TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW Volume 2 Nomor 2, December 2023, hlm. (109-126) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2961-8355| e-ISSN: 2961-8061 PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Ardita Octavia Universitas Serang Raya Jl. Raya Cilegon Km.5 Kec. Taktakan, Kota Serang, 42162 Alya Husniyah Bursa Uludağ Üniversitesi Gorükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA, Türkiye Info Artikel |Submitted: 22-08-2023 |Revised: 09-10-2023 |Accepted: 15-10-2023 How to cite: Ardita Octavia, Alya Husniyah "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional", Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, (December, 2023)", hlm. 109-126. ABSTRACT: The conflict between Russia and Ukraine is the biggest problem facing international relations today. On February 24, 2022, Russia carried out a massive migration by sending missiles to Ukrainian territory, including the capital city of Kiev. In this military operation, the Military Forces were also attacked by Russia. This article aims to examine 1) International Causes and Impacts of the Russia-Ukraine conflict; 2) Analysis of Conflict Resolution Between Russia and Ukraine in the Perspective of International Law. The research method used in this research is normative research, namely collecting data or scientific work according to the research object or library research. The Russian-Ukrainian conflict There are three important geopolitical, demographic and socio-political factors that are the cause. The settlement of disputes between Russia and Ukraine is now ending by force or coercion, where there is no initiative from the two countries to take a peaceful path. There are 3 ways that can be taken to resolve the Russian- Ukrainian war, including negotiations, international organizations, and mediation. This effort can be used as an alternative effort to end the Russia-Ukraine conflict. Keywords; Russia; Ukraine; International Disputes. ABSTRAK: Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah masalah terbesar yang dihadapi hubungan internasional saat ini. Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan migrasi besar-besaran dengan mengirimkan misil ke wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Dalam operasi militer ini, Pasukan Militer juga diserang oleh Rusia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji 1) Penyebab dan Dampak Internasional dari konflik Rusia-Ukraina; 2) Analisis Penyelesaian Konflik Antara Rusia dan Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah sesuai dengan objek penelitian atau penelitian kepustakaan. Konflik Rusia-Ukraina Ada tiga faktor penting geopolitik, demografi, dan sosial politik yang menjadi penyebabnya. Konflik telah menyebabkan kenaikan harga minyak, gas dan gandum di pasar global dan membunuh banyak warga sipil tak berdosa. Penyelesaian sengketa antara Rusia dan Ukraina kini diakhiri dengan kekerasan atau paksaan, dimana tidak ada inisiatif dari kedua negara untuk mengambil jalan damai. ada 3 cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina antara lain negosiasi, organisasi internasional dan mediasi. Upaya tersebut dapat dijadikan upaya alternatif untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Kata Kunci; Rusia; Ukraina; Sengketa Internasional. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |109
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL A. Pendahuluan Pada akhir November 2013, Rusia mulai melakukan intervensi terhadap Ukraina. Saat itu, Presiden Viktor Yanukovych, yang mengundurkan diri dari kursi kepresidenan Ukraina pada tahun 2010, disambut dengan keributan di Kiev. Pada 22 Februari 2014, Badan Legislatif Nasional memecat Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan tidak mampu menjalankan kewajiban hukumnya saat itu, padahal panitia badan legislatif saat itu hanya beranggotakan tiga orang, mengingat keadaan konstitusi negara saat ini.1 Pada 24 Februari 2022, Beberapa kota besar Ukraina, termasuk Kyive, Kharkiv, Sumy, Berdyansk, Odesa, dan Chernihiv, menjadi sasaran Rusia sebagai bagian dari serangannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pejabat Baratan mengatakan bahwa sejak 1945, terorisme semacam ini paling banyak terjadi di Eropa. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di OHCHR menyatakan bahwa sejak 27 Maret 2022, dan awal konflik, lebih dari 1,1 miliar janda perang dan anak yatim piatu di Ukraina telah terkena dampaknya. Konflik berakhir setelah seminggu, ribuan orang Ukraina telah melarikan diri ke luar negeri sebagai akibat dari invasi Rusia. Polandia, sebaliknya, mencatat bahwa sejak 26 Maret 2022, hampir 2,3 juta warga Ukraina memilih mengungsi ke negara tetangga. Hukum Kemanusiaan Internasional (IHL), Hak Asasi Manusia Internasional (HAM), dan Moralitas Internasional termasuk di antara hukum internasional kontemporer yang dilanggar oleh serangan ini, menurut sejumlah pejabat Barat, tokoh terkemuka, dan komunitas internasional. Serangan ini juga didiskusikan oleh seluruh pemimpin dunia, tokoh besar, dan masyarakat umum, yang menuntut agar Rusia menghentikan aksi militernya terhadap Ukraina. Diharapkan Rusia akan memulihkan perdamaian dan ketertiban internasional dan menegakkan kembali prinsip-prinsip dasar pengakuan kedaulatan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Jum'at 4 Maret 2014 menyatakan bahwa tugas yang akan datang adalah mengirimkan militer air ke Krimea, Ukraina. Putin juga menyatakan bahwa Rusia harus menggunakan operasi untuk melindungi rakyat Ukraina dari agresi Rusia di tempat lain di dunia. Ia menegaskan bahwa objek misterius yang telah diidentifikasi sebagai Rusia selama kejadian ini dan saat ini terlihat di Krimea adalah pasukan pertahanan diri lokal. Pernyataan Vladimir Putin mengenai hal ini meningkatkan 1 The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina -. CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |111
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL kekhawatiran mengenai perekonomian dan hak asasi manusia tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi seluruh dunia. Karena dipandang mampu menimbulkan kekacauan dan ketimpangan yang besar, terutama di bidang ekonomi, politik, dan HAM, maka serangan Rusia terhadap Ukraina yang terjadi tidak hanya di kawasan Eropa Timur dan Barat tetapi juga di hampir semua bagian negara, dianggap sebagai serangan terbesar dalam sejarah dunia. Terlibatlah dalam konflik ini dan angkat bicara. Komunitas internasional kini menghadapi kendala yang signifikan akibat serangan militer Rusia di Ukraina. Rusia meluncurkan operasi militer besar-besaran pada 24 Februari 2022, meluncurkan rudal ke wilayah Ukraina dan ibu kotanya, Kiev. Rusia juga mengirimkan pasukan militer untuk operasi militer tersebut.2 Menyusul pembubaran Uni Soviet, hubungan diplomatik berada dalam keadaan yang berubah-ubah, dan konflik meletus antara kedua negara. Rusia dan Ukraina memulai hubungan diplomatik pada 24 Agustus 1991, ketika Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya, yang diikuti dengan sejumlah kesepakatan, kerjasama, dan kesepakatan di tahun-tahun berikutnya. Ada pasang surut dalam hubungan diplomatik antara kedua negara selama beberapa tahun, termasuk perubahan rezim yang membawa kebijakan politik pro- Barat ke Ukraina, mengurangi peran Rusia. Selain itu, Ukraina juga ingin bergabung dengan Uni Eropa, dan pemimpin Ukraina yang pro-Eropa ingin bergabung dengan NATO seiring pertumbuhan negaranya.3 Hukum internasional mengakui keberadaan the state sovereignty and non-intervention principles sebagai jus cogens. Prinsip jus cogens diterima oleh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak boleh diingkari pada segala kondisi atau non-derogable.4 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) yang menyatakan bahwa hubungan persahabatan antar negara didasarkan pada penghormatan atas persamaan hak yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri serta mengutamakan tindakan untuk tujuan perdamaian dunia. Prinsip kedaulatan negara dan non- 2 Pujiyanti, A. (2014). Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina. Info Singkat, 5-8. 3 Indriana Kartini, Aneksasi Rusia Di Krimea Dan Konsekuensi Bagi Ukraina, 2014. 4 Virgayani Fattah, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", Yuridika, Vol. 32 No. 2, hlm. 355-378. DOI: Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |111
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL intervensi telah meletakkan dasar dalam hubungan antar negara untuk saling menghormati dan menghargai. Definisi agresi berdasarkan Pasal 8 bis Amandemen Statuta Roma 1998 yaitu suatu perencanaan, persiapan, permulaan, atau pelaksanaan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk mengarahkan tindakan politik atau militer terhadap negara lain. Tindakan agresi berarti penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain.5 Agresi dapat berupa tindakan lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB (Maskun, 2013). Syarat tindakan dianggap sebagai agresi berdasarkan amandemen Statuta Roma yaitu adanya suatu invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara ke wilayah negara lain. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung sangat lama dalam sejarahnya. Antara Ukraina, Rusia, dan Belarus, itu adalah negara adikuasa abad pertengahan yang menguasai sebagian besar Eropa Timur. Selama Revolusi Bolshevik tahun 1917, Rusia dan Ukraina bentrok. Pemerintah Rusia memberikan otonomi kepada Ukraina sebagai Republik Rakyat Ukraina (UNR) setelah jatuhnya monarki Rusia pada tahun yang sama, tetapi kelompok Bolshevik menolak untuk mengakuinya dan menginvasi Ukraina untuk memasukkannya ke dalam negara Soviet. Uni Soviet didirikan pada tanggal 30 Desember 1922 dengan anggota SSR Rusia, SSR Transkaukasia, SSR Ukraina, dan SSR Byelorusia, menyusul kemenangan Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia pasca-revolusioner. tidak menghentikan berbagai perang antara negara-negara Soviet. Hingga tahun 2022, berbagai konflik terus berlanjut. Galtung menjelaskan dalam upaya resolusi konflik untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu6: 1. Peacemaking, tahap ini merupakan tahap awal dimana perdamaian diupayakan dalam penyelesaian konflik, upaya upaya yang dapat dilakukan seperti negosiasi antara kedua belah pihak dan juga perencanaan perdamaian. 2. Peacekeeping, pada tahap ini para pihak harus mendiskusikan bagaimana cara mengimplementasikan hasil dari negosiasi dan rencana perdamaian yang sebelumnya sudah dirumuskan. 5 Fortunada, J. A., Mardialina, M., & Rizki, K. (2021). Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Rusia. Indonesian Journal of Global Discourse, 3(2), 83-101. 6 Galtung, J. 2010. "Peace Studies and Conflict Resolution: The Need for Transdisciplinarity". Transcultural Psychiatry. Vol. 47. No. 1. Hal. 20-32. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |112
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL 3. Peacebuilding, pada tahap akhir ini para pihak harus membangun kembali suasana yang damai dengan memulai lagi komunikasi dan kerja sama dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat konflik. Krisis bermula ketika NATO berupaya meningkatkan keanggotaannya di Eropa Timur dengan menargetkan Ukraina. Rusia memandang ini sebagai tindakan agresi dan ancaman. Oleh karena itu, Presiden Putin mencegah Ukraina melakukannya tanpa hukuman. Wajar jika seorang presiden Rusia tidak mengizinkan rekan-rekannya melarikan diri. Akibatnya, tuduhan Barat bahwa Rusia berencana menginvasi Ukraina dibantah oleh juru bicara Rusia, yang berpendapat bahwa tuduhan tersebut hanyalah provokasi yang meningkatkan ketegangan.7 Namun, Rusia terus melibatkan negara-negara anggota NATO. Dampak adalah bahasa yang digunakan Amerika dan Kanada untuk memindahkan staf ke kota Lviv, yang terletak 70-kilometer dari perbatasan Ukraina-Polandia. Baik negara maupun Inggris telah menyatakan komitmen mereka untuk membendung Ukraina. Dampak dari lingkungan ini tampaknya membuat Rusia kurang mendukung Ukraina.8 Ukraina telah menyadari bahwa mereka akan berhasil melalui jalan yang telah digunakan. Keyakinan itu tumbuh, sebelum Amerika Serikat, Inggris, dan anggota NATO lainnya menghadirkan kehadiran di Ukraina untuk keperluan persenjataan, rudal, jet tempur, kapal perang, dan perawatan medis. Dalam hal ini, Presiden Vladimir Putin, yang ditunjuk oleh negara Barat dan bergabung dengan NATO untuk mendukung Rusia, memperingatkan aliansi tersebut mengenai aktivitas topeng di Eropa Tenggara. Dalam hubungannya dengan Uni Soviet sebagai sekutunya, Rusia menggunakan NATO sebagai alat tawar-menawar. Namun Putin mengandalkan fakta bahwa eskalasi NATO di Asia Timur menyebabkan Amerika kehilangan momentum. Dalam situasi ini, NATO menginformasikan bahwa beberapa negara, termasuk Estonia, Latvia, dan Lituania, yang saat ini sedang berperang dengan Rusia, telah resmi bergabung sebagai anggota aliansi tersebut. Karena itu, NATO mendukung kerja sama internasional.9 B. Metode Penelitian Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode analisis hukum normatif yang menggunakan data yang mencakup bahan-bahan yang berhubungan dengan analisis hukum pendahuluan, analisis hukum lanjutan, dan analisis hukum akhir atas temuan 7 Sita Hidriyah, Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina, Vol 14 No. 4, 2022, hal. 9 8 9 Ibid, hal. 9. Ibid, hal. 10. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |113
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL penelitian. Perpustakaan menggunakan semua bahan, berupa buku, ilmiah dalam berupa jurnal, tesis, artikel dan sumber lain yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan di pecahkan. C. Pembahasan 1. Penyebab dan Dampak Internasional Konflik Rusia-Ukraina Penulis menerapkan gagasan Emmers bahwa wilayah diperebutkan dalam konteks geopolitik karena mengandung potensi sumber daya untuk konflik antara Rusia dan Ukraina. Rusia memandang Ukraina sebagai poros geopolitik di kawasan Eurasia, zona penyangga antara NATO dan Federasi Rusia, selama konflik, membuat posisi negara layak menjadi tantangan geopolitik karena pengaruh ideologisnya.10 Amerika Serikat dan sekutu strategisnya, termasuk NATO dan Uni Eropa, memiliki pengaruh atas Ukraina. NATO, atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, adalah aliansi militer yang menyatukan banyak negara untuk melindungi Amerika Serikat dan sekutunya dari blok timur Uni Soviet. Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, dan Rumania, yang semuanya pernah menjadi anggota Uni Soviet, kini semuanya bergabung dengan NATO, meskipun Uni Soviet runtuh. Alhasil, NATO semakin yakin akan semakin bisa mengajak Ukraina bergabung.11 Rusia telah mengidentifikasi Ukraina sebagai satu-satunya negara dengan pasokan energi yang menurun dengan cepat, sehingga memerlukan penggunaan energi Rusia dalam konteks geopolitik.12 Dari sudut pandang sosial-politik, Presiden Yanukovych menjadi sasaran Rusia ketika mereka mengejar Presiden Vladimir Putin, dan Vlodymyr Zelensky yang pro-Barat diadu melawannya. Krisis NATO yang saat ini hampir meluas ke Eropa Tenggara dengan menjadikan Ukraina sebagai target.13 Beberapa upaya diplomatik dilakukan, salah satunya pertemuan antara AS, NATO, Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dan Rusia yang diadakan pada pertengahan Januari 2022. Dalam pertemuan ini Rusia mengajukan proposal jaminan keamanan agar Ukraina tidak diterima menjadi anggota NATO, namun proposal ini ditolak 10 Syuryansyah, Rethorika Berthanila, "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina", PIR Journal, Vol. 7 No.1, 2022. 11 Ida Bagus, N. W., Tuni Cakabawa, L., & Sri Utari, A. A. (2015). Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional, hlm. 1-7. 12 Balmaceda, M. M. (2008). Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia's Power, Oligarch's Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006. London: Rouledge. 13 Hidriyah, S. (2022). Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. Info Singkat, 7-12. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |114
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL NATO dan Biden. Pertemuan ini tidak membuahkan hasil dan Rusia tidak bersedia untuk menarik pasukan dari perbatasan Ukraina.14 Kedekatan hubungan antara Ukraina dan pihak barat justru memancing Rusia untuk bertindak lebih agresif. Penyebabnya adalah Rusia merasa semakin terancam dengan kehadiran barat di sekitar wilayah Rusia. Hal ini pula yang melatarbelakangi Rusia mencampuri urusan dalam negeri Ukraina. Sehingga demikian Rusia melakukan operasi militernya terhadap Ukraina pada tahun 2022. Akibatnya terjadi sebuah perang terbuka antara Rusia dan Ukraina dimana Rusia dalam hal ini sebagai negara yang melakukan penyerangan sedang Ukraina berupaya mempertahankan wilayahnya. Konflik yang terjadi memberikan dampak yang signifikan dimana bidang - bidang perekonomian hingga politik tidak dapat berjalan dan adanya korban jiwa yang berjatuhan.15 Perang Rusia-Ukraina pecah pada 24 Februari 2022, menurut sejarah dan kronologi konflik. Ada beberapa penyebab yang mendasari hal ini. Ketegangan negatif yang ada antara Rusia dan NATO, serta sentimen yang ada antara blok barat dan blok timur, menjadi penyebab utama konflik ini. Amerika dan Uni Soviet, dua negara satelit yang tergabung dalam NATO, tidak pernah terlibat dalam peperangan skala penuh selama musim dingin. Selama Perang Dingin, Rusia menjadi negara yang mewarisi sebagian besar warisan Uni Soviet pada saat keruntuhannya, berupa barang dan prinsip yang dianut oleh Uni Soviet. Hubungan NATO dengan Rusia selalu tegang karena hal tersebut, hingga saat ini. Agresi di Krimea telah meningkatkan skeptisisme Ukraina terhadap Rusia, khususnya yang berkaitan dengan wilayah Donbas yang diduduki Rusia. Akibatnya, Ukraina terus menyatakan minat untuk bergabung dengan NATO, terlepas dari apakah ini terjadi di Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Israel, atau negara NATO lainnya. Amerika Serikat harus memperjelas bahwa NATO tidak akan menduduki Ukraina. Namun Pengumuman yang ditunggu Putin, tidak datang pada waktu yang ditentukan. Pada saat itu, Putin memutuskan untuk menekan Ukraina agar meninggalkan NATO dengan caranya sendiri.16 14 Crystalia Shabrina Najmi, Rani Lestiyaningsih, Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia - Ukraina 2022, Universitas Pembanguan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia, Maret, 2022. 15 Hastian Akbar Stiarso, Rossi Indrakorniawan, Adib Izzuddin, Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia- Ukraina Tahun 2022, Jurnal Pena Wimaya, Vol. 2 No. 2, 2022. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |115
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Jika Rusia ingin hidup harmonis dengan Barat, harus dipahami bahwa satu-satunya negara yang dapat melakukannya adalah negara-negara yang berada di luar Perjanjian Pakta Warsawa, serta negara-negara yang berada di luar Uni Soviet. Rusia harus menghindari bergabung dengan NATO dan sebaliknya harus berupaya memperbaiki situasi di Asia- Pasifik. Menurut dokumen itu, NATO melakukan percakapan dengan Rusia pada tahun 1991 dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak akan pindah ke pedalaman negara itu. Namun setiap negara sekutu Pakt Warsawa sendiri telah mendesak Rusia untuk bergabung dengan NATO dengan tujuan mendapatkan jaminan keamanan Rusia. Akhir-akhir ini, NATO telah mengusir tiga bekas republik Soviet: Lituania, Latvia, dan Estonia. Hal ini disebabkan karena ketiga negara Balkan tersebut pernah merdeka namun kemudian dipindahkan ke Uni Soviet oleh Stalin pada tahun 1939 akibat konfliknya dengan Hitler. Semua negara Balkan sangat yakin bahwa Rusia akan menjungkirbalikkan mereka. Rusia semakin terancam oleh NATO, yang menyiratkan bahwa Rusia dipandang sebagai musuh.17 Ketika rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO muncul kembali, sentimen negatif ini menjadi dasar kekhawatiran Rusia. Keputusan sulit Ukraina untuk meminta Rusia bergabung dengan NATO dipatahkan. Menurut bukti, terlepas dari apakah Rusia atau Ukraina memiliki hubungan yang saling menguntungkan, Ukraina harus bergabung dengan NATO untuk melindungi dirinya dari negara tetangga Rusia. Selain itu, jika Ukraina bergabung dengan NATO secara efektif, Rusia akan terpaksa melakukan pembalasan jika Ukraina secara efektif diakui sebagai bagian NATOKemungkinan besar NATO akan membangun pangkalan militernya di Ukraina jika itu adalah Ukraina bergabung dengan NATO. Karena Ukraina sangat dekat dengan Rusia, hal ini jelas menimbulkan ancaman yang signifikan bagi keamanan nasional Rusia. Mengingat Ukraina dianggap sebagai negara perbatasan antara Rusia dan negara-negara Eropa Timur yang telah bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, Rusia memiliki banyak kekhawatiran selain pangkalan militer. Kehadiran gerakan separatis pro-Rusia di Ukraina timur, yang semakin memperparah ketegangan yang ada antara Rusia dan Ukraina, menjadi faktor lainnya. Sejak pencaplokan wilayah Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan invasi militer selanjutnya ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, faktor-faktor ini telah menjadi akar dari konflik yang saat ini terjadi antara Ukraina dan Rusia. 17 Ibid, hlm. 20. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |116
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak atau konsekuensi terbesar berupa krisis kemanusiaan dengan dampak yang signifikan terhadap sektor sosial dan ekonomi. Ratusan warga sipil tewas, luka-luka dan kehilangan hak dasarnya untuk hidup damai akibat perang. Karena diketahui bahwa Ukraina dan Rusia mengekspor makanan, energi, dan sumber daya mineral, perang yang pecah di antara mereka berkontribusi pada krisis tersebut. Harga minyak, gas, dan gandum semuanya meningkat di pasar global sebagai akibat dari perang. Negara-negara yang terbiasa mengimpor barang dari Rusia dan Ukraina harus mencari opsi lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena permintaan yang tinggi berbanding terbalik dengan penawaran yang rendah, perang juga menjadi ancaman bagi inflasi. Ekonomi yang menurun dan krisis energi negara-negara sekitar perang sudah pasti dirasakan. Tetapi Indonesia sebagai negara yang mengirimkan 200.761 Pekerja Migran dan telah ditempatkan di luar negeri tentunya terkena dampak. Memang, Sesuai dengan amanat undang-undang tahapan pelindungan yang diberikan sedari awal dilaksanakan sebelum para Calom Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diberangkatkan dari domisili masing-masing. Dimana terdapat tiga tahap pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Sehingga tahapan pelindungan tersebut mewajibkan negara untuk hadir secara langsung dalam pemberian pelindungan.18 Dalam konflik Rusia dan Ukraina tersebut, tentunya Indonesia perlu mempersiapkan perkerja migran dengan kemampuan yang lebih komprehensif dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi ketika bekerja di luar negeri seperti konflik Rusia dan Ukraina yang keduanya memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. PBB sebetulnya memiliki peran sentral dalam hal ini, baik itu mencegah, ketika sedang berperang maupun setelah peperangan selesai. PBB sebagai organisasi internasional tertinggi, memiliki kewajiban dalam merumuskan kebijakan, tindakan, dan langkah-langkah untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia dan bagi semua bangsa. Selain itu, PBB memiliki kontribusi yang sangat penting dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Peran dan fungsi tersebut sesuai dengan 18 Hilton Tarnama Putra M., et all., Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari), Probono and Community Service: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No.1, 2023, hlm. 25. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |117
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL tujuan pendirian PBB yang dinyatakan dalam Preambule PBB dalam Pasal 1 ayat (3) untuk mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Selanjutnya, Pasal 55 juga menetapkan bahwa PBB harus mempromosikan penghormatan universal dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua orang. Hal ini diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 56, yang menyatakan bahwa semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam Pasal 55.19 Terlepas dari peraturan internasional, Rusia melanjutkan serangan militernya di wilayah Ukraina. Serangan tersebut memiliki dampak yang sangat besar, menimbulkan kehancuran parah pada beberapa infrastruktur vital serta signifikan di Ukraina, tercantum sarana universal non- militer. Memakai Pasal 51 Piagam PBB tentang Hak Bela Diri, kebijakan politik Rusia melaksanakan aksi militer ke daerah Ukraina sama sekali tidak didukung oleh kenyataan, argumentasi, ataupun landasan hukum yang legal serta jelas. Serbuan itu ialah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negeri serta integritas teritorial Ukraina yang tidak bisa dibenarkan dengan metode apapun juga. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara tegas mengakui kedaulatan sebagai pertimbangan utama dalam hubungan internasional dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (4). Ia juga mendesak untuk membatasi penggunaan angkatan bersenjata terhadap kemerdekaan politik atau integritas teritorial negara mana pun untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Lebih lanjut, tindakan Rusia merupakan pelanggaran serius terhadap beberapa prinsip hukum internasional modern, termasuk hukum humaniter internasional, hak asasi manusia internasional, serta moralitas internasional. Tidak hanya itu, aksi Rusia terhadap Ukraina di Krimea pada tahun 2014 serta tindakannya disaat ini sudah bisa dianggap sebagai tindakan agresi bagi hukum internasional, baik secara teknis ataupun substantif. 2. Analisis Penyelesaian Sengketa Antara Rusia Dengan Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional Sejak dilakukannya Pengadilan Nuremberg yang memperoleh legitimasi dari London charter, maka berbagai kejahatan yang diakui sebagai kejahatan internasional turut diadili. 19 Mentari Jastisia, "The Effectiveness of Implementation And Compliance With Iccpr In The Case Of Violations Of The Right To Life And The Right To Be Free From Tortured In Syria," Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 90. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |118
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Statuta Pengadilan Nuremberg dan Tokyo tahun 1945 adalah yang pertama kali menguraikan kejahatan-kejahatan yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Dalam mengadili kejahatan internasional tersebut, dibentuk Mahkamah Pidana Internasional / International Criminal Court (ICC) yang bertujuan mengadili berbagai kejahatan internasional yang terjadi setelah lahirnya statuta roma. Berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum didirikannya ICC, kejahatan tersebut diadili oleh suatu Mahkamah Ad Hoc. Beberapa kasus yang diadili secara ad-hoc diantaranya Tokyo trial, International Crime Tribunal for the former Yugoslavia dan International Crime Tribunal for Rwanda.20 Huala Adolf berpendapat bahwa telah diterima secara luas bahwa terdapat berbagai metode atau prosedur penyelesaian sengketa internasional, termasuk diplomasi, lembaga peradilan, arbitrase, dan organisasi internasional lainnya, yang meliputi 1. perundingan (negosiasi), 2. penyeledikan (penyelidikan), 3. jasa baik (jasa baik), 4. mediasi, 5. konsiliasi, dan 6. arbitrasi. 7. Pengadilan Internasional. Selain itu, ada prosedur lain yang bisa ditempuh, seperti menghubungi otoritas daerah dan organisasi badan-badan, serta lembaga damai lainnya yang menjadi sasaran pejabat pemerintah yang nakal.21 Upaya untuk meningkatkan hubungan antara Rusia dan Ukraina tidak praktis karena tidak ada negara yang mengambil inisiatif untuk bernegosiasi secara damai. Selain itu, serangan militer tersebut dipandang secara objektif sebagai pelanggaran mencolok terhadap standar hukum humaniter internasional. Menurut sebuah laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), serangan di hampir seluruh Ukraina, yang mengakibatkan kematian lebih dari 550 warga sipil tak berdosa, jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa sejak 1949. Khususnya Konvensi Jenewa IV yang mengatur tentang perlindungan warga sipil secara khusus. Selain itu, penyerangan tersebut juga melanggar Protokol Tambahan I Pasal 51 ayat (5) huruf (b) tahun 1977 yang melarang segala serangan yang berpotensi membunuh warga sipil, melukai warga sipil, atau merusak harta benda sipil. 20 Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy, "Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid di Afrika, Uruguay dan G 30 S di Indonesia)", Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 115. 21 Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga. Jakarata: Sinar Grafika, 2008. hlm. 31. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |119
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Penegakan keadilan oleh Mahkamah Pidana Internasional secara formal dipengaruhi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dasar adanya Relationship Agreement. Oleh karena itu sudah menjadi konsensus antara pihaknya untuk menyadari keberadaan satu sama lain. Hak referral justru memberikan dampak positif terhadap kinerja Mahkamah Pidana Internasional karena Dewan Keamanan hanya sebatas menyerahkan sebuah perkara atau memberikan gambaran situasi sebagai dasar dapat diprosesnya suatu perkara kepada Mahkamah Pidana Internasional. Namun juga ditemui bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menimbulkan protes karena berlawanan dengan Statuta Roma dalam hal pembaruan hak deferral tidak sesuai pada doktrin pasal 16 Statuta Roma. Dalam hal demikian ini, menurut Pasal 16 Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional dapat menolak resolusi Dewan Keamanan jika berlawanan dengan prinsip pasal tersebut. Meskipun belum pernah ditemukan riwayat penggunaan hak deferral, namun hal ini tentu menarik dampak konflik dan menghilangkan kepercayaan Mahkamah Pidana Internasional.22 Standar ganda mengacu pada situasi di mana perlakuan berbeda diberikan kepada dua kelompok atau individu dalam keadaan yang sama atau serupa.23 Standar ganda dalam hukum internasional dapat berdampak pada upaya penyelesaian konflik. Konflik yang lebih diakui secara internasional di Ukraina telah memungkinkan banyak upaya diplomatik dari negara-negara Barat untuk memfasilitasi negosiasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan ke negara lain.24 Upaya dalam penyelesaian sebuah konflik tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maupun maksimal. PBB beberapa saat lalu telah melakukan rapat umum darurat untuk membahas invasi antara Rusia terhadap Ukraina. Rapat umum darurat tersebut diikuti oleh seluruh negara yang tergabung di dalam PBB. Hasil dari rapat tersebut, lahirlah sebuah Resolusi Konflik PBB untuk Ukraina yang disetujui oleh 141 negara yang tergabung di 22 Ariesta Wibisono Anditya, Wahyu Adi Mudiparwanto, Hak Referral Dan Hak Deferral Security Council Dan Ketidakmandirian International Criminal Court, Tirtayasa Journal Of International Law, Serang, 2022, hlm. 156. 23 Onuma Yasuaki, "The ICJ: An Emperor Without Clothes? International Conflict Resolution, Article 38 of the ICJ Statute and the Sources of International Law," Liber Amicorum Judge Shigeru Oda (2023): 191- 212. 24 Clinton, W. David. 1986. "The National Interest: Normative Foundations". The Review of Politics. Vol. 48. No. 4. Hal. 495-519. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |120
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL dalamnya. Resolusi Konflik tersebut meminta Rusia untuk segera angkat kaki dari Ukraina, namun Rusia menolak. Bahkan, Rusia tetap melanjutkan invasinya terhadap Ukraina. Kecaman terhadap negara Rusia dan permintaan untuk diakhirinya invasi yang dilakukan juga telah disampaikan oleh para tokoh dunia, Sekjen PBB, Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, Presiden Korea Selatan, bahkan Presiden Indonesia. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat Vladimir Putin untuk melakukan invasinya. Bahkan, Presiden Rusia mendeklarasikan bahwa siapa saja negara yang menghalanginya untuk melakukan invasi terhadap Ukraina, maka juga akan diinvasi oleh Rusia.25 Tetapi, Dewan Keamanan PBB sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan mandat yang digariskan dalam Bab VII Piagam PBB supaya bisa mengambil tindakan apapun untuk melindungi perdamaian serta keamanan dunia. Tiap proposal resolusi yang mengatakan kecamannya atas serangan terhadap Ukraina tunduk pada hak veto Rusia. Fakta terkini pula menampilkan kalau veto merupakan kelemahan khusus dalam kemampuan hukum internasional kontemporer untuk "mengambil tindakan". sebab negara- negara besar lebih dahulu sudah melaksanakan bermacam aksi serupa terhadap negara lain, semacam konflik antara Israel serta Palestina yang sampai disaat ini belum terselesaikan. Alasan untuk melakukan pertahanan diri atau untuk menjamin perlindungan kepentingan warga negara yang berada di luar negaranya seringkali dijadikan pembenaran untuk melakukan intervensi.26 Tindakan ini biasa dikenal dengan istilah self-defense. Prinsip self-defense secara eksplisit termuat dalam Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa serangan bersenjata tidak diperbolehkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada aturan Piagam PBB yang boleh menciderai hak individu atau kolektif untuk pertahanan diri ketika terjadi serangan terhadap anggota PBB.27 Prinsip 51 Piagam PBB secara tidak langsung mengatur syarat suatu serangan dianggap sebagai self-defense yaitu: (a) adanya ancaman langsung yang ditujukan terhadap 25 Baby Christina, Martasari Rudolf Willems dan Levina Yustitianingtyas, "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi RusiaAtasUkraina Tahun 2022," ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial, Vol 1, No 2, 2022, hlm. 49-62. 26 Franck, T. M. (2001). Terrorism and the Right of Self-Defense. American Journal of International Law, 95(4), hlm. 839-843. 27 Kramer, R. C., & Michalowski, R. J. (2005). War, Aggression and State Crime: A Criminological Analysis of the Invasion and Occupation of Iraq. The British Journal of Criminology, 45(4), hlm. 446-469. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |121
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL warga negaranya, (b) negara yang memiliki kedaulatan teritorial tidak dapat melindunginya, serta (c) tindakan perlindungan terbatas hanya pada tindakan untuk melindungi warga negara dari tindakan berbahaya.28 Selain konflik Israel dan Palestina, Intervensi semacam hak veto tersebut juga pernah dilakukan Amerika Serikat terhadap negara Afghanistan terkait terorisme. Hukum internasional tidak menyebutkan secara eksplisit boleh atau tidaknya suatu negara untuk melakukan intervensi atas dasar untuk memerangi terorisme di wilayah negara lain. Untuk itu, perlu dibuatnya suatu aturan yang tegas dan jelas yang mengatur tentang dasar, tujuan dan batasan mengenai tindakan intervensi untuk tujuan memerangi terorisme di wilayah negara lain.29 Dalam konteks ini, intervensi suatu negara terhadap negara lain dengan berbagai alasan belum sepenuhnya diatur dengan konkret dalam Hukum Internasional. Negara yang memiliki hak veto namun digunakan untuk mengintervensi negara lain dengan berbagai alasan sering menjadi faktor pemicu konflik. Minat geopolitik, faktor sejarah dan budaya, serta pengaruh negara-negara besar berkontribusi pada tanggapan yang berbeda terhadap suatu konflik. Ketidaksesuaian ini memengaruhi upaya penyelesaian konflik, mengarah pada ketidakpercayaan dan potensi konflik ketika negara-negara melihat perlakuan yang tidak adil. Sistem hukum internasional harus direformasi untuk memberikan perhatian yang konsisten dan adil kepada semua konflik dan memastikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap negara.30 Berdasarkan hal tersebut, struktur politik hak veto perlu diganti. Tujuannya ialah untuk menghentikan negara pemegang hak veto serta sekutunya melaksanakan perihal lain yang bisa merusak perdamaian serta keamanan di panggung internasional di masa depan. Perihal ini memerlukan pertimbangan sungguh- sungguh untuk memastikan kalau keberadaan hak veto tidak membatasi tujuan PBB serta melindungi negara adidaya dari tiap tindakan yang bisa membahayakan perdamaian serta keamanan internasional. 28 Mamfaluthy. (2015). Legalitas Intervensi Militer Rusia terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina. International Journal of Government and Social Science, 1(1), 29-40. 29 Beni Prawira Candra Jaya, "Tindakan Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Di Afghanistan Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non Intervensi," Tirtayasa Journal Of International Law, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 51. 30 Khoitil Aswadi, The Double Standards Of International Law: A Comparative Study Of The Conflict In Ukraine And Palestine, Tirtayasa Journal Of International Law, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 79. Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |122
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sanksi yang ditujukan Amerika dan Uni Eropa adalah sanksi kepada beberapa Bank Rusia dan juga perusahaan minyak Rosneft. Sanksi tersebut bertujuan untuk melarang semua perusahaan minyak dan mineral yang dikontrol negara untuk menerima dana dalam pasar modal Eropa. Akibatnya Rusia akan kehilangan sebagian pasarnya akibat sanksi tersebut, belum lagi dana lainya yang tersimpan di bank-bank Eropa. Hasil ekspor utama Rusia yang turun 50% menyebabkan turunnya kurs mata uang Rubel dengan sangat cepat di banding mata uang lainya, kejadian ini menyebabkan perlambatan ekonomi dan menyebabkan krisis keuangan di Rusia menjadi semakin parah.31 D. Kesimpulan Berdsarkan dari analisis dan pembahasan di atas adalah bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina disebabkan oleh tiga faktor penting: faktor geopolitik, faktor demografis, serta faktor sosial politik. Konflik ini terutama disebabkan oleh ketegangan negatif antara Rusia dan NATO, serta sentimen antara blok barat dan timur. Presiden Rusia Vladimir Putin yang merasa terancam jika Ukraina berhasil diterima sebagai anggota NATO, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang ingin bergabung dengan NATO karena ingin bebas dari bayang-bayang Rusia. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kedua negara mengekspor makanan, energi, dan sumber daya mineral, dampak dari konflik ini mengakibatkan kematian banyak warga sipil tak berdosa dan turut menyebabkan krisis. Minyak, gas, dan gandum semuanya mengalami kenaikan harga pasar global akibat konflik. Negara-negara yang terbiasa mengimpor barang dari Rusia dan Ukraina harus mencari opsi lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena permintaan yang tinggi berbanding terbalik dengan penawaran yang rendah, perang juga menjadi ancaman bagi inflasi. Saat ini, ketika baik Rusia maupun Ukraina tidak mengambil inisiatif untuk bernegosiasi secara damai, perselisihan antara kedua negara diselesaikan dengan paksa atau dengan paksa. Penulis menegaskan bahwa negosiasi, organisasi internasional, dan mediasi adalah tiga opsi untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat diselesaikan melalui upaya ini sebagai gantinya. 31 Fransiskus Atok, Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea), Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 - 0953, 2022; Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |123
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Daftar Pustaka Adrini, Pujiyanti. "Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Rusia". Vol. IV No. 13. Sekretariat Jenderal DPR RI: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2014; Balmaceda, M. M. Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia's Power, Oligarch's Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006. London: Rouledge, 2008; Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya Dengan Hak DOI: Atas Pendidikan", Yuridika, Vol. 32 No. 2, 2017. Fortunada, J. A., Mardialina, M., & Rizki, K. "Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Rusia". Indonesian Journal of Global Discourse, Vol. 3 No. 2, 2021; Franck, T. M. "Terrorism and the Right of Self-Defense". American Journal of International Law, 95(4), 2001; Fransiskus Atok, "Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea)", Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 - 0953, 2022; Franz Magnis Suseno. Sesudah Ukraina Diserang Rusia. Available 2022; Galtung, J. "Peace Studies and Conflict Resolution: The Need for Transdisciplinarity". Transcultural Psychiatry, Vol. 47. No. 1, 2010; Hastian Akbar Stiarso, Rossi Indrakorniawan, Adib Izzuddin, "Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022", Jurnal Pena Wimaya, Vol. 2 No. 2, 2022; Hidriyah, S. Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. Info Singkat, 2022; Hilton Tarnama Putra M, Danial Danial, Surya Anom, Belardo Prasetya Mega Jaya, Mokhamad Gisa Vitrana, Hera Susanti, Yeliana Septiani Noor, Khotimah Estiyovionita, Tiara Destia Herman, "Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)", Probono and Community Service: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1, 2023. DOI: Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga. Jakarata: Sinar Grafika, 2008; Ida Bagus, N. W., Tuni Cakabawa, L., & Sri Utari, A. A. INTERVENSI RUSIA DI UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 2015; Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |124 at:
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Kartini, Indriana. "ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA DAN KONSEKUENSINYA BAGI Jurnal Penelitian Politik 11, no. 2, 2016: 27-41, DOI: UKRAINA", 10.14203/jpp.v11i2.199. Khoitil Aswadi, "The Double Standards Of International Law: A Comparative Study Of The Conflict In Ukraine And Palestine", Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 1, 2023. DOI: Kramer, R. C., & Michalowski, R. J. War, "Aggression and State Crime: A Criminological Analysis of the Invasion and Occupation of Iraq". The British Journal of Criminology, 2005; Mamfaluthy. "Legalitas Intervensi Militer Rusia terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina". International Journal of Government and Social Science, Vol. 1 No. 1, 2015; Mentari Jastisia, "The Effectiveness Of Implementation And Compliance With Iccpr In The Case Of Violations Of The Right To Life And The Right To Be Free From Tortured In Syria", Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 1, 2022. DOI: Prawira Candra Jaya, Beni, "Tindakan Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Di Afghanistan Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non Intervensi", Tirtayasa Journal Of International Law, Vol. 2 No. 1, 2023. DOI: Sita Hidriyah. Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina, Vol 14 No. 4. Available at: Februari- 2022-229.pdf , 2022; Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy, "Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid di Afrika, Uruguay dan G 30 S di Indonesia)", Tirtayasa Journal Of International Law, Vol. No. 1, 2022, Shabrina Najmi, Crystalia dan Rani Lestiyaningsih, "Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia - Ukraina 2022", Universitas Pembanguan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia, Maret, 2022; Syuryansyah, Rethorika Berthanila, "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina", PIR Journal, Vol. 7 No.1, Agustus 2022; The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina -. CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net. Wibisono Anditya, Ariesta and Wahyu Adi Mudiparwanto, "Hak Referral Dan Hak Deferral Security Council Dan Ketidakmandirian International Criminal Court", Tirtayasa Journal 2022. DOI: of International Law, Vol. 2 No. 1, Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |125
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Yasuaki, Onuma. "The ICJ: An Emperor Without Clothes? International Conflict Resolution, Article 38 of the ICJ Statute and the Sources of International Law" Liber Amicorum Judge Shigeru Oda (2023); Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, December 2023, ISSN 2961-8355 |126