JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Volume 22, No. 2, Juli-September 2024 ISSN 2460-9005 (online) & ISSN 0854-2031 (print) Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ceprudin1 Retno Mawarini Sukmariningsih2 12Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ABSTRACT; This study aimed to counter the narrative that has already spread wildly in the wider community that believers of unofficial religion (penghayat kepercayaan) to God Almighty (hereinafter written Belief) were identical to communist. This writing is important to reveal the real facts about the struggle around 1965 and its excesses against the existence of believers of unofficial religion (penghayat kepercayaan) in Indonesia. Even though decades have passed, the labeling as communist and non-religion, which was then followed by the misguided and deviated stigma until now it hasn't disappeared. For the groups of "penghayat kepercayaan", this condition has left a deep trauma. Even though the government has issued a series of laws and regulations that sought to protect and fulfill the groups of "penghayat kepercayaan", but it has not been able to completely cleared up the stigma of "non religion people - communist" which has widespread in society. This period was be recognized by "penghayat kepercayaan" was the toughest period in the Indonesian history. The label of communist made the "penghayat kepercayaan" fell out and not a few organizations of "penghayat kepercayaan" were be "apparent death" because their "congregations" have left them. Many Believers chose to adhere to a religion (even if it is only an identity) so that they could be safer from social pressures. Until now, some organizations of "penghayat kepercayaan" are still trauma, so that they have not freely expressed their beliefs as a "penghayat kepercayaan" in the public sphere. The actual fact is "penghayat kepercayaan" were an entity of the Nusantara community's group which was completely different from communist. Even at one time, "penghayat kepercayaan" were politically confronted directly with communist groups at the political event in 1965. In reviewing this fact, the author would describe the research based on the facts that appeared or as they were. So, the type of this research used a Qualitative-empirical approach. The place of this research located in Central Java as the province that was in accordance to the data, in temporary it had the most of organization of "penghayat kepercayaan". Sourced of data would be carried out randomly, namely from elders of the flow of belief's organization who experienced or witnessed the period around 1965. The author hypothesized that "penghayat kepercayaan" are victims of being labeled PKI Keyword: Labeled PKI, HAM, Penghayat Kepercayaan 1 Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 22, No. 2, September 2024 171
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk melawan narasi yang terlanjur menyebar liar di masyarakat luas bahwa Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya ditulis Kepercayaan) identik dengan komunisme. Penulisan ini penting untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya tentang pergulatan sekitar tahun 1965 dan eksesnya terhadap eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Meskipun puluhan tahun berlalu labeling komunis dan tidak beragama yang kemudian diikuti dengan stigma sesat dan menyimpang hingga kini belum pupus. Bagi kelompok Penghayat Kepercayaan kondisi ini menyisakan trauma mendalam. Sekalipun pemerintah mengeluarkan sederet produk peraturan perundang-undangan yang berusaha melindungi dan memenuhi kelompok Kepercayaan, namun belum sepenuhnya mampu menghilangkan stigma "orang-orang tidak beragama-komunis" yang kadung meluas di masyarakat. Periode politik 1965-1966 diakui orang-orang Penghayat Kepercayaan adalah masa terberat sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Labeling komunis membuat para Penghayat Kepercayaan rontok dan tidak sedikit organisasi Kepercayaan yang "mati suri" karena ditinggal para "jemaatnya". Para Penghayat Kepercayaan banyak yang memilih menganut agama (meskipun hanya sebatas identitas) supaya lebih aman dari tekanan sosial. Hiangga kini, pada beberapa organisasi Kepercayaan masih mengalami leluasa mengekspresikan keyakinannya sebagai seorang Penghayat Kepercayaan di ruang publik. Fakta yang sesungguhnya, Penghayat Kepercayaan adalah entitas kelompok masyarakat Nusantara yang sama sekali berbeda dengan komunisme. Bahkan pada suatu waktu orang-orang Kepercayaan secara politik berkonfrontasi langsung langsung dengan kelompok komunis pada perhelatan politik 1965-1966. Dalam mengkaji fakta ini, penulis akan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sehingga ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris. Tempat penelitian ini berlokasi di Jawa Tengah sebagai provinsi yang menurut data sementara terdapat paling banyak organisasi Kepercayaan. Sumber data akan dilakukan secara acak yakni dari sesepuh organisasi Kepercayaan yang mengalami atau menyaksikan langsung periode sekitar 1965. Penulis berhipotesa bahwa orang-orang Penghayat Kepercayaan adalah korban yang di-PKI-kan bukan orang-orang yang menganut ideologi komunis. trauma sehingga belum jenis penelitian Kata Kunci: Labeling PKI, Pemenuhan HAM, Penghayat Kepercayaan Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 172
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... PENDAHULUAN Ketua Umum Perempuan Penghayat Kepercayaan (Puan Hayati) Dian Jenie Cahyawati mengatakan bahwa organisasi perempuan Penghayat Kepercayaan mengalami ketertinggalan jauh dibanding dengan organisasi perempuan keagamaan lainnya di Indonesia. Faktornya karena ada proses peminggiran secara sistematis di ruang publik. "Harus diakui bahwa saat ini kita tertinggal jika dibandingkan dengan organisasi perempuan keagamaan lainnya. Kita harus bangkit dengan penuh semangat," kata Dian.2 Aktivis perempuan asal Surabaya ini melanjutkan, Perempuan Kepercayaan mengalami ketertinggalan karena adanya faktor "peminggiran" secara masif dan sistematis yang dialami sepanjang sejarah organisasi Kepercayaan. Ia berharap adanya pelatihan itu menghasilkan jangkar-jangkar Puan Hayati yang mampu mengemban tugas kemajuan organisasi. "Pertemuan ini diharapkan menjadi bagian penting untuk memperkuat organisasi. Ogranisasi tidak akan kokoh jika tidak didukung dan didasarkan atas kerjasama dan saling percaya. Kita semua harus saling berbagi kesempatan dan bekerjasama," sambungnya.3 Kata "peminggiran" yang dilontarkan Dian Jenie inilah yang memantik penulis untuk menelisik secara empiris, proses peminggiran seperti apa yang dialami Kelompok Perempuan Penghayat Kepercayaan dan juga diduga secara umum dialami semua kelompok Penghayat Kepercayaan. Pada proses training itu, penulis kemudian membagikan survei sederhana terkait hambatan apa yang hingga sekarang masih dialami pada masing-masing kelompok Kepercayaan. Dari hasil survei, mayoritas menjawab bahwa hambatan atau problem yang yang hingga kini belum terselesaikan adalah soal stigma (sesat, orang tanpa agama, dan labeling Komunis) yang mengakibatkan diskriminasi berkepanjangan.4 Diskriminasi yang membuat kelompok Kepercayaan terpinggirkan itu berakibat pada kesulitan mendapatkan hak-hak dasarnya. Responden menuliskan kisah perjuangan mereka dari masa ke masa termasuk ketika menghadapi represi hebat dari pemerintah (aparat) sekitar tahun 1965-1966. Mereka terpaksa (atau tepatnya dipaksa) keadaan supaya memilih salah satu dari "agama negara" supaya terhindar dari cap Komunis. Para penghayat utamanya di Jawa Tengah (sebagai lokus penelitian ini) rontok besar-besaran dengan meninggalkan ajaran leluhrunya. Berdasarkan itu, penting untuk mengungkap kejadian sesungguhnya yang menimpa kelompok Kepercayaan pada masa transisi dari orde lama ke orde baru itu. Pada penelitian ini suara versi orang-orang Kepercayaan akan menjadi data utama yang akan dijadikan bahan analisis. Data utama yang disajikan secara kualitatif ini akan mengungkap apakah orang-orang Kepercayaan terlibat dalam Komunisme atau 2 Dian Jenie adalah aktivis perempuan penghayat asal Jawa Timur. Dengan nada meninggi dia mengatakan bahwa selama ini peminggiran membuat para perempuan penghayat termarjinalkan dari ruang publik. Dian menyampaikan itu pada pembukaan Pelatihan Training of Trainer Kader Utama Puan Hayati Jateng di Green Valley, Bandungan, Kabupaten Semarang, Kamis 8 September 2022. 3 ibid 4 Survei sederhana ini dilakukan penulis di tengah kegiatan training dengan menyuguhkan beberapa pertanyaan kepada semua peserta pelatihan. Mayoritas menjawab hambatan yang paling dirasakan hingga saat ini adalah stigma dan diskriminasi yang membuat regenerasi kelompok kepercayaan kurang berjalan. Dokumen survei ada pada penulis. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 173
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... mereka hanya orang yang berupaya melestarikan ajaran leluhur tapi menjadi korban yang di-PKI-kan. METODE PENELITIAN Secara filosofis metode penelitian merupakan bagian dari kerja filsafat yang mempelajari proses pencarian kebenaran. Kualitas kebenaran yang dicari pada proses kerja penelitian juga ditentukan prosedur kerja yang hendak dicapai.5 Metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas atas hasil proses kerja penelitian.6 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang fokus mengkaji orang-orang Penghayat Kepercayaan yang di-PKI-kan. Proses penelitian ini akan didukung dengan menggunakan data hasil wawancara lapangan. Interview secara terbuka dengan responden langsung yakni sesepuh Penghayat Kepercayaan yang mengalami atau menjadi saksi pada tragedi tahun 1965-1966. Berdasarkan itu jenis data dan cara pengolahan data maka penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif. Data-data yang disajikan dalam bentuk naratif-verbal bukan data yang disusun berupa angka-angka. Penelitian kualitatif, menurut Strauss dan Corbin, jenis penelitian yang hasil temuannya tidak berupa statistik atau penjabaran angka-angka hitung.7 Supaya penelitian sesuai dengan tujuan yang dimaksud dibutuhkan data-data spesifik yang dapat dipergunakan sebagai sumber penunjang dalam studi lapangan. Secara umum, ada tiga macam sumber data yang digunakan dalam proses kerja penelitian ini: Pertama, sumber data primer atau data utama dan paling pokok yang akan diperoleh dari sumber pelaku atau saksi orang-orang Kepercayaan yang menjadi korban di-PKI- kan. Kedua, sumber sekunder atau data-data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak peneliti lain. Data sekunder ini berupa buku-buku atau beberapa naskah yang berisi ulasan dan pemaparan mengenai orang-orang Kepercayaan berkaitan dengan isu PKI tahun 1965-1966. Ketiga, data tersier yakni data yang diperoleh dari internet atau kamus. Tiga jenis data inilah yang akan diolah dan dianalisis serta disajikan dalam narasi kualitatif sehingga secara objektif ditemukan bahwa orang-orang Penghayat Kepercayaan bukanlah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini akan menggunakan teori marjinal atau peminggiran baik terhadap individu maupun kelompok dalam sebuah lingkungan sosial. Janice E. Perlman seorang pemikir perempuan asal Kolumbia mengatakan marginalisasi adalah fenomena ketidakseimbangan dalam pemerolehan peluang di ruang publik.8 Pengertian marjinal menurut Perlman adalah aspek terpinggirkannya individu atau kelompok secara sosial, marginalitas secara budaya adalah percakapan tentang otherness, marjinalitas secara ekonomi berubah menjadi perampasan, kerentanan, 5 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 5 6 Burhan Mungin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 42 7 Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik- teknik Teoritisasi Data, Terj. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2003), 4 8 Lihat, Alcock, 1993 dalam A Alfitri, Pembangunan Marginal, 2004, 1, selengkapnya lihat di diunduh pada Selasa 4 Oktober 2022 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 174
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... dan pemikiran ulang mata pencaharian dan asset, dan marjinalitas politik menjadi terhambatnya pemenuhan hak asasi manusia.9 Marjinal secara sosial dipahami sebagai suatu kondisi masyarakat yang terpinggirkan dengan hidup terisolasi, karena mereka diangap tidak mampu ataupun tidak diberikan ruang untuk mengakses sumber daya. Masyarakat yang terpinggirkan mencakup mereka yang lahir di sebuah kota metropolitan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk, taraf hidup yang rendah serta akses layanan yang terbatas. Kemudian marjinal secara budaya dipahami sebagai tindakan diskriminasi dalam hal akses publik yang menyangkut soal suku, agama, ras, adat (SARA). Tindakan diskriminasi berdasarkan warna kulit yang terjadi adalah dalam hal mendapatkan akses pekerjaan dan perumahan serta pemenuhak hak asasi setara setara.10 Perlman menilai, marjinal secara ekonomi bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, tidak memiliki pekerjaan, dan pengangguran sehingga berujung pada kemiskinan. Masyarakat yang termarjinalkan secara ekonomi ini cenderung berpengaruh pada status sosial dan akses politik. Meskipun masyarakat marjinal belum tentu masyarakat miskin, akan tetapi termarjinalkan secara ekonomi akan lainnya. Sementara berdampak pada marjinalisasi pada bidang kehidupan marjinalisasi secara politik, Perlman menyatakan terjadi ketika terdapat pembatasan untuk bersuara. Perlman menyebutkan jika masyarakat yang secara hak dasarnyanya tidak terpenuhi bahkan ditindas maka mereka termarjinalkan secara politik.11 Fakta Sejarah Penghayat yang di-PKI-kan Peristiwa Gerakan 30 September (G30SPKI) tahun 1965 hingga 1966 menyisakan trauma mendalam bagi kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Para penghayat ajaran leluhur ini turut menjadi korban, mereka di labeli Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal secara ideologi organisasi12 jelas Pancasilais dan mereka sama sekali tidak terlibat gerakan politik Partai Komunis itu. Ekses cap komunis itu menimbulkan rentetan perlakuan intimidasi, represi hingga diskriminasi berkepenjangan. Tekanan sosial yang begitu hebat membuat para Penghayat Kepercayaan mengalami trauma hingga generasi muda sekarang. Para pelestari ajaran asli Nusantara itu belum sepenuhnya leluasa membuka diri di masyarakat karena ada kehawatiran akan terulang kembali di mana mereka mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Anggota Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Jawa Tengah, Mulyono, berkisah pengalaman pahit yang dialaminya sejak periode 1965 hingga sekarang. Sebagai pengurus MLKI Provinsi Jateng, Mulyono kerap berkeliling daerah untuk menggerakkan kembali roda organisasi Penghayat Kepercayaan. Ketua Kepercayaan Hardo Busoro Kabupaten Wonogiri, Jateng, ini mengatakan bahwa 9 Perlman, 2010: 152 dalam Sultoni Fikri "Marjinalisasi Masyarakat Miskin atas Hak Kesehatan di Kota Surabaya" dalam diunduh pada Selasa 4 Oktober 2022 10 Ibid 11 ibid 12 Penulis mengambil kata "secara organisasi" untuk menunjukkan bahwa kelompok Kepercayaan secara kelembagaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PKI. Namun demikian, jika ada satu atau dua orang yang menjadi bagian dari gerakan Komunisme, sangat dimungkinkan ada, karena sebelum 1965, PKI belum dilarang pemerintah. lihat selengkapnya Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 175
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... generasi muda Penghayat Kepercayaan mayoritas masih mengalami trauma sehingga belum berani bergerak secara leluasa. Ketakutan membuka diri itu di antaranya ketika hendak membentuk organisasi MLKI secara menyeluruh di kabupaten/kota di Jateng. "Saya ketemu dengan Pak Teguh, (orang) Ambarawa, Kabupaten Semarang, (saya) mengajak untuk membentuk MLKI di Salatiga. (Kemudian) di Salatiga bertemu Mas Agus dan Mas Karto. Mereka cerita masih ada trauma masa lalu. Mereka (waktu peristiwa G30SPKI) di sweeping oleh intel koramil, bukan dari polisi, alasannya mereka diindikasikan punya paham Komunis. Sampai sekarang mereka takut (untuk berorganisasi dan membentuk MLKI)."13 Mulyono tegas menampik bahwa orang-orang Penghayat Kepercayaan tidak terlibat sama sekali atau tidak masuk dalam gerbong Partai Komunis. Dia menuturkan, bahkan pada tahun 1966, ayahnya yang menganut Kepercayaan Hardo Busoro berlawanan secara politik dengan kelompok Partai Komunis. Pada kontestasi gerakan politik lokal, kata Mulyono, orang-orang Kepercayaan lebih banyak bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berdiri tahun 1927 bukan dengan gerakan Partai Komunis. "Ada contoh sejarah pribadi. Bapak saya namanya KRT Paino Atmo Saryo, jadi Kepala Desa sejak tahun 1965. Beliu sesepuh dari Hardobusoro, dia pejuang PNI, jadi Kepala Desa dan terpilih karena bantuan dari pemuda Marhaenis. Sewaktu pemilihan, lawannya Carik Desa yang dari Partai Komunis, dan akhirnya menang bapak saya. Saya tinggal di Dukuh Ngasinan, Mlokomanis Kulon, Kecamatan Ngadirojo Wonogiri. Di desa itu sama-sama kuat antara PKI dan PNI. PKI pimpinannya namanya Bardo. Aku jek kelingan (saya masih ingat). Kalau Pemuda PNI bapak saya dan camp-nya (markasnya) PNI di rumah saya. Saat itu waktu mau melakukan serangan itu subuh, sudah siap. Jarak antara camp (markas) PKI di Jatimarto di Kecamatan dan PNI camp PNI jaraknya empat kilo meter dengan camp yang di satu desa. Begitu PKI jatuh PNI kemudian bersinggungan dengan kelompok-kelompok Islam."14 Saat itu, sambung Mulyono, dirinya baru berusia sekitar delapan tahun atau kelas 2 Sekolah Rakyat (SR-SD). Secara masa, ayahnya yang merupakan aktivis PNI sempat kalah dan rumahnya dibakar oleh kelompok PKI dan ayahnya sempat diberondong peluru oleh lawan politiknya. Pada peristiwa itu ayahnya lebih banyak menggunakan ilmu kanuragan Hardo Busoro dan Kelompok PKI sudah menggunakan senjata api. "Begitu habis pilihan, rumah keluarga saya diserang, waktu itu saya kelas 2 SD (sekolah dasar), masih ingat. Bapak saya dicalonkan dari Pemuda Marhaenis, basisnya di Wonogiri. Ayah saya mematahkan serangan dari PKI di kubu utara, dengan ilmunya Hardo Busoro. Waktu itu sampai terjadi kontak fisik, bahkan ayah saya ditembaki tapi tidak mempan, waktu itu PKI punya senjata. Itu sampai sekarang bagi saya adalah sejarah. Rumah saya dibakar dan sempat pindah. Namun bapak saya bertahan hingga jadi kepala desa sampai tahun 1993 karena ada permendagri desa menjadi kelurahan."15 13 Wawancara dengan Mulyono Presidium MLKI Provinsi Jawa Tengah, Kamis 8 September 2022 berbarengan dengan acara pelatihan Kader Utama Puan Hayati Jateng di Bandungan, Kabupaten Semarang. Mulyono juga merupakan Ketua Penghayat Kepercayaan Hardo Busoro Wonogiri 14 Ibid 15 ibid Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 176
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... Mulyono saat ini selain menjadi seorang pengacara juga ahli bela diri pencak silat. Dalam benak Mulyono masih teringat pemilu desa waktu itu yang masih menggunakan alat yang sangat sederhana, biting (sapu lidi yang dipotong-potong) kemudian dimasukan dalam lumbung bambu. "Waktu itu pemilunya saja masih pakai biting dan dimasukan ke bumbung bambu. Tapi anehnya, dikemudian hari aparat mengidentifikasi keluarga saya itu sebagai PKI. (Alasannya) ya tidak tahu. Dahulu itu, dengen telunjuk saja, bisa menjadikan 100 orang jadi PKI. Dengan gini ini lho (menunjuk) bisa menjadikan orang dilabeli PKI."16 Sebagai anak yang dikemudian hari juga menjadi seorang Penghayat Kepercayaan Hardo Busoro, Mulyono juga heran mengapa saat itu keluarganya diidentifikasi sebagai komunis oleh aparat. Padahal keluarganya jelas bersebrangan dengan orang- orang Komunis. Baik keluarga dan para pengikutnya ayahnya berkompetisi dalam politik lokal untuk mendapatkan kursi kepala desa. "Kenapa keluarga saya yang aktivis PNI, jelas-jelas berlawanan dengan PKI, kemudian dicap sebagai PKI, karena ada motif politik. Ya karena supaya keluarga saya bisa hancur. Ini soal politik supaya pendukung-pendukung bapak saya bisa berbalih. Saat itu memang seperti itu. Waktu itu keluarga saya diintimidasi lah. (Aparat bilang) 'jangan bergerak, jangan melakukan kegiatan apa pun, diam di tempat, revolusi belum selesai'. Cuma begitu seingat saya. Tapi bapak itu kekeh dengan pengikutnya tetap melawan PKI. Saya juga heran."17 Senada dengan Mulyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MLKI Provinsi Jawa Tengah Santiko, menambahkan masa-masa itu situasi sangat genting bagi seorang penganut Kepercayaan. Orang-orang bisa dengan sangat mudah dilabeli sebagai orang Komunis. Orang yang mudah bergaul dan ramah atau satu 'tongkrongan' dengan orang yang menjadi aktivis PKI, waktu itu diasosiasikan dengan PKI. Begitu juga dengan orang Kepercayaan yang secara karakter kesehariannya mayoritas bersahaja dan mudah bergaul, kemudian diasosiasikan dengan orang-orang Komunis. Padahal orang-orang Kepercayaan dalam kesehariannya jelas melakukan ritual ibadah keagamaan. "Tonggo-tonggoku ya banyak yang kena (tetangga saya ya banyak yang terkena - di PKI-kan). Waktu itu memang begitu keadaannya. Tetangga saya ada yang kena itu, umpama begini, saya PKI, kemudian saya grapyak (mudah bergaul) dan sumeh (ramah) kepada tetangga-tetangganya. Dalam perbincangan juga tidak bicara PKI, tapi kemudian orang yang benci dengan saya, kemudian kumpulannya (orang-orang yang sering ngobrol dengan saya), tetangganya dan komunitasnya kena juga di-PKI- kan."18 Pada kisaran tahun 1965-1966, para Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah hampir merata menjadi korban yang di-PKI-kan. Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep atau yang dikenal dengan Ajaran Samin di Kabupaten Kudus juga turut menjadi korban. Para penganut ajaran Samin Surosentiko itu mengalami kekerasan fisik maupun 16 Mulyono menggambarkan situasi politik desa di mana masyarakat di akar rumput waktu itu yang sangat mudah di provokasi dengan isu PKI. Untuk menjadikan seseorang dilabeli PKI, katanya, cukup dengan telunjuk tanpa perlu dibuktikan dengan sebuah dokumen keanggotaan 17 Ibid 18 Wawancara dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MLKI Provinsi Jawa Tengah Santiko, Kamis 8 September 2022 di Ungaran, Kabupaten Semarang Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 177
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... psikis hingga para pengikutnya banyak yang memilih aman dengan memeluk agama. Sekalipun hanya sebatas formalitas untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Sepanjang sejarah berdirinya kelompok Sedulur Sikep yang dikenal dengan Samin di Kabupaten Kudus19 kerap berkonfrontasi dengan pemerintah utamanya pada masa penjajahan, order lama, hingga order baru. Baru pada masa reformasi mereka bernafas lega karena lambat laut mulai leluasa mengajarkan dan beritual sesuai dengan keyakinan yang mereka anut dari leluhurnya. "Nek sing mplebune dadi wong Sikep iku jaman merdika lan san pamburine randak enteng, deni sing paling gede runtuh wong Sikep (orang Samin) iku ndek jaman tahun 1965. Jaman PKI mergo ajaran Sikep iku dianggep ajaran PKI. Bab iki keadaane neng ngendi wae sing ono wong Sikep. (Kalau yang mengikuti ajaran Samin (Sedulur Sikep) pada zaman merdeka dan seterusnya, setelah itu sedikit lebih mudah, walaupun mengalami kemunduran ajaran Sikep pada tahun 1965. Pada zaman PKI itu karena ajaran Sikep dianggap sebagai bagian dari ajaran PKI, dimanapun penganut ajaran Sikep berada (di-PKI-kan)."20 Represi paling hebat terhadap Penghayat Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus terjadi sejak tahun 1965 hingga berakhirnya pacsa pemerintahan oder baru. Melalui isu PKI, penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus kelimpungan hingga akhirnya banyak yang memilih jalan pintas dengan memeluk agama (kebanyakan memeluk agama Islam). Tuduhan PKI adalah isu paling ampuh untuk "merontokkan" pengikut Samin. Kala itu, para sesepuh Samin Kudus berjibaku berusahan melawan stigma dan tekanan sosial utamanya dari perangkat desa. Meski pada akhirnya tetap saja banyak warga Samin yang hilang ke-Samin-annya.21 Sesepuh Samin Kudus, Budi Santoso, menceritakan kisah seorang Penganut Samin, Mbah Sumar. Mbah Sumar sesepuh Samin Kudus asal Duku Larek Rejo, Desa Kaliyoso, Kecamatan Undaan, Kudus. Dia dituduh simpatisan PKI dan akhirnya ditahan di Gedung Tani Kudus. Mbah Sumar ditahan hingga tujuh bulan lamanya. Nasib Mbah Sumar sedikit beruntung dibanding dengan tawanan lainnya. Ia hanya ditahan di Kudus dan tidak dibawa ke Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah seperti kebanyakan tawanan lainnya.22 "Wong Sikep (Sedulur Sikep-Samin) sing ning Deso Kaliyoso dicap PKI yen ajaran Sikep iki dianggap PKI. Mulo zaman iku Mbah Sumar digaruk digowo ning Kudus. Ditahan ning gedong pak Tani didadekno tapal. Ditahan nganti tujuh sasi. Nanging Mbah Sumar Cukup ditahan ning Kudus, ora nganti dibuwak ning Pulau Buru utowo Pulau Nusakambangan, koyo konco-konco liyane sing ditahan iku."23 (Orang Sikep (Samin) yang ada di Desa Kaliyoso dicap PKI dan ajaran Sikep dianggap ajaran Komunis. Karena itu, Mbah Sumar ditangkap secara kasar (digaruk) dan dibawa ke (Kota) Kudus. Mbah Sumar ditahan di Gedung Tani dan dijadikan "tapal". Mbah Sumar 19 Penulis sengaja menambahkan lokasi di Kabupaten Kudus untuk menegaskan bahwa yang berhasil ditemukan data korban Penganut Ajaran Samin yang di-PKI-kan terjadi di Kabupaten Kudus. Penegasan ini penting untuk menunjukkan bahwa Penghayat Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus pernah mengalami tekanan sosial yang begitu hebat hingga mengakibatkan kelompoknya meninggalkan ajaran Samin secara bersamaan. 20 Budi Santoso, "Hanggo Puspo Aji; Ajaran lan Sejarah Pergerakan Ki Samin Surosentiko." (Semarang: Elsa Pers, 2016), 65 21 Ceprudin, "Agama dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi" ed. Sumanto Al Qurtuby dan Tedi Kholiludin, (Semarang: Elsa Pers, 2020), 86 22. Budi Santoso, Op.Cit, 64 23. Budi Santoso, Op.Cit, 63 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 178
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... ditahan hingga tujuh bulan. Namun dia hanya ditahan di Kudus tidak sampai dibuang ke Pulau Buru atau Pulau Nusakambangan seperti teman-teman tahanan lainnya). Selama dalam masa tawanan itu, setiap malam ada pemeriksaan kepada sekitar sepuluh orang tawanan. Tawanan yang dipanggil nama-namanya dikumpulkan lalu dibawa keluar Gedung Tani. Mereka yang dipanggil sebagian besar tidak kembali ke ruang tahanan. Entah dibawa kemana orang-orang tersebut. Para tawanan setiap malam mencekam ketakutan. Beruntung, Mbah Sumar dibebaskan setelah diperiksa data kepartaiannya dan terbukti tidak terlibat dalam gerakan Komunias.24 Pada masa-masa itulah pengikut ajaran Ki Samin Surosentiko eksodus besar-besaran memeluk "agama negara". Mereka yang tidak kuat dengan tekanan pemerintah dan stigma dari sosial-masyarakat lebih memilih menyelamatkan diri dan keluarganya dengan masuk Islam. Peristiwa ini dirasa paling berat yang pernah dialami warga Samin Kudus sepanjang memperjuangkan agama leluhurnya. "Sak rampunge perkoro niku (penjajahan), ono meneh yoiku peristiwa G30SPKI tahun 1965. Wong (Sedulur) Sikep keno awu anget nganti tekan deso-deso. Pamong deso podo mitnah yen ajaran wong Sikep dianggep PKI. Mulo akeh wong Sikep sing podo kuweden. Akhire ninggalke ajaran Sikep, (rame-rame) mlebu dadi wong Islam. Yo ono ugo sing dadi wong bodo lan liyo-liyone. Mulo zaman PKI iku runtuh gede-gedene wong Sikep."25 (Setelah selesai persoalan itu -peristiwa sejak 1945- ada lagi persoalan yakni peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Pengikut Samin (Sedulur Sikep) terkena "abu panas" dampak isu PKI hingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Perangkat desa memfitnah bahwa ajaran Sikep dianggap PKI. Karena itu banyak orang Sikep yang ketakutan. Akhirnya mereka meninggalkan ajaran Sikep dan ramai-ramai masuk agama Islam. Dan ada juga yang jadi orang "bodo" dan lain-lainya. Karena itu, pada zaman PKI orang Sikep runtuh besar-besaran). Menurut keterangan seorang mantan Bayan di Desa Larik Rejo, Kecamatan Undaan Tukul Kastono26, sebelum ada peristiwa 1965, pengikut ajaran Samin mencapai 70 orang. Pada masa Lurah Larik Rejo Mbah Joyo Widono, antara tahun 1950 hingga tahun 1965, sedang banyak-banyaknya pengikut ajaran Samin. Mereka antara lain Mbah Prayo Ngadin, Kasto, Kasnawi Kas, Kasrani Jikan, Kamidin, Kasmadi Rebo, Sura Wakijan, Wasijan, Ran Menggik, Kastawi Kok, Maryo, Waryo, Karyo, Kosdi Sungkono, Sutar Sawijan, Sutar Ngaijan, Kariyani Jono, Rako, Kasnawi, Kastawi, Kospuro, So Sarmidi, Karsono, Sarbini, Surawi, Kosan, Kosno Basirun, Kariyono, Sastro Jomblo, Matsari Paidin. Selain itu ada Mbah Merto Rosidin, Astro Poriyah, Po Untel, Solikun, Zoso, Mbah Edris, Jamasri, Sutik Lakidin, Yosni Legiyo, Sedirno Kemis, Nurkosan, Duwak, Sukar Sawijan, Sudar, Sumo Saiman, Gareng, Wariyo, Dirjo, To Wijoyo, Wagiyo, Sakam, Sukak, Torjo Jami, Karno Sadi, Sabar, Setro Giyo, Sipan, Karno, Kaselan, Warto Kadi, Kerto Tegur, Siran, Sarno, Rebin, Klupuk, Gunari Sano, Sujak, Tarwi, Wagiyo, dan Sutar Ngaijan.27 24. Karena rasa takut berlebihan, para tahanan berdoa sebisa-bisa sesuai dengan keyakinan masing- masing. Mereka berharap hanya satu, lepas dari pemeriksaan. Budi Santrso, Op.Cit, 64. 25. Di atas adalah cuplikan cerita sesepuh penganut Sedulur Sikep (Samin) Kudus Budi Santoso tentang tentang pengaruh peristiwa G30S/PKI terhadap rontoknya penganut Samin yang akhirnya memeluk agama Islam di Kudus, Jawa Tengah. Budi Santoso, Op.Cit, 65 26 Tukul Katono menjadi Bayan mulai tahun 1975 hingga 2007 27. Diceritakan Budi Santoso kepada penulis sembari menyerahkan naskah buku Hanggo Puspo Aji pada 16 Mei 2016 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 179
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... Data di atas hanya data pengikut satu desa. Padahal kala itu ajaran Samin di Kabupaten Kudus sudah menyebar di Desa Kutuk, Desa Karangrowo, Desa Larik Rejo, dan beberapa desa lainnya di kecamatan Undaan. Sayangnya, badai datang menerpa. Masa "kejayaan" Samin di Kabupaten Kudus segera rontok begitu gejolak politik 1965 meletus. Mereka di PKI-kan dan akhirnya banyak yang meninggalkan ajaran Samin.28 Mereka yang masih bertahan dengan ajaran Samin adalah orang-orang pilihan. Mereka yang tahan banting dengan tuduhan-tuduhan sebagai antek PKI. Jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Para pengikut ajaran Samin yang masih bertahan yakni Mbah Ramidin, Karno Sadi, Wagiyo, Sukar, Tarwi, Kosno Basirun, Mbah Sabar, dan Sarno.29 Situasi di Desa Larik Rejo sekitar tahun 1965 itu memang genting. Setelah pemerintah gagal "membersihkan" warga Samin, Pemuda Marhaen kala itu mengadakan gerakan menyisir orang-orang PKI. Sayangnya, gerakan itu "pukul rata" sehingga warga Samin turut menjadi korban. Salah satu warga Samin yang menjadi korban gerakan itu adalah Mbah Sanuri. Mbah Sanuri di hajar habis-habisan hingga muntah kotoran dan nyaris kehilangan nyawa. "Mergo wong Sikep dianggep PKI, mulo kalebu dadi sasaran amuk moso. Nanging wektu rapat Pemuda Marhaen gagal ora sido moso mergo ono salah sawijining wong kang melu rapat, lan ngrawei ngerti sing di lakoni wong Sikep. Wong iku sing pangarane bapak Kospor tokoh PNI Deso Larik Rejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kedadean ono deso Larik Rejo zaman pancen genting bareng ora sido moso wong Sikep Pemuda Marhaen nganak ake gerakan nisir wong-wong PKI sing sida dadi korban moso yo iku Mbah Sunari di gebukki nganti setengah mati nganti mutah kotoran."30 (Karena orang Sikep dianggap PKI, akhirnya turut menjadi sasaran amuk massa. Namun waktu rapat Pemuda Marhaen, beruntung ada salah satu peserta rapat yang memberi informasi bahwa yang dilakoni orang Sikep bukan ajaran Komunis. Akhirnya selamat tidak menjadi amuk masa secara besar-besaran. Peserta rapat itu namanya Bapak Kospor, tokoh PNI Desa Larik Rejo Kecamatan Undaan. Kejadian yang ada di Desa Larik Rejo waktu itu memang sedang genting. Setelah orang Samin tidak jadi sasaran amuk masa, Pemuda Marhaen mengadakan gerakan dengan menyisir orang-orang yang diduga terlibat gerakan PKI. Dan yang menjadi korban amuk massa adalah Mbah Sunari, dia dipukuli hingga setengah mati dan muntah kotoran). Bukan hanya Mbah Sunari, warga Samin yang masih bertahan di Desa Larik Rejo saat itu nyaris diamuk masa. Mereka yang hampir menjadi bulan-bulanan masa ada Mbah Kasno Kasirun, Karno Sadi, Mbah Sukar Supat, Sakam, Romidi, Wasijan, Kasmadi Rebo, Wagiyo, Sidik, dan Sarmo. Pemuda Marhaen kala itu sempat salah paham dengan warga Samin. Mereka mengadakan rapat dan merencanakan gerakan untuk menyingkirkan warga Samin karena dianggap bagian dari PKI. Beruntung gerakan itu gagal dilakukan. Salah satu peserta rapat Kospor dari Desa Larik Rejo, Undaan menjelaskan kepada forum bahwa warga Samin tidak terlibat dalam Partai Komunis. Kebijakan Meminggirkan Penghayat Kepercayaan 28. Ceprudin, Op.Cit, 87. 29. Ibid 30 Ditulis dalam naskah buku Hanggo Puspo Aji dan diceritakan Budi Santoso pada 16 Mei 2016. Budi Santoso mendapat cerita ini dari Bayan Desa Larik Rejo Kecamaran Undaan Kabupaten Kudus Tukul Kastono. Tukul Kastono menjadi bayan sejak tahun 1975 hingga 2007. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 180
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... Niels Mulder melalui magnum opusnya "kebatinan31 dan hidup sehari-hari orang Jawa; kelangsungan dan perubahan kulturil" menggambarkan dengan runtut tragedi 1965-1966 berkaitan dengan eksistensi kelompok Penghayat Kepercayan. Mulder menggambarkan tragedi itu dengan memulai dari perhelatan politik 10 tahun kebelakang, yakni Pemilu tahun 1955 yang dimenangkan kelompok nasionalis. Tahun 1955, tulis Mulder, adalah tahun penting untuk menggambarkan pecahnya antara kelompok Islam dan sinkretisme kejawen -kelompok Kepercayaan. Hasil pemilu pertama itu menunjukan bahwa Indonesia (setidaknya dalam afiliasi politik) bukanlah (yang sepakat dengan) negara Islam.32 Secara nasional partai-partai Islam (jika digabungkan) hanya memperoleh suara 42 persen. Suara atau simpati rakyat di Jawa menunjukkan jelas tidak menguntungkan bagi kelompok Islam. Di Wilayah Jawa Tengah kelompok Islam hanya memperoleh 30,3 persen suara dan di wilayah Yogyakarta kelompok Islam hanya mendapat 24,5 persen suara.33 Seiring kemenangan partai berhaluan Nasionalis pada tahun 1955 itu, gerakan-gerakan kelompok Penghayat Kepercayaan semakin menguat. Gerakan itu dipimpin tokoh gerakan-intelektual Mr Wongsonegoro34 dengan mula-mula mendirikan Badan Konggres Kebatinan Indonesia (BKKI)35 yang dideklarasikan di Kota Semarang. Kelompok Kebatinan (Kepercayaan) terus berkembang hingga seluruh daerah bahkan hingga luar Pulau Jawa.36 Pada tahun 1957 kelompok Kepercayaan mulai berani meminta kepada Presiden Indonesia untuk mengakui Kebatinan (Kepercayaan) supaya disederajatkan dengan 31 Dalam bahasa Mulder, kelompok Penghayat Kepercayaan disebut dengan kelompok "kebatinan". Mulder melakukan penelitian di Yogyakarta tahun 1969-1970 dan diterbitkan pertama kali dalam bentuk buku pada tahun 1975. 32 Niels Mulder, "Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa; Kelangsungan dan Perubahan Kulturil", (Jakarta: Gramedia Pers, 1978), 5 33 Pada pemilu 1955, untuk DPR partai yang berhasil masuk lima besar adalah PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII. Perolehan suara itu sejalan dengan suara untuk pemilihan Konstituante. Namun, perolehan Partai Masyumi untuk Konstituante menurun drastis. Berbeda dengan PNI, PKI, dan NU yang mengalami kenaikan. Lihat Mudanto Pamungkas, "Naskah Sumber Arsip; Jejak Demokrasi Pemilu 1955", (Jakarta: Arsip Nasional RI, 2019), 140-145 34 Mr Wongsonegoro adalah tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Meneteri Tahun 1953-1955 (artinya pada pemilu pertama itu, Wongsonegoro masih aktif menjadi Wakil Perdana Menteri), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1951-1952, Menteri Kehakiman Indonesia tahun 1950- 1951, Gubernur Jawa Tengah 1945-1949, Menteri Dalam Negeri tahun 1949, dan juga pernah menjadi Bupati Sragen 1939-1944. Lihat selengkapnya di 4/wongsonegoro/ diakses pada 4 Oktober 2022 35 Badan Konggres Kebatinan Indonesia (BKKI) ini merupakan cikal bakal organisasi yang menjadi wadah semua kelompok-kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Eksistensi BKKI tidak bertahan lama dan kemudian berubah nama menjadi BK5I (Badan Koordinasi Karyawan Kebathinan Kerohanian Kejiwaan Indonesia). Demi keselamatan para "jemaat", Kelompok Kepercayaan pernah menjadi bagian dari Sekber Golkar. Perubahan nama organisasi menjadi SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan) yang pada fnalnya berubah menjadi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan). Pada 1998 melalui Munas menghasilkan kesepakatan untuk mengganti nama menjadi BKOK. Pada 2013 ada deklarasi organisasi tunggal penghayat kepercayaan yang termanifestasikan dalam Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap lihat Esa eksklusi-menjadi-inklusi/ di akses pada 5 Oktober 2022 Tuhan Yang Maha Indonesia (MLKI), selengkapnya 36 Niels Mulder, Op.Cit, 5 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 181
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... itu, hasil "agama-agama resmi" negara melalui peraturan.37 Sejurus dengan Pemilukada (dalam bahasa Mulder Pemilu Regional) menunjukan bahwa parpol- parpol Islam mengalami kemerosotan dalam perolehan suara.38 Di Jawa Tengah Parpol Islam hanya mendapat 29,2 persen suara dan di Yogyakarta hanya mendapat 22,6 persen suara.39 Versi Ricklefs (2012:84) dalam Syamsul Maarif, hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan bahwa kelompok santri mengakumulasi hanya 42 persen suara dengan rincian NU 30 persen dan Masyumi 12 persen suara. Sementara kelompok abangan mendapatkan 59 persen dengan rincian PKI 27 persen ditambah PNI 32 persen suara. Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok abangan memenangi pertarungan politik, atau paling tidak kelompok abangan, termasuk kelompok kebatinan, dapat memperoleh dukungan politik dalam pengembangan kelompok dan organisasinya. Perolehan suara itu dapat diklaim bahwa hasil pemilu 1955 memfasilitasi momen politik bagi kelompok kebatinan.40 Hemat penulis konstalasi politik yang menunjukkan kekuatan suara kelompok nasionalis dan bersamaan dengan gerakan kelompok Kepercayaan yang semakin menguat inilah faktor utama peminggiran kelompok Kepercayaan di ruang publik. Kemenangan PNI atas Masyumi, NU, PKI, dan PPI secara nasional juga diikuti kontestasi politik lokal tingkat desa. Mulyono mengkonfirmasi ini pada perhelatan pemilihan kepada desa di mana ayahnya yang diusung PNI menang melwan PKI. Sekali lagi, ini persoalan politik yang kemudian oleh sekelompok elit politisi digeser ke dalam isu ideologi atau keyakinan yang membuat fakta menjadi sumir dan merugikan Kelompok Kepercayaan hingga generasi keturunannya. Peminggiran kelompok Kepercayaan ini mulai tampak jelas ketika pada tahun 1961 (untuk kedua kalinya setelah sebelumnya tahun 1952)41 di mana Kementerian Agama mengusulkan definisi agama. Tujuannya tidak lain supaya kelompok Kepercayaan tidak diberikan tempat, terlempar dari kesetaraan, dan tidak sederajat dengan agama. Bukannya tambah merosot, justru hingga sekitar tahun 1964 gerakan-gerakan kelompok Kepercayaan semakin menguat di berbagai daerah di Indonesia. Sayangnya, seiring menguatnya gerakan Kelompok Kepercayaan kemudian dituduh telah ada infiltrasi komunisme ke dalam kelompok Kepercayaan.42 37 Ada perbedaan tahun antara Niels Mulder dan Rahmat Subagja, saat kelompok Kepercayaan meminta untuk disetarakan dengan agama oleh Presiden. Mulder menyebut tahun 1957 sementara dalam catatan Rahmat Subagja tahun 1959. Dalam catatan Rahmad Subagja, pada tahun 1959 Dewan Musyawarah BKKI mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mensetarkan Kepercayaan dengan agama-agama lain melalui peraturan perundangan (dalam bahasa Rahmat Subagja-mensetarafhukumkan), Lihat Rahmat Subagya, "Agama dan Alam Kerohanian Asli Indonesia", (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1979), 213 38 Hasil Pemilu Tahun 1955 di daerah, mayoritas dimenangkan oleh PNI. Hanya di wilayah Jawa Timur PNI kalah dari Partai NU. Partai yang masuk empat besar di Pemilu Wilayah Jatim secara berurutan yakni NU, Masyumi, PNI, dan PKI. Mudanto Pamungkas, Op.Cit, 133 39 Niels Mulder, Ibid 40 Samsul Maarif, "Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia", (Yogyakarta; CRCS UGM, edisi revisi 2018) 28 41 Pada tahun 1952 dalam sidang DPR ada diskusi dengan tema anarkisme "agama-agama bikinan". Pada kesempatan sidang itu, Departemen (Kementerian) Agama mengusulkan untuk melarang semua agama yang tidak memenuhi definisi; adanya nabi, kitab suci, dan sudah tersebar di luar negeri. Usulan pada tahun 1952 ini kemudian ditarik kembali. Rahmat Subagya, Op.Cit, 213 42 Niels Mulder, Ibid Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 182
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... Pendapat Mulder tentang infiltrasi komunisme kedalam tubuh gerakan kelompok Kepercayaan mungkin benar tapi mungkin juga tidak tepat. Karena pada waktu itu sedang marak gerakan terstruktur untuk meminggirkan kelompok Kepercayaan. Untuk menghalau gerakan Kepercayaan yang semakin kuat, cara paling cepat adalah dengan cap komunis dan itu terbukti ampuh. Kelompok Kepercayaan yang bersih dari gerakan komunisme kemudian dengan mudah terseok-seok tunggang langgang meninggalkan ajaran leluhurnya dan memeluk "agama negara" meski hanya sebatas indentitas belaka. Tanpa dibarengi dengan ritual keagamaan yang saleh. Anggota Presidium MLKI Jateng Mulyono saat di wawancarai tegas menampik bahwa orang-orang Penghayat Kepercayaan terlibat dalam gerbong Partai Komunis. Bahkan, katanya, pada tahun 1966, ayahnya yang menganut Kepercayaan Hardo Busoro berlawanan secara politik dengan kelompok Partai Komunis. Pada kontestasi gerakan politik lokal, kata Mulyono, orang-orang Kepercayaan lebih banyak bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berdiri tahun 1927 bukan dengan gerakan Partai Komunis. Kelompok Islamis dan kelompok Penghayat Kepercayaan kala itu dibenturkan (segelintir elit pejabat) negara yang punya ambisi kekuasaan. Mereka takut akan gerakan-gerakan Kepercayaan yang semakin kuat dan dalam waktu yang bersamaan kekuatan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) menang hampir di semua wilayah di Indonesia. Tuduhan komunis yang dilayangkan kepada kelompok Penghayat Kepercayaan menyebabkan tekanan hebat dan memaksa para Penghayat Kepercayaan melakukan eksodus besar-besaran. Para "jemaatnya" meninggalkan ajaran Kepercayaan dan masuk ke agama-agama besar yang diakui negara. Para Penghayat diwajibkan mengisi kolom agama dalam catatan sipil atau administrasi kependudukan.43 Imbasnya secara otomatis perkawinan orang-orang Penganut Kepercayaan harus dilakukan dengan tata cara agama. Jika tidak, maka mereka dianggap komunis dan barang pasti tidak mendapatkan akta nikah.44 Puncak peminggiran kelompok Kepercayaan terjadi pada September hingga Oktober 1965. Kelompok Islam bekerjasama dengan tentara (versi Mulder) dan juga kelompok pemuda marhaenis serta aparat desa (versi Penghayat Kepercayaa) bergerak bersama membasmi komunisme-ateisme di Indonesia. Kala itu, rakyat dipaksa (terpaksa) mengaku diri sebagai penganut agama versi negara dengan (meski tidak rela) mencantumkan identitas agama pada kartu tanda penduduk.45 Pada situasi yang serba dilematis, jalan satu-satunya para penganut Kepercayaan untuk menyalamatkan nyawa adalah mengikuti kehendak pemerintah dengan memilih salah satu agama dari lima agama negara, saat itu. 43 Kondisi ini disebut sebagai titik terendah dan kemunduran kelompok Pengyata Kepercayaan di mana rezim orde baru mulai berkuasa. Hegemoni rezim waktu itu memenangkan kelompok mayoritas dalam pendefinisian dan formalisasi agama. Tesa Amyata Putri, dkk, "Revival: New Religious Movement Aliran Kebatinan Perjalanan", Jurnal Societas II (2), 2001, 1062. Lihat juga dalam A. Aryono, "Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden," Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2018, 3 (1), 58 44 Cerita pemaksaan aparat negara (mulai dari perangkat desa hingga militer) supaya perkawinan dilakukan secara agama (Islam) dialami Sesepuh Sedulur Sikep Kudus, Budi Santoso. Pada masa rezim orde baru itu Budi Santoso hendak menikah dengan Tianah. Keluarga Budi Santoso dan Tianah di teror aparat dan dipaksa supaya perkawinannya di catatkan di negara secara Islam. Namun keluarga keduanya menolak dan memilih tetap menjadi orang Penganut Sedulur Sikep, meski pada akhirnya tidak punya akta nikah. Lihat Ceprudin, (ed) Sumanto Al-Qurtuby, ibid. 45 Niels Mulder, ibid Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 183
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... Banyak dari pelaku kesenian dan pertunjukan rakyat menjadi target utama dalam aksi penculikan dan penangkapan atas nama pembubaran dan penumpasan PKI dan antek-anteknya. Karena kecurigaan dan tekanan pemerintah serta antipati kelompok Islam, banyak kelompok kebatinan tidak berani melaksanakan ritual-ritualnya secara terbuka. Dalam suasana yang penuh ketegangan di awal orde baru, sebagian besar kelompok kebatinan terpaksa harus berafiliasi ke salah satu dari enam agama yang diakui negara sebagai strategi untuk menghindarkan diri dari tuduhan "belum beragama" yang kemudian diidentifikasi sama dengan komunis.46 Kondisi yang cukup sulit bagi kelompok Kepercayaan karena Polisi dan Bakor Pakem turut mendukung gerakan anti komunis dengan aktif membubarkan kelompok- kelompok mistik (Kebatinan-Kepercayaan) yang dianggap sudah diinfiltrasi Partai Komunis.47 Budi Santoso dan keluarga besar Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus mengalaminya bahwa ancaman nyawa bukan isapan jemol belaka. Sesepuh Sedulur Sikep di Larekrejo Kecamatan Undaan banyak menjadi korban yang di-PKI-kan. Salah satunya Mbah Sunari, Penganut Sedulur Sikep ini dipukuli hingga setengah mati dan memuntahkan kotoran. Sejak rezim orde baru itu para Penghayat Kepercayaan resmi, terstruktur, sistematis, dan masif dipaksa untuk memeluk dan masuk ke salah satu agama yang diakui pemerintah.48 Pembunuhan besar-besaran terhadap kelompok "abangan" yang dicurigai sebagai pengikut "Komunis" sekitar tahun 1965-1966 dan tekanan untuk menjadi seorang Muslim tidak sepenuhnya sukses sesuai tujuan. Pada kenyataannya, banyak orang "abangan" memilih menjadi anggota gereja-gereja Protestan dan Katolik dalam waktu dua atau tiga tahun pasca tragedi berdarah itu. Di Jawa, jumlah anggota gereja-gereja terus meningkat yang dalam bahasa Mulder disebut dengan "gereja menghadapi panen pertobatan."49 Panen pertobatan di gereja ini dikuatkan Amos Sukamto yang menulis "dampak peristiwa G30S tahun 1965 terhadap Kekristenan di Jawa, Sumatra Utara dan Timor". Pada kasus lokal hasil penelitian Habib50 yang dilakukan di sebuah desa yang Jawa Timur, setelah peristiwa G30S bernama Sumberwedi dekat Malang, menunjukkan bahwa pada tahun 1970 penduduk Dusun Sumberwedi sebagian besar menganut agama Kristen Pantekosta. Padahal awal tahun 1960 sebagian besar penduduk dusun Sumberwedi memeluk agama Islam atau aliran Kepercayaan Kejawen. Namun, pada penghujung tahun 1960-an hingga tahun 1970, penduduk secara massal beralih agama menjadi pemeluk agama Kristen Pantekosta. Perkembangan kekristenan secara pesat setelah peristiwa G30S tersebut menurut Habib disebabkan karena peran seorang pemeluk agama Kristen dan Kepala Dusun Sumberwedi, 46 Samsul Maarif, Op.Cit, 38 47 Niels Mulder, ibid 48 Terbitnya TAP/MPR Tahun 1973, 1978, dan 1983 sekilas akan mampu meredam isu komunisme yang melekat pada kelompok Kepercayaan. Namun jika ditelaah TAP MPR itu sejatinya semakin menyudutkan karena berfungsi sebagai penegas bahwa Kepercayaan sebagai bagian dari produk budaya, bukan agama. Kepercayaan para penghayat tidak diakui sebagai agama ritual aliran kepercayaan diakui eksistensinya hanya sebagai budaya spiritual masyarakat Indonesia. Tesa Amyata Putri, dkk, Op.Cit, 1062 49 Niels Mulder, Ibid 50 Achmad Habib, "Konflik Antaretnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa", (Yogyakarta: LKiS, 2004) 106-107 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 184
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... Marwanto. Para korban yang trauma atas pembunuhan yang terjadi dalam keluarga mereka cenderung memeluk agama Kristen karena ajaran Islam diidentikkan dengan pembunuhan dan kekerasan. Selain faktor tersebut bantuan finansial yang diberikan oleh orang Kristen Tionghoa membuat warga merasa nyaman dengan ajaran Kekristenan.51 Labeling komunis bagi kelompok Kepercayaan sejak tahun 1965-1966 hingga kini belum sepenuhnya pudar. Stigma sesat, tidak punya agama, komunis dan kafir masih melekat bagi sebagian kelompok Kepercayaan. Stigma mengakibatkan tekanan sosial hebat dan menjadi faktor utama tidak berjalannya regenerasi pada kelompok Kepercayaan. Hasil survei penulis yang menghimpun keterangan dari 32 responden yang berasal dari Kabupaten Klaten, Tegal, Semarang, Surakarta, Brebes, Banyumas, Cilacap, Kota Semarang, Sukoharjo, Banjarnegara, Sragen, Kendal, Batang, Pati, dan Jepara, menunjukan bahwa masih ada ketakutan bagi Penghayat Kepercayaan untuk membuka identitas di ruang publik.52 "Lingkungan sosial membuat tekanan kuat kepada kami sebagai kelompok minoritas sehingga mau tidak mau mengikuti keadaan (keyakinan agama mayoritas) di lingkunggan sekitar. Lingkungan yang sangat fanatik menimbulkan banyak sekali diskriminasi sehingga banyak warga penghayat yang "mencari aman" dengan "mangro" atau berkeyakinan ganda," demikian salah satu jawabannya responden. Tekanan sosial berkepanjangan itu membuat mental generasi muda rapuh dan cenderung lebih memilih satu komunitas agama yang jumlahnya lebih banyak (mayoritas). Kasus-kasus diskriminasi yang hingga kini kerap muncul adalah pemaksaan pelajaran agama di sekolah, dikucilkan, cibiran, dan menggunjing anak- anak Kepercayaan. Kasus lainnya adalah penolakan pemakaman, perusakan rumah ibadah, pelayanan adminduk (meski sebagian daerah sudah terlayani dengan baik), dan belum ada kesamaan akses pekerjaan. "Masih banyak Penghayat yang tidak membuka diri atau tidak meneruskan Kepercayaan karena faktor diskriminasi dan intoleransi dari lingkungan sekitar. Tekanan sosial, lingkungan kurang toleran, adanya tekanan sosial dan stigma miring atau bullying dari masyarakat sekitar, serta intoleran yang dipengaruhi tokoh agama hingga kini masih kerap terjadi," jawab sebagian responden tentang tekanan sosial yang kerap mereka alami.53 KESIMPULAN Eksistensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (dalam beberapa penelitian disebut juga kebatinan, agama asli, kejawen, kaum abangan) sepanjang 51 Kejadian serupa juga terjadi di sebuah Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Ponorogo. Di desa ini sebelum tahun 1968 hampir bisa dipastikan seratus persen beragama Islam. Islam yang dianut adalah seperti kategori yang dibuat oleh Geertz yaitu Islam "abangan-kejawen, kebatinan-Kepercayaan". Warga Desa Klepu yang menganut Islam abangan itu setelah peristiwa G30S banyak yang pindah memeluk agama Katolik. Alasan memeluk Katolik karena tekanan politik dan kemudahan menjalankan Katolik daripada Islam. Perkembangan Katolik menjadi semakin semarak di bawah pengaruh kepemimpinan lurah Soemakoen seorang Katolik yang awalnya PNI dan pada masa Orde Baru beralih ke Golkar, Amos Sukamto, "Dampak Peristiwa G30S Tahun 1965 terhadap Kekristenan di Jawa, Sumatra Utara dan Timor", Junral Amanat Agung, 111-113 52 Hasil Survei Ceprudin ini telah dimuat dalam situs Tekanan Sosial Paling Berdampak Terhadap Merosotnya Generasi Penganut Kepercayaan | diunduh pada 5 Oktober 2022 53 Ibid Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 185
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... sejarahnya mengalami peminggiran secara sosial-politik di ruang publik. Marjinalisasi kelompok Penghayat Kepercayaan melalui isu PKI adalah paling ampuh dan berakibat pada rontoknya penganut Kepercayaan. Komunisasi (dalam bahasa Syamsul Maarif) sejak tahun 1965-1966 disusul dengan gerakan represif dari pemerintah berakibat pada diskriminasi berkepanjangan. Padahal Secara ideologi keagamaan, Penghayat Kepercayaan jauh dengan ideologi komunis. Begitu juga secara ideologi politik, kelompok Penghayat Kepercayaan adalah Pancasilais dan dalam politik praktis lebih condong pada PNI yang pada saat itu bersaing dengan Partai PKI dalam meraih perolehan suara. Tuduhan komunis pada Kelompok Kepercayaan lebih pada kepentingan politik praktis dengan dilatarbelakangi kekalahan partai-partai berhaluan Islam pada pemilu pertama 1955. Ironinya, tahun 1965-1966 berujung pada diskriminasi kepentingan politik praktis berkepanjangan. Diskriminasi, label sesat, kafir, dan komunis itulah yang membuat Kelompok Kepercayaan kesulitan untuk regenerasi. Generasi muda Penganut Kepercayaan masih trauma dengan peristiwa berdarah 1965-1966. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 186
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... DAFTAR PUSTAKA Alfitri, A, lihat diunduh pada Selasa 4 Oktober 2022 Pembangunan Marginal, 2004, 1, selengkapnya di Amyata, Tesa, Putri, dkk, "Revival: New Religious Movement Aliran Kebatinan Perjalanan", Jurnal Societas II (2), 2001 Aryono, A., "Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden," Jurnal Sejarah Citra Lekha, 3 (1), 2018, Ceprudin, "Agama dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi" ed. Sumanto Al Qurtuby dan Tedi Kholiludin, Semarang: Elsa Pers, 2020 Fikri, Sultoni "Marjinalisasi Masyarakat Miskin atas Hak Kesehatan di Kota Surabaya" lihat dalam selengkapnya pdf, diunduh pada Selasa 4 Oktober 2022 Habib, Achmad, "Konflik Antaretnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa", Yogyakarta: LKiS, 2004 diakses pada 4 Oktober 2022 di akses pada 5 Oktober 2022 Maarif, Samsul, "Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia", Yogyakarta; CRCS UGM, edisi revisi 2018 Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002 Mulder, Niels, "Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa; Kelangsungan dan Perubahan Kulturil", Jakarta: Gramedia Pers, 1978 Mungin, Burhan (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 Pamungkas, Mudanto, "Naskah Sumber Arsip; Jejak Demokrasi Pemilu 1955", Jakarta: Arsip Nasional RI, 2019 Santoso, Budi, "Hanggo Puspo Aji; Ajaran dan Sejarah Pergerakan Ki Samin Surosentiko." Semarang: Elsa Pers, 2016 Shodiq, Muhammad dan Muttaqien, Imam, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, Terj. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2003 Subagya, Rahmat, "Agama dan Alam Kerohanian Asli Indonesia", Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1979 Sukamto, Amos, "Dampak Peristiwa G30S Tahun 1965 terhadap Kekristenan di Jawa, Sumatra Utara dan Timor", Junral Amanat Agung Tekanan Sosial Paling Berdampak Terhadap Merosotnya Generasi Penganut Kepercayaan | diunduh pada 5 Oktober 2022 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 187
Ceprudin, et.al: Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penganut Kepercayaan...... Wawancara dengan Ketua Umum Puan Hayati Dian Jenie di sela kegiatan Pelatihan Training of Trainer Kader Utama Puan Hayati Jateng di Green Valley, Bandungan, Kabupaten Semarang, Kamis 8 September 2022. Wawancara dengan Mulyono Presidium MLKI Provinsi Jawa Tengah, Kamis 8 September 2022 disela pelatihan Kader Utama Puan Hayati Jateng di Bandungan, Kabupaten Semarang. Wawancara dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MLKI Provinsi Jawa Tengah Santiko, Kamis 8 September 2022 di Ungaran, Kabupaten Semarang Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 22, No. 2, September 2024 188