REPUBLIK INDONESIA KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyampaian KEM-PPKF merupakan amanat konstitusi yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 178. Ketentuan dalam pasal tersebut mewajibkan Pemerintah untuk menyampaikan KEM dan ‐ PPKF pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan dokumen dan menyampaikan KEM- PPKF Tahun Anggaran 2018 kepada DPR RI, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan para Anggota Dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen KEM-PPKF ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2018 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Tema kebijakan fiskal pemerintah tahun 2018 diarahkan untuk "Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan" selaras dengan RKP Tahun 2018 yang mengambil tema "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat menangani beberapa tantangan pembangunan, yang mencakup: (i) upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan; (ii) mendorong pengurangan pengangguran dan meningkatkan produktivitas; (iii) meningkatkan kapasitas fiskal; serta (iv) menjaga stabilitas makro ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, strategi kebijakan fiskal diarahkan agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, yang hanya akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yang ditopang oleh kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui, pertama, optimalisasi pendapatan untuk menopang belanja produktif dan prioritas. Kedua, peningkatan kualitas belanja melalui penguatan belanja produktif dengan tetap menjaga kualitas output. Ketiga, penguatan kualitas dan distribusi antar daerah dalam rangka pengurangan kesenjangan pusat-daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Keempat, peningkatan keefektifan program bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kelima, i
pengendalian belanja yang bersifat mengikat (mandatory spending) serta keenam, efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan. Dalam upaya itu, perumusan kebijakan fiskal senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan publik, antisipasi terhadap dinamika perekonomian serta akselerasi pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan fiskal diharapkan tidak hanya mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, tetapi juga mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat dan tepat, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Secara garis besar, KEM-PPKF tahun 2018 mencakup pertama, Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup perkembangan ekonomi baik di tingkat global maupun domestik, sasaran dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan fiskal ke depan. Kedua, Pokok Pokok Kebijakan Fiskal yang mencakup kebijakan fiskal jangka menengah, pokok kebijakan fiskal ‐ tahun 2018, penguatan anggaran prioritas, serta risiko fiskal. Ketiga, Kebijakan Penganggaran Kementerian Negara dan Lembaga yang merupakan penjelasan terkait Pagu Indikatif Tahun 2018. Kerangka kerja dan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 difokuskan pada kebijakan-kebijakan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pencapaian tersebut diterjemahkan melalui upaya pembangunan ekonomi yang mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan; pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas nasional; peningkatan kapasitas fiskal pusat dan daerah; penguatan stabilitas ekonomi makro serta peningkatan kesiapan terhadap kebijakan perubahan iklim. Sebelum menutup kata pengantar ini, kami ucapkan terima kasih kepada pihak pihak yang telah membantu dan berupaya untuk menyelesaikan KEM-PPKF sesuai dengan batas waktu ‐ yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengharapkan diskusi positif dengan para Anggota DPR RI yang terhormat, untuk menyempurnakan arah dan strategi kebijakan ke depan yang akan dituangkan dalam dokumen NK RAPBN Tahun Anggaran 2018. Pembahasan mendalam dengan para Anggota DPR RI mengenai strategi dan arah kebijakan dalam dokumen ini, diharapkan akan menghasilkan pengayaan wawasan dan gagasan, pemahaman yang lebih baik atas permasalahan yang dihadapi, serta perbaikan perumusan strategi pembangunan yang lebih efektif sehingga memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Semoga kerja keras dan usaha-usaha kita bersama dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, Mei 2017 Sri Mulyani Indrawati ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... I DAFTAR ISI ... III DAFTAR TABEL ... V DAFTAR GRAFIK... VII DAFTAR BAGAN ... IX DAFTAR BOKS ... XI RINGKASAN EKSEKUTIF... 1 BAGIAN I KERANGKA EKONOMI MAKRO ... 5 1 BAB I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL ... 7 Perekonomian Negara Maju ... 9 Perekonomian Negara Berkembang ... 12 Harga Komoditas Global dan Inflasi Global ... 14 Harga Komoditas Global ... 14 Inflasi Global ... 16 Penutup ... 16 BAB II PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK ... 17 Pertumbuhan Ekonomi... 20 Laju Inflasi ... 29 Nilai Tukar Rupiah ... 33 Suku Bunga SPN 3 Bulan ... 39 Harga Minyak Mentah Indonesia... 43 Lifting Minyak dan Gas Bumi ... 46 BAB III SASARAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN, SERTA ARAH KEBIJAKAN FISKAL ... 51 Sasaran Pembangunan ... 51 Tantangan Pembangunan... 54 Kemiskinan dan Kesenjangan ... 54 Pengangguran dan Produktivitas... 58 Kapasitas Fiskal Pusat dan Daerah (Domestic Resource Mobilization/DRM) ... 63 Stabilitas Ekonomi Makro... 65 Perubahan Iklim... 67 Arah Kebijakan Fiskal ... 69 1.3.1 1.3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 BAGIAN II POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL ... 75 BAB IV KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH... 77 Proyeksi Ekonomi Makro Jangka Menengah ... 78 Tantangan Kebijakan Fiskal Jangka Menengah ... 79 Penguatan Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi ... 81 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah ... 89 BAB V POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018... 93 Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal 2018 ... 93 Optimalisasi Pendapatan Negara ... 97 Penerimaan Perpajakan... 98 Penerimaan Negara Bukan Pajak... 109 Penerimaan Hibah ... 115 Peningkatan Kualitas Belanja Negara... 115 Belanja Pemerintah Pusat ... 119 Subsidi ... 122 Transfer ke Daerah dan Dana Desa ... 134 Reformasi Program Pensiun PNS... 139 Pembiayaan Anggaran... 146 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 iii
BAB VI PENGUATAN ANGGARAN PRIORITAS... 159 Infrastruktur ... 159 Pendidikan ... 163 Kesehatan... 171 BAB VII RISIKO FISKAL... 175 Umum... 175 Pengungkapan Risiko Fiskal ... 177 Sumber Risiko Fiskal ... 178 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro... 178 Risiko Penerimaan Negara ... 179 Risiko Belanja Negara... 180 Risiko Pembiayaan ... 181 Sumber Risiko Fiskal Lainnya ... 185 Langkah-Langkah Mitigasi Risiko Fiskal ... 186 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 BAGIAN III KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2018 ... 189 BAB VIII PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2018 ... 191 Pengantar... 191 Kebijakan Umum dan Anggaran K/L Tahun 2018 ... 192 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga ... 195 Kementerian Pertahanan ... 196 8.3.1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat... 196 8.3.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia ... 197 8.3.3 Kementerian Agama ... 198 8.3.4 Kementerian Kesehatan... 199 8.3.5 Kementerian Perhubungan ... 200 8.3.6 Kementerian Keuangan... 200 8.3.7 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ... 201 8.3.8 8.3.9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ... 202 8.3.10 Kementerian Pertanian ... 203 8.3.11 Kementerian Sosial ... 203 8.3.12 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... 204 iv
DAFTAR TABEL Tabel 1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global... 8 Tabel 2 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2012-2018 (%, YoY) ... 26 Tabel 3 Perkembangan PDRB Kawasan Tahun 2012-2016 (%, YoY)... 27 Tabel 4 Sasaran Pembangunan Tahun 2014-2018 ... 52 Tabel 5 Prakiraan Indikator Ekonomi Makro Jangka Menengah ... 78 Tabel 6 Analisis Efektivitas Subsidi dan Bansos ... 88 Tabel 7 Perkembangan dan Arah Jangka Menengah Defisit, Keseimbangan Primer dan Utang Tahun 2012-2021... 89 Tabel 8 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah Tahun 2017-2021 ... 91 Tabel 9 Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012-2017 (Rp Triliun)... 98 Tabel 10 Perkembangan Belanja Modal dan Belanja Barang Tahun 2012-2017 (persen PDB)... 118 Tabel 11 Jumlah UPSL Penyelenggaraan Program THT ... 143 Tabel 12 Komposisi Anggaran Pendidikan dalam APBN Tahun 2012-2017... 170 Tabel 13 Perkembangan Anggaran Kesehatan Tahun 2012-2017 (Rp triliun)... 172 Tabel 14 Beberapa Indikator Kesehatan... 172 Tabel 15 Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya Tahun 2012- 2016 ... 178 Tabel 16 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2018 per Sumber Dana (Miliar Rupiah) ... 195 Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018... 206 v
DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2022 (%, YoY) ... 7 Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2015-2016 (%, YoY)... 10 Grafik 3 Tingkat Pengangguran (%) dan Indeks Manufaktur Amerika Serikat Tahun 2015-2016 ... 10 Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jepang Tahun 2015-2016 (%, YoY) ... 11 Grafik 5 Pertumbuhan Ekspor ASEAN Tahun 2014-2016 (%, YoY) ... 14 Grafik 6 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Tahun 2012-2018 (%, YoY) ... 14 Grafik 7 Pertumbuhan Volume Perdagangan & Harga Komoditas Global Tahun 2013-2018 ... 15 Grafik 8 Pertumbuhan PDB Potensial dan Aktual (%, YoY)... 18 Grafik 9 Asumsi dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY) ... 21 Grafik 10 Proyeksi Inflasi (%, YoY)... 31 Grafik 11 Perkembangan Capital Flow Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar US$)... 35 Grafik 12 Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Tahun 2012-2017 (Rp/US$1) ... 36 Grafik 13 Pergerakan Rata-rata Nilai Tukar Tahun 2012-2018 (Rp/US$1) ... 37 Grafik 14 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2011-2016 (%)... 41 Grafik 15 Pergerakan Rata-rata SPN 3 Bulan Tahun 2012-2018 (%) ... 42 Grafik 16 Pergerakan Harga Minyak Mentah Tahun 2012-2017 (US$/barel) ... 44 Grafik 17 Pergerakan Harga ICP Tahun 2012-2018 (US$/barel)... 45 Grafik 18 Target dan Realisasi Lifting Minyak Bumi Tahun 2012-2018 (ribu barel/hari) ... 47 Grafik 19 Target dan Realisasi Lifting Gas Bumi Tahun 2012-2018 (ribu barel setara minyak/hari).. 48 Grafik 20 Pertumbuhan Konsumsi Penduduk Tahun 2009-2015 ... 55 Grafik 21 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Tahun 2012-2016 (%)... 56 Grafik 22 Kemiskinan dan Perekonomian Regional Tahun 2016 (%)... 56 Grafik 23 Benefit Program Subsidi dan Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2014-2015 ... 57 Grafik 24 Efektivitas Subsidi dan Bansos Dalam Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan ... 57 Grafik 25 Tren Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Tahun 2009-2015 (%) ... 60 Grafik 26 TPAK Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2015 (%) ... 61 Grafik 27 Perbandingan Tax Ratio antar Negara Tahun 2015 (% thd PDB) ... 82 Grafik 28 Perkembangan Pendapatan Negara dan Arah Jangka Menengah (% thd PDB)... 82 Grafik 29 Perkembangan Subsidi Energi, Anggaran Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan, Tahun 2012-2017... 85 Grafik 30 Perkembangan Komposisi Belanja Negara Tahun 2012-2017 (%) ... 86 Grafik 31 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2012-2017 dan Arah Jangka Menengah (% thd PDB) ... 87 Grafik 32 Perkembangan Defisit dan Keseimbangan Primer... 95 Grafik 33 Perkembangan Belanja Negara, Tahun 2012-2017 (Rp triliun)... 116 Grafik 34 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, Tahun 2012-2017 (Rp triliun) ... 119 Grafik 35 Perkembangan Belanja Subsidi Tahun 2012-2017... 123 Grafik 36 Perkembangan TKDD Tahun 2012-2017 (Rp Triliun) ... 134 Grafik 37 Pendapatan dan Belanja APBN berdasarkan Geografis... 135 vii
Grafik 38 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia ... 140 Grafik 39 Manfaat Pensiun ... 142 Grafik 40 Perkembangan Pembiayaan Tahun 2012-2017 (dalam Rp triliun) ... 146 Grafik 41 Posisi Utang Pemerintah Tahun 2012-2017 ... 149 Grafik 42 Peringkat Infrastruktur Tahun 2016-2017... 160 Grafik 43 Perkembangan Anggaran Infrastruktur Tahun 2012-2017 (Rp Triliun)... 161 Grafik 44 Perkembangan Anggaran Pendidikan Tahun 2012-2017 ... 164 Grafik 45 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2005-2015 ... 165 Grafik 46 Perbandingan PISA Score antar Beberapa Negara Tahun 2012 dan 2015 ... 166 Grafik 47 Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015 (Skala Skor 0-100)... 168 viii
DAFTAR BAGAN Bagan 1 Tantangan Pembangunan dalam Jangka Menengah ... 79 Bagan 2 Tantangan Pengelolaan Fiskal dalam Mewujudkan Kesejahteraan... 80 Bagan 3 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Tahun 2017-2021 ... 90 Bagan 4 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2018... 94 Bagan 5 Postur Makro Fiskal Tahun 2018 (% thd PDB) ... 95 ix
DAFTAR BOKS Boks 1 Keterbatasan Likuiditas Domestik dan Sekuritisasi Aset sebagai Katalis ... 38 Boks 2 Kesetaraan Gender Sebagai Tantangan Pembangunan ... 60 Boks 3 Reforma Agraria ... 72 Boks 4 Cyclically Adjusted Primary Balances (CAPB) Merupakan Indikator Pemantauan Kebijakan Fiskal ... 96 Boks 5 Perbaikan Kualitas Belanja Untuk Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan... 117 Boks 6 Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan ... 121 Boks 7 Penerapan Mekanisme Pengaduan Masyarakat dalam Penyaluran Subsidi Listrik Tepat Sasaran... 125 Boks 8 Perkembangan dan Evaluasi Kredit Program: Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Subsidi Perumahan... 128 Boks 9 Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Secara Efisien dan Lebih Tepat Sasaran ... 133 Boks 10 Kebijakan Reformulasi Distribusi Dana Desa... 139 Boks 11 Mendorong Peran BUMN Sebagai Agen Pembangunan... 157 xi
RINGKASAN EKSEKUTIF Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) merupakan dokumen awal dalam rangka penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK dan RAPBN). Konten KEM-PPKF mencakup perkembangan dan proyeksi perekonomian, analisis strategi pembangunan dalam masa satu tahun ke depan, khususnya dalam bidang ekonomi, keuangan dan kesejahteraan rakyat. Penyusunan KEM-PPKF merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Secara substansi, penyusunan KEM-PPKF tahun anggaran 2018 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam jangka pendek. Dokumen KEM-PPKF Tahun 2018 disusun untuk mendorong pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mampu merespon dinamika perekonomian serta mendukung pencapaian target pembangunan. Penyusunan dokumen ini mengambil tema "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan", selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Ke depan, kinerja perekonomian nasional masih menghadapi tantangan yang bersumber dari ketidakpastian global seiring dengan arah kebijakan ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat (AS) yang cenderung proteksionis, lambatnya proses pemulihan ekonomi di kawasan Uni Eropa (UE) dan Jepang, berlanjutnya moderasi ekonomi Tiongkok, perubahan iklim serta potensi gangguan akibat ketegangan geopolitik. Dari sisi domestik, momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional di 2016 dapat dijaga dengan menguatnya konsumsi rumah tangga dan investasi, di tengah kinerja ekspor dan impor yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut didukung oleh peningkatan kredibilitas kebijakan fiskal, sinergi kebijakan moneter dan makroprudensial, sehingga dapat menjaga kredibilitas serta meningkatkan persepsi dan kepercayaan masyarakat. Di tengah ketidakpastian global, perekonomian domestik diharapkan tetap dapat tumbuh positif seiring dengan optimisme dan kinerja positif beberapa negara mitra dagang utama dan perekonomian kawasan. Optimisme kinerja perekonomian nasional ke depan juga didukung keberlanjutan program percepatan pembangunan infrastruktur, pengalokasian anggaran ke sektor produktif serta pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dengan tetap mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial. Peningkatan pertumbuhan 1
ekonomi tersebut perlu disertai dengan pengendalian laju inflasi pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan, dengan didukung oleh pergerakan nilai tukar rupiah pada level yang terjaga. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peran tersebut sejalan dengan fungsi APBN sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi secara efisien, meredistribusi pendapatan, menjaga stabilitas serta akselerasi kinerja perekonomian. Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga agar peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi oleh penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan. Untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berupaya untuk menjaga arah pengelolaan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan tiga strategi utama yaitu, pertama, memperkuat kualitas belanja yang memberi penekanan (big push policy) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, efektifitas program perlindungan sosial serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Kedua, memperlebar ruang fiskal melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja; serta ketiga, menjaga daya tahan dan pengendalian risiko fiskal melalui pengendalian defisit dan rasio utang dan mendorong keseimbangan primer menuju positif, serta memperkuat bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian. Dalam upaya untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab berbagai tantangan serta mendukung pencapain target pembangunan, pemerintah menetapkan strategi kebijakan fiskal, diantaranya pertama, optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi. Selanjutnya, pemerintah melaksanakan penguatan kualitas belanja melalui efisiensi belanja barang, penguatan belanja modal, sinergi program perlindungan sosial dan refocusing anggaran prioritas terutama belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ketiga, pemerintah juga akan mendorong pengelolaan sumber pembiayaan yang efisien, inovatif dan berkelanjutan melalui pengendalian defisit, rasio utang dan keseimbangan primer serta mengembangkan pembiayaan kreatif. Dokumen KEM dan PPKF tahun 2018 terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu. Bagian 1 Kerangka Ekonomi Makro. Bagian ini menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2018. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2018. 2
Asumsi-asumsi dasar ini pada gilirannya dijadikan landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Bagian 2 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2018. Bagian ini menguraikan arah kebijakan fiskal jangka menengah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan. Dalam bagian ini akan juga disampaikan ulasan mengenai program-program yang telah dijalankan dan selanjutnya program di tahun 2018 untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan yang akan ditetapkan. Bagian 3 Pagu Indikatif. Bagian ini menguraikan arah kebijakan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun 2018, menjelaskan kebijakan umum anggaran belanja K/L tahun 2018 menurut bidang tugas serta pagu indikatif belanja K/L tahun 2018. 3
BAGIAN I KERANGKA EKONOMI MAKRO Kerangka Ekonomi Makro (KEM) menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2018. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2018 yang menjadi landasan dalam menyusun pokok- pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Secara garis besar, Bagian KEM dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2018 menjelaskan tiga hal pokok yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi domestik termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBN, serta tantangan dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2018. 5
1 BAB I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL Setelah pada tahun 2016 mencatatkan pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan global, perekonomian global diperkirakan akan mengalami perbaikan di tahun 2017 dan 2018 dengan pertumbuhan masing-masing 3,5 persen dan 3,6 persen, berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF). Perbaikan pertumbuhan ekonomi global akan diiringi oleh kenaikan pertumbuhan volume perdagangan, masing-masing pada tingkat 3,8 persen dan 3,9 persen di 2017 dan 2018. Sumber pemulihan ekonomi global akan berasal baik dari negara maju dan negara berkembang. Meskipun demikian, dalam jangka menengah prospek perekonomian global diperkirakan masih belum dapat kembali kepada tingkat pertumbuhan sebelum krisis keuangan global, bahkan relatif stagnan. Terlebih jauh, prospek perekonomian negara maju diperkirakan akan terus mengalami perlambatan dalam jangka menengah. Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2022 (%, YoY) 8 6 4,1 4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 4 2 3,1 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 0 1,7 2,0 2,0 1,9 1,7 1,7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 4 Global Negara Maju Negara Berkembang Sumber: IMF, WEO April 2017 Prospek pertumbuhan ekonomi global di jangka menengah yang belum stabil tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural seperti dampak dari krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008-2009. Krisis tersebut telah berimbas pada permintaan global yang lemah serta pengetatan kredit yang masih terjadi hingga sekarang. Pasca krisis keuangan global, kondisi ekonomi global juga ditandai oleh pertumbuhan investasi yang merosot serta pertumbuhan produktivitas yang rendah. Selain hal tersebut, prospek ekonomi global juga terhambat oleh faktor demografi seperti tingkat pertumbuhan penduduk yang melambat serta meningkatnya penuaan populasi. 7 5,0 3,8 1,7 2022
Ke depan, perekonomian global juga dibayangi oleh ketidakpastian yang dapat ditimbulkan dari berbagai faktor baik kebijakan di negara maju, perubahan struktur ekonomi Tiongkok maupun kondisi geopolitik. Faktor risiko ketidakpastian kebijakan di negara maju terutama berasal dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) serta kebijakan ekonomi negara tersebut di bawah pemerintahan baru. Kenaikan suku bunga Federal Reserve (The FED) yang diikuti oleh penguatan dolar AS berpotensi mendorong terjadinya arus balik modal dari negara berkembang serta menciptakan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Sementara itu, kebijakan perdagangan AS yang bersifat protektif dapat memberikan efek negatif terhadap perdagangan global, yang pada gilirannya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Tabel 1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global 2015 2016 2017P 2018P Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) Global Negara Maju 3,4 2,1 3,1 1,7 3,5 2,0 3,6 2,0 Amerika Serikat Euro Area 2,6 2,0 1,6 1,7 2,3 1,7 2,5 1,6 Jerman 1,5 1,8 1,6 1,5 Perancis 1,3 1,2 1,4 1,6 Italia 0,8 0,9 0,8 0,8 Inggris 2,2 1,8 2,0 1,5 Jepang 1,2 1,0 1,2 0,6 Negara Berkembang 4,2 4,1 4,5 4,8 Rusia 2,8 0,2 1,4 1,4 Tiongkok 6,9 6,7 6,6 6,2 India 7,9 6,8 7,2 7,7 ASEAN-5 4,8 4,9 5,0 5,2 Brazil 3,8 3,6 0,2 1,7 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%, yoy) Brent Crude Oil (US$ per barrel) 2,7 52,4 2,2 44,0 3,8 56,3 3,9 55,9 WTI Crude Oil (US$ per barrel) 48,7 43,2 54,4 54,5 Commodity Agricultural Raw Materials Index (2005 = 100) 120,1 113,3 121,2 120,9 Commodity Metals Price index (2005 = 100) 126,6 119,7 147,5 141,6 Sumber: IMF, WEO April 2017 Di sisi lain, perekonomian Tiongkok juga terus membawa risiko pada perekonomian global mengingat posisinya sebagai perekonomian terbesar di dunia serta mitra dagang bagi banyak negara berkembang, seperti Indonesia. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan akan terus berlanjut dan diwarnai oleh kehawatiran akan keterbatasan stimulus serta risiko utang korporasi negara tersebut. Pelemahan ekonomi Tiongkok yang merupakan salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia dapat mendorong pada berkurangnya permintaan bahan produksi dari negara tersebut yang berimbas pada kinerja perdagangan 8
internasional. Tekanan pada perekonomian Tiongkok juga dapat menjadi lebih besar jika kebijakan proteksionisme perdagangan diimplementasikan oleh AS. Selanjutnya, ketidakpastian global juga dapat bersumber dari risiko geopolitik seperti dampak Brexit serta ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara. Dengan latar belakang pekonomian global yang masih belum stabil serta penuh dengan risiko dan ketidakpastian, perekonomian Indonesia masih harus mengandalkan potensi domestik sebagai mesin pendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan ekonomi akan terus diarahkan untuk mengantisipasi serta merespon dinamika global tersebut. Pada bab ini, akan dijelaskan secara lebih lanjut kondisi perkembangan global yang dirinci pada perekonomian negara maju, negara berkembang, serta inflasi dan harga komoditas global. Hal tersebut untuk memberikan gambaran latar belakang global yang dapat memberikan pengaruh pada variabel ekonomi domestik, serta menjadi salah satu pertimbangan di dalam penetapan kebijakan ekonomi dan fiskal yang akan ditempuh oleh pemerintah. Perekonomian Negara Maju AS, kawasan Uni Eropa (UE) dan Jepang merupakan negara-negara yang memiliki peran yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2016, perekonomian negara-negara tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2015. Di antara negara-negara perekonomian maju tersebut, hanya AS yang diperkirakan akan mencapai pemulihan ekonomi di tahun 2017 dan 2018, meskipun dibayangi oleh beberapa risiko. Adapun perekonomian UE dan Jepang masih terjebak dalam beberapa isu struktural yang membuat keduanya sulit untuk menemukan momentum pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Perekonomian AS tumbuh 1,6 persen pada tahun 2016, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang mampu tumbuh sebesar 2,6 persen. Meskipun demikian, apabila dilihat dalam periode triwulanan, pertumbuhan AS sudah mulai menunjukkan tren positif sejak semester kedua tahun 2016. Kondisi ini didukung oleh perbaikan aktivitas industri serta tingkat konsumsi yang terus menguat. Perbaikan kinerja AS ini diikuti dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah hingga akhir tahun 2016, serta tingkat inflasi yang terjaga pada kisaran target Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed). Dengan latar belakang perekonomian yang membaik, the Fed telah menaikan suku bunga acuannya (The Fed Fund Rate/FFR) pada Desember 2016 dan Maret 2017. Pasar memberikan respons melalui priced in untuk mengantisipasi rencana kebijakan tersebut, sehingga gejolak mampu diredam pasca kenaikan suku bunga tersebut. The Fed telah 9
memberikan sinyal untuk melanjutkan langkah normalisasi kebijakan moneter tersebut secara bertahap di tahun 2017, kemungkinan dengan menaikan suku bunga sebanyak dua hingga tiga kali. Normalisasi kebijakan moneter AS yang diikuti dengan penguatan dolar AS dapat menjadi kontra produktif pada perkembangan ekspor serta industri manufaktur, sehingga memberikan risiko pada pertumbuhan ekonomi AS. Meskipun demikian, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2017 akan tetap menguat pada tingkat 2,3 persen. Faktor utama pendorong peningkatan pertumbuhan tersebut antara lain arah kebijakan fiskal yang ekspansif serta penguatan permintaan domestik. Ekspansi ekonomi AS diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan 2,5 persen. Akan tetapi, sentimen positif dalam aktivitas perekonomian AS tersebut dibayangi oleh adanya ketidakpastian di sisi kebijakan, khususnya terkait dengan rencana penerapan kebijakan proteksionisme AS. Pada tanggal 31 Maret 2017, pemerintah AS telah mengeluarkan executive orders mengenai anti dumping serta defisit neraca perdagangan yang menandai langkah protektif negara tersebut. Kebijakan proteksionisme AS diperkirakan dapat memberikan gangguan pada aktivitas perdagangan global, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Amerika Grafik 3 Tingkat Pengangguran (%) dan Serikat Tahun 2015-2016 Indeks Manufaktur Amerika Serikat (%, YoY) Tahun 2015-2016 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,3 1,6 0,9 1,3 1,0 1,7 1,5 1,9 2,1 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 5,6 5,0 4,9 4,9 54,3 4,7 0,5 0,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 2015 2016 Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran (%) - RHS Inflasi PMI Manufaktur Sumber: Bloomberg Berbeda dengan AS, perekonomian UE masih sulit untuk menemukan momentum pemulihan ekonomi yang solid, dan kembali mengalami perlambatan ekonomi di tahun 2016, pada tingkat 1,7 persen. Perlambatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi geopolitik serta permasalahan utang pemerintah yang masih terjadi di kawasan tersebut. Tekanan geopolitik 10 IMF 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2
terbesar bersumber dari keluarnya Inggris dari keanggotaan UE melalui proses referendum yang digelar pada tanggal 23 Juni 2016, atau dikenal dengan istilah Brexit. Meskipun beberapa indikator ekonomi telah menunjukkan adanya perbaikan, seperti ekspor yang mulai meningkat serta inflasi yang terus mendekati target, tingkat pertumbuhan ekonomi UE dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan terus terhambat oleh permasalahan struktural seperti penuaan populasi serta tingkat investasi yang masih lambat. Di tahun 2017 dan 2018, ekonomi UE diproyeksikan hanya akan tumbuh masing-masing 1,7 persen dan 1,6 persen. Dampak lanjutan dari Brexit diperkirakan masih akan mempengaruhi perekonomian di UE dan Inggris. Hasil pemilu di beberapa negara Eropa yang diwarnai oleh semangat proteksionisme dan populisme juga dapat memberikan tekanan tambahan pada fase perkembangan ekonomi di kawasan tersebut. Sementara itu, perekonomian Jepang pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,0 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 1,2 persen. Kinerja perekonomian Jepang juga masih diwarnai oleh deflasi, yang antara lain disebabkan oleh masih lemahnya sisi permintaan yang tercermin dari perdagangan ritel yang stagnan. Namun demikian, kinerja ekspor Jepang telah menunjukkan pemulihan pada semester kedua 2016, yang diikuti oleh penguatan di sektor manufaktur. Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jepang Tahun 2015-2016 (%, YoY) 2,5 Pertumbuhan Ekonomi Inflasi 2,0 2,3 1,5 1,1 1,0 0,9 0,5 0,4 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 1,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2015 2016 Sumber: CEIC Indikasi adanya perbaikan aktivitas ekonomi Jepang sejak semester kedua 2016 tersebut, diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2017. Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara tersebut di tahun 2017 adalah sebesar 1,2 persen. Meskipun demikian, Jepang masih menghadapi sejumlah risiko ekonomi antara lain antara lain konsumsi yang lemah dan tingkat 11 1,6 0,3 Q4
inflasi yang juga rendah. Dengan sejumlah risiko ekonomi yang terjadi tersebut, Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) masih akan melanjutkan kebijakan stimulus moneter (quantitative easing) dan menerapkan kebijakan tingkat suku bunga negatif untuk menstimulus perekonomiannya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun 2017 diperkirakan hanya akan bersifat temporer. Seperti halnya UE, Jepang menghadapi isu struktural seperti penuaan populasi dan lemahnya konsumsi, yang berujung pada tingkat inflasi yang terus berada di bawah sasaran. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan melambat di tahun 2018 pada tingkat 0,6 persen. Perekonomian Negara Berkembang Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan emerging markets (EM) merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi global dan mengalami kecenderungan (trend) lebih baik dibandingkan dengan negara maju. Di tahun 2016, perekonomian negara-negara berkembang diperkirakan tumbuh pada tingkat 4,1 persen, sedikit lebih tinggi dari tahun 2015 di angka 4,0 persen. Secara keseluruhan, di tahun 2017 perekonomian di negara berkembang diperkirakan akan mengalami perbaikan, yang diperkirakan akan tumbuh di level 4,5 persen. Setelah mencatatkan pertumbuhan 6,7 persen di tahun 2016, Tiongkok diperkirakan akan terus tumbuh secara moderat di tahun 2017, atau di kisaran angka 6,6 persen. Ekonomi Tiongkok di tahun 2017 masih akan tergantung pada kebijakan stimulus pemerintahnya. Tiongkok diperkirakan lebih terfokus pada kualitas pertumbuhan, namun dengan tetap menjaga tingkat pertumbuhan pada kisaran 6,5-7 persen melalui penyediaan stimulus fiskal dan relaksasi moneter. Beberapa risiko yang dapat menimbulkan dampak lebih dalamnya moderasi ekonomi Tiongkok adalah jika terjadi masalah pada sistem keuangan di negara tersebut antara lain beban utang korporasi yang tinggi serta bubble harga properti. Kedua isu ini merupakan dampak dari akselerasi ekonomi dan investasi di Tiongkok pasca krisis keuangan global, yang didukung oleh ekspansi kredit yang tinggi. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Tiongkok mengambil beberapa strategi seperti restrukturisasi korporasi serta kenaikan suku bunga. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan terus berlanjut di tahun 2018, dengan tingkat pertumbuhan 6,2 persen. Meskipun hard landing dapat dihindari, beberapa risiko diperkirakan akan dihadapi oleh Tiongkok terutama jika kebijakan proteksionisme AS diimplementasikan. Defisit perdagangan AS yang sebagian besar bersumber dari defisit perdagangan dengan Tiongkok, membuat negara tersebut menjadi salah satu target utama proteksionisme AS antara lain melalui rencana kenaikan tarif impor sebesar 45 persen. Ekspor Tiongkok ke AS 12
yang didominasi oleh mesin dan alat transportasi membuat sektor manufaktur Tiongkok rawan terkena dampak dari rencana proteksionisme AS, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dampak dari proteksionisme AS tersebut tidak hanya berisiko bagi Tiongkok, tetapi juga pada negara berkembang lain mengingat negara tersebut merupakan mitra dagang utama bagi banyak negara berkembang. Di sisi lain, meskipun masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, India mengalami permasalahan dalam perekonomiannya akibat kebijakan demonetisasi yang dilakukan pada penghujung tahun 2016. Kebijakan demonetisasi India dilakukan dengan menghapus mata uang 1.000 rupee dalam satu malam. Kebijakan tersebut mengakibatkan kekacauan dalam sistem pembayaran India yang masih memiliki sektor informal tinggi, dan mengakibatkan negara tersebut kekurangan cadangan uang kertas. Kebijakan tersebut secara temporer juga berpengaruh buruk terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Namun demikian pertumbuhan ekonomi India mampu tumbuh kuat sebesar 6,6 persen di tahun 2016, yang merupakan salah satu pertumbuhan tertinggi di dunia. Dampak dari demonetisasi hanya akan bersifat temporer dan India akan terus melanjutkan akselerasi pertumbuhannya. India akan terus menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan negara berkembang dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 7,2 persen dan 7,7 persen di tahun 2017 dan 2018. Selain karena tingkat konsumsi yang tinggi, perekonomian India juga didukung oleh reformasi struktural serta investasi pemerintah yang terus meningkat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN terutama ASEAN-5 cenderung meningkat, yaitu 4,9 persen di tahun 2016. Jika dilihat dari pertumbuhan di tiap negara, pertumbuhan ekonomi antar negara di ASEAN-5 bervariasi. Thailand mengalami sedikit perlambatan karena penurunan di sektor pariwisata, sementara ekonomi Filipina meningkat karena didukung oleh konsumsi dan sektor jasa yang kuat. Secara umum kekuatan pertumbuhan negara ASEAN lebih ditopang oleh kekuatan permintaan domestik di tengah kinerja ekspor yang masih rendah. Sementara itu, kinerja ekspor ASEAN di tahun 2016 masih terpengaruh oleh moderasi Tiongkok serta penurunan harga komoditas. Meskipun demikian, di akhir tahun 2016 kinerja ekspor mulai meningkat didukung oleh adanya kenaikan harga komoditas dan tingkat permintaan. Sinyal pemulihan perdagangan ASEAN tersebut diperkirakan akan berlanjut dan mendorong pertumbuhan ke tingkat 5,0 persen di tahun 2017. 13
Grafik 5 Pertumbuhan Ekspor ASEAN Grafik 6 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2016 (%, YoY) Tiongkok Tahun 2012-2018 (%, YoY) 15% 2014 2015 2016 9 10% 8 7,9 7,8 5% 0% 7 7,3 6,9 6,7 6,6 6,2 5% 6 10% 5 15% 4 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p Sumber: Bloomberg Perbaikan pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 diperkirakan akan berlanjut di tahun 2018 menjadi 5,2 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta investasi di beberapa negara anggotanya. Akselerasi infrastruktur yang menjadi prioritas di beberapa negara juga diperkirakan memberikan daya dorong bagi pertumbuhan yang lebih tinggi di kawasan ASEAN. Harga Komoditas Global dan Inflasi Global 1.3.1 Harga Komoditas Global Hingga pertengahan tahun 2016, secara umum pergerakan harga komoditas terus melanjutkan tren pelemahan yang sudah terjadi sejak di tahun 2014 sebagai akibat dari pelemahan aktivitas dan permintaan global yang berkepanjangan. Memasuki paruh kedua tahun 2016, sinyal perbaikan harga komoditas mulai nampak terlihat sehingga turut mendorong kinerja perdagangan global. Tren pemulihan harga komoditas tersebut diperkirakan akan berlanjut di tahun 2017 meskipun pada tingkat yang relatif terbatas. Keputusan OPEC yang membatasi produksi minyak mentah negara anggotanya diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga, setelah dalam beberapa tahun terakhir, penurunan harga minyak mentah dunia antara lain disebabkan oleh terjadinya kelebihan pasokan. Adanya ekspektasi pemulihan ekonomi global juga turut memberikan sentimen positif terhadap harga minyak. Proyeksi kenaikan harga yang tinggi diperkirakan akan terjadi pada komoditas logam seiring dengan adanya kenaikan investasi properti di Tiongkok serta ekspektasi akselerasi belanja infrastruktur di AS. Adapun peningkatan harga 14
komoditas pertanian diperkirakan lebih moderat meskipun mungkin dapat terdorong lebih tinggi akibat faktor cuaca. Grafik 7 Pertumbuhan Volume Perdagangan & Harga Komoditas Global Tahun 2013-2018 200 150 100 50
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pertumbuhan Vol. Perdagangan Dunia (%, YoY) - RHS 3,7 3,7 2,7 2,2 3,8 3,9 Harga Minyak Mentah Brent (US$ per barel) 108,8 98,9 52,4 44,0 56,3 55,9 Harga Minyak Mentah Rata- Rata (US$ per barel) 104,1 96,2 50,8 42,8 55,0 60,0 Harga Batu Bara ($, metric ton) 84,6 70,1 57,5 65,9 70,0 60,0 Commodity Agricultural Raw Materials Index (2005=100) 136,1 138,8 120,1 113,3 121,2 120,9 Commodity Metals Price Index (2005=100) 182,9 164,4 126,6 119,7 147,5 141,6 Sumber: IMF dan World Bank Di tahun 2018, IMF memperkirakan harga minyak mentah akan relatif stabil. Sementara itu World Bank masih memperkirakan kenaikan harga minyak mentah masih akan terjadi di tahun 2018, meskipun dibayangi beberapa risiko yang dapat mendorong pelemahan harga. Peningkatan pada sisi permintaan seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan dapat diimbangi oleh pasokan yang memadai, terutama dengan ekspektasi meningkatnya produksi shale oil di AS. Selain itu, risiko yang dapat menekan harga juga muncul dari berkurangnya tingkat kepatuhan dalam pembatasan produksi dalam jangka waktu ke depan. Sementara itu, harga komoditas metal dan perkebunan cenderung menurun. Penurunan harga komoditas metal didorong oleh adanya kekhawatiran berkurangnya stimulus ekonomi di Tiongkok yang dapat mempengaruhi permintaan. Adapun untuk pergerakan harga batu bara di tahun 2018, akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan kebijakan di Tiongkok mengingat negara tersebut mengkonsumsi sekitar separuh dari total produksi batu bara di dunia. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang akan berlanjut di tahun 2018 memberikan 15 4,0 3,0 2,0 1,0
risiko akan berkurangnya permintaan terhadap batu bara, sehingga mendorong penurunan harga komoditas tersebut. 1.3.2 Inflasi Global Dengan adanya kenaikan harga komoditas serta pemulihan pertumbuhan ekonomi, inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 2,8 persen di tahun 2016 menjadi 3,6 persen di tahun 2017. Kenaikan inflasi di tahun 2017 terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Inflasi di UE, yang selama ini memiliki masalah inflasi yang rendah, diperkirakan akan meningkat dari 0,2 persen di tahun 2016 menjadi 1,7 persen di tahun 2017 didorong oleh kenaikan harga energi dan makanan. Kenaikan inflasi juga diperkirakan akan terjadi di Jepang, meskipun masih di bawah target dari Bank of Japan (BoJ). Di sisi, tekanan inflasi di negara berkembang selain akibat kenaikan harga komoditas, juga didorong oleh perekonomian ekonomi yang meningkat. Sementara itu, inflasi global di tahun 2018 diperkirakan akan menurun di kisaran 3,4 persen. Hal ini lebih didorong oleh faktor melambatnya harga komoditas serta ekspektasi akan menurunnya tingkat permintaan di Tiongkok akibat berkurangnya dukungan stimulus. Penutup Meskipun perekonomian global telah menunjukkan sinyal perbaikan di tahun 2017 dan 2018, namun stabilitasnya masih rentan karena dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan. Hal ini terus menciptakan latar belakang yang penuh ketidakpastian bagi tiap perekonomian secara individu, termasuk bagi Indonesia. Dengan demikian, lingkungan eksternal tidak dapat menjadi sandaran untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia harus terus mengoptimalkan kekuatan ekonomi domestik sebagai mesin penggerak pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 16
BAB II PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK Pada bagian terdahulu dalam dokumen ini telah diuraikan mengenai perkembangan dan tantangan perekonomian global yang terjadi pada saat ini. Dalam bagian tersebut telah disimpulkan bahwa sudah saatnya bagi perekonomian nasional untuk lebih bertumpu pada kekuatan dalam negeri. Namun demikian, perlu disadari pula bahwa perekonomian domestik memiliki permasalahan tersendiri yang harus diatasi. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kinerja perekonomian domestik dalam beberapa tahun terakhir yang cenderung melemah dan belum sesuai harapan. Sejak tahun 2013, pertumbuhan ekonomi domestik cenderung tumbuh melambat dan belum mampu mencapai tingkat di atas 6,0 persen. Lebih jauh lagi, tingkat pertumbuhan pada periode ini menunjukkan bahwa perekonomian bergerak di bawah tingkat potensialnya. Perkembangan yang kurang kondusif tersebut akan semakin nyata bila dibandingkan dengan kinerja perekonomian pada tahun 1980an hingga menjelang krisis tahun 1997/1998 yang secara rata-rata mencatat pertumbuhan di sekitar 7 persen. Kecenderungan perlambatan pertumbuhan yang akan terjadi akan membawa risiko penting yang mengancam pencapaian sasaran pembangunan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan. Pemerintah menyadari bawah perlu dilakukan langkah- langkah penguatan strategi pembangunan yang lebih berorientasi jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Permasalahan mendasar yang dihadapi pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka menengah pada saat ini bersumber pada keterbatasan sisi penawaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang terjadi terutama lebih didorong oleh peningkatan sisi permintaan. Dalam jangka pendek, tingginya permintaan dalam negeri akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun tanpa didukung peningkatan kapasitas produksi nasional di sisi penawaran akan terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran yang pada gilirannya akan menimbulkan pemanasan mesin perekonomian (over heating) dan terjadinya inflasi yang tinggi. Tingginya inflasi pada gilirannya akan menekan daya beli masyarakat dan konsumsi domestik dan selanjutnya juga akan memukul aktivitas produksi dalam negeri. Di samping itu, peningkatan permintaan domestik yang tidak didukung oleh kemampuan produksi dalam negeri akan mendorong peningkatan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peningkatan impor yang terjadi pada gilirannya akan menyebabkan tekanan bagi pendapatan 17
nasional. Kondisi-kondisi demikian tentu akan menyebabkan tekanan pada perekonomian dan pada akhirnya menghambat upaya mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Grafik 8 Pertumbuhan PDB Potensial dan Aktual (%, YoY) Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, diolah Menyadari tantangan pertumbuhan jangka menengah di atas, Pemerintah telah memulai berbagai langkah untuk mengatasi keterbatasan sisi penawaran perekonomian domestik. Strategi tersebut diwujudkan melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian nasional, antara lain melalui program-program pembangunan infrastruktur, perbaikan dan efisiensi pasar dan ekonomi, peningkatan produktivitas sumber daya dan tenaga kerja. Dalam kaitan ini, pembangunan infrastruktur menjadi strategi penting mengingat dampaknya yang cukup besar bagi peningkatan kapasitas produksi nasional dan perbaikan produktivitas nasional. Dalam kerangka strategi tersebut, Pemerintah telah melakukan kebijakan yang cukup progresif melalui reformasi kebijakan subsidi energi serta realokasi anggaran untuk penguatan belanja infrastruktur. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa kemampuan pemerintah untuk memberikan daya dorong yang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur tersebut masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan sumber pembiayaan lain terutama dari pihak swasta untuk mendorong perbaikan infrastruktur dan kapasitas produksi nasional. Peran sektor keuangan dalam negeri diharapkan dapat menjadi counter part pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan dan perbaikan sisi penawaran dalam negeri. Namun demikian, kinerja sektor keuangan swasta saat ini, khususnya sektor perbankan, juga masih menghadapi kendala. Keterbatasan dukungan sektor perbankan sebagai sektor terbesar 18
antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber pendanaan domestik. Pada saat daya dukung perbankan telah mencapai batas kemampuannya sebagaimana tercermin pada tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR), sementara indikator rasio simpanan terhadap PDB Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Keterbatasan daya dukung sektor swasta dalam negeri tersebut mengisyaratkan perlunya strategi lain untuk memperoleh sumber pendanaan dari luar negeri dan juga langkah-langkah kreatif lain untuk lebih mengaktifkan daya dukung sektor swasta bagi pembangunan infrastruktur dan investasi di Indonesia. Dalam kerangka strategi kreatif, Pemerintah telah memulai beberapa insiatif baru untuk mendorong kemampuan dan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dan investasi, diantaranya melalui penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN-BUMN serta program sekuritisasi aset. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas permodalan BUMN khususnya dalam membangun infrastruktur yang baru dengan memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari infrastruktur yang sudah beroperasi dengan menerbitkan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan (Efek Beragun Aset). Instrumen dimaksud diharapkan dapat memobilisasi dana asing juga di tengah keterbatasan sumber pendanaan domestik. Dukungan program-program kerja tersebut pada akhirnya akan mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas nasional yang pada gilirannya mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan pembangunan jangka menengah menghadapi tantangan berat yang bersumber pada keterbatasan kapasitas produksi nasional. Strategi dan langkah untuk mengatasi tantangan tersebut terutama perlu didorong antara lain melalui peningkatan belanja infrastruktur dan investasi yang dilakukan secara simultan baik oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya implementasi strategi dan langkah dimaksud perlu dirumuskan dan diterjemahkan dalam program program kerja pembangunan di tiap-tiap tahun, termasuk untuk tahun 2018. Penyusunan program kerja dan arah kebijakan fiskal di tahun 2018 perlu didasarkan pada perkiraan kondisi perekonomian domestik yang juga menjadi jangkar sasaran pembangunan di tahun 2018. Pada bagian ini akan disampaikan beberapa perkiraan kondisi variabel ekonomi makro yang meliputi (i) pertumbuhan ekonomi, (ii) laju inflasi, (iii) nilai tukar rupiah, (iv) suku bunga SPN 3 Bulan, (v) harga minyak mentah Indonesia (ICP), (vi) lifting minyak dan gas bumi. Perkiraan variabel-variabel ekonomi makro tersebut akan menjadi landasan bagi penyusunan arah kebijakan fiskal dan pembangunan ke depan. 19
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan menjadi lebih kredibel. Oleh karena itu, penentuan besaran asumsi pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pembangunan ekonomi mendatang. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung menurun sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016 merupakan masa-masa pemulihan ekonomi dari dampak krisis keuangan global tahun 2009. Ketidakpastian ekonomi global dan masih lemahnya volume perdagangan dunia sepanjang periode ini turut memberikan pengaruh pada ekonomi domestik, termasuk realisasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tren penurunan harga komoditas dunia, kebijakan taper tantrum oleh AS, kebijakan debt ceilling oleh negara-negara Eropa dan AS serta tren penurunan pertumbuhan Tiongkok turut mempengaruhi kinerja ekonomi global. Namun demikian, masih cukup baiknya domestic demand yaitu stabilnya konsumsi masyarakat dan membaiknya investasi, perkiraan perbaikan perdagangan internasional, serta kinerja sektoral yang diperkirakan semakin meningkat memberikan optimisme terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN. Baik dalam APBN maupun APBN-P, Pemerintah dan DPR selalu berupaya untuk menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang realistis dan kredibel sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini serta mempertimbangkan potensi serta risiko ekonomi kedepan. Dengan melihat risiko ekonomi terutama yang berasal dari sisi eksternal yang cukup berat yaitu masih rendahnya volume perdagangan dunia sehingga mempengaruhi kinerja perdagangan internasional, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P mengalami penyesuaian untuk mengantisipasi dampak risiko tersebut terhadap postur anggaran. Namun demikian, tekanan perlambatan ekonomi dan volume perdagangan serta penurunan harga komoditas dunia terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2012-2016 memberikan pengaruh yang lebih besar dari yang diperkirakan, terutama pada kinerja ekspor dan impor serta investasi. Perencanaan asumsi anggaran masih terdapat deviasi antara APBN dengan realisasinya, namun demikian, apabila dilihat dari tren yang ada, deviasi tersebut semakin mengecil. 20
Grafik 9 Asumsi dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY) 6,7 6,5 6,0 6,8 6,3 5,6 6,0 5,5 5,0 5,8 5,7 4,9 5,3 5,2 N B P A P - N B P A i s a s i l a e R N B P A P - N B P A i s a s i l a e R N B P A P - N B P A i s a s i l a e R N B P A P - N B P A i s a s i l a e R N B P A P - N B P A 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, diolah Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0 dan setelahnya menunjukkan tren penurunan yang pada tahun 2015 mencapai titik terendah yaitu sebesar 4,9 persen. Namun demikian, pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan yaitu tumbuh sebesar 5,0 persen. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terjaga, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak multiplier pada aktivitas ekonomi dalam negeri. Selain itu, perbaikan kinerja perdagangan internasional juga terjadi, meskipun pertumbuhan ekspor dan impor masih negatif, namun pertumbuhan negatif tersebut tidak sedalam tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2017, pertumbuhan PDB pada kuartal I 2017 menunjukkan keberlanjutan perbaikan ekonomi domestik. Pada kuartal I 2017, pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,0 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 4,9 persen. Peningkatan kinerja ekspor dan impor yang cukup signifikan sejak akhir tahun 2016 menjadi faktor pendorong ekonomi. Selain itu, konsumsi dan investasi yang tumbuh relatif stabil turut mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2017. Sepanjang tahun 2017, tren peningkatan harga komoditas global, termasuk batu bara, diperkirakan terus berlanjut dan menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor beberapa kuartal ke depan. Tidak hanya pada perdagangan internasional, tren tersebut juga diperkirakan mampu meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan terutama pada sektor yang terkait dengan sektor pertambangan. Dampak positif peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor tersebut terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan mulai terjadi pada paruh kedua tahun 2017. Selain faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi 21 5,0 i s a s i l a e R
global dan volume perdagangan ekonomi dunia yang diperkirakan membaik diharapkan turut mendorong perekonomian nasional. Perekonomian tahun 2017 diperkirakan mampu tumbuh lebih baik dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dari tahun 2017 yaitu pada kisaran sebesar 5,4 hingga 6,1 persen. Kinerja ekonomi diperkirakan lebih baik dengan dukungan tidak hanya berasal dari sisi eksternal namun juga perbaikan perekonomian domestik. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi terus diupayakan sebagai bentuk bagian dalam mendorong investasi langsung non-pemerintah. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga dijaga melalui stabilisasi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat agar mampu menjaga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2012-2106, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan LNPRT merupakan komponen penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 57,1 persen mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,2 persen. Tingkat inflasi yang relatif terkendali, mampu menjaga daya beli masyarakat dan turut mendukung kinerja konsumsi rumah tangga. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial dan masyarakat turut memberikan kontribusi pada konsumsi baik hari besar keagamaan, pemilihan umum maupun pada saat terjadi bencana alam. Pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan kebijakan stabilitas inflasi, peningkatan aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok dan pemberian program bantuan sosial yang komprehensif sehingga pemerataan pendapatan antar masyarakat juga dapat tercapai. Selain faktor-faktor tersebut, perkiraan peningkatan kinerja ekspor dan investasi serta sektor- sektor kunci dalam perekonomian juga diperkirakan memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga sehingga mampu tumbuh lebih baik pada tahun 2017. Pada tahun 2018, pemerintah akan terus berupaya untuk meminimalisasi risiko adanya fluktuasi pada komponen harga bergejolak (volatile food) dengan terus memperbaiki pasokan dan ketersediaan pangan. Program perlindungan sosial yang komprehensif juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah. Perbaikan dalam penentuan target penerima bantuan dan pemutakhiran data terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program tersebut. Peningkatan daya beli masyarakat terutama yang berasal dari masyarakat kelas menengah juga diperkirakan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Berdasarkan kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,1-5,4 persen. 22 terus
Kinerja konsumsi pemerintah dalam lima tahun terakhir terus menunjukan perbaikan meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2016 dengan kontribusi rata-rata terhadap perekonomian sebesar 9,5 persen. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2016 terkait adanya penyesuaian belanja pemerintah non-produktif guna meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja pemerintah. Konsumsi pemerintah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan tetap mengedepankan belanja produktif, sehingga dapat menjadi stimuli bagi perekonomian tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang. Konsumsi pemerintah pada tahun 2018 diperkirakan tumbuh sebesar 3,8-4,3 persen dengan didorong oleh kebijakan anggaran belanja yang lebih efisien dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran. Selain itu, konsumsi pemerintah juga akan mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga melalui porsi bantuan sosial yang lebih tinggi. Dalam periode 2012 hingga 2016, kontribusi PMTB terhadap perekonomian mencapai 32,5 persen dengan perlambatan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian dan belum stabilnya perekonomian global, sehingga berpengaruh terhadap investasi pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun relatif melambat, PMTB masih mampu tumbuh positif seiring dengan berjalannya program Pemerintah seperti percepatan pembangunan infrastuktur, perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan prosedur investasi. Peran PMTB pada perekonomian diupayakan meningkat pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur yang dimulai sejak tahun 2015 dan terus berjalan, diharapkan memberikan efek multiplier bagi perekonomian nasional dan mampu memperluas akses lapangan pekerjaan. Sama seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2018, PMTB akan tetap diupayakan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah akan mendorong sinergi dengan BUMN dan swasta antara lain dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan investasi, seperti sektor perbankan, pasar modal, PMA-PMDN dan capital expenditure (capex) BUMN. Dari sisi penanaman modal langsung, deregulasi dan harmonisasi kebijakan investasi pusat dan pemerintah daerah perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas iklim investasi. Dengan memperhatikan dinamika dan berbagai kebijakan di atas, PMTB diharapkan mampu tumbuh cukup tinggi di 2018 yakni sebesar 6,3-8,0 persen. Periode tahun 2012-2016 merupakan tahun yang cukup berat bagi kinerja ekspor dan impor Indonesia dimana pertumbuhan kedua komponen tersebut terus mengalami penurunan. Tekanan pada kinerja ekspor dan impor selama periode tersebut terutama bersumber dari pelemahan permintaan oleh mitra dagang Indonesia dan penurunan harga komoditas di pasar global. Selama tahun 2012-2014, pertumbuhan ekspor dan impor melambat namun tidak sampai mengalami kontraksi. Perkembangan tersebut telah mendorong terjadinya defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Penurunan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor terus 23
berlanjut di tahun 2015 dan 2016, bahkan hingga mencatat pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi pertumbuhan. Di kedua tahun tersebut, kontraksi pertumbuhan impor tercatat lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekspor. Kondisi tersebut telah membawa dampak positif bagi kinerja neraca perdagangan dimana kembali tercapai surplus perdagangan. Namun di sisi lain tetap perlu diwaspadai bahwa walaupun terjadi surplus perdagangan, kontraksi ekspor dan impor yang terjadi juga mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi dan produksi di dalam negeri. Pada akhir tahun 2016, mulai terjadi perubahan arah pertumbuhan ekspor dan impor. Pertumbuhan kedua komponen tersebut mulai mencatat peningkatan. Tren perbaikan kedua faktor tersebut diperkirakan terus berlanjut, sehingga perkiraan pertumbuhan ekspor dan impor pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, kinerja ekspor dan impor diperkirakan tumbuh lebih baik yaitu sebesar masing-masing 5,1-6,1 persen dan 4,5-5,5 persen. Strategi pengembangan ekspor dilakukan tidak hanya dengan mempertahankan pasar utama yang telah ada saat ini, melainkan juga melalui pembukaan pasar baru bagi produk-produk non-tradisional dan diversifikasi komoditas ekspor unggulan. Peningkatan citra positif akan produk-produk nasional (nation branding) juga akan dilakukan guna mendukung peningkatan akses pasar baru baik secara bilateral maupun perjanjian dagang multilateral. Strategi pengendalian impor juga akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti proyek infrastruktur, pangan dan bahan baku dengan tetap memperhatikan suplai dalam negeri. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi nasional terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor jasa-jasa. Secara umum, sektor kunci dimaksud mengalami perlambatan pertumbuhan dalam periode 2012-2016. Pada tahun 2016 seluruh sektor mencatatkan kinerja positif dan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2015. Selanjutnya, kinerja positif dimaksud diperkirakan dapat berlanjut di tahun 2017 dan 2018. Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dalam perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 21,0 persen dalam lima tahun terakhir. Namun demikian dalam periode tersebut, sektor ini tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen atau berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh 5,6 persen namun kemudian melambat menjadi sebesar 4,3 persen pada tahun 2016. Perlambatan pertumbuhan yang dialami sektor industri pengolahan disebabkan permasalahan baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, kurang kondusifnya perekonomian global dan pelemahan harga komoditas menjadi faktor yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk hasil industri. Sementara itu dari sisi domestik, sektor industri nasional masih 24
mengalami beberapa kendala struktural, terkait rendahnya inovasi dan teknologi, belum optimalnya kapasitas produksi, dan rendahnya daya saing yang diakibatkan ekonomi biaya tinggi. Pada 2017, kinerja sektor ini diperkirakan membaik sejalan dengan perbaikan infrastruktur dan iklim investasi melalui pemberian insentif dan paket-paket kebijakan ekonomi. Pada tahun 2018, Sektor Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9-5,7 persen. Upaya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan diarahkan melalui beberapa hal. Pertama, pendalaman industri dan upgrading produk melalui hilirisasi pada industri berbasis sumber daya alam. Kedua, peningkatan daya saing dan produktivitas melalui penyediaan energi yang kompetitif bagi industri, pengembangan keahlian SDM, serta peningkatan inovasi dan teknologi industri. Ketiga, peningkatan akses ekspor baik dengan negara mitra dagang utama maupun pengembangan pasar non-tradisional negara tujuan ekspor. Sementara itu, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi rata- rata sebesar 13,4 persen dalam lima tahun terakhir, mengalami tren perlambatan pertumbuhan dari 4,6 persen di tahun 2012 menjadi 3,3 persen di tahun 2016. Tren perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas, gangguan produksi akibat fenomena alam seperti el nino dan la nina. Selanjutnya, kinerja sektor ini diperkirakan membaik pada 2017 dan 2018 sejalan dengan perbaikan harga komoditas dan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian yang didukung dengan mekanisasi dan penerapan teknologi tepat guna. Di samping itu, proses industrialisasi dan hilirisasi produk pertanian juga diharapkan menjadi katalis untuk mendorong peningkatan hasil sektor pertanian. Pada 2018, pertumbuhan sektor ini diperkirakan pada kisaran 3,6-4,0 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian berada dalam tren perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan 0,7 persen dalam lima tahun terakhir. Sektor ini bahkan mengalami pertumbuhan negatif 3,4 persen di 2015, sebelum kembali tumbuh positif 1,1 persen di 2016. Fluktuasi dan pelemahan harga komoditas pertambangan global seperti minyak, batubara, dan logam menjadi faktor utama yang menyebabkan tren perlambatan pada sektor ini. Pada 2017 dan 2018, kinerja sektor ini diperkirakan membaik sejalan dengan pemulihan harga komoditas global. Selain itu, upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk pertambangan diharapkan membuahkan hasil dengan mulai berproduksinya berbagai fasilitas pemurnian (smelter) logam di beberapa kawasan pertambangan. Pada 2018, sektor ini diperkirakan tumbuh sebesar 1,4-1,7 persen. 25
Tabel 2 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2012-2018 (%, YoY) PDB Sisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa Sisi Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Sumber: BPS, Kemenkeu, dan Bappenas, diolah. 2012 2013 6,0 5,6 5,5 4,5 9,1 1,6 8,0 5,5 6,7 5,0 4,2 1,9 4,6 3,0 5,6 10,1 4,2 2,5 4,4 5,2 3,3 3,3 6,6 6,1 5,4 4,8 7,1 7,0 6,6 6,8 12,3 9,5 7,4 7,4 10,4 8,8 6,5 7,9 2,1 2,6 8,2 8,0 5,8 7,4 8,0 6,4 2014 5,0 5,3 1,2 4,4 1,1 2,1 4,2 0,4 4,6 5,9 5,2 7,0 5,2 7,4 5,8 10,1 4,7 5,0 9,8 2,4 5,5 8,0 8,9 2015 4,9 4,8 5,3 5,0 -2,1 -6,4 3,8 -3,4 4,3 0,9 7,1 6,4 2,6 6,7 4,3 9,7 8,6 4,1 7,7 4,6 7,3 6,7 8,1 2016 5,0 5,0 -0,1 4,5 -1,7 -2,3 3,3 1,1 4,3 5,4 3,6 5,2 3,9 7,7 4,9 8,9 8,9 4,3 7,4 3,2 3,8 5,0 7,8 APBN 2017 5,1 5,0 4,8 6,0 0,2 0,7 3,8 -0,4 4,8 6,4 4,4 7,9 4,0 7,4 5,3 9,4 11,3 5,2 8,0 5,0 6,2 8,2 8,3 2018 5,4 - 6,1 5,1 - 3,8 - 6,3 - 5,1 - 4,5 - 5,4 4,3 8,0 6,1 5,5 3,6 - 1,4 - 4,9 - 5,4 - 4,0 1,7 5,7 6,3 5,4 - 6,1 6,7 - 7,6 5,5 - 6,2 8,3 - 9,2 5,4 - 6,1 10,5 - 11,9 10,1 - 11,0 6,1 5,4 - 8,0 7,6 - 4,0 - 4,5 4,3 - 5,7 - 8,2 - 5,4 6,3 8,5 Sektor-sektor jasa secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik selama periode 2012- 2016, terutama sektor yang terkait dengan sistem logistik seperti sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi. Sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi, yakni sebesar 10,3 persen, didukung oleh peningkatan layanan berbasis elektronik, berkembangnya teknologi komunikasi, serta peningkatan kebutuhan data dan internet. Sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan kinerja yang positif, yakni tumbuh rata-rata sebesar 7,2 persen ditopang oleh realisasi proyek infrastruktur transportasi, dan peningkatan jumlah penumpang maupun pengiriman barang. Sementara itu, sektor konstruksi mampu tumbuh rata-rata 6,2 persen sejalan dengan perkembangan pembangunan infrastruktur nasional. Pada 2018, sektor-sektor jasa tersebut diperkirakan terus berkontribusi positif. Sektor Konstruksi diperkirakan tumbuh 6,7-7,6 persen, seiring dengan iklim investasi yang kondusif, dan keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur serta proyek fisik lainnya. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 10,5-11,9 persen sebagai dampak 26
dari kemajuan teknologi informasi dan peningkatan aktivitas ekonomi digital. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan tumbuh sebesar 8,3-9,2 persen sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang dan pengiriman barang yang di antaranya didorong oleh efisiensi faktor logistik (dwelling time). Secara spasial, struktur perekonomian pada periode 2012-2016 tidak mengalami banyak perubahan. Perekonomian nasional masih ditopang oleh kawasan barat Indonesia, yakni pulau Jawa dan Sumatera dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 57,9 persen dan 22,8 persen. Sementara itu, kontribusi pulau lain seperti Kalimantan, Bali Nusa Tengara, Sulawesi dan Maluku serta Papua tercatat masih di bawah 10 persen. Tabel 3 Perkembangan PDRB Kawasan Tahun 2012-2016 (%, YoY) Kawasan 2012 2013 2014 2015 2016 Kontribusi terhadap PDB Nasional* Sumatera Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua *Rata-rata 2012-2016 5,7 6,4 4,0 5,7 9,0 3,2 5,0 6,0 6,0 3,9 7,7 7,7 4,6 5,6 5,9 3,4 6,9 4,5 3,5 5,5 10,4 1,4 8,2 6,4 4,3 5,6 5,9 2,0 7,4 7,4 22,8 57,9 2,9 8,2 5,7 2,4 Sumber: BPS, Kemenkeu, diolah Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa selalu berada di atas pertumbuhan nasional dengan rata-rata sebesar 5,8 persen. Ditengah kondisi global yang kurang kondusif, kinerja perekonomian Jawa relatif stabil dengan dukungan sektor industri dan perdagangan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera cenderung terus menurun, namun kembali meningkat pada tahun 2016. Kinerja perekonomian Sumatera yang utamanya disumbang oleh sektor pertanian dan sektor industri turut mengalami perlambatan akibat penurunan harga komoditas global, khususnya harga Crude Palm Oil (CPO). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera dalam lima tahun terakhir sebesar 4,6 persen. Kinerja perekonomian Pulau Kalimantan dan Maluku-Papua juga cenderung melambat dalam lima tahun. Perlambatan ini seiring dengan penurunan permintaan dan harga batubara dan minyak bumi di pasar global. Sektor pertambangan, yang merupakan sektor utama pembentuk PDRB di kedua kawasan tersebut mengalami tekanan akibat penurunan harga yang cukup signifikan. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing sebesar 3,3 persen dan 5,8 persen. 27
Di sisi lain, Pulau Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara menunjukkan kinerja perekonomian yang cukup baik. Rata-rata pertumbuhan kedua wilayah ini relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya yakni masing-masing sebesar 7,8 persen dan 6,4 persen. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara utamanya disumbang oleh sektor pertanian dan sektor penyedia akomodasi & makan minum, sedangkan perekonomian Sulawesi didukung oleh sektor pertanian dan konstruksi. Meskipun kedua wilayah ini tumbuh cukup tinggi, dampak terhadap perekonomian nasional masih kurang signifikan karena porsi terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil. Pada tahun 2017, secara spasial, diperkirakan perekonomian seluruh kawasan menunjukkan peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Perkiraan perbaikan pada sektor industri akan sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi kewilayahannya. Pada tahun 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan timur dengan meningkatkan keterkaitan ekonomi dengan kawasan lain. Kawasan Maluku Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Bali Nusa Tenggara diupayakan dapat meningkatkan keterkaitan dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini. Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah terluar namun juga perekonomian secara nasional. Pertumbuhan ekonomi pada periode 2018 hingga 2021 diperkirakan terus membaik dengan dukungan kondisi ekonomi global yang juga diperkirakan terus mengalami perbaikan. Pertumbuhan volume perdagangan internasional diperkirakan mendukung momentum perbaikan ekonomi domestik melalui peningkatan ekspor, baik komoditas mineral maupun hasil industri. Namun demikian, sebagaimana telah dipahami bersama, salah satu isu penting yang dihadapi Indonesia dalam jangka menengah-panjang adalah risiko middle income trap, yang merupakan tantangan bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera secara merata. Berbagai kajian yang telah dilakukan mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi risiko tersebut, dibutuhkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan teratasinya masalah ketimpangan yang masih ada. Pemerintah akan terus mengarahkan strategi pembangunan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. Aspek inklusifitas akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan demikian, jalannya pembangunan 28
Indonesia akan lebih mampu mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata. Penguatan sumber-sumber pertumbuhan dan keterkaitan perekonomian antar wilayah akan terus menjadi strategi pembangunan mendasar selama beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui berbagai upaya seperti sinkronisasi kebijakan investasi pusat dan daerah serta kemudahan izin usaha. Penguatan infrastruktur yang lebih merata di berbagai daerah menjadi bagian penting dari implementasi strategi pembangunan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan daya saing dan kapasitas produksi berlandaskan kemampuan dan karakteristik daerah akan terus diperkuat untuk lebih memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Penguatan perekonomian domestik juga akan terus ditempuh, khususnya untuk mengatasi berbagai tantangan eksternal yang mungkin terjadi. Langkah-langkah tersebut juga akan disertai perbaikan-perbaikan regulasi dan administrasi pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada melalui keberlanjutan reformasi anggaran dalam rangka mewujudkan anggaran yang lebih efisien, produktif, dan sustain. Dengan berbagai program dan kebijakan pembangunan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh tinggi serta target pembangunan lainnya seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai. Berdasarkan faktor- faktor tersebut, pemerintah akan terus mengupayakan terjadinya peningkatan pertumbuhan di periode 2019 hingga 2021 pada kisaran 5,9 hingga 6,9 persen. Laju Inflasi Laju inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, laju inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan. Dalam kaitan ini, pemerintah akan terus menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah sehingga tidak terjadi tekanan pada jumlah masyarakat miskin. Dengan memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, pemerintah akan menyusun program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBN, tingkat inflasi akan menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan belanja negara. Dalam 5 tahun terakhir, fluktuasi perekonomian global telah memiliki pengaruh cukup besar terhadap laju inflasi domestik melalui perkembangan harga komoditas energi serta pergerakan nilai tukar. Dalam kaitan ini, fluktuasi harga komoditas global juga menyebabkan terjadinya perbedaan antara asumsi tingkat inflasi dalam APBN/APBNP dibandingkan dengan realisasinya. 29 laju
Di tahun 2012, laju inflasi dalam APBN dan APBNP diasumsikan masing-masing berada pada tingkat 5,3 dan 6,8 persen. Asumsi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya tekanan akibat peningkatan harga minyak dunia yang berdampak pada beban subsidi energi, khususnya subsidi BBM dalam negeri. Kebijakan tersebut diperkirakan menyebabkan tingginya laju inflasi di tahun 2012. Namun demikian, melihat kondisi perekonomian dan masyarakat yang masih mengalami tantangan berat, Pemerintah pada akhirnya menunda pelaksanaan kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri. Hal tersebut menyebabkan realisasi tingkat inflasi lebih rendah dibandingkan asumsi di dalam APBN. Realisasi laju inflasi tahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibandingkan angka asumsi dalam APBN dan APBNP. Hal ini diakibatkan oleh tekanan harga minyak dunia yang cukup besar sehingga Pemerintah mengambil langkah reformasi subsidi energi dengan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi beban fiskal dan merealokasi anggaran belanja subsidi ke anggaran belanja yang lebih produktif, terutama belanja infrastruktur. Meskipun begitu, laju inflasi tahun 2013 dan 2014 tetap dapat dikendalikan pada level single digit, yaitu sebesar 8,4 persen dalam dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2015, asumsi laju inflasi pada APBN dan APBNP sebesar 4,4 dan 5,0 persen. Realisasi laju inflasi mencapai 3,4 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi. Hal ini terutama disebabkan oleh moderasi pertumbuhan ekonomi dan tren penurunan harga minyak dunia. Pada saat yang sama, dampak base effect tingkat IHK pada tahun sebelumnya menyebabkan rendahnya laju inflasi di tahun 2015. Tren penurunan laju inflasi masih berlanjut hingga tahun 2016. Di dalam APBN dan APBNP, laju inflasi diasumsikan mencapai 4,7 dan 4,0 persen. Namun, dalam realisasinya, laju inflasi dapat dijaga pada tingkat yang lebih rendah, sebesar 3,0 persen (yoy). Selain menurun dibanding inflasi tahun sebelumnya, laju inflasi tahun 2016 juga merupakan inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga diatur Pemerintah. Di tahun 2016, keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran di dalam negeri cukup terjaga, tercermin dari pergerakan laju inflasi inti pada tingkat yang relatif rendah. Laju inflasi komponen inti mencapai tingkat 3,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,0 persen (yoy). Secara umum, rendahnya tekanan inflasi inti dipengaruhi oleh moderasi perkembangan ekonomi domestik seiring pelemahan ekonomi global. Namun pada saat yang sama, berbagai kebijakan pemerintah yang ditempuh mampu menjaga daya beli masyarakat secara umum, diantaranya melalui program-program kesejahteraan dan jaminan 30
sosial masyarakat dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pembangunan infrastruktur untuk memperlancar sistem distribusi dan logistik, serta stabilisasi harga. Dari sisi komponen harga diatur Pemerintah, laju inflasi di tahun 2016 hanya mencapai 0,2 persen (yoy), lebih rendah dari tingkat inflasi di tahun 2015 sebesar 0,4 persen (yoy). Rendahnya inflasi komponen tersebut juga memberikan andil terhadap terkendalinya laju inflasi umum tahunan. Pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar merupakan faktor utama yang berpengaruh rendahnya kontribusi kumulatif komponen harga diatur Pemerintah pada tahun 2016. Kedua faktor tersebut berdampak pada harga komoditas energi domestik serta memberikan dampak positif pada upaya Pemerintah dalam melanjutkan reformasi kebijakan subsidi energi. Laju inflasi komponen harga bergejolak pada tahun 2016 sebesar 5,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang sebesar 7,3 persen (yoy). Hal ini antara lain ditopang oleh cukup terjaganya pasokan dalam memenuhi perkembangan permintaan masyarakat sepanjang tahun 2016. Di samping itu, penurunan harga komoditas energi, terutama BBM juga berdampak pada biaya logistik atau distribusi. Penurunan laju inflasi di tahun 2016 juga tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam memperbaiki pasokan barang kebutuhan masyarakat, khususnya pada periode menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pada periode tersebut, berbagai kebijakan ditempuh untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, termasuk melalui penguatan distribusi dan kebijakan impor bahan pangan dalam waktu tertentu. Grafik 10 Proyeksi Inflasi (%, YoY) 8,4 8,4 4,3 3,4 3,0 4,0 4,5 5,3 6,8 4,9 7,2 5,5 5,3 4,4 5,0 4,7 4,0 4,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2,5 2018 Target APBN Target APBN-P Realisasi Outlook Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Di tahun 2017, laju inflasi diperkirakan meningkat namun tetap berada pada kisaran sasaran inflasi 4+1 persen. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh semakin membaiknya 31
kondisi perekonomian dan kapasitas produksi domestik serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, terdapat beberapa faktor risiko tekanan inflasi pada tahun 2017, terutama berasal dari kelanjutan program pemerintah untuk menciptakan kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran serta tren peningkatan harga energi di pasar global. Pemerintah menyadari bahwa kelanjutan reformasi kebijakan subsidi energi tersebut dapat mendorong peningkatan laju inflasi dalam jangka pendek. Namun kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong tercapainya efisiensi dalam perekonomian. Realokasi anggaran subsidi energi akan digunakan pada kegiatan pembangunan yang lebih produktif, misalnya infrastruktur dan program perlindungan sosial. Pembangunan infrastruktur akan memungkinkan perluasan kapasitas produksi dan penguatan sisi penawaran dalam perekonomian yang pada gilirannya menjadi faktor yang mampu menurunkan tekanan inflasi. Perbaikan infrastruktur juga berdampak positif pada kelancaran distribusi barang kebutuhan dan penurunan biaya logistik. Di sisi lain, dampak perubahan iklim La Nina dan tren kenaikan harga komoditas global cenderung berpotensi minimal pada laju inflasi komponen harga bergejolak. Di tahun 2018, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga dalam rentang sasaran inflasi. Perbaikan kapasitas produksi nasional yang didukung program-program untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi harga akan mampu menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam negeri. Sementara dari sisi eksternal, faktor tekanan harga komoditas global masih relatif rendah. Faktor risiko inflasi masih mungkin dihadapi sebagai akibat dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan namun kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi akan terus dijalankan untuk memitigasi sumber tekanan tersebut. Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen untuk tetap mengendalikan stabilitas harga yang diatur Pemerintah. Di samping itu program kerja Pemerintah diarahkan untuk tetap melanjutkan pengalokasian subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk pelaksanaan operasi pasar dan penyediaan pangan bagi rakyat miskin. Pemerintah Pusat juga mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah. Pemerintah tetap berkomitmen dalam upaya pemantauan dan pengendalian inflasi, mengingat sasaran inflasi telah ditetapkan dengan tren penurunan secara jangka menengah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bank Sentral dalam menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan riil yang mendukung pengendalian inflasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka laju inflasi tahun 2018 diperkirakan bergerak dalam rentang sasaran inflasi sebesar 3,5 ± 1,0 persen. Untuk jangka menengah, Pemerintah akan terus memegang komitmen untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil guna mendukung peningkatan pertumbuhan 32
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program-program pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi yang telah dimulai akan membawa dampak peningkatan kapasitas produksi nasional dan perbaikan jalur distribusi sehingga ketersediaan pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat lebih terjamin. Kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat juga akan memberikan dampak pada penguatan daya beli masyarakat. Faktor-faktor tersebut akan menjadi kunci terjaganya keseimbangan dari sisi penawaran dan permintaan serta tingkat inflasi ke depan. Penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil akan terus ditempuh untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri. Koordinasi kebijakan tersebut juga diwujudkan melalui penguatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan tingkat harga di masing-masing daerah. Dengan memperhatikan strategi-strategi Pemerintah memperkirakan bahwa tingkat inflasi pada periode 2019-2021 dapat dijaga pada kisaran 2,0-4,5 persen dengan tren menurun. Nilai Tukar Rupiah Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting dalam postur APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Asumsi nilai tukar Rupiah ini dapat berbeda dengan nilai realisasinya, karena nilai tukar Rupiah banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, terutama oleh mekanisme pasar di mana banyak terdapat faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Ketidakpastian ekonomi global yang terjadi sejak tahun 2012 membuat volatilitas nilai tukar Rupiah meningkat sehingga menjadi lebih sulit diprediksi. Secara umum pada periode 2012- 2015, realisasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS lebih lemah dibandingkan asumsi yang ditetapkan dalam APBN maupun APBN-P. Namun demikian, pada tahun 2016 realisasi nilai tukar Rupiah terapresiasi dan mendekati angka asumsi yang ditetapkan dalam APBN-P 2016. Selama periode 2012-2016, nilai tukar Rupiah berada dalam tren pelemahan akibat tekanan global maupun domestik dan mencapai puncaknya di tahun 2015. Sebagaimana tercermin pada kenaikan Indeks Dolar Harga Disesuaikan (Price-Adjusted Dollar Index), kenaikan nilai mata uang dolar AS lebih dipicu oleh kenaikan harga aset keuangan AS secara relatif terhadap aset keuangan negara lainnya, menyusul ekspektasi pengetatan kebijakan moneter AS oleh The Fed yang dimulai dari penghentian program pembelian aset (Fed tapering) di tahun 2013 dan kenaikan suku bunga acuan AS (Fed Fund Rate -FFR) di akhir tahun 2015. 33 tersebut,
Pergerakan nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia baik dari sisi Transaksi Berjalan maupun Transaksi Modal Finansial. Selama periode 2012-2014, terjadi defisit Transaksi Berjalan terutama yang disebabkan oleh defisit Neraca Perdagangan. Sementara dari sisi Transaksi Modal dan Finansial, dalam periode tersebut terdapat peningkatan arus modal masuk, terutama pada instrumen investasi portofolio. Peningkatan ini didorong oleh preferensi investor global untuk menanamkan modal ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Kedua kondisi ini memberikan dampak yang berbeda terhadap pergerakan nilai tukar, namun secara umum tekanan depresiasi relatif lebih besar. Selanjutnya, depresiasi yang terjadi pada periode sebelumnya telah mendorong perbaikan kinerja Transaksi Berjalan, terutama Neraca Perdagangan, di tahun 2015 dan 2016. Pada dua tahun ini, neraca perdagangan mencatat surplus seiring dengan perbaikan permintaan negara mitra dagang serta penurunan defisit neraca migas di tengah menurunnya harga komoditas energi. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar Rupiah juga menyebabkan daya saing relatif produk domestik lebih baik, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Sementara itu, sejak kuartal keempat tahun 2014, secara total terjadi arus modal keluar di negara-negara berkembang seiring dengan peningkatan ketidakpastian global. Ketidakpastian ini dipicu oleh ekspetasi kenaikan FFR serta mengecilnya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara negara berkembang dan AS. Pergerakan arus modal keluar dari negara-negara berkembang telah memicu perlambatan investasi di kawasan regional, yang berdampak pada penurunan kinerja Transaksi Modal dan Finansial, termasuk di Indonesia. Arus modal keluar tersebut telah memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan, arus modal masuk terhadap PDB Indonesia masih positif dibandingkan dengan EM secara umum. Hal ini juga tercermin dari indikator daya saing Rupiah (Real Effective Exchange Rate) serta tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah 10 tahun yang menurun hampir 200 basis poin pada periode tahun 2012-2016. Peringkat kredit Indonesia pada tingkat investment grade yang ditetapkan oleh beberapa lembaga pemeringkat kredit dunia juga turut mencerminkan iklim investasi di Indonesia yang masih cukup menarik. Selain dari arus modal masuk, pelebaran defisit neraca transaksi berjalan juga berkontribusi pada pelemahan Rupiah pada periode ini. Pelebaran defisit tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor yang diakibatkan oleh perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang utama serta penurunan harga komoditas. Pada saat yang sama, penurunan ekspor diikuti dengan peningkatan impor untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. 34
Selama periode 2012 hingga 2016, secara umum terjadi depresiasi nilai tukar rupiah. Depresiasi tersebut telah menjadi ''bantalan'' bagi perekonomian untuk mengatasi tekanan neraca perdagangan yang tengah terjadi. Defisit neraca perdagangan yang meningkat akibat lemahnya permintaan mitra dagang dan penurunan harga komoditas global pada akhirnya dapat ditanggulangi. Hal tersebut merupakan dampak depresiasi nilai tukar yang menyebabkan daya saing relatif produk domestik lebih baik, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Perkembangan positif lain terlihat pada penurunan tingkat volatilitas nilai tukar rupiah yang dipengaruhi oleh membaiknya fundamental ekonomi Indonesia. Selama tahun 2016, terdapat perkembangan positif lainnya seperti laju inflasi yang terjaga di tingkat yang cukup rendah. Rendahnya inflasi disertai dengan stabilnya nilai tukar telah memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial tanpa menyebabkan arus modal keluar. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak juga telah memberikan dampak positif pada perekonomian, khususnya besarnya aliran dana masuk di tahun 2016 melalui jalur repatriasi. Hal ini juga memberikan perkembangan positif pada kinerja neraca modal dan finansial dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di tahun 2016, terutama melalui investasi lainnya. Namun demikian selain dampak dari pengampunan pajak, Neraca Pembayaran Indonesia khususnya Transaksi Modal dan Finansial masih didorong oleh positifnya persepsi pelaku ekonomi terhadap perekonomian domestik sehingga turut menaikkan surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Secara umum nilai tukar Rupiah pada periode 2012-2016 mengalami depresiasi sebesar 42 persen yaitu dari rata-rata nilai tukar Rp9.380 per dolar AS menjadi Rp13.307 per dolar AS. Grafik 11 Perkembangan Capital Flow Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar US$) 50 40 30 D S U r a 20 i l i M 10 0 10 20 2011 Investasi Langsung 2012 Investasi Portofolio 2013 2014 Investasi Lainnya 2015 Transaksi Modal dan Finansial 2016 Sumber: Bank Indonesia 35
Selama kuartal I 2017, rata-rata nilai tukar Rupiah adalah Rp13.321 per dolar AS, lebih kuat dibanding akhir tahun 2016. Walaupun pada bulan Maret 2017 The Fed telah menaikkan FFR, dampak terhadap nilai tukar relatif minimal karena telah diantisipasi oleh pasar. Secara umum, perkembangan nilai tukar di tahun 2017 diperkirakan masih mengalami depresiasi. Pada saat yang sama, tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga pada tingkat yang rendah. Pergerakan nilai tukar tersebut didasarkan pada faktor negatif dan juga faktor positif. Faktor negatif yang menyebabkan tekanan pelemahan rupiah antara lain datang dari dampak rencana kenaikan FFR dua kali lagi di tahun 2017. Selain itu, tekanan eksternal juga akan datang dari kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan baru, rebalancing ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara AS dengan Korea Utara. Di sisi lain terdapat faktor positif yang akan menghambat depresiasi Rupiah lebih dalam baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, membaiknya perekonomian nasional, keberhasilan program pengampunan pajak, akselerasi pembangunan proyek- proyek infrastruktur, dan terjaganya tingkat inflasi, akan memberikan dorongan apresiasi Rupiah. Sementara dari sisi eksternal, menurunnya defisit transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial juga akan memberikan kontribusi positif pada pergerakan nilai tukar. Dengan tantangan internal dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan fiskal dalam mendorong percepatan reformasi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi dan moneter-makroprudensial yang berhati-hati serta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah di tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp13.500 per dolar AS. Grafik 12 Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Tahun 2012-2017 (Rp/US$1) 15.000 14.000 Rata-Rata 2015: Rp13.392/USD Rata-Rata 2016: Rp13.307/USD 13.000 12.000 Rata-Rata 2014: Rp11.878/USD 11.000 Rata-Rata 2013: Rp10.452/USD 10.000 Rata-Rata 2012: Rp9.384/USD 9.000 8.000 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Bank Indonesia 36 2017
Di tahun 2018, pergerakan nilai tukar Rupiah juga akan tetap dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, kebijakan ekonomi AS di bawah administrasi pemerintahan yang baru diperkirakan mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional baik secara langsung terhadap mitra dagangnya maupun melalui dampak tidak langsung. Dari sisi internal, peningkatan kualitas infrastruktur akan membantu proses perbaikan kondisi fundamental ekonomi, yang akan mengurangi risiko arus modal keluar. Selain itu, dengan berlangsungnya perbaikan struktural di sektor keuangan, diharapkan dapat semakin memperbaiki kinerja ekspor Indoneisa dan pada akhirnya turut memperkuat posisi transaksi berjalan. Dengan perkembangan kondisi dalam negeri tersebut maka akan semakin memperkuat posisi cadangan devisa sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di atas dan dampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan, nilai tukar rupiah pada tahun 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 13.500-Rp.13.800 per dolar AS. Grafik 13 Pergerakan Rata-rata Nilai Tukar Tahun 2012-2018 (Rp/US$1) 13.392 13.307 13.500 13.800 9.384 0 0 8 8 . 0 0 0 9 . 10.460 0 0 3 9 . 0 0 6 9 . 11.878 0 0 5 0 1 . 0 0 6 1 1 . 0 0 9 1 1 . 0 0 5 2 1 . 0 0 9 3 1 . 0 0 5 3 1 . 0 0 3 3 1 . 13.500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Target APBN Target APBN-P Realisasi Outlook Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, diolah Nilai tukar ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar valuta asing, sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran. Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber dari kebutuhan valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (antara lain penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Dalam kerangka ini, terdapat beberapa 37
faktor, baik dari sisi permintaaan maupun penawaran, yang menjadi dasar perkiraan pergerakan nilai tukar di tahun 2019 hingga 2021. Boks 1 Keterbatasan Likuiditas Domestik dan Sekuritisasi Aset sebagai Katalis Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan, akselerasi investasi sangat dibutuhkan, terutama yang bersumber dari sektor swasta. Hal ini terkait dengan adanya keterbatasan kapasitas APBN dalam mendanai kebutuhan investasi. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa tantangan baik yang bersifat struktural maupun yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Tantangan struktural pertama berasal dari sisi dana yang tersedia (supply of funds) yang rendah. Ada dua indikator yang mencerminkan relatif ketatnya likuiditas domestik (liquidity shortage) saat ini, yaitu rasio kredit terhadap PDB dan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga. Rasio kredit perbankan yang disalurkan terhadap PDB (credit to GDP ratio) Indonesia pada tahun 2016 mencapai 35,48 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global menurut data bank dunia berada di atas 120 persen. Selain itu, ruang penyaluran kredit juga sudah relatif sempit sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya rasio kredit perbankan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio) yang sudah mencapai tingkat 89,9 persen di tahun 2016. Kedua indicator ini juga menunjukkan rendahnya kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian. Selain kondisi struktural, pengetatan likuiditas juga disebabkan oleh risiko perekonomian global. Sejak dimulainya siklus normalisasi kebijakan moneter Negara maju khususnya AS di tahun 2013, terjadi pengetatan likuiditas di perbankan dalam negeri. Hal ini tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang melambat dari rata-rata 18 persen per tahun sebelum normalisasi (2011-2013) menjadi kisaran 10 persen (2014-Februari 2017). Hal ini pada periode yang sama seiring dengan perlambatan kredit yang berlangsung lebih cepat, yaitu dari rata-rata 24 persen menjadi rata-rata 11 persen. Rendahnya rasio kredit terhadap PDB di Indonesia antara lain disebabkan oleh tingginya biaya kredit (high cost of funds). Per Februari 2017, suku bunga kredit nominal berada di tingkat 11,97 persen, sangat tinggi dibandingkan suku bunga kredit kawasan yang berada di kisaran 4 hingga 6 persen. Tingginya biaya dana ini merupakan gambaran profil dari sektor keuangan yang belum efisien, salah satunya tercermin dari biaya operasional sektor perbankan yang paling tinggi di kawasan serta rendahnya ketersediaan sumber dana jangka panjang (lebih dari 50 persen dana pihak ketiga di perbankan berada dalam bentuk simpanan berjangka kurang dari 6 bulan). Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank juga belum menjalankan fungsinya secara optimal, yang terlihat dari rendahnya rasio aset kelolaannya terhadap PDB. Untuk menjawab kebutuhan pembiayaan investasi dari sektor swasta yang besar, Indonesia salah satunya perlu menyusun strategi untuk memanfaatkan aliran dana asing (external funds). Dalam rangka memobilisasi dana asing ini, Pemerintah telah melaksanakan beberapa inisiatif strategis seperti program Amnesti Pajak yang menarik dana dari luar negeri sebesar Rp147 triliun. Selain itu, sejak tahun 2016 Pemerintah juga mulai mendorong skema pendanaan pembangunan yang inovatif seperti sekuritisasi aset infrastruktur yang akan mulai berjalan di tahun 2017. Sekuritisasi aset infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan modalitas BUMN terutama dalam membangun infrastruktur baru dengan memonetisasi pendapatan dari infrastruktur yang telah beroperasi. Proses sekuritisasi pada akhirnya menerbitkan instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan, yaitu Efek Beragun Aset (EBA), sehingga dapat menarik dana termasuk dana asing. Pada tahun 2017, sekuritisasi aset dilaksanakan di sektor kelistrikan dan infrastruktur jalan. Ke depannya, penciptaan skema-skema dan instrumen-instrumen inovatif lainnya akan terus didorong oleh Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi domestik, di tengah pengetatan likuiditas. Dari sisi permintaan, arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi ke depan akan mendorong peningkatan kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi, seperti mesin-mesin serta bahan baku yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur akan semakin memperkuat kinerja perekonomian Indonesia serta mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, daya beli 38
masyarakat akan membaik dan mendorong peningkatan konsumsi domestik, termasuk konsumsi terhadap barang-barang impor. Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan-kebijakan penguatan dan pendalaman sektor keuangan akan mampu mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap sumber pembiayaan dan utang luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, strategi penguatan daya saing ekspor, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri. Di samping itu, perbaikan kinerja perekonomian dan iklim investasi diperkirakan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk jangka panjang seperti PMA maupun dalam bentuk jangka pendek seperti portofolio valuta asing dari luar negeri. Namun demikian, terdapat faktor risiko lain yang berasal dari perbaikan kondisi ekonomi global ke depan yang menjadi tantangan bagi perkembangan arus modal masuk tersebut. Perbaikan perekonomian dunia, khususnya di kawasan Eropa dan Jepang, akan membawa dampak pada dihentikannya kebijakan quantitative easing dan moneter yang longgar di negara-negara tersebut. Kondisi ini pada gilirannya akan menyebabkan penurunan arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, serta mendorong semakin ketatnya persaingan di pasar keuangan global. Pergerakan nilai tukar juga akan dipengaruhi oleh faktor lain yang mampu mengurangi risiko volatilitas nilai tukar ke depan. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema hedging untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2019 hingga 2021 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp13.700-14.000. Suku Bunga SPN 3 Bulan Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Namun demikian, SUN seri suku bunga mengambang ini hanya berkisar 4,25 persen dari total posisi surat utang negara berdenominasi Rupiah. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS. Pada tahun 2014, misalnya, realisasi tingkat suku 39
bunga SPN 3 bulan lebih kecil dibandingkan asumsi APBN-P 2014 karena karena permintaan SBN cukup tinggi meskipun likuiditas global relatif ketat. Di tahun 2015, penurunan tingkat suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dan pengelolaan fiskal yang berhati-hati mampu membawa suku bunga SPN 3 bulan ke tingkat lebih rendah, di tengah isu kenaikan suku bunga acuan AS. Pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2012-2016 sangat dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas global dan domestik. Dari sisi global, pengetatan disebabkan oleh normalisasi kebijakan moneter AS, terutama terkait suku bunga acuan FFR. Tahap pertama normalisasi dimulai pada Desember 2015 saat FFR dinaikkan dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen, dan kemudian menjadi 0,75 persen per Desember 2016. Kebijakan tersebut mempengaruhi pergerakan tingkat suku bunga obligasi AS (Treasury bonds) serta obligasi pemerintah Indonesia dan SPN 3 bulan. Sumber tekanan eksternal lainnya berasal dari sektor non- keuangan, seperti perlambatan pemulihan perekonomian Uni Eropa dan Jepang, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Dari sisi domestik, sumber tekanan suku bunga SPN 3 bulan bersumber dari kenaikan laju inflasi, terutama di tahun 2014 terkait dengan program reformasi kebijakan subsidi energi. Walaupun FFR telah naik sebanyak dua kali, suku bunga SPN 3 bulan justru cenderung menurun, mengingat kenaikan FFR telah diantisipasi oleh pasar (priced in). Tingkat inflasi yang cenderung menurun dan stabil pada tahun 2016 telah memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya hingga 100 basis poin pada Juli 2016. Sejak Agustus 2016, BI mengubah suku bunga acuan menjadi 7 days repo rate (7DRR) sebagai upaya penguatan pasar repo untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Selain itu, BI juga melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan meningkatkan rasio Loan to Value (LTV) atau Financing to Value (FTV), penyesuaian uang muka kendaraan bermotor, serta penyesuaian terhadap rasio Non-Performing Loan (NPL) dan Non-Performing Financing (NPF) dalam ketentuan LTV. Kebijakan tesebut dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki kondisi likuiditas domestik dan mendorong penyaluran kredit perbankan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Bauran kebijakan moneter tersebut serta upaya pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan pengembangan akses jasa keuangan (financial inclusion), telah mendorong turunnya biaya dana, yang berkontribusi pada penguatan fundamental perekonomian. Sampai dengan akhir tahun 2016, suku bunga kredit modal kerja dan investasi turun 111 bps dan 92 bps menuju 11,35 persen (yoy) dan 11,2 persen (yoy). Sebagai dampak tekanan ekonomi global maupun domestik, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan meningkat dari rata-rata 3,2 40
persen di tahun 2012 menjadi 6,0 persen di tahun 2015, dan kemudian menurun menjadi 5,7 persen di tahun 2016. Selama kuartal pertama tahun 2017, rata-rata suku bunga SPN 3 Bulan mencapai 5,2 persen. Beberapa faktor risiko mempengaruhi kinerja suku bunga SPN 3 bulan diantaranya potensi berlanjutnya kebijakan kenaikan FFR serta pelonggaran kebijakan moneter di Kawasan Eropa dan Jepang. Sementara dari sisi domestik, tingkat suku bunga SPN 3 bulan masih akan dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mengendalikan inflasi, sentimen positif terhadap kebijakan front loading dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat. Dengan tantangan domestik dan eksternal tersebut, rata- rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2018 diperkirakan masih berpotensi mendapat tekanan baik dari kondisi pasar keuangan global dan domestik. Dari pasar keuangan global, risiko keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter AS masih menjadi salah satu faktor utama sumber kenaikan suku bunga SPN 3 bulan. Sama dengan perkiraan di tahun 2017, FFR juga diperkirakan akan meningkat sebanyak tiga kali di tahun 2018. Hal ini berpotensi memicu tekanan pada aliran dana asing. Namun demikian, dikarenakan kondisi likuiditas global masih cukup tinggi akibat kebijakan quantitative easing di Uni Eropa dan Jepang, dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu aliran dana keluar. Grafik 14 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2011-2016 (%) 7 Rata-rata Rata-rata Rata-rata 6 2014: 5,8 2015: 6,0 2016: 5,7 Rata-rata 5 2013: 4,5 4 Rata-rata 2012: 3,2 3 2 1 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Kementerian Keuangan Kondisi perekonomian global juga berpotensi memberikan risiko pada suku bunga SPN 3 bulan, seperti perlambatan ekonomi Tiongkok serta lambatnya pemulihan ekonomi di Uni Eropa dan Jepang. Selain itu, kebijakan pemerintah AS di bawah administrasi yang baru 41 2017
diperkirakan akan menurunkan prospek perdagangan global ke depan, sehinga berpotensi memberikan tekanan pada sisi permintaan terutama pada negara-negara dengan peran perdagangan internasional yang besar. Dari sisi pasar keuangan domestik, salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah adanya tambahan likuiditas domestik sebagai hasil dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA). Program TA ini mampu meningkatkan likuiditas di perbankan domestik, yang berkontribusi menurunkan biaya dana secara umum. Kenaikan likuiditas ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan domestik sebesar 10 basis poin menuju 9,7 persen (yoy) pada Januari 2017 dimana tren kenaikan telah berlangsung sejak Oktober 2016. Penurunan suku bunga dalam negeri, dibarengi dengan berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan investasi termasuk swasta dalam rangka menopang pertumbuhan perekonomian. Perbaikan kondisi tersebut, yang didukung oleh terjaganya stabilitas harga, stabilitas ekonomi makro serta kondisi fiskal yang sehat, diharapkan dapat menurunkan suku bunga SPN 3 bulan di 2018 menuju kisaran 4,8-5,6 persen. Grafik 15 Pergerakan Rata-rata SPN 3 Bulan Tahun 2012-2018 (%) 6,0 5,8 6,0 6,0 5,7 5,3 5,6 4,6 5,0 5,5 5,5 5,3 4,8 3,2 5,0 5,0 6,0 6,2 5,5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Target APBN Target APBN-P Realisasi Outlook Sumber: Kementerian Keuangan Pada tahun 2019-2021, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung turun. Dari sisi faktor eksternal, perekonomian dunia akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan diperkirakan akan lebih moderat. Di sisi lain, perekonomian Jepang yang cenderung deflasi mendorong pelonggaran kebijakan moneter bank sentral Jepang, sehingga akan menimbulkan peluang yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara- negara berkembang termasuk Indonesia. 42
Dari sisi domestik, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Nilai tukar yang relatif stabil diperkirakan akan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Di samping itu, kondisi fiskal yang semakin sehat didukung pengelolaan yang berhati-hati akan mampu menambah kepercayaan pasar terhadap instrumen SPN. Berbagai faktor domestik yang semakin kondusif diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan di tingkat yang relatif rendah. Faktor perekonomian eksternal dan domestik yang didukung kondisi fiskal yang sehat akan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik. Dengan memperhatikan faktor- faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2019 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,6-5,4 persen dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020- 2021 pada kisaran 4,5-5,3 persen. Harga Minyak Mentah Indonesia Harga minyak mentah Indonesia (ICP) merupakan variabel asumsi lainnya yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen penerimaan negara bukan pajak, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi, serta penerimaan pajak antara lain melalui Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas). Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Pada periode 2012-2013, realisasi ICP berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN dan APBNP. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan minyak mentah dunia dari negara-negara Asia, khususnya Tiongkok dan India, serta spekulasi investor yang mengalihkan dananya ke pasar komoditas, termasuk minyak. Kedua faktor tersebut telah mendorong terjadinya era commodity boom dalam perekonomian global. Di samping itu, tingginya harga minyak dunia dan ICP disebabkan oleh gangguan pasokan dan produksi di beberapa negara produsen baik OPEC maupun Non-OPEC, seperti Iran, Nigeria, Suriah, dan Sudan. Pada tahun 2014, ICP diasumsikan sebesar 105 dolar AS per barel baik pada APBN maupun APBNP. Dalam realisasinya, ICP berada pada level 97 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan dengan asumsinya. Perbedaan tersebut antara lain dipengaruhi oleh berakhirnya era commodity boom dan penurunan harga minyak di paruh kedua tahun 2014. Sejak semester II tahun 2014, harga minyak mentah dunia mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan karena perlambatan ekonomi global, mulai terjadi peningkatan produksi 43
minyak mentah dunia, dan dampak dari produksi shale gas Amerika Serikat sebagai salah satu sumber energi alternatif. Selain itu, Tiongkok sebagai kontributor terbesar permintaan minyak mentah mengurangi jumlah permintaan minyak seiring moderasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dalam APBN 2015, ICP diasumsikan sebesar 100 dolar AS per barel. Besaran tersebut dihitung dan ditetapkan pada triwulan III 2014 di mana belum terlihat penurunan harga minyak yang signifikan. Dengan mempertimbangkan tren penurunan harga minyak mentah dunia yang terus berlanjut, Pemerintah melakukan penyesuaian asumsi ICP menjadi 60 dolar AS per barel pada APBNP. Di akhir tahun 2015, realisasi ICP mencapai 49 dolar AS per barel, di bawah asumsi dalam APBNP. Rendahnya angka tersebut dipengaruhi oleh resistensi negara- negara OPEC untuk memotong produksi dan dampak masih lemahnya permintaan global. Pada 2016, angka asumsi ICP dalam APBN ditetapkan sebesar 50 dolar AS per barel yang kemudian disesuaikan dalam APBNP menjadi 40 dolar AS per barel. Penyesuaian asumsi ini dilandasi oleh masih lambatnya pemulihan permintaan minyak dibandingkan perkiraan sebelumnya. Dalam realisasinya, ICP 2016 mencapai 40 dolar AS per barel, sesuai dengan angka yang diperkirakan dalam APBNP. Grafik 16 Pergerakan Harga Minyak Mentah Tahun 2012-2017 (US$/barel) 140 120 100 80 60 40 WTI Brent ICP 20 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Sumber: Kementerian ESDM dan US Energy Information Administration, diolah Pada periode tahun 2016-kuartal I 2017, harga minyak mentah dunia dan juga ICP mulai kembali meningkat. Peningkatan tersebut didorong oleh mulai membaiknya aktivitas ekonomi global serta dampak kesepakatan negara-negara OPEC dan 11 negara Non-OPEC untuk memangkas produksi hingga akhir semester pertama tahun 2017. Badan Energi AS memperkirakan tren peningkatan harga minyak mentah akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2017. Sejalan dengan hal tersebut, ICP tahun 2017 diperkirakan mengalami 44 Jan-17
peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 dan lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2017 yaitu ke tingkat 50 dolar AS per barel. Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan penurunan harga yang disebabkan oleh peningkatan produksi minyak mentah yang berasal dari AS dan negara-negara OPEC, dan tidak berlanjutnya kesepakatan OPEC untuk memangkas produksi setelah semester pertama 2017. Perkembangan harga minyak mentah dunia memiliki dampak pada kinerja ekonomi domestik. Tingginya harga komoditas energi di pasar global dan ICP pada periode 2012-2014 telah menimbulkan beban subsidi APBN yang sangat besar. Tekanan tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jual BBM bersubsidi, yang kemudian menyebabkan kenaikan inflasi. Pada akhir 2014, Pemerintah mengambil kebijakan reformasi energi guna mengalihkan subsidi energi ke alokasi belanja yang lebih produktif. Pada periode tersebut juga harga minyak dunia dan ICP mulai mengalami penurunan yang signifikan, sehingga reformasi kebijakan energi yang diambil tidak menimbulkan tekanan inflasi yang besar. Namun mulai meningkatnya harga minyak dunia pada peridoe 2016 hingga kuartal 2017 mulai memunculkan tekanan kembali pada perekonomian nasional, khususnya melalui dampak terhadap komoditas energi di dalam negeri. Dalam kaitan ini, dampak kenaikan harga minyak dunia dan ICP akan meningkatkan risiko biaya tarif listrik dan BBM di dalam negeri, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan laju inflasi. Grafik 17 Pergerakan Harga ICP Tahun 2012-2018 (US$/barel) 113 106 100 105 97 100 90 60 49 50 105 108 105 60 50 40 40 45 45 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Target APBN Target APBN-P Realisasi Outlook Sumber: Kementerian ESDM Lembaga Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Pemulihan 45
pertumbuhan ekonomi global ini akan berdampak pada peningkatan permintaan energi termasuk minyak mentah dunia. Sementara dari sisi produksi, Badan Energi AS memperkirakan peningkatan produksi minyak mentah baik dari negara-negara Non-OPEC maupun OPEC relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2017. Berdasarkan perkembangan tersebut, Badan Energi AS memproyeksikan harga minyak mentah jenis WTI dan Brent tahun 2018, masing-masing sebesar 56,2 dolar AS per barel dan 57,2 dolar AS per barel. Dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah acuan dunia serta pola penghitungan ICP berdasarkan perkembangan harga minyak mentah Brent, harga rata-rata ICP tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 45 dolar AS hingga 60 dolar AS per barel. Dalam jangka menengah, perkembangan harga minyak dunia diperkirakan membaik walaupun secara perlahan, seiring dengan membaiknya permintaan dunia. Lambatnya pemulihan harga minyak bumi dunia dalam jangka menengah dipengaruhi oleh masih relatif stabilnya pasokan minyak mentah di pasar global serta meningkatnya pasokan sumber energi alternatif seperti shale gas, biofuel, dan produk substitusi energi lain. Di samping itu, perkembangan geo-politik dan gangguan cuaca menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan harga minyak mentah dunia. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, ICP diperkirakan berada pada kisaran harga 50 dolar AS hingga 65 dolar AS per barel pada tahun 2021. Lifting Minyak dan Gas Bumi Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, lifting migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Dalam lima tahun terakhir, lifting minyak bumi menunjukkan tren penurunan yang terutama disebabkan oleh sumur produksi dan fasilitas operasi yang sudah menua, sementara eksplorasi yang dilakukan belum memberikan hasil yang memadai. Rendahnya harga minyak juga menjadi salah satu penyebab penurunan aktivitas investasi pada sektor hulu migas akibat banyaknya proyek yang tidak memenuhi skala keekonomian. Kondisi tersebut juga mehyebabkan realisasi lifting minyak dalam periode tersebut selalu lebih rendah dari target APBN dan APBN-P, kecuali pada 2016 dimana realisasi lifting minyak mampu melampaui target APBN-P. Realisasi lifting minyak bumi dalam tren menurun dari sebesar 860 ribu barel per hari (bph) di 2012 menjadi sebesar 778 ribu bph di 2015 yang terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat keberhasilan penemuan sumur minyak baru sehingga penurunan alamiah tidak dapat 46
dihindari. Namun demikian, pengoperasian Blok Cepu, khususnya Lapangan Banyu Urip pada akhir 2015 memberikan tambahan produksi dan lifting yang cukup signifikan pada tahun 2016. Realisasi lifting minyak bumi berhasil mencapai 829 ribu bph, atau melebihi asumsi dalam APBN-P 2016 sebesar 820 ribu bph. Di samping Blok Cepu, kontributor utama lifting minyak nasional saat ini antara lain Blok Rokan, Blok Indonesia, dan Blok Mahakam. Grafik 18 Target dan Realisasi Lifting Minyak Bumi Tahun 2012-2018 (ribu barel/hari) 860 825 794 778 829 815 815 771 950 930 900 840 870 818 900 825 830 820 815 2012 2013 Target APBN 2014 2015 Target APBN-P 2016 Realisasi 2017 Outlook 2018 Sumber: Kementerian ESDM dan SKK Migas Sementara itu, lifting gas bumi juga mengalami tren penurunan yang selaras dimana realisasinya selalu di bawah target APBN pada 2013 hingga 2015. Realisasi lifting gas bumi mencapai 1,22 juta barel setara minyak per hari (bsmph) di tahun 2013, lebih rendah dari target APBN dan APBN-P masing-masing sebesar 1,36 juta dan 1,24 juta bsmph. Begitu pula pada 2015, capaian lifting gas sebesar 1,19 juta bsmph, masih lebih rendah dari target APBN dan APBN-P masing-masing sebesar 1,25 juta dan 1,22 juta bsmph. Meski demikian, pada 2016 realisasi lifting gas sebesar 1,18 juta bsmph mampu melebihi target APBN dan APBN- P yang masing-masing sebesar 1,15 juta dan 1,11 juta bsmph. Di samping kendala produksi dan penurunan alamiah di lapangan gas yang ada, rendahnya tingkat penyerapan gas bumi terutama untuk penjualan gas yang masih belum ada komitmen (uncontracted), juga menghambat peningkatan lifting gas nasional. Beberapa blok lapangan gas yang menjadi tumpuan produksi dan lifting gas nasional antara lain Blok Mahakam, Blok Berau Muturi Wiriagar, Blok Corridor, dan Blok Indonesia. Pada tahun 2017, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masih sesuai dengan target APBN. Hal ini didukung oleh upaya optimalisasi produksi seperti pengeboran sisipan, kerja ulang, perawatan sumur, serta peningkatan efisiensi produksi melalui kolaborasi operasional dan penggunaan bersama (sharing) material dan peralatan antar-Kontraktor Kontrak Kerjasama 47
(KKKS) di wilayah kerja yang sama. Di samping itu, terdapat tambahan lifting gas dari lapangan yang baru berproduksi (on stream) di tahun 2016 dan 2017 seperti Lapangan Donggi Senoro dan IDD Bangka. Grafik 19 Target dan Realisasi Lifting Gas Bumi Tahun 2012-2018 (ribu barel setara minyak/hari) 1.263 1.215 1.224 1.195 1.180 1.235 0 6 3 . 1 0 4 2 . 1 0 4 2 . 1 4 2 2 . 1 8 4 2 . 1 1 2 2 . 1 5 5 1 . 1 5 1 1 . 1 1.150 0 5 1 . 1 1.194 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Target APBN Target APBN-P Realisasi Outlook Sumber: Kementerian ESDM dan SKK Migas Lifting minyak bumi di tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 771-815 ribu bph, sementara lifting gas bumi sebesar 1,19-1,23 juta bsmph. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan- lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai on stream, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh KKKS di tahun 2018. Beberapa proyek lapangan migas yang akan on stream antara lain Lapangan Jangkrik, Madura BD, serta Blok Wasambo diperkirakan memberikan tambahan produksi dan lifting migas, khususnya gas alam. Pemerintah terus mendorong KKKS untuk melaksanakan program kerja utama (pengeboran) dan mempercepat penyelesaian proyek yang sedang berjalan. Di samping itu, optimalisasi produksi melalui pemanfaatan teknologi seperti Enhance Oil Recovery baik sekunder maupun tersier juga terus didorong, meskipun masih terkendala dengan kondisi harga minyak dunia yang mengurangi tingkat keekonomian proyek. Lebih lanjut, pemerintah berkoordinasi dengan KKKS untuk mempercepat realisasi proyek pengembangan dengan menyederhanakan proses perijinan dan persetujuan rencana pengembangan (plan of development). Pemerintah mengambil langkah untuk mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi berkelanjutan melalui perbaikan iklim investasi. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan 48
menyiapkan skema Kontrak Bagi Hasil Migas yang lebih efisien dan menguntungkan bagi pemerintah dan KKKS seperti skema Gross Split. Skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split dimaksud juga diharapkan dapat mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja migas non-konvensional seperti shale gas, shale oil dan Coal Bed Methane (CBM). Dalam jangka menengah, lifting minyak cenderung terus menurun terutama disebabkan oleh antara lain, usia sumur yang menua dan sulitnya akses ke sebagian besar potensi lokasi cadangan minyak. Oleh karena itu, untuk menghambat terjadinya penurunan yang lebih tajam, pemerintah melakukan antisipasi dengan mempertahankan strategi dan kebijakan serta meningkatkan daya tarik (attractiveness) dalam jangka menengah. Kebijakan tersebut secara teknis antara lain: i) mempertahankan program kerja utama hulu minyak, ii) mempertahankan kegiatan eksplorasi (studi, survei, dan pengeboran), dan iii) menerapkan teknologi tepat guna (misalnya: melanjutkan kegiatan Enhance Oil Recovery). Sedangkan kebijakan non-teknis antara lain: i) menyempurnakan payung hukum untuk meningkatkan kepastian berusaha, dan ii) meningkatkan koordinasi diantara instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah terkait implementasi peraturan dan perizinan untuk investor baru. Dalam kaitannya dengan peningkatan daya tarik investasi, pemerintah memberikan dukungan antara lain berupa: i) penyediaan infrastruktur, dan ii) insentif kebijakan fiskal seperti fasilitas pajak dan bea masuk. Integrasi dalam mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang bisnis yang berkembang diharapkan dapat terealisir di masa mendatang. Adapun lifting minyak bumi tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 651-802 ribu bph. Selanjutnya, lifting gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan relatif stabil pada kisaran 1,20-1,30 juta bsmph. Untuk mendukung pencapaian lifting gas bumi pada jangka menengah tersebut, pemerintah telah menyiapkan beberapa proyek strategis yang menjadi andalan peningkatan produksi gas bumi, antara lain Ande Ande Lumut, Jambarang Tiung Biru- Cendana, Jambu Aye Utara, lapangan MDA dan MBHA di Blok Madura, serta Tangguh Train- 3. Walaupun cadangan gas bumi masih cukup besar, pemerintah menyadari bahwa pencapaian lifting gas bumi pada jangka menengah tersebut tidaklah mudah. Namun demikian, pemerintah terus berupaya agar lifting gas bumi tersebut dapat tercapai melalui berbagai upaya antara lain optimalisasi produksi lapangan yang sudah ada, pengembangan lapangan baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi kegiatan eksplorasi, sehingga dapat ditemukan sumber-sumber gas baru. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan kebijakan untuk mendorong investasi di sektor gas seperti penyederhanaan peraturan, pemberian insentif, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia jangka menengah Indonesia saat ini dihadapkan pada beberapa tantangan, salah satu diantaranya adalah keterbatasan kapasitas 49
produksi untuk mendukung pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Strategi penting yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Strategi jangka menengah tersebut akan ditempuh secara bertahap melalui tahapan-tahapan pembangunan di tiap tahun, termasuk di tahun 2018. Di tahun 2018, kinerja perekonomian nasional diperkirakan akan lebih baik sejalan dengan perbaikan-perbaikan yang saat ini terjadi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berlanjut, didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural dan akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong pelaksanaan program ekonomi berkeadilan guna meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan. Arah kebijakan pembangunan nasional ke depan ditujukan untuk mendorong percepatan upaya untuk mengatasi tantangan ekonomi yang terjadi, terutama fokus kepada program pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia (inclusive growth). 50
BAB III SASARAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN, SERTA ARAH KEBIJAKAN FISKAL Dalam bab ini pertama-tama akan dibahas hasil pencapaian sasaran-sasaran pembangunan selama periode 2015-2016 (dua tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN). Pencapaian sasaran-sasaran tersebut menghadapi beberapa kendala sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian target pembangunan di periode yang akan datang. Pada bagian berikutnya juga disampaikan beberapa tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia pada tahun 2018 dalam rangka pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan pengurangan kesenjangan baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah. Dalam rangka menjawab dan mengatasi tantangan pembangunan tersebut, bab ini juga akan mengulas mengenai arah kebijakan pembangunan, terutama dari sisi fiskal untuk mampu mencapai hasil pembangunan yang lebih inklusif. Sasaran Pembangunan Pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran pembangunan sebagai jangkar arah program kerja yang akan dilaksanakan. Di dalam RPJMN 2015-2019 telah disusun beberapa sasaran pembangunan terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi serta indikator kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran tersebut menghadapi berbagai kendala dan tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dan kendala tersebut menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap sasaran-sasaran pembangunan agar lebih realistis di periode yang akan datang. Berdasarkan kinerja dua tahun terakhir terlihat bahwa pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi berada di atas 6 persen masih cukup berat. Pada periode 2015-2016, pertumbuhan hanya mampu tercapai masing-masing sebesar 4,9 persen dan 5,0 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan ini terutama disebabkan akibat masih lesunya perekonomian global khususnya melalui dampak perdagangan internasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian guna mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi secara berkelanjutan. Pemerintah juga berupaya keras untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. Dalam hal ini, Pemerintah telah mampu menurunkan angka 51
kemiskinan dan tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perluasan lapangan kerja dan stabilitas harga, telah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 10,70 persen pada September 2016 dari 11,22 persen pada September 2015. Namun angka tersebut masih berada di atas sasaran yang ingin dicapai Pemerintah. Di samping itu, masih terdapat sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang masih rentan miskin dan memiliki risiko kembali jatuh miskin apabila terjadi guncangan. Di sisi lain, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan melambat. Pada tahun 2012 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,09 persen. Sedangkan pada kurun waktu 2013-2016, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,06 persen. Hal-hal tersebut menjadi tantangan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Tabel 4 Sasaran Pembangunan Tahun 2014-2018 INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2015 2016 2017 2018 Pertumbuhan ekonomi, APBN(P) (%) 5,5 5,7 5,2 5,1
Angka Realisasi 5,0 4,9 5,0
APBN 2017
5,1
Angka Perkiraan
5,2 5,4-6,1 Tingkat Pengangguran Terbuka, RKP (%) 5,6-5,9 5,5-5,7 5,2-5,5 5,3-5,6 5,1-5,4 Angka Realisasi 5,94 6,18 5,61
APBN 2017
5,60
Angka Perkiraan
5,50
Angka Kemiskinan, RKP (%) 9,0-10,0 9,0-10,0 9,0-10,0 9,5-10,5 9,0-10,0 Angka Realisasi 10,96 11,13 10,70
APBN 2017
10,50
Angka Perkiraan
10,40
Rasio Gini, RKP n.a. 0,41 0,39 0,38 0,38 Angka Realisasi 0,41 0,41 0,39
APBN 2017
0,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), RKP 73,8 74,8 75,3 75,7 71,38 Angka Realisasi* 68,90 69,55 70,19
APBN 2017*
70,10
Keterangan: * IPM dihitung dan diperkirakan dengan metode baru Sumber: Bappenas dan BPS Secara spasial, kesenjangan kesejahteraan antarwilayah juga masih merupakan permasalahan pokok di Indonesia. Dilihat dari tingkat kemiskinan, penduduk daerah Indonesia Wilayah Timur masih jauh lebih miskin dibandingkan Indonesia Wilayah Barat. Kesenjangan tingkat kesejahteraan antarwilayah (pulau) di Indonesia dan komposisinya tidak mengalami 52
perubahan dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2016 terdapat di wilayah Papua dan Maluku (21,98 persen), sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di wilayah Kalimantan (6,45 persen). Tingkat kemiskinan di wilayah Jawa termasuk relatif rendah yaitu 10,09 persen. Namun dalam hal jumlah, penduduk miskin di Jawa merupakan yang terbanyak yakni sekitar 14,83 juta jiwa atau 53,4 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diupayakan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan merata. Berdasarkan tren dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) telah mengalami penurunan yakni dari 6,14 persen di Agustus 2012 menjadi 5,61 persen di Agustus 2016. Pada periode yang sama, lapangan kerja yang tercipta tumbuh semakin besar dari 118,05 juta orang menjadi 125,44 juta orang. Namun demikian, realisasi tersebut masih berada di atas sasaran yang ingin dicapai Pemerintah. Saat ini, permasalahan struktur lapangan kerja masih menjadi kendala utama bidang ketenagakerjaan dimana sektor informal masih mendominasi dan cenderung stagnan di angka 58 persen. Sektor informal umumnya merupakan sektor yang tidak terjangkau oleh pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, peningkatan porsi sektor formal perlu terus didorong dalam rangka meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja. Indikator lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah penurunan kesenjangan kesejahteraan antarkelompok pendapatan di masyarakat. Kesenjangan pendapatan telah meningkat sejak commodity boom di tahun 2003, namun di akhir periode 2016 telah menunjukkan perbaikan dimana Rasio Gini telah turun menjadi sebesar 0,39. Sedangkan dari sisi kewilayahan, disparitas perekonomian antarwilayah masih terjadi dimana perekonomian nasional masih terpusat di Jawa (58,5 persen) dan Sumatera (22,0 persen). Walau demikian, pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 menunjukkan indikasi mulai terjadinya penurunan kesenjangan perekonomian antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 untuk kawasan luar Jawa di wilayah Indonesia Timur, yaitu Sulawesi (7,4 persen), Papua (7,5 persen), dan Bali-Nusa Tenggara (5,7 persen) berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,0 persen). Momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan ini perlu terus didorong agar lebih merata. Selain beberapa indikator di atas, perbaikan kesejahteraan masyarakat juga dapat diindikasikan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), dan ekonomi (PDB per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli). Dalam tiga tahun terakhir, angka IPM 53
nasional mengalami tren meningkat yakni dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,19 di tahun 2016. Tantangan Pembangunan Subbab ini membahas tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian utama di tahun 2018. Beberapa tantangan utama yang perlu diatasi di antaranya: (1) kemiskinan dan kesenjangan; (2) pengangguran dan kapasitas produksi nasional; (3) kapasitas fiskal; (4) stabilitas ekonomi makro; dan (5) perubahan iklim. Tantangan pembangunan tersebut penting untuk ditangani guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga serta menciptakan sistem perlindungan sosial yang pada akhirnya akan mampu mendorong pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan lebih cepat. 3.2.1 Kemiskinan dan Kesenjangan Seperti telah diuraikan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi telah berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka kemiskinan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Penurunan angka kemiskinan selama lima tahun terakhir mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan kemiskinan kronis yang membutuhkan intervensi Pemerintah menjadi lebih besar untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penduduk miskin hingga berada di atas garis kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia salah satunya disebabkan karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan bencana alam. Ketidakmampuan kelompok rentan miskin untuk memenuhi kebutuhan minimal sebagai akibat dari kenaikan harga kebutuhan dan atau bencana alam dapat menyebabkan kelompok tersebut kembali jatuh dalam kategori miskin. Oleh karena itu, harga kebutuhan pokok menjadi penting untuk dikendalikan dan bantalan ekonomi untuk menanggulangi dampak bencana alam masih perlu terus disiapkan. Analisis kemiskinan dinamis menunjukkan masih terdapat sekitar 5-6 persen penduduk yang secara persisten berada di bawah garis kemiskinan. Kelompok ini tinggal tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menyulitkan penanganannya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga tidak cukup untuk mengatasi penduduk tergolong miskin kronis, berbagai intervensi Pemerintah diperlukan secara terarah untuk mengangkat daya beli mereka tumbuh tinggi. Di sisi lain, terdapat sekitar 30 persen kelompok rumah tangga yang tergolong rentan terhadap perubahan. Penanganan kelompok ini akan berbeda dengan kelompok kemiskinan kronis. Selain itu, perlu diingat bahwa tujuan kebijakan penurunan kemiskinan nasional bukan hanya menolong keluarga miskin keluar dari perangkap kemiskinan tetapi juga memperkuat daya tahan mereka dalam menghadapi guncangan. 54
Dalam hal kesenjangan pendapatan, pertumbuhan konsumsi riil per kapita pada kelompok masyarakat atas mencapai rata-rata 8-14 persen per tahun, kelompok masyarakat menengah rata-rata 5-8 persen per tahun, sedangkan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin rata-rata hanya 3-5 persen per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat atas yang jumlahnya sekitar 50 juta jiwa atau sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Grafik 20 Pertumbuhan Konsumsi Penduduk Tahun 2009-2015 Sumber: TNP2K Tingkat ketimpangan antarkelompok pengeluaran rumah tangga (RT) saat ini cenderung stagnan. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang digambarkan oleh Rasio Gini telah mampu ditekan dari 0,41 di 2012 menjadi 0,39 di 2016 namun tetap lebih tinggi dibandingkan tingkat Rasio Gini sebelum era commodity boom. Dalam hal pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi kemiskinan juga semakin menurun. Pada tahun 2012 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,09 persen. Namun pada kurun waktu 2013-2016, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,06 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah guna lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Penurunan tingkat ketimpangan antara tahun 2014 ke 2016 lebih disebabkan oleh perbaikan konsumsi dan daya beli kelompok menengah, sementara kelompok termiskin di desa masih tertinggal. Untuk mengangkat keluarga miskin dan hampir miskin serta meningkatkan efektivitas kebijakan anti kemiskinan dibutuhkan strategi kebijakan yang terarah dan tepat 55
sasaran. Selain itu, transfer ke daerah khususnya Dana Desa perlu ditingkatkan dan diperbaiki tingkat efektivitasnya. Grafik 21 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Tahun 2012-2016 (%) 14% 0,41 12% 10,70% 10% 11,96% 8% 6% 0,394 4% 2% 6,2% 5,8% 5,0% 4,8% 5,0% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 Pert. Ekonomi Tingkat Kemiskinan Rasio Gini (RHS) Sumber: BPS, diolah Grafik 22 Kemiskinan dan Perekonomian Regional Tahun 2016 (%) Sumber: BPS, data diolah Secara geografis terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan antarwilayah (pulau) di Indonesia dan komposisinya relatif tidak mengalami banyak perubahan. Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2016 terdapat di wilayah Papua dan Maluku (21,98 persen), sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di wilayah Kalimantan (6,45 persen). Tingkat kemiskinan di wilayah Jawa termasuk relatif rendah yaitu 10,09 persen. Namun dalam hal jumlah, penduduk miskin di Jawa merupakan yang terbanyak yakni sekitar 14,83 juta jiwa atau 53,4 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Di samping itu, struktur perekonomian 56 0,415 0,410 0,405 0,400 0,395 0,390 0,385 0,380
antarwilayah/regional juga masih mengalami kesenjangan. Pada tahun 2016, perekonomian nasional masih ditopang oleh kawasan barat Indonesia, yakni pulau Jawa dan Sumatera dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 58,5 persen dan 22,0 persen. Sementara itu, kontribusi pulau lain seperti Kalimantan, Bali Nusa Tengara, Sulawesi dan Maluku serta Papua tercatat masih di bawah 10 persen. Grafik 23 Benefit Program Subsidi dan Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2014-2015 40% 12 i s m u s n o K % ) T R ( a g g n a T h a m u R 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1,4 1 1,8 2 2,1 3 2,3 4 2,6 5 2,9 6 3,5 7 4,1 8 5,2 9 10,1 10 10 8 6 4 2 0 Desil Pengeluaran Subsidi LPG Subsidi Listrik Subsidi Solar Rastra PKH PIP Total Subsidi dan Bansos Sumber: Susenas 2014-2015, diolah Grafik 24 Efektivitas Subsidi dan Bansos Dalam Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Subsidi Listrik PKH Subsidi Solar Efektivitas menurunkan rasio Gini (% / tr Rp) Rastra Efektivitas menurunkan kemiskinan (% / tr Rp) Subsidi LPG Indonesia Pintar 0,020 0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 Indeks Efektivitas 0,100 0,120 0,140 Sumber: Susenas 2014-2015, diolah Pemerintah menyadari terjadinya permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sebagaimana diuraikan di atas. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun berbagai program bantuan sosial dan subsidi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian, masih terdapat kelemahan 57 , T R a m i r e t i d t i f e e n B / i d i s b u S a t u J p R 0,160
dalam implementasi penyaluran subsidi dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, seperti inclusion error (yang tidak berhak namun ikut menerima program subsidi/Bansos) dan exclusion error (yang berhak namun tidak ikut menerima program subsidi/Bansos). Pemerintah telah melakukan kajian untuk memperoleh gambaran umum mengenai efektivitas dari program-program penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan yang ada. Dari kajian tersebut diperoleh temuan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Sementara itu, program yang bersifat subsidi seperti subsidi LPG, listrik, solar, dan Rastra dirasakan masih belum optimal tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas skema program pengentasan kemiskinan yang ada supaya memberikan dampak yang lebih nyata pada penduduk miskin. Selain itu, dalam hal penerimaan negara, kebijakan pajak masih perlu terus diperbaiki, khususnya dalam hal tingkat kepatuhannya, guna menjamin terlaksananya fungsi redistribusi untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan. Pemerintah juga melakukan strategi khusus dalam mengurangi kemiskinan diantaranya melalui penyaluran Dana Desa. Dana Desa yang anggarannya meningkat dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat membantu peran aktif pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di desa. Dana desa yang sejatinya digunakan untuk membangun infrastruktur desa dirasakan masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya, strategi ini masih menghadapi beberapa tantangan antara lain (1) masih rendahnya kapasitas aparatur daerah dan desa untuk merancang dan mengelola penggunaan Dana Desa; (2) rendahnya partisiapasi aktif masyarakat desa; dan (3) regulasi yang masih harus diperkuat. 3.2.2 Pengangguran dan Produktivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yakni dari 6,14 persen di Agustus 2012 menjadi 5,61 persen di Agustus 2016. Namun demikian, penyerapan tenaga kerja dari setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan angka penyerapan tenaga kerja tersebut belum mampu mengurangi pekerja rentan secara signifikan. Di sisi lain, lebih dari separuh pekerja Indonesia berada di sektor informal dengan produktivitas relatif lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Sementara itu, upah yang menjadi ukuran kualitas pekerjaan kadang-kadang tidak memadai, yang tercermin pada waktu kerja yang panjang, setengah menganggur, dan kurangnya perlindungan sosial. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah rendahnya kualitas pekerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Rendahnya kualitas pekerja disebabkan oleh produktivitas dan tingkat pendidikan rendah. Di sisi lain, ketidaksesuaian 58
antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada menyebabkan perusahaan/industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh masih relatif sedikitnya angkatan kerja yang memperoleh pelatihan dan mempunyai sertifikat kompetensi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan daya saing tenaga kerja menjadi lemah. Oleh karena itu isu ini masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Dalam hal meningkatkan kualitas angkatan kerja, Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas pendidikan khususnya pendidikan menengah. Kualitas pendidikan menengah yang masih rendah disebabkan terutama oleh belum meratanya ketersediaan fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas di seluruh sekolah, meskipun hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4. Tantangan lainnya adalah masih relatif banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum terakreditasi. Relevansi pendidikan menengah khususnya kejuruan juga masih rendah yang diindikasikan oleh lemahnya posisi karyawan yang berpendidikan menengah kejuruan di dunia usaha. SMK belum mampu membekali lulusan dengan keterampilan memadai, yang dapat menjadi pembeda upah (significant wage premium) dan kemudahan memperoleh pekerjaan dibanding sekolah umum. Selain itu, bidang-bidang studi yang dikembangkan di SMK belum sepenuhnya searah dengan kebutuhan dunia kerja. Rendahnya relevansi pendidikan menengah juga disebabkan oleh kurangnya kerja sama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Sebagai dampak, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi (11,11 persen) di antara semua jenjang pendidikan di Indonesia. Ke depan perbaikan program pendidikan vokasi ini harus terus dilakukan guna menciptakan tenaga kerja-tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri dan mampu mendorong penciptaan wirausaha- wirausaha baru. 59
Boks 2 Kesetaraan Gender Sebagai Tantangan Pembangunan Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah telah berhasil meningkatkan kesetaraan gender yang tercermin dari membaiknya indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang pada dasarnya sama seperti IPM namun lebih memperhatikan ketimpangan gender. Berdasarkan data BPS, IPG di Indonesia membaik, dari 89,42 pada tahun 2010 meningkat menjadi 91,03 di tahun 2015. Di sisi pendidikan, terjadi peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah yang tercermin dari angka harapan lama sekolah perempuan dan laki-laki yang relatif sama dan meningkatnya APM Sekolah Dasar Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah untuk pengarusutamaan gender berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dasar perempuan Indonesia Grafik 25 Tren Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Tahun 2009-2015 (%) 94,49 94,24 94,79 94,65 95,63 95,41 96,53 96,20 96,00 96,42 91,48 92,50 92,34 90,37 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Laki-laki Perempuan Sumber: BPS Namun demikian, kesetaraan gender masih merupakan salah satu isu pembangunan dimana tingkat partisipasi perempuan Indonesia di perekonomian masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Pada tahun 2015, nilai Human Development Index (HDI) untuk perempuan di Indonesia hanya sebesar 0,660 yang relatif lebih rendah dibandingkan HDI laki-laki yang mencapai 0,712. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender/Gender Development Index (GDI) Indonesia masih sedikit lebih rendah yakni 0,926 jika dibandingkan dengan rata-rata GDI Asia Timur dan Pasifik yang telah mencapai tingkat 0,956. GDI ini mengindikasikan kesetaraan pembangunan yang penuh antara perempuan dan laki-laki, dimana nilai GDI 1 adalah tingkat kesetaraan sempurna. Kesenjangan gender antarprovinsi juga relatif tinggi dimana IPG tertinggi berada di DKI Jakarta (94,60) dan IPG terendah berada di Papua (78,57). Sedangkan dari sisi kesempatan kerja, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih cukup tinggi yang dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk tahun 2015, TPAK perempuan adalah 48,9 persen, jauh di bawah TPAK laki-laki yaitu 82,7 persen. Di tahun yang sama, kontribusi usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki perempuan terhadap PDB juga masih rendah yakni hanya sekitar 9,1 persen. Menyadari kondisi tantangan gender di atas, Pemerintah akan terus berupaya mendorong potensi peran perempuan Indonesia. Perempuan diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, produktivitas, dan pengurangan kemiskinan serta ketimpangan di Indonesia. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perekonomian tersebut akan mampu mendorong ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi. Meningkatnya peran perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan juga akan mengurangi ketidaksetaraan antargenerasi serta memperbaiki kualitas pertumbuhan anak-anak di masa yang akan datang. Dalam rangka mendorong peningkatan peran perempuan di perekonomian, kebijakan yang dapat ditempuh diantaranya melalui gender responsif budgeting (ARG) atau anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga masih rendah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di tahun 2015 mencapai 48,87 persen, jauh 60
tertinggal dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 82,71 persen. Masalah ketimpangan terlihat pada tingkat upah pekerja perempuan yang relatif lebih rendah atau bekerja tanpa upah untuk keluarga. Perempuan bekerja dengan bayaran rendah atau tanpa upah mewakili sekitar 43 persen perempuan pekerja yang berada di bawah garis kemiskinan dan 29 persen perempuan pekerja yang berada di atas garis kemiskinan dengan rata-rata bekerja 29 jam per minggu. Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih perlu terus didorong. Mendorong perempuan masuk ke pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih baik berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan serta memperbaiki tingkat produktivitas nasional. Grafik 26 TPAK Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2015 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 65,76 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 Umur Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Nasional Sumber: Sakernas 2015, diolah Selain sisi ketenagakerjaan, keterbatasan dari sisi penawaran di dalam negeri untuk memenuhi permintaan dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam periode sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi terutama bertumpu pada peningkatan dari sisi permintaan. Namun, karena keterbatasan sisi penawaran, kondisi tersebut menyebabkan overheating perekonomian yang tergambar dari tingginya inflasi. Pada saat yang sama, permintaan tinggi tidak dapat diimbangi oleh pasokan dari dalam negeri sehingga mendorong kenaikan impor. Faktor ini pada gilirannya menyebabkan meningkatnya defisit neraca perdagangan. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah pada saat ini menitikberatkan strategi pembangunan untuk mengatasi tantangan keterbatasan sisi penawaran terutama melalui perbaikan kapasitas produksi nasional. Tantangan dalam perbaikan kapasitas produksi nasional akan meliputi berbagai aspek penting seperti perbaikan produktivitas ekonomi, efisiensi pasar, dukungan pasar keuangan, 61
dan perbaikan sumber daya manusia. Dalam hal perbaikan produktivitas ekonomi, Indonesia masih harus mengatasi terbatasnya ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, serta kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas dan kualitas sistem logistik, yang mencakup transportasi, serta pelabuhan dapat menghambat laju distribusi barang dan jasa baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional. Kondisi ini mendorong naiknya biaya logistik sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global dan disparitas harga barang dan jasa yang cukup besar antarwilayah di Indonesia karena inflasi. Selain itu, peningkatan aktivitas produksi tentu juga harus didukung dengan pasokan energi yang memadai. Saat ini dengan rasio elektrifikasi nasional yang baru mencapai 84 persen, defisit energi listrik masih menjadi permasalahan utama, terutama di kawasan luar Jawa. Hilirisasi industri dan pembangunan industri maritim yang merupakan sektor penting bagi peningkatan perekonomian di kawasan luar Jawa sangat tergantung pada ketersediaan pasokan listrik misalnya untuk smelter dan fasilitas pendingin. Dengan demikian, ketersediaan energi harus terus ditingkatkan tentunya dengan memperhatikan penggunaan energi baru dan terbarukan. Hal lain yang menjadi permasalahan utama dari pembangunan nasional adalah masih rendahnya tingkat produksi barang-barang yang mempunyai nilai tambah tinggi. Potensi ekonomi dari komoditi primer hasil kekayaan alam Indonesia yang melimpah belum termanfaatkan secara optimal. Komoditi primer tersebut sebagian besar diekspor langsung ke pasar global tanpa melalui proses penambahan nilai. Jika bisa dikembangkan dengan baik maka implikasinya produksi yang meningkat juga akan melahirkan industri-industri pengolahan di dalam negeri. Secara langsung, hal tersebut akan mendorong perekonomian Indonesia yang mampu tumbuh lebih tinggi dan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah output sektor primer tidak dapat terlepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tepat guna juga memungkinkan mekanisme transmisi yang lebih baik dari sektor primer ke sektor lain yang menggunakannya, sehingga mendorong pemanfaatan rantai nilai (value chain) yang lebih tinggi. Dengan demikian tantangan dalam pembangunan sektor primer di masa yang akan datang adalah mendorong investasi sektor primer untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pertambangan yang mampu memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang berada di sektor tersebut. Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional, masih diperlukan sumber-sumber pembiayaan untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, serta kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kemampuan 62
fiskal saat ini relatif terbatas, diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lain misalnya dari sektor keuangan domestik. Upaya peningkatan peran sektor keuangan domestik dalam membiayai investasi perekonomian masih menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Belum optimalnya peran sektor keuangan domestik serta tingginya ketergantungan terhadap pendanaan dari luar negeri dapat mengakibatkan rentannya perekonomian domestik terhadap gejolak eksternal. Saat ini, masih terdapat potensi pengembangan sektor keuangan, baik dari segi fungsi intermediasi oleh perbankan, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), maupun pasar modal. Beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian diantaranya ukuran aset lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan dana pensiun yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan regional. Selain itu, ukuran dan cakupan produk keuangan seperti penyaluran kredit perbankan, penerbitan obligasi bagi sektor riil, maupun penerbitan saham yang juga masih relatif rendah. Diperlukan upaya bersama baik pemerintah, BUMN maupun pihak swasta untuk terus mengembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan nasional. Seiring dengan program Subsidi dan Bansos di atas, konsistensi pembangunan infrastruktur pemerintah juga masih perlu terus dijaga. Kondisi ini diperlukan untuk menimbulkan konfidensi dari dunia usaha. Selain perbaikan iklim investasi (ease of doing business), kepercayaan dari dunia usaha menjadi elemen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan pendapatan. Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. 3.2.3 Kapasitas Fiskal Pusat dan Daerah (Domestic Resource Mobilization/DRM) Dalam rangka menjamin keberhasilan jalannya pembangunan, maka Pemerintah juga dituntut untuk dapat memformulasikan kebijakan-kebijakan fiskal yang tepat dan efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pembangunan nasional. Tantangan utama kebijakan fiskal yang dihadapi Pemerintah saat ini adalah menciptakan kapasitas fiskal dan ruang fiskal yang memadai untuk mendukung pendanaan pembangunan. Selain itu Pemerintah juga dituntut untuk menciptakan instrumen kebijakan fiskal di sisi pendapatan maupun sisi belanja negara yang efektif untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah juga masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan pertama bersumber dari perlunya pelebaran ruang fiskal untuk membiayai pembangunan yang inklusif. Pelebaran ruang fiskal perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBP. Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang masih relatif terbatas, perlu terus dikembangkan 63
pembiayaan kreatif (creative financing) dengan mendorong peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah. Di sisi pendapatan, Pemerintah menghadapi tantangan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu sumber pendanaan negara sementara pada saat yang sama masih terjadi tren penurunan penerimaan perpajakan dan PNBP sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global dan penurunan tren perdagangan komoditas. Saat ini sangat dibutuhkan kebijakan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan negara. Untuk itu, Pemerintah sedang melakukan program reformasi perpajakan yang menyangkut aspek regulasi, organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan distribusi pendapatan melalui kebijakan perpajakan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan. Pemerintah harus dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih progresif sehingga beban perpajakan seimbang sesuai dengan profil pendapatan masyarakat. Kebijakan intensifikasi pemungutan perpajakan untuk masyarakat berpenghasilan tinggi dan sistem perpajakan khusus bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah seperti UMKM merupakan kebijakan yang sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan. Tantangan berikutnya adalah peningkatan kualitas belanja terutama melalui penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan nonprioritas, serta percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output. Kebijakan belanja disusun dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah efisiensi alokasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan sementara itu di saat yang sama harus memenuhi kebutuhan belanja mandatory. Sesuai dengan kondisi tersebut, kebijakan belanja negara perlu terus didorong agar lebih produktif dan terfokus pada belanja prioritas sehingga memberikan dampak yang optimal. Belanja subsidi dan bansos perlu dioptimalkan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesenjangan. Belanja subsidi dan bansos merupakan belanja yang mempunyai dampak langsung serta memberi manfaat pada penguatan daya beli dan memitigasi risiko sosial. Sejalan dengan hal tersebut, ketepatan sasaran menjadi kunci untuk mendorong efektivitas dan penguatan kualitas belanja. Tantangan lainnya bersumber dari perlunya pengendalian belanja yang bersifat mengikat (mandatory spending), yakni 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan. Tingginya belanja ini mengakibatkan ruang gerak fiskal terbatas, khususnya untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang lebih produktif. APBN menjadi tidak dapat berfungsi secara optimal untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkualitas. 64
Tantangan lain bersumber dari perlunya mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun diselaraskan dengan siklus perekonomian serta diarahkan untuk kegiatan produktif untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Sejak dimulainya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembangunan termasuk terhadap pembiayaannya. Namun banyak daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBD Kabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar 15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBD Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Hal ini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah guna membiayai program-program pembangunan di daerah. Tantangan berikutnya bersumber dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penguatan desentralisasi fiskal dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana kepada daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebijakan transfer ke daerah, maka peran pemerintah daerah akan menjadi semakin strategis dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dengan semakin strategis dan dinamisnya peran pemerintah daerah tersebut maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. 3.2.4 Stabilitas Ekonomi Makro Dalam rangka mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, pemerintah tentunya sangat memperhatikan berbagai dinamika yang terjadi, baik di tingkat global maupun domestik yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Dari sisi eksternal, perekonomian global pada tahun 2018 diperkirakan terus mengalami perbaikan meskipun pada tingkat yang relatif terbatas. Akan tetapi, perkembangan perekonomian global juga masih menghadapi 65
ketidakpastian terutama yang bersumber pada kebijakan perdagangan AS yang bersifat protektif. Kebijakan protektif tersebut berpotensi menimbulkan penurunan aktivitas perdagangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan global. Pertumbuhan ekonomi global belum kembali pada tingkat sebelum krisis ekonomi global. Tantangan yang dihadapi oleh perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir juga cukup berat, seperti terjadinya krisis utang Eropa, taper tantrum, pelemahan harga komoditas, serta moderasi ekonomi Tiongkok. Berbagai peristiwa tersebut silih berganti memberi tekanan dan menciptakan ketidakpastian di lingkungan ekonomi global dalam satu dekade terakhir. Saat ini, terdapat tanda-tanda adanya perbaikan aktivitas ekonomi secara global, yang didorong oleh pertumbuhan negara berkembang serta pemulihan ekonomi di negara maju seperti AS. Namun, hal tersebut masih dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan yang cukup berat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Pada kelompok negara berkembang, risiko yang harus diantisipasi terdapat pada keberlanjutan moderasi ekonomi Tiongkok akibat perubahan struktur ekonomi negara tersebut. Sebagai salah satu perekonomian terbesar di dunia serta mitra dagang utama bagi banyak negara, perlambatan ekonomi Tiongkok ini telah berdampak pada turunnya tingkat permintaan dan perdagangan internasional. Selanjutnya, perkembangan harga komoditas masih belum menunjukkan arah kenaikan yang solid, sehingga turut berpotensi untuk menekan kinerja perdagangan internasional khususnya bagi negara berkembang. Di sisi negara maju, risiko tercipta dari arah kebijakan yang menciptakan ketidakpastian. Pemerintahan baru AS telah mengeluarkan berbagai pernyataan serta mengambil langkah kebijakan yang bersifat protektif yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi dunia. Dua executive orders yang dikeluarkan pada bulan Maret 2017 menjadi salah satu penanda langkah proteksionisme yang diambil oleh negara AS. Di samping itu, normalisasi kebijakan moneter di AS masih harus terus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menimbulkan volatilitas dan menciptakan pembalikan arus modal pada sistem keuangan negara berkembang. Risiko pada perekonomian global juga berasal dari kondisi geopolitik, seperti yang terjadi di kawasan Eropa. Brexit serta pemilu di beberapa negara Eropa yang diwarnai oleh isu geopolitik telah menimbulkan ketidakpastian yang dapat menjadi kontraproduktif pada proses pemulihan ekonomi di benua tersebut. Selain itu, konflik berkepanjangan di berbagai kawasan dunia, seperti Timur Tengah juga terus menjadi penghambat pada terciptanya perekonomian yang lebih stabil dan merata di dunia. Ketegangan antara AS dan Korea Utara juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi di kawasan Asia, khusunya Asia Tenggara. 66
Dari sisi domestik, stabilitas perekonomian merupakan salah satu faktor utama dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Stabilitas perekonomian terutama yang bersumber dari stabilitas nilai tukar dan inflasi diperlukan untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi akan mengakibatkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan tersebut akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, khususnya dalam menyusun rencana ke depan termasuk rencana investasi. Terganggunya aktivitas investasi dapat menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kondisi demikian tentu memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi sehingga mempengaruhi pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi. Dalam hal penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan masih menjadi tantangan. Beberapa tantangan dalam mendorong iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif adalah (1) kepastian hukum, (2) prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah yang lebih sederhana, (3) layanan investasi yang memadai, (4) insentif dan fasilitasi investasi yang cukup, (5) iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, dan (6) persaingan usaha yang sehat. Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi akan terus menyempurnakan dan memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha tersebut sehingga diharapkan kebutuhan investasi baru sesuai dengan yang diharapkan akan tercapai dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja. 3.2.5 Perubahan Iklim Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh sektor berbasis komoditas yang mempunyai dampak negatif terhadap iklim dan lingkungan. Indonesia merupakan negara penghasil emisi karbon nomor 8 terbesar di dunia yang berkontribusi sebanyak 1,76 persen dari total gas rumah kaca dunia (WRI, 2012). Salah satu konsekuensi negatif dari emisi karbon adalah perubahan iklim, melalui perubahan pola cuaca, yang akan mengancam masyarakat miskin Indonesia terutama petani, nelayan dan masyarakat pesisir pantai. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dapat mengakibatkan risiko krisis air, pangan dan energi dan selanjutnya dapat mengancam kesinambungan pembangunan. Dengan memperhatikan hal tersebut, fokus dari pemerintah Indonesia adalah juga menjamin terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Salah satu solusi yang Pemerintah Indonesia lakukan adalah mendorong ekonomi hijau di sektor energi, pertanian, bangunan, perkotaan, kehutanan, manufaktur, transportasi dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia di dalam Perjanjian Paris 2015, dimana Indonesia secara sukarela akan menurunkan emisi GHG sebanyak 29 persen dan 67
dengan bantuan internasional sebesar 41 persen pada tahun 2030. Komitmen penurunan emisi Pemerintah Indonesia juga dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program/prioritas nasional. Namun, realisasi penurunan emisi di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan terutama dalam aspek pendanaan. Pendanaan untuk pengurangan emisi membutuhkan dana yang sangat besar. Pendanaan dari APBN saja tidak akan mencukupi. Pada tahun 2011, sumber pendanaan yang tersedia untuk membiayai target reduksi emisi Indonesia adalah Rp 8,377 miliar (951 juta dolar AS) yang berasal sekitar 60 persen dari sumber domestik seperti APBN dan 30 persen dari sumber asing seperti kerjasama bilateral. Meskipun dana yang tersedia cukup signifkan, jumlah tersebut tidak mencukupi untuk membiayai target reduksi emisi Indonesia. Pendanaan untuk membiayai target reduksi emisi Indonesia di sektor kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi pada 2020, misalnya, diperkirakan mencapai Rp 100 T (10,719 juta dolar AS) hingga Rp 140 T per tahun (15,007 juta dolar AS). Oleh karena itu, pendanaan swasta dan asing adalah sumber pendanaan tambahan yang penting bagi pencapaian target pengurangan emisi. Negara-negara ekonomi maju telah berkomitmen akan memberikan bantuan dana sebesar US$100 miliar per tahun di 2020. Selain sumber dana global yang telah ada seperti Adaptation Fund dan Global Environment Facility (GEF), sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menanggulangi perubahan iklim adalah Green Climate Fund (GCF) yang merupakan lembaga baru dan memiliki sumber dana terbesar. Apabila Indonesia siap secara institusional maupun siap dengan program atau proyek hijau termasuk infrastruktur, potensi pendanaan dari GCF yang dapat dimanfaatkan sangat besar. Namun, akses terhadap pendanaan tersebut membutuhkan kesiapan institusional domestik disamping dukungan dari aspek kebijakan. GCF mempunyai model governance yang berbeda dan memerlukan pembentukan struktur kelembagaan yang khusus di tingkat nasional. Secara umum, Indonesia akan dapat mengakses dana yang dimaksud secara optimal jika komponen kesiapan (readiness) telah mumpuni, antara lain kapasitas perencanaan (planning capacity), akses pendanaan terutama level sub-nasional (access to funding), tata kelola keuangan yang baik (good financial governance) dan keterlibatan sektor swasta (private sector engagement). Selain akses pendanaan internasional, kita juga dapat melihat kesempatan pendanaan domestik melalui instrumen fiskal yang tersedia saat ini. Pada tahun 2014, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal menerbitkan Strategi Perencanaan dan Penggangaran Pembangunan Hijau (P3H) yang bertujuan untuk merespon isu-isu strategis penurunan emisi di Indonesia dengan pengarusutamaan kebijakan 68
pembangunan hijau dan rendah karbon ke dalam penggangaran nasional agak selaras dengan RPJMN 2015-2019. P3H memformulasikan 21 Program Prioritas beserta Instrumen terkait yang dapat diintegrasikan ke dalam penggangaran ABPN 2018. Ada tiga kategori program yang dapat membantu Indonesia dalam upaya penurunan emisi, yakni program perlindungan lahan (hutan dan gambut), adaptasi terhadap perubahan iklim dan pembangunan infrastruktur (efisiensi energi/sumber dan energi terbarukan). Bentuk instrumen fiskal lain yang dapat digunakan secara tidak langsung untuk mengurangi emisi adalah pengendalian harga BBM. Tantangan pendanaan untuk pencapaian target reduksi emisi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Pendanaan perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tantangan-tantangan di atas memiliki dimensi yang sangat luas. Oleh karenanya, kebijakan yang lebih komprehensif antarlintas Kementerian/Lembaga dan partisipasi aktif masyarakat (swasta) sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam hal ini, arah kebijakan yang dapat ditempuh Pemerintah bukan hanya dari sisi fiskal namun juga dari sisi non-fiskal yang mebutuhkan sinergi yang lebih baik lagi. Terkait dengan arah kebijakan dari sisi fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut. Arah Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal diarahkan untuk pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini diterjemahkan melalui upaya pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan. Secara umum upaya perluasan kesempatan kerja ditempuh dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi, menggerakan sektor riil, dan memperkuat daya saing tenaga kerja. Namun demikian upaya perluasan kesempatan kerja masih menghadapi tantangan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Tantangan pada sisi penawaran antara lain (i) perlunya mendorong iklim investasi melalui deregulasi, perbaikan hubungan industrial ketenagakerjaan, dan efisiensi sistem logistik, dan (ii) peningkatan daya dukung infrastruktur untuk memperkuat daya saing investasi. Sementara itu tantangan pada sisi permintaan terutama dihadapkan pada adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (skill gap) dan daya saing tenaga kerja yang masih belum optimal. 69
Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan meningkatkan investasi dan memperkuat daya beli masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing investasi. Sementara itu untuk peningkatan daya beli ditempuh dengan mendorong efektifitas program perlindungan sosial. Pada sisi lain upaya untuk menggerakan sektor riil, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing ditempuh melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan keterampilan (vokasional), perbaikan mutu layanan kesehatan, pelaksanaan proyek padat karya, peningkatan akses permodalan, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, Pemerintah akan menggunakan instrumen kebijakan fiskal dari sisi pendapatan (pajak) untuk meredistribusi pendapatan dan dari sisi belanja yang difokuskan pada belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kesenjangan terjadi karena permasalahan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, dan listrik). Kesenjangan juga terjadi karena permasalahan kualitas pekerjaan, tingkat produktivitas pekerja yang berbeda-beda berdampak pada tingkat pendapatan yang berbeda pula. Di samping itu, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan memiliki ketidakpastian. Sementara itu faktor lain adalah penguasaan aset keuangan yang terkonsentrasi pada kelompok penduduk terkaya dan rendahnya kemampuan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin dalam menghadapi guncangan (shock) misalnya terhadap krisis ekonomi, bencana, ataupun karena sakit mengakibatkan kelompok ini makin mudah terpuruk dalam kemiskinan yang makin parah. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat menengah dan atas lebih kuat bertahan atas guncangan, seandainya terjadi guncangan mungkin dampaknya tidak separah kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang pada akhirnya mengakibatkan kesenjangan yang melebar. Pembahasan tentang kemiskinan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesenjangan. Perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan harus juga sejalan dengan perumusan kebijakan pengurangan kesenjangan. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat empat isu strategis tentang kemiskinan dan kesenjangan, yaitu: (i) perlambatan penurunan angka kemiskinan, (ii) akses yang terbatas dan belum merata, (iii) sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan (iv) program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang belum sepenuhnya berjalan efektif. 70
Isu strategis yang pertama yaitu perlambatan penurunan angka kemiskinan mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi kemiskinan kronis dan diikuti oleh peningkatan kesenjangan. Pada saat tingkat kemiskinan berada pada tingkat yang lebih rendah, penurunan tingkat kemiskinan secara natural akan berjalan lebih lambat, antara lain karena pada saat garis kemiskinan menyentuh kemiskinan kronis membutuhkan penanganan yang lebih sulit dan waktu yang lebih lama. Perlambatan penurunan kemiskinan juga disebabkan oleh meningkatnya kesenjangan pendapatan karena pertumbuhan perekonomian terdistribusi merata pada setiap kelompok pendapatan sehingga penurunan kemiskinan berjalan lebih lambat. Isu strategis kedua adalah akses yang terbatas dan belum merata terhadap (i) layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya), (ii) permodalan, serta (iii) kemampuan/keterampilan dan pekerjaan. Tidak semua orang memiliki akses yang sama dalam ketiga hal tersebut, terutama orang miskin. Kurangnya akses pada salah satu atau kombinasi ketiga komponen tersebut akan mengurangi kualitas hidup dan produktivitas seseorang, sehingga berujung pada kemiskinan dan kesenjangan. Dengan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada tiga hal tersebut maka kualitas kehidupan dan produktifitas mereka akan meningkat, sehingga menurunkan kemiskinan dan kesenjangan. Isu strategis ketiga yaitu belum optimalnya sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah. Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah mempunyai berbagai program penanggulangan kemiskinan yang belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar berbagai program penganggulangan kemiskinan tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sinergi tersebut antara lain dapat diwujudkan dalam rangka penetapan target sasaran program serta harmonisasi antar program dan harmonisasi pelaksanaan program. Isu strategis keempat yaitu program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa hal yang menyebabkan program tersebut berjalan kurang efektif, antara lain: (i) kekurangtepatan sasaran penerima program dan mekanisme penyaluran masih kurang efektif; (ii) desain program belum sempurna dan kualitas implementasi belum optimal; (iii) pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja produktif dan peningkatan kualitas pemanfaatan Dana alokasi Khusus (DAK) di daerah belum optimal; (iv) distribusi alokasi dana desa belum optimal; serta (v) belum optimalnya pemberdayaan sosial. Untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, kebijakan fiskal harus dikelola secara sehat dan berkelanjutan, baik dalam perspektif jangka pendek maupun menengah. Sejalan dengan hal 71 tidak
tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal harus didisain agar efisien dalam memanfaatkan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target, berdaya tahan handal dalam menopang pelaksanaan kegiatan prioritas di tengah ketidakpastian, serta senantiasa mampu mengendalikan risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Boks 3 Reforma Agraria Masalah kepemilikan lahan/tanah di kawasan perdesaan oleh para petani gurem dan buruh tani merupakan sumber permasalahan utama dalam kemiskinan dan kesenjangan. Dengan menghadapi kondisi masalah kepemilikan lahan/tanah tersebut, masyarakat di perdesaan terpaksa untuk migrasi ke perkotaan dengan ketrampilan yang kurang memadai sehingga menimbulkan masalah kemisikinan baru. Dalam mengatasi kondisi demikian, Reforma Agraria menjadi sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Reforma Agraria memiliki arti memperkuat pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tak punya tanah, baik yang tinggal di perdesaan, pinggir-pinggir hutan, pesisir-pesisir pantai, pulau-pulau kecil, maupun di lereng-lereng pegunungan. Dengan memperkuat pemilikan tanah maka akan menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat dengan berbasis agraria, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, meningkatkan solidaritas masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Semangat Reforma Agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Reforma Agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa- sengketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan, antar masyarakat dengan pemerintah. Dalam tahun 2018, Program Prioritas Reforma Agraria adalah melaksanakan kegiatan prioritas antara lain: 1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria. Kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui reviu peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria guna mendukung pelayanan pertanahan dan upaya penyelesaian konflik tanah yang bersifat struktural untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. 2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Kegiatan prioritas ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi tanah sebagai sumber obyek pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset dalam kerangka reforma agraria. 3. Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria. Kegiatan prioritas ini dilaksanakan guna memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dalam kerangka reforma aset. 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA. Kegiatan prioritas ini dilaksanakan guna menyediakan akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima reforma aset dalam kerangka reforma agraria. 5. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah. Kegiatan prioritas ini dilaksanakan untuk memperkuat kelembagaan pelaksana reforma agraria baik di tingkat pusat maupun daerah . Oleh karena itu, strategi yang ditempuh Pemerintah adalah: (i) mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan tax ratio dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, (ii) melakukan penguatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, sinergi program perlindungan sosial untuk mendorong efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, menjaga dan refocusing anggaran prioritas (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan), dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal, serta (iii) menjaga keberlanjutan dan efisiensi 72
pembiayaan melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan mendorong keseimbangan primer menuju positif serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (creative financing). Melalui berbagai strategi tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. 73
BAGIAN II POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal merupakan penjabaran dari arah dan strategi menengah dan tahunan yang akan ditempuh Pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian nasional dan global, menjawab tantangan yang mungkin dihadapi dan isu-isu strategis jangka menengah serta mendukung pencapaian sasaran target Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018. Sebagai bagian dari KEM-PPKF 2018, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) akan menjadi landasan awal bagi Pemerintah dalam menyusun NK- RAPBN Tahun 2018. Secara garis besar, Bagian PPKF dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2018 menjelaskan 3 (tiga) hal pokok yaitu kebijakan fiskal jangka menengah, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2018, serta risiko fiskal tahun 2018. 75 jangka
BAB IV KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH Kebijakan fiskal memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian, yang difokuskan pada tiga fungsi utama yaitu: (i) fungsi alokasi yang esensinya mendorong pengalokasian anggaran untuk mendukung terwujudnya efisiensi ekonomi dan penyediaan barang publik, (ii) fungsi distribusi yang menekankan redistribusi pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, dan (iii) fungsi stabilisasi yang esensinya menjaga keseimbangan makro ekonomi untuk memelihara stabilitas fundamental perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendukung terwujudnya tiga fungsi utama tersebut secara optimal, kebijakan fiskal harus dikelola secara sehat dan berkelanjutan, baik dalam perspektif jangka pendek maupun menengah yang selanjutnya akan menjadi pondasi penguatan jangka panjang. Seiring dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal harus didisain agar efisien dalam memanfaatkan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target, berdaya tahan handal dalam menopang pelaksanaan kegiatan prioritas di tengah tekanan fiskal yang kuat, senantiasa mengendalikan risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Dalam rangka mewujudkan APBN sehat dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, diperlukan upaya pendisiplinan pengelolaan fiskal (fiscal discipline). Namun demikian, tetap perlu dijaga fleksibilitas pengelolaan fiskal agar mampu merespon dinamika perekonomian yang dinamis. Medium Term Fiscal Framework (MTFF) merupakan aggregate control yang berfungsi mendisiplinkan pengelolaan fiskal agar senantiasa konsisten dalam pencapaian target dengan tetap menjaga keberkelanjutan fiskal dalam jangka menengah. Pada prinsipnya MTFF merupakan instrumen untuk: (i) membangun dan menjaga komitmen agar pengelolaan fiskal bergerak ke arah yang lebih baik, (ii) menjaga agar setiap kebijakan jangka pendek yang ditempuh sejalan dengan arah dan strategi jangka menengah, dan (iii) menjadi basis penyesuaian kebijakan dengan tetap menjaga arah dan strategi dalam pencapaian target jangka menengah. 77
Proyeksi Ekonomi Makro Jangka Menengah Mencermati kinerja ekonomi makro terkini dan prospek perekonomian nasional ke depan, perekonomian nasional diperkirakan relatif stabil dan menunjukan optimisme. Kinerja ekonomi makro cenderung membaik yang terefleksi dari menurunnya volatilitas nilai tukar rupiah, sebagai dampak terjaganya neraca perdagangan Indonesia dan masih cukup derasnya capital inflow di tengah perubahan arah kebijakan AS, serta pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju. Namun demikian, kinerja ekspor dan impor masih lemah seiring belum pulihnya permintaan global dan masih relatif rendahnya harga komoditas. Dari sisi perekonomian global, walaupun menunjukkan perbaikan, secara umum perekonomian dunia masih dibayangi risiko ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain pemulihan perekonomian negara maju yang cenderung lambat, proteksionisme yang dilakukan oleh negara maju, melambatnya ekonomi negara berkembang terutama akibat rebalancing ekonomi Tiongkok, harga komoditas yang masih rendah, serta situasi geopolitik di berbagai wilayah dunia, termasuk dampak perkembangan Brexit. Perkembangan perekonomian global ini akan secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Tabel 5 Prakiraan Indikator Ekonomi Makro Jangka Menengah Indikator Ekonomi Makro 2017* 2018 2019 2020 2021 Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) ICP (US$ per barel) Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 5,1 4 13.300 5,3 45 815 1.150 5,4 - 6,1 2,5 - 4,5 5,5 - 6,5 2,5 - 4,5 5,7 - 6,7 2,0 - 4,0 5,9 - 6,9 2,0 - 4,0 13.500 - 13.800 13.500 - 13.900 13.700 - 14.000 13.700 - 14.000 4,8-5,6 45-60 771-815 1.194-1.235 4,6 - 5,4 45 - 60 722 - 850 1.210 - 1.300 4,5 - 5,3 50 - 65 695 - 840 1.191 - 1.300 4,5 - 5,3 50 - 65 651 - 802 1.226 - 1.300 Asumsi makro ekonomi dalam APBN tahun 2017. Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BI, SKK Migas Dari sisi domestik, tantangan perekonomian yang dihadapi antara lain: (i) perlunya mendorong produktifitas seiring adanya supply constrains karena daya dukung infrastruktur yang belum memadai, (ii) penguatan daya saing, serta efisiensi sistem logistik dan birokrasi, (iii) mendorong ketahanan energi, pangan, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, serta (iv) mengatasi isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan, skill gap antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja. Memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik global dan domestik serta prospek perekonomian ke depan, maka prakiraan indikator ekonomi makro dalam jangka menengah 2017-2021 adalah sebagaimana tabel di atas. 78
Tantangan Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah terutama bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka menjaga stabilisasi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menyediakan barang publik untuk peningkatan kualitas pelayanan, mengantisipasi ketidakpastian dan kegagalan pasar, meredistribusi pendapatan, dan memberikan perlindungan sosial. Dalam memformulasikan kebijakan fiskal, Pemerintah senantiasa mempertimbangkan dinamika perekonomian, kompleksitas tantangan yang dihadapi serta target-target pembangunan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar arah dan strategi kebijakan fiskal mampu merespon dinamika perekonomian secara efektif, menjawab tantangan yang dihadapi, mengurai berbagai isu-isu strategis, dan mampu memberi dukungan yang optimal bagi upaya pencapaian target-target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Bagan 1 Tantangan Pembangunan dalam Jangka Menengah Mencermati perkembangan perekonomian terkini serta prospek perekonomian ke depan, tantangan pembangunan yang akan dihadapi Indonesia akan semakin kompleks. Beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan serius dalam melaksanakan pembangunan, antara lain: (i) upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antara lain melalui penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan mendorong efektivitas program perlindungan sosial serta affirmative policy, (ii) mendorong pengurangan pengangguran dan meningkatkan kapasitas produksi, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, menjaga iklim investasi, penguatan kualitas SDM, penguasaan teknologi informasi, penguatan Research and 79
Development (R&D), dan program pemberdayaan serta penguatan vokasional, meningkatkan kapasitas fiskal untuk mendukung program pembangunan antara lain melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja serta pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif, serta (iv) menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain ditempuh dengan menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan untuk mendorong efisiensi ekonomi, mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar, menjaga iklim investasi yang kondusif, efisiensi sistem logistik, serta harmonisasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah juga masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan tersebut terutama dalam hal mendorong perlunya: (i) optimalisasi pendapatan untuk menopang belanja produktif dan prioritas melalui peningkatan tax ratio dan optimalisasi pengelolaan aset negara, (ii) peningkatan kualitas belanja melalui penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan non prioritas, serta percepatan dan perbaikan kualitas penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output, (iii) penguatan kualitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah dan antardaerah, peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, (iv) peningkatan efektifitas bansos dan subsidi agar lebih tepat sasaran, (v) pengendalian belanja yang bersifat mengikat (mandatory spending), dan (vi) efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan melalui pengendalian defisit, rasio utang dalam batas aman dan mendorong keseimbangan primer menuju positif serta mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif. Bagan 2 Tantangan Pengelolaan Fiskal dalam Mewujudkan Kesejahteraan Untuk itu, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal perlu diarahkan agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan serta mewujudkan kesejahteraan. 80 (iii)
Penguatan Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Mencermati perkembangan pengelolaan fiskal dalam lima tahun terakhir, secara umum keberlanjutan fiskal masih relatif terjaga namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan agar pengelolaan fiskal ke depan lebih sehat dan berkelanjutan dalam perspektif jangka menengah, sehingga mampu memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian maupun kesejahteraan. Upaya yang perlu ditempuh adalah mendorong agar 3 (tiga) fungsi pokok kebijakan fiskal (alokasi, distribusi, dan stabilisasi) tersebut dapat berfungsi secara optimal. Fungsi alokasi substansinya adalah mendorong pengalokasian anggaran untuk penyediaan barang publik dan mendukung terwujudnya efisiensi ekonomi, sedangkan fungsi distribusi diarahkan untuk meredistribusi pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, dan sementara itu fungsi stabilisasi substansinya menjaga keseimbangan makro ekonomi untuk memelihara stabilitas fundamental perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan counter cyclical. Untuk memperkuat fungsi alokasi ditempuh dengan memperkuat kualitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan penyediaan barang publik yang substansinya untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan efisiensi ekonomi dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang ditempuh antara lain perbaikan kualitas belanja dengan merealokasi belanja yang non prioritas ke belanja yang produktif antara lain melalui reformasi subsidi yang tepat sasaran, sehingga hasil efisiensi dialihkan untuk mendukung belanja produktif (infrastruktur). Sementara itu pada sisi lain juga ditempuh dengan melakukan reklasifikasi bansos yang substansinya penajaman bansos agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Selaras dengan berbagai upaya penguatan fungsi alokasi tersebut masih diperlukan pelebaran ruang fiskal antara lain melalui optimalisasi pendapatan negara baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBP. Sedangkan upaya untuk memperkuat fungsi distribusi ditempuh melalui penguatan peran pajak sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan antardaerah dan mendorong efektifitas program perlindungan sosial dalam rangka pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Sementara itu upaya untuk memperkuat fungsi stabilisasi ditempuh antara lain dengan menempuh kebijakan counter cyclical baik pada sisi pendapatan maupun belanja (pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dan peningkatan kualitas belanja produktif untuk menstimulasi perekonomian), serta mendorong pengelolaan fiskal yang prudent melalui pengendalian defisit, rasio utang, dan keseimbangan primer serta penguatan fiscal buffer untuk mengantisipasi ketidakpastian. 81
Grafik 27 Perbandingan Tax Ratio antar Negara Tahun 2015 (% thd PDB) 22,2 19,0 16,5 14,3 13,6 10,7 11,4 10,4 Indonesia Thailand Malaysia Filipina Amerika Serikat Australia Uni Eropa Tiongkok Sumber: International Monetary Fund dan World Bank Grafik 28 Perkembangan Pendapatan Negara dan Arah Jangka Menengah (% thd PDB) 15,5% 4,1% 15,1% 3,7% 14,7% 3,8% 13,1% 2,2% 12,5% 2,1% 12,8% 1,8% 12,9% 1,8% 14,1% 2,0% 13,5% 1,7% 14,5% 1,8% 14,0% 1,6% 15,1% 1,7% 14,8% 1,6% 15,8% 1,7% 11,4% 11,3% 10,9% 10,7% 10,4% 11,0% 11,0% 12,0% 11,7% 12,7% 12,4% 13,4% 13,2% 14,1% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 bawah 2018 atas bawah atas 2019 bawah atas 2020 bawah atas 2021 Perpajakan PNBP Hibah Sumber: Kementerian Keuangan Mencermati perkembangan pendapatan negara menunjukkan porsi penerimaan pajak terus meningkat, sedangkan porsi PNBP cenderung menurun, sementara tax ratio masih relatif rendah dan berpotensi untuk ditingkatkan. Dalam lima tahun terakhir porsi penerimaan perpajakan terus meningkat dari 73,3 persen pada tahun 2012 menjadi 85,6 persen dari total pendapatan negara pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian bertumbuh ke arah yang lebih baik, karena sumber pendanaan terbentuk dari aktivitas ekonomi. Kondisi ini lebih menjamin keberlanjutan pendapatan dibanding apabila masih mengandalkan sumber pendanaan yang berbasis sumber daya alam. Namun demikian, apabila dibanding dengan beberapa negara lain, pencapaian penerimaan perpajakan di Indonesia masih relatif rendah sehingga diperlukan langkah terobosan untuk optimalisasi 82
pendapatan. Grafik 27 menggambarkan perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan negara- negara lainnya. Definisi Tax Ratio yang digunakan dalam Grafik tersebut merupakan rasio perpajakan dalam arti sempit yaitu penerimaan perpajakan Pemerintah Pusat, tidak termasuk pendapatan selain perpajakan dan kontribusi sosial. Di sisi lain, porsi PNBP cenderung menurun utamanya dipengaruhi rendahnya harga komoditas serta menurunnya lifting minyak. Dengan dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang esensinya untuk mendorong penguatan pengelolaan aset negara, diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dari aset negara. Dari sisi pendapatan negara, pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP, serta hibah, selama periode 2012-2016 masih didominasi oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara dan perkembangannya menunjukkan peningkatan selama periode 2012-2016. Peningkatan tersebut terjadi baik secara nominal maupun kontribusi terhadap total pendapatan negara. Pada tahun 2012, penerimaan perpajakan mencapai Rp980,52 triliun (73,3 persen dari total pendapatan negara) dan meningkat menjadi Rp1.498,87 triliun tahun 2017 (85,6 persen). Di sisi lain, pendapatan negara yang bersumber dari PNBP justru mengalami penurunan sejak tahun 2014. Penurunan tersebut terjadi baik secara nominal maupun kontribusinya terhadap total pendapatan negara. Meskipun PNBP meningkat pada tahun 2012-2014, pada tahun 2015 PNBP mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2012, PNBP mencapai Rp351,80 triliun (26,3 persen dari total pendapatan negara) dan pada tahun 2017 PNBP diperkirakan mencapai Rp250,04 triliun (14,3 persen dari total pendapatan negara). Pendapatan negara tahun 2018 hingga 2021 diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh penerimaan perpajakan dengan rasio berkisar 11-12 persen terhadap PDB pada tahun 2018 dan meningkat hingga mencapai kisaran 13,2-14,1 persen pada tahun 2021. Penetapan batas bawah tax ratio didasarkan pada kinerja perpajakan sesuai dengan pertumbuhan alamiahnya ditambah extra effort, sehingga kinerja penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 14-16 persen dalam periode 2018-2021. Penetapan batas atas tax ratio didasarkan pada kinerja perpajakan dengan pertumbuhan alamiah perpajakan dan extra effort dengan mempertimbangkan hasil dari kebijakan reformasi perpajakan. Dengan batas atas tax ratio tersebut, maka kinerja penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata 17-18 persen dalam periode 2018-2021. Kontribusi PNBP periode 2018- 2021 diperkirakan mengalami penurunan dari 1,8-2,0 persen terhadap PDB (2018) menjadi pada kisaran 1,6-1,7 persen terhadap PDB (2021). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya lifting minyak dan masih rendahnya harga komoditas. Meskipun rasio 83
PNBP terhadap PDB mengalami penurunan, secara nominal PNBP diperkirakan akan meningkat dalam periode tersebut. Proyeksi pendapatan negara tahun 2018-2021 yang cenderung meningkat masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan kebijakan pendapatan negara. Secara umum, terdapat beberapa tantangan besar yang dihadapi dalam upaya mencapai target pendapatan negara (perpajakan dan PNBP). Tantangan pertama di bidang pendapatan negara yaitu masih terkonsentrasinya basis penerimaan perpajakan pada basis pajak yang terbatas dan ekonomi bergantung pada komoditas, sehingga perkembangan harga komoditas sangat mempengaruhi penerimaan pajaknya. Selain itu, tantangan lainnya dalam penerimaan perpajakan yaitu tata kelola, kompetensi, perbaikan basis data, akses informasi dalam dan luar negeri serta penguatan regulasi yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan. Rendahnya harga komoditas dan kurang optimalnya capaian lifting migas, serta pengelolaan aset negara yang belum optimal juga merupakan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kebijakan PNBP. Sementara itu upaya penguatan kualitas belanja antara lain ditempuh dengan (i) realokasi belanja konsumtif ke belanja produktif, (ii) penajaman bansos agar lebih tepat sasaran, efisien dan memenuhi aspek keuangan inklusif, (iii) penguatan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal, (iv) mendorong efektifitas program perlindungan sosial, dan (v) refocusing anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Upaya realokasi belanja konsumtif ke belanja produktif salah satunya ditempuh dengan melakukan reformasi subsidi tahun 2015, yaitu dengan pencabutan subsidi premium dan implementasi subsidi tetap pada minyak solar. Hasil efisiensi subsidi energi tersebut direalokasi untuk mendukung anggaran prioritas dan produktif antara lain infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut terefleksi dari penurunan signifikan subsidi energi dan meningkatnya anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Upaya tersebut ditempuh agar subsidi BBM lebih tepat sasaran dan memenuhi aspek keadilan sekaligus memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan peningkatan alokasi anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka perlu upaya penguatan kualitas belanja melalui refocusing arah pemanfaatannya agar memberi manfaat yang optimal bagi perekonomian sekaligus meningkatkan derajat kesejahteraan. Anggaran infrastruktur perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, peningkatan daya saing, konektivitas, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kemaritiman. Sementara anggaran pendidikan perlu diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses, perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, penguatan pendidikan vokasi, dan mendorong link and match dengan pasar tenaga kerja. Anggaran kesehatan perlu 84
diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta peningkatan supply side dan mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN. Grafik 29 Perkembangan Subsidi Energi, Anggaran Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan, Tahun 2012-2017 Alokasi Beberapa Anggaran Tematik (pada APBNP dalam Rp Triliun) Reformasi Subsidi Energi Pertumbuhan 2014 - 2017 408,5 416,6 416,1 10,8% 375,4 387,7 Pendidikan 345,3 350,3 310,8 299,8 317,1 117,7% 290,3 Infrastruktur 266,9 202,4 187,8 184,3 195,3 177,9 137,8 54,1% 125,6 104,1 104,0 Kesehatan 74,8 94,4 77,3 Subsidi Energi 39,4 41,5 48,2 61,0 77,9% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: Kementerian Keuangan Di sisi lain, upaya penguatan kualitas belanja juga ditempuh melalui peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal tersebut ditunjukkan dengan terus meningkatnya porsi TKDD dalam belanja negara. Dalam lima tahun terakhir porsi TKDD dari total belanja negara dalam APBN meningkat dari 32,2 persen pada tahun 2012 menjadi 36,8 persen pada tahun 2017. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan untuk mewujudkan desentralisasi fiskal yang berkualitas. Kemajuan dan stabilitas ekonomi dalam masa desentralisasi belum diikuti dengan perbaikan pemerataan kualitas pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Sebagian besar daerah masih menggantungkan penerimaannya pada dana transfer dari Pusat dan peranan PAD dalam APBD masih terbatas. Porsi belanja untuk infrastruktur masih di bawah porsi belanja pegawai. Anggaran TKDD yang mengalami peningkatan setiap tahun belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan masih banyak yang menjadi SiLPA dalam APBD. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan. Peranan BUMD dalam perekonomian daerah masih terbatas bahkan sebagian besar belum dikelola dengan baik. Basis data keuangan daerah sebagai dasar dalam perencanaan keuangan yang akurat belum sepenuhnya tersedia. Di sisi lain, perubahan kewenangan Pemerintah Daerah seiring dengan penetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih belum diikuti dengan perubahan payung hukum pengaturan pola hubungan keuangan pusat dan daerah. 85
Grafik 30 Perkembangan Komposisi Belanja Negara Tahun 2012-2017 (%) 32,2 31,1 32,3 34,5 38,1 36,8 67,8 68,9 67,7 65,5 61,9 63,2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa Sumber: Kementerian Keuangan Berkaitan dengan perkembangan dan berbagai tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, diperlukan sejumlah langkah penguatan yang menyeluruh dalam jangka menengah. Ke depannya, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal diantaranya melalui peningkatan alokasi TKDD yang diikuti dengan penguatan kebijakan affirmative kepada daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan. Kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik, mengentaskan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021, pagu TKDD diperkirakan mencapai kisaran 6,4-6,6 persen terhadap PDB. Peningkatan TKDD tersebut perlu diikuti dengan penguatan kualitas belanja APBD melalui perbaikan struktur belanja APBD, pola penyerapan belanja yang lebih merata sepanjang tahun, dan pengendalian SiLPA dalam APBD. Di samping itu, berbagai upaya peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli daerah seperti perpajakan daerah dan hasil operasi BUMD perlu terus didorong dengan tetap menjaga iklim investasi. Bahkan bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat dapat didorong untuk melakukan percepatan penyediaan infrastrukturnya melalui penerbitan obligasi daerah atau sumber pembiayaan lain yang kompetitif. Upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal dalam jangka menengah akan ditempuh dalam enam langkah utama. Pertama, menyempurnakan payung hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui Rancangan Undang- Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga perlu dilakukan untuk memperkuat local taxing power. Kedua, meningkatkan efektivitas 86
TKDD sebagai instrumen pemerataan dan pendanaan pembangunan antara lain dengan meningkatkan alokasi TKDD secara terukur sesuai kemampuan keuangan negara, melakukan sinkronisasi penganggaran TKDD dengan anggaran belanja K/L, melaksanakan penyaluran TKDD berdasarkan kinerja pelaksanaan dan kebutuhan daerah, dan memperkuat peran TKDD sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal daerah dan pendanaan infrastruktur daerah, mendukung pencapaian prioritas nasional dan peningkatan s erta pemerataan pelayanan publik di daerah, dan sebagai instrumen pembangunan dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Selain itu, memperkuat Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer, yaitu diberikan sebagai reward atas pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pencapaian pembangunan di bidang tertentu, serta inovasi dan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Grafik 31 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2012-2017 dan Arah Jangka Menengah (% thd PDB) 17,3% 17,3% 16,8% 15,7% 15,0% 15,3% 14,7% 16,3% 15,5% 16,2% 15,8% 16,8% 16,7% 17,4% 5,6% 5,4% 5,4% 5,4% 5,7% 5,6% 5,6% 5,8% 6,1% 6,2% 6,1% 6,5% 6,4% 6,6% 6,0% 5,8% 5,9% 3,9% 3,8% 4,0% 3,9% 4,3% 3,6% 3,7% 3,7% 3,8% 4,0% 4,2% 5,7% 6,1% 5,5% 6,3% 5,5% 5,6% 5,2% 6,2% 5,8% 6,3% 6,0% 6,5% 6,3% 6,6% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 bawah atas 2018 bawah atas 2019 bawah atas 2020 bawah atas 2021 Bel K/L Non K/L TKDD Sumber: Kementerian Keuangan Ketiga, meningkatkan local tax ratio hingga rata-rata mencapai 2,5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan meningkatkan peran BUMD sebagai penyedia layanan publik dan penggerak ekonomi daerah. Keempat, meningkatkan kualitas belanja APBD dengan mengatur penggunaan sebagian DTU (earmarking) untuk belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antardaerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pegawai, menerbitkan peraturan tentang standar biaya yang berlaku bagi pusat dan daerah, mendorong penyerapan belanja daerah dan mengurangi penumpukan dana daerah di perbankan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi bentuk non tunai. Kelima, memperluas instrumen pembiayaan 87
pembangunan daerah melalui penerbitan obligasi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur di daerah. Keenam, memperkuat Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai media informasi keuangan daerah dari daerah ke pusat dan sebaliknya. Di sisi lain, dalam jangka menengah, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektitivitas dan efisiensi subsidi dan bansos. Upaya ini dilakukan agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Subsidi dan bansos merupakan belanja yang mempunyai dampak langsung serta memberi manfaat pada penguatan daya beli dan memitigasi risiko sosial. Sejalan dengan hal tersebut, ketepatan sasaran menjadi kunci untuk mendorong efektivitas dan penguatan kualitas belanja. Untuk itu perlu peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memenuhi aspek keuangan inklusif. Berdasarkan reviu atas pelaksanaan subsidi dan bansos, diperlukan penyempurnaan dan peningkatan efektivitas antara lain dengan melakukan sinergi antara subsidi dan bansos atau antarprogram perlindungan sosial yang relevan, sehingga diharapkan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan akan lebih berjalan efektif. Tabel 6 Analisis Efektivitas Subsidi dan Bansos Keterangan Nilai yang diterima RT (Per tahun) Perubahan Kemiskinan (%) Perubahan Gini Rasio Efektivitas Penurunan Kemiskinan (%/Rp Triliun) Efektivitas Penurunan Gini Rasio (Poin/ Rp Triliun) Subsidi Subsidi Solar Listrik Rp17,7 triliun Rp66,0 triliun Rp2,1 triliun -0,01 -2,59 0,01 -0,63 0,005 0,039 -0,006 0,010 Subsidi LPG 0,53 -0,26 0,030 0,015 Rastra Rp7,6 triliun -0,07 -0,17 0,009 0,022 PKH Rp2,6 triliun -0,39 -0,11 0,150 0,041 PIP Rp7,3 triliun -0,58 -0,21 0,079 0,028 Sumber: Kementerian Keuangan Beberapa upaya perbaikan subsidi dan bansos jangka menengah yang perlu ditempuh antara lain: (i) penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg menggunakan distribusi tertutup (targeted) yang dikombinasikan dengan bantuan non-tunai, (ii) penajaman target penerima subsidi melalui pembatasan RT penerima tarif listrik bersubsidi (450 VA dan 900 VA) hanya untuk RT miskin dan rentan, serta subsidi tetap untuk minyak solar, (iii) penggunaan single database untuk pemberian subsidi dan bansos, (iv) PKH dijadikan acuan untuk sinergi program dan diperluas sasarannya untuk akselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, (v) sinergi beberapa program perlindungan sosial yang relevan (antara lain PKH, Rastra, PIP, dan Bidik Misi), dan (vi) sinergi dan koordinasi antar program subsidi dan bansos, yaitu koordinasi di tingkat pusat dan daerah. 88
Sementara itu, upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keseimbangan makro antara lain ditempuh dengan melakukan counter cyclical baik dari sisi pendapatan maupun belanja untuk merespon dinamika perekonomian. Sedangkan pada sisi lain juga ditempuh dengan meningkatkan kredibilitas APBN melalui memperkuat bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mengendalikan risiko serta menjaga keberlanjutan fiskal. Upaya mengendalikan risiko dan keberlanjutan fiskal jangka menengah ditempuh dengan pengendalian defisit dalam batas aman, menjaga rasio utang dalam batas manageable, serta mendorong keseimbangan primer menuju positif. Secara umum dalam lima tahun terakhir, defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB terkendali dalam batas aman, namun cenderung meningkat. Sementara itu, keseimbangan primer masih terus mengalami negatif mulai tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan utang belum sepenuhnya produktif sehingga apabila tidak dilakukan mitigasi ke depan dapat menganggu keberlanjutan fiskal. Memperhatikan hal tersebut, dalam jangka menengah perlu upaya perbaikan yang ditempuh dengan mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah dan sekaligus mendorong keseimbangan primer menuju positif. Tabel 7 Perkembangan dan Arah Jangka Menengah Defisit, Keseimbangan Primer dan Utang Tahun 2012-2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Defisit Anggaran Nominal (Rp Triliun) Persentase thd PDB Keseimbangan Primer Nominal (Rp Triliun) Persentase thd PDB Utang Nominal (Rp Triliun) Persentase thd PDB 153,3 -1,79 211,7 -2,33 52,8 -0,61 98,6 -1,03 2.375,50 24,90 Sumber: Kementerian Keuangan 1.977,70 23,00 226,7 -2,25 93,3 -0,88 2.608,80 24,70 298,5 -2,59 152,5 -1,23 3.165,10 27,40 302,5 -2,49 122,5 -1,0 3.468,70 27,96 330,2 -2,41 109 -0,8 3.864,90 28,20 (-1,9) - (-2,3) (-0,6) - (-0,4) 27.0-29.0 (-1,8) - (-2,1) (-0,3) - (-0,2) 27.0-28.5 (-1,8) - (-2,0) (-0,3) - (-0,1) 26.7-28 (-1,6) - (-1,9) (-0,1) - 0,01 25.4-28 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, arah kebijakan fiskal jangka menengah 2017-2021 adalah: "Memperkokoh Pengelolaan Fiskal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan". Upaya untuk mewujudkan hal tersebut ditempuh dengan penguatan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, melalui tiga strategi utama yaitu: (i) penguatan kualitas belanja Pemerintah Pusat, (ii) optimalisasi pendapatan dan keberlanjutan pembiayaan, dan (iii) penguatan kualitas TKDD. Tiga strategi utama yang ditempuh dalam pengelolaan fiskal jangka menengah secara rinci adalah sebagai berikut. Pertama, penguatan kualitas belanja Pemerintah Pusat antara lain 89
melalui peningkatan anggaran produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, energi, irigasi, dan bendungan; memperkuat dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial serta mendorong akselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan melalui affirmative policy; memperkuat kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, karakter, R&D); mendukung sektor unggulan (ketahanan pangan, ketahanan energi, maritim dan kelautan, pariwisata dan industri); serta efisiensi belanja non prioritas. Kedua, optimalisasi pendapatan negara dan menjaga keberlanjutan pembiayaan. Bagan 3 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Tahun 2017-2021 N A U J U T Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemantapan keberlanjutan fiskal untuk mewujudkan kesejahteraan: Pengurangan Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan Dimensi Manusia Dimensi Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan & Kewilayahan H A R A PENGUATAN FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI DAN STABILISASI: MEMPERKOKOH PENGELOLAAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN I G E T A R T S Penguatan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat Optimalisasi Pendapatan & Keberlanjutan Pembiayaan Penguatan Kualitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Optimalisasi pendapatan negara ditempuh antara lain melalui peningkatan tax ratio melalui intensifikasi, ekstensifikasi, penggalian potensi, penegakan hukum serta berbagai terobosan kebijakan, reformasi perpajakan, dan optimalisasi pengelolaan aset negara. Sementara itu untuk mendorong efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan ditempuh antara lain melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, mendorong keseimbangan primer menuju positif, serta penguatan pembiayaan kreatif dan inovatif. Ketiga, penguatan kualitas TKDD antara lain dengan meningkatkan efektivitas Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen pemerataan dan pembangunan dan penguatan Dana Desa dalam mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa. Peningkatan efektivitas TKD dilakukan dengan penguatan DAU dan DBH sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal dan pendanaan pembangunan daerah serta penguatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan peningkatan serta pemerataan pelayanan publik. 90
Dalam rangka memberi arah dan menjaga konsistensi pengelolaan fiskal dalam mendukung pencapaian target pembangunan sekaligus memelihara keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah, maka postur makro fiskal jangka menengah sebagai berikut. Tabel 8 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah Tahun 2017-2021 Pendapatan Negara dan Hibah Tax Ratio Belanja Negara Belanja Modal Keseimbangan Primer Surplus/Defisit Anggaran Rasio Utang 2017 APBN 12,8 10,9 15,2 1,4 -0,8 -2,41 28,2 2018 12-9 - 14,1 11,0 -12,0 15,1 - 16,0 1,7 - 2,2 (0,6) - (0,4) (2,3 - (1,9) 29,0 - 27,0 2019 13,5 -14,5 11,7 - 12,7 15,5 - 16,2 1,8 -2,5 (0,3) -(0,2) (2,1) - (1,8) 28,5 -27,0 2020 14,0 -15,1 12,4 -13,4 15,8 -17,1 2,2 - 2,7 (0,3) - (0,1) (2,0) -(1,8) 28,0 - 26,7 2021 14,8 - 15,8 13,2 - 14,1 16,7 -17,4 2,3 - 3,0 (0,1)- 0,01 (1,9) - (1,6) 28,0 -25,4 Sumber: Kementerian Keuangan Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dibutuhkan penguatan kualitas belanja antara lain dengan meningkatkan belanja modal mencapai 3,0 persen PDB di tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan optimalisasi pendapatan antara lain melalui peningkatan tax ratio mencapai sekitar 14,1 persen di tahun 2021 dan efisiensi belanja non prioritas, serta mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif. Sementara itu, untuk menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah, ditempuh melalui pengendalian defisit (1,6)-(1,9) persen PDB, rasio utang 25,4-28,0 persen PDB dan mendorong keseimbangan primer berkisar (0,1)-0,01 persen PDB pada tahun 2021. 91
BAB V POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2018 merupakan acuan Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. Penyusunan PPKF 2018 secara substansi berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. Di samping itu, penyusunan PPKF Tahun 2018 juga mempertimbangkan proyeksi perkembangan ekonomi makro tahun 2018, pelaksanaan perkembangan APBN dalam lima tahun terakhir, dan program-program prioritas pembangunan nasional. Penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018. Secara garis besar, Bab PPKF tahun 2018 terdiri dari empat sub bab, yaitu: Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal 2018, Optimalisasi Pendapatan Negara, Peningkatan Kualitas Belanja Negara, dan Keberlanjutan Pembiayaan. Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal 2018 Substansi kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka menjaga stabilisasi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menyediakan barang publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mengantisipasi ketidakpastian dan kegagalan pasar serta meredistribusi pendapatan dan perlindungan sosial. Dalam rangka mendorong agar kebijakan fiskal dapat berfungsi optimal, Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh antara lain dengan (i) mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian dengan tetap menjaga keseimbangan makro ekonomi, (ii) meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian target pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal serta memenuhi aspek keadilan antar generasi, (iii) memperkuat daya tahan fiskal dalam menjaga terlaksananya program prioritas dan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon dinamika perekonomian, dan (iv) mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal. Berdasarkan perkembangan dinamika perekonomian dan tantangan yang akan dihadapi serta sejalan dengan arah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 yaitu "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan", Pemerintah menetapkan tema Kebijakan 93
Fiskal Tahun 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan". Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal perlu diarahkan agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh Pemerintah tahun 2018 adalah: (i) mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan tax ratio dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, (ii) melakukan penguatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, sinergi program perlindungan sosial untuk mendorong efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, menjaga dan refocusing anggaran prioritas (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan), dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal, serta (iii) menjaga keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan mendorong keseimbangan primer menuju positif serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (creative financing). Bagan 4 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2018 Mencermati dinamika perekonomian global maupun domestik, tantangan dan target pembangunan yang hendak dicapai serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam tahun 2018, secara umum postur makro fiskal tahun 2018 diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan menjaga keberlanjutan fiskal. 94
Bagan 5 Postur Makro Fiskal Tahun 2018 (% thd PDB) Kebijakan Ekspansif yang Terarah dan Terukur Berdasarkan perkembangan defisit anggaran dalam lima tahun terakhir menunjukan bahwa defisit anggaran cenderung meningkat namun relatif terkendali dalam batas aman. Defisit pada tahun 2012 sebesar 1,86 persen terhadap PDB menjadi sebesar 2,49 persen terhadap PDB pada tahun 2016 dan 2,41 persen terhadap PDB dalam APBN tahun 2017. Sementara itu, keseimbangan primer mulai negatif pada tahun 2012 yaitu negatif 0,64 persen terhadap PDB dan cenderung meningkat menjadi negatif 1,01 persen terhadap PDB pada tahun 2016. Keseimbangan primer pada tahun 2017 diperkirakan mencapai negatif 0,79 persen terhadap PDB. Grafik 32 Perkembangan Defisit dan Keseimbangan Primer Rp Triliun Sumber: Kementerian Keuangan 95
Boks 4 Cyclically Adjusted Primary Balances (CAPB) Merupakan Indikator Pemantauan Kebijakan Fiskal Kesesuaian opsi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah dengan kondisi makro ekonomi serta tantangan yang dihadapi tentunya akan membuahkan dampak yang optimal bagi perekonomian. Namun sebaliknya, ketidaksesuaian kebijakan akan memicu kurang optimalnya dampak yang ditimbulkan bahkan dapat kontra produktif bagi perekonomian. Neraca anggaran yang disesuaikan terhadap siklus ekonomi (cyclically adjusted primary balances) merupakan salah satu indikator yang umum digunakan, antara lain oleh IMF dan OECD, untuk menilai arah kebijakan fiskal dalam merespon perubahan ekonomi makro, apakah ekspansif/kontraktif atau counter-cyclical atau pro-cyclical. CAPB adalah neraca anggaran setelah dikeluarkan atau dihilangkan pengaruh perubahan siklus ekonomi, yang diukur dengan besaran output gap atau kesenjangan antara tingkat PDB/output aktual terhadap PDB/output potensial. Apabila gap- nya positif (PDB aktual berada diatas PDB potensial) menunjukkan pertumbuhan permintaan agregat melebihi pertumbuhan penawaran agregat. Hal ini akan mendorong inflasi karena permintaan melebihi penawaran sehingga berpotensi menciptakan overheating. Sementara itu apabila gap-nya negatif (PDB aktual berada di bawah PDB potensial), inflasi akan melambat di mana terjadi kelebihan kapasitas produksi. Secara umum, yang mempengaruhi perubahan neraca anggaran disebabkan oleh dua hal: i) perubahan kebijakan (discretionary policy), dan ii) dampak otomatis (automatic stabilizer) karena perubahan ekonomi makro. Implementasi kebijakan pemotongan pajak (misalnya perubahan tarif) atau kenaikan belanja (misalnya belanja infrastruktur) dapat berdampak pada peningkatan defisit fiskal. Sementara itu, dampak otomatis ketika aktivitas ekonomi melambat dan pendapatan menurun, maka belanja otomatis meningkat untuk memitigasi risiko, hal ini juga akan mengakibatkan peningkatan defisit fiskal. Dalam konteks ini, defisit atau surplus bukan merupakan indikator yang tepat untuk menilai posisi fiskal karena di dalamnya terdapat pembayaran bunga utang yang tidak berkontribusi langsung terhadap permintaan agregat. Neraca anggaran juga belum membedakan pengaruh discretionary fiscal policy dan automatic stabilizer. Tingkat defisit atau surplus seolah-olah dapat memberikan sinyal apakah suatu kebijakan diskresioner bersifat ekspansif atau kontraktif, padahal perubahan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor siklus ekonomi. Inilah sebabnya mengapa penyesuaian terhadap siklus ekonomi perlu diterapkan untuk menyaring dampak gerakan siklus pada variabel fiskal dan menilai posisi fiskal yang sebenarnya. Lebih lanjut, indikator yang lebih tepat digunakan untuk menilai posisi fiskal adalah CAPB. Respon Kebijakan Fiskal Indonesia 2009-2016 (Persen PDB dan potential PDB) 3.0 3.0 2.0 Counter Cyclical 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 Pro Cyclical 3.0 3.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Output gap (right) Cyclically adjusted deficit Fiscal stance Sumber: IMF, 2017 diolah Hasil perhitungan CAPB dapat digunakan untuk menilai posisi fiskal atau fiscal stance (FS). Apabila FS>0, maka kebijakan fiskal bersifat ekspansif, dan sebaliknya apabila FS<0, maka kebijakan fiskal tersebut bersifat kontraktif. Selanjutnya, dengan membandingkan posisi fiskal terhadap output gap, dapat dilihat apakah kebijakan fiskal bersifat counter-cyclical atau pro- cyclical. Kebijakan counter-cyclical ditunjukkan dengan posisi fiskal yang ekspansif ketika terjadi resesi (output aktual berada di bawah output potensial), sedangkan kebijakan pro-cyclical ditunjukkan dengan posisi fiskal yang kontraktif pada saat terjadi resesi. Pendekatan di atas dapat digunakan untuk menganalisis posisi kebijakan fiskal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan menggunakan data tahun 2009-2016 dan perhitungan output potensial yang bersumber dari proyeksi IMF Database, hasil perhitungan menunjukan bahwa kebijakan fiskal tahun 2009, ketika terjadi krisis, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif (counter cyclical) dengan paket kebijakan stimulus dari sisi pendapatan maupun belanja untuk menjaga permintaan agregat. Sementara itu mulai 2010 secara umum kebijakan yang ditempuh masih pro cyclical walaupun pada tahun 2016 telah berupaya melakukan counter cyclical secara moderat. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum kuatnya kebijakan counter cyclical terutama dipengaruhi beberapa hal, antara lain: (i) kemampuan stimulus belum optimal akibat ruang fiskal yang tersedia masih terbatas, (ii) fiscal rule yang membatasi fleksibilitas dalam melakukan ekspansi, dan (iii) belum diimplementasikannnya automatic stabilizer. Dalam rangka memperkuat kebijakan counter cyclical, beberapa hal yang dapat ditempuh antara lain: (i) meningkatkan stimulus fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju potensialnya, (ii) pelebaran ruang fiskal, dan (iii) perlunya mengimplementasikan automatic stabilizer. Namun demikian, dalam menempuh kebijakan counter cyclical, tetap perlu mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. 96
Berdasarkan perkembangan tersebut, diharapkan baik defisit maupun keseimbangan primer dapat dikendalikan dan perlu upaya mitigasi risiko dengan mendorong agar defisit semakin kecil dan keseimbangan primer menuju positif. Pada tahun 2018, keseimbangan primer diharapkan dapat terus diarahkan menuju ke positif berkisar negatif 0,60 persen hingga negatif 0,40 persen terhadap PDB, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Namun demikian, Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan sebagaimana dimuat dalam RKP 2018, dengan tetap senantiasa memelihara pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2018 masih akan bersifat ekspansif terarah dan terukur dengan menjaga defisit berkisar pada 2,30 persen hingga 1,90 persen terhadap PDB. Melalui kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur tersebut, diharapkan: (i) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (ii) mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, dan (iii) diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan dengan mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan mengendalikan keseimbangan primer menuju positif. Optimalisasi Pendapatan Negara Pendapatan negara dan hibah selama tahun 2012-2016 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,0 persen per tahun dan cenderung mengalami perlambatan sejalan dengan perkembangan perlambatan ekonomi. Dalam periode tahun 2012-2016, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,1 persen, sedangkan PNBP mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,6 persen. Di sisi lain, dalam periode yang sama penerimaan hibah rata-rata tumbuh sebesar 0,1 persen. Dalam APBN 2017, pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp1.750,28 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.748,91 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,37 triliun. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.498,87 triliun dan PNBP sebesar Rp250,04 triliun. 97
Tabel 9 Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012-2017 (Rp Triliun) 2012 2013 2014 2015 2016 A. Pendapatan Negara dan Hibah i. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri a) Pajak penghasilan PPh Migas -PPh Non-Migas b) Pajak pertambahan nilai c) Pajak bumi dan bangunan d) Cukai e) Pajak lainnya 2. Pajak Perdagangan Internasional a) Bea masuk b) Pungutan Ekspor/Bea Keluar b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Penerimaan SDA a) SDA Migas b) SDA Non Migas Pertambangan umum - Kehutanan - Perikanan - Panas Bumi 2. Bagian Laba BUMN 3. PNBP Lainnya 4. Pendapatan BLU 1.338,11 1.332,32 980,52 930,86 465,07 83,46 381,61 337,58 28,97 95,03 4,21 49,66 28,42 21,24 351,80 225,84 205,82 20,02 15,88 3,19 0,22 0,74 30,80 73,46 21,70 5,79 1.438,89 1.432,06 1.077,31 1.029,85 506,44 88,75 417,70 384,71 25,30 108,45 4,94 47,46 31,62 15,84 354,75 226,41 203,63 22,78 18,62 3,06 0,23 0,87 34,03 69,67 24,65 6,83 1.550,49 1.545,46 1.146,87 1.103,22 546,18 87,45 458,74 409,18 23,48 118,09 6,29 43,65 32,32 11,33 398,59 240,85 216,88 23,97 19,30 3,70 0,22 0,76 40,31 87,75 29,68 5,03 1.508,02 1.496,05 1.240,42 1.205,48 602,31 49,67 552,64 423,71 29,25 144,64 5,57 34,94 31,21 3,73 255,63 100,97 78,17 22,80 17,68 4,16 0,08 0,88 37,64 81,67 35,32 11,97 1.555,93 1.546,95 1.284,97 1.249,50 666,21 36,10 630,11 412,21 19,44 143,53 8,10 35,47 32,37 2,50 261,98 64,90 44,09 20,81 15,76 3,76 0,36 0,93 37,13 118,00 41,95 8,99 ii. Hibah Sumber: Kementerian Keuangan Hingga triwulan I tahun 2017, pendapatan negara dan hibah mencapai sebesar Rp295,09 triliun atau 16,9 persen dari target APBN 2017. Realisasi triwulan I tahun 2017 tersebut lebih tinggi sebesar Rp47,5 triliun dari realisasinya pada triwulan I tahun 2016 yang mencapai Rp247,59 triliun. 5.2.1 Penerimaan Perpajakan Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan negara utama yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Selama periode tahun 2012-2016, penerimaan perpajakan secara nominal mengalami peningkatan dari Rp980,52 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp1.284,97 triliun pada tahun 2016, dan ditargetkan menjadi Rp1.498,87 triliun pada tahun 2017. Dilihat dari perkembangan kontribusi masing-masing penerimaan perpajakan, penerimaan pajak nonmigas terhadap total penerimaan perpajakan meningkat cukup tinggi dari 76,7 persen pada tahun 2012 menjadi 83,3 persen pada tahun 2016 dan porsi PPh naik dari 47,4 persen pada tahun 2012 menjadi 51,8 persen pada tahun 2016. Di sisi lain, porsi penerimaan PPN dan kepabeanan dan cukai masing-masing 34,4 persen dan 14,8 persen pada tahun 2012 menjadi 32,1 persen dan 13,9 persen pada tahun 2016. 98 2017 APBN 1.750,28 1.748,91 1.498,87 1.464,80 787,70 35,93 751,77 493,89 17,30 157,16 8,75 34,08 33,74 0,34 250,04 87,00 63,71 23,29 17,74 3,94 0,95 0,66 41,00 84,43 37,62 1,37
Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 mencapai Rp1.284,97 triliun atau 83,5 persen dari target dalam APBNP 2016, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.249,50 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp35,47 triliun. Meskipun realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2016 lebih rendah dari target APBNP 2016, secara nominal realisasi penerimaan perpajakan tersebut tumbuh sebesar 3,6 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 secara lebih rinci terdiri dari penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp630,11 triliun atau 76,9 persen dari target pada APBNP 2016, penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp412,21 triliun atau 86,9 persen dari target APBNP 2016, penerimaan cukai sebesar Rp143,53 triliun atau 96,9 persen dari target APBNP 2016, penerimaan PPh migas sebesar Rp36,10 triliun atau 99,3 persen dari target pada APBNP 2016, penerimaan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar) sebesar Rp35,47 triliun atau 98,9 persen dari target APBNP 2016, dan penerimaan PBB dan Pajak Lainnya sebesar Rp27,55 triliun atau 109,6 persen dari target pada APBNP 2016. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut merupakan hasil dari rangkaian upaya optimalisasi penerimaan perpajakan yang dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan perpajakan. Salah satu kebijakan perpajakan pada tahun 2016 yang berdampak signifikan bagi penerimaan perpajakan adalah kebijakan pelaksanaan program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA). Capaian Program Tax Amnesty Pada tahun 2016, Pemerintah melaksanakan program TA yang pelaksanaannya dimulai sejak Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak dilakukan Pemerintah dengan latar belakang diantaranya kebutuhan pendanaan pembangunan Indonesia yang sangat besar, persiapan Indonesia yang akan memasuki era keterbukaan informasi termasuk pemberlakuan Automatic Exchange of Information (AEoI), dan tingkat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal. Selain itu, melalui kebijakan pelaksanaan program TA, Pemerintah utamanya mengharapkan terjadi peningkatan kepatuhan dan ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari sisi masyarakat dan peningkatan mutu layanan dan pengawasan dari sisi petugas pajak. Harapan ini disebabkan karena program TA merupakan pintu gerbang dimulainya era baru hubungan antara Wajib Pajak (masyarakat) dan fiskus (petugas pajak) melalui semangat kebersamaan dan rasa saling percaya yang diawali dengan adanya pengampunan pajak. Secara lebih spesifik, program TA bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui dana repatriasi aset dan penguatan basis perpajakan di 99
Indonesia, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Program TA merupakan bagian dari reformasi perpajakan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Selain itu, manfaat dari terselenggaranya program TA adalah peningkatan rasio pajak terhadap PDB melalui peningkatan pencapaian penerimaan pajak; terciptanya perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi; serta peningkatan indikator ekonomi, diantaranya meningkatnya likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi karena masuknya dana repatriasi aset yang dapat digunakan untuk memacu laju perekonomian dan meningkatkan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Kebijakan TA telah memberikan dampak positif, baik terhadap peningkatan pendapatan negara, maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pajak, dan peningkatan basis perpajakan. Dampak program TA terhadap pendapatan negara dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak hasil dari pelaksanaan program TA terhadap penerimaan perpajakan. Berdasarkan penerimaan uang tebusan sampai dengan akhir periode kedua (akhir Desember 2016), pelaksanaan program TA telah berkontribusi sebesar Rp103,96 triliun terhadap penerimaan perpajakan. Meskipun demikian, pada tahun 2016 penerimaan pajak di luar program TA masih dipengaruhi oleh faktor perlambatan ekonomi global dan rendahnya harga komoditas, yang tercermin dari penerimaan pajak nonmigas tahun 2016 yang hanya tumbuh 4,9 persen di luar penerimaan dari program TA. Pencapaian lainnya dari kebijakan pelaksanaan program TA di Indonesia yaitu program tersebut merupakan salah satu yang tersukses pelaksanaannya di dunia. Hal ini diukur baik dari besaran pencapaian penerimaan uang tebusan terhadap PDB maupun besaran jumlah pengungkapan harta, jika dibandingkan dengan negara lain yang juga menyelenggarakan program TA. Sampai dengan akhir pelaksanaan programnya, pada 31 Maret 2017, total penerimaan uang tebusan dari TA mencapai Rp114,46 triliun dengan rasio di atas 0,9 persen PDB. Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program TA berjumlah 972.552 WP, sekitar 80 persen peserta didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). WPOP juga berkontribusi sebesar 80 persen terhadap penerimaan uang tebusan dan 86 persen terhadap total deklarasi harta. Di sisi lain, dari total repatriasi aset luar negeri, hampir seluruhnya juga berasal dari WPOP. Berdasarkan pengungkapan harta, program TA Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia yaitu mencapai 4.880,94 triliun, dengan rincian jenis pengungkapan harta Rp3.697,88 triliun merupakan deklarasi harta dalam negeri, Rp1.036,37 triliun berasal dari deklarasi harta luar negeri, dan Rp146,69 triliun berasal dari harta repatriasi aset. 100
Program TA juga dinilai efektif dalam memenuhi tujuan dan manfaat penyelenggaraan program tersebut dari yang direncanakan, jika diukur dari besarnya pengungkapan harta dan jumlah peserta oleh WPOP dan WP Non-UMKM dalam program tersebut. Peserta TA Indonesia dibagi dalam dua kriteria berdasarkan peredaran usahanya yaitu WP UMKM dan WP Non-UMKM. Kriteria WP UMKM sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak, adalah WP dengan jumlah peredaran usaha sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau total harta sampai dengan Rp10 miliar. Berdasarkan jumlah peserta, kontribusi WP non-UMKM dalam program TA mencapai 70 persen dari total peserta program TA dan 30 persen sisanya merupakan WP UMKM. Dari data tersebut diharapkan penerimaan pajak semakin meningkat karena selain terbukanya kesempatan WP untuk mendapatkan pengampunan pajak, program TA juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak/DJP), untuk dapat memperkuat basis data perpajakan melalui input data yang diperoleh dari WP yang mengikuti program TA. Data tersebut dipergunakan untuk melakukan pemutakhiran data identitas, profil, dan harta WP yang berguna untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, serta penggalian potensi pajak. Lebih lanjut, program TA berhasil mengaktifkan kembali WP yang selama ini berstatus non-efektif (tidak lapor dan/atau tidak bayar), serta menjaring WP baru yang selama ini belum terdaftar. Dengan kontribusi peserta program pengampunan pajak terbesar berasal dari WPOP dan kategori WP UMKM, serta penambahan WP baru hasil program TA, diharapkan penerimaan perpajakan akan meningkat seiring dengan perbaikan tingkat kepatuhan dan partisipasi dari semua lapisan masyarakat dalam pembangunan. Potensi ini selanjutnya dapat berkontribusi untuk mengisi keterbatasan fiskal yang terjadi, mengingat penerimaan perpajakan selama ini masih bertumpu pada WP besar, terutama pada WP badan, sebagai penentu penerimaan perpajakan. Peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam program TA harus diiringi dengan peningkatan mutu layanan dan pengawasan oleh aparat perpajakan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berkelanjutan dan akan semakin meningkat. Melalui layanan dan pengawasan yang baik, diharapkan juga akan menciptakan kepatuhan WP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, sehingga target peningkatan basis perpajakan dapat terwujud setelah program TA. Dalam rangka perluasan basis pajak dan perbaikan basis data perpajakan baik dari sisi subjek dan objek pajak, program TA juga mencapai hasil yang positif. Berdasarkan data yang disampaikan WP peserta TA, dapat dikelompokkan harta tambahan (undeclared assets), yang terdiri dari 40 jenis harta, ke dalam delapan kelompok besar berdasarkan proporsinya terhadap total harta tambahan, yaitu: (i) kas dan setara kas sebesar 33,8 persen; (ii) investasi dan surat berharga sebesar 26,0 persen; (iii) tanah, bangunan dan harta tidak bergerak 101
lainnya sebesar 19,2 persen; (iv) piutang dan persediaan sebesar 14,4 persen; (v) logam mulia, barang berharga, dan harta bergerak lainnya sebesar 4,6 persen; (vi) kendaraan bermotor sebesar 1,8 persen; (vii) hak cipta dan harta tak berwujud lainnya sebesar 0,17 persen; dan (viii) harta lainnya sebesar 0,02 persen. Data tersebut akan menjadi basis data bagi DJP untuk melakukan analisis lanjutan potensi penerimaan dan pengawasan kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Dengan demikian, harapan untuk memperluas basis perpajakan secara keseluruhan dari sisi subjek dan objek pajak dapat tercapai. Dampak positif dari pelaksanaan program TA tersebut akan ditindaklanjuti Pemerintah melalui program reformasi perpajakan secara menyeluruh, terutama dari sisi peraturan, administrasi, dan kelembagaan aparatur perpajakan. Hal ini mengingat keberhasilan beberapa negara yang sukses menerapkan TA, selalu diiringi oleh perbaikan sistem perpajakannya setelah adanya pelaksanaan program TA, sehingga dapat memaksimalkan hasil dari TA tersebut. Peraturan perpajakan harus dapat memberikan kewenangan yang luas bagi otoritas perpajakan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pengumpul dana pajak bagi pembangunan. Program Reformasi Perpajakan Pada tahun 2017 target penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp1.498,87 triliun, naik sebesar Rp213,90 triliun atau 16,6 persen terhadap total realisasi penerimaan perpajakan 2016. Sampai dengan triwulan I tahun 2017, realisasi penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp237,71 triliun, lebih tinggi sebesar 16,1 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan triwulan I tahun 2016 sebesar Rp 204,72 triliun. Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah di tahun 2017 diarahkan untuk tetap menjaga besaran rasio perpajakan dan mengamankan serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Beberapa kebijakan tersebut yaitu: (i) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan secara nasional, (ii) meningkatkan penggalian potensi perpajakan berbasis sektoral nasional dan regional melalui optimalisasi fungsi ekstensifikasi, (iii) melanjutkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perpajakan terkait RUU Perpajakan, (iv) memperkuat basis data dan informasi perpajakan berbasis IT, (v) mengendalikan konsumsi barang tertentu melalui harmonisasi tarif, upaya penindakan, dan melanjutkan upaya penetapan barang kena cukai baru (ekstensifikasi), (vi) melanjutkan pelaksanaan audit bersama antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari program reformasi perpajakan dan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, serta (vii) menyiapkan pelaksanaan era keterbukaan informasi secara global melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan. 102
Mengingat TA merupakan bagian dari langkah awal dari reformasi sistem perpajakan secara keseluruhan maka secara integral reformasi perpajakan tetap diilaksanakan secara bertahap dengan fokus-fokus perbaikan di setiap aspek perpajakan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menentukan lima pilar reformasi perpajakan yang harus dilakukan saat ini yaitu: Pertama, aspek organisasi dan kelembagaan perpajakan. Dalam aspek ini perbaikan organisasi administrasi perpajakan di Indonesia secara bertahap ditransformasikan menjadi lembaga organisasi perpajakan yang lebih profesional dan mandiri dengan mempertimbangkan faktor cakupan wilayah kerja, karakter organisasi, potensi perpajakan, dan rentang kendali pengawasan. Dengan transformasi organisasi dan kelembagaan diharapkan Pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak secara lebih efektif dan efisien sehingga terjadi peningkatan penerimaan perpajakan yang signifikan. Kedua, aspek pengembangan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur perpajakan, dilakukan program penataan dan pengembangan kinerja pegawai DJP secara berkelanjutan. Pemerintah juga mengembangkan sistem penilaian kinerja dan remunerasi khusus untuk meningkatkan kinerja dan integritas aparatur pajak. Ketiga, aspek IT dan basis. Dalam rangka menjaga keberlanjutan sistem perpajakan maka Pemerintah juga melakukan penguatan sistem teknologi informasi dan database perpajakan secara berkelanjutan. Untuk penguatan basis perpajakan Pemerintah terus membangun database perpajakan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan kerjasama kelembagaan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan database perpajakan. Keempat, aspek bisnis proses. Pemerintah juga terus menyempurnakan bisnis proses dalam sistem administrasi perpajakan. Bisnis proses dirancang dengan pendekatan IT-based system sehingga dapat mengurangi compliance cost dan administration cost dalam perpajakan. Selain itu, dengan pembenahan bisnis proses di lingkungan perpajakan diharapkan tercipta sistem perpajakan yang sederhana dan memberikan kemudahan (simple and convienence) bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga membantu meningkatnya kepatuhan perpajakan. Kelima, aspek regulasi perpajakan. Dalam rangka optimalisasi perpajakan, Pemerintah juga akan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan. Tiga inisiatif utama dalam perbaikan regulasi perpajakan adalah: (i) melakukan penguatan peraturan yang yang sudah ada, (ii) menyusun regulasi perpajakan yang dapat mendukung penerimaan perpajakan, dan (iii) melakukan amandemen UU di bidang perpajakan. Selain program reformasi perpajakan di atas, pada awal tahun 2017, Kementerian Keuangan menggulirkan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai. Program yang 103
direncanakan dilaksanakan hingga tahun 2021 ini, bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bagian dari strategi optimalisasi pendapatan melalui perluasan ruang fiskal, tetapi juga secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui perluasan fasilitasi dan efisiensi pelayanan. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai, intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dilakukan secara bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Upaya sinergi ini dilaksanakan dalam bentuk pertukaran pegawai, integrasi proses bisnis dan database hingga pelaksanaan joint analysis dan joint audit. Disamping optimalisasi penerimaan melalui program sinergi bersama DJP, DJBC juga memiliki program mandiri seperti ekstensifikasi penerimaan melalui penambahan objek cukai baru dan intensifikasi penerimaan melalui penguatan proses bisnis pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan. Selain menggulirkan program-program terobosan guna optimalisasi penerimaan, program penguatan reformasi juga menitikberatkan pada perluasan fasilitasi dan peningkatan efisiensi pelayanan. Perbaikan dwelling time dan peningkatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dengan pengembangan otomasi pelayanan dan pengembangan sistem kepatuhan pengguna jasa yang terintegrasi diharapkan dapat menurunkan trade cost yang pada akhirnya akan meningkatkan volume perdagangan internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan efisiensi pelayanan melalui percepatan pelayanan impor dilaksanakan dengan antara lain menerapkan single profile pengguna jasa kepabeanan dan cukai serta pengembangan single treatment antar Kementerian/Lembaga. Pemberian fasilitas prosedural ini dilaksanakan bukan hanya di pelabuhan laut/udara tetapi juga di perbatasan darat. Selain fasilitas prosedural, beberapa program terobosan seperti pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah dan pengembangan Pusat Logistik Berikat, DJBC memberikan fasilitas fiskal untuk mendorong kegiatan perekonomian secara langsung melalui peningkatan ekspor dan secara tidak langsung melalui penurunan biaya logistik. Penguatan budaya organisasi dan integritas menjadi area penting yang mendapat penekanan dalam penguatan reformasi kepabeanan dan cukai. Diharapkan penguatan pada area ini akan berkontribusi besar pada pelaksanaan program optimalisasi penerimaan dan percepatan pelayanan, serta perluasan fasilitas dalam program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai. Upaya penguatan budaya organisasi dan integritas tersebut dilakukan melalui pengendalian titik rawan integritas, revitalisasi budaya organisasi, dan peningkatan profesionalisme pegawai DJBC. 104
Arah Kebijakan Perpajakan 2018 Secara umum, pencapaian target penerimaan perpajakan 2018 menghadapi tantangan yaitu tren pertumbuhan pajak yang menurun, harga komoditas belum sepenuhnya membaik dan kinerja impor yang belum pulih. Rasio perpajakan terhadap PDB (tax ratio arti sempit) yang mencapai 10,3 persen pada tahun 2016 dinilai belum optimal dalam meningkatkan ruang fiskal (fiscal space) yang cukup untuk meningkatkan belanja infrastruktur dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pada tahun 2017 rasio perpajakan terhadap PDB diperkirakan juga masih berada di bawah 11,0 persen. Mempertimbangkan hal tersebut, pada tahun 2018, Pemerintah akan berupaya mendorong peningkatan rasio perpajakan yang cukup signifikan yaitu berkisar antara 11,0-12,0 persen terhadap PDB. Dengan target peningkatan rasio perpajakan yang cukup besar, Pemerintah akan menyusun kebijakan perpajakan yang lebih diutamakan untuk mendukung peningkatan pencapaian target penerimaan perpajakan dengan melakukan kebijakan optimalisasi pemungutan perpajakan dan pengendalian konsumsi barang tertentu melalui penambahan objek barang kena cukai baru (ekstensifikasi). Di sisi lain, Pemerintah juga menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga sustainabilitas, kebijakan perpajakan juga diupayakan agar tidak terlalu mendistorsi kegiatan perekonomian. Pemerintah menyadari bahwa prasyarat utama dalam rangka pencapaian target penerimaan adalah ketersediaan basis data dan sistem informasi perpajakan yang memadai. Basis data perpajakan tersebut dipergunakan untuk penggalian potensi dan pemungutan, sedangkan sistem perpajakan merupakan sarana pendukung dalam upaya melayani dan sekaligus menggali potensi pajak dari wajib pajak. Tantangan lainnya dalam pencapaian target penerimaan perpajakan adalah terbatasnya basis pajak karena ekonomi Indonesia saat ini masih tergantung pada komoditas dan terkonsentrasi pada wajib pajak tertentu, terdapat gap keahlian dan kompetensi aparatur perpajakan dalam melakukan penggalian potensi pajak, serta perbandingan jumlah petugas dan wajib pajak yang masih belum ideal. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem perpajakan yang masih belum optimal dikhawatirkan akan menjadi kendala guna menggali potensi perpajakan terhadap pelaksanaan AEoI tahun 2018. Lebih lanjut, tantangan eksternal yang dihadapi antara lain globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin berat sehingga membutuhkan tingkat daya saing yang tinggi dari industri dalam negeri. Di sisi penerimaan Bea Masuk, peningkatan utilisasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Area) akan menurunkan tarif preferensi yang pada akhirnya akan berdampak pada turunnya penerimaan bea masuk. Tantangan lain yang perlu dihadapi pada 105
tahun 2018 adalah terkait peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal dan konsumsi barang- barang tertentu oleh masyarakat yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap kinerja penerimaan di sektor cukai. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran BKC ilegal serta instrumen kebijakan dan pengendalian yang tepat untuk mengurangi eksternalitas negatif atas konsumsi barang-barang tersebut. Dalam kaitannya dengan perpajakan internasional, tantangan bagi pencapaian penerimaan perpajakan antara lain masih kurang kuatnya posisi Indonesia dalam kerjasama institusional antar negara di bidang perpajakan. Hal ini mengakibatkan masih terdapat banyak celah bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajiban perpajakannya di Indonesia. Guna menghadapi tantangan dalam rangka pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2018, Pemerintah akan menempuh kebijakan perpajakan di tahun 2018 secara lebih terarah dan komprehensif. Hal ini juga harus didukung oleh kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain melakukan kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah juga akan tetap menjaga stabilitas iklim usaha dan memberikan insentif secara selektif untuk mendorong kegiatan usaha yang strategis. Adapun arah kebijakan umum perpajakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi. Untuk mendukung penguatan basis data perpajakan pada tahun 2018, Pemerintah akan melakukan beberapa strategi kebijakan yaitu: a) melanjutkan pembahasan mengenai RUU terkait perpajakan yaitu RUU KUP, PPh, PPN, dan Bea Meterai; b) melakukan investasi untuk perbaikan IT DJP guna memperkuat basis data perpajakan, melakukan updating data wajib pajak dan melakukan monitoring aktif dalam rangka pengawasan sebagai bagian dari tindak lanjut pelaksanaan TA; c) melakukan kerjasama/koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga dengan memberikan akses perbankan secara regular kepada DJP, memperkuat akses data pertanahan, dan kartu kredit, serta data terkait perpajakan lainnya; d) memperkuat basis data perpajakan melalui proses digitalisasi data dan pertukaran informasi untuk mendukung data perpajakan dengan melanjutkan program e-filing, e-invoice, dan e-faktur, dan e) mengoptimalkan data hasil dari implementasi AEoI untuk melaksanakan program tertib administrasi perpajakan dan penegakan hukum perpajakan. Dalam bidang kepabeanan dan cukai, strategi kebijakan yang diterapkan dalam rangka penggalian potensi dan pemungutan adalah: a) integrasi IT DJBC, SKK Migas, dan ESDM terkait pemberian fasilitas fiskal untuk kegiatan hulu migas, b) penyempurnaan IT pemantauan pita cukai, c) otomasi Pelayanan TPB, dan d) penerapan Layanan Online Pre Classification. 106
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (sustainable compliance). Pada tahun 2018, Pemerintah akan berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui tiga strategi berbeda sesuai dengan perspektif waktu tujuannya. Pertama, Pemerintah akan berupaya meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan untuk mengamankan penerimaan perpajakan pada tahun 2018 melalui beberapa program yang memudahkan WP melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai berikut: a) mengembangkan fasilitas bagi WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara online (e-service) melalui e-registration, e-billing, e-filing, e-bukpot, b) memperluas jangkauan pelayanan dengan memberikan kemudahan akses bagi WP yang jangkauan dan kapasitas IT nya rendah melalui Mobile Tax Unit dan KPP Mikro, c) mempermudah registrasi WP melalui kerjasama antara instansi pusat dan daerah yang terkait perizinan, serta pihak terkait lainnya melalui program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan d) menyusun prosedur dan menciptakan sistem aplikasi perpajakan yang dapat memberikan informasi jatuh tempo penagihan pajak melalui Outbound Call. Kedua, Pemerintah akan memberikan dukungan untuk meningkatkan kesadaran WP guna menciptakan kepatuhan dalam jangka panjang (sustainable compliance) secara luas, antara lain dengan mengembangkan kurikulum pendidikan Perguruan Tinggi dengan inklusi materi kesadaran pajak dan melakukan kajian di bidang perpajakan melalui Tax Center di Perguruan Tinggi. Ketiga. Melakukan perbaikan internal di lingkungan DJP guna memotivasi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dalam jangka panjang akan lebih efektif apabila institusi perpajakan senantiasa melakukan perbaikan internal (SDM dan sistem perpajakan). Sejalan dengan reformasi perpajakan, guna meningkatkan profesionalisme, kapasitas dan integritas aparatur perpajakan, kebijakan penataan dan pengembangan kinerja pegawai DJP secara berkelanjutan akan terus dilakukan pada tahun 2018. Petugas pajak diarahkan untuk melakukan pendekatan yang bersifat persuasif dalam mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbaikan internal di dalam SDM petugas pajak dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Apatur (KITSDA) dan mekanisme whistleblowing. Hal ini tentunya akan menciptakan kepercayaan publik sehingga masyarakat dan wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Perbaikan kinerja dan integritas pegawai pajak tentunya juga diiringi dengan perbaikan dan penyederhanaan sistem perpajakan agar wajib pajak tidak dibebani compliance cost yang tinggi. 107
Adapun upaya peningkatan kepatuhan dalam bidang kepabeanan dan cukai yang akan dilakukan antara lain: a) meningkatkan sistem kepatuhan pengguna jasa terintegrasi, b) meningkatkan jumlah perusahaan berstatus comply (MITA dan AEO), dan c) Implementasi Automate Monitoring Tool (monitor transaksi dan perilaku tidak wajar). 3. Memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing industri nasional, pada tahun 2018 Pemerintah tetap akan melanjutkan pemberian kebijakan berupa insentif perpajakan untuk meningkatkan efisiensi industri nasional terutama untuk industri strategis tertentu. Selain itu, Pemerintah juga akan terus mendorong proses hilirisasi industri dengan memanfaatkan kebijakan bea masuk. Namun demikian, untuk menghindari distorsi dalam sistem perpajakan, Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan secara lebih selektif sesuai dengan kriteria dan target yang sudah ditetapkan, dan akan melakukan reviu kebijakan exemption pada beberapa barang kena PPN dan merancang insentif fiskal lainnya, serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan besaran dampak dari insentif tersebut terhadap perekonomian. 4. Mempengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan BKC untuk mengurangi eksternalitas negatif. Untuk menjalankan peran Pemerintah dalam rangka meminimalisasi eksternalitas negatif dalam perekonomian, Pemerintah akan menjalankan pengendalian barang tertentu dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai. Kebijakan tersebut ditempuh melalui antara lain: a) melanjutkan rencana kebijakan tarif cukai hasil tembakau jangka menengah, b) meningkatkan intensitas penindakan terhadap BKC ilegal, c) menyelaraskan kebijakan cukai dan bea masuk untuk mengefektifkan pengawasan dan meminimalisasi penyelundupan BKC. Dalam upaya ekstensifikasi cukai, Pemerintah saat ini tengah membahas/mengkaji objek cukai baru. Hasil bahasan atau kajian tersebut diharapkan dapat lebih mengendalikan barang-barang yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan juga dapat menjadi sumber penerimaan negara baru. 5. Mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan mendukung kerjasama internasional di bidang perpajakan, Pemerintah akan menyusun kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung transparansi informasi perpajakan dan menghapus praktik penghindaran pajak antar negara. Berdasarkan arah kebijakan 108
tersebut, kebijakan perpajakan internasional yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: a) melaksanakan praktik perpajakan yang lazim diterapkan secara internasional terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, b) memperkuat sistem informasi perpajakan sesuai dengan hasil dari pelaksanaan AEoI, dan c) meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memperkuat penyusunan kebijakan dan administrasi perpajakan internasional. 6. Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya untuk menurunkan inequality Guna mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat, Pemerintah akan berusaha menyusun kebijakan perpajakan yang akan berdampak lebih berkeadilan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain melalui pemberian berbagai insentif perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah, serta kebijakan penyesuaian baik terhadap threshold maupun lapisan tarif pada PPN bagi UMKM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dengan meningkatnya penghasilan riil masyarakat dan semakin tinggi tingkat keikutsertaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diharapkan akan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat dan di sisi lain akan menjadi tambahan sumber penerimaan pajak karena terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat. 5.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Selama tahun 2012-2016, PNBP mengalami penurunan yang cukup signifikan yang disebabkan penurunan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), terutama dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas). Penurunan penerimaan migas ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga ICP yang rendah hingga rata-rata sekitar US$40 per barel dan penurunan produksi (lifting) minyak. Secara umum, PNBP dalam APBN mengalami rata-rata perlambatan 7,1 persen per tahun. PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) meningkat siginifikan selama 2012-2016. Sementara itu, penerimaan dari bagian laba BUMN berada pada level yang relatif tetap karena mempertimbangkan upaya untuk memperkuat pengembangan usaha dan mendukung penugasan Pemerintah. Pada tahun 2016, realisasi PNBP mencapai Rp261,98 triliun atau 106,9 persen dari target APBNP 2016. Pencapaian realisasi PNBP tahun 2016 terutama didorong oleh realisasi PNBP Lainnya yang mencapai sebesar Rp118,00 triliun atau 140,3 persen dari target. Sementara itu, Penerimaan SDA mencapai sebesar Rp64,90 triliun atau 71,7 persen dari target APBNP 2016. Sementara itu, realisasi Penerimaan dari dividen BUMN mencapai Rp37,13 triliun atau 109
108,7 persen dari target APBNP 2016 dan realisasi Pendapatan BLU mencapai sebesar Rp41,95 triliun atau 115,7 persen dari target APBNP 2016. Pada tahun 2017, PNBP ditargetkan sebesar Rp250,04 triliun, lebih rendah sebesar Rp11,87 triliun dari realisasi tahun 2016. Meskipun dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, dalam APBN 2017 Penerimaan SDA masih merupakan komponen penerimaan terbesar mencapai Rp86,99 triliun, diikuti dengan PNBP Lainnya sebesar Rp84,43 triliun. Sementara itu, Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Pendapatan BLU dalam tahun 2017 masing-masing ditargetkan sebesar Rp41,00 triliun dan Rp37,62 triliun. Hingga triwulan I tahun 2017, realisasi PNBP mencapai sebesar Rp57,37 triliun atau 22,9 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017. Realisasi PNBP triwulan I tahun 2017 tersebut lebih tinggi Rp10,33 triliun atau meningkat 21,9 persen dari realisasi PNBP triwulan I tahun 2016. Realisasi PNBP tersebut bersumber dari Penerimaan SDA sebesar Rp28,35 triliun, Pendapatan Bagian Laba BUMN sebesar Rp0,60 miliar, PNBP Lainnya sebesar Rp21,79 triliun, dan Pendapatan BLU sebesar Rp7,22 triliun. Dalam mengupayakan target PNBP tahun 2017 beberapa tantangan dan risiko yang masih akan dihadapi antara lain adalah: (i) kecenderungan harga minyak mentah dan komoditas mineral dan batu bara (minerba) yang masih relatif rendah, (ii) pencapaian produksi migas (target lifting migas) yang semakin sulit untuk meningkat, (iii) kinerja dan upaya penguatan keuangan BUMN dalam mendukung pembangunan dan penugasan Pemerintah, dan (iv) masih relatif rendahnya beberapa tarif PNBP. Dengan memperhatikan tantangan di atas, kebijakan umum yang sedang dan akan ditempuh Pemerintah guna mengoptimalkan target PNBP dalam tahun 2017 antara lain melalui: (i) pelaksanaan operasional kegiatan usaha hulu migas yang efektif dan efisien serta pencapaian target produksi migas dan minerba, (ii) peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban pembayaran dari pengelolaan sumber daya alam, (iii) penentuan dividen BUMN dengan mempertimbangkan kemampuan dalam mendanai investasi, nilai pasar BUMN listed, dan tidak melanggar regulasi/perjanjian (covenant), (iv) peningkatan pengelolaan PNBP K/L melalui penerapan pembayaran online, dan (v) peningkatan pendapatan dari penggunaan aset-aset BLU. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara selain penerimaan perpajakan, upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Untuk itu, arah kebijakan PNBP secara umum dalam tahun 2018 adalah melanjutkan optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, meningkatkan fungsi pelayanan publik, dan meningkatkan dividen BUMN. Dengan arah kebijakan PNBP 110
tersebut, dalam tahun 2018 PNBP diperkirakan akan mencapai sekitar 1,8-2,0 persen terhadap PDB. Dalam mengoptimalkan target PNBP tahun 2018, tantangan yang akan dihadapi adalah: (i) ketidakpastian kondisi perekonomian global yang menyebabkan harga-harga komoditas utama dunia masih pada level yang moderat; (ii) kemampuan pencapaian target produksi minyak mentah dan gas alam, serta barang tambang lainnya yang masih terbatas; (iii) menjaga keseimbangan antara dukungan dalam memberikan kontribusi penerimaan negara melalui dividen BUMN dan penugasan khusus BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional, dan (iv) mengoptimalkan PNBP K/L dengan tetap mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2017, Pemerintah bersama dengan DPR sedang menyusun Rancangan Undang- undang PNBP untuk menggati UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Penyusunan RUU PNBP dilatarbelakangi oleh perlunya penguatan landasan hukum, peningkatan kualitas pengelolaan, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan. Disahkannya RUU PNBP nantinya akan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi dan perbaikan tata kelola PNBP melalui (i) peningkatan kepatuhan pengelola PNBP dan wajib bayar PNBP, (ii) penajaman obyek PNBP sebagai dasar penggalian potensi PNBP, dan (iii) penguatan fungsi budgetary dan regulatory PNBP sebagai alat kebijakan Pemerintah dalam menstimulus perekonomian, antara lain melalui kebijakan penetapan jenis dan tarif PNBP. PNBP SDA Kebijakan PNBP SDA migas tahun 2018 yang akan ditempuh Pemerintah difokuskan pada pengembangan wilayah kerja migas, monitoring intensif pengembangan lapangan onstream, penerapan teknologi terkini dan tepat guna, serta melanjutkan penerapan perubahan PSC cost recovery menjadi PSC Gross Split. Kebijakan di atas secara umum diarahkan untuk meningkatkan lifting migas serta efisiensi dan efektivitas operasional hulu migas. Untuk PNBP SDA pertambangan minerba, langkah kebijakan yang akan diambil yaitu: (i) menjaga keberlanjutan usaha pertambangan minerba, (ii) memperbaiki sistem administrasi penerimaan dan pengelolaan pertambangan minerba, (iii) meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib bayar dan sosialisasi penerapan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi), serta (iv) mempercepat amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Di sektor kehutanan, kebijakan yang akan ditempuh secara umum adalah reformasi tata kelola melalui penyempurnaan regulasi dan optimalisasi PNBP Kehutanan, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan hutan. Penyempurnaan regulasi dilakukan melalui 111
revisi dan penggabungan peraturan PP tarif dan jenis PNBP. Selanjutnya, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam dan hutan tanaman, pengenaan pengganti nilai ekologis, hidrologis, fungsi lindung dan fungsi konservasi, penagihan PNBP terutang, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara, untuk kebijakan PNBP perikanan yang akan ditempuh pada tahun 2018 yaitu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih optimal, bebas dari unreported, unregulated (IUU) Fishing; ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan melalui pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP; serta meningkatkan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan. Di sisi lain, untuk PNBP panas bumi, kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2018 meliputi intensifikasi melalui penyempurnaan regulasi, mendorong pengusaha panas bumi melakukan eksplorasi/eksploitasi dan pemberlakuan kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah bagi pengusaha panas bumi yang kontrak, kuasa pengusahaan dan izinnya ditandatangani sebelum Undang-Undang No. 27 Tahun 2013 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2014, serta peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi biaya operasional dan penguatan koordinasi dengan unit/instansi terkait terhadap kewajaran setoran bagian pemerintah. PNBP Pendapatan Bagian Laba BUMN Dalam rangka meningkatkan peranan dan kontribusi BUMN dalam APBN khususnya dan perekonomian nasional, kebijakan penetapan pendapatan bagian laba BUMN yang akan ditempuh pada tahun 2018 akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (i) profitabilitas kemampuan pendanaan perusahaan, dengan memperhatikan tingkat perolehan laba perusahaan dan kemampuan pendanaan internal perusahaan (cashflow), (ii) kebutuhan pendanaan perusahaan, dengan memperhatikan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, (iii) persepsi investor, dengan memperhatikan kepentingan investor publik agar penentuan dividen tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN listed, dan (iv) porsi kepemilikan saham, dengan memperhatikan persentase kepemilikan saham negara pada BUMN yang terbuka dan saham minoritas. PNBP Lainnya Upaya optimalisasi PNBP Lainnya pada tahun 2018 dilakukan khususnya antara lain pada enam K/L sebagai penyumbang terbesar PNBP Lainnya, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi 112 illegal,
(Kemenristekdikti), Kepolisian RI (Polri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen. ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan tersebut ditempuh melalui beberapa kebijakan dari masing-masing K/L sebagai berikut. Kemenkominfo, secara umum akan melakukan beberapa pokok kebijakan, diantaranya: (i) intensifikasi penagihan yang bekerjasama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar Biaya Hak Penyiaran (BHP) Frekuensi, (ii) penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi, (iii) penyempurnaan database wajib bayar BHP Telekomunikasi, (iv) perubahan perizinan dari Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip ke IPP Tetap, (v) modernisasi proses perizinan, dan (vi) peningkatan penerimaan PNBP dari biaya pendidikan, kerja sama penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan teknis serta penyewaan sarana dan prasarana. Kemenristekdikti akan melakukan beberapa kebijakan secara umum PNBP, antara lain: (i) menyelesaikan PP tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kemenristekdikti, (ii) menetapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan menyediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), (iii) menerima sumbangan murni dari masyarakat pada PTN, yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru, (iv) mendorong lembaga-lembaga penelitian untuk meningkatkan pendapatan dari pengembangan teknologi dan inovasi (v) membentuk kemitraan dan kerjasama iptek yang saling mengikat dengan lembaga/organisasi dan swasta, dan (vi) mengimplementasikan Simponi. Polri akan melakukan beberapa pokok kebijakan umum PNBP, antara lain: (i) menerapkan standar pelayanan minimum (SPM) pada tingkat kabupaten/kota (Polresta/ta/tabes/metro), (ii) melanjutkan program pelayanan masyarakat yang bersih dari percaloan, (iii) melakukan penggelaran tempat pelayanan Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM (Satpas) secara bertahap, (iv) melaksanakan sinergi dengan intansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PNBP, (v) menerapkan pembayaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online, dan (vi) meningkatkan efisiensi dan produktifitas pelayanan pada BLU Rumah Sakit Polri. Kemenkumham akan melakukan beberapa pokok kebijakan umum yang terbagi ke dalam beberapa kelompok bidang. Dalam bidang PNBP keimigrasian, Pemerintah akan melakukan kebijakan antara lain melalui penerapan e-passport di wilayah Jabodetabeka, pembentukan Unit Layanan Paspor, penambahan UPT yang menerbitkan e-Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan e-KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), serta pengembangan beberapa layanan seperti Sistem Penerbitan Paspor Berbasis One Step Service, visa Online, dan Business Process Pelayanan Izin Tinggal. Dalam bidang PNBP Administrasi Hukum Umum (AHU), 113 Izin
akan dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa hukum, pengembangan Layanan AHU Online, dan Interkoneksi Jaringan AHU-Kanwil-Balai Harta Peninggalan. Sementara itu, sosialisasi dan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dan penegakan hukum terkait hak kekayaan intelektual adalah beberapa optimalisasi PNBP Kemenkumham bidang hak kekayaan intelektual. Kemenhub akan melakukan beberapa pokok kebijakan PNBP yang meliputi antara lain sektor perhubungan laut, darat, dan udara. Untuk sektor perhubungan laut, pada tahun 2018 kebijakan PNBP yang akan ditempuh Pemerintah antara lain melakukan pengawasan terhadap ijin surat izin usaha dan operasi perusahaan angkutan laut; mengembangkan sarana dan prasarana fasilitas kepelabuhan; meningkatkan dan penambahan pelayanan VTS (Vessel Traffic Services); serta meningkatkan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana dengan penerapan teknologi terkini di bidang transportasi dan keselamatan pelayaran. Kebijakan PNBP yang akan dilaksanakan pada sektor perhubungan darat antara lain terdiri dari pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta mendorong peranan swasta dalam penyelenggaraan angkutan untuk mendukung sistem transportasi darat. Selanjutnya, kebijakan PNBP perhubungan udara antara lain diupayakan melalui optimalisasi penerimaan jasa navigasi penerbangan dan peningkatan jasa layanan kalibrasi penerbangan di luar wilayah Indonesia. Sementara itu, kebijakan PNBP Kemenhub lainnya secara umum adalah (i) pemberlakukan sistem pembayaran PNBP secara elektronik melalui Simponi, (ii) penerapan aplikasi online untuk mempercepat pelayanan, (iii) optimalisasi pemanfaatan aset BMN, dan (iv) peningkatan penagihan atas piutang PNBP. Kemen. ATR/BPN akan melakukan beberapa pokok kebijakan umum bidang PNBP tahun 2018 yang berkenaan dengan aspek optimalisasi pendapatan, peningkatan pelayanan, dan pelaksanaan reforma agraria. Dalam aspek optimaliasi pendapatan atau PNBP, Kementerian ATR akan terus meningkatkan penerimaan dari pendapatan-pendapatan umum antara lain pendapatan jasa keuangan dan pendapatan sewa benda tak bergerak. Di sisi lain, beberapa kebijakan dalam aspek pelayanan meliputi peningkatan pelayanan secara proaktif melalui Kantor Pertanahan Berjalan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), pelayanan sertifikasi Hak atas Tanah melalui Larasita dan online; pelayanan secara cashless (e-pnbp), serta pelayanan yang berbasis IT. Sementara itu, dalam pelaksanaan reformasi agraria, Pemerintah antara lain akan memperluas legalisasi aset dan sertifikasi lahan untuk redistribusi lahan, melakukan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap, serta mempercepat pengadaan tanah bagi kepentingan umum khususnya untuk Program Strategis Nasional. 114
5.2.3 Penerimaan Hibah Selama 2012-2016, penerimaan hibah mengalami perkembangan yang fluktuatif dan realisasinya selalu melebihi target. Penerimaan hibah ini bersumber dari pendapatan hibah dalam negeri dan pendapatan hibah luar negeri. Selama kurun waktu tersebut, realisasi penerimaan hibah berkisar antara Rp5,03 triliun-Rp11,97 triliun. Pada tahun 2015 dan 2016, realisasi penerimaan hibah masing-masing mencapai Rp11,97 triliun dan Rp8,99 triliun melebihi target yang ditetapkan. Dari perkembangan penerimaan hibah selama 2012-2016, proporsi penerimaan hibah dalam negeri yang bersumber dari pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk uang mulai meningkat pada tahun 2015, yang didorong oleh peningkatan pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah terkait dengan peneriman hibah dalam negeri langsung bentuk uang dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada tahun 2017, penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp1,37 triliun dan realisasi hingga triwulan I tahun 2017 telah mencapai Rp14,40 miliar. Sebagai bagian dari penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dalam pembangunan nasional, Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan pengelolaan atas penerimaan hibah. Penerimaan hibah tersebut harus memberikan manfaat secara langsung dan digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Untuk itu, kebijakan penerimaan hibah yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2018 adalah meningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan menerapkan mekanisme penerimaan hibah dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah. Peningkatan Kualitas Belanja Negara Dalam lima tahun terakhir, anggaran belanja negara mengalami kenaikan signifikan. Realisasi tahun 2012 sebesar Rp1.491,41 triliun menjadi Rp1.864,28 triliun pada tahun 2016. Dilihat dari komposisi terhadap belanja negara, terlihat porsi belanja K/L dalam lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 35,5 persen, belanja Non-K/L rata-rata sebesar 30,8 persen, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa rata-rata sebesar 33,7 persen. Belanja K/L cenderung bergerak naik dalam lima tahun terakhir, demikian pula belanja Non-K/L yang menunjukkan tren yang terus meningkat, utamanya pada pembayaran bunga utang. Di sisi lain, Pemerintah juga secara konsisten meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penguatan desentralisasi fiskal dan peningkatan pelayanan publik di daerah. 115
Seiring dengan peningkatan belanja negara, upaya peningkatan kualitas belanja juga terus dilakukan secara konsisten. Upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mendorong belanja produktif, efisiensi belanja non prioritas, mendorong subsidi tepat sasaran, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, penajaman bansos serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Grafik 33 Perkembangan Belanja Negara, Tahun 2012-2017 (Rp triliun) 2.080,5 1.777,2 1.806,5 1.860,3 1.650,6 764,9 1.491,4 573,7 623,1 710,3 513,3 480,6 554,2 626,4 451,2 469,2 552,0 521,1 489,4 582,9 577,2 732,1 680,9 763,6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Belanja K/L Belanja non K/L TKDD Sumber: Kementerian Keuangan Sementara itu menurut jenis belanja, dalam lima tahun terakhir realisasi belanja modal (terhadap PDB) masih relatif rendah (di bawah 2 persen PDB), namun porsi untuk peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan masih cukup besar. Untuk mendorong peningkatan kualitas belanja modal, ke depan perlu diarahkan pemanfaatannya pada kegiatan produktif (antara lain: pembangunan pelabuhan, bandara, jalan, bendungan, irigasi, dan listrik) dan mengefisiensikan belanja modal antara lain: pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan gedung perkantoran baru. Adapun realisasi belanja barang terhadap PDB dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat dari 1,7 persen di tahun 2012 menjadi 2,1 persen di tahun 2016. Belanja barang operasional dalam lima tahun rata-rata tumbuh 14 persen. Perjalanan dinas dalam negeri dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda juga cukup besar. Tantangan kebijakan belanja negara antara lain (i) perlunya mendorong peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan belanja modal dan efisiensi belanja barang, (ii) mengendalikan munculnya mandatory spending di masa mendatang, (iii) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, (iv) meningkatkan kualitas anggaran 116
desentralisasi fiskal, (v) mendorong efektivitas anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan), dan (vi) mendorong percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran. Boks 5 Perbaikan Kualitas Belanja Untuk Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global yang tidak hanya dihadapi Indonesia tetapi juga banyak negara lain. Salah satu kebijakan yang dinilai cukup berhasil untuk mengatasi kesenjangan gender adalah gender budgeting yang telah diterapkan oleh negara maju dan negara berkembang seperti India, Meksiko, dan Ekuador. Untuk negara berkembang, termasuk Indonesia, gender budgeting dianjurkan untuk diselaraskan dengan arah dan tujuan perencanaan pembangunan nasional serta mengikuti proses penganggaran. Dalam implementasinya, pemerintah harus berupaya mengadopsi kebijakan yang konsisten melalui penyusunan program, penyediaan dana, dan administrasi yang efisien serta melalui monitoring dan evaluasi outcome yang dicapai. Untuk negara yang menerapkan desentralisasi fiskal, peran Pemerintah Daerah juga menjadi penting dalam suksesnya implementasi gender budgeting karena kewenangan dan tanggung jawab program untuk kesetaaan gender berada di daerah. Pemerintah pada dasarnya telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui belanja negara maupun pembiayaan. Melalui belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia khususnya perempuan. Pemerintah juga telah meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program-program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan terhadap Pemberdayaan perempuan juga dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan tunai bersayarat dan familiy development session PKH serta pemberian pelatihan dan kredit usaha melalui KUBe dan KUR guna meningkatkan peran perempuan di dalam ekonomi keluarga. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerapan gender budgeting yang secara khusus ditujukan untuk (i) meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja khususnya sektor formal, (ii) meningkatkan mata pencaharian perempuan melalui kewirausahaan, serta (iii) meningkatkan kesehatan dan nutrisi bagi perempuan. Pertama, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja, Pemerintah perlu mendorong adanya lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan, diantaranya melalui penyediaan fasilitas tempat penitipan anak di lingkungan kerja. Beberapa negara seperti Meksiko dan Kolombia memberikan subsidi bagi biaya pentitipan anak, bahkan beberapa negara menyediakan fasilitas penitipan anak secara gratis. Di sisi lain, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih berpihak kepada perempuan dalam hal jam kerja yang lebih fleksibel serta hak cuti hamil dan melahirkan. Pemerintah juga perlu mengupayakan peningkatan kapasitas perempuan yang dilakukan melalui pelatihan vokasi dan teknologi. Kebijakan afirmasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dilakukan dengan meningkatkan porsi perempuan sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi. Kedua, untuk meningkatkan mata pencaharian perempuan melalui kewirausahaan, Pemerintah akan meningkatkan akses perempuan terhadap perbankan sekaligus akses ke permodalan antara lain melalui pinjaman kredit KUR. Sementara itu, bagi perempuan yang belum bankable dilakukan melalui progam Ultra Mikro (UMi). Pemberian insentif fiskal dan layanan pro- gender mungkin diperlukan untuk mendorong peran perempuan yang lebih besar dalam perekonomian. Ketiga, untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi bagi perempuan dapat dilakukan dengan memperkuat program layanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui serta memperkuat program peningkatan gizi bagi perempuan termasuk anak perempuan. Optimaliasi DAK dan Dana Desa dilakukan dengan memberikan prioritas bagi program peningkatan kesehatan dan nutrisi bagi perempuan. Penerapan gender budgeting untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan perlu terus diupayakan dan disempurnakan. Untuk tahun 2018, Pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif serta dapat melakukan uji coba implementasi penyediaan fasilitas penitipan anak untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum kebijakan belanja negara 2018 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan belanja produktif dan efisiensi belanja non prioritas, dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, target pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2018 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-6,1 persen, menurunkan tingkat pengangguran berkisar antara 5,3-5,5 persen, dan menurunkan tingkat kemiskinan berkisar 117
antara 9,0-10,0 persen serta gini rasio 0,38. Untuk mencapai target-target tersebut, alokasi belanja negara dalam tahun 2018 diperkirakan berkisar 15,1-16,0 persen dari PDB; dengan rincian target belanja pemerintah pusat berkisar 9,1-10,2 persen dari PDB dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa berkisar 5,6-5,8 persen dari PDB. Tabel 10 Perkembangan Belanja Modal dan Belanja Barang Tahun 2012-2017 (persen PDB) % PDB Belanja Barang Belanja Modal Tax Ratio % Defisit thd PDB Rasio Utang 2012 1,7 1,8 11,90 -1,86 24,00 2013 1,9 2,0 11,86 -2,33 26,15 2014 1,7 1,5 11,36 -2,25 25,84 2015 2,0 1,9 10,75 -2,59 27,43 2016 2,1 1,4 10,36 -2,49 27,96 Rerata 1,9 1,7 11,24 -2,30 26,27 2017 APBN 2,2 1,4 10,93 -2,41 28,81 Sumber: Kementerian Keuangan Sejalan dengan besaran alokasi belanja negara tersebut, maka kebijakan belanja negara tahun 2018 secara umum diarahkan untuk: (i) meningkatkan belanja modal dan efisiensi belanja barang untuk mendukung belanja produktif dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (ii) akselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antara lain melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan mereviu besaran bantuan (PIP dan PKH) dan sinergi antara program yang relevan (PKH dan Rastra), serta melakukan penyempurnaan kebijakan desentralisasi fiskal antara lain dengan perbaikan mekanisme alokasi dan penyaluran TKDD, (iii) peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan (kompetensi dan distribusi guru, sarana prasarana, penguatan vokasional, reviu perhitungan BOS, perluasan sasaran PKH menjadi 10 juta keluarga, sinergi PKH, PIP dan Bidik Misi) dan peningkatan akses serta mutu layanan kesehatan (meningkatkan supply side, efektivitas dan keberlanjutan program JKN), (iv) menjaga kesejahteraan aparatur Pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, (v) pengembangan sektor unggulan (ketahanan energi, ketahanan pangan, kemaritiman, pariwisata dan industri) antara lain melalui pembangunan bendungan, irigasi, ketenagalistrikan, jalan, bandara, pelabuhan, pengembangan kawasan industri, dan efisiensi sistem logistik, (vi) menjaga stabilitas ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta politik, (vii) mendukung pengalokasian dana untuk mengantisipasi ketidakpastian dan penanganan bencana alam serta pelestarian lingkungan (adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). 118
5.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Mencermati perkembangan dalam lima tahun terakhir, belanja pemerintah pusat terus didorong lebih produktif dengan mengedepankan belanja prioritas (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan) dan secara simultan melakukan efisiensi belanja non prioritas. Upaya perbaikan kualitas belanja dilakukan antara lain melalui reformasi subsidi tahun 2015 yang esensinya melakukan realokasi belanja konsumtif ke belanja produktif dengan menempuh kebijakan subsidi tetap untuk minyak solar, meniadakan subsidi premium dan mengalihkan hasil penghematan tersebut untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Grafik 34 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, Tahun 2012-2017 (Rp triliun) 1.315,5 1.137,2 1.203,6 1.183,3 1.154,0 1.010,6 554,2 626,4 451,2 469,2 552,0 521,1 489,4 582,9 577,2 732,1 680,9 763,6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Belanja K/L Belanja non K/L Sumber: Kementerian Keuangan Pemerintah konsisten mendorong agar pengelolaan APBN lebih realistis dan kredibel dengan melakukan berbagai penyesuaian baik asumsi makro ekonomi, pendapatan maupun efisiensi belanja. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 telah dilakukan penghematan belanja pemerintah pusat yang esensinya untuk mengefisienkan belanja non prioritas dan tetap menjaga belanja produktif. Dengan demikian, belanja pemerintah pusat diarahkan agar lebih efisien dalam pengalokasian anggarannya namun tetap produktif untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Sejalan dengan berbagai reformasi belanja yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2018 diarahkan untuk: (i) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi antara lain dengan peningkatan kesejahteraan aparatur negara, (ii) mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun 2018, (iii) memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas Pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi, (iv) melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi database penerima serta efisiensi, (v) 119
meningkatkan efektifitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan (perbaikan layanan dan manajemen kesertaan) dan ketenagakerjaan, serta mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana serta pelestarian terhadap lingkungan. Program dan sasaran pembangunan sesuai RPJMN tahun 2015-2019 mencakup dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan dan kewilayahan. Dimensi pembangunan manusia ditempuh melalui: wajib belajar 12 tahun dan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan kesehatan (pemerataan dan pemenuhan tenaga medis dan fasilitas kesehatan), penyediaan pembiayaan perumahan bagi MBR (percepatan pemenuhan dan peningkatan ketepatan sasaran), serta peningkatan integritas dan karakter SDM. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan (antara lain mendorong kapasitas produksi dalam negeri, inovasi bibit unggul, pengendalian impor pangan), kedaulatan energi dan ketenagalistrikan (antara lain mendorong energi baru terbarukan (EBT), efisiensi energi melalui insentif untuk teknologi hemat energi), kemaritiman dan kelautan (ekonomi kelautan dan perbaikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir), pariwisata (dukungan kemudahan akses dan infrastruktur pendukung konektivitas) serta industri (insentif industri manufaktur yang padat karya). Dimensi pemerataan dan kewilayahan dalam rangka pengurangan kesenjangan, baik antar tingkat pendapatan dan antar wilayah melalui affirmative policy dan efektivitas program perlindungan sosial, antara lain meningkatkan akses pada layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan), meningkatkan akses permodalan (KUR dan LPDB KUMKM), meningkatkan akses untuk memperoleh pekerjaan yang berkualitas (pendidikan vokasional dan link and match), dan stabilisasi harga. Sementara itu, arah kebijakan belanja kementerian/lembaga tahun 2018 antara lain sebagai berikut. Pertama, kebijakan belanja pegawai tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13 (baseline) dan menjaga kesejahteraan PNS dalam rangka efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, Kedua, peningkatan efisiensi belanja non prioritas melalui (i) review belanja barang berbasis realisasi 2016, (ii) kebijakan belanja barang operasional maksimal sama dengan realisasi 2016 (cap policy), (iii) penghematan perjalanan dinas, paket meeting, penghematan honor tim, belanja bahan,(iv) penajaman belanja barang yang diserahkan ke masyarakat atau Pemda, dan (v) merealokasi hasil penghematan dari pembatasan belanja non-prioritas untuk meningkatkan belanja produktif, termasuk menambah volume output prioritas K/L. 120 (vi)
Boks 6 Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia melaksanakan program bantuan bersyarat yang dikenal dengan PKH sebagai salah satu program perlindungan sosial bagi masyarakat. PKH bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima PKH melalui pemberian bantuan tunai yang dikaitkan dengan kewajiban peserta dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang pelaksanaannya diverifikasi secara berkala oleh tenaga pendamping. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dalam implementasinya, PKH menggunakan strategi pemberdayaan perempuan, balita dan anak usia sekolah serta partisipasi mereka dalam program tersebut. Selain memberikan manfaat bagi ibu pada pra dan pasca kehamilan, PKH secara khusus mengembangkan kegiatan Family Development Session (FDS) berupa pembekalan oleh pendamping PKH kepada para ibu peserta PKH terkait masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan perlindungan anak. Kegiatan ini mendorong peran ibu sebagai subjek utama dalam keluarga untuk mengarahkan perilaku anggota keluarganya terkait pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan PKH terus mengalami perkembangan baik dari segi cakupan kepesertaan maupun besaran bantuan yang diberikan. Dalam periode tahun 2012-2016, cakupan kepesertaan PKH meningkat lebih dari 300 persen. Pada tahun 2016 terdapat perluasan kepesertaan PKH dengan penambahan 2,5 juta keluarga dan penambahan komponen peserta penyandang disabilitas berat dan lansia usia 70 tahun ke atas. Sejalan dengan peningkatan cakupan kepesertaan, alokasi anggaran juga meningkat signifikan sekitar 430 persen dari Rp1,9 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp10,1 triliun pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, alokasi anggaran meningkat terutama karena pembayaran bantuan bagi peserta baru tahun 2016 dilakukan secara penuh. Selain itu, pada tahun 2016 terdapat langkah transformasi program dengan mulai mengimplimentasikan penyaluran bantuan secara non tunai melalui layanan keuangan digital bekerja sama dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di 69 kabupaten/kota. Hal ini dilakukan guna meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas, serta memenuhi aspek keuangan inklusif. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Sasaran (juta keluarga sasaran) 1,45 2,33 2,90 3,50 6,00 Anggaran (triliun) 1,90 3,50 5,50 6,40 10,10 Bantuan Tetap 200.000 300.000 500.000 500.000 500.000 Tambahan Manfaat bagi Keluarga dengan a. Ibu Hamil, menyusui, nifas, anak usia di bawah 6 tahun 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 b. Anak SD dan yang sederajat 400.000 500.000 450.000 450.000 450.000 c. Anak SMP dan yang sederajat 800.000 1.000.000 750.000 750.000 750.000 c. Anak SMA dan yang sederajat
1.000.000 1.000.000 e. Penyandang Disabilitas
3.100.000 f. Lansia
1.900.000 Rata-rata bantuan 1.390.000 1.800.000 1.740.000 1.890.000 2.157.000 Sumber: Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan Evaluasi Dampak PKH tahun 2007-2013 yang dilakukan oleh TNP2K dan Bank Dunia menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak terhadap perubahan perilaku peserta terkait kesehatan maupun pendidikan. Pada sektor kesehatan, PKH meningkatkan angka pemeriksaan kehamilan pra kelahiran pada fasilitas kesehatan sebesar 7,1 persen. Pada sektor pendidikan PKH meningkatkan partisipasi anak usia sekolah terhadap fasilitas pendidikan (SD sebesar 1,8 persen, SMP sebesar 9,5 persen) serta mendorong transisi SD ke SMP untuk anak usia 13-15 tahun sebesar 17,8 persen. PKH juga meningkatkan kesejahteraan pesertanya yang diamati dari peningkatan pengeluaran rata-rata keluarga penerima sebesar 4,8 persen meskipun peningkatannya masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan program sejenis di beberapa negara lain. Selain itu berdasarkan hasil reviu atas pelaksanaan subsidi dan bansos PKH termasuk salah satu program yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Namun demikian, dalam implementasinya Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah perlunya meningkatkan ketepatan sasaran untuk mengurangi inclusion/exclusion error. Selain itu, terdapat potensi fraud pada penentuan peserta penyandang disabilitas dikarenakan belum adanya mekanisme dan kriteria yang jelas. Keterbatasan fasilitas kesehatan (faskes) dan fasilitas pendidikan (fasdik) serta sulitnya akses menuju faskes dan fasdik tersebut, menjadi kendala bagi peserta untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan, sehingga berpotensi mengurangi kualitas proses verifikasi kepatuhan. Hal ini berisiko mereduksi peran PKH sebagai instrumen untuk mengubah perilaku serta mengurangi efektivitas dampak program terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Di sisi lain, Pemerintah perlu untuk tetap menjaga efisiensi biaya penyelenggaraan program. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, beberapa upaya yang perlu dilakukan Pemerintah diantaranya melalui pemanfaatan single database (Basis Data Terpadu) untuk bansos dan subsidi guna meningkatkan ketepatan sasaran. Sinergi dengan program pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan KUR dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesinambungan penghasilan peserta. Dalam rangka mengurangi risiko fraud juga diperlukan penyempurnaan kriteria serta metode verifikasi khususnya untuk penyandang disabilitas berat. Ketiga, melakukan penguatan dan perbaikan kualitas belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain dengan: (i) meningkatkan alokasi belanja modal, (ii) meningkatkan efisiensi belanja modal untuk peralatan mesin, kendaraan bermotor, dan 121
pembangunan gedung kantor baru, (iii) mendorong belanja modal yang lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas, antara lain: infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, bendungan, irigasi, dan listrik), sarana dan prasarana ekonomi produktif (pasar) dan daerah perbatasan, dan (iv) memperbaiki proses persiapan pelaksanaan proyek, baik proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Keempat, sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran bantuan sosial dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antara lain melalui: (i) penambahan sasaran penerima PKH menjadi sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat, (ii) melanjutkan sinergi rastra dan PKH, dan (iii) mendorong sinergi PKH- PIP-Bidik Misi serta JKN. Kelima, refocusing anggaran prioritas terkait dengan K/L pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berupa: (i) anggaran pendidikan difokuskan untuk peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan, antara lain melalui: mendukung wajib belajar 12 tahun perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah perbatasan, perbaikan kompetensi dan pemerataan distribusi guru, review formula BOS dengan mempertimbangkan indeks kemahalan dan karakteristik sekolah (membedakan sekolah umum dan vokasional), review besaran bantuan PIP, dan review sasaran bidik misi dan review penajaman dan perluasan program layanan LPDP agar sinergis dengan kebijakan K/L terkait, (ii) anggaran kesehatan difokuskan untuk mendorong peningkatan akses dan mutu layanan, supply side serta mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN, dan (iii) anggaran infrastruktur difokuskan untuk meningkatan kapasitas produksi dan daya saing serta konektivitas, antara lain: jalan, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, dan listrik. 5.3.2 Subsidi Kebijakan belanja subsidi dalam periode 2012-2016 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut antara lain tercermin dari pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi pada tahun 2015. Pada periode 2012-2014, realisasi belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,4 persen per tahun, dengan kontribusi rata-rata 22,3 persen terhadap total belanja negara. Peningkatan subsidi terutama bersumber dari subsidi energi (BBM dan listrik) yang meningkat dari Rp306,48 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp341,81 triliun pada tahun 2014, atau rata-rata meningkat sebesar 5,6 persen per tahun. Tingginya realisasi subsidi energi pada periode tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi, melemahnya nilai tukar Rupiah, dan tingginya disparitas antara harga jual BBM bersubsidi dengan harga jual non subsidi. Sejak tahun 2015, reformasi kebijakan subsidi telah dilakukan, khususnya kebijakan subsidi energi, yaitu berupa 122
penghapusan subsidi premium dan pemberlakuan subsidi tetap untuk solar yang berimplikasi pada perubahan alokasi belanja subsidi. Sebagai dampak dari keberhasilan reformasi subsidi, pada tahun 2015 belanja subsidi turun secara signifikan menjadi Rp185,97 triliun (10,3 persen dari total belanja negara). Grafik 35 Perkembangan Belanja Subsidi Tahun 2012-2017 Triliun Rp 500 23,2 21,5 22,1 % 25 400 392,0 20 346,4 355,0 15 300 211,9 210,0 240,0 10,3 9,4 7,7 10 200 100 94,6 100,0 101,8 186,0 60,8 58,3 174,2 43,7 63,1 160,1 32,3 45,0 5 0 0 39,9 45,1 50,2 66,9 67,4 82,7 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 APBN Subsidi Non Energi Subsidi Listrik Subsidi BBM % Subsidi thd Belanja Negara Sumber: Kementerian Keuangan Sementara itu, pada periode 2012-2016 realisasi belanja subsidi non energi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18,7 persen per tahun, yaitu dari Rp39,94 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp66,88 triliun pada tahun 2015. Faktor utama peningkatan subsidi non energi adalah kenaikan subsidi pupuk akibat tingginya harga gas sebagai pembentuk pupuk urea sementara harga eceran tertinggi (HET) pupuk tidak mengalami kenaikan. Selain itu, kenaikan subsidi public service obligation (PSO) perkeretaapian dan PSO angkutan laut, dan adanya tambahan jenis subsidi non energi (subsidi selisih bunga KUR dan subsidi bantuan uang muka perumahan) juga turut mempengaruhi kenaikan realisasi subsidi non energi pada periode tersebut. Adapun arah kebijakan subsidi pada tahun 2016-2017 ditujukan pada subsidi yang lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan bagi penerima. Sebagai dampak adanya kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, pada tahun 2016 dan 2017, besaran belanja subsidi terus mengalami penurunan, yaitu dari Rp174,23 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp160,06 triliun pada APBN 2017. Pada tahun 2016, realisasi subsidi energi mencapai Rp106,79 triliun dan subsidi non energi mencapai Rp67,44 triliun. Sementara itu, pada tahun 2017 alokasi belanja subsidi energi mencapai Rp77,31 triliun dan subsidi non energi mencapai Rp82,74 triliun. 123
Secara lebih rinci, realisasi subsidi energi tahun 2016 mencapai 113,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2016, yaitu Rp94,36 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh belum dapat dilaksanakannya kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA pada tahun 2016. Pada tahun 2017, penyaluran subsidi listrik dilakukan dengan lebih tepat sasaran, yaitu hanya ditujukan kepada rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tergolong miskin dan rentan, dengan menggunakan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Sebagai dampak kebijakan tersebut akan dilakukan penyesuaian tarif (adjusment tariff) tenaga listrik untuk pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 900 VA secara bertahap 3 kali per 2 bulan. Selain itu, untuk mendukorong pelaksanaan subsidi yang lebih tepat sasaran maka distribusi penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg akan dilakukan secara tertutup (by name by address) dan bertahap dengan berdasarkan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Sementara itu, realisasi belanja subsidi non energi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp67,44 triliun, atau lebih rendah 19,1 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp83,40 triliun. Rendahnya penyerapan tersebut terutama bersumber dari rendahnya realisasi anggaran subsidi benih (40,9 persen) dan subsidi kredit program (32,3 persen). Kurang efisiennya mekanisme penyediaan benih bersubsidi dan kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan alokasi belanja lainnya (Program Benih Gratis) merupakan faktor utama rendahnya penyerapan subsidi benih. Di sisi lain, rendahnya penyerapan subsidi kredit program terjadi karena adanya masa transisi penerapan sistem baru yaitu Sistem Infomasi Kredit Program (SIKP) untuk memonitor penyaluran KUR. Namun, akibat proses transisi dan penyesuaian program baru tersebut, serta belum tertibnya lembaga penyalur (perbankan) dalam melakukan rekap tagihan subsidi ke sistem SIKP menyebabkan proses pembayaran tagihan subsidi mengalami keterlambatan. Memasuki tahun 2017, upaya mewujudkan subsidi non energi yang lebih tepat sasaran dilakukan dengan cara penyempurnaan mekanisme penyaluran dan perbaikan data penerima subsidi. Secara umum, kebijakan subsidi non energi antara lain adalah (i) peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi pangan, (ii) penyempurnaan penyaluran pupuk dan benih bersubsidi, (iii) perbaikan pelayanan umum bidang transportasi dengan memberikan bantuan subsidi (PSO) untuk angkutan penumpang kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan (iv) peningkatan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui pemberian bantuan subsidi bunga kredit program dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum melalui subsidi bunga air bersih kepada PDAM. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Program 124
Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat, Pemerintah melanjutkan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan sebagai alternatif pemberian bantuan pembiayaan perumahan selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Boks 7 Penerapan Mekanisme Pengaduan Masyarakat dalam Penyaluran Subsidi Listrik Tepat Sasaran Pada tahun 2017, kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran ditujukan hanya untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Penetapan target penerima subsidi listrik tersebut dilakukan melalui proses pemadanan data pelanggan PT. PLN (Persero) dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Berdasarkan basis data tersebut, hanya sekitar 4,1 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari 23,1 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA yang terdaftar di PT PLN (Persero), sementara sekitar 19 juta rumah tangga tidak berhak menerima subsidi (golongan mampu). Untuk memastikan sekitar 4,1 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA yang berhak menerima subsidi listrik, PT PLN (Persero) melakukan verifikasi data selama kurang lebih 3 bulan dengan mendatangi langsung ke rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil verifikasi tersebut, berhasil ditemukan dan dicocokkan sekitar 95% atau 3,9 juta rumah tangga dari data terpadu penanganan fakir miskin untuk pengguna listrik PT PLN (Persero) daya 900 VA dengan data pelanggan PT PLN, sedangkan sekitar 5% atau 0,2 juta rumah tangga lainnya memerlukan validasi lebih lanjut. Dalam rangka menjamin bahwa setiap rumah tangga miskin dan rentan mendapatkan hak untuk menerima subsidi listrik, dibentuk suatu Posko Pusat Pengaduan Masyarakat berdasarkan Permen ESDM No.29 Tahun 2016 dan SE Mendagri No 671/4809/SJ Tahun 2016. Melalui posko ini masyarakat miskin dan tidak mampu dapat menyampaikan pengaduan terkait kepesertaan sebagai penerima subsidi listrik. Proses pengaduan dilakukan dengan jalan mengisi formulir yang disediakan di Kantor Desa/Kelurahan atau diunduh melalui website Melalui petugas Desa/Kelurahan pengaduan tersebut akan disampaikan ke kecamatan/kabupaten yang selanjutnya akan disampaikan ke Posko Pengaduan Pusat secara online. Posko Pengaduan Pusat akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dan melakukan verifikasi data kembali untuk menentukan berhak tidaknya untuk mendapatkan subsidi listrik. Sampai dengan 30 April 2017, jumlah pengaduan masyarakat yang sudah diproses mencapai 27.713 pengaduan, dengan hasil verifikasi data sebagaimana disampaikan pada tabel berikut. Pengaduan Masyarakat Terkait Subsidi Listrik (Per 30 April 2017) Total pengaduan masuk Terdapat dalam data terpadu Ditetapkan kembali sebagai penerima subsidi 27.713 14.087 13.442 Sumber: Tim Nasional Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan Mengacu pada proses pemberian subsidi tepat sasaran untuk pelanggan dengan daya 900 VA yang telah dilakukan pada tahun 2017, maka pelaksanaan kebijakan subsidi tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA sangat dimungkinkan untuk dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara khusus, kebijakan subsidi pangan (rastra) pada tahun 2017 mengalami transformasi dimana sebagian rumah tangga sasaran (RTS) masih menerima subsidi pangan dalam bentuk beras (14,3 juta RTS), namun sebagian lagi akan diujicobakan menjadi bantuan pangan non tunai (1,2 juta RTS). Uji coba bantuan pangan non tunai akan difokuskan pada 44 kota besar di Indonesia. Kemensos dan Bappenas mengusulkan agar pendekatan pemberian beras tidak lagi menggunakan parameter rumah tangga tetapi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan adanya perubahan parameter tersebut, terjadi perubahan dari sisi jumlah penerima, yaitu dari 14,3 juta RTS menjadi 15,9 juta KPM pada tahun 2017. Perubahan parameter ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat miskin secara lebih optimal. 125
Sementara dari sisi kebijakan subsidi pupuk, Pemerintah menyadari bahwa pupuk masih dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas, sehingga pemberian subsidi pupuk masih tetap diperlukan dengan penyempurnaan mekanisme yang lebih tepat sasaran. Dalam rangka ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, proses penyusunan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) perlu terus disempurnakan, yaitu melengkapinya dengan Nomor Induk Kependudukan. Untuk subsidi benih, dalam rangka pencapaian produksi padi sebanyak 78 juta ton (luas tanam 15 juta ha), dan kedelai sebesar 1,8 juta ton (luas tanam 1,2 juta ha) di tahun 2017, penyaluran subsidi benih untuk komoditas padi dan kedelai tetap dilanjutkan seperti pola pelaksanaan tahun 2016 dengan mekanisme Daftar Usulan Pembeli Benih Bersubsidi (DUPBB). Sementara itu, mulai tahun 2017, subsidi benih jagung tidak lagi dialokasikan karena dianggap petani sudah mampu membeli sendiri. Subsidi benih diarahkan untuk membantu petani mempermudah akses dalam mendapatkan benih varietas unggul bersertifikat dengan harga terjangkau sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Adapun petani/kelompok tani penerima benih bersubsidi diutamakan petani/kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan benih dari sumber pendanaan lainnya dari Pemerintah (pusat, provinsi, atau kab/kota). Selanjutnya, kebijakan subsidi non energi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik. Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi/PSO dengan memberikan kompensasi finansial kepada BUMN yang diberi tugas untuk menjalankan kewajiban pelayanan umum (PSO), seperti penyediaan jasa transportasi kereta api dan pelayaran di daerah tertentu dan/atau dengan tingkat tarif yang relatif lebih murah dari harga pasar, serta penugasan penyebaran layanan informasi bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik. Kebijakan pemberian PSO Perkeretaapian tahun 2017 diberikan bagi penumpang kelas ekonomi pada KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KRD ekonomi, KRL ekonomi, KA ekonomi angkutan lebaran, serta KRL AC Commuter Line Jabodetabek. Kebijakan yang ditempuh adalah menyelenggarakan angkutan kereta api (KA) kelas ekonomi dengan tarif terjangkau sesuai standar pelayanan minimum, mengoperasikan angkutan KA berdasarkan grafik perjalanan KA yang ditetapkan, serta mendukung pengembangan angkutan KA perkotaan. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memberikan PSO angkutan kapal laut kelas ekonomi dan angkutan ke daerah-daerah terpencil, kebijakan subsidi PSO Angkutan Laut di 2017 antara 126
lain adalah: (i) jumlah kapal armada yang melayani rute-rute perjalanan sebanyak 26 kapal, (ii) penyesuaian jumlah pelabuhan yang disinggahi, dan (iii) penyesuaian tarif. Sementara itu, dalam rangka efektivitas dan pencapaian outcome pelaksanaan tugas diseminasi informasi publik, serta pemenuhan kebutuhan atas peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional serta penyediaan jasa berita teks, foto, dan TV (audio visual) yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan, kebijakan subsidi PSO untuk informasi publik bidang pers tahun 2017 berupa perluasan jaringan untuk distribusi baik melalui TV (lokal, swasta nasional), Koran Indonesia Kini, majalah, koran desa, I-Media, videotron, portal pusat dan biro daerah, distribusi radio, pameran foto, medsos, serta internet dan v-sat. Sasaran informasi publik ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di 165 daerah tertinggal, terluar, terpencil yang berada di 122 daerah tertinggal dan 43 daerah perbatasan serta masyarakat internasional khususnya di 10 negara perbatasan dan negara mitra Indonesia. Dalam mendukung program pemberdayaan sektor KUMKM, Pemerintah tetap berusaha meningkatkan akses permodalan KUMKM dari sektor perbankan. Beberapa bentuk dukungan Pemerintah antara lain penyediaan subsidi bunga kredit program dan penjaminan KUR. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan kembali penyaluran KUR dengan target penyaluran Rp100,00 triliun dengan suku bunga 9 persen kepada masyarakat sehingga meningkatkan pemberian subsidi selisih bunga KUR. Sektor usaha yang dibiayai KUR tidak hanya perdagangan, namun diperluas pada sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, KUR TKI, serta KUR untuk mendukung peningkatan ekspor. Di samping itu, Pemerintah melanjutkan pemberian subsidi selisih bunga angsuran dan bantuan uang muka kepemilikan perumahan khususnya bagi MBR. Adapun target subsidi selisih bunga angsuran pada tahun 2017 ditujukan untuk 225.000 unit rumah dan 550.000 unit rumah yang mendapat subsidi bantuan uang muka perumahan. 127
Boks 8 Perkembangan dan Evaluasi Kredit Program: Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Subsidi Perumahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema penjaminan dimulai pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2014. Realisasi penyaluran KUR tahun 2007-2014 untuk KUR Mikro Rp96,26 triliun dan KUR Ritel Rp82,58 triliun dengan sasaran penerima yaitu UMKM. Melalui skema penjaminan, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau premi yang seharusnya ditanggung atau dibayar oleh nasabah KUR menjadi beban Pemerintah. IJP tersebut dibayar oleh Pemerintah kepada lembaga penjamin guna menjamin kelangsungan pembayaran kredit seandainya nasabah KUR mengalami default. Pada saat terjadi default, bank mengajukan klaim kepada lembaga penjamin. Perusahaan penjaminan berkewajiban membayar ganti rugi (klaim) sebesar persentase tertentu kepada Bank. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penyaluran KUR dengan skema penjaminan dirasa kurang efektif, sehingga penyaluran KUR dihentikan pada tahun 2014 dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: (i) Penyaluran KUR kurang tepat sasaran dengan indikasi sebagian besar debitur KUR Mikro menyerahkan agunan tambahan kepada Bank; dan (ii) akuntabilitas pemberian IJP dan PMN menjadi lemah karena sasaran IJP bergeser ke nasabah yang bankable (komersial). Selanjutnya, pada tahun 2015 dilakukan upaya perbaikan dengan menerapkan skema KUR baru yaitu KUR skema subsidi selisih bunga. Realisasi penyaluran KUR tahun 2015 dan 2016 adalah Rp22,65 triliun dan Rp87,73 triliun. Pada tahun 2015, bunga KUR yang ditetapkan Pemerintah bagi nasabah KUR adalah 12 persen dan pada tahun 2016 diturunkan menjadi 9 persen. Dengan kebijakan subsidi selisih bunga, Pemerintah yang akan menutupi selisih bunga KUR yang berlaku di pasar dan yang ditetapkan. Kepada nasabah dengan diberikannya subsidi selisih bunga, mulai 2015 maka IJP yang selama ini dibayar Pemerintah kepada lembaga penjamin dimasukkan didalam besaran subsidi bunga (yang menjadi beban Pemerintah). Dengan demikian, proses penjaminan atas kredit akan dilakukan oleh pihak perbankan kepada lembaga penjamin. Besaran subsidi dihitung berdasarkan outstanding pokok KUR dan bukan dari akad kredit. Realisasi Komposisi Penyaluran KUR per Sektor 2016 Jasa-jasa 11,0% Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 17,4% Perikanan 1,2% Industri Pengolahan 4,1% Perdagangan Besar dan Eceran 66,3% Sumber: Kemenko Perekonomian Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap penyaluran KUR subsidi selisih bunga pada tahun 2015-2016, didapatkan hasil sebagai berikut: (i) target penyaluran yang tinggi membuat bank-bank kemungkinan besar akan menyalurkan kepada nasabah yang sudah ada dan (ii) subsidi justru jatuh pada nasabah yang mempunyai kemampuan perbankan (bankable). Hal ini bisa dianggap sebagai moral hazard dari sisi perbankan. Salah satu perbaikan yang telah dilakukan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas KUR yaitu perlu dikembangkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) agar dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan juga pencapaian indikator program. Sektor penyaluran KUR terbesar sampai dengan akhir tahun 2016 adalah pada sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 66,3 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran mendapatkan penyaluran KUR terbesar dikarenakan sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki risiko kecil bagi perbankan. Namun demikian, mengingat sektor pertanian dan industri pengolahan memiliki angka pengganda tenaga kerja terbesar, Pemerintah pada tahun 2018 akan mendorong penyaluran KUR pada kedua sektor tersebut. Sementara itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat, pada tahun 2016 Pemerintah meluncurkan subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan sebagai alternatif pemberian bantuan pembiayaan perumahan selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Subsidi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana bantuan pembiayaan perumahan apabila dana FLPP habis terpakai sebelum berakhirnya tahun anggaran. Dengan dialokasikannya subsidi tersebut, diharapkan Pemerintah dapat meminimalisasi backlog (kebutuhan perumahan) yang selama ini menjadi tantangan di tengah peningkatan jumlah penduduk. Untuk mengimbangi kemampuan developer/pengembang dalam membangun rumah bersubsidi, pada tahun 2017 target penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mendapatkan subsidi bunga kredit perumahan sebanyak 225.000 unit dan 550.000 unit untuk subsidi bantuan uang muka perumahan, dengan total kebutuhan subsidi senilai Rp5,90 triliun pada APBN 2017. 128
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum melalui subsidi bunga air bersih kepada PDAM, kebijakan subsidi bunga air bersih di tahun 2017 sama dengan tahun 2016. Di sisi lain, kebijakan pemberian subsidi pajak terus dilaksanakan di tahun 2017 sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi Pemerintah. Insentif tersebut berupa subsidi pajak ditanggung Pemerintah atas pajak penghasilan berupa PPh DTP atas komoditas panas bumi dan PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional namun tidak termasuk jasa konsultan hukum. Selain kedua subsidi PPh DTP tersebut, Pemerintah juga memberikan BM DTP yang ditujukan antara lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Dalam pelaksanaan kebijakan subsidi yang efisien dan tepat sasaran, baik subsidi energi maupun subsidi non energi, Pemerintah masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Beberapa tantangan subsidi energi yang dihadapi diantaranya: (i) validitas basis data penerima subsidi yang lebih tepat sasaran, (ii) mekanisme penyaluran subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran, (iii) peningkatan efisiensi penggunaan energi fosil, (iv) peningkatan cadangan energi nasional, (v) peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), dan (vi) kapasitas infrastruktur kilang minyak yang masih terbatas. Di sisi lain, tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas subsidi non energi adalah: (i) tidak semua rumah tangga penerima rastra mendapatkan beras sebanyak 15 kg/bulan, (ii) kualitas beras dan ketepatan waktu penyaluran, (iii) kontradiktif kebijakan pemberian bantuan benih gratis yang mungkin bisa mengurangi penyerapan anggaran subsidi benih; (iv) penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, (v) peningkatan efektifitas penyaluran pupuk/benih bersubsidi sesuai RDKK, (vi) pemakaian pupuk yang overdosis sehingga dapat mengakibatkan degradasi mutu lahan pertanian, (vii) terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan dengan kendala persyaratan administrasi dari lembaga keuangan, serta (viii) dampak perubahan iklim yang mempengaruhi budidaya dan hasil produksi. Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan dalam meningkatkan efisiensi subsidi, kebijakan subsidi pada tahun 2018 secara umum akan diarahkan untuk: (i) menjaga stabilisasi harga, (ii) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat, (iii) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; dan (iv) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM. Namun demikian, sebagaimana karakteristik subsidi yang seharusnya tidak menimbulkan ketergantungan, Pemerintah senantiasa berusaha mengurangi pemberian subsidi dan 129
mengarahkan pada subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal ini dapat terlihat dari reformasi subsidi jangka menengah yang terdiri dari: (i) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya, (ii) perubahan subsidi harga (barang) ke subsidi orang (kelompok tertentu), (iii) pengendalian anggaran subsidi, (iv) penataan ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran, (v) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan, dan (vi) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel. Untuk subsidi energi, khususnya subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, arah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2018 antara lain: (i) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg, (ii) melanjutkan distribusi tertutup LPG tabung 3 kg secara bertahap untuk RT miskin dan rentan serta penyesuaian harga menuju keekonomian, (iii) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga, dan (iv) meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg. Kebijakan subsidi listrik tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memperbaiki ketepatan sasaran penerima. Efisiensi anggaran dilakukan melalui peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar non BBM. Sementara itu, untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima, subsidi listrik kepada pelanggan dengan sambungan daya 450 VA dan 900 VA hanya diberikan untuk RT miskin dan rentan. Terkait dengan isu perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebanyak 29 persen dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen Paris Agreement. Beberapa hal yang menjadi persetujuan antara lain adalah (i) membatasi kenaikan suhu global di bawah 2oC dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5 oC; (ii) pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil; (iii) pengembangan kerja sama sukarela antar negara dalam rangka penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan nonpasar; dan (iv) peningkatan aksi kerja sama seluruh negara dalam hal pengembangan dan alih teknologi. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 16 Tahun 2016. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah melakukan berbagai program yang ditujukan untuk (i) mengurangi emisi gas rumah kaca; (ii) mengurangi penggunaan 130
bahan bakar fosil; dan (iii) mengembangkan strategi agar masyarakat dapat beradaptasi dalam kaitannya dengan penurunan emisi gas pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Salah satu upaya Pemerintah adalah dengan mengembangkan EBT, termasuk untuk pembangkitan tenaga listrik. Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan target untuk memperbesar kontribusi EBT dalam bauran energi menjadi 10-16 persen di tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, 23 persen di tahun 2025, dan 31 persen di tahun 2030 (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional). Dalam rangka pengembangan EBT, pada tahun 2018 Pemerintah akan mengoptimalkan berbagai dukungan antara lain melalui: (i) insentif perpajakan melalui tax allowance dan pemberian fasilitas perpajakan tertentu seperti PPN dan Bea Masuk, (ii) Belanja Pemerintah Pusat melalui belanja K/L terkait antara lain untuk pembangunan pembangkit listrik EBT, (iii) Transfer ke Daerah melalui DAK Fisik, (iv) memberdayakan peran swasta melalui skema KPBU, dan (v) pemberian fasilitas subsidi selisih bunga melalui program KUR. Seluruh kebijakan di atas mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, guna menghadapi kendala dan tantangan subsidi non energi, arah kebijakan subsidi non energi tahun 2018 akan difokuskan pada kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien melalui penyempurnaan data dan perbaikan mekanisme penyaluran untuk meningkatkan efektifitas pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Selain penyempurnaan data dan mekanisme, akan dilakukan pula perbaikan menyeluruh terkait perencanaan, pembiayaan, dan sistem penyaluran subsidi guna menjamin pengalokasian subsidi yang tepat sasaran. Berdasarkan jenis subsidi non energi, beberapa kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2018 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, memperbaiki proses penetapan data penerima subsidi yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui pemakaian kartu tani. Upaya perbaikan proses penetapan data penerima subsidi dilakukan dengan penerapan RDKK secara elektronik (e-RDKK) dan meningkatkan koordinasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat. Selain itu, pada tahun 2018 Pemerintah akan melakukan evaluasi atas besaran harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi. Kedua, menghapus subsidi benih dan menggabungkannya dengan program sejenis pada anggaran K/L (Kementan) berupa bantuan langsung benih unggul (BLBU) kepada para petani. Penggabungan kedua program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas anggaran. Ketiga, melanjutkan kebijakan penyaluran rastra dalam bentuk bantuan pangan (non tunai) secara bertahap dan memperluas sasaran target penerima dari RT menjadi KPM. Guna 131
mendorong kebijakan tersebut, perlu dilakukan reviu dan redesain rastra melalui penataan ulang kelembagaan, penajaman metode penetapan target penerima, sasaran area, pengawasan, pengendalian termasuk merubah rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan disalurkan melalui layanan keuangan digital. Keempat, sinergi antara subsidi, bansos, anggaran K/L dan dana Transfer ke Daerah agar efektif dan terintegrasi. Untuk mewujudkan sinergi tersebut perlu dilakukan penetapan target sasaran program serta harmonisasi pelaksanaan program. Kelima, memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum (transportasi) melalui pemberian subsidi angkutan Kereta Api (KA) dan kapal laut kelas ekonomi. Pemberian subsidi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi dari jumlah penumpang yang meningkat, namun tetap menjaga efisiensi biaya. Keenam, meningkatkan penyebarluasan kebijakan pemerintah dan informasi publik melalui produk dan media yang lebih bervariasi serta diseminasi produk secara langsung kepada kelompok sasaran agar efektif. Ketujuh, memperbaiki mekanisme penyaluran KUR antara lain melalui perbaikan sasaran penerima KUR, penghitungan ulang bunga, dan penyempurnaan target penyaluran KUR. Disisi lain, penyaluran KUR akan lebih diprioritaskan kepada sektor produktif yaitu sektor industri pengolahan dan pertanian, termasuk kepada pengembangan EBT berskala UMKM. Kedelapan, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi kredit program, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. 132
Boks 9 Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Secara Efisien dan Lebih Tepat Sasaran Penyaluran subsidi pupuk ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sasaran penerima subsidi pupuk adalah petani yang mengusahakan lahan pertanian dengan luas lahan maksimal 2 ha. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi subsidi pupuk mengalami peningkatan cukup besar, yaitu dari Rp14 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp30,1 triliun pada tahun 2016, dan dialokasikan Rp31,2 triliun pada tahun 2017. Mengingat porsi subsidi pupuk semakin dominan terhadap total alokasi subsidi non energi, maka diperlukan suatu upaya untuk lebih mengefisienkan alokasi belanja subsidi pupuk sekaligus mempertajam sasaran penerima subsidi hanya kepada petani yang berhak (tepat sasaran). Penyaluran subsidi pupuk selama ini dilakukan secara terbuka, dimana target penerima subsdidi pupuk ditetapkan berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani. Secara berjenjang, RDKK tersebut diusulkan dan disetujui mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat Provinsi, kemudian ditetapkan dalam level pusat oleh Kementerian Pertanian. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diketahui bahwa proses penyusunan data penerima subsidi pupuk (RDKK) masih banyak terdapat kelemahan, antara lain: (i) tidak semua gabungan kelompok tani (Gapoktan) membuat RDKK berdasarkan data yang riil, misalnya tidak memperhatikan prasyarat luasan lahan, kondisi riil petani, dan alokasi kebutuhan pupuk, (ii) peranan petugas penyuluh lapangan (PPL) yang kurang optimal dalam mengawal proses verifikasi dan validasi data, sehingga data RDKK seringkali berbeda dengan data di lapangan, dan (iii) penyusunan RDKK sebagian besar masih dilakukan secara manual sehingga terjadi banyak permasalahan secara administratif. Dalam rangka mengefisienkan alokasi belanja subsidi, maka diperlukan upaya perbaikan data secara menyeluruh, antara lain dengan melakukan sinkronisasi data RDKK dengan data NIK (by name, by address). Hal ini bertujuan untuk mengurangi data ganda (duplikasi data) petani penerima subsidi. Selain itu, untuk memenuhi prasyarat luas lahan maksimal 2 ha, dalam proses penyusunan data RDKK wajib menyertakan bukti luas lahan, misal surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPT PBB), dan status tanah yang digarap. Untuk menghindari permasalahan administratif terkait data RDKK manual, Kementerian Pertanian perlu melakukan pencatatan RDKK sesuai dengan format Sistem Penyuluh Pertanian (Simluhtan) yang saat ini sudah dalam sistem online (online platform), sehingga dapat disusun suatu RDKK secara elektronik/online (e- RDKK). Penggunaan e-RDKK ini sangat penting dalam hal menampung percepatan perubahan data terkait dengan target penerima dan alokasi subsidi pupuk, serta kemudahan dalam mengakses data. Selain itu, untuk mendukung proses penyusunan data RDKK yang valid, peran dan kapasitas dari penyuluh pertanian perlu lebih dioptimalkan. Mengingat dalam proses penyusunan data RDKK terdapat keterlibatan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, maka koordinasi antara keduanya perlu lebih ditingkatkan. Sementara itu, untuk menjamin penyaluran subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, penggunaan kartu tani dapat dijadikan suatu opsi karena kartu tani dapat dipakai sebagai identitas petani yang berhak menerima subsidi pupuk. Beberapa manfaat penggunaan kartu tani antara lain: (i) Pemerintah mengetahui kebutuhan pupuk masing-masing petani beserta kuotanya, (ii) Pemerintah mengetahui pada bulan apa petani melakukan pembelian pupuk beserta kuota pembeliannya, (iii) Pemerintah dapat menyiapkan kuota pupuk yang lebih akurat tiap bulannya sehingga dapat mengantisipasi kelangkaan pupuk, (iv) pagu alokasi subsidi pupuk dapat lebih optimal dan efisien dikarenakan dapat mengurangi kebocoran, dan (v) ke depannya kartu tani dapat diintegrasikan dengan program bantuan Pemerintah lainnya. Agar penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani dapat dilakukan secara maksimal, dibutuhkan beberapa prakondisi antara lain: (i) ketersediaan payung hukum atas penggunaan kartu tani; (ii) kerjasama dan koordinasi yang baik antar level pemerintahan dan antar kementerian di pusat dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah; (iii) data RDKK valid, dapat mengidentifikasi jumlah petani penggarap < 2 ha, jumlah kebutuhan pupuk baik di level petani, Poktan maupun Gapoktan; (iv) sosialisasi yang intensif kepada seluruh pihak terutama kepada petani dan pengecer mengenai manfaat dan cara pemakaian kartu tani; (v) kartu tani telah ada di tangan petani sebelum tahun anggaran berjalan; (vi) mesin Electronic Data Capture (EDC) telah tersedia di setiap pengecer yang ditunjuk sebelum tahun anggaran berjalan; (vii) coverage sinyal mesin EDC bank dan operator telekomunikasi bagus; (viii) stok pupuk tersedia sampai di tingkat pengecer, dan disiapkan cadangan untuk menghindari kelangkaan; dan (ix) komitmen dan kerjasama yang jelas dari perusahaan pupuk, distributor, dan pengecer dengan Pemerintah (pusat dan daerah). 133
5.3.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa Sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) senantiasa meningkat setiap tahun. Dalam periode 2012-2016, rata-rata TKDD tercatat tumbuh sebesar 10,3 persen per tahun. Perkembangan TKDD periode 2012-2017 beserta rincian jenis transfer dijelaskan dalam Grafik 36. Dalam periode tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) masih merupakan komponen TKDD terbesar sementara DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi terutama sejak tahun 2015. Memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam APBN 2015 mulai dialokasikan Dana Desa sebesar Rp9,07 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp20,77 triliun pada APBNP 2015. Alokasi TKDD yang semakin besar tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam cita ketiga dari Nawacita. Grafik 36 Perkembangan TKDD Tahun 2012-2017 (Rp Triliun) 764,93 710,26 623,14 573,70 480,65 513,26 2012 2013 2014 2015 2016 2017 APBN DBH DAK Fisik Dana Insentif Daerah Dana Desa Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal periode 2012-2016 telah mendorong perbaikan pelayanan dasar publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata lama sekolah telah meningkat dari 7,83 tahun (2013) menjadi 8,02 tahun (2015), rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama meningkat dari 70,7 persen (2013) menjadi 75,6 persen (2015), dan rata-rata persentase rumah tangga menurut akses sanitasi layak meningkat dari 56,8 persen (2013) menjadi 59,1 persen (2015). PDRB per kapita rata-rata per provinsi meningkat dari Rp42,31 juta (2013) menjadi Rp48,78 juta (2015). Rata-rata Indeks 134
Pembangunan Manusia (IPM) per provinsi meningkat dari 67,5 (2013) menjadi 68,6 (2015), dan rata-rata tingkat kemiskinan per provinsi menurun dari 11,93 persen (2012) menjadi 11,86 persen (2015). Di sisi lain, tingkat kesenjangan masih cukup tinggi namun menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Rata-rata Indeks Gini per provinsi pada tahun 2013 mencapai 0,37 dan tahun 2015 menjadi 0,36. Indeks Wiliamson yang merupakan indikator kesenjangan antardaerah, secara nasional menunjukkan arah pengurangan kesenjangan antardaerah yang pada tahun 2012 nilai indeksnya 0,81 menjadi 0,78 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, realisasi TKDD mencapai Rp710,26 triliun atau 91,5 persen dari pagu APBNP 2016. Realisasi tersebut terdiri atas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp663,58 triliun (91,0 persen) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp46,68 triliun (99,4 persen). Jenis TKD yang persentase realisasinya terendah adalah Dana Perimbangan yaitu 90,7 persen (Rp639,77 triliun), sedangkan realisasi DID serta Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY terealisasi 100 persen. Rendahnya realisasi Dana Perimbangan disebabkan oleh rendahnya realisasi DBH, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik. Grafik 37 Pendapatan dan Belanja APBN berdasarkan Geografis Sumber: Kementerian Keuangan Realisasi DBH yang hanya mencapai 83,0 persen dari pagu APBNP disebabkan oleh realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan lebih rendah dari yang direncanakan dan adanya penundaan penyaluran DBH pada triwulan IV tahun 2016. Selain penundaan penyaluran DBH, dalam pelaksanaan DAU 2016 juga terdapat kebijakan penundaan penyaluran sebagian DAU terhadap 169 daerah. Namun, seluruh DAU yang ditunda tersebut telah dibayarkan penuh pada bulan November dan Desember 2016 sehingga realisasi DAU tahun 2016 mencapai 100 persen. Realisasi DAK Fisik sebesar 83,7 persen disebabkan oleh belum optimalnya penyerapan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, realisasi DAK Non 135
Fisik yang hanya mencapai 73,1 persen terutama disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran DAK Non Fisik melalui penyaluran DAK Non Fisik sesuai dengan kebutuhan riil di daerah. Secara rata-rata dalam periode tahun 2014-2016, pendapatan negara terbesar bersumber dari wilayah Jawa yang mencapai Rp1.143,2 triliun dengan belanja sebesar Rp302,8 triliun sehingga terdapat surplus Rp840,4 triliun. Sementara itu, belanja negara di wilayah luar Jawa lebih besar dari pada pendapatan negara yang berasal dari wilayah tersebut. Melalui kebijakan ekspansi anggaran ke wilayah luar Jawa terutama melalui TKDD, diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama antara Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal perlu terus diperkuat melalui peningkatan alokasi, perbaikan mekanisme pengelolaan, dan pemanfaatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan TKDD tahun 2017 diarahkan pada sinkronisasi perencanaan/penganggaran TKDD agar sejalan dengan perencanaan/penganggaran K/L dan perbaikan mekanisme penyaluran TKDD berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah. Di samping itu, penggunaan sebagian Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan untuk belanja infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan fasilitas layanan publik dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Pengalokasian Dana Transfer Khusus (DTK) diarahkan untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, serta afirmasi kepada daerah tertinggal dan perbatasan. Alokasi DID ditingkatkan dalam rangka memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi dan kesejahteraan. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya Selanjutnya, Dana Desa alokasinya ditingkatkan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Belanja TKDD dalam APBN 2017 dialokasikan sebesar Rp764,93 triliun atau meningkat Rp54,67 triliun (7,7 persen) dibandingkan realisasi TKDD tahun 2016. Realisasi TKDD sampai dengan triwulan I tahun 2017 mencapai Rp195,19 triliun (25,5 persen) atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TKDD triwulan I tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp197,38 triliun (25,4 persen). Lebih rendahnya realisasi TKDD triwulan I tahun 2017 terutama disebabkan belum adanya realisasi anggaran DAK Fisik dan DD. Realisasi Transfer ke Daerah terdiri atas realisasi Dana Perimbangan Rp190,80 triliun (28,2 persen), realisasi Dana Keistimewaan DIY Rp0,12 triliun (15,0 persen), dan realisasi DID 136
Rp4,27 triliun (56,9 persen). Realisasi Dana Perimbangan tersebut meliputi realisasi DBH Rp30,00 triliun (32,3 persen), DAU Rp132,99 triliun (32,4 persen), dan DAK Non Fisik Rp27,80 triliun (24,2 persen). Sementara itu, DD, DAK Fisik dan Dana Otonomi Khusus belum ada realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2017. DD dan DAK Fisik belum dapat direalisasikan sampai dengan triwulan I karena terdapat kebijakan penyesuaian mekanisme penyaluran dari yang sebelumnya terpusat menjadi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah. Pada tanggal 4 April 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD yang salah satunya mengatur mekanisme baru dalam penyaluran DD dan DAK Fisik. Berdasarkan mekanisme penyaluran yang baru, sampai dengan April 2017, DAK Fisik telah disalurkan sebesar Rp15,19 triliun (26,0 persen) dan Dana Desa sebesar Rp16,65 triliun (27,8 persen). Di sisi lain, belum direalisasikannya Dana Otonomi Khusus sampai dengan akhir triwulan I 2017 karena masih menunggu dokumen pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri beserta lampirannya sebagai prasyarat penyaluran Dana Otonomi Khusus. Pada bulan April 2017, Dana Otonomi Khusus sudah disalurkan sebesar Rp2,47 triliun (12,6 persen). Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan langkah perbaikan dan penyempurnaan. Besaran TKDD yang meningkat secara signifikan telah mampu mendukung perbaikan tingkat layanan publik di daerah, namun belum dapat secara optimal menurunkan tingkat kesenjangan layanan publik antardaerah. Sebagian transfer yang bersifat spesifik belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah dan menjadi SiLPA dalam APBD. Formulasi distribusi DD masih berdasarkan pemerataan dan belum mencerminkan aspek berkeadilan. Di sisi lain, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa yang belum berjalan optimal masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan dana desa sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antar instansi terkait. Kebijakan penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2018 akan dilakukan melalui peningkatan alokasi TKDD sesuai kemampuan keuangan negara yang diikuti dengan perbaikan distribusi dan peningkatan kualitas belanja di daerah. Penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan hal penting sebagai kebijakan alokasi TKDD tahun 2018 karena memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antardaerah), mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 137
Sejalan dengan arah kebijakan penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, berikut ini adalah pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2018. Pertama, meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional serta meningkatkan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/penganggaran alokasi belanja K/L. Kedua, memperkuat implementasi kebijakan DTU dalam mendanai kewenangan desentralisasi, dengan: (a) mengoptimalkan alokasi, penyaluran, dan penggunaan DBH, serta penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, (b) pagu DAU Nasional bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN neto, menyempurnakan formulasi perhitungan PDN neto agar lebih mencerminkan kapasitas PDN yang sebenarnya, mengalokasikan DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintahan, dan memberikan afirmasi alokasi DAU kepada daerah kepulauan, tertinggal, dan perbatasan (c) melanjutkan pengaturan penggunaan 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur, yang berupa belanja modal dan belanja pemeliharaan non aparatur, sehingga fokus pada belanja infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik guna meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Ketiga, memperkuat implementasi DTK dalam mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah melalui pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah y a n g s e l a r a s dengan prioritas nasional, serta afirmasi kepada daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan antarnegara, diantaranya melalui: (a) meningkatkan alokasi DTK dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur dasar dan pencapaian standar pelayanan minimal, (b) penyempurnaan dan refocusing bidang/sub bidang DAK Fisik agar lebih fokus pada upaya mengatasi ketimpangan layanan publik antardaerah dan pengalokasian DAK Fisik berdasarkan proposal dari daerah, (b) peningkatan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan performance based untuk seluruh jenis DAK Non Fisik, peningkatan efektivitas pemantauan atas penggunaan, dan peningkatan akurasi data dasar dan unit cost pengalokasian DAK Non Fisik, dan (c) peningkatan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan performance based untuk seluruh jenis DAK Non Fisik, peningkatan efektivitas pemantauan atas penggunaan, dan peningkatan akurasi data dasar dan unit cost pengalokasian DAK Non Fisik, dan (d) penguatan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian output. Keempat, melakukan penguatan DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD, melalui peningkatan alokasi dan penyempurnaan kriteria DID dengan berdasarkan pada prestasi daerah, yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang dihasilkan, dalam bentuk kategori tertentu antara lain di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Keenam, meningkatkan alokasi dan reformulasi 138
distribusi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Ketujuh, penguatan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Boks 10 Kebijakan Reformulasi Distribusi Dana Desa Dalam rangka penguatan implementasi desentralisasi fiskal di daerah, dana desa menjadi salah satu instrumen fiskal dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan di daerah melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) bahwa Dana Desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang diamanahkan dalam UU Desa, Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran Dana Desa dalam APBN 2015 sebesar Rp9,07 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp20,77 triliun dalam APBN Perubahan 2015. Pada tahun ketiga pengalokasiannya, Dana Desa dalam APBN meningkat sangat signifikan sebesar 288,9 persen yaitu dari Rp20,77 triliun (tahun 2015) menjadi sebesar Rp60,0 triliun (tahun 2017). Peningkatan alokasi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah desa sekitar 1,2 persen dari 74.093 desa (tahun 2015) menjadi 74.954 desa (tahun 2017). Peningkatan alokasi Dana Desa dalam APBN merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mewujudkan Nawacita pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam evaluasi atas implementasi kebijakan Dana Desa, ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Salah satu permasalahan pentingnya adalah formulasi Dana Desa yang menjadi dasar perhitungan distribusi Dana Desa per desa. Formulasi distribusi Dana Desa yang diterapkan hingga tahun 2017 adalah formula Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Formula (AF) = 90:10. Porsi AF yang hanya 10 persen perlu diperbaiki untuk mendistribusikan jumlah Dana Desa per desa yang sesuai dengan karakter desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis desa yang diukur melalui indeks kemahalan konstruksi (IKK)/indeks kesulitan geografis (IKG). Tingkat kesulitan geografis tersebut meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Reformulasi distribusi Dana Desa menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan memperbesar porsi AF agar pemanfaatan Dana Desa lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bersamaan dengan implementasi kebijakan reformulasi tersebut, diterapkan juga kebijakan holdharmless agar desa memperoleh alokasi minimal sama dengan tahun sebelumnya serta kebijakan afirmasi pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa tertinggal. Peningkatan anggaran Dana Desa yang dalam APBN tahun 2018 direncanakan mencapai 10 persen dari dan di luar anggaran Transfer ke Daerah sesuai amanah UU Desa merupakan momentum yang sangat baik untuk menetapkan kebijakan reformulasi distribusi Dana Desa, holdharmless, dan afirmasi tersebut. Di samping formulasi distribusi Dana Desa, keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan Dana Desa tidak terlepas dari upaya- upaya mengatasi permasalahan lain yang muncul dalam implementasinya. Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Daerah ke Desa masih perlu ditingkatkan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanan Dana Desa agar ditingkatkan untuk mempersiapkan persyaratan penyaluran Dana Desa dapat diselesaikan tepat waktu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan dan laporan keuangan desa, serta laporan penggunaan Dana Desa sebagai prasyarat penyaluran Dana Desa perlu disiapkan dengan baik dan terjadwal. Untuk mempersiapkan semua itu diperlukan kompetensi perangkat desa yang cukup memadai dan peningkatan peran pendamping desa untuk membantu desa dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa. Mengutamakan metode swakelola dan pemanfaatan input dari desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam implementasi kebijakan Dana Desa perlu ditingkatkan Reformasi Program Pensiun PNS Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, yaitu suatu keadaan dimana jumlah penduduk Indonesia yang produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Bonus demografi tersebut diperkirakan akan memuncak pada tahun 2030 dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 68,07 139
persen. Namun demikian, bonus demografi tersebut akan diikuti dengan tantangan penuaan penduduk (aging population) seiring dengan perbaikan kualitas hidup di Indonesia di masa mendatang. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas telah mencapai 14,04 persen dari total penduduk di Indonesia dan total dependency ratio 51,62 persen. Grafik 38 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia 0-14 15-64 65+ 4,71% 4,93% 8,43% 14,04% 17,29% 22,68% 64,60% 66,18% 68,07% 65,96% 63,33% 60,93% 30,69% 28,89% 23,50% 20,01% 17,29% 16,38% 2000 2010 2030 2050 2080 2100 Sumber: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut akan menambah beban baik bagi penduduk usia produktif maupun bagi Pemerintah. Oleh karena itu adanya bonus demografi saat ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi tantangan aging population, Pemerintah terus melakukan penguatan program perlindungan sosial kepada masyarakat, di antaranya melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Tujuan utama SJSN adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi setiap penduduk apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peserta SJSN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, seperti menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Adapun jenis program jaminan dalam SJSN meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Secara umum, jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengikuti program jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 13,9 juta peserta aktif 140
dan 24,7 juta peserta pasif untuk program jaminan hari tua, dan sebesar 9,5 juta peserta aktif dan 3,6 juta peserta pasif untuk program jaminan pensiun. Sementara itu, peserta program jaminan pensiun dan THT untuk aparatur negara (PNS/TNI/Polri/Pejabat negara) yang dikelola PT.Taspen dan PT. Asabri sebesar 5,6 juta peserta. Secara khusus, dalam rangka menjaga keberlanjutan pendapatan ketika memasuki usia pensiun, diperlukan beberapa langkah strategis untuk penguatan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua agar penduduk yang sudah tidak produktif dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Reformasi program pensiun PNS merupakan satu kesatuan yang utuh dengan reformasi birokrasi yang substansinya mendorong kinerja aparatur negara agar lebih produktif, profesional, dan berintegritas sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong efisiensi birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah selaku pemberi kerja perlu menempuh kebijakan yang dapat mendorong perbaikan kinerja PNS antara lain melalui peningkatan kesejahteraan PNS, baik ketika masih aktif bekerja maupun sudah purnabakti. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS aktif antara lain dilakukan Pemerintah melalui kebijakan kenaikan gaji pokok, sedangkan untuk PNS yang purnabakti dilakukan melalui kenaikan manfaat pensiun seiring dengan adanya kenaikan gaji pokok PNS tersebut. Pada tahun 2016 dan 2017, Pemerintah tidak menaikkan gaji pokok PNS dan menggantinya dengan kebijakan pemberian THR. Sementara itu, untuk menjaga kesinambungan penghasilan PNS ketika memasuki purnabakti maka diberikan jaminan pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) sebagai hak dan penghargaan. Jaminan Pensiun dan THT diberikan bagi PNS yang berhak (berhenti dengan hormat) agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, serta diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian kepada negara. Dengan adanya kesinambungan penghasilan di hari tua, PNS yang masih aktif akan merasa tenang dalam bekerja sehingga menjaga stabilitas kinerja dan memelihara produktifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini manfaat yang diterima oleh pensiunan PNS sebesar 2,5 persen untuk setiap tahun masa kerja yang dihitung dari gaji pokok terakhir. Apabila seorang PNS memiliki masa kerja maksimum 30 tahun maka yang bersangkutan akan menerima pensiun sebesar 75 persen dari gaji pokok terakhir. Manfaat pensiun tersebut diberikan secara berkala (bulanan) kepada pensiunan PNS dan/atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, manfaat yang diberikan dari program THT diberikan secara sekaligus (lump sum) pada saat memasuki usia pensiun. PNS selaku peserta program berkewajiban untuk membayar 141
iuran yang dihitung sebagai persentase dari penghasilan bulanan (gaji pokok dan tunjangan keluarga) yaitu 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk iuran THT. Dalam pelaksanaannya, program pensiun dan jaminan hari tua PNS masih menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut. Pertama, pengelolaan pensiun PNS yang diterapkan saat ini adalah menggunakan sistem pay as you go (PAYGO), dimana pembayaran manfaat pensiun dibiayai secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN ketika PNS memasuki masa pensiun. Sementara itu, kontribusi peserta belum optimal digunakan untuk membayar manfaat pensiun. Dalam sistem PAYGO, pembayaran iuran pensiun dilakukan bersamaan dengan saat pembayaran manfaat pensiun (current disbursement). Ketika PNS masih aktif bekerja, Pemerintah belum perlu mengalokasikan anggaran pembayaran manfaat pensiun sehingga anggaran yang tersedia dalam APBN dapat digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya. Namun demikian, dalam jangka menengah Pemerintah perlu mengantisipasi potensi besarnya alokasi anggaran untuk pembayaran manfaat pensiun di masa yang akan datang setelah PNS memasuki masa pensiun. Grafik 39 Manfaat Pensiun Triliun Rp 120,0 100,0 5,0 4,9 4,6 4,4 4,7 4,6 5,0 4,7 4,6 % 6,0 5,0 80,0 3,5 3,7 3,7 4,0 60,0 3,0 40,0 20,0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 2,0 1,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 APBNP 2017 APBN 2018* 2019* 2020* Proyeksi Belanja Manfaat Pensiun (Triliun Rp) % Belanja Manfaat Pensiun thd PDB % Belanja Manfaat Pensiun thd Belanja Negara Sumber: Kementerian Keuangan Kedua, sistem PAYGO dalam pengelolaan program pensiun PNS menimbulkan beban APBN yang terus meningkat untuk membiayai manfaat pensiun. Sebagai gambaran, kebutuhan anggaran untuk manfaat pensiun di tahun 2012 hanya sekitar Rp66 triliun, meningkat menjadi Rp95,9 triliun dalam APBN 2017. Peningkatan beban APBN tersebut terutama dipengaruhi terus bertambahnya jumlah pensiunan dan usia harapan hidup serta belum berimbangnya besaran dan masa iur dengan besaran dan masa pembayaran manfaat pensiun. Meskipun secara nominal belanja manfaat pensiun dalam APBN terus meningkat, secara persentase baik terhadap Belanja Negara maupun terhadap PDB masih relatif terkendali. Ketiga, program THT untuk PNS juga perlu dilakukan upaya perbaikan mengingat struktur program yang berlaku saat ini menimbulkan semakin meningkatnya kewajiban yang belum 142
terdanai (unfunded past service liability-UPSL) sehingga dapat mengganggu keberlanjutan penyelenggaraan program THT PNS sekaligus berpotensi mengganggu keberlanjutan fiskal. UPSL merupakan suatu kondisi kekurangan dana (defisit) yang timbul karena Kewajiban/Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan lebih besar dibandingkan dengan Kekayaan/Aset yang Diperkenankan pada saat tertentu. UPSL menjadi tanggung jawab Pemerintah apabila badan penyelenggara tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah perkembangan jumlah UPSL dari periode tahun 2007 hingga 2015. Tabel 11 Jumlah UPSL Penyelenggaraan Program THT Tahun Jumlah UPSL (Triliun Rp) 2007 sd 2011 19,16 2012 3,85 2013 3,71 2014 3,23 2015 3,67 Total 33,62 Sumber: Kementerian Keuangan Keempat, beban Pemerintah dalam APBN tidak hanya digunakan untuk membiayai manfaat pensiun PNS Pusat tetapi juga manfaat pensiun PNS Daerah. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dan langkah antisipasi dalam melakukan reformasi program pensiun PNS, sehingga penambahan PNS Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik tetap harus menjaga keberlanjutan fiskal. Kelima, besaran manfaat pensiun yang ada saat ini masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan PNS ketika sudah purnabakti karena jumlahnya relatif kecil. Besaran manfaat pensiun PNS yang berlaku saat ini masih mengacu kepada ketentuan dalam Undang-undang 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. UU 11/1969 mengatur bahwa besaran pensiun PNS yang diterima setiap bulan adalah sebesar 2,5 persen dari gaji pokok untuk tiap-tiap tahun masa kerja. Adapun masa kerja yang diperhitungkan dalam manfaat pensiun adalah maksimal 30 tahun, meskipun terdapat PNS yang masa kerjanya dapat lebih dari 30 tahun. Dengan demikian, besaran maksimum manfaat pensiun yang diterima adalah sebesar 75 persen (dengan masa kerja 30 tahun), dan sekurang- kurangnya 40 persen dari dasar pensiun serta tidak boleh kurang dari Gaji Pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri yang berlaku. 143
Dengan digunakannya gaji pokok sebagai dasar perhitungan manfaat pensiun, kesinambungan penghasilan PNS ketika memasuki purnabakti akan sulit terwujud. Hal ini terutama disebabkan manfaat pensiun yang diterima jauh lebih rendah dibandingkan dengan total penghasilan terakhir ketika masih aktif bekerja. Bahkan, semakin tinggi kepangkatan dan/atau jabatan terakhir yang dimiliki oleh seorang PNS ketika masih aktif bekerja, maka semakin rendah rasio manfaat pensiun terhadap total penghasilan terakhirnya (replacement ratio). Best practices sebagaimana yang menjadi rekomendasi International Labour Organization (ILO) adalah replacement ratio minimal sebesar 40 persen agar seseorang dapat hidup yang layak setelah memasuki masa pensiun. Keenam, pengelolaan pensiun PNS yang mengacu kepada produk hukum tahun 1969 sudah kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sistem kepegawaian PNS saat ini sudah mengalami banyak perubahan dengan adanya reformasi pola karir dan kebijakan remunerasi PNS. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan kerangka baru bagi pengelolaan pensiun yang komprehensif di Indonesia. Secara khusus, UU BPJS mengamanatkan PT. ASABRI dan PT. TASPEN perlu menyelesaikan pengalihan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mengamanatkan program pensiun dan THT PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam Program Jaminan Sosial Nasional (JSN). Dengan demikian, program pensiun PNS harus disinkronisasikan dengan program lain yang telah ada dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku saat ini, khususnya UU SJSN, UU BPJS, dan UU ASN. Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, Program Pensiun PNS perlu ditata ulang agar dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi dan adil bagi pensiunan. Program pensiun diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong dan memelihara stabilitas kinerja PNS dengan menjaga beban APBN yang tetap terkendali. Secara umum substansi program pensiun PNS hendaknya dapat memberikan manfaat yang cukup (adequacy) dengan memperhatikan kemampuan peserta dan Pemerintah (affordable), namun dapat menjamin keberlanjutan program pensiun PNS. Untuk itu, reformasi pensiun perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk mencari keseimbangan antara kecukupan manfaat dan beban APBN yang terkendali, sinergi antar program terkait, dan transisi dari program pensiun yang berlaku saat ini. Adapun upaya perbaikan yang telah ditempuh Pemerintah antara lain dengan melakukan perubahan batas usia pensiun PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun sebagaimana yang telah 144
diatur dalam UU ASN. Penyesuaian usia pensiun tersebut dapat mengurangi beban APBN karena dapat menambah masa pembayaran iuran dan mengurangi masa pembayaran manfaat pensiun. Namun demikian, perubahan batas usia pensiun saja tidak cukup untuk memperbaiki program pensiun dan THT PNS. Berbagai upaya perbaikan program pensiun dan THT masih perlu dilakukan untuk memberikan kepastian kepada PNS dalam memenuhi kehidupan yang layak ketika memasuki usia pensiun. Pertama, perhitungan manfaat pensiun PNS hendaknya tidak lagi berdasarkan gaji pokok terakhir, tetapi berdasarkan rata-rata total penghasilan (index career average-ICA) yang diterima PNS selama masa baktinya. Perhitungan manfaat pensiun menggunakan ICA akan lebih adil bagi semua PNS karena mencerminkan penghasilannya selama bekerja terutama untuk PNS yang berada pada golongan tinggi dan/atau memiliki jabatan struktural/fungsional sebelum pensiun. Kedua, perlu adanya mekanisme penyesuaian manfaat pensiun secara otomatis yang dikaitkan dengan perubahan tingkat kemahalan atau inflasi. Selama ini, penyesuaian manfaat pensiun PNS didasarkan pada kenaikan gaji pokok bagi PNS yang diterapkan oleh Pemerintah. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kenaikan gaji pokok bagi PNS sehingga pensiun PNS pun tidak mengalami kenaikan. Tidak adanya kenaikan manfaat pensiun dapat menyebabkan nilai manfaat yang diterima pensiunan akan tergerus oleh inflasi sehingga dapat mengurangi daya beli mereka. Akibatnya, tujuan dari pengelolaan pensiun agar menjamin kesinambungan penghasilan PNS yang purnabakti tidak tercapai dengan maksimal. Ketiga, dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara PNS aktif dengan PNS yang purnabakti. Oleh karena itu, batas usia pensiun hendaknya dapat disesuaikan dengan membaiknya harapan hidup (life expectancy) di Indonesia. Hal tersebut sebagai antisipasi meningkatnya beban pembayaran manfaat pensiun seiring dengan terjadinya penuaan penduduk (aging population) di masa mendatang. Keempat, upaya perbaikan pengelolaan pensiun dan THT PNS perlu disinergikan dengan program SJSN. Pemerintah menyadari bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat mengingat kompleksitas pengelolaan kedua program tersebut. Sebagai bagian dari proses reformasi pensiun dan THT PNS, pada tahun 2018 direncanakan akan dilakukan uji coba perbaikan pengelolaan pensiun bagi guru dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN. Selain upaya perbaikan yang telah diuraikan di atas, perlu juga dikaji lebih mendalam mengenai skema pensiun dan THT yang paling optimal dari sisi APBN dan kesejahteraan PNS. 145
Pembiayaan Anggaran Berdasarkan perkembangan lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan anggaran terus meningkat seiring dengan ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif. Selain itu, peningkatan pembiayaan juga merupakan dampak dari perluasan fungsi pembiayaan sebagai instrumen investasi untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan KUMKM, meningkatkan akses MBR untuk memperoleh akses perumahan dengan harga terjangkau, serta mendorong peningkatan ekpor melalui program National Interest Account (NIA). Grafik 40 Perkembangan Pembiayaan Tahun 2012-2017 (dalam Rp triliun) Sumber: Kementerian Keuangan Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan triwulan pertama tahun 2017 telah mencapai Rp187,8 triliun atau 56,9 persen dari yang direncanakan pada APBN 2017. Realisasi tersebut bersumber dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp186,6 triliun atau sebesar 48,5 persen terhadap rencana pembiayaan utang pada APBN 2017. Sementara untuk pos pembiayaan lainnya relatif tidak berbeda dari tahun 2016. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi triwulan pertama tahun 2016 yang mencapai Rp200,2 triliun atau 67,5 persen terhadap rencana pada ABPNP 2016. Pada tahun 2017, strategi pembiayaan yang akan ditempuh antara lain: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas manageable, (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro, (3) memanfaatkan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian, (4) mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, dan (5) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah. 146
Pada tahun 2016, realisasi pembiayaan melampaui target APBNP 2016 terutama dipengaruhi oleh kurang optimalnya pencapaian penerimaan negara yang berdampak terjadinya pelebaran defisit, sehingga diperlukan tambahan pembiayaan untuk menutup financing gap. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.05/2016 Tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Namun demikian walaupun terjadi pelebaran defisit tetapi masih dapat dikendalikan dalam batas aman sehingga keberlanjutan fiskal tetap dapat dijaga. Realisasi defisit anggaran di tahun 2016 sebesar Rp308,3 triliun atau 2,49 persen terhadap PDB. Pada tahun 2017, utang neto dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp384,69 triliun yang mempertimbangkan refinancing utang jatuh tempo sebesar Rp231,94 triliun, serta cash buyback sebesar Rp3,00 triliun. Oleh karenanya maka kebutuhan pembiayaan utang secara bruto direncanakan sebesar Rp616,63 triliun yang direncanakan dipenuhi dari penerbitan SBN sebesar 91,8 persen dan pengadaan pinjaman sebesar 8,2 persen. Pembiayaan melalui penerbitan SBN direncanakan dipenuhi dari penerbitan SBN rupiah sebesar 79,0 persen sementara SBN valas sebesar 21,0 persen dari total rencana penerbitan SBN. Dalam rangka mengukung pencapaian portofolio utang yang optimal dan pengembangan pasar SBN domestik, tahun 2017 direncanakan akan dilakukan debt switch dan buyback secara rutin untuk melakukan reprofiling utang Pemerintah. Program debt switching dilakukan untuk mengurangi refinancing risk, meningkatkan likuiditas pasar SBN, serta mengembangkan pasar SBN. Program buyback dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dengan membeli seri yang tidak likuid, melakukan stabilisasi pasar sebagai langkah untuk mengurangi volatilitas harga, dan melakukan manajemen portofolio dalam rangka mengurangi refinancing risk serta salah satu langkah memanfaatkan idle cash. Untuk mengantisipasi ketidakpastian global tahun 2017, Pemerintah melalui UU APBN 2017 dapat melakukan perubahan dari satu jenis pembiayaan tunai ke pembiayaan tunai lainnya dengan memperhatikan biaya/risiko dan ketersediaan instrumen antara lain pertimbangan timing pengadaan utang. Terkait timing pengadaan utang, Pemerintah juga dapat merealisasikan sebagian kebutuhan pembiayaan tahun 2017 di akhir tahun 2016 (prefunding) dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kondisi kas negara, dan kebutuhan pembiayaan utang pada awal tahun anggaran. Prefunding diharapkan menjamin ketersediaan dana pada awal tahun anggaran, khususnya untuk memenuhi belanja rutin Pemerintah, pembayaran kewajiban utang, serta lonjakan kebutuhan awal tahun dalam rangka percepatan realisasi 147
belanja infrastruktur. Melalui berbagai strategi tersebut diharapakan pengelolaan utang akan lebih prudent dan lebih efisien cost of borrowing-nya. Mencermati perkembangan pembiayaan 2012-2017, kebijakan pembiayaan ke depan perlu didorong agar mampu mendukung pencapaian target secara optimal namun dengan risiko yang terkendali sehingga tetap dapat menjaga terwujudnya keberlanjutan pembiayaan. Secara umum tantangan pembiayaan 2018 adalah (i) mendorong produktivitas pemanfaatan pembiayaan yang bersumber dari utang utamanya untuk mendukung pembiayaan investasi dan kegiatan produktif (aspek produktivitas), (ii) menjaga keseimbangan sumber pembiayaan dalam rangka mitigasi risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi (aspek keseimbangan), (iii) mendorong efisiensi dalam pengadaan utang antara lain efisiensi biaya utang (aspek efisiensi), (iv) mengendalikan risiko dengan menjaga aspek kehati-hatian dalam pengelolaan utang (aspek prudent), dan (v) mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dan kreatif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan memberdayakan peran swasta, BUMN dan BUMD. Secara umum kebijakan pembiayaan tahun 2018 diarahkan untuk: (1) mengendalikan risiko utang terhadap PDB dalam batas manageable berkisar 27-29 persen terhadap PDB, (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi, (3) menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, (4) mengembangkan pembiayan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, skema KPBU, kewajiban penjaminan (antara lain: untuk pinjaman langsung (direct lending) dan akses pembiayaan KUMKM) (5) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional, (6) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN dengan mengembangkan standar penilaian kelayakan untuk pemberian PMN kepada BUMN khususnya untuk pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman, (7) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas, (8) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM, (9) mendukung program penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR, serta (10) meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin dan kepastian pengembangan pendidikan jangka panjang melalui pembentukan sovereign wealth fund (SWF) pendidikan. Pembiayaan Utang Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia telah masuk ke dalam golongan negara berpenghasilan menengah. Dari perspektif 148 turut
pembiayaan utang, meningkatnya status Indonesia yang telah berubah menjadi negara berpenghasilan menengah (NBM) turut berpengaruh pada kesempatan Indonesia untuk memperoleh Concessional Loan atau Official Development Assistance (ODA). Dampaknya adalah Indonesia tidak lagi dapat memanfaatkan pinjaman dengan bunga murah dari lembaga keuangan internasional. Hal ini mengharuskan Pemerintah untuk mencari sumber pinjaman dari pasar dengan bunga yang berfluktuasi. Dalam beberapa tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin didominasi oleh instrumen SBN terutama SBN domestik. Penerbitan SBN valas tetap dilakukan secara terukur sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang mengalami peningkatan. Penerbitan SBN valas dilakukan sebagai upaya diversifikasi pasar untuk mengantisipasi dinamika likuiditas dan memperoleh biaya utang yang kompetitif. Dalam konteks pengadaan utang pemerintah senantiasa konsisten untuk mendorong agar pengelolaan utang tetap memenuhi aspek kehati-hatian (prudent). Grafik 41 Posisi Utang Pemerintah Tahun 2012-2017 Sumber: Kementerian Keuangan Dalam rangka memitigasi risiko utang, Pemerintah berupaya mengendalikan rasio utang dalam batas manageable. Secara umum dalam lima tahun terakhir rasio utang terhadap PDB walaupun meningkat namun relatif terjaga dalam batas aman. Rasio utang tahun 2012 sebesar 23,0 persen dan meningkat menjadi sekitar 27,9 persen terhadap PDB pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017 rasio utang terhadap PDB diproyeksikan berada pada kisaran 28,2 persen. Perkembangan posisi utang Pemerintah dalam periode 2012-2017. Dalam rangka kebutuhan menutup defisit anggaran, strategi pembiayaan utang yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2018 adalah: (i) meningkatkan efisiensi biaya utang dengan tetap mempertimbangkan risiko portofolio utang, (ii) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik, (iii) mengadakan pinjaman luar negeri secara selektif terutama untuk infrastruktur, ketahanan energi, dan pertahanan keamanan, (iv) meningkatkan pemanfaatan fasilitas 149
pinjaman tunai sebagai alternatif instrumen pembiayaan, dan (v) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka manajemen aset dan kewajiban/asset liabilities management negara (sovereign ALM). Pemanfaatan utang yang tepat sasaran merupakan isu utama untuk memastikan utang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Utang menghasilkan biaya yang tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga membebani fiskal di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemanfaatan utang digunakan untuk kegiatan produktif dan juga digunakan untuk investasi bagi generasi mendatang (keadilan antar generasi). Besaran nominal utang pada akhir tahun tertentu merupakan hasil dari outstanding utang dan kebutuhan pembiayaan utang tahun berjalan. Outstanding utang pada dasarnya merupakan legacy debt yang berasal dari penggunaan utang di masa lalu. Terhadap outstanding utang tersebut harus dikelola dengan hati-hati melalui upaya-upaya pengelolaan portofolio utang seperti debt switch dan buyback. Pengendalian utang melalui net negative flow khususnya pinjaman luar negeri, saat ini dipandang tidak lagi relevan, mengingat penggunaan instrumen pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman kegiatan yang secara langsung digunakan untuk proyek/kegiatan tertentu masih dibutuhkan. Sementara itu, penggunaan pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai dewasa ini juga diperlukan sebagai alternatif pembiayaan utang saat kondisi pasar dipenuhi ketidakpastian yang sangat mempengaruhi pasar SBN. Sementara itu, untuk menciptakan pendalaman pasar domestik (financial deepening) yang aktif dan likuid, maka strategi pembiayaan utang tahun 2018 diharapkan juga masih akan mendorong financial inclusion. Pembiayaan utang APBN tahun 2018 diperkirakan masih akan didominasi oleh SBN, dimana sifatnya merupakan general financing. Sementara itu, walaupun jumlah penggunaan utang langsung untuk proyek tertentu (earmarked) yang dilakukan melalui pinjaman kegiatan dan penerbitan Project Financing Sukuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetap belum secara signifikan mengimbangi SBN yang digunakan untuk general financing. Walaupun utang dalam bentuk SBN yang digunakan sebagai general financing pada dasarnya juga digunakan untuk membiayai belanja modal (pembangunan infrastruktur), perlu upaya untuk memastikan dana yang diperoleh dari penerbitan SBN secara dominan diarahkan untuk digunakan membangun infrastruktur. Hal ini penting untuk mendorong agar utang digunakan untuk kegiatan produktif. Kebijakan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM masih akan relevan untuk dilakukan agar pengadaan utang di sisi kewajiban senantiasa mempertimbangkan kondisi aset yang dimiliki. Lebih jauh, kerangka ALM yang dimaksud kiranya dipertegas menjadi sovereign ALM sehingga arah kebijakan ini tidak hanya berperan dalam memitigasi risiko 150 juga
likuiditas dan solvabilitas di sisi fiskal namun dapat mendukung keselarasan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai tujuan makro ekonomi yang lebih luas. Prinsip pembiayaan utang tahun 2018 yang akan ditempuh oleh Pemerintah adalah: (i) prinsip prudent yang esensinya pengendalian risiko dengan menjaga rasio total utang terhadap PDB dalam batas yang aman (27-29 persen PDB) dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah, (ii) prinsip biaya utang minimum yang esensinya mendorong efisiensi biaya utang untuk kesinambungan fiskal ke depan, (iii) prinsip produktivitas yang esensinya mendorong agar pemanfaatan utang untuk mendukung kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan antara lain pembiayaan investasi dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, dan (iv) prinsip keseimbangan yang esensinya untuk menjaga komposisi utang dalam batas yang terkendali. Pembayaran bunga utang pada tahun 2018 di sisi belanja merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap kebutuhan pembiayaan tahun berjalan sebagai dampak keseimbangan primer yang negatif. Oleh karena itu, perlu ditempuh strategi untuk mendorong efisiensi biaya utang dengan menjaga level risiko yang aman antara lain melalui pemilihan waktu yang tepat dalam pengadaan utang. Sementara itu, upaya lain adalah dengan strategi mendorong terwujudnya komposisi utang yang efisien namun risiko tetap terkendali serta pemilihan sumber utang dan tenor yang fleksibel. Pembiayaan Investasi Peningkatan pembiayaan investasi merupakan strategi yang ditempuh Pemerintah agar pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian target pembangunan lebih efisien dan mempunyai daya leverage sehingga dapat mengakselerasi pencapaian program pembangunan. Pembiayaan investasi Pemerintah meliputi: (i) investasi kepada BUMN, (ii) investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya, (iii) investasi kepada BLU, (iv) investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional, dan (v) penerimaan kembali investasi. (i) Investasi kepada BUMN. Pemerintah melakukan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. PMN kepada BUMN dilakukan Pemerintah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya melalui BUMN. Secara umum, terdapat empat sasaran utama PMN kepada BUMN. Pertama, BUMN yang melaksanakan penugasan/kebijakan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kedua, mempertahankan porsi kepemilikan Pemerintah pada BUMN. Ketiga, peningkatan 151
kapasitas usaha BUMN dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara. Keempat, meningkatkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi. (ii) Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya. Pemerintah tetap mendukung lembaga/badan lainnya untuk melakukan peningkatan kapasitas seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi berorientasi ekspor, serta melaksanakan penugasan khusus Pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional. Selain itu juga ditujukan untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan guna menjamin kesinambungan program JKN. (iii) Investasi kepada BLU. Investasi Pemerintah kepada BLU diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, antara lain: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selaku pengelola DPPN menginvestasikan dana pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (expected return). Hingga tahun 2016, dana investasi ditempatkan pada deposito dan Surat Utang Negara/Obligasi Korporasi. LPDP diharapkan dapat memperluas sumber pendanaan DPPN dengan melakukan diversifikasi investasi pada instrumen yang lebih beragam dan memberikan return yang lebih tinggi, namun dengan tetap memperhatikan tingkat risiko. Pemanfaatan hasil pengembangan DPPN digunakan untuk berbagai program pendidikan seperti beasiswa, program afirmasi, dan pendanaan riset. Pemberian beasiswa diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktoral (S2/S3) di dalam dan di luar negeri, termasuk bantuan untuk penyelesaian tesis dan disertasi. Pada tahun 2018, Pemerintah mendorong penguatan peran LPDP baik selaku fiscal tool maupun sovereign wealth fund (SWF) pendidikan. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan dana abadi pendidikan di dalam investasi jangka panjang agar memperoleh tingkat pengembalian yang optimal yang selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi pengembangan pendidikan antar generasi. Dalam kerangka penguatan sebagai fiscal tool, LPDP harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, perluasan program melalui peningkatan porsi program afirmasi seperti program beasiswa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, sinergi dengan program bidik misi dan pemberdayaan, pelatihan keterampilan 152
(vokasional), serta pengarusutamaan gender. Kedua, penajaman program layanan agar bersinergi dengan program K/L terkait. Ketiga, dapat berfungsi sebagai fiscal buffer untuk ikut berkontribusi dalam merespon ketidakpastian perekonomian. Keempat, rehabilitasi dan renovasi sekolah di daerah remote area yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan K/L terkait. Sementara itu untuk memperkuat peran LPDP sebagai SWF antara lain dapat ditempuh dengan pertama, penguatan kelembagaan dan regulasi untuk meningkatkan fleksibilitas. Kedua, peningkatan dana kelolaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Ketiga, mendorong perbaikan manajemen investasi untuk peningkatan return dalam rangka optimalisasi pengembangan dana pendidikan untuk memenuhi aspek keadilan antar generasi. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada tahun 2018 dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat khususnya MBR, Pemerintah akan mendukung penyediaan perumahan bagi MBR dan mendukung lembaga pembiayaan lainnya untuk melakukan sekuritisasi KPR. Selain itu, Pemerintah akan berupaya meningkatkan jumlah cakupan MBR yang dapat menggunakan skema pembiayaan FLPP melalui penyesuaian porsi antara Pemerintah dengan bank penyalur serta penyesuaian suku bunga dan tenor kredit. Investasi melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Salah satu komponen investasi Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur adalah investasi dalam bentuk tanah melalui pengadaan tanah (land acquisition). Land acquisition merupakan fase yang sangat kritis dalam penyediaan infrastruktur secara keseluruhan karena menentukan keberhasilan proyek baik dari perspektif waktu maupun output. Tidak seperti bentuk investasi lain yang memiliki benchmark yang jelas, investasi dalam bentuk tanah memiliki karakteristik tersendiri dalam pengakuisisiannya. Tarik menarik antara demand Pemerintah dan supply masyarakat memiliki dimensi yang unik karena tanah sebagai instrumen investasi memiliki atribut scarcity (kelangkaan) sehingga masyarakat selaku pihak penyedia instrumen memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Pemerintah membentuk LMAN sebagai vehicle dalam pendanaan uang ganti kerugian tersebut dengan lingkup penugasan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pemilihan vehicle BLU ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan terkait tahun anggaran yang selalu menjadi isu pelaksanaan anggaran pada satker non-BLU. Penugasan kepada LMAN kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Perpres Nomor 153
102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penggunaan dana badan usaha, yang berdasarkan perjanjian mendapatkan kuasa untuk bertindak atas nama Pemerintah, juga telah diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional. Pada Perpres 3/2016 dan Perpres 102/2016 tersebut, juga telah diatur bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengganti dana badan usaha yang telah digunakan dalam pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah dengan dapat memberikan nilai tambah berupa pengembalian investasi. Alokasi anggaran pembiayaan investasi pada LMAN diproyeksikan untuk mengganti dana badan usaha tersebut dengan disertai adanya pengembalian investasi berupa cost of fund sebesar Bank Indonesia 7 days repo rate. Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek, skema pendanaan melalui LMAN tercatat cukup memberikan percepatan pada pengadaan tanah untuk proyek jalan tol. Alokasi pendanaan uang ganti kerugian Proyek Strategis Nasional melalui LMAN dilakukan mulai tahun 2016 sebesar Rp16 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp20 triliun. Dana yang berasal dari alokasi tahun 2016 telah efektif di rekening dana kelolaan LMAN pada tanggal 30 Desember 2016 dan diproyeksikan penggunaannya untuk mengganti dana talangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk 26 ruas tol. Investasi melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Berdasarkan data BPS tahun 2014, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59 juta UMKM. Sementara, Program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pemerintah hanya dapat menjangkau 12 juta pelaku UMKM sejak program KUR digulirkan. Dengan demikian, mayoritas pelaku UMKM sebanyak 47 juta usaha (79 persen), termasuk usaha Ultra Mikro, belum terfasilitasi dengan program KUR. Oleh karena itu, pada tahun 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi PIP sebagai koordinator pendanaan (coordinated fund) melalui program KUR dengan skema khusus (tailor made) untuk pembiayaan UMKM Ultra Mikro. Revitalisasi PIP fokus pada pengembangan UMKM Ultra Mikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha Ultra Mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan nilai keekonomian debitur. Target pelaku UMKM Ultra Mikro yang dibiayai pada tahun 2017 adalah sebesar 300 ribu sampai dengan 1,1 juta 154
UMKM. Sehingga sisa total pelaku UMKM yang harus difasilitasi sampai dengan 2019 berjumlah 33 juta pelaku usaha UMKM. PIP di tahun 2018 menargetkan jumlah UMKM yang terfasilitasi pembiayaan Ultra Mikro sebanyak 16,5 juta UMKM, dan sisanya sebanyak 16,5 juta di tahun 2019. Dana KUR yang akan dialokasikan Pemerintah nantinya disalurkan PIP selaku koordinator pendanaan kepada pelaku usaha Ultra Mikro melalui kerja sama dengan lembaga penyaluran (LKBB, BLU Pengelola Dana/BLUD Pengelola Dana, atau Koperasi). Skema penyaluran yang dipergunakan PIP adalah skema dana bergulir. Dengan skema ini dana APBN yang dialokasikan pemerintah akan terus berputar sehingga tidak ada dana pemerintah yang hilang, bahkan akan terus bertambah. Untuk meminimalisasi risiko, PIP menggunakan konsep penjaminan piutang lancar dari penyalur tetapi tanpa disertai pengalihan hak tagih piutang yang dijaminkan tersebut (fiducia). Hak tagih dimaksud tetap berada pada penyalur, PIP hanya mendapatkan hak prioritas utama untuk mengeksekusi piutang tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh lembaga penyalur. (iv) Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional. Alokasi PMN untuk organisasi, LKI, dan badan usaha lain ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights). Keanggotaan Indonesia tersebut untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2018 adalah: (i) mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan, (ii) mendukung peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan melanjutkan program dana bergulir FLPP dan melakukan pembiayaan investasi melalui dukungan pendanaan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, Pemerintah akan melakukan upaya pengembangan program, perbaikan proporsi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan agar tepat sasaran, (iii) mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset melalui program DPPN, (iv) memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang dengan membentuk SWF 155
pendidikan melalui penguatan LPDP, (v) memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal melalui pembiayaan investasi kepada BLU dan mendorong BUMN untuk mendukung pemberian KUR swadana, (vi) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi di LKI, (vii) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah dalam mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan dalam rangka penciptaan nilai untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan maritim, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan industri strategis, kemandirian ekonomi nasional, peningkatan ekspor nasional, dan penguatan sektor keuangan melalui sinergi BUMN, (viii) menyempurnakan kualitas perencanaan pembiayaan investasi jangka pendek dan menengah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kesiapan rencana pelaksanaan proyek, ketersediaan lahan, rencana pemanfaatan dana investasi, kemampuan men-deliver proyek infrastruktur, serta kemampuan me-leverage, (ix) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan secara lebih luas bagi UMKM sektor riil yang tepat sasaran, (x) mendukung peningkatan ekspor antara lain dengan melanjutkan program NIA, dan (xi) mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas pembangunan nasional. Pemberian Pinjaman Dalam rangka pemberian pinjaman, strategi yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2018 adalah sebagai berikut: (i) pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dilakukan secara selektif yang pemanfaatannya diutamakan untuk infrastruktur dan energi, (ii) peningkatan tingkat kesiapan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman, dan (iii) peningkatan peran monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan. Kewajiban Penjaminan Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama. Dalam rangka memberikan penjaminan, strategi yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2018 adalah sebagai berikut: (i) mendukung pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur energi, (ii) mendukung BUMN untuk mendapatkan akses pembiayaan secara langsung (direct lending) terutama kepada 156
BUMN yang turut dalam pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, dan (iii) mendukung penyediaan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Boks 11 Mendorong Peran BUMN Sebagai Agen Pembangunan Dalam dua tahun terakhir Pemerintah berupaya mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan (agent of development) untuk mengakselerasi program prioritas melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). BUMN memiliki peran penting untuk menunjang program pembangunan nasional, yang diantaranya ditujukan bagi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman. Melalui skema pembiayaan investasi, PMN kepada BUMN diharapkan menjadi solusi bagi upaya percepatan pembangunan ditengah terbatasnya ruang fiskal yang tersedia. 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 Alokasi Investasi kepada BUMN (Rp Miliar) 64.528,60 50.480,70 Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan PMN melalui pembiayaan investasi kepada BUMN dengan total mencapai Rp119 tersebut tercatat sebagai alokasi terbesar PMN yang pernah diberikan pemerintah dalam sejarah penganggaran. triliun. Nilai 30.000,00 Pada tahun 2015, PMN diberikan kepada 35 BUMN, sebesar Rp64,53 triliun dan tahun 2016, PMN diberikan kepada 24 BUMN dengan sebesar Rp50,48 triliun. Sementara pada APBN tahun 2017, PMN diberikan kepada tiga BUMN dengan total nilai sebesar Rp4 triliun. Indikator efektivitas pemberian PMN tersebut adalah apabila BUMN tersebut dapat meningkatkan kemampuan finansial (melalui leverage) dan mengeksekusi program pembangunan secara tepat waktu dan tepat jumlah, serta menghasilkan outcome yang berkualitas. 20.000,00 7.600,00 10.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 total
2012 2013 2014 2016 2015 2017 Namun demikian, pelaksanaan PMN dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, beberapa BUMN yang ditugaskan sebagai agent of development memiliki kinerja finansial yang belum sepenuhnya optimal, sehingga pemanfaatannya berpotensi mereduksi efektivitas pemanfaatan PMN. Kedua, kesiapan proyek yang kurang matang oleh BUMN menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan. Perencanaan awal BUMN yang lemah terhadap pemanfaatan PMN dapat menjadi risiko terbentuknya idle money, sehingga dampak multiplier nya terhadap perekonomian menjadi rendah. Di sisi lain, perubahan rencana penggunaan PMN menjadi risiko tertundanya pemanfaatan PMN. Ketiga, peran PMN dalam mendukung program prioritas perlu memiliki output dan outcome yang jelas dan terukur, sehingga target pemerintah yang ingin dicapai melalui BUMN menjadi lebih terarah. Dari sisi output, efektivitas dapat diukur melalui kemampuan leverage atas modal yang disuntikkan, sementara dari sisi outcome dapat dilihat dari kemampuan BUMN dalam men-deliver program pemerintah atas proyek pembangunan. Untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus upaya perbaikan pelaksanaan PMN kedepan, dapat ditetapkan beberapa prakondisi sebagaimana berikut. Pertama, sebelum pemberian PMN, pemerintah perlu melakukan identifikasi kondisi kesehatan finansial BUMN agar lebih menjamin kemampuan BUMN dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan. Kedua, pemerintah perlu memastikan kesiapan BUMN dalam mengeksekusi program agar pemanfaatan PMN pasca pencairannya dapat lebih optimal dan sekaligus menghindari terbentuknya idle money. Ketiga, efektivitas pemberian PMN kepada BUMN dapat ditingkatkan melalui mekanisme lelang proyek. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas pelaksanaan PMN yang lebih akuntabel dan transparan di masa mendatang, Keempat, perlu antisipasi potensi risiko fiskal atas kurang optimalnya pelaksanaan PMN tersebut. Kurang efektifnya pemanfaatan PMN oleh BUMN akan berdampak pada aspek pembiayaan jangka menengah yang akan menimbulkan beban bagi Pemerintah. Dengan demikian terdapat potensi risiko fiskal di masa depan (diantaranya melalui tambahan ekstra PMN dan/atau subsidi). Pembiayaan Lainnya Dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan lainnya, strategi yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2018 adalah sebagai berikut: (i) menggunakan SAL hanya untuk 157
mengantisipasi dampak akibat ketidakpastian perekonomian dan (ii) mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan penerimaan hasil pengelolaan aset. 158
BAB VI PENGUATAN ANGGARAN PRIORITAS Guna mengefektifkan kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah perlu memperkuat alokasi anggaran untuk program-program prioritas. Bab Penguatan Anggaran Prioritas sebagai bagian dari PPKF menguraikan komitmen pemerintah dalam melaksanakan priortas anggaran pembangunan, yang terdiri dari empat subbab yaitu: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan reformasi program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Infrastruktur Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi faktor fundamental dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Peran infrastruktur tidak hanya terbatas pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi yang selanjutnya berdampak pada perbaikan daya saing, mendukung produktivitas, serta efisiensi perekonomian secara menyeluruh. Untuk memenuhi hal tersebut, pembangunan infrastruktur perlu didorong dari dua sisi, yaitu sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi penawaran, infrastruktur merupakan komponen penting bagi peningkatan kapasitas perekonomian. Peningkatan stok kapital untuk infrastruktur akan mengurangi tekanan terhadap kesenjangan output (output gap). Sementara dari sisi permintaan, dalam jangka pendek kenaikan alokasi infrastruktur memiliki dampak multiplier yang besar melalui penciptaan lapangan kerja dan kenaikan permintaan agregat. Berbagai studi menunjukkan terdapat korelasi yang kuat antara kesenjangan pendapatan antar wilayah dan kemiskinan, dengan kesenjangan penyediaan infarstruktur. Oleh karena itu penyediaan anggaran infrastruktur yang memadai, berdampak positif terhadap pertumbuhan dalam jangka pendek dan jangka menengah serta berimplikasi positif terhadap penurunan kesenjangan. Kondisi infrastruktur Indonesia secara umum cukup baik namun belum memadai. Mengacu pada publikasi Global Competitiveness Report (2016-2017), kondisi infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 60 dari 138 negara sampel. Peringkat tersebut berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand, namun masih lebih baik dibandingkan Filipina dan Vietnam. Dalam lima tahun terakhir, peringkat infrastruktur Indonesia relatif membaik (dari peringkat 78 pada tahun 2012-2013 naik menjadi peringkat 60 pada tahun 2016-2017), namun masih 159
diperlukan pembangunan fisik yang merata dan berkualitas sehingga manfaatnya dapat optimal bagi perekonomian. Dari empat indikator utama, infrastruktur perkeretaapian memiliki tingkat pembangunan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan kelistrikan. Infrastruktur kelistrikan memiliki peringkat terendah dikarenakan adanya disparitas pembangunan, terutama di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T). Letak geografis Indonesia khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur yang terdiri dari berbagai pulau, distribusi penduduk yang tidak merata, serta wilayah yang mempunyai tingkat keterjangkauan yang rendah, mengakibatkan beberapa wilayah belum memperoleh pasokan listrik. Grafik 42 Peringkat Infrastruktur Tahun 2016-2017 Sumber: Global Competitiveness Report, 2016-2017 Dalam jangka menengah, Pemerintah berkomitmen mengakselerasi pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Untuk mencapai target jangka menengah (RPJMN 2015-2019), pembangunan insfrastruktur di Indonesia membutuhkan alokasi anggaran mencapai Rp4.796 triliun. Pembiayaan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun juga diperlukan peran aktif pemerintah Daerah, Swasta, dan BUMN sehingga pembiayaannya dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan risiko yang terkendali. Dalam periode 2015-2019, alokasi anggaran infrastruktur melalui APBN dan APBD diperkirakan sebesar Rp1.979 triliun (41,3 persen dari kebutuhannya). Sementara alokasi anggaran melalui BUMN dan Swasta diperkirakan masing-masing sebesar Rp1.066 triliun (22,2 persen) dan Rp1.751 trilun (36,5 persen). Dari sisi alokasi, Pemerintah telah menempatkan pembangunan infrastruktur pada prioritas yang tinggi sehingga alokasi anggaran infrastruktur telah meningkat secara signifikan. Kebijakan realokasi anggaran atas penghapusan subsidi BBM, sebagian besar telah 160
dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Namun pemerintah menyadari masih terdapatnya keterbatasan ruang fiskal (fiscal space) dalam memenuhi pembiayaan pembangunan. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur juga ditempuh melalui peningkatan tax ratio, efisiensi belanja non prioritas, serta pengembangan creative financing. Sebagai dampaknya, anggaran infrastruktur terus mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar Rp145,5 trilun (1,8 persen PDB) pada tahun 2012, menjadi Rp387,7 triliun (2,8 persen PDB) pada tahun 2017. Pertumbuhan anggaran infrastruktur ekonomi secara rata-rata mencapai 29,5 persen yang didukung oleh kenaikan alokasi dalam tiga tahun terakhir. Infrastruktur ekonomi diharapkan dapat menjadi daya dorong dalam menstimulasi perekonomian dengan terciptanya lapangan kerja baru, tercapainya pembangunan fisik yang mendorong konektivitas dan transportasi, serta efisiensi distribusi barang dan jasa, sehingga dampak multiplier-nya dapat optimal bagi perekonomian. Grafik 43 Perkembangan Anggaran Infrastruktur Tahun 2012-2017 (Rp Triliun) 400 387,3 40 350 377,8 35 317,1 300 256,3 302,5 30 250 25 247,5 200 145,5 155,9 154,5 20 150 15 100 132,6 144,9 144,4 10 50 8,4 4,5 6,7 4,3 8 2,1 5,8 2,9 6,5 4,4 5,5 4,1 5 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur Sosial Dukungan Infrastruktur Sumber Kementerian Keuangan Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran infrastruktur adalah kemampuan penyerapan anggaran, karena masih terjadi gap antara perencanaan dan pelaksanaan. Secara umum, penyerapan anggaran empat K/L terkait infrastruktur, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk bidang infrastruktur menunjukkan angka yang relatif rendah di bawah realisasi penyerapan nasional, terutama pada tahun 2016. 161
Rendahnya penyerapan anggaran infrastruktur ini disebabkan antara lain oleh: (i) hambatan pembebasan lahan, (ii) hambatan geografis, (iii) keterbatasan kemampuan pihak ketiga di daerah, dan (iv) masih kurang optimalnya perencanaan. Permasalahan penyerapan belanja infrastruktur, belanja modal dan juga belanja lainnya secara umum, adalah penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan. Bahkan pola penyerapan belanja seperti ini terjadi di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga akan mengganggu capaian pembangunan terhadap perekonomian secara umum. Perubahan yang diharapkan dalam pola penyerapan anggaran belanja, khususnya pada empat K/L tersebut, dan umumnya pada seluruh K/L, adalah terjadinya sebaran penyerapan anggaran yang lebih merata, baik di semester pertama maupun di semester kedua. Dengan kata lain diharapkan realisasi belanja tidak mengalami penumpukan pada akhir tahun. Tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur antara lain: (i) perlunya peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, (ii) perlunya koordinasi lintas sektoral dan penguatan peran Pemda, (iii) pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan yang cukup besar sementara ruang fiskal relatif terbatas sehingga perlu melibatkan peran swasta, BUMN dan Pemda (iv) masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga menghadapi hambatan teknis dalam pelaksanaan (pembebasan lahan, geografis dan keterbatasan pihak ketiga di daerah), dan (v) perlunya mempertimbangkan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur pasca pembangunan. Memperhatikan kondisi tersebut di atas, kiranya Pemerintah perlu menempuh beberapa upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan antara lain: (i) untuk mendorong pembangunan infrastruktur, perlu konsistensi kebijakan dan komitmen seluruh instansi terkait untuk meningkatkan anggaran infrastruktur tahun 2018 berkisar 2,7 persen sd 3,1 persen PDB dan perbaikan eksekusi, (ii) untuk menutup financing gap pendanaan infrastruktur perlu memberdayakan peran swasta, BUMN, BUMD, Pemda melalui pengembangan pembiayaan kreatif atau skema KPBU atau non KPBU, (iii) perlu koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agar pelaksanaanya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional, (iv) untuk mengatasi hambatan terknis perlu perbaikan perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi, dan (v) meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur khusus pada K/L terkait infrastruktur. Sementara itu, arah kebijakan anggaran infrastruktur pada tahun 2018 dapat dikelompokkan ke dalam dua isu utama, yakni isu anggaran dan isu teknis. Arah kebijakan anggaran infrastruktur: pertama, melakukan perbaikan perencanaan dan pendisiplinan pelaksanaan 162
dengan penerapan reward dan punishment secara objektif dan konsisten, dan penyederhanaan regulasi (pengadaan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan) dalam rangka meningkatkan kualitas anggaran infrastruktur melalui K/L. Kedua, mengalokasikan belanja pemeliharaan yang memadai untuk mempertahankan usia manfaat infrastruktur. Ketiga, mendorong efektivitas PMN dalam akselerasi pembangunan infrastruktur kepada BUMN yang sehat (finansial dan operasional), yang mampu me-leverage dan mengeksekusi proyek. Keempat, terus mengembangkan creative financing dengan mendorong peran swasta dan BUMN melalui skema KPBU yang efektif Viability Gap Fund (VGF), Project Development Facility (PDF), Availability Payment (AP) dan mengoptimalkan opsi-opsi non KPBU (Penjaminan). Untuk isu terkait teknis, kebijakan anggaran infrastruktur yang akan ditempuh adalah: (i) optimalisasi peran BLU LMAN dalam pembebasan lahan, (ii) percepatan lelang dan sinergi antar pihak terkait (swasta, Pemda, dan Pemerintah Pusat), dan (iii) penerapan performance based contract (PBC) melalui kontrak tahun jamak yang diarahkan untuk efisiensi dan percepatan serta mitigasi risiko proyek tahun jamak. Apabila pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,4-6,1 persen, maka diperlukan alokasi anggaran untuk infrastruktur sebesar 2,7-3,1 persen dari PDB. Pendidikan Pemerintah secara konsisten telah melakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009 sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan arti pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia Indonesia dalam mewujudkan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendidikan secara nominal terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 7,8 persen selama tahun 2012-2016. Dalam APBN 2017, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp416,09 triliun, dengan komposisi Rp145,41 triliun dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat, Rp268,18 triliun melalui Transfer ke Daerah dan Rp2,50 triliun melalui pembiayaan untuk endowment fund pendidikan yang dikelola dalam program Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Lebih besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah tersebut sejalan dengan pengelolaan pendidikan yang sebagian besar sudah dialihkan ke daerah. Adapun perkembangan anggaran pendidikan selama periode 2012-2017 dapat dilihat pada grafik berikut. 163
Grafik 44 Perkembangan Anggaran Pendidikan Tahun 2012-2017 450,0 Rp Triliun 400,0 20,1% 20,0% 20,0% 20,6% 20,0% 20,0% 20,0% 350,0 300,0 15,0% 250,0 200,0 10,0% 150,0 100,0 5,0% 50,0
0,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 APBN APBNP Real % thd APBNP Sumber: Kementerian Keuangan Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN diharapkan berdampak pada peningkatan capaian kinerja pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Kinerja tersebut tercermin dari beberapa indikator pendidikan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan PISA Score yang perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan sebagai ukuran kinerja Pemerintah. IPM terkait dengan pendidikan dapat dilihat melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Data BPS pada tahun 2010-2015 menunjukkan angka harapan lama sekolah pada saat anak berusia 7 tahun meningkat dari 11,29 tahun (2010) menjadi 12,55 tahun (2015), sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,46 tahun (2010) menjadi 7,84 tahun (2015). Peningkatan angka harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan salah satu indikator yang menunjukkan rasio jumlah penduduk yang masih sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa dalam periode 2009-2015, terjadi peningkatan APK yang cukup signifikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi. 164
Grafik 45 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2005-2015 110,35 111,63 109,94 90,63 81,09 80,35 77,39 62,37 62,53 14,59 16,35 20,89 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) PT Sumber: Badan Pusat Statistik Sementara itu, peningkatan hasil pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari Program for International Student Assessment (PISA) Score. PISA merupakan suatu kegiatan survey (computer-based test) yang diselenggarakan setiap tiga tahun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menilai performa akademis anak-anak sekolah usia 15 tahun dari 72 negara pada penguasaan sains, membaca dan matematika. Berdasarkan PISA score tahun 2015, performa pelajar di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan terutama pada penguasaan sains dan matematika jika dibandingkan dengan PISA score tahun 2012. Nilai rata-rata penguasaan sains di Indonesia meningkat dari 382 di tahun 2012 menjadi 403 di tahun 2015, sedangkan penguasaan matematika meningkat dari 374 di tahun 2012 menjadi 386 di tahun 2015. Sementara itu, nilai untuk membaca hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 396 di tahun 2012 menjadi 397 di tahun 2015. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, PISA score dari pelajar Indonesia menunjukkan adanya trend ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, PISA score tahun 2015 untuk negara Thailand dan Vietnam menunjukkan adanya penurunan performa para pelajar di kedua negara tersebut jika dibandingkan dengan PISA score tahun 2012. Namun demikian, PISA score Indonesia relatif lebih rendah jika dibandingkan kedua negara tetangga tersebut. Hal ini menunjukkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing di tingkat global. Grafik 46 menyajikan perbandingan PISA score antar beberapa negara tahun 2012 dan 2015. 165
Grafik 46 Perbandingan PISA Score antar Beberapa Negara Tahun 2012 dan 2015 Sumber: OECD Dengan memperhatikan beberapa indikator pendidikan di atas, pemanfaatan anggaran dalam APBN dirasa masih belum efektif dalam mencapai target atau indikator pendidikan. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan melalui pembentukan sovereign wealth fund (SWF). Dana ini dibentuk untuk mengembangkan dana pendidikan agar memperoleh return yang optimal yang selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi pengembangan pendidikan antar generasi. Untuk mengelola anggaran pendidikan dalam wujud investasi yang dimungkinkan menjamin keberlangsungan pendidikan saat ini dan dimasa yang akan datang, diperlukan pengembangan sumber dana yang lebih besar untuk penguatan investasi. Saat ini pengelolaan anggaran pendidikan di pembiayaan sebagai investasi dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelolaaan Dana Pendidikan (LPDP). Oleh karena itu, dukungan kelembagaan LPDP perlu terus diperkuat baik sebagai quasi fiscal maupun SWF, melalui perluasan dan penajaman program layanan. Berkenaan dengan itu, kebijakan untuk mendorong peran LPDP dilakukan dengan (i) memperkuat pengelolaan endowment fund untuk optimalisasi return dan (ii) menjaga peran LPDP sebagai fiscal tool untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sekaligus dapat berfungsi sebagai fiscal buffer. Adapun target atau sasaran yang hendak dicapai dari pembangunan di bidang pendidikan pada tahun 2017, antara lain: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 19,7 juta siswa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 8,5 juta siswa, (2) meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi dengan salah satu indikatornya yaitu tercapainya penerima bantuan Bidik Misi sebanyak 166
362,7 ribu mahasiswa, (3) meningkatnya guru dan dosen yang memiliki kompetensi profesional yang dicerminkan antara lain dengan target sebanyak 101,1 ribu guru dan 10,0 ribu dosen yang bersertifikasi pendidik, (4) meningkatnya pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah pada 34 kabupaten/kota percontohan, dan (5) meningkatnya kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan kepada 107 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 54.739 ruang. Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya tercermin dari tingkat pendidikan. Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas serta ketersediaan guru dan tenaga pendidik. Beberapa tantangan yang masih harus diselesaikan terkait dengan isu strategis dalam pengembangan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Belum meratanya pemenuhan akses pendidikan yang berkualitas Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan, yang diukur dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Secara nasional, capaian APK cenderung mengalami peningkatan sejak pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen di tahun 2009. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan dalam capaian APK di tingkat regional, terutama pada APK jenjang pendidikan menengah ke atas. Adanya ketimpangan capaian APK di tingkat regional tersebut menunjukkan masih belum meratanya pemenuhan akses pendidikan yang antara lain diakibatkan belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal. Dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan siswa di sekolah, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya kondisi ruang kelas yang layak. Terbatasnya jumlah ruang kelas yang layak dapat menimbulkan ketidaknyamanan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Perbaikan kualitas sarana dan prasarana terutama ruang kelas masih menjadi perhatian utama Pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kondisi ruang 167
kelas di daerah terutama di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih banyak yang dalam kondisi kurang baik untuk digunakan dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan. 3. Belum meratanya distribusi guru dan kompetensi guru masih harus ditingkatkan Tantangan lainnya yang masih dihadapi Pemerintah adalah belum meratanya distribusi guru serta masih rendahnya kompetensi guru. Sejak pengalihan pengelolaan pendidikan menjadi urusan Pemerintah daerah, telah terjadi peningkatan jumlah guru yang signifikan secara nasional. Akan tetapi, ketersediaan guru tersebut tidak terdistribusi secara merata dimana daerah perkotaan cenderung mengalami kelebihan guru. Berlebihnya jumlah guru di daerah perkotaan tersebut dapat menyebabkan pemanfaatan guru yang tidak efisien. Di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru sehingga dapat mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Grafik 47 Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015 (Skala Skor 0-100) Sumber: Kemendiknas Dalam rangka mendorong peningkatan kualifikasi guru, Pemerintah menerapkan antara lain program sertifikasi guru yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Dengan program sertifikasi tersebut, diharapkan guru akan terdorong untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yaitu minimal S1/D4. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat sekitar 27,41 persen guru yang belum berpendidikan minimal S1/D4. Selain itu, peningkatan kualifikasi akademik tersebut belum tercermin pada tingginya kompetensi mereka. Berdasarkan uji kompetensi guru pada tahun 2015, rata-rata nasional nilai uji kompetensi tersebut adalah sekitar 56,69 (dari skala nilai 0-100) yang menunjukkan hasil yang tidak cukup baik. Hanya guru-guru di pulau Jawa yang nilai uji kompetensinya di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 61,42. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih 168
sungguh-sungguh untuk meningkatkan profesionalisme guru yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil pembelajaran, khususnya untuk guru di luar Pulau Jawa. 4. Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi yang bersifat link and match. Penguatan pendidikan vokasi dilaksanakan antara lain melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diharapkan dapat membekali keterampilan para lulusannya lebih baik dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun berdasarkan data BPS, diperoleh bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2012-2016 lebih banyak terjadi pada lulusan SMK dibanding tingkat pendidikan lainnya. Bahkan jumlah pengangguran yang merupakan lulusan SMK mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir. Jumlah pengangguran lulusan SMK di tahun 2014 sebesar 847 ribu orang, meningkat menjadi 1,35 juta orang di tahun 2016. Masih banyaknya pengangguran yang merupakan lulusan SMK tersebut disebabkan tingkat keahlian dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah masih kurang memadai dan belum dapat memenuhi kualifikasi serta kesesuaian dengan kebutuhan dunia usaha. Untuk itu, Pemerintah akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan keterampilan kerja para lulusan SMK antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, serta penyediaan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan non formal. Selain itu, untuk mendapatkan hasil pendidikan vokasi yang optimal maka diperlukan adanya sinergi antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha antara lain melalui peningkatan kerjasama antara Kemendikbud dengan APINDO dan KADIN. 5. Peningkatan efektivitas pengalokasian anggaran pendidikan Sebagian besar dari anggaran pendidikan dialokasikan melalui TKD. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menetapkan bahwa fungsi pendidikan (beserta anggarannya) menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Di sisi lain, anggaran pendidikan yang telah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN masih didominasi untuk belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai tersebut sudah memperhitungkan komponen DAU yang diperkirakan akan digunakan untuk anggaran pendidikan. Sementara itu, proporsi belanja modal dalam anggaran pendidikan masih rendah bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kecilnya proporsi belanja modal dalam anggaran pendidikan perlu menjadi perhatian Pemerintah dalam 169
upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Tabel 12 Komposisi Anggaran Pendidikan dalam APBN Tahun 2012-2017 Uraian 1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat a. Kemendiknas b. Kemenristek c. Kemenag d. K/L Lainnya e. BA BUN 2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah a. DBH yang diperkirakan untuk pendidikan b. DAK Pendidikan c. DAU yang diperkirakan untuk pendidikan d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil) e. Tunjangan Profesi Guru f. Otsus yang diperkirakan untuk Pendidikan g. Dana Insentif Daerah h. Bantuan Operasional Sekolah i. Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP)PAUD j. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus k. Lain-lain (a.l Koperrasi, UKM dan Ketenagakerjaan) 3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan Total Anggaran Pendidikan % thd Belanja Negara 2012 APBN-P 117,3 77,2 0 33,5 6,6 0 186,6 1 10 113,9 2,9 30,6 3,3 1,4 23,6 0 0 0 7 310,8 20,1 2013 APBN-P 126,3 79,7 0 38,8 7,8 0 214,1 0,9 11,1 128,1 2,4 43,1 3,7 1,4 23,4 0 0 0 5 345,3 20,0 2014 APBN-P 128,3 76,6 0 44,6 7,1 0 238,8 1,2 10 135,6 1,9 60,5 4,1 1,4 24,1 0 0 0 8,4 375,5 20,0 2015 APBN-P 154,4 53,3 42,7 49,4 9 0 254,2 0,6 10 135 1,1 70,3 4,2 1,7 31,3 0 0 0 0 408,5 20,6 2016 APBN-P 144,9 43,6 39,6 46,5 12 3,2 266,6 0 2,7 142,1 1 69,8 4,6 0 43,9 2,3 0 0,3 5 416,6 20,0 Sumber: Kementerian Keuangan Dalam upaya mengatasi isu strategis di bidang pendidikan, pada tahun 2018 Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan antara lain: (i) menjaga pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN guna meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, (ii) memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah, (iii) meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terutama terkait perbaikan akses dan kualitas sarana dan prasarana, (iv) meningkatkan kompetensi guru dan mengatur distribusi guru yang lebih baik antara lain melalui pemantauan data guru, (v) memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match), (vi) sinergi antar program yang dapat meningkatkan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk mencapai sustainable education, (vii) meningkatkan akses pendidikan melalui reviu besaran bantuan PIP serta reviu besaran BOS antara lain dengan mempertimbangkan indeks kemahalan, spesialisasi sekolah (kejuruan) dan tingkat prestasi sekolah, (viii) memperkuat peran BLU LPDP sebagai SWF pendidikan, dan (ix) mengaitkan komitmen dan kinerja pendidikan daerah dengan kriteria dalam pengalokasian DAU/DAK, serta memperbaiki earmarking TKDD untuk pendidikan. Untuk mendukung kebijakan di atas, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pendidikan pada tahun 2018 sekitar 3,02-3,24 persen terhadap PDB. 170 2017 APBN 145,3 39,8 38,7 50,4 12,8 3,6 268,2 0 8,1 147,9 1,4 55,6 4,8 0 45,1 3,6 1,7 0,1 2,5 416,1 20,0
Kesehatan Pembangunan di bidang kesehatan memegang peranan yang penting karena tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional. Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan salah satu dari 17 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu SDG 3 ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages. Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMN 2015-2019, sasaran pokok pembangunan di bidang kesehatan adalah peningkatan status kesehatan dan gizi ibu dan anak, cakupan pelayanan kesehatan universal melalui KIS dan dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan serta, akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Selain itu, pengendalian penyakit, responsivitas sistem kesehatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin menjadi sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah dalam periode tahun 2015-2019. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kesehatan, Pemerintah melaksanakan Program Indonesia Sehat yang meliputi penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selama periode 2014-2016, kepesertaan JKN telah mencapai 171 juta jiwa, dengan jumlah penduduk miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 91,1 juta jiwa. Selain itu, JKN meningkatkan akses kelompok sektor informal yang sebagian besar tidak mempunyai jaminan kesehatan sebelum adanya JKN. Dengan paket manfaat yang komprehensif dan sepanjang terindikasi medis, JKN juga telah meningkatkan perlindungan kesehatan khususnya untuk penyakit katastropik. Dengan iuran yang terjangkau Rp 25.500 untuk kelas 3 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan tidak adanya pemeriksaan kesehatan, JKN juga meningkatkan akses ke layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain JKN, mulai tahun 2016, Pemerintah melaksanakan progam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagai bagian dari upaya penguatan preventif dan promotif masyarakat. Dari sisi anggaran, dalam periode tahun 2012-2016, alokasi anggaran untuk pembangunan kesehatan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan nominal sekitar 26 persen. Untuk tahun 2016, alokasi anggaran kesehatan meningkat sekitar 150 persen apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2012. Tahun 2016 merupakan tahun pertama Pemerintah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari Belanja Negara sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 171
Tahun 2009 tantang Kesehatan. Anggaran kesehatan melalui K/L tersebut tersebar pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan alokasi terbesar pada Kementerian Kesehatan. Apabila dilihat lebih lanjut, maka salah satu alokasi terbesar anggaran kesehatan adalah iuran JKN bagi penduduk miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 27,63 persen dari total anggaran kesehatan. Di samping itu, terjadi perubahan komposisi anggaran kesehatan dimana porsi anggaran kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat menurun sedangkan porsi yang melalui transfer ke daerah dan Dana desa meningkat dari 10,12 persen pada tahun 2012 menjadi 20,37 persen pada tahun 2016. Tabel 13 Perkembangan Anggaran Kesehatan Tahun 2012-2017 (Rp triliun) 2012 2013 2014 2015 2016 APBNP Real APBNP Real APBNP Real APBNP Real APBNP Real Belanja Pemerintah Pusat 37,3 36,8 43,8 42,1 56,4 55,5 63,5 54,6 76,1 67,8 Kementerian/Lembaga 34,7 34,2 40,7 39,1 51,6 51,0 56,7 50,2 70,1 62,6 BA BUN 2,6 2,6 3,0 3,0 4,9 4,6 6,8 4,4 6,0 5,2 TKDD 4,2 3,8 4,5 3,9 4,6 4,0 7,8 7,4 21,2 17,7 Pembiyaan
3,5 5,0 6,8 6,8 Total Anggaran Kesehatan 41,5 40,6 48,3 46,0 61,0 59,5 74,8 67,0 104,1 92,3 % Dari Belanja Negara % thd PDB Sumber: Kementerian Keuangan 2,7 0,5 2,7 0,5 2,8 0,5 2,8 0,5 3,3 0,6 3,4 0,6 3,8 0,6 3,7 0,6 5,0 0,8 5,0 0,7 Tabel 14 Beberapa Indikator Kesehatan Indikator Kesehatan 2012 2015 Tren Angka harapan hidup (tahun) 69,9 70,84 Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran) 359 305 Angka kematian bayi (per 100.000 kelahiran) 32 22,2 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk 1,17 1,15 Rasio Dokter per 100.000 penduduk 36,1 16,1 Prevalensi Balita Gizi Buruk 5,7 3,9* Imunisasi Dasar Lengkap Bayi (%) 86,8 86,5 RT yg memiliki Akses thd Sanitasi Layak (%) 56,2 62,1 RT yg memiliki Akses thd Air Minum Layak (%) 41,7 71 angka tahun 2013 Sumber: Kementerian Kesehatan dan World Bank 172 2017 APBNP 75,2 65,4 9,8 25,2 3,6 104,0 5,0 0,8
Upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah berhasil meningkatkan kondisi kesehatan di Indonesia yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesehatan. Angka harapan hidup di Indonesia meningkat dari 69,9 pada tahun 2012 menjadi 70,8 tahun di tahun 2015 dan diproyesikan terus meningkat seiring dengan meningkatkan derajat kesehatan. Angka kematian bayi dan ibu mengalami penurunan meskipun khusus untuk angka kematian Ibu masih jauh di bawah target SDGs. Dari sisi supply side juga menunjukkan perbaikan yang terlihat dari membaiknya rasio Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) per penduduk dan meningkatnya jumlah puskesmas. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, khususnya Asia Tenggara, angka harapan hidup Indonesia relatif rendah, masih di bawah 70 tahun. Sementara itu, angka kematian ibu melahirkan jauh lebih tinggi dibandingkan negara lainnya, kecuali India. Demikian juga untuk angka kematian bayi, meskipun menurun tetapi masih lebih tinggi dibandingkan negara lain kecuali Filipina dan India. Meskipun sebagian besar indikator kesehatan menunjukkan perbaikan, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan di bidang kesehatan sebagai berikut. a. Masih tingginya tingkat kematian ibu melahirkan. Angka kematian ibu di Indonesia mengalami penurunan dari 359 per 100.000 kelahiran pada tahun 2012 menjadi 305 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015. Namun capaian tersebut masih jauh dari target SDGs yaitu mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran pada tahun 2030. b. Meningkatnya penyakit tidak menular (non-communicable diseases). Terjadi pergeseran tren penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular seperti diabetes, ginjal, dan jantung. Penyakit tidak menular erat kaitannya dengan gaya hidup yang tidak sehat dan faktor sociodemographic termasuk aging population. Selain itu, perlu diperhatikan tingginya biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular sehingga dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi beban program JKN sekarang maupun di waktu mendatang. c. Keterbatasan dan tidak meratanya distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Meskipun jumlah fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) meningkat namun distribusinya masih perlu untuk diperbaiki. Rasio puskesmas per penduduk dan rasio dokter per penduduk menunjukkan variasi yang sangat tinggi antar provinsi. d. Perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program JKN dan menjaga keberlanjutannya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta/Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019. 173
Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan efektivitas program JKN. Selain meningkatkan kepesertaan JKN, upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta perlindungan finansial bagi peserta perlu ditingkatkan. e. Belum optimalnya peran Pemda dalam mendorong peningkatan kuantitas dan mutu layanan. Pemda dapat berperan lebih untuk mendorong peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan di wilayahnya, baik dengan mendirikan sendiri maupun mendorong pihak swasta untuk mendirikan fasilitas kesehatan. Selain itu, Pemda juga dapat meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan dalam hal memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sehingga kualitas layanan kesehatan dapat semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan dalam SDGs serta mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan kesehatan, Pemerintah pada tahun 2018 akan menerapkan beberapa kebijakan antara lain dengan menjaga pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN (atau 0,78 persen PDB), yang diarahkan untuk meningkatkan supply side dan layanan serta menjaga keberlanjutan JKN. Selain itu, anggaran kesehatan 5 perlu dioptimalisasi yang dilakukan melalui penetapan alokasi dana kesehatan sesuai dengan kebutuhan, peningkatan harmonisasi perencanaan dan pengalokasian anggaran kesehatan, serta optimalisasi penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau untuk sektor kesehatan. Pemerintah juga memperkuat program promotif dan preventif khususnya diarahkan untuk mencegah penyakit tidak menular, penguatan program untuk ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan gizi pada anak. Secara khusus, peningkatan efektivitas penyelenggaran JKN menjadi penting yang meliputi peningkatan akses dan mutu serta perlindungan finansial, evaluasi jumlah PBI dan penyesuaian iuran (PBI dan non PBI) perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program. Selain itu, Pemda didorong untuk lebih berperan aktif baik dalam pendanaan kesehatan masyarakat miskin di wilayahnya maupun peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di wilayahnya. 174
BAB VII RISIKO FISKAL Penyusunan BAB risiko fiskal pada PPKF 2018 dikelompokkan dalam lima subbab, yaitu Umum, Pengungkapan Risiko Fiskal, Sumber Risiko Fiskal, Sumber Risiko Fiskal Lainnya, dan Langkah-Langkah Mitigasi Risiko Fiskal. Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dihadapkan pada berbagai tantangan, utamanya bersumber dari kondisi ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi domestik selanjutnya ditransmisikan melalui perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2017, kondisi ekonomi global sedikit mengalami perbaikan namun masih belum stabil seperti volatilitas harga komoditas, ketidakpastian kebijakan ekonomi global yang akan berdampak pada tekanan negatif di pasar keuangan serta berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok. Dampak atas kondisi perekonomian global tersebut mempengaruhi APBN, terutama di sisi penerimaan meningkatkan potensi risiko tidak tercapainya target penerimaan negara khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak. Terdapat 3 (tiga) kondisi ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu: 1. Kondisi Ekonomi Amerika Serikat Sejak krisis finansial, The Fed menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya pada bulan Maret 2017. Saat ini, suku bunga The Fed berada pada level 0,75 persen-1 persen. Dengan telah ditetapkannya kenaikan FFR, sedikit meredam ketidakpastian di pasar keuangan sehingga kondisi mata uang rupiah semakin menguat dan stabil terhadap dolar AS, dari sekitar Rp13.360 pada Januari 2017 menjadi sekitar Rp13.250 pada pertengahan April 2017. Namun demikian, pernyataan The Fed terkait kemungkinan menaikkan suku bunga hingga dua kali lagi tahun ini perlu diwaspadai menimbulkan spekulasi di pasar keuangan global yang akan berdampak pada volatilitas nilai tukar rupiah dan tingkat imbal hasil Obligasi Pemerintah Indonesia. Ekonomi AS menunjukkan perbaikan, ditandai dengan kenaikan proyeksi realisasi PDB pada kuartal I 2017 menjadi sebesar 2,2 persen (YoY) dan menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 4,7 persen yang diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi global. AS sebagai negara dengan tingkat ekonomi terbesar di 175
dunia, pertumbuhan ekonominya diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi negara lain terutama bagi Indonesia karena AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar. Namun demikian, perbaikan ekonomi AS saat ini juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perdagangan dan harga komoditas. Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah kebijakan ekonomi pemerintah baru AS ke depan yang penuh ketidakpastian akan memberikan spekulasi pelaku pasar keuangan sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembalikan yang tiba-tiba (sudden reversal) arus modal asing kembali ke luar negeri. 2. Kondisi Ekonomi Tiongkok Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pada awal Maret 2017, Tiongkok menurunkan target pertumbuhan 2017 menjadi sebesar 6,5 persen. Namun berdasarkan data realisasi pertumbuhan PDB Tiongkok kuartal I 2017 sedikit melampaui target yaitu menjadi sebesar 6,9 persen (YoY), dengan tingkat pengangguran sebesar 4,1 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal I 2017 didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekspor pada bulan Maret 2017 sebesar 16,4 persen (YoY) dan kinerja impor sebesar 20,3 persen (YoY). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang belum sepenuhnya membaik dan stabil memberikan dampak terhadap penurunan perdagangan dan harga komoditas Indonesia seperti Batubara dan CPO. 3. Kondisi Ekonomi Jepang Pertumbuhan ekonomi Jepang untuk kuartal I 2017 sebesar 1,4 persen lebih rendah dari kuartal IV 2016 sebesar 1,6 persen. Konsensus pasar menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 lebih rendah dibanding kuartal I 2017 yaitu sebesar 1,1 persen. Sampai dengan kuartal I 2017, BOJ masih menerapkan suku bunga negatif 0,1 persen, dampak positif atas penerapan suku bunga negatif terhadap perekonomian Indonesia adalah masuknya aliran modal dari investor Jepang karena investasi di Indonesia jauh lebih menguntungkan dari pada menyimpan uang pada Bank di Jepang. Bagi Indonesia yang sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dengan masuknya aliran modal asing khususnya dari investor Jepang, akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan infrastruktur. 176
Namun dari sisi ekspor, dengan rendahnya tingkat konsumsi masyarakat Jepang, berdampak pada penurunan permintaan komoditi Indonesia mengingat Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketiga setelah AS dan Tiongkok. Risiko yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya capital outflow dalam hal terjadi kenaikan suku bunga di Jepang, yang dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan. Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal juga bersumber dari kebijakan dalam negeri. Risiko penerimaan negara khususnya yang bersumber dari sektor perpajakan masih menjadi sumber risiko utama dalam pelaksanaan APBN. Hasil identifikasi risiko penerimaan negara dari sektor perpajakan bersumber dari tidak tercapainya target pajak, belum optimalnya kinerja pajak, kepastian hukum, dan kebijakan perpajakan serta kelembagaan/organisasi pajak. Tidak tercapainya target penerimaan pajak akan menjadi penyebab pelebaran defisit APBN dan berdampak pada peningkatan pembiayaan melalui utang. Pada tahun 2018 diperkirakan risiko fiskal lainnya yang berpotensi membebani APBN adalah penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontinjensi Pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan pembiayaan program dengan realisasinya. Kebijakan lainnya yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap pelaksanaan APBN adalah program percepatan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang akan berdampak pada peningkatan contingent liability yang signifikan dan peningkatan kerentanan sektor keuangan. Pengungkapan Risiko Fiskal Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Risiko fiskal yang besar dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya akan membahayakan keberlanjutan fiskal dan stabilitas makro ekonomi. Kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan risiko fiskal dan mengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan yang diajukan bersamaan dengan pengajuan APBN ke DPR setiap tahun. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (i) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (ii) meningkatkan keterbukaan fiskal (fiscal 177
transparency), (iii) meningkatkan tanggung jawab fiskal (fiscal accountability), serta (iv) menciptakan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Sumber Risiko Fiskal Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN Tahun 2008 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, risiko fiskal dikelompokkan dalam lima kategori yaitu (i) risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro, (ii) risiko penerimaan negara, (iii) risiko belanja negara (iv) risiko pembiayaan, dan (v) risiko lainnya. 7.3.1 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting minyak dan lifting gas. Apabila realisasi indikator tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Selain itu, jika realisasi defisit lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017, maka akan menjadi risiko fiskal yang harus diantisipasi pemerintah. Untuk itu, hal yang paling penting dalam rangka meminimalkan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro adalah ketepatan proyeksi besaran asumsi makro yang akan ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBN. Tabel 15 Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya Tahun 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) (0,5) (0,7) (0,5) (0,8) (0,2) Inflasi (%,yoy) (2,5) 1,2 3,1 (1,6) (1,0) Nilai tukar (Rp/US$1) 384,0 852,0 278,0 892,0 (193,0) SPN 3 Bulan (%) (1,8) (0,5) (0,2) (0,2) 0,2 Harga minyak ICP (US$/barel) 7,7 (2,3) (8,0) (11,0) 0,0 Lifting Minyak (ribu barel per hari) (70,0) (15,0) (24,0) (47,0) 9,0 Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) Sumber: Kementerian Keuangan 0,0 (25,0) 0,0 (26,0) 65,0 Analisis Sensitivitas Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat digambarkan dalam suatu analisis sensitivitas. Dalam analisis ini, indikator-indikator ekonomi makro memengaruhi APBN secara langsung terhadap perubahan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 178
bermuara pada perubahan besaran defisit APBN dan secara tidak langsung melalui kontribusi BUMN terhadap APBN. a. Sensitivitas Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro terhadap Defisit APBN Risiko fiskal akibat deviasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis sensitivitas parsial dan simultan terhadap angka baseline defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro terhadap defisit APBN, dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah (ceteris paribus). Sementara itu, analisis sensitivitas simultan digunakan untuk melihat hubungan antar indikator asumsi makro satu dengan indikator yang lain. Risiko fiskal akibat deviasi asumsi ekonomi makro terhadap defisit APBN dapat terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. b. Sensitivitas Perubahan Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal BUMN Perubahan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, dan harga minyak dapat menimbulkan dampak pada kinerja keuangan BUMN yang pada akhirnya dapat memengaruhi kontribusi BUMN terhadap APBN. Penurunan kontribusi ini merupakan bagian dari risiko fiskal yang bersumber dari BUMN. Untuk mengetahui dampak perubahan variabel ekonomi makro terhadap risiko fiskal BUMN tersebut, Pemerintah melakukan pengujian sensitivitas atau macro stress test risiko fiskal BUMN dengan menggunakan beberapa indikator risiko fiskal, yaitu: (i) kontribusi bersih BUMN terhadap APBN, (ii) utang bersih BUMN, dan (iii) kebutuhan pembiayaan bruto BUMN. Pengujian sensitivitas memberikan gambaran tentang (i) magnitude risiko dari BUMN yang memengaruhi APBN, (ii) informasi dini risiko fiskal, dan (iii) gambaran risiko sektoral sehingga dapat diambil tindakan dini dan antisipasi terhadap gejala tersebut. 7.3.2 Risiko Penerimaan Negara Perbaikan pertumbuhan ekonomi global saat ini berjalan sangat lambat, sehingga tantangan ekonomi tahun 2018 secara makro masih relatif sama. Namun, memperhatikan perkembangan saat ini, dimana harga minyak pada akhir Maret 2017 mulai beranjak naik menjadi di atas 50 dolar AS per barel, diharapkan dapat memengaruhi kenaikan harga komoditas lain. Risiko volatilitas harga komoditas global, bagi Indonesia secara langsung memengaruhi potensi penerimaan negara mengingat potensi penerimaan negara terbesar saat ini bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak Risiko penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan masih menjadi risiko utama pelaksanaan APBN. Ketidakstabilan perekonomian Indonesia meningkatkan potensi risiko 179
penerimaan pajak. Indikator belum optimalnya kinerja pajak, terlihat dari rendahnya rasio pajak, tingginya tax gap, menurunnya elastisitas pertumbuhan PDB terhadap pertumbuhan penerimaan pajak (tax buoyancy) dan yang paling utama adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak. Berdasarkan hasil identifikasi risiko penerimaan pajak, permasalahan mendasar pada sistem perpajakan adalah kepastian hukum dan kebijakan perpajakan (termasuk penyelesaian sengketa pajak), serta administrasi perpajakan (termasuk database wajib pajak). Untuk itu, diperlukan langkah-langkah inovatif dan strategis terutama untuk mengatasi penghindaran-penghindaran pajak dengan memperluas cakupan pajak melalui penguatan basis data wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melakukan transformasi kelembagaan DJP, dan memperkuat kebijakan perpajakan melalui penetapan peraturan perpajakan. Ekstra effort yang perlu dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak dalam kondisi ekonomi yang masih labil dan tantangan yang semakin meningkat antara lain dengan kebijakan reinventing policy, e-Invoice, TA, revaluasi aset dan melakukan law enforcement untuk meningkatkan tingkat kepatuhan melalui penegakan hukum. Dalam rangka meningkatkan elastisitas penerimaan pajak atas pertumbuhan PDB perlu dilakukan ekstensifikasi basis pajak, penyesuaian tarif pajak berdasarkan inflasi dan mempertahankan progesivitas tarif pajak. 7.3.3 Risiko Belanja Negara Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien dari sisi alokasi, teknis maupun ekonomi. Kualitas belanja bisa diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya output dan outcome yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal dan nilai tambah positif yang ditimbulkan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak karena telah mendapatkan manfaatnya secara langsung. Kualitas Belanja Negara Dalam hal peningkatan kualitas belanja, Pemerintah berhadapan dengan berbagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah ruang gerak fiskal (fiscal space) yang terbatas. Fiscal space terbatas disebabkan karena 60-70 persen struktur belanja dalam APBN adalah mandatory spending yang merupakan pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja ini mengakibatkan ruang gerak fiskal terbatas, khususnya untuk alokasi anggaran ke jenis 180
belanja yang lebih produktif. APBN menjadi tidak dapat berfungsi secara optimal untuk mendorong pembangunan yang lebih berkualitas. Tantangan kedua terkait dengan daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan belanja pada kuartal terakhir. Rendahnya daya serap tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab antara lain, lambatnya proses administrasi di K/L, seperti proses pelelangan, penetapan pejabat perbendaharaan, dan belum siapnya pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan. Hal lain yang juga memengaruhi daya serap adalah kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti pinjaman dan hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perijinan/ pengadaan/pembebasan lahan juga bisa memperlambat daya serap belanja. Dalam rangka menurunkan rasio kesenjangan (gini ratio) Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial dari tahun ke tahun yang cukup besar. Risiko atas program ini bersumber dari data base masyarakat penerima bantuan sosial, sehingga penerima bantuan sosial benar-benar masyarakat yang membutuhkan untuk dapat mencapai penurunan ratio kesenjangan. 7.3.4 Risiko Pembiayaan a. Risiko Utang Pemerintah Pusat Utang Pemerintah Pusat adalah salah satu sumber risiko fiskal yang memiliki pengaruh cukup signifikan. Oleh karena itu pengelolaan risiko utang harus dilakukan dengan baik dan terukur. Sampai dengan tahun 2016, rasio utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 27,9 persen menurun signifikan dari tahun 2006 sebesar hampir 40 persen. Dibandingkan dengan negara lain, debt to GDP ratio Indonesia jauh lebih kecil dari Brazil dan India yang mencapai ±80 persen, maupun dibandingkan dengan Philipina dan Turki yang besarannya di atas 30 persen. Secara garis besar, risiko utama yang dihadapi dalam pengelolaan utang antara lain: 1. Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate (VR) dan refixing rate terhadap total utang, serta Average Time to Refix (ATR). Selama 5 tahun terakhir, interest rate risk menurun yang disebabkan oleh turunnya variable rate ratio dari sebesar 16,2 persen pada tahun 2012 menjadi 11,6 persen pada awal tahun 2017. 181
Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi peningkatan beban kewajiban Pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah. Selama 5 tahun terakhir, risiko nilai tukar berkurang karena Foreign Exchange Debt to total debt ratio menurun dari sebesar 44,4 persen pada tahun 2012 menjadi 41,7 persen pada awal tahun 2017. Risiko refinancing merupakan potensi tingginya biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali (refinancing) atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya beban pemerintah atau mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Pemerintah telah meminimalkan risiko refinancing dengan membagi struktur jatuh tempo utang yang seimbang setiap tahunnya sehingga tidak terdapat penumpukan jatuh tempo pada satu tahun tertentu. 2. Potensi kekurangan (shortage) Pembiayaan melalui utang Pembiayaan melalui utang berperan penting untuk menutup defisit anggaran, membiayai kewajiban utang yang jatuh tempo (refinancing) serta kebutuhan investasi Pemerintah, misalnya untuk PMN. Mengingat peran penting pembiayaan utang, terdapat risiko dimana Pemerintah dalam kondisi tertentu tidak dapat mengadakan/menerbitkan utang baru untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Risiko shortage utang dan penerbitan utang baru ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan pasar keuangan yang berdampak pada tingginya tingkat imbal hasil. 3. Risiko Capital Outflow atas jumlah kepemilikan Asing SUN dan SBSN Mengingat saat ini kebijakan beberapa Bank Sentral negara lain menerapkan tingkat suku Bunga rendah bahkan negatif dalam rangka perbaikan pertumbuhan ekonomi di negaranya, SUN dan SBSN menjadi alternatif investasi bagi modal asing. Sisi positifnya, saat ini Indonesia yang sedang gencar membangun infrastruktur mendapatkan sumber pembiayaan. Namun di sisi lain, terdapat risiko capital outflow terutama yang bersumber dari kepemilikan asing SUN dan SBSN yang saat ini mencapai ±39 persen. b. Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa (event), yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali 182
Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur; program jaminan sosial nasional; kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal jika modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di bawah jumlah yang diatur dalam Undang-Undang; dan tuntutan hukum kepada Pemerintah. a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Besarnya proyek infrastruktur ditengah keterbatasan APBN membuat Pemerintah merasa perlu untuk mengembangkan alternatif pembiayaan yaitu dengan memberikan penugasan kepada BUMN maupun mengikutsertakan partisipasi badan usaha untuk membangun proyek infrastruktur. Untuk proyek infrastruktur yang pembiayaannya dilakukan oleh BUMN dan/atau badan usaha, Pemerintah memberikan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah. Proyek- proyek yang telah mendapatkan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah adalah: Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, Proyek percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (pinjaman dan obligasi), Proyek Percepatan penyediaan air minum, Proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan Kepada PT SMI (Persero) Pemberian jaminan yang setiap tahunnya semakin meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur, membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah. Apabila risiko-risiko yang dijamin Pemerintah tersebut terjadi dan Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban kontinjensi dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN. Risiko lainnya yang perlu diwaspadai terkait penugasan BUMN dalam pembangunan infrastruktur adalah stuktur permodalan BUMN tersebut. dalam hal BUMN yang menerima penugasan tidak memiliki cukup modal untuk melakukan investasi dalam 183
jumlah besar, Pemerintah perlu memberikan PMN kepada BUMN atau dalam hal Pemerintah tidak dapat memberikan PMN, porsi pendanaan dilakukan dengan menerbitkan obligasi perusahaan yang dapat berpotensi menigkatkan kerentanan di sektor keuangan. b. Program Jaminan Sosial Nasional Kewajiban kontinjensi Pemerintah dari implementasi program jaminan sosial tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah diamanahkan menjamin keberlangsungan dari program jaminan sosial. Risiko fiskal dari program jaminan sosial bersumber dari tambahan defisit yang disebabkan oleh variabel yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan biaya pembayaran manfaat program. Variabel tersebut antara lain deviasi asumsi dalam perhitungan iuran, krisis keuangan, dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian. c. Kewajiban menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Bank Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan Bank Indonesia untuk Cadangan Umum jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 184
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang- Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Berdasaran ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Modal awal LPS ditetapkan sekurang- kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebelumnya bernama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), adalah lembaga keuangan nonbank yang berfungsi sebagai fiscal tool Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Sumber Risiko Fiskal Lainnya a. Bencana Alam Indonesia terletak pada salah satu titik rawan bencana paling aktif di muka bumi. Hal itu ditandai dengan sering terjadinya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan tanggung jawab pada Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana, penggantian kerugian atas gagal panen, dan perbaikan sarana dan prasarana umum. Untuk itu Pemerintah setiap tahun mengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam pos APBN yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana. b. Stabilisasi Harga Pangan Risiko fiskal yang timbul dalam menjaga stabilisasi harga pangan adalah tidak tercukupinya dana cadangan stabilisasi harga pangan untuk mengealikan harga pangan di pasaran. Selain itu, semakin meningkatnya dana cadangan stabilisasi harga pangan yang harus 185
dialokasikan oleh Pemerintah mengingat kestabilan harga pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sebagian besar diluar kendali pemerintah. c. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Potensi risiko fiskal timbul dari beberapa gugatan perdata yang ditujukan kepada kementerian/lembaga negara. Pada umumnya gugatan tersebut timbul karena kebijakan/keputusan yang diambil oleh kementerian/lembaga negara atau sikap dan tindakan pejabat publik yang dianggap merugikan pihak tertentu. Gugatan tersebut jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat menyebabkan timbulnya pengeluaran negara atau hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan publik yang kepemilikannya dipersengketakan. Tingkat kesadaran hukum yang makin tinggi dari masyarakat akan mendorong peningkatan jumlah dan nilai gugatan yang diajukan oleh masyarakat, oleh karena itu pengungkapan risiko fiskal tuntutan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. d. Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Potensi risiko fiskal dari program ini dapat bersumber dari kegagalan program antara lain ketidaktepatan sasaran pemberian KPR-FLPP (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah maupun kelengkapan bangunan rumah) dan ketidaksesuaian antara kebutuhan perumahan MBR dengan ketersediaan perumahan MBR pada masing-masing daerah, yang dapat mengakibatkan tambahan beban terhadap APBN baik langsung maupun tidak langsung. Langkah-Langkah Mitigasi Risiko Fiskal a. Mitigasi Risiko atas Risiko Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan asumsi ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan perubahan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (cushion) untuk mengurangi besaran defisit APBN. b. Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat Pengelolaan risiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa mendatang. Upaya pemerintah untuk mengendalikan risiko dan biaya utang adalah melalui: (1) mengutamakan penerbitan/pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dan tingkat bunga tetap; (2) melakukan pengembangan pasar SBN domestik; (3) 186
melakukan pengelolaan portofolio melalui buyback/switching SBN dan restrukturisasi/pre- payment pinjaman, melakukan transaksi lindung nilai, dan menerapkan Asset Liability Management (ALM) negara; serta (4) dalam kondisi krisis melakukan stabilisasi pasar SBN domestik melalui Bond Stabilization Framework (BSF) untuk mengantisipasi dampak sudden reversal dan implementasi Crisis Management Protocol (CMP). c. Mitigasi Risiko Kewajiban Kontijensi Mitigasi Risiko Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Sebagai salah satu bentuk mitigasi atas risiko fiskal, Pemerintah menyediakan alokasi anggaran kewajiban penjaminan sebagai konsekuesi atas pemberian jaminan Pemerintah dan meminimalkan risiko cross default. Dari sisi penjaminan proyek, Pemerintah telah mendirikan sebuah badan usaha untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU. d. Mitigasi Risiko Program Jaminan Sosial Nasional Upaya mitigasi risiko yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah untuk ketahanan dana jaminan sosial kesehatan adalah upaya ekstensifikasi cakupan kepesertaan program serta menjaga tingkat kolektibilitas iuran. Sedangkan program ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. e. Mitigasi Risiko Bencana Alam Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana. Pembiayaan risiko bencana yang efisien merupakan kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yang ditransfer. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi bagi kesinambungan APBN. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah telah merumuskan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 yang salah satu programnya adalah peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan risiko bencana. Kegiatan yang menjadi salah satu fokus dari program tersebut adalah pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana. Dalam hal antisipasi gagal panen akibat bencana alam, Pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan stabilisasi harga pangan yang dapat dipergunakan untuk menangani gagal 187
pangan akibat puso dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah akan memberlakukan asuransi pertanian untuk memberikan perlindungan bagi petani dari terhadap risiko bencana alam, serangan hama dan dampak perubahan iklim. 188
BAGIAN III KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2018 Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 178 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, dokumen KEM dan PPKF akan menguraikan tentang kebijakan-kebijakan umum dan prioritas anggaran, serta Pagu Indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagai bagian dari kebijakan fiskal di bidang belanja negara, belanja K/L tahun 2018 akan diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatkan kesempatan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut, dan dengan memperhatikan potensi sumber-sumber penerimaan negara, serta kemampuan pembiayaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah menyusun pagu indikatif belanja K/L sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja K/L. Pagu Indikatif belanja K/L tersebut dapat disesuaikan dalam Pagu Anggaran berdasarkan perkembangan terkini, hasil evaluasi serta pembicaraan tiga pihak, antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan K/L (trilateral meeting), dengan memperhatikan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam forum pembicaraan pendahuluan. 189
BAB VIII PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2018 Pemerintah memahami bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan ditengah keterbatasan sumber-sumber penerimaan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan fiskal. Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal melalui pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas dengan tanpa mengkesampingkan program pembangunan, pemerintah melakukan penajaman prioritas nasional melalui penyesuaian alokasi anggaran. Sehingga meskipun terdapat penurunan maupun kenaikan anggaran, sasaran pembangunan tetap dapat dipenuhi melalui sinergi dan integrasi kegiatan lintas K/L, dan penyusunan skala prioritas menurut tingkat kepentingannya. Adapun beberapa prioritas nasional tahun 2018 dengan alokasi anggaran optimal diantaranya: a) Prioritas Pendidikan Sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam pengembangan dimensi pembangunan manusia, karena membentuk sumber daya manusia yang terdidik dapat menentukan arah kemajuan bangsa. Salah satu upaya dalam menjawab tantangan pendidikan antara lain peningkatan kemudahan akses, sarana dan prasarana, pemerataan distribusi guru. b) Prioritas Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat mendorong kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pembangunan kesehatan yang berkualitas diantaranya melalui: peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, pencegahan penanggulangan penyakit dan kegiatan preventif dan promotif. c) Prioritas infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman Pengembangan infrastruktur berperan penting dalam peningkatan daya saing, sistem logistik, dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sarana prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika. Pengantar Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 178 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas 191
kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga (K/L) dalam penyusunan usulan anggaran berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, dalam dokumen KEM-PPKF akan diuraikan mengenai kebijakan-kebijakan umum dan prioritas anggaran, serta pagu indikatif belanja kementerian/lembaga. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal di bidang belanja negara, belanja K/L tahun 2018 akan diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatkan kesempatan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut, dan dengan memperhatikan potensi sumber-sumber penerimaan negara, serta kemampuan pembiayaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah menyusun pagu indikatif belanja K/L sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja K/L. Pagu Indikatif belanja K/L tersebut dapat disesuaikan dalam Pagu Anggaran berdasarkan perkembangan terkini, hasil evaluasi, serta pembicaraan tiga pihak antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan K/L (trilateral meeting), dengan memperhatikan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam forum pembicaraan pendahuluan. Kebijakan Umum dan Anggaran K/L Tahun 2018 Secara umum kebijakan belanja negara 2018 diarahkan untuk mendorong meningkatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, sinergi program perlindungan sosial dan refocusing anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Hal tersebut dimaksudkan untuk memstimulasi perekonomian, penguarangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Adapun target pembangunan tahun 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-6,1 persen, menurunkan tingkat pengangguran berkisar antara 5,3-5,5 persen, dan menurunkan tingkat kemiskinan berkisar antara 9,0-10,0 persen serta gini ratio 0,38. Dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan tersebut maka Kebijakan umum belanja K/L tahun 2018 antara lain: i) Kebijakan belanja pegawai tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13 (baseline); ii) Kebijakan belanja barang dievaluasi berdasarkan realisasi belanja barang TA 2016 : Belanja barang operasional, maksimal sama dengan realisasi belanja barang operasional TA 2016 atau pagu 2017 apabila lebih rendah, dengan melakukan penghematan perjalanan dinas, paket meeting, honor tim, dan belanja bahan. 192
Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pemda agar dibatasi dengan melakukan penajaman evaluasi. iii) Penghematan dari kebijakan belanja barang agar direalokasi untuk belanja yang produktif termasuk menambah volume output kegiatan prioritas atau proyek prioritas. iv) Melakukan penguatan dan perbaikan kualitas belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain dengan: Meningkatkan alokasi belanja modal yang lebih produktif melalui alokasi belanja untuk membiayai kegiatan prioritas atau proyek prioritas; membatasi belanja modal untuk peralatan mesin, kendaraan bermotor, dan pembangunan gedung kantor baru; Mendorong belanja modal yang lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas. v) Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja K/L Langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja K/L: Kementerian/Lembaga harus memiliki sistem untuk memastikan kewajaran harga keluaran kegiatan dan proyek prioritas. Perbaikan kualitas belanja aparatur dilakukan dengan cara Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan batas maksimal belanja aparatur sampai dengan Unit Eselon I yang akan dijaga saat trilateral meeting penyusunan Renja K/L, penelaahan RKAKL, penyusunan DIPA, dan revisi DIPA. Beberapa belanja aparatur yang perlu dibatasi : a. Perjalanan Dinas : pembatasan frekuensi dan jumlah pegawai, optimalisasi Teknologi Informasi untuk monitoring dan evaluasi b. Rapat : pengurangan konsumsi, pemanfaatan waktu yang efektif c. Honor tim yang rasional : honor tim hanya untuk penambahan penugasan yang tidak terkait tusi, pembatasan honor (jumlah keanggotaan) d. Go-green : penghematan ATK dan upaya ramah lingkungan vi) Perbaikan kualitas belanja aparatur dan modal tersebut digunakan untuk menambah volume output kegiatan prioritas atau proyek prioritas. vii) Untuk mengendalikan langkah peningkatan efektifitas dan efisiensi tersebut: Menteri/Pimpinan lembaga memantau capaian anggaran dan output setiap bulan. 193
Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak menumpuk diakhir tahun, dan mewajibkan tiap eselon I untuk memanfaatkan sistem pemantauan berbasis on-line seperti SMART. Menteri/Pimpinan Lembaga menginformasikan ke masyarakat luas hasil capaian kinerjanya, terutama yang merupakan prioritas Presiden, secara efisien dan efektif.
Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu : i. Menjaga belanja yang dibatasi (perjadin, honor, belanja operasional/aparatur) dialokasikan secara efisien dan efektif oleh K/L ii. Bersama instansi terkait lainnya memantau pelaksanaan prioritas nasional dan melaporkan ke Presiden secara berkala. viii) Melakukan sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran Bantuan Sosial dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antara lain melalui: Penambahan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat; Peningkatan sinergi antara program beras keluarga sejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH); Peningkatan sinergi antar program-program, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidik Misi), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ix) Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui : Sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. x) Refocusing anggaran prioritas terkait dengan K/L pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Anggaran Pendidikan difokuskan untuk peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan, antara lain melalui: mendukung wajib belajar 12 tahun perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah perbatasan, perbaikan kompetensi dan pemerataan distribusi guru, reviu formula BOS dengan 194
mempertimbangkan indeks kemahalan dan karakteristik sekolah (membedakan sekolah umum dan vokasional), reviu besaran bantuan PIP, dan reviu sasaran bidik misi. Anggaran Kesehatan difokuskan untuk mendorong peningkatan akses dan mutu layanan, supply side serta mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN. Anggaran Infrastruktur difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta konektivitas, antara lain: jalan, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, dan listrik. Pemerintah juga memperhatikan sinergitas dan kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memastikan program/kegiatan masing- masing K/L dan pemerintah daerah dapat bersinergi dan serasi dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018. Berdasarkan hasil reviu angka dasar, dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal dan rancangan RKP tahun 2018, maka pagu indikatif belanja K/L sebesar Rp780,9 triliun, dengan komposisi sumber dana dan perbandingan dengan tahun 2017, sebagai berikut. Tabel 16 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2018 per Sumber Dana (Miliar Rupiah) Sumber Dana K/L APBN 2017 Pagu Indikatif 2018 I. Rupiah Murni (RM) 657.432,8 657.861,1 II. Non RM 106.142,3 123.052,8 PNBP 25.033,1 26.139,2 BLU 36.745,5 41.749,3 Pinjaman luar Negeri 23.905,5 27.208,9 Hibah Luar Negeri 1.190,0 928,8 Pinjaman Dalam Negeri 2.500,0 4.500,0 SBSN PBS Jumlah 763.575,1 16.768,1 780.913,9 22.526,6 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pagu Indikatif belanja K/L tahun 2018 direncanakan mencapai Rp780,9 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan kepada 87 Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan sesuai dengan 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas dalam rancangan RKP Tahun 2018, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan atas alokasi belanja pada beberapa K/L dengan pagu terbesar akan diuraikan sebagai berikut: 195
8.3.1 Kementerian Pertahanan Dalam tahun 2016, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) pengadaan Ranpur matra darat sebanyak 90 unit, (2) pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis Matra Laut sebanyak 310 paket, (3) pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis sebanyak 157 unit, (4) pesawat yang siap operasional sebanyak 150 pesawat. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) terpenuhinya Alutsista prioritas TNI pemenuhan MEF sebanyak 22 alutsista, (2) Alutsista produksi industri pertahanan nasional sebanyak 20 Alutsista, (3) Harwat ranpur kaveleri dan infanteri sebanyak 144 unit, (4) panser pengganti sarasen dan saladin sebanyak 24 unit. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pertahanan tahun 2018 sebesar Rp106,9 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Pencapaian target prioritas nasional dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Pertahanan seperti: (1) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat/laut/udara; (2) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat; (3) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut/Udara; dan (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) pembangunan minimum essential forces tahap II, termasuk untuk pemeliharaan dan perawatan; (2) pengembangan industri pertahanan; (3) penguatan pertahanan wilayah perbatasan; dan (4) penguatan pertahanan dalam bentuk pengadaan materiil dalam tugas operasi dan satpur/satbanpur. 8.3.2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Pembangunan 559,05 km jalan baru, (2) pembangunan 59,4 km jalan tol, (3) pembangunan 37 bendungan, (4) pembangunan 1.025 km jaringan irigasi, (5) pembangunan 10.590,7 meter jembatan, dan (6) Pembangunan rusun sebanyak 7.740 unit dan rumah swadaya sebanyak 97.885 unit. 196 latihan telah
Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) Pembangunan 836,2 km jalan baru, (2) pembangunan 21,49 km jalan tol, (3) pembangunan 39 bendungan, (4) pembangunan 1.103 km jaringan irigasi, (5) pembangunan 10.196 meter jembatan, dan (6) Pembangunan rusun sebanyak 13.253 unit dan rumah swadaya sebanyak 110.000 unit. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018 sebesar Rp106,0 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang: (1) Perumahan dan Permukiman; (2) Ketahanan Pangan, dan (3) Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (3) program pengelolaan sumber daya air; dan (4) program pengembangan perumahan. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) membangun akses transportasi darat, laut dan udara pembuka isolasi; (2) pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan; (3) rehabilitasi jaringan irigasi, jaringan DAS hulu, pembangunan waduk dan embung/DAM parit; (4) pemenuhan perumahan dan pemukiman layak huni; (5) penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi; dan (6) fasilitasi pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8.3.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam tahun 2016, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) peningkatan profesionalisme Polri melalui pendidikan dan latihan bagi 213.302 orang, (2) pemeliharaan kondisi aman dan tertib di masyarakat melalui giat Kamtibmas di seluruh wilayah NKRI untuk mengurangi gangguan Kamtibmas sebanyak 8.118 kegiatan, dan (3) penegakan hukum yang profesional, obyektif, dan bebas KKN sebanyak 3.025 kasus. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) Penindakan tindak pidana umum, ekonomi khusus dan korupsi sebanyak 13.085 kasus, (2) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara sebanyak 5.654.172 layanan, (3) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas sebanyak 2.500.000 kegiatan, (4) Pembinaan potensi keamanan 279.310 kegiatan, dan (5) Penyelenggaraan informasi kriminal nasional pada 453 Polres. 197
Selanjutnya, pagu indikatif Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2018 sebesar Rp76,5 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti: (1) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri; (2) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (3) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; dan (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) penyelesaian tindak pidana, terorisme, kejahatan siber; (2) penguatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penanganan gejolak sosial, penanganan flash point, terorisme, dan penegakan hukum separatisme; (3) deteksi giat masyarakat dan intelijen; dan (4) kegiatan turjawali aksi nasional. 8.3.4 Kementerian Agama Dalam tahun 2016, Kementerian Agama telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 1,46 juta siswa, (2) bantuan operasional sekolah bagi 7,96 juta siswa, (3) beasiswa bidik misi bagi 19,88 ribu mahasiswa, (4) rehab ruang kelas sebanyak 765 unit, (5) pembangunan ruang kelas sebanyak 811 unit, (6) tunjangan profesi guru PNS bagi 195,37 ribu guru, dan (7) tunjangan sertifikasi dosen PNS bagi 7,91 ribu dosen. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 1,6 juta siswa, (2) bantuan operasional sekolah bagi 8,5 juta siswa, (3) beasiswa bidik misi bagi 25,4 ribu mahasiswa, (4) rehab ruang kelas sebanyak 1.953 unit, (5) pembangunan ruang kelas sebanyak 2.069 unit, (6) tunjangan profesi guru PNS bagi 249,73 ribu guru, dan (7) tunjangan sertifikasi dosen PNS bagi 10,49 ribu dosen. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2018 sebesar Rp63,7 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang Pendidikan dan bidang Penanggulangan Kemiskinan. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Agama, seperti: (1) program pendidikan Islam; (2) program bimbingan masyarakat Kristen; (3) program bimbingan masyarakat Katolik; (4) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (5) program bimbingan masyarakat Buddha. 198
Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) bantuan biaya operasional pendidikan; (2) afirmasi Sarpras khusus, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dan perguruan tinggi luar Jawa; (3) peningkatan profesionalisme guru dan dosen; (4) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan kewargaan; (5) peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti; dan (6) peningkatan kapasitas penelitian dosen dan mahasiswa. 8.3.5 Kementerian Kesehatan Dalam tahun 2016, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Kartu Indonesia Sehat bagi 91,1 juta jiwa, (2) imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan sebanyak 91,5 persen, (3) Kab/kota dengan RS terakreditasi sebanyak 201 kab/kota, (4) Kab./Kota Imunisasi Lengkap 80,7 persen, (5) Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebanyak 81,5 persen, (6) Penanganan malaria 85 persen, dan (7) penanganan HIV sebanyak 47 persen. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) Kartu Indonesia Sehat bagi 94,4 juta jiwa, (2) Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan sebanyak 92 persen, (3) Kab/kota dengan RS terakreditasi sebanyak 287 kab/kota, (4) Kab/Kota imunisasi lengkap 85 persen, (5) Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebanyak 83 persen, (6) penanganan malaria sebanyak 90 persen, dan (7) penanganan HIV sebanyak 50 persen. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Kesehatan tahun 2018 sebesar Rp60,1 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang Kesehatan. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Kesehatan, seperti: (1) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan (4) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; (2) perbaikan kualitas gizi ibu dan anak; (3) peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); (4) pencegahan dan pengendalian penyakit menular; (5) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; (6) surveilans, 199
imunisasi, sistem informasi penyakit dan karantina kesehatan; (7) lingkungan sehat; (8) konsumsi pangan sehat; dan (9) peningkatan pemahaman hidup sehat. 8.3.6 Kementerian Perhubungan Dalam tahun 2016, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 115 km'sp, (2) pembangunan tiga (3) bandara selesai dan 12 bandara lanjutan, dan (3) pembangunan pelabuhan laut di 21 lokasi. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 115 km'sp, (2) pembangunan 12 bandara (selesai dan lanjutan), (3) pembangunan LRT Sumatera Selatan sepanjang 23 km'sp, dan (4) pembangunan pelabuhan laut di 20 lokasi. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp48,5 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang (1) infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman; dan (2) pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Perhubungan, seperti: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara; dan (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) pembangunan dan pengembangan pelabuhan; (2) pembangunan jalur kereta api dan terminal; (3) pembangunan dan pengembangan bandara; (4) penyelenggaraan angkutan laut perintis. 8.3.7 Kementerian Keuangan Dalam tahun 2016, Kementerian Keuangan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) implementasi single source database PNBP sebanyak 25 persen, (2) realisasi penerimaan pajak terhadap target sebesar 82 persen, (3) tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebanyak 75,2 persen, (4) tingkat kepuasan pengguna layanan DJP sebesar 79,99, dan (5) waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 0,81 hari. 200
Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) implementasi single source database PNBP sebanyak 50 persen, (2) realisasi penerimaan pajak terhadap target sebesar 100 persen, (3) tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan dan OP non karyawan sebanyak 50 persen, (4) waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 1,2 hari, dan (5) tingkat kepuasan pengguna layanan DJP 73,22 (skala 100). Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2018 sebesar Rp45,7 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang (1) politik, hukum, pertahanan dan keamanan, (2) pengembangan dunia usaha dan pariwisata, (3) penanggulangan kemiskinan, (4) infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, (5) pembangunan wilayah, dan (6) ketahanan energi. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Keuangan, seperti: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) Program Pengelolaan Anggaran Negara; (5) program peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah; (6) program pengelolaan negara, penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang; dan (7) program perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) sistem informasi di bidang perpajakan; (2) penetapan kawasan kepabeanan PLBN Entikong; (3) peraturan bidang pelaksanaan anggaran; dan (4) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). 8.3.8 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dalam tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Beasiswa bidik misi bagi 304,24 ribu mahasiswa, (2) BOPTN dan BPPTN-BH sebanyak 118 PTN, (3) Beasiswa PPA bagi 61,9 ribu mahasiswa, (4) Beasiswa ADIK bagi 2.745 mahasiswa, (5) Beasiswa dosen S2/S3 DN/LN bagi 11.397 dosen, dan (6) revitalisasi 46 LPTK. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) Beasiswa bidik misi bagi 340,0 ribu mahasiswa, (2) BOPTN dan BPPTN-BH sebanyak 118 PTN, (3) Beasiswa PPA bagi 130 ribu mahasiswa, (4) Beasiswa ADIK bagi 5.097 mahasiswa, (5) Beasiswa dosen S2/S3 DN/LN bagi 10.843 dosen, dan (6) revitalisasi 46 LPTK. 201
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2018 sebesar Rp41,2 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pendidikan. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, seperti: (1) program pembelajaran dan kemahasiswaan; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan (3) program peningkatan kualitas kelembagaan iptek dan dikti. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) peningkatan layanan Tridharma perguruan tinggi; (2) peningkatan kualitas guru; (3) peningkatan kualitas pendidikan vokasi; dan (4) pengelolaan/pengembangan PTN baru dan akademi komunitas. 8.3.9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 19,2 juta siswa, (2) rehab ruang kelas sebanyak 12.732 unit, (3) pembangunan sekolah sebanyak 657 unit, (4) pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14.125 unit, (5) tunjangan profesi bagi 211,2 ribu guru, (6) tunjangan fungsional bagi 119,4 ribu guru, dan (7) sertifikasi pendidik bagi 70,7 ribu orang. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa, (2) rehab ruang kelas sebanyak 39,9 ribu unit, (3) pembangunan sekolah sebanyak 221 unit, (4) pembangunan ruang kelas baru sebanyak 2.625 unit, (5) tunjangan profesi bagi 222,2 ribu guru, (6) tunjangan fungsional bagi 115,8 ribu guru, dan (7) sertifikasi pendidik bagi 115 ribu orang. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 sebesar Rp40,1 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pendidikan. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti: (1) program pendidikan dasar dan menengah; (2) program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (3) program guru dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan vokasi yang berkualitas; (2) peningkatan kualitas guru pendidikan vokasi; (3) peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi; (4) peningkatan profesionalisme guru; dan (5) peningkatan kesejahteraan guru. 202
8.3.10 Kementerian Pertanian Dalam tahun 2016, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) rehabilitasi irigasi tersier sebanyak 454 ribu ha, (2) cetak sawah 132,16 ribu ha, (3) produksi padi 79,1 juta ton, (4) produksi jagung sebanyak 23,2 juta ton, (5) produksi kedelai sebanyak 0,89 juta ton, (6) produksi bawang merah sebanyak 1,3 juta ton, (7) produksi cabai sebanyak 2,1 juta ton, (8) produksi tebu sebanyak 2,22 juta ton, dan (9) pengadaan sapi indukan sebanyak 4.500 ekor. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) rehabilitasi irigasi tersier sebanyak 100 ribu (ha), (2) cetak sawah 80 ribu ha, (3) produksi padi 78,1 juta ton, (4) produksi jagung sebanyak 25,2 juta ton, (5) produksi kedelai sebanyak 1,2 juta ton, (6) produksi bawang merah sebanyak 1,39 juta ton, (7) produksi cabai sebanyak 2,19 juta ton, (8) produksi tebu sebanyak 2,95 juta ton, dan (9) pengadaan sapi indukan sebanyak 4.500 ekor. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2018 sebesar Rp22,7 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang ketahanan pangan. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Pertanian, seperti: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (2) program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan; dan (3) program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) bantuan saprodi untuk budidaya padi; (2) bantuan untuk budidaya jagung; (3) perluasan tanaman tebu; (4) optimalisasi reproduksi ternak; (5) rehabilitasi jaringan irigasi tersier; dan (6) pemberian bantuan alat dan mesin pertanian. 8.3.11 Kementerian Sosial Dalam tahun 2016, Kementerian Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Program Keluarga Harapan sebanyak 5,98 juta RTS, (2) rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah perdesaan sebanyak 5.350 unit, (3) rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara sebanyak 410 unit, (4) Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP KUBE) di wilayah perdesaan sebanyak 46.000 kelompok, (5) Stimulan UEP KUBE di wilayah perkotaan sebanyak 36.776 kelompok, (6) Stimulan UEP KUBE di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara sebanyak 15.000 kelompok, (7) verifikasi dan validasi data 203
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 92,5 juta orang, dan (8) sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) sebanyak 30 lokasi di Kabupaten/Kota. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) Program Keluarga Harapan sebanyak 6 juta RTS, (2) rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah perdesaan sebanyak 2.000 unit, (3) rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara sebanyak 1.500 unit, (4) Stimulan UEP KUBE di wilayah perdesaan sebanyak 53.600 kelompok, (5) stimulan UEP KUBE di wilayah perkotaan sebanyak 48.400 kelompok, (6) stimulan UEP KUBE di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara sebanyak 20.000 kelompok, (7) verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 94,4 juta orang (8) sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) sebanyak 70 lokasi di Kabupaten/Kota, dan (9) bantuan pangan non tunai sebanyak 1.432.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Sosial tahun 2018 sebesar Rp22,1 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang penanggulangan kemiskinan. Pencapaian target prioritas nasional dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Sosial, seperti: (1) program pemberdayaan sosial; (2) program rehabilitasi sosial; (3) program perlindungan dan jaminan sosial; dan (4) program penanganan fakir miskin. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) penguatan pelaksanaan bantuan tunai bersyarat (PKH); (2) peningkatan efektifitas penyaluran bantuan pangan; (3) pemantapan bagi tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan; (4) penyediaan bantuan darurat korban bencana alam nasional; dan (5) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar. 8.3.12 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) bantuan hukum litigasi sebanyak 6.243 kasus, (2) bantuan hukum non litigasi sebanyak 2.671 kasus, dan (3) diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum bagi intansi terkait sebanyak 271 orang. Sementara dalam tahun 2017, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) bantuan hukum litigasi sebanyak 1.851 kasus, (2) bantuan hukum non litigasi sebanyak 3.645 kasus, dan (3) diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum bagi intansi terkait sebanyak 270 orang. 204
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018 sebesar Rp9,9 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Pencapaian target prioritas nasional dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pada Kementerian Hukum dan HAM, seperti: (1) program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan; (2) program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian; dan (3) program administrasi hukum umum. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain: (1) pembangunan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA); (2) pembangunan lapas perempuan dan rutan perempuan; (3) Bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada rakyat miskin; dan (4) pembangunan balai pemasyarakatan (BAPAS); (5) sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) berbasis TI. Pagu Indikatif masing-masing Kementerian/Lembaga beserta program-programnya dalam tahun 2018 disajikan pada tabel berikut. 205
BA 001
002
004
005
006
007
010
011
Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018 KEMENTERIAN/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI Program Penguatan Kelembagaan DPR RI Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara MAHKAMAH AGUNG Program Pemeriksaan Keuangan Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Program Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Program Bina Pembangunan Daerah Program Bina Otonomi Daerah Program Bina Administrasi Kewilayahan Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Pendidikan Kepamongprajaan KEMENTERIAN LUAR NEGERI Program Bina Pemerintahan Desa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri 206 (miliar rupiah) JUMLAH 952,8 106,4 37,2 4.357,7 809,2 1.047,4 2.660,6 598,6 2.819,9 51,1 1.650,3 413,2 14,5 11,1 22,4 8.262,1 708,6 7.133,4 611,4 30,7 96,2 153,9 152,0 64,0 4.454,6 20,4 3.494,3 208,4 20,6 100,4 89,6 342,6 183,8 1.923,6 14,9 1.872,6 3.116,3 51,1 392,1 73,3 46,3 222,1 184,4 110,2 154,4 74,6 902,0 126,3 610,9 7.250,1 219,7 4.528,4 1.016,2 31,6 60,4 619,1 72,5 39,3 47,7 28,7 134,3 94,3 577,4
No. 9 10 11 12 Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (lanjutan) BA KEMENTERIAN/LEMBAGA 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI
Program Strategi Pertahanan Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan
Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Program Potensi Pertahanan Program Kekuatan Pertahanan
Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif
Program Profesionalisme Prajurit Integratif Program Dukungan Kesiapan Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat - Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut
Program Dukungan Kesiapan Matra Udara
Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut
013 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Pembentukan Hukum Program Administrasi Hukum Umum Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Program Pemajuan HAM 015
KEMENTERIAN KEUANGAN Program Pembinaan Hukum Nasional
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
Program Pengelolaan Anggaran Negara Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 018
KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Program Pendidikan Pertanian 207 (miliar rupiah) JUMLAH 106.910,6 1.042,3 17.262,1 53,4 1.718,4 205,8 91,6 60,4 3.528,3 164,6 118,7 2.696,3 1.191,2 399,3 1.992,2 4.868,2 1.394,8 2.850,5 3.122,2 360,1 5.103,4 1.701,2 420,9 3.225,1 38.287,6 9.748,9 5.277,7 9.903,5 25,3 2.469,0 0,0 31,7 28,6 115,9 44,9 681,4 4.217,2 185,5 1.987,8 34,9 45.724,8 106,6 20.877,9 112,8 671,7 166,6 134,5 12.530,7 872,9 157,4 6.821,1 3.247,7 22.655,3 131,5 1.465,6 90,6 6.716,5 1.102,1 1.290,2 2.056,7 5.809,0 1.432,6 767,4 892,0 755,3 277,3
No. 13 14 15 16 17 18 Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (lanjutan) BA KEMENTERIAN/LEMBAGA 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional 020
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
- Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
022
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 023
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
024 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Program Pelestarian Budaya KEMENTERIAN KESEHATAN Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 025
KEMENTERIAN AGAMA Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Program Pendidikan Islam
Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Bimbingan Masyarakat Kristen Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Program Bimbingan Masyarakat Hindu Program Bimbingan Masyarakat Buddha Program Kerukunan Umat Beragama 208 (miliar rupiah) JUMLAH 2.827,9 1.037,4 8,6 40,4 128,6 147,2 127,9 239,0 211,9 57,2 6.527,3 829,6 291,6 27,0 79,9 612,1 561,0 2.058,1 176,7 274,3 763,5 213,5 66,3 48.486,1 1.403,3 469,8 91,2 114,8 4.638,5 4.089,1 17.420,6 12.225,9 9.311,7 40.092,0 124,6 1.684,4 170,9 1.094,1 22.880,2 1.526,6 367,4 1.953,6 60.054,3 10.414,6 2.882,7 120,3 973,0 2.257,2 15.377,1 2.944,2 4.062,4 4.884,0 63.743,6 26.553,4 2.146,6 127,6 600,8 1.085,8 50.712,4 5.129,6 1.893,7 910,0 772,6 279,5 84,9
No. No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (lanjutan) BA BA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
027
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja KEMENTERIAN SOSIAL Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
029 Program Pemberdayaan Sosial KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Program Penanganan Fakir Miskin
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Program Planologi dan Tata Lingkungan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengendalian Perubahan Iklim
032 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Ruang Laut
033 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
Program Pembinaan Konstruksi Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 034
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam
035 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian 036
KEMENTERIAN	KOORDINATOR	BIDANG	PEMBANGUNAN	MANUSIA	DAN	KEBUDAYAAN Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK 040
KEMENTERIAN PARIWISATA Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata Program Pengembangan Kepariwisataan 209 (miliar rupiah) (miliar rupiah) JUMLAH JUMLAH 3.986,0 254,1 57,2 98,9 2.268,8 810,6 206,9 22.063,9 289,5 274,2 35,8 339,8 967,0 17.848,5 420,9 8.124,3 2.177,7 473,2 67,0 299,6 522,4 1.128,9 2.100,8 1.368,6 315,9 376,8 385,6 321,4 143,6 7.328,7 620,4 426,4 76,2 1.840,5 1.200,2 960,5 797,4 689,3 814,1 106.029,6 524,2 272,1 278,1 105,0 612,0 338,7 17.145,2 42.600,4 34.574,5 9.133,8 259,1 248,4 283,7 462,4 134,4 11,5 383,2 137,7 144,3 382,1 238,9 127,8 3.724,9 254,3 328,1 8,0 3.388,8
No. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (lanjutan) BA KEMENTERIAN/LEMBAGA 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
042
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Program Pembinaan BUMN
044
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti Program Penguatan Riset dan Pengembangan KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH Program Penguatan Inovasi
047
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Anak 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 050 BADAN INTELIJEN NEGARA Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara 051 LEMBAGA SANDI NEGARA Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL Program Pengembangan Persandian Nasional
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas 054 BADAN PUSAT STATISTIK Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN Program Perencanaan Pembangunan Nasional
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan
Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan
Program Penataan Agraria
Program Pengadaan Tanah
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
057 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
059
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Perpustakaan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 210 (miliar rupiah) JUMLAH 247,0 144,5 41.231,2 102,6 29.627,3 62,2 1.117,6 6.987,7 1.267,0 1.887,6 963,9 281,8 207,9 86,8 535,2 39,3 553,8 94,6 121,2 218,4 179,4 236,6 34,8 105,1 104,8 1.726,2 26,7 440,5 17,2 754,6 1.268,5 264,9 42,4 489,7 32,2 4.663,2 10,2 2.543,2 185,8 7,5 1.516,4 1.926,6 257,2 36,8 4,1 7.120,8 1.218,3 2.769,3 22,4 11,1 210,7 707,7 8,9 488,2 207,7 135,9 27,5 572,0 2.531,5 168,9 3,9 4.937,4 399,3 231,3 0,5 23,4 255,1 855,3 3.225,7 175,6 170,4
No. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (lanjutan) BA KEMENTERIAN/LEMBAGA 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
Program Penelitian dan Pengembangan Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
063 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Program Pengembangan Hukum Kepolisian
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
064
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas 065
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Program Pengembangan Ketahanan Nasional
066
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM BADAN NARKOTIKA NASIONAL Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
067 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Program Pengembangan Daerah Tertentu
068 Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN 074
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM 075
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
076 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg KOMISI PEMILIHAN UMUM Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 077
MAHKAMAH KONSTITUSI RI Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI Program Penanganan Perkara Konstitusi 078
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
079 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme
080 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi 211 (miliar rupiah) JUMLAH 76.452,7 38.845,8 15.208,5 484,9 22,0 1.526,5 535,8 1.463,0 613,5 1.433,3 9.955,2 3.405,9 2.917,4 1.996,2 40,8 468,3 33,8 277,7 1.494,1 175,7 2,3 548,2 99,7 224,9 1.332,0 323,3 869,1 4.702,6 463,0 278,8 57,1 200,6 2.546,2 332,1 262,8 320,1 361,3 5.544,8 343,8 2.963,1 17,1 232,8 86,7 2.331,8 60,7 1.702,9 26,0 486,4 1.637,5 1.216,5 1.575,7 15,4 321,1 46,4 147,6 15,9 137,8 118,6 19,8 83,1 1.275,5 35,5 151,8 898,5 1.123,7 149,8 748,6
No. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (lanjutan) BA KEMENTERIAN/LEMBAGA 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
082 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 083
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial 084
BADAN STANDARDISASI NASIONAL Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
085
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Program Pengembangan Standardisasi Nasional
086 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
087
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI 088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
089 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara - 090 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem KEMENTERIAN PERDAGANGAN Pengendalian Intern Pemerintah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan
Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Nasional
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Program Perundingan Perdagangan Internasional
092 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Perdagangan Berjangka Komoditi KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga
093 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga Program Kepemudaan dan Keolahragaan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Program Pembinaan Olahraga Prestasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK 095
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
100 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI KOMISI YUDISIAL RI Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial 103
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB
104 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Program Penanggulangan Bencana
105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo 212 (miliar rupiah) JUMLAH 1.090,8 468,6 8,1 827,1 614,0 138,2 793,7 688,9 175,1 182,5 618,6 97,4 178,9 85,1 103,4 291,7 75,5 188,6 8,4 186,8 94,8 111,7 2,1 652,9 73,1 450,5 55,5 1.452,0 146,9 1.133,4 318,5 3.538,9 654,7 4,0 39,8 37,1 172,0 140,3 135,9 2.041,3 69,0 5.037,5 244,7 269,6 30,5 1.056,5 790,2 3.680,9 621,8 1.008,8 168,3 191,6 26,9 111,7 790,2 74,8 749,4 36,8 269,1 13,0 396,2 467,3 406,1 396,2 28,5 377,6
No. 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (lanjutan) BA KEMENTERIAN/LEMBAGA 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP
107 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP BADAN SAR NASIONAL Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan 109
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU Program Pengawasan Persaingan Usaha
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu
111 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Program Pengawasan Pelayanan Publik
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP 112
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam 113
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam 114
SEKRETARIAT KABINET Program Penanggulangan Terorisme
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet 115
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
116 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
117 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI 118
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) BADAN KEAMANAN LAUT Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang
120 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
121 Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman BADAN EKONOMI KREATIF Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif JUMLAH 213 (miliar rupiah) JUMLAH 212,3 75,3 11,3 2.035,1 125,7 528,0 176,0 134,8 1.331,0 242,5 134,8 30,7 129,2 211,8 97,8 168,5 31,4 73,5 1.682,0 95,1 678,6 505,6 1.003,4 215,2 505,6 164,4 439,4 50,8 109,2 955,7 330,2 257,5 838,9 698,2 226,0 224,9 612,9 43,6 559,0 181,3 307,4 300,3 251,6 149,9 746,2 150,4 149,3 780.913,9 596,9