This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Mengembangkan Intelektualitas Membangun Budaya Sadar Hukum ISSN : 1412-2480 Volume XIII Nomor 2 Nopember 2015 Diterbitkan oleh: SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara, Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: 1
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Pemimpin Umum/Penanggungjawab : Salis M. Abduh, S.H., M.H. Wakil Pemimpin Umum : Syafruddin, S.H., M.H. Pemimpin Redaksi : Slamet Riyanto, S.H., M.H. Dewan Redaksi : Muhammad Idran, S.H., M.H., Kamilatun, S.H., M.H., Mardani Umar, S.H., M.H. Redaktur Pelaksana : Suwardi, S.H., M.H. Sekretaris Redaksi : Supriyo, S.H. (non aktif) Bendahara : Adi Wibowo, S.T. Sirkulasi : Zubaidah, S.H., Nismanila, A.Md., M. Gandi, A.Md., Syahruddin Pracetak/Desain Grafis : Suwardi, S.H. Alamat Redaksi : Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara, Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287, E-Mail : 2
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Redaksi Redaksi Redaksi Redaksi Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jurnal LEGALITA yang ditangan pembaca adalah Volume XIII Nomor 2, Nopember 2015. Edisi ini Jurnal LEGALITA mengangkat berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai penulis dari STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sendiri maupun perguruan tinggi lain khususnya di Lampung. Dengan keberagaman ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan dapat menjadi sarana penyebaran gagasan pemikiran dan pengembangan hukum kepada masyarakat. Di era sekarang ini dinamika perkembangan hukum berubah dengan cepat terutama peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat pula, sehingga perkembangan-perkembangan ini perlu diikuti oleh masyarakat dari berbagai media. Semoga kehadiran Jurnal LEGALITA Volume XIII Nomor 2, Nopember 2015. Dapat memenuhi harapan pembaca. selamat membaca semoga bermanfaat Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Redaksi 3
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Menyemai Keilmuan Hukum dan Moral Integratif; Model Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Hakim Dari Tirani Korupsi Peradilan Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. ..... ... 5 Membangun Komitmen Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat Salis M. Abduh, S.H., M.H. ... ... 22 Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Perkara No: 82/Pid. Sus/ 2014/PN. Kbu) M. Idran, S.H., M.H. dan Zafirin Tohir... ... 31 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus (Studi Perbandingan Antara Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong) Slamet Riyanto, S.H., M.H. ... ... 49 Konsep Bantuan Hukum Struktural Dan Perkembangannya Suwardi, S.H., M.H. ... ... 62 Perlindungan Hukum Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kasmawati, S.H.,M.Hum... 76 Problematika Dalam Pelaksanaan Profesi Hukum Tirta Gautama, S.H.,M.H. ... . 86 4
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal MENYEMAI KEILMUAN HUKUM DAN MORAL INTEGRATIF; MODEL PENGUATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS HAKIM DARI TIRANI KORUPSI PERADILAN Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. slamethar@yahoo.co.id STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung Abstrak Konsep integrasi, menjadi konsep yang digunakan untuk menghadirkan moral yang merefleksikan agama sebagai refleksi akhlakul karimah, moral yang luhur atau budi pekerti yang mulia terintegrasi dengan kompetensi keilmuan hukum pidana aparat penegak hukum. Hukum pidana positif saat ini telah menjauhkan aparat dengan wacana moral. Penegakan tindak pidana korupsi saat ini oleh Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan tidak cukup hanya berdasarkan hukum Kata Kunci: Moral Integratif, Akuntabilitas Hakim, Tirani Korupsi Peradilan 5
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal A. Pengantar Korupsi peradilan (judicial corruption),1 merupakan jenis korupsi yang paling tinggi untuk kategori kejahatan yang terkutuk (condemned) karena menghancurkan bagian dari pilar-pilar pemerintahan yang demokratis,2 dan pilar-pilar negara hukum.3 Dalam kondisi "mengadili" diwarnai oleh korupsi peradilan, calo-calo hukum,4 maka Institusi pengadilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan, tidak dapat diharapkan untuk melindungi kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan oleh para pencari keadilan (justice seeker), karena dalam situasi seperti itu hukum sudah menjadi komoditas, hukum tunduk pada hukum pasar, dan hukum pasar biasanya didikte oleh penawaran dan permintaan.5 Bagi masyarakat umum, mengetahui proses mengadili hanyalah kognisi terbatas tentang hukum yakni, perihal ditahan atau tidaknya seseorang, dihukum atau dibebaskan, berat atau ringan hukumannya. Sedangkan yang sesungguhnya adalah akuntabilitas,6 hakim, dalam paling mendasar 1 Banyak istilah yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan perilaku korupsi suap hakim, seperti mafia peradilan, mafia hukum dan lain sebagainya. Kesemua istilah tersebut pada dasarnya memberikan pengertian, perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh hakim dan masyarakat pencari keadilan untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga perbuatan melawan hukum yang menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Satgas PMH, Akar Masalah Mafia Peradilan (Jakarta:Satgas PMH-UNDP,2010), hlm.5. 2 International Commision of Jurists, Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption, The Experience of Lesotho, Justice S. Peete Lesotho Sun International Maseru, July 29, 2010. 3 Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka merupakan salah satu pilar utama tegaknya hukum. Oksidelfa Yanto, Mafia Hukum, Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia (Jakarta:Penebar Swadaya Group,2010), hlm.39. 4 Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2005), hlm.211 5 Ibid. hlm.212. 6 Terdapat beberapa model akuntabilitas kekuasaan kehakiman (1) Political, constitutional accountability: peradilan bertanggungjawab kepada lembaga politik, termasuk dimakzulkan (impeachment) oleh parlemen, dan tunduk kepada konstitusi; (2) Societal accountability: kontrol masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan yang dipublikasikan, kemungkinan dissenting opinion dalam putusan (ini juga merupakan bentuk akuntabilitas profesional); (3) Legal (personal) accountability: hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui majelis kehormatan hakim; hakim bertanggung jawab atas kesalahan putusannya. Untuk itu tersedia upaya hukum terhadap putusan hakim 6
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal ilmiah dan obyektif dalam menggunakan keilmuan hukum mensistematisasi, menganalisis, dan menalar, serta menyusun konstruksi hukum. Proses ini banyak yang tidak dimengerti. Hal ini disamping memang sangat rumit dan membutuhkan pengetahuan ilmu hukum. Kebanyakan kesalahan yang dibuat oleh hakim dalam bentuk-bentuk diatas tidak populer. Sama halnya dengan melacak suap menyuap dalam praktik peradilan. 7 secara Salah satu contoh kasus yang masih segar dalam ingatan, adalah putusan pengadilan Tipikor Tanjungkarang tahun 2011 yang membebaskan Bupati Satono dari dakwaan korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur dengan kerugian negara sebesar Rp 119.448.119.800,00. Catatan dari eksaminasi publik yang dilakukan ICW terhadap putusan tersebut, meskipun tidak secara terang menyatakan adanya praktik korupsi suap, mengemukakan lemahnya dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim diduga adanya kolaborasi antara jaksa penuntut umum, pengacara dan hakim untuk membebaskan terdakwa.8 Catatan eksaminasi publik di atas, merupakan salah satu contoh dari sekian banyak tidak mengoptimalkan keilmuan hukum sebagai kontrol intelektual dan moral sebagai kontrol diri yang seharusnya digunakan untuk mendiagnosis tindak pidana yang terjadi sebagai landasan ilmiah menentukan obyektivitas tindakan hukum yang otentik (benar dan adil). tindakan hukum hakim yang mengabaikan atau Mengadili sebagai sarana menegakkan hukum dan pencegahan kejahatan,9 oleh kebanyakan hakim telah direduksi sebagai pekerjaan untuk (Indonesia: dari banding hingga kasasi dan peninjauan kembali). (4) Legal (vicarious) accountability: negara bertanggung jawab (state liability) atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim; negara dapat meminta hakim untuk ikut bertanggung jawab bersama negara (concurrent liability). Shimon Shetreet dan Jules Deschenes, 1995. Judicial Independence: the Contemporary Debate, hlm. 155 dalam Fajrul Falaakh, Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia, Makalah HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial, Pusham UII, 2010. 7 Emerson Yunto, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah, Panduan Eksaminasi Publik (Edisi Revisi (ICW:Jakarta,2011). hlm.5. 8 Pertanyaan kritis terhadap adanya kolaborasi jaksa, hakim dan pengacara membebaskan Terdakwa, menunjuk pada pola-pola sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur memiliki makna yang menunjuk pada praktik korupsi peradilan. ICW,Usaid, 2012, Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi, hlm.220-235. 9 Penyidik polri, jaksa penuntut umum, dan hakim, mestinya bekerjasama dalam suatu sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana korupsi. Aparat seharusnya membentengi diri, dan menolak 7
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal tujuan mencari dan mendapatkan keuntungan, dengan melakukan korupsi suap (meminta atau menerima suap) dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tindak pidana, baik atas perintah atasan langsung, kemauannya sendiri, ataupun karena kepentingan pihak lain. Berbagai cara dilakukan untuk melakukan korupsi suap, hal ini tentu menyebabkan mengadili sebagai proses melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi tidak obyektif, dan berpihak. Penerapan hukum pidana oleh hakim menjadi bias, antara lain dalam hal mengenai penentuan siapa yang seharusnya lebih tepat dan benar untuk dijatuhi hukuman, pemeriksaan dipersidangan yang tidak mendalam dan tuntas oleh hakim dalam mengurai peristiwa, fakta dan hukum, serta penentuan berat- ringan hukuman dan kerugian negara yang tidak spesifik dan tajam dalam pertimbangan hukum. tidak jelasnya pelaku utama dan pelaku pembantu, semua itu berlangsung seolah-olah sebagai sesuatu yang wajar dan tidak berdampak bagi kehidupan berhukum. Kondisi ini menggambarkan rendahnya integritas, hakim10. Mengadili sebagai proses penegakan hukum oleh hakim selama ini, telah umum menjadi ajang korupsi peradilan. Praktik korupsi suap, telah merusak tatanan penegakan hukum, karena hukum tidak lagi bekerja otentik dan otonom, tetapi menampilkan diri sebagai tempat mempertaruhkan uang untuk membeli keadilan. Tirani korupsi peradilan menindas kebebasan, kemandirian dan martabat peradilan. Hakim tidak menyadari pelaku perkara korupsi, menggunakan uang yang dikorupsinya sebagai ongkos melindungi diri melakukan korupsi suap. Mardjono Rekso Diputro menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Dengan konsep ini seharusnya sistem peradilan pidana berisi substansinya (i) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana (iii) berusaha agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua (Jakarta:PPKPH UI,1994), hlm.14. 10 Satu dari sepuluh hal yang harus dipedomani dalam hakim berperilaku adalah hakim harus berintegritas tinggi, yakni sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan atidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KYRI Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim 8
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal untuk melemahkan penegakan hukum dan menggagalkan pemberantasan korupsi.11 B. Paradoksal Penegakan Hukum Penegakan hukum oleh hakim telah melahirkan fenomena paradoks. Disatu sisi diskursus akademis penegakan hukum di optimalkan melalui upaya peningkatan independensi hakim, dilain sisi hakim melemahkannya dengan berpihak dan tidak obyektif dalam menegakkan hukum. Disatu sisi diskursus pemberantasan tindak pidana korupsi dioptimalkan kajian dan pembahasannya, di lain sisi, hakim melemahkannya dengan menempuh dan mengoptimalkan pendekatan pragmatis dan materialis atau korupsi peradilan (budaya amplop, budaya materi, budaya kotor/tercela atau budaya mafia peradilan, dan atau budaya pragmatis/jalan pintas/menerabas),12 semua itu bisa mengalahkan kebenaran dan keadilan yang menjadi dambaan semua orang. Usaha menegakkan keadilan oleh hakim tampaknya sulit lepas dari tirani korupsi peradilan. Perilaku korupsi suap yang sudah mengakar dan membudaya, tidak mudah terkontrol oleh pengawasan Komisi Yudisial (KY) maupun penindakan oleh KPK, selain keterbatasan kemampuan mengawasi hakim yang jumlahnya 8.500 orang,13 menyebar diseluruh daerah, tetapi juga kedua institusi ini rentan dengan kriminalisasi.14 Oleh karena itu hakim sebagai elemen penting yang menjadi benteng keadilan dan benteng pertahanan pencegahan tindak pidana korupsi penting menginsyafi, bahwa dirinya tidak lebih cuma parasit hukum, yang merusak institusi dimana ia hidup dan merusak simbol-simbol abstrak institusinya, citra, konotasi, makna. Hakim parasit melakukan dua kejahatan sekaligus. Pertama memperkaya diri dengan menghisap uang negara memanfaatkan lembaganya. Kedua, merusak citra 11 Reuters, March 8, 2010, lihat juga Indonesia negara terkorup diantara 6 negara lain di Asia Pasifik. Menurut Ketua PERC, Uang yang diperoleh dari korupsi telah digunakan oleh para koruptor itu sendiri untuk biaya melindungi diri mereka sendiri dan digunakan untuk melemahkan penegakan hukum. 12 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius Dalam Indonesia Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di (Semarang:BP.Undip,2011), hlm.4-7. 13 Indonesia Kekurangan Hakim, Kasus Menumpuk, 14 Maret 2015, 14 Mengungkap, membuktikan, atau menindak praktik korupsi suap bukanlah hal yang mudah, apalagi perbuatan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, sekalipun sudah ada lembaga anti korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga pengawasan hakim seperti Komisi Yudisial (KY). 9
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal lembaga sendiri dengan menyubversi nilai-nilai kejujuran, keadilan.15 luhurnya, kebenaran, Dari sisi kebijakan hukum pidana, Mengadili sebagai bagian dari sistem penegakan hukum pidana, yang di dalamnya terdapat komponen substansi hukum (legal substance)/hukum pidana materil, komponen struktur hukum (legal structure) pengadilan/hakim) dan komponen budaya hukum (legal culture) yaitu nilai, sikap dan pengetahuan/pemahaman hakim terhadap konteks hukum nasional atau sistem hukum nasional (siskumnas).16 Kebijakan negara lebih terfokus kepada perbaikan dan perubahan substansi hukum dan struktur hukum, sedangkan kultur hukum yang merupakan nilai-nilai, sikap dan pandangan hakim tidak tersentuh oleh perubahan kebijakan pada tingkat implementasi, seperti keteladanan, contoh baik. Dilihat dari komponen substansi hukum (hukum pidana materil), pemberantasan tindak pidana korupsi sejak masa pemerintahan demokrasi terpimpin (orde lama), orde baru, hingga pemerintahan reformasi sekarang ini masih terus dilakukan upaya-upaya pembaruannya, hal ini tampak pada banyaknya produk hukum yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.17 Dengan kata lain dari sudut substansi hukum (hukum pidana materil) 15 Yasraf Amir Piliang, Parasit Hukum, Kompas, 16 Oktober 2013. 16 Lihat, Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia), (Semarang:Badan Penerbit Undip,2011),hlm.2-3. Ibid.hlm.3-4. Apa yang dikemukakan Barda Nawawi Arief mengenai sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum, tampaknya mengacu pada pemikiran legal system Lawrence M .Friedman yang menerangkan bahwa (1) struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, dan (2) Substansi (peraturan perundang-undangan) adalah elemen lainnya. Kedua elemen (unsur) struktur dan substansi tersebut diberi ruhnya oleh (3) budaya hukum (legal culture). Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Lihat Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), (Bandung:Nusa Media,2009), hlm.15-18. 17 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Tidak berapa lama berlaku, dilakukan perubahan atas beberapa pasalnya menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah di ubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, dan Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dalam hubungannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi tahun 2003 United 10
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal perhatian negara cukup besar untuk usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian halnya dengan komponen struktur hukum (kelembagaan dan struktur peradilan, usaha-usaha pembaruan telah dilakukan, seperti reformasi lembaga peradilan, sejak diterapkannya kebijakan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, di samping adanya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Mahkamah Agung Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, MA melaksanakan berbagai program dengan capaian, antara lain, (1) program Reformasi Birokrasi (RB) yang berfokus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan sistem remunerasi dan manajemen dukungan (2) pembentukan Kelompok-kelompok Kerja (Pokja) Pembaruan Peradilan khusus untuk mempercepat implementasi agenda prioritas pembaruan peradilan; (3) terkikisnya tumpukan perkara, dari 20.314 perkara pada tahun 2004 hingga 11.479 perkara pada tahun 2009; (4) upaya meningkatkan kualitas hakim dan aparatur peradilan, melalui pembangunan Pusat Pendidikan di Megamendung, Jawa Barat dan pembenahan kurikulum serta pengembangan kualifikasi pengajar; (5) perbaikan sistem rekrutmen calon hakim dan perbaikan seleksi ketua pengadilan; (6) mendorong keterbukaan informasi melalui Surat Keputusan Ketua MA RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; serta (7) penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan Komisi Yudisial (KY).18 teknologi dan informasi; Mengenai komponen substansi, struktur dan kultur hukum Lawrence M Friedman mengemukakan: "struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum tetapi keduanya bersifat statis, seperti foto atau gambaran diam dari sebuah sistem hukum, gambar tak bernyawa dan bias, gambar tersebut tidak menampilkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum yang digambarkan semata-mata sebagai struktur dan substansi formal, yang oleh para cendekiawan selama ini telah diterima sebagai apa adanya. Kenyataannya, undang-undang (legal substance) digunakan Nation Covention Against Corruption (UNCAC) 2003 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Covention Against Corruption (UNCAC) 2003 (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi tahun 2003). 18 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan,2010-2035, (Jakarta:Mahakamah Agung RI,2010), hlm.3. 11
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal atau disalahgunakan, struktur (legal structure), badan/lembaga tertentu tidak bekerja, sementara yang lainnya bekerja dengan cara-cara yang tak lazim dan menyimpang dari ketentuan. Dengan kata lain, komponen legal substance dan legal structure dalam konteks legal dogmatis tidak cukup dapat menjelaskan bagaimana bekerjanya hukum dapat dipahami, kecuali dalam konteksnya yakni legal cultural." 19 Konteks budaya hukum dimaksud secara analitis, terdiri dari banyak elemen yang menghasilkan berbagai jenis proposisi perilaku-perilaku. Pertama, keteraturan umum perilaku, kedua proposisi yang terkait dengan kultur atau kelompok kultur.20 Kultur hukum ini penting, karena sikap-sikap (pandangan, nilai yang dianut) akan membantu terbentuknya tuntutan-tuntutan riil terhadap sistem hukum. Sikap-sikap itu akan menentukan ketika mengejawantah menjadi perilaku (kultur), dan kultur tersebut selanjutnya menginternalisasi ke dalam bentuk struktur, dan pada gilirannya struktur mempengaruhi (mengeksternalisasi) sikap-sikap, karena struktur mendefinisikan apa yang mungkin berlangsung, menetapkan apa yang dipandang lazim, dan menjelaskan dalam lingkaran apa pikiran dalam kultur tersebut harus berputar.21 Perilaku hakim dalam konteks korupsi peradilan tidak terlepas dari kompleksitas kultur hukum itu sendiri. Termasuk tatanan kehidupan modern,22 19 Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), (Bandung:Nusa Media,2009), hlm.15-18. 20 Ibid. 21 Op.Cit. Hlm 271 22 Salah satu pilar utama gerakan kemodernan ini adalah filsafat materialis. Kemunculan filsafat materialis ini sekaligus menandai berakhirnya pengaruh pola pemikiran abad pertengahan yang sangat idealistik dan spiritual.Pada masa pencerahan konsep materialisme dikaji dan di bahas secara mendalam dan berhasil memicu munculnya berbagai konsep pemikiran materialis lainnya. Diantaranya adalah konsep Rene Descartes tentang pikiran (mind) dan mnateri (matter). Oleh Descartes keduanya dijadikan realitas tersendiri. Pikiran oleh Descarates disebut sebagai res cognitas yang selanjutnya dikenal dengan cogito ergo sum (saya berpikir, maka saya ada), sementara materi disebut res extensa yakni realitas luar yang diamati. Pikiran adalah subyek dan materi adalah obyek. Pemisahan antara pikiran dan materi oleh Descartes yang menekankan pada superioritas rasio atas segala sesuatu, selanjutnya menjadi dasar perkembangan filsafat modern atau kemodernan lainnya. Beberapa karakteristik dasar dari kemodernan muncul dari konsep-konsep Descartes,seperti rasionalisme, individualisme, subyektivisme, kebenaran obyektif, dan lain-lain. Emanuel Wora, Perenialisme: Kritik atas modernisme dan Postmodernisme (Yogyakarta:Kanisius,2006) hlm.37-42. 12
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal yang dicirikan dengan gerakan rasionalisme telah menggiring alam kesadaran manusia ke dalam kehidupan yang materialistis. Materi menjadi orientasi dan kenyataan dasar masyarakat sekarang ini. Nilai-nilai adat istiadat yang mengandung pesan moralitas dan relegiusitas yang telah menjadi bagian turun temurun selama bertahun-tahun, mengalami pergeseran dan perubahan akibat masuknya modernisasi dengan nilai-nilai barat (westernisasi) yang bertolak belakang dengan latar sejarah dan sosio kultural serta ideologi bangsa Indonesia. Kekerabatan saja yang dianggap sebagai nilai paling mendasar beralih kearah individual dan mementingkan kehidupan material. Selain itu telah menggejala di berbagai kalangan bahwa mengejar kekayaan dan materi menjadi tujuan yang penting dalam mengisi kehidupan sosial.23 Itu sebabnya muncul paham bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya. Dalam bidang hukum, hukum modern dicirikan pada sifatnya yaitu : (1) duniawi atau sekuler dalam arti melepaskan diri dari agama. Hukum tidak lagi bertumpu pada wahyu Illahi, melainkan buatan penguasa yang menempatkan diri secara mandiri dari agama. (2) Pengembalian penguasa keagamaan ke dalam suasananya sendiri, yakni bidang keagamaan, (3) Mengeluarkan unsur- unsur irasional yang ada pada hukum, (4) Rasional, (5) Disistematisasi, artinya hal-hal yang kurang lebih merupakan satu kesatuan yang berhubungan satu dengan lain dan melalui ilmu pengetahuan diberi struktur yang logis. (6) (7) Profesionalisasi dan keilmiahan.24 Hukum modern atau Abstrak, positivisme hukum di atas,25 mengimplikasikan pemisahan tajam antara hukum dan moral. Hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, melainkan karena telah ditetapkan oleh penguasa yang sah. 23Agus Sachari,Budaya Visual Indonesia (Jakarta:Erlangga,2007),hlm.6. 24 John Gilissen, Frit Gorle, Op.Cit. hlm.66-78. 25 Positivisme hukum lahir mengikuti paradigma positivisme, yakni aliran filsafat yang berpangkal pada pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Pertemuan positivisme hukum dan ilmu alam (saintisme) tidak terlepas dari semangat keilmuwan pada saat itu untuk menjadikan ilmu sosial (termasuk hukum) netral (bebas nilai) dari kepentingan subyektif demi dicapainya obyektivitas dan kepastian yang terukur. Untuk itu ilmu hukum diharuskan mengikuti cara kerja (metode) kuantitatif ilmu pasti. Positivisme hukum secara epistemologi lahir sebagai kritik terhadap aliran hukum kodrat yang idealistik, abstrak dan tidak konkrit. Positivisme hukum justru hendak menurunkan kepada permasalahan jaminan kepastian hukum. Positivisme hukum konkrit yakni memberikan kepastian mengistirahatkan filsafat dari cara kerja spekulasinya. Dennys Lloyd. The Idea of Law, (Harmondsworth:Penmguin Books,1973),hlm.100-1007. 13
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Di Indonesia hukum modern yang di bawa Belanda dalam bentuk Code Napoleon ke legisme telah menyebabkan mendominasi di Indonesia,26 terutama dalam lapangan hukum pidana sangat terasa dengan diberlakukannya asas konkordasni melalui Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie (WvSNI) yang kemudian dirubah menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) dan selanjutnya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1946 diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang sekarang ini berlaku. falsafah aliran Indonesia Integrasi keilmuan hukum dan moral merupakan jalan melakukan penguatan integritas dan akuntabilitas yang meletakkan konseptualisasi berpikir hukum yang secara rasional menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan pada kesimbangan penalaran akal budi dan ruhani. Terdapat kaitan erat integrasi keduanya, yang oleh B.Herry Priyono begitu sentral bagi koreksi atau perbaikan praktik-praktik hukum yang sedang membusuk.27 C. Konsep Keilmuan Hukum dan Moral Integratif Cara mengadili yang hanya profit oriented, dalam jangka waktu lama tanpa diatur oleh kontrol intelektual dan kritik diri, akan berdampak semua tindakan dan aktivitasnya cenderung tidak terkendali dan akan mencapai kesesatan hasil pemikirannya.28 Dengan kata lain, cara berpikir hukum Hakim seharusnya menjadi sarana penting untuk mendiagnosis kebenaran dan keadilan, tidak terjamah oleh kontrol intelektual dan kritik diri. Penegak hukum tanpa kendali intelektual dan kritik diri, tidak hanya akan memperoleh kesesatan hasil pemikirannya akan tetapi lebih tragis lagi adalah ia mengalami kesesatan dalam cara berpikirnya.29 Konsep keilmuan hukum dan moral integratif secara teoritikal maupun praktikal lebih menekankan pada hukum tidak sekedar seperangkat aturan atau konsep, tetapi juga praktik berhukum di dalam lingkungan institusionalnya. Praktik berhukum inilah yang menentukan makna sebenarnya dari konsep keilmuan hukum dan moral integratif, bobotnya, implementasinya dan 26 Sunaryati Hartono,Op.Cit. hlm.53-54. 27 B.Herry Priyono, Dosen dan Ketua Program Studi Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Pengantar dalam Petrus CKL Bello, Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum 28 Arif Rohman, Rukiyati, L.Andriyani P, Epistemologi dan logika, Filsafat Untuk Pengembangan Pendidikan (Yogyakarta:Aswaja Presindeo-UNY Press,2014), hlm.3-4. 29 Ibid. 14
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal perannya di dalam kehidupan masyarakat. Lawrence M. Friedman menyebut penggunaan hukum dan praktik hukum oleh aparat penegak hukum menurutnya sebagai budaya hukum internal, yaitu ide-ide dan praktik yang dilakukan para pengemban professional hukum dalam menggalang tuntutan publik bagi penciptaan keadilan yang menyeluruh (total justice).30 Keilmuan hukum, dalam pemahaman ini dapat diartikan sebagai kontrol intelektual, sedang moral aparat dapat diartikan sebagai kritik diri, apabila aparat dalam menegakkan hukum menggunakan cara-cara dan kebiasaan korupsi suap dalam tindakan hukumnya, maka mengambil/menerima uang atau materi/barang dari tersangka/terdakwa atau yang mewakilinya dalam menjalankan hukum secara sadar mengambil cara berpikir yang tidak berdasarkan keilmuan hukum dan moral. Nalar keilmuan hukum dan moral integratif menuntut kesadaran dan keiklasan dalam hal, kesanggupan melakukan pengamatan yang cermat, menuntut kesanggupan melihat hubungan-hubungan, kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-kesalahan yang terselubung, waspada terhadap pembenaran diri (rasionalisasi) yang dicari-cari terhadap segalanya yang tidak relevan, terhadap prasangka-prasangka, terhadap pembutaan oleh rasa perasaan pribadi atau kelompok/golongan.31 Rekonstruksi nalar keilmuan hukum dan moral integratif sebagaimana ragaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Kesadaran moral menegakkan kebenaran dan keadilan esensinya merupakan ajaran agama sebagai perintah Tuhan untuk melakukan kebaikan untuk sesama; b) Kesadaran moral dalam menegakkan hukum membutuhkan metode ilmiah, sikap kritis dan obyektif yang berpangkal pada kebenaran sebagai acuannya, untuk; c) Menyingkap kasus tindak pidana korupsi berdasarkan keilmuan hukum, teori hukum dan filsafat hukum, dengan landasan agama atau moral relegius, selanjutnya; d) Melakukan interpretasi (pemahaman), mengkonstruksi dan sistematisasi secara dialektis, kasus tindak pidana korupsi, mencakup perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawabannya agar menjadi konkrit; 30 Hayyan ul Haq, Korupsi dan Budaya Hukum, Media Indonesia 21 Juli 2005. 31 Puspoprodjo, Logika Ilmu Menalar, Op.Cit. hlm.11. 15
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal e) Dilakukan secara terbuka dan konsisten untuk mendapatkan keputusan dan tindakan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat bagi masyarakat. jujur, Hakim sebagai individu-individu dalam konsep keilmuan hukum dan moral integratif merupakan subyek utama dan sentral dalam membentuk worldview dalam individu dalam lingkungan hidupnya, seperti halnya masyarakat. Relasi keilmuan hukum dan moral pada seseorang atau individu pengemban profesi hukum dapat dilihat dari fungsi keduanya yang dialektik dan interrelasi. Anwar Haryono mengatakan, hukum menggarap hubungan individu-individu dalam masyarakat agar kepentingannya tidak bertabrakan, dan dapat hidup berdampingan secara damai. Sedangkan moral berkepentingan supaya manusia sebagai individu dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan menjauhi segala sesuatu yang dianggap tidak baik.32 Keduanya berinterelasi dalam nalar sehat manusia dengan menghadirkan ucapan dan tindakan yang sejalan dan terpadu. Keilmuan hukum dan moral, pada dasarnya merujuk kepada paradigma pemikiran hukum yang memandang hukum dan moral adalah kesatuan, tidak tercerai, diantaranya diyakini oleh James Fitzjames Stephen, seterusnya dipertahankan oleh hakim Patrick A. Devlin,33 dan kemudian diteruskan oleh Alfred Thomson Dening.34 Argumentasi utama, pentingnya kebutuhan moral menyatu dalam hukum pidana adalah (i) untuk melestarikan tradisi, adat istiadat (ii) penegakan moralitas (iii) untuk Mencegah terjadinya kesalahan, dan (iv) untuk 32 Anwar Haryono, Indonesia Kita:Pemikiran Berwawasan Iman dan Islam (Jakarta:Gema Insani Press,1995) hlm.86. 33 Telah 35 tahun sejak H.L.A. Hart menerbitkan Hukum, Kebebasan dan Moralitas, menandai awal perdebatan H.L.A. Hart - P. Devlin mengenai penegakan moralitas oleh hukum pidana, dan 125 tahun sejak James Fitzjames Stephen menerbitkan Liberty, Equality, Fraternity, yang menjadi awal debat yang sama dengan John Stuart Mill. Perhatian Keduanya pada perdebatan mengenai penggunaan hukum pidana perlunya moral atau tidak. Klaim Mill dan Hart mengatakan "Tidak", sedangkan Fitzjames Stephen dan Devlin mengatakan "Ya." Lihat, Gerald Dworkin, Devlin Was Right: Law and the Enforcement of Morality, William and Mary Law Review, Volume 40, Issue 3. 1999, hlm.927. 34 Alfred Thomson Dening, adalah pengacara dan hakim di Inggris, seorang kristiani yang taat. Keputusannya selalu mendasarkan kepada agamanya. Tulisannya yang terkenal Without religion there is no morality and without morality there is no law di muat dalam Daily Telegrap (London),6 Maret 1999. Diakses tanggal 21 Mei 2014. 16
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal mengangkat atau menyempurnakan karakter manusia.35 Oleh karena itu untuk mengembangkan keilmuan hukum pidana dan moral sebagai ilmu hukum pidana Indonesia harus disertai usaha untuk mewujudkan pembaruan hukum pidana Indonesia, yaitu suatu upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan nilai- nilai sosio kultural masyarakat Indonesia.36 Dalam konsep keilmuan hukum dan moral, meletakkan asas filsafat. Asas keseimbangan keseimbangan ini dapat dianggap sebagai sikap bijaksana manusia dalam mencapai kehidupan pribadi dan sosialnya, dunia dan akhirat. Prinsip keseimbangan menetapkan sikap tidak melebihkan dan tidak mengurangi dalam segala aspek. Prinsip seimbang ini dapat dimaknai sebagai sikap terbaik karena dapat meletakkan secara proporsional, tidak berat sebelah, dalam segala hal, adil. Dalam keilmuan hukum pidana dan moral, keseimbangan bertalian aspek akal dan aspek intuitif, dalam penegakan hukum keseimbangan dalam penilaiannya antara aspek kepentingan individu dan kepentingan masyarakat,37 ketepatannya dalam menentukan parameter terhadap penilaian antara kepastian hukum dan keadilan sebagai prosedur pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan moral.38 Ketepatannya dalam menentukan parameter yang seimbang dalam mendiagnosis dan prosedur pengambilan keputusan akan memperkuat/memperkokoh diri dan jiwanya sehingga aparat mempunyai kemampuan untuk menemukan makna dalam setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan, sekecil apapun perbuatannya. sebagai landasan sebagai hal penting Konsep integrasi dalam keilmuan hukum dan moral melandasi filsafat dan relegiusitas keilmuan hukum pidana Indonesia. Dengan latar seperti itu memperjelas perbedaannya dengan hukum positif Barat dengan karakternya yang sekuler, individual dan kapitalisme. 35 Gerald Dworkin, Op.Cit. 36 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta:Kencana Prenada,2008), hlm.25. 37 Rancangan KUHP bertolak dari pemikiran keseimbangan monodualistik (daad- dader straafrecht), yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari perbuatan (daad), dan juga segi-segi subyektif dari orang pembuat (dader). Barda Nawawi, Ibid. hlm.97. 38 Jonathan Shconsheck, On Criminalization; An Essay in The Philosophy of Criminal Law (Netherland:Kluwer Academic Publisher,1994), hlm.29-30. 17
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Ilmu hukum dan moral sebagai konsep integratif, berusaha melawan tantangan paling besar dalam kehidupan berhukum di Indonesia, khususnya di dalam praktik penegakan hukum seperti diungkap Sunaryati Hartono sebagai berikut,39: "...banyaknya tuntutan masyarakat agar menyelesaikan suatu masalah melalui jalur hukum... sayangnya tidak diimbangi dengan budaya hukum internal para profesi hukum dan lembaga-lembaga hukum Indonesia. Pengacara Indonesia terlalu sering mengandalkan kekuatan uang untuk memenangkan perkara dan sebenarnya terlalu sering menyalahgunakan penguasaan ilmu hukumnya untuk memelintir makna dan tujuan hukum itu sendiri guna memenangkan perkara. Para panitera pengadilan dan para Hakim pun sudah terlalu sering bertekuk lutut pada iming-iming uang dan hidup mewah dan lupa bahwa ia ditempatkan di kursi Panitera dan kursi Hakim bukan sekedar untuk mencari nafkah, tetapi mengemban suatu misi, yaitu agar setiap orang, setiap warga negara, kaya ataupun miskin, pandai maupun bodoh, pria maupun wanita, anak kecil maupun kakek atau nenek, orang desa maupun orang kota, warga negara maupun warga negara asing, semuanya akan memperoleh keadilan. Tidak hanya sesuai dengan ketentuan harfiah pasal-pasal di dalam undang-undang, tetapi terlebih- lebih sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran berdasarkan pertimbangan hakim yang bijaksana, seimbang dan berprikemanusiaan, yang bersumber pada persatuan bangsa dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Juga para Jaksa dan Polisi begitu mudah tergiur oleh tumpukan uang dan lupa bahwa apapun yang ia lakukan sehari-hari adalah untuk dan atas nama negara Republik Indonesia. Jika ia menerima suap, maka ia lakukan juga atas nama negara Republik Indonesia, sehingga Republik Indonesia menjadi penerima suap, penjahat atau bahkan pembunuh akibat perbuatan terkutuk Jaksa dan atau Polisi." Praktik buruk berhukum seperti dikemukakan Sunaryati Hartono di atas faktanya menyebar di lingkungan peradilan umum di banyak wilayah hukum pengadilan di berbagai daerah di Indonesia. Praktik berhukum menjadi 39 Sunaryati Hartono, Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Indonesia Di Abad Ke 21, Orasi Ilmiah pada Dies Natalies Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2008. 18
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal sedemikian rupa sehingga tidak murni menjalankan urusan hukum. Profesi hukum lebih mementingkan fasilitas bisnis, yaitu dengan getting think done daripada dengan meringankan penderitaan manusia dan menolong orang.40 Kondisi berhukum di atas menurut Sunaryati Hartono yang perlu diperbaiki adalah budaya hukum internal yaitu budaya hukum para profesi hukum. Budaya hukum sumber daya manusia di dalam lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, panitera, dan Hakim pengadilan dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga para dosen dan guru besar yang tanpa mempertimbangkan kemampuan mahasiswanya meluluskan saja sebagai sarjana hukum, padahal ia tidak cukup dibekali dengan ilmu hukum, moral dan budaya hukum untuk dapat mengemban tugas atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa, atau atas nama Republik Indonesia yang berpancasila.41 Berangkat dari kelemahan-kelemahan praktik berhukum seperti di atas disebabkan paradigma berpikir hukumnya memisahkan ilmu hukum pidana dan moral. Ketiadaan fungsi moral sebagai intuisi yang merefleksikan sikap dan keyakinan agama telah menghilangkan integritas yang harusnya dipunyai hakim. Untuk merekonstruksi mentalitas hakim yang berintegritas tinggi dan akuntabel, maka integrasi merupakan konsep yang dianggap merepresentasikan keterpaduan antara keilmuan hukum pidana dan moral Hakim. Konsep integrasi, menjadi konsep yang digunakan untuk menghadirkan moral yang merefleksikan agama sebagai refleksi akhlakul karimah, moral yang luhur atau budi pekerti yang mulia terintegrasi dengan kompetensi keilmuan hukum pidana aparat penegak hukum. Hukum pidana positif saat ini telah menjauhkan aparat dengan wacana moral. Penegakan tindak pidana korupsi saat ini oleh Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan tidak cukup hanya berdasarkan hukum. 40 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain, Op.Cit. hlm.63. 41 Sunaryati Hartono, Membangun Budaya Hukum Pancasila. Op.Cit. 19
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal DAFTAR PUSTAKA Arief, Barda Nawawi, 2011, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Semarang:BP.Undip. ---------------------------, 2011, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia), Semarang:Badan Penerbit Undip. ---------------------------, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Jakarta:Kencana Prenada. Bello, Petrus CKL, 2011 Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum Jakarta:Erlangga. Dworkin, Gerald, 1999, Devlin Was Right: Law and the Enforcement of Morality, William and Mary Law Review, Volume 40, Issue 3. Depdiknas, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia PB,Jakarta:Gramedia. Falaakh, Fajrul, 2010, Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia, Makalah HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial, Pusham UII. Hayyan ul Haq, Korupsi dan Budaya Hukum, Media Indonesia 21 Juli 2005. Haryono, Anwar , 1995, Indonesia Kita:Pemikiran Berwawasan Iman dan Islam Jakarta:Gema Insani Press. Hartono, Sunaryati, 2008,Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Indonesia Di Abad Ke 21, Orasi Ilmiah pada Dies Natalies Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung. International Commision of Jurists, 2010, Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption, The Experience of Lesotho, Justice S. Peete Lesotho Sun International Maseru. ICW, Usaid, 2012, Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi., Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KYRI Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Lloyd, Dennys 1997, The Idea of Law, Harmondsworth:Penmguin Books. 20
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Lubis, Todung Mulya, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. M. Friedman, Lawrence, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), Bandung:Nusa Media. Mahkamah Agung RI, 2010, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan,2010-2035, (Jakarta:Mahakamah Agung RI. Piliang, Yasraf Amir, 2013, Parasit Hukum, Kompas, 16 Oktober. Rahardjo, Satjipto, 2006. Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia, Jakarta: Kompas. Reksodiputro, Mardjono 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua Jakarta:PPKPH UI. Rohman, Arif, Rukiyati, L.Andriyani P, 2014 Epistemologi dan logika, Filsafat Untuk Pengembangan Pendidikan Yogyakarta:Aswaja Presindeo-UNY Press. Satgas PMH, 2010, Akar Masalah Mafia Peradilan (Jakarta:Satgas PMH- UNDP. Shconsheck, Jonathan, 1994, On Criminalization; An Essay in The Philosophy of Criminal Law Netherland:Kluwer Academic Publisher. Sachari, Agus, 2007, Budaya Visual Indonesia Jakarta:Erlangga. Yanto, Oksidelfa, 2010, Mafia Hukum, Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia Jakarta:Penebar Swadaya Group. Wora, Emanuel 2006 Perenialisme: Kritik atas modernisme dan Postmodernisme Yogyakarta:Kanisius. Panduan Yunto, Emerson, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah,2011, Eksaminasi Publik, Edisi Revisi.ICW:Jakarta. Reuters, March 8, 2010, 14 Maret 2015, Diakses tanggal 21 Mei 2014. 21
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal MEMBANGUN KOMITMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS MASYARAKAT Salis M. Abduh, S.H., M.H. STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung Abstrak Penanggulangan pengangguran perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus proses perubahan prilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini juga memungkinkan penyelesaian kemiskinan dapat dilakukan lebih mendasar, menguatkan komitmen kebersamaan diantara masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggungjawab bersama. Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan, Berbasis Masyarakat 22
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal 1. Latar Belakang Masalah Dua isu sentral masalah pembangunan yang masih menghantui Bangsa Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Kedua permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam banyak kasus kemiskinan diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan pekerjaan. Dilain sisi, kemiskinan menghambat akses terhadap pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia. Jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketidakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development Goals atau MDGs. Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum tercapainya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan. Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang relatif banyak ini terutama dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangannya, baik melalui pendanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun demikian, upaya yang sedemikian tinggi kuantitasnya belum secara signifikan dapat menyelesaikan kemiskinan. Terlihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin. Banyak faktor penyebab kemiskinan, baik eksternal maupun internal. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang memicu inflasi sangat menekan taraf hidup sebagian besar masyarakat, lebih-lebih masyarakat miskin. Mereka yang tadinya hampir miskin menjadi menurun taraf hidupnya sebagai akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada keluarga miskin serta kondisi lainnya yang tidak memungkinkan mereka meraih berbagai fasilitas yang tersedia di pasaran. Konsep penanggulangan kemiskinan yang cenderung kurang mendidik seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau pemberian aneka macam Kartu (Sehat, Pintar) dan lain-lain, yang banyak menuai koreksi masyarakat terutama kelompok abu-abu (hampir miskin) yang ingin tetap miskin agar mendapat bantuan. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan tersebut diperlukan terobosan pemikiran yang memungkinkan angka kemiskinan dapat ditekan 23
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal sekaligus membelajarkan masyarakat bahwa adalah penting menjadi manusia kaya, setidaknya secara moral. Oleh karena itu orientasi terhadap pola pengentasan kemiskinan mesti lebih berbasis pada masyarakat dimana terjadi kemiskinan. 2. Kemiskinan dan Faktor Penyebabnya 2.1 Pengertian Kemiskinan Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Ketakberdayaan penduduk miskin, disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuat peluang orang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, maka ditegaskan bahwa betapa pentingnya mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan hak. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini, yang beranjak dari pendekatan berbasis hak ini mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Para ahli ekonomi mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, permukiman, kesehatan, dan pendidikan. Ukuran ini terkait dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum, misalnya untuk daerah perkotaan kebutuhan 24
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal minimal perkapita setara dengan 420 kg beras pertahunnya, dan untuk daerah pedesaan 320 kg. 2.2 Faktor Penyebab Kemiskinan Kemiskinan, khususnya kemiskinan di kota erat kaitannya dengan langkanya peluang kerja yang produktif. Penduduk, baik pendatang (urbanis) maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan kerja, dengan kemampuan yang mereka miliki menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan kehidupan kota. Dipandang dari sudut ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sisi: 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang. Penduduk miskin memiliki sumberdaya terbatas dan kualitasnya rendah. 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. 4) Didaerah perkotaan, derasnya arus migran masuk juga memberi dampak terhadap semakin banyaknya penduduk dalam kategori miskin. Prilaku para migran dalam kehidupan kota yang sedemikian rupa, yakni pengeluaran yang serendah-rendahnya di daerah tujuan (kota) agar dapat menabung untuk dapat di bawa pulang ketika mereka mudik ke kampung halaman sebagian kecil (daerah asal). Para migran memanfaatkan hanya pendapatannya mereka untuk pengeluaran di daerah tujuan, disamping memang sebagian besar dari mereka berpendapatan rendah karena kualitas sumberdaya manusianya juga rendah. Munculnya permukiman kumuh adalah salah satu ciri kemiskinan perkotaan. 5) Di daerah perkotaan, terputusnya akses pengairan di sebagian subak-subak, berdampak pada perubahan prilaku petani. Apabila petani tidak dapatsegera mengantisipasi perubahan tersebut, mereka akan kesulitan untuk melakukan aktivitas produktif di pertanian. Optimalisasi lahan yang telah terputus akses pengairannya perlu segera dipolakan agar kemanfatannya oleh petani dan masyarakat perkotaan dapat dirasakan. 25
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal 3. Efektifitas Berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan Persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Hal ini menyebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan menghadapi hambatan dan pelaksanaannya. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan. Mulai dari program yang ditujukan untuk petani, melalui berbagai skim kredit dan subsidi, sampai pada berbagai program pemberdayaan untuk keluarga miskin, seperti pemberian dana bergulir, program ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Namun berbagai program tersebut belum secara signifikan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Kelemahan berbagai program penanggulangan kemiskinan, diawali dari beberapa persoalan berikut: 1) Program yang dilaksanakan berpedoman pada perguliran dan bantuan. Karena konsepnya adalah bergulir, logikanya yang mampu mengikuti program tersebut adalah mereka yang memiliki usaha produktif, dan kecil kemungkinan masyarakat yang benar-benar miskin dapat mengikuti program dana bergulir. 2) Kecilnya peluang rumah tangga miskin ikut dalam pola pergiliran disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga sangat beresiko terhadap keberhasilan program. 3) Adanya gejala ketidaktepatan pendataan penduduk miskin, yang terutama dilakukan petugas desa yang cenderung pilih kasih, sehingga data penduduk miskin untuk penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran. 4) Kecenderungan adanya pemilihan daerah sasaran program dengan harapan tingkat keberhasilannya dapat lebih diukur. Hal ini berakibat pula pada salah sasaran. 5) Sikap mental penduduk miskin yang cenderung pasrah, menerima apa adanya, merasa miskin adalah nasib, takdir dan lainnya adalah sikap mental yang menghambat program kemiskinan. 6) Program-program yang cenderung memberi "ikan", bukan kail dan atau cara memancing dapat menggeser perilaku masyarakat yang justru ingin menjadi miskin agar mendapat bantuan kemiskinan, bukan justru berupaya bagaimana mereka dapat keluar dari kemiskinan. 26
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal 4. Membangun Komitmen Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat Penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan memanfaatkan keunggulan lokal adalah salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penanggulangan kemiskinan. Konsepnya adalah membangun desa secara terintegrasi. Tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, terletak pada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang ada didaerahnya masing-masing. Melalui cara ini, peran pemerintah lebih pada fasilitator. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan UUD 1945 adalah sistem ekonomi yang demokratis, artinya tujuan pencapaian kesejahteraan dalam masyarakat dilakukan dengan cara yang demokratis. Beberapa prinsip dalam membangun ekonomi kerakyatan yaitu sebagai berikut: 1) strategi pembangunan yang memihak rakyat; 2) prinsip pedoman pembangunan atas dasar musyawarah mufakat; 3) prinsip keterpaduan mekanisme pembangunan antara kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan nasional; 4) prinsip koordinasi secara lintas sektor dan lintas daerah; dan 5) prinsip pelestarian pembangunan yang diselenggarakan melalui proses pembiayaan pembangunan, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh rakyat. Tujuan pengembangan ekonomi rakyat adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan mengarah kepada perubahan struktur masyarakat. Perubahan diawali dari proses peningkatan produksi dan distribusi yang selanjutnya dapat membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat menciptakan peningkatan pendapatan dan tabungan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pemupukan modal bagi perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini pada gilirannya kembali akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Perubahan struktural ini mensyaratkan pengalokasian dasar sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, pemberdayaan sumberdaya manusia. langkah-langkah yang meliputi 27
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Dalam rangka perubahan struktural, beberapa langkah strategi yang perlu diambil adalah: 1) akses lebih luas kepada aset produksi khususnya akses pada dana; 2) perkuatan posisi transaksi dan kemitraan usaha dengan menekankan pentingnya kebersamaan dan kebersatuan; 3) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan (termasuk peningkatan gizi) dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia menuju peningkatan produktivitas; 4) kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri-industri kecil dan menengah yang kuat akan dapat menjadi tulang punggung perekonomian. Proses dimulai dari daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat untuk; a) mendorong tumbuhya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal munculnya wirausaha kecil dan menengah yang kuat; b) pemerataan pembangunan antar daerah. Model pembangunan ekonomi rakyat adalah model pembangunan partisipatif. Prinsip pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut; 1) Visi, misi, strategi dan aksi pembangunan untuk rakyat; 2) Sasaran pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat; 3) Mekanisme perencanaan merupakan perpaduan perencanaan aliran bawah (bottom-up) dan aliran atas (top-down); 4) Tim koordinator menggerakkan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah serta pengendalian proses pembangunan; sebagai pembangunan pembina 5) Instrumen pembangunan sebagai wahana pemihakan kepada rakyat melalui sumber pembiayaan yang jelas, APBN, APBD Provinsi, APBD, Investasi Swasta, dan Swadaya Masyarakat. ekonomi Pemberdayaan rakyat dalam kerangka pengentasan kemiskinan sangatlah penting untuk mengetahui potensi ekonomi lokal dari berbagai sektor, selain juga perlunya mengetahui potensi sumber daya manusianya. Potensi ekonomi lokal meliputi usaha menengah mikro dan usaha kecil. Secara kelembagaan, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan mengambil kewilayah tertentu. Untuk lingkup yang lebih luas dapat dikembangkan menjadi sentra ekonomi rakyat tingkat kecamatan. Pentingnya 28
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal menggunakan pendekatan kewilayahan desa adat disebabkan desa adat telah memiliki pranata sosialyang relatif lengkap. Di wilayah desa adat telah terdapat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Koperasi yang dapat mewakili pranata dibidang keuangan dan pembiayaan. Pasar Tradisional Desa (dari aspek pemasaran), Koperasi Unit Desa (KUD) untuk pemasaran dan penyediaan input yang lebih modern. Demokrasi dalam ekonomi pedesaan terkait dengan pengadaan input, proses produksi, outpun yang dihasilkan serta bagaimana pembiayaannya dapat diputuskan melalui sangkep. Sebagai bagian atau subsistem dari ekonomi kerakyatan lembaga keuangan (LPD, KUD atau lembaga keuangan lainnya) dapat menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan, pengembangan output dapat dapat dilakukan melalui sentra-sentra produksi. Pasar tradisional Desa Adat, KUD dan juga pasar modern sebagai sub sistem pemasaran dapat memfasilitasi kebutuhan pasar dari produk yang dihasilkan. Sebagai keseluruhan, semua subsistem ini bekerja sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan dan kesinambungan. Tidak satupun dari pranata sosial ini yang tidak berfungsi untuk menghindarkan kepincangan dalam bekerjanya sistem ekonomi kerakyatan. 5. Penutup Penanggulangan pengangguran perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus proses perubahan prilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini juga memungkinkan penyelesaian kemiskinan dapat dilakukan lebih mendasar, menguatkan komitmen kebersamaan diantara masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggungjawab bersama. Lokal jenius, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) milik desa Pekraman memiliki peran sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan fungsi sosialnya. Peningkatan fungsi sosial ini tidak saja dapat menguatkan tujuan LPD yaitu peningkatan kesejahteraan anggota, tetapi juga meningkatkan komitmen dan kebersamaan para anggota terhadap LPD yaitu peningkatan kesejahteraan anggota, tetapi juga meningkatkan komitmen dan kebersamaan para anggota terhadap LPD dan antar anggota (sesama). "Sangkep" kerama adat dalam memutuskan peningkatan peran sosial terhadap anggota yang kurang mampu juga berarti mengembangkan demokrasi ekonomi. Pola ini membutuhkan komitmen tinggi pengurus LPD yang 29
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal selanjutnya akan memotivasi anggota akan pentingnya menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. DAFTAR PUSTAKA Ala, Andre Bayo, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Liberty, Yogyakarta, 1981 Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik (2012). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2011. No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012. George Ritzer 2002, Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda, Jakrta, PT Raja Grafindo Persada. Nugroho, Heru, 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta,. Rahardjo, 1999, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press. Riska, dkk. 2007, Makalah Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan. Universitas Indraprasta Jakarta. 30
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Perkara No: 82/Pid. Sus/ 2014/PN. Kbu) Muhammad Idran,S.H.,M.H. Zafirin Tohir STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung Abstrak Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejaterahan rakyat Indonesia. Di dalam kawasan hutan terdapat beberapa kejahatan dibidang Kehutanan salah satunya adalah penebangan hutan secara liar atau illegal logging. Illegal logging ini adalah tindak pidana melakukan penebangan ilegal terhadap kayu- kayu di hutan-hutan milik Negara dan lahanya dijadikan perkebunan bagi masyarakat sekitar daerah hutan. Masalah kejahatan di bidang Kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap Kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Illegal Logging 31
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal A. Latar Belakang Masalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dalam pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa, yang di maksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Masalah kejahatan di bidang Kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap Kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dampak yang timbul dari kerusakan hutan sedapat mungkin agar tidak terjadi. Perlindungan atas hutan gencar dilakukan, tujuan dari perlindungan hutan itu sendiri adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia yang dilakukan secara membabi buta dan tidak bertanggung jawab telah menjadi hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dan banyak sekali hutan yang terhampar di Nusantara, oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan melindungi hutan, maka diharapkan dapat mengurangi luas terhadap lingkungan hidup yang selaras. terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi Masalah kejahatan di bidang Kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap Kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 32
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Salah satu ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dalam pasal 78 perusakan hutan menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c". Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam penulisan ini adalah Illegal Logging (penebangan hutan). Perbutan itu dilakukan terdakwa yang bernama H. HASAN SABURI Bin H. M. SAMAN, tempat lahir Bukit Kemuning berusia 64 tahun pekerjaan wiraswasta beragama Islam. Pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014. Bertempat di Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berhak memeriksa dan mengadilinya. Jaksa penuntut umum, dalam tuntutan pada intinya kemudian kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa H. HASAN SABURI Bin H. M. SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan", sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf c ke-4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan atas Perpu No. 1 tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa H. HASAN SABURI Bin H. M. SAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membebankan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan. B. Permasalahan 1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana illegal logging dalam Perkara Nomor : 82/Pid. Sus/ 2014/PN. Kbu? 33
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal 2. Apakah putusan hakim terhadap tindak pidana illegal logging dengan Nomor Perkara : 82/Pid. Sus/ 2014/PN. Kbu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? C. Gambaran Umum Perkara Nomor : 82/Pid.Sus/2014/PN.Kbu Kasus tindak pidana Illegal Logging yang terjadi di Kawasan Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut : Awal kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014. Bertempat di Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman yang berumur 64 tahun warga Jalan Sumber Jaya LK 3 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang berprofesi sebagai wiraswasta melakukan perambahan Hutan di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 256/KPTS-II/2000 tentang penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung. Bahwa pada saat melihat terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman bersama-sama saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno sedang melakukan perambahan terhadap Hutan Register 24 Bukit Punggur yaitu dengan cara membuat kolam air tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI yang pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Kehutanan disekitar kolam yang telah dibuat oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno tersebut terdapat beberapa batang pohon jenis Pinang dan pohon jenis Kemiri yang ditanam oleh Pemerintah pada tahun 2004 pada kegiatan reboisasi dalam posisi telah ditebang dengan jarak sekitar 20 hingga 30 meter dari lokasi pembuatan kolam tersebut dimana posisi lahan dikawasan hutan Register 24 Bukit Punggur tersebut merupakan areal perbukitan. Bahwa pada saat Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman bersama-sama saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno diamankan oleh Anggota Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Utara tersebut diamankan juga alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno untuk merambah kawasan hutan Register 24 Bukit Punggur tersebut diantaranya 3 34
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal (tiga) buah cangkul untuk menggali kolam, 2 (dua) buah golok bersarung, 2 (dua) buah potong kayu Kemiri dan kayu pohon Pinang yang telah ditebang, 3 (tiga) buah ember, dan 1 (satu) buah potongan paralon warna putih. D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif yang isinya sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno, Pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu ditahun 2014, Bertempat di Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi,"telah merambah kawasan hutan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Melakukan perambahan terhadap Hutan Register 24 Bukit Punggur yaitu dengan cara membuat kolam air tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI yang pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Kehutanan disekitar kolam yang telah dibuat oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno tersebut terdapat beberapa batang pohon jenis Pinang dan pohon jenis Kemiri yang ditanam oleh Pemerintah pada tahun 2004 pada kegiatan reboisasi dalam posisi telah ditebang dengan jarak sekitar 20 hingga 30 meter dari lokasi pembuatan kolam tersebut dimana posisi lahan dikawasan hutan Register 24 Bukit Punggur tersebut merupakan areal perbukitan. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) Jo dalam pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004. Bahwa ia Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno, Pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu ditahun 2014, Bertempat di Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 35
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi. "barang siapa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Melakukan perambahan terhadap Hutan Register 24 Bukit Punggur yaitu dengan cara membuat kolam air tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI yang pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Kehutanan disekitar kolam yang telah dibuat oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno tersebut terdapat beberapa batang pohon jenis Pinang dan pohon jenis Kemiri yang ditanam oleh Pemerintah pada tahun 2004 pada kegiatan reboisasi dalam posisi telah ditebang dengan jarak sekitar 20 hingga 30 meter dari lokasi pembuatan kolam tersebut dimana posisi lahan dikawasan hutan Register 24 Bukit Punggur tersebut merupakan areal perbukitan. Perbutan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) Jo dalam pasal 50 ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004. Bahwa ia Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno, Pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu ditahun 2014, Bertempat di Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi. "barang siapa membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Melakukan perambahan terhadap Hutan Register 24 Bukit Punggur yaitu dengan cara membuat kolam air tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI yang pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Kehutanan disekitar kolam yang telah dibuat oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno 36
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal tersebut terdapat beberapa batang pohon jenis Pinang dan pohon jenis Kemiri yang ditanam oleh Pemerintah pada tahun 2004 pada kegiatan reboisasi dalam posisi telah ditebang dengan jarak sekitar 20 hingga 30 meter dari lokasi pembuatan kolam tersebut dimana posisi lahan dikawasan hutan Register 24 Bukit Punggur tersebut merupakan areal perbukitan. Perbutan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (10) Jo dalam pasal 50 ayat (3) huruf K UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004. Bahwa ia Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno, Pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu ditahun 2014, Bertempat di Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi. "yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan merambah kawasan hutan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Melakukan perambahan terhadap Hutan Register 24 Bukit Punggur yaitu dengan cara membuat kolam air tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI yang pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Kehutanan disekitar kolam yang telah dibuat oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno tersebut terdapat beberapa batang pohon jenis Pinang dan pohon jenis Kemiri yang ditanam oleh Pemerintah pada tahun 2004 pada kegiatan reboisasi dalam posisi telah ditebang dengan jarak sekitar 20 hingga 30 meter dari lokasi pembuatan kolam tersebut dimana posisi lahan dikawasan hutan Register 24 Bukit Punggur tersebut merupakan areal perbukitan. Perbutan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) Jo dalam pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa ia Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno, Pada hari Rabu tanggal 5 Februari 37
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu ditahun 2014, Bertempat di Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi. "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan barang siapa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Melakukan perambahan terhadap Hutan Register 24 Bukit Punggur yaitu dengan cara membuat kolam air tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI yang pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Kehutanan disekitar kolam yang telah dibuat oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno tersebut terdapat beberapa batang pohon jenis Pinang dan pohon jenis Kemiri yang ditanam oleh Pemerintah pada tahun 2004 pada kegiatan reboisasi dalam posisi telah ditebang dengan jarak sekitar 20 hingga 30 meter dari lokasi pembuatan kolam tersebut dimana posisi lahan dikawasan hutan Register 24 Bukit Punggur tersebut merupakan areal perbukitan. Perbutan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) Jo dalam pasal 50 ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa ia Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno, Pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu ditahun 2014, Bertempat di Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi. "barang siapa membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : 38
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Melakukan perambahan terhadap Hutan Register 24 Bukit Punggur yaitu dengan cara membuat kolam air tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI yang pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Kehutanan disekitar kolam yang telah dibuat oleh terdakwa dengan menyuruh saksi Suwardi Bin Herman dan saksi Mulyono Bin Jilarno tersebut terdapat beberapa batang pohon jenis Pinang dan pohon jenis Kemiri yang ditanam oleh Pemerintah pada tahun 2004 pada kegiatan reboisasi dalam posisi telah ditebang dengan jarak sekitar 20 hingga 30 meter dari lokasi pembuatan kolam tersebut dimana posisi lahan dikawasan hutan Register 24 Bukit Punggur tersebut merupakan areal perbukitan. Perbutan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (10) Jo dalam pasal 50 ayat (3) huruf K UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. E. Tuntutan Penuntut Umum Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di Pengadilan, dakwaan kelima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kelima Penutut Umum Melanggar pasal 78 ayat (2) Jo dalam pasal 50 ayat (3) huruf c ke-4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana dalam pasal 78 ayat (2) Jo dalam pasal 50 ayat (3) huruf c ke-4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,- (lima miliar rupiah). Maka Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman telah terbukti secara tindak pidana "Kehutanan", sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf c ke-4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan atas Perpu No. 1 tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sah dan meyakinkan bersalah melakukan 39
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal 2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membebankan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah cangkul - 2 (dua) buah golok bersarung - 2 (dua) buah potong kayu Kemiri dan kayu pohon Pinang - 3 (tiga) buah ember - 1 (satu) buah potongan paralon warna putih Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) F. Putusan Pengadilan Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Dengan Radius Atau Jarak sampai dengan 50 (lima Puluh) Meter dari kiri kanan tepi anak sungai" 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; 3. Menyatakan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diatas maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 6. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah cangkul - 2 (dua) buah golok bersarung - 2 (dua) buah potong kayu Kemiri dan kayu pohon Pinang - 3 (tiga) buah ember - 1 (satu) buah potongan paralon warna putih Dirampas untuk dimusnahkan ; 40
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal 7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Berdasarkan fakta yang terjadi pada tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman ditambah dengan keyakinan hakim maka majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang menangani tindak pidana illegal logging Nomor : 82/ Pid.Sus/2014/PN. Kbu terdiri dari Aria Verronica, SH.MH, Selaku Ketua Majelis, Indra Lesmana Karim, SH. Dan Mas Hardi Polo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Putusan Nomor : 82/ Pid.Sus/2014/PN. Kbu dengan amar putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Illegal Logging tersebut memandang terdakwa secara meyakinkan melakukan tindak pidana Illegal Logging , sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (5) huruf c ke-4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. G. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perkara Nomor: 82/Pid.Sus/2014/PN.Kbu Adapun dasar hakim memeriksa terdakwa dalam persidangan adalah surat dakwaan. Surat dakwaan ini menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan dalam prosedur/mekanisme penjatuhan putusan, jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan dakwaan itu sudah terbukti atau tidak dengan cara mengajukan bukti-bukti seperti saksi, surat-surat yang berkenaan dengan tindakan pidana maupun barang buki lain dalam persidangan yang menjadi objek tindak pidana. Pembuktian juga dapat diajukan oleh terdakwa sendiri sebagai bentuk upaya yang meringankan bagi terdakwa. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam memutus perkara Nomor : 82/Pid.Sus/2014/PN.Kbu terhadap pelaku tindak pidana Illegal Logging adalah sebagai berikut : 1. Keterangan saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu, keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Huruf 41
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal A. Sepanjang keterangan ini mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri ia alami sendiri, dan harus disampaikan didalam persidangan dengan mengangkat sumpah. Bahwa untuk membuktikan surat dakwaanya penuntut umum telah mengajukan beberapa saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing. pada pokoknya ialah sebagai berikut : 1. Subhan Andika, SE Bin Johansyah Umar 2. Ahmad Suryani Bin Abdul Salam 3. Agus Wiyono Bin Achmad 4. Suwardi Bin Herman 5. Mulyono Bin Jilarno 6. Zulkifli (Kadus) 7. Asnawi Berdasarkan keterangan saksi tersebut yang ada menerangakan bahwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB bertempat dalam hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polisi Hutan karena berada di dalam kawasan Hutan Register 24 Bukit Punggur. 2. Barang Bukti Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana, barang barang tersebut disita oleh penyidik untuk dijadkan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat digunakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum dipersidangan antaranya (menurut pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. 42
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal d. Benda khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana. e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Bahwa dipersidangan terdakwa H. Hasan Saburi Bin H. M. Saman telah diperlihatkan barang bukti berupa : - 3 (tiga) buah cangkul - 2 (dua) buah golok bersarung - 2 (dua) buah potong kayu Kemiri dan kayu pohon Pinang - 3 (tiga) buah ember - 1 (satu) buah potongan paralon warna putih akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, selanjutnya Mejelis Hakim bahwa Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorng telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pihak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahakan atau tidak atas perbuatannya tersebut; Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun bersifat Alternatif yakni Melanggar pasal 78 ayat (2) Jo dalam pasal 50 ayat (3) huruf c ke-4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3. Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan a. Hal-hal yang memberatkan - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Kehutanan; Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat; b. Hal-hal yang meringankan - Terdakwa menyesali perbuatannya; - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa bersiapan sopan di persidangan - Terdakwa sudah berusia lanjut 43
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.Kbu antara lain sebagai berikut: a. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan hakim menimbang bahwa motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Illegal Logging untuk memperbaiki kolam air untuk pemandian umum. b. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi perbuatan tindak pidana Hakim mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa, bahwa terdakwa sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai istri dan anak. c. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak pidana Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya. d. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana Dalam pertimbangan hakim sangat penting mengetahui pengaruh pidana tindak pidana. Berat ringannya pidana akan terhadap masa depan memberikan efek jerak bagi para terdakwa sehingga tindak pidana di bidang Kehutanan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. e. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis di masyarakat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus mendapat sanksi yang dapat memberikan penahan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh masyarakat, khususnya dibidang Kehutanan. Karena memerlukan waktu yang lama untuk memperbaharui ekosistem hutan lindung. 44
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal f. Tanggung jawab tedakwa Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa wajib mengganti kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan terhadap hutan Negara. Sanksi pidana penjara dan denda. g. Apakah tindakan pidana dilakukan dengan berencana Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disiapkan serta keterangan sanksi dan tempat kejadian yang berada dalam hutan. Perbuatan terdakwa telah direncanakan sebelumnya dengan sengaja melakukan penebangan pohon jenis Pinang dan pohon jenis Kemiri yang rencananya untuk memperbaiki kolam air untuk pemandian umum. Berdasarkan uraian tersebut inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana profesi atau pekerjaan terdakwa adalah sebagai wiraswasta terdakwa tertangkap saat mengawasi Suwardi dan Mulyono yang sedang mencangkul. terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa di pandang telah tepat dan adil dan hakim memiliki keyakinan bahwa apa yang didakwakan jaksa penuntu umum kepada terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diatas maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan fakta-fakta yang Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014, Aria Verronica, SH.MH, Selaku Ketua Majelis, Indra Lesmana Karim, SH. Dan Mas Hardi Polo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Oleh ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim- hakim anggota, dibantu oleh Hary Surya, SH. MH, panitra pengganti dan dihadiri oleh Ahmad Rafliansyah Pasra, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi dan Terdakwa. 45
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal H. Kesesuaian Antara Putusan Hakim Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Dengan Nomor Perkara : 82/Pid. Sus/ 2014/PN. Kbu. Dari pertimbangan Putusan Hakim dan atas Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.Kbu maka menurut analisis dari penulis adalah sebagai berikut : 1. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi adalah kurang cermat dalam pertimbangan hukumannya pada halaman 51 alenia ke 2 (dua) yang menyatakan bahwa pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, karena menurut analisi penulis, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan jaksa penuntut umum, akan tetapi karena undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tentang penetapan atas Perpu No. 1 Tahun 2004 yang dijadikan landasan atau dasar bagi Jaksa untuk menuntut Terdakwa tersebut telah diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mulai berlaku sejak di undangkan yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2014, sedangan jaksa penuntut umum melimpahkan Berkas Perkara Pidana kepersidangan Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 12 Agustus 2014, sehingga mengakibatkan surat dakwaan tersebut tidak dapat lagi dijadikan pedoman bagi Hakim, untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, seharusnya menurut analisis penulis Hakim melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum karena dasar atau landasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak berlaku lagi. 2. Menurut Analisi Penulis, Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa dengan mendasarkan kepada Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, padahal suadah ada Undang-undang yang baru yang mengatur tentang ketentuan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka berarti Majelis Hakim, adalah salah dalam menerapkan hukum, maka seharusnya Hakim yang memeriksa perkara ini tidak lagi mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Undang-undang yang sudah dibatalkan dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 46
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Hutan, yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2014, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penegakan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. I. Kesimpulan Berdasarkan dari hasil penyajian dan pembahasan tentang kasus tindak pidana Illegal Logging Nomor Perkara 82/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Kbu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.Kbu, berdasarkan terungkap dipersidangan yang didasari oleh dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Register 24 Bukit Punggur Desa Bedeng 1 Tanjung Baru Kecamatan Buki Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Radius atau Jarak sampai dengan 50 (Lima Puluh) Meter dari kiri kanan tepi anak sungai" fakta-fakta yang 2. Kesesuaian antara Putusan Hakim dengan Ketentuan Undang-Undang tindak pidana Illegal Logging dalam memutuskan perkara Nomor : 82/Pid.Sus/2014/PN.Kbu tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan ini Hakim undang-undang hukum pidana. Karena dalam perkara Pengadilan Negeri Kotabumi yang menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa dengan mendasarkan kepada Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, karena telah ada Undang-undang yang baru, berlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2014, J. Saran 1. Para penegak hukum khususnya Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum agar lebih cermat menghadapi kasus-kasus tindak pidana Illegal Logging dengan menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan hindari menerapkan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi. 47
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal 2. Kiranya masyarakat harus menjaga kelestarian hutan lindung agar terhindar dari kejahatan tindak pidana Illegal Logging, karena tindak pidana Illegal Logging ini dapat menimbulkan bahaya anatara lain banjir, tanah longsor, pemanasan global, kerusakan tata air, kerusakan tanah dan dapat menghasilkan bencana alam lainya pula. DAFTAR PUSTAKA Abd. Djala Abu Bakar dkk, 2003 Hukum Acara Pidana, UI Press Jakarta. Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung Alam Setia Zani. 2000. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidananya. PT. Rineka Cipta. Jakarta Andi Zaenal Abidin. 1997. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni Bandung Chazawi, 1983, Azas-azas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta. Hamzah , Andi, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, ( Edisi 2008 ), Jakarta : PT. Reneka Cipta. Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana. PT Renika Cipta. Jakarta Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres Jakarta. Soerjono, SH. MH. 1995. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. KUHP dan KUHAP, 2011, Bandung : Fokusindo Mandiri. 48
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI KHUSUS (STUDI PERBANDINGAN ANTARA DAERAH ISTIMEWA ACEH DAN DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG) Slamet Riyanto, S.H., M.H. riyant_dsnkpts@yahoo.co.id STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung Abstrak Pemerintahan Daerah adalah salah satu sendi konstitusional dari Negara Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan daerah diakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus. Pengakuan negara Indonesia atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh pada saat ini tentang diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (LN 2006 No.62, TLN 4633). Kekhususan tersebut memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang berbeda dengan pemerintahan daerah lainnya. Daerah Administrasi Khusus Hong Kong sebagai pemerintahan daerah yang memiliki otonomi khusus di China, mempunyai konstitusi sendiri sebagai hukum yang berlaku dan mengatur pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Sistem pemerintahan yang berlaku juga mengenal adanya tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kata-kata kunci: daerah istimewa, otonomi khusus, Aceh, Hong Kong. 49
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal A. Pendahuluan Mengingat negara adalah organisasi yang sangat besar dan harus tunduk pada falsafah dan mekanisme organisasi sebagai suatu sistem, maka suatu konsekuensi logis apabila penataan atau manajemen organisasi negara dibagi dalam berbagai tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut. Negara Republik Indonesia adalah negara yang besar, baik dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, demikian pula dilihat dari kerumitan organisasinya. Para pendiri negara, telah menyusun sebuah konstitusi yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan sadar bahwa demi efisiensi dan efektivitas serta demi mencapai hasil pengelolaan negara secara maksimal, maka daerah negara Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum Amandemen) disebutkan : "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa". Bila kita telusuri secara mendalam UUD 1945, ternyata sejak awal pembentukan negara Indonesia, telah digariskan dengan tegas bagaimana pengaturan satu pemerintahan daerah, saling berhubungan, serta posisi hubungan dalam sistem negara Republik Indonesia. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan daerah sejak 1945 sampai sekarang, mengalami gelombang pasang surut sesuai dengan pertumbuhan dan pergantian rezim kekuasaan dan amandemen konstitusi, serta terpengaruh oleh suasana politik yang berkembang di Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah salah satu sendi konstitusional dari Negara Republik Indonesia.1 Sejak tahun 1945 telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah. Namun, sampai sekarang masalah otonomi daerah seolah belum terselesaikan. Pokok persoalannya adalah mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak tahun 1945, telah ditetapkan berbagai undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Berbagai undang-undang tersebut, yaitu UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan yang sekarang berlaku 1 Lubis, M. Solly. 1990. Ilmu Negara. Bandung : Mandar Maju. 50
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal adalah UU No. 23 Tahun 2014. Masing-masing undang-undang tersebut mempunyai isi yang berbeda-beda, antara lain perbedaan tersebut mengenai susunan daerah otonomi, isi otonomi, desentralisasi atau sentralisasi, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan lain-lain. Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut serta dalam mencapai tujuan negara, khususnya dalam mencapai kesejahteraan umum. Untuk itu, kepada rangka menjalankan pemerintah daerah diberikan otonomi dalam pemerintahannya untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya masing-masing. Mengingat potensi dan kekayaan daerah yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, maka tingkat kesejahteraan suatu daerah juga berbeda dengan daerah lainnya. Pemerintahan daerah sebagai subsistem dari negara Setiap daerah di Indonesia, memiliki sejarah yang berbeda-beda berdasarkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut yang memiliki adat yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Dalam zelfbesturen teritorial negara delandcheppen dan volksgemeen schappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.2 Indonesia lebih kurang 250 terdapat istimewa. Negara Republik Keistimewaan daerah dalam wilayah negara Indonesia diakui dan dihormati keberadaannya dalam struktur pemerintahan. Pemerintah daerah yang mempunyai keistimewaan dapat dilihat pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara untuk Jakarta dan Papua diberikan status daerah yang mempunyai kekhususan. Kekhususan dan keistimewaan suatu daerah diakui dan dihormati keberadaanya dalam UUD 1945. Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan : "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". 2 Marbun, B.N. 2005. Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 51
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Pengakuan tersebut diberikan dengan mengingat asal-usul daerah yang bersangkutan. Sebagai suatu daerah yang memiliki status "khusus" atau "istimewa", maka kepada daerah yang bersangkutan diberikan jaminan hukum dan pengaturan yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Jika pemerintahan daerah secara umum diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, maka kepada daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini sebagai konsekuensi diakuinya daerah tersebut sebagai daerah khusus atau daerah istimewa. Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa juga dianut oleh beberapa negara selain negara Indonesia. Sebagai contoh, adalah yang berlaku di Mindanao di Filipina, Quebec di Kanada dan Hong Kong di Cina. Baik Mindanao, Quebec, maupun Hong Kong merupakan daerah yang diberikan otonomi khusus oleh negaranya masing-masing. Berdasar uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana pemerintahan daerah pada daerah yang memiliki sifat khusus, maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai perbandingan pemerintahan daerah khusus di Indonesia dengan negara lain. Pembahasan difokuskan pada pemerintahan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pemerintahan Daerah Administrasi Hong Kong. Objek yang diperbandingkan adalah mengenai kewenangan pemerintahan dan lembaga penyelenggara pemerintahan. B. Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Republik Indonesia Pemerintahan daerah merupakan sub-nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.3 Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang". Dari bunyi pasal tersebut jelas mengenai kedudukan pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pengaturannya dalam sebuah undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah UU No. 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 Angka 2 UU 3 Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. 52
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal No. 23 Tahun 2014 disebutkan : "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasar pengertian pemerintahan daerah di atas, apabila dikaji dengan pengertian pemerintahan, maka pengertian tersebut mengandung pengertian pemerintahan dalam arti luas. Hal tersebut dikarenakan arti pemerintahan daerah pada undang-undang di atas, menunjuk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom secara keseluruhan, tidak hanya pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi juga adanya peran serta dari DPRD sebagai sendi demokrasi. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang berkedudukan setara dan bersifat kemitraan. Antara kedua lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama sejajar, dalam arti tidak saling membawahi seperti tercermin dalam membuat kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang Pusat. Dalam urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.4 Pemerintah ditentukan menjadi Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, 4 Syarifin, Pipin. & Dedah Jubaedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia. 53
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sementara itu, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : 1. Politik luar negeri; 2. Pertahanan; 3. Keamanan; 4. Yustisi; 5. Moneter dan fiscal nasional; 6. Agama. Bidang-bidang lain di luar bidang-bidang di atas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti tersebut di atas, berlaku secara umum bagi setiap pemerintahan daerah di Indonesia. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang memiliki status khusus atau istimewa berlaku undang-undang yang berbeda sesuai dengan undang-undang mengatur daerah khusus atau istimewa tersebut. Urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah khusus atau istimewa diberikan otonomi khusus yang berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya. C. Pemerintahan Aceh sebagai Pemegang Otonomi Khusus di Indonesia Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sub-nasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan mayarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 54
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Islam, Kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat menghendaki adanya implementasi formal penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setian orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Pengakuan negara Indonesia atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh pada saat ini diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No.62, TLN 4633). Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tangal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Kewenangan pemerintahan Provinsi Aceh secara umum sama seperti daerah lain yang tunduk dengan UU No. 23 Tahun 2014. Namun sebagai daerah yang memiliki status istimewa dan khusus, Aceh memiliki kewenangan yang bersifat khusus antara lain : 1. Dalam hal rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah Pusat harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 2. Dalam hal pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. 3. Dalam hal kebijakan administrasi yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, seperti pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang- undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh, yang akan dibuat oleh Pemerintah Pusat dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh. 4. Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama secara langsung dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai kewenangannya , kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam naskah kerja sama tersebut harus dicantumkan frasa "Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia". 55
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal 5. Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya dan olah raga internasional. 6. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut UU N0. 11 Tahun 2006 dengan persetujuan DPRA/DPRK, yang pembentukannya diatur dengan Qanun. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh adalah : 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. 2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. 4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai pelaksanan keistimewaan Aceh, meliputi : 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. 2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. 4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Kabupaten/Kota. 56
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan tambahan dalam hal : 1. Menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan 2. Mengelola pelabuhan dan bandar udara umum. Dalam menjalankan kewenangan ini Pemerintahan Aceh melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kekhususan yaitu dimasukkannya asas ke-Islaman. Penyelengara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Qanun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota (DPRK). Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% dari yang ditetapkan undang-undang. DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh. DPRA dapat membentuk paling sedikit 5 komisi dan paling banyak 8 komisi. DPRK yang beranggotakan 20 sampai 34 orang membentuk 4 komisi, dan yang beranggotakan 35 orang atau lebih membentuk 5 komisi. Tugas dan wewenang DPRA antara lain : 1. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk dapat mendapat persetujuan bersama. 2. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh. lain adalah membentuk Qanun Tugas dan wewenang DPRK antara Kabupaten/Kota yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk dapat mendapat persetujuan bersama. Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Gubernur bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketentraman serta 57
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal ketertiban masyarakat yang diatur dalam Qanun Aceh. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota sebaga Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati/Wakil Walikota. Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota pada semua sektor pelayanan masyarakat dan ketentraman serta ketertiban masyarakat yang diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota. Gubernur atau Bupati/Walikota mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur antara lain dalam pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam. Wakil Bupati/ Wakil Walikota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota antara lain dalam : 1. Pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam. 2. Pemberdayaan perempuan dan pemuda. 3. Pemberdayaan adat. 4. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong. D. Pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong sebagai Pemegang Otonomi Khusus di Republik Rakyat Cina (Special Hong Kong adalah Administrative Region/SAR) di bawah pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT/People's Republic of China)5. Sistem pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong berdasarkan konstitusi yang berlaku sejak berdirinya yaitu pada tanggal 1 Juli 1997, setelah sebelumnya di bawah kendali Pemerintah Kerajaan Inggris selama 40 tahun yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Republik Rakyat Cina sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara sebuah Wilayah Administrasi Khusus 5 Kementerian Luar Negeri , tanpa tahun. Profil Negara dan Kerja Sama. (online) 29 Oktober 2015. diakses tanggal 58
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal kedua negara tersebut. Dengan prinsip "satu Negara, dua sistem", sistem politik dan ekonomi Hong Kong berbeda dengan Pemerintahan China. Hongkong menerapkan sistem demokrasi-kapitalis dan menjadi salah satu pusat keuangan internasional terkemuka di dunia.6 Sebagai bagian dari Cina, Daerah Administrasi Khusus Hong Kong ternyata mempunyai konstitusi sendiri sebagai hukum yang berlaku dan mengatur pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Sistem pemerintahan yang berlaku di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong juga mengenal adanya tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong dipimpin oleh seorang Chief Executive (Kepala Eksekutif). Menurut konstitusi Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, Kepala Eksekutif harus dipilih oleh panitia pemilihan perwakilan umum sesuai dengan konstitusi dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Republik Rakyat Cina. Kepala Eksekutif yang pertama dipilih oleh sebuah komite yang terdiri dari 400 orang warga Hong Kong dari berbagai kalangan. Masa jabatannya selama lima tahun dan dapat menjabat kembali untuk periode maksimal dua periode. Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong memimpin Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong dan menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dan menetapkan kebijakan pemerintahan. Kepala Eksekutif bertanggungjawab untuk menjalankan konstitusi dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Kepala Eksekutif menyusun peraturan dan anggaran yang disahkan oleh Dewan Legislatif, dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan anggaran kepada Pemerintah Pusat Cina. Kepala Eksekutif berhak merekomendasikan dan melaporkan kepada Pemerintah Pusat mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat utama dalam pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Selain itu, juga berhak menunjuk dan memberhentikan hakim di pengadilan dan pejabat publik lainnya sesuai dengan hukum. Kepala Eksekutif dalam menjalankan pemerintahannya berhak untuk membentuk Dewan Eksekutif untuk membantunya. Anggota Dewan Eksekutif ditunjuk oleh Kepala Eksekutif yang berasal dari pejabat utama pemerintah eksekutif, anggota Dewan Legislatif dan tokoh masyarakat. Masa kerja Dewan 6 Romli, ASM. Tanpa tahun. Profil Hong Kong. (online) data- hong-kong/profil-hong-kong/, diakses tanggal 29 Oktober 2015. 59
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Eksekutif tidak melebihi masa jabatan dari Kepala Eksekutif yang menunjuk dan mengangkatnya. Daerah Administrasi Khusus Hong Kong juga mempunyai Dewan Legislatif sebagai dewan perwakilan rakyat. Dewan Legislatif dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Legislatif dipimpin oleh Presiden Dewan Legislatif yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Legislatif. Masa jabatan anggota Dewan Legislatif adalah empat tahun. Dewan Legislatif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong memiliki kewenangan dan fungsi sebagai berikut : 1. Menetapkan, mengubah, atau mencabut undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar; 2. Untuk menguji dan menyetujui anggaran yang diperkenalkan oleh Pemerintah; 3. Untuk menyetujui pajak dan belanja publik; 4. Untuk menerima dan mempertanyakan kebijakan dari Kepala Eksekutif; 5. Untuk mengajukan pertanyaan tentang kerja Pemerintah; 6. Untuk debat isu tentang kepentingan publik; 7. Untuk mendukung pengangkatan dan pemindahan para hakim Pengadilan Banding Final dan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi; 8. Untuk menerima dan menangani pengaduan dari warga Hong Kong; 9. Mengajukan impeachment terhadap Kepala Eksekutif. Pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong juga berwenang untuk menjalankan kekuasaan di bidang yudikatif. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Pengadilan Banding Final, Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Banding Final adalah kepala yudikatif. Dia dibantu oleh Administrator Yudikatif dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. Anggota yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif pemerintah. E. Penutup Provinsi Aceh merupakan salah satu pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki status istimewa dan khusus yang diakui dan dihormati secara konstitusional. Keistemewaan dan kekhususan 60
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Provinsi Aceh seperti apa yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 adalah mengenai adanya beberapa urusan pemerintahan yang diberikan pada pemerintahan daerah Aceh yang berbeda dengan pemerintahan daerah lainnya di Indonesia. Sementara itu, Daerah Administrasi Khusus Hong Kong merupakan pemerintahan daerah pada negara Republik Rakyat Cina yang mempunyai otonomi khusus. Urusan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong mencakup hampir semua urusan pemerintahan pada umumnya yang meliputi bidang legislative, eksekutif dan yudikatif. DAFTAR PUSTAKA Kementerian Luar Negeri , tanpa tahun. Profil Negara dan Kerja Sama. (online) diakses tanggal 29 Oktober 2015. Lubis, M. Solly. 1990. Ilmu Negara. Bandung : Mandar Maju. Marbun, B.N. 2005. Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Romli, ASM. Tanpa tahun. Profil Hong Kong. (online) diakses tanggal 29 Oktober 2015. Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Syarifin, Pipin. & Dedah Jubaedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 61
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal KONSEP BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DAN PERKEMBANGANNYA SUWARDI, S.H., M.H. STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung Abstrak Konsep bantuan hukum yang bersifat struktural, walaupun sampai saat ini masih tetap aktual dan berlaku, masih memerlukan perombakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis. Sebagaimana yang dikatakan oleh T. Mulya Lubis, bantuan hukum saja tidaklah cukup. Malah bantuan hukum struktural pun tidaklah cukup. Ini barulah suatu kerja awal dari serangkaian pekerjaan yang harus dilakukan secara simultan di segala bidang. Yang penting yang harus diingat dan diperjuangkan di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di Pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki. Kata Kunci: Bantuan Hukum Struktural 62
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal I. Pengertian Bantuan Hukum Jika ditinjau dari sejarah, konsep bantuan hukum pada mulanya hanya dalam bentuk charity dan bukanlah suatu hak. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bantuan hukum bertranformasi menjadi hak sifatnya. Bahkan kemudian bantuan hukum sudah menjadi suatu gerakan sosial, dan gerakan tersebut terjadi tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara berkembang.1 Di dalam literatur bahasa Inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah legal aid atau legal assistance. Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium. Menurut Uli Parulian Sihombing istilah bantuan hukum mengalami perkembangan yaitu dari istilah legal assistance menjadi legal aid. legal Sedangkan pengertian assistance dipergunakan Merujuk pada 2 (dua) pengertian bantuan hukum di atas khususnya mengenai istilah legal aid yang sering juga disebut bantuan hukum cuma-cuma (prodeo), maka dalam perkembangan relevan untuk ditafsirkan kembali, sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahan tafsir atau menyamakan begitu saja dengan bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum.2 Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, "bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia."3 Selanjutnya, Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu: 1 Diunduh dari bantuan -hukum-dan-tanggungjawab-negara, pada tanggal 11 Oktober 2015, pukul 20.00 WIB. 2 3 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 23 63
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal 1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi; 2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan; 3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara; 4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.4 Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita, orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.5 Berdasarkan pengertian yang dinyatakan oleh Frans Hendra Winarta di atas, ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.6 II. Dasar Hukum Bantuan Hukum Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bantuan hukum pada hakekatnya adalah segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana, pembela sebagai pemberi bantuan hukum berperan sebagai 4 Ibid 5 T. Muliya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm 9 6 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 64
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal pengontrol agar keputusan yang dijatuhkan pada kliennya oleh hakim adil dan tidak memihak.7 Program pemberian bantuan hukum disini merupakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang pada hukum konvensional berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : "Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka". "Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud" 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat "Pasal 22 (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.8 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; "Pasal 56 (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu."9 "Pasal 57 (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 7 Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 1 8 Lihat Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 9 Lihat Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 65
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."10 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum. tersebut diatas, untuk merealiasikan Bantuan Hukum tersebut maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.11 III. Perkembangan Bantuan Hukum Struktural Selain perundang-undangan Sejalan dengan kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep- konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia mulai banyak dilontarkan oleh kalangan hukum dan kalangan ilmuwan sosial.12 Para ahli tersebut mengkategorikan bantuan hukum dalam 2 konsep pokok yaitu: 10 Lihat Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 11 Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 12 Abdul Hakim G. Nusantara, "Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural" dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 16. 66
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Pertama, konsep bantuan hukum tradisional. Konsep ini bertitik pada pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dulunya didasarkan atas landasan semangat charity dan tanggung jawab profesi. Konsep bantuan hukum tradisional yang individual ini pada dasarnya memang merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada dimana bantuan hukum diberikan pada setiap kasus yang menurut hukum beralasan untuk dibela. Namun demikian, penekanan di dalam konsep bantuan hukum ini lebih kepada hukum itu sendiri, hukum yang selalu diandaikan netral, sama rasa, dan sama rata. Hal ini menimbulkan permasalahan dimana sering terjadi hukum itu tidak memberikan keadilan dan bahkan hukum itu pada posisinya yang netral justru menguntungkan mereka yang berkuasa dan yang berpunya dan merugikan mayoritas rakyat miskin.13 terhadap kaum miskin yang seharusnya dilakukan dalam hal pemberian bantuan hukum pada akhirnya menimbulkan suatu keadaan dimana bantuan hukum tradisional itu tidak lagi cukup. T. Mulya Lubis mengemukakan 7 alasannya sebagai berikut: 1. Bahwa sifat bantuan hukum tradisional itu adalah individual sebagaimana yang terlihat dari Pasal 259 HIR dan Pasal 35, 36, 37 UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal dalam KUHAP yang menggantikan HIR juga tetap bersifat tradisional dan individual. Di sini bantuan hukum kurang lebih sama dalam pelayanan kesehatan individual yang tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial. Asal seseorang itu membuktikan dirinya tidak sehat atau buta hukum dan miskin, maka orang tersebut punya hak untuk diobati atau diberi bantuan hukum. Padahal sesungguhnya rakyat yang sakit itu adalah rakyat yang diasingkan dari hak-hak dasar mereka; Tuntutan keberpihakan 2. Sistem hukum Indonesia menunjang sistem bantuan hukum tradisional yang individual. Masih belum dimungkinkan suatu bantuan hukum kolektif 13 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 26 67
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal dalam hukum acara Indonesia, seperti class action di Amerika. Dalam hukum acara di Indonesia, orang yang dirugikan harus memberi kuasa sehingga proses hukum tidak sederhana dan cepat. Seharusnya gugatan satu orang dapat dijadikan dasar bagi yang lain untuk mengajukan klaim apabila gugatan itu berhasil sehingga kita dapat terhindar dari proses berperkara yang mahal dan lama; 3. Bantuan hukum kita masih sangat bersifat perkotaan dan belum menyentuh lapisan masyarakat pinggiran; 4. Sifat hukum kita yang pasif sebenarnya lebih berperan sebagai legitimasi status quo yang mempertahankan pola hubungan menindas antara Pusat (masyarakat yang kuat dan berkuasa) dengan Pinggiran (masyarakat yang lemah dan miskin). Seharusnya hukum itu bersifat aktif mendatangi Pinggiran dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Pinggiran antara pusat dengan Pinggiran. Dengan kata lain, hukum yang aktif itu tidak saja bergerak secara horizontal, tetapi juga struktural; 5. Bantuan hukum masih terlalu terikat dengan pendekatan-pendekatan hukum semata sehingga pendekatan bukan hukum kurang diperhatikan justru bisa membantu mempercepat padahal pendekatan penyeleseaian sengketa atau konflik sosial; tersebut 6. Bantuan hukum masih berjalan sendiri atau baru pada tahapan bekerja sama dengan sesama organisasi bantuan hukum. Padahal dimensi sengketa dan konflik tidak semata bersifat hukum sehingga kerja sama seharusnya diperluas dengan organisasi-organisasi di luar lembaga bantuan hukum sehingga akan mempercepat penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh atau struktural; 7. Bantuan hukum belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial. 14 Dari aspek konsep, bantuan hukum juga mengalami perkembangan seiring dengan kondisi sosial dan politik. Ada konsep bantuan hukum konvensial-tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional serta bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan 14 T. Mulya Lubis, Op cit hlm.52 68
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, sementara legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja. Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional mendapatkan kritik dari para penganut paham konstitusionalisme, maka lahirlah konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan hukum konstitusional lebih diilhami oleh pemikiran negara hukum (rule of law), yang unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (supreme of law) dan penghormatan hak azasi manusia. Rule of law mewarnai aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional, yang antara lain berupa (i) Penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; dan (ii) Penegakan dan pengembangan nilai- nilai HAM sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.15 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berkembanglah suatu konsep bantuan hukum yang kedua, yaitu konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep ini mengadakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti: 1. Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; 2. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Berbeda dengan konsep bantuan hukum tradisional, sifat dari jenis bantuan hukum konstitusional lebih aktif dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual melainkan juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal-legal, juga melalui jalan politik dan negosisasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku tetapi melalui jalur politik dan negosiasi. Oleh karena itu, aktivitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan hukum konstitusional lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional. Ini terlihat dari konsep 15 perkembangan-bantuan- hukum-dan-tanggungjawab-negara- diunduh pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 5.20 69
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota masyarkat secara kolektif. Dalam melakukan pembelaan terhadap klien, advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Konsep bantuan lahir seiring dengan munculnya hukum konstitusional harus dipahami pemerintahan orde baru, yang mana di awal pemerintahan orde baru mengkampanyekan supremasi hukum walaupun akhirnya gagal. Terhadap konsep bantuan hukum konstitusional, para pengamat dari kalangan ilmuwan sosial yang berorientasi ke bawah menganggap bahwa bentuk-bentuk bantuan hukum tersebut masih belum mampu menembus permasalahan dasar yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia. Bentuk bantuan hukum konstitusional lebih merupakan konsekuensi dari cara golongan menengah dalam memandang permasalahan sosial di Indonesia. Pendidikan dan penerangan hukum dalam kerangka menciptakan proses penyadaran hak- hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum tidak akan banyak merubah nasib golongan miskin tanpa merubah pola hubungan yang mendasari suatu kehidupan sosial yang menimbulkan dan mempertahankan kemiskinan masyarakat.16 Berdasarkan pada pemikiran bahwa ternyata konsep bantuan hukum yang sudah ada, baik konsep bantuan hukum yang tradisional maupun konstitusional, masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di Indonesia, maka timbul suatu pertanyaan bagi para ahli pada masa itu yang kemudian terdorong untuk mengembangkan suatu konsep hukum yang baru yang kiranya mampu mengatasi persoalan-persoalan struktural yang ada dalam masyarakat Indonesia sehubungan dengan pemberian bantuan hukum. Dari sinilah kemudian Lembaga Bantuan Hukum memperkenalkan konsep bantuan hukum struktural yang ternyata mendapatkan sambutan yang hangat dari kalangan di dalam maupun luar Lembaga Bantuan Hukum. Konsep bantuan hukum struktural merupakan suatu konsep kegiatan pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan, baik di lapangan ekonomi ini berarti bahwa pelaksanaan dan maupun lapangan politik. Hal 16 Abdul Hakim G. Nusantara, Op cit, hlm. 26 70
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal pengembangan hukum harus dilihat dari sudut bantuan hukum struktural yang dilaksanakan dalam konteks turut membangun masyarakat yang adil dan makmur.17 Konsep bantuan hukum struktural pada dasarnya berangkat dari kaitan erat antara bantuan hukum dengan kemiskinan struktural. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana karena ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur poleksos yang sarat dengan penindasan. Konsep hukum bantuan struktural terdiri dari bantuan hukum dan struktural. Bantuan hukum atau istilahnya "Legal Aid" yang berarti bantuan hukum yang berpihak untuk masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Dimana masyarakat lemah tersebut tidak mampu secara hak hukum, hak ekonomi politik dan sosial budaya, ketidak mampuan ini tidak secara kodrati tetapi diciptakan oleh pihak kuat agar tidak mampu dan selalu terhisap sumber daya manusia maupun, sumber daya alamnya. Selain itu pembelaan bantuan hukum jenis "Legal Aid" ini adalah bantuan hukum perjuangan yang memiliki karakteristik keperpihakan secara jelas yakni terhadap kepentingan dan hak asasi manusia (HAM) yang paling fundamental untuk rakyat kecil dari lapisan yang paling bawah yang lemah. istilah "Struktural" dan penganutnya disebut kaum strukturalis. dimana ini sebenarnya muncul dari inspirasi dari paham filsafat barat dengan paham "konsientisasi" dan paham "strukturalisme" dari alirannya Brazilian Paulo Friere" dimana mengandung substansi sebagai pisau analisa untuk menganalisa kondisi kehidupan sosial tidak didukung dengan yang keseimbangan struktur bawah, maka kehidupan inilah yang menjadikan penindasan dan penghisapan oleh struktur yang paling atas atau struktur terkuat. Keseimbangan yang dimaksud dari paham ini adalah struktur yang dibawah membangun kekuatan untuk melakukan perlawanan dalm Konsep yang selanjutnya makna dari terstruktur dan bertingkat-tingkat, yang 17 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. cit., hlm. 30 71
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal memperjuangkan hak-hak kehidupan agar pemenuhan. tercipta keseimbangan dan Secara etimologis dan terminologis sedikit mengelupas bantuan hukum struktural. Selanjutnya idealisme dan dasar hukumnya adalah dimana keadilan sejati adalah keadilan sosial dan keadilan untuk semuanya, tidak keadilan untuk kelas tertentu saja dengan mengorbankan dari sebagian kelas. Sehingga ada yang diuntungkan dan ada yang dikorbankan, kondisi inilah yang tidak adil dalam kehidupan. Sebagai alat dasar hukum dalam melakukan perjuangan bantuan hukum struktural tidak lepas dari inspirasi untuk mewujudkan keadilan secara merata dengan HAM, dimana manusia secara kodrati memiliki HAM, yakni hak secara fundamental dan mendasar karena pemberian dari Sang Tuhan-Nya, dengan tidak boleh diambil, dibagi, dan dikurangi apalagi dirampas oleh sebagian ciptaan Tuhan yang lainnya. Secara dasar hukum internasional sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Human Right) oleh semua negara-negara didunia. Yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 hal ini sudah menyatakan komitmennya untuk penegakan HAM untuk umat manusia yang berada disemua negara. Agar terjadi penghormatan HAM sehingga tidak terjadi perampasan hak asasi manusia dan penindasan disegala lini kehidupan.18 Perkembangan Bantuan hukum struktural pada dasarnya sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Namun demikian, bantuan hukum struktural masih belum dapat mengatasi sepenuhnya beberapa masalah besar, umumnya yang terjadi di perkotaan. Mulyana W. Kusumah mengemukakan sebagai berikut: "Di wilayah perkotaan, misalnya, maka paling tidak dua masalah besar menganga dan menantang: Pertama, masalah urbanisasi yang semakin cepat di muka pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan jumlah penduduk yang lebih besar daripada kebutuhan sektor industri di kota-kota akan tenaga kerja. Akibatnya, luas daerah liar selalu bertambah lebih cepat daripada daerah modern. Di hadapan arus urbanisasi semacam ini, usaha modernisasi kota terus ketinggalan jauh sehingga dualisme terus hadir 18 johanrahmadan. blogspot. co. id / 2008 / 05 / implementasi-bantuan-hukum- struktural.html. diunduh pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 5.30 WIB 72
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal dan sering semakin menajam, terutama apabila penguasa mengarahkan paksaannya untuk menindak daerah liar demi terpeliharanya eksistensi daerah modern. "Permasalahan lain, adanya masalah-masalah hukum yang berpadu dengan konflik politik yang terjadi sebagai akibat persaingan untuk pelayanan-pelayanan, tanah, pekerjaan, dan lain-lain yang dapat dipertajam oleh kebinekaan penduduk kota, kelas, dan kasta, kelompok- kelompok etnis, rasial, dan suku yang hidup berdekatan dalam kota- kota dan bersaing demi sumber daya yang langka. "Sebagai demikian, gerakan bantuan hukum struktural di wilayah perkotaan -dan juga di pedesaan- menghadapi masalah yang tak hanya terletak di arena hubungan-hubungan hukum sebagai hasil bekerjanya komponen-komponen sistem hukum dan penegakan hukum yang represif dan selektif, melainkan juga pada upaya untuk mengubah pola hubungan poleksos yang sama sekali tidak menguntungkan mayoritas miskin, bahkan konflik-konflik sosial."19 Konsep bantuan hukum yang bersifat struktural, walaupun sampai saat ini masih tetap aktual dan berlaku, masih memerlukan perombakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis. Sebagaimana yang dikatakan oleh T. Mulya Lubis, bantuan hukum saja tidaklah cukup. Malah bantuan hukum struktural pun tidaklah cukup. Ini barulah suatu kerja awal dari serangkaian pekerjaan yang harus dilakukan secara simultan di segala bidang. Yang penting yang harus diingat dan diperjuangkan di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di Pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki. Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Bunyi pasal tersebut mengisyaratkan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Bunyi pasal ini juga sesuai dengan asas dalam hukum yaitu equality before the law. 19 Mulyana W. Kusumah, "Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural" oleh Mulyana W. Kusumah, sebagaimana dimuat dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Op. cit., hlm. 39 73
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Banyak penjahat kriminal dengan banyak tuduhan, seperti melarikan diri ketika masih dalam pemeriksaan, terbuktinya pelaku utama kasus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), atau kasus-kasus lainnya, divonis hanya belasan tahun. Banyak juga kita lihat di lapangan para pejabat negara yang sudah terbukti bersalah masih saja dapat bebas berkeliaran. Akan tetapi lain halnya dengan masyarakat kecil seperti maling sandal atau pencuri ayam yang belum tentu cukup bukti namun majelis hakim menolak untuk atas permintaan penangguhan penahan terdakwa. Perbedaan penerapan hukum antara orang besar dengan orang kecil, kaya dan miskin akan semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia. Belum lagi halnya dalam tahanan, orang kaya atau pejabat rakyat miskin mendapatkan mendapatkan perlakuan yang tidak pada tempatnya. ruang tahanan yang khusus sedangkan Dengan demikian bantuan hukum struktural berarti merupakan rangkaian program baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lain yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Hal ini merupakan pra syarat bagi pengembangan hukum yang memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia. Ini berarti konsep bantuan hukum struktural dikembangkan dalam konteks pembangunan masyarakat adil dan makmur. IV. Kesimpulan Konsep bantuan hukum yang bersifat struktural, walaupun sampai saat ini masih tetap aktual dan berlaku, masih memerlukan perombakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis. Sebagaimana yang dikatakan oleh T. Mulya Lubis, bantuan hukum saja tidaklah cukup. Malah bantuan hukum struktural pun tidaklah cukup. Ini barulah suatu kerja awal dari serangkaian pekerjaan yang harus dilakukan secara simultan di segala bidang. Yang penting yang harus diingat dan diperjuangkan di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di Pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki. 74
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal DAFTAR PUSTAKA Abdul Hakim G. Nusantara, "Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural" dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural, bandung: Penerbit Alumni, 1981. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, Yogyakarta: Liberty, 1988. Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000. Mulyana W. Kusumah, "Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural" oleh Mulyana W. Kusumah, sebagaimana dimuat dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah. T. Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Jakarta: LP3ES, 1986. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. hukum-dan-tanggungjawab-negara hukum johanrahmadan. blogspot. co. id / 2008 / 05 / implementasi-bantuan- hukum-struktural.html 75
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Kasmawati, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Lampung Abstrak Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris Intellectual Property Rights adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak cipta merupakan salah satu bidang yang termasuk ke dalam Intelektual. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, baik pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Jangka waktu perlindungan hak cipta adalah 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia (Pasal 58 ayat 1 UUHC). lingkup pengaturan Hak Kekayaan Kata Kunci : Perlindungan Hukum, HKI, Hak Cipta 76
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal A. PENDAHULUAN Indonesia adalah negara yang sedang berkembang (developing country), melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk juga bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta timbul dari hasil karya budaya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia selalu ada kecenderungan orang tidak hanya ingin mencipta, tetapi juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain berupa pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan merugikan orang lain. Apabila dilakukan terus menerus dan dalam jumlah yang makin meningkat akan menimbulkan akibat negatif terhadap laju pembangunan di bidang hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu hak cipta perlu dilindungi oleh undang-undang.1 Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi di bidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional akan tetapi lebih meluas melewati batas- batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh hak kekeyaan intelektual yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Kepentingan yang dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga hak kekayaan intelektualnya.2 Karya-karya cipta di bidang pengetahuan, seni dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualita manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptaanya. Tidak setiap manusia mempunyai ide cemerlang yang kemudian diwujud nyatakan ke dalam karya cipta yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ide untuk mencipta suatu karya merupakan sesuatu yang bersifat istimewa dan sangat berharga. Semakin banyak, besar dan tinggi kualitas karya-karya seseorang pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkan dan kehidupan manusia pada umumnya.3 Hak cipta merupakan salah satu bidang yang termasuk ke dalam lingkup pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut (HKI), 1 Muhammad, Abdul kadir, 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 483 2 Roisah, Kholis, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang. Hlm. 1 3 Simatupang, Richard Burton, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT. Rieka Cipta, Jakarta, Hlm. 86 77
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal disamping bidang-bidang HKI yang lain seperti paten, merek, desain produk industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. konsekuensi keikutsertaannya dalam WTO (World Trade Organization) serta telah pula meratifikasi Konvensi Bern. Untuk menyesuaikan pengaturan HaKI, khususnya hak cipta maka Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1997 sebaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diubah kembali Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC 2014). sebagi telah menandatangani TRIPs Indonesia Salah satu rezim HKI adalah Hak Cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak ekseklusif pencipta yang timbul secara otomotis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Pendaftaran suatu ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftarkan dan boleh juga tidak didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata untuk memudahkan pembuktian hak dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Apabila ciptaan didaftarkan, yang mendaftarkan itu dianggap sebagai penciptanya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya bahwa pendaftar itu bukan penciptanya. Pembuktian kebenaran harus dilakukan di muka pengadilan niaga bukan di muka pejabat pendaftaran. Sistem pendaftaran ini disebut "sistem deklaratif" (first to use system). UUHC 2014 menganut sistem ini.4 Oleh karena itu, dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi ini dapat dirumuskan, yaitu permasalahan dalam penulisan makalah bagaimanakah perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 4 Muhammad, Abdul kadir, 2006. Op cit, Hlm. 463 78
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal B. PEMBAHASAN Perlindungasn hukum diciptakan agar tercapainya suatu kepastian hukum. Langkah-langkah yang harus dicapai dalam menciptakan perlindungan hukum yaitu yang pertama adalah membuat peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai peraturan. Peraturan merupakan hasil kesepakatan masyarakat yang dibuat oleh wakil-wakil masyarakat diparlemen bersama- sama dengan pemerintah. Dalam hal ini perlindungan hak cipta, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Segala sesuatu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hak cipta harus dilakukan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya hak-hak dan kewajiban dari para subyek hukum serta jaminan atas hak-hak tersebut.5 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta dalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.6 Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa pemegang hak lebih luas dibandingkan dengan pemilik karena masih ada pihak yang lain yang menerima hak tersebut. Konsep kepemilikan yang dibangun oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan cermin dari sifat privat rights yang melekat hak eksklusif bagi pencipta untuk mengijinkan ataupun melarang orang lain memanfaatkan hasil ciptaanya.7 Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dikatakan menunjukan keaslian, artinya bukan tiruan dari ciptaan orang lain. Ciptaan dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu melekat hak cipta. Dilindungi oleh undang-undang, artinya setiap orang tidak boleh mengambil, memperbanyak atau mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian maupun 5 Sasongko Wahyu. 2007. Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung, Universitas Lampung. Hlm.31 6 Pasal 1 Ayat 4 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. 7 Djulaeka, 2014, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang. Hlm 111. 79
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal seluruhnya tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta dan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Pendaftaran ciptaan pada dasarnya diadakan sebagai salah satu cara pemantauan terhadap ciptaan-ciptaan, baik terhadap ciptaan dari pencipta yang sudah dilakukan suatu pengumuman, maupun terhadap ciptaan dari pencipta yang belum dilakukan pengumuman. Pemantauan terhadap ciptaan ini perlu dilakukan melalui suatu pendaftran ciptaan dengan mengingat bahwa hak cipta itu merupakan hak yang melekat kepada pencipta. Hak cipta itu lahir atau ada seketika setelah diwujudkannya suatu ide kedalam bentuk ciptan yang nyata. Hak cipta bukan merupkan hak yang perolehannya harus dimohonkan kepada negara.8 Prinsip HaKI sebagai hak eksklusif artinya sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak yang bersifat khusus kepada orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat tanpa ijin. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran artinya intelektual mensyaratkan adanya perlindungan hukum kewajiban melakukan pendaftaran penghasil karya intelektual tidak dapat menuntut pihak lain yang menggunakan karya intelektualnya (kewajiban mendaftarkan tidak berlaku pemegang hak cipta dan pemegang hak rahasia dagang)9 terhadap karya Tentang hak cipta ini, UUHC 2014 memberikan definisi sebagai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa hak cipta adalah telah menciptakan sesuatu hak khusus yang dimiliki seseorang yang berdasarkan pemikirannya atau keahliannnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.10 8 Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar hukum no. 42/X/2002. Hlm. 125 9 Roisah Kholis, op cit, Hlm. 105 10 Simatupang, Richard Burton, op.cit, Hlm.87 80
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya :11 a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; g. Arsitektur; h. Peta; i. Seni batik; j. Fotografi; k. Sinematografi; l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Dalam perlindungan di atas termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan satu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. Termasuk dalam bentuk itu adalah sketsa atau manuskrip dan yang semacam itu. Dalam pelaksanaan perkuliahan diperguruan tinggi sketsa atau manuskrip banyak digunakan yang sebenarnya merupakan ide baru dari seseorang dosen, tetapi karena kesibukannya belum sempat dibuat dalam naskah jadi (final draft). Hal ini tentunya memerlukan perlindungan karena tidak mustahil orang yag tidak jujur mengambil karya tersebut dan diakui sebagai ciptaannya.12 Pengaturan hak cipta serta HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) lainnya bersifat universal. Secara internasional, hak cipta diatur di dalam TRIPs (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights) serta Konvensi Bern 1971 yang dianut oleh negara-negara civil law. Di dalam TRIPs maupun Konvensi Bern ada ketentuan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang 11 Pasal 40 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 12 Abdulkadir, 2010.op cit, Hlm. 491 81
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal timbul bersamaan dengan timbulnya suatu ciptaan sehingga pendaftaran ciptaan bukan merupakan sarana untuk mendapatkan hak cipta. Manakala seseorang menciptakan suatu karya cipta maka kala itu pula orang tersebut (pencipta) secara otomatis mempunyai hak atas ciptaan tersebut dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari hak tersebut maka pencipta juga mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini berbeda dengan paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu yang perolehan haknya harus didaftarkan terlebih dahulu, tidak secara otomatis. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, baik pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan atau penggunaan karya cipta yang dapat merugikan atau mengganggu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak seperti, memproduksi, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan atau memamerkan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. cipta Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan uang didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.13 Dalam UUHC diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. 13 Roisah Kholis, op cit, Hlm. 78 82
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Dewan Hak cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada Pengadilan Negeri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan lebih terjamin. Ciptaan yang dilindungi oleh ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi semua ciptaan dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta yang dimilki oleh14 : a. Warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; b. Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di luar Indonesia; c. Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta adalah 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia (Pasal 58 ayat 1 UUHC). ini juga dijiwai oleh semangat untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan memperkenalkan konsep perlindungan HaKI dalam melindungi kepentingan individu (pencipta) tetapi tetap berusaha melindungi karakter kepribadian bangsa yang bersifat komunal (yang dikonsep untuk melindungi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan nasional). Disamping itu UUHC Jadi walaupun hak cipta adalah hak khusus tapi juga harus berfungsi sosial dan dapat dibatasi kepentingan umum, artinya hak cipta ada kemungkinan dibatasi demi untuk kepentingan umum ataupun kepentingan nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi.15 14 Muhammad Abulkadir, op cit, Hlm. 493 15 Pasal 16 UUHC 83
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Kebijakan tersebut mencerminkan kepentingan nasional yang lebih diutamakan yaitu dengan kebijakan untuk memberi kemudahan melakukan perbanyakan dan melakukan terjemahan terhadap karya cipta asing (karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra), pengambilalihan hak cipta oleh negara, dan memperpendek masa perlindungan menggambarkan kebijakan dilakukan dalam rangka mempercepat penyebarluasan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra kepada masyarakat sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga dapat segera dilakukan. C. KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa objek yang dilindungi adalah ciptaan hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, baik pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Jangka waktu perlindungan hak cipta adalah 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia (Pasal 58 ayat 1 UUHC). 84
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir, Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya, Bakti Bandung Djulaeka, 2014, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang. Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar Hukum no. 42/X/2002. Simatupang, Richard Burton, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT. Rieka Cipta, Jakarta. Roisah Kholis, 2014. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang. Sasongko Wahyu. 2007. Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung, Universitas Lampung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta 85
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PROFESI HUKUM Tirta Gautama, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Abstrak Saat ini dapat kita cermati bersama, bahwa rasa keadilan yang selalu di inginkan oleh masyarakat berbanding terbalik oleh fakta-fakta yang dinilai sangat menodai cita cita luhur yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan. Dengan demikian maka profesional hukum harus dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan aturan aturan yang telah ditentukan oleh Negara, untuk dapat mewujudkan nilai-nilai luhur dan menegakkan keadilan berdasarkan bidang profesi hukum yang harus dijalani. Kata Kunci: Problematika, Profesi Hukum 86
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Jurnal Legalita Legalita Legalita Jurnal Jurnal 1. Latar Belakang Profesi hukum merupakan profesi yang sangat mulia dan sangat penting serta berpengaruh dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Karena profesi hukum adalah profesi yang dapat mewakili untuk mewujudkan nilai nilai suatu kebenaran yang tentunya didasarkan oleh rasa keadilan. Tetapi dewasa ini profesi hukum menjadi profesi yang diminati oleh banyak orang bukan karena tugasnya yang mulia, tetapi karena profesi yang sangat berpotensi dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka oknum-oknum yang jauh melenceng dari norma-norma dan cita-cita mulia sebagai seorang profesional hukum. Saat ini dapat kita cermati bersama, bahwa rasa keadilan yang selalu di inginkan oleh masyarakat berbanding terbalik oleh fakta-fakta yang dinilai sangat menodai cita-cita luhur yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan. Dengan demikian maka profesional hukum harus dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan aturan aturan yang telah ditentukan oleh Negara, untuk dapat mewujudkan nilai-nilai luhur dan menegakkan keadilan berdasarkan bidang profesi hukum yang harus dijalani. Bidang profesi hukum menurut Abdulkadir Muhammad, diantaranya adalah; a. Legislator: Menciptakan Hukum b. Administrator Hukum: Pejabat melaksanakan administrasi Negara. c. Notaris; Merumuskan Kontrak harta kekayaan. d. Polisi dan Jaksa; Menegakkan ketertiban hukum. e. Pengacara; Membela klien dan menginterpretasikan hukum. f. Hakim; Menerapkan hukum dan menetapkan keputusan. g. Konsultan hukum; Memberikan nasihat hukum kepada klienya. h. Dosen hukum; Menghasilkan ahli hukum. 2. Permasalahan Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan ini adalah: Apakah yang menjadi problematika dalam tulisan dalam pelaksanaan profesi hukum? 3. Pembahasan Pelaksanaan profesi hukum menghadapi persoalan-persoalan pokok antara lain: Pengetahuan yang harus dimiliki sebagai penentu kualitas pelayanan profesional hukum, dampak penyalahgunaan profesi hukum, 87
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal kecenderungan pelaksanaan profesi berkembang menjadi kegiatan bisnis, menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial yang melanda sebagai ahli hukum, serta adanya kontinuasi sistem yang sebetulnya sudah ketinggalan zaman tetapi masih dipertahankan oleh beberapa ahli hukum yang konservatif dan tidak mengembangkan diri. Problematika atau persoalan hukum dalam pelaksanaan profesi hukum diantaranya adalah: a. Kualitas Pengetahuan Bidang Ilmu Hukum Keputusan Dirjen P dan K no. 30/DJ/Kep/1983, pasal 1 menentukan bahwa kurikulum inti program pendidikan sarjana bidang hukum adalah untuk menghasilkan sarjana hukum yang: 1) Menguasai hukum Indonesia 2) Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat. 3) Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah- masalah yang kongkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. 4) Menguasai dasar-dasar ilmiah untuk membangun ilmu hukum dan hukum. 5) Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah sosial. Hukum merupakan suatu gejala yang muncul dalam hidup manusia sebagai norma bagi kehidupan bersama. Sebagaimana hidup manusia mempunyai banyak seginya, demikian pula dengan norma-norma bagi kehidupan itu. Hukum itu seluas hidup itu sendiri. Oleh karenya, terdapat bermacam-macam pendekatan terhadap gejala hukum, bahkan beberapa macam ilmu. Tugas utama seorang sarjana hukum ialah menafsirkan undang- undang yang berlaku secara cermat dan tepat. Namun disamping tugas pokok itu seorang sarjana hukum juga harus sanggup untuk membentuk undang- undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang telah berlaku. Keahlian yang diminta disini bukan hanya suatu kemampuan teknis saja, melainkan juga kemampuan menentukan sikap yang mendapatkan akarnya pada pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, serta membuktikan diri dalam kerelaan hati untuk menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa (Theo Huijbers). tersendiri. Dalam pengertian ini seorang ahli hukum dapat dibandingkan dengan seorang tukang atau seorang seniman yang memiliki keterampilan khusus pada bidang pekerjaanya. Bila seorang tukang kayu terampil dalam menggunakan alat-alat pertukangan dan mampu membuat prabot rumah tangga yang baik, atau Penguasaan bidang hukum adalah suatu seni 88
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal seorang seniman yang dapat menciptakan sebuah patung yang indah sekali, maka seorang ahli hukum adalah "tukang" atau "seniman" yang terampil dalam hal mengatur masyarakat dan menciptakan undang-undang. Meskipun seorang ahli hukum tidak berwenang menentukan isi suatu tata hukum, seperti halnya seorang tukang kayu atau seniman patung membuat karyanya tergantung pesanan, namun ia ditugaskan untuk bekerja dibidang perundang-undangan supaya peraturan atau undang-undang itu dibuat sedemikian rupa sehingga tepat dan berguna. Pada kegiatan inilah prinsip- prinsip etika dipergunakan sebagai ukuran sebuah peraturan atau hukum/ undang-undang yang baik. Sebab jika para pembentuk undang-undang membuat hukum atau peraturan tanpa disertai ketaatan moral, maka karyanya itu akan sia-sia saja dan hukum atau peraturan perundangan yang dibuatnya itu tidak ubahnya sebuah nasihat atau petunjuk pengenal. Meskipun demikian, kecendrungan orang untuk membuat undang-undang yang tanpa ikatan moral masih tetap terjadi juga. Hal ini antara lain didukung oleh adanya keyakinan yang menekankan bahwa hukum yang sebenarnya itu adalah hukum yang dimengerti sebagai undang-undang Negara (John Austin dan para penganut positivisme hukum lainnya). Dapatkah hukum publik memaksakan ketaatan moral? Untuk ini baiklah kita lihat bentuk rumusan hukum positif pada umumnya. Ada dua macam bentuk rumusannya, yaitu: Pertama, hukum positif deklaratif, yaitu hukum positif yang melalui susunan kata-katanya hanya menyatakan apa yang digambarkan oleh hukum kodrat. Contoh hukum jenis ini adalah hukum yang melarang pembunuhan, pencurian, sumpah palsu dan sebagainya. Hukum ini berbeda dari hukum kodrat hanya dalam hal pengundangannya saja. Kedua, hukum positif determinatif, yaitu hukum yang menentukan atau menggariskan cara-cara berperilaku yang disesuaikan dengan apa yang diatur oleh hukum kodrat. Contoh hukum jenis ini antara lain: Peraturan lalu lintas, aturan pengumpulan pajak, aturan main dalam pemilihan pimpinan, persyaratan pembuatan kontrak yang sah, dan sebagainya. (A. Fagothey, 1975 hlm. 198 dan 201). Tekanan moral atau ketaatan moral dalam hukum positif deklaratif sudah diatur dalam hukum kondrat, yaitu bahwa: ketaatan moral akan ditekankan bila hal itu memang diperlukan; bila tidak diperlukan, tidak perlu ada ketaatan moral. Sedangkan dalam hukum determinatif, dimana persoalan 89
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal mempunyai kekhasan moral dan baik buruknya didasarkan atas pernyataan diperintahkan atau dilarang, penekanan ketaatanya akan tergantung pada dua faktor, yaitu: penting tidaknya persoalan yang ada serta bagaimana kehendak pembentuk undang-undang. Persoalan/ masalahnya mungkin sangat penting bagi kebaikan umum sehingga para pembentuk undang-undang cenderung memaksakan ketaatan yang ketat. Dalam kasus ini hukum berlaku sangat mengikat. Jadi, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kesungguhan ketaatan moral biasanya didasarkan atas pertimbangan penting tidaknya persoalan yang ada. Di sinilah para sarjana hukum dituntut untuk mahir dalam menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat serta peka akan masalah keadilan dan sosial. Jadi, pelayanan profesional yang bermutu tinggi dalam bidang hukum tergantung baik pada cirri khas jenis profesi tersebut maupun pada pengetahuan yang dimiliki oleh aparat ahlinya. Jika penguasan bidang pengetahuan hukum ini kurang memadai atau bahkan sangat minim, hal ini akan menimbulkan tindakan salah pembinaan, salah arah atau bahkan salah sasaran dalam penegakan keadilan. Untuk meluruskan kembali penegakan keadilan yang diselewengkan itu, perlu dibentuk dewan pertimbangan dan evaluasi atas pemberlakuan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan/dirancang. Dewan ini akan bertugas untuk menguji dan memberi izin sarjana hukum untuk memangku jabatan sebagai profesional hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku (Bandingkan dengan tindakan Mahkamah Agung terhadap seorang hakim yang menjatuhkan putusan yang dinilai melecehkan Undang-undang dan mengabaikan keadilan yang seharusnya ditegakkan demi wibawa hukum dan lembaga-lembag peradilan). b. Terjadinya Penyalahgunaan Profesi Penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan yang melanda individu profesional hukum ataupun karena tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering kontras satu sama lain, yaitu: cita-cita etika yang terlalu tinggi di satu sisi dan praktik-praktik pelaksanaan pengembalaan hukum yang berada jauh dibawah cita-cita tersebut, di sisi lain tak seorang ahli hukum pun yang menginginkan perjalanan karirnya menemui hambatan sebagai akibat terjerat oleh cita-cita profesi yang terlalu tinggi dan menghindari pelayanan yang jauh dari semangat mementingkan diri sendiri. Banyak ahli hukum mempergunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik. 90
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Kalau kita mau mencoba melihat kebelakang pada peristiwa-peristiwa yang menyentuh kewibawaan hukum, seperti terjadinya pada peristiwa beberapa perawat yang mencoba membunuh beberapa pasien tua yang rewel, polisi yang memperlakukan tahanan secara tidak manusiawi meskipun tahanan tersebut belum terbukti bersalah, wartawan atau reporter yang memberitakan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional sehingga menyebabkan beberapa media cetak dicabut SIUP-nya, ataupun adanya berita yang mengisahkan terjadinya dua orang hakim yang berkelahi secara fisik karena kepentingan pribadi masing-masing dirasakan terganggu, serta seorang saksi yang melempari hakim dengan menggunakan sepatunya karena ia merasa ditipu oleh penegak hukum dan keadilan tersebut. Semua peristiwa tersebut dapat mendorong klien untuk selalu bersikap waspada dan menanyakan pelayanan profesional yang selayaknya diterima. Meskipun demikian, banyak juga para penegak hukum dan keadilan yang berusaha keras untuk meneliti semua berkas perkara secermat-cermatnya dengan maksud untuk mencari dasar penerapan hukum dan undang-undang sebagaiman mestinya, sehingga kewibawaan hukum dan aparat penegaknya tetap terjaga dan terpelihara. Sementara yang lain membaca berkas-berkas dengan maksud untuk meluruskan pemberlakuan hukum, atau untuk mencari "episode-episode" yang diperlukan di dalam kehidupan antara pria dan wanita sehingga dapat diketahui sebab-musababnya ini dapat mendorong perkembangan interpretasi dan penerapan hukum atau undang-undang secara tepat dan memadai. Dalam upaya mencegah penyalahgunaan profesi hukum, kiranya perlu dirumuskan kode etika profesional yang dapat menghapus atau menghambat pengucilan para klien dari hak-haknya baik secara langsung maupun tidak langsung. terjadi perceraian. Semua Semua peristiwa atau kejadian tersebut diatas sangat erat berhubungan dengan kontinggensi penghasilan. Dalam beberapa kasus sering terlihat para klien menyetujui untuk membayar sejumlah uang dengan harapan perkaranya segera terselesaikan dan tidak hanya terkatung katung saja. Dengan kondisi seperti ini hubungan antara penasihat hukum dengan klienya bisa menjelma menjadi hubungan "partnership" dalam hubungan bisnis, dan ini mendorong para penasihat hukum untuk memenangkan perkara supaya dapat memperoleh imbalan finansial yang tinggi. Penghasilan yang sifatnya kontinggensi terhadap penyelesaian perkara tidak sepenuhnya dikecam, selama ada pula orang-orang miskin yang memenangkan perkaranya dan tidak perlu membayar banyak setelah perkaranya diputus oleh hakim. Yang dimaksud dengan perbuatan- 91
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh para penegak hukum antara lain bila penasihat hukum yang membiarkan klienya terhambat oleh hal-hal yang bersifat teknis, penundaan-penundaan persidangan, atau sarana-sarana lain yang memungkinkan para klien melakukan penyuapan dan menempuh prosedur penyelesaian perkara diluar jalur hukum atau bahkan melawan hukum/ atau ketentuan yang berlaku. Orang-orang semacam inilah yang dapat dikatakan mencoba membawa hukum turun pamornya dan membuat pelecehan terhadap keadilan. Realitas tersebut diatas dapat kiranya dipergunakan untuk mengamati aktivitas para pokrol di kantor-kantor polisi/ pengadilan, aktivitas para "bodyguard" hukum pada beberapa perusahaan yang menuntut gaji yang tinggi dengan dalih demi keselamatan perusahaan, ataupun untuk mengamati para penegak hukum yang berusaha menggunakan sarana-sarana tertentu dengan maksud melindungi kelompok kriminal tertentu (Titus, 1974,p.327). Mengingat akan bahaya yang mengancam keadilan dalam praktik penggembalaan hukum itu, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam praktik tersebut, kiranya perlu ditegaskan kembali kode-kode etik profesi hukum yang sudah ada. Sebagai contoh misalnaya dalam profesi advokat, dikenal adanya "normative ethics" yang didalamnya terkandung ketentuan-ketentuan seperti: 1) Kewajiban pada diri sendiri 2) Kewajiban-kewajiban bagi masyarakat umum 3) Ketentuan-ketentuan tentang partnership 4) Kewajiban terhadap orang atau profesi yang dilayani (Oemar S.A, 1991, hlm. 16) Kewajiban pada diri sendiri adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan diri sendiri pada sumpah jabatanya. Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat wajib menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila.UUD'45, serta sumpah jabatanya dan advokat harus bersedia memberikan bantuan dan nasihat hukum tanpa mengadakan diskriminasi yang berdasarkan, agama, suku, keturunan dan sebagainya. Demikian juga dengan penegak hukum yang lainya, misalnya Polisi, sebagai penegak hukum ia mempunyai tugas fundamental melayani anggota masyarakat, yaitu dalam hal memberikan perlindungan hidup dan harta miliknya; melindungi yang benar dan jujur dari segala bentuk penipuan, yang lemah dari segala bentuk penindasan dan intimidasi, yang hidup damai dari kekerasan dan kebrutalan. Ia 92
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak konstitusional setiap orang untuk kebebasanya, kesamaan drajat dan keadilan (Oemar, S.A. 1991 hlm. 19) Oleh karenanya, jika setiap person penegak hukum melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan kode etik jabatan atau profesinya. Dari sini tampak bahwa ukuran moralitas profesi akhirnya terletak pada kodrat manusia sebagai manusia, yaitu dilihat dari segi tindakan dan ruang lingkup atau lingkungan dimana tindakan itu dilakukan. c. Kecenderungan Profesi Menjadi Kegiatan Bisnis Kecenderungan ini terjadi sedikit banyak ditentukan atau disebabkan oleh person-personnya sendiri, baik didalam profesinya maupun diluar profesi. Memang tidak kita sangkal bahwa kegiatan para ahli hukum hampir dapat dihubungkan dengan kehidupan dalam dunia bisnis, bahkan selalu siap untuk "mangadopsi" penampilan lahiriahnya. Woodrow Wilson pernah mengamati bahwa "para penasihat hukum sudah lama dalam keadaan bahaya terdampar karena kepentingan-kepentingan bisnis khusus". Sudah banyak orang dalam profesi ini menggunakan kemahiranya untuk menghindarkan diri dari ketentuan pajak khusus, ketentuan tarif dan sebagainya. Sekelompok penasihat hukum pernah menhabiskan waktunya hanya untuk menolong kelompok bisnis tertentu untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tanpa peduli dampak sosial yang bisa terjadi. Sebuah pernyataan pernah muncul dalam majalah "The Annals" yang diterbitkan oleh The American Academy of Political and Social Science, menaruh perhatian banyak pada profesi penasihat hukum dengan menyebutkan bahwa: dari berbagai penjuru kita mendengar keluhan tentang norma-norma peradilan yang semakin diremehkan, etika semakin melemah, penyalahgunaan biaya yang dibebankan kepada klien, sulitnya bantuan medis pada saat terjadi teror yang yang disampaikan kepada klien, kecelakaan, cerita-cerita komersialisasi praktik hukum, bahkan sampai pada adanya pernyataan tuduhan bahwa banyak penasihat hukum dianggap terlibat dalam kelompok-kelompok yang bersekongkol dalam tindak kejahatan dan manjatuhkan nama baik profesi tersebut. Dengan kata lain, kondisi tersebut menunjukkan gejala pelecehan hukum dan pemeliharaannya. Bahkan profesi ahli hukum tidak lagi dianggap sebagai profesi yang terpuji (Maurice Wormser: "Legal Ethics in Theory and in Practice", dalam The Annals , Vol. 165-167, Jan-May 1933, hlm. 195). 93
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Sasaran umum legislasi adalah kesejahteraan umum. Legislasi hukum positif bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan umum dengan cara: 1) Mempertegas definisi hak-hak asasi manusia dan kewajiban asasi yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, serta menjamin kebebasan yang diperlukan untuk memungkinkan pertanggungjawaban tindakan. 2) Mempertahankan kedamaian batin dan menciptakan keamanan eksternal. 2) Mempertahankan kedamaian batin dan menciptakan keamanan eksternal. tertib masyarakat, 3) Menciptakan kondisi-kondisi yang memadai demi kemajuan dalam bidang ekonomi-sosial dan kebudayaan, serta kehidupan moral dan relegius (Karl H. Peschke, 1987, hlm. 182). Dari sini dapat disimpulkan bahwa kehendak pembuat undang-undang bukanlah merupakan dasar yang ekseklusif dan utama terciptanya tertib hukum. Kebaikan atau kesejahteraan umum termuat dalam realisasi tujuan yang objektif, individual dan sosial, yang mengikat para pembentuk hukum/ undang-undang dalam pemberlakuan norma-norma hukum. Setiap hak menghasilkan objek hukum, yaitu sesuatu yang berada dibawah wewenang seseorang. Objek hukum dapat berupa benda-benda, dan dapat juga berupa pelayanan atau jasa.Yang dimaksudkan "benda-benda" dapat berupa benda material (seperti mesin, bahan pakaian, dsb).Manusia sebagai pribadi tidak pernah dapat dijadikan objek hukum. Yang dapat menjadi objek hukum hanya jasa atau pelayanan yang diberikan oleh person kepada person lain. Bila objek hukum ini akhirnya berubah menjadi kegiatan bisnis. Barang dan jasa pelayanan yang diberikan oleh para profesional hukum menjadi bernilai ekonomis. d. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial Terlalu sedikitnya kesadaran sosial dikalangan para anggota profesi hukum dapat dianggap sebagai sebuah "state of affairs". Kondisi ini ditandai oleh adanya gejala dimana orang meninggalkan keyakinan tentang wibawa hukum. Hal ini terjadi tidak hanya pada saat kegiatan para pokrol amatiran mulai dilarang, melainkan juga saat karier para pakar hukum atau penasihat hukum terkenal mulai diuji sehingga banyak dari antara anggota profesi hukum mulai "menjual" jasa mereka demi perolehan penghasilan yang lebih tinggi. Di luar profesi mungkin mereka menyediakan dirinya bagi kesejahteraan umat justru manusia, namun dalam kegiatan-kegiatan profesionalnya mereka menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya sendiri. Orang- 94
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal orang yang terkemuka dalam profesi hukum dan yang memiliki kedudukan yang baik dalam asosiasi peradilan mungkin banyak menghabiskan waktunya untuk menasihati orang lain secara individual atau untuk menjadi penasihat hukum beberapa perusahaan tentang bagaiman memperoleh sertifikat, sambil mengarahkan praktik hukumnya dalam cara-cara yang justru bertentangan dengan semangat dan isi hukum. Bila secara teoritis seorang advokat itu menjadi bagian dari kantor pengadilan dan jasa pelayanannya diabdikan untuk tidak seluruhnya menegakkan keadilan, dalam pelaksanaan praktiknya berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi sosial, melainkan hanya pada orang tertentu kepada siapa ia "menjual" jasa profesionalnya. Kepincangan-kepincangan tersebut diatas tidak akan terjadi bila para penegak hukum dan keadilan sebagai penyandang profesi membatasi diri pada perkara-perkara teknis, menutup segala bentuk permainan "pintu belakang", serta menghindarkan diri dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, untuk kemudian memupuk rasa kesadaran yang tinggi tentang kepentingan anggota-anggota masyarakat pada umumnya. Kode Etik Kepolisian Internasional antara lain menyebutkan sebagai berikut: "A police officer is both a citizen and law enforcement officer who on behalf of his fellow citizens, prevents crime, reserves the public peace, protects the persons and property and detects and apprehends offenders. It is the tradition of the police profession to be helpful, beyond the call of duty to all persons" (Oemar S.A, 1991, hlm. 20). Jadi, seorang anggota polisi adalah sekaligus seorang warga Negara dan seorang petugas penegakan (penerapan) hukum yang demi sesama warga Negara ia mencegah kejahatan, menjamin ketentraman umum, melindungi anggota masyarakat dan harta miliknya serta melacak dan menangkapi para pembangkang hukum. Tradisi profesi Kepolisian semacam ini haruslah bersifat benar-benar membantu, sesuai dengan panggilan tugas bagi pengabdi kepada semua orang. Bukan yang sebaliknya terjadi sebagaimana kita lihat pada waktu-waktu yang telah lalu. Semua kode etik profesi hukum pada dasarnya menggariskan dan menegaskan bahwa setiap person penegak hukum, apapun jenis profesinya, adalah abdi masyarakat dan abdi hukum, bukan bisnisman. Seorang hakim dalam tugasnya sehari-hari memiliki "kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang berhubungan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut", (Mochtar Kusuma Atmadja, 1974, hlm. 17). Ini berarti bahwa dalam tugasnya, seorang hakim memikul tanggungjawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawab itu. 95
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Sebab, setiap keputusan yang diambilnya mempunyai dampak sosial yang sangat besar, yaitu dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para pihak yang terkena jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin pada para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya (Arief Sidharta, 1992, hlm.110) Kode Etik Notaris antara lain juga menyebutkan bahwa: dalam tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja menjalankan mandiri, jujur dan tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab; memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik- baiknya: memberikan penelitian untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya: serta harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu, Kode Etik dan Doktrin Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Bab I, Pasal 3, Ayat (1) menyatakan sebagai berikut: Anggota Ikatan Penasihat Hukum Indonesia lebih mengutamakan pengabdiannya kepada masyarakat daripada kepentingan sendiri dan golongan (dalam semangat "Pengabdian kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi). Sedang dalam Pasal 4, ayat (6) disebutkan sebagai berikut: Anggota Ikatan Penasihat Hukum Indonesia dalam memperhitungkan imbalan terhadap jasa yang diberikan, dengan mengingat segi kelayakan dan kemanusiaan (Dalam semangat TRI DHARMA PROFESI: Kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan). Oleh karenanya, demi tegaknya hukum dan keadilan, sangat dibutuhkan lebih banyak lagi ahli hukum yang tidak menggunakan para klien dan pencari keadilan sebagai "objek" kegiatannya, melainkan yang bersedia membantu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mempertemukan hukum dengan tuntutan masyarakat yang urgent. e. Kontinuasi Sistem Peradilan Para ahli hukum bukan hanya sekedar menjadi bagian dari sebuah sistem peradilan, melainkan juga berperan dalam membantu menyebarluaskan sistem yang sering sudah dianggap ketinggalan zaman dan yang di dalamnya terdapat banyak kasus penegakkan keadilan yang kurang memadai lagi. Sebagai contoh misalnya pernyataan yang diungkapkan oleh seorang Hakim Tinggi Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai berikut: bahwa administrasi Hukum di AS adalah simbol dari: noda peradaban". Pernyataan ini bertolak dari adanya realitas persidangan tindak pidana sehari-hari yang biasanya terdiri 96
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal dari dua kelompok yang berperkara yang masing-masing mencoba memenangkan perkaranya, yang seharusnya persidangan ini dilangsungkan oleh para ahli dalam bidang kriminologi dengan menggunakan sarana sarana yang memadai untuk menentukan fakta hukum dari perkaranya dan kondisi terdakwa, serta merekomendasikan sebuah disposal atas perkara/kasusnya sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada kepentingan masyarakat dan terdakwa. Mengenai gagasan tentang pidana cambuk, yang bila dilaksanakan pencambukkan itu akan menyebabkan luka bilur-bilur yang akan membekas selamanya. Pidana yang menimbulkan ini memang dikehendaki oleh penghukum dengan maksud agar terpidana menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Apakah pidana cambuk ini tepat bila masih dipergunakan pada era hukum yang sudah maju dalam memperhatikan nilai nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia saat ini? rasa sakit/derita Di dalam konsep hukum pidana modern, ada dua hal yang harus diperhatikan/dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan pidana, yaitu: (1) masalah perbuatannya, (2) masalah pelaku perbuatan itu. Untuk masalah yang pertama, yang penting untuk diperhatikan disini adalah apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khusunya hukum pidana atau tidak (atau sekedar pelanggaran biasa sebagai akibat kealpaan, misalnya). Pasal I, ayat (1) KUHP menyatakan: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan yang dilakukan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dinilai sebagai perbuatan pidana bila ada rumusannya dalam suatu perundang- undangan. Demikian juga perlu diperhatikan akan adanya keadaan atau hal-hal tertentu yang menyertai perbuatan tersebut serta menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Perlu diingat disini bahwa istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti luas dan berbeda-beda/berubah- ubah, karena ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas pula.Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalm bidang pendidikan, moral, agama atau istilah-istilah lain dalam kehidupan sehari-hari, namun dapat kita lihat pula terutama dalam kaitanya dalm bidang hukum (Muladi & Barda, 1984, hlm 2). 97
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal Istilah hukum, "hukuman" lebih banyak diartikan atau bahkan diganti dengan istilah "pidana" sehingga dengan pengertian ini ada banyak batasan yang diajukan untuk menerangkan arti hukuman itu. Salah satu batasan yang dikemukakan oleh Alf Ross ialah: "The punishment is an expression of disapproval of actions for which it is imposed." Sementara H.L packer menyatakan bahwa pengenaan hukuman dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau salah. Jadi, fokus pidana adalah perbuatan yang salah (menurut hukum). Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan itu, maupun untuk mengenakan penderitaan, atau untuk kedua-duanya (Ibid.,hlm. 4-6). Kaitannya dengan pidana cambuk, pidana jenis ini di Singapura diancamkan pada perbuatan-perbuatan tertentu, seperti misalnya: vandalisme atau pengrusakan harta benda orang lain, meraba dengan sengaja alat-alat vital orang lain karena kebusukan seks, pembunuhan, menetap lebih dari 120 hari di Singapura tanpa izin pihak imigrasi, dan pemerkosaan. Di Malaysia, pidana cambuk dikenakan antara lain pada perbuatan penganiayaan yang disengaja, memeras dengan kekerasan, mencoba memperkosa serta melakukan tindak pencurian berencana (Forum Keadilan, no.4, Th. III, 1994, hlm. 42-43). tentang pelaku perbuatan, pelaksanaan pidana dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab orang tersebut. Biasanya suatu negara menentukan batas umur minimal terdakwa untuk dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti bahwa usia tertentu seseorang dianggap kurang mampu bertanggungjawab, sehingga belum layak untuk dikenai pidana. Di Singapura, anak berusia 17 tahun atau kurang dari itu dan pria berusia di atas 50 tahun tidak dikenai pidana cambuk. Sedangkan mengenai derajat kesalahannya sebagai perwujudan sikap batinnya, sebagian besar negara yang mengenal pidana cambuk tidak membedakan secara prinsipial pidananya. Di Negara-negara tersebut orang yang melakukan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana, baik yang disertai dengan kesalahan yang berat maupun yang ringan, dapat dikenai pidana cambuk. Tentang masalah yang kedua, yaitu Bila dilihat dari aspek kemanusiaan norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penggembalaan hukum manusia selalu diperlakukan sebagai manusia. Sebab, sesuai dengan hak-hak asasinya, manusia itu mempunyai keluhuran dan keluhuran ini harus selalu dihormati. Jadi, pelaksanaan pidana cambuk itu dari sudut pandang moral dan bila dilaksanakan pada zaman dimana hak-hak azasi manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai keluhuran diri, akan menunjukkan adanya segala kemunduran sistem peradilan 98
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal yang ada. Orang harus ingat bahwa ada banyak cara lain yang lebih manusiawi, yang dapat dipergunakan untuk mengenakan sanksi pidana. Sebagai mahluk yang memiliki keluhuran, manusia memiliki dua sifat hakiki, yaitu sebagai individu dan sebagai pribadi. Sebagai individu, ia adalah otonom dan "self-centered", dan sebagai pribadi ia memiliki kodrat rasional dan "self-transcending". Hukum sebagai ukuran perbuatan manusia merupakan salah satu prinsip dalam perbuatan manusia. Oleh karenanya, hukum dan pemberlakuannya juga harus mengacu pada kodrat rasional itu (J. de Torre, 1984, hlm. 26 dan 33-34). Demikian pula dengan pengenaan sanksi pidana, terutama pidana yang bersifat retributive (pembalasan), J. Adenaes berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan dan I. Kant menyatakan bahwa pemberian pidana sesuai dengan tuntutan kesusilaan. Maka dalam kasus pidana cambuk tersebut di atas, sistem ini dikategorikan kuno atau tidak, dapat dilihat dengan kriteria kesusilaan dan keadilan yang diterima oleh terdakwa. 4. Kesimpulan Saat ini dapat kita cermati bersama, bahwa rasa keadilan yang selalu di inginkan oleh masyarakat berbanding terbalik oleh fakta-fakta yang dinilai sangat menodai cita cita luhur yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan. Dengan demikian maka profesional hukum harus dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan aturan aturan yang telah ditentukan oleh Negara, untuk dapat mewujudkan nilai-nilai luhur dan menegakkan keadilan berdasarkan bidang profesi hukum yang harus dijalani. Adapun hambatan atau yang menjadi problem pelaksanaan penegakan hukum ialah antara lain: a. Kualitas Pengetahuan Bidang Ilmu Hukum b. Terjadinya Penyalahgunaan Profesi c. Kecendrungan Profesi menjadi Kegiatan Bisnis d. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial e. Kontinuasi Sistem Peradilan 99
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal DAFTAR PUSATAKA Muhammad, Abdulkadir Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006 Huijbers, TheoFilsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta 1995 Muladi, Bardanawawi, Teori teori dan Kebijaksanaan Pidana, Alumni Bandung, 1984 100
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.Please use purchased version to remove this message. Legalita, Vol. XIII No.2, Nopember 2015 Jurnal Legalita Jurnal Legalita Legalita Jurnal Jurnal PERSYARATAN NASKAH JURNAL 1. Artikel dapat diangkat dari hasil penelitian atau kajian analitis kritis di bidang tertentu sesuai dengan keahlian penulis. 2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia/Inggris minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman HVS kwarto spasi ganda ; margin kir 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 2,5 cm. Gunakan Times New Roman font 12. 3. Artikel dilengkapi abstrak (150 kata) dan kata-kata kunci, biodata singkat penulis, dan identitas penulis dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama artikel. 4. Penulisan daftar rujukan mengikuti aturan (a) last name, first name, (b) tahun penerbitan, (c) judul buku (huruf miring) atau judul makalah, (d) kota penerbitan, dan nama penerbit (bila buku), atau beserta volume, nomor, dan halaman bila jurnal. 5. Artikel hasil penelitian memuat : a. judul b. nama penulis c. abstrak d. kata-kata kunci e. pendahuluan (tanpa sub judul, latar belakang makalah, dan sedikit tinjauan pustaka, serta masalah/tujuan penelitian) f. metode penelitian g. hasil dan pembahasan h. simpulan i. daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dan uraian) j. lampiran (bila perlu) 6. Artikel kajian analitis kritis memuat : a. judul b. nama penulis c. abstrak d. kata-kata kunci e. pendahuluan f. sub judul g. penutup h. daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dan uraian) i. lampiran (bila perlu) 101