KATA PENGANTAR segala Puji kepada Allah swr, yang terah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Tim Penulis dapat menyusun laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun laporan yang berjudul Evaluasi Penanganan Konflik di Daerah ini menitikberatkan terhadap dua point pokok. Point pertama, Tim Penulis menggambarkan konflik dengan terlebih dahulu memaparkan latar belakang penyebab terjadinya konflik di daerah yang dikaji. Selanjutnya point kedua adalah menjelaskan upaya penanganan konflik yang telah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Setelah kedua point tersebut terangkum kemudian Tim Penulis menganalisis, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi tepat dalam penanganan konflik yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Daerah baik dalam upaya pencegahan, penghentian maupun pemulihan konflik dengan tidak mengabaikan kearifan lokal masing-masing daerah. Perwakilan Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Krisnadwipayana (uNKRlS), siswanti, menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi{ingginya kepada pusat Kajian Strategik Kemendagri yang dipimpin oleh Bapak Dr. Muhadam Labolo serta para timnya yaitu Elvira Mulya Nalien, s.lP, Alma'arif S.lp dan zulfikri Armada, S.lP yang telah berpartispasi secara total sehingga telah menghasilkan kajian-kajian yang cermerlang. Tidak lupa, Tim penulis turut mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan sumbangsih secara materil maupun dukungan sehingga Tim Penulis dapat menyusun laporan ini dengan lancar.
Tak ada gading yang tak retak, demikianlah pribahasa bijak yang cocok untuk mencerminkan laporan ini. Tim Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu, Tim Penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar ke depan laporan ini mampu menjadi lebih baik. Jakarta, Januari 2015 Kepala LPM UNKRIS
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR tst ... iii DAFTAR TABEL ... viii DAFTAR GAMBAR ... ix LAMPIRAN ... x BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang Penulisan ... 1 1 .2 Perumusan Masalah ... 16 BAB II KERANGKA TEORT ... 18 2.1 Konflik Sosial ... 18 2.2 Konflik dan Prosedur Demokrasi... ,..21 2.3 Fenomena Konflik Sosial di Indonesia... 25 2.4 Manajemen Konflik... 28 2.5 Teori Konflik ... 35 2.6 Analisis Konflik ... 40 2.7 Penanganan Konflik di Pemerintahan Daerah ... 44 2.8 Kealpaan Pem. Daerah dalam Penanganan Konf|ik... 49 2.9 Pendanaan dalam Penanganan Konflik ... S0 2.10 Etika Media dalam Situasi Konflik ... 52 ill
2.11 Konflik Ketimpangan Ekonomi ... 53 2.12 Community Policing dan Resfrotative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Konflik ... Sg 2.13 Kerangka Pemikiran Penanganan Konflik ... 65 BAB III METODOLOGI KAJIAN ....66 3.1 Desain Kajian ... 66 3.2 Ruang Lingkup Kajian ... 67 3.3 Sumber Data Kajian... 67 3.4 lnforman ... 6g 3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Kajian ... 6g 3.5.1 Teknik Pengumpulan Data Kajian ... 6g 3.5.2 lnstrumen Kajian ... 69 3.6 Analisis Data Kajian... 3.7 Lokasi dan Jadwal Kajian... 71 ... 75 3.7.1 Lokasi... ,Ts 3.7.2 Jadwal ... 75 BAB IV PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BERBAGAI DAERAH ... 76 4.1 Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan Arara Abadi di Kab. Kampar Riau... 76 4.1.1 Konflik Pertanahan Masyarakat dengan perusah aan .76 IV
4.2 4.3 4.4 4.5 4.1.2 Upaya Penanganan Konflik Pencegahan, Penghentian dan Pemulihan Konflik....78 4.1.3 Mekanisme Penanganan Penyelesaian Sengketa... 81 Konflik Sosial Etnik di Provinsi Lampung ... 83 4.2.1 Latar Belakang ... 83 4.2.2 Upaya Penanganan Konflik ... 87 Konflik Pertanahan di Jawa Barat ... 9s 4.3.1 Konflik Lahan Gereja Kristen lndonesia Yasmin... g5 4.3.1 .1 Penanganan Konflik ..100 4.3.2 Konflik Lahan Bendungan Jatigede, Kab. Sumedang 109 4.3.2.1 Penanganan Konflik ...114 4.3.3 Konflik Lahan Taman Nasional Halimun ....118 4.3.3.1 Penanganan Konflik ..123 Konflik Sosial di Banten ... 125 4.4.1 Latar Belakang ... 125 4.4.2 Peran Pemerintah dalam Penanganan Konf|ik... 131 Konflik Sosial di Daerah lstimewa Yogyakarta ... 1 39 4.5.1 Latar Belakang ... 139 4.5.2 Potret Konflik Sosial ...141 4.5.3 Penyebab Konflik (Studi Kasus Julius Filecianius dan Michael Aryawan di Sleman ... 143 4.5.4 Upaya Penyelesaian Masalah Melalui Mediasi ... 149 4.5.5 Fenomena Bom Molotovdi Sleman ... 150
4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.5.6 Penanganan Konflik Sosial... 151 Konflik Sosial di Jawa Timur ...108 4.6.1 Latar Belakang ... 108 4.6.2 Penanganan Konflik ...173 Konflik Pertambangan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ... 178 4.7.1 Latar Belakang ... 178 4.7 .2 Kronologis Konflik dan Penanganan Konf|ik... 180 4.7.3 Penanganan Konflik ...184 Konflik sosial di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ...191 4.8.1 Latar Belakang ... 191 4.8.2 Penanganan Konflik ...199 Konflik Politik Lokal di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ... 206 4.9.1 Latar Belakang ... 206 4.9.2 Penanganan Konflik ...208 Konflik Sosial di Provinsi Maluku ... 217 4.10.1 Sejarah Konflik Sosial di Maluku ... 217 4.10.2 Akibat Pecahnya Konflik Sosial di Maluku ... 220 4.10.3 Preferensi Konflik ... 222 4.10.4 Penanganan Konflik ..225 4.10.5 Peran Serta Masyarakat... 243 4.10.6 Pendanaan... 244
BAB V KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan... 5.2 Saran DAFTAR PUSTAKA ...:... 246 ... 250 ... 254
DAFTAR TABEL 1. Data Konflik dan Potensi Konflik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ... 128 2. Penduduk Menurut Kab/Kota dan Agama di Yogyakarta... 140 3. Kasus Konflik Bernuasa Agama di D|Y... 141 4. Susunan Tim Terpadu Daerah Sesuai SK Gubernur DIY No.33ffim 12013 Tingkat Provinsi... 158
DAFTAR GAMBAR 1. Kerangka Pemikiran ... 2. Komponen dan Siklus Proses Analisis Data... :.65 ... 71 3. Peta Potensi Konflik Sosial di Indonesia... 126 4. MoU Stakeholder Pemerintah DIY Tentang Penghentian Kekerasan Fisik Dalam Rangka Penanganan Konflik di DIY ... 157 IX
DAFTAR LAMPIRAN 1. Kuesioner dan Pedoman Wawancara ... 257 2. Kuesioner Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sosial..2Sg 3. Pedoman Wawancara... 273
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah konflik sosial adalah masalah yang tak dapat lepas dari kehidupan manusia. Konflik selalu muncul dalam konteks individual maupun kelompok. Dalam konteks individual konflik terjadi sebagai suatu pertentangan hati nurani dalam diri setiap manusia. Sedangkan konflik kelompok maupun sosial adalah pertentangan antara individu dengan individu, atau kelompok dengan kelompok lain secara berhadapan dalam mempertahankan kepentingan masing-masing. Konflik dapat dipahami sebab secara biologis manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda sekalipun dalam suatu keluarga yang sama. Selain itu konflik dapat muncul diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian konflik secara alamiah dipandang wajar sejauh dapat dikelola dan diarahkan pada tujuan tercapainya integrasi sosial. Dalam aspek agama perbedaan dipandang sebagai rahmat sehingga secara sunnatullah tidak dapat dihilangkan kecuali dikelola dengan cara mengikat unsur-unsur yang memiliki kesamaan universal. Kenyataan atas eksistensi yang berbeda termasuk posisi sosial seringkali bertemu dengan kesadaran terhadap perbedaan. Setiap konflik pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan aktor dan kepentingan lain. Rentetan peristiwa tersebut dimulai dari konflik sosial yang merambah pada struktur kehidupan sosial yang paling kecil hingga besar. Gambaran tersebut tampaklekat dalam konteks Indonesia disebabkan oleh kemajemukan masyarakat (multikultural). Kemajemukan masyarakat terlihat baik secara horizontal maupun strukturalivertikal. Secara horizontal kemajemukan dapat dilihat
pada perbedaan 1.128 suku bangsadan ada737 macam Bahasa, 5 agama dengan berbagai aliran kepercayaan.l Dari aspek vertikal kemajemukan dapat diidentifikasi dalam hubungan pasang surut antara pusat dan daerah. Konflik Aceh dan Papua adalah fakta kemajemukan vertikal yang relatif dapat diatasi melalui sistem integrasi sosial. Semua kenyataan tersebut dapat dimaklumi dalam perjalanan sejarah dimana ditemukan goresan demi goresan konflik dalam fluktuasi dan intensitas yang berbeda. Jika diidentifikasi konflik di lndonesia secara umum terbagi dalam dua kategori yaitu konflik horisontal dan konflik vertikal. Konflik horisontal adalah pertikaian antar individu dan kelompok masyarakat yang dipicu karena perbedaan agama dan etnik. Dua alasan konflik tersebut seringkali terakumulasi dengan alasan kesenjangan ekonomi. Konflik akibat perbedaan agama dapat dilihat dalam kasus Ambon dan Poso sepanjang tahun 1998-2001. Konflik dengan alasan etnik dapat ditemui pada kasus antara Suku Madura dengan Suku Dayak. Pada umumnya penyebab terjadinya konflik antar etnik disebabkan disparitas ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konfik tersebut etnis Madura pada waktu tertentu menguasai berbagai sumber daya ekonomi. Sementara di sisi lain sikap mereka cenderung eksklusif sehingga menyulut konflik yang massif dan berkepanjangan. Sekalipun kedua peristiwa tersebut bernuansa agama dan etnik, namun dibalik dua alasan tersebut terdapat faktor esensial yaitu ketimpangan ekonomi antara pihak-pihak yang bertikai disamping akses terhadap sumber kekuasaan yang semakin kompetitif. Contoh lain, dalam kasus di Purwakarta sekelompok masa merobohkan dan membakar empat patung wayang dengan dalih menjauhkan masyarakat dari kesesatan atau penyembahan berhala. Peristiwa semacam itu bukan merupakan yang pertama 'Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010.
kali, sebelumnya di Bekasi, kelompok massa yang mengatas namakan agama menuntut agar patung tiga mojang diturunkan. Selain itu terdapat konflik bernuansa suku, agama, ras dan antar- golongan yang terjadi di Ambon beberapa waktu lalu, penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di cikeusik serta tragedi kemanusiaan di Mesuji antara perusahaan kelapa sawit dengan warga sekitar yang menimbulkan korban.2 Konflik vertikal berkaitan dengan pertikaian antara pihak pemerintah disatu sisi dengan masyarakat dan atau pemerintah lokal disisi lain. Alasan konflik vertikal pada umumnya disebabkan oleh lahirnya kebijakan diskriminatif pemerintah yang secara luas menciptakan ketidakpuasan bagi masyarakat lokal. Dalam kasus semacam ini alasan-alasan agama, etnik, ketimpangan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia secara akumulatif menjadi pemicu kearah disintegrasi bangsa. Dalam kasus di Indonesia konflik vertikal pada dasarnya mengalami pelemahan sejak Aceh dan Papua menemukan jalan keluar lewat kebijakan desentralisasi asimetrik (otonomi khusus). Aceh mengalami peluruhan pasca peristiwa Tsunami dan mencapai konsensus Helzinski yang kemudian diikuti oleh pemberian keistimewaan terhadap pembentukan partai lokal, syariat lslam dan pengelolaan sumber ekonomi yang lebih besar. Sejalan dengan itu Papua memperoleh otonomi khusus sejak tahun 2011 yang membuka kran tumbuhnya sistem sosial budaya lewat kelembagaan MRP maupun alokasi keuangan yang lebih diskretif bagi rakyat Papua dalam pengelolaan otonomi khusus. Sekalipun kedua kategori konflik diatas relatif dapat diredam lewat pendekatan struktural, namun bukan mustahil kegagalan pemulihan konflik secara fungsional dalam jangka panjang dapat menjadi ancaman sewaktu-waktu. Kasus Poso misalnya tampak tetap menjadi ancaman horizontal yang mudah menggeliat setiap saat, demikian pula letupan-letupan kecil di Aceh ' Lihat Wacana Governingboard, pada Majalah Desain Hukum, Vol. !2, No. 5, Tahun 20!2ha1.24
dan Papua dalam istilah Gangguan Kelompok Tak Dikenat merupakan indikasi adanya potensi laten konflik vertikal dimasa akan datang. Perlu untuk diketahui bahwa konflik vertikal bisa menjalar menjadi konflik horisontal antara kelompok etnis bersaing seperti dalam kasus Aceh, dimana pendatang Jawa dimusuhi dan diusir oleh penduduk Aceh. Diluar dua identifikasi konflik yang relatif mereda hingga saat ini, konflik pemerintahan di daerah jamak dipicu oleh ekses pemilihan kepala desa, kepala daerah, anggota legislatif, serta kemungkinan potensi akibat ekses pemilihan presiden antara pendukung figur dan partai politik.Pada level pemerintahan desa ancaman konflik cukup terbuka sejak ditetapkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Peluang besarnya insentif pusat ke desa dengan tujuan mendorong tumbuhnya otonomi desa bukan mustahil menciptakan kompetisi terhadap sumber daya di desa. Di tingkat pemerintahan daerah, ekses pemilukada tetap menjadi fenomena sehari-hari dimana konflik antar masa pendukung menunjukkan intensitas ekstrem dengan membakar dan merusak fasilitas umum pemerintahan.3 Ekses lain adalah pecahnya konsentrasi birokrasi yang merembes pada pelayanan masyarakat, demikian pula konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menciptakan disharmoni di setiap periode.a Dalam kasus pemilu legislatif April 2014 terdapat ratusan pelanggaran pemilu yang sekalipun relatif tak menimbulkan konflik terbuka namun bukan mustahil dapat menjadi bom waktu sekiranya upaya 'Lihat kasus ekses Pemilukada Palopo Sulsel tahun 2OI2atau Pemilukada Sumba Barat Daya NTT akhir tahun 2013.Disadarisejak tahun 2005 sampai Desember 2013, dari 1.013 penyelenggaraan pemilukada, terdapat sedikitnya 75 warga tewas akibat konflik selama proses pemilukada (Fauzi, Republika, Des 2013). - Catatan Bagian Otda Kemendagri menunjukkan sepanjang tahun 2OLO-2O!3, hanya terdapat 50 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yg bertahan mencalonkan diri kembali dalam pemilukada. Jumlah tersebut sangat kecil dibanding yg berpisah (94%).Romatisme hanya berjalan pada tahun pertama, bahkan 100 hari pertama, sisanya dijalani dengan konflik antar pendukung dalam dan diluar birokrasi.
penyelesaian ketidakpuasan bagi peserta pemilu dalam pesta demokrasi lokal semacam itu tak memiliki jalan keluar yang efektif dan adil. Konflik horizontal dan vertikal diatas secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab tersebut tidak saja berada di pundak pemerintah demikian pula pemerintah daerah dan masyarakat luas. Dalam kenyataannya upaya penanganan konflik sosial sulit dilaksanakan secara terpadu dan sistematis disebabkan ketiadaan sistem yang mengatur langkah- langkah penanganan konflik sosial di Indonesia. Dalam perspektif pemerintah pusat, sebagian besar urusan pemerintahan telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam wujud desentralisasi sehingga penanganan konflik sosial dinilai menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah (otonomi). Sebaliknya dalam pandangan pemerintah daerah penanganan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan umum selama ini dianggap masih menjadi otoritas pusat melalui fungsi pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Dalam implementasinya urusan pemerintahan umum sulit dilaksanakan pada level pemerintah daerah kabupaten/kota disebabkan ketiadaan organisasi pelaksana yang hanya sampai pada tingkat provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Selain itu kekosongan pengaturan kewenangan yang jelas dalam penanganan konflik sosial menjadi faktor lain yang menimbulkan kegamangan pemerintah dalam menangani konflik sosial di daerah. Disisi lain organisasi masyarakat (ormas) sebagai representasi fungsional masyarakat terkadang mengambil peran dilematis dalam penanganan konflik sosial di daerah. Peran berlebihan dalam penanganan konflik sosial melalui pembentukan
kekuatan atau unit-unit fungsional masyarakat sebagai sayap ormas semacam Pamswakarsa atau Banser NU, dinilai sebagai tindakan pengambilalihan fungsi-fungsi pemerintahan yang mendasar. Dilemanya, ketika terjadi kekosongan peran pemerintah semacam itu, maka suka atau tidak peran organisasi masyarakat menjadi penting untuk tidak dibatasi dalam upaya ikut menciptakan ketertiban umum. Pembiaran konflik sosial oleh pemerintah dapat dianggap sebagai gejala malfunction pemerintah. Sedangkan pembiaran konflik oleh masyarakat juga menunjukkan terjadinya gejala ideological breakdown, dimana terlepasnya nilai-nilai dasar sebagai pengikat persatuan dalam dinamika masyarakat suatu Negara. Kondisi dimana hilangnya peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik sosial mendorong pemerintah untuk melahirkan sistem penanganan konflik sosial yang mampu memberi pijakan yuridis dalam upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik. Sejak tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial adalah alat bagi pemerintah untuk melakukan sejumlah tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial sejak dini. Dengan demikian konflik sosial dapat diminimalisasi apabila semua pihak terkait dapat bersinergi melalui mekanisme early warning sysfem terhadap penyebaran bibit pemicu konflik.s Dalam Bab I Pasal t huruf (a) disebutkan bahwa konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Terjadinya konflik sosial atau bentrokan tentu saja ada pemantik yang melatarbelakanginya. Namun hal yang paling mendasari 'Lihat Laporan Utama pada Majalah Desain Hukum. Op Cit.,hal.6
terjadinya konflik sosial adalah keberagaman itu sendiri. Keberagaman kultur di lndonesia dapat dilihat dari perbedaan suku, bahasa daerah, ras serta luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku dominan antara lain Jawa, Sunda, Banten, Bugis, Minang, Dayak, Banjar dan Batak. Sedangkan bahasa yang paling sering digunakan antara lain bahasa Jawa, Sunda Bugis, Minang, Batak dan Melayu pada umumnya. Realitas keberagaman tersebut ada dan melebur menjadi satu sejak Sumpah Pemuda tahun 1928.Tak dapat dipungkiri bahwa dalam keberagaman itulah selain menjadi modal pembangunan bangsa juga berpotensi bagi terjadinya konflik sosial di Indonesia.Perbedaan karakteristik, perilaku, strata sosial serta kebudayaan dan agama merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap terjadinya konflik sosial itu sendiri.6 Pasal 5 UU PKS menyatakan bahwa konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya, perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku dan antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Penanganan konflik bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa 6 Lihat Wacana Governingboard, Majalah Desain Hukum, Op Cit.,hal.24
dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, Serta Sarana dan prasarana umum, memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat Serta Sarana dan prasarana umum' Pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan Konflik dilakukan melalui upaya, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Resolusi konflik secara umum merupakan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik sertamembangun sistem peringatan dini. Untuk meredam potensi konflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan cara: a) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan b) c) d) yang memperhatikan aspirasi masyarakat; Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; Meng i ntensifkan d ia log antarkelo m po k m asyara kat; e) Menegakkan hukum tanpa diskriminasi; 0 s) h) Membangun karakter bangsa; Melestarikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setemPat. I
rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan/atau pemaafan. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan latau Pranata sosial atau satuan Tugas Penyelesaian Konflik sosial. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Pelaksanaan rehabilitasi dimaksud meliputi: (a) pemulihan psikologis korban konflik dan pelindungan kelompok rentan; (b) pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; (c) perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian; (d) penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; (e) penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; (f) pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; (g) pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (h) pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; (i) peningkatan pelayanan kesehatan anak- anak; dan (i) pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. lmplementasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial diharapkan mampu meletakkan harapan secara utuh guna mencegah prakonflik dan pascakonflik agar tak terulang kembali dan yang paling penting adalah mampu menangani konflik pada saat konflik tersebut terjadi. Sekalipun demikian, UU ini dianggap masih terlalu dini, longgar dan tidak memiliki kekuatan, malah memancing hal-hal yang berkaitan dengan segala bentuk kepentingan. Jika UU PKS ini diterjemahkan dalam kebijakan politik, konflik antara kelompok masyarakat sipil dan pihak swasta yang LT
pada banyak kasus melibatkan pemerintah dapat saja diterjemahkan sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Apalagi jika gubernur dan bupati/wari kota dapat meminta bantuan sumber daya TNI untuk menangani keadaan konflik. Pasal ini rentan dimanfaatkan untuk merindungi kepentingan sempit ekonomi politik tertentu. Misar pada kasus- kasus konflik para petani adat dengan swasta atau perusahaan milik negara (badan usaha milik negara) dapat dengan mudah dipandang sebagai "keadaan konflik" yang mengancam keamanan dan ketertiban. Dalam banyak kasus dengan merihat perilaku negara selama ini, masyarakat petani kecil atau adat dapat tersubordinasi oleh kekerasan negara. pada kenyataannya fenomena konflik tidak selalu sarat dengan praktek kekerasan fisik dan selalu membutuhkan pendekatan kontekstuar untuk memecahkan masalah di dalamnya. Adapun jika mengacu pada UU PKS, setiap konflik dianggap sebagai bentuk benturan dan kekerasan fisik.T Pada masyarakat yang telah terbangun sistem sosial dan budaya cenderung terdapat kelembagaan yang mendorong konflik- konflik para anggotanya mencapai kondisi konsensuar. pada dunia modernitas kelembagaan itu disebut local wisdom (kearifan lokal) dalam pranata adat yang masih memelihara struktur sosiar dan budaya secara kuat yang secara sosiologis menjadi sangat fundamental dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik sosial. sekalipun uu PKS dalam pasal 37 memasukkan posisi pranata adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konfrik, namun tidak ada penekanan substantif bahwa konflik sosial yang disebabkan oleh kebijakan negara dapat diselesaikan oreh mekanisme adat. UU PKS tidak mengatur dengan tegas mekanisme dan batasan penggunaan hukum adat untuk 'Lihat Novri Susan, Sosiolog konflik Universitas Airlangga, Surabaya; penulis buku Negara Gogal Mengelola Konflik (2012)dalam Majalah Desain Hukum.Op Cit.,hal.29 72
menyelesaikan konflik. Pertanyaannya bagaimanakah jika konflik mengandung kejahatan, atau bagaimana jika konflik terjadi antar dua komunitas adat yang berbeda. UU praktis tidak menjabarkan dengan detail kapan hukum adat dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Selama ini hukum adat tidak memiliki aturan tertulis dan hanya berdasarkan kesepahaman bersama antara dua pihak yang berkonflik. ldealnya pasal penggunaan hukum adat dapat diatur dengan tegas.s Kekhawatiran lain terkait forum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/Kota yang diusulkan. Tidak adanya pengaturan detail mengenai peran dan fungsi forum penyelesaian konflik justru bertabrakan dengan institusi resmi pemerintah yang sudah ada di setiap daerah. selain soal fungsi, keberadaan forum khusus penanganan konfrik dinirai dapat melahirkan pos anggaran baru di APBD.e Pada sisi rain kehadiran undang-undang ini dinilai dapat melemahkan reformasi kepolisian dan TNI sebab memberi ruang bagi militer untuk terribat daram mengamankan situasi konflik. Padahal dalam paradigma negara dan konstitusi, TNI berperan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Penanganan konflik sosial seharusnya hanya menjadi wilayah kepolisian, sebab polisi bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. porisi juga memiliki prosedur dalam mengatasi konflik horizontal. Undang-undang ini dinilai bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1g4S yang menyebutkan bahwa penetapan keadaan bahaya ditetapkan oleh Presiden.l0 Pasal 16 UU PKS menyebutkan bahwa: "status Keadaan Konflik skala kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/ warikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota." Demikian pula pada level provinsi dimana Pasal 18 UU PKS menyebutkan "tbid elihat Digugot, Majalah Desain Hukum Op Cit,,hal. It tolihat Haris Azhar, Koordinator Kontras dalam tulisannya IJIJ Penongonon Konftik Sosial Segera Poengky Indarti, Direktur Eksekutif lmparsial UU PKS Melemahkan potri dan INl, Majalah Desain Hukum Op Cit.,hal.13 13
bahwa status keadaan konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oreh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi." sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan keamanan merupakan urusan pemerintah pusat dan presiden yang paling berhak menetapkan "status keadaan konflik". Dalam kaitan dengan konflik pemilukada, Menteri Dalam Negeri Rl Gamawan Fauzi dalam rapat kooordinasi nasional Komunitas lntelijen Daerah (Kominda) senin, 9 september tahun 2013 di Jakarta menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan eskalasi konflik sosial di tengah masyarakat. Tahun 2010 terjadi 93 peristiwa konflik, sementara pada tahun 2011 terjadi 77 peristiwa dan 2012 terjadi 128 peristiwall. Di tahun 2013 hingga awal september, Kemendagri mencatat telah 53 peristiwa konflik. Jadi dari rentang tahun 2010 hingga september 2013, tercatat 351 peristiwa konflik. Baik konflik yang bernuansa SARA, bentrokan warga dengan organisasi kemasyarakatan, aksi kekerasan unjukrasa menolak kenaikan bahan bakar minyak, bentrokan antar massa pendukung calon kepala daerah dan aksi massa terkait sengketa pertanahan. Dari kasus-kasus tersebut pemerintah memberi perhatian serius terhadap aksi massa terkait sengketa pertanahan. Perhatian serius diberikan mengingat sebaran peristiwanya terjadi di sebagian besar wilayah di lndonesia atau meliputi 22 provinsi. selain konflik sosial, ancaman terorisme juga kerap terjadi di tengah masyarakat. Di tahun 2012 Kemendagri mencatat terjadi 65 kali ancaman teror, di mana 30 kali diantaranya terjadi ledakan bom serta terjadi penangkapan 55 orang tersangka teroris.l2 11 Pernyataan tersebut didukung data Pusat Komunikasi dan Informasi (puskomin) Kemendagr " Dota Konftik Sosial. sosial-di.html. Diakses pada tanggal 27 Mei 2OL4 1.4
Jika dibandingkan dengan catatan Kemenkopolhukam bahwa Instruksi Presiden (lnpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dinilai telah membuahkan hasil. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah konflik sosial pada tahun 2013. Jumlah konflik sosial di seluruh Indonesia hingga akhir 2012 tercatat sebanyak 128 kasus. sementara pada tahun 2013 ini jumlahnya menjadi 83 kasus. Menurut sesmenko Polhukam Letjen TNI Langgeng sulistiono bahwa sebelum ada inpres jumlah konflik 128, setelah ada inpres jadi g3. Berkurangnya jumlah konflik sosial tak terlepas dari upaya tim terpadu yang menjalankan implementasi Inpres 2 Tahun 2013 yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. sementara di daerah dipimpin oleh gubernur. Perbedaan data dan informasi yang berbeda ini memang sangat membingungkan. Namun jika diperhatikan beberapa tahun terakhir konflik yang terjadi daram skala besar dan krusial tidak sebanyak pada saat zaman orde Baru. Akan tetapi seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa konflik tidak hanya teridentifikasi dalam bentuk bentrokan dan kekerasan fisik saja, demikian pula konflik anak-anak yang putus sekolah dikarenakan membantu orang tua. Berdasarkan data survei , anak usia 10-17 tahun tercatat sebanyak 2,8 juta anak telah menjadi pekerja. Dari hasil studi tentang pekerja anak ditemukan bahwa anak-anak usia 9-15 tahun terlibat dengan berbagai jenis pekerjaan yang berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, mental-emosionardan seksual. 13 Dalam konflik politik Pilkada selalu menimburkan polemik serta cukup rumit penyelesaiannya diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat lndonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat watak masyarakat yang pada umumnya bersifat primordial dan feodalistis. Ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pilkada turut menimbulkan ketidakpastian hukum. Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja "Berdasarkan data dan informasi pada Laporan Badan pusat statistik pada 2006 15
konflik Pilkada sulsel dan Maluku. Dua contoh diatas cukup mewakili suatu pernyataan bahwa konflik tidak selalu identik dengan kekerasan dan tumpah darah sehingga konflik yang terjadi di Indonesia masih belum mengalami penurunan yang signifikan disebabkan jumlah konflik sosial tidak hanya bersifat fisik, termasuk konflik sosial non fisik yang tak teridentifikasi dan terus bergulir. 1.2. Perumusan Masalah Konflik Sosial yang terjadi beberapa tahun terakhir ini sungguh memilukan bagi bangsa lndonesia. Konflik sosial baik dalam skala besar maupun kecil telah mengakibatkan korban jiwa manusia, harta, sumber mata pencaharian dan lainnya sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan nilai-nilai kultural bangsa. Nampaknya kerusuhan sosial tersebut telah menjadi gejala umum bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia.Konflik bernuansa separatis di NAD, Maluku, dan Papua, konflik bernuansa etnis di Kalbar, Kalteng, dan Ambon, konflik bernuansa ideologis isu faham komunis, faham radikal, konflik benuansa politis akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah berakibat penyerangan dan pengrusakan, konflik bernuansa ekonomi perkebunan di Mesuji, konflik bernuansa solidaritas liar tawuran antar wilayah, antar suporter sepak bola, konflik isu agama atau aliran kepercayaan isu berkaitan dengan SARA di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, dan konflik isu kebijakan pemerintah dalam konteks BBM, BOS, LPG, dan lain-lain. Peran Pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting dalam upaya pencegahan, penanganan dan peredaman konflik disamping peran masyarakat luas. 1,6
Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat di rumuskan 2 masalah utama yaitu; 1) Bagaimanakah peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penanganan konflik sosial? 2) Bagaimanakah peluang dan hambatan dalam penanganan konflik sosial? t7
la BAB II KERANGKA TEORI 2.1 Konflik Sosial Konflik sendiri berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Pada dasarnya tidak ada satupun masyarakat yang tak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lain. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik juga berarti percekcokan, perselisihan, pertentangan (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh dan pertentangan antara dua tokoh. secara terminologi konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu- individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam batasan ini kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Dalam konflik, orientasi ke pihak lawan lebih penting daripada obyek yang hendak dicapai. Daram kenyataan dimana berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder, sedangkan pihak lawan yang dihadapijauh lebih penting. Pemahaman mengenai konflik diarahkan Kartono & Guloyang menyatakan konflik berarti ketidaksepakatan daram satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain.la Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan- keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan namun bekerja Kartini Kartono dan Dali Gulo. Kamus Psikologi. / Bandung: pionir iaya, 19g7) 18
dalam saat yang bersamaan.casser concise dalam Lacey (2003) yang menerangkan bahwa konflik sebagai "a fight, a collision; a struggle, a contest; opposition of interest, opinion or purposes; mental strife, agonf'.15 Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa konflik adalah suatu pertarungan, suatu benturan, pergulatan, pertentangan kepentingan, opini-opini atau tujuan- tujuan, pergulatan mental dan penderitaan batin. Dari sisi positif Mc.Namara berpendapat bahwa konflik seringkali diperlukan untuk membantu memunculkan dan mengarahkan masalah, memacu kerja menjadi isu yang sangat diminati, menjadi "lebih nyata", dan mendorongnya untuk berpartisipasi serta membantu orang belajar bagaimana mengakui dan memperoleh manfaat dari adanya perbedaan.l6 Konflik akan menjadi masalah apabila menghambat produktivitas, menurunkan moralitas, menyebabkan konflik lain dan berkelanjutan serta menyebabkan perilaku yang tidak menyenangkan. Robbin mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai rhe conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik.lT pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Pandangan Tradisional (The Traditionat View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istirah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu '-Russel Waynelacey. Customer Loyotty Programs: strotegic Volue to Relationship Marketing D_issertation( Alobama: The Groduqte school of IJniversity of Atobama,2oo3) ttClayton ttstephen McNamara. Organizotional Culture.(Oxford:Oxford University press, 1999) PRobbins danTimothy A. Judge. Perilaku Organisosi.(Jakarta: Salemba Empat. 200g) 19
hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang _ orang, dan kegagalaan manajer untuk tanggap ter:hadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. 2) Pandangan Hubungan Manusia (The Human Relation view). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. 3) Pandangan Interaksionis (The lnteractionist view). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kerompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis diri, dan kreatif. Dengan demikian konflik dapat diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. pertentangan ini dapat berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik dengan kadar tinggi dalam bentuk kekerasan (violent), dapat juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (non-viole nt). lstilah sosial berasal dari akar kata bahasa Latin socrus, yang artinya berkawan atau masyarakat. sosial memiliki arti umum 20
yaitu kemasyarakatan dalam arti sempit mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Lewis mengemukakan bahwasosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasirkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya.ls Lena Dominelli memaknai sosial sebagai bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnyale. Menurut Fisher, dalam konflik social tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konfrik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.20 Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan{ujuan yang tidak sejalan.sementara itu wexley & yukr memandang konflik sosial merupakan perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka dan atau mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawan nya.21 2.2 Konflik dan Prosedur Demokrasi Konflik adalah gejala umum dalam kehidupan masyarakat. Konflik merupakan suatu akibat dari proses integrasi dalam masyarakat yang belum tuntas. Sumber konflik bermula dari perbedaan alamiah setiap individu dan perbedaan kepentingan dalam kesatuan masyarakat. Kategori konfrik dapat bersifat horisontal maupun vertikal. Konflik horisontal seringkali tt Lewis R Aiken dan G Groth-Marnat. Psychological testing and assessment.(United States of America : Pearson Education Group, Inc,2006) 1eL Dominelli. women and community Action.(Birmingham: venture press,1990) 'o Simon Fisher dkk. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strotegi untuk Bertindak. (Jakarta: The British Council,2000) 21K Wexly dan Gary Yukl A. Perilaku Orgonisasi don Psikotogi personolio (terjemohon Shoborruddin M/.(Jakarta: Rineka Cipta, 1995). 2t
menimbulkan ketegangan antar sesama kelompok masyarakat. sedangkan perbedaan akibat kebijakan struktural terkadang melahirkan konflik vertikal antara pemerintah nasional dan lokal (surbakti, 1992). Pada sisi lain konfrik dapat dimaknai setidaknya dalam dua hal yaitu suatu projek rekonstruksi sosial dan patologi sosial (Dahrendorf, 1976). sebagai projek rekonstruksi sosial konflik menjadi semacam upaya meretakkan konsensus baru sebagai pondasi dalam masyarakat akibat longgarnya konsensus antar kelompok masyarakat atau melemahnya komitmen antara pemerintah nasional dan sub nasional. sebagai patologi sosiat konflik seringkali dianggap penyakit yang mesti dilenyapkan dalam masyarakat kendatipun secara alamiah konflik tak dapat dimusnahkan, kecuali dikelola untuk diredam atau diminimalisir hingga ke titik yang relatif stabil. Terkait dengan itu konflik dapat dipandang positif jika mampu dikerora secara kreatif menuju integrasi. Konflik merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Dalam situasi tertentu pertentangan kepentingan dapat melahirkan pertempuran yang mematikan dimana masing- masing pihak saling menggunakan kekerasan (Gurr:1g93). pada masyarakat traditional penyelesaian lewat kekerasan merupakan gejala yang dapat kita saksikan dan bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat. perperangan antar suku di Papua dari aspek budaya dipandang merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik secara fungsionar. sebaliknya pada masyarakat modern penyelesaian konflik terkesan lebih lunak dengan mengedepankan aspek rasionalitas melalui resolusi konflik seperti perundingan bilateral, multilateral, negosiasi, rekonsiliasi, rehabilitasi, gencatan senjata, mediasi dan arbitrase. Konflik dengan menggunakan kekerasan hanyarah pirihan terakhir yang
mungkin akan diambil jika tak ada altenatif lain sebagai kelanjutan dari perundingan yang tak menemukan titik akhir. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui prosedur-prosedur yang di desain sedemikian teknis dari level pusat hingga daerah untuk mengalirkan berbagai kepentingan yang mengalami ketersendatan dilapangan. semua kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama dalam menyalurkan aspirasi, bahkan setiap minoritas penting dihargai dalam partisipasi demokrasi (J.s. Mill). Terlepas dari itu Aurel croissant dan wolfgang Merkel dalam Democratization (2004) mengingatkan tentang cacat bawaan demokrasi (defective of democracy), dimana ia mungkin berhasil membangun mekanisme yang rumit hingga ke level teknis, namun terkadang gagal mengatasi masalah pokok masyarakat seperti diskriminasi, kesenjangan antar kelompok, pendewasaan perilaku publik, penyejahteraan dan pemakmuran. peringatan diatas menyiratkan bahwa demokrasi rentan menghasilkan kegaduhan akibat kegagalan dalam pendewasaan perilaku publik. Inilah alasan mengapa pelembagaan demokrasi membutuhkan tidak saja prosedur teknis, demikian pula upaya pendidikan politik guna membangun budaya politik partisipan dalam kerangka demokrasi substansial. Tanpa melupakan pertimbangan esensial itu, pembangunan berbagai institusi demokrasi di tingkat pusat dan daerah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif beserta seluruh perangkat mezostruktur seperti komisi, badan dan lembaga yang terdiri dari anggota masyarakat dan pemerintah merupakan upaya untuk melunakkan konflik yang terkesan 'riar' di level bawah ke derajat yang lebih jinak'. Dalam hubungan itu pasca reformasi 1998, Indonesia menjadi contoh konkrit dimana demokrasi prosedural dapat dipenuhi mulai dari penanganan konflik hak konstitusional warga negara (Mahkamah Konstitusi) hingga penyelesaian konflik akibat ketidakadilan korupsi (KpK), malpraktek 23
administrasi (ombusman), ketidakdiran hakim (Ky), ketidakadilan Hak Asasi (Komnas HAM), perlindungan anak (Komnas Perlindungan Anak), ketidakadiran daram birokrasi (Komisi ASN) dan sebagainya. semua sarana demokrasi yang sengaja didesain itu dimaksudkan untuk menaikkan tuntutan yang penuh amarah dan emosional ke derajat yang penuh dengan argumentasi dan rasional. Dengan demikian semua titik keadilan yang ingin diperjuangkan oleh setiap individu dan kerompok masyarakat dapat diselesaikan secara rasional dan beradab pada institusi demokrasi yang tersedia, bukan emosional dan biadab. Disamping itu negara demokrasi lebih menekankan peran pranata sosial seperti organisasi masyarakat yang bersifat netral serta secara fungsional turut mengambil bagian dalam penanganan konflik.lnilah kontribusi penting civil society dalam kerangka demokrasi yang sesungguhnya, dimana peran dan jarak pemerintah dalam penanganan konflik sejauh mungkin dapat diminimalisir, sekaligus menyandarkan peran individu dan kelompok elit masyarakat dalam penciptaan stabilitas politik dan ketertiban umum (sociat order). Dalam kaitan penyelesaian konflik politik pemerintahan, mekanisme demokrasi penruakilan lazim digunakan guna memusatkan konflik pada sedikit orang sebagai representasi terpilih daripada membiarkan pencapain konsensus pada banyak orang yang relatif sukar dilakukan. Pemilihan sistem perwakilan bermakna pula bahwa konflik cukup diwakili oleh sekelompok orang terbaik dalam masyarakat yang dipilih secara fair dan kredibel untuk mewakili dan mengartikulasikan kepentingan setiap warga negara dalam mencapai tujuan bersama (common good). Demikianlah mengapa mekanisme penruakilan menjadi pilihan ideal socrates dan Habermas guna menghasilkan penruakilan masyarakat yang paling bermutu, bukan yang paling bermodal dan paling disukai sebagaimana kecenderungan demokrasi di negara-negara berkembang dewasa ini. Pada sisi lain penyelesaian konflik vertikal
antara pemerintah nasional dan sub nasional seringkali diselesaikan melalui pilihan-pirihan khusus dan istimewa yang memungkinkan masyarakat lokal dapat secara penuh mengekspresikan tuntutan-tuntutan politik, ekonomi dan sosial budaya. Pemerintah nasional seringkari menyediakan tawaran politik seperti wilayah asimetrik otonom yang menitikberatkan pada faktor- faktor historis, sosial budaya maupun keseimbangan pembagian kue ekonomi yang menjanjikan. Kegagaran melakukan negosiasi dan kompromi dalam banyak kasus diberbagai negara termasuk lndonesia telah menyisakan konfrik berkepanjangan antara pemerintah nasional dan sub nasional melalui gerakan separatis lokal. Pada akhirnya pilihan penyelesaian konflik dalam politik pemerintahan baik pusat maupun daerah bergantung pada mekanisme apa yang akan digunakan. Dalam kaitan konflik horisontal di daerah yang berhubungan dengan akses terhadap sumber daya kekuasaan misalnya, tampaknya secara teoritis dan empirik pemerintah membutuhkan suatu pilihan mekanisme representatif demokrasi dengan mempertimbangkan faktor kedewasaan publik atas variaber pendidikan dan pendapatan. sedangkan option bagi penyelesaian konflik vertikal membutuhkan negosiasi dan kompromi yang berimbang untuk menghasilkan kebijakan lose-win, atau win-win solution. 2.3. Fenomena Konflik Sosial di Indonesia Realitas kebhinekaan di lndonesia bukanlah satu-satunya penyebab gesekan sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi perbedaan masyarakat dalam memahami idiologiseringkali menciptakan perilaku eksklusif. Jika ditelaah lebih mendalam Indonesia dibangun diatas fondasi kesamaan tujuan dan keinginan untuk membangun negara yang bebas, merdeka, adil 25
dan makmur sebagaimana tercantum dalam pancasila pada sila ke-3 (tiga). Michael Mann dengan sangat apik menjelaskan sesuai dalam bukunya The Dark Srfes Democracy: Exptainingthe Ethnic cleansing (2004) jika persoalan fenomena konflik secara teoritis difahami dalam cara pandang fungsional maka sekurangnya ada beberapa kelemahan mendasar. pertama, tentu saja cara pandang ini seringkali menghindar untuk melihat dimensi sejarah (historis). Masyarakat cenderung dibaca menjadi suatu struktur yang statis dengan logika kemungkinan integrasi dan konsensusnya. Pandangan fungsional ini dianggap gagal membaca probtem konflik dalam masyarakat secara efektif, karena yang dilihat hanya konflik sebagai suatu dimensi yang merusak dan mengganggu. Kedua, pandangan fungsional juga memberi bias konservatisme. cenderung menjaga kemapanan dari status quo yang ada. Nalar ini sama halnya lebih berhati-hati untuk metakukan perubahan- perubahan mendasar dalam masyarakat karena setiap perubahan akan dianggap merusak dan mengganggu harmonisasi sistem yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, pandangan sistem semacam ini tentu saja menyembunyikan apa yang disebut sebagai 'kepentingan' atau 'kekuasaan'. Dalam banyak pengalaman, sistem ini bekerja dimana kekuasaan dianggap sebagai barang final yang tak lagi bisa diotak-atik. Pada kecenderungan yang lebih abstrak, pandangan fungsional cenderung naiT, ambigu dan lebih beruratak 'tautologis' dan tak memberikan makna apapun.22 Gerry van Klinken dalam bukunya 'perang Kota Kecil' melihat berbagai fenomena konflik komunal Indonesia. Dalam salah satu kesimpulan ia secara tersirat menegaskan ironi persoalan ini. Era transisi dari totalitarianisme ke demokrasi yang sedang berjalan hari ini ternyata juga harus tetap kita baca terus-menerus secara kritis. Demokrasi dapat menjadi pisau bermata dua. Demokrasi " George Ritzer dan Douglas J.Goodman.re ori sosiologi, Edisi terboru.2ot1,.hal. 747. 26
tidak semerta-merta menjawab apa yang dimaknai sebagai penyelesaian problem kebangsaan.23 Ruang liberalisasi secara prinsip membuka kebebasan ekspresi yang menjadi satu prinsip demokrasi, sementara liberarisasi demokrasi juga memungkinkan berbagai kepentingan yang mengatasnamakan apapun baik suku, agama, kepentingan dan lain-lain untuk berkontestasi. pada titik ini, problemnya tak lagi memusat pada persoatan negara semata tetapi terfragmenstasi dan menyebar pada berbagai hal. Konflik kepentingan, kekerasan agama, konfrik etnis dan berbagai letupan kekerasan kian hari justru bertambah . zaki Mubarok dalam catatan 'Geneologi lslam Radikal di rndonesia' secara kritis menggambarkan proses relasi ini. Baginya demokratisasi telah memberikan ruang yang semakin luas bagi kita, sebuah arena terbuka, di mana berbagai spektrum aspirasi, ekspresi, dan gerakan dari berbagai macam-macam entitas dapat mengaktualisasikan diri secara bebas dan maksimal di dalamnya, termasuk semakin terbuka lebarnya pubtic sphere bagi berbagai pemikiran dan aktivisme keaga maan.2a Nalar pembacaan terhadap berkembangnya konflik yang hidup dalam masa transisi lndonesia ini juga hampir sama dibaca secara kritis oleh Jacques Bertrand dalam bukunya Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia. ra ingin memperlihatkan sebuah relasi antara struktur kelembagaan demokrasi, terutama dalam bingkai pembentukan wajah kebangsaan dengan berbagai masalah konflik yang muncul. Ada relasi yang amat penting dari transisi demokratisasi yang berjalan terutama era 90'an. Terbukanya berbagai saluran politik yang juga memungkinkan lahirnya berbagai " Jack Snyder.Dori Pemungutan Suora ke Pertumpahan Doroh : Demokratisasi dan Konftik N,asional.(Jakarta : Penerbit Kepustakaan populer Gramedia, 2003) 'oLihat, M Zaki Mubarok.Gen eologi lslam Rodikat di lndonesio : Gerokan, pemikiran dan prospek Demokrasi'(Jakarta;Penerbit 1P3ES,2007). Catatan yang lain yang hampir serupa adalahbuku Masdar Hilmy, Teologi Perlawanan: lslamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia pasca orde Baru, Penerbit Kanisius, yogyakarta, 2009. 27
respon ekspresi kepentingan yang muncul baik dalam taraf nasional maupun lokal.Bertrand juga menyoroti transisi era otoritarianisme orde Baru ke era demokrasi dan berbagai konsekuensi yang berkembang. Kekerasan etnis cenderung terjadi selama masa-masa selama berlangsungnya perundingan ulang mengenai model kebangsaan dan lembaga-lembaga negara. Ada kecenderungan gelombang naik atau intensifikasi kekerasan berlangsung secara kebetulan bersamaan dengan titik-titik simpang kritis reformasi kelembagaan. Titik-titik simpang ini bisa terjadi sebagai tanggapan terhadap ketegangan yang terbentuk dalam lembaga-lembaga dan model kebangsaan model warisan masa lalu.25 2.4 Manajemen Konflik lstilah manajemen menurut Haney dalam Mardiyanto berasal dari bahasa ltalia yaitu Maneggiare, yang berarti melatih kuda- kuda. secara harfiah manajemen dapat dikatakan to handle yang berarti mengendalikan.26 Mengacu pada kamus Inggris Indonesia Echols dan shadily, management berarti pengelolaan dan istilah manager berarti tindakan membimbing atau memimpin.2T Dalam bahasa cina, manajemen adalah kuan ree yang berasal dari dua kata yaitu kuan khung (mengawasi orang kerja) dan lee chai (memanajemen konfliksi uang).sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai mengawasi/mengatur orang bekerja dan memanajemen konfliksi administrasi dengan baik. Menurut kamus besar bahasa lndonesiamanajemen adarah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.28 " Lihat Jacques Bertrand.Nasionalisme dan Konftik Etnis di tndonesio.(yogyakarta: penerbit Ombak,, 20!2) hal.7. Analasis Bertrand tak terbatas pada konflik etnis tetapi juga melihat potensi kecenderungan pola relasi yang sama pada konflik-konflik yang menyertakan masalah agama. 2sMardianto, A. dkk.Penggunoon Manojemen Konflik Ditinjou Dari Stotus Keikutsertoan Dalom Mengikuti Kegiaton Pencinto Alam Di lJniversitas Gojah Mada.Jurnal psikologi. No. 2. 2000. " John M Echols, and Hassan Shadily. Kamus Inggris-lndonesia. (Jakarta : Gramedia pustaka Utama.2000) .hal. 147. " Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta 1997) 28
Manajemen merupakan proses penting yang menggerakkan organisasi karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sebuah tindakan yang berhubungan dengan usaha tertentu dan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Menurut kamus bahasa lndonesia, konflik berati percekcokan, pertentangan, atau perselisihan.2e Konflik juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok. setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Johnson datam supratiknya mengungkapkan bahwa konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat mengharangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain.3o Kendati unsur konflik selalu terdapat setiap bentuk hubungan antar pribadi, pada umumnya masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang harus dihindarkan karena konflik dianggap sebagai faktor yang merusak hubungan. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalahpahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional. Gottman dan Korkoff menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konfrik, yaitu manajemen konflik destruktif yang meliputi conflict engagemenf(menyerang dan lepas control), withdrawal (menarik diri) dari situasi tertentu yang kadang- kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahan diri, dan compliance (menyerah dan tidak membela diri). 'n tbid 30 Supratiknya, A. Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis. yogyakarta : penerbit Kanisius.1995. 29
Beralih pada manajemen konflik konstruktif yaitu positive problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan sebaliknya sedangkan negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang.3l Manajemen konflik disebut konstruktif bila dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut kelangsungan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik masih terjaga dan masih berinteraksi secara harmonis. Johnson dan Johnson dalam Faridamengatakan bahwa ketika individu terlibat konfrik maka untuk menghadapinya seringkali digunakan relegiusitas dasar manajemen konflik yaitu withdrawing (menghindari), forcing (memaksa), smoothing (melunak), compromising (kompromi), dan confronting (konfrontasi).32 lndividu yang menggunakan cara withdrawing cenderung berusaha menarik diri untuk menghindari konflik dan orang yang terlibat dengannya. Forcing digunakan oleh individu yang terlibat konflik yang berusaha untuk mengalahkan lawannya dan memaksa untuk mau menerima sorusi konflik, sedangkan bila individu menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari demi keharmonisan hubungan dengan orang lain disebut smoothing. Bila ada upaya mengorbankan sebagian tujuannya dan membujuk orang lain untuk mau mengorbankan sebagian tujuannya juga maka cara penyelesaian konflik tersebut disebut "lbid 32Farida, I.A. Monaiemen Konftik Poda Remaja yang Tinggal Bersamo orong Tuo dan Remaja Panti di Malong.(Yogyakarta: Fakultas psikologi Universitas Gadjah Mada,1996). 30
"rbid comprimising, dan confrontation adalah bila individu memandang konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan dan berupaya agar solusi yang digunakan mampu memecahkan masalah dan memuaskan kedua belah pihak. Jika dibandingkan dengan pendapat dengan Robin yang juga tercantum dalam Faridayang menyatakan bahwa manajemen konflik yang biasa digunakan seseorang adalah domination (dominasi), capitulation (menyerah), inaction (tidak bertindak), withdrawl (menarik diri), negotiation (negosiasi), dan third party interuention (intervensi pihak ketiga).33 Ketika individu yang terlibat konflik berusaha memaksa secara fisik pihak lain untuk menerima kemauannya disebut cara dominasi. capitulation terjadi bila salah satu pihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain yang terlibat konflik, sedangkan bila salah satu pihak yang berkonflik tidak melakukan usaha untuk menyelesaikan konflik disebut inaction. withdrawl adalah cara yang digunakan individu dengan menghindar agar tidak terlibat dalam konflik yang terjadi. Negotiation ditandai dengan adanya pertukaran pendapat antara kedua belah pihak untuk mencapai tindakan yang disetujui bersama dan intervensi pihak ketiga teryadi bila individu atau kelompok di luar pihak yang bertikai berupaya menggerakkan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan konflik.pada saat ini pihak ketiga hanya berperan sebagai moderator. Berdasarkan dua pertimbangan di atas, Johnson mengemukakan 5 gaya dalam mengelola konflik, yaitu : a) Gaya Kura-kura Pihak yang menggunakan gaya ini beranggapan bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Lebih mudah menarik diri dari konflik, secara fisik maupun psikologis, daripada menghadapinya. 31
b) Gaya lkan Hiu Bagi individu yang menggunakan cara ini, tujuan pribadi adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak begitu penting. Konflik harus dipecahkan dengan cara satu pihak menang dan pihak lain kalah. Mencapai kemenangan dengan cara menyerang, mengungguli, dan mengancam. c) Gaya Kancil Pada gaya ini, hubungannya sangat diutamakan dan kepentingan pribadi menjadi kurang penting. penyelesaian konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari masalah demi kerukunan. d) Gaya Rubah Gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencapai tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak lain yang sama-sama penting. e) Gaya Burung Hantu Bagi pihak yang menggunakan gaya ini menganggap bahwa konflik adalah masalah yang harus dicari pemecahannya yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawan. Gaya ini menunjukkan bahwa konflik bermanfaat meningkatkan hubungan dengan cara mengurangi ketegangan yang terjadi antar dua pihak yang bertikai. Prijosaksono dan sembel (2003) mengemukakan bahwa terdapat alternatif penyelesaian konfrik dipandang dari sudut menang-kalah masing-masing pihak yang dibagi menjadi empat kuadran manajemen konflik yaitu :34 'asembel, R. & sembel, s. Menguboh Konflik Menjadi Kerja soma.2oo3. diakses pada tanggal 2L Mei 201,4 32
a) Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi) Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuannya adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. b) Kuadran Menang-Kalah (Persaingan) Kuadran ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Pihak yang kalah biasanyaakan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. c) Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi) Menunjukkan ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. d) Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik) Merupakan cara dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyeresaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. 33
Manajemen konflik dari Gottman dan Korkoff pada Mardianto dengan pertimbangan bahwa klasifikasi dari kedua ahli tersebut mewakili berbagai macam manajemen konflik yang ada dan sesuai dengan permasalahan yang diteriti yaitu pos/frve problem solving, terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Kedua, conftict engagemenf (menyerang dan lepas control), manajemen konflik ini lebih bersifat mengontrol dan tidak menyerang lawan daram proses penyelesaian konflik tetapi lebih-lebih dengan cara yang bersifat perdamaian tanpa menyerang lawan yang berkonflik.35 selanjutnya withdrawal (menarik diri), pada manajemen konflik ini penyelesaian konflik, pihak yang berkonflik tidak menarik diri dari konflik yang dialami dan tidak menggunakan mekanisme pertahan diri, tetapi lebih berusaha menampilkan diri untuk terus mempertahankan diri guna meyelesaikan konflik yang terjadi dan yang terakhir compliance (menyerah), manajemen konflik ini penyelesaian konflik lebih bersifat tidak menyerah dan berusaha terus dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Fisher menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan:36 (a) Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. (b) Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. "-Mardianto, A. Op Cit., hal.60 'o Simon Fisher. Op Cit,, hal 35 34
(c) Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. (d) Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. (e) Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misarnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik dan seterusnya. 2.5 Teori Konflik Teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis berhubungan atau sering dikatakan sebagai sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait-mengait yang menghadirkan suatu tinjauan sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel-variabel dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi. Teori harus mengandung konsep, pernyataan (statement), definisi, baik itu definisi teoritis maupun operasional dan hubungan logis yang bersifat teoritis dan logis antara konsep tersebut. suatu teori dapat diterima dengan dua kriteria pertama, yaitu kriteria ideal, yang menyatakan bahwa suatu teori akan dapat diakui jika memenuhi persyaratan. Kedua, yaitu kriteria pragmatis yang menyatakan bahwa ide-ide itu dapat dikatakan sebagai teori apabila mempunyai 35
paradigma, kerangka pikir, konsep-konsep, variabel, proposisi, dan hubungan antara konsep dan proposisi. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula37. Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik juga melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami ko nfl i k-ko nfl i k ata u ketega nga n-ketega ngan. Teori konflik yang muncul pada abad ke sembiran belas dan dua puluh sebagai respon dari lahirnya duar revorution. yaitu demokratisasi dan industrialisasi. Tokoh-tokoh teori konflik terbagi ke dalam dua fase yakni tokoh sosiologi klasik dan tokoh sosiologi modern. Adapun tokoh{okoh teori konflik sosiologi klasik adalah sebagai berikut seperti Polybus, lbnu Khaldun, Nicolo Machiavelli, Jean Bodin, dan Hobbes. sedangkan tokoh sosiorogi modern yang mengemukakan tentang teori konflik adalah sebagai berikut: a. Karl Max Karl Max berpendapat bahwa konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar adalah sentral di masyarakat. Konflik akan sering muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka terjaga. ''Teori Konflik. Wikipedia.Ieori konftik.2013. Diakses pada tanggal 2l Mei 2Q1-4 36
Mereka membentuk perkumpulan yang kuat dan dapat memberikan dukungan kepada mereka ketika perjuangan semakin menguat. Bagian dari proletar dengan unsur-unsur pencerahan dan kemajuan, peningkatan potensial secara revolusioner. Jika dibandingkan antara teori Max weber dengan Karl Max dalam hal memecahkan konflik dasar masyarakat masa depan maka dapat disimpulkan bahwa Max memandang konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan-kekuatan produksi, sekali kekuatan-kekuatan ini dikembalikan kepada kontrol seruruh masyarakat, maka konflik dasar tersebut akan dapat dihapuskan. Jadi sekali kapitalis digantikan dengan sosiarisme, maka kelas-kelas akan terhapuskan dan pertentangan keras akan berhenti. sedangkan weber memiliki pandangan yang jauh pesimistik. la percaya bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tak dapat dihilangkan. weber menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri permanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks, walaupun tentu saja akan mengambil bentuk-bentuk dan juga tingkat kekerasan yang secara substansiar sangat bervarisi. b. Lewis A. Coser Berkaitan dengan konflik sosial, coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup Penyelamat (savety-value) ialah sarah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial juga merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau 37
3tLewis struktur. Misalnya Badan Penryakilan Mahasiswa atau panitia kesejahteraan Dosen. Lembaga tersebut membuat kegerahan yang berasal dari situasi konflik tersalur tanpa menghancurkan sistem tersebut. Konflik oleh Coser dibagi menjadi dua, pertama adalah Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.38 Menurut coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terribat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Misalnya saja dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing-masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meninggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu. Kedua Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuantujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. c. Ralf Dahrendorf Teori konflik Ralf Dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi A Coser .The Function of Sociot Conflict. (New York: Free Press,1956). Hal.151-210
Karl Max yang berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol sarana- sarana berada dalam satu individu-individu yang sama. seperti halnya coser, Ralf Dahrendorf mula-mula merihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori tersebut merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisis fenomena sosial.3e Ralf Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Penerimaan Dahrendorf pada teori konflik Karl Max adalah ide mengenai pertentangan kelas sebagai satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Kemudian dimodifikasi oleh berdasarkan perkembangan yang terjadi akhir- akhir ini. Dahrendorf mengatakan bahwa ada dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemilikan sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas itu. Menurut Dahrendorf hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kerahiran keras. Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu, mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Dalam analisisnya Dahrendorf menganggap bahwa secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah dianalisis bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya. Misalnya kasus kelompok minoritas yang pada tahun 1960-an kesadarannya telah memuncak, antara lain termasuk kelompok- ttRalf Dahrendorf.C/oss ond Closs Conftict in tndustriol Society, (Calif.: Stanford University Press.1959) hal. 142-189 39
kelompok kulit hitam, wanita, suku Indian dan chicanos. Kelompok wanita sebelum tahun 1960-an merupakan kelompok semu yang ditolak oleh kekuasan di sebagian besar struktur sosial di mana mereka berpartisipasi. pada pertengahan tahun 1960-an muncul kesadaran kaum wanita untuk menyamakan derajatnya dengan kaum laki- laki. Margaret M. Poloma menyebutkan bahwa Dahrendorf secara tegas menyatakan teori konfliknya merupakan model pluralistis yang berbeda dengan model dua kelas yang sederhana dari Karl Max.a0 Max menggunakan seluruh masyarakat sebagai unit analisis, dengan orang-orang yang mengendalikan sarana produksi lewat pemilikan sarana tersebut atau orang yang tidak ikut dalam pemilikan yang demikian.Manusia dibagi ke dalam kelompok yang punya, dan yang tidak. Dalam menggantikan hubungan-hubungan kekayaan dengan hubungan kekuasaan sebagai inti dari teori kelas, Dahrendorf menyatakan bahwa moder dua kelas ini tidak dapat diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan terapi hanya pada asosiasi-asosiasi tertentu yang ada dalam suatu masyarakat. Kekayaan, status ekonomi dan satus sosial, walaupun bukan merupakan determinan pencerminan ketas tetapi dapat memengaruhi intensitas pertentangan. Dalam hal ini Dahrendorf mengetengahkan proposinya yaitu, "semakin rendah korelasi ekonomi lainnya, maka semakin rendah intensitas pertentangan kelas dan sebaliknya. 2.6 Analisis Konflik Analisis konflik dapat diartikan sebagai suatu proses praktis mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai pandang. Analisis konflik akan sangat berguna dalam memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian- untuk sudut aoMargaret M Poloma.So siologi Kontemporer. (Jakarta : pr Rajagrafindo persada, 2003)
kejadian konflik yang terjadi, mengidentifikasi semua aktor atau kelompok yang terlibat dalam konflik, dan bukan hanya kerompok yang menonjol saja, memahami pandangan semua aktor atau kelompok dan lebih mengetahui bagaimana hubungan satu sama lain, mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan- kecenderungan yang mendasari konflik serta menentukan langkah- langkah yang sebaiknya ditempuh untuk menghadapi konflik.al Metode-metode dan alat-alat yang berbeda dapat digunakan dalam kaitannya dengan dinamika konflik khusus. Namun, metode- metode ini dapat berubah bergantung pada konteks, waktu, dan berbagai aspek lainnya, yang harus dipertimbangkan oreh para praktisi yang melakukan analisis konflik. Daram pendekatan 'Resolusi Konflik' banyak alat analisis yang digunakan secara luas. Misalnya Model Pemetaan Konflik, Model penuturan cerita (story Telling), model Ketakutan dan Kebutuhan, model Segitiga ABC (A=attitude; B=behaviou4 C=confexf), model Matahari (Sun) yang dapat membantu kita untuk menganalisis hubungan, sebab dan akibat dari sebuah konflik. Model Grid dapat membantu menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan situasi yang ingin diciptakan melalui analisis sumber-sumber yang dimiliki baik itu aktor maupun faktor yang dapat mendukung terciptanya perdamaian atau rekonsiliasi.a2 Pemetaan Konflik ialah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Pemetaan konflik berguna untuk mengetahui berbagai sudut pandang masyarakat yang berbeda ketika memetakan situasi mereka bersama.Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah menentukan apa yang ingin dipetakan, kapan dan dari sudut otST.Tri Guntur Narwaya, dkk. Penanganan Konftik Bernuonso Keagomoon.(yogyakarta: pUSHAM Ull, 2013)hal.58 o'ST.Tri Guntur Narwaya, dkk.Op Clt,hal 59 41,
ot tbid pandang apa. Teknik ini lebih bermanfaat bila setiap kelompok melakukan pemetaan berdasarkan sudut pandangnya masing- masing, dan inti dari analisis ini adalah mencoba merenkonsiliasi sudut pandang yang berbeda dalam rangka mengelola konflik. Langkah selanjutnya menempatkan diri atau organisasi di peta yang berarti menunjukkan bahwa ada dalam situasi konflik tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam konfrik baik langsung maupun tidak langsung memiliki persepsi tertentu tentang organisasi yang ingin menengahi konflik. sebagai pihak penengah sedapat mungkin memiliki hubungan atau kontak dengan pihak-pihak yang menghendaki diselesaikannya konflik tersebut. Terakhir, dalam melakukan pemetaan penting mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: siapa pihak-pihak utama yang terlibat? siapa pihak-pihak lain yang berkaitan dengan konflik? Termasuk kelompok kecir atau pihak luar? Apa hubungan antara semua pihak itu? Bagaimana caranya pihak-pihak itu tenryakili dalam peta? siapa saja yang melakukan persekutuan (aliansi)? siapa saja yang memiliki hubungan dekat? siapa saja yang mengalami hubungan yang retak? Siapa saja yang mengalami konfrontasi? Apa saja isu-isu pokok di antara pihak- pihak yang ada dalam peta, setidaknya pihak-pihak yang berkonfrontasi? Bagaimana hubungan kita sebagai kelompok penengah dengan pihak-pihak yang ada dalam peta. Apakah ada hubungan khusus? dan sebagainya.a3 Penuturan cerita (Story Telling) merupakanmodel yang bertujuan memahami berbagai versi penilaian yang diberikan oleh masing-masing pihak atau kelompok yang berkonflik mengenai cerita yang 'sama'. Langkah-langkahnya antara lain mendatangi masing-masing kelompok yang bertikai dan mendengarkan cerita mereka tentang konflik tersebut, membuat daftar poin-poin utama 42
ooST.Tri yang sesuai dengan konflik tersebut, khususnya yang dianggap penting atau bernilai bagi masing-masing kelompok, membuat sekali lagi daftar yang saling berlawanan. Dalam hal ini, letakkanlah informasi yang sesuai secara bersamaan (dalam satu baris yang sama), dan buatlah dalam pola yang seragam, jika perlu, membuat 'garis waktu' (timeline). Misalnya, apa yang dikatakan oleh satu kelompok tentang kejadian pada tahun tertentu, bagaimana kelompok lain menggambarkan kejadian yang berlangsung pada tahun yang sama, serta peristiwa penting apa yang terjadi menurut masing-masing kelompok. Mencari perbedaan-perbedaan atau informasi yang kurang dan usahakan untuk mengumpulkan informasi yang dimaksud. Mengumpulkan informasi dapat dilakukan secara terpisah. Namun, kalau kelompok-kelompok menghendaki adakanlah sebuah pertemuan yang lebih besar lagi dimana setiap kelompok dapat membagi cerita menurut versinya masing- masing.aa Catatan penting adalah bila kedua kelompok merasa dapat duduk bersama secara tenang dan saling percaya, maka yang terbaik adalah mengajak mereka duduk bersama untuk membahas masalah tersebut.lni adalah penuturan cerita, bukan 'fact finding'. Karena itu penting menunjukkan minat untuk mendengarkan cerita tersebut.Dalam menjalankan proses ini, tidak boleh hanya terpaku pada data dan mengabaikan emosi orang-orang yang menuturkan ceritanya. Karena itu, penting sekali untuk ikut memahami emosi masing-masing kelompok dalam kaitannya dengan konflik. Namun, dalam usaha memahami emosi ini, pendengar jangan terkecoh dengan usaha melebih-lebihkan cerita sehingga menganggapnya sebagai fakta. Alat analisis ini harus disesuaikan dengan konteks komunitas yang dihadapi. Kalau tidak cocok dengan metode menuliskan cerita, sebaiknya digunakan penuturan lisan saja. Guntur Narwaya, dkk.Op Cit., hal 60 43
otST.Tri setelah analisis diselesaikan, maka tindakan selanjutnya adalah mem-follow up analisis dengan membagi informasi ke berbagai pihak terkait yaitu penduduk, pihak militer, aparat pemerintah terkait, NGO, pemuka agama, pemimpin politik, organisasi berbasis komunitas, perkumpulan dagang, dan media. Hasil analisis dapat digunakan untuk bahan kerompok mediator dan fasilitor konflik untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan jaringan serta untuk menciptakan kesadaran untuk dipublikasikan. Model Segitiga ABC merupakanalat analisis yang berguna untuk membantu fasilitator untuk memahami pola prilaku (Behaviour atau B) masyarakat pada saat terjadinya konflik serta faktor-faktor yang menyebabkan prilaku tersebut.Faktor-faktor tersebut disebut Attitude (A) dan context (c).Alat ini disebut segitiga ABC karena membahas Attitude (sikap dan cara pandang), Behaviour (prilaku), dan contexf (konteks atau kejadian-kejadian yang melingkupi konflik). Model ini didasari oleh asumsi bahwa prilaku orang dapat berubah cepat, namun tidak dengan sikap dan konteks yang mereka hadapi. Demikian pula sikap dan konteks mempengaruhi prilaku mereka.as 2.7 Penanganan Konflik di Pemerintahan Daerah Adapun peran penting masing-masing pihak terkait Konflik sosial, khususnya di Pemerintahan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pemerintah Pusat. Kebijakan Penanganan Konflik oleh Pemerintah pusat diharapkan melalui antara lain : Guntur Narwaya, dkk.Op Cit., hal.6I 44
1) Dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam menangani konflik hendaknya melalui pendekatan sosio- Psykology Antropologi dan berusaha berlaku senetral dan seadil mungkin, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 2) Kebijakan penyelesaian konflik yang menyangkut seluruh kehidupan masyarakat hendaknya ditangani secara tuntas, menyeluruh, terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan selu ru h i nsta nsi/i nstitusi serta m asyara kat. 3) lmplementasi pananggulangan konflik hendaknya dapat dilihat secara jelas peran instansi/institusi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam penyeresaian konflik ditengahtengah kehidupan masyarakat. b. Pemerintah Daerah Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Daerah hendaknya berpegang dan mengacu kepada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam menanggurangi konflik sudah mempunyai legal-aspecf secara institusi, yang antara lain: 1) 2) Melakukan peningkatan koordinasi antar instansi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam penanggulangan konflik yang terjadi serta berusaha memberikan kewenangan- kewenangan kepada instansi tokoh tersebut sesuai dengan kompetensi masing-masing untuk menanggulangi atau mengatasi konflik yang terjadi. Pemerintah Daerah mengadakan berbagai pertemuan- pertemuan dalam upaya menjalin komunikasi, persaud araan dan tali silaturahmi di antara komunitas masyarakat baik itu komunitas yang berdasarkan agama (lslam atau Kristen) maupun berdasarkan pulau (tempat tinggal). 45
3) Mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat ikut berperan serta dalam merumuskan kebijakan untuk menanggulangi atau menangani konflik yang terjadi. c. Aparat Penegak Hukum Pihak ini tidak boleh terpancing emosi, terprovokasi ataupun larut dalam pertikaian atau konflik, tidak memihak, berlaku yang adil dan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Melengkapi aturan yang mampu untuk mendukung proses hukum yang adil dan netral. 2) Membentuk aparat penegak hukum yang benruibawa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup. 3) Membentuk dan membangun masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. 4) Kasus yang terindikasi sebagai penyebab konflik hendaknya ditangani secara tuntas sampai dengan pemberian sangsi hukum yang sesuai. d. Badan Mediasi Nasional (BMN) BMN merupakan sebuah lembaga fungsional dan lembaga kerja di bawah presiden. Untuk melancarkan fungsi dan pekerjaan, BMN bisa membuka cabang yang bersifat adhoc di beberapa daerah konflik yang memerlukan. Dalam keadaan damai, BMN secara terus-menerus dan aktif melakukan studi, pendokumentasian, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang konflik sosial terutama di wilayah-wilayah dengan potensi konflik yang tinggi. BMN juga berperan sebagai rujukan bagi lembaga-lembaga penanganan konflik sesuai UU PKS, yang juga menekankan mediasi sebagai cara atau metode penyelesaian konflik. Rujukan yang dimaksud bisa berupa hasil studi atau dokumentasi tentang masalah yang menjadi pangkal konflik, proses penyelesaian konflik,
proses mediasi dan negosiasi, program dan tindakantindakan penguatan konflik, dalam hal penetapan status daerah konflik, dan sejauh mana pelibatan aparat kemanan TNI-PoLRl harus dilibatkan dalam penanganan konflik. selain sebagai rujukan dan peraksana dalam penanganan konflik, BMN juga akan berperan aktif daram harmonisasi peraturan perundangan dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan konflik. e. Aparat Keamanan Dalam penanganan konflik sosial, maka peran aparat keamanan adalah sebagai berikut: 1) 2) Aparat keamanan baik dari Kepolisian dan dari TNI dalam melaksanakan tugas menangani konflik hendaknya bersifat netral tanpa berpihak pada kelompok-kelompok yang bertikai, dan menerapkan aturan atau prosedur penanganan yang berlaku meliputi penanganan sesuai skala konflik yang terjadi. Melengkapi aturan yang mampu untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. 3) Membentuk aparat keamanan yang berwibawa, berkuaritas dan profesional. f. Masyarakat Konflik sosial adalah perseteruan dan I atau benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Unsur masyarakat dapat dibagi sebagai berikut: 1. Tokoh Agama. a) Dalam menyampaikan ajaran agama hendaknya tidak membanding-bandingkan antara agama yang dianut dengan 47
agama yang lain, serta tidak berusaha mendiskriditkan agama lain. b) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang dipeluknya. c) Berusaha untuk mengajak umatnya memahami keberadaan agama lain serta umat yang memeluknya. d) Membangun toleransi dan kerukunan yang tinggi antar umat beragama 2. Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat. a) Mengajak masyarakat mengembangkan budaya lokal sebagai budaya nasional yang mampu mendukung dinamika pembangunan. b) Mengembangkan budaya lokal agar berperan efektif dalam kehidupan masyarakat secara nasional. c) Memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat baik masyarakat pendatang Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Sosial Pasal 52 - Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengananan Konflik Sosial, menetapkan peran serta masyarakat dan pendanaan. Undang-undang ini menentukan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan Konflik berupapembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik dan bantuan tenaga dan pikiran. 3. Wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas penyelesaian Konflik Sosial Skala Kabupaten/ Kota. 48
2.8 Kealpaan Pemerintahan Daerah dalam penanganan Konflik Meskipun telah jelas bagaimana peran pemerintah baik pusat maupun daerah yang tercantum dalam undang-undang dan telah nyata pula bagaimana langkah-rangkah implementasi penanganan konflik, namun masih juga terdapat berbagai kealpaan dari pemerintah sendiri, contohnya yang dapat disimpulkan pada kasus Konflik Mesuji. Konflik agraria di Mesuji pada dasarnya merupakan konflik antara perusahaan dengan petani sekitar mengenai hak klaim tanah karena pemerintahan orde Baru yang cenderung setralistik dan otoriter. Hal tersebut juga terkait pada kepemilikan hak tanah yang dikuasai oreh pemerintah, yang sebelumnya merupakan tanah-tanah adat milik warga sekitar. Tanah tersebut kemudian dijual kepada perusahaan-perusahaan dengan mengeluarkan surat izin dan HGU kepada perusahaan tersebut. Pemberian izin dan pengeluaran HGU kepada perusahaan inilah yang memicu timbulnya konflik agraria di Mesuji, apalagi masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan negosiasi ganti rugi hak tanah sehingga hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat daerah tersebut, namun tindakan aparat keamanan yang cukup represif saat itu menyebabkan gejolak-gejolak konflik agraria dapat diredam dan petani pada akhirnya tidak mempunyai keberanian untuk melawannya. Dengan kata lain, pemerintah di masa orde Baru berlaku tidak adil dalam masalah agraria ini dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung pihak pengusaha daripada masyarakat kecil di daerah tersebut. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama hingga masa reformasi. Pasca reformasi, konflik agraria justru semakin memanas. sebelumnya, jatuhnya rezim dan menguatnya kembali demokrasi, mulai terjadi reclaiming atas hak tanah yang sebelumnya telah 49
-- diambil oleh pengusaha.Konflik ini kadangkara menjadi sebuah konflik yang bersifat kekerasan, salah satu contohnya seperti peristiwa yang terjadi di Mesuji. Munculnya konflik-konflik ini tidak lain adalah masih belum adanya tindakantindakan tegas dan kealpaan dari pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut. Ketidakadilan masih dirasakan khususnya oleh kelompok petani karena belum adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah agraria secara tegas. Ketidakadilan ini terlihat jelas saat terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat kemanan terhadap warga di daerah Mesuji Lampung. Tidak tanggung-tanggung hal tersebut membuat beberapa warga kehilangan nyawa mereka karena diberondong peluru aparat kemanan.Tindakan ini merupakan tindakan pelanggaran HAM berat yang dirakukan oleh aparat keamanan.Banyak pihak mengecam tindakan tersebut, termasuk dari LSM dan organisasi-organisasi seperti WALHI, LBH, WACANALA dan lain-lain. Mereka menganggap aparat pemerintah berpihak pada kelompok pengusaha dengan berraku semena-mena terhadap rakyat kecil. Fakta-fakta tersebut nampaknya telah menunjukkan absennya negara dalam mengatasi konflik. sejatinya Pemerintah yang mempunyai otoritas dalam negara berperan sebagai penengah pihak-pihak yang berkonfrik tersebut. Bisa saja kasus Mesuji lainnya dapat meluas sehingga nantinya akan dapat merusak tatanan sosial di dalam masyarakat. 2.9 Pendanaan dalam Penanganan Konflik Mengenai pendanaan Penanganan Konflik yang digunakan untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan pemurihan Pascakonflik menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing- 50
masing. Pemerintah mengalokasikan dana ApBN untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Adapun pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh pemerintah daniatau Pemerintah Daerah sebagai unsur satuan Tugas penyelesaian Konflik sosial yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dana siap pakai ini bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara. Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Lalu Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD. Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah. Pemerintah Daerah yang daerahnya mengarami konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan merampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya. Pengajuan dana pascakonflik oleh pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri. Pasal 61 Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konfrik sosial, memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini paling lambat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Undang-undang ini mendelegasikan kepada 51
pemerintah untuk membuat 4 (empat) Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan kekuatan TNl, peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik, dan perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik. 2.10 Etika Media dalam Situasi Konflik Semua orang tahu, peran media adalahmempunyai opini dan membentuk opini.Membentuk opini dalam situasi konflik perlu diterjemahkan dalam peran meredakan ketegangan. Media juga telah terlibat menciptakan figur kekuatan politik yang jauh dari ideal etika politik. Konsesi yang diberikan media menjadikan media sendiri sandera. Media itu selalu di bawah bayang-bayang ancaman kekerasan bila tidak memberi ruang kepada mereka.Korban makin terpuruk, karena media yang dianggap menjadi benteng terakhir bagi korban, justru memihak kepada algojo. Protes terhadap media bukan lagi hanya bahwa media telah memperlakukan dalam posisi sama pelaku kejahatan dan korban. Namun, lebih dari itu, media tertentu telah memihak pelaku kekerasan.ao Berbicara etika media, perlu memperhitungkan, media berjuang untuk bisa bertahan secara ekonomis sekaligus bisa tetap hidup sebagai pemberi informasi.Masyarakat kita kini adarah masyarakat komunikasi. Tidak ada kekuasaan baik politik, ekonomi, agama atau pendidikan yang bisa lepas dari strategi komunikasi. Komunikasi dalam arti ini adalah informasiyang diorganisir, otLihat opini DR. Haryatmoko, pengajar Indonesia dan Universitas Sanata Dharma, Situosi Konflik pada program Pascasarjana Filsafat Universitas Jogjakarta, dalam tulisannyaEtika Media Dalam 52
informasi yang dikontrol, informasi yang diarahkan.Memberi informasi lebih dari sekadar berkomunikasi, tetap mengurai, mengeksplisitkan, menyingkap. 2.11 Konflik Ketimpangan Ekonomi Harus diakui bahwa dampak pendekatan pembangunan dimasa orde baru secara umum memberikan kesejahteraan relatif dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 7% selama periode tertentu. Namun demikian pola penyeragaman (uniformitas,) dalam kerangka sistem sentralistik telah membuahkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar ke pusat lewat sumber daya ekonomi yang tersedia. Aceh, Riau, Papua dan Kalimantan Timur adalah contoh dimana pendekatan pembangunan selama itu tak mampu memberikan distribusi seimbang dalam pembangunan lokal. Akibatnya letupan reformasi tahun 1998 membuka peluang sekaligus mendorong lahirnya kesadaran daerah-daerah dimaksud untuk melakukan renegosiasi dalam hal distribusi sumber-sumber ekonomi bagi penciptaan kesejahteraan rakyat di daerah. Konflik Aceh dan Papua yang relatif panjang setidaknya dapat diredam lewat kebijakan desentralisasi asimetrik. Sementara daerah-daerah lain memperoleh kompensasi yang cukup menjanjikan setelah lahirnya kebijakan otonomi daerah ditambah perimbangan keuangan melalui UU 32 dan 33 Tahun 2004. Mesti diakui bahwa undang- undang pemerintahan daerah yang meletakkan dasar-dasar otonomi daerah melalui penyerahan sebagian besar kewenangan pusat ke daerah merupakan respon yang cukup efektif terhadap potensi konflik yang menjurus kearah disintegrasi bangsa. Jika dilihat dalam kerangka penanganan konflik, kebijakan otonomi daerah setidaknya telah mencegah konflik lebih luas sekaligus menghentikan bibit separatis diberbagai daerah. 53
Persoalannya apakah upaya pemulihan konflik terus dilakukan pemerintah di daerah? Tampaknya pemerintah kurang memperhatikan aspek terakhir dalam siklus penanganan konflik di daerah. sebagai contoh potensi tuntutan Papua dan Aceh kini terus membengkak lewat berbagai strategi revisi atas desentralisasi asimetrik kearah otonomi khusus p/us atau bahkan otonomi ptus- plus. Ini merupakan potensi konflik yang mesti didalami serius sebelum berubah menjadi konflik terbuka sebagaimana pengalaman masa lalu. Diluar itu tumbuhnya fanatisme lokal untuk memperoleh kekhususan atau keistimewaan sebagaimana terapi pusat pada Aceh, Papua, Jogja dan Jakarta lewat kebijakan desentralisasi asimetrik dapat menjadi ancaman dimasa mendatang. Bali, Riau dan Kalimantan Timur mungkin menjadi ancaman konflik vertikaljika desain kebijakan pemerintahan daerah tak mampu menjawab persoalan ketimpangan ekonomi yang mereka aspirasikan. Pemulihan konflik lewat pembangunan kesadaran dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang tanggungjawab berbangsa dan bernegara sejauh ini tak memiriki konsep, program dan kegiatan yang jelas dalam jangka panjang dan terus-menerus. Kealpaan ini disadari atau tidak telah semakin menguatkan ikatan primordial sempit dan meningkatkan ego kedaerahan. Harus disadari bahwa otonomi daerah pada awarnya tidak saja menjadi jawaban atas upaya pencegahan dan penghentian konflik di daerah, namun dalam jangka panjang tanpa skema revisi atas kualitas otonomi yang mampu mengakomodir kepentingan sejumlah daerah dimaksud, otonomi dapat saja menjadi residu konflik selanjutnya. Penyiapan draft undang-undang daerah kepulauan maupun revisi undang-undang otonomi khusus Papua adalah petunjuk awal dimana bahaya konflik vertikal tetap menganga di depan mata. 54
a. Konflik Politik Lokal Konflik akibat pemilihan Bupati, walikota dan Gubernur serta pemilihan legislatif di daerah pada dasarnya telah memiliki saluran penyelesaian konflik yang jelas. Upaya mencari keadilan bagi setiap pasangan yang kalah serta anggota legislatif yang tak tepilih menjadi anggota DPRD, DPR dan DPD dapat dilakukan melalui mekanisme yang disediakan oleh undang-undang. sekaripun demikian, kasus pemilihan kepala daerah sejauh ini telah menyeret basis konstituen kedalam konflik face to face. Kekalahan pasangan kepala daerah seringkali tak dapat diterima oleh massa pendukung lainnya. Upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi tetap diragukan apalagi seiring dengan munculnya distrust masyarakat terhadap anggota hakim pemutus sengketa pemilukada (rihat kasus Akil Muchtar). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap rembaga- lembaga peradilan pemerintah sebenarnya adalah gambaran dimana kepercayaan masyarakat pada pemerintah secara umum berkurang dengan sendirinya, sekalipun mereka sendiri tak memiliki pilihan lain dalam memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya. Sebagai contoh sejumlah putusan pTUN yang memenangkan pasangan atau caleg tertentu pada tahapan keputusan administratif penyelenggara pemilu tak menjadi rujukan wajib. Kondisi ini membuat pasangan dan basis konstituennya mengalami frustasi sehingga menyulut konflik di daerah. Dalam hal pemilihan anggota legislatif pada tanggal 9 April 2014 setidaknya konflik terjadi antara peserta dengan peserta, peserta dengan penyelenggara pemilu, serta peserta dengan masyarakat. Konflik antar sesama peserta pileg diindikasikan lewat pengalihan suara internal parpol, peserta bekerjasama dengan penyelenggara pemilu untuk mencurangi suara peserta lain, termasuk melibatkan masyarakat untuk memperoleh suara orang lain. Dalam catatan Mabes Polri (Republika Mei 2014), terdapat paling tidak 244 pelanggaran pemilu dimana sebagian besar adalah konflik antar 55
sesama partai. Realitas ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus salah satu caleg PKS di Denpasar, atau kasus kanibalisasi suara di salah satu kelurahan di Kota Manado melalui penghilangan berita acara dan sertifikat pileg. Konflik antara peserta dan penyelenggara pileg dapat diidentifikasi dari munculnya kecemburuan peserta lain akibat aksi money politics sehingga penyerenggara dengan leluasa melakukan kecurangan seperti mengurangi, menambah, menghilangkan dan merusak suara tertentu. sampai dengan 2g April 2014 terdapat 75 kasus money politics dari 244 pelanggaran pemilu. sementara konflik antara peserta dengan masyarakat dapat dilihat dari upaya penarikan kembali beberapa pemberian barang dan jasa seperti kasus pemblokiran jalan umum dan pembongkaran rumah yang dilakukan sebelum dan sesudah pileg (lihat kasus di salah satu desa di Kabupaten sidoarjo dan sidrap). sekalipun konflik semacam ini tidak meluas, namun secara umum terdapat potensi konflik yang sama di hampir semua daerah yang akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada caleg terpilih. Jika caleg terpilih dicurigai hasir money politics, maka pemerintahan yang terbentuk dapat dinilai sebagai pemerintahan produk pemilu sarat money politics. Jika kepercayaan masyarakat luntur maka ketegangan antara pemerintah dan masyarakat kedepan akan semakin meningkat, sebab bisnis pemerintahan pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan. semakin dissosnfif hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin rentan konflik antara pemerintah dan masyarakat, sebariknya semakin asosiatif relasi antara pemerintah dan masyarakat semakin rendah peluang terjadinya konflik. Dalam hubungan inilah pentingnya membangun kepercayaan pada pemerintahan melalui sistem dan mekanisme demokrasi yang fair. sama halnya dengan konflik akibat ketimpangan ekonomi, penanganan konflik akibat pemilihan pemimpin di daerah relatif terakomodir melalui mekanisme dan prosedur yang tersedia seperti 56
Pemilihan Suara Ulang (PSU), penghitungan ulang, adanya Dewan Etik Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian dan pengadiran Tinggi rata Usaha Negar:a (PTUN). Ketersediaan sarana tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan konflik dalam lingkup pencegahan dan penghentian konflik yang lebih luas di daerah cukup terpenuhi sekalipun lagi-lagi tahapan pemurihan konflik melalui perubahan sistem, perbaikan mekanisme, peningkatan sosialisasi, peningkatan manajemen informasi, pembiayaan saksi serta penegakan hukum perlu terus dilakukan guna menghasilkan kualitas caleg dan Pemilu yang lebih baik sekaligus meminimalisasi letupan konflik yang terakumulasi dimasa mendatang.Keseluruhan contoh diatas merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dapat didesain dalam lingkup rekonsiliasi, rehabiritasi dan rekonstruksi. Rekonstruksi dapat dimulai dengan perundingan damai, restitusi dan pemaafan. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui program penguatan kebijakan yang akomodatif, pemulihan psikologi, sosial, ekonomi, budaya, relasi sosial yang adil, serta pelayanan kesehatan. Sementara upaya rekonstruksi dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dibidang kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan sarana ibadah yang layak. Akhirnya, pada tingkat selanjutnya pemerintah perlu mengkonkritkan kembali upaya pemulihan konflik berbentuk konsep, program dan kegiatan yang jelas sebagai bagian dari penanganan konflik selain pencegahan dan penghentian konflik jangka panjang. Khusus pemilihan kepala desa yang kemungkinan berpotensi dimasa depan diperlukan instrument pelaksanaan yang jelas mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan daerah dengan tetap mengakui dan menghormati realitas perbedaan sebagaimana maksud dalam pasal 188 ayat (2) konstitusi UUD 45. Pengakuan Hak Ulayat dalam UU Desa secara implisit setidaknya mengurangi konflik pertanahan khusus di desa-desa adat. 57
Sementara potensi konflik dalam pemilihan presiden dapat diantisipasi melalui upaya meningkatkan kejujuran penyelenggara pemilu, penegakan hukum, tanggungjawab para pemimpin par:tai, peran pengawasan civil society, serta perluasan koalisi dan pembagian kekuasaan secara proporsional. 2.12 Community Policing dan Restrotative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Konflik Dua istilah tersebut berangkat dari penyelesaian konflik sosial melalui jalur hukum yang tidak dapat menyelesaikan masalah. Sehingga muncul cara non hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam penyelesaian secara non hukum di masyarakat, yakni community policing yang dijiwai restorative justice. fstilah Community Policing pertama kali digunakan oleh Kepolisian Jepang pada tahun 2003.lstilah tersebut diilhami dari tulisan David Bayley yang berisi tentang hasil penelitian mengenai sistem Koban dan Chuzar'sho di Jepang.aT Berdasarkan Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan lmplementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Community Policing atau Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi a7 Purwadi Arianto, Community Policing Sebagai Gaya Perpolisian Masyarakat (suatu tinjauan dalam upaya pencegahan kejahatan), (makalah: tanpa tahun), hal. 3. 58
permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.os US Department of Justice,Community Oriented Policing Seruice (COPS) memberikan definisi Community Policing sebagai filosofi organisasi yang bercirikan pada pelayanan polisi seutuhnya, personalisasi pelayanan, dan desentralisasi dimana anggota ditempatkan secara tetap pada setiap komunitas, kemitraan polisi dengan warga secara proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan yang dihadapi warga, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga setempat.ae Menurut Purwadi Arianto, Community Policing adalah gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Namun dapat juga didefinisikan sebagai cara atau gaya atau model pemolisian dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat.so Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Community Policing terdapat 2 (dua) unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu Polisi dan masyarakat yang menjalin kemitraan demi terciptanya kamtibmas. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep Community Policing yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor Skepl737lxl2005. Dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik lndonesia menerapkan model Community Policing khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas. Surat Keputusan otLihat Peraturan Kapolri No.7 Tahun Tentang Pedoman Dasar Strategi dan lmplementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, pasal 1 ayat (7).2008 aeperpolisian Masya ra kat. masvara kat-polmas/. Diakses tangga I 27 Mei 2Ot4 50 lisia n- Pu rwadi Arianto,Op.cit.,hal. 3. 59
Kapolri dengan No. Pol: Skep/737lV2005, juga didukung oleh beberapa SK Kapolri. Friedmann merumuskan konsep community policing sebagai sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan (fear of crime), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup,meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi- kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.5l Community policing mengakui adanya sebuah kebutuhan untuk akuntabilitas dari polisi, peran serta yang lebih besar dari publik dalam pengambilan keputusan dan kepedulian yang lebih besar terhadap hak-hak sipil dan kebebasan. US Departement of Justice, Community Oriented Policing Service (COPS) memberikan definisi communitypolicing sebagai filosofi organisasi, yang bercirikan pada pelayanan polisi seutuhnya, personalisasi pelayanan, dan desentralisasi dimana anggota ditempatkan secara tetap pada setiap komunitas, kemitraan polisi dengan warga secara proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan yang dihadapi warga, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga setempat.52 Restorative Justice (Keadilan restoratif) tampil sebagai alternatif yang menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi tt34 Friedman R.Community Policing. Comparative and Prospect.( diterjemahkan dan disadur t' Office of Community Oriented Policing Services. 100.OOO Officer and Community Policing Across the Nation. Washington D.C: U.S. Departement of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, September, L3. L997. Community policing..., R. Budi Wicaksono, FISIP Ul, 2008 oleh Kunarto). (Jakarta :Cipta Manunggal, 1998) 60
di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restoratif justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.53 Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainyasa. Gerakan restorative justice awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana restorative justice tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau "stakeholdel' dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.ss Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah "reparative justice" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para ttJohn Braithwaite, Restorotive Justice & Responsive Regulation, (England: Oxford University Press, 2002), hlm.3. tosetyo Utomo, Sistem Pemidonaon Dolom Hukum Pidana Yang Berbosis Restorative Justice, MimbarJustitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, Vol. V No.01, hlm.86. ut Howard Zehr & Ali Gohar, The Littte Book of Restorotive Justice, (Pennyslvania: Good Boors, 2003), hlm. 17.
korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Seorang ahli krimonologi berkebangsaan lnggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya "Restorative Justice an Overvievl' mengatakanso "Restorative Justice is a process whereby atl the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (Terjemahan Bebas : restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan dating. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas '"Keadilan Diakes pada tanggal 2t Mei 2Ot4 62
pelaku. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam ke-lndonesia-an, maka diartikan bahwa Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.57 Bagir Manan menguraikan tentang substansi "restorative justice" berisi prinsip-prinsip yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (w i n -w i n so/ufions)". 58 Jadi dapat disimpulkan, sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan terbukti sama sekali tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan. Resforative Justice lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, dan sekaligus diharapkan mampu mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Munculnya konsep "Keioksoon Agung Akon Revisi Juknis Penuntutan Anok, n news.co m/2012l0U20lkeia ksaa n-aeu ne-a ka n-revisi-iu knis-penu ntuta n- anak.Diakses pada tanggal 2l Mei 2074. tt Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinomika Hukum (Rangkoion Pemikiron dotom Dekode Terakhir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. a.
restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep restorative justice tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penerapan restorative justice, hanya pada sebahagian prosesnya saja, yaitu adanya kewajiban proses merehabilitasi bagi pecandu narkotika saja.
2.13 Memelihara kondisi damai Mengembangkan sistem Meredam potensi Konflik Membangun sistem peringatan Kerangka Pemikiran Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penanganan Konflik Sosial UU No 7 /2OI2 PKS 4. Penghentian kekerasan fisik Penetapan status keadaan konflik Tindakan darurat penyelamatan Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tujuan PKS L. 2. Terciptanya masy ATDS Terpeliharanya kondisi damai dan harmonis 3. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi 4. 5. Terlindunginya jiwa, harta benda dan sarana prasarana 6. Terlindungi hak koban. 7. Terpulihkannya kondisi fisik dan mental masyarakat serta prasarana umum
BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Desain Kajian Desain penelitian berdasarkan pendapat Mc Millan dalam Hadjar adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian.5e Pengertian lain oleh Surachman dalam Nazir menyatakan bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".60 Sehingga dapat dipahami bahwa desain kajian dapat dikatakan sebagai rencana dan struktur penyelidikan dalam rangka mendapatkan bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan terkait maupun sebagai proses dalam perencanaan dan pelaksanaan kajian. Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik Sosial ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Denzin dalam Moleong mengemukakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.61 Kajian ini menggunakan meode deskriptif, mengutip pendapat Nazir bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.62 Selanlutnya pendekatan induktif merupakan cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan- tt lbnu Hadjar. Dosar-dasor Metode Penelitian Kuatitotif. (Jakarta: Grafindo Persada,1996), hal. 102. 50 Mochamad Nadzir. Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Indonesia, 201,11,ha1.84. tt Lexy.J. Moleong. Metode Penelition Kuotitotif . (Bandung : Rosda,2012), hal.5. u2 Mochamad Nazir. Metode Penelition. Bogor :Ghalia Indonesia,2Oll), hal.54. 66
pernyataan spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. 3.2 Ruang Lingkup Kajian Pada dasarnya ruang lingkup kajian berkenaan dengan fokus kajian. Moleong mengemukakan bahwa dengan adanya bimbingan dan fokus, maka dapat diketahui secara persis data mana dan data tentang apa yang perlu di kumpulkan dan data mana pula yang walau pun mungkin menarik, akan tetapi karena tidak relevan, tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.o3 Jadi penetapan fokus yang jelas dan mantap, dituangkan dalam Iingkup sehingga dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Agar kajian ini lebih terarah dan sesuai dengan judul yang diajukan maka analisis dari pembahasan hanya pada hal-hal yang berhubungan peran pemerintah daerah dalam penanganan konfrik sosial. 3.3 Sumber Data Kajian Lofland dan Lofland dalam Moleong mendefinisikan sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan-tindakan, serebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.6a Arikunto untuk mempermudah dalam menguraikan bahwa mengindentifikasikan sumber data, dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, huruf p dalam Bahasa Inggris yaitu:65 p = person, sumber data berapa orang p = place, sumber data berupa tempat p = paper, sumber data berupa simbol "" Lexy. J. Moleong. Op Cit., hal.94. to Le*y. J. Moleong. Op Cit., hal 157 Suharsimi Arikunto. Op Cit., hal. 96. 6s 67
tt Tiga p diatas dapat dijabarkan dengan jelas sebagai berikut: 1. Person(Orang) Yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui proses wawancara. 2. Place (Tempat) Sumberdata yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. 3. Paper (Kertas) Yaitu sumberdata yang menyajikan tandatanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. 3.4 lnforman Informan yang telah ditetapkan dalam kajian ini adalah Unit Kerja yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Otonomi Daerah dan Hukum, serta stakeholders lainnya yang terkait. 3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Kajian 3.5.1 Teknik Pengumpulan Data Kajian Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dlakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bisa dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (naturat setting).66 Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sugiyono. Op Cit,, hal. 137. 68
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah wawancara terstruktur, observasi moderat, survey dan studi kepustakaan. Penulis juga membagikan kuesioner kepada informan terkait demi mendapatkan fakta berupa data-data akurat dan dapat d ipertangg ungjawabkan. 3.5.2 Instrumen Kajian Instrumen kajian merupakan hal yang perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas kajian. Sugiyono mengarahkan pemahaman bahwa instrumen adalah "Suatu hal yang dapat digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati".67 Adapun dalam instrumen kajian jika kualitatif adalah penulis itu sendiri yangberfungsi menetapkan fokus kajian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Kemudian dapat ditetapkan bahwa instrumen dalam kajian ini sebagai berikut: a. Pedoman Wawancara Merupakan panduan yang digunakan saat mewawancarai informan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk daftar wawancara berisikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah. Dapat didukung oleh alat bantu berupa perekam suara. Wawancara dilakukan pada informan yang dipandang memiliki pemahaman dan mampu memberikan informasi tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri seperti Unit Kerja yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Otonomi Daerah dan Hukum serta stakeholders terkait. " Sugiyono. Op Cit., hal. 102 69
68 b. Kuisioner Adalah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah kajian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna tertentu. Daftar pertanyaan tersebut dibuat terperinci dan lengkap. Kuesioner ini disebarkan pada responden dengan metode Proporsional Random Sampling sesuai dengan topik kegiatan yang dilakukan (seperti Organisasi Non Pemerintah, Media Massa, Unit Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Keuangan Daerah, Otonomi Daerah dan Hukum serta stakeholders lainnya. c. Observasi Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking alau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. d. Dokumentasi Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.u8 Selain itu tambahan dokumentasi yang diperlukan adalah arsip serta foto. Dokumen yang dimaksud seperti dokumen laporan daerah RATD-PGKDN, Laporan Akuntabikitas Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Perkembangan Situasi Harian dan sebagainya yang dipandang perlu. Suharsimi Arikunto. Op Cit., ha1.234. 70
tt to Analisis Data Kajian Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah dalam memperoleh kesimpulan. Pernyataan Bogdan yang dikutip dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 3.6 kepada orang lain.6e Menurut Miles dan Huberman dalam Khassan Effendy analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.T0 Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan dalam skema berikut: Gambar 2 Komponen dan Siklus Proses Analisis Data Doto reduction Sumber Data: Miles Dan Huberman dalam Khasan Effendy, 2010 sugiyono. Op Cit., hal.243 Khassan Effendy. Op Cit,, hal. 16. 71.
Penjelasan dari gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci dan segera melakukan analisis data melalui reduksi data yang berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan data berikutnya. 2. Penyajian Data Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam kajian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, biasanya adalah dengan teks yang bersifat naratif. 3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan yang dapat diambil dalam menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dalam rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada dalam lapangan. Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil dalam kajian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. 72
Sugiyono mengarahkan bahwa uji keabsahan dalam penelitian kualitatif ditekankan pada uji validitas internal (credibility) yang dapat disebut juga uji kredibilitas, validitas eksternal (transferability) atau dapat dikatakan pengujian transferability, realibitas (depenability) atau yang disebut pengujian depenability dan obyektivitas (confirmability) atau dikenal dengan pengujian konfirmability, dapat dijabarkan sebagai berikut:71 1. Uji Kredibilitas Pengujian yang dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil kajian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Menurut Sugiyono untuk hasil yang kredibel, terdapat tujuh teknik yang diajukan, yaitu:72 a. Perpanjangan Pengamatan Dengan perpanjangan pengamatan berarti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan dengan narasumber akan semakin terbuka saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan. Untuk memastikan apakah data yang ditemukan benar atau tidak, dapat dengan cara berikut ini: 1. Meningkatkan Ketekunan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. "rbid., har.267 "rbid.,har.27o 73
2. Triangulasi Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dapat dibagi 3 (tiga) macam yaitu: a. Triangulasi Sumber Data Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. b. Triangulasi Teknik Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. c. TriangulasiWaktu Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan pada pagi hari akan lebih valid karena narasumbernya yang masih segar dan belum banyak masalah. 3. Analisis Kasus Negatif Dengan melakukan analisis ini berarti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda dalam kajian, berarti data yang ditemukan telah dapat dipercaya. 4. Menggunakan Bahan Referensi Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Wawancara akan dilangsungkan dengan alat dukungan berupa rekaman wawancara seperti kamera. 5. Mengadak an Mem berche ck Data yang ditemukan akan diklarifikasikan kepada pemberi data agar data benar-benar valid. 6. Pengujian Tran sferab i I ity Tra n sfe r a b i I ityuntuk m e n u nj u kka n d e rajat kete pata n 74
7. Pengujian Depenability Uji depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses kajian. Apabila kajian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka kajian tersebut tidak reliabel atau dependable. 8. Pengujian Konfirmability Dalam kajian ini, uji konfirmability mirip dengan uji depenability, sehingga pengujiannya dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil kajian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 3.7 Lokasi dan Jadwal Kajian 3.7.1 Lokasi Kajian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, Lampung, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku. 3.7.2 Jadwal bulan....tahun 2014 75
BAB IV PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BERBAGAI DAERAH 4.1. Konflik Pertanahan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Arara Abadi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau 4.1.1 Konflik Pertanahan Masyarakat dengan Perusahaan Keberadaan tanah ulayat oleh Pemerintah Provinsi Riau disadari oleh pejabat setempat meskipun belum ada pengakuan resmi atas tanah ulayat. Oleh karena itu masyarakat menyerukan kepada pemerintah provinsi untuk membuat Peraturan Daerah pada tingkat provinsi untuk mengatur tanah ulayat.73 Berbeda dengan pemerintah kabupaten yang lain dan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kampar mengakui keberadaan tanah ulayat dalam wilayah administratifnya. Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Menurut Peraturan daerah tersebut tanah ulayat adalah milik bersama komunitas adat yang didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki tanah secara turun temurun dan tinggal di nagari. Tanah ulayat juga meliputi hutan. Menurut Perda, tanah ulayat boleh dipergunakan untuk kepentingan pihak ketiga. Pembuatan keputusannya harus melalui musyawarah. Tidak hanya musyawarah dikalangan pimpinan adat, tetapi juga dengan anggota kekerabatan dan warga komunitas adat. Kesepakatan tersebut dibuat didepan pejabat yang berwenang. Dalam banyak kasus cara perusahaan menguasai lahan di Provinsi Riau tidak melibatkan komunitas lokal. Tidak ada T3sengketa SDA di Riau Picu Konflik Sosial didapatkan melalui situs Diakses pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 76
partisipasi dari komunitas lokal dalam kasus pembuatan kesepakatan untuk penyerahan lahan kepada perusahaan di Provinsi Riau terlihat dari tidak adanya bukti-bukti objektif menyangkut kesepakatan persetujuan komunitas lokal pada komunitas lokal itu sendiri. Sulit menemukan bukti adanya dokumen-dokumen tertulis pada komunitas lokal sendiri, baik pada warga umum, pemimpin informal maupun pemimpin formal desa. Artinya perusahaan tidak berusaha untuk memperoleh izin dari penduduk desa untuk mengolah lahan yang termasuk ke dalam wilayah desa mereka. Hal ini terlihat dari banyak konflik pertanahan antara komunitas lokal dengan perusahaan pihak komunitas lokal sering memandang bahwa perusahaan telah melakukan penyerobotan tanah masyarakat. Komunitas lokal tidak mengetahui secara pasti bagaimana perusahaan akhirnya telah memegang hak guna pengusahaan lahan secara resmi dari pemerintah. Oleh sebab itu, sangat jarang ditemukan adanya surat-surat penyerahan tanah dari penduduk tempatan kepada perusahaan sehingga upaya untuk menelusuri riwayat penyerahan lahan oleh masyarakat kepada perusahaan justru sering mengalami jalan buntu di dalam masyarakat itu sendiri. Dokumen yang mereka miliki pun sering kali amat terbatas atau bahkan tidak tersedia. Hal ini bukanlah disebabkan karena komunitas lokal merahasiakan atau menyembunyikannya. Ketiadaan dokumen kesepakatan penyerahan lahan kepada perusahaan juga tidak berarti bahwa dokumen yang semestinya juga ada pada masyarakat telah hilang atau tidak diketahui siapa yang memegangnya. Faktanya ialah komunitas adat baik warga biasa, pemimpin formal maupun pemimpin desa memang tidak pernah ditinggali dokumen-dokumen itu.7a l li : r,rr:,i,ri-t--'v,1-!:ll.)::.j ll 1 September 2014 1" }i Diakses hari Minggu tanggal L4 77
tDto Komunitas lokal tidak merasa pernah menyetujui atau menyepakati penyerahan tanah masyarakat kepada perusahaan. Ada komunitas adat yang merasa pernah dihubungi pihak perusahaan dan petugas pemerintah bahkan mungkin ada pemimpin formal dan informal di desa yang menanda tangani berkas-berkas tertulis tertentu, mereka tidak diberi pertinggalnya. Tidak jarang kalaupun mereka ikut menandatangani tetapi sesungguhnya mereka tidak terlalu tahu ujung pangkalnya dan tidak berdaya menolak apa yang diinginkan pihak-pihak yang mendatanginya. Komunitas lokal kemudian juga tidak tahu jika dokumen yang pernah mereka tandatangani lalu mungkin saja diubah isinya oleh pihak lain, sampai kemudian mereka mengetahui bahwa ada eskavator dan alat-alat berat milik perusahaan yang masuk untuk membuka hutan dan perkebunan diwilayah mereka.Ts 4.1.2 Upaya Pencegahan, Penghentian dan Pemulihan Konflik 1. Mekanisme Kerja Penerimaan permohonan upaya penyelesaian sengketa pertanahan dalam rangka penyelesaian masalah konflik pertanahan permohonan yang ditujukan oleh para pihak disampaikan kepada Bupati Kampar yang kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Sengketa di Kampar. 2. Koordinasi Setelah menerima permohonan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya dari para pihak, tim melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang terkait termasuk pihak- pihak lain yang berkepentingan dalam rangka proses penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya. 78
3. Inventarisasi dan ldentifikasi Bahan, Data dan lnformasi Tim bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan, data dan informasi terkait dengan upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Inventarisasi ini dilakukan dengan : a. Mengumpulkan/menghimpun data, bahan dan informasi terkait dengan masalah konflik pertanahan; b. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan lain yang terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan; c. Melakukan analisa dan telaah baik yang bersifat kebijakan maupun teknis dikaitkan dengan masalah sengketa yang dihadapi serta telaahan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peninjauan/Pengecekan Lapangan Bahan, data dan informasi yang dihimpun oleh tim, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi dengan cara melakukan peninjauan, pengecekan dan pengukuran di lapangan. Dalam rangka peninjauan, pengecekan dan pengukuran tersebut, tim melibatkan unsur: a. SKPD teknis yang terkait b. Unsur MUSPIDA c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar d. Pemerintah Kecamatan e. Pemerintah Desa/Kelurahan f. Tokoh masyarakat g. Pihak-pihak lain yang dianggap tim berkepentingan 5. Proses Mediasi Setelah seluruh bahan, data dan informasi terkumpul dan hasil kegiatan lapangan telah divalidasi dan diverifikasi, tim memanggil masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) dalam kesempatan yang berbeda, apabila masing-masing 79
pihak dapat memahami, mematuhi tata cara penyelesaian konflik pertanahan yang ditawarkan oleh tim. Selanjutnya kedua belah pihak akan dipertemukan dalam kesempatan yang sama yang difasilitasi oleh tim untuk menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan yang sedang dihadapi, namun apabila tidak ada kesepakatan maka tim merekomendasikan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Penyusunan Saran dan Rekomendasi Kebijakan Setelah dilakukan proses mediasi dilakukan baik disepakati ataupun tidak disepakati oleh para pihak, tim membuat laporan seluruh hasil kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah konflik pertanahan dan sengketa lainnya yang dihadapi serta membuat rekomendasi tertulis kepada Bupati Kampar. Laporan tersebut paling tidak harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Dasar proses fasilitasi, yakni permohonan tertulis dari para pihak dan atau salah satu pihak kepada Bupati Kampar untuk memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan; b. Kronologis langkah dan dengan mengacu pada upaya yang dilakukan Tim SOP penyelesaian konflik pertanahan; c. Hasil yang diperoleh dari proses fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan; d. Telaahan dan analisa tim baik dari aspek kebijakan, yuridis dan aspek teknis e. Saran dan rekomendasi kebijakan bagi Bupati Kampar terhadap penyelesaian masalah konflik pertanahan dan sengketa lainnya yang bersifat komprehensif dan final. 80
7. Pelaporan Setelah disusun laporan dan rekomendasi kebijakan terhadap upaya penyelesaian konflik pertanahan, laporan tersebut disampaikan kepada para pihak dan SKPD terkait serta instansi lain yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik pertanahan. 8. Evaluasi Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik pertanahan, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian dan kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan fasilitasi/mediasi atar para pihak yang bersengketa sesuai hhapan upaya penyelesaian yang diaturdalam SOp. 4.1.3 Mekanisme Penanganan Penyelesaian Sengketa Mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok mekanisme penyeresaian sengketa yang terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber agraria di Provinsi Riau. Ketiga kelompok mekanisme dimaksud mekanisme penyelesaian sengketa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kampar. Meski pada masing-masing terkadang tidak berkaitan dan tidak berada dalam satu garis komando. Tiap kelompok memiliki landasan yuridis baik secara langsung maupun tidak langsung mengikat instansi-instansi yang berada dalam kelompok-kelompok dimaksud. Pada akhirnya, akan mudah menyusun rekomendasi bagi perbaikan ataupun penguatannya. Mekanisme penyelesaian sengketa di Riau tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Antara lain, dalam penjelasan, umum, misalnya dinyatakan bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat 81
melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Melalui Undang- Undang Nomor 7 tahun 2012, tentang Penanganan konflik nasional, pemerintah berkewajiban mengiventarisir, mencegah dan menanggulangi konflik melalui tim terpadu kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengungkapkan bahwa sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Ditegaskan bahwa salah satu kewenangan sebagaimana dimaksud adalah penyelesaian sengketa tanah garapan. seranjutnya daram ayat (3) dijelaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas kabupaten/kota daram satu provinsi, dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan. oleh karena itu, penyelesaian konfrik seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan 743lkpts- ll/1996 merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan terletak di lima kabupaten dan satu kota di provinsi Riau meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohil, dan Kota Pekanbaru yang merupakan lintas kabupaten/kota sehingga penyelesaian konflik diselesaikan Pemerintah propinsi Riau. Kelompok kedua adalah mekanisme penyelesaian sengketa dari lembaga sektoral. Pada tahun 2007 dibentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk penruakilan dari pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, LSM, para pemimpin masyarakat lokal dan penruakilan perusahaan Arara Abadi untuk menentukan luas lahan di dalam kawasan HTI yang diklaim oleh masyarakat lokal. Meskipun areal yang diteliti hanya sebagian kecil saja dari kawasan milik Arara Abadi, survei 82
77 tersebut menemukan kira-kira 20.000 hektar lahan yang diklaim oleh masyarakatT6. Mekanisme penyelesaian sengketa pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah/lahan di Provinsi Riau masih dalam proses menemukan bentuknya. Dengan alasan rumitnya sistem birokrasi di dalam pemerintahan yang ada. selama ini yang dilakukan berupa koordinasi baik koordinasi internal maupun eksternar (karena memang tim ini beranggota lintas sektoral). pada tingkat Kabupaten Kampar, mekanisme penyelesaian sengketa yang dikelola oleh pemerintah Daerah setempat dengan membentuk rim Terpadu dan menyusun Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. 4.2 Konflik Sosial Etnik di provinsi Lampung 4.2.1 Latar Belakang Konflik di Lampung hanya salah satu dari rentetan peristiwa berdarah di tanah air yang mengangkat isu-isu primordial seperti etnis, agama, kekerabatan, sebagai penyebab konflik. penulis akan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam peristiwa konflik Balinuraga di Lampung seratan dengan memakai pendekatan analisis. Mas'oed menyatakan bahwa sebenarnya bentrok antar warga di Lampung selatan pada 2g-29 oktober 2012 adalah bagian tak terpisahkan dari konfrik yang terjadi sebelumnya yang kembali terulang.TT Konflik tersebut sesungguhnya memiliki akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar perseteruan dua kelompok etnis. Konflik-konflik sebelumnya terkait persoalan transmigrasi, Perkebunan lnti Rakyat (prR) hingga tambak udang, sebenarnya masih menyimpan persoalan yang belum tuntas sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Di sinilah ldi-pbr. j.0/ana lisis-kasus-agra ria-pt-ara ra_abadi. htm L Dia kses hari Senin tanggal 15 September 20L4 Tulisan Mochtar Mas'oed yang dikutip dalam website Diakses pada hari Selasa tanggal 9 September 2014. 83
'" tbid pentingnya melihat kembali faktor sejarah dan sosiologis di balik konflik. Di masa lalu, politik etis Belanda meliputi program irigasi, edukasi dan transmigrasi. Hal ini mendorong terjadinya proses sfafe building dan akumulasi kapital sekaligus perubahan demografi. Perubahan itulah yang menjadi salah satu penyebab gesekan antara warga asli dengan pendatang. Terlebih lagi ketika pendatang mengungguli warga asli dalam hal ekonomi. Kecemburuan sosial dan ekonomi ini memunculkan sikap defensif sebagai "putra daerah". Panggabean menilai terulangnya konflik Lampung menunjukkan kegagalan dari pemerintah khususnya aparat keamanan untuk mencegah terjadinya konflik.za Terlebih, telah diketahui bahwa konflik rawan terulang kembali. Penanganan konflik harus lebih serius lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, polisi dan tokoh masyarakat di Lampung Selatan setelah insiden-insiden sebelumnya. Aparat keamanan gagal menurunkan ketegangan dan mencegah kekerasan karena intervensi dilakukan ketika konflik sudah hampir meluas, yang terjadi bukan pembiaran tetapi kegagalan mencegah kekerasan pada tahap awal konflik. Masyarakat di daerah yang rawan konflik juga dinilai tidak memiliki mentalitas pencegahan akan tetapi mentalitas pendekatan penanggulangan penindakan ketika kekerasan terjadi atau sesudahnya. Untuk kabupaten yang memiliki banyak indikator konflik, termasuk insiden dan kekerasan yang berulang seperti di Lampung Selatan, pencegahan harus menjadi pendekatan utama pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. Pengalaman berulangnya konflik seperti di Lampung Selatan ini menunjukkan rekam jejak polisi, militer dan pemerintah yang tidak baik dalam menanggulangi kekerasan yang sebelumnya terjadi. 84
Konflik yang terjadi di Lampung Selatan melibatkan dua kelompok etnis yang berbeda yaitu kelompok masyarakat setempat yang beretnis Lampung dan kelompok masyarakat pendatang beretnis Bali. Sebenarnya, etnis Lampung sebagai "suku asli" ternyata bukanlah mayoritas dari segi jumlah. Kelompok etnis Jawa yang pendatang justru menjadi mayoritas. Etnis Bali termasuk minoritas di kalangan masyarakat Lampung Selatan sebagaimana yang ditulis dalam berbagai laporan media mengenai peristiwa tersebut. Selain dua kelompok yang berkonflik, dapat diidentifikasi aktor-aktor lain yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa konflik tersebut. Pertama adalah pemerintah daerah setempat. Beberapa kasus yang mencuat, kebijakan bupati dan gubernur, Lampung Selatan yang agak sensitif menjadi faktor pendorong dan pemicu konflik. Disesalkan dalam beberapa kasus, aparat pemerintahan seperti bupati dan gubernur, justru menjadi bagian dari konflik alih-alih menjadi mediator. Kedua adalah aparat kepolisian dan militer yang berada di daerah konflik tersebut bukan saja menjadi mediator tetapi juga untuk menurunkan eskalasi konflik. Ketiga, LSM-LSM yang telah ada dan baru datang kemudian dalam rangka penyembuhan trauma konflik di kalangan anak-anak dan remaja. Dapat dikatakan, dalam konflik Lampung Selatan, masyarakat setempatlah yang menjadi aktor perdamaian utama melalui serangkaian upaya rekonsiliasi. Selain itu, faktor-faktor di balik muncul dan berkembangnya konflik yang ada terdiri dari faktor akar atau root causes yang seringkali tidak tampak di permukaan namun sangat menentukan. Beberapa kerusuhan berdarah yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan dengan kerangka kesenjangan ekonomi atau perbedaan penguasaan atas akses sumber daya ekonomi. Kerusuhan antara Etnis Dayak dan Madura di Sampit Kalimantan misalnya, bukan hanya disebabkan bangkitnya identitas kelompok tetapi juga
disuburkan oleh tersisihnya Etnis Dayak dari penguasaan politik- ekonomi selama puluhan tahun. Konflik Lampung Selatan juga dapat diteropong dengan ker:angka tersebut. Ketimpangan dalam penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang sangat mungkin menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan etnis di wilayah tersebut. Kelompok masyarakat Etnis Bali di Lampung Selatan sebagai penguasa sektor ekonomi transportasi dan komunikasi, sebagaimana laporan beberapa media, adalah terbesar kedua di Kabupaten Lampung Selatan. Sementara kelompok asli Lampung "hanya" menjadi penonton dari kemajuan pesat perkembangan perekonomian kelompok masyarakat keturunan Bali, menjadi wong cilik yang bekerja di beragam sektor ekonomi. Kecemburuan sosial berbasis ekonomi inilah yang dapat diduga sebagai akar konflik yang ada tersebut. Akar konflik biasanya merupakan ketimpangan- ketimpangan, deprivasi, ataupun kesenjangan yang terjadi secara mendalam, terstruktur dan terinternalisasi di dalam tubuh masyarakat, tidak terlihat dan bahkan seringkali terabaikan. Adapun faktor pendorongnya adalah relasi antar masyarakat yang semakin renggang karena bergesernya tradisi hidup bersama menjadi individualistis. Bergesernya tradisi generasi lama yang berupaya menciptakan harmonisasi hidup bersama menjadi tradisi generasi baru yang lebih mengedepankan cara pandang egosentris sehingga mudah terluka dan marah ketika kelompok atau anggota kelompoknya terganggu. Faktor pemicu dalam konteks konflik Lampung Selatan adalah beragam insiden-insiden kecil yang menyulut bara kecemburuan sosial-ekonomi. Selain itu, pergolakan sosial di Lampung Selatan awalnya lebih karena persoalan tanah atau lahan perkebunan. Namun, kini pemicunya adalah insiden- insiden kecil yang cenderung merupakan hal-hal sepele. Insiden Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena kenakalan remaja di mana dua gadis Agom pengendara sepeda 86
motor dihadang pemuda Balinuraga bersepeda hingga mereka jatuh. Syafarudin mengemukakan bahwa konflik yang pernah ada selama ini tidak pernah ditangani secara tuntas, implementasinya rendah dan tidak maksimalnya peran pranata yang ada, khususnya pemerintah lokal yang seharusnya dekat dengan masyarakat dan mengayomi.Te Pemerintah lokal harus menjadi fasilitator dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemimpin harus hadir di tengah rakyat sehingga ketika ada letupan sekecil apapun, dapat menjadi tokoh yang didengar dan mau mendengarkan serta disegani. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik yang penuh dengan kekerasan di Lampung Selatan adalah sebuah rangkaian dari kekerasan struktural berupa kesenjangan ekonomi, dimana pada satu sisi ada kelompok yang diuntungkan oleh struktur penguasaan sumber daya ekonomi yang ada dan di sisi lain ada kelompok yang tersisihkan, serta kekerasan kultural berupa perbedaan etnis yang "melegitimasi" bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Tanpa upaya memutus mata rantai segitiga kekerasan ini, konflik-konflik akan terus bermunculan, sewaktu- waktu tanpa pernah dapat diduga. 4.2 Upaya Penanganan Konflik 4.2.1 Pencegahan Dalam pasal 1, Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dalam Pasal 6 Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; tt Tulisan Syafarudin dari Universitas Lampung seperti yang di beritakan pada harian Lampung Post pada tanggal 29 Oktober 2012 87
c. meredam potensi Konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. Proses Kompromi yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu sebelum terjadinya bentrok yang terbesar antar desa, Kepala Desa Patok sebagai Kepala Desa di tempat kejadian memanggil masing- masing Kepala Desa Balinuraga dan Kepala Desa Agom untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Kepala Desa Agom meminta agar Kepala Desa Balinuraga meminta maaf secara terbuka kepada warga Desa Agom. Tetapi Kepala Desa Balinuraga beranggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah antar pemuda-pemudi yang bisa diselesaikan secara pribadi antar keluarga korban, bukan masalah antar Kepala Desa. Kemudian keluarga pemuda asal Desa Balinuraga mendatangi rumah keluarga gadis dari Desa Agom tersebut dengan maksud untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun niat baik itu tidak mendapat sinyal positif dari keluarga gadis Desa Agom dengan alasan mengapa Kepala Desa Balinuraga tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalah antar desa tersebut sehingga terjadilah perdebatan dengan nada yang sangat tinggi dari kedua belah pihak dengan argumennya masing-masing. Masalah yang mulanya hanya masalah kecil yang dapat diselesaikan secara kompromi yaitu dengan suatu bentuk akomodasi yang dilakukan dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian dari perselisihan. Penyelesaian konflik pada tahap ini akhirnya tidak dapat menemui titik terang dan kemudian menjadi konflik kekerasan antar Desa pada malam tanggal 27 oktober sampai 29 oktobe r 201280 . toAnisa Utami, Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga Dan Suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan);Jurusan llmu Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Diponegoro diakses pada tanggal 3 oktober 2014 88
Melihat implementasi dari pasal pencegahan ini yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah pada intinya belum terlaksana dengan baik di Lampung, hal ini dikarenakan mediasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah termasuk didalamnya Kapolda Lampung terhadap kedua kubuh yang bertikai tidak memiliki pengaruh yang besar bahkan sama sekali tidak berpengaruh. Mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan kedua tokoh adat tidak mampu meredam konflik dan konflik tetap terjadi ketika itu, hal ini dikarenakan bentuk mediasi hanya dilakukan dari atas dan tidak mampu untuk di fottow up. Selain itu pihak kepolisian sendiri telah melakukan kunjungan ke warga-warga yang bertikai untuk memberikan himbauan agar tidak terjadi konflik akan tetapi tidak berhasil. selain itu permasalahan perekonomian masyarakat yang timpang menyebabkan terjadinya rasa iri antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang. Pembangunan sistem peringatan dini dalam hal ini telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, bilamana terjadi konflik maka masyarakat segera mungkin untuk mengungsi di Asrama polisi ataupun di SPN. Tentunya pihak kepolisian pun telah mengerahkan intelijen untuk sewaktu-waktu melihat kondisi masyarakat untuk mencegah terjadinya pertikaian. Bukan hanya itu belum adanya kebijakan yang dapat mempertemukan atau menyatukan kedua adat yang bertikai, ataupun sebuah kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Lampung bukan hanya sebatas program atau kebijakan yang bersifat sendiri-sendiri disetiap daerahnya. Selain itu sikap pemerintah yang seakan-akan berjalan sendiri untuk saling memperebutkan jabatan, politikus pun begitu termasuk aparat hukum yang masih berjalan sendiri-sendiri. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan yaitu misalnya saja produksi alat-alat 89
sembahyang dari Etnis Hindu bisa diproduksi oleh Etnis Lampung, ataupun sebaliknya Etnis Bali memproduksi bahan-bahan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat asli sehingga terjalin rasa kekeluargaan sehingga dapat hidup harmonis. Adanya pertandingan-pertandingan olahraga yang mengintegrasikan antar wilayah, misalnya saja pertandingan sepak bola yang dalam satu tim bukan hanya terdapat satu etnis saja didalamnya akan tetapi terdapat berbagai etnis sehingga akan menimbulkan rasa Bhinneka Tunggal lka. 4.2.2 Penghentian Konflik Dalam Pasal 12 Penghentian Konflik dilakukan melalui: a. penghentian kekerasan fisik; b. penetapan Status Keadaan Konflik; c. tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNl. lmplemetasi pasal diatas dengan konflik di Lampung Selatan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Penghentian kekerasan yang dilakukan TNI dan POLRI dengan jumlah personil 1000 orang tidak mampu menghentikan ribuan masyarakat yang datang untuk menyerang Desa Balinuraga sehingga penghentian kekerasan gagal dilakukan ketika itu sehingga menewaskan beberapa masyarakat yang berada di persawahan, perkebunan dan lain-lain.81 Dapat disimpulkan bahwa bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dan Polri belum cukup untuk menghentikan pertikaian ketika itu. Elemen pemerintah daerah mendapat teguran langsung dari Presiden untuk lebih aktif bekerjasama dengan POLRI dan TNl, bukan hanya mengandalkan kedua lembaga ini akan tetapi ikut terlibat didalamnya. Lampung Selatan Berdarah, Siapa Salah? Diakses pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 90
82,,., Peristiwa ini mendapat perhatian langsung dari presiden susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum bertolak ke Inggris, untuk menghadiri pertemuan puncak The Asia-Europe Meeting (ASEM)82, Presiden meminta segenap pemangku kepentingan turut bertanggung jawab mengatasi aksi kekerasan horisontal yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Lampung Selatan. Beliau menginginkan tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada aparat kepolisian dan TNr tetapi juga pemangku kepentingan lainnya. Pernyataan presiden itu kemudian diperjelas oleh Menteri Koordinator Bidang politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa maksud presiden adalah agar seluruh pemangku kepentingan seperti kepala daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat sipil ikut bersama-sama mencegah. 2) Penetapan status keadaan konflik di Lampung juga tidak dikeluarkan oleh presiden maupun Kepala Daerah yang menandakan bahwa tidak adanya tindak cepat untuk menangani masalah yang ada di Lampung. Seketika konflik ini dinyatakan sebagai skala provinsi maka keamanan yang bertindak ke lapangan berasal dari provinsi begitupura jika berskala nasional maka pihak kemanan yang bertindak juga berskala nasional. Namun pada saat itu tidak adanya penetapan status keadaan konflik di Lampung. Ternyata seiring berjarannya waktu pada tahun 2014 dilakukan Uji Materi Sidang perkara Nomor B/Puu-Xii/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal yang diujikan pada kali ini yaitu mengenai penetapan status keadaan konflik yang dianggap inkonstitusional. Hal ini disebabkan penetapan status keadaan 91 2) Penetapan status keadaan konflik di Lampung juga tidak dikeluarkan oleh presiden maupun Kepala Daerah yang menandakan bahwa tidak adanya tindak cepat untuk menangani masalah yang ada di Lampung. Seketika konflik ini dinyatakan sebagai skala provinsi maka keamanan yang bertindak ke lapangan berasal dari provinsi begitupura jika berskala nasional maka pihak kemanan yang bertindak juga berskala nasional. Namun pada saat itu tidak adanya penetapan status keadaan konflik di Lampung. Ternyata seiring berjarannya waktu pada tahun 2014 dilakukan Uji Materi Sidang perkara Nomor B/Puu-Xii/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal yang diujikan pada kali ini yaitu mengenai penetapan status keadaan konflik yang dianggap inkonstitusional. Hal ini disebabkan penetapan status keadaan 91
konflik dianggap tidak seharusnya dikeluarkan oleh bupati atau gubernur namun seharusnya dikeluarkan oleh presiden. 3) Bentuk implementasi dari pasal ini dapat dilihat pada saat terjadinya Konflik 1200 warga Desa Balinuraga telah di ungsikan ke SPN untuk menghindari konflik yang terjadi antar etnis ini. Selain itu polisi juga menjamin keselamatan warga yang akan kembali kerumahnya ketika pasca konflik. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan penyelamatan, dan perlindungan korban83. Setelah melihat dari beberapa fakta dilapangan mengenai penghentian konflik oleh pemerintah baik itu kerjasama dengan TNI dan Polri dalam kasus ini ternyata tidak memberikan hasil yang baik sehingga tidak mampu membendung konflik dan menyebabkan jatuhnya korban serta pengrusakan fasilitas-fasilitas umum dan rumah-rumah warga. 4.2.3 Pemulihan Pasca Konflik 4.2.3.1T ahap Rekons i I ias i Pelaksanaan pemerintah daerah dalam tahap rekonsiliasi tahap perundingan secara damai, pemberian restitusi dan pemaafan telah dilaksanakanS4. Berikut merupakan Laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : b. Telah dilakukan Perjanjian perdamian antara warga masyarakat Lampung Selatan yang berasal dari Suku Lampung dan Suku Bali pada tanggal 14 November 2012. Telah dilakukan deklarasi dan sosialisasi perjanjian damai antara kedua belah pihak pada tanggal 21 November 2012, bertempat di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung s3Pemerintah: Relokasi bukan solusi konflik Lampung to Diakses pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Penanganan Konflik Lampung Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, di akses pada tanggal 3 oktober 2014 indonesia/2012110/121"030 lampune brawl.shtml. 92
selatan. Kegiatan deklarasi berjalan dengan tertib dan lancar dan dihadiri oleh undangan berjumlah rebih dari 5000 orang yang terdiri dari: - Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) - Kelompok Masyarakat Lampung (POKMAL) - Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh pemuda dari kedua belah pihak Penruakilan dari 17 Kecamatan di lampung Selatan - Utusan kementerian Sosial - Anggota FORKOMINDA Lampung Selatan Acara deklarasi dan sosialisasi perdamaian : - Pernyataan permohonan maaf dari warga Lampung asal Suku Bali Penerimaan atas permohonan maaf dari warga Lampung Asal Suku Lampung Seangkonan Muakhi (Angkat Saudara) - Pembacaan lkrar Perdamaian - Pemotongan hewan kerbau sebagai symbol adat selain itu bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Lampung, pemerintah kabupatenikota lainnya, serta berbagai elemen masyarakat telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. 4.2.3.1 Tahap Rehabilitasi dan Tahap Rekonstruksi Pasca terjadinya konflik Kementerian perumahan Rakyat atas Instruksi wakil Presiden ditugaskan membantu proses rehabilitasi. selain itu pertemuan antara kedua belah pihak yang bertikai telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten bersama dengan para tokoh, pemerintah terah merakukan sejumlah langkah penanganan konflik, meliputi penampungan pengungsi, 93
pengamanan lokasi konflik agar tidak terjadi konflik susulan, serta mendorong kesepakatan damai85 Pemerintah pusat dari berbagai kementerian telah memberikan bantuan berbagai sektor di lokasi konflik Kabupaten Lampung Selatan, sebesar Rp 4,5 miliar. Bantuan ini diberikan kepada Pemkab Lampung Selatan dan Pemprov Lampung, untuk segera dijalankan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Menko Kesra Agung Laksono, Mensos Salim Segaf Al Djufri, Menpera Djan Faridz, dan Wamenkes Ali Gufron Mukti, kepada Gubernur Lampung disaksikan Bupati Lampung Selatan dan jajaran Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda), di Pemprov Lampung. Penggelontoran bantuan pemerintah pusat ini untuk merehabilitasi rumah yang terbakar, rusak berat, ringan, termasuk rumah yang tidak layak huni di lokasi kejadian maupun desa lainnya. Selanjutnya, bantuan ini untuk MCK, dapur umum, dan perbaikan sekolah. Selain itu, pemberian bantuan ini juga tidak hanya dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk material seperti pemberian buku-buku pelajaran sekolah, termasuk pemberian obat-obatan. Bantuan ini juga untuk membenahi infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang rusak akibat kejadian tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum telah selesai mendata kerusakan infrastruktur dan lainnya untuk segera d irehabilitasis6. Selain itu hadirnya Jusuf Kalla sebagai Ketua PMI Nasional yang siap memberikan bantuan pengobatan kepada seluruh korban konflik, dan rehabilitasi rumah-rumah penduduk. Pada saat itu 8s Konflik Lampung : Pemerintah Siapkan Dana Guna proses Rehabilitasi rta ped l/ha n ka m19497-konflik-la m pu ns-pemerinta h-sia pkan-da na- guna-proses-rehalitasi . Diakses pada hari Kamis tanggal 11 September 201.4 rehabilitasi-konflik-rp-45-m Di akses pada tanggal 3 oktober 2014 94
juga beliau turun langsung kelapangan untuk merihat kondisi yang terjadi dan mengharapkan proses rekonsiliasi cepat dilakukansi. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan tahap rehabilitsi sehingga kondisi sosial masyarakat dapat berjalan kembali secepatnya. pemerintah berhasil mendamaikan kedua etnis tersebut dibuktikan dengan kondisi kehidupan sehari-hari antar desa yang sudah normal dan menunjukkan adanya perubahan-perubahan sikap baik etnis Bali maupun etnis Lampung. Pasca konflik kekerasan tersebut, etnis Bali, etnis Lampung dan etnisetnis lainnya yang ada di Kabupaten Lampung selatan membentuk forum-forum keagamaan seperti FKUB (Forum Kerukunan antar Umat Beragama) yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan antar etnis-etnis yang berbeda di Kabupaten Lampung selatanss Akan tetapi hingga saat ini Lampung belum membentuk satgas Penanganan Konflik Sosial. 4.3 Konflik Pertanahan di Jawa Barat 4.3.1 Konflik Lahan Gereja Kristen Indonesia yasmin Gereja Kristen Indonesia Yasmin atau disingkat GKr yasmin adalah Gereja Kristen Protestan yang berdiri di Bogor, lndonesia dibawah naungan Gereja Kristen Indonesia yang berpusat di Jakarta. Gereja ini didirikan di Jalan K.H. Abduilah bin Nuh, Bogor, Jawa Barat. GKI ini memperoleh nama yasmin karena berlokasi di Perumahan Taman Yasmin. Pada tanggal g Mei 2OO1 ditandatangani Perjanjian Perikatan Juar Beri antara pr. lnti lnnovaco dengan GKI Jawa Barat. pihak GKr mengumpulkan ttJK, Lamsel Jangan Terlambat Diakses hari Kamis tanggal 11 September 2O!4 Anisa UIami, lo.cit., Rekonsiliasi-Rehabilitasi di tt 95 pada
tanda tangan dukungan warga serama tahun 2oo2 sampai 2006 hingga diperoleh 445 buah tanda tangan warga yang mendukung. Pada tanggal 13 Juli 2000, walikota Bogor mengeluarkan IMB GKI Taman Yasmin melalui SK Nomor 645.9-372.8e Pada tanggal 10 Maret 2002 berkumpul warga sekitar sebanyak 170 orang dan menandatangani surat pernyataan Tidak Keberatan atas pembangunan gereja yang terletak di raman Yasmin Sektor lll Kavling 31 yang terretak di Jalan Ring Road Bogor Barat Kota Bogor, Kelurahan curug Mekar. Kegiatan sosiat kemudian dilakukan antara 2003-2006, yaitu 1 Maret 2003, 2s oktober 2005, 8 Januari 2006, 12 Januari 2006, 14 Januari 2006, dan 15 Januari 200G. Dokumen pendukung pun dipersiapkan untuk memperoleh IMB GKI Yasmin, diantaranya: 1. Tanggal 15 Februari 2006, rekomendasi pembangunan gereja dari Walikota Bogor aln GKI Jawa Barat Jl. Pengadilan No. 35 Bogor, untuk memproses IMB 601/389-Pem. 2. Tanggal 3 Maret 2006, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota (DLHK) Bogor menerbitkan saran Teknis No. 6G0.1/1 441DLHK a.n. GKI Jawa Barat Jl. Pengadilan No. 35 Bogor. 3. Tanggal 14 Maret 2006, Kantor pertanahan Kota Bogor menerbitkan Pertimbangan Teknis penatagunaan Tanah dalam Rangka perubahan penggunaan Tanah No. 460|20|PT-PGT-P/2006 a.n. GKI Jawa Barat sehubungan dengan rencana Pembangunan gedung GKl. 4. 15 Maret 2006, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor menerbitkan penilaian saran Teknis lalu Lintas No. 503/262-DLLAJ. tt Laporan Perjalanan Dinas Kajian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Dalam Negeri: lnstrumen PGKDN 2et4program strategik Kemendagri Bidang polhukam. 96
5. Tanggal 3 April 2006, Permohonan Rekomendasi Tata Hijau (Permohonan untuk memakai taman/jalur hijau, saluran drainase, dan trotoar untuk jalan masuk dan keluar) dan pemasangan titik Penerangan jalan Umum No. 090/MJ-GKlBg/lV/06 kepada Kepala Dinas tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. 6. 7. Tanggal 12 April2006, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor telah menerbitkan Surat lzin Pembuatan Jalan Masuk No. 503/238/018-BlNA. Tanggal 17 April 2006, Kepala Dinas Bina Marga menerbitkan Surat No. 61013191018-8IMA perihal saran teknis. 8. Tanggal 30 Mei 2006, Dinas tata Kelola dan Pertamanan Bogor menerbitkan Pengesahan Site Plan No. 654.8/705- 9. DTKP. Tanggal 13 Juli 2006, GKI memperoleh SK Walikota Bogor tentang IMB No. 645.8.372 Tahun 2006, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor.eo Polemik keberadaan GKI Yasmin bermula adanya penolakan oleh 30 orang warga Kelurahan Curug Mekar pada tanggal 10 Januari 2006. Pada tanggal 22 Januari 2008, Muspika (Musyawarah Pimpinan Daerah) beserta 80 tokoh masyarakat Kelurahan Curug Mekar mengadakan rapat dan hasilnya pada tanggal 25 Januari 2006 mereka melayangkan surat kepada Walikota Bogor untuk mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan yang mereka sampaikan adalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan warga pendukung untuk memperoleh IMB pembangunan GKI Yasmin. Menanggapi permintaan warga, IMB GKI Yasmin dibekukan melalui surat Kepada Dinas Tata Kota dan Pertamanan kti. in-la m ba ne-kelema ha n. htm l. Diakses pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 97
9!,,., tDto Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP tahun 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2008.e1 Alasan-alasan warga menentang pembangunan GKI yasmin adalah: 1. Mengatasnamakan pembagian dana pembangunan wilayah dan membagikan transport. Dalam pembagian dana tersebut, warga diminta menandatangani tanda terima bantuan keuangan, selanjutnya tanda tangan dipotong dan ditempelkan pada kertas yang kop suratnya berisi pernyataan warga tidak keberatan atas pembangunan gereja. 2. Pembangunan GKI Yasmin tidak memiliki pendapat terturis dari Kepala Departemen Agama setempat. 3. GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal pengguna sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah setempat. GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat. GKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUl, Dewan Gereja Indonesia (DGl), Parisada Hindu Dharma, MAWI, 3. GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal pengguna sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah setempat. GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat. GKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUl, Dewan Gereja Indonesia (DGl), Parisada Hindu Dharma, MAWI, 4. 5. Walubi, dan Ulama/Kerohanian. Pihak GKI Yasmin juga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, tentang Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah lbadah yang harus memiliki umat (jamaah) minimal g0 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disetujui oleh 60 orang dari umat agama lain di wilayah tersebut, dan para pejabat setempat (Lurah/Kades) harus mengesahkan persyaratan ini. Selanjutnya, rekomendasi tertulis diminta dari Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kotamadya. 98
Atas dasar penyimpangan yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin dan desakan warga sekitar, Pemerintah Kota Bogor merarui Dinas Tata Ruang Kota dan Pertamanan (DTKP) mengeluarkan surat pembekuan IMB pembangunan gereja.gz Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB gereja mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya dimenangkan oleh mereka. Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 2411812008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 P[(TUN/2009 Tanggal I Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota Bogor No. 503i208-DTKP Perihal Pembekuan lzin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut. Walikota Bogor menerbitkan SK No. 503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan lMB. Sementara proses hukum berlangsung, Satpol PP Kota Bogor menyegel GKI Yasmin pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Walikota. Walikota Bogor menyediakan Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jemaat GKI Yasmin yang disegel. Namun, semenjak keputusan MA keluar, mereka mengadakan peribadatan di trotoar hingga badan jalan K.H. Abdullah bin Nuh sehingga mengganggu pengguna jalan serta melanggar Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Tanggal 20 Januari 2011, Pengadilan negeri Bogor mengeluarkan putusan No. 265/Pid.Bi201O|PN.Bgr yang menyatakan bahwa Munir Karta, yang kala itu menjabat sebagai Diakses hari Minggu tanggal 1.4 September 2014
ketua RT, bersalah karena telah melakukan pemarsuan tanda tangan warga dan penipuan dalam meminta persetujuan warga pada saat proses perizinan pembangunan gereja yasmin. Menanggapi putusan tersebut, walikota Bogor menerbitkan surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang pencabutan lMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011 dengan alasan adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta. pemalsuan tanda tangan digunakan untuk menerbitkan rMB GKr yasmin. Dasar yang digunakan walikota Bogor untuk mengeruarkan surat tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ wakir Kepara Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberd ayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah rbadah serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.e3 untuk hal tersebut, pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk mengembalikan semua biaya perizinan yang dikeluarkan oleh GKI Pengadilan Bogor, memberi tanah GKI Yasmin atau merelokasi pada tanah milik pemerintah Bogor di tempat lain, serta menyediakan Gedung Harmoni sebagai tempat peribadatan sementara jemaat GKI Yasmin. Dalam konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dipeluknya. soal perarangan ibadah di GKI Yasmin, Mahkamah Agung telah mengukuhkan izin pendirian bangunan gereja itu melalui putusan nomor 127 PI(TUN/2009 yang dikeluarkan pada g Desember 2010. Namun walikota dan Polres Kota Bogor dengan berbagai arasan tetap melarang jemaat beribadah di dalam gereja. Mayoritas warga Uwalikota-bosor-sudah- Diakses hari Minggu tanggal 1.4 September 2014. L00
perumahan Taman Yasmin dan masyarakat Kota Bogor mengeluhkan kisruh pembangunan rumah ibadah GKI yasmin. Konflik tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta aktivitas mereka, apalagi ketika terjadi unjuk rasa dan blokade jalan oleh aparat keamanan. Ombudsman Rl kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 001 1/RE1(0259.2010/BS-1 5Ntll2011 pada tanggal 8 Juli 2011 tentang (1) pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa Walikota Bogor telah melakukan penyimpangan praktik administrasi, menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan mengabaikan kewajiban hukum, meminta Walikota Bogor untuk mencabut SK Nomor 645.45-137 tanggal 11 Maret 2011 dalam waktu 60 hari (18 September 2011), (2) meminta Gubernur Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Walikota Bogor untuk penyelesaian masalah GKI Yasmin, (3) Menteri Dalam Negeri agar melaksanakan pengawasan atas penyelesaian konflik tersebut.ea Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan fatwa bahwa Pemerintah Bogor harus melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2010. MA juga menghimbau jika jemaat GKI Yasmin merasa dirugikan atas dikeluarkannya SK Nomor 645.45-137 Tahun 2011, mereka dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan yang benruenang. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengeluarkan rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Bogor, Polresta Bogor, dan Polda Jabar terus melaksanakan Di akses hari Minggu tanggal 14 September 2014 101
langkah dan proses hingga mendapat kepastian hukum. Langkah persuasif terhadap pihak GKI Yasmin juga perlu diintensifkan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan jika jemaat GKI Yasmin bersedia untuk direlokasikan. Kementerian terkait diminta untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Bogor hingga masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan (19 Agustus 2011), Polresta Bogor dan Polda Jabar memberikan pengamanan terutama saat jemaat GKI Yasmin melaksanakan peribadatan di hari minggu. Komunitas inteljen diminta melaksanakan penyelidikan terhadap usaha pihak tertentu yang berusaha memblow-up masalah ini menjadi isu internasional tentang diskriminasi antar umat beragama sehingga merugikan nama lndonesia di forum internasional. Putusan PTUN dan MA sudah dilaksanakan sebelum rekomendasi Ombudsman muncul sehingga kini yang berlaku adalah Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor No. 645.45-137 tahun 2011 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2011 tentang pencabutan IMB GKI Yasmin. Ketua Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia), Ahmad lman, menegaskan bahwa kasus GKI Yasmin bukan persoalan kerukunan umat beragama, melainkan murni permasalahan hukum, yakni pemalsuan tandatangan warga dalam proses pengajuan IMB GKI Yasmin. Forkami adalah perkumpulan warga Curug Mekar, Wangkal, dan Perumahan Taman Yasmin yang berdiri untuk mengawal kinefla aparat pemerintah dalam menangani kasus GKI Taman Yasmin Bogor, agar bekerja dengan baik, jujur, dan amanah. Tahun 2012, Albert Hasibuan, salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, berinisatif menyelesaikan sengketa dengan mengajukan usulan agar Walikota Bogor menaati keputusan MA dan rekomendasi Ombudsman Rl. Setelah gereja difungsikan kembali, maka di samping gereja dibangun masjid ro2
sebagai lambang kerukunan antar umat beragama. Kedua pihak setuju dengan tawaran tersebut. Menkopolkam mengontak pengurus PGI (Persatuan Gereja-Gereja di lndonesia) dan sinode GKI untuk ikut menyelesaikan konflik, tetapi pengurus PGI menorak tawaran itu. Pengurus PGI mengingatkan pemerintah untuk tidak membuat opsi relokasi karena akan menjadi yurisprudensi bagi masalah gereja lain. Selain itu, menurut pendeta Gomar dari pGl, kebijakan relokasi akan memunculkan "kampung lslam dan kampung Kristen". Pemerintah bersama Sinode GKl, tanpa melibatkan jemaat GKI Yasmin, mengadakan pertemuan dengan Walikota Bogor. Pemerintah kota Bogor mengirimkan surat bernomor 452.1118451huk kepada sinode GKI yang isinya adalah penawaran relokasi GKI Yasmin ke jalan Sumeru no 33 sebagai lokasi yang baru. GKI Pengadilan Bogor, induk Bapos Jemaat yasmin, menghentikan pengurus Jemaat GKI Yasmin, kemudian menyerahkan penyelesaian persoalan kepada Sinode (pertemuan dalam Agama Kristen) GKl. Sinode GKI mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jemaat yang isinya pengambilalihan kasus GKI Yasmin serta semua publikasi yang menyangkut GKI yasmin harus mendapat persetujuan dari Sinode. Kepada pengurus pGl, Sinode GKI mengirim surat yang isinya pelarangan ibadah di seberang istana sejak Maret 2012. Sinode GKI tidak akan bertanggungjawab jika masih ada ibadah yang mengatasnamakan GKI Yasmin di seberang istana. Semua aktivitas menyangkut GKI Yasmin yang bukan berasal dari Sinode tidak berada di bawah tanggungjawab Sinode. Bulan Desember 2012, pengurus Sinode GKI mengadakan rapat kerja dan memberikan keputusan menyangkut GKI yasmin sebagai berikut: 103
a. Sinode meminta walikota Bogor mematuhi putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman Rl yang b. menyebutkan bahwa GKI Yasmin tidak melanggar hukum. Sinode meminta pencabutan pembekuan IMB bangunan gereja Yasmin. c. Walikota Bogor diminta membuka gembok gereja. d. Tidak akan dilakukan relokasi. e. Jika keempat keputusan itu dilaksanakan oleh walikota Bogor, Sinode akan mengapresiasinya dengan tidak menjadikan lahan tempat berdirinya gereja Yasmin sebagai tempat ibadah. Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi memutuskan melaksanakan ibadah di depan lstana Negara dengan harapan bisa mendapat perhatian dari Presiden. Setiap dua minggu sekali para jemaat dari dua rumah ibadah tersebut melaksanakan ibadahnya di depan lstana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Banyak kalangan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menertibkan Walikota Bogor dan bertanggung jawab menutup polemik GKI Yasmin, karena dikhawatirkan kasus serupa akan menjalar kemana-mana. Pejuang HAM sekaligus pendiri lembaga pemantau HAM lmparsial, Rachland Nashidik, mengatakan, tidak tersedia dasar hukum yang cukup bagi presiden untuk melakukan intervensi. Meskipun Mendagri memerintahkan Walikota membatalkan pencabutan IMB Gereja Yasmin, walikota berkeras menolak dengan argumen putusan pengadilan pada tingkat PN dan Banding justru mengalahkan GKI Yasmin. Dalam kompleksitas masalah demikian, tidak tersedia dasar hukum yang cukup bagi Presiden untuk melakukan intervensi. Dalam era otonomi daerah saat ini, Presiden tidak bisa memecat kepala daerah yang melanggar konstitusi sekalipun. Pemecatan, bila dimungkinkan, hanya bisa dilakukan pada level pemerintahan daerah. 1.04
Kekisruhan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKl) Yasmin masuk dalam laporan dunia yang dikeluarkan Human Rrglhfs Watch tahun 2012. Laporan yang diberi nama "Human Rights Watch World Report 2012, Events of 2017", halaman 337, alinea 2 dan 3, dikeluarkan dan disebarluaskan secara mendunia oleh Human Rights Watch yang berbunyi: " ln January the Supreme Court ordered the reopening of a Presbyterian church known locally as GKI Yasmin, overturning the Bogor administration's ruling which had revoked the church's building permit. However, Bogor Mayor Diani Budiarto refused to comply. Government ministers offered the church "relocation." ln October an lslamist organization began to harass churchgoers who were holding Sunday seryices on a sidewalk outside the sealed church." "Senior government officials-including Minister of Religious Affairs Suryadharma Ali, Home Affairs Minister Gamawan Fauzi, and Minister of Human Rrglhfs and Law Patrialis Akbar-continued to justify restrictions on religious freedom in the name of public order." "Pada Januari Mahkamah Agung memerintahkan untuk membuka kembali sebuah gereja Presbyterian yang secara lokal dikenal sebagai GKI Yasmin, membatalkan keputusan pemerintah Bogor yang mencabut surat izin mendirikan bangunan gereja tersebut. Namun, Walikota Bogor Diani Budiarto menolak untuk melaksanakan. Pejabat pemerintahan menawarkan "merelokasi" gereja. Pada Oktober sebuah organisasi lslam mulai melakukan kekerasan pada umat yang beribadah di hari Minggu di tepi jalan gereja yang ditutup. "Pejabat tinggi pemerintahan senior termasuk Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar terus menegaskan pembat?_san kebebasan beragama atas nama ketertiban umum."95 Peduli Yasmin adalah perjuangan damaijemaat GKI Yasmin yang belandaskan keyakinan bahwa semangat iman dan kebangsaan mereka adalah satu, dengan demikian mereka memiliki hak yang sama untuk beribadah sebagaimana penduduk lndonesia yang lain. ss Diakses hari Selasa tanggal 16 September 2014 10s
4.3.1.1 Penanganan Konflik 4.3.1.1.1 Pencegahan Konflik: 1) Pemerintah Daerah Bogor selalu ber:koordinasi dan bekerjasama dengan aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tetap berusaha menjaga 2) kondisi damai di masyarakat. Pemerintah kota Bogor senantiasa melayani, memfasilitasi dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.e6 4.3.1.1.2 Penghentian Konflik: 1) Pemerintah Daerah Bogor bersama aparat keamanan memberikan pengamanan kepada jemaat GKI Yasmin yang melakukan ibadah, baik itu yang dilakukan di depan GKI Yasmin maupun di depan istana negara. Hal ini bertujuan agar permasalahan GKI Yasmin dapat secepatnya diselesaikan dan tidak meluas.eT 2) Pemerintah Kota Bogor menyegel GKI Yasmin dikarenakan GKI Yasmin tidak menghiraukan teguran yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk menghentikan pembangunan, sebagai konsekuensi dari pencabutan IMB GKI Yasmin (Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin). Penyegelan tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor, didampingi oleh unsur Polresta Bogor dan Koramil Bogor.es Penyegelan ini dikarenakan kuatnya desakan masyarakat sekitar dan Ormas-Ormas lslam seperti Forum Komunikasi Muslim Indonesia nu Laporan Perjalanan Dinas Kajian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Dalam Negeri: Instrumen PGKDN 2014 Program Strategik Kemendagri Bidang Polhukam, 2014. berita.va hoo. com/iemaat-eki-vasm in-dan-h kbp-filadelfia-beribada h-di 071306354.htm1. diakses pada tanggal 4 Oktober 2014 e8 diakses pada tanggal 4 Oktober 2014 106
(FORKAMI) Bogor dikarenakan pembangunan GKI Yasmin bermasalah secara hukum pasca putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 256iPid.Bl2010lPN.Bgr yang menyatakan bahwa Munir Karta yang pada waktu menjabat sebagai ketua RT dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan pemalsuan tanda tangan warga dan penipuan dalam meminta persetujuan warga pada saat proses perizinan pembangunan gereja Yasmin.ee 3) Pemerintah Daerah bersama aparat keamanan ikut mengamankan dan mengawasi aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Baik itu yang dilakukan oleh umat Kristenl00 maupun umat lslam101. 4) Penegakan hukum bagi masyarakat. Penetapan Jayadi Damanik sebagai tersangka atas kasus terlukanya Kepala Satpol PP yang pada sat itu ikut mengawasi pelaksanaan ibadat GKI Yasmin merupakan salah satu bukti atas ketegasan pelaksanaan hukum. Kejadian ini bermula ketika jemaat GKI yasmin melakukan ibadat di trotoar. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, kegiatan ini telah mengganggu ketentraman umum. Atas pelanggaran hukum tersebut, Satpol PP Kota Bogor berusaha untuk menertibkannya. Aksi saling dorong antara Satpol PP dan Jemaat GKI Yasmin pun tidak dapat dihindari, yang pada akhirnya kejadian tersebut menyebabkan Kepala Satpol PP teduka.102 tn Laporan Perjalanan Dinas, lo,cit., di-depan-istana-005-debbv.html, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014. Geruduk-Kantor-Wali-Kota-Boeor, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014 to7
4.3.1.1.3 Pemulihan Pasca Konflik: 1) Pemerintah Daerah Bogor melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Ormas_ Ormas lslam dan GKI yasmin. Dengan pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan yakni pemerintah Daerah Bogor mencarikan lahan baru untuk jemaat GKI Yasmin dan mengeluarkan izinnya untuk mendirikan tempat ibadah. Pemerintah juga akan memberikan lahan GKI Yasmin yang lama, asalkan lahan itu tidak digunakan sebagai tempat ibadah.1o3 Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Bogor menyediakan Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jemaat GKI Yasmin yang disegel.l0a 2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan anggaran sebesar 10 miliar dan pemerintah Kota Bogor menyediakan anggaran sekitar 2 miliar sebagai tindak lanjut atas kesepakatan dalam pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Bogor, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Ormas-Ormas lslam dan GKI Yasmin. Bantuan dana tersebut dapat digunakan sebagai dana relokasi maupun pengadaan lahan pembangunan gereja yang baru.105 3) Pemerintah Kota Bogor membentuk Tim Terpadu (TIMDU) yang bertujuan menyelesaikan masalah- masalah sosial yang ada di masyarakat. 103 Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014. Laporan Perjalanan Dinas Kajian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Dalam Negeri: Instrumen PGKDN 2014 Program Strategik Kemendagri Bidang polhukam, 2014. too tot _Barat_ Siapkan-Rp-10-Miliar, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014. 108 r.
4.3.2 Konflik Lahan Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah konflik pertanahan terbesar. Mulai dari kasus perkebunan, kehutanan, irigasi, sampai ke persoalan tanah warisan. semua ini seakan membuktikan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang subur, sehingga menjadi rebutan semua pihak. Di antara konflik yang terjadi, tercatat 22 persoalan bersumber pada proses pembangunan infrastruktur wilayah, yaitu pembangunan bendungan. Hampir semua konflik itu masih berlangsung hingga saat ini, dan salah satu di antaranya adalah megaproyek Bendungan Jatigede di wilayah Sungai Cimanuk, Sumedang.106 Pembangunan bendungan memiliki manfaat untuk irigasi dalam pengembangan sektor pertanian, pembangkit Listrik renaga Air (PLTA), pariwisata, air minum dan pengendalian banjir.107 Pembangunan waduk Jatigede, sejak pembebasan tanah, sudah terkatung-katung selama 21 tahun. Rencana pembangunan proyek ini sendiri, dibuat sejak 1967. Artinya, proyek raksasa pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sebenarnya menggantung selama 36 tahun. Rencananya, Bendungan Jatigede akan memiliki fungsi sebagai irigasi, pembangkit listrik berkapasitas 200 megawatt, pengendali banjir sungai cimanuk, dan sumber air bersih. Karena itu, pembangunan bendungan ini membutuhkan setidaknya 4.g79 hektare lahan yang mencakup 24 desa dalam rima kecamatan di Kabupaten Sumedang. Namun, berdasarkan surat Menteri Pemukiman dan Prasarana wilayah (Menkimpraswir), irigasi menjadi primary benefit (fungsi utama). sedangkan tiga fungsi lainnya merupakan secondary benefit (fungsi sekunder). Menurut surat tersebut, proyek Bendungan Jatigede akan menelan dana sekitar 450 juta dolar AS. totlaporan tot Perjalanan Dinas, lo.cit., Soemarwoto. 1983. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Jembatan. Jakarta. 109
Pembangunan Bendungan Jatigede diperlukan dengan alasan menjaga ketahanan pangan nasional. Keberadaan irigasi dibutuhkan untuk menunjang sektor pertanian di wirayah lndramayu, Cirebon, Majalengka dan Sumedang yang selama ini acap mengalami kekeringan. Meski belum pasti, pengerjaan proyek "kolam raksasa" ini akan bergulir kembali setelah "tertidur" lebih dari 20 tahun. studi kelayakannya akan kembali dilakukan pada 2003 - 2005. Sedangkan pembebasan lahan lanjutan rencananya pada 2006-2007. Pembangunannya, ditargetkan rampung pada 2011, dan di tahun 2014 pembebasan lahan ditargetkan selesai. Sejak 1984, untuk pembangunan Bendungan Jatigede, sumedang, telah membebaskan sedikitnya 2.1s9 hektare rahan. Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemirik rahan, berkisar Rp.5.000-Rp.8.000 per tumbak untuk tanah sawah, dan Rp.4.000- Rp.5.000 per tumbak untuk tanah darat. Persoaran timbur daram proses penawaran, masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk mengajukan harga. Akibatnya, harga yang diajukan oleh pemerintah benar-benar di luar keinginan rakyat pemilik lahan. Di samping penawaran yang terlalu rendah, sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ) iustru melakukan penolakan terhadap proyek ini. Proyek Bendungan Jatigede itu, bagi korban penggusuran, tidak akan memberikan jaminan masa depan. 108 Pada periode tahun 1980 - 1gg0 atau sebelum keluarnya Kepres No. 55 tahun 1993, pembebasan tanah pada setiap proyek pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975. Dasar hukum ini sering menimbulkan keresahan dan atau ketidakpuasan dikalangan warga masyarakat. Keresahan yang muncul terkait dengan harga ganti rugi yang rendah, totlaporan Perjalanan Dinas, lo,cit., 110
terlewatnya kekayaan penduduk dan adanya penekanan dari pihak pemerintah, sehingga menimbulkan gejolak sosial. Menghadapi kenyataan seperti ini, penduduk pasrah dan tidak dapat berbuat banyak karena khawatir tidak dibayar. Masalah lain yang mengemukan adalah tidak sedikit penduduk yang tidak menerima ganti rugi karena kekayaan mereka terlewat di data. Kasus seperti ini sering terjadi oleh karena pada saat pendataan tidak diketahui pemiliknya. sejak keluarnya Kepres No. 55 tahun 1gg3 peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1975 tidak digunakan lagi. Berdasarkan Kepres No. s5 tahun 1gg3 proses musyawarah ganti rugi jauh lebih baik oleh karena musyawarah tidak diintimidasi dan penawaran harga mengacu kepada Nilai Jual objek pajak (NJop) daerah setempat, sehingga nilai ganti rugi relatif lebih baik. Dalam hal ini musyawarah tidak hanya membicarakan nilai ganti ruginya, akan tetapi juga sistem pembayarannya.l0e Dalam catatan FKRJ, sejak proyek ini berlangsung, sudah banyak masyarakat yang ditransmigrasikan ke berbagai daerah. Namun, karena kondisi di perantauan tidak sebaik tempat asalnya, akhirnya mereka kembali. sebab, betapa suburnya kawasan yang akan ditenggelamkan itu. Dalam setahun, para petani bisa panen tiga kali. Sejak pembebasan lahan itulah, hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar proyek bendungan, tidak lagi diperhatikan. Muncul larangan dari pemerintah untuk tidak memperbaiki dan membangun rumah di kawasan yang akan digenangi air itu. sebagian warga terpaksa menaatinya. sejak kawasan itu dicanangkan bakal menjadi bendungan, warga setempat hingga tahun lggg hidup dalam kegelapan. Kampung mereka tidak memperoleh layanan listrik. Lalu keran subsidi bagi sekorah-sekolah dan dana totopan S. Suwartapadja. 2005. Kasus Pada Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede di Kabupaten sumedang Jawa Barat. Makalah, disajikan pada sKtM lx uNpAD-uKM. L11
pembangunan desa, pun ditutup rapat. Bagi masyarakat yang tidak mau menerima ganti rugi, kini mereka memilih jalan independen untuk meneruskan hidup. sebagian desa mencoba membangun sendiri wilayahnya. Pembangunan pun dilakukan tanpa bantuan dari pemerintah setempat, termasuk mengasparjalan. seperti yang disinggung di atas, sebagian besar masyarakat memang menolak kehadiran proyek Jatigede. Mereka tidak mau menerima ganti rugi yang ditawarkan. Berbagai cara mereka lakukan agar bisa bertahan. Demonstrasi yang diorganisir oleh FKRJ seringkali dilakukan. Mulai dari protes di tingkat Kabupaten sumedang hingga ke Kantor Penruakilan PBB di Jakarta. proyek tersebut awalnya memang didanai oleh Bank Dunia. Gerakan-gerakan itu ditambah dengan aksi-aksi tingkat lokar, seperti menghalangi pelaksana proyek untuk memasuki wilayah bakal genangan Bendungan Jatigede. Selain berunjukrasa, gerak pembangunan desa pun dijalankan agar alasan pemerintah untuk melanjutkan proyek tersebut semakin tidak kuat. FKRJ berhasil 'memaksakan' listrik masuk desa pada 1ggg. Akibatnya, masyarakat yang dulu menerima ganti rugi, kini berbalik menolak proyek Jatigede. Banyak sekali orang-orang yang sudah ditransmigrasikan, baik lokal seperti di Arinem-Garut, maupun antar pulau seperti di Bengkulu dan Jambi, kembali lagi ke wilayah bakal genangan. Masyarakat Jatigede menganggap proyek ini merupakan upaya mengorbankan diri mereka untuk sebuah kesalahan yang dilakukan pemerintah sejak zaman orde Baru. Dalih membangun Bendungan Jatigede agar Majalengka, lndramayu, cirebon, dan daerah-daerah sekitar Pantura terhindar dari kekeringan, dianggap berlebihan. FKRJ, malah menganggap, kekeringan di tiga wilayah tersebut semestinya tidak perlu terjadi, apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang tepat dalam soal pertanian. pandangan warga Jatigede bahwa mereka adalah tumbal pembangunan bisa 1.12
dibenarkan. situasi yang mereka alami saat ini jelas membuat mereka hidup dalam ketidakpastian. proyek tersebut hingga kini tidak jelas juntrungan-nya. Jadi atau tidaknya masih belum dipastikan. Namun dalam ketidakpastian tersebut, anak-anak mereka mengalami pemutusan subsidi sekolah, pembangunan daerah, ancaman penggusuran setiap waktu, dan banyak lagi persoalan yang dihadapi. Memperhatikan kasus konflik lahan ini, untuk kesekian kalinya DPRD sumedang membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Rl. Kari ini, Surat rekomendasi bernomor 560/399iDPRD dibuat berdasarkan belum terselesaikannya konflik agraria yang menyangkut proses ganti untung tanah milik rakyat dan proses relokasi penduduk dari tahun 19g2 sampai dengan sekarang. Dalam surat kali ini, DPRD juga merekomendasikan agar Presiden mengevaluasi kembali dokumen analisa mengenai dampak lingkungan Bendungan Jatigede atau melakukan pengkajian terhadap dokumen evaluasi lingkungan hidup. selain itu, Presiden harus menangani secara menyeturuh terhadap konflik agraria yang terjadi sebagai akibat pembangunan bendungan bagi masyarakat di wilayah bakal genangan, fase pra penggenangan dan fase penggenangan hingga pascapenggenangan. Dengan dilayangkannya surat rekomendasi ini, DPRD sudah memenuhi tuntutan warga yang melakukan aksi menolak penggenangan pada hari lalu. Aksi warga yang mengatasnamakan Komite Pimpinan Kabupaten serikat rani Nasional Politik Rakyat Miskin ini menuntut dua hal yaitu penolakan penggenangan dari DPRD dan dibentuknya pansus DpRD yang akan menangani permasalahan Bendungan Jatigede. Namun dari data yang diperoleh nampai saat ini, Kasus konflik Pembangunan proyek waduk Jatigede, di Kabupaten sumedang Jawa Barat, masih terkendara masarah ganti rugi lahan 113
ttoLaporan milik warga setempat. sementara pemerintah provinsi Jabar, tidak bisa berbuat banyak terhadap masalah ganti rugi tersebut. Karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tak hanya itu, molornya payung hukum berupa peraturan presiden menjadi kendala bahkan bisa memicu konflik sosial masyarakat di sumedang. Pasalnya dana ganti rugi lahan milik warga hingga kini tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendesak agar Perpres tersebut segera dikeluarkan. Karena target pada bulan Agustus, waduk yang menampung air di kawasan Jawa Barat Utara ini akan digenangi air. pemerintah provinsi sudah siap melaksanakan, terakhir tinggal menunggu perpres yang memayungi turunnya anggaran masalah sosial. pemerintah provinsi yakin masalah lahan Jatigede akan bisa teratasi dengan menggunaan APBN, namun sayangnya anggaran tersebut tak bisa cair karena tidak ada payung hukumnya. Gubernur berpendapat bahwa penggenangan air yang ditargetkan tahun ini harus dibarengi dengan penuntasan masalah sosiat. Anggaran sendiri sebenarnya sudah disediakan di APBN, kendati begitu, pemerintah provinsi belum bisa memastikan kapan dana itu bisa didistribusikan ke masyarakat.llo 4.3.2.1 Penanganan Konflik 4.3.2.1. 1 Pencegahan Konflik: 1) Menjaga Kondisi damai di masyarakat, dengan cara: Pemerintah memberikan kepastian hukum dalam pembangunan waduk Jatigede. Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan pembangunan waduk Jatigede melalui surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ringkat I propinsi Jawa Barat no. 593.82lsK. 1206-pem.Um/81 tanggal 16 september 19g1 Perjalanan Dinas, lo,cit,, L1.4
Tentang Penerbitan ljin pembebasan Tanah dan Tata cara Pengadaaan Lahan. selain itu ditetapkan pula surat Keputusan Bersama (sKB) Menteri Dalam negeri dengan Menteri Pekerjaan Umum. sKB ini kemudian dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan waduk Jatigede dengan luas wilayah pada elevasi 262,s m dpl sekitar 6.239 ha dengan jumlah penduduk sebanya 5.696 KK atau sekitar 2g.430 jiwa harus pindah karena tergusur dan penggenangan. Dasar hukum lainnya yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dan Keputusan presiden Nomor 55 tahun 1gg3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1g75 berlaku sebelum dikeluarkannya Keputusan presiden Nomor 55 tahun 1993. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 15 Tahun 1g75 berisikan tentang pembebasan lahan yang dimulai dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1gg0 sedangkan Keputusan Presiden Nomor ss tahun 1gg3 mulai digunakan pada pembebasan lahan tahun 1ggs. perbedaan dari kedua dasar hukum tersebut terletak pada penentuan harga ganti rugi.111 2) Membayar nilai ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak. sejak dimulainya pembebasan lahan pada tahun 19g2 sampai dengan tahun 1998, warga yang telah menerima ganti rugi mencapai 4.240 KK atau sekitar 74,60/o dari jumlah penduduk yang terkena proyek.112 3) Memberikan solusi dan fasilitasi kepada masyarakat yang terkena dampak. Akibat banyaknya jumlah penduduk yang terkena proyek pembangunan bendungan, pemerintah melakukan upaya pemindahan melalui program transmigrasi ke luar Pulau jawa dan transmigrasi rokal di sekitar daerah Jawa Barat. Penduduk yang telah dipindahkan tersebut mencapai sekitar 21 ,svo (PPSDAL , 2004). pola penempatan dilokasi yang tttopan Suwartapadja , Io, cit., "'lbid, Halaman 3. 115
baru dilakukan secara berkerompok (bedol desa) dan terpisah, baik terpisah dengan kerabat, saudara dan atau teman tetangganya.ttt 4) Pemerintah berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat keamanan guna menjaga dan mengawasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Jatigede yang merasa dirugikan dengan adanya proyek bendungan Jatigede.lla 4.3.2.1.2 Penghentian Konflik: 1) Memberikan sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan. salah satunya adalah Didin Nurhadi selaku Kepara Desa cipaku terpilih periode 2012-201g yang disangkakan telah melakukan penggelapan uang yang berkenaan dengan kebutuhan operasional pendataan tanah milik warga masyarakat dalam proses ganti rugi tahun 1gg4_ 1986. selain itu, Didin Nurhadi juga diduga melakukan tindak penggelapan aset desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kroni_kroninya. 1 1 s 2) Pemerintah melibatkan TNI dalam samsat Jatigede guna memperlancar proses pendataan serta penyelesaian sengketa, dengan pendekatan kepada masyarakat melalui para Babinsa.116 4.3.2.1.3 Pemulihan pasca Konflik: 1) Pemerintah merakukan musyawarah dengan penduduk untuk menetukan harga ganti rugi terhadap kekayaan penduduk. Pemerintah diwakili oleh panitia g (sembilan), sedangkan penduduk diwakili oleh panitia "kecil". panitia g (sembilan) 1t' Suwartapa dja, Io. Cit., ... iatigede. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014. tta ..- dam.html. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014 ',. Jatieede-senilai-Rp-4-Triliun-. Diakses pada tanggal 4 oktober 2014. 116
meliputi instansi terkait yaitu pembantu Bupati Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian pemerintahan, Kepala Badan Pertanahan nasional, Kepala Dinas pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, pihak proyek, camat dan kepala desa. sedangkan panitia "kecil" yang mewakili penduduk terdiri dari penvakilan rembaga desa, tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Toma dan tokoh pemuda (Toda) yang dipirih langsung oleh warga masyarakat yang terkena dampak. Musyawarah tersebut menggunakan Keputusan presiden (Kepres) Nomor s5 tahun 1gg3 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan, proses musyawarah ganti rugi jauh lebih baik karena musyawarah tersebut tidak diintimidasi dan penawaran harga mengacu pada Nilai Jual objek pajak (NJop) daerah setempat, sehingga nirai ganti rugi relatif lebih baik. Musyawarah tidak hanya membicarakan nirai ganti rugi, tetapi juga sistem pembayarannya.llT 2) Pemerintah Kabupaten sumedang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar tidak merakukan penggenangan waduk Jatigede sebetum semua permasalahan diselesaikan.lls 3) Pemerintah Provinsi Jawa barat menyiapkan anggaran untuk membayar sisa dana ganti rugi.11e 4) Pemerintah memfasilitasi proses perpindahan penduduk yang terkena dampak. Bagi penduduk yang memilih transmigrasi lokal (translok) umumnya adalah golongan menengah ke atas yaitu yang masih mempunyai rahan yang tidak tergenang dan mereka mampu membeli lahan di daerah tersebut. selain untuk menggarap lahan yang tidak tergenang, tetapi juga ingin menikmati hasil pembangunan waduk jatigede. sedangkan penduduk yang mengikuti program transmigrasi keluar pulau , di akses pada tanggal 4 Oktober 2014 4) Pemerintah memfasilitasi proses perpindahan penduduk yang terkena dampak. Bagi penduduk yang memilih transmigrasi lokal (translok) umumnya adalah golongan menengah ke atas yaitu yang masih mempunyai rahan yang tidak tergenang dan mereka mampu membeli lahan di daerah tersebut. selain untuk menggarap lahan yang tidak tergenang, tetapi juga ingin menikmati hasil pembangunan waduk jatigede. sedangkan penduduk yang mengikuti program transmigrasi keluar pulau , di akses pada tanggal 4 Oktober 2014 Suwartapa dja, lo.cit., r17
5) 6) adalah petani pemilik lahan sempit yang rata-rata pemilikannya 0,3 ha/KK. Dalam program trasmigrasi ini mereka mendapatkan lahan 2,5 halKK sebagai upaya pemerintah untuk memberikan harapan dan motivasi penduduk untuk mengembangkan usaha pertaniannya di daerah transmigrasi. 120 Pemerintah daerah Provinsi jawa Barat menugaskan samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap), PDSLPWJ (Penanganan Dampak sosial dan Lingkungan pembangunan waduk Jatigede) untuk melakukan pendataan kembali dan pemilahan masalah pertanahan. 121 Pemerintah daerah Kabupaten sumedang berkoordinasi dan meminta bantuan kepada panitian pengadaan tanah (p2T) Kabupaten sumedang untuk mendata dan memilah kembali berbagai persoalan pertanahan yang belum terselesaikan, saat pembebasan Lahan Jatigede tahun 19g2-1996.122 4.3.3 Konflik Lahan Taman Nasional Halimun Pada awalnya, seluruh tanah yang dimaksud digunakan untuk kawasan hutan lindung kemudian tahun 196T sebagian tanah tersebut dialihfungsikan sebagai lahan garapan bagi para veteran. Veteran tersebut berharap bisa mengelola lahan di kawasan hutan lindung seluas 256 hektare untuk ditanami palawija selama lima tahun (Dokumen Markas Daerah Legiun Veteran Jawa Barat). lzin itu pun kemudian diberikan Departemen Kehutanan. selama lima tahun pertama, proyek tersebut berjalan dengan lancar. Akan tetapi, pada 1973 hingga 1978 terjadi berbagai penyimpangan oleh pimpinan proyek. Tanah garapan banyak dijualbelikan keluar dan banyak anggota veteran penggarap tanah terusir keluar dan diberikan tanah tukar guling di kawasan sukabumi. Belum jelas 120 suwartapa dja, to.cit., trt ,," dam.html. diakses pada tanggal 4 Oktober 2014. "' di akses pada tanggal 4 oktober 2014 118
apakah proses pertukaran lahan itu terealisasi atau tidak, tetapi di kawasan yang dulu dijadikan lahan garapan tersebut telah berubah fungsi menjadi vila-vila mewah. Kondisi tersebut harus segera diatasi, jika tidak, bisa menyeret pada konflik di antara para pemangku kepentingan. penelitian yang dilakukan pratiwi (200g) di Taman Nasional Gunung Harimun menunjukkan ada empat penyebab konflik di kawasan taman nasional itu, mulai dari perbedaan sistem nilai yang berimplikasi pada konflik ketidaksepakatan status rahan dan tata batas hingga konflik ketidakpastian akses. Dari penelitian ini tampak, konflik di taman nasional itu adalah persoatan hak dan akses.123 Hal ini bermula ketika diterbitkannya Agrarische wet 1g70 (AW 1870) oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tujuan utama dari AW 1870 adalah membuka kemungkinan dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pengusah a agar membuka hutan dan menjadikannya sebagai perkebunan besar. Dengan berasaskan domeinverklaring (deklarasi kawasan), dimana semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemitikannya adalah milik negara. Dengan demikian pemerintah selaku perwakilan negara memiliki landasan hukum dan pembuktian kepemilikan untuk memberikan tanahtanah tersebut kepada perkebunan-perkebunan swasta. Meskipun AW 1870 berazaskan pada ketentuan domeinverklaring, ia juga mengandung ketentuan pengakuan atas keberadaan hak- hak masyarakat adat. Kondisi ini menciptakan multitafsir diantara para ahli hukum di masa itu akibat kegagalan mereka untuk memahami hukum tanah masyarakat adat atas hutan.12a Terjadinya konflik di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun membuktikan, institusi terkait tidak berhasil menyelesaikan t"Laporan tto Perjalanan Dinas, lo.cit., Abidin. Memahami konflik tenurial melalui pendekatan sejarah: tinjauan kasus BKSDA dengan masyarakat Battang (Sum6er: . Diakses hari Selasa tanggal 23 September 2014 barat palopo. Kota 1.19
konflik. lni disebabkan kegagalan para pihak untuk memahami akar persoalan dan menyepakati rezim properti yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kendala pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundangan, keterbatasan sumber daya, serta persoalan sistem administrasi dan birokrasi juga menjadi persoalan pelik yang tak mudah diatasi. warga sekitar Taman Nasionar Gunung Harimun sebenarnya lebih menginginkan kawasan tersebut dijadikan tempat wisata alam' Ada prospek bisnis yang jauh rebih menguntungkan bagi warga. Keterlibatan warga sebagai tour guide, penyedia makanan, dan penginapan sederhana bisa dimaksimarkan. Memang penginapan perru disediakan bagi para turis. Hanya, jumrahnya tidak boleh lebih dari 5o/o rahan dan harus berada di ruar kawasan hutan lindung. Jika har itu diwujudkan, baik peraku usaha maupun warga akan diuntungkan. Di lndonesia konsep konservasi tercantum datam undang- undang Nomor 5 Tahun 19g0 tentang Konservasi sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Menurut UU ini, tujuan dari konservasi adalah tenruujudnya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tercapai keseimbangan ekosistem yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. sementara tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan konservasi ada pada pemerintah serta masyarakat. Terkait dengan keberadaan taman nasionar sebagai kawasan konservasi, institusi pengelola di Indonesia mencakup unsur; hak kepemilikan, batas wilayah kewenangan, dan aturan keterwakilan. Hak kepemirikan taman nasional sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 dan UU Nomor b rahun 1967 mengenai Ketentuan_ Ketentuan Pokok Kehutanan adarah mirik negara (sfafe property). Menurut Pasal 34 uu Nomor s rahun 1g90 mengenai Konservasi 1.20
sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, pengeroraan taman nasional dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Kehutanan. Dasar penentuan batas wilayah kewenangan taman nasional juga diatur di antaranya oreh lima peraturan perundangan setingkat UU yang secara teknis dijabarkan dalam pp atau Kepmen (UU No. 5 Tahun 1990, uu No. 42 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah, PP No. 68 Tahun 19gg tentang Kawasan suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pp Nomor 62 Tahun 199g tentang Penyerahan sebagian Urusan pemerintah Bidang Kehutanan kepada Daerah dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 32lKpts- 1112001 tentang Kriteria standar pengukuhan Kawasan Hutan. Dalam peraturan tersebut, tata batas taman nasional harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. pembangunan pariwisata secara massat pengalaman mengenai pentingnya pelibatan lokal dalam semua tahapan pembangunan. masyarakat Masyarakat lokal jangan hanya dilibatkan dalam inventarisasi. Pengabaian mereka akan menyebabkan konflik dan merugikan kedua pihak. Masyarakat akan dirugikan dengan tertutupnya akses terhadap sumber daya. Di sisi lain karena tidak mendapat dukungan masyarakat sekitarnya, kegiatan wisata alam akan sulit bertahan. Sejarah memberikan secara empiris, wisata alam berbasis kelestarian lingkungan (ekowisata) dapat berperan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik ketidakpastian akses. Hal ini dapat diidentifikasi dari adanya dampak positif pengembangan ekowisata terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan pendapatan dan diversifikasi lapangan pekerjaan. selain itu, ekowisata juga berperan dalam menjembatani kebutuhan para pihak yang 1.21
berkonflik, misarnya kebutuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan kegiatan konservasi bagi penanggung jawab Taman Nasional Gunung Halimun. lnformasi yang diperoreh masyarakat adat di Kabupaten sukabumi terus memperjuangkan adanya peraturan daerah tentang perlindungan hak ulayat. Tujuannya mencegah konflik antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. pemerintah sedang menyusun rancangannya, baik soal sejarah maupun kewilayahan. setelah itu kabarnya akan dibantu Dewan penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten sukabumi. Perda tentang perlindungan hak ulayat mencuat setelah muncul surat Keputusan Menteri Kehutanan No 175lKpts lll2oo3 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun salak dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan produksi retap, dan Hutan Produksi rerbatas pada Kelompok Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun salak di provinsi Jawa Barat dan Banten. Luas kawasan yang dikelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah 113.357 hektar.l2s Munculnya, sK Menhut ini memicu konflik antara Taman Nasional Gunung Halimun dan salak (TNGHS) dan masyarakat adat di Kabupaten sukabumi. Arasannya, ada perbedaan perhitungan antara batas hutan yang bisa diolah dan dilindungi antarkedua belah pihak. Masyarakat adat di tiga Kasepuhan, yaitu sirna Resmi, cipta Murya, dan ciptagerar, mengklaim total hutan adat di Gunung Halimun dan salak sekitar 40.000 hektar, yang terdiri dari hutan titipan, tutupan, dan garapan. Masyarakat adat tidak ingin memiliki lahan di TNGHS. Mereka hanya ingin turut menjaga dan mengolah hutan berdasarkan aturan adat yang telah ada sejak ratusan tahun laru. sesepuh di Kasepuhan sirna Resmi t" Rahma*ati, dkk. 2011. Model adaptasi ekologis dan strategi nafkah pada masyarakat sekitar taman nasional gunung harimun salak. Jurnal Sosial Humaniora,2, hataman 113. 1.22
meminta agar tanah yang sudah ditetapkan sebagai hutan titipan dan tutupan tidak dijadikan sebagai lahan produksi oleh TNGHS. sebaliknya, hutan yang masuk tanah garapan tidak masuk zona nonproduksi. Penruakilan Kasepuhan cipta Mulya, terus memperjuangkan terciptanya perda perlindungan hak ulayat. Alasannya, bila penyelesaian tidak segera dicari, hal itu dikhawatirkan akan menjadi masalah besar di kemudian hari. la mengatakan, hingga kini warga Kasepuhan masih khawatir dianggap melanggar hukum saat mengorah lahan garapan. Masyarakat ingin pengelola TNGHS membiarkan pengolahan lahan garapan dan melindungi hutan keramat masyarakat adat. 4.3.3.1 4.3.3.1.1 1) Penanganan Konflik Pencegahan Konflik: Menjalin hubungan baik dengan masyarakat maupun perhutani.126 2) 3) Pemerintah daerah bernegosiasi dengan pemilik vila sebef um melakukan pem bongk aran.127 Menyelesaikan permasalahan dengan damai. Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah antara Perhutani dengan Ketua Adat Kasepuhan yang saat itu dipimpin oleh Abah Anom, sengketa tersebut berkenaan dengan penggunaan lahan. Ketua Adat Kasepuhan dianggap telah menyerobot lahan milik Perhutani tanpa izin dan membuka areal yang tadinya merupakan hutan utuh. Hasil musyawarah tersebut yaitu: masyarakat kasepuhan masih diperbolehkan untuk tetap tinggal di wilayah adatnya sesuai dengan wangsit dari karuhun yang belum "memerintahkan" untuk pindah. _^_ flik l11ima.pdf. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2014 '''. 789t47381 Di akses pada tanggal 5 Oktober 2014 123
Namun, Abah Anom harus menukarkan tanahnya seluas hampir 16.000 m2 di Ciarca untuk mengganti wilayah Perhutani di Cipta rasa (blok Datar putat). Tapi pihak kehutanan mengizinkan incu putu (masyarakat adat Kasepuhan) untuk menggarap wilayah di Ciarca tersebut dengan sistem tumpang sari.128 4.3.3.1.2 Penghentian Konflik: 1) 2) Pemerintah daerah berkoordinasi dan meminta bantuan Aparat keamanan baik itu polisi maupun TNI pada saat pembongkaran vila yang ilegal. Hal tersebut dilakukan demi menjamin keamanan dan ketertiban pada saat pembongkaran vila yang ilegal tersebut. pada saat pembongkaran, masyarakat melakukan intimidasi kepada aparat yang melaksanakan pembongkaran vila yang ilegal baik itu dengan menghadang kedatangan aparat maupun meneriaki aparat dengan perkataan yang tidak senonoh.l2e 4.3.3.1.3 Pemulihan Pasca Konflik: 1) Dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175lKpts-lll2OO3 Tentang Penunjukan Perluasan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi 113.35T ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Kebijakan tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum tentang luas wilayah yang digunakan dalam pengembangan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Sehingga, diharapkan tidak ada lagi tumpang torv.inb.ac.idlbitstr flik l1lima.pdf. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2014 12e di akses pada tanggal 5 Oktober 2014 124
2) tindih antara masyarakat dengan Perum perhutani mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan.130 Pemerintah daerah Kabupaten Lebak mengeluarkan Perda Nomor 32 tahun 2001 Tentang Hak Ulayat Baduy.131 3) Pembentukan Pansus hak ulayat warga kampung adat (atas inisiatif DPRD Kabupaten Sukabumi).132 4.4 Konflik Sosial di Banten 4.4.1 Latar Belakang Banten sebagai salah satu entitas budaya di Indonesia, memiliki lanskap kehidupan keagamaan yang cukup unik dan menarik. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa eropa, etnis Arab, lndia, dan Thionghoa telah lama bermukim dan berinterksi dengan masyaraat Banten. Pada awal abad ke-17 Masehi133, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Ketika orang Belanda tiba di Banten untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke Banten. Kemudian orang Inggris mendirikan loji di Banten dan disusul oleh orang Belanda. selain itu, orang-orang perancis dan Denmark pun pernah datang di Banten. Dalam persaingan antara pedagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenang. Orang Portugis melarikan diri dari Banten (1001), setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Banten. Orang Inggris pun tersingkirkan dari Batavia (1619) dan Banten (1684) akibat tindakan orang Belanda. 130 di akses pada tanggal 5 Oktober 2014 ttt Latipah Hendarti. 2oo8. Menepis Kabut Holimun: rongkaian bungo rampoi pengeloloon sumberdayo olom. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 207 132 diakses pada tanggal 5 Oktober 2014. ttt Rumusan Hasil Dialog Multikultural antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah di provinsi Banten, Kabupaten Tangerang 10-14 September 2013. r25
Aftinya, Banten sebagai entitas lslam sebenarnya telah lama bersentuhan dengan budaya-budaya Eropa non-Muslim. pada perkembangan kemudian, entitas Muslim menjadi budaya dominan, sehingga ada "kekhawatiran" budaya non-Muslim tidak mampu hidup dan berkembang di provinsi ini. Hasilnya, kekhawatiran itu tidak pernah muncul, kalaupun muncul dalam konflik-konflik kecil, sepefti kasus cikeusik, adalah sebuah dinamika sosial-budaya yang muncul seiring dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi dan sosial lainnya. Dengan kata rain, konflik agama tidak pernah muncul sebagai akar (variabel bebas) yang bersifat tunggal yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di Banten. Gambar 3 Peta Potensi Konflik Sosial di Indonesia Sumber: Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNpB) Berdasarkan Gambar 2 (dua) diatas, tampak bahwa terdapat 3 (tiga) tingkatan potensi konfrik sosial yang ada di Indonesia yakni potensi konflik rendah (hijau), potensi konfrik sedang (kuning) dan potensi konflik yang rentan/tinggi (merah). provinsi Banten yang terletak pada ujung Barat Pulau Jawa berada dalam level rendah (hijau). Karena konflik sosial bersifat tidak stagnan diakibatkan oleh 1,26
aktivitas sosial yang setiap hari berubah-ubah maka provinsi Banten juga perlu melakukan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap ancaman konflik sosial. Hal itu disebabkan daram aspek kehidupan beragama, perkembangan upaya paham radikal terhadap sebuah agama di Provinsi Banten sudah pada rever memperihatinkan setelah terjadi penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 yang efektif melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di sebuah ruko di Jalan Lingkar selatan, Jalan Koronel rb Suwandi, Ciracas, Kota Serang pada tanggal 26 Agustu s 2014134. Selain itu, konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh Pemberian izin ilegal oleh oknum aparat pemda Banten terhadap pendirian Rumah lbadah tanpa persetujuan masyarakat sekitar memunculkan konflik sosial yang menelan korban jiwa dan kerugian finansial. Kesenjangan budaya antara pemeluk agama pendatang dan penduduk asli setempat juga menjadi akar masalah lainnya. Di Kabupaten Tangerang contohnya, terdapat persinggungan budaya antara pendatang yang beretnis Batak- Kristen dan penduduk Tangerang-Muslim. Fenomena merebaknya pembangunan gereja di daerah tersebut yang membuat kebisingan dengan nyanyian asing di telinga warga, ditambah dengan banyaknya deretan parkir kendaraan saat kebaktian yang memadati jalan kampung ataupun perumahan seringkali dianggap mengganggu oleh warga asli yang tidak tahu mengapa mereka melakukan hal tersebut dan jarang memiliki kendaraan135. Sebanyak 39 kasus konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh pendirian rumah ibadah 70 persen berada di daerah Jawa Barat dan Banten dan sisanya di daerah DKI Jakarta136. Sebagai contoh, Diakses pada Hari Sabtu, 13 september 2014 ttu diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 13.48 WtB Data diperoleh dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)/UGM pada koran elektronik Pikiran Rakyat melalui situs Diakses pada Hari Sabtu, L3 September 2014 127
Pembakaran Masjid Uswatun Hasanah di Desa Sindangsari, Kecamatan Petir oleh yang tidak dikenal yang merupakan pembakaran Masjid kedua diarea yang sama setelah pembakaran Masjid Al-Makmu1137. Tidak hanya itu, konflik sosial di Banten terjadi karena dilatarbelakangi oleh permasalahan status tanah (konflik agraria) yang tidak hanya menelan kerugian besar juga korban luka-luka pada masyarakat. Bahkan konflik tersebut tidak hanya terjadi antara masyarakat-masyarakat juga terjadi antara masyarakat- Swasta dan masyarakat-pihak kepolisian yang notabene selaku penegak hukum. Berikut beberapa konflik sosial agraria yang terjadi pada Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tabel 1 Data Konflik dan Potensi Konflik Kab. Pandeglang, Banten N o 1 Kecamat an Cibaliung Desa Cibinqbinq Mahendra Mendunq Sudimanik Sukajadi Serikat Tani Kontak Arman Status Tanah Perhutani BKPH III Cikeusik, Pandeglang -KPH Banten Luas Lahan Tahap Pendata an 2 Cibaliung Sinang- kerta Kiarapa- vunq Manqlid Malangne- oah Curug Soronanq Cibaliunq Warta Perkebunan Swasta Tahap Pendata an Sudimanik nten. ia u-Masjid-va ng- Dibakar.html diakses pada hari Sabtu, 13 September 2014 128 Keterangan Saat ini telah diduduki petani, tetapi status tanah masih sering diperma- salahkan oleh aparat + oknum perkebunan (berpotensi konflik)
N o 3 4 Kecamat an Sumur Cimang- gu Desa Ujung Java Taman Jaya Cigoron- donq Tunggal Java Kertamukti Cijalarang Cisiih Padasuka Serikat Tani STUK (Seri- kat Tani Ujung Kulon) Kontak Abah Suhava Lurah Kamir Lurah Nadi Lurah Hadi Status Tanah BKSDA TNUK Perkebunan Swasta PT. Pramanugra ha (Kakao) Luas Lahan Tahap Pendata an Tahap Pendata an 1467,20 Ha Keterangan Terjadi Konflik *Penembak- an atas petani yang dibalas dengan pembakaran Pos Polisi Hutan Tahun 2007 *Penangkap- an Petani yang menebang pohon dikawasan TNUK (dalam proses hukum) Tanah HGU yang sekarang digarap oleh petani (berpotensi konflik) Tanah ditelantarkan , petani sudah klaim melakukan reklaiming sekitar 1000 Ha
N o Kecamat an Desa Serikat Tani Kontak Status Tanah Luas Lahan 5 Sobang Kutamekar Serikat Tani Kecapi Kutam ekar (sTKK) Juhdi PT. GAL (Global Agro Lestari) Tahap Pendata an Cibitunq 6 7 Cibaliunq Cikeruh Soronqan 8 Parung Kokosan Cikeusik Lurah cibi- tung PT Alpha Lateksindo (AL) 1050 Ha I Cigeulis Karang Bolong Hadi PT Mios Rosan Sari 163,93 Ha Sumber diperoleh dari kabupaten.html Tabel 2 diatas menunjukkan konflik sosial yang terjadi di Pandeglang sudah berada pada level high karena beberapa konflik yang terjadi sudah menelan korban jiwa dan kerugian negara dan beberapa lagi berpotensi konflik besar jika pemerintah daerah setempat tidak serta merta dengan cepat menengahi permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang memiliki permasalahan yang bersifat turbulance sehingga dituntut melakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah agar menghindari akibat yang lebih buruk dari Konflik sosial tersebut. 130 Keterangan Sudah terjadi landclearing oleh perusahaan terhadap lahan pertanian HGU terlantar, selama 16 tahun warga setempat memanfaat- kan lahan untuk pertanian dan perkebunan Tanah terlantar, sebagian kecil sudah diduduki
Beberapa permasalahan konflik sosial di Provinsi Banten diatas hingga saat ini ternyata belum adanya ditemukan peraturan khusus baik itu Peraturan Daerah Provinsi Banten maupun Peraturan Gubernur yang khusus mengatur tentang teknis pelaksanaan konflik sosial138. Oleh karena Konflik Sosial di Provinsi Banten terdiri dari beberapa jenis, maka konflik agama yang muncul akibat adanya aspek-aspek sosial lainnya yang merupakan konflik yang lebih banyak ditemukan di Provinsi Banten. 4.4.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Pemerintah sebenarnya sangat menyadari bahwa konflik sosial perlu penanganan yang khusus agar dapat mewujudkan tujuan nasional Negara Indonesia. Terdapat beberapa Kementerian/Lembaga maupun Komisi seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), adanya Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Badan Kesabangpol Kemedagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lain-lain yang dibentuk khusus maupun memiliki tugas salah satunya untuk mengurus serta menjamin keamanan dalam negeri terhadap segala potensi ancaman termasuk didalamnya konflik sosial. Pemegang kunci perdamaian sesungguhnya terletak pada pemangku kebijakan di tingkat lokal, baik itu pemerintah daerah maupun aparat keamanan setempat, karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat, yang hidup berdampingan dengan masyarakat, dan paling pertama yang mendengarkan suara masyarakat. t3sPenulis menelusuri Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Banten m-daerah.html) yang diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.00 WlB. Peraturan Daerah Provinsi Banten dari tahun 2002 hingga tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten dari tahun 2010 hingga tahun 2014 131
Mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi, maka pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan Konflik sosial (PKS). Peraturan ini diharapkan menjadi acuan bagi pembentukan peraturan yang lebih bersifat teknis sehingga menjadi pedoman daerah dalam penyelenggaraan penanganan konflik sosial di daerah. Didalam Undang Undang pKS ini mengatur tahapan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan pemulihan Pasca Konflik. 4.4.2.1Pencegahan konflik a. Memelihara Kondisi damai dalam masyarakat Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan merupakan hal yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten dengan membentuk Forum Komukasi Umat Beragam (FKUB). FKUB ini diharapkan dapat memelihara kondisi harmonis antar pemeluk agama terlepas dari konflik rumah ibadah yang terjadi sebelumnya. selain itu menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat orang lain juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya konflik sosial yang berlatarbelakang suku, bahasa dan adat istiadat. Namun, pemerintah daerah Banten hingga saat ini belum membentuk Forum untuk mempererat hubungan masyarakat yang berbeda suku, agama dan adat istiadat seperti pembentukan FKUB. b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara Damai Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat secara damai perlu dilakukan agar menghindari dan mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih besar karena perselisihan merupakan awal mula dari terjadinya konflik yang lebih 1,32
besar. Penyelesaian secara damai yang dimaksud harus dalam bentuk musyawarah untuk mufakat serta mengikat para pihak yang berselisih. Peran FKUB yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Banten merupakan organisasi madiator konflik keagamaan yang dianggap mampu menyelesaikan perselisihan secara damai karena FKUB berdiri diatas semua golongan, tanpa memihak golongan manapun. Oleh sebab itu sudah seharusnya FKUB berdiri di tengah-tengah dan tidak terpengaruh oleh manapun sehingga keputusan yang dihasilkan haruslah independen. Mediasi perselisihan konflik antar umat beragama oleh pemerintah provinsi Banten memberikan sepenuhnya kepada FKUB13e. c. Meredam Potensi Konflik Meredam potensi konflik bukan hanya merupakan tugas Pemerintah namun juga Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten yang harus dirakukan sebagai upaya preventif timbulnya konflik. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat adalah salah satu cara untuk meredam potensi konflik tersebut. Namun, konflik yang dilarberakangi oleh pendirian rumah ibadah yang kerap muncur di provinsi Banten disebabkan juga oleh dalam pembangunan rumah ibadah yang tidak ditempuh dengan benar dan sarat penyelewengan, seringkali potong kompas dengan menyuap pihak tertentu yang mempunyai kewenangan sehingga seolah-olah masyarakat menyetujui pembangunan rumah ibadahla0. Sehingga dalam kasus ini pemerintah daerah dapat menjadi sebuah "sakela/'yang dapat menghidupkan konflik akibat ulah oknum aparatur pemerintah daerah nta ra 1081/wa nti m prr di-banten. Diakses pada Hari Sabtu, L3 September 2014 rta n Diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 133
sedangkan disisi lain dapat meredam potensi konflik jika dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain itu penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik, mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat, penegakan hukum tanpa diskriminasi, pembangunan karakter melalui pelestarian nilai Pancasila dan kearifan lokal serta penyelenggaraan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk meredam potensi konflik. d. Membangun Sistem Peringatan Dini Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik dan perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik adalah dua hal yang harus dicegah dalam manajemen konflik melalui pembangunan sistem peringatan dini. Dalam konteks konflik sosial keagamaan yang terjadi, Pemerintah Provinsi Banten setiap tahunnya melaksanakan Workshop Penanggulangan Gerakan Radikalisasi Keagamaan dengan mengundang peserta dari Tokoh agama, tokoh masyarakat, guru agama1a1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dengan melakukan kegiatan ini tidak lain untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya radikalisme ditengah masyarakat, membentuk sistem deteksi dini masyarakat terhadap gejala radikalisme dan kekerasan. Selain menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pemberian informasi melalui workshop, penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik, pengingkatan dan Diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 1.34
pemanfaatan modal sosial serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah cara untuk membentuk dan membangun sistem peringatan dini bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Penghentian konflik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyeramatkan korban, membatasi perluasan dan ekskalasi konflik serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. 4.4.2.2 Penghentian Konflik : a. Penghentian Kekerasan Fisik Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan Pembentukan satuan Tugas (satgas) penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (PKBB) yang terdiri dari unsur masyarakat, Ulama, TNl, polri dan unsur akademisi di Banten juga ditujukan untuk melakukan proteksi dini guna mengantisipasi terjadinya berbagai macam aksi yang mengancam keutuhan NKRl1a2. satgas yang dibentuk itu kemudian melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan latar belakang posisi dan tugasnya masing. polisi dalam hal ini Polres dijajaran polda Banten agar melokalisir dan mengamankan aliran SARA di wilayah masing-masing dan khusus wilayah Polres Pandeglang yang ada aliran SARA nya harus melakukan penjagaan. Sedangkan pengumpulan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan camat untuk melokalisir kejadian agar tidak berkembang. /.5rna r -nara r ba nten-butu h-pera n-aktif-masva ra kat.htm I r-oa nten-Kea ma na n- ml. Diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 13s
b. Penetapan Status Keadaan Konflik Status keadaan konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang benruenang tentang konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa. Penetapan status keadaan konflik Provinsi Banten oleh Gubernur maupun di kabupaten/kota oleh bupati/walikota melalui persetujuan DPRD hingga saat ini belum pernah dilaksanakan. Banten pernah ditetapkan sebagai wilayah konflik berskala nasional oleh Presiden pada saat konflik Terorisme. c. Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban Tindakan darurat dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada korban sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara penyelematan, evakuasi dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat, pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik, sterilisasi tempat yang rawan konflik, penyelamatan sarana dan prasarana vital. Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten telah memanfaatkan peran Dinas Sosial Provinsi dalam rangka penyelamatan dan perlindungan korban konflik di banten. Sebagai contoh, Dinas Sosial memberikan penyelamatan dan perlindungan pertama kepada korban konflik sosial yang terjadi selama 12 hari yang terjadi pada Selasa 22 Januari 2013 dengan memanfaatkan aula dan asrama Dinas Sosialla3. d. Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI Dalam keadaan status keadaan konflik, kepala daerah dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah dengan dikoordinasikan oleh Polri. Pemerintah topic=4. Diakses pada hari Minggu, 14 September 201,4 136
Provinsi Banten pada saat konflik Ahmadiyah, konflik teroris, peredaran kendaraan motor bodong, penjagaan JSS (Jembatan Selat Sunda) telah meminta bantuan tambahan Brimob (bukan TNI) kepada pemerintah untuk kemudian ditempatkan di Kabupaten Lebak tepatnya pada Kecamatan Panggaranganlaa. Pada pasal 35 Undang Undang Penanganan Konflik Sosial yang mengatakan bahwa bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berakhir apabila telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan konflik dan berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik. Namun dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lebak meminta tambahan Brimob bukan meminta penggunaan dan pengerahan TNI untuk menangani konflik sosial di Kabupaten Lebak. 4.4.2.3P em ulihan Pascakonfl i k Pemulihan pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. a. Rekonsiliasi Perundingan secara damai, pemberian restitusi dan pemaafan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan dan menjamin rasa aman bagi korban konflik sosial. Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan seperti pembentukan FKUB dan Peran kepala daerah serta masih digagasnya pembentukan Tim Terpadu Tingkat Daerah Provinsi Banten Tentang Penentuan Penanganan Kasus Konflik sebagai tindak lanjut Inpres Diakses pada hari Minggu, 14 September 201,4 137
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negerila5. b. Rehabilitasi Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi didaerah pascakonflik dalam bentuk pemulihan psikologis, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, perbaikan dan pengembangan lingkungan daerah perdamaian, fasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik, penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau perdamaian daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat dan lain-lain. Beberapa tindakan rehabilitasi pascakonflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah dengan membangun kerjasama dengan pihak kepolisian untuk membangun SMS pengaduan KAMTIBMAS kepada masyarakatla6. Dengan program tersebut, masyarakat diharapkan untuk berani meyampaikan informasi dan keluhan terkait KAMTIBMAS. c. Rekonstruksi Rekonstruksi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; pemulihan dan peyediaan akses pendidikan; kesehatan dan mata pencaharian, perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik, perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, perbaikan dan penyediaan _- a&catid=45:berita<emid=88. Diakses pada hari Minggu, 14 september 20i.4 ra ba nten-bekeria-sa ma-xl-sms-pengad ua n-kamtibmas/. Dia kses pada hari Minggu, 14 September 20i4 138
fasilitas pelyanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus, perbaikan dan pemulihan tempat ibadah dan lain-lain. Pemerintah Daerah Kota Tangerang memberikan bantuan stimulan dalam rangka rehabilitasi dua Masjid di Desa Sindangsari, Kecamatan Petir. 4.5 Konflik Sosial di Daerah lstimewaYogyakarta 4.5.1 Latar Belakang DIY yang dibangun oleh Pangeran Mangkubumi merupakan daerah plural dengan komposisi penduduk berasar dari beragam etnis, suku dan agama. Hal tersebut dapat dipahami karena Dly tersebut sebagai pusat kerajaan dan kebudayan Jawa. seterah tahun 1990, penduduk Yogyakarta semakin berkembang dan pada saat itu muncul nama-nama kampung berdasarkan etnis warganya. Seperti Kampung Kranggan yang didominasi etnis warganya etnis China, kampung Sayidan yang dihuni oleh etnis Arab, Kampung Menduran yang ditinggali orang-orang Madura dan Kampung Bugisan yang konon warganya berasal dari suku Bugis.1a7 Pluralitas semakin meningkat setelah dibangun berbagai pusat pendidikan tinggi seperti Universitas Gajah Mada (1949), Universitas sanata Dharma (1955), Universitas lslam lndonesia (1948), Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa (1955) dan sebagainya. Ribuan pelajar dari seluruh pelosok negeri menjadikan DIY sebagai salah satu daerah utama tujuan bagi lanjutan pendidikan tinggi mereka. Secara otomatis budaya yang mereka bawa akan mengalami perjumpaan dengan budaya Jawa yang Penelusuran pluralitas Yogyakarta didapatkan penulis pada buku "Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya" karangan lmam subkhan melalui website: Diakses pada hari Minggu tanggal 14 september 139
dianut oleh masyarakat DlY, disinilah kemudian teryadi akomodasi kebudayan Jawa terhadap kebudayaan luar. Status bahwa pernah menjadi pusat pemerintahan pascakemerdekaan menyebabkan banyak pendatang baru yang memiliki latar belakang agama yang berbeda untuk menetap di Dly dan semakin berkembang hingga kini. secara kuantitatif, mayoritas penduduk DIY beragam, yang beragama lslam berjumlah 2.863.751 atau sekitar g2o/o dari total penduduk DlY, disusul Katolik dan Protestan, masing-masing 5o/o dan 3%. Secara lengkap, sebaran jumlah penduduk DIY berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut ini: Tabel 2 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di Yogyakarta Kab/Kota lslam Katolik Protestan Hindu Budha Lainnya Kulon 348.177 17.231 4 813 19 701 3 Progo Bantul 745.018 24.942 9776 948 183 146 Gunung 641.869 13.175 11.912 1.670 576 1.231 Kidul Sleman 802.127 67.767 28.098 2.285 869 231 Yogyakarta 326.560 42.295 25.053 793 1.598 412 Total 2.863.751 165.410 79.652 5.175 3.927 2.203 Sumber: Dafa Sensus Badan Pusat Statistik Tabel diatas menunjukkan bahwa daerah dengan jumlah penduduk beragama lslam, Katholik dan Protestan terbanyak adalah Kabupaten Sleman yang kemudian menempati urutan kedua dengan penduduk terbanyak beragama Budha dan Hindu se-DlY. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang sangat pluralitas akan agamanya sehingga rawan terjadinya konflik sosial. 140
tot 4.5.2 Potret Konflik Sosial DIY yang dikenal nyaman dan tentram ternyata tidak luput dari konflik sosial yang terjadi secara bertubi-tubi.148 Buktinya dapat dilihat dari data konflik dan aksi kekerasan berlatar belakang agama pada tabel 3 (tiga) di bawah ini: Tabel 3 Kasus Konflik Bernuansa Agama di DIY NO 1 WAKTU KEJADIAN 16 November 1997 DESKRIPSI KASUS Gereja Persekutuan lnjil Baptis Indonesia (GBlPl) Bantul didesak untuk menutup rumah ibadah dan dirusak oleh 500 massa didukung oleh aparat (Muspika) 2 22 November 1997 Pepanthan (cabang) Gereja Kristen Jawa (GKJ) "Modalan" dan "Babadan Geongkuning" di kota Gede dibakar massa. Setelah sebelumnya mengintimidasi gereja- gereja di Bantul. 3 24 November 1997 Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kotagede 4 5 November 1997 28 Maret 1998 dilempari Gereja Pentakosa di Indonesia (GPdi) Pakem Incident, Turgo ditutup Gereja Perhimpunan Injil Baptist Indonesia Church (PlBl) di Kedung Kuning Incident Yogyakarta dilempari batu oleh massa Sempat terjadi kerusuhan namun tidak sampai terjadi aksi penjarahan apalagi konflik SARA, akibat bentrok demonstran dengan aparat. Puncaknya pada tanggal 8 Mei 1998 di jalan Gejayan yang memakan korban bernama Moses Gatutkaca 1.4L
NO WAKTU KEJADIAN 6 Tahun 2000 7 Tahun 2000 8 Tahun 2000 I 26 Januari 2000 10 9 Juni 2004 11 4 Oktober 2006 Disarikan berdasarkan berbagai sumber DESKRIPSI KASUS Protes Pendirian Gerja Kristen Tegal-rejo- Protes Pendirian Gerja Kristen di Banguntapan, Bantul Protes FUI terhadap Gerja lnjil di Indonesia (GlDl) di Kalasan Sleman Masjid Gede, Kauman yogyakarta dibakar oleh orang tak dikenal dan ditemukan bukti kejahatan yang hendak digunakan untuk membakar masjid berupa detonator, sebatang bahan peledak pada TNT 200 gram, baterai 9 volt, serta botol air mineral berbau bensin, baik yang ditemukan maupun dikemas dalam kotak kayu Kapel Santo Yoesef di Dusun Gatak, Desa Sandang Sari, Minggir, Sleman, Yogyakarta dilempar bom Molotov oleh orang tak dikenal. Hal itu mengakibatkan pintu utama gereja terbakar dan tembok hangus. FUI Pondokredjo memprotes pembangunan Kapel St. Antonius di Dukuh Mlesen, Desa Pondokredjo, Kabupaten Sleman.
4.5.3 Penyebab Konflik (Studi Kasus Julius Filecianius dan Michael Aryawan di Sleman) Mengapa Konflik SARA terutama kerap terjadi di Kabupaten sleman? DIY terkenal sebagai daerah plural yang dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga atau organisasi keagamaan, baik lima agama yang diakui yaitu lslam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha maupun berbagai aliran dan kepercayaan dari masing- masing agama tersebut. Misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LKIS (Lembaga Kajian lslam dan Sosial, INSIST (lndonesian Society for Social Transformation), Interfaith, CRCS (Center for Religius and Cross Cultural Sfudies), Satu Nama (Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama), Pesantren Karapyak, Evangelis, GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia), Universitas Kristen lmmanuel dan sebagainya. Sedangkan di Kabupaten Sleman sendiri, merupakan salah satu daerah Dly yang banyak ditempati berbagai forum agama seperti CRCS, rnterfaith, Satu Nama dan lNSIST. lnilah jawaban atas pertanyaan mengapa konflik yang sarat agama sering terjadi di Sleman. Semakin beragam agama semakin plural pula penduduknya, terutama penduduk yang beragama lslam dengan Kristen sehingga menjadi pemicu konflik sosial. Biasanya karena penduduk beragama Kristen protestan maupun katholik mengadakan kebaktian atau doa Rosario di kantor, gedung-gedung, ruko bahkan di rumah dengan nyanyian-nyanyian yang keras atau penempatan ibadah di tempat yang belum jelas izinnya sehingga akan memancing amarah mayoritas penduduk muslim yang berada disekitar acara keagamaan tersebut. Pemicu konflik karena ketidakjelasan izin pendirian gere1a misalnya peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, 1 Juni 2014. Puluhan orang tak dikenal melakukan perusakan sebuah gereja di Sleman. Massa menganggap Gereja Kristen yang ada di wilayah L43
Panggukan, Desa Tridadi, Kecamatan sleman tidak berizin.lae Perusakan terjadi seusai kebaktian yang dirakukan pagi hari. Massa dari luar wilayah kecamatan Sleman datang menggunakan sepeda motor. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lapangan, gereja yang berada di halaman pendeta itu sudah diprotes warga sejak tahun 2012. Bahkan pada tahun lalu pemerintah kabupaten sleman telah menyegelnya. Namun kemudian digunakan kebaktian lagi. Beberapa orang yang tergabung dalam ormas lslam menyatakan protes. setelah jemaat pergi meninggalkan lokasi, gereja kemudian dijaga aparat kepolisian resor sleman bersama Kodim sreman. Namun kemudian puluhan massa yang sebagian besar mengenakan penutup wajah seperti kain kafiyeh itu datang lagi sekitar pukul 13.30 wlB. Mereka langsung memasuki halaman gereja dan melakukan perusakan. Beberapa orang massa ada yang terlihat membawa senjata tajam dan pentungan. Namun tidak ada tindakan dari aparat keamanan. saat aparat keamanan mau masuk halaman justru dihalang-halangi oleh massa yang berjaga-jaga. Beberapa orang massa sempat melakukan perusakan dengan memecah kaca jendela dan pintu dengan palu dan batu. Tabel 3 (tiga) diatas juga mendukung fakta bahwa sebagian besar aksi kekerasan bernuansa agama didominasi oleh konflik pendirian tempat ibadah. sebagian kelompok muslim menganggap bahwa pendirian gereja sebagai bahan dari usaha kristenisasi sehingga ada ketakutan bahwa keberadan gereja itu akan mengancam posisi umat lslam, khawatir jika jumlah umat islam akan berkurang. sementara para aktivis pluralisme sering menyatakan bahwa pangkal masalah dari konflik pendirian tempat ibadahnya adalah adanya kebijakan surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri (Menag dan Mendagri) No.1/BER/MDN- gereia-di-sleman. Diakses pada hari Minggu tanggal L4 September 2014 r44
MAG/1969 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala DaerahAffakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah lbadat. Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata SKB tersebut banyak menimbulkan kesulitan, khususnya yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Titik pangkal permasalahan terutama sekali oleh karena isi Pasal 4 sKB tersebut yang tanpa petunjuk pelaksanaan yang jelas telah membuka kemungkinan interpretasi yang beragam yang justru makin mempersulit izin pembangunan gereja. Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa kepala daerah /pejabat memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Penruakilan Departemen Agama setempat, planologi, kondisi dan keadaan setempat bahkan jika dianggap perlu dapat diminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setem pat. Dari pengalaman konkret, sulit sekali pejabat memberikan izin oleh karena berbagai hal:150 a. Pejabat yang benruenang acapkali tidak mampu memerankan diri sebagai pejabat pemerintah dengan visi kenegaraan yang memadai sehingga bersedia mengayomi warga negara serta membantu perizinan pembangunan rumah ibadah tapi lebih berfungsi sebagai pejabat yang beragama tertentu dan sebab itu memihak kepada suatu kelompok agama tertentu. b. Pejabat yang benruenang acapkali tidak berani/mampu bersikap objektif dan bertindak sebagai pejabat yang arif dalam hal pemberian izin, namun sikapnya amat ditentukan lsosurat Keputusan Bersama (sKB) Dua Menteri (Menag dan Mendagri) No.1/BER/MDN- MAG/1969 dipandang sebagai penyebab konflik SARA di Yogyakarta, seperti tulisan Andreas Harsono dengan judul '5KB 1959 Diskriminatif don Kontroproduktrl', ditelusuri penulis melalui Diakses pada hari Jum'at tanggal 19 September 2Ot4 1.45
oleh sejumlah tanda tangan dari perorangan/organisasi yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin, dan yang sering terjadi adalah masyarakat sekitar menolak pembangunan rumah ibadah (gereja), walaupun mereka tinggaljauh dari tempat pembangunan gedung gereja. c. Pejabat setempat sering membuat persyaratan lokal (jumlah pemeluk agama, radius dari rumah ibadah agama lain, jumlah rumah ibadah sejenis yang telah ada), yang lebih berat dari isi SKB itu sendiri. Mengingat sulitnya mendapat izin pembangunan gedung gereja, warga gereja menyelenggarakan ibadah di rumah tinggal, di ruko serta di hotel-hotel. Penggunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai gereja oleh beberapa jemaat Kristen, telah memicu ketegangan hubungan antar-umat beragama bahkan dalam suatu kasus pernah menjurus kebentrokan fisik. Terutama jika kegiatan jemaat dilaksanakan di salah satu rumah nasrani yang berada pada wilayah yang mayoritas muslim. Hal tersebut terbukti atas kasus Julius Filecianus. Pada tanggal 29 Mei 2014, sekitar pukul 19.30 WIB di Sleman terjadi penyerangan terhadap jemaat yang sedang melakukan kebaktian di rumah Julius. Penyerangan tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Kebaktian yang dilakukan selama 2g hari di rumah Julius tanpa izin ketua RT dan warga setempat sangat terganggu serta meresahkan warga yang notabene mayoritas Muslim. Jemaat yang mengikuti kebaktian juga berasal dari luar kompleks perumahan yang di tempati Julius. Kebaktian yang dilakukan dengan nyanyi-nyanyi ala gereja yang diperkeras dengan pengeras suara. Selain itu, menjadikan rumah tinggal sebagai Gereja dengan melakukan kebaktian rutin tanpa izin jelas melanggar peraturan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Kapolri Jendral Sutarman bahwa tidak boleh rumah tinggal 146
dijadikan Gereja. Hingga pada malam itu, Kamis 2g Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wlB lewatlah KH di depan rumah Julius yang dijadikan gereja tersebut. KH berupaya memperingatkan para jemaat yang hadir pada acara kebaktian di rumah Jurius tersebut, namun tidak digubris. sebaliknya mereka justru memperkeras suara nyanyiannya, sehingga KH merasa dihinakan dan ditantang. Maka diobrak-abriklah rumah Julius, serta dibubarkanlah acara tersebut secara paksa. Keesokan harinya, KH ditangkap oleh satreskrim Polda DIY dengan tuntutan penganiayaan dan perusakan.tst Tak lama setelah berita ini, terjadi pula kasus kekerasan terhadap jemaah Gereja Kristen Jawi wetan yang lagi- lagi di berlokasi di Sleman, Yogyakarta hari Minggu, 1 Juni 2014. Kembali pada kasus penganiayaan Julius, pada waktu dan tempat yang sama, terjadi pula aksi penganiayaan dan perampasan kamera Jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan. Saat rumah Julius tiba-tiba diserang dan dirusak sekitar pukul 20.00 wlB, saat itulah wartawan Kompas TV Michael Aryawan atau yang biasa disapa Mika datang ke tempat kejadian. Mika lebih dulu datang ke lokasi dan ikut diserang, sebelum pemirik rumah Julius Felicianus sendiri datang. Penyerang tersebut kembali melampiaskan kebrutalannya dengan memukul dan menghajar Julius menggunakan besi dan pot tanaman. Jurius mengalami luka parah dengan darah bercucuran dari kepala. Tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang diterima Mika, wartawan marang tersebut dipukul sebanyak empat kali hingga mengalami ruka dan memar di mata kiri. Mika sejatinya sudah mengklarifikasi bahwa dirinya adalah wartawan, namun tetap saja dihajar. Bahkan kamera tttKronologis kasus penganiayaan Julis Felicianius diperoleh penulis melalui situs pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 1,47
miliknya ikut dirampas.152 Kejadian penganiayaan kepada jurnalis ini bukanlah kali pertama di DlY, terjadi pula kasus pembunuhan jurnalis itu yang hingga kini kasusnya tak terselesaikan yaitu kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarla,16 Agustus l996). Berkaitan dengan penyerangan tersebut, Julius memanfaatkan kedekatan dirinya dengan pihak Keraton Yogyakarta. Julius melalui media-media pendukungnya berupaya membesar-besarkan masalah. Upaya Julius itu cukup berhasil dengan munculnya sikap simpatik beberapa tokoh Nasional kepadanya, bahkan sikap simpatik segelintir kaum Muslimin yang tidak tahu permasalahan sebenarnya. Hal itu disebabkan media massa yang memberitakan kronologis kejadian tersebut tidak dari akar permasalahannya. Sikap arogan Julius dan media masa pendukungnya yang bermaksud memojokkan kaum Muslimin justru membuat Julius dan keluarganya ketakutan. Bahkan Julius selaku korban tidak berani memberikan keterangan ketika pihak Kepolisian meminta keterangan. Hal ini sebagaimana berita yang dimuat di salah satu media cetak yang menyatakan bahwa tidak adan keterangan dari saksi korban, berkas BAP dinyatakan P21. Artinya pihak Kepolisian menaikkan perkaranya ke pengadilan tanpa keterangan dari saksi korban. Bertambah lagi ketakutan Julius saat terdakwa KH sidang pertama di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada hari Senin, 18 Agustus 2014. Ratusan massa datang untuk melihat jalannya sidang sekaligus memberikan dukungan. Sebagian besar massa mengenakan penutup muka menggunakan serban. Namun demikian petugas hanya mengizinkan penruakilan massa memasuki ls2Kronologis kasus penganiayaan Michael Aryawan didapatkan melalui situs Lapor-ke-Polda-DlY. Diakses pada hari Minggu tanggal 14 September 201,4 1.48
gedung Pengadilan Negeri. Informasi yang dikumpulkan Tribun Jogja, sekitar 650 petugas gabungan TNI/ POLRI mengamankan area Pengadilan Negeri. 4.5.4 Upaya Penyelesaian Masalah Melalui Mediasi Berkenaan dengan semakin banyaknya pergerakan Muslimin, pihak Julius gentar sehingga meminta mediasi dengan kaum Muslimin. Dalam hal ini pihak KH meminta supaya masalah diselesaikan secara damai. sejalan dengan keinginan pemerintah kabupaten Sleman yang ingin menjaga wilayah Sleman agar tetap aman dan damai, maka diadakanlah mediasi tersebut pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2014 M di Rumah Dinas Bupati Sleman. Setelah Bupati Sleman, Bapak Drs. H. Sri Purnomo, M. Si membuka acara, kemudian beliau mempersilahkan kepada Al Ustadz Ja'far Umar Thalib selaku penruakilan dari KH untuk berbicara dan kemudian mempersilahkan pihak Julius melarui penruakilannya untuk berkomentar. Maka pada kesempatan ini, melalui perwakilannya, Julius Felicianus menyampaikan permohonan maaf kepada KH dan kaum Muslimin secara umum atas kejadian di rumahnya. Julius juga menganggap bahwa kejadian yang menimpanya adalah musibah serta meminta agar permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan KH diselesaikan dengan jalan damai. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sleman membacakan draft surat pernyataan damai yang telah disiapkan. Setelah selesai dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka surat tersebut ditanda tangani di atas materei oleh kedua belah pihak. Sebagai saksi adalah Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, M.Si, Kapolres Sleman, AKBP lhsan Amin, S.lk, dan Komandan Kodim 0732 Sleman, Letkol Inf Bambang Yudi, S.Sos. Selanjutnya, surat pernyataan damai ini nantinya akan disampaikan kepada Hakim 1.49
sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara pada sidang hari senin, 18 Agustus 2014. Hakim memvonis bebas KH, karena pihak Julius (selaku penuntut) terah meminta damai dan telah minta maaf kepada KH atas kejadian di rumahnya.lu3 sedangkan untuk kasus penganiayaan kepada Mika, dengan perlindungan dari UU pers Nomor 40 Tahun 19gg pasal 4 menyebutkan "Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoteh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi". pasal 1g UU pers juga menyebutkan "Dalam melaksanakan profesi, wartawan mendapatkan perlindungan hukum". Kepala polda Daerah lstimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal Haka Astana menegaskan kasus ini ditindaklanjuti dengan menangkap tersangka. la sangat mendukung dan akan melindungi wartawan dari kasus-kasus kekerasan. Bahkan mengatakan akan membela mati-matian pekerja media, termasuk memberikan keamanan saat bertugas. 4.5.5 Fenomena Bom Molotov di Sleman Konflik sosial di sleman yang penuh dengan aksi anarkis terselubung adalah fenomena Bom Molotov yaitu bom bakar yang terbuat dari sebuah botol yang diisi oleh bensin dan diberikan sumbu. Bom ini hanya memberikan efek terbakar karena sebelum dilemparkan sumbu dibakar terlebih dahulu. Disebut fenomena, karena aksi bom Molotov ini sangat sering terjadi terutama di sleman dengan berbagai alasan. Misalnya tanggal 2g April 2011, sebuah rumah yang selama ini digunakan sebagai Gereja Pentekosta GpDl di sleman menjadi sasaran pelemparan bom Molotov pukul 01.00 wlB dini hari. Bom tersebut meledak dan merusakkan kaca dan tiang gedung ls3Kronologis kasus penganiayaan Julis Felicianius diperoleh penulis melalui situs Diakses pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 150
bangunan gereja yang beralamat di Tangukan RT 03 RW 10, Trihadi, Sleman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Theo Bela selaku Ketua Umum Forim Komunikasi Kristiani di Jakarta, mengatakan bahwa gereja ini kerap mengalami gangguan sejak Februari rahun 2011. Akibat gangguan bom Morotov tersebut, gereja tersebut tidak pernah lagi digunakan untuk kebaktian karena selalu ada gesekan dengan warga sekitar sehingga pemerintah daerah menyediakan tempat lain bagi jemaat untuk melakukan kebaktian.l5a Melihat banyaknya bom Molotov yang terjadi di Sleman, Ketua Presidium Ind Police watch, Neta s pane meminta Kapolri copot Kapolda DIY dan Kapolres sleman untuk digantikan oleh pejabat baru yang bisa menghentikan aksi teror bom molotov di wilayah itu karena dari data IPW dalam sebulan terakhir, dari 15 Desember 2013 hingga 16 Januari 2014, sudah ada lima kasus teror bom molotov. 4.5.6 Penanganan Konflik Sosial Maraknya terjadi konflik sosial yang sarat dengan SARA, maka pemerintah DIY tidak tinggal diam. Hal tersebut demi mempertahankan slogan "Yogyakarta Berhati Nyaman" yaitu Dly sebagai daerah yang aman sehingga seluruh penduduk Dly merasa nyaman dan tentram. Hal terpenting adalah untuk menghindari adanya perpecahan, perselisihan, kekerasaan fisik, korban jiwa, pengrusakan gedung-gedung dan rumah serta menggalang persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar umat beragama, suku dan etnis. oleh sebab itu Pemerintah Dly beserta jajarannya melakukan berbagai upaya penanganan sebagai berikut: 1sa Diakses pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 151
ttt 4.5.6.1 Pencegahan Konflik a. Pemeliharaan kondisi damai di dalam masyarakat Dalam upaya ini Pemda Kab. sleman menegaskan larangan mempunyai atau membawa senjata api atau senjata tajam, melakukan pendekatan terhadap para pihak yang berpotensi rawan SARA, melaksanakan deteksi dini di daerah rawan konflik SARA serta bekerja sama dengan polres sleman untuk membuat peta Kerawanan konflik SARA dimulai dari polsek, polres dan polda. Peta tersebut menggambarkan perkembangan ajaran sARA baik dari aspek kuantitas pengikut maupun kegiatannya sehingga dapat menjadi bahan antisipasi dan kebijakan penanganan sesuai dengan tingkat kerawanan yang timbur. Kemudian bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas sleman yang berbasis deteksi, solusi dan penegakan hukum yang humanis serta menguasai reknologi Informasi. selanjutnya meminta bantuan pihak polsek maupun Polres sleman untuk melaksanakan kegiatan patroli dialogis di lokasi SARA, dengan tujuan terjadi tukar menukar informasi antara petugas dan masyarakat dengan maksud menimbulkan kedekatan dan rasa tentram di kalangan masyarakat. pemkab sleman juga memberdayakan FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) dalam rangka membangun sinergitas kerukunan antar umat beragama dan silaturahmi Dakwah dengan metode door to door oleh Ulama, Polisi dan Pemda terhadap kerompok sARA yaitu kegiatan dakwah kepada pengikut ariran SARA yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Ulama, polisi dan pemda disertai dengan pemberian cinderamata oleh pemda sleman (sarana kontak) berbentuk Al-Qur'an, sajadah dan rain-rain kepada pengikut SARA.155 sara-industrieconomv-Ra p-masa lah-ketenaga keriaa n-da n-da m pak-ind ustri-perkebu na n-serta- Diakses pada hari Minggu tanggal 1-4 September 2014 L52
b. Mengembangkan sistem Penyelesaian perselisihan Secara Damai Berkaitan dengan upaya ini, Pemerintah Kabupaten sleman bekerja sama dengan provider komunikasi guna meredam isue SARA dan berdialog antara aparat pelaksana tugas dan masyarakat di sleman secara musyawarah dan mufakat serta pembentukan Forum Komunikasi Lintas Agama, suku dan Budaya di Sleman. c. Meredam Potensi Konflik Pemkab Sleman proaktif dalam memediasi para pihak yang berkonflik agar tidak berkembang menjadi konflik yang meluas. selain itu juga membangun kemitraan dengan berbagai komunitas dalam masyarakat serta menjungjung tinggi hukum secara tegas, nondiskriminasi dan menghormati HAM d. Membangun Sistem Peringatan Dini (SpD) Direalisasikan dengan meminta bantuan 1 (satu) anggota intelejen pada setiap kelurahanidesa yang memiliki bobot potensi konflik tinggi dan bersinergi dengan unsur Kominda serta peran Bhabinkamtibmas, diantaranya dengan menempatkan 1 (satu) atau lebih Bhabinkkamtibmas pada setiap kelurahan atau desa yang memiliki bobot potensi konflik tinggi. Bersama polres sleman untuk proaktif memperoleh informasi tentang perkembangan situasi wilayah. Pemkab juga berupaya membangun komunikasi yang intensif dengan media massa dan jejaring sosial dalam rangka memperluas jaringan informasi. Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian membentuk satuan Tugas (satgas) Penanganan Konflik sosiar untuk mengatasi dan mengantisipasi munculnya konflik di masyarakat. Maka diadakanlah sarasehan sinergitas penanganan Konflik sosial yang berlangsung di Gedung serbaguna sleman, Rabu 27 Maret 2013 diikuti berbagai institusi dan elemen masyarakat antara lain dari Polri, TNl, LSM dan sebagainya. Hadir daram kesempatan L53
tersebut Gubernur Provinsi DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kapolda DIY Brigjen Pol. Drs. Sabar Raharjo, Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Adi Widjaja, Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo,M.Si, Kapolres Sleman AKBP. Hery Sutrisman, SH, Ketua DPRD Kabupaten Sleman Drs. Koeswanto. Pada kesempatan tersebut Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya mewujudkan kondisi tersebut, harus dimulai dari lingkungan wilayah terkecil yakni RT, RW, padukuhan, desa dan kecamatan. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kepedulian semua pihak termasuk para pengelola dan pemilik ruang publik terhadap lingkungan wilayahnya.'56 Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Sleman Endah Sri Widiastuti menambahkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik Sosial ini anggotanya terdiri dari Pemkab Sleman, Polres, Kodim, instansi terkait, serta para tokoh masyarakat sehingga dapat tercipta kehidupan mayarakat yang aman dan tenteram. Selain itu juga dapat menjamin berlangsungnya fungsi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.157 4.5.6.2 Penghentian Konflik Dilatarbelakangi maraknya kasus penyerangan di lokasi peribadatan serta Bom Molotov yang semakin merajalela di Daerah lstimewa Yogyakarta (DlY) pada umumnya dan di Kabupaten Sleman pada khususnya, maka Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X mengajak pemerintah daerah dan aparat keamanan menandatangani kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Diharapkan dengan MoU itu akan ada langkah terpadu dari berbagai pihak untuk menangani dan menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan. Pihak tersebut antara 1s6 Diakses pada hari Jum'at, 3 Oktober 2014 1s7 Diakses pada hari Jum'at, 3 Oktober 2014 L54 l
lain Kapolda DlY, Brigjen Haka Astana MW, SH, Danrem 072 Pamungkas, Brigjen Adi Widjaja, M.Sc, Kepala Kejaksaan Tinggi DlY, Suyadi, SH, Kepala Badan Intelijen Daerah DlY, Ruswanta, SH dan Gubernur DlY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Markas Komando Polda DlY, Jalan Lingkar Utara, Condong Catur Yogyakarta, Selasa tanggal 4 Juni 2013. Data yang dihimpun Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO) terdapat 12 kasus intoleransi di Yogyakarta. Bahkan LBH Yogyakarta menyebutkan, kota Yogyakarta saat ini sebagai kota darurat intoleransi. Kesepakatan bersama yang ditandatangani tersebut merupakan upaya untuk penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial yang komprehensif, terintegrasi, efektif dan efisien yang ditindak lanjuti dengan pedoman kerja. Sultan dalam sambutannya mengemukakan, melihat fenomena yang terjadi secara faktual saat ini yaitu adanya kecenderungan konflik yang disebabkan adanya kepentingan berbeda dari kelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendak seperti misalnya berbagai konflik sosial di wilayah Sleman. Agar masyarakat tidak merasa tertekan, tidak ada pilihan lain selain harus dilaksanakan operasi miras secara konsisten. Penegakan hukum juga dijalankan dengan konsisten sehingga kekerasan dapat dikurangi. Sebab jika tidak dilaksanakan secara konsisten akan dapat menumbuhkan peluang yang sama, konflik sosial dapat terjadi.158 Kesepakatan tersebut berisi 4 (empat) poin yaitu penghentian kekerasan fisik, penyelamatan dan perlindungan korban, pembatasan peduasan area konflik dan mencegah terulangnya konflik.1se. MoU ini diharapkan kedepan ego sektoral fbid=473934352681 732. Diakses pada hari Jum'at, 3 Oktober 2014 1se Diakses pada hari Jum'at, 3 Oktober 2014 155
dapat dieliminir dan keunggulan masing-masing sektor dapat dipadukan. Adapun isi nota kesepahaman yang ditandatangani berlandaskan yuridis / Undang-undang diantaranya UU Nomor 7 tahun 2012, tentang penanganan konflik sosiar, Undang undang Nomor 13 tahun 2012, tentang Keistimewaan Dly. UU. Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang PoLRl, Inpres Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan KAMDAGRI dan Instruksi Kepmenpolhukam No.1/2013 Tentang selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat pusat serta sK Gubernur DIY No. 33/TlM 12013 Tanggar 4 Aprir 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Dly. MoU yang berjumlah 11 bab tersebut membagi peran masing masing institusi antara lain Polda sebagai posko penanganan konflik, Korem 072 pamungkas bertindak menyiapkan dan membuat zona area aman, Kejaksaan Tinggi mediasi dan memberikan upaya program terhadap penegakan Hukum, sedangkan Badan lntelijen diberi tugas sebagai pihak yang akan memetakan konflik serta basis informasi tentang konflik di suatu wilayah dan Pemerintah Daerah Dly melalui dinas- dinasnya memberikan dukungan kesejahteraan, melakukan rekonsiliasi, rekonstruksi yang mengalami konflik sosial.160 Pasal 1 ayat (1) Mou menyatakan pelaksanaan penghentian kekerasan fisik dalam setiap penanganan konflik sosial. pasal 2 ayat (1) yakni perjanjian dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyatukan pola pikir dalam melakukan kerjasama penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial. sementara dalam pasal 5 dinyatakan bahwa komando dan pengendalian kekerasan fisik dilakukan oleh polda Dly. MoU itu berlaku dalam jangka waktu setahun ke depan.161 ditandatansani.html. Diakses pada hari Jum'at, 3 Oktober 2014 161 Diakses pada hari Jum,at, 3 Oktober 2014 156
Menurut sultan, nantinya Babinkamtibmas bisa berkantor di Kelurahan dan selama 1 tahun bersama pemda Dly melakukan identifikasi apakah lembaga tersebut sudah mengenal wilayah dan Hansip dapat dikonsolidasikan menjadi civit of potice. sehingga jika terjadi gejolak di daerah hal itu merupakan tanggung jawab lurah, namun jika tidak mampu akan menjadi tanggung jawab berjenjang ke atas, mulai dari camat, Bupati, warikota dan akhirnya Gubernur sebagai Pembina wilayah. Dan apabira terjadi kecenderungan pelanggaran hukum, maka porisi harus bertindak. Gambar 4 MoU Stakeholder Pemerintah Dly Tentang Penghentian Kekerasan Fisik daram Rangka penanganan Konflik di DIY S@ &ffi KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPOLISIAN DAEBAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. DENGAN KOMANDO RESORT MILITER OTZPAMUNGKAS. KEJAKSAAAN TINGGI DAEFAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. BADAN INTELIJEN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 'EMERTNTAH DAERAH oo=l#" rsrME*A yoGyAKABrA. NOMOR : Bl29g8^At2O1g NOMOR: SPEFT/4IVU2O13 NOMOR : B-1 786/0.4/Dsp.2t6t20.t g NOMOR : 01/BtNDA DtyNU2013 NOMOB : 6/KSPA/|/2013 TENTANG PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sumber: Presentasi Peran stakehotder dalam penghentian Kekerasan Datam Rangka Penanganan Konflik Sosial Dty/ ?KDR1KS Berikut ini susunan Stakeholder Dly dalam MoU sefta pedoman kerja terkait Penghentian Kekerasan Fisik dalam Rangka Penangan Konflik di DIY: L57
Tabel 4 Susunan Tim Terpadu Daerah Sesuai SK Gubernur Dly No.33ffim 12013 Tingkat Provinsi KETUA WKL KETUA I : SEKDA DIY WKL KETUA II : KAPOLDA DIY WKL KETUA lll : DANREM 072 Pmk SEKRETARIS : KABAKESBANGLINMAS DIY WKL SEK I WKL SEK ll ANGGOTA: KAJATI : GUBERNUR DIY : KARO OPS POLDA Dly : KASREM 072 Pmk KA BPN KA KANWIL KEMHUHAM KA.BINDA KA KANWIL KEMENAG UNSUR BUMN DIR INTELKAM POLDA KETUA KPU KA BAPPEDA KABAN KETHNAN PANGAN KABAN LINGK KA BKPM KA DPPKA KADINPU DAN ESDM DIY KADINKESEHATAN KADINSOSIAL KA DINHUBKOMINFO KADINNAKERTRA KADINDIKPORA KADINPARIWISATA KADIN PERINDAG KARO TATA PEMERINTAHAN KARO HUKUM KAROADM EKONOMI & SDA KAROADM KESRA KA SAT POL PP KESBANGLINMAS Sumber: Presentasi Peran Stakeholder aaA KOREM KA BPBD KADINKEBUD. KADINPERTANIAN KADINKEHUT. Rangka Penanganan Konflik Sosra/ DIY/ PKDRPKS 158
Masing-masing tupoksi stakeholder yang terkait dalam upaya penghentian konflik ini adalah sebagai berikut: a. BAKESBANGLINMAS 1) Melakukan dialog dengan menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, LSM, Orpol dan lebih mengoptimalkan forum-forum yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FpK) dan Komunitas lntelijen Daerah (Kominda) dalam mediasi penghentian kekerasan fisik; 2) Mengoptimalkan fungsi dan peran organisasi kemasyarakatan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Koordinasi dengan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan masyarakat termasuk unit pelayanan untuk berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bidang Pamong Praja 1) Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; 2) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ; 3) Melakukan tindakan represif non yusticia terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah; 4) Menjunjung tinggi norma-norma agama, HAM dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyararakat; 159
d. g. 5) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dengan mengupayakan agar perselisihan antar warga masyarakat tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; 6) Dalam hal terjadi indikasi dan patut diduga adanya tindak pidana melaporkan kepada pihak pertama; 7) Membantu melakukan mediasi dengan mengkoordinasikan pejabat pemerintah sesuai dengan eskalasi perselisihan; 8) Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga pelanggaran terhadap peraturan per-UU-an daerah. Bidang Sosial 1) Mendirikan shelter atau tenda pengungsi; 2) Membantu evakuasi (pengerahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pelopor Perdamaian); 3) Membantu pemenuhan dasar kedaruratan (buffer stock); 4) ldentifikasi korban konflik. Bidang kesehatan 1) Melakukan koordinasi dan mobilisasi sumber daya 3) Membantu pemenuhan dasar kedaruratan (buffer stock); 4) ldentifikasi korban konflik. Bidang kesehatan 1) Melakukan koordinasi dan mobilisasi sumber daya kesehatan untuk penanganan korban kekerasan fisik; 2) Melakukan pertolongan pertama terhadap korban kekerasan fisik. Bidang Perhubungan Komunikasi dan lnformatika 1) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik ; 2) Melaksanakan forum dialog publik dengan pranata adat atau pranata sosial yang ada; 3) sosialisasi dan diseminasi informasi publik melalui website Pemda DIY yaitu ww$i, in$issJ*v.S$.id " Pihak Polda 1) Menghentikan kekerasan fisik melalui mediasi para pihak dengan mengikutsertakan pranata adat dan/atau pranata sosial dengan cara mencari tokoh{okoh yang berpengaruh 160
dan mempertemukannya, untuk menentukan/menyepakati langkah-langkah penanganan yang akan diambil serta memantau implementasi/perkembangan dari hasil kesepakatan untuk memastikan bahwa konflik benar-benar tuntas atau masih berpotensi muncul kembali; 2) Jika mediasi belum mencapai kesepakatan, diupayakan melalui negosiasi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki: 3) Apabila negosiasi tidak berhasil dicapai, Polri mengimbau kepada para pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan atau tindak yang melanggar hukum, baik dilakukan secara lisan atau tertulis; 4) Jika himbauan tidak dipatuhi dan kekerasan masih berranjut, dikeluarkan peraturan kepolisian mengenai maklumat dengan cara memberikan peringatan atau ultimatum kepada para pihak yang masih melakukan pelanggaran hukum dan memberikan penegasan bahwa akan dilakukan tindakan tegas apabila maklumat tidak dipatuhi; 5) Menghentikan kekerasan fisik melalui penggelaran kekuatan Polri dengan cara mengerahkan atau menggelar kekuatan yang dimiliki kesatwilan yang jumlahnya disesuaikan dengan fluktuasi dan eskalasi konflik, apabila penggelaran kekuatan kesatwilan dianggap kurang, akan meminta back up kekuatan dengan mempedomani mekanisme back up satuan atau lapis-lapis kekuatan; 6) Mempedomani tahapan prosedur pegunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; 7) Melakukan tindak tegas dan terukur kepada para pihak yang berkonflik: 8) Meminimalkan korban akibat dari tindakan kepolisian; e) Melakukan gakum terhadap para pelaku pelanggar. 161
h. Pihak Korem 0721PMK 1) Menyiapkan dan menyiagakan satuan-satuan yang terdekat dengan daerah atau lokasi kejadian kekerasan fisik guna mengantisipasi kemungkinan pelibatan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku; 2) Mengintegrasikan personel TNI di posko penanggulangan kekerasan fisik guna antisipasi pelibatan satuan TNI dan menjamin keterpaduan manajemen dan kerja sama; 3) Mengamankan aset-aset milik negara, pemerintahan dan masyarakat dari aksi penjarahan, perampasan, pengrusakan, dan pembakaran; 4) Penugasan perbantuan TNI kepada Polri berupa bawah komando operasi dan/atau bawah kendali operasi. i. Pihak Kejati 1) Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 2) lkut berperan serta pada mediasi dalam rangka menghentikan kekerasan fisik; 3) Melakukan penuntutan pada penyidikan yang telah lengkap; membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. j Pihak Binda 1) Melakukan penyelidikan dan pemetaan konflik; 2) Membuat perkiraan perkembangan situasi terkait konflik yang terjadi; 3) Melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dan berpengaruh; 4) Memberikan saran langkah tindak lanjut yang dilakukan. 1.62
Upaya Penyelamatan dan Perlindungan Terhadap Korban yang dapat dilakukan masing-masing stakeholder ialah: a. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 1) Melibatkan berbagai forum yang ada di daerah, seperti: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda); 2) Pemberdayaan SAR dalam memberikan pertolongan dan evakuasi korban konflik secara cepat dan tepat ; 3) Melibatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di daerah. b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 1) Menggerakkan unit pelayanan terpadu yang ada untuk melakukan pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial; 2) Pendampingan dan penegakan bantuan hukum bagi perempuan dan anak; 3) Pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. c. Bidang Pamong Praja 1) Melakukan pertolongan pertama pada korban; 2) Melakukan identifikasi korban dan koordinasi dengan pihak keluarga dan pemerintahan terdekat baik RT, RW, Kelurahan atau Kecamatan; 3) Membantu pihak-pihak terkait dalam rangka evakuasi korban. d. Bidang Sosial 1) Pengerahan Tagana, pelopor perdamaian, pendamping psikososial; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban (buffer stock); 3) Perlindungan kelompok rentan; 163
e. f. g. 4) Membantu evakuasi ke tempat yang aman; 5) Mendirikan shelter atau tenda pengungsi; 6) Pemulihan psikososial. Bidang Kesehatan 1) Mobilisasi sumber daya kesehatan (tenaga, Sarpras dan obat) dalam keadaan konflik; 2) Evakuasi korban luka ke fasyankes; 3) Triase korban luka di tempat kejadian dan difasyankes; 4) Memberikan pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan; 5) Deteksi dini faktor resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melalui kader; 6) Penanganan psikologis di daerah konflik baik di lapangan dan fasyankes untuk korban dan masyarakat sekitarnya; 7) Penyiapan fasyankes dalam penanganan korban; 8) Pelatihan KIP/A untuk tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun Puskesmas; 9) Penyediaan MP ASI dan PMT di daerah konflik. Bidang Perhubungan Komunikasi dan lnformatika 1) Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui media massa dan Mobil Unit Siaran Keliling; 2) Mendukung kegiatan melalui Mobile Communify Access Point (MCAP). Pihak Polda 1) Memberikan pertolongan dan evakuasi korban konflik secara cepat dan tepat; 2) Melakukan identifikasi terhadap korban konflik, baik korban meninggal maupun luka-luka; 3) Membentuk posko pengaduan orang hilang akibat konflik; 4) Membantu Pemdaiinstansi terkait. 764
h. Pihak Korem 072|PMK 1) Mengevakuasi korban ketempat yang aman dan memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis kepada korban luka; 2) Memberikan bantuan makanan, minuman dan penampungan sementara di tempat yang aman; 3) Mengamankan aset-aset milik negara, pemerintah dan masyarakat dari aksi penjarahan, perampasan, pengrusakan dan pembakaran. Pihak Kejati 1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Pihak Binda 1) Memberikan dukungan informasi terkait kondisi korban, daerah/area rawan dan daerah/area aman dalam upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap korban; 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Pihak Binda 1) Memberikan dukungan informasi terkait kondisi korban, daerah/area rawan dan daerah/area aman dalam upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap korban; 2) Membuat perkiraan perkembangan situasi terkait konflik yang terjadi; 3) Melakukan penggalangan untuk menghentian tindakan kekerasan dan mengoptimalkan upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap korban; 4) Memberikan saran langkah tindak lanjut yang dilakukan 4.5.6.3 Pemulihan Konflik a. Rekonsiliasi Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik merupakan upaya pemulihan konflik melalui proses mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh{okoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan. Mediasi
adalah upaya menjembatani para pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran atau konflik dengan cara-cara persuasif yang dilakukan oleh mediator. Rekonsiliasi dan resolusi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Rekonsiliasi yang dilakukan Kabupaten Sleman dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjian perdamaian dengan mengikat pihak- pihak yang berkonflik secara berkelanjutan, contohnya konflik antara Julius Felicianus dengan tersangka berinisial KH dalam peristiwa penyerangan jemaat di rumah Julius tanggal 29 Mei 2014 lalu, bahkan proses mediasinya difasilitasi oleh Bapak Bupati Sleman sendiri yaitu Bapak Drs. H. Sri Purnomo, M. Si di Rumah Dinas Bupati. Upaya rekonsiliasi selanjutnya dengan melakukan pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan serta ketertiban, perbaikan dan pengembangan lingkungan atau daerah perdamaian. Kabupaten Sleman juga mendorong terciptanya relasi sosial yang adil bagi kesejahteraan masyarakat berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat melalui fungsi kearifan lokal Dly yang masih kental dalam penyelesaian konflik. Kabupaten Sleman dalam upaya rekonsiliasi ini juga mendorong terbukanya partisipasi masyarakat untuk perdamaian, sesuai dengan keinginan pemerintah kabupaten Sleman dalam mempertahankan wilayah Sleman agar tetap aman dan damai., Dilakukan pula pemulihan sosial psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan serta mengembangkan bentuk- bentuk resolusi konflik untuk memelihara kelangsungan perdamaian. Dari sisi pemerintahan, Kabupaten Sleman senantiasa melakukan penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan perdamaian berbasiskan hak-hak masyarakat, kemudian pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak 1,66
keperdataan, dan pemulihan pelayanan pemerintahan. Jajaran aparat hukum yang bersih dan netral dalam mengoptimalkan pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat. Selanjutnya dari masyarakatnya sendiri yang berusaha meningkatkan penguatan kesadaran dan pemahaman tentang perdamaian. b. Rehabilitasi Merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Kabupaten Sleman mewujudkan upaya rehabilitasi ini dengan cara pemasangan spanduk dan menyebarkan pamflet yang berisi deklarasi damai serta memberi bantuan sarana kontak kepada masyarakat. Pemerintah dengan jajarannya serta masyarakat melaksanakan bhakti sosial dan kesehatan di daerah pascakonflik serta memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman juga menginstruksikan instansi terkait untuk melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban yang dalam prosesnya juga didukung partisipasi masyarakat Sleman sendiri. Pemerintah Kabupaten Sleman juga mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik karena pascakonflik bukanlah alasan untuk menghentikan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan rehabilitasi tetap harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. 167
c. Rekonstruksi Rekonstruksi diwujudkan Kabupaten Sleman dengan melakukan perbantuan guna memperbaiki tempat tinggal, lingkungan dan fasilitas umum yang rusak akibat konflik, melakukan perbantuan dalam rangka pemulihan sarana pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah serta pendukung lainnya, dalam hal ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Kesehatan dan Kantor Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten sleman serta berkoordinasi dengan aparat hukum untuk memproses para oknum yang terlibat konflik untuk memberikan efek jera pada pelaku dan pelajaran bagi masyarakat lain. Pemerintah Kabupaten Sleman juga berkonsentrasi dan bertindak cepat dalam pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik daerah konflik, pemulihan dan pemerataan aset dan akses pendidikan, kesehatan serta mata pencaharian, perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, pengembangan berbagai proses dan sistem yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan, pemberdayaan masyarakat menuju perecepatan proses rekonstruksi serta peningkatan sikap toleransi dan kerukunan antarkelompok dan golongan masyarakat yang berkonflik. 4.6 Konflik Sosial di Jawa Timur 4.6.2 Latar Belakang Dalam pandangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kota Surabaya, beroperasinya Dolly selama puluhan tahun banyak memberikan dampak negatif kepada warga Surabaya pada umumnya. Penghasilan para Muncikari dan PSK disana tidak sebanding dengan dampak yang merusak warga. Permasalahan 168
t tt'Rism Juni h yang berlarut-larut ini dianggap Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kota Surabaya membahahayakan Surabaya kedepannya. Kota Pahlawan tersebut akan tercemar menjadi kota porstitusi, pasalnya efek dari beroperasi Dolly juga dapat merusak kaum muda yang yang ada disana. Konsumen Pekerja Seks Komersial (PSK) di Dolly hingga saat ini tidak hanya pria dewasa, melainkan juga generasi muda seperti anak-anak dan remaja'62 dan hal ini dapat merusak mental para pemuda. Pemerintah surabaya melihat Dolly juga menjadi penyebab penyebaran HIV karena di kawasan lokalisasi yang sudah ditutup pun masih ditemukan pekerja seks komersial yang beroperasi dan mengidap HlV. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, lokalisasi menjadi sumber penyebaran HIV sehingga Dolly harus segera ditutup. Penutupan Dolly dipercepat juga karena Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie akan hadir langsung untuk mengikuti ikrar penutupan dan memasang papan pengumuman pemberlakuan undang-undang perdagangan manusia. Lebih lanjut Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan, pada 2014, hingga akhir Mei, tercatat ada 254 pengidap HIV di Surabaya. Total pengidap HIV di Surabaya sejak 1998 sebanyak 7.600 orang.163 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya pernah menggelar Operasi Yustisi di bekas lokalisasi Moro Seneng, Sememi dan Surabaya. Lokalisasi Sememi itu sudah ditutup akhir 2013 namun mereka menemukan 26 pekerja seks komersial (PSK) san lokalisasi dolly harus ditutup, dilaporkan oleh reporter RR leany Sulistyawati pada 25 may 2Ot4 tutup. Diakses pada hari Sabtu 20 September 2014 tutup cerita gemerlap loklisasiprostitusi dolly ditulis oleh achmad Faisal pada tanggal 18 2014 Loka lisa . Diakses pada hari Selasa tanggal 20 September 2014 169
di dua wisma. Setelah dilakukan tes kesehatan, dua PSK positif mengidap HlV. Tiga alasan yang dikemukakan Walikota Surabaya terkait alasan mengapa Dolly harus ditutup. Pertama ialah Lokalisasi Dolly ditutup untuk menyelamatkan anak-anak yang tinggal di sekitar Dolly, karena banyak anak-anak yang tinggal di sekitar Dolly menjadi pelaku kriminal perdagangan manusia atau Muncikari cilik. Kedua, penutupan Dolly ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, para ulama atau tokoh agama. Ketiga, banyak pelaku kejahatan, khususnya perdagangan manusia yang dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di Dolly. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersikeras menutup lokalisasi Dolly. Meskipun didukung penuh oleh pemerintah provinsi, upaya penutupan Dolly mendapat penolakan keras oleh para PSK, Muncikari dan beberapa masyarakat yang hidup dari lokalisasi tersebut. Pasalnya tidak sedikit yang hidup dari tempat itu. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2014 jumlah PSK sebanyak 1.449 dengan Muncikari sekitar 311 orang. Jumlah ini memang meningkat dari data akhir 2013 yang hanya sebanyak 1.181 orang. Sebanyak 90 persen PSK berasal dari luar Kota Surabaya bahkan luar Provinsi Jawa Timur dan 10 persennya berasal dari Kota Surabaya. Seperti Kabupaten Kudus, Batang, Ciamis dan Bandung. Sedangkan yang dari Jawa Timur antara lain berasal dari Kabupaten Madiun, Malang, Gresik, Blitar, Mojokerto, Pasuruan, Magetan, Jember, Bojonegoro, Sidoarjo, Nganjuk, Tuban, Trenggalek dan Jombang.l6a ttose;arah Lokalisasi Gang Dolly terkubur sampai di sini? pada tanggal 18 juni zot4, rah-loka lisasi-ea ng-dollv-terku bu r-sa m pa i-d i-sini/. Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 2Ot4 170
Tidak hanya sekedar hidup, para PSK dan Muncikari juga sudah terlanjur makmur disana. Puluhan juta rupiah bisa diperoleh setiap bulannya dari satu wisma. Setiap PSK bisa mengantongi uang sekitar Rp 13 juta hingga Rp 15 juta per bulan. Sedangkan Muncikari tentu jauh lebih banyak yakni bisa mencapai Rp 60 juta per bulan. Geliat ekonomi ini bukan hanya dirasakan PSK dan Mucikari, namun juga warga sekitar seperti pedagang kaki lima (PKL), pengayuh becak, tukang cuci pakaian PSK, hingga warga sekitar yang bekerja sebagai makelar PSK. Hal inilah yang menjadi alasan mereka untuk tetap mempertahankan keberadaan Dolly. Pendapatan uang dalam jumlah besar yang bisa diperoleh dengan mudah. Hal ini pulalah yang membuat PSK Dolly selalu bertambah dan hanya sebagian kecil yang mau beralih profesi dan dipulangkan.l65 Perbedaan keinginan antara pemerintah Kota Surabaya dengan Para PSK dan Mucikari di Dolly membuat gesekan yang cukup kuat. Konflik mulai bermunculan. Senin tanggal 18 mei 2014, ratusan PSK dan Muncikari berdemonstrasi di depan Kelurahan Putat Jaya, Jalan Duku Kupang, Surabaya166. Mereka menuntut agar Dolly tidak ditutup. Dalam aksinya, salah satu orator mengatakan bahwa saat ini warga tidak menginginkan ganti rugi yang telah diiming-imingkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, seluruh masyarakat lokalisasi Dolly sepakat menolak penutupan lokalisasi. Massa juga meneriakkan hujatan-hujatan terhadap Walikota Surabaya yang dinilai tidak memikirkan nasib warga kota dan terkesan arogan dengan kebijakan penutupan lokalisasi.l6T Aksi demonstrasi 'ut tbid tttRatusan PSK demo tolak penutupan Gang Dolly pada tanggal 31 july 2Ot4 dollv.html. Diakses pada harisabtu tanggal20 September 2O!4 'u'Ribuon PSK dan Warga Dotty Demo Tolok Penutupon Lokolisasi di tutis oleh indrianto podo tonggol 2074 " psk dollv demo tolok penutu pan lokolisasi.html. Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 201,4 .tv 17L
tersebut berlanjut hingga pada tanggal 27 juli 2014 pada saat pemasangan papan pengumuman "Dolly Bebas Prostitusi", polisi dan pada demonstran berujung ricuh. Warga menolak pemasangan papan pengumuman tersebut. Warga membakar ban bekas dan mencabut papan pengumuman yang sudah terpasang. Aksi warga yang semakin beringas membuat polisi menembakan gas air mata ke arah warga Dolly. Bentrokan antara polisi dengan warga pun tak terhindarkan. Menurut seorang warga, aksi tersebut dipicu oleh keinginan warga dan para Muncikari yang menolak penutupan lokalisasi. Mereka ingin membuka kembali kawasan lokalisasi tersebut. Padahal Pemprov Jatim, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Kota surabaya telah sepakat untuk menutup lokalisasi tersebut.168 Jelang Lebaran H-1, peristiwa berdarah terjadi di lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur. Bentrokan terjadi antara Brimob Polda Jatim dengan massa warga penolak penutupan lokalisasi Dolly. Hujan pentungan dan tendangan dari aparat keamanan ke warga menyebabkan beberapa warga ada yang terluka hingga berdarah-darah. Sedikitnya 10 orang ditahan aparat keamanan. Pasukan Anti Hura Hara Brimob Polda Jatim melakukan penyisiran sepanjang Jalan Jarak hingga Jalan Kupang Gunung Timur atau biasa yang dikenal dengan sebutan Gang Dolly. Sebelumnya seorang petugas polisi mengintruksikan warga yang tidak berkepentingan untuk masuk ke rumah masing-masing. Namun warga tidak mengindahkan. sekitar 400 personel polisi memenuhi jalan. Mereka mencari orang-orang yang diduga terlibat bentrokan dan memicu provokasi. Sesampainya di Posko Front Pekerja tttwarga Gang Dolly Bentrok dengan Polisi dilaporkan oleh Nur Syafei pada tanggal 27 )ully 2014. 19/10 18734/warea-sa ns-dol lv-bentrok- dengan-polisi. Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 20L4 172
Lokalisasi (FPL), polisi mengincari pentolan FPL yang selama ini diduga menjadi provokator.l6s 4.6.2 Penanganan Konflik Proses penutupan Dolly bukanlah perkara yang kecil, Pemerintah surabaya harus memiliki kemauan yang kuat serta di ikuti dengan perencanaan yang matang. Strategi yang cerdas harus dimiliki oleh Pemerintah Surabaya agar dapat mengurangi konflik yang berkembang. Tahapan-tahapan setiap rencana haruslah jelas sehingga eksekusi dapat lebih mudah. Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya dalam menyelesaikan konflik penutupan Dolly. 4.6.2.1 Pencegahan Konfl i k Pencegahan konflik oleh pemerintah Surabaya dilakukan untuk memelihara kondisi damai di masyarakat terutama para pSK dan Muncikari. Pemerintah surabaya memulai aksi pencegahan konflik dengan dua cara. Pertama pendekatan emosional, yaitu para PSK dan Muncikari diberikan sosialisai tentang penutupan Dolly, mereka di bekali dampak-dampak negatif dari lokalisasi. Kemudian untuk meredam amarah para PSK dan Mucikari, pemerintah menjanjikan akan memberikan uang kompensasi kepada setiap PSK dan Muncikari. Bantuan yang diberikan berupa dana Usaha Ekonomi Kreatif sebesar Rp 3 juta, Rp 1,8 juta untuk jaminan hidup dengan rincian Rp 20 ribu per hari selama g0 hari dan Rp 250 ribu untuk transportasi mereka pulang ke kampung. Namun ada kesepakan nantinya dimana mereka membuat pernyataan tertulis tidak akan kembali, jika nanti kembali lagi maka akan ditindak. Sedangkan bagi warga sekitar Dolly yang selama ini ttn Ini Kronologis Bentrok Berdarah, Polisi - Massa Warga Dolly dilaporkan oelh gatot sulistyo pada tanggal 27 july Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Septemb er 2Ot4 L73
mendapatkan penghasilan dari berbagai kegiatan di kawasan tersebut akan diberdayakan oleh Pemkot Surabaya, termasuk merefungsikan Dolly menjadi lokasi usaha ekonomi produktif. sementara Muncikari dan Germo akan mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Timur. Jadi, dengan semua persiapan serta langkah untuk tetap memanusiakan penghuni Dolly, mestinya penutupan nanti malam bisa berlangsung lancar tanpa insidenlT0 Kedua, untuk mencegah konflik pemerintah melakukan pendekatan keamanan oleh aparat penegak hukum. Mengawal deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, Polda Jatim menempatkan sekitar 1.511 personel. Mereka ditempatkan di beberapa titik, di antaranya di lslamic Center, Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Putat Jaya dan Gang Dolly. Personel itu terdiri dari 1.411 dari Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya, kemudian dibantu oleh Polres Malang sebanyak satu kompi brimob atau 100 personel. Pengamanan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi pergerakan masa dari yang pro dan kontra terhadap penutupan lokalisasi Dolly dan jarak. Polri berada pada posisi netral.171 Aksi ini dianggap wajar saja terjadi sebagai penyampaian aspirasi. Hal ini dilakukan agar massa tidak melakukan kegiatan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Pemerintah Surabaya mencoba membangun sistem peringatan dini, sehingga para PSK dan Muncikari mengetahui bahwa akan diadakan penutupan lokalisasi Dolly, masyarakat di sekitar lokalisasi diminta untuk benruaspada ketika terjadi konflik. ttoAkhir sejarah dolly tinggal menghitung jam, dilaporkan rinaldo pada tanggal 18 juni liputnn6.cunrlr*aci/3SS484{lla kh ir-s*in ra h-dcillv,tinXgnl-mengh jtu ng-ia rn. Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 2OI4 ttt1.511 personil polisi masih siaga di lokalisasi Dolly, dilaporkan oleh lutfiyuhadi pada tyanggal 20 juni 20L4 siaea-di-lokalisasi-dollv., Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 20j,4 L74
4.6.2.2 Penghentian Konflik Penghentian konflik dilakukan dengan menempatkan aparat pengaman pada setiap sudut, mereka terdiri dari Satpol pp dan Polisi. Pemerintah Kota surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan yang ada didaerah. Pada saat massa semakin berutal maka polisi akan bertindak. Aparat kepolisian menindak tegas massa yang menolak pemasangan papan tersebut hingga terjadi gesekan dan berakibat puluhan warga ditangkap serta luka-luka akibat tindakan tegas aparat kepolisian. Dari kejadian ini puluhan warga lokalisasi Dolly dan Jarak yang mengikuti aksi mengalami luka-luka dan bersimbah darah akibat pentungan petugas kepolisian.lT2 Polisi yang sebelumnya tersulut emosi karena diserang warga, akhirnya masuk dan melakukan pengejaran terhadap sejumlah warga, yang dianggap sebagai provokator kerusuhan. Dalam sweeping ini, polisi menangkap sejumlah warga yang mencoba melakukan perlawanan, dan terus memprovokasi warga lain agar menyerang polisi. Polisi juga membubarkan posko perlawanan warga Dolly, yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya aktivis dan LSM, yang menolak penutupan lokalisasi.lT3 Dengan pertahanan polisi, akhirnya lama kelamaan para demonstan berkurang. 4.6.2.3 Pemulihan Konflik Pemulihan konflik merupakan bagian dari penanganan konflik dalam kasus penutupan lokalisasi Dolly yang dilakukan melalui cara: tt'Lokalisasi dolly bersimbah darah dilaporkan oleh arif fajar ardianto tanggal 27 juli 2014 pemerintahan/213728llokalisasi dollV bersimbah darah.ht ml#.VBxTcmOrnTM. Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 2074 tt'Polisitangkap 7 warga lokalisasidolly, di laporkan oelh rudi pardosipada tanggal 27 juli201.4 m etrotvnews.co ngka p-7-warqa-loka lisasi- dollv. Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 175
1. Rekonsiliasi Pemerintah Surabaya melalui Dinas Sosial melakukan pertemuan dengan para PSK dan Muncikari, diadakan perundingan kembali tentang kesepakatan akan penutupan lokalisasi Dolly. Hal tersebut membahas kehidupan para PSK dan Muncikari kedepannya. Pemerintah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mereka. Selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan sekitar 98 orang untuk dilatih menjadi petugas satuan perlindungan masyarakat (Linmas) yang akan disebar di kawasan lokasilasi Dolly usai penutupan pada Juni mendatang. Sebagian petugas linmas yang dilatih itu merupakan warga sekitar Dolly. Mereka nantinya bertugas menjaga ketertiban masyarakat, termasuk mencegah adanya praktik prostitusi lagi.17a 2. Rehabilitasi Pemerintah melakukan rehabilitasi pascakonflik untuk mengembalikan mental masyarakat. Pemulihan psikologis korban konflik dan fasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. Pemerintah memberikan uang kompensasi kepada para PSK dan Muncikari untuk menjadi modal mereka memulai hidup baru. Para pekerja seks di sana diberi modal Rp 3 juta. Selain itu, pemerintah juga membangun pasar sosial di area lokalisasi, yaitu sekitar Rp 1,5 miliar.175. Kemudian inovasi pemerintahan melakukan perencanaan pembangunan dua belas kawasan eks lokalisasi, termasuk Gang Dolly yang akan dijadikan Unit Pengembangan (UP) oleh Pemkot tToPemkab surabaya siapkan langkah penutupan rokarisasi doily bacaberita.co m/berita/1969112/31/3782/pem kot-su ra bava-sia pka n-la nekah- Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 2074 17s Mengintip lokalisasi Surabaya usai ditutup Risma dilaporkan oleh Muhammad taufik 27 april 2014 risma.html. Diakses pada harisabtu tanggal 20 September 2Ot4 176
Surabaya. Di kawasan yang disebut dengan Unit Pengembangan tersebut akan dibangun fasilitas umum seperti taman, fasiritas olahraga dan fasilitas pelengkap lainnya. Untuk mengundang pengunjung, Jl Putat yang menjadi lintasan utama menuju Gang Dolly akan dilakukan pelebaran jalan menjadi sekitar 25 meter. Tujuannya, agar akses transportasi dan bisnis terbuka sehingga kawasan tersebut bisa lebih berkembang, langkah pemkot surabaya merehabilitasi kawasan eks lokalisasi terbagi dalam empat hal, yaitu pemberdayaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan bantuan langsung melalui mekanisme hibah. Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran Rp 25.296j03.70T untuk rehabilitasi empat eks lokalisasi, yaitu Klakah Rejo, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Banguns ari.176 3. Rekonstruksi Rekonstruksi dilakukan pemerintah dalam pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan Dolly, hal tersebut diikuti dengan pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian serta perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Dolly. Pemerintah surabaya melakukan 4 langkah untuk menjadikan Dolly sebagai pusat bisnis, yaitu177 1. menyiapkan anggaran Rp 25.29O.10370T untuk merehabilitasi pembangunan di empat wilayah eks lokalisasi yang telah ditutup 176 Ini walah baru Gang Dolly yang diimpikan Risma dilaporkan Muhammad andriansya pada 2OI3 tanggal sma%20 Diakses pada hariSabtu tanggal 20 September 2e!4 tt desember t" 4 cara risma sulap lokalisasi dolly jadi pusat bisnis di laporkan oleh al amin pada 12 desember 2Ot3 Diakses pada hari Sabtu tanggal 20 September 20t4 177
2. penyelamanatan pendidikan anak, peningkatan kualitas sekolah mulai dari sarana dan prasaran, hingga sumber daya manusianya. 3. Membangun fasilitas taman dan olahraga 4. Pemberdayaan sosial. 4.7 Konflik Pertambangan di Kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat 4.7.1 Latar Belakang Salah satu konflik pertambangan yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi perhatian nasional terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB),178 yaitu penolakan warga Kecamatan Lambu terhadap P.T Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang ditandai dengan pembakaran Kantor camat Lambu sekitar bulan Februari 2011 lalu. Pendudukan Pelabuhan Sape yang mengakibatkan meninggalnya dua warga pada tanggal 24 Desember 2012, hingga berujung pada pembakaran Kantor Bupati Bima pada tanggal 26 Januari 2012.17e Akar permasalahan utama dari munculnya rentetan aksi anarkis masyarakat terutama di sektor hulu berawal dari tidak adanya pengakuan hak veto masyarakat di wilayah pertambangan. Dinihilkannya peran masyarakat tersebut tercermin daram tujuh Surat Keputusan Penetapan Wilayah Pertambangan (Wp) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada bulan Juri 2013 hingga Februari 2014. Mengabaikan hak-hak partisipasi rakyat jeras melanggar konstitusi dan prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih dan bebas korupsi. Untuk itu pembatalan seluruh Kepmen ESDM terkait Penetapan Wilayah tttDiakhir tahun 2009 DPR merilis beberapa daerah rawan konflik di Indonesia dan NTB merupakan salah satu dari t4 daerah rawan konflik di Indonesia. NTB Daerah Rowan Konflik. dalam release-nya tanggal 29 Desember 20t!. Diakses pada hari Minggu 14 September 2OL4. radarbanska.co. idlru brik/deta illpersepktif/9513/ia nea n-paksa-masvara kat-terima- kip.html, diakses pada hari Senin tanggal 15 September 2O!4 178
Pertambangan tersebut dituntut untuk segera dilakukan karena dibuat secara sepihak oleh pemerintah. Tidak dilibatkannya masyarakat secara aktif oleh pemda membuat banyaknya terjadi kerugian-kerugian yang menimpa warga Lambu khususnya. Salah satunya kerusakan lahan bawang merah milik warga. walaupun Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya tambang yang luar biasa. secara Geografis Bima telah dikenal sebagai penghasil bawang dengan kualitas terbaik. Bawang Keta Monca saat ini menjadi komoditi unggulan nasionar, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta Monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan. Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Belo dan Monta.180 Karena aktivitas mata pencaharian utama inilah yang menjadi alasan warga menolak kegiatan pertambangan. Pertambangan akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman 180 l,a$iiidl;$lleg+ru_ke{ lS.?..1. Diakses pada harisenin tanggal 15 September 2OL4 t79
bawang merah, mata pencaharian mereka. selain untuk merindung sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama. Konflik Lambu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Bima. Berbagai macam kerugian materil dan non materil jelas sangat besar jumlahnya. Terjadinya kasus tersebut setidaknya mencerminkan tingkat solidaritas yang tinggi dari para warga dalam menanggapi hal yang sekiranya akan merugikan kehidupan mereka. Harapan terhadap rekonsiliasi kedepan bahwa masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah kabupaten. Sekiranya potensi tambang yang terdapat di Lambu memang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Lambu sendiri. 4.7.2 Kronologis Teriadinya Konflik Kecamatan Lambu adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan sape yang kini menjadi salah satu dari derapan beras kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini memiliki dua belas desa dan terletak di ujung timur Kabupaten Bima. Salah satu desanya adalah Desa Sumi yang merupakan tempat eksplorasi tambang yang di dilakukan oleh pr. Sumber Mineral Nusantara dengan dikantonginya lUp bernomor 1881451357100412010 dan pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 24.980 ha. Aktivitas PT. sMN kehadirannya ternyata tidak diketahui lebih awal oleh sebagian besar masyarakat kecamatan Lambu. Eksistensi mereka mulai dipertanyakan apalagi di Dusun Baku Desa Sumi sudah dilakukan penggalian oleh PT tersebut. Konflik bermula pada bulan Oktober 2010 yang ditandai dengan bentrok berdarah yang menyebabkan jatuhnya 35 orang korban luka berat dan ringan (amputasi, gegar otak) dari warga. 180
Pada bulan Desember 2010 diadakanlah pertemuan dengan camat Lambu, warga meminta camat Lambu, Muhaimin, S.Sos untuk menolak kehadiran PT Sumber Mineral Nusantara. camat berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati Bima. Ternyata janji yang diucapkan camat tak kunjung terealisasi, pada tanggal g Januari 2011 warga mendemo camat untuk mempertanyakan janji camat. Warga yang menamai diri Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) kecewa karena camat tidak mau menemui mereka. Pengerahan massa besar-besaran terjadi pada tanggal 31 Januari 2011. Massa yang berjumlah sekitar 1.s00 orang tersebut (FRAT) kembali mendatangi kantor camat dan meminta camat Lambu untuk menandatangani surat pernyataan penotakan adanya penambangan emas yang telah dioperasikan oleh pT. SMN. setelah perdebatan alot perwakilan massa diterima oreh camat, namun lagi-lagi camat belum bisa menandatangani pernyataan penolakan tersebut karena harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati Bima. Pada tanggal g Februari 2011 sekretaris camat mengumumkan melalui pengeras suara Mesjid Agung Lambu agar masyarakat tidak melakukan demo, akibatnya sekretaris camat hampir di amuk massa. Pengerahan massa yang lebih besar lagi terjadi pada tanggal 10 Februari 2011 . Ini merupakan demo ketiga, sekitar 7000 orang yang berasal dari 12 Desa. Dalam aksinya massa melakukan long march dari lapangan Sura Desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Masa tetap meminta Camat menandatangani Surat Pernyataan Penolakan. Pengamanan aksi unjuk rasa yang dikawal oleh 250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personel gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personel Brimob Polda NTB, kembari memediasi penruakilan dari FRAT dengan pihak Camat. Tapi 181
camat seakan mengulur-ulur waktu dan menjelaskan bahwa Bupati masih belum bisa ditemui. Aksi mulai tak terkendali yang mengakibatkan salah satu warga, M. Nasir terkena peluru polisi ditambah ulah preman kecamatan yang membuat situasi memanas. Akhirnya, massa berhasil memukul mundur aparat dan melampiaskan kekecewaan terhadap pemerintah dan aparat kepolisian serta preman peliharaan camat dengan merusak dan membakar satu unit truk pol PP Camat Lambu, satu unit mobil kijang patroli Pol pp Camat Lambu, satu unit mobil dinas Camat Lambu, satu unit mobil pemadam kebakaran Kota Bima, satu unit mobil avanza, satu unit rumah jabatan Camat Lambu, satu unit kantor Camat Lambu, delapan unit sepeda motor serta sepuluh unit komputer dan ruang aula Camat Lambu. Pasca kerusuhan, bukannya membuka ruang diskusi, Pemkab Bima melaporkan kerusakan dan tindakan anarkis rakyat Lambu ke Mapolres Kota Bima dan meminta aparat menindak tegas oknum yang menjadi provokator dalam hal ini lima orang dijadikan tersangka. Kecamatan Lambu pun terus mencekam, intimidasi serta sweeping pun terus digelar hampir di seruruh cabang jalan se-Kecamatan Lambu dipenuhi oleh aparat bersenjata lengkap pada pekan pertama pascapengrusakan. Pada tanggal 20 Desember 2012, mediasi pertama diselenggarakan di ruangan Camat Sape antara 8 (delapan) orang penruakilan masyarakat Lambu dengan Bupati Bima dan difasilitasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) NTB dan rombongan, Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi NTB, Kapolresta Bima, Dandim 1608 Bima, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima, Kabag Hukum Setda Bima, Camat Sape, Camat Lambu dan Kapolsek Sape. Tanggal 23 September terjadi pemblokiran Pelabuhan Sape oleh warga Lambu hingga dilakukan 182
pembubaran paksa oleh aparat polisi yang menyebabkan tiga nyawa melayang. Pada tanggal 23 Desember 2011 bupati sedikit melunak dengan mengeluarkan pencabutan lzin sementara Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.451743100412011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian sementara ljin Eksplorasi Emas oreh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Sape dan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Warga merasa belum puas dengan pencabutan sementara ini. Pemblokiran kembali terjadi, kali ini pada tanggal 24 Desember 2011 jalan kebupaten penghubung antara Kecamatan Sape, Lambu dan parado di blokir oleh warga. Aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB dan satuan TNI serta aparat terkait lainnya membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga yang telah berlangsung sejak 19 Desember 2011 tersebut.181 Selanjutnya diadakanlah rapat konsultasi DpRD dengan bupati pada bulan Desember 2011. Bupati tetap bersikukuh tidak akan mencabut SK 18812010 dikarenakan tidak ada alasan yang mendasar untuk melakukan itu. Bupati berdalih, ada tiga hal yang bisa mencabut SK itu, yakni jika perusahaan pemegang ijin tidak melaksanakan kewajibannya, terlibat masalah pidana dan dinyatakan pailit. Puncak kemarahan massa terjadi pada tanggal 26 Januari 2012 dengan dibakarnya Kantor Bupati Bima oleh 20.000 massa. Kemarahan massa ini dipicu oleh ingkar janjinya bupati yang 5 hari sebelumnya menyatakan mau menemui warga. Akhirnya, pada tanggal 28 Januari 2012 Bupati cabut tetap IUP No 18812010 pencabutan secara tetap melalui sK 188.45104100412012. hukum/15325. Tanggal 29 Desember 201,1,, diakses pada hari Senin tanggal 15 September 20L4. L83
Jika diperhatikan, ketidakmampuan pemda Kab. Bima dalam mengantisipasi benih-benih konflik hingga kelambanan penyelesaian konflik yang telah terjadi dengan mencabut izin pr sMN menyebabkan semakin meningkatnya eskalasi konflik. Hal ini terlihat dari tidak diindahkannya aksi-aksi protes yang dilakukan masyarakat terhadap aktifitas penambangan yang mengusik tatanan kehidupan mereka. Pasca peristiwa di Pelabuhan Sape Bupati tidak langsung mencabut izin PT sMN. Baru setelah terjadi eskalasi, pembakaran kantor, baru Bupati mencabut izin tersebut. Bupati Bima terkesan sangat tidak peka melihat perkembangan ekskalasi konflik yang kian membesar dari pergerakan warga sejak akhir 2010 lalu. 4.7.3 Penanganan Konflik 4.7.3.1 Pencegahan Konflik a. Memelihara Kondisi Damai Kondisi damai hanya akan tercipta jika tidak adanya hal-hal yang memicu terjadinya konflik. Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat pada tahap perencanaan penambangan dan pembahasan kontrak kegiatan dengan perusahaan-perusahaan tambang. pemerintah harus menjamin bahwasanya kegiatan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan tempat tinggar penduduk dan memberikan keuntungan ekonomis kepada mereka sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. selain itu, DPRD sebagai lembaga penruakilan rakyat di tingkat lokal harus mampu menjadi wakil yang benar-benar berpihak kepada konstituennya dengan "menekan" pemerintah daerah ketika terjadi penyimpangan. b. Mengembangkan Sistem Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial telah membangun sistem penanganan konflik yang terpadu. UU ini merupakan alat bagi 1.84
pemerintah untuk melakukan sejumlah tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial sejak dini. waraupun demikian, undang-undang ini masih banyak menyisakan keremahan seperti kewenangan kepala daerah untuk mengumumkan situasi konflik serta peranan TNI di dalamnya, tidak tegasnya posisi lembaga adat dalam penanganan konflik, dan sebagainya. c. Meredam Potensi Konflik Dialog antara warga dan pemerintah daerah merupakan alat yang ampuh dalam meredam munculnya konflik. Kemampuan dialog akan sangat menentukan keberhasilan daram mencegah terjadinya konflik. Harus diakui bahwa tidak selamanya mudah bagi pemda untuk mengajak masyarakat untuk berdialog karena sikap keapatisan sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, sangat diperlukan teknik bernegosiasi yang baik sehingga masyarakat mudah memahami isu-isu yang diangkat dan solusi yang ditawarkan. Gejolak akan muncul ketika tidak adanya sarana penyaluran aspirasi sehingga rentan terjadi friksi-friksi. d. Membangun Sistem Peringatan Dini Dengan demikian konflik sosial dapat diminimalisasi apabira semua pihak terkait dapat bersinergi melalui mekanisme early warning sysfem terhadap penyebaran bibit pemicu konflik. Dalam rangka membangun sistem peringatan dini, pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan (a) penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik; (b) penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; (c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (d) peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan (e) penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 185
4.7 .3.2 Penghentian Konflik a. Penghentian Kekerasan Fisik Salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 yaitu selalu mengartikan bahwa konflik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan fisik. Kenyataannya, tidak selalu konflik yang terjadi di tengah{engah masyarakat berkaitan dengan kekerasan fisik. Akibatnya, petani atau masyarakat kecil selalu dibayang-bayangi oleh "kekerasan negara" yang mengancam. Pemerintah daerah perlu melihat setiap bentuk konflik secara kontekstual, sehingga cara penghentian konflik sesuai dengan porsinya. b. Penetapan Status Keadaan Konflik Pasal 16 UU PKS menyebutkan bahwa: "status Keadaan Konflik skala kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/ walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten lkota". Demikian pula pada level provinsi dimana Pasal 18 uu PKS menyebutkan bahwa status keadaan konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur setelah berkonsurtasi dengan pimpinan DPRD propinsi." Undang-undang ini dinilai bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penetapan keadaan bahaya ditetapkan oleh Presiden.182 sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan keamanan merupakan urusan pemerintah pusat dan presiden yang paling berhak menetapkan "status keadaan konflik". Selain itu, kondisi ini akan menghambat upaya reformasi TNI dan Polri yang telah dicanangkan. c. Tindakan Darurat Penyelamatan Ternyata keputusan Bupati Bima untuk menghetikan kegiatan penambangan sementara lewat SK No. 188.451743100412011 tanggal 23 Desember 2011 tentang tt'Lihat Poengky Indarti, Direktur Eksekutif lmparsial UU PKS Melemahkon polri don INl, Majalah Desain Hukum. hal. 13 186
Penghentian sementara ljin Eksplorasi Emas oreh pr. sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, sape dan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tidaklah menyelesaikan masarah karena hanya terkesan mengulur-ulur waktu. Konflik ternyata tidak terselesaikan dengan penetapan sK sementara tersebut. Akhirnya dikeluarkannya sK 188.45164100412012 yang mencabut izin penambangan. sangat disayangkan sekali karena sK tersebut dikeluarkan setelah timbul banyak korban dan kerugian pada kedua belah pihak yang berkonflik. d. Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Masih berkaitan dengan poin nomor tiga, kelemahan UU tentang PKS yaitu mengikutsertakan TNI dalam proses penanganan konflik hanya dengan instruksi kepala daerah. seharusnya tugas ini merupakan domainnya polri saja sebagai penjaga Kamtibmas. Selain itu, diberikannya wewenang gubernur dan bupati/wali kota untuk meminta bantuan sumber daya TNI untuk menangani keadaan konflik akan menimbulkan kerentanan untuk dimanfaatkan sebagai alat pelindung kepentingan sempit ekonomi politik tertentu. Terlebih dalam UU tentang pKS setiap konflik diartikan sebagai benturan fisik dan kekerasan. Hal ini tentu menyebabkan pemerintah bisa dengan mudahnya untuk menetapkan status "keadaan konflik" yang selalu dimaknai sebagai ancaman terhadap kamtibmas. Pada kenyataannya fenomena konflik tidak selalu sarat dengan praktek kekerasan fisik dan selalu membutuhkan pendekatan kontekstual untuk memecahkan masalah di dalamnya. Hal yang perlu dikuatkan ke depan adalah bukan lagi pendekatan-pendekatan yang represif melainkan dengan memasukkan unsur local wisdom masyarakat mengatasi konflik. Peranan lembaga adat perlu ditingkatkan lagi dan diatur tegas dalam UU penanganan konflik. 1.87
4.7.3.3 Pemulihan Pasca Konflik a. Rehabilitasi Pencabutan ijin eksplorasi tambang pT. SMN memang telah menyelesaikan akar persoalan kekerasan dan konflik agraria di Bima. Namun, ekses dari kekerasan yang dilakukan negara dalam hal ini pemerintah daerah justru menyisakan trauma dan antipati yang kuat terhadap institusi pemerintah, terlebih para pelaku penembakan warga sampai sekarang seolah didiamkan. pihak yang dikriminalkan justru warga yang menuntut hak-haknya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun termasuk aparat sekalipun, sehingga hukum tidak seolah-olah tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. penegakan hukum yang adil merupakan salah satu cara mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi dimaksud meliputi: 1) Pemulihan psikologis korban konflik dan perindungan kelompok rentan 2) 3) 4) Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat 5) Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat 6) Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan 7) Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus 8) Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;(i) peningkatan pelayanan kesehatan L88
anak-anak dan (i) pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. b. Rekonsiliasi Keputusan pencabutan lUp 1B812O1O melalui SK 188.45164100412012 adalah suatu bentuk rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemda. Akan tetapi, pencabutan lUp ini bukan berarti akan menutup kemungkinan dirakukannya kegiatan pertambangan di masa mendatang. Proses selanjutnya yang harus dilakukan yaitu melakukan aktifitas penambangan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan warga Lambu secara menyeluruh. Pemberlakuan Perda Pengelolaan Tambang Mineral oleh DPRD juga diharapkan akan membuka kembari kesempatan bagi terealisasinya kegiatan penambangan di Lambu. Negosiasi merupakan salah satu pilihan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan di Lambu ini karena kewenangan pencabutan IUP berada di tangan bupati, maka diperlukan negosiator yang mampu memfasiritasi kedua belah pihak untuk duduk bersama dan melakukan perundingan untuk mencapai kata mufakat. Melihat rentetan kasus yang terjadi di Lumbu, seharusnya proses negosiasi dilaksanakan secara intensif dan serius pasca aksi massa pertama pada bulan oktober 2010. pihak yang seharusnya menginisiasi kegiatan ini adalah DPRD Kabupaten Bima karena pada dirinya melekat fungsi pengawasan terhadap produk kebijakan yang dikeluarkan oreh bupati. selain itu juga melekat hak interpelasi sehingga DpRD bisa meminta keterangan kepada bupati tentang kebijakan yang terah diambil. Dalam hal ini DPRD benryenang memanggil Bupati Bima untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait terbitnya lup 18812010 tersebut dan mempertanyakan proses penanganan konflik sosial yang menjadi tanggung jawabnya. 189
Selain proses negosiasi yang dapat dilakukan oleh DPRD, kepolisian sebagai penegak hukum juga bisa melakukan proses mediasi. Seharusnya Polisi dapat menjadi fasilitator mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari titik temu karena konflik ini telah mengandung unsur kriminalitas seperti pembakaran kantor Camat oleh warga yang tidak puas, pendudukan pelabuhan Sape, dan lain-lain. Dengan kondisi yang seperti ini polisi harus berperan aktif dalam proses mediasi agar konflik tidak semakin meluas dan berkepanjangan. c. Rekonstruksi Rekonstruksi pascakonflik merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya, baik itu rekonstruksi fisik maupun nonfisik. Rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan sebagainya), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya) yang rusak akibat terjadinya konflik, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum konflik. Sedangkan yang dimaksud dengan rekonstruksi non fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh konflik, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Hal terpenting yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana usaha merekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 190
ttt yang hampir terkikis oleh kekecewaan mereka terhadap penanganan konflik yang mereka rasakan. 4.8 Konflik Sosial di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah 4.8.1 Latar Belakang Di lndonesia gelombang konflik sosial yang terjadi dimasyarakat mulai muncul dengan frekuensi yang cukup ajek pasca tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998. Hal ini terjadi akibat akumulasi dari potensi konflik yang selama ini gagal dikelola dengan baik oleh pemerintah, yang sepanjang orde baru hanya mengandalkan represifitas untuk menciptakan kestabiran sosial dimasyarakat tanpa menyelesaikan secara benar akar penyebab dari kerawanan atau potensi konflik sosial, yang hal ini justru memupuk potensi chaos ditengah masyarakat. Salah satu konflik sosial pada level daerah yang cukup menyita perhatian publik sepanjang tahun 2011-2013, adalah konflik sosial di Kabupaten sigi. Dikatakan menyita perhatian publik, karena perseteruan antar desa atau antar kampung terjadi secara periodik, konsisten, berulang dan tanpa penyelesaian yang tuntas. Berdasarkan data yang di rilis oleh Polda sulawesi rengah, terjadi 104 kejadian konflik kekerasan di sulawesi rengah dan 60 kasus diantaranya terjadi di Kabupaten Sigi sepanjang tahun 2012183. Berikut penulis sampaikan beberapa contoh kasus yang terjadi: 1. Januari 2013, bentrokan melibatkan warga dua desa yang bertetangga di Kecamatan Tanambulava. Empat warga terluka terkena senjata rakitan dumdum dan senapan angin. Seorang warga tertembak senjata Nawawi, Muh, dkk. 2012. Pemetoan Potensi Konftik Sosial don Kojion Earty Worning System Penanganan Konflik berbasis Keorifan Lokal di Kobupaten Sigi. LaporanPenelitian Fundamental; dibiayai Dikti Depdikbud. palu; Lemlit Untad ,hal.Z4 191
2. 3. 4. 5. 6. dumdum di kepala bagian belakang. Sementara seorang lain terkena tembakan senapan angin di bagian pipi. Pada 30 Desember 2012, bentrok antara warga .Desa Tulo dan Desa Soulove. Ratusan warga yang terlibat bentrok menggunakan parang, panah, tombak, senjata rakitan. Bentrokan menyebabkan puluhan luka terkena lemparan batu dan satu rumah terbakar. Tanggal 17 Desmber 2012 ratusan warga saling serang dengan melepaskan peluru dari senjata rakitan dumdum. Bentrokan melibatkan warga dua desa yaitu Deka dan Binangga. Diduga, bentrokan terjadi akibat ulah provokator yang menyebarkan informasi menyesatkan. Dalam sepekan terakhir, bentrokan terjadi dua kali di lokasi tersebut. Bulan Agustus 2012, menurut Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah kala itu bentrok di Sigi dipicu oleh masalah sepele. Saat itu, seorang warga asal Desa Binangga sedang berkunjung ke kerabatnya. Saat melintas di Desa Beka, tiba-tiba pemuda itu dihadang oleh sekelompok orang. Korban penghadangan akhirnya bercerita ke banyak orang. Pelaku penghadangan itu diduga mabuk. Bulan Mei 2012, ratusan warga Desa Padende dan Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terlibat bentrokan. Padahal dikedua kelurahan tersebut banyak warga yang memiliki hubungan saudara Bulan Februari 2012, bentrokan antara warga Desa Watunonju dengan Desa Oloboju. Dipicu salah satu petani yang sedang mengambil air di daerah perbatasan kedua desa. Bentrok tersebut juga melukai sejumlah 192
orang karena terkena lemparan batu, senjata tajam, serta terkena tembakan senapan angin. 7. Bulan Oktober 2011, bentrok yang dipicu sengketa lahan itu, menyebabkan lima rumah terbakar dan dua warga luka-luka.lnformasi yang diperoleh menyebutkan, bentrok bermula saat petugas BPN akan melakukan pengukuran tanah seluas 39 hektar yang sebagian berada di Desa 8. Maku dan sebagian di Desa Vatu bula. Bulan Agustus 2011 diduga akibat keributan memperebutkan lahan parkir antara kelompok pemuda warga antar desa menyebabkan dua orang terluka. Bentrokan inijuga mengakibatkan kecamatan Dolo porak poranda dan satu rumah hancur.lsa Konflik sosial di Sigi merupakan sebuah anomali yang tak lazim dari biasanya. Jika selama ini kita disuguhkan fakta bahwa kebanyakan konflik di lndonesia terjadi antar entitas yang heterogen dalam konteks teori konflik (politik, agama, idiologi, sumber daya, etnisitas, ekonomi dan sebagainya) menunjukkan sesuatu yang anomali, karena warga (desa) yang berkonflik cenderung homogen baik dari kesamaan agama maupun etnis. Konflik yang terjadi di Kabupaten Sigi maupun di Kota Palu adalah sebuah anomali. Argumentasi ini diperkuat pada hasil telaah teoritis konflik di daerah ini oleh Marzuki185, dimana ia menguraikan bahwa konflik di Sigi disebabkan oleh faktor-faktor pembeda yang kecil jika dibandingkan persamaan yang begitu besar. Konflik di Sigi maupun di Kota Palu sulit dipahami dari ttoData diperoleh dari 4445.htm1. Diakses pada hari Sabtu tanggal L3 September 20'J.4 t" Marzuki, Muhammad. 2008. Membongun Toleronsi Dolom Pluralisme Agamo. Dalam Jurnal PERDAMAIAN Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako. Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 193
perspektif homogenitas (sosial dan budaya) karena mereka yang berkonflik memiliki identitas sosial yang sama diantaranya; 1. Sama-sama beragama lslam dengan afiliasi Keagamaan Al- Khairaat, 2. Sama-sama berlatarbelakang Suku Kaili dan dialek Bahasa Kaili yang sama, yakni Ledo vs Ledo, Rai vs Rai, lja vs lja, Ado vs Ado dan sebagainya. 3. Sama-sama masyarakat petani yang hidup dari komoditi pertanian sawah dan kelapa. 4. Warga yang berkonflik masih terikat dalam ikatan keluarga dan kerabat yang dekat. Faktor pembedanya hanyalah faktor wilayah administratif pemerintahan yakni desa atau kelurahan. Namun faktor pembeda yang relatif kecil tersebut cenderung menjadi faktor utama yang melakukan proses-proses pematangan eskalasi konflik, dari konflik laten ke konflik terbuka. Salah satu tipologi konflik yang terjadi secara beruntun di Kabupaten Sigi adalah konflik antar desa atau antar kampung. Konflik ini sebagian besar hanya disebabkan oleh masalah- masalah sepele misalnya hanya persoalan bersenggolan di pesta, suara motor yang keras ketika melintas di jalan desa tetangga, saling ejek antar anak muda, kalah pertandingan sepak bola atau masalah perselisihan anak muda lainnya. Namun demikian konflik antar desa ini tidak bisa hanya dilihat dari pemicu konfliknya saja, pada beberapa desa berkonflik, memiliki sejarah konflik yang panjang dan dapat ditelusuri beragam masalah yang sudah menjadi akar konflik sehingga sulit dilepaskan dari entitas tersebut. Terdapat desa yang secara turun temurun melanggengkan pertikaian dengan alasan harga diri dan kehormatan kampung, 194
dimana anak-anak muda diceritakan hal-hal heroik pertikaian orang tua mereka dengan desa tetangga186. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh llyas187 dimaksudkan untuk menemukan akar dan sumber konflik antar desa di Kabupaten Sigi, menyimpulkan beberapa faktor atau isu utama penyebab konflik sosial di Kabupaten Sigi, antara lain sebagai berikut: 1. Historis Permukiman dan Kewilayahan Klaim historis atas hak kepemilikan dan penguasaan (tenurial) lahan dalam banyak kasus seringkali dijadikan sebagai alasan untuk menuntut pengembalian lahan atau tanah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan spasial yang didorong oleh kebutuhan membangun, lahan-lahan yang pada awalnya adalah wilayah yang tanpa peruntukan menjadi semakin mengecil akibat hadirnya berbagai bangunan fisik yang berbarengan dengan meningkatnya nilai atau harga tanah. Diperhadapkan oleh berbagai keterbatasan, klaim kesejarahan seolah-olah merupakan cara yang absah dan efektif dalam meraih sumber daya yang terbatas, apalagijika fungsi-fungsi pemerintahan lokal dalam urusan hak-hak keperdataan justru membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian. Batas wilayah Sigi misalnya, yakni batas kelurahan dan batas desa yang tidak terselesaikan seringkali menjadi isu yang mengemuka ketika konflik kekerasan berlangsung. Kewilayahan Sigi belum sepenuhnya lepas dari ikatan masa pemerintahan kerajaan yang terikat pada satuan wilayah yang relatif lebih kecil. tttllyas. 20L0. ldentitos Etnik dalam Komunikasi Politik, dalom Jurnat ttmu Komunikasi Terokreditosi B, Edisi Agustus Nomor 2. Jurusan llmu Komunikasi UPN VeteranYogyakarta '"'rbid 195
2. Transformasi Romantisme Kekerasan Disadari atau tidak spirit kekerasan yang dikemas melalui kisah-kisah heroik dari satu generasi ke generasi lainnya turut berkontribusi dalam membentuk kesadaran naiT terhadap kekerasan. Akar konflik yang tidak terselesaikan dan mengendap dalam memori kolektif warga, melahirkan aktor-aktor dalam setiap periode konflik yang terjadi, dimana setiap aktor selalu menceritakan kisah pertarungan atau perlawanan mereka kepada anak-anak dan remaja. Kekerasan yang terjadi selama ini mendapat dukungan dan justifikasi dari para orang tua yang ditandai dengan melakukan pembelaan terhadap pelaku kekerasan. 3. Penegakan Hukum yang Rendah Dalam banyak kasus konflik kekerasan yang terjadi di Sigi, para aktor mengungkapkan bahwa pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki kesadaran dan ketaatan hukum. Peristiwa kriminal yang awalnya bersumber dari segelintir orang yang sangat jelas baik pelaku maupun korbannya dalam perjalanan waktu disebabkan oleh rendahnya kepekaan sosial dan kultural aparat keamanan sehingga nampak sangat lambat ditangani seringkali menjadi sumber kemarahan warga bahkan cenderung dipersepsikan sebagai pembiaran serta perlakukan yang tidak adil. Dalam kasus konflik menahun, persepsi para aktor konflik kekerasan komunal bahwa aparat keamanan telah bersikap tidak adil atau pandang bulu dinyatakan secara gamblang bahwa aparat keamanan hanya tegas dan berlaku adil dalam menindak jika yang menjadi korban adalah pihak lawan atau musuh mereka, sementara jika yang terjadi adalah sebaliknya, aparat keamanan justru cenderung tidak adil dan melakukan pembiaran. Dalam kasus-kasus konflik kekerasan di Kabupaten Sigi, rangkaian penyelesaian konflik kekerasan tidak diikuti oleh 196
penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan ditandai dengan munculnya pandangan masyarakat di kedua kelompok yang menganggap bahwa dalam berbagai kasus kekerasan tidak ada pelaku yang ditindak secara adil bahkan ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku yang akan ditindak karena adanya jaminan dari pihak-pihak tertentu terhadap pelaku. Masyarakat menengarai polisi tidak memahami penegakan hukum yang bersifat afirmatif (keberpihakan terahadap kasus yang bersifat khusus). Aparat juga seringkali dinilai telah merakukan pembiaran atas keadaan yang didasarkan pada tidak konsistenan menjalankan Maklumat rentang Larangan Membawa senjata Tajam dan Benda-Benda Berbahaya Lainnya, har itu dibuktikan dengan terjadinya kasus kekerasan yang berulang-urang. Tidak ada pemberian efek jera terhadap para pelaku kekerasan. 4. Lapangan Keria dan Angkatan Kerja Ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam kondisi kehidupan yang cenderung konsumtif serta godaan pasar produk yang hadir dalam ruang-ruang pribadi sehari-hari cenderung menimbulkan rasa keterpurukan dan frustrasi yang kompleks. Keadaan ini sangat mungkin terjadi dimana akses terhadap sistem mata pencarian atau pekerjaan dibatasi oleh kapasitas yang tidak mencukupi. Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja karena ketidaksesuaian antara keterampilan dan ijazah yang dimiliki. sumberdaya lahan pertanian yang terus berkurang karena peralihan fungsi dan peruntukan menyebabkan angkatan kerja sulit memperoleh pekerjaan di sektor ini, sementara sektor jasa dan industri di kedua wilayah ini relatif belum mampu menampung angkatan kerja yang ada. Sebagai konsekuensi dari situasi tersebut, stress dan frustrasi, apalagi jika terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama 197
dan dialami oleh banyak orang merupakan faktor yang memengaruhi tumbuh suburnya kriminalitas sebagai jalan pintas atas pemenuhan keinginan yang tidak dapat dicapai secara wajar. Kriminalitas tentu saja menjadi alat yang efektif dalam memicu terjadinya konflik kekerasan. Pada wilayah kampung di Kabupaten Sigi rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya pengangguran merupakan lahan yang subur bagi terjadinya konflik kekerasan. 5. Pergeseran Skala Konflik Seringkali masyarakat pada umumnya menunjukkan rasa heran dan seolah-olah tidak percaya, mengapa peristiwa-peristiwa yang nampaknya sepele dan melibatkan pelaku yang sangat personal, dalam waktu singkat berubah menjadi konflik kekerasan yang melibatkan orang sekampung yang berhadap-hadapan dengan orang sekampung lainnya sebagai musuh. Di samping persoalan penegakan keamanan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pergeseran skala dari konflik personal menjadi konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Sigi terjadi dengan cara yang khas yaitu melalui mengaktifkan simbol- simbol komunal bahkan dengan cara mengeksploitasi kesadaran naif yang melekat pada ruang kesadaran komunitas. 6. Ruang Publik dan Pembinaan Generasi Muda Terbatasnya ruang publik sebagai wahana untuk mengekspresikan diri, khususnya bagi kalangan generasi muda telah mendorong mereka untuk berekspresi di ruang-ruang lain yang pada saat bersamaan juga dibatasi oleh hak-hak orang lain yang tentu saja menimbulkan reaksi balik. Di Kabupaten Sigi misalnya, dimana ruang publik yang tersedia di wilayah yang sering berkonflik relatif terbatas akibatnya jalan raya menjadi ruang area publik untuk mengekspresikan diri khususnya pada malam hari, sehingga penggunaan jalan raya sebagai area publik seringkali menjadi area provokasi berupa pengunaan kendaraan bermotor 198
yang melaju kemudian diikuti dengan teriakan kata-kata kotor menjadi pemicu munculnya kemarahan kolektif. Salah satu bentuk ruang publik bagi generasi muda adalah sarana olah raga dan seni yang relatif minim atau tidak tersedia dengan layak, akibatnya tidak ada tempat untuk menyalurkan energi bagi para generasi muda dan yang terjadijustru energi tersebut disalurkan dengan cara yang merugikan hak dan kepentingan orang lain. 7. Bias dan Distorsi Informasi Baik bias maupun distorsi informasi sebenarnya merupakan sesuatu yang sering ditemukan baik dalam situasi konflik maupun normal, dan baik disengaja ataupun tidak. Namun demikian, dalam situasi konflik, informasi yang diperoleh secara tidak berimbang dapat menyebabkan konflik data sehingga akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Konflik data, di samping karena adanya informasi yang keliru, baik yang memang senagaja dimanipulasi untuk kepentingan dan keuntungan pihak yang memproduksi informasi baik dalam bentuk pemutarbalikan fakta, informasi yang simpang siur, bahkan melalui media cetak maupun elektronik yang berkarakter jurnalisme perang. Bias maupun distorsi informasi juga muncul karena kesalahan dalam menerjemahkan informasi yang diterima. Berdasarkan catatan dari berbagai kasus di lapangan, konflik kekerasan baik yang terjadi di Kabupaten Sigi, media yang digunakan dalam menyebarkan bias atau distorsi informasi biasanya bersumber dari: desas-desus atau cerita dari mulut ke mulut yang kadangkala berbentuk gossip, SMS gelap, hingga media cetak maupun elektronik. 4.8.2 Penanganan Konflik 4.8.z.1Pencegahan Konfli k Dari hasil uraian sebelumnya tentang apa sebenarnya terjadi di Sigi, kita dapat menganalogikan masyarakat di sebagai "masyarakat rumput kering", hanya basah jika disiram 199 yang Sigi r dan
mudah terbakar jika disulut. Masyarakat rumput kering biasanya dilingkari oleh berbagai ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi ini sebagaimana digambarkan pakar politik S.N. Eisenatadt yang menyatakan bahwa ketika massa periferal yang menjadi korban kesenjangan struktural menggeliat, maka geliat itu amat potensial menjadi ledakan kekerasan. Kekecewaan personal diaktualisasikan ke dalam gerakan kekerasan komunal. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa langkah strategis untuk meredam hal tersebut. Berkaitan dengan kerawanan sosial di Sigi, dewasa ini banyak sekali kita melihat kegelisahan-kegelisahan yang timbul pada golongan orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun adat baik dalam bentuk dialog-dialog maupun dalam media tulisan tentang betapa mereka merasakan keprihatinan terhadap distorsi sikap dan etika para generasi muda dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu tampaknya pendidikan etika dan moral tampaknya masih sangat relevan dalam menjawab berbagai dinamika sosial ditengah masyarat, khususnya di Kabupaten Sigi yang memiliki sruktur piramida penduduk muda dalam aspek demografisnya. Pemda Kabupaten Sigi harus mulai mengintensifkan lagi program-program penanaman nilai-nilai kearifan sosial di kalangan kaula muda, baik itu dalam bentuk secara formil melalui rekonstruksi kurikulum pendidikan yang memasukan pendidikan etika dan kearifan lokal sebagai muatan lokal wajibnya, maupun secara non formil melalui pengokohan kembail posisi lembaga adat di Kabupaten Sigi, yang keduanya diharpakan dapat mendorong agar pendidikan etika kembali semarak dalam hal pengimplementasianya, baik di rumah tangga, lembaga pendidikan maupun instansi pemerintah supaya dapat tercipta sifat-sifat positif antara lain: 1) Dapat membedakan prilaku yang benar dan salah; 2) Ramah - tamah dalam berbicara; 200
3) Sopan - santun dalam pergaulan; 4) Menghargai orang tua dan guru; 5) Simpati terhadap orang lain; 6) Solidaritas terhadap sesama manusia; 7) Mengutamakan persatuan dan kesatuan; Kemudian, selain pencegahan dalam aspek rekonstruksi sistem nilai dalam masyarakat, pemerintah juga harus focus dalam hal perbaikan sistem perekonomian dan distribusi kesejahteraan di Kabupaten Sigi. Menurut pengamatan Prof. Dr. H. Sulaiman Mamar, MA. Generasi muda yang ada pada kota-kota dan desa- desa di wilayah lndonesia sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap dan bahkan masih tergolong sebagai pengangguran. Fenomena tersebut menyebabkan mereka menjadi frustrasi dan memiliki sifat labil sehingga sangat gampang diprofokasi dan dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan demo, tindakan anarkis dan kerusuhan. Oleh karena itu, pada generasi muda tersebut perlu dibina dan diberdayakan secara ekonomi kreatif produktif melalui model pemberdayaan sebagai berikut: 1) Generasi muda perlu dilatih dalam berbagai macam usaha produktif; 2) Kemudian dikelompokan sesuai minat usaha yang anggotanya terdiri dari unsur suku bangsa dan golongan agama yang berbeda; 3) Setiap kelompok diberikan modal (uang dan peralatan) untuk mengelola usaha produktif sesuai dengan ketrampilan yang sudah dimiliki; 4) Selama mengelola usaha produktif, didampingi oleh seorang fasilitator professional ; 5) Setelah satu tahun menjalankan usahanya, dievaluasi oleh suatu tim khusus untuk mengetahui keberhasilan usaha. 207
Pencegahan konflik melalui pendekatan pengembangan basis kepentingan ekonomi, merupakan salah satu rekayasa sosial kepentingan ekonomi, merupakan salah satu rekayasa sosial yang cukup efektif mengikat seseorang dalam sebuah keterikatan kepentingan bersama (common goods), karena ekonomi kreatif berbasis pada komunitas, sehingga karena memiliki kepentingan yang sama, mereka secara sadar akan bersepakat untuk saling menjaga hubungan dan kondusifitas lingkungannya, sehingga generasi muda akan terhindari dari profokasi-porfokasi konflik yang justru akan merugikannya. 4.8.2.2 Peng hentian Konfl ik Pertikaian antar warga yang sering terjadi di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, kini memang mulai terlihat kondusif setelah pihak keamanan Polda Sulawesi Tengah membentuk Satgas Operasi Penanganan Konflik Kabupaten Sigi dengan menempatkan ratusan aparat baik dari Brimob Polda Sulawesi Tengah dan juga pasukan Dalmas Polres Donggala188. Namum penghentian konflik dalam bentuk pengerahan pasukan keamanan dan intensifikasi razia senjata tajam ini, hanyalah solusi yang sifatnya temporer semata dan tidak dapat menyelesaikan konflik hingga ke akar permasalahannya, karena mengingat dari tingkat intensitas konflik yang menahun dan berulang, maka penertiban dalam bentuk pengerahan kekuatan dan represifisme akan efektif mengendalikan keadaan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Meskipun aparat Polisi telah menyita ratusan senjata rakitan dan senjata tajam dari tangan warga yang merupakan hasil razia periode 14 januari sampai 28 Januari 201318s. Tidak ada yang menjamin bahwa permasalahan di akar sudah terselesaikan dengan sempurna. Sebagaimana dipaparkan pengajar pada u ku m. kom pasia na.co m/20L3/02ll llkonflik-wa rea-di-ka bu paten-sigi-su lawesi-tensa h- Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 September 20t4 '"t rbid 202
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik (FlSlP) di Universitas Tadulako (Untad), Rizali Djaelangkara, kelemahan aparat, sering terlena menyelesaikan pemicu dan pemacunya, bukan pada akar masalah. Satu contoh, perkelahian antanruarga karena sengketa batas desa atau masalah air. Bagi orang Kaili, batas desa itu adalah identitas kultural. Batas satu daerah yang tidak tuntas ini menjadikan masalah konflik yang datang dan berkepanjanganleo. Apalagi kini, penetapan tapal-tapal batas belum jelas karena belum ada petunjuk tata ruang dari Pemerintah Provinsi. Belum lagi, 70 persen hutan di Sigi sudah ditetapkan sebagai Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), sehingga mempersempit ruang pertanian dan perkebunan. Dalam praktik ada beberapa bentuk pengendalian konflik sosial, secara teoritik salah satu diantaranya dikenal dengan istilah konsiliasi (conciliation), yaitu bentuk pengendalian yang melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan terjadinya diskusi, atau pengambilan keputusan diantara pihak yang berkonflik tentang persoalan yang mereka pertentangkan. Lembaga seperti ini paling tidak harus memenuhi syarat seperti: 1) bersifat otonom, 2) bersifat monopolistis, 3) mampu mengikat kelompok-kelompok yang berkonflik, 4) bersifat demokratis. Meskipun demikian, keempat syarat tersebut baru akan efektif jika masing-masing kelompok yang berkonflik memiliki prasyarat: 1) menyadari akan adanya situasi konflik diantara mereka, 2) masing-masing sudah terorganisir dengan jelas, dan 3) masing-masing mematuhi aturan permainan tertentu. ttoHarian Mercusuar, 5 Januari 2013 203
Dalam konteks penyelesaian konflik di Sigi maka pihak berkompeten yang berperan dalam konsiliasi adalah lembaga adat yang ada di Kabupaten Sigi, mengingat bahwa penanganan konflik yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai institusi keamanan dalam negeri baru sebatas pendeketan konvensional dengan penyelesaian melalui hukum positif, yang memandang kasus di Sigi hanya sebatas permasalahan kriminalitas konvensional, dan tidak menjawab tuntutan keadilan substantif dalam penyelesaian atau pendamaian konflik di Sigi. Hal inilah yang menyebabkan konflik yang tak berkesudahan dan berulang secara terus-menerus. Lembaga adat harus kembali diperkuat karena meraka diharapkan dapat memberikan alternatif solusi yang sifatnya lebih holistik, karena berangkat pada nilai-nilai sosial yang ada ditengah masyarakat Sigi itu sendiri. Keterlibatan lembaga adat dapat didorong hingga ke dalam pembuatan instrumen hukum adat yang mengikat masyarakat, sehingga ketika terjadi permasalahan/konflik kembali, maka penjatuhan hukuman atau denda adat akan dijatuhkan dengan tegas kepada pihak yang melanggar, karena hukum adat merupakan rule of playyang telah disepakati bersama, maka diharapkan hasilnya dapat lebih baik dari pendekatan hukum formil yang selama ini selalu digunakan. 4.8.2.3 Pemulihan Pascakonflik dengan Nosarara Nosabatutu Nosarara Nosabatutu merupakan nilai-nilai lama yang sebenarnya sudah tumbuh dan mengakar dalam kehiduppan masyarakat Tanah Kaili yang bermukim di Kota Palu. Akan tetapi memperhatikan perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat Tanah Kaili dewasa ini, tampaknya nilai Nosarara Nosabatutu mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, padahal ini merupakan aset dan kekayaan yang harus terus dilestarikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 204
Batutu, pada zaman dahulu biasanya dijadikan tempat penyimpanan suatu barang berharga (disebut polisaa) dan bersifat rahasia. Selain batutu juga biasa dijadikan tempat menyimpan barang-barang tertentu bagi orang tua misalnya tempat menyimpan peralatan/ siripinang yang disebutbatutu mponga. Dikalangan Kaili Rai, kata batutu juga diartikan sebagai kantong bayi atau kantong janin dalam kandungan ibu. Karena itu bila seseorang anak lahir bersama batutu tersebut biasanya disebut: Ngana etu nesuvu nte batutuna. Artinya sang bayi lahir bersama batutu (katong) bayi kepunyaannya. Apabila pendapat terakhir diatas dikaitkan dengan kata sara, maka batutu mengacu pada pengertian yang sama, yaitu tempat janin tersimpan dalam rahim (batutu nu ngana kodi)' Sejalan dengan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa nosarara nosabatutu secara terminologi mengandung pengertian orang-orang yang memiliki satu sikap hidup bersama, yaitu rasa persatuan, kebersamaan dan kesatuan dalam kehidupan sosial masyarakatlel Komitmen kehidupan yang ditelusuri dari nilai Nosarara, anlara lain: 1. Komitmen persaudaraan yang kuat. 2. Komitmen persatuan Yang erat. 3. Komitmen kebersamaan yang di dalam Bahasa Kaili disebut si ntuvu ( kesepakatan ). 4. Komitmen kekeluargaan yang utuh. Komitmen kehidupan yang ditelusuri dari nilai pada Nosabatutu: 1. Komitmen rasa senasib sepenanggungan 2. Komitmen mengahargai dan memelihara kekayaan yang ada 3. Komitmen kerahasiaan 4. Komitmen kehati-hatian atau kewaspadaan. ttt Mego slvya Putri, skripsi, implemetasi nilai-nilai nosarara nosabatutu dalam meningkatkan kinerja aparat kecamatan di kator kecamatan palu barat kota palu provinsi sulawesi tengah, rPDN 2012. 205
Kita harus memahami bahwa lahirnya sebuah pepatah atau petuah adat, merupakan hasil ekstrasi dan kritalisasi dari hasil pengalaman, hasil renungan yang b.erlatar belakang kepada permasalahan hidup sehari-hari, yang berpijak kepada kebudayaan suatu bangsa atau kearifan lokal (local wisdom). Oleh karena itu pepatah nosarara nosabatutu ini merupakan suatu nilai sosial yang sebenarnya telah mengakar di Masyarakat Sigi namun karena adanya anomali sosial, khasanah budaya yang begitu baik ini mulai terpinggirkan, dan kini saatnya kembali digalakan untuk menuntaskan penyesaian konflik yang terjadi di Sigi. Penangan pascakonflik melalui penguatan kembali nilai-nilai sosial merupakan sarana yang sangat efektif. Seperti tata nilai pela-gandong yang bisa mengikat kembali perasatuan di Maluku, maka nosarara-nosabatutu perlu dihidupkan kembali ditengah kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal ini mampu menjadi semacam sebuah sistem pertahanan (imun) bagi kerawanan konflik ditengah masyarakat. 4.9 Konflik Politik Lokal di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan 4.9.1 Latar Belakang Konflik sosial akibat pesta demokrasi pilkada terjadi di Kota Palopo pada hari Minggu, 31 Maret 2013. Kerusuhan ini terjadi akibat tindakan anarkis massa sebagai aksi penolakan terhadap penetapan hasil Pemilihan Wali Kota (PiMali) putaran ke-2 oleh KPU Kota Palopo. Pemicu konflik sebenarnya telah terjadi sejak putaran pertama pilwali berlangsung, kemudian memuncak saat putaran kedua. Massa melakukan pembakaran terhadap kantor pemerintahan, kantor partai politik kampus, hingga media massa.'e' Diperoleh dari artikel Demokrasi Berlabel Amuk Massa melalui Diakses pada hari Kamis, 11 September 2014 206
"t tbid. Putaran pertama pemilihan Walikota Palopo dilaksanakan bersama pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Pelaksanaan pada awalnya berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU Palopo. Hasil pilkada pertama tidak ada pasangan yang memperoleh suara di atas 30% dan dimenangkan oleh pasangan Haidir Basir-Thamrin Jufri. Kemudian mulai terjadi persaingan ketat karena pada putaran kedua dan dimenangi Judas-Ahmad Syarifudin. Hal ini membuat pendukung Haidar-Thamrin menganggap ada permainan "koto/' penyelenggara yaitu KPUD Kota Palopo. KPUD Palopo menetapkan bahwa Pasangan Judas- Ahmad memperoleh 37.469 suara, sedangkan Pasangan Haidir- Thamrin sebanyak 36.731 suara. Selisih kedua pasangan sangat tipis yakni 738 suara. Kekecewaan pendukung Haidar-Thamrin terhadap hasil penetapan KPU Palopo ternyata tak disalurkan ke proses hukum. Padahal, mereka bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka justru bertindak anarkis dengan amuk massa dan merusak gedung yang menimbulkan suasana mencekam dan menebar ketakutan kepada masyarakat Palopo. Dalam aksi amuk massa itu, yang juga memprihatinkan adalah kehadiran aparat keamanan di tempat kejadian yang tidak mampu berbuat ataupun mencegah.le3 Keprihatinan semakin mendalam karena para tokoh dan pemimpin massa bukannya menenangkan, tetapi justru cenderung memprovokasi. Akibatnya massa menjadi semakin liar, barbar dan tidak lagi mempedulikan dampak hukumnya. Kerusuhan di kota Palopo situasinya sebenarnya sudah memanas sejak Sabtu malam tanggal 30 Maret 2013, saat ratusan massa pendukung calon WaliKota Palopo, yaitu pasangan Haidir- 207
Thamrin, mengepung Kantor Panwaslu Kota Palopo.tno Mereka memaksa panwaslu mengeluarkan rekomendasi, untuk memproses anggota KPPS, yang diduga melakukan penggelembungan suara pada saat pemilihan putaran kedua tanggal 27 MareI2013. Namun karena proses pemeriksaan yang dilakukan anggota panwaslu dianggap terlalu lamban, massa tidak sabar dan semakin pecah dengan aksi pelemparan batu yang mereka lakukan di Jalan Andi Kambo tersebut maka untuk meredam aksi anarkis berlanjut, ratusan anggota polisi menghalau massa dari depan kantor panwaslu. Massa pendukung kedua calon sebenarnya sudah sering bentrok di lapangan, dan saling klaim unggul dalam perolehan suara. Hal ini kemudian memuncak pada hari Minggu, 31 Maret 2013 dimana massa melakukan pembakaran terhadap kantor pemerintahan, kantor partai politik kampus, hingga media massa di Kota Palopo. 4.9.2 Penanganan Konflik 4.9.2.1 Pencegahan Konfl i k Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.1e5 Upaya pencegahan konflik dapat dilakukan melalui: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. Diperolah dari artikel pada dikepung Diakses pada hai Kamis, lL September 2014 Poin 3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 208
Pencegahan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penduduk Kota Palopo pada dasarnya adalah majemuk. Meski suku utamanya Luwu, beragam etnis ada di sana, termasuk transmigran, demikian pula agama dan identitas sosial lainnya. Palopo adalah gambaran Indonesia mini. Masyarakat Palopo secara politik dan ekonomi cenderung tidak memiliki kehendak bersama. Dengan demikian, Kota Palopo dapat dikategorikan daerah rawan konflik atau memiliki kondisi disintegratif. Kondisi masyarakat Palopo tersebut tentunya sudah memberikan sinyal kuat akan adanya gangguan yang menyebabkan rawan konflik. Kondisi pilkada yang sarat konflik juga sudah harus menjadi prioritas untuk dilakukan suatu upaya dalam mencegah kemungkinan buruk yang terjadi. Upaya pencegahan konflik tidak dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Kota Palopo. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal: 1. Pembiaran aparat Beberapa hari sebelum terjadi amuk massa, perbincangan hangat berlangsung di kalangan warga baik di pasar maupun di warung kopi di Kota Palopo. Mereka memperkirakan akan terjadi chaos antarpendukung, bahkan media massa di Makassar pun sudah memberitakannya. Namun, aparat keamanan tak menunjukkan kesiapan mengantisipasi kejadian, terutama menempatkan aparat di lokasi perusakan. Aparat hanya berjaga di KPU Palopo. Sementara tempat vital lain luput dari penjagaan. Karena itu, wajar bila opini yang berkembang di masyarakat, baik di Makassar maupun di Kota Palopo, aparat keamanan melakukan pembiaran.le6 Mereka bahkan menuding kejadian itu hasil Diperoleh dari tulisan M DARWIS Sosiolog Unhos; Monton Anggoto KPU Sulsel; Ketuo Juruson Sosiologi FISIP Unhas yang diakses melalui Diakses pada hari Jumat, 12 September 2014 209
rekayasa karena gedung dirusak dalam waktu bersamaan, sedangkan aparat yang bertugas saat kejadian terbatas. Dalam studi tentang Konflik Luwu sebelumnya setidaknya ada tiga faktor kondisional yang menjadi penyebab konflik mendasar dan satu faktor utama penyebab: a. Hilangnya katup pengamanan konflik, yang bekerja secara meluas dan institusional bagi masyarakat Luwu; b. Hilangnya kekuatan pengikat masyarakat yang biasanya dijalankan kekuasaan elit secara adil. Sebaliknya, yang ada adalah kecenderungan elit pemerintah memihak kepentingan pasar dan kapitalis sehingga mengondisikan terjadi perampasan sumber daya dan penyempitan ruang hidup sosial antanruarga; c. Terdapat kondisi struktural bagi masyarakat dalam bentuk modernisasi dan pembangunan yang mengondisikan terjadi kompetisi ekonomi antanruarga; d. Konflik sosial yang terjadi di tingkat komunitas tak dikelola efektif oleh pemerintah dan komunitas yang berkonflik.leT Keempat faktor itu berperan mengondisikan amuk massa di Kota Palopo, dan kemudian memacu lebih ke bentuk perilaku, bukan hanya dalam batas sikap. lnilah yang ditandai dengan adanya kekerasan "menghancurkan" properti milik pemerintah dan swasta sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan yang dianggap dilakukan penyelenggara pemilu walikota beserta jajarannya. Kondisi diperparah pembiaran aparat keamanan dengan tidak menyiapkan personel yang memadai dan mengesampingkan informasi intelijen daerah. Padahal, perbincangan warga marak di mana-mana tentang akan adanya kelompok yang tak puas dengan hasil penetapan KPU Palopo. ttt Dwia Aries Tina dalam Kekerasan Komunal dan Damai, Studi Konflik Sosial Luwu (2005) 210
2. Tidak adanya koordinasi antara Pemkot Palopo dengan Muspida tentang antisipasi jika terjadi konflik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat telah menyelidiki penyebab kerusuhan Pilkada Kota Palopo, Sabtu, 6 April 2014. Namun Bawaslu kecewa dengan sikap KPU Kota Palopo yang dinilai setengah hati mencari penyebab kerusuhan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad Alhamid sempat kecewa karena pertemuan yang dimediasi oleh KPU Kota Palopo terkesan direkayasa dan hasilnya informasinya subjektif. Pasalnya, KPU Kota Palopo tidak menghadirkan tim dari pasangan HT dan pasangan JA.1e8 Bawaslu menanyakan apakah Pemkot Palopo dan Muspida melakukan koordinasi ketika mengetahui hasil penghitungan suara yang beda tipis. Dandim 1403 Sawerigading Letkol Inf Abdul Hanis maupun Kapolres Kota Palopo AKBP Endang Rasidin menjawab senada bahwa selama putaran pertama dan putaran kedua pilkada tidak ada koordinasi antar muspida yang dilakukan Pemkot Palopo. Sementara, Kapolres Kota Palopo AKBP Endang Rasidin menyebutkan, kerusuhan terjadi akibat akar masalah diputaran pertama tidak segera dituntaskan oleh penyelenggara. Akibatnya konflik memuncak pada putaran kedua. Sayangnya Kapolres tidak mau menyebutkan langsung akar persoalan yang menjadi catatan polisi tersebut. la berjanji akan memberikan akar persoalan tersebut kepada Bawaslu Pusat ditempat yang steril. Dari akar persoalan yang tidak tuntas itulah memicu kemarahan massa salah satu pendukung sehingga melakukan pembakaran. 1sB diperoleh dari tulisan son Rohim "Bawaslu pusat telusuri penyebab kerusuhan Palopo" Diakses pada hari Kamis, 11 September 2014 21,1
199 200 4.9.2.2 Penghentian Konflik Merupakan serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perruasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.lee a. Penghentian kekerasan fisik Pada konflik Palopo, penghentian kekerasan fisik dalam hal ini pembakaran gedung dan fasilitas umum dilakukan oleh Polres Palopo dengan mengerahkan anggotanya. b. Penetapan Status Keadaan Konflik c. Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, daniatau penyelamatan dilakukan dengan mengirimkan mobil pemadam kebakaran (mobil water canon) untuk memadamkan api pada gedung dan fasilitas umum yang terbakar. d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNl. Menurut informasi dari Kapolri Jenderal Timur pradopo mengatakan bahwa Polri telah mengerahkan anggota polda Sulawesi selatan memperkuat pengamanan dengan backup TNl.2oo 4.9.2.3 Pemulihan Konflik Pemulihan pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik merarui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.20l pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpad u, berkelanjutan, dan terukur. Poin 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Dari berita "Pasca rusuh Palopo: Pelalaanaan pilkada akan dikaji"melalui Diakses pada hari Senin, tanggal 15 September 20!4 Poin 5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2t2
1. Upaya pemulihan pascakonflik meliputi: Rekonsiliasi Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara: a. perundingan secara damai; b. pemberian restitusi; dan/atau c. pemaafan. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Upaya pemulihan Konflik Pilkada Palopo dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik yang dipimpin oleh Direktur Sabhara Polda Sulselbar Kombes Ferdinan Wibisono. Penyidik Polda Sulselbar telah menetapkan enam tersangka. Namun penyelidikan masih terus dilanjutkan dan jika diperlukan maka penyidik akan memeriksa Pasangan Calon Walikota Palopo yang kalah dalam putaran kedua, Haidir Basir-Thamrin Jufri terkait dugaan pengerahan massa. Hal ini menjadi dugaan karena semua tersangka adalah pendukun gnya.202 Dalam rangka mengoptimalkan proses pengamanan di sejumlah wilayah rawan bentrok di kota Palopo, Kepolisian Daerah Sulselbar mengambil alih proses penyelidikan enam tersangka tersebut. Keenam tersangka tersebut adalah : 1. AT sebagai penggerak, 2. SL pelaku pelemparan batu ke Gedung Golkar, 3. SH pelaku pelemparan batu di Gedung Golkar, 4. M allias I tertangkap tangan membawa botol plastik berisi bensin dan melakukan pembakaran di Gedung Wali Kota Palopo dan Bus Perintis Pemkot, Disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombes "Rusuh Pilkada Palopo Polisis akan Periksa Pasangan Calon Ww_r_v=kgIcg;1-t,qg-m. Diakses pada hari Senin, L5 September 2014. Endi dalam artikel berita Walikota Palooo melalui 213
5. 6. WS alias C melempar ke Gedung Golkar, dan HS binti AH, perannya melakukan pelemparan ke Gedung Golkar sebanyak dua kali.203 Para tersangka dikawal dua regu personel brimob dan tim penyidik menuju markas Polda Sulselbar Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu sekitar pukul 21.00 Wita. Penyidik masih terus mengembangkan siapa saja yang turut serta dalam peristiwa kerusuhan Palopo. Sementara pemeriksaan difokuskan pada kisah anarkisnya. Keenam tersangka dijerat pasal berlapis yakni dikenakan pasal 187 KUHP Tentang Pembakaran, juncto Pasal 170 KUHP Tentang Pengrusakan secara bersama-sama, juncto Pasal 160 Tentang Penghasutan. Pihak kepolisian menduga aksi massa memang direncanakan. Indikasi ini berdasarkan adanya tersangka yang tertangkap saat memegang botol berisi bensin. Hal ini tidak lazim apabila ada masyarakat yang membawa botol berisi bensin saat menyaksikan rekapitulasi suara pilkada.20a 2. Rehabilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rehabilitasi meliputi: a. Pemulihan psikologis korban konflik dan pelindungan kelompok rentan; 'ot rbid 200 disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar dalam berita Rusuh Palopo Jangan TerulangKamis. iangan-t*r*f Diakses melalui pada hari Senin, 15 September 2014 21.4
b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian; d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; e. Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; f . Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan ; g. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak- anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; h. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; i. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan j. Pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban pascakonflik pilkada Palopo dilakukan dengan memperketat pengamanan oleh anggota kepolisian. Terkait peristiwa ini, Kepolisian Republik Indonesia melalui pimpinannya melakukan evaluasi terkait kinerja aparat Kepolisian Polres Palopo yang dinilai tidak melakukan perencanaan dan upaya maksimal dalam menghadapi pilkada Palopo bahkan saat terjadi kerusuhan pascapilkada. Hasil dari evaluasi menetapkan bahwa Kapolres Palopo AKBP Endang Rasidin akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Sertijab juga telah dilakukan yakni dari Kapolres Palopo dari AKBP Endang Rasidin kepada AKBP M. Guntur Tanjung (sebelumnya 21.5
menjabat Kaden B Brimob Polda sulawesi selatan). sedangkan AKBP Endang saat ini ditempatkan sebagai penruira Menengah di Polda Sulselbar.2o5 3. Rekonstruksi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rekonstruksi meliputi: a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; b. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; c. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; d. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonom i; e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; f . Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. Konflik Pilkada Palopo yang mengakibatkan terbakarnya sejumlah bangunan vital yaitu Kantor Wali Kota Palopo, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Panitia Pengawas pemilu, Kantor Kecamatan Wara Timur, Kantor DPD Partai Golkar, dan kantor harian Palopo Pos. Pemerintah Kota Palopo menaksir kerugiaan tersebut mencapai Rp 136 Miliar.206 Disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Agus Rianto dalam tulisan Adi Suhendi "Kerusuhan di Palopo, Kapolres Palopo Jadi Korban Konflik pilkada" Kamis, 2 Mei 2013 L5:23 WlB. Diakses melalui pada hari Kamis, 1L September 2014. Diperoleh dari berita "Kerusuhan di Palopopemkot palopo Rugi Rp 136 Miliar Rabu,, l-5 Mei 2013 10:58 wlB diakses melalui pada hari Kamis, 11 september 2014 21,6
207 Dalam pemulihan pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang terganggu akibat konflik, pemerintah kota Palopo memindahkan kantor yang terbakar ke rumah jabatan dan kantor bupati lama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan perhatian terhadap aset-aset pemerintah yang terbakar. Namun dalam penggantian kerugiannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.2oT Anggaran yang digunakan berasal dari APBD Provinsi yakni pada pos belanja tak terduga dan belanja bantuan sosial. 4.10 Konflik Sosial Di Provinsi Maluku 4.10.1Sejarah Konflik Sosial di Maluku Konflik di Maluku merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang meledak menjadi kerusuhan dan merupakan sebuah rekayasa yang direncanakan oleh orang atau kelompok demi kepentingannya dengan mempergunakan isu SARA. Konflik ini merenggut korban jiwa yang tidak sedikit dan telah membawa penderitaan dalam bentuk kemiskinan bagi rakyat Provinsi Maluku dan khususnya kota Ambon sendiri. Misalnya pemuda Kristen yang bekerja sebagai supir angkot (jurusan Pasar Mardika- Batu Merah) dengan pemuda lslam yang sering mabuk-mabukan dan sering melakukan pemalakan. Tanggal 19 Januari 1990 diawali pemalakan oleh pemuda lslam dan temannya kepada pemuda Kristen. Namun tidak digubris mengingat masih suasana Hari Raya ldul Fitri sehingga belum ada penumpang. Pemuda lslam terus memaksa dan tidak segan-segan mengeluarkan badiknya untuk menikam. Untungnya pemuda Kristen masih dapat menangkis dengan pintu mobilnya dan Disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dalam berita Rusuh Palopo Jangan TerulangKamis, 04 April 2Ot3 70:54, diakses melalui pada hari Senin, 15 September 2014 2t7
bergegas kembali kerumah untuk mengambil golok dan kembali ketempat dimana dia menemukan pemuda lslam itu. Si pemuda lslam pun berlari ketakutan sehingga masuk ke kompleks Pasar Desa Batu Merah. Ketika ditanya apa permasalahannya dia menjawab bahwa, ia akan dibunuh oleh orang Kristen. Suasana semakin mencekam dengan berkembangnya isu pertikaian antar sesama warga Ambon (Maluku) khususnya yang beragama lslam dan Kristen. Massa Kristen melakukan penyerangan ke lokasi yang mayoritas dihuni oleh warga Muslim dan sebaliknya. Timbulnya peperangan ini banyak menewaskan korban jiwa dan membumihanguskan perkampungan dan menjarah rumah harta-harta milik penduduk di tanah Maluku.208 Matangnya rencana yang dilakukan dan diikuti dengan berbagai isu menyesatkan lainnya telah memunculkan sikap dan prilaku fanatisme terhadap masing-masing agama (lslam dan Kristen). Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan ABRI untuk mengklarifikasi isu-isu yang tidak bertanggung jawab tersebut ternyata tidak mampu meredam kekuatan dari mereka yang menginginkan agar kerusuhan Ambon terus diperpanjang dan dipeduas. Penciptaan kondisi ini semakin menguat ketika ABRI (TNl dan Polri) telah dengan sengaja ikut menciptakan konflik yang berkepanjangan melalui penanganan pengendalian keamanan yang tidak profesional sehingga kerusuhan di Maluku tak kunjung selesai. Tak lama berselang, tanggal 2 Februari 1999, bertepatan dengan kedatangan enam menteri kabinet B.J. Habibie ke Ambon, pecah lagi pertikaian yang bermula dari Pasar Mardika. Dalam kerusuhan ini bom-bom rakitan mulai meledak dan mengguncang 'otQorri Rakhmawati, Mengingat Konflik Ambon. maluku*541807.htm1. Diakses pada hari Jum'at tanggal 12 September 2OL4 si kulit 218 Hitom
kota Ambon. Semakin hari luas wilayah dan jumlah korban kerusuhan semakin bertambah. Dari Ambon melebar ke kecamatan Kairatu di Pulau Seram, terus menuju desa Karius dan Desa Pelauw di Pulau Haruku sebelah timur Ambon. Kerusuhan kembali pecah di Waihaong, Batumerah, Batunaga, Tulehu, Saparua, Waai, dan Sirisori di Pulau Seram. Selama masa kerusuhan, peran aparat keamanan yang mencegah konflik sangat kecil. Bahkan, pada kerusuhan 4 Februari di Desa Kairatu, Dusun Watasi, petugas hanya berdiam diri di markas polisi sektor dan tidak mempedulikan permohonan bantuan warga. Itu sebabnya, setiap upaya perdamaian yang diupayakan selau gagal. Misalnya pada hari Minggu, 28 Februari, diadakan kesepakatan damai yang ditandatangani para Latupatti (kepala desa), tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan Camat Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Pulau Nusalaut di Markas Korem Maluku, Ambon. Belum 24 jam berselang, kerusuhan kembali berlangsung selama seminggu di beberapa wilayah, seperti Kampung Rinjani Desa Batumerah, sekitar Tugu Trikora, Desa Nania, Benteng Atas, Desa Waai, dan Passo. Keterlibatan aparat ini membuat kedua pihak yang berkonflik tak lagi memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Warga muslim misalnya, merasa tentara mendukung mereka, sementara warga Kristen lebih dekat dengan Brimob, satuan tempur Kepolisian Republik Indonesia. Protes dari berbagai pihak mengenai kelambanan dan ketidaknetralan aparat di lapangan maka pada tanggal 7 Maret 1999, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNl) membentuk Tim 19 yang dipimpinSuaidi Marasabessy. Tim 19 ini terdiri dari 5 orang penruira tinggi dan 14 perwira menengah. Pada saat tim khusus dibentuk, telah dikirim pula ke Ambon Pasukan Brigade 219
Plus, yang terdiri dari 4 batalion berkekuatan 4.000 personel militer dari Jawa. Pasukan baru ini dimaksudkan untuk mengganti pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dari Makassar, yang diprotes karena dituduh berpihak pada salah satu kelompok yang bertikai. Kerusuhan semakin berkembang padahal pemilihan umum semakin dekat. DiprakarsaiWiranto, panglima TNl, dibuat kesepakatan damai antara tokohtokoh agama dan masyarakat dari kedua kelompok yang bertikai pada 12 Mei 1999 di lapangan Merdeka Ambon. lkrar perdamaian itu dibacakan tiga pemuda yaitu Husain Tuasikal dari Remaja Masjid, Perry Nahusona dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, dan Simon Petrus Matruty dari Pemuda Paroki Keuskupan Amboina. 4.10.zAkibat Pecahnya Konflik Sosial di Maluku Lingkaran Survei lndonesia dan Yayasan Denny JA merilis survei terbarunya "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman". Survei tersebut juga mencantumkan kasus Maluku dan Maluku Utara yang mengakibatkan 8.000 sampai 9.000 korban meninggal dunia dan 700.000 warga mengungsi. Dengan lama konflik yang mencapai empat tahun, dari 1999 sampai 2002, konflik ini mencakup luasan sampai tingkat provinsi. Kerugian materi akibat konflik tersebut yakni 29.000 rumah terbakar dan 7.046 rumah rusak, serta 45 masjid, 57 gereja,719 toko, 38 gedung pemerintah, dan 4 bank hancur. Konflik ini juga menjadi pemberitaan dengan frekuensi sebanyak 147.000 item di Google Search dengan kata kunci "kerusuhan Ambon". 220
Di Maluku, selain pecahnya konflik hebat di tahun 1999, masih terdapat berbagai kasus konflik antar negeri (desa) sampai saat ini , seperti :2oe 1. Tanggal 7 Mei 2012 di Desa Aboru - Desa Hulaliu, satu orang korban tewas karena luka tembak; 2. Tanggal 28 Desember 2012 di Desa Sepa - Desa Hulaloy, sebelas orang tewas dan belasan luka-luka; 3. Kejadian pertama pada tanggal 25 Feb 2013 di Desa Mamala - Desa Morela menyebabkan satu orang tewas. Kedua, tanggal 25 Juni 2013, satu korban tewas, belasan luka-luka, sepuluh rumah terbakar. Peristiwa ketiga tanggal 5 November 2013 yang mengakibatkan satu orang tewas dan lima rumah terbakar. Kejadian keempat tanggal 25 November 2013 dengan satu orang korban tewas serta yang konflik keenam yaitu pada 6 Januari 2014, terjadi ledakan bom dan tembakan, tidak ada korban dalam peristiwa ini. 4. Kota Ambon pada tanggal 15 Mei 2012 dengan peristiwa bom rakitan, menyebabkan 53 orang luka-luka. 5. Tanggal 6 Maret 2013 di Saparua, dihitung ada tiga belas ledakan bom dan rentetan senjata api standard TNI/Polri, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kembali terjadi konflik di Saparua pada tanggal 4 September 2013, menewaskan Devi Patty. Pada tanggal 20 Juni 2013 timbul konflik lagi, ditandai dengan 18 kali ledakan bom, 2 orang luka-luka dan 1 kali penembakan namun tidak ada jatuh korban. Terulang kembali konflik pada 15 Januari 2014 atas kasus pembacokan terhadap Very Sasabone dan penembakan yang menewaskan Salmon Paliaya. 'onuwais Azufri, Merosotnyo Nasionalisme Penyebab Konftik di Moluku. b-konflik-d i- maluku-638275.htm1. Diakses pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 221
6. Porto-Haria pada bulan Februari sampai Maret 2013, sebanyak 433 ledakan bom, ratusan rentetan tembakan senjata api standar milik warga sisa konflik yaitu senjata api SS-1, M-10, 7. AK-47, Minimi, Gadmi, SKS dan sebagainya. Desa Tuhaha pada tanggal 18 Feb 2014, terjadi g kali tembakan dan tidak ada korban dalam insiden ini. Di Pulau Haruku, antara Desa Kailolo - Desa Pelaw tanggal G sampai dengan 12 Februari 2014, ditandai dengan 11 ledakan bom, tembakan, dan pembakaran rumah yang mengakibatkan tiga orang tewas dan sepuluh orang luka parah akibat ledakan bom dan tembakan. Berbagai kejadian kekerasan diatas mencerminkan adanya persoalan sosial yang belum terselesaikan sehingga berdampak pada aktivitas rutin masyarakat. Hal tersebut sangat disesalkan karena pemicunya adalah persoalan-persoalan lokal yang seharusnya bisa diselesaikan melalui cara-cara yang santun, seperti forum dialog yang dilandasi saling pengertian ffiasing: masing pihak, untuk mencapai musyawarah mufakat, sesuai makna yang terkandung dalam Pancasila, bukan mengedepankan arogansi untuk saling menyerang dan membunuh. 4.10.3 Preferensi Konflik ldeologi seperti kejadian pada pemberontakan PKl. Namun kebanyakan penyebab konflik di Indonesia pada umumnya berakar pada masalah ekonomi politik. Sebesar 75 persen konflik yang terjadi di dunia210 dipicu oleh masalah ketidakadilan ekonomi, kemiskinan dan sebagainya. Oleh sebab itulah sebagian besar konflik baik horizontal maupun vertikal, yang terjadi pada negara dengan pendapatan per-kapita di bawah rata-rata seperti Kongo, "oJusuf Kalla, Konftik di lndonesio penyebob don tn6/01 penvelesaionnvo-15955.htmL Diakses pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 penyelesoionnya, 222
Somalia, Sudan dan Pakistan yang dipicu oleh kemiskinan massal yang terjadi pada negara tersebut. Salah satu konflik yang terbesar dan yang paling mengerikan di lndonesia menurut Lembaga Survei lndonesia211, yakni Konflik Maluku yang juga dilatarbelakangi persoalan ekonomi.212 Maka tidak benar kalau ada anggapan yang mengatakan bahwa Konflik Maluku itu diakibatkan oleh gerakan separatis yang kerap digembar-gemborkan oleh para aktivis Republik Maluku Selatan (RMS). Kita juga tidak boleh percaya bahwa konflik itu adalah perang lslam melawan Kristen. Nama kedua agama besar tersebut dicatut oleh oleh kelompok elit setempat agar mudah memobilisasi massa. Pencatutan atas nama agama tersebut menebarkan rasa benci yang mendalam di antara para pemeluknya. Mereka tidak segan-segan memperlakukan para tawanan seolah seperti binatang, sehingga banyak yang tewas karena disembelih. Bahkan ada anggapan di antara mereka, semakin banyak membunuh maka semakin cepat pula ia masuk surga. Demikian pula ketika membakar rumah ibadah milik agama lain. Pada dasarnya Konflik Ambon diawali oleh jatuhnya harga cengkih, mulai dari Rp. 10.000 menjadi Rp. 2.000 setiap kilogram. Para petani cengkih yang kebetulan kebanyakan menganut agama Nasrani, menjadi sangat tertekan secara ekonomi dan psikologis. Hal tersebut dimaklumi karena bertahun-tahun hidup makmur, tiba- tiba saja mereka harus hidup miskin. Sebaliknya para pendatang dari Sulawesi Selatan dan Tenggara yang umumnya beragama Muslim, justru makin makmur. tt'Lsl, Ini 5 Kasus Kekerasan Paling Mengerikan di Indonesia d/473537/lsi-in n-di- indonesia. Diakses pada hari Jum'at tanggal 13 September 2014 272 Jusuf Kalla, Konftik di penvelesoiannva-75955.htmL Diakses pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 Indonesio Penyebob dan Penyelesoionnya,
Ini karena mereka menguasai bisnis angkutan kota, perdagangan antar pulau, dan lain sebagainya. Bahkan orang Muslim menduduki kursi Gubernur yang sebelumnya selalu dikuasai oleh orang Nasrani. Tanpa latar belakang seperti itu, sebuah konflik antara seorang supir angkutan umum dan seorang preman pada januari 1999 tak mungkin bisa berujung pada bentrokan berdarah antara islam dan kristen. Apalagi konflik tersebut berlangsung selama bertahun tahun, dan baru pada akhirnya mereda dan berhenti setelah deklarasi Malino ll ditanda tangani pada 12 Februari 2002 di Malino, Sulawesi Selatan. Sebelum deklarasi tersebut ditanda tangani, Bapak Jusuf Kalla telah memberikan pilihan kepada para pemimpin kelompok yang bertikai, yang dinamakan pilihan "madu dan racun". Pilihan "racun" maka pemerintah akan memberikan senjata kepada kelompok yang sedang bertikai sehingga semua orang maluku punah". Tapi kalau mereka memilih madu maka mereka harus membuka pintu dialog, dan percaya penuh kepada pemerintah sebagai mediator. Para pemimpin kelompok yang hadir tampak sangat kaget atas opsi yang Pak Jusuf Kalla sampaikan, dan akhirnya mereka memilih untuk berdamai. Selain hal di atas konflik yang terjadi di Ambon dan wilayah Maluku lainnya timbul karena kepenting ?f,,213 khususnya yang berkaitan dengan masalah adat "Pela Gandong" yang selanjutnya mengarah menjadi bentrok antar agama. Bentrok antar agama yaitu Muslim dan Kristen di Ambon dan di wilayah lain di Kepulauan Maluku yang pecah pada tanggal 19 Januari 1999 sebenarnya tidak ada dan sudah berakhir. Namun dampaknya telah menyebabkan ribuan orang meninggal dan ribuan lainnya terluka "tBalibang Kemenhan RI, Penongulangan Konflik pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 Moluku, Diakses 224
atau menjadi pengungsi belum terhitung pula kerugian harta benda. Kota Ambon dan Maluku Tengah sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih semu, karena bentrok atau konflik sewaktu-waktu masih akan dapat meledak kembali. Terdapat kecenderungan bahwa primordial dan keterikatan pada tradisi, terutama berdasarkan pada agama masih sangat kuat diantara komunitas Ambon. Namun demikian bentrokan yang terjadi di Ambon atau Maluku sekarang bukanlah perang antara agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah Ambon, seperti telah dijelaskan di atas, cukup "bersih" dari sejarah konflik antar agama diantara masyarakat Ambon. Sebaliknya, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa negara (baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia) menggunakan komunitas Ambon memenuhi kepentingan kekuasaan mereka. 4.10.4 Penanganan Konflik 4.10.4.1 Pencegahan Konflik Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menambah kekuatan pasukan di daerah konflik, kemudian pengalihan Kodal (Komando Pengendalian) dan konsistensi pelaksanaan penegakan hukum, dalam arti konsisten dan konsekuen untuk melakukan langkah-langkah tindakan terhadap para pelanggar hukum. Selain itu langkah-langkah yang juga akan diambil adalah dengan melakukan sweeping senjata tajam, senjata api serta melarang konsentrasi massa dan kalau perlu jam malam. Hal ini dilakukan untuk mencegahberkembangnya benturan-benturan sehingga menimbulkan banyak korban. Ketuntasan masalah di Ambon akan sangat tergantung kepada respons masyarakat dan 225
untuk mencegah terjadinya benturan-benturan yang kita sadari akan menimbulkan banyak korban.2la Oleh karena konflik yang berlarut-larut, pernah diusulkan agar diberlakukan Darurat Militer di Ambon. Namun, ketika masalah ini ditanyakan kepada Panglima TNI Laksamana Widodo pada saat itu, ia menyatakan TNI hadir disana (Maluku) memenuhi permintaan Pemda dalam format bantuan militer sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan itu cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya dua belas batalyon, tiga batalyon organik dan sembilan batalyon diperkuatan. Apapun yang sudah dihadirkan oleh aparat di sana diharapkan dapat mengatasi konflik di Maluku. Penyelesaian Konflik Maluku akhirnya mulai memberikan titik terangnya pada 21 Agustus 2001, ketika Presiden Abdurrahman Wahid digulingkan dari kursi kepresidenan oleh sebuah koalisi politik di parlemen. Pada hari itu juga Megawati Soekarnoputri diambil sumpahnya sebagai presiden yang baru. Perubahan peta politik nasional itu sedikit demi sedikit berimbas ke daerah, termasuk Maluku. Selama dua hari, dari di desa Malino, Sulawesi Selatan, diprakarsai Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, pihak-pihak yang bertikai di Maluku duduk semeja. Pihak muslim diwakili Thamrin Ely sedangkan Kristen diwakili Tony Pariela. Kesepakatan yang dikenal dengan Deklarasi Malino ll itu menelurkan 11 butir kesepakatan. Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Malino ll itu aparat keamanan mengimbau kedua pihak yang bertikai agar segera menyerahkan senjata yang dimiliki. Razia senjata digelar dan berhasil mengumpulkan sekitar 1.718 pucuk senjata rakitan serta "ollNDoNEWSI Ratusan lagi Tewas dalam 'Pertempuran Susupu' -- Konflik Maluku makin Diakses pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 226
249 bom rakitan. Seluruh senjata itu lantas digilas dengan mesin giling dan dibakar di lapangan Merdeka. Para pejabat tinggi Jakarta menyaksikannya. Meski tampaknya belum semua senjata diserahkan, perlahan-lahan ketenangan mulai tercipta, rakyat dari kedua belah pihak mulai kembali menjalani kehidupannya sehari-hari. Memang akibat konflik, penduduk muslim dan Kristen hidup terpisah. Hanya dalam jarak tempuh 500 meter, kedua kelompok ini tak bisa saling mengunjungi. Apalagi ledakan bom, masih sesekali terdengar di mana-mana. Tetapi hal tersebut tak menggerakkan rakyat untuk kembali saling serang. Secara umum masyarakat mulai jenuh dengan konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat. 4.10.4.2 Penghentian Konfl ik Untuk mengakhiri konflik di Maluku sebenarnya bisa dilakukan dengan benar-benar menjalankan isi kesepakatan Damai Malino ll. Adanya suara-suara untuk mematahkan isi kesepakatan dengan rencana menggelar ulang perundingan damai adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Perundingan boleh saja dilakukan tetapi melanjutkan perundingan Malino ll, agendanya untuk menyempurnakan kesepakatan damai yang telah dicapai. Tanggungjawab penyelesaian konflik tetap di tangan pemerintah pusat. Meskipun di era otonomi daerah, aparat daerah memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangga sendiri, namun dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang merupakan payung otonomi daerah pada saat itu menyebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali, diantaranya, pertahanan keamanan. Oleh karena itu, penciptaan keamanan di daerah tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Pusat. Upaya pemerintah pusat untuk menggelar perundingan Malino ll sehingga membuahkan kesepakatan damai adalah hal 227
yang cukup terpuji. Hal tersebut merupakan bukti tanggung jawab pusat dalam upaya pemeliharaan keamanan. Dalam tahap implementasi di lapangan, pelaksanaan kesepakatan Damai Malino ll merupakan tugas dari PDSD, Pangdam/Pangkoopslihkam, dan segenap jajarannya. Keberhasilan tugas ini sangat ditentukan oleh kesatuan langkah dan kekompakan setiap aparat pemerintah dan keamanan. Pelaksanaan Poin 2, 3, dan 5 dari kesepakatan Damai Malino ll sangat menentukan keberhasilan penguasa dalam mengakhiri Konflik Maluku. Poin kedua yang berbunyi menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Poin ini penting karena pemerintah harus bertindak adil. Selama pemerintah bersikap berat sebelah, akan timbul ketidakpuasan salah satu pihak. Akibatnya pihak yang merasa dirugikan tersebut akan terus menebarkan permusuhan. Tindakan pemerintah untuk menangkap para pemimpin pihak-pihak yang bertikai seperti Panglima Laskar Jihad, Pemimpin FKM/RMS, dan Laskar KristusiGang Coker adalah tepat. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengadili mereka seadil-adilnya. Apabila aparat tidak bisa bertindak adil, sebaiknya ditarik dari daerah konflik dan diganti dengan aparat baru. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin netralitas aparat di lapangan. Aparat yang bersih dan tidak terkooptasi oleh kelompok tertentu diharapkan akan bertindak netral. Poin tiga berbunyi "Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan". Poin ini penting untuk tetap terpeliharanya integrasi bangsa. Gerakan separatis, seperti RMS, apapun alasannya adalah organisasi yang makar terhadap negara, oleh karena itu wajib diberantas. Negara bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap separatis. Aparat tidak perlu takut dengan ancaman melanggar HAM, karena pada 228
dasarnya keutuhan negara lebih penting. Negara memiliki regalitas untuk menumpas gerakan separatis. Poin lima berbunyi yaitu segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa izin dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku di Maluku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku". Poin ini penting demi membersihkan Maluku dari pihak- pihak yang memperkeruh keadaan. Berbagai laskar dan LSM Luar Maluku, semuanya wajib meninggalkan Maluku, agar suasana damai masyakarat di daerah konflik berdarah itu cepat terwujud. Untuk melakukan tindakantindakan tersebut, diperlukan sikap tegas dan adil dari PDSD Maluku. Siapapun yang "bermain" dan memperkeruh suasana di Maluku harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaian konflik Maluku. Langkah terakhir adalah dengan dibentuknya Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku. Tim ini diharapkan dapat membongkar akar permasalahan di Maluku sehingga konflik dapat diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Sebelum pemerintah telah menyatakan Komando Pemulihan Keamanan di bawah Mayjen Djoko Santoso. yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Divisi lnfanteri (Pangdivif) ll Kostrad, ditunjuk menjadi Panglima Kodam XVI/Pattimura sekaligus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Pangkoopslihkam) Maluku. Dengan ditetapkannya komando taunggal, diharapkan kondisi keamanan di wilayah itu akan lebih membaik. Yang terpenting dari semua langkah yang diambil pemerintah ini adalah dapat menciptakan perlindungan yang sesungguhnya kepada seluruh rakyat Maluku. Negara berkewajiban untuk menciptakan keamanan bagi seluruh 229
rakyatnya.oleh karena itu, negara sepatutnya tampir sebagai pelindung bagi seluruh rakyat dari setiap ancaman. setiap rezin yang berkuasa, wajib menerapkan kekuasaannya itu untuk semaksimal mungkin memberi perlindungan dan rasa aman bagi rakyat. Dengan langkah-langkah di atas, kondisi di Maluku relatif agak kondusif. Namun pemerintah tidak boleh lengah, karena setiap saat bisa datang ancaman dan gangguan dari pihak yang tidak menginginkan suasana aman di Maruku. selain itu pemerintah harus mampu berperan sebagai pelindung. Ketiadaan peran beberapa waktu lalu, jangan sampai terulang lagi. Fakta di lapangan menggambarkaan bahawa Umat Muslim Ambon berlindung ke Laskar Jihad, dan Umat Kristen cenderung berlindung kepada FKM/RMS, merupakan bukti tak terbantahnya bahwa penguasa telah gagal dalam menjalankan kewajibannya. Usaha Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku dan aparat keamanan dilapangan beberapa waktu lalu, masih dinilai kurang serius. Alih-alih memusatkan segala kekuatan dan kestuan untuk mengakhiri konflik, aparat pemerintah malah melanggar kesepakatan Damai Malino ll dengan bentrokan antar aparat sendiri. contoh kasus bentrokan adalah peristiwa baku tembak Polisi dengan Kopassus pada saat polisi hendak menangkap mantan preman, Berty Laupatty yang sekarang jadi pimpinan Gang coker/Laskar Kristus, kelompok yang dekat dengan FKM/RMS. Polisi yang telah menemukan bukti bahwa Berty terribat aksi penyerangan dan pembakaran gereja di desa Soya hendak melakukan penangkapan, namun tibatiba dihalangi oreh anggota Kopassus sehingga kemudian teryadi baku tembak. Har tersebut menandakan lemahnya pemerintah, atau setidaknya, jeleknya koordinasi aparat kemananan di lapangan. 230
Kejadian bentrokan antar unsur Polri dan unsur TNI tersebut dapat disebut pelanggaran terhadap usaha perdamaian yang telah dilakukan di dengan berdasar Malino ll. Poin ke sembilan dari perjanjian Malino ll menyatakan bahwa dalam upaya menjaga ketertiban dan kemanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TN|/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya. Kejadian bentrokan menandakan tidak adanya kekompakan antara Polri dan TNl, hal ini berarti aparat keamanan telah meningkari poin kesepakatan damai. Disatukannya Komando Aparat Keamanan Jakarta di bawah Mayjen Djoko Santoso, diharapkan bentrokan tersebut tidak terulang kembali.215 Aparat kemanan diharapkan lebih banyak berkoordinasi dalam setiap langkah pemulihan keamanan. Yang terpenting adalah netralitas aparat dalam setiap menangani peristiwa konflik. 4.10.4.3 Pemulihan Konflik 1. Rekonsiliasi Eskalasi konflik di Maluku semakin kompleks, hal ini menyebabkan penyelesaiannya semakin sulit dan menimbulkan luka sosial berupa kebencian, rasa dendam, dan saling curiga- mencurigai. Kejadian ini telah menelan korban manusia dan harta benda, sehingga kehidupan masyarakat berjalan tidak seimbang dan sebagaimana mestinya dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat Jalan untuk menyelesaikan Konflik Maluku masih panjang, terutama jika berbicara soal rekonsiliasi atau damai. Sampai sekarang penyelesaian ini masih berada pada tingkat bagaimana 23r
mencari solusi untuk menghentikan kekerasan, menghentikan pertikaian dan permusuhan dan sedang mengarah pada pembicaraan mengenai kedamaian atau saling memaafkan. Mengubah opini masyarakat bahwa Konflik Maluku bukan konflik agama, bukan hal yang mudah dan perlu waktu lama. Banyaknya yang bertanya{anya apakah benar ini konflik agama atau hanya akibat kepentingan politik. Melihat bahwa yang jadi korban adalah rakyat Maluku sendiri, bukan orang lain. lsu agama telah dipakai untuk menjerumuskan dua komunitas Muslim dan Kristen dalam bentrok,. Salah satu cara menyampaikan pemahaman itu kepada masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda adalah melalui rapat maupun khotbah di masjid-masjid. serta membuat masyarakat tidak terlena dalam pemikiran-pemikiran destruktif mengenai konfrik yang hanya memberikan kesibukan kepada para pengungsi dengan mengikutkan mereka dalam kegiatan pertanian. Namun begitu banyak, pengungsi membuat mereka frustrasi. 2. Rehabilitasi Di Maluku dan Maluku Utara upaya pemerintah untuk menjaga situasi aman dan damai terus dilakukan, antara lain, dengan menjaga upaya dialog yang melibatkan pula tokoh agama, tokoh budaya, kalangan perguruan tinggi, dan LSM untuk lebih memantapkan kekohesifan di dalam masyarakat. Hal lain yang dilakukan adalah dengan terus dilaksanakannya operasi Mutiara yang menitikberatkan pada upaya penegakan hukum. Melalui operasi ini, masyarakat didorong untuk berperan serta secara aktif menjaga keamanan dan ketertiban. Hal penting lain yang dilakukan adalah melanjutkan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana sosial serta ekonomi, termasuk pemerintahan. Dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengungsi yang meningkat pesat sejak konflik berlangsung, Pemerintah terus berupaya menjalankan 232
_l program pemberdayaan masyarakat pasca-konflik. pemberdayaan masyarakat untuk mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat merupakan modal utama bagi penyelesaian konflik secara tuntas. Di samping itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kebijakan counter informasi. Dalam situasi konflik, ketika saling curiga menjadi bagian yang tidak tererakkan, upaya meng-counter manipulasi informasi sekaligus meluruskannya menjadi sangat mutlak diperlukan. counter informasi merupakan salah satu bidang kegiatan yang dilakukan daram upaya mencegah eskalasi konflik di Mamasa, Poso, Maluku, dan Maruku Utara. Penyebaran poster yang mengajak masyarakat untuk menghentikan pertikaian dan konflik serta kembali membangun saling percaya dan kebersamaan merupakan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi konflik di beberapa daerah. Hal lain yang dilakukan adalah membangun jaringan dengan media massa, seperti relevisi Repubrik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik lndonesia (RRl) setempat. Hasir nyata dari kegiatan-kegiatan yang telah tampak sebagaimana ditunjukkan dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting persatuan dan kesatuan. Upaya lain yang dilakukan di daerah konflik di poso, Maluku dan Maluku utara adalah menciptakan dan membangun kembali kepercayaan antarkelompok masyarakat di daerah konfrik. Gejala umum yang terjadi di daerah konflik adalah adanya rasa saling curiga antarkelompok yang bertikai. pada kondisi tersebut, persoalan yang tidak signifikan pun berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa ketidakpercayaan antarkelompok merupakan salah satu penyebab pokok konflik. Pemerintah dalam rangka membangun kepercayaan kelompok yang bertikai melakukan upaya pendampingan terhadap lembaga-lembaga sosial budaya di daerah Konflik poso, Maruku, 233
dan Maluku Utara. Fokus pelaksanaan kebijakan ini adarah melakukan pendekatan terhadap kalangan LSM, organisasi sosial Kemasyarakatan, serta perguruan tinggi untuk bekerja sama menyukseskan pendampingan terhadap masyarakat di daerah konflik. Langkah awal yang telah berhasil dituntaskan adalah penyelesaian pedoman umum agenda pendampingan terutama di daerah yang mengalami konflik sosial politik yang tinggi. Agar kepercayaan di dalam masyarakat meningkat, di samping upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, upaya lain yang dilakukan adalah pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan serta revitalisasi nilai-nilai budaya lokal di Poso, Maluku, dan Maluku Utara sebagai pelaksanaan lnpres No. G Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara Pascakonflik. Pelaksanaan kebijakan membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan di dalam masyarakat terutama di poso, Maruku, dan Maluku Utara telah memiliki dampak yang positif, terutama dalam membentuk pemahaman bahwa tatanan kehidupan masyarakat Indonesia perlu dilakukan dengan adanya saling memahami dan adanya kesetaraan di dalam menjalankan fungsi dan peran kenegaraan, serta mencairkan sekat yang selama ini menghambat tenruujudnya rekonsiliasi antaretnis di Indonesia. Berkenaan dengan kasus Maluku dan Maluku Utara, lmplementasi Instruksi Presiden Nomor G Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maruku Utara pascakonflik tetap menjadi prioritas yang dilaksanakan, yaitu meliputi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi, serta meningkatkan secara terus menerus upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat. Diharapkan akumulasi kegiatan-kegiatan 234
yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan di dalam masyarakat, sehingga di tahun 2007 upaya pemberdayaan masyarakat korban konflik di Maluku dan Maluku Utara dapat diselesaikan sejalan dengan upaya "exit strategy" pasca Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 di tahun terakhir pelaksanaannya. 3. Rekonstruksi Bila dicermati hingga saat ini konflik Maluku masih menyimpan "bara dalam sekam" hal ini perlu diwaspadai, walaupun situasi kehidupan masyarakat terlihat semakin kondusif. Eskalasi konflik di Maluku yang terjadi telah menimbulkan luka sosial dan luka psykologis yang dalam dan menjelma menjadi kebencian, rasa dendam, dan saling curiga ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Kejadian ini menelan ribuan korban manusia dan harta benda yang tidak sedikit, sehingga kehidupan masyarakat berjalan tidak seimbang sebagaimana mestinya dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Secara umum kondisi kehidupan di Maluku terlihat relatif kondusif, tetapi bila dicermati secara mendalam masih tersisa luka sosial dan luka psykologis yang diderita masyarakat. Dalam usaha mencairkan sisa luka tersebut diperlukan suatu upaya rehabilitasi melalui perlakuan yang bijak dan komprehensif, Integral serta terpadu dari masyarakat dan menuntut seluruh elemen bangsa yang ada, baik dari pihak instansi/institusi pemerintah PusaUDaerah, swasta, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, LSM, dan Masyarakat Maluku itu sendiri, sehingga harapan konflik di Maluku dapat selesai secara tuntas segara tewujud. Memenuhi harapan tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, aparat keamanan, tokoh 235
masyarakat, tokoh agama dan masyarakat adalah sebagai berikut:216 1. Pemerintah Pusat. Kebijakan Penanganan Konflik di Maluku oleh Pemerintah Pusat diharapkan melalui antara lain: a. Dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam menangani konflik hendaknya melalui pendekatan Sosio- Psykology Antropologi dan berusaha berlaku senetral dan seadil mungkin, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. b. Kebijakan penyelesaian konflik yang menyangkut seluruh kehidupan masyarakat hendaknya ditangani secara tuntas, menyeluruh, terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan sel u ru h i nsta nsi/i nstitusi se rta m asyarakat. c. lmplementasi pananggulangan konflik hendaknya dapat dilihat secara jelas peran instansi/institusi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam penyelesaian konflik ditengahtengah kehidupan masyarakat. 2. Pemerintah Daerah Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah hendaknya berpegang dan mengacu kepada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi konflik sudah mempunyai legal-aspecf secara institusi, yang antara lain : a. Melakukan peningkatan koordinasi antar instansi, Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam penanggulangan konflik yang terjadi serta berusaha memberikan kewenangan- kewenangan kepada instansi, tokoh agama, tokoh masyarakat "tBalibang Kemenhan Rl, Penangulongon Konflik pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 Moluku, Diakses 236
dan tokoh adat sesuai dengan kompetensi masing-masing untuk menanggulangi/ mengatasi konflik yang terjadi. b. Pemerintah Daerah mengadakan berbagai pertemuan- pertemuan dalam upaya menjalin komunikasi, persaudaraan dan tali silaturahmi di antara komunitas masyarakat baik itu komunitas yang berdasarkan agama (lslam atau Kristen) maupun berdasarkan pulau (tempat tinggal). c. Mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat ikut berperan serta dalam merumuskan kebijakan untuk menanggulangi/menangani konflik yang terjadi 3. Aparat Penegak Hukum Tidak terpancing emosi, terprovokasi ataupun larut dalam pertikaian/konflik, tidak memihak, berlaku yang adil dan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai berikut: a. Melengkapi aturan yang mampu untuk mendukung proses hukum yang adil dan netral. b. Membentuk aparat penegak hukum yang benvibawa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup. c. Membentuk dan membangun masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. d. Kasus yang terindikasi sebagai penyebab konflik hendaknya ditangani secara tuntas sampai dengan pemberian sangsi hukum yang sesuai. 4. Aparat Keamanan a. Aparat keamanan baik dari Kepolisian maupun TNI dalam melaksanakan tugas menangani konflik hendaknya bersifat netral tanpa berpihak pada kelompok-kelompok yang bertikai, dan menerapkan aturaniprosedur penanganan yang berlaku meliputi penanganan secara premitif, preventif, represif, sesuai skala konflik yang terjadi. 237
b. Melengkapi aturan yang mampu untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. c. Membentuk aparat keamanan yang benruibawa, berkualitas dan profesional. 5. Tokoh Agama a. Dalam menyampaikan ajaran agama hendaknya tidak membanding-bandingkan antara agama yang dianut dengan agama yang lain, serta tidak berusaha mendiskriditkan agama lain. b. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang dipeluknya. c. Berusaha untuk mengajak umatnya memahami keberadaan agama lain serta umat yang memeluknya. d. Membangun toleransi dan kerukunan yang tinggi antar umat beragama. 6. Tokoh Masyarakat a. Mengajak masyarakat mengembangkan budaya lokal sebagai budaya nasional yang mampu mendukung dinamika pembangunan. b. Mengembangkan budaya lokal agar berperan efektif dalam kehidupan masyarakat secara nasional. c. Memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat baik masyarakat pendatang maupun masyarakat nasional serta masyarakat I nternasional. Bangsa Indonesia yang merupakan suatu bangsa yang besar menempatkan kesatuan dan persatuan dalam dasar negara serta menetapkannya berdasarkan undang-undang. Persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia ditempatkan pada tempat yang sangat penting, sehingga persatuan 238
dan kesatuan merupakan salah satu dasar sekarigus tolok ukur dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI. Atas dasar tersebut diatas maka rumusan kebijakan daram penanggulangan konflik di Maluku adalah sebagai berikut : "Tenruujudnya Penanggulangan Konflik Maluku merarui penerapan Aspek Sosio-psyco Antropologi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan peran dan fungsi aparat pemerintahan serta peningkatan penegakkan hukum dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI". Berdasarkan rumusan kebijakan tersebut diatas, maka strategi yang akan digunakan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penerapan Sosio-psyco Antropologi untuk tumbuh dan berkembangnya tata dan nilai kehidupan masyarakat Maluku melalui penelitian, pemahaman, implementasi dan sosialisasi guna mewujudkan satu kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak. b. Melaksanakan peningkatan kualitas sDM untuk dimirikinya masyarakat yang profesional dibidangnya melalui pendidikan dan pelatihan guna mewujudkan SDM yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu bersaing dengan tenaga kerja lain. c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat Maluku, melalui penelitian, menyiapkan SDM, menyiapkan lapangan kerja, ekonomi yang didasarkan pada ekonomi kerakyatan guna meningkatkan ekonomi masyarakat. d. Meningkatkan peran dan fungsi aparat pemerintahan agar dapat mempunyai aparat yang bersih, jujur, tidak diskriminatif melalui pembinaan personil, menata kembali peraturan perundang-undangan, reposisi, meningkatkan 239
wawasan kebangsaan dan nasionalisme guna mewujudkan persatuan dan kesatuan serta dukungan masyarakat dalam mengakhiri konflik. e. Menciptakan toleransi beragama yang berpegang pada konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dengan saling menghargai keberadaan agama lain. Agar penanggulangan konflik Maluku dapat berhasil sehingga dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Strategi l: Melaksanakan penerapan Sosio-pysico Antropologi untuk tumbuh dan berkembangnya tata dan nilai kehidupan masyarakat Maluku melalui penelitian, pemahaman implementasi dan sosialisasi. Guna mewujudkan satu kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, dilakukan upaya sebagai berikut: a. Pemerintah melalui pemerintah daerah dan institusi terkait lain serta Perguruan Tinggi yang ada melakukan inventarisasi dan penelitian sosial budaya, sosial ekonomi, tradisi dan adat yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan tata dan kehidupan masyarakat Maluku. 1. Strategi l: Melaksanakan penerapan Sosio-pysico Antropologi untuk tumbuh dan berkembangnya tata dan nilai kehidupan masyarakat Maluku melalui penelitian, pemahaman implementasi dan sosialisasi. Guna mewujudkan satu kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, dilakukan upaya sebagai berikut: a. Pemerintah melalui pemerintah daerah dan institusi terkait lain serta Perguruan Tinggi yang ada melakukan inventarisasi dan penelitian sosial budaya, sosial ekonomi, tradisi dan adat yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan tata dan kehidupan masyarakat Maluku. Pemerintah melalui pemerintah daerah dan institusi terkait lain serta sekolahan-sekolahan dan perguruan tinggi yang ada baik negeri maupun swasta menggali kembali, menumbuh kembangkan serta memelihara tradisi adat dan budaya daerah yang ada, baik melalui pendidikan dan latihan formal maupun non formal. Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, Kementrian Politik Hukum dan Keamanan, Pemerintah Daerah serta institusi-institusi terkait, mengakomodir, mengatur kembali 240
dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat dan budaya masyarakat Maluku serta mengawasi implementasi lapangannya. d. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta institusi lain terkait dengan mengikutsertakan masyarakat yang terlibat dalam konflik untuk bertemu, berdialog, berkoordinasi dan kerjasama mencari akar permasalahan dan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk menanggulangi konflik secara komprehensif, adil tidak ada yang dirugikan dan abadi. 2. Strategi ll: Melaksanakan peningkatan kualitas SDM untuk dimilikinya masyarakat yang profesional dibidangnya merarui pendidikan dan pelatihan guna mewujudkan SDM yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu bersaing dengan tenaga lain, dilakukan melalui upaya sebagai berikut: a. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Departemen dan institusi pemerintah maupun swasta yang terkait, sekolah dan perguruan tinggi baik negeri/swasta dengan melibatkan tokohtokoh masyarakat, agama maupun adat menginventarisasi, memperbaiki serta membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan baik formal maupun non formal. b. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional yang berkerjasama dengan institusi lain yang terkait serta sekolahan-sekolahan dan Perguruan Tinggi yang ada meningkatkan jam pengajaran Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama serta institusi lain terkait dan tokohtokoh masyarakat serta agama melakukan pendidikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan Nasionalisme baik formal 241,
maupun non formal agar masyarakat mampu menghadapi bahkan melawan pengaruh-pengaruh maupun faham asing yang mengancam ataupun akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Strategi lll: Meningkatkan penegakkan hukum untuk mewujudkan Supremasi Hukum melalui inventarisasi, Revisi, pendidikan, sosialisasi, dan implementasi guna mewujudkan tertib hukum, tidak adanya pelanggaran HAM, tindak kekerasan, pelanggaran HAM, tindakan diskriminatif serta adil dalam menyelesaikan semua masalah yang ada, khususnya konflik, dilakukan melalui upaya sebagai berikut: a. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNl, POLRI serta institusi-institusi lain yang terkait menginventarisasi kembali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan, pertahanan, terorisme, kepemilikan senjata dan amunisi selanjutnya menyempurnakan, mengganti peraturan perundang-undangan yang untuk peraturan perundang- undangan yang belum ada. Berkaitan dengan hal ini perlu diwaspadai adanya tumpang tindih kewenangan, tugas sampai dengan bunyi pasal yang dapat menimbulkan kerancuan serta persepsi lain. b. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Politik Hukum dan Ham serta institusi lain yang terkait dan benruenang, mendidik, melatih, melakukan kursus bagi personelnya, anak didik serta masyarakat berkaitan dengan hukum dan HAM berikut tindakan ataupun sanksi hukum selanjutnya mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat baik melalui jalan formal maupun non formal. 242
4.10.5 Peran Serta Masyarakat Rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan proses peningkatan kesejahteraan dan pengembangan standar- standar baru kesejahteraan hidup masyarakat secara menyeluruh. Rasa saling percaya dan harmonisasi akan mengantar masyarakat untuk bekerja bersama-sama tanpa rasa saling curiga di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan di berbagai lapisan masyarakat guna mencapai kesejahteraan nasional. Mengingat pentingnya rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah- langkah yang tepat secara terencana dan berkelanjutan. Sementara itu, konflik Maluku dan Maluku Utara berbasis isu agama sudah relatif lama mereda. Kehidupan masyarakat telah berangsur-angsur normal dan telah beraktivitas dan bekerja di lokasi-lokasi yang kebanyakan penduduknya berbeda keyakinan agamanya. Bahkan, warga antarkomunitas agama yang berbeda telah berbaur dan berinteraksi satu sama lain. Walaupun situasi telah berangsur normal, aksi-aksi kekerasan dan teror masih sering muncul, yang dikhawatirkan dapat membawa kembali Maluku ke dalam konflik horizontal. Munculnya aksi-aksi kekerasan tersebut mengisyaratkan bahwa situasi kondusif yang sudah tercipta tersebut perlu terus-menerus diwaspadai mengingat masyarakat Maluku dan Maluku Utara masih menyimpan trauma akibat konflik yang berkepanjangan sehingga sangat rentan terhadap upaya- upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan. Masyarakat mencari jalan alternatif untuk keluar dari konflik. Di tengah distorsi informasi bahwa Konflik Maluku adalah konflik agama, masyarakat Muslim dan Kristen mencari 243
jalan untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi. bahkan melakukan transaksi di tengah laut. Mereka lsu agama dan separatisme, dalam Konflik Maluku merupakan bentuk pembodohan bagi masyarakat karena di lapangan terbukti bahwa masalah yang ada berakar pada persoalan-persoalan negara dengan subyek masyarakat Maluku. Potensi-potensi destruktif memang ada di Maluku, namun Konflik Maluku tidak seratus persen dilakukan oleh orang Maluku Masyarakat Maluku belum seutuhnya tenang. Ada pemicu sedikit saja bisa terbakar. Karena itu, penyelesaian Konflik Maluku sangat tergantung pada nurani semua pihak bahwa Konflik Maluku bukan komoditas politik dan ekonomi. Dalam pertemuan para pemuka agama dari Maluku di Bogor, sejumlah tokoh agama lslam, Kristen, dan Katolik mengambil kesimpulan, Konflik Maluku bukan konflik antaragama, tetapi konflik yang melibatkan umat beragama. Simbol agama dieksploitasi dan dipolitisasi oleh para elite kekerasan sehingga menimbulkan suasana eksplosif dan tidak aman pada masyarakat Maluku. Simbol-simbol agama dipergunakan untuk menghancurkan rakyat Maluku. 4.10.6 Pendanaan Pendanaan mengenai penanganan konflik sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2012, namun investigasi kelompok- kelompok independen agama, mahasiswa, maupun LSM di Ambon yang diterima Siar juga menyebutkan, adanya dana khusus untuk membiayai tugastugas pasukan Kostrad Yonif 303/Garut, dan pasukan Brawijaya selama bertugas di Maluku. Di luar gaji resmi, tiap bulan setiap prajurit masih menerima uang Rp700 ribu. Hal ini dibenarkan seorang ulama Kostrad yang ditugaskan untuk mendampingi para prajurit untuk memberi siraman rohani selama mereka bertugas di Ambon. Berdasarkan informasi yang diperoleh 244
ulama itu, dana tambahan itu diberikan oleh pihak-pihak di luar jalur struktural/garis komando resmi markas pusat Kostrad. Selain itu, para pasukan TNI-AD diketahui menerima pembagian ribuan sepatu sport bermerek Rebook. pembagian sepatu ini diduga terkait dengan operasi-operasi serangan ke berbagai perkampungan yang dihuni mayoritas agama tertentu pada malam hari, dilakukan anggota pasukan TNI-AD dengan menggunakan atribut sipil. Ribuan sepatu Rebook ini masuk ke Ambon, dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok.217 "tsiaR---PASUKAN TNI DITUDING b.orelsiarlist/mss04870.html, September 20L4. TERLIBAT KONFLIK AMBON Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 245
BAB V KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan 1. Berbagai macam upaya yang dirakukan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengatasi konflik sosial di berbagai daerah tergantung dari kondisi sosial dan konflik yang tengah dialami oleh daerah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan daerah antara lain: a. Provinsi Riau dengan kondisi konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan, pemerintah daerah provinsi Riau menangani konflik sosial tersebut dengan melakukan pembentukan tim terpadu provinsi karena kawasan konflik bersifat lintas kabupaten/kota serta pembentukan tim gabungan yang terdiri dari dinas perkebunan, LSM, Tokoh masyarakat lokal dari penruakilan perusahaan Arara Abadi. b. Provinsi Lampung dengan kondisi konflik sosial antar suku, pemerintah daerah Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan kepolisian dan TNI mengenai evakuasi masyarakat pada sPN atau asrama TN|/Polri jika terdapat konflik, mempertemukan kedua pihak yang bertikai serta penampungan pengungsi, pengamanan lokasi konflik agar tidak terjadi konflik susulan. c. Provinsi Banten dengan kondisi konfrik sosial keagamaan melakukan tindakan penanganan dengan membentuk Forum Komunikasi Umat Beragam (FKUB), meraksanakan workshop penanggulangan gerakan radikalisasi keagamaan, pembentukan satgas PKBB (Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara), pemanfaatan peran dinas sosial dalam rangka penyelamatan dan perlindungan korban konflik di Banten, serta penyediaan sMS pengaduan KAMTIBMAS kepada masyarakat. d. D.l. Yogyakarta dengan konflik sosial khususnya keagamaan melakukan tindakan penangan konflik dengan melakukan mediasi 246
e. f. g. h. oleh Bupati melalui pembuatan surat pernyataan damai anlara 2 (dua) pihak yang bersengketa, pembentukan Memorandum of Understanding (MoU) kepada stakeholder pemerintah DIY tentang penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik DlY, pembentukan organisasi/forum Kesatuan Bangsa seperti FKUB, Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Pembentukan posko pengaduan orang hilang akibat konflik, pemasangan spanduk deklarasi damai serta Bhakti Sosial dan Kesehatan di daerah pasca konflik. Provinsi jawa Timur dengan konflik sosial pada penertiban lokalisasi Dolly dengan melakukan Sosialisasi penutupan Dolly kepada PSK dan Mucikari, Pemberian Dana Usaha Ekonomi Kreatif (DUEK), Pengawalan penutupan Dolly oleh aparat keamanan, pemberian pelatihan dan pendidikan kepada PSK serta pembangunan Pasar Sosial di area lokalisasi. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, pemerintah provinsi melakukan penanganan konflik dengan melakukan mediasi oleh Bupati Bima dengan masyarakat yang difasilitasi oleh wakapolda NTB, Kadishubkominfo NTB dan lain-lain. Provinsi Sulawesi Tengah dengan konflik sosial keagamaan dilakukan penanganan melalui pelestarian dan peng,alan kembali nilai-nilai sosial melalui pendekatan Nosarara dan Nosabututu. Penanganan konflik sosial keagamaan di Provinsi Maluku oleh pemerintah Provinsi Maluku dilakukan dengan perjanjian kesepakatan damai antara Latupatti (Kepala Desa) dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda serta Camat dan Danrem, menambah personil TNI sebagai komando pengendalian (Kodal), mediasi konflik dengan melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada saat itu H.M. Jusuf Kalla dengan melakukan Deklarasi Malino, 247
Sosialisasi oleh tokoh-tokoh agama di masing-masing tempat ibadah, melakukan upaya counter informasi yang bersifat provokatif; melaksanakan operasi mutiara serta sweeping senjata tajam dan api, sweeping konsentrasi massa dan melaksanakan jam malam. i. Penanganan Konflik Sosial keagamaan di Jawa Barat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam melakukan peribadatan, penyegelan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan lMB, berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai lahan baru pembangunan rumah peribadatan, pengalokasian anggaran pembangunan rumah peribadatan. 2. Hambatan dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial yang dialami oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah bervariatif sesuai dengan kondisi konfliknya. Adapun hambatan yang dialami oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam penanganan konflik sosial adalah : a. Provinsi Riau dengan penanganan konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan mengalami hambatan berupa dasar SOP penanganan konflik belum ada serta rumitnya sistem birokrasi yang berdampak pada penyelesaian masalah. b. Hambatan yang dialami oleh Provinsi Lampung dalam penanganan konflik sosial kesukuan adalah mediasi hanya dilakukan dari tingkat atas sehingga tidak mampu di follow up, permasalahan kesenjangan ekonomi masyarakat antara masyarakat pribumi dan pendatang, belum adanya kebijakan yang dapat mempertemukan atau menyatukan kedua adat yang berselisih serta tidak adanya reaksi cepat dari kepala daerah dalam penetapan status konflik. 248
c. Hambatan yang dialami oleh Provinsi Banten dalam penanganan konflik sosial keagamaan adalah belum adanya forum lain diluar FKB, adanya pihak-pihak dari birokrat yang potong kompas serta belum adanya peraturan pelaksana Undang-Undang 7 Tahun d. 2012 berupa Perda Provinsi maupun Pergub. Hambatan yang dialami oleh Provinsi D.l Yogyakarta dalam implementasi penanganan konflik sosial adalah bersikukuhnya masyarakat untuk melarang pembangunan Gereja karena dianggap mengganggu ketenangan akibat suara gereja maupun e. ketidakjelasan lMB. Hambatan yang dialami oleh Provinsi Jawa Timur dalam penanganan konflik sosial penertiban lokalisasi Dolly adalah terdapatnya kerumunan masyarakat yang menolak pemasangan f. papan penertiban. Penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB yang melibatkan konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan memiliki hambatan seperti Bupati Bima bersikukuh tidak akan mencabut surat keputusan pelaksanaan izin pertambangan, tidak diindahkannya aksi-aksi protes masyarakat terhadap aktivitas penambangan, seda penetapan status keadaan konflik oleh kepala daerah selalu g. d ianggap gangguan KAMTI BMAS. Konflik SARA di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi dalam penanganannya mengalami hambatan seperti ruang publik terbatas sebagai sarana mengekspresikan diri. h. Hambatan yang dialami oleh Provinsi Maluku dalam penanganan konflik sosial keagamaan adalah masih terdapatnya gerakan separatis yang suatu saat bisa menggerakkan massa seperti RMS dan laskar jihad; serta terdapatnya konflik antar penegak hukum. Penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memiliki hambatan dalam 249
pengaplikasiannya seperti terdapatnya beberapa peraturan yang saling tumpang tindih dengan peraturan lain serta terdapat keluhan masyarakat sekitar terhadap pembangunan tempat ibadah. 5.2 Saran 1. Perbedaan jenis konflik dan penanganan konflik untuk setiap provinsi juga akan membuat perbedaan dalam pemberian rekomendasi. Adapun saran yang diremomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah: a. Pembuatan Peraturan Gubernur Riau tentang tim terpadu penanggulangan konflik sosial lintas kab/kota, serta Pembuatan Peraturan Daerah KabiKota yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan swasta serta peraturan daerah kabikota tentang pembentukan tim penanggulangan konflik sosial daerah kab/kota. b. Pembuatan dan sosialisasi mekanisme/alur evakuasi di SPN atau asrama TNI kepada masyarakat yang terkena konflik, membentuk forum komunikasi antar suku (FKAS) melalui peraturan bupati/walikota yang memiliki agenda pertemuan minimal sekali dalam sebulan dalam rangka membahas hal-hal yang bersifat urgen dalam kerangka kesukuan. c. Mengagendakan kegiatan-kegiatan FKUB khususnya kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bhakti sosial membersihkan rumah ibadah dan lain-lain dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam satu minggu, membuat peraturan kepala daerah mengenai posisi, peran, tugas dan fungsi dari satgas PKBB dalam menangani konflik sosial, membuat dan mensosialisasikan alur mekanisme evakuasi korban konflik menuju ke balai dinas Sosial kepada masyarakat, membuat jaringan yang terkoneksi langsung dengan kepala desa/lurah, camat, danramil, kapolsek dan pihak-pihak terkait SMS pengaduan KAMTIBMAS oleh masyarakat. 250
d. Penguatan forum organisasi kemasyarakatan yang berada di DIY melalui pembentukan peraturan Gubernur, pemasangan spanduk deklarasi damai didaerah rawan konflik, mengintensifkan kegiatan. bhakti sosial dan kesehatan menjadi rutinitas minimal satu kali dalam satu bulan yang melibatkan semua komponen masyarakat e. dan muspida. Sosialisasi penutupan Dolly dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya agar tidak memunculkan "sudden effecf' kepada PSK dan mucikari, Dana Usaha Ekonomi Kreatif (DUEK) diberikan secara bertahap dan intensif sehingga dapat dimasukkan kedalam APBD Provinsi dan APBD Kota Surabaya, pengawalan dan penjagaan rutin dan bergantian antara pihak kepolisian dan TNI serta peran serta masyarakat melalui pembentukan tim khusus pengendalian trantib di area Dolly, pelatihan dan pendidikan yang diberikan bersifat aplikatif dan dapat digunakan untuk memulai sebuah usaha seperti kursus menjahit, kerajinan tangan khas, souvenir f. dan lain-lain. Kepala Daerah dalam hal ini Bupati bersama dengan pimpinan tingkat daerah dan pimpinan SKPD melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tindak lanjut dari proses mediasi perdamaian pihak-pihak yang berkonflik seperti kegiatan "tokol bareng" (duduk bersama) membahas perkembangan trantib, kebersihan dan bhakti sosial g. h. bersama. Memasukkan nilai-nilai luhur Nosarara dan Nosabututu kedalam sub mata pelajaran pada muatan lokal di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam kurikulum pendidikan. Kesepakatan damai diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan seperti pesta adat, bhakti sosial dan pasar sosial yang melibatkan semua komponen masyarakat serta stakeholder, pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban secara berkala oleh kepolisian dan TNI khususnya pada lokasi rawan konflik, mengingatkan kembali kepada masyarakat akan isi 25r
perjanjian Malino dalam setiap upacara-upacara adat maupun upacara biasa, pembentukan forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) melalui peraturan Kepala Daerah, pemberlakuan jam malam, serta mengadakan sweeping senjata tajam dan api secara mendadak dan tidak terjadwal. i. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan aparat kemanan, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk yang lebih humanis seperti nonton bareng, kerja bahkti kebersihan maupun bhakti sosial, mempertahankan konsistensi peraturan daerah mengenai IMB dengan menerbitkan peraturan kepala daerah tentang tata cara pelaksanaan Perda lMB, pengalokasian lahan baru sebagai tempat pembangunan rumah ibadah yang sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan atau meyoritas pemeluk agama yang bersangkutan. 2. Perbedaan hambatan yang dialami oleh masing-masing daerah dalam penanganan konflik sosial kemasyarakatan akan membuat perbedaan dalam pemberian rekomendasi. Adapun saran yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah: a. Pembuatan Standar Operasiona Prosedur (SOP) penanganan konflik sosial baik antar masyarakat, masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah, pemberlakuan disiplin PNS dan pemberian sanksi yang tegas kepada PNS yang sering bertindak salah arah dengan membuat peraturan daerah hingga peraturan kepala daerah turunan PP 53 tahun 2010. b. Mediasi penyelesaian konflik sosial dilakukan dari bawah (masyarakat) melalui memasukkan kedalam agenda musrenbang maupun membuat suatu pertemuan khusus dengan masyarakat, pembentukan keluarga asuh yang terdiri atas kaum pribumi dan 252
c. d. e. f. g. h. pendatang, pencanangan program satu keluarga mampu dapat membantu dua keluarga kurang mampu, pelaksanaan asas turbulence serving dan freis ers/nerssen oleh kepala daerah. Pembentukan Forum-forum komunikasi kemasyarakatan diluar FKUB seperti forum komunikasi antar suku (FKAS) dan forum komunikasi antargolongan (FKAG) dan lain-lain, pembuatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur tentang pelaksanaan dan tata cara penanganan konflik sosial di Provinsi Banten. Pemasangan papan penertiban secara preventif dan represif dibantu dengan pihak-pihak terkait. Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah melalui turun langsung melihat kondisi sengketa kemudian merekomendasikan kepala daerah untuk mecabut surat keputusan SIUP atau tidak, pembetukan tim tanggap aksi masyarakat dan tanggap konflik sosial dibawah koordinasi Badan Keatuan Bangsa dan Politik. Pembukaan ruang publik baru seperti taman kota, taman baca dan pemanfaatn lahan kosong milik pemerintah sebagai taman keluarga yang semuanya itu didirikan pos pengendalian dan pengamanan. Pemberian jaminan keamanan kepada masyarakat yang berusaha melapor ketika terjadi aksi gerakan separatis, pembentukan layanan SMS pengaduan masyarakat serta pembetukan batalion khusus diwilyaha yang dianggap rawan oleh gerakan separatis. Mengevaluasi kembali peraturan-peraturan pelaksana tentang rumah ibadah mulai dari Perda Provinsi, Pergub, Perda Kab/Kota dan Perbup/wal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang teknik pembentukan perundang-undangan, mengalokasikan lahan terbuka bagi pembangunan tempat ibadah sesuai dengan kultur dan struktur masyarakat mayoritas pemeluk masing-masing agama. 253
DAFTAR PUSTAKA A. Buku A, Supratiknya. 1995. Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius Aiken, Lewis R dan Marnat, G Groth. 2006.Psychological testing and assessrnenf.United States of America : Pearson Education Group Bertrand, Jacques. 2012. Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak Braithwaite, John. 2002. Restorative Justice & Responsive Regulation. England: Oxford University Press Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 1997. Kamus Bahasa lndonesia. Jakarta Coser, Lewis A. 1967. Continuities in the Study of Social Conflict. New York: Free Press Dahrendorf, Lewis A. 1959. C/ass and Class Conflict in lndustrial Society. Calif.: Stanford University Press Dominelli, L.199O.Women and Community Action. Birmingham: Venture Press Echols, John M and Hassan Shadily. 2000. Kamus Inggris-lndonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Fisher, Simon dkk. 2000. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak Jakarta: The British Council lbnu Hadjar. 1996. Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grafindo Persada Kartono, Kartini dan Dali, Gulo. 1987. Kamus Psikologi. Bandung: Pionir Jaya Lacey, Russel Wayne. 2003. Customer Loyalty Programs: Strategic Value to Retationship Marketing Dissertation. Alabama: The Graduate School of University of Alabama McNamara, Clayton. 1999. Organizational Culture. , Oxford :Oxford University Press Moleong, Lexy.J.. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda Mubarok, M Zaki.2007.Geneologi lslam Radikal di lndonesia : Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasl. Jakarta: Penerbit LP3ES 254
Nadzir, Mochamad.2011. Metode Penelitian Bogor : Ghalia lndonesia Purwadi Arianto, Community Policing Sebagai Gaya Perpolisian Masyarakat (suatu tinjauan dalam upaya pencegahan kejahatan), (makalah: tanpa tahun) Poloma, Margaret M. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta ; PT Rajagrafindo Persada R, Friedman. 1998. Community Policing. Comparative and Prospect..(diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto. Jakarta: Cipta Manunggal Ritzer, George dan.Goodman, Douglas. 201 l.TeoriSosio/ogr, Edisi terbaru Rizky, Rudi . 2008. Refteksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhi) Jakarta: Perum Percetakan Negara lndonesia Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy 4.2008 .Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat Snyder, Jack. 2003. Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah : Demokratisasi dan Konftik Nasional. Jakarta : Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Wexly,K dan Yukl. 1995. Peritaku Organisasi dan Psikologi Personalia (terjemahan Shobarruddin. M). Jakarta: Rineka Cipta Zehr, Howard dan Gohar, Ali. 2003. The Little Book of Restorative Justice, Pennyslvania: Good Books B. Peraturan UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial' Peraturan Kapolri No.7 Tahun Tentang Pedoman Dasar Strategi dan lmplementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri 255
C. Evidensi llmiah Desain Hukum, Vol. 12, No. 5, Tahun 2012 A, Mardianto. dkk. 2000. Penggunaan Manajemen Konflik Ditiniau Dari Status Keikutsertaan Dalam Mengikuti Kegiatan Pencinta Alam Di Universitas Gaiah Mada. Jurnal Psikologi l.A, Farida. 1996. Manaiemen Konflik Pada Remaia yang Tinggal Bersama Orang Tua dan Remaia Panti di Malang. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.1 996. ST.Tri Guntur Nanruaya, dkk. Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan, Yogyakarta: PUSHAM Ull, September 2013. Utomo, Setyo. Sisfem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar, Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana D. lnternet Sembel, R. & Sembel, S. 2003. Mengubah Konflik Meniadi Keria Sama si narhara pan. co. id/ekonom i/ma nd i ril2003/0902/m an0 1 . htm l. Diakses pada tanggal 21 Mei 2014 Data Konflik Sosial. data-konflik-sosial-di.html. Diakses pada tanggal 27 Mei 2014 Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak' Sumber: bu n news. co m/20 1 2/0 1 /20lkeia ksaa n-aq u nq-akan-revisi- iuknis-penuntutan-anak, Diakses pada tanggal 21 Mei 2O14. sfora si. : //ranruw. n e q a ra h u k u m . co m /h u k u m / ke a d i I a n - Ke a d i t a n Re restorasi.html. Diakes pada tanggal 21 Mei 2014 ian-masvarakat-polmas/. Diakses tanggal 21 Mei 2014 256
KA]IAN BIDANG POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KUESIONER DAN PEDOMAN WAWANCARA KETERANGAN: 1. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpulan data dan informasi dalam bentuk kuesioner pada kegiatan Supervisi dan Evaluasi Program dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan KeamananPada Pusat Kajian Keb'rjakan Strategilq Sekretariat Jenderal TA 20L4; 2. Kuesioner ini disebarkan pada respondendengan metode Proporsional Random Sampling sesuai dengan topik kegiatan yang dilakukan (sepefti Organisasi Non Pemerintah, Media Massa, Unit Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Keuangan DaerahOtonomi Daerah dan Hukum, serta stake holders lainnya); 3. Wawancara dilakukan pada informan yang dipandang memiliki pemahaman dan mampu memberikan informasi tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (seperti Unit Kerja yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Otonomi Daerah dan Hukum, selta stake holders lainnya) 4. Data dan informasi sekunder dalam bentuk dokumen (sepefti dokumen laporan daerah RATD-PGKDN, Laporan Akuntabikitas Kinerja PemerintahDaerah, Laporan Perkembangan Situasi Harian dll) sedapat mungkin diperoleh dari narasumber untuk memperkuat analisis hasil kegiatan di daerah; 5. Data dan Informasi daerah, baik primer maupun sekunder dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keseuaian data di lapangan; 257
6, Petugas yang melakukan perjalanan ke daerah wajib menyusun laporan tertulis dalam bentuk analisis dan informasi (baik primer maupun sekunder) dan diserahkan kepada Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan Pusat Kajian Keb'rjakan Strategik bersama isian pedoman instrumen baik hasil kuisoner maupun pedoman wawancara, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun laporan akhir pada setiap kegiatan yang dilakukan; 258
INSTRUMEN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KUESIONER Nama Responden (boleh tidak diisi) Pekerjaan Pendidikan No. URAIAN PERTANYAAN JAWABAN 2, 3 1 Apakah Bapak/lbu mengetahui dan memahami a. Sangat paham tentang Inpres No 2 Tahun 2013? Inpres 1 Tahun 2014 ? b. Mengetahui c. Kurang Paham d. Tidak oaham e. Tidak tahu sama sekali 2. Apakah telah dilakukan Koordinasi dalam a. Sangat Sering rangka melaksanakan Rencana Aksi Terpadu b. Sering Penanganan Gangguan Keamanan Dalam c. Jarang Negeri? d. Tidak Pernah e. Tidak tahu 3. Apakah di daerah ini terladi konflik sosial? a. Sangat Sering b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah e. Tidak Tahu 4. Jika ada, Apakah penanganannya dilakukan a. Sangat Terkoordinasi dengan terkoordinasi? b. Terkoordinasi c. Jarang d. Tidak Pernah 259
No. J 5. o. 7. 8. 10, URAIAN PERTANYAAN 2 Jika ada konflik, apakah pernah menetapkani ditetapkan status skala konflik? Status apa? Apakah menurut anda permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosia budaya yang menjadi sumber konflik di daerah? Apakah menurut anda perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis yang menjadi sumber konflik? Apakah menurut anda sengketa batas wilayah desa, kabupatenikota, dan/atau provinsiyang menjadisumber konflik? Apakah menurut anda sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usahayang menjadisumber konflik? Apakah menurut anda distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat yang menjadi sumber konflik? JAWABAN ? e. Tidak Tahu a. Skala Nasional b, Skala Provinsi c. Kurang Kabupaten d. Tidak ada menetapkan skala konflik e. Tidak Tahu a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju e. Tidak Tahu a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju e. Tidak Tahu a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju e. Tidak Tahu a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju e. Tidak Tahu
No. URAIAN PERTANYAAN 4 ?,,,,' 11. Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan konflik? 12. Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah memelihara kondisi damai dalam masyarakat? 13. Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai? 14. Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah melakukan upaya meredam potensi Konflik? 15 Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah melakukan upaya membangun sistem peringatan dini? Memelihara Kondisi Damai to. Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah telah a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering Jarang d. Tidak pernah e. Tidak tahu a. Sangat sering JAWABAN 3
No. T 17 18 19 20 21 URAIAN PERTANYAAN { mengembangkan program sikap tolerasi dan kebebasan menjalankan ibadah? Apakah telah dilaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat dll? Apakah telah dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi pengakuan tentang harkat martabat manusia? Apakah Tim terpadu Pemerintah Daerah telah mengembangkan program tentang persamaan hak, kewajiban asasi manusia tanPa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit ? Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah telah mengembangkan program kebhinekaan dan penghaegaan atas pendapat serta kebebasan orang lain? Meredam Potensi Konflik Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah telah perencanaan dan pembangunan Yang b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering JAWABAN J
No. , 22 23 24 25 26. URAIAN PERTANYAAN 2 memperhatikan aspirasi masyarakat? Apakah tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik ? Apakah pemerintah daerah telah melaksanakan program perdamaian didaerah potensi konflik? Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat? Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah menegakkan hukum tanpa diskriminasi? Apakah telah dilaksanakan pembangunan karakter bangsa? c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah JAWABAN 3
No. ;l 27 28 29 30 31 URAIAN PERTANYAAN 2 Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat? Membangun Srsfem Peringatan Dini Konflik Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik? Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah melakukan penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat? Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap aparat, ormas dan tokoh masyarakat atas pengelolaan sistem pencegahan dini konflik sosial? Apakah telah dilakukan upaya peningkatan dan pemanfaatan modal sosial? 264 e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah JAWABAN ?
No. I I 32 33 34 35 URAIAN PERTANYAAN a c Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? PENGHENTIAN KONFLIK P enghentian Kekerasan Fisik Bagaimana Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kendali Polri dalam penghentian kekerasan fisik? Bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam penghentian kekerasan fisik? Apakah Tim Terpadu Pemerintah Daerah melakukan penghentian kekerasan flsik secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Penetapan Sfafus Keadaan Konflik Apakah pernah dilakukan penetapan status keadaan konflik di daerah ini? e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c, Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang JAWABAN ?
No. 4 , JO 37 38 39 40 41 URAIAN PERTANYAAN 2 Jika pernah, apakah penetapan skala konflik dilakukan Kepala Daerah setelah berkonsultasi pada pimpinan DPRD? Apakah DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik? Bagaimana dengan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu? Bagaimana dengan prosedur penepatan orang diluar rumah untuk sementara waktu? Bagaimana pelarangan orang untuk memasuki dan keluar dari kawasan konflik sementara waktu? Bagaimana dengan evaluasi dan pengendalian keadaan konflik antara d, Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a, Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering JAWABAN t
No. URAIAN PERTANYMN I 2 Kepala Daerah dan DPRD? Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban 42 Bagaimana tindakan penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tePat? 43 Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik? 44 Bagaiman tindakan Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus? 45 Bagaimana dengan pemenuhan kelompok rentan? 267 c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d, Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a, Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu JAWABAN 3
No. 1 46 47 48 49 50 URAIAN PERTANYAAN 2,, Bagaimana upaya penyelamatan sarana dan prasarana vital? Bagaimana dengan upaya penegakan hukum dalam darurat konflik? Bagaimana pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa di daerah konflik? Bagaimana pengaturan harta benda korban konflik? Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI di Daerah Konflik Bagaimana koordinasi kepala daerah dalam penggunaan dan pengerahan TNI 268 a, Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d, Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering JAWABAN ?
No. 4 , 51 52 53 54 URAIAN PERTANYAAN 2 dalam daerah berstatus skala konflik? Bagaimana dengan koordinasi pencabutan berakhirnya penetapan status keadaan konflik? PEMULIHAN PASCA KONFLIK Rekonsiliasi Apakah Pemerintah Daerah melakukan perundingan secara damai? Apakah Pemerintah Daerah memberikan restitusi? Rehabilitasi D aerah Konflik Bagaimana tindakan pemulihan psikologi korban konflik dan perlindungan kelompok rentan 269 c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu JAWABAN 3
No. 55 56 57 58 59 60 URAIAN PERTANYMN 2 Bagaimana tindakan pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban? Bagaimana upaya perbaikan dan pengembangan lingkungan daerah perdamaian? Bagaimana upaya penguatan relasi sosial yang adil utk kesejahteraan masyarakat? Bagaimana upaya penguatan kebijakan publik mendorong pembangunan lingkungan daerah perdamaian berbasis hak masyarakat? Bagaimana upaya pemulihan ekonomi dan hak keperdataan serta pelayanan pemerintahan? Bagaimana upaya pemulihan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, usia lanjut a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c, Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering JAWABAN 3
No. 4 61 62 63 64 Aq URAIAN PERTANYMN a dasn kelompok orang berkebutuhan khusus? Bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan serta kesehatan anak-anak? Bagaimana upaya fasilitasi dan mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik? Rekonsfruks i D aer ah Ko nf lik Jika terjadi konflik di daerah, apakah Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak? Bagaimana upaya pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan daerah oasca konflik? Bagaimana upaya pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan dan mata 27r c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering JAWABAN 3
No. 4 I oo 67 68 69 70 URAIAN PERTANYAAN { Dencaharian? Bagaimana upaya perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik? Bagiamana upaya perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi? Bagaimana upaya perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok yang berkebutuhan khusus? Bagaimana upaya perbaikan dan pemulihan rumah ibadah? Dalam Hal penyelesaian konflik, apakah ada koordinasi antar anggota Kelembagaan penyelesaian Konflik yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat 272 c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a, Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah e. Tidak Tahu a. Sangat sering b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah JAWABAN 3
No. 4 t URAIAN PERTANYAAN 2 dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konfl ik Sosial? 273 'e. Tidak Tahu JAWABAN I
PEDOMAN WAWANCARA 1 . Apakah Bapak/lbu mengetahui dan memahami tentang Inpres No 2 Tahun 2013, mohon jelaskan ? 2. Bagaimanakah dilakukan Koordinasi dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri ? 3. Apakah di daerah ini terjadi konflik sosial? 4. Bagaimana pandangan anda tentang permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya yang menjadi sumber konflik di daerah ? 5. Apakah menurut anda sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/ atau antar masyarakat dengan pelaku usaha yang menjadi sumber konflik? Jelaskan? 6. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Konflik ? 7. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam meredam potensi Konflik dan membangun sistem peringatan dini ? 8. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam memelihara kondisi damai dalam masyarakat ? 9. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat ? 10. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan dan pemanfaatan modalsosial untuk pencegahan konflik ? 11. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan penghentian konflik yang terjadi ? 12. Bagaimana proses dalam penetapan status keadaan konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan ? 13. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Pemulihan Pasca konflik ? Data Sekunder 1. Data Potensi Konflik. 2. Data Laporan Situasi Daerah. 3. Data APBD Yang berkaitan dengan Penanganan Konflik 274