''
Risalah Tonggak Demokrasi Diterbitkan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Hak cipta ada pada masing-masing penulis Penulis : Bambang Muryanto Muladi Wibowo Eko Budiyanto Rochmad Basuki Uswatun Mufidah Dody Kurniawan Wahyuni Editor : Dwi Setyono Layout dan Sampul : Prasto F. Rizal Cetakan Pertama : Desember 2019 Alamat : Jl. Nangka No. 1 Wungusari RT 2 RW VI Kel. Gayam Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo ( 57514 ) Media Sosial Bawaslu Sukoharjo @SkhBawaslu @BawasluKabSukoharjo Bawaslu Sukoharjo Bawaslu Sukoharjo Sukoharjo.bawaslu.go.id
Risalah Tonggak Demokrasi Hak Cipta dilindungi Undang Undang Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
SEKAPUR SIRIH Preambule Perjalanan "Tentang Kita" ini menceritakan tentang la- hirnya satu Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sukoharjo bernama "BAWASLU " yang terlahir menjadi tempat untuk "Mencari Keadilan Pemilu" Bagaimana Bawaslu yang sebelumnya bernama Pan- waslu tentunya sangat menarik untuk di ikuti, tugas dari kepengawasan tidaklah hanya mengawasi kepemiluan saja. Bahkan sampai dengan penyelesaian sebuah kasus yang berhubungan dengan Pidana. Sejarah berdirinya BAWASLU Pada tahun 1955 merupakan pelaksanaan pemilu per- tama kali yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia. Namun pada pelaksanaan saat itu, pemilu di Indonesia be- lum mengenal istilah pengawas pemilu. Hal tersebut terli- hat pada ketegasan dalam pelaksanaan pemilu tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang demokratis, sehingga belum dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia dengan seu- tuhnya. Hal tersebut terlihat pada pertarungan ideologi yang sangat kuat serta berbagai benturan terjadi sebagai akibat konsekuensi logis. Sehingga dalam melaksanakan tuntutan tersebut, sebagai tujuan pelaksanaan Pemilu saat itu ialah pelaksanaan demokrasi berupa kebebasan warga negara
menggunakan hak-hak politiknya. Maka pada rezim orde baru keberadaan Pengawas Pemilu mulai dibentuk secara kelembagaan yang melaksanakan pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak) di Negara Republik Indonesia Terbentuknya Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatar belakangi adanya protes-protes atas banyaknya pelang- garan dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena meratanya pelanggaran dan kecurangan pemi- lu yang terjadi pada saat Pemilu 1977 kemudian direspon pemerintah dan DPR dan kemudian muncul usulan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkat- kan Pemilu 1982 yang lebih berkualitas. Atas tuntutan PPP dan PDI itulah akhirnya pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengin- troduksi adanya badan baru yang akan terlibat didalam kepemiluan untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Di era reformasi, tuntutan pembentukan penyelengga- ra Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Oleh karena itu dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat inde- penden yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini mempunyai tujuan agar bisa memperkecil atau mempersempit campur tangannya penguasa dalam pelak-
sanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelum- nya (LPU), adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lemba- ga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Pan- waslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas- lu). Kemudian terjadilah perubahan yang sangat mendasar terkait kelembagaan Pengawas Pemilu yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provin- si, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kemudian dalam Lembaga pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang No- mor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaannya, pen- gawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemi- lu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Ta- hun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pen- gawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun
selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu ter- hadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Un- dang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk menga- wasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kem- bali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Dalam konteks kewenangan, selain kewenangan se- bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Ta- hun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu yang menggunakan metode Semi atau hampir sama dengan Peradilan pada umumnya. Peradilan terebut dilakukan di Sekretariat Bawaslu. Yang lebih men- gagumkan adalah hasil Putusannya bersifat mengikat. Dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa tersebut,
yang menjadi Majelis Hakim adalah Komisioner itu sendi- ri dan minimal yang mempunyai wewenang dalam penye- lenggaraan Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilu adalah Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota. Bertambahnya Komisioner Sekapur Sirih Pengabdian yang tidak hanya cukup den- gan mengandalkan tenaga dan fikiran. Tidak seringan membalik telapak tangan saat terjun di dunia pengawasan. Memerlukan pengorbanan lahir batin, diterpa Isu identitas, fitnah dan hoax. ini telah menjadi pembelah kehidupan so- sial dan politik di kalangan masyarakat. Hadir sebagai Pengawas Pemilu untuk Wilayah Kabu- paten Sukoharjo, pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018. Adalah sudah menjadi niat Menjadi Komis- ioner Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) untuk mengab- dikan diri untuk Negara tercinta yang saat itu masih bersta- tus Adhock. Mengawali Tugas dengan SK (Surat Keputusan) Pen- gangkatan sebagai Komisioner Panwaslu Kabupaten yang terpaksa di masukkan sebagai Jaminan ke Bank Pasar un- tuk mendapatkan modal awal (materi) dalam menjalankan roda Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Apa mau dikata, sudah menjadi niatan untuk menjadikan Demokrasi di Negeri ini lebih baik. Sangat terkenang dan membekas perjuangan saat itu Tiga komisioner yang ter- diri dari Bambang Muryanto, ST., Eko Budiyanto, SH.MH.,
Rochmad Basuki, SE ikhlas potong gaji atas pinjaman uang modal sampai dengan lunas. Tidak menggunakan uang sumbangan pejabat ataupun instansi untuk mencukupi ke- butuhan kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah tugas pengawasan sampai dengan penanga- nan pelanggaran telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak tebang pilih dalam menindak, menyisir pe- langgaran dari yang dilakukan oleh Paslon, Aparatur Sip- il Negara, Wakil Ketua DPRD sampai dengan memanggil Wakil Bupati telah dilakukan demi menegakkan aturan da- lam berdemokrasi. Jumlah komisioner panwaslu kabupaten Sukoharjo se- belum Tanggal 15 Agustus Tahun 2018 masih berjumlah 3 (tiga) orang Komisioner. Adapun nama-nama Komisioner pada saat itu Adalah Bambang Muryanto, ST, Eko Budiyan- to, SH. MH., dan Rochmad Basuki, SE. Saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 berlangsung. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang pada saat itu masih bernama Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten Sukoharjo sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, jumlah Komisionerpun ditambah dari 3 menjadi 5 Komision- er atau per-Kabupaten/Kota ditambah 2 (dua orang) Komi- sioner. Panjang dan lama perjuangan saat mengikuti test pener- imaan Bawaslu Kabupaten Kota yang berstatus Permanent.
Tahapan test demi tahapan akhirnya telah bisa dilalui oleh ke 3 (tiga) Komisioner Panwaslu Kabupaten Suko- harjo. Berdebat dengan Penyelenggara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo dengan berdasarkan data yang didapat dari lapangan dengan berbagai analisa Hukum dilakukan dengan sungguh-sung- guh. Bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang be- nar, akan tetapi kebenaran yang hakiki tentang penye- lenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ( se- suatu tahapan pada saat itu). Yang akhirnya Hajad Besar Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dilalui secara baik dan lancar sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan, yang akhirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Ten- gahpun terpilih. Dengan status adhock menjabat Komisioner Panwas- lu Sukoharjo. Bambang Muryanto, ST yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua merangkap Divisi SDM dan Or- ganisasi,sedangkan Eko Budiyanto, SH. MH sebagai An- ggota merangkap Kordiv Penindakan Pelanggaran dan Rochmad Basuki, SE sebagai Anggota merangkap Kordiv Pengawasan. Singkat cerita pada tahun 2018, Kemudian Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih Masa Jabatan 2018-2023. No- mor : 0614/K.BAWASLU /HK.01.00/VIII/2018 ter-tanggal 13
Agustus 2018. Informasi Pengumuman Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih masa jabatan 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah telah dimuat di WebSite Badan Pengawas Pemilu Provinsi jawa Tengah.Terpampang jelas nama-na- ma yang lolos menjadi Angoota Bawaslu Kabupaten Su- koharjo adalah Bambang Muryanto,ST., Eko Budiyanto, SH. MH., Rochmad Basuki, SE., Uswatun Mufidah, SE., dan Muladi Wibowo, S.Sos., SE., MM., MPd. Kemudian Berdasarkan Berita Acara tentang Pene- tapan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpi- lih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor: 0614/K.BAWASLU/ HK.01.00/VIII/2018 ter-tanggal 13 Agustus 2018. Kemudi- an mengambil Inisiatif yang pertama diambil oleh para Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terpilih adalah berkumpul dan berkoordinasi. Teriknya matahari tak menjadi penghalang niat para Calon Anggota Bawas- lu Kabupaten Sukoharjo bertemu di Kantor Bawaslu Ka- bupaten Sukoharjo. Persiapanpun dimulai dari pembelian tiket penerban- gan ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018, karena pada malam harinya gladi bersih Pelantikan Pengawas Pemilu Kabupaten terpilih yang akan dilantik secara Resmi Pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagai Bawaslu Kabupaten Su- koharjo di Hotel Bidakara-Jakarta. Kekompakan, kebersamaan dan tanggungjawab dari masing-masing calon komisioner Bawaslu Kabupaten Su-
koharjo terpilih sudah terlihat. Tiket pesawat ekonomipun sudah dikantongi ke 5 (lima) Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu. Pesawatpun terbang ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019 untuk penerbangan dari Solo ke Jakarta melalui Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo yang berada di Kabupaten Boyolali. Dalam perjalanan ke Jakarta terbayanglah catatan- catatan penting tugas yang akan kita emban dan laksanakan pasca pelantikan nanti, tapi itu hanya bayangan atau lamu- nan saja. Secara nyata akan ditemui Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih pasca Pelantikan nanti. Saat kaki menginjakan di Bandara Internasional Soekar- no Hatta Jakarta. Armada online-pun kita buru untuk segera melaju ke sebuah hotel yang cukup untuk mere- bahkan badan sejenak karena pada malam harinya 5 Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo harus mengikuti gladi bersih Pelantikan Pengawas Pemilu Kabupaten terpi- lih yang akan dilantik secara Resmi Pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagai Bawaslu Kabupaten Sukoharjo di Hotel Bida- kara-Jakarta. Sesaat setelah Pelantikan Keanggotaan Bawaslu ter- diri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
Akhirnya 5 (orang) Komisioner melakukan Rapat Pleno sebagai Pengambilan keputusan tertinggi. Dari Rapat Ple- no tersebut maka terpilihlah Bambang Muryanto, ST se- bagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang juga mer- angkap sebagai Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga, kemudian Eko Budiyanto, SH. MH. Sebagai Anggota merangkap Koordinator Penyelesaian sengketa, Sedangkan Rochmad Basuki, SE adalah Anggota dan mer- angkap sebagai Koordinator Penindakan Pelanggaran, Mu- ladi Wibowo, S.Sps, SE., MM, M.Pd menjabat sebagai Ang- gota merangkap Koordinator Hukum, Data dan Informasi dan Uswatun Mufidah menjabat sebagai Anggota merang- kap sebagai Koordinator SDM dan organisasi.
DAFTAR ISI Uswatun Mufidah Peran SDM dalam Penguatan Kelembagaan ... Terimakasih Atas Kesetiaanmu padaku ... Bambang Muryanto Totalitas Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 ... Dinamika Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ... Dinamika Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil ... Rochmad Basuki Misteri Hilangnya Sang Perangkat Desa ... Nasib si Caleg mencari keadilan ... Eko Budiyanto Intaian Pidana Bumi Amangkurat ... Dody & Wahyuni Efisiensi anggaran dalam pengawasan ... Muladi Wibowo Balada Susu Berlubang ... Catatan Etika Kampanye di Media ...
PERAN SDM DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN Oleh: Uswatun Mufidah Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan salah satu lem- baga Penyelenggara Pemilu di Indonesia yang berfungsi sebagai pengawas dalam proses , mekanisme tata cara dan prosedur serta pelaksanaan pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan wakil Presi- den, Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh Srarana prasarana termasuk SDM di dalamnya. Ke- beradaan sebuah organisasi maupun Lembaga yang ideal tentu harus mempunyai sarana dan prasarana yang memadai termasuk SDM yang mendukung, terhadap perjalanan sebuah Lembaga yang semua itu banyak ipengaruhi oleh bagaimana pola rekrutmen SDM yang telah dilakukan. Pola rekrutmen Staf maupun pengawas, mulai dari Pengawas Ke- camatan ( Panwascam), Pengawas Desa/ Kelurahan sampai dengan Pengawas TPS harus lebih ditata sehingga mampu menghasikan pengawas- pengawas yang berkualitas .Pengumuman pendaftaran, harus lebih transparan baik lama masa pendaftaran maupun Sosial- isasi pendaftaran dipeluas dengan menggunakan berbagai media yang ada mulai dari pengumuman manual yang dipasang di kelura- han, balai desa, kantor kecamatan dan fasilitas umum lainnya yang mampu menjangkau segala lapisan masyarakat termasuk berbagai media yang dimiliki oleh Bawaslu ( FB, IG, Webb, twiter ) juga koran dan radio.
Mekanisme Seleksi mulai dari pembentukan timsel atau Pok- ja, Persyaratan Pendaftaran, seleksi admnistrasi, pelaksanaan tes tertulis dan Wawancara, penetapan peserta yang lulus dan terpilih sampai dengan pelantikan harus di atur dalam SOP sesuai dengan perundangan yang berlaku, sehingga terpilih SDM yang berkualitas punya loyalitas terhadap lembaga dan berintegritas. Berkembang atau tidaknya organisasi sangat dipengaruh oleh kepedulan dan kualitas SDM. Rasa handarbeni terhadap lebaga pu- nya peran yang sangat penting untuk mewujudkan Lembaga yang ideal dan berkualitas hingga bisa dikatakan SDM merupakan SOKO GURU Lembaga atau organisasi. Kualitas SDM bisa dilihat melalui PKS ( Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap ) . Pengetahuan sangat penting karena sebagai dasar bagaimana mereka mampu mema- hami dan menjalankan tugas dan Fungsinya. sehingga target dan tujuan lembaga sesuai dengan Visi dan misinya bisa tercapai, ket- rampilan sangat penting dimiliki oleh komisioner maupun staf kare- na dengan kemampuan interpersonal yang kita miliki sangat berper- an penting dalam menjalin relasi dengan kolega, mudah menerima hal-hal baru, mampu beradaptasi dengan lingkungan, siap dilakukan evaluasi dan selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Sedang- kan Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bisa bertindak, berfikir dan berperilaku ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kinerja dan bagaimana mampu membangun kerjasama dengan relasi maupun patner kerja Untuk mencapai tujuan lembaga perlu adanya peningkatan kualitas SDM secara periodik maupun berkala melalui Pendidikan dan pelatihan baik komisioner maupun staf sebagai sarana pening-
katan Kapasitas dan sarana pengembangan diri, karena Pendidikan dan Pelatihan bukan hanya memberi kita pengetahuan tetapi juga mampu membangun karakter yang santun dan berani menyuara- kan kebenaran yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan institus dan organissi. Penguasaan materi dan implementasi di lapa- ngan sesuai Tugas dan Fungsi masing masing indvidu saja belum cukup tanpa adanya soliditas dan saling mendukung antara komi- sioner, skretariat dan staf serta loyalitas dan integritas terhadap lembaga. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui hasil pekerjaan staf atau karyawan dan kinerja organisasi, disamping juga untuk me- netukan pelatihan yang tepat dan memberi tanggungjawab yang sesuai terhadap karyawan sebagai dasar perbaikan di masa men- datang agar mereka mampu memahami dan menjalankan tugas dan Fungsinya sehingga target dan tujuan lembaga sesuai dengan Visi dan misinya bisa tercapai.[]
PaPa
PaPa
TERIMA KASIH ATAS KESETIAANMU PADAKU Oleh: Uswatun Mufidah Bicara Pemilihan Umum tahun 2019 tentu tidak ada habisnya karena selalu menarik untuk dibicarakan. Pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 merupakan Pemilu pertama di Indonesia dan satu-satunya di Dunia yang menggabungkan antara Pemilihan DPR, DPD, DPRD ,Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden digabung jadi satu sehingga dikatakan pemilu yang paling ribet dan melelahkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku bagian dari Penyeleng- gara Negara yang berfungsi melakukan pengawasan penyelengga- raan Pemilu mempunyai peran dalam menentukan sukses tidaknya pemilu tahun 2019. Dalam melakukan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selalu berkoodinasi secara intensif dengan jajaran dibawahnya se- cara berjenjang mulai dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas- cam), Panitia Pengawas Desa/Kelurahan (PPD/K) dan Panitia Penga- was TPS. Hal itu sangat penting agar semua informasi tersampaikan tanpa ada yang merasa dilangkahi. Tahapan terpanjang dalam pemilu tahun 2019 adalah masa kam- panye yang panjang selama hampir 7 bulan dan sangat menyita banyak perhatian pengawas maupun public. Kampanye dari mas- ing-masing parpol pada waktu malam hari yang kadang sampai tengah malam, jadwal kampanye terbatas yang bersamaan pada satu lokasi kecamatan. Hal ini diperlukan kebersamaan dan solidi-
tas anggota pengawas serta menegerial dan pembagian tugas yang jelas terutama di jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa/ Kelurahan tanpa melihat Divisinya. Pembagian divisi sebenarnya bertujuan untuk mempermudah koordinasi lembaga bukan untuk mengkotak-kotakkan anggota pengawas, sehingga antar divisi ha- rus selalu koordinasi dan saling kerjasama dalam menjalankan tugas pengawasan dan saling belajar bukan hanya faham akan tugas dan fungsi divisinya tetapi juga harus memahami dan mampu mengam- pu divisi lain. Hal ini sangat penting guna menghindari sifat individ- ualisme dan ego sentris masing-masing anggota karena lembaga bukan hanya tanggung jawab salah satu anggota maupun ketua tetapi merupajkan tanggungjawab bersama. Meskipun Pengawas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS bersifat ad Hoc, tetapi mereka harus siap bekerja penuh waktu sesuai dengan sumpahnya ketika dilantik. Pada tahapan inilah loyalitas dan integritas penga- was diuji karena masing-masing pengawas pasti mempunyai peker- jaan pokok lainnya diluar menjadi Pengawas Kecamatan, PPD mau- pun Pengawas TPS. Pada waktu Tahapan kampanye mulai dibuka antara pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa harus saling bahu membahu dan sa- ling membantu hal ini yang kadang membuat kami Pengawas yang di Kabupaten ketika turun ke Kecamatan maupun ke Desa merasa terharu. Setiap ada kampanye di salah satu desa di Kecamatan pasti beberapa PPD dari desa lain datang untuk membantu dan member- ikan support kepada teman PPD/K yang kebetulan di lokasi desan- ya ada kampanye begitu sebaliknya, mereka sudah tidak berhitung lagi akan materi atau berapa honor yang diterima tetapi lebih
kepada bagaimana menjalankan tugas yang sudah menjadi kewa- jibannya dengan riang gembira. Beberapa kali Bawaslu kabupaten menyaksikan ketika mengawasi kampanye di lapangan beberapa partai melalui panitia dan Tim kampanyenya memberikan amplop sebagai pengganti transport kepada Panwascam maupun PPD/K tetapi mereka bersikukuh untuk menolaknya. Bahkan ada beberapa laporan dari pengurus Partai ke Bawaslu Kabupaten yang menga- takan bahwa meraka sangat apresiase kepada kawan-kawan PPD/K ketika melakukan pengawasan di lapangan dalam kondisi hujan dan malam hari dan diberi amplop oleh panitia kampanye mereka tetap menolaknya. Dalam melakukan penurunan APK mereka juga saling ba- hu-membahu dalam melakukan tugas karena ketika menurunkan APK di wilayah Kecamatan tidak semua Trantib mau terlibat secara langsung sehingga penurunan APK yang melanggar harus dilaku- kan sendiri oleh pengawas. Pada waktu hari tenang karena banyak- nya APK yang masih terpasang meskipun surat Edaran dari Bawaslu Kabupaten sudah disampaikan kepada seluruh partai bahwa pada waktu hari tenang seluruh APK dan atribut kampanye harus sudah di turunkan dan semua lokasi harus sudah bersih dari APK maupun atribut kampanye. Tetapi karena banyaknya APK dan atribut Kam- panye yang masih terpasang di hari tenang maka meskipun Bawaslu Kabupaten melakukan kerja sama dengan Dishub dan Satpol PP un- tuk melakukan pembersihan, tetap juga tidak mampu menjangkau semua tempat karena jumlah APK mencapai ribuan bahkan puluhan ribu, sehingga kerja ekstra oleh kawan-kawan Panwascam dan PPD termasuk Pengawas TPS karena sudah terbentuk sangat diperlukan.
Pada waktu itulah beberapa PPD/K dan Pengawas TPS mengalami kecelakaan kerja, ada yang tersayat bambu ketika menurunkan Bali- ho, jatuh ketika memanjat maupun terkena paku hingga harus dilar- ikan ke Rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan.Bahkan satu minggu sebelum hari Pemungutan Suara dilaksanakan kita harus kehilangan salah satu putra terbaik bangsa kita yang karena kelelahan mengawal salah satu tahapan Pemilu ha- rus menghadap ALLah SWT beliau adalah Bapak Suroso PPD Desa Wironanggan Kecamatan Gatak, Semoga Allah berikan tempat ter- baik di sisi-Nya. Satu hari sampai malam menjelang pemungutan suara penga- was pemilu harus memastikan bahwa logistik dan perlengkapan pemungutan suara sudah lengkap berada di Tempat Pemungutan Suara, termasuk mendata berapa jumlah formulir C6 yang bere- dar dan berapa jumlah yang di kembalikan kepada panitia sampai malam menjelang pemungutan suara. Pada hari pemungutan Suara Pengawas TPS harus sudah stad bay di Lokasi TPS di mana mereka ditugaskan sebelum TPS di buka dan pembacaan tata tertib dimulai sampai dengan pemungutan suara dan perhitungan suara selesai serta dilakukannya penanda tanganana Berita Acara dan kotak suara dikirim ke PPS dan PPK. Dalam menjalankan tugasnya PTPS harus teliti dan betul-betul me- mahami aturan pemilu karena mereka sebagai acuan pertimbangan pengambilan keputusan di TPS. Mereka juga harus melek teknologi dan tidak gaptek karena semua kejadian di lapangan harus terkirim segera dan selalu up date dengan menggunakan SIWASLU. Satu Hari menjelang Pemungutan Suara sampai dengan dini hari bahkan
sehari setelah pemungutan suara yang kalau dijumlah hampir tiga hari berturut-turut mereka bekerja tanpa henti dan istirahat yang memadai sehingga ada beberapa PPD maupun PTPS yang karena kelelahan mengalami kecelakaan dan jatuh sakit yang harus diba- wa ke Rumah sakit bahkan harus ada yang sampai opname beber- apa hari. Itu ternyata belum cukup karena di Kabupaten Sukoharjo meskipun sudah dilakukan antisipasi sedemikian rupa ternyata ma- sih ada 3 TPS di 3 Kecamatan yang harus dilakukan PSU (Pemung- utan Suara Ulang) yaitu Kecamatan Grogol , Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Weru. Untuk Kecamatan Weru Pemungutan Suara Ulang dilakukan di TPS 005 desa Karanganyar. Sehari sebelum Pelaksanaan pada hari Jum'at, 26 April 2019 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan Supervisi dan Koordinasi dengan Panwas- cam, PPD, Pengawas TPS , PPK dan Muspika Kecamatan Weru un- tuk memastikan kesiapan dan keamanan terkait pelaksanaan PSU yang akan dilakukan pada hari sabtu, 27 April 2019. Pada hari sabtu, Tanggal 27 April 2019 PSU dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan sele- sai perhitungan suara kurang lebih pukl pukul 14.00 WIB dan kotak Suara langsung di bawa ke PPK dengan didampingi oleh Pengawas Pemilu lengkap mulai dari Bawaslu Kabupaten, Panwascam PPD dan Pengawas TPS. Dari cerita di atas bisa dilihat bagaimana perjuangan kawan- kawan pengawas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dalam mengawal pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dengan semangat dan loyalitasnya tanpa pamrih terhadap Lembaga Bawaslu ini sehingga Pemilu di Sukoharjo dapat berjalan dengan lancar dan damai. Teri- makasih kawan-kawan atas kesetiaanmu terhadap Lembaga ini. []
TOTALITAS Pengawasan TAHAPAN PEMILU 2019
TOTALITAS PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU 2019 Oleh: Bambang Muryanto Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama di In- donesia, dimana disitu dipilih DPR, DPD, dan DPRD ser- ta Pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara bersa- maan. Ini merupakan hal baru, baik secara teknis maupun secara peraturan. Proses Pemilihan umum 2019 yang begitu panjang, dari tahapan pendaftaran peserta pemilu sampai dengan penetapan terpilih, membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup ekstra. Taha- pan kampanye yang begitu panjang juga menyita tenaga. Dibutuh- kan manajemen SDM dan manajemen waktu yang baik agar semua tahapan bias terawasi dan minimal pelanggaran terhadap peratur- an perundang-undangan yang ada. Tugas pengawasan merupakan tugas mulia dalam menjaga proses agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dinamika pengawasan pemilihan umum juga berkembang ses- uai dengan perubahan peraturan, yang krusial adalah kelembagaan pengawas di tingkat Kabupaten/ Kota. Pengawas tingkat kabupat- en yang pada pemilu-pemilu sebelumnya bersifat ad hoc, dengan ditetapkannya UU 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum berubah menjadi Permanen. Dan juga secara kewenangan diperluas, terkait dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pros- es pemilu. Pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dalam proses transisi
tidaklah mudah, anggapan masyarakat yang masih menilai penga- was masih lembaga adhoc. Aktivitas pengawasan yang dianggap sebatas watchdog activity juga sedikit diremehkan. Hal ini perlu ketekunan dan kesabaran dalam melakukan pengawasan. Merubah image yang ada, Bawaslu Sukoharjo hadir sebagai lembaga yang akhirnya bisa diakui dan diterima oleh semua kalangan. Output yang dihasilkan Bawaslu terkait dengan penangan pe- langgaran maupun penyelesaian sengketa juga masih belum dipa- hami oleh banyak pihak, begitu pula oleh sesama penyelenggara yaitu KPU Kabupaten/ Kota. Setiap penanganan pelanggaran yang masuk dan berhubungan dengan KPU Kabupaten selalu dianggap remeh, padahal output yang dikeluarkan adalah putusan bukan lagi sekedar rekomendasi. Dalam proses pengawasan tahapan, akses Bawaslu juga masih mengalami hambatan terkait keterbukaan data, baik dari tahapan Verifikasi peserta pemilu sampai dengan penetapan calon terpilih. Akses data yang kurang di share oleh KPU Kabupaten menyebab- kan kendala terhadap akurasi pelaksanaan pengawasan tahapan. Secara umum proses pengawasan tahapan pemilihan umum tidak mengalami kendala yang menghambat proses pengawasan. Tugas utama pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tahapan pemilu cukup panjang, dibutuhkan strategi dan manajemen, baik SDM pengawas maupun waktu. Fungsi dari pengawasan Tahapan adalah memastikan tidak ada kecurangan atau pelanggaran, memastikan semua tahapan di laksanakan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-un- dangan yang ada.
Untuk memastikan pelaksanaan semua tahapan sesuai dengan regulasi dan tidak ada pelanggaran/ kecurangan, kami di Bawaslu Kab. Sukoharjo menggunakan strategi dengan membagi Divisi, Pem- bagian Wilayah Binaan, dan membagi tahapan untuk masing-mas- ing Anggota. Pembagian ini bukan untuk memecah Tim atau mem- bangun ego divisi, wilayah ataupun tahapan, tetapi agar bisa fokus terhadap setiap tahapan, memudahkan koordinasi dengan jajaran pengawas di bawah. Adapun pembagian tersebut sebagai berikut : NO NAMA DIVISI KORWIL 1 BAMBANG MURYANTO, ST, MH Pengawasan, Humas dan Hubal Penanggung Jawab Seluruh Kecamatan 2 ROCHMAD BASUKI, SE, MH Penindakan, Penanganan Pelanggaran Sukoharjo, Nguter, Bendo- sari 3 EKO BUDIYANTO, SH, MH Penyelesaian Sengketa Baki, Gatak, Kartasura 4 USWATUN MUFIDAH, S.Ag Organisasi dan SDM Bulu, Weru, Tawangsari 5 MULADI WIBOWO, S.Sos, SE, MM, M.Pd Hukum, Data dan Informasi Mojolaban, Polokarto, Grogol Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Tahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih merupakan taha- pan yang tidak begitu popular dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tahapan ini sering kali terlewat dan banyak menyisakan ma- salah, sehingga menjadi masalah di akhir penyelenggaraan. Kurang akurat dan mutakhir daftar pemilih sering menjadi dalil dalam setiap gugatan sengketa hasil pemungutan dan penghitungan suara. Data yang tidak valid, adanya pemilih siluman, pemilih ganda, dan pemilih yang sudah meninggal tetapi masih masuk dalam DPT menjadikan
delegitimasi penyelenggaraan pemilu. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling lama dari proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Tahapan pemutakh- iran data dan daftar pemilih dimulai dengan launching pelaksanaan coklit serentak pada tanggal 20 Januari 2018 yang mempunyai tu- juan untuk menverifikasi DP4 apakah masih memenuhi syarat un- tuk menjadi pemilih, danatau menambah pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam daftar pemilih. Proses panjang ini banyak sekali dinamika yang dihadapi dilapan- gan. Beberapa petugas coklit yang bekerja tidak sesuai dengan SOP, tertutupnya data yang sudah dilakukan coklit, bahkan ada petugas coklit yang melakukan coklit dari rumah tidak mendatangi dari ru- mah kerumah. Beberapa contoh kasus yang kami temukan misaln- ya, tanpa mendatangi rumah calon pemilih tapi sudah diberi tanda stiker sudah di coklit, hal ini terjadi di salah satu komisioner bawas- lu sukoharjo Rohmad Basuki dan tanda tangan dalam stiker dipal- sukan. Yang lain, ketika ada satu rumah terdiri dari lebih dari satu KK seharusnya diberikan stiker sejumlah KK yang ada dalam rumah tersebut, tetapi hal ini terjadi lagi di salah satu komisioner Bawaslu Sukoharjo Eko budiyanto, dalam satu rumah ada 2 KK tetapi di tulis dalam Stiker nama kepala Keluarga digabung dalam satu stiker. Dan masih banyak kasus yang lain. Hal ini biasa terjadi karena memang kebanyakan petugas coklit mayoritas perangkat desa atau pengurus RT atau RW yang sudah sibuk dengan pekerjaan pokoknya. Kami Bawaslu Sukoharjo menempatkan Pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagai nomer 1 dalam indeks kerawanan pemilu. Hal ini terlihat dengan begitu cermat, intens dan semua sumber daya kita maksimalkan dalam penyusunan daftar pemilih. Ada 14
rekomendasi yang kita keluarkan terkait daftar pemilih ini, hal ini menunjukkan keseriusan kita dalam mengawal dan menjaga hak pi- lih di seluruh negeri. Rekomendasi tersebut belum termasuk rekomendasi yang diberikan oleh panwas kecamatan kepada PPK, rekomendasi terse- but hanya rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kab. Sukoharjo. Tidak semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu di tindak- lanjuti dengan baik oleh KPU Kab. Sukoharjo, hal ini karena mereka masih menganggap bahwa data pemilih merupakan data yang ha- rus disimpan sehingga tidak terbuka dengan sesama penyelengga- ra Pemilu. Hal ini menyebabkan masih kurang maksimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu terhadap pemutakhiran data daftar pemilih. Hal ini baru kita ketahui setelah dilakukan penetapan oleh KPU kab. terhadap daftar pemilih, masih saja kita menemukan data yang sudah kita rekomendasikan untuk di TMS masih masuk dalam Daftar Pemilih. Untuk mengetahui permasalahan terhadap rekomendasi Bawas- lu kab.Sukoharjo yang tidak ditindak lanjuti tersebut, Bawaslu Su- koharjo melakukan klarifikasi terhadap komisioner KPU sukoaharjo divisi Pemutakhiran daftar pemilih periode 2013-2018 Mulat Bayu Aji pada tanggal 03 September 2018 berserta operator sidalih Agung Siswanto untuk mencari solusi permasalahan yang ada. Sejak saat itu disepakati untuk melakukan croscek bersama terhadap Daftar pemilih yang akan di tetapkan apakah sudah mengcover rekomen- dasi Bawaslu maupun temuan KPU sendiri terhadap Daftar pemilih yang akan di tetapkan. Tetapi koordinasi dana komunikasi yang baik ini tidak terjadi lagi dalam periode KPU 2018 sd 2023. Hal ini terjadi ketika penetapan DPTHP, rekomendasi Bawaslu sama sekali belum ditindaklanjuti,
dan ketika kita tanyakan hal tersebut dijawab bahwa KPU tidak bisa mengeluarkan data termasuk TL dari rekomendasi Bawaslu sebe- lum penetapan DPTHP. Terkait hal tersebut Bawaslu Kab. Sukoharjo memberikan rekomendasi untuk penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP dengan Nomor Surat 027/Bawaslu Prov. JT-25/ PM.04/XI/2018 Tanggal 2018, hal tersebut didasarkan pada SE Ketua Bawaslu RI nomor 1874/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Tentang Pen- gawasan Perbaikan DPTHP-1 dan Rekapitulasi DPTHP-2 Tanggal 8 November 2018 apabila rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti untuk melakukan penundaan penetepan sampai rekomendasi ditin- daklanjuti. Diakhir pemutakhiran data dan daftar pemilih, kita masih mene- mukan data ganda, dan invalid dalam daftar pemilih tetap hasil per- baikan 2 sebanyak 1.078 Pemilih . Daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif juga menja- di salah satu indikator Partisipasi pemilih. Apabila daftar pemilih ma- sih di temukan data ganda atau TMS lainnya dan data invalid, tentu hal ini mengurangi presentase partisipasi pemilih, dan yang lebih parah lagi hal ini pasti akan menjadi dasar dalil sengketa terhadap hasil pemilihan umum. Sumber Data : Div. PHL Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
o j r a h o k u S n e t a p u b a K u l s a w a B : a t a D r e b m u S
Dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data dan daft- ar pemilih ini, kami menggunakan beberapa kanal untuk memak- simalkan proses pengawasan dengan target daftar pemilih yang mutakhir akurat dan komprehensif. Untuk masyarakat umum kanal yang kita buat antara lain pelaporan lewat offline dan online. Untuk online lewat email dan juga aplikasi eLULA yaitu aplikasi aduan mas- yarakat. Sedangkan yang jalur offline melalui posko aduan daftar pemilih yang ada di masing-masing kecamatan. KECAMATAN TPS PEMILIH LAKI-LAKI PEMILIH PEREMPUAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN VERSI 3 KAB. SUKOHARJO Total DPTHP3 2402 331.578 337.968 669.546 Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Dalam pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih, Bawas- lu Sukoharjo terus mencermati terhadap data yang tidak valid dan kegandaan data daftar pemilih. Bawaslu dengan misi menjaga hak pilih di seluruh negeri, tentunya harus berupaya menjamin data daft- ar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 dapat di pertanggung jawabkan dengan cara : 1. Melakukan pencermatan data pemilih dengan menggunakan alat bantu lewat M. Acces maupun M. Excel untuk memper- oleh data ganda, Invalid dan lain-lain;
2. Menjalin komunikasi dengan pihak KPU dan jajarannya; 3. Menjadi consulting patner KPU dalam upaya pengolahan dan pencermatan daftar data pemilih; 4. Menerapkan system terintegrasi di setiap jajaran guna mem- percepat pelaporan (SIMAWAS). Walaupun jumlah rekomendasi kita yang sudah banyak diband- ing tahapan yang lain, akan tetapi di akhir penetapan DPTHP2 versi 2 yang merupakan dasar daftar pemilih untuk pemilu 2019. Masih di temukan data ganda sebagaimana dalam grafik dibawah ini. Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Tahapan Verifikasi Partai Politik Awal proses pendaftaran peserta pemilu serentak 2019 dimulai sejak 3 s/d 16 Oktober 2017. Dengan adanya Surat Edaran KPU Re- publik Indonesia No.585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 maka ada per- panjangan 1x24 jam (sampai 17 oktober 2017 jam 24.00 WIB) bagi Parpol yg sudah mendaftarkan diri sampai batas akhir (16 okt 2017 jam 24.00 WIB) tapi masih dalam proses penyerahan dokumen keanggotaan & fotocopy KTA KTP yang belum sesuai SIPOL tapi su- dah melampaui batas minimal dukungan 1000 atau 1/1000 dari jum- lah penduduk. Adapun persyaratan pendaftaran partai politik telah
dijelaskan dalam Pasal 172, 173, 174, 175 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada 14 Partai Politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu di KPU kabupaten Sukoharjo. Dari 14 partai tersebut 12 merupakan partai lama dan 2 partai baru yang harus dilakukan verifikasi keng- gotaanya. Hal tersebut sebagaimana Pasal 178 ayat (1) bahwa KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terh- adap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen per- syaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Verifikasi Partai Poli- tik, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan klarifikasi terhadap Khoirudin (Pelapor) dengan dugaan keterlibatan partai politik PPP berdasarkan surat nomor 001/Bawaslu Prov. JT-25/PW.03.01/II/2019 perihal klarifikasi keanggotaan Parpol di Data Sipol tanggal 22 Feb- ruari 2019. Adapun Bawaslu Kabupaten Sukoharjo merekomen- dasikan kepada ketua KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan bukan anggota partai politik apabila yang bersangkutan nyata-nyata bukan anggota partai poli- tik. Berikut dibawah adalah tabel perbaikan jumlah keanggotaan partai politik di Kabupaten Sukoharjo pada tahapan verifikasi partai politik sebagai kelengkapan dalam keikut sertaanya pada pemilu ta- hun 2019. Terbagi pada masing - masing partai politik dengan jum- lah penduduk kabupaten sukoharjo dengan jumlah anggota yang di ajukan ke KPU dan telah dilakukan erifikasi.
N A A T O G G N A E K S U T A T S S M T S M I N A K A B R E P L I S A H I K A B R E P I D K A D I T I I K A B R E P I D I L I S A H I S A K I F I R E V S M B S M A T O G G N A N A K U J A D H A L M U J G N A Y I H A L M U J K U D U D N E P I A T R A P 0 0 0 5 9 5 9 0 0 0 7 9 8 . P D P I 3 1 7 4 7 0 0 0 7 9 8 . R A K L O G 0 0 0 7 4 7 4 0 0 0 7 9 8 . T A R K O M E D 0 3 5 3 5 0 0 0 7 9 8 . N A P 0 0 0 7 9 8 . A R U N A H 0 3 6 3 6 0 0 0 7 9 8 . A R D N R E G I 0 0 0 8 4 8 4 0 0 0 7 9 8 M E D S A N 1 7 5 8 5 0 0 0 7 9 8 . S K P 0 0 2 7 4 9 4 0 0 0 7 9 8 . B B P 0 0 7 5 0 7 5 0 0 0 7 9 8 . I P K P 0 0 7 5 4 2 5 0 0 0 7 9 8 . B K P 1 1 2 2 2 0 0 0 7 9 8 . P P P 0 0 0 9 3 9 3 0 0 0 7 9 8 . I S P 0 7 1 7 1 0 0 0 7 9 8 . O D N R E P I 0 0 0 7 9 8 . A Y R A K R E B 4 6 4 0 5 0 0 0 7 9 8 . A D U R A G o j r a h o k u S n e t a p u b a K u l s a w a B : a t a D r e b m u S
S u m b e r D a t a : B a w a s l u K a b u p a t e n S u k o h a r j o G A R U D A 3 0 0 6 6 6 7 % . 0 B E R K A R Y A 0 0 0 5 0 0 0 % . 0 P E R N D O I 3 0 0 4 5 8 3 % . 0 P S I 3 0 0 3 3 3 3 % . 0 P P P 3 0 0 4 6 6 7 % . 0 P K B 3 0 0 3 6 6 7 % . 0 P K P I P B B 3 0 0 5 0 0 0 % . 0 P K S 3 0 0 3 4 . 1 5 % 0 N A S D E M 3 0 0 3 7 . 2 1 % 0 G E R N D R A I 3 0 0 4 0 0 0 % . 0 H A N U R A P A N 3 0 0 4 4 . 1 2 % 0 D E M O K R A T 3 0 0 4 5 . 7 1 % 0 G O L K A R 3 0 0 3 5 5 6 % . 0 P D I P 3 0 0 3 7 . 7 8 % 0 M S B M S M S B M S M S T M S P A R T A I V E R I F I K A S I H A S I L P E R B A K A N H A S I L I K E P E N G U R U S A N P E R E M P U A N K E T E R W A K I L A N V E R I F I K A S I H A S I L P E R B A K A N H A S I L I D O M I S I L I K A N T O R T E T A P A K H R I S T A T U S K A B . S U K O H A R J O M A S A P E R B A K A N I K E P E N G U R U S A N
Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Ka- bupaten/Kota Salah satu syarat partai politik dapat menjadi peserta pemilu harus memenuhi syarat keterwakilan perempuan, hal tersebut se- bagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2019 Pasal 173 ayat (2) huruf e "Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat". Dari 16 partai peserta pemilu di Indonesia hanya 14 yang men- calonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten. Dua Partai politik yaitu Hanura dan PKPI tidak mencalonkan anggotanya untuk DPRD Kabu- paten karena memang sejak awal verifikasi, kepengurusannya tidak ada di Kabupaten Sukoharjo. Dalam tahapan ini, Bawaslu Sukoharjo memberikan rekomen- dasi pencoretan terhadap 2 calon anggota legislatif dari partai nas- dem karena persyaratan harus tidak menjadi penyelenggara pemilu sampai saat terakhir akan ditetapkan sebagai DCT tidak terpenuhi. Pemberitahuan 040/Bawaslu Prov JT-25/PM.07.02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Ada pengajuan sengketa terhadap keputusan DCT yang di tetap- kan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo No 54/PL.01.04-Kpt/3311/KPU- Kab/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetetapan Daft- ar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. tetapi karena pengajuan nya sudah memasuki kadaluwarsa, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tidak bisa menindak- lanjuti Pengajuan sengketa yang diajukan oleh Parta Nasdem terse- but.
Setelah DCT ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, sam- pai dengan hari pemungutan suara terdapat 3 (tiga) calon Anggota DPRD Kabupaten yang karena sesuatu hal menjadi Tidak Memenuhi Syarat lagi sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten, sebagaimana diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggo- ta DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan dalam Su- rat Edaran KPU bernomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019 berisikan panduan menyikapi perubahan DCT sebagai dampak dari caleg TSM pasca penetapan DCT Pemilu 2019. Dalam surat edaran itu disebutkan beberapa kondisi yang memungkinkan perubahan DCT, yakni caleg meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran larangan selama masa kampanye, terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen pal- su pada pencalonan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat calon (kondisi ini meliput terbukti melakukan tindakan pidana lainnya dan diberhentikan atau mundur sebagai anggota parpol yang mengaju- kannya). Caleg TSM pasca penetapan DCT Pemilu 2019 yaitu : 1. Atas nama ARI YULIANTO, S.Pd; dari Partai Kebangkitan Bang- sa Daerah Pemilihan Sukoharjo 1, tidak memenuhi syarat kare- na mengundurkan diri dari pencalonan/ keanggotaan partai politik; 2. Atas nama Muhammad Herry; dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Sukoharjo 3, tidak memenuhi syarat karena mening- gal dunia; 3. Atas nama EDY SUYAMTO; dari Partai Demokrat Daerah Pemi- lihan Sukoharjo 5, tidak memenuhi syarat karena mengundur- kan diri dari pencalonan/ keanggotaan partai politik;
PARTAIPOLITIK PENDAFTARAN AWAL LK DCS PR JML LK DCT PR JML PKB 30 18 12 30 19 11 30 GERINDRA 45 27 18 45 27 18 45 PDIP 45 28 17 45 28 17 45 GOLKAR 45 29 16 45 29 16 45 NASDEM 45 27 16 43 27 16 43 GARUDA 7 1 2 3 1 2 3 BERKARYA 18 0 0 0 7 7 14 PKS 41 26 15 41 27 14 41 PERINDO 25 13 11 24 13 11 24 PPP PSI PAN DEMOKRAT PBB 16 15 35 35 10 8 10 19 19 4 7 5 15 16 4 15 15 34 35 8 8 10 19 19 4 7 5 15 16 4 15 15 34 35 8 JUMLAH JUMLAH JUMLAH 412 412 154 383 238 159 397 DCS : Daftar Calon Sementara DCT : Daftar Calon Tetap Tahapan Kampanye Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dari tanggal 23 September 2018 sda 13 April 2019, yang dilaksanakan oleh Paslon, Partai dan Perorangan calon anggota DPD Propinsi Jawa Tengah dilakukan dengan metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran APK, dan pertemuan rapat umum yang diatur dalam PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampa-
nye Pemilihan Umum. Sebanyak 822 kegiatan kampanye dengan pemberitahuan dilakukan oleh peserta pemilu di Wilayah Sukoharjo, Partai Berkarya melaksanakan 5 kegiatan dan PDIP menjadi Partai yang paling banyak berkampanye yakni 271 kegiatan. Data kampa- nye yang terlaksana di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kelom- pok peserta pemilu sebagaimana grafik dibawah ini: Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
Untuk calon persoorangan (DPD), yang mengadakan kampanye di wilayah kabupaten Sukoharjo hanya dilakukan oleh calon no 29 atas nama G.K.R. AYU KOES INDRIYAH dan hanya satu kali kegiatan kampanye. Beberapa temuan pelanggaran tahapan kampanye telah ditemukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo telah menemukan beberapa pelanggaran pada tahapan kampanye, diantaranya terlibatnya ASN dalam ke- giatan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye yang pema- sangannya tidak sesui aturan, missal dipasang di pohon, Tiang listrik, white area, dll. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo me- nertibkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di sejumlah titik tempat larangan, selain itu Penertiban dilakukan karena melanggar Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur dan Bupati dan Wakil Bupati. Sesuai Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 mengamanatkan beberapa ketentuan terkait larangan pemasangan alat peraga kampanye. Sedangkan Pasal 298 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pema- sangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana pemilu se- bagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan se- tempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain media alat peraga kampanye juga beredar bahan kam-
panye yang berupa tabloid yang beredar di wilayah kabupaten su- koharjo yaitu tabloid Indonesia Barokah, Tabloid Kerja dan Tabloid Swara Indonesia Raya yang didalamnya berisi dukungan kepada salah satu pasangan calon dan menjatuhkan pasangan calon lain- nya. Serta pernah beredar juga kalender dengan logo pemerintah kabupaten dan di sinyalir upaya pengarahan masa untuk memilih pasangan tertentu. Adapun penangan pelanggaran terkait kegiatan kampanye, be- berapa contoh berita media sebagai berikut: Bawaslu Sukoharjo Bubarkan Konvoi Massa yang Men- gantar Dahnil Anzar Simanjuntak di Polokarto sukoharjo-bubar- tak-di-polokarto Blusukan Relawan Jokowi Bersama Sang Ibunda Di Sem- prit Bawaslu, Apa Sebabnya? Dalam Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo memberikan himbauan tertulis kepada partai politik peserta pemilu terkait pelaksaanaan kampanye Antara lain : 1. Tidak melibatkan anak kecil dalam kegiatan kampanye 2. Tidak menggunakan fasilitas umum yang dilarang 3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dimohon di tempat - tempat yang sudah disepakati dan tidak melanggar Pera- turan Bupati Sukoharjo.
Data Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di Kabupaten Sukoharjo NO Kecamatan Spanduk Baliho Atribut/ Bendera Bahan Kampanye APK Lainnya 1 Tawangsari 4 805 224 0 0 2 Sukoharjo 23 804 841 0 353 3 Bulu 85 701 829 55 0 4 Mojolaban 2 775 227 0 0 5 Nguter 549 3.202 578 0 0 6 Weru 20 257 74 0 0 7 Baki 85 3.046 1.528 0 0 8 Polokarto 151 588 720 491 2.225 9 Kartasura 50 172 576 0 463 10 Gatak 41 2.020 1.801 0 0 11 Bendosari 6 100 568 0 221 12 Grogol 15 235 279 0 0 JUMLAH 1.031 12.705 8.245 546 3.262 Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pe- mungutan dan Penghitungan Suara Dalam hal pengawasan logisitik Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo, secara umum tidak ditemukan permasalahan yang begitu berarti terkait pengadaan dan distribusi logistik, karena dalam proses persiapan, produksi, pengepakan dan pendistribusian logistik Pemilu serentak Tahun 2019 berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Namun masih ada masalah klasik yaitu dalam hal distribusi surat suara di TPS karena masih ada TPS yang mengalami kekurangan surat Suara,dan masih belum ses- uainya antara berita acara penerimaan logistik, sisa tidak terpakai, hasil sortir dengan yang didistribusikan serat perbedaan jumlah su- JMLH 1.033 2.021 1.670 1.004 4.329 351 4.659 4.175 1.261 3.862 895 529 25.123
rat suara yang didistribusikan dengan jumlah surat suara yang diter- ima dalam form salinan C1 untuk masing-masing TPS. Catatan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perleng- kapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain : Surat Suara Dalam kegiatan sortir dan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo bertempat di gedung serba guna Budhi Sasono.Banyak ditemukan kegiatan tenaga pelipatan dan sor- tir surat suara tanpa membuka per lembar dengan demikian tena- ga pelipatan dan sortir surat suara tidak mengetahui kualitas Surat suara.Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk men- gulang mekanisme pelipatan surat suara. KPU Kabupaten Sukohar- jo mengingatkan kepada seluruh tenaga sortir dan pelipatan surat suara agar mentaati tata tertib tentang pelipatan dan sortir Surat Suara. Dalam pelaksanaan pengawasan ke percetakan surat suara ma- sih ditemukan ada 3 (tiga) orang Calon Legislatif yang sudah tidak memenuhi syarat masih tercetak di dalam surat suara. Dan ditemu- kan ada 5 (lima) caleg yang salah penulisan tanda baca di dalam su- rat suara. Merekomendasikan perbaikan dan atau melakukan peng- umuman terhadap caleg yang sudah Tidak Memenuhi Syarat tetapi masih ada dalam surat suara.KPU kab. Sukoharjo membuat pengu- muman bahwa di Dapil1, Dapil 3 dan Dapil 5 terkait Caleg yang sudah TMS tetapi masih terdapat dalam surat suara. Alur Perencanaan Terhadap perencanaan pengadaan dan pendistribusian perleng- kapan pemungutan suara dan dukungan lainnya kami memberikan
catatan sebagai berikut: 1. Memperhatikan indeks kebutuhan terhadap perencanaan, pengadaan serta pendistribusian surat suara; 2. Memperhatikan data pemilih yang diperlukan dalam meng- hitung kebutuhan logistik dalam hal ini surat suara; 3. Melakukan penghitungan hasil penerimaan surat suara dari KPU Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan secara bertahap dan berkala, dimulai sejak barang terima, meliputi: Jumlah yang dipesan; Melakukan sortir atas barang diterima yang kualitasnya tidak sesuai, dilaksanakan dengan memilih dan memilah serta menghitung sesuai dengan kebutuhan; Jumlah yang akan dikemas (pengepakan); Jumlah yang dikirim ke TPS melalui PPK. Sesuai dengan alur proses penerimaan, pengepakan dan distri- busi sudah dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja, namun masih terdapat perbedaan jumlah dikarenakan faktor manusia ada kesalahan dalam menghitung surat suara tiap bendel sejumlah 100 lembar, sehinggan menyebabkan terdapat kekurangan dan kelebi- han dslsm dsmpul surat suara, sehingga surat suara di tiap-tiap TPS per Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo terdapat selisih 20 Lembar. Namun hal tersebut tidak mengganggu dalam proses pemungutan suara dimasing-masing TPS, karena apabila ada kekurangan surat suara diambilkan dari TPS terdekat. Jumlah Surat Suara Terhadap jumlah surat suara yang diterima dari percetakan, jumlah surat suara yang tersortir, jumlah surat suara yang didistri-
busikankarena terindikasi adanya perbedaan jumlah surat yang diterima, hasil sortir dan yang didisbrusikan. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo memberikan surat teguran perin- gatan terkait keakuratan jumlah surat suara yang diterima, dimus- nahkan dan didistribusi. KPU harus lebih teliti dan cermat dalam hal managemen logistik, dan bisa menggunakan alat bantu hitung atau alat bantu ukur (timbangan), untuk mengurangi kesalahan dalam pengepakan dan atau penghitungan surat suara sesuai kebutuhan per TPS. Perlu keterbukaan dalam hal pengadaan dan distribusi logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sehingga pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Perlu tenaga pengepakan dan pendistribusian logistik yang pro- fessional dan pengalaman agar kekurangan surat suara di TPS bisa diminimalisir (tidak terjadi). Dibutuhkan alat bantu hitung atau alat ukur (timbangan) untuk memastikan kebutuhan jumlah surat suara agar tidak ada kekurangan dan sesuai dengan kebutuhan di TPS. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye Laporan tersebut merupakan rincian sumbangan dana kampa- nye yang masuk dari semua peserta pemilu yakni partai politik, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga laporan terse- but merupakan salah satu tahapan laporan dana kampanye harus disampaikan setiap peserta pemilu di tengah masa kampanye den- gan tujuan agar KPU mengetahui perkembangan dana kampanye setiap peserta. Laporan dana kampanye yang wajib diserahkan oleh peserta
Pemilu 2019 terdiri dari tiga tahapan : 1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang berisi besaran dana awal, sumber dana, dan rekening khusus dana kampa- nye. LADK telah ditutup pada 23 September 2018 2. LPSDK, berisi data dana yang masuk dan harus dilaporkan pada 2 Januari 2019. 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LP- PDK) yang nanti akan diserahkan ke kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Waktu pelaporannya adalah delapan hari setelah pemungutan suara, yakni 25 April 2019 LADK ( Laporan Awal Dana Kampanye ) Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Peru- bahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana kam- panye Pemilihan Umum, terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagi 14 Parpol diwilayah Kab. Sukoharjo ditutup pada Ming- gu 23 September 2018 Jam 18.00. KPU Kab. Sukoharjo memberikan waktu perbaikan hingga tanggal 28 September bagi Partai Politik peserta pemilu jika nanti ditemukan hal-hal di dalam berkas yang kurang lengkap atau perlu di perbaiki hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 40 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 bahwa Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib memperbaiki LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan LADK hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 5 (lima) Hari sejak LADK dikembalikan kepada Peserta Pemilu. Adapun cak- upan Informasi yang tercantum dalam LADK adalah : 1. Rekening khusus Dana kampanye;
2. Sumber perolehan saldo awal / saldo pembukaan; 3. Rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang di- peroleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana kampa- nye; dan 4. Penerimaan Sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain. Tahapan pengawasan Dana kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo mendapati beberapa catatan permasalahan dan menjadi dinamika dalam pemilu, antara lain: 1. Kurang optimalnya pemanfaatkan oleh Partai Politik dan Paslon Pilpres terhadap Help Desk yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. 2. Rata-rata Partai Politik dalam menyampaikan dan menyerah- kan laporan Dana kampanye baik itu laporan jenis LADK, LPS- DK, LPPDK cnderung dihari terakhir atau mendekati waktu akhir. 3. Tidak semua partai politik menyampaikan laporan baik LADK, LPSDK dan LPPDK. 4. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mencermati kebijakan KPU Propinsi dalam sistem audit Dana kampanye partai politik ter- hadap laporan Dana kampanye tingkat Kabupaten yakni se- cara terpusat di Propinsi, berdampak pada pola pengawasan. Dalam pemilu yang akan datang diharapkan audit Dana kam- panye tingkat Kabupaten dilakukan oleh KAP yang ditunju- kan oleh KPU Kabupaten dan atau sistem auditnya sesuai 1 KAP dalam satu Kabupaten. 5. Bahwa dalam proses setelah tahapan LADK berakhir, partai
PKPI Kabupaten Sukoharjo telah menyampaikan laporan su- sulan LADK kepada KPU Sukoharjo.atas ketidak 6. Bahwa atas ketidakpatuhan dalam menyampaikan Lapo- ran Dana kampanye, KPU RI sesuai dengan SK KPU No.744/ PL.01.6-kpt/03/KPU/III/2019, tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, tertanggal 21 Ma- ret 2019. Dalam lampiran IX SK KPU tersebut, KPU RI menya- takan bahwa membatalkan keikutsertaan Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Sukoharjo dalam Pemi- lu tahun 2019. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 334 Ayat (2) bahwa Partai Poli- tik Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabu- paten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling tambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksa- naan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Pengawasan LPSDK Rekapitulasi data laporan masing-masing partai dan pasangan calon peserta pemilu 2019 dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kabu- paten Sukoharjo disajikan dalam gambar dibawah, terdapat 2 partai politik yaitu Partai Garuda dan Hanura yang LPSDK nya 0 ( Nol ) ru- piah.
Pengawasan LPPDK Rekapitulasi data laporan masing-masing partai politik dan pas- angan calon dalam Laporan Penerimaan Perorangan Dana Kampa- nye berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Suko- harjo disajikan pada tabel samping, terdapat 5 partai politik yang LPPDK nya adalah 0 ( Nol ) rupiah dan memang partai bersangkutan tidak melakukan kampanye di wilayah kabupaten Sukoharjo. Berikut adalah tabel LPPDK abupaten Sukoharjo :
NO PARTAI KET SUMBANGAN PARPOL SUMBANGAN PERORANGAN JUMLAH PENERIMAAN JUMLAH PENGELUARAN L Golkar 1 L PKS 2 L PAN 3 L Garuda 4 L PSI 5 L PKB 6 PDIP L 7 Demokrat L 8 L PKPI 9 L 10 Gerindra L 11 Nasdem L Perindo 12 TL PBB 13 TL 14 Berkarya TL 15 Hanura TL PPP 16 200.000 78.000.000 12.112.058 0,00 30.850.000 15.000.000 5.143.041 2.500.000 0,00 500.000 54.400.000 250.000 0,00 0,00 0,00 0,00 282.965.000 525.013.530 339.768.600 0,00 18.063.000 291.774.500 1.195.000.000 20.995.000 0,00 49.700.500 - 124.475.000 0,00 0,00 0,00 0,00 283.165.304 603.077.733 351.880.904 0,00 48.917.981 306.774.500 1.200.143.041 1.198.428.140 23.505.259 0,00 50.202.469 54.400.000 124.725.000 0,00 0,00 0,00 0,00 283.017.530 593.013.342 351.833.171 0,00 48.263.000 305.827.168 21.047.908 0,00 49.753.090 53.148.000 124.475.000 0,00 0,00 0,00 0,00 **(L : Lapor, TL: Tidak Lapor) Temuan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam tahapan penga- wasan Dana kampanye di wilayah Kabupaten Sukoharjo antara lain : 1. Tahapan Penyampaian Laporan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019; 2. Tidak melaporkan LPSDK, sebanyak 2 (dua) partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak melaporkan LPSDK sampai dengan batas akhir penyerahan LPSDK yaitu Partai HANURA dan PKPI, hal ini disebabkan parta tersebut tidak mempunyai caleg di wilayah Ka- bupaten Sukoharjo; 3. Pelaporan LPSDK melebihi batas waktu pukul 18.00, sebanyak 3 (3) partai politik dalam penyerahan LPSDK yang di beri Tanda Ter- ima (TT) setelah pukul 18.00 WIB, Yakni ; PAN, PPP dan Perindo; 4. Terdapat 2 partai politik dari 14 Partai politik yang menyerahkan LPSDK-nya Rp. 0,00 Rupiah, yaitu Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang; 5. Dari Tim Kampanye Daerah Paslon 01 dan Badan Pemenangan
Daerah Paslon 02 dalam Pemilu Presiden tahun 2019 menyerah- kan LPSDK-nya Rp. 0,00 Rupiah; 6. Ada 4 partai politik laporan LPSDK nya tidak sinkron, antara lain : PKB, PPP, PSI dan Perindo, terjadi perbedaan dari rekap den- gan rincian sumbangan Dana kampanye di masing-masingcalon legislatif; 7. Tahapan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019. Tidak melaporkan LPPDK, sebanyak 4 (empat) partai politik, pe- serta pemilu 2019 yang tidak melaporkan LPPDK sampai dengan ba- tas akhir penyerahan LPPDK yaitu Partai Hanura, Berkarya, PBB dan PPP. Terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam tahapan pengawasan Dana kampanye di wilayah Kabupaten Sukoharjo, terh- adap jumlah LPSDK Rp. 0,00 antara lain terhadap 1. LPSDK Partai Garuda dan Partai Bulan dan Bintang; 2. LPSDK Tim Kampanye Daerah Paslon 01 dan Badan Pemenan- gan Daerah Paslon 02. Hasil Klarifikasi terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) Rp. 0,00 No Peserta Pemilu Hasil Klarifikasi Analisis 1 Partai Hanura Tidak melapor, alasan tidak punya caleg yang terdaftar Tidak ada informasi terkait pengurus Partai. 2 PKPI Tidak melapor, alas an tidak punya caleg yang terdaftar Bahwa kepengurus Partai PKPI di Kabu- paten Sukoharjo diduga telah nonaktif, karena Ketua partai Pindah Partai
3 4 5 6 PBB Garuda Timses Paslon 01 Timses Paslon 02 Belum ada kegiatan baik kampanye terbatas, tatap muka ataupun pemasangan APK, APK yang difasilitasi KPU saja juga belum terpasang. Caleg mengalami peruba- han motivasi atas situasi politik nasional akibat po- sisi Ketua Umum Partai Politik Belum ada kegiatan baik kampanye terbatas, tatap muka ataupun pemasangan APK, APK yang difasilitasi KPU saja juga belum terpasang. Belum ada kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Daerah, ke- giatan kampanye Paslon 01 diikutkan dengan kegiatan Kampanye DPR/ DPRD yang dilakukan oleh PDIP LPSDK dilaporkan oleh Partai PDIP Belum ada kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemenangan Daerah LPSDK dilaporkan oleh Partai Gerindra Belum ada caleg yang mau menyumbang Dana kampanye kepada partai Politik Berdasarkan laporan Panwascam dan PPD, bahwa Partai PBB belum aktif melakukan kampanye PBB belum melaku- kan pemasangan APK baik yang difasilitas oleh KPU maupun yang dibuat sendiri oleh Parpol atau Caleg sda Tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan laporan Panwascam dan PPD, bahwa Partai Garuda belum aktif melakukan kampanye Partai Garuda belum melakukan pema- sangan APK baik yang difasilitas oleh KPU maupun yang dibuat sendiri oleh Parpol atau Caleg sda Tanggal 31 Desember 2018. Anggaran kampanye paslon 01 karena mengikuti kampanye DPR dan DPRD maka dilaporkan dalam anggaran LPSDK Partai PDIP. Kegiatan kampanye di Kabupaten Suko- harjo berdasarkan Laporan Panwascam dan PPD baru dalam kegiatan pema- sangan APK yang dilakukan oleh Tim Pusat atau relawan. Tim Badan Pemenangan Daerah belum ada kegiatan koordinasi dan kampanye. Kegiatan pemasangan APK oleh Paslon 02 dilakukan oleh Tim BPN dan atau Rela- wan Paslon 02 telah melakukan kegiatan Kampanye di Wilayah Kecamatan Gatak, Grogol, Mojolaban, Weru, Bendosari dan Tawangsari namun dalam kendali Tim BPN dan kegiatan teknis cenderung dilakukan oleh Tim PAS atau Relawan Sandi
Pelaksanaan analisis terhadap data laporan Dana kampanye LPS- DK 4 partai politik yang tidak singkron dengan catatan dalam tabel sebagai berikut : Hasil Klarifikasi terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) yang tidak Sinkron No Partai Status Catatan Analisis 1 PKB V Ketidak singkronan data karenaperbedaan dari rekap dan rincian sumbangan Dana kampanye masing masing caleg, terjadi ketidak singkronan antara ,laporan caleg(Kalender dan Stiker) dan Aplikasi (Kaos dan MMT) Berpotensi pada masalah validasi data. 2 PPP v Ketidak singkronan data karena perbedaan dari rekap dan rincian sumbangan Dana kampanye masing masing caleg, Masalahnya akibat kurang Pemahaman operator terhadap sistem Dari sisi teknis oleh petugas KPU diminta menggan- ti laporan karena tidak singkron antara Dana masuk dengan pengelu- aran, semua Dana masuk dan pengeluaran diminta dilaporkan kembali setelah Januari 2019, hal ini berpotensi pada problem akuntabilitas 3 PSI v Ketidak singkronan data karenaperbedaan dari rekap dan rincian sumbangan Dana kampanye masing masing caleg Berpotensi pada masalah validasi data. 4 Perindo v Ketidak singkronan data karena perbedaan dari rekap dan rincian sumbangan Dana kampanye masing masing caleg, terjadi karena pergantian operator, banyak data yang hilang,laporan antara Caleg dan di LPSDK tidak singkron. Caleg partai hanya menyer- ahkan penggunaan Dana kampanye masing masing
Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam tahapan pengawasan Dana kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo mendapati terdapat beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaan pengwasan Dana kampanye. 1. Keberhasilan pengawasan a.Bahwa partai politik di Kabupaten Sukohar- jo mayoritas telah menyampaikan laporan Dana kampanye baik LADK, LPSDK maupun LPPDK; b.Bahwa surat himbauan pencegahan kepada Partai Politik telah dijalankan dengan baik, sehingga dari Par- tai yang menyampaikan laporan Dana kampanye ti- dak ada yang terlambat dalam menyerahkan laporan. 2. Kelemahan dalam proses pengawasan a. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menerima dokumen hasil laporan Dana kampanye hanya diakhir laporan, sehingga berdampak kurang optimalnya sisi pengawasan; b. Terdapat 4 Partai Politik yang tidak menyerahkan laporan Dana kampanye, hal ini disebabkan 2 Partai Politik, khusus- nya (PKPI dan Hanura) tidak mempunyai caleg DPRD Ka- bupaten, sedangkan 2 partai lainnya irisan dalam kepatu- han dan ketidak patuhan terhadap penyampaian LADK, LPSDK dan LPPDK. Menjelang berakhirnya tahapan kampanye KPU Kab. Sukohar- jo mengingatkan kepada Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 bahwa Laporan Dana Kampanye wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang sebelumnya ditunjuknya sebagaimana penjela- san pasal 335 UU No. 7 Th 2017 tentang Pemilu. Apabila Partai politik
tidak melaporkan LPPDK maka akan mengakibatkan pada pembat- alan calon legislatif terpilih dari partai politik tersebut. Bawaslu Kab. Sukoharjo mencatat pada pengawasannya diketa- hui beberapa partai politik peserta yang tidak menyampaikan LP- PDK kepada KPU Kab. Sukoharjo hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan diantaranya ; 1. Partai Berkarya 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Persatuan Pembangunan. bagi partai politik yang tidak menyampaikan LADK hingga batas waktu yang ditentukan, KPU akan membatalkan kepesertaannya sebagai partai politik peserta pemilu. Diketahui sebelumnya KPU Kab. Sukoharjo telah membatalkan Partai Hanura pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kab. Sukoharjo. PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran kecu- rangannya dan manipulasi yang dapat berpengaruh kepada hasil pemilu. Sehingga Bawaslu Kab. Sukoharjo berusaha memantap- kan kesiapan seluruh jajaran pengawas pemilu menjelang pelaksa- naan tahapan pemilu paling krusial yakni pemungutan dan peng- hitungan suara. Kesiapan seluruh jajaran pengawas dinilai dapat memberi andil terhadap kualitas pelaksanaan tahapan tersebut. Pengawas TPS adalah ujung tombak Bawaslu. Keberhasilan hari pemungutan itu ada di Pengawas TPS sehingga harus dibeka-
li secara lengkap sebagai persiapan Pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan serta rakapitulasi suara- pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Pemetaan kerawanan sebagai deteksi dini yang bertujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi suara. Bawaslu Kabupaten Su- koharjo melakukan pemetaan dengan menyusun Indeks Kerawa- nan Pemilu (IKP) pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Hal ini bertujuan menyediakan data dan analisis sebagai rumusan penyusunan program dan strategi pengawasan. Dalam hal menyusun IKP Bawaslu Kabupaten Suko- harjo mengedapankan prinsip penyelenggaraan yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sehingga penyusunann IKP menjadi alat ukur bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu. Dalam penyusunan IKP dapat melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang bermartabat serta berkwalitas. Dalam hal susunan diharapkan proses pelaksanaan pemu- ngutan suara dapat terpetakan potensi permasalahan ada, se- hingga dapat terukur pencegahan terkait kerawanan dalam mendeteksi potensi pelanggaran. Berikut pemetaan kerawan TPS dalam Pemungutan Suara Bawaslu Kabupaten Sukoharjo : INDIKATOR KERAWANAN JUMLAH Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS Terdapat Pemilih DPK dalam TPS TPS dekat Rumah Sakit TPS dekat Perguruan Tinggi 424 184 13 31
INDIKATOR KERAWANAN TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/ asrama) Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu TPS berada didekat posko/rumah tim peserta Pemilu Logistik/ perlengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan JUMLAH 106 17 1 3 62 0 Indeks kerawanan pemilu untuk menentukan daerah mana yang masuk zona rawan. Kerawanan didefinisikan sebagai hal yang me- nimbulkan gangguan sehingga berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar. Bawaslu Kabupaten Suko- harjo lebih mengedepankan fungsi pencegahan secara efisien, efek- tif dan optimal pada pengawasan Pemilu, bentuk kegiatan pence- gahan yang dilakukan adalah kegiatan patroli pengawasan sebelum hari pemungutan suara seperti pengawasan pada masa tenang, pencegahan politik uang, dan pencegahan jual-beli C6. Pencegahan pada tahapan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil pengawasan pencegahan tersebut Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menemukan : 1. 3 (Tiga) TPS terendam banjir di wilayah Kecamatan Grogol, yaitu Desa Kwarasan 1 kotak suara untuk DPRD Kabupaten di TPS 005 rusak selanjutnya diperbaiki dengan cara di lakban oleh KPU Kab. Sukoharjo. Selanjutnya untuk desa sanggra- han di TPS 027 1 kotak suara DPRD Kab rusak kaca mika dan diperbaiki KPU dan pada TPS 12 Desa Kadokan1 kotak suara
rusak/jobol bawah dan diganti oleh KPU Kab. Sukoharjo; 2. Di kecamatan Gatak pada tanggal 16 April 2019 malam dilan- da hujan cukup lebat juga mengakibatkan 14 Kotak Suara ru- sak di Desa Luwang Kecamatan Gatak; 3. TPS 5 Makamhaji Kartasura tanpa pengamanan ataupun petugas TPS, tapi logistik/ kotak suara sudah berada ke lokasi TPS; 4. Jumlah C6 kembali. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan supervisi H-1 pemu- ngutan suara ke kecamatan terkait kesiapan pemungutan dan per- hitungan suara di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa serta di masing-masing TPS. Fokus pengawasan adalah kesiapan logistik di tempat pemungutan suara dan mencermati tata cara persiapan pe- mungutan. Pada hari H Pemungutan Suara, memastikan pengawas TPS melakukan pengawasan, mengawal kegiatan persiapan pemu- ngutan suara sampai ketahap penghitungan suara di TPS bersang- kutan. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Panwascam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Terbuka tahap Rekapitulasi Tingkat Keca- matan untuk PemiluPresiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh PPK di 12 Kecamatan, pada tanggal 19 April s.d 01 Mei 2019, da- lam proses rekapitulasi tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap pelanggaran administrasi yang disebabkan oleh karena perbedaan data C1 antara saksi, KPU dan Bawaslu dengan melakukan verifika- si terhadap C1 berhologram, C1 Plano dan Pengecekan Surat Suara. Panwascam telah merekomendasikan baik tertulis maupun lisan
agar dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU), kepada PPK dan PPS. Kegiatan PSU dilaksanakan oleh PPK di 9 Kecamatan untuk 55 TPS. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang tiap Kecamatan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KECAMATAN Polokarto Bendosari Baki Bulu Grogol Gatak Nguter Tawangsari Weru JUMLAH TPS 20 TPS 12 TPS 6 TPS 4 TPS 2 TPS 3 TPS 3 TPS 2 TPS 2 TPS 55 TPS TOTAL Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan terkait adanya adanya masyarakat yang melakukan pencoblosan atau menggunakan KTP di luar alamat sehingga perlu dilakukan Pemu- ngutan Suara Ulang (PSU), Bawaslu merekomendasi PSU di tiga TPS yaitu di TPS 007 Desa Toriyo Kec.Bendosari, TPS 012 Desa Gedangan Kec. Grogol dan TPS 005 Desa Karanganyar Kec. Weru. KPU Kabu- paten Sukoharjo melaksanakan PSU di tiga TPS di Sukoharjo digelar pada 27 April 2019. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melaksanakan pengawasan Reka- pitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Su- koharjo pada tanggal 2 s/d 5 Mei 2019 dalam PemiluPresiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, pada saat perhitungan suara terdapat Formulir DA 1 Kecamatan Baki
dan Kecamatan Kartasura tidak di masukan masukan dalam amplop tersegel dan C7 yang tidak dimasukan dan dikumpulkan dalam kotak suara. Pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Ka- bupaten Sukoharjo, Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan peng- hitungan lima jenis suara per kecamatan serta dibacakan langsung oleh PPK masing-masing mulai dari Suara Perolehan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten. Berikut hasil temuan yang dilakukan Bawaslu Sukoharjo terkait proses rekapitulasi suara pada Pemilu 2019 : a. Adanya Formulir DA 1 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan setiap desa/kelurahan tidak di masukan dalam amplop tersegel dalam wilayah kecamatan Baki dan Kartasura. b. C7 yang tidak dimasukan dan dikumpulkan dalam kotak suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Ting- kat Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Temuan Formulir DA 1 rekapitulasi hasil penghitun- gan perolehan setiap desa/kelurahan tidak di masukan dalam am- plop tersegel dalam wilayah kecamatan Baki dan Kartasura pada saat Rapat Pleno Terbuka tahap Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melakukan rekomendasi den- gan nomor 088/Bawaslu Prov.JT-25/PM.04/V/2019 kepada KPU Ka- bupaten Sukoharjo untuk memberikan sanksi peringatan kepada PPK Baki dan PPK Kartasura. Tahapan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2019 adapun permasalahan yang muncul : 1. Ketidaksesuaian BA Surat Suara yang didistribusikan dengan
BA DB 1 terkait dengan Surat Suara; 2. Pemahaman DPT, DPTb & DPK ada yang tidak linier dan di- catat di DB 2 pada kecamatan Grogol dan Kartasura; 3. Waktu yang pendek dalam hal proses rekap berjenjang tim- bul ketidaksesuaian antara C1 & DAA 1 sehingga muncul guga- tan pelanggaran adminstrasi; 4. DAA 1 tidak langsung di cetak, menunggu semua selesai baru dicetak; 5. Ada di 2 kecamatan DAA 1 belum diberikan ke pengawasan pada waktu pleno rekapitulasi di Kabupaten; 6. Adanya permasalahan di TPS 1 Toriyo kasus 1 orang diberi 6 surat suara (surat suara presiden double) dan 1 orang diberi 5 surat suara tetapi surat suara DPR RI double dan surat su- ara DPD tidak diberi sehingga tidak sesuai sampai akhir dan dicatat di DB 2. Kesiapan sumberdaya penyelenggara dan pemahaman serta tata cara pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dipedomi setiap peyelengara untuk meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Dari hasil pengawasan yang dilakukan, hal yang perlu untuk dicermati adalah adanya kendala atau permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan dan peng- hitungan suara lebih banyak di pengaruhi oleh kurangnya pemaha- man tehnis pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK ter- kait temuan Adanya Formulir DA 1 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan setiap desa/kelurahan tidak di masukan dalam amplop tersegel dalam wilayah kecamatan Baki dan Kartasura dan C7 yang ti- dak dimasukan dan dikumpulkan dalam kotak suara pada saat Reka-
pitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Suko- harjo maka perlu adanya peningkatan bimbingan teknis atau perlu dilakukan supervisi oleh KPU Kabupaten Sukoharjo ke PPK sampai jajaran dibawahnya agar paham betul mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara sehingga permasalahan/ temuan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang muncul tidak terulang. Tahapan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Terpilih Dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan calon Anggota DPRD Terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menunda rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon Anggota DPRD terpilih hasil pemilu serentak 17 April 2019. Ketua KPU Kab. Sukoharjo Nuril Huda yang membuka dibuka sekaligus menunda ra- pat pleno, disampaikan KPU Sukoharjo telah menerima Surat Eda- ran dari KPU RI Nomor 867 tertanggal 24 Mei 2019 tentang pene- tapan calon terpilih tanpa PHPU yang menyebutkan mengacu pada PKPU Nomor 10 atas perubahan ke-3 PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan pemilu. Sebagaimana dijelaskan Peraturan MK No- mor (2) atas Perubahan Peraturan MK Nomor 5 tahun 2018 ayat 2 bahwa MK mulai merilis atau mencatat BRPK per 1 Juli 2019. Selan- jutnya pada ayat (3) KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang tidak ada gugatan melakukan pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih maksimal tiga hari setelah BRPK keluar. Penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih berdasar- kan BRPK MK atau aduan tentang perselisihan hasil pemilu di MK. Salinan BRPK dari MK merupakan dasar hukum penetapan calon terpilih sehingga nantinya tidak akan dinilai cacat hukum. Idealnya secara tahapan terkait ada tidaknya PHPU harus ada bukti tertulis.
Penetapan perolehan suara dan penetapan calon DPRD ter- pilih merupakan tahap akhir dalam pemilihan umum, Berbe- da dengan pemilu sebelumnya, yang menggunakan BPP da- lam konversi suara, untuk pemilihan umum tahun 2019 metode konversi suara yang digunakan adalah saint league. Metode ini dipilih karena dianggap lebih mewakili suara konstituen daripa- da metode konversi suara yang lain. Yaitu membagi total per- olehan dengan bilangan ganjil (1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya). Ada dua tahap dalam penentuan wakil rakyat yang terpilih. Tahap pertama adalah menentukan jumlah perolehan kursi un- tuk masing-masing peserta pemilu, dengan cara membagi to- tal perolehan tiap peserta pemilu legislative untuk tiap dapilnya dengan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Hasil dari pembagian tersebut dilakukan perangkingan dari nilai ter- besar ke terkecil, dan nilai tertinggi sampai dengan rangking sesuai jumlah kursi tiap dapil. Dari hasil perhitungan (peran- gkingan) tersebut menjadi dasar untuk menentukan jumlah kuota kursi yang diperoleh untuk masing-masing partai politik. Tahap kedua adalah Penetapan calon terpilih anggota DPRD Ka- bupaten untuk masing-masing dapil. Dalam tahap kedua ini dengan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak yang diperoleh se- tiap calon anggota DPRD Kabupaten sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan. Di Kabupaten Sukoharjo, untuk pemilihan anggota DPRD Ka- bupaten ditetapkan ada 45 kursi yang dibagi dalam 5 (lima) dapil. Dengan pembagian per dapil sebagai berikut : Dapil 1 jumlah kursi 11 (sebelas) meliputi Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter dan
kecamatan Bendosari; Dapil 2 jumlah kursi 8 (delapan), meliputi ke- camatan Bulu, Kecamatan Weru dan kecamatan Tawangsari; Dapil 3 jumlah kursi 11 (sebelas), meliputi Kecamatan gatak, Kecamatan Baki dan Kecamatan kartasura; Dapil 4 jumlah kursi 6 (enam) wilayah Ke- camatan Grogol; Dapil 5 jumlah kursi 9 (Sembilan) terdiri dari Keca- matan Polokarto dan kecamatan Mojolaban. a. Penetapan Perolehan Kursi Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Ka- bupaten Sukoharjo, Berita Acara No 078/PL.01.7-BA/3311/KPU- Kab/V/2019, dengan menggunakan metode saint league, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut : Penghitungan Model Saint League Dapil 1 NO NAMA PARTAI 1 DAPIL 1 Sukoharjo 5 3 7 1 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA 7.670 8.247 2.557 2.749 1.534 1.650 1.096 1.179 3 PDI P 58.695 19.565 11.739 8.385 4 PARTAI GOLKAR 9.883 3.295 1.977 1.412 5 Partai NasDem 2.391 797 479 342 6 PARTAI GARUDA 317 106 64 46 7 PARTAI BERKARYA 1.459 487 292 209 8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 9.211 3.071 1.843 1.316 9 PARTAI PERINDO 2.267 756 454 324 10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 641 214 129 92 11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 752 251 151 108 12 PARTAI AMANAT NASIONAL 9.954 3.318 1.991 1.422 13 PARTAI HANURA
9 853
917 6.522 1.099 266
36 163
1.024 252
72 84
1.106
NO 14 19 20 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 NAMA PARTAI 1 DAPIL 1 Sukoharjo 3 5 7 PARTAI DEMOKRAT 9.814 3.272 1.963 1.402 PARTAI BULAN BINTANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 147 61 49 21 30 13 21 9 Penghitungan Model Saint League Dapil 2 NAMA PARTAI 1 DAPIL 2 Sukoharjo 3 5 7 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA 6.771 6.131 2.257 2.044 1.354 1.226 967 876 PDI P 39.624 13.208 7.925 5.661 PARTAI GOLKAR 12.245 4.082 2.449 1.749 Partai NasDem 841 280 168 120 PARTAI GARUDA 78 26 16 11 PARTAI BERKARYA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PARTAI PERINDO 562 6.001 329 187 2.000 110 112 1.200 66 80 857 47 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1.390 463 278 199 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 177 59 35 25 PARTAI AMANAT NASIONAL 7.550 2.517 1.510 1.079 PARTAI HANURA 2 1 0 0 PARTAI DEMOKRAT PARTAI BULAN BINTANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1.268 127 33 423 42 11 254 25 7 181 18 5 9 1.091 17 7 9 752 681 4.403 1.361 93 9 62 667 37 154 20 839 0 141 14 4
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 NO 1 2 3 4 5 Penghitungan Model Saint League Dapil 3 NAMA PARTAI 1 DAPIL 3 Sukoharjo 3 5 7 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 8.709 2.903 1.742 1.244 PARTAI GERINDRA 22.247 7.416 4.449 3.178 PDI P 66.060 22.020 13.212 9.437 PARTAI GOLKAR 9.545 3.182 1.909 1.364 Partai NasDem 4.581 1.527 916 654 PARTAI GARUDA 167 56 33 24 PARTAI BERKARYA 1.345 448 269 192 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 12.494 4.165 2.499 1.785 PARTAI PERINDO 1.202 401 240 172 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 691 230 138 99 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2.074 691 415 296 PARTAI AMANAT NASIONAL 7.701 2.567 1.540 1.100 PARTAI HANURA 1 0 0 0 PARTAI DEMOKRAT PARTAI BULAN BINTANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 3.626 161 55 1.209 54 18 725 32 11 518 23 8 Penghitungan Model Saint League Dapil 4 NAMA PARTAI 1 DAPIL 4 Sukoharjo 7 5 3 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA 1.444 5.927 482 1.976 289 1.186 207 847 PDI P 29.864 9.955 5.973 4.267 PARTAI GOLKAR 8.088 2.696 1.618 1.156 Partai NasDem 4.292 1.431 859 614 9 968 2.472 7.340 1.061 509 19 149 1.388 134 77 230 856 0 403 18 6 9 161 659 3.319 899 477
NO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA PARTAI 1 DAPIL 4 Sukoharjo 3 5 7 PARTAI GARUDA 74 25 15 11 PARTAI BERKARYA 348 116 70 50 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8.749 2.917 1.750 1.250 PARTAI PERINDO 478 160 96 69 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 315 105 63 45 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI HANURA 1.830 11.195 18 610 3.732 6 366 2.239 4 262 1.600 3 PARTAI DEMOKRAT PARTAI BULAN BINTANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 705 148 40 235 50 14 141 30 8 101 22 6 Penghitungan Model Saint League Dapil 5 NAMA PARTAI 1 DAPIL 5 Sukoharjo 5 3 7 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1.885 628 377 269 PARTAI GERINDRA 16.866 5.622 3.373 2.409 PDI P 54.442 18.147 10.888 7.777 PARTAI GOLKAR 7.984 2.661 1.597 1.141 Partai NasDem 6.822 2.274 1.364 975 PARTAI GARUDA 234 78 47 33 PARTAI BERKARYA 1.139 380 228 163 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 9.665 3.222 1.933 1.381 PARTAI PERINDO 809 270 162 116 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 589 196 118 84 9 9 39 973 54 35 204 1.244 2 79 17 5 9 209 1.874 6.049 887 758 26 127 1.074 90 65
DAPIL 5 Sukoharjo NO NAMA PARTAI 1 3 5 7 11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 500 167 100 71 12 PARTAI AMANAT NASIONAL 6.307 2.102 1.261 901 13 PARTAI HANURA
14 PARTAI DEMOKRAT 567 189 113 81 19 PARTAI BULAN BINTANG 70 23 14 10 20 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 31 10 6 4 Keterangan : Warna Orange Adalah Calon Legislatif Terpilih dengan Suara Ter- banyak b. Penetapan Calon Terpilih Setelah Penghitungan perolehan kursi menggunakan metode saint league pada tahap pertama diperoleh hasil sebagai berikut : Dapil 1 : PDIP 5 Kursi; PAN 1 Kursi; Partai Golkar 1 Kursi; Partai Demokrat 1 Kursi; PKS 1 Kursi; partai Gerindra 1 Kursi; dan PKB 1 Kursi; total 11 Kursi. Dapil 2 : PDIP 3 Kursi; PAN 1 Kursi; Partai Golkar 1 Kursi; PKS 1 Kursi; partai Gerindra 1 Kursi; dan PKB 1 Kursi; total 8 Kursi. Dapil 3 : PDIP 5 Kursi; partai Gerindra 2 Kursi; PAN 1 Kursi; Partai Golkar 1 Kursi; PKS 1 Kursi; dan PKB 1 Kursi; total 11 Kursi. Dapil 4 : PDIP 3 Kursi; PAN 1 Kursi; Partai Golkar 1 Kursi; dan PKS 1 Kursi; total 6 Kursi. Dapil 5 : PDIP 4 Kursi; PAN 1 Kursi; Partai Golkar 1 Kursi; Partai NasDem 1 Kursi; PKS 1 Kursi; dan partai Gerindra 1 Kursi; total 9 Kursi. 9 56 701
63 8
Untuk total perolehan kursi sebagai berikut : PARTAI PEROLEHAN KURSI PDI P PARTAI GERINDRA PARTAI GOLKAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 20 5 5 5 5 3 PARTAI NASDEM 1 PARTAI DEMOKRAT 1 TOTAL KURSI 45 Grafik Perolehan Kursi Partai Pemenang Pemilu 2019 DPRD Kabupaten Sukoharjo Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Sukoharjo TOTAL SUARA 248.685 59.418 47.745 46.120 42.707 26.479 18.927 15.980 506.061
Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Tahap selanjutnya adalah penetapan calon terpilih. Cara penetapan anggota caleg terpilih adalah sebagai berikut a. Merangking perolehan anggota caleg dalam partai politik; b. Mengambil jumlah rangking sesuai dengan jumlah per- olehan kursi. Misalnya PDIP dalam perhitungan per- olehan kursi dalam dapil tersebut mendapat 5 (lima) kursi. maka diambil caleg PDIP di dapil tersebut dengan per- olehan suara terbanyak no 1 (satu) sampai dengan no 5 (lima). :
Dari hasil penghitungan perolehan kursi yang dilakukan dalam tahap pertama. dapat ditabulasikan untuk calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sesuai hasil pemilihan umum 17 April 2019. yang telah dilakukan penghitungan dan rekapitulasi sesuai jumlah perole- han masing-masing calon terpilih sebagaimana dalam table berikut : NO NAMA PARTAI DAPIL Nomor Urut Bacaleg NAMA BACALEG Perolehan Suara 1 PDI-P 3 3 H. DANUR SRI WARDHANA, ST 11.057 2 PDI-P 3 GERINDRA 4 GERINDRA 5 GOLKAR 1 3 5 2 1 11 1 1 NURJAYANTO, SP JOKO SANTOSA, S.Pd., MM EKO SAPTO PURNOMO, SE GIYARTO, SH. MH 10.988 10.227 9.964 9.679 6 PDI-P 5 2 DAHONO MARLIANTO, SE.MM 9.127 7 PDI-P 8 PDI-P 9 PAN 10 PDI-P 11 PDI-P 12 PDI-P 13 GOLKAR 3 4 4 2 3 5 4 1 1 1 3 4 4 1 WAWAN PRIBADI, S.Sos Drs TIMBUL DARMANTO SURYADI, SE, SH, MM H. SUTOMO BAMBANG SANTOSO, SE H. IDRIS SARJONO, SH JAKA WURYANTA, SH 8.948 8.040 7.489 7.322 7.280 7.240 6.743 14 PDI-P 5 7 HJ. ARTIYANA RIRIN YUANAWATI 6.629 15 PDI-P 5 8 NINDYO PRAMONO 6.589 16 PDI-P 3 5 PARWANTO MULYO SAPUTRO, S.Psi,MM 6.519 17 PDI-P 4 2 H. SUKARDI BUDI MARTONO, SH 6.176 18 PDI-P 2 7 SRI MULYANI 6.102
NO NAMA PARTAI PDI-P 19 20 GOLKAR 21 PDI-P 22 PDI-P PDI-P 23 24 PDI-P 25 NASDEM GOLKAR 26 27 GERINDRA GERINDRA 28 PDI-P 29 30 PAN 31 DEMOKRAT PKS 32 PKS 33 34 PAN 35 GERINDRA 36 PDI-P 37 PKB 38 GOLKAR 39 PAN 40 PKB 41 PAN DAPIL 3 5 2 1 1 1 5 1 3 1 1 3 1 4 3 2 2 4 3 3 1 1 5 Nomor Urut Bacaleg 8 1 4 4 3 9 1 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 NAMA BACALEG MARIA KRISTUTININGSIH, S.Pd H. SARDJONO SM, SE WAHYU MULYANI, A.Md UMI SUNARSIH SLAGEN ABU GORDA, SE, MM H. DALIMIN, S.Pd SUPARDIYANTO AGUS SUMANTRI, SH., SpN., MM JOKO NUGROHO NIKOLAUS RONI SETIAWAN, SH ENDANG SRI SUGIYANTI, SH H. SUNOTO, SH SUGENG PURWOKO, SH HJ. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE H. MOCH. SAMRODIN, SE. MM NARNO RAHARJO, SE HARDI WIDODO ATO PRIYATNO OKIVIANA, S.Sos, MA SANTOSO BUDIHARJO HERI PURWANTO H. SUHARDI, SE WINARNO, SHI Perolehan Suara 5.984 5.932 5.680 5.558 5.367 5.367 5.231 5.149 5.028 4.863 4.680 4.600 4.420 4.322 4.272 4.189 3.764 3.737 3.669 3.505 3.338 2.384 2.360
NO NAMA PARTAI DAPIL Nomor Urut Bacaleg NAMA BACALEG Perolehan Suara 42 PKS 43 PKB 44 PKS 45 PKS 5 2 1 2 2 7 9 1 SUMIYATI WIJI ASTUTI MARTONO, S.Pd. M.Si SRI SUTASNO 2.317 2.258 2.184 1.922 Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat Untuk menfasilitasi kanal-kanal pengawasan partisipasi yang dibangun, dibutuhkan sebuah wadah yang bisa menjadi jembatan antara bawaslu dengan pegiat pengawasan. Untuk itu dibutuhkan sebuah inovasi agar konektivitas atara Pengawas dan masyarakat partisipatif berjalan efektif dan efisien. Inovasi dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya merupakan upaya dalam memaksimalkan peran dan fungsinya. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menghasilkan inovasi-inovasi dalam rangka memaksimalkan tugas pengawasan, baik yang bersifat internal maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Ada beberapa inovasi yang merupakan murni hasil pengembangan dari bawaslu kabupaten Sukoharjo antara lain: 1. Pojok Pengawasan Dibutuhkan tempat untuk berdiskusi, membuka diri dan menerima masukkan dari semua pihak yang peduli terhadap pemilihan umum dan demokrasi. Pojok pengawasan adalah media
atau tempat untuk memberikan informasi kepada khalayak, maupun digunakan untuk diskusi-diskusi ringan dengan kelompok peduli demokrasi. Di Kabupaten Sukoharjo, pojok pengawasan di resmikan pada tanggal 1 Februari 2018 oleh komisioner Bawaslu RI divisi penyelesaian Sengketa Bp. Rahmat Bagja. Dengan anggaran yang seadaanya kita berusaha menampilkan suasana terbuka, membuka ruang dan menyingkirkan sekat antara kami di Pengawas pemilu dengan aktivis ataupun kelompok peduli demokrasi di Kabupaten Sukoharjo. 2. Aplikasi Pengawasan Meroketnya perkembangan Sistem Informasi Tehnologi berupa layanan berbasis aplikasi sangat diminati masyarakat. Dalam rangka untuk mendukung tugas pengawasan dilapangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Sukoharjo terinspirasi mengembangkan dua jenis Sistem Pengawasan yang berbasis Aplikasi. Adanya aplikasi tersebut masing-masing diberi nama Aplikasi Awasi TPS dan Aplikasi Elula. Aplikasi tersebut merupakan hasil pengembangan oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo yang telah digunakan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2018 dan di upgrade lagi untuk pemilihan umum serentak tahun 2019. Aplikasi ini dibuat yang bertujuan untuk mempercepat laporan pengawasan melalui telepon selulernya secara langsung, aktual dan Up todate dilokasi kegiatan pengawasan dilakukan, sehingga pengawas lebih
fokus dalam kegiatan pengawasan. Aplikasi ini di design lebih cepat dan mudah cara pengoperasionalnya. Pengoperasian cara kerja Aplikasi Awasi TPS ini terbilang cepat dan mudah, sehingga PTPS dalam menyampaikan laporannya dapat dilakukan kapan saja. Aplikasi juga menghimpun kegiatan jajaran pengawasan baik pengawasan non kampanye serta kegiatan pencegahan dan kegiatan lainnya, Aplikasi juga diharapkan mendorong jajaran panwas tertib administrasi data dan sebagai digitalisasi. Bahkan aplikasi ini bukan hanya untuk pengawasan saja, selain itu aplikasi dirancang menggunakan Global Positioning System (GPS) sehingga dapat mengetahui atau memetakan lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasang oleh Partai Politik di wilayah Kab. Sukoharjo. Aplikasi Elula dirancang untuk mempermudah dan mempercepat untuk masyarakat dalam memberikan informasi awal atau menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang diketahuinya pelanggaran sehingga dapat langsung disampaikan melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang ke kantor. Server Kedua aplikasi tersebut langsung dikendalikan langsung oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo sehingga kerahasiaan pelapor terjamin. Dilaunchingnya kedua aplikasi tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan berkwalitas. Terciptanya aplikasi tersebut diharapkan dapat mempercepat tindaklanjut serta menjadi alat kontrol bagi Bawaslu Kab. Sukoharjo. Aplikasi pengawasan dibuat yang terdiri dari dua
jenis yakni Aplikasi Awasi TPS untuk Pengawas TPS dan Aplikasi Elula untuk masyarakat atau pelapor, kedua aplikasi pengawasab tersebut dapat diunduh melalui telepon selulernya yang berbasis Android di Google Play Store. 3. Cakruk Pengawasan Program peningkatan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang kemudian dikembangkan oleh Panwaslu Kecamatan Polokarto membentuk cakruk/pos pengawasan, kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dengan bentuk sekolah pengawasan pemilu, memakai dua cara pengajaran yaitu pengajaran didalam kelas dan pengajaran diluar kelas yang menyasar kepada masyarakat seperti petani, kelompok perempuan dan anak milenial (pemilih pemula).Yang diharapkan dalam membentuk cakruk pengawasan peserta sasaran untuk melakukan gerakan bersama tolak politik uang. Gerakan tersebut dilakukan secara masif setiap event penyelenggaraan pemilihan umum serta mau memberikan informasi setiap pelanggaran kapada jajaran pengawas pemilu, tidak hanya itu cakruk pengawasan dalam kegiatannya juga memberikan pemahaman kepada pemilih pemula maupun masyarakat tentang pentingnya penggunaan hak pilih dalam pelaksanaannya nanti, serta membangun pemahaman yang menyeluruh terhadap proses pengawasan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas. Kegiatan seperti ini merupakan pendidikan serta mendorong meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat, sehingga nantinya dalam menggunakan hak pilihnya didasari pengetahuan terkait kepemiluan.
4. Desa Krajan Deklarasi Desa Anti Hoax Bawaslu Kab. Sukoharjo mengapresiasi Pemerintah Desa Krajan Kec. Gatak untuk mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Pemerintah Desa Krajan mendeklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Deklarasi tersebut melibatkan seluruh tokoh masyarakat desa krajan, adapun deklarasi tersebut sebagai bentuk komitmen masyarakat dan pemerintah desa krajan dalam menolak segala bentuk praktek politik uang di dalam penyelenggaraan Pemilu, menciptakan suasana pemilu yang aman, damai serta mewujudkan pemilu yang berkualitas. Gerakan semacam ini akan menjadi gerakan yang massif, 1 Dari 167 desa/kelurahan di Kab. Sukoharjo. Gerakan ini menjadi gerakan Desa Anti Politik Uang untuk Pemilu 2019 pertama di Kab. Sukoharjo yang dipelopori oleh Kepala Desa Krajan Kecamatan Gatak Kab. Sukoharjo telah melakukan Deklarasi Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019. Bawaslu Kab. Sukoharjo melihat ada komitmen yang kuat oleh kepala desa tersebut untuk melakukan gerakan tolak politik uang pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Masyarakat desa Krajan menyatakan siap untuk melaporkan jika menemukan politik uang yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu, harapan tertinggi yang ingin dicapai dari deklarasi desa anti politik uang itu adalah mewujudkan pemilu yang bermartabat. Bawaslu Kab. Sukoharjo berupaya untuk mengembangkan Desa Anti Politik Uang di 12 Kecamatan di kab. Sukoharjo serta tidak hanya untuk pemilu tahun 2019 namun juga untuk pemilihan
selanjutnya. Bawaslu Kab. Sukoharjo mengharapkan gerakan semacam ini tidak sebatas seremoni deklarasi namun lebih untuk melaksanakan tujuan deklarasi Desa anti politik uang antara lain menolak segala bentuk politik uang serta mau melaporkan kepada bawaslu melihat/mengetahui kecurangan pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. REKOMENDASI 1. Dalam penyusunan daftar pemilih, data didalam SIDALIH perlu dilakukan update dengan data kependudukan, karena masih banyak data pemilih yang tidak lengkap elemen datanya, dan masih banyak Data ganda dengan NIK yang berbeda; 2. Permasalahan rekam eKTP untuk Pemilih disabilitas netra dan atau Diabilitas daksa tangan yang tidak bis melakukan rekam eKTP harus ada perlakuan khusus. 3. Proses transisi keanggotaan KPU Kabupaten yang berada ditengah tahapan sangat menggangu kesinambungan tahapan, diharapkan proses pergantian keanggotaan KPU Kabupaten dimajukan sebelum tahapan dimulai atau di mundurkan setelah gelaran pelaksanaan pemilihan umum selesai; 4. Adanya alat bantu hitung atau alat ukur untuk menentukan jumlah surat suara untuk masing-masing TPS, karena masih banyak sekali ditemukan TPS yang kekurangan atau kelebihan Surat suara;
5. Harus ada Standar Operasional Prosedur yang baku terkait penyiapan logistik, karena masih banyak ditemukan kekurangan logistic terutama formulir plano, sehingga menghambat proses perhitungan; 6. Pembenahan Sipol agar mutakhir, karena masih banyak parpol yang tidak meng update data keanggotaan di SIPOL; 7. Proses kaderisasi internal parpol yang masih kurang, yang terjadi akhirnya dalam pencalonan yang muncul adalah orang-orang yang itu-itu saja; 8. Diperlukan aplikasi penghitungan suara yang akurat, aplikatif dan bisa mendeteksi kesalahan penulisan dalam formulir C1; karena banyak sekali formulir C1 yang salah input data, hal ini bisa di antisipasi dengan formulir C1 dibuat lewat entry elektronik untuk meminimalisir kesalahan. 9. Banyaknya kesalahan entry C1 Ke DAA1 menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan tidak bisa cocok setelah selesai rekap C1 ke DAA1 dikarenakan DAA1 dicetak diakhir proses rekapitulasi, sehingga hasil entry C1 ke DAA1 tidak bisa dicek dengn DAA1 Pleno. Padahal banyak terjadi koreksi C1, tetapi yang dientry adalah C1 yang belum terkoreksi pada waktu Pleno rekapitulasi dan atas kesalahan entry di DAA1 karena kesalahan entry disebabkan faktor kelelahan dan ini kemungkinkan merugikan peserta pemilu. Saran masukan untuk DAA1 direkap setelah satu desa selesai, sudah kami sampaikan secara lisan lewat telepon tetapi ada intruksi di
KPU untuk cetak DAA1 setelah selesai semua rekapitulasi. Sehingga tidak bisa cetak lagi DAA1 dan proses tandatangan memakan waktu yang panjang. Untuk 200 TPS 13 Desa dalam kecamatan proses pendatanganan DAA1 dan DA1 membutuhkan waktu 2 hari 1 malam. Untuk hal tersebut kami merekomendasikan untuk cek balance proses cetak DAA1 seharusnya setelah satu desa selesai dilakukan cetak sehingga bisa dicek lagi kebenaran entrynya. []
Dinamika Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih DAFT AR PEMILIH TET AP
DINAMIKA PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Oleh: Bambang Muryanto Suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan se- buah pemilihan umum (pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat adalah dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, harus dipastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih merupakan ruh dari pelaksanaan pemilihan umum. Valid dan akurasi Daftar Pemilih sangat menentukan kepercayan masyarakat terhadap hasil pemilu. Untuk menjaga hak pilih mas- yarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019, Badan pengawas PemilihanUmum (BAWASLU) kabupaten sukohar- jo melakukan berbagai strategi dan langkah-langkah dalam rangka menjaga hak pilih dan menghindari anomali daftar pemilih. Prinsip utama dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih sebagaima- na pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 24 Ta- hun 2018 Tentang Pengawasan Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum yakni Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses 1. Pengolahan DP4; 2. Pembentukan Pantarlih;
3. Pencocokan dan penelitian data Pemilih; 4. Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelura- han/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan luar negeri serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya; 5. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjen- jang sesuai dengan tingkatannya; 6. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS; 7. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS; 8. Perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya; 9. Penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan; 10. Penetapan DPT; dan 11. Pencatatan DPTb dan DPK. Secara internasional, terdapat beberapa prinsip yang diakui da- lam penyusunan daftar pemilih yang kredibel yakni integrity, legal, accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, dan sustain- ability. Dalam konteks Indonesia, ada tiga kriteria dasar yang disepa- kati dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yakni: 1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di da- lam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibe-
narkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. 2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi ten- tang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penu- lisan, tidak ganda, dan tidak memuat Nama yang tidak ber- hak atau telah meninggal. 3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/per- nah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal. Dalam penyusunan daftar pemilih metode yang digunakan da- lam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (continuous register/list). Metode ini lebih mampu menjamin terlaksananya prin- sip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhi- ran sampai daftar pemilih sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan, yakni Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya ditinda- klanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu lokal terkini ditingkat KPU kabu- paten/kota dan Provinsi, serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran data pemilih pemilih (pantarlih). Kedua, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai pada setiap
tahapan penyusunan daftar pemilih yaitu dari diumumkannya DPS hingga tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sesuai dengan ketentuan. Pengumuman DPS di Kantor desa dan kelurahan maupun pengumu- man daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang dilak- sanakan paling sedikit memuat Nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu 2019, sumber penyusunan data yang akan digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar Pemilih, tidak hanya berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri, namun juga menggunakan data DPT Pemilu kepa- la daerah terakhir sebagai data pembandingnya. KPU menyusun seluruh DPT Pemilukada dari daerah yang menyelenggarakan Pemil- han Umum Kepala Daerah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, untuk selanjutnya diolah Sidalih. Dalam mengolah kedua sum- ber data tersebut dengan dibantu teknologi untuk menghasilkan Data Pemilih yang Akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih. Dalam pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih, Bawas- lu Sukoharjo terus mencermati terhadap data yang tidak valid dan kegandaan data daftar pemilih. Bawaslu dengan misi menjaga hak pilih di seluruh negeri, tentunya harus berupaya menjamin data daft- ar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 dapat di pertanggung jawabkan dengan cara : 1. Melakukan pencermatan data pemilih dengan menggunakan alat bantu lewat M. Acces maupun M. Excel untuk memper- oleh data ganda, Invalid dan lain-lain;
2. Menjalin komunikasi dengan pihak KPU dan jajarannya; 3. Menjadi consulting patner KPU dalam upaya pengolahan dan pencermatan daftar data pemilih; 4. Menerapkan system terintegrasi di setiap jajaran guna mem- percepat pelaporan (SIMAWAS). Proses pengawasan terhadap data pemilih menunjukan bahwa terjadi data pemilih yang dinamis, penyebabnya antara lain perta- ma penambahan data pemillih yang disebabkan oleh penambahan pemilih karena pindah domisili, penambahan karena rekam KTP elektronik, perubahan status kependudukan (Pensiunan TNI/Polri), pemilih pemula. Kedua pengurangan data pemilih karena pemilih meninggal dunia, pindah domisili, dibawah umur, data ganda. Peru- bahan data yang signifikan terdapat pada DPTHP 1 menuju DPTHP 2 karena dari KPU memasukkan data kependudukan baru yang belum dilakukkan pemutakhiran data sehingga pada DPT HP 2 Versi 2 terja- di koreksi data yang banyak seperti data ganda dan pindah domisili. Adapun perjalanan data atau perubahan data pemilih dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tabel dibawah ini : Perubahan Data Pemilih di kabupaten Sukoharjo tahun 2019 Jumlah Daftar Pemilih No Tahapan TPS Laki-laki Perempuan Jumlah 1 DPS 2390 329.160 334.708 663.868 2 DPT 2390 328.685 334.546 663.231 3 DPTHP 1 2395 328.230 334.000 662.230 4 DPTHP 2 2395 333.082 339.862 672.944 5 DPTHP 2 V2 2402 331.578 337.968 669.546 6 DPTHP 3 2402 331.578 337.968 669.546
Daftar Penyandang Disabilitas dalam DPTHP3 Tuna Daksa Tuna Netra Tuna Rungu / Wicara Tuna Grahita Disabilitas Lainnya 1.220 398 493 581 786 Jumlah Penyandang disabilitas pada daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP 3) adalah 3.478 (Tiga ribu empat ratus tu- juh puluh delapan) pemilih. Dalam rangka menjaga hak pilih di seluruh wilayah kabupaten su- koharjo dan tercapainya daftar pemilih yang dapat dipertanggung jawabkan sampai pada pelaksanaan pemiluhan umum 2019 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan dibantu jajarannya melakukan peme- liharaan daftar pemilih tetap antara lain: 1. Secara berkala menginventarisasi laporan berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan di kabupaten terhadap ha- sil pengawasan DPT seperti pencatatan penduduk yang meninggal dunia dan atau pindah domisili. 2. Melakukan sosialisasi berjenjang terkait pengawas partisi- pafif dan membentuk kelompok masyarakat sadar pemilu. 3. Mengembangkan system pelaporan masyarakat (eLULA) agar masyarakat mudah dalam menyampaikan pelaporan terkait kepemiluan. Beberapa temuan dari Pengawasan yang telah dilakukan Bawas- lu Kabupaten Sukoharjo dan jajarannnya terhadap pemutakhiran daftar data pemilih diantaranya : a. Data Tidak Akurat; Data tidak valid pada daftar data pemilih, seperti kelengkapan NIK, No KK, alamat, tempat & tgl lahir, jenis kelamin.
b. Adanya Data Ganda; Kegandaan data dalam Daftar Data Pemilih, seperti kegandaan NIK, No KK, Nama, Alamat dan lain sebagainya. c. Data TMS; Data Tidak memenuhi Syarat (TMS) masih ban- yak dalam DPT. d. Terdapatnya Nama NIK, No KK yang tidak di kenali pada alamat yang tertulis. Menindaklanjuti beberapa temuan terhadap pengawasan pada penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, maka dalam upaya perbaikan dalam menghasilkan Daftar Pemilih yang ak- urat, berkualitas dan mutakhir, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo men- yampaikan 14 surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk memperhatikan dan mencermati kembali pemutakhiran data pemilih. Ini merupakan jumlah rekomendasi terbanyak dalam satu tahapan. Sebagaimana Surat Rekomendasi terkait pemutakhiran data pemilih yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten sukoharjo kepada KPU Sukoharjo telah ditindaklanjutinya walaupun belum sesuai den- gan harapan pada isi surat rekomendasi. Daftar surat tindaklanjut dari KPU terkait pemutakhiran data pemilih. Dalam rangka menjaga hak pilih di wilayah kabupaten sukoharjo, selain menyampaikan Surat Rekomendasi, juga melakukan kegiatan pengawasan secara langsung di lapangan terhadap proses pemu- takhiran data diantaranya : 1. Bawaslu Sukoharjo dalam pemutahiran data pemilih membuka Posko pengaduan terkait data pemilih, tujuannya memfasilita- si masyarakat menyampaikan kepada penyelengara, apabila
ada warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar di DPT, yang dibuka di 12 Kecamatan Kabupat- en Sukoharjo. Namun sampai dengan tahapan perbaikan akhir DPT tidak ada masyarakat, pemantau pemilu, media massa, partai politik dan atau pemilih yang melaporkan/ mengadu ke- pada Panwas kecamatan dan/atau Bawaslu Sukoharjo. 2. Dalam proses pemutahiran data pemilih di Kabupaten Suko- harjo, bekerjasama dengan media, parpol, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengurus RT, RW dalam mencermati data pemilih. Di Kabupaten Sukoharjo secara khusus Partai Golkar menyampaikan Rekomendasi data ganda DPTHP-2 kepada KPU Sukoharjo sebanyak 975 data Ganda. 3. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengawasan terhadap setiap Rapat Pleno penetapan DPT . Permasalahan yang muncul dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, respon KPU Sukoharjo atas rekomendasi Bawaslu Kabupat- en Sukoharjo maupun Panwascam se-Kabupaten Sukoharjo. Masih belum adanya langkah strategis untuk menindaklanjuti data TMS maupun MS serta memperbaiki data invalid dalam SIDALIH, sehing- ga masih banyak ditemukannya DPT yang digunakan masih ada be- berapa pemilih TMS dan Invalid. Proses pergantian Komisioner KPU Kabupaten yang berada ditengah-tengah proses penyusunan Daftar pemilih menjadi kend- ala tersendiri. Komunikasi yang terputus karena adanya pergantian sebagian atau bahkan semua personil KPU Kabupaten menyebab- kan informasi atau proses penyusunan daftar pemilih yang sudah berjalan seperti kembali ke awal.
Komitmen dalam menyukseskan penyelengaraan pemilihan umum tahun 2019 terbukti pada Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sukoharjo yang dalam waktu singkat bisa menyele- saikan pembuatan eKTP untuk masyarakat sukoharjo yang belum ber eKTP. Dalam penyusunan daftar pemilih yang Akurat dan Mutakhirnya ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Antara lain : 1. Sinergi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih, karena masih ban- yak daftar pemilih yang elemen datanya belum sesuai den- gan peraturan kependudukan; 2. Proses verifikasi factual (Pencocokan dan Penelitian) harus benar-benar dilaksanakan, karena kebanyakan hanya dilaku- kan dengan tanpa mendatangi langsung dari rumah ke ru- mah dengan mencocokan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh pemilih terhadap daftar pemilih yang di miliki penyelengara; 3. Diperlukan alat bantu (aplikasi) yang aplikatif dalam pemu- takhiran daftar pemilih yang bisa digunakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih; 4. Pemeliharaan data pemilih yang belum dinamis, akurat dan mutakhir.
DINAMIKA REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL perolehan SUARA perolehan SUARA SURAT SUARA KOTAK SUARA
DINAMIKA REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL Oleh: Bambang Muryanto Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Hawa dingin AC hotel bintang 3 di Solobaru tidak bisa mendingikan panasnya proses rekapitulasi perolehan hasil pemungutan suara tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Hujan interupsi yang dilakukan oleh para saksi peserta pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sukoharjo membuat proses rekapitulasi berjalan lambat. Banyaknya kesalahan dalam formulir model DA1 adalah penyebabnya. Ditambah lagi masih banyaknya saksi peserta pemilu yang belum menerima Salinan DAA1 dari PPK yang menjadi dasar penyusunan DA1. Sejak awal Bawaslu memberikan saran secara lisan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu kabupaten Sukoharjo kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam, untuk dilakukan sinkronisasi data dengan PPK, terutama terkait dengan data Pemilih dalam DPT, DPTb dan data Disabilitas sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo No. 132/PL.031-BA/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 11 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Sukoharjo Pemilihan Umum tahun 2019 dan No. 53/PL.03.1-BA/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April Tentang Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sukoharjo Pemilihan Umum tahun 2019, yang merupakan dasar jumlah pemilih. Hal ini ditanggapi berbeda oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, lewat Ketuanya menanggapi saran penundaan tersebut harus disertai dengan surat rekomendasi tertulis, sehingga secara otomatis saran tersebut tidak dilaksanakan. Pada pelaksanaannya, proses rekapitulasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dibantu oleh PPK dalam pembacaan Berita Acara DA1. Dimulai dari Kecamatan Weru, terjadi ketidakserasian antara Pengguna Hak pilih dalam DPT pada masing-masing jenis pemilihan. Hal ini menyebabkan pleno rekapitulasi di lanjutkan untuk dicari permasalahan ketidak sesuaian data tersebut. Hal tersebut baru bisa terjawab dan terselesaikan setelah 2 jam. Dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten sukoharjo, hanya 2 (dua) kecamatan yang tidak ada permasalahan, sedangkan 10 (sepuluh) kecamatan mengalami hal yang sama. Permasalahan yang ada seputar jumlah DPT yang menggunakan hak pilih untuk seluruh jenis pemilihan tidak sama, dan jumlah disabilitas dalam daftar pemilih tidak sesuai dengan berita Acara No. 53/PL.03.1-BA/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sukoharjo Pemilihan Umum tahun 2019, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 2 April 2019. Puncak memanasnya situasi pleno rekapitulasi pengmungutan suara pada saat terjadi perdebatan antara Bawaslu dan KPu yang disebabkan adanya penambahan suara tidak sah hasil
tanpa melewati proses penghitungan ulang, hal tersebut dilakukan penambahan suara tidak sah untuk menggenapi agar pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT bisa liner dari seluruh jenis pemilihan. Hal ini tentunya menyalahi prosedur, yang seharusnya disinkronkan dengan membuka Formulir C7 untuk mengetahui jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb dan DPK, bukan menambah suara tidak sah. Penjelasan ketua Bawaslu Sukoharjo yang selalu dipotong oleh ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, menyebabkan ketua Bawaslu Sukoharjo menggebrak meja, memprotes agar penjelasan yang disampaikan tidak dipotong- potong biar tuntas permasalahannya. Tetapi hal tersebut ditanggapi berbeda oleh ketua KPU Sukoharjo yang mengancam mengeluarkan Ketua Bawaslu dan jajaran pengawas dari ruang rapat pleno terbuka dan akan melaporkan ke DKPP. Proses Rekapitulasi hasil pemungutan suara sebenarnya sudah dimulai sejak 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara dilakukan, yaitu dimulai tanggal 18 April 2019. Dalam proses rekapitulasi ini dimulai dari rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk masing-masing TPS (form C1) dilakukan rekapitulasi ke tingkat Desa/ Kelurahan (form DAA1) yang dilaksanakan di tingkat kecamatan oleh PPK dibantu PPS dan KPPS. Dari pelaksanaan Rekapitulasi C1 ke DAA1 ada 55 TPS yang harus melakukan hitung ulang surat suara, hal ini di sebabkan beberapa hal, antara lain : 1. Perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan;
2. Perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah ditambah dengan surat suara tidak sah; 3. Adanya perbedaan perolehan suara dalam formulir C1 yang dimilik oleh saksi dan Pengawas dengan Formulir C1 berhologram yang ada di dalam kotak yang digunakan sebagai dasar untuk rekapitulasi. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang tiap Kecamatan NO KECAMATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Weru Polokarto Bendosari Baki Bulu Grogol Gatak Nguter Tawangsari JUMLAH TPS 20 TPS 12 TPS 6 TPS 4 TPS 2 TPS 3 TPS 3 TPS 2 TPS 2 TPS 55 TPS TOTAL Selain itu dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan ini diketahui ada 3 TPS yang akhirnya harus dilakukan pemungutan suara ulang, hal ini disebabkan karena ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih baik itu DPT, DPTb atau DPK, menggunakan hak pilihnya di TPS. Pemungutan Suara ulang ini terjadi di TPS 5 desa Tegalsari Kecamatan Weru, TPS 7 Desa Toriyo Kecamatan bendosari dan TPS 12 Desa Gedangan Kecamatan Grogol.
Dalam pemungutan suara ulang ini tidak dilakukan untuk semua jenis pemilihan, untuk desa Tegalsari Kecamatan Weru hanya untuk pemilihan Presiden, sedangkan untuk Toriyo dan Gedangan untuk 4 (empat) jenis pemilihan yaitu, Presiden, DPR, DPD dan DPR Provinsi. Proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebenarnya tidaklah sulit dan banyak kendala, apabila semua permasalahan bisa diselesaikan ditingkat Kecamatan. Tetapi semua saran masukan terkait perbaikan prosedur yang disampaikan secara lisan lewat telephon tidak ditanggapi oleh KPU kabupaten, mereka menganggap semua PPK sudah mumpuni karena sudah di bekali BIMTEK terkait Rekapitulasi. Dari hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sebenarnya pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sudah menyarankan kepada KPU untuk melakukan supervisi ke lapangan. Tetapi hal tersebut tidak ditanggapi serius oleh KPU Kabupaten Sukoharjo sehingga menyisakan masalah di tingkat rekapitulasi kabupaten. Proses Rekapitulasi di tingkat kecamatan sendiri mengalami perpanjangan dari yang awalnya cuma di rencanakan 2 sd 3 hari menjadi 7 sd 10 hari tergantung jumlah TPS di masing-masing Kecamatan. Hal ini tentunya menyita tenaga pikiran dan biaya tambahan, karena proses Rekapitulasi di kecamatan rata-rata dilaksanakan pukul 08.00 WIB sd pukul 24.00 WIB. Begitupun dengan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang rencananya dari tanggal 1 sd 3 Mei akhirnya juga molor sampai tanggal 5 Mei baru bisa selesai, itupun masih menyisakan 2 kecamatan yang masih belum sinkron. Hal ini karena data dukung
Formulir C7 tidak di jadikan satu dan masih di kotak masing-masing TPS, yaitu untuk kecamatan Grogol dan Kecamatan Gatak. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi tersebut Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 088/Bawaslu-Prov.JT-25/PM.04/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 tentang Rekomendasi, untuk memberikan peringatan kepada PPK Kecamatan Baki dan Kartasura karena Berita Acara DA1 tidak dimasukkan dalam amplop tersegel. Dan karena masih banyaknya permasalahan di dua kecamatan tersebut. Semua kejadian dalam pleno rekapitulasi kabupaten tersebut Bawaslu menyarankan kepada KPU Sukoharjo untuk mencatat dalam berita acara catatan kejadian (DB2). Banyaknya catatan kejadian itu menjadi pekerjaan bagi kita semua untuk menyelesaiakannya atau menjadikan perhatian untuk penyelenggaraan pemilu-pemilu selanjutnya. Secara umum kejadian pada tingkat Rekapitulasi hasil pemungutan suara sebagai berikut : Tahapan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2019 adapun permasalahan yang muncul :
Ketidaksesuaian BA Surat Suara yang didistribusikan dengan BA DB 1 terkait dengan Surat Suara;
Pemahaman DPT, DPTb & DPK ada yang tidak linier dan dicatat di DB 2 pada kecamatan Grogol dan Kartasura;
Waktu yang pendek dalam hal proses rekap berjenjang timbul ketidaksesuaian antara C1 & DAA 1 sehingga muncul gugatan pelanggaran adminstrasi;
DAA 1 tidak langsung di cetak, menunggu semua selesai baru dicetak;
Ada di 2 (dua) Kecamatan DAA 1 belum diberikan ke pengawasan pada waktu pleno rekapitulasi di Kabupaten, yaitu Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura;
Adanya permasalahan di TPS 1 Toriyo kasus 1 orang diberi 6 surat suara (surat suara presiden double) dan 1 orang diberi 5 surat suara tetapi surat suara DPR RI double dan surat suara DPD tidak diberi sehingga tidak sesuai sampai akhir dan dicatat di DB 2. Tahapan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Terpilih Tahap akhir dalam pemilihan umum adalah penetapan perolehan suara dan penetapan terpilih. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, yang menggunakan BPP dalam konversi suara, untuk pemilihan umum tahun 2019 metode konversi suara yang digunakan adalah saint league. Metode ini dipilih karena dianggap lebih mewakili suara konstituen daripada metode konversi suara yang lain. Yaitu membagi total perolehan dengan bilangan ganjil (1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya). Ada dua tahap dalam penentuan wakil rakyat yang terpilih. Tahap pertama adalah menentukan jumlah perolehan kursi untuk masing- masing peserta pemilu, dengan cara membagi total perolehan tiap peserta pemilu legislative untuk tiap dapilnya dengan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Hasil dari pembagian tersebut
dilakukan perangkingan dari nilai terbesar ke terkecil, dan nilai tertinggi sampai dengan rangking sesuai jumlah kursi tiap dapil. Dari hasil perhitungan (perangkingan) tersebut menjadi dasar untuk menentukan jumlah kuota kursi yang diperoleh untuk masing- masing partai politik. Tahap kedua adalah Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten untuk masing-masing dapil. Dalam tahap kedua ini dengan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan. Di Kabupaten Sukoharjo, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten ditetapkan ada 45 kursi yang dibagi dalam 5 (lima) dapil. Dengan pembagian per dapil sebagai berikut : Dapil 1 jumlah kursi 11 (sebelas) meliputi Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter dan kecamatan Bendosari; Dapil 2 jumlah kursi 8 (delapan), meliputi kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan kecamatan Tawangsari; Dapil 3 jumlah kursi 11 (sebelas), meliputi Kecamatan gatak, Kecamatan Baki dan Kecamatan kartasura; Dapil 4 jumlah kursi 6 (enam) wilayah Kecamatan Grogol; Dapil 5 jumlah kursi 9 (Sembilan) terdiri dari Kecamatan Polokarto dan kecamatan Mojolaban. Pelaksanaan Tahapan Penatapan Perolehan kursi dan penetapan calon terpilih ini sempat tertunda 2 (dua) kali. Ini disebabkan masih adanya proses sengketa PHPU di MK yang diajukan oleh PAN dan Partai Berkaya. Pelaksanaan rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, Yang pertama tanggal 3 Juli 2019 di
hotel Tosan, ditunda dilanjut Halal bi halal, Kedua Tanggal 22 sd 23 Juli 2019 di Pendopo KPU Kabupaten Sukoharjo ditunda dan dilanjutkan simulasi perhitungan model saint league dan baru terlaksanan pada Tanggal 9 Agustus 2019 di Pendopo KPU Kabupaten Sukoharjo. Ada beberapa sisa permasalahan dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara, misalnya perubahan data disabilitas pada waktu pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi, Hasil putusan sidang adjudikasi Bawaslu kabupaten Sukoharjo, dan Hasil Putusan sidang pelanggaran administrasi Bawaslu RI. Walaupun semuanya tidak merubah atau terjadinya pergeseran perolehan kursi dan calon terpilih, terkait hal tersebut semua merubah data yang ada dalam Berita acara KPU Kabupaten Sukoharjo No 078/ PL.01.7-BA/3311/KPU-Kab/V/2019. Perubahan data dalam Berita Acara tersebut belum tersampaikan kepada peserta pemilu. Untuk data yang dikirimkan ke Bawaslu baru diterima setelah kita berkirim surat menanyakan hal tersebut. hal ini sudah kita tanyakan sewaktu Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil dan Penetepan Terpilih, tetapi dijawab oleh KPU Kab. Sukoharjo bahwa perubahan data disabilitas yang terjadi pada pleno rekapitulasi tingkat Provinsi akan di perbaiki dalam masa pemeliharaan Daftar Pemilih berkelanjutan dan untuk berkoordinasi dengan staff. Seharusnya semua perubahan yang terjadi pada Berita Acara yang telah ditetapkan sebelumnya, harus terinformasikan kepada peserta pemilu dan pengawas pemilu. Karena Berita Acara merupakan dokumen negara yang wajib diketahui public. Dan
semua perubahan yang ada walaupun tidak mempengaruhi hasil merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat terpisahkan.[]
MISTERI HILANGNYA SANG PERANGKAT DESA Oleh Rohmad Basuki Hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 tidak seperti biasanya masyarakat Desa Dalangan di gegerkan dengan surat undangan HUT PDIP yang berkop Pemerintah Desa Dalangan. Tak hanya itu, dalam surat tersebut dengan terang ditandatanggani oleh Kepala Desa atas nama Sekretaris Desa Dalangan. Kemudian surat undangan HUT PDIP tersebut dikirimkan kepada seluruh Ketua RT dan Ketua RW Se-Desa Dalangan. Sore itu, salah satu Ketua RT yang bernama Suyono mendapatkan undangan yang diantar langsung oleh bapak Kaur Kesra yang berpakaian batik dinas dibalik jaketnya. Pak RT yang sudah rapi berkaos santai dengan menikmati teh panas dan sepiring pisang goreng di meja. Kemudian ia bersiap menjalankan aktifitasnya yakni mencuci jerigen dengan keran depan rumahnya. "Sugeng sonten pak RT." seru pak Maryudi. Pak RT menjawab salam, "Sugeng Sonten, weh lha pak Maryudi toh niki, gadhah dhawuh punopo pak, kadingaren panjenengan tindak mriki." "Hehe, niki pak, kulo badhe ngaturaken serat undangan kagem panjenengan selaku RT ten dusun mriki". "Oalah, enten undangan ten Bale Deso toh pak? Tanya Pak RT. "Ngapunten pak, kulo boten pirso isi nipun, wau pas ajeng mriki
nggih dereng kulo waos, keseso pak RT. Niki pak Undangane, kulo sekalian pamit pak, sampun cekap semanten." Jawab pak Maryudi "Loh pak, panjenengan timenan keseso nggih. Inggih niki Serat Undanganipun kulo tampi, insyaAllah kulo cekapi undanganipun." "Sampun, pareng pak RT" "Inggih, maturnuwun pak Maryudi, konduripun nderekaken." Dengan santai pak RT kembali duduk kembali. Diawali menyeruput teh panasnya, pak RT membuka surat undangan yang diantar pak Kaur Kesra. "Oh, undangan penyuluh opo dudu iki yo?", dengan mengernyitkan dahi, pak RT dikagetkan dengan maksud undangan tersebut. "Lhadalah, kok Undangan Kop Kades, isine kampanye ngeneiki. Bener ora ikih undangan e? sik sik, coba tak takokke ning Grup Kopasandi langsung wae sik ah, tak fotone gek tak takoni ning grup." Cekrak Cekrik, ketik ketik ketik, pak RT beberapa kali nampak mengernyitkan dahinya. Disambung suara adzan, pak RT berhenti menatap layar HP dan bersiap untuk sholat Maghrib. _///_ Di sore hari berikutnya, pak RT sedang tidak di rumah (sedang menambal ban di Karangturi). "Tok tok, assalamualikum, kulonuwun pak RT." Seru Pak Maryudi. Salah satu anak Pak RT menjawab "Waalaikumsalam, monggo.
Wonten perlu nopo pak?" "Bapak enten teng dalem dek?" "Mboten wonten pak, nembe nambal ban teng Karangturi. Wonten perlu kaleh Bapak nopo nggih? Mangke kulo sampekne Bapak." "Ajeng mendet undangan kolo wingi seng kulo aturke teng gene Bapak." "Oh, nggih sekedap kulo pendetke riyen. Pinarak, lenggah rumiyen pak." Kemudian si anak mencari dan menyerahkan undangan tersebut kepada Pak Maryudi. "Niki pak undanganipun." "Maturnuwun dek. Nggih mpun kulo pamit riyen dek." "Nggih pak sami-sami, nderekaken." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh." Sepulang dari menambal ban Pak RT kaget karena undangan yang sebelumnya dikirim untuknya diambil oleh Pak Maryudi (selaku Kaur Kesra) tanpa sepengetahuannya. Kemudian Pak RT bertanya kepada sang anak. "Nak, kok undangan e Bapak ora ono ?"
"Nggih pak, ndek wau enten tamu Pak Maryudi mriki mendet undangane seng kolo wingi diterke mriki." "Woo ya wis nak." Beberapa saat kemudian datanglah Pak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Dalangan (Carik) yang terlihat membawa undangan. "Assalamualaikum, pak" Seru Pak Supriyanto. "Waalaikumsalam. Wonten nopo pak Carik?" Sonten-sonten mriki. "Ngapunten ganggu sekedap pak, niki ajeng ngaturaken Serat Undangan kagem panjenengan." "Weh lha kolo wingi sampun di paringi undangan saking Pak Maryudi niku pak" "Oh nggih pak, niki surat pembatalan kaleh pencabutan undangan kolo wingi pak lan setunggale serat undangan pengganti undangan kolo wingi niku pak (Undangan berkop Partai PDI P) " "Oh nggih yen ngoten pak. Niki undangane kulo tampi pak." "Nggih sampun kulo pamit rumiyen pak, asslamualaikum pak." "Nggih nderekne pak, walaikumsalam pak." Saat membuka pengganti sekaligus penarikan pada salah satu bait isi undangannya, merasa ada hal yang janggal iapun memfoto surat undangan dan mengirimkan ke grup whatsapp Kopasandi. Sontak grup Kopasandi menjadi geger.
"Tilulit..tilulit..tilulit." Hp kok ramemen ki enek opo tho jane." Seru pak RT. "Lhadalah sing komen kok akehmen iki. Nganti 500 chat whatsapp. Piye sing balesi iki. Hadeh malah mumet." "Kring...kring..kring." Terdengar nada dering hp. "Sopo iki sing telefon bengi-bengi?" Owalah, Pak Jamal." Seru pak RT "Hallo, asslamualaikum pak. Niki kulo Jamal." Seru Jamal yang menelefon pak RT. "Walaikumsalam pak Jamal. Wonten perlu nopo pak bengi-bengi telefon kulo" Jawab pak RT. "Ajeng tanglet masalah foto surat undangan sing di kirim teng grup pak." "Nggih pak wau kulo angsal undangan HUT Partai tapi kok Kop Undangan niku Pemerintah Desa. Nopo angsal Kop Pemerintah Desa kangge undangan acara HUT Partai nggih pak?" "Nah niku pak sing dadi masalahe, Kop Pemerintahan Desa niku mboten angsal kagem keperluan partai pak. Ngeten mawon surat undangan di simpen sik. Kalih dino meneh konsultasi teng Bawaslu Kabupaten riyen pak." "Nggih pak suk teng kantor Bawaslu tapi kaleh jenengan nggih pak?" "Nggih siap pak, benjing kaleh kulo. Nggih sampun ketimu
benjing pak. Assalamualaikum." "Nggih pak, walaikumsalam." Kesokan harinya foto undangan HUT Partai berkop Pemerintah Desa pun viral dan membuat geger Desa Dalangan hingga terdengar sampai Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Salah satu Komisioner yaitu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Pak Rochmad Basuki juga mendapat kabar tersebut. Bersama 2 orang staf yaitu Pak Agung Suryanto dan Pak Sri Mulyono ditemani Sat Reskim Polres Sukoharjo Pak Andik, mereka mengecek kebenaran informasi yang viral tersebut. Salah satu tujuan pengecekan hal tersebut ialah untuk dapat mengamankan barang bukti Surat Undangan yang tidak absah tersebut. "Kring kring..." dering telepon berbunyi. "Loh, pak Rochmad nelpon. Ya, Halo?" "Halo Pak Andik." Jawab Pak Rochmad dengan nada biasa. "Inggih pak, ini pak, mau bilang kalo saya mendapat forward-an surat Undangan HUT salah satu partai, tapi pake logonya Kop Desa. Nanti jam makan siang bisa ketemu ya, membahas masalah ini." terang pak Rochmad. "Oh begitu, iya pak, nanti jam makan siang bertemu di warkop biasa ya pak." "Baik pak, sampai nanti ya. Terimakasih." "Baik pak Rochmad, sama-sama."
Jam dinding menunjukkan pukul 12.00 WIB, lantas pak Rochmad mengambil telepon genggamnya, mengirimkan chat WA kepada pak Andik, lalu bergegas menuju warkop yang telah dijanjikan. Setelah sampai, dan memilih menu, pak Rochmad yang mengajak 2 orang staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yaitu pak Agung dan pak Mulyono memilih meja di sudut depan, tak lama kemudian pak Andik tiba di warkop itu, dan menghampiri mereka. "Siang ndan!" seru pak Andik. Kemudian mereka berempat bersalaman. "Wah pak Andik sudah tiba, siang juga komandan, monggo pesan kopi dulu pak." "Baik pak, sebentar ya." "Iya, monggo." Tak lama kemudian pak Andik tiba di meja mereka. Dengan serius mereka mengobrolkan tentang Surat Undangan tersebut ditemani minuman kopi mereka yang beberapa saat kemudian juga datang. "Saya kembali pak." "Oh, iya pak, kami juga belum memulai pembahasannya kok pak." "Alhamdulillah, saya ontime ya pak, mari kita lanjutkan. Tadi yang dimaksud surat undangan apa ya pak?" "Ini loh pak." Sambil menunjukkan HPnya, pak Rochmad melanjutkan.
"Coba di perhatikan deh pak, Surat ini isinya undangan HUT partai, tapi ini atasnya pake Kop Desa pak. Ini menyalahi aturan." Seru Pak Rochmad. "Oh iya pak, mana boleh instansi pemerintah dipakai untuk kepentingan partai?" "Nah maka dari itu pak, ini sebenarnya pas perjalanan kesini tadi saya dengan teman-teman sudah ngobrol dan berencana mencari tahu kebenaran Surat ini." "Iya pak, itu dari fotonya sudah jelas kalo ada stimpel dan tertanda Sekdes itu pak" sahut pak Mulyono. "Begini pak, jika kita langsung menelusur dari HP, kita tanya dari mana Foto Surat Undangan itu berasal, kita akan banyak menemui masalah, karena sosial media itu sangat luas. Satu kabar jika di share ke medsos, hanya beberapa detik saja sudah mengkopy dan terkirm di banyak situs atau nomor." Pak Agung menambahi. "Benar sekali pak, sekarang ini sangat sulit mengontol dan menelusur dari WA. Tapi jika kita terjun ke lapangan begitu gimana pak? Dari bawaslu dibolehkan tidak?" Tanya pak Andik. "Boleh pak, boleh, tapi dengan berdasar surat tugas dan timuan atau laporan. Nah jika ada timuan seperti ini kita sebenarnya langsung bisa bertindak turun ke lapangan, mencari informasi kebenaran ini. Tapi jika ada yang melaporkan tentang hal ini, hal itu menjadi lebih mudah lagi, nanti kan kita tinggal menunggu kelengkapan data dan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai klarifikasi." Imbuh pak Rochmad.
"Baiklah pak, kalo begitu sekarang saja mari kita ke Desa Dalangan." Ajak pak Andik. "Baik pak, mari kita tuntaskan kasus ini." Sahut pak Rochmad. Di hari berikutnya pada hari Selasa, 19 Februari 2019 pak RT di dampingi oleh Pak Jamal datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan mengenderai sepeda motor dan tidak lupa membawa surat undangan yang di terima dari Pak Maryudi dan Pak Supriyanto yang di pesan oleh pak Jamal". "Tok..tok..tok. Assalamaualaikum." Seru pak RT. "Walaikumsalam, ajeng madosi sinten pak? Monggo pinarak riyen pak." Jawab salah satu staf Bawaslu Kab.Sukoharjo. Pak RT pun masuk dan duduk sejenak sambil menunggu staf Bawaslu untuk menanyakan masalah undangan. "Enten perlu nopo pak?" Tanya staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. "Niki ajeng konsultasi pak. Niki kulo nampi undangan berkop Pemerintah Desa tapi kangge keperluan HUT Partai. Ngeten niki sanjange pak Jamal termasuk pelanggaran pemilu 2019 nggih pak?" tanya pak RT. "Ngeten mawon pak, jenengan ngisi formulir laporan B1 riyen pak, kaleh di lengkapi syarat-syarate dingge laporan niku pak. Mengke masalah undangan niku termasuk pelanggaran nopo mboten kajenge di Rapat Pleno kaleh di kajian riyen" Jawab staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.
"Nggih pak, niki kulo isi riyen kaleh kulo lengkapi berkas-berkase pak." jawab Pak RT. Disaat pengisian berkas pak RT dan pak Jamal berdebat masalah yang akan menjadi pelapor dan menjadi saksi. "Pak Jamal kalo saya yang jadi pelapor nanti siapa yang berani jadi saksi?" tanya pak RT. "Oh iya pak bener juga, begini saja biar saya yang jadi pelapor dan jenengan yang menjadi saksi" jawab pak Jamal Pak Jamal pun mengisi formulir B1 dan melengkapi berkas bukti-bukti yang menjadi laporan dan menandatangani formulir B1 tersebut dan formulir laporan B1 diterima oleh staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan diserahkan kepada anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Eko Budiyanto, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa untuk di tanda tanggani formulir B1. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 ketua dan anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengadakan Rapat Pleno untuk menentukan laporan tersebut dapat di register dan ditindak lanjuti atau tidak. Setelah Rapat Pleno dan mengkaji laporan tersebut di nyatakan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil dan laporan tersebut dapat diregister dan ditandaklanjuti. Pada keesokan harinya tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan panggilan klarifikasi terhadap pelapor, saksi- saksi dan terlapor untuk mencari kebenaran dan benang merah apakah benar terlapor memenuhi unsur dugaan pelanggaran
pemilu. Diantaranya pak Jamal (pelapor), Suyono (saksi), Rahmad Hariyanto (saksi), Bagyo Slameto (saksi), Lurah Desa Dalangan, Maryudi (saksi), Kaur Kesra, Wiji Satoto (saksi), Kaur Umum, Renta Awalian (saksi), Kasi Pemerintahan, Edi Rusmedi (saksi), Ketua ranting PDIP Desa Dalangan, Sajarwo (saksi), Ketua PAC PDIP Kec. Tawangsari, Joko Suryono (saksi), Sartonoa (saksi), Joko Windarto (saksi), Camat Tawangsari, Supriyanto (terlapor), Sekretaris Desa Dalangan. Dari sejumlah saksi yang dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan, namun untuk Saksi Joko Windarto (Camat Tawangsari) dan Supriyanto (terlapor) tidak dapat memenuhi hingga undangan ke 2 (dua) klarifikasi oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo. Setelah Bawaslu Kab. Sukoharjo mendapatkan keterangan baik dari pelapor maupun saksi-saksi, selanjutnya dibahas dengan Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kab. Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Adapun pembahasan tersebut untuk menentukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, beberapa hambatan dalam melakukan pembahasan sehingga cukup alot dan selesai malam hari, pembahasan cukup alot untuk menentukan delik pidananya, adapun hambatan yang mempengaruhi alotnya pembahasan tersebut diantaranya : 1. Terbatasnya mekanisme undangan/pemanggilan maksimal 2 kali; 2. Terbatasnya waktu dalam menangani dugaan pelanggaran 7 hari + 7 hari;
3. Bawaslu Kab. Sukoharjo belum mendapatkan keterangan dari terlapor; 4. Bawaslu Kab. Sukoharjo tidak mempunyai kewengan untuk melakukan jemput paksa; 5. Bawaslu Kab. Sukoharjo tidak dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO); Akhirnya tim Gakkumdu sepakat akan mengkonsultasikan dugaan pelanggaran pidana pemilu ini kepada Ahli Hukum Pidana yakni DR. Pujiyono, SH, M.Hum pada hari Ju'mat, 8 Maret 2019 tim Gakkumdu yang di wakili oleh Rochmad Basuki selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Andik Setiawan selaku perwakilan dari Polres Sukoharjo dan Rieza Kusuma perwakilan dari Kejaksaan Sukoharjo. Tim Gakkumdupun sampai di Universitas diponegoro pada pukul 13.00 WIB sesuai dengan yang di janjikan oleh DR. Pujiyono, SH, M.Hum. "Assalamualaikum, selamat siang pak?" sapa staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo "Walaikumsalam, iya selamat siang. Ada perlu apa ya pak?" jawab staf TU Fakultas Hukum di Undip. "Saya ingin konsultasi dengan pak Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. Apakah beliau ada pak?" tanya staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. "Sebentar saya cek dahulu jadwal Dr. Pujiyono, SH, M.Hum.
Apakah anda sudah punya janji dengan beliau?" tanya staf TU fakultas Hukum di Undip. "Iya saya kemarin sudah ada janji dengan beliau pak" jawab staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo "Baik pak anda naik kelantai 2, langsung keruangan beliau saja di ruangan dosen Hukum Pidana." jawab staf TU fakultas Hukum di Undip. "Terimakasih banyak pak, assalamualaikum." jawab staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. "Sama-sama, walaikumsalam pak." jawab staf TU Fakultas Hukum di Undip. Tim Gakkumdu pun naik kelantai 2 (dua) menuju ruangan Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. "Tok..tok..tok.., assalamualaikum?" sapa Tim Gakkumdu. "Iya walaikumsalam, silahkan masuk." jawab Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. Tim Gakkumdu pun masuk keruangan Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. "Silahkan duduk, ini yang kemaren hubungi saya ya?" tanya Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. "Iya pak kami dari Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo ingin konsultasi masalah dugaan pelanggaran pemilu." jawab tim Gakkumdu
"Apakah dibenarkan undangan kegiatan internal partai sekaligus kampanye menggunakan Kop surat instansi Pemerintahan (dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo?" Tanya tim Gakkumdu. "Desa adalah instansi pemerintah yang paling bawah, dalam pemilu perangkat dan institusi pemerintah desa tidak boleh terlibat, dilibatkan atau melibatkan diri dalam kampanye." jawab Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. "Apakah dibenarkan seorang Sekretaris Desa ikut serta dalam kegiatan internal partai dengan cara mengundang RT ataupun RW dengan cara membuat undangan dan mohon penjelasannya dari bapak sebagai saksi ahli?" Tanya tim Gakkumdu. "Secara hukum (UU Pemilu) hal demikian merupakan pelanggaran hukum, karena Sekertaris Desa yang nota bene adalah perangkat desa harus berlaku netral dan tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan kampanye." jawab Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. "(Sesuai barang bukti) Di dalam Undangan kegiatan internal partai dan kampanye tertulis atas nama Kepala Desa Dalangan nama "SUPRIYANTO, ST" (Sekretaris Desa) (bukti terlampir). Menurut bapak, siapakah yang bertanggungjawab dalam pembuatan undangan tersebut" tanya tim Gakkumdu. "Secara materiil jika terhadap undangan tersebut Kepala Desa tahu/ menyetujui dibuat undangan dengan atas nama Kepala Desa tertanda Sekertaris Desa, yang dianggap bersalah (melanggar hukum/ melakukan perbuatan melawan hukum) tidak hanya
Sekertaris Desa yang membuat dan menanda tangani atas nama Kepala Desa, akan tetapi juga Kepala Desanya." jawab Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. "Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah mengundang secara patut Terlapor/ saudara "SUPRIYANTO, ST" (Sekretaris Desa Dalangan) sebanyak 2 (dua) kali untuk di mintai keterangan dalam agenda klarifikasi pada : Tanggal 27 Februari 2019; pukul : 14.00 WIB tetapi Terlapor/ Saudara "SUPRIYANTO, ST" (Sekretaris Desa Dalangan) akan tetapi Tidak Hadir. Karena Terlapor/ Saudara "SUPRIYANTO, ST" (Sekretaris Desa Dalangan) tidak hadir saat undangan I (Pertama), maka Terlapor/ Saudara "SUPRIYANTO, ST" (Sekretaris Desa Dalangan) di undang kembali untuk hadir dalam klarifikasi pada tanggal 28 Februari 2019. Dan Terlapor/ Saudara "SUPRIYANTO, ST" (Sekretaris Desa Dalangan) Kembali Tidak Hadir. Apakah ketidakhadiran terlapor tersebut bisa di kategorikan sebagai In Absentia mohon penjelasannya?" tanya tim Gakkumdu. "Instilah In Absentia dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP/ UU No. 8 Tahun 1981) tidak dikenal. Dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan diadili tanpa kehadiran orang yang dihadiri (secara sempit sering diartikan diadili/ diputus tanpa kehadiran terdakwa). Dalam ketidakhadiran terlapor setelah dipanggil dua kali (secara patut) bisa dipanggil sekali lagi jika tidak hadir dapat dimaknai bahwa terlapor adalah beritikat buruk untuk tidak mengikuti proses pidana ("mangkir"), sehubungan tenggang waktu pemeriksaan dan daluwarsa yang sangat singkat dalam tindak pidana pemilu maka Undang-Undang Pemilu memberikan aturan dimungkinkan
adanya pemeriksaan secara In Absentia, berkaitan hal tersebut, ahli berpendapat bahwa dapat dilakukan pemeriksaan (tidak hanya pemeriksaan dipengadilan) terhadap terlapor/ tersangka dalam tahap pemeriksaan klarifikasi atau penyidikan tanpa kehadiran terlapor/ tersangka jika memang pemeriksa telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka (sekalipun terlapor/ tersangka) tidak pernah hadir setelah dipanggil untuk di periksa." ungkas Dr. Pujiyono, SH, M.Hum. Pada pemanggilan ke-2 pak Supriyanto Sekretaris desa tidak datang ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan akhirnya anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Rochmad Bawaslu selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran berinisiatif untuk melakukan pencarian dan penyisiran yang di desa Dalangan beserta staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Agung Suryanto dan Sri Mulyono dan dari Sat Rerskim Polres Sukoharjo Pak Andik. Penyisiran dilakukan mulai dari rumah Pak Supriyanto menuju rumah teman- teman dan gang-gang di Desa Dalangan. Melalui pelacakan nomor hp yang di gunakan oleh pak Supriyanto berada sampai kantor Kecamatan Tawangsari sehingga pencarian sampai di plosok Desa Tengklik di Kecamatan Tawangsari. Pada saat penyisiran waktu menjelang magrib akan tetapi pak Supriyanto belum juga bertemu. Alhasil pencarian dan penyisiran di hentikan di karenakan waktu sudah magrib. "Kring kring..." dering telepon berbunyi. "Halo, assalamualaikum pak Rochmad" tanya pak Andik anggota
Polres Sukoharjo. "Walaikumsalam pak Andik, nanti jadi jam berapa pak?" jawab pak Rochmad . "Nanti agak sorean aja pak sekitar pukul 15.00 WIB" jawab pak andik anggota Polres Sukoharjo. "Oke pak" jawab pak Rochmad. Jam dinding menunjukkan pukul 15.00 WIB, lantas Pak Andik pun datang membawa mobil brio warna putih. "Assalamualaikum, Pak Rochmad ada?" Tanya Pak Andik anggota Polres Sukoharjo. "Walaikumsalam, Pak Rochmad ada, monggo silahkan masuk pak" jawab salah satu staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. "Ayo berangkat sekarang pak keburu siang pak" jawab pak Andik "Oke siap pak." jawab Pak Rochmad. "Mas Agung dan Mas Mulyono ikut sekalian ya." jawab Pak Rochmad. "Oke pak, tapi Mas Mulyono nanti ketemu di Desa Dalangan aja katanya pak." jawab Mas Agung salah satu staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Beberapa saat kemudian mereka berangkat menuju Desa Dalangan untuk mencari Supriyanto yang sebelumnya tidak hadir dalam panggilan klarifikasi.
"Kring kring..." dering telepon berbunyi. "Halo Mas Mul posisi dimana? Saya tunggu di warung Pak Yono Lentho ya mas." tanya Pak Rochmad. "Niki masih di rumah pak, nggih saya kesana sekarang pak." jawab Mas Mulyono salah satu staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Tidak lama kemudian Mas Mulyono pun datang ke warung Pak Yono Lentho yang sudah di tunggu oleh pak Rochmad, Pak Andik dan Mas Agung yang sedang menikmati es teh dan tidak lupa menyantap gorengan lentho yang menu special di warung Pak Yono Lentho. "Cepet banget mas lha rumahe di mana mas?" tanya pak Rochmad. "Cuma deket sini kok pak." jawab Mas Mulyono. "Lha rumahe pak Supriyanto di sebelah mana mas?" tanya pak andik. "Di utara lapangan dalangan pak rumahe deket sungai." jawab Mas Mulyono. "Yaudah kita langsung datang kerumahe aja terus tinggal di sisir ke gang-gang." bilang Pak Andik. Dengan mengenderai mobil brio putih selanjutnya mereka pun menuju rumah Pak Supriyanto untuk mencari keberadaan Pak Supriyanto. Karena jarak cuma sekitar 2 KM beberapa menit kemudian mereka pun sampai di rumah Pak Supriyanto dan bertemu orang tua Supriyanto.
"Tok..tok..assalamualaikum." kata tim anggota Gakkumdu Sukoharjo. "Walaikumsalam..enten perlu nopo pak?" jawab orang tua Supriyanto dengan nada takut. "Pak Supriyanto wonten pak? tanya pak Rochmad dengan nada sopan. "Supriyanto niku mpun pirang-pirang dino mboten wangsul pak, yen mboten percoyo mang padosi mlebet mawon pak." jawab orang tua Supriyanto dengan nada takut. "Kulo minta ijin madosi teng ruang tamu nggih pak?" tanya pak Andik. "Inggih, mboten nopo-nopo pak." jawab orang tua Supriyanto dengan nada takut. Pak Andik bersama-sama Mas Agung dan Mulyono masuk ke dalam ruang tamu rumah Supriyanto dan memfoto-foto ruangan, tetapi belum menemukan pak Supriyanto. Mereka pamit pulang dan melanjutkan pencarian Pak Supriyanto ke gang- gang di Desa Dalangan. "Nggih sampun pak, kulo pamit rumiyen, Assalamualaikum." kata Pak Rochmad dengan nada kecewa karena belum menemukan Pak Supriyanto. "Nggih pak, ngatos-atos." jawab orang tua Supriyanto. Merekapun bergegas masuk ke mobil dan melanjutkan pencarian pak Supriyanto.
"Mas Mul, kita cari kemana lagi inih?" tanya Pak Rochmad. "Emmm.....kita sisir di jalan dan sungai dekat rumah ini saja pak." Pak Mulyono menanggapi. "Iya, mungkin saja nanti kita menemukan titik terang, bisa ketimu langsung pak Supriyono dan bisa tanya-tanya ke rumah warga." Tanggapan Pak Rochmad. "Baik, ayo pak." Selang beberapa menit menyisir jalan dekat sungai, mereka mendapat hal nihil. Pak Mulyono mendapatkan ide untuk ganti menyisir rumah teman- teman Bapak Supriyanto. "Haduh, sudah berapa jam ini kita mencari, tapi belum menemukan pak Carik yang satu ini". Celetuk pak Rochmad karena lelah turun ke lapangan. "iya ini pak, sudah hampir 2 jam pak ini. Oiya pak, bagaimana kalau kita lewat di depan rumah teman-teman pak Supriyanto? Mungkin saja salah satu dari mereka sedang bersama beliau pak?" "Baiklah, langsung saja kita gas, lewat ke depan rumah teman- temannya." Merekapun lantas melewati tiap rumah teman-teman pak Supriyanto. Namun sayang tidak ada informasi mengenai keberadaan Pak Supriyanto. Sesaat kemudian hp pak Andik berdering. Salah satu teman polisinya mengabarkan bahwa dari sistim pelacak, nomor HP Pak
Supriyanto sedang berada di sekitar kantor Kecamatan Tawangsari. Tanpa membuang waktu merekapun bergegas menuju Kantor Kecamatan Tawangsari. Sesampainya disana mereka ternyata hanya bertemu dengan staf kantor saja tanpa mendapati sosok pak Supriyanto. Haripun mulai petang, waktu pun menunjukkan pukul 18.00 WIB. Dengan wajah dan tubuh lelah, mereka pulang dengan tangan hampa. Mengingat waktu tambahan dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran hampir habis, Pada keesokan harinya Bawaslu Kab. Sukoharjo melakukan pembahasan untuk menyusun kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan keterangan yang telah didapat. Dalam pembahasan tersebut Bawaslu Kab. Sukoharjo bersama Tim Gakkumdu melakukan pembahasan untuk menentukan delik pidana yang dilakukan oleh terlapor (Supriyanto Sekretaris Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari). Untuk menentukan usur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terlapor bahwa kegiatan yang dilaporkan, diduga terdapat indikasi pelanggaran tindak pidana pemilihan umum karena ada keikutsertaan Perangkat Desa (Desa Dalangan) pada pertemuan di Dk. Karangasem RT 03 RW 11, Desa Lorog, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo yang di hadiri oleh Calon anggota DPRD II Dapil III Kabupaten Sukoharjo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan Pada Tanggal 16 Februari 2019, maka Bawaslu Kab. Sukoharjo dan Tim Gakkumdu tetap mempertimbangkan diantaranya :
1. Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana bahwa Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada. sehubungan tenggang waktu pemeriksaan dan daluwarsa yang sangat singkat dalam tindak pidana pemilu sehingga ketidakhadiran terlapor setelah dipanggil dua kali (secara patut) bisa dipanggil sekali lagi jika tidak hadir dapat dimaknai bahwa terlapor adalah beritikat buruk. 2. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana berikut ; Pasal 280 ayat ( 3 ) jo Pasal 494 Undang- undang No 7 Tahun 2017 menyatakan : a) Pasal 280 ayat ( 3 ) : "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu" b) Pasal 494 "Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat desa, dan / atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 ( Dua belas juta rupiah ) "
Pertimbangan tersebut membuat alot dalam pembahasan untuk menentukan unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor. Pembahasanpun dilakukan hingga malam hari karena tim Gakkumdu mempunyai tafsir sendiri-sendiri dalam mengungkap fakta-fakta hukum terhadap bukti-bukti maupun berita acara klarifikasi yang telah didapat oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo. Terhadap segala pertimbangan tersebut diatas Bawaslu Kab. Sukoharjo dan Tim Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo melakukan analisa, adapun hasil analisa sebagai hasil kajian diantaranya : a) Bahwa dalam kasus dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh terlapor Sdr Supriyanto, ST (Sekretaris Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari) belum memenuhi alat bukti yang cukup, sedangkan unsur pasal 280 ayat (3) UU No 7 tahun 2017 yang diterapkan juga tidak dapat dibuktikan karena Terlapor (Supriyanto, ST) bukan Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye yang terdaftar di KPU. b) Frasa "Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye" sebagaimana dalam Pasal 280 ayat 3 Undang-undang (UU) No 7/2017 tentang Pemilihan Umum; c) mengacu pada Pasal 51 huruf (b), (c), (j), Jo Pasal 53 ayat 1 huruf (c), ayat 2 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, maka terlapor dinyatakan bersalah karena telah bersikap tidak netral dengan menggunakan Kop Pemerintah Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari untuk kepentingan kegiatan Kampanye HUT
PDIP ke-46. Sehingga Perbuatan terlapor telah melakukan sikap tidak netral yakni dalam hal membuat keputusan yang menguntungkan pihak lain dengan menyalahgunakan wewenang dan ikut berpartisipasi berupa pembuatan dan penyebaran Undangan ber-Kop Pemerintah Desa Dalangan untuk kepentingan kegiatan Kampanye HUT PDIP ke-46 Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa pada kasus tersebut Bawaslu Kab. Sukoharjo dan Tim Gakkumudu Kab. Sukoharjo berusaha memahami tindak pidana pemilu secara lebih luas dan memperhitungkan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dengan segala aspek baik aspek politik aspek yuridis aspek sosiologis, yang bisa dilakukan dengan berbagai cara itu. Bawaslu Kab. Sukoharjo dan Tim Gakkumudu Kab. Sukoharjo berusaha untuk menggali terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan yang menyebabkan sulitnya pembuktian tindak pidana itu. Bawaslu Kab. Sukoharjo dan Tim Gakkumudu Kab. Sukoharjo pada kesimpulannya analisa yang digunakan sebagai hasil kajian maka perbuat terlapor adalah sebagai berikut : a) Dalam Pasal 280 ayat 3 Undang-undang (UU) No 7/2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dibuktikan karena Terlapor (Supriyanto, ST) bukan Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye yang terdaftar di KPU. b) Terbukti bersalah dan melanggar Pasal 51 huruf (b), (c), (j), Jo Pasal 53 ayat 1 huruf (c), ayat 2 huruf (d) Undang- Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, karena telah bersikap tidak netral dalam hal membuat keputusan yang
menguntungkan pihak lain, menyalahgunakan wewenang dan ikut berpartisipasi berupa pembuatan dan penyebaran Undangan ber-Kop Pemerintah Desa Dalangan untuk kepentingan kegiatan Kampanye HUT PDIP ke-46. Terhadap kesimpulan tersebut diatas, selanjutnya Bawaslu meneruskan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor (Supriyanto Sekretaris Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari) sebagaimana laporan Nomor 003/LP/PP/Kab 14.31/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019 bahwa terlapor terbukti bersalah melanggar ketentuan diluar Perundang-undangan Pemilu yakni Pasal 51 huruf (b), (c), (j), Jo Pasal 53 ayat 1 huruf (c), ayat 2 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Penerusan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor Surat 028/Bawaslu Prov. JT-25/HK.08/ III/2019 tertanggal 14 Maret 2019. Adapun isi surat tersebut adalah Bawaslu Kab. Sukoharjo merekomendasikan Pemberhentian Sdr. Supriyanto, ST sebagai Sekretaris Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari. Atas surat penerusan oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo tersebut, selanjutnya pemerintah desa dalangan menindaklanjutinya dengan melaporkan kepada bupati sukoharjo dengan nomor surat 141/18/ III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 dengan tembusan Bawaslu Kab. Sukoharjo. Adapun laporan tersebut dibuat berdasarkan Berita Acara Pemerintah Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Nomor 141/001- BA/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 bahwa Kepala Desa Dalangan melakukan Pembinaan dan Sanksi Teguran kepada Sdr. Supriyanto sebagai Sekretaris Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari.
Bawaslu Kab. Sukoharjo merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kewenangan penangan pelanggaran baik administrasi maupun pidana dalam penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan serta menciptakan kwalitas pemilu yang bermartabat. []
NASIB SI CALEG MENCARI KEADILAN Oleh: Rohmad Basuki Hari itu tanggal 07 Mei 2019 udara terasa panas menyengat meskipun hari sudah agak sore, di depan kantor Bawaslu Sukoharjo nampak kesibukan para pekerja penjual bambu yang sedang menurunkan bamboo dari sebuah truck berplat nomer daerah Sukoharjo dengan suara-suara teriakan mereka sambil bercanda yang kadang juga membuat saya ikut tersenyum. Sambil mengisap rokok dalam-dalam dan membaca Koran di ruang tamu Kantor, Nampak ada mobil berhenti tepat didepan kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Seorang pria turun dari mobil, usianya sekitar 30 tahun, memakai kemeja batik berwarna hijau muda dan berpeci sambil membawa tas hitam yang digantungkan di pundaknya kemudian disusul seorang laki-laki yang perkiraan berusia sebaya dibelakangnya sambil membawa tas kecil yang ditenteng ditangannya. Sambil melirik jam yang ada ditangan kanan, saya melihat saat itu sudah pukul 16.00 WIB lebi sedikit. " Assalamu'alaikum" begitu pria berkemeja batik tersebut memberi salam pada saat memasuki kantor Bawaslu Sukoharjo " Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh" jawabku dengan tersenyum sambil mempersilakan pria tersebut masuk. " Silakan duduk,ada yang bisa kami bantu bapak?" pertanyaan luar
pertama yang saya sampaikan terhadap dua tamu tersebut. Kalau melihat logat bicaranya pada saat mengucapkan salam tadi saya sudah berpikir bahwa pria ini bukan orang Sukoharjo atau bisa jadi bukan dari Jawa Tengah. " Iya bapak, perkenalkan nama saya achiel, lengkapnya adalah Ahmad Fadhilah, saya adalah Tim Pemenangan dari Caleg DPR RI atas nama Muhammad Nabiel Haroen, dari PDIP Dapil V" begitu pria tersebut memperkenalkan diri kepada saya. Lantas pria tersebut juga memperkenalkan pria yang bersamanya yang ternyata bernama Budi Santoso, yang ternyata adalah warga Boyolali yang juga merupakan tim pemenangan dari Caleg atas nama Muh. Nabiel Harun. "Oooooo, kemudian maksud kedatangan mas achil dan mas Budi ada keperluan apa nggih?" Tanya saya kepada mereka berdua, sambil mempersilakan kepada mereka untuk minum kopi yang sudah dihidangkan pramusaji kami mas yudi. "Begini bapak, kedatangan kami pada sore ini bermaksud untuk melaporkan adanya kesalahan input yang terjadi di beberapa desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang merugikan Caleg kami, kami punya bukti berupa salinan C1 DPR" Ujar pria tersebut sambil mengeluarkan berkas yang lumayan tebal dari tas yang tadi dibawanya. " Ini adalah bukti-bukti yang kami sampaikan tadi, mohon untuk di cek bapak'' lanjut pria tersebut sambil menyerahkan berkas ke saya. " Oh ya, mohon maaf, dengan siapa saya berbicara ini?'' Tanya pria tersebut kepada saya,
"Hehehehe,", sambil tersenyum saya memperkenalkan diri kepada pria tersebut, " nama saya Rochmad Basuki mas, saya komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Divisi Penindakan Pelanggaran " ujar saya " oohhhh, dengan bapak Rochmad ya, " ujarnya sambil tersenyum juga, " ada berapa komisioner Bawaslu di Kabupaten Sukoharjo pak?" tanyanya, " ada 5 orang komisioner Bawaslu, tetapi ini yang ada di kantor tinggal 2 orang, karena yang tiga komisioner sedang dinas luar ke semarang" jawabku sambil teringat ada Gus Eko ( sapa'an dari Eko Budiyanto ) yang masih di dalam ruangan. " Guuusssss......ada tamu " kataku saat memasuki ruangan untuk memanggil gus eko, " siapa? " Tanya Gus Eko, " Timses dari caleg " jawabku sambil mengajak dia keluar untuk bersama-sama menemui kedua tamu tersebut. " Selamat sore" sapa Gus Eko kepada kedua tamu tersebut sambil menjabat tangan mereka berdua kemudian duduk di kursi disamping saya. " Begini gus, sekedar memberitahukan kembali, beliau berdua ini datang ke kantor Bawaslu akan melaporkan adanya kesalahan input pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang merugikan caleg DPR RI atas nama M. Nabiel Harun", jelasku pada gus eko. "Gitu ya, kesalahan input itu di C1 atau di DAA1?" Tanya gus Eko, " Kalau menurut mereka beda di C1 dan di DAA1 ", jelasku. " Hanya masalahnya begini mas", lanjutku, " rekapitulasi ditingkat Kabupaten khan sudah selesai, nah sekarang khan sudah
rekapitulasi di propinsi," jawabku kepada kedua pria tersebut. " Betul bapak, hanya khan kami menemukan perbedaan data dengan yang kami punya, kami baru menyadari setelah rekapitulasi di Kabupaten, kami akui kami agak ceroboh di Kabupaten Sukoharjo, tetapi bagaimanapun banyak suara dari caleg kami yang hilang, kami juga sudah melaporkan hal yang sama di Kabupaten Boyolali dan Klaten pak" Ujarnya sambil menunjukkan beberapa bukti C1 dan DAA1 yang mereka bawa kepada kami berdua. " Piye mas?" Tanya Gus Eko kepada saya, " sik bentar, ini harus kita fokuskan dulu di permasalahan, karena bagaimanapun rekap sudah sampai provinsi, coba nanti kita hubungi ketua yang sedang mengikuti rekap di Propinsi'" jawabku sambil menjelaskan duduk perkaranya kepada kedua tamu tersebut. " Begini ya mas, rekap di Kabupaten khan sudah selesai, dan sekarang sudah rekap di tingkat propinsi,saya akan menghubungi ketua dulu apakah Kabupaten Sukoharjo sudah selesai rekapitulasinya, kalau sudah ada kabar dari ketua, hari ini juga akan saya sampaikan kepada njenengan,selain itu saya juga akan konsultasi dengan Bawasprov mas terkait masalah njenengan" jawabku kepada kedua tamu tersebut, pemikiran saya jika ini sudah rekap di tingkat propinsi akan kesulitan dalam memproses karena akan kembali ke PPK dan KPU Kabupaten Sukoharjo. " Oh baik pak rochmad, kami tunggu info secepatnya," timpalnya sambil merapikan berkas-berkas yang tadi sudah dikeluarkan, " mas achiel, sebaiknya berkas ini diberikan kepada kami saja, kami
akan berikan surat penerimaan berkas, tetapi apakah ini bisa masuk dalam ranah pelanggaran administrasi atau tidak kami akan konsultasi dengan Bawasprov dan komunikasi dengan ketua kami terkait rekapitulasi tingkat Propinsi untuk kabupaten Sukoharjo, gimana gus?" tanyaku kepada gus eko yang dari tadi asik melihat angka-angka di copy form yang dibawa oleh kedua tamu tersebut. " Menurutku lebih baik gitu mas, daripada kita salah penanganan malah berabe nanti, rekap propinsi sudah selesai ternyata masih berubah, seperti sekarang rekap Kabupaten sudah selesai masih ada masalah juga," jawab gus eko. "Ok gitu dulu nggih mas achiel, sekarang saya akan koordinasi dengan pak Ketua Bawaskab dan Konsultasi dengan Bawasprov, malam ini akan saya kabari perkembangannya" jawabku kepada mereka berdua yang mengangguk mengiyakan apa yang sudah kami sampaikan. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang hal tersebut, mereka kemudian segera beranjak dari tempat duduknya untuk berpamitan kepada kami berdua karena hari sudah mendekati maghrib, mereka sangat menunggu hasil koordinasi kami dengan ketua Bawaskab dan konsultasi kami dengan Bawasprov secepatnya,. Setelah mereka berdua pergi, saya dan gus eko kemudian mengulangi lagi memeriksa berkas-berkas yang sudah disampaikan oleh kedua tamu tadi, "hmm, lumayan tebal," ujarku sambil bercanda denga gus eko, " iyo mas, sayange ada tulisan yang enggak jelas," jawab gus eko sambil merapikan lagi berkas-berkas yang sudah dicek ulang.
Suara adzan maghrib terdengar jelas di kantor Bawaslu selepas tidak lama kedua tamu tadi pergi meninggalkan kantor, karena jarak antara masjid kampung di sekitar kampung kantor Bawaslu dan Masjid terbesar di Kabupaten Sukoharjo tidak terlalu jauh sehingga merupakan melodi yang indah ketika mendengarkan adzan saling bersahutan. Sambil mengambil air wudhu untuk menuju masjid, dalam kepala berpikir keras apa yang harus dilakukan menghadapi apa yang disampaikan oleh kedua tamu tadi, karena kalau melalui prosedur pelanggaran administrasi dengan mekanisme adjudikasi, apakah waktunya memungkinkan, tetapi jika menggunakan mekanisme adminitrasi cepat, apakah unsurnya memenuhi untuk diadakan sidang administrasi cepat. Pertanyaan yang terus mnenerus berputar di kepala karena hal ini akan menentukan nasib seseorang apakah terpilih menjadi anggota legislative atau tidak. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib di Masjid kampung, pertanyaan yang sama timbul lagi, yang mengkhawatirkan adalah jika rekap di Propinsi untuk Kabupaten Sukoharjo sudah selesai, akan bertambah pelik persoalan. Okelah pikirku, apapun harus dihadapi karena ini sudah menjadi kewajiban sebagai seorang anggota Bawaslu. Sampai dikantor, hal pertama yang dilakukan adalah mecari HP yang tadi sengaja aku tinggal pada saat menuju masjid, telpon ketua, pikirku langsung memijit tombol WA untuk call via WA." nada dari WA ketua sudah tersambung tetapi belum terangkat juga, memang mengherankan juga, disaat kita butuh untuk cepat ada hal-hal yang kadang menjadi sulit, seperti kita membutuhkan suatu
barang, pas kita butuh pasti pas sulit dicari, pas tidak butuh justru mudah didapatkan heheheh," pikirku sambil senyum-senyum agak cemberut. Panggilan pertama ke HP ketua belum diangkat, mungkin sedang Sholat beliaunya, begitu pikirku karena memang masih waktu sholat maghrib, okelah aku tunggu sebentar sambil memanggil si zulkifli penjaga malam di kantor Bawaslu Sukoharjo. " Wis mangan durung zul," tanyaku kepada zulkifli yang sedang bersih-bersih di ruang belakang kantor. " Dereng pak, ini saya baru bersih-bersih,'' kata si zul sambil tetap melanjutkan kesibukannya menyapu lantai ruang belakang. " Wonten dhawuh pak," Tanya zul selanjutnya, " nanti kalau habis bersih-bersih tolong saya dibelikan makan malam ya zul, sekalian kamu juga, mengko keluwen malah semaput kwkwkw," candaku dengan si zul seperti biasanya. " Enggih pak siapp, beli makan nopo pak?'' Tanya zul, " wis sak karepmu zul, kowe pengin opo aku manut, tapi minume teh mondo ya," Ujarku sambil menyerahkan selembar uang kertas berwarna biru kepada si zul," Assssiaaappp," canda zul waktu aku menyerahkan uang untuk beli makan malam, " Guuussss.......kowe mangan neng kantor ora?" teriakku kepada gus eko yang masih bersemedi di ruangan, " iyaaaaa" jawab gus eko dari dalam ruangan." Oke zul, sekalian gus eko ya, aku tak ke ruangan dulu arep telpon pak ketua hehehe," kataku sambil bergegas meninggalkan zulkifli untuk menuju ruangan. Semoga percobaan yang kedua bisa nyambung, harapku sambil meraih HP yang aku letakkan di meja dalam ruangan. Keesokan harinya, ahmad fadilah (pelapor) dan Budi Santoso sebagai kuasa caleg DPR RI atas nama M. Nabiel Harun kembali
mendatangi Kantor Bawaslu Kab. Sukoharjo untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 secara resmi dengan membawa kelengkapan berkas sebagai dasar mengajukan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. Pelapor mengungkapkan perbedaan perolehan suara untuk Caleg No urut 3 dan No urut 7, dari Formulir DB1 dengan Formulir DA1, Formulir DAA1 dan Formulir C1 di Desa Mranggen dan Desa Kayuapak untuk Kecamatan Polokarto, Desa Mayang untuk Kecamatan Gatak serta Desa Grajegan untuk Kecamatan Tawangsari. Laporan tersebut secara langsung diterima oleh Sri Mulyono, SH Staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selanjutnya pelapor tersebut mendapatkan tanda terima dari Bawaslu Kab. Sukoharjo. Adapun tanda terima tersebut sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah secara resmi disampaikan di Bawaslu Kab. Sukoharjo. Selanjutnya berkas laporan tersebut oleh Sri Mulyono disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu Kab. Sukoharjo yang mengatakan bahwa pada Rabu Tanggal 8 Mei 2019 Pukul 15.00 WIB ahmad fadilah adalah kuasa caleg DPR RI atas nama M. Nabiel Harun melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh jajaran KPU Kab. Sukoharjo dengan dilengkapi berkas-berkas atau bukti-bukti. Adapun berkas-berkas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Surat Kuasa Asli 2. Formulir Model C1 DPR RI 3. Formulir Model DAA-1 DPR RI 4. Formulir Model DA-1 DPR RI Setelah laporan tersebut diterima oleh Pimpinan Bawaslu Kab.
Sukoharjo, selanjutnya dilakukan Rapat Pleno untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat dilakukan regristrasi atau tidak. adapun hasil rapat pleno menyatakan bahwa Obyek Laporan tersebut adalah Hak seorang Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh KPU Kab. Sukoharjo yang telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara serta masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang dan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga laporan tersebut dapat diregistrasi Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB/14.31/V/2019 dan akan ditindaklanjuti dengan sidang administrasi putusan cepat sebagaimana pasal 58 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Sebagaimana diketahui bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan administrasi dan Tersetruktur, Sistematis dan Masif (TSM) untuk pemeriksaaan acara cepat sebagaimana untuk pelanggaraan adiminstrasi yang terjadi pada tahapan Kampanye dan rekapitulasi. Sebelum pelaksanaan proses sidang putusan cepat, sekretariat Bawaslu Kab. Sukoharjo membuat panggilan terhadap baik Pelapor maupun terlapor. dalam hal ini adalah 1. Pelapor adalah ahmad fadilah dan Budi Santoso 2. Terlapor adalah PPK Polokarto, PPK Tawangsari, PPK Gatak dan KPU Kab. Sukoharjo Panggilan tersebut merupakan pemberitahuan bahwa laporan tersebut diselesaikan dengan Acara Sidang Putusan Cepat di Bawaslu Kab, Sukoharjo. Adapun pelaksanaan Sidang Putusan
Cepat tersebut digelar pada Hari Kamis 9 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB. Dalam acara Sidang Putusan Cepat tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis yakni Bambang Muryanto dan 3 Anggota Majelis masing- masing diantaranya Rochmad Basuki (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran), Eko Budiyanto (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa) dan Muladi Wibowo ( Koordinator Divisi Data Hukum dan Informasi). Dalam pelaksanaan Sidang Putusan Cepat pelapor menyampaikan bukti-bukti dan uraian sebagai berikut : Bahwa pada rekapitulasi kecamatan oleh PPK masing-masing di 3 (tiga) Kecamatan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sukoharjo di hotel Brothers pada tanggal 2-5 Mei terdapat kesalahan rekapitulasi. Adapun kesalahan rekapitalasi tersebut diantaranya : 1. Kesalahan Rekapitulasi DA1-DPR RI Kec.Gatak, DAA1-DPR RI Desa Mayang, Kec.Gatak, perolehan suara Caleg No. 3 sebanyak 25 suara (sesuai bukti C1-DPR RI TPS 001-012 dari pelapor yang benar sejumlah 24 suara); 2. Kesalahan Rekapitulasi DA1-DPR RI Kec.Tawangsari, DAA1- DPR RI Desa Grajegan, Kec. Tawangsari perolehan suara Caleg No. 7 sebanyak 3 suara (sesuai bukti C1-DPR RI TPS 001-011 dari pelapor yang benar sejumlah 4 suara); 3. Kesalahan Rekapitulasi DA1-DPR RI Kec.Polokarto DAA1- DPR RI Desa Kayuapak, Kec. Polokarto perolehan suara Ca- leg No. 7 sebanyak 6 suara (sesuai bukti C1-DPR RI TPS 001- 012 dari pelapor yang benar sejumlah 10 suara); 4. Kesalahan Rekapitulasi DAA1-DPR RI Desa Mranggen, Kec. Polokarto perolehan suara Caleg No. 3 sebanyak 2 suara (se- suai bukti C1-DPR RI TPS 028 dari pelapor yang benar sejum- lah 0 suara).
Selama pembacaan pokok-pokok laporan tersebut pada sidang pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Terlapor dihadiri oleh KPU Kab. Sukoharjo, PPK Kecamatan Tawangsari, PPK Kecamatan Gatak dan PPK Kecamatan Polokarto. KPU Kab. Suko- harjo menyiapkan untuk jawaban yang juga dijabarkan masing-mas- ing PPK. Terhadap penyampaian yang dilakukan oleh pelapor, se- lanjutnya terlapor yakni PPK Polokarto, PPK Tawangsari, PPK Gatak dan KPU Kab. Sukoharjo membacakan Berita Acara Hasil Rapat Ple- no Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kab. Sukoharjo. Setelah Mejelis mencermati uraian permohonan dari Pelapor maupun Jawabawan oleh Terlapor saat membacakan uraiannya masing-masing dalam pemeriksaan Putusan Cepat, Majelis menge- tahui bahwa hasil tersebut baik dari Pelapor maupun Terlapor ter- dapat perbedaan yakni pergeseran perolehan Suara dalam satu Par- tai. Sehingga pergeseran tersebut mempengaruhi hasil perolehan setiap calon, dalam hal ini caleg DPR RI atas nama M. Nabiel Harun merasa dirugikan. Sebelum sidang dilanjutkan, karena perbedaan Majelis melakukan scors sidang untuk menyimpulkan Putusan terh- adap laporan tersebut. Setelah sidang dilakukan scors, selanjutnya pimpinan Majelis Hakim Bawaslu Kab. Sukoharjo melakukan Rapat Pleno untuk merumuskan hasil Putusan terhadap laporan tersebut. Dalam Rapat Pleno tersebut dikuti oleh 4 Majelis dan Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sukoharjo. Selama merumusan Hasil Putusan ke 4 Majelis tersebut menyatakan sepakat untuk memutus pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.
Satu jam berlalu sidang di skors, kemudian sidang dilanjutkan untuk membacakan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administra- tif Pemilu. Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Mejelis Pemeriksa berpendapat bahwa Majelis berwenang mengadili permohonan aquo, Pemohon memiliki kedudukan hu- kum, Permohonan Pemohon memenuhi tenggat waktu pengajuan permohonan. Adapun Putusan Majelis dalam Laporan dugaan Pe- langgaran Administratif Pemilu adalah sebagaimana berikut ; 1. Memerintahkan kepada KPU Kab. Sukoharjo, untuk menye- suaikan DB1-DPR RI Kab. Sukoharjo 2. Memerintahkan kepada PPK Gatak menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Mayang, Kec. Gatak pada lembar 3 hal 2-1 pada TPS 005. Untuk pergeseran suara Caleg no.3 dari 1 menjadi 0, un- tuk Caleg no. 5 dari 0 menjadi 1, serta menyesuaikan DA1-DPR RI Kec. Gatak. 3. Memerintahkan kepada PPK Tawangsari menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Grajegan, Kec. Tawangsari pada lembar 3 hal 2-1 pada TPS 006. Untuk pergeseran suara Caleg no.6 dari 1 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 1, serta menye- suaikan DA1-DPR RI Kec. Tawangsari. 4. Memerintahkan kepada PPK Polokarto menyesuaikan DA1- DPR RI Kec. Polokarto dan menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Kayuapak, Kec. Polokarto pada lembar 3 hal 2-1 sbb : Pada TPS 005. Untuk pergeseran suara Caleg no.6 dari 2 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 2 dan Pada TPS 009 Untuk pergeseran suara Caleg no.5 dari 2 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 2. 5. Bahwa Kesalahan Rekapitulasi DAA1-DPR RI Desa Mranggen, Kec. Polokarto perolehan suara Caleg No. 3 sebanyak 2 su- ara tidak terbukti, berdasarkan bukti C1 Plano TPS 028 Desa
Mranggen, Kec. Polokarto dan sudah terkoreksi pada saat pleno rekapitulasi di Kecamatan Polokarto Terhadap putusan tersebut pelapor mengaku puas. Putusan Aca- ra Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut dibacakan yang dipimpin Ketua Bawaslu, Bambang Muryanto didampingi tiga ang- gotanya, yakni Muladi Wibowo, Rochmad Basuki dan Eko Budiyan- to. Selanjutnya KPU Kab. Sukoharjo melakukan perubahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara.
Intaian PIDANA Bumi Amangkurat
INTAIAN PIDANA BUMI AMANGKURAT Oleh: Eko Budiyanto Pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 17 April 2019, tidak lama menjelang pemilihan umum serentak tahun 2019 dimulai, sebut saja seorang mantan PPK (Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan) Aulia datang ke badan pengawas pemilu diwilayah pemerintahan kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo. Sebelumnya pelapor menelfon kepada salah satu panitia pengawas pemilu kecamatan kartasura dengan nada yang sangat tenang. Benar saja, seseorang yang berani melaporkan salah satu Pimpinan Tim Sukses dari Paslon partai besar pastilah seorang yang bernyali. Tidak seperti hari biasanya, disaat berkemas-kemas pulang para pengawas pemilu kecamatan kartasura mendapatkan laporan dari seorang warga. "Maaf pak, tadi saya mendapatkan info, ada seorang caleg melakukan kampanye di tempat ibadah, tepatnya di masjid Baitus Syukur kecamatan kartasura" ujar seorang Pelapor itu. "info darimana?, tanya seorang Pengawas Pemilu Desa bernama akmal penasaran. Panjang lebar pelapor langsung menceritakan info yang didapatkannya, ternyata pelapor mendapatkan informasinya dari seorang peserta pertemuan Kegiatan PKK rutin yang diduga dipakai ajang kampanye tersebut. Saat itu ada kegiatan perkumpulan ibu-ibu bertemakan sosialisasi
Bank Sampah dari kelompok masyarakat dengan sebutan "Gober" Gonilan Ben Resik, namun dalam kegiatan tersebut diselangi dengan kegiatan kampanye. Tanpa menunda waktu Akmal segera menjelaskan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu tahun 2019. "Silahkan bapak datang ke kantor sekretariat Panwascam kartasura, tepatnya diKecamatan kartasura lantai 2. Disana nanti anda mengisi formulir pelaporan, sebagai bentuk bahwa laporan telah kami terima dengan baik. Selanjutnya agar kronologi lebih jelas dengan membawa bukti-bukti kejadian yang mendukung." Pelaporpun datang ke kantor sekretariat panitia pengawas pemilu kecamatan Kartasura dengan membawa bukti foto- foto yang menguatkan laporan dari pelapor. Dari Laporan yang diterima Panwaslu Desa Gonilan Akmal kemudian dikoordinasikan kepada Ketua Panwacsam Kartasura. Sesaat kemudian di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Saat itu kebetulan jam sudah memasuki istirahat siang. berdering kencang suara nada dering "Mars Bawaslu" HP milik seorang Komisioner Bawaslu Sukoharjo yang kebetulan juga sebagai koordinator Wilayah Kecamatan Kartasura. Terlihat dilayar HP (poliponik) jadul bertuliskan Drajat memanggil "Assalamu'alaikum pak Drajat, wonten dawuh?" sambil mengangkat telephon "alaikum salam...ini gus, di Kartasura ada laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Caleg DPR RI a.n Kurnia Sari di masjid Baitus Syukur. Mohon petunjuknya gus". Balas Pak Drajat "segala laporan dari masyarakat harus kita terima dulu pak !!" "selanjutnya pelapor agar segera mengisi Form
Laporan yaitu Form B2 sesuai Perbawaslu 7/2018" "lalu kita minta agar pelapor segera dilengkapi bukti-bukti pendukung pelanggaran yang dilakukan terlapor " jelas Eko "nanti saya mampir ke kantore njenengan aja, agar lebih jelas, ini saya juga sekalian mau pulang". Lanjut Eko. "siap Gus, kalau gitu tak stanby di kantor dulu, matur suwun. Assalamu'alaikum" Jawab Drajat mengakhiri pembicaraan dan menutup telefon. Sore itu, seperti biasanya pukul 16.00 WIB staff dan Komisioner meninggalkan secretariat Bawaslu Kab. Sukoharjo untuk pulang kerumah masing-masing. Berulang - ulang terdengar suara yang keluar dari mesin absen "Ok, Sudah Scan". Dan semuanyapun segera meninggalkan kantor. Meluncurlah mobil Avansa Putih bernopol H 9443 ZP. Jam itu memang saatnya untuk pulang kerumah untuk bertemu dengan keluarga, akan tetapi setiap tugas negara harus didahulukan. Dalam perjalanan menuju kecamatan kartasura otakpun mulai bekerja dan berfikir, jika apa yang dilakukan Terlapor merupakan larangan yang tertulis dalam Pasal 280 Undang-Undang Pemilu khususnya money politik dan tempat ibadah, maka bisa berpotensi mendapatkan sanksi berupa pidana, ini harus ditindak secara tegas. dan langkah awal adalah di diskusikan bersama Gakumdu yang terdiri dari Anggota Bawaslu, Reskrim Polres Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Tapi sebelum diserahkan ke Gakkumdu langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan alat bukti yang menguatkan dengan memanggil para pelapor, terlapor dan saksi-saksi. Pak Drajat yang juga Ketua Panwas tingkat kecamatan di
kartasura dan beberapa staff langsung faham, lalu menyambut kedatangan Komisioner Bawaslu Sukoharjo yang menaiki Mobil Avansa Putih yang datang kemudian parkir di halaman kecamatan kartasura. Karena di bawaslu Sukoharjo yang memakai mobil dinas warna putih hanya satu orang dia adalah Eko Budiyanto dan akrab dipanggil dengan nama Gus Eko. Sesampai di kantor sekretariatan Panwascam Kartasura Gus Eko menjelaskan sesuai apa yang dipikirkannya diperjalanan tadi, "laporan ini akan berpotensi ke ranah pidana, segera sampaikan kepada pelapor surat panggilan untuk segera diklarifikasi terlebih dahulu sekalian agar memenuhi bukti-bukti serta saksi yang melihat langsung, selanjutnya diteruskan kepada kami agar segera dibahas digakumdu". Jelas Gus Eko memberikan arahan, "setiap pelanggaran pemilu agar segera dibahas bersama Kejaksaan dan Kepolisian dalam forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu)." Tanggal 12 Maret 2019 Komisioner Asal Kartasura itupun berkoordinasi dengan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran yang kemudian menginstruksikan kepada staff divisi penindakan dan Sengketa agar tidak pulang terlebih dahulu sebelum menerima laporan pelanggaran Pemilu dari seseorang yang bernama Muhammad Fakhrial Aulia. Kedatangan Auliapun ditemui oleh petugas bernama Agung Suryanto dan Sri Mulyono. memudian keduanya langsung mempersiapkan form laporan pelanggaran sesuai dengan perbawaslu. Menjelang pukul 5 sore dengan penuh percaya diri Pelaporpun datang bersama Sdr. Akmal ke kantor Bawaslu Sukoharjo. " iya pak, silahkan masuk, ada yang bisa kami bantu, pak?"
, sapa Agung dengan ramah sambal mempersilahkan duduk. "saya mau melakukan pelaporan terhadap Caleg Kurnia Sari seorang Caleg DPR RI yang melakukan kampanye di Masjid, sebelumnya saya sudah melaporkan kepada Mas Akmal.", tungkasnya sambal mengisi Buku Tamu yang ada di atas meja tamu. "baik pak, monggo laporan pelanggarannya ditulis dalam Form Laporan Penanganan Pelanggaran sesuai format dalam Perbawaslu sambil menyodorkan kertas Form B1. "silahkan bapak menuangkan kejadian yang bapak aulia laporkan ke dalam Form ini, selanjutnya mohon ditanda tangan dibagian akhirnya." jelas Sri Mulyono yang sering dipanggil mas mul menerangkan kepada Aulia. Sembari menunggu Pelapor mengisi Form Laporan , Mas mul mengcopy KTP dan melakukan print out bukti foto kegiatan yang diduga merupakan kegiatan kampanye di tempat ibadah. Auliapun memperlihatkan foto-foto dalam HPnya yang memperlihatkan kalender-kalender bergambar NR Kurnia Sari, namun Pelapor belum dapat membawa kalender yang dimaksud. Ternyata dalam pengakuannya Pelapor bukanlah orang yang langsung melihat kegiatan Ibu-ibu PKK tersebut. Aulia mengaku, bahwa Pelapor mengetahui kejadian tersebut dari seorang anggota PKK yang hadir pada saat Kejadian itu berlangsung di Masjid. Sebut saja namanya "Rusti" (bukan nama sebenarnya) adalah seorang bendahara KSM Gober, Kelompok Swadaya Masyarakat Gonilan Ben Resik, dan Pelapor memasukan "Rusti" sebagai saksi utama dalam kejadian tersebut. Setelah formulir laporan ditulis dan ditandatangani oleh
Pelapor. Pelaporpun pulang diantar oleh Pengawas Pemilu Desa Gonilan Akmal dengan membawa tanda terima Laporan. Keesokan harinya laporanpun dikaji dan dirapatkan terlebih dahulu bersama komisoner bawaslu kabupaten Sukoharjo. Dalam rapat pleno yang diikuti oleh seluruh komisioner dan beberapa staff pendukung yang menangani tentang Penindakan Pelanggaran yang juga masuk dalam Team Gakkumdu. Dan menurut kesepakatan adalah setuju bahwa kegiatan tersebut ada dugaan pelanggaran pemilu yang harus diperlukan tindak lanjut untuk pendalaman kasus. "untuk ke efektifkan laporan daria Kartasura ini. Maka kita harus harus segera merapatkan bersama kejaksaan dan kepolisian" tegas Pak bambang, ketua bawaslu Kabupaten Sukoharjo. "tapi sebelumnya, hari ini kita rapatkan dahulu, perihal laporan tersebut. Apakah sudah memenuhi syarat materiil dan formil atau belum, kemudian selanjutnya kita jadwalkan diskusi bersama Gakumdu" lanjut pendapat Bambang. Rapat pleno saat itu menghasilkan bahwa Laporan Aulia dinyatakan memenuhi syarat materil dan syarat formil, selanjutnya dilakukan penomoran untuk dilakukan register terhadap laporan pelanggaran pemilu yang telah dilaporkan. Sore itu hujan deras turun membasahi kab.sukoharjo. Beberapa orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Reskrim Kepolisian Resort Sukoharjo datang ke kantor Bawaslu. Berdasarkan undangan dari koordinator penindakan pelanggaran. Seorang Anggota Reskrim bernama Andy dan Ricky, seretra Kanit Puryono mewakili Polres Sukoharjo dengan baju preman masuk
ke ruangan bagian barat kantor Bawaslu kabupaten sukoharjo. Suara tetesan air hujan yang sangat deras dari langit yang kebetulan bocor dan air hujanpun bisa menembus genting dan akhirnya masuk ke ruangan. OB Kantor Bawaslu segera memasang bejana ember yang menetes di atas meja rapat. Tidak lama kemudian, Team dari kejaksaan negeri Sukoharjo, Nanang dan Rizha. Kedatangan mereka berdua membuat lengkap pertemuan sore itu. Ruangan ini sebenarnya dikhususkan digunakan untuk siding, Akan tetapi karena keterbatasan ruangan di Kantor Bawaslu Sukoharjo. Akhirnya ruang sidang itu juga digunakan untuk rapat bersama stakeholder se Sukoharjo. Sore itu seluruh anggota Gakumdu hadir dalam rapat koordinasi. Semua Alat bukti dikeluarkan dan disandingkan dengan Laporan yang telah diberikan oleh Aulia sebagai pelapor. Al kisah, Team Penegakkan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Reskrim Kepolisian Resort Sukoharjo dan Kejaksaan Negaeri Sukoharjo sepakat agar kasus NR Kurnia Sari segera dicari benang merahnya dengan melakukan klarifikasi secara mendalam terhadap saksi-saksi, terlapor, maupun pelapor. Senin, 18 Maret 2019 saksi utama diklarifikasi oleh Muladi Wibowo Kordiv Hukum, Data dan Informasi bersama Eko Budiyanto. Klarifikasi dilakukan di kantor secretariat Panwascam Kartasura, untuk mempermudah jangkauan trasnportasi saksi yang rumahnya tidak terlalu jauh dari kantor kecamatan. Dengan sedikit tergesa-gesa saksi utama menyampaikan kronologi kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor (Kurnia Sari) dan serba-serbi yang dia ketahui kegiatan yang berkaitan laporan dari Aulia. Sedikit
kadang terbata-bata informasi disampaikan bercampur sedikit rasa takut karena khawatir keselamatannya apabila menjadi Saksi. Ada yang menarik dari keterangan Saksi Utama, "Ibu Kurnia memperkenalkan diri dalam acara tersebut dan mengaku sebagai anggota DPRD Kota Surakarta, kemudia Bu Kurnia menyanyikan lagu dengan lirik Bahasa jawa dengan ajakan untuk memilih Prabowo-Sandi berulang dua kali, tepatnya diakhir lagu menyebutkan ayo nyoblos Prabowo Sandi". Yang akhirnya Lirik lagu ajakan mencoblos salah satu Paslon itulah yang akhirnya juga menjadi petunjuk bagi Bawaslu dalam menelusuri mendukung unsur kampanye yang dilakukan oleh terlapor, Diakhir jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari bawaslu, Saksi juga menyampaikan bahwa ada seorang ibu yang menyampaikan informasi dalam kegiatan tersebut, "ibu-ibu ini ada uang tiga ratus ribu dari Bu Kurnia, dimasukan ke Khas ya?" . jelas Saksi menerangkannya. Tidak hanya satu orang yang diklarafikasi oleh Bawaslu, Ketua RWpun menjadi sasaran klarifikasi untuk dilakukan penggalian informasi oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bertemulah bapak Ketua RW itu dengan Komisioner Bawaslu Sukoharjo yang juga Koordinator Wilayah Kartasura yang bernama Eko Budiyanto. Puluhan pertanyaan ditujukan kepada Ketua RW yang mengaku bahwa pada saat itu juga berada di Lokasi kejadian. Keringat dingin keluar dari kening Ketua RW saat di klarifikasi oleh Gus Eko (panggilan Eko Budiyanto). Semakin jelas benang merah apa yang dilkukan NR Kurnia Sari selama berada di dalam kegiatan ibu-ibu PKK, setelah mendapatkan keterangan larifikasi dari
saksi yang didatangkan dana diklarifikasi oleh Bawaslu. Di hari yang sama, kecamatan kartasura diselimuti rasa takut yang mencekam, Bu Hesti keliatan tidak tenang dan cemas setelah menceritakan apa sja yang terjadi dalam acara tersebut. "Mas sebenarnya saya tidak enak dengan Ibu-Ibu PKK yang hadir dalam acara tersebut, paska kegiatan tersebut suasana kelompok ibu-ibu itu berbeda saat melihat saya dijalan pada setiap harinya.", begitu bu hesti menyampaikan keresahannya kepada cristar staff bawaslu yang kebetulan mendampingi Muladi saat meminta keterangan klarifikasi dari Ibu Hesti. "Tenang saja bu, niat ibu baik, insyallah aman" terang cristar mencoba menenangkan Bu Hesti. Beberapa Nama yang hadir dalam kegiatan itupun tidak luput dimintai keterangan oleh tim klarifkasi dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, seluruhnya berkata hampir sama bahwa dalam kegiatan tersebut di isi oleh Kurnia Sari. Menurut keterangan yang diberikan oleh para saksi juga menerangkan bahwa terdapatnya Kalender bergambar Kurnia Sari yang dibagikan dikegiatan sore itu. Semakin kuat alasan yang dapat menjerat terlapr untuk masuk ranah pidana. Tak luput dimintai Klarifikasi , Kurnia Sari dipanggil Bawaslu untuk dilakukan klarifikasi. Pagi itu, mobil hitam berhenti didepan kantor Bawaslu, Kurnia Sari datang bersama suaminya, terbopong- bopong memegang pinggangnya. Dipersilahkan masuk oleh dina staff bawaslu dengan ramah. "monggo, silahkan masuk...., ada yang bisa kami bantu?"
sapa seorang staff menyambut kedatangan Kurnia Sari NR.Kurnia Sari duduk di ruang tamu dan langsung mengeluarkan undangan klarifikasi yang sebelumnya telah dikirim ke rumahnya. "trimakasih, ini saya memenuhi undangan dari Bawaslu Sukoharjo berdasarkan surat ini", kata Kurnia Sari. Tanpa menunggu lama seorang staff Bawaslu Sukoharjo menyodorkan buku tamu, untuk diisi oleh Kurnia Sari dan dipersilahkan masuk ke dalam ruang komisioner untuk dilakukan proses klarifikasi dan Suaminya menunggu di ruang tamu, dan Kurnia Saripun masuk sendirian menghadap Eko Budiyanto dan Muladi Wibowo sebagai Klarifikatornya. "silahkan duduk, apakah saudara dalam keadaan sehat?". Tanya Muladi. "alhamdulilah sehat", jawab Kurnia Sari. "Apakah pada hari ini, Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 5 Maret tahun 2019 di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?". tanya Muladi. "bersedia", singkat jawab Kurnia Sari. Dua puluh delapan pertanyaan dilontarkan Muladi Wibowo dan Eko Budiyanto kepada Kurnia Sari. Dia mengaku dalam pemahamannya tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk kampanye, yakni mengajak memilih dan menyampaikan visi misi, penyebaran APK juga tidak boleh. Lanjut Kurnia Sari menjawab pertanyaan sang klarifikator mengenai apa saja yang diucapkannya dalam rapat bersama ibu-ibu pada saat itu.
Jelas berbeda ungkapan Kurnia Sari sebagai terlapor dengan keterangan dari saksi yang mengikuti kegiatan tersebut. Mana yang jujur dan mana yang tidak?, dilihat saja nanti di Pengadilan, kalua memang nantinya akan dibawa keranah Hukum yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Berkaitan dengan kalender yang dilaporkan Aulia, Kurnia Sari juga mengatakan, "Saya bawa kalender, di Mobil saya pasti ada bahan kampanye, tapi posisi di gulung, karena di Masjid" "Saya bawa 2 kresek saya turundan dari Mobil, sekitar 25 sda 50 lembar, saya lupa pasti jumlahnya, yang menurunkan suami saya, terus diberikan kepada bu Yani. Setahu saya tidak ada yang disebarkan di dalam masjid, kalau ibu ibu ambil saya tidak tahu" Pungkasnya. Waktu semakin berlalu, penanganan pelanggaran di tingkat Bawaslu harus segera diselesaikan. Tidak menunggu waktu lama, awal buan April Anggota Sentra Gakumdu berkumpul di markas Bawaslu Sukoharjo, Atas dasar hasil klarifikasi saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah diterima maka disimpulkan Kurnia Sari memenuhi unsur Sebagai Pelaksana Kampanyemenyebarkan Bahan Kampanye Pemilu kepada umum berupa Kalender, Kampanye menggunakan Fasilitas Ibadah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.,- Bawaslu tambah mantap dengan hasil pembahasan bersama Gakumdu, Kepolisian juga sudah menanti untuk meneruskan berkas kasus NR Kurnia Sari ke Pengadilan. Dengan cepat dan tepat Komisioner bersama staff hukum bawaslu sukoharjo, menatabukukan berkas perkara NR Kurnia Sari. Hingga malam pun tiba Laporan masuk ke kepolisian Resort Sukoharjo.
Malam itu Gus Eko didampingi staff PNS Bawaslu Sukoharjo pulang membawa tanda terima laporan kepolisian, ini pertanda Bawaslu telah selesai mengemban tugas tepat waktu dan sesuai peraturan, namun ini bukan berarti perkara pemilu telah selesai. Kepolisian sebagai penyidik memproses dengan cepat sesuai Tupoksi Kepolisian, bukti lengkappun juga telah diterima oleh kepolisian dan pihak kepolisianpun melakukan proses selanjutnya hingga pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri Sukojarjo. Selang beberapa minggu berkas dinyatakan lengkap dan telah diproses oleh Kejaksaan Sukoharjo. Tugas diluar banyak menunggu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, namun Bawaslu tetap mengikuti proses persidangan NR Kurnia Sari di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pihak Terlapor yang sudah berubah menjadi Tersangkapun menggunakan jasa 6 (enam orang) Pengacara atau Lawyer untuk menghadapi Tuntutan Bawaslu Sukoharjo melalui Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Saksi Sejumlah Saksi dan Pelapor dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang menguatkan di hadirkan saat berada arena Persidangan. Adapun Pelapornya adalah Eko Budiyanto, SH. MH., dan saksi-saksi yang lain, antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nuril Huda, Shi, MH., Saksi Pelapor Aulia dan masih banyak lagi. Termasuk Saksi yang juga menerima kalender dan datang langsung di TKP. Sejumlah bukti dan saksi telah hadir di persidangan, kecuali saksi ahli dari UNDIP karena berhalangan hadir. Tetapi pada garisbesarnya, semua unsur pelanggaran Kampanye di tempat Ibadah telah terbukti.
Kecuali money politik yang menurut hakim buktinya sangatlah lemah. Hingga pada hari jum'at siang Hakim telah mengetok palu dan memutuskan NR Kurnia Sari dengan pidana penjara selama 2 bulan dan pidana denda sejumlah 5 Juta Rupiah dengan masa percobaan 5 bulan. Karena Kurnia Sari habis melahirkan dan anaknya sangat membutuhkan susu dari ibunya, maka Majelis Hakim memutuskan hal tersebut diatas dengan penuh keadilan. Saat itu hakim bertanya kepada jaksa "apakah akan nada upaya hukum setelah ini?" , jaksa menjawab "masih piker-pikir". Selesai putusan dibacakan dan persidangan dinyatakan ditutup, media langsung merubung NR Kurnia Sari, Wanita cantic berkulit putih itu lega karena telah mendapatkan keadilan Pemilu melalui Bawaslu yang telah melaporkannya, yang akhirnya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bawaslu sekarang sangat berani dan melakukan tugasnya dengan tidak tebang pilih. Kurnia sari telah mendapatkan vonis yang cukup membuatnya jera. Dan sangat berterima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sekaligus berjanji tidak akan mengulangi apa yang dia lakukan kemarin sehingga telah membawanya ke Kursi Pesakitan, Pengadilan negeri Kabupaten Sukoharjo. Tidak luput dari media komisioner bawaslu sukoharjo diwawancari oleh media. Bawaslu mengapresiasi proses persidangan, dan paling tidak terdakwa dinyatakan bersalah, pungkas Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Eko Budiyanto. Sebab dalam pemilu yang dijunjung tinggi adalah Keadilan pemilu, bukan kalah menang ataupun bisa memenjarakan. Salam. []
EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGAWASAN
EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGAWASAN Oleh: Dody & Wahyuni Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (undang undang No.15 Tahun 2011 ) tentang penyelenggara pemilihan umum. Badan pengawas pemilihan umum sesuai dengan tagline pengawas pemilu yaitu Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Berdasarkan tagline tersebut jajaran pengawas pemilu mempunyai tugas dan kewajiban yang harus ditegakkan bersama sama. Pengawas pemilu mempunyai berbagai kisah suka duka dalam menegakkan keadilan pemilu. Pesta Demokrasi Indonesia kembali dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Para pengawas bekerja secara ekstra dalam mengawasi. Berbagai tahapan pengawasan oleh pengawas harus dipertanggungjawabkan terkait laporan dan data yang telah didapatkan dalam pengawasan secara objektif. Pengawas mempunyai tingkatan mulai dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara ( PTPS ) ,Panitia Pengawas Desa (PPD) , Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten/kota, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesi merupakan suatu system yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahakan. Adanya tingkatan
pengawas diharapkan mampu untuk meminimlisir perilaku dalam pelaksanan pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena pemilu merupakan ajang dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tugas Bawaslu begitu luas dalam penyelenggaraaan. Menyimak cukup besarnya pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu, maka wajar apabila tuntutan tugas pengawas begitu besar dari masyarakat. Masyarakat berharap pengawas dapat bekerja secara maksimal. Namun setidaknya dapat kita cermati bahwa berbagai peristiwa terjadi dalam pesta demokrasi 17 April 2019, oleh karena itu masyarakat dan jajaran pengawas perlu solusi atas penyelanggaraan pemilu yang demokratis. Berjalannya tugas pengawasan di dukung dengan adanya pendanaan atau anggaran. Banyak opini yang beredar bahwa anggaran pengawas tidak sebanding dengan kinerja pengawasan. Pengelolan keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan sesuia Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber pendanaan Pesta Demokrasi 17 April 2019. Kelembagaan pengawas memang belum lama adanya, jadi kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum akan terus di pertimbangan, sampai benar-benar masyarakat yakin peran dan kinerja Bawaslu sangat menentukan suksesnya pesta demokrasi.
Apabila ditelusuri Badan Pengawas Pemilhan Umum, khususnya tingkat Kabupaten/Kota yang awalnya ad-hoc menjadi permanen tugas dan kewajiban nya begitu luas. Padahal di bentuk belum lama akan tetapi langsung dihadangkan pada perjalanan pengawasan yang begitu banyak prosesnya. Hal itu perlu diketahui bersama. Selain itu tidak semua proses pengawasan di berikan anggaran/di cairkan anggaran, karena ada beberapa yang sudah menjadi tugas dan fungsi pengawas. Jajaran pengawas sudah memberikan lebih dari yang seharusnya di laksanakan. Memperhatikan hal tersebut opini tentang anggaran dan kinerja Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) tidak sebanding kurang tepat. Harusnya elemen-elemen umum memberikan opini tidak satu arah, tetapi ditelusuri terlebih dahulu apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu serta apa saja yang sudah dan belum di laksanakan jajaran pengawas pemilu. Efisiensi anggaran Bawaslu dalam Pengawasan juga dapat dinilai dari besar nya dana yang dikembalikan ke kas Negara, di mana memang anggaran sisa tersebut tidak bisa dilaksanakan atau karena efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan pegangan penting suatu organisasi merealisasikan anggaran yang disediakan oleh Negara. Namun proses pengawasan tidak terpacu oleh tersedia atau tidaknya anggaran. Perfomance Based Budgeting (Anggaran berbasis kinerja) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan, tersebut merupakan dasar penyusunan anggaran program kegiatan Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan pengawasan. Demikian pentingnya pengawasan bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum dalam tahapan pemilu tentunya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan semakin meningkatkan dan menyempurnakan untuk menghasilkan pengawasan yang selalu baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara public baik data maupun sumbernya secara valid. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan pengawasan ang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tidaklah mudah dalam menjalankannya karena beberapa hal yang terkadang menjadi penghambat di setiap pengawasan diantaranya kurangnya knowledge (Pengetahuan) beberapa personil pengawas di jajaran bawah mengenai tugas dan kewajibannya. Disamping itu pelatihan pelatihan terkait pengawasan untuk tingkat jajaran PTPS masih kurang dalam pelatihan pelatihan. Bagimananpun kualitas sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah personel jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum tentunya harus ditunutut untuk menjadi pengawas yang professional dan berintegritas dengan memaksimalkan pelatiahan pelatihan pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Tingkat Kabupaten/ Kota maupun Tingkat Kecamatan dengan segala efektifitas dan efisensi baik waktu dan anggaran. Selain itu fungsi pengawasan tidak bisa terpisah dari pendanaan (anggaran), guna mendukung aktivitas operasional pengawasan. Akan tetapi, dalam penggunaan anggaran harus tepat sasaran. Sasaran yang dituju yaitu demi suksesnya pengawasan. Apabila anggaran tidak tepat sasaran, maka dari situlah opini public muncul bahwa kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan Anggaran tidak seimbang. Selama ini Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) dalam menurunkan anggaran sudah sesuai dengan banyaknya tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun masyarakat belum sepenuhnya melihat kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari berbagai arah. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk menunjukkan apa yang diperlukan masyarakat. Oleh karena itu solusi yang tepat untuk mengikis pendapat masyarakat, harus ada yang namanya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran perlu di terapkan dan menjadi prioritas penting dalam realisasi anggaran. Efisiensi anggaran perlu sebagai ukuran bahwa anggaran yang tersedia merupakan penyediaan, dan tidak untuk dihabiskan. Selain itu Bawaslu harus menunjukkan kedepan lebih kinerja pengawasan yang sukses. Dengan demikian dapat terwujud sukses dalam pengawasan dan sukses pertanggungjawaban. Selain itu dalam rangka untuk mengefisiensi anggaran dan juga disisi lain dituntut untuk maksimal dalam pengawasan terbentuklah solusi dengan membentuk pengawas partipsipatif yang mana anggota dari pengawas partisipatif ini terdiri dari ormas,mahasiswa ataupun kelompok masyarkat yang sudah terdaftarkan di Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten kota. Untuk tingkat nasional terbentuklah JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat). Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ini merupakan jaringan 38 lembaga yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan di bawah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan dan radio. []. Sukses Pengawasan, Sukses Pertanggungjawaban
BALADA SUSU BERLUBANG Oleh: Muladi Wibowo Ada yang berpendapat, menunggu merupakan aktifitas sangat membosankan bahkan bisa jadi menjengkelkan. Namun bagi jajaran petugas Bayangkara negara, menunggu bagian dari ritme kerja yang dengan riang gembira dijalani. Tak terkecuali hari itu tanggal 17 April 2019, hari yang sangat layak ditunggu semua orang, apalagi bagi politis yang punya harapan terpilih atau terpilih kembali menjadi yang terhormat wakil rakyat. Bagi penyelenggara pemilu, 17 April 2019 layak dikenang untuk pertama kalinya pemilu serentak yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan di hari yang sama. Tiada kata yang bisa menggambarkan suasana pemilu 5 kotak suara secara tepat, ungkapan sering yang muncul adalah kelelahan, ribet, administrasi yang terlalu atau bahkan umpatan. Rabu, 17 April 2019 sang surya mulai bergeser tidak lagi tepat diatas kepala, gerah dan panas masih terasa, siang itu ada Info bahwa Kapolda Jateng yang akan mengunjungi TPS di wilayah Grogol ternyata batal hadir. Tidak ada pilihan, Dengan riang gembira Komisioner Bawaslu segera beranjak dari kerumunan wartawan media dan Jajaran petugas bayangkara. Sesaat setelah keluar dari lokasi TPS, kira kira 400 m, Muladi (Komisioner Bawaslu Sukoharjo) berpapasan kembali dengan petugas bayangkari yang berjaga di ring 2 pengamanan kunjungan Kapolda Jateng di Sukoharjo. " Mas Bawas, mampir dulu mas " ujar Petugas Bayangkara " ada info terbaru kah " Tanya saya " Kesini dulu, ini ada info dari Pak Kasat" lanjut nya
" Ok, Tak parkir dulu ya" Dengan penuh tanda tanya, saya (Muladi) segera parkir dan turun dari kendaraan menuju perempatan tersebut, oh ternyata disudut lokasi ada Wedangan, Nah ini tambahan godaan luar biasa yang menggagalkan program diet. " Selamat siang Pak, wah ternyata ada Ndan Zamroni nih, ada info apa Pak Kasat, adakah perubahan agenda lagi" Tanya saya kepada AKP Zamroni (Kasat lantas Polres Sukoharjo) " Ya mas ada info baru lagi, Pak Kapolda tetap akan menyempatkan berkunjung ke Grogol" Kata AKP Zamroni. " Apakah tetap berkunjung ke beberapa titik di Sukoharjo" tanya saya " Tidak, kemungkinan hanya 1 titik saja di Grogol, ini saya sedang koordinasi untuk jalur tercepat dari Solo ke Lokasi disini (cemani)" Paparnya lebih lanjut. " Eh sekalian mas Muladi, mumpung di Wedangan, minum apa ini " " Teh kampul saja " " Kalau begitu saya menunggu disini saja ya, untuk mendapatkan info tercepat kepastiannya" Komentar saya sambil tersenyum. Suasana berubah menjadi obrolan santai di wedangan dari agenda kapolda sampai pilihan rute tercepat serta pengamanan kunjungan, terasa didahiku mengalir rasa khas dari air keringat, tak ketinggalan dipunggungku seperti ada yang merayap bergantian, sudah pasti nanti bau badan pasti luar biasa. " Mangga mas Teh nya" suara yang jualan Wedangan mengagetkan saya.
" Gih mas, Matur nuwun, niki pakai gula apa mas " Tanya saya " Gula Batu, Mas" Jawabnya "Cocok, matur nuwun" Jawab saya Belum sempat menikmati kehangatan Teh Kampul, tiba tiba HP saya bordering, ada telp via Wa, wah ternyata dari Kasat Intel Polres Sukoharjo. " Hallo mas Muladi" terdengar suara ndak begitu jelas. "Gih, Ndan Kholid, Ada Info" tanya saya. "Mas itu kok ada info di Kompas TV di Sukoharjo ada susu yang dijoblos, itu bagaimana, Bawaslu tahu tidak itu" Terdengar suara Pak Kasad agak meninggi. " Wah kok saya baru dengar Pak, Coba saya akan cari informasi ke Jajaran Bawaslu dan Panwas lainya, rasa tidak ada laporan pengawasan tentang susu yang sudah dicoblos di Sukoharjo" Jawab saya. "Ndak ini sudah ramai mas di Media, Ini Pak Kapolres butuh informasi dan kebenarannya segera" Ungkap pak Kasat menegaskan kembali. "Ndak ada Pak, itu sumber info dari mana, mohon diperjelas, jadi biar tidak HOAX" Tanya saya. "Gini, itu karena running Teks di Kompas TV, berdasarkan informasi sumbernya dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, lha kok Jenengan sebagai Bawaslu Kok tidak tahu" " Pelaksanaan pemungutan suara tadi pagi memang ada beberapa kejadian, namun belum ada laporan terkait SUSU yang sudah terjoblos di Sukoharjo" Jelas saya lebih lanjut. " Lha ini sumber berita nya dari Bawaslu Sukoharjo lho. " Tanya
Pak Kasat. " Ya. Pagi tadi memang ada beberapa laporan pengawasan terkait SUSU pemilu, salah satu nya terkait dengan SUSU berlubang di wilayah Gatak " " berarti ada kejadian di Gatak Mas" Tanya Pak Kasat meminta Penegasan. " Betul tadi pagi ada kejadian SUSU pemilu yang sudah berlubang di Gatak, tapi bukan SUSU yang telah di coblos, itu beda konteksnya " Penjelasan saya lebih lanjut. " Kalau begitu saya butuh ketemu jenengan dan informasi pastinya, Kalau perlu Mas Muladi saya pertemukan dengan Pak kapolres segara, karena kalua ada kekeliruan harusnya bisa segera di koordinasikan dengan pihak Kompas TV," demikian permintaan Pak Kasat kepada Saya. " Siap Pak, saya siap bantu, namun saya saat ini sedang bersama Mas Zamroni, menunggu kunjungan Kapolda di wilayah Grogol, Bagaimana kalau kita ketemu di dekat lokasi TPS " kata saya. " Ok, setuju, Tapi sebenarnya bagaimana versi Bawaslu terkait Running Teks di Kompas TV adanya SUSU berlubang, di Sukoharjo, Untuk informasi awal " Kata Pak Kasat minta penjelasan. " Tadi pagi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo memang telah mendapatkan laporan dari Jajaran Panwascam Gatak, Bahwa ada SUSU yang telah berlubang kecil yang ditemukan oleh salah satu pemilih di TPS, saya langsung ke lokasi dan menyampaikan informasi kepada Jajaran Media mas, termasuk kepada wartawan Kompas TV yang bertugas di wilayah Sukoharjo, Mbak Nanik. Tapi sekali lagi tidak ada informasi dari Kami yang terkait SUSU yang telah
tercoblos, yang ada SUSU berlubang " kata saya lebih lanjut. " Matur nuwun Mas, Mul, Kalau begitu saya Tak meluncur ke Grogol, Nanti ketemu di TKP ya" " Siap " Jawab saya. Perkembangan teknologi informasi memang telah memudahkan percepatan informasi hadir disekitar kita, apalagi dalam suasana pemilu, informasi beredar lebih cepat dengan ujung informasi berakhir tak terduga. Distorsi informasi sering terjadi, Waktu itu saya tidak berani mengambil kesimpulan, ini wartawan salah kutip, atau kah salah memahami informasi, atau memang ada kesengajaan atau bahkan memang betul betul telah terjadi SUSU yang telah tercoblos di wilayah Sukoharjo. Sesaat saya mencoba menghubungi beberapa Panwascam, adakah kejadian SUSU yang telah tercoblos di wilayah pengawasannya. Ternyata juga tidak ada informasi dari Panwascam setelah berkoordinasi dengan PPD dan Pengawasan TPS. Segera saya menghubungi Mbak Nanik, untuk klarifikasi naskah berita yang disusun apakah sudah dikirim ke Redaksi. Tak berapa lama, saya mencoba menghubungi Mbak Nanik via Telp Wa. " Hallo, Mbak Nanik masih di TPS" tanya saya " Hallo Mas, Ya saya masih di TPS, ada Info Pak Kapolda jadi berkunjung, Jadi ini balik lagi" Jawabnya "Ya Mbak, ini ada info running Teks di Kompas TV, terkait SUSU yang telah dicoblos di Sukoharjo, saya sudah cek di pengawasan dan jajaran Panwascam tidak ada info bahwa ada SUSU yang telah dicoblos di wilayah masing masing, Piye Mbak apakah naskah berita tentang SUSU berlubang sudah di kirim ke Redaksi, " tanya saya lebih lanjut.
" Sudah mas, Saya sudah kirim naskah nya ke redaksi, namun berita saya belum tayang mas, Mungkin itu dari sisi pemberitaan di berdasarkan naskah saya, " Demikian penjelasan Mbak Nanik. " Ok makasih info nya, Kalau begitu kita ketemu di lokasi tadi ya, saya janjian dengan Pak Kasat Intel untuk konfirmasi masalah tersebut" Papar saja menjelaskan. " Ok Mas saya tunggu ya " Jawab Mbak Nanik, mengakhiri komunikasi telp via wa dengan saya. Dengan segera saya pamit kepada Pak Kasat dan tim bayangkara yang masih tetap setia menjalankan tugas keamanan dan menunggu kehadiran Kapolda Jateng di Grogol tersebut, dari agenda 3 wilayah yang akan dikunjungi Kapolda di Sukoharjo, Pak Kasat memberi informasi mungkin hanya di Grogol saja yang potensi akan dikujungi. Tak berapa lama, Waktu itu saya segera beranjak pindah lokasi menuju pertemuan dengan Pak Kasat Intel dan Mbak Nanik. Catatan pengawasan atas kejadian selama pelaksanaan pemungutan suara di wilayah Kabupaten Sukoharjo, waktu itu mulai dari keterlambatan mulainya pemungutan suara, pemilih yang menggunakan A5 namun diperlakukan sebagai pemilih DPK, pemilih tidak masuk DPT tetap bisa mencoblos, kekurangan surat suara di beberapa TPS, mewarnai gelaran pemilu 17 April 2019 yang lalu. Surat Suara (SUSU) berlubang merupakan salah satu kejadian yang secara teknis cukup menggangu jalannya pemungutan suara, disatu sisi lolosnya surat berlubang dari tahapan sortir di KPU Sukoharjo, yang kemudian dipersoalkan olah pemilih menunjukan masyarakat semakin jeli, teliti dan peduli terhadap pelaksanaan pemilu. Tidak ketinggalan beberapa problem
teknis dan administrasi akan menjadi catatan bagi garda depan pengawasan pemilu, Keberadaan pengawas TPS disetiap TPS sangat berperan memastikan dan meminimalisir pelanggaran administrasi pelaksanaan pungut hitung. Tak berapa lama kemudian, saya sudah sampai lokasi janjian pertemuan, Dengan Jaket Bawaslu yang mulai terasa lengket di badan, langkahku tetap kuusahakan dengan riang gembira, sungguhpun punggungku mulai terasa basah, andaikan ku buka jaketku, sudah pasti menumbuhkan aroma yang belum tentu semua orang bahagia. Ups. " Mas, ada info Pak Kapolda jadi berkunjung ke Cemani ya," tanya saya spontan ke Mas Bony (Solopos) " Ya Mas Mul, info nya jadi mau kesini, tapi tidak semua teman teman media balik lagi" Jawabnya " Kok enggak kesini kenapa " tanya saya lebih lanjut " Deadline nulisnya beda-beda" Jawabnya pendek. " Lha yang lain nuggu dimana, Mbak Nanik apakah sudah datang " tanya saya " Di warung semua mas, Mbak Nanik juga, Ayo kita juga kesana saja" Ajak mas Bony Sesaat kemudian langkahku dan mas Bony telah sampai di warung dekat TPS, ternyata selain sahabat dari press room Pak Kasat Intel dan Pak Waka Polres sudah menunggu. Melihat kehadiranku, Pak Kasat Intel menyambut dengan senyum Khas menghiasi wajahnya yang nampaknya cukup nyenengkeh. " Selamat datang Mas Mul, ini sudah ditunggu Mbak Nanik dan Pak Waka juga ada" Sapanya ramah
" Siap" jawabnya saya cepat " Minum apa ini, sebelum diskusi" Katanya menawarkan " Matur Nuwun, Kalau ada Jus Jambu, dengan sedikit es nya ya" Jawabku " Ada Mas, yang lain sudah pada pesan, Mas Bony sekalian pesan ya," Kata Pak Kasat lebih lanjut Sesaat sambil menunggu yang hadir mulai terlibat obrolan masing masing, baik urusan pemilu, kehadiran Kapolda, dan lain sebagainya. Sesaat kemudian Pak Kasat mengajak saya dan Mbak Nanik(kompas TV) untuk mulai diskusi. " Gini Mas Mul dan Mbak Nanik, saya itu mendapat laporan ada running teks di Kompas TV bahwa ada SUSU yang telah dicoblos di Sukoharjo, " Kata Pak Kasat memulai pembicaraan. " Sesuai informasi mas Mul via telp tadi saya sudah dapat gambaran, namun saat ini tetap saya membutuhkan informasi selengkapnya, untuk saya Laporkan ke Pak Waka dan Kapolres, " paparnya lebih lanjut. " Ya Pak. Pada inti nya, Kami di jajaran pengawasan memang telah mendapatkan laporan terkait surat suara, Kebetulan saya sendiri yang datang ke lokasi TPS 10 Desa Wironanggan. Hasil pengawasan kami ternyata SUSU itu telah berlubang sebesar Jarum, dan bukan telah tercoblos apalagi kok sengaja dicoblos," "Jadi Pak Muladi tau secara langsung kejadian tersebut" Tanya Pak Kasat lebih lanjut "Informasi awal dari PTPS yang disampaikan kepada Panwascam, dan Mas Aris (Anggota Panwascam Gatak) menghubungi saya, terus saya langsung dari Kartasura datang ke Wironanggan", Sesaat setelah saya di TPS 10 belum ada PPK dan KPU yang hadir, sehingga
saya berkoordinasi dengan KPPS, PTSS dan Saksi yang ada" Papar saya lebih lanjut. " Sumber berita medianya dari mana " Tanya Pak Kasat Penasaran " Gini Pak, intinya setelah saya koordinasi dengan yang dilokasi, selanjutnya Ketua KPU, Mas Nurul datang ke Lokasi, selanjutnya saya dan Mas Nurul menyelesaikan tugas masing-masing sesuai aturan, sehingga di TPS 10 Wironangan bisa proses pemungutan suara bisa dilanjutnya, Setelah itu saya minta PTPS dan Panwascam membuat laporan pengawasan dan dituangkan dalam form A pengawasan". " Entah dari mana ada kawan media yang mengetahui, selanjutnya menghubungi saya, namun karena saya sedang melakukan fungsi pengawasan, saya sampaikan bahwa setelah selesai nanti bisa wawancara atau menghubungi saya, Namun sesaat kemudian wartawan online minta saya segera memberi statemen resmi. Karena saya tidak ingin menjawab satu persatu, saya membuat release dengan memanfaatkan WA dan tidak menerima kontak telp untuk wawancara, sehingga sumber berita pertama statemen dari Bawaslu Sukoharjo ya berasal dari kiriman WA tersebut, subtansinya ya di Wa hanya menyebut adanya surat suara yang berlubang sebesar jarum " Penjelasan saya agak panjang. " Pertanyaan saya, Kok bisa ada muncul Runing Teks di Kompas seperti itu" Tanya Pak Kasat Penasaran " Nah terkait bagaimana running teks nya, mungkin mbak Nanik yang bisa memberikan penjelasan, Kami telah menyampaikan release via WA seperti itu, " Jawab Saya lebih Lanjut. " Jadi gini Pak, saya memang telah mengirimkan naskah berita kepada redaksi, Namun saya wartawan Kompas TV, sehingga
produk saya Video, dan belum ditayangkan di Kompas TV, mungkin yang sudah mempublikasikan adalah dan redaksi, " Kata Mbak Nanik memberi penjelasan. " Saya akan mencoba menghubungi wartawan dan redaksi untuk menghentikan running Teks dan mengganti konteks berita di " Kata Mbak Nanik lebih lanjut. " Terima Kasih, mbak, saya yakin ini hanya problem ditorsi informasi, atas pemaknaan lubang dan tercoblos, meskipun dampaknya sangat berbeda " Kata saya " Ya, Mas Mul setuju, saya, alkhamdulilah sudah cukup jelas, saya bisa membuat laporan, " kata Pak Kasat. " Siap, terima kasih, Kalau diperlukan informasi lain, saya siap" Jawab saya. " Mohon maaf, ini ada info terbaru, bahwa Bapak Kapolda tidak jadi berkunjung ke Grogol," Kata Pak Kasat dengan senyum khasnya. " Ya sudah ndak Pak, terima kasih, saya ke TPS saja sekarang, seperti nya sudah selesai dan mau masuk tahap penghitungan suara, mari Mbak ke TPS, " kata saya lebih lanjut sambil mengajak Mbak Nanik ke TPS. " Ya, Nanti saya wawancara ya di lokasi TPS, " Kata Mbak Nanik " Siap, " Jawab saya dengan cepat. Tak berapa lama kami beranjak jalan kaki menuju lokasi TPS, mulai terdengar sayup sayup, 01 Sah, 01 sah, seperti penghitungan suara pemilu Presiden sudah dimulai. Disebrang jalan terlihat pergerakan yang lain, barisan pasukan bayangkari mulai meninggalkan pos nya masing-masing secara bertahap. Sekali lagi menunggu bisa jadi
membosankan, namun jika diterima sebagai hal biasa dan disikapi dengan professional akan menunjukan dedikasi yang luar biasa. Pemberitaan tanggal 17/04/2019 pukul 13.33 WIB oleh Muhlis Al Alawi (contributor Solo) dengan judul berita Di Sukoharjo Ditemukan 12 Surat Suara Pilpres Berlubang 12-surat-suara-pilpres-berlubang. Sebanyak 12 surat suara pilpres ditemukan berlubang di TPS 10 Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu ( 17/4/2019). Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Data Hukum dan Informasi, Muladi Wibowo saat dikonfirmasi membenarkan temuan 12 surat suara pilpres yang berlubang. Muladi menyebut surat suara pilpres yang berlubang bukan karena tercoblos. "Lubang pada surat suara pilpres itu bukan karena tertusuk. Kalau ditusuk pasti ada bekasnya dan kalau diraba ada terasa," kata Muladi. Muladi menyatakan, surat suara yang berlubang besarnya hanya sebesar lubang jarum jahit. Ia menduga, kertas surat suara pilpres itu berlubang karena ada kelemahan pada saat penyortiran surat suara. "Bisa jadi karena problem sortir saja. Terkadang ada kertas terkena mesin kemudian berlubang. Kemudian dari awal kertasnya sudah cacat. Ada lubangnya," kata Muladi. Muladi menambahkan, jumlah surat suara pilpres yang berlubang terdiri 10 surat suara yang berlubang untuk paslon capres-cawapres nomor urut satu. Sisanya, dua surat suara berlubang pada paslon capres-cawapres nomor urut dua. Surat suara pilpres berlubang diketahui saat seorang pemilih, Joko Wismo Waluyo sekitar pukul 08.17 WIB meminta ganti surat suara karena menemukan surat suara dalam kondisi berlubang. Kemudian, KPPS
mengganti surat suara yang rusak Catatan pengawasan Bawaslu Sukoharjo; Kejadian berlangsung akibat muncul Hoax ada surat suara yang telah dicoblos di media sosial. Informasi tersebut berakibat pada positif pemilih untuk memastikan bahwa tidak ada SUSU yang diterima pemilih belum tercoblos. Pemilih di TPS 10 Desa Wironanggan, Joko Wismo Waluyo merupakan pemilih yang sangat teliti, sehingga mencermati SUSU sedemikian detail dan menemukan ada surat suara Pilpres telah berlobang sebesar jarum pada paslon 01. Sesuai pasal 39 PKPU 3/2019, menjadi hak pemilih untuk mendapat 1 kali penggantian surat suara, jika pemilih merasa/melihat bahwa SUSU yang diterima dalam keadaan tertentu yang berdampak pada tidak sahnya pilihan pemilih dengan menggunakan susu tersebut. Pukul 08.17, Joko Wismo Waluyo (pemilih). meminta ganti surat suara dan diberi pengganti oleh petugas KPPS, Selanjutnya kejadian tersebut langsung di laporkan kepada Yudi Yulkarnain (Ketua PPS Wironanggan), oleh Sri Sumarawati (PTPS) juga dilaporkan kepada Panwascam Gatak (Aris Sudibyo). Masalah muncul manakala proses pemungutan suara tetap dilanjutkan, Selanjutnya petugas KPPS 2 (Wandhan Feri Ariyan) dan petugas Linmas, Rokhim melakukan pengecekan dengan menggunakan lampu HP setiap SUSU PILPRES yang akan diberikan kepada Pemilih. Ditemukan tambahan 9 lagi ada lobang untuk paslon nomer 01 dan 2 susu dengan lobang untuk paslon nomer 02. Ibu Sri Rusmiyatun Ketua KPPS berdasarkan masukan saksi dari, yakni Tri Marjiyanto (PDIP), Yuliana (Nasdem) Harjanto(Gerindra), Hadi Mudiono (PAN), Seda Yusefa (PKS), Anggoro Kartiko Wicaksono (Paslon 01), Waringatun(Paslon 02)
setiap menemukan surat berlubang diganti, selanjutnya surat suara kemudian ditandai tanda lingkaran di sekitar titik lobang kecil, serta di sebaliknya di beri tanda silang dengan Bolpoin. Komisioner Bawaslu Kab Sukoharjo setelah tiba dilokasi kemudian memberikan masukan agar KPPS mengisi form kejadian khusus, meminta PPS segera koordinasi dengan PPK dan KPU persiapan meminta susu tambahan ke KPU atau TPS terdekat, serta memastikan bahwa status surat suara yang berlubang sebesar jarum yang terlanjur ditandai menjadi surat suara rusak. Selanjutnya Ketua KPU Sukoharjo melakukan pengecekan dan memberikan simulasi perbedaan suara suara berlubang mesin dengan berlubang tercoblos berbeda, selanjutnya KPU memastikan jika ada ditemukan surat suara berlubang tetap bisa digunakan untuk memilih. Catatan pengawasan menunjukan bahwa hal tersebut disebabkan pada saat sortir surat suara, serta kurang lengkapnya penjelasan terhadap KPPS perihal kondisi surat suara.
CATATAN ETIKA KAMPANYE DI MEDIA Muladi Wibowo Dinamika politik di Indonesia sekali lagi terbelah atas ke- hadiran publikasi media dadakan mirip tabloid yakni Tabloid In- donesia Barokah, Tabloid kaffah, Cahaya Indonesia, Media umat, Pesantren Kita, Pamflet"say No Jokowi" dan beragam media dadakan lainnya, yang hadir dengan maksud-maksud tertentu dalam kontruksi mensiasati terhadap UU Pemilu. Penyebaran tabloid Indonesia Barokah di Kabupaten Sukoharjo sendiri se- banyak kurang lebih 300 exemplar tabloid yang dikirim ke 125 masjid telah diterima masyarakat, ada yang dibakar ada yang di- simpan atau diserahkan kepada Panwascam atau Bawaslu Suko- harjo, serta masih ratusan yang sempat tertahan di kantor Pos setempat atas permintaan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dewan Pers melalui surat pernyataan penilaian Nomor 01/PP-DP/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 sesuai dengan Pasal 1 butir (2) UU No 40/1999 tentang Pers, menyatakan bahwa tabloid Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan Pers, serta dari sisi administrasi dan konten Indonesia Barokah bu- kan Pers, sehingga Apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan dipersilahkan menggunakan UU lain untuk menggugatnya. Hasil penyelidikan Dewan Pers menyebutkan isi tabloid tersebut memuat opini tanpa melakukan verifikasi, klarifikasi, maupun konfirma- si kepada pihak terkait. " Pertama kita lihat dari konten, jadi kon- tennya dia lebih banyak menulis ulang dari media-media yang ada,
di media lain," kata Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi, (bbc. com,29/01). " Kedua, lanjutnya, di beberapa tulisan memang ada tone negative campaign, cenderung menghakimi dan seterusnya. Alamat redaksi Indonesia Barokah, yang tertulis di Jalan Haji Ke- renkemi, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, adalah fiktif dengan nama-nama struktur redaksi tidak dapat dipastikan kebenarannya. Disisi lain hasil kajian Bawaslu RI terhadap tabloid Indonesia Barokah tidak memenuhi unsur kampanye meskipun diduga adanya tendensius terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 ini. Kajian yang dilakukan Bawaslu lebih fokus pada kajian kampanyenya, dimana definisi kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana, perser- ta atau tim kampanye atau atau pihak yang ditunjuk berisi visi misi atau citra diri, citra diri. Apabila dianggap sebagai bahan kampanye juga ti- dak memenuhi unsur dan ciri-ciri atau identitas kepesertaan pemilu. Larangan dalam kampanye Kehadiran media dengan konten bukan pers ada yang membandingkan dengan tabloid Obor Rakyat, hadir di detik- detik akhir jelang pemilihan presiden, patut diduga didesain un- tuk kepentingan kontestasi electoral, konten berita yang disajikan dinilai tidak memenuhi kaidah jurnalistik karena kurang didukung cover both side serta tidak ada wawancara yang berimbang. Pasal 280 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu telah men- gatur larangan kampanye, yakni larangan mempersoalkan dasar negara, larangan untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lain, Termasuk tidak boleh menghasut dan mengadu domba perorangan ataupun mas-
yarakat, merusak atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK), menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan, menjanjikan atau memberikan uang atau ma- teri lainnya, mengancam atau melakukan kekerasan atau meng- ganjurkan penggunaan kekerasan, dan lain sebagainya. Larangan dalam ketentuan Kampanye tersebut apabila dilanggar berpoten- si pelanggaran pidana pemilu dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta (pasal 521 UU 7/2017). Pemberitaan Kampanye Pemberitaan tentang kampanye Paslon, Calon DPD dan Par- tai politik sesuai UU pemilu juga sudah diatur waktu dan media yang diperbolehkan. Sesuai dengan Pasal 295 UU Pemilu, pemberitaan me- dia massa, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi peserta pemilu. Selain harus adil dan berimbang, sudah semestinya pem- beritaan media terkait pemilu harus mengikuti kaidah dalam kode etik jurnalistik. Media harus memposisikan sebagai pilar demokrasi yang bersikap netral dalam pemilu, Masyarakat membutuhkan me- dia yang menyajikan berita yang berimbang dan tidak sekedar fram- ing tertentu yang mengarahkan pada kesukaan atau ketidaksukaan pada kontestan pemilu. Kehadiran media dadakan dengan tanpa aktor jelas, alamat redaksi palsu dan pihak yang mendistribusikanya tidak jelas, sehingga berpotensi adanya "etikad yang buruk" yang muncul, Ada yang berpendapat bahwa dalam batas batas tertentu sebenarnya negatif kampanye bisa difahami apabila berdasarkan fak-
ta-fakta dalam kontek rekam jejak calon, misalnya terbukti adanya caleg mantan narapidana, media justru diharapkan memberikan Pen- didikan politik kepada masyarakat dalam perspektif rekam jejaknya. Kehadiran media dan atau sarana publikasi baik tabloid, pam- phlet, selebaran, flyer dan apapun informasi yang ditujukan kepada publik asal sesaui dengan kaidah dan UU sudah sangat perlu dibu- tuhkan baik dalam kerangka pendidikan politik maupun sosialisasi pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih. Pemberitaan politik selain mempertimbangkan aspek regulasi juga perlu mengedepank- an etika dalam Etika dalam kampanye pemilu dimedia. Pertama, Kampanye media sesuai dengan jadwal, mendasarkan pada keten- tuan PKPU no 5/2018, tahap kampanye media bisa dilaksanakan pada tangal 24 Maret sda 13 April 2019 baik dimedia cetak maupun elektronik, pelanggaran yang disengaja terhadap jadwal kampanye hakekatnya pidana pemilu, Kedua, Kampanye yang jujur dan jelas aktornya, kejelasan aktor dalam kampanye media merupakan ben- tuk sikap sportif dari kontenstan pemilu, memudahkan media dan masyarakat melakukan komplain pada subjek yang jelas apabila ada ketidakpuasan terhadap isi dan subtansi kampanye, Ketiga kampa- nye berbasis visi,misi dan program, kejelasan agenda perubahan yang diwujudkan dimasa depan sangat dibutuhkan masyarakat un- tuk mendukung preferensi untuk memilih dan tidak memilih. Mas- yarakat sudah sangat merindukan kejelasan visi-misi program dari kontestan pemilu jika perlu disertai dengan indikator yang jelas untuk mencapai tujuan dan ukuran kegagalannya, Keempat, Kam- panye Positif dan anti kampanye negatif, kampanye negatif cend- erung dilandasi itikad buruk untuk menyerang pada kekurangan la-
wan politik sebagai komoditas menjatuhkan pihak lain politik, yang menghasilkan zero zum game, kampanye positif lebih mengede- pankan pada objek gagasan, ide dan akal sehat, Kelima, Pilihan Bahasa Kampanye yang santun, harus disadari bahwa setiap gaya bicara, gaya tulisan dan diksi yang dipilih akan menjadi viral dimas- yarakat, hakekatnya diksi genderuwo, sontoloyo, tampang boyolali apapun alas an bukan pilihan bahasa yang terbaik dalam Pendidikan politik untuk menggambarkan sebuah keadaan yang dimaksud- kan. Keenam, No Haox, tidak menghasut dan mengadu domba, apalagi kampanye hitam, ruang publik membutuhkan konstenta- si pemilu yang membodohi masyarakat dengan mengadu domba, membuat framing negatif lawan politik, karena akan menimbulkan kecurigaan, memecah belah dan menimbulkan konflik horizontal. Pemilihan umum bukan sekedar kontestasi para calon, pemi- lihan umum menentukan arah bangsa Indonesia kedepan minimal un- tuk 5 tahun, sebab itu bagi semua warga Indonesia yang punya hak pilih gunakan hak pilih Anda secara bertanggung jawab, jangan mau mener- ima politik uang, tetap pilih yang terbaik dari kandidat yang tersedia.
DAFTAR PUSTAKA Berita Acara Nomor :0614/K.BAWASU/HK.01.00/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih masa jabatan 2018-2023, tanggal 13 Agustus 2018. Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor : 132/PL.031-BA/ KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Sukoharjo Pemilihan Umum 2019, tanggal 11 Desember 2018. Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor : 53/PL.031-BA/KPU- Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Sukoharjo Pemilihan Umum 2019, tanggal 2 April 2019 Dewan Pers: Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik, apa langkah polisi? Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 5 tahun 2018
tentang Perubahan atas PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 29 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 24 tahun 2019 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 55 tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/ KPU/V/2019, tentang Penetapan calon Trpilih Tanpa PHPU, tanggal 24 Mei 2019 Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 867/PL.01.4-SD/06/ KPU/I/2019, tentang pedoman perubahan DCT tanggal 9 Januari 2019 Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 585/PL.01.1-SD/ 03/KPU/X/2017. Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 744/pl.01. 6-kpt/03/KPU/III/2019, tentang pembatalan Partai Politik se bagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, tanggal 21 Maret 2019.
Surat Keputusan KPU Sukoharjo Nomor : 54/PL.01.04-Kpt/3311/KPU- Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 10 Agustus 2018 Surat Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor : 0343/Bawaslu/SJ/ KU.00.03/VI/2019. Tentang Penggaran Bawaslu Kabupaten/ Kota Surat Bawaslu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 001/Bawaslu Prov. JT-25/PW.03.01/II/2019 tentang Klarifikasi Keanggotaan parpol di Data SIPOL, tanggal 22 Februari 2019. Surat Rekomendasi Bawaslu Sukoharjo Nomor : 027/Bawaslu Prov.JT-25/PM.04/XI/2018, Tentang Penundaaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP. Surat Rekomendasi Bawaslu Sukoharjo Nomor : 088/Bawaslu Prov.JT-25/PM.04/V/2019, Tentang pemberian Sanksi Peringatan kepada PPK Baki dan PPK Kartasura, tanggal 4 Mei 2019 Surat Edaran Ketua Bawaslu Ri Nomor : 1874/K.Bawaslu/PM.00.00/ XI/2018 tentang Pengawasan Perbaikan DPTHP-1 dan Rekapitulasi DPTHP-2 tanggal 8 Nopember 2018 Surat pernyataan penilaian Dewan Pers Nomor 01/PP-DP/I/2019, tentang Tabloid Indonesia Barokah, tertanggal 29 Januari 2019 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
INDEKS A Adhoc Aduan Anggaran Aplikasi Aparatur Sipil Negara Alat Peraga kampanye Anti B Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bawaslu RI BPP Baki Baliho Bendera Bahan Kampanye Bulu Bendosari Berkarya Blusukan Berita Acara Berlubang Bayangkara C Coklit Calon Cakruk Caleg C1 C7
D Demokrasi Deklarasi Desa DPD DPR DPRD Kabuapaten Sukoharjo Divisi Data Daftar Pemilih DP4 DB2 DPS DPT DPK DPTb DPTHP Demokrat DCS DCT Daerah Pemilihan Distribusi Dana Kampanye DA1 DAA1 E E-Lula E-KTP F Fasilitas Umum Form
G Gatak Grogol Golkar Garuda Gerindra Gakkumdu H Hari Tenang Humas Hubal Hukum Hanura Hoax HP I Informasi Indeks Daerah Indeks Kerawan Indonesia Barokah J Jawa Tengah K Komisi Pemilihan Umum RI Komisi Pemilihan Umum Propinsi Komisi Pemilihan Umum Sukoharjo Komisioner Kantor Akuntan Publik (KAP) Kapolda Kotak Suara Kursi
Klarifikasi Kalender Kartasura Kepala Keluarga (KK) KTP Kampanye Kecamatan L Laki-laki Laporan Legislatif Logistik LADK LPSDK LPPDK M Muspika Mojolaban Model Saint League Money Politik N Nguter Nasdem O online P Pemilihan Umum Peraturan Panwaslu Kabupaten Panwascam
Pasal Panitia Pengawas Desa/Kelurahan Panitia Pengawas TPS PPK PPS Pojok Polres Politik Uang Perempuan Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Penghitungan Suara Penghitungan Suara Ulang Polokarto Pengawas Pengawasan Pemutahiran Pemilih Pemilih Pelapor Pleno Posko Partisipasi Partai Politik Pasangan Calon (Paslon) PDIP PPP PKS PKB PKPI PBB PSI PERINDO PAN Presiden Penertipan
R Rapat Relawan Rekapitulasi Rusak RT RW S Surat Suara Saksi Salinan Siwaslu Supervisi Sukoharjo Sumber Daya Manusia (SDM) SOP Stiker SIPOl Simawas Sengketa Surat Edaran Surat Keterangan (Suket) Spanduk Sekretaris Desa T Tempat Pemungutan Suara Tawangsari TMS Tahapan Temuan TPS Terlapor Tabloid
U Umum Undang-Undang Uang V Valid W Weru
PROFIL PENULIS Bambang Muryanto, ST, MH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal. Dilahirkan di Sukoharjo 22 Juli 1979, berasal dari keluarga Petani dari pasangan suami-istri H. Harto Saimo dan Hj. Muryati. Anak ke 3 dari 4 bersaudara. Pendidikan Dasar dan Menengah pertama di jalani di Su- koharjo, sedangkan untuk SMA di Bumiayu yang merupakan keca- matan di Brebes Bagian selatan. Selanjutnya menempuh kuliah S1 di jurusan Fakultas Teknik Jurusan Kimia universitas Muhammadiyah Surakarta lulus tahun 2005. Selanjutnya mengambil Megister Hu- kum di Universitas Surakarta, lulus tahun 2019. Sejak di bangku Sekolah Menengan Atas sudah aktif di dun- ia organisasi dan berlanjut pada waktu menjadi mahasiswa. Pernah aktif di IRM SMA Muh I BMA, Organisasi yang di ikuti di mulai dari or- ganisasi tingkat jurusan dan sampai tingkat Universitas, yakni KMTK UMS, BEM FT UNS, Teater Besi Tua UMS dan terakhir menjadi Wakil Presiden BEM UMS tahun 2001 sd 2003. Sejak tahun 2010 pernah berkontribusi menjadi Tenaga Pendamping di LSM YPUKM. Untuk kegiatan kepemiluan, sejak mempunyai hak pilih su- dah menjadi penyelenggara pemilu sebagai KPPS dan berlanjut di tahun 2003 sd 2014 menjadi PPK Kecamatan Sukoharjo, Ketua Pan- waslu Sukoharjo Pilgub Jawa Tengah tahun 2018 dan berlanjut men- jadi Komisioner Bawaslu Periode 2018-2023.
Eko Budiyanto, SH. MH. Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi Penyelesaian Sengketa Anak Sulung dari 4 orang bersaudara. dilahirkan di Surakarta 20 Juli 1979. Bertempat tinggal di Perum Griya Mulya Asri 4 Gang Sriti Blok H6 Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukohar- jo. Beristri nama Rofi'atun dan seorang anak perempuan bernama Haura Sakhi Budi Arrosyad yang lahir pada tanggal 29 September 2012. Pendidikan dasar dan menengah di Kota Surakarta, Lulus SMKN 6 Surakarta tahun 1998, menempuh jenjang kuliah S1 di Juru- san Ilmu Hukum UNIBA Surakarta lulus tahun 2002 dan melanjutkan studi profesi PKPA Peradi tahun 2005, serta melanjutkan jenjang Magister Hukum di Universitas Surakarta tahun 2015. Mulai mendalami keorganisasian saat menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta hingga lulus pada tahun 2002, yang akhirnya juga menjadi Dosen di kam- pus yang memberikan ilmu pengetahuan tentang Hukum, Malang melintang dengan kasus perdata maupun pidana menjadi Konsultan Hukum dan Pengacara/advokat, serta menjadi Dosen atau Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dan mengajar di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES). Pernah aktif menjadi Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupat- en Sukoharjo sebagai Wakil Ketua, di KNPI Kabupaten Sukoharjo, Pemuda Pancasila, Ormas Mega Bintang Kabupaten Sukoharjo dan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA Kabupaten Sukoharjo.
Selain berorganisasi, selama 13 Tahun menjadi Personalia, HRD dan Legal Inhouse tidaklah waktu yang singkat untuk menim- ba pengalaman disebuah perusahaan besar di Jawa Tengah yang beralamat Sukoharjo dengan mempunyai karyawan + 11.000 orang yang juga menjadi salah satu modal dalam menghadapi masalah-ma- salah krusial dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi. Uswatun Mufidah. S.Ag Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi SDM dan Or- ganisasi. Dilahirkan di Sukoharjo 19 Oktober 1968, berasal dari kel- uarga tokoh muslim di Weru Sukoharjo, Anak pertama dari 4 ber- saudara, pasangan suami-istri H. Sjamsuddin dan Sri Lestari. Saat ini bertempat tinggal di Dk. Turen RT 001/001 Desa Karakan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, namun karena tuntas tugas lebih ban- yak berdomisili di Sragen, Boyolali dan Sukoharjo. TK, Pendidikan Dasar dan Menengah pertama di Yayasan Al Islam Cabang Weru Sukoharjo, sedangkan untuk SMA di MAN 1 Kota Surakarta, Selanjutnya menempuh kuliah S1 di jurusan Peradilan Ag- ama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak di bangku sekolah aktif di OSIS, Pramuka sampai di Perguruan tinggi juga aktif di beberapa organisasi di tingkat Fakul- tas dan Universitas di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelum aktif dalam kegiatan kepemiluan aktif di pemberdayaan masyarakat, an- tara lain PNPM Kabupaten Sragen dan P3MD di Kabupaten Boyolali. Pernah juga aktif di kegiatan pemuda Masjid dan di Yayasan Al Islam di Weru.
Rochmad Basuki, SE, MH Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi Penindakan Pelanggaran, Dilahirkan di Sukoharjo 31 Januari 1976, berasal dari keluarga guru SD, anak ke 2 dari 3 bersaudara pasangan Bapak. Kar- ni Purnomo dan Ibu Parinten. Memiliki seorang Istri bernama Mar- tini AMd dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Alif Fathoni. Saat ini bertempat tinggal di Dk. Mojo RT 002/RW 005 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Pendidikan dasar dan menengah di Kota Sukoharjo, Lulus SMAN 1 Sukoharjo lulus tahun 1994, menempuh jenjang kuliah S1 di Jurusan Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember lulus ta- hun 2000 dan melanjutkan jenjang Magister Hukum di Universitas Surakarta tahun 2019. Sejak muda sangat aktif di kegiatan kepemudaan dan baik di Sekolah, kampus maupun masyarakat. Pernah aktif menjadi Ketua Bidang di Senat Mahasiswa FE Universitas Jember, pernah aktif dun- ia NGO di Yayasan Studi Lingkungan dan Bantuan Hukum Suraba- ya, selanjutnya pernah aktif menjadi ketua IV DPD KNPI Kabupaten Sukoharjo, LPCR PDM Kabupaten Sukoharjo, Ketua Bidang Hikmah PDPM Kabupaten Sukoharjo. Pernah beraktifas di PPIP Kabupaten Sukoharjo (2010), Chief Dealer di PT Gatra Mega Utama Solo, PT Buana Invesment Global Solo, CV Maju Abadi Garmen. Di Penyeleng- garaan Pemilu, pernah menjadi KPPS, PPK Kecamatan Sukoharjo, berlanjut menjadi komisioner Panwaslu Kabupaten Sukoharjo da- lam Pilgub tahun 2018 dan Menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo periode 2018 - 2023
Muladi Wibowo, S.Sos, SE, MM, M.Pd Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi Hukum, Data dan Informasi, Dilahirkan di Kulonprogo, 6 Juli 1976, merupakan anak tunggal pasangan Bapak. Wiyono Suryo Putro dan Ibu Sri Mu- latsih. Bersama pasangan hidupnya Lilik Faida Lailia, S.Pd dikaruniai 3 orang putra/I yakni Taskya Nour Wafda, Moh Weashly Wafda Wi- bowo dan Dzakya Noor Wafda. Saat ini bertempat tinggal di Perum Griya Mahkota no. 14 Windan Baru RT 004/007 Desa Gumpang Ke- camatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Pendidikan Dasar dan menengah di Temon Kulon Progo, se- lanjutnya di SMAN I Wates Kulon Progo Lulus tahun 1995, selanjut- nya menempuh studi S1 di Jurusan Administrasi Negara FISIP UNS lulus tahun 2001, Jurusan Manajemen (SE) FE UTP Surakarta lulus tahun 2009, Magister Manajemen (MM) Pascasarjana UMS, lulus ta- hun 2006 dan Magister Pendidikan(M.Pd) Pascasarjana UMS lulus tahun 2012. Masa muda lebih aktif dalam kegiatan OSIS, Pramuda, PMR, serta Saka Bayangkara di Polres Kulonprogo. Aktifitas di Kampus an- tara lain di Kabid HMJ AN FISIP UNS, Sekum FODISMA FISIP UNS, Pemimpin Umum LPM VISI FISIP UNS, SKI FISIP UNS dan menjadi Pengawas, Kabid sda Ketua Umum KOPMA UNS Surakarta. Pernah aktif di berbagai kegiatan profesi di ICMI Solo, Perhumas Solo, ISEI Solo, HIPMI Solo, KADIN Solo, DMI Pusat, ADRI Jawa Tengah, Per- nah beraktifitas di Pusbangnis LPKWu UNS, Lembaga Pendidikan Jarimatika dan UNIBA Surakarta. Dalam bidang kepemiluan di mulai menjadi Pemantau Pemi- lu tahun 1999, Pemantau Pemilu 2004 Forum Rektor, Pemantau
Pemilu 2009, Forum Rektor, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Pilgub tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Pileg dan Pilpres tahun 2014, Panwaskab Kabupaten Sukoharjo dalam Pilkada tahun 2015 dan terakhir menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Su- koharjo tahun 2018-2023. Wahyuni, SE Staf Bagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dila- hirkan di Sragen, 13 September 1996, merupakan Anak ke-2 dari Pas- angan Bapak. Tukiman dan Ibu Maryam. Saat ini bertempat tinggal di Beku, RT 008 Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, namun saat ini berdomisili di Kecamatan Sukoharjo Kabu- paten Sukoharjo. Pendidikan Dasar di SDN I Gemantar lulus tahun 2008, SMPN 1 Mondokan lulus tahun 2011, SMAN 1 Gemolong lulus tahun 2014 dan melanjutkan studi S1 Jurusan Akuntansi STIE Surakarta lulus ta- hun 2017. Selama pendidikan pernah aktif menjadi Anggota HMBP STIE Surakarta dan menjadi Wakil Presiden Mahasiswa di BEM STIE Surakarta tahun 2015-2016. Sebelum beraktiftas di Bawaslu Sukohar- jo pernah magang dan kerja sebagai staf legal di Bank Muamalat Solo, Account officer di PT Permodalan Nasional Mandani dan Finan- cial Consultant di PT valbury Asia Futures KC Solo. Dody Kurniawan, SE Staf Bagian SDM Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dilahirkan di Suko- harjo, 25 Desember 1980, Saat ini bertempat tinggal di Bondalem, RT
003 RW 010 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Su- koharjo. Bersama pasangan hidupnya Nurrohma Widiyastuti, A.Md menikah tanggal 12 Nopember 2005 dan telah dikuruniai 2 orang pu- tra/I yakni Muhammad Nurdy Al Fathih dan Rajwa Dynur Izzah. Pendidikan Dasar sampai dengan menengah ditempuh di Sukoharjo, selanjutnya melanjutkan studi S1 Jurusan Ilmu Manaje- men (SE) di Fakultas Ekonomi (FE0 Universitas Slamet Riyadi (UNIS- RI) Kota Surakarta lulus tahun 2004. Sejak muda sangat aktif dalam bidang olahraga dan kepemu- daan di Sukoharjo, utama di PDPM Kabupaten Sukoharjo, dan men- jadi relawan LAZIMU Kabupaten Sukoharjo, sebelum menjadi staf di Bawaslu Sukoharjo pernah aktif diberbagai perusahaan dan BMT baik di Sukoharjo maupun Jawa tengah.