-··- f ~ .. {\ 1}1~;l~:k- '\~~~.;~"'<:t- ~o• •i'J d;;r:(j2.~,~;,:;,. ·· ~tt"V'·~~ . BUPATI ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOM OR lk. TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT ALU\H YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BARAT DAYA, Menimbang a. b. bahwa dalam pemberdayaan masyarakat menuju gampong untuk mewujudkan pelayanan kemasyarakatan di tingkat gampong serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, perlu menctapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2018; sebagaimana bahwa dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ac:eh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alok.asi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil PG\jak dan f-<eu·ibusi Kabupaten Tahun Anggaran 2018. rangka pelaksanaan pembangunan, kemandirian peningkatan dan dan r pem.bangunan pemerintahan, berdasarkan pertimbangan Mengin;:!,at .1. tentang Unda.ng--Uudang Nomor Pembent:ukan Kabupat.e.n Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupateri Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17J Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); 4 Tahun 2002 2. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneda Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); tentang 3. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nmnor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633); 11 Tahun 2006 ~
"' ,·
t>
,·
.. ,
,·
4. Undang-Undang Nomor Peraturan 4. Undang-Undang Nomor Peraturan tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomo.t 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara 5495); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 6. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peratura.n Pem.erintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun l 8. 2014 ten tang Desa (Lernbc.tran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nornor telah diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Rep~blik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan (Lembaran Negara Republik dan Belanja Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk . kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); sebagaimana 55::39) 9. 10. Peraturan Mer..t.eri 13 Dalam Tahun 2006 ter tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Negeri Nomor 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil DesajKelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tenta.t!g Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 . Nomor 2093); 13. · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah T~rtinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pen.dampingan Desa (Berita Negara Republik .Indonesia Tahun 201 E) Nornor 160); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 20 17 tentang Penetapan Prioritas Penggu.naan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07j2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap KabupatenjKota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pemerintahan Penyelenggaraan Pedoman Umum Garnpong; 18. Qanun Kabupaten Acch Barat Daya Nomor 9 Tahun 20 12 ten tang Pemerintahan Gam pong (Lembaran Daerah Tahun 2012 No'llor 35, Tan1bahan Lembaran Daerah Nomor 9); 19. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nom or 38 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DAR! HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya; 2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah kewenangan pemerintahan Kabupaten pemerintahan; yang dilaksanakan oleh fungsi dan sesuai dengan 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya; 4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya; ~
,·
,·
5. Satuan Ke1ja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya adalah Perangkat Kabupaten pada disingkat SKPK, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; 6. Kecarnatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten; 7. Carnat adalah pemimpin kecarnatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat; 9. Gam pong adalah ke~atuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim den ·dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarak.an urusan rumah tangga sendiri; lO.Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik dalam Indonesia; 11. Pemerintah Gam pong adalah Keuchik Gam pong dan penyelenggaraan sebagai unsur gampong perangkat Pemerintahan Gampong; 12.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat tenaga pendamping profesional yang gampong dan berkedudukan di gampong (Pendamping Lokal Desa) yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong; 13. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gam pong yang tugas dan kewajiban untuk dan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah mempunyai wewenang, menyelenggarakan melaksanakan Kabupaten; rumah tangga Gampongnya 14.1'uha-._Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong ya_ng berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong; 15.Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalarn Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Tuha Lapan, PKK Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, Posyandu, KPMG dan Pustakawan Gampong; 16.Lembaga Adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Garnpong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong yang terdiri dari !meum Masjid, Khatib Masjid, Bilal (Muazin), Khadam Masjid, Tgk. Sagoe, Petugas Fa.rdhu Kifayah, Keujruen Blang, Panglirna Laot, Ketua Seu.neubok; 17.Tuha Lapan adalah lembaga udat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik; t
,·
,·
18.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia; 19. Pos Pelayanan Terpadu yarig selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan member-ikan k..._~mudRhan kepada masyarakat dalam mernperoleh pelayarun kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan ar1gka kematian ibu dan bayi; 20.Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan parstisipatif; 21. Keujruen Blang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi masyarakat berpartisipasi yang berhubungan dcngan kegiatan persawahan; 22.Panglima Laot mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut; 23.Ketua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan; 24.Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggara...l<::an oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 25.Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong, merupakan forum antar pelaku pernbangunan dalam rangka rnen.yusun terpadu dan rencana pembangunan partisipatif yang berkelanjut<:m; 26. Qanun Gar.n.pong adalah peraturan perundang-undangan yang dit.etapka..11 oieh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersan-m Tuha F'eut.; 27. Kewenungan bt::rdasarka_:.l hak a sal usul adalah hak yang merupaka.n warisa.n yang masih hidup dan prakc-u·sa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; 28.Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gai:ripong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakasa masyarakat gam pong; 29. Pembangunan Gam pong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat ga.rnpong; ;• {
30. Pemberdayaan Masyarakat Gam pong dan upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah · d.m prioritas kebutuhan masyarakat gam pong; adalah kemandirian 31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gam pong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun; 32. Rencana Keija Pemerintah Gam pong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 33.Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJM Gampong yang menjadi bagian dari RKPG untukjangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten; 34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; adalah rencana keuangan 35.Anggaran Pendapatan · dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat · APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemcdntahan Ga.rnpong; 36.Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran yang sela.njutnya disingkat LPPG Akhir Tahun laporu.n. pcnyclenggaraan pemerint.ahan Anggaran adula.h gampong bentuk Bupati pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, rneliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan kewenangan garripong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerinta.h Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran; kepada. sebagai 37. Laporan Keterangan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran Keuchik yang selanjutnya disingkat LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik adalah proses kegiatan pe:aporan Keuchik kepada Tuha Peut, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pela.ksanaan APBG; Penyelenggaraan 38. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan penyelenggaraan untuk digunakan pemerintahan, pel&ksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; membiayai 39.Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah di.kurangi Dana Alokasi Khusus; l
40. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; 41. Tim Pend am ping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalan1 memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong; 42.Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya djmiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gam pong; 43. Pendidikan Ana.k Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (enam) tahun yang sejak lahir sarnpai dengan usia 6 dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut; 44. Sistem Administrasi dan Informasi Oampong selanjutnya t disingkat SAJO adalah sistern administrasi dan informasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintahan Oarnpong di Kabupaten Aceh Barat Daya. . BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN PENOGUNAAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Pengaturan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK bertujuan untuk : a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak A sal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala gampong yang dibiayai oleh DD, ADO dan BHPRK; b. sebagai pedoman bagi Pernerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD, ADO dan BHPRK; dan c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Oampong dalam penggunaan DD, ADG dan BHPRK. Bagian Kedua Prinsip Pasal3 Prioritas penggunaan DD, ADO dan BHPRK didasarkan pada prinsip-prinsip : a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga gampong tanpa membeda-bedakan;
b. kebutuhan prioritas, den.gan rncndahulukan kepentingan gampong yang lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat gampong; lebih mei1desak, c. kewenangan gampong, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong; d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas rnasyarakat; dan dan e. swakelola gampong mengutamak.an dengan pendayagunaan sumberdaya alam gampong, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga gampong dan kearifan lokal; dan tipologi garnpong, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteri!Stik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi gampong yang khas, serta perubahan utau perkembc:mgan dan kemcJuan garnpong. berbasis pelaksanaan daya rnandiri surnber secara f. Sagian Ketiga Penggunaan Pasal4 Penggunaan DD, ADG dan BHPRK, terdiri atas: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; b. Pelak.sanaan Pembangunan Gampong; c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong; d. Pernberdayaan Masyarakat Garnpong; dan e. Belanja Tak Terduga. Pasal 5 (1) Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan rnelalui rnusyawarah gampong; (2) Hasil keputusan rnusyawarah gampong yang menjadi prioritas penggunaaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasik.an kepada masyarakat oleh Pernerintah Gampong di ruang publik atau ruang yang dapat diakses rnasyarakat gampong; (3) Hasil keputusan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPG dan 1\PBG; (4) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalarn Qanun Gampong. t
BABIII PRIORITAS PENGGUNAAN DD Pasal6 Dalarn pelaksanaan Kewenangan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaa.n program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdi.::i atas bidang : a. Pelaksanaan Pembangunan Gampong; dan b. Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Bagian Kesatu Bidang Pelaksanaan Pem bangunan Gam pong Pasal 7 Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan gampong, an tara lain : a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana gampong; b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar; c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pn?.sarana usaha ekonomi gampong; d. Pengadaan, pembangunan, sarana pemeliharaan lingkungan hidup; dan prasarana pengembangan untuk dan pelestarian e. Pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ a tau kejadian luar biasa lainnya. pembangunan, pengembangan Pasal8 Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi : a. Pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 1. pembangunan dan/ a tau perbaikan rumah sehat untuk pembangunan, pengembangan fakir miskin; 2. penerangan lingkungan pemukiman; 3. pedestrianjtrotoar; 4. drainase; 5. selokan; 6. tempat pembuangan sampah; 7. gerobak sampah; 8. kendaraan pengangkut sampah; 9. mesin pengolah sa..'Tl.pah; dan ' \
.. lO.sarana ptus<.tt-aEa iingk.ungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: 1. tambatan perahu; 2. jalan pemukiman; 3. jalan poros garnpong; 4. jalan gampong antara permukiman ke wilayah pertanian; 5. jalan gampong ancara permukiman ke lokasi wisata; 6. jembatan gampong; 7. gorong-gorong; 8. terminal gampong; 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain : 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2. pembangkit listrik tenaga dieseljgenset; 3. pembangkit listrik tenaga matahari; 4. instalasi biogas; 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan dalam kewenangan musyawarah gampong. gan1pong dan diputuskan d. Pengadaan, pembanbrtman, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dz-n prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 1. jaringan internet untuk warga gampong; 2. website gampong; 3. peralata11 pcngcras ::;<.lara (sound system); 4. radio single side band (SSB); dan 5. sarana prasarana . komunikasi sesuai dalam lainnya yang dengan kewenangan. gam pong dan diputuskan musyawara..~ gan1pong . Pasa19 Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi : a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 1. air.bersjh berskala gampong; 2. sanitasi lingkungan; 3. jambanisasi; 4. mandi, cuci, kakus (MCK); 5. mobil unr.uk ambulance gampong; 6. alat bantu penyandang disabilitas; 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 8. balai pengobatan, 9. posyandu; 10.poskesdes/polindes; 11. posbindu; 12.reagen rapid makanan; tes kid untuk menguji sampel-sampel ~
13.sharing Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bagi gampong lokasi sasaran Program PAMSIMAS 3; dan 14.sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan dalam kewenangan musyawarah gampong. gampong dan diputuskan b. Pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan an tara lain : 1. taman bacaa..Tl masyarakat; 2. bangunan PAUD; 3. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 4. wahana permainan anak di PAUD; 5. taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau balai pengajian; 6. bangunan perpustakaan gampong; 7. bukujbahan bacaan; 8. balai pelatihanjkegiatan belajar masyarakat; · 9. sanggar seni; pembangunan, pengembangan lO.film dokumenter; 11. peralatan kesenian; dan 12. sarana prasarana pend.j.dikan dan kebudayaan lainnya dan dengan yang diputuskan dalam musyawarah gampong. sesuai kewenangan gampong PasallO Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi : a. Pengadaan, dan pemeliharaan saranu. prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan rangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gam pong dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1. bendunga..11 berskala kecil; 2. pembangunan atau perbaikan embung; 3. irigasi gampong; 4. percetakan lahan perta...11ian; 5. kolarn ikan; 6. kapal penangkap ikan dan fasilitas pendukungnya; 7. tern pat pendaratan kapal penangkap ikan; 8. tambak garam; 9. kandang ternak; 10. me sin pakan temak; 11. gudang pembangunan, pengembangan penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 12.sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenar .. gan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gam pong dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan; ~
2. lumbung gampong; 3. gudang pendingin (cold storage); dan 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertfuJ.ian lainnya gampong dan yang dengan diputuskan dalarn musyawarall garnpong. kevvenangan sesuai c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana industri kecil yang difQkuskan kepada pembentulro.n dan pengembangan produk unggulan gam pong dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin bubut untuk meubelair; dan 4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya gampong dan jasa dan dengan yang diputuskan dalam musyawarah gampong. sesuai kewenangan d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengernbangan produk unggulan gampong danjatau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1. pasar gampong; 2. pasar sayur; 3. pasar he wan; 4. 5. 6. gudang barang; dan 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuru dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. tempat pelelangan ikan; toko online; e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata sesuai dengan Syariat Islam, antara lain : 1. pondok wisata; 2. panggung hiburan; 3. kios cenderamata; 4. kios warung makan; 5. wahana permainan anak; 6. wahana permainan outbond; 7. taman rekreasi; 8. tempat penjualan tiket; 9. rumah penginapan; lO.angkutan wisata; dan 11. sarana dan prasarana Gam pong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sararia dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan dan kepada pengembangan produk unggulan gam pong dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji .. bijian; 4. pencacal1 pa.Y ... an ternak; 5. sangrai kopi; 6. pemotong/pengiris buab dan sayuran; 7. pompa air; ekonomi pembentukan I \ . " . ~
.· , 8. traktor mini; dan 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan dalam diputuskan garnpong dan kewenangan musyawarah garnpong. ~ .. .. , Pasal 11 Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi : a. pembuatan teraserin3; b. kolarn untuk mata air; c. plesenganjbangunan pengatur sungai; d. pencegahan abrasi pantai/ sungai; dan e. sarana prasarana untuk pelestarian
lingkungan hidup lainnya ya..TJ.g sesua i dengan kewenangan gam pong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. .. Pasal 12 Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huru(e, meliputi : a. pemba.ngunan jalur eva.kuasi bencana alam; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana .. I \ alam· d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Garnpong Pasal 13 Prioritas penggunaan DO untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyara.kat gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya, an tara lain : a. Penjngkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat dasar; b. Pengelolaan sarana dap prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi; d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; e. Pelestarian lingkungan hidup; dan f. Pemberdayaan masyarakat gampong untuk memperkuat tata kelola gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
, . ,· , Pasal 14 Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi : a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, t ,. , an tara lain : 1. penyediaan air bersih; 2. pelayanan kesehatan lingk:ungan; 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV I AIDS, tuberk:ulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 4. bantuan insentifuntuk kader posyandu: ~
a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibagikan kepada maksimal untuk 5 (lima) orang; b) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 5. kegiatan Posyandu: a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud · pada angka 5 dipergunakan untuk penyediaan makanan sehat dalam rangka peningkatan gizi bagi balita.
b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. ( 6. kegiatan Posbindu penyakit tidak menular; 6. kegiatan Posbindu penyakit tidak menular; ,· 7. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 8 .. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anR.k dan perlindungan anak; 9. pengelolaan balai pengobatan gampong dan persalinan; lO.perawatan kesehatan dan/ a.tau pendampingan untuk ibu harnil, nifas dan menyusui; 11. pengobatan untuk lansia; 12.keluarga berencana; 13. pengelolaan kegiatan rehabili tasi bagi : a) penyandang disabilitas; b) kenakalan remaja; c) korban kekerasan dalam rumah tangga; d) pengguna narkoba; dan e) perlindungan anak. 14.pelatihan kader kesehatan masyarakat; 15.pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak; 16.pelatihan pangan yang sehat dan aman; 17.pelatihan kader p;ampong untuk pangan yang sehat dan aman; dan . 18. kegia.tan pengelolaan · pe1ayanan kesehatan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebucayaan antara lain : 1. bantuan insentif guru PAUD :
,· a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1, maksimal dialokasikan untuk 3 (tiga) orang per gampong; b) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 2. bantuan insentif guru pengajian/ seumeubeut :
a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari : 1) guru pengajian metode baca tulis Al-Qur'an, maksimal untuk 1 (satu) orang per gampong; 2) guru seumeubeut, maksimal untuk 5 (lima) orang per gampong; b) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) angka 1) dan angka 2) tercantum dalam Larnpiran I. 3. kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipergunakan untuk: 1) biaya m<:J.kanan tambahan; 2) binya ATK; dan 3) biaya penggandac:m. b) besaran biaya sebagaimc:ma dimaksud pada angka 3 huruf a) tercanturn dalam Lampiran I; 4. penyelenggaraan pelatihan kerja; 5. penyelenggaraan kursus seni budaya; 6. bantuan pemberdayaan bidang olahraga f \ (kegiatan kepemudaan) : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 6 dipergunakan untuk : 1) pembelian perlengkapan dan/ a tau peralatan olahraga; dan 2) penyelenggaraan tumamen. b) besaran biaya sebagaimana dimak.sud pada angka 6 tercanturn dalam Lampiran I 7. kegiatru1 peningkutan kapasitas masyarakat : a) prioritas penggunaa.'1. DD sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dipergunakan untuk kegiatan: 1) pem berian beasiswa bagi warga miskin dan pin tar; 2} pemberian beasiswa bagi warga tidak miskin dan pintar; dan ~3) ba!1tuan bagi paguyuban mahasiswaj i yang sedang kuliah di 1uar daerah; b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a) tercan tum dalam Larn pi ran I; dan c) kriteiia penerima bantuan beasiswa sebagaimana dalam dimaksud Lampiran II; dan pada huruf a) tercantum d) penerima beas1swa sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 1) dan angka 2) adalah mahasiswa/i dan santrijwati yang belum menerima beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta bukan Aparatur Sipil Negara. 8. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 9. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya gampong dan yang diputuskan dalam musyawarah gampong. sesuai dengan kewenangan II
Pasal 15 Prioritas penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi : a. pengelolaan lingkungan perumahan gampong, antara lain: l. pengelolaan san1pah berskala rumah tangga; 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 3. pengelolaan lin.gkungan pemukirnan lainnya yang sesuai dengan kewenangan garnpong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. b. pengelolaan transportasi gampong, antara lain : 1. pengelolaan terminal gampong; 2. pengelolaan tambatan perahu; dan 3. pengelolaan transportasi. lainnya yang sesuai dengan dalam diputuskan gampong dan kewenangan musyawarah gampong. c. pengembangan energi terbarukan, antara lain: 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 2. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. d. pengelolaan informaf'-i dan kornunikasi, antara lain: 1. sistem informasi gampong; 2. koran gampong; 3. website gampong; a) prioritas penggunaa.11 DD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipergunakan untuk pengelolaan website gam pong; b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a} tercantum dalam Lampiran I. 4. radio komunitas; dan 5. pengelolaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalarn musyawarah grunpong. informasi dan komunikasi Pasal16 Prioritas penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi : a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan unggulan pengembangan gam pong dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 1. pengadaan benih padi unggul : dan produk a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada 1, untuk memenuhi kekurangan yang terkait sesuai dengan angka didistribusikan oleh dinas jumlah petani penggarap di gampong; b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 2. pembibitan tanaman pangan; (
,·
.. 3. pembibitan tanaman perkebunan dan kehutanan: a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk pembibitan tanaman perkebunan dan kehutanan sesuai dengan potensi di gampong; b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 4. pengadaan pupuk untuk padi : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4, untuk memenuhi kekurangan yang didistribusikar. oleh dinas terkait sesuai dengan jumlah petani penggarap di gampong; b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 5. pembenihan ikan air tawar; 6. pengelolaan usaha hutan gampong; 7. pengelolaan usaha hutan so sial; 8. pengelolaan usaha pertcmian: a) prioritas penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada angka 8, untuk pengelolaan usaha pertanian masyarakat sesuai dengan potensi di gampong, seperti: padi, jagung dan kedelai; b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 9. pengadaan bibit/ induk ternak : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 9, untuk pengadaan bibit/ induk ternak sesuai dengan potens: di gampong; b) besaran alokasi sebagaimana dimak.sud pada angka 9 huruf a) tercantum dala.m Lampiran I. 10. inseminasi buatan; 11. pengadaan pakan ternak; 12. pengadaan pakan ikan : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 12, untuk pengadaan pakan bagi kolam/ tambak ikan masyarakat pesisir; b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. ~3.pengelolaan produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. b. pengolahan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gam pong dan/ a tau procluk unggulan kawasan perdesaan, anta.ra lain : 1. tepung tapioka; 2. kerupuk; 3. keripikjarnur; 4. keripik ubi/pisang; 5. keripik jagung~ 6. abon sapi; 7. susu sa pi; 8. ikan asin; 9. ikan teri; 10. udang ebi; 11.kopi; 12.coklat; hasil t
,·
13.karet; dan 14. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan dalam kewenangan musyawarah gampong. gampong dan diputuskan c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentuka.1 dan pen.gembangan produk unggulan gampong danjatau produk unggulan kawasan perdesaan, an tara lain : 1. meubelair kayu dan rotan; 2. alat-alat rumah tangga; 3. menjahit; 4. kerajinan tangan; 5. kerajinan kasab; 6. bengkel kendaraan bermotor; 7. pedagang di pasa:; 8. pedagang pengepul; 9. wira usaha mandiri: a) prioritas penggunaan DD sebagairnana dimaksud pada angka 9, dipergunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan wira usaha mandiri sesuai potensi gam pong; b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan gampong. 10. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. d. pendirian dan pengembangan BUMG dan/ a tau BUMG Bersama, antara lain: 1. pendirian BUMG dan/ atau BUMG Bersama, harus dilengkapi dengan Qanun Gam pong dan AD j ART BUMG; 2. penyertaan modal BUMG danjatau BUMG Bersama, minimal 10% (sepuluh per seratus) dari DD; dan 3. penguatan permodalan BUMG danjatau BUMG Bersama; dan 4. kegiatan Bersama gampong diputuskan duhJ.m musyawara..l) gampong. e. pengembangan usaha BUMG dan/ atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong danjatau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 1. pengelolaan hutan gampong; 2. pen·gelolaan hutan adat; 3. industri air minum; 4. industri pariwisata gam pong; 5. industri pengolahan ikan; dan lainnya 6. produk pengembangan BUMG dan/ atau BUMG lainnya yang sesuai dengan kewenangan dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah grunpong. unggulan yang sesuai f. pengembangan usaha BUMG dan/ a tau BUMG Bersama yang difokuskan pada peugembangan usaha layanan jasa, antara lain: 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi gam pong; 3. pengadaa_n dan r::~nyewaan peralatan pesta; dan 1 \
4: pengadaan a tau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah gampong. pengembangan dan masyarakat dan/ a tau koperasi yang pembentukan dan pengembangan gam pong dan/ a tau produk unggulan antara lain : 1. hutan kemasyarakatanjsosial: g. pembentukan ekonomi difokuskan kepada unggulan produk kawasan perdesaan, usaha a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipergunakan untuk pembentukan dan pengembangan hutan kemasyarakatan/ sosial; b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) disesuaikan dengan potensi gampong. 2. hutan tanaman rakyat; 3. kemitraan kehutanan; 4. pembentukan usaha ekonorni masyarakat; 5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarak.at; dan 6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya gampong dan yang dengan diputuskan dalan1 musyawarah gampong. kewenangan sesuai h. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan unggulan pengcmbangan gam pong dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, an tara lain : 1 . sosialisasi TI'G; 2. pos pelayanan teknologi (Posyantek) gam pong : dan produk a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pacta angka 2, dipergunak.an untuk pembentu.kan Posyantek gam pong; b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 3. percontohan pertanian, pengembangan sumber energi gampong, pengembangan sarana transportnsi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan TTG untuk produksi 4. pengembangan dan pemanfaatan TIG lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG dan usaha kepada unggulan pengembangan pembentukan gam pong dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, an tara lain : 1. penyediaan informasi harga/ pasar; 2. pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat ekonomi lainnya yang difokuskan produk dan danjatau koperasi; 3. kerjasama perdagangan antar gampong; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 5. pengelolaan pemasaran gampong lainnya yang sesuai dengan dalam diputuskan dan kewenangan musyawarah garr.pong. ~
Pasal 17 Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi : a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalru.n menghadapi bencana alam; c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan d. penguatan kesiapsiag~1an masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. PasaJ. 18 Prioritas penggunaan DO sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi : a. pembibitan pohon langka; b. reboisasi; c. rehabilitasi lahan gambut; d. pembersihan daerah aliran sungai; e. pemeliharaan hutan bakau; f. perlindungan terumbu karang; g. gotong royong; dan h. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong
dan diputuskan dalam musyawarah gampong. Pasal 19 Prioritas ~enggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f> meliouti : a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan. dan pembangunan gamp,mg yang dilaksanakan secara swakelola oleh gampong, antar:-1 lain : 1. pengembangan sistern informasi gampong: a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipergunakan untuk Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG); b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 2. pengembangan pusat ken1asyarakatan a tau balai rakyat; dan 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan gampong secru·a berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di gampong, antara lain : 1. penyusunan Revisi RPJMG sebagai arah pengembangan gampong: a) prioritas pengf,;unaan DD sebagaimana dimaksud. pada fu"'lgka 1 dipergunakan untuk penyusunan Revisi RPJMG; b) besara."l biaya sebagaimru1.a dimaksud pada angka 1 huruf a) tercailtum dnJam Lampiran I. 1; \ I}
2. penyusunan RKPG yang merupakan dan APBG rancangan program/ kegiatan pembangunan gampong yang berkelanjutan : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk penyusunan RKPG dan APBG~ b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 3. · kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. c. Menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 1. pendataan potensi dan aset gampong; 2. pendayagunaan profil gatnpong/ data gam pong : a) prioritas penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada c."\ngka 2 dipergunakan untuk pendayagunaan profil gampong; bf besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 3. Update database Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG) . a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipergunakan untuk update database SAIG sesuai dengan kondisi terkini di gampong; b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 4. pelaksanaan pemutakhiran mandiri data terpadu fakir miskin: a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dipergunakan untuk: 1) biaya makan minum; 2) biaya ATK; 3) biaya penggandaan; dan 4) insentif dan perjalanan dinas. b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lrunpiran I. 5. penyusunan peta a set gam pong; dan 6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputu8kan dalam musyawarah gampong. d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, ana..l{, dan kelompok marginal, antara lain : 1. sosialisasi penggunaan APBG : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipergunakan untuk: 1) pernbuatan baliho sosialisasi penggunaan APBG; 2) buku saku Dana Desa; dan 3) publikasi kegiatan gampong melalui media massa. b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan i:' ~ ~
' ' 4. kegiatan lainnyr: yang sesuai dengan kewenangan garnpong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, antara lain: 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset gampong berbasis data digital; 2. pelatihan Sis tern Keuangan De sa : a) prioritas pen:Sb"YUnaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk pelatihan perangkat gampong tentang Sistem Keuangan Desa; b) besaran biaya sebagaimana dirnaksud pacta angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 2. pengembangan laporan keuangan dan aset gam pong yang terbuka untuk publik; 3. pengembangan sis tern informasi gam pong; dan 4. kegiatan gampong dan dip·.1tuskan dalam musyawarah gampong. 3. pengembangan sis tern informasi gam pong; dan 4. kegiatan gampong dan dip·.1tuskan dalam musyawarah gampong. f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan gampong yang dilakukan melalui musyawarah gam pong, an tara lain : 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalarn Musyawarah garnpong; 2. penyelenggaraan musyawarah gam pong dan Musrenbang gampong: a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk Musrenbang gam pong; b) besaran biaya sebagain1ana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 3. k~giatan lai.nnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. g. Melakukan pendampingan masyarakat garnpong yang b~rkelanjutan, antara lain : 1. pernbentul-::un kader pernberdayaan masyarakat gampong (KPMG); 2. bantuan insentif untuk KPMG : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 2, maksirnal dialokasikan untul.< 2 (dua) orang per gampong; b) besaran insentif sebagaimana dimak.sud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 3. pelatihan KPMG; 4. pelatihan kelompok masyarakat tentang PAMSIMAS; 5. pelatihan pengurus badan permusyawaratan gampong, lembaga kemasyarakatan gam pong dan/ a tau lembaga adat: a) prioritas penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipergunakan untuk peningkatan kapasitas Tuha Peut; b) besaran biaya sebagaimana dhna.ksud pada angka 5 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 6. pelatihan tim pengelola kegiatan (TPK) : a) prioritas penggunaan DD sebagainuu1.a dimaksud fillgka 6 dipergunakan untuk peningkatan pada kapasitas TPK; t
''!'; -·, b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a) tercantum da.lam Lampiran I. 7. pelatihan gampong: a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 7 dipergunakan untuk peningkatan kapasitas perangkat gampong, yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Bendahara, Kepala Dusun dan Operator; perangkat SDM b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. peningkatan kapasitas 8. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat gampong untuk pengembangan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gam pong dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, Lumbung Ekonomi Gampong industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan teknologi tepat guna; 3. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat gampong, antara lain : a) warga garnpong pengelola usaha ekonomi produktif; b) tcnaga ketja usia produktif; c) kelompok usaha ekonomi produktif pemuda : l) priorita8 penggLi.naan DD sebagaimana dimaksud pada huruf c) dipergunakan untuk pelatihan bagi kelompok usaha ekonomi produktif pemuda; 2) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka 1) disesuaikan dengan kebutuhan. d) kelompok perempuan; e) kelompok tani; f) kelompok nelayan; g) kelompok pengrajin;. h) wira usaha mandiri 'i · 1) prioritas p~..!n&,ounaan DD sebagaimana dimaksud pada huruf h} dipergunakan untuk pelatihan wira usaha mandiri sesuai dengan potensi di gampong; 2) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf h) ar1gka 1} disesuaikan dengan kebutuhan. 4: pelatihan pengembangan BUMG: a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dipergunakan untuk pelatihan pengurus BUMG; b) besaran biaya sebagaimana dilnaksud pada angka 4 huruf a) tercar:tum dalam Lampiran I. 5. kegiatan untuk pengembangan dan · penguatan kebijakan satu gam pong satu produk unggulan yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. peningkatan kapasitas lainnya i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat gampong melalui Tuha Peut, &ntara lain: 1. pemantauan berbasis komunitas; (
2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di gampong; 4. pelatihan bantuan hukum paralegal mediasi masalah hukum di gampong : a) prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dipergunakan untuk pelatihan bantuan hukum paralegal · mediasi masalah hukum di gam pong; b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pacta angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 5. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh gampong: a) priori tas pcnggunaa11 D D sc bagaimana dimaksud pada angka 5 diperbrunakan untuk bantuan hukum paralegal medias.i rnasalah hukum di garnpong; b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a) tercantum dalam Lampiran I. 6. penyelenggaraan musyawarah dan pertanggungja.waban pembangunan gampong; dan gampong serah terima untuk hasil 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. Pasal 20 (1) Prioritas penggunaan DD untuk pemberdayaan perempuan minimal 20% (dua puluh per seratus) dari DD; (2) Prioritas penggunann DD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk m.engem.bangkan kemandirian dan kesejahteraan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya, antara lain dengan kegiatan: a. Peningkatan kualitas dan akses perempuan dengan terhadap pelayanan sosial dasar; b. Pengelolaan lingkungan berdasarkan ketr.ampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; sLrana dan prasarana c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi; d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; e. Pelestarian lingkungan hidup; f. Pemberdayaan perempuan untuk memperkuat tata kelola gampong yang de:mokratis dan berkeadilan sosial. (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana · dimaksud pada ayat (2) yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. \
BABlV PUJOI<JTAS PENGGUNAAN ADG Pasal 21 Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Ga.mpong dan penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong; c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong; d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan e. Belanja Tak Terduga. Bagian Kesatu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Garnpong Pasal 22 Pdoritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ·::tntara lain : a. penghasilan tetap da··1 tunjangan, terdiri dari : 1. penghasilan tetap keuchik; 2. penghasilan tetap perangkat gampong; 3. tunjangan keuchik; 4. tunjangar1 sekretaris gampong. b. operasional kantor keuchik, terdiri dari: 1. alat tulis kantor; 2. cetak dan penggandaan; 3. benda pos; 4. sewa kantor keuchik; 5. alat dan bahan kebersihan; 6. perjalanan dinas; 7. pemeliharaan kantor keuchik; 8. pemeliharaa..."'! peralatan kantor; 9. pemeliharaan kendaraan dinas; 10. pembayaraan pajak kendaraan dinas; 11. air, listrik dan telepon I internet; 12.pengadaan mobiler kantor keuchik; pemilihan keuchik; c. operasional tuha peut; d. penetapan dan penegasan batas gan1pong; e. operasional irneu1n mukim; f. g. pemilihar1 imeum mukim; h. honorarium PTPKG; i. honorarium TPTK; dan j. kegiatan lainnycl, yang ~:f:.3uaj dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalarn musymvarah gampong . . ,. f \
Pasal 23 Prioritas penggunaan ADO sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 22 huruf a mernpedomd.ni Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Oampong di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pasal 24 (1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 4, hanya dibenarkan bagi gampong yang belum memiliki kantor keuchik; (2) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 22 huruf b ... mgka 6 adalah perjalanan dinas yang dilakukan keuchik dan/ a tau perangkat gam pong dari gampong ke ibukota kabupaten dan keluar daerah (ke Provinsi Aceh); (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan; (4) Prioritas penggunaan ADO sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 22 huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, huruf h dan huruf i besarannya tercantum dalam Lampiran III~ (5) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dipergunaka..""l untuk biaya pemilihan Keuchik bagi gampong yang melaksanakan dan besarannya tercantum dalam Lampiran III; dan (6) Prioritas penggunaan ADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dipergunakan untuk biaya pemilihan !meum Mukim bagi kemukiman yang melak:sanakan dan besarannya tercantum dalam Lampiran III. Pasal 25 (1) Prioritas penggunaan ADO sebagaimana dimaksud dalatn Pasal22 huruf c dipergw1akan untuk: a. uang sidang Tuha Peut; b. biaya monitoring dan evaluasi Tuha Peut. (2) Uang sidang tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk 7 (tujuh) kall sidang, meliputi : a. sidang pengesaru:m Rcvi~;i HPJMG; b. sidang pengesahan RKPG dan APBO; c. sidang pengesahan LPPG Akhir Tahun Anggaran; d. sidang LKPPG Ak.hir Tahun Anggaran Keuchik; dan e. sidang tainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong. (3) Biaya monitoring dan evaluasi tuha peut sebagaimana (1) huruf b, digunak:an untuk terhadap kegiatan dimak:sud pada ayat monitoring dan evaluasi pembangunan di gampong; tuha peut (4) Prioritas penggunaan ADO sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) besarannya tercantum dalam Lampiran III. {
Bagian Kedua Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Pasal 26 Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pelaksanaan pembc-mgunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 huruf b, diantaranya dipergunakan untuk: a. kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan ini; b. pengadaan tanah aset gampong: 1. prioritas penggunaan ADO sebagaimana dimaksud pada ta.nah aset huruf b dipergunakan untuk pengadaan gampong yang produktif; 2. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 besarannya tercantum dalam Lampiran III. c. pembangunan kantor keuchik; d. pembangunan dan pemeliharaan tempat wudhu rumah ibadah; e. pembangunan dan pemeliharaan pagar rumah ibadah; f. pembangunan tempat pengajian dan pagar di pemakaman gampong (TPU); g. kegiatan pembangunan gapura dan ta.nda batas gampong; dan h. kegiatan pembangunan sapras fisik sosial lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawara.l-} gampong. Bagi~m Ketiga Bidang Pembinaan .Kem&syarakatan Gampong Pasal27 Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 h uruf c, an tara lain : a. bantuan insentif untuk lembaga kemasyarakatan gampong: 1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada : a) ketua PKK gampong; b) · ketua pemuda gampong; dan c) pust;;kawan gampong; 2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 tercan tum dalam Lam piran III. b. bantuan insentif untuk lembaga adat gampong : l. prioritas penggunaan ADO sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada: a) imeum masjid; b) k.hatib masjid; c) bilal (muazin) d) k.hadam masjid; e) Tgk. sagoe; f) petugas fardhu kifayah; g) keujruen blang/ panglima laot; dan h) ketua seuneubok. {
,· 2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 tercanturn dalan1 Lampiran III. c. pembinaan lembaga kernasyarakatan gampong, antara lain: 1. bantuan operasional PKK gampong: a) prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dipergunakan untuk: 1) pembinaan 10 Program Pokok PKK; 2) biaya ATK; 3) biaya makanan dan min uman rapat; dan 4) pelatihan anggota PKK. b) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran III. 2. bantuan operasional tuha lapan : a) prioritas penggunaan DD scbagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk operasional Tuha Lapan; ~
b) besaran biaya sebaga.imana d1maksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran III. ,· d. pembinaan keamanan, kewrti1Jun dan ketenteraman wilayah dan masyarakat garnpong; e. pembinaan kerukunan warga masyar·akat gampong; f. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong; g. pemoentukan polisi syariat di gampong (muhtasib); h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat
t ,· gam pong; i. pembinaan sosial budaya masyarakat: 1. prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada huruf i dipergunakan untuk kegiatan musyawarah turun sa wah; 2. besaran biaya setagaimana dimaksud pada huruf i angka 1 tercantum dala'Tl Lampiran III. J. kegiatan. lainnya yang sesuai dengan kewenan.gan gampong dan diputuskan dalam musynwarah gampong.
Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pasa1 28 Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, antara lain: a. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan ini;
,· b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); c. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D); dan d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
Pasal29 ( 1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) terdiri dari : a. Peringatan Maulid Nabi; b. Peringatan Isra Mi'raj; c. Peringatan Tahun Baru· tiijriah; d. Peringatan Nuzul Q·ur'an.; dan e. Penyelenggaraan MTQ. (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran III. Pasal 30 (1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasionalj Daerah (PHBN /D) terdiri dari : a. Peringatan HUT FJ; dan b. Peringatan HUT Kabupaten; (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran III. Bagian Kelima Bidang Belanja Tak Terduga PasC:d 31 Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dipergunakan untuk keadaan darurat dan/ a tau keadaan luar biasa (KLB) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABV PRIORlTAS PENGGUNAAN BHPRK Pasal 32 Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong; c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong; d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan e. Belanja Tak Terduga. (1) (1) {
Br\B VI BElANJA GAMPONG Pasal 33 Belanja Gampong yang ditetapkan dalarn APBG digunakan dengan ketcntuan paling sediki.t 50<Yo (lima puluh per seratus) dari jumlah anggaran beJ.unja gan1pong digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat garnpong. Pasal 34 (1) Alokasi prioritas penggunaan DD sebagaimana tercant11m pada Lampiran I Peraturan ini; (2) K.riteria Pencr·ima Bantuun Beasiswa sebagaimana tercantum pada Lampiran II Per...tturai-i ini; dan (3) Alokasi prioritas penggunaan ADG sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Reribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. j \
4 Pasal 36 Peraturan ini mulai berlrucu pada tanggal diundangkan. memerintahkan Agar pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. setiap orang mengetahuinya, Ditetapkan di BlangP.idie pada tanggal Z: -ti6'c~ f BUPATI AC'E~ \ 2018 M 1439 H I "(y. ~ AKMAL IBRAHIM Diundangkan di Blangpidie pada tanggal 2 ~rq,uy; 2018 M !~J.~ 1439H SEKRETARIS DAERAH , \ KABUPATE~EH BARAT DAYA, J L j:tf BERITf\ DAERAH KABUPATEN ACFH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMORlb
Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor /,tTahun 2018 Tanggal ~ 2018 M /, u 1439 H RINCIA1f PRIORITAS PElfGGUNAAI'I DD KABUPATEK ACEH BARAT DAYA TAHUlf 2018 -------------------------------------------------------r-------------------------------~ Bidang I K.e&i&tan Beuran Alokaai Keglatan Btdang PmnbfJrdayaan Jla..yarakat CHunpong Rp. 200.000/Bulan + 5 Orang l Bantuan lnsentif Kader Posyandu 2 Kegiatan Posyandu Rp. 500.000/Bulan/Posyandu 3 Bantu an Insentif Guru PAUD Rp. 500.000/Bulan x 3 Orw1g ------------r- 4 Ba.ntuan InsentifGuru Pengajian/Seumeubeut: - - Gu~~~ Pr:ngl\jinn Metode Baca Tulis AJ-Qur'm1 --+----- -------------------------·-----------------l--------------------1 ---------------t--------------------1 ------- 2.500.000 -·---------------------1 ·----·· ----- ----. ------------ 10.000.000 - - - - - - ---- 1----------- ---------- ---f-----------------------------------------------.. ·----------· --------------------------1 - - - - - j b Bm11.u"n Pemberdayaw1 Bida.ng Olahruga (Kcgiaum Kepemuduun) ·-- Rp. 1.100.000/Bulan x 1 Orang Rp. 200.000/Bulan x 5 Orang Guru Scumcubeltl 5 Kegiatw1 Peudidikan Anak Usia Di.ui (PAUD) I~p ------- Rp - - - - - - - - - - , - · - · - - '1 Kegiat,u:l f>cningkatan Kapasita:; Masyarakat : Pemberian Beasiswa bngi Warga Miskin dan Pintar Maks. Rp. 4.000.000/0rnng/Tahun , ' Pernt>crian Bea:;i:;wH bagi Warga Tidak Mi~;kin dan Pintw· · s 0 antuahan bagi Paguyuban Mahasiswa/i yang Sedang Kuliah di Luar aer Rp Maks. Rp. 3.000.000/0rung/Tahun l.OOO.OOO 8 Pengelolaan Website Gampong Rp 500.000 9 Pengadaan Benih Padi Unggul 25 Kgfrlektar 10 f-'ctnblbitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Sesuai Potensi Gampong 11 Pengadaan Pupuk untuk Padi
Sesuai Kebutuhan 12 Pengelolaan Usaha Pertanian Masyarakat Sesuai Kebutuhan 13 Pengadaan Bibit/ lnduk Temak Sesuai Potensi Gampong 14 PcnKf.H!aan Pakan lktUl ---1---··-· ------------------------·· 15 Peugudaan Peralatan dan Perlengkapan Wira Uwha Mandiri Sesuai Sesuai Kebutuhan . K b S h u otenst ampong ~uru e uw an P 16 Penyertuan Modal BVMG dan/atau BUMG l.:lemama 1 Min. 10% dari DO 17 P(~mb<:ntukan dan Pengembangan Hutan KemasyurakatanjSomal --···--- ______ ... 18 Peu1bemukau Pu:;yantek Gampong 1---f------- 19 Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG) Rp Rp Sesulli Potensi Gampong -------- 2.000.000 2.000.000 20 Penyusunnn Revisi RPJMG 1---+---------- 21 Penyu~:~unan RKPU dan APBG ---~ 2.000.000 - - - - - - ·----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.000.000 Rp Rp ------ 22 PcndHyugunaan Profil Gampong Rp 3.000.000 ~-r--------·--------------------·-------------- 23 Update Database Sistem Administrasi dru1 lnformasi Gampong (SAIG) Rp 3.000.000 24 Pemutakhirnn Mandiri Data Terpadu Fakir Miskin Rp 5.000.000 25 Sosialis<wi Penggunaan APBG : Pembuatan Baliho Soai.aliaasi Penggunaan AP13G Rp 4.000.000 Cetak Bulru Saku Dana Desa Rp. 100.000/Bulru Publikasi Kegiatan Gampong Melalui Media Massa Rp 500.000 26 Pelatihan Siatem Keuangan Desa Rp 3.000.000 27 Musrenbang Gampong Rp 2.500.000 28 Bantuan lnsentif KPMG Rp. 200.000/Bulan x 2 Orang 29 Peningkatan Kapasitas Tuha Peut Rp 8.000.000 1 - -
-- 30 Pelutihnn Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Rp 2.000.000 31 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Gampong Rp 4.000.000 ;·
Bidanc I Kegiatan Deaatan Alokul K.egiatan 32jPclatil~>tn bagi Kelompok Usaha Ekonomi Prod~~tif Pcmuda 33 Pelatihu..'1 Wira Usaha Mandiri Sesuai Potens.i Gan1pong Se3uai Kebutuhar1 ---+---------------------- Sesuai Kebutuhan P~::_~~~~ Pengu~-BUM C._;------------~~:~:~-~~=-=~=--=-----~ Ri_ ___ 5.000.000~ - - - - - - - - - -p-------------------1 :. 2 000 : ~-· Pehltit><lll Bantu;m Hukum Pan\,egtu Mec'iu:wi h-lh">uah Hukum d• _ 000 _ 000 3 Gampon _ 36 Bant.uun 1-iukum Paralegal Mediusi Masalah~_J__ukt:m di G~npong______ R~- :=J Min. 20% dari DD __ _ , 37 Pembcrduyaa.n Perempu<Ul f BUPATI AC~ \ AKMAL~ , .. tJ'•
NO. I I. 1---- I ______ ' n. Lampiran II: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor /£. Tahun 2018 :Tanggal~ 2018M /6 -~ 1439H KRITERIA PENERDIA BANTUAN BEASISWA KABUPATEl'l ACEH BAUT DAYA TAHU!I 2018 JENIS BEASISWA
i J PERGURUAB TmGGI STATUS IPK l'lrfil'llMAL KET. DeMmwa bag! Warp ""'""' """ Pinta< r----- -- . ~ 1 Dulmn Kabupaten Aceh Barat Daya --·- -~·--·--- 2 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Duya (Dulaw Pmvinsi, Jurusan Eksa.kta) I Negeri/Swasta Negeri 3,00 2,60 3 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Non Eksakta) 4 Di Luur Kabupateu Aceh Burnt Daya (Dalmn Pro\insi., Ju.rusan Eksakta) Negeri Swasta 2,70 2,70 -- 5 Di Luar Kabupaten Aceh Barut Daya (Daltun Pmvinsi, Jurusan Non Eksakta) Swasta 2,80 6 Di Lua.r Provinsi Aceh (Jutusan Ekll<l.kta) Negeri(Swasta 2,50 7 Di Luar Provinsi Acen (Jurusan Non Eksakta) Negeri(Swasta 2,60 Beasiawa bagl Warp Ttciak MiakJn clan Pintar 1 Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Negeri/ Swasta 3,80 2 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Eksakta) Negeri 3,50 3 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalrun Provinsi, Jw·usan Non Eksakta) Negeri 3,70 4 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalam Provinsi, Jurusan Eksakta) Swasta 3,70 5 Di Luar Kabupaten Aceh Barat Daya (Dalrun Provinsi, Jurusan Non Eksakta) ; Swasta 3,80 6 Di Luar Provinsi Aceh (Jurusan Eksakta) Negeri/Swasta 3,00 7 Di Luar Provinsi Aceh (Jurusan Non Eksakta) Negeri/Swasta 3,50 - - - - - - - - - f BUPATI ACE~ \ ....------- AKMAL IBRAHIM i . ~ I I
.. ,
"'
, .
"'
"' Lampinm lJI : Pera.turan Bupati Aceh Barat Daya Nomor /t: Tahun 2018 Tunggal .,fJ.. ~.Itt~ 2018 M I ey. A-t- 1439 H Rll'fCIA.N PRJ:ORlTAB PENGGUNAAN ADO KABUPATEN ACF.H BARAT DAYA TAHUN 2018 Bid.ang I Kegiatan Besaran Alokul Kegiatan 1. Bfdang Pcmyelt:nggaraan Pemerlntahan Gatnpong c::-:: =·--·-r;:;:;··- - - 1 Operasional Kantor Keuchik : Alat Tulia Kantor (A'fK) Rp 2.000.000 Cetak dan Penggandaan Rp 1.500.000 Sewn Kantor Keuchik Rp 2.000.000 Perueliharaan Kcndaraan Dinas Keuchik Rp 2.000.000 Pex:ubayaraan P!\iak Kendaraan Dinas Rp 500.000 2 Biaya Operasional Tuha Peut: IJ<:.ng Sidang'fuha Peut Rp. 1.500.000, -/Sidang x 7 Sidang Binya Monitoring d1u1 Evaluasi 1\tha Peut Rp 1.500.000 -------- --------------------l r-·-1--·-- --· ,, , j Rp Rp 3 Pemilihan Keuchik - - - - - - - - - - 5.000.000 300.000 i 4 Pemilihan !meum Mukim 5 Honorarium PTPKG Rp 1.000.000 I 6 Honorarium TPTK 1.000.000 l(p 11. Bidattg Pmnbcutgunan Oampong . m · r·== ~:~:_aaan Tanah Aset Gam pong Yang Produktif Maks. Rp. 60.000.~~;,:·--= -· ' 1 U1. Blo'.u..:g P\'lnL?!naun K~rakatc.!r.. fk:.1rtpon.g ,~o..-:==n:_-,., .. :-:-.<..:.•~---.~ .... ------------ 1 B~~unlnsentif __________ +· ___ ·- ----------· I --· ------ .. ____________ ,. ____________________ -----· _______ , ________________ ---------------1------- --------------~---····--- ~ ,. Ketun PKK Gampong Rp. 500.000/Bulan x 1 Ornng KetttH. Pemuda Gampong f{p. 700.000/Bula.n x 1 Orang "' ,· Rp. lOO.OOOjBulan x l Omng '''.l·•to.lG\WWl (la!ll}hlllg \ 1--+--- -------·------------------·- ------------------------1-- ------------·
1 2 Bantuatl lnsentif Lernbaga Adat Gumpung : huwm Ma01jld Rp. 250.000/Bulan/Masjid 1--f--- Khatib Masjid Rp. 200.000/BulanfMa~jid Rp. 200.000/Bulan/Masjid Bilal (Muazin) Khadam Masjid Rp. 200.000/Bulan/Masjid ~
Tgk. Dagoe Rp. 200.000/Bulan x 1 Orang Rp. 200.000/Bulan x 2 Orang Petugas Fardhu Kifayah "' Rp. 300.000/Bulan x 2 Orang Keujruen Blang/Panglima Laot ,·
Ketua SewH:ubok Rp. 200.000/Bulan x 1 Orang -· -·~ .. , ... ------·--- -------··- ;! Uarm,hn Operusionul PKK Gampong Rp 10.000.000 1--1,..------- - Rp 4 Bantuan Operasional Tuha Lapan 5.000.000 ----- 5 Kegi.atan Musyawarah Turun Saw~--·--- 1, Rp 1.000.000 lJ'tdan.(t ~ayaan MasyQI'akat Ganipong IV. ~
1 Kegiatun Peringatan Hari Besar Islam (PHBl) : ·----- Perin{!;atan Maulid Nabi Rp 2.000.000 1 - -+ - - - - - - - - - - - - - - -.... ---------- "' Peringatan lara Mi'nJj Rp l.SOO.OOC :! Rp ,. --~-
Peringatan Tahun Baru Hijriah
-·
1.500.00C
iL
BlclaD& I Keeiatan Peringatan Nuzul Qur'an Penyelenggaraan MTQ 2 Kegiatan Peringatan Hari Besar NasionaljDacmh (PHBN/D) --
I'
Beaaraa Alokui Ko&~atan Rp
2.000.000 Rp
2.500.000 I Rp
3.000.000 '
faUPATI~\
AK~
,·
.. ,. ,