Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan informatika republik indonesia
Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tim Penulis : Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ISBN : Penerbit : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 11010 Telp/fax. (021) 3842723 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. ii STOP
STOP KorUpSi ! Zona Integritas Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
Kata Pengantar P uji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas berkah dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022. Pada tahun 2022 ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) telah menyelesaikan berbagai program kerja yang menjadi target di tahun 2022. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ditjen PPI ikut andil dalam mensukseskan transformasi digital yang digaungkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2022. Pandemi Covid-19 telah menjadikan tranformasi digital sebagai suatu keharusan. Perubahan perilaku masyarakat mulai dari cara bekerja, beraktivitas, belajar mengajar, hingga pola konsumsi serta perubaha perilaku lain secara tidak langsung menjadi akselerator transformasi digital. Untuk mendukung transformasi digital ini, pada tahun 2022, Ditjen PPI telah melakukan percepatan dalam menyelesaikan penyedian konektivitas, baik melalu fixed broadband maupun mobile broadband terutama di wilayah Non-3T . Ditjen PPI juga sedang melaksanakan amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dengan melaksanakan digitalisasi penyiaran atau Analog Switch Off (ASO) secara bertahap, dengan penetapan tenggat waktu migrasi pada November 2022. Hal ini merupakan langkah besar karena digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran agar lebih jernih, serta memberikan dividen digital yang dapat digunakan untuk optimalisasi mobile broadband dan implementasi teknologi 5G. Selain itu, telah dilaksanakan juga berbagai program kerja seperti pengukuran tingkat kepatuhan penyelenggara pos, telekomunikasi, dan penyiaran terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan cakupan layanan pos, penyusunan regulasi/kebijakan terkait penyiaran digital beserta aturan implementasinya, penyusunan naskah akademik terkait 5G, pelaksanaan pembangunan infrastruktur penyiaran digital TVRI, pendampingan terhadap kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan nomor panggilan darurat, serta pengembangan sistem penyampaian informasi bencana Jakarta, 31 Maret 2023 Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dr. Ir. Ismail, M.T iv
" Melalui Laporan Kinerja Direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika tahun 2022 ini diharapkan dapat memberi informasi yang komprehensif kepada masyarakat pada umumnya. Dr. ir. ismail, M.T Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika v
Daftar Isi ii Kata Pengantar ... Daftar Isi ... vi Daftar Tabel ... viii Daftar Gambar ... x Ringkasan Eksekutif ... xii Bab 1 pendahuluan 1 1.1 Latar Belakang ... 2 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ... 1.2.1 Tugas dan Fungsi ... 1.2.2 Struktur Organisasi ... 7 7 7 1.3 Peran Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ... 12 1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issues) ... 12 1.4.1 Bidang Telekomunikasi ... 12 1.4.2 Bidang Penyiaran ... 14 1.4.3 Bidang Pos ... 15 Bab 2 perencanaan Kinerja 19 2.1 Rencana Strategis 2020 - 2024 ... 20 2.1.1 Visi dan Misi Ditjen PPI 2020 - 2024 ... 20 2.1.2 Tujuan Ditjen PPI 2020 - 2024 ... 21 2.1.3 Sasaran Strategis Kominfo 2020 - 2024 ... 22 2.1.4 Sasaran Program Ditjen PPI 2020 - 2024 ... 22 Indikator Kinerja Strategis Kominfo 2020 - 2024 ... 23 2.1.5 Indikator Kinerja Program Ditjen PPI 2020 - 2024 ... 25 2.1.6 2.2 Perjanjian Kinerja ... 26 vi
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 31 3.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja ... 32 3.1.1 Sasaran Program 1 Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah ... 33 3.1.2 Sasaran Program 2 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Broadband di Wilayah Komersil ... 40 3.1.3 Sasaran Program 3 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital ... 73 3.1.4 Sasaran Program 4 Terwujudnya Pengembangan Highspeed Mobile Broadband ... 101 3.1.5 Sasaran Program 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PnbP ... 108 3.1.5 Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola birokrasi yang Efektif dan Efisien ... 125 3.2 Kinerja Lainnya ... 130 3.2.1 Diseminasi Kebencanaan Laporan EWS ... 130 3.2.2 Track and Trace - Direktorat Pos ... 135 3.2.3 Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi ... 139 Bab 4 Penutup 151 vii
Daftar Tabel TaBeL 1.1 Penetrasi Kepemilikan Perangkat Telekomunikasi... 3 TaBeL 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Kementerian Kominfo ... 23 TaBeL 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PPI ... 25 TaBeL 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen PPI ... 27 TaBeL 3.1 Sasaran Program 1 ... 33 TaBeL 3.1 Sasaran Program 1 Indikator 1 Jumlah Kab./Kota Yang Telah Memenuhi Kriteria untuk Implementasi Sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan ... 34 TaBeL 3.2 Sasaran Program 2 ... 40 TaBeL 3.3 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 1 Capaian Jumlah Desa/Kelurahan Non 3T yang Mendapatkan Akses Jaringan MBB (4G) ... 42 TaBeL 3.4 Capaian pembangunan sampai dengan Desember 2022 ... 44 TaBeL 3.5 Faktor Kendala Optimalisasi Jaringan FBB 2022 ... 45 TaBeL 3.6 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 2 Capaian Persentase Tersedia nya Data Kualitas Layanan Seluler 4G di 514 KAb./Kota ... 46 TaBeL 3.7 Data Coverage ... 49 TaBeL 3.8 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 3 Capaian Persentase Rata-rata Kecepatan Internet Mobile Broadband ... 51 TaBeL 3.9 Rata-rata kecepatan mobile broadband internet dari hasil pengukuran QoS di 514 kab/kota pada tahun 2022 ... 53 TaBeL 3.10 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 4 Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional ... 54 TaBeL 3.11 Hasil Pembangunan Bantuan Pemerintah Akses Fixed Broadband tahun 2022 ... 58 TaBeL 3.12 Proyeksi Pertumbuhan PDB ... 62 TaBeL 3.13 Tabel peningkatan akses FBB pada wilayah penerima bantuan ... 64 TaBeL 3.14 Kapastias ODP Terpasang ... 64 TaBeL 3.15 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 5 Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband ... 65 TaBeL 3.16 Sasaran Program 3 ... 73 TaBeL 3.17 Sasaran Program 3, Indikator Kinerja 1 Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran digital (dari pemancar LPP dan LPS) ... 74 TaBeL 3.18 Rekapitulasi kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set top box ... 79 viii
TaBeL 3.19 Sasaran Program 3, Indikator Kinerja 2 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital Melalui Pemberian Bantuan STB ... 82 TaBeL 3.20 Realisasi Bantuan STB dari Pemerintah pada ASO Tahap I ... 94 TaBeL 3.21 Realisasi Bantuan STB dari Pemerintah di WLS Jabodetabek... 96 TaBeL 3.22 Realisasi Bantuan STB dari Pemerintah di WLS Jabar-1, DIY, Jateng-1, Jatim-1, dan Kota Batam ... 99 TaBeL 3.23 Sasaran Program 4 ... 101 TaBeL 3.24 Sasaran Program 4, Indikator Kinerja Jumlah Kebijakan/Regulasi Implementasi dan Penyelenggaraan 5G di Indonesia ... 102 TaBeL 3.25 Sasaran Program 5... 108 TaBeL 3.26 Sasaran Program 5, Indikator Kinerja 1 Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ... 109 TaBeL 3.27 Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ... 111 TaBeL 3.28 Rincian hasil IKM Pelayanan Publik Telekomunikasi ... 112 TaBeL 3.29 Rincian hasil IKM Pelayanan Publik Telekomunikasi ... 112 TaBeL 3.30 Sembilan indikator indeks IKM Direktorat Penyiaran ... 113 TaBeL 3.31 Target dan Capaian IKM Okt. - Des. 2022 ... 113 TaBeL 3.32 Sasaran Program 5 Indikator Kinerja 2 Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ... 115 TaBeL 3.33 Hasil dari Pembobotan Variabel, Indikator dan Sub Indikator ... 117 TaBeL 3.34 Sasaran Program 5 Indikator Kinerja 3 Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran ... 119 TaBeL 3.35 Sasaran Program 6 ... 125 TaBeL 3.36 Sasaran Program 6, Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ... 126 TaBeL 3.37 Hasil Evaluasi Lanjutan PMPRB Ditjen PPI Tahun 2022 ... 128 TaBeL 3.38 Nilai Hasil Evaluasu RB Ditjen PPI T.A 2022 ... 129 TaBeL 3.39 Rekap Pengiriman SMS Blast Bencana selama Tahun 2022 per-tanggal 19 Desember 2022) ... 132 TaBeL 3.40 Infrastruktur Server Pusat Data Diseminasi Informasi Kebencanaan terhitung sejak Bulan Agustus 2022 ... 134 TaBeL 3.41 Capaian kegiatan sosialisasi dan asistensi pemanfaatan aplikasi track and trace selama tahun 2022 ... 138 ix
Daftar Gambar gamBar 1.1 Persentase Penduduk Indonesia Terkoneksi Internet 2022 ... 4 gamBar 1.2 Capaian Analog Switch Off (ASO) di Indonesia Tahun 2022 ... 5 gamBar 1.3 Struktur Organisasi Ditjen PPI ... 8 gamBar 1.4 Komposisi dan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Per Desember 2022 ... 10 gamBar 3.1 Alur Pembukaan Layanan 112 ... 36 gamBar 3.2 104 Kabupaten & Kota yang menjalankan Call Center 112 ... 38 gamBar 3.3 Kecepatan Akses Internet di Indonesia untuk Unduh dan Unggah serta Latensi untuk Koneksi Mobile Broadband dan Koneksi Fixed Broadband... 52 gamBar 3.4 Program Investasi Pembiayaan Penyediaan Akses Fixed Broadband ... 56 gamBar 3.5 Bagan Target dan Realisasi Capaian FBB 2022 ... 57 gamBar 3.6 Target Capaian FIxed Broadband 2019-2022 ... 58 gamBar 3.7 Tren Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024 ... 62 gamBar 3.8 Tren Ketersediaan Optical Distribution Point (ODP) Kecamatan Meningkat pada Tahun 2019-2022 ... 66 gamBar 3.9 Tren Pertumbuhan ODP Kecamatan ... 67 gamBar 3.10 Model Bisnis Jaringan Access Network ... 69 gamBar 3.11 Model Penyediaan Jaringan Serat Optik dengan Mekanisme Sewa ... 71 gamBar 3.12 Alur Pelaksanaan Fiberisasi Kecamatan melalui mekanisme sewa ... 71 gamBar 3.13 Dokumentasi Kegiatan ... 72 gamBar 3.14 Total persiapan infrastruktur 90 wilayah dari 112 (80,36%) layanan siaran yang akan menjalankan analog switch off ... 76 gamBar 3.15 Langkah-Langkah Digitalisasi ASO ... 77 gamBar 3.16 Bagan Proses Migrasi Penyiaran Indonesia ... 78 gamBar 3.17 Pemetaan Stasiun Pemancar Televisi Digital ... 80 gamBar 3.18 Dokumentasi Kegiatan ... 81 gamBar 3.19 Target Penerimaan Bantuan STB dan Sebaran RTM berdasarkan DTKS Kemensos ... 83 gamBar 3.20 Peta Wilayah ASO 1-3... 84 gamBar 3.21 Tahapan Penetapan Penyediaan STB Bagi RTM ... 85 gamBar 3.22 Alur Pemanfaatan Data P3KE sebagai Basis Data Calon Penerima Bantuan STB... 86 gamBar 3.23 Tahap Pendistribusian Penyediaan STB Bagi RTM ... 87 gamBar 3.24 Tahap Pendampingan Teknis Penyediaan STB Bagi RTM ... 87 gamBar 3.25 Tahap Pendampingan dan Evaluasi ... 88 gamBar 3.26 Katalog Elektronik 1-etalase ... 89 x
gamBar 3.27 Katalog Elektronik 2-etalase ... 90 gamBar 3.28 Distribusi STB ... 91 gamBar 3.29 Alur Pendataan Data P3KE ... 94 gamBar 3.30 Alur Cleansing Data P3KE ... 95 gamBar 3.31 Dokumentasi Kegiatan STB ... 99 gamBar 3.32 Dokumentasi Kegiatan STB (lanjutan) ... 100 gamBar 3.33 Roadmap Implementasi 5G Indonesia ... 104 gamBar 3.34 Peta Jalan (Roadmap) spektrum frekuensi untuk implementasi dan pengembangan 5G di Indonesia ... 106 gamBar 3.35 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Publik Penyiaran ... 114 gamBar 3.36 PNBP BHP Telekomunikasi (untuk tahun 2022 per 31 Des) ... 121 gamBar 3.37 PNBP Penyelenggaraan Pos TA 2022 ... 122 gamBar 3.38 PNBP Bidang Penyiaran TA 2022 ... 123 gamBar 3.39 PNBP Layanan Pos Universal (LPU) ... 124 gamBar 3.40 Sistem Penyampaian Informasi Kebencanaan Kominfo ... 130 gamBar 3.41 Pusat Data Kebencanaan Kominfo di Datacenter PT Telkom Jatinegara... 131 gamBar 3.42 Penyebarluasan Informasi Bencana di daerah terdampak bencana melalui SMS Operator Seluler... 132 gamBar 3.43 Rancangan Arsitektur EWS melalui Siaran Televisi Digital... 133 gamBar 3.44 Uji Coba Aplikasi EWS STATUS = WASPADA Berhasil ditampilkan melalui Pemancar MUX ANTV Bali, 21 Juli 2022 ... 134 gamBar 3.45 Peran Tracking System dalam Manajemen Pengiriman Barang (iThink Logistics) ... 135 gamBar 3.46 Peta sebaran jalur Fiber Optic dan ODP ... 140 gamBar 3.47 Coverage ODP ... 140 gamBar 3.48 Sistem Alarm Fiber Optic ... 140 gamBar 3.49 Ticketing Management Fiber Optic ... 141 gamBar 3.50 Sebaran Agregasi Data Crowdsourcing ... 141 gamBar 3.51 Sebaran Analisis Potensi Desa ... 142 gamBar 3.52 Sebaran Analisis Potensi Desa ... 142 gamBar 3.53 Summary Monthly Progress per Operator ... 143 gamBar 3.54 Hasil Pengukuran QoE dengan Aplikasi Sigmon ... 145 gamBar 3.55 Laman Twitter @aduanPPI ... 147 gamBar 3.56 Alur penanganan pengaduan masyarakat melalui website lapor.go.id... 148 xi
Ringkasan Eksekutif D alam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja pemerintah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) yang merupakan unit kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo) telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022. Direktorat Jenderal PPI mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.896.122.464.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 862.963.518.030,- atau setara dengan 96,30%. Pada tahun 2022, Ditjen PPI memilki 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran program sesuai dengan fokus utama Kementerian Kominfo dan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Secara umum indikator kinerja Ditjen PPI telah ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja antara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Secara keseluruhan, capaian kinerja Ditjen PPI adalah sebesar 107,97%. Adapun rincian dari capaian kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Pagu 896.122.464.000 862.963.518.030 Realisasi 96,30% xii
SaSaran program 1 Terwujudnya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah 1 indiKaTor Kinerja Jumlah kab./kota yang telah memenuhi kriteria untuk implementasi sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan TargeT 20 Kab/Kota reaLiSaSi 22 Kab/Kota Capaian 110% xiii
SaSaran program 2 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersil 1 2 3 indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja Jumlah desa/kelurahan di wilayah non-USO (3T) yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G) melalui optimasi peran penyelenggara telekomunikasi seluler Persentase (%) tersedianya data kualitas layanan seluler 4G di 514 kab./kota (per triwulan) Rata-rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah Indonesia TargeT TargeT TargeT 3.054 Desa/Kelurahan 100% 17.18 Mbps reaLiSaSi reaLiSaSi reaLiSaSi 2.786 Desa/Kelurahan 100% 25.18 Mbps Capaian Capaian Capaian 91.22% 100 % 146.57 % xiv
4 5 indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband TargeT TargeT 20.83% 61% reaLiSaSi reaLiSaSi 22.91% 61% Capaian Capaian 109.99 % 100 % xv
SaSaran program 3 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital 1 2 indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran digital (dari pemancar LPP dan LPS) Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan layanan penyiaran digital melalui pemberian bantuan Set Top Box (STB TargeT TargeT 75% 1.000.000 Rumah Tangga Miskin reaLiSaSi reaLiSaSi 76% 1.207.776 Rumah Tangga Miskin Capaian Capaian 101.33 % 120.78 % xvi
SaSaran program 4 Terwujudnya pengembangan highspeed mobile broadband 1 indiKaTor Kinerja Jumlah kebijakan/regulasi implementasi dan penyelenggaraan 5G di Indonesia TargeT 1 Dokumen reaLiSaSi 1 Dokumen Capaian 100 % xvii
SaSaran program 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBP 1 2 3 indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran Persentase (%) capaian target PNBP bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran TargeT TargeT TargeT 3.50 Indeks 8.2 Indeks 100% reaLiSaSi reaLiSaSi reaLiSaSi 3.71 Indeks 9.44 Indeks 100% Capaian Capaian Capaian 106% 115.12 % 100 % xviii
SaSaran program 6 Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien 1 indiKaTor Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) TargeT 80 Indeks reaLiSaSi 90.12 Indeks Capaian 112.65% xix
pendahuluan Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Penutup Bab 1 pendahuLuan Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
BaB 1 Pendahuluan K eMe nTe r i a n KoM Un iKa Si Da n in f o rMa TiKa R E P U B L I K I N D O N E S I A Peluncuran Perangko khusus seri ASEAN Para Games (APG) 2022
1.1 Latar Belakang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditetapkan bahwa tujuan dari RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Dalam bidang infrastruktur, program pembangunan infrastruktur 2020-2024 diarahkan pada tiga pilar, yaitu: 1. Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar 2. Pembangunan Infrastruktur ekonomi; dan 3. Pembangunan infrastruktur perkotaan Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat karena pembangunan TIK menjadi prasyarat penting terwujudnya transformasi digital di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, posisi infrastruktur TIK disejajarkan dengan infrastruktur ketenagalistrikan dan menjadi infrastruktur pokok yang mendukung fungsi infrastruktur lainnya. Pandemi Covid-19 semakin menegaskan bagaimana dunia berubah dengan cepat, termasuk proses transformasi digital di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, Ekonomi-keuangan digital pada tahun 2022 meningkat pesat hingga 21,9% mencapai Rp 476,3 triliun. Kedepannya Bank Indonesia mengindikasikan jumlah transaksi e-commerce di Indonesia akan naik sebesar 17% menjadi Rp 572 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, nilai transaksi uang elektronik diperkirakan tumbuh 32,2 % (yoy) hingga mencapai Rp 404 triliun pada tahun 2022, dan kemudian naik lagi sebesar 25,7% ke Rp 508 triliun. Hal tersebut juga didukung juga oleh perkembangan transaksi yang terjadi pada sistem BI-Fast dan QRIS yang cukup impresif dan pesat sepanjang tahun 2022. 2
potret Sektor pos, Telekomunikasi dan penyiaran Perkembangan industri telekomunikasi telah memasuki era baru dimulai dengan transformasi jaringan 5G, perubahan TV Digital, perpindahan fokus dari layanan telepon/suara menuju layanan data dan video dengan kebutuhan bandwidth yang besar, peningkatan kecepatan yang akan berlipat-lipat, latensi yang sangat rendah untuk melakukan hal-hal yang bersifat mission critical, dan untuk keperluan komunikasi mesin ke mesin atau manusia ke mesin yang sifatnya masif. Saat ini jumlah koneksi mobile di Indonesia adalah 370,1 juta dengan penetrasi 133,3% dari jumlah penduduk. Jumlah koneksi ini meningkat 3,6% dari tahun 2021 yaitu 345,3 juta koneksi. Untuk penetrasi pengguna internet yang memiliki peralatan komunikasi telepon mobile (semua tipe) 96,1%, smartphone 96,0%, non-smartphone telepon mobile 13,2%, laptop atau komputer dekstop 68,7%, tablet device 18,0%, TV streaming stick 7,5%, games console 15,1%, peralatan smart device 8,0%, smart watch atau wristband 17,3% dan peralatan Virtual Reality 5,5% (Sumber: penetrasi Kepemilikan perangkat Telekomunikasi Telepon Mobile (semua tipe) Non-smartphone Telephone Mobile Smartphone 98.3 % 16% 98.2 % 96.1% 13.2 % 96% Smart Watch atau Wristband Tablet Device Games Console Virtual Reality Non-smartphone Telephone Mobile TV Streaming Stick Smarthome Device 13.3 % 18.5% 16.2 % 4.2% 74.4% 6% 5.7 % 17.3% 18 % 15.1 % 5.5 % 68.7% 7.5% 8 % 2021 2022 Source: TaBeL 1.1 Penetrasi Kepemilikan Perangkat Telekomunikasi 3
Jumlah penduduk terkoneksi internet sebesar 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa dengan tingkat penetrasi internet 77,02%. persentase tersebut naik sebesar 3,32% dari tingkat penetrasi internet tahun lalu. (Sumber: Profile Internet Indonesia 2022, APJII Report) Pertumbuhan ini cukup besar mengingat data sebelum pandemi angkanya hanya sebesar 175 juta jiwa, artinya ada penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia. Namun jika dilihat dari pengguna internet di beberapa negara di dunia, Indonesia memiliki peringkat di bawah negara Malaysia dan Thailand dimana penetrasi masing-masing kedua negara tersebut adalah 93,8% dan 88,3%. (Source: Dengan luas wilayah yang terdiri atas 62% lautan, Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal pertumbuhan akses internet untuk koneksi fixed broadband berbeda halnya dengan koneksi Mobile Broadband. Dari total koneksi mobile, persentase koneksi mobile broadband Indonesia (3G, 4G dan 5G) adalah sebesar 94,9%. Hal ini menandakan bahwa dari 345,3 juta pengguna mobile di Indonesia, 328 juta diantaranya adalah pengguna mobile broadband atau penetrasi sebesar 120% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk layanan fixed broadband, Indonesia memiliki cakupan yang masih rendah yang dapat dilihat dari tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband. Sampai dengan akhir tahun 2022, tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband mencapai 22,91% dari total rumah tangga sebesar 68.700.700 (Sumber: BPS Tahun 2019). 94,9% Persentase koneksi mobile broadband Indonesia (3G, 4G dan 5G) 345,3 juta pengguna mobile di Indonesia, 328 juta diantaranya adalah pengguna mobile broadband 120% Jumlah penduduk Indonesia 22,91 % Tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband total rumah tangga 68.700.700 Source: BPS Tahun 2019 gamBar 1.1 Persentase Penduduk Indonesia Terkoneksi Internet 2022 4
Pada sektor pos, keberadaan e-commerce menjadi penting dan mempengaruhi pertumbuhan sektor pos. Dorongan pasar e-commerce berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional khususnya terkait transaksi e-commerce dan uang elektronik. Bank Indonesia mengungkapkan, total nilai transaksi belanja masyarakat di e-commerce bisa mendekati Rp 50 triliyun per bulannya. Pada akhir 2022 Bank Indonesia mencatat nilai transaksi e-commerce sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 476,3 triliun. Besarnya nilai e-commerce tersebut berdampak besar pada perkembangan industri Pos nasional mengingat sektor Pos merupakan salah satu pilar e-commerce. Di sektor penyiaran, tahun 2022 merupakan tahun yang sangat penting bagi sektor penyiaran, terutama penyiaran digital. Dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November tahun 2022 telah dilaksanakan Analog Switch Off (ASO). ASO telah dilaksanakan secara bertahap di mulai pada 2 November 2022 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Setelah itu dilanjutkan ke daerah-daerah lainnya termasuk di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan sekitarnya. Dari 225 Wilayah Layanan siaran di Indonesia, ASO telah dilakukan di 137 Wilayah Layanan (265 kabupaten/kota). Sehingga, pelaksanaan ASO masih tersisa untuk 88 Wilayah Layanan (249 kabupaten/kota). Program ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan wilayah. 225 137 88 Wilayah Layanan siaran di Indonesia ASO telah dilakukan (265 Kabupaten/Kota) Belum melakukan ASO (249 Kabupaten/Kota) Analog SwiTch off gamBar 1.2 Capaian Analog Switch Off (ASO) di Indonesia Tahun 2022 5
Dari 591 Lembaga Penyiaran yang sudah bersiaran secara digital, 162 Lembaga Penyiaran telah bersiaran seluruhnya secara digital dan 429 Lembaga Penyiaran bersiaran secara simulcast (siaran analog dan digital bersamaan). ASO dilaksanakan setelah bantuan STB untuk rumah tangga miskin selesai didistribusikan. Untuk STB sendiri pemerintah di tahun 2022 telah memberikan STB secara gratis kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin dengan jumlah STB yang berhasil di distribusikan sebanyak 1.207.776 unit. Ketersediaan dan harga STB bagi masyarakat yang membeli mandiri ditindaklajuti dengan koordinasi pengawasan melalui Kemendag dan Kemenperin. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung seluruh program yang sudah ditargetkan di Renstra 2020-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekosistem nasional TIK. Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) memiliki tugas pokok dalam membawa sektor komunikasi dan sektor informatika yang terdiri dari Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia Dalam mencapai tugas pokok tersebut, ditetapkan sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun. Pelaksanaan rencana kerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN & RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja ini tidak hanya menjadi uraian capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022, tetapi juga menjadi cerminan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2020-2024. Di samping itu, Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menuju terwujudnya good governance, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. 6
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi 1.2.1 Tugas dan fungsi Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa tugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan di bidang standarisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran; c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran; d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran; e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 1.2.2 Struktur organisasi Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dibantu oleh unit-unit organisasi sebagai berikut : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Pos 3. Direktorat Telekomunikasi 4. Direktorat Penyiaran 5. Direktorat Pengembangan Pitalebar 6. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika 7
Direktorat JenDeral PENyELENGGARAAN POS DAN INfORMATIKA SEKRETARIAT DIREKTORAL JENDERAL TIM PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN TIM KEUANGAN DIREKTORAT POS DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI TIM PENGELOLAAN TATA USAhA DIREKTORAT POS TIM PENGELOLAAN TATA USAhA DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI TIM DIGITALISASI PENyELENGGARAAN POS TIM JARINGAN TELEKOMUNIKASI TIM DIGITALISASI PRANGKO DAN fILATELI TIM JASA TELEKOMUNIKASI TIM DIGITALISASI LAyANAN POS UNIvERSAL TIM PENOMORAN TELEKOMUNIKASI DAN INfORMATIKA TIM LAyANAN POS, KURIR, LOGISTIK, DAN LAyANAN JASA KEUANGAN TIM TARIf, INTERKONEKSI, DAN IKLIM USAhA TIM REvITALISASI LAyANAN POS, KURIR, DAN LOGISTIK UNTUK UMKM DAN EKOSISTEM INDUSTRI TIM TELEKOMUNIKASI KhUSUS DAN KELAyAKAN PENyELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TIM PENATAAN PENyELENGGARAAN POS 8
gamBar 1.3 Struktur Organisasi Ditjen PPI TIM hUKUM DAN KERJA SAMA TIM MANAJEMEN SDM, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA TIM UMUM DAN RUMAh TANGGA DIREKTORAT PENyIARAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INfORMATIKA TIM PENGELOLAAN TATA USAhA DIREKTORAT PENyIARAN TIM PENGELOLAAN TATA USAhA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR TIM PENGELOLAAN TATA USAhA DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INfORMATIKA TIM JASA LAyANAN RADIO TIM INfRASTRUKTUR PENyIARAN PITALEBAR TIM PUSAT MONITORING TELEKOMUNIKASI (PMT) TIM JASA LAyANAN TELEvISI TIM INfRASTRUKTUR KEPERLUAN KhUSUS TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPLEMENTASI KyC DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA TIM KELAIKAN SISTEM PENyIARAN TIM fASILITASI INfRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI TIM PENCEGAhAN DAN PENERTIBAN TIM PENGELOLAAN IKLIM USAhA PENyIARAN DAN KELAyAKAN TEKNOLOGI TIM PENyEDIAAN INfRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI TIM MONITORING DAN EvALUASI TARIf, KUALITAS LAyANAN, DAN KEPATUhAN PENyELENGGARA POS TIM PENGELOLAAN PNBP BIDANG PENyIARAN SERTA SARANA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATABASE PENyELENGGARAAN PENyIARAN TIM PENyEDIAAN DAN PENGEMBANGAN DUKUNGAN EKOSISTEM SIARAN DIGITAL DAN FIxeD BROADBAND TIM KEPATUhAN PENyELENGGARA PENyIARAN TIM PENGELOLAAN DATA INDUSTRI DAN PELAyANAN PELAPORAN PENyELENGGARA POS DAN INfORMATIKA 9
Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan informatika didukung oleh 452 pegawai yang tersebar pada 6 satuan kerja dengan komposisi sebagai berikut: Setditjen PPI (100 orang), Direktorat Pos (51 orang), Direktorat Telekomunikasi (66 orang), Direktorat Penyiaran (73 orang), Direktorat Pengembangan Pitalebar (65 orang), serta Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika (97 orang). Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah pegawai Ditjen PPI 2021 mengalami kenaikan sebanyak 51 orang atau sebesar 12,7% karena adanya penambahan CPNS baru. Jumlah dan komposisi pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat dilihat melalui gambar berikut. Jumlah pegawai Ditjen PPI adalah 452 pegawai dengan komposisi 286 pegawai atau 63,27% berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sejumlah 166 pegawai atau sebesar 36,73% berstatus Non PNS. KoMpoSiSi DAN JUMLAH PEGAWAI DireKToraT jenDeraL penyeLenggaraan poS Dan inforMaTiKa Per Desember 2022 10
452 total Pegawai 286 PNS 63,27% 166 PPNPN 36,73% Terjadi penurunan pegawai Ditjen PPI 51 orang atau 12,7% SEKRETARIAT DITJEN PPI DIREKTORAT POS DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI 56 44 Total 100 37 Total 51 14 52 14 Total 66 DIREKTORAT PENYIARAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR 49 24 39 26 Total 73 Total 65 PNS PPNPN DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA gamBar 1.4 Komposisi dan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Per Desember 2022 53 44 Total 97 11
1.3 peran Strategis direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika Dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJMN 2020-2024, rencana strategis Kementerian Kominfo 2020-2024 serta tugas dan fungsi Ditjen PPI, peran strategis Ditjen PPI 2020-2024 untuk mendukung transformasi digital adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan coverage dan QoS penyelenggaraan Fixed Broadband, Mobile Broadband dan penyiaran digital. 2) Menciptakan iklim industri yang sehat, efisien dan perlindungan konsumen melalui kebijakan dan regulasi yang progresif 3) Layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran termasuk untuk akses telekomunikasi terkait kebencanaan dan kedaruratan. 4) Migrasi TV Analog ke TV Digital dan Analog Switch Off (ASO) 5) Penyelesaian legislasi dan peraturan implementasi 6) Pengembangan industri pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital. 1.4 permasalahan utama (Strategic issues) Dengan mengacu pada fokus Ditjen PPI tersebut dan agar pencapaiannya dapat lebih terarah, maka isu-isu strategis Ditjen PPI dibagi dalam 4 isu utama, yaitu isu bidang Pos, bidang Telekomunikasi, bidang Penyiaran dan dukungan manajemen. 1.4.1 Bidang Telekomunikasi Berdasarkan potensi dan permasalahan dalam bidang telekomunikasi, ada beberapa isu strategis terkait pengembangan bidang telekomunikasi antara lain sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan Fixed Broadband
Tingkat penetrasi akses jaringan tetap pitalebar (fixed broadband) masih rendah
Tingkat kecepatan akses jaringan tetap pitalebar (fixed broadband) masih rendah
Tingkat utilisasi jaringan tetap pitalebar (fixed broadband) masih rendah
Biaya penggelaran jaringan tetap pitalebar (fixed broadband) masih mahal sehingga berdampak pada harga layanan yang masih tinggi dan masih banyaknya wilayah yang belum tercover layanan fixed broadband terutama untuk di daerah sub urban dan rural.
Dalam penggelaran jaringan tetap pitalebar (fixed broadband) masih banyak kendala yang dihadapi seperti perijinan Pemda, Right of Way (RoW), dan gangguan lainnya
Sebagian besar masyarakat masih belum memahami pentingnya akses tetap pitalebar (fixed broadband) dalam peningkatan ekonomi digital sehingga perlu adanya promosi dan sosialisasi dalam pengembangan ekosistem fixed broadband. 12
2) Penyelenggaraan mobile broadband Walaupun tingkat kecepatan akses jaringan bergerak pitalebar (mobile broadband) terus mengalami peningkatan, namun masih dibawah rata-rata kecepatan akses di dunia. Disamping itu dengan berkembangnya layanan yang berbasis digital diperlukan kecepatan akses yang lebih besar
Masih ada sebagai wilayah di Indonesia yang masih belum terjangkau layanan mobile broadband karena dianggap sebagai daerah yang tidak layak secara ekonomi
Tingkat persaingan dalam industri mobile broadband sangat ketat
Berkembangnya layanan over the top (OTT) belum memberikan benefit dan menjadikan revenue stream baru bagi penyelenggara selular bahkan cenderung mengambil porsi pendapatan operator selular sehingga berdampak pada kinerja operator selular yang menurun atau kalaupun ada peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan pasar.
Belum adanya standar kualitas layanan dan perlindungan konsumen dalam layanan mobile broadband sehingga sering kali layanan yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan promosi yang diberikan operator selular. 3) Kebijakan dan Regulasi Pendukung Implementasi Fixed Broadband dan Mobile Broadband
Pengaturan penyelenggaraan mobile broadband terkait perkembangan teknologi 5G
Pengaturan penggunaan infrastruktur bersama dalam menciptakan efisiensi industri
Pengaturan tarif layanan dalam menciptakan persaingan yang fair dan industri yang sehat.
Pengaturan Interkoneksi IP dalam mendukung terciptanya interoperability jaringan dari penyelenggara yang berbeda sesuai arah teknologi jaringan kedepan yang berbasis IP network.
Kebijakan satu data dalam rangka monitoring dan penyediaan data untuk berbagai kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam pengembangan industri telekomunikasi
Analisis permasalahan industri telekomunikasi melalui analisis dan review pasar (market review & analysis) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam penentuan kebijaan dan regulasi 4) Sistem komunikasi kebencanaan dan panggilan darurat
Penyediaan layanan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
Sosialisasi terkait Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi bencana
Koordinasi dan Kerjasama dengan K/L/D/I terkait. 13
1.4.2 Bidang penyiaran Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia, maka dapat di Identifikasi isu-isu strategis yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan penyiaran Digital di Indonesia antara lain : 1) Migrasi penyiaran analog ke digital termasuk rencana Analog Switch Off (ASO)
Strategi percepatan digital switch on (DSO) dan analog switch off (ASO)
Penyiapan regulasi yang mendukung percepatan migrasi penyiaran analog ke digital
Model migrasi dan tahapan transisi digitalisasi penyiaran.
Strategi dan perencanaan komunikasi publik migrasi televisi digital.
Dukungan pemangku kepentingan dalam Implementasi TV Digital.
Penyediaan dan distribusi alat pendukung teknologi digital. 2) Peningkatan coverage populasi layanan penyelenggara penyiaran TV Digital
Pengembangan Ekosistem Industri Penyiaran Digital
Capacity building dan sosialisasi kepada masyarakat
Pengembangan diversity of content
Komitmen jangkauan siaran nasional bagi penyelenggara Multipleksing 3) Kebijakan dan regulasi pendukung dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran.
Pengaturan tarif sewa penyelenggara multipleksing
Pengaturan Standar kualitas layanan penyiaran siaran digital.
Pengaturan Kontribusi PNBP penyiaran
Pengaturan evaluasi uji coba siaran digital 4) Antisipasi perkembangan Teknologi penyiaran kedepan
Roadmap dan Model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital.
Rencana dasar teknis penyiaran
Standar teknologi baru. 5) Penyehatan dan Efisiensi Industri Penyiaran
Market Review dan Analisis industri penyiaran
Peningkatan layanan publik penyiaran
Pengembangan system SSJ (sistem siaran jaringan)
Penyediaan big data sistem informasi data penyiaran yang terintegrasi. 14
1.4.3 Bidang pos Penyelenggaraan pos apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan di bidang Informatika (telekomunikasi dan penyiaran) memang bukan termasuk bisnis yang interaktif. Perkembangan informatika melalui kecanggihan teknologi dan penetrasi layanan ke masyarakat lambat laun memakan porsi bisnis pos khususnya layanan pengiriman surat dan dokumen, masyarakat yang dahulunya berkomunikasi melalui surat fisik mulai beralih dengan menggunakan sarana elektronik baik melalui telekomunikasi maupun penyiaran (televisi dan radio). Namun, sejalan dengan transformasi sektor Pos di Indonesia, Penyelenggaraan Pos bukan hanya fokus pada pengiriman surat atau dokumen tetapi juga berfokus pada penyampaian kiriman barang atau paket serta menjadi salah satu pendukung utama dalam aktifitas logistik dan pencapaian target dalam Logistic Performance Indicator (LPI) Indonesia. Tantangan utama sektor Pos nasional adalah perlunya meningkatkan daya saing pelaku usaha bidang Pos dalam menghadapi tantangan penyediaan layanan logistik baik nasional, regional, maupun global. Selain itu, salah satu keunggulan kompetitif industri Pos nasional adalah tingginya persebaran titik layanan pelaku usaha Pos di seluruh Indonesia bahkan di dunia sehingga perlu untuk selalu dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu, eksistensi layanan Pos yang merupakan tanggung jawab pemerintah perlu mendapatkan perhatian serius. Untuk menjaga eksistensi layanan Pos, maka RPJMN mentargetkan pembangunan sektor pos yang berkelanjutan. Berikut sasaran program yang ingin dicapai dalam sektor Pos antara lain:
Tersedianya Tools regulator guna mendorong industri Pos yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau baik komersial maupun universal. Berdasarkan UU no. 38 tahun 2009 tentang Pos dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos. Layanan Pos yang dimaksud terdiri dari layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Dalam hal ini logistik merupakan bagian dari layanan Pos. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan tumbuhnya bisnis e-commerce serta logistik di Indonesia yang cenderung akan menerapkan teknologi digital dalam pengoperasiannya, maka ada beberapa isu strategis perlu mendapat perhatian pemerintah untuk menciptakan industri penyelenggaraan layanan Pos yang berkelanjutan antara lain: 1) Mendorong Digitalisasi Industri Layanan Pos Nasional
Penyediaan layanan pos berbasis Online seiring dengan perkembangan bisnis e-commerce
Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Industri Layanan Pos
Automatisasi Sistem Penyelenggaraan Industri Layanan Pos 15
2) Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan pos
Interkoneksi Penyelenggara Pos
Pemerataan titik layanan pos universal
Pemerataan titik layanan pos komersial
Penataan ulang tata kelola Layanan Pos Universal
Sinergitas antar lembaga terkait penyelenggaraan jasa logistik dan fasilitasi e-commerce 3) Interoperability antar penyelenggara Layanan Pos
Kebijakan Pemanfaatan dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana Industri penyelenggaraan layanan Pos
Peningkatan integrasi system supply chain industri layanan Pos
Pola kerjasama atau kemitraan antar penyelenggara pos untuk LPU
Pola kerjasama atau kemitraan antar penyelenggara pos untuk LPK
Model Bisnis kerjasama antar penyelenggara Layanan Pos
Kebijakan Tarif interkoneksi antar penyelenggara Layanan Pos
Kebijakan kerjasama penyelenggara Pos domestik dengan penyelenggara Pos asing. 4) Standar Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pos
Standar layanan (QoS) penyelenggaraan layanan Pos
Aplikasi Trace and tracking
Persyaratan Perizinan dan Prosedur standar penyelenggaraan Pos dan Logistik
Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian kantor PoS 16
5) Pemerataan dan Keberlanjutan Penyelenggaraan layanan Pos
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU)
Kebijakan Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Penyelenggaraan LPU
Kebijakan kerjasama dan model bisnis pengembangan penyelenggaraan layanan Pos di wilayah non komersial dengan pola kemitraan saling menguntungkan
Pengembangan Iklim Kompetisi dan Inovasi layanan Pos 6) Persaingan usaha dan kompetisi penyelenggaraan pos nasional
Pengaturan tentang kompetisi dan persaingan usaha yang sehat.
Pengaturan dalam metode perhitungan tarif berbasis biaya.
Kebijakan Merger dan Akuisisi 7) Peningkatan daya saing pos nasional
Kebijakan standarisasi tentang pemanfaatan teknologi untuk proses bisnis penyelenggaraan layanan Pos.
Kebijakan sertifikasi SDM layanan Pos dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal.
Mempersiapkan pemanfaatan properti penyelenggara Pos untuk mendukung sub sistem pergudangan dalam sistem logistik nasional.
Mempersipkan infrastruktur penyelenggara Pos dalam sistem pembayaran terpadu bagi berbagai kepentingan.
Meningkatkan posisi tawar penyelenggara Pos nasional melalui kerjasama penyelenggara Pos domestik dengan penyelenggara Pos asing.
Membangun citra positif antar penyelenggara Pos dalam negeri dalam menghadapi pasar global.
Sistem perizinan online yang lebih efisien dan transparan. 17
Pendahuluan perencanaan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Penutup Bab 2 perenCanaan Kinerja Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
BaB 2 Perencanaan Kinerja K eMe nTe r i a n KoM Un iKa Si Da n in f o rMa TiKa R E P U B L I K I N D O N E S I A Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersama Ketua DPD La Nyalla saat membuka acara Pameran filateli, Uang Kuno, Keris, Karya Disabilitas, dan Bazar UMKM di Gedung Nusantara v, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta
2.1 rencana Strategis 2020 - 2024 Rencana Strategis Ditjen PPI telah ditetapkan dengan adanya Kepdirjen PPI Nomor 159 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2020 - 2024. 2.1.1 Visi dan Misi Ditjen ppi 2020 - 2024 Dalam mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, presiden menetapkan visi presiden sebagai berikut : ViSi Terwujudnya indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Sedangkan misi presiden antara lain : 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 20
Dalam kontek kementerian visi harus mengacu pada visi presiden, sehingga tidak diperlukan lagi adanya visi kementerian atau Lembaga dibawahnya Dalam upaya untuk mewujudkan misi Kementerian Kominfo tersebut dan sesuai fungsi dan peran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DItjen PPI), maka misi Ditjen PPI dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Meningkatkan pemberdayaan industri pos, telekomunikasi dan penyiaran untuk menggerakkan ekonomi digital 2) Meningkatkan kemudahan berusaha sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran 3) Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas SDM Ditjen PPI dalam kerangka Reformasi Birokrasi 4) Pemerataan konektivitas, aksesibilitas, dan ekosistem layanan pitalebar nasional 5) Meningkatkan cakupan area penyiaran digital 6) Meningkatkan kualitas layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran 7) Mendorong terciptanya iklim industri pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang adil, tidak memihak, dan inovatif 8) Pengendalian kualitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran 9) Optimalisasi Reformasi Birokrasi di Ditjen PPI 10) Mewujudkan ASN Ditjen PPI yang profesional, kompeten dan berintegrasi 2.1.2 Tujuan Ditjen ppi 2020 - 2024 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) berusahan mewujudkan tujuan dari Kementerian Kominfo dengan fokus pada penyelenggaraan pos dan informatika yang memiliki fungsi penyusunan regulasi, pengembangan dan pembinaan industri, pengawasan dan pengendalian dalam bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran. Oleh karena itu Tujuan dari Ditjen PPI lain adalah: 1) Terwujudnya pemberdayaan pelaku industri pos, telekomunikasi, dan penyiaran untuk meng- gerakkan ekonomi digital 2) Meningkatnya kualitas konten (penyiaran) di Indonesia 3) Terwujudnya kemudahan berusaha sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran 4) Tersedianya SDM Ditjen PPI yang profesional 5) Terwujudnya ekosistem layanan pitalebar nasional yang mandiri dan berkelanjutan 6) Terjangkaunya masyarakat dengan layanan penyiaran digital 7) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran 8) Meningkatnya investasi di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran 9) Terkendalinya tingkat layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran sesuai dengan standar kualitas yang berlaku 10) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Proaktif di lingkungan Ditjen PPI 11) Peningkatan RB Ditjen PPI 21
2.1.3 Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan informatika Kemkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 - 2024 sebagai berikut: 1. Meningkatnya cakupan jaringan pitalebar yang cepat dan terjangkau 2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital 3. Meningkatnya konektivitas layanan pos 4. Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional 5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos dan informatika 6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis 7. Terwujudnya masyarakat cerdas digital 8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah 9. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik 10. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik 2.1.4 Sasaran program Ditjen ppi 2020 - 2024 Dengan mengacu pada sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika serta sesuai fokus tugas pokok dan fungsinya, maka Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) merumuskan sasaran program sebagai berikut: 1) Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial 2) Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital 3) Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pos 4) Terwujudnya pengembangan high-speed mobile broadband 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBP 6) Terwujudnya digitalisasi Pemerintahan pusat dan daerah 7) Meningkatnya kualitas tata Kelola birokrasi yang efektif dan efisien 22
2.1.5 indikator Kinerja Strategis Kominfo 2020 - 2024 Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dijabarkan indikator kinerja strategis (IKS) untuk masing-masing sasaran strategis Kementerian Kominfo sebagai berikut : TaBeL 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Kementerian Kominfo SS.1. Meningkatnya cakupan jaringan pitalebar yang cepat dan terjangkau target IKSS. 1.1 Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah yang secara ekonomi belum layak (kumulatif) Non 3T: 3.435 IKSS. 1.2 Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband* (kumulatif) 60 IKSS. 1.3 Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total rumah Tangga* (kumulatif) 30 IKSS. 1.4 Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA) (Gbps)* 450 Gbps IKSS. 1.5 Persentase (%) rasio harga layanan jaringan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)* 0,25 IKSS. 1.6 Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)* 7 SS.2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital IKSS. 2.1 Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran Tv digital* 80 SS.3 Meningkatnya konektivitas layanan pos IKSS. 3.1 Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif) 74 SS.4 Dukungan Pengembangan ikn (indonesia next Digital Hub) IKSS. 4.1 Jumlah Lokasi yang Terkoneksi 5G Pada Tahap Awal Implementasi 13 SS.5 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos dan informatika IKSS. 5.1 Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif) * 1310 Mhz IKSS. 5.2 Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)* 126 unit IKSS. 5.3 Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif) 100 IKSS. 5.4 Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika 7 IKSS. 5.5 Jumlah capaian PNBP bidang pos dan informatika Rp. 24.571.039.152.075 IKSS. 5.6 Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo >3,5 23
SS.6 Meningkatnya pemanfaatan tik di sektor ekonomi dan bisnis IKSS. 6.1 Tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas: a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan g. UMKM 100% IKSS. 6.2 Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk scale up dari usaha kecil menjadi usaha menengah (kumulatif)* 33.000 UMKM scale up IKSS. 6.3 Jumlah Penambahan unicorn (akumulasi)* 3 IKSS. 6.4 Jumlah Startup digital yang terbentuk (kumulatif)* 150 StarUp aktif IKSS. 6.5 Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 95 IKSS. 6.6 Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif) 100 IKSS. 6.7 Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK 100 SS.7 terwujudnya masyarakat cerdas digital IKSS. 7.1 Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)* 50.000.000 IKSS. 7.2 Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital (kumulatif) 72.500 per tahun SS.8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah IKSS. 8.1 Jumlah Penyediaan pusat data nasional 2 IKSS. 8.2 Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif) 70 IKSS. 8.3 Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi Smart City (kumulatif) 69 SS.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik IKSS. 9.1 Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif) 74 SS.10 terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik IKSS. 10.1 Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5) 4,5 IKSS. 10.2 Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo 84 IKSS. 10.3 Nilai opini laporan keuangan Kemkominfo menurut kriteria (WDP/WTP) WTP IKSS. 10.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemkominfo (AKIP) 75 IKSS. 10.5 Indeks Kompetensi kepegawaian Kemenkominfo 90 24
2.1.6 indikator Kinerja program Ditjen ppi 2020 - 2024 Berdasarkan Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal PPI dapat dijabarkan indikator kinerja program (IKP) untuk masing-masing sasaran sebagai berikut : TaBeL 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PPI SP.1 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial target 2024 IKSS 1.1 IKP. 1.1 Jumlah desa/kelurahan Non 3T yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G) (kumulatif) 3435 IKSS 1.2 IKP. 1.2 Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband* (kumulatif) 60 IKSS 1.3 IKP. 1.3 Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total rumah Tangga (kumulatif) 30 IKSS 1.5 IKP. 1.4 Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Qos, QoE, dan aduan masyarakat 100 IKSS 1.6 IKSS 1.5 IKP. 1.5 Rata - rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah Indonesia 20 Mbps IKSS 1.6 IKSS 1.5 IKP. 1.6 Rata - rata kecepatan internet fixed broadband di wilayah Indonesia 25 Mbps IKSS 1.6 IKSS 1.1 IKP. 1.7 Persentase penyelesaian revisi Undang-Undang Telekomunikasi 100 SP. 2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital IKSS 2.1 IKP. 2.1 Persentase (%) populasi yang terjangkau penyiaran Tv digital (kumulatif) 85 IKSS 2.1 IKP. 2.2 Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital dan aturan Pelaksanaannya 8 Naskah IKSS 2.1 IKP. 2.3 Jumlah lembaga penyiaran yang bertransformasi ke penyiaran digital 728 SP. 3 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pos IKSS 3.1 IKP. 3.1 Persentase (%) kecamatan yang tercakup layanan pos 74 IKSS 3.1 IKP. 3.2 Persentase penyelesaian revisi Undang-Undang Pos 100 IKSS 3.1 IKP. 3.3 Jumlah desain prangko nasional yang disahkan 63 SP. 4 terwujudnya pengembangan high-speed broadband IKSS 4.1 IKP. 4.1 Jumlah Lokasi yang Terkoneksi 5G Pada Tahap Awal Implementasi 13 25
SP. 5 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan layanan dan Pengelolaan PnBP IKSS 5.6 IKP. 5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi >3,5 IKSS 5.6 IKP. 5.2 Indeks integritas pelayanan publik bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi ≥ 8,2 IKSS 5.6 IKP. 5.3 Jumlah target PNBP bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi 1.216.036.478.634 SP. 6 terwujudnya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah IKSS 1.1 IKP. 6.1 Persentase (%) jumlah kab/kota yang implementasi sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan 30 SP. 7 Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien IKSS 10.2 IKP. 7.1 Indeks Reformasi Birokrasi 84 IKSS 10.4 IKP. 7.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemkominfo 75 IKSS 10.3 IKP. 7.3 Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Kemenkominfo menurut kriteria WTP IKSS 10.2 IKP. 7.4 Nilai SPIP Kemkominfo 3.80 IKSS 10.3 IKP. 7.5 Nilai Kinerja Anggaran Kominfo 88 IKSS 10.2 IKP. 7.6 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan ke sekretariatan 3.8 2.2 perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berisi pernyataan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud nyata komitmen antara pimpinan satuan kerja (satker) dengan Menteri Kominfo untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan/kemajuan kinerja tiap pimpinan satker. Berikut merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. 26
SaSaran program 1 Terwujudnya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah 1 TaBeL 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen PPI indiKaTor Kinerja TargeT Jumlah kab./kota yang telah memenuhi kriteria untuk implementasi sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan 20 Kab/Kota (dari total akumulatif 431 Kab./Kota) SaSaran program 2 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersil 1 2 indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah Non-USO (3T) yang mendapatkan akses jaringan Mobile Broadband 4G di 514 Kab./Kota (per-Triwulan) Persentase (%) tersedianya data kualitas layanan seluler 4g di 514 Kab./Kota (per-Triwulan) TargeT TargeT 3.054 Desa/Kelurahan 100% 3 4 5 indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja Rata-rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah Indonesia Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband TargeT TargeT TargeT 17,18 Mbps 20.83% 61% 27
SaSaran program 3 Meningkatnya cakupan wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital 1 2 indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja Persentase (%) Populasi Penyiaran Digital (dari Pemancar LPP dan LPS) Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan layanan penyiaran digital melalui pemberian bantuan Set Top Box (STB) TargeT TargeT 75% (196.565.321 dari 262.087.095) 1.000.000 Rumah Tangga Miskin SaSaran program 4 Terwujudnya Pengembangan High-Speed Mobile Broadband 1 indiKaTor Kinerja Jumlah kebijakan/Regulasi Implementasi dan Penyelenggaraan 5G di Indonesia TargeT 1 dokumen (peraturan menteri terkait Micro Operator 5G) 28
SaSaran program 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBP 1 2 3 indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja indiKaTor Kinerja Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran Persentase (%) capaian target PNBP bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran TargeT TargeT TargeT >3.50 >8.2 100% (rp. 1.197.250.408.000) SaSaran program 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien 1 indiKaTor Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) TargeT 80 (skala 1-100) 29
Pendahuluan Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Penutup Bab 3 aKuntabiLitas Kinerja Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
bab 3 Akuntabilitas Kinerja K e m e n t e r iAn Ko m u n iK A s i dAn in f o r mA t iK A r ePu b lI K InDo n e sI A Pelaksanaan Seminar Nasional "Industri Pos di Era Digital" serta Peluncuran Aplikasi STATIS dan Geopos Location.
3.1 Capaian Kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 29 Tahun 2015 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sAKIP), bahwa setiap unit eselon I, diamanatkan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Terhadap hal tersebut, maka Ditjen PPI pada Tahun 2022 telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai ukuran keberhasilan kinerja Ditjen PPI setiap tahunnya. Adapun hasil evaluasi dan analisa atas pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peyelenggaraan Pos dan Informatika adalah sebagai berikut : 32
sasaran program 1 Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah tabeL 3.1 Sasaran Program 1 indiKator Kinerja Jumlah kab./kota yang telah memenuhi kriteria untuk implementasi sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan target 20 Kab/Kota reaLisasi 22 Kab/Kota Capaian 110% 33
Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut: 3.1.1 Jumlah Kab./Kota yang Telah Memenuhi Kriteria untuk Implementasi Sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan tabeL 3.1 Sasaran Program 1 Indikator 1 Jumlah Kab./Kota Yang Telah Memenuhi Kriteria untuk Implementasi Sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan indiKator Kinerja Jumlah kab./kota yang telah memenuhi kriteria untuk implementasi sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan 2020 2021 2022 target target target 65 Kab/Kota 83 Kab/Kota 20 Kab/Kota reaLisasi reaLisasi reaLisasi 65 Kab/Kota 83 Kab/Kota 22 Kab/Kota Capaian Capaian Capaian 100 % 100 % 110 % 34
Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 telah diimplementasikan oleh 104 Pemerintah Daerah dan diharapkan pertambahannya akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang D alam rangka pengembangan sistem penyebarluasan informasi bencana melalui operator seluler dan lembaga penyiaran, guna menyampaikan informasi bencana secara cepat dan akurat kepada masyarakat terdampak bencana meliputi pra-bencana (mitigasi), saat terjadi bencana hingga pemulihan pasca bencana. Kementerian Kominfo berinisiatif mengimplementasikan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 untuk membantu pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggung jawab terutama dalam hal tanggap darurat. sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 10 Tahun 2016 tentang layanan nomor Tunggal Panggilan Darurat. Pada tahun 2022 dilakukan proses pembuatan rancangan Peraturan Presiden tentang sistem Komunikasi nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan bencana yang di dalamnya juga mengatur tentang layanan nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Di dalam rancangan Perpres tersebut, nomor panggilan 112 akan dijadikan menjadi satu-satunya nomor panggilan untuk kedaruratan dan nomor panggilan darurat lainnya harus mengintegrasikan ke layanan nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Implementasi layanan 112 yang baru, dilakukan secara mandiri. Artinya pengadaan call center 112 dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten menggunakan APbD masing-masing. Peran Kemkominfo yaitu memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, seperti memberikan pengarahan terkait konsep dan teknis call center 112, serta koordinasi terkait akses nomor 112 ke daerah. 35
Alur Pembukaan Layanan 112 02 Permohonan Pemda melakukan permohonan pembukaan akses layanan 112 01 Persiapan Pemda melakukan koordinasi internal untuk mempersiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana, SDM, serta SOP untuk penyelenggaraan Call Center 03 Verifikasi gambar 3.1 Alur Pembukaan Layanan 112 Ditjen PPI Kemenkominfo melakukan verifikasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Call Center 112 Pemerintah kota/kabupaten yang akan mengadakan call center 112 harus mengirimkan surat permohonan pembukaan akses nomor 112 kepada Menteri Kominfo atau Dirjen PPI. setelah proses verifikasi, Kemkominfo akan mengkoordinasikan kebutuhan akses 112 pemerintah kota/kabupaten dengan operator telekomunikasi. berikut ini merupakan faktor yang mendukung percepatan implementasi layanan panggilan darurat 112: 1) sinergi target program layanan panggilan darurat 112 dengan target 100 Kab/ Kota smart City Kemkominfo dan target Daerah super Prioritas Pariwisata Kemenkomarves; 2) edukasi ke Pemerintah Daerah baik berupa sosialisasi regional maupun audiensi per Kab/ Kota; 3) Kerjasama dan Dukungan dari para penyedia jasa call center 112, PT Infomedia nusantara, PT Jasnita Telekomindo, PT Digital sandi Informasi untuk sosialisasi percepatan penyelenggaraan call center 112 di Kab/ Kota. biasanya Penyedia akan memberikan layanan trial/ Csr guna membantu pemerintah Kab/ Kota untuk memastikan perencanaan anggaran dan organisasi lebih optimal; 4) Monitoring dan evaluasi layanan Panggilan Darurat 112 baik melalui lapangan maupun dengan dashboard monitoring 112 di portal web layanan112.kominfo.go.id. Portal Web juga jadi pintu informasi dan sosialisasi berita terkait layanan panggilan darurat 112. 36
04 Validasi Kemenkominfo akan mendukung kesiapan Pemda dalam pembukaan akses 112 jika hasil verifikasi sudah lengkap 06 Peresmian Pemda meresmikan layanan 112 05 Pembukaan Akses Ditjen PPI akan berkoordinasi dengan operator untuk membuka akses layanan 112 di wilayah administrasi Pemda Pada tahun 2022 pemerintah telah mengimplementasikan layanan 112 di sebanyak 22 Kabupaten/ Kota melebihi jumlah target yakni 20 Kabupaten/Kota. sehingga totalnya ada 104 Pemerintah Daerah penyelenggara layanan 112 dengan rincian sebagai berikut: layanan nomor Panggilan Darurat 112 telah diimplementasikan oleh 104 Pemerintah Daerah dan diharapkan pertambahannya akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Monitoring dan evaluasi (monev) panggilan layanan 112 dilaksanakan melalui Pusat Data Monitoring di portal selain itu juga telah dilakukan monev secara langsung ke beberapa daerah yang menyelenggarakan Call Center 112 terkait masalah keterhubungan panggilan 112, serta kepada penyelenggara jasa call center 112 dan operator telekomunikasi. Kemkominfo telah memberikan asistensi kepada pemda terkait penyelenggaraan panggilan 112 dalam bentuk: a. Training of Trainer (ToT) bagi sDM call center 112 sebanyak 2 (tiga) kali; b. Koordinasi, verifikasi, dan pendampingan launching layanan 112 di daerah; c. Koordinasi dengan operator telekomunikasi terkait akses nomor 112 ke setiap daerah yang telah siap menyelenggarakan layanan 112 berdasarkan hasil verifikasi; d. Audiensi dan Verifikasi Kesiapan Penyedia Jasa Keterhubungan Call Center layanan Panggilan Darurat 112. 37
Website layanan Panggilan Darurat 112 merupakan fasilitas yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah terkait informasi regulasi, alur penyelenggaraan, peta geopasial wilayah kabupaten/kota, update status permohonan pemda yang akan menyelenggarakan, dan berita terkait penyelenggaraan Call Center 112. Tahun ini telah dilakukan perbaikan portal dan integrasi data ke Pusat Data Monitoring layanan Panggilan Darurat 112, sehingga data monitoring dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan/Decision Support System (DDs). Call Center 112 104 Kabupaten/Kota Menjalankan Call Center 112 gambar 3.2 104 Kabupaten & Kota yang menjalankan Call Center 112 38
Nangroe Aceh Darussalam Kepulauan Riau Jawa Barat Jawa Tengah 100 Kabupaten Aceh Tengah 3 Kota Batam 19 Kabupaten Purwakarta 16 Kota Semarang Sumatera Utara Bengkulu 23 Kota Cirebon 30 Kota Grobogan 18 Kota Tebing Tinggi 84 Kota Bengkulu 35 Kabupaten Majalengka 36 Kabupaten Kudus 20 Kabupaten Pakpak Bharat 88 Kabupaten Seluma 4 Kota Bogor 40 Kota Pekalongan 27 Kota Sibolga 96 Kabupaten Bengkulu Selatan 47 Kabupaten Bekasi 53 Kabupaten Demak 58 Kota Medan 99 Kabupaten Kaur 52 Kabupaten Bogor 54 Kabupaten Batang 67 Kabupaten Karo Jambi 6 Kota Depok 55 Kabupaten Magelang 74 Kabupaten Langkat 57 Kota Jambi 7 Kota Bandung 63 Kabupaten Semarang 86 Kabupaten Dairi Lampung 82 Kabupaten Subang 68 Kabupaten Wonosobo 93 Kabupaten Toba 21 Kabupaten Lampung Barat 85 Kabupaten Cirebon 79 Kabupaten Kendal Sumatera Barat 89 Kota Bandar Lampung Yogyakarta 8 Kota Surakarta 37 Kabupaten Padang Pariaman 95 Kabupaten Tulang Bawang Barat 39 Kabupaten Bantul 83 Kabupaten Purworejo 49 Kota Padang Panjang Jakarta 45 Kabupaten Sleman 94 Kabupaten Tegal 64 Kota Solok 1 Jakarta Jawa Timur 104 Kota Magelang Sumatera Selatan Banten 2 Kota Surabaya Bali 17 Kota Palembang 14 Kabupaten Pandeglang 33 Kota Probolinggo 10 Kota Denpasar 22 Kabupaten Musi Banyuasin 15 Kota Cilegon 42 Kabupaten Banyuwangi 24 Kabupaten Badung 25 Kabupaten Banyuasin 28 Kabupaten Lebak 43 Kota Madiun 80 Kabupaten Bangli Riau 31 Kota Serang 44 Kabupaten Probolinggo Nusa Tenggara Barat 26 Kota Pekanbaru 41 Kota Tangerang Selatan 48 Kaupaten Blitar 29 Kota Bima 46 Kabupaten Siak 5 Kota Tangerang 50 Kota Malang 9 Kota Mataram 106 Kab Indragiri Hilir 56 Kota Blitar Sulawesi Utara 59 Kabupaten Jombang 13 Kota Manado 69 Kabupaten Sumenep 32 Kota Tomohon 76 Kota Pasuruan 72 Kota Bitung 81 Kabupaten Pasuruan 101 Kab Minahasa Utara 90 Kabupaten Sidoarjo 102 Kab Minahasa Tenggara 103 Kota Mojokerto Gorontalo 91 Kabupaten Gorontalo 39
sasaran program 2 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Broadband di Wilayah Komersil tabeL 3.2 Sasaran Program 2 1 2 3 indiKator Kinerja indiKator Kinerja indiKator Kinerja Jumlah desa/kelurahan di wilayah non-USO (3T) yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G) melalui optimasi peran penyelenggara telekomunikasi seluler Persentase (%) tersedianya data kualitas layanan seluler 4G di 514 kab./kota (per triwulan) Rata-rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah Indonesia target target target 3.054 Desa/Kelurahan 100% 17.18 Mbps reaLisasi reaLisasi reaLisasi 2.786 Desa/Kelurahan 100% 25.18 Mbps Capaian Capaian Capaian 91.22% 100 % 146.57 % 40
4 5 indiKator Kinerja indiKator Kinerja Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband target target 20.83% 61% reaLisasi reaLisasi 22.91% 61% Capaian Capaian 109.99 % 100 % 41
Penjelasan atas pencapaian sasaran Program 2, yaitu Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial, diuraikan secara rinci dengan indikator kinerja sebagai berikut : 3.2.1 Jumlah Desa/Kelurahan Non 3T yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband (4G) Melalui Optimasi Peran Penyelenggara Telekomunikasi Seluler tabeL 3.3 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 1 Capaian Jumlah Desa/Kelurahan Non 3T yang Mendapatkan Akses Jaringan MBB (4G) indiKator Kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Non 3T yang Mendapatkan Akses Jaringan Mobile Broadband (4G) Melalui Optimasi Peran Penyelenggara Telekomunikasi Seluler 2020 2021 2022 target target target 3.435 Desa/Kel 1.423 Desa/Kel 3.054 Desa/Kel reaLisasi reaLisasi reaLisasi Telah tersusun dokumen pemetaan/ profiling untuk 3.435 Desa/Kel dan Kebijakan Regulasi untuk mencapainya 341 Desa/Kel 2.786 Desa/Kel (Kumulatif) Capaian Capaian Capaian 100 % 26,77% 91,22% 42
Sampai dengan akhir tahun 2022, desa/ kelurahan dilaporkan terbangun berjumlah 2786 desa/kelurahan (perhitungan kumulatif), sisanya 651 Kab./Kota akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023 U ntuk mencapai target dari indikator ini Ditjen PPI melalui Direktorat Telekomunikasi selama tahun 2022 telah melakukan kegiatan untuk menjamin pencapaian indikator jumlah desa/kelurahan yg mendapatkan akses jaringan mobile broadband melalui optimalisasi peran penyelenggara telekomunikasi seluler dengan target di tahun 2022 yaitu 3.054 desa/kelurahan. Pada tahun 2022 Direktorat Telekomunikasi telah melakukan koordinasi secara intensif dengan 146 pemerintah daerah dan seluruh operator seluler yang mempunyai komitmen dalam membangun akses jaringan mobile broadband di 3.054 desa/kelurahan non 3T tersebut. selama tahun 2022 Direktorat Telekomunikasi telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 52 kali dengan pemerintah daerah, penyelenggara telkomunikasi dan pihak terkait lainnya baik secara offline maupun online. Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk menjembatani dialog antara pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi dan stakeholder lainnya dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan terkait pembangunan akses jaringan mobile broadband di 3.054 desa/kelurahan. Dari hasil rapat koordinasi ini ditemui sejumlah desa yang terkendala dalam proses pembangunan akses jaringan dan solusi dalam mengatasi desa-desa yg terkendala tersebut. berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo, dari 12.548 desa/kelurahan yang belum terlayani sinyal 4G, terdapat setidaknya terdapat 3.435 desa/kelurahan yang masuk dalam wilayah non- 3T, dan 9.113 desa/kelurahan selebihnya masuk wilayah 3T. lebih lanjut lagi dari 3.435 desa/kelurahan tersebut, sebanyak 182 desa tercatat hanya terlayani 2G dan 3G, sebanyak 331 desa sudah terlayani 4G akan tetapi baru sebagian wilayahnya saja, sedangkan sebanyak 2.922 desa sama sekali belum tercover oleh layanan selular baik 2G/3G/4G. Data ini diolah berdasarkan Data Dukcapil yang merujuk pada perubahan Permendagri nomor 56 Tahun 2015 ke Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya pemekaran wilayah dan pemutakhiran data spasial oleh badan Informasi Geospasial tiap tahunnya, data tersebut akan disesuaikan kembali dan terus diupayakan untuk ter-cover 100% sesuai dengan target Kementerian Kominfo ke depan. 43
berdasarkan tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa target yang sudah di tetapkan di renja Kementerian Kominfo sebanyak 3.054 desa/kelurahan tidak tercapai. sampai dengan akhir tahun 2022, desa/ kelurahan dilaporkan terbangun berjumlah 2786 desa/kelurahan (perhitungan kumulatif), sisanya 651 Kab./Kota akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023. Adapun tidak tercapainya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
Backhaul	potensi	menggunakan	non
terestrial
Desa	yang	baru	di	Keputusan	Menteri	Kominfo	No.	430	Tahun	2022	tentang	perubahan	kedua	atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika no.620 Tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz PT Telekomunikasi seluler dan sudah memiliki Network Element 4G
Peringatan	faktor	keamanan	dan	Pemerintah	Daerah
Beririsan	dengan	desa	3T	BAKTI	atau	lainnya
Permintaan	relokasi	desa	oleh	Pemerintah	Daerah
Akses	menuju	desa	tidak	dapat	dilalui	untuk	survey	dan	logistik
Wilayah	administratif	tidak	ditemukan
Akuisisi	lahan	(status	lahan	desa	tidak	jelas)
Perizinan	di	lahan	konservasi	laut berdasarkan laporan penyelenggara jaringan bergerak seluler sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maka capaian pembangunan saat ini, baik yang sudah terbangun, masih berprogres, maupun yang berkendala adalah sebagai berikut: tabeL 3.4 Capaian pembangunan sampai dengan Desember 2022 Jumlah Desa* Status Desa Total PT Telekomunikasi Seluler PT Indosat, Tbk PT XL Axiata, Tbk PT Smart Telecom Dilaporkan Terbangun 941 1018 775 52 2786 Dilaporkan Berprogres 273 0 86 0 359 Dilaporkan Berkendala 287 5 0 0 292 Total Kewajiban Tahun 2021 dan 2022 1501 1023 861 52 3437 ) Kewajiban pembangunan di tahun 2021 dan 2022 Desa dengan status Dilaporkan Terbangun diatas merupakan desa yang dilaporkan penyelenggara telah terlayani 4G sesuai ketentuan teknis per 31 Desember 2022, namun akan tetap dilakukan verifikasi faktual untuk memastikan pembangunan dimaksud sesuai dengan kriteria layanan yang ditetapkan, termasuk untuk memastikan layanan dapat digunakan secara konkuren (bersama-sama) oleh masyarakat di desa dimaksud. 44
Desa dengan status Dilaporkan berprogres di atas merupakan desa yang dilaporkan pembangunannya masih dalam proses, namun purchase/work order untuk desa tersebut telah ada dan diperlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan pembangunan. berdasarkan laporan penyelenggara jaringan bergerak seluler, dibutuhkan waktu tiga sampai enam bulan untuk menyelesaikan pembangunan. Kondisi ini juga mempertimbangkan perubahan penetapan desa terkahir yang dilakukan pada bulan oktober 2022. Kendala pada capaian pembangunan yang dilaporkan tidak dapat dilaksanakan akibat kendala geografis dan administratif dikategorikan sebagai desa Dilaporkan berkendala. secara garis besar desa dimaksud dapat dirinci pada tabel berikut: Desa berkendala di atas telah diverifikasi dan tidak termasuk sebanyak 127 desa yang dilaporkan PT Telekomunikasi seluler berkendala karena potensi menggunakan transmisi non terrestrial. Pemenuhan kewajiban pembangunan akses layanan 4G di wilayah non 3T akan diselesaikan pada tahun 2023. tabeL 3.5 Faktor Kendala Optimalisasi Jaringan FBB 2022 Jumlah Desa Faktor Kendala Telkomsel IOH Desa yang baru di Keputusan Menteri No. 430 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Menteri Komunikasi dan Informatika No 620 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz PT Telekomnikasi Seluler dan sudah memiliki Network Element 4G. Desa dimaksud sudah terdapat BTS 4G, jadi tidak dapat dibangun tower lagi, dan perlu dilakukan relokasi ke desa lain untuk pemerataan jaringan 4G. 100
Peringatan faktor keamanan dan Pemda 26
Beririsan dengan desa 3T BAKTI atau lainnya 18
Permintaan relokasi desa oleh Pemda 13 1 Akses menuju desa tidak dapat dilalui survey dan mobilisasi logistik 2
Wilayah administratif tidak ditemukan 1
Akuisisi lahan (status lahan desa tidak jelas)
1 Perizinan di lahan konservasi laut
3 Total
160 5
3.2.2 Persentase (%) Tersedianya Data Kualitas Layanan Seluler 4G di 514 Kab./Kota (per triwulan) tabeL 3.6 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 2 Capaian Persentase Tersedia nya Data Kualitas Layanan Seluler 4G di 514 Kab./Kota indiKator Kinerja Persentase (%) Tersedianya data kualitas layanan seluler 4G di 514 Kab./Kota (per triwulan) target 100% reaLisasi 100% Capaian 100 % 46
Untuk menjamin kualitas layanan telekomunikasi yang diterima oleh masyarakat, maka Ditjen PPI melakukan pemantauan terhadap kualitas layanan telekomunikasi, melalui pengukuran QoS dan QoE P asal 48 ayat (3) PM Kominfo nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi menyebutkan bahwa selain laporan pencapaian kualitas layanan, untuk memperoleh data kualitas layanan, Menteri dapat melakukan pengukuran standar kualitas layanan. berdasarkan best practise di beberapa negara seperti brasil, Italia, Malaysia, dan lainnya, dimana kompetisi masih belum ideal/equal karena masih ada operator yang dominan, pengukuran Kualitas layanan atau Quality of Service/Qos dilakukan oleh regulator. Pengambilan data hasil pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah memiliki nilai yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan data yang diukur sendiri oleh operator berdasarkan mekanisme self assessment. Di tahun 2022 ini pengukuran Qos telekomunikasi dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (514 kabupaten/kota) yang akan ditampilkan pada dashboard Qos Pusat Monitoring Telekomunikasi. Pelaksanaan pengukuran dilakukan secara swakelola dan managed service dengan membagi seluruh wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketersediaan perangkat pengukuran. Perangkat pengukuran yang digunakan telah memiliki standar ITu yang sudah diakui kevalidannya oleh operator. Pelaksanaan pengukuran dilakukan secara rutin dan insidential, yaitu: a. rutin dilakukan setiap 1 kabupaten/kota dilakukan pengukuran 1 kali dalam 1 bulan b. Insidental dilakukan apabila ada aduan masyarakat, laporan pemerintah daerah, hasil dari aplikasi Quality Of Experience (Qoe), kondisi kebencanaan, dan dalam menghadapi even-even besar, baik nasional maupun Internasional (Asian Games, IMF Wb Annual Meeting, Mandalika International Marathon, dll), hari raya lebaran, natal dan Tahun baru, dan lainnya. 47
Metode pengukuran Qos telekomunikasi dilakukan secara: a. Statik Test Di pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat pemukiman, Pos lintas batas negara, dan lain-lain pada jam sibuk. b. Drive Test Di jalan protokol, wilayah bisnis dan wilayah pemukiman, sarana transportasi umum seperti di kereta commuter line dan bus pada jam sibuk. output dari dashboard Qos telekomunikasi berupa hasil pengukuran di lapangan terhadap: a. layanan voice dan sms b. Kecepatan download dan upload c. Kualitas suara dan video pada layanan Over the Top (oTT) selain melakukan pengukuran Qos, Ditjen PPI c.q Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika juga melakukan pengukuran Qoe. Metode pengukuran Qoe yang digunakan adalah true test dengan melakukan pengetesan ke server yang berada di Google Cloud, Akamai, dan Amazon Web service yang merupakan pencerminan dari trafik internet yang sesungguhnya sehingga dapat meghasilkan data real throughput. Hal ini berbeda dengan metode aplikasi speedtest ookla yang menggunakan metode max test yang pengetesannya menggunakan server yang disediakan sendiri oleh yang melakukan pengetesan atau server terdekat dari lokasi yang melakukan pengetasan, sehingga mengakibatkan hasil pengetesan dari metode max speed akan lebih besar dari metode true speed. Pengukuran melalui metode aplikasi Qoe tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menetapkan baik buruknya kualitas layanan telekomunikasi, karena terdapat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi hasil tersebut, diantaranya tipe/jenis handset yang digunakan. namun hasil dari aplikasi ini dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan pengkuran dengan menggunakan perangkat Qos yang sudah memiliki standar ITu. Hasil analisa pengukuran Qoe disampaikan secara online (ticketting) kepada operator sehingga operator dapat menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan/optimalisasi jaringan di lokasi yang kurang baik kualitas layanannya. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Qos dan Qoe penyelenggaraan Telekomunikasi adalah sebagai berikut : 1) Terciptanya layanan telekomunikasi yang berkualitas. Hasil Analisa pengukuran Qos/Qoe disampaikan secara online (ticketting) kepada operator sehingga operator dapat menindaklanjuti hasil pengukuran di lokasi-lokasi yang hasilnya kurang baik. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan telekomunikasi yang berkualitas. 2) Mendapatkan data hasil pengukuran untuk menilai pemenuhan standar kualitas layanan telekomunikasi operator sesuai ketentuan. standar kualitas layanan telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 48
3) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta dapat melihat kinerja sumber daya terbatas (frekuensi).
Analisa	penyebab	keberhasilan/kegagalan	atau	peningkatan/penurunan	kinerja	sangat	dipengaruhi oleh kondisi penggunaan trafik oleh pelanggan dan sebaran coverage layanan dari Penyelenggara tersebut. Direktorat Pengendalian Pos Dan Informatika telah menyampaikan hasil pengukuran kepada masing-masing Penyelenggara seluler terkait hasil pengukuran yang sudah dilakukan untuk dilakukan perbaikan apabila ada kualitas layanan seluler yang kurang baik.
Analisa	dampak	kegiatan	terhadap	tersedianya	data	kualitas	layanan	seluler	4G	yakni	dengan	dilakukannya pengukuran oleh direktorat pengendalian diharapkan dapat memberikan insight bagi operator seluler untuk peningkatan Kualitas layanan dengan memberikan hasil pengkuran kinerja layanan sehingga bisa terus dilakukan maintenance jaringan secara berkala. tabeL 3.7 Data Coverage Q2 22 4 VARIABLE (ALL) URAIAN PERSEN (%) LUAS (KM²) 1.900.235,16 LUAS 2G (KM²) 1.325.510,86 69,76% LUAS 3G (KM²) 656.461,32 34,55% LUAS 4G (KM²) 967.364,05 50,91% LUAS 5G (KM²) 1.297,74 0.07% LUAS MUKIM (KM²) 46.031,51 LUAS 2G MUKIM (KM²) 44.331,20 96,31% LUAS 3G MUKIM (KM²) 41.024,89 89,12% LUAS 4G MUKIM (KM²) 44.636,98 96,97% LUAS 5G MUKIM (KM²) 768,23 1,67% JUMLAH DESA/KELURAHAN 83.552,00 JUMLAH DESA/KELURAHAN TERCOVER 2G 53.891,00 64,50% JUMLAH DESA/KELURAHAN TERCOVER 3G 47.497,00 56,85% JUMLAH DESA/KELURAHAN TERCOVER 4G 71.076,00 85,07% JUMLAH DESA/KELURAHAN TERCOVER 5G 296,00 0,35% JUMLAH KECAMATAN 7.255,00 JUMLAH KECAMATAN TERCOVER 2G 4.214,00 58,08% JUMLAH KECAMATAN TERCOVER 3G 2.508,00 34,57% JUMLAH KECAMATAN TERCOVER 4G 4.451,00 61,35% JUMLAH KECAMATAN TERCOVER 5G 18,00 0,25% 49
Q2 22 4 VARIABLE (ALL) URAIAN PERSEN (%) JUMLAH KABKOT 522 JUMLAH KABKOT TERCOVER 2G 215 41,19% JUMLAH KABKOT TERCOVER 36 81 15,52% JUMLAH KABKOT TERCOVER 4G 131 25,10% JUMLAH KABKOT TERCOVER 5G 0 0,00% JUMLAH PROVINSI 35 JUMLAH PROVINSI TERCOVER 2G 2 5.71% JUMLAH PROVINSI TERCOVER 3G 0 0,00% JUMLAH PROVINSI TERCOVER 4G 1 2,86% JUMLAH PROVINSI TERCOVER 5G 0 0,00% Ditjen PPI telah melakukan pemetaan data kualitas layanan seluler 4G di 514 Kab/Kota di Indonesia, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Kabupaten Kota yang tercover jaringan 4G adalah 114 Kab/Kota atau 25,10%. Cakupan 4G 114 Kabupaten/Kota Tercover 4G atau 25,10% 50
3.2.3 Rata-rata Kecepatan Internet Mobile Broadband di Wilayah Indonesia tabeL 3.8 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 3 Capaian Persentase Rata-rata Kecepatan Internet Mobile Broadband indiKator Kinerja Rata-rata Kecepatan Internet Mobile Broadband target 17,18 Mbps reaLisasi 25,18 Mbps Capaian 146,57 % 51
Kecepatan akses internet mobile broadband Indonesia berada di peringkat 110 dunia dimana kecepatan unduh rata-rata 17.57 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 10,65 Mbps dengan latensi rata-rata 27ms K emajuan tren penggunaan TIK telah mendorong peningkatan konsumsi data yang signifikan. Kebutuhan layanan data yang melonjak dan standar kualitas dan kecepatan yang tinggi, memerlukan strategi memenuhi kebutuhan broadband nasionalnya masing- masing. berdasarkan data dari dimana kecepatan akses diukur antara Desember 2021 hingga Desember 2022, untuk kecepatan akses internet mobile broadband, Indonesia berada di peringkat 110 dunia dimana kecepatan unduh rata-rata 17.57 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 10,65 Mbps dengan latensi rata-rata 27ms. Jika dilihat dari persyaratan yang dikeluarkan oleh 3GPP, maka latensi mobile broadband Indonesia masih termasuk dalam teknolologi lTe. sementara itu, untuk kecepatan akses internet fixed broadband, Indonesia menduduki peringkat 119 dengan kecepatan unduh 24.45 Mbps dan unggah 12.95 Mbps dengan latensi 7 ms. gambar 3.3 Kecepatan Akses Internet di Indonesia untuk Unduh dan Unggah serta Latensi untuk Koneksi Mobile Broadband dan Koneksi Fixed Broadband Sumber: Speedtest Global Index 52
Tabel 3.9 Rata-rata kecepatan mobile broadband internet dari hasil pengukuran QoS di 514 kab/kota pada tahun 2022 Parameter Rata-Rata Download (Mbps) 35.46 Upload (Mbps) 14.91 Average Of Packet Loss (%) 4.99 Average Of Average Delay (ms) 86.39 Average Of Average Voice Quality (Voice Onnet) 2.98 Average of Average Dropped Call (Voice Onnet) 0.1 Average of Blocked Call (Voice Onnet) 2.3 Data rata-rata kecepatan mobile broadband internet dari hasil pengukuran QoS di 514 kab/kota pada tahun 2022 adalah 25,18 Mbps dengan rincian sebagai berikut. *Max Throughput Download 35,46 (Mbps) dari target 14,81 (Mbps) 239,43% *Max Throughput Upload 14,91 (Mbps) dari target 11,12 (Mbps) 134,08%. (lampiran data perkabupaten/kota dapat dilihat pada link berikut : Keberhasilan atau peningkatan Kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh kondisi penggunaan trafik oleh pelanggan dan sebaran coverage layanan dari Penyelenggara tersebut. Direktorat Pengendalian Pos Dan Informatika telah menyampaiakan hasil pengukuran kepada masing-masing Penyelenggara seluler terkait hasil pengukuran yang sudah dilakukan untuk dilakukan perbaikan apabila ada kualitas layanan seluler yang kurang baik. Analisa dampak kegiatan terhadap rata-rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah indonesia adalah dengan dilakukan pengukuran oleh direktorat pengendalian diharapkan dapat memberikan insight bagi operator seluler untuk peningkatan Kualitas layanan dengan memberikan hasil pengkuran kinerja layanan sehingga bisa terus dilakukan maintenance jaringan secara berkala. 53
3.2.4 Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional tabeL 3.10 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 4 Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional indiKator Kinerja Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Fixed Broadband Terhadap Total Rumah Tangga Nasional 2020 2021 2022 target target target 12,42% 16,25% 20,83% reaLisasi reaLisasi reaLisasi 14,30% 9.827372 rumah tangga telah terlayani jaringan internet akses fixed broadband dari total 68.700.700 rumah tangga nasional 17,25% (11.847.523 dari 68.700.700) 22,91% (15.736.678 dari 68.700.700) Capaian Capaian Capaian 115,13 % 106,15 % 109,99% 54
Ditjen PPI berkontribusi baik secara langsung yaitu melalui kebijakan Bantuan Pemerintah pemberian Fasilitasi Layanan Akses Tetap Pitalebar) dalam meningkatkan penetrasi fixed broadband secara rumah tangga nasional pada tahun 2022, yaitu sebesar 20,83% U ntuk memenuhi peningkatan kebutuhan data, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. saat ini, penetrasi jaringan kabel serat optik di Indonesia masih rendah. Cakupan layanan fixed broadband yang rendah juga dapat dilihat dari tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband. Data pada tahun 2020, tingkat akses pelanggan terhadap fixed broadband mencapai 14,23% dari total rumah tangga sebanyak 68.700.700 (sumber: bPs Tahun 2019). Dalam rangka mencapai target penetrasi fixed boradband yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20,83%, Ditjen PPI sebagai regulator dan fasilitator membuat kebijakan sebagai intervensi terhadap industri dan masyarakat. Kebijakan yang dibuat yaitu Intervensi dalam bentuk bantuan Pemerintah yang bersifat stimulan dan katalisator dalam menciptakan demand terhadap layanan fixed broadband di masyarakat tanpa mengambil alih atau berkompetisi dengan penyelenggara telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan percepatan penetrasi fixed broadband di Indonesia yang tergolong rendah. Adapun program intervensi pembiayaan penyediaan akses fixed broadband ini dapat kita jelaskan sebagai berikut : 1) Tujuan
Pemicu Percepatan penetrasi fixed broadband terhadap rumah tangga & populasi
Pemerataan akses Fixed Broadband
Menciptakan demand dan supply
Pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja 55
2)
sasaran
Kawasan ekonomi Kreatif (KeK)
sentra Kawasan Perikanan Terpadu (sKPT)
Desa Wisata & Home stay
Kawasan Industri Kecil Menengah (IKM) 3) Persyaratan lokasi : Wilayah non 3T
belum terdapat jaringan last mile/akses/home pass min. lokasi 1 Km dari oDP (Optical Distribution Point) terdekat
sudah Terdapat Jaringan backbone dan backhaul operator
Desa yang sudah memiliki Pariwisata/IKM/sKPT/berada di KeK/ komunitas yang mendukung ekonomi produktif dan kreatif
Tersedia daya listrik dan fasilitas jalan
Penerima bantuan bersedia melanjutkan berlangganan setelah masa bantuan berakhir 4) Proses bisnis : (Pengawasan) Data Dari K/L gambar 3.4 Program Investasi Pembiayaan Penyediaan Akses Fixed Broadband Pemetaan Lokasi Desa Edukasi Calon Penerima Bantuan Relokasi Calon Penerima Bantuan (Koordinator Mencari Calon Pengganti) RFI dengan Operator Data Lokasi Desa Tidak Data Calon Penerima Bantuan Ya Verifikasi Data Lokasi Desa dan Calon Penerima Bantuan Usulan Calon Penerima Bantuan • Data Calon Penerima Bantuan • Perjanjian Kerjasama Penetapan Penerima Bantuan Proses Paket Pengadaan (Paket PL/Prov/Kab) Pelatihan dan Pendampingan Evaluasi (Pengawasan) Pembangunan Layanan ON Pengawasan dan Evaluasi Layanan 56
5)
Pelatihan dan Pendampingan
Manajemen desa wisata dan uKM: Membentuk organisasi pengelola desa wisata dan uKM digital
Pengenalan komputer, smartphone, dan internet untuk produktivitas
Pengenalan manajemen akses tetap pitalebar (fixed broadband)
Digital, internet marketing dan E-Commerce
Konsep digital branding dan marketing
Pengenalan pemasaran online
Membuat dan mengelola konten Wisata (foto dan video) Melalui berbagai kebijakan tersebut Ditjen PPI berkontribusi baik secara langsung yaitu melalui kebijakan bantuan Pemerintah pemberian Fasilitasi layanan Akses Tetap Pitalebar) dalam meningkatkan penetrasi fixed broadband secara rumah tangga nasional pada tahun 2022, yaitu sebesar 20,83%. Capaian target indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah ssl yang dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Ditjen PPI melalui Direktorat Pengembangan Pitalebar, sehingga justifikasinya adalah sebagai berikut: 1. setelah melakukan pemetaan dan survei terhadap jumlah penggelaran jaringan fixed broadband selama Tahun 2022 didapatkan bahwa penetrasi fixed broadband Tahun 2022 adalah sebesar 22,91% atau melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 20,83%. Angka tersebut didapatkan dari angka penyediaan akses internet fixed broadband pada tahun 2022 yang melebihi target yang seharusnya 1500 titik uMKM 100 titik Fasum menjadi 1705 uMKM 132 Fasum titik. Fbb target reaLisasi 1600 1837 1500 100 1705 132 UMKM FASUM UMKM FASUM gambar 3.5 Bagan Target dan Realisasi Capaian FBB 2022 Adapun perbandingan antara target dan capaian penyediaan akses internet pitalebar dari tahun 2019 hingga tahun 2022 serta target 2000 titik lokasi ditahun 2023 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini: 57
Target Capaian FIxed Broadband 2019-2022 1.837 Target Realisasi 1600 729 500 688 303 225 118 2019 2020 2021 2022 gambar 3.6 Target Capaian FIxed Broadband 2019-2022 2. Di tahun 2022, Ditjen PPI mempunyai target penyediaan akses internet fixed broadband tahun 2022 adalah sejumlah 1500 uMKM dan 100 titik fasilitas umum. namun pencapaian pembangunan Fbb tahun 2022 ini telah melebihi target yang ditentukan. Pencapaian di tahun 2022 yakni sebanyak 1873 titik uang tersebar di 6 Provinsi, 15 Kabupaten dan 39 Desa dengan jumlah penyelenggara 14 IsP. Adapun jumlah titik yang diberikan bantuan akses internet adalah 1837 titik dengan sebaran sebagai berikut: tabeL 3.11 Hasil Pembangunan Bantuan Pemerintah Akses Fixed Broadband tahun 2022 No Nama Desa Kab/Kota Provinsi Jumlah UMKM Jumlah Fasum Jumlah Total 1 Tuksongo Magelang Jawa Tengah 17 0 17 2 Borobudur Magelang Jawa Tengah 76 0 76 3 Pendem Karanganyar Jawa Tengah 50 4 54 4 Karangpandan Karanganyar Jawa Tengah 97 1 98 5 Adiwerna Tegal Jawa Tengah 28 3 31 6 Harjosari Lor Tegal Jawa Tengah 26 0 26 58
No Nama Desa Kab/Kota Provinsi Jumlah UMKM Jumlah Fasum Jumlah Total 7 Sekarsari Rembang Jawa Tengah 6 0 6 8 Cabean Kidul Rembang Jawa Tengah 21 0 21 9 Logung Rembang Jawa Tengah 9 1 10 10 Lambangan Kulon Rembang Jawa Tengah 11 1 12 11 Pinggan Rembang Jawa Tengah 18 0 18 12 Tanjung Rembang Jawa Tengah 19 0 19 13 Selorejo Malang Jawa Timur 20 6 26 14 Poncokusumo Malang Jawa Timur 60 2 62 15 Paksebali Klungkung Bali 56 4 60 16 Palaktiying/Landih Bangli Bali 45 0 45 17 Kayunihi Bangli Bali 19 12 31 18 Bajera Utara Tabanan Bali 22 0 22 19 Megati Tabanan Bali 24 0 24 20 Tista Tabanan Bali 12 0 12 21 Rawoh Grobogan Jawa Tengah 27 4 31 22 Sugihan Grobogan Jawa Tengah 34 4 38 23 Mojoagung Grobogan Jawa Tengah 47 2 49 24 Kramat Grobogan Jawa Tengah 62 6 68 25 Pegenteran Pemalang Jawa Tengah 75 5 80 26 Jamuskauman Magelang Jawa Tengah 150 4 154 27 Jagalan Bantul DIY 98 6 104 28 Cilember Bogor Jawa Barat 48 0 48 29 Lembeyen Wetan Magetan Jawa Timur 70 0 70 30 Gunung Rajak Lombok Timur NTB 67 9 76 31 Kwang rudun Lombok Timur NTB 46 8 54 32 Sukarata Lombok Timur NTB 26 16 42 33 Kembang Kuning Lombok Timur NTB 8 1 9 34 Pringgasela Lombok Timur NTB 34 3 37 35 Tetebatu Selatan Lombok Timur NTB 42 8 50 36 Seruni Mumbul Lombok Timur NTB 51 3 54 37 Sugian Lombok Timur NTB 65 10 75 38 Gambuhan Pemalang Jawa Tengah 63 5 68 39 Kebon Gede Pemalang Jawa Tengah 56 4 60 Total 1705 132 1837 59
Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Ditjen PPI dalam melakukan penyediaan layanan fixed broadband tersebut yaitu : a. Faktor administrasi belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, dimana ada beberapa lokasi yang diusulkan tidak ada jaringan/oDP dan adanya kesulitan dalam mendapatkan data usulan calon penerima bantuan, maka untuk target di tahun 2022, DItjen PPI sejak akhir tahun 2021 sudah melakukan berbagai langkah untuk memitigasi risiko dari kejadian yang mungkin muncul terkait data lokasi dan calon penerima, seperti menggunakan data GIs Direktorat Pengendalian untuk melihat lokasi yang sudah ada oDP nya atau menyewa GIs operator dengan data oDP yang lebih lengkap. langkah-langkah yang dilakukan ini terbuktui sangat efektif menjadikan data lokasi dan calon penerima bantuan untuk tahun 2022 lebih lengkap dan relatif tidak bermasalah ketika dilakukan implementasi, sehingga capaian target lokasi yang tadinya berjumlah 1600 titik bertambah menjadi 1837 titik. b. Faktor teknis belajar dari pengalaman tahun sebelumnya pula, dimana potensi tidak tercapainya target pemberian bantuan akses fixed broadband disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: 1) Tidak tersedianya data yang valid baik data lokasi maupun calon penerima bantuan 2) Tidak tersedianya IsP yang melayani wilayah calon penerima bantuan 3) Proses pengadaan IsP di internal yang mengalami hambatan proses lelang Maka untuk target tahun 2022, Ditjen PPI melakukan berbagai langkah untuk memitigasi risiko dari kejadian yang disebutkan diatas. Pertama, melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa calon penerima bantuan, kedua melakukan survey dan pendataan detail terkait calon penerima bantuan, ketiga verifikasi teknis dilakukan sedini mungkin untuk menjaring data calon penerima bantuan yang sesuai sasaran, dan terakhir memetakan data calon penyedia layanan IsP dan melakukan proses pengadaan dengan e-katalog. langkah-langkah ini dibuktikan sangat efektif dalam menjamin adanya penyedia layanan untuk bantuan akses internet Fbb ini, dibuktikan dengan progress instalasi dan on air yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Analisa dampak dan capaian pembangunan fixed broadband: a. Dampak terhadap industry 4.0 dan ekonomi digital. saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan uMKM seiring berkembangnya e-commerce. 60
namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Di sisi lain dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup on demand services, e-commerce dan financial technology (Fintech), namun juga penyedia layanan internet of things (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi e-commerce sebesar 1.625 persen menjadi usD 130 miliar dalam periode 2013-2020. layanan Fintech berbasis peer-to-peer lending (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien b. Dampak terhadap ekonomi makro Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5.7 - 6.0 persen pertahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross national Income (GnI) perkapita diharapkan meningkat menjadi usD 5.800 - 6.000 perkapita pada tahun 2024. selaim menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. sasaran inflasi pada tahun 2020 - 2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan structural, pengelolaan ekspektasi dan penguatan koordinasi. Pertumbuhan Ekonomi, Persen (GnI Per Kapita Harga berlaku, Atlas Method) 6,3 (5.550) 6,5 (6.000) Rata-rata 6,0 5,7 (4.730) 6,0 (5.130) 6,0 (5.420) 6,2 (5.810) Rata-rata 5,7 5,3 (4.350) 5,7 (5.060) 5,4 (4.700) 2020 2021 2022 2023 2024 61
gambar 3.7 Tren Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024 Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing- masing menjadi 6,0 - 7,0 persen dari 3.6 - 4.3 persen. Tingkat rasion gini menurun menjadi 0.360 - 0,374, dan IPM mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75.54. salah satu pertumbuhan PDb tertinggi di sisi produksi disektor informasi dan komunikasi. Peningkatan diharapkan dapat meningkat dari 7.3 persen menjadi 9.8 persen. tabeL 3.12 Proyeksi Pertumbuhan PDB Indikator Perkiraan 2019 2020 Proyeksi Jangka Menengah 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan PDB 5,1 5,3 5,4 - 5,7 5,7 - 6,0 6,0 - 6,3 6,2 - 6,5 Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 5,2 5,0 5,2 - 5,4 5,4 - 5,6 5,7 - 5,9 5,9 - 6,1 Konsumsi Pemerintah 2,8 4,3 4,5 - 4,6 4,6 - 4,9 4,8 - 5,1 5,1 - 5,3 Investasi (PMTB) 4,8 5,6 5,8 - 6,2 6,3 - 6,9 7,2 - 7,8 8,0 - 8,4 Ekspor Barang dan Jasa - 1,2 3,9 3,9 - 4,2 4,6 - 4,8 5,3 - 5,6 5,8 - 6,2 Impor Barang dan Jasa - 8,2 4,3 4,4 - 4,6 4,7 - 4,8 5,0 - 5,1 5,1 - 5,2 Sisi Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,5 3,7 3,7 - 3,8 3,8 - 3,9 3,9 - 4,0 4,0 - 4,1 Pertambangan dan Penggalian 1,4 1,9 1,9 - 1,9 1,9 - 2,0 2,0 - 2,1 2,0 - 2,2 62
Indikator Perkiraan 2019 2020 Proyeksi Jangka Menengah 2021 2022 2023 2024 Industri Pengolahan 4,1 5,0 5,2 - 5,5 6,2 - 6,5 7,1 - 5 7,7 - 8,1 Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es 3,9 4,2 5,2 - 5,2 5,2 - 5,6 5,5 - 6,0 5,7 - 6,1 Pengadaan Air 7.4 4,0 4,3 - 4,4 4,5 - 4,6 4,7 - 4,8 4,9 - 5,0 Konstruksi 5,7 5,7 5,8 - 6,1 6,1 - 6,4 6,4 - 6,7 6,6 - 6,9 Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,8 5,5 5,6 - 6,0 5,9 - 6,5 6,2 - 6,7 6,4 - 6,8 Transportasi dan Pergudangan 5,8 7,0 7,1 - 7.4 7,3 - 7.7 7,5 - 7,9 7,5 - 8,0 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,6 6,0 6,1 - 6,3 6,3 - 6,5 6,5 - 6,7 6,7 - 6,8 Informasi dan Komunikasi 9,3 7,3 7,7 - 8,8 8,4 - 9,2 8,9 - 94 9,1 - 9,8 Jasa Keuangan 6,0 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,1 7,1 - 7,7 7,3 - 7,8 Real Estat 5,5 4,9 5,0 - 5,0 5,0 - 5,2 5,3 - 5,3 5,3 - 5,4 Jasa Perusahaan 9,8 8,3 8,4 - 8,4 8,5 - 8,5 8,5 - 8,7 8,7 - 8,8 Direktorat Pengembangan Pitalebar memfasilitasi keberjalanan Perjanjian Kerjasama (PKs) di 4 Desa Penerima bantuan Akses internet Fbb tahun 2022, dimana program perjanjian kerjasama business-to- business ini nantinya akan menjadi percontohan dan success story untuk desa-desa penerima bantuan lainnya. Adapun 4 Desa yang diwakili oleh badan usaha Milik Desa (buMDes) dalam melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan IsP, antara lain:
Desa	Jamuskauman,	Kab.	Magelang	-	PT	SIMS
Desa	Pendem,	Kab.	Karanganyar	-	PT	Indonesia	Comnets	Plus	Jateng
Desa	Lembeyan	Wetan,	Kab.	Magetan	-	PT	Clobal	Prima	Utama	(UII	Net)
Desa	Kebon	Gede,	Kab.	Pemalang	-	PT.	Jagat	Media	Teknologi Pelaksanaan Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk buMDes maupun IsP untuk dapat berbagi peran dalam melaksanakan keberlanjutan program bantuan akses internet Fbb 2022. Peran masing-masing pihak diharapkan tidak hanya dalam bidang akses internet, namun juga pelaksanaan Kerjasama bisnis maupun pelatihan jaringan serta pengembangan infrastruktur bersama. evaluasi dari bantuan pemerintah akses internet Fixed Broadband 2019-2022 yakni peningkatan penerima bantuan yang pada 2019 berjumlah 3137 menjadi sebanyak 4579 pelanggan akses fixed broadband pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 46,0%. sementara peningkatan akses internet Fbb melalui bantuan pemerintah yang diberikan di tahun 2021-2022 meningkat sebesar 63,5% dari total 2.639 titik yang diberikan bantuan sejak tahun 2021-2022, meningkat menjadi 4.315 pelanggan di tahun 2022. secara keseluruhan adanya bantuan akses fixed broadband memberikan stimulus terhadap peningkatan akses fixed broadband pada wilayah penerima bantuan, seperti berikut: 63
tabeL 3.13 Tabel peningkatan akses FBB pada wilayah penerima bantuan 2019 2020 2021 2022 Jumlah Penerima Bantuan 303 195 802 1,837 Akumulasi Jumlah Penerima Bantuan 303 498 1,300 3,137 Akumulasi Jumlah Akses FBB 303 498 1,309 4,579 Growth Akses FBB 64.4 % 162.9% 249.8% Rasio Peningkatan dari Penerima Bantuan 1.00 1.00 1.01 1.46 berdasarkan kapasitas oDP terpasang pada umumnya penyelengara memiliki kapasitas oDP terpasang yang lebih besar dari jumlah akses fixed broadband sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah pelanggan. tabeL 3.14 Kapastias ODP Terpasang Operator Total ODP Total Kapasitas (Mbps) ISP - 1 14.757 330.516 ISP - 2 4.930 54.416 ISP - 3 19.821 268.539 ISP - 4 57.682 842.344 ISP - 5 1.727.176 13.817.404 ) Berdasarkan data beberapa ISP pada bulan September 2022 64
3.2.5 Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadbandl tabeL 3.15 Sasaran Program 2, Indikator Kinerja 5 Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband indiKator Kinerja Persentase (%) Jumlah Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik 2021 2022 target target 37,15% (2.665 dari 7.230 Kecamatan) 61% (4.412 dari 72.30 Kecamatan) reaLisasi reaLisasi 60,84% (4.362 dari total 7.230 Kecamatan) 61% (4.412 dari 72.30 Kecamatan) Capaian Capaian 163,77 % 100% 65
Kecamatan yang terdapat ODP mencapai 61,02%, atau sebanyak 4.412 Kecamatan dari jumlah total 7.230 Kecamatan di Indonesia, sesuai dengan target capaian yang ditetapkan di tahun 2022 B erdasarkan data olahan yang bersumber dari permintaan data dari beberapa operator, cakupan jaringan serat optik ke setiap Kecamatan (dengan parameter Optical Distribution Point/oDP), per tahun 2022, sudah mencapai 61,02% (4412 Kecamatan dari total 7.230 Kecamatan di Indonesia). Jaringan serat optik ke setiap Kecamatan belum merata, terutama pada wilayah di luar Pulau Jawa, berikut gambaran pertumbuhan jumlah yang terdapat oDP sejak tahun 2019 - 2022: gambar 3.8 Tren Ketersediaan Optical Distribution Point (ODP) Kecamatan Meningkat pada Tahun 2019-2022 2022 2021 2020 2019 Kecamatan: 7.175 Kecamatan oDP: 2.669 37,20% Kecamatan: 7.230 Kecamatan oDP: 4.163 57,58% Kecamatan: 7.230 Kecamatan oDP: 4.399 60,84% Kecamatan: 7.230 Kecamatan oDP: 4.412 61,02% 66
Pertumbuhan ODP Kecamatan 5.000 4.412 4.000 4.163 4.399 3.000 2.669 2.000 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 gambar 3.9 Tren Pertumbuhan ODP Kecamatan Tren ketersediaan Optical Distribution Point (oDP) Kecamatan meningkat pada tahun 2019-2022. Diindikasikan peningkatan ketersedian oDP kecamatan yang sangat pesat ini merupakan efek pandemik dan pemekaran kecamatan. Pandemik menyebabkan meningkatkan demand akan internet dari rumah untuk kebutuhan perkantoran dan belajar online. Jumlah Kecamatan pada tahun 2019 sebanyak 7175. Pada tahun 2020, jumlah kecamatan bertambah menjadi 7230. Pemekaran wilayah ini turut meningkatkan jumlah kecamatan terdapat oDP. Ditjen PPI sesuai dengan target yang ditetapkan di renstra Kementerian Kominfo dan Ditjen PPI Tahun 2020-2024, mempunyai target kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband yang semakin meningkat setiap tahunnya. untuk mencapai target itu, Ditjen PPI melakukan berbagai langkah sebagai berikut: 1) Menyusun kajian strategi percepatan fiberisasi kecamatan. Dari hasil kajian ini tersusun beberapa model bisnis penyediaan indrastruktur oDP ini yaitu: a) Model bisnis 1 : Pendanaan infrastruktur pasif dan aktif dari APbn/APbD b) Model bisnis 2 : Pendanaan infrastruktur pasif dan aktif dari operator c) Model bisnis 3 : Kerjasama antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan swasta sebagai penyedia infratsruktur serat optic Pitalebar d) Model bisnis 4 : swasta sebagai penyedia infrastruktur serat optic pitalebar 67
2) Melaksanakan survei untuk memperoleh Detail Engineering Design (DeD) penyediaan/fasilitasi fiberisasi kecamatan. Pelaksanaan survei lapangan ini dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut hasil pelaksanaan kajian strategi percepatan implementasi fiberisasi kecamatan. Maksud kegiatan ini untuk mengetahui lokasi secara langsung secara sisi geografis, kendala dan potensi demand di kecamatan sebagai pelangkap hasil kajian. survei ini dilaksanakan antara lain di: a) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur b) Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Jawa tengah c) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah. 3) Kebijakan untuk operator Telekomunikasi dalam penggelaran jaringan. selain melakukan kajian dan survei untuk menyusun model bisnis dan memetakan kecamatan mana saja yang bisa diterapkan model bisnis yang sudah disusun. Ditjen PPI juga melaksanakan berbagai kebijakan untuk mempermudah operator telekomunikasi dalam penggelaran jaringan, yaitu antara lain: a) Melakukan fasilitasi antara K/l, Pemda dan pemangku kepentingan lainnya. Fasilitasi ini untuk mempermudah dalam berkolaborasi dalam penggelaran jaringan serat optik, baik terkait dengan aspek teknis dan juga hukum. beberapa fasilitasi yang sudah dilaksanakan antara lain:
Focus Group Disscussion (FGD) dengan bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PuPr, Kementerian esDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pln.
Focus Group Disscussion (FGD) dengan Pemkab Pekalongan, dan Pemkab Wonogiri.
Focus Group Disscussion (FGD) dengan para operator telekomunikasi. b) Penurunan CAPeX penggelaran jaringan telekomunikasi c) Mencarikan wilfayah dengan potensi pelanggan/demand yang layak secara bisnis. d) sinkronisasi program dengan blu bAKTI e) Penyusunan model pengadaan/penyediaan dan dasar hukum infrastruktur pasif dan aktif serat optic. Dengan berbagai strategi dan kebijakan yang diambil, sampai dengan akhir tahun 2022, kecamatan yang terdapat oDP mencapai 61,02%, atau sebanyak 4.412 Kecamatan dari jumlah total 7.230 Kecamatan di Indonesia. Capaian ini sesuai dengan target capaian yang ditetapkan di tahun 2022. 68
Model Bisnis Jaringan Access Network Corporate Pelanggan Hotspot Perjam Penyedia barang dan Jasa I s P buMD/buMDes Kominfo mendorong pembangunan FBB dengan skema pembiayaan belanja barang dan jasa Penyedia barang dan jasa membangun jaringan distribusi dan memberikan layanan operasi dan pemeliharaan ISP membangun jaringan akses ke rumah dan menara hotspot bermitra dengan Pemda (BUMD)/ Pemdes (BUMDes) Pemda (BUMD)/Pemdes (BUMDes) mencari pelanggan dan dapat membangun jarigan akses horspot/FTTH Pelanggan FTTH bulanan Kominfo mendorong pembangunan FBB dari ODC ke ODP (jaringan distribusi) • Kominfo mendorong pembangunan FBB dari ODC ke ODP (jaringan distribusi) • Biaya sewa intra pasif dibawah harga pasar (dapat mendekati niali 0) • Biaya sewa intra pasif dibawah harga pasar (dapat mendekati niali 0) • Alih kelola terhadap aset akan diberikan kepada Pemda setelah masa kontrak dengan penyedia barang dan jasa (jartup/jartaplok) habis • Alih kelola terhadap aset akan diberikan kepada Pemda setelah masa kontrak dengan penyedia barang dan jasa (jartup/jartaplok) habis • Pemda dapat melakukan kerjasama berkelanjutan dengan penyelenggara jartup/jartaplok atau dikelola mandiri berizin • Pemda dapat melakukan kerjasama berkelanjutan dengan penyelenggara jartup/jartaplok atau dikelola mandiri berizin Model ini dibangun untuk wilayah yang tidak layak secara ekonomi dan finansial gambar 3.10 Model Bisnis Jaringan Access Network Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target persentase (%) kecamatan yang terjangkau jaringan serat optik broadband selain kebijakan-kebijakan yang sudah dijelaskan di atas, faktor yang sangat krusial peningkatan penetrasi ini adalah pandemi Covid-19 yang terjadi di 2019. Dengan adanya Covid-19, dimana pandemik ini telah menjadi suatu akselerator dengan merubah hamper seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi digital. Perubahan perilaku ini dari cara bekerja, beraktivitas, berkonsumsi, kegatan belajar mengajar, dan lain-lain. Perubahan ini memaksa masyarakat untuk berlangganan fixed broadband. Pandemi Covid-19 ini menurut hasil survey Pengguna Internet Indonesia 2019 - 2020 yang dilaksanakan oleh APJII, telah meningkatkan demand secara signifikan sehingga penetrasi pengguna internet Indonesia menjadi 73,7%, naik dari 64,8% dari tahun 2018, atau 196,7 juta pengguna. Jumlah tersebut naik 8,9% dari tahun sebelumnya atau sejumlah 25,5 juta pengguna. 69
Adapun untuk lebih meningkatkan penterasi ini di tahun depan dimana target penetrasi menjadi 61%, membutuhkan intervensi pendanaan. Alternatif/intervensi pendanaan untuk mendorong fiberisasi kecamatan dapat melalui: a. Membangun Infrastruktur. Pembangunan infrasruktur baik pasif maupun aktif membutuhkan sumber Pembiayaan, Pola Kerjasama/operasional, dan Manajemen Pemanfaatan Aset. b. sewa Infrastruktur sewa Dedicated Line hingga ke lokasi Kecamatan. Dedicated Line dapat digunakan oleh Penyedia layanan untuk memberikan layanan ke pelanggan. c. Fasilitasi operator dan Pemda. Fasilitasi untuk kolaborasi dalam rangka kemudahan penggelaran jaringan serat optik, terkait aspek teknis dan hukum.
Fasilitasi Fiberisasi Kecamatan Pada tahun 2022 ini ditargetkan fasilitasi kepada Pemda dan operator pada 3 Kecamatan yang belum terjangkau oDP. Fasilitasi ini diharapkan dapat mendorong operator untuk menggelar jaringan dan mendorong Pemda dalam memberikan dukungan dalam baik dari sisi anggaran untuk pemanfaatan jaringan maupun kemudahan penggelaran. Fasilitasi dilakukan pada Kec. Kandangserang, Kabupaten Pekalongan; Kec. Tambak, Kab. Gresik ; dan Kec. Jrengik, Kab. sampang Fasiltasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan FGD antara Kemkominfo, operator, dan Pemda membahas potensi penyediaan fiber optic dan potensi demand di kecamatan-kecamatan tersebut hingga survey bersama ke lokasi-lokasi kecamatan.
Pilot Project Penyediaan Fiber Optik Penyediaan jaringan serat optik dilakukan dari titik olT sampai dengan titik oDP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.11. Fasilitasi Kecamatan dilakukan melalui mekanisme sewa. sewa layanan bandwidth dedicated diharapkan mampu menarik penyedia jaringan membangun hingga wilayah Kecamatan sesuai target. Kemkominfo membayar sewa bandwidth dedicated selama waktu tertentu untuk memencover sebagian biaya investasi sehingga operator berminat membangun pada daerah tersebut. Titik-titik yang dituju merupakan fasilitas-fasilitas publik seperti puskesmas, rumah sakit, taman kota, dan kantor pemerintah. Penyedia yang tertarik, diharapkan dapat membangun jaringan menuju Kecamatan sesuai target. 70
Penyedia Jaringan serat optik dari olT ke oDP user Fasilitas Kesehatan, ruang Publik, Kantor Pemerintahan gambar 3.11 Model Penyediaan Jaringan Serat Optik dengan Mekanisme Sewa usulan Fasilitas Publik Dari Pemda Kemkominfo Melakukan Pengadaan barang/jasa Penyedia Membangun Jaringan Pemda/user Menerima layanan Akses Internet gambar 3.12 Alur Pelaksanaan Fiberisasi Kecamatan melalui mekanisme sewa Pemerintah Daerah memberikan usulan fasilitas publik yang dapat diberikan layanan dedicated serat optik, kepada Kemkominfo. Kemkominfo mencari penyedia jaringan untuk melakukan sewa bandwidth dedicated. Penyedia terpilih melakukan instalasi jaringan dan memberikan layanan. Pada tahun 2022 kegiatan Pilot Project Penyediaan Fiber optik dilaksanakan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 18 Juli 2022 di Kecamatan lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, yakni dilakukannya aktifasi layanan internet dengan bandwith masing-masing sebesar 10 Mbps (Dedicated), dengan masa layanan 5 bulan Penyedia melakukan penarikan kabel serat optik sejauh 50 Km untuk menjangkau 17 titik lokasi fasilitas publik. Kegiatan kedua pada tanggal 19 september 2022 di Kecamatan Kemusu, Kabupaten boyolali, telah dilakukan juga aktifasi layanan internet dengan bandwith masing-masing sebesar 30 Mbps (Dedicated), dengan masa layanan 3 bulan pada 10 titik fasilitas publik. 71
gambar 3.13 Dokumentasi Kegiatan 72
sasaran program 3 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital tabeL 3.16 Sasaran Program 3 1 2 indiKator Kinerja indiKator Kinerja Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran digital (dari pemancar LPP dan LPS) Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan layanan penyiaran digital melalui pemberian bantuan Set Top Box (STB target target 75% 1.000.000 Rumah Tangga Miskin reaLisasi reaLisasi 76% 1.207.776 Rumah Tangga Miskin Capaian Capaian 101.33 % 120.78 % 73
Penjelasan atas pencapaian sasaran Program 3, yaitu Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital, diuraikan secara rinci dengan indikator kinerja sebagai berikut : 3.3.1 Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran digital (dari pemancar LPP dan LPS) tabeL 3.17 Sasaran Program 3, Indikator Kinerja 1 Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran digital (dari pemancar LPP dan LPS) indiKator Kinerja Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran digital (dari pemancar LPP dan LPS) 2020 2021 2022 target target target 65% 70% 75% reaLisasi reaLisasi reaLisasi 67,9% 70,6% 76% Capaian Capaian Capaian 104,46% 100,95 % 101,33% 74
Tahapan migrasi sistem penyiaran TV secara analog menuju sistem penyiaran TV secara digital di Indonesia secara holistik terdiri dari beberapa aspek, yaitu: Regulasi, Infrastruktur, Program Siaran, Ekosistem, dan edukasi dan komunikasi publik P eningkatan peneterasi jangkauan penerimaan siaran TV Digital melalui pembangunan infrastruktur digital TVrI merupakan amanat dari undang-undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (uuCK), pada pasal 60A dijelaskan bahwa migrasi penyiaran dari teknologi analog ke digital (Analog Switch Off/Aso) diselesaikan selama 2 (dua) tahun setelah undang-undang ditetapkan, yang jatuh pada tanggal tanggal 2 november 2022 (Pasal 97 ayat (1) huruf b, PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran). berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kominfo melakukan implementasi Aso sebagaimana telah diatur dalam PM 11/2021 tentang perubahan PM 6/2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Hal-hal yang melatarbelakangi migrasi siaran televisi analog ke digital diantaranya: 1. spektrum frekuensi 700 MHz yang digunakan oleh TV Analog (broadcast) sebagian digunakan untuk layanan internet (broadband) sesuai hasil kesepakatan forum World Radiocommunication Conferences (WrC) International Telecommunication Union (ITu) tahun 2007 di Jenewa, swiss. 2. Komitmen negara-negara AseAn (termasuk Indonesia) untuk menyelesaikan migrasi TV Analog ke Digital sampai dengan tahun 2020 melalui sidang AseAn Digital broadcasting di Yogyakarta tahun 2014. 3. Kesepakatan dengan negara-negara tetangga tersebut untuk tidak saling mengganggu spektrum frekuensi dengan menghentikan siaran TV Analog. 4. Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam migrasi siaran TV analog ke digital. 5. Contoh negara yang lebih dahulu selesai migrasi TV analog ke digital : Jerman (2008), Amerika serikat (2009), Jepang (2011), Tiongkok (2021), singapura (2019), Malaysia (2019), Thailand (2020), Vietnam (2021) 75
Dari total 225 wilayah layanan siaran di Indonesia tersebut, sebanyak 112 wilayah layanan menjadi prioritas penyelenggaraan infrastruktur penyiaran digital yang melibatkan lPP TVrI dan lembaga Penyiaran swasta sebagai penyelenggara multipleksingnya, dan sisanya 113 wilayah layanan siaran lainnya akan menjadi sasaran Digitalization Broadcasting System (Dbs). berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Desember 2021, persiapan infrastruktur penyiaran digital telah mencapai 90 wilayah layanan dari 112 wilayah layanan siaran atau 341 kab/kota atau sebanyak 80,63% telah memiliki infrastruktur multipleksing atau dengan kata lain masyarakat di daerah tersebut sudah bisa menyaksikan siaran digital. Adapun tingkat kesiapan infrastruktur multipleksing untuk bisa menjalankan peralihan seluruh siaran digital menurut tahapan Aso yaitu 100% untuk tahap 1, 54,84% untuk tahap 2 dan 68% untuk tahap 3. Dari total 225 wilayah layanan siaran di Indonesia, sebanyak 112 wilayah akan disiapkan infrastruktur multipleksing untuk mendukung migrasi penylaran digital. Penyelenggaraan multipleksing dilakukan oleh LPP TVRI dan Lembaga Penyiaran Swasta yang ditetapkan oleh Kementerlan Kominfo. total Persiapan infrastruktur 90 Wilayah dari 112 (80,36%) Wilayah Layanan Siaran yang akan menjalankan Analog Switch Off Untuk 113 willayah layanan siaran lainnya akan menjadi sasaran Dligitalization Broodcosting System (DBS) Aso Aso tAHAP 1 (30 APrIl 2022) Aso Aso tAHAP 2 (25 AGs 2022) Aso Aso tAHAP 3 (2 noV 2022) 56 dari 56 (100%) Wilayah Layanan Siaran telah siap infrastruktur multipleksingnya 7 dari 31 (54,84%) Wilayah Layanan Siaran telah siap infrastruktur multipleksingnya 17 dari 25 (68%) Wilayah Layanan Siaran telah siap infrastruktur multipleksingnya gambar 3.14 Total persiapan infrastruktur 90 wilayah dari 112 (80,36%) layanan siaran yang akan menjalankan analog switch off 76
Kesiapan penyelenggaraan infrastruktur penyiaran di atas akan menjadi pendorong bagi 697 lembaga penyiaran analog untuk mengalihkan program siarannya ke siaran digital. sebanyak 274 dari total 697 atau sebanyak 39,31 % lembaga Penyiaran sudah bersiaran secara digital untuk mengikuti 3 tahapan pelaksanaan Aso. sebagai fokus lanjutan, Kementerian Kominfo terus melakukan upaya proaktif dalam persiapan 423 lembaga Penyiaran lainnya untuk bermigrasi ke penyiaran digital. Langkah-langkah Digitalisasi Penyiaran dalam rangka ASO langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian Kominfo terkait pelaksanaan Aso adalah sebagai berikut: Pembangunan Infrastruktur Multipleksing Migrasi Siaran Analog ke Digital oleh Lembaga Penyiaran LPP TVRI telah membangun jaringan pemancar di 96 lokasi, termasuk jaringan pemancar di 56 lokasi dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Kominfo LPS yang menjadi Penyelenggara Multipleksing telah membangun 227 jaringan pemancar Kementerian Kominfo mendorong seluruh Lembaga Penyiaran yang sebelumnya bersiaran secara analog, untuk melalukan peralihan ke teknologi penyiaran digital. Pendistribusian Bantuan Perangkat Set Top Box (STB) Bantuan STB untuk rumah tangga miskin bersumber dari komitmen penyelenggara multipleksing dan apabila terdapat kekurangan maka dibiayai oleh APBN. Secara keseluruhan telah dibangun 323 jaringan pemancar di seluruh Indonesia untuk mewadahi peralihan setiap siaran televisi analog ke digital gambar 3.15 Langkah-Langkah Digitalisasi ASO Sosialisasi kepada Masyarakat Pengguna Siaran Analog Sosialisasi terus dilakukan oleh oleh tiap-tiap Lembaga Penyiaran agar pemirsanya beralih ke siaran digital. Migrasi Siaran Analog ke Digital Direktorat Penyiaran menjalankan fungsi koordinasi yang terkait dengan Gugus Tugas Migrasi sistem Televisi Analog ke sistem Televisi Digital. sehubungan dengan amanat penyelesaian Aso pada 2 november 2022 sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja, maka sepanjang tahun 2022 mulai dilakukan Aso secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan teknis suatu wilayah siap Aso yaitu: a. Aso dilakukan pada daerah yang masih terdapat operasional siaran TV analog; b. Kecukupan cakupan siaran televisi pengganti sistem penyiaran terestrial dengan teknologi analog; dan c. Kecukupan penetrasi perangkat penerima siaran pengganti sistem penyiaran terestrial dengan teknologi analog untuk rumah tangga miskin. 77
sejak tanggal 2 november 2022, Gugus Tugas telah menjalankan amanat undang-undang tersebut dengan melakukan Aso secara bertahap untuk 24 Wilayah layanan (92 kabupaten/kota) dari 112 Wilayah layanan (341 kabupaten/kota) yang perlu dilakukan Aso, termasuk area Jabodetabek yang terdiri dari 14 kabupaten/kota. Pelaksanaan Aso sejauh ini telah berjalan sukses dan tidak menimbulkan kegaduhan yang berarti diantara pelaku industri penyiaran dan masyarakat. Penghentian siaran televisi analog diawali dengan kesepakatan dengan seluruh lembaga Penyiaran mengingat teknis penghentian operasional pemancar siaran televisi analog hanya dapat dilakukan oleh masing-masing lembaga Penyiaran. saat pelaksanaan Aso Direktorat Penyiaran dan Direktorat operasi sumber Daya sDPPI menerbitkan pencabutan izin siaran sehingga tindakan pemancaran siaran analog jika tetap dilakukan adalah kegiatan illegal yang akan ditindak oleh uPT monitoring frekuensi radio sDPPI. Tahapan migrasi sistem penyiaran TV secara analog menuju sistem penyiaran TV secara digital di Indonesia secara holistik terdiri dari beberapa aspek, yaitu: regulasi, Infrastruktur, Program siaran, ekosistem, dan edukasi dan komunikasi publik, sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.16 dibawah ini Proses Migrasi Penyiaran TV Digital 1 Regulasi Edukasi dan Komunikasi Publik Membangun kesadaran masyarakat dan komponen lainnya manfaat beralih ke digital • Penyusunan strategi komunikasi • Sosialisasi ke masyarakat Pemda, vendor, dan sebagainya 5 Sebagai landasan pelaksanaan migrasi dan kepastian bagi industri • Peyususnan aturan dan PP terkait seperti tarif Mux, QoS, dan penomoran penyiaran 2 Infrastruktur Tersedianya jaringan dan coverage siaran digital di 34 provinsi • Penataan alokasi kanal Frekuensi LP Mux Ekosistem Migrasi Penyiaran dan ASO Penentuan LP Mux di 22 Provinsi Adanya kepastian 90% masyarakat mendapat akses siaran dan beralih ke siaran digital • Menyusun program edukasi dan sosialisasi masyarakat di 34 provinsi Pengadaan dan distribus STB • Moratorium TV set analog 4 3 Pembiayaan upgrade LPP Program Siaran Adanya kepastian 1005 penyiaran analog dapat bersiaran secara digital • Kemudahan proses peralihan izin dari analog ke digital ±78 LP Kesiapan proses kerjasama tarif gambar 3.16 Bagan Proses Migrasi Penyiaran Indonesia Mux, QoS, Penomoran • Penyediaan Killer Content 78
1. Optimalisasi Pemahaman terkait Siaran TV Digital Pada Tahun Anggaran 2022, Direktorat Penyiaran telah melaksanakan kegiatan bimbingan Teknis (bIMTeK) penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set top box dalam menghadapi analog switch off di 25 Provinsi guna membangun awareness dan kesiapan masyarakat menyambut era penyiaran TV Digital. Diharapkan dengan bimbingan Teknis (bIMTeK) penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set top box dalam menghadapi analog switch off kepada masyarakat ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap awareness mengenai penyiaran televisi digital. Adapun rekapitulasi kegiatan bimbingan Teknis (bIMTeK) penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set top box dalam menghadapi analog switch off dapat di lihat pada tabel berikut: tabeL 3.18 Rekapitulasi kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set top box No. Provinsi Waktu pelaksanaan Keterangan 1 Banten 3 Februari 2022 Sudah terlaksana 2 Kalimantan Selatan 10 Februari 2022 Sudah terlaksana 3 Sulawesi Barat 24 Februari 2022 Sudah terlaksana 4 Bengkulu 10 Maret 2022 Sudah terlaksana 5 Jawa Barat 28 Maret 2022 Sudah terlaksana 6 Jawa Timur 25 Mei 2022 Sudah terlaksana 7 Sulawesi Selatan 02 Juni 2022 Sudah terlaksana 8 Nusa Tenggara Timur 09 Juni 2022 Sudah terlaksana 9 Aceh 16 Juni 2022 Sudah terlaksana 10 Jawa Tengah 23 Juni 2022 Sudah terlaksana 11 Kalimantan Timur 30 Juni 2022 Sudah terlaksana 12 Gorontalo 07 Juli 2022 Sudah terlaksana 13 Kepulauan Riau 14 Juli 2022 Sudah terlaksana 14 DKI Jakarta 21 Juli 2022 Sudah terlaksana 15 Sumatera Utara 28 Juli 2022 Sudah terlaksana 16 Bali 04 Agustus 2022 Sudah terlaksana 17 Sumatera Selatan 11 Agustus 2022 Sudah terlaksana 18 D.I Yogyakarta 18 Agustus 2022 Sudah terlaksana 19 Lampung 25 Agustus 2022 Sudah terlaksana 20 Jambi 08 September 2022 Sudah terlaksana 21 Nusa Tenggara Barat 15 September 2022 Sudah terlaksana 22 Bangka Belitung 22 September 2022 Sudah terlaksana 23 Maluku 13 Oktober 2022 Sudah terlaksana 79
No. Provinsi Waktu pelaksanaan Keterangan 24 Kalimatan Utara 20 Oktober 2022 Sudah terlaksana 25 Riau 27 Oktober 2022 Sudah terlaksana 26 Sumatera Barat
Belum terlaksana 27
Kalimantan Barat
Belum terlaksana 28
Kalimantan Tengah
Belum terlaksana 29
Sulawesi Utara
Belum terlaksana 30
Sulawesi Tenggara
Belum terlaksana 31
Sulawesi Tengah
Belum terlaksana 32
Maluku Utara
Belum terlaksana 33
Papua Barat
Belum terlaksana gambar 3.17 Pemetaan Stasiun Pemancar Televisi Digital 2. Review Pelaksanaan ASO Pelaksanaan Aso pada 2 november 2022 di Jabodetabek telah berjalan secara lancar dan saat ini masyarakat sudah menikmati siaran digital seluruhnya. selanjutnya Aso di kota bandung, semarang, Yogyakarta, surakarta dan surabaya juga telah terlaksana tanpa gejolak yang berarti. Aso dilaksanakan setelah bantuan sTb untuk rumah tangga miskin selesai didistribusikan. Ketersediaan dan harga sTb bagi masyarakat yang membeli mandiri ditindaklajuti dengan koordinasi pengawasan melalui Kemendag dan Kemenperin. 80
3. Posko dalam Rangka Pelaksanaan ASO Kementerian Kominfo menyelenggarakan Posko Pemantauan Penghentian siaran TV Analog dalam rangka pengawasan pada tanggal 2 november 2022 Pukul 24.00 WIb. Pendirian Posko Cepat Tanggap terkait Aso bagi masyarakat di 12 lokasi di Jabodetabek, bandung, semarang, Yogyakarta, surakarta dan surabaya pada saat pelaksanaan Aso, serta kanal pengaduan melalui call center 159 dari Kementerian Kominfo dan call center dari lembaga Penyiaran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini yaitu kombinasi antara keberhasilan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sistem pemancar tv digital di 15 lokasi yang saat ini telah terpasang dan telah dilakukan Site Acceptance Test (sAT) di 15 lokasi terdiri dari 10 satuan transmisi eksisting yaitu: Taeh bukit, Painan, Gunung Tajam, Prabumulih, sekayu, lubuk linggau, sampodo, ruteng dan ende, serta 5 (lima) satuan Transmisi baru yaitu: rokan Hilir, sinjai, bone, Mimika dan nabire, keberhasilan ekosistem yakni pembagian Set Top Box kepada 1.361.858 rumah tangga miskin, dan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Direktorat Penyiaran. Hambatan yang mempengaruhi capaian pada indikator ini adalah kendala dari pembangunan pemancar karena keterlambatan dari pembangunan sarana prasarana sehingga alat pemancar tidak dapat masuk ke lokasi. 4. Dokumentasi Kegiatan gambar 3.18 Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan ASO 81
3.3.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital Melalui Pemberian Bantuan Set Top Box (STB) tabeL 3.19 Sasaran Program 3, Indikator Kinerja 2 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital Melalui Pemberian Bantuan STB indiKator Kinerja Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital Melalui Pemberian Bantuan STB target 1.000.000 Rumah Tangga Miskin reaLisasi 1.215.600 Rumah Tangga Miskin Capaian 120,78% 82
Penentuan saluran distribusi menjadi penting dalam rangka menyalurkan produk STB agar dapat sampai ke warga miskin penerima STB yang sudah ditentukan sesuai jadwal S alah satu indikator dari keberhasilan Aso adalah tersedianya perangkat pembantu penerima siaran TV Digital Set Top Box/sTb pada masyarakat pemilik TV Analog, sehingga pada saat penghentian siaran analog (Aso), masyarakat tetap dapat dapat menikmati siaran TV Digital melalui pesawat TV Analog dengan alat bantu sTb. Sampai pada akhir Desember 2022 telah terdistribusi Set Top Box (STB) bantuan pemerintah (BANPER) sebanyak 1.215.600. salah satu indikator keberhasilan migrasi layanan siaran televisi analog menuju siaran digital adalah tersedianya perangkat pembantu penerima siaran televisi digital di masyarakat. untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus mempersiapkan berbagai langkah antisipasi, diantaranya yaitu memberikan bantuan sTb kepada rumah tangga miskin dan harus menjamin bantuan tersebut tepat sasaran dengan menyusun skema distribusi bantuan sTb yang baik dan terukur. Status Kab/Kota Jumlah 15,62% 40,12% ASO 1 166 3.203.854 ASO 2 110 2.165.890 17,13% ASO 3 Total ASO Non ASO Total 65 341 173 514 1.368.227 6.737.971 1.247.849 7.985.820 ASO 1 ASO 2 ASO 3 ASO 4 27,12% gambar 3.19 Target Penerimaan Bantuan STB dan Sebaran RTM berdasarkan DTKS Kemensos 83
Peta Wilayah ASO 1 - 3 gambar 3.20 Peta Wilayah ASO 1-3 berikut merupakan sebaran rumah tangga miskin calon penerima bantuan di 341 Kab/Kota wilayah Aso dari Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKs) berupa data By Name By Address (bnbA) Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki anak sekolah tingkat sD, sMP, atau sMA, diberikan secara resmi oleh Kementerian sosial pada september 2021. berdasarkan data perencanaan awal calon penerima bantuan sTb dari DTKs Kemensos tersebut, terdapat 6.737.971 rumah tangga miskin yang berada di 341 Kabupaten/Kota wilayah Aso, dan Kementerian Kominfo c.q. Direktorat Pengembangan Pitalebar mendapatkan amanat untuk memberikan bantuan pemerintah berupa Set Top Box (sTb) dengan target 1 juta rumah tangga miskin dalam rangka Aso di tahun 2022. selanjutnya dalam rangka menjamin tata kelola data rumah tangga miskin, maka pasca pelaksanaan Aso Tahap 1, basis data tersebut kemudian diperkuat dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem (P3Ke) yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK, dan tahapan Aso dipetakan kembali kesiapan infrastruktur dan masyarakatnya dengan konsep multiple Aso. 84
1. Tahapan Penyediaan Set Top Box (STB) Bagi Rumah Tangga Miskin Tahapan program bantuan pemerintah pembentukan ekosistem digital melalui pemberian bantuan Set Top Box (sTb) kepada rumah tangga miskin adalah sebagai berikut: a. Penetapan Penetapan data rumah tangga miskin penerima bantuan dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan verifikasi & validasi. Integrasi, cleansing, transformasi Surveyor verval di lapangan Tersimpan di aplikasi Kominfo dtKs Kemensos ditjen PPi Pengumpulan data rumah tangga miskin ditjen PPi Pengolahan data surveyor Verifikasi dan validasi ditjen PPi Penetapan data penerima bantuan Overlay peta wilayah layanan digital dan peta administrasi SK penerima bantuan gambar 3.21 Tahapan Penetapan Penyediaan STB Bagi RTM setelah pelaksanaan Aso Tahap 1 di bulan April 2022, guna menjamin tata kelola data rumah tangga miskin maka dilakukan rapat Terbatas Kabinet perihal "Pemuktakhiran Data rumah Tangga Miskin Yang Menjadi Target Penerima bantuan sTb" pada tanggal 27 April 2022. Kemudian ditindaklanjuti rapat antara Kominfo bersama Kementerian Dalam negeri, bKKbn, TnP2K, dan Kemenko PMK, yang diputuskan bahwa data calon penerima bantuan up to date yang akan digunakan selanjutnya adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem (P3Ke) yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK, dan diperkuat juga oleh Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem. selanjutnya Kementerian Dalam negeri mengeluarkan radiogram kepada Pemerintah Daerah di wilayah Aso pada tanggal 15 Juni 2022 dan 27 Juni 2022 untuk meminta mereka segera melakukan pemutakhiran atau verifikasi dan validasi kembali Data P3Ke yang dimaksud sehingga sesuai dengan kriteria dan persyaratan calon penerima bantuan sTb, dengan rincian sebagai berikut: 85
1) Kriteria penerima bantuan a) memiliki pesawat televisi analog; dan b) lokasi rumah tangga miskin penerima bantuan berada pada cakupan wilayah layanan siaran televisi digital melalui Terestrial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 Tahun 2021. 2) Persyaratan penerima bantuan a. bersedia menerima, memanfaatkan dan memelihara bantuan sTb. b. dalam 1 (satu) rumah tangga miskin hanya berhak menerima 1 (satu) bantuan sTb; c. bersedia menandatangani berita acara serah terima bantuan; dan d. bersedia diambil dokumentasi foto pada saat serah terima bantuan. Adapun proses alur pemanfaatan data P3Ke sebagai basis data calon penerima bantuan sTb adalah sebagai berikut: PKS dan BAST Pemanfaatan data P3KE Kemenkominfo c.q. Ditjen PPI, Ditjen Pengembangan Pitalebar Kemenko PMK Kementerian Dalam Negeri Melaporkan hasil koordinasi pemutakhiran data dengan Pemda Pemutakhiran data Rumah Tangga Miskin Pemerintah Daerah gambar 3.22 Alur Pemanfaatan Data P3KE sebagai Basis Data Calon Penerima Bantuan STB 86
b. Penyediaan Penyediaan yang dimaksud adalah penyediaan bantuan sTb dan pengadaan jasa penyelenggara pos melalui APbn atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mekanisme pengadaan melalui e-katalog lKPP mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan terkait Pengadaan barang dan Jasa. c. Pendistribusian Titik bagi SK Penerima bantuan pasca distribusi Penyelenggara jasa pos terpilih Pendistribusian STB Penerima Bantuan Door to door gambar 3.23 Tahap Pendistribusian Penyediaan STB Bagi RTM Pengalihan bantuan Terpantau di aplikasi Kominfo Pelaksanaan pendistribusian bantuan sTb kepada penerima bantuan menggunakan jasa penyelenggara pos terpilih. d. Pendampingan/bimbingan Teknis Berkumpul Sosialisasi Bimtek Pihak Ketiga Pendampingan instalasi Penerima Bantuan Terpantau di aplikasi Kominfo Door to door Bantuan instalasi gambar 3.24 Tahap Pendampingan Teknis Penyediaan STB Bagi RTM selain penyediaan alat bantu siaran digital sTb, diperlukan juga pendampingan teknis kepada penerima bantuan, Pemda, dan Vendor secara efektif, sistematis dan terencana pada saat tahap pendistribusian bantuan sTb, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme pendistribusian, pemasangan dan pemanfaatan sTb, serta kesadaran ekosistem terhadap proses peralihan sistem penyiaran TV analog ke digital. 87
e. Pengawasan dan evaluasi Pengawasan dilakukan secara real time dan menyeluruh, mulai dari penetapan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Pendampingan Teknis terkait Program Penyediaan Set Top Box (sTb) bagi rumah Tangga Miskin. Pelaksanaan pengawasan didukung oleh "sistem Informasi Penerima bantuan" dan Dashboard Management Project. Data penerima bantuan Ditjen PPI input ditjen PPi Pengawasan melalui dashboard Penyedian STB sampai gudang penyelenggara pos Vendor input Pengawasan ditjen PPi Pengawasan melalui dashboard Pendistribusian STB sampai ke penerima bantuan Penyelenggara pos input Pendampingan instalasi Pihak ketiga input ditjen PPi Uji petik dokumen Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dihasilkan evaluasi Pihak Ketiga Verifikasi faktual lapangan Survei di tempat tinggal penerima bantuan Survei jadi satu di lokasi tertentu gambar 3.25 Tahap Pendampingan dan Evaluasi 2. Metode Pengadaan STB secara umum, pengadaan sTb terbagi pada 2 proses pengadaan, yaitu pengadaan sTb untuk bantuan Presiden dan pengadaan sTb untuk lembaga Penyiaran swasta (lPs). Vendor sTb adalah yang akan menyediakan sTb untuk Aso1 hingga Aso 3. setiap lPs diberikan kebebasan untuk memilih vendor sTb, sedangkan untuk banper, pembelian sTb dilakukan melalui e-katalog lKPP. Pembelian melalui ekatalog lKPP dipersyaratkan untuk vendor sTb yang sudah memiliki nilai TKDn minimal 25%. situs resmi e-katalog lKPP untuk Set Top Box diakses melalui alamat url Terdapat 8 vendor yang terdaftar di e-Katalog lKPP dengan 12 produk sTb yang memiliki tingkat TKDn minimal 25%. 88
Pengadaan	Etalase	1	dan	Etalase	2 Dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sTb bantuan Pemerintah (banper) Aso tahap 2 dan menutupi wilayah yang belum dilakukan pendistribusian sTb oleh lPs sampai dengan waktu yang ditetapkan, maka diperlukan pemilihan metode pengadaan distribusi (termasuk verifikasi dan validasi, serta instalasi) sTb. Katalog eletronik 1-etalase merupakan Teknik single vendor STB dengan ruang lingkup kegiatan mulai dari penyediaan set top box (sTb), pendistribusian yang meliputi verifikasi dan validasi data rumah Tangga Miskin (rTM) penerima sTb sesuai dengan data bnbA yang diserahkan Kominfo kepada vendor dilanjutkan dengan penyerahan ke rTM/Penerima sTb dan dilanjutkan dengan pemasangan sTb sampai dapat berfungsi dengan baik. Vendor STB Gudang logistik Pemda Kab/Kota Gudang Kab/Kota Sosialisasi Bimtek Pengiriman jasa pos SMK Digunakan Instalasi Penyerahan Verifikasi Validasi gambar 3.26 Katalog Elektronik 1-etalase 89
Katalog Elektronik 2 Etalase menggunakan lebih dari satu vendor yaitu penyedia STB dan distribusi. 1. Penyedia STB berkewajiban menyediakan sejumlah sTb yang dibutuhkan dan dapat menjamin Kualitas Produknya 2. Jasa Distribusi berkewajiban dalam mendistribusikan sTb yang meliputi verifikasi dan validasi berdasarkan bnbA, penyerahan sTb ke rTM/Calon Penerima dan dilanjutkan dengan pemangasangan sTb. Gudang Kab/Kota Gudang logistik A Vendor distribusi A Pemda Kab/Kota Sosialisasi Bimtek Vendor STB SMK Digunakan Instalasi Penyerahan Verifikasi Validasi Gudang logistik B Vendor distribusi B Gudang Kab/Kota gambar 3.27 Katalog Elektronik 2-etalase 90
3. Metode Pendistribusian STB
Alur Pendistribusian Penentuan saluran distribusi menjadi penting dalam rangka menyalurkan produk sTb agar dapat sampai ke warga miskin penerima sTb yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Apabila terjadi masalah dalam saluran distribusi maka penyaluran sTb akan terganggu yang dapat mengakibatkan performansi perusahaan menurun dan terganggunya target yang sudah dijadwalkan sebelumnya. untuk itu dalam pemilihan saluran distribusi perlu diperhatikan beberapa hal yaitu : efektivitas •	Cakupan layanan •	efisiensi biaya •	Kemampuan adaptasi dalam jangka waktu yang Panjang untuk mendukung penyaluran sTb tepat waktu sesuai wilayah Aso 1, 2 & 3 dan target sTb yang terdistribusi maka dapat digambarkan alur distribusi seperti gambar dibawah ini: Vendor/Produsen STB J A S A P O S Aliran fisik Set Top Box (STB) Aliran Informasi terintegrasi secara langsung, akurat, dan cepat Gudang logistik Pengiriman Gudang Verifikasi Validasi Data tidak sesuai 1. Ditjen PPI : Penetapan SK BA Penerima bantuan STB 2. KPA : Pengesahan SK Penyerahan Dashboard STB Kominfo Reject BA Instalasi Berfungsi BA gambar 3.28 Distribusi STB 91
Penjelasan tahapan alur distribusi sTb adalah: a. Tahapan pertama dimulai dari vendor penyedia sTb Vendor mensupply sTb dengan jumlah dan spesifikasi yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan mulai dari Aso 1, 2 & 3. b. Tahap kedua yaitu mengirim ke gudang logistik jasa pos terpilih serah terima sTb dari vendor penyedia sTb ke Jasa Pos/distribusi untuk dilakukan penyimpanan sementara sebelum didistribusi ke masing-masing daerah wilayah Aso. Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan jumlah & kualitas sTb secara sampling untuk memastikan bahwa produk yang dikirim vendor sudah sesuai dan juga menyerahkan dokumen jaminan kualitas (QC), selanjutnya penyimpanan dengan teknik manajemen pergudangan baik berupa tata letak/layout sampai entri data agar data yang ada dengan jumlah sTb fisik yang tersimpan di gudang tidak ada selisih. c. Tahap ketiga pengiriman ke daerah Aso Tahap ini harus memperhatikan rute perjalanan, armada yang digunakan dan penjadwalan waktu perjalanan/pengiriman setiap daerah. d. Tahap keempat penyimpanan di gudang kab/kota Penyimpanan di setiap masing-masing gudang kabupaten/kota sebelum didistribusikan ke warga miskin penerima sTb. e. Tahap kelima Verivikasi & Validasi Data Tim pelakasana melakukan verivikasi & validasi data penerima sTb untuk warga miskin dengan memeriksa nomor induk KTP, KK, kepemilikan TV Analog dan masuk dalam wilayah terestrial. f. Tahap keenam: penyerahan sTb setelah kesesuaian data antara daftar warga miskin penerima sTb dengan syarat (KTP, KK, TV Analog) dilanjutkan dengan penyerahan sTb. Apabila warga penerima sTb dengan kondisi khusus seperti meninggal, pindah, tidak ada di rumah atau alamat tidak ditemukan akan dibuat berita acara dan diajukan kembali. g. Tahap ketujuh: Instalasi sTb Pada tahap ini, tim teknis membantu warga untuk melakukan instalasi sTb, apabila instalasi sudah berhasil akan dilakukan scan Qr Code. sehingga data akan langsung terhubung melalui dashboard sTb Kominfo. 92
Pengolahan Data Pendistribusian sTb mulai dilakukan per-tanggal 1 April dengan menggunakan data DTKs sebesar 6,7 juta disebaran 341 Kab/Kota wilayah Aso. Adapun pelaksanaan kegiatan Aso yang telah selesai dengan menggunakan data DTKs yaitu Kabupaen Timur Tengah utara, Kabupaten belu, Kabupaten Malaka, Kota sorong, Kabupaten sorong, Kota Dumai, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Kep. Meranti. namun, berdasarkan rapat Terbatas Kabinet Presiden, Data di DTKs dari Kemensos perlu divalidasi dan diverifikasi dari Pemerintah Daerah setempat. oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kemenko PMK, Kementerian Dalam negeri, dan Pemda melakukan verifikasi data berdasarkan basis data baru menggunakan data Percepatan Penghapusan Penghapusan Kemiskinan ekstrem (P3Ke). Adanya pendampingan penyampaian data ke Pemerintah Daerah dari Kemendagri dan penempatan terakhir di Kemkominfo bertujuan untuk mempercepat penggunaan data tersebut sesuai dengan arahan presiden serta melakukan perbaikan dan menjadikan kondisi yang sedang berjalan agar lebih ideal dalam pelaksanaannya dari segi non teknis maupun teknis. berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan sumber dan Jenis Data dalam upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem, Ditjen Dukcapil telah menerima dan memadankan data penduduk miskin ekstrem bKKbn dengan TnP2K yang telah dibagi menjadi 4 desil. selanjutnya, data padanan tersebut dipadankan bersama dengan data dukcapil dan akan diproses menjadi 10 desil. Data tersebut menjadi usulan Kemendagri menjadi data dasar oleh Kemkominfo dan Kemendagri untuk divalidasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyaluran sTb. namun, khusus untuk data DKI, TnP2K mengemukakan data Program Carik Jakarta dikarenakan data P3Ke untuk wilayah DKI Jakarta masih belum tersedia, dan data Carik merupakan data kemiskinan ekstrem di wilayah DKI Jakarta yang valid dan diakui. berikut adalah Alur pendataan Data P3Ke oleh Pemerintah Daerah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Dalam Negeri Data balikan beserta SK gambar 3.29 Alur Pendataan Data P3KE Validasi Disdukcapil, Diskominfo, DPMD Kab/Kota 93
Data P3Ke kemudian dilakukan Cleansing kembali oleh Kominfo, TnP2K dan Ditjen Dukcapil, cleansing adalah suatu prosedur untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan kegunaan suatu data yang ada dalam data. langkah Cleansing dilakukan dengan mendeteksi adanya error seperti ID unik, nomor nIK dan nomor KK yang ganda ataupun kosong, kemudian data tersebut ditandai, diperbaiki atau dihapus jika diperlukan. berikut adalah flow chart proses cleansing data P3Ke: raw data P3Ke Pemisahan Kab/Kota filtering id 5 dan 6 filtering anomali niK/KK filtering niK/KK duplikat Pemisahan desil 1, 2 gambar 3.30 Alur Cleansing Data P3KE raw Data P3Ke dipisahkan per kabupaten/kota agar proses data lebih mudah diproses. setelah itu dilakukan filtering berdasarkan status pekerjaan, dimana bagi penduduk yang pekerjaannya Pns, TnI, atau Polri di takeout. Adapun filtering dilakukan untuk cleansing data adalah nIK/noKK anomali dan duplikat. Apabila data sudah bersih, data tersebut dilakukan pemisahan desil 1 dan desil 2 sebagai pelaporan dan bahan pertimbangan untuk pembelanjaan sTb. 4. Realisasi Bantuan STB
Realisasi Bantuan STB kepada RTM pada ASO Tahap I Pada bulan April 2022 dilaksanakan bantuan sTb tahap 1 oleh Pemerintah dan lPs Penyelenggara Multipleksing menggunakan data dari DTKs Kementerian sosial, realisasi bantuan sTb dari Pemerintah sebesar 87.310 bantuan dengan rincian sebagai berikut: tabeL 3.20 Realisasi Bantuan STB dari Pemerintah pada ASO Tahap I Provinsi No Kab/Kota Target ASO 1 Realisasi Penerima per Kab/ Kota Gagal Serah Realisasi Penerima per Kab/ Kota Sisa STB Bali 1 Bangli 389 389 0 389 0 2 Jembrana 317 317 0 317 0 3 Klungkung 464 462 2 464 0 4 Kota Denpasar 208 208 0 208 0 94
Provinsi No Kab/Kota Target ASO 1 Realisasi Penerima per Kab/ Kota Gagal Serah Realisasi Penerima per Kab/ Kota Sisa STB Jawa Tengah 5 Kota Tegal 1.008 1.008 0 1.008 0 Kalimantan Timur 6 Kota Bontang 871 807 64 871 0 7 Penajam Paser Utara 336 335 1 336 0 Kepulauan Riau 8 Kota Tanjung Pinang 1.051 1.047 4 1.051 0 Lampung 9 Kota Metro 833 833 0 833 0 Nusa Tenggara Timur 10 Belu 9.856 9.627 229 9.856 0 11 Malaka 11.324 11.243 81 11.324 0 12 Timor Tengah Utara 16.185 16.010 175 16.185 0 Papua Barat 13 Kota Sorong 8.633 7.086 1547 8.633 0 14 Sorong 2.977 2.500 477 2.977 0 Riau 15 Bengkalis 12.163 11.918 245 12.163 0 16 Kepulauan Meranti 12.666 12.175 491 12.666 0 17 Kota Dumai 7.402 6.779 623 7.402 0 Sumatera Barat 18 Kota Bukittinggi 184 184 0 184 0 19 Kota Padang Panjang 248 248 0 248 0 20 Kota Pariaman 120 120 0 120 0 21 Kota Sawah Lunto 75 75 0 75 0 Total 87.310 83.371 3.939 87.310 0 Kemudian pada tanggal 31 April dilakukan Aso di 4 Wls 8 Kab/Kota, yaitu di riau-4: Kota Dumai, Kab. bengkalis, Kab. Meranti, nTT-3: Kab. Timor Tengah utara, nTT-4: Kab. belu, Kab. Malaka, dan Papua barat-1: Kota sorong, Kab. sorong.
Realisasi Bantuan STB kepada RTM pada ASO di WLS JABODETABEK Pelaksanaan Aso tahap II menggunakan basis data calon penerima bantuan yang tercatat dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem (P3Ke) dan khusus DKI Jakarta menggunakan Data Carik, yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Aso ini diawali dengan kesepakatan yang dicapai dengan seluruh lembaga Penyiaran swasta (lPs) yang tergabung di dalam Asosiasi Televisi swasta Indonesia (ATVsI), bahwa seluruh lPs telah sepakat untuk melaksanakan Aso tanggal 2 november 2022 di wilayah Jabodetabek, dan memberikan dukungan penuh, termasuk melaksanakan distribusi Set Top Box (sTb) bagi rumah tangga miskin yang menjadi komitmen mereka. Aso Jabodetabek dilaksanakan pada tanggal 2 november 2022 dengan tidak menimbulkan gejolak yang berarti di wilayah Jabodetabek. sebelum pelaksanaan Aso di Wls Jabodetabek, telah dilakukan distribusi sTb untuk rumah tangga miskin di wilayah Jabodetabek terlebih dahulu dengan rincian sebagai berikut: 95
tabeL 3.21 Realisasi Bantuan STB dari Pemerintah di WLS Jabodetabek Wilayah No Penyedia Kuota STB Realisasi Penerima STB Gagal Serah Realisasi Distribusi STB % Sisa STB DKI JAKARTA 1 RTV 4.021 3.742 279 4.021 100 % 0 2 VIVA 10,280 7,962 2,318 10.280 100 % 0 3 TRANS 8.265 7.522 743 8.265 100 % 0 4 MNC 3.057 2.773 284 3.057 100 % 0 5 METRO 930 648 282 930 100 % 0 6 BANPER 23.506 18.966 4.540 23.506 100 % 0 SUB TOTAL 50.059 41.613 8.446 50.059 100 % 0 KAB BOGOR 1 BANPER 144.232 134.272 9.960 144.232 100 % 0 SUB TOTAL 144.232 134.272 9.960 144,232 100 % 0 KOTA BOGOR 1 SCM 16.336 16.336 0 16.336 100 % 0 2 BANPER 5.587 5.018 569 5.587 100 % 0 SUB TOTAL 21.923 21.354 569 21.923 100 % 0 KAB BEKASI 1 BANPER 44.963 35.869 9.094 44.963 100 % 0 SUB TOTAL 44.963 35.869 9.094 44.983 100 % 0 KOTA BEKASI 1 VIVA 6.162 3.748 2.414 6.162 100 % 0 2 SCM 18.193 18.191 2 18.193 100 % 0 3 MNC 5.385 3.781 790 4.571 84,9 % 814 4 BANPER 565 325 240 565 100 % 0 SUB TOTAL 30.305 26.045 3.446 29.491 97,3 % 814 KOTA DEPOK 1 SCM 4.931 4.931 0 4,931 100 % 0 2 BANPER 46.258 37.278 8.980 46.258 100 % 0 SUB TOTAL 51.189 42.209 8.980 51.189 100 % 0 KOTA TANGSEL 1 VIVA 1.248 772 476 1.248 100 % 0 2 TRANS 2.875 2.242 633 2.875 100 % 0 3 MNC 8.085 6.132 341 6.473 80,06 % 1612 4 BANPER 24.592 17.517 7.075 24.592 100 % 0 SUB TOTAL 36.800 26.663 8.525 35.188 95,62 % 1612 96
Wilayah No Penyedia Kuota STB Realisasi Penerima STB Gagal Serah Realisasi Distribusi STB % Sisa STB KOTA TANGERANG 1 VIVA 5.509 3.881 1.628 5.509 100 % 0 2 METRO 16.126 15,083 1.043 16.126 100 % 0 3 BANPER 8.178 4.901 3.277 8.178 100 % 0 SUB TOTAL 29.813 23.866 5.948 29.813 100 % 0 KAB TANGERANG 1 RTV 2.861 2.474 387 2.861 100 % 0 2 BANPER 67.162 58.685 8.477 67.182 100 % 0 SUB TOTAL 70.023 61.159 8.864 70.023 100 % 0 TOTAL 479.307 413.049 63.832 476.881 99,5 % 2426 sejak pelaksanaan Aso tanggal 2 november 2022, Pemerintah membuka Posko di 6 (enam) lokasi di wilayah Jabodetabek, selain Posko secara online melalui website dan Call Center 159 untuk menerima pengaduan dari rumah tangga miskin yang belum menerima sTb dan mendistribusikan sTb yang diperlukan, selama 3 (tiga) hari. Pada saat pelaksanaan Posko, dari potensi rumah tangga miskin yang seharusnya menerima sTb yang belum tersalurkan karena berbagai hal (seperti pindah alamat, rumah dalam keadaan kosong, meninggal dunia tanpa ahli waris, dll) sebanyak 64.894 rumah tangga miskin, yang datang dan mengajukan sTb sebanyak 1.057, namun hanya 408 sTb yang didistribusikan untuk rumah tangga miskin yang tercatat dan berhak menerima. setelah pelaksanaan Aso 2 november 2022 di wilayah Jabodetabek, Pemerintah mendapatkan hasil survei dari nielsen (lembaga survei dan rating Internasional yang diakui oleh seluruh lPs), bahwa pelaksanaan Aso di Jabodetabek berjalan sukses dan recovery jumlah pemirsa yang menonton siaran televisi digital berjalan sangat cepat, dari 46% per 1 november 2022 naik menjadi 70% dalam waktu 3 minggu. setelah penyelesaian Posko secara fisik ditutup, Pemerintah sampai sekarang terus memonitor dan memberikan kesempatan kepada rumah tangga miskin di wilayah Jabodetabek yang belum menerima sTb untuk mengajukan secara online, baik melalui media website maupun Call Center 159.
Realisasi Bantuan STB kepada RTM pada ASO di WLS Jabar-1, DIY, Jateng-1, Jatim-1, dan Kota Batam setelah pelaksanaan Aso tanggal 2 november 2022 di wilayah Jabodetabek, dan berdasarkan kesepakatan dari lPs penyelenggara multipleksing, Aso dilanjutkan untuk 25 Kabupaten/Kota yang meliputi wilayah Jawa barat (Kota bandung dan sekitarnya), Jawa Tengah (Kota semarang, Kota surakarta, dan sekitarnya), D.I. Yogyakarta (Kota Yogyakarta dan sekitarnya), dan Kep. riau (Kota batam dan sekitarnya), dengan rincian sebagai berikut: 97
tabeL 3.22 Realisasi Bantuan STB dari Pemerintah di WLS Jabar-1, DIY, Jateng-1, Jatim-1, dan Kota Batam Wilayah No Penyedia Kuota STB Realisasi Penerima STB Gagal Serah Realisasi Distribusi STB % Sisa STB JAWA BARAT -1 1 RTV 5.198 4.816 0 4.816 93 % 382 2 BANPER 163.926 160.392 3.534 163.926 100 % 0 SUB TOTAL 169.124 165.208 3.634 168.742 100 % 382 DI YOGYAKARTA 1 BANPER 163.437 156.826 6.611 163.437 100 % 0 SUB TOTAL 163.437 156.826 6.611 163.437 100 % 0 JAWA TENGAH-I 1 BANPER 193,824 187.198 6.626 193.824 100 % 0 SUB TOTAL 193.824 187.198 6.626 193.824 100 % 0 JAWA TIMUR-I 1 VIVA 9.999 6.729 3270 9.999 100 % 0 2 TRANS 10.000 9.832 168 10.000 100 % 0 3 SCM 12.492 12.490 2 12.492 100 % 0 4 MEDIA 998 903 95 998 100 % 0 SUB TOTAL LPS 33.489 29.954 3.535 33,489 100 % 0 5 BANPER 228.149 219.041 7.420 226.461 99 % 1.688 SUB TOTAL 261.638 248.995 10.955 259.950 99 % 1.688 KOTA BATAM 1 BANPER 11.714 8.271 3.443 11.714 100 % 0 SUB TOTAL 11.714 8.271 3.443 11.714 100 % 0 TOTAL 799.737 766.498 31.169 797.667 100 % 2.070 seperti halnya pelaksanaan Aso di Jabodetabek, sejak pelaksanaan Aso tanggal 2 Desember 2022 di wilayah Jawa barat, Jawa Tengah, DIY, dan Kep. riau, Pemerintah juga membuka Posko secara fisik di seluruh Ibu Kota Provinsi dimaksud, dan Posko secara online melalui Website dan Call Center 159 untuk menerima pengaduan dari rumah tangga miskin yang belum menerima sTb dan mendistribusikan sTb yang diperlukan, selama 3 (tiga) hari. Pada saat pelaksanaan Posko, dari potensi rumah tangga miskin yang seharusnya menerima sTb yang belum tersalurkan karena berbagai hal (seperti pindah alamat, rumah dalam keadaan kosong, meninggal dunia tanpa ahli waris, dll) sebanyak 20.504 rumah tangga miskin, yang datang dan mengajukan sTb sebanyak 500, namun hanya 109 sTb yang didistribusikan untuk rumah tangga miskin yang tercatat dan berhak menerima. 98
Khusus untuk wilayah Kota surakarta, Walikota surakarta melakukan tindakan proaktif dengan mengajukan bantuan bagi rumah tangga miskin sesuai data P3Ke desil 1 di Kota surakarta yang belum terdistribusi sTb. Jumlah rumah tangga miskin desil 1 di Kota surakarta sebanyak 11.689 rumah tangga, yang sudah didistribusikan sebanyak 9.265 sTb, sisanya sebanyak 2.424 sTb telah diserahterimakan pada tanggal 13 Desember 2022 melalui Kepala Dinas Kominfo Kota surakarta. Pemerintah terus memonitor dan memberikan kesempatan kepada rumah tangga miskin desil 1 di wilayah Jawa barat, Jawa Tengah, DIY, dan Kep. riau, yang belum menerima sTb untuk mengajukan secara online, baik melalui media website maupun Call Center 159. 5. Dokumentasi Kegiatan gambar 3.31 Dokumentasi Kegiatan STB 99
gambar 3.32 Dokumentasi Kegiatan STB (lanjutan) 100
sasaran program 4 Terwujudnya Pengembangan Highspeed Mobile Broadband tabeL 3.23 Sasaran Program 4 indiKator Kinerja Jumlah kebijakan/regulasi implementasi dan penyelenggaraan 5G di Indonesia target 1 Dokumen reaLisasi 1 Dokumen Capaian 100 % 101
Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut : 3.4.1 Jumlah Kebijakan/Regulasi Implementasi dan Penyelenggaraan 5G di Indonesia tabeL 3.24 Sasaran Program 4, Indikator Kinerja Jumlah Kebijakan/ Regulasi Implementasi dan Penyelenggaraan 5G di Indonesia indiKator Kinerja Jumlah Kebijakan/Regulasi Implementasi dan Penyelenggaraan 5G di Indonesia target 1 Dokumen reaLisasi 1 Dokumen Capaian 100 % 102
Operator seluler senantiasa melakukan modernisasi infrastruktur, jaringan dan fiberisasi untuk mendukung kualitas dan kapasitas layanan 5G, sehingga perlu dukungan percepatan penetrasi ekosistem device dari vendor mitra T arget dari indikator ini adalah adanya suatu regulasi berupa draft Peraturan Menteri (Permen) terkait mikro operator 5G, dan langkah awal dari adanya draft Permen dimaksud yakni penyusunan naskah akademik terlebih dahulu, dimana naskah akademik ini telah berhasil disusun oleh Direktorat Telekomunikasi. namun berdasarkan arahan dari pimpinan penyusunan draft peraturan menteri terkait dengan mikro operator 5G ini harus ditunda terlebih dahulu sampai adanya kebijakan yang lebih jelas terkait dengan jaringan 5G khususnya mengenai frekuensi dan juga mengingat perkembangan 5G di negara-negara lain juga yang masih dalam tahap awal. Direktorat Telekomunikasi memiliki salah satu program prioritas di Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika berupa penyusunan kebijakan/regulasi Implementasi 5G dan koordinasi/fasilitasi rencana penjajakan implementasi use case 5G dengan pemangku kepentingan terkait. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi strategi percepatan implementasi 5G dengan operator seluler, telah diadakan rapat pembahasan mengenai upaya sinergi dan sinkronasi strategi percepatan implementasi 5G bersama dengan PT IoH, PT Telkomsel, dan PT Xl Axiata dengan hasil sebagai berikut: 1. rencana pengembangan lanjutan 5G dari operator seluler tersebar di beberapa kota besar di Pulau sumatera, Kalimantan, Jawa, bali, nusa Tenggara dan sulawesi dimana teknologinya masih berbasiskan nsA Dss 4G lTe karena belum ada spektrum dedicated yang tersedia untuk 5G. Demikian juga, untuk penjajakan 5G smart city dilakukan pada beberapa kota besar seperti Jakarta, balikpapan dan semarang. 2. Pendampingan, konsultasi awal dan penjajakan untuk beberapa industri vertikal dilakukan pada industri oil and gas, mining, chemical, health care, pengolahan makanan dan minuman, dan otomotif. 103
Roadmap Implementasi 5G di Indonesia Latar Belakang Tujuan Konsep 5G Model Bisnis 5G Perkembangan TIK memunculkan tren industri 4.0 secara global yang ditandai dengan berkembangnya teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), robotik, Internet of Things (IoT), autonomous vehicles, 3D printing dan teknologi lainnya. • Teknologi 5G akan mendongkrak potensi Indonesia untuk memunculkan lebih banyak Unicorn di ranah ekonomi digital yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi. Diferensiasi layanan pada 5G dapat meningkatkan sumber pendapatan penyelenggara telekomunikasi. • Munculnya layanan terkustomisasi yang sangat dibutuhkan oleh industri baik dalam bentuk jaringan maupun jasa tidak mungkin dilayani sendiri oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler. Tersedianya dokumen whitepaper Roadmap Implementasi 5G di Indonesia yang menjadi referensi penyusunan regulasi/kebijakan dalam menyelenggarakan teknologi 5G di Indonesia. Ruang Lingkup Menyusun dokumen whitepaper Roadmap Implementasi 5G yang memuat antara lain : • background study potensi teknologi 5G, identifikasi pasar yang siap dan cocok untuk mengimplementasikan 5G, menyediakan guidance bagi penyelenggara telekomunikasi dalam menyelenggarakan teknologi 5G, • policy brief yang harus disiapkan untuk mendukung implementasi 5G di Indonesia dan hal yang mendukung lainnya. Metode Diskusi dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler, Kementrian terkait (seperti kementrian pariwisata, kementrian Industri, dan lain-lain) serta pelaku industri. Berdasarkan Technical Specification Release 16 oleh 3GPP, teknologi 5G harus menjamin kapasitas yang lebih tinggi hingga 7.5 Tbps/km2, kecepatan data lebih tinggi hingga 1 Gbps dalam downlink dan 500 Mbps dalam uplink. Teknologi 5G memiliki tiga (3) layanan utama yaitu enhanced mobile broadband (eMBB), ultra reliable low latency communications (uRLLC) dan massive machine type communications (mMTC). Secara teknis, perbedaan utama 5G dengan teknologi sebelum nya adalah network slicing, Time Sensitive Networking (TSN), dan Network Functions Virtualization (NFV). Spektrum Frekuensi 5G Low band di frekuensi 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz • Middle band di frekuensi 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 3300 MHz dan 3500 MHz High band di frekuensi 26 GHz dan 28 GHz B2B B2C B2G B2B2X • B2B2B • B2B2C • B2B2G Penomoran 15 digit sesuai peraturan ITU-T E.164 Pilot Project Penggelaran 5G di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 2 Tahun 2021 dimana pada tahap awal, penggelaran 5G akan dilakukan di 13 (tiga belas) wilayah yaitu 6 (enam) ibu kota provinsi di pulau Jawa (Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya), 5 (lima) Destinasi Wisata Prioritas (DSP) (Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Mandalika), Ibu Kota Negara (IKN) baru serta kawasan industri manufaktur. gambar 3.33 Roadmap Implementasi 5G Indonesia 104 104 Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Arsitektur 5G Hasil Kajian Jaringan Bergerak Seluler Terbatas Independen Local 5G Frequency, Full Private, No-Sharing Licensed 5G Frequency, Full Private, No-Sharing Dengan ARPU Rp. 100 ribu dan bandwidth 100 MHz didapatkan bahwa untuk use case eMBB : 1. Di seluruh ibu kota provinsi di Pulau Jawa layak dalam penggelaran 5G. Arsitektur 5G Jaringan Bergerak Seluler Terbatas Dependen/Hybrid Jaringan Bergerak Seluler Terbatas Dependen RAN sharing between private network and public network RAN and Control Plane Sharing between private and public network RAN and Core Sharing (End-to-End Network Slicing) between private and public network 2. Di destinasi super prioritas (selain Borobudur) membutuhkan biaya investasi yang cukup besar sehingga tidak layak secara bisnis Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah seperti regulasi yang bisa menurunkan biaya right of way, biaya transmisi, serta penerapan infrastructure sharing. Lingkup Layanan Neutral Host Ritel Konteks khusus Vertikal Tahapan Penggelaran Standar 5G R15 Rilis**) Standar 5G R16 Rilis**) 3 Operator Seluler meluncurkan layanan 5G NSA (use case eMBB) 2018 2019 2020 2021 Auction *2600 MHz Device 5G R17 tersedia. Fitur lengkap untuk 5G industrial tersedia seperti massive IOT, time sensitive networking (TSN)**) 100 % Pembangunan jaringan telekomunikasi 5G di Ibu Kota Negara baru. ***) Auction*) 3300 MHz, 3500 MHz 75 % Pembangunan jaringan telekomunikasi 5G di Ibu Kota Negara baru. ***) Standar 5G R17 Rilis**) • Device 5G R16 tersedia. Fitur awal untuk industri 4.0 seperti uRRLC, private 5G, dan Network slicing**) • Auction untuk frekuensi 700 MHz, 26 GHz, 28 GHz*) 2022 Adopsi awal 5G SA (use case eMBB dan uRLLC) Adopsi awal 5G untuk industri Pengenalan operator awal untuk mikro dan FWA 3. Di Ibu Kota Negara tidak layak jika dilihat dari bisnis secara umum karena jumlah demand yang diperkiraan tidak banyak. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah seperti membangun dan meng- gratiskan pemakaian infrastruktur pasif, regulasi untuk menurunkan biaya transmisi serta penerapan infrastructure sharing. Rekomendasi 1. Pemerintah segera membuat kebijakan untuk menstimulasi munculnya operator mikro 5G seawal mungkin. 2. Kebijakan tersebut berupa regulasi terkait penyelenggaraan operator mikro yang meliputi perizinan, spektrum, penomoran, dan insentifnya. 3. Perizinan untuk operator mikro mengikuti aturan perizinan yang berlaku saat ini. 4. Segera dialokasikan spektrum frekuensi untuk operator mikro. 5. Alokasi penomoran diusulkan 2025 bab 3 Akuntabilitas Kinerja 2024 Adopsi 5G untuk industri (full feature) use case eMBB, uRLLC dan mMTC. • Show case pada industri pariwisata dan ibukota propinsi di pulau jawa. • Show case Smart City pada 24 kab/kota di Kawasan DSP pariwisata, ibukota propinsi di pulau jawa dan IKN. 2023 Show case pada industri pariwisata dan ibukota propinsi di pulau jawa. Show case Smart City pada 24 kab/kota di Kawasan DSP pariwisata, ibukota propinsi di pulau jawa dan IKN. Informasi/Benchmark Renstra Kondisi Eksisting Usulan menggunakan 15 digit. 6. Insentif berupa BHP KPU dan BHP Telekomunikasi dikenakan hanya pada bagian komponen Telekomunikasi. 105 105
3. operator seluler akan menggelar show case 5G dan trial spektrum mid band dan high band pada beberapa perhelatan internasional seperti MotoGP 2022, G20 dan Formula e. 4. operator seluler sudah melakukan survey untuk pilot project implementasi 5G di 5 DsP sesuai renstra Kominfo 2020-2024. Akan tetapi, operator seluler memerlukan fasilitasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk rencana pilot project implementasi 5G pada DsP likupang. 5. operator seluler senantiasa melakukan modernisasi infrastruktur, jaringan dan fiberisasi untuk mendukung kualitas dan kapasitas layanan 5G tetapi perlu dukungan percepatan penetrasi ekosistem device dari vendor mitra. 6. regulator dapat mempercepat kebijakan cut off 3G dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi layanan 3G ke 4G agar operator seluler dapat melakukan optimalisasi spektrum eksisting 3G. 7. regulator terus menjadi fasilitator untuk penjajakan implementasi 5G dengan beberapa pemangku kepentingan terkait dan bisa berperan sebagai enabler 5G melalui pembangunan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. 8. operator seluler menyampaikan masukan awal untuk arah kebijakan penyelenggaraan micro operator sebagai berikut: a. Operator yang mendukung (Pro) 1) Micro operator dapat mempercepat implementasi 5G tetapi perlu ada analisis dampak yang lebih komprehensif terutama dampak kompetisi dan disrupsi bisnis bagi industri telekomunikasi sehingga perlu batasan yang jelas agar tidak berdampak buruk namun tetap dapat memenuhi kebutuhan industri vertikal yang sangat spesifik. 2) Penyelenggaraan micro operator dalam menyediakan kebutuhan untuk industry vertikal harus bekerja sama dengan operator seluler dimana tidak terbatas pada pemanfaatan spektrum frekuensi seluler tetapi juga pemanfaatan infrastruktur digital dan sumber daya lain seperti network sharing, cloud, data center, backhaul, accessibility numbering dan sebagainya. 1) Micro operator dapat mempercepat implementasi 5G tetapi perlu ada analisis dampak yang lebih komprehensif terutama dampak kompetisi dan disrupsi bisnis bagi industri telekomunikasi sehingga perlu batasan yang jelas agar tidak berdampak buruk namun tetap dapat memenuhi kebutuhan industri vertikal yang sangat spesifik. 2) Penyelenggaraan micro operator dalam menyediakan kebutuhan untuk industry vertikal harus bekerja sama dengan operator seluler dimana tidak terbatas pada pemanfaatan spektrum frekuensi seluler tetapi juga pemanfaatan infrastruktur digital dan sumber daya lain seperti network sharing, cloud, data center, backhaul, accessibility numbering dan sebagainya. Penyelenggaraan micro operator harus memanfaatkan 5GCn operator seluler yang didalamnya terdapat berbagai sumber daya dan system billing. Akan tetapi, micro operator dapat membangun dan mengintegrasikan MeC (Mobile edge Computing) /CDn (Content Delivery Network), gnb dan 5G lAn dengan 5GCn operator seluler tersebut. b. Operator yang tidak mendukung (Contra) 1) Micro Operator masih terbatas paper research dan belum terbukti sebagai solusi untuk kebutuhan 5G enterprise. Adapun best practice di negara lain, operator seluler bekerja sama langsung dengan enterprise yang membutuhkan dimana hasilnya lebih efektif dan efisien dibandingkan melibatkan 3 (tiga) pihak (enterprise, operator seluler dan Micro Operator). 2) operator seluler senantiasa berbenah meningkatkan kompetensi dan berkomitmen untuk menghadirkan layanan dan solusi inovatif yang tidak terbatas hanya konektivitas. 3) Micro Operator sebaiknya hadir di lokasi yang tidak ada operator seluler seperti daerah remote dan dirancang supaya tidak berkompetisi di wilayah yang ada operator seluler. 106
4) bila Micro Operator diberikan izin spektrum dan penomoran, maka akan menjadi seperti operator seluler baru yang berdampak pada makin tidak sehatnya pasar seluler dan kontradiktif dengan konsolidasi industri. 5) Micro operator belum tentu dapat menyediakan keamanan dan keselamatan kritikal serta kapabilitas yang diandalkan. 6) Pita spektrum yang dialokasikan untuk Micro Operator mungkin tidak dapat digunakan secara optimal. 7) Jaringan 5G memerlukan capex dan opex yang besar dan mungkin sulit dipenuhi Micro Operator. Kajian Awal Roadmap Spektrum Frekuensi Radio untuk Implementasi dan Pengembangan 5G Pita Frekuensi Existing Pita Frekuensi Kandidat Baru Untuk Seluler 450/800/900/1800 MHz 2,1/2,3/5 GHz 700 MHz 2,6 GHz 3,3 & 3,5 GHz 26 & 28 GHz Dimulai di 2021, beberapa pita telah digunakan untuk 5G Tersedia di Tahun 2022 Tersedia di Tahun 2025 atau lebih cepat Tersedia di Tahun 2025 atau lebih cepat Tersedia di Tahun 2022/2023 Pita 2,3 GHz & 1800 MHz telah digunakan untuk 5G Memanfaatkan fitur Dynamic Spectrum Sharing (DSS) dan Carrier Aggregation (CA), pita frekuensi eksisting yang saat ini digunakan untuk layanan 4G mampu dioptimalkan untuk juga membawa trafik layanan 5G secara dinamis Seleksi izin nasional menunggu penuntasan tahapan ASO yang paling lambat selesai di 2 November 2022 Opsi 1: dapat dibuka seleksi izin nasional di 2025 setelah izin frekuensi untuk operator BSS berakhir di tahun 2024 Opsi 2: dapat dibuka seleksi izin nasional tanpa menunggu berakhirnya izin frekuensi operator BSS, tergantung skema terminasi dini BSS Opsi 1: dapat dibuka seleksi izin nasional di 2022 tergantung pada penuntasan kajian kompensasi terhadap operator satelit di pita frekuensi 3,5 GHz Opsi 2: dapat dibuka seleksi izin nasional di 2023 sekalian menunggu penuntasan migrasi BWA 3,3 GHz ke 10,5 GHz Seleksi pita 26 GHz dapat dilaksanakan bersamaan dengan pita low/middle band 28 GHz direncana­ kan untuk 5G FWA dengan kemungkinan lisensi yang regional/ lokal guna akselerasi penetrasi fixed broadband dan riset (sandboxing) gambar 3.34 Peta Jalan (Roadmap) spektrum frekuensi untuk implementasi dan pengembangan 5G di Indonesia 107
sasaran program 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP tabeL 3.25 Sasaran Program 5 1 2 3 indiKator Kinerja indiKator Kinerja indiKator Kinerja Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran Persentase (%) capaian target PNBP bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran target target target 3.50 Indeks 8.2 Indeks 100% reaLisasi reaLisasi reaLisasi 3.71 Indeks 9.44 Indeks 100% Capaian Capaian Capaian 106% 115.12 % 100 % 108
Penjelasan atas pencapaian sasaran Program 5, yaitu Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial, diuraikan secara rinci dengan indikator kinerja sebagai berikut : 3.5.1 Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran tabeL 3.26 Sasaran Program 5, Indikator Kinerja 1 Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran indiKator Kinerja Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran 2020 2021 2022 target target target 3,50 Indeks 3,50 Indeks 3,50 Indeks reaLisasi reaLisasi reaLisasi 3,58 Indeks 3,57 Indeks 3,71 Indeks Capaian Capaian Capaian 102,28% 102 % 106% 109
Indeks kepuasan masyarakat publik Ditjen PPI secara gabungan sebesar 3,69 (skala ukur 0-4), sudah berada di atas target yang ditetapkan oleh Kementerian, yaitu sebesar 3.5 S alah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam uu no.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (ProPenAs), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu, data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat terhadap unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, diamanatkan melakukan survei kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. berdasarkan Kepmen PAn nomor : 14 tahun 2017, untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat diperlukan minimal indkator-indikator berikut ini : 1) Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2) Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 110
3) Waktu pelayanan Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 4) biaya/Tarif biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 5) Produk spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 6) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman 7) Perilaku pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan 8) Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 9) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kesembilan indikator ini akan disesuai dengan metode SERVQUAL yang akan digunakan dalam penyusunan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner survei kepuasan pengguna layanan untuk mengukur kinerja (performance) dan harapan/tingkat kepentingan (importance). sebelum melihat hasil dari pengukuran IKM yang dilaksanakan, perlu kita menjelaskan arti dari nilai hasil pengukuran tersebut sebagai gambaran, nilai-nilai yang merepresentasikan kualitas mutu atau kinerja unit pelayanan. tabeL 3.27 Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Persepsi Nilai Interval (NI) Nilai Interval Konversi (NIK) Mutu Pelayanan (X) Kinerja Unit Pelayanan (Y) 1 1,00 - 2,5596 25,00 - 64,99 D Tidak Baik 2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,00 C Kurang Baik 3 3,064 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik 4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik 111
Adapun hasil dari pengukuran IKM dari Direktorat Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran adalah sebagai berikut : 1. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Dit. Telekomunikasi Pengukuran nilai Persepsi Pelayanan Publik atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 berdasarkan Kepmen PAn nomor : 14 Tahun 2017. Hasil IKM untuk Pelayanan Publik Telekomunikasi adalah 3,76 (skala 4) dengan masuk kategori sangat baik dengan rincian sebagai berikut : tabeL 3.28 Rincian hasil IKM Pelayanan Publik Telekomunikasi No Layanan 2021 2022 1. Perizinan Jasa Telekomunikasi 3,68 3,74 2. Perizinan Telekomunikasi Khusus 3,8 3,96 3. Perizinan ULO 3,8 3,85 4. Perizinan Penomoran Telekomunikasi 3,46 3,67 5. Perizinan Jaringan Telekomunikasi 3,58 3,60 Adapun daftar responden pada hasil Indeks diatas terdiri dari: tabeL 3.29 Rincian hasil IKM Pelayanan Publik Telekomunikasi No Layanan Responden 1. Perizinan Jasa Telekomunikasi 36 Perusahaan 2. Perizinan Telekomunikasi Khusus 3 Perusahaan 3. Perizinan ULO 62 Perusahaan 4. Perizinan Penomoran Telekomunikasi 25 Perusahaan 5. Perizinan Jaringan Telekomunikasi 16 Perusahaan 2. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Dit. Pos Direktorat Pos melakukan survey terhadap penilaian pelayanan publik, survey yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil dari survei tersebut adalah sebagai berikut: a. nilai IKM unit pelayanan (per Triwulan IV) adalah 3,88 atau 96,91 b. Pencapaian nilai rata-rata dari responden yang paling rendah adalah Waktu Pelayanan sebesar 3,78 c. Dari Data Kritik dan saran, ada beberapa kritik yang berulang mencakup sistem yang belum baik karena belum terintegrasi sehingga mengupload komitmen dua kali dan sistem belum dapat melihat posisi permohonan sudah sampai mana serta perlunya peningkatan skill petugas yang bertanggungjawab. 112
responden survei Penilaian Kepuasan Pengguna layanan Perizinan Penyelenggara Pos dan Integritas Pelayanan Publik berasal dari badan usaha pemohon izin Penyelenggara Pos di tahun 2022, penyebaran kuesinonernya dilakukan melalui email. Kuesioner dikirim via e-mail ke badan usaha Penyelenggara Pos. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 40 kuesioner dan yang kembali sebanyak 36 kuisoner (triwulan I, II, III dan IV). bahwa jumlah yang kembali sebanyak 36 adalah sudah sesuai dengan tabel 1 sample Morgan & Krejcie Per-Menpan rb no.14 tahun 2017. 3. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Dit. Penyiaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan Direktorat Penyiaran maka perlu diketahui sejauh mana standar atau kualitas layanan yang diberikan dapat dirasakan oleh masyarakat. oleh sebab itu, Direktorat Penyiaran telah menyelenggarakan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif indeks kepuasan masyarakat (IKM). Pada TA. 2022 Direktorat Penyiaran melakukan survey terhadap penilaian pelayanan publik, survey yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil dari survei tersebut adalah sebagai berikut: a. nilai IKM unit pelayanan adalah 3,53 b. Pencapaian nilai rata-rata dari responden yang paling rendah adalah untuk unsur Penanganan, Pengaduan dan saran sebesar 3,15 Indeks IKM tersebut merupakan komposit dari 9 (sembilan) indikator sebagai berikut: tabeL 3.30 Sembilan indikator indeks IKM Direktorat Penyiaran No Unsur Pelayanan Nilai Kategori 1. Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran 3,950 Sangat Baik 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,975 Sangat Baik 3. Informasi Penyelesaian Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran 3,850 Sangat Baik 4. Biaya Tarif PNBP Penyiaran 3,833 Sangat Baik 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan Perizinan Penyiaran 3,200 Baik 6. Kompetensi Petugas PTSP dan Agen Layanan Call Center 159 3,275 Baik 7. Perilaku Petugas PTSP dan Agen Layanan Call Center 159 3,200 Baik 8. Penanganan, Pengaduan dan Saran 3,150 Baik 9. Sarana dan Keandalan Sistem Pelayanan 3,350 Baik Nilai Total rata-rata 3,531 Sangat Baik IKM Unit Pelayanan 88,29 A 113
tabeL 3.31 Target dan Capaian IKM Okt. - Des. 2022 Uraian Target Nilai IKM Responden IKM Unit Pelayanan Mutu Pelayanan Kinerja Pelayanan Tercapaianya IKM terhadap pelayanan publik bidang penyiaran 3,5 3,53 250 88,29 A Sangat Baik Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Publik Penyiaran Sarana Dan Keandalan Sistem Pelayanan 3,35 Penanganan, Pengaduan, dan Saran 3,15 Perilaku Petugas PTSP dan Agen Layanan 3,2 Kompetensi Ptugas PTSP dan Agen 3,275 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3,2 Biaya Tarif PNBP Penyiaran 3,833 Informasi Penyelesaian Perizinan 3,85 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3,975 Prasyarat Perizinan Penyelenggaraan 3,95 gambar 3.35 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Publik Penyiaran berdasarkan indikator-indikator tersebut, baik IKM dan IIPP yang skor nilainya masih rendah, maka akan menjadi perhatian dan di tingkatkan lagi untuk peningkatan layanan dan transparansinya kepada Pelaku usaha yang dalam hal ini lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran radio dan TV. Dari hasil pengukuran IKM di atas, terlihat bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat publik Ditjen PPI secara gabungan sebesar 3,69 (skala ukur 0-4). Angka indeks ini sudah berada di atas target yang ditetapkan oleh Kemeterian, yaitu sebesar 3.5. Apabila kita bandingkan dengan nilai IKM Ditjen PPI tahun 2021 yaitu sebesar 3.57, ada penuruan sebesar 0,05, penurunan nilai ini masih bisa ditolerir karena bisa dibilang tidak signifikan. Adapun dengan nilai 3.69 maka berarti nilai indeks kepuasan masyarakat Ditjen PPI di tahun 2022 masuk dalam kategori A atau sangat baik. 114
3.5.2 Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran tabeL 3.32 Sasaran Program 5 Indikator Kinerja 2 Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran indiKator Kinerja Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 2020 2021 2022 target target target 8,20 Indeks 8,20 Indeks 8,20 Indeks reaLisasi reaLisasi reaLisasi 9,14 Indeks 9,26 Indeks 9,44 Indeks Capaian Capaian Capaian 111,46% 112,93 % 115,12 % 115
Indeks Integritas Pelayanan Publik Ditjen PPI secara gabungan sebesar 9,44 (skala ukur 0-10), sudah berada di atas standar minimum Indeks Integritas Pelayanan Publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6.00 I ntegritas Pelayanan Publik suatu unit layanan publik menggambarkan besaran tingkat konsistensi petugas unit layanan publik dalam melaksanakan/menerapkan peraturan/ perundang-undangan, prosedur, dan kode etik unit layanan yang bersangkutan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat/pengguna layanan. Indeks integritas pelayanan publik diperoleh dari kombinasi antara variabel pengalaman integritas dan potensi integritas. Variabel pengalaman integritas terdiri dari indikator dan sub-indikator yang terkait dengan pengalaman tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemberian gratifikasi yang terjadi di unit layanan yang diamati. Variabel potensi integritas terdiri dari indikator dan sub indikator yang memiliki potensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pemberian gratifikasi pada unit layanan yang diamati di masa mendatang setiap variabel, indikator dan sub indikator akan memberikan kontribusi masing-masing kepada integritas integritas yang dinyatakan dalam bentuk bobot persentase. besarnya bobot dari setiap variabel, indikator dan sub indikator ditentukan oleh para pakar yang memiliki keilmuan yang terkait dengan bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, seperti sosiologi, psikologi, hukum, administrasi negara, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Hasil pembobotan dari variabel, indikator dan sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 116
tabeL 3.33 Hasil dari Pembobotan Variabel, Indikator dan Sub Indikator Integritas Variabel Indikator Sub-Indikator Indeks Integritas Pelayanan Publik (1.00) Pengalaman Integritas (0.667) Pengalaman Korupsi (0.250) Jumlah/Besaran Gratifikasi (0.210) Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) Potensi Integritas (0.333) Lingkungan Kerja (0.127) Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Keterlibatan Calo (0.221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Sistem Administrasi (0.280) Kepraktisan SOP (0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) Perilaku Individu (0.280) Keadilan dalam Layanan (0.413) Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi (0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Pencegahan Korupsi (0.313) Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250) Hasil pengolahan data survei untuk memperoleh indeks integritas pelayanan publik (IIPP) Ditjen PPI, adalah sebagai berikut : 1) Direktorat Telekomunikasi : Telah dilakukan pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan nilai 9,72. 2) Direktorat Pos : telah dilakukan pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan nilai 9,75. 3) Direktorat Penyiaran : telah dilakukan pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan nilai 8,83. 117
Dari hasil pengukuran IIPP di atas, terlihat bahwa nilai indeks integritas pelayanan publik Ditjen PPI secara gabungan sebesar 9,44 (skala ukur 0-10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6.00. Pengertian dari standar minimum Indeks Integritas Pelayanan Publik yang ditetapkan KPK sebesar 6.00 adalah sudah tidak ada lagi hal-hal yang dinilai negatif terjadi di unit layanan publik yang disurvei, seperti: tindak pidana pemberian gratifikasi, praktek percaloan, pertemuan antara petugas dengan pengguna layanan diluar prosedur, suasana di tempat pelayanan nyaman, fasilitas pelayanan lengkap, dan lain sebagainya. 9,44 skala ukur 0-10 Nilai indeks integritas pelayanan publik Ditjen PPI secara gabungan. Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK 6,00 standar KPK 118
3.5.3 Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran tabeL 3.34 Sasaran Program 5 Indikator Kinerja 3 Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran indiKator Kinerja Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran 2020 2021 2022 target target target 100% 100% 100% reaLisasi reaLisasi reaLisasi 101,99% (Rp. 1.179.060.651.384) 102,07% (1.220.140.396.272) 115,57% (1.382.520.852.516) Capaian Capaian Capaian 101,99 % 102,07 % 115,47 % 119
Jumlah target total Tahun 2022 yaitu Rp1.197.250.405.306,- dengan pencapaian target PNBP yaitu Rp1.382.520.852.516,- atau 115,47% D itjen PPI sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan melaksanakan pemungutan PnbP untuk bidang Telekomunikasi (bHP Telekomunikasi), bidang Pos (PnbP Izin Penyelenggara- an Pos), bidang Penyiaran (PnbP Izin Penyelenggaraan Penyiaran) dan Kontribusi Pos, dengan jumlah target total Tahun 2022 yaitu rp1.197.250.405.306,- dengan pencapaian target PnbP yaitu rp1.382.520.852.516,- atau 115,47%. Adapun pencapain untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut: rp1.197.250.405.306 Target Total PbnbP 2022 rp1.382.520.852.516 realisasi Total PbnbP 2022 realisasi Total PbnbP 2022 115,47 % Capaian PbnbP 2022 120
1. PNBP Bidang Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi) berdasarkan pasal 26 undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, setiap Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi wajib membayar biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dengan upaya penagihan yang intensif, realisasi PnbP dari bHP telekomunikasi tahun 2022 mencapai sebesar rp. 1.333.178.418.063,- dari Target rp. 1.147.896.671.931,- (116,14%). Dengan demikian realisasi PnbP dari bHP Telekomunikasi tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan. PNBP BHP Telekomunikasi Target 1.147.896.671.931,- realisasi : rp 1.333.178.418.063,- : rp 116,14% Milyar Target realisasi 1.200 1.000 800 600 7 8 3 . 2 2 6 . 3 6 7 . 1 3 9 1 0 6 . 6 8 1 . 0 8 0 . 7 6 9 7 8 3 . 2 2 6 . 3 6 7 . 1 9 9 7 4 8 . 7 6 3 . 1 0 0 . 7 2 0 . 1 4 5 9 . 5 7 0 . 7 8 1 . 1 6 0 . 1 4 9 1 . 7 9 2 . 0 6 7 . 4 9 0 . 1 2 5 7 . 9 2 4 . 6 4 2 . 4 1 1 . 1 1 3 3 . 1 2 0 . 1 7 1 . 6 1 1 . 1 7 4 3 . 8 5 3 . 1 3 5 . 7 4 1 . 1 5 2 5 . 8 9 1 . 0 6 8 . 3 6 1 . 1 1 3 9 . 1 7 6 . 6 9 8 . 7 4 1 . 1 3 6 0 . 8 1 4 . 8 7 1 . 3 3 3 . 1 400 200 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 gambar 3.36 PNBP BHP Telekomunikasi (untuk tahun 2022 per 31 Des) 121
2. PNBP Bidang Pos (Izin Penyelenggara Pos) Dengan upaya penagihan yang intensif, realisasi PnbP dari Izin Penyelengaraan Pos tahun 2022 mencapai sebesar rp. 305.000.000,- dari Target rp. 555.500.000,- (54,91%). Dengan demikian realisasi PnbP dari Izin Penyelenggaraan Pos tahun 2022 belum melampaui target yang ditetapkan, Justifikasi tidak tercapainya target PnbP Izin Penyelenggaraan Pos diuraikan sebgai berikut: 1) Terdapat permasalahan pada sistem oss rbA dalam pengajuan izin penyelenggaraan pos (izin baru dan izin penambahan jenis layanan) 2) Terdapat beberapa proses yang belum dipahami oleh para pemohon yang mengajukan permohonan izin penyelenggara pos melalui sistem oss rbA. 3) Dalam masa transisi oss rbA, banyak permohonan yang tidak memenuhi syarat dan belum mengajukan kembali permohonannya. 4) belum optimalnya pemberlakukan oss rbA. PNBP Bidang Pos : rp 555.500.000,- Target realisasi : rp 305.000.000- 54,91 % Juta Target realisasi 1.200 1.000 800 600 400 200 0 0 0 . 0 0 0 . 0 6 1 0 0 0 . 0 0 5 . 3 9 9 0 0 0 . 0 0 0 . 4 7 1 0 0 5 . 2 0 0 . 5 2 8 0 0 0 . 0 0 0 . 1 8 1 0 0 5 . 2 0 0 . 0 6 8 0 0 0 . 0 0 5 . 6 4 5 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0 8 0 0 0 . 0 0 5 . 0 5 5 0 0 0 . 0 0 0 . 2 9 4 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 5 5 . . 0 0 5 5 5 5 0 0 0 . 0 0 0 . 5 0 3 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 gambar 3.37 PNBP Penyelenggaraan Pos TA 2022 122
3. PNBP Bidang Penyiaran (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika rI no. 24/Per/M.Kominfo/5/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan negara bukan Pajak Yang berasal Dari Penyelenggaraan Penyiaran bahwa setiap lembaga wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran. Target PnbP 2022 untuk izin penyelenggaraan penyiaran adalah sebesar rp. 46.134.251.875,- dan realisasi yang dicapai adalah sebesar rp. 38.952.075.901,- (84,43%). Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi PnbP dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya PnbP Penyiaran adalah sebagai berikut: a. Adanya pengembangan sistem di aplikasi sIMP3 dan sIMKeu yang terjadi selama satu tahun terakhir sehingga menyebabkan banyak sPP yang belum terbit dan banyak bugs yang masih ada dalam sistem (untuk saat ini sistem tidak dapat diakses karena sedang dalam perbaikan). b. berkurangnya jumlah wajib bayar akibat pencabutan izin, terdiri dari:
17 lPb Kabel
21 Televisi
47 radio c. lPs TV Analog yang belum bermigrasi ke TV Digital terdiri dari 194 lP d. Adanya efisiensi lembaga penyiaran dengan menonaktifkan beberapa wilayah siaran untuk kemudian melakukan perluasan di wilayah tertentu dengan sistem Digital e. Perluasan wilayah layanan siaran yang belum dapat ditagihkan dalam revisi PP no. 80 Tahun 2015 f. Pengajuan izin baru berkurang karena belum dibukanya peluang usaha penyelenggaraan penyiaran baik untuk penyelenggara program siaran radio dan Televisi. Juta Target realisasi 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 5 7 3 . 9 6 8 . 1 7 2 . 6 2 0 3 3 . 2 9 9 . 6 2 4 . 1 5 5 7 8 . 1 0 5 . 0 2 1 . 7 3 1 4 7 . 6 9 8 . 9 9 7 . 7 4 0 3 7 . 8 6 0 . 7 4 7 . 8 3 0 6 8 . 5 3 0 . 3 8 7 . 3 5 3 0 4 . 8 1 6 . 6 0 8 . 6 0 5 5 2 . 6 8 9 . 6 1 2 . 9 3 0 5 2 . 1 4 1 . 9 8 7 . 4 4 4 4 4 . 2 1 2 . 1 7 2 . 6 4 5 7 8 . 1 5 2 . 4 3 1 . 6 4 1 0 9 . 5 7 0 . 2 5 9 . 8 3 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 gambar 3.38 PNBP Bidang Penyiaran TA 2022 123
4. PNBP Layanan Pos Universal (LPU)/Kontribusi Pos Target : Rp. 2.663.981.500,- Realisasi : Rp. 10.085.358.552,- (378,58%) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negra bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait Penyelenggaraan Pos, yaitu bahwa penyelenggara pos wajib memberikan kontribusi untuk pembiayaan layanan Pos universal (lPu) dengan tarif 0,25% dari keuntungan bersih penyelenggara pos setelah dikurangi pajak per tahun buku. PNBP Layanan Pos Universal Target : rp 2.663.981.500,- realisasi : rp 10.085.358.552- 378,58% Juta 9.000 7.500 Target realisasi 3 0 3 . 5 8 9 . 6 1 5 . 9 2 5 5 . 8 5 3 . 5 8 0 . 0 1 6.000 4.500 3.000 1.500 9 8 9 . 4 3 5 . 5 1 5 . 2 0 0 0 . 0 0 0 . 5 2 1 . 2 0 9 4 . 6 0 7 . 6 8 8 . 1 2 3 3 . 0 9 6 . 0 4 5 . 2 1 3 0 . 5 6 1 . 4 6 3 . 4 8 0 4 . 6 3 7 . 7 9 9 . 1 0 5 6 . 1 1 0 . 7 7 2 . 5 8 3 2 . 5 2 1 . 7 3 5 . 2 0 0 5 . 1 8 9 . 3 6 6 . 2 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 gambar 3.39 PNBP Layanan Pos Universal (LPU) 124
sasaran program 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien tabeL 3.35 Sasaran Program 6 indiKator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) target 80 Indeks reaLisasi 90.12 Indeks Capaian 112.65% 125
Dalam pencapaian sasaran program ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut : 3.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tabeL 3.36 Sasaran Program 6, Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) indiKator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) target 80 Indeks reaLisasi 90,12 Indeks Capaian 112,65 % 126
Tujuan Evaluasi Lanjutan PMPRB adalah untuk memverifikasi kesesuaian bukti dukung tambahan yang diajukan dengan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Ditjen PPI b erdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman evalausi Pelaksanaan reformasi birokrasi dan nota Dinas Kepala biro Kepegawaian nomor 6776/sJ.2/oT.03.01/10/2022 tanggal 25 oktober 2022 tentang Permohonan validasi ulang lKe dan bukti Dukung rb Kominfo per oktober 2022, Inspektur II telah mengeluarkan surat Tugas nomor 249/IJ.3/KP.01.06/10/2022 tanggal 27 oktober 2022 tentang Melakukan evaluasi lanjutan atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPrb) pada lingkungan Ditjen PPI Tahun 2022, Tim telah melaksanakan penugasan tersebut. Tujuan evaluasi lanjutan PMPrb adalah untuk memverifikasi kesesuaian bukti dukung tambahan yang diajukan dengan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Ditjen PPI. ruang lingkup evaluasi lanjutan PMPrb di lingkungan Ditjen PPI Tahun 2022 hanya dilakukan terhadap 5 (lima) area yang terdapat penambahan bukti dukung, sedangkan untuk 3 (tiga) area lainnya yang tidak terdapat bukti dukung tambahan tidak dilakukan penilaian lanjutan dan menggunakan hasil evalausi sebelumnya. Adapun area yang ditambahkan bukti dukung antara lain: Area Manajemen Perubahan, Area Penataan dan Penguatan organisasi, Area Penataan Tatalaksana dan Area Penaatan sistem Manajemen sDM. simpulan hasil evaluasi lanjutan PMPrb di lingkungan Ditjen PPI per tanggal 31 oktober 2022 adalah sebagai berikut: 127
1. nilai total hasil evaluasi lanjutan atas PMPrb Ditjen PPI Tahun 2022 yang terdiri dari komponen pemenuhan dan komponen reform adalah sebesar 32,71 dari nilai maksimal sebesar 36,30 atau sebesar 90,12%; 2. Hasil evaluasi lanjutan komponen pemenuhan untuk 8 (delapan) area perubahan mengalami kenaikan nilai menjadi 12,61 dari nilai maksimal sebesar 14,60; 3. Hasil evaluasi lanjutan terhadap komponen reform untuk 8 (delapan) area mengalami kenaikan nilai menjadi 20,10 dari nilai maksimal sebesar 21,70. Adapun hasil evaluasi lanjutan PMPrb Ditjen PPI Tahun 2022 yang lebih rinci adalah sebagai berikut: a. Semula Menjadi hasil evalausi lanjutan PMPRB Tahun 2021 tabeL 3.37 Hasil Evaluasi Lanjutan PMPRB Ditjen PPI Tahun 2022 A PENGUNGKIT Bobot Semula Menjadi I PEMENUHAN 1 Manajemen Perubahan 2,00 1,29 1,42 2 Penataan dan Penguatan Organisasi 2,00 1,57 1,67 3 Penataan tatalaksana 1,00 0,85 0,91 4 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1,40 1,08 1,10 5 Penguatan Pengawasan 2,20 1,73 1,80 II REFORM 1 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 2,00 1,46 1,71 Kenaikan nilai tersebut karena terdapat penambahan dokumen/ data dukung yang disampaikan oleh Ditjen PPI yaitu : 1) surat Keputusan Plt Dirjen PPI tentang Roadmap rb Ditjen PPI Tahun 2022-2024 dan surat Keputusan Plt Dirjen PPI tentang rencana Kerja rb Ditjen PPI Tahun 2022 yang memuat target prioritas, tenggat waktu dan penanggunh jawab. 2) bukti penunjukan pejabat lapis ke dua sebagai assessor rb dan yang bersangkutan terlibat sejak awal PMPrb yang dibuktikan dengan daftar hadir, foto/ tangkapan layer zoom meeting. 3) laporan evaluasi organisasi sesuai dengan enterprice Architecture yang menganisa kemungkinan adanya duplikasi fungsi dan kemungkinan pejabat melapor ke lebih dari satu atasan. 4) surat Keputusan Plt Dirjen PPI Tentang pengesahan enterprice Architecture sebagai pedoman proses bisnis di lingkungan Ditjen PPI. 5) laporan evaluasi benturan kepentingan Ditjen PPI Tahun 2021 sampai dengan semester I Tahun 2022. 6) bukti konfirmasi keikursertaan dalam talent pool bKn. 128
Kenaikan nilai tersebut karena terdapat penambahan dokumen/ data dukung yang disampaikan oleh Ditjen PPI yaitu : 1) surat Keputusan Plt Dirjen PPI tentang Roadmap rb Ditjen PPI Tahun 2022-2024 dan surat Keputusan Plt Dirjen PPI tentang rencana Kerja rb Ditjen PPI Tahun 2022 yang memuat target prioritas, tenggat waktu dan penanggunh jawab. 2) bukti penunjukan pejabat lapis ke dua sebagai assessor rb dan yang bersangkutan terlibat sejak awal PMPrb yang dibuktikan dengan daftar hadir, foto/ tangkapan layer zoom meeting. 3) laporan evaluasi organisasi sesuai dengan enterprice Architecture yang menganisa kemungkinan adanya duplikasi fungsi dan kemungkinan pejabat melapor ke lebih dari satu atasan. 4) surat Keputusan Plt Dirjen PPI Tentang pengesahan enterprice Architecture sebagai pedoman proses bisnis di lingkungan Ditjen PPI. 5) laporan evaluasi benturan kepentingan Ditjen PPI Tahun 2021 sampai dengan semester I Tahun 2022. 6) 6ukti konfirmasi keikursertaan dalam talent pool bKn. b. Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen PPI Tahun 2022 pada 8 Area perubahan berdasarkan penambahan dokumen bukti dukung PMPrb tersebut, sehingga secara keseluruhan nilai hasil evaluasi rb Ditjen PPI Tahun 2022 menjadi: tabeL 3.38 Nilai Hasil Evaluasu RB Ditjen PPI T.A 2022 KOMPONEN Bobot PMPRB Hasil Evaluasi A PENGUNGKIT 36,30 34,87 32,71 I PEMENUHAN 14,60 14,57 12,61 1 Manajemen Perubahan 2,00 2,00 1,42 2 Deregulasi Kebijakan 1,00 1,00 1,00 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 2,00 2,00 1,67 4 Penataan tatalaksana 1,00 1,00 0,91 5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1,40 1,37 1,10 6 Penguatan Akuntabilitas 2,50 2,50 2,45 7 Penguatan Pengawasan 2,20 2,20 1,80 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2,50 2,50 2,38 II REFORM 21,70 20,30 20,10 1 Manajemen Perubahan 3,00 3,00 2,59 2 Penataan dan Penguatan Organisasi 2,00 2,00 2,00 3 Penataan tatalaksana 1,50 1,50 1,50 4 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 3,75 3,75 3,75 5 Penguatan Pengawasan 2,00 1,50 1,71 6 Penataan tatalaksana 3,75 2,86 2,86 7 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1,95 1,95 1,95 8 Penguatan Pengawasan 3,75 3,75 3,75 129
3.2 Kinerja Lainnya 3.2.1 Diseminasi Kebencanaan Laporan EWS secara geografis indonesia berada di cincin api pasifik (ring of fire) di wilayah lintasan dua jalur pegunungan sehingga aktivitasnya dapat menyebabkan terjadinya Gempa Vulkanik. selain itu juga dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu: lempeng Indo-Australia, lempeng eurasia, dan lempeng Pasifik yang tiap tahunnya bergerak dimana pada suatu saat terjadi pelepasan mendadak yang kita kenal sebagai Gempa Tektonik. secara wilayah, negara kita berupa kepulauan dan terletak di wilayah katulistiwa yang memiliki 2 musim yaitu hujan dan kemarau yang sangat rawan terhadap hujan lebat yang dapat mengakibatkan banjir dan kemarau panjang. Penyedia Informasi Pusat Data Sistem Diseminasi Informasi Bencana Pengirim Informasi Masyarakat di Wilayah Bencana Operator Telekomunikasi SMS/ Cell Broadcast Kementerian LHK KOMINFO Lembaga Penyiaran Televisi Radio PVMBG Internet Service Provider Digital Access Sudah Diimplementasikan Implementasi Awal Dalam Perencanaan gambar 3.40 Sistem Penyampaian Informasi Kebencanaan Kominfo 130
berdasarkan Pasal 20 uu 36/1999 tentang Telekomunikasi: "Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut Keamanan Negara, Keselamatan Jiwa dan Harta Benda, Bencana Alam, Mara Bahaya, dan Wabah Penyakit." sehingga Penyelenggara Telekomunikasi harus memprioritaskan Penyampaian Informasi bencana kepada masyarakat yang terdampak dan tidak dipungut biaya. bencana alam mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, sehingga dipandang perlu Pengembangan sistem Penyebarluasan Informasi bencana melalui operator seluler dan lembaga Penyiaran (ditunjukkan pada Gambar 3.40 sistem Penyampaian Informasi Kebencanaan Kominfo) guna menyampaikan Informasi bencana secara cepat dan akurat kepada masyarakat terdampak bencana. Informasi bencana dari K/l meliputi pra-bencana (mitigasi), saat terjadi bencana dan pemulihan pasca-bencana. Pada Tahun 2016 Kemkominfo membangun sistem Penyampaian Informasi Kebencanaan (Pusat Data Kebencanaan Kominfo) dan saat ini telah terhubung dengan K/l Penyedia Informasi bencana (bMKG - Gempa bumi & Tsunami, bPbD DKI Jakarta - banjir di DKI, KlHK - Kebakaran Hutan dan lahan, bnPb dan PVMbG - erupsi dan Aktivitas Gunung Api) dan Pengirim Informasi bencana melalui sMs/ operator seluler (Telkomsel, Indosat, Xl, 3 dan smartfren) ditunjukkan pada Gambar 3.41, Tabel 3.39 dan Gambar 3.42 dibawah ini : Server-PT KEMKOMINFO_Server Server-PT BMKG_InaTews_Server Router-PT BMKG_InaTews_Server Router-PT Telkomsel Server-PT Server SMS_ Telkomsel PC-PT BPBD DKI_PC Router-PT BPBD DKI_PC Router-PT Indosat PC-PT Server SMS_ Indosat PC-PT KLHK_PC Router-PT KLHK_PC Router-PT KEMKOMINFO Router-PT XL PC-PT Server SMS_ XL PC-PT BNPB_PC Router-PT BNPB_PC Router-PT Huthchison-3 PC-PT Server SMS_ Huthchison-3 PC-PT PVMBG_PC Router-PT PVMBG_PC Router-PT Smartfren PC-PT Server SMS_ Smartfren gambar 3.41 Pusat Data Kebencanaan Kominfo di Datacenter PT Telkom Jatinegara. 131
tabeL 3.39 Rekap Pengiriman SMS Blast Bencana selama Tahun 2022 (per-tanggal 19 Desember 2022) Bulan (2022) BMKG (Gempa> 5SR) BPBD DKI (Banjir) KLHK (Karhutla) BNPB PVMBG (Erupsi G. Api) Januari 19 10
1 Februari
22 9
Maret 25
April 30
Mei 15
Juni 13
Juli 25
Agustus 24
September 29
Oktober 17
November 29
Desember 14
TOTAL 262 62 0 0 1 gambar 3.42 Penyebarluasan Informasi Bencana di daerah terdampak bencana melalui SMS Operator Seluler. 132
H i l i r H Ul U ALERT Televisi Transport stream Informasi bencana MuX gambar 3.43 Rancangan Arsitektur EWS melalui Siaran Televisi Digital. Penyampaian Informasi bencana melalui SMS Blast diatas perlu dikembangkan disampaikan melalui siaran TV Digital, bersamaan dengan Target Pemerintah yaitu Analog Switched Off (Aso) Migrasi TV Analog ke TV Digital di akhir Tahun 2022. Gambar 3.43 diatas merupakan rancangan Arsitektur eWs melalui siaran Televisi Digital. Di sisi Hulu, aliran Informasi bencana dimulai dari sensor-sensor/sistem yang dimiliki oleh K/l yang tugas dan fungsinya menyediakan Informasi bencana seperti bMKG, bnPb, bPbD DKI Jakarta, Kementerian lHK, PVMbG, dan lainnya. Informasi bencana itu kemudian akan diolah oleh server untuk dikonversi menjadi Transport Stream yang formatnya sesuai dengan Permenkominfo 3/2014. Pesan Informasi bencana berformat Transport Stream ini akan selalu tersedia 24/7 dalam setahun sehingga Informasi bencana akan selalu dapat diterima oleh Penyelenggara Multipleksing siaran TV Digital dan disiarkan dalam Konten siaran, sehingga Informasi bencana dapat diterima oleh Perangkat TV Digital & Set Top Box sesuai dengan lokasinya (berdasarkan Kode Pos). Kemkominfo telah mewujudkan rancangan Arsitektur eWs melalui siaran TV Digital diatas dalam Pekerjaan Pengembangan Aplikasi EWS TV Digital & Set Top Box melalui Penyelenggara Multipleksing siaran TV Digital, dimana berhasil dilakukan uji Coba pada tanggal 21 Juli 2022 di Pemancar MuX Grup VIVA (TV one dan AnTV) bali dengan ditunjukkan pada Gambar 3.44 di bawah ini : 133
gambar 3.44 Uji Coba Aplikasi EWS STATUS = WASPADA Berhasil ditampilkan melalui Pemancar MUX ANTV Bali, 21 Juli 2022. Aplikasi eWs menerima Informasi bencana dari K/l dan diproses menjadi Transport Stream yang dapat disampaikan/diterima MuX Pemancar TV Digital dengan Dashboard ditunjukkan pada Gambar 3.44 di atas. selanjutnya Aplikasi eWs perlu di-Integrasikan dengan seluruh Penyelenggara Multipleksing siaran TV Digital agar Informasi bencana dapat disampaikan kepada masyarakat terdampak bencana melalui Perangkat TV Digital & Set Top Box. untuk menjalankan Aplikasi eWs, Kemkominfo di Tahun 2022 menyediakan Perangkat server baru untuk mengganti Perangkat server lama Tahun 2016, seperti pada Tabel 3.40 dibawah ini : tabeL 3.40 Infrastruktur Server Pusat Data Diseminasi Informasi Kebencanaan terhitung sejak Bulan Agustus 2022 No. Jenis Perangkat Spesifikasi Perangkat Kuantitas (unit) Pengadaan Tahun 1. Komputer Server (Main) HPE ProLiant DL380 G10 - Intel® Xeon® Gold 5218 CPU @2.30GHz, 16 Core, RAM 32 GB RDIMM, 2.4TB SAS. 1 Juni 2022 2. Komputer Server (Back Up) HPE ProLiant DL160 G10 - Intel® Xeon® 1 Juni 2022 Silver 4210R CPU @2.40GHz, 10 Core, RAM 16GB RDIMM, 1.2TB SAS. 3. Router CISCO 2921-SEC/K9 1 2015 134
Pengembangan Aplikasi Penyampaian Informasi bencana nantinya akan dilakukan juga melalui Penyelenggara Multipleksing (MuX) siaran TV Digital. Tujuan Pengembangan Penyampaian Informasi bencana melalui siaran TV Digital adalah mengintegrasikan Aplikasi eWs TV Digital & Set Top Box dalam server Kemkominfo (K/l Penyedia Informasi bencana Pusat Data Kebencanaan Kemkominfo Penyelenggara Multipleksing siaran TV Digital). 3.2.2 Track and Trace - Direktorat Pos Di era digital, dimana budaya pengiriman barang telah bergeser ke arah tren on-demand delivery dan one-day delivery, peran tracking system dalam mengoptimalkan manajemen pengiriman barang menjadi semakin penting. Dalam rangka meningkatkan efisiensi bisnis atau usaha di era digital, Penyelenggara Pos harus memastikan kepada para pelanggan, baik pelanggan perorangan maupun korporasi, untuk selalu mendapatkan pembaruan informasi pengiriman di setiap waktu. Pembaruan informasi tersebut mencakup sistem pelacakan visual yang memungkinkan para pelanggan untuk melacak dinamika proses pengiriman barang mulai dari tahap pemesanan hingga tahap penyampaian kiriman. gambar 3.45 Peran Tracking System dalam Manajemen Pengiriman Barang (iThink Logistics) Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan utama yaitu: a. Penyediaan fasilitasi aplikasi atau sistem operasional Penyelenggara Pos yang memungkinkan Penyelenggara Pos untuk melakukan pelacakan kiriman secara terintegrasi dan melalui sistem elektronik. b. Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan Tracking System oleh Penyelenggara Pos. Kegiatan ini juga merupakan wadah untuk memperkenalkan aplikasi sTaTIs (smart track and trace information system) yang disediakan oleh Direktorat Pos kepada Penyelenggara Pos yang belum memiliki sistem operasional. 135
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan sistematis, melalui: a. Persiapan pelaksanaan kegiatan. Persiapan yang dilakukan antara lain pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan melibatkan para stakeholder untuk memberikan penjelasan mengenai tahap- tahap kegiatan, serta penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan. b. Pemilihan dan penetapan konsultan perencana dan tim tenaga ahli di bidang TIK (system analyst, programmer, database, dan system administrator) untuk keperluan technical assistance dan pengembangan prototipe aplikasi tracking system berbasis mobile untuk Penyelenggara Pos. c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemanfaatan Tracking System oleh Penyelenggara Pos yang mencakup agenda antara lain yaitu: 1) sambutan dari Direktur Pos terkait peran dan manfaat TIK, khususnya tracking system, dalam mendukung Penyelenggaraan Pos di era ekonomi digital; 2) Diskusi dan tanya-jawab dengan para narasumber; dan 3) Pendampingan kepada Penyelenggara Pos untuk melakukan download dan install aplikasi sTaTIs. d. Peluncuran aplikasi tracking system berbasis web/desktop untuk Penyelenggara Pos yang merupakan hasil pengembangan pada tahun 2021. Aplikasi tersebut dapat diakses secara gratis oleh Penyelenggara Pos dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Para Penyelenggara Pos nanti dapat mengakses aplikasi pada portal web statis.kominfo.go.id. Adapun, penggunaan aplikasi ini ditujukan terutama bagi para Penyelenggara Pos di skala uMKM yang belum memiliki atau mampu mengembangkan sistem operasional berbasis TIK, khususnya tracking system, secara mandiri. e. Para pihak utama yang terlibat meliputi: Kementerian Kominfo (Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika - Ditjen PPI, Direktorat standarisasi Perangkat Pos dan Informatika - Ditjen sDPPI, badan litbang Kominfo. Direktorat ekonomi Digital - Ditjen Aptika), Asosiasi di bidang Pos, Kurir, dan logistik, dan Asosiasi di bidang e-commerce, dan Penyelenggara Pos. Pada tahun 2022, Pemerintah telah melakukan kegiatan- kegiatan dalam rangka mendukung pemenuhan target tracking system di tahun 2022 sebagai berikut: a. Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Tracking System (STaTIS) oleh Penyelenggara Pos Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan awareness Penyelenggara Pos terhadap peran TI. sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi mengenai kondisi TIK industri Pos nasional secara umum, manfaat penggunaan sistem lacak bagi Penyelenggara Pos, jenis-jenis sistem lacak, besaran investasi yang harus dikeluarkan oleh Penyelenggara Pos, dan peran Pemerintah dalam mendukung pemanfaatan sistem lacak. selain itu, pada tahun 2022, salah satu fokus materi sosialisasi adalah terkait pengenalan dan cara kerja aplikasi tracking system berbasis web/desktop yang telah dibuat oleh Kementerian Kominfo pada tahun 2020 yaitu sTaTIs. sosialisasi dilaksanakan di kota Yogyakarta dan Denpasar dengan mempertimbangkan jumlah Penyelenggara Pos di Yogyakarta dan di Denpasar mencapai total 38 Penyelenggara Pos. 136
b. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Tracking System ( STaTIS) untuk Penyelenggara Pos Pada tanggal 22 Juni 2022 telah dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan Tracking system (sTaTIs) di Hotel JsI resort Megamendung dan melalui zoom meeting. rapat dihadiri oleh Tim internal Direktorat Pos dan pihak ketiga developer aplikasi sTaTIs. beberapa hal yang menjadi poin-poin diskusi pada rapat dimaksud, diantaranya: 1) berdasarkan hasil rapat evaluasi, pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan aplikasi tracking system (sTaTIs) yang telah diselenggarakan di Yogyakarta dan bali dirasa kurang efektif. Hal ini terbukti dari minimnya jumlah Penyelenggara Pos yang mengunduh aplikasi sTaTIs saat atau setelah pelaksanaan sosialisasi. 2) Kendala yang ditemukan saat pelaksanaan sosialisasi adalah masih ada sekitar 18 Penyelenggara Pos yang sudah memperoleh ijin usaha (versi oss rbA) dan belum terdaftar di database Geopos. Hal ini berdampak pada tidak munculnya nama 18 badan usaha tersebut pada landing page. saat ingin mengajukan permohonan unduh Aplikasi sTaTIs. Data Penyelenggara Pos pada Aplikasi sTaTIs diperoleh dari hasil integrasi dengan Aplikasi Geopos. untuk menyelesaikan kendala ini diperlukan proses pembaharuan database Geopos secara berkala. 3) Kendala selanjutnya adalah Penyelenggara Pos belum memahami cara unduh Aplikasi sTaTIs setelah mendapatkan ijin unduh, sehingga dibutuhkan buku panduan yang lebih mudah dipahami. 4) Pelaksanaan sosialisasi aplikasi sTaTIs akan dilakukan secara terpisah dengan sosialisasi aplikasi Geopos mengingat beberapa penyelenggara pos masih belum memahami sepenuhnya perbedaan kedua aplikasi tersebut bila dilaksanakan secara bersamaan. c. Sosialisasi dan Asistensi Pemanfaatan Aplikasi Tracking System (STaTIS) untuk Penyelenggara Pos berdasarkan hasil rapat evaluasi, pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan aplikasi tracking system (sTaTIs) yang telah diselenggarakan di Yogyakarta dan bali dirasa kurang efektif. Hal ini terbukti dari minimnya jumlah Penyelenggara Pos yang mengunduh aplikasi sTaTIs saat atau setelah pelaksanaan sosialisasi. sesuai dengan hasil rapat evaluasi, disepakati bahwa pelaksanaan sosialisasi akan dibarengi dengan Asistensi cara mengunduh dan menggunakan aplikasi sTaTIs kepada setiap Penyelenggara Pos. Penyelenggara Pos akan didampingi saat mengunduh aplikasi tersebut. Dikarenakan adanya beberapa kendala teknis saat pelaksanaan sosialisasi di Yogyakarta dan bali, maka dilaksanakan percobaan kembali sekaligus melakukan asistensi pengunduhan aplikasi untuk Penyelenggara Pos. Dari hasil percobaan diharapkan kendala-kendala yang sebelumnya terjadi dapat terselesaikan sehingga kegiatan sosialisasi selanjutnya dapat berjalan dengan lancer. 137
Percobaan dan Asistensi Aplikasi Tracking System di Bekasi a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Percobaan dan Asistensi Pengunduhan dan Pemanfaatan aplikasi Smart Track and Trace Information System (sTaTis)" diselenggarakan oleh Direktorat Pos, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Kementerian Kominfo pada hari Kamis, tanggal 13 Juni di Hotel Horison, bekasi. b. Perserta sosialisasi sosialisasi dan asistensi dihadiri oleh dua (2) Penyelenggara Pos secara offline. c. Capaian Kegiatan Penyelenggara Pos mengunduh aplikasi sTaTIs. berdasarkan kegiatan atau program pemanfaatan aplikasi track and trace oleh Penyelenggara Pos yang dilaksanakan oleh Direktorat Pos tahun 2022, dapat disimpulkan: a. sosialisasi Pemanfaatan Tracking system oleh Penyelenggara Pos dilaksanakan di Yogyakarta dan bali. berdasarkan hasil rapat evaluasi, pelaksanaan sosialisasi ini dirasa kurang efektif. Hal ini terbukti dari minimnya jumlah Penyelenggara Pos yang mengunduh aplikasi sTaTIs setelah pelaksanaan sosialisasi. b. berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi, maka perlu dilakukan asistensi langsung kepada Penyelenggara Pos. Asistensi dilaksanakan di 4 (empat) wilayah yaitu bekasi, bandung, surabaya, dan Tangerang selatan. berikut tabel capaian kegiatan sosialisasi dan asistensi pemanfaatan aplikasi track and trace selama tahun 2022: tabeL 3.41 Capaian kegiatan sosialisasi dan asistensi pemanfaatan aplikasi track and trace selama tahun 2022 No. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggara Pos yang Diundang Penyelenggaran Pos yang Hadir Penyelenggara Pos yang Mengunduh Aplikasi 1 Yogyakarta 50 8 16.00% 0 0% 2 Bali 119 9 7.56% 2 22.22% 3 Bekasi 10 2 20.00% 1 50.00% 4 Bandung 29 7 24.13% 7 100.00% 5 Surabaya 52 22 42.30% 22 100.00% 6 Tangerang 42 13 30.95% 13 100.00% TOTAL 302 61 20.20% 45 73.77% 138
c. selain melalui pelaksanaan sosialisasi dan asistensi secara luring, Direktorat Pos juga menyeleng- gara kan sosialisasi secara daring, yaitu dengan menghubungi satu persatu Penyelenggara Pos yang belum memiliki aplikasi pelacakan kiriman. Hasil dari kegiatan ini terdapat 4 (empat) Penyelenggara Pos yang mengunduh aplikasi sTaTIs sehingga total Penyelenggara Pos yang mengunduh aplikasi sTaTIs sebanyak 49 (empat puluh sembilan), d. Direktorat Pos memiliki target kinerja sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Penyelenggara Pos memanfatkan tracking system pada tahun 2022. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan asistensi di beberapa wilayah di Indonesia, Direktorat Pos telah berhasil mendorong 49 (empat puluh sembilan) Penyelenggara Pos memanfaatkan tracking system melalui sTaTIs di tahun 2022 3.2.3 Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari dashboard- dashboard yang dapat menyajikan data dan informasi terkait penyelenggaraan telekomunikasi, pos dan penyiaran seperti infrastruktur dan cakupan wilayah layana telekomunikasi, pos dan penyiaran, hasil pengukuran Qos/Qoe telekomunikasi dan aduan masyarakat. Terdapat 4 dashboard yang ditampilkan dan perlu dilakukan pemeliharaan pada pusat monitoring, antara lain: a. Dashboard monitoring infrastruktur telekomunikasi, pos dan penyiaran b. Quality of Service (Qos) c. Quality of Experience (Qoe) d. Dashboard aduan masyarakat. Dimana hasil yang tertuang dalam setiap dashboard tersebut diatas memiliki bobot tersendiri yang dijadikan sebagai dasar penilaian kualitas layanan masing-masing penyelenggara. Pemerintah secara berkala akan mengumumkan hasil penilaian tersebut agar diketahui oleh masyarakat umum. ruang lingkup kegiatan PMT: a. Dashboard monitoring infrastruktur telekomunikasi, pos dan penyiaran Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran Pada program pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran ini meliputi penyediaan perangkat dan pengembangan sistem. Pengadaan Perangkat Pengukuran Qos Telekomunikasi support 5G sampai dengan tahun 2021 PMT telah memilki 3 set perangkat pengukuran Qos telekomunikasi yang digunakan untuk pengukuran insidentil yang dilakukan secara swakelola oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika dan 42 set perangkat pengukuran Qos telekomunikasi untuk melakukan pengukuran Qos di di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (514 kabupaten/kota) yang dilakukan secara managed service. untuk pengembangan Dashboard Pusat Monitoring Telekomunikasi Pengembangan Dashboard Pusat Monitoring Telekomunikasi pada tahun 2022 yaitu penambahan beberapa fitur yang secara garis besar, antara lain: 139
1) Peta sebaran jalur Fiber Optic dan ODP Gambar 3.46 Peta sebaran jalur Fiber Optic dan ODP 2) Coverage ODP Gambar 3.47 Coverage ODP 3) Sistem alarm Fiber Optic Gambar 3.48 Sistem Alarm Fiber Optic 140
4) Ticketing Management Fiber Optic Gambar 3.49 Ticketing Management Fiber Optic 5) Layer data crowdsourcing OOKLA, Open Signal, Sigmon dan QoS Layer data crowdsourcing OOKLA, Open Signal, Sigmon dan QoS Data yang ditampilkan merupakan agregasi data crowdsourcing OOKLA, Open Signal, Sigmon dan QoS Agregasi data dilakukan dengan proses binning:
Agregasi	bin	per	20	x	20	KM,	untuk	level	provinsi
Agregasi	bin	per	5	x	5	KM,	untuk	level	kota/kabupaten
Agregasi	bin	per	500	x	500	M,	untuk	level	kecamatan
Agregasi	bin	per	60	x	60	M,	untuk	level	kelurahan
Agregasi	bin	per	20	x	20	M Gambar 3.50 Sebaran Agregasi Data Crowdsourcing 141
6)	Dashboard Analisis Potensi Desa Potensi Desa merupakan gabungan data yang berisikan informasi lengkap terkait fasilitas- fasilitas	yang	ada	di	suatu	desa	seperti	luas	wilayah,	luas	pemukiman,	jumlah	penduduk,	sarana	kelistrikan,	ekonomi,	infrastruktur	akses	desa,	sarana	pendidikan,	sarana	Kesehatan,	dll.	Data	Potensi	Desa	yang	terintegrasi	dengan	layer	batas	wilayah	administrasi	Desa.	Data	tersebut	dapat	di	agregat	pada	layer	batas	wilayah	administrasi	Kecamatan	hingga	Provinsi. Indeks Potensi Desa dibagi menjadi 3 kategori, antara lain: Potensi Besar, Potensi Menengah	dan	Potensi	Kecil. Gambar 3.51 Sebaran Analisis Potensi Desa 7) Dashboard Analytic Summary Gambar 3.52 Sebaran Analisis Potensi Desa 142
b. Quality of Service (QoS) Pelaksanaan pengukuran Quality of Services (QoS) dilakukan secara rutin dan insidential yaitu:
Rutin	dilakukan	setiap	1	kabupaten/kota	dilakukan	pengukuran	1	kali	dalam	1	bulan.	Kegiatan	pengukuran rutin (regular) pada ini dilakukan dengan managed service mengingat kemampuan SDM	masih	belum	mencukupi	untuk	pengololaan	secara	swakelola. Pengukuran	QoS	telekomunikasi	seluler	di	514	Kab/Kota	dilakukan	secara	managed	service	oleh	pihak	ketiga,	dengan	hasil	pengukuran	rata	nasional: - Throughput Download Throughput Upload :	35,46	Mbps :	14,91	Mbps
Insidentil	dilakukan	apabila	ada	aduan	masyarakat,	laporan	pemerintah	daerah,	hasil	dari	aplikasi	quality	of	experience	(QoE),	kondisi	kebencanaan,	dan	dalam	menghadapi	even- even	besar,	baik	nasional	maupun	Internasional	(G20,	Moto	GP	Mandalika,	dll),	hari	Raya	Lebaran,	Natal	dan	Tahun	Baru,	dan	lainnya.	Pengukuran	insidentil	dilakukan	dalam	rangka	menindaklanjuti aduan masyarakat, acara kenegaraan dan acara besar lainnya, pengukuran di	jalur	mudik	saat	hari	raya	Idul	Fitri,	Natal,	dan	sebagainya.	Pengukuran	compliance	dilakukan	di	beberapa	koa	besar	di	Indonesia	dalam	rangka	pengawasan	terhadap	kepatuhan	penyelenggara telekomunikasi seluler. Hasil Pengukuran Insidentil digambarkan sebagai berikut: Gambar 3.53 Summary Monthly Progress per Operator 143
1) Pencapaian	pelaporan	rata-rata	perhari	adalah	11.75	dokumen	tiap	bulan. 2) Pencapaian	pelaporan	tertinggi	perbulan	berada	di	bulan	juni	2022	dengan	259	dokumen. 3) Pencapaian	pelaporan	terendah	perbulan	berada	di	bulan	mei	2022	dengan	86	dokumen. 4) Pencapaian	pelaporan	terhadap	pengukuran	yang	dilakukan	periode	Mei	s/d	Desember	adalah	100.00%.	Dari	total	periode	pelaporan	selama	7	bulan	kalender	(Mei	s/d	Desember	2022). Metode	pengukuran	QoS	telekomunikasi	dilakukan	secara:
Statik	Test Di	pusat	perekonomian,	pusat	pemerintahan,	pusat	pendidikan,	pusat	kesehatan,	pusat	pemukiman, Pos Lintas Batas Negara, dan lain-lain pada jam sibuk.
Drive	Test Di	jalan	protokol,	wilayah	bisnis	dan	wilayah	pemukiman,	sarana	transportasi	umum	seperti	di kereta commuter line dan bus pada jam sibuk. c. Quality of Experience Metode	pengukuran	Quality of Experience	(QoE)	yang	digunakan	adalah	true	test	dengan	melakukan	pengetesan ke server yang berada di Google Cloud, Akamai, dan Amazon Web Service yang merupakan	pencerminan	dari	trafik	internet	yang	sesungguhnya	sehingga	dapat	menghasilakan	data	real	throughput.	Hal	ini	berbeda	dengan	metode	aplikasi	speedtest	Ookla	yang	menggunakan	metode	max	test	yang	pengetesannya	menggunakan	server	yang	disediakan	sendiri	oleh	yang	melakukan	pengetesan	atau	server	terdekat	dari	lokasi	yang	melakukan	pengetasan,	sehingga	mengakibatkan	hasil	pengetesan	dari	metode	max	speed	akan	lebih	besar	dari	metode	true	speed. Aplikasi ini akan dapat bekerja dengan 2 metode sebagai berikut: Pengukuran	yang	membutuhkan	aktivasi	dari	pengguna. Pengukuran	yang	bisa	secara	otomatis	dilakukan	tanpa	membutuhkan	aktivasi	dari	pengguna (diperlukan persetujuan dari pengguna). Pada pengukuran Quality of Experience	(QoE),	proses	penilaian	dilakukan	oleh	masyarakat	pengguna	melalui	aplikasi	yang	telah	disediakan	yaitu	Sigmon.	Masyarakat	dapat	memberikan	penilaian berdasarkan pengalaman secara langsung yang dirasakan saat menggunakan layanan seluler.	Dalam	hal	ini	service	yang	diberikan	penilaian	adalah	layanan	Spedtest	yang	digunakan	untuk	menghitung	besaran	nilai	troughput	bedasarkan	perhitungan	secara	real	test. 144
Gambar 3.54 Hasil Pengukuran QoE dengan Aplikasi Sigmon d. Dashboard Aduan Masyarakat 1) Call Center 159 Layanan Call Center	159	adalah	layanan	yang	disediakan	sebagai	sarana	komunikasi	antara	masyarakat	dengan	pemerintah	serta	informasi	mengenai	perizinan	pos,	telekomunikasi,	dan	penyiaran	yang	pengelolanya	berada	di	bawah	Kementerian	Komunikasi	dan	Informatika.	Pengaduan yang masuk melalui call center dibagi menjadi lima kategori dalam bidang aduan PPI	sebagai	transisi	dari	aduan	BRTI,	bidang	penyiaran,	bidang	pos,	bidang	telekomunikasi,	dan bidang TV digital. Pada	tahun	2022	pengaduan	yang	masuk	melalui	Call Center	159	dan	telah	berhasil	ditindaklanjuti sebanyak 13.891	aduan	yang	didominasi	oleh	aduan	terkait	STB,	disusul	oleh	bidang penyiaran terkait perizinan radio, PNBP penyiaran, dan program TV digital. 145
2) Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTsP) Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTsP) merupakan salah satu kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui surel juga melalui on site yang berlokasi di lantai 1 Gedung utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka barat nomor 9, Jakarta Pusat. selama tahun 2022, 1.090 laporan yang masuk baik melalui surel maupun loket PTsP telah ditindaklanjuti oleh agen PTsP. Mayoritas laporan yang ditangani oleh agen yaitu laporan terkait TV digital yang dilayangkan melalui surel PTsP. 1.090 Laporan 3) Twitter @aduanPPI Pelayanan pengaduan melalui Twitter @aduanPPI digunakan sebagai sarana masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait sMs spam dan nomor penipuan yang masuk ke dalam nomor pengguna operator seluler. Mekanisme terkait pengaduan ini adalah setiap pelaporan terkait nomor yang dicurigai sebagai sMs spam ataupun nomor penipuan akan dicatat dan kemudian dilaporkan ke masing-masing penyelenggara telekomunikasi yang terdapat di Indonesia. Kemudian pihak penyelenggara akan melakukan pengecekan, mana jika memang nomor tersebut teridentifikasi benar digunakan sebagai sMs spam ataupun nomor penipuan, maka penyelenggara telekomunikasi akan melakukan pemblokiran nomor tersebut. Adapun pada tahun 2022 Ditjen PPI telah menerima 3.967 laporan dari kanal Twitter dan telah ditindaklanjuti oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi. @aduanPPI 3.967 Laporan 146
gambar 3.55 Laman Twitter @aduanPPI 4) lapor.go.id berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 3 Tahun 2015, pemerintah republik Indonesia menetapkan layanan Aspirasi dan Pengaduan online rakyat (lAPor!) sebagai sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional (sP4n). sP4n-lAPor! merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan seperti, website sMs 1708, Twitter @lapor1708, dan aplikasi mobile. sP4n-lAPor! dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kementerian PAnrb) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor staf Presiden (KsP) sebagai Pengawas Program Prioritas nasional dan ombudsman republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. 147
Alur Pengaduan Masyarakat SELESAI Melalui lapor.go.id selesai Laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga terselesaikan 04 beri Tanggapan Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh Instansi dalam waktu 10 hari 02 Proses Verifikasi 03 Proses Tindaklanjut Dalam 5 hari, Instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi masing-masing 01 Tulis laporan Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap gambar 3.56 Alur penanganan pengaduan masyarakat melalui website lapor.go.id Ditjen PPI sebagai unit kerja yang ikut serta merealisasikan kebijakan "no wrong door policy" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang, hingga akhir Desember 2022 telah menangani 73 aduan melalui website 148
Direktorat JenDeral Penyelenggaraan Pos Dan informatika
Pendahuluan Perencanaan Kinerja Bab 4 penutup Akuntabilitas Kinerja Penutup Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
bab 4 Penutup K e m e n t e r iAn Ko m u n iK A s i dAn in f o r mA t iK A r ePu b lI K InDo n e sI A Pelaksanaan Internalisasi Zona Integritas Direktorat Penyiaran Menuju WBK dan WBBM dengan tema Peran Asosiasi TV dan Radio dalam Mendukung Proses Pelayanan Publik Bebas dari KKN
P encapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022. namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi. selama periode pelaksanaan rencana strategis Tahun 2020 - 2024, Ditjen PPI telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat referensi dari KemenPAn & rb dan hasil reviu internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo. namun, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan. oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja ke depan, antara lain: 1. Mendorong setiap satuan kerja agar dapat menyampaikan capaian kinerja beserta data dukung yang telah divalidasi melalui aplikasi pantau.kominfo.go.id. 2. Capaian kinerja yang disampaikan hendaknya disertai dengan analisis keberhasilan atau kegagalan atas capaian yang telah dilaksanakan. seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ini hendaknya dapat menjadi pembelajaran dan masukan untuk pelaksanaan rencana strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020 - 2024 selanjutnya dan Perjanjian Kinerja 2023 untuk memastika keselarasan cascading sasaran/ indikator kinerja di setiap tingkatan. Ditjen PPI telah menyusun berbagai fokus kegiatan di tahun 2023 untuk mendukung transformasi digital yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Fokus pertama yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial dengan cara meningkatkan penetrasi akses fixed broadband terhadap rumah tangga nasional, meningkatkan penetrasi kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband, meningkatkan penetrasi desa/kelurahan non-uso yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G) serta pengawasan Qos dan Qoe terhadap penyelenggara jaringan bergerak seluler. 152
Fokus ke dua yaitu meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani internet dengan cara meningkatkan jangkauan populasi penyiaran digital dan penyediaan infrastruktur dan ekosistem penyiaran digital lPP melalui Pinjaman luar negeri. Fokus ke tiga yaitu meningkatkan kualitas layanan pos dengan cara meningkatkan penyelenggara pos (nasional) yang menerapkan teknologi manajemen logistik. Fokus ke empat yaitu mewujudkan digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah dengan cara mewujudkan digitalisasi pemerintah pusat dan daerah, Ditjen PPI melalui optimalisasi peran Pemerintah Daerah mengimplementasikan sistem Informasi Kedaruratan dan Kebencanaan di sejumlah wilayah Kab/ Kota. Fokus ke lima yaitu mewujudkan pengembangan high speed mobile broadband dengan cara optimalisasi jumlah lokasi yang terlayani jaringan 5G pada tahap awal implementasi. Fokus ke enam yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PnbP dengan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks integritas pelayanan publik terhadap pelayanan public (IIPP) bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran. Fokus ke enam yaitu meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalisasi nilai indeks reformasi birokrasi Ditjen PPI tahun 2023. laporan Kinerja Instansi Pemerintah (lKIP) Ditjen PPI tahun 2022 ini diharapkan akan menjadi parameter evaluasi kinerja Ditjen PPI dalam melakukan perbaikan kinerja ke depannya. Disamping itu, informasi ini dapat digunakan bagi para pelaku industri untuk bersinergi dalam melaksanakan penyelenggaraan usahanya sehingga diharapkan terwujud iklim industri khususnya bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang sehat, tertib administrasi dan berkelanjutan, dimana dapat membantu Pemerintah mewujudkan cita-citanya yaitu membuat masyarakat Indonesia sejahtera 153
file 2 lakip 2023_koreksi tabel.indd 156 Direktorat JenDeral Penyelenggaraan Pos Dan informatika 14/04/2023 09:36:20