Menimbang Mengingat GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR { TAHUN 2021 TENTANG ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diatur dengan Peraturan Gubemur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 ten tang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119); 7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 ten tang Rencana Induk Pengembangan e-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 121); Menetapkan PERATURAN MEMUTUSKAN : GUBERNUR SISTEM TENTANG PEMERINTAHAN ARSITEKTUR BERBASIS INFRASTRUKTUR ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Defenisi Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Gubemur adalah Gubemur Proinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. 7. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghu bung, dan perangkat elektronik lainnya. 9. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan pemerintah daerah masing-masing. 10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi dalam hal ini antar Organisasi Perangkat Daerah. 11. Jaringan Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang dibatasi oleh area geografis yang relatif kecil dan umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti perkantoran atau sekolahan dan biasanya ruang lingkup yang dicakupnya tidak lebih dari dua kilometer persegi. 12. Jaringan LAN Perangkat Daerah adalah Jaringan computer yang dibatasi dalam satu area kerja yaitu Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT. 13. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. 14. Internet adalah merupakan merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 15. Network Operation Center untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal2 Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur, dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE, pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk: a. menjadi panduan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE terutama dalam hal Jaringan LAN (Local Area Network) di masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT; b. mewujudkan sinkronisasi dan pengintegrasian Jaringan LAN dengan Jaringan Induk berbasis Fiber Optik (Backbone FO) dan NOC (Network Operation Control) dan disebut Jaringan Intra Pemerintah Provinsi NTT yang berpusat dan dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. mewujudkan keselarasan pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah; dan d. memastikan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Pasal 4 Ruang lingkup dari Peraturan Gubemur ini adalah: a. perencanaan arsitektur infrastruktur SPBE; b. penyelenggaraan infrastruktur SPBE; c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur SPBE; dan d. pembiayaan. BAB II PERENCANAAN ARSITEKTUR INFASTRUKTUR SPBE Pasal 5 (1) Perencanaan Arsitektur Infrastruktur SPBE meliputi: a. desain arsitektur jaringan LAN (Local Area Network) pada Perangkat Daerah; dan b. desain arsitektur jaringan Intra Pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah. (2) Rincian lebih lanjut dari perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Pasal 6 (1) Arsitektur Infrastruktur SPBE ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah. (2) Prinsip dari Arsitektur Infrastruktur ini adalah : a. efisiensi; b. efektifitas; C. keterpad uan; d. kesinambungan; e. keamanan; f. interoperabilitas; dan g. akuntabilitas. (3) Prinsip Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a merupakan optimalisasi pembiayaan, pemanfaatan sarana prasarana yang ada untuk mendukung pelayanan SPBE. (4) Prinsip Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan optimalisasi waktu pelayanan dengan pemanfaatan sarana prasarana yang ada untuk mendukung pelayanan yang maksimal. (5) Prinsip Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan pengintegrasian sistem dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. (6) Prinsip Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d merupakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang terencana, bertahap dan terus menerus sesuai perkembangan teknologi. (7) Prinsip Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e merupakan jaminan atas kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data dan informasi yang dihasilkan pemerintah. (8) Prinsip Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat dan sistem melalui jaringan infrastruktur yang memadai. (9) Prinsip Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g merupakan kejelasan fungsi dan tanggung jawab serta peran infrastruktur TIK dalam mendukung layanan SPBE.
BAB III PENYELENGGARAAN INFASTRUKTUR SPBE Pasal 7 ( 1) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dalam Perturan Gubernur ini meliputi: a. jaringan local area network (LAN) pada perangkat daerah; dan b. Jaringan intra pemerintah daerah. (2) Jaringan Local Area Network (LAN) perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jaringan komputer yang dibatasi dalam satu lingkup perangkat daerah yang berfungsi sebagai: a. sebagai resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tersebut tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai; b. sebagai pemberijaringan dalam suatu gedung atau ruangan; dan c. sebagai penjamin adanya keamanan data karena dikelola dengan sistem dan personal tertentu. (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan interkoneksi tertutup antar jaringan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi. Pasal 8 ( 1) Agar penyelengaaraan Infrastruktur SPBE dapat memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE harus dilaksanakan secara mandiri, terintegrasi dan terstandarisasi. (2) Mandiri yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE harus meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak non pemerintah. (3) Terintegrasi yaitu keterhubungan dan pemanfaatan infrastruktur SPBE yang terbangun antar perangkat Daerah. (4) Terstandarisasi yaitu adanya keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. Pasal 9 Pelaksana Penyelengaraan Infrastruktur SPBE ( 1) Dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan Infrastruktur SPBE maka pelaksana penyelenggaraan Infrastruktur SPBE ditetapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. (2) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE diarahkan untuk pengintegrasian Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK) dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.
Pasal 10 Peran dan Tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur ( 1) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan dan menyelanggarakan pembangunan Jaringan LAN sesuai dengan Rancangan Desain Topologi Arsitektur Infrastruktur Jaringan LAN (Local Area Network) dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan di dalam pembangunan dan penyelenggaraan Jaringan LAN pada masing-masing perangkat daerah. (3) Memvalidasi Jaringan LAN dalam rangka interoperabilitas jaringan. (4) Melakukan Pengawasan, Pemantauan, Pengendalian terhadap pola distribusi dan pemanfaatan J aringan LAN. (5) Melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keberlangsungan Jaringan LAN yang ada pada perangkat daerah. Pasal 11 Tugas Perangkat Daerah ( 1) Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam perancangan dan pembangunan Jaringan LAN. (2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan Jaringan LAN di masing-masing perangkat daerah. (3) Menyediakan SDM tenaga IT atau yang memahami TIK sebagai tenaga teknis atau administrator jaringan sekaligus menjadi narahubung pada masing­ masing perangkat daerah. BABIV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN INFASTRUKTUR SPBE Pasal 12 ( 1) Pemantauan penyelenggaraan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dalam mendukung layanan SPBE. (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif dan terdokumentasi. (4) Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan infrastruktur diatur secara tersendiri sebagaimana yang telah ditetapkan. (5) Penetapan Arsitektur ini dapat disesuaikan dengan situasi kondisi dan perkembangan teknologi yang ada, dan dapat dilakukan review dokumen sesuai keadaan. BABV PEMBIAYAAN Pasal 13 (1) Pembiayaan yang dipergunakan untuk Pembangunan Jaringan LAN dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
' (2) Hasil perhitungan besaran anggaran yang terdapat didalam dokumen Arsitektur Infrastruktur Jaringan LAN (Local Area Network) dan Jaringan Intra Permerintah Daerah dibuat berdasarkan analisa pembiayaan tahun anggaran 2020 dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai harga satuan tahun berjalan dan perkembangan teknologi. (3) Semua perencanaan anggaran untuk pembiayaan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Perangkat Daerah yang telah memiliki perangkat infrastruktur tersendiri dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. - Ditetapkan di pang pada tang~a j ~ks 2021j d GUBERNUR NU44 TENGGARA TIMUR/ \• \ �. 'i1 ' / -.:r- ' L • ( vmToR uNc lriv LAIsKoDAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR o88 S DAERAH NGGARA TIMUR, ' l> B Diundangkan di Kupang pada tanggal oce 2021
LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2021 TANGGAL :2 atemlr 2021 ARSITEKTUR SISTEM PEMERINT AHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan publik memerlukan Good Govennance. Implementasi Good Governance akan menjamin transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu sarana untuk mencapai Good Governance tersebut. Prinsip pelaksanaan SPBE pada efektivitas, efisiensi, keterpaduan, keamanan, akuntabilitas, membutuhkan alat untuk mejalankan system tersebut. Dan salah satunya adalah Infrastruktur TIK. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada institusi pemerintahan sudah mulai dilakukan pada beberapa decade yang lalu, dan perlahan intensitas kebutuhan akan teknologi tersebut semakin meningkat. Untuk memastikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan maka dibutuhka rangkain peta jalan dan proses bisnis untuk mencapai suatu keterpaduan sumber daya teknologi yang optimal. Infrastruktur TIK mendukung pelaksanaan SPBE . Infrastruktur SPBE meliputi Jaringan Intra Pemerintah, Jaringan Penghubung, dan Pusat Pengendalian yang terdiri atas (NOC, pusat server, pusat monitor dll). Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka setiap instansi pusat dan daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah salah satu jenisnya yaitu Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi (antar perangkat daerah) dan Jaringan Intra Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi tersebut. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden diatas, maka Pemerintah Provinsi NTT diwajibkan untuk menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Provinsi NTT menyediakan jaringan Local Area Network (LAN) dan melakukan integrasi jaringan LAN seluruh Perangkat Daerah untuk mewujudkan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi. Jaringan ini belum dapat terwujud dikarenakan masih [1]
banyak Perangkat Daerah yang belum memiliki jaringan LAN dan jaringan LAN yang sudah ada dari segi peralatan dan teknologinya Sebagian besar sudah ketinggalan jaman ( Out of Date). Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan jaringan LAN Perangkat Daerah yang terstandarisasi, terintegrasi dan menggunakan teknologi jaringan terkini yaitu fiber optik. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas pokok dan fungsi menyediakan dokumen Arsitektur lnfrastruktur Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi kegiatan perencanaan anggaran dan pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK selanjutnya. 1.2 Dasar Hokum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya; 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI); 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana lnduk Pengembangan e-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur. [2]
1.3 Permasalahan Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: 1. Jaringan LAN pada sebagian Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTT belum terbangun. 2. Jaringan LAN Perangkat Daerah yang sudah terbangun belum terstandarisasi. 3. Jaringan LAN Perangkat Daerah yang sudah terbangun belum terintegrasi dengan Dinas Kominfo sebagai Network Operation Control (NOC), sebagai Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi. 1.4 Maksud Dokumen ini dibuat sebagai dasar pembangunan Jaringan LAN dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang terstandarisasi dan terintegrasi. 1.5 Tujuan 1. Mewujudkan grand design dalam pengintegrasian Jaringan di dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam pembangunan infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Menetapkan standar teknologi informasi yang akan digunakan di dalam pembangunan j aringan di perangkat daerah. 3. Meningkatkan kesepahaman dalam konteks penggunaan dan pengelolaanjaringan intra antara pengguna dan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 4. Menetapkan kebutuhan bandwidth internet di masing-masing perangkat daerah. 5. Memudahkan terciptanya layanan interoperabilitas jaringan. 6. Antisipasi perkembangan teknologi telekomunikasi dan aplikasi (video teleconference, voice over IP (VOIP), e-learning, dan lain-lain). 7. Efisiensi dan lanlan pembiayaan. 8. Memudahkan adanya monev penggunaan jaringan intra. 9. Memberikan arahan terkait proses redistribusi bandwith. 1.6 Sasaran 1. Arsitektur teknis jaringan, perangkat keras dan sumber daya manusia yang memungkinkan penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam menunjang manajemen pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan terkait dengan Jaringan LAN dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi NTT sehingga lebih sistematis, terarah, berkesinambungan dalam kerangka mendukung tugas fungsi [3]
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (Government to Citizen, Government to Business, Government to Government). 1. 7 Ruang Lingkup Ruang lingkup meliputi 38 Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang. 1.8 Sistematika Penulisan Dokumen ini disusun dengan rincian beberapa bah, dan masing-masing bah terdiri atas sub-sub bah yang berisi pokok permasalahan. Adapun secara singkat, dokumen ini terdiri dari: BABIPENDAHULUAN Berisi latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika penulisan. BAB II PENGERTIAN DAN KRITERIA JARINGAN Pada bagian ini menjelaskan tentang landasan teoritis yang berhubungan dengan meliputi definisi jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, tujuan jaringan komputer, klasifikasi jaringan komputer, topologi jaringan, perangkat jaringan, dan pemanfaatan jaringan komputer di dalam lingkup pemerintahan. BAB ill ANALISIS DAN DESAIN ARSITEKTUR JARINGAN Membahas tentang hasil dari setiap tahapan yang sudah dilaksanakan dan pembahasan secara lengkap hasil analisis berupa analisis kondisi eksisting, analisis kebutuhan perangkat jaringan dan biaya, analisis bandwidth, dan analisis kebutuhan sumber daya manusia (SDM) serta desain arsitektur jaringan pada tiap perangkat daerah. BAB IV. PENUTUP Sebagai penutup dari dokumen ini berupa evaluasi dari hasil penyusunan kajian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. [4]
BAB II PENGERTIAN DAN KRITERIA JARINGAN 2.1 Jaringan Komputer 2.1.1 Definisi Jaringan Komputer Menurut (Tanenbaum, 2003) jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang masing-masing berdiri sendiri dapat terhubung melalui sebuah teknologi. Hubungan antar komputer tersebut tidak terbatas berupa kabel tembaga saja namunjuga bisa melaluifiber optic, gelombang microwave, infrared bahkan melalui satelit. Istilah jaringan komputer diartikan suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang autonomous. Dua buah komputer dikatakan terinterkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi (Abdullah, 2015). 2.1.2 Manfaat Jaringan Komputer Manfaat Jaringan komputer secara umum menurut (Herlambang & Azis Catur, 2008) adalah sebagai berikut: a. Jaringan komputer memungkinkan penggunaan bersama peralatan komputer berbagai merek, yang semula tersebar di berbagai ruangan, unit, dan departemen sehingga meningkatkan efektivitas dari penggunaan sumber daya tersebut. b. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pemakai komputer. Selain itu tersedia aplikasi teleconference yang memungkinkan dilakukannya rapat atau pertemuan tanpa hams meninggalkan kerja. c. Jaringan komputer diperlukan untuk mengintegrasikan data antar komputer - komputer client sehingga dapat diperoleh suatu data yang relevan. d. Jaringan komputer memudahkan upaya perlindungan data yang terpusat pada server, melalui pengaturan hak akses dari para pemakai serta penerapan sistem password. e. Jaringan komputer dimanfaatkan pula untuk mendistribusikan proses dan aplikasi sehingga dapat mengurangi terjadinya bottleneck atau tumpukan pekerjaan pada satu bagian. f. Jaringan komputer mampu mengalirkan data-data komputer client dengan cepat untuk di-integrasikan dalam komputer server. Selain itu, jaringan mendistribusikan informasi secara kontinu kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. mampu terkait [5]
g. Jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. h. Jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. 2.1.3 Tujuan Jaringan Komputer Tujuan jaringan komputer adalah sebagai berikut: a. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien b. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. c. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data ( data sharing). d. Jaringan memungkinkan kelompok-kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. e. Jaringan membantu usaba dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. 2.1.4 Klasifikasi Jaringan Komputer Klasifikasi jaringan komputer dibedakan atas tiga yaitu: a. Klasifikasi Jaringan Komputer Berdasarkan Tipe Transmisinya Menurut Tanenbaum (2003), berdasarkan tipe transmisinya, jaringan dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: broadcast dan point to point. Dalam broadcast network, komunikasi terjadi dalam sebuah saluran komunikasi yang digunakan secara bersama-sama, dimana data berupa paket yang dikirirnkan dari sebuah komputer akan disampaikan ke tiap komputer yang ada dalam jaringan tersebut. Sedangkan pada point to point network, komunikasi data terjadi melalui beberapa koneksi antar sepasang komputer, sehingga untuk mencapai tujuannya sebuah paket mungkin harus melalui beberapa komputer terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam tipe jaringan ini, pemilihan rute yang baik menentukan bagus tidaknya koneksi data yang berlangsung. b. Klasifikasi Jaringan Komputer Berdasarkan Skala Jaringan Kriteria untuk mengklasifikasikan jaringan adalah didasarkan pada jaraknya. Tabel 2.1 berikut ini menampilkan klasifikasi sistem multiprosesor berdasarkan ukuran-ukuran fisiknya (Abdullah, 2015). [6]
Tabel 2.1 Klasifikasi Prosesor Interkoneksi Menu.rut Jarak Prosesor Jarak antar prosesor Prosesor di tempat yang sama Contoh 0,1 m Papan rangkaian Data Flow Machine Im Sistem Multicomputer 10m Ruangan 100m Gedung Local Area Network 1 km Kampus 10km Kota Metropolitan Area Network 100km Negara Wide Area Network 1.000 km Benua 10.000 km Planet Internet Pada tabel 2.1 terlihat pada bagian paling atas adalah data flow machine, komputer-komputer yang sangat parallel memiliki beberapa unit fungsi yang semuanya bekerja untuk program yang sama. Kemudian multicomputer, sistem yang berkomunikasi dengan cara mengirim pesan-pesannya melalui bus pendek dan sangat cepat. Setelah kelas multicomputer adalah jaringan sejati, komputer-komputer l�- yang berkomunikasi dengan cara bertukar data atau pesan melalui kabel yang lebih panyang. Jaringan seperti ini dapat dibagi menjadi: 1. Local Area Network (LAN) Menu.rut (Stallings, 2000), Local Area Network (LAN) adalah sebuah jaringan komputer yang dibatasi oleh area geografis yang relatif kecil dan umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti perkantoran atau sekolahan dan biasanya ruang lingkup yang dicakupnya tidak lebih dari dua kilometer persegi. LAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ✓ Beroperasi pada area terbatas. ✓ Memiliki kecepatan transfer data tinggi. ✓ Dikendalikan secara privat oleh administrator lokal. ✓ Menghubungkan peralatan yang berdekatan. [7]
nun a forkstaton Gambar 2.1 Local Area Network (LAN) Sumber: (Stallings, 2000) Fungsi jaringan LAN sebagai berikut: ✓ Sebagai resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tersebut tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai. ✓ Sebagai pemberi jaringan dalam suatu gedung atau ruangan. Untuk membuat keamanan data lebih terjamin karena dengan adanya LAN, seorang administrator jaringan dapat mengelola server sehingga mengatur data-data penting yang hanya dapat diakses oleh user tertentu saja. Keuntungan dari pemanfaatan jaringan LAN adalah: V Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah (file sharing). Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client (printer sharing). V File data yang keluar/masuk dari/ke server dapat dikontrol. V Proses backup data menjadi lebih mudah. V File-file data dapat disimpan pada server sehingga data dapat diakses oleh semua client sesuai dengan privilege keamanan masing-masing. V Resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil. ✓ Komunikasi antar karyawan dapat dilakukan menggunakan e-mail dan chat. V Bila salah satu client/server terhubung dengan modem maka semua atau sebagian komputer pada jaringan LAN dapat mengakses ke jaringan internet. ✓ Biaya akses ke internet lebih murah karena menggunakan server. V Informasi dapat lebih banyak ditemukan oleh client. ✓ Dapat saling tukar menukar data/informasi. ✓ Dapat dijadikan workstation. [8]
Kerugian dari jaringan LAN adalah: V Jika ada satu komputer terkena virus berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. ✓ Berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Metropolitan Area Network (MAN) Metropolitan Area Network (MAN) pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara, dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching, yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi lebih sederhana (Bitar, 2020). Multi-tenant customers $OHO ((customer i(so.amt! '; customer $ .';; ·F " "" ib" i ,:,• f ''tit (G $#iit •e" {ii'j'; 3gt #Kil" veoeae, ea&uo" •••• Gambar 2.2 Metropolitan Area Network (MAN) Sumber: (Stallings, 2000) 3. Wide Area Network (WAN) Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Menurut (Stallings, 2000), WAN merupakan jaringan yang ruang lingkupnya sudah terpisahkan oleh batas geografis dan biasanya sebagai penghubungnya sudah menggunakan media satelit ataupun kabel bawah laut. [9]
Gambar 2.3 Wide Area Network (WAN) Sumber: (Stallings, 2000) WAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ✓ Beroperasi di wilayah geografis yang sangat luas. ✓ Memiliki kecepatan transfer yang lebih rendah daripada LAN. ✓ Menghubungkan peralatan yang dipisahkan oleh wilayah yang luas, bahkan secara global. c. Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Fungsinya Berdasarkan fungsinya jaringan komputer dibedakan atas dua yaitu client server dan peer to peer. Client server merupakan jaringan komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah server dapat berupa sebuah komputer atau lebih. Sedangkan peer to peer merupakan jaringan komputer dimana setiap host dapat menjadi server dan j uga menjadi client secara bersamaan. d. Klasifikasi Jaringan Komputer Berdasarkan Media Transrnisi Data Berdasarkan media transmisi data, jaringan komputer dibedakan atas dua yaitu jaringan komputer berkabel (wired network) dan jaringan komputer tanpa kabel/nirkabel (wireless network) (Sofana, 2009). 1. Jaringan Komputer Berkabel (Wired Network) Jaringan kabel adalah istilah yang mengacu pada media fisik yang terdiri dari kabel. Kabel yang digunakan bisa berupa kawat tembaga, twisted pair ataufiber optic. Jaringan kabel digunakan untuk membawa berbagai bentuk sinyal listrik dari satu ujung ke ujung yang lain. Koneksi internet diambil rnenggunakan kabel Tl, modern kabel ataupun cara lainnya. Sambungan ini dibagi di antara beberapa perangkat menggunakan konsep jaringan kabel. Meskipun saat ini banyak periferal [10]
nirkabel, beberapa pengguna masih memilih perangkat berkabel, karena memiliki beberapa keuntungan dibandingkan perangkat nirkabel. Keuntungan jaringan kabel, antara lain: ✓ Koneksi tidak rentan terhadap gangguan sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca dan jaringan lain. ✓ Koneksi jaringan kabel seringkali lebih cepat daripada nirkabel, yang memungkinkan kecepatan transfer data lebih cepat. ✓ Tingkat keamanan relatif tinggi dibandingkan jaringan nirkabel (karena terhubung langsung serta terpantau hubungannya). ✓ Harganya relatif murah. ✓ Bandwidth lebih tinggi. Dengan kecepatan yang lebih cepat, koneksi yang andal dan tingkat keamanan yang ekstrim, jaringan kabel juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain: ✓ Jaringan kabel tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile seperti smartphone, laptop, dan lain sebagainya. ✓ Jaringan ethemet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area rumah atau kantor. ✓ Satu kabel Ethernet dapat memberikan keluaran koneksi hanya pada satu PC atau perangkat tidak seperti jaringan nirkabel yang memungkinkan pengguna menghubungkan beberapa perangkat ke satu router. ✓ Kabel mudah rusak, sehingga harus berhati-hati saat mengatumya. ✓ Untuk memperluas jaringan, membutuhkan harga yang relatif mahal dan memerlukan banyak waktu untuk membangun jaringan. Karena memerlukan lebih banyak router atau switch. Jenis-jenis media kabel yang digunakan dalam jaringan komputer antara lain: ✓ Kabel Twisted Pair (Untiran) Kabel jenis ini merupakan kabel yang paling luas penggunaannya karena dipergunakan untuk jaringan telpon. Kabel ini terbuat dari tembaga dimana beberapa pasang kabel di-untir dan dijadikan satu. Guna mempertinggi kualitas kabel, seringkali setiap pasang kabel akan saling diuntir sehingga disebut sebagai kabel untiran. Terdapat dua jenis kabel twisted pair yaitu UTP ( Unshielded Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair), sedangkan konektor yang digunakan dalam kabel twisted pair biasanya adalah RJ 45. [11]
[zzzz:lz=­ T ' h­ <<K ocx _ (a) UTP (b) STP Gambar 2.4 Kabel Twisted Pair tu Gambar 2.5 Konektor RJ 45 Tipe-tipe kabel twisted pair dan fiturnya dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Tipe Kabel Twisted Pair dan Fiturnya olor-Coded Plastic insulation Tipe Kabel Jenis Fitur Analog (biasanya digunakan di perangkat telephone pada CATJ UTP umumnya dan pada jalur ISDN (Integrated Service Digital Networks). Juga untuk menghubungkan modem dengan line telepon). CAT2 UTP Kecepatan transfer up to l Mbits (sering digunakan pada topologi token ring) dan 16 Mbits data transfer. CAT3 UTP/STP Sering digunakan pada topologi token ring atau l0BaseT. CAT4 UTP, STP 20 Mbits data transfer (biasanya digunakan pada topologi token ring). CAT5 UTP, STP - up to 100 Mbits data transfer/ 22 db. 100MHz UTP, STP - up to 1 Gigabit Ethernet up to 100 meters - 4 copper pairs (kedua CATS Enhanced jenis CATS sering digunakan pada topologi token ring 16 100MHz Mbps, Ethernet 10 Mbps atau pada Fast Ethernet 100 Mbps). CAT6 up to 155 MHz or 2,5 Gigabit Ethernet up to 100 meters or 10 Gbit/s up to 25 250MHz meters. 20,2 db (Gigabit Ethernet) CAT7 up to 200 MHz or Giga-Ethernet / 20.8 db (Gigabit Ethernet) 700Mhz [12]
✓ Kabel Coaxial (Koaksial) Kabel jenis ini memiliki kabel utama yang terbuat dari tembaga yang dikelilingi oleh anyaman halus kabel tembaga lainnya dan diantaranya terdapat isolasi. Dari sudut harga, kabel ini lebih mahal apabila dibanding dengan kabel untiran, tetapi kualitas yang diberikan juga lebih baik. Konektor yang digunakan dalam kabel ini biasanya BNC konektor. me 'Outer Jacket/ ,_ ] [Braided Copper Shielding] •] [Copper Conductor] K Plastic Insulation ( a) Bagian-bagian Koaksial (b) Kabel dan Konektor BNC Gambar 2.6 Kabel Koaksial Kabel koaksial terbagi atas dua jenis yaitu Thick Coaxial Cable (mempunyai diameter lumayan besar) dan Thin Coaxial Cable (mempunyai diameter lebih kecil). (a) Thick Coaxial (b) Thin Coaxial Gambar 2. 7 Jenis Kabel Koaksial ✓ Kabel Fiber Optic (Serat Optik) Fiber optik adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dalam pengunaannya beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh. [13]
--------- - -- -- --------------- - - Buffer Coating Gambar 2.8 Bagian-bagian Fiber Optik Core adalah kaca tipis yang merupakan bagian inti dari fiber optik yang dimana pengiriman sinar dilakukan. Cladding adalah materi yang mengelilingi inti yang berfungsi memantulkan smar kembali ke dalam inti (core). Buffer Coating adalah plastik pelapis yang melindungi fiber dari kerusakan. Keuntungan Fiber Optik antara lain: ✓ Murahjika dibandingkan dengan kabel tembaga dalam panjang yang sama. ✓ Lebih tipis, mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga. ✓ Kapasitas lebih besar. ✓ Sinyal degradasi lebih kecil. ✓ Tidak mudah terbakar, dan tidak mengalirkan listrik. ✓ Fleksibel. ✓ Sinyal digital. 2. Jaringan Komputer Tanpa Kabel/Nirkabel (Wireless Network) Jaringan tanpa kabel/nirkabel adalah jaringan komputer yang tidak terhubung dengan kabel apapun. Dasar dari sistem nirkabel adalah gelombang radio, sebuah implementasi yang terjadi pada tingkat fisik struktur jaringan. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat seperti laptop ke internet, jaringan bisnis dan aplikasi. Saat laptop terhubung ke hotspot Wireless Fidelity (Wi-Fi) di tempat umum, koneksi dibuat ke jaringan nirkabel bisnis itu. Keuntungan jaringan nirkabel, antara lain: ✓ Pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam karena jangkauan area lebih luas. ✓ Pengguna dapat berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa hams dilepas ke port. ✓ Mempermudah menambahkan perangkat ekstra karena tidak memerlukan pemasangan kabel baru. ✓ Lebih nyaman digunakan. ke jaringan, [14]
✓ Jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. ✓ Pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Misalnya, mengambil foto dan mengunggahnya ke facebook pada umumnya bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi nirkabel. Kekurangan jaringan nirkabel, antara lain: ✓ Kecepatan transfer file-sharing biasanya lebih lambat dibandingkan dengan jaringan kabel. ✓ Kecepatan umum koneksi nirkabel biasanya jauh lebih lambat daripada jaringan kabel. ✓ Koneksi nirkabel dapat terhalang oleh barang-barang rumah tangga sehari-hari dan struktur seperti dinding, langit-langit, dan perabotan. ✓ Instalasi dan pengembangan yang biayanya cukup mahal. ✓ Peralatan atau perangkat keras jaringan yang masih tinggi harganya ✓ Kekuatan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca. ✓ Jaringan nirkabel urnurnnya kurang aman. Bandwidth dapat dicuri jika jaringan belum ditetapkan untuk dilindungi dengan kata sandi. ✓ Informasi kurang aman dan lebih mudah dihack. 2.1.5 Topologi Jaringan Topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun/diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan media kabel ataupun media wireless. Pengertian lain dari topologi jaringan adalah sebuah desain jaringan komputer yang akan dibentuk serta menggambarkan bagaimana komputer dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung satu sama lain (Dosen Pendidikan, 2020b ). Berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi jaringan, antara lain: 1. Biaya, Estimasi biaya yang akan dibutuhkan untuk merancang topologi tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem. 2. Kecepatan, pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kecepatan akses yang pengguna inginkan. 3. Lingkungan, menjadi faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan seperti listrik, backup sistem dan sebagainya. 4. Skalabilitas, menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. [15]
5. Konektivitas, menggambarkan cara akses pada topologi yang akan diterapkan sebagai contoh misalnya setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database dengan notebook atau thin client. Jenis-jenis topologi jaringan, antara lain: 1. Topologi Bus Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat tempat dimana seluruh client dan server dihubungkan. Sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Gambar 2.9 Topologi Bus Ciri-ciri topologi bus, antara lain: ✓ Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. ✓ Sangat sederhana dalam instalasi. ✓ Sangat ekonomis dalam biaya. ✓ Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. ✓ Tidak diperlukan hub, yang banyak diperlukan adalah T-connector pada setiap ethernet card. ✓ Masalah yang senng terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan topologi bus, antara lain: ✓ Layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. ✓ Kerusakan satu komputer client tidak akan mempengaruhi komunikasi antar client lainnya. ✓ Hemat kabel sehingga biaya instalasi relatif lebih murah. [16]
✓ Penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi berjalan. Kekurangan topologi bus, antara lain: ✓ Jika kabel utama atau backbone putus maka komunikasi gagal. ✓ Kemungkinan akan terjadi tabrakan data (data collision) apabila banyak client yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasi. ✓ Keamanan data kurang terjamin. ✓ Diperlukan repeater untukjarakjauh. 2. Topologi Ring Topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan antar PC dengan PC yang lain tanpa menggunakan hub/switch. Dalam proses instalasi hanya menggunakan LAN Card yang tersedia dalam PC. Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang lain dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Dalam sistem ini setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Dengan demikian kemampuan melakukan switching ke berbagai arah sentral dapat dilakukan. Ring Network Topology Gambar 2.10 Topologi Ring Ciri-ciri topologi ring, antara lain: ✓ Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel, dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. ✓ Masalah yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu: jika salah satu node rusak maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. ✓ Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP dan Konektor RJ 45. (17]
Kelebihan topologi ring, antara lain: ✓ Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. ✓ Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. V Transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Kekurangan topologi ring, antara lain: ✓ Kerusakan pada salah satu media pengirirn/terminal dapat melumpuhkan kerja seluruhjaringan. ✓ Paket data harus melewati setiap komputer antara pengmm dan penenma, sehingga menjadi lebih lambat. ✓ Pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. 3. Topologi Star Topologi star atau sering disebut topologi bintang adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch/hub untuk menghubungkan antar node client. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya. Dalam topologi jaringan star, salah satu sentral dibuat sebagai sentral pusat. Sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana sehingga sistem menjadi lebih ekonomis, tetapi beban yang dipikul sentral pusat cukup berat. Dengan demikian kemungkinan tingkat kerusakan atau gangguan dari sentral lebih besar. Gambar 2.11 Topologi Star [18] "
Ciri-ciri topologi star, antara lain: ✓ Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator (hub). ✓ Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator (hub) kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak (misalnya memakai hub 32 port), maka kinerja jaringan akan semakin turun. ✓ Sangat mudah dikembangkan, masalah yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. ✓ Jika salah satu ethemet card rusak, atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. ✓ Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan topo/ogi star, antara lain: ✓ Tingkat keamanan yang cukup baik. ✓ Bersifat fleksibel/mudah dalam hal instalasi. ✓ Proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. ✓ Mudah dalam hal troubleshooting jaringan karena satu client menggunakan satu jalur akses. ✓ Mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer client. ✓ Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. ✓ Dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan topo/ogi star, antara lain: ✓ Jika switch hub titik pusat rusak maka seluruhjaringan akan down. ✓ Jika terlalu banyak pengguna maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lambat. ✓ Dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. ✓ Boros kabel maka akan secara otomatis memakan biaya yang cukup banyak. ✓ Jika port dalam hub/switch salah satu rusak maka tidak dapat digunakan, bahkan dalam jangka panjang akan merusak port-port yang lain. [19]
4. Topologi Mesh Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 (n-1, n=jumlah sentral). Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian disamping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Computer -J 7 Computer Gambar 2.12 Topologi Mesh Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, maka akan sulit untuk dikendalikan. Memiliki tingkat redundancy yang tinggi, sehingga jika terdapat satu link yang rusak maka suatu station dapat mencari link yang lainnya. Kelebihan yang dimiliki topologi mesh, antara lain: ✓ Jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. ✓ Tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data. ✓ Bandwidth yang cukup lebar. V Teknik security yang baik pada topologi ini. ✓ Mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Kekurangan yang dimiliki topologi mesh, antara Jain: ✓ Saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. ✓ Menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. ✓ Proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu per satu antar komputer. ✓ Memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. (20] - -- ------------------
5. Topologi Tree Topologi tree adalah kombinasi dari beberapa topologi star yang menghubungkannya dengan topologi bus, sehingga setiap topologi star akan terhubung ke topologi bintang lain menggunakan topologi bus, biasanya dalam topologi ini ada beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Gambar 2.13 Topologi Tree Ciri-ciri topologi tree, antara lain: ✓ Dihubungkan melalui sub node dalam satu central node. ✓ Mendukung baseband maupun broadband signaling. ✓ Sedikit rumit dan perlu instalasi yang khusus. Kelebihan topologi tree, antara lain: ✓ Merupakan jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokan antara satu topologi dengan topologi yang lainnya. ✓ Keamanan yang sangat terhandel. Kekurangan topologi tree, antara lain: ✓ Proses instalasi yang rumit. ✓ Troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. ✓ Biaya instalasi yang mahal. ✓ Kinerjajaringan akan menjadi lambat karena pengguna semakin banyak. : [21]
2.1.6 Perangkat Jaringan Perangkat jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagi sumber daya, berkomunikasi dan lain sebagainya. Perangkat jaringan komputer yang umum dan biasanya digunakan, antara lain: l. Bridge Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Bridge akan memetakan alamat ethernet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen jaringan. Kemudian bridge akan menyeleksi dan hanya memperbolehkan perpindahan data tertentu saja. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC (Media Access Control Address) yang mentransmisi sebuah data ke jaringan, kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, dimana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di routing maupun yang akan difilter. l l Gambar 2.14 Bridge 2. Router Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain maupun menghubungkan jaringan yang berbeda. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen j aringan terse but. Gambar 2.15 Router [22]
3. Hub Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, dimana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal inilah membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Untuk saat ini, penggunaan hub sangat jarang karena kebanyakan orang lebih memilih switch karena fiturnya yang lebih kompleks dibandingkan hub. Gambar 2.16 Hub 4. Switch Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini 'lebih pintar' dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data rnaupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal tetapi juga memfilter paket data kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Switch paling sering digunakan pada ruangan lab komputer atau ruangan kantor dimana masing-masing komputer client terhubung dengannya terlebih dahulu (melalui kabel LAN) sebelum terhubung dengan router. Gambar 2.17 Switch [23]
5. Repeater Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal wifi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat, dengan kata lain sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. Perangkat repeater ini sangat cocok digunakan pada ruangan yang membutuhkan penyebaran jaringan wifi yang merata seperti perkantoran, apartemen, hotel, kos-kosan dan lain sebagainya. Gambar 2.18 Repeater 6. LANCard Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Umumnya LAN card telah terpasang secara on-board pada motherboard komputer atau laptop, namun ada juga yang harus terlebih dahulu dipasang pada slot (slot ISA atau PCI Express) yang sudah disediakan oleh motherboard. Gambar 2.19 LAN Card (24]
7. Wireless Card Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan wifi, tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Laptop saat ini kebanyakan sudah dilengkapi dengan wireless card di dalamnya, jadi kita tidak perlu membelinya secara terpisah, berbeda dengan komputer yang terlebih dahulu kita harus membelinya secara terpisah. Meskipun begitu, jika wireless card bawaan laptop anda bermasalah, anda dapat menggunakan USB Wireless Adapter untuk mengatasinya. L Gambar 2.20 Wireless Card 8. USB Wifi Adapter WiFi Adapter bertipe USB telah banyak beredar di pasaran. USB WiFi Adapter dapat dijadikan solusi jika wifi card bawaan laptop atau komputer bermasalah sehingga tidak bisa terhubung denganjaringan Wifi (hotspot). Fungsi USB Wifi Adapter sama persis dengan Wifi Card pada umumnya bedanya perangkat ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi, tinggal dicolokkan pada port USB maka bisa langsung digunakan (dengan terlebih dahulu menginstall drivemya). ' • Gambar 2.21 USB Wifi Adapter [25]
9. Modem Modulator demodulator atau yang senng disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Ada banyak jenis modem yang berada di pasaran, misalnya modem ADSL, modem USB, modem Mifi dan lain sebagainya. Gambar 2.22 Modem 10. Access Point Access point ini terdiri dari antenna dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari client atau sebaliknya. Dengan adanya AP ini, pengguna dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Tidak hanya itu, dengan access point ini pengguna juga dapat membuat hotspot yang memungkinkan pengguna lain terhubung dan bertukar data melaluijaringan hotpsot yang telah dibuat. Gambar 2.23 Access Point [26]
11. CCTV CCTV (Closed Circuit Television) merupakan perangkat kamera video digital yang digunakan untuk merekam (recording) dan mengirimkan sinyal video dari suatu ruangan (tempat dimana CCTV dipasang) ke layar monitor. Hasil rekaman CCTV umumnya akan disimpan di harddisk atau NVR yang kemudian bisa diakses melalui komputer atau bahkan melalui smartphone. CCTV ini merupakan perangkat jaringan yang cukup penting, terutama untuk memantau dan mengawasi suatu ruangan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kemalingan dan lain-lain. Garn bar 2 .24 CCTV 12. Network Video Recorder Network Video Recorder atau NVR merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyunpan rekaman yang telah dilakukan oleh kamera CCTV. Umumnya distribusi data video atau gambar dari CCTV ke NVR dilakukan melalui j aringan LAN. Setiap perangkat NVR memiliki fitur web interface yang memungkinkan administrator jaringan untuk melakukan pengaturan seperti menambahkan pengguna baru, mengetahui sisa kapasitas harddisk, melakukan connect/disconnect pada salah satu atau beberapa CCTV yang terhubung dan lain sebagainya. Gambar 2.25 NVR [27]
13. Server Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau service pada client yang terhubung dengannya. Umumnya server dibekali dengan spesifikasi hardware yang cukup tinggi, terutama dari segi processor (biasanya menggunakan Intel Xeon) dan RAM-nya (Rata-rata 16 GB lebih). Karena harus melakukan kegiatan multitasking yang cukup berat, maka tidak heran jika untuk membangun komputer server diperlukan biaya yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, sistem operasi yang digunakan juga khusus yakni Windows Server atau Linux Debian. Gambar 2.26 Server 2.2 Pemanfaatan Jaringan Komputer di Dalam Lingkup Pemerintahan Perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi sangat penting ketika peran TIK dianggap vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. TIK tidak lagi dipandang sebagai sekedar alat bantu, tetapi telah berubah menjadi pendukung strategi (strategic enabler) bagi program-program pemerintah, baik yang bersifat internal maupun ekstemal. TIK hams dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran program-program pemerintah, membangun layanan publik dengan kualitas prima, serta meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi tentang program dan sumber daya di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Dalam mendukung salah satu strategi pemerintahan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dibutuhkan infrastruktur jaringan yang memadai baik di pemerintahan pusat maupun daerah, dimana jaringan yang digunakan ini disebut sebagai jaringan intra. Sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) tahun 2018, jaringan intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup antar jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Pemanfaatanjaringan intra dalam lingkungan pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah dan untuk menjaga keamanan [28]
dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan fonnat data lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Aturan hukum yang melandasi pemanfaatan jaringan intra tertuang dalam regulasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yakni mengatur tentang: ✓ Jaringan Intra pemerintah (JIP) merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Psi 27:6)-- Jaringan Intranet Nasional. ✓ Penggunaan JIP bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Psl 32: 1). ✓ Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah hams menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (Psi 32:2). Jenis Jaringan Intra Pemerintah menurut Lampiran Perpres No. 95 Tahun 2018, antara lain: ✓ Jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi; ✓ Jaringan Intra Instansi Pusat menghubungkan jaringan di dalam Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah; ✓ Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan ✓ Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota. No Inisiatif Strategis Keluaran Target Waktu Penanggue Jawab 10. Penyediaan Pusat 22018 2022 Jaringan Intra Pengendalian Pemerntah dan daringan Intra Pererintah Menteri Komunkasi dan Informatika • Jaringan Intra 2018 2022 Pimpinan Instansi Pusat K/L/D Jaringan Intra 2018 - 2022 Gubermur Pemerntah Daerah Provins"i Jaringan Intra 2018 - 2022 upati/ Pererintah Walikota Daer ah Kabupaten/ Kota Gambar 2.27 Peta Rencana Strategis Pembangunan SPBE Salah satu syarat agar fungsi sebagai pendukung strategi tersebut terpenuhi, pemanfaatan TIK harus selaras ( aligned) dengan lingkungan pemerintahan. TIK dan sistem serta proses-proses birokrasi hams berjalan semng [29]
dan saling mendukung. Kondisi seperti ini jelas tidak mungkin dicapai tanpa perencanaan yang matang. Perencanaan TIK juga harus dilakukan secara komprehensif, artinya tidak hanya berbicara tentang komponen-komponen TIK saja seperti komputer, jaringan lokal, dan perangkat lunak aplikasi, tetapi juga hal-hal lain yang terkait seperti dukungan SDM, kebijakan dan prosedur standar, serta tata kelola penggunaan TIK itu sendiri. Perencanaan juga perlu dilakukan dalam kerangka waktu yang cukup panjang. Hal ini untuk menjamin kontinuitas dan keberlanjutan program-program yang akan dilaksanakan. Operating System; Aplikasi n Konten Ref. Perpres 36/2019, Satu Data Indonesia Infrastruktur Internet/ IntraNet serta Aplikasi2 nya sering disebutkan sbg Infrastruktur Siber Infrastruktur Internet/intraNet; Ref. Jaringan Intra Pemerlntah, Pusat Data Nasional; Perpres 95/2018, SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Infrastruktur Telekomunikasi; Ref. Perpres 96/2014, Pita Lebar, Gambar 2.28 lnfrastruktur TIK Untuk Pelaksanaan SPBE Sumber: (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, 2019) Berdasarkan gambar 2.28 tentang infrastruktur TIK untuk pelaksanaan SPBE dapat diketahui bahwa jaringan telekomunikasi sudah dan sedang terns dibangun berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2014, baik oleh Operator Telekomunikasi maupun pemerintah terutama dengan dana Universal Service Obligation (USO). Dana USO adalah dana kewajiban pelayanan umum yang dikumpulkan dari para operator layanan telekomunikasi, dengan besaran 1,25 persen dari total pendapatan. Aplikasi dan konten pemerintah yang berjalan diatas jaringan intra pemerintah harus dibangun berdasarkan Perpres No. 36 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengharuskan seluruh proses-proses manual dikembangkan menjadi proses-proses berbasis elektronik oleh semua institusi pemerintah. (30]
Deteksi kesalahan, koreksi, dan pemantauan kinerja yang terjadi dalam operasi sehari-hari memberikan data awal untuk tahap pengoptimalan. Tahap ini tidak dibahas lebih lanjut karena kegiatan ini hanya terbatas pada tahap desain. 3.1 Tahap Pengoptimalan (Optimize) Tahap pengoptimalan melibatkan manajemen proaktif dari jaringan. Tujuan dari manajemen proaktif adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum mempengaruhi penyusunan proyek. Dalam proses PPDIOO, tahap pengoptimalan mungkin akan meminta rekomendasi untuk mendesain ulang jaringan. Proses mendesain ulang mungkin diperlukan jika masalah terlalu banyak pada jaringan atau terdapat banyak kesalahan yang muncul seperti kinerja tidak memenuhi harapan, atau aplikasi baru diidentifikasi untuk mendukung kebutuhan penyusunan dan teknis tidak berjalan dengan baik. Tahap ini juga tidak dibahas lebih lanjut karena kegiatan ini hanya terbatas pada tahap desain. [31]
BAB III ANALISIS DAN DESAIN ARSITEKTUR JARINGAN 1.1 Analisis Infrastruktur Jaringan Analisis menurut Wiradi adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya (Dosen Pendidikan, 2020a ). Analisis infrastruktur jaringan adalah suatu kegiatan untuk membedakan dan menggolongkan komponen-komponen dalam membangun suatu infrastruktur jaringan sehingga infrastruktur tersebut dapat terbangun dan terintegrasi dengan baik. Analisis yang dilakukan pada tahap ini meliputi analisis kondisi eksisting, analisis biaya, analisis kebutuhan perangkat, analisis kebutuhan bandwidth, dan analisis kebutuhan sumber daya manusia. 1.1.1 Analisis Kondisi Eksisting Analisis kondisi eksisting merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat ketersediaan jaringan yang terdapat pada setiap perangkat daerah. Berdasarkan hasil survey dan pengamatan langsung di setiap perangkat daerah dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Ketersediaan Jaringan LAN Ketersediaan jaringan LAN yang dimaksud dalam dokumen ini adalah adanya jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dan alat-alat lainnya dalam suatu Perangkat Daerah yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Perangkat Daerah dianggap memilikijaringan LAN apabila: 1. Dapat menggunakan aplikasi client-server tanpa menggunakanjaringan internet. 2. Dapat melakukan resource sharing (pemakaian sumber daya secara bersama-sama) menggunakanjaringan lokal tanpajaringan internet dan tanpa berpindah tempat. 3. Dapat melakukanfile sharing menggunakan jaringan lokal tanpa jaringan internet dan tanpa berpindah tempat. Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria diatas dianggap belum memiliki jaringan LAN. Data hasil survey yang diperoleh pada saat observasi/pengamatan [32]
langsung terkait ketersediaan jaringan LAN pada setiap perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Ketersediaan Jaringan LAN pada Perangkat Daerah No Nama Perangkat Daerah Tersedianya Jaringan LAN (Ya/Tidak) 1 Badan Kepegawaian Daerah Ya 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak 3 Badan Keuangan Daerah Ya 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ya 5 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Ya 6 Badan Pengelola Perbatasan Tidak 7 Badan Pengembangan SOM Daerah Tidak 8 Bappelitbangda Ya 9 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tidak 10 BiroHukum Tidak 11 Biro Administrasi Pimpinan Tidak 12 Biro Organisasi Tidak 13 Biro Pemerintahan Tidak 14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tidak 15 Biro Umum Tidak 16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tidak 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Ya 18 Dinas Kelautan dan Perikanan Ya 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tidak 20 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ya 21 Dinas Komunikasi dan Informatika Ya 22 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tidak 23 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tidak 24 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tidak 25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tidak 26 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tidak 27 Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tidak 28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ya 29 Dinas Perhubungan Tidak 30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ya 31 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tidak 32 Dinas Petemakan Tidak 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ya 34 Dinas Sosial Tidak 35 InspektoratDaerah Tidak 36 RSUD Prof DR. W Z Johannes Ya 37 Satuan Palisi Pamong Praja Tidak [33]
No Nama Perangkat Daerah Tersedianya Jaringan LAN (Ya/fidak) 38 Sekretariat DPRD Ya Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah perangkat daerah yang telah memiliki jaringan LAN sebanyak 14 perangkat daerah (37%) sedangkan 24 perangkat daerah lainnya (63%) belum memiliki jaringan LAN seperti terlihat pada gambar 4 .1. Persentase Ketersediaan Jaringan LAN pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT I Memiliki aring.an LAN " Tidak Memiiiki aringan LAN Gambar 4.1 Persentase Ketersediaan Jaringan LAN Jumlah persentase yang tinggi terhadap belum adanya jaringan LAN pada perangkat daerah menyebabkan sulit untuk mewujudkan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang terintegrasi. Hal sebaliknya bagi perangkat daerah yang sudah memiliki jaringan LAN ditemukan bahwa implementasi jaringan LAN belum terstandarisasi. b. Ketersediaan internet Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Peranan penggunaan internet dalam suatu instansi pemerintahan antara lain: Sebagai Media Untuk Menerima Aspirasi Rakyat, Sebagai Media Informasi Resmi, Sebagai Media Promosi, Mempermudah Koordinasi Kegiatan, dan Sebagai Media Kampanye Pemerintah. Berdasarkan peranan internet yang cukup penting di instansi pemerintahan/perangkat daerah, maka sudah selayaknya di setiap instansi pemerintahan/perangkat daerah memiliki koneksi internet dan mengalokasikan anggaran untuk berlangganan internet setiap tahunnya. Data basil survey yang diperoleh pada saat observasi/pengamatan langsung terkait ketersediaan jaringan internet dan alokasi anggaran belanja internet pada setiap perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.2. [34]
Tabel 4.2 Ketersediaan Jaringan Internet dan Alokasi Anggaran Internet Tahun 2020 Tersedianya Alokasi No Nama Peraogkat Daerah Jariogao Anggarao Internet (Ya/Tidak) Internet l Badan Kepegawaian Daerah Ya Rpl20.000.000 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ya Rp24.000.000 3 Badan Keuangan Daerah Ya Rpl.300.000.000 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ya Rp6 l. 000. 000 5 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Ya Rp2.875.284.000 6 Badan Pengelola Perbatasan Ya Rp6.000.000 7 Badan Pengembangan SDM Daerah Ya Rp41.000.000 8 Bapelitbangda Ya Rp297.750.000 9 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ya Rpl8.000.000 10 BiroHukum Ya Rp7.500.000 11 Biro Administrasi Pimpinan Ya Rp15.000.000 12 Biro Organisasi Ya Rpl5.000.000 l3 Biro Pemerintahan Ya Rp6.000.000 14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Ya Rp484.500.000 15 Biro Umum Ya Rpl80.000.000 16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ya Rpl0.400.000 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Ya Rp 102.000.000 18 Dinas Kelautan dan Perikanan Ya Rp26.400.000 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Ya Rpl2.000.000 20 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ya Rp32.000.000 21 Dinas Komunikasi dan lnformatika Ya Rp500.000.000 22 Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ya Rp24.000.000 23 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ya Rp165.120.000 24 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ya Rp41.000.000 25 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ya Rp639. 760.000 26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ya Rpl9.200.000 27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ya Rp7.200.000 28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ya Rpl45.207.000 29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ya Rp330.000.000 30 Dinas Perhubungan Ya Rp45.000.000 31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ya Rp41.934.000 32 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ya Rp21.600.000 33 Dinas Peternakan Ya Rp67.000.000 34 Dinas Sosial Ya Rp65.000.000 35 lnspektorat Daerah Ya Rp55.328.000 (35]
Tersedianya Alokasi No Nama Perangkat Daerah Jaringan Anggaran Internet (Ya/Tidak) Internet 36 RSUD Prof DR. W Z Johannes Ya Rp 156.000.000 37 Satuan Polisi Pamong Praja Ya Rp34.000.000 38 Sekretariat DPRD Ya Rpl50.000.000 Total Alokasi Anggaran Belanja Internet Tahun 2020 Rp8.141.183.000 Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa semua perangkat daerah telah memiliki jaringan internet dan memiliki alokasi anggaran yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan internet masing-masing. Total alokasi anggaran belanja internet 38 perangkat daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.141.183.000. Alokasi anggaran tertinggi untuk kebutuhan belanja internet tahun 2020 terdapat pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yaitu sebesar Rp. 2.875.284.000, sedangkan untuk alokasi anggaran kebutuhan belanja internet tahun 2020 terendah terdapat pada Badan Pengelola Perbatasan yaitu sebesar Rp. 6.000.000. Alokasi Anggatan Belanja Internet 2020 3 sc¢ 0 0c 2 00 00 CO¢ ■ I. I . Gambar 4.2 Alokasi Anggaran Belanja Internet Setiap Perangkat Daerah Hasil analisis terhadap alokasi anggaran belanja internet pada tahun 2020 terbagi atas tiga range nominal yaitu dibawah 100 juta, diantara 100-500 juta dan diatas 500 juta seperti terlihat pada gambar 4.3. [36]
ALOKASI ANGGARAN BELANJA INTERNET TAHUN 2020 29% DI BAWAH 100 JUTA ■ DI ANTARA 100-500 JUTA DI ATAS 500 JUTA Gambar 4.3 Persentase Alokasi Anggaran Belanja Internet Perangkat daerah yang mengalokasikan anggaran di bawah 100 juta berjumlah 24 perangkat daerah (63%), perangkat daerah yang mengalokasikan anggaran di antara 100-500 juta berjumlah 11 perangkat daerah (29%) dan perangkat daerah yang mengalokasikan anggaran di atas 500 j uta berjumlah 3 perangkat daerah (8%) sehingga rata-rata alokasi anggaran belanja internet tahun 2020 sebesar Rp. 214.241.658 dari total alokasi anggaran yang dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.141.183.000. Alokasi anggaran terbesar yang terdapat pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yaitu sebesar Rp. 2,8 Milyar digunakan untuk penyewaan layanan jaringan VPN dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan dari setiap UPT yang ada di 22 Kabupaten/Kota sedangkan untuk biaya internet itu sendiri hanya sebesar Rp. 900 Juta. 1.1.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Jaringan dan Biaya Analisis kebutuhan perangkat jaringan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mernilih dan menentukan perangkat/device jaringan dan media jaringan yang akan digunakan dalam membangun suatu jaringan komputer, dilihat dari sisi jumlah perangkat dan media yang akan digunakan maupun kualitas dari perangkat dan media tersebut. Berdasarkan data hasil survey dan pengamatan langsung di setiap perangkat daerah ditemukan sebagian besar perangkat daerah belum tersedia jaringan LAN sehingga direkomendasikan untuk segera membangun jaringan LAN. Pembangunan jaringan LAN disini disarankan menggunakan backbone jaringan fiber [37]
optik dengan tujuan sebagai salah satu langkah investasi jaringan ke depan dibandingkan penggunaan kabel tembaga pada umumnya. Menurut (Mohammed et al., 2015), kabel fiber optik lebih unggul dari kabel tembaga dalam banyak hal. Perbandingan kabel fiber optik dan kabel tembaga dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Perbandingan Kabel Fiber Optik dengan Kabel Tembaga Variabel Pembanding Fiber Optik Kabel Tembaga Keamanan Kabel optik lebih aman karena Kabel tembaga rawan diretas sangat sulit untuk diretas secara secara fisik dan mudah rusak fisik. Peretasan secara fisik akan merusak kabel dan dapat menyebabkan transmisi terhenti Jarak Transmisi 200km 2,5 km Kapasitas Bandwidth 2,5 Gb/s 1,5 Mb/s Kehandalan Material kabel optik adalah silikon Material kabel tembaga mudah yang tidak mengalami reaksi mengalami reaksi kimia korosi kimia korosi Bobot Kabel fiber optik memiliki bobot Kabel tembaga memiliki bobot yang lebih ringan per panjang yang lebih berat per panjang kabel kabel Arus listrik Tanpa adanya aliran listrik yang Adanya aliran listrik sehingga melewati kabel fiber optik, memungkinkan terjadinya kemungkinan terjadinya kebakaran kebakaran akibat arus listrik tidak terjadi Perawatan Perawatan lebih mudah dan murah Perawatan lebih sulit dan mahal Induksi Elektromagnetik Kebal terhadap induksi Rentan terhadap induksi elektromagnetik elektromagnetik Biaya Kapasitas transmisi yang sama, Kapasitas transmisi yang sama, biaya menggunakan kabel fiber biaya menggunakan kabel optikjauh lebih murah tembagajauh lebih mahal Kebutuhan perangkat jaringan yang akan digunakan dalam membangun jaringan fiber optik adalah sebagai berikut: [38] t
1. Optical Distribution Point (ODP) Optical Distribution Point adalah sebuah perangkat pendukung layanan fiber optik yang berfungsi sebagai titik terminasi kabel drop optik atau tempat untuk membagi satu core optic ke beberapa pelanggan (terminal). Gambar 4.4 ODP 2. Optical Line Terminal (OL T) Optical Line Terminal adalah perangkat keras titik akhir ( endpoint) dalam jaringan optik pasif atau passive optical network (PON) yang memiliki fungsi mengubah sinyal standar yang digunakan oleh penyedia FiOS (Frontier FIOS/akses internet fiber) ke frekuensi dan framing yang digunakan oleh sistem PON (Passive Optical Network) dan mengkoordinasi multiplexing antara perangkat konversi di terminal jaringan optik (OLT) yang terletak di lokasi pelanggan. Gambar4.5 OLT 3. Optical Network Termination (ONT) Optical Network Termination adalah perangkat yang berada di rumah pelanggan sebagai interface atau titik penghubung ke CPE (Customer Premises Equipment). ONT ini disediakan oleh perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet atau biasa disebut dengan ISP. Fungsi dari ONT adalah melakukan konversi layanan dalam sinyal optik menjadi sinyal elektrik, sebagai alat demultiplexer untuk memperbanyak jumlah output/keluaran, dan mengeluarkan output layanan berupa Voice, Video/IP TV dan data internet. ? [39]
Gambar 4.6 ONT 4. Splitter Splitter merupakan komponen fiber optik yang berfungsi memisahkan atau membagi daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Kelemahan dari Splitter ini adalah menimbulkan loss dimana semakin besar kapasitasnya, loss yang timbul semakin besar. Gambar 4.7 Splitter 5. Kabel Fiber Optik Fiber optik merupakan jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Diameter kabel fiber optik pada umumnya berukuran sekitar 120 mikrometer. Sedangkan Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser atau pun sinar LED. Keuntungan-keuntungan menggunakan kabel fiber optik sebagai media transmisi diantaranya adalah tingginya bandwidth yang dimilikinya, tidak rentan terhadap gangguan (interference) apabila dibandingkan dengan kabel tembaga, lebih tipis dan ringan serta dapat mentransmisikan data dalam bentuk digital. [40]
Gambar 4.8 Kabel Fiber Optik Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan perangkat jaringan LAN berbasis fiber optik yang akan digunakan, langkah selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan perangkat pada setiap perangkat daerah seperti terlihat pada tabel 4.3. Tabel 4.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Jaringan Berbasis FO Setiap Perangkat Daerah No Nama Perangkat Daerah OLT Splitter Splitter Splitter ONT ODP Kabel Kabel Total 1:8 1:4 1:2 FO UTP l Badan Kepegawaian Daerah l 1 7 I 1 l 12 2 Badan Kesatuan Bangsa dan I l 6 I I l 11 Politik 3 Badan Keuangan Daerah l 4 1H l l 2 20 4 Badan Penanggulangan I l 5 l l l 10 Bencana Daerah 5 Badan Pendapatan dan aset I I 8 l 2 2 15 daerah 6 Badan Pengelola Perbatasan 1 I 6 I I I 11 7 Badan Pengembangan SDM I I 6 1 l 1 11 8 Bappelitbangda I 3 8 I 1 2 16 9 Biro Perkonomian dan I l 5 I l l 10 Administrasi Pembangunan 10 Biro Hukum I 1 5 1 1 l 10 11 Biro Administrasi Pimpinan I 2 6 I I l 12 12 Biro Organisasi l I 5 l I 1 10 13 Biro Pemerintahan 1 I 6 I I 1 11 14 Biro Pengadaan Barang dan I 1 5 1 l l 10 Jasa 15 Biro Umum (termasuk 2 3 9 2 l 2 19 Pirnpinan Daerah) 16 Dinas Energi dan Sumber 1 3 4 l 1 l 11 Daya Mineral 17 Dinas Kearsipan dan 2 2 10 2 1 2 19 Perpustakaan 18 Dinas Kelautan dan 1 1 2 1 1 I 7 Perikanan [41]
No Nama Perangkat Daerah OLT Splitter Splitter Splitter ONT ODP Kabel Kabel Total 1:8 1:4 1:2 FO UTP 19 Dinas Kesehatan, 1 2 9 1 1 2 16 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20 Dinas Komunikasi dan 3 2 I 16 2 I 2 27 Infonnatika 21 Dinas Koperasi, Tenaga I 2 6 l l l 12 Kerja dan Transmigrasi 22 Dinas Lingkungan Hidup dan I 2 8 l I 2 15 Kehutanan 23 Dinas Pariwisata l 2 7 l I l 13 24 Dinas Pekerjaan Umum dan 1 3 2 11 l 2 2 22 Perumahan Rakyat 25 Dinas Pemberdayaan 1 l 6 l 1 I 11 MasyarakatDesa 26 Dinas Pemberday aan l 1 6 1 1 1 11 Perempuan dan Anak 27 Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 8 l I I 13 28 Dinas Penanaman Modal dan 1 2 6 1 I 1 12 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 29 Dinas Pendidikan dan 2 I 8 2 l 2 16 Kebudayaan 30 Dinas Perhubungan l l 7 I 1 1 12 31 Dinas Perindustrian dan 1 2 8 1 I 1 14 Perdagangan 32 Dinas Pertanian I 2 10 I 1 2 17 33 Dinas Petermakan I 4 8 I 1 1 16 34 Dinas Sosial l 1 8 I I I 13 35 InspektoratDaerah I 1 6 I I I 11 36 RSUD Prof DR. W Z 1 I 5 I 1 I 10 Johannes 37 Satuan Polisi Pamong Praja I 1 5 I 1 l 10 38 Sekretariat DPRD 2 1 14 l 1 1 20 Total Kebutuhan Barang 3 43 6] 2 276 42 40 49 516 Setiap perangkat yang akan digunakan wajib memenuhi rancangan standarisasi perangkat seperti ditunjukkan pada tabel 4.5 dan spesifikasi perangkat seperti ditunjukkan pada tabel 4.6. Tabel 4.5 Standarisasi Perangkat Jenis Standarisasi Keterangan ✓ Mendukung topologi ring- star ✓ Dapat menjalankan Multi Protocol Label Switching (MPLS) Topologi ✓ Dapat menjalankan Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPOE) ✓ Dapat dilakukan Port Bridging ✓ Menggunakan konfigurasi OLT - ONT ✓ Mendukung remote management system Management System ✓ Dapat memberikan alarm ke NOC apabila teriadi failure ✓ Last mile Gigabit LAN Kapasitas ✓ Last mile Gigabit Wireless LAN ✓ 3x10 Gbos Local Looo [42] ?
Tabel 4.6 Spesifikasi Perangkat Jenis Perangkat Spesifikasi Optical Line ✓ Chasis 19" 2U ✓ PRAM AC/DC Termination (OLT) ✓ SMXA Board IO Gbps Uplink Unit ✓ l6x SFP IG Port Card Service ✓ PPPOE Support Optical Network ✓ Remote Management Support Termination (ONT) ✓ VOIP Support Unit ✓ 4x Gigabit LAN Port ✓ lx Gigabit WLAN ✓ 2x POTS Port ✓ CPU Core Count: 16 ✓ CPU Nominal Frequency: 1.2 GHz ✓ RAM: 2GB ✓ Storage Size: 128MB Router ✓ Storage Type: NAND ✓ Power Input: 2x AC ✓ 12 SFP I G Cage ✓ I SFP+ 10G Cage ✓ 1 U Rackmount ✓ Managed Layer 3 Switch ✓ 2 Port SFP+ 10G Switch ✓ 24 Port SFP I G ✓ 4 Port Gigabit LAN/SFP Combo ✓ 1 U Rackmount Selain dibutuhk:an perangkat jaringan, setiap perangkat daerah wajib juga rnemiJiki peralatan dan perlengkapan tarnbahan lainnya yang dapat rnernbantu dalam proses instalasi rnaupun perneliharaanjaringan seperti ditunjukkan pada tabel 4.7. Tabel 4.7 Peralatan dan Perlengkapan Instalasi dan Perneliharaan Jaringan Paket Tools (Tang Paket lnstalasi Crimping, Tester, Listrik (Kabel, No Nama Perangkat Daerah Konektor Rj-45, Saklar, Stop Total Paku Klep, Kabel Kontak) Ties) I Badan Kepegawaian Daerah 1 1 2 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 l 2 3 Badan Keuangan Daerah 1 1 2 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1 2 5 Badan Pendapatan dan Aset Daerah I I 2 6 Badan Pengelola Perbatasan I I 2 7 Badan Pengembangan SDM Daerah 1 1 2 8 Bappelitbangda 1 1 2 9 Biro Perekonomian dan Administrasi I 1 2 Pembangunan 10 BiroHukum 1 1 2 11 Biro Administrasi Pembangunan 1 I 2 12 Biro Organisasi I I 2 13 Biro Pemerintahan 1 1 2 14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa I 1 2 [43]
Paket Tools (Tang Paket Instalasi Crimping, Tester, Listrik (Kabel, No Nama Perangkat Daerah Konektor Rj-45, Total Paku Klep, Kabel Saklar, Stop Ties) Kontak) 15 BiroUmum 1 1 2 16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1 2 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 1 2 18 Dinas Kelautan dan Perikanan I 1 2 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1 1 2 20 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan 1 l 2 Catatan Sipil 21 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 2 22 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan l 1 2 Transmigrasi 23 Dinas Lingkungan Hidup dan 1 1 2 Kehutanan 24 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 l 2 25 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan I I 2 Rakyat 26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 1 I 2 Desa 27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan I I 2 Perlindungan Anak 28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan I I 2 Terpadu Satu Pintu 29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 30 Dinas Perhubungan 1 1 2 31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan I l 2 32 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 1 2 33 Dinas Peternakan 1 l 2 34 Dinas Sosial I 1 2 35 Inspektorat Daerah 1 I 2 36 RSUD Prof DR. W Z Johannes l 1 2 37 Satuan Polisi Pamong Praja I I 2 38 Sekretariat DPRD 1 l 2 Total Kebutuhan 38 38 76 Setelah melakukan analisis kebutuhan perangkat jaringan beserta peralatan dan perlengkapan lainnya yang akan digunakan, selanjutnya dilakukan perancangan pemetaan jaringan yang terintegrasi di mana pada perancangan pemetaan tersebut diperlukan jaringan induk penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan simpul-simpul jaringan setiap perangkat daerah. Perancangan pemetaan jaringan ini t [44]
menggunakan backbone fiber optik sebagai backbone jaringan utama lingkup pemerintah provinsi NTT. Tahapan yang dilakukan dalam perancangan pemetaan ini antara lain: Pertama, melakukan identifikasi lokasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam peta kota Kupang seperti ditunjukkan pada gambar 4.9. Ar bus ere 6ore ... 0 4 t4 "" a" Ot SELA PUA AA . d r .. 3 , MAO±LAF A 0 so Gambar 4.9 Peta Tata Letak Kantor Perangkat Daerah Berdasarkan gambar 4.9, dapat diidentifikasi lokasi kantor 38 perangkat daerah yang tersebar di beberapa wilayah kota Kupang seperti terlihat pada tabel 4.8. Tabel 4.8 Lokasi/Alamat Kantor Perangkat Daerah No Nama Perangkat Daerah Alamat Kantor Perangkat Daerah 1 Badan Kepegawaian Daerah Jalan El Tari No. 52 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jalan W. J Lalamentik No. 100 3 Badan Keuangan Daerah Jalan El Tari No. 52 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jalan Basuki Rahmat No. l 5 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Jalan El Tari No. 52 6 Badan Pengelola Perbatasan Jalan Bundaran PU No. 4 7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jalan Fetor Funay 8 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Jalan Polisi Militer No. 2 Pengembangan Daerah 9 Biro Perekonomian dan Administrasi Pemerintahan Jalan El Tari No. 52 [45]
No Nama Perangkat Daerah Alamat Kantor Perangkat Daerah 10 BiroHukum Jalan El Tari No. 52 11 Biro Adrninistrasi Pimpinan Jalan El Tari No. 52 12 Biro Organisasi Jalan El Tari No. 52 13 Biro Pemerintahan Jalan El Tari No. 52 14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jalan El Tari No. 52 15 BiroUmum Jalan El Tari No. 52 16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Polisi Militer No. 3 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jalan Tompelo No. 1 18 Dinas Kelautan dan Perikanan Jalan Basuki Rahrnat No. 1 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jalan Basuki Rahmat No. 1 20 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Jalan Palapa No. 22 21 Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Palapa No. 11 22 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan Basuki Rahmat No. 1 23 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jalan S. K. Lerik 24 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jalan Frans Seda Nomor 72 25 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Basuki Rahmat No. I 26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jalan Basuki Rahmat No. 1 27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Jalan Basuki Rahmat No. 1 Anak 28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Jalan Basuki Rahmat No. 1 Pintu 29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Soeharto No. 57 30 Dinas Perhubungan Jalan Palapa No. 17 31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan W.J. Lalamentik 32 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jalan Polisi Mi liter No. 7 33 Dinas Peternakan Jalan Veteran 34 Dinas Sosial Jalan Jenderal Soeharto No. 73 35 InspektoratDaerah Jalan Palapa No. 6 36 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Jalan Moch Hatta No. 19 37 Satuan Polisi Pamong Praja Jalan Polisi Militer No. 1 38 Sekretariat DPRD Jalan El Tari No. 52 Tahap kedua perancangan pemetaan jaringan backbone fiber optik utama. Tahap ini diperlukan untuk menentukan lokasi OL T bagi setiap jaringan pada perangkat daerah. Saat ini, jaringan backbone berbasis fiber optik belum diimplementasikan pada setiap perangkat daerah, oleh karena itu diperlukan perancangan jaringan backbone tersebut. Perancangan pemetaan jaringan backbone lingkup pemerintah provinsi NTT dapat dilihat pada gambar 4.10. [46]
Gambar 4.10 Pemetaan Jaringan Backbone Berbasis Fiber Optik Berdasarkan pemetaan diatas tergambar bahwa semua perangkat daerah terhubung dalam satu jaringan fiber optik dimana jaringan induk (utama) digambarkan menggunakan garis berwarna hijau. Jaringan induk dihubungkan secara ring dengan tujuan apabila salah satu jaringan induk bermasalah maka tidak mengganggu jaringan-jaringan induk yang lain dan jaringan pada setiap perangkat daerah. Terbentuk 3 lokasi pengelompokan jaringan induk/utama yang menghubungkan setiap perangkat daerah, yaitu Jaringan Induk DISKOMINFO (OL T DISKOMINFO) beralamat di jalan Palapa, jaringan induk Kantor Gubernur I (OLT Kantor Gubernur I) beralamat di jalan Basuki Rahmat dan jaringan induk Kantor Gubemur II (OL T Gubemur II) beralamat di jalan Eltari. Ketiga OL T tersebut merupakan terminal utama yang akan menghubungkanjaringan seluruh perangkat daerah terdekat. Seperti terlihat pada gambar, OLT Kantor Gubemur I yang ditunjukkan oleh garis berwama biru difungsikan untuk menghubungkan perangkat daerah terdekat dengan kantor Gubemur I, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Nakertrans, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kelautan dan Perikanan . OL T Kantor Gubemur II yang ditunjukkan oleh gans berwarna kuning difungsikan untuk menghubungkan perangkat daerah terdekat dengan kantor Gubernur II, yaitu Satuan Pol PP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, [47]
Dinas Energi dan SDM, Bappelitbangda, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelola Perbatasan, Biro Pemerintah, Biro Hukum, Biro Ekonomi dan Kerjasama, Biro Pengadaan Barang Jasa, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. OL T DISKOMINFO yang ditunjukk:an oleh gans berwama merah yang difungsikan untuk menghubungkan perangkat daerah terdekat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Dinas Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Untuk lebih jelasnya mengenai pengelompokan perangkat daerah berdasarkan jaringan induk (OLT) dapat dilihat pada tabel 4.9. Tabel 4.9 Pengelompokan Perangkat Daerah Berdasarkan Jaringan Induk (OLT) No. Nama Perangkat Daerah OLT I Dinas Perhubungan DISKOMINFO 2 Dinas Komunikasi dan Informatika DISKOMINFO 3 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan DISKOMINFO 4 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil DISKOMINFO 5 InspektoratDaerah DISKOMINFO 6 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang DISKOMINFO 7 Dinas Peternakan DISKOMINFO 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DISKOMINFO 9 Dinas Pariwisata dan Ekraf DISK OMINFO 10 Satuan Pol PP KANTOR GUBERNUR II 11 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KANTOR GUBERNUR II 12 Dinas Energi dan SDM KANTOR GUBERNUR II 13 Bappelitbangda KANTOR GUBERNUR II 14 Sekretariat DPRD KANTOR GUBERNUR II 15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KANTOR GUBERNUR TI 16 Badan Pengelola Perbatasan KANTOR GUBERNUR II 17 Biro Pemerintah KANTOR GUBERNUR II 18 BiroHukum KANTOR GUBERNUR II 19 Biro Perekonomian dan Administrasi Pimpinan KANTOR GUBERNUR II 20 Biro Pengadaan Barang Jasa KANTOR GUBERNUR II 21 BiroUmum KANTOR GUBERNUR TI 22 Biro Organisasi KANTOR GUBERNUR II 23 Biro Administrasi Pimpinan KANTOR GUBERNUR II 24 Badan Kepegawaian Daerah KANTOR GUBERNUR II [48]
No. Nama Perangkat Daerah OLT 25 Badan Keuangan Daerah KANTOR GUBERNUR II 26 Badan Pendapatan dan Aset Daerah KANTOR GUBERNUR II 27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KANTOR GUBERNUR II 28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KANTOR GUBERNUR I 29 Dinas Sosial KANTOR GUBERNUR I 30 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KANTOR GUBERNUR I 31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KANTOR GUBERNUR I 32 DinasPUPR KANTOR GUBERNUR I 33 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KANTOR GUBERNUR I 34 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KANTOR GUBERNUR I 35 Dinas Koperasi dan Nakertrans KANTOR GUBERNUR I 36 Dinas Penanaman Modal dan PTSP KANTOR GUBERNUR I 37 Dinas Kepemudaan dan Olahraga KANTOR GUBERNUR I 38 Dinas Kelautan dan Perikanan KANTOR GUBERNUR I Setelah dilakuk:an analisis kebutuhan perangkat jaringan, dan perancangan dan pemetaan lokasi jaringan backbone fiber optik, langkah selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan biaya. Analisis kebutuhan biaya merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mengkalkulasikan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap perangkat daerah dalam membangun suatu jaringan LAN berbasis fiber optik. Biaya-biaya yang harus diperhitungkan dalam membangun jaringan LAN tersebut meliputi biaya kebutuhan perangkat jaringan, biaya peralatan dan perlengkapan, dan biaya instalasi. Harga peralatan jaringan yang digunakan dalam perhitungan analisis biaya merupakan harga pasaran yang berlaku di kota Ku pang. Total harga satuan (keseluruhan biaya) yang harus dikeluarkan oleh setiap perangkat daerah untuk investasi pembangunan jaringan LAN berbasis fiber optik merupakan total biaya yang sudah termasuk di dalamnya penambahan pajak, keuntungan pihak ketiga dan preferensi/perkiraan kenaikan harga barang di tahun berikutnya, seperti terlihat pada tabel 4 .10 (Rincian lengkap harga dapat dilihat pada halaman lampiran). Tabel 4.10 Total Biaya Pembangunan Jaringan LAN Berbasis Fiber Optik Setiap Perangkat Daerah No Nama Perangkat Daerah Total Barga Satuau Setiap Peraugkat Daerah 1 Badan Kepegawaian Daerah Rp33.450.000 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp30.150.000 3 Badan Keuangan Daerah Rp50.325.000 [49]
4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp30. l 50.000 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp26.850.000 6 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Rp42.450.000 7 Badan Pengelola Perbatasan Rp30. l 50.000 8 Badan Pengembangan SDM Daerah Rp30. l 50.000 9 Bapelitbangda Rp40.200.000 10 Biro Ekonomi dan Kerjasama Rp26.850.000 11 BiroHukum Rp26.850.000 12 BiroHumas Rp30.375.000 13 Biro Organisasi Rp26.850.000 14 Biro Pemerintahan Rp30. l 50.000 15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rp26.850.000 16 Biro Umum (termasuk Pimpinan Daerah) Rp44.925.000 17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp24.000.000 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp48.000.000 19 Dinas Kelautan dan Perikanan Rpl6.950.000 20 Dinas Kesehatan Rp43.275.000 21 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp270.075.000 22 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp30.375.000 23 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp39.975.000 24 Dinas Pariwisata Rp33.675.000 25 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp53.100.000 26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp30. l 50.000 27 Dinas Pemuda dan Olahraga Rp36.750.000 28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp30.375.000 29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp4 l.l 75.000 30 Dinas Perhubungan Rp33.450.000 31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp36.975.000 32 Dinas Pertanian Rp46.575.000 33 Dinas Peternakan Rp37.425.000 34 Dinas Sosial Rp33.450.000 35 Inspektorat Rp30.150.000 36 RSUD Prof DR. W Z Johannes Rp26.850.000 37 Satuan Polisi Pamong Praja Rp26.850.000 38 Sekretariat DPRD Rp56.850.000 Total Biaya Rp1.553.175.000 Berdasarkan hasil pada tabel 4 .10 dapat diketahui bahwa perangkat daerah yang memiliki jumlah biaya pembangunan jaringan LAN terbesar adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dengan besar biaya sebesar Rp. 270.075.000 sedangkan perangkat daerah yang memiliki jumlah biaya pembangunan jaringan LAN terkeci] adalah Dinas Ke]autan dan Perikanan dengan besar biaya sebesar Rp. 16.950.000. (50]
Untuk perhitungan biaya pembangunan jaringan backbone dan distribusi fiber optik terbagi atas dua jenis yaitu menggunakan kabel udara yang dapat dilihat pada gambar 4.11 dan kabel subduct (tanam) yang dapat dilihat pada gambar 4.12. ·.E..EE-LE.· W\ ·ENE-J' ·IE!T 1 hang 7mi$' -4' 2.5") 2 bah 1 600.000 32.00.00 3. 20C.000 640.000 4.800.000 3200.00¢ 43 840.000 2Trg 9mi5'.4'-25) 4 buh 1900.000 7 60.000 760.000 152.000 14.0D 760.00 10 412 000 3Kabe Una48Core .15 meter 40.000 46.20.000 4.600.000 92..000 6.900.000 4 600.00¢ 63.020.000 4£reks! Tung (Gu Tram. Cor} 24 :k 500.000 14.40..20 144c.00.0 23$.000 2.160.000 1440.00° 19 728. 000 5Aes0nis [Bracket A, Steel Band, Span, anger) 24 tag 150.000 3.60.000 360.000 72.000 540.000 360.000 4 932.000 6 $lad Support 3 pcs 10.000 302.000 30.000 6.000 4.020 30.00€ 411.000 7 Perasangan Sci Support 3tik 50.000 150.00 15.000 3.000 22.500 15.00c 205.500 $ Pulling(Termsuk biaya perasangan sesoris] 11 me:er 3.000 9.20.000 $20.00 184.000 138¢.000 920.000 12604.000 9 Splicing (Pemyarbourgan) 48 core 35.000 168c.000 168.000 33.600 252.000 168.00c 2 301.600 10 Pemasargar Joint Closure I pcs 15.000 150.000 15.000 3.000 22 500 15.00c 205.500 TOTAL 115.000.000 11.508.000 2.301.600 17.262.000 11.50.000 157.659.600 Gambar 4.11 Perhitungan Biaya Pembangunan Jaringan Backbone Kabel Udara Gal+an (4Cc x Tc] $0.000 $0.000.000 5.000.000 1.000.000 $0.000.000 25.000 .000 3$.5$00.000 6.000.00¢ 8.900.000 22.300.000 130 000 0200 1.680.000 150.000 35.2.630.000 7.500.000 5.000.200 5.000.20¢ 2500.200 3.850.20¢ 60.20¢ 880.200 2250.00 1! 000 00 168. 00€ 15.00c 5.263.000 68.500.000 68$ 50.000 34 250.00 52.745.000 8 223.000 12 056 000 30.825.000 205 50.000 2 301.600 205.500 483.103.100, 5.000.0¢ 1000.00 7.500.000 2500 00° 500.000 3.750.000 3$50.20 770.000 $.775.000 60 20: 120.020 900.000 890 00 176.000 1.320 000 2250 020° 450.000 3.375.000 15.0020.00 3 000.000 22500 000 168 000 33.600 252.000 15 00 3.000 22.500 35.263.000 7052.600 52.894. 500 2CGrDPE (4c " 20er, dr tutupgtiar 1000 meter 5.00 3P\pa HOPE (1.25°; 1000 meter 25.000 4 Kabe Sutduct43Core 1100 meter 35.000 Perasarga Pp HDPE 1000 meter 6.00 6 Pulling Kabel Subdue 1100 cs 3.000 7 Manhole [SOcm x 8Or " 1000r, 3 7/ 7 500.000 8Crossing(G/an, Pip Paralon$ Restore Cordit 100 meter 1500.000 splicing (Pery"burgar) 48 core 35.000 10 Pemasargan 2our Closure 1 ocs 150.00 TOTAL Gambar 4.12 Perhitungan Biaya Pembangunan Jaringan Backbone Kabel Subduct (Tanam) Berdasarkan gambar 4.11 dan 4.12 tentang perhitungan biaya pembangunan jaringan backbone dan distribusi fiber optik dapat diketahui bahwa besar alokasi biaya yang dapat dikeluarkan untuk membangun jaringan backbone dengan menggunakan kabel udara sebesar Rp. 115.080.000,- dengan proyeksi kenaikan harga di tahun 2021 menjadi Rp. 115.659.600,-. Sedangkan untuk pembangunan jaringan backbone menggunakan kabel subduct (tanam), besar alokasi biaya yang dapat dikeluarkan sebesar Rp. 352.630.000,- dengan proyeksi kenaikan harga di tahun 2021 menjadi Rp. 483.103.100,­ Pembangunan jaringan backbone dan distribusi fiber optik, dalam proses pembangunannya ditawarkan dua pilihan atau opsi yaitu membangun sendiri/mandiri atau menyewa dari pihak ketiga. Kedua pilihan/opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti terlihat pada gambar 4.13. [51]
Panjang Kabel 1 0psi Bangun Sendiri Biaya Pembangunan Kabel U dara Biaya Perawatan (minimal 5%] Umur Kabel Total Biaya Bangun dan Perawatan untuk 10 tahun 2 0psi Sewa Biaya Sewa Kabel Total Biaya Sewa Kabel Total Biaya Sewa Kabel per Tahun Total Sewa Kabel untuk 10 Tahun 71 km 11.193.831.600 Rupiah 559.691.580 Rupiah / Tahun 10 Tahun 16.790.747.400 Rupiah/ 10 Tahun 1.500.000 per km/ Bulan 106.500.000 Rupiah / Bulan 1.278.000.000 Rupiah/ Tahun 12.780.000.000 Rupiah/ 10 Tahun Gambar 4.13 Perbandingan Opsi Bangun Sendiri dan Sewa Berdasarkan gambar 4.13 dapat diketahui bahwa dalam membangun jaringan backbone dan distribusi fiber optik untuk menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan 38 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT membutuhkan kabel sepanjang 71 Km. Besar biaya yang dapat dikeluarkan jika memilih opsi bangun sendiri dan maintenance sendiri untuk 10 tahun ke depan sebesar Rp. 16.790.747.400, - atau kurang lebih 16,8 Milyar, sedangkan jika memilih opsi sewa maka hanya menggunakan jaringan backbone milik pihak ketiga dan untuk maintenance dilakukan oleh pihak ketiga tersebut dengan besar alokasi biaya yang dapat dikeluarkan untuk 10 tahun ke depan sebesar Rp. 12.780.000.000, - atau kurang lebih 12,8 Milyar. 1.1.3 Analisis Bandwidth Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu. Bandwidth dapat didefinisikan sebagai kapasitas luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam media transmisi. Jadi dapat disimpulkan bandwidth yaitu kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Analisis kebutuhan bandwidth merupakan suatu proses yang dilakukan dalam menghitung jumlah transaksi data dengan tujuan penggunaan bandwidth dalam jaringan lebih efektif, sehingga pengguna dapat mengetahui kebutuhan layanan bandwidth untuk kebutuhan dirinya, dan dapat menghitung atau memperkirakan total bandwidth yang dibutuhkan untuk penggunaan skala besar. Semakin besar bandwidth yang digunakan semakin besar juga pembayaran bulanan pada penyedia layanan internet/Internet Service Provider (ISP). [52]
Hasil survey mengenai jenis bandwidth yang digunakan oleh setiap perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut. Tabel 4.11 Jenis Langganan Bandwidth Setiap Perangkat Daerah No Nama Perangkat Daerah Jenis Bandwidth l Badan Kepegawaian Daerah Dedicated 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Shared 3 Badan Keuangan Daerah Dedicated 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Shared 5 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Dedicated 6 Badan Pengelola Perbatasan Shared 7 Badan Pengembangan SOM Daerah Shared 8 Bappelitbangda Dedicated 9 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Shared 10 BiroHukum Shared 11 Biro Administrasi Pimpinan Shared 12 Biro Organisasi Shared 13 Biro Pemerintahan Shared 14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Dedicated 15 BiroUmum Shared 16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Shared 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dedicated 18 Dinas Kelautan dan Perikanan Shared 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Shared 20 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Dedicated 21 Dinas Komunikasi dan lnformatika Dedicated 22 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Shared 23 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Shared 24 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Shared 25 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dedicated 26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Shared 27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dedicated 28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dedicated 29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dedicated 30 Dinas Perhubungan Shared 31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Shared 32 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Shared 33 Dinas Petemakan Shared 34 Dinas Sosial Shared 35 Inspektorat Daerah Shared 36 RSUD Prof DR. W Z Johannes Dedicated 37 Satuan Polisi Pamong Praja Shared 38 Sekretariat DPRD Dedicated [53]
Berdasarkan hasil survey dan pengamatan langsung di setiap perangkat daerah yang ditunjukkan pada tabel 4.11, dapat diketahui bahwa sebagian besar perangkat daerah masih menggunakan bandwidth jenis shared sehingga dalam menggunakan koneksi internet terasa masih lambat. Selain itu, untuk pengontrolan penggunaan jaringan LAN maupun internet masih dirasakan sulit dikarenakan jaringan yang sudah diimplementasikan pada setiap perangkat daerah merupakan jaringan milik pihak ketiga. Sehingga disarankan untuk menggunakan jaringan LAN maupun internet yang terintegrasi dengan jaringan milik Diskominfo sehingga pengontrolan dan monitoring dapat lebih mudah dan apabila sewaktu-waktu terjadi kendala atau masalah dapat dilakukan penanganan secara cepat oleh pihak Diskominfo. Jenis Bandwidth yang di sewa oleh Perangkat Daerah Bandwidth Dedicated; 37% aaoow"am" _Shred63% Gambar 4.14 Persentase Jenis Bandwidth Yang Digunakan Pada Setiap Perangkat Daerah Berdasarkan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa persentase jenis bandwidth shared (up to) yang digunakan oleh perangkat daerah sebesar 63% atau 24 perangkat daerah sedangkan persentase jenis bandwidth dedicated yang digunakan oleh perangkat daerah sebesar 37% atau 14 perangkat daerah. Penggunaan bandwidth jenis shared memiliki kelemahan yaitu jumlah bandwidth yang dibagikan pada perangkat daerah tidak murni jumlahnya sesuai dengan jumlah yang perangkat daerah sewa melainkan jumlah bandwidth yang didapatkan di bawah dari jumlah bandwidth yang disewa sehingga menyebabkan koneksi internet terasa lambat. Sebagai contoh: misalnya', suatu perangkat daerah berlangganan jaringan internet shared IO Mbps. Bandwidth yang didapatkan perangkat daerah tersebut tidak murni 10 Mbps melainkan di bawah 10 Mbps, hal ini disebabkan karena bandwidth yang disewa perangkat daerah tersebut dibagikan ke pelanggan yang ada di sekitaran kantor perangkat daerah tersebut. Hal tersebut akan berbeda jika perangkat daerah berlangganan jaringan internet dedicated l O Mbps. Bandwidth yang didapatkan perangkat derah tersebut tetap sebesar 10 Mbps, tanpa dibagikan ke pelanggan 1 [54]
yang ada di sekitaran kantor perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu bandwidth jenis dedicated memiliki koneksi internet yang lebih cepat dan stabil dikarenakan bandwidth yang perangkat daerah tersebut dapatkan sama dengan paket yang diambil, dan bandwidth tersebut hanya digunakan oleh perangkat daerah tersebut. Berbeda dengan shared ( up to), dedicated memiliki jaringan internet berbanding 1: 1 sedangkan shared memiliki perbandingan 1 :N. Untuk mengatasi permasalahan koneksi internet yang lambat pada bandwidth jenis shared yaitu dengan cara manajemen bandwidth menggunakan simple queue. Simple queue merupakan metode pembatasan (limitasi) akses pada pengguna yang berada dalam satu jaringan yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut. Contoh: Kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512 kbps untuk digunakan 3 client. Konsep: Dalam keadaan semua client melakukan akses, maka masing-masing client akan mendapat bandwidth minimal 128kbps. Jika hanya ada I Client yang melakukan akses, maka client tersebut bisa mendapatkan bandwidth hingga 512kbps. Jika terdapat beberapa Client (tidak semua client) melakukan akses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah client yang aktif. Client 1 Client 2 Client 3 192 168 10 1r24 192 168 10 2/24 192 166 10 3/24 Router kita tidak tahu berapa total bandwidth real yang kita miliki, maka kita harus definisikan pada langkah pertama. Pendefinisian ini bisa dilakukan dengan melakukan setting Queue Parent. Besar bandwidth yang kita miliki bisa diisikan pada parameter Target Upload Max-Limit dan Target Download Max-Limit. Langkah selanjutnya kita akan menentukan limitasi per client dengan melakukan setting child-queue. Pada child-queue k.ita tentukan target-address dengan mengisikan IP address masing-masing client. Terapkan Limit-at (CIR): 128kbps dan Max-Limit (MIR): 512kbps. Arahkan ke Parent Total Bandwidth yang kita buat scbelumnya. Ulangi untuk memberikan lirnitasi pada client yang Iain, sesuaikan Target-Address. [55]
· " .... , Selanjutnya lakukan pengetesan dengan melakukan download di sisi client. Pada gambar berikut menunjukkan perbedaan kondisi penggunaan bandwidth client setelah dilakukan limitasi bertingkat. re we es Men Lam . ud
• ti beret 4 wtee! rt
·9? 1%7 I
·3 ... Doe. ' s2 2 J '. cot 13;16802 :
· 2a Kondisi 1 Kondisi 1 menunjukkan ketika hanya I client saja yg menggunakan bandwidth, maka Client tersebut bisa mendapat hingga Max
-Limit. Perhitungan: Pertama Router akan memenuhi Limit
-at Client yaitu 128kbps. Bandwitdh yang tersedia masih sisa 512 Kbps
- 128Kbps = 384 Kbps. Karena client yang lain tidak aktif maka 384 Kbps yang tersisa akan diberikan lagi ke Clientl schingga mendapat 128 Kbps+ 384 Kbps= 512 Kbps atau sama dengan max
-limit. 4re . er Ar b Maw Lt . Ure at
·wet bur s 4tr are 1 got s.s1 ' .,, at bahs 2 .t? 2:%
·2 ' ':s Tats den"de l .Cert 11& t ' '73 atai st Kondisi 2 Kondisi 2 menggambarkan ketika hanya 2 client yang menggunakan bandwidth. Perhitungan: Pertama router akan memberikan limit
-at semua client terlebih dahulu. Akumulasi Limit
-at untuk 2 client = 128kbps x 2 =256 Kbps. Bandwidth total masih tersisa 256 Kbps. Sisa diberikan kemana.? Akan dibagi rata ke kedua Client Sehingga tiap client mendapat Limit
-at+ (sisa bandwidth/ 2) = 128 Kbps + 128 Kbps = 256 Kbps. $ too e4Cute oo et Corte tre 'get 4re Mew Lat Lt#it et @rd 1 At ? anti + ¥4 1 '2 168 2 + 192 680.) +,2 Kondisi 3 Kondisi 3 menunjukkan apabila semua client menggunakan bandwidth. Perhitungan: Pertama Router akan memenuhi Limit
-at tiap client lebih dulu, sehingga bandwidth yang digunakan 128 Kbps x 3 = 384 Kbps. Bandwidth total masih tersisa 128 Kbps. Sisa bandwidth akan dibagikan ke ketiga client secara merata schingga tiap client mendapat 128 Kbps + (128 Kbps/ 3) = 170 Kbps. Pada Limitasi bertingkat ini juga bisa diterapkan Priority untuk client. Nilai priority queue adalah 1
-8 dimana terendah 8 dan tertinggi 1. Contoh: Client l adalah VVIP user, maka bisa diberikan Priority l (tertinggi). [56]
--[e...•• aw r2 J bst Jika kita menerapkan priority perhitungan pembagian bandwidth hampir sama dengan sebelumnya. Hanya saja setelah limit-at semua client terpenuhi, Router akan melihat priority client. Router akan mencoba memenuhi Max-Limit client priority tertinggi dengan bandwidth yang masih tersedia. we 5·2 123 '2 3 we Target At D tu et ' Leet # rt 'eaten 2rt • 4rt g Gu rtrte a See 'me Se we "a te on Pe Cure oo pee Carter ow Tare Aire Mer Lt hgt " Pint lactate.dee ' lee gent' ?6101 513 ·29 + et2 'H141. •atrtrset 3 er ?168N2 413 12 2 . Perhitungan: Client I mempunyai priority tertinggi maka router akan mencoba memberikan bandwidth sampai batas Max­ Limit yaitu 512 Kbps. Sedangkan bandwidth yang tersisa hanya 128 Kbps, maka Client 1 mendapat bandwidth sebesar Limit-at+ Sisa Bandwidth= 128Kbps + 128Kbps = 256 Kbps. Konsep pembagian bandwidth ini mirip ketika anda berlangganan internet dengan sistem Bandwidth share. Berdasarkan sumber laman google3 disebutkan bahwa dalam alokasi penggunaan bandwidth dikategorikan dalam tiga kelompok pengguna yaitu pengguna ringan, pengguna sedang dan pengguna berat. Jika dikaitkan dalam instansi pemerintahan maka pengkategorian kelompok pengguna ini dilihat juga pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap pengguna dalam hal lill jenjang jabatan struktural. Landasan utama yang dijadikan sebagai pertimbangan pembagian pengguna bandwidth berdasarkanjenjangjabatan struktural adalah sebagai berikut: 1. Bandwidth sifatnya terbatas sehingga diperlukan pengaturan alokasi berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. 2. Standar konsumsi bandwidth per user mengikuti standar yang di-publish oleh google. 3. Alokasi bandwidth berdasarkan peak consumption (pemakaian pada waktu beban puncak) dimana penggunaan rata-rata kurang lebih mencapai 70-80% dari beban puncak. 3 /4541234?hl=en [57]
4. Bandwidth ini bersifat fleksibel sehingga dapat diubah dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan (melayani sampai kebutuhan level staf yang menjalankan aplikasi-aplikasi seperti SIPD, e-monev, dapodik, dan lain-lain). 5. Pembagian bandwidth berdasarkan eselon karena menggambarkan tugas pokok dan fungsi secara keseluruhan; dan perangkat ONT diletakkan pada pejabat struktural. 6. Untuk mendukung proses kerja pemerintahan berbasis elektronik maka diperlukan juga alokasi bandwidth cadangan sebesar 5% dari total bandwidth yang dibutuhkan di setiap perangkat daerah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak terduga ataupun bersifat mendesak. Pembagian pengguna bandwidth dalam instansi pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. Tabel 4.12 Alokasi Pengguna Bandwidth Kategori Jenjang Alokasi Jenis Kebutuhan Pengguna Jabatan Bandwidth Rendah Eselon IV 1,5 Mbps Email atau browsing, streaming kualitas rendah Administrasi sistem informasi, akses sistem berbasis cloud, Sedang Eselon III 2Mbps file gambar/video tetapi pengirimannya per-batch, unduh rutin file, streaming kualitas sedang, video conference dengan kualitas sedang Penggunaan internet rutin untuk file besar dan real time Tinggi Eselon II 3Mbps misal CCTV, video conference dengan kualitas tinggi, gambar resolusi tinggi, sistem telepon VoIP, layanan TV online, desktop sharing file ukuran besar (gigabyte) Untuk menghitung jumlah bandwidth yang dibutuhkan pada suatu perangkat daerah menggunakan rumus sebagai berikut: Bandwidth yang dibutuhkan = jumlah perangkat (user) x alokasi bandwidth satu perangkat Berdasarkan hasil perhitungan bandwidth menggunakan rumus tersebut maka didapatkan alokasi kebutuhan bandwidth untuk operasional kerja pada tiap perangkat daerah seperti ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut. Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Bandwidth Setiap Perangkat Daerah Jumlah Jumlah Jumlah Alokasi No Nama Perangkat Daerab Pejabat Pejabat Pejabat Kebutuhan Jenis Eselon Eselon Eselon Bandwidth Bandwidth II m IV (Mbps) l Badan Kepegawaian Daerah I 5 14 34 Dedicated 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik l 5 11 29,5 Dedicated 3 Badan Keuangan Daerah 1 5 15 35,5 Dedicated [58]
Jumlah Jumlah Jumlah Alokasi No N ama Perangkat Daerah Pejabat Pejabat Pejabat Kebutuhan Jenis Eselon Eselon Eselon Bandwidth Bandwidth I m IV (Mbps) 4 Badan Penanggulangan Bencana 1 4 9 24,5 Dedicated Daerah 5 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 1 5 15 35,5 Dedicated 6 Badan Pengelola Perbatasan 1 5 11 29,5 Dedicated 7 Badan Pengembangan Sumber Daya 1 4 12 29 Dedicated Manusia Daerah 8 Badan Perencanaan Pembangunan, 1 5 15 35,5 Dedicated Penelitian dan Pengembangan Daerah 9 Biro Perekonomian dan Administrasi 1 3 8 21 Dedicated Pemerintahan IO BiroHukum 1 3 9 22,5 Dedicated 11 Biro Administrasi Pimpinan 1 3 8 21 Dedicated 12 Biro Organisasi 1 3 7 19,5 Dedicated 13 Biro Pemerintahan 1 3 9 22,5 Dedicated 14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1 3 9 22,5 Dedicated 15 BiroUmum 1 3 9 22,5 Dedicated 16 Dinas Energi dan Sumber Daya 1 5 3 17,5 Dedicated Mineral 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 5 15 35,5 Dedicated 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 5 3 17,5 Dedicated 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga I 5 15 35,5 Dedicated 20 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan 1 6 18 42 Dedicated Catatan Sipil 21 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 5 15 35,5 Dedicated 22 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan 1 5 15 35,5 Dedicated Transmigrasi 23 Dinas Lingkungan Hidup dan 1 5 15 35,5 Dedicated Kehutanan 24 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 5 15 35,5 Dedicated 25 Dinas Pekerjaan Umum dan I 7 21 48,5 Dedicated Perumahan Rakvat 26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 1 5 11 29,5 Dedicated Desa 27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 1 5 11 29,5 Dedicated Perlindungan Anak 28 Dinas Penanaman Modal dan I 5 12 31 Dedicated Pelayanan Terpadu Satu Pintu 29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 5 15 35,5 Dedicated 30 Dinas Perhubungan 1 5 15 35,5 Dedicated 31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 5 15 35,5 Dedicated 32 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 5 15 35,5 Dedicated 33 Dinas Peternakan 1 5 15 35,5 Dedicated [59]
Jumlah Jumlah Jumlah Alokasi No Nama Perangkat Daerah Pejabat Pejabat Pejabat Kebutuhan Jenis Eselon Eselon Eselon Bandwidth Bandwidth II III IV (Mbps) 34 Dinas Sosial 1 5 16 37 Dedicated 35 Inspektorat Daerah 1 5 7 23,5 Dedicated 36 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes 1 10 16 47 Dedicated Kupang 37 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 11 29,5 Dedicated 38 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 1 68 9 152,5 Dedicated Daerah TOTAL 38 245 464 1300 Berdasarkan perhitungan bandwidth pada tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa alokasi kebutuhan bandwidth terbesar dibutuhkan oleh Sekretariat Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah dengan jumlah alokasi bandwidth sebesar 152,5 Mbps. Sedangkan alokasi kebutuhan bandwidth terkecil terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral denganjumlah alokasi sebesar 17,5 Mbps. Alokasi bandwidth untuk pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah diasumsikan sama besar yaitu 10 Mbps, sehingga untuk perhitungan pengalokasian bandwidth secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut. Tabel 4.14 Alokasi Bandwidth Untuk Pimpinan Daerah No Nama Jabatan Jenjang Jabatan Jumlah Alokasi Jumlah Bandwidth Pejabat Bandwidth (Mbps) 1 Gubernur - 1 10 10 2 Wakil Gubernur - 1 10 10 3 Sekretari s Daerah Eselon I 1 10 10 4 Staf Ahli Eselon II 3 5 15 5 Asisten Eselon II 3 5 15 6 Staf Khusus Gubernur - - 10 10 Total 70 Mbps Dalam pembagian bandwidth dipertimbangkan pula perangkat daerah yang memiliki pelayanan publik dan memiliki server. Pelayanan publik yang dimaksudkan disini adalah layanan yang diberikan ataupun yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi berbasis elektronik sehingga alokasi pembagian bandwidth setiap perangkat daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.15. [60]
Tabel 4.15 Penyesuaian Alokasi Bandwidth Alokasi Alokasi Alokasi No Nama Perangkat Bandwidth Bandwidth Bandwidth Keterangan Daerah Sebelum Tambahan Sesudah (Mbps) (Mbps) (Mbps) Badan Kepegawaian Dapat dilakukan redistribusi l Daerah 34 - 34 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Badan Kesatuan Bangsa Dapat dilakukan redistribusi 2 dan Politik 29,S - 29,S bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Terdapat perangkat server untuk Badan Keuangan menjalankan aplikasi keuangan 3 Daerah Provinsi 35,S 45,5 80 dan beberapa aplikasi lainnya serta rnembutuhkan alokasi 8 ip public Badan Penanggulangan Dapat dilakukan redistribusi 4 Bencana Daerah 24,S - 24,S bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Tidak menggunakan VPN tetapi menggunakan internet dengan Badan Pendapatan dan sistem keamanan tertentu. s 35,S 10,S 46 Selain itu juga akan ditambah 1­ AsetDaerah unit server untuk menjalankan beberapa aplikasi sehingga dibutuhkan alokasi 4 ip public Badan Pengelola Dapat dilakukan redistribusi 6 Perbatasan 29,S - 29,S bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Badan Pengembangan Dapat dilakukan redistribusi 7 Sumber Daya Manusia 29 - 29 bandwidth insidentil/kej adian Daerah tidak terduga Badan Perencanaan Terdapat 6-unit server untuk 8 Pembangunan, 35,5 15 50,S menjalankan berbagai aplikasi Penelitian dan danjuga membutuhkan alokasi Pengembangan Daerah 2 ip public Biro Perekonomian dan Dapat dilakukan redistribusi 9 Administrasi 21 - 21 bandwidth insidentil/kejadian Pemerintahan tidak terduga Dapat dilakukan redistribusi 10 BiroHukum 22,S - 22,S bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Biro Administrasi Dapat dilakukan redistribusi 11 Pimpinan 21 . 21 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Dapat dilakukan redistribusi 12 Biro Organisasi 19,5 . 19,5 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Dapat dilakukan redistribusi 13 Biro Pemerintahan 22,S - 22,S bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga T erdapat perangkat server untuk menjalankan aplikasi pengadaan barang dan jasa serta layanan 14 Biro Pengadaan Barang 22,S 37,5 60 publik untuk proses pengadaan dan Jasa sehingga beban puncak pemakaian bandwidth mencapai SO Mbps dan juga dibutuhkan alokasi 3 ip public 15 BiroUmum 22,S - 22,5 Dapat dilakukan redistribusi bandwidth insidentil/keiadian t [61]
Alokasi Alokasi Alokasi No Nama Perangkat Bandwidth Bandwidth Bandwidth Keterangan Daerah Sebelum Tambahan Sesudah (Mbps) (Mbps) (Mbps) tidak terduga Dinas Energi dan Dapat dilakukan redistribusi 16 Sumber Daya Mineral 17,5 - 17,5 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Terdapat perangkat server untuk Dinas Kearsipan dan menjalankan berbagai macam 17 Perpustakaan 35,5 14,5 so aplikasi dan juga terdapat layanan publik sehingga dibutuhkan alokasi 5 ip publik Dinas Kelautan dan Dapat dilakukan redistribusi 18 Perikanan 17,5 - 17,S bandwidth insidentil/lcejadian tidak terduga Dinas Kepemudaan dan Dapat dilakukan redistribusi 19 Olahraga 35,5 - 35,5 bandwidth insidentil/lcejadian tidak terduga Dinas Kesehatan, Dapat dilakukan redistribusi 20 Kependudukan dan 42 - 42 bandwidth insidentil/lcejadian Catatan Sipil tidak terduga Terdapat 2-unit server yang 21 Dinas Komunikasi dan 35,S 20 55,5 menjalankan aplikasi Informatika perkantoran elektronik dan juga dibutuhkan alokasi 5 ip publik Dinas Koperasi, Tenaga Dapat dilakukan redistribusi 22 35,5 - 35,S bandwidth insidentil/lcejadian Kerja dan Transmigrasi tidak terduga Dinas Lingkungan Dapat dilakukan redistribusi 23 35,5 - 35,5 bandwidth insidentil/lc:ejadian Hidup dan Kehutanan tidak terduga Dinas Pariwisata dan Dapat dilakukan redistribusi 24 Ekonomi Kreatif 35,5 - 35,5 bandwidth insidentil/lc:ejadian tidak terduga Direncanakan akan diadakan Dinas Pekerjaan Umum penambahan I-unit server untuk 25 48,5 6,5 55 menjalankan aplikasi tertentu dan Perumahan Rakyat serta dibutuhkan alokasi 2 ip publik. Dinas Pemberdayaan Dapat dilakukan redistribusi 26 29,5 - 29,5 bandwidth insidentil/lc:ejadian Masyarakat dan Desa tidak terduga Dinas Pemberdayaan Dapat dilakukan redistribusi 27 Perempuan dan 29,5 - 29,5 bandwidth insidentil/lc:ejadian Perlindungan Anak tidak terduga Aplikasi perijinan sudah terintegrasi menggunakan aplikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dinas Penanaman (SICANTIK) yang berbasis 28 Modal dan Pelayanan 31 15 46 cloud (server terpusat pada Terpadu Satu Pintu server Kementerian Komunikasi dan Informatika). Oleh karena itu dibutuhkan bandwidth tambahan untuk mengakses aplikasi tersebut Dinas Pendidikan dan Dapat dilakukan redistribusi 29 Kebudayaan 35,5 - 35,5 bandwidth insidentil/lcejadian tidak terduga Dapat dilakukan redistribusi 30 Dinas Perhubungan 35,5 - 35,5 bandwidth insidentil/lcejadian tidak terduga ? [62]
Alokasi Alokasi Alokasi No Nama Perangkat Bandwidth Bandwidth Bandwidth Keterangan Daerah Sebelum Tambahan Sesudab (Mbps) (Mbps) (Mbps) Dinas Perindustrian dan Dapat dilakukan redistribusi 31 Perdagangan 35,5 - 35,5 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Dinas Pertanian dan Dapat dilakukan redistribusi 32 Ketahanan Pangan 35,5 - 35,5 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Dapat dilakukan redistribusi 33 Dinas Petemakan 35,5 - 35,5 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Dapat dilakukan redistribusi 34 Dinas Sosial 37 - 37 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Dapat dilakukan redistribusi 35 InspektoratDaerah 23,5 - 23,5 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Terdapat perangkat server untuk menjalankan berbagai macam RSUD Prof. Dr. W. Z. aplikasi dan juga terdapat 36 Johannes Kupang 47 15 62 layanan publik yang berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan masyarakat sehingga dibutuhkan alokasi 5 ip publik Satuan Polisi Pamong Dapat dilakukan redistribusi 37 Praja 29,5 - 29,5 bandwidth insidentil/kejadian tidak terduga Sekretariat Dewan Dapat dilakukan redistribusi 38 Perwakilan Rakyat 152,5 - 152,5 bandwidth insidentil/kej adian Daerah tidak terduga TOTAL 1300 1406,5 Total kebutuhan bandwidth yang dibutuhkan oleh seluruh perangkat daerah adalah kurang lebih sebesar 1,5 Gbps. Untuk mendukung proses kerja pemerintahan berbasis elektronik maka diperlukan juga alokasi bandwidth cadangan sebesar 5% (redistribusi) dari total bandwidth yang dibutuhkan di setiap perangkat daerah untuk mencegah terjadinya hal­ hal yang tidak terduga ataupun bersifat mendesak sehingga besamya kebutuhan bandwidth akhir adalah kurang lebih 1,6 Gbps. Proses redistribusi bandwidth akan diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Network Operation Control (NOC). Proses tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan pemakaian bandwidth perangkat daerah per harinya. 1.1.4 Analisis Kebutuhan Somber Daya Manusia (SDM) Handoko (1992)' menyebutkan bahwa peramalan atau perkiraan kebutuhan SDM merupakan bagian yang terpenting dan tersulit untuk dilaksanakan, pertama, perlu diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi permintaan, baik faktor-faktor pengaruh langsung, seperti persediaan personalia atau aspek-aspek 4 Handoko, Hani T. 1992. Manajemen Personalia dan SDM. Jakarta: BPFE. [63] :
organisasional lainnya, maupun faktor-faktor tidak langsung atau perubahan-perubahan lingkungan ekstem. Kedua, organisasi melakukan peramalan kebutuhan karyawan dalam suatu periode di waktu yang akan datang, keakuratan teknik peramalan menjadi sangat penting dalam memperoleh tingkat presisi yang diharapkan sebesar mungkin. Analisis kebutuhan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membantu organisasi atau suatu instansi pemerintahan dalam melaksanakan visi dan misi dari organisasi atau instansi pemerintahan tersebut dengan menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi atau instansi pemerintahan dan semakin meningkatnya perhatian terhadap manajemen SDM. Manfaat analisis kebutuhan SDM antara lain: ✓ Optimalisasi sistem manajemen informasi utamanya tentang data karyawan. ✓ Memanfaatkan sumber daya manusia seoptimal mungkin. ✓ Mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efisien dan efektif. ✓ Mengkoordinasi fungsi-fungsi manajemen secara optimal. ✓ Mampu membuat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dengan lebih akurat dan cerrnat. Berdasarkan data basil survey dan pengamatan langsung di setiap perangkat daerah ditemukan bahwa sekitar 90% sumber daya manusia yang terdapat pada setiap perangkat daerah dapat mengoperasikan komputer, namun sedikit sekali bahkan jarang sumber daya manusia yang tersedia pada setiap perangkat daerah yang memahami infrastruktur jaringan komputer dan pengelolaannya. Melihat betapa pentingnya penggunaan jaringan komputer di saat sekarang ini terutarna dalam mendukung hampir semua proses bisnis di setiap perangkat daerah, selain mengimplementasikan penggunaan jaringan komputer sebaiknya juga mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komputer tersebut. SDM jaringan yang dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menjagajaringan komputer tetap handal dan dapat melayani pengguna secara terns menerus, serta melakukan perawatan terhadap jaringan komputer. Berdasarkan tupoksi, SDM jaringan komputer terbagi atas administrator jaringan, dan teknisi jaringan. (64]
Administrator Jaringan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: ✓ Menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait termasuk hardware komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan semua konfigurasi. ✓ Melakukan backup data dan operasi pemulihan kerusakan. ✓ Mendiagnosa, memecahkan masalah, dan menyelesaikan perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan lainnya dan masalah sistem, dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan. ✓ Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan langkah-langkah keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, dan perangkat keras. ✓ Mengkonfigurasikan, memonitor, dan memelihara aplikasi email atau virus software perlindungan. ✓ Mengoperasikan master konsol untuk memonitor kinerja sistem komputer dan jaringan, dan untuk mengkoordinasikan komputer akses jaringan dan penggunaan. ✓ Memuat rekaman komputer dan disk, dan menginstal perangkat lunak dan kertas printer atau form. ✓ Desain, mengkonfigurasi, dan perangkat keras UJI komputer, jaringan lunak dan perangkat lunak sistem operasi. ✓ Memonitor kinerja jaringan untuk menentukan apakah penyesuaian perlu dibuat, dan untuk menentukan di mana perubahan harus dibuat di masa depan. ✓ Berunding dengan pengguna jaringan tentang bagaimana untuk memecahkan masalah sistem yang ada. Teknisi jaringan merniliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: ✓ Mengatur dan menangani masalah Local Area Network (LAN). ✓ Menyiapkan infrastruktur jaringan video conference. ✓ Mengelola router secara inherent. ✓ Menangani masalah (troubleshooting) secara teknis. ✓ Melakukan backup dan restore data untuk software dan data tertentu. ✓ Melakukan instalasi hardware maupun software perangkat komputer. ✓ Menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputer yang di hadapi pekerja. ✓ Mengajari dan melatih pegawai cara perawatan komputer. ✓ Mengajari dan melatih pegawai menggunakan aplikasi-aplikasi komputer. ✓ Mengajari dan melatih pegawai software-software dasar seperti Microsoft office. [65]
Kualifikasi administrator dan teknisi jaringan yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel 4.16. Tabel 4.16 Kualifikasi Administrator dan Teknisi Jaringan Posisi Kualifikasi Pendidikan minimal lulusan D3 atau Sl Komouter atau seienisnva Memahami spesifikasi hardware dan komponen hardware jaringan Memahami jaringan komputer dan mampu melakukan troubleshoot Administrator Memiliki sertifikat kompetensi jaringan seperti Cisco atau Mikrotik Mampu mengatur atau memanajemen user dalam jaringan Mamou memantau jaringan computer Up to date terhadap perkembangan informasi Menguasai sistem file dan partisi Pendidikan minimal lulusan SMK sederajat Memahami spesifikasi hardware dan komponen hardware jaringan Mampu mengoperasikan computer Mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi perkantoran Teknisi Memiliki pengetahuan sistem operasi berbasis iaringan Mamou melakukan instalasi sistem operasi Memiliki pengetahuan jaringan komputer (minimal LAN) dan mampu melakukan troub I eshoot Mampu melakukan diagnostik kesalahan Mampu melakukan pemeliharaan iaringan Berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan terdapat adanya server yang dikelola secara mandiri oleh perangkat daerah maka pengelompokan SOM yang ditugaskan untuk mengelola jaringan pada setiap perangkat daerah seperti ditunjukkan pada tabel 4 .17 berikut. Tabel 4.17 Kebutuhan SOM Pengelola Jaringan pada Setiap Perangkat Daerah No Nama Perangkat Daerah Kebutuhan Kualifikasi SDM Administrator Teknisi 1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak - v 2 Badan Keuangan Daerah V v 3 Badan Pendapatan dan aset daerah v v 4 Biro Administrasi Pimpinan - V 5 Biro Organisasi - V 6 Biro PBJ V V 7 Biro Pemerintahan - v 8 Biro Hukum - ✓ 9 BKD v v 10 DPMPTSP v v 11 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja - V 12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - v 13 Dinas Pemuda dan Olahraga - v 14 Dinas Kelautan dan Perikanan - V 15 Badan Kesbangpol - V 16 PUPR v v [66]
No Nama Perangkat Daerab Kebutuhan Kualifikasi SDM Administrator Teknisi 17 RSUD ✓ ✓ 18 Biro Umum (termasuk Pimpinan Daerah) ✓ ✓ 19 Diskominfo ✓ ✓ 20 Sekretariat DPRD ✓ v 21 Satpol PP - V 22 Dinas Peternakan - ✓ 23 Dinas Perhubungan - v 24 Dinas Pariwisata - v 25 Dinas LH dan Kehutanan - ✓ 26 Badan Pengelola Perbatasan - v 27 Bapelitbanda v � 28 Dinas Pertanian - v 29 BPBD - l 30 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan V V 31 Dinas Sosial - ✓ 32 Biro Perekonomian dan Administrasi - ✓ Pemerintahan 33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - ✓ 34 DinasESDM - ✓ 35 Dinas P&K ✓ ✓ 36 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan ✓ ✓ Sipil 37 Badan Pengembangan SDM - v 38 Inspektorat ✓ ✓ Total 15 38 1.2 Desain dan Arsitektur Jaringan Desain dan arsitektur jaringan merupakan gambaran pemetaan jaringan yang dititikberatkan pada pejabat struktural ( eselon II, III, dan IV) di setiap perangkat daerah. Desain dan arsitektur ini dibuat berdasarkan letak posisi ruang pejabat struktural di setiap perangkat daerah dan letak mesin absen elektronik (e-absen). Berikut ini merupakan desain dan arsitektur jaringan dari setiap perangkat daerah dalam hal ini diwakilkan oleh perangkat daerah yang bentuk organisasinya berupa Dinas, Badan dan Biro. Perangkat daerah berupa dinas diwakili oleh Dinas Perhubungan, perangkat daerah berupa badan diwakili oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan perangkat daerah berupa biro diwakili oleh Biro Hukum. Desain dan arsitektur jaringan lengkap seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada halaman lampiran. [67]
68 Berdasarkan gambar rancangan arsitektur infrastruktur jaringan LAN di samping dapat diketahui bahwa: V Jumlah titik/lokasi pejabat struktural dan mesin e­ absen berjumlah 21 lokasi/titik. V Jumlah Perangkat ONT yang digunakan untuk menghubungkan setiap titik/lokasi berjumlah 6 ONT. ✓ Jumlah splitter yang digunakan berjumlah 1 buah splitter I :4 dan I buah splitter l :8. ✓ Seluruh titik/lokasi Dinas Perhubungan dihubungkan melalui jaringan induk Diskominfo (OLT DISKOMINFO). ! o l oy 0LTD SKOMINFO ONT fora+roe coon eta. pa K #nbaow.an elathan MK Pm@per D fvgvol etabrr Kast Angie Perr a.gan ALLA Keys ii lMajr Keshartn l illi Lan Dan Ang Jal ONT sd Ang 0 Teal Calm yd as Anqk. Org Dann Tray" Dan Tera Kl Perna daaw Meda On Pengembang ONT Koda Lal an fr at Ang tn elyaw Gambar Rancangan Arsitektur Infrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: DINAS PERHUBUNGAN st, - Kabel FO Kabel tJTD Ka Anggk. Par er awn Rak l a. Desain dan Arsitektur Jaringan Dinas Perhubungan
b. Desain dan Arsitektur Jaringan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa � Gambar Rancangan Arsitektur Infrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja. A PROVINSINTT 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ·r {} 7 ; t i' Kuta au"tag1 4a "a@ Yr 7f i£ E' par a iu, a0-f Ppe # r ' 2 3+ i � I f !i Mes.in 9 9 E-Abs"n Kat"t +tutu at"d rD Pur M Berdasarkan gambar rancangan arsitektur infrastruktur jaringan LAN di samping dapat diketahui bahwa: ✓ Jumlah titik/lokasi pejabat struktural dan mesin e-absen berjumlah I 8 lokasi/titik. ✓ Jumlah Perangkat ONT yang digunakan untuk menghubungkan setiap titik/lokasi berjumlah 6 ONT. ✓ Jumlah splitter yang digunakan berjumlah 1 buah splitter 1 :4 dan I buah splitter I :8. ✓ Seluruh titik/lokasi Dinas Perhubungan dihubungkan melalui jaringan induk Kantor Gubernur I (OLT KANTOR GUBERNUR I). --. 68
c. Desain dan Arsitektur Biro Hukum Berdasarkan gambar rancangan arsitektur infrastruktur jaringan LAN di samping dapat diketahui bahwa: ✓ Jumlah titik/lokasi pejabat struktural dan mesin e­ absen berjumlah 12 lokasi/titik. ✓ Jumlah Perangkat ONT yang digunakan untuk menghubungkan setiap titik/lokasi berjumlah 4 ONT. ✓ Jumlah splitter yang digunakan berjumlah 1 buah splitter 1.4 dan 1 buah splitter 1.8. ✓ Seluruh titik/lokasi Biro Hukum dihubungkan melalui jaringan induk Kantor Gubemur TI (OLT KANTOR GUBERNUR II). i 9 uaer" -, C � f.pat , f 5 ! d: 71; ! s° t'.:. i ? ? + 5i � & Mein E.Abs en £ <l a £ 0 i • 9 9 8 Ruan repel. fr an at Iata auang abang Iaa f erg Kha Rut Lat a Iota Kea 99- ca Gambar Rancangan Arsitektur Infrastruktur Jarngan LAN 7 unit Kerja : BIRO UMUM SETDA PROV.NTT 68
$ Kasubag Verivikasl Akuntansl Ruang Kabag Ruang Kabag Kasubag Produk Hukum Daerah ONT Loby Kasubag Tata Usaha Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan ONT Kasubag protokol dan Perjalanan Kasubag Rumah Tangga dan Urusan Dalam Kasubag Anggaran Ruang Sekwan Ruang Kabag Umum Ket: Kabel FO Kabel UT OL T KANTOR GU BERN UR II ONT Ruang Bendahara Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : SEKRETARIA T DPRD Kasubag Administrasi
Ket: - Kabel FO Kabel UTP ONT 7 I l 1 I I 9 Ruang Kepala 9 Ruang BKD Bendahara - I.... . ma" D Sekretaris ,.._ Kasubag Keuangan ­ Kasubbag � 0 Kepeg & z Umum l I I - y @ Kasubah PDE - I OL T KANTOR GUBERNUR II I V ' Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV.NTT
9 9 Kabid Kasubid Perencanaan Perenc. Pendidikan & Simpeg .... Kasubid z Aparatu� 0 $ Kasubid Slmpeg Kabid Mutasi Kabid Disiplin ONT ab < Pengembangan Kasubid Disiplin Kasubid Kenaikan Pangkat ONT Kasubid Pensiun ONT Kadubid Korpri Kasubid Kesr� Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEOV.NTT
KANTOR GUBERNUR II ONT I ONT I I I I I I I I I $ 9 9 R. Kasat 9 R. Kabid Linmas R. Kabid SDA R. Kabid Gakda ]p Ket: R. Bidang Linamas R. Bidang SDA R. Bidang Gakda - Kabel FO 9 9 9 Pantrl - Kabel UT Aula I I I I I R. Subbag Umum I ONT I Kepeg h @ - R. Subbag 9I PDE R. Bidang Trantlb R. Sekretaris R. Subbag Keuangan R. Kabld Trantlb Gudang 9 9 I 9 9 W I I l I I I I r I I ONT r I D W ONT I OLT Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: SATPOL PP
Ruang Kasubid Customer Care Ruang Gaji Ruang Kabid Pengembangan Ruang Bendahara Ran Di ktur Ruang Unit Kepegawaia E-Absensi Ruang Kasubag Umum Ruang Sek Direktur Ruang Kabag Kesekretariatan Ruang Wadir Keuangan Ruang Sek Wadir Keuangan Ruang Kasubag Verifikasi Ruang Kabag Keuangan Ket: Mabel FO • Kabel UT Ruang Perlengkapan I OL T DISKOMINFO I Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. W.Z. JOHANNES PROVINSI NTT
I I - 9 9 BLUD Kasubag 9 SPAM Keuangan Kasubag Umum 9 .--- SIKPD Keuangan Mesin E-Absen I ONT I 4@a Gambar Rancangan Arsitektur Infrastruktur Jaringan LAN ti8)' Unit Kerja: PROVINSI NTT (Lt1) h z 0 OLT KANTOR GUBERNUR I
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : 'Ur PROVINSI NTT (Lt2) " I I 9 9 9 Sekretaris Kasubag Kepala Dinas PDE Dinas Ruang 9 Rapat I ONT 7 I >
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : PROVINSI NTT (Lt3) 9 Kasie Pembangunan ­ SDA -I - - 0 $ Kasie z 4 Perencanaan - I I 9 Kasie Pembangunan lrigasi I ONT I I 9 Kabid � KabidOP- Pembangunan SDA SDA Kasie Operasi 9 Prasarana SDA I Kasie 9 Perencanaan Operasi I I � Server& Kasie Operasi 9 CCTV # f 3] I
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: r PROVINSI NTT (Lt3 - Dinas Perikanan) I $ Kasie Perencaraan Kabid. Cipta 8} Karya - ONT I I Kasie Penyediaan Kasie Penataan Gedung 8} 9 Sarana & dan Bangunan 1 Prasarana Keciptakaryaan I I ONT I I I
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: PROVINSI NTT (Lt4) ONT I I - 9 Kabid. '- 9 Kabid. Tata Binamarga Ruang 9 Kasie Pemeliharaan Jalan & Jembatan � Kasie 9 h i-- z Perencanaan 0 TARU � -'- .... _ h z 1--- �Kasie 0 L- Perencanaan .... _ �Kasie Kasie ..___ Pengendalian � & Pengawasan ..,_ Pembangunan Ruang lrigasi - >>+
r 2 z cc u c 2 0 0r 9 z £ 5 0 d Bidang KPPM Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: ° urSA PROVINSINTT ONT I I " I [ ONT l I ONT l­ r l I 1 I 8 8 8 9 �asubag $ 9 9 00 ..... 00 0 0nG 00 Kasubag Kasubag ¢ ¢ 0 cp 0 c A c o ¢D ¢ Kepegawai ::, '7<" 3 ¢ -'7<" 3£¢ o DJ gz ( Q) (Q "' Keuangan PDE 0 '--- D) = 3= sE ( an Q) a c 0 �g. 5 z -. &5 t " -4 ­ -. ::, 35 ZN 0 5 o ­ 0 - 2 (Q Q) • Mesin 9 9 E-Absen I- ,.___ Kabid Bidang Kabid BPD PUEM lg Kasie Bid. PPD 1 Kepala Sekretaris Dlnas Kabi 9 Kasie 9 Kabid. PPD 9 9 9 Bid. PPD 2 I I t I g ONT ONT I I I L
rL ONT I ONT ONT I ONT - I I I ='} ] I , ' L, l � Ruang Kaban � Ruang 8 8 9 9 8 8 Sekretariat Ruang Ruang Ruang Ruang Kasubid Kasubid Kabid Kabid lmpl Poltk Politik Binldeo ...__ 9 Ruang Ruang Binldeo Binldeo Ruang Bidang Politik Mesin E-Absen Ruang Sekretaris 9 11 F / Ruang Kasubag Ruang Bidang Ruang Kabid Ket: Keuangan Ketahanan Ketahanan 9 $ Ruang Bidang I -Kabel FO - Ketahanan - Kabel UT - Agama w 9 @ I I I OL T DISKOMINFO I ONT I X p Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai II Unit Kerja : BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT I ONT I X I I Ruang PDE Kasubag 1 Kasubag 2 9 9 9 Ruang Kabid Kewaspadaan Nasional 9 Ruang Aula 9 I ONT 1 X I
I I ONT I I I &•• � Kasubag Umum Keuangan 0 Mesin E-Absen - 9 Kasubag POE Sekretaris �Dinas � Kepala Dinas I I I / I ONT I I I / I OL T KANTOR GUBERI •- Ga�bar_ Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: e-tr ·"w 'r +'WV PROVINSINTT '
0 � 0 G � z z T 0 Kasubag Kepegawaian Dan Umum EAbsen ONT Ins pektur 9 A Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai I I]' unit kerja : INSPEKTORAT
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai II Unit Kerja : INSPEKTORA T - lnspektur Pembantu Wllayah II Inspektur Pembantu Wilayah I -- - h z 0 h z 0 Kasubag Keuangan -- Kasubag PDE I �t------------1: ONT :
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai Ill Unit Kerja : INSPEKTORA T ....__ - - lnspektur Inspektur Pembantu Pemban tu Wilayah IV Wllayah Ill 9 8 '-- J_ I- h 9 � z z 0 0 - Sekretariat -� - ONT I I • I r " �
I I I 0 z Sekretarlat � Kasubag Keuangan - Kasubag PDE 9 I 1-1-----1-----------------_,J -Z�--4-------------------------------' di I Kadis Kasubag Kepegawalan � DanUmum � ­ - Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Gedung II Unit Kerja: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MANUAL � E-Absen - 0 !:j 2 {%.-5° z € Ket: 0 e gabel FO e Kabel UTP
Ruang Kepala Dinas Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTT Gudang Ket: - Kabel FO - Kabel UTP Ruang Sub Bagian Keuangan Ruang Sekretaris Dinas Ruang Laktasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga Kabid Pembudayaan Olahraga Ruang Sub Bagian PDE Kasubag Kasubag Ruang Perpustakaan Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kabid Peningkatan Kabid Pengembangan Prestasi Olahraga Pemuda Kabid Pemberdayaan Pemuda Kasie Kasie Kasie Bidang Pengembangan Pemuda Kasie Kasie Kasie Bidang Pemberdayaan Pemuda Toilet Toilet • I OL T DISKOMINFO I
Ruangan Sub Bagian PDE Ruangan Sekretaris Dinas = : 2 z 0c Lu 0 2D c 0: • ± 0 E-Absensi X Sekretaris Kasubag Kasubag Kasubag Ruangan Kepala Dinas Ruangan Sub Bagian Keuangan Ruangan Sub Bagian Kepegawaian & Umum Ket: • Kabel FO Kabel UTP Aula Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINS! NTT (Lt. 1)
Aula Ruangan Kepala Seksi Ruang n Bidang Sarana Pr sarana dan Pembejrdayaan In ustri Ruanga Bidang Perlin ungan Konsume dan Tertib Ni ga Ruangan Bidang Pengembangan Perdagangan Ruangan Kepala Seksi Ruangan Kepala Seksi Ruanga Bidang Pemba gunan Sumber O ya lndustri Ruangan Kepala Seksi Ruangan Bidang Pembangunan Sumber Daya lndustri
Ruang Kepala Dinas Ruang Sekretaris Dinas Ruang Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Ruang Kabid Kelembagaan Ruang Kabid Pemberdayaan Ruang Bidang Pemberda yaan & Koperasi UKM Kasie Mesin E-Absen Ruang Rapat Kadis Ruang Sekretaris Kadis Kasie Kasie Ruang SIDonal Gudang Aset Kasubag PDE Ruang Sub Bagian PDE Kasubag Kepeg. & Umum Ruang Kepegawaian dan Umum Kasubag Keuangan Ruang Sub Bagian Keuangan Ruang Koperasi KPRI wt Ket: a Kabel FO Kabel UTP OL T KANTOR GUBERNUR I Ruang Kabid Naker Ruang Bidang Naker Ruang Kabid Ketransmigrasian Ruang Ketransmigrasian Kasie Kasie Kasie Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
Ruang Kepala Dinas Ruang Sekretaris Dinas Ruang Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Ruang Kabid Kelembagaan Ruang Kabid Pemberdayaan Ruang Bidang Pemberdayaan & Koperasi UKM J Mesin E-Absen Ruang Rapat Kadis Ruang Sekretaris Kadis Kasie Kasie Ruang SIDonal Gudang Aset Kasubag PDE Ruang Sub Bagian PDE Kasubag Kepeg. & Umum Ruang Kepegawaian dan Umum Kasubag Keuangan Ruang Sub Bagian Keuangan Ruang Koperasi KPRI welt-MM Ket: Kabel FO - Kabel UJTp 4 V OL T KANTOR GUBERNUR I Ruang Kabid Naker Ruang Bidang Naker Ruang Kabid Ketransmigrasian Ruang Ketransmigrasian Kasie Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT Kasie w Kasie
l9 Kasie I 9 rl E Kasie ll ONT I Kabid Lijamsos 9 Kasie Ill 9 " ONT I I g Kasie l Kasie II Kasie Ill 9 9 9 I Kadis I ONT I I ONT I ONT I 11 I I I I l Kabid Kabid Kabld Kasie I Penanganan Rehabilitasl Pemberdayaan 9 9 Fakir Miskin Soslal Soslal PDE� - Kasie I $ $ 9 .... � 9 Sekretaris Kasie II � 9 • $ z ,__ Kasie Il 0 - ... Kasie Ill - 6; Kaslelll 9 L- [fr ­ I / Keuangan 6; 9 Kepegawaian Ket: W " gbel FO Kabel UTP I I ONT I l OL T KANTOR GU BERN UR I Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : DINAS SOSIAL
Ruang Korpri/Koperasi BID Argribis 4ct oambar Rancangan Arsitektur Infrastruktur Jaringan LAN ti unit Kera : DIN~S PETERNAKAN I I I ONT I I r � BID Sarpras ONT I I r ' X @ BID Bitpro \/ I I @ \/ Ruang Aula Ruang Kearsipan/ Perpusatakaan I OL T DISKOMINFO I - Ket: - Kabel FO - Kabel UTP
I ONT I I I I I I � Sekretarlat 9 Sekretarlat Umum Keuangan Dan Kepegawalan Sekretaris 5 - I Ruang Rapat 9 Sekretariat PDE $ I ONT I I I I 9 Kadisnak Dan Ruang Rapat
•- Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai I Unit Kerja : DINAS PERTANIAN 2 Ket: Kepala Dinas - Kabel FO a Kabel UTP 9 @ Kasubag Keuangan I- Absen & Tangga WC Pria /////////1I WC Wanita - 0 5 • I I o 8 5 " � I ONT I 0 I I z z T 0 -
Lt.2 Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LA Unit Kerja : DINAS PERTANIAN I ONT I I I Sekretaris 9 Kasubag Kepegawain $ Tangga WC Pria WC Wanita
F I ONT I I I I I I @ $ Kasie I c a 0 z .a 0 U Kabid 3 .__ 9 Kabid 5 ; 4= A - 0 i 3 .5 g P% 9 Kasie I g � 5 5@ 9 i2 Kasie I ,._ p z 7 f z 2 9 o Kasie I f • I z .a ONT 1-- £ 0 r C ca 0 9 c 9 Kabid c 0 Kasie ff f---3 ONT - - £ c a. c e £ c ­ 9 Kasie I F c 0 a E ca A g z • 0 9 Kasie I U Kasiell� I ONT 0p [ i ,...._ I £ • Ill 9 Kasie I • - I I Bidang Program Data Dan Evaluasi cu .[" - i Kasie ll Kasie Ill h 9 Kasie I 9 _z....._ Kabid g 5 0 .__ I I I ONT I I ' I I
Kasie II Bidang Ketahanan Pangan Kasie II ONT Kasie II ONT Kabid
9 Kasi Angk. Org 8 Kasubag PDE ,___ Dalam Trayek Dan Terminal I. Ruang Rapat Kasi Angk. Org Tidak 9 zI- Dalam Trayek 4L ,-- - ..___ Kadis 9 Kasi Pemaduan Moda 9 - 51 0 Dan Pengembangan Lobby "T AUL I A I Kabid Angk. 8 $ Kabld Sekretari $ i--- Pela yaran Angk. Jalan sDlnas I ONT I- Kasi Badan Usaha Jast Terkait Angkutan Kasi Angk. Penyebrangan �-Absen Pelayaran Kasubag 8, --- Kepegawalan - h 9 9 z Kasi. 0 8, Pengoperaslan I I Dan Pengelolaan ,- Kasi Angk. Pelayaran Rakyat I Pelabuhan I ONT I 9 9 I Kabld 8, Kasi Pengerukan Dan 9 Reklamasi Pelabuhan Kasubag - Kepelabuhanan Dan Kasi Pembangunan Keuangan Pelabuhan ·- -, I I ONT I I • I I I I 9 9 ..N z ,- Kasi Kasi 0 ¥ Rekayasa ManaJemen Kesetamatan .._ Ket_; Lalin Lalin Lalin Dan Angk. Kabel FO -·- Kabel UTP \/ Ruang Kabid 9 Lalu Lintas Jalan I OL T DISKOMINFO I Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : DINAS PERHUBUNGAN
11 [ as,8 &8 Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus @ ONT ONT �----___. Kasubag Keuan an I I E-Absen Kasubag ,tJ} Kepegawaian Dan Umum OL T GUBERNUR I & Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai I 'ti8 Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN JAN KEBUDAYAAN
I I ONT I 9 I I I ONT I Kadis I I I I Kasi I I Kabl� • [8 9 I ONT I Bidang Pembinaan Pendidikan Bidang Kebudayaan Menengath I I 8 8 Kasi Ill Kasi I 8 8 I I , " ] ONT I I Kasi I Kabl� 9 r Bidang Pembinaan .... - z Ketenagaan O Kasi Ill Kasi II � 8 9 8¥ r I I II . Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai II Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kasie Rang Seksi Pelay nan Perijinan dan on Perijinan Ruan Seksi Analisis 'erijinan den Non Perijinan Kasie Ruang Arsip FO Ruang Seksi Pengkajian er\rnan dan[don [.+, Perijinan Kasie Kabid Toilet Ruang Server Ruang Kepala Dinas Ruang Sub Bagian Keuangan Ka ubag Bidang Pelayanan Toilet Ruang Persuratan Ket: Kabel FO Kabel UTP 4 \ OL T KANTOR GUBERNUR I Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT (Lt.1)
Kasie Ruangan Bidang Pengembangan lklim Penanaman Modal Kasie Kasie Ruang Sekretaris Dinas Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Aula Kasie Ru ngan Bidang Pengend ian Kasie 7 X Toilet Toilet Kasubag Ket: a Kabel FO - Kabel UTP
Ket: " Kabel FO Kabel UTp R. TIC -- � Seksil 3 8 aw L -� Seksi3 e cu ... "iii "iii 'iii .¢ • .t 0 QI 8 KABIDI 0 0 KABIDII @ @) @ 9 I 9 ta l L t..7 -- -- - - - -- ­ 9 9 E-Absen � I - Seksil ·- - - -- I � KABIDIII 9 Seksi2 [ 8 Seksi 3 9 KASUBAG R. RAPAT KEUANGAN I of] 'A J X 0 u. z :E 9 0 a 5 0 Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: DINAS PARIWISATA
o 9 ---- ---- ----- KABID IV 8 so @so? 8 saw 9 SEKRETARIS � r- l z 0 -- KASUBAG 9 KASUBAG ­ UMUM KADIS PDE 9 9 r
Wc:/Kml R. Sub Bagian Prla Kepegawaian dan Umum Wc/Km Gudang .....__ - � 9 ........... � Wc/Km Keuangan I Wanita ....._ � � 9 Kasie 1 �- $ Kasie 2 f >-- z 0 'L 9 Kasie 3 R. Stat Lobl Tamu I R. Kepala Bidang I ONT I Penataan � 9 < I Kantin \/ I I Ket: egbel FO \/ -aiiuie OL T DISKOMINFO 9 @ R. Kepala Bidang Kasie 1 Pembinaan Kasie 2 9 0 z l Kasie 3 @ Wc/Km R. Seksl Penyuluh � ONT •- Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lar Unit Kerja: DINAS LH KEHUTANAN •
I - 9 We/Km � ,- 9 & Kasie 1 - R. Kepala Bidang R. Sekretaris Dinas R. Sub Baglan PDE I Perlindungan 9 Kasie 1 r I I ONT 9 Kasie 1 .____ R. Kepala Dinas @ I @ We I Kasie 1 I _.__ I ONT I 0 9 Kasie 2 �� l 0 z- d R. Kepala Bidang , .__ Perhutanan Sosial Ket: y g Kabel FO Kabel UTP - - Wc/Km Aula Gudang x Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai I Unit Kerja : DINAS LH KEHUTANAN
I I ONT I I @ 9 Ruang Kadis R. Kasubag Keuangan Teras $amping 9 9 R. Kasi R. Kasubag Layanan Kepegawaian dan Perpustakaan Umum X X X I l r X Teras x- Depan / I / I ONT 7 I OL T DISKOMINFO l Ket: -Kabel FO - Kabel UT • Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lanta Unit Kerja : GEOUNG A DINAS ARPUS ....
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai II Unit Kerja : GEDUNG A DINAS ARPUS R. Baca Dewasa I Lantal II R. Baca Dewasa II Lantal II R. Baca Dewasa Lantai Il Toilet R. Otomasl R. Data Center R. Sekretaris Dinas r R. Kabld Layanan Dan Pembinaan Perpustakaan I I • Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai I Unit Kerja: GEDUNG A DINAS ARPUS $i [ oNT I X
I $ R. Kasie Deposit Dan R. Membaca Deposit Ruang Gudang Ruang Referensi Ruang Mushola Kasi Kerjasama Dan Eksistensf R. Kasi Pengembangan Perpustakaan Dan Kegemaran Perpustakaan Membaca Toilet R. Center Of Excellence @ @ I I ONT I I X
t Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai Ill Unit Kerja : GEDUNG ARPUS 8 R. Kabid Pengembangan Dan Pelestarian ID Bahan Pustaka gy < R. Kas; P,..e,vas; -.& Bahan Pustaka � R. Kasi Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Pustaka
I ONT X I I I r r I 9 9 9 Kasi Pembinaan Kearsipan Kabid Pembinaan Dan Kasubag Program, Data Dan Pengawasan Kearsipan Evaluasi Kasi Pembinaan 9 SDM Kearsipan I ONT I Kasi Pengawasan Kearsipan 9 I X
FO UTP I ONT I I I I I $ 9 Toilet R. Kasi Pengelolaan Arsip Dinamis Ruang Kerja Staf G u D A N G R. Kabid Pengelolaan Arslp Ruang Ker]a Staf Tollet 8> @ I I I X I ONT I [ I " Ket: y Kabel - Kabel I OL T KANTOR GUBERNUR II I Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Lantai I Unit Kerja : GEDUNG DEPO
X R. Kasi Pengelolaan Arsip Statis 9 I I @ I ONT Ruang Arsip I � Ruang Kerja Staf Toilet
I I - - Bidang Kompetensi Manajerial, Pemertntahan Dan Sosial 7 I ONT I - - Kasubld 11�1------� � o l - E- Absen Kasubag Keuangan I Kasubag Kepegawalan Dan Umum Kabid� Bidang Kompetensi Teknis Dan Fungslonal Sekretaris - $ - h - z 0 - � Kepala Badan - $ - I Kasubid Il 9 Kasubld� I I I ONT I I Bidang Sertifikasi Dan Kelembagaan $ 5 %. '1<5 Gambar Rancangan Arsitektur I nfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Ket: " &abel FO e Kabel UTP - 0 r 4 3 % I< Al - 0 / c c 0o m � ,--. z c f 0 - -
l I Aula [on] [ecm] ONT Tapaleuk Sekretaris Staf TU Kasubag TU ONT Staf Kepegawaian Staf PDE [pCAtM ] Kasubag PDE KPID ii4IPA KPID ONT 7 KABID PIP KADIS Keuangan TU Kadis Kasie Media AP Kasie Layanan KomPub I Komisioner Kl TU Kl ] oNrk= Staf Kl ­ Perpustakaan KABID PER SAN DIAN Kasie Tata Kelola Sandi KABID Server Perlengkapan EGOV Aplikasi ONT =· LT ONT IPCAM ONT Kasie Kasie Kasie KPID PPID Tata Kelola Pengembangan Pengembangan eGov Aplikasi Eko KABID INFRA Kasie Pengawas Sandi Kasie Oprsnl Sandi Kasie Tata Kelola TIK I ONT I II Kasie Kasie Pengawasan Layanan Infra Infra t I ROUTER I
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT Bagian Biwas Bagian PUU Bagian Bantuan Hukum Ruang Benda hara Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Ruang Kabag Binwas Kab/ Kota Ruang Kabag PUU Mesin E-Absen Ruang Kabag Bantuan Hukum Ruang Rapat Ruang Tamu Ruang Kepala Biro Hukum ONT Gudang KM/WC V OLT KANTOR GUBERNUR II Ket: - Kabel FO Kabel UTP
Bagian Biwas Bagian PUU Bagian Bantuan Hukum Kasubag t) f Kasubag Lb [ Kasubagpl " Kasubaga Kasuba lz Kasubag Kasubag 8 Kasubag [ Kasubag Mesin E-Absen Ruang Rapat Ruang Tamu Gudang KM/ WC Ruang Benda hara Ruang Kabag Binwas Kab/ Kota Ruang Kabag PUU ONT Ruang Kabag Bantuan Hukum Ruang Karo ONT [our DISKOMINFO I Ket: Kabel FO - Kabel UTP
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BIRO UMUM SETDA PROV.NTT Mesin E-Absen 3 9 Ruang 0 "' )> u, Rapat Kasubag cD 0 o c Belanja = u, 3 c cp c mn = a Verifikasi 2 c el. x " " a 0 @?9 c ( c" 0 £ 4 sE 3 2 Kasubag P Z U 9 a" g ~ E @ A ::,- ... 59 Belanja Non ." a a • g PegawaiVer 8 ifikasi Kasubag Belanja Pegawai ONT ONT ONT 0 ,- l 3 z - ------------ (j 0 0 c 0 rT ;a z c ;a = Ruang Kepala Biro Ruang Kabag Tata Usaha Ruang Kabag Tata Usaha Keuangan Ruang Kabag Rumah Tangga
Tata Usaha Sekretaris Daerah Ass Tata Usaha Wakil Gubernur OL T KANTOR GUB II r--------1 I I I Lift Space I I I ll Ruang Rapat Gubemur Tata Usaha Gubemur Ruang Kerja Gubenur Ruang Kerja Sekretaris Ruang Kerja Wakil Gubenur Ruang Rapat Daerah f4JS'of@ff]s[Jal@ff Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : RUANG KERJA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTT t
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: RUANG KERJA ASISTEN PEMERINTAH PROVINSI NTT Ass 4 ONT Ruang Kerja Asisten I Tata Usaha Asisten I 8 Ruang Kerja Asisten II Tata Usaha Asisten II 8 Ruang Kerja Asisten Ill Tata Usaha Asisten Ill --------1 I Tangga Darurat I --------' r----------- 1 I Lift Space I , __ - --- - - -- - �----t Ruang Rapat Asisten I Ruang Rapat Asisten II Ruang Rapat Asisten Ill ' I I I I I ONT.-------------------'
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT Ruang Kepala Biro Ruang ARSIP ONT Mesin E-Absen Ruang KABAG I ONT ONT ONT ONT 0 9 Ruang z KABAG II -I = 0: 2 z cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uu c0 cU c c0 c c0 c c cU c0 c0 c [> co 0 0 .0 4 .n .0 • • .0 .0 .0 .0 2 2 2 :, 2 2 ­ 2 2 :, :, :, :, - c 9 Ruang V> V> V> V> V> V> V> V> V> u V> V> c c0 cU cU cu co c z U z £ 2 0c KABAG Ill ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 0 I- z 5 he d 0 Ruang Bendahara
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT 0 � i 4 0 0 0 c c <J Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Biro PBJ r----------- , I I I I I I I I Ruang Staf Ruang Rapat Ruang Kabag Ruang Kabag Ket: Kabel FO Kabel UTP
Ruang Kepala Biro PBJ Ruang Rapat Ruang Kabag Ruang Kabag ,----------- 1 I I I I I I I I I I I Ruang Staf I I I I I I I I I I I I l-----------1 Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag £ • 0 0 c 0 =
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT - cc 2 z c ILi co 2 0 0r 9 z 5 5 0 ONT Mesin E-Absen Ruang Rapat 0 0 0 0 0" 0 0 0 0 c0 cU cU c cU cu 0 cU c .0 • .n 0 .0 .n .£ .0 .0 ::, 2 ::, ::, 2 2 ­ 2 • 9 Cl) Cl) Cl) Cl) (/) Cl) (/) Cl) u Ruang £ ¢ cU $ (U z z � z Kepala Biro ¥ ¥ Ket: Kabel FO - Kabel UTP ONT a:: h z <C a.. Ruang Rapat Roaoo <' ABAGI Ruang KABAGII Ruang KABAG Ill
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINS I NTT (Lt. 1) Kasubag Pelmas Kasubag Pelmas & PPU Kasubag Dok. Publikasi & Penerbitan Ruang Radio Swara NTT Ruang Kabag Pers Ruang Kabag Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan V OL T KANTOR GUB II ¢ Ket: Kabel FO - Kabel UTP Gudang Ruang Keuangan Dapur Toilet Kasuba TU Ruang Rapat Kepala Biro Ruang Kepala Biro Kasubag Perpustakaan Ruang Perpustakaan Setda Prov. NTT
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NIT (Lt. 2) Ruang Kabag Protokol Kasubag Tamu Kasubag Perjalanan Ruang Tamu Protokol Ruang Tamu VIP Ruang Komputer Dapur
r ONT l I T [ l @ @ 9 Kasie I Kasie ll Kasie Ill Kabid Bidang Pemerintahan, g Sosial Dan Budaya � Kabid @ '- --- Bidang Penelllian Dan Kasie Ill I- Pengembangan z ----- 0 Kasie I Kasie II Bldang Penelllian Dan '--- � � Pengembangan � --- I 0 ·- I - z L .... _ Ket: -Kabel FO � Kabld -Kabel UT - Bidang Ekonami, lnfrastruktur dan Penegembangan - Wilayah Kaslelll � 0 Kasie I Kasie II I--- L 9 @ z z • 0 ¢ 0 � a I T � l r I ONT I 0 I - I 4 � < < Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja · BAPPELITBANGDA
Aula Kepala 9 Badan Mesin Absen t I ONT "l Kasubag Kepegawaian Dan Umum - 9 Kasubag Program Data & Kasubag Keuangan Evaluasi @ @ Sekretarl� Badan I l I � I I I ONT L
I - I ONT I I I - g $ 9 1, Kasie Ill Kasie I Kasie II - h ,__ Bldang Pengendallan Dan Evaluasl ..._ z 0 ,__ .__ - � Kabld Resume: ONT: 8 Unit SPLITTER (4 Port) : 1 Unit SPLITTER (8 Port) : 1 Unit Kabel UTP Cat 6 : 1 Ball Connector : 1 Box Kabel FO : 4 Paket
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT (Lt.1) Ruang Kepala Sadan Ruang Rapat Ruang Bendahara Pembantu Urusan Gaji Ruang Arsip - c 2 0 a:: 0 f 3 5 0 Lt2 E-Absensi Kasubag Kasubag Kasubag Kepeg. & Umum PDE Keuangan Ruang Bendahara Pengeluaran Ruang Sekretaris Sadan Ket Kabel FO Kabel UTP
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT (Lt. 2) Kasubid Retribusi Kasubid Lain-lain PAD Kasubid Dana Perimbangan Rung Kepala Bidang Pend patan 2 Toilet Ruang Arsip Ruang Rapat Utama Toilet Ruang Arsip Ke Kasubid Penilaian Kasubid Perencanaan Kasubid Penatausahaan Toilet Lift Space Tangga Darurat Kasubid Pemanfaatan Kasubid Pendataan Kasubid Penghapusan Kasubid Perlimbangan Bidang Anggaran (Sadan Keuangan Daerah) Kasubid Pengamanan Kasubid Pembukuan
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT (Lt. 1) Ruang Bendahara Pengeluaran Ruang Benda hara Gaji Gudang Ruang Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota Ruang Bendahara Bansos Ruang Kabid Perbendaharaan 0 5 � 0 2 G c 0 Ruang Kepala Badan Keuangan Daerah Ruang Rapat Kasubid Kasubid Kasubid Kasubid Kasubid Ket: Kabel FO Kabel UTP
Ruang Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota Ruang Bendahara Gaji Ruang Bendahara Bansos Ruang Bendahara Pengeluaran -------------10 � Kasubid Ruang Kabid Perbendaharaan Kasubid L Ruang Kepala Badan Keuangan Daerah Ruang Rapat Kasubid Kasubid Kasubid
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT (Lt. 3) Ruang Kabid Anggaran Kasubid Kasubid Kasubid Ruangan Bidang Anggaran (Lt. 3)
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : SADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT (Lt. 4) Ruang Kabid Akuntansi dan Laporan Kasubid Kasubid Kasubid @ Ruangan Bidang Akuntansi & Laporan (Lt. 4)
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: SADAN PENGELOLAH PERBATASAN .. -- _-. Kasubag @ 1 Keuangan le - I zl- WC Wanita 0 9 I WC Prla -- R. Kepala Badan Sekretarts 8, ......._ ­ 8== [ .___ 0 z Kepegumum 71 R. AULA � � Absen I 8 Kawasan Kasubid 8 - I - Perbatasan Antar '-- I Negara h 3 O z PDE z Kasubid 0 j @ � Kabid Infra 8 '-- Kawasan Kawasan Batas dan - ­ yuridiksi 9 B - Potensi " °aaaa I - Kabid Pengelolaan � 7_ Batas Antar Negara 0 z - Kabid 4 8) Pengelolaan I WC Wanita l -7 Potensi I z ­ WC Prta o, g°° Kasubid LT Perselisihan Penegasan Batas Batas Kab/Kota Kabid Penegasan � Batas Daerah = Ket Kabel FO - Kabel UTP
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja : SADAN PENANGGULANGAN BENCANA ,---------------- I ONT I r]OM4T ]. p Ot4T ] Kasubag Keuan gan 7 , L Kabid Pencegahan Sekretaris Kepala Badan Kabid Kabid Rehabilitasi Kedaruratan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Kasi I Kasi II Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Kasubag POE Kasi L Kasi II Mesin E-Absen Bidang Kedaruratan Dan Logistik Kasi1 Kasi I Ket: gpbel FO Kabel UTp l r ] ONT [ --- -- ----- OL T KANTOR GUBERNUR I ONT I
Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN Unit Kerja: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT ONT Ruang Sekretaris Kasubag PDE Ruang Dekon Gudang Rua g PDE J Ket: Kabel FO Kabel UTp Kasubag Keuangan Kasubag Kepeg.Umum Ruang Keuangan Ruang Rapat Toilet Toilet Ruang Baca Anak Ruang Laktasi Bidang PHKF/M Kasie Kasie Bidang PHP Kasie Mushola Ruang ForumAnak Kasie Bidang PKHP Kasie Bidang KGK Ka ie Ruang Ruang Kabid Kabid KGK PKHP OL T KANTOR GUB I
1 ONT Kasubag PDE Rua g PDE Kasubag Kepeg.Umum Rua g TU K dis Ruang Kepala Dinas Ruang Baca Anak Ruang Laktasi bid PHKPA Bidang PHKPl + , Kasie Kasie Ruang Kabid PKHP Bidang PKHP Kasie Kasie Gudang Ruang Sekretaris Ruang Dekon Resume : ONT : 6 Unit SPLITTER (4 Port) : 2 Unit SPLITTER (8 Port) : 1 Unit Kabel UTP Cat 6 : 1 Ball Connector : 1 Box Kabel FO : 5 Paket Kasubag Keuangan Ruang Keuangan Ket: - KabelFO Kabel UTP Ruang Rapat Toilet Toilet OL T KANTOR GUB I Kasie Bidang PHP > Mushola Ruang Forum Anak Bidang KGK Kasie
A Gambar Rancangan Arsitektur lnfrastruktur Jaringan LAN '{j Unit Kerja : BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN I ONT I I I I I 8, Ruang Kepala Biro ­ l ONT ] I ONT I I I I I Mesin E-Absen & $ 9 9 $ - Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag 0 Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag r- & 3 w $ l 3 z a ] <1 0 [ I 0 ONT c 0 m ;a '-- z c 0 = '--- Ruang 9 Ruang 9 Ruang 9 Ruang � Ruang Kabag Kabag Kabag Kabag Rapat I I I I I I ONT I I I
BAB. IV PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil kajian arsitek:tur infrastruk:tur jaringan LAN pada 38 PD Provinsi NTT maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Persentase ketersediaan jaringan LAN pada perangkat daerah adalah 63% dari jumlah perangkat daerah belum memiliki jaringan LAN dan 37% dari jumlah perangkat daerah sudah memiliki jaringan LAN. 2. Perangkat daerah yang belum memiliki jaringan LAN tidak dapat diintegrasikan ke jaringa intra pemerintah daerah. 3. Jaringan LAN yang terdapat pada setiap perangkat daerah hams terstandarisasi agar mudah di integrasikan ke jaringan intra pemerintah daerah. 4. Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengatur, membina, dan mengendalikan pendistribusian bandwidth internet ke seluruh perangkat daerah apabila semua jaringan LAN pada perangkat daerah sudah terintegrasi. 5. Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT sebagai Network Operation Center (NOC) dalam manajemen jaringan LAN dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi NTT. 5.2 Rekomendasi Untuk dapat menindaklanjuti kesimpulan diatas maka diberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Dibutuhkan pembangunan jaringan LAN pada 38 perangkat daerah yang terstandarisasi dan terintegrasi sesuai analisis harga tahun 2020 dibutuhkan Rp. 1,5 Milyar. 2. Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT wajib memiliki Network Operation Control (NOC) untuk mengelola Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi NTT. 3. Untuk kelancaran proses redistribusi maka akan dibangun 3 OLT yaitu OLT Diskominfo, OL T Kantor Gubemur I, dan OL T Kantor Gubemur II. 4. Untuk membangun Jaringan Intra Pemerintah Provinsi maka dibutuhkan pembangunan jaringan Backbone utama berbasis fiber optik yang menghubungkan semua LAN pada 38 perangkat daerah dengan NOC yang ada di Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT, untuk menghubungkan jaringan LAN pada 38 69
Perangkat Daerah Provinsi NTT secara terintegrasi. Untuk itu, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui skema sewa jaringan backbone dari pihak ketiga karena lebih efektif dan efisien. 5. Besaran bandwith internet yang dibutuhkan bagi seluruh Perangkat Daerah adalah sebesar 1,6 Gbps dan sebaiknya pengelolaan bandwidth disarankan terpusat di Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT sehingga mempermudah dalam pengontrolan dan pengendalian serta lebih efektif dan efisien. 6. Sumber daya manusia pengelola jaringan dari segi kualitas dan kuantitas perlu ditingkatkan antara lain melalui perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi dalam bidang TIK terkhususnya memiliki pengetahuan di bidang jaringan komputer. Selain juga dibutuhkan bimtek secara berkala bagi para operator dan teknisi pada setiap perangkat daerah. 7. Perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga didalam pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan Network Operation Control�� ' l Guse% ~TMUR ( vmT 69