ASPEK HUKUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN1 Terdapat kaitan erat antara demokrasi dan pemilu. Demokrasi selalu digambarkan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Titik tekannya di sini adalah bagaimana mewujudkan pastisipasi luas masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dewasa ini, demokrasi secara tidak langsung lebih banyak dipilih mengingat semakin luasnya wilayah negara dan semakin kompeleksnya permasalahan masyarakat yang muncul. Demokrasi secara tidak langsung menghendaki adanya perwakilan masyarakat dalam pemerintahan yang lazimnya dipilih dalam suatu pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilu dipandang sebagai metode demokratik untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam badan-badan perwakilan, dan merupakan pranata konstitusional bagi perubahan hubungan-hubungan kekuasaan. Secara konseptual, Pemilu di dalam pelbagai sistem potitik yang berlainan dapat dibedakan menurut signifikasi dan fungsinya, serta sifat, dan luas kompetisi. Signifikansi dan fungsi pemilu di negara-negara dengan sistem politik demokratik, pada dasarnya diakui bahwa tanpa pemilu serta kompetisi terbuka antar kekuatan sosial dan kelompok politik, tidak ada demokrasi. Sebagai sumber legitimasi kepemimpinan politik, sebuah pemilu demokratik membuka peluang untuk mempertanyakan hubungan-hubungan kekuasaan yang ada, disamping merupakan bentuk fundamental partisipasi rakyat, dalam arti "constititutionallly institutionalized participation". Dengan begitu, pemilu dalam negara demokrasi mengutamakan fungsi sebagai instrumen untuk memperkuat struktur kekuasaan yang mapan, atau sebagai sarana untuk memperkokoh kesatuan politik dan moral rakyat serta mobilisasi kekuatan sosial, baik untuk kepentingan legitimasi struktur kekuasaan maupun dalam rangka penyesuaian struktur kekuasaan untuk menstabilkan sistem politik. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adapun dasar hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu : 1. UUD 1945 2. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 3. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 4. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 5. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 1 Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UNRI) 1
Dalam Pasal 6A UUD 1945 disebutkan sebagai berikut : (1) Presiden dan Waki lPresiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***) (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pilihan umum. ***) (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya duapuluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***) Selanjutnya dalam Pasal 6 UUD 1945 ditegaskan pula sebagai berikut : (1) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****) (2) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***) Pada Pasal 2 UU No. 42 Tahun 2008 disebutkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Asas langsung berarti : Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga pewakilan rakyat dan di pemerintahan 2. Asas Umum berarti : Menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial 3. Asas bebas berarti : Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani 4. Asas rahasia berarti : Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Sehingga pemilih lepas dari ketakutan atau ancaman dari pihak manapun dalam memberikan suaranya dan setelah memberikan suaranya 5. Asas jujur berarti : Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Asas adil berarti Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun 2
Adapun persayaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 2008 yaitu: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; i. j. k. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela; terdaftar sebagai Pemilih; telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; p. berpendidikan paling tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; rendah q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 3