LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 10 2019 SERI : B PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI, Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenal dengan sebutan UU PDRD, telah mengatur 5 (lima) jenis Pajak Daerah Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Semua jenis pajak daerah tersebut ditetapkan dalam 1 (satu) ketentuan undang-undang yang memenuhi syarat formal dan syarat Material; b. bahwa dalam rangka perbaikan pendapatan daerah, arah kebijakan PDRD ke depan, dari 16 (enam belas) jenis Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 akan direvisi dan disederhanakan menjadi 5 (lima) atau 6 (enam) jenis yang pajak daerah karakteristiknya sama dijadikan menjadi 1 (satu) jenis pajak dalam satu basis data pajak sehingga memudahkan pelaksanaannya; saja, beberapa jenis pajak c. bahwa dalam rangka penguatan administrasi perpajakan, yang meliputi : 1) sistem pemungutan Pajak Daerah yang mengatur pemungutan secara Official Assesment dan Self Assesment; 2) pengendalian fiskal dan pemberian insentif; 1
Mengingat 3) muatan masing-masing perda, sebagian besar mengulang-ulang pengaturan dari undang-undang. d. bahwa ketentuan perizinan sebagaimana tercantum dalam setiap Peraturan Daerah, dirasakan membatasi upaya ekstensifikasi pajak daerah sehingga keberadaannya perlu ditinjau kembali; e. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam pasal 42 ayat (2) huruf g dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek pajak hiburan; f. bahwa pemungutan untuk masing-masing jenis pajak daerah Kota Bekasi (9 jenis pajak daerah) telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi; g. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu mereview dan menyederhanakan perda- perda Pajak Daerah (9 jenis pajak daerah) menjadi 1 (satu) peraturan daerah tentang Pajak Daerah Kota Bekasi dengan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. berdasarkan pertimbangan : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangn Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Informasi Publik 3
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Tahun 2011 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran tentang Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pembinaan (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Pengawasan dan 21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 seri A); 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah PJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 01 Seri E); 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 5
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. 7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak tujuan komersial memperkenalkan, ragamnya dirancang untuk menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah; 22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 7
24. Parkir Valet adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan yang dilakukan oleh petugas valet pada ruang parkir yang sudah ditentukan sebagai area valet. 25. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kota Bekasi. 27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 28. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 29. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batasan maksimal NJOP bangunan yang tidak kena pajak. 30. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 32. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 8
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti telah dilakukan dengan pembayaran atau penyetoran pajak yang menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota. 42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 9
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 53. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 55. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 56. Pemeriksa Pajak Daerah adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. 57. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 10
58. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. 59. Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, keras dan/atau perangkat memproses dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah. BAB II PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2 (1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h, dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang sejenis. (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, yang dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SSPD BPHTB, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Bagian Kedua Pajak Hotel Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 3 (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan jasa penunjang sebagai sifatnya memberikan kemudahan dan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk kelengkapan hotel kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. yang 11
(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. (4) Fasilitas Olah Raga dan Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah fasilitas yang disediakan oleh hotel hanya untuk tamu hotel bukan untuk umum. (5) Untuk tamu hotel dan umum yang menggunakan fasilitas olah raga dan hiburan atau sarana lainnya dengan dipungut bayaran dikenakan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti e. asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. (7) Tidak termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, adalah apartemen servis dan kondominium hotel atau apartemen yang menyediakan jasa sewa kamar seperti usaha hotel. Pasal 4 (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 5 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah seharusnya dibayar kepada Hotel. jumlah pembayaran atau yang 12
Pasal 6 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 7 (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Paragraf 4 Saat Terutang Pajak dan Masa Pajak Pasal 8 Saat Pajak Hotel terutang adalah pada saat pembayaran di Hotel. Pasal 9 Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan Kalender. Pasal 10 Tata cara pengelolaan Pajak Hotel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Ketiga Pajak Restoran Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 11 (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain. 13
(4) Tidak termasuk obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 12 (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 13 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pasal 14 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 15 (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi Paragraf 4 Saat Terutang Pajak, dan Masa Pajak Pasal 16 Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Restoran. Pasal 17 Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan Kalender. 14
Paragraf 5 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Pasal 18 (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SSPD BPHTB, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri bill/nota/dokumen penjualan yang sah. (3) Tata Cara pengelolaan Pajak Restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Keempat Pajak Hiburan Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 19 (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat dan sulap; g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; h. panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan i. pertandingan olahraga. (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan serta hiburan dalam rangka persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya; 15
b. penyelenggaraan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pasal 20 (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 21 (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga/diskon dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Pasal 22 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. tontonan film : 1. film impor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 2. film nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). b. penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi : 1. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 2. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional 5 % (lima persen); 3. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen). c. penyelenggaraan pagelaran musik meliputi : 1. pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 2. pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); 3. pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen). d. penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi : 1. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 16
2. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen); 3. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen). e. pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi : 1. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen); 2. pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen); 3. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen); 4. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen). f. diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen); g. arena bernyanyi antara lain, karaoke, rumah bernyanyi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5% (lima persen); h. pacuan kuda dan kendaraan bermotor yang meliputi ATV dan Road Race ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); i. permainan ketangkasan meliputi : 1. gelanggang permainan anak, outbond dan sejenisnya ditetapkan 25% (dua puluh lima persen); 2. permainan seluncur es (ice skating) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). j. panti pijat modern ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); k. panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); l. hiburan untuk umum yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fasillitas hotel ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); m. mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); n. mandi uap/spa dan jenis kebugaran yang bersifat tradisional (di luar fitness center/hotel dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); o. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 23 (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. 17
Paragraf 4 Saat Terutang dan Masa Pajak Pasal 24 Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan Hiburan. Pasal 25 Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan Kalender. Pasal 26 Tata cara pengelolaan Pajak Hiburan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Kelima Pajak Reklame Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Pasal 27 (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. reklame dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah : a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 18
b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan/partai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender; f. reklame yang diselenggarakan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan KONI serta persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Pasal 28 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. (5) Dalam hal terjadi perubahan pemasangan reklame terhadap naskah, bentuk dan ukuran objek pajak reklame, dikenakan pajak. (6) Tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah tarif pajak baru. Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 29 (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 19
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah peletakan reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. (6) Waktu adalah waktu penyelenggaraan reklame elektronik dihitung dalam satuan detik. (7) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. (8) Jumlah adalah banyaknya reklame yang terpasang dalam satuan lembar. Pasal 30 (1) Lokasi penempatan reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dihitung berdasarkan satuan Rupiah. (2) Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan NSR yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. (3) Untuk jenis reklame lainnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. (4) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (in door) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3). (5) NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 (lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (6) Penambahan NSR sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15 m (lima belas meter), yang pertama. (7) Penetapan nama-nama jalan pada masing-masing kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 31 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). lokasi 20
Pasal 32 (1) Rumus NSR adalah besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (m2) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan x 25% (dua puluh lima meter persen) dari jumlah pokok pajak. (2) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam table Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, dan dapat dievaluasi atau disesuaikan setiap 2 (dua) tahun sekali. Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 33 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. Paragraf 4 Saat Terutang dan Masa Pajak Pasal 34 Saat Pajak Reklame Terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan Reklame atau saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Reklame. Pasal 35 Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain untuk paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 36 Tata cara pengelolaan Pajak Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Keenam Pajak Penerangan Jalan Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Pasal 37 (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 21
(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik. (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 50 KVA ke bawah dan yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Pasal 38 (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 39 (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Pasal 40 (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : a. Tarif Rumah Tangga : 1. Pengguna 450 watt = 3 % (tiga persen); 2. Pengguna 900 watt = 5 % (lima persen); 3. Pengguna 1.300 watt = 7 % (tujuh persen); 22
4. Pengguna 2.200 watt = 8 % (delapan persen); 5. Pengguna 3.500 watt = 8,5 % (delapan koma lima persen); 6. Pengguna 4.400 watt ke atas = 9 % (sembilan persen). b. Fasilitas Sosial dan umum : 1. Sosial murni 0 % (nol persen); 2. Sosial komersil 3 % (tiga persen). c. Tarif untuk bisnis : 1. Pengguna 450 watt = 4 % (empat persen); 2. Pengguna 900 watt = 6 % (enam persen); 3. Pengguna 1.300 watt = 7,5 % (tujuh koma lima persen); 4. Pengguna 2200 watt = 8,5 % (delapan koma lima persen); 5. Pengguna 3.500 watt = 9 % (sembilan persen); 6. Pengguna 4.400 watt ke atas = 9,5 % (sembilan koma lima persen). listrik dari pertambangan minyak bumi dan gas alam = 3 % (tiga persen); lain oleh sumber tenaga industri, 1. Pengguna 450 watt = 4 % (empat persen); 2. Pengguna 900 watt = 6 % (enam persen); 3. Pengguna 1.300 watt = 7,5 % (tujuh koma lima persen); 4. Pengguna 2200 watt = 8,5 % (delapan koma lima persen); 5. Pengguna 3.500 watt = 9 % (sembilan persen); 6. Pengguna 4.400 watt ke atas = 9,5 % (sembilan koma lima persen). listrik dari pertambangan minyak bumi dan gas alam = 3 % (tiga persen); lain oleh sumber tenaga industri, e. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri dan bukan industri = 1,5% (satu koma lima persen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 41 (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Paragraf 4 Saat Terutang, dan Masa Pajak Pasal 42 Saat Pajak Penerangan Jalan Terutang adalah pada saat penggunaan tenaga listrik. 23
Pasal 43 Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender. Pasal 44 Tata cara pengelolaan Pajak Penerangan Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Ketujuh Pajak Parkir Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Pasal 45 (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir insidentil. (3) Penyelengara parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir, termasuk jasa vallet atau sebutan lainnya. (4) Penyelengara parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) yang menggunakan karcis, sebelum digunakan wajib diporporasi oleh Badan, kecuali tanda bukti pembayaran parkir yang menggunakan mesin elektronik. (5) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; d. penyelenggaraan tempat parkir di pemakaman, pendidikan, dan tempat ibadah yang tidak dipungut bayaran. Pasal 46 (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. 24
(2) Wajib Pajak Parkir adalah yang menyelenggarakan tempat Parkir, termasuk penyelenggara jasa valet atau jasa lainnya yang sejenis. orang pribadi atau Badan Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 47 (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir. (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. (4) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan tempat parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap. Pasal 48 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut : a. Pajak Parkir 30 % (tiga puluh persen); b. Penitipan kendaraan bermotor 30% (tiga puluh persen); c. Jasa Valet atau jasa sejenisnya 30% (tiga puluh persen). Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 49 (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Parkir berlokasi. 25
Paragraf 4 Saat Terutang dan Masa Pajak Pasal 50 Saat Pajak Parkir Terutang adalah pada penyelenggaraan Parkir. saat pembayaran atas Pasal 51 (1) Masa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan. (2) Masa Pajak untuk Parkir Insidentil lamanya sesuai yang disepakati antara penyelenggara parkir dengan Kepala Perangkat Daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 52 Tata cara pengelolaan Pajak Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pajak Pasal 53 (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Pasal 54 (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 26
Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 55 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat disesuaikan dengan kondisi di wilayah Kota Bekasi. (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. (5) Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dilaksanakan oleh Badan yang mengelola Pendapatan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan/Dinas yang mempunyai wewenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan cara mengalikan Volume Air yang diambil dengan Harga Dasar Air. (6) Harga Dasar Air ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari Badan/Dinas yang mempunyai wewenang di bidang lingkungan hidup secara periodik berdasarkan faktor-faktor yang ditentukan. Pasal 56 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 57 (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2). (2) 27
(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air diambil. Paragraf 4 Saat Terutang dan Masa Pajak Pasal 58 Saat Pajak Air Tanah Terutang adalah pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pasal 59 (1) Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender. (2) Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pasal 60 Tata cara pengelolaan Pajak Air Tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Kesembilan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 61 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pasal 62 (1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 28
(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang : a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 63 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Pasal 64 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 29
Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 65 (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota. (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pasal 66 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : a. sebesar 0,10% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas dengan Rp.500.000.000,00 Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (lima ratus juta rupiah) sampai c. sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 67 (1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4). (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. 30
Paragraf 4 Tahun Pajak, Saat dan Tempat Terutang Pajak Pasal 68 (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Kota Bekasi yang meliputi letak objek pajak. Paragraf 2 Pendataan dan Penetapan Pasal 69 (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. (3) Tata cara pendaftaran dan pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 70 (1) Berdasarkan SPOP, Wali Kota menerbitkan SPPT. (2) Wali Kota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. (3) Jumlah pajak terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pokok pajak ditambah denda 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. 31
Pasal 71 Tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Kesepuluh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 72 Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pasal 73 (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi : a. pemindahan Hak karena : 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha;atau 13. hadiah. b. pemberian Hak Baru karena : 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah : a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; 32
d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh : a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Pasal 74 (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau bangunan. Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 75 (1) Dasar Pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). (2) Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal : a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 33
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n, tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara. (6) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 76 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pasal 77 (1) Besaran pokok pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam Pasal 75 ayat (6) atau ayat (7). 34
(2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, dan besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) atau ayat (7). (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada. Paragraf 4 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pasal 78 (1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan untuk : a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Bidang Pertanahan; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; k. penggabungan usaha ditandatanganinya akta; adalah sejak tanggal dibuat l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 79 Tempat terutang BPHTB adalah di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. dan 35
Pasal 80 Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak BPHTB diatur dengan Peraturan Wali Kota. Paragraf 5 Ketentuan Bagi Pejabat Pasal 81 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Pasal 82 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 83 (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana pelayanan dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 36
(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 84 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan, surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan. (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan. (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dibayar sendiri, dengan menggunakan SPTPD/SSPD BPHTB, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. (6) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (3) adalah : a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (7) Jenis Pajak yang dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Parkir; f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 37
Pasal 85 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Wali Kota dapat menerbitkan : a. SKPDKB dalam hal : 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; tertentu dan setelah ditegur secara tertulis 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum jumlah pajak yang terungkap yang menyebabkan penambahan terutang; c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 38
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan. Pasal 86 (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 87 (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika : a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau ditagih melalui STPD. Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pasal 88 (1) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 39
(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota. (5) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (6) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan Bunga 2% (dua persen) sebulan. Pasal 89 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasal 90 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu : a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; 40
f. SKPDN dan g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pasal 91 (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 92 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Wali Kota. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. 41
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Pasal 93 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif Pasal 94 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 42
(2) Wali Kota dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota. BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 95 (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota. (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 43
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 96 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan Daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan, permohonan, angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal 97 (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 44
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota. BAB VI PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembukuan dan Pemeriksaan Pasal 98 (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit tahun wajib Rp.300.000.000,00 (tiga menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. ratus juta rupiah) per (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 99 (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang guna kelancaran dianggap perlu dan memberikan bantuan pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 100 (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi pada objek pajak, yang terintegrasi dengan alat dan/atau sistem yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota. 45
(2) Objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. (3) Penempatan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak secara nyata. (4) Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. (5) Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya. (6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. (7) Apabila terjadi kerusakan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi yang terbukti disebabkan oleh wajib pajak karena faktor kesengajaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota. BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 101 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insntif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketenutan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 46
BAB VIII KETENTUAN KHUSUS Pasal 102 (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan rangka peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Wali Kota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 47
BAB IX PENYIDIKAN Pasal 103 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti lain, serta melakukan pembukuan, pencatatan, dan dokumen penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 48
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 104 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 105 Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Pasal 106 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) an ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. 49
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. Pasal 107 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 108 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. (2) Pelayanan Pajak Daerah yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang bersangkutan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 109 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari : a. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 03 Seri B); b. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B); c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 4 Seri B); d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 10 Seri B); e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 8 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 14 Seri B); 50
f. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 14 Seri B); g. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 02 Seri B); h. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 13 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 13 Seri B); i. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri B); dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 110 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 03 Seri B); b. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B); c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 4 Seri B); d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 10 Seri B); e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 8 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 14 Seri B); f. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 14 Seri B); 51
g. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 02 Seri B); h. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 13 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 13 Seri B); i. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri B); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 111 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 112 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 05 Juli 2019 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 05 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 10 SERI B NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (10/107/2019) 52
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendayagunakan segala potensi sumber daya ekonomi secara optimal dan berkelanjutan. Inovasi dan kreatifitas menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki daerah untuk menggali segala macam potensi dan peluang ekonomi dan sumberdaya keuangan guna membiayai kegiatan pembangunan, sekaligus meningkatkan pelayan public yang diberikan kepada masyarakat agar lebih berkualitas. Hak daerah untuk mendapatkan sumber keuangan menjadi alasan mengapa peningkatan kualitas pelayan public perlu dilakukan. Hak yang diperoleh tidak hanya hak mendapatkan sumber dana dari pusat, namun juga hak untuk mengoptimalkan berbagai sumber keuangan sendiri yang dipungut berdasarkan aturan dan perundangan yang berlaku, hak untuk mengelola kekayaan daerah, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, dan sumber-sumber pembiayaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat telah memberikan aturan-aturan yang harus dipedomani daerah agar tidak menimbulkan distorsi terhadap perekonomian, termasuk juga mengenai pelaksanaan, teknis, system dan prosedur pengelolaan administrasi keuangan daerah. Berlakunya Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan acuan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini seiring juga dengan diberikannya kewenangan yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian kewenangan yang luas tersebut dibarengi juga dengan pemberian sumber-sumber pendanaan melalui desentralisasi fiskal sehingga daerah banyak memiliki kewenangan dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 53
Bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan Daerah yang berupa Pajak telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut 16 (enam belas) jenis Pajak Daerah, yaitu 5 (lima) jenis Pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar pengeluaran APBD nya dibiayai dana alokasi dari pusat. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang dengan mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 21 huruf e, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka guna peningkatan pelayanan Pajak Daerah dalam pembinaan dan pengawasan serta untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk lain, dengan menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak-pajak Daerah perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. 54
Ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang sejenis adalah termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT, termasuk dalam pengertian ini dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah rumah kos yang berada dalam satu lokasi kos-kos an dengan pembayaran yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan sebagai tempat peristirahatan sementara, transit, wisma dan tidak digunakan sebagai rumah hunian tetap tempat tinggal rumah tangga. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya sebagai obyek pajak didasarkan atas izin usahanya dan pemanfaatannya sedangkan sebagai apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang disewakan/ dikomersilkan dengan dipungut pembayaran oleh orang pribadi atau Badan yang mengusahakan apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan pembayaran yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan sebagai tempat penginapan, tempat peristirahatan sementara, transit, wisma adalah merupakan objek pajak. rumah hunian tetap/tempat tinggal, 55
Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel adalah Jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada Hotel, termasuk potongan harga, diskon, service charge dan segala bentuk pemberian fasilitas pelayanan hotel dengan cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hotel. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Restoran, adalah mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, depot/warung, bar, roti, bakery, donat, jasa boga, catering, penjualan makanan dan minuman fran chise mobile, dan sejenisnya yang dikonsumsi di tempat pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman atau dikonsumsi ditempat lain dan/atau sebagai adalah Jumlah uang yang seharusnya dibayarkan oleh-oleh) dan/atau diterima kepada Restoran, termasuk potongan harga, diskon, service charge, delivery order dan segala bentuk pemberian fasilitas pelayanan restoran dengan cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pengusaha Restoran. 56
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan tontonan film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan; Huruf b Yang dimaksud kesenian rakyat/ rakyat/tradisional" tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat; Yang dimaksud dengan musik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik, serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan atau bar; dengan adalah "hiburan hiburan berupa kesenian Huruf c Cukup jelas. 57
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jockey dan fasilitas untuk menari/disco serta menyediakan bar; Yang dimaksud dengan karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan atau bar; Yang dimaksud dengan klab malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, fasilitas untuk menari/dansa serta menyediakan dan restoran/rumah makan dan bar; Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan; Huruf h Yang dimaksud dengan panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga pemijat dan fasilitas untuk pijat; Yang dimaksud dengan mandi uap adalah adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan tenaga pemijat dan fasilitas untuk mandi uap dan pijat; Yang dimaksud dengan spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia ; Yang dimaksud dengan pusat kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk olahraga/kebugaran tubuh serta dapat menyediakan restoran/rumah makan; 58
Huruf i Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan uang yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga, tiket cuma- cuma, undangan dan diskon, yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan; Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. 59
Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b angka 1 Yang dimaksud peribadatan. fasilitas sosial murni adalah tempat angka 2 Yang dimaksud fasilitas sosial komersil adalah tempat peribadatan yang berfungsi komersil. Ayat (2) Cukup jelas. 60
Ayat (3)
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan adalah termasuk Tanah dan/atau Bangunan kosong yang dimiliki/dikuasai Pemerintah dan Daerah; 62
. Huruf b Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Akta Pendirian dan Laporan keuangan dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan : a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode jual suatu objek pajak dengan cara penentuan nilai dikeluarkan untuk menghitung memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. seluruh biaya yang 63
c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Ayat (2) Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak Nilai dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Contoh: I Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa : - Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2; - Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2; - Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2; - Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000,00/m2. Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 1. NJOP Bumi: 800 x Rp.300.000,00 = Rp.240.000.000,00 2. NJOP Bangunan a. Bangunan, 400 x Rp.350.000,00 = Rp.140.000.000,00 b. Taman, c. Pagar (120 x 1,5) x Rp.175.000,00 = Rp.31.500.000,00+ Total NJOP Bangunan Rp.181.500.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.10.000.000,00- Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp.171.500.000,00 + 200 x Rp.50.000,00 = Rp.10.000.000,00 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp.411.500.000,00 64
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1%. 5. PBB terutang: 0,1% x Rp 411.500.000,00 = Rp.411.500,00 Contoh: II Wajib pajak B mempunyai objek pajak berupa: - Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp.700.000,00/m2; - Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp.500.000,00/m2; - Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp.50.000,00/m2; - Pagar sepanjang 100 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.200.000,00/m2. Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 1. NJOP Bumi: 800 x Rp.500.000,00 = Rp.400.000.000,00 2. NJOP Bangunan a. Bangunan b. Taman 200 x Rp5.0.000,00 c. Pagar Total NJOP Bangunan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.10.000.000,00 - Nilai Jual 0bjek pajak Kena Pajak = Rp.230.000.000,00 400 x Rp.500.000,00 = Rp.200.000.000,00 = Rp.10.000.000,00 (100 x 1,5) x Rp.200.000,00= Rp.30.000.000,00 + Rp.240.000.000,00 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp.630.000.000,00 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,15%. 5. PBB terutang: 0,15% x Rp 630.000.000,00 = Rp.945.000,00 Contoh: III Wajib pajak C mempunyai objek pajak berupa: - Tanah seluas 1.000 m2 dengan harga jual Rp.2.000.000,00/m2; - Bangunan jual 400 m2 seluas Rp.1.000.000,00/m2; dengan nilai Pagar sepanjang 200 m dan tinggi rata-rata pagar 2 m dengan nilai jual Rp 500.000,00/m2. Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 1. NJOP Bumi 1.000 m2 x Rp2.000.000,00 = Rp. 2.000.000.000,00 2. NJOP Bangunan a. Bangunan, 400 x Rp 2.000.000,00 = Rp.800.000.000,00 b. Pagar (100 x 2)m x Rp 300.000,00 = Rp.60.000.000,00+ Rp.860.000.000,00 Total NJOP Bangunan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.10.000.000,00 - Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp.850.000.000,00 + 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp.2.850.000.000,00 65
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam 0,25 %. 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam 0,25 %. 5. PBB terutang: 0,25 % x Rp 2.850.000.000,00 = Rp 7.125.000 Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a angka 1 Cukup jelas. angka 2 Cukup jelas. angka 3 Cukup jelas. 66
angka 4 Yang dimaksud Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. angka 6 Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hu kum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut. angka 7 Yang dimaksud Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. angka 8 Penunjukan pembeli dalam pemenang oleh Pejabat Lelang tercantum dalam Risalah Lelang. lelang adalah penetapan sebagaimana yang angka 9 Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut. angka 10 Yang adalah Penggabungan penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan- badan usaha yang bergabung tersebut. dimaksud usaha angka 11 Yang dimaksud Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. 67
angka 12 Yang dimaksud Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama. angka 13 Yang dimaksud Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Huruf b angka 1 Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal pelepasan hak. angka 2 Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ayat (3) huruf a Yang dimaksud Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan- badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. huruf b Yang dimaksud dengan Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh dalam perundang-undangan yang berlaku. huruf c Yang dimaksud Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 68
huruf d Yang dimaksud Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. huruf e Yang dimaksud Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. huruf f Yang dimaksud Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. yang kewenangan pelaksanaannya Ayat (4) huruf a Cukup jelas. huruf b Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum. 69
huruf c Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah. huruf d Yang dimaksud konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah. Contoh : 1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama. 2. Bekas tanah Hak Milik Adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. Contoh : Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah berakhirnya HGB. huruf e Yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi sebagian dari harta atau badan tanah dan/atau kekayaannya yang berupa hak milik bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. yang memisahkan Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. 70
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak, diberikan 1 (satu) kali selama masa 1 (satu) tahun pajak; Ayat (7) Obyek / harta Waris atas tanah dan bangunan yang belum memiliki Hak (bersertifikat) tidak dikenakan sebagai peristiwa Waris, tetapi dikenakan sebagai perolehan Hak Baru; Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang berfungsi sebagai pemisahan/pemecahan Sertifikat Hak Bersama /Pengakhiran Hak Bersama para ahli waris, sepanjang BPHTB atas peristiwa warisnya telah dibayar, tidak terutang lagi BPHTB Waris. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Ayat (1) Contoh : Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan : Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak=Rp. 60.000.000 = Rp. 5.000.000 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 250.000 Pajak yang terutang (5% x Rp.5.000.000) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. 71
Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Risalah Lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ditetapkan oleh Wali Kota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Wali Kota melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD/SSPD khusus BPHTB. Ayat (3) Cukup jelas. 72
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 85 Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Ayat (1) Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Wali Kota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil formal dan/atau pemeriksaan kewajiban material. Contoh: 1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang. tidak memenuhi kewajiban 2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. 73
Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif 3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKBT. yang semula belum terungkap 4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Wali Kota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDN. Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga sampai dengan dihitung diterbitkannya SKPDKB. sejak saat terutangnya pajak 74
Ayat (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi bunga kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabla Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB; Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. 75
Pasal 89 Ayat (1) Yang dimaksud "Surat Paksa" adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan biaya menagih pajak. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaan" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. 76
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak" antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Ayat (1) yang melaksanakan Yang pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. dimaksud dengan "instansi 77
Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Ayat (1) Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. 78
Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 3 79