilitas.jadi sedikit banya peserta didik kami telah mengetahui tentang SIM" Selanjutnya peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada informan "Bagaimana peran sekolah dalam mengatasi masalah pelanggaran lalu oleh anak di bawah umur ?" beliau mengatakan : "Yang pertama kami selalu berkolaborasi bekerjasama dengan pihak POLSEK (Kepolisian Sektor) sekurang-kurangnya 2 bulan sekali untuk memberi himbawan kepada siswa/siswi kami, dan Bapak Kapolsek terrsebut yang lansung menjadi pembina upacara di sini, beliau juga menyampaikan tentang kenakalan remaja terutama tentang penggunaan kendaraan bermotor di smp negeri 1 kerinci ini bagaimana penggunaan kendaraan bermotor yang baik dan benar" Berdasarkan wawancara di atas, temuan lain menunjukkan bahwa ada kerja sama antara pihak sekolah dengan pihak kepolisian, yaitu dengan POLSEK setempat terkait dengan himbawaan penggunaan sepeda motor kepada siswa/siswi SMP Negeri 1 Kerinci. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan "Apakah ada kerja sama dari Polisi Lalu Lintas dengan sekolah terkait peneguran anak di bawah umur yang mempergunakan sepeda motor?" beliau mengatakan : " Kalo untuk POLANTAS (Polisi Lalu Lintas) sendiri secara khusus mungkin dahulu pernah tapi jarang. Tetapi dengan pihak POLSEK Air Hangat bisa katakan hampir tiap bulan ada kordinasi" 79
Berdasarkan wawancara dengan informan di atas bisa disimpulkaan bahwasanya untuk himbawan yang lansung dari pihak POLANTAS Kerincisangat jarang bisa dikatakan tidak pernah lagi tetapi himbawan tersebut didapatkan dari pihak POLSEK setempat. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang " Apa Sanksi yang diterima oleh siswa apabila membawa motor ke sekolah ?" beliau menyatakan : " Kalo untuk sanksi secara khusus kami temukan seperti itu kami berikan teguran secara lisan , tetapi kalo memang masih mengulangi lagi, kami berikan teguran secara tertulis dan memberikan masukan kepada anak tersebut bagaiamana yang terbaik, untuk antispasi kami melarang bagi siswa/siswi kami yang rumahnya kurang dari 1 kilometer untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah" Dari hasil wawancara diatas maka bisa disimpulkan bahwasanya sekolah sudah membuat aturan dan tata tertib terkait apa yang perlu ditaati oleh siswa dan apabila dilanggar akan mendapat Sanksi, dan sekolah telah melalukan antisipasi untuk mengurangi pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh siswa/siswi SMP Negeri 1 Kerinci. Pertanyaan kemudian peneliti melanjutkan bertanya " Bagaimana tindakan Bapak terhadap siswa SMP Negeri 1 Kerinci yang melakukan pelanggaran yaitu menggunakan sepeda motor dengan umur yang belum layak memiliki SIM serta berkendara ke sekolah" beliau mengatakan : "Kalo untuk tindakan yang pernah saya lakukan sendiri selaku WAKA Kesiswaan SMP Negeri 1 Kerinci ,Kalo secara tegas sanksi yang pernah saya beri minsalnya kepada siswa siswi kami yang membawa sepeda motor 80
ke sini padahal sudah diperingati untuk yang jarak rumahnya dekat atau,yang memakai kendaraan bodong, yang kedua tidak boleh membawa yang kendaraanya memakai jos atau knalpotnya yang tidak sesuai dengan standar itu sudah pernah kami kempeskan ban motornya, tetapi balik lagi yang namanya siswa satu, dua orang itu masih ada yang mengulangi. Dan untuk penggunaan sepeda motor yang belum bisa memiliki SIM Sendiri bukan tanggung jawab lagi kami di sini memberi teguran atau himbawan tentang peraturan-peraturan yang ada, untuk tindakan itu kami kembali lagi kepada pihak yang berwewenang" Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan "Apakah ada aturan secara tertulis di SMP Negeri 1 Kerinci mengenai peraturan penggunaan sepeda motor di sekolah ?" beliau mengatakan : " Untuk aturan secara tertulis ada kami tempelkan di pakiran sekolah" Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan yaitu " Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan siswa melanggar ?" beliau mengatakan : "Karena jarak rumah dengan sekolah menjadi alasan utama siswa menggunakan sepeda motor ke sekolah, di tambah lagi di sini di kecematana air hangat-air hangat barat tidak ada angkutan umum yang bisa dijadikan alat transportasi oleh siswa/siswi'' Dapat disimpulkan jarak rumah dengan sekolah merupak faktor utama siswa/siswi SMP Negeri 1 Kerinci mempergunakan sepeda motor sebagai alat transportasi ke sekolah. d. Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Kerinci 81
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam upaya penaggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur sebagai penegak hukum yang dilaksanakan Satlantas yakni dengan melaksanakan beberapa tindakan untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas berupa teguran simpatik sampai dengan penjatuhan tilang. Pada perihal ini peneliti melaksanakan wawanncara dengan Polisi lalu lintas yaitu Kanit Turjawali (Kepala Unit Penjagaan Pengawalan dan Patroli) Satlantas Kerinci bapak IPDA Tri Handoko, S.H. di Polres Kerinci selaku informan. Dalam pertemuan ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan tentang " Mengapa setelah berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 masih ada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas ? beliau menjelaskan bahwa : "Banyak aspek yang menyababkan mengapa masih banyak ada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu sendiri , hal itu bisa disebabkan pertama anak itu sendiri, kedua karena orang tuanya yang ketiga mungkin kita juga masih kurang dalam sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja-remaja tentang Pasal tersebur maupun tentang aturan-aturan berkendara. Tetapi kami dari unit KAMSEL (Keamanan Keselamatan) satlantas senantiasa memberikan edukasi kepada adek adek ditingkat sekolah" Dapat di simpulkan bahwa banyak aspek yang menyebabkan mengapa masih ada anak di bawah umur mengendarai sepeda motor sesuai dengan yang di sampaikan oleh informan , selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan "Apakah 82
pernah ada pemeriksaan atau razia terhadap pelanggaran lalu lintas yang difokuskan ke anak di bawah umur ?" beliau menjelaskan bahwa : "Kalo untuk sementara ini belum ada, belum ada kita melakukan razia yang khusus kepada anak di bawah umur, paling-palingan pada saat melakukan patroli ditemukan anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepda motor karena itu mebahayakan dirinya dan orang lsin maka kitalakukan pendindakan awal" Tidak ada pemeriksaan atau razia khusus yang dilakukan oleh satlantas kepada anak yang masih di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kembali "Apakah pernah anak di bawah umur di denda ataupun lanjut ke sidang tilang ?" beliau menjelaskan bahwa : "Kalo untuk anak dibawah umur selama ini belum atau bisa dibilang tidak ada yang kita lakukan pendendaan. Paling kalo pelanggaran pelanggaran yang kasat mata dilakukan oleh meraka yang masih bisa kita toleransi meraka diberikan edukasi atau dibilang diberi teguran" Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan yaitu " Apa penghambat bagi aparat penegak hukum dalam upaya mencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur ?" beliau menjelaskan bahwa : "Hambatannya mungkin di kendala kurang pahamnya orang tua terhadap keselamatan anak, yang kedua mungkin seharusnya anak anak tidak boleh membawa kendaraan walaupun sebagai alat transportasi ke sekolah lain- lainnya, tetapi di sini di kota sungsi penuh dan kabupaten kerinci alat 83
84 transportasi umum tidak memadai dan mungkin itulah sebabnya para orang tua anak ini sedikit memberikan kebebasan untuk anaknya mengendarai sepeda motor" Dapat di simpulkan bahwa pemahaman orang tua menjadi faktor penghambat penegaak hukum dalam upaya mencegahan pelanggaran lalu lintas, selanjutnya peneliti menanyakan "Bagaiamana bapak sebagai penegak hukum dalam menilai peran orang tua atau wali dalam kasus pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur ?" kemudian informan menjelaskan bahwa : "Kalo untuk peran orang tua dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak, khususnya penggunaan sepeda motor bagi yang masih dibawah umur ,ya seharusnya orang tua bisa bertanggung jawab dan menjadi penghambat pertama atas tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut, seharusnya orang tua dapat memberi pemahaman tentang bahayanya penggunaan sepeda motor bagi anak yang masih di bawah umur, anak tidak akan bisa menggunakan sepeda motor bila tidak di ajarkan dan diizinkan oleh orang tuanya. Tetapi jika dikaji dalam hukum orang tua ataupun orang lain tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Hukum telah memberi aturan bagi anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum maka yang bertanggung jawab adalah anak itu sendiri . tetapi di sini seharusnya orang tua bisa mendidik atau mencegah agar anak tidak melakukan tindakan yang menyimpang tersebut"
Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan " apakah hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran penggunaan sepeda motor ?" beliau menjelaskan bahwa : "Kalo secara khusus untuk perlindungan khusus terhadap anak tidak ada, kalo mereka memang melakukan kesalahan ysng masih bisa ditoleransi mungkin hanya kita lakukan pembinaan ,tetapi kalo memang kesalahan mereka fatal kita lakukan tindakan untuk sebagai shok terapi bagi yang lain juga" Kemudian peneliti mengakuan pertanyaan berikutnya tentang "Bagaiamana hukum mengatasi kasus pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur yang mungkin menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?" informan menjelaskan bahwa : "Yaa kita proses sessuai hukum saja , tetapi sampai saat ini pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh mereka masih bisa ditoleransi, mungkin hanya kami beri peringatan atau teguran saja. Tapi jika ada yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan pelanggaran berat, kalo masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan selesaikan secara keluargaan terlebih dahulu" Peneliti mengajukan pertanyaan terakhir yaitu "apakah ada pertimbangan khusus yang di pertimbangkan oleh penegak hukum dalam menlai kesalahan mereka ?" beliau menjelaskan bahwa : "Tentunya ada, di sini kami masih menimbang atau mentoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anak, sesuai pelanggaran apa yang 85
mereka lakukan minsalnya cuman menggunakan sepeda motor dibawah umur tetapi memakai helm dan kelengkapan motor ada semua palingan kami tegur dan suruh pulang, kami tertipkan" Berdasarkan wawancara dengan Kanit Tarjawali Satlantas Polres Kerinci bapak IPDA Tri Handoko, S.H. dapat di simpulkan bahwa anggota satlantas sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah serta menaggulangi adanya penggunaan sepeda motor anak di bawah umur namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada permasalahan yang menghambat yakni dari anak itu sendiri dan orang tua dari anak tersebut, selain itu berdasarkan hasil wawancara polisi tidak melakukan pemfokusan razia terhadap anak di bawah umur. 4.2.2 Deskripsi Hasil Observasi Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti melakukan observasi di SMP Negeri 1 Kerinci. Pada saat awal pelaksanaan observasi tersebut peneliti hanya melakukan terlebih dahulu pengamatan pada siswa/siswi SMP Negeri 1 Kerinci disana peneliti mengamati siswa/siswi yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi ke sekolah. Pada tanggal 31 Agustus 2023 peneliti melakukan observasi lanjutan yang dimana melanjutkan pengamatan terhadap siswa SMP Negeri 1 Kerinci kemudian penliti juga mendata siswa/siswi yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Kemudian peneliti melakukan wawancara tidak tertulis dengan Waka kesiswaan, disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mngenai kondisi atau keadaan sekolah SMP Negeri 1 Kerinci. 86
4.2.3 Deskripsi Hasil Dokumentasi 1. Data Pelanggaran Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Tabel 4.6 Data Pelanggaran Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur DATA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR POLRES KERINCI Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan kelengk sur boncen lai N mela gu bulan hel kecep apan at- gan n- O. wan na m atan kendara sur berlebi lai harus HP an at h n 1 Januari 21 0 23 39 6 2 0 3 Februa 2 12 2 17 17 2 0 0 0 ri 3 Maret 3 0 7 7 0 0 0 0 4 April 1 0 0 2 0 0 0 0 5 Mei 4 0 0 2 0 0 0 0 6 Juni 2 0 0 0 0 0 0 0 7 Juli 4 0 2 6 0 0 0 0 Agustu 8 2 0 1 0 0 0 0 0 s 87 Juml ah 94 50 17 3 6 2 12 3
Septe 9 3 0 3 4 0 0 0 0 mber Oktob 10 5 1 4 5 0 0 0 0 er Nove 11 1 0 2 0 0 0 0 0 mber Desem 12 2 1 4 7 2 0 0 1 ber Jumlah 60 4 63 89 10 2 0 4 (Sumber : Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, 2023) Data diatas menggambarkan total anak yang ditindak pelanggaran lalu lintas pada bulan Januari merupakan jumlah terbanyak tahun 2023, pada bulan Februari sampai dengan bulan April terdapat penurunan setiap bulan yang dimana bulan Februari Sebanyak 50 pelanggaran, maret sebanyak 17 pelanggaran dan pada bulan April sebanyak 3 pelanggaran. Pada bulan Mei mengalami peningkatan sebanyak 6 pelanggaran, pelanggaran pada bulan selanjutnya yaitu bulan Juni sebanyak 2 pelanggaran yang ditanngani oleh polisi, pada bulan Juli sebanyak 12 pelanggaran, bulan Agustus sebanyak 3 pelanngara, bulan September 10 pelanggaran, bulan Oktober sebanyak 15 pelanggaran, bulan November 3 pelanggaran dan pada akhir tahun yaitu pada buluan Desember sebanyak 17 pelanggaran, jadidapat di totalkan sebanyak 232 pelanggaran yang ditangani oleh polisi. Dan dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi tiap bulan pada tahun 2023 tidak memiliki peningkatan atau pun penurunan, setiap bulan 88 10 15 3 17 232
pelanggran yang terjadi naik turun tergantung dengan seberapa sering Polisi Lalu Lintas melakukan Patroli. Dari wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat dokumentasi yang diperoleh selama menjalankan penelitian baik di Kepolisian Sat Lantas Polres Kerinci dan SMP Negeri 1 Kerinci. Dokumentasi di sini bukan sekedar foto hasil wawancara tetapi juga berbentuk dokumen UU No.22/2009 pasal 77 Ayat 1 LLAJ. 2. Dokumentasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dokumentasi UU NO.22/2029 LLAJ merupakan dokumentasi yang berisi ketentuan setiap Bab dan Pasal yang telah ada di dalam Undang-Undang tersebut. Yang mana setiap Bab dan Pasal sudah diatur berdasarkan setiap bagian dan ketentuan supaya mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri. Dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 326 pasal yang semuanya mengatur tentang kendaraan, pengemudi, lalu lintas, angkutan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dampak lingkungan dan lain sebagainya. Setiap pasal dalam Undang-Undang tersebut telah terdapat sanksi pidana dan denda atas perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, terkhusus pada pasal 77 ayat 1 yaitu kepemilikan SIM Pengguna Kendaraan bermotor itu sendiri. Pasal 77 : 89
1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. 2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis: a.Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan 12/03/24 23.07 Halaman 33 dari 110 b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum. 3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. 4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum. 5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan. Passal 281 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 90
3. Dokumentasi Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Gambar 4.3 bukti Tilang Anak di awah Umur 4. Dokumentasi Bukti Sidang tilang POLRES Kerinci Gambar 4.4 Dokumen Bukti Sidang Tilang 4.3 Pembahasan Penelitian ini memaparkan tentang analisis kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 1 Kerinci. Menurut Soekanto (Simanjuntak,2016) Kesadaran hukum ialah kepatuhan kepada hukum dari permasalahan umum contohnya permasalahan yang berkaitan 91
92 dengan pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum terpusat pada pengetahuan hukum sehingga dapat menimbulkan pengakuan serta penghargaan pada aturan hukum yang kemudian menimbulkan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum adalah setiap yang menaati peraturan yang sudah dibuat tanpa dipaksa. Tingkat kesadaran hukum seseorang bisa kita lihat melalui empat indikator menurut Soejono Soekato (Warsito,2016). 1. Pengetahuan Hukum Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa di SMP Negeri 1 Kerinci didapat hasil bahwa tingkat pengetahuan hukum berlalu lintas siswa dikategori cukup rendah hal itu dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan siswa tentang Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tetapi siswa telah mengetahui apa itu SIM. Seperti teori Soejono Soekanto dalam (Muttaqin, 2019) yang mengemukakan bahwasanya pengetahuan terkait isi aturan sangat berpengaruh besar pada sikap terhadap aturan tersebut. Tingkat pengetahuan sangatlah berpengaruh karena jika tidak ada pengetahuan serta pemahaman maka seseorang akan sulit dalam menentukan sikap. Pengetahuan hukum ialah Pengetahuan yang dimiliki individu yang berkaitan dengan perilaku yang telah diatur oleh hukum secara tertulis yakni terkait sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Zainudin Ali menyampaikan bahwasanya pengetahuan hukum masyarakat bisa diketahui jika mengajukan rangkaian pertanyaan terkait pengetahuan hukum. Pertanyaan tersebut harus dijawab oleh masyarakat dengan benar sehingga kita bisa menyimpulkan
bahwasanya masyarakat tersebut telah memiliki pengetahuan hukum yang benar. Tetapi jika pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan benar maka bisa disimpulkan bahwasanya masyarakat tersebut memiliki pengetahuan hukum yang masih rendah (Zainudin Ali,2016). Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum yakni pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Peraturan hukum harus terdistribusi secara luas serta bisa ditegakkan. Selanjutnya akan tersebar begitu saja secara cepat sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Seseorang yang melanggar belum tentu melakukan pelanggaran hukum karena masyarakat tidak memiliki pemahaman serta pengetahuan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Pengetahuan terkait adanya aturan hukum menjadi indikator kesadaran hukum yang masih rendah. Melalui pengetahuan hukum maka seseorang dapat memahami hukum yang berlaku serta mengetahui sesuatu yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Pelanggaran hukum biasanya disebabkan karena rendahnya pengetahuan hukum. 2. Pemahaman Hukum Dari perolehan wawancara yang dilaksanakan kepada siswa SMP Negeri 1 Kerinci didapatkan bahwasanya pemahaman hukum siswa dikategorikan cukup rendah karena siswa hanya mengetahui apa itu SIM dan memahami sanksi yang diperoleh jika mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur tanpa SIM, namun mereka tidak mengetahui denda atau hukuman yang diperoleh jika melanggar aturan tersebut. 93
Pemahaman hukum ialah bahwasanya beberapa informasi yang diketahui oleh seseorang terkait isi dari hukum secara tertulis mengenai isi, tujuan serta manfaat dari aturan tersebut. Jika masyarakat hanya mempunyai pengetahuan hukum maka masih belum memadai sehingga dibutuhkan pemahaman hukum lebih lanjut. Dengan pemahaman hukum maka masyarakat bisa memahami tujuan dari pembuatan kebijakan sekaligus mengetahui manfaat yang akan diperoleh jika menaati peraturan tersebut (Muttaqin, 2019). Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebsbkan dua hal, yakni : a. Pelanggar menganggap pelanggaran hukum tersebt sebagai kebiasaan b. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto dalam (Wulandari,2019) yang mengemukakan bahwasanya kesadaran hukum pada dasarnya ialah menyadari ataupun mengetahui nilai yang ada pada diri manusia yang berkaitan dengan hukum yang tersedia ataupun hukum yang diharapkan. Pengendara kendaraan roda dua harus mengetahui ternyata mentaati aturan lalu lintas supaya menciptakan ketertiban, keselamatan serta menciptakan rasa aman. Pemahaman hukum ialah indikator kesadaran hukum, maka tidak sekedar mengetahui hukum tersebut melainkan juga memahami isi yang terkandung. Jika seseorang memahami hukum maka seseorang tersebut memahami isi serta tujuan sekaligus konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum tersebut. Definisi hukum tidak sekedar mengarah pada hukum tertulis melainkan juga hukum tidak tertulis misalnya norma masyarakat. 94
3. Sikap Hukum Perolehan wawancara bersama wakil kesiswaan SMP Negeri 1 Kerinci didapatkan bahwasanya sikap hukum yang diterapkan di sekolah tersebut terbilang cukup tinggi karena menerapkan aturan untuk melarang siswa mempergunakan kendaraan bermotor ke sekolah serta pihak sekolah melakukan kerjasama dengan Polsek setempat agar menghimbau para siswa untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor. Selanjutnya perolehan wawancara dengan Satlantas Kerinci dan didapatkan bahwasanya sikap hukum termasuk kategori cukup tinggi karena pihak Polantas sudah menindak berdasarkan peraturan perundang-undangan walaupun tetap menjumpai pelanggaran yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur. Sikap hukum ialah kecenderungan dalam melakukan penerimaan ataupun penolakan hukum yang diakibatkan oleh penghargaan ataupun keinsafan bahwasanya hukum tersebut dapat bermanfaat ataupun tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pada perihal ini ada elemen apresiasi pada aturan hukum (Muttaqin, 2019). Sementara menurut (Toni, 2021) sikap hukum ialah kecenderungan dalam melakukan penerimaan hukum karena menganggap bahwasanya hukum tersebut dapat memberi manfaat jika dipatuhi. Sikap hukum tercipta dari penilaian seseorang terhadap hukum yang ada. 95
96 Sikap hukum mengarah pada persepsi serta kepercayaan seseorang pada hukum dan juga sistem hukum secara general. Penjelasan terkait sikap hukum sebagai berikut: 1. Pandangan terhadap hukum: Meliputi cara seseorang untuk memahami peran serta fungsi hukum di masyarakat dan kepercayaannya terkait keadilan serta kepastian hukum. 2. Respons terhadap hukum: Meliputi cara seseorang dalam menanggapi aturan hukum baik dilakukan dengan mematuhi, menolak atau melakukan penyimpangan. Tanggapan tersebut juga bisa meliputi partisipasi selama proses hukum contohnya dengan mengajukan gugatan atau terlibat langsung dalam pemilihan. 3. Pengalaman pribadi: Pengalaman seseorang dengan sistem hukum contohnya interaksi dengan lembaga hukum ataupun pengalaman tidak langsung yang diperoleh dari cerita orang lain yang bisa mempengaruhi sikap hukum mereka. 4. Nilai-nilai dan norma: Nilai pribadi dan norma sosial juga berperan dalam mencetak sikap hukum. Contohnya seseorang yang menghargai nilai keadilan bisa saja memiliki kecenderungan untuk mematuhi hukum. 5. Pendidikan hukum: Tingkat pendidikan juga bisa mempengaruhi pemahaman seseorang terkait sistem hukum serta kewajibannya. 6. Pengaruh lingkungan: Faktor lingkungan misalnya tekanan dari keluarga ataupun kerabat terdekat yang bisa mempengaruhi sikap hukum seseorang melalui penguatan keyakinan serta nilai yang berkaitan dengan hukum.
Penjelasan di atas dipergunakan supaya dapat mengetahui bagaimana sikap hukum seseorang dapat dibentuk serta Bagaimana sikap tersebut mampu mempengaruhi perilaku hukum mereka. 4. Pola Perilaku Hukum Pada pola pola perilaku hukum siswa SMP Negeri 1 Kerinci juga rendah, karena disini yang menjadi indikator utama dari kesadaran hukum adalah pola perilaku hukum individu tersebut. Sedangkan untuk pola perilaku hukum siswa SMP Negeri 1 Kerinci kurang baik atau rendah dimana mereka mengetahui pemahaman hukum tetapi tidak diterapkan di pola perila hukum disini mereka melanggar atau tidak patuh dengan aturan yang berlalu yaitu aturan UU No 22 Tahun 2009 LLAJ tentang batas umur yang diperboleh menggunakan sepeda motor. Maka dari keempat indikator kesadaran hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum siswa SMP Negeri 1 Kerinci dikategori cukup rendah. Pola perilaku hukum yang dimaksud ialah yang berkaitan dengan berlaku atau tidaknya aturan hukum. Jika aturan hukum tersebut berlaku maka seberapa jauh masyarakat mentaatinya (Muttaqin, 2019). Adapun cara-cara berlalu lintas menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : a. Berperilaku tertib, dan 97
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dang angkutan jalan , atau dapat menimbulkan kerusakan jalan. Perilaku hukum merupakan indikator utama kesadaran hukum oleh setiap masyarakat. Pola perilaku masyarakat yang taat pada hukum memperlihatkan bahwasanya hukum tersebut betul-betul berlaku serta efektif. Sementara jika banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka terlihat bahwasanya hukum tersebut tidak betul-betul berlaku secara efektif. Maka perilaku hukum merupakan indikator kesadaran hukum yang bisa diketahui dari tingkat kepatuhan masyarakat (Toni, 2021). Bagaimana sebuah hukum diimplementasikan dalam masyarakat baik itu yang selalu dipatuhi atau yang selalu dilanggar. Perihal tersebut meliputi aspek kepatuhan atau pelanggaran pada aturan hukum yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat. Pola perilaku hukum tersebut bisa diakibatkan beragam faktor contohnya efektivitas dalam menegakkan hukum, kepercayaan pada sistem hukum dan faktor eksternal lain. Penelitian terkait pola perilaku hukum mempermudah untuk memahami dinamika kepatuhan hukum serta penyimpangan yang terjadi di masyarakat sekaligus membuat rancangan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk mempromosikan keadilan dan kepatuhan hukum. 98