DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat
Copyright ©2022, Bildung All rights reserved DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat Dr. Habib Sulthon Asnawi, S.H.I., S.H., M.H. Dr. K. H. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag Editor: Dr. M. Nurdin Zuhdi, S.Th.I., M.S.I. Desain Sampul: Ruhtata Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat/ Dr. Habib Sulthon Asnawi, S.H.I., S.H., M.H. dan Dr. K.H.M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag/Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022 xiv + 208 halaman; 15,5 x 23 cm ISBN: 978-623-8091-13-3 Cetakan Pertama: Oktober 2022 Penerbit: BILDUNG Jl. Raya Pleret KM 2 Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791 Email: Website: Anggota IKAPI Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis iv
PERSEMBAHAN "Dipersembahkan untuk Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Indonesia". v
SEKAPUR SIRIH THE FOUNDING FATHERS ketika mendirikan negara Indonesia, merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat, bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat). Sehingga hukum dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur, melindungi dan menyelesaikan persolan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam peristiwa hukum perkawinan, di negara hukum Indonesia perkawinan dikatakan sah menurut hukum negara Indonesia adalah yang memenuhi syarat materil dan formil secara komulatif sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1 dan 2). Faktanya hingga saat ini, sebagian masyarakat Indonesia proses perkawinannya tidak dicatatkan secara legal. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatakan oleh lembaga negara salah satunya adalah masyarakat penganut keyakinan kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung yang ada di daerah pelosok pedalaman terpencil yang jauh dari perkotaan. Seperti penganut kepercayaan penghayat Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam. Penganut kepercayaan penghayat ini belum menikmati hak persamaan di hadapan hukum, dibuktikan dengan sulitnya akses pencatatan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan, memberikan dampak serius terhadap masyarakat penghayat. Secara garis besar, buku ini menganalisis tiga sub pokok, diantaranya terkait dengan perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung ditinjau dari hukum keluarga Islam. Alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan, dan dampak vi
perkawinan penganut aliran kepercayaan ketika tidak dicatatkan. Metode penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitin field reserah, lokasi penelitian di Provinsi Lampung, obyek penelitian ini adalah penghayat Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh penghayat dan perempuan penghayat. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori equality before the law dan prinsip kewajiban negara, yang tertuang dalam konvensi internasional CEDAW, yang dikuatkan dengan teori kemuliaan perepuan dalam Islam. Hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, memegang teguh asas elutrogrami dan monogami mutlak, mahar tidak disebutkan, saksi nikah tidak ditentukan jumlahnya, sighot taklik talak diucapkan suami istri secara bersamaan dan tidak ada ketentuan batas usia minimal perkawina, ketika terjadi perceraian maka prosedurnya adalah istri diserahkan kembali kerumah kedua orang tuanya dan tidak perlaku masa iddah. Status hukum perkawinan tersebut sah di mata hukum adat kepercayaan penghayat (Pasal 2 Ayat 1 UUP), namun tidak sah di mata hukum perkawinan di Indonesia (Pasal 2 Ayat 2 UUP). Alasan perkawin penghayat tidak dicatatkan, karena faktor prosedural yaitu adanya aturan petugas penghayat yang menikahkan wajib terdaftar pada Kementerian (Pasal 39. PP. No. 40 Tahun 2019) dan organisasi keperayaan penghayat memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Peraturan tersebut mempersulit dan memperlemah kedudukan komunitas kepercayaan penghayat, hal ini tidak selaras dengan amanah Konstitusi Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan prinsip equality before the Law, perkawinan yang tidak dicatatkan juga bertentangan dengan prinsip kemashlahatan dalam Islam (Maqosyid As-Syari'ah). Sedangkan faktor subyektif ideologi penghayat yaitu masyarakat penghayat meyakini bahwa perkawinan merupakan suatu hak vii
pribadi manusia, yang merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci, di luar itu merupakan hubungan horisontal antara hak warga negara dengan pemerintah. Keyakinan lainnya adalah mengikuti Nabi Adam dan Siti Hawa, yang mana juga tidak dicatatkan dan tidak ada saksi manusia, saksinya adalah Yai (Tuhan), manusia yang menyaksikan perkawinan adat penghayat kekuatan hukumnya sama dengan dicatatakan, masyarakat kepercayaan penghayat juga menginginkan dalam kolom agama di KTP tertulis "Agama Adam". Penghayat tidak mengenal peraturan pencatatan pernikahan, lemahnya sosialisasi dan budaya leluhurnya juga tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Dampak terhadap hak asasi perempuan yaitu tidak ada kepastian hukum ketika terjadi sengketa keluarga, sulit menuntut hak waris dan harta bersama. Dalam perspektif CEDAW, pemerintah belum optimal menerapkan prinsip- prinsip yang tertuang di dalam CEDAW, secara konkrit belum ada upaya perlindungan hukum terhadap perempuan penghayat. Hal ini juga tidak selaras dengan nilai-nilai Islam yaitu mengangkat derajat kemuliaan perempuan. Buku ini ditulis sebagai upaya rekonstruksi atau pembaharuan hukum hukum administrasi kependudukan bagi masyarakat kepercayaan penghayat. Mengapa perlu rekonstruksi, karena penulis menemukan adanya ketidakarmonisan hukum, antara PP. No. 40 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41. Sebagai upaya perlindungan HAM, khususnya kelompok minoritas seperti keperayaan penghayat, dibutuhkan penyelarasan dan pengharmonisasian peraturan, selain itu pemerintah Daerah Provinsi Lampung seyogyanya melakukan perlindungan hukum dan pemenuhan hak secara khusus, dengan melakukan afirmatif action law justice untuk masyarakat keperayaan penghayat. Penulis Habib Shulton Asnawi M. Anwar Nawawi viii
DAFTAR ISI PERSEMBAHAN ... v SEKAPUR SIRIH ... vi DAFTAR ISI ... ix DAFTAR TABEL ... xii DAFTAR GAMBAR ... xiii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Argumentasi Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah... 9 C. Tujuan Penelitian ... 10 D. Konstribusi/Manfaat Penelitian ... 10 E. Telaah Penelitian Relevan ... 11 F. Kerangka Teori ... 17 1. Hak Asasi Manusia Sebagai Perspektif ... 17 2. Hak Equality Before the Law ... 19 G. Metode Penelitian ... 25 BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN ... 31 A. Pengertian dan Landasan Hukum Perkawinan ... 31 B. Prinsip dan Asas Perkawinan ... 36 C. Tujuan Perkawinan dalam Islam... 38 BAB III UREGENSI PENCATATAN PERKAWINAN ... 41 A. Pengertian dan Tujuan Pencatatan Perkawinan ... 41 B. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam ... 43 C. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Negara Hukum Indonesia ... 46 D. Pencatatan Perkawinan di Negara-Negara Muslim ... 52 E. Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia ... 57 ix
BAB IV DASAR HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PENGHAYAT ... 65 A. Dasar Hukum Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat .65 B. Respon Masyarakat terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan 69 1. Kelompok Pertama ... 70 2. Kelompok Kedua ... 71 BAB V PROFIL SINGKAT PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PEGHAYAT DI PROVINSI LAMPUNG ... 73 A. Sejarah Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat ... 73 B. Profil Singkat Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat ... 79 1. Penghayat Sapta Dharma Kabupaten Lampung Timur ... 79 2. Penghayat Kerohanian Samin Pedalaman Tulang Bawang .82 3. Penghayat Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Kabupaten Lampung Timur ... 85 4. Penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam Kabupaten Lampung Tengah ... 88 BAB VI EKSISTENSI TRADISI PERKAWINAN PENGANUT KEPERCAYAAN PENGHAYAT DI PROVINSI LAMPUNG .... 91 A. Tradisi Pra Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat 91 B. Proses Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat ..95 C. Tradisi Pasca Perkawinan Penganut Aliran Keper cayaan Penghayat ... 104 BAB VII DINAMIKA PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PENGHAYAT ... 107 A. Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Analisis Hukum Keluarga Islam ... 107 B. Alasan Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Provinsi Lampung Tidak Dicatatkan ... 122 1. Pemuka Penghayat Tidak Terdaftar Pada Kementerian ....122 2. Problem Syarat Penerbitan Surat Keterangan Izin Terdaftar ... 124 3. Penetapan dari Pengadilan Negeri ... 131 x
4. Stigma Negatif Bagi Masyarakat Kepercayaan Penghayat 131 5. Problem KTP Bagi Masyarakat Kepercayaan Penghayat 132 6. Melestarikan Ajaran Murni Leluhur Kepercayaan Penghayat ... 137 7. Kurangnya Sosialisasi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi ... 139 BAB VIII DAMPAK PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN 142 KEPERCAYAAN PENGHAYAT ... 142 A. Hak Harta Bersama dan Hak Waris dalam Sengketa Perceraian ... 142 B. Hak Politik dan Layanan Publik ... 151 C. Kedudukan dan Status Anak yang Dilahirkan ... 157 D. Dampak Perkawinan Adat Penghayat Terhadap Perempuan Tinjauan CEDAW dan Islam ... 159 BAB IX ARAH BARU PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN PENGHAYAT ... 170 A. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Penghayat ... 170 B. Upaya Perlindungan Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... 176 C. Upaya Perlindungan Hukum Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat ... 177 BAB X PENUTUP ... 183 A. Kesimpulan ... 183 B. Saran/Rekomendasi ... 187 DAFTAR PUSTAKA ... 189 GLOSARIUM ... 201 INDEKS ... 206 BIODATA PENULIS ... 207 xi
DAFTAR TABEL Tabel: 1. Posisi Novelty Penelitian ini ... 17 Tabel: 2. Skema analisis teori terhadap fenomena dan dampaknya terhadap HAM perempuan kepercayaan penghayat ... 25 Tabel: 3. Empat Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Lampung yang Menjadi Obyek Penelitian ... 79 Tabel: 4. Proedur Syarat Rukun Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat ... 104 Tabel: 5. Perbendingan Persamaan dan Perbedaan ... 115 Tabel: 6. Analisis Teori Terhadap Perkawinan Kepercayaan Penghayat ... 122 Tabel: 7. Alasan Subyektif Mengapa Perkawinan Tidak Dicatatkan ... 138 Tabel: 8. Analisis Teori Faktor Perkawinan yang Tidak Dicatatkan ... 141 Tabel: 9. Perspektif CEDAW dan Prinsip Kemuliaan Perempuan ... 168 xii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kitab Wulangreh ... 93 Gambar 2. Arah Kerangka Kebijakan dan Regulasi yang dirumuskan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat ... 179 xiii
BAB I PENDAHULUAN Perkawinan yang Sah dan Diakui Negara Indonesia, Adalah Perkawinan yang Memenuhi Syarat Materil dan Formil A. Argumentasi Masalah Secara yuridis, UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur syarat-syarat perkawinan yakni: Pertama, syarat materil, dan kedua syarat formil. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.1 Pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting, hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam UUP yang menjelaskan bahwa, "Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku".2 Sedangkan regulasi pencatatan perkawinan bagi masyarakat kepercayaan pengayat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.3 Peraturan tersebut merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. 1 Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 5 (2011): 60, unja.ac.id/jimih/article/view/534. 2 Pasal 2 ayat (2). UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Bahwa "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota Atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Paling Lambat 60 (Enam Puluh) Hari Setelah Dilakukan Perkawinan Dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) 1
Menurut para ahli pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, artinya konstruksi legalitas perkawinan yang diatur dalam UUP menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara hukum adalah perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.4 Pasal 2 UUP di atas, bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam 4 Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam 8, no. 2 (2018), asas/article/view/1247. 2
kehidupan bermasyarakat.5 Sehingga kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UUP perlu dibaca secara kumulatif.6 Meskipun negara Indonesia telah merumuskan regulasi hukum yang mengatur pentingnya legalitas pencatatan perkawinan yang dicatatkan oleh lembaga negara sebagaimana di atas, namun faktanya pemahaman pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan demi kepastian hukum menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat. Terdapat kelompok yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatakan di hadapan petugas yang berwenang. Kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum tradisionalis dan juga banyak ahli hukum, menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan; pendaftaran tersebut hanyalah fungsi sebagai administratif.7 Sedang saat mulai sah perkawinan adalah saat terjadi ijab kabul. 8 Hal ini 5 Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2014): 56, 6 Syarat-syarat perkawinan di dalam perundang-undangan ini yang harus dibaca secara komulatif, menimbulkan banyak perdebatan, serta memunculkan dua kelompok atau pendapat yang kontradiktif. Lihat: Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis, cet. ke-1 (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 14. Kelompok atau pendapat Pertama: menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan serta harus dicatakan dihadapan petugas yang berwenang. Beberapa pemikir atau ahli hukum yang pro dan kontra terhadap pencatatan perkawinan: ahli hukum yang pro, misalnya: Soenarto Soerodibroto, Mohd. Idris Ramulyo, Saidus, dan Khoiruddin Nasution. Sementara yang kontra, seperti: K.H. Hasbullah Bakry, Bagir Manan, dan Neng Djubaidah. Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2008., hlm. 352-358. Sedangkan kelompok Kedua: menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatakan di hadapan petugas yang berwenang. Lihat Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214 7 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, hlm. 355. Lihat juga Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, hlm. 214 8 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, hlm. 355. Akad nikah pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua calon pasangan, yang dinyatakan melalui akad ijab qabul. Oleh karena itu, ijab qabulmerupakan hal yang paling mendasar bagi keabsahan akan nikah. Ijab diucapkan oleh seorang wali, sebagai persyaratan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai 3
tampak pada pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa "nikah sirri sebagai pernikahan yang sah menurut agama walau tidak dicatatkan". Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan secara sirri, karena pemahaman terhadap sahnya perkawinan yang rancu akibat masih adanya multi tafsir mengenai sahnya perkawinan menurut UUP.9 Fenomena perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatakan oleh lembaga negara masih dilakukan oleh beberapa golongan atau masyarakat komunitas, salah satunya adalah masyarakat penganut kepercayaan penghayat leluhur khususnya yang ada di daerah dan pelosok pedesaan terpencil yang jauh dari perkotaan. Merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukirno, dengan judul Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang masih mendiskriminasi penghayat kepercayaan, yaitu penghayat kepercayaan yang berasal dari masyarakat hukum adat masih belum bisa mengakses Kutipan Akta Perkawinan. Selain KK, juga telah terbit KTP bagi penghayat kepercayaan, dimana dalam KTP tersebut tidak muncul kolom agama, tetapi yang tertera adalah kolom Kepercayaan yang kemudian diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Terbitnya kolom Kepercayaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan original intent dari Putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Baduy, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terungkap bahwa sebagian besar masyarakat hukum adat Baduy tidak mempunyai Kutipan Akta Perkawinan. Hal yang sama bisa menimpa masyarakat hukum adat yang lain. 10 pernyataan rela menyunting calon istrinya. Habib Shulton Asnawi, "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesa," Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum, vol. 1, June 1, 2012, 9, 9 Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," JURNAL DINAMIKA HUKUM 10, no. 3 (2010): 331, 10 Sukirno Sukirno, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat," Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2 (2019): 131, hp.7.2.129-141. 4
Fenomena perkawinan kepercayaan penghayat disebabkan adanya berbagai macam penafsiran dan pemahaman pada pasal 2 ayat (1) yakni kata "agama" dan Kepercayaan".11 Sebagaimana penelitian ini, masyarakat kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, proses perkawinan hanya dilakukan secara kepercayaan penghayat saja. Sebagai mana penelitian ini, perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan di antaranya kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Lampung Timur, Kerohanian Samin di Kabupaten Tulang Bawang, Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Kabupaten Lampung Timur, dan Kodrat Alam di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini mengungkap fenomena perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Kemudian dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan permasalahan serius terhadap perempuan- perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat, seperti perempuan penghayat Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Penghayat Kodrat Alam. Perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat mengalami kelemahan secara hukum, yaitu kesulitan dalam pembuktian ketika akan menuntut hak-hak keadilan dan terkendala ketika akan melakukan upaya proses hukum (proses ke Lembaga Pengadilan), karena memang tidak memiliki legalitas pencatatan perkawinan. Dengan ketiadaan bukti otentik yang dimiliki dari peristiwa perkawinan juga menimbulkan kesewenang- wenangan dari pihak suami kepada istrinya yang dengan mudah untuk menceraikannya, serta tidak berkenan untuk membagi hak- haknya secara adil atau proporsional seperti hak waris dan hak perolehan harta bersama.12 Mengutip Wila Chandra Supriadi, (Guru Besar Universitas Parahyagan Bandung), bahwa: 11 Hani Zain Fathuri, "Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dalam Thesis Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, 54. 12 Habib Shulton Asnawi, "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)," Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 1, no. 1 (2016): 48, 5
"...Seharusnya pasangan yang hendak menikah memberita- hukan terlebih dahulu kepada pemuka penghayat yang ditunjuk oleh Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi selama ini perkawinan yang dilakukan hanya secara adat setempat saja. Ketika pasangan perkawinan tersebit hendak memperjuangkan hak-hak sipilnya maka akan menghadapi masalah hukum administrasi karena perkawinannya itu tidak dicatatkan".13 Sulitnya akses legalitas pencatatan perkawinan karena adanya prosedur peraturan hukum dan karena faktor kultural ideologi leluhur penghayat itu sendiri. Prosedur hukum yang menyulitkan masyarakat penghayat seperti peraturan pemerintah terkait dengan syarat organisasi penghayat yang wajib memiliki SKT dan pemuka penghayat yang bertugas menikahkan anggota penghayat terlebih dahulu telah terdaftar pada Kementerian. Prosedur hukum tersebut menyulitkan akses legalitas pencatatan perkawinan masyarakat penghayat di Kantor Pencatatan Sipil, sehingga proses perkawinannya hanya dilakukan secara penghayat saja. Ketika perempuan penghayat mengalami ketidakadilan, pada dasarnya ketidakadilan tersebut sebagai akibat dari adanya prosedur hukum yang memberatkan penganut kepercayaan penghayat. Sedangkan faktor kultural ideologi leluhur penghayat juga menempatkan posisi perempuan penghayat lemah. Kelemahan mereka terletak pada banyak aspek, seperti relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara penghayat kepercayaan dan agama mayoritas. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan pengahyat, disebabkan karena kuatnya budaya patriarkhi yang ada pada masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat. Perempuan yang hidup dalam situasi budaya patriarkhi dan patrimonial berlaku yang dihadapi perempuan penghayat lebih berat dari pada situasi yang dihadapi 13 Hukum "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Masih Terkendala," 6
laki-laki penghayat, ketidakadilan gender menjadikan persoalan perempuan penghayat sangat komplek.14 Patriarkhi diartikan sebagai posisi yang menempatkan derajat seorang laki-laki lebih tinggi dan bersifat sentaral, budaya ini kemudian dibangun agar dominasi yang mewajibkan suatu hirarkhi di mana seorang laki-laki menjadi suatu norma. Budaya patriarkhi ini memiliki kencenderungan kuat yang menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sehingga melahirkan dan mengakumulasi cara berfikir masyarakat yang kemudian masuk dalam segala aspek kehidupan. Budaya patriarkhi ini pada akhirnya menghegomoni yang menyebabkan perempuan tersubordinasi dan mengalami diskriminasi serta mendapat ketidakadilan.15 Meskipun budaya ini dirasa kurang memberikan rasa keadilan terhadap perempuan namun masih dianggap wajar, alamiah dan diyakini sebagai kodrat.16 Pemahaman subjektif yang bias gender terhadap sumber dan teks agama seingkali diterima sebagai kebenaran final dan tidak perlu dipertanyakan lagi bahkan dianggap sebagai agama itu sendiri.17 Kuatnya higomoni cara pandang patriarkhi, meluas pada aspek apapaun, semua praktik-praktik hukum adat maupun budaya serta dogma-dogma ideologipun semua masih banyak dipenjarakan oleh patriarkhi ini.18 Ideologi patriarkhi masih terjadi pada sosial masyarakat penghayat, yang memberikan keistimewaan laki-laki terhadap perempuan. Mengutip Hanung Sito Rohmawati bahwa: 14 Rindang Farihah, Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Indonesian Identitas Perempuan Penghayat, dalam STAATSRECHT: Perubahan Constitutional Law Journal. Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm. 10 15 Israpil. Budaya Patriarki dan Kekedaras terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembanganya. Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2, 2017, hlm. 143, 146 DOI: v5i2.176 16 Santi Wijaya Hesti Utami, Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa" (Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001), 6-7. 17 Rohmaniyah, Inayah, Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Perebutan Wacana Tafsir, Yogyakarta: Larassukma, 2019, hlm. 21-22 18 Habib Shulton Asnawi, "Membongka Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 227. 7
Kepercayaan penghayat yang masih kental dengan budaya patriarki diantaranya yaitu penganut penghayat Samin. Perempuan Samin sangat memegang teguh dan mengikatkan diri kepada ajaran dan kebudayaan Jawa tradisional. Sehingga streotipe negative tentang macak, masak, manak, atau sumur, dapur, dan kasur sangat melekat dalam jiwa mereka. Selain itu perempuan Samin ini kedudukannya dalam kelompok mereka sebagai konco wingking (teman belakang) sehingga terlihat jelas bahwa peran dari perempuan Samin sendiri sudah diposisikan sebagai bayang-bayang laki-laki.19 Perempuan Samin golongan tua, dimana generasi ini sangat memegang teguh kebudayaan dan ajaran Samin yang sangat patriarki seperti contohnya bahwa dalam ajaran Samin perempuan dilarang ikut serta dan kegitan-kegitan dan mobilisasi masyarakat bersama laki-laki dengan dalih tidak membolehkan sejajar strata kedudukan dan jika mereka melanggar akan dikenakan sanksi.20 Selain itu budaya patriarki juga mereka terapakan dalam beberapa istilah penamaan seperti dalam penyebutan anak, untuk anak laki-laki mereka menyebutnya "Adam Timur" sedangkan untuk menyebutkan perempuan mereka menyebutnya "Nabi Timur" bukan Hawa Timur istilah lain yang maknanya perempuan bukan laki-laki. Dari sini dapat melihat bahwa aliran ini masih menganut budaya patriarki.21 Fakta lain bentuk ketidakadilan gender yang dialami penghayat perempuan terjadi karena budaya patriarkhi seperti menempatkan kepala rumah tangga dan imam atau pemimpin ritual sepenuhnya pada laki-laki. Pembagian pekerjaan yang menempatkan perempuan untuk mengurus urusan domestik juga membuatnya tidak mandiri secara ekonomi. 19 Hanung Sito Rohmawati, Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3 Issue 2, Desember 2021, hlm. 228. 20 Khoirul Huda, "Peran Perempuan Samin dalam Budaya Patriarki Masyarakat Lokal Bojonegoro" Sejarah dan Budaya, 14 (1), 2020, hlm. 83-84. DOI: 10.17977/ um020v14i12020p76 21 Hanung Sito Rohmawati, Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Aliran Kepercayaan hlm. 228. 8
Penelitian ini merupakan katagori kajian penelitian dibidang muldisipliner hukum keluarga dengan obyek riset terhadap masyarakat yang berkeyakinan di luar agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Peneliti mengungkap kajian study atau isu non-syariat atau hukum Islam (Al-Quran, Hadis dan Fiqih Mazhab), melainkan dengan pisau analisis teori HAM dan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam konvensi internasional (CEDAW). Penelitian ini relevan dengan kajian hukum keluarga Islam. Relevansi penelitian ini dengan kajian hukum keluarga Islam adalah, pertama adalah masih dalam rumpun keilmuan hukum keluarga, yakni mengkaji peraturan hukum perkawinan di Indonesia. Kedua, studi penelitian ini adalah mengangkat derajat kemanusian, yaitu masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang hingga saat ini masih belum menikmati hak atas persamaan di hadapan hukum. Ketiga, penelitian ini berupaya mengulas hak-hak perempuan khususnya di radah domestik. Sedangkan di dalam kajian studi hukum keluarga Islam, juga sangat menjunjung tinggi prinsip derajat kemanusian, keadilan dan kesetaraan, artinya bahwa studi penelitian ini memiliiki keterkaitan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung dan dampaknya terhadap hak asasi manusia perempuan: perspektif konvensi internasional. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung? 2. Mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan? 3. Apa dampak perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat terhadap hak asasi manusia perempuan? 9
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengeanalisis dinamika perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung. 2. Untuk menganalisis alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatakan 3. Untuk menganalisis dampak perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat terhadap hak asasi manusia perempuan perspektif konvensi internasional dan Islam D. Konstribusi/Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan tentang hukum HAM dan keilmuan di bidang hukum keluarga. Selama ini konsep HAM hanya menjadi wacana dalam peraturan semata, namun faktanya ditengah-tengah masyarakat sampai saat ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM, baik dalam wilayah public, domestic maupun sosial budaya. Oleh karena itu, teori hukum HAM dapat digunakan sebagai pendekatan analisis dalam menyelesaikan maslaah-masalah hukum, keagamaan, sosial dan budaya. HAM sudah semestinya digaungkan dalam segala aspek lini kehidupan, karena HAM adalah hak-hak dasar atau hak- hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa, khususnya dalam konteks keyakinan beragama di Indonesia, maka harapanya sikap toleransi mengahargaan antar umat beragama di Indonesia semakin tinggi dan pada akhirnya terhindar dari konflik serta tidak mudah mengakfir- kafirkan antar umat beragama. 2. Manfaat Praktis Hasil dari penelitian ini secara praktis harapannya bisa menjadi bahan rujukan dan evaluasi untuk pemerintah khususnya pemerintah 10
Daerah Provinsi Lampung untuk merumuskan bentuk kebijakan setrategis atau peraturan khusus dalam konteks memberikan kemudahan bagi penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur dalam melegalitaskan perkawinan adat masyarakat kepercayaan penghayat, lebih khususnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur yang mengalami atau menghadapi perkara hukum perkawinan. Artinya bahwa hasil penelitian ini, rekomendasinya adalah pemerintah dapat merumuskan teori-teori hukum secara materil dan teori hukum secara formil dan bentuk teknis-teknisnya terkait upaya perlindungan terhadap perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur khususnya yang ada di Provinsi Lampung dalam konteks hak sipil seperti sistem legalitas pencatatan perkawinan. Selain itu, manfaat praktis lainnya adalah hasil penelitian ini harapannya dapat menjadi konsep rekonstruksi atau pembaharuan hukum keluarga atau hukum perkawinan Indonesia, yang seyogyanya diperlukan aturan atau regulasi hukum yang khusus untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak sipil bagi masyarakat kepercayaan penghayat leluhur yang ada di Indonesia secara umum. E. Telaah Penelitian Relevan Dari telaah penelitian terdahulu, ditemukan beberapa hasil tentang kepercayaan penghayat, penelitian yang membahas diantaranya adalah: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Khumayrotun Nisak, Triyono, dan Sukirno dengan judul penelitian "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR)...", hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat adat Karuhun Urung (AKUR) dilakukan hanya dengan cara perkawinan adat. Perkawinan jenis ini tentunya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Ada beberapa kendala sehingga perkawinan komunitas AKUR tidak terdaftar secara resmi, antara 11
lain organisasi komunitas AKUR sebagai mukmin tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena organisasi AKUR tidak menunjuk siapa yang resmi untuk melakukan pencatatan kemudian ditangani oleh Dinas Catatan Sipil, menurut penulis penelitian ini hal tersebut dilakukan karena selama ini belum ada peraturan resmi dari pemerintah yang secara khusus dan teknis mengatur prosedur dan siapa yang berwenang untuk melakukan pernikahan adat komunitas AKUR. Faktor lainnya adalah komunitas AKUR tidak mendaftarkan organisasinya ke pemerintah karena komunitas AKUR menganggap kami adalah kelompok komunitas yang menganut hukum adat dan ajaran nenek moyang Sunda Wiwitan. Komunitas AKUR juga menyadari dampak dari perkawinan adat ini tidak memiliki hukum yang kuat ketika berhadapan dengan hukum negara, sehingga akan sulit mengurus masalah waris serta kedudukan dan status anak yang dilahirkan.22 2. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Rachmawati, dengan judul penelitian: "Analisis Kasus Keyakinan Sapta Darma dan Parmalim...", hasil penelitian ini mengupas polemik kolom agama di KTP. Pada kolom agama di KTP pemeluk agama, sebenarnya hanya ada enam agama yang bisa dicantumkan. Kemudian, 245 pengikut tidak bisa menuliskan keyakinan mereka di kolom agama di KTP mereka. 23 3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Herman Hendrik yang berjudul "Permasalahan dalam Pelayanan Kepada Umat Bertaqwa Tuhan Yang Maha Esa", hasil penelitian ini menjelaskan bahwa regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah pusat untuk sosialisasi belum berhasil memberikan pemahaman dan kesadaran bagi 22 Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," Administrative Law and Governance Journal 3, no. 1 (2020): 1257, 23 Mia Rachmawati, "Mia Rachmawati, 'Analisis Kasus Aliran Kepercayaan Sapta Darma Dan Parmalim Untuk Penerapan Model Ekstra Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP Sebagai Solusi Permasalah Agama Di Indonesia', Dalam Skripsi Jurusan Ilmu Politik Dan Sosiologi Fakultas ISIP Unive" (n.d.), 1. 12
aparatur pemerintah, lembaga-lembaga di lingkungan masyarakat daerah dan masyarakat pada umumnya, bahwa negara Indonesia mengakui orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dan orang- orang beriman itu juga mempunyai hak derajat yang sama dalam bidang apapun dengan orang-orang yang menganut agama yang diatur dalam berbagai peraturan atau undang-undang. Kurang berhasilnya sosialisasi ini terlihat dari aparat setempat dalam memberikan pelayanan kepada umat beriman. Masalah utamanya adalah ketidaksetaraan pemahaman aparatur dalam membaca dan memahami peraturan yang secara jelas mengatur tentang jaminan pelayanan yang sama bagi umat beriman. Ketimpangan pemahaman masyarakat dan aparatnya berdampak pada sulitnya masyarakat dalam mengurus masalah administrasi kependudukan, pelayanan pemakaman, penyediaan sarana berkumpul, pengurusan pencatatan perkawinan dan pemberian pelayanan hak pendidikan.24 4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anisah Mundari dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP Elektronik)...", penelitian ini menganalisis peraturan hukum yang mengatur tentang status agama resmi yang diakui oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No. 1/PNPS 1965 dalam peraturan ini pemerintah hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan adanya pengaturan tentang legalitas agama tersebut tentunya berdampak pada agama atau kepercayaan yang ada di luar keenam agama tersebut, meskipun agama-agama di luar enam agama resmi atau disebut kepercayaan agama yang keberadaannya terdapat di seluruh wilayah di Indonesia yang keberadaannya sangat banyak pembubaran sekte terjadi. sekte yang dianggap sesat atau kafir. Artinya UU PNPS dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pengakuan dan pelayanan yang adil bagi 24 Hendrik, "Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa," 37. 13
pemeluk agama belum tersosialisasikan secara merata, sehingga wajar jika di daerah-daerah tertentu masih banyak masyarakat dan pejabat yang memiliki stigma negatif terhadap masyarakat. di luar negeri. enam agama resmi. Belum lagi persoalan kolom agama di KTP, tidak adanya salah satu agama resmi di KTP umat yang beragama kemudian menjadikan pembenaran dan alasan pembatasan hak pemeluk kepercayaan dan pemeluk agama yang tidak beragama. diakui oleh negara. 25 5. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Basuki Prasetyo dengan judul penelitian "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Masyarakat Ada...". Dari penelitian ini ditemukan adanya permasalahan dalam pencatatan perkawinan bagi pemeluk Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengah, sama seperti kepercayaan pemeluk agama lainnya, masyarakat Sedulur Sikep juga melakukan proses perkawinan menurut adat atau lembaga adat, dan tidak dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan orang-orang ini masih tercatat, tetapi mereka terdaftar secara administratif pada lembaga adat mereka. Tidak dapat dipungkiri, bahwa proses perkawinan yang hanya dilakukan di lembaga adat, akan banyak mengalami kendala ketika berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan pemerintah, dan tentunya akibat dari perkawinan adat ini berdampak pada anak ketika berhadapan dengan hukum. kapan anak akan menuntut hak waris.26 6. Penelitian yang dilakukan oleh Sukirno dengan judul "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Masyarakat Adat Pemeluk Agama...", hasil penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah merumuskan suatu Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlunya memberikan perlakuan khusus bagi persamaan dan keadilan, namun kenyataannya 25 Anisah Mundari, "Analisis Yuridis Pencantuman Agama dalam E-KTP (KTP Elektronik)," dalam Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hlm. 20. 26 Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," Administrative Law and Governance Journal 3, no. 1 (March 3, 2020): 23, 14
masyarakat hukum adat masih mengalami ketidakadilan. Dari sisi pelayanan, masyarakat hukum adat masih menghadapi kesulitan dan pemerintah justru melemahkan eksistensi masyarakat hukum adat dalam hal pemenuhan hak-haknya.27 7. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Putu Tagel dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan...". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa legalitas pencatatan perkawinan sangat penting untuk ditetapkan dalam suatu konstitusi keluarga, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu kondisi yang diakui sah atau tidaknya oleh negara. Karena negara hanya mengakui perkawinan yang sah, hanya perkawinan yang telah didaftarkan oleh lembaga resmi negara. Pencatatan resmi perkawinan dicatat oleh lembaga negara dengan tujuan untuk melindungi warga negara ketika berhadapan dengan hukum, memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga. Selain kepastian hukum, pencatatan perkawinan juga memberikan jaminan atas hak-hak yang timbul dari peristiwa perkawinan itu, seperti hak waris dan harta bersama.28 8. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman, dengan judul penelitian "Masalah Pelayanan Terhadap Kelompok Keyakinan di Pati Jawa Tengah". Dari hasil penelitian ini ditemukan banyak permasalahan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat penganut di daerah Pati. Permasalahan tersebut terkait dengan pelayanan pemakaman, kependudukan dan pelayanan pendidikan agama. Dalam hal pemakaman, banyak masyarakat yang menolak, selain itu terkait masalah KTP, juga bermasalah ketika diminta untuk menuliskan kolom agama di KTP-nya, yang harus ditulis sebagai agama resmi yang diakui pemerintah. , meskipun mereka memiliki keyakinan atau keyakinan mereka sendiri. Dari segi pendidikan agama, bagi 27 Sukirno, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat," Jurnal Hukum Progresif ", 7, no. 2 (2019): 140, 141. 28 Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," Vyavahara Duta 14, no. 2 (2020): 84, vd.v14i2.1256. 15
siswa yang menganut keyakinan agama murni seperti keyakinan Sapta Darma, mereka merasa kesulitan untuk mempelajari pendidikan agama lain. Hal ini terjadi pemaksaan dan diskriminasi bagi siswa yang menganut kepercayaan Sapta Darma di Pati. 29 Dari telaah dan kajian dari beberapa penelitian terdahulu sebagaimana di atas, telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, yaitu terkait dengan aliran kepercayaan penghayat leluhur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada obyek penelitian yakni sama sama meneliti masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat. Namun GAP analisis yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada: Pertama, peneliti mengungkap bagaimana perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kepercayaan penghayat, peneliti berusaha mengungkap apa yang menjadi unik dari model perkawinan adat kepercayaan penghayat dengan model perkawinan bagi masyarakat Islam. Kedua, peneliti mengungkap apa yang menjadi alasan penyebab bagi masyarakat kepercayaan penghayat tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil. Ketiga, implikasi dari perkawinan kepercayaan penghayat tersebut terhadap hak perempuan yang di analisis dengan teori yang tertuang di dalam Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women. Dapat disimpulkan bahwa novelty penelitian ini terletak pada alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan dan hak asasi manusia perempuan yang dianalisis dengan konvensi internasional. Untuk memudahkan letak novelty penelitian ini maka dapat dilihat dalam skema diagram sebagai berikut: 29 Sulaiman Sulaiman, "Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah," Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi) 4, no. 2 (December 4, 2018): 160, 16
Tabel: 1. Posisi Novelty Penelitian ini F. Kerangka Teori 1. Hak Asasi Manusia Sebagai Perspektif Sebelum memahami hakekat Hak Asasi Manusia (HAM), terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.30 Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak.31 30 Muhamad Saldi Isra, Hukum Hak Aşası Manusia (HAM), Jakarta: Prenada Media, 2021 31 Dengan tiga unsur di atas, maka "hak" merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Lihat, James W. Nickel, Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Titi S., dan Eddy Arini (alih bahasa), (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 12. 17
Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terpatri sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup (rights to live).32 Secara etimologis HAM merupakan terjemahan langsung dari human rights dalam bahasa Inggris, droits de'i homme dalam bahasa Prancis, dan menselijke rechten dalam bahasa Belanda. 33 Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebagai terjemahan dari basic rights dan fundamental rights, yang artinya adalah hak-hak yang bersifat mendasar (grounded) dan inheren dengan jati diri manusia secara universal.34 HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.35 Dalam arti yang luas HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya 32 Mansor Faqih dkk., Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat, (Yogyakarta: Insist, 1999), hlm. 17. 33 Marbangun Hardjowirogo, HAM dan Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan International, (Bandung: Patma, 1977), hlm. 10. 34 Tom Campbell, "Human Raights and the Partial Eclipse of Justice" dalam Arend Soeteman, Pluralisme and Law (London: Kluwer Academi Publishers, 2001), hlm. 63. 35 Satya Arianto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 53. 18
sebagai manusia.36 Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable).37 HAM dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.38 Nilai universalitas yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum di berbagai negara untuk dapat penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfill) nilai-nilai kemanusiaan. 2. Hak Equality Before the Law Penelitian ini dianalisis dengan teori Equality Before the Law atau biasa disenut sebagai hak persamaan dihadapan hukum. Prinsip ini lahir dari konsepsi HAM, lebih khusus aturan HAM dibidang hak sipil untuk warga negera, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR telah diratifikasi Indonesia dengan UU. No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik). Dalam ICCPR terdapat aturan tentang: a. Hak persamaan didepan hukum (Pasal 27 ayat 1) b. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 E ayat 1) c. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D ayat 1) d. Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, lisan maupun tulisan (Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat 3) 36 Jack Donnely, Universal Human Rigts in Theori and Practice, London: Cornell University Press, 2003, hlm. 7. 37 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (ed.), Hukum Hak Asasi Manusia Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, 2008, hlm.11. 38 A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham), Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 78-79. 19
e. Hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya (pasal 28 A) f. Hak pagi anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2) Ketentuan dalam ICCPR tentang hak persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1) dan Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 E ayat 1), merupakan aturan yuridis, yang harus di implementasikan oleh pemerintah bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat penganut aluran kepercayaan penghayat leluhur dalam sistem legalitas pencatatan perkawinan tanpa diskriminasi. Pentingnya kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum juga telah di atur dengan jelas di dalam UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. ICCPR, UUD 1945 dan UU HAM, pada prinsipnya sama-sama menyerukan pemenuhan HAM khususnya hak sipil. Regulasi hukum tersebut menyerukan kesetaraan dan kedudukan yang sama dimuka hukum (atau biasa disebut sebagai prinsip equality before the law), tidak ada pembedaan sedikitpun meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, keyakinan, kepercayaan dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut (hak politik yang sama). Inilah sifat universal dari hak- hak tersebut, selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Prinsip equality before the law terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pemenuhan HAM merupakan bentuk jalan yang sejalur dengan konsep Negara Indonesia, yakni "negara hukum". Perlindungan HAM dalam UUD yang pernah berlaku di Indonesia membuktikan 20
bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Amandemen UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kalimat tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum, dalam hal ini adalah UUD sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara undividual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social..."39 Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum yang berupaya untuk melindungi HAM warga negara. Equality before the law, yang tertulis dalam regulasi Internasional (ICCPR), UUD 45 dan UU HAM di atas, faktanya belum dapat dinikmati oleh masyarakat kepercayaan penghayat. Teori hukum perlindungan HAM telah dirumusan dengan baik, namun dalam dataran emplemetasi pemenuhan HAM masyarakat kepercayaan penghayat belum dirasakan dengan baik. Fakta dimasyarakat menunjukkan adanya fenomena yang cukup serius dalam sistem legalitas pencatatan perkawinan. Masyarakat kepercayaan penghayat selama ini proses perkawiannya dilakukan hanya secara adat kepercayaan saja. Dalam arti, selama ini proses pencatatan perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat tidak ada yang dilakukan secara legal di kantor Pencatatan Sipil. 39 Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi", yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, hlm. 5. 21
Sistem pencatatan secara adat kepercayaan tersebut berdampak serius, yang berimplikasi terhadap hak-hak para pihak khususnya perempuan ketika dalam menghadapi proses hukum, dikarenakan tidak adanya bukti otentik sebagi bukti perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh para pihak. Terdapat beberapa faktor, yang melahirkan adanya problematika itu, diantaranya adalah karena dimulai dari awal yang mana dalam proses perkawinan tidak dilakukan di lembaga pemerintah (Pencatatan Sipil), perkawinan hanya dilakukan secara adat kepercayaan. Tidak dilakukan pencatatan perkawinan di Pencatatan Sipil, karena tidak ada tokoh atau pejabat yang di tunjuk oleh ketua organisasi atau ketua kepercayaan penghayat untuk menjadi petugas dalam melakukan proses pencatatan perkawinan adat di masyarakat kepercayaan. Kalaupun ada petugas yang ditunjuk untuk menjadi petugas pencatatan perkawinan secara adat, petugas tersebut dan berkas- berkas data perkawinan yang dilakukan secara adat tidak dilaporkan kepada pemerintah. Namun ini, pemuka kepercayaan penghayat tidak memiliki legalitas sebagai petugas yang berwenang pecatatan perkawinan, karena tidak ada yang didaftarkan pada Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Organisasi penghayat kepercayaan juga tidak menunjuk siapa pemuka kepercayaan penghayat yang berwenang untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan, yang kemudian didaftarkan atau dilegalitaskan ke Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan. Artinya selama ini belum ada kepastian hukum atau norma affirmative action dari pemerintah yang mengatur siapa yang menjadi pemuka kepercayaan penghayat yang ditunjuk oleh organisasi penghayat kepercayaan dan kemudian ditetapkan oleh Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan. Dari fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip quality before the law sampai hari ini belum dapat dirasakan oleh masyarakat kepercayaan penghayat. faktanya, selama 22
Padahal pengakuan masyarakat adat sebagai subyek hukum warga Negara, diakui dan dihormati oleh Negara sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang". Hal ini mengandung 2 (dua) dimensi utama yakni (1) Dimensi Realitas yang memandang eksistensi entitas masyarakat adat beserta hak tradisionalnya yang tercermin dari pranata dan nilai adat yang selaras/tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadaban; (2) Dimensi Ideal/Formal yang meletakan syarat subyektif formal bahwa masyarakat adat sebagai subyek hukum yang memperoleh jaminan pengakuan dan penghormatan Negara sesuai dengan prinsip integratif NKRI yang diatur dalam Undang-Undang. Disisi lain, konsep pengakuan diatas mencerminkan pengakuan konstitusionalitas bersyarat (conditionally constitutionality).40 Realitas empiris menunjukan bahwa masyarakat hukum adat yang telah ada dari generasi ke generasi semakin lebih terpinggirkan dan termarjinalkan karena berbagai alasan atas nama pembangunan maupun modernisasi. Kondisi ini menjadikan adanya disparitas masyarakat hukum adat pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial. Disisi lain, ketiadaan UU terkait Pengakuan dan Perlindungan lemah dalam Hak Masyarakat Hukum Adat menjadi titik mempertahankan eksistensi hukum adat, sekalipun syarat-syarat dapat dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Menurut Achmad Sodiki, hukum adat yang menjamin hak-hak adat berada pada posisi bertahan dan terus-menerus eksistensinya menghadapi hak-hak yang bersumber pada Undang-Undang. Hal ini pulalah yang menjadi ancaman terhadap eksistensi pluralisme hukum Indonesia, karena UU mengusung kredo kebebasan dan 40 Siti Barora Sinay, "Protection of Customary Law Communities In the Constitution As Realization of The Basis Of Equality Before The Law", dalam de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Juni (2020), hlm. 154 23
persamaan dimuka hukum, padahal realitas sosial diskrepansi sosial, ekonomi, pendidikan, politik masih menyisakan jurang yang lebar antara satu daerah dengan daerah lainnya.41 Dari kerangka teori sebagaimana di atas, maka peneliti dapat menyimpukan bahwa penelitian ini grand teorinya adalah HAM perempuan, yang tertuang di dalam CEDAW, dalam konvensi ini termuat prinsip-prinsip tentang perlindungan HAM perempuan, yaitu prinsip quality before the law. Prinsip tersebut sebagai pisau analisis untuk mengungkap fenomena praktik perkawinan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, yang mana perkawinan kepercayaan penghayat hanya dilakukan secara adat penghayat. Fenomena tersebut kemudian menimbulkan dampak masalah terhadap HAM perempuan penghayat. Mengapa quality before the law digunakan sebagai pisau analisis, alasanya karena enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah mendapatkan menudahan dalam melegalkan perkawinanya dan jaminan perlindungan hukumnya dijamin oleh negara, sedangkan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat tidak. Masyarakat penghayat mengalami kesulitan dalam akses legalitas perkawinannya. Ketimpangan tersebut kesimpulan sementara adalah ternyata tidak semua masyarakat di Indonesia hingga saat ini dapat menikmati hak yang sama di hadapan hukum yaitu quality before the law, dan kelompok masyarakat yang belum menikmati quality before the law adalah masyarakat kepercayaan penghayat. Untuk menggambarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini terhadap adanya fenomena perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan yang berdampak terhadap HAM masyarakat penghayat khussunya perempuan penghayat, dapat dilihat dalam sekma diagram sebagaimana di bawah ini: 41 Achmad Sodiki, Hukum Progresif Untuk mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila (II), Makalah, 9 Maret 2012 24
Tabel: 2. Skema analisis teori terhadap fenomena dan dampaknya terhadap HAM perempuan kepercayaan penghayat G. Metode Penelitian 1. Metode Metode penelitian kualitatif menekankan pada analisis yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Penggunaan penelitian kualitatif menekankan pada fenomena sehingga karakteristiknya adalah penelitian fenomenologi, karena fenomena menjadi titik fokus penelitian yang akan dikaji secara lebih mendalam dengan cara pengumpulan data yang mendalam. Tujuan kualitatif dalam penelitian ini untuk mengungkap fenomena perkawinan masyarakat penganut aliran keperayaan penghayat di Provinsi Lampung, yang hanya dilakukan secara kepercayaan penghayat saja artinya tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil, tujuan lain untuk menganalisis alasan mengapa penganut aliran kepercayaan penghayat perkawinannya tidak dicatatkan. Kemudian dengan adanya fenomena tersebut memberikan dampak terhadap perempuan penghayat yang mengalami kendala-kendala dalam menuntut hak-haknya seperti hak waris, hak asuh anak dan harta bersama, perempuan penghayat juga mengalami kesulitan di dalam mengahadapi proses hukum disebabkan tidak memiliki bukti otentik model perkawinan penghayat tersebut. Terakhir peneliti analisis 25
dengan secara mendalam dengan konvensi internasional dengan perspektif CEDAW. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian field research ini dilakukan di Daerah Provinsi Lampung, obyek penelitian ini adalah masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang terdapat di beberapa Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang, dan jangka waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih satu tahun enam bulan. 3. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pedekatan sosiologi hukum (atau kajian sosio legal) yang digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau pendekatan interdisipliner dalam studi hukum. Penelitian sosiologi hukum juga dikenal dengan penelitian multidisipliner, penelitian interdisipliner atau penelitian transdisipliner. Sosiologi hukum terdiri dari berbagai pendekatan studi hukum di masyarakat, yang secara empiris menguji dan merumuskan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non-hukum dan faktor social masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengkorelasikan antara hukum dan masyarakat yang secara empiris mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum, lembaga hukum pemerintah dan budaya masyarakat. Peneliti menganalisis bagaimana proses bekerjanya aturan-aturan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah tentang pencatatan perkawinan dengan masyarakat peganut aliran kepercayaan penghayat leluhur. Pendekatan sosiologi hukum digunakan dengan tujuan untuk mengungkap fenomena hukum dan social masyarakat artinya yang berkaitan dengan masyarakat dan hubuganya dengan hukum, di sini hukum yang berlaku di masyarakat kepercayaan penghayat dan perilaku serta semua gejala social yang menjadi sebab lahirnya hukum yang diberlakukan oleh masyarakat kepercayaan penghayat. Penggunaan pendekatan sosiologi hukum, disebabkan masyarakat penganut kepercayaan penghayat memiliki 26
sistem hukum sendiri yang selama ini dilakukan, sistem hukum tersebut disebut sebagai hukum adat penghayat, sehingga proses perkawinan yang dilakukan juga dengan sistem hukum adat kepercayaan penghayat. Sosiologi hukum menjadi pendekatan penelitian ini, karena telah terjadi interaksi antara hukum dan prilaku masyarakat, masyarakat penghayat memberlakukan hukum adat penghayat yang merupakan sumber hukum asli masyarakat yag dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran dalam pratik hukum. 4. Sumber Data Penelitian a. Sumber Data Primer Sumber data langsung dalam penelitian ini yaitu masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang ada di Daerah Provinsi Lampung, yaitu perempuan kepercayaan penghayat dan ketua atau tokoh kepercayaan penghayat. Untuk rumusan masalah pertama dan kedua sumber data peneliti menggali dari ketua penghayat keperayaan dan tokoh penghayat yang bertugas sebagai pelaksana perkawinan keperayaan. Untuk rumusan masalah ketiga peneliti menggali data dari perempuan-perempuan pekercayaan penghayat yang mengalami permasalahan keluarga serta terkendala dalam proses hukum di Pengadilan untuk menuntut hak-haknya ketika perempuan-perempuan penghayat tersebut menalami perceraian. b. Sumber Data Sekunder: Sumber data sekunder penelitian ini peneliti menggali dari beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terkait dengan penelitian ini. Tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat keperayaan penghayat tinggal, sehingga cukup memahami dinamika legalitas penatatan perkawinan penghayat. Selain itu, peneliti menggali data dari undang-undang perkawinan, undang-undang tentang pencatatan bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan 27
penghayat, beberapa buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah baik jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, serta hasil penelitian khusus yang terkait dengan kajian penelitian ini. 5. Tehnik Pengumpulan Data a. Observasi Tehnik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah peneliti terlibat langsung di dalam masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur, dengan cara mengamati proses perkawinan yang dilakukan secara adat yang diberlakukan selama ini. Peneliti mengikuti aktivitas masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur, seperti ketika mereka berkumpul dengan sesama komunitasnya serta hubungan sosial kemasyarakatan (public), peneliti mengamati secara mendalam dan menggali informasi mengenai prosedur atau proses perkawinan adat masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur. Serta melihat implikasi bagi perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat dari ketiadaan legalitas perkawinan yang dilakukan selama ini. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana prosedur atau proses perkawinan adat penghayat dari awal sampai akhir, dengan pengamatan ini peneliti melihat secara jelas tahapan-tahapannya serta syarat rukun perkawinan masyarakat kepercayaan penghayat yang dilakukan. Peneliti melakukan pengamatan dengan cara mencatat, dokumentasi foto dan direkam video. b. Wawancara Selain observasi, tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview. Tujuan wawancara mendalam ini digunakan untuk memperoleh secara detail tentang fenomena yang akan diteliti. Jenis wawancara ini melibatkan satu proses 28
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan partisipan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data terkait dengan: (1). Prosedur dan proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung. (2). Alasan mengapa masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat perkawinannya tidak dicatatkan. (3). Peneliti juga menggali informasi tentang apa saja implikasi atau dampak perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap hak asasi perempuan kepercayaan penghayat. Selanjutnya peneliti mengungkap lebih mendalam tentang sejauhmana bentuk perlindungan hukum perempuan kepercayaan penghayat dalam memenuhi hak keadilan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Sumber-sumber data tersebut peneliti lakukan wawancara secara langsung dengan tehnik tatap muka kepada tokoh-tokoh pemeluk kepercayaan penghayat dan perempuan-perempuan kepercayaan penghayat yang mengalami korban perceraian dan mengalami kendala di dalam proses hukum. Untuk menguatkan data wawancara, peneliti juga melakukan penggalian data kepada petugas Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus melayani penerimaan pendaftaran tokoh penghayat kepercayaan yang telah ditunjuk sebelumnya oleh organisasi kepercayaan penghayat untuk sebagai petugas pencatatan perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat. c. Dokumentasi Dokumentasi di dalam penelitian ini sebagai data pendukung yang terkait dengan fokus kajian penelitian ini, peneliti ambil dari beberapa sumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional 29
yang secara khusus hasil penelitian yang mengkaji tentang masyarakat kepercayaan penghayat. Selain itu, dokumentasi juga berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Selain jurnal dan buku, sumber data juga peneliti ambil dari foto-foto hasil penelitian dan arsip-asrip yang selama ini menjadi pedoman tentang sistem perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat. 30
BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN Perkawinan adalah Menerima Pasangan dengan Sempurna, Bukan Mencari Pasangan yang Sempurna Tujuan Perkawinan Adalah Menyelaraskan Perbedaan, Bukan Menyamakan Perbedaan A. Pengertian dan Landasan Hukum Perkawinan Perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata semata.1 Melainkan ikatan suci,2 yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.3 Perkawinan dalam Islam disebut dalam Al-Qur'an dengan mistaqan ghalizhan, yakni "perjanjian yang kokoh, kuat lagi berat".4 Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera keluarga yang tentram, penuh cinta, dan kasih sayang5 (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.6 Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, 1 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156-157. 2 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002), hlm. 78. 3 Abd. Rahman Ghaza>ly, Fiqih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 32. 4 M. Amin Abdullah, Menuju Keluarga Bahagia, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 6 5 Agus Mustofa, "Poligami Yuuk, Benarkah Al-Qur'a>n Menyuruh Poligami Karena Alasan Syahwat, (Surabaya: PADMA Press, t.t.), hlm. 167. 6 Komarudin Hidayat, Tiga Tonggak Kehidupan,( Koran Lokal Jawa Tengah dan DIY: Jum'at 20 Februari 2009), hlm. 7. 31
baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.7 Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.8 Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal,9 dan bisa juga diartikan menurut syara' ialah: "Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau tazwȋj, sedangkan nikah adalah makna hakikat di dalam akad dan bermakna majazi dalam waț'ȋ, hal ini menurut qaul yang şahih".10 Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" mendefinisikan nikah sebagai berikut: "Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan".11 Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Aż- Źȃriyȃt, (51): 49 yaitu: 7 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6 8 Hafizh Dasuki, "dkk", Ensiklopedi Islam, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm. 32 9 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, hlm. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i,atas Pelbagai Persoalan Umat, cet.6, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 191 10 Fathul Mu'in, Bisarkhi Qurrotul 'Ain, Bilma'na 'Ala Fesanteren, hlm. 97-98 11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, hlm. 1 32
"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)". (QS. Ad- Dzariyat (51): 49) Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisȃ' (4): 3 "Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa' (4): 3) Ada beberpa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mażhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Ulama mażhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.12 Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta 12 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Ibid, hlm. 1329 33
menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miiśȃqan ghalȋẓan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.13 Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dasar hukum perkawinan, Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh- jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisȃ' (4): 1 "Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 13 Departemen Agama RI., Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3. 34
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."14 Dasar hukum perkawinan ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rŭm (30): 21 "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rŭm (30): 21) Sumber hukum perkawinan dalam Hadiś Rasulullah SAW dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari: Dari 'Abdillah bin Mas'ud berkata: Di zaman Rasulullah SAW, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memilki apa-apa. Rasullullah SAW berkata kepada kami, 'Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya'." (H.R. Bukhari).15 14 Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, hlm. 99 15 Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, hlm. 8 35
Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadiś. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya, meskipun perkawinan itu asalnya mubah. B. Prinsip dan Asas Perkawinan Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada lima prinsip perkawinan:16 1. Prinsip musyawarah dan demokrasi; 2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga; 3. Prinsip menghindari dari kekerasan; 4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner; 5. Prinsip keadilan. Selain lima prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain, diantaranya: 1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak; 2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan; 3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri; 4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya; 5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang- undang Perkawinan, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan umumnya, sebagai berikut: 16 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawnan 1, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, hlm. 56 36
1. Asas suami istri saling melengkapi. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.17 2. Asas Perkawinan dicatatkan. UU Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut itu, hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap- tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.18 3. Asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 4. Asas cukup umur. UU Perkawinan mengatur prinsip bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas 17 Penjelasan Umum UU. No. 1 tahun 1974, butir 4.a 18 Ibid, butir 4.b. 37
umur yang lebuh rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Udang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan bagi wanita.19 5. Asas perceraian dipersulit. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian.20 Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam. 6. Asas keseimbangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.21 Prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis garis hukum melalui UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. C. Tujuan Perkawinan dalam Islam Menurut Khoiruddin Nasution, terdapat sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.22 Penetapan tujuan perkawinan 19 Ibid, butir 4.c 20 Ibid, butir 4.e 21 Ibid, butir 4.f 22 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hlm. 223 38
didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu: 1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah; 2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam; 3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual); 4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan; 5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.23 Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rŭm (30): 21,24 dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar tercipatanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu juga, disebutkan dalam QS. An-Nahl (16): 72,25 QS. An- Nisȃ' (4): 1, untuk tujuan regenerasi dan/atau penegembangbiakan manusia (reproduksi).26 Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. An-Nŭr (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga. Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al- Ma'arij (70): 29-31, QS. al-Mu'minŭn (23): 5-7, QS. an-Nŭr (24): 23 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan, hlm. 223-228 24 Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, hlm. 573 25 Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah". Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, hlm. 374 26 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, hlm. 226; Lihat juga: Khoiruddin Nasution, Hukum perkawinan 1, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hlm. 40. 39
33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-quran, bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. Al-Mu' minŭn (23): 115, QS. Aż-Źȃriyȃt (51): 56. Tujuan perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu "Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. Ar-Rŭm (30) ayat 21. Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) dengan dilandasi oleh mawaddah wa rahmah. 40
BAB III UREGENSI PENCATATAN PERKAWINAN Pencatatan pernikahan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu tidak "ditulis" melalui Kantor Pencatat Nikah, namun ditulis menggunakan memori kolektif. Setiap ada pernikahan akan informasikan (i`lan an-nikah) dan walimah. Secara implisit, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan di zaman nabi telah dimanifestasikan. A. Pengertian dan Tujuan Pencatatan Perkawinan Para ahli hukum berpendapat bahwa pencatatan perawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang penting untuk tetap dilakukan. Adapun pengertian dari pencatatan perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut antara lain: 1. Menurut Prof. Subekti perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 2. Prof. Dr. R Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. 3. Menurut maya perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dalam agama dan legal dimata hukum. 4. R. Soetojo Prawirohamidjijo mengutip pendapat Asser, Scholter, Wiarda, Petit dan Melis, yang menyatakan bahwa perkawinan 41
adalah "Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada di dalamnya maupun karena apa yang terjadi di dalammnya.1 Dari pengertian pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dan para ahli mengartikan sebuah perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana setelah adanya perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi kedua pasangan. Akibat hukum ini sebagai perlindungan negara atas perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, bentuk perlindungan hukum negara ini berupa peraturan dalam hukum perkawinan. Salah satu peraturan ini adalah bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta agar mendapat kepastian hukum dan perlindungan dari negara atas perkawinan yang telah terjadi harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari peristiwa penting, dengan demikian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat 1 R. Soetojo Prawirohamidjijo, Dalam Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 61 42
kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu. Pentingnya pencatatan perkawinan juga berpengaruh terhadap status anak, anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan anak yang dilahirkan. B. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan oleh Al-Qur'an sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah (2): 282 supaya dicatat. Selain dalam hukum Islam, para imam mazhab juga tidak membahas masalah pencatatan perkawinan, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.2 Fiqih Islam hanya menetapkan 5 rukun perkawinan: calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dua orang saksi, dan sigat ijab qabul.3 Namun di era kontemporer saat ini, ketentuan fiqih tersebut berimplikasi pada maraknya praktik nikah sirri4 atau nikah di "bawah tangan" di Indonesia. Dan nikah sirri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.5 2 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis, cet. ke-1 (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81 3 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, penj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 59. Bandingkan Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, cet. ke-5 (Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 1975), hlm. 1 4 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2008), hlm. 328. 5 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 22 43
Namun dalam anak di luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dari telaah literatur klasik (kitab-kitab fiqih) tidak ditemukan aturan tentang pencatatan perkawinan sebagai sahnya perkawinan. Perkawinan merupakan ranah privat yang seharusnya negara tidak berhak ikut campur dalam urusan itu. Alasan inilah yang umum dijadikan dalih bagi kalangan yang menolak pencatatan perkawinan. Mereka menegasikan sisi positif dari aturan tersebut, yaitu pencatatan perkawinan berfungsi untuk data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan. Sebab, ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan perkawinan, maka upaya hukum yang dilakukan membutuhkan akta otentik perkawinan.6 Namun, pada masa awal Islam terdapat tradisi i`lan an-nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik i`lan annikah pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk i`lan an-nikah adalah walimah al-'urs (resepsi/pesta perkawinan). Secara etimologi, alwalimah artinya al-jam'u kumpul, sebab antara suami-istri berkumpul. Walimah berasal dari kata al- walima artinya makanan pengantin (ta'am al-'urs), maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.7 6 Lathifah, Itsnaatul, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," Al-Mazahib 3, no. 1 (2015): 45, 7 Taqi ad-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar fiH all Gayah al- Ikhtisar, juz ke-2 (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.h), hlm. 68. Bandingkan dengan Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149 44
Slamet Abidin menyatakan bahwa diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:8 1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT. 2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. 3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah. 4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri. 5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah. Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk walimah tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Atas dasar inilah para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para imam mazhab pada masa awal Islam. 1. Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). 2. Kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). 3. Tradisi walimah al-'urs walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. 4. Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.9 Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan. 8 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, hlm. 156. 9 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2004), 120-121 45
Pemahaman tersebut berimplikasi kepada masyarakat yang seringkali membenarkan perbuatan nikah sirri-nya dengan dalih bahwa pada zaman Rasulullah SAW. Pernikahan tidak dicatatkan. "Adalah tidak benar pada masa Rasulullah SAW pernikahan tidak dicatatkan". Pencatatan pernikahan pada zaman Rasulullah SAW memang bukan dengan ditulis, tapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui walimah- an, sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis padahal zaman itu belum dikenal tulisan. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana. C. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Negara Hukum Indonesia Landasan hukum pencatatan perkawinan di negara Indonesia tertuang dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Latar belakang lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.10 Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku." Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan norma 10 Rosa Agustina, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia", W.D. Kolkman (et.al), Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 129. 46
yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diarti kan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil. Berdasarkan keterangan Pemerintah dan DPR Indonesia tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Pasal 2 UUP di atas, nyatalah bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UUP berfungsi secara kumulatif. 47
Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UUP berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UUP memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.11 Menurut para ahli bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, artinya konstruksi legalitas perkawinan yang diatur dalam UUP menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara hukum adalah perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.12 Menurut Moch. Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UUP, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu, oleh negara dianggap sebagai suatu conditio sine quanon. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasar aturan agama, kalau belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 UUP perkawinan tersebut tidak sah. Konstruksi pengaturan Pasal 2 UUP menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan, meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai, merupakan satu kesatuan. Sebab ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa pemuka agama yang mengawinkan sesuai aturan agama yang bersangkutan ternyata juga berstatus sebagai pegawai pencatat 11 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 23-24. 12 Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam 8, no. 2 (2018), asas/article/view/1247. 48
perkawinan. Cara ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu.13 Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam atau agam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.14 Hal senada juga diungkapkan oleh Dian Mustika, bahwa perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam atau agama dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur syarat-syarat perkawinan yakni: Pertama, syarat materil dan kedua syarat formil. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.15 Dalam ketentuan Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 ini dijelaskan antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu oleh negara dianggap sebagai suatu unsur yang sangat penting, meskipun suatu 13 Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, (Revka Petra Media, Surabaya, 2016), hlm. 14-15. 14 A. Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 64-65 15 Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 5 (2011): 60, unja.ac.id/jimih/article/view/534. 49
perkawinan sudah diselenggarakan berdasarkan agama selama belum ada bukti pencatatan, maka berdasarkan pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut tidak sah. Konsekuensi jika suatu perkawinan belum tercatat akan membawa akibat hukum bagi pasangan dan keluarga, khususnya anak yang dilahirkan akan menjadi anak di luar nikah. Dalam pasal 2 ini menjelaskan pentingnya suatu pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif hal ini sangat menentukan sahnya suatu perkawinan.16 Dari aspek hukumnya secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan persyarat supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara jika dilihat secara regulasi pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukan bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini perkawinan yang sah bila pelaksanaannya sudah dicatatkan. Dari uraian sebagaimana di atas, dapat disimpulka bahwa suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.17 Sehingga kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UUP perlu dibaca secara kumulatif. 16 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm213. 17 Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2014): 56, 50
instansi pelaksana pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu: Selanjutnya, ketentuan 1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.18 Lebih lanjut, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan". Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan: 19 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan dalam KHIadalah: 1. Tujuan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai jaminan ketertiban perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: "Agar 18 Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya, 2758. 19 Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", Jurnal Asas, Vol.3, No.1, Januari 2011, hlm. 34. 51
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat." 2. Akibat hukum perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum 3. Keberadaan akta nikah adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dilakukan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. D. Pencatatan Perkawinan di Negara-Negara Muslim 1. Negara Iran Merujuk Tahir Mahmood, dalam bukunya "Family Law Reform in The Muslim World"... Bahwa upaya kodifikasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga di Iran sebagai bagian dari hukum perdata dilakukan pada tahun 1928-1935.20 Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Draft yang disusun oleh komisi tersebut kemudian ditetapkan sebagai Qanun Madani (Hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935. Hukum Perdata Iran khususnya hukum keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syi`ah Itsna Asy`ariyah (Ja`fari). Untuk materi hukum perkawinan mengalami reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun upaya reformasi hukum yang dinggap cukup substansial dilakukan pada tahun 1967. 20 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: NM. Tripathi, 1972), hlm. 154 52
Upaya ini kemudian menghasilkan Hukum Perlindungan Keluarga (Qanun Himayat Khaneiwada). Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.21 Pada tahun 1975, Hukum Perlindungan Keluarga kembali direformasi. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan, sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat regulatory (administratif ). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1). Peraturan seperti ini tidak ditemui dalam pemikiran fiqh klasik, baik dalam mazhab Syif`i maupun Sunni.22 2. Negara Aljazair Di Negara Aljazair, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Marriage Ordinance 1959. Secara khusus, undang-undang ini lahir untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan undang-undang tersebut maka dikeluar- kanlah Dekrit 1082.23 Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut dapat diterjemahkan dalam tataran praktis oleh pengadilan berdasarkan Dekrit yang ada. Walaupun Marriage Ordinance 1959 dan Dekrit ini mengatur secara rinci prosedur pencatatan perkawinan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan adminis- tratif saja dan tidak terkait dengan penentuan validitas suatu perkawinan. 21 Ibid, hlm. 155 22 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 155 23 Ibid. hlm. 131 53
Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Aljazair memprok- lamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Undang-undang perkawinan 1959 ini kemudian diamandemen. Setelah beberapa kali menetapkan konstitusi, akhirnya ditetapkanlah undang-undang perkawinan 1984 sebagai aturan baku tentang hukum keluarga di Aljazair. Namun, dalam undang-undang ini tidak terlihat adanya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan sebagai salah materi hukum keluarga yang baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku di Aljazair tidak ikut mengalami perubahan, walaupun Marriage Ordinance 1959 telah diamandemen. 3. Negara India Berbeda dengan negara-negara muslim lainnya yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu materi reformasi hukum keluarga, di India hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk mempersiapkan akta perkawinan tertulis ini dikenal dengan istilah nikah nama. Di dalam akta ini terdapat ketentuan secara detil mengenai kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India, praktek seperti ini bahkan telah mendapat kekuatan hukum.24 Walaupun praktek nikah nama ini telah memasyarakat di kalangan muslim India, hal ini hanya sekedar fasilitas tambahan bagi warga muslim lokal di India karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian di India. Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876 yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. Secara umum, pencatatan perkawinan yang diatur di India hanya bersifat administratif. Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sahnya atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Islam.25 24 Tahir Mahmood, Family Law, hlm. 176 25 Ibid, hlm. 177 54
4. Afganistan Reformasi hukum keluarga, khususnya perkawinan di Afghanistan baru dimulai pada tahun 1971 yaitu dengan ditetapkannya Qanun-i Idzwaj sebagai hukum yang mengatur masalah perkawinan. Proses pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh hukum keluarga di Mesir tahun 1929. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan ini juga memiliki kesesuaian dengan hukum perkawinan muslim yang berlaku pada tahun 1939 di India.26 Salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan.27 Walaupun materi ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan. 5. Pakistan juga diberlakukan di Pakistan berdasarkan Ordonansi tahun 1961. Pada pasal 5 Ordonansi tersebut dinyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul tersebut harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat ini dianggap sebagai sebuah Nikah. Kelalaian terhadap hal pelanggaran. Senada dengan negara-negara muslim lainnya, ketentuan pencatatan perkawinan ini juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan.28 Pencatatan perkawinan 26 Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 139-140 27 Ibid, hlm. 149 28 Ibid, hlm. 212, lihat juga M. Atho` Mudzhar, Islam and Islamic Law, a Socio- Historical Approach, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 160 55
6. Yaman Selatan Upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang- undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Hukum Keluarga (Qanun al Usrah). Hukum Keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat-akibatnya putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Walaupun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan undang-undang sejenis dari negara- negara Arab lain, namun dalam beberapa hal, materi yang terdapat dalam undang-undang ini berbeda dengan aturan fiqh mazhab maupun hukum keluarga di negara lain.29 Pencatatan perkawinan yang diberlakukan di Yaman Selatan memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. Menurut hukum keluarga negara ini, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja.30 Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur oleh negara-negara muslim lainnya yang menetapkan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menentukan validitas suatu perkawinan. 7. Negara Malaysia Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walapun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran 29 Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), hlm. 71 30 Ibid, hlm. 72. 56
pada sebagian besar Negara di Malaysia.31 8. Negara Brunie Darusalam Sistem administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia, kemudian diikuti oleh Kesultanan Brunei. Beberapa pasal yang tercantum dalam hukum keluarga Brunei, secara umum memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum keluarga Malaysia.32 Menurut undang-undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah Kadi Besar, Kadi-kadi, dan imam-iman di setiap masjid yang diberi tauliah (wewenang) oleh Sultan. Lebih lanjut, terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak (pasal 138).33 9. Negara Singapura Sejalan dengan dua negara tetangganya, Singapura juga memberlakukan aturan pencatatan perkawinan. Ketentuan ini didasarkan pada Ordonansi 1957. Di Singapura, pencatatan perkawinan juga tidak berpengaruh pada sah atau batalnya suatu perkawinan karena ketentuan ini hanya disandarkan pada aturan hukum Islam.34 E. Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia Secara keseluruhan tujuan aturan pencatatan perkawinan dalam undang-undang keluarga Islam dan negara muslim adalah sebagai 31 Tahir Mahmood, Personal Law, hlm. 201 32 Ibid, hlm. 199 33 Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution, hlm. 185 34 Ibid, lihat juga Tahir Mahmood, Personal Law, hlm. 201-202 57
upaya untuk mewujudkan ketertiban hukum di bidang perkawinan dalam masyarakat, dan menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum.35 Hal ini, merupakan suatu upaya yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian sebuah perkawinan. Dalam hal ini negaralah yang berhak, serta lebih berkompetensi untuk menetapkan adanya undang-undang pencatatan perkawinan tersebut. Pemberlakuan pencatatan perkawinan tersebut sebagai usaha pemerintah untuk kemaslahatan umatnya, yang disebut dengan as-Siyasah asy syar'iyah. ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.36 Dengan dicatatkannya perkawinan, maka anak dari hasil perkawinan tersebut akan memperoleh perlindungan hukum dari orangtuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orang tuanya. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Pola ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun kalau sudah menyangkut misalnya soal waris dan urusan nama keluarga atau marga. perlindungan bagi anak sah diatur oleh hukum sangat rapi dan jelas maknanya, sehingga posisinya dalam kehidupan sosial tetap terjamin dan aman.37 Tujuan pencatatan perkawinan Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 UU. 35 Semua ini adalah landasan filosofis lembaga pencatatan pada pasal 2 ayat (2) UU No Tahun 1974 jo KHI Pasal 5 ayat (1), dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta pasal 7 ayat (1). 36 Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia" dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017. 37 Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam, hlm. 118 58
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu langkah yang tepat, mengingat kondisi masyarakat khususnya Indonesia yang semakin kompleks ternyata beragam pula problem kehidupanya. Tentu saja hal itu membutuhkan aturan-aturan yang sifatnya formil. Peraturan-peraturan tersebut dibutuhkan demi menjaga ketertiban kehidupan dan demi adanya kepastian hukum bagi masyarakatnya. Disamping itu, dengan pencatatan perkawinan dapat meminimalisir hal yang sangat berbahaya bagi keutuhan ikatan perkawinan. 1. Berisiko tinggi terhadap terjadinya "poligami liar" dengan bias keinginan subyektif dari pihak suami untuk sekedar memanfatkan peluang dalam mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi kebahagiaan dan nilai keadilan yang merupakan misi utama dalam sebuah perkawinan. 2. Akan sangat mudah bagi banyak masyarakat untuk menghidupkan praktek "kawin sirri" yang sangat beresiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang pertama (poligami liar) yang dalam realitas masyarakat sering kali dijumpai praktek "kawin bawah tangan" tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah dan tanpa sepengetahuan pihak isteri pertama.38 Karena ketika kehendak perkawinan dilaporkan atau didaftarkan kepada petugas pencatat nikah, maka petugas yang salah satunya mempunyai tugas mengawasi perkawinan, sehingga kalau terjadi suatu pelanggaran, petugas bisa membatalkan perkawinan. 3. Apabila terjadi perselisihan atau percekcokan antara pihak suami dan isteri cenderung akan mengalami jalan buntu, karena tidak ada bukti yang sah secara tertulis dan otentik dari kedua belah pihak yang bersangkutan. 4. Jika dari salah satu pihak tersebut di atas terdapat alat bukti (akta nikah) yang sah maka, tentu saja bisa melakukan upaya hukum. Karena tujuan diadakanya alat bukti itu memang untuk: 38 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.109. 59
a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai suatu hak b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai suatu hak c. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak d. Untuk menunjukan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.39 Hal ini sebagai bukti bahwa alat bukti yang sah mempunyai kekuatan untuk melakukan upaya hukum. Karena sebagai alat bukti tersebut, masing-masing dari salah satu pihak atau mempunyai kekuatan dalam sebuah pengadilan sebagai upaya mempertahankan hak dari masing-masing yang berselisih tersebut. Mengambil pendapat Mahmud Syaltut bahwa perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan anak-anak dan keturunan. Pencatatan perkawinan tandasnya mempunyai sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman kaum muslim. Sebab, salah satu akibat menipisnya iman kaum muslimin ialah, semakin banyaknya terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang berakibat pada tindakan kesewenangan-kesewenangan dengan dalih yang dibuat-buat untuk lari dari kewajiban. Karena tolak ukur iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi, maka salah satu jalan keluar yang harus ditempuh adalah membuat bukti secara tertulis melalui pencatatan nikah.40 tujuan Sementara menurut Ahmad Rofiq, ada dua fungsi pencatatan perkawinan yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi preventif yaitu untuk menanggulangi adanya kekurangan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama (fiqh) di satu pihak, dan perundangan-undangan hukum dipihak lain. Kedua, fungsi represif yaitu, suami istri bila karena suatu hal tidak dibuktikan dengan akta nikah, dibuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan 39 Kamal Muhtar, Nikah Sirri Di Indonesia, dalam Jurnal "Al-Jami'ah", No. 56, 1994. hal.17. 40 Mahmud Syaltut, Al-Fatawa Dirasatu Lil Musykilat al-Muslim al-Mua shirah Fi Hayatihi al- Yaumiyah Wa al-Amanah, cet. Ke-3 (Dar al-Qalam), hal. 270-271. 60
permohonan itsbat nikah kepada pengadilan agama.41 Lebih lanjut menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqih sentris, yang dalam kitab- kitab fiqih hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqih itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat al-Mudayanah dalam QS Al-Baqarah: 282, mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya. Akan tetapi sangat disayangkan tidak ada sumber-sumber fiqih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Menurutnya, praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode istislah atau maslahah. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.42 Berbeda halnya dengan Mukti Arto bahwa akta nikah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil artinya, untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yaitu akta nikah yang dibuat oleh pegawi pencatat nikah. Disini akta nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Sedangkan fungsi materiil artinya, akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti.43 41 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 111-117. 42 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 51 43 Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahaya Perkawinan, Jurnal "Lembar Hukum" Vol VII No 26, Mei 1996, hlm. 48. 61
Pentingnya pencatatan nikah adalah sebagai bukti telah melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak. Tanpa adanya Akta Kelahiran tentu ini akan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya, misalnya "hak waris". Ketiadaan Akta Kelahiran, seorang anak akan mengalami kendala ketika harus memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.44 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting. Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.45 Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan ahwal al syakhshiyyah seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hokum tentang halangan perkawinan (mahram), 44 Habib Shulton Asnawi, "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)," Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 1, no. 1 (2016): 49, 45 Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Jami`ah No. Jurnal Al Indonesia dalam 56 1994, Tahun 21 hlm. 62
dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuatkan dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia. lain, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks perlindungan HAM istri dan anak.46 Dengan adanya bukti Buku Nikah dan kemudian Akta Kelahiran, maka istri dan anak memiliki kepastian hukum dalam upaya perlindungan hak-haknya. Dengan kata Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash, baik al Qur`an maupun sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al Qur`an diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam. Dari uraian sebagaimana di atas, maka urgensi aturan pencatatan perkawinan adalah sebagai upaya untuk memperoleh kepastian 46 Habib Shulton Asnawi, "Status Hukum Dan Ham Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia | Istinbath : Jurnal Hukum," Istinbath Jurnal Hukum, Vol 12 No 2 2015, 1-2, accessed December 11, 2020, istinbath/article/view/581. Lihat Habib Shulton Asnawi, "Tinjauan Kritis Terhadap Hak- Hak Perempuan dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam", dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hln. 30. 63
hukum dan kekuatan hukum. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya "poligami liar" dengan bias keinginan subyektif dari pihak suami untuk sekedar memanfatkan peluang dalam mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi kebahagiaan dan nilai keadilan. Dan tak kalah pentingnya adalah untuk meminimalisir pintu atau praktek "kawin sirri" yang sangat beresiko tinggi. Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak amemiliki bukti perkawinan, sehingga perselisihan atau percekcokan antara pihak suami dan isteri cenderung akan mengalami jalan buntu, karena tidak ada bukti yang sah secara tertulis dan otentik (Buku Nikah, Akta Kelahiran, KK anak, KTP anak). Hakekatnya dengan adanya aturan percatatan perkawinan secara universal akan bermuara terhadap perlindungan HAM. HAM anggota keluarga secara keseluruhan, baik suami, istri dan anak. 64
BAB IV DASAR HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PENGHAYAT Pernikahan yang tidak ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan yang telah terdaftar di Kementerian, maka pernikahan tersebut hanya sah secara adat kepercayaan penghayat saja A. Dasar Hukum Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat Penghayat kepercayaan sebagai bagian dari penduduk Indonesia dalam hal perkawinan juga tunduk pada UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian agar perkawinan penghayat kepercayaan bisa dikatakan sah maka pertama-tama harus dilakukan sesuai dengan tata cara menurut kepercayaannya dan selanjutanya dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana Pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian setelah melakukan upacara perkawinan secara adat sesuai dengan kepercayaan, baru kemudian pihak yang melakukan perkawinan sesuai kepercayaan tersebut mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilegalitaskan, sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. 65
Bagi masyarakat penghayat kepercayaan yang hendak melegalitaskan perkawinan adatnya, maka pertama adalah perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut kepercayaan penghayat masing masing, kemudian setelah melakukan upacara perkawinan secara adat sesuai dengan kepercayaan, baru kemudian pihak yang melakukan perkawinan sesuai kepercayaan tersebut mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Artinya bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mengatur perihal pencatatannya saja, bagaimana proses perkawinannya tergantung dari Penghayat Kepercayaan masing- masing. Yang terpenting adalah pasangan penghayat sudah melakukan perkawinan adat penghayat, yang mana perkawinan adat penghayat tersebut dilakukan di depan pemuka penghayat, yang memang diberi tugas dan memiliki kewenangan untuk menandatangani berita acara menikahkan bagi pasangan kepercayaan penghayat tersebut, pemuka penghayat yang mendadatangani perkawinan penghayat tersebut adalah pemuka penghayat yang sebelumnya telah ditunjuk oleh organisasi penghayat dan telah terdaftar di Kementerian.1 secara yuridis telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PP. No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP 40/2019) diatur sebagai berikut: Perkawinan adat kepercayaan penghayat Pasal 39 PP. 40/2019 1. Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan 1 Neng Eri Sofiana, Konstruksi Gender dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat, Masters Thesis, IAIN Ponorogo, 2022, hlm. 76. 66
oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasal 40 PP. 40/2019 1. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri; b. Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen: 67
1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya; 2. pasfoto suami dan istri; 3. akta kelahiran; dan 4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing. c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan; d. Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan e. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri Dari regulasi hukum sebagaimana di atas bahwa bagi masyarakat penghayat kepercayaan yang hendak melegalitaskan perkawinan adatnya, maka pertama adalah perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut kepercayaan penghayat masing masing, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian setelah melakukan upacara perkawinan secara adat sesuai dengan kepercayaan, baru kemudian pihak yang melakukan perkawinan sesuai kepercayaan tersebut mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilegalitaskan, sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Artinya bahwa posisi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mengatur perihal pencatatannya saja, bagaimana proses perkawinannya tergantung dari Penghayat Kepercayaan masing-masing. Yang terpenting adalah 68
pasangan penghayat sudah melakukan perkawinan adat penghayat, yang mana perkawinan adat penghayat tersebut dilakukan di depan pemuka penghayat, yang memang diberi tugas dan memiliki kewenangan untuk menandatangani berita acara menikahkan bagi pasangan kepercayaan penghayat tersebut, pemuka penghayat yang mendadatangani perkawinan penghayat tersebut adalah pemuka penghayat yang sebelumnya telah ditunjuk oleh organisasi penghayat dan telah terdaftar di Kementerian. Secara yuridis, upaya perlindungan hukum bagi masyarakat kepercayaan penghayat dalam melegalkan pencatatan pernikahan penghayat diatur dalam ketentuan sebagaiaman di atas, yang mengaharuskan bahwa pernikahan bagi kepercayaan penghayat dilakukan di depan pemuka penghayat yang mana pemuka penghayat tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar pada Kementerian, artinya pemuka penghayat yang memiliki kewenangan untuk menikahkan anggota penghayat adalah pemuka penghayat yang telah terdaftar di Kementerian. Dari ketentuan sebagaimana di atas, jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kepercayaan penghayat harus tetap dilakukan di depan penghayat, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan yang telah terdaftar di kementerian, maka pernikahan yang dilangsungkan hanya sah secara adat atau kepercayaan penghayat saja, namun status hukum pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan serta setatus hukum perkawinan penghayat tersebut tidak diakui oleh negara. B. Respon Masyarakat terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Meskipun keharusan melakukan pencatatan perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun terkait dengan syarat-syarat perkawinan yang sifatnya syarat materil dan formil di masyarakat 69
masih menimbulkan perdebatan2, kelompok/pendapat yang kontradiktif. serta memunculkan dua 1. Kelompok Pertama Kelompok ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan serta harus dicatakan dihadapan petugas yang berwenang. Pendapat yang pro secara umum adalah, kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata. Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran pencatatan perkawinan.3 Terkait dengan hal ini, mereka mengemukakan berbagai alasan: pertama keharusan melakukan pencatatan perkawinan didukung oleh praktek hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundangundangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975), serta didukung oleh jiwa dan hakekat UUP itu sendiri. Kedua, ayat yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana ditentukan oleh Pasal 100 K.U.H. Perdata dan Pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, bahwa akte perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Ketiga, apabila isi Pasal 2 UUP dikaitkan dengan bab III (Pasal 13 s/d 21) dan bab IV (Pasal 22s/d 28) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pencegahan dan batalnya perkawinan hanya bisa dilakukan apabila prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatanya ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, apabila perkawinan dapat sah di luar pencatatan/ pendaftaran, bab 2 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm. 14. 3 Beberapa pemikir atau ahli hukum yang pro dan kontra terhadap pencatatan perkawinan: ahli hukum yang pro, misalnya: Soenarto Soerodibroto, Mohd. Idris Ramulyo, Saidus, dan Khoiruddin Nasution. Sementara yang kontra, seperti: K.H. Hasbullah Bakry, Bagir Manan, dan Neng Djubaidah. Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, hlm. 352-358. 70
mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut menjadi tidak atau kurang berguna. Keempat, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit menunjang pendapat ini, misalnya isi PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 ayat (3), yang menyatakan: Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Oleh karena itu, jalan keluar tebaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencegahan dan lain- lain harus dengan mengubah substansi (hakikat) UU No. 1 Tahun 1974, bukan hanya prosedurnya saja.4 2. Kelompok Kedua Terdapat juga sekelompok orang yang tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Sebab, menurt mereka fungsi pencatatan perkawinan hanyalah sekedar urusan administrasi belaka, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan (akad nikah), kecuali pada penjelasan UU No.1 rahun 1974 tersebut yang menyatakan, bahwa peraturan perundang- undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah. Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia. Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat syarat dan rukun-rukunnya. Inti argumentasi kelompok kedua ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatakan di hadapan petugas yang berwenang. Kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum Muslim tradisionalis dan juga banyak ahli hukum, menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan; 4 Lathifah, Itsnaatul, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," 50. 71
pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administratif belaka.5 Sedang saat mulai sah perkawinan adalah saat terjadi ijab kabul.6 Dalam hukum Islam, ijab Kabul merupakan salah satu rukun perkawinan, dan ketika syarat rukun terpenuhi maka pernikahan sah. Pergumulan dualisme pendapat di atas, kemudian muncul gerakan di dunia Islam pada abad 20 yakni upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim, secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. Dalam konteks perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan adalah terkait dengan pencatatan perkawinan. 5 Ibid., hlm. 355. Lihat Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214 6 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, hlm. 355 72
BAB V PROFIL SINGKAT PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PEGHAYAT DI PROVINSI LAMPUNG Kepercayaan penghayat telah ada sejak dulu jauh sebelum masuknya enam agama resmi. Kepercayaan lokal yang terdapat di Indonesia begitu beragam, keberagaman ini merupakan bentuk pluralistik, di Indonesia. Pruralitas ini terejewantahkan dengan somboyan "Bhineka Tunggal Ika". A. Sejarah Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Kepercayaan penghayat berasal dari dua kata, yakni "penghayat" dan "kepercayaan." Secara etimologi, penghayat berarti: "orang yang menghayati." Sedangkan kata menghayati bermakna: "mengalami dan merasakan sesuatu (dalam batin)".1 Sejatinya dalam peristilahan penghayat kepercayaan, dikenal berbagai term dan juga penyebutan yang berbeda-beda, seperti ada yang menyebutnya dengan aliran kepercayaan, agama lokal, aliran kebatinan, kepercayaan lokal (local belief) dan yang lainnya. Aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan setelah runtuhnya Orde Baru atau era reformasi sering disebut dengan istilah agama leluhur.2 1 Aji Baskoro, "Mewujudkan Social Inclusion : Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan," PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 3, no. 2 (2019): 185, 2 H H Hasibuan, "Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan Di Kolom KTP/KK Dalam Nalar Maqasid," Aqlam: Journal of Islam and Plurality 4, no. 2 (2019): 186, 73
Berdasarkan data Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, yang merupakan satuan kerja yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat bahwa organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang telah terdaftar sebanyak 174 Organisasi kepercayaan penghayat di tingkat pusat (2020). Sedangkan sampai dengan tahun 2008 tercatat bahwa terdapat 2203 komunitas adat kepercayaan penghayat yang berada di berbagai wilayah Indonesia.3 Menurut Akrim Mariyat, bahwa aliran kepercayaan penghayat leluhur memiliki akar sejarah pertumbuhan yang cukup panjang dan lama sejak ratusan tahun yang lampau. Aliran ini lahir dari hasil proses perkembangan budaya, buah renungan dan filsafat nenek moyang, yang kemudian terpaku menjadi adat istiadat masyarakat turun temurun hingga sekarang. Mayoritas aliran kebatinan menjadikan adat istiadat ini sebagai pedoman ajaran yang sangat dipegang teguh yang dihayati dan diamalkan.4 leluhur merupakan kepercayaan lokal yang banyak dipeluk oleh suku-suku di Indonesia semakin menambah panorama pluralitas, keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia. Aliran Kepercayaan ini disebut agama lokal karena berdiam di beberapa wilayah di Indonesia, berbasis lokalitas atau kesukuan.5 Selain itu, karena merupakan sesuatu yang diidentikan pada sistem kepercayaan asli nusantara, yaitu agama tradisional yang telah ada atau lebih dahulu dikenal masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan agama-agama yang saat ini seperti Islam, Budha, Kristen, Kong Hu Cu, Hindu. Kepercayaan penghayat 3 Lihat Rencana Setrategis Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat tahun 2020-2024,hlm. 24. 4 Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed, Ajaran Beberapa Aliran Kebatinan, (Penerbit Darussalam Press Gontor-Ponorogo, 1997), hlm 111 5 Kiki Muhammad Hakiki, Politik Identitas Agama Lokal Studi Kasus Aliran Kebatinan, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, hlm.162 74
Kepercayaan penghayat ini berkembang dan hidup di wilayah masyarakat tertentu, kepercayaan lokal ini sudah eksis dari dahulu sebelum datangnya agama resmi di Indonesia di atas, mereka tetap bertahan dan teguh dengan kenyakinan mereka. Adapun agama lokal tersebut tersebar hampir disetiap daerah dengan berbagai nama kepercayaan yang diyakini dan dianut oleh masyarakat Indonesia yang kemudian disebut sebagai penghayat kepercayaan. sejarah perkembangan dan kehidupan aliran kepercayaan atau kebatinan jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Masing-masing aliran kepercayaan ini memiliki ciri khusus yang berbeda satu sama lain dengan aliran kepercayaan yang berkembang saat ini. Aliran kepercayaan ini juga bisa disebut sebagai aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan bahkan ada yang menyebut sebagai kejawen.6 Keberadaan kepercayaan-kepercayaan lokal ini muncul dan berkembang di lokalitas dengan latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat dan kultur yang berbeda-beda, maka dapat dipastikan bahwa masing-masing kepercayaan lokal itu banyak mempelihatkan ciri khas yang berlainan satu sama lain. Bisa saja terdapat kemiripan sebagai ekspresi kerohanian dan wujud praktik kepercayaan, tetapi setiap kepercayaan lokal akan menempatkan ciri khas dan karakteristik tersendiri. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 178 aliran kepercayaan dengan persebaran sebanyak 730 di Kabupaten dan 249 di Kota.7 Menurut Dalam buku Ahmad Syafi'i Mufid, Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia, terdapat dua elemen penting 6 Anissa Fitri Maulani, Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif Pp No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung), dalam Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022, hlm. 43. Lihat juga, Sihol Farida Tambunan, Tinjauan Etnofilosofi Pada Organisasi Penghayat Kepercayaan 'PPK Subud' Yang Bernuansa Kejawen (Studi Kasus: Wilayah Yogyakarta), Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022. 7 Sadariyahariningrum, "(Kliping Budaya) Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah", 11 Nov. 2017 dalam kliping-budaya-ada-187- di Unduh 20 Agustus 2021 75
dan mendasar dalam setiap bingkai kepercayaan lokal, yaitu lokalitas dan spiritualitas. Lokalitas akan mempengaruhi spritualitas. Spiritualitas akan memberi warna pada lokalitas. Keduanya saling mempengaruhi, bersinergi dan berintegrasi. Spiritualitas lahir dan terefleksikan dari asas ajaran kepercayaan lokal itu sendiri. Hal ini memunculkan ekspresi kerohanian dan praktik-praktik ritual sesuai doktrin kepercayaan lokal yang dianut oleh suatu suku daerah tertentu.8 Terdapat dua macam penganut kepercayaan, yakni kepercayaan murni dan kepercayaan beragama. Bagi mereka yang menganut kepercayaan beragama, mereka memilih salah satu agama dari 6 agama resmi yang diakui pemerintah, namun dalam hal religiusitas mereka melakukan lelaku sebagai spiritualitas. Sebagaimana yang diungkapkan seorang penghayat perempuan yang beragama Hindu dimana kemudian masyarakat mengakuinya sebagai seorang pemimpin ritual dan doa.9 Kepercayaan lokal yang terdapat di Indonesia begitu beragam, hampir di semua wilayah Indonesia terdapat kepercayaan leluhur mereka yang masih dianut dan di yakini sampai sekarang, keberagaman ini merupakan bentuk pluralistic. Di Indonesia pruralitas ini terejewantahkan dengan somboyan "Bhineka Tunggal Ika". Fakta bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik semakin dirasakan dengan banyaknya agama, kepecayaan, tardisi, seni dan kultur yang sudah lama hidup subur dan sangat berkembang di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia.10 Pemerintah telah memberikan definisi kepercayaan kepada aliran aliran kepercayaan yang tercantum pada TAP MPR/IV/MPR 8 Syafi'i Mufid, Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia, (Jakarta: Badan LITBANG, 2012), hlm 21 9 Dokumentasi "Wawancara dengan Tokoh penghayat Kodrat Alam", Lampung Tengah, 24 Oktober 2021 10 Mufid, Ahmad Syafi'I. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia. (Jakarta: Pustilbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012) 76
1678/BAB IV No 13 Angka 1 Huruf F bahwa kepercayaan adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama yang diakui oleh Negara, bukan agama baru melainkan kebudayaan nasional. Kepercayaan agama yang disebut iman, dan kepercayaan berdasarkan hasil, cipta, rasa, karsa manusia disebut aliran kepercayaan. Menurut Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) di Solo tahun 1956 menyebutkan bahwa Aliran Kebatinan atau Kepercayaan ini adalah sumber dari asas sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budhi luhur, guna kesempurnaan hidup. Pengertian aliran kepercayaan menurut para ahli antaranya adalah Rahmat Subagya mendefinisikan aliran kebatian atau kepercayaan ini adalah segala usaha dan gerakan untuk merealisasikan daya batin manusia. Sedangkan menurut Sumantri Mertodipuro adalah cara Indonesia mendapatkan kebahagiaan, kebatinan dan memperkembangkan sebuah batin atau kenyataan rohani. Sementara menurut Mr Wongsonegoro aliran kebatinan adalah semua fikiran atau tindakan yang berdasarkan kekuatan gaib (supranatural) yang mencari dan ingin mengetahui kenyataan di belakang fenomena alam. Dapat disimpulkan bahwa aliran kepercayaan atau kebatinan ini adalah sebuah kepercayaan yang berasal dari dalam diri atau batin yang memberikan efek ketenangan bagi pemeluk aliran kepercayaan ini.11 Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penghayat kepercayaan adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada sejak dulu jauh sebelum masuknya enam agama resmi, termasuk aliran kebatinan dan kerohanian yang memberikan ketenangan batin bagi pemeluk ajarannya. Aliran Penghayat kepercayaan ini terus eksisi hingga sekarang dan tersebar diberbagai daerah yang ada di Indonesia tanpa meninggalkan tradisi atau budaya yang ada.12 Tidak terkecuali di daerah Provinsi Lampung, terdapat beberapa 11 Rahmat Subagyo, Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1976), hlm. 34. 12 Anissa Fitri Maulani, Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran, hlm. 45. 77
aliran kepercayaan penghayat leluhur yang memiliki beberapa nama aliran kepercayaan dan bentuk theologi yang berbeda-beda. Aliran kepercayaan penghayat leluhur di Provinsi Lampung sampai saat ini masih diyakini dan dipercaya sebagai bentuk aliran kepercayaan. Di Provinsi Lampung terdapat sebuah organisasi yang disebut Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Provinsi Lampung. Untuk pemimpin MLKI Lampung diketuai oleh bapak Wakiyo, S.H., beliau kembali terpilih menjadi Ketua MLKI Lampung untuk periode kedua untuk lima tahun kedepan, yaitu kepengurusan tahun 2020- 2025. Nain Suryono, S.H.,M.H., Ketua Presidium Pusat MLKI menuturkan, MLKI merupakan organisasi kepercayaan yang sudah terdaftar di Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat Dirjen Kebudayaan Kemendikbut RI.13 Nama-nama aliran kepercayaan penghayat leluhur di Provinsi Lampung peneliti merujuk dari data paham keagamaan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung diantaranya adalah: 14 Dari beberapa nama aliran kepercayaan penghayat leluhur yang ada di Provinsi Lampung, penulis tidak dapat menguraikan dan mendiskirpsikan semua aliran kepercayaan Se-Provinsi Lampung, karena disebabkan oleh keterbatasan akses untuk bisa masuk diwilayah penghayat tersebut. Sehingga, peneliti hanya dapat melakukan penelitian di beberapa aliran kepercayaan penghayat leluhur yang tersebar di berbagai Kabupaten Provinsi Lampung. 13 Ari Suryanto, MLKI Lampung Gelar Muswil Kedua, lampung-gelar-muswil-kedua/. Akses 17 Maret 2022 14 Data di Tandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak H. M. Aris Rayusman, S.Ag, M.Pd 78
Tabel: 3. Empat Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Lampung yang Menjadi Obyek Penelitian Berikut diskprisi nama dan konsep aliran kepercayaan penghayat leluhur yang ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung, diantaranya adalah: B.	Profil	Singkat	Penganut	Aliran	Kepercayaan	Penghayat 1. Penghayat Sapta Dharma Kabupaten Lampung Timur Aliran kepercayaan penghayat leluhur Sapta Darma adalah satu di antara nama penghayat kepercayaan di Indonesia. Sapta Darma lahir pada 27 Desember 1952 di Gang Koplakan, Desa Pandean, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur dan ajaran ini dibawa Hardjosapoero.15 Sapta Darma Hardjosapoero kemudian mengganti namanya menjadi Panutan Agung Sri Gutomo. Hardjosapoero juga sering dipanggil Pak Sepuro. Ia berasal dari Desa Sanding Kawedanan Pare Kediri. Setelah Panutan Agung Sri Gutomo wafat pada tanggal 16 Desember 1964, kemudian kepemimpinan Sapta Darma dipimpin oleh seorang wanita yaitu Sri Suwartini, beliau sebagai Panutan Agung Sri Pawenang.16 15 Hani Zain Fathuri, "Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018). 16 Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyo, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011", Agastya, Vol. 04, no. 02, (2014), hlm. 60. 79
Sedangkan keberadaan kepercayaan penghayat Sapta Darma di Kabupaten Lampung Timur, tidak ditemukan secara pasti tahun berapa, namun menurut salah satu tokoh penghayat Sapta Darma (tidak bersedia disebutkan namanya), masuknya masyarakat penghayat Sapta Darma di Lampung Timur merupakan pindahan melalui program transmigrasi dari pulau Jawa ke Lampung sekitar tahun 1970-an.17 Sedangkan untuk pemimpinan Sapta Darma di Kabupaten Lampung Timur sendiri berdasarkan Data Aliran Faham Keagamaan Provinsi Lampung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, dipimpin oleh Bapak Wakijo, aliran kepercayaan ini memiliki 30 pengikut pada Tahun 2016.18 Aliran ini percaya, bahwa dengan melakukan sujud menghadap ke timur akan merasakan bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keyakinan Sapta Darma, melakukan sujud menghadap ke timur seolah-olah mempertemukan penghayat tersebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Timur dalam bahasa Jawa adalah Wetan atau Kawitan. Artinya, arah semua permulaan kehidupan terjadi. Seperti matahari dan bulan yang terbit dari arah timur. Cara sembahyang Sapta Darma, dengan sujud menghadap ke timur. Sujud dilakukan sebanyak tiga kali, dengan doa berbeda pada setiap sujud. Pada sujud pertama, doa yang diucapkan adalah Yang Maha Suci Yang Maha Kuasa. Sujud kedua, mengucapkan Yang Maha Suci Nyuwun Sepuro (minta maaf ) Yang Maha Kuasa. Dan sujud ketiga, mengucapkan Yang Maha Suci Mertobat (Bertobat) Yang Maha Kuasa.19 Hasil wawancara dengan salah satu tokoh kepercayaan Sapta Darma Kabupaten Lampung Timur (tidak berkenan disebutkan identitasnya) mengatakan bahwa dia mengenal ajaran Sapta Darma dari Eyangnya. 17 Wawancara dengan salah seorang tokoh Kepercayaan Penghayat Sapta Darma (inisal SJ), 13 Oktober 2021 18 Data di Tandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak H. M. Aris Rayusman, S.Ag, M.Pd 19 Mia Rachmawati, "Mia Rachmawati, 'Analisis Kasus Aliran Kepercayaan Sapta Darma Dan Parmalim Untuk Penerapan Model Ekstra Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP Sebagai Solusi Permasalah Agama Di Indonesia', Dalam Skripsi Jurusan Ilmu Politik Dan Sosiologi Fakultas ISIP Unive" (n.d.). 80
"Waktu kecil, saya sering melihat eyang putri dan kakung itu kalau sujud menghadap ke timur. Mereka duduk diatas selembar kain putih belah ketupat. Mereka hanya bilang, kalau ini ajaran Sapta Darma" 20 Usai sujud, penghayat Sapta Darma lalu mengheningkan cipta. Mengheningkan diri, mengosongkan pikiran agar dapat bertemu atau menyatu dengan Tuhannya. Menurut sumber yang peneliti wawancarai "Kita bisa merasakan manunggaling kawulo Gusti. Menyatunya jiwa manusia dengan Tuhan. Seperti filsafat dengan teorinya kosong adalah isi. Isi adalah kosong". Jika lelaki, duduk bersila dengan kedua tangan bersedekap. Sama seperti dalam Islam, tangan kanan di atas menutup sedekap tangan kiri di bawahnya. Sedangkan untuk wanita juga bersedekap, namun duduk bersimpuh. Ajaran pokok Kepercayaan Sapta Darma adalah Tujuh Wewarah Kewajiban Suci:21 a. Setija tuhu marang Allah Hyang Maha Agung. Maha Rokhim. Maha Adil. Maha wasesa, dan Maha Langgeng. Setia dan tawakkal kepada Allah (Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Kuasa, dan Maha Kekal). b. Kanthi djudjur lan sutjining ati kudu setija anindakake angger- angger ing Negarane. Jujur dan suci hati menjalankan undang- undang negara. c. Melu tjawe-tjawe atjantjut tali wanda andjaga adeging Nusa lan Bangsane. Turut menyingsingkan lengan baju menegakkan nusa dan bangsa. d. Tetulung marang sapa bae jen perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa bae kadjaba mung rasa welas lan asih. Menolong siapa saja tanpa pamrih, melainkan atas dasar cinta kasih. 20 Wawancara dengan salah satu Tokoh Kepercayaan Penghayat Sapta Darma (inisal SJ), 13 Desember 2020. 21 Reni Tiyu Wijayanti, "Pola Perilaku Religius Aliran Kepercayaan Masyarakat Kerokhanian Sapta Dharma di Desa Brengkel Kecamatan Purworejo Kabupaten Purwerejo", Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa_Universitas Muhammadiyah Purwerejo, vol. 03, no. 03, (2013), p. 54. 81
e. Wani urip kanthi kapitajan saka kekuwatane dewe. Berani hidup atas kepercayaan penuh pada kekuatan diri-sendiri. f. Tanduke marang warga bebrajan kudu susila kanthi alusing budi pakarti tansah agawe pepadang lan mareming lijan. Hidup dalam bermasyarakat dengan susila dan disertai halusnya budi pekerti. g. Jakin jen kahanan donja iku ora langgeng tansah owah gingsir (hanjakra manggilingan). Yakin bahwa dunia ini tidak abadi, melainkan berubah-ubah selamat (angkoro manggilingan). Aliran kepercayaan penghayat Sapta Darma merupakan hasil dari proses perkembangan budaya, buah renungan dan filsafat nenek moyang, yang kemudian terpaku menjadi adat masyarakat tetap diyakini dan dilestarikan hingga sekarang. Mayoritas aliran kebatinan menjadikan adat seperti Sapta Darma sebagai pedoman ajaran yang sangat dipegang teguh, dihayati dan diamalkan.22 2. Penghayat Kerohanian Samin Pedalaman Tulang Bawang Kepercayaan Kerohanian Samin yang peneliti lakukan berada di Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Gedung Aji Lama, Desa Panca Tunggal Jaya SP V. Keprcayaan Kerohanian Samin merupakan komunitas masyarakat yang berasal dari Kabupaten Blora Jawa tengah. Masyarakat kepercayaan ini hidup diperkebunan sawit, jauh dari keramaian kota dan kehidupannya sangat sederhana, pekerjaan hari- harinya sebagai petani perkebuna sawit. Masyarakat ini hidup mengelompok, seakan-akan membentuk suatu komunitas. Di dalam perkampungan komunitas Samin ini didirikan "Balai Padepokan Kerohanian Samin" pada tahun 2007. Balai Padepokan itu di bawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Budaya. Balai tersebut boleh digunakan oleh semua masyarakat terutama masyarakat Samin untuk melakukan pertemuan khusus bagi kelompoknya. Pertemuan tersebut dilakukan sebulan sekali pada hari Selasa kliwon dan kebanyakan dalam pertemuan tersebut, mereka mempelajari sejarah Mbah Grek 22 Akrim Mariyat, Ajaran Beberapa Aliran Kebatinan, (Ponorogo: Darussalam Press, 1997), hlm. 111. 82
yang ritualnya dilakukan pada jam 10,00 malam sampai dengan jam 04.00 pagi khusus bagi orang laki-laki saja. Jamuan dari kegiatan Samedi tersebut dananya dari pribadi Mbah Waini sebagai isteri dari Mbah Lasio. Dalam kelompok masyarakat sesama Samin tidak dibolehkan menghutang atau meminjam tetapi yang dibolehkan adalah memakai dan tidak diharuskan untuk mengganti. Pengikut Samin bukanlah orang-orang yang berpendidikan (well educated), dan para pengikutnya adalah orang-orang desa yang tidak terdidik secara baik dan juga tidak memiliki pengalaman untuk mengorganisasikan diri secara efektif. Mengutip bukunya Suhanah yang berjudul "Dinamika Sistem Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin)", dijelaskan bahwa keberadaan pengikut kepercayaan lokal seperti Samin seringkali tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Karena itu, eksistensi mereka sering didefinisikan orang lain dengan menggunakan perspektif keagamaannya sendiri. Dalam kaitan ini agama sering didefinisikan dengan memberi unsur-unsur: adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci, dan seorang nabi. Dari sinilah komunitas pengikut kepercayaan lokal menjadi gagap dengan dirinya sendiri.23 Hal demikian mempersulit posisi komunitas pengikut kepercayaan lokal. Mereka tidak memperoleh pelayanan dari negara. Sebab, yang kemudian dilayani sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia hanyalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius (Konghucu). Meskipun eksistensi agama yang terakhir ini telah menjadi persoalan yang berkepanjangan disebabkan masih "diragukan" bobot sifat agama samawinya.24 Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut 23 Suhanah, "Dinamika Sistem Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin)", dalam, Ahmad Syafi'I Fufid (ed.), Dinamika Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm 197. 24 Suhanah, "Dinamika Sistem Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin)", hlm 197. 83
agamanya dan kepercayaannya itu. Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 itu telah memiliki multi- interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) seperti: Sapto Dharma, Sumarah, Subud, pangestu dan juga termasuk Samin yang merupakan aliran kepercayaan utama yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, pasal 29 yang memuat kata "kepercayaan" dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan itu setaraf dengan agama-agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Sebaliknya, bagi kelompok Islam ortodok, aliran-aliran kebatinan semacam itu harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya. Komunitas kepercayaan Samin memiliki kitab suci yang tersimpan dalam 5 buku yang disebut "Serat Jamus Kalimasada" yang antara lain adalah Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit dan Serat Lampahing Urip. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua tokoh Samin yang ada di masyarakat pedalaman Gedung Aji Lama mengatakan bahwa, kepercayaan Samin sampai sekarang ini belum memiliki kitab suci dan saya baru akan menyusunnya.25 Dikatakan tidak memiliki kitab suci karena komunitas Samin pada umumnya buta huruf dalam artian tidak pandai membaca dan menulis dan kebanyakan mereka tidak bersekolah, pengetahuan hanya di dapat melalui turun temurun dan cukup didapat dari rumah. Selain itu dikatakan juga bahwa masyarakat Samin adalah masyarakat yang masih sangat sederhana oleh karenanya mereka tidak pernah mendokumentasikan keadaan dan hal-ihwal mereka, baik berupa peninggalan ataupun tulisan. Bahkan sampai-sampai ajaran Samin diterima oleh generasi mereka sampai sekarang ini hanyalah melalui turun temurun atau dari mulut ke mulut tanpa ada suatu bukti keautentikannya atau tanpa ada bukti yang kuat.26 Pengikut Samin melakukan sembahyang dengan cara Samedi selama 2 atau 3 menit dan cara sembahyang yang dilakukan orang Samin adalah 25 Ibid 26 Musthofa Sonhaji, Diskripsi Masyarakat Samin, (Proyek Pembinaan dan Bimbingan Aliran- Aliran 1979), hlm. 49 84
menghadap ke timur, dengan cara Samedi, sehari 4 kali yaitu pagi jam 06.00, berarti matahari terbit, jam 12.00 siang berarti matahari pas di atas, jam 18.00 berarti matahari terbenam dan jam 24.00 berati pergantian hari. Dengan niatnya "ingsun wang wung durung dumadi konone namung gusti". 27 Kehidupan dan perkembangan Samin pada awalnya karena gerakan Ki Samin dan orang dekatnya dalam mengembangkan ajaran Samin tidak dalam satu wilayah tapi gerakan dakwah ajarannya menyebar di beberapa daerah. Komunitas Samin tertebar di beberapa wilayah. Tiap wilayah dengan wilayah lain tidak optimal dalam berinteraksi karena tidak memiliki satu wadah pemersatu. Nilai positif warga Samin adalah kokoh berpegang pada ajaran Ki Samin yakni tidak drengki (membuat fitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung), dawen (mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati), nyiyo marang sepodo (berbuat nista), dan bejok reyot iku sedulure yen gelem dindaku dulur (mengaku siapa pun sebagai saudara). Sekaligus berpantangan dalam bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam, seperti padi di sawah), jumput (mengambil barang yang tidak menyatu dengan alam, seperti beras), dan nemu (menemukan). Warga Samin adalah manusia yang dibekali oleh Tuhan (Yai) berupa akal dan nafsu, sehingga berpeluang menjadi orang yang taat prinsip atau tidak taat prinsip Samin. Semua itu adalah diri pribadi masing-masing sebagai dewan jurinya. Maksudnya, warga Samin ada yang menaati ajaran Samin, ada pula yang tidak menaati ajaran Samin.28 3. Penghayat Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Kabupaten Lampung Timur Amanat Keagungan Ilahi selanjutnya disingkat AKI dikenalkan mulai tahun 1969 oleh tokoh pendirinya yaitu Rd. Mohamad Syamsoe (Aki Syamsu) lahir di Bandung pada tanggal 14 September 27 Musthofa Sonhaji, Diskripsi Masyarakat Samin, hlm. 50-54 28 Lina Kushidayati Moh. Rosyid, "Dampak Perkawinan Anak Dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah," YingYang 16, no. 2 (2021): 208. 85
1932 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995. Pada tahun 1969 tersebut, M. Syamsoe mengaku mendapat wahyu ketika dia bertapa di Banten pada malam malam 12 Maulud atau 29 Mei 1969.29 Atas dasar wahyu itu ia merasa terpanggil untuk menyebarkan keyakinannya yang sekaligus menjadi tanggung jawab moral dia sebagai insan terpilih. Pada tahun 1991 M. Syamsoe mengembangkan ajarannya di Subang dan Purwakarta dengan nama Amanat Keagungan Ilahi. Setelah M. Syamsoe meninggal dan dimakamkan di Cangkuang, Leles, Garut. Ajaran ini terpecah menjadi tiga besaran sesuai dengan tokoh yang melanjutkannya. Hasil penelitian Asary dari Litbang dan Diklat Kemenag pada tahun 2009 ajaran AKI tidak sesat, karena kelompok ini bertransformasi menjadi majlis zikir dan tidak dan penyimpangan dari Islam secara umum.30 Selain di Jawa Barat dan Jakarta, Aki juga ditemukan di Sumatera Selatan. Dalam penelitian Ma'mun terungkap bahwa AKI di Sumatra Selatan dipimpin oleh Mahidin yang mendapat ajaran ini ketika ia berada di Bandung. AKI di Sumatera Selatan berpusat di Palembang dan Mahidin memiliki pengikut sekitar 200 orang yang dibantu oleh imam lainnya yaitu Slamet, Aris, Mulyadi dan Ivan.31 Ajaran AKI bersumber dari "wahyu" yang diterima M. Syamsoe. Keanggotaan dimulai dari tradisi tuntun doa atau pewarisan yang menjadi kunci pembuka pintu kesejatian diri. Hadirnya para pengikut merupakan wujud dari keberfungsian ajaran yang dianggap 29 Asary, M. Yusuf, Transformasi Aliran dan Faham Keagamaan: Kasus Amanat Keagungan Ilahi Kurnia Wahyu di Majlis Zikir dan Shalawatan, dalam Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol. VIII Tahun 2009 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, hlm 31. Lihat Juga Nurhamidah, Amanat Keagungan Ilahi di Garut, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2010. Lihat juga Ma'mun, "Ajaran Aliran Amanat Kegungan Ilahi di Provinsi Sumatera Selatan" dalam Fenomena Aliran Keagamaan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Balai Litbang Agama, 2013, hlm. 137-138 30 Asary, M. Yusuf, Transformasi Aliran dan Faham Keagamaan: Kasus Amanat Keagungan Ilahi Kurnia Wahyu di Majlis Zikir dan Shalawatan, dalam Jurnal Multikultural, hlm 32 31 Ma'mun, "Ajaran Aliran Amanat Kegungan Ilahi di Provinsi Sumatera Selatan", hlm. 137- 138 86
mampu menjawab problematika kehidupan mereka baik bersifat spritual maupun material. Fenomena AKI mengukuhkan bahwa sejatinya manusia memang memiliki dimensi spiritual yang akan terus bergejolak untuk menemukan "kebenaran".32 Sedangkan keberadaan AKI di Lampung secara historis muncul pada tahun 90-an dengan jumlah pengikut saat itu sebanyak 15 orang pada waktu itu. Menurut sumber yang peneliti wawancara, sejarah awal munculnya kepercayaan AKI di Lampung di bawa oleh tokoh yang berasal dari Daerah Tasikmalaya.33 Komunitas aliran kepercayaan ini menempati sebuah kampung yang bernama kampung Kebon Kalapa, desa Mulyasari Kemantren Tamansari, kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya. Daerah Tasikmalaya yang dikenal berbasis masyarakat Sunda dan sangat plural dalam segi agama ini begitu sarat makna dan penuh dengan dinamika dialektika kekuasaan.34 Keberadaanya di Provinsi Lampung sama dengan kepercayaan Sapta Darma, yaitu merupakan pindahan/transmigrasi dari Tasikmalaya, aliran kepercayaan ini terletak di daerah Desa Negeri Agung Gunung Pelindung, Lampung Timur. Berikut adalah deretan bait-bait petikan dari ajaran-ajaran suci yang dipegangi oleh komunitas AKI: a. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat ketakaburan c. Berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat khianat kepada sesama umat manusia d. Berusaha harus tolong menolong dengan sesama umat secara tidak pilih bangsa dan agama e. Orang yang telah memiliki Amanat Keagungan Ilahi ini hanya khusus untuk dirinya yang tidak menyangkut diri orang lain 32 Firman Nugraha, Eksistensi Amanat Keagungan Ilahi (AKIi) Perspektif Fungsionalisme Durkheim, dalam Jurnal "Al-Qalam" Volume 22 Nomor 1 Juni 2016, hlm.237. 33 Wawancara dengan penganut kepercayaannya Amanat Keagungan Ilahi, 23 Aguatus 2021 34 Hasan Mustapa, Adat Istiadat Sunda, Bandung: Penerbit Alumni, 2022 87
f. Orang yang telah memiliki Amanat Keagungan Ilahi sudah tidak lagi untuk meminta-minta kepada benda-benda dibenarkan berwujud atau dengan memakai perantaraan apapun melainkan harus langsung kepada tuhan Yang Maha Esa g. Orang yang telah memiliki Amanat Keangunagan Ilahi tidak dibenarkan mengakui dirinya sudah benar dan tidak dibenarkan untuk menyalahkan kepercayaan orang lain h. Orang yang telah memiliki Amanat Keagungan Ilahi harus mempunyai jiwa sopan santun terhadap sesama ummat-Nya". Berdasarkan interview peneliti dengan salah satu tokoh AKI (tidak bersedia disebutkan namanya) ajaran-ajaran AKI di atas menjadi sumber ajaran masyarakat setempat yang menuntun kehidupan mereka sehari-hari. Tidak berbeda dengan ajaran-ajaran moral dan spiritual yang selama ini dianut oleh agama-agama lain, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya yang mengajarkan nilai-nilai Ketuhanan dan penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan seutuhnya. Dengan iktikad baik menjalankan ajaran- ajaran di atas, sebenarnya siapapun akan mencapai nilai kemanusiaan yang luhur. Bahkan akan tercipta kesetaraan, penghargaan pada pluralisme dan toleransi, terbangun ketentraman, kebersamaan, tolong- menolong, keharmonisan dan perdamaian di antara sesama manusia. 4. Penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam Kabupaten Lampung Tengah Ilmu Goib Kodrat Alam adalah salah satu organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Mitro Sarjono. Ilmu Goib Kodrat Alam dinamai demikian sebab pemeluknya percaya bahwa ilmu tersebut diperoleh secara gaib, turunnya ilmu tersebut kepada pribadi Mitro Sarjono adalah kodrat dan ketika ilmu itu turun, ia tengah berada di alam terbuka. Menurut data per bulan Juli 2018, penganut kepercayaan ini tersebar di Kabupaten Lampung Tengah.35 35 88
Mitro Sarjono tumbuh dalam masyarakat yang serbakekurangan, di antaranya tidak mengenyam pendidikan, kekurangan sandang dan harta benda. Mereka juga tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dari latar belakang kehidupan yang pahit itulah, hati Mitro Sarjono tergerak mempertanyakan tujuan kehidupan. Ia kemudian sering menyendiri dan tinggal di dekat kuburan-kuburan tua atau dalam hutan belantara selama berhari-hari tanpa rasa cemas dan takut. Hingga pada suatu hari ketika ia sedang bersemadi di hutan, ia medapatkan wangsit berupa bisikan halus dalam batinnya. Ia mendapatkan petunjuk untuk mengentaskan masyarakatnya dari kesulitan, kekurangan harta benda dan kebodohan. Mitro Sarjono dipercaya telah diberi kelebihan dan kemampuan oleh Tuhan YME untuk dapat menyembuhkan orang sakit.36 Sebagai organisasi kemasyarakatan, Ilmu Goib Kodrat Alam memiliki kegiatan sosial berupa pengobatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sementara itu, kegiatan spiritual yang dilakukan adalah semedi dengan duduk bersila, telapak tangan kiri bertumpu di atas kaki kanan, telapak tangan kanan di atas tangan kiri, mata terpejam, kepala agak menunduk, mengonsentrasikan pikiran dan berada di tempat hening. Dalam konteks ketuhanan, karena sesepuh mulanya memang beragama Islam, maka ajaran Ilmu Goib Kodrat Alam sedikit banyak terpengaruh oleh pemahaman Islam. Tuhan Yang Maha Esa itu ada dan Tuhan itu bernama Allah. Ia tidak beristri atau bersuami, tidak pula memiliki anak atau menjadi anak dari sesuatu. Tuhan adalah penyebab utama dari adanya segala sesuatu "murbeng dumadi". Dalam kepercayaan ini, Tuhan digambarkan sangat ramah dan pasti mengabulkan doa-doa umatnya. Tuhan yang Maha Tahu, Maha Agung dan Maha Kuasa atas segala sesuatu hanya akan melakukan hal-hal yang membuat hati manusia senang. Tidak ada penggambaran Tuhan yang Maha Tegas atau pedih siksaannya. 36 89
Ajaran Ilmu Goib Kodrat Alam mengandung nilai-nilai moral yang berhubungan kekuatan diri. Dalam hal ini, ajaran ini percaya bahwa hidup bergantung pada manusianya sendiri dalam menggunakan pemberian Tuhan. Oleh karenanya, seseorang harus berupaya dengan wajar untuk: a. Mencukupi makan b. Berpakaian c. Memiliki tempat tinggal d. Mencari hiburan e. Memiliki ilmu yang baik dan sehat f. Bermasyarakat untuk menjalin kerukunan dan kekeluargaan Selain itu, dalam hubungannya dengan orang lain, seseorang diharuskan untuk: a. Menghargai pendapat dan karya orang lain b. Membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan c. Gotong royong dalam hidup bermasyarakat Ajarannya juga memiliki nilai-nilai moral yang berkaitan dengan alam: a. Melestarikan alam dan menghindari kerusakan yang mungkin terjadi b. Bijaksana dalam menggunakan kandungan dan isi alam c. Pandai-pandai memanfaatkan alam, karena dup masih panjang d. Segala sifat yang menggambarkan kekuatan Sementara itu, organisasi Ilmu Goib Kodrat Alam juga mengajarkan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Peneliti melakukan penelitian secara mendalam dengan obyek penelitian aliran kepercayaan penghayat leluhur di Provinsi Lampung. Namun karena keterbatasan waktu dan tenaga peneliti hanya melakukan penelitian dan interview dengan aliran kepercayaan sebagaiamana yang telah peneliti diskripsikan sebagaiamana di atas. 90
BAB VI EKSISTENSI TRADISI PERKAWINAN PENGANUT KEPERCAYAAN PENGHAYAT DI PROVINSI LAMPUNG Masyarakat kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung memegang tegung nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan hidup bertetangga dan bernegara A. Tradisi Pra Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Masyarakat penganut kepercayaan penghayat, seperti Sapta Darma, penghayat Samin, AKI, Kodrat Alam, sebelum melakukan hajat besar seperti perkawinan terdapat beberapa tardisi yang dilakukan, tradisi pra perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat tidak jauh berbeda dengan tradisi adat masyarakat jawa pada umumnya, karena masyarakat penganut penghayat di Provinsi Lampung adalah bersuku jawa. Tradisi pra perkawinan bagi penganut kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung adalah: 1. Menyelidiki Calon Manantu. Tujuan melakukan tradisi ini adalah agar bisa mendapatkan anggota kelaurga baru yaitu menantu yang benar-benar berkualitas. Tradisi ini bagi masyarakat penghayat penting untuk dilakukan, apabila hendak mempunyai hajat mantu atau menyelenggarakan perkawinan itu berarti menambah keluarga baru di dalam keluarga, maka hal seperti ini tidaklah mudah dipandang remeh karena pada umunya orang tua akan 91
lebih memilih menantu yang jelas identitasnya, oleh karena itu sebelum menentukan calon menantu, terlebih dahulu secara tidak terang-terangan orang tua akan melihat "bibit bobot dan bebet" dari calon menantunya. Pertimbangan bibit di harapkan dari keluarga baik baik tidak mempunyai penyakit keturunan. Bobot dalam perkawinan harus hati, karena di lihat dari budi pekerti, kepandaian, Pendidikan, dan lain sebagainya. Bebet suami adalah kepala rumah tangga, tugas suami menghidupi keluarga, memberi makan dan bersama istri menjaga hubugan keluarga agar tetap utuh dan kuat. Falsafah hidup rumah tangga bagi masyarakat penganut kepercayaan penghayat adalah memegang teguh nasehat-nasehat jawa kuno. Seperti dalam Serat Wulangreh,1 Sunan Paku Buana IV2 memberikan ajaran bagaimana memilih pendamping yang baik, demikian bunyi tembang Dhandanggula yang disitir oleh Sunan Paku Buana IV. 3 "Gegaraning wong akrami, dudu bandha dudu rupa amung ati pawitané, luput pisan kena pisan lamun gampang 1 Naskah Wulang Reh saat ini disimpan di Museum Radya Pustaka di Surakarta. Kata Wulang bersinonim dengan kata pitutur memiliki arti ajaran. Kata Reh berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya jalan, aturan dan laku cara mencapai atau tuntutan. Wulang Reh dapat dimaknai ajaran untuk mencapai sesuatu. Sesuatu yang dimaksud dalam karya ini adalah laku menuju hidup harmoni atau sempurna. 2 Sri Susuhunan Pakubuwana IV (sering disingkat sebagai PB IV; 2 September 1768 - 2 Oktober 1820) adalah susuhunan ketiga Surakarta yang memerintah tahun 1788-1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus, karena naik takhta dalam usia muda dan berwajah tampan. Nama aslinya adalah Raden Mas Subadya, putra Pakubuwana III yang lahir dari permaisuri GKR. Kencana, keturunan Sultan Demak. Ia dilahirkan tanggal 2 September 1768 dan naik takhta tanggal 29 September 1788, dalam usia 20 tahun. Pakubuwana IV adalah susuhunan Surakarta yang penuh cita-cita dan keberanian, berbeda dengan ayahnya yang kurang cakap. Ia adalah pemeluk Islam yang taat dan mengangkat para ulama dalam pemerintahan. Hal ini tentu saja ditentang para pejabat berkecenderungan mistik yang sudah mapan di istana. Pakubuwana IV dalam babad-babad sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta, yang berujung kepada dua peristiwa besar, yakni Pakepung (pengepungan Kasunanan oleh tentara Madura, Yogyakarta dan Mangkunegaran pada tahun 1790) serta Sepehi. Lihat Hermanu Joebagjo, "Politik Simbolis Kasunanan" Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Vol. 9 No. 2: 2015, hlm. 12-30. 3 Moertjipto dkk, Pengetahuan, Sikap, Keyakinan dan Perilaku Dikalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah, (Yogyakarta: Bapengkebud, 2002), 40. 92
luwih gampang lamun angèl, angèl kalangkung tan kena tinumbas arta" Tembang tersebut memiliki arti sebagai berikut: "Syarat / modal orang membangun rumah tangga, bukan harta bukan rupa, hanya hati bekalnya, gagal sekali itu berhasil ya sekali itu, jika mudah maka sangatlah mudah, jika sukar maka teramat sukar, tidak bisa dibeli dengan uang". Gambar 1. Kitab Wulangreh Kutipan tembang di atas, mempunyai makna bahwa orang yang memilih jodoh bukan hanya mengutamakan harta benda, rupawan, gagah, karena cinta itu tulus dari hati dan perasaan, cinta juga anugrah yang telah tuhan berikan kepada manusia. 2. Perkenalan Keluarga. Apabila laki laki sudah dewasa dan berkenalan dengan seorang gadis, serta di dalam hati masing masing mereka sudah tumbuh benih benih cinta dan rasa kasih sayang dan sudah siap untuk melanjutkan ke hubungan rumah tangga , maka dari itu masing masing pihak saling mengenalkan pemuda idamannya, demikian pula sebaliknya, biasanya pihak laki laki akan meminta 93
keluarga besarnya untuk melamarkan gadis pujaannya.4 3. Utusan (Cangkok). Utusan adalah orang yang berbicara sebagai perwakilan dari pihak pengantin laki laki, orang yang di utus ini sangat pandai sekali dalam berbicara guna untuk menyelesaikan apa yang menjadi perintah dari pihak laki laki.5 4. Salar. Salar merupakan berjalannya utusan ke rumah sang pihak perempuan, bertugas untuk menanyakan apakah gadis masih sendiri atau sudah punya pasangan. Berjalannya utusan ke pihak perempuan disebut juga 'nakoake' menanyakan.6 5. Melamar. Menurut arti bahasa kata lamaran berasal dari lamar bahasa jawa, yang berarti karep (kehendak), sehingga di lamar berarti di karepake, sedang sosok yang menghendakinya biasanya disebut pelamar, sedangkan pengertian upacara lamaran adalah upacara penyerikatan resmi yang di kehendaki oleh kedua belah pihak sebagai tanda resmi bahwa gadis tersebut sudah memiliki ikatan sebagai calon suami istri.7 Setelah dilakukan lamaran, maka langkah selanjutnya adalah pasrah peningset. Tradisi ini setelah sepakat pihak calon pengantin pria segera mempersiapkan sarana dan prasarana piningsetan yang akan di serahkan kepada pihak wanita.8 Sedangkan peningset sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu pokok peningset seperti cincin kawin, sejumlah uang serta perlengkapan kecantikan untuk pihak wanita, dan beberapa makanan adat.9 6. Kumbakarman. Kumbakarman merupakan berkumpulnya para orang tua, teman teman dan para kawula muda untuk di beritahukan bahwa yang mengundang punya tujuan dan hajat. 4 Sastro Wardoyo, Tabir Simbolik Adat Jawa, (Solo: Amigo, Tanpa Tahun), 13. 5 Suryadi Respationo, Upacara Mantu Jangkep Gagrak Surakarta (Semarang; Dhara Prize,1994), 7. 6 R. Danang Sutawijaya, R.M.A. Sudi Yakmana, Upacara Penganten Tata Cara Kejawen (Semarang: Aneka Ilmu, 1995), 1. 7 Moertjipto dkk, Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan Perilaku Dikalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah, (Yogyakarta: Bapengkebud, 2002), 43 8 Moertjipto dkk, Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan 43 9 Sastro Wardoyo, Tabir Simbolik Adat Jawa, (Solo: Amigo, Tanpa Tahun), 21 94
Kumbakarman dilakukan satu minggu sebelum acara perkawinan dilaksanaan. 10 7. Pasang tarup. Tarub sering disebut dengan istilah atap, jadi mendirikan tarub berarti suatu tempat yang di beri atap atau payon, sedangkan Tarub ini berasal dari Bahasa arab, Taqarrub yang artinya dekat. Pemasangan tarub ini merupakan Bahasa visual bagi masyarakat dalam menambah Mring Murbehing Dumadi (mendekatkan diri pada hyang kuasa).11 8. Serahan. Serahan adalah memnerikan atau menyerahkan benda, atau apapun yang ada di tradisi daerah masing masing, serahan berasal dari sang orang tua calon laki laki. Wujud dari serahan menurut adat contohnya pisang ayu satu tandon, daun sirih, beras. Penyerahan barang-barang serahan di sesuaikan dengan kemampuan orang tua calon pengantin putra.12 9. Siraman. Upacara siraman (mandi) diadakan sebelum upacara midodareni, yaitu upacara yang diadakan sebelum upacara perkawinan. Upacara siraman di lakukan oleh pihak pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki di rumah mereka masing- masing. Adapun alat-alat untuk acara siraman seperti air yang di campur dengan bunga mawar, tempat duduk, tempat menari air dari tanah, alat pembersih berupa lulur. 13 B. Proses Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Sebelum mendiskripsikan proses perkawinan masyarakat penganut kepercayaan penghayat. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara adat keperayaan penghayat. Pertama, adalah 10 R. Danang Sutawijaya, R.M.A. Sudi Yakmana, Upacara Penganten Tata Cara Kejawen (Semarang: Aneka Ilmu, 1995), 2. 11 Artati Agoes, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda, (Jakarta: Gramedia, 2003), 23 12 Thomas Wiyasa Bratawijaya, Upacara Perkawinan Adat Jawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), 33. 13 Sastro Wardoyo, Tabir Simbolik Adat Jawa, (Solo: Amigo, Tanpa Tahun), 31. 95
kepercayaan penghayat Sapta Darma dan dari hasil penelitian, sumber data yang peneliti temukan pasangan yang melakukan perkawinan secara adat penghayat khusus penghayat Sapta Darma yang ada di Kabupaten Lampung Timur berjumlah 13 pasangan suami istri. Kedua, untuk kepercayaan penghayat Samin yang berada di pedalaman sawit Gedung Aji Lama Kabupaten Tulang Bawang, peneliti penemukan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara adat penghayat berjumlah 7 pasangan. Ketiga, kepercayaan penghayat Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Kabupaten Lampung Timur, peneliti menemukan data jumlah pasangan AKI yang melakukan perkawinan secara adat penghayat berjumlah 11 pasangan suami istri. Keempat, sedangkan untuk kepercayaan penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam di Kabupaten Lampung Tengah, peneliti menemukan jumlah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara adat penghayat berjumlah 3 pasangan suami istri. Meskipun perkawinan dilakukan secara adat penghayat, prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh komunitas kepercayaan tetap menggunakan prosedur syarat dan rukun penghayat perkawinan kepercayaan penghayat. Salah satu peristiwa perkawinan adat kepercayaan penghayat yang sebagian masih dilakukan misalkan kepercayaan penghayat Sapta Darma yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sebelum proses perkawinan penghayat Sapta Darma dilakukan, terdapat beberapa syarat perkawinan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah:14 a. Kedua calon suami istri harus memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Sapta Darma. b. Kedua calon mempelai wajib hadir dalam satu tempat. c. Menyediakan kain putih yang masih baru sepanjang 1 x 2 meter, untuk pasujudan kedua calon mempelai. 14 Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, Sejarah Penerimaan Wahyu Wewerah Sapta Darma dan Panutan Agung Sri Guatama, 23. 96
d. Mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar sebagai dokumentasi Tuntunan. e. Kedua calon mempelai harus sudah dapat menjalankan sujud dan bila salah satu pihak atau keduanya belum menjalankan sujud, maka harus dituntuni dulu minimal 15 hari sebelum pelaksanaan. f. Pakaian calon mempelai dapat secara nasional (biasa), sopan dan rapi. g. Dalam proses perkawinan wajib ada saksi dan sesepuh yang dituakan dalam Kepercayaan Sapta Darma. h. Dilakukan dihadapan pemuka penghayat. Setelah syarat sebagaimana di atas terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mematuhi asas perkawinan. Asas perkawinan bagi masyarakat penghayat kepercayaan Sapta Darma adalah:15 a. Asas tidak ada paksaan. Calon suami istri harus saling suka dan cinta, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. b. Asas persetujuan kedua orang tua. Perkawinan yang dilakukan harus memenuhi asas restu dari orang tua kedua calom suami istri. c. Asas elutrogami. Yaitu asas yang melarang perkawinan antara kedua mempelai beda keyakinan agama, sehingga masyarakat penghayat Sapta Darma hanya diperbolehkan menikah dengan sesama keyakinan Sapta Darma. mempelai pengantin harus mengikuti atau meyakini salah satu aliran kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa syarat utama perkawinan di penghayat kepercayaan adalah memiliki Kartu Tanda Anggota atau terdaftar sebagai penghayat kepercayaan sebagai bukti orang tersebut merupakan penganut kepercayaan.16 d. Asas monogami. Asas perkawinan ini melarang kepada laki-laki penghayat untuk melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu. 15 Lutfiyanti Andromeda, "'Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)'" (dalam TESIS Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 60-62. 16 Wawancara dengan tokoh Penghayat Sapta Darma (SJ) 26 Februari 2022. 97
Dalam proses pelaksanaan perkawinan kerohanian Sapta Darma terdapat beberapa tahapan:17 1. Proses Pelaksanaan Perkawinan Dalam pelaksanaan perkawinan masyrakat penghayat Sapta Darma dapat dilakukan di rumah atau di rumah adat kepercayaan (rumah sanggar Sapta Darma). Sebelum petugas atau tuntunan menjalankan tugasnya kedua mempalai diwajibkan menjalankan sujud dahulu, yaitu 1 (satu) jam sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. 2. Proses Sujud Proses sujud dalam ritual perkaiwnan penghayat Sapta Darma adalah proses yang wajib untuk dilakukan. Arah duduk kedua mempelai, dan warga yang akan mengikuti sujud menghadap ke timur. Calon mempelai duduk diatas kain putih berukuran 1 x 2 meter. Calon mempelai putri duduk disebelah kiri dan calon mempelai pria di sebelah kanan. 3. Tata Letak Duduk Tempat duduk kedua calon mempelai adalah paling depan, di samping saksi dan orang tua, kemudian menyusul di belakangnya para warga yang akan mengikuti sujud. Tempat duduk petugas atau tuntunan adalah di depan kedua calon mempelai, dengan arah menghadap kebarat. Tempat duduk para tamu menyesuaikan dengan keadaan. 4. Proses Hening Pembuka Upacara perkawinan diawali dengan hening pembuka, serah terima calon mempelai wanita dan kelengkapan administrasi, pertanyaan tuntunan, sujud bersama, janji prasetya, pernyataan sahnya perkawinan oleh tuntunan atau petugas, pembekalan atau wejangan rokhani oleh tuntunan atau petugas, hening penutup, pembagian mori sanggar kepada kedua memepelai, dan diakhiri 17 Lutfiyanti Andromeda, "'Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman).'" 98
dengan penyampaian ucapan selamat kepada kedua mempelai. 5. Proses Ikarar Janji Pasetya Setelah syarat, asas dan ketentuan terpenuhi selanjutnya adalah pengucapan janji pasetya yang diucapkan oleh kedua mempelai. Kalimat tersebut yaitu Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adil.18 Kemudian dilanjutkan dengan kalimat: "Kami berdua (mengucapkan namanya masing- masing) prastya di hadapan Hyang Maha Kuasa" a. Kanthi jujur lan sucining ati wiwit dinten punika kula sagah netepi kewajiban minongko jodo bebrayan kulo; b. Kanti jujur lan sucining ati sagah netepi darmaning warga Kerokhanian Sapta Darma nindakaken sedaya ajaranipun; c. Sadaya punika awit saking pitedah saha kanugrahaning Hyang Maha Kuwasa; d. Makaten prasetya kula kekalih mugi Hyang Maha Kuasa tansah maringi pangayoman, ketentreman lan kebahagiaan. Setelah tahapan perkawinan selesai dilakukan termasuk mengucapkan janji prastya, kemudian pemuka penghayat menutup dan mengsahkan bahwa perkawinan ini telah sah. Kalimat penutup tersebut sebagai berikut: "Kanti punika upacara Perkawinan kula nyatakaken syah miturut Kerokhanian Sapta Darma". Setelah selesai melakukan prosesi pernikahan nur atau perkawinan adat pemuka penghayat kepercayaan yang bertugas menikahkan dan sudah memiliki SK memberikan surat pemberkatan sebagai bukti bahwa mempelai A dan B sudah melakukan perkawinan adat sesuai yang diajarkan dalam ajaran warga Sapta Darma yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan secara adat kepercayaan penghayat bukan hanya penghayat Sapta Darma sebagaimana di atas. Penghayat Samin yang berada di pedalaman sawit Gedung Aji Lama Kabupaten Tulang Bawang proses perkawinannya juga dilakukan 18 Lutfiyanti Andromeda. 99
melalui beberapa tahap sesuai dengan aturan penghayat Samin, diantaranya adalah: (1) kedatangan keluarga calon penganten laki- laki pada keluarga calon penganten perempuan untuk menanyakan status anak perempuannya (nyumuk), (2) kedatangan keluarga calon penganten laki-laki pada keluarga calon penganten perempuan untuk meminang (ngendek), (3) kedatangan keluarga dan calon penganten laki-laki pada keluarga calon penganten perempuan bahwa si jejaka akan mengabdi pada keluarga penganten perempuan (nyuwito), (4) kedatangan keluarga penganten laki-laki pada keluarga penganten perempuan untuk mendeklarasikan bahwa ia (penganten laki-laki) telah melaksanakan kewajiban sebagai suami memenuhi kebutuhan psikis isterinya (paseksen), dan (5) selamatan/doa untuk mendoakan anak dalam kandungan (tingkep).19 a. Nyumuk; yaitu kedatangan keluarga (calon) kemanten putra ke keluarga (calon) kemanten putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau belum (legan). Jika belum memiliki calon suami, diharapkan menjadi calon menantunya. Selanjutnya, pihak keluarga calon kemanten putra menentukan hari untuk ngendek. Proses nyumuk tidak disertai calon kemanten putra, biasanya kedatangannya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana acara ngendek. b. Ngendek; pernyataan calon besan dari keluarga kemanten putra kepada bapak-ibu (calon) kemanten putri, menindaklanjuti forum nyumuk. Pelaksanaan ngendek diawali pernyataan calon kemanten putra kepada calon mertuanya (di rumahnya calon kemanten putri) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting anaknya. Sedangkan ibu kemanten putra (biasanya) memberi mahar kepada calon kemanten putri (calon menantu) sebagai tanda telah ditunang (diendek diwatesi). Ngendek dihadiri tokoh 19 Moh. Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan," Kafa`ah: Journal of Gender Studies 8, no. 1 (2018): 117, org/10.15548/jk.v1i1.193. 100
Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang berajaran Samin dan non-Samin. Dalam prosesi ngendek, besan (keluarga dari calon kemanten putra) kedatangannya membawa 'buah tangan' yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang biasanya dihidangkan bagi tamu. Prosesi ngendek, penulis dedahkan dengan bahasa: kang, anggonku mrene sak rombongan duwe karep, siji, pingin merohi kahanane sedulurku ing kene, opo yo podo sehat kewarasan, semono ugo aku sak rombongan kahanane wilujeng-sehat, nomer loro, aku duwe karep, minongko nggenepi karepe anak ku lanang kang aran Karsidi, nekok ake, opo turunmu wong jeneng wedok pengaran (menyebut nama), wes duwe calon, yen durung, bakal dikarepake turunku. Pernyataan tersebut dijawab oleh calon besan (bapak kemanten putri): Pernyataan dilanjutkan tokoh Samin bahwa prosesi ngendek sudah disaksikan oleh forum, sekaligus memberikan pesan (sesorah) agar kedua calon besan sabar menunggu menuju proses perkawinan/ nyuwito. Setelah prosesi ngendek berakhir, tuan rumah mempersilahkan tamu menikmati hidangan yang disediakan. c. Nyuwito-ngawulo; hari dilangsungkan perkawinan dengan didasari niat kemanten putra untuk meneruskan keturunan (wiji sejati, titine anak Adam). Setelah pasuwitan, biasanya kemanten putra hidup bersama keluarga kemanten putri dalam satu rumah (ngawulo) atau kemanten putri hidup bersama keluarga kemanten putra. Penempatan tersebut berdasarkan kesepakatan antar besan. Jika (besan) hanya memiliki seorang anak putra, biasanya kemanten putri nyuwito di rumah kemanten putra, begitu pula sebaliknya. Selama proses ngawulo, kemanten membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. Rentang waktu nyuwito, tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua kemanten jika sudah cocok ditandai keduanya telah berhubungan intim. Di tengah-tengah nyuwito, pada dasarnya masa menuju kecocokan kedua belah pihak, sehingga ditemukan data dua 101
pasangan kemanten, keduanya tidak menemui kecocokan dan tidak melanjutkan tahapan menuju paseksen. d. Paseksen; forum ungkapan kemanten putra dihadapan mertua yang dihadiri kemanten putri, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan nonSamin di rumah kemanten putri. Sebagaimana narasai sebagai berikut, (1) pernyataan tuan rumah (besan/bapak kemanten putri): dumateng sedulur kulo sedoyo, poro mbah, poro bapak, ibu, kadang kulo seng pernah nem, jaler miwah estri sing wonten mondoane kulo mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok pengaran... (menyebutkan nama), empun dijawab wong jeneng lanang pengaran ... (menyebut nama), kulo empon ngelegaake, yen miturut kandane wong jeneng lanang pengaran ... turune tatanane wong sikep rabi pun dilakoni (selanjutnya dijawab forum: inggih). Niku kondo kulo do ndiko sekseni piyambak (dijawab forum: inggih), (2) pernyataan kemanten putra (syahadat): kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake syahadat kulo, kulo wong jeneng lanang pengaran ..., toto-toto noto wong jeneng wedok pengaran ... (menyebut nama), kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kondo kulo ndiko sekseni (dijawab forum: yo le..), (3) doa tokoh Samin (nyintreni) untuk keselamatan bagi kedua mempelai. e. Brokohan atau tingkep, setelah penganten hamil tujuh bulan, diadakan selamatan bayi dalam kandungan yang disebut brokohan. Sesepuh Samin (botoh) yang mewakili si empunya hajat memberikan petuah (nyondro) kepada hadirin (Samin dan non-Samin) dengan ungkapan: poro sederek, kondo kulo ndiko sekseni. Kulo gadah niyat tiyang sekalian, karep brokohan, kawitan hinggo wekasan, brokohi sageto sae, ngajeng ngantos wingkeng dateng turun kulo asale ngandut turune sampon pitung sasi. Anake kulo brokohi sageto sae ngantos ngajeng lan wingking. Tiyang sekalian gadah niat brokohi 102
kersane bantu sageto waras ngajeng ngantos wingkeng. Danyange kulo brokohi kersane sae, ngajenge ngantos wingkinge kulo brokohi rinten kalayan ndalu kersane bantu karepe tiyang sekaliyan. Ketika prosesi brokohan (slametan pernikahan) bersamaan pada hari pasuwitan menghadirkan saudara dan tetangga pengikut Samin dan non Samin sebagai media informasi bahwa telah terjadi prosesi pernikahan dengan memperkenalkan kedua mempelai meliputi status, asal-usul, keturunan, dan lainnya.20 Prinsip perkawinan penghayat Samin adalah, angan-angan dalam benak, dipertimbangkan secara mendalam, yakni janji sepisan kanggo selawase (sekali janji/kawin untuk selamanya) meskipun dalam praktiknya terjadi perceraian. Perkawinan model Samin memiliki pantangan yakni perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (homoseks), dan beristri lebih dari satu, hal tersebut dianggap faktor terjadi konflik dalam keluarga, sehingga diantisipasi. Ketiga hal itu, leluhur Samin pun tidak melakukannya.21 Sedangkan masyarakat kepercayaan penghayat Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Kabupaten Lampung Timur dan penghayat Kodrat Alam di Kabupaten Lampung Tengah, proses perkawinan juga di lakukan di depan pemuka penghayat, sama halnya dengan penghayat Sapta Darma sebagaiman di atas, terdepat beberapa tradisi sebelum upacara penghayat dilangsungkan. Pernikahan di komunitas penghayat AKI dan Kodar Alam dilaksanakan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Diawali dengan acara lamaran dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, jika diterima dilanjutkan dengan mencocokan hari weton kedua mempelai.Jika hitungannya baik, maka ditentukan hari untuk melangsungkan pernikahan. Sebelum ijab qobul dilaksanakan 20 Moh. Rosyid, "Mendudukkan Persoalan Antara Pertahanan Ajaran Agama Dengan Hak Pendidikan Anak," Sawwa: Jurnal Studi Gender 9, no. 2 (2014): 195-219, 21 Lina Kushidayati Moh. Rosyid, "Dampak Perkawinan Anak Dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah," YingYang 16, no. 2 (2021): 198. 103
selamatan di rumah mempelai perempuan dengan mengundang tetangga. Ikrar perkawinan dilakukan di depan pemuka penghayat dan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Setelah resmi menjadi suami istri, orang tua mempelai perempuan mengadakan selamatan lagi untuk memberikan "jeneng tua" atau nama setelah menikah pada mempelai laki-laki. Jika sudah diberi nama tua, maka nama tua inilah yang kemudian digunakan sebagaimana panggilan dan yang tidak kalah penting dari pernikahan di komunitas ini adalah "ngendong-ngendong" atau mengunjungi sanak famili keluarga mempelai laki-laki dengan membawa makanan dengan tujuan mengenalkan mempelai perempuan. Pada acara ini keluarga yang di kunjungi akan memberikan sesuatu uang atau benda kepada mempelai perempuan. Proses tahapan perkawinan dalam masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat, secara singkat dapat dilihat dalam skema diagram di bawah ini: Tabel: 4. Proedur Syarat Rukun Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat C. Tradisi Pasca Perkawinan Penganut Aliran Keper- cayaan Penghayat Setelah proses perkawinan secara adat penghayat dilakukan, masih terdapat beberapa tradisi penghayat pasca pernikahan yang harus dilakukan. Seperti penghayat Sapta Darma, penghayat Samin dan penghayat Amanat Keagungan Ilahi. Tradisi tersebut diantaranya adalah: a). Temu Manten. Tradisi temu manten adalah bagian dari 104
serangkaian prosesi pada perkawinan adat jawa yang bertujuan agar perkawinan tidak di ganggu roh-roh jahat dan menjadi keluarga yang baik dan bahagia, bertanggung jawab, menjaga kehormatan serta selamat dunia akhirat.22 b). Tukar Kembar Mayang Kembar mayang dikenal oleh orang Jawa sebagai adat yang menunjukkan symbol upacara pada pernikahan adat jawa. Kembar mayang merupakan sejenis buket dari daun kelapa yang masih muda dan beberapa jenis bunga lainnya, sedangkan menurut sejarah kembang mayang sendiri memiliki arti sebagai sarana adat peninggalan animism yang bersinkretis dengan hinduisme berupa media upacara. c) Lempar Sirih Pada prosesi ini kedua mempelai akan saling berdiri saling berhadapan dengan jarak dua sampai tiga meter, dan keduanya sama-sama akan melempar sirih yang disebut "gantal". d). Wiji Dadi (Nginjak Telur), Proses nginjak telur ini pengantin laki-laki menginjak sebuah telur ayam kampung hingga pecah dengan telapak kaki kanannya dan proses ini di bantu oleh pengantin wanita. e). Junjung Drajat Pada proses ini pengantin pria mengangkat tubuh pengantin putri dengan maksud junjung drajat atau disebut istilah mengangkat derajat istri. f ). Tirto Wening Tirto wening merupakan sebutan dari air untuk di minumkan kepada calon mempelai laki-laki setelah meminum air (tirto wening) tersebut baru di persilahkan masuk ke tempat duduk pengantin, memimun air dari gelas merupakan suatu symbol atau lambang bahwa keluarga perempuan meyambut calon menantu. g). Sindur merupakan proses bahu kedua mempelai di balut sebuah kain yang bernama sindur yang memiliki corak warna merah putih pada umumnya dan kedua mempelai tersebut diantar atau di tuntun menggunakan kain tersebut menuju tempat duduk pengantin. h). Pangkon Timbang Pangkon timbang ini merupakan proses acara saat ayah dari mempelai wanita mendudukkan kedua pengantin di kursi pengantin sambal memegang dan seperti menepuk bahu masing-masing pengantin. Pangkon timbang ini memiliki makna 22 Dwi Paryati, Kembar Mayang sebagai Ide Dasar Penciptaan Motif Batik Tulis Bahan Sandang Busana Pesta Pernikahan, Skripsi tidak terbit, (Yogyakarta: UNY, Fakultas Budaya dan Seni, 2017), 79 105
kedua pengantin (ditanam) agar bisa menjadi pasangan suami istri yang mandiri. i). Sungkeman Prosesi ini kedua mempelai pengantin mencium tangan kedua orang tua meminta maaf atas segala khilaf dan kesalahan yang pernah di buat, dan meminta doa beserta restu kedua orang tua agae menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Dari uraian sebagaimana di atas, dapat dijelaskan bahwa konsep perkawinan menurut masyarakat kepercayaan penghayat seperti Sapta Darma, Samin dan lain sebagainya, pada dasarnya mengikuti kultur budaya Jawa dan prosesinya sama dengan pemeluk agama lainnya. Tahapan pertama adalah prosesi lamaran dari pihak laki- laki kepada pihak perempuan. Selanjutnya jika pihak perempuan menerima lamaran tersebut maka akan dilanjutkan dengan mencari tanggal baik untuk dilangsungkannya perkawinan. Seperti upacara- upacara pernikahan pada umumnya yang akan dilakukan sebelum hari pernikahan dilangsungkan adalah slametan, pasang tarub, upacara siraman, upacara dodol dawet, dan midodareni. Ada juga acara balangan gantal, menginjak telur oleh mempelai laki-laki, kemudian bopongan, kemudian acara guna tali (mengikakan tali kepada kedua mempelai), bojakrama atau dulang-dulangan, sungkeman kepada kedua orangtua, dan kirab. Upacara perkawinan ini sudah menjadi tradisi masyarakat dan dianggap sebagai hukum adat yang wajib dilakukan. 106
BAB VII DINAMIKA PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PENGHAYAT Dibutuhkan norma affirmative action terhadap legalitas perkawinan kepercayaan penghayat. A. Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Analisis Hukum Keluarga Islam Secara garis besar, di Indonesia ada dua model pernikahan, yakni nikah di bawah tangan dan nikah sah. Nikah di bawah tangan adalah nikah secara agama atau secara adat istiadat saja tidak dicatatkan di pihak catatan sipil.1 Dalam nikah sah juga dilakukan sesuai hukum agama dan adat istiadat setempat hanya saja dicatatkan di catatan sipil. Upacara perkawinan melalui tradisi masyarakat kepercayaan penghayat dan dianggap sebagai hukum adat yang wajib dilakukan.2 Salah satu tradisi yang wajib ditaati dalam proses perkawinan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat adalah mematuhi asas perkawinan. Sebagai contoh asas perkawinan bagi masyarakat penghayat kepercayaan Sapta Darma, terdapat empat asas yang wajib ditatai bagi calon suami istri, empat asas tersebut adalah adalah asas tidak ada paksaan, asas persetujuan kedua orang tua, asas elutrogami dan asas monogami. Empat komponen asas perkawinan masyarakat Sapta Darma tersebut, memiliki relevansi dengan asas perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Relevansinya terletak pada asas pertama sampai dengan asas ketiga (tidak ada paksaan, mendapatkan 1 Dadi Nurhaedi, Nikah di bawah Tangan: Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja (Yogyakarta: Saujana, 2003), 5. 2 Wawancara dengan Tokoh Adat Samin, Kabupaten Tulang Bawang, 17 Februari, 2022 107
persetujuan dan kedua mempelai disyaratkan memeluk keyakinan yang sama).3 Secara umum sistem perkawinan masyarakat penganut kepercayaan penghayat leluhur pada dasarnya sama dengan sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang Bergama Islam. Sebagaiman asas ketiga, yaitu kedua mempelai disyaratkan wajib sesama berkeyakinan penghayat, di dalam UU Perkawinan juga di syaratkan kedua mempelai memiliki keyakinan agama yang sama, (muslim dengan muslim). Sistem perkawinan Islam juga mensyaratkan kedua mempelai harus sama-sama beragama Islam, hal ini sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV Pasal 44, yang tertulis bahwa "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Dalam masyarakat penghayat, jika kedua mempelai berlainan agama, maka akan terdapat kendala, hal ini sebagaimana terjadi persitiwa perkawinan adat AKI, yang mana pihak perempuan Bergama Islam dan laki-laki berkeyakinan AKI, peristiwa ini terjadi sehingga perkawinan ditunda, pada akhirnya mempelai perempuan memeluk kepercayaan penghayat AKI, setelah kedua mempelai sama- sama memeluk kepercayaan penghayat AKI kemudian perkawinan dilangsungkan dengan tata cara perkawinan adat kepercayaan AKI.4 Hal yang membedakan terletak pada asas keempat, yakni asas monogami. Masyarakat penghayat seperti Sapta Darma melarang melakukan praktik perkawinan poligami. Sedangkan di dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3). Namun UU. Perkawinan tetap membuka peluang untuk perkawinan poligami, tapi dengan ketentuan dan syarat, sebagaimana dijelaskan di dalam (Pasal 4 ayat 1-2 dan Pasal 5 ayat 1). 3 Pasal 6 Ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 4 Wawancara dengan salah satu tokoh kepercayaan penghayat Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Kabupaten Lampung Timur, 15 September 2021 108
Sedangkan terkait dengan syarat perkawinan bagi masyarakat penghayat, terdapat persamaan dan perbedaan dengan syarat perkawinan yang di atur di dalam ketentuan Islam, persamaannya adalah terletak pada ketentuan syarat bahwa perkawinan penghayat Sapta Darma, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam syaratnya adalah wajib dilakukan dalam satu tempat, artinya kedua mempelai ketika melakukan ijab kobul diharuskan satu majelis. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam Islam. Di dalam Islam, syarat ijab qobul para ulama bersepakat mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan ijab qabul. Dengan demikian apabila ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu mejelis, maka akad nikah dianggap tidak sah, persamaan lainnya adalah syarat adanya saksi dalam proses perkawinan.5 Sedangkan perbedaannya yaitu kedua mempelai wajib melakukan sujud di atas kain putih yang telah disediakan. Syarat lainnya adalah dalam masyarakat penghayat kedua pempelai harus memiliki KTA, hal ini sebagai kejelasan dalam hal identitas kedua mempelai yang sama berkeyakinan sebagai pengaut Sapta Darma atau Samin wajib menikah dengan penghayat Samin dan seterusnya. Ketentuan ini sama dengan ketentuan di dalam UU. Perkawinan, yang mengharuskan kedua mempelai memiliki KTP, yang memiliki keyakinan yang sama.6 Hal yang unik dari perkawinan adat keperayaan penghayat Sapta Darma adalah, kedua mempelai bersama sama mengucapkan janji setia secara bersama-sama, hal ini dilakukan agar janji yang diucapkan benar-benar menjadi janji setia kedua mempelai dan kebahagiaan rumah tangga adalah tanggungjawab suami istri secara bersama- sama. Selain itu, keunikan lainnya adalah asas perkawinannya, yaitu asas monogami mutlak. Artinya masyarakat keperayaan penghayat dilarang melakukan perkawinan dengan memiliki dua istri dan seterusnya, dengan kata lain, dalam masyarakat penghayat 5 Habib Shulton Asnawi, "Pernikahan Melalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam di Indonesa", Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. 1, No.1 2012: hlm. 5. 6 Pasal 2 Ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 109
keperayaan, prinsipnya adalah menikah sekali untuk selama- lamanya. Janji setia dan asas monogami disampaikan dalam proses perkawinan, hal ini dengan tujuan agar kedua mempelai benar-benar mengahayati dan mempedomani apa yang telah di ucapkan. Sedangkan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat Samin di Kabupaten Tulang Bawang, proses perkawinan yang dilakukan juga masih dilakukan secara penghayat Samin, yaitu tanpa dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil. Pada prakteknya, berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan bahwa pengimplementasian Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin di Kabupaten Tulang Bawang masih belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih sulitnya pembentukan pemahaman dan kesadaran masyarakat Samin akan pentingya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan negara baik Undang-Undang maupun aturan hukum yang lain dalam kehidupan masyarakat tersebut, khususnya mengenai aturan- aturan dalam hukum perkawinan, dimana hal tersebut harus dilakukan guna menegakkan dan menjamin kepastian hukum di Indonesia. tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diajarkan leluhurnya. Masyarakat Samin tidak disentuh oleh budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Untuk batas usia minimal dibolehkannya melakukan perkawinan, masyarakat penghayat Samin tidak sama sebagaimana yang diatur dalam UUP. Masyarakat Samin beranggapan usia calon mempelai tidak memiliki batas minimal. Usia dan standar dilangsungkannya pernikahan ketika mereka siap menikah. Adapun strata usianya terpilah adam timur, adam brahi, dan wong sikep kukuh wali adam. Adam timur adalah generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki 'rasa' dengan lain jenis. Sedangkan adam brahi adalah generasi Samin yang telah dewasa Penghayat Samin di Kabupaten Tulang Bawang 110
dan memiliki 'rasa' terhadap lawan jenis. Adapun wong sikep kukuh wali Adam adalah orang Samin yang telah berkeluarga. Penghayat Samin memegang prinsip tanpa menghadirkan petugas KUA atau Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi moyangnya. Terkait dengan perceraian, versi masyarakat Samin perceraian dapat terjadi jika kedua mempelai berpisah secara alamiah karena berbagai hal, sehingga (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya.7 Terdapat persamaan dalam perkawinan penghayat Samin dengan konsep perkawinan Islam.8 Persamaannya adalah calon mempelai antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, ibu berkewajiban merukunkan anak dan bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri. Jika bapak/ibu kandung kemanten meninggal dunia (tiada) maka yang menyerahkan kemanten adalah Pakde (kakak dari orang tua kandung kemanten), dan jika Pakde tidak ada, diwakilkan pada Paklek (adik kandung bapak kemanten putra). Persamaan lainnya adalah dalam hal batas minimal umur. Usia calon yang akan menikah tidak dipersyaratkan batas minimal, yang terpenting calon pengantin telah berakal dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dari ulasan seagaimana di atas, meskipun masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat melakukan proses perkawinan yang telah sesuai dengan tradisi atau hukum adat warisan leluhur, namun perkawinan tersebut masih dalam katagori perkawinan di bawah tangan, dalam arti bahwa perkawinan masyarakat penghayat tidak dicatatkan secara resmi oleh lembaga pemerintah. Karena tidak tecatat oleh lembaga pemerintah, maka hukum adat perkawinan masyarakat penghayat dianggap sebuah peristiwa perkawinan 7 Wawancara dengan salah satu tokoh kepercayaan penghayat Samin Kabupaten Tulang Bawang, 19 Februari 2022 8 Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan," 117-20. 111
adat yang tidak diakui legalitasnya (tidak memiliki bukti otentik), disebabkan tidak dicatatkan pada lembaga negara. Terkait dengan status hukum keabsahan perkawinan kepercayaan penghayat, jika ditinjau dari hukum perkawinan, maka secara materil syarat dan rukun pernikahan bagi masyarakat komunitas kepercayaan penghayat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum adat kepercayaan penghayat artinya secara hukum perkawinan hanya memenuhi secara syarat meteril saja yaitu Pasal Pasal 2 Ayat (1). Akan tetapi secara formil, sistem perkawinan adat masyarakat komunitas kepercayaan penghayat tersebut belum dapat dikatakan sah secara hukum negara karena syarat formil, pernikahan baru dianggap sah jika perkawinan tersebut telah dicatatkan ke lembaga yang berwenang (KUA atau Kantor Pencatatan Sipil),9 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun demi kemashlahatan dan dapat diakui kepastian hukumnya oleh negara Indonesia, keabsahan sebuah perkawinan terlebih dahulu wajib memenuhi syarat materil dan formil sekaligus.10 Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, artinya konstruksi legalitas perkawinan yang diatur dalam UUP menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara hukum adalah perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.11 Pasal 2 UUP di atas, bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 9 Muhammad Jihadul Hayat, "Historisitas Dan Tujuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim," Journal Equitable 3, no. 1 (2018): 49-63, 10 Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 5 (2011): 60, unja.ac.id/jimih/article/view/534. 11 Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam 8, no. 2 (2018), asas/article/view/1247. 112
dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama atau kepercayaan, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.12 Sehingga kedua unsur pada ayat tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1 dan 2) perlu dibaca secara kumulatif. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang mengamanahkan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada hakekatnya selaras dengan Islam dan dianjurkan oleh Rosulullah SAW. Jika ditelaah dalam literatur klasik (kitab-kitab fiqih) belum ditemukan aturan tentang pencatatan perkawinan sebagai sahnya perkawinan. Namun, pada masa 12 Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2014): 56, 113
awal Islam terdapat tradisi i`lan an-nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik i`lan annikah pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk i`lan an- nikah adalah walimah al-'urs (resepsi/pesta perkawinan).13 Artinya tidak benar pada masa Rasulullah SAW perkawinan tidak dicatatkan. Pencatatan pernikahan pada zaman Rasulullah SAW memang bukan dengan ditulis, tapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui walimah-an, sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu, itulah cara pencatatannya. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana. Merujuk pada Pasal 2 tersebut di atas, bahwa perkawinan penganut aliran kepecayaan penghayat dapat digolongkan sebagai perkawinan adat, dan oleh karenanya tidak masuk dalam tata cara perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menurut Penghayat Kepercayaan bukanlah perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan.14 Terdapat persamaan dan perbedaan dari perkawinan masyarakat kepercayaan penghayat dengan undang-undang perkawinan dan KHI, dalam bentuk diagram sebagai berikut: 13 Taqi ad-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar fiH all Gayah al- Ikhtisar, juz ke-2 (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.h), hlm. 68. Bandingkan dengan Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149 14 Hani Zain Fathuri, "Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dalam Thesis Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, 54. 114
Tabel: 5. Perbendingan Persamaan dan Perbedaan No Konsep Materi 1 Perkawinan Tidak Dicatatkan, Dicatatkan Pasal 2 (2) Tidak Sah Menurut Negara Kepercayaan Peng- hayat UUP 2 Status Hu- kum Sah Menurut adat Kepercayaan Penghayat. Hanya Memenuhi Syarat Materil Pasal 2 (1) 3 Elutrogami Sesama Keyakinan Sesama Keya- kinan Pasal 2 Ayat (1) Persyaratan Poligami Sangat Ketat Pasal 3-5. (KTA) 4 Monogami Dilarang Memiliki Istri Lebih dari Satu 5 Ijab Qobul Satu Mejelis 6 Sighat Tak- lik Talak Diucapkan Suami dan Istri Satu Mejelis Diucapkan Suami 7 Wali 8 Batas Usia Kawin Orang Tua, Pakde, Paklek Tidak Ada Batasan Usia Minimal Kare- na Tidak Memakai Hukum Tertulis Diatur Sesuai Dengan Ketentuan Agama Mas- ing-Masing. 19 Tahun Laki-laki dan Perempuan Pasal 7 9 Perjanjian Perkawinan Tidak ada 10 Perceraian Diserahkan kepa- da orang tua yang menikahkan Diatur Pasal 29 ayat (1-4) Diputuskan oleh Hakim. PP 9/1975 Pasal 14-36 11 Mahar Tidak Disebutkan Diatur Sesuai dengan Ketentuan Agama Mas- ing-Masing. KHI Dicatatkan Pasal 5 Tidak Sah Menurut Negara Sesama Keya- kinan Pasal 44 Poligami Diperbolekan Dengan Persyaratan Tertentu. Pasal 55-59 Satu Mejelis Diucapkan Suami Pasal 46 ayat (2) Wali Nasab dan Wali Hakim Pasal 20 ayat (1-2) 19 Tahun Laki-laki dan 16 Tahun Per- empuan, Pasal 15 ayat 1 Diatur pasal 45-52 Diputuskan oleh Hakim Pasal 113- 148. Dipers- yaratkan sesuai dengan kemampuan. Pasal 30-38. 115
12 Saksi nikah Tidak ditentukan jumlahnya 13 Harta Ber- sama Tidak Diatur Secara Tegas 14 Masa Berk- abung Tidak Diatur Ditentukan Jumlahnya. PP 9/1975 Pasal 10 ayat (3). Diatur Secara Tegas. Pasal 35-37. Diatur Secara Terperinci. PP 9/1975 Pasal 39 Ayat (1-3) Ditentukan Jumlahnya. Pasal 24-26. Diatur Secara Tegas. Pasal 85-97. Diatur Secara Terperinci. Pasal 170. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, tidak semua masyarakat pemeluk keyakinan kepercayaan penghayat melakukan sistem perkawinan berdasarkan undang-undang sebagaimana di atas yakni dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masyarakat yang memeluk kepercayaan penghayat yang ada di Daerah Provinsi Lampung sistem perkawinannya ada yang dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun terdapat beberapa masyarakat kepercayaan penghayat sistem perkawin - annya hanya dilakukan secara adat kepercayaan penghayat saja. Pentingnya pengakuan legalitas perkawinan secara negara karena negara Indonesia adalah negara hukum, regulasi Indonesia sebagai negara hukum tertuang di dalam Konstitusi UUD 1945.15 Dengan sistem negara hukum, maka segala peristiwa yang terjadi di masyarakat, hukum menjadi norma acuan dan pedoman sebagai upaya perlindungan dan legalitas dari peristiwa tersebut.16 Sebagai negara hukum, tentu bukan hanya hukum yang tertulis, namun hukum yang tidak tertulis juga disebut sebagai hukum. Hukum tidak tertulis bersumber dari masyarakat atau budaya adat. Hukum 15 Habib Sulthon Asnawi, "Discrimination of Wife in the Household: CEDAW and Islam Mubādalah Perspectives," Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 20, no. 2 (2020): 2, 16 M. Anwar Nawawi Habib Shulton A, Fatul Mu'in, "Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)," Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 6, no. 2 (2020), 116
yang bersumber dari masyarakat atau budaya adat ini dapat diakui sebagai hukum, dengan catatan tidak bertentangan dangan konstitusi Indonesia.17 Hukum adat merupakan hukum yang ada di Nusantara yang masih eksis dan diberlakukan.18 Hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang dipraktikkan dalam masyarakat adat merupakan hukum yang sumbernya lahir dari masyarakat. Hukum yang lahir dari masyarakat ini diyakini dan dipraktikkan sebagai norma adat kebiasaan masyarakat.19 Norma tersebut meliputi norma agama atau keyakinan, norma sosial dan juga norma kekerabatan. Dalam masalah perkawinan, masyarakat adat juga memiliki norma tersendiri yang diyakini dan dipraktikkan oleh para pengikutnya. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat kepercayaan penghayat di Lampung. Praktik perkawinan masyarakat penghayat di Lampung mengacu pada adat dan keyakinan mereka dan sebagian masih dilakukan hinga saat ini sebagai upaya untuk melestarikan ajaran leluhur mereka. Masyarakat penghayat kepercayaan ini menilai bahwa ajaran-ajaran dari leluhur harus tetap dijaga eksistensinya karena bersifat sakral, termasuk dalam masalah perkawinan. Praktik perkawainan adat tersebut diyakini kebenarannya oleh para pengikutnya dan tidak bertentangan dengan norma apa pun, karena perkawinan mereka dilakukan dengan memenuhi sejumlah syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perkawinan yang mereka lakukan tentu saja diyakini sah menurut hukum dan adat kepercayaan mereka.20 Masyarakat penghayat kepercayaan memiliki aturan-aturan 17 Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen," MIMBAR HUKUM 22, no. 3 (2010), 18 Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 319, 19 Joejoen Tjahjani, "Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Independent 8, no. 1 (2020), 20 Habib Shulton Asnawi, Agus Setiawan, Iwannudin, The Existence and Constraint of Marriage Registration for the Followers of Sapta Darma Belief in East Lampung, dalam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 55, No 2 (2021), hlm. 305. 117
adat warisan leluhur yang hingga saat ini masih diyakini dan dipegang teguh sebagai norma, dalam hukum adat tersebut salah satunya adalah mengatur tentang proses perkawinan. Aturan adat ini dipegang teguh oleh komunitas penghayat ini, dengan dilakukannya perkawinan hanya secara adat kepercayaan penghayat maka perkawinan masyarakat penghayat tersebut tidak memiliki legalitas hukum negara karena tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. tidak dicatatkannya peristiwa perkawinan masyarakat penghayat ke lembaga yang berwenang sebenarnya bukan sepenuhnya lahir dari masyarakat komunitas penghayat, yang seolah tidak mengerti tentang pentingnya akta otentik perkawinan (buku nikah) yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Akan tetapi, hal itu lebih disebabkan adanya sejumlah kendala yang yang dihadapi mereka. Namun demikian, kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung masih eksis hingga kini. Eksistensi kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung ini menunjukkan bahwa ia merupakan kepercayaan dan aturan hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat penganutnya. Ia juga mampu hidup secara berdampingan degan hukum nasional yang berlaku.21 Fenomena Eksistensinya masyarakat penghayat di Provinsi Lampung hingga saat ini disebabkan karena masyarakat tersebut memegang tegung nilai-nilai Pancasila. Bahkan nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan di dalam ajaran kehidupannya. Keselarasan prinsip hidup penghayat dengan Pancasila, menjadikan masyarakat tersebut hingga saat ini masih eksis dan bertahan dalam kehidupan ke-Indonesiaan. Pancasila menjadi salah satu poin yang termuat pada ajaran wewarah pitu yang selama ini dipegang teguh oleh mereka sebagai pedoman hidup yang menuntun menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana penghayat Sapta Darma percaya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berisi nilai-nilai ajaran kebajikan yang antara lain berisi mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 21 Tjahjani, "Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.", hlm. 5. 118
yang adil dan beradab, nilai persatuan dan keadilan sosial. Pancasila merupakan sebuah ideologi negara bangsa Indonesia, penanaman Pancasila dalam ajaran wewarah pitu ini juga bermakna sebagai simbol atau bukti implementasi yang ditunjukkan masyarakat penganut kepercayaan Sapta Darma dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini berhubungan juga dengan penanaman jiwa nasionalisme. Disamping memiliki makna simbolik, Pancasila dalam ajaran Sapta Darma ini bukan sekedar norma dasar, namun mereka memaknai Pancasila sebagai nilai lebih yang bukan hanya dihafalkan melainkan juga seperti ayat suci dari 5 butir Pancasila yang tertuang pada UUD 1945.22 Dengan berpegang tegunya penghayat dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjadikan keberadaanya hingga saat ini masih eksis, karena keberadaannya memang juga dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD Dasar 1945 hasil Perubahan Kedua dinyatakan secara tegas "Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar".23 Dalam UU. No. 6 Tahun 2014 disebutkan wewenang Desa Adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui pasal 103 huruf D dan E yang menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa adat berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia secara musyawarah; juga penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".24 22 Fathur Rozy dkk., "Konstruksi Sosial Masyarakat Penganut Sapta Dharma Dalam Memegang Teguh Nilai Pancasila", Jurnal Perspektif Vol. 4 No. 1 Mei 2020; hlm. 25. 23 Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen Kedua. Lihat juga Joejoen Tjahjani, "Kajian Hukum Adat dari Perspektif Sosiologi Hukum", 228. 24 Joejoen Tjahjani, "Kajian Hukum Adat dari Perspektif Sosiologi Hukum", 228. 119
Negara mengatur bahwa perkawinan yang sah menurut hukum negara adalah perkawinan yang dicatatkan oleh lembaga negara, yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi hingga saat ini masih ada masyarakat penghayat yang menjalankan proses perkawinan dengan tanpa mengacu pada aturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan aspek administrasinya. Masyarakat penghayat yang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pemerintah yang memang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, hal ini dikarenakan faktor kemajemukan adat atau tradisi dalam perkawinan di negeri ini sehingga terjadi dualisme hukum di masyarakat yang keduanya mempunyai sisi perbedaan.25 Meskipun terdapat dualisme hukum, negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan ketika hak asasinya tidak terpenuhi akibat dari sistem perkawinan adat yang tidak dicatatkan ke lembaga pemerintah. Meskipun status pengakuan atau derajat keyakinan masyarakat kepercayaan penghayat belum diakui statusnya sebagai agama resmi, karena statusnya hanya agama lokal, namun keberadaan dan eksistensi komunitas masyarakat kepercayaan penghayat di bumi nusantara ini memiliki akar sejarah pertumbuhan yang cukup panjang dan lama sejak ratusan tahun yang lampau. Aliran ini lahir dari hasil proses perkembangan budaya, buah renungan dan filsafat nenek moyang, yang kemudian terpaku menjadi adat istiadat masyarakat turun temurun hingga sekarang. Bahkan, kepercayaan penghayat ini sudah eksis dari dahulu sebelum datangnya agama resmi di Indonesia, jauh sebelum kedatangan agama-agama yang saat ini seperti Islam, Budha, Kristen, Kong Hu Cu, Hindu. Dengan akar sejarah keyakinan yang panjang tersebut, masyarakat kepercayaan penghayat merupakan warga negara asli nusantara dan dengan identitas tersebut maka seyogyanya semua warga negara memiliki 25 Bani Syarif Maulana, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia (Malang: Aditya Media, 2010), hlm. 181. 120
hak dan keadilan yang sama serta perlindungan hukum yang setara ketika warga negara Indonesia mengalami problematika hukum atau permasalahan hukum, tidak terkecuali bagi masyarakat kepercayaan penghayat yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Dikatakan masyarakat penghayat rentan terhadap perlakuan diskriminatif karena keyakinan agama di Indonesia yang dikatakan resmi diatur dalam perundang-undangan mendapatkan fasilitas dan pelayanan pencatatan perkawinan secara mudah dan legal, namun aliran kepercayaan penghayat belum mendapatkan hak akses itu, artinya bahwa masyarakat kepercayaan penghayat belum menikmati kesetaraan dalam persamaan di hadapan hukum. Sebagaimana teori equality before the law, yang artinya persamaan di hadapan hukum. Artinya negara tidak boleh membeda bedakan warga negara Indonesia, atas dasar suku, budaya, etnis, maupun keyakinan. Semua warga negara memiliki hak yang sama, tidak ada pembeda dimata hukum mapupun pemenuhan terhadap hak hak yang lain. prinsip "equality before the law" yaitu prinsip "persamaan di hadapan hukum" prinsip ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hal ini tentu sejalan dengan asas-asas negara hukum yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the Law) prinsip ini dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Sebagaimana ulasan sebagaimana di atas, menurut asumsi penulis bahwa, keberadaan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung di jamin dan diakui di dalam Konstitusi negara Indonesia, namun faktanya hingaa saat ini akses legalitas perkawinan bagi penganut kepercayaan penghayat di 121
Provinsi Lampung belum dapat dinikati, artinya bahwa keberadaan penganut aliran kepercayaan penghayat diakui namun tidak setara. Fakta empiris ini tidak sesuai dengan prinsip equality before the law. Sebagaimana skema diagram di bawah ini: Tabel: 6. Analisis Teori Terhadap Perkawinan Kepercayaan Penghayat B. Alasan Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Provinsi Lampung Tidak Dicatatkan Tidak dicatatkannya peristiwa perkawinan masyarakat penganut kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung bukannya tanpa alasan. Masyarakat penghayat pada umumnya mengalami kesulitan untuk melakukan akses legalitas pencatatan perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan pemerintah, disebabkan adanya sejumlah kendala yang yang dihadapi mereka, di antaranya: 1. Pemuka Penghayat Tidak Terdaftar Pada Kementerian Masyarakat kepercayaan penghayat mengalami kesulitan di dalam melegalitaskan perkawinan adat penghayat yang telah dilakukan. Kendala pertama adalah organisasi penghayat belum mendaftarkan pemuka penghayat untuk ditetapkan oleh Direktorat 122
Kepercayaan Kementerian Kebudayaan, sebagai petugas untuk menikahkan dan diberi kewenangan untuk menandatangani berita acara pernikahan penghayat yang telah dilakukan. Pemuka penghayat yang belum ditetapkan oleh Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan, menyulitkan perkawinan penghayat untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, nomor 36.2 menyebutkan: "Penghayat dan penganut agama leluhur melaporkan bahwa prasyarat pencatatan perkawinan menyebabkan mereka diperlakukan berbeda dalam hal penikmatan hak berorganisasi. Mereka wajib berorganisasi sebab pencatatan perkawinannya hanya dapat dilakukan jika dinyatakan sah oleh pemimpin keyakinannya yang telah mendaftarkan organisasi keyakinan itu ke pemerintah. Padahal agama leluhur kerap tidak mengenal bentuk organisasi yang dimaksudkan negara untuk dapat didaftarkan, juga tidak semua penghayat atau penganut agama leluhur menjadi bagian dari organisasi yang didaftarkan itu. Jika mereka tidak dapat mencatatkan perkawinannya, maka perempuan (dan anak) yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan kehilangan perlindungan hukum serta, karena akte anak hanya akan menyebutkan nama ibu maka perempuan akan menyandang stigma sebagai bukan perempuan baik karena memiliki anak di luar pernikahan."26 Laporan di atas menggambarkan realitas persoalan yang dihadapi perempuan penghayat. Mereka diwajibkan menjadi anggota sebuah organisasi keyakinan dan tercatat sebagai anggotanya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka perempuan penghayat akan mengalami kesulitan dalam mencatatkan perkawinan mereka. 26 Komnas Perempuan. "Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012 untuk dipertimbangkan oleh Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB" Kelembagaan/KeIn hal. 14. Di Unduh 10 April 2022. 123
Selama ini, pencatatan perkawinan disesuaikan dengan agama suaminya. Dalam kasus perkawinan yang berbeda iman misalnya, identitas (agama) mereka disamakan dengan identitas (agama) pasangan. Padahal dimata mereka agama dan urusan perkawinan adalah dua hal yang berbeda. Agama bersifat personal sedangkan perkawinan adalah urusan dengan orang lain (kemanusiaan).27 Merujuk hasil penelitian Herman Hendrik, menjelaskan bahwa banyak organisasi kepercayaan penghayat di Indonesia yang belum mendaftarkan pemuka penghayat ke Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan, alasan organisasi penghayat adalah karena belum ada regulasi hukum dari pemerintah yang mengatur secara teknis katagori tetang siapa petugas yang diberi wewenang untuk mencatat perkawinan secara adat dan terdaftar di Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Di sisi lain, organisasi penghayat juga tidak menunjuk seorang penghulu yang memiliki kewenangan mencatat dan menandatangani perkawinan adat. Para penghulu yang ditunjuk secara ad hoc juga tidak di daftarkan untuk ditetapkan oleh Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan. Hal ini karena memang belum ada regulasi dari pemerintah yang secara khusus mengatur tentang teknis tersebut.28 2. Problem Syarat Penerbitan Surat Keterangan Izin Terdaftar Sebagaimana kendala di atas, yaitu pemuka penghayat yang bertugas sebagai menendataganan dan menikahkan anggota penghayat yaitu karena pemuka penghayat belum terdaftar pada Kementerian. Pemuka penghayat belum terdaftar pada Kementerian karena salah satu syarat mendaftarkan pemuka penghayat untuk ditugaskan sebagai penghulu pernikahan adat penghayat adalah organisasi kepercayaan penghayat tersebut adalah organisasi resmi, 27 Rindang Farihah, Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan, hlm. 13 28 Hendrik, Herman, "Permasalahan dalam pelayanan kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", Inovasi, Vol 16, No. 1 tahun 2019: 37. 124
bukti resminya organisasi kepercayaan penghayat tersebut adalah dubuktikan dengan adanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Perspektif yuridis, seyogyanya tokoh masyarakat penghayat terdaftar yang sebelumnya ditunjuk oleh organisasi penghayat, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 PP. No.40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan oleh pemuka penghayat kepercayaan yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.29 Permasalahan adalah bagaimana jika salah satu kelompok Penghayat Kepercayaan memiliki Pemuka Penghayat Kepercayaan namun pemuka penghayat tersebut belum didaftarkan pada Kementrian, apakah perkawinan tersebut tidak sah dan tidak dapat dicatatkan? Jika merujuk pada Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah," dan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", lalu pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu',' dan jika perkawinan tidak di catatkan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar lembaga pencatat nikah seperti KUA dan Kantor Pencatatan Sipil maka status hukum perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 September 2021 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 29 Sukirno, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat," Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2 (n.d.): 137. 125
narasumber menyatakan memang belum ada kebijakan khusus pencatatan perkawinan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka yang di tempuh Dinas Kependudukan catatan sipil dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum penghayat kepercayaan yaitu tetap merujuk Pasal 39 PP. No. 40/2019 bahwa "Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan serta terdaftar pada Kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat kelemahan hukum dalam ketentuan Pasal 39 PP. No. 40/2019 sebagaimana di atas, yang mengharuskan perkawinan penghayat kepercayaan harus dilakukan di depan pemuka penghayat, yang mana sebelumnya pemuka penghayat tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan serta telah terdaftar pada Kementrian. Kelemahan hukum yang dimaksud adalah Pasal 39 PP. No. 40/2019 kurangnya harmonisasi hukum dengan Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2). Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut di atas, dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi petugas pencatatan perkawinan adat bagi masyarakat kepercayaan adalah organisasi kepercayaan penghayat tersebut telah memiliki legalitas kepercayaan yang terdaftar di Kementerian yang disebut sebagai Surat Keterangan Terdaftar atau disebut SKT, sedangkan SKT dikeluarkan oleh Kementerian jika organisasi masyarakat kepercayaan telah memiliki keanggotaan minimal 3 (tiga) Kabupaten/Kota. Sebagaimana Pasal tersebut, setelah organisasi kepercayaan penghayat mendapatkan SKT kemudian pengurus organisasi kepada Kementerian kepercayaan penghayat mengajukan 126
sebagaimana tertulis dalam Pasal 7, namun terdapat persoalan mendasar ketika organiasasi atau komunitas kepercayaan penghayat harus memiliki SKT, persoalan tersebut diantaranya adalah: a. Keberadaan komunitas penghayat yang harus memiliki SKT. itu melemahkan masyarakat komunitas Penerbitan SKT kepercayaan penghayat, karena menyamakan komunitas adat kepercayaan penghayat sama dengan organisasi kepercayaan non komunitas adat yang pengurusnya maju, tersetruktur dan berpendidikan. Faktanya di masyarakat masih banyak komunitas adat tidak berpendidikan dan sangat tradisional, karena keberadaan komunitas penghayat tersebut terpencil dan pedalaman, sehingga tidak mengetahui dan memahami organisasi modern. b. Komunitas kepercayaan penghayat memiliki organisasi lintas kabupaten atau kota. Kenyataannya tidak semua penghayat kepercayaan penghayat mempunyai organisasi lintas kabupaten atau kota. Misalnya komunitas kepercayaan penghayat Sapta Darma yang ada di Desa Sumbergede Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Amanat Keagungan Ilahi, realitasnya hanya ada di satu desa yakni Desa Negeri Agung Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, kepercayaan penghayat Kapribaden terletak di Desa Teluk Dalem Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, sama halnya dengan kepercayaan Ilmu Ghoib Kodrat Alam yang hanya ada di Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah, kepercayaan Kerohanian Samin terletak di Pedalaman Sawit SP5, Kecamatan Gedung Aji Lama Kabupaten Tulang Bawang dan hanya ada satu satunya kepercayaan di daerah tersebut. c. Implementasi peraturan tersebut, memberikan ruang sempit dan menyulitkan ruang gerak masyarakat penghayat. Sebagaimana hasil penelitian ditemukan bahwa kepercayaan penghayat Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Kabupaten Lampung Timur, sistem perkawinan adat AKI tersebut dilangsungkan didepan tokoh kepercayaan penghayat AKI, namun tokoh yang menikahkan 127
tersebut belum terdaftar dan ditetapkan oleh Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan sebagai petugas pencatatan perkawinan adat AKI. d. Belum didaftarkannya sebagai petugas perkawinan penghayat oleh Kementerian disebabkan karena komunitas kepercayaan penghayat AKI karena belum memiliki SKT. Syarat untuk menjadi petugas pencatatan perkawinan adat bagi masyarakat kepercayaan adalah organisasi kepercayaan penghayat tersebut memiliki legalitas kepercayaan yang terdaftar di Kementerian yang disebut sebagai SKT, sedangkan SKT dikeluarkan jika organisasi masyarakat kepercayaan memiliki keanggotaan minimal 3 (tiga) Kabupaten/ Kota. Sebagaimana Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.43 dan No.41 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2). Hal inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat kepercayaan penghayat AKI, sistem perkawinan dilakukan hanya secara adat kepercayaan saja. SKT sebagai bukti organisasi penghayat kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa untuk tingkat Provinsi diterbitkan oleh Gubernur dan Pasal 6 ayat (1) bahwa tingkat kabupaten atau kota diterbitkan oleh Bupati atau Walikota. SKT tersebut, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota harus memenuhi 14 persyaratan yaitu: 30 a. Akte pendirian yang dibuat oleh Notaris; b. Program kerja ditandatangani ketua dan sekretaris; c. Surat Keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan; d. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota; 30 Sukirno, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat," Jurnal, 137. 128
e. Foto copy Surat Keterangan Terinventarisasi; f. Riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar: g. Formulir isian; h. Data lapangan; i. Foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat; j. Nomor Pokok Wajib Pajak; k. Surat keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat; l. Surat kontrak atau izin pakai tempat bermaterai cukup; m. Surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris; dan n. Surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris. Dari ketentuan di atas, artinya adalah belum didaftarkannya sebagai petugas perkawinan penghayat oleh Kementerian disebabkan karena komunitas kepercayaan penghayat belum memiliki SKT, sedangkan untuk meminta SKT syarat yang harus ditempuh oleh organisasi penghayat sangat memberatkan organisasi penghayat. Hal inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat kepercayaan penghayat, yang menyebabkan perkawinannya hanya dilakukan secara adat kepercayaan penghayat saja, dan tidak tercatat atau tidak bisa didaftarkan ke lembaga pencatatan pernikahan. Ketidakharmonisan dua perturan terkait dengan syarat untuk mengeluarkan SKT sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan hukum bagi masyarakat kepercayaan penghayat belum dapat dikatakan terakomodir. Artinya yang lebih jelas bahwa, upaya perlindungan hak hak masyarakat kepercayaan penghayat 129
belum dapat terpenuhi dan terlindungi apa bila pada kemudian hari terdapat sengketa perkawinan atau perceraian. Dari pembahasan sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa mengapa masyarakat keperayaan penghayat masih melakukan perkawinan secara adat penghayat argumentasi masyarakat keperayaan penghayat disebabkan adanya ketidakarmonisan hukum, yaitu antara PP. No. 40 Tahun 2019 dengan Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap. Ketentuan PP. No. 40 Tahun 2019 mengatur bawah perkawinan adat kepercayaan penghayat ditandatangani oleh pemuka penghayat yang resmi terdaftar pada Kementerian, sedangkan dalam Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 dijelaskan syarat untuk menjadi petugas perkawinan adat bagi masyarakat kepercayaan penghayat adalah organisasi kepercayaan penghayat yang diyakini tersebut telah memiliki legalitas kepercayaan yang terdaftar di Kementerian yang dibuktikan dengan SKT, sedangkan SKT dikeluarkan oleh Kementerian jika organisasi masyarakat kepercayaan telah memiliki keanggotaan minimal 3 (tiga) Kabupaten/Kota. Penerbitan SKT melemahkan masyarakat komunitas kepercayaan penghayat, karena menyamakan komunitas adat kepercayaan penghayat sama dengan organisasi kepercayaan non komunitas adat yang pengurusnya maju, tersetruktur dan berpendidikan. Faktanya di Provinsi Lampung masih banyak komunitas adat yang sangat tradisional, karena keberadaan komunitas penghayat tersebut terpencil dan pedalaman, Selain itu, komunitas kepercayaan penghayat memiliki organisasi lintas kabupaten atau kota. Kenyataannya tidak semua penghayat kepercayaan penghayat mempunyai organisasi lintas kabupaten atau kota. Menurut hemat peneliti, bahwa rekonstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan 130
kepercayaan penghayat sebagaimana di atas adalah dengan menambahkan formulasi yang mengandung norma affirmative action, yaitu mengakui adanya eksistensi hukum adat yang mengatur organisasi tradisional komunitas kepercayaan penghayat sehingga dikecualikan dari syarat membentuk organisasi modern seperti penerbitan SKT, hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan kutipan Akta Perkawinan. 3. Penetapan dari Pengadilan Negeri Adapun syarat dibutuhkan agar bisa mencatatkan perkawinan adalah surat keterangan tentang perkawinan yang sudah ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan sapta darma, dalam praktanya tidak semudah itu tetapi harus meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hal ini menjadikan para penganut aliran kepercayaan di Provinsi Lampung mengalami kesulitan, karena untuk melegalkan perkawainan adat penghayat saja syarat yang harus dipenuhi cukup banyak, sehingga sebagian pasangan penghayat yang akan menikah lebih memilih melakukan perkawinan secara adat penghayat. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa saja mencatatkan perkawinan tetapi mumbutuhkan syarat tambahan yang mungkin bagi para penganut aliran kepercayaan ini sangat ribet dan tidak efisian waktu. Dengan mendatangi Pengadilan Negeri untuk meminta pengajuan sidang bahwa mereka akan mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini di nilai oleh masyarakat penghayat sangat tidak mempermudah mereka untuk melakukan pencatatan perkawinannya. 4. Stigma Negatif Bagi Masyarakat Kepercayaan Penghayat Adanya stigma dari masyarakat bahwa penganut kepercayaan seperti Kerohanian Samin di Kabupaten Tulang Bawang, Sapta Darma dan lain sebagainya disebut sebagai penganut animisme. Stigma ini melahirkan pandangan bahwa masyarakat kepercayaan penghayat Sapta Darma tidak beragama atau kafir dan primitif. Padahal masyarakat penghayat kepercayaan Sapro Darmo hanya 131
melaksanakan budaya spiritual leluhur mereka dan aliran tersebut tetap meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Stigma negatif yang menilai penganut kepercayaan Sapta Darma tidak beragama atau kafir bukanlah persoalan sederhana. Ia merupakan cara pandang serius yang melahirkan persepsi dan diskriminasi terhadap hak-hak asasi masyarakat penghayat Sapta Darma. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang tokoh penghayat Sapta Darma di Kabupaten Lampung Timur (inisial JH). Dia mengatakan: "Persolaan mendasar adanya stigma negatif ini adalah cara pandang terhadap masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat dan rendahnya rasa toleransi terhadap kelompok menoritas ini, stigma negatif ini telah mengakar secara mendalam dalam benak dan cara pandang masyarakat umum yang sulit untuk dihilangkan".31 Menurut sang tokoh yang tidak mau disebut namanya, stigma negatif yang dilebelkan kepada masyarakat penganut kepercayaan Sapta Darma juga dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan lainnya. Mereka sering dikucilkan oleh masyarakat mayoritas. Meski penganut kepercayaan ini tidak pernah mengganggu kelompok agama lain, stigma negatif telah sekian lama melekat di benak masyarakat pada umumnya sehingga sulit untuk dihilangkan. Ketika stigma negatif ini dilebelkan kepada kelompok penghayat kepercayaan Sapta Darma maka banyak hal negatif, termasuk hak politik dan layanan public yang sering terabaikan. 5. Problem KTP Bagi Masyarakat Kepercayaan Penghayat Peneliti belum menemukan data secara kuantitatif berapa jumlah anggota penghayat keperayaan yang tidak memiliki KTP, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung, tokoh penghayat tidak bisa menyebutkan data pastinya, tokoh penghayat hanya menyebutkan 31 Wawancara dengan salah seorang tokoh adat Komunitas Kepercayaan Penghayat Sapta Darma (inisal SJ), pada 13 Februari 2022. 132
bahwa anggota penghayat tidak semua memiliki KTP, namun ada sebagian juga yang telah memiliki KTP, anggota penghayat yang memiliki KTP dengan cara mengkonversi agamanya menjadi agama Islam pada kolom agama yang ada di KTP, hal ini di lakukan dengan tujuan agar mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah dan agar mendapatkan beberapa bantaun baik bantuan kesehatan maupun bantuan sosial. Bagi anggota penghayat yang belum memiliki KTP bukan karena tidak mau memiliki identitas KTP, namun dalam proses pembuatan KTP anggota penghayat enggan atau tidak berkenan untuk mengkoveri keyakinannya. Karena pada kolom agama di KTP, wajib tertulis salah satu agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia, hal inilah yang menjadi penyebab mengapa masyarakat penghayat sebagian belum membuat KTP.32 Seperti penghayat Sapta Darma di Lampung Timur dan kepercayaan Samin di Kabupaten Tulang Bawang tidak semua anggotanya memiliki KTP. Bahkan penghayat yang telah memiliki KTP pun dalam kolom agamanya ada yang tertulsi Islam bahkan sebagian masih kosong. Hal ini karena Pemerintah Daerah atau Kelurahan/Desa mempersepsikan masyarakat kepercayaan penghayat Sapta Darma sebagai masyarakat yang tidak menganut agama resmi yang diakui oleh negara. Negara hanya mengakui enam agama, sedangkan aliran kepercayaan leluhur tidak masuk katagori agama resmi. Ketika dalam KTP kolom agama tertulis kosong, maka tidak jarang masyarakat penghayat Sapta Darma tidak mendapatkan pelayanan ketika berkaitan dengan legalitas administrasi hukum. Selain kepercayaan penghayat Sapta Darma, kepercayaan penghayat Amanat Keagungan Ilahi (AKI) yang berlokasi di Desa Negeri Agung Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur juga megalami kendala dalam melegalitaskan perkawinan adatnya. Bagi masyarakat penghayat AKI yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka perkawinan yang dilakukan sesuai dengan undang- 32 Wawancara dengan salah seorang tokoh adat Komunitas Kepercayaan Penghayat Sapta Darma (inisal SJ), pada 13 Februari 2022. 133
undang yakni dicatatkan oleh lembaga Pencatatan Sipil, itupun KTP yang dimiliki dalam kolom agama tertulis agama Muslim, ditulisnya kolom agama Muslim hanya untuk mempermudah administrasi (konversi agama), namun keyakinannya bukan muslim, yakni masih meyakini kepercayaan penghayat yang dianut. Bagi masyarakat kepercayaan penghayat yang memegang teguh keyakinan penghayat murni, maka tidak bersedia untuk melakukan koversi agama, akibatnya tetap memiliki KTP, namun kolom agama dalam KTP kosong tidak tertulis agama manapun, hal ini karena persepsi pemerintah Daerah atau Kelurahan/Desa masyarakat kepercayaan penghayat merupakan masyarakat yang agamanya tidak resmi diakui oleh negara. Negara hanya mengakui agama resmi hanya ada 6 (enam) agama, sedangkan aliran kepercayaan penghayat leluhur tidak masuk katagori agama resmi. Ketika dalam KTP kolom agama tertulis kosong, maka tidak jarang masyarakat penghayat AKI tidak mendapatkan pelayanan ketika berkaitan dengan legalitas administrasi hukum. Hal ini karena adanya perbedaan penafsiran terhadap keyakinan kepercayaan tersebut. Kepercayaan penghayat ada yang menyebut sebagai agama dan ada yang menganggap hanya sebagai kepercayaan lokal saja. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97/PUU-XIV/2016, soal pencatuman kolom agama ditulis agama kepercayaan penghayat. MUI Pusat menilai MK kurang cermat, karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan. Dalam putusan MK tersebut dijelaskan bahwa "negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan di Indonesia dapat mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Melalui putusan tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 6 (enam) agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.33 33 Kristian Erdianto, Artikel ini telah tayang di dengan judul "MK: Hak 134
Ditambah lagi dengan adanya UU. No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. UU ini menyebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk orang Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hucu (Confusius).34 Muatan dalam Undang-Undang ini akhirnya melahirkan istilah-istilah terkait agama dengan "agama resmi" dan "agama yang belum diakui".35 Meskipun MK melalui putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah memutuskan tentang kesetaraan terhadap semua warga negara tanpa terkecuali namun sayangnya tidak ada harmonisasi sistem administrasi kependudukan secara nasional.36 Hal ini berdampak buruk terhadap masyarakat penghayat kepercayaan Sapta Darma untuk mendapatkan pelayanan publik dan hak sipil. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah ketika hendak melakukan pencatatan perkawinan secara resmi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang penganut kepercayaan Sapta Darma: "... Banyak warga penghayat yang ingin merevisi KTP. Ketika bertemu dengan petugas namun banyak petugas yang tidak tahu hasil keputusan MK tentang hak-hak sipil bagi kepercayaan penghayat. Jadi sangat tergantung (petugasnya) juga. Banyak petugas yang tidak seragam dalam memahami hasil putusan MK. Jadi sangat bergantung pada aparat di lapangan. Bahkan ada pula petugas yang punya stigma terhadap penghayat sehingga Penganut Kepercayaan Setara dengan Pemeluk 6 Agama", agama. akses 13 September 2018 34 Sihombing, "Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/ PUU-VII/2009," hlm. 177. 35 Syafi'ie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," hlm. 678. 36 Peri Gustiranda Gomgom T. P Siregar, Rudolf Silaban, "'Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Di Kota Medan,'" JURNAL RECTUM 2, no. 2 (2020): 80-83, 135
terkesan tidak mau melayani. Ada yang secara pribadi sudah tahu aturan dan hasil keputusan MK tapi terkesan 'oh form-nya habis, belum tercetak' 1001 alasan karena mungkin tidak mengerti".37 Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh kepercayaan penghayat AKI, meskipun MK telah memutuskan tentang kesetaraan terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, namun dilembaga pemerintah Desa, Kecamatan dan Provinsi tidak ada harmonisasi sistem administrasi kependudukan secara nasional, hal ini berdampak kesulitan bagi masyarakat kepercayaan penghayat untuk mendapatkan pelayanan public dan hak sipil, salah satunya kesulitan ketika hendak melakukan pencatatan perkawinan secara resmi. Peneliti menemukan permasalahan lain dari sulitnya akses legalitas perkawinan keperayaan penghayat. Meskipun masyarakat keperayaan penghayat telah memiliki KTP, masyarakat penghayat masih terkendala dalam melegalkan perkawinan adat penghayatnya kepada Kantor Penatatan Sipil. Sulitnya akses legalitas tersebut salah satunya di sebabkan adanya persyaratan bahwa petugas penghayat yang menikahkan secara adat sebelumnya telah terdaftar pada Kementerian, sedangkan untuk mendaftarkan petugas penghayat kepeda Kementerian, syaratnya adalah organisasi keperayaan penghayat telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau biasa disebut SKT, untuk memiliki SKT sebuah organisasi keperayaan penghayat syaratnya adalah keberadaan organisasi keperayaan penghayat telah tersebar minimal tiga Kabupaten. Faktanya keberadaan organisasi penghayat yang ada di Daerah Provinsi Lampung tidak tersebar di tiga Kabupaten, namun hanya ada di satu Desa bahkan dipelosok pedalaman, seperti misalnya keperayaan penghayat Samin yang hanya ada di Kabupaten Tulang Bawang, keberadaannya ada di pedalaman sawit Keamatan Gedung Aji. 37 Wawancara dengan salah satu Tokoh Adat Komunitas Kepercayaan Penghayat Sapta Darma (inisal K), 13 Desember 2020. 136
6. Melestarikan Ajaran Murni Leluhur Kepercayaan Penghayat Faktor sebagaimana di atas merupakan kendala secara umum, namun peneliti menemukan alasan secara subyektif dari masyarakat penghayat sendiri yang dijadikan alasan mengapa masyarakat penghayat perkawinannya tidak dilegalkan atau dicatatkan. Terdapat argumentasi unik yang disampaikan oleh tokoh keperayaan penghayat terkait dengan alasan mengapa perkawinan hanya dilakukan secara adat penghayat. Menurut salah satu tokoh Sapta Darma (SR), perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma merupakan suatu hak pribadi manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Ini merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci. Selanjutnya pada aplikasinya hal ini merupakan hubungan horisontal antara hak warga negara dengan pemerintah.38 Sedangkan alasan mengapa pernikahan Samin tidak dicatatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, alasannya adalah karena penghayat Samin mengikuti Nabi Adam dan Siti Hawa. Argumentasi penghayat Samin adalah pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili bapak-ibu yang juga "manusia". Bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses sikep-rabi (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut Samin (Putu Adam) hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (jagat whong-whong) masa lalu seorang diri, maka Yai (Tuhan) menurunkan Adam ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (ora suwung), Adam sikep-rabi (kawin) dengan Hawa (Ibu Hawa) yang disaksikan oleh Yai (Tuhan), tidak disaksikan lainnya.39 Sedangkan penghayat Amanat Keagungan Ilahi dan penghayat Kodrat Alam mengatakan tidak mengenal pencatatan pernikahan, alasannya karena tidak diajarkan oleh nenek moyang leluhurnya. Masyarakat 38 Wawancara dengan tokoh Penghayat Sapta Darma (SR) 26 Februari 2022. 39 Wawancara dengan tokoh Penghayat Samin (GH) 16 Februari 2022. 137
Samin tidak disentuh oleh budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Tabel: 7. Alasan Subyektif Mengapa Perkawinan Tidak Dicatatkan Merujuk hasil Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 maka seyogyanya penyetaraan kedudukan antara penghayat kepercayaan dan agama di Indonesia sudah dapat diterapkan atau diimplementasikan terhadap pelaksanaan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga para penghayat kepercayaan yang aliran kepercayaannya tercantum dalam putusan ini harus tunduk dan taat terhadap segala ketentuan UUP. Peristiwa ini tentu juga berlaku bagi masyarakat Samin dimanapun mereka berada, tidak terkecuali bagi masyarakat Samin di Kabupaten Tulang Bawang. Namun faktanya masyarakat penghayat Samin di Kabupaten Tulang Bawang belum berkenan untuk melakukan pencatatan kepercayaan karena mereka mengingkan agar kepercayaan mereka dapat diakui sebagai suatu agama di Indonesia, dengan apa yang mereka sebut dengan "Agama Adam". Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis laksanakan bahwa pengimplementasian Putusan MK No.97/PUU/XIV/2016 terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin masih belum 138
dapat diterapkan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih sulitnya pembentukan pemahaman dan kesadaran masyarakat Samin akan pentingya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan negara baik Undang-Undang maupun aturan hukum yang lain dalam kehidupan masyarakat tersebut, khususnya mengenai aturan- aturan dalam hukum perkawinan, dimana hal tersebut harus dilakukan guna menegakkan dan menjamin kepastian hukum di Indonesia. Dari faktor ini, dapat dikatakan bahwa mengapa masyarakat keperayaan penghayat masih melakukan perkawinan secara adat penghayat argumentasi masyarakat keperayaan penghayat adalah individu yang bahwa perkawinan merupakan sebuah sifatnya adalah lebih kepada hak pribadi, yang korelasinya langsung hubungannya antara manusia dengan Tuhan, argumentasi lain adalah masyarakat keperayaan penghayat ingin melestarikan ajaran nenek moyang leluhur mereka, leluhur mereka dalam proses perkawinan juga tidak dicatatakan, ajaran leluhur ini harus terus dijaga dan dilestarikan karena diyakini memiliki nilai-nilai sekaralan. Bahkan untuk menguatkan argumentasi tersebut, masyarakat keperayaan penghayat juga mengambil rujukan seperti Nabi Adam dan Hawa, yang mana perkawinan antara keduanya juga tidak di catatkan, bahkan yang menjadi saksi bukan manusia tapi yang menjadi saksi adalah Tuhan. ikatan 7. Kurangnya Sosialisasi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh penghayat kepercayaan Ilmu Ghoib Kodrat Alam yang ada di Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan tokoh kepercayaan penghayat Kerohanian Samin di Kabupaten Tulang Bawang mengutarakan bahwa sistem perkawinan yang dilakukan secara adat kepercayaan penghayat bukan berarti masyarakat kepercayaan penghayat sebagai warga negara Indonesia tidak mentaati peraturan hukum perkawinan, namun masyarakat penghayat belum mengerti tentang regulasi sistem prosedur atau tata cara perkawinan yang 139
harus dicatatkan oleh lembaga pencatatan sipil, hal ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi secara massif dari pemerintah sampai pada akar rumput khususnya masyarakat pedalaman penghayat yang letaknya terpencil terkait dengan hasil Putusan MK No.97/PUU/ XIV/2016, kurangnya sosialiasi terhadap hasil putusan MK tersebut mengakibatkan tokoh adat penghayat sendiri tidak mengetahui bahwa pemerintah melalui MK telah memutuskan terkait dengan hak-hak komunitas penghayat.40 Selain belum memahaminya hasil putusan MK tersebut terdapat kendala lain, yakni belum ada petugas resmi yang berwenang untuk menandatangani surat perkawinan adat kepercayaan yang ditunjuk atau ditentukan oleh organisasi penghayat. Seyogyanya organisasi kepercayaan penghayat menunjuk siapa yang memiliki kewenangan mencatat dan menandatangani perkawinan adat kemudian nama petugas yang ditunjuk oleh organisasi penghayat didaftarkan untuk ditetapkan oleh Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan. Peristiwa ini terjadi pada masyarakat kepercayaan Ilmu Ghoib Kodrat Alam. Menurut ketua atau tokoh kepercayaan Kodrat Alam, tidak ditunjuknya petugas yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan karena memang belum memahami alur regulasi dan syarat-syarat pendaftaran petugas pencatatan perkawinan penghayat yang harus didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan. Tidak adanya petugas penghayat yang didaftarkan pada Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan, sehingga sampai saat ini perkawinan masyarakat kepercayaan Ilmu Ghoib Kodrat Alam dilakukan hanya secara adat penghayat. Dari pembahasan sebagaimana di atas, dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini: 40 Wawancara dengan tokoh Penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam, 21 Januari 2022. 140
Tabel: 8. Analisis Teori Faktor Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut hemat peneliti, bahwa seyogyanya ada upaya dari pemerintah untuk lebih memperhatikan bahwa komunitas adat kepercayaan penghayat adalah masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lainnya sehingga perlakuannya tidak bisa disamakan dengan masyarakat modern. Memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama adalah hak asasi manusia yang dimiliki semua warga negara Indonesia, tertulis dalam Konstitusi Indonesia Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 "Bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Sebagaimana Pasal 6 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelelaskan bawah: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah". Artinya bagi masyarakat yang berbeda dalam hal ini masyarakat kepercayaan penghayat tetapi diperlakukan sama seperti pada masyarakat pada umumnya, maka melahirkan ketidakadilan. 141
BAB VIII DAMPAK PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PENGHAYAT Perempuan penghayat mengalami bentuk kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural terkait dengan SKT dan pemuka penghayat terdaftar pada Kementerian. Kekerasan kultural seperti relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dengan tidak diakuinya perkawinan adat penghayat secara hukum negara, tentu hal ini memberikan dampak bagi masyarakat kepercayaan penghayat khususnya bagi suami istri yang memiliki ikatan perkawinan ketika suami istri tersebut terjadi sengkata perkawinan, yaitu terkait dengan hak-haknya yang harus diperoleh secara adil, seperti hak harta bersama, hak harta waris, dan status nasab anak yang dilahirkan. A. Hak Harta Bersama dan Hak Waris dalam Sengketa Perceraian Hasil penelitian yang dilakukan di Daerah Provinsi Lampung, terdapat beberapa masyarakat kepercayaan penghayat yang melakukan perkawinan secara adat sehingga tidak memiliki bukti perkawinan yang resmi (otentik), dalam arti tidak memiliki Buku Perkawinan sebagaimana pada umunya perkawinan yang dicatatkan secara resmi di KUA dan Pencatatan Sipil yang mendapatkan Buku Perkawinan. Implikasi dari perkawinan yang dilakukan secara adat 142
penghayat selain tidak mendapatkan Buku Perkawinan bagi pasangan penghayat yang menikah, menyebabkan tidak ada kepastian hukum khususnya bagi perempuan dan anak-anak mereka ketika terjadi sengketa dan menuntut hak-hak keadilan ke Pengadilan, seperti hak asuh anak, hak harta bersama untuk perempuan (istri) dan hak waris, karena tidak ada bukti otentik pencatatan perkawinan. 1 Sebagaimana di atas, model perkawinan penghayat Samin yang tidak dicatatkan secara resmi di lembaga Pencatatan Sipil, berdampak pada perceraian. Namun faktor perceraian bukan hanya disebabkan karena tidak dicatatakan, namun juga disebabkan karena pada masyarakat Samin syarat perkawinan tidak mengenal batas minimal usia perkawinan, karena tidak adanya aturan tentang batas usia sebagai syarat perkawinan, maka terjadi praktik perkawinan yang usianya masih relatif muda, konsekuwensi perkawinan di usia muda maka secara mental, psikologis serta biologis belum dapat dikatakan siap, dengan menikah di usia muda ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Pasal 2 ayat (2) UUP telah jelas mengatur bahwa perkawinan dikatakan sah secara hukum adalah perkawinan yang dicatatkan oleh negara, selain itu di dalam UUP juga jelas mengatur batas usia perkawinan, dalam UU. No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan mengabaikannya UUP tersebut sebagai penyebab dirugikannya perempuan dan anak warga Samin. ini sebagaimana diungkapkan oleh tetangga warga penghayat Samin, sumber wawancara atas nama PS (non Samin), belau menuturkan bahwa, mengabaikannya aturan sebagaimana di atas berdampak pada anak yang dilahirkan dinilai sebagai anak di luar nikah, pihak pemerintah desa dan warga non-Samin menganggap dengan tidak memiliki akta kawin maka perempuan dan anak Samin tidak berhak mendapatkan harta waris, menurut PS, pernah terjadi Hal 1 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 22. 143
unsur pemaksaan bagi anak Samin untuk dinikahkan, masyarakat Samin menilai perempuan yang sudah mampu memasak dan belum kawin menjadi aib keluarga karena menerima stigma sebagai perempuan/gadis tua, meski masih usia anak.2 Terdapat persamaan antara penghayat Samin Tulang Bawang dan penghayat Sapta Darma Lampung Timur, persamaannya terelatak pada kedua penghayat tersebut terdapat dua golongan, dua golongan dianatara dua penghayat ini menentukan perkawinan dicatatan secara remsi dan atau memilih perkawinan dilakukan dengan cara adat penghayat saja. Pada masyarakat penghayat Samin terdapat dua golongan, yaitu penghayat Samin modern dan penghayat Samin murni. Sedangkan penghayat Sapta Darma juga terbagi dalam dua tipologi, yaitu Sapta Darma fundamental dan Sapta Darma beragama. Samin modern karakteristinya adalah yang menafsiri ajaran Ki Samin sesuai konteks masa kini yakni sekolah formal. Sedangkan kelompok Samin murni karakteristiknya tidak sekolah formal dengan dalih melestarikan ajaran Ki Samin. Dengan demikian, dalih tidak sekolah karena ingin mempertahankan jati dirinya agar tidak terpengaruh dari dunia luar. Samin murni beranggapan apa yang dilakukan warga Samin kini harus tetap kokoh sebagaimana era Ki Samin Surosentiko dan berprinsip teguh, tidak mengubah. Sebagaimana tidak sekolah formal, kawin hanya dilakukan oleh kedua orangtuanya yang tanpa dicatatkan untuk mendapat akta kawin, dan tidak mengubah kolom agama dalam KTP menjadi penghayat kepercayaan. Begitupun dengan penghayat Sapta Darma, golongan Sapta Darma fundamental karakteristiknya adalah berpegang teguh pada ajaran Wahyu Hardjosopoero yang dikenal dengan Panuntun Agung Sri Gutama, salah satunya adalah dengan tidak membuat KTP, dalam perkawinan juga tidak dicatatkan. Sedangkan Sapta Darma agama adalah golongan Sapta Darma yang menganut salah satu 2 Wawancara dengan Pak Selamet (non Samin), 07 Maret 2022 144
dari enam agama resmi yang ditentukan oleh pemerintah, namun dalam konteks tiologi, Sapta Darma agama tetap menjalani ritual keyakinan Sapta Darma sebagaimana yang diajarkan oleh Panuntun Agung Sri Gutama, memilih salah satu dari enam agama resmi bukan berarti keluar dari keyakinan Sapta Darma, hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan dari pemerintah baik pelayanan publik seperti pencatatan perkawinan maupun pelaynan sipil, seperti hak berpoitik. Karakteristik Sapta Darma agama maupun Samin modern berkenan untuk sekolah formal, pemikirannya sebagai generasi didikan formal menyadari bahwa perkawinan yang tak memiliki akta perkawinan (tidak dicatatkan sebagaimana ajaran Ki Samin dan Panuntun Agung Sri Gutama masa lalu) menderita kerugian bagi pelaku pasangan yang menikah, seperti anak dilahirkan terulis dalam akta lahir anak di luar kawin, kepala keluarga adalah seorang ibu (bukan bapak), dan kedudukan bapak dalam kartu keluarga tertulis dalam kolom lain-lain. Dari uaraian di atas, penghayat kelompok fundamentalis atau kelompok murni lebih memilih perkawinan dengan cara tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alasannya karena perkawinan merupakan suatu hak pribadi manusia, yang merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci, di luar itu merupakan hubungan horisontal antara hak warga negara dengan pemerintah, dan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kemurnian ajaran penghayatnya masing-masing, karena ajaran penghayat merupakan warisan leluhur yang harus dijaga keeksistensiannya. Masyarakat penghayat kelompok ini juga menyadarai bahwa perkawinan adat penghayat berdampak pada perceraian dan tidak diakui oleh negara. Sebagaimana perkawinan adat yang dilakukan secara adat kepercayaan penghayat juga berdampak pada perempuan kepercayaan Sapta Darma yang ada di Kabupaten Lampung Timur. 145
Implikasi dari perawinan adat tersebut yaitu membuka jalan kemudahan untuk mengucapkan kata kata perceraian. Artinya suami dengan mudah menceraikan istrinya tanpa alasan yang kuat. Kepercayaan Sapta Darma yang ada di Kabupaten Lampung Timur terjadi sengketa perceraian, yaitu berjumlah 5 (lima) kasus perceraian. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh kepercayaan Sapta Darma, perceraian yang terjadi pada masyarakat kepercayaan penghayat Sapta Darma dilakukan tanpa alasan yang jelas, dan ketika terjadi perceraian hak-hak perempuan penghayat sebagai istri, tidak diberikan hak-haknya secara adil oleh mantan suaminya. Hal ini dirasakan tidak adil oleh para perempuan- perempuan korban perceraian yang hak-hak pasca perceraian tidak diberikan secara prorposional. Hak-hak yang tidak dibagi secar adil seperti harta bersama (harta gono gini) dan hak waris. Impikasi lainnya adalah, ketika perempuan-perempuan kepercayaan penghayat yang menjadi korban perceraian sewenang-wenang dari suaminya, mengalami kesulitan di dalam menuntut hak-haknya ke lembaga Pengadilan. Disebabkan ketiadaan bukti-bukti otentik dari perkawinan yang dilakukan secara adat kepercayaan penghayat tersebut.3 Dari paparan di atas dapat terlihat bahwa para perempuan pengikut kepercayaan Sapta Darma mengalami dampak serius, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum, khususnya bagi istri dan anak-anak mereka ketika harus berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak istri dan anak-anak. Ketika rumah tangga mereka menghadapi problema, mereka tidak bisa menuntut haknya ke pengadilan, seperti hak asuh anak, hak harta bersama untuk perempuan (istri) dan hak waris karena mereka tidak memiliki bukti yang sah dan diakui oleh negara. Selain itu, tidak adanya bukti otentik perkawinan orang tua menjadikan mereka juga kesulitan ketika harus mengurus Akta Kelahiran Anak, 3 Hariyanti Novita, Hak-hak perempuan pasca perceraian: analisis ertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 90. 146
memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.4 Selain itu, anak juga akan mengalami beban psikologis karena dinilai sebagai anak haram/ anak hasil zina, sering menanggung perlakuan tidak adil dan stigma yang buruk di masyarakat. Tidak adanya bukti otentik pencatatan perkawinan juga menyebabkan perkawinan rawan akan perceraian dan perselingkuhan.5 Hal yang sama juga dialami oleh beberapa perempuan penghayat Amanat Keagungan Ilahi (AKI) yang ada di Kabupaten Lampung Timur yang menjadi korban perceraian. Hasil penelitian di daerah tersebut terdapat 4 (empat) pasangan keluarga yang mengalami perceraian dan dengan tidak adanya bukti Buku Perkawinan berimplikasi ketika sengketa perebutan hak-hak hasil perkawinannya, maka pihak perempuan (istri) mendapatkan kendala pada saat mengajukan permohonan perkara gugatan ke Pengadilan, karena syarat perceraian diantaranya adalah adanya Buku Perkawinan. Bukan hanya menyulitkan pihak perempuan, ketiadaan Buku Perkawinan orang tuanya, juga berimplikasi terhadap anak mereka yaitu kesulitan untuk memiliki Akta Kelahiran. Ketiadaan Akta Kelahiran seorang anak akan mengalami kendala ketika harus memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.6 Selain itu, anak akan mengalami beban sikologis, disebabkan oleh masyarakat dicap sebagai anak haram/anak hasil zina. Secara sosial, anak juga harus menanggung perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat akibat ketiadaan ayah dalam status silsilahnya. Tidak adanya bukti otentik 4 Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Dan Perlindungan HAM," Jurnal Konstitusi, 2013, p. 241, 5 Habib Shulton Asnawi, "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)," Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 1, no. 1 (2016): 48, 6 Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Dan Perlindungan HAM," Jurnal Konstitusi, 2013, 241, 147
pencatatan perkawinan juga akan menyebabkan rawan terhadap perceraian dan perselingkuhan.7 Perceraian yang berujung sengketa juga terjadi pada pasangan yang menganut kepercayaan penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam, yang berlokasi di Desa Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 3 (tiga) keluarga yang mengalami perceraian, dari 3 (tiga) keluarga tersebut, 1 (satu) keluarga yang tidak terjadi sengketa perebutan hak-hak dari perkawinannya. Hasil wawancara dengan salah satu perempuan kepercayaan Ilmu Ghoib Kodrat Alam Ibu (S), beliau menjelaskan bahwa harta besama selama perkawinan tidak dibagi oleh suaminya, hal ini diutarakan langsung oleh Ibu S, beliau seakan merasakan ketidakadilan karena tidak diberi hak bagi secara adil dari harta bersama (gono-gini) dari hasil perkawinannya selama 20 tahun.8 Menurut Ibu S, ketiadaan Buku Perkawinan menyulitkan dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan. Merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Sabilatus Safina dan Fauzul Aliwarman, praktek perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat selama ini masih banyak terjadi yang hanya dilakukan di bawah tangan.9 Sistem perkawinan yang hanya dilakukan di bawah tangan akan berdampak bukan hanya merugikan bagi pasangan yang bersangkutan, namun juga berdampak pada keturunannya.10 Ketika terjadi sengketa perceraian, harta dari hasil perkawinan yang diberikan oleh pihak suami tetap diberikan secara suka rela, istri dan anak tetap menerimanya apa adanya. Ketika terjadi perceraian harta warisan jika suami memiliki etikad baik maka harta 7 Asnawi, "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/ PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)," 48. 8 Wawancara dengan Masyarakat Kepercayaan Ilmu Ghoib Kodrat Alam (Ibu S), 20 Januari 2021. 9 Fauzul Aliwarman Rizky Sabilatus Safina1, "Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi 1, no. 1 (2020): 590. 10 Harpani Matnuh, "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016): 903. 148
waris dimuasyawarhkan atau dinegosiasikan sehingga menemukan kesepakatan bersama. Dan jika hasil negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan, hal tersebut juga tidak dapat berlanjut kejalur litigasi (Pengadilan), karena perkawinan yang dilakukan tidak sah secara hukum.11 Inti implikasi dari sistem perkawinan yang dilakukan secara adat penghayat adalah, tidak adanya kepastian hukum, pertama dari bukti otentik dari peristiwa perkawinan tersebut, yang tidak memiliki Buku Perkawinan dari peristiwa perkawinan yang dilakukan secara adat kepercayaan tersebut, yang kedua adalah kepastian hukum dalam konteks status istri dan anak-anak dari hasil perkawinan yang dilakukan secara adat tersebut. Secara adat kepercayaan proses perkawinan yang dilakukan secara adat kepercayaan memang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran leluhur kepercayaan penghayat, namun dalam perspektif yuridis perundang-undangan negara Indonesia, sistem perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak dapat pengakuan secara hukum negara. Dari hasil penelitian, sumber data menyebutkan bahwa belum ada perlindungan hukum yang mengandung norma affirmative action, aturan tentang pelayanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan tidak memberikan penguatan dan kemudahan, tetapi justru mempersulit dan memperlemah kedudukan komunitas kepercayaan penghayat. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip CEDAW yang memiliki tujuan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan (lihat Pasal 1 Konvensi CEDAW tentang prinsip don-diskriminasi dan persamaan). Hal inilah yang ditekankan dalam Konvensi CEDAW yaitu prinsip persamaan dan keadilan merupakan sebuah keharusan. Keharusan karena prinsip keadilan serta kesetaraan merupakan sebuah perwujudan HAM yang dimiliki 11 Rizky Sabilatus Safina, "Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," 591. 149
oleh semua umat, khususnya kaum perempuan.12 Prinsip persamaan dan keadilan dalam hukum yang tertuang di dalam CEDAW sebagaimana di atas, sejalan dengan hukum konstitusi Indonesia (UUD 1945). Di dalam UUD 1945 di jelaskan tentang pentingnya menegakkan prinsip "equality before the Law". Prinsip ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hal ini tentu sejalan dengan asas-asas negara hukum salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the Law) prinsip ini dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Persoalan pencatatan dalam fikih klasik bukan menjadi sesuatu yang signifikan bila dibandingkan dengan tolak ukur kehidupan modern saat ini, akan tetapi bila ide moral mengacu kepada semangat Al-Qur'an sangat jelas sekali bahwa Al-Quran secara langsung memerintahkan perlunya sistem administrasi yang rapi dalam urusan hutang piutang maupun transaksi perjanjian, sehingga masalah yang berhubungan dengan perbuatan hukum seseorang seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan yang mempunyai akibat hukum lebih kompleks, pencatatan mempunyai peran yang lebih penting. Prinsip equality before the Law dan regulasi yang mengatur upaya perlindungan HAM khususnya HAM perempuan, pada dasarnya semangatnya sama dengan Islam. Islam adalah agama yang mengangkat harkat derajat kaum perempuan.13 Sejak awal kedatangannya, Islam memberikan keadilan terhadap perempuan. Selain itu, Islam juga merevisi perlakuan tradisi Jahiliyah terhadap 12 Habib Shulton Asnawi, Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan, hlm. 27. 13 Muhammad Ibrahim Salim, Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah, Jakarta: Gema Insani, 2022. 150
perempuan, seperti memberikan hak talak bagi isteri (khulu') ketika terjadi ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya,14 perempuan berhak mewarisi dan memiliki kekayaan dan berhak men-tasharrufkannya15 dan perempuan memiliki hak penuh untuk memelihara anaknya (haq al-hadlanah). Selanjutnya, dalam masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam, Islam datang membawa prinsip persamaan di antara manusia.16 Dari fakta perempuan penghayat yang terhadap hak-haknya seperti harta bersama dan harta waris, hal ini tentu bertentangan dengan Islam. tidak mendapatkan ketidakadilan B. Hak Politik dan Layanan Publik Berdasarkan penelitian yang dilakukan di masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur selama ini tidak mendapatkan hak politik, termasuk perempuan penganut kepercayaan penghayat. Hak politik dalam arti bahwa masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur tidak dilibatkan untuk mengikuti kontestasi memilih dan dipilih, bahkan menjadi panitia TPS Pemilu saja masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur tidak pernah dilibatkan, selain itu juga tidak pernah ada yang menjadi pejabat struktur di kelurahan, misalnya diberikan kepercayaan menjadi RT, RW, Carek, Sekretaris Desa, Bendahara dan Kepala Desa. 14 Baca QS. Al-Ahzab: 28-29. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 (i), "bahwa yang dimaksud dengan khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya". Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjenbinbaga Islam, 1998), hlm. 14 15 KHI Pasal 171 (c) Bahwa bagi laki-laki atau perempuan berhak menjadi ahli waris, yakni: "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Baca Departemen Agama RI, ibid, hlm. 81 16 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam, cet. Ke-1, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 33-37 151
Berdasarkan wawancara dengan salah satu Tetuah Adat kepercayaan penghayat Samin di pedalaman sawit Gedung Aji Lama Kabupaten Tulang Bawang, menyatakan bahwa penganut aliran kepercayaan penghayat Samin selama ini tidak pernah diberikan blangko pencoblosan pemilihan umum, baik pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, selama ini tidak pernah ada petugas pemilihan umum yang datang ke komunitas penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur untuk memberikan blangko penjoblosan.17 Senada juga disampikan oleh tokoh masyarakat penganut aliran kepercayaan/kebatinan Ilmu Ghoib Kodrat Alam di Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah bahwa "anggota masyarakatnya selama hidup ini masih mendapatkan perlakukan dan stigma negative oleh masyarakat umum, tekanan spikologis/sikis juga di alami oleh masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam", dengan adanya stigma negative maka banyak masyarakat penganut kepercayaan Ilmu Ghoib Kodrat Alam yang mengasingkan diri atau sengaja mengucilan di daerah terpencil. Ketika banyak masyarakat penganut kepercayaan penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam terasingkan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya secara maka secara otomatis pemenuhan hak-hak dan pelayanan public banyak tidak di dapat atau terpenuhi. Sebenarnya bukan hanya panganaut aliran kepercayaan Ilmu Ghoib Kodrat Alam saja namun banyak aliran-aliran kepercayaan penghayat yang mendapatkan nasib dan perlakuan yang sama. Selain hak politik, masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur juga mendapatkan perlakuan diskriminasi di bidang layanan publik. Misalnya tidak diberikannya hak-hak akses terhadap layanan publik yang disediakan oleh negara, seperti pelayanan perbankan, pendidikan, kesehatan, pencatatan sipil untuk pernikahan, layanan sekolah dan pelayanan publik lainnya, serta 17 Hasil interview dengan salah tokoh masyarakat penganut aliran kepercayaan Kerohanian Samin di Kabupaten Tulang Bawang. 25 Februari 2022 152
tidak pernah diberikan peran sosial lainnya. Menganut kepercayaan juga kesulitan untuk membuat surat kelakuan baik. Karena untuk membuat surat kelauan baik sebelumnya harus mengisi formulir dengan kolom agama. Sedangkan di Indonesia hanya ada 6 agama yang difasilitasi pemerintah. Hak politik masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur khususnya di Provinsi Lampung ditinjau dari persepektif hukum hak hak asasi manusia (hukum HAM), maka dapat dikatan bahwa fakta tidak terpenuhinya hak politik bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur telah bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip dasar yang tertuang di dalam ketentuan hukum HAM. Ketentuan hukum HAM yang mengatur tentang keharusan pemenuhan hak politik bagi warga Negara tanpa terkecuali termaktup di dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konvensi internasional, perlindungan terhadap hak memilih maupun dipilih tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa, "Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: artinya adalah (a). Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b). Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para 153
pemilih; (c). Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan". Pasal 25 ICCPR ayat (a) dan (b) di atas yang menjelaskan "Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; "Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih". Jelas bahwa memilih dan dipilih serta ikut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang seyogyanya harus diperoleh setiap warga Negara tanpa terkeculai. Hak memilih dan dipilih serta ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas merupakan HAM yang wajib perlindungan dan pemenuhannya. Melihat fakta dilapangan bahwa yang mana tidak terpenuhinya hak politik dan tidak serta ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dialami oleh masyarakat penganut aliran kepercayaan pengahyat leluhur khususnya di Provinsi Lampung jelas bertantang dengan ketentuan ICCPR sebagaimana di atas. Dalam UUD 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerin- tahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik. 154
Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas- luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pasal 43 Ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mencantumkan ketentuan hak warga negara tersebut sangat gamblang dalam kalimat "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak." Hak politik untuk memilih bersifat lintas batas etnis dari suku apapun yang ada di Indonesia, maupun geografi baik yang berada di teritorial Indonesia atau pun di luar negeri, selama yang bersangkutan berkedudukan hukum sebagai warga negara Indoneisa. Tidak terkecuali bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur, tetap memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak." (Pasal 43). ICCPR, UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada prinsipnya sama-sama menyerukan pemenuhan HAM dalam berpolitik, baik politik praktis maupun tidak. Selain itu juga menyerukan kesetaraan dan kedudukan yang sama dimuka hukum (atau biasa disebut sebagai prinsip equality before the law, tidak ada pembedaan sedikitpun meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, keyakinan, kepercayaan dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak- hak tersebut (hak politik yang sama). Hak politik warga negara khususnya hak politik bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur yang peneliti fokuaskan di Provinsi Lampung, merupakan seyogyanya bagian dari 155
hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terkeculai bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak memilih dan dipilih (politik) semata yang dapat di sebut sebagai keniscayaan pemenuhan HAM, namun juga pemenuhan terhadap layanan public juga merupakan HAM yang harus niscaya pemenuhannya. Namun faktanya bukan hanya hak politik yang terabaikan bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur, hak layanan public juga mengalami hambatan-hambatan serta pelanggaran-pelanggaran dalam pemenuhannya. Ketika masyarakat penganut kepercayaan penghayat tidak mendapatkan pelayanan public dalam konteks pendidikan dan informasi dalam bentuk lainnya, maka ini merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal ini termaktup dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU HAM (1). Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Ketika masyarakat penganut kepercayaan penghayat tidak mendapatkan pelayanan public dalam konteks pelayanan kesehatan 156
yang baik maka ini merupakan pelanggaran HAM. Hal ini termaktup dalam UU. HAM Pasal 62 "Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya". Dalam kontek kesehatan, masyarakat penganut kepercayaan penghayat sampai saat ini juga masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan kesehatan, baik yang berbentuk informasi, bantun medic, penyuluhan kesehatan masyarakat termasuk rawat inap di RS, ketika kolom agama di KTP tidak tertulis salah satu agama resmi maka masih banyak petugas yang enggan untuk melayani, secara otomatis petugas mengetahui kalau mereka adalah penghayat kepercayaan, ketika mendapati petugas yang fanatic terhadap agama maka yang ada di benak petugas tersebut adalah "orang kafir" primitive, sebagaiamana keterangan tokoh kepercayaan penghayat yang tidak bersedia disebutkan namanya. Hal ini terjadi di salah satu Klinik di Kabupaten Tulang Bawang (namun peneliti tidak menyebutkan Klinik yang dimaksud). Minimnya kesetaraan dan keadilan dalam konteks kesehatan adalah pelanggaran HAM. C. Kedudukan dan Status Anak yang Dilahirkan Perkawinan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan berdampak terhadap kedudukan dan status anak yang dilahirkan. Mengutip Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. 157
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah diantaranya adalah anak mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya, beban sikologis disebabkan oleh masyarakat dicap sebagai anak haram/anak hasil zina. Secara sosial, anak juga harus menanggung perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat akibat ketiadaan ayah dalam status silsilahnya. Apalagi jika dikaitkan dengan ketiadaan relasi perdata dengan ayah biologisnya, eksistensi anak sebagai warga negara tereduksi secara sistematis. Ini bisa dilihat dari UU. No. 23 Tahun 2006 yang mensyaratkan pembuatan Akta Kelahiran seorang anak harus disertai dokumen perkawinan resmi dari negara. Ketiadaan Akta Kelahiran, seorang anak akan mengalami kendala ketika harus memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.18 Tanpa adanya Akta Kelahiran tentu ini akan berimplikasi anak tidak mendapatkan "hak waris" hal ini sangat merugikan hak anak.19 Dalam kasus perkawinan 'tidak sah', anak tidaklah layak menyandang status bersalah, baik secara hukum negara maupun norma agama, karena kelahirannya di luar kehendaknya sendiri. Selain terkendala dalam pembuatan Akta Kelahiran, perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak terhadap hak waris bagi anak. Hak mewaris anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Oleh karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Meskipun MK telah memutuskan tentang status anak diluar nikah memalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, namun hasil 18 Tri Hendra Wahyudi, "Negara Harus Melindungi Hak Anak" MAHKAMAH diunduh 12 Oktober 2022. 19 Syafran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin", E:\Mahkamah Konstitusi\Putusan MK\1715-html, diunduh 12 Desember 2012. 158
putusan MK ini masih menjadi kendala lain bagi masyarakat penghayat, yaitu tidak memahaminya bagaimana prosedur tes DNA. Selain tidak memahaminya prosedur tersebut, tes DNA merupakan keperluan yang sangat membutuhkan biaya yang besar, apalagi berdasarkan hasil penelitian tingkat ekonomi masyarakat penghayat secara ekonomi masuk katagori ekonomi menengah kebawah, artinya putusan MK ini belum dapat dinikmati secara obsolut bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat. D. Dampak Perkawinan Adat Penghayat Terhadap Perempuan Tinjauan CEDAW dan Islam Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan dampak serius terhadap HAM perempuan. Ketiadaan bukti otentik perkawinan menyebabkan perempuan penghayat kesulitan untuk menuntut keadilan ketika terjadi sengketa keluarga seperti pembagian harta bersama, harta waris dan lain sebagainya. Meskipun negara Indonesia memiliki komitmen terhadap upaya perlindungan HAM khususnya pemenuhan hak persamaan di hadapan hukum, faktanya hingga saat ini kaum perempuan penghayat masih mengalami bentuk ketidakadilan dan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan struktural akibat adanya peraturan pemerintah terkait dengan syarat organisasi penghayat wajib memiliki SKT dan pemuka penghayat yang bertugas menikahkan anggota penghayat terlebih dahulu telah terdaftar pada Kementerian. Jenis kekerasan yang dialami perempuan penghayat tidak terlepas dari jenis kekerasan yang lain, dan inilah yang terjadi pada perempuan penghayat yang ada di Provinsi Lampung, seperti perempuan penghayat Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Penghayat Kodrat Alam. Ketika mereka mengalami kekerasan langsung, pada dasarnya kekerasan tersebut sebagai akibat dari kekerasan yang lain, yaitu kekerasan struktural dan kultural. Posisi perempuan penghayat tersebut yang lemah semakin mendukung mekanisme itu. Kelemahan mereka terletak pada banyak aspek, seperti relasi 159
kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara penghayat kepercayaan dan agama mayoritas, bahkan dalam aspek hukum yang secara eksplisit dan implisit banyak mendiskreditkan penganut kepercayaan penghayat. Kekerasan tidak langsung dari aspek hukum berawal dari ketidakharmonisan hukum antara Pasal 39 PP. No. 40/2019 dengan Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri menjelaskan syarat untuk menjadi petugas pencatatan perkawinan adat kepercayaan adalah organisasi kepercayaan penghayat telah memiliki legalitas kepercayaan yang terdaftar di Kementerian yang disebut sebagai Surat Keterangan Terdaftar atau disebut SKT. SKT dikeluarkan oleh Kementerian jika organisasi masyarakat kepercayaan telah memiliki keanggotaan minimal 3 (tiga) Kabupaten/Kota. Aturan tersebut mengharuskan adanya Pemuka Penghayat Kepercayaan dalam sebuah perkawinan, padahal tidak semua Kepercayaan mempunyai Pemuka Kepercayaan, termasuk penghayat Samin. Selain itu, untuk dapat dicatat perkawinannya, Penghayat Kepercayaan harus memiliki SKT (Surat Keterangan Terinventarisir) di pemerintahan, sedangkan penghayat Samin dan penghayat lainnya tidak memiliki SKT karena tidak bersedia disebut sebagai Kepercayaan, mereka menganggap apa yang mereka yakini adalah agama, yaitu agama Adam. Aturan ini tentu menjadi batasan yang sulit di damaikan karena penganut aliran kepercayaan penghayat juga memiliki aturan-aturan tersendiri dalam kehidupan keagamaannya. Jika dirunut lebih jauh, kebijakan negara memang sudah tidak adil dengan membedakan adanya agama yang diakui dan agama yang tidak diakui sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 PNPS Tahun 1965. Posisi penganut aliran kepercayaan penghayat semakin sulit karena di satu sisi oleh negara mereka tidak dianggap 160
sebagai agama, dan di sisi lain mereka sendiri juga enggan disebut Penghayat Kepercayaan. Kekerasan yang dilakukan oleh negara ini pada akhirnya menimbulkan efek domino yang sangat panjang dan merugikan perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat. Selain tidak dapat mengakses hak-hak sipil dalam mendapatkan layanan administrasi publik, mereka juga terhalangi hak-hak ekonominya. Selain itu mereka juga mengalami tekanan sosial akibat stereotipe yang ditujukan kepada mereka. Regulasi hukum ini secara tidak langsung berdampak terhadap HAM perempuan kepercayaan penghayat. Kekerasan ini pada akhirnya membawa dampak yang besar dalam kehidupan mereka, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak seperti tekanan psikis, sedangkan yang nampak seperti tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara yang sudah dijamin di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah seyogyanya bisa menghindari hal ini dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih mengakomodir kepentingan mereka. Misalnya soal persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat kepercayaan yang diatur dalam PP di atas. Dari fakta tersebut, perlu melihat sejauhmana implementasi CEDAW yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam upaya menghapus segala macam bentuk pelanggaran HAM perempuan di Indonesia, khususnya perempuan penghayat korban perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Negara Indonesia memiliki konsekuwensi untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam CEDAW tersebut secara komitmen, upaya penghormatan HAM perempuan dapat melalui rumusan perundang-undangan, program setrategis untuk menghapus segala mancam bentuk diskriminasi terhadap perempuan.20 20 Ache Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia" Dalam Sulistiyowati Irianto (Ed), Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006). 161
Inti konvensi ini adalah mengatur prinsip prinsip tentang hak hak perempuan dan menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan hak dan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Hak asasi perempuan dalam CEDAW didasarkan pada tiga prinsip: 1). Prinsip Kesetaraan, 2). Non-Diskriminasi dan 3). Prinsip Kewajiban Negara. Dalam konteks menjalankan prinsip kewajiban negara bahwa adalah yang meratifikasi CEDAW merupakan aktor menentu utama yang memiliki tanggungjawab untuk mengahapus segala macam ketidakadilan terhadap perempuan untuk dapat menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Aplikasi prinsip-prinsip CEDAW dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan khususnya perempuan kepercayaan penghayat seyogyanya menjadi program wajib yang di jalankan oleh pemerintah. Salah satu prinsip yang terkandung dalam CEDAW adalah prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Lebih penting lagi, kerangka tujuan, kewajiban, hak, pengaturan dan akuntabilitas hanya dapat dibangun melalui implementasi prinsip kewajiban negara ini. Melihat fakta di masyarakat penghayat, sistem pencatatan secara adat kepercayaan tersebut berdampak serius, yang berimplikasi terhadap hak-hak para pihak khususnya perempuan ketika dalam menghadapi proses hukum, dikarenakan tidak adanya bukti otentik sebagi bukti perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh para pihak. Dampak dari perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat terhadap hak asasi manusia perempuan pada dasarnya muncul dari kendala sulitnya masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat dalam mengakses legalitas perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil. Meskipun ada petugas yang ditunjuk oleh organisasi penghayat untuk menjadi petugas pencatatan perkawinan secara adat, petugas tersebut dan berkas-berkas data perkawinan yang dilakukan secara adat tidak dilaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil. Ditunjukknya 162
pemuka penghayat untuk menjadi petugas menikahkan warga penghayat yang sifat penunjukannya itu hanya kesepakatan bersama pada komunitas penghayat tersebut. Sekali lagi bahwa tidak adanya SKT bagi kelompok kepercayaan penghayat yang ada di tiga Kabupaten tersebut menjadi alasan inti mengapa organisasi kepercayaan penghayat tidak menunjuk sesepuh kepercayaan penghayat untuk menjadi petugas pencatatan perkawinan dan didaftarkan pada Kementerian, karena persyaratan untuk mendapatkan SKT sangat berat bagi komunitas kepercayaan penghayat, dan untuk mendapatkan SKT komunitas kepercayaan penghayat wajib memiliki keanggotaan minimal 3 (tiga) kabupaten. Ketidakberdayaan komunitas kepercayaan penghayat yang tidak memiliki SKT pada akhirnya banyak masyarakat kepercayaan penghayat, proses perkawinan yang dilakukan hanya dengan proses perkawinan adat kepercayaan penghayat, yang mana setiap kepercayaan penghayat memiliki ajaran-ajaran leluhur yang harus dilestarikan salah satunya adalah sistem perkawinan adat kepercayaan penghayat leluhur. Pada dasarnya, masyarakat kepercayaan penghayat tidak keberatan jika perkawinan adat kepercayaan dilegalkan melalui Kantor Pencatatan Sipil, namun yang memberatkan bagi komunitas kepercayaan penghayat adalah syarat pendirian organisasi kepercayaan mengahayat modern yang mana wajib memiliki anggota di 3 (tiga) wilayah Kabupaten atau Kota. Ketentuan wajib ini menjadi kendala bagi masyarakat penghayat untuk melegalkan perkawinannya yang telah dilakukan secara adat kepercayaan. Syarat yang menjadi kendala tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan negara yang meminta dan mengatur perkawinan harus di catatkan oleh lembaga negara belum mengandung klausul dan misi affirmative action bagi masyarakat kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung, ketentuan syarat tersebut jelas belum memberikan perlindungan dan memberikan kemudahanbagi masyarakat penghayat tapi justru 163
mempersulit dan melemahkan masyarakat kepercayaan penghayat untuk mendapatkan Buku Perkawinan. Berdasarkan kondisi perempuan penghayat sebagaiaman di atas, menurut paham penulis bahwa belum ada peran dan upaya yang dirumuskan oleh pemerintah secara khusus di dalam upaya melindungi hak-hak perempuan penghayat ketika mengalami kesulitan dalam berperkara untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, baik dalam bentuk regulasi hukum Perda maupun pendampingan melalui bantuan hukum dalam bentuk litigasi maupun dalam bentuk non-litigasi untuk perempuan penghayat. terhadap hak-hak masyarakat kepercayaan penghayat, MK telah mengeluarkan putusan yang cukup progresif melalui putusan MK No. 97/PUU-XIV//2016, menindaklanjuti putusan MK tersebut negara menerbitkan berbagai produk hukum, penerbitan produk hukum ini sebagai upaya memberikan ruang kesetaran antara "agama" dan "aliran kepercayaan" dalam dokumen kependudukan. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 tentang Blanko dan Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Pencatatan Sipil dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.471.17/10666/DUKCAPIL perihal penerbitan Kartu Keluarga dan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.21 Perlindungan Namun regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak kesetaraan bagi masyarakat komunitas kepercayaan penghayat. Permasalahannya adalah materi pengaturannya yang hanya mencantumkan redaksi "aliran kepercayaan" yang masih bersifat umum, bukan secara khusus menyebutkan nama dari aliran kepercayaan itu, padahal di Provinsi Lampung aliran kepercayaan cukup banyak, seperti kepercayaan Sapta Darma, Amanat 21 Muwaffiq Zuhri, "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan," Rechts Vinding 9, no. 3 (2020): 464. 164
Keagungan Ilahi dan Ilmu Ghoib Kodrat Alam. Selain redaksi "aliran kepercayaan" dalam data kependudukan, peran dan upaya dari pemerintah baik litigasi maupun non-litigasi khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan kepercayaan pengahayat ketika mengalami ketidakadilan pasca perceraiannya juga belum dapat dirasakan oleh perempuan kepercayaan penghayat. Belum terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak perempuan kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung sebagaimana di atas, ditinjau dari perspektif CEDAW, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip CEDAW belum diaplikasikan secara optimal oleh pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dari ketidakadilan yang dialaminya pasca perceraian. Misi Indonesia meratifikasi CEDAW adalah untuk mengapus segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan Indonesia. Namun faktanya, perempuan-perempuan kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung masih mengalami bentuk ketidakadilan. Perlindungan terhadap perempuan kepercayaan penghayat tersebut, sehingga diperlukan affirmative action dari pemerintah. Pemerintah khususnya pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu mengimplementasikan prinsip CEDAW secara optimal yaitu "Prinsip Kewajiban Negara". Kerangka program implementasi kewajiban negara tertuang dalam Pasal Kerangka 2, 3, 4, 5: yaitu dengan cara:22 1. Menjamin pelaksanaan anti diskriminasi terhadap perempuan 2. Melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi 3. Memenuhi segala hak-hak fundamental yang dimiliki sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan. Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh negara guna menjalankan kewajibannya yaitu:23 22 Sri Wiyanti Eddyono, Kak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, Jakarta: ELSAM, 2004. 23 Sri Wiyanti Eddyono, Kak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: 10. 165
Pasal 2, menekankan kewajiban negara dalam segi hukum yang meliputi antara lain: 1. Mengambil tindakan legislatif yang tepat (mengubah dan mencabut ketentuan yang diskriminatif, membentuk peraturan baru). 2. Menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. 3. Melakukan tindakan tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apa saja. 4. Tidak terlibat dalam tindakan atau praktek diskriminasi bagaimanapun terhadap perempuan dan menjamin penguasa dan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan kewajiban dalam konvensi. Pasal 3, menegaskan kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak perempuan. Pasal 4, menegaskan kewajiban negara untuk menyusun kebijakan khusus (mengutamakan pemenuhan hak secara de facto tidak saja de jure). Pasal 5, menegaskan kewajiban negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mengubah pola tindak tanduk sosial dan budaya dan prakteknya yang subordinat terhadap perempuan. Pasal 16, menegaskan konvensi perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Hak ini sebelumnya sudah diatur di dalam DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kewajiban negara dalam hal ini adalah membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi. Negara juga berkewajiban untuk mengambil kebijakan setrategis untuk perubahan peraturan-peraturan untuk dapat pendaftaran perkawinan di kantor Catatan Sipil yang resmi. 24 24 Sri Wiyanti Eddyono, Kak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: 10. 166
Substansi CEDAW pada hakekatnya selaras dengan prinsip- prinsip Islam yaitu keadilan dan mengangkat derajat kemanusiaan khususnya kaum perempuan. Al-Qur'an sendiri berbicara mengenai perlindungan HAM perempuan, Islam mengangkat derajat kemanusiaan, keadilan dan menghapus segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga sudah sewajarnya CEDAW dijadikan tolok ukur dalam menilai sejauh mana Hukum Keluarga Islam di Indonesia dapat diterapkan sesuai dengan prinsip- prinsip Islam yang sebenarnya. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Q.S. Al-Hujurat: 13. Islam diturunkan di bumi memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia yang utuh. Perempuan adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat kemuliaan. Islam hadir demi membela kelompok tertindas, baik secara struktural maupun secara cultural, yang dalam al-Qur'an disebut al-mustadh 'afin. Di antara kelompok al-mustadh 'afin yang paling menderita di masa itu adalah kaum perempuan. Tidak heran jika misi Rosulullah SAW terkait erat dengan upaya-upaya pembelaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan kaum perempuan. Rosulullah SAW sangat gigih mengikis budaya jahiliyah yang tidak manusiawi dan melecehkan kaum perempuan. Beliau memperjuangkan terwujudnya ajaran Islam yang akamonodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ajaran yang mengusung nilai- nilai keadilan dan kesetraan gender. Beliau secara tegas bertahap mengembalikan HAM perempuan sebagai manusia utuh dan merdeka.25 Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidak-adilan, terutama dalam relasi gender. Islam juga menolak budaya ptriarkhi atau budaya jahiliyah, budaya feodal dan semua system tiranik, despotic dan totaliter. Sebaliknya, Islam sangat vocal mendorong manusia 25 Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam,(Jakarta: Megawati Institut, 2014), hlm. 12. 167
untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal, yakni keadilan, kesetraan dan perlindungan terhadap HAM. Dari uraian tentang dinamika legalitas perkawinan adat masyarakat penghayat sebagaimana di atas yang berdampak terhadap HAM perempuan penghayat, dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini: Tabel: 9. Perspektif CEDAW dan Prinsip Kemuliaan Perempuan Menurut penulis, bahwa menegakkan prinsip-prinsip CEDAW sebagai hak asasi perempuan, pemerintah Provinsi Lampung seyogyanya memperhatikan konteks social dan budaya masyarakat, karena perbedaan dan kebutuhan masyarakat kepercayaan pengahayat memerlukan perhatian dan perlakuan khusus secara hukum, karena masyarakat kepercayaan penghayat adalah bangsa Indonesia yang memiliki ciri dan budaya unik yang berbeda dengan kondisi masyarakat pada umumnya, maka jika masyarakat yang berbeda 168
namun diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya secara hukum, maka akan melahirkan bentuk ketidakadilan. Pemerintah Provinsi Lampung, perlu memperhatikan kembali prinsip ketiga yang termuat di dalam CEDAW, yaitu "Prinsip Kewajiban Negara", dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu Daerah yang merupakan perwakilan Pemerintah Pusat sebagai pelaksana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW tersebut. 169
BAB IX ARAH BARU PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN PENGHAYAT Pengesahan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, bukan saja sebatas untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Lebih daripada itu, pengesahan RUU ini merupakan bagian dari menyelamatkan bangsa Indonesia. A. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Penghayat langkah progresif, Mahkamah Konstitusi dalam upaya perlindungan HAM masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat di Indonesia. Melalui Putusan Nomor 97/ PUU-XIV/2016, MK memposisikan pemeluk aliran kepercayaan pengahayat dengan pemeluk agama-agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia pada posisi derajat kesetaraan yang sama. Latar belakang MK mengabulkan gugatan penganut aliran kepercayaan karena selama ini penganut penghayat mengalami ragam diskriminasi akibat ajaran kepercayaan yang dianutnya.1 (MK) melakukan Munculnya diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan penghayat bermula adanya ketentuan yang terdapat dalam UU Perubahan Administrasi Kependudukan yang menyebabkan kosongnya kolom agama pada dokumen kependudukan. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU 1 Oki Wahju Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung", Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 7, No. 1, Juli 2016, hlm. 36-37. 170
No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013. Pasal 61 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 mengatur tentang sejumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam KK yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama. Sementara Pasal 61 ayat (2) mengatur tentang pengosongan kolom agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan. Sedangkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Pasal 61ayat (1) dan ayat (2) dalamkonteks pengurusan KTP Elektronik. Berdasarkan Pasal 64 ayat (5), kolom agama dalam KTP Elektronik bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan adalah tidak diisi atau dikosongkan. Dengan adanya putusan MK tersebut, saat ini aliran kepercayaan mempunyai hak untuk mencantumkan kepercayaannya dalam kolom KTP dan KK. Hal ini didasarkan pada hak kebebasan beragama yang telah dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan tersebut diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tepatnya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2).2 Putusan tersebut merupakan titik−awal atas pengakuan negara terhadap eksistensi aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Keberadaan putusan juga menjadi awal pengakuan negara terhadap status hukum aliran kepercayaan yang berimplikasi pada adanya jaminan dan perlindungan hukum dari negara atas aliran kepercayaan. Dengan adanya jaminan dan perlindungan hukum tersebut, keberadaan para penganut aliran kepercayaan dapat dengan ini 2 Al Hiqnii Futuhaat, Nisa Aurellia, Winalda Aulia Salsabila, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terkait Administrasi Kependudukan Kelompok Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016)", dalam Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 2 Edisi 1 May 2021, hlm. 22. 171
leluasa menjalankan dan mengamalkan ajaran kepercayaannya dan dalam kesempatan yang berbeda dapat juga terbebas dari segala tuduhan sebagai pelaku penodaan atas kemurnian agama sebagaimana yang kerap mereka dapatkan selama ini. Selain itu, putusan MK tersebut juga memberikan legitimasi hukum bahwa pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan bukan hanya hak prerogatif agama−agama resmi negara, tetapi juga menjadi hak para penganut aliran kepercayaan untuk bisa mencatatkan keyakinannya dalam dokumen kependudukan. Putusan progresif ini memutus rantai diskriminasi yang dialami para penganut aliran kepercayaan, khususnya diskriminasi di bidang pemenuhan hak dan kebebasan beragama, hak menjalankan ajaran agama, dan hak untuk mencatatkan identitas keagamaan pada dokumen kependudukan.3 Poin terpenting dari amar Putusan MK ini ialah didapatkannya hak−hak konstitusional penganut aliran kepercayaan dalam ekspresi keberagamannya, khususnya di bidang penulisan identitas keagamaan (kolom agama) pada dokumen kependudukan. Poin− poin penting tersebut antara lain berupa: 1. Kata "agama" tidak memiliki kekuatan hukum bersyarat bila tidak menyertakan "kepercayaan" sebagai bagian dari "agama". 2. Ketentuan di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan MK tersebut, posisi aliran kepercayaan dan agama semestinya di tempatkan secara setara, hal ini juga berlaku terhadap para penganut aliran kepercayaan yang memiliki hak-hak yang sama dengan para penganut agama-agama resmi negara di bidang administrasi kependudukan. Hal ini diakibatkan oleh materi putusan yang menyatakan jika kata "agama" tidak memiliki kekuatan 3 Muwaffiq Jufri, "The Legal Problem of Recognition Rights of Indigenous Religion in the Field of Population Administration", Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 3, Desember 2020, hlm. 462-4 172
hukum bersyarat jika tidak menyertakan aliran kepercayaan sebagai bagian dari agama. Redaksi putusan yang demikian menandakan bahwa antara agama dan aliran kepercayaan merupakan dua hal yang setara dalam konteks tata hukum di Indonesia.4 Langkah progresif yang ditempuh oleh MK, menjawab keresahan dan ragam diskriminasi yang selama ini acapkali dirasakan oleh para penganut aliran kepercayaan. Sebelum adanya putusan MK ini, para penganut aliran kepercayaan kerapkali dianggap sebagai pelaku penodaan ajaran−ajaran agama resmi negara dikarenakan tata ibadahnya yang dianggap menodai kesucian agama. Padahal aliran kepercayaan tersebut telah lebih dulu ada di bumi Nusantara ini jauh sebelum agama−agama resmi itu datang. Di samping itu fakta sejarah juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak lama mengenal tradisi hidup bersama dan toleran terhadap penganut agama dan kepercayaan yang berbeda.5 Bahkan, sebelum adanya Putusan MK tersebut, kolom agama untuk penghayat kepercayaan masih kosong. Hal ini berdampak pada sulitnya akses penganut aliran kepercayaan untuk mengurus administrasi Negara. Akhirnya para penganut aliran kepercayaan di Provinsi Lampung memilih untuk mencantumkan agama yang diresmikan oleh pemerintah agar dipermudah pengurusan administrasi seperti untuk mencari pekerjaan, mengurus sekolah dan termasuk juga mengurus pencatatan perkawinan, meskipun pada aktivitas peribadatan sehari-hari menggunakan ajaran aliran kepercayaan yang dipeluk. Hal ini dapat dilihat dari data monografi yang penulis peroleh ketika wawancara dengan pejabat pemerintahan desa Panca Tunggal Jaya, dalam data tersebut tertulis "lain-lain" yang mana dijelaskan oleh Bapak Sumarno yang dimaksud agama yang tertulis lain-lain adalah termasuk di dalamnya juga penganut aliran kepercayaan. Kemudian setelah adanya putusan MK 97/2016 serta diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 4 Lihat Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, hlm, 154-155. 5 Muwaffiq Jufri, "The Legal Problem of Recognition Rights of Indigenous...", hlm. 463urnal 173
tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para penganut aliran penghayat kepercayaan ini sudah bisa melakukan kegiatan administrasi yang ada, termasuk juga dalam pencatatan perkawinan. Sebab awal mula hadirnya tuduhan dan anggapan penodaan terhadap kesucian ajaran agama oleh penghayat kepercayaan disebabkan oleh kebijakan negara yang mewajibkan kepada penganut aliran kepercayaan untuk berafiliasi pada agama−agama resmi negara,7 sehingga ketika para penganut aliran kepercayaan melaksanakan tata-ibadahnya yang memang berbeda dengan ajaran agama resmi negara, dianggap sebagai ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama.6 Saat ini, melalui hasil putusan MK tersebut, kebebasan para penganut aliran kepercayaan untuk mengakses dan mencatatkan identitas keagamaannya dalam dokumen kependudukan ini menjadi angin segar bagi perkembangan pengakuan negara terhadap eksistensi agama asli bangsa Nusantara ini. Sebab berawal dari dokumen kependudukan inilah, hak−hak aliran kepercayaan dapat diakses dan diperoleh secara maksimal oleh para penganutnya. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa, MK memiliki peran yang sangat sentral dalam kekuasaan kehakiman serta dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Gagasan pembentukan MK tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik dengan berpijak mengutamakan perlindungan HAM. Terdapat dua hal yang dapat digaris bawahin dari putusan MK sebagaimana ulasan tersebut di atas: 1. Putusan MK 97/ PUU-XIV/2016 merupakan bukti nyata bahwa MK telah memainkan peran sebagai pelindung hak warga negara. 6 Muwaffiq Jufri, "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Konstitusi, Vol 16. No. 2, Juni 2019, hlm. 288 174
Putusan tersebut intinya menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dan kini penghayat kepercayaan diakui keberadaan dan eksistensinya. 2. Implikasi yuridis Putusan MK 97/PUU-XIV/2016, ke depan penghayat kepercayaan dapat menikmati akses seperti warga negara lain, seperti akses pendidikan dan pelayanan publik serta tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam menikmati kebijakan pemerintah. Apabila pasca putusan MK ini masih terdapat diskriminasi, maka perlu diusulkan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang nantinya menjadi kewenangan MK. Adanya contitutional complaint memungkinkan masyarakat mendapatkan hak konstitusionalnya kembali akibat dirugikan oleh kebijakan dari pejabat publik yang diskriminatif. 7 Mengutip hasil penelitian Al Hiqnii Futuhaat, bahwa setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 sebenarnya telah mengakui komunitas penghayat kepercayaan demi terwujudnya persamaan hak terhadap layanan publik, lingkungan sosial dan bantuan sosial. Hanya saja pada tahapan pelaksanaan, komunitas penghayat kepercayaan masih akan dihadapkan pada permasalahan dan substansi hukum, kelembagaan dan aparat negara yang hendak menjalankan putusan tersebut. Sangat diperlukan adanya pemahaman dan tafsir yang selaras terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU/XIV/2016 oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini karena yang menjadi titik pentingnya ialah bagaimana penerapan secara administratif melalui peraturan pemerintah, juga diseragamkan dengan tafsir dalam putusan MK No. 97/PUU- XIV/2016. Belum adanya kriteria dan batasan tentang penghayat kepercayaan yang justru mengkhawatirkan dan mengancam ideologi Pancasila, dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Arus 7 Allan Fatchan Gani Wardhana, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Penganut/Penghayat Kepercayaan & Gagasan Constitutional Complaint" Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, Edisi April 2018, hlm. 99. 175
globalisasi yang cukupkuat saat ini juga memungkinkan adanya aliran-aliran kepercayaan yang ekstrimis yang mungkin membawa ideologi berbahaya yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.8 B. Upaya Perlindungan Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Upaya pemerintah malalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat kepercayaan penghayat di dalam melegalitaskan perkawinan adat kepercayaan penghayatnya secara teknis diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PP. No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP 40/2019). Berdasarkan regulasi tersebut, bahwa Dinas Kependudukan Catatan Sipil kapasitasnya hanya sebatas melakukan tugas administrasi pencatatan perkawinan saja. Tidak ada upaya atau kapasitas untuk melakukan atau membuat program dalam upaya perlindungan secara khusus untuk masyarakat penghayat. Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat melakukan pencatatan perkawinan secara hukum negara, itupun kedua mempelai terlebih dahulu telah melakukan perkawinan secara adat penghayat, dan perkawinan tersebut wajib dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan serta telah terdaftar pada Kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 8 Al Hiqnii Futuhaat, Nisa Aurellia, Winalda Aulia Salsabila, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terkait Administrasi Kependudukan Kelompok Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai Demokrasi Pancasila...", hlm. 27. 176
C. Upaya Perlindungan Hukum Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Pada bulan April Tahun 2022 ini, pemerintah malaluai Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat merumuskan rencana setrategis/renstra tahun 2020-2024, renstra ini terkait dengan upaya perlindungan terhadap hak hak bagi masyarakat kepercayaan penghayat. Renstra tersebut dirumuskan kerjasama antara Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, yang merupakan salah satu satuan kerja yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat ini semula bernama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi namun sesuai dengan perubahan nomenklatur Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi berubah menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat sesuai dengan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu tugas dan fungsi Direktorat dalam Permendikbudristek No. 28 tahun 2021 adalah melaksanakan pembinaan bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Salah satu langkah dalam melaksanakan pembinaan adalah melalui kegiatan fasilitasi ataupun pemberian dukungan bagi penghayat kepercayaan dan komunitas adat. Arah kebijakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat ini memperhatikan dua subjek utama yaitu: (1) Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan (2) Masyarakat Adat. Kepercayaan terhadap Tuhan YME sendiri adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sedangkan masyarakat adat 177
adalah masyarakat hukum adat dan atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayahnya dan adanya sistem kepemimpinan serta potensi berinteraksi.9 Latar belakang mengapa renstra ini dirumuskan adalah karena Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat telah mengidentifikasi isu diskrimiatif bagi masyarakat kepercayaan penghayat dan masih ditemukan sejumlah permasalahan yang harus ditangani. Isu strategis atau permasalahan yang dihadapi dan menjadi perhatian di dalam renstra tersebut antara lain:10 Belum optimalnya kegiatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat karena adanya pandemi Covid-19; Belum optimalnya pelayanan terhadap penghayat kepercayaan dan masyarakat adat khususnya dalam pemenuhan hak-hak sipil seperti: 1. Layanan administrasi kependudukan 2. Layanan administrasi pencatatan perkawinan a. Layanan pendidikan kepercayaan dan masyarakat adat b. Kebebasan untuk melaksanakan ritual atau upacara adat c. Poses pemakaman d. Pendirian sasana sarasehan e. Pemanfaatan hal ulayat dan Sumber Daya Alam 3. Belum optimalnya pendataan dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME khususnya bagi penghayat perorangan dan organisasi penghayat yang belum terdaftar di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. tahun 2020-2024, hlm. 3. 3. Belum optimalnya pendataan dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME khususnya bagi penghayat perorangan dan organisasi penghayat yang belum terdaftar di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. tahun 2020-2024, hlm. 3. 10 Anna Amalia, Samsul Maarif, Pendidikan Kepercayaan: Menuju Pendidikan Agama Inklusif, dalam Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022, hlm. 55. 178
4. Kurangnya data komunitas adat khususnya mengenai lokus atau persebarannya di Indonesia yang membuat pemberdayaan, pembinaan, dan pelayanan kepada komunitas adat belum optimal; 5. Belum adanya regulasi mengenai sinergitas antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mengatur tentang penghayat kepercayaan dan masyarakat adat secara khusus; 6. Koordinasi dan perhatian dari OPD di daerah belum optimal terutama dalam penanganan kasus-kasus dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yang terjadi di daerah. Berikut adalah Arah Kerangka Kebijakan dan Regulasi yang dirumuskan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak hak masyarakat kepercayaan penghayat. Gambar 2. Arah Kerangka Kebijakan dan Regulasi yang dirumuskan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat 179
Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat| 180
Meskipun upaya perlindungan hukum bagi masyarakat kepercayaan penghayat baru sebatas rencana setrategis, namun setidaknya program Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat ini, memberikan sedikit harapan dan angin segar bagi masyarakat kepercayaan penghayat dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum serta pemenuhan hak hak masyarakat kepercayaan penghayat. Namun, yang menjadi catatan dari rencana setratigis tersebut di atas adalah, belum ada rencana yang secara khusus mengatur upaya pelindungan hukum bagi perempuan penganut kepercayaan penghayat, ketika perempuan penghayat mengalami sengketa hukum dan mengalami ketidakadilan terkait dengan tidak mendapatkannya hak harta bersama, harta waris dan hak asuh anak ketika perempuan penghayat tersebut menjadi korban perceraian. Terkait dengan perkawinan dalam rencana setrategis tersebut baru sebatas rencana peningkatan layanan administrasi pencatatan perkawinan. Dapat dikatakan bahwa rencana setrategis tersebut juga belum dapat dikatakan mengakomodir perlindungan hukum bagi perempuan kepercayaan penghayat, seperti ketika perempuan penghayat mengalami sengketa hukum dan mengalami ketidakadilan terkait dengan tidak mendapatkannya hak harta bersama, harta waris dan hak asuh anak ketika perempuan penghayat tersebut menjadi korban perceraian. Langkah setrategis sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan penghayat, menurut hemat penulis adalah pemerintah melalui DPR, untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat. RUU tersebut pada dasarnya telah masuk dalam Progam Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2020 sejak tahun 2013, RUU ini secara politik mengalami keluar masuk dalam Prolegnas, namun hingga saat ini RUU tersebut juga tidak kunjung di sahkan oleh DPR. 181
Nilai urgensi RUU tersebut sangat siknifikan di dalam perlindungan terhadap perempuan. Pengesahan RUU tersebut memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan adat baik di ranah negara maupun di ranah masyarakat adat. Banyak penelitian dilakukan, yang menyimpulkan bahwa perempuan masayarakat adat khususnya perempuan penghayat sering mengalami marginalisasi dan terpinggirkan, baik secara lokal maupun secara pembanguna nasional. Selain itu, tradisi juga masih saja digunakan menjadi pembenaran atas perlakuan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan adat. RUU Masyarakat Adat perlu diletakkan sebagai landasan hukum yang mengikat negara, investasi dan masyarakat adat untuk memastikan interaksi dan praktik antar ketiganya serta di dalam masyarakat adat itu sendiri didasarkan pada Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan. jauh dalam menyelesaikan persoalan krisis yang dihadapi masyarakat penghayat. Penting bagi negara untuk memosisikan diri sebagai penegak konstitusi masyarakat adat. Pengesahan RUU bukan saja perkara negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Lebih daripada itu, pengesahan RUU ini merupakan bagian dari menyelamatkan bangsa Indonesia. Perlunya mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, dan tanah adat. Apa lagi selama ini sudah ada regulasi yang mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Selain itu, menegaskan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Sekaligus untuk mengakui, mengatur, dan melindungi masyarakat adat sebagaimana mestinya. UU Masyarakat Hukum Adat juga menjadi dasar pengakuan masyarakat adat di muka hukum. Pemerintah dan DPR perlu melihat lebih 182
BAB X PENUTUP A. Kesimpulan 1. Potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat Sapta Dharma, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam di Provinsi Lampung hingga saat ini dilakukan hanya secara adat kepercayaan penghayat. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, jika merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status hukum perkawinan tersebut hanya sah di mata hukum adat kepercayaan penghayat, namun jika perujuk Pasal 2 Ayat (2) status hukum perkawinan penghayat tersebut tidak sah di mata hukum perkawinan Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut secara Islam juga bertentangan dengan prinsip Maqosyid As-Syari'ah. Status hukum perkawinan yang diakui oleh negara dan memiliki kepastian hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat materil dan formil secara komulatif. Proses perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat memegang teguh asas elutrogrami dan monogami mutlak, mahar tidak disebutkan, saksi nikah tidak ditentukan jumlahnya, sighot taklik talak diucapkan suami istri secara bersamaan dan tidak ada ketentuan batas usia minimal perkawinan, ketika terjadi perceraian maka prosedurnya adalah istri diserahkan kembali kerumah kedua orang tuanya dan tidak perlaku masa iddah. Potret perkawinan penganut kepercayaan penghayat tersebut sedikit memiliki persamaan dengan konsep perkawinan dalam Islam, yaitu asas tidak ada paksaan, menikah wajib satu keyakinan dan ijab qobul dilakukan dalam satu majelis. Eksistensi ajaran theologi dan proses perkawinan adat kepercayaan 183
penghayat di Provinsi Lampung hingga saat ini masih dilakukan, diyakini dan dipegang teguh karena ajaran kepercayaan penghayat merupakan warisan leluhur mereka yang tetap harus dijaga karena bersifat sakral. Selain itu, masyarakat penghayat memegang tegung nilai-nilai Pancasila, bahkan nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan di dalam ajaran kehidupannya. 2. Terdapat faktor prosedural dan faktor ideologi penghayat yang menjadi alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat tidak dicatatkan. Faktor prosedural yaitu petugas yang menikahkan wajib terdaftar pada Kementerian (Pasal 39. PP. No. 40 Tahun 2019), untuk mendaftarkan petugas penghayat kepeda Kementerian syaratnya adalah organisasi kepercayaan penghayat telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sedangkan untuk memiliki SKT sebuah organisasi kepercayaan penghayat syaratnya adalah keberadaan organisasi kepercayaan penghayat telah tersebar minimal tiga Kabupaten. Faktanya keberadaan organisasi penghayat yang ada di Daerah Provinsi Lampung tidak tersetruktur dan terpencil di pedalaman. Selain itu, beberapa penganut aliran kepercayaan penghayat tidak memiliki KTP, seperti penghayat Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Penghayat Kodrat Alam, tidak memiliki KTP karena masyarakat kepercayaan penghayat disarankan untuk konversi agama, sedangkan masyarakat kepercayaan penghayat menginginkan dalam kolom agama di KTP tertulis "Agama Adam". Aturan SKT adalah untuk kepastian hukum, namun ini adalah bentuk pemaksaan. Peraturan tersebut tidak selaras dengan asas Summum Ius, Summa Iniuria (kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi), karena peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan tidak mengandung norma affirmative action serta tidak memberikan penguatan dan kemudahan, tetapi justru memberatkan dan mempersulit kedudukan komunitas kepercayaan penghayat, ini tidak selaras dengan prinsip equality before the law yang diamanahkan Konstitusi Indonesia (Pasal 28D 184
ayat 1, Pasal 28H ayat 2), dan Pasal 6 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Sedangkan faktor subyektif ideologi penghayat yaitu masyarakat penghayat meyakini bahwa perkawinan merupakan suatu hak pribadi manusia, yang merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci, di luar itu merupakan hubungan horizontal antara hak warga negara dengan pemerintah. Sedangkan penghayat Samin di Kabupaten Tulang Bawang perkawinannya tidak dicatatkan, karena memegang teguh prinsip jagat whong- whong (menduduki alam masa lalu seorang diri) yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, yang mana Nabi Adam dan Siti Hawa dulunya adalah seorang diri, menikah tidak dicatatkan dan tidak ada saksi manusia, saksinya adalah Yai (Tuhan), pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu yang hadir juga manusia, sudah cukup untuk menjadi saksi. Untuk penghayat Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam, perkawinan tidak dicatatkan karena selama ini tidak mengenal peraturan pencatatan pernikahan, alasannya karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah maupun tokoh masyarakat, selain itu tidak disentuh oleh budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. 3. Perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan memberikan dampak terhadap hak asasi perempuan penghayat. Perempuan penghayat mengalami bentuk kekerasan, munculnya kekerasan tersebut sebagai akibat dari kekerasan yang lain, yaitu kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural akibat danya peraturan pemerintah terkait dengan SKT dan pemuka penghayat terdaftar pada Kementerian. Kekerasan kultural terletak pada banyak aspek, seperti relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara penghayat kepercayaan dan agama mayoritas. Sehingga dampak perkawinan yang dilakukan secara adat penghayat tidak mendapatkan Akta Nikah, hal ini menyulitkan bagi perempuan dan anak-anak mereka 185
ketika terjadi sengketa keluarga terkait tuntutan hak-hak keadilan di Pengadilan, seperti hak asuh anak, hak harta bersama untuk perempuan (istri) dan hak waris. Implikasi lain yaitu membuka jalan kesewenang-wenangan suami untuk dengan mudah mengucapkan kata kata cerai, dibuktikan dengan danya perceraian yang terjadi pada masyarakat kepercayaan penghayat diucapkan dengan alasan yang tidak jelas, dan ketika terjadi perceraian hak-hak perempuan penghayat sebagai istri, tidak diberikan secara adil oleh mantan suaminya. Tidak danya bukti otentik pencatatan perkawinan membuka jalan atau rawan terhadap perselingkuhan. Selain itu, implikasi terhadap anak yaitu anak kesulitan untuk memiliki Akta Kelahiran. Ketiadaan Akta Kelahiran seorang anak akan mengalami kendala ketika harus memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa pelayanan publik lainnya. Anak akan mengalami beban sikologis, disebabkan oleh masyarakat dicap sebagai anak haram bahkan anak hasil zina. Secara sosial, anak juga harus menanggung perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat akibat ketiadaan ayah dalam status silsilahnya. Dalam perspektif konvensi internasional, pemerintah belum optimal menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam CEDAW, salah satu prinsip CEDAW yaitu "Prinsip Kewajiban Negara", prinsip ini mengamanahkan pemerintah untuk wajib mengimplementasikan dalam bentuk rumusan program strategis untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, kewajiban negara dalam segi hukum yang meliputi antara lain menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Dari regulasi maupun lembaga pemerintah, belum ada kebijakan dan langkah strategis dalam upaya perlindungan terhadap hak keadilan perempuan kepercayaan penghayat korban perceraian. Hal ini juga tidak selaras dengan nilai-nilai Islam Rahmatan lil 'Alamin yaitu mengangkat derajat kemuliaan perempuan. 186
B. Saran/Rekomendasi 1. Perlu ada upaya rekonstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan kepercayaan penghayat dengan menambahkan formulasi yang mengandung norma affirmative action, yaitu mengakui danya eksistensi hukum adat yang mengatur organisasi tradisional komunitas kepercayaan penghayat sehingga dikecualikan dari syarat membentuk organisasi modern untuk mendapatkan kutipan Akta Perkawinan. Meskipun pemerintah telah merumuskan PP. No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. Namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya melayani proses pencatatannya saja, itupun setelah semua syarat bagi pasangan suami istri telah terpenuhi. Seorang penghayat yang ditugaskan menikahkan secara adat penghayat wajib resmi terdaftar pada Kementerian, namun banyak pemuka penghayat yang belum terdaftar secara resmi di Kementerian karena terkendala pada SKT. 2. Harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan pemerintah untuk merumuskan bentuk kebijakan strategis atau peraturan khusus dalam konteks memberikan kemudahan bagi penganut aliran kepercayaan penghayat dalam konteks hak sipil khususnya prosedur legalitas perkawinan adat masyarakat kepercayaan penghayat. Kostribusi lain, hasil penelitian ini sebagai upaya pembaharuan hukum perkawinan dan hukum administrasi kependudukan bagi masyarakat kepercayaan penghayat. 3. Selain sebagai pembaharuan hukum perkawinan dan hukum administrasi kependudukan bagi masyarakat kepercayaan penghayat, peneliti memiliki harapan bahwa pemerintah melalui DPR, untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat. RUU tersebut pada dasarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2020, usulan RUU tersebut sejak tahun 2013. Pengesehakan RUU menurut hemat penulis sangat urgentt, 187
karena di dalam RUU tersebut terdapat isu perempuan adat yang perlu mendapatkan perlindunga hukum. Selain itu RUU ini secara politik mengalami keluar masuk dalam Prolegnas, namun hingga saat ini RUU tersebut tidak kunjung di sahkan oleh DPR. Perlunya mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, khususnya hukum adat kepercayaan penghayat. Selain itu, menegaskan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberagaman di Indonesia, apa lagi Konstitusi Indonesia (1945) telah mengakui eksistensi masyarakat adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia 188
DAFTAR PUSTAKA Buku Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya, 2758. Abdul Latief, "Demokratisasi dan Perlindungan HAM dalam Negara Hukum" dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (ed.), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006. Akrim Mariyat, Ajaran Beberapa Aliran Kebatinan, Ponorogo: Darussalam Press, 2018. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006. Anissa Fitri Maulani, Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif PP. No. 40 Tahun 2019 (Ptudi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung), dalam Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022. Anna Amalia, Samsul Maarif, Pendidikan Kepercayaan: Menuju Pendidikan Agama Inklusif, dalam Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022 Anthony Hopkins, Equality Before the Law: The Importance of Understanding the Experience of Others in The Criminal Justice System, University of Canberra, 2015. 189
Artati Agoes, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda, Jakarta: Gramedia, 2021. Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, Jakarta: Ciputat Press, 2003. Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis, cet. ke-1 Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008. Bani Syarif Maulana, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia, Malang: Aditya Media, 2010 Dadi Nurhaedi, Nikah di bawah Tangan: Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja, Yogyakarta: Saujana, 2003. Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, penj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009 H. Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Impelentasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Rafika Aditama, 2005. Hani Zain Fathuri, "Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974" Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. Hariyanti Novita, Hak-hak perempuan pasca perceraian: analisis ertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padang- sidimpuan, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2020 Hasan Mustapa, Adat Istiadat Sunda, Bandung: Penerbit Alumni, 2022 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawnan 1, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005 Komnas Perempuan, "Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia 190
terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012 untuk dipertimbangkan oleh Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB" KeIn Sidang PBB.pdf. Hal. 14. Di Unduh 10 Oktoberl 2021. Lilik Andaryuni, "Hak-hak Perempuan dalam KHI Perspektif CEDAW", dalam Suparman Marzuki (Pengantar), To Promote: Membaca Perkembangan Wacana HAM di Indonesia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012. M. Amin Abdullah, Menuju Keluarga Bahagia, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Ma'mun, Ajaran Aliran Amanat Kegungan Ilahi di Provinsi Sumatera Selatan, dalam Fenomena Aliran Keagamaan dan Perubahan Sosial, Jakarta: Balai Litbang Agama, 2013 Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi", yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta. Majda El-Muhtaj, "Sosial Engineering dan Mashlahat: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat", dalam, Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Ditbenpera, 2001. Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2022 Mia Rachmawati, 'Analisis Kasus Aliran Kepercayaan Sapta Darma Dan Parmalim Untuk Penerapan Model Ekstra Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP Sebagai Solusi Permasalah Agama Di Indonesia', Dalam Skripsi Jurusan Ilmu Politik Dan Sosiologi Fakultas ISIP Unive" (n.d.). Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka Petra Media, Surabaya, 2016. 191
Moertjipto dkk, Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan Perilaku Dikalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta: Bapengkebud, 2002. Moh Mahfud MD., dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Dan HAM, (Yogyakarta: UII Press, 2003. Mufid, Ahmad Syafi'I. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia, Jakarta: Pustilbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012. Muhamad Saldi Isra, Hukum Hak Aşası Manusia (HAM), Jakarta: Prenada Media, 2021 Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, Yogyakarta: LkiS, 2010. Muhammad Ibrahim Salim, Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah, Jakarta: Gema Insani, 2022 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Neng Eri Sofiana, Konstruksi Gender dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat, Masters Thesis, IAIN Ponorogo, 2022 Nurhamidah, Amanat Keagungan Ilahi di Garut, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2010. Rosa Agustina, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia", W.D. Kolkman (et.al), Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012. Satya Arianto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Sefriani, "Kewenangan Negara Melakukan Penguragnan dan Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012. 192
Sihol Farida Tambunan, Tinjauan Etnofilosofi Pada Organisasi Penghayat Kepercayaan 'PPK Subud' Yang Bernuansa Kejawen (Studi Kasus: Wilayah Yogyakarta), Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022 Sri Wiyanti Eddyono, Kak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, Jakarta: ELSAM, 2004. Steve Bruce, the Social Process of Secularization. In R. K. ed., The Blackwell Companion to Sociology of Religion, United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, 2003. Sudarto, Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Kondisi Pemenuhan HAK Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2017. Suhanah, "Dinamika Sistem Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin)", dalam, Ahmad Syafi'I Fufid (ed.), Dinamika Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012. Syafi'i Mufid, Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia, Jakarta: Badan LITBANG, 2012. Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta, 2013 Yayan Sopyan, Isu-isu Gender dalam Islam, Cet.1 Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Jakarta bekerjasama dengan McGill-I CI HEP, 2002. Yosep Adi Prasetyo, Roichatul Aswidah dan Asep Mulyana (penyusun), Kajian Komnas HAM Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta,No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum Komnas HAM, Jakarta, 2009. Artikel Jurnal Ilmiah Allan Fatchan Gani Wardhana, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Penganut/Penghayat Kepercayaan & Gagasan Constitutional 193
Complaint" Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, Edisi April 2018. Al Hiqnii Futuhaat, Nisa Aurellia, Winalda Aulia Salsabila, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terkait Administrasi Kependudukan Kelompok Penghayat Kepercayaan Berdasar- kan Nilai Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)", dalam Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 2 Edisi 1 May 2021. Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya, 2758.," n.d. Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013). view/213. Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyo, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011", Agastya, Vol. 04, No. 02, (2014), article/view/828 Aji Baskoro, "Mewujudkan Social Inclusion : Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan," PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 3, no. 2 (2019): view/0302-03. Firman Nugraha, "Eksistensi Amanat Keagungan Ilahi (AKIi) Perspektif Fungsionalisme Durkheim", dalam Jurnal Al- Qalam Vol. 22 No. 1 Juni 2016. index.php/Alqalam/article/view/311 Djazimah, Siti, and Muhammad Jihadul Hayat. "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial", Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga 194
Islam, Vol. 11, No. 1 (2019): ahwal.2018.11105. Lina Kushidayati Moh. Rosyid, "Dampak Perkawinan Anak Dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah," dalam Jurnal YingYang, Vol. 16, No. 2 (2021): Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen." Jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 22, No. 3 (2010). Matnuh, Harpani. "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016). Muis, Dita Julistia. "Studi Perkawinan Menurut Masing Masing Agama Dan Kepercayaan Yang Tidak Dicatatkan", Jurnal Lex Privatum Vol. VI. No. 10 (2018). Muwaffiq Jufri, "The Legal Problem of Recognition Rights of Indigenous Religion in the Field of Population Administration", Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 3, Desember 2020 Muwaffiq Jufri, "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Konstitusi, Vol. 16. No. 2, Juni 2019. Moh. Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan," Kafa`ah: Journal of Gender Studies, Vol. 8, No. 1 (2018): jk.v1i1.193. Moh. Rosyid, "Mendudukkan Persoalan Antara Pertahanan Ajaran Agama Dengan Hak Pendidikan Anak," Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol. 9, No. 2 (2014):, index.php/sawwa/article/view/632. Rizky Sabilatus Safina1, Fauzul Aliwarman. "Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Vol. 1, No. 1 (2020). Sihombing, Uli Parulian. "Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah 195
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/ PUU-VII/2009." Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4 (January 28, 2020): Hayat, Muhammad Jihadul. "Historisitas Dan Tujuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim." Journal Equitable, Vol. 3, No. 1 (2018): Habib Shulton Asnawi dan Agus Setiawan, Iwannudin, "The Existence and Constraint of Marriage Registration for the Followers of Sapta Darma Belief in East Lampung", dalam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 55, No 2 (2021) article/view/955 Lutfiyanti Andromeda. "'Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman).' dalam TESIS Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. Basuki Prasetyo, Agung. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." Administrative Law and Governance Journal, Vol. 3, No. 1 (2020). B.Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera Jurnal Hukum, edisi 3 Tahun II, November 2004. Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5 (2011): ac.id/jimih/article/view/534. Dameria, D, KW Indrayanti, IGN Adnyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Warga Negara Kelompok Penghayat Kepercayaan Dengan Agama Tertentu Di Indonesia." Bhirawa Law Journal, Vol. 2, No. 2 (2021). index.php/blj/article/view/6827. Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam, Vol. 8, No. 2 196
(2018). article/view/1247. Fathur Rozy dkk., "Konstruksi Sosial Masyarakat Penganut Sapta Dharma Dalam Memegang Teguh Nilai Pancasila", Jurnal Perspektif, Vol. 4 No. 1 Mei 2020. Fathuri, Hani Zain. "Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974." Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. H H Hasibuan, "Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan Di Kolom KTP/KK Dalam Nalar Maqasid," Aqlam: Journal of Islam and Plurality 4, no. 2 (2019): 186, Hendrik, Herman. "Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Inovasi Vol. 16, No. 1 (2019): Joejoen Tjahjani, "Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Independent, Vol. 8, No. 1 (2020), view/113. Kiki Muhammad Hakiki, "Politik Identitas Agama Lokal Studi Kasus Aliran Kebatinan", ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Vol. XI, No. 1, Juni 2011, Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam, Vol. 8, No. 2 (2018), article/view/1247. M. Syafi'ie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi:, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, Oktober 2011, Mahkamah 197
Konstitusi Republik Indonesia. id/index.php/jk/article/view/186 M. Zainuddin, "Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia", dalam el-Harakah, Vol. 11, No. 2, Tahun 2009: view/431 Peri Gustiranda Gomgom T. P Siregar, Rudolf Silaban, "Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 Di Kota Medan," JURNAL RECTUM, Vol. 2, No. 2 (2020): jurnalrectum/article/view/642. Reni Tiyu Wijayanti, "Pola Perilaku Religius Aliran Kepercayaan Masyarakat Kerokhanian Sapta Dharma di Desa Brengkel Kecamatan Purworejo Kabupaten Purwerejo", Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa, Universitas Muhammadiyah Purwerejo, vol. 03, no. 03, (2013) Rindang Farihah, "Putusan MK nomor 97/PUUXIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat", dalam Indonesian Constitutional Law Journal, Vol. 4 No. 1 (2020), Jurnal STAATSRECHT: Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, September 2014: php/jk/article/view/33 Sukirno Sukirno, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat," Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2 (2019): hp.7.2.129-141. Siti Barora Sinay, "Protection of Customary Law Communities In the Constitution As Realization of The Basis Of Equality Before The Law", dalam de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2 Juni (2020). 198
Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1 (2014). Titon Slamet Kurnia, "Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang- Undang", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3, September 2012. Lathifah, Itsnaatul, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan," Al-Mazahib, Vol. 3, No. 1 (2015):, Mia Rachmawati. "Mia Rachmawati, 'Analisis Kasus Aliran Kepercayaan Sapta Darma Dan Parmalim Untuk Penerapan Model Ekstra Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP Sebagai Solusi Permasalah Agama Di Indonesia', Dalam Skripsi Jurusan Ilmu Politik Dan Sosiologi Fakultas ISIP Unive," n.d. Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam." INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5 (2011). ac.id/jimih/article/view/534. Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia" dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017. eprints.ulm.ac.id/4581/ Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Maqasid as-Syari'Ah, dalam Al-Mazahib, Vol. 2, No. 1, Juni article/view/1366 Sihombing, Uli Parulian. "Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/ PUU-VII/2009." Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4 (January 28, 2020): 199
Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." JURNAL DINAMIKA HUKUM 10, no. 3 (2010). JDH/article/view/103/9. Sukirno, Sukirno. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat." Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2 (2019): 141. Sulaiman, Sulaiman. "Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah." Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi) 4, no. 2 (December 4, 2018): Syafi'ie, M. "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi. Vol. 8, May 20, 2016. JK%X. Tagel, Dewa Putu. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." Vyavahara Duta 14, no. 2 (2020): Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", Jurnal Asas, Vol.3, No.1, Januari 2011, Zuhri, Muwaffiq. "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan." Rechts Vinding 9, no. 3 (2020) 200
GLOSARIUM Kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelom- pok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) mem- peroleh peluang yang setara dengan kelompok/golon- gan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Adat Karuhun Urang (AKUR). Merupakan penganut ajaran karuhun sunda yang pusatnya berada di Pase- ban Tri Panca Tunggal Cigugur-Kuningan, Jawa Barat. Amanat Keagungan Ilahi selanjutnya disingkat AKI dikenalkan mulai tahun 1969 oleh tokoh pendirin- ya yaitu Rd. Mohamad Syamsoe (Aki Syamsu) lahir di Bandung pada tanggal 14 September 1932 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995. Merupakan masyarakat adat dan sub-etnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Badan Kongres Kebatinan Indonesia BKKI BMMDRA The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Reg- istration Act 1876 UU pencatatan perkawinan dan perceraian Negara India The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan di berbagai belahan dunia dan perjuangan panjang untuk membangun komit- men global bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Pengakuan Konstitusionalitas Bersyarat Affirmative Action AKUR AKI Baduy CEDAW Conditionally Constitution- ality DUHAM Deklaration Universal of Human Rights atau biasa disebut dengan Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia 201
Equality Before The Law Persamaan di hadapan hukum, prinsip ini dalam neg- ara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang ter- tentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Field Research Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai ge- jala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemenuhan Adalah hak yang dapat dianggap lebih fundamental dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Hak-hak ini telah ada sebelum pengakuannya oleh Piagam PBB, hak fudamental diantaranya adalah hak hidup. Mengumumkan suatu perkawinan di tengah mas- yarakat setempat International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun kejamnya perlakuan seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Kejawen dipandang sebagai Ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran yang utama, yaitu membangun tata kra- ma atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Ke- jawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat Kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Fulfill Fundamental Rights I`Lan An- Nikah ICCPR Inalienable Kejawen Kodrat Alam Ilmu Goib Kodrat Alam adalah salah satu organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Mitro Sarjono. Ilmu Goib Kodrat Alam dinamai demikian sebab pemeluknya percaya bahwa ilmu tersebut diperoleh secara gaib 202
Konco Wingking Artinya, dia hanyalah pelengkap rumah tangga seo- rang suami. Yang diurus hanyalah masalah-masalah seputar kasur, dapur, dan sumur. Sebagai obyek untuk melepaskan hasrat seksual suami, kewajiban seorang isri hanyalah macak, masak, mlumah, manak, dan momong anak. Istri yang mampu melakasanakan lima kewajiban terhadap suami itu,akan dipujinya sebagai istri sejati. Local Belief Aliran kepercayaan, agama lokal, aliran kebatinan, ke- Marriage Ordinance 1959 Mistaqan Ghalizhan MLKI Monogamy Murbeng Dumadi Novelty percayaan lokal Undang-undang Hukum Keluarga Negara Aljazair Perjanjian yang kuat, terkiat dengan perkawinan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkaw- inan Indonesia adalah Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya Tuhan adalah penyebab utama dari adanya segala se- suatu Adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah pe- nelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi bai Pencatatan Perkawinan Negara Pakistan Ordonansi Tahun 1961 UU Parmalim Patriarkhi Penghayat Parmalim adalah satu aliran kepercayaan pada mas- yarakat batak toba yang masih bertahan dan menjadi bagian dari ungkapan spiritual lokal masyarakat Batak Toba Adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendomina- si dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial Penghayat kepercayaan dalam artian luas didefinisikan sebagai masyarakat yang menganut agama tradisional di luar enam agama yang diakui oleh negara 203
Protect Qanun Al Usrah Qanun Himayat Khaneiwada Qanun-I Idzwaj 1971 Respect Rights To Live Samin Perlindungan Hukum Keluarga Negara Yaman Selatan Hukum Perlindungan Keluarga Negara Iran. Un- dang-undang ini bertujuan mengatur institusi per- ceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan se- wenang-wenang UU Perkawinan di Afghanistan penghormatan Suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan, terutama, tidak seharusnya dibunuh oleh manu- sia lainnya Samin adalah salah satu kelompok masyarakat adat. Sebagai masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi, Samin memiliki ajaran sendiri. Salah satu ajarannya adalah menjunjung tinggi kejujuran dan ti- dak bersikap sombong Sapta Darma Merupakan aliran kebatinan dan salah satu ajaran penghayat kepercayaan di Indonesia. Aliran ini diya- kini bermula dari turunnya wahyu kepada Bapa Pa- nuntun Agung Sri Gutama pada dini hari Jumat Wage tanggal 27 Desember 1952 Adalah nama sebuah pusaka dalam dunia pewayangan yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa (alias Yudistira), pemimpin para Pandawa. Pusaka ini berwujud kitab, dan merupakan benda yang sangat dikeramatkan dalam Kerajaan Amarta. Rabi Persetubuhan Surat Keterangan Terdaftar Merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pen- gambilan keputusan secara cepat. Serat Jamus Kalimasada Sikep SKT Streotipe 204
Sunan Paku Buana IV Sunda Wiwitan Tujuh Wewarah Unifikasi Wetan Atau Kawitan Sri Susuhunan Pakubuwana IV (sering disingkat se- bagai PB IV; 2 September 1768 - 2 Oktober 1820) adalah susuhunan ketiga Surakarta yang memerintah tahun 1788-1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus, karena naik takhta dalam usia muda dan berwajah tampan. Nama aslinya adalah Raden Mas Subadya, putra Pakubuwana III yang lahir dari permaisuri GKR. Kencana, keturunan Sultan Demak. Ia dilahir- kan tanggal 2 September 1768 dan naik takhta tanggal 29 September 1788, dalam usia 20 tahun. Adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam, yang dianut oleh masyarakat asli suku Sunda. Yang berarti 'tujuh petuah' merupakan pedoman hid- up yang harus dijalankan oleh setiap penganut Sapta Darma. Secara umum, Adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasion- al, atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasi- onal. Menurut keyakinan Sapta Darma, melakukan sujud menghadap ke timur seolah-olah mempertemukan penghayat tersebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Timur dalam bahasa Jawa adalah Wetan atau Kawi- tan. Artinya, arah semua permulaan kehidupan terja- di. Seperti matahari dan bulan yang terbit dari arah timur. 205
INDEKS A Achmad Sodiki 23, 24 Agung Basuki Prasetyo 12, 14 Agung Sri Gutomo 79 Agung Sri Pawenang 79 Ahmad Rofiq 59, 60, 61 Ahmad Syafi'i Mufid 75 Ahmad Syafi'i Mufid, 75 Akrim Mariyat 74, 82, 189 Anisah Mundari 13, 14 Aris 78, 80, 86 Asser 41 Mbah Grek 82 Mbah Waini 83 Melis 41 Mia Rachmawati 80 Mitro Sarjono 88, 89, 202 Muhammad Abu Zahrah 33 Mulyadi 86 N Nain Suryono 78 P D Petit 41 Dewa Putu Tagel 15 R F Fauzul Aliwarman 148, 195 Fauzul Aliwarman, 148 Rahmat Subagya 77 Rd. Mohamad Syamsoe 85, 201 Rizky Sabilatus Safina 148, 149 R. Soetojo Prawirohamidjijo 41, 42 R Wirjono Prodjodikoro 41 H S Hanafi 33, 43 Hanung Sito Rohmawati 7, 8 Hardjosapoero 79 Herman Hendrik 12, 124 I Scholter 41 Slamet 44, 45, 86, 114, 199 Sri Suwartini 79 Sukirno 4, 11, 14, 15, 125, 128, 198, 200 Sulaiman 15, 16, 200 Syafi'i 33, 43 Ivan 86 K T Khoiruddin Nasution 3, 36, 38, 39, 43, 70, 72, 190 Khumayrotun Nisak 11 Tahir Mahmood 52, 53, 54, 57 Triyono 11 W M Mahidin 86 Mahmud Syaltut 60 Wakiyo 78 Wiarda 41 Wila Chandra Supriadi 5 206
BIODATA PENULIS Dr. Habib Shulton Asnawi, S.H.I., S.H., M.H. C.NLP lahir di Tulang Bawang 17 Agustus 1988. Ia aktif sebagai akademisi hukum di Universitas Ma'arif Lampung (UMALA). Bidang kajian yang diminati adalah terkait dengan isu-isu Gender dan Hukum Hak Asasi Manusia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dan S1 Ilmu Hukum di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta tahun 2011. Pendidikan magister (S2) dalam bidang Ilmu Hukum ia tempuh di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2011. Sedangkan pendidikan Doktor (S3) juga dalam bidang Hukum Keluarga ia tempuh di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Di tengah kesibukannya dalam mengajar di Kampus UMALA, ia produktif dalam melakukan penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama RI. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah Sistem Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan, Dinamika Legalitas Perkawinan Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Leluhur di Provinsi Lampung Perspektif Konvensi HAM Internasional, Sanksi Adat Bagi Perempuan Bunting Gelap dalam Undang-Undang Simboer Tjahaja RatuSinuhun Persepektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi di Masyarakat Pedalaman Sumatera Selatan), Hak Politik dan Layanan Publik Masyarakat Kepercayaan Penghayat Propinsi Lampung Perspektif HAM, dan lain-lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email 207
Dr. KH. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag. lahir di Lampung Tengah pada tanggal 5 April 1961 tepatnya di Kampung Kedaton Moroseneng. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dalam (Hukum bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Keluarga) di IAIM NU Metro yang lulus pada tahun 2005. Jenjang magister (S2) dalam bidang yang sama beliau tempuh di IAIN Raden Intan yang diselesaikannya pada tahun 2016. Kemudian untuk jenjang pendidikan doktor (S3) juga dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah beliau tempuh di UIN Raden Intan Lampung yang beliau selesaikan pada tahun 2022. Saat ini ia adalah Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang, Lampung. Selain mengabdikan ilmunya di perguruan tinggi, ia juga merupakan pendiri dan sekaligus ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Ulum Tulang Bawang (berdiri tahun 1985) dan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Falaah Tulang Bawang (berdiri tahun 1998). Ia juga akif melakukan penelitian dan publikasi. Beberapa karya beliau telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun di jurnal nasional dan internasional. Dua karya terbaru yang ia terbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi terindek Scopus adalah "Islam Rimba: Islamic philosophy and local culture engagement in Sumatera" (2021) dan "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia" (2022). 208