PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KUTAI (STUDI KASUS MASYARAKAT SEKITAR TN KUTAI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Oleh Evy Purnawati 10538275613 JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR OKTOBER 2017 i
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Evy Purnawati Nim : 10538275613 Program studi : pendidikan sosiologi Judul skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Penegelolaan Taman Nasional Kutai (Studi Kasus Masyarakat Sekitar TN Kutai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Timur) Dengan ini menyatakan bahwa : Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya saya sendiri bukan hasil jiplakan dan tidak di buat oleh siapa pun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar . Makassar September 2017 Yang membuat pernyataan Evy Purnawati
SURAT PERJANJIAN Nama : Evy Purnawati Nim : 10538275613 Program studi : pendidikan sosiologi Judul skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Penegelolaan Taman Nasional Kutai (Studi Kasus Masyarakat Sekitar TN Kutai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Timur) Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut : 1. Mulai dari penyusunan proposal sampai dengan selesainya skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun). 2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas. 3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat dalam penyusunan skripsi saya). 4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir (1), (2), dan (3) maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran. Makassar, September 2017 Yang membuat perjanjian Evy Purnawati Diketahui oleh: Ketua jurusan pendidikan sosiologi Dr. H. Nursalam, M.Si. NBM. 951 82
MOTTO DAN PERSEMBAHAN "Tak perlu pencitraan untuk terlihat sempurna, jadilah diri sendiri walaupun apa adanya" Ku persembahkan karya sederhana ini untuk Kedua orang tuaku, saudaraku, keluargaku, dan teman-temanku, Atas segala keikhlasan dan doanya dalam mendukung saya sampai dengan titik akhir dan mewujudkan harapan menjadi kenyataan Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmad dan membalas segala pengorbanan yang telah diberikan vii
ABSTRAK Evy Purnawati, 2017. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai (Studi kasus Masyarakat sekitar TN Kutai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur)". Dibimbing oleh Hidayah Quraisy dan Munirah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui i) alasan masyarakat harus berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai ii) bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai iii) dampak yang timbul atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian sosial budaya metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan cara memilih 10 informan yang telah ditentukan oleh peneliti Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan dan pasrtisipasif teknis analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian dan verifiaksi. ini menunjukkan bahwa, (1) Alasan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan TN Kutai yaitu mengacu dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan bahwa tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Kutai bentuk berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi saat dibutuhkan. Masyarakat membantu dalam sisi keamanan, ada juga namanya masyarakat peduli api yang membantu dalam hal pengendalian kebakaran hutan, ada juga namanya kader konsrvasi yaitu kelompok anak muda yang membantu TN Kutai dalam rangka menyebarkan atau mengkampanyekan pelestarian TN Kutai keseluruh pihak. (3) Dampak yang timbul atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Kutai ialah dampak yang positif terhadap TN Kutai atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Hasil penelitian Kata kunci: Partisipasi masyarakat, taman nasional viii
KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Untaian Zikir lewat kata yang indah terucap sebagai ungkapan rasa syukur penulis selaku hamba dalam balutan kerendahan hati dan jiwa yang tulus kepada Sang Khaliq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, Yang Maha Pemurah, mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dengan perantaraan kalam. Tiada upaya, tiada kekuatan, dan tiada kuasa tanpa kehendak-Nya. Bingkisan salam dan salawat tercurah kepada Kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Saw, Para sahabat dan keluarganya serta Umat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi ini. Namun, semua itu tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil. Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu selama penulis menyusun skripsi ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda M. Said dan Ibunda St. Aminah yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga, saudara-saudaraku Sry Nining, Wilda Yulianita, Navril Suryawisna yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan ix
candanya. Terkhusus untuk Wandi dan Azwan yang membantu membiayai kuliah , kepada Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd pembimbing I dan Dr. Munirah, M. Pd. pembimbing II yang telah meluangkan waktunya disela kesibukan beliau untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapakan terimakasih kepada; Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE. MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr. H. Nursalam, M,Si Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, arahan, dan jasa- jasa yang tak ternilai harganya kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Kecamatan Teluk Pandan, Bapak Muhammad Junaid, M.Pd Sekertaris Camat menggantikan Kepala Camat yang tidak bertugas dikarenakan sedang melaksanakan ibadah haji beserta seluruh jajaran pegawai, staf, dan pihak Balai TN Kutai beserta jajaran pegawai dan staf serta para informan yang turut serta membantu demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku dan sahabat-sahabat ,Fitry, Riska, Acca, Adda, Acing, teman- teman P2K Baring Team khususnya Andi Sry Wahyuni, Nurfahmi, Nur Linda, Nur Mila, dan Nurul Maghfirah yang tak hentinya memberi semangat dan x
motivasi dalam penyelesaian studi ini dan seluruh kelas D sosiologi yang selalu menemani dalam suka dan duka, sepupuku tercinta Irma dan terkhusus untuk Akbar yang juga berjasa dalam proses pendidikan penulis, memberikan segenap bantuannya dan motivasinya. Serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2013 atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi pelangi dalam hidupku. Kebersamaan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah swt kita memohon semoga berkat dan rahmat serta limpahan pahala yang berlipat ganda selalu dicurahkan kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. Makassar, Oktober 2017 Evy Purnawati xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PENGESAHAN ... ii LEMBAR PENGESAHAN ... iii PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iv SURAT PERNYATAAN ... v SURAT PERJANJIAN ... vi MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... vii ABSTRAK ... viii KATA PENGANTAR ... ix DAFTAR ISI ... xii DAFTAR TABEL ... xv DAFTAR GAMBAR ... xvi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 7 C. Tujuan Penelitian ... 8 D. Manfaat Penelitian ... 8 E. Definisi Istilah ... 9 BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP A. Kajian Teori ... 10 1. Penelitian yang Relevan ... 10 2. Partisipasi Masyarakat ... 12 Halaman
a. Pengertian Partisipasi ... 12 b. Tujuan Partisipasi Masyarakat ... 13 c. Manfaat Partisipasi Masyarakat ... 13 d. Proses Partisipasi ... 14 xii e. Pola Peran Serta Masyarakat ... 16 f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi ... 17 3. Pengeloaan Kawasan Taman Nasional ... 20 a. Pengertian Taman Nasional ... 20 b. Zonasi Taman Nasional ... 22 4. Teori yang Relevan ... 30 a. Solidaritas Sosial ... 30 B. Kerangka Konsep ... 35 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ... 37 B. Lokasi Penelitian ... 38 C. Informan Penelitian ... 38 D. Fokus Penelitian ... 38 E. Instrumen Penelitian ... 39 F. Jenis dan Sumber Data Penelitian ... 39 G. Teknik Pengumpulan Data ... 39 H. Teknik Analisis Data ... 41 I. Teknik Keabsahan Data ... 42 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 45 1. Gambaran Lokasi Penelitian ... 45 a. Letak Geografis Dan Administratif ... 45 b. Keadaan Umum Penduduk ... 46 c. Profil Informan ... 48 2. Kondisi Umum Taman Nasional Kutai ... 52
a. Sejarah Terbentuknya Taman Nasional Kutai ... 52 b. Letak dan Luas ... 58 c. Topografi ... 58 d. Geologi ... 58 xiii e. Iklim ... 59 f. Hidrologi ... 59 g. Ekosistem ... 60 h. Aksesbilitas ... 60 3. Alasan Masyarakat Berpartisipasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai ... 62 4. Bentuk Partisipasi Msyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai ... 65 5. Dampak yang Timbul Atas Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai ... 68 B. Pembahasan ... 72 1. Alasan Masyarakat Harus Berpartisipasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai ... 72 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai ... 75 3. Dampak yang Timbul Atas Pasrtisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai ... 76 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 79 B. Saran ... 80 DAFTAR PUSTAKA ... 82 LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAR HIDUP xiv
DAFTAR TABEL Tabel Tabel 1 Daftar Informan ... 49 Tabel 2 Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur ... 50 Tabel 3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan ... 51 Tabel 4 Distribusi Responden Menurut Status Perkawinan ... 52 xv Halaman
DAFTAR GAMBAR Gambar halaman Kerangka Konsep ... 36 xvi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap orang mempunyai hak atas kualitas lingkungan yang baik dan sehat termasuk generasi yang akan datang. Oleh sebab itu segala kebijakan dalam proses pembangunan harus menyerasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator pembangunan yang berhasil yakni terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan dalam artian tidak terjadi kerusakan sosial dan kerusakan alam. Pembangunan hutan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang di artikan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya. Hutan tidak hanya bernilai secara ekonomis tetapi didalamnya juga terkandung nilai ekologis dan sosial budaya. Di samping itu, hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak ternilai harganya sehingga hak-hak Negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Sebagai salah satu Negara yang memiliki hutan terluas di dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam perlindungan hutan yang terdiri atas perlindungan terhadap hutan itu sendiri, perlindungan terhadap kawasan hutan, perlindungan hutan terhadap hasil hutan dan perlindungan dalam investasi. Dalam era otonom daerah, pemerintah pusat telah mendistribusikan sebagian 1
wewenangnya dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan kepada pemerintah daerah yang juga merupakan usaha memposisikan komunitas daerah sebagai pengelola sumber daya hutan berdasarkan latar belakang sosial budaya masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan dari daerah untuk melaksanakan otonomi tersebut dalam mencapai kesejahteraan rakyat dalam konteks perlindungan hutan. Pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam yang terkandung pada kawasan hutan. Hal tersebut dilakukan melalui pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi lindung, konservasi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar sesuai pasal 6 Undang-undang No. 41 tahun 1999 (tentang kehutanan). Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumber daya hutan dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungan. Secara khusus untuk fungsi lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang No 32 tahun 2009 (tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jauh sebelum itu pemerintah telah mengupayakan kebijakan terkait lingkungan hidup melalui keputusan Presiden Republik Indonesia/kepres 32 tahun 1990 (tentang
pengelolaan kawasan lindung) yang mengamanatkan bahwa upaya pengelolaan kawasan lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapana air), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air), kawasan suaka alam dan cagar budaya (kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana alam. Berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 1990, taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem hutan asli, yang dikelola dengan system zonasi dan dimanfaatkan dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Pendayaan potensi taman nasional diupayakan tidak mengurangi luas kawasan, tidak menyebabkan berubahnya fungsi dan tidak memasukkan jenis tumbuhan maupun satwa yang tidak asli. Taman Nasional Kutai atau selanjutnya disingkat TN Kutai adalah sebuah taman nasional yang berada di wilayah kabupaten Kutai Timur dan sebagian kecil wilayah Kota Bontang yang memiliki lahan total seluas198.629 ha. Kantor atau balai pengelola TN Kutai berada di Kota Bontang. Namun tahun 2000, wilayah TN Kutai ini mulai dirambah penduduk untuk dijadikan pemukiman dan lahan perkebunan sehingga wilayah TN Kutai yang masih benar-benar asli mungkin jauh dibawah lahan yang seluas 198.629 ha pada akhir tahun 1990-an.
Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah sendiri kurang berhasil mengelola sejumlah kawasan lindung atau konservasi dan bukan semata karena kurang atau tidak tersedianya kebijakan, namun karena ketidakmampuan mengimplemntasikan sejumlah kebijakan di samping adanya kendala di lapangan (Sinery dkk, 2013). Munggoro (1999) menyatakan bahwa pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu secara efektif mengelola kawasan-kawasan lindung atau konservasi yang ada karena keterbatasan birokrasi dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan standar manajemen kawasan konservasi atau kawasan lindung. Keterbatasan tersebut mencakup keterbatasan pengetahuan, kelangkaan informasi, tidak memadainya keterampilan-keterampilan pegawai kehutanan dan buruknya kelembagaan yang mengelola kawasan. Disisi lain masalah pengelolaan kawasan taman nasional belum dilakukan secara optimal dalam rangka peningkatan mutu serta kualitas ekologi secara umum. Demikian adanya tantangan dan keinginan masyarakat yang kadang tidak sejalan dengan program yang diberikan. Kondisi tersebut bukan saja dipengaruhi oleh kebutuhan semata, tetapi juga akibat keinginan untuk meningkatkan ekonomi. Menurut Sinery (2013) telah terjadi perubahan pola pemnafaatan sumber daya alam pada masyarakat sekitar hutan dari kebutuhan dasar menjadi keinginan dengan pertimbangan ekonomi, oleh karenanya perlu langkah-langkah pengelolaan secara baik, sehingga dapat mencapai kelesterian sumber daya alam sesuai fungsi hutan. Permasalahan yang lain adalah sulitnya mengendalikan perambah untuk mengolah lahan di dalam kawasan, disebabkan karena masalah ekonomi. Hal ini
akan terus berlanjut selama tidak adanya larangan dan tindakan tegas dari aparat yang terkait dengan pelestarian taman nasional. Untuk itu diperlukan data/informasi keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar taman nasional dan tingkat partsipasinya, agar tetap melestarikan dan memanfaatkan secara sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengelolaan hutan yang lestari perlu didukung dengan manajemen kawasan yang terarah dan pasti. Dalam hal ini pembagian kawasan hutan berdasarkan peruntukan fungsinya yang didasarkan atas pertimbangan kepastian lokasi, keadaan dan penutupan lahan, keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan kemampuan lahan (topografi, kelerengan, keadaan sifat tanah, iklim dan curah hujan). Mengingat bahwa upaya konservasi dan perlindungan hutan menjadi penting di masa mendatang, sehingga dilakukan upaya nyata guna pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, misalnya melalui penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Diharapkan dengan penataan ruang secara baik dapat mewujudkan rencana pengelolaan hutan secara seimbang, serasi dan berkelanjutan seperti halnya Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Timur yang diperhadapkan dengan sejumlah potensi terkait eksistensi kawasan hutan lindung ini. Potensi yang dimiliki kawasan TN Kutai mengundang berbagai pihak untuk ikut memanfaatkan potensi yang ada. Kepentingan berbagai pihak dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam dalam kawasan TN Kutai cukup beragam, ada yang sejalan dan adapula yang bertentangan dengan tujuan
konservasi. Untuk itu sangat penting mengenali pihak-pihak yang berkentingan serta pengaruh yang mungkin ditimbulkan terhadap kawasan TN Kutai dan bagaimana mengelola pihak-pihak tersebut menjadi kekuatan positif dalam mencapai tujuan pengelolaan TN Kutai. Dengan demikian, sosialisasi kebijakan ini perlu untuk diberikan pemahaman kepada masyarakat. Pengelolaan taman nasional terdapat dua konflik utama yang terjadi yaitu pertama, konflik tata batas kawasan TN Kutai berawal dari adanya persepsi antara masyarakat dengan pihak terkait pada saat pengukuran batas kawasan hutan. Dan kedua, konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan, konflik dalam pemanfaatan lahan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah tentang peruntukan lahan dalam kawasan hutan. Bagi masyarakat sekitar hutan, lahan yang ada baik lahan yang terdapat dalam kawasan hutan maupun yang terdapat di luar kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan membuka lahan perkebunan. Bagi pemerintah lahan yang ada khususnya yang terdapat dalam kawasan hutan diperuntukkan sesuai dengan fungsinya (fungsi produksi, lindung, konservasi) dan terkadang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh masyrakat. Demikian pula, dalam hal pemanfaatan tanaman yang terdapat dalam kawasan hutan, bagi masyarakat semua yang dihasilkan oleh tanaman (kayu dan nonkayu) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memandang fungsi hutan tersebut (fungsi produksi, lindung, dan konservasi). Akan tetapi bagi pemerintah, pemanfaatan tanaman yang da dalam kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi hutan tersebut.
Sekarang dari hasil penelusuran, banyak wilayah TN Kutai yang bukan lagi sebagai taman nasional tetapi lahan perkebunan dan pemukiman yang dibuka oleh suku dayak yang mengklaim bahwa TN Kutai adalah tanah milik nenek moyang mereka. Ini yang membuat miris kondisi Taman Nasional Kutai yang mana banyak spesies yang hanya ditemukan di hutan Kalimantan sekarang menjadi langka bahkan hampir punah. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai ( Studi Kasus Masyarakat Sekitar TN Kutai Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur). B. Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan difokuskan sebagai berikut : 1. Mengapa masyarakat harus berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai? 2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai? 3. Bagaimana dampak yang timbul atas partisipasi massyarakat dalam peneglolaan Taman Nasional Kutai?
C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian di atas berdasarkan rumusan penelitian di atas adalah : 1. Untuk mengetahui alasan masyarakat harus berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai 2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai 3. Untuk mengetahui dampak yang timbul atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoretis Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan pendidikan sosiologi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. 2. Manfaat pratktis a. Diharapkan bias menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang terkait sehingga studi sosiologi selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan. b. Diharapakan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi pemikiran bagi massyarakat agar mengetahui pentingnya menjaga kelestarian hutan lindung untuk kesejahtaraan bersama.
E. Definisi Istilah Berdasarkan judul dari masalah tersebut di atas maka yang menjadi definisi operasional adalah : 1. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. 2. Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki hubungan antarindividu melalui hubungan yang tetap, atau kelompok sosial yang besar yang berbagi wilayah dan subjek yang sama kepada otoritas dan budaya yang sama. 3. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. 4. Taman Nasional Kutai atau biasa disingkat TNK adalah sebuah taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian kecil wilayah Kota Bontang yang memiliki lahan total seluas 198.629 ha. 5. Kecamatan teluk pandan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia. 6. Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17% dari luas wilayah provinsi Kalimantan Timur.
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP A. Kajian Teori 1. Penelitian yang Relevan Beberapa peneliti terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan partisipasi hutan lindung yaitu: (1) partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan lindung di DAS Palu (hulu), Sulawesi Tengah oleh C.Yudilastiantoro tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pemungutan hasil bukan kayu di hutan lindung terhadap pendapatan keluarga antara 25%-33%. Model partispasi masyarakat setempat bernuansa gotong royong dengan dasar kearifan lokal. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga, melindungi dan melestarikan hutan lindung, karena adanya motivasi menggunakan sebagian kawasan hutan lindung untuk berkebun. (2) partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan hutan lindung Wosi Rendani oleh Anton Silas Sinery, dkk tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi responden pada fungdi distribusi dengan frekuensi partisipasi 26 reponden (22,03%). Tingkat partispasi masyarakat masuk dalam kategori sangat tidak aktif dengan indek partispasi berada pada rentang 1-25. (3) partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung studi kasus di Hutan Lindung Gunung Nona kota Ambon Propinsi Maluku oleh Messalina. L. Salampessy tahun 2010 program pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai performance yang baik bagi 10
pengelolaan kawasan HLGN maka ada beberapa variabel yang mempengaruhi aktivitas pengelolaan kawasan HLGN dan juga menggambarkan institusi dari kedua masyarakat ini antaralain: (a) pengaturan kebijakan formal: pentingnya interpendensi antara berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan hutan lindung dan pengelolaan lahan diusung oleh masyarakat. (b) pemahaman karakteristik sumberdaya : pengenalan akan ciri khusus dari sumber daya hutan itu dan sistem pengelolaaannya penting dipahami oleh pengelolaan kawasa. (c) pengaturan efektivitas kelembagaan: kejelasan property right atas lahan, pengetahuan tentang lahan hutan, pelaksanaan (control dan persetujuan) yang terbangun serta mekanisme penyelesaian konflik. (d) pemahaman karakteristik aktor: heterogenitas, tingkat kepercayaan, hubungan sosial serta partisipasi dan aksi bersama yang terbangun. (4) partisipasi masyarakat dala usaha konservasi hutan oleh Eko Wahyu Budi Yanto tahun 2013, Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan sangat ditentukan oleh mata pencaharian mereka. Para pengrajin kursi dari tonggak jati maupun para pengrajin tonggak jati memiliki tingkat partisispasi yang sangat tinggi. Sedangkan masyarakat petani dan pedagang relatif rendahperan sertanya dalam usaha konservasi hutan. Hal ini dapat dipisahkan dari peran serta LMDH dan BKPH dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan , disamping kearifan lokal. Meskipun demikian tingkat tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat, maupun akses masuk desa ikut mempengaruhi kepedulian masyarakat dalam usaha konservasi hutan.
2. Partisipasi Masyarakat a. pengertian partispasi secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bangsa Inggris, yaitu kata "part" dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi "to participate" yang bermakna turut ambil bagian. Menurut KBBI partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. (KBBI, 2008). Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi , dapat dikesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.
Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. b. Tujuan partisipasi masyarakat Menurut Schiller dan Antlov (dalam Andreean, 2014) tujuan dari partisipasi masyarakat adalah membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Sedangkan manfaat yang didapat menurut westra (dalam Andreean, 2014) manfaat partisipasi antara lain lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar dan dapat dipergunakan kemampuan berfikiryang kreatif dari masyarakat. c. Manfaat partisipasi masyarakat Manfaat yang diperoleh dari adanya partisiapsi masyarakat,sebagaimana pendapat ahli menurut Westra ( dalam Anreean, 2014) manfaat partisipasi, antara lain: 1) Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar 2) Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat 3) Dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (human dignity), dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama 4) Lebih mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab 5) Memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja
6) Lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan d. Proses Partisipasi Dalam berbagai program pembangunan para praktisi pembangunan pun telah melakukan persiapan sosial agar program tersebut benar-benar menyentuh kepentingan, kebutuhan dan masalah masyarakat melalui tahapan-tahapan keikutsertaan masyarakat, dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan juga tingkat keikutsertaan masyarakat. Persiapan sosial ini dimaksudkan agar setiap paket pembangunan dapat dikomunikasikan secara efektif dan efisien. Analisis proses partisipasi atau keikutsertaan masyarakat ini menjadi sangat penting karena dengan demikian usaha komunikasi program pembangunan kedalam masyarakat akan memperoleh hasil yang maksimal. Analisis yang dimaksud adalah: 1) Tahapan penumbuhan ide untuk membangun dan perencannaan Dalam tahap ini kita harus melihat, apakah pelaksanaan program tersebut didasarkan atas gagasan atau ide yang tumbuh dari kesadaran masyarakat serdiri atau diturunkan dari atas. Jika datangnya dari masyarakat itu sendiri karena didorong oleh tuntutan situasi dan kondisi yang menghimpitnya pada saat itu maka peran aktif masyarakat akan lebih baik dan juga sebaliknya. Jika masyarakat diikut libatkan di dalam proses perencanaan untuk membangun daerahnya, maka dapat dpastikan bahwa seluruh anggota masyarakat merasa dihargai sebagai manusia yang dihargai sebagai manusia yang memilki potensi
dan kemampuan sehingga mereka lebih mudah berperan serta aktif dalam melaksanakan, melestarikan program pembangunan tersebut. 2) Tahap pengambilan keputusan Landasan filosofi dalam tahap ini adalah bahwa setia orang akan merasa dihargai jika mereka diajak untuk berkomprimi, memberikan pikiran-pikirannya dalam membuat suatu keputusan untuk membangun diri, keluarga, daerah, bangsa dan negaranya. Keikutsertaan anggota atau seseorang di dalam pengambilan suatu keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan untuk turut bertanggung jawab dalam melaksanakan, mengembangkan setiap paket program yang di komunikasikan. Mereka merasa memiliki tanggung jawab secara penuh tehadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Dengan demikian dalam diri masyarakat akan tumbuh rasa tanggung jawab secara sadar kemudian berprakarsa untuk berpartisipasi secara positif dengan penuh kesadaran. 3) Tahap pelaksanaan dan evaluasi Landasan filosofi dalam tahapan ini adalah prinsip learning by doing dalam metode belajar orang dewasa. Tujuan melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan adalah agar masyarakat dapat mengetahi secara baik tentang cara- cara melaksanakan program sehingga nantinya mereka secara mandiri mampu melanjutkan, meningkatkan, serta melestarikan program pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan lainnya adalah untuk menghilangkan kebergantungan masyarakat terhadap pihak luar (komunikator atau penyuluh). Sedangkan dalam
hal mengevaluasi, masyarakat diarahkan untuk mampu menilai sendiri dengan mengungkapkan tentang apa yang mereka tahu dan apa yang mereka lihat. Mereka diberi kebebasan untuk menilai sesuatu dengan apa yang ada dibenaknya, pengalaman, kelebihaan, kelemahan, manfaat, hambatan dan faktor pelancar dari program tersebut. 4) Tahap pembagian keuntungan Tahap ini menekankan pada tahap pemanfaatan program pembangunan yang diberikan secara merata kepada anggota masyarakat. Pertimbangan pokok dalam menerapkan suatu program jika dilihat dari aspek keuntungan ekonomis adalah program tersebut akan memberikan kesuksesan secara ekonomis kepada anggotanya. Dalam pelaksanaan tidak mudah untuk menerapkan tahapan-tahapan diatas, karena keterbatasan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam hal perencanaan, penagmbilan keputusan, evaluasi serta menghitung kemanfaatan secara ekonomis. Akan tetapi dengan pendekatan analisis partisipasi maka akan mewujudkan bottom up planning yang berjalan seimbang dengan top down planning. e. Pola Peran Serta Masyarakat Dalam perkembangannya partisipasi terbagi kedalam dua pola, yaitu pola patisipasi secara individu dan partisipasi secara kelompok. Seseorang yang aktif dan inovatif dalam setiap pembangunan akan sangat membantu dirinya setra keluarganya untuk meningkatkan taraf kehidupannya secara ekonomis dan
spiritual. Namun sebagai mahluk sosial maka pola individu harus dikembangkan kepada anggota lainnya sehingga tercipta pola partisipasi kelompok. Berbagai pedekatan pembangunan saat ini lebih banyak menggunakan pertisipasi kelompok. Oleh karena itu pola partisipasi harus dilihat secara kelompok karena setiap kelompok memiliki elemen-elenem yang bekerjasama dimana antara elemen satu dengan elemen lainnya akan asaling berinteraksi yang akan menimbulkan suatu dinamika kelompok yang akan menjadikan karakter bersikap dan bertindak sehingga menimbulkan kemampuan anggota kelompok untuk perpartisipasi dalam setiap program pembangunan. f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 1) Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma
masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 2) Jenis kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 3) Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 4) Pekerjaan dan penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. 5) Lamanya tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada dan
partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu: 1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya; 2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat; 3) Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial; 4) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.
3. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional a. Pengertian Taman Nasional Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional meliputi: 1) memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik; 2) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; 3) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan 4) merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan. Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: 1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; misalnya : penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, dll 2) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; misalnya : tempat praktek lapang, perkemahan, out bond, ekowisata, dll 3) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; misalnya : pemanfaatan air untuk industri tempat
air kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro), dll 4) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; misalnya : penangkaran rusa, buaya, anggrek, obat-obatan, dll 5) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; misalnya : kebun benih, bibit, perbanyakan biji, dll. 6) pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Mekanisme pemanfaatan bersama pihak ketiga: terlebih dahulu membangun dengan pengelola Taman Nasional dalam rangka pemanfaatan potensi kawasan (sesuai Permenhut nomor P19/ Menhut/2004). Terhadap masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan melalui: 1) pengembangan desa konservasi; 2) pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata alam; 3) fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. Untuk mempermudah sistem pengelolaan, taman nasional dikelola dengan sistem zonasi.
b. Zonasi Taman Nasional Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Kriteria penetapan zonasi dilakukan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis (sensitivitas ekologi), urutan spektrum sensitivitas ekologi dari yang paling peka sampai yang tidak peka terhadap intervensi pemanfaatan, berturut- turut adalah zona: inti, perlindungan, rimba, pemanfaatan, koleksi, dan lain-lain. Selain hal tersebut juga mempertimbangkan faktor-faktor: keperwakilan (representation), keaslian (originality) atau kealamian (naturalness), keunikan (uniqueness), kelangkaan (raritiness), laju kepunahan (rate of exhaution), keutuhan satuan ekosistem (ecosystem integrity), keutuhan sumberdaya/kawasan (intacness), luasan kawasan (area/size), keindahan alam (natural beauty), kenyamanan (amenity), kemudahan pencapaian (accessibility), nilai sejarah/arkeologi/ keagamaan (historical/ archeological/religeus value), dan ancaman manusia (threat of human interference), sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian secara ketat atas populasi flora fauna serta habitat terpenting. Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari: 1) Zona inti; 2) Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
3) Zona pemanfaatan; 4) Zona tradisional; 5) Zona rehabilitasi; 6) Zona religi, budaya dan sejarah; 7) Zona khusus. Berikut penjelasan masing-masing zona : 1) Zona Inti Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Peruntukan Zona inti : untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. Kriteria zona inti : (a) Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; (b) Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;
(c) Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; (d) Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; (e) Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; (f) Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah; (g) Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik; (h) Merupakan tempat aktivitas satwa migran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona inti meliputi: (a) Perlindungan dan pengamanan; (b) Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya; (c) Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya; (d) Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan. 2) Zona Rimba Kriteria zona rimba:
(a) Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar; (b) Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan; (c) Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran. Peruntukkan Zona rimba : untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi: (a) Perlindungan dan pengamanan; (b) Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya; (c) Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya; (d) Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar; (e) Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas. 3) Zona Pemanfaatan Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya.
Peruntukkan Zona pemanfaatan : untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya. Kriteria zona pemanfaatan: (a) Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik; (b) Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; (c) Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan; (d) Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan; (e) Tidak berbatasan langsung dengan zona inti. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan meliputi: (a) Perlindungan dan pengamanan; (b) Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya; (c) Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya; (d) Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; (e) Pembinaan habitat dan populasi; (f) Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan; jasa
(g) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan. 4) Zona Tradisional Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Peruntukkan Zona tradisional : untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kriteria zona tradisional : (a) Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya; (b) Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional meliputi: (a) Perlindungan dan pengamanan; (b) Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat; (c) Pembinaan habitat dan populasi; (d) Penelitian dan pengembangan;
(e) Pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. 5) Zona Rehabilitasi Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Peruntukkan Zona rehabilitasi : untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. Kriteria zona rehabilitasi : (a) Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia; (b) Adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan; (c) Pemulihan kawasan sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun 6) Zona Religi Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Peruntukkan Zona religi, budaya dan sejarah : untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi maupun
keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius. Kriteria zona religi, budaya dan sejarah : (a) Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat; (b) Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undang-undang, maupun tidak dilindungi undang-undang. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona religi, budaya dan sejarah meliputi: (a) Perlindungan dan pengamanan; (b) Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi; (c) Penyelenggaraan upacara adat; (d) Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara- upacara ritual keagamaan/adat yang ada. 7) Zona Khusus Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Peruntukkan Zona khusus : untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang
tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Kriteria zona khusus : (a) Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional; (b) Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional; (c) Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi: (a) Perlindungan dan pengamanan; (b) Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat dan; (c) Rehabilitasi; (d) Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah. 4. Teori yang Relevan a. Solidaritas sosial (Emile Durkheim) 1) Fakta sosial Fakta sosial merupakan gejala yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan memaksa individu untuk tunduk di bawahnya. Fakta sosial merupakan satu konsep uang di bangun oleh Durkheim dengan tujuan untuk memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan untuk membantu sosiologi mendapatkan
lapangan peyelidikannya. Durkheim mencoba menguji teori-teori yang dihasilkan dari belakang meja atau yang berdasarkan hasil penelitian empiris. Menurut Durkheim, riset empiris inilah yang membedakan antara sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan dari filsafat. Fakta sosial dinyatakan sebagai barang suatu (think) yang berbeda dengan ide. Dimana untuk memahami diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia. Arti penting pernyataan Dhurkeim ini terletak pada usaha untuk menerangkan bahwa fakta sosial tidak dapat dipelajari melaui instropeksi, hal itu berarti bahwa kita mempelajari hal-hal dari luar pikiran-pikiran kita sendiri melalui pengamatan dan eksperimentasi. Hasil pengamatan tersebut dikatakan sebagai fakta-fakta sosial melaui cara bertindak apa saja yang mampu mengangkat gejala sosial di masyarakat. Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam (a) Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak,ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata. Contohnya arsitektur dan norma hukum. (b) Dalam bentuk nonmaterial, yaitu sesuatu yang dianggap nyata. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjektif yang dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya adalah egoism. Beberapa fakta sosial seperti arsitektur dan norma merupakan barang sesuatu yang berbentuk material, karena alasannya adalah hal tersebut dapat disimak dan diobservasi. Fakta sosial material mudah dipahami, misalnya norma hukum merupakan suatu yang nyata ada dan berpengaruh terhadap kehidupan
individu. Begitu juga dengan arsitektur yang jelas-jelas dirancang oleh manusia, nyata baginya dan dapat dipengaruhi. Sedangkan fakta sosial yang lain seperti opini hanya dapat dinyatakan sebagai barang sesuatu, tidak dapat diraba, yang hanya ada dalam kesadaran manusia. Dalam memahami bagaimana fakta sosial non materi itu diartikan sebagai barang sesuatu yang nyata dan berpengaruh. Durkheim melihat bahwa individu dibentuk oleh masyarakat. Dasar pemikiran Durkheim ini dijelaskan dengan apa yang dia sebut fakta sosial. Sesungguhnya individu-individu memiliki keinginan tersendiri, namun lingkungan sosialnya mempengaruhi sehingga keinginan individu tidak muncul. Proses pemaksaan ini tidak ini sepenuhnya terjadi dengan cara yang ekstrim dan ketat, tetapi melalui sosialisasi memungkinkan proses pemaksaan itu tejadi tanpa didasari. Fakta sosial yang dikemukakan Durkheim itu menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat adanya cara bertindak manusia yang umumnya terdapat pada masyarakat tertentu yang sekaligus memiliki eksistensi sendiri, dengan cara dan dunianya sendiri terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. Masyarakat secara paling sederhana dipandang oleh Durkheim sebagai kesatuan integrasi dari fakta-fakta sosial. Kesatuan sosial yang paling berhubungan dengan sifat-sifat mereka yang khas, sifat-sifat yang merupakan fakta sosial yang unik bagi mereka. Masyarakat mempunyai kesadaran kolektif yang membuahkan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu yang ideal bagi individu.
Masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak sosial, melainkan adanya faktor yang lebih penting dari itu yaitu kesadaran kolektif. 2) Solidaritas sosial Menurut Emile Durkheim sendiri, solidaritas sosial kesetiakawanan yang menunjukpada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Durkrheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas sosial dibentuk, dengan kata lain yaitu perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Perubahan tersebut terjadi karena adanya solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja sehingga pembagian kerja adalah syarat hidup bagi masyarakat modern. Menurut Durkheim solidaritas sosial dibagi menjadi dua yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. (a) Solidaritas organik Solidaritas organik merupakan sebuah ikatan bersamayang dibangun atas dasar perbedaan, mereka justru dapat bertahan dengan perbedaan yang ada didalamnya karena pada kenyataannya bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu ikatan yang sifatnya tergantung. Masing- masing anggota masyarakat tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhannya adalah
sendiri melainkan ditandai oleh saling ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain. Saling ketergantungan antar anggota ini disebabkan karena mereka telah mengenal pembagian kerja yang teratur. Solidaritas organik biasanya terdapat dalam masyarakat perkotaan yang heterogen. Hubungan atau ikatan yang dibangun biasnya yang didasarkan atas kebutuhan materi atau hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Pembagian kerja yang mencolok terdapat dalam masyarakat perkotaan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja dalam berbagai macam sektor perekonomian. Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial menciptakan ketergantunagn yang mengikat orang kepada sesamanya, sehingga tingkat solidarits organik muncul karena pembagian kerja yang bertambah besar. Bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan akan berakibat pada bertambahnya saling ketergantungan antara individu, yang juga memungkinkan bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Munculnya perbedaan-perbedaan dikalangan individu merombak kesadaran kolektif itu, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial. (b) Solidaritas mekanik Solidaritas mekanik pada umumnya terdapat pada masyarakat primitive. Solidaritas mekanik terbentuk karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memerlukan keterlibatan secara fisik. Solidaritas tersebut mempunyai kekuatan sangat besar dalam membangun kehidupan harmonis antara sesame, sehingga solidaritas tersebut lebih bersifat lama dan tidak temporer.
Solidaritas mekanik juga didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi. Tingkat homogenitas individu yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antar individu yang sangat rendah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanik, individu memiliki timgkat kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga pada setiap individu dapat mencukupi keinginan tanpa ketergantungan dengan individu lain. Ciri masyarakat dengan solidaritas mekanis ini ditandai dengan adanya kesadaran kolektif yang kuat, yang menunjuk pada totalitas kepercayaan- kepercayaan dan sentiment-sentimen bersama. Dimana ikatan kebersamaan tersebut terbentuk karena adanya kepedulian diantara sesama. Solidaritas mekanik terdapat dalam masyarakat yang homogeny terutama masyarakat yang tinggi di daerah pedesaan, karena rasa persaudaraan dan kepedulian diantara mereka biasanya lebih kuat daripada masyarakat perkotaan. Ia menyimpulkan bahwa masyarakat primitive dipersatukan terutama oleh fakta nonmaterial, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas bersama, atau oleh apa yang biasa ia sebut sebagai kesadaran kolektif. B. Kerangka Konsep Adapun kerangka konsep mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di kecamatan teluk pandan yaitu: Dalam melakukan penelitian tentang "partisipasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kecamatan Teluk Pandan", akan melakukan penelitiaan di lapangan sesuai dengan kerangka pikir sebagai pedomannya. Dimulai dengan
memahami judul tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di Kecamatan Teluk Pandan, maka dimulai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian Taman Nasional apakah masyarakat menjaganya/mengelola atau malah merusak kelestarian taman nasional yang ada di sekitar masyarakat. Melihat bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partispasi masyarakat. Apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan maka dampak apa yang di timbulkan sehingga akan berakibat berujung konflik nantinya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai Bentuk partisipasi masyarakat Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat: 1. Faktor pendidikan 2. Faktor ekonomi Dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya partisipasi Konflik yang akan ditimbulkan: 1. Penebangan liar 2. Kebakaran 3. Perambah hutan 1. Dengan pengelola hutan lindung 2. Pemerintah Bagan 1.1 kerangka konsep
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini juga sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (naturalsetting). (Sugiyono,2013:89). Data data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian deskripstif terhadap kualitatatif dalam hal ini merupakan penelitian dengan mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Alasan digunakannya metode kualitatif untuk lebih muda apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya tentang keadaan di lapangan dan data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung. 37
B. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Alasan mengambil lokasi di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur karena sebagian wilayah atau lahan Taman Nasinal Kutai berada di lokasi tersebut dan masih berada di wilayah tempat saya tinggal. C. Informan Penelitian Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian.mereka yang dipilih pun harus di anggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti : 1. Masyarakat yang ada di Kecamatan Teluk Pandan 2. Staf balai pengelola TNK 3. Staf kantor Kecamatan D. Fokus Penelitian Spradley (Sugiono, 2013: 208-209) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tungal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Yang menjadi fokus penelitian adalah masyarakat kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Teluk Pandan, staf pengelola TNK, dan staf kantor kecamatan.
E. Instrumen Penelitian Instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Dimana peneliti dapat mengetahui secara langsung melalui proses melihat dan merasakan makna-makna tersembunyi yang dimunculkan oleh subjek penelitian. Sugiyono (2013: 222) menyatakan bahwa peneliti kualitatif sebagai Human Instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuanya. F. Jenis dan Sumber Data Penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara atau observasi 2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan yang meliputi: staf pengelola TNK, staf kantor kecamatan, dan masyaralat di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang akan memberikan keterangan berdasarkan pemahaman, pengalaman, pengetahuan, dan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain itu didukung oleh sumber data lain yaitu dokumentasi serta referensi yang ada. G. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:
1. Observasi langsung yang bertujuan dengan membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatul yang ada dengan apa yang betul-betul terjadi/berlangsung dilapangan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diteliti. 2. Wawancara, baik secara formal maupun informal. Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat apa yang telah didapat dari observasi langsung. Dalam penelitian ini digunakan tekhnik wawancara mendalam (indepth iterview) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan merajuk pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar data yang ingin diperolah lebih lengkap dan valid. 3. Dokumentasi berupa gambar dan juga foto. Salah satu kelebihan dari dokumentasi ini adalah secara tidak langsung dapat mempresentasi realitas. 4. Partisipasif Partisipatif berasal dari bahasa inggris yaitu "participation" adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti. Klasifikasi partisipasif yaitu:
a. Partisipasif pasif: peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut b. Partisipasif moderat: peneliti ikut observasi partisipasif pada beberapa kegiatan saja c. Partisipatif aktif: peneliti terlihat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber. H. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono,2013:244). Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan dokumen, arsip, dan sebagainya, sedangkan proses mempertegas, memperpendek,membuang yang tidak perlu, menentukan fokus, dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat. Kedua, penyajian data, seperti merakit data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, table dan seterusnya. Ketiga menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan
awal belum masih kuat, terbuka dan skeptic. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah pengumpulan data berkahir. (Sugiyono, 2010:246). I. Teknik Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut Sugiyono (2013: 270) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 1. Perpanjangan pengamatan: dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin baik dan kehadiran peneliti tidak lagi dianggap sebagai orang asing yang mengganggu perilaku masyarakat yang sedang dipelajari. 2. Meningkatkan ketekunan: yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis, karena peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. 3. Triangulasi: yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi
yaitu pertama, triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Ketiga, triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari, siang hari dan sore hari biasanya akan berbeda. 4. Analisis kasus negatif: yaitu kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Disini peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan ditemukan, maka data tersebut sudah dapat dipercaya. 5. Menggunakan bahan referensi: yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. 6. Mengadakan membercheck: yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut dapat dikatakan valid, sehingga semakin kredibel data tersebut dan begitupun sebaliknya.
Apabila mengacu pada konsep kredibilitas tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang paling tepat untuk digunakan adalah triangulasi.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil penelitian 1. Gambaran lokasi penelitian a. Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai berdasarkan UU. No.47 Tahun 1999 yang terletak pada 115° 56"26" BT- 118°58"19"BT & 1°17"1" LS-1°52"39 LU.44 Kabupaten Kutai Timur semula terdiri dari lima kecamatan, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 1999, dimekarkan menjadi 11 kecamatan. Selanjutnya pada Tahun 2005, berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2005, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan. Wilayah Kabupaten Kutai Timur seluas 35.747 km² atau 3.429.260 Ha merupakan 17 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas wilayah adminsitratif sebagai berikut : a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau) b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bontang Utara dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara) c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara). 45
Desa Teluk Pandan terletak di Kecamatan Teluk Pandan terdiri dari 16 RT. Dengan luas wilayah 89.6 km2 dan lokasi di luar hutan, Teluk Pandan berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa tahun 2014, mempunyai jumlah penduduk Laki-Laki 2002 jiwa, perempuan 1721 jiwa dengan keluarga sebanyak 956. Jarak pusat Pemerintahan Desa Teluk Pandan dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan 2 km. Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten 53 km dan jarak dengan ibukota kabupaten lain terdekat 53 km. Dengan jumlah keluarga pertanian sebanyak 356 Keluarga, dengan sumber penghasilan utama sebagian besar peduduk adalah sektor pertanian dengan jenis komoditi/subsektor padi. Sementara terdapat 230 keluarga yang ada anggota keluarganya yang menjadi buruh tani. b. Keadaan Umum Penduduk Penduduk merupakan pemegang peranan yang sangat penting dalam segala bentuk aktifitas yang dilakukan dalam kegiatan ini, baik dalam aktifitasnya berinteraksi dengan sesamanya, makhluk lainnya dan interaksinya terhadap lingkungannya. Penduduk diartikan sebagai orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau daerah tertentu. Besarnya jumlah penduduk tiap daerah akan berbeda dengan daerah lainnya akibat terjadinya proses demografi yaitu: kelahiran (fertilasi), kematian (moralitas), perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Listrik merupakan kebutuhan mendasar manusia. Sesuai dengan motto PLN, "Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik" Pada era saat ini, seluruh perangkat teknologi dan informasi memerlukan listrik. Berdasarkan pendataan
Potensi Desa 2014, di desa Teluk Pandan dari 956 KK, terdapat KK yang sudah menggunaan listrik PLN. Sedangkan 0 KK lainnya menggunakan listrik Non PLN. Sementara itu, di lingkungan desa Teluk Pandan tidak ada penerangan jalan utama desa. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Teluk Pandan memasak menggunakan bahan bakar LPG. Sanitasi warga desa masih harus lebih di tingkatkan. Karena sebagian besar warga desa ini, tempat buang air besar masih merupakan jamban sendiri. Sedangkan tempat buang sampah sebagian besar keluarga saat ini di dalam lubang atau dibakar dan ada tempat penampungan sampah sementara (TPS). Sungai, saluran irigasi, dan danau/waduk/situ di wilayah ini. Jumlah bangunan rumah yang berada di bantaran sungai sebanyak unit dengan jumlah keluarga sebanyak KK. Sementara pemukiman kumuh di desa ini . Adapun fasilitas pendidikan di desa Teluk Pandan adalah TK swasta berjumlah 2, SD Negeri ada 1, SMP Negeri ada 1, dan SMA Negeri pun juga 1. Sedangkan Sarana kesehatan yang tersedia di desa Teluk Pandan adalah : poliklinik/Balai pengobaan 1 unit, praktek bidan 1 unit, poskesdes 1 unit, polindes 1 unit, posyandu 1 unit, apotik 1 unit. Di desa Teluk Pandan agama yang dianut oleh sebagian besar warga didesa ini adalah Islam. Jumlah tempat ibadah yang tersedia di desa ini adalah : masjid 5 unit, surau/langgar 6 unit, gereja Kristen 1 unit. Untuk menunjang kegiatan olahraga, Fasilitas olah raga yang tersedia di desa Teluk Pandan adalah sepak bola ,bola voli , dan bulu tangkis. Adapun sarana dan prasarana transportasi antar desa adalah melalui darat. Dan jenis permukaan jalan yang terluas
adalah aspal/beton dan sepanjang tahun dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sementara prasarana transportasi menuju jalan raya ke kantor camat terdekat dapat melalui jalur darat dengan jenis permukaan jalan utama beraspal walau ada sedikit jalanyang berlubang. Untuk fasilitas komunikasi, di desa ini ada keluarga yang berlangganan telepon kabel. Sedangkan Base transceiver Station (BTS) atau menara telepon selular ada di desa ini dengan sinyal telepon selular/handphone sinyal kuat. Kantor pos atau pos pembantu atau rumah pos tidak ada di desa ini namun di desa lain ada yang masih dalam satu kecamatan juga. c. Profil Informan Pada profil informan ini oleh peneliti menyajikannya berdasarkan atas gambaran tentang identitas informan yang disesuaikan denga kriteria-kriteria dalam penentuan subjek atau informan yang mendukung diperolehnya hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan pada kehidupan masyarakat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Jumlah informan yakni 10 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 7 orang informan sedangkan perempuan berjumlah 3 orang informan yang tersebar di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten KutaiTimur dan di Balai Pengelola TN Kutai. Adapun profil informan yaitu : Berikut adalah beberapa daftar informan dalam penelitian berdasarkan Jenis kelamin, pendidikan dan Usia.
Tabel 1. Daftar Informan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia No Nama Jenis Kelamin L/P Pendidikan Usia 1 Abu Sammang L S1 56 2 Zakaria L SMP 69 3 Edy Purwanto L S1 48 4 Hariadi L SMP 27 5 Nisa khurohmah P S1 38 6 Tirsa Manurung P S1 26 7 Jamaluddin L SMA 38 8 Sri Nining P S1 32 9 Muhammad Junaid L S2 52 10 Ali Harlin L SMA 23 Sumber : Hasil Wawancara 2017 1) Karakteristik Informan Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai karakteristik dari responden dimana jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Oleh karena itu, sebelum memasuki permasalahan yang telah dirumuskan, maka terlebih dahulu akan dikemukakan karakteristik informan itu sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis Partisipasi masyarakat dalam pengelolaanTaman nasional Kutai.
(a) Kelompok Umur Gambaran tentang kemampuan dan kedewasaan pola pikir seseorang dalam mempersiapkan suatu hal sangat di pengaruhi oleh umur, maka dari itu sangat penting untuk diketahui umur responden ini sangat dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan seseorang dalam merespon sesuatu dan membentuk pola pikir dan pola sikapnya. Oleh karena itu, pada tabel dibawah ini akan disajikan tingkat umur responden berdasarkan kelompok umur. Tabel 2. Distribusi responden menurut kelompok umur No Tingkat Umur (Tahun) Frekuensi Persen 1. 21-30 3 30% 2. 31-40 3 30% 3 41-50 1 10% 4. 51-60 2 20% 5. 61-70 1 10% Jumlah 10 100% Sumber : Hasil Wawancara 2017 (b) Tingkat Pendidikan Pendidikan biasanya dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang digelutnya, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan tingkah laku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang pernah mengecap tingkat pendidikan tertentu akan sangat berbeda cara berfikirnya dengan orang
yang tidak pernah mengenal pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Tabel dibawah ini akan diuraikan jumlah responden menurut tingkat pendidikan. Tabel 3. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persen 1. SMP 2 20% 2. SMA 2 20% 3 S1 5 50% 4 S2 1 10% Jumlah 10 100% Sumber : Hasil Wawancara 2017 (c) Status dalam perkawinan Perkawinan merupakan suatu pranata yang membentuk suatu ikatan kekeluargaan. Perkawinan adalah merupakan penerimaan status baru dengan sederetan hak dan tanggung jawab yang baru serta pengakuan akan status baru tersebut oleh orang lain. Perkawinan oleh setiap manusia yang beradab dijadikan sebagai pengatur sendi-sendi kehidupan untuk mewujudkan sebuah keluarga . sebelum memasuki perkawinan terlebih dahulu setiap manusia melalui sebuah proses dalam pergaulan dan interaksinya. Status perkawinan akan mempengaruhi tingkah laku seseorang menuju kedewasaan tentunya dengan kewajiban baru yang harus dilaksanakan. Pada tabel dibawah ini akan diketahui jumlah responden berdasarkan status dalam perkawinan.
Dari tabel di bawah dapat diketahui distribusi responden menurut status perkawinan bahwa 7 orang responden sudah berstatus sudah beristri dan 3 orang yang belum menikah. Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Status Perkawinan No Status Frekuensi Persen 1. Beristri 7 70% 2. Tidak Beristri 3 30% Jumlah 10 100% Sumber : Hasil wawancara 2017 2. Kondisi Umum Taman Nasional Kutai a) Sejarah Terbentuknya TN Kutai Taman Nasional Kutai mempunyai catatan sejarah yang panjang sebelum menjadi kawasan konservasi berstatus taman nasional. Sejarah Taman Nasional Kutai dimulai ketika seorang ahli geologi yang bekerja pada The Royal Batavian Oil Company, Ir. H. Witcamp, mengusulkan kawasan sebagai "Wildreservaat Koetai" seluas 2 juta hektar pada tahun 1932. Selang dua tahun kemudian, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kawasan tersebut sebagai "Forestry Reserve" dengan SK (GB) No 3843/Z/1934. Pada 10 Juli 1936 Sultan Kutai mengesahkan kawasan ini dengan keluarnya surat Keputusan Zelfbestuurs Besluit no 80-82 yang disetujui oleh Resident di Banjarmasin tanggal 25 july 1936 dengan luas 306.000 ha. Adapun batas-batasnya adalah di bagian Timur dibatasi oleh Selat makasar, di sebelah
utara dibatasi oleh Sungai Sangata sampai titik dekat hulu sungai dan mengikuti garis kearah barat sejauh kurang lebih 22,5 Kilometer sampai titik yang ditentukan. Sebelah barat dibatasi dengan menghubungkan titik dari batas sebelah ke titik di sungai Sedulang. Batas sebelah selatan adalah dari titik sebelah barat mengikuti sungai Sedulang dan Sungai Santan kearah timur sampai Laut . Menteri Pertanian selanjutnya memberikan persetujuan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 110/UN/1957 tanggal 14 Juni 1957 untuk kawasan ini dengan nama Suaka Margasatwa Kutai seluas 306.000 hektar Pada tahun 1969 luas kawasan suaka margasatwa kutai yang asli dikurangi 100.000 hektar pada daerah pantai dan dimanfaatkan untuk eksplotasi minyak bumi dan penebangan kayu. Sewaktu kawasan yang luas ini telah ditebang, 60.000 hektar hutan dibagian selatan diserahkan kepada PT Kayu Mas dengan persetujuan konsesi. Pada tahun 1971 Kawasan pantai dengan luas 100.000 hektar yang telah ditebang selanjutnya diserahkan lagi pada Suaka margasatwa kutai sebagai ganti berkurangnya kawasan dibagian selatan dengan adanya surat keputusan Menteri Pertanian No 280/Kpts/Um/6/1971 tanggal 23 Juni 1971, luas Suaka Margasatwa kutai berkurang menjadi 200.000 hektar. Cockburn dan Sumardja tahun 1979 mengusulkan untuk melindungi habitat dan hidupan liar dalam kawasan supaya statusnya dinaikan dari Suaka Margasatwa menjadi Cagar alam ( Nature Reserve) yang tertuang dalam Usulan Rencana Pengelolaan Cagar Alam Kutai Kalimantan timur. Di tahun yang sama, Direktorat Bina Program melakukan tata batas di lapangan (dilakukan pada
bulan juni-juli 1979) dan kemudian memetakannya berdasarkan pada status yang ditetapkan Menteri Pertanian tahun 1971. Mc Kinnon dan Budi Arta (Mei 1981) menyarankan agar usulan Cockburn dan Sumarja (1979) segera direalisasikan mengingat kawasan sudah tidak layak untuk Suaka margasatwa akibat kerusakan di zona pantai sebelah timur dan sudah tidak ditemukan lagi populasi Badak. Pada Tahun 1982 dalam Kongres Taman Nasional Sedunia yang ke 3 di Bali 14 oktober, Menteri Pertanian mengumunkan 11 calon taman nasional baru. Salah satunya adalah Taman Nasional Kutai yang berada pada urutan ke-8 adalah dengan luas 200.000 hektar. Tahun 1982-1983 terjadi kebakaran besar merusak 3,5 juta hektar hutan Kalimantan, setengah dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Kutai ikut terbakar. Pada tahun 1983-1985, Nengah Wirawan melakukan Studi lapangan dan mengusulkan batas baru dan merevisi Rencana Pengelolaan. Luas kawasan yang diusulkan adalah 320.000 hektar dengan batas alam (physiographic) yaitu sebelah utara dibatasai sungai Sangata, sebelah timur dibatasi garis pantai, sebelah barat dibatas sungai menamang kiri dan sebelah selatan dibatasi oleh sungai Santan. Menteri Pekerjaan Umum mendapat persetujuan prinsip rencana pembangunan Jalan Bontang - Sangatta - Muara Lembak yang melintasi Suaka Margasatwa Kutai dengan surat persetujuan dari Menteri KehutananNomor : 70/Menhut- VI/1990 tanggal 7 Pebruari 1990, setahun kemudian di tandatangani Pinjam Pakai Kawasan antara Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehutanan dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : 19/Menhut-II/1991 tanggal 7 Januari 1991 Kawasan Suaka Margasatwa Kutai dilepaskan seluas 1,371 hektar untuk perluasan Kota Bontang dan ekpansi PT. Pupuk Kaltim dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 435/Kpts-XX/1991 Tanggal 22 Juli 1991. Pada tahun 1995 ,ditandatangani Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan untuk Pemboran Sumur Eksploitasi di dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Kutai, Kabupaten Dati II Kutai, Propinsi Dati I Kalimantan Timur seluas 8, 75 ha jangka waktu 5 tahun antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan Pertamina Operasi Produksi EP Sangatta dengan surat perjanjian Nomor 016/KWL/PTGH-3/1995 tanggal 16 Maret 1995. Setahun kemudian terbit Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan Eksploitasi Operasi 4 Sumur Pengembangan untuk jangka waktu 5 tahun mulai tanggal 12 Desember 1996 sampai dengan 12 Desember 2001, tanggal 12 Desember 1996 seluas 11, 5697 ha antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan Pertamina Operasi Produksi EP Sangatta. Di tahun 1995 juga , Menteri Kehutanan merubah fungsi Suaka Margasatwa Kutai menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Kutai ( TN Kutai) dengan luas 198.629 hektar dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 325/Kpts-II/1995Tanggal 29 Juni 1995 Pada tahun 1997, Gubernur Kalimantan Timur menetapkan 3 desa dalam kawasan TN Kutai sebagai desa definitive yaitu desa Teluk Pandan, Sangkima
dan Sangata Selatan dengan surat Keputusan No. 06 Tahun 1997 tanggal 30 April 1997. Di tahun yang sama , Menteri Kehutanan merubah sebagian kawasan Taman Nasional Kutai kutai seluas + 25 hektar menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kemudian menyetujui pelepasan kawasan hutan seluas + 25 hektar tadi untuk pembangunan perumahan Lok Tuan dalam rangka perluasan kota administrative Bontang dengan surat Surat Keputusan No. 997/Menhut-VII/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada tahun 1997-1998 , Terjadi kebakaran hutan besar di seluruh Kalimantan setelah kemarau panjang (elnino) yang menurut laporan GTZ yang menghanguskan sekitar 90% kawasan Taman Nasional Kutai Pada tahun 1999, Gubernur Kalimantan Timur memekarkan desa Sangata Selatan menjadi Singa Geweh dan Sangatta Selatan dengan Surat Keputusan gubernur Kalimantan Timur No. 410.44/K.452/1999. Tahun 1999 terbit juga Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. PLN (Persero) Wilayah VI Banjarbaru untuk Pembangunan Jaringan Listrik Interkoneksi Tegangan Menengah 20 KV untuk jangka waktu 5 tahun mulai tanggal 9 November 1999 sampai dengan 9 November 2004, antara dengan surat Nomor 4486/KWL/PTGH-3/1999 tanggal 9 Nopember 1999 Pada tahun 2000, Diusulkan batas enclave untuk 3 desa definitive dengan luas 15.000 hektar dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pelestarian dan Konservasi Alam (PKA) dan menunjuk SEKKAB Kutai Timur
sebagai pelaksana tata batas enclave. Enclave dimaksud statusnya masih dalam pengelolaan Taman National Kutai Pada tahun 2001, Luas enclave bertambah dari usulan 15.000 hektar menjadi 23.712 hektar setelah dilakukan tata batas. Tim batas enclave kekurangan dana sehingga tata batas enclave desa Teluk pandan belum selesai, baru pada tata batas sementara. Pada tahun 2002, Bupati Kutai Timur memohon Kepada Menteri Kehutanan untuk menerbitkan rekomendasi atas wilayah enclave untuk dikelola dengan Peraturan daerah/ perda Kab kutai timur, namun Menteri Kehutanan tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut dan menegaskan bahwa Departemen Kehutanan tidak bermaksud melepaskan kawasan enclave dari Taman Nasional Kutai. Tahun 2005, Bupati Kutai Timur menentapkan 3 desa dalam kawasan TN Kutai yang masuk wilayah kecamatan Teluk Pandan sebagai desa definitif yaitu : Desa Kandolo, Martadinata, dan Teluk Singkama dengan total luas 12.403 hektar. Pada tahun 2006, Menteri Kehutanan mengizinkan batas enclave desa Teluk Pandan dilanjutkan dan membentuk tim percepatan permasalahan TN Kutai Pada tahun 2007, tim Percepatan Penyelesaian Masalah TN Kutai diubah menjadi tim terpadu Percepatan penyelesaian Masalah TN Kutai. Disaat tim sedang bekerja, sekelompok masyarakat dari etnis Dayak dan Kutai merambah kawasan di kanan kiri jalan Poros Bontang - Sangata sepanjang kurang lebih 10 km di luar wilayah rencana enclave. Luas daerah yang dirambah diperkirakan lebih dari 600 hektar. (Sumber: RPTN Balai TN Kutai) tata tata
b) Letak dan Luas Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 4194/Menhut-VII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Kutai, luasan TN Kutai adalah seluas 192.709,55 Ha. TN Kutai secara administrasi pemerintah terletak di Kota Bontang (0,36%), Kabupaten Kutai Kartanegara (12,88% ) dan Kabupaten Kutai Timur (86,75%), Propinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, TN Kutai terletak di 0º7"54"- 0º33"53" Lintang Utara dan 116º58"48"- 117º35"29" Bujur Timur. Batas-batas TN Kutai antara lain, dibagia timur: batas TN Kutai memanjang dari garis pantai selat Makassar. Batas utara mengikuti alur Sungai Sangatta. Batas sebelah selatan merupakan garis lurus dari titik ikat di Kelurahan Bontang Kuala dan berbatasan dengan Hutan Lindung Bontang, PT. Indominco Mandiri, PT. Tambang Damai, PT. Permata Hijau Khatulistiwa dan sebagian PT. Surya Hutani Jaya. c) Topografi Secara fisiografis permukaan tanah bergelombang ringan, sedang sampai berat dan bagian barat dan utara berbukit-bukit sampai dengan bergunung dengan ketinggian 0-400 mdpl. d) Geologi Geologi TN Kutai mencakup enam formasi yang strukturnya mempunyai kecenderungan untuk mengarah utara selatan yang tercermin dalam orientasi dan pengaturan kawasan yang tersusun atas 3 jenis batuan. Struktur bawah permukaan merupakan synclines yang kompleks, yang dipotong oleh lipatan dan patahan dan muncul dalam bentuk topografi berupa dereran punggung bukit dan
lembah yang saling bergantian yang dibentuk oleh erosi yang berbeda-beda dari batuan-batuan bawahnya. e) Iklim Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, TN Kutai beriklim tipe B dengan nilai Q berkisar antara 14,3% - 33,3 %. Curah hujan rata-rata setahun mencapai 2000mm dengan rata-rata hari hujan setahun 66,4 hari atau rata-rata bulanan 5,5 hari. Suhu rata-rata adalah 26ºC (berkisar antara 21-34ºC) dengan kelembaban relatif 67-90% dan kecepatan angin normal rata-rata 2-4 knot/jam (Site Plan Kepariwisataan TN Kutai, 1995). f) Hidrologi TN Kutai terletak pada suatu dataran rendah berbukit-bukit yang luas dengan titik tertinggi sekitar 397 mdpl. Pola drainase TN Kutai adalah modifikasi sistem dendritic, dan terutama dikendalikan oleh lapisan bawahnya. Empat kawasan tangkapan air hujan yang dikenal adalah tangkapan hujan wilayah pantai, Sungai Sangatta, Sungai Menamang, dan Sungai Santan. Hamper semua sungai berkelok-kelok dengan pinggiran yang dalam dan curam yang menunjukkan stadium perkembangan sungai yang sudah matang. Permukaan air sungai berubah-ubah dan sering kali dramatis tergantung musim. Selama musim kemarau, sungai-sungai bias kering tanpa air. Beberapa badan air atau danau yang terdapat di dalam TN Kutai, umumnya berawa dan permukaan airnya tertutup oleh tumbuhan berstolon Hanguana Malaya.
g) Ekosistem Ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah TN Kutai secara umum didominasi oleh tipe vegetasi ulin, meranti, kapur, dan dipterocarpaceae campuran. Tipe vegetasi lain yang terdapat di TN Kutai adalah hutan bakau dan hutan pantai, hutan tergenang saat banjir, hutan kerangas dan hutan rawa air tawar. h) Aksesbilitas Kantor balai TN Kutai berada di jalan Awang Long Tromol pos 1 Bontang - Kalimantan Timur untuk mencapainya dapat ditempuh sebagaii berikut : (1) Dari kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya dapat menggunakan pesawat yang menuju ke Balikpapan (Bandara Sepinggan), terdapat penerbangan regular ke Balikpapan. (2) Untuk sampai ke Bontang (Kantor Balai TN Kutai) dari Balikpapan dapat ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 6 jam (± 300km) dapat mengendarai : 1) Taxi atau carter dari Bandara Sepinggan menuju Bontang dengan tariff Rp. 800.000 2) Travel regular berangkat pada jam-jam tertentu, dengan tarif Rp.200.000/orang 3) Bis umum Samarinda Lestari, terdapat bis umum dari Balikpapan ke Bontang dengan jadwal regular setiap pukul 06.00 pagi dan 18.00 sore dengan tarif Rp. 115.000
4) Terdapat penerbangan khusus dari Balikpapan ke Bontang dengan pesawat perusahaan (PT Badak NGL dan PT Pupuk Kalimantan Timur). Penerbangan ini dikhususkan bagi kepentingan perusahaan, namun masyarakat dapat menggunakan jasa ini dengan seizin perusahaan dan apabila ada kursi yang kosong dengan membayar tarif tertentu. 5) Untuk perjalanan dengan angkutan umum dari terminal Bontang menuju kantor Balai TN Kutai dapat menggunakan angkutan kota e Bontang Baru (Rp. 6.000) atau naik ojek. (3) Dari Bontang ke lokasi-lokasi yang dapat dikunjungi di TN Kutai sebagai berikut : 1) Wisata Alam (WA) Sangkima Untuk sampai ke WA Sangkima, dari terminal Bontang dapat ditempuh dengan bus regular yang menuju Sangatta. WA Sangkima berada sekitar 30km dari Bontang atau berada ditengah-tengah antara Bontang-Sangatta (berjarak sekitar 60km). Mintalah supir atau awak bus untuk menurunkan anda di WA Sangkima, tarifnya sekitar Rp. 30.000-Rp. 50.000,- 2) Prevab-Mentoko Prevab terletak di sebelah barat kota Sangatta dengan menyusuri Sungai Sangatta kearah hulu. Untuk menuju Prevab, dari Bontang dapat naik bis umum dan turun di jembatan pinang Sangatta, dari sini anda harus menyewa perahu/ketinting ke Prevab. Untuk menghemat anda dapat menyewa ojek ke dermaga Papa Charli di desa Kabojaya kemudian menyewa perahu (kapasitas 6 orang) dari sini (tarif Rp. 300.000,- untuk antar dan jemput ke dan dari Prevab).
3) Gua-gua Gua-gua banyak terdapat di Resort Teluk Pandan. Untuk melihat gua- gua yang ada di TN Kutai anda harus dipandu petugas TN Kutai, silahkan datang atau menghubungi Balai TN Kutai atau kantor resor Teluk Pandan di Teluk Pandan. 3. Alasan Masyarakat Berpartisispasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa TN Kutai menjadi salah satu Taman Nasional yang ada di Indonesia yang banyak dikunjungi sesuai dengan fungsi dari Taman Nasional itu sendiri. Melihat dari betapa panjangnya sejarah sehingga terbentuknya TN Kutai ini, memang diperlukan sekali partisipasi masyarakat dalam pengelolaanya. a. Bagaimana sejarah / asal mula terbentuknya TN Kutai ? Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu staf Balai Pengelola TN Kutai yang berinisial EP (48 tahun) mengatakan bahwa : "taman nasional ini sejarahnya dimulai tahun 1932, dulu ada seorang geolog Belanda yang bernama Ir. H. Witcamp bersama timnya meneliti beberapa bidang. Pada tahun 1934 ditetapkan oleh pemerintah kerjaan hindia Belanda seluas 2 juta hektar,lalu oleh pemerintah kerajaan hindia belanda diserahkan kepada kerjaan Kutai"(11 September 2017) Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh salah satu staf kecamatan yang juga merupakan masyarakat kecamatan Teluk Pandan yang berinisial AS (56) mengatakan bahwa : "kalo ditanya duluan mana antara masyarakat dengan TN Kutai, duluan masyarakatnya baru TN Kutai masuk. TN Kutai ini sudah
berubah, pertama namanya cagar alam suaka margasatwa pada saat itu disebut dengan PPA pada tahun sekitar 1984"(4 September 2017) Hasil wawancara di atas menujukkan bahwa sejarah terbentuknya TN Kutai memiliki persepsi yang berbeda antara pihak Balai dan masyarakat. Balai pengelola TN Kutai, jelas disebutkan bahwa TN Kutai sudah ada jauh sebelum masyarakat datang bermukim disekitar TN Kutai. Hal berbeda dikemukakan oleh pihak masyarakat yang mengatakan masyarakatlah yang duluan tinggal disekitar TN Kutai baru kemudian TN Kutai ada. b. Apa pendapat masyarakat dengan adanya TN Kutai ? Berdasarkan hasil wawancara saya dengan NK (38 tahun) salah satu staf Balai Pengelola TN Kutai mengatakan bahwa : "yang pasti pada saat itu masyarakat tidak menerima karena posisi mereka illegal dalam kawasan. Artinya kawasan itu sudah ada sebelum mereka ada disitu. Jadi kawasan itu dilindungi sebelum ada mereka disitu. Namun sekarang masyarakat sudah menerima"(12 September 2017) Hal yang sama diungkapkan oleh H (27 tahun) selaku masyarakat, mengatakan bahwa : "pendapat masyarakat waktu itu tidak senang karena dibatasi geraknya dalam bercocok tanam. Dan pada saat itu tidak ada sosialisasi langsung muncul pelarangan jadi masyarakat tidak senang dan melakukan perlawanan"(13 September 2017) Hal senada diungkapkan oleh salah satu kepala dusun yang ada di Kecamatan Teluk pandan yang berinisial Z (69 tahun) mengatakan bahwa : "masyarakat tidak suka pada saat baru-barunya ada TN Kutai ini karena mereka tidak bisa lagi bebas melakukan cocok tanam. Nah kalau tidak ada lahan,bagaimana masyarakat bisa bekerja dan
bertahan hidup. Dalam hal ini sudah pasti faktor ekonomi"(6 September 2017) Hasil wawancara di atas menujukkan bahwa masyarakat pada awalnya sangat tidak senang bahkan tidak menerima keberadaan TN Kutai ini. Hal itu disebabkan ruang gerak mereka dibatasi dalam bekerja. Masyarakar tidak bisa lagi membuka lahan yang mana mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani. Hal ini karena TN Kutai statusnya kawasan konversi yang memang dilindungi oleh undang-undang, sehingga sangat vatal sekali ketika ada kegiatan illegal logging atau penebangan pohon. c. Bagaimana pola hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan pengelola TN Kutai ? Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu staf Balai pengelola TN Kutai yang berinisial TM (26 tahun) mengatakan bahwa: "sebenarnya kami tidak punya masalah dengan masyarakat. Kami tindakan dengan masyarakat bermasalah pelanggarakan. Kalau seandainya masyarakat tidak melakukan pelanggaran, hubungan kami baik-baik saja"(11 September 2017) yang melakukan Hasil wawancara di atas menujukkan bahwa hubungan masyarakat dengan pihak Pengelola TN Kutai baik-baik saja. Kecuali ada masyarakat yang melakukan pelanggarakan seperti menebang pohon,merambah hutan ,mau tidak mau mau pihak pengelola akan menangkap mereka. Disaat penangkapan itulah masyarakat merasa terganggu atau terusik kemudian baru terjadi konflik. Namun sejauh keadaan aman-aman saja maka hubungan masyarakat dengan pihak pengelolaa akan biasa saja sebagaimana tetangga hidup berdampingan.
4. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan TN Kutai Dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita saling berdampingan,baik sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Melihat bagaimana masyarakat Kecamatan Teluk Pandan turut ambil bagian dalam pengelolaan TN Kutai, berikut wawancara saya dengan beberapa informan. a. Apakah masyarakat ikut berpatisipasi dalam pengelolaan TN Kutai? Bersadarkan hasil wawancara saya dengan masyarakat yang berinisial J (38 tahun) mengatakan bahwa: "ada yang berpartisipasi ada juga yang tidak , tergantung dari bagaimana kepedulian masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin disebabkan kesibukan masing-masing"(13 September 2017) Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapan oleh salah satu staf Balai pengelola yang berinisial NK (38 tahun) mengatakan bahwa: "kalau didalam peraturannya memang dimungkinkan untuk berpartisipasi di dalam TN Kutai. Dalam banyak kasus juga di TN Kutai, banyak juga masyarakat yang terlibat baik"(12 September 2017) Kemudian saya mewawancarai kepala dusun yang berinisial Z (69 tahun) dan mengatakan hal yang berbeda, beliau mengatakan bahwa: "kalau masyarakat disini kan taunya mereka membuka lahan. Kenapa mereka membuka lahan karena untuk sekarang ini kan tidak ada lapangan kerja sehingga mereka membuka lahan"(6 September 2017) Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa informan di atas, menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi atau turut ambil bagian dalam pengelolaan TN Kutai karena rasa peduli mereka terhadap lingkungan walaupun tak dapat dipungkiri ada juga sebagian masyarakat yang tidak ikut hidup
berpartisipasi dikarenakan faktor kesibukan dalam hal pekerjaan yang tak semuanya ada waktu untuk turut andil. b. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Kutai Berdasarkan hasil wawancara saya dengan staf Kecamatan yang berinisial MJ (52 tahun) mengatakan bahwa: "kalau dikatakan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat, berbeda- beda pasrtisipasinya seperti membuat kerambah, kalau ada kebakaran masyarakat dilibatkan untuk membantu memadamkan. Karena kenapa yang dulu dengan yang sekarang paradigmanya sudah berbeda. Selama pihak TN Kutai tidak mengganggu hak-hak masyarakat. Tetapi kalau pihak TN Kutai menggganggu, masyarakat dibangunkan lagi dari tidurnya, begitu istilahnya"(4 September 2017) Senada dengan yang diungkapkan oleh staf Balai pengelola yang berinisial EP (48 tahun) mengatakan bahwa: "banyak juga masyarakat yang yang terlibat berpastisipasi baik dalam bentuk mereka sebagai masyarakat yang membantu dalam sisi keamanan, ada juga namanya masyarakat peduli api yang membantu dalam hal pengendalian kebakaran hutan, ada juga namanya kader konsrvasi yaitu kelompok anak muda yang membantu TN Kutai dalam rangka menyebarkan atau mengkampanyekan pelestarian TN Kutai keseluruh pihak"(11 September 2017) Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi saat dibutuhkan. Karena lambat laun masyrakat mulai peduli dengan keberadaanTN Kutai yang pada awalnya masyarakat sangat tidak senang ketika TN Kutai mulai disahkan oleh Kementerian Kehutanan atau Bahasa lainnya ialah mulai beralih fungsi menjadi kawasan konservasi. c. Kegiatan atau program untuk masyarakat yang memang dikhususkan untuk menjaga/melestarikan TN Kutai ?
Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu staf TN Kutai yang berinisial NK (38 tahun) mengatakan bahwa: "kalau kita ke masyarakat kebijakan kehutanan itu kita memang diwajibkan membina minimal 2 desa yang ada di wilayah yang berdekatan dengan TN Kutai. Isinya pembinaan ke masyarakat desa ini adalah untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap kawasan TN Kutai. Nah ini harus terus menerus dilakukan. Kita punya desa binaan itu ada 2, pertama adalah Desa Kandolo dan desa Swargabara. Mereka sedang mengupayakan pengembangan wisata alam di wilayah mereka dan bekerja sama dengan TN Kutai. Jadi kalau ada turis yang datang ke wilayah mereka maka mereka akan mengantar ke TN Kutai. Nama programnya ialah Pembinaan Desa Penyanggah untuk 2 desa terutama untuk pengembangan ekonomi produktif. Nah selain itu yang kader konservasi juga merupakan kegiatan atau program untuk pelestarian TN Kutai"(12 September 2017) Namun hal berbeda disampaikan oleh salah satu masyarakarat yang berinisial AH (23 tahun) mengatakan bahwa: "sepengetahuan saya ada kayanya. Atau mungkin saya yang belum tahu karena wilayah disekitar TN Kutai kn luas, jasi siapa tahu didarah lain sudahada hanya saja saya yang kurang informasi"(12 September 2017) Hasil wawancara dengan beberapa responden di atas bahwa apakah ada kegiatan atau program untuk masyarakat yang memang dikhususkan untuk menjaga/melestarikan TN Kutai ialah ada. Begitu banyak keagiatan yang di programkan oleh pihak Balai TN Kutai untuk upaya pelestarian dan pemeliharaan agar TN Kutai tetap terjaga dan terawat. Walaupun tak dapat dielak ada sebagian masyarakat yang kurang tau dengan adanya program yang dilakukan pihak Balai, hal ini mungkin disebabkan karena sossialisasi yang tidak menyeluruh kesemua wilayah yang berada disekitar TN Kutai.
d. Peran pemerintah dalam hal pelestarian TN Kutai ? Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu staf Balai pengelola TN Kutai yang berinisial TM (26 tahun) mengatakan bahwa: "kalau peran pemerintah,sebenarnya kami ini termasuk pemerintah karena dibawah naungan Kementerian. Jadi kalau kami ini (Balai TN Kutai) memang diberikan kewenangan dan kewajiban untuk mengelola TN Kutai. Kita itu dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan melestarikan TN Kutai agar berfungsi sesuai fungsinya, yang kami lakukan dalam rangka menjaga, memelihara dan melindungi kawasan ini yang sifatnya refresif, juga ada yang sifatnya persuasif yaitu dalam bentuk promosi, kampanye, sosialisasi juga ada sifatnya dalam bentuk penelitian"(11 September 2017) Hasil wawancara saya di atas bahwa pemerintah sangat berperan dalam pelestarian TN Kutai. Pemerintah sadar akan tugas dan kewajibannya untuk memelihara kawasan yang memang dalam undang-undang harus dijaga agar berfungsi sesuai fungsinya. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah misal dengan kampanye, promosi bahkan sosialisasi agar masyarakat pentngnyamenjaga pelestarian alam. 5. Dampak yang Timbul Atas Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai Didalam suatu keterlibatan akan kegiatan pasti akan menimbulkan dampak. Baik itu dampaknya positif maupun negatif. Sama halnya dalam pengelolaan TN Kutai, partisipasi masyarakat akan menimbulkan dampak, entah itu positif maupun negatif. tahu
a. Adakah dampak bagi masyarakat dengan adanya TN Kutai ? Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu staf balai pengelola yang berinisial EP (48 tahun) mengatakan bahwa: "sangat ada sekali yaitu sebagai penyeimbang karena melihat bahwa hutan, pohon memberikan oksigen atau udara bersih, dan polutan-polutan yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan disekitar TN Kutai dapat diserap. Jika dilihat dari fungsi TN Kutai, ada 25 sungai yang berhulu, karena kebutuhan air didapatkan dari 2 yaitu air permukaan (sungai,danau,waduk) dan air tanah. Kedua posisi air ini tergantung dari tumbuhan, jadi apabila TN Kutai, maka akan berimbas juga kepada masyarakat"(11 September 2017) Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat yang berinisial J (38 tahun) mengatakan bahwa: "dengan adanya TN Kutai ini dampaknya bagi kami adalah kami tidak bisa lagi leluasa bercocok tanam, karena apabila kami diketahui merambah lahan untuk dijadikan lahan bercocok tanam maka pihak dari Balai TN Kutai akan menangkap kami sehingga berimbas pada pengahasilan untuk kehidupan sehari-hari"(13 September 2017) Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa antara pihak Balai pengelola dengan masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal dampak TN Kutai terhadap masyarakat. Pihak Balai jelas mengatakan sangat banyak sekali manfaatnya salah satunya adalah sebagai sumber udara bersih sedangkan masyarakat yang memang merasa terganggu justru mengatakan bahwa dengan adanya TN Kutai ini berdampak negatif terhadap ekonomi mereka. b. Dampak yang ditimbulkan dari partisipasi masyarakat terhadap TN Kutai Saat kita mengambil keputusan untuk turut serta dalam suatu kegiatan sudah pasti berdampak terhadap diri kita maupun terhadap pihak yang terbantu.
Begitu juga tehadap TN Kutai, atas partisipasi masyarakat ada dampakyang ditimbulkan. Hasil wawancara saya dengan salah satu staf Balai pengelola TN Kutai yang berinisial NK (38 tahun) mengatakan bahwa: terbantu sekali dengan adanya partisipasi "kami sangat merasa masyarakat sebab untuk menjaga atau melestarikan lingkungan bukan hanya kewajiban pihak kami saja, masyarakat juga harus turut serta agar apa yang diharapkan tercapai"(12 September 2017) Hasil wawancara di atas bahwa dampak yang ditimbulkan dari pasrtisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Kutai ialah berdampak positif karena masyarakat juga sadar akan kepedulian mereka terhadap alam sekitar. Mereka bisa merasakan manfaatnya dengan adanya TN Kutai ini, sebab apabila kelestarian TN Kutai tidak terjaga itu juga berdampak terhadap masyarakat. Misal bisa saja akan kekurangan air karena banyaknya sumber mata air yang berada di TN Kutai. c. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila ada yang kedapatan merusak TN Kutai. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Balai pengelola TN Kutai yang berinisial EP (38 tahun) mengatakan bahwa: "sudah pasti ada sanksi, kita biasanya menggunakan undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnya dan undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kalau beberapa kebijakan yang lama, kita memang tidak bisa menganolir tindakan- tindakan pidana/pelanggaran loging, perambahan, seperti kebakaran hutan itu semua ditindak secara tegas. Termasuk ditangkap dan dipenjarakan. Nah kalau sekarang kita lebih soft lah atau lebih lembut, kita biasanya tidak langsung mempidanakan mereka tapi diberi pengertian dan peringatan, misalnya kalau masih melakukan mau tidak mau harus ditangkap"(11 September 2017) illegal
Senada dengan yang dikatakan salah satu staf kecamatan yang berinisial MJ (52 tahun) mengatakan bahwa: "ada sanksi yaitu sanksi pidana atau kurungan, dan sampai saat ini apabila ada ketahuan maka akan ditangkap. Ada beberapa warga kita yang ketangkap dan dipencara, itu apabila melakukan pelanggaran dalam hutan, kalau hanya beraktifitas dilingkungan masyarakat aman saja"(4 September 2017) tetapi Hasil wawancara di atas bahwa ada sanksi yang memang diberikan kepada masyarakat apabila ada yang kedapatan melakukan pelanggaran. Adapun sanksinya ialah dipenjarakan atau kurungan sesuai dengan undang- undang yang berlaku yaitu undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini memang harus dilakukan karena apabila tidak ada sanksi yang tegas maka masyarakat akan secara bebas merusak TN Kutai sehingga kelestarian kawasan ini akan rusak. d. Rencana pemerintah atau pihak pengelola TN Kutai kepada masyarakat yang partisipasinya tergolong rendah Dalam suatu kegiatan yang dilakukan bersama untuk kepentingan bersama pula tentu ada yang berperan atau turut serta dan ada pula yang acuh tak acuh. Untuk mengatasi hal tersebut tentu dibutuhkan rencana atau strategi sehingga semuanya bisa turut andil dalam suatu kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Balai pengelola TN Kutai yang berinisial NK (38 tahun) mengatakan bahwa: "yang bisa kami lakukan adalah pertama kami biasanya melakukan pendekatan dengan berbagai macam cara missal datang ke rumah-rumah masyarakat, melakukan sosialisasi. Intinya adalah mengajak bagaimana
masyarakat didalam wilayah TN Kutai bisa bekerja menjaga/melestarikan TN Kutai"(12 September 2017) senada dengan yang dikatakan oleh salah satu staf kecamatan yang berinisial AS (56 tahun) mengatakan bahwa: "kami selaku pemerintah intinya bagaimana antara pihak TN Kutai dan masyarakat hidup berdampingan. Kami selalu berupaya bekerja sama dengan pihak balai ketika ada program sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang rasa pedulinya terhadap TN Kutai kurang"(4 september 2017) Hasil wawancara di atas bahwa rencana pemerintah ataupun pihak Balai pengelola terhadap masyarakat yang partisipasinya rendah ialah dengan cara melakukan pendekatan, melakukan sosialisasi yang intinya mengajak masyarakat untuk peduli dan menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap TN Kutai sehingga ketika ada kegiatan yang ditujukan untuk pelestarian kawasan maka masyarakat akan sukarela turut serta ambil bagian dalam kegitan itu. B. Pembahasan 1. Alasan Masyarakat Harus Berpartisipasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan bahwa tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan sama
ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pengelolaan taman nasional dilaksanakan oleh Pemerintah, oleh karenanya peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai kawasan hutan maka pengelolaan TN Kutai harus memperhatikan hal berikut ini: a. Menjaga keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.; b. Memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat; c. Menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi; d. Mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat; e. Dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat; f. Bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan, diantaranya dengan:
1) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; 2) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal 3) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 4) Dalam kerjasama dengan masyarakat kearifan tradisional dan nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Merujuk pada undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Sangat jelas mengapa masyarakat harus berpartisipasi dalam pengeloaan TN Kutai, karena pada dasarnya hutan yang ada disekitar kita sangat banyak sekali manfaatnya untuk kelangsungan hidup manusia sehingga kesejahteraan danmutu kehiduoan masyarakat meningkat.
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai Dalam perkembangannya partisipasi terbagi kedalam dua pola, yaitu pola partisipasi secara individu dan partisipasi secara kelompok. Seseorang yang aktif dan inovatif dalam setiap kegiatan akan sangat membantu dirinya serta lingkungannya untuk meningkatkan taraf kehidupannya secara secara ekonomis dan spriritual. Namun sebagai makhluk sosial maka pola individu harus dikembangkan kepada anggota lainnya sehingga tercipta pola partisipasi kelompok. Berbagai pendekatan saat ini lebih menggunakan partisipasi kelompok dalam pengelolaan TN Kutai. Oleh karena itu pola partisipasi harus dilihat secara kelompok memiliki elemen-elemen yang bekerja sama dimana antara elemen satu dengan elemen lainnya akan saling berinteraksi sebagai mana teori interaksi sosial yang menyatakan bahwa suatu hubungan antara individu satu dengan individu lainnya dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik, sehingga akan menimbulkan suatu dinamika kelompok yang akan menjadikan karakter bersikap dan bertindak sehingga menimbulkan kemampuan anggota kelompok untuk berpastisipasi dalam setiap kegiatan. Keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori solidaritas sosial dalam hal bentuk partispasi masyarakat dalam pengelolaa TN Kutai adalah masyarakat dalam setiap kegiatan melakukan secara bersama-sama karena mereka terlibat
dalam aktifitas yang sama dan memerlukan keterlibatan secara fisik. Seperti partisipasi masyarakat dalam bentuk membantu sisi keamanan, membantu dalam hal pengendalian kebakaran hutan bahkan kegiatan atau program kader konservasi dilakukan secara bersama-sama. Di dalam program kader ini bertujuan untuk menyebarkan atau mengkampanyekan pelestarian TN Kutai ke seluruh pihak. Cara perekrutan anggota ialah dengan mendatangi-mendatangi Sekolah Menengah Atas dan sederajat untuk mengajak siswa maupun siswi yang berminat untuk menjadi kader. Semua bentuk maupun kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Kutai berjalan baik karena pemerintah juga terut berperan aktif dalam rangka pelestarian kawasan TN Kutai ini. Segala upaya dilakukan agar masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga TN Kutai. Bahkan dilakukan pendekatan kepada masyarakat yang acuh tak acuh terhadap TN Kutai. 3. Dampak yang Timbul Atas Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Kutai Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat akan mengakibatkan dampak baik itu positif maupun negatif terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Tetapi itu semua tidak berlaku keseluruh element tergantung bagaimana sudut pandang masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak yang positif terhadap TN Kutai atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Karena dengan ikutnya masyarakt berpartisipasi pihak Balai pengelola merasa terbantu dalam pelestarian
TN Kutai. Sebab bukan hanya pihak Balai yang berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian tapi semua pihak dimungkinkan untuk turut serta. Bahkan perusahaan-perusahan yang ada disekitar TN Kutai juga berpartisipasi seperti turut menyumbangkan pohon untuk reboisasi, turut serta penanaman hutan mangrove. Bukan hanya itu keberadaan TN Kutai pun sebenarnya juga memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat hanya saja ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa keberadaan TN Kutai merugikan mereka. Namun sesuai dengan undang-undang yang berlaku bukan salah TN Kutai yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil hutan berupa kayu ataupun merambah tapi seperti itulah peraturannya. Kalau dari pihak Balai pengelola TN Kutai tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan tapi berbeda dari pihak sebagian masyarakat. Karena pihak Balai pengelola TN Kutai membatasi dalam artian silahkan memanfaatkan hasil hutan selagi tidak merusak dalam bentuk mengambil rotan, madu, buah, itu dimungkinkan kecuali menebang atau merambah. Hasil penelitian dikaitkan dengan teori konflik. Keterkaitannya ialah hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing - masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri - sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Ini yang terjadi ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti perambahan, illegal loging, ataupun kebakaran hutan maka akan langusng ditindak tegas yaitu dipencara. Itu membuat kerabat atau masyarakat akan melakukan perlawann sehingga menimbulkan konflik antara ikut
pihak Balai pengelola dengan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut tidak berulang terus-menerus maka pemerintah melakukan pendekatan dengan cara mendatangi rumah-rumah masyarakat, melakukan sosialisasi yang intinya mengajak masyarakat untuk bekerja sama menjaga atau melestarikan TN Kutai. Dulu dengan yang sekarang paradigma masyarakat sudah berbeda. Yang mana dulu masyarakat sangat tidak senang dengan keberadaan TN Kutai sekarang sudah mulai menerima kalaupun ada masih ada yang merasa dirugikan oleh keberadaan TN Kutai itu hanya segelintir masyarakat saja. Selama pihak TN Kutai tidak menganggu hak-hak masyarakat, tetapi kalau pihak TN Kutai menganggu itu akan membangunkan lagi masyarakat dari tidurnya.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: Alasan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan TN Kutai yaitu mengacu dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan bahwa tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pengelolaan taman nasional dilaksanakan oleh Pemerintah, oleh karenanya peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Kutai bentuk berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi saat dibutuhkan. Masyarakat yang membantu dalam sisi keamanan, ada juga namanya masyarakat peduli api yang membantu dalam hal pengendalian kebakaran hutan, ada juga namanya kader konservasi yaitu kelompok anak muda yang membantu TN Kutai dalam rangka menyebarkan atau mengkampanyekan pelestarian TN Kutai keseluruh pihak. Semua bentuk maupun kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Kutai berjalan baik karena pemerintah juga terut berperan aktif dalam rangka 79
pelestarian kawasan TN Kutai ini. Segala upaya dilakukan agar masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga TN Kutai. Bahkan dilakukan pendekatan kepada masyarakat yang acuh tak acuh terhadap TN Kutai. Dampak yang timbul atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Kutai ialah dampak yang positif terhadap TN Kutai atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Karena dengan ikutnya masyarakt berpartisipasi pihak Balai pengelola merasa terbantu dalam pelestarian TN Kutai. Sebab bukan hanya pihak Balai yang berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian tapi semua pihak dimungkinkan untuk turut serta. Bahkan perusahaan-perusahan yang ada disekitar TN Kutai juga ikut berpartisipasi seperti turut menyumbangkan pohon untuk reboisasi, turut serta penanaman hutan mangrove. Bukan hanya itu keberadaan TN Kutai pun sebenarnya juga memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat hanya saja ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa keberadaan TN Kutai merugikan mereka. Namun sesuai dengan undang- undang yang berlaku bukan salah TN Kutai yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil hutan berupa kayu ataupun merambah tapi seperti itulah peraturannya. B. Saran Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: Kepada masyarakat diharapkan untuk ikut terus berpartisipasi dalam pengelolaan TN Kutai karena kewajiban dalam melestarikan dan menjaga TN
Kutai bukan semata menjadi tanggung jawab pihak Balai saja tetapi harus ada kerjasama dengan masyarakat. Dan diharapkan pula masyarakat sadar dan menerima keberadaan TN Kutai sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dillakukan mayarakat tidak terjadi lagi. Bagi pemerintah, lakukan terus upaya-upaya dan perbanyak lagi program-program yang tujuannya untuk menjaga kelestarian TN Kutai. Karena apabila pihak Pemerintah lemah maka masyarakat akan dengan mudah melakukan pelanggran-pelanggaran yang merugikan TN Kutai. Jangan berhenti menindak tegas para pelaku pelanggaran dan tanpa pandang bulu.
DAFTAR PUSTAKA Andreean, Rizal. 2014. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Keluaahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Ejournal Administrasi Negara, 2014, 2 (4): 1938-1951. Samarinda. Universitas Mulawarman. Balai Taman Nasional Kutai. 2016. Statistik Taman Nasional Kutai. Bontang C.Yudilastiantoro. 2003. Partipasai Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Lindung di DAS Palu (hulu). Skripsi tidak ditertibkan. Sulawesi Tengah. Damsar. 2010. Pengantar sosiologi politik. Jakarta: Kencana. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kopkar Hutan. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat. Jakarta: PT. Gramedia Utama. Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press Jamaluddin Arifin, Suardi,dkk. 2015. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Makassar. FKIP Unismuh Makassar. Kepres Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Upe, Ambo. 2010. Tradisi Aliran dalam Sosiologi. Jakarta: PT. RagaGrapindo Persada. Messalina. 2010. Partispasi Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung. Tesis tidak diterbitkan. Bogor: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi (Cetakan keduapuluh sembilan). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 82
Pauzi, Rizal. Skripsi. 2014. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kehutanan Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros. Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin Sinery, A., Anggrianto, R., dkk. 2015. Potensi dan Stategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Yogyakarta: Deepublish. Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2015. Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabet. Yanto. 2013. Partisispasi Masyarakat dalam Usaha Konservasi Hutan. Journal of educational social studies ISSN: 2252-6390 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. perambah-hutan.html
RIWAYAT HIDUP Evy purnawati, lahir di Pinrang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 mei 1992, anak ketiga dari 6 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda M.Said dan Ibunda St.Aminah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 1999 di SD Inpres 170 Lembang Kabupaten Pinrang. Namun pada tahun 2001 penulis pindah domisili mengikuti kedua orang tua ke Kalimantan Timur dan melanjutkan sekolah di SDN 016 Bontang Barat Kota Bontang dan tamat pada tahun 2004. Penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 4 Bontang Barat Kota Bontang dan tamat pada tahun 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Bontang mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2013 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar dengan jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tepat waktunya pada tahun 2017.