SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF PEDOMAN P E PEMILU D O M BERKUALITAS SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF A N PEDOMAN PEMILU BERKUALITAS PERSPEKTIF HINDU P PERSPEKTIF HINDU E M I L U B E "Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam R menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap K U buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh A L agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama I T mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama A S mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk P politisasi SARA. R E S P Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi E K agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. T Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan I F Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan H I pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA N D dalam Pemilu. " U Abhan Ketua Bawaslu BAGIAN SOSIALISASI BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU
PEDOMAN PEMILU BERKUALITAS : PERSPEKTIF HINDU Penulis : I MADE WIRAYASA Penelaah: KS ARSANA Penyunting : PUTU NOPA GUNAWAN Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. M. H. Thamrin 14 Jakarta Pusat Indonesia
PENGARAH Abhan Mochammad Afifuddin Ratna Dewi Pettalolo Rahmat Bagja Fritz Edward Siregar PEMBINA Gunawan Suswantoro PENANGGUNG JAWAB Ahmad Khumaidi KETUA TIM Feizal Rachman WAKIL KETUA Fathul Andi Rizky Harahap Bugi K. Widianto Erni Kusumastuty PENELITI Masykurudin Hafidz Muhammad Ikhsan Deitry Aritonang Muhammad Zaid Nugroho Noto Susanto Sarmidi Husna Pdt. Hariman Pattianakotta Antonius Beny Wijayanto Eko Nugroho Rahardjo I Made Wirayasa Peter Lesmana ASISTEN PENELITI Hanif Vidi Yuwono Nurdiansyah Kelfin Roy D. Boseren Sonta S. Aji Nugroho Keke Eskatario A. Farichin Beka Asep Saepurrohman Ike Aprilina Sudarmin Nurdani Riedo Adi Saputri DESAIN & TATA LETAK Mohd Chalel
SAMBUTAN KETUA BAWASLU Tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antarumat beragama terutama di tengah gejolak politik yang dapat membangun praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). literasi damai dan menyejukkan sangat Untuk itu, kehadiran dibutuhkan. Untuk menelurkan itu, Bawaslu menginisiasi sebuah gagasan sebagai bentuk upaya strategis agar para Tokoh agama dapat mendukung Pemilu yang terbebas dari praktik politik uang dan politisasi isu SARA. Dengan begitu dapat tercipta Pemilu yang aman dan berkualitas. Gagasan untuk melibatkan tohkoh-tokoh agama dalam menciptakan Pemilu damai, aman dan berkualitas dimaniferstasikan dengan menggelar pertemuan-pertemuan. Forum-forum yang dibangun itu membahas persoalan-persoalan dalam Pemilu, pencegahannya dan solusinya. Dari pertemuan-pertemuan tersebut tergagaslah pembuatan Buku Materi Ceramah Pengawasan dengan Perspektif Agama. ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam Buku menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA. Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk 5
sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu. Pada akhirnya buku ini hadir sebagai oase baru di tengah-tengah maraknya isu politisasi uang dan SARA dalam pemilu. Sehingga ke depan, Pemilu dapat berjalan lebih baik, aman dan berkualitas. "Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu" Abhan Ketua Bawaslu 6
SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA Om Swastyastu, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat, anugerah, dan karuniaNya sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas dengan baik dan memberikan dharma bhakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kami menyambut baik terbitnya Buku Ceramah Pengawasan Pemilu, Meretas Jalan Mewujudkan Pemilu Berkualitas: Perspektif Hindu, mengingat dinamika masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menyambut perhelatan politik baik dalam pilkada serentak maupun pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden. Dinamika dalam sebuah kontestasi merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan dalam pemilu tidak saja menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. Guna memberikan pemahaman dan kemudian informasi dan menggugah partisipasi masyarakat, diperlukan 7
pengetahuan yang benar kepada masyarakat bersangkutan melalui berbagai pendekatan termasuk pendekatan agama. Disinilah pentingnya Buku Ceramah Pengawasan Pemilu dalam perspektif agama-agama termasuk agama Hindu, sebagai pedoman bagi segenap masyarakat Indonesia. Selamat membaca, semoga pemilu berlangsung dengan damai, aman, dan lancar serta benar-benar menjadi pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia. Om Santih, Satih, Santih Om. PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA KETUA UMUM PENGURUS HARIAN MAYJEN TNI (PURN) WISNU BAWA TENAYA 8
KATA PENGANTAR Pemerintahan yang besih, negara yang sejahtera, kehidupan umat beragama yang rukun, damai, dan saling menghormati kebhinekaan adalah harapan dari seluruh masyarakat Indonesia. Harapan yang luhur itu dalam negara demokrasi dapat diwujudkan dengan jalan Pemilu. Sebagai bagian untuk memilih pemimpin yang membawa kemajuan untuk masyarakat, demokrasi juga untuk menjunjung nilai-nilai moral, spiritual, kewajiban, hak, persatuan dan kesatuan bangsa. Demokrasi yang sejatinya dapat memberikan kesetaraan untuk seluruh masyarakat Indonesia juga menentukan jalan terbaik negara ini menatap masa depan. Buku ini hadir untuk tujuan memberikan pandangan kepada umat Hindu yang juga bagian integral bangsa Indonesia agar dapat berperan aktif dalam proses demokrasi. Kontribusi umat Hindu dalam demokrasi sejatinya adalah bentuk melaksanakan dharma atau kebenaran. Berangkat dari kesadaran itu, umat Hindu melihat demokrasi dan Pemilu sebagai cara menjalankan kewajiban agama dan negara nya. Melihat wajah demokrasi yang belakangan ini terjebak dalam persoalan politik uang (money politic) dan politisasi SARA, menuntut semua warga negara Indonesia dan umat hindu untuk terlibat dan merespons persoalan itu. Jika tidak disikapi tentu akan berdampak serius terhadap keberlangsungan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah peran serta umat Hindu untuk bersama-sama Warga Negara Indonesia lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Buku ini disusun menjadi lima bab. Pada bab pertama menguraikan pandangan Hindu terhadap politik dan demokrasi. ini sangat penting untuk meningkatkan Aspek teologi Hindu keyakinan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya. Bab kedua menyajikan nilai-nilai kepemimpinan dalam Hindu yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memilih calon-calon pemimpin saat pemilu. Di bagian bab ketiga buku ini memaparkan pelbagai persoalan Pemilu yang harus dihindari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada bagian ini juga memuat beberapa sloka dari Kitab Suci Weda sebagai rujukan pembaca yang mengandung nilai moral, 9
etika, dan susila. Bab keempat menguraikan kontribusi umat Hindu untuk mensukseskan setiap agenda Pemilu. Kemudian di bab kelima pembaca diajak untuk bersama-sama menyerukan, menerapkan, dan menjalankan Pemilu yang berkualitas. Penulis yang juga merupakan aktivis KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Dorongan moral dari rekan-rekan aktivis, alumni KMHDI serta lembaga umat Hindu membantu penulis memberikan sumbangsih idea dan pemikiran dalam menyelesaikan buku. Kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebagai fasilitator yang menginisiasi langkah baik ini. Semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Hindu dan Indonesia dalam mewujudkan pemilu berkualitas. Dengan begitu demokrasi yang mempersatukan seluruh tumpah darah Indonesia dapat kita rasakan bersama. Kekurangan yang ada dalam buku ini adalah bagian untuk penulis melakukan koreksi dan perbaikan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Selamat membaca. Satyam Eva Jayate...! Jakarta, Februari 2018 I Made Wirayasa 10
PENDAHULUAN Membahas politik tidak selalu membicarakan partai politik. Politik identik pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, tetapi politik memiliki cakupan yang luas, karenanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Berbagai kegiatan yang dilakukan manusia dalam lingkungan sosial memiliki unsur politik. Sebut saja perdagangan, orang yang akan membuka usaha dagang sembako mesti memiliki hubungan dengan pihak-pihak lain. Tanpa itu, tidaklah mungkin bisa menjalankan usahanya. Dimulai dari mendapatkan bahan sembako, promosi sampai pada menjualnya ke konsumen. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan publik sebagai hasil dari kompromi politik dapat mempengaruhi sistem ekonomi, hukum, pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dan lain sebagainya. pertahanan, penegakan hukum, industri, budaya, pendidikan, media masa, pertanian, pekerjaan, sosial masyarakat, keluarga sampai pada urusan dapur pun bermula dari kebijakan publik suatu negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua sendi kehidupan masyarakat dan bangsa memiliki unsur politik. Ketika kita dapat memandang politik sebagai ilmu dan alat untuk mengatur kehidupan manusia, maka sudah sepantasnya kita Kerjasama bilateral, keamanan, 11
WEDA SEBAGAI KITAB SUcI HINDU BANyAK MENGAJARKAN KoNSEP, KARAKTER, DAN TINDAKAN yANG HARUS DIMILIKI oLEH PEMIMPIN. PEMIMPIN DAN cALoN PEMIMPIN DAPAT MENJADIKAN AJARAN TERSEBUT UNTUK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB. untuk mempelajari, memahami, menegakkan, dan memberikan kontribusi terhadap dunia perpolitikan. Kesadaran masyarakat terhadap politik memang harus dibangun sejak dini. Bukan untuk mempolitisasinya, tetapi untuk mengingatkan kewajibannya terhadap agama dan negaranya. Dari sudut pandang agama jelas menyebutkan bahwa politik sebagai awal tindakan manusia, sebab hidup tidak mungkin tanpa bekerja, karena tanpa bekerja tidak mungkin pula bisa hidup. Agar dapat menjalankan hidup ini, manusia harus melakukan aktivitas politik. Begitu juga halnya dari sudut pandang kewajiban negara. Semua masyarakat adalah bagian dari sistem kehidupan politik. Politik tidak akan berjalan tanpa ada sumber daya yang menggerakkan. Ketika sumber daya manusia ini tidak mampu menjalankan akivitas politik untuk kepentingan masyarakat dan negara, maka sudah dipastikan kehancuran negara tesebut. Politik adalah sumber dari segala pengetahuan untuk menuntun umat manusia di jalan dharma (kebenaran). Dengan menjalankan politik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan menemukan keberhasilan menuju cita-cita bersama. 12
Aktivitas partai politik tidak lepas dari proses kaderisasi menyiapkan calon pemimpin untuk masyarakat. Pemimpin inilah yang nanti diharapkan dapat mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraannya. Weda sebagai kitab suci Hindu banyak mengajarkan konsep, karakter, dan tindakan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin dan calon pemimpin dapat menjadikan ajaran tersebut untuk menjalankan tugas- tugas dengan penuh tanggung jawab. Ajaran kepemimpinan Hindu dapat dipakai oleh partai politik mana pun untuk menyiapakan kader-kadernya agar siap mengabdi kepada masyarakat dalam kontestasi Pemilu. Kepemimpinan pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi personal, interpersonal, dan organisasional. Secara realistisk, memang konsep kepemimpinan lebih berpusat pada karakter-karakter eksklusif individu pemimpin itu. Bagaimana kemudian karakter eksklusif itu dapat dibawa ke ranah inklusif yang artinya masuk kepada sistem yang lebih luas seperti dalam sistem pemerintahan? Karena pemimpin sejatinya bukanlah milik satu golongan saja, tetapi ia milik seluruh masyarakat. Ada hal yang perlu kita amati dalam konteks memilih pemimpin yang ideal menurut Hindu. Catur Kotamaning Nrpati, Tri Upaya Sandi, Asta Brata, Panca Satya adalah beberapa ajaran Hindu yang dapat dijadikan pedoman. Begitu juga dengan masyarakat Hindu bisa berkaca pada ajaran ini untuk menggunakan hak nya memilih pemimpin yang diinginkan. Pemimpin yang ideal tidak hanya mampu mengantarkan ia harus bisa masyarakat menuju kesejahteraan, tetapi menjadi teladan bagi masyarakatnya. Pemimpin yang ingin menjadi teladan, dicintai, dan dihormati oleh rakyatnya harus menjalankan ajaran kebenaran Tat Twan Asi, Wasudaiwa 13
Kutumbakan, dan pelayanan karma yoga yang tidak pamrih terhadap hasil dari kerjanya. Menjadi pemimpin tidak lah mudah. Di negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, pemimpin harus lahir melalui proses Pemilu. Bukan persoalan harus mengikuti mekanisme Pemilu yang menjadikan itu susah, tetapi lebih pada tantangan yang ada ketika proses berjalan itu. Seperti yang kita ketahui bahwa persoalan hari ini yang terjadi adalah maraknya praktik politik uang, kampanye hitam (black campaign), politik transaksional, dan politik identitas (politisasi SARA) serta masih banyak lagi bentuk persoalan lainnya. Pelbagai pesoalan pemilu di atas harus disikapi dan dihindari oleh segenap pihak. Sikap responsif itu lah yang dapat membawa demokrasi tetap berada pada jalan yang tepat Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, umat Hindu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk mencegah dan mengawasi segala bentuk praktik pelanggaran Pemilu. Di satu sisi umat Hindu juga tidak dapat memungkiri bahwa persoalan Pemilu yang ada merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Di sinilah kemudian pentingnya segenap masyarakat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai moral susila dalam rangka menjaga martabat pelaksanaan Pemilu. Hindu punya cara-cara solutif untuk menyikapi problematika Pemilu. Praktik politik uang dapat mendegradasi nilai kebebasan masyarakat sehingga harus direspons dengan bertindak progresif melaporkan permasalahan itu kepada pihak yang berwenang. Hanya saja perlu ada mekanisme pelaporan yang harus diketahui oleh umat Hindu. Politik transaksional telah masuk ke dalam lingkungan kehidupan masyarakat Hindu. Praktik politik ini sebenarnya 14
sangat keliru, tetapi kerap dipandang baik oleh masyarakat karena dianggap bisa menjamin hak-hak masyarakat yang sepatutnya diterima. Dengan memahami bahwa pemimpin adalah milik semua agama, ras, etnis, golongan, maka masyarakat Hindu (tokoh masyarakat) tidak perlu menggadaikan suara umat untuk transaksi politik. Sementara itu, mempengaruhi pemilih dengan cara mempolitisasi SARA sangatlah pertentangan dengan nilai agama karena merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Hindu dapat menghadapi politisasi SARA melalui seruan nilai-nilai universal cinta kasih, persaudaraan, kebinekaan, multikultur, dan memelihara semangat gotong royong. Hanya dengan itulah akan tumbuh rasa senasib sepenanggungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah-tengah dinamika politik dan Pemilu tanah air, peran serta umat Hindu secara nyata sangatlah diperlukan untuk menopang tegaknya fondasi Pemilu yang demokratis. Keberhasilan pemilu salah satunya dapat dilihat dari aspek partisipasi masyarakat untuk memilih, atau disebut sebagai dimensi partisipasi. Data yang dirilis oleh KPU menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pileg 2014 sebesar 75,11 persen Pilpres 2014 sebesar 71,31 persen dan Pilkada 2015 angkanya 69,14 persen. Dari data itu menandakan bahwa partisipasi masyarakat semakin menurun. Sebagai orang yang memiliki hak pilih, umat Hindu yang sadar akan tanggung jawabnya kepada agama dan negara tentu menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, dimensi keberhasilan Pemilu juga datang dari penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. 15
Lembaga ini dituntut bertindak secara profesional, jujur, bersih dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu. Data yang dirilis oleh Bawaslu tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pilkada 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 13 daerah memiliki tingkat kerawanan tinggi, 34 daerah tingkat kerawanan sedang, dan 47 daerah tingkat kerawanan rendah. Dari data tersebut menandakan bahwa masih ada daerah dari dimensi penyelenggara yang lemah dalam hal integritas dan profesionalitas. Selain dua dimensi di atas, dimensi kontestasi (calon kepala daerah) juga menentukan keberhasilan Pemilu. Umat Hindu yang berpartisipasi sebagai kontestan harus benar-benar menjalankan strategi politik yang beretika, santun, dan damai. Persoalan Pemilu memang kompleks. Dilihat dari kesadaran masyarakat terhadap politik, ketersediaan calon pemimpin, pelanggaran pemilu, dan lain sebagaimana, memang cukup mengkhawatirkan eksistensi demokrasi. Hanya saja sebagai masyarakat yang telah diwariskan demokrasi oleh para Founding Father penting rasanya untuk merawat dan menjaga demokrasi. Segenap komponen bangsa harus sama-sama berpikir dan bertindak mengupayakan terwujudnya demokrasi yang bermartabat. 16
DAfTAR ISI SAMBUTAN KETUA BAWASLU SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA KATA PENGANTAR PENDAHULUAN 5 5 7 9 11 BAB 01 PANDANGAN HINDU TENTANG POLITIK DAN DEMOKRASI UMAT HINDU BAGIAN INTEGRAL BANGSA MEMPERKUAT KESADARAN DAN KECERDASAN PoLITIK KEWAJIABAN UTAMA UMAT HINDU KILAS BALIK DEMoKRASI INDoNESIA WAJAH PEMILU TANAH AIR MEMEGANG MANDAT DEMoKRASI 20 20 21 24 29 31 34 BAB 02 MEMILIH PEMIMPIN IDEAL DALAM HINDU MenYIAPKAn CALon PeMIMPIn IDeAL KoNSEP KEPEMIMPINAN DALAM HINDU MENGENAL GERAKAN MAHATMA GHANDI INTEGRASI NILAI KEPEMIMPINAN HINDU UNTUK INDoNESIA 39 39 43 54 58 17
BAB 03 MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU TANTANGAN MUSIM PoLITIK MENGHINDARI PoLITIK UANG MenCegAH KAMPAnYe HITAM DAn HoAKS MENoLAK PoLITISASI IDENTITAS (PoLITISASI SARA) 65 65 66 74 80 BAB 04 PERAN AKTIf UMAT HINDU DALAM PEMILU SeBAgAI PenYeLenggARA PeMILu YAng MeLAYAnI SeBAgAI PeSeRTA PeMILu YAng SIAP MengABDI SEBAGAI PARTISIPAN CERDAS 86 86 89 92 BAB 05 SERUAN PERSUASIf PEMILU BERKUALITAS PEMILU DEMoKRATIS SeRuAn MASYARAKAT MeLeK PoLITIK GERAKAN LITERASI PoLITIK DEMoKRASI UNTUK ToLERANSI 96 96 98 99 101 DAfTAR PUSTAKA 104 18
"Bekerjalah untuk tanah air dan Bangsamu dengan BerBagai cara. hormatilah cita-cita Bangsamu. iBu pertiwi seBagai sumBer mengalirnya sungai kemakmuran dengan ratusan caBang. hormatilah tanah airmu seperti kamu memuja tuhan. dari jaman aBadi iBu pertiwi memBerikan kehidupan kepadamu semua, karena itu anda Berutang kepada- nya" atharwa Veda V.Xii.1.45 19
BAB 01 PANDANGAN HINDU TENTANG POLITIK DAN DEMOKRASI UMAT HINDU BAGIAN INTEGRAL BANGSA Soekarno pernah berkata bahwa pemikirannya tentang Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia sejatinya telah ada bahkan sebelum negara ini merdeka. Kita mengenal budaya "Gotong Royong". Indonesia tidak akan mungkin dapat menuju pintu gerbang kemerdekaan jika tidak terbangun rasa gotong royong. Semangat ini tentunya dibangun oleh kesadaran senasib sepenanggungan yang kemudian menjadi kekuatan seluruh masyarakat untuk berjuang merebut kemerdekaan. Tidak hanya masyarakat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali atau kelompok agama dan golongan tertentu yang berjuang tetapi masyarakat Indonesia keseluruhan. Atas perjuangan para pendiri bangsa juga Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang dapat menghimpun seluruh komponen masyarakat Indonesia yang beragam. Sebagai warga negara, umat Hindu adalah bagian integral bangsa Indonesia. Artinya bahwa masyarakat Hindu juga sama dengan masyarakat lainnya dalam hal tanggung jawab dan haknya pada negara. Kewajiban bukan hanya dalam hal 20
rutin seperti membayar pajak dan tatat hukum tetapi juga berkaitan dengan kontribusi umat Hindu dalam pembangunan Indonesia, baik dari politik, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hak yang diterima, juga memperoleh haknya di semua proses umat Hindu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di dalam konteks demokrasi, peran aktif umat Hindu terletak pada kontribusinya dalam Pemilu. Bukan hanya sebatas berpartisipasi untuk memberikan suara saat pencoblosan saja, tetapi lebih dari itu adalah memilih calon yang tepat atau bahkan menjadi calon kontestan itu sendiri. Di sisi lain umat Hindu juga berkewajiban mengupayakan terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi itulah yang kita harapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. MEMPERKUAT KESADARAN DAN KEcERDASAN PoLITIK Politik sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya semua aktivitas yang dilakukan manusia mengandung unsur-unsur politik. Katakan saja ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bahasa yang kita gunakan saja dapat mengandung unsur politik. Ketika berbincang dengan teman atau orang lain untuk melakukan sesuatu bersama atau sekedar meminta bantuan, proses itu sudah dianggap sebagai tindakan politik. Karena mengandung muatan ajakan, rencana, dan lain sebagainya. Pengertian politik secara sederhana dapat kita artikan sebagai teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di 21
dalam masyarakat atau negara. Persepsi masyarakat Hindu terhadap politik sangat beragam, bahkan tidak sedikit yang menganggap politik itu hal yang kotor. Persepsi bahwa politik itu kotor bisa disebabkan karena praktik-praktik politik yang sering bertentangan dengan etika, moral, dan norma di masyarakat. Kondisi yang seperti ini dapat membuat mindset dan minat umat Hindu semakin lemah dalam memahami dan menjalankan politik sebagai sarana pendukung kehidupan. Sementara itu sebagai warga bangsa, umat Hindu tidaklah dapat melepaskan diri dari kegiatan- kegiatan sosial masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan kegiatan lainnya. Dalam tataran yang praktis, misalnya, umat Hindu harus punya KTP, pengurusan akta kelahiran anak, membuat surat izin usaha, dan lainnya sudah pasti akan berhubungan dengan lembaga pemerintahan. Bila tidak memiliki akses atau tidak paham akan mekanisme proses yang dilakukan maka akan merasa kesulitan untuk mengurusnya. Di sinilah pentingnya umat Hindu untuk lebih proaktif terlibat dalam suasana kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kondisi itu harus menjadi cambuk untuk menyadarkan umat hindu dalam partisipasi politik kenegaraan. Mindset yang beranggapan bahwa politik itu kotor sangat penting untuk diubah. Politik itu sebetulnya suci, tergantung individu yang menjalankannya. Analoginya dapat kita ibaratkan politik sebagai sebuah pisau. Bila pisau dipakai untuk mengupas buah atau memasak dan kita sajikan untuk orang-orang yang kita cintai, maka pisau akan berguna untuk kehidupan. Sebaliknya bila pisau dipakai untuk melukai orang yang tidak bersalah, maka pisau menjadi alat kejahatan. Demikian juga politik, bila dimanfaatkanuntuk membangun kesejahteraan 22
masyarakat, dengan cara memilih pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka politik menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Hindu memandang politik tidak semata-mata sebagai cara mencari, dan mempertahankan kekuasaan, melainkan sebagai kegiatan penegakan dharma atau kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam percakapan antara Bhagawan Bhisma dengan Yudhistira pasca perang Bharatayudha, yaitu dalam Santi Parwa LXIII sebagai berikut: "Manakala politik telah sirna, Weda pun sirna pula, semua aturan hidup hilang musnah, semua kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah semua berlindung. Pada politiklah semua awal tindakan diwujudkan, pada politik lah semua pengetahuan dipersatukan, pada politiklah semua dunia terpusatkan". Pengertian sloka Kitab Santi Parwa di atas mengisyaratkan bahwa antara agama dan Politik mempunyai hubungan yang sangat erat. Politik menurut Hindu adalah untuk menjalankan dan menegakkan ajaran dharma. Dharma sebagai sumber hukum, kewajiban, kebajikan, dan kebenaran yang bila tidak dijalankan oleh umat manusia maka akan berakibat pada kehancuran. Sebaliknya dharma yang dijaga, dipelihara, dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab akan membawa kemuliaan. Sloka di atas juga memperjelas bahwa politik sebagai sumber dari segala yang mengatur kehidupan manusia. Semua aktivitas manusia dipengaruhi politik, begitu juga politik dipengaruhi oleh karakter dan budaya manusia. Weda sebagai 23
pedoman hidup yang menuntut umat manusia juga akan sirna ketika politik itu sirna. Hal itu sangat relevan, karena ketika seseorang/negara sudah tidak mampu lagi menjadikan politik sebagai bagian penting untuk menjaga, menegakkan, dan melindungi nilai-nilai kebenaran yang hakiki bersumber dari Tuhan, maka saat itu pula kebenaran sebagai tuntunan hidup akan hilang dan tidak berguna. KEWAJIABAN UTAMA UMAT HINDU Umat Hindu yakin bahwa hakikat dari kehidupan ini sebetulnya adalah untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan (moksa). Untuk mencapai itu, kita sadar bahwa tidak mungkin tanpa melalui tahapan kehidupan Catur Purusha Arta (dharma, arta, kama, dan moksa). Moksa tidak akan diperoleh kalau tidak melakukan kama (keinginan), kama tidak akan bisa dilakukan tanpa arta. Sementara itu, arta haruslah diperoleh dengan landasan dharma. Keempat hal itu sebagai tahapan yang patut dilalui umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup. Kewajiban adalah sebagai tugas, dan tugas sepatutnya untuk dijalankan. Dalam konteks kewajiban sebagai tugas kebenaran, Hindu mengajarkan sebuah semboyan "dharma raksatah, dharma raksitah", barang siapa yang menjaga tegaknya dharma, maka ia juga akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Untuk itu, Umat Hindu di mana pun berada untuk tidak abai dalam menjalankan dharma sebagai kewajiban sejatinya. Karena hanya dengan menjalankan dharma kita dapat terlindungi. Dharma merupakan alat kendali seorang manusia untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, material (kama). Dengan begitu akan tercapai kebahagiaan duniawi. Dharma 24
berfungsi sebagai instrumen spiritual untuk mengelola konflik kepentingan antar manusia (Gorda, 2003). Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang menjalankan dharma. orang yang dapat menjalankan kewajibannya akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti dikutip dari Atharva Veda, XX.18.3 "Mereka yang senantiasa sadar terhadap Dharma akan mencapai kebahagiaan tertinggi." Keyakinan umat Hindu memiliki dua kewajiban (dharma) yang sering disebut dengan swadharma hidup. Swadharma hidup ini meliputi melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Untuk dapat melaksanakan ke dua dharma ini tentunya dilandasi dengan kesadaran pribadi umat Hindu. Dharma Agama Sebagai manusia yang yakin akan kebenaran Tuhan Yang Maha esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) maka umat Hindu harus menjalankan ajaran Weda. Di mana ajaran Weda tidak hanya memberikan tuntunan untuk berbuat baik, tetapi juga menunjukkan jalan untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia (santih) dan akhirat (ananda). Tujuan hidup ini kemudian mengharuskan umat Hindu untuk menjalankan dharma agama. Setiap umat Hindu hendaknya menghayati dan meyakini kebenaran agama dan mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan dalam Atharva Veda XII.1.1 25
"Satyam brhad rtam ugram diksa tapo brahma yajna prthivim dharayanti." Artinya: Sesungguhnya tegaknya dunia ini disangga oleh Satyam (kebenaran Tuhan), Rtam (hukum-Nya yang abadi), Diksa (penyucian diri), Tapa (pengendalian diri), Brahma (doa pujaan) dan Yajna (persembahan suci). Indonesia memiliki agama atau keyakinan, dan semua keyakinan itu pada hakikatnya yang dipercayai berdasarkan menjalankan kebenaran agamanya. Hanya orang-orang yang menjalankan ajaran kitab suci agamayang dikatakan menjalankan dharma agama. Hindu mempercayai bahwa saat ini adalah Jaman Kali Yuga (jaman kegelapan), di mana pada zaman ini dikatakan hanya ada 25 persen orang-orang baik, selebihnya 75 persen tidak baik, sehingga banyak kita temui saat ini manusia sering melanggar aturan, korupsi, suka berbohong, berbuat asusila, amoral, suka memfitnah, saling mengadu domba dan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kondisi seperti ini hanya akan membuat manusia semakin jauh dari perintah-perintah Tuhan. Semua masyarakat Pada konteks beragama dan bernegara dalam tatanan demokrasi, setiap umat Hindu memiliki peran yang sama untuk menjalankan perintah agama. Hal itu untuk membentengi diri dari perilaku-perilaku menyimpang yang memberikan dampak negatif di masyarakat. Sehingga agama harus dipakai untuk menciptakan suasana damai, tentram, serta cinta kasih sesama umat beragama di Indonesia. Tuhan tidak pernah membedakan manusia di hadapan-Nya, dengan kata lain derajat manusia itu sama. Seperti yang dijelaskan dalam Sloka 26
Bhagawad Gitā, 7.21. "Yo yo yam yam tanum bhaktah, araddhayarcitum icchati, tam eva vidadhamy aham." tasya tasyacalam sraddham, Artinya: "Kepercayaan apa pun yang ingin dipeluk seseorang, Aku perlakukan mereka sama dan Ku berikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap." Dharma Negara Kewajiban dharma agama akan selalu beriringan dengan kewajiban kepada negara. Kedua hal ini tidak pernah dipisahkan, bagaikan dua mata uang logam berbeda rupa dan bentuk tetapi saling melengkapi untuk menjadi satu. orang tidak akan mampu menjalankan kewajiban kepada negara dengan baik jika sebelumnya tidak memiliki bekal nilai kebenaran agama. Pelaksanaan dharma negara ini tidak sebatas hubungan formalitas masyarakat kepada negaranya saja, tetapi juga mengandung makna yang luas. Semua masyarakat Hindu dalam lingkungan yang majemuk harus mampu hidup secara damai. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai sebuah kelemahan apalagi mencoba untuk disamakan secara paksa, tetapi justru dipandang sebagai sebuah kekuatan yang mempersatukan. inilah yang kemudian mampu menciptakan suasana batin pada seluruh umat Hindu untuk mencintai negaranya, bekerja untuk kepentingan negara, dan bekerja sama dalam hidup berdampingan. Sehingga mampu memperkokoh rasa senasib sepenanggungan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Dari penjelasan di atas, yang Dharma negara 27
terpenting adalah menumbuhkan dan merawat bersama- sama semangat gotong royong. Seperti yang dijelaskan dalam Atharwa Veda V.XII.1.45 bahudha mimasacam, Nana "Janam dharmanam prthivi yatokasam, Sahastram dhana dravinasya me duham, Dhruveva dhenur anapaspuranti." bibhrati Artinya: "Bekerjalah untuk tanah air dan bangsamu dengan berbagai cara. Hormatilah cita-cita bangsamu. Ibu pertiwi sebagai sumber mengalirnya sungai kemakmuran dengan ratusan cabang. Hormatilah tanah airmu seperti kamu memuja Tuhan. Dari zaman abadi ibu pertiwi memberikan kehidupan kepadamu semua, karena itu Anda berhutang kepada-Nya." Pemahaman dan pelaksanaan akan kewajiban pada kedua dharma ini yang sesungguhnya dapat membawa masyarakat Hindu dan Indonesia pada tatanan kehidupan yang baik. Kuatnya nilai-nilai moral spiritual tentu akan membawa kemajuan pada semangat membangun untuk kebaikan negara. Majunya negara itu tentu juga akan membawa dampak baik untuk moral agamanya. Negara yang maju dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas di atas, dapat juga meningkatkan kualitas moral dan budi pekerti masyarakatnya. Dengan kata lain kehidupan agama masyarakat berpengaruh pada kehidupan negara, begitu juga sebaliknya. Pada konteks menjalankan dharma agama dari sisi partisipasi Pemilu dan politik, masyarakat Hindu di mana pun 28
berada seharusnya sudah melek secara politik. Pemilu dan politik sebagai sarana untuk menjalankan perintah Tuhan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dengan partisipasi aktif umat Hindu dalam setiap ruang demokrasi dan politik, maka akan terasa kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politik hendaknya untuk membangun dan menata kehidupan manusia dan mempersatukan seluruh komponen-komponen masyarakat. Karena hanya dengan itu tujuan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dapat diwujudkan secara kolektif oleh masyarakat Indonesia. KILAS BALIK DEMoKRASI INDoNESIA Kita semua menyadari bahwa dinamika pasti terjadi pada proses penyelenggaraan demokrasi. Melalui perjalanan panjang Indonesia banyak belajar mengenai pemilu yang ada. Setelah berdaulat penuh pada akhir 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Presidien Soekarno melaksanakan Demokrasi Parlementer (1950-1957). Masa ini dianggap sebagai tonggak penting demokrasi karena berhasil melaksanakan pemilu demokratis pertama pada tahun 1955. Pasca pengunduran diri Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden akhir 1956 Indonesia lantas mengalami masa transisi (1957-1959). Pada saat inilah mulai runtuhnya demokrasi konstitusional dan dimulainya Demokrasi Terpimpin (1959- 1966). Pada masa orde Baru, pemerintah berhasil membangun pemerintahan yang stabil untuk masyarakat. Namun corak otoriterisme orde Baru memiliki perbedaan dengan Demokrasi Terpimpin. Bedanya otoritarianisme Demokrasi Terpimpin ini bangsa 29
merupakan imbas dari program revolusi Soekarno menentang hegemoni kapitalisme-imperalisme negara Barat. Sebaliknya rupa otoriterisme orde Baru merupakan dampak dari kontrak ekonomi pemerintah dengan negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional demi "pembangunan" (Adnyana, 2012). Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India, untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu secara bebas, tanpa tekanan, pada tahun 1999. Kebebasan pemilih benar-benar dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD sejak era reformasi telah dilaksanakan selama 4 kali pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sementara pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan tiga kali pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Dari penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Indonesia menargetkan angka partisipasi yang cukup tinggi, sebagai contoh, pada Pileg dan Pilpres 2014 ditargetkan angka partisipasinya sebesar 75 persen. Harapannya agar hasil Pemilu memiliki tingkat legitimasi yang tidak meragukan dan Pemilu dianggap sebagai instrumen demokrasi paling mendasar yang melibatkan banyak orang, mulai dari para petugas Pemilu, partai politik, warga negara, media, dan lain sebagainya. Banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu paling tidak menggambarkan bahwa Pemilu adalah sesuatu yang penting dalam sistem demokrasi dan politik di Indonesia yang merupakan titik pertemuan banyak kepentingan, baik kepentingan politik partai peserta pemilu, kepentingan warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih, hingga kepentingan keberlangsungan demokrasi secara damai. 30
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 sebagai pelaksanaan pemilihan umum dengan melibatkan rakyat secara langsung di bilik suara. Pada awal Pemilu langsung itulah kita baru dapat merasakan suasana demokrasi ada di tangan rakyat Indonesia sendiri untuk menentukan pemimpinnya. Pada saat itulah esensi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menemukan rumahnya yang sejati. Kesempatan yang baik ini tentunya menjadi peluang umat Hindu untuk berkontribusi lebih dalam ruang-ruang demokrasi. Karena hanya dengan jalan itu kita dapat menjadi bagian untuk membawa kemajuan negara. WAJAH PEMILU TANAH AIR Mencermati pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung selama ini, kita menemukan realita bahwa masih banyak persoalan yang ada. Persoalan itu bak sebuah gudang barang yang penuh dan berantakan. Tetapi masih dikatakan dalam tataran baik, karena demokrasi di Indonesia mampu berjalan kondusif dan melahirkan pemimpin sesuai keinginan rakyat. Bagaimana dengan wajah Pemilu tanah air hari ini? Secara idealis masyarakat Indonesia menginginkan adanya pembenahan untuk menjadikan Pemilu lebih demokratis, adil, terhormat, dan bermartabat. Pada pelaksanaan Pemilu nampaknya masih terlalu jauh dari harapan. Bagaimana tidak, setiap pelaksanaan pemilu baik Pilpres, Pilkada, dan Pileg, banyak ditemui sebuah pelanggaran dan penyimpangan Pemilu. Kendati aturan mainnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi pelanggaran masih belum dapat dihindarkan. 31
Pada pelaksanaan Pilkada 2017 tidak hilang dari ingatan kita bahwa sentral pemberitaan media berpusat pada Pemilu Ibukota Jakarta. Hal ini tentu tidak lepas dari kepentingan partai politik untuk dapat mengamankan kekuasaanya di ibukota negara. Terlepas dari itu, substansi yang terpenting yang patut dilihat adalah bagaimana kemudian masyarakat dihadapkan pada hegemoni kelompok yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman bagi kerukunan umat beragama. Isu politik uang, kampanye hitam, politik transaksional, politik identitas, serta hoaks (berita bohong) yang mengarah kepada isu SARA dan ujaran kebencian (hate speech) berseliweran sebagai isu yang tak dapat dibuktikan kebenarannya tetapi meresahkan masyarakat. Isu di atas penting dipahami oleh seluruh masyarakat ini tidak segera disipkapi dan dicarikan solusi untuk pencegahan akan menimbulkan dampak yang semakin luas. Indonesia. Jika persoalan Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan (Nurhasim, 2014). Dilihat dari data partisipasi, pada Pilpres 2004 partisipasi masyarakat untuk memilih sebesar 76,6 persen menurun menjadi 71,7 Persen dan 70,9 persen pada Pilpres 2009 dan 2014. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat semakin menurun. Sebagai negara demokrasi, partisipasi aktif masyarakat untuk memilih adalah indikator keberhasilan dalam Pemilu. 32
Konsep Pemilihan Umum yang demokratis bersandar pada dua dimensi penting yakni kontestasi dan partisipasi (Robert Dahl, 1982). Kontestasi menyangkut subyek peserta Pemilu yakni partai politik dan calon kandidat yang saling berkompetisi meraih hati rakyat untuk dapat dipilih pada posisi politik tertentu. Sementara partisipasi adalah individu masyarakat yang memiliki hak pilih. Selain kedua faktor dimensi di atas, ada lagi faktor lain yang juga dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan Pemilu yaitu dimensi penyelenggara pemilu itu sendiri (KPU dan Bawaslu). Hal ini berkaitan dengan sikap profesional dari pihak penyelenggara untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Pemilu sebagai sarana melaksanakan kedaulatan rakyat, maka harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan pemilu yang bersih, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga benar- benar harus bersih. Dengan kata lain penyelenggara pemilu harus bersikap profesional, berintegritas, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab ini tidak hanya ada pada pihak penyelenggara, tetapi juga ada pada kontestan dan masyarakat sebagai partisipan. Para kontestan yang akan berkompetisi dalam Pemilu juga harus mematuhi aturan UU. Data yang dirilis oleh Bawaslu tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017 menempatkan dimensi kontestan memberikan pengaruh sebesar 35 persen terhadap kerawanan Pemilu. Begitu juga dengan masyarakat sebagai partisipasi memiliki IKP 35 persen. Dari data tersebut dapat kita pahami bahwa dimensi kontestan dan partisipasi memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan Pemilu. 33
MEMEGANG MANDAT DEMoKRASI Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat menjadi dasar dari proses Pemilu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat". Sehingga jelas bahwa rakyatlah yang memiliki hak penuh dalam menentukan pemimpinnya secara demokratis. Tidak hanya dalam konteks pemilihan pemimpin, tetapi rakyat juga diberikan kebebasan untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sebetulnya ada hal yang patut kita cermati dalam proses demokrasi, yakni ketika berlangsungnya Pemilu. Pihak yang memenangkan Pemilu tentu pihak yang mendapat dukungan suara masyarakat terbanyak, sedangkan pihak yang memperoleh suara terkecil secara otomatis dinyatakan pihak yang kalah. Tidak sedikit pihak yang kalah ini tidak menerima/ mengakui hasil kekalahan, sehingga mereka yang memilih untuk menempuh jalur hukum. Hal demikian diperbolehkan dan dijamin oleh undang-undang. Sistem demokrasi berjalan dengan baik bila rakyat memiliki kematangan politik. Ketika terjadi perbedaan pandangan di antara mereka, maka, kelompok yang lebih kecil dengan lapang dada harus mengikuti pemikiran yang disetujui oleh sebagian besar warga masyarakat (Triguna dalam Wesnawa, 2002). Artinya, rakyat harus memiliki kesiapan untuk mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Apapun dinamika yang terjadi, harapannya agar semua pihak dapat menghormati hasil Pemilu sebagai proses demokrasi menuju keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, 34
dan persatuan nasional. Sebagai bagian dari masyarakat dan negara, antara pihak menang maupun pihak kalah harus tetap bersatu membangun masyarakat untuk maju. Hindu mengajarkan hal demkian adanya. Di dalam Reg Veda X.191.2 dijelaskan bahwa: "Sam gacchadhvam sam vadadhvam sam vo manamsi janatam, Deva bhagam yatha purve Samjanana upasate." Artinya: "Wahai manusia, berjalanlah kamu seiring, berbicara bersama dan berpikirlah ke arah yang sama, seperti para deva dahulu membagi tugas mereka, begitulah mestinya engkau menggunakan hakmu." Hindu menuntun umat nya untuk dapat manjaga hubungan manusia dengan sesama manusia/warga bangsa. Sehingga terjalin kerukunan dan persatuan baik dalam cita- cita, pikiran maupun sikap dalam menghadapi masalah bangsa. Seperti dalam Reg Veda X.191.3 menjelaskan bahwa: "Samano mantrah samitih samani samanam manah saha cittam esam, Samanam mantram abhi mantraye yah samanena vo havisa juhomi." Artinya: "Berkumpullah bersama berfikir ke arah satu tujuan yang sama, seperti yang telah Aku gariskan. Samakan hatimu dan satukan pikiranmu, agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia." 35
tidak memiliki kelemahan. Pemilu sebagai sarana demokrasi memang memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk memilih pemimpin secara reguler, tetapi yang terjadi sesungguhnya hanyalah rotasi elite politik. Elite politik yang satu diganti dengan elite yang lain, yang terkadang memiliki hubungan kedekatan emosional, kekerabatan, maupun kekuasaan, sehingga terkadang mereka lebih sering melayani kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat. Seperti kata Gramsci, "Demokrasi yang didengung-dengungkan jadi ideologi yang berfungsi untuk memperhalus dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat." Kendati terjadi kelemahan di atas, ada sisi lain demokrasi yang juga kita baca dengan cermat, dan dengan sikap kritis, hal itu hanya untuk memastikan demokrasi tidak menyimpang dari gagasan mulia yakni memanusiakan manusia. Sebagaimana yang dikatakan Robert Dahl (2001) setidaknya ada 10 alasan dan keuntungan yang di dapat dari demokrasi: (1) demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh oknum otokrat yang kejam dan licik, (2) demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis, (3) demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan, (4) demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya, (5) hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang mengunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri, (6) hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjalankan Demokrasi bukannya 36
tanggung jawab moral, (7) demokrasi membantu perkembangan manusia melebihi alternatif lainnya yang memungkinkan, (8) hanya pemerintahan yang demokratis yang yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi, (9) negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berpegang satu sama lain, dan (10) negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara yang tidak demokratis. Dari konteks Pemilu dan kaitannya dengan mandat demokrasi, umat Hindu yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia juga dapat berpartisipasi aktif maupun pasif. umat Hindu dapat memilih pemimpin berdasarkan kapabilitasnya, kapasitas, dan akuntabilitasnya, tanpa ada intervensi atau pun ketakutan intimidasi dari sekelompok orang. Adanya kesamaan kewajiban dan hak inilah akan menciptakan kesetaran sosial di masyarakat. Kita tahu bahwa kebebasan sebagai salah satu nilai demokrasi memang harus dijunjung tinggi. Tetapi agar tidak tergelincir akibat tidak adanya rambu-rambu pembatas, maka diperlukan Undang-Undang yang mengatur demokrasi. Agar dapat dijadikan sebagai alat untuk menghormati harkat dan hak asasi manusia, maka demokrasi harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena hanya dengan demokrasi seseorang dapat tampil setara dan sederajat dengan tidak memandang adanya perbedaan suku, agama, warna kulit, dan golongan tertentu. 37
"keBahagiaan rakyat adalah keBahagiaan pemimpinnya. kesejahteraan rakyat adalah kesejahteraan pemimpinnya. kesejahteraan pemimpin Bukanlah apa- apa yang diinginkan pemimpin, tetapi apa yang menjadi kesukaan rakyat, itulah yang mensejahterakan pemimpin" arta sastra.
BAB 02 MEMILIH PEMIMPIN IDEAL DALAM HINDU MENyIAPKAN cALoN PEMIMPIN IDEAL Aktivitas umat Hindu dalam menjalankan praktik keagamaan sangat syarat akan upacara dengan sarana sajen yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Praktik keagamaan yang telah berjalan itu sebetulnya akan tepat bila diperkuat dengan landasan tatwa, susila, dan upakara yang baik (Maharta dan Seruni, 2012). Berdasarkan hal itulah umat Hindu Indonesia menempatkan tiga kerangka dasar sebagai fondasi keagamaannya. Tidak hanya pada aktivitas keagamaan, setiap aktivitas dan kewajiban yang dilakukan umat Hindu haruslah dilandasi dengan nilai-nilai filsafat, tingkah laku, dan etika yang benar serta rasa bhakti yang tulus. Hal ini yang kemudian menjadikan umat Hindu mampu berkembang dan tidak ditinggal oleh zaman yang semakin modern. Karena kearifan tattwa/filsafat dan susila, masyarakat Hindu selalu dapat hidup secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Budaya dan tradisi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari umat Hindu dalam rangka menjalankan praktik- praktik keagamaannya. Sebut saja umat Hindu di Bali, di sana praktik agama adalah akulturasi dari budaya dan adat-istiadat. Begitu juga dengan umat Hindu di luar Bali seperti Hindu di kalimantan, Hindu di Toraja, Hindu di Jawa, Hindu di Sumatera lainnya memiliki cara masing-masing sesuai Utara dan kearifan lokal daerahnya dalam menjalankan praktik agama. Aktivitas keagamaan umat Hindu memang kompleks dan padat, tetapi padatnya aktivitas keagamaan itu jangan sampai 39
lupa menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam konteks Pemilihan Umum, umat Hindu juga memiliki tugas untuk berkontribusi di dalamnya, misalnya saja menyiapkan calon pemimpin untuk masyarakat. Jika dilihat dari beberapa daerah seperti Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTB, dan lain-lainnya, umat Hindu tidak pernah absen untuk mendorong calon pemimpinnya. Agar dapat maju dalam pemilihan kepala daerah/anggota legislatif ini umat Hindu harus dapat mempersiapkan individu-individu yang memiliki kualitas, kapabilitas, dan integritas yang baik. Ketika diberikan individu kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin yang dipersiapkan dengan baik itu dapat menjalankan tugas- tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Pemilihan Umum sebagai hajat besar masyarakat Indonesia harus dapat dimanfaatkan oleh umat Hindu di seluruh Indonesia dengan berpartisipasi aktif atau pasif. Undang-Undang telah memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama, sehingga tidak ada perbedaan kepada kelompok golongan tertentu saja yang bisa ikut dalam Pemilihan Umum. Hal yang penting untuk disiapkan saat ini oleh umat Hindu seluruh Indonesia adalah menyiapkan dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar menjadi pribadi yang tangguh, kuat, serta berdaya saing sebagai pemimpin dan pelayan masyarakat. Secara umum ada beberapa gaya kepemimpinan yang dapat dijadikan model karakter seorang pemimpin. gaya kepemimpinan zaman sekarang harus dapat diteladani oleh masyarakat. Gaya kepemimpinan tersebut di antaranya adalah: 1) Tipe Karismatik Kepemimpinan karismatik memiliki energi, daya tarik 40
dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, tipe pemimpin ini mempunyai pengikut dalam jumlah yang banyak. Pemimpin yang karismatik banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar. Tokoh-tokoh besar semacam ini antara lain: Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, Soekarno dan lain-lain. 2) Pemimpin Demokratis Tipe kepemimpinan ini mempunyai sikap/perilaku terbuka dan berkeinginan memosisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. Tipe ini bertolak dari asumsi bahwa hanya dengan kekuatan kelompok, tujuan yang bermutu dapat dicapai oleh organisasi. Kepemimpinan demokratis lebih melibatkan kontribusi bawahan untuk setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin. Untuk menjalankan kepemimpinan ini dibutuhkan keberanian, kejujuran, kreativitas, keadilan, kecerdasan dan kompetensi. Tipe kepemimpinan demokratis juga menawarkan komunikasi aktif antara atasan dan bawahan. 3) Kepemimpinan Transaksional Model kepemimpinan ini memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan anggota yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klarifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Pemimpin transaksional harus mampu mengenali apa yang diinginkan anggota dari pekerjaannya dan memastikan apakah telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sebaliknya, apa yang diinginkan pemimpin adalah kinerja sesuai standar yang telah ditentukan. 41
Hubungan pemimpin transaksional dengan anggota tercermin dari tiga hal, yakni: Pertama, pemimpin mengetahui apa yang diinginkan anggota dan menjelaskan apa yang akan mereka dapatkan apabila untuk kerjanya sesuai dengan harapan. Kedua, pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota dengan imbalan. Ketiga, pemimpin responsif terhadap kepentingan-kepentingan pribadi anggota selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan anggota. Di dalam teologi Hindu, terdapat Kitab Purana (kisah-kisah raja dalam Hindu) yang dapat dijadikan contoh untuk menyiapkan calon pemimpin. Misalnya saat Sri Rama memberikan ilmu pengetahuan kepemimpinan bernama Asta Brata kepada calon raja Alengka. Kisah ini terdapat dalam epos Ramayana. Memberikan pengetahuan akan nilai-nilai moral sebagai keutamaan seorang raja/pemimpin untuk dapat memimpin rakyatnya dengan baik dan tanggung jawab. Dalam rangka menyiapkan calon pemimpin yang memiliki nilai-nilai kebenaran, bermoral, ilmu pengetahuan, dan siap mengabdikan diri kepada negara, maka hari ini seluruh komponen lembaga keorganisasian umat Hindu dari tingkat mahasiswa, pemuda dan cendikiawan harus mengupayakan pengkaderan pemimpin. Di dalam Kakawin Ramayana I.3 menyebutkan bahwa: "Gunamanta Sang Dasaratha, Wruh Sira ring Weda, Bhakti ring Dewa, Tan Malupeng pitra puja, Masih ta sireng swagotra kabeh." Artinya: "Raja Dasaratha seorang pemimpin yang memahami 42
pengetahuan suci Weda, taat beragama, Bhakti kepada Tuhan dan tidak melupakan leluhur/pendahulu-pendahulunya serta adil dan mengasihi seluruh rakyatnya." Artinya seorang pemimpin harus menguasai: agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kompetensi ini sangat penting agar ia dapat memberikan andil kepada negara sebagai bagian dari kewajiban dharma. Umat Hindu memang harus tampil dan memberikan kontribusi nyata. KoNSEP KEPEMIMPINAN DALAM HINDU Kepemimpinan hakikatnya memuat tiga dimensi yakni interpersonal, dan organisasional. Secara integritas, individu, pemimpin harus memiliki karakter, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam memimpin. Dalam hal ini termasuk juga keterampilan, kemampuan, dan sumber-sumber pribadi yang dimiliki pemimpin. Untuk dapat menjalankan tugasnya, maka pemimpin juga harus bisa menghubungkan diri dengan rakyatnya sehingga harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan membentuk tim kerja bersama seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada. Sementara itu, dari dimensi organisasional, pemimpin berkewajiban dapat membawa daerah ataupun negaranya menuju kesejahteraan. personal, Hindu memberikan istilah pemimpin sebagai seorang ksatria. Hal itu merujuk pada konsep catur warna. Di mana kata Catur Warna berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata ''Catur" berarti empat dan kata "warna" yang berasal dari urat kata Wr artinya memilih. Catur Warna berarti empat pilihan 43
hidup atau empat pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat dan keterampilan (warna) seseorang, serta kualitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, pengembangan bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Seorang ksatria/Pemimpin adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitikberatkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kepemimpinan, keperwiraan, dan pertahanan keamanan negara. Dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, yang dikatakan sebagai kesatria adalah mereka yang menjabat sebagai eksekutif dan legislatif. Di dalam sejarah Hindu kita mengenal tokoh yang menjadi pemimpin hebat. Sebut saja Raja Airlangga, Sanjaya, Hayam Wuruk, Maha Patih Gajah Mada, dan masih banyak lagi lainnya. Beberapa nama pemimpin di atas dapat dijadikan panutan baik itu oleh presiden, kepala daerah, bupati/walikota maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nilai-nilai luhur yang dapat diambil adalah bagaimana pemimpin Indonesia saat ini dapat mempersatukan seluruh rakyatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti Sumpah Palapa yang pernah diucapkan Maha Patih Gajah Mada, "Tidak akan pernah bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara". Kitab Suci Hindu yang banyak mengulas tentang konsep-konsep kepemimpinan termasuk etika dan moral di dalamnya disebut dengan kitab "Niti Sastra". Kata ini berasal dari Kata Sanskerta "Niti" yang berarti bimbingan, dukungan, bijaksana, kebijakan, dan etika. Sedangkan "Sastr" berarti perintah, ajaran, nasihat, aturan, teori, dan tulisan ilmiah. 44
Berdasarkan uraian di atas maka kata Niti Sastra berarti ajaran pemimpin. Dengan demikian ruang lingkup Niti Sastra tentu sangat luas mencakup pula etika, moralitas, sopan santun, dan sebagainya. Dari pemahaman etimologi tersebut maka Niti Sastra dapat diartikan sebagai keseluruhan sastra yang memberikan ketentuan, bimbingan, dan arahan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan agar menjadi lebih teratur dan terarah. Fokus yang menjadi topik pokok bahasan dalam Niti Sastra adalah Kautilya Artha Sastra. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, Kautilya adalah ahli politik dan kenegaraan tersohor; Kedua, kelengkapan dan kecermatan Kautilya dalam menyusun karyanya; Ketiga, bahasanya sangat mendetail; Keempat, perbandingan opini penyusun sebelumnya; Kelima, ketersediaan dokumen dan hanya dokumen Kautilya Artha Sastra ditemukan secara utuh. Ada pun kontribusi Niti Sastra dalam peradaban global antara lain: 1) Pemikiran dalam Niti Sastra dapat memberi masukan penting berupa konsep dan nilai positif dalam pengembangan, pembaharuan, serta penyusunan kembali konsep-konsep politik, ketatanegaraan, ekonomi, dan peraturan hukum era kini. 2) Usaha menggali dan mengangkat nilai-nilai Hindu sebagai sumbangan Hindu dalam percaturan dunia keilmuan. Menghilangkan paradigma sosial yang menganggap bahwa politik itu kotor dan identik akan kepentingan kelompok dan golongan. Adapun konsep-konsep kepemimpinan Hindu yang 45
banyak diajarkan dalam sastra dan susastra-nya antara lain: Catur Kotamaning Nrpati, Tri Upaya Sandi, Asta Brata, Panca Satya dan lain-lain. Konsep kepemimpinan Hindu ini bisa dipakai oleh calon pemimpin masyarakat/orang-orang yang memiliki kemauan dan tekad untuk mengabdi kepada masyarakat. Selain itu, konsep ini juga dapat digunakan sebagai referensi oleh seluruh umat Hindu dan masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihannya saat pemilu. Secara teologis, Hindu tidak mengajarkan bagaimana menentukan pilihan dalam memilih pemimpin, tetapi lebih kepada memilih berdasarkan karakter individu yang ada pada calon pemimpin itu sendiri. Dengan mencocokkan bagaimana karakter calon- calon pemimpin yang berkontestasi, masyarakat tidak akan bingung dan sulit, apalagi sampai tidak memilih dalam Pemilu. Ada pun ulasan dari masing-masing konsep kepemimpinan tersebut antara lain: Catur Kotamaning Nrpati Catur Kotamaning Nrpati adalah salah satu konsep- konsep kepemimpinan Hindu yang ada pada zaman Majapahit. Catur Kotamaning Nrpati sebagai empat syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Keempat syarat tersebut adalah : 1) Jñana Wisesa Suddha, artinya pemimpin (presiden, kepala daerah atau anggota dewan) harus memiliki pengetahuan yang luhur dan suci. Dalam hal ini ia harus memahami kitab suci atau ajaran agama (agama ageming aji). Kriteria ini jangan diartikan sebagai prinsip untuk memilih pemimpin itu berdasarkan kesamaan agama. Pemimpin itu boleh siapa saja 46
asalkan dia memiliki kemampuan memimpin. 2) Kaprahitaning Praja, artinya pemimpin (presiden, kepala daerah atau anggota dewan) harus menunjukkan belas kasihnya kepada rakyatnya. Raja yang mencintai rakyatnya akan dicintai pula oleh rakyatnya. Hal ini sebagaimana perumpamaan singa (raja hutan) dan hutan. Kakawin Niti Sastra I.10 menyebutkan bahwa: "Singa adalah penjaga hutan, akan tetapi juga selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah, lalu singa itu meninggalkan hutan. Hutannya dirusak binasakan orang, pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi terang, singa yang lari bersembunyi dalam curah, di tengah-tengah ladang, diserbu dan dibinasanakan". 3) Kawiryan, artinya seorang pemimpin (presiden, kepala daerah atau anggota dewan) harus berwatak pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks kehidupan bernegara dan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, yang diharapkan dari seorang pemimpin adalah ia mampu menjaga kerukunan antar masyarakat. Dalam upaya menjaga semangat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, pemimpin harus dapat menegakkan nilai-nilai pemersatu itu. Nilai pemersatu bangsa Indonesia adalah Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI, Bahasa, Bendera, lambang serta simbol negara, dan lain-lain. Bila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat segelintir/kelompok orang 47
yang mencoba mengganti, mengubah, dan menghina dasar-dasar negara, maka pemimpin harus bijaksana menindaknya. 4) Wibawa, artinya seorang pemimpin (presiden, kepala daerah atau anggota dewan) harus berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya. Raja yang berwibawa akan disegani oleh rakyat dan bawahannya. Kewibawaan pemimpin tidak dilihat dari penampilannya, tetapi lebih kepada bagaimana kinerja dan kebijakan-kebijakannya yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sehingga dalam memilih pemimpin lihatlah rekam jejaknya, bukan penampilannya. Tri Upaya Sandhi Lontar Raja Pati Gundala menyebutkan bahwa seorang raja harus memiliki tiga upaya agar dapat menghubungkan diri dengan rakyatnya. Bagian-bagian Tri Upaya Sandi adalah : 1) Rupa, artinya seorang pemimpin harus mengamati wajah dari para rakyatnya. Dengan begitu ia akan tahu apakah rakyatnya sedang dalam kesusahan atau tidak. Untuk zaman sekarang, pemimpin memang penting melihat langsung bagaimana keadaan masyarakatnya. Tidak lagi hanya duduk di kantor dan menerima laporan atas kebaikan/prestasi dari bawahannya. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah membawa kesejahteraan sehingga mengetahui keadaan riil masyarakat di pelosok pedesaaan sekalipun adalah kewajiban pemimpin. Sering kali calon kepala daerah/calon anggota legislatif hanya datang ke masyarakat ketika masa kampanye, tetapi rakyatnya, 48
setelah mereka meraih kedudukan yang diinginkan tidak pernah sekali pun menyapa masyarakat lagi. Calon pemimpin seperti ini sebetulnya tidak ideal untuk dipilih. 2) Wangsa, artinya seorang pemimpin harus mengetahui susunan masyarakat (stratifikasi sosial) agar dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan. Walaupun berbeda dari sisi keyakinan, suku, golongan dan ras, seorang pemimpin tetaplah milik semua rakyat. Dalam konteks saat ini, kita memilih pemimpin yang dapat merangkul semua golongan, semua agama, dan semua kelompok di masyarakat. 3) Guna, artinya seorang pemimpin harus mengetahui tingkat peradaban atau kepandaian dari rakyatnya sehingga ia bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa gagasan program, visi, dan misilah yang sebaiknya di kuatkan oleh calon pemimpin dalam kampanye. Karena dengan begitu masyarakat akan tahu seperti apa kondisi (ekonomi, pendidikan, budaya, stabilitas keamanan, dan lain-lain) yang akan diciptakan oleh pemimpin nantinya. Saat ini masyarakat harus melihat bagaimana visi dan misi pemimpin yang akan dipilihnya untuk menyejahterakan masyarakat. Asta Brata Asta Brata sebagai ajaran kepemimpinan yang diberikan oleh Sri Rama kepada Wibhisana. Ajaran ini dituturkan kepada Wibhisana ketika ia baru diangkat untuk memegang tampuk kepemimpinan kerajaan Alengka (Pudja dan Sudharta, 2002). 49
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pustaka Suci Manu Smrti IX.303 berikut ini: "Hendaknya raja berbuat seperti perilaku yang sama dengan dewa-dewa, Indra, Surya, Bayu, Yama, Waruna, Candra, Agni dan Prthiwi." Di dalam Kekawin Ramayana XXI. 10 ditegaskan juga bahwa seorang pemimpin harus dapat bertindak laksana dewa. Adapun bunyi sloka tersebut sebagai beriku: "Sang hyang indra, yamam, surya, candra, nilakwera, bharunagni nahan wwalu sirata maka angga bhupati matang sira ni nesthi asta brata." Artinya "Sang Hyang Indra, Yama, Surya, Candra, dan Bayu, Sang Hyang Kwera, Waruna, dan Agni itu semuanya delapan. Semua beliau itu menjadi pribadi sang pemimpin (raja). Oleh karena itulah beliau harus memuja asta brata." Dari sloka di atas dapat kita pahami bahwa seorang pemimpin sangat penting memiliki sifat-sifat baik yang ada pada para dewa. Sifat ini yang kemudian menjadi bekal pemimpin untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Adapun penjelasan mengenai delapan sifat mental bagi seorang pemimpin, yang disebut dengan Asta Brata, antara lain: 1) Indra Brata, kepemimpinan bagaikan Dewa Indra atau Dewa Hujan; Di mana hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Dengan demikian seorang pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdi untuk 50
rakyat. Dalam konsep ini, pemimpin benar-benar harus bekerja melayani rakyat, menyediakan kebijakan- kebijakan berpihak pada rakyat, pelayanan publik yang baik, dan lain-lain; 2) Yama Brata, kepemimpinan yang bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu bagaikan Sang Hyang Yamadipati yang mengadili Sang Suratma. Siapa pun yang melakukan tindakan pelanggaran, baik itu pejabat negara, birokrat, penegak hukum, hingga masyarakat, keadlilan harus tetap ditegakkan; 3) Surya Brata, kepemimpinan yang mampu memberikan penerangan kepada warganya bagaikan Sang Surya yang menyinari dunia; 4) Candra Brata, mengandung maksud pemimpin hendaknya mempunyai tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan Sang Candra yang bersinar di malam hari; 5) Bayu Brata, mengandung maksud pemimpin harus mengetahui pikiran atau kehendak (bayu) rakyat dan memberikan angin segar untuk para kawula alit atau wong cilik. Sebagaimana sifat Sang Bayu yang berhembus dari daerah yang bertekanan tinggi ke rendah. 6) Baruna Brata, mengandung maksud pemimpin harus dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat yang timbul. Sebagaimana Sang Hyang Baruna membersihkan segala bentuk kotoran di laut. 7) Agni Brata, mengandung maksud pemimpin harus bisa mengatasi musuh yang datang dan membakarnya sampai habis bagaikan Sang Hyang Agni. 51
8) Kwera Brata, mengandung maksud seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana bumi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan bisa menghemat dana sehemat- hematnya. Sebagaimana Sang Hyang Kwera dalam menata kesejahteraan di kahyangan. Panca Satya Seorang pemimpin sebagai panutan masyarakat harus menjadi teladan. Hanya dengan memiliki sifat-sifat yang baik pemimpin itu dapat diikuti oleh masyarakatnya. Semua sifat baik ini dijelaskan dalam Panca Satya yang memiliki arti lima landasan kebenaran. Kelima landasan itu adalah: 1. Satya Hrdaya, mengandung arti bahwa seorang pemimpin harus jujur terhadap diri sendiri atau setia dalam hati. Seorang manusia mampu untuk menilai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dalam Hindu dikenal dengan "Wiweka". Karena suara hati seseorang tidak dapat dibohongi. Kejujuran hati hanya dapat dilakukan dalam bentuk kejujuran tindakan bila pemimpin memiliki kesadaran spiritual. 2. Satya Wacana, seorang pemimpin harus setia dalam perkataan/ucapannya. Seorang masyarakat akan itu menjalankan melihat bagaimana pemimpin gagasan program, visi, dan misinya. Sangatlah penting ia menjalankan program-program yang telah diwacanakannya saat kampanye di masyarakat. Dari sini masyarakat akan menilai bagaimana kemampuan pemimpin itu tidak hanya dari ucapannya, tetapi juga kerjanya untuk kepentingan masyarakat. 52
3. Satya Samaya, adalah kesetiaan pemimpin pada janjinya untuk menyejahterakan masyarakat. Setiap pemimpin negara tentu pernah mengucap janji setia dalam menjalankan tugas-tugasnya secara adil untuk kesejahteraan. Nah, bagaimana kemudian ia dapat melaksanakan ini sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepadanya. Karena kepercayaan masyarakat ini sangat penting didapatkan oleh pemimpin. janji-janji 4. Satya Mitra, berarti bahwa setiap pemimpin setia pada sahabat. Dalam lingkup yang luas, pemimpin kerja sama harus dapat membangun hubungan dengan negara lain untuk tujuan kebaikan yang saling menguntungkan masyarakat. Dalam konteks saat ini, pemimpin harus dapat menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja. 5. Satya Laksana, adalah kejujuran seorang pemimpin dalam setiap perbuatannya. Masyarakat sangat menginginkan pemimpin bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sangat penting dimiliki pemimpin-pemimpin di Indonesia karena mengingat banyak pejabat negara telah menjalani proses hukum di KPK (Komisi pemberantasan korupsi) akibat perbuatan KKN. Dengan kemampuan pemimpin dalam menentukan mana yang baik dan mana hal yang tak pantas dilakukannya, maka perilaku-perilaku pelanggaran korupsi dan pelanggaran lainnya dapat dihindari. Sehingga pemimpin benar-benar harus dapat mengutamakan kepentingan masyarakatnya di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. 53
Bila kelima landasan kebenaran ini dapat dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka ia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat, berwibawa, dan dihormati. Kepercayaan kepada seorang pemimpin akan membuat masyarakatnya membantu mewujudkan kesejahteraan bersama. MENGENAL GERAKAN MAHATMA GHANDI Kita tahu bahwa dari sekian banyak kisah perjuangan dan revolusi, hampir sebagian besarnya merupakan aksi massa. Suatu aksi yang melibatkan kumpulan massa dalam satu tindakan fisik sebagai bargaining position dengan pihak lawan. Sebagian besarnya adalah aksi-aksi massa yang turun ke jalan sebagai bentuk show of force dalam suatu tahapan perjuangan. Kekuatan ini yang kemudian sering kali dijadikan alat untuk melawan balik. Konsep perjuangan yang berbeda digagas oleh Gandhi. Ide dan gagasannya merupakan semacam seruan untuk menggugah kesadaran massa. Karena hanya dengan kesadaran, massa akan memahami substansi perjuangannya. Gagasan Gandhi terhadap politik sangat logis dan filosofis. Ia berpandangan bahwa, "Setiap orang yang tidak tertarik dengan politik seperti gambaran orang bahwa dia tidak tertarik dengan air" Politik sama pentingnya dengan air yakni sebagai kebutuhan hidup manusia. Bagaimana mungkin manusia dapat hidup tanpa air, begitu juga halnya bahwa manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa politik. Pernyataan Gandhi lainnya tentang pentingnya politik bahwa, "Dia yang berkata bahwa agama tidak ada hubungannya dengan politik sebetulnya tidak tahu apa agama itu sendiri." 54
Gandhi lebih mengutamakan gerakan politik bersandar pada etika dan nilai-nilai moral. Terbukti dari beberapa gerakan politik Gandhi lebih pada gerakan kesadaran, kebenaran, dan tanpa kekerasan. Selain itu, Gandhi juga mengedepankan spiritualitas dalam kehidupan politik. Hal ini penting agar politisi memiliki etika dalam perilaku politiknya. Beberapa seruan Gandhi yang mampu menggerakkan massa atas kesadarannya sendiri adalah: Gerakan Tanpa Kekerasan (Ahimsa) Kekuatan tanpa kekerasan (Power of Non Violence of the Strong) hanya dapat dilakukan dengan keyakinan akan kekuatan diri. Kekuatan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa gerakan sosial tidak semata-mata mengarahkan massa atau pun melakukan aksi protes terhadap sesuatu yang diyakini menyimpang. Tetapi perlu dipahami bahwa gerakan pantang kekerasan adalah sebuah metode pasif untuk merespons penyimpangan, yang jauh lebih baik daripada sikap menolak untuk bertindak dalam menghadapi bentrokan atau situasi yang sangat sulit melalui cara berdamai. Ahimsa sebagai sebuah strategi untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini dianggap efektif dan telah terbukti. Gerakan Ahimsa bukan menjadi metode yang terlalu kaku, berbahaya, atau tidak bermanfaat, tetapi gerakan yang terukur, masif, dan sistematis. gerakan Ahimsa tidak hanya dipandang sebagai gerakan anti benturan fisik secara langsung, tetapi juga anti kekerasan secara verbal. Misalnya tidak melawan dengan tindakan adu domba, fitnah, propaganda, ujaran kebencian, dan lain-lain. Dengan begitu, suasana sosial tidak bergejolak pada kegaduhan anarkisme dan radikalisme yang mengancam keamanan. 55
Dalam konteks kehidupan masa kini, pemimpin- Indonesia harus belajar dari pemimpin dan masyarakat gerakan Ahimsa. Kita harus sadar bahwa tindakan kekerasan hanya akan membawa kerugian teramat besar dalam lingkup luas, seperti kerugian ekonomi, keamanan, sosial budaya, dan lain-lainnya. Dahulu bangsa Indonesia dikenal dengan kearifan masyarakatnya yang ramah, santun, dan mengedepankan asas kekeluargaan dalam setiap praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kearifan itu tidak boleh surut.	Satyagraha Satyagraha sebagai gerakan yang berpegang teguh pada kebenaran. Menegaskan bahwa sebuah penjajahan terhadap negara, penindasan oleh manusia terhadap manusia, adalah kejahatan terbesar dan bertentangan dengan nilai- nilai kebenaran agama. Gerakan satyagraha ini kemudian memunculkan kesadaran massa bahwa masyarakat harus mandiri menghidupi kebutuhan hidupnya dan tidak bergantung kepada bangsa lain. Pemikiran gandhi tersebut dapat dijadikan suatu bahan pelajaran untuk melihat lebih jauh lagi apa sebenarnya hak manusia dan mengapa manusia memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Di satu sisi, ajaran-ajaran Gandhi merupakan ajaran yang praktis, sedangkan di sisi lain filosofis. Sebab, ajaran-ajarannya menyangkut kepada hal-hal dasar yang terdapat dalam diri manusia. Gandhi mempercayai bahwa Tuhan ada di dalam kebenaran. Maka, Gandhi mengharapkan setiap manusia dapat mencapai pemahaman akan kekuatan kebenaran sejati dan kebaikan-kebaikan yang melingkupi ajaran agama dan nilai kemanusiaan. Sejalan dengan itu, nilai kebenaran akan kedudukan bangsa di mata dunia juga dimuat dalam teks pembukaan 56
UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan saat ini bukan lagi penjajahan dalam bentuk fisik yang berakibat pada peperangan, tetapi lebih mengarah pada penjajahan perdagangan (ekonomi), sumber daya alam, teknologi, dan lainnya. Kondisi ini sebetulnya menjadi landasan bangsa Indonesia untuk dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Bebas dari keterikatan dengan bangsa lain. Dalam konteks kepemimpinan Indonesia masa kini, seorang pemimpin harus dapat mengusahakan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dan mengoptimalkan pendapatan masyarakat dari semua sektor.	Swadeshi Merupakan gerakan untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Menghargai karya anak bangsa sendiri dapat memotivasi anak bangsa untuk terus menciptakan karya- karya hebatnya. Gandhi yang menyadari bahwa masyarakatnya memiliki ketergantungan dengan produk-produk yang didatangkan oleh negara lain. Dari kondisi itu kemudian ia membuat gerakan untuk menolak memakai produk asing tersebut. Hal yang bisa diambil oleh pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini adalah menanamkan rasa nasionalisme. Semangat itu dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah memakai produk sendiri, serta membudayakan identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hanya dengan itu masyarakat Indonesia menyadari dirinya sebagai bangsa yang hebat dan berkepribadian secara budaya. 57
INTEGRASI NILAI KEPEMIMPINAN HINDU UNTUK INDoNESIA Negara dengan sistem demokrasi melahirkan pemimpinnya dengan cara Pemilu. Pemimpin-pemimpin di Indonesia tidak dilahirkan secara instan atau bawaan lahir, seperti di beberapa negara yang menganut sistem kerajaan. Untuk menjadi pemimpin (presiden, kepala daerah, anggota legislatif) masyarakat harus melalui mekanisme Pemilu. Karena hanya dengan Pemilu, Indonesia memberikan kesempatan kepada semua warganya untuk menjadi pemimpin, tentu melalui proses demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang. Berbicara mengenai pemimpin, Indonesia tidak pernah kekurangan sosok pemimpin besar (pemimpin teladan). Sebelum negara ini merdeka pun, banyak yang dapat dijadikan panutan. Sebut saja Patih Kerajaan Majapahit, Mahapatih Gajah Mada dengan tekadnya yang begitu besar ketika itu telah dapat mempersatukan Nusantara. Pasca kemerdekaan kita memiliki pemimpin yang diakui dan dihormati oleh dunia. Pertama, Soekarno sebagai Proklamator dan juga presiden pertama Indonesia. Soekarno yang berkharisma banyak memberikan nilai-nilai kebenaran yang menginspirasi generasi Indonesia. Gagasannya atas Dasar Negara Pancasila yang ia gali dari inti sari budaya masyarakat Indonesia mampu mempersatukan semua komponen bangsa yang multikultur ini di kemudian hari. "Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang nusantara dengan adat-budaya nusantara yang kaya raya ini." Ucapan Sokarno. Ucapan itu pula yang mengilhami masyarakat 58
Indonesia yang memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Kedua, Soeharto yang memimpin selama 32 tahun dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Di massa beliau banyak prestasi dan pembangunan infrastruktur yang dibangun untuk Indonesia. Ketiga, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), satu lagi pemimpin yang pernah dimiliki bangsa Indonesia yang memberikan gagasan pemersatuan. Gus Dur dikenal dengan Bapak Pluralisme yang memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat untuk bersatu membangun Indonesia. Seperti yang dikatakannya bahwa, "Tidak penting apa Agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak akan pernah tanya apa agamamu." Mereka adalah presiden sekaligus pemimpin besar yang pernah dimiliki Indonesia. Mereka berjuang, membangun, dan mempersatukan masyarakat Indonesia. yang Seperti sebelumnya, Hindu dijelaskan memberikan pandangan akan konsep kepemimpinan yang dapat didalami oleh pemimpin Indonesia. Namun ajaran itu perlu ditranformasikan ke dalam bentuk yang lebih eksklusif, karena ajaran kepemimpinan lebih bersifat inklusif untuk dimiliki pemimpin saja. Dalam kehidupan yang plural ini ajaran kepemimpinan Hindu sangat terbuka untuk digunakan dan dipelajari oleh calon maupun pemimpin Indonesia. Pemimpin tidak hanya penting untuk menguasai sifat-sifat dan tindakan yang baik, tetapi juga mampu mengembangkan diri dalam proses demokrasi yang melibatkan banyak komponen masyarakat. Ada beberapa nilai-nilai luhur Hindu yang dapat dijadikan pedoman untuk pemimpin, kepala daerah, serta wakil rakyat di Indonesia yaitu: 59
Tat Twam Asi Ajaran Susila berlandaskan filsafat salah satunya adalah Tat Twam Asi. Ajaran ini merupakan jiwa filsafat sosial. Selain itu juga merupakan dasar dari tata susila Hindu di dalam usaha untuk mencapai perbaikan moral. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia untuk membina hubungan yang selaras dan rukun di antara sesama makhluk hidup lainnya. Di dalam Candogya Upanisad dijelaskan bahwa: "Sa ya eso nima aitadatmyam idam sarvam, tat satyam, sa atma, tat twam asi, sveda keto iti, bhuya eva ma bhagavan vijnapayaty iti, tatha, saumnya, itihohaca." Artinya: "Dikaulah itu, dikaulah semua itu, semua makhluk adalah engkau. Engkaulah awal mula roh (jiwatma) dan zat (prakerti) semua makhluk. Aku ini adalah makhluk yang berasal dari- Mu. Oleh karena itu jiwatma ku dan prakerti ku tunggal dengan jiwatma semua makhluk dan dikau sebagai sumber ku dan sumber semua makhluk." Kata Tat Twam Asi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "Tat" berarti itu, "Twam" berarti kamu dan "Asi" berarti adalah. Jadi Tat Twam Asi berarti itu adalah kamu, kamu dan aku atau dia adalah sama. Ajaran yang universal ini sejatinya memberikan pandangan bahwa seorang pemimpin di pusat, daerah, dan kabupaten/kota adalah sama seperti rakyatnya. Mereka harus menyadari bahwa dirinya berasal dari masyarakat dan dipilih oleh masyarakat juga. Pemimpin hadir bukan untuk menyejahterakan golongan dan kelompok tertentu saja, tetapi menyejahterakan semua masyarakat-Nya. Di dalam Arta Sastra dijelaskan bahwa: 60
kebahagiaan "Kebahagiaan pemimpinnya. adalah kesejahteraan pemimpinnya. Kesejahteraan pemimpin bukanlah apa-apa yang diinginkan pemimpin, tetapi apa yang menjadi kesukaan rakyat, itulah yang mensejahterakan pemimpin" rakyat Kesejahteraan adalah rakyat Proses Pemilu yang dilakukan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di semua tingkatan harus dapat melahirkan pemimpin yang demokratis, dan dicintai oleh rakyatnya. Presiden, gubernur, walikota, anggota legislatif adalah bagian dari rakyat. Karena rakyat yang memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memimpin. Sehingga ia memiliki kewajiban untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat. Era sekarang model pemimpin seperti ini dapat ditunjukkan oleh pemimpin yang merakyat, dekat dengan rakyat, dan tidak ada pembatas dengan rakyatnya. Vasudhaiwa Kutumbakan Ajaran Vasudhaiwa Kutumbakam berasal dari ungkapan bahasa Sansekerta yang memiliki arti vasudha (bumi), eva (yang memberi penekanan) dan Kutumbakam (keluarga) jadi ungkapan ini mengandung makna seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal. Di dalam kitab Yajur Veda 40.7 disebutkan bahwa: "Seseorang yang menganggap seluruh umat manusia memiliki atman yang sama dan dapat melihat semua manusia sebagai saudaranya, orang tersebut tidak terikat dalam ikatan dan bebas dari kesedihan." 61
Dengan mengamalkan ajaran luhur tentang hubungan manusia yang harmonis hanya dapat dibangun dengan rasa persaudaraan, maka akan terjadi kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Yajur Veda XXXVI.18 menjelaskan bahwa: "Mitrasya ma caksusa sarvani bhutani samiksantam, mitrasyaham caksusa sarvani bhutani samiksa, mitrasya caksusa samiksa mahe." Artinya: "Semoga semua mahluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga kami memandang semua mahluk sebagai seorang sahabat. Semoga kami saling memandang dengan penuh persahabatan." Di tengah kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia ini, pemimpin zaman sekarang harus mampu untuk menjaga kerukunan antar masyarakat. mereka juga harus mampu mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, dan kesatuan untuk membangun masyarakatnya. Seorang sampai membedakan perhatiannya pemimpin terhadap sekelompok orang saja, tetapi bisa mengayomi semua masyarakatnya. Walaupun pemimpin itu bukan sesuku, seiman, segolongan, tetapi ketika berbicara kepentingan, maka hanya ada satu kepentingannya yakni pemimpin untuk menyejahterakan seluruh rakyat. jangan Karma Yoga Menjalankan karma yoga sesungguhnya adalah Kesejahteraan masyarakat menjalankan kewajiban. 62
bergantung pada kebijakan orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan. Dalam kehidupan bernegara hal ini dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif. Seorang pemimpin yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tidak dibenarkan dari dharma (kebenaran). Dalam Kitab Suci Bhagawad Gita III. 8 dijelaskan bahwa: "Niyatam kuru karma tvam, Karma jyayo hy akarmanah, Sarira-yatrapi ca te, Na prassiddhyed akarmanah." Artinya : "Lakukanlah tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, sebab melakukan hal demikian lebih baik daripada tidak bekerja. Seseorang bahkan tidak dapat memelihara badan jasmaninya tanpa bekerja." idola masyarakat Indonesia saat ini adalah pemimpin yang menjalankan kewjibannya yakni bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Seorang pemimpin harus dapat melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman. Memberikan pelayanan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain demi kemajuan seluruh rakyatnya. Sosok pemimpin yang menjadi 63
"dalam keadaan apapun janganlah mencari kekayaan dengan jalan adharma, tidak pula melakukan usaha-usaha terlarang dan tidak menerima pemBerian dari semBarang orang", manawa dharmasastara 4.15.
BAB 03 MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU TANTANGAN MUSIM PoLITIK Ada peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini tampaknya sangat terasa saat mendekati Pemilu sampai Pemilu selesai. Sudah menjadi hal yang tak lagi tabu ketika tahun politik/Pemilu, masyarakat Indonesia selalu dihadapkan pada "iklim panas" karena imbas elite politik maupun para partisipannya. Iklim panas ini sepertinya sengaja diciptakan untuk kepentingan kelompok atau elite partai tertentu dalam rangka memenangkan kontestasi. Kita tidak dapat menutup mata atau mencoba lari dari situasi dan kondisi itu. Seluruh masyarakat Indonesia harus berhati-hati dalam menjaga dan memelihara hubungan bermasyarakat saat tahun politik. Mau tidak mau dan suka tidak suka seluruh masyarakat Indonesia harus terlibat di dalam euforia Pemilu, apa pun itu bentuknya. Memang, sebagai warga negara Indonesia (WNI) kita harus melibatkan diri menjadi bagian di dalamnya. Bukan untuk menikmati pertunjukan elite politik atau terbawa arus permainan partisipan dan oknum pendukungnya, tetapi menjadi agen untuk bertindak progresif terhadap segala bentuk pelanggaran pemilu. 65
Menghindari Politik Uang Pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik, lembaga pelaksana Pemilu, dan lembaga swadaya masyarakat ternyata belum mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi memilih secara maksimal. Masyarakat masih mempertimbangkan apa yang akan didapatkannya nanti ketika hak suaranya diberikan. Wajar sebagai mahkluk sosial memang kita terkadang berpikir secara logis dan rasional. Mujani (2012), mengatakan bahwa makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakannya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin. Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berpikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan saat mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal di sisi lain, mereka sudah jelas mengeluarkan biaya saat Pemilu. Biaya dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang, misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berpikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan (Subekti, 2014). 66
tidak Adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih ketika pemungutan suara menyebabkan kontestan Pemilu (elite politik) mengeluarkan jurus-jurus praktis untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini tidak bisa kita pungkiri terjadi di masyarakat, soal bagaimana calon memberikan uang untuk dapat dipilih. Praktik seperti ini dalam ajaran Hindu jelas bertentangan dengan dharma. orang yang memberikan uang untuk tujuan menyuap, mencari kesenangannya tanpa mengindahkan norma-norma agama, hukum, susila, dan menodai nama bangsa dan negara tidak dibenarkan oleh Hindu. Kitab Kitab Suci Sarasamusccaya 266 menguraikan bahwa: "Hana yartha ulihning pariklesa ulihning anyaya kuneng, athawa kasembahaning satru kuneng, hetunya ikang artha mangkana kramanya, tan kenginakena ika." Artinya: "Uang yang diperoleh dengan jalan jahat, uang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum, ataupun uang persembahan musuh; uang yang demikian halnya jangan hendaknya diingin- inginkan." Dalam sloka ini ada kalimat "uang persembahan musuh", di mana pengertian "musuh" ditafsirkan sebagai pihak yang ingin mencelakakan kita misalnya dengan cara-cara menyuap, atau melibatkan kita dalam perbuatan korupsi baik yang nyata maupun terselubung. Dalam konteks pemilu, tindakan menyuap, membeli suara masyarakat, hingga menjanjikan barang/material kepada masyarakat untuk mempengaruhi agar memilih calon dan lain sebagainya sangat tidak dianjurkan oleh Hindu. Sebagai orang yang bersandar pada hukum agama dan 67
hukum negara, umat Hindu yang menjadi kontestan baik itu calon gubernur, calon wakil gubernur, maupun calon legislatif sangat penting untuk menghindari praktik politik uang. Begitu halnya dengan orang yang menerima uang yang tidak dari hasil kerjanya juga tidak dibenarkan oleh Weda. Manawa Dharmasastara 4.15 menerangkan bahwa: "Nehetarthan prasanggena, Na wiruddhena karmana, Na widyamaneswathesu, Nartyamapi yatastatah." Artinya: "Dalam keadaan apa pun janganlah mencari kekayaan dengan jalan adharma, tidak pula melakukan usaha-usaha terlarang dan tidak menerima pemberian dari sembarang orang." Dalam konteks pemilu, sloka di atas dapat kita pahami bahwa, orang yang menerima uang dari sembarang orang (peserta kontestan, tim kampanye, dan atau elit politik) dikatakan melanggar dharma. Sebagai WNI, umat Hindu yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjadikan pemilu damai dan bersih tanpa politik uang. Dengan begitu pihak- pihak yang mencoba mengiming-imingi uang dengan maksud imbalan tertentu jelas bertentangan dengan dharma dan harus dihindari. Secara keseluruhan, antara pihak yang memberikan uang (kontestan pemilu) dan pihak yang menerima uang (masyarakat) semuanya bertentangan dengan dharma agama dan dharma negara. Praktik politik uang dapat berdampak terjadinya hukum Karma Phala (hasil perbuatan). Calon pemimpin yang menang pemilu karena memberikan 68
uang kepada pemilih bila kemudian ia menjadi pemimpin akan cenderung melakukan praktik korupsi. Sementara itu masyarakat jelas akan dirugikan karena hal tersebut. Umat Hindu harus menghindari praktik itu karena hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kehancuran. Lebih tegas lagi diuraikan dalam Kitab Suci Sarasamusccaya 263 menjelaskan bahwa: "Apan ikang artha, Yan dharma lwirning karjananya, Ya ika labha ngaranya, Paramartha ning amanggih sukha sang mwaken ika, Kuneng yan adharma lwirning karjananya, Kasmala ika, Sininggahan de sang sajjana, Matangnyan haywa anasar sangkeng dharma, yan Tangarjana." Artinya: "Sebab uang itu, jika dharma landasan memperolehnya, laba atau untung namanya; sungguh-sungguh mengalami kesenangan orang yang beroleh uang itu; akan tetapi jika uang itu diperoleh dengan jalan adharma, merupakan noda uang itu, dihindari oleh orang yang berbudi utama; oleh karena itu janganlah bertindak menyalahi dharma, jika anda berusaha mencari nafkah." Penjelasan beberapa sloka Sarasamusccaya dan Manawa Dharmasastra di atas jelas menerangkan bahwa praktik politik uang bertentangan dari nilai-nilai agama. Tetapi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, hal ini sangat susah dihindari. Saat kondisi seperti ini, umat Hindu tidak bisa menutup mata seolah tidak tahu, bersikap tak acuh seakan membiarkan dan tidak menganggapnya penting. Justru pelanggaran-pelanggaran seperti ini harus dilawan, dihindari 69
bersama, dan jangan dibiarkan berkembang karena dapat merusak tatanan demokrasi. Jika hanya orang-orang yang memiliki kapital/modal besar saja yang bisa memenangkan pemilu karena menggunakan politik uang, maka masyarakat kecil tidak akan pernah menjadi pemimpin. Hal seperti ini tentu tidak diinginkan terjadi, karena menjadi pemimpin bukan ditentukan oleh berapa banyak uang yang dimiliki tetapi diukur dari kompetensi yang dimilikinya. Bersembunyi dari praktik politik uang tidaklah mungkin bagi masyarakat. Praktik politik uang hampir terjadi di setiap daerah, tidak terkecuali pada lingkungan masyarakat Hindu. Politik uang di masyarakat lebih populer dengan sebutan "serangan fajar". Calon kepala daerah atau calon legestatif kerap menggerakkan tim pemenangannya untuk membagi- bagikan uang ketika kampanye, masa tenang atau saat hari pencoblosan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi hak pilih. Di tengah praktik politik uang tersebut, umat Hindu bisa melakukan beberapa tindakan/cara untuk tetap menjadikan Pemilu yang berkualitas antara lain dengan: 1) Menolak uangnya dan jangan memilih orangnya ini dapat menjaga kualitas proses Pemilu. Masyarakat sama sekali tidak menerima berbagai macam bentuk politik uang. Hal ini dapat terjadi hanya ketika adanya kesadaran dari masayarakat. Kesadaran ini tidak akan mempengaruhi siapa dan bagaimana calonnya. orang yang pantas dipilih walau tidak memberi uang pasti akan dipilih. orang yang mencoba memberikan uang bisa saja tidak memiliki kemampuan memimpin hingga mencoba menyogok masyarakat, calon seperti ini tidak tepat untuk di pilih. Hal 70
Masyarakat yang dapat menolak politik uang dan tidak memilih orang yang memberikan uang dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. 2) Menerima uangnya dan melaporkan orangnya Langkah ini bisa dikatakan sebagai partisipasi paling cerdas masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Mencegah budaya politik uang adalah pilihan yang tepat. Masyarakat boleh menerima uang untuk dijadikan barang bukti, sementara melaporkan orang yang memberi adalah bentuk kewajiban kepada Negara yakni mewujudkan Pemilu yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran. Apapun itu bentuknya, bila uang dijadikan alasan untuk memilih pemimpin tetaplah tidak benar. Pemimpin yang dipilih di TPS adalah dia yang dirasa dapat membawa perubahan masyarakat menuju kebaikan. Masyarakat harus dapat melihat sosok pemimpinnya berdasarkan karakter pribadi dan etos kerjanya, bukan melihat seberapa jumlah imbalan yang diberikan. Lemahnya pengawasan, minimnya pengetahuan akan aturan, serta budaya masyarakat, yang seolah membiarkan praktik-praktik uang terjadi. Untuk mengenal tentang bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, maka sangat penting untuk mempelajari beberapa sanksi terhadap pelanggaran politik uang. Di dalam UU No. 7 tahun 2017 pasal 93, salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang salah satu poinnya adalah pencegahan terjadinya praktik politik uang. Masyarakat di lingkungan umat Hindu yang mengetahui terjadi tindak pelanggaran politik uang sebetulnya dapat melaporkan kejadian itu kepada petugas Bawaslu. 71
Beberapa sanksi yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 terhadap pihak yang melakukan pelanggaran politik uang antara lain: a) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00. langsung ataupun b) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00. c) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00. Lantas bagaimana cara mencegah praktik politik uang? Dari perspektif Hindu jelas sangat melarang tindakan menyimpang dari kebenaran ini. Dalam ajaran Catur Purusa Arta menjelaskan bahwa uang haruslah diperoleh dengan cara-cara yang benar. Antara calon kontestan pemilu dan partisipan/ masyarakat harus mengedepankan prinsip mendapatkan 72
Arta sesuai dengan dharma, landasan moral susila dan aturan hukum yang ada. Dengan demikian beberapa cara untuk mencegah praktik uang ini di lingkungan masyarakat Hindu antara lain: •	Mengamalkan dan memegang teguh nilai moral agama. Ajaran Catur Purusa Arta dimulai dari dharma sebagai bagian penting umat Hindu dalam praktik kehidupannya. Dijelaskan dalam Niti Sastra 16.11 bahwa: "Ati klesna ye artha, Dharmasyati kramena tu, Satrunam prani patena, Artha te ma bhawantu me." Artinya: "Bahwa harta/uang yang di dapat dengan cara penuh kesulitan, yang diperoleh dengan cara menentang aturan kebenaran, dan yang diperoleh dengan cara membujuk musuh, harta seperti itu bukanlah (jangan menjadi) hartaku."
Sosialisasi kepada tokoh masyarakat Hindu. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat Hindu disatukan oleh adat istiadat yang dipimpin oleh tokoh agama. Sehingga pengaruh tokoh agama sangat kuat. Dengan memberikan petunjuk sosialisasi, diharapkan tokoh agama ini dapat mengingatkan masyarakat Hindu untuk menghindari praktik politik uang. Memberikan pendidikan politik dan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat Hindu tentang bagaimana mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang dan aturan lainnya yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. 73
Mencegah Kampanye Hitam dan Hoaks Kampanye Pemilu dijelaskan pada uu no 7 tahun 2017, Bagian Umum Pasal 1 adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Sudah sangat jelas bahwa calon presiden, kepala daerah, maupun calon angota legislatif yang mengikuti kontestasi demokrasi diberikan waktu untuk berkampanye dengan menawarkan visi, misi, dan program yang dibawanya. Selain dari itu tidak dibenarkan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Pemilu. Harapan yang diinginkan memang masih jauh dari keinginan. Kenyataannya hari ini bahwa setiap pelaksanaan pemilu banyak ditemui "kampanye hitam" yang sengaja dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Kampanye ini biasanya memuat kebohongan-kebohongan untuk menjatuhkan nama baik, reputasi, dan popularitas dari lawan politiknya. Hal semacam ini merusak wajah demokrasi. Tidak sedikit kita temui bahwa begitu seorang mencalonkan diri sebagai kontestan Pilpres, Pilkada maupun Pileg, mulailah muncul isu-isu miring terhadap dirinya. Ada beberapa kontestan mengalami kriminalisasi dengan isu-isu rekayasa dan lain sebagainya. Antara calon kontestan saling menjatuhkan pasangan calon yang lainnya, antara calon legistalif saling menebar isu-isu murahan dan berita bohong (hoaks). jarang memanfaatkan media sosial untuk menambah luas dampak yang ditimbulkan. Hal ini justru menjadi bahaya di tengah Kampanye hitam saat ini juga tidak 74
masyarakat Indonesia. Sebut saja hoaks yang berisi fitnah secara masif di masyarakat sangat efektif untuk menjatuhkan lawan politik dan mengadu domba masyarakat. Bila hal ini terus berlangsung tanpa ada pengawasan dan penindaklanjutan tegas dari pihak berwenang, maka wajah demokrasi semakin jauh dari rupa bermartabat. Umat Hindu sebagai bagian dari masyarakat juga harus memberikan kontribusi untuk melawan black campaign dan berita hoaks di masyarakat. Karena ditinjau dari sudut pandang Hindu jelas hal tersebut bertentangan dengan nilai- nilai kebenaran. Di dalam kitab Manawa Dharmasastra IV.138 disebutkan bahwa: "Satyam bruyat priyam, Priyam ca nanṛtam bruyad eṣa dharmaa sanatanaa." Artinya: "Hendaknya ia mengatakan apa yang benar, hendaknya ia mengucapkan apa yang menyenangkan hati, hendaknya ia jangan mengucapkan kebenaran yang tidak menyenangkan dan jangan pula ia mengucapkan kebohongan yang menyenangkan, inilah hukum hidup duniawi yang abadi." Dalam sloka di atas menuntun umat Hindu untuk tidak mengucapkan dan menyebarkan kebohongan yang baginya menyenangkan. Karena kebohongan seperti itu hanya akan membawa pada kesengsaraan. Dalam konteks Pilpres maupun Pilkada, peraturan mengenai kampanye pada dasarnya sama dengan Pemilu Legislatif. Dalam uu no 8 tahun 2015, secara tegas disebutkan bahwa melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, 75
mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan bentuk kampanye hitam. Sehingga kampanye yang Undang-Undang harus ditindak tegas. Peraturan sangat penting disampaikan untuk mengingatkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat. Berikut beberapa sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan kampanye hitam antara lain: a. Ancaman sanksi bagi setiap pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu Legislatif yang dengan sengaja menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, akan dijerat penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp24.000.000,00. b. Ancaman sanksi bagi setiap pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pilpres yang menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat adalah penjara paling singkat 6 (enam) bulan hingga 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 6 juta dan paling banyak Rp24.000.000,00. c. Ancaman sanksi bagi pelaku kampanye pilkada berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00. Dari sudut pandang Hindu, pencegahan kampanye hitam dapat dilakukan dengan cara mengamalkan nilai-nilai moral susila dan etika bermasyarakat. Beberapa ajaran Hindu yang dapat dipakai sebagai referensi yakni: 76
1) Mengamalkan ajaran Tri Kaya Parisudha dan Tri Hita Karana (pawongan). Calon pemimpin Hindu yang akan mengikuti kontes demokrasi baik itu calon kepala daerah ataupun Caleg harus benar-benar suci dari pikiran, perkataan dan perbuatan. Sehingga tidak akan melakukan kampanye hitam untuk menjatuhkan calon lainnya. Di dalam Niti Sastra V.3 disebutkan bahwa: nimittanta menemu laksmi,Wasita "Wasita nimittanta pati kepangguh, Wasita nimittanta menemu duhka, Wasita nimittanta menemu mitra." Artinya : "Oleh perkataan engkau akan medapat kebahagiaan, Oleh perkataan engkau akan medapat kematian, Oleh perkataan engkau akan medapat kesusahan, Oleh perkataan engkau akan mendapat sahabat." Dengan mengamalkan ajaran di atas, umat Hindu mampu berpikir, berkata dan berbuat yang benar. Dalam konteks Pemilu dan kampanye, ketiga tingkah laku yang suci ini harus dimiliki oleh para calon kontestan untuk menjaga marwah demokrasi. 2) Melaksanakan ajaran Ahimsa seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandi yakni gerakan tanpa kekerasan. Dalam konteks ini kekerasan yang dimaksud adalah menyakiti orang lain karena fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Dengan mengetahui hakikat cinta kasih kepada setiap orang, maka ia akan berpikir ulang untuk melakukan kampanye yang merugikan untuk dirinya, orang lain, dan negaranya. 3) Menghimpun (organisasi, gerakan-gerakan massa komunitas, kalangan umur, dan kalangan mahasiswa/ 77
pelajar) untuk menyerukan anti kampanye hitam dan anti hoaks. Menolak Politik Transaksional Politik transaksional dapat kita maknai sebagai tindakan politik barter untuk tujuan menguntungkan kedua belah pihak. Antara calon kontestan dan masyarakat saling melakukan transaksi "jual beli" saat pemilu. Sebetulnya ini sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat. Hal itu karena setelah calon itu memenangkan kontestasi dan duduk menjadi pemimpin/pejabat publik, mereka sering kali menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Contohnya adalah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berdasarkan hasil pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankfurt School, mengungkapkan teori menarik bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan politik adalah mampu meraih kekuasaan dan mampu meraup pundi-pundi ekonomi yang dapat menyejahterakan para politikus dan kelompoknya. Politik transaksional dikatakan dapat melahirkan pemimpin dan politisi korup karena sifat dan gaya yang berpedoman pada nilai-nilai ekonomi dan transaksi yang berujung pada keuntungan pribadi. Realitas tersebutlah yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau dalam bahasa perniagaan disebut transaksional. Artinya, ada tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara para politikus dengan konstituen yang 78
diwakili maupun dengan partai politik. Dengan demikian, semakin banyaknya politikus yang terjerumus dalam skandal korupsi, menunjukkan kepada publik akan adanya praktik politik transaksional (Kholiq, 2014) Sebetulnya politik transaksional hampir sama dengan politik uang, tetapi politik transaksional lebih pada lingkup yang luas yang melibatkan sistem organisasi kemasyarakatan. Dalam lingkungan masyarakat Hindu, politik transaksional itu bisa dicontohkan saat akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah/anggota legislatif, maka banyak kepala daerah/caleg yang memberikan janji-janji berupa perbaikan tempat ibadah, memberi tanah untuk dibangun tempat ibadah, atau secara terang-terangan memberikan bantuan berupa material bangunan untuk renovasi tempat ibadah. Keadaan di atas adalah fakta dan terjadi di setiap daerah dan lingkungan umat Hindu. Hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undang. Secara ideal, ini tidak dapat dibenarkan, tetapi sangat sulit membendungnya. Politik transaksional sudah masuk ke dalam sistem masyarakat. Mau tidak mau umat Hindu harus keluar dari praktik plitik semacam ini. Jangan lagi masyarakat berpikir bahwa transaksi ini adalah sebuah jalan untuk memperjuangkan kepentingan umat Hindu. Transaksi yang dilakukan justru hanya akan merugikan seluruh masyarakat. Sudah sepatutnya umat Hindu lebih berhati-hati memberikan pilihan. Menghindari politik transaksional sama dengan menjaga harga diri masyarakat. Untuk menghilangkan praktik politik transaksional ini di dalam lingkungan masyarakat Hindu dan Indonesia pada umumnya dapat dilakukan dengan: 79
1) Menumbuhkan kesadaran bahwa semua pemimpin (kepala daerah dan anggota legislatif) yang memenangkan kontestasi pemilu sudah tentu berkewajiban untuk memberikan pelayanan, bantuan kepada seluruh masyarakat, 2) Membuat komitmen bersama antara kontestan dan partisipan untuk menjunjung tinggi asas, nilai, dan semangat berdemokrasi, 3) Tidak menggunakan organisasi kemasyarakatan Hindu sebagai pendukung calon kontestan atau partai politik tertentu, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang berbeda di lingkungan masyarakat, 4) Tidak menjadikan temapat ibadah sebagai tempat kampanye dan segala bentuk kegiatan memperkenalkan calon kontestan pemilu. Menolak Politisasi Identitas (Politisasi SARA) Menguatnya sentimen eksklusivitas berbasis identitas sesungguhnya telah mulai nampak sejak desentralisasi diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah pasca orde Baru. Perubahan model sirkulasi kekuasaan pemerintahan lokal yang semula melalui pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung telah mengakselerasi persaingan politik hingga tingkat akar rumput. Kepentingan untuk meraih dukungan massa sebesar-besarnya membuat berbagai upaya dilakukan, termasuk politisasi isu-isu berbasis identitas sebagai sarana mobilisasi politik. Identitas yang dimaksud tidak hanya terkait dengan faktor-faktor sosiologis seperti Suku, Agama, Ras dan golongan tertentu (SARA), tetapi juga berkembang meliputi 80
primordialisme, konstruksi sosial tentang gender (jenis kelamin), afiliasi ideologis, dan sebagainya. Berbagai faktor yang semula bersifat laten dan tidak menimbulkan perpecahan sosial dalam masyarakat, kini berubah menjadi ancaman nyata dalam momentum persaingan politik yang liberal dan kian brutal (Ervianto, 2017). Memenangkan Pemilu adalah tujuan utama setiap calon yang berkompetisi. Hanya saja memenangkan kompetisi dengan cara-cara benar itu yang saat ini sulit ditemui dalam kontestasi pemilu. Bahkan terkadang cara yang kerap digunakan itu jauh dari kata wajar. Karena setiap menjelang tahun politik, suasana gaduh elite partai, isu SARA, ujaran kebencian oleh kelompok orang terhadap kelompok tertentu banyak terjadi. Itulah beberapa masalah yang sering kali menjadi tontonan publik di masa Pemilu. Memenangkan Pemilu/Pilkada oleh elite politik dan kelompok pendukungnya harus dilandasi dengan moral spiritual dan nilai etis. Hal itu untuk menghindari benturan sosial di masyarakat. Setiap orang, baik itu calon kontestan, tim pemenangan, maupun massa pendukung harus bisa menjaga rasa nasionalisme sebagai saudara sebangsa. Masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini terlalu mahal dikorbankan dalam ajang Pemilu. Calon pemimpin (kepala daerah dan anggota legislatif) harus dapat mengontrol strategi yang dilakukan oleh tim pemenangannya. Sangat tidak etis dan tidak bermoral ketika harus menang menggunakan sentimen SARA, karena hanya akan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Penggunaan isu SARA dikhawatirkan akan berdampak pada tertekannya psikologis masyarakat sehingga 81
berpotensi menciptakan dampak sosial yang mengganggu kerukunan masyarakat. Sejatinya, Pemilu bukan untuk menjadikan masyarakat terpecah belah. Sehingga kampanye yang mempolitisasi SARA sangat bertentangan dengan nilai agama, karena cenderung membeda-bedakan manusia. Sementara itu dalam keyakinan umat Hindu, semua manusia memiliki atman yang merupakan jiwa pemberi hidup manusia dan bersumber dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Di dalam Kitab Suci Isa Upanisad Sloka 6 dinyatakan bahwa: "Yas tu sarvani bhutani atmanyevanupasyati sarva bhutesu catmanam tato na vijugupsate." Artinya: "Dia yang melihat semua mahluk pada dirinya (Atman) dan dirinya (Atman) sendiri pada semua mahluk, Dia tidak lagi melihat adanya sesuatu perbedaaan dengan yang lain." Dari sloka di atas dapat dipahami bahwa kebenaran Tuhan akan dimunculkan kepadanya bila dia mengerti kebenaran pada mahluk lain sesuai entitasnya, sehingga dengan kesadaran itu dia siap mengorbankan dirinya sendiri melalui cinta kasih yang tulus. Bila manusia telah diliputi sinar cinta kasih, maka aspek negatif dari keterpisahan dirinya dengan orang lain, bukan lagi merupakan persaingan atau konflik melainkan akan mengarah kepada simpati dan kerja sama yang harmonis. Dengan memandang bahwa semua manusia adalah saudara, maka kaitannya terhadap pemilihan saat Pemilu adalah masyarakat Hindu dan Indonesia pada umumnya jangan lagi memilih harus berdasarkan keyakinan se agama, 82
se suku dan lain sebagainya. Memilih berdasarkan kesamaan yang dimiliki calon kandidat itu tidak bertentangan dengan kebenaran agama atau tidak melanggar ketentuan hukum. Jika hal itu yang selalu dijadikan rujukan memilih, jelas bertentangan dengan nilai multikultur. Jika hal ini terus berlanjut, maka Pemilu hanya akan menjadi milik kelompok yang memiliki massa paling banyak. Dalam kondisi yang seperti ini jelas demokrasi tidak akan memiliki makna dan tidak akan pernah berkualitas. Kita semua tau bahwa kandidat yang memenangkan Pemilu (Pilpres dan Pilkada) adalah pemimpin untuk semua kelompok masyarakat. Seorang pemimpin tidak akan pernah membuat sebuah kebijakan hanya untuk kepentingan kelompk tertentu atau agama tertentu dan etnis tertentu. Tetapi kebijakan yang dikeluarkan berlaku untuk semua masyarakatnya. Hal ini yang kemudian dapat kita jadikan panduan untuk memilih pemimpin tidak berdasarkan kesamaan identitas. Dalam konteks Pemilu, yang memiliki esensi sebagai pesta dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga segenap pemangku kepentingan harus membiarkan rakyat menikmati suasana demokrasi yang santun. Bebas dari isu SARA, tanpa intimidasi, jauh dari diskriminasi, dan lepas dari kriminalisasi terhadap identitas kelompok masyarakat. Dengan begitu gesekan sosial di masyarakat akan bisa kita hindari. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya politik identitas: 1) Mempopulerkan ajaran Wasu Dewa Kutumbhakam atau yang dikenal dengan selogan kita semua adalah saudara. Dipersatukan oleh tanah air yang satu, bahasa yang 83
satu dan bangsa yang satu, sesuai dengan ikrar sumpah pemuda, 2) Menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, 3) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-3 persatuan Indonesia, 4) Menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. 5) Membuka selebar-lebarnya dan meningkatkan ruang diskusi publik serta dialog lintas agama untuk merekatkan kerukunan antar umat beragama. 84
"kita memilih seorang pemimpin untuk mengentaskan kemelaratan dan memperoleh kesejahteraan", yajur Veda X.21.
BAB 04 PERAN AKTIF UMAT HINDU DALAM PEMILU SEBAGAI PENyELENGGARA PEMILU yANG MELAyANI Pemilu demokrasi dapat menyelenggarakan pemilihan yang demokratis. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Poin 7 dijelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. sebagai hajat lembaga dalam terbesar membutuhkan pelaksana untuk Umat Hindu yang tersebar di seluruh negeri juga dapat menjalankan perannya sebagai bagian dalam penyelenggara pemilu. Tentunya dengan menjadi anggota lembaga penyelenggara (KPU dan Bawaslu) di semua tingkatan. Karena umat Hindu adalah bagian dari masyarakat, maka kita wajib memberikan sumbangsih untuk negara. Surbakti (2007), mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Peran serta masyarakat dalam proses Pemilu sangatlah penting. Selain dapat memberikan pelayanan terhadap proses pelaksanaan, umat Hindu juga harus melakukannya dengan hati yang ikhlas sesuai ajaran Hindu yakni lascarya. Sejalan dengan hal itu, 86
Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kaitannya dengan lembaga penyelenggara Pemilu, ada banyak peran yang bisa dilakukan umat Hindu. Menjadi penyelenggara di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, petugas PPS dan KPPS adalah beberapa posisi yang dapat diambil, tentu dengan melalui proses yang telah ditentukan. Di mana pun umat Hindu dapat memberikan pelayanannya dengan aktif terlibat dalam lembaga atau pihak penyelenggara Pemilu. Umat hindu haruslah bertindak profesional dan berintegritas saat menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Nilai-nilai luhur akan kebenaran adalah cara untuk dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Untuk memberikan pelayanan dalam pesta demokrasi ini, umat Hindu dapat menjalankannya kewajibannya sesuai dengan prinsip pengabdian. Beberapa ajaran Hindu yang dapat dijadikan acuan pelayanan kepada publik adalah:	Sewaka Dharma Pelayanan Sewaka Dharma telah memberikan begitu banyak pengetahuan deskriptif-empiris untuk memperkaya tetapi, pemahaman dalam pengetahuan analitis-konseptual tentang Sewaka Dharma kiranya diperlukan untuk membangun pengertian tentang pelayanan yang dapat memperkuat komitmen pada pengabdian itu sendiri. Sewaka Dharma adalah konsep pelayanan Hindu yang menekankan pada keselarasan pikiran, ucapan, dan tindakan pelayanan demi harmoni nilai-nilai kemanusiaan, rangka pengabdian. Akan 87
alam dan ketuhanan. Dharma adalah karma yang dalam kehidupan sehari-hari dipahami menjadi kewajiban. Kewajiban inilah bhakti, yakni pelayanan kepada sesama, alam, dan Tuhan. Pada prinsipnya tawaran ini sejalan dengan fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (service) membuahkan keadilan, pemberdayaan (empowerment) mendorong kemandirian, dan pembangunan (development) menciptakan kesejahteraan. Sewaka Dharma merupakan konsep yang terdiri atas dua unsur kata, yaitu sewaka dan dharma. "Sevaka" (baca: sewaka) dalam kamus Sansekerta-Indonesia berarti menempati, menghuni, mempraktikkan, melayani, menghormati, pelayanan, dan menyembah (Astra, 1986). Sewaka merupakan terminologi penting dalam konsep bhakti. Sesama manusia (manawa) yang sama artinya dengan pelayanan kepada Tuhan (madhawa). Dengan demikian, sevaka merupakan prinsip utama bhakti yang kemudian diperluas maknanya menjadi prinsip kemanusiaan universal. Sementara itu, kata "dharma" memiliki arti dan makna yang luas dan mendalam. Dharma berarti (1) kebajikan, kesucian, kebenaran; (2) kewajiban, hukum (Sura, 2002). Pengertian pertama merujuk pada esensi dharma, sedangkan pengertian kedua merujuk pada substansi dharma. Keduanya menegaskan bahwa dharma adalah prinsip tertinggi dalam ajaran agama Hindu. Dharma merupakan prinsip kehidupan yang terus-menerus hadir secara konsisten dan konsekuen sepanjang garis eksistensi manusia. Dharma menentukan jalan hidup, menetapkan aturan-aturan, kewajiban-kewajiban, serta mengarahkan manusia kepada tujuan tertinggi dalam kehidupannya. Di sini, dharma adalah ikatan yang membebaskan. Ini merupakan kebijaksanaan mahatinggi dalam upanishad bahwa melaksanakan kewajiban, 88
aturan, hukum, baik alam, sosial maupun moral, akan menjauhkan manusia dari rasa ketakutan yang membelenggu jiwa. Dari uraian penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran Sewaka dharma berarti bahwa pelayanan (sewaka) adalah kewajiban (dharma). Hubungannya terhadap Pemilu dan peran umat Hindu dalam pemberian pelayanan sebagai petugas penyelenggara Pemilu adalah pelayanan yang tulus iklas tanpa ada rasa pamrih, jujur, dan bertanggung jawab. Pelayanan seperti itu akan menjadikan lembaga penyelenggara yang profesional dan berintegritas sehingga setiap orang tidak akan meragukan pengabdian yang dilakukan.	Sevanam Sevanam atau Atmanividanam adalah bhakti dengan jalan berlindung dan penyerahan diri secara tulus ikhlas kepada Tuhan, misalnya dengan memberikan pelayanan. Pelayanan yang ditujukan untuk sesama manusia sama dengan pelayanan kepada Tuhan. Karena setiap jiwa manusia terdapat atman yang memiliki esensi sama dengan Tuhan. Peran umat Hindu dalam konteks Pemilu adalah dapat memberikan pelayanannya dengan baik ketika proses pemungutan suara baik sebagai anggota PPK, PPS, PKKS, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan lain-lain. SEBAGAI PESERTA PEMILU yANG SIAP MENGABDI Menjadi kontestan bukan hal yang mudah. Banyak yang harus disiapkan, mulai dari individu, pengalaman dan modal. Ketiga hal ini tidak bisa dikesampingkan bila ingin maju sebagai peserta kontestasi. Kesiapan berkaitan dengan kemampuan 89
pribadi yang mempuni, sementara pengalaman berkaitan dengan track record (rekam jejak) atau kematangan sebagai seorang politisi yang hebat untuk membangun masyarakat, dan modal berkaitan dengan kemapanan dari segi ekonomi. Semua ini mutlak harus dimiliki calon memimpin. Bila ketiga hal di atas telah dimiliki individu yang bertekad mengabdikan diri menjadi pemimpin, selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya dimiliki adalah keluasan ilmu pengetahuan. Umat Hindu meyakini bahwa pengetahuan akan tidak berguna bila tidak diimbangi dengan moral akan kebenaran agama, begitu juga sebaliknya nilai-nilai moral yang dimiliki tidak akan berarti untuk masyarakat bila tidak diabdikan untuk kepentingan umum. Di dalam Kakawin Niti Sastra V.1 disebutkan bahwa: "Taki-takining sewaka guna widya." Artinya: "Bersiap sedialah mengabdi kepada ilmu pengetahuan yang utama." Sloka Niti Sastra di atas menguraikan bahwa ilmu pengetahuan harus diabdikan, sebab itu adalah keutamaan manusia yang memiliki pengetahuan. Umat Hindu yang memilih untuk ikut serta partisiapasi dalam pemilu adalah langkah yang tepat sebagai bentuk bhakti kepada masyarakat dan negara. Dilihat dari kuantitas keikutsertaan umat Hindu pada ajang pemilihan pemimpin (Pilkada dan Pileg) saat ini masih sangat minim. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keinginan dan kebernian berpartisipasi sebagai kontestan Pemilu. Umat Hindu yang ingin maju dalam Pilkada atau Pileg 90
harus yakin akan kemampuan dirinya, karena semua warga negara termasuk umat Hindu memiliki hak sama secara konstitusi untuk maju dalam ajang Pemilihan Umum. Fokus umat Hindu dalam partisipasi sebagai kostestasi pemilu adalah bagaimana menciptakan suasana yang tetap guyup, aman, dan damai. Seorang calon kepala daerahatau calon anggota legislatif harus dapat menyuguhkan demokrasi yang berkualitas tanpa ada perilaku menciderai martabat sosial masyarakat dengan isu-isu SARA. Calon kepala daerah atau calon anggota legislatif dalam konsep Hindu penting untuk melaksanakan ajaran Tri Kaya Parisudha. 1) Manacika Berpikir yang baik sebagai proses pertama sebelum manusia berucap dan bertindak. Seorang pemimpin sebelum dipilih oleh masyarakat harus memiliki visi dan misi bagus untuk kemajuan masyarakatnya. 2) Wacika Masyarakat Indonesia dibuat lelah dan bosan bila hanya disuguhi polemik intenal parpol, antar kelompok, antar partisipan pendukung dan lain-lain. Saat ini masyarakat sudah cerdas, bahwa yang dilihat dari sosok pemimpin/ caleg adalah orang yang berbicara santun, tidak propokatif, tidak menyinggung sentimen SARA yang berdampak pada pecahnya kerukunan masyarakat. 3) Kayika Sudah tidak zamannya seorang calon pemimpin hanya memberikan janji-janji palsu untuk masyarakat. Masyarakat saat ini lebih menginginkan pemimpin yang tegas, berani, dan mengutamakan kerja nyata serta menunjukkan kualitas diri untuk jujur, 91
membangun kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Pemilu, kandidat harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran (Satya), kebajikan (Dharma), cinta kasih (Prema), kedamaian (Santih), tanpa kekerasan itu (Ahimsa). Dengan menggunakan prinsip-prisip niscaya pelaksanaan Pemilu dapat berjalan damai. SEBAGAI PARTISIPAN cERDAS Memilih adalah hak setiap WNI yang diatur dalam Undang- Undang. Setiap WNI bebas memilih siapa saja sesuai dengan kemantapan hatinya. Dalam Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 1 yang dikatakan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Seorang WnI yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Menggunakan hak untuk mencoblos langsung ke TPS atau memilih untuk tidak mencoblos saat pemungutan suara. Itulah yang dikatakan pilihan menggunakan hak pilih. Tidak ada konsekuensi hukum terhadap keputusan menggunakan hak pilih atau tidak. Hanya saja umat Hindu yang sudah memiliki hak pilih harus menggunakannya sebagai bentuk kewajiban. Mengapa kewajiban? Karena didasari oleh tanggung jawab sebagai warga negara untuk menjalankan dharma negara. Karena hanya dengan memilih pemimpin secara langsung ke TPS kita dapat memastikan orang yang kita pilih adalah orang yang tepat. Kitab Suci Weda memberikan tuntunan kepada umat Hindu untuk memilih pemimpinnya. Yajur Veda X.21 menyebutkan bahwa: 92
"Avyathayai tva svadhayai tva." Artinya: "Kita memilih seorang pemimpin untuk mengentaskan kemelaratan dan memperoleh kesejahteraan." Dapat kita renungkan bahwa seseorang tak bisa sembarangan memilih pemimpin. Pemimpin itu haruslah punya arti bagi rakyat, yakni bisa meningkatkan taraf hidup rakyat menuju kesejahteraan. Tujuan utama masyarakat memilih langsung pemimpinnya adalah untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seorang pemilih dalam Pemilu haruslah cerdas dan jangan sampai salah pilih, karena banyak figur terpilih yang tidak dapat menunjukkan kapasitas dan integritasnya sebagai pemimpin. Beberapa di antara pejabat eksekutif dan legislatif terjerat dalam kasus korupsi serta kasus hukum lainnya. Hal ini bukan serta merta kesalahan pemimpin itu, bisa jadi karena kesalahan dalam memilih yang berakibat pada terpilihnya orang yang tidak tepat. Untuk menghindari hal tersebut, maka umat Hindu, dalam posisinya sebagai partisipan dan juga pemilih cerdas, harus memastikan dirinya menggunakan hak pilih secara tepat dan benar. Langkah nyata yang dapat diberikan umat Hindu dalam memilih pemimpin antara lain: 1. Amati siapa calon yang akan dipilih. Jangan sampai memilih orang tanpa mengetahui kualitas dan kemampuannya sebagai pemimpin, 2. Tentukan pilihan pada orang/calon yang dianggap mampu memimpin dan membawa kemajuan untuk masyarakat, 93
3. bangsa, dan negara, Ikuti kinerja dari orang yang memenangkan pemilihan melalui pelaksanaan program-programnya, 4. Proaktif dalam menagih janji-janji kampanye yang belum direalisasikan. 94
"literasi politik ini seBagai keButuhan yang mendesak untuk ditingkatkan agar pemahaman masyarakat meningkat. ketika masyarakat telah sadar dan cerdas akan kewajiBannya saat pemilu, maka kontriBusi nya untuk mendukung pemilu yang berkualitas dapat dijalankan dengan Baik".
BAB 05 SERUAN PERSUASIf PEMILU BERKUALITAS PEMILU DEMoKRATIS Problematika pelaksanaan pemilu di Indonesia memang banyak. Hal itu yang kemudian menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk bersama-sama mencari solusinya. Setidaknya ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki aspek-aspek yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Karena demokrasi yang bermartabat akan melahirkan pemerintahan yang bersih, sehingga kebijakan yang dikeluarkan bermanfat untuk kesejahteraan rakyat. Adalah tugas pemerintah atau lembaga negara (eksekutif dan legislatif) yang dipilih langsung oleh rakyat yang dapat mengupayakan kesejahteraan itu. Partai politik sebagai wadah kaderisasi calon-calon pemimpin berkewajiban melahirkan pemimpin negarawan yang memiliki visi membangun kekuatan bangsa. Bahwa yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah maju dari segala aspek kehidupan baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya, politik, lain sebagainya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, partai politik juga harus mampu memberikan politic educations kepada masyarakat. Hal ini semata unuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya politik dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, partai politik juga harus mampu dan menciptakan terobosan politik yang andal. Arti terobosan di teknologi dan 96
sini adalah menunjukkan wacana politik untuk pembangunan nasional. Sebagai penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dituntut dapat menjaga kepercayaan masyarakat untuk menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Selain sebagai penyelengga/pelayan Pemilu, KPU dan Bawaslu juga harus dapat menghindari penyalahgunaan wewenang, menjaga netralitas Pemilu, dan menjadi penyedia akses informasi pelaksanaan Pemilu. Semua hal yang berkaitan dengan aturan-aturan Pemilu harus dapat tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Dengan begitu pengetahuan dan kesadaran mayarakat akan politik dan Pemilu dapat meningkat. Sementara itu, peran seluruh masyarakat Indonesia sangat vital. Selain menggunakan hak pilihnya atau tidak golput ketika pemungutan suara, masyarakat juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran kritis yang membangun terhadap perjalanan Pemilu. Dalam hal pengawasan, masyarakat dapat membantu Bawaslu untuk bersama-sama mencegah pelanggaran Pemilu. Hal inilah yang mesti dilakukan untuk menunjukkan peran aktif masyarakat mewujudkan pemilu berkualitas. Membangun demokrasi yang kuat tidak serta merta dilakukan oleh partai politik saja, akan tetapi semua komponen negara (pemerintah, partai politik, lembaga penyelenggara Pemilu dan seluruh masyarakat Indonesia) harus saling mendukung dan bersinergi. Komponen ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus saling mengokohkan. Pemerintah akan berjalan baik bila memiliki kebijakan politik yang baik. 97
Kebijakan politik akan bisa bermanfaat baik bila mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan adanya keinginan dari segenap pihak untuk saling menguatkan satu sama lainnya maka politik bermartabat, negara yang kuat dan kesejahteraan yang merakyat dapat dicapai. SERUAN MASyARAKAT MELEK PoLITIK Salah satu bagian penting dalam politik adalah menciptakan kesadaran warga negara untuk memahami hakikat politik itu sendiri. Politik bukan semata-mata menjadi alat mencapai kepentingan kelompok, tetapi juga sebagai bagian untuk menjaga kedaulatan bangsa, melindungi negara, dan menyejahterakan seluruh rakyat. Bila kesadaran masyarakat Indonesia terhadap politik (melek politik) itu tinggi yang artinya masyarakat memberikan perhatian dan berperan aktif di dalamnya, niscaya keinginan untuk mewujudkan politik yang demokratis akan dicapai. Tingkat melek politik masyarakat dapat diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman warga terhadap aturan dan regulasi penyelenggara Pemilu itu sendiri. Terdapat empat prinsip yang menjadikan Pemilu sukses. Pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan pemilu. Kedua, pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, fungsi, dan peran KPU dan Bawaslu serta jajaran penyelenggara lainnya. Ketiga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Pemilihan Umum. Terakhir, Keempat, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana menentukan pilihan polititiknya. Terkait dengan melek politik masyarakat (politics literacy), keempat prinsip itu sangat 98
mempengaruhi keberhasilan Pemilihan Umum. Seberapa tahu dan paham masyarakat akan 4 (empat) prinsip dapat dimaknai sebagai ukuran-ukuran melek politik masyarakat. Melek politik tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi menyangkut pemahaman secara utuh yang dapat mengantarkan tingkat kesadaran masyarakat akan politik (KPU Pringsewu dan JRC, 2014) Melek politik bukan berarti sebatas tahu dan paham arti dan tujuan berpolitik, tetapi jauh dari itu adalah memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan politik dan Pemilu. Masyarakat yang telah sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, tidak akan memandang politik sebelah mata. Contoh dalam pelaksanaan Pilpres, Pilkada, dan Pileg seluruh masyarakat dapat menjadi bagian untuk mengawal jalannya pemilu tersebut. Peran masyarakat di sini sangatlah besar dan penting. GERAKAN LITERASI PoLITIK Literasi politik merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik. Pengetahuan dan pemahaman ini memungkinkan warga negara untuk secara efektif melaksanakan perannya sebagai warga negara. Pengetahuan dan pemahaman ini disebut sebagai political expertise, political awareness, yang intinya merujuk pada sejauh mana seorang individu memberi perhatian dan memahami politik (Cassel dan Lo 1997). Literasi politik sangatlah penting untuk diberikan sejak dini kepada generasi muda dan masyarakat. Hal ini tentunya untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat terhadap politik. 99
literasi politik sebagai sebuah jalan untuk membawa wajah demokrasi lebih baik. Ketika kondisi di mana masyarakat memiliki level literasi politik yang memadai maka kehidupan demokrasi akan sehat, jika pemahaman masyarakan terhadap politik sebaliknya masih lemah akan menimbulkan banyak persoalan. Kontradiksi tersebut, jika tidak dikelola, bisa memunculkan banyak masalah. Pertama, yang paling ekstrim adalah sinisme terhadap politik, hingga sikap apatisme masyarakat dari politik. Kekecewaan yang mendalam bisa berujung memudarnya kepercayaan dan dukungan publik terhadap sistem demokrasi. Apatisme yang berhulu pada kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan politik bisa pula berujung pada perilaku yang merusak citra Pemilu. Kedua, tanpa literasi politik yang cukup justru meningkatkan risiko menjauhnya politik dari kepentingan publik. Misalnya, minimnya pengetahuan tentang siklus dan cara berpartisipasi serta monitoring perencanaan dan penganggaran daerah bersinonim dengan terbatasnya kontrol publik terhadap pemerintahan daerah (KPU Kabupaten Slemen, 2015). Di tengah persoalan yang terjadi, Ada beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik dan pemilu, di antaranya: 1. Peningkatan sosialisasi Pemilu, 2. Peningkatan kemandirian penyelenggara Pemilu, 3. Peningkatan kinerja pengawasan Pemilu, 4. Pencegahan politik uang dengan mengkampanyekan politik bersih, 5. Penyelesaian permasalahan terhadap sengketa Pemilu. 100
Literasi politik ini sebagai kebutuhan yang mendesak untuk ditingkatkan agar pemahaman masyarakat meningkat. Ketika masyarakat telah sadar dan cerdas akan kewajibannya saat pemilu, maka kontribusinya untuk mendukung Pemilu yang berkualitas dapat dijalankan dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dan JRC (2014) merekomendasikan terobosan yang konstruktif untuk kemajuan kualitas literasi politik sebagai berikut: 1. Adanya konsistensi dalam penegakan aturan-aturan Pemilihan Umum, dan disertai pendidikan politik oleh pemerintah daerah sampai ke seluruh desa, 2. Pembentukan relawan-relawan demokrasi di setiap sekolah-sekolah dan lembaga sosial kemasyarakat serta pemberian pendidikan politik bagi perangkat pemerintah desa hingga RT dan masyarakat, 3. Pendidikan politik bagi tokoh-tokoh masyarakat untuk bersikap independen dan menjadi aktor demokrasi bagi masyarakat. Untuk mewujudkan terlaksananya asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka masyarakat membutuhkan literasi politik. Gerakan ini semata- mata untuk meningkatkan pengetahuaan masyarakat. Literasi politik penting untuk masyarakat agar mampu menjadi pelaku aktif dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. DEMoKRASI UNTUK ToLERANSI Agenda politik, demokrasi, dan Pemilu sering kali menimbulkan gejolak di masyarakat. Tidak jarang gejolak tersebut berujung pada disharmonisasi lingkungan kehidupan 101
masyarakat. Kondisi seperti itu sangatlah merugikan bagi masyarakat dan negara pada umumnya, karena dikhawatirkan menimbulkan sentimen-sentimen pribadi atau kelompok yang berujung pada konflik. Sebagai bagian dari masyarakat, umat Hindu dapat melakukan langkah untuk merekatkan semangat persatuan, menjaga martabat demokrasi, dan menguatkan kerukunan dalam kehidupan umat beragama di antaranya adalah: 1) Tataran Personal Pada lingkup ini, umat Hindu dapat melalukan praktik- praktik untuk menjalin hubungan baik antar manusia. Ada pun hal yang dapat dilakukan antara lain: Menghargai adanya perbedaan, karena perbedaan dalam pilihan bukan berarti musuh atau lawan. Menghormati perbedaan pilihan sebagai hak asasi setiap individu. Menempatkan dan menjadikan perbedaan sebagai proses pertumbuhan diri yang harus dijunjung tinggi. •	Tidak terlibat menjadi individu yang melakukan ujaran lain maupun kelompok kebencian kepada orang tertentu Tetap teguh dalam menjaga kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian di saat adanya konflik-konflik yang tidak produktif. Siapa pun yang terpilih dalam Pemilu yang demokratis, setiap orang wajib menerimanya dengan lapang dada. 2) Tataran Sosial Pada lingkup 2) Tataran Sosial Pada lingkup 102
identitasnya. Hidup saling menghormati antar masyarakat, kelompok dan golongan sebagai cerminan masyarakat yang menjunjung nilai persatuan.Nilai ini sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Ada pun langkah- langkah yang dapat dilakukan antara lain: Membangun dialog dan toleransi antar komunitas umat beragama. Mengadakan program-program bersama dalam bidang literasi politik untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Mendiskusikan secara konstruktif dan mencarikan solusi atas setiap konflik di masyarakat, khususnya konflik yang disebabkan karena politisasi SARA. Menolak setiap tindakan, asutan maupun kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dengan tujuan dan alasan agama. 103
DAFTAR PUSTAKA Abdul, M. Kholiq. 2014. Perilaku Politik Transaksional, menggagas Fenomena Praktek Politik Uang Dalam Pemilu. Jawa Tengah: Universitas Sains Al-Qur'an. Adnyana, Yudistira. 2012. Melukis Demokrasi, Sketsa Politik Pada Era Reformasi. Bali: Pustaka Larasan. Astra, I gede, dkk. 1986. Kamus Sansekerta-Indonesia. Denpasar: Pemerintah Daerah Provinsi Tk. I Bali. Badan Pengawas Pemilu. 2017. Indeks Kerawanan Pemilu pemilihan Kepada Daerah tahun 2017. Cassel, C. A., and Lo, C. C. 1997. Theories of Political Literacy, Political Behavior, Vol. 19, No. 4 ,317-335. Dahl, R.A., 1982. Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control. new Haven, CT: Yale university Press. Ervianto, Toni. 2017. Kampanye Tanpa SARA dan Politik Identitas di Media Massa. Jakarta: Jurnal Intelijen.net. Diakses dari: dia-massa/ (10 Februari 2018) Gorda, I Gusti Ngurah. 2003. Membudayakan Kerja Berdasarkan Dharma. Bali: Pusat Kajian Hindu. KPU Kabupaten Pringsewu dan JRC, 2014. Tingkat Melek Politik Warga (Politic Literacy) dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Pringsewu. KPU Kabupaten Pringsewu dan Jurai Research and Consulteng. KPU Kabupaten Sleman dan Fisipol UGM. 2015. Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman. Research Centre for Politics and Government 104
Maharta, Nengah dan Ni Wayan Sruni. 2012. Sadhana Agama Hindu. Bandar Lampung Mujani, Saiful, dkk . 2012. Kuasa Rakyat. Jakarta: Mizan Publika. Nurhasim, Moch. 2014. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014, Studi Penjajakan. Jakarta: Electoral Research Institute Bekerja Sama dengan Komisi Pemilihan Umum. Pujda, Gede dan Cok Rai Sudharta. 2002. Manawa Dharmasastra. Jakarta: CV Pelita nusantara Lestari. Subakti, Tia. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Brawijaya. Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia. Sura, I gde, dkk. 2002. Kamus Istilah Agama Hindu. Denpasar: Pemerin- tah Daerah Provinsi Bali. Triguna, I.B.g Yudha. 2002. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Bali dalam Dinamika Multikultural. Denpasar: Balai Kajian. 105
SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF PEDOMAN PEMILU BERKUALITAS PERSPEKTIF HINDU "Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA. Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu. " Abhan Ketua Bawaslu BAGIAN SOSIALISASI BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU P E D O M A N P E M I L U B E R K U A L I T A S P R E S P E K T I F H I N D U SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF PEDOMAN PEMILU BERKUALITAS PERSPEKTIF HINDU