Rencana Strategis 2015 - 2019 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan 2015 - 2019 Edisi Revisi Oktober 2018
II ii RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 LPMP Sulawesi Selatan "Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan"
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) SULAWESI SELATAN Rencana Strategis (RENSTRA) LPMP SULAWESI SELATAN sebagai bahan acuan target capaian program kerja Tahun 2015-2019 Disusun Oleh Nama Drs. Suardi B., M. Pd. Kabag Umum LPMP Jabatan Sulawesi Selatan Tanda Tangan Direviu Oleh Divalidasi Oleh Katman, M.A. Dr. H. Abdul Halim Muharram, M. Pd. Kasubbag Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Kepala LPMP Sulawesi Selatan iii
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Visi Misi Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Tujuan Meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel Meningkatnya kualitas tata kelola LPMP Sulsel Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan Memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel Peningkatan Capaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Peningkatan Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Penguatan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel II iv
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Sasaran Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan Meningkatnya capaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan model penjaminan mutu pendidikan Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang dikdasmen melalui kemitraan penjaminan mutu pendidikan Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah Meningkatnya Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Terjalinnya sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik Sistematika Outline RENSTRA terdiri dari 5 BAB Outline RENSTRA terdiri dari 4 BAB Kepala LPMP Sulawesi Selatan Makassar, 30 Oktober 2018 Kasubbag Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Ditjen Dikdasmen Dr. H. Abdul Halim Muharram, M. Pd. NIP 1965 0715 199403 1 002 Katman, M.A. NIP 19680408 200112 1 001 v
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 KATA PENGANTAR LPMP Sulawesi Selatan menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke dalam Renstra LPMP. Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan performance-based budgeting sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan. Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. Selain itu Rencana Strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Perubahan ini terkait adanya proses bisnis internal LPMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di LPMP Sulawesi Selatan. Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015 - 2019 khususnya di bidang penjaminan mutu pendidikan. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi LPMP Sulawesi Selatan untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Rencana/Program kegiatan bidang penjaminan mutu pendidikan; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan penjaminan mutu pendidikan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi II vi
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan di bidang penjaminan mutu pendidikan selama lima tahun mendatang. Makassar, Oktober 2018 Kepala LPMP Sulawesi Selatan Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd NIP 19650715 199403 1 002 vii
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ... KATA PENGANTAR ... ... DAFTAR ISI ... .. DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... BAB I PENDAHULUAN ... ... A. Latar Belakang ... ... B. Landasan Hukum ... .. C. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan ... D. Kondisi Umum ... . E. Permasalahan Penjaminan Mutu Pendidikan ... .. BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP SULAWESI SELATAN ... . A. Visi LPMP Sulawesi Selatan ... . B. Misi LPMP Sulawesi Selatan ... C. Tujuan Strategi LPMP Sulawesi Selatan ... . D. Sasaran Strategis LPMP Sulawesi Selatan ... . E. Tata Nilai ... BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi ... ... ... . B. Strategi LPMP Sulawesi Selatan ... C. Kerangka Kelembagaan ... ...... .. II viii iii iv vi viii ix 1 1 2 4 5 17 24 24 25 25 29 34 38 46 52
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA LPMP SULAWESI SELATAN ... ... ... . 55 A. Target Kinerja ... ..... .. B. Kerangka Pendanaan ... ... . C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi ... 62 BAB V PENUTUP ... 55 58 65 ix
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Jumlah Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan ... 6 Tabel 1.2. Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan ... 7 Tabel 1.3. Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan ... 8 Tabel 1.4. Jumlah Pengawas Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan ... 9 Tabel 1.5. Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 ... 10 Tabel 1.6. Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 ... 11 Tabel 1.7. Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 ... 12 Tabel 1.8. Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 ... 13 Tabel 1.9. Capaian Uji Kompetensi Guru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014 ... 14 Tabel 1.10. Capaian UKG Kepala Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ... 14 Tabel 1.11. Capaian UKG Pengawas Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ... 15 Tabel 1.12. Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2013 ... 17 Tabel 2.1. Misi LPMP Sulawesi Selatan ... 25 Tabel 2.2. Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 ... 25 Tabel 2.3. Keterkaitan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan ... 31 Tabel 2.4. Nilai Masukan ... 35 II x
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Tabel 2.5. Nilai Proses ... 36 Tabel 2.6. Nilai Keluaran ... 37 Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Dasar dan Menengah ... 38 Tabel 3.2. Strategi untuk Mencapai Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan ... 47 Tabel 3.3. Program, Kegiatan, dan Penanggung Jawab ... 50 Tabel 4.1. Target Kinerja ... 55 Tabel 4.2. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 ... 59 Tabel 4.3. Rencana Pendanaan Berdasarkan Indikator Kinerja ... 60 xi
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sulawesi Selatan ... 18 Gambar 1.2. Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Selatan ... 19 Gambar 1.3. Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Selatan ... 20 Gambar 1.4. Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Selatan ... 21 Gambar 1.5. Grafik Nilai Rata-Rata Hasil UKG Provinsi Sulawesi Selatan ... 23 Gambar 2.1. Tata Nilai LPMP Sulawesi Selatan ... 35 Gambar 3.1. Struktur Organisasi LPMP Sulawesi Selatan ... 53 Gambar 3.2. Proses Bisnis LPMP Sulawesi Selatan ... 54 Gambar 4.1. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 ... 60 II xii
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Secara instrumental, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang saat ini pada periode ketiga dan juga sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 menyatakan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan tema tersebut, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan menyusun tema Pembangunan Pendidikan Tahun 2015 - 2019 menjadi daya saing regional yang secara teknis diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu strategi dalam mewujudkan proyeksi tema pembangunan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan melalui program peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan sesuai pasal 16 (b) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 bahwa pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan yaitu karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan 1
II 2 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Untuk mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi pilihan dalam mengemban tugas tersebut. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 (30) disebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Kemudian, pada pasal 92 (6) dinyatakan bahwa tugas LPMP melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dan masih pada pasal yang sama ayat (7) menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, LPMP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Lalu ditegaskanlah tugas dan fungsi LPMP secara organisasi dan tata kerja pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015,dimana pada pasal 2 disebutkan LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat kebijakan fundamental dan instrumental di atas, LPMP Sulawesi Selatan menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan performance-based budgeting sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. 1.1.1. Isu-Isu Strategis LPMP Sulawesi Selatan yang mendapatkan mandat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dan mengambil inisiatif dalam mengakselerasi pencapaian program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab Kemdikbud baik dalam hal ketercapaian Standar Nasional Pendidikan, implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan, kemitraan penjaminan mutu pendidikan maupun peningkatan mutu pembelajaran di Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat dan informasi dari stakeholder pendidikan, sebagai berikut: A. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indoneisa yang menjadi hal penting untuk menjamin kualitas pendidikan dari segi input, output dan outcame,yang berfungsi menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Berdasarkan data Pemetaan Mutu Pendidikan secara umum ketercapaian delapan SNP rata rata belum mencapai SNP. Hal ini tergambar pada data Pemetaan Mutu Pendidikan yang telah dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan pada periode 2016-2017 diilustrasikan sesuai Radar PMP, sebagai berikut: 3
II 4 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 CAPAIAN PER STANDAR Tahun 2016 02468Standar Kompetensi LulusanStandar IsiStandar ProsesStandar Penilaian PendidikanStandar Pendidik dan Tenaga KependidikanStandar Sarana dan Prasarana PendidikanStandar Pengelolaan PendidikanStandar PembiayaanRadar PMP Tahun 2017 Gambar 1.1. Capaian SNP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dan 2017 B. Penjaminan Mutu Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutusecara sistematis, terencana dalam suatu program yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. PMP sebagaimana dimaksud pada PP. 19 Tahun 2015 tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui StandarNasional Pendidikan, dan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuanpendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu yang digambarkan pada anatomi delapan SNP, di bawah ini: Gambar 1.2. Standar Nasional Pendidikan
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 C. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pendidikan karakter merupakan salah satu program aksi Pemerintahan Jokowi - JK dengan payung hukum yag kuat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres disebutkan bahwa PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan perlibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). LPMP Sulawesi Selatan sebagai entitas pendidikan perlu mengambil peran dan menjamin pengimplementasian PPK pada setiap jenjang satuan pendidikan. D. Tata Kelola Lembaga Menuju WBK Tingginya tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari perilaku KKN, dtuntut perlunya instansi/lembaga pemerintahan berbenah diri dan melakukan gerakan reformasi birokrasi yang strategis. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kemdibud menujuk unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. 5
II 6 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 LPMP Sulawesi Selatan menjadi salah satu pilot project Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di tahun ini, sudah harus siap dan melakukan perubahan dari pola manajemen 'proyek' ke pola manajemen reformasi birokrasi. Karena hanya dengan berubah diharapkan dapat memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). E. Membangun Kemitraan dan Jaringan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang menjadi gerbang Kawasan Timur Indonesia sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan nasional secara umum dan tujuan pendidikan secara khusus. Dengan 24 kabupaten/kota, dimana sebagian besar pemerintah daerah menjadikan pendidikan sebagai instrumen keberhasilan periode pemerintahannya, sehingga menjadi lahan LPMP Sulawesi Selatan untuk menjalin kerjasama dan bersinergi dalam mengelola pendidikan di wilayah kerjanya. Berdasarkan ilustrasi di atas, LPMP Sulawesi Selatan merumuskan beberapa isu strategis yang harus diselesaikan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai berikut: 1) Belum optimalnya pelakasanaan penjaminan mutu pendidikan 2) Belum sinkronnya rencana pemenuhan mutu pendidikan dengan permasalahan yang ada disetiap satuan pendidikan 3) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan mutu belum berbasis rencaana yang telah ditetapkan 4) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian mutu pendidikan 5) Belum optimalnya sosialisasi tentang tugas utama pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 6) Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter pada satuan pendidikan 7) Belum optimalnya pengembangan kapasitas internal lembaga 8) Belum optimalnya sinergitas LPMP dengan PEMDA sebagai penanggung jawab pengelola satuan pendidikan guna menfasilitasi pemenuhan mutu disetiap satuan pendidikan Selanjutnya, agar harapan untuk memberikan kontribusi dapat dilaksanakan secara optimal, maka dinilai penting bagi LPMP Sulawesi Selatan untuk merevisi rencana strategis 2018-2019 yang mengakomodir/mempertimbangkan aspek-aspek tantangan/peluang, ancaman baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi serta potensi yang dimiliki. Bagian selanjutnya diarahkan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar kebijakan, potensi dan permasalahan yang dihadapi LPMP Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan peran dan kualitas kinerja instansi. 1.1.2. DASAR HUKUM Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7
II 8 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaaan; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 20. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana StrategisK/L) 2015 - 2019; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 23. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019; 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan. 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 27. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor127.1/M.PAN/4/2003 Tanggal 30 April 2003 tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. 1.1.3. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi LPMP Sulawesi selatan adalah satu dari tiga LPMP di Indonesia yang berstatus Eselon II dimana organisasi dan tata kerjanya mengacu pada Permendikbud No. 15 Tahun 2015, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 9
II 10 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 KEPALA LPMP KABAG UMUM Kasubag Tata Usaha & Rumah Tangga Kasubag Tata Laksana & Kepegawaian Kasubag Perencanaan & Penganggaran KABID FPMP KABID PSMP Kasi Pendidikan Dasar Kasi Pendidikan Menengah Kasi Pemetaan Mutu Pendidikan Kasi Supervisi Muutu Pendidikan Kelompok Jabatan Fungsional Gambar 1.3. Struktur Organisasi LPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 Proses bisnis yang akan dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan dalam aktivitas penjaminan mutu pendidikan ditetapkan sebagai berikut : INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME Peraturan perundang- undangan Peraturan dan kebijakan pemda Mutu dan daya saing SISTEM INFOR MASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN SUPERVISI SATUAN PENDIDIKAN K E M I T R A A N LAYANAN SUPERVISI LAYANAN PEMETAAN PENING KATAN MUTU PENDID IKAN Kebutuhan Satuan Pendidikan dan FASILITASI PENINGKAT AN MUTU LAYANAN FASILITASI SISTEM PENDUKUNG Gambar 1.4. Proses Bisnis LPMP Sulawesi Selatan
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 1.1.4. Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam perencanaan dibutuhkan data yang valid sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan program yang strategis, sehingga tidak hanya sampai pada output namun juga pada outcome yang terukur dan dirasakan manfaatnya. Demikian dalam penyusunan Renstra LPMP Sulawesi Selatan, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 sebagai acuan, yang digambarkan sebagai berikut: A. APK dan APM Provinsi Sulawesi Selatan Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. 11
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Berdasarkan sumber data final Pusat Analisis Dan Sinkronisasi Kebijakan Kemdikbud, APK dan APM di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan perjenjang pendidikan, sebagaimana tabel berikut: Tabel 1.1. Data APK/ APM SDSLB Paket AJmlSDSLB *Paket AJml1Kab. Pangkajene Kepulauan Sidenreng Tana Luwu Luwu Toraja termasuk data Kemenag**)Jumlah penduduk usia sekolah Data APK/APM SD Sederajat - Kemdikbud *No.WilayahP 7-12 **Peserta Didik KeseluruhanPeserta Didik 7 - 12APKAPM SMPSLB *Paket BJmlSMPSLB *Paket BJml1Kab. Pangkajene Kepulauan Sidenreng Tana Luwu Luwu Toraja APK/APM SMP Sederajat KemdikbudNo.WilayahPeserta Didik KeseluruhanPeserta Didik 13 - 15APKAPMP 13-15 II 12
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 SMASLB *SMKPaket CJmlSMASLB *SMKPaket CJml1Kab. Pangkajene Kepulauan Sidenreng Tana Luwu Luwu Toraja APK/APM SMA Sederajat KemdikbudNo.WilayahP 16-18Peserta Didik KeseluruhanPeserta Didik 16 - 18APKAPM B. Data Pendidikan Daerah Data Pendidikan Daerah menunjukkan jumlah satuan pendidikan, peserta didik, ruang kelas dan guru perjenjang pendidikan dasar dan menengah, sesuai gambar di bawah ini: Gambar 1.5. Data Jumlah Satuan Pendidikan, Guru, Ruang Kelas, dan Peserta Didik Provinsi Sulawesi Selatan 13
II 14 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Untuk jumlah guru berdasarkan status PNS dan Bukan PNS serta menurut usianya, digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.6. Jumlah Guru Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Usia C. Rasio Pendidikan Rasio guru dengan siswa, rasio guru PNS dengan siswa, dan rombongan belajar (rombel) dengan siswa ditunjukkan sebagai berikut: Gambar 1.7. Rasio Guru dan Rombongan Belajar terhadap Siswa
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 D. Kualifikasi Guru Kondisi kualifikasi guru di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, terlihat pada grafik berikut: Gambar 1.8. Kualifikasi Guru Provinsi Sulawesi Selatan Grafik di atas menunjukkan masih terdapat guru yang kualifikasinya di bawah standar yang dipersyaratkan SNP, yaitu minimal D4/S1. E. Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) UKG merupakan instrumen Kemdikbud untuk memotret kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, yang dijadikan dasar dalam membuat program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Selain itu, sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebaai alat kontrol dalam penilaian kinerja guru. Adapun hasil UKG Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 1.9. Hasil UKG Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 15
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Dari data di atas, hasil UKG pada semua jenjang belum ada yang mencapai nilai UKG Nasional. 1.2. Potensi dan Permasalahan Dalam era desentralisasi, posisi pemerintah daerah semakin kuat, dalam tugasnya sebagai supervisor layanan penjaminan mutu pendidikan, terbuka kesempatan bagi LPMP Sulawesi Selatan untuk berperan dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang berada di provinsi dan 24 kabupaten/kota. Sekaitan dimana sebagian besar pemerintah daerah menjadikan pendidikan sebagai instrumen keberhasilan pemerintahan daerahnya, sehingga mengalokasikan anggaran penddikan yang signifikan. Kualitas manajemen satuan pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan ketercapaian delapan SNP. Dalam kaitan ini terdapat tantangan utamanya adalah budaya dankesadaran pelaku pendidikan. Penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Sulawesi Selatan belum mewujudkan tata kelola pendidikan seperti yang diharapkan, dimana terjalinnya koordinasi, kolaborasi dan kemitraan antar instansi pendidikan. Keadaan geografis Sulawesi Selatan yang sangat luas dan beberapa pulau yang menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan. Kondisi demikian ini yang mengakibatkan peran LPMP Sulawesi Selatan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemdikbud di Sulawesi Selatan sangat signifikan. Keberadaan LPMP Sulawesi Selatan dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dan mengambil inisiatif dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pendidikan nasional yang menjadi tanggung jawabnya. II 16
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 1.2.1. Potensi yang Dimiliki Beberapa hal yang dapat dipetakan menjadi potensi atau faktor yang mendukung tugas dan fungsi LPMP Sulawesi Selatan antara lain: A. Dukungan Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPMP Sulawesi Selatan didukung oleh 177 orang pegawai yang terdiri dari 129 orang pegawai ASN dan 48 orang pegawai honorer. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/ golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel- tabel berikut: Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018 No. 1. Pembina/IV 2. Penata/III 3. Pengatur/II Pangkat dan Golongan Jumlah Jumlah 28 90 11 129 No. 1 2 3 4 5 Tabel 1.3 Komposisi Pegawai LPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan Tahun 2018 Pangkat dan Golongan Jumlah 1 3 7 29 89 129 Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Pelaksana Jumlah Tabel 1.4 Komposisi Pegawai LPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 No. 1 Doktoral (S3) 2 Magister (S2) 3 4 Diploma SMA/SMK 5 SMP 6 SD 7 Pangkat dan Golongan Sarjana (S1) Jumlah 9 57 45 1 13 2 2 129 Jumlah 17
II 18 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 B. Dukungan Sarana dan Prasarana Dari segi kuantitas, sarana perkantoran LPMP Sulawesi Selatan sudah cukup memadai, sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 1.5 Data Sarana dan Prasarana LPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Data SIMAK BMN Tahun 2018 No. 1 Gedung Kantor Permanen 2 Gedung Pertemuan 2.1 Aula 1 2.2 Aula 3 3 Gedung Pendidikan 3.1 Ruang Kelas Sarana dan Prasarana Jumlah 6 200 orang 45 orang 12/40 - 50 org Persentase permintaan penggunaan Sarana dan Prasarana juga meningkat sepanjang tahun 2017. Pengguna layanan tidak hanya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tetapi juga dari instansi lain, baik pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2017, persentase program kemitraan LPMP Sulawesi Selatan dengan pihak pengguna meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan bermitranya LPMP Sulawesi Selatan dengan instansi lain dalam bidang pendidikan diharapkan muncul sinergi positif dalam upaya peningkatan penjaminan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. C. Dukungan Kemitraan/ Publik Sebagai Lembaga Pemerintah, LPMP Sulawesi Selatan memiliki prospek dalam menjalin kemitraan yang luas terutama dengan instansi/ lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan pengembangan pendidikan. Kemitraan ini mencakup lingkup instansi/ lembaga pemerintah maupun swasta. Sebagai salah satu UPT dari Kemdikbud, LPMP Sulawesi Selatan melaksanakan sebagian kebjakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tanggung jawab mengawal SNP di Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan potensi yang baik bagi keberadaan LPMP
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Sulawesi Selatan sehingga memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan jejaring kerjanya dengan membangun kemitraan dalam peningkatan dan pencapaian tujuan pendidikan umumnya dan SNP pada khususnya. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang menjadi gerbang Kawasan Timur Indonesia sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan nasional secara umum dan tujuan pendidikan secara khusus. LPMP Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kerjasama dibidang pelayanan pendidikan dan pemanfaatan sarana prasarana. Sosialisasi program lembaga dilakukan secara menyeluruh pada 24 Kabupaten/Kota untuk menyampaikan program kerja, kapasitas SDM, tawaran kerjasama dan sarana prasarana yang yang tersedia di LPMP Sulawesi Selatan. Berkenaan dengan itu, LPMP Sulawesi Selatan mulai dikenal oleh masyarakat luas, di mana hal itu terlihat dengan adanya peningkatan persentase program kemitraan. Pola kemitraan LPMP Sulawesi Selatan dengan stakeholder juga semakin meluas. D. Capaian Program 2015-2017 LPMP Sulawesi Selatan berada di provinsi yang menjadi gerbang Kawasan Timur Indonesia senantiasa diharapkan mengambil peran dalam mengimplementasikan kebijakan Kemdikbud di provinsi. Ketercapaian kriteria minimal SNP pada semua jenjang pedidikan dapat dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu dengan melakukan Pemetaan mutu pendidikan, Supervisi dalam penjaminan mutu pendidikan, Fasilitasi peningkatan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan nasional, Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan secara nasional, Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional, serta Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 19
II 20 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Hasil pemetaan mutu tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dibandingkan dengan tahun 2016. Capaian SNP tahun 2016 berada pada kategori "Menuju SNP 3" dengan skor rata-rata 3.80 meningkat menjadi "Menuju SNP 4" dengan skor rata-rata 5.19 pada tahun 2017. Peningkatan capain SNP tersebut menunjukkan pula adanya peningkatan indeks efektifitas atau capaian SNP dari satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Perbandingan capaian SNP tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini. Tabel 1.6. Capaian SNP Tahun 2016 dan 2017 Tahun 2016 Tahun 2017 Jenjang Skor rata-rata Kategori Skor rata-rata Kategori SD 4.42 Menuju SNP 3 5.2 Menuju SNP 4 SMP 3.95 Menuju SNP 3 5.18 Menuju SNP 4 SMA 3.63 Menuju SNP 2 5.22 Menuju SNP 4 SMK Rata-rata Capaian Provinsi SulSel 3.21 3.80 Menuju SNP 2 Menuju SNP 3 5.14 Menuju SNP 4 5.19 Menuju SNP 4 6 5.2 5.18 5.22 5.14 5 4.42 4 3.95 3.63 3.21 3 2 1 0 SD SMP SMA SMK Tahun 2016 Tahun 2017 Gambar 1.10. Grafik Perbandingan capaian SNP per Jenjang Tahun 2016 dan 2017 Pelaksanaan fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan teknis kepada satuan
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 pendidikan dasar dan menengah dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan utamanya pada standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan dilaksanakan melalui Implementasi Kurikulum 2013 dan program sekolah model pada satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Pada tahun 2017 target implementasi kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3.195 sekolah untuk jenjang SD, SMP,SMA, dan SMK dan dengan realisasi capaian sebesar 99,78%. Sementara fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan melalui program sekolah model dilaksanakan pada 480 sekolah yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian 20 sekolah model per kabupaten/kota. Tingkat ketercapaian setiap indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 1.7. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2017 Indikator Kinerja Realisasi 2016 Tahun 2017 Target Realisasi Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya 1 Persentase SD yang telah dipetakan mutunya. 8952 99.30% 9069 100% 8655 97.69% 2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya. 0.0% 40% 62% Output : Satuan pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SD) 6363 6408 6260 3 Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya. 98.17% 100% 93.46% 21 % 95.43% 97.69% 155.00% 97.69% 93.46%
Indikator Kinerja 4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : Satuan pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) 5 Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya. 6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : Satuan pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA) 7 Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya. 8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : Satuan pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK) Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP 9 Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SD) Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD) 10 Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) - Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP) II 22 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Realisasi 2016 Tahun 2017 Target Realisasi % 0.0% 60% 67% 111.67% 1606 1636 1529 93.46% 96.55% 100% 88.10% 88.10% 0.0% 60% 71% 118.33% 560 580 511 88.10% 95.06% 80% 80.50% 100.62% 0% 45% 75% 166.67% 423 445 355 79.78% 2121 3681 3675 99.84% 25% 40% 40.76% 101.90% 295 343 369 107.58% 1325 2249 2243 99.73% 17.48% 40% 40.28% 100.70% 39 63 61 96.83% 247 598 598 100%
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Indikator Kinerja Realisasi 2016 Tahun 2017 Target Realisasi % 11 Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA) - Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA) 12 Persentase SMK yang telah disupervisi dan 21.90% 26 101 40% 50 201 39.14% 26 201 97.84% 52% 100% difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK) 19.95% 24 40% 24 40.14% 100.34% 24 100% Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK) 64 153 153 100% 1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi LPMP Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Meski secara umum dari segi kualifikasi pendidikan SDM sudah cukup baik, bahkan sangat baik, tetapi hal itu ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja yang optimal. Padahal seharusnya kondisi SDM (baik dari segi kuantitas maupun kualitas) yang berkualitas berbanding lurus dengan pencapaian kinerja instansi. 2. Hubungan dengan Instansi Lain Salah satu faktor yang memberi kontribusi negatif (penghambat) terhadap pencapaian kinerja pada suatu instansi pemerintah, adalah berkaitan dengan hubungan dengan instansi lain maupun semua stakeholder terkait. Sebagai UPT Pusat yang berada di daerah, LPMP Sulawesi Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan 23
II 24 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 intervensi langsung dalam hal penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Hubungan LPMP dengan instansi lain dan stakeholder pendidikan hanya bersifat koordinasi, sehingga membatasi ruang gerak LPMP dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi terkait pelaksanaan anggaran dapat terealisasi secara optimal di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan. 3. Kualitas Guru Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG) yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengukur aspek kompetensi pedagogik dan profesional, diketahui bahwa perolehan rata- rata nilai kompetensi guru di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Berdasarkan hasil UKG tahun 2015, rata-rata nilai kompetensi guru hanya 52,55 dari angka maksimal 100. Selain itu, seringkali guru mengajar pada bidang lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kondisi tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. 4. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2017, belum ada satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan. 5. Komitmen Penyelenggaran Pendidikan Rendahnya komitmen penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari para pemangku kepentingan tentang pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. 6. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan oleh penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan untuk mengawal penjaminan mutu pendidikan.
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 7. Belum sinkronnya program pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 1.2.3. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan Pada bagian sebelumnya telah diuraikan berbagai hal yang menjadi keunggulan LPMP Sulawesi Selatan, baik menyangkut sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, anggaran, kelembagaan, dan berbagai hal lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penunjang dalam memberikan kontribusi positif terhadap kinerja secara keseluruhan. Namun demikian hal itu tidak serta merta dapat mengeliminir permasalahan yang muncul, yang dapat menjadi faktor penghambat sehingga memberi kontribusi secara negatif terhadap pencapaian kinerja instansi. Oleh karena itu LPMP Sulawesi Selatan perlu memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya untuk dapat mengambil keuntungan dari suatu peluang serta mengatasi dan meminimalisir tantangan/ ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Tabel 1.8. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Ancaman Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan/ Ancaman LPMP Sulawesi Selatan memiliki kuantitas dan kualitas pegawai yang cukup memadai Kinerja dan kompetensi pegawai LPMP Sulawesi Selatan bervariasi Persentase program penjaminan pendidikan meningkat tahunnya jumlah kemitraan mutu setiap daerah Pemerintah peran menuntut sumber daya manusia berkompetensi sangat baik serta mengikuti perkembangan teknologi dalam melakukan kemitraan mutu penjaminan pendidikan Kuantitas dan cukup memadai sarana prasarana Pemeliharaan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana belum berjalan optimal dan Permintaan sarana penggunaan dan prasarana dalam rangka kemitraan peningkatan mutu pendidikan meningkat setiap Kebutuhan sarana penggunaan dan prasarana yang tidak sesuai dengan dan pokok tugas fungsi LPMP Sulawesi serta Selatan 25
II 26 Kekuatan LPMP memiliki produk peta mutu, serta rekomendasi peningkatan mutu SNP pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, serta provinsi LPMP merupakan satu-satunya UPT di Kemdikbud yang provinsi berfungsi mengawal ketercapaian SNP Sistem melalui Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki LPMP berbagai program/ kegiatan penjaminan mutu pendidikan untuk diterapkan pada satuan pendidikan Kelemahan LPMP mempunyai untuk kewenangan melakukan intervensi langsung dalam hal penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan tidak Hubungan dengan stakeholder pendidikan hanya koordinasi LPMP instansi lainnya bersifat Kurangnya pengembangan kapasitas LPMP Selatan implementasi penjaminan pendidikan pegawai sulawesi terkait mutu RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Peluang Tantangan/ Ancaman tahunnya beberapa permintaan penggunaan sarana prasarana tertentu di waktu bersamaan Pemerintah Daerah membutuhkan peta Standar mutu Nasional Pendidikan sampai pada indikator SNP dan tersedia untuk semua satuan pendidikan Rendahnya SNP pendidikan berdasarkan peta mutu yang ditandai denga belum adanya satuan pendidikan di Sulawesi Provinsi Selatan yang telah memenuhi 8 SNP. Hasil pemetaan mutu belum pendidikan dimanfaatkan oleh dan penyelenggara pelaksana pendidikan berbagai pada untuk tingkatan mengawal penjaminan mutu pendidikan. capaian satuan daerah Pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan Penjaminan Sistem Eksternal serta mendukung keterlaksanaan Sistem Mutu Internal Penjaminan Rendahnya komitmen penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan penjaminan sistem mutu pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan. Kurangnya program/ kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sinkronnya Belum program pendidikan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP SULAWESI SELATAN 2.1. Visi LPMP Sulawesi Selatan Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong". Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong" Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melandasi visi LPMP Sulawesi Selatan sebagai berikut "Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan". Hal yang perlu diperjelas dalam visi tersebut, yaitu gotong royong agar tidak menimbulkan beragam tafsir. Gotong royong yang dimaksud dalam visi adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, 27
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan semangat gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu gerakan yang dicirikan antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga pendidikan seperti sekolah. 2.2. Misi LPMP Sulawesi Selatan Dalam rangka mencapai visi ini, ada empat misi yang harus diemban oleh LPMP Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 2015-2019, yaitu: Tabel 2.1. Misi LPMP Sulawesi Selatan Kode Misi M1 Memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan; M2 Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan; M3 Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan M4 Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. II 28
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 2.3. Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tujuan strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah : Tabel 2.2. Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 KODE TUJUAN STRATEGIS TS1 Peningkatan capaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan TS2 Peningkatan efektivitas penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan TS3 Sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah TS4 Penguatan tata kelola birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan strategis ini untuk memastikan satuan pendidikan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu melalui penerapan penjaminan mutu di satuan pendidikan tanpa ada diskriminasi akses dan geografis. Kegiatan yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan strategis ini. Tujuan strategis pertama (TS1) Peningkatan capaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan tujuan atas pelaksanaan misi pertama LPMP Sulawesi Selatan yaitu (M1) Memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan strategis kedua (TS2) Peningkatan Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan tujuan atas pelaksanaan misi kedua LPMP Sulawesi Selatan yaitu 29
II 30 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 (M2) Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan strategis ketiga (TS3) Sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan tujuan atas pelaksanaan misi ketiga LPMP Sulawesi Selatan yaitu (M3) Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan strategis keempat (TS4) Penguatan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel merupakan tujuan atas pelaksanaan misi keempat (M4) LPMP Sulawesi Selatan yaitu meningkatkan tata kelola birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Penjabaran dari tujuan strategis tersebut adalah : 1. Peningkatan capaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Salah satu jenis kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah pemetaan mutu satuan pendidikan. Berdasarkan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan, LPMP melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui serangkaian kegiatan yang salah satu tahapan adalah penyusunan instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan peta mutu yang valid (sahih) dan reliabel (dapat dipercaya). Pemetaan ini diharapkan dapat
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 berfungsi ganda sebagai acuan dalam melakukan evaluasi diri di tingkat sekolah serta sekaligus memetakan mutu pendidikan pada tingkat pusat maupun daerah. Supervisi pendidikan merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan mutu dimana satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP memerlukan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan mutu pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pembelajaran pada khususnya melalui konsultasi, mentoring and coaching, dan kegiatan sejenis. Supervisi pendidikan merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan mutu dimana satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP memerlukan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan mutu pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pembelajaran pada khususnya melalui konsultasi, mentoring and coaching, dan kegiatan sejenis. Selain kegiatan supervisi pendidikan, hasil pemetaan mutu juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam ekosistem pendidikan. Fasilitasi yang dimaksud adalah proses mempermudah, melayani, memperlancar sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Meningkatkan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan untuk mencapai SNP dengan cara mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Penjaminan mutu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan menjadi ujung tombak peningkatan sumber daya manusia. Adapun indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 adalah: a. 100 % satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah dipetakan mutunya 31
II 32 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 b. 95% satuan pendidikan dasar dan menengah yang meningkat indeks efektifitasnya c. 80% satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP d. 6,6% SD yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan e. 6,3% SMP yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan f. 13% SMA yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan g. 12,8 SMK yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan h. 24 kabupaten/kota telah melaksanakan program kemitraan penjaminan mutu pendidikan i. Tersedianya 3 layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan 2. Peningkatan Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah dengan keanekaragaman sumber daya dan karakteristik tertentu yang mempengaruhi mutu pendidikan di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk khusus atau model penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh LPMP Sulawesi Selatan pada satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan adanya pemeratan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan. 3. Sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan harus melibatkan sinergitas dari beberapa unsur terkait yaitu orang tua/masyarakat, sekolah, pemerintah daerah, bahkan dunia usaha dan dunia industri sebagai pengguna dari keluaran pendidikan. Sangat diharapkan dengan adanya sinergitas yang terbangun antara semua
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 unsur terkait dapat memberi nilai lebih dan kekonsistenan sekolah untuk menerapkan penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu proses yang telah membudaya di sekolah. 4. Penguatan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat provinsi. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi LPMP Sulawesi Selatan yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan. Adapun indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 untuk mencapai tujuan strategis kedua (TS2) adalah: a. 95% data Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan b. Nilai minimal SAKIP LPMP SulSel adalah 85 2.4. SASARAN STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis (SS) yang harus dicapai sampai 33
II 34 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 tahun 2019. Pada setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang menjadi target yang harus dicapai dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah selama 5 tahun kedepan. Adapun sasaran strategis kegiatan LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya capaian SNP satuan pendidian dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis kesatu (TS1) yaitu peningkatan capaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel. Layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan oleh LPMP Sulawesi Selatan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan diawali dengan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, fasilitasi dan supervisi dalam rangka peningkatan capaian SNP. Indikator kinerja dari sasaran ini terdiri atas dua belas indikator. 2. Meningkatnya efektivitas penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan model penjaminan mutu pendidikan Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis kedua (TS2) yaitu Peningkatan Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui sasaran strategis ini diharapkan selama tahun 2015-2019 dapat dikembangkan suatu model penjaminan mutu pendidikan yang dapat diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator kinerja kegiatan dari sasaran ini ada empat indikator 3. Terjalinnya sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis ketiga (TS3) yaitu Sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Melalui sasaran
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 strategis ini diharapkan selama tahun 2015-2019 terjadi peningkatan layanan kemitraan dengan stakeholder pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator kinerja kegiatan dari sasaran ini terdiri atas satu indikator. 4. Terwujudnya tata kelola birokrasi LPMP Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis keempat (TS4) yaitu Penguatan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui sasaran strategis ini diharapkan terjadi peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan diharapkan dapat mewujudkan birokrasi LPMP Sulawesi Selatan yang dapat menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. Performace atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan kaitan antara tujuan strategis (TS), sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Melalui tabel tersebut terlihat IKK yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan. Tabel 2.3. Keterkaitan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Peningkatan capaian Meningkatnya 1. 100% SD yang SNP satuan capaian SNP satuan telah dipetakan pendidikan dasar dan pendidikan dasar dan mutunya menengah di provinsi menengah di Provinsi 2. 95% SD yang 35
II 36 No Tujuan Strategis Sulsel RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sulawesi Selatan meningkat indeks efektifitasnya 3. 100% SMP yang telah dipetakan mutunya 4. 95% SMP yang meningkat indeks efektifitasnya 5. 100% SMA yang telah dipetakan mutunya 6. 95% SMA yang meningkat indeks efektifitasnya 7. 100% SMK yang telah dipetakan mutunya 8. 95% SMK yang meningkat indeks efektifitasnya 9. 80% SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP 10. 80% SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian
No 2 Tujuan Strategis Peningkatan Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Sasaran Strategis Indikator Kinerja SNP 11. 80% SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP 12. 80% SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Meningkatnya 1. 6,6% SD yang efektivitas menerapkan penjaminan mutu model pendidikan pada penjaminan mutu satuan pendidikan pendidikan dasar dan 2. 6,3% SMP yang menengah menerapkan model penjaminan mutu pendidikan 3. 13% SMA yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan 4. 12,8% SMK yang 37
II 38 No 3 4 Tujuan Strategis Sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Penguatan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Sasaran Strategis Indikator Kinerja menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Terjalinnya sinergi 24 program pemangku kemitraan kepentingan dalam penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Terwujudnya Tata 1. 3 layanan sistem Kelola Birokrasi pendataan dan Lembaga Penjaminan informasi Mutu Pendidikan pendidikan dasar Sulawesi Selatan yang dan menengah efisien, efektif, 2. 95% Data transparan, dan akuntabel Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan 3. Nilai minimal SAKIP LPMP SulSel minimal 85
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Dalam rangka pencapaian visi dan misi, standar moral yang menjadi prinsip kinerja seluruh warga LPMP Sulawesi Selatan berpatokan pada tata nilai sebagai berikut INPUT VALUES Nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam diri setiap pegawai LPMP Sulawesi Selatan PROCESS VALUES Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di LPMP Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi keunggulan OUTPUT Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang berkepentingan dalam LPMP Sulawesi Selatan PEGAWAI LPMP Sulawesi Selatan KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PRIMA PEMERATAAN DAN PERLUASAN PENINGKATAN MUTU Empati Beriman dan bertaqwa (Imtaq)/Religius Tanggap dan Peduli/ Responsif Integritas Reliable/Terpercaya Enterpreneurship Taat azas Kondusif Kompeten Perbaikan berkelanjutan Sistematis Kolaborasi Akuntabilitas Tata Kelola Pencitraan Publik Pelayanan prima Profesional Konkrit Demokratis dan Berkeadilan Gambar 2.1. Tata Nilai LPMP Sulawesi Selatan Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik pegawai LPMP Sulawesi Selatan, yang selanjutnya akan menjalankan nilai proses manajemen organisasi dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia dalam struktur organisasi LPMP Sulawesi Selatan, sehingga menghasilkan Nilai Keluaran yang akan memfokuskan LPMP Sulawesi Selatan kepada hal-hal yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi dengan baik. Nilai-nilai masukan (input values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai LPMP Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai keunggulan. Nilai yang dimaksud dijelaskan pada tabel berikut. 39
II 40 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Tabel 2.4 Nilai Masukan Komponen Pengertian Empati Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain Beriman dan Bertaqwa ibadah, Pekerjaan menjadi suatu amanah dan mempunyai moral dan etika, berbudi luhur, dan bermartabat Tanggap dan Peduli/Responsif Cepat bertindak/cekatan, bermotivasi, melakukan tindakan berdasarkan azas manfaat, futuristik, adaptif Integritas Jujur dan dapat dipercaya, berwibawa, karismatik, inspiratif, teladan, sabar, bertanggung jawab dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak Reliable/ Terpercaya Inovatif dan kreatif, cermat dan teliti, memilikisifat objective dan disiplin Enterpreneurship Visioner, intuitif, berhasil guna, berani mengambil resiko dan mengoptimalkan sumber daya yang ada Nilai-nilai proses (process values), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di LPMP Sulawesi Selatan, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan. Nilai-nilai yang dimaksud terangkum dalam tabel berikut berikut : Tabel 2.5 Nilai Proses Komponen Pengertian Taat Azas Prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan/tugas Memiliki budaya kerja yang sehat dan mandiri, transparan, Kondusif komunikatif, demokratis, team work, shared vision, self- belonging dan loyalitas Kompeten Bekerja berdasarkan keahlian (the right man in the right place) Perbaikan Berkelanjutan Terus melakukan perbaikan standar dan mengikuti kecenderungan/tren perubahan sains dan teknologi
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Komponen Pengertian Sistematis Runut (berurutan), efektif, efisien, dan tersistem Kolaborasi Membangun kemitraan dan kerja sama Nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders (Unit Utama Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Daerah, DPRD, Pegawai, Donatur, Dunia Pendidikan, Masyarakat lainnya), meliputi : Tabel 2.6 Nilai Keluaran Komponen Pengertian Akuntabilitas Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif Tata Kelola Tertib administrasi/sesuai dengan prosedur dan peraturan Pencitraan Publik Transparan, komunikatif dan terpecaya Pelayanan Prima Handal dan mampu menjadi one-stop service Profesional Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dalam arti berkompetensi, menjadi teladan, terpercaya, sistematis . 41
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015 - 2019 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015 - 2019 serta hasil evaluasi capaian LPMP Sulawesi Selatan. 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kebijakan nasional pada RPJMN 2015 - 2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Arah pembangunan tersebut ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok dan tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi bangsa Indonesia, pembangunan nasional 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/ utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemdikbud sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas insan yang berkeadilan. 2. Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh. 3. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional, selanjutnya merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) sebagai berikut: II 42
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2. membuat Pemerintah selalu hadir untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik; 8. melakukan revolusi karakter bangsa; 9. memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Agenda prioritas (Nawacita) yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertuang dalam nawacita nomor 5, 6, 8, 9, dan 2. Pembangunan pendidikan dibahas dalam Nawacita nomor 5,6, dan 8 sedangkan pembangunan kebudayaan dibahas dalam Nawacita nomor 8 dan 9. Penguatan efektivitas reformasi birokrasi dan tata kelola dibahas dalam Nawacita nomor 2. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Renstra LPMP Sulawesi Selatan dibagi menjadi dua bagian yaitu Arah Kebijakan dan Strategi Program Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Sulawesi Selatan. 3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemdikbud- Dikdasmen Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diturunkan dari arah kebijakan dan strategi nasional. Arah kebijakan dan 43
II 44 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 strategi tersebut dijabarkan berdasarkan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan dengan uraian sebagai berikut: A. Agenda Prioritas Pembangunan 5 (Nawacita 5) : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia Pembangunan manusia Indonesia merupakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang merupakan pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun ialah sebagai berikut: 1) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan cara melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. 2) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. 3) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja. 4) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan. 5) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya. 6) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel. 7) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru. B. Agenda Prioritas Pembangunan 6 (Nawacita 6) : Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, khususnya yang terkait tugas dan fungsi Kemendikbud dalam melaksanakan pembangunan pendidikan ialah, (i) meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi; serta (ii) meningkatkan daya saing tenaga kerja. Arah kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi yaitu pembangunan taman tekno kabuapten dan kota yang berfungsi sebagai pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, dan perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; serta sebagai tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas. Arah kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui 45
II 46 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar; Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan Pengembangan pola pendanaan pelatihan. C. Agenda Prioritas Pembangunan 8 (Nawacita 8) : Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran revolusi karakter bangsa ialah sebagai berikut: 1) Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen), 2) Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, 3) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi. D. Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawacita 2): Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas tiga subagenda, yaitu: (a) membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja Kemendikbud; (b) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan (c) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang transparan dan akuntabilitas kinerja
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 pemerintahan (Kemendikbud) yaitu penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik, Penerapan e- government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, serta terintegrasi, dan Penerapan open government yaitu upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yaitu restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis; Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional; Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit; dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan mengemban tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menentukan arah kebijakan sesuai dengan bidang yang dibawahinya yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Arah kebijakan dan strategis Dikdasmen dapat dilihat pada tabel berikut: 47
II 48 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 TABEL 3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Dasar dan Menengah ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Pemenuhan hak 1. Melanjutkan upaya 1.1 Penyediaan bantuan terhadap untuk memenuhi hak untuk anak yang pelayanan seluruh penduduk berasal dari keluarga Pendidikan Dasar mendapatkan layanan kurang mampu agar dan Menengah Pendidikan Dasar dan dapat mengikuti yang berkualitas Menengah berkualitas Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar 1.2. Penanganan akses pendidikan, khususnya di daerah 3T 1.3. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 1.4. Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) 1.5. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antar daerah dan kesenjangan gender 1.6. Peningkatan ketersediaan Sekolah menengah di
ISU STRATEGIS Peningkatan pendidikan kewargaan RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP- SMA serta MTs/MA satu atap, ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif 1.7. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. 1. Mengembangkan 1.1. Penguatan pendidikan pendidikan kewargaan di kewargaan yang terintegrasi sekolah untuk ke dalam mata pelajaran menumbuhkan jiwa yang relevan (PKN, IPS, kebangsaan, [sejarah, geografi, memperkuat nilai-nilai sosiologi/antropologi], toleransi, menumbuhkan bahasa Indonesia) penghargaan pada 49
II 50 ISU STRATEGIS Peningkatan pendidikan karakter RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI keragaman sosial- budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen) 1. Meningkatkan kualitas 1.1. Penguatan pendidikan pendidikan karakter karakter pada anak-anak untuk membina budi usia sekolah pada semua pekerti, watak, dan jenjang pendidikan kepribadian peserta didik untuk memperkuat nilai- nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran; 1.2. Pengembangan kurikulum jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang
ISU STRATEGIS Peningkatan kualitas pembelajaran RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial. 2. Membangun budaya 2.1. Pelibatan peran orang sekolah yang kondusif tua dan masyarakat dalam bagi penciptaan pengelolaan persekolahan lingkungan belajar yang dan proses pembelajaran, baik bagi siswa untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral. 2.2. Pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan-penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna. 1. Memperkuat 1.1. Pemantapan jaminan kualitas penerapan SPM untuk (quality assurance) jenjang Pendidikan Dasar pelayanan dan Menengah. pendidikan 1.2. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk 51
II 52 ISU STRATEGIS RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dan Menengah. 1.3. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 1.4. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta. 2. Mengembangkan 2.1. Evaluasi kurikulum kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan 2.2. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas. 2.3. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran.
ISU STRATEGIS RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 2.4. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah. 2.5. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antarguru. 2.6. Peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang Matematika, Sains, dan Literasi, baik dalam UN maupun dalam tes internasional. 2.7. Peningkatan kualitas pembelajaran Matematika, Sains, dan Literasi dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin. 2.8. Peningkatan kompetensi siswa sesuai 53
II 54 ISU STRATEGIS Peningkatan tata kelola pendidikan RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI dengan bakat, minat dan kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni. 1. Meningkatkan tata 1.1. Penguatan kapasitas kelola pendidikan pemerintah provinsi/ dalam kerangka kabupaten/ kota dalam desentralisasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan. 1.2. Penguatan kemitraan antara Pusat dengan Dinas pendidikan Provinsi, dan 2. Memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah 2.1. Pelaksanaan desentralisasi asimetris atau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dalam mengelola layanan pendidikan dan pembiayaannya. 2.2. Penyelarasan peraturan
ISU STRATEGIS RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan. 3. Memperkuat 3.1. Penguatan MBS melalui Manajemen Berbasis peningkatan partisipasi Sekolah (MBS) seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 3.2. Peningkatan kapasitas Sekolah dalam melaksanakan MBS. 3.3. Peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan. 3.4. Penguatan kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel. 4. Memperkuat peran 4.1. Pengaturan secara jelas swasta dalam kontribusi pemerintah dalam menyediakan layanan membantu satuan pendidikan yang pendidikan swasta dalam 55
II 56 ISU STRATEGIS Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI berkualitas penyediaan akses pendidikan yang berkualitas. 4.2. Peningkatan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan. 4.3. Penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta. 5. Memperkuat sistem 5.1. Penguatan kelembagaan informasi pendidikan dan kapasitas pengelola sistem informasi 5.2. Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan 5.3. Penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan. 1. Meningkatkan 1.1. Memperkuat sistem efisiensi penggunaan dan laporan pemanfaatan pertanggungjawaban anggaran anggaran. pendidikan 1.2. Memperkuat sistem perencanaan pendidikan
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI dasar dan menengah melalui peningkatan/pembangu nan kapasitas provinsi/ kabupaten/kota 2. Memperkuat 2.1. Peninjauan kembali mekanisme pembiayaan aturan penggunaan dana pendidikan BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Sulawesi Selatan Arah kebijakan dan strategi LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019 disusun sebagai implementasi dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan semangat gotong royong. Strategi yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2015-2019 serta visi, misi LPMP Sulawesi Selatan. Arah kebijakan dan strategi LPMP Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dijabarkan sebagai berikut: 57
II 58 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Sulawesi Selatan Arah Kebijakan Ditjen Dikdasmen upaya Melanjutkan untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas Meningkatkan pendidikan kualitas untuk karakter budi membina pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik Membangun budaya yang sekolah kondusif bagi penciptaan lingkungan yang baik bagi siswa belajar Arah Kebijakan LPMP Sulawesi Selatan Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dan dasar menengah sesuai SNP Meningkatkan kualitas pendidikan karakter melalui integrasi pendidikan karakter pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan Membangun budaya mutu pada satuan pendidikan dan dasar menengah sesuai SNP Strategi LPMP Sulawesi Selatan 1. Peningkatan kapasitas LPMP Selatan pemberian penjaminan internal Sulawesi dalam layanan mutu pendidikan 2. Peningkatan kapasitas satuan pendidikan dasar dan menengah penerapan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 1. Pengembangan model mutu penjaminan pendidikan melalui penerapan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar dan menengah 1. Peningkatan kapasitas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Memperkuat jaminan (quality kualitas Memperkuat penerapan Sistem 2. Pelibatan Tim Mutu Penjaminan Daerah Pemerintah mendukung untuk pembangunan budaya mutu 1. Penguatan Penjaminan Sistem Mutu
Arah Kebijakan Ditjen Dikdasmen assurance) pelayanan pendidikan Mengembangkan kurikulum Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Memperkuat sistem informasi pendidikan RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Arah Kebijakan LPMP Sulawesi Selatan Penjaminan Mutu Pendidikan Strategi LPMP Sulawesi Selatan Internal satuan pendidikan dasar dan menengah 2. Penguatan Penjaminan Eksternal Sistem Mutu Mengawal implementasi kurikulum SNP sesuai Memperkuat capaian Pengelolaan dengan penguatan MBS melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal Standar 1. Pengembangan teknis supervisi penjaminan pendidikan mutu terkait implementasi kurikulum di satuan pendidikan secara berkala 2. Melakukan integrasi proses pendampingan penerapan kurikulum dalam kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan 1. Penguatan personal Sulawesi untuk pendampingan penerapan MBS sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan kapasitas LPMP Selatan melakukan 2. Penguatan kapasitas tenaga kependidikan dalam penerapan MBS supervisi melalui penjaminan mutu pendidikan Memperkuat sistem informasi penjaminan mutu 1. Pengelolaan data dan mutu untuk informasi pendidikan 59
II 60 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Arah Kebijakan Ditjen Dikdasmen Arah Kebijakan LPMP Sulawesi Selatan Strategi LPMP Sulawesi Selatan pendidikan kebutuhan penjaminan pendidikan 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem mutu informasi pendidikan dasar dan menengah. mutu 3. Melakukan publikasi hasil pemetaan mutu pendidikan secara berkala melalui sistem informasi mutu pendidikan Kebijakan yang ditetapkan LPMP Sulawesi Selatan merupakan kebijakan strategis penjaminan mutu pendidikan dengan fokus kebijakan sebagai berikut: 1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 4. Model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 5. Kemitraan bidang penjaminan mutu pendidikan; 6. Sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 7. Urusan administrasi kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Arah kebijakan LPMP Sulawesi Selatan selanjutnya dilaksanakan melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan periode 2015 - 2019. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode 2015 - 2019, LPMP Sulawesi Selatan telah menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 kinerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LPMP Sulawesi Selatan. Struktur Program dan penanggung jawab untuk mengelola kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 3.3. Program, Kegiatan dan Penanggung Jawab NO PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah Supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar ESELON III Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP) Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP) Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (FPMP) ESELON IV Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan Seksi Supervisi Mutu Pendidikan Seksi Pendidikan Dasar 4 5 Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menengah Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (FPMP) Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP) dan Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (FPMP) Seksi Pendidikan Menengah Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan Seksi Supervisi Mutu Pendidikan Seksi Pendidikan Dasar Seksi 61
II 62 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 NO PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB ESELON III ESELON IV 6 Kemitraan penjaminan mutu pendidikan Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (FPMP) Pendidikan Menengah Seksi Pendidikan Dasar dan Seksi Pendidikan Menengah 7 8 Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah Penyelenggaraan tata kelola kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP) Bagian Umum Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan Subag Tata Laksana dan Kepegawaian Subag Perencanaan dan Penganggaran Subag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pentahapan indikator kinerja serta perkiraan pendanaan pendidikan merupakan salah satu yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan visi dan misinya. Target kinerja dan kerangka pendanaan LPMP Sulawesi Selatan sesuai yang diamanahkan dalam bentuk ketercapaian indikator kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ditahapkan sebagaimana terlampir.
RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 BAB IV PENUTUP Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikakator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dijabarkan atau dilakukan pembabakan ke dalam sasaran kegiatan tahunan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2015 sampai 2019. Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh LPMP Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2015-2019. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (1) Pemetaan mutu pendidikan; (2) Supervisi dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan; yang terintegrasi dalam satu sistem informasi yang dikelola dan dikembangan dalam pemberian layanan penjaminan mutu pendidikan. Seluruh kegiatan LPMP Sulawesi Selatan harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap pelayanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas harus dipenuhi. Kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan perlu diupayakan dengan optimal. Rencana strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan kelembagaan di LPMP Sulawesi Selatan untuk memastikan arah kegiatan dan kebijakan pengelolaan LPMP Sulawesi Selatan selaras dengan arah kebijakan dan pengelolaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 63
LAMPIRAN I Target Kinerja LPMP Sulawesi Selatan NO INDIKATOR SATU AN 1 Meningkatnya Pejaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan Persentase SD yang telah dipetakan mutunya Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya % Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam % % % % % % % % % % II 64 RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 KONDI SI AWAL 2015 TARGET CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 90.15 90.15 100 100 100 100 0 5 15 40 75 95 71.48 71.49 100 100 100 100 0 20 35 60 80 95 71.41 0 71.41 20 100 35 100 60 100 80 100 95 59.60 59.60 65 80 90 100 0 10 25 45 70 95 0 16.8 25 40 60 80 0 16.8 25 40 60 80 0 16.8 25 40 60 80
NO 2 3 INDIKATOR pencapaian SNP Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase SD yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Persentase SMP yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Persentase SMA yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Persentase SMK yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Kemitraan Penjaminan Mutu SATU AN % % % % % RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 KONDI SI AWAL 2015 TARGET CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 0 16.8 25 40 60 80 0 0 4.8 5.9 6.3 6.6 0 0 1.9 3.3 4.8 6.3 0 0 4.6 4.6 8.8 13.0 0 0 4.2 4.2 8.4 12.8 65
II 66 NO 4 5 INDIKATOR Pendidikan Jumlah program kemitraan penjaminan mutu pendidikan Tersedianya Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbarukan Nilai minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan SATU AN Keg Media Infor- masi % Skor RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 KONDI SI AWAL 2015 TARGET CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 1 6 10 14 18 24 1 1 1 2 2 3 80 85 87 89 92 95 66,6 78 81
LAMPIRAN II Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan Indikator Kinerja Persentase SD yang telah dipetakan mutunya Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Rencana Pendanaan (dalam milyar) 2015 2016 2017 2018 2019 3.36 3.53 3.71 3.89 4.09 0.85 0.90 0.94 0.99 1.04 0.28 0.30 0.31 0.33 0.35 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 23.54 24.72 25.95 27.25 28.61 5.97 6.27 6.58 6.91 7.25 1.99 2.09 2.19 2.30 2.42 67
II 68 Sasaran Strategis Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan model penjaminan mutu pendidikan Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui kemitraan penjaminan mutu pendidikan Indikator Kinerja SNP Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Persentase SD yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Persentase SMP yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Persentase SMA yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Persentase SMK yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan Jumlah program kemitraan penjaminan mutu pendidikan RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Rencana Pendanaan (dalam milyar) 2015 2016 2017 2018 2019 1.66 1.74 1.83 1.92 2.02 6.73 7.06 7.42 7.79 8.18 1.71 1.79 1.88 1.97 2.07 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69 0.47 0.50 0.52 0.55 0.58 4.74 4.97 5.22 5.48 5.76
Sasaran Strategis Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik Indikator Kinerja Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah Data Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan Nilai minimal SAKIP LPMP SulSel RENCANA STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN 2015 - 2019 Rencana Pendanaan (dalam milyar) 2015 2016 2017 2018 2019 4.74 4.97 5.22 5.48 5.76 9.47 9.95 10.44 10.97 11.51 28.42 29.84 31.33 32.90 34.54 69
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) SULAWESI SELATAN Jalan Andi Pangerang Petta Rani, Makassar, Sulawesi Selatan Telepon: (0411)873565, 873513, Fax: (0411)873513 Laman: lpmpsulsel.kemdikbud.go.id Surel: lpmp.sulsel@kemdikbud.go.id