DB B BICARA DATA BULETIN ISSN 2774-6569 B E R A N I M E M U L A I PUSDATIK BULAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3) Edisi 1.2023
TIM PENYUSUN
PUSDATIK € '€ €' €ƒ ' ' '€ € €" €' €ƒ ' ... † ‡' †
PUSDATIK SALAM REDAKSI Halo Sobat Data,... Selamat bersua kembali pada Buletin Bicara Data Edisi ke-1 Tahun 2023. Salam Satu Data dan tetap jaga protokol Kesehatan ya!... Kami segenap redaksi Buletin Bicara Data mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena atas izin-Nya Buletin Bicara Data Edisi 1 Tahun 2023 dapat diterbitkan. Setelah melewati usia satu tahun, kami optimis Buletin Bicara Data akan terus mendapat tempat di hati para pembaca. Karena setiap artikel yang disajikan dalam buletin ini didasarkan pada data yang merupakan cerminan dari fakta yang terjadi... Untuk perjumpaan pertama di tahun 2023 kami hadir mengisi literasi dan memenuhi kebutuhan data dan informasi seputar ketenagakerjaan. Pada edisi kali ini, Buletin Bicara Data memiliki tujuh rubrik, yaitu: TOPIK (Tema Obrolan Pintar Ketenagakerjaan) Utama, Kompetensi Kerja, Cipta Kerja, Harmoni Kerja, Rambu Kerja, Digi Service, dan Serba-serbi... Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema "BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)" di dunia ketenagakerjaan Indonesia serta ulasan lain terkait dengan ketenagakerjaan. Harapan kami buletin ini bisa menjadi sumber informasi bagi pembaca yang membutuhkan... Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini. Semoga buletin ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak untuk ber- bagai keperluan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan... Salam, Redaksi
PUSDATIK DAFTAR ISI
ˆ'‰Š‹
˜
ˆ
™
Šˆ
- š
Š
- ›
- ™
Ž'Š œ -
ŽŠ'
œž
""""
Œš ˆ"""ˆ ŒŒ
ˆ ŒŸ S E R B A - S E R B A - S E R B A - S E R B I S E R B I S E R B I
•Šˆ- ›ž ' ›™
PUSDATIK O P I K UTAM T A K3 dan Produktivitas Pekerja: Bagaimana Hubungannya? Penulis : F. Anton Wirawan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bagi pe- kerjanya terus terjaga. Per- usahaan juga harus memas- tikan bahwa fasilitas kerja dan lingkungan kerja me- madai dan bebas dari bahaya. Dengan demikian, perusahaan dapat memasti- kan bahwa produktivitas pekerja tetap terjaga dan dapat meningkat. Keselamatan dan Ke- Keselamatan dan Ke- sehatan Kerja (K3) dan pro- duktivitas pekerja adalah dua hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan keber- hasilan perusahaan. Kedua hal ini saling terkait dan sangat mempengaruhi satu sama lain. Bebas dari insiden dan kecelakaan kerja mem- buat pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Keselamatan dan kesehatan pekerja juga mempengaruhi kondisi fisik dan mental pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih produktif. yang aman dan nyaman, seperti kondisi lingkungan kerja yang baik dan bebas dari bahaya, serta fasilitas kerja yang memadai. sehatan Kerja (K3) adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap pekerja dalam suatu organisasi atau per- usahaan memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat serta bebas dari bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, cedera, atau kerusakan kesehatan. Ini termasuk pengaturan dan pengendalian fisik, biologis, dan kimia dari lingkungan kerja serta implementasi prosedur dan praktik kerja yang aman. Tujuan utama dari K3 adalah untuk memini- malkan risiko dan memasti- kan bahwa pekerja dapat bekerja dengan aman dan sehat. Hubungan antara K3 dengan produktivitas pekerja sangat erat. Pekerja yang bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan nyaman akan merasa lebih tenang dan nyaman, sehing- ga dapat bekerja dengan lebih baik dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Se- baliknya, pekerja yang be- kerja dalam lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman akan merasa kurang nyaman dan tidak fokus dalam bekerja, sehingga produktivitas mereka akan menurun. Produktivitas pekerja, di sisi lain, sangat penting bagi perusahaan. Semakin pro- duktif pekerja, maka semakin besar hasil yang dapat diper- oleh perusahaan. Produktivi- tas pekerja juga dapat diting- katkan melalui kondisi kerja Sementara itu, produk- tivitas tenaga kerja adalah suatu ukuran yang menujuk- kan efisiensi dan efektivitas kerja seseorang atau Oleh karena itu, per- usahaan harus memastikan Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 1
PUSDATIK sekelompok pekerja dalam mencapai target dan hasil kerja. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai jumlah output yang dihasilkan per satuan input yang dikerah- kan. Dalam hal ini, input bisa berupa faktor-faktor seperti waktu, sumber daya, dan tenaga kerja, sedangkan output bisa berupa jumlah produk yang dihasilkan, layanan yang diberikan, atau hasil kerja lainnya. Produktivi- tas pekerja sangat dipe- ngaruhi oleh faktor-faktor seperti kompetensi dan ke- terampilan, motivasi dan minat, kondisi kerja dan lingkungan kerja, dan keseha- tan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, memastikan produktivitas pekerja yang tinggi adalah penting bagi keberlangsungan dan keber- hasilan suatu perusahaan, serta meningkatkan kualitas hidup pekerja. tinggi. banyak dan meliputi aspek- aspek internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut antara lain: 3. Kondisi kerja dan ling- kungan kerja: Kondisi kerja dan lingkungan kerja sangat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja serta produktivitas pekerja. Faktor- faktor seperti ergonomi, ilumi- nasi, suhu, kelembaban, dan ventilasi mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan pekerja, dan memiliki dampak langsung pada produktivitas pekerja.
1. Kompetensi dan keteram- pilan pekerja: Kompetensi dan keterampilan pekerja sangat mempengaruhi keselamatan kerja dan produktivitas pe- kerja. Pekerja yang memiliki keterampilan yang baik dan memahami prosedur kerja dan teknik kerja yang aman memiliki potensi untuk be- kerja dengan lebih produktif dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja. 4. Pelatihan dan Sosialisasi: Pelatihan dan sosialisasi keselamatan kerja yang efek- tif dapat membantu pekerja memahami risiko dan me- minimalisir kecelakaan. 2. Motivasi dan minat: Motiva- si dan minat pekerja me- mainkan peran penting dalam meningkatkan produk- tivitas pekerja. Pekerja yang memiliki motivasi yang tinggi dan minat yang besar dalam 5. Fasilitas dan Peralatan: Fasilitas dan peralatan yang tepat dan memenuhi standar keselamatan kerja dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan bahwa pekerja bekerja dengan aman. 6. Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang mempriori- taskan keselamatan kerja dapat membantu mening- katkan kesadaran dan keter- libatan pekerja dalam hal keselamatan kerja. 1. Kebijakan dan regulasi: Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan ke- selamatan kerja dan produk- tivitas pekerja sangat bidangnya cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat keselamatan kerja yang lebih Faktor-faktor yang mempengaruhi K3 serta pro- duktivitas pekerja sangatlah Halaman 2 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK mempengaruhi kinerja per- usahaan. Regulasi yang ketat dan tepat membantu me- mastikan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta membantu memaksimalkan produktivitas pekerja. besar. pekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi meng- gunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan ter- jadinya peledakan, ke- bakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. P2K3 merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengem- bangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Mengutip data dari aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan (WLKP) per tanggal 7 Februari 2023, dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar pada aplikasi WLKP online, hanya ada sekitar 12,5 ribu perusahaan yang telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). jumlah yang sangat sedikit sekali, padahal keberadaan P2K3 ini sangat penting. 2. Ekonomi dan pasar tenaga kerja: Kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja mem- pengaruhi keselamatan kerja dan produktivitas pekerja. Saat ekonomi sedang baik dan pasar tenaga kerja stabil, perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya untuk memastikan keselamatan kerja dan produktivitas pe- kerja yang optimal. Memang tidak semua perusahaan wajib mem- bentuk P2K3. Tetapi, setiap perusahaan atau tempat kerja yang memenuhi kriteria berikut yang wajib mem- bentuk P2K3, yaitu: Sementara itu, ber- sumber pada website satu- data. kemnaker.go.id, dalam rentang waktu triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2022 ada sebanyak 1.395 perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manaje- men Keselamatan dan Ke- sehatan Kerja (SMK3). Perusa- han-perusahaan tersebut paling banyak berada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 3. Teknologi: Teknologi juga mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja serta produktivitas pekerja. Pe- nerapan teknologi yang baik dan sesuai dapat membantu meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan me- maksimalkan produktivitas pekerja. Secara keseluruhan, pentingnya K3 dan produk- tivitas pekerja bagi perusa- haan tidak dapat dikesam- pingkan. Kedua hal ini saling mempengaruhi dan merupa- kan faktor penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu memperhatikan dan mem- prioritaskan K3 di tempat kerja. Namun, kesadaran penerapan K3 di tempat kerja masih menjadi tantangan Perusahaan atau tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerja- kan 100 orang atau lebih; Perusahaan atau tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mem- Sumber: Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 3
PUSDATIK Dengan kondisi seperti 3. Investasi dalam fasilitas dan peralatan yang aman dan efisien: Ini akan memasti- kan bahwa pekerja bekerja dengan aman dan produktif. 7. Menggunakan teknologi untuk memperbaiki ke- selamatan kerja dan produk- tivitas pekerja: Ini akan me- mastikan bahwa teknologi digunakan dengan benar dan membantu meningkatkan keselamatan kerja dan pro- duktivitas pekerja. itu, pemerintah perlu lebih menggiatkan sosialisi K3 di tempat kerja. Untuk dapat mengoptimalkan K3 di tempat kerja agar produktivi- tas pekerja tetap terjaga bahkan meningkat, beberpa hal berikut dapat menjadi perlu untuk dilakukan: 4. Mengembangkan budaya organisasi yang mempriori- taskan keselamatan kerja: Ini akan membantu meningkat- kan kesadaran dan keter- libatan pekerja dalam hal keselamatan kerja. 8. Memantau dan memper- timbangkan politik dan ekonomi: Ini akan memasti- kan bahwa perubahan politik dan ekonomi tidak mem- pengaruhi keselamatan kerja dan produktivitas pekerja. Dengan melakukan 1. Terus meningkatkan dan memperbarui peraturan dan prosedur keselamatan kerja: Ini akan memastikan bahwa pekerja bekerja dengan aman dan risiko kecelakaan berkurang. 5. Menilai dan mengoptimal- kan lingkungan kerja: Ini akan memastikan bahwa kondisi lingkungan kerja tidak mem- pengaruhi keselamatan kerja dan produktivitas pekerja. 2. Menyediakan pelatihan dan sosialisasi keselamatan kerja yang berkelanjutan: Ini akan membantu pekerja me- mahami risiko dan memini- malisir kecelakaan. beberapa hal di atas, pekerja dapat bekerja dengan aman dan produktif. 6. Mengurangi stres di tempat kerja: Ini akan membantu pekerja bekerja dengan aman dan produktif. Halam an 4 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK O P I K UTAM T A Dewan K3 Nasional Penulis : Nikhen PST Kesehatan dan Ke- selamatan Kerja (K3) me- rupakan suatu upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Hal tersebut dilakukan agar dapat menurunkan peluang kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian yang meng- akibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja. serta standar K3 lainnya. Pengawasan terhadap ke- selamatan dan kesehatan pekerja merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh entitas yang berkepentingan. kesehatan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut DK3N adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri di bidang keselamat- an dan kesehatan kerja di tingkat Nasional. Salah satu substansi yang ada K3 yaitu Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau biasa disebut dengan DK3N. DK3N merupakan organisasi non-profit yang beranggota- kan unsur-unsur pemerintah, organisasi buruh/ karyawan, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan badan-badan lain yang dianggap perlu. DK3N dibentuk oleh Menteri yang menyelengga- rakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, atau saat ini Menteri Ketenagakerjaan. Ke- anggotaan DK3N terdiri dari unsur pemerintah, serikat pe- kerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3, dan/atau aka- demisi. DK3N memiliki susu- nan keanggotaan yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sek- retaris, dan komisi. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan ketua komisi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Sedangkan anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DK3N. Filosofi dasar K3 adalah untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan pekerja dalam menjalankan pe- kerjaannya melalui per- lindungan K3, dengan melakukan upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Apabila semua potensi bahaya di tempat kerja telah dikendalikan sampai batas standar aman, maka ter- ciptalah kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga proses produksi dapat berjalan lancar, yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan produktivitas. Merujuk kepada Per- aturan Menteri Ketenaga- kerjaan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Ke- selamatan dan Kesehatan Kerja, definisi operasional Dewan Keselamatan dan Upaya-upaya K3 harus terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan secara teknis dan sistematis dengan memperhatikan perkembangan ilmu pe- ngetahuan dan teknologi Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 5
PUSDATIK kepada Menteri. Laporan tersebut dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Memperingati Bulan K3 Nasional Tahun 2023, yang dimulai pada tanggal 12 Ja- nuari sampai dengan 12 Fe- bruari, Kementerian Ke- tenagakerjaan sebagai instansi yang memegang kebijakan nasional di bidang K3 telah mengeluarkan Ke- putusan Menteri Ketenaga- kerjaan RI Nomor 135 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelak- sanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2023. Regulasi ini ber- isikan pedoman, program serta kegiatan untuk me- laksanakan Bulan K3 Nasional tahun 2023. Kali ini, tema pokok yang diusung untuk Bulan K3 Nasional 2023 yaitu "Ter- wujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di setiap Tempat Kerja". Acara puncak pe- ringatan dan pencanangan Bulan K3 Nasional 2023 dilak- sanakan di Amerta Indah Otsuka (AIO) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 12 Januari 2023 oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Dalam acara ini, Menaker melantik DK3N pe- riode 2022 - 2026. Sebagai badan pembantu di tingkat nasional, Menaker meminta DK3N untuk memberikan saran - saran dan Dalam pelaksanaan setiap 3 (tiga) bulan dan dipimpin oleh ketua DK3N. tugasnya, DK3N dapat melakukan kerja sama dengan badan pemerin- tah/non pemerintah baik nasional maupun interna- sional melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, DK3N dalam tata kerjanya dapat mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali Pelaksanaan tugas dan fungsi DK3N dapat berjalan dikarenakan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai kegiatan evaluasi dan pe- laporan, maka DK3N me- laporkan rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Halam an 6 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
pertimbangan kepada pe- merintah mengenai masalah-masalah di bidang pembinaan keselamatan dan turunan dari Kepmenaker diatas, diterbitkan juga Ke- putusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan DK3N juga ditugaskan menghimpun dan mengolah segala data ataupun per- masalahan K3 serta mem- bantu Menteri dalam mem- bina K3, melaksanakan pe- nelitian,pendidikan, latihan, pengembangan dan upaya memasyarakatkan dan membudayakan K3. Kontri- busi yang dapat dilakukan oleh DK3N saat ini yaitu fokus terhadap pengurangan kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK) yang terjadi di lingkungan tempat kerja. Hal tersebut menjadi dasar utama untuk segera melaksanakan rapat kerja setelah penetapan DK3N, dan substansi lainnya yang berkaitan juga akan menjadi bahasan dalam rapat kerja tersebut. Harapan kedepannya, DK3N dapat berkontribusi lebih serta membangun K3 yang lebih unggul sehingga dapat mewujudkan pekerjaan layak di Indonesia. PUSDATIK Ketenagakerjaan dan Ke- selamatan dan Kesehatan Kerja selaku Ketua DK3N Nomor 5/768/AS.01.02/XII/ 2022 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi dan Sekretariat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Periode Tahun 2023. kesehatan kerja secara nasional. Penetapan DK3N pada periode ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenaga- kerjaan RI Nomor 227 Tahun 2022 tentang Dewan Ke- selamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Periode Tahun 2022-2026. Selain itu, sebagai Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 7
O P I K UTAM T A Semarak Bulan K3 Nasional Penulis : Rahma Novia Filosofi dasar Ke- selamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah menjamin perlindungan atas keselamat- an dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Menteri Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasio- nal di bidang K3 bersama para pemangku kepentingan lainnya telah melalukan berbagai upaya untuk men- dorong pelaksanaan K3 melalui berbagai kegiatan antara lain kampanye, pro- mosi K3 melalui media sosial, seminar, maupun Forum Group Discussion (FGD), pem- binaan dan peningkatan kompetensi personil K3, peng- hargaan K3, dan lain sebagainya. canangan Bulan K3 Nasional Tahun 2023 di Amerta Indah Otsuka (AIO), Kab. Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 12 Januari 2023. Pelaksanaan Bulan K3 Nasional ber- langsung pada tanggal 12 Januari-12 Februari 2023. Salah satu isu yang ditekan- kan oleh Kemnaker adalah penanggulangan Tuberkulo- sis (TBC) di tempat kerja. Indonesia menempati urutan ke-2 negara dengan kasus TBC terbesar di dunia (WHO Global TBC Report, 2021). Sebagai upaya percepatan penanggulangannya, Kem- naker menerbitkan Per- menaker Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggula- ngan Tuberkolosis di Tempat Kerja. Selanjutnya Menaker melantik Dewan K3 Nasional (DK3N) periode 2022 s.d 2026. DK3N adalah organisasi non profit yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah, organisasi buruh/karyawan, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan badan-badan lain yang dianggap perlu. Selain melantik DK3N, Menaker juga menerima Buku Profil K3 Nasional Tahun 2022 yang disusun oleh stakeholder ketenagakerjaan dan ILO (International Labour Organization). Agar kesadaran dan kepatuhan norma K3 ini ter- laksana maka diadakanlah Bulan K3 Nasional yang di- peringati setiap bulan Ja- nuari-Februari. Tahun ini Bulan K3 Nasional meng- usung tema Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Ber- budaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja. Segala petunjuk teknis pelaksaannya tercantum dalam Keputusan Menaker Nomor 135 Tahun 2022. Dalam pelaksaannya, Gubernur masing-masing provinsi dapat menetapkan subtema pelaksanaan menyesuaikan dengan isu dan permasalahan K3 serta kondisi wilayah masing- masing Untuk melaksanakan Bulan K3 Nasional Tahun 2023, kementerian/Lembaga, pe- merintah provinsi/daerah, BUMN/BUMD, Lembaga K3, serikat buruh, asosiasi peng- usaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat dapat membentuk panitia pelaksana dengan melibat- kan berbagai unsur terkait sesuai dengan kebutuhan. PUSDATIK Pelaksanaan K3 tidak hanya tanggung jawab pe- merintah. Semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya dalam bidang K3 dan men- jadikan K3 sebagai dari budaya kerja sehingga tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju kecelakaan nihil guna pe- ningkatan produktivitas nasio- nal dapat segera terwujud nyata.
Kementerian Ketenaga- kerjaan (Kemnaker) meng- gelar peringatan dan pen- Halam an 8 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK Sumber : Dokumentasi Humas, Kemnaker Berikut beberapa kegia- bazar, lomba APAR, live music serta pembagian doorprize Mineral Provinsi Bali menga- dakan kegiatan Apel Bulan K3, Donor Darah, Lomba K3 pe- nanggulangan kebakaran dengan menggunakan APAR, Bakti Sosial, Pemasangan bendera dan baliho, Webinar Peningkatan Kapasitas P2K3 di Perusahaan, Pembinaan K3 dan Pengujian K3 secara rutin ke perusahaan. Tema yang diusung "Terwujudnya Pe- kerjaan Layak yang Ber- budaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja". tan dalam rangka Bulan K3 Nasional yamg dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/ Daerah 2) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Dis- nakermobduk) Provinsi Aceh memberikan penghargaan Zero Accident (kecelakaan nihil) sebanyak 60 Perusa- haan dan Penghargaan Pe- nerapan Norma Kerja Perem- puan Tahun 2023 sebanyak 30 Perusahaan di Provinsi Aceh. Selain itu juga ada kegiatan donor darah ber- sama dengan PMI Kota Banda Aceh. (Sumber : acehprov.go.id/) 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ditjen Minyak dan Gas dengan sub- tema "Peran Keselamatan Migas Dalam Era Transisi Energi demi Terwujudnya Pekerjaan Layak Yang Ber- budaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja". Rang- kaian acara yang terdiri dari senam pagi bersama dan cek kesehatan, donor darah, lomba K3, lomba basker 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 9
PUSDATIK M P E TENSI K K O E R J Sertifikasi Ahli K3 A Penulis : M. Zaini Pada era digital, para seperti pengolahan kata, angka, gambar, media pre- sentasi, perhitungan statistik, multimedia, dan sebagainya. mengharuskan pemakai komputer mengetahui syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) da- lam menggunakan komputer. lisensi atau sertifikat Ahli K3 umum atau AK3U. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena berguna dalam pe- nerapan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di pe- rusahaan, tempat kerja atau laboratorium agar bisa ber- jalan dengan baik. K3 di- butuhkan dalam menunjang keselamatan karyawan dan perusahaan. Tempat kerja yang aman dan sehat di- butuhkan oleh karyawan. Pe- rusahaan yang menerapkan K3 dengan baik bisa mening- katkan kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan efisien. pekerja bisa bekerja diluar tempat kerja, termasuk di rumah dan di tempat umum, dan menghadapi risiko ke- sehatan dan keselamatan di tempat mereka melakukan pekerjaan. Dengan kondisi demikian, upaya penga- wasan kondisi kesehatan dan keselamatan tempat kerja menjadi lebih sulit dilak- sanakan "Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi" yang me- rupakan tema bulan K3 tahun ini menjadi tantangan baru untuk para pemangku kepentingan terkait pelindu- ngan K3, termasuk pengawas ketenagakerjaan untuk terus berinovasi dalam meng- hadapi dinamika perubahan era digital. Sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Kepu- tusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 13/MEN/1984 ten- tang Pola Kampanye Nasional K3, Pemerintah ber- sama-sama pemangku kepentingan telah melakukan upaya yang intensif untuk memasyarakatkan K3 melalui Kampanye Nasional K3 selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya. Selanjutnya, telah ditetapkan Visi "Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015" melalui Kepmenakertrans No. 372/MEN/XI/2009. Untuk melanjutkan visi K3 nasional, pada tahun 2015 telah ditetapkan arah kebijakan dalam mendorong K3 agar menjadi budaya di tempat kerja dan memotivasi ma- syarakat Indonesia agar lebih mandiri dalam berbudaya K3. Pentingnya K3 dalam sebuah perusahaan telah diatur dalam undang- undang. Sayangnya, masih ada saja yang mengabaikan pentingnya K3. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa masih banyak perusahaan dan masyarakat yang belum menerapkan sistem K3 di tempat kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya merugikan karyawan tapi juga pe- rusahaan. Dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus diperhati- kan kesehatan dan kesela- matan kerja,sehingga peran teknologi dalam kehidupan manusia menjadi sumber pemecahan masalah bukan sumber masalah.keberadaan komputer sangat mendukung penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan waktu cepat dan hasil yang baik. Aplikasi komputer yang multiguna, Mengacu pada PP 50 Tahun 2012, K3 atau kesela- matan dan kesehatan kerja adalah sebuah kegiatan untuk mengurangi risiko Umumnya perusahaan diwajibkan untuk memiliki seorang pekerja dengan Halaman 10 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK kecelakaan dan penyakit yang disebabkan di tempat kerja, serta menjamin kesela- tan dan kesehatan bagi tenaga kerja. K3 sendiri di Indonesia diatur dalam: Memberikan laporan memiliki pekerja lebih dari 100 orang, atau memiliki risiko kecelakaan dan keselamatan yang tinggi, wajib memiliki seorang ahli K3 umum serta P2K3 (Panitia Pembina Ke- selamatan dan Kesehatan Kerja). kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut: 1. UU Nomor 1 Tahun 1970 ten- tang keselamatan kerja. 2. UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. 3. Dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga- kerjaan. Dan untuk melengkapi peraturan yang ada di dalam Undang-Undang, pemerintah juga berupaya melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) sampai Keputu- san Presiden yang mengatur tentang penyelanggaraan K3, yakni sebagai berikut : Untuk Ahli K3 Umum di tempat kerja satu kali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali diten- tukan lain. • Untuk Ahli K3 Umum di per- usahaan yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melaku- kan kegiatannya; Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya. Sesuai dengan kep- menakertrans No.239/MEN/ 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kom- petensi Calon Ahli Kesela- matan dan Kesehatan Kerja Umum dalam surat yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2017 No. B994/PNK3/VII/ 2017 memberitahukan bahwa pada amar kelima bahwa bagi peserta pembinaan calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum yang dinyatakan lulus akan diberi- kan sertifikat Calon Ahli Ke- selamatan dan Kesehatan Kerja Umum oleh Direktur Jendral Pembinaan Penga- wasan Ketenagakerjaan.
1. PP Nomor 11 tahun 1979 ten- tang keselamatan kerja pada permunian serta pengelolaan minyak dan juga gas bumi. 2. Keputusan Presiden Nomor 22 tanun 1993 tentang penya- kit yang timbul karena hubungan kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1973 tentang pengaturan serta penga- wasan keselamatan kerja di bidang pertambangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973 tentang peredaran, penggunaan dan penyimpangan pestisida 5. Dan mengacu pada Per- menaker Nomor 2 tahun 1992, tertulis dan disebutkan bah- wasannya perusahaan yang Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan; • Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja sesuai dengan keputusan pe- nunjukannya; • Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, meng- evaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 yang meliputi: • Keadaan dan fasilitas tenaga kerja. • Keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi serta peralatan lain- Halam an 11 Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan; • Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja sesuai dengan keputusan pe- nunjukannya; • Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, meng- evaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 yang meliputi: • Keadaan dan fasilitas tenaga kerja. • Keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi serta peralatan lain- Halam an 11 Mengacu kepada PER- MENAKER No. 02 Tahun 1992 pasal 9 dan 10, seorang Ahli K3 Umum memiliki kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan per- undangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentu- kan dalam keputusan pe- nunjukannya;
PUSDATIK provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah ma- sing-masing sebanyak 3 lembaga, serta Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah masing-ma- sing sebanyak 4 lembaga. (Gambar 1). Sementara itu, selain nya. • Penanganan bahan-bahan. • Proses produksi. • Sifat pekerjaan. • Cara kerja. • Lingkungan kerja. dapat di breakdown ber- dasarkan Provinsi, data Lem- baga Uji K3 juga dapat di breakdown berdasarkan Jenis Ujinya, yaitu Fabrikasi, Pemeli- haraan, Reparasi dan Insta- lasi Teknik K3, Konsultan dan Pembinaan K3, Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3 serta Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Keseha- tan Kerja. (Gambar 2). Dari kewajiban dan kewenangan seorang Ahli K3 Umum di atas, dapat diketa- hui bahwa posisi seorang Ahli K3 Umum sangat penting guna mengawasi penerapan K3 di sebuah perusahaan. Untuk menjadi Ahli K3 Umum tentunya Anda harus memiliki Sertifikat Ahli K3 Umum yang Anda dapatkan dari meng- ikuti Pelatihan Ahli K3 Umum. (Gambar 1).
Beranjak kepada kondi- si Lembaga Uji K3 di Indo- nesia, saat ini dari sejumlah 25 Provinsi yang terdata, jumlah Lembaga Uji K3 sampai dengan triwulan IV tahun 2022 yaitu sebanyak 2.647 lembaga. 5 Provinsi dengan jumlah terbanyak yaitu DKI Jakarta dengan jumlah 629 lembaga, diikuti Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 610 lembaga, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 237 lembaga, Provinsi Banten dengan jumlah 214 lembaga dan terakhir Provinsi Jawa Tengan dengan jumlah 145 lembaga. Sementara itu, 6 Provinsi dengan jumlah ter- kecil yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jumlah masing-ma- sing sebanyak 1 lembaga, (Gambar 2). Halam an 12 Bul eti n Bicara Data Edisi 1 2023
PUSDATIK Dimana pada jenis uji ter- sebut, Provinsi Jawa Barat lah justru yang memiliki jumlah Lembaga uji K3 terbanyak. Sementara itu, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia saat ini, terdapat 9 Provinsi yang €' Jika dilihat per jenis Uji nya, Provinsi DKI Jakarta me- rupakan provinsi yang me- miliki Lembaga Uji K3 ter- banyak pada hampir semua jenis uji, kecuali Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3. masih belum memiliki Lem- baga uji K3, yaitu Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Kaliman- tan Utara, Maluku, Nusa Teng- gara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat serta Sulawesi Tenggara. Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 13
PUSDATIK C I P T A KERJA Peran Inkubator Bisnis dalam Perluasan Kesempatan Kerja Penulis : Roselina Yolanda peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kom- petensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkat- kan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkat- kan kesejahteraannya. Melalui pengembangan BLK ini diharapkan akan diperoleh manfaat terciptanya lapa- ngan pekerjaan, meningkat- nya ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas kerja. Gambar 1. Rakernas BLKK Tahun 2022, sumber: majalahindonesia.id Kondisi perekonomian yang masih menjadi masalah utama dalam ketenaga- kerjaan. Indonesia kini sudah mulai pulih akibat pandemi Covid- 19 yang berlangsung sejak tahun 2020. Meskipun demiki- an, Indonesia masih harus menghadapi tantangan ke- tidakpastian ekonomi global yang dampaknya akan mempengaruhi pasar kerja Indonesia. Oleh karena itu kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas harus didukung pula dengan tersedianya SDM yang ber- kompeten yang mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Hal tersebut akan menjadi sangat penting bagi tingginya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran Namun, untuk memper- luas jangkauan pelatihan dan pemberdayaan SDM yang dapat menjangkau komuni- tas - komunitas yang telah terbentuk dalam masyarakat, maka dibentuk program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Program ini telah ber- langsung sejak tahun 2017 dan merupakan program yang memberikan pelatihan profesi kepada masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan paket pelatihan vokasi kepada masyarakat, tetapi juga bantuan berupa gedung, peralatan dan pe- latihan manajemen. BLKK diharapkan akan menjadi solusi untuk mengatasi ke- tidakmerataan kompetensi Salah satu bentuk upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjawab tantangan kebu- tuhan dunia usaha dan dunia industri adalah melalui pro- gram unggulan dalam mem- berdayakan potensi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia di Indonesia yaitu program pembinaan dan pengembangan Balai Latihan Kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenaga- kerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja, BLK diterjemahkan sebagai tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi Halaman 14 Bu leti n Bicara Dat a Edisi 1 2 023
PUSDATIK tenaga kerja Indonesia yang majemuk dan memiliki latar belakang suku bangsa, budaya, maupun agama yang berbeda - beda. BLKK diharapkan menjadi lompat- an transformasi pem- bangunan ekosistem pelatih- an yang modern dan pem- bentukan lembaga pelatihan yang kuat dan mandiri yang berbasis pada komunitas masyarakat sehingga lulus- annya diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni dan mampu bersaing dalam pasar kerja. penguatan kelembagaan tersebut salah satunya yaitu memperluas fungsi BLK Komunitas menjadi inkubator wirausaha. Perluasan fungsi tersebut bertujuan agar selain memberikan pelatihan vokasi, BLKK menjadi agen perluasan kesempatan kerja untuk menghasilkan tenaga kerja mandiri yang berdaya dan produktif sehingga mampu menyerap tenaga kerja baru. menggunakan instrumen yang telah disusun dengan metode tinjauan langsung ke masing-masing BLKK. Kegia- tan pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan masing-masing BLKK mampu menyelenggarakan fungsi sebagai inkubator wirausaha. Tahap awal yang telah dilakukan untuk meningkat- kan kapabilitas BLKK adalah penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan pada bulan November 2022. Kegiatan tersebut dilaksana- kan selama 11 hari untuk BLKK Kluster mandiri, 12 hari untuk BLKK kluster berdaya, dan 13 hari untuk BLKK Kluster binaan. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan terhadap 50 BLKK yang terdiri dari 16 BLKK yang termasuk dalam kluster berdaya, 9 BLKK binaan, dan 25 BLKK Mandiri yang tersebar di 9 Provinsi di Indonesia yang disesuaikan dengan kejuruannya masing - masing. (Tabel 1). Upaya menjadikan BLKK sebagai inkubator wirausaha dikerjakan secara berkola- borasi antar unit kerja di Kementerian Ketenaga- kerjaan, yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenaga- kerjaan No. 38 Tahun 2022 tentang 9 (Sembilan) Lompa- tan Kementerian Ketenaga- kerjaan. Pada Lompatan ke-3, yaitu transformasi program perluasan kesempatan kerja, terdapat beberapa rencana aksi yang perlu dilaksanakan antara lain: a. penyusunan indikator kelayakan BLK Komunitas menjadi inkubator wirausaha, b. seleksi dan penentuan BLKK yang men- jadi inkubator wirausaha, dan c. membina BLKK menjadi inkubator wirausaha. Salah satu penanggungjawab pro- gram BLKK sebagai inkubator wirausaha adalah Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK). Pada tahun 2022, BBPKK telah melaksanakan pembinaan BLKK melalui kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan ini Selanjutnya, pada tahun 2021 fungsi BLKK Kem- bali diperluas. Program pem- binaan dan pengembangan Balai Latihan Kerja Komunitas dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenaga- kerjaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementeri- an Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, arah kebijakan terkait transformasi program perluasan kesempatan kerja yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenaga- kerjaan yaitu mengembang- kan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka mem- perluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanju- tan, dengan salah satu agen- danya yaitu penguatan kelembagaan program per- luasan kesempatan kerja. Upaya untuk memperluas kesempatan kerja dari sisi Seperti contohnya Provinsi Jawa Timur yang memiliki BLKK sebanyak 21 BLKK yang terdiri dari 7 BLKK Kluster Berdaya, 4 BLKK Kluster Binaan, dan 10 BLKK Kluster Mandiri. Sedangkan ber- dasarkan kejuruannya, ter- dapat 3 BLKK yang memiliki kejuruan Desain Grafis Junior/Muda, 1 BLKK yang memiliki kejuruan Desain Grafis Mode dan Tekstil, 3 BLKK yang memiliki kejuruan Indus- tri Kreatif, 2 BLKK yang me- Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 15
PUSDATIK BLKK. Materi-materi dalam pelatihan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan lembaga untuk penguatan internal lembaga dan kapasitas pe- ngelola BLKK sebagai inkuba-tor wirausaha, diantaranya materi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), aset dan potensi, managerial, riset pasar, dan lain-lain. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ter-sebut, pada bulan Desember 2022 dilaksanakan kegiatan miliki kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri), 1 BLKK yang memiliki kejuruan Tata Busana, dan 9 BLKK yang memiliki kejuruan Teknik Infor- matika, 1 BLKK yang memiliki kejuruan Teknik Las (Welding), dan 1 BLKK yang memiliki kejuruan Teknik Otomotif. (Tabel 2). pendampingan dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendampingi BLKK men- jadi inkubator wirausaha. Melalui pendampingan ini diharapkan jumlah produk inovatif yang dihasilkan BLKK semakin meningkat, nilai ekonomi yang diciptakan juga meningkat, jumlah ƒ Kluster Provinsi Berdaya Binaan Mandiri Grand Total 3 Banten D.I. Yogyakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Grand Total 3 1 7 12 21 3 1 4 2 7 1 3 5 10 2 5 4 1 1 1 1 1 50 1 25 16 9 Sumber: Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat ƒ Sumber: Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat Peserta yang diundang wirausaha yang dihasilkan semakin banyak, dan ter- ciptanya lapangan kerja. Kondisi ideal BLKK yang di- harapkan untuk menjadi inkubator wirausaha adalah dalam pelatihan tersebut adalah pengelola BLKK dengan tujuan agar mereka dapat menjadi motor peng- gerak dalam transformasi Halaman 16 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
banyak nilai bisnis dan sosial dengan meminimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Indikator dari frugal innovation berhubungan dengan keberhasilan BLKK dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanankepada tenant berupa: a) penyediaan ruangan, b) dukungan fasilitas per- kantoran, c) bimbingan dan yang dapat mengadopsi keenam prinsip Frugal yang merupakan cara berinovasi di tengah keterbatasan yang ada seperti keterbatasan sumber daya termasuk se- perti bahan bakar, listrik, modal, dan waktu. BLKK harus dapat membuat inovasi cerdas untuk mengembang- kan produk berkualitas tinggi dan menciptakan lebih konsultasi, d) bantuan peneli- tian dan pengembangan usaha serta akses peng- gunaan teknologi, e) pelatih- an dan pengembangan ke- te rampilan, f) akses pen- danaan, g) penciptaan jaringan usaha dan kerja sama atau biasa disebut "7S" yaitu space, shared, services, support, skill development, seed capital, dan synergy. Sumber Artikel: Laporan Kegiatan Pendampingan BLK Komunitas Menuju Inkubator Wirausaha 2022 PUSDATIK Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 17
R M ONI KER Kasus Perselisihan HI di Pengadilan HI A H J A Penulis : Devi Andrian dinamis, dan berkeadilan, serta terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang kon- dusif dan produktif. Namun, dalam prak- tiknya terkadang ditemukan adanya perselisihan atau permasalahan antara pihak-pihak tersebut. Terlebih pada era percepatan tek- nologi yang berimplikasi pada hadirnya Industri 4.0 saat ini, potensi terjadinya perselisihan Hubungan Indus- trial menjadi semakin tinggi dan juga kompleks. Hal ini dapat disebabkan oleh ber- bagai faktor, seperti halnya masalah upah, PHK, adanya pelanggaran hak dan ke- wajiban, transformasi proses produksi ke arah digital, dan lain sebagainya. PUSDATIK Pada hakikatnya, Hubungan Industrial merupa- kan suatu bentuk interaksi antara Pemerintah, Pengusa- ha, dan Buruh dalam mem- bangun sinergitas ketenaga- kerjaan. Hubungan ini men- cakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti kondisi kerja, hak-hak buruh, dan tentunya upah pekerja. Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sangat perlu diwujudkan secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. trial tersebut. Regulasi yang ditetapkan perlu mempertim- bangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pengusaha maupun buruh. Pengusaha, yang ber- peran sebagai penyedia lapangan kerja dan mengatur jalannya proses produksi, bertanggung jawab dalam memenuhi standar kondisi pekerjaan yang layak (decent work), serta upah yang sesuai bagi para buruh yang mereka pekerjaan. Sedangkan bagi Buruh, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagaimana perjanjian kerja yang telah disepakati. Ke- seimbangan antara hak dan kewajiban dari ketiga pihak tersebut menjadi kunci sukses dalam membangun Hubung- an Industrial yang harmonis, Perselisihan Hubungan Industrial sendiri merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan regulasi, Peme- rintah menjadi pihak yang memainkan peranan penting dalam menjaga keber- langsungan hubungan indus- Halaman 18 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK nya perundingan melalui cara lainnya. Perlu dipahami bahwa dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak wajib memiliki itikad baik, bersikap santun & tidak anarkis, serta menaati tata tertib perundingan yang disepakati. Selanjutnya, dalam hal perundingan bipartit gagal untuk mencapai mufakat bagi masing-masing pihak, maka dapat dilakukan Komunikasi yang efektif penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase atau mediasi, dengan sebelumnya mencatatkan kasus perselisi- hannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Namun, apabila masih belum diperoleh mufakat maka salah satu pihak dapat meng- ajukan gugatan dengan membawanya ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk penyelesaian yang lebih formal. menjadi kunci utama dalam mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya perselisih- an antara pengusaha dan buruh yang dipekerjakannya. Melalui komunikasi yang efektif, setiap pihak dapat menyampaikan aspirasi dan kondisi yang dialaminya secara terbuka, sehingga para pihak dapat memahami sudut pandang satu sama lain dan bersama-sama mencari solusi dalam mem- bangun hubungan kerja yang harmonis. Akan tetapi, apa- bila komunikasi yang efektif tidak dapat dilakukan sedari awal, maka upaya-upaya kuratif perlu untuk dilakukan. Proses penyelesaian perselisihan Hubungan Indus- trial dapat dilakukan melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Perundingan Bipartit menjadi tahapan yang wajib untuk dilakukan sebelum dilakukan- Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 19
PUSDATIK PHK tersebut. Sehingga ke- depannya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan para stakeholder dalam menyusun kebijakan untuk meminimalisir potensi terjadi- nya Perselisihan Hubungan Industrial, terlebih dalam kasus PHK. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa PHK sendiri menjadi salah satu permasalahan utama dalam sektor ketenagakerjaan yang me- miliki dampak "domino" yang dapat menimbulkan ma- salah-masalah lain yang mungkin lebih besar ke-depannya. Dalam hal ini, Penga-dilan Hubungan Industrial memainkan peranan yang sangat penting sebagai pihak yang membantu memberikan putusan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-ma- sing pihak. Prosedur penyele-saian melalui Pengadilan Hubungan Industrial meliputi tahapan Pendaftaran Kasus, Penyelidikan, Sidang, dan Putusan. Perlu dipahami bahwa hasil yang diperoleh dari Pengadilan Hubungan Industrial bersifat mengikat bagi semua pihak. Penyelesaian perselisih- an melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini mem-berikan jaminan bahwa hak- hak dan kewajiban masing- masing pihak akan dipenuhi secara adil dan transparan. Namun, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Indus- Berdasarkan hasil trial memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahap mediasi dan musyawarah. Oleh karena- nya, penyelesaian dengan cara ini sebaiknya menjadi alternatif paling akhir dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Karena pada dasarnya komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam rangka mencegah, meminimalisir, dan bahkan menyelesaikan suatu per- selisihan Hubungan Industrial. kompilasi data Kasus Per- selisihan Hubungan Industrial pada Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 26 Sistem Informasi Penelusuran Perkara, diperoleh informasi bahwa terdapat sebanyak 2.297 kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (update 14 Februari 2023). Sebanyak 2.090 kasus atau 87,63 persen dari total kasus yang didaf- tarkan terklasifikasi sebanyak kasus Perselisihan Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK). Kemudian untuk Perselisihan Hak berada pada posisi kedua dengan jumlah kasus didaftarkan sebanyak 234 kasus atau 9,81 persen dari total kasus yang ada dan diikuti oleh Perselisihan Kepentingan pada posisi selanjutnya dengan jumlah kasus didaftarkan sebanyak 13 kasus atau 0,55 persen dari total kasus yang ada. Apabila suatu putusan yang diberikan oleh Penga- dilan Hubungan Industrial tidak memuaskan salah satu atau kedua belah pihak, pihak yang tidak puas dapat mem- peroleh jalur hukum lanjutan melalui banding atau kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau kembali putusan yang telah diputus- kan. Putusan yang diperoleh melalui jalur hukum ini men- jadi jaminan bagi pihak yang memenangkan kasus untuk memperoleh hak-hak yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan, serta menjadi putusan akhir dari suatu perselisihan yang terjadi. Berdasarkan informasi tersebut, Kasus PHK menjadi kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat di- katakan sangat rentan terjadi dan cukup sulit diselesaikan secara mediasi maupun musyawarah. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat pen- ting dan menarik untuk dikaji dengan lebih dalam agar dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya kasus Perselisihan Hubungan Industrial karena Halam an 20 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK R M ONI KER A Mengetahui Hak-hak Dasar Pekerja/Buruh H J A Penulis : Devi Mariana Rania Seorang pekerja/buruh Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beberapa diantaranya akan dibahas dalam kesempatan kali ini. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. pastinya memiliki hak dan kewajiban terhadap peng- usaha atau pemberi kerja. Hak dan kewajiban ini men- jadi bagian penting yang disebutkan dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Pekerja/buruh, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sebagai pekerja/buruh, apakah kalian merasa bahwa hak-hak kalian telah ter- penuhi? Mungkin sebagian pekerja/buruh di Indonesia belum mengetahui sedikit banyak akan hak-hak yang diperoleh. Pekerja/buruh dapat memperoleh hak-hak- nya seiring dengan kewajiban yang diberikan telah dilaku- kan dengan baik. Dari hasil Survei Angka- tan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik periode Agustus 2022, diperoleh data sebanyak 26,86 juta pen- duduk yang bekerja (PYB) di Indonesia dengan status buruh/karyawan/pegawai menerima upah sesuai atau diatas upah minimum yang telah ditetapkan dimasing- masing wilayah kerja. Semen- tara itu, jika dilihat berdasar- kan wilayah, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah PYB dengan status buruh/ karyawan/pegawai yang menerima upah sesuai atau diatas upah minimum paling tinggi diantar wilayah lainnya yaitu sebesar 6,77 juta orang atau sekitar 25,21 persen dari jumlah PYB keseluruhan yang telah disebutkan sebelumnya. Hak memperoleh upah yang layak berbicara mengenai pe- kerja/buruh pastinya tidak lepas dari perihal upah yang diperoleh. Pengusaha/pem- beri kerja harus memastikan bahwa pekerja/buruh me- nerima upah yang layak sesuai dengan perjanjian kerja yang ditetapkan atau peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga- nya. Upah yang diterima pekerja/buruh adalah upah minimum yang disesuaikan dengan besaran dimasing- masing provinsi atau kabu- paten/kota. Upah minimum yang ditetapkan satu tahun sekali oleh Gubernur ini men- jadi acuan bagi pengusaha/ pemberi kerja dalam mem- berikan upah. Oleh karena itu, pengusaha/pemberi kerja tidak boleh memberikan upah kepada pekerja/buruh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Lebih jelas- nya, pemberian upah pe- kerja/buruh telah diatur Hak pekerja/buruh tidak hanya sebatas mendapatkan upah yang layak dan bekerja dengan jam kerja yang sewa- jarnya. Hak dasar pekerja/bu- ruh sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Un- dang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 21
PUSDATIK kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di tempat kerja/ perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan. Penjelasan atas hak dasar ini terdapat pada pasal 11 dan pasal 12 UU Ketenagakerjaan.Hak atas waktu kerja yang sesuaipengusaha/pemberi kerja wajib melaksanakan waktu kerja sesuai peraturan per- undang-undangan yang berlaku. Para pengusaha/ pemberi kerja sering kali mengesampingkan hal ini dan cenderung dinilai mengeksploitasi pekerja/ buruh. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas kesehat- an pekerja/buruh yang ber- dampak pada menurunya produktifitas perusahaan. Hak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama hak dasar ini tertuang dalam pasal 5 dan pasal 6 UU Ketenagakerjaan. Setiap pekerja/buruh memiliki ke- sempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan pekerja/buruh. Pekerja/buruh juga berhak untuk mendapatkan per- lakuan yang sama tanpa diskriminasi baik gender, ras, suku, agama atau lainnya dari pengusaha/pemberi kerja termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas. Hak meningkatkan/ mengembangkan kompe- tensi kerja setiap pekerja/buruh juga berhak untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompe- tensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampu- an melalui pelatihan kerja. Atas dasar ini, pengusaha/ pemberi kerja hendaknya bertanggung jawab dan memperhatikan bahwa pekerjanya harus dibekali keterampilan yang dibutuh- kan untuk meningkatkan kemampuan, produktifitas dan pengembangan karirnya melalui suatu pelatihan kerja yang bersertifikasi karena nantinya pengusaha/pemberi kerja akan memperoleh man- faat dari hasil kompetensi pekerjanya. Pelaksanaan pelatihan Halaman 22 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK beribadah serta hak istirahat dan cuti khusus bagi pekerja perempuan. Ketentuan semua hal tersebut terdapat dalam Perppu Cipta Kerja yang ketentuannya masih sama dengan UU Cipta Kerja yaitu perubahan pada pasal 79 UU Ketenagakerjaan dan pasal 80 sampai dengan pasal 85 UU Ketenagakerjaan. Hak berserikat dalam UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak mem- bentuk dan menjadi anggota serikat. Serikat pekerja/buruh ini dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan untuk mem- perjuangkan serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh. Jumlah serikat pekerja/ serikat buruh di Indonesia pada tahun 2022 meningkat sekitar 14,87 persen dari tahun sebelumnya. Begitu pun jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh meningkat sekitar 29,25 persen dari tahun sebelum- nya. Selain pengaturan waktu kerja normal, peng- usaha/pemberi kerja dapat mempekerjakan pekerja/bu- ruh melebihi jam kerja normal dengan syarat dan ketentuan yang belaku. Keduanya telah diatur dalam Perppu Cipta Kerja yang ketentuannya masih sama dengan UU Cipta Kerja yaitu perubahan pada pasal 77 dan 78 dari UU Ketenagakerjaan. Hak cuti dan istirahat ada waktu kerja pastinya ada waktu untuk istirahat dan cuti bagi pekerja/buruh. Selain itu ada pemberian hak untuk Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 23
PUSDATIK kerjaan), dimana terdapatlima jenis program jaminan sosial untuk pekerja/buruh yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM). Namun, melihat kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada masa pandemi, peme- rintah menyelenggarakan program bantuan bagi peker-ja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja yaitu program Jaminan Ke- hilangan Pekerjaan (JKP). Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, dari 35,86 juta peserta aktif terdapat 22,84 juta orang atau sekitar 63,68 persen yang merupakan pekerja penerima upah. Jumlah pe-serta ini terdaftar dalam program JKK dan JKM, sedangkan program JHT sebanyak 17,11 juta orang dan program JP sebnayak 14,01 juta orang. Bentuk lain kesejahtera- an yang diberikan pengusa-ha/pemberi kerja yaitu dengan menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti pe- layanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, pe- rumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasili- tas rekreasi. Selain itu, diben- tuk koperasi pekerja dan usaha-usaha produktif di perusahaan untuk mening- katkan kesejahteraan pekerja/buruh. Hak penempatan kerja setiap pekerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun luar negeri. Hal ini disebutkan dalam pasal 31 Undang- Undang Ketenagakerjaan. Penempatan tenaga kerja diarahkan agar pengusaha/ pemberi kerja menempatkan pekerja/buruh sesuai pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampil- an, minat dan kemampuan. Hak mendapatkan kesela- matan dan kesehatan kerja setiap pekerja memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja dan rentan terhadap penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, pemberi kerja harus memas- tikan pekerja berada dalam lingkungan yang aman dan sehat, tanpa adanya bahaya atau risiko yang dapat me- nimbulkan cedera atau penyakit. Hak mendapatkan kese- jahteraan dan jaminan sosial setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sesuai yang disebutkan pada pasal 99 UU Ketenagakerjaan. Peng- usaha/pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada. Jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga- kerjaan (BPJS Ketenaga- Dalam UU Ketenaga- kerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh per- lindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu setiap perusahaan wajib menerpakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Terkait hal ini, Kementerian Ketenaga- kerjaan setiap tahunnya memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah menerpakan SMK3 dan pe- rusahaan dengan nihil kecelakaan kerja. inilah sedikit Halam an 24 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK 25% ulasan mengenai hak-hak dasar yang perlu diketahui oleh pekerja/buruh dan disadari oleh pengusaha/ pemberi kerja untuk menjaga hubungan kerja yang kondu- sif. Segala peraturan ketenagakerjaan wajib di- pahami dan ditegakkan oleh kedua belah pihak untuk menghindari adanya per- selisihan hubungan industrial. Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 25
PUSDATIK R M ONI KER A H J A Hati- Hati Bekerja Terlalu Lama Penulis : Ainul Fatwa Khoiruroh Perkembangan teknolo- an dan kesehatan dari pe- kerja. Sehingga pemerintah tidak hanya mengatur terkait waktu kerja, tetapi juga waktu lembur, dan waktu istirahat. Peraturan ini mengacu pada Perppu (Peraturan Pemerin- tah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia) No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. gi yang semakin cepat setelah pandemi menyebab- kan beberapa perubahan pola kerja. Perubahan pola kerja yang sering terlihat adalah mulai berkembang- nya perusahaan yang meng- gunakan work from home atau work from anywhere sebagai pilihan cara kerja. Selain fleksibilitas tempat kerja, fleksibilitas jam kerja juga menjadi pilihan kerja saat ini. Pengaturan atau pem- batasan jam kerja dilakukan guna meningkatkan work life balance yang lebih baik. Kondisi ini berhubungan dengan tingkat stress / burn- out akibat pekerjaan dan tingkat kecelakaan kerja. Perubahan pola kerja yang serba fleksibel ini seperti pisau bermata dua, di satu sisi meningkatkan efisiensi waktu karena mengurangi mobilitas tetapi seringkali jam kerja menjadi tidak teratur atau seringkali mengganggu waktu untuk pribadi atau keluarga. Jam kerja yang tidak teratur berpotensi me- ngurangi jam istirahat dan menjadi jam kerja yang pan- jang. Jam kerja menjadi kom- ponen fundamental untuk mendukung keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di tempat kerja. Konvensi ILO pertama tahun 1919 tentang jam kerja menyarankan jam kerja maksimal adalah 48 jam per minggu. Jam kerja yang berlebihan akan meng- ganggu kehidupan sosial dan beresiko terhadap keselamat- Halaman 26 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
per minggu daripada pekerja atau karyawan. Pemilik usaha yang dibantu buruh tetap yang bekerja diatas 58 jam per minggu sebesar 15,17 persen. Individu yang bekerja Kementerian Ketenaga- Gambar 1. Jumlah Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Waktu Kerja/Istirahat kerjaan melalui Direktorat Jenderal Binwasnaker & K3 pada laporan triwulan IV tahun 2022 telah mencatat 3.031 kasus tekait pelangga- ran norma ketenagakerjaan waktu kerja/ waktu istirahat. Pemberlakuan waktu kerja yang tidak berlebihan menja- di tanggung jawab bersama, baik dari pekerja maupun dari perusahaan. (Gambar 1) PUSDATIK
Kondisi tenaga kerja di Indonesia berdasarkan Saker- nas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Agustus 2022 rata-rata bekerja selama 40 jam per minggu. Khusus untuk pekerjaan utama, rata-rata menghabiskan waktu bekerja 38 jam per minggu. Rata-rata jam kerja yang paling tinggi adalah buruh/karyawan/ pegawai sebesar 43 jam per hari dan lapangan usaha yang paling tinggi adalah pengangkutan dan per- gudangan sebesar 46 jam per hari. di sektor penyediaan akomo- dasi dan penyediaan makan minum yang bekerja diatas 58 jam per minggu sebesar 22,41 persen. (Gambar 2) Gambar 2. Kondisi Saat Ini Mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2022 waktu kerja sebesar 40 jam per minggu dan waktu istirahat sebesar 18 jam per minggu maka batas maksimum sekitar 58 per minggu. Persentase tenaga kerja yang bekerja diatas 58 jam perminggu pada peker- jaan utama sekitar 10 persen. Pemilik usaha lebih banyak yang bekerja diatas 58 jam Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 27
besar bedasarkan faktor resiko pekerjaan adalah pekerjaan yang mempunyai jam kerja berlebih (lebih dari 55 jam /minggu) sebesar 39,5 persen. Sedangkan, kasus kematian akibat bekerja ter-lalu lama terjadi di Indonesia tahun 2013. Kasus tersebut terjadi pada karyawanswasta yang ditemukan
meninggal setelah bekerja 30 jam nonstop. Di negara Jepang fenomena meninggal setelah bekerja terlalu lama dikenal dengan nama "karo- shi". "Karoshi" telah dikenal sejak tahun 1970 untuk meng- gambarkan fenomena ke- matian yang disebabkan kelelahan akibat bekerja. Pelanggaran terhadap jam kerja atau menggunakan jam kerja berlebih mem- punyai banyak dampak negatif, yang paling berat beresiko terhadap kematian. Menurut WHO dan ILO pada tahun 2016 kematian paling Dampak negatif lain terkait jam kerja berlebih : PUSDATIK 1. Meningkatkan Resiko Stress 3. Kelelahan baik fisik maupun mental 2. Mengganggu kehidupan sosial Jam kerja yang pan- Makin lama bekerja jang atau berlebih ber- kaitan dengan beban kerja. Seringkali orang bekerja lebih lama daripada waktu kerja normal karena beban kerja yang berlebih. Kondisi ini akan membebani pikiran sehingga stress akan berkembang. Individu yang terlalu lama bekerja lebih berpeluang meng- alami tekanan atau stress. Jam kerja berlebih selain menyebabkan stress juga menghalangi untuk refreshing dari pekerjaan. maka saraf akan meng- alami kelelahan, mulai tangan, mata nyeri pung- gung dan lain sebagainya. Bekerja terlalu lama akan mengganggu jam tidur individu yang mengakibat- kan kerja metabolisme tubuh terganggu. Seseorang yang bekerja berlebih akan menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja. Kondisi ini akan mengu- rangi waktu untuk ber- senang-senang dan ber- kumpul bersama keluarga, teman, atau orang ter- dekat lainnya. Individu membutuhkan kehidupan sosial seperti rekreasi, olahraga, melakukan hobi, dan lain sebagainya. Kehidupan sosial dapat menurunkan tingkat stress dan meningkatkan harga diri. Halaman 28 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK 4. Meningkatkan keter- gantungan terhadap alco- hol/ rokok atau adiktif lainnya 5. Meningkatkan resiko keamanan kerja 6. Menurunkan produk- tivitas Setelah meng- habiskan waktu kerja yang lama seringkali fokus dan konsentrasi mengalami penurunan. Kondisi ini akan menjadi lebih ceroboh dari biasanya. Resiko terjadinya keselamatan kerja lebih tinggi daripada yang bekerja dengan jam kerja normal. Kerja dengan ber- lebihan berpotensi menurunkan produktivitas. Produktivitas akan meng- alami penurunan ketika badan mengalami kelelah- an. Studi yang diterbit- kan British Medical Journal menyebutkan bahwa karyawan yang bekerja lebih dari 48 jam per minggu cenderung meng- konsumsi alkohol yang beresiko daripada yang bekerja pada jam kerja normal. Jika badan dan pikiran sudah lelah dan tekanan semakin tinggi maka seringkali pekerja mencari booster. Booster yang sering digunakan adalah kopi, alkohol, rokok dan sebagainya. Semua kebiasaan tidak sehat akan muncul ketika bekerja terlalu lama. 7. Meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke 8. Meningkatkan resiko obesitas WHO dan ILO meng- ungkapkan bahwa individu yang secara konsisten bekerja dengan jam kerja panjang lebih berisiko terhadap penyakit jantung dan stroke. Bekerja lebih dari 55 jam per minggu akan meningkatkan resiko stroke sebesar 35 persen dan resiko jantung kardio- vaskular sebesar 17 persen. Ketika sebagian besar waktu dihabiskan untuk bekerja, maka waktu untuk berolahraga atau bergerak bebas menjadi lebih sedikit. Khususnya untuk individu yang bekerja di depan komputer atau pekerjaan yang kurang aktivitas fisik. Dengan kurangnya aktivitas fisik maka akan meningkatkan resiko obesitas. 9. Meningkatkan resiko burnout Burnout dikategori- kan sebagai fenomena kerja yang terjadi akibat dari gagal dalam mengen- dalikan stress akibat dari pekerjaan. Gejala burnout antara lain lelah, stress, perasaan negatif terhadap pekerjaan, dan lebih mudah tersinggung. Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 0 23 Halam an 29
PUSDATIK A M BU KERJ R Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Tahun 2022 A Penulis : Zulfiandi Pada tahun 2022, pe- negakan hukum ketenaga- kerjaan telah menjadi fokus utama negara-negara di dunia. Tantangan yang diha- dapi oleh pekerja di era digital dan teknologi semakin kom- pleks, sehingga perlu ada upaya yang lebih keras untuk melindungi hak-hak mereka. Beberapa isu utama dalam penegakan hukum ketenaga- kerjaan pada tahun 2022 termasuk hak-hak pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, dan kebebasan berseri- kat dan berogarnisasi. Isu-isu yang menjadi sorotan dalam penegakan hukum ketenaga- kerjaan di Indonesia pada tahun 2022 antara lain: penegakan hukum terkait dengan kesehatan dan ke- selamatan kerja agar para pekerja dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. bebasan mengorganisir dihormati dan dilindungi. Perlindungan Pekerja Migran Tenaga kerja migran sering kali menjadi sasaran eksploi- tasi dan diskriminasi di tempat kerja. Di banyak negara, tenaga kerja migran sering kali diperlakukan lebih buruk daripada pekerja lokal, terutama dalam hal upah dan kondisi kerja. Pemerintah dan regulator harus me- mastikan bahwa hak-hak tenaga kerja migran di- lindungi dan diakui. Selama tahun 2022 terdapat 30 (tiga puluh) pe- rusahaan yang melanggar tindak pidana ketenaga- kerjaan. Tindak pidana ketenagakerjaan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu Tindak Pidana Ringan (Tipi- ring) dan biasa. Tipiring meli- puti Wajib Lapor Ketenaga- kerjaan di Perusahaan (WLKP), Peraturan Perusahaan (PP), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan UU Nomor 3 Tahun 1951. Sedangkan pada kategori biasa meliputi serikat pekerja, pengupahan, upah, PMI, dan BPJS. Upah yang Adil Upah yang adil adalah hak yang fundamental bagi para pekerja. Namun, masih banyak pekerja yang men- dapatkan upah yang kurang dari standar yang layak, ter- utama di sektor informal. Di banyak negara, minimum wage ditetapkan oleh pemer- intah untuk melindungi pe- kerja dari eksploitasi upah rendah. Namun, penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar undang- undang tentang upah masih kurang efektif. Keselamatan dan Ke- sehatan Kerja Masalah kesehatan dan kese- lamatan kerja selalu menjadi isu yang penting dalam pe- negakan hukum ketenaga- kerjaan. Di banyak negara, undang-undang dan pera- turan yang mengatur kese- hatan dan keselamatan kerja di tempat kerja telah disah- kan dan diberlakukan, tetapi masih banyak pekerjaan yang berbahaya dan berisiko tinggi yang masih ber- langsung. Pemerintah dan regulator harus terus mem- perkuat dan meningkatkan Perlindungan Hak Ber- serikat Hak berserikat dan kebebas- an mengorganisir adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang di banyak negara. Namun, di beberapa negara, pekerja yang mencoba untuk mem- bentuk serikat atau melaku- kan aksi mogok kerja dapat diintimidasi atau dianiaya oleh majikan atau pemerin- tah. Pemerintah dan regulator harus memastikan bahwa hak-hak berserikat dan ke- Halaman 30 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK UU Nomor 3 Tahun 1951 hanya terjadi di Provinsi SumateraBarat: 1 (satu) perusahaan. Pada kategori pelang-garan biasa, ada 4 (empat) perusahaan yang melakukan pelanggaran. Perusahaanyang melakukan pelanggar- an pengupahan dan BPJS terjadi di Provinsi Riau, masing-masing 1 (satu) pe-rusahaan. Perusahaan yang melanggar terkait upah ter- jadi di Provinsi Jawa Timur: 1 (satu) perusahaan dan ada 1 (satu) perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait PMI yang dilaporkan oleh Ditjen Binwasnaker pada saat melakukan pengawasan ke perusahaan. Dari 30 (tiga puluh)
Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker Jumlah perusahaan perusahaan yang melanggar tindak pidana ketenaga- kerjaan tersebut di atas, sebanyak 8 (delapan) pe- rusahaan telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan seperti pada tabel 2. yang melanggar pada kate- gori tipiring sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan dengan pelanggaran WLKP terjadi di Provinsi Sumatera Barat: 3 (tiga) perusahaan, Bengkulu: 1 (satu) perusaha- an, dan Jawa Barat: 1 (satu) perusahaan. Selanjutnya perusahaan yang melanggar PP terjadi di Provinsi Lampung: 1 (satu) perusahaan, Jawa Barat: 1 (satu) perusahaan, dan DI Yogyakarta 1 (satu) perusahaan. Perusahaan yang melanggar K3 terjadi di Provinsi Kepulauan Riau: 4 (empat) perusahaan, Jawa Barat: 7 (tujuh) perusahaan, Jawa Tengah: 1 (satu) per- usahaan, dan Kalimantan Barat: 5 (lima) perusahaan. Perusahaan yang melanggar Pada kategori pelang- garan tipiring, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang melakukan pelanggaran K3 di provinsi Kepulauan Riau dan 1 (satu) perusahaan yang melanggar PP di provinsi Lampung. Sedangkan pada kategori pelanggaran biasa, terdapat 1 (satu) perusahaan yang melakukan pelanggar- an pengupahan dan 1 (satu) perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait BPJS di provinsi Riau. Terdapat 1 (satu) perusahaan yang
Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 31
PUSDATIK langgaran.• Persaingan usaha yang ketat: persaingan yang ketat dalam dunia usaha dapat mempengaruhi pengusaha untuk memotong biaya pro-duksi, termasuk biaya upah tenaga kerja, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum ketenagakerjaan.• Tuntutan produksi yang tinggi: tuntutan produksi yang tinggi dalam suatu perusaha- an dapat mendorong pengusaha untuk meng- abaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak-hak karyawan, demi mencapai target produksi yang ditetapkan.• Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum: kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dapat membuat pelaku pelanggaran merasa bebasuntuk melakukan pelanggar- an hukum ketenagakerjaan tanpa takut akan konsekuensi hukumnya. melakukan pelanggaran terkait upah di provinsi Jawa Timur, serta ada 1 (satu) perusahaan yang dilaporkan oleh Ditjen Binwasnaker saat melakukan pengawasan ke perusahaan yang melakukan pelanggaan terkait BPJS. Perbedaan persepsi dan budaya: perbedaan persepsi dan budaya yang berbeda- beda antara pengusaha dan karyawan dapat menyebab- kan terjadinya konflik yang dapat memicu pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Pelanggaran hukum Ketidakadilan dan ketimpa- ngan sosial: ketidakadilan dan ketimpangan sosial dapat menyebabkan mun- culnya ketidakpuasan dan protes dari karyawan, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat memicu pelang- garan hukum ketenaga- kerjaan. ketenagakerjaan diduga dapat disebabkan oleh ber- bagai faktor, antara lain: Kurangnya pemahaman tentang hukum ketenaga- kerjaan: banyak pengusaha atau karyawan yang tidak memahami secara lengkap mengenai peraturan dan undang-undang yang ber- laku dalam ketenagakerjaan, sehingga membuat mereka rentan melanggar hukum. Perubahan kebijakan dan regulasi: perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah dalam bidang ketenaga- kerjaan dapat membuat pengusaha atau karyawan sulit untuk mengikuti aturan yang baru, sehingga dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Kurangnya kesadaran ten- tang hak dan kewajiban: banyak pekerja atau peng- usaha yang tidak memiliki kesadaran yang cukup ten- tang hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka cenderung melakukan pe Halaman 32 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK A M BU KERJ R Pemberian Penghargaan K3 Tahun 2023 A Penulis : Rina Irania Bulan K3 Nasional tercatat sebanyak 663 pe- rusahaan dengan peng- hargaan sertifikat perak, 592 perusahaan dengan peng- hargaan sertifikat emas, 12 perusahaan dengan peng- hargaan sertifikat perak dan bendera perak, dan 737 pe- rusahaan dengan peng- hargaan sertifikat emas dan bendera emas. berhasil membina usaha- usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing dan kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan kecelakaan nihil, penerima penghargaan SMK3, perusa- haan yang telah berhasil menyusun program pence- gahan dan penanggulangan HIV - AIDS di tempat kerja, para pemeduli serta perusa- haan yang telah melaksana- kan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. adalah Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasio- nal. Pelaksanaan Bulan K3 Nasional tahun 2023 ber- pedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagai mana tercantum dalam Keputusan Menaker No. 135 Tahun 2022. Pelaksanaan Bulan K3 Nasio- nal 2023 diadakan pada tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023. Kepmenaker yang ditandatangi oleh Ibu Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan RI, sekaligus menjadi pedoman bagi setiap pimpinan Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lemba- ga Pendidikan, Perusahaan, dan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022. Berdasarkan tingkat pencapaian penerapan SMK3 perusahaan yang telah melakukan penilaian pe- nerapan SMK3 pada tahun 2022 tercatat sebanyak 551 perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik dan 1.453 perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan memuaskan. Dari jumlah 2.004 perusahaan tersebut, terdiri dari 1.195 perusahaan kategori tingkat awal (64 kriteria), 60 perusahaan kate- gori tingkat transisi (122 krite- ria) dan 749 perusahaan kategori tingkat lanjutan (166 kriteria).
Perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja atau berpotensi terjadi kecelakaan kerja yang tinggi akan diwajibkan untuk me- nerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK3 merupakan bagian dari sistem manaje- men perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Implementasi kegiatan Bulan K3 Nasional 2023 pada 12 Januari - 12 Februari 2023 dilaksanakan secara terus- menerus dan berkesinam- bungan. Pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2023 dimeriahkan pula dengan berbagai kegiat- an. Kementerian Ketenaga- kerjaan memberikan apresia- si berupa Penghargaan kepada Gubernur yang telah Pada tahun 2022 ter- catat sebanyak 2004 perusa- haan yang telah mendapat- kan sertifikat SMK3. Menurut kategori penghargaannya, Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 33
PUSDATIK Sumber: Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen. Binwasnaker & K3 Halam an 34 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK Sumber: Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen. Binwasnaker & K3 Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 35
PUSDATIK Sumber: Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen. Binwasnaker & K3 Halaman 36 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
kerja tidak dapat melakukan pekerjaannya kembali
selama 2 x 24 jam atau lebih setelah kejadian. Penghargaan Kecelakaan Nihil atau me- rupakan apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada perusa- haan yang telah berhasil dalam melaksanakan pro- gram keselamatan dan ke- sehatan kerja sehingga men- capai nihil kecelakaan kerja pada waktu tertentu. PUSDATIK Sejak tahun 2012 hingga 2022, jumlah perusahaan yang menerima Penghargaan Zero Accident semakin meningkat. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.742 pe- rusahaan yang mendapatkan kategori kecelakaan nihil. Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Kecelakaan Nihil/Zero Acci- dent bukan berarti di perusa- haan tersebut tidak terjadi Kecelakaan Kerja (KK) atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) sama sekali, tetapi kalaupun terjadi KK atau PAK hanya kasus ringan yang tidak me- nimbulkan kematian atau kecacatan, dengan kriteria di perusahaan tidak terjadi KK atau PAK yang menyebabkan kehilangan waktu kerja selama 3 (tiga) tahun ber- turut-turut atau telah men- capai jumlah jam kerja orang sesuai ketentuan. KK atau PAK menghilangkan waktu kerja apabila menyebabkan pe- Sumber: Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen. Binwasnaker & K3 Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 37
Perusahaan yang ber-hasil mencegah dan me- nanggulangi Covid-19 melalui Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Covid- 19 (P2 Covid-19). Berdasarkan hasil penilaian, sebanyak 916 Perusahaan yang dinyatakan layak mendapat pengharga- an P2 Covid-19. Hal itu me- nandakan mulai pulihnya berbagai sektor dari dampak pandemi Covid-19 berkat berbagai upaya yang dilaku-kan pemerintah dengan dukungan semua pihak untuk pencegahan dan penanggu-langan Covid-19. €' ƒ " "Penghargaan K3 juga diberi-kan kepada kepala daerah (Gubernur) yang berprestasi dalam melakukan pembina- an K3 di wilayahnya se- hingga perusahaan-perusa-haan di wilayahnya banyak yang mendapatkan peng- hargaan K3. Adapun, 15 Gubernur yang berhasil mendapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik Tahun 2022 adalah Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat, Guber-nur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan
Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, Guber- nur Sulawesi Selatan, Guber- nur Sumatera Selatan, Guber- nur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY. Program P2 HIV/AIDS di Tempat Kerja merupakan program yang sangat pen- ting dalam perlindungan tenaga kerja dan merupakan bagian dari penanggulangan AIDS Nasional yang ditujukan untuk perlindungan pekerja dari penularan HIV maupun berbagai dampak yang ditimbulkan, sehingga dapat berkontribusi dalam mening- katkan derajat kesehatan pekerja agar berada pada kondisi kesehatan dan pro- duktivitas yang optimal. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan dan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Ke- selamatan Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan didukung unsur tripartit serta pihak- pihak terkait lainnya telah menetapkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmi- grasi No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Pemberian peng- hargaan ini adalah bagian dari upaya Pemerintah, khu- susnya Kemnaker untuk terus mengkampanyekan K3 de- ngan memberikan apresiasi berupa pemberian peng- hargaan K3 kepada pihak- pihak yang telah berhasil menerapkan K3. PUSDATIK Harapan pencapaian penghargaan K3 ini adalah dapat memotivasi pimpinan daerah dan pimpinan pe- rusahaan lain untuk memper- tahankan kinerja K3 karena K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keber- langsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan. Pada tahun 2022 ter- catat sebanyak 343 perusa- haan yang mendapatkan Penghargaan Program Pen- cegahan dan Penanggulang- an HIV/AIDS (P2-HIV/AIDS) di Tempat kerja. Halaman 38 Bu leti n Bicara Data Edisi 1 2023
PUSDATIK SERVIC D I G I E Mengenal Teman K3, Tak Kenal Maka Tak Sayang Penulis : Ervina Samosir bentuk pelayanan dan pem- binaan publik. Melalui plat- form ini, pemangku kepenting- an mendapatkan manfaat antara lain layanan informasi kebijakan K3, lembaga K3, personil K3, e-SMK3, dan sebagainya. ... Selama tanggal 12 Sistem Pelayanan Ke- untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar ter- hindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pelak- sanaan K3 menjadi tanggung jawab bersama, dengan demikian diharapkan semua pihak dapat berperan aktif sesuai fungsi dan kewena- ngannya sehingga menjadi- kan K3 sebagai bagian dari budaya kerja. Januari - 12 Februari 2023 dicanangkan menjadi bulan K3 yang dilaksanakan secara terus menerus dan berke- sinambungan dengan tema "Terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha disetiap tempat kerja" (Berdasarkan Kepmenaker No. 135 tahun 2022). Di tahun 2023, Kementerian ketenaga- kerjaan menggelar perayaan bulan K3 nasional di Kabu- paten Sukabumi yang dihadiri oleh Menteri Ketenaga- kerjaan. Salah satu isu yang ditekankan dalam peringatan Bulan K3 Nasional kali ini adalah Penanggulangan Tuberkolosis (TBC) di tempat kerja. selamatan dan Kesehatan Kerja (Teman K3) merupakan layanan terpadu berbasis online (daring) yang meliputi Perusahaan Jasa Keselamat- an dan Kesehatan Kerja (PJK3), Lembaga Audit dan SMK3, Personel K3, Kelas Virtu- al Pembinaan K3. Method Method Kementerian ketenaga- kerjaan telah menetapkan 9 lompatan besar sebagai terobosan strategis untuk mengatasi tantangan dan permasalahan ketenaga- kerjaan yang semakin kom- pleks, salah satunya adalah ekosistem digital. Perihal keselamatan dan kesehatan kerja (K3), telah dikembang- kan sebuah system pelayan- an keselamatan dan keseha- tan kerja (TEMANK3) sebagai Tujuan K3 tidak hanya untuk memberikan perlindu- ngan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 39
PUSDATIK Menu dan Cara Penggunan Untuk dapat mengakses halaman situs system pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (TemanK3) ini : 1. Buka website melalui browser (IE atau Mozila FireFox, Google Chrome atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut : 2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser. 3. Akan muncul tampilan halaman depan website (TemanK3) pada layar seperti gambar disamping ini. Pada halaman depan yang tampil dilayar, terdapat struktur menu pengunjung yang terdiri atas : 1. Beranda Merupakan halaman awal atau halaman muka dari Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (TemanK3). 2. Flow Chart Layanan 3. Info dan Artikel Seperti pada website berita online umumnya, pada website temank3 juga terdapat berita terbaru atau Breaking News yang ditampilkan seperti gambar dibawah ini. Halaman 40 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK 4. Dokumen K3 Klik Pada halaman ini pengguna dapat meng- unduh dokumen - dokumen terkait K3 seperti : undang - undang, norma, stan- dard, pedoman, kriteria dan lain-lain. 5. Hubungi Kami Halaman ini dimak- sudkan untuk mem berikan ruang kepada pengunjung untuk dapat memberikan suatu kritik maupun saran/pendapat secara online baik melalui via email atau- pun langsung melalui web system pelayanan keselamatan dan ke- sehatan kerja (temank3) Isi fom Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 4 1
PUSDATIK 6. Login Untuk login pengguna dalam hal ini adalah admin/user lain Isi Usename & password yang pada form ini pengguna berhak mengakses kedalam system berdasarkan level login Selain menu pengunjung, ada juga 8 layanan yang dapat di akses user pada halaman depan temanK3 agar dapat menggali suatu informasi yang diberi- kan oleh yaitu : 1. Lembaga K3 : Pendaftaran dan Data Lembaga K3 (K/L/D/I,PJK3, Lembaga Audit) 2. e-SMK3 : Layanan Audit dan Informasi SMK3 Halaman 42 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK 3. e-Personel K3 : Layanan informasi Operator/Juru K3, Teknisi K3, Dokter Perusahaan, Paramedis, Ahli K3 4. Kelas Virtual : Pembinaan K3 dan Ujian Pembinaan K3 secara online 5. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 : Data pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 sesuai dengan bidangnya 6. e-Data Objek K3 : Data Objek K3 7. e-Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3: Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 43
PUSDATIK serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Dari awal dibangunnya aplikasi ini, TemanK3 mem- punyai server sendiri yang kemudian saat ini sedang dalam tahap proses migrasi ke server local Kementerian Ketenagakerjaan yang di kelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai 8. e-Pelaporan K3 : Form elektronik pelaporan K3 TemanK3 merupakan pemenuhan tertib regulasi sesuai peraturan SPBE. aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Bina Pemerik- saan Norma Ketenagakerjaan - Direktorat Jenderal Pem- binaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesela- matan Kerja yang mem- punyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelak- sanaan kebijakan, penyusun- an norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bim- bingan teknis dan supervisi, Dengan dibangunnya aplikasi TemanK3 ini, diharap- kan dapat mempercepat pelaksanaan Budaya Ke- selamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan, sistem pelaporan yang lebih praktis dan juga diharapkan terjadi peningkatan pelayan- an permohonan terkait K3 kepada publik . Halam an 44 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 23
PUSDATIK S E R B A - S E R B A - S E R B I S E R B I Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 4 5
PUSDATIK Halaman 46 Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 22
Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 0 23 Halam an 4 7
Halaman 48 i n f o i n f o L a y a n a n L a y a n a n Kita punya website untuk mempermudah kalian loh, Jangan lupa dicek ya... kemnaker.go.id satudata.kemnaker.go.id @pusdatik.kemnaker Bu leti n Bicara Da ta Edisi 1 20 22
Buletin Bicara D ata Edisi 1 2 023 Halam an 4 9
Halaman 50 Bul eti n Bicara Data E disi 1 2022
KETENAGAKERJAAN Mulai Dari Sini... Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan