Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi WARTA Mineral, Batubara dan Panas Bumi Edisi 8 - Desember 2010 RKAB Bentuk Komitmen Perusahaan Tambang Terhadap Negara Artikel Ketika	Pascatambang	sudah	Menjadi	Isu	Dunia •	Energi	untuk	Kini	dan	Akan	Datang Profil Ir.	Syawaluddin	Lubis,	MT	Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
DAFTAR ISI 03 PENGANTAR REDAKSI PROFIL 42 Ir. Syawaluddin Lubis, MT ARTIKEL MINERBAPABUM 04 RKAB, Bentuk Komitmen Perusahaan Tambang Terhadap Negara 08 Mengatasi Permasalahan INFO MINERBAPUM 47 Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan Kepanasbumian Tahun 2010 Lingkungan Pertambangan Akibat Kolam Pengendapan 12	Ketika Pascatambang Sudah 47 Seminar Usaha Jasa 48 Workshop Aplikasi PP 39/2006 dan Aplikasi Pelaporan Menjadi Isu Dunia 16	Energi untuk Kini dan Akan Datang 49 CELOTEH SIMINO 22	Analisa Kebijakan Rel Kereta Api Puruk Cahu 26	Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan 30	Penerapan Program Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam Indonesia Cover	Depan: Ilustrasi pengawasan dan pembinaan mineral dan batubara di Indonesia. Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun luar lingkungan Ditjen Minerbapabum. Silahkan kirim artikel Anda berikut identitas diri dan foto ke alamat redaksi 2 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010 WARTA Mineral, Batubara & Panas Bumi Diterbitkan	oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara & Panas Bumi Penasehat Dr. Ir. Bambang Setiawan Penanggung	Jawab Dr. Ir. S. Witoro Soelarno Koordinator	Redaktur Edi Prasodjo, MSc Fadli Ibrahim, SH Chaerul A.Djalil, S.Sos Editor Ir. Hildah, MM Helmi Nurmaliki SH Rina Handayani, ST Irfan K. ST Redaktur	Pelaksana Ir. MP Dwinugroho. MSE Dra. Samsia Gustina, MSi Benny Hariyadi, ST Penulis	Artikel Agus Yuliyanto Djajat, ST I Made Edy Suryana, ST Ir.R.Yunianto Revolida Ir. Sujatmiko Mohamad Anis ST. MM. Parlindungan Sitinjak, S.T. Y. Sulistiyohadi, ST Yulianto Tri Nugroho Fotografer Satyo Nareshwara, S.IP Paryanto, S.Si Sekretariat Rani Febriani, SH Cuncun Hikam, SH Silvia Hanna C, SE Sri Kusrini Nurmala Parhusip B.Sc Desain	&	Layout Irfan K. ST Alamat	Redaksi Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 - Jakarta 12870 Telp : +62-21 8295608 Fax : +62-21 8315209, 8353361 Website E-mail: wartambp@djmbp.esdm.go.id
PENGANTAR REDAKSI Tinjauan	Aspek	Keteknikan PP	55	dan	78/2010 Pada edisi akhir tahun 2010 ini, Warta kembali hadir menyapa anda dengan berbagai artikel menarik dan penting untuk kita simak. Pembaca yang budiman, tik intensitas hujan di Indonesia dikaitkan dengan sistem drainase yang harusnya dikembangkan. Desain kolam pengendapan yang buruk ditengarai berkontribusi besar pada erosi yang terjadi diseki- tar tambang. Sosok yang diangkat pada edisi kali ini adalah Ir. Syawaluddin Lubis, MT selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Beliau menjelas- kan tentang PP 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Dalam wawancaranya, beliau mengharapkan agar kedua PP ini efektif mengawal kegiatan pengusahaan mineral dan batubara agar sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik, berwawasan lingkungan dan mendukung program pembangunan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka salah satunya untuk meningkatkan pendapatan negara. Pada edisi kali ini, anda dapat membaca dua buah artikel yang terkait dengan peningkatan nilai tambah. Selain itu masih ada be- berapa artikel tulisan yang menarik dan menambah informasi tentunya untuk dibaca. Pembaca yang budiman, Dalam artikel lainnya, kami juga mengangkat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau dengan singkatan RKAB. Bagaimana cara menyu- sun dan kenapa RKAB tersebut disusun oleh perusa- haan pertambangan. Penulis menelusuri berbagai aspek penting dalam RKAB yang dapat menggam- barkan apa yang seharusnya disusun dalam RKAB tersebut. Dalam info edisi Warta VIII ini, kami menyajikan salah satunya tentang penghargaan lingkungan dan K3 serta penyelenggaraan pertemuan usaha jasa tahunan. Penghargaan K3 dan Lingkungan di- berikan setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah melakukan pem- binaan dan pengawasan dengan baik di bidang K3 dan Lingkungan. Selamat membaca. Artikel lainnya yang menarik untuk dibaca adalah bagaimana cara mengatasi permasala- han lingkungan pertambangan akibat kolam pen- gendapan. Penulis mencoba mengkaji karakteris- edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 3
ARTIKEL MINERBAPABUM RKAB Bentuk	Komitmen	Perusahaan	Tambang Terhadap	Negara Agus Yuliyanto (Kasie Pengawasan Operasi Produksi Batubara) Yulianto Tri Nugroho (Evaluator PKP2B Sie. Pengawasan Operasi Produksi Batubara) Berdasar dokumen perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara, perusahaan PKP2B diwa- jibkan untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Operasi Batubara Tahunan yang terangkum ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Negara (RKAB). Setelah mendapat persetujuan RKAB, perusahaan berhak dan wajib melakukan kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam persetujuan RKAB tersebut. Dalam dokumen RKAB terdapat persetujuan mengenai kegiatan operasional penambangan yang ter- bagi menjadi beberapa aspek yang akan dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adanya achievement dan deviasi dalam realisasi rencana kegiatan dalam Persetujuan RKAB akan dipertanggungjawabkan ke dalam penilaian kinerja per triwulan dan per semester. Seiring berjalannya kegiatan operasional yang dilakukan masih terdapat beberapa kendala yang menjadikan rencana dalam Persetujuan RKAB direkomendasikan untuk direvisi. Revisi persetujuan RKAB paling lambat diajukan kepada pemerintah pada akhir Triwulan III sehingga selama progress operasional, dilakukan kontrol dan monitoring kegiatan baik secara administra- tif laporan berkala bulanan, triwulanan, dan tahunan serta kunjungan langsung ke lapangan di lokasi pe- rusahaan yang bersangkutan melakukan operasional. Sehingga diharapkan realisasi kegiatan operasional penambangan sesuai dengan rencana yang disepakati oleh pemerintah dan perusahaan PKP2B yang ter- tuang dalam Persetujuan RKAB yang berimplikasi langsung terhadap pembangunan dengan optimalisasi penerimaan negara, maupun aspek community development disamping aspek lingkungan dan tentunya benefit perusahaan. 4 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau dike- nal dengan RKAB merupakan bentuk rencana pe- rusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertam- bangan Batubara (PKP2B) yang disusun sebagai pedoman bagi perusahaan PKP2B untuk periode satu tahun ke depan. yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. 4.	Aspek	Konstruksi	dan	Investasi Saat ini, di Direktorat Pembinaan dan Pen- gusahaan Batubara, telah berlangsung kegiatan presentasi pemaparan rencana kegiatan opera- sional penambangan tahun 2011 untuk 47 perusa- haan PKP2B Tahap Produksi di bawah pengawasan pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pembahasan RKAB meliputi beberapa aspek yang merupakan mani- festasi kegiatan yang dipertanggungjawabkan ke negara. Adapaun aspek yang dibahas di pemba- hasan RKAB meliputi: Sebelum dan saat melakukan operasional penambangan, perusahaan harus mem- persiapkan konstruksi sebagai infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, harus diperhitung- kan secara akurat investasi yang dikelola untuk kegiatan infrastruktur tersebut, time line break event point, dan keuntungan setelah usaha penambangan telah dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek community develop- ment maupun lingkungan. 5.	Aspek	Operasi	Penambangan 1.	Aspek	Eksplorasi Eksplorasi merupakan kegiatan pencarian cadangan komoditi yang dilakukan secara ber- tahap dan mengikuti dengan kaidah keilmuan geologi yang berlaku. Terdapat beberapa ke- giatan dalam ekplorasi di antaranya adalah pemetaan topografi, infill drilling, maupun coring. Berdasar hasil eksplorasi tersebut akan menghasilkan sumber daya maupun cadan- gan dari suatu lokasi konsesi perusahaan yang bersangkutan. 2.	Aspek	Cadangan Cadangan merupakan bagian dari sumber daya yang telah diketahui dimensi, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya, yang pada saat pengkajian kelayakannya dinyatakan layak un- tuk ditambang (Anonim, 1997) . Aspek operasi penambangan akan menghasil- kan produksi batuan penutup dan material ko- moditi baik batubara maupun mineral. Dalam RKAB akan dicantumkan seberapa ton/onz komoditi yang akan diperoleh jika melakukan pengupasan sekian BCM batuan penutup, yang akan diperoleh Nisbah Pengupasan/Stripping Ratio (SR) untuk batubara yang mencerminkan nilai ekonomis dari aspek penambangan. Selain itu juga bisa dijadikan acuan untuk eva- luasi keekonomisan, misal dengan adanya ke- cenderungan naiknya komoditi batubara saat ini, maka akan sangat bagus dilakukan strategi melakukan pembukaan lahan baru/penam- bangan yang lebih dalam sehingga SR akan semakin besar, untuk keperluan konservasi komoditi batubara disamping tetap ekonomis karena terdongkrak dengan naiknya harga ba- tubara. Mengacu pada SNI maka akan dihasilkan cadangan terkira dan terukur. Menyangkut cadangan, maka ada neraca cadangan yang merupakan hasil ukuran jumlah up to date dari jumlah cadangan dan sumber daya yang merupakan hasil dari kegiatan eksplorasi yang up to date. Sehingga setiap perusahaan seha- rusnya tetap melakukan kegiatan ekplorasi untuk melakukan update data sumber daya maupun cadangan komoditinya. 3.	Aspek	Studi	AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AM- DAL) merupakan kajian mengenai dampak be- sar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan 6.	Aspek	Pemasaran Aspek pemasaran terbagi menjadi pemasaran domestik langsung ke enduser atau dikenal dengan istilah DMO serta pemasaran ke luar negeri atau ekspor. Untuk pemasaran DMO 2010 maka harus mengacu kepada Kuota DMO 2010 yang dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 1604K/30/MEM/2010 untuk kebutuhan dalam negeri 2010. Dalam keputusan menteri tersebut, setiap perusahaan PKP2B diwajibkan melakukan DMO dengan persentase 24,75% dari produksi masing-masing perusahaan. Se- dang untuk kebutuhan 2011 mengacu pada edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 5
Kepmen ESDM No. 2360 K/30/MEM/2010. Un- tuk saat ini kendala utama berkurangnya DMO adalah kualitas batubara produsen yang tidak sesuai dengan spesifikasi batubara yang ban- yak terdapat di dalam negeri dan jikalaupun ada permintaan, maka penawaran harga yang dipatok oleh enduser banyak yang terdapat di bawah harga pasar batubara internasional maupun di bawah Harga Batubara Acuan (HBA). 7.	Aspek	Tenaga	Kerja	dan	Pelatihan Tenaga kerja (manpower) bisa berasal dari tenaga kerja dalam negeri yang terbagi seba- gai staf dan nonstaf yang merupakan pekerja lokal serta ada yang menggunakan tenaga kerja asing. Tetapi pada dasarnya perusahaan dihimbau untuk tetap memprioritaskan serta mengoptimalkan tenaga kerja dalam negeri, termasuk untuk subkontraktornya. hingga PHK. Selain penegakan kedisiplinan safety juga diperhatikan mengenai APD (Alat Perlindungan Diri) yang memenuhi standar ke- tentuan yang berlaku. 11.	Aspek	Keuangan Aspek keuangan merupakan aspek yang menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini tercermin dalam net profit margin masing-masing perusahaan yang dipengaruhi oleh net profit dengan angka penjualan. Semakin besar angka net profit mar- gin maka semakin sehat perusahaan yang ber- sangkutan. Disamping itu, ada juga faktor-fak- tor keuangan lain yang dijadikan acuan dalam evaluasi tingkat kesehatan perusahaan. Faktor besarnya harga jual sebagai penerimaan pe- rusahaan dan Penerimaan Negara (PNBP) dan faktor biaya-biaya operasional yang berpen- garuh pada pajak terhadap pemerintah meru- pakan hal yang sangat diperhatikan dalam evaluasi aspek keuangan ini. 8.	Aspek	Pengembangan	Masyarakat Community Development atau pengembangan masyarakat merupakan wu- jud kontribusi langsung perusahaan terhadap lingkungan masyarakat di sekitar area penam- bangan yang berupa pengembangan kualitas sumber daya masyarakat, kewirausahaan ma- syarakat sektor tambang maupun peningka- tan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam masyarakat setempat. Kegiatan comdev ini ha- rus dikoordinasikan dengan pemda setempat sebelum diajukan ke forum RKAB di pemerin- tah pusat. (comdev) 9.	Aspek	Lingkungan Aspek lingkungan merupakan aspek penting yang tidak luput dari perhatian. Setiap penga- ruh dari operasional penambangan akan san- gat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Sehingga kontrol aspek lingkungan juga sema- kin diperketat agar kondisi kerusakan lingkun- gan diminimalisir serta tetap terkontrol. Sebe- lum ke forum RKAB biasa dilakukan presentasi RKTTL di Direktorat Teknik dan Lingkungan. 10.	Aspek	Kesehatan	dan	Keselamatan	Kerja Aspek-aspek yang telah disebutkan di atas merupakan pokok-pokok yang dijadikan patokan dalamPersetujuan RKAB tahun berikutnya. Evaluasi juga dilakukan terhadap realisasi RKAB tahun se- belumnya, yakni mengevaluasi tingkat pencapaian keberhasilan dengan rencana yang telah disetujui oleh pemerintah. RKAB merupakan alat kontrol pemerintah melakukan monitoring dalam penga- wasan aspek-aspek yang telah menjadi komitmen tersebut dalam wadah Persetujuan RKAB. Setiap perusahaan PKP2B wajib melaporkan secara kon- tinu baik periode bulanan, triwulan, serta tahunan dengan format laporan yang telah ditetapkan. Laporan juga harus mencantumkan data yang ses- uai dengan aspek-aspek yang tercantum dalam Persetujuan RKAB periode tahun berjalan. Kontrol pengawasan terhadap aspek yang terdapat di Persetujuan RKAB tersebut melalui laporan yang telah dikirim oleh perusahaan PKP2B yang bersangkutan. Data-data laporan perlu dicek dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga diper- lukan site visit yang melibatkan aparat pemerintah maupun dinas pertambangan dan energi di daerah setempat. Pada aspek ini hanya ada satu kata SAFETY FIRST, artinya semua kegiatan dalam sistem operasional penambangan harus tunduk pada aturan safety yang telah ada. Sanksi terhadap aturan safety sangat tegas, berupa peringatan 6 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Penyampaian	Laporan Penyampaian laporan bulanan, triwulanan, mau- pun tahunan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Laporan bulanan produksi dan pen- jualan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan triwulan paling lambat 30 hari sejak berakhirnya periode triwulan yang bersang- kutan untuk laporan RKAB disampaikan paling lam- bat tanggal 15 November tahun berjalan. Adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan akan berakibat munculnya sanksi dari pemerintah yang berupa teguran bah- kan bisa sampai dinyatakan default. Perihal terse- but akan berdampak pada penilaian kinerja peru- sahaan yang saat ini ketentuannya sedang dalam proses penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pemanfaatan Kayu) serta rendahnya kemampuan unit operasional (physical availibility unit), kurang- nya manpower, hingga demonstrasi dan pemogo- kan tenaga kerja disamping force majeur seperti banjir bandang yang menggenangi jalan hauling dan lain-lain. Faktor penyebab yang kompleks tersebut ha- rus disikapi secara bijak. Jika faktor penyebab de- viasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan maka masih ada toleransi dalam mensikapinya. Tetapi lain halnya jika faktor penyebab terjadinya deviasi terse- but terjadi karena masalah teknis yang sebelumnya sudah bisa diperhitungkan maka akan dikenai surat teguran hingga ke arah default (lalai) sampai pada akhirnya terminasi atau ditutup. Revisi	RKAB Seiring berjalannya kegiatan operasional yang di- lakukan seperti telah disinggung di atas, sering terdapat beberapa kendala yang menjadikan plan direkomendasikan untuk dilakukan revisi. Revisi persetujuan RKAB paling lambat diajukan kepada pemerintah pada akhir Triwulan III Revisi yang di- ajukan paling lambat pada pertengahan bulan pada bulan terakhir di Triwulan III tahun berjalan. Dengan demikian, ada waktu luang untuk meng- koordinasikan waktu yang tepat untuk presentasi pembahasan revisi yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Revisi yang diajukan harus re- levan dengan aspek yang telah ada di Persetujuan RKAB dan harus proporsional dengan kondisi yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Jika revisi Persetujuan RKAB telah disetujui, maka perusahaan yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan ke- giatan yang mengacu kepada hasil revisi Persetu- juan RKAB yang baru. Jadi, RKAB merupakan suatu acuan bagi pe- rusahaan yang bersifat terukur untuk melakukan kegiatan opearsional penambangan terkait dengan beberapa aspek yang mengacu pada beban biaya yang dibelanjakan dan hasil keuntungan yang di- peroleh selain sebagai komitmen perusahaan den- gan adanya kontribusi bagi penerimaan negara. Bagi pemerintah RKAB dijadikan sebagai acuan untuk melakukan kontrol dan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja perusahaan sebagai wu- jud komitmen perusahaan yang berkontribusi bagi negara. Untuk melakukan penilaian kinerja atas ke- berhasilan pelaksanan RKAB sedang disusun suatu pedoman penilaian kinerja perusahaan tambang dengan metode scoring keberhasilan RKAB. Sanksi Dalam proses kontrol pemerintah dalam kegiatan operasional penambangan ada kalanya terdapat deviasi dalam realisasinya dengan rencana yang telah disetujui. Deviasi tersebut biasa terjadi karena kendala dalam realisasi kegiatan operasional di la- pangan. Faktor cuaca berupa tingginya angka curah hujan sering menjadi kendala selama ini, disam- ping adanya faktor lain seperti terkendala dengan Kehutanan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 7
ARTIKEL MINERBAPABUM Mengatasi	Permasalahan	Lingkungan	Pertambangan Akibat	Kolam	Pengendap Y. Sulistiyohadi, ST (Staff Subdit Lindungan Lingkungan Pertambangan) Keunikan penambangan di Indonesia adalah curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi engineer di lapangan dalam melakukan kegiatan penambangan. Pada beberapa contoh kasus produksi tidak tercapainya dari yang direncanakan akibat perilaku hujan dan anomali curah hujan. Penyimpangan perilaku hujan tersebut membawa dampak pada tidak sesuainya de- sain saluran drainase yang sudah ada. Ditambah lagi kapasitas kolam pengendap tidak mampu mengolah air buangan (over capacity). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis membahas teknik perancangan kolam pengendap agar dapat membantu dalam perancangan kolam pengendap untuk mengatasi permasalahan pencemaran air di per- tambangan. 8 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Perbandingan intensitas hujan beberapa negara dengan beberapa wilayah di Indonesia 6.000 5.000 4956 Rainfall (mm) 4.000 3.000 3016 3767 3492 2392 2.000 1416 1.000 744 865 629 670 0 28 Australia (Perth) Canada Peru South Africa China (Zhengzhou) Brazil Indonesia-Sumatera (3016 mm) Indonesia-Kalimantan (3767 mm) Indonesia-Sulawesi (3492 mm) Indonesia-Maluku (2392 mm) Indonesia-Papua (4956 mm) Sumber : dan BMG Indonesia Intensitas	Hujan Intensitas hujan didefinisikan sebagai jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Besarnya intensitas hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hu- jan dan frekuensi kejadiannya. Nilai intensitas hujan diperoleh dengan cara melakukan analisis data hu- jan baik secara statistik maupun secara empiris. Intensitas hujan di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi, yakni 2.000-5.000 mm/tahun. Seba- gai bahan perbandingan, curah hujan di beberapa lokasi tambang disajikan dalam grafik perbandin- gan intensitas hujan di beberapa negara. dengan Brazil, yang sama-sama mempunyai predi- kat hutan hujan tropis. Intensitas hujan merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh para penam- bang di Indonesia, dibandingkan dengan menam- bang di negara lain. Sistem	Drainase Air hujan akan mengalir sebagai aliran permu- kaan (run off). Sebagian terserap secara infiltrasi ke dalam tanah dan sebagian lagi berhubungan lang- sung dengan permukaan tanah lalu terbawa secara gravitasi sepanjang permukaan menjadi aliran per- mukaan. Aliran permukaan memerlukan saluran yang disebut dengan saluran drainase. Grafik di atas menggambarkan bahwa intensi- tas hujan di Indonesia dua kali lipat dibandingkan Drainase (drainage) berasal dari kata kerja to edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 9
Kegiatan pertambangan dengan metode penambangan terbuka seperti yang dilakukan hampir 95 persen di negara kita, menyumbang kontribusi besar erosi dan sedimentasi drain yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air. Drainase adalah terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem-sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah kelebihan air, baik diatas maupun dibawah permukaan tanah . Drainase diperlukan untuk membuang aku- mulasi air yang berlebihan, baik yang berada dalam permukaan tanah maupun yang berada pada lapisan bawah permukaan tanah. Drainase mutlak diperlukan pada daerah dan kondisi sebagai beri- kut: 1. Tanah berlereng atau memiliki kemiringan be- sar. Aliran dalam daerah ini biasanya tinggi yang sering terjadi erosi, apalagi tanahnya gembur atau lembek yang mempertinggi terjadinya an- caman erosi. 2. Tanah yang dilanda banjir limpasan (aliran air permukaan yang berlebihan), karena kurangnya saluran drainase permukaan serta persyaratan- nya. Biasanya terdapat pada tanah yang datar, cekungan dan kedap (tanah liat). Akumulasi air permukaan yang berlebihan ini oleh akibat hu- jan lebat pada daerah setempat. Untuk ini perlu diatasi dengan sarana saluran drainase permu- kaan yang memadai. 3. Tanah yang dilanda banjir oleh akibat melu- apnya sungai selama waktu tertentu. Hal ini ter- jadi karena adanya hujan lebat di daerah yang lebih tinggi. Keadaan banjir ini disebut banjir kiriman. Daerah yang sering dilanda banjir in- iadalah daerah lembah sungai yang elevasinya lebih rendah dari tebing sungainya. 4. Tanah yang mempunyai kedalaman permukaan air tanah sangat kecil, bahkan kadang-kadang nol, sehingga becek. Daerah ini biasanya terle- tak di bawah perbukitan yang berhutan lebat dan tanahnya pasir. Juga sering terdapat pada daerah lembah sungai/danau dan daerah pa- sang surut. Erosi	dan	Padatan	Terlarut Kegiatan pertambangan dengan metode penam- bangan terbuka seperti yang dilakukan hampir 95 persen di negara kita, menyumbang kontribusi be- sar erosi dan sedimentasi. Permukaan tanah pada umumnya berhumus, bersifat porus, dan daya ikat antar partikel lemah. Kondisi tersebut diperkuat dengan intensitas hujan tinggi sehingga mem- percepat pelarutan partikel humus/tanah pucuk menuju bagian permukaan tanah yang lebih ren- 10 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
dah. Padatan terlarut (suspended solid) didefinisi- kan sebagai partikel padat kecil yang keberadaan- nya tetap/tidak terpengaruh dalam koloid. Padatan terlarut pada kegiatan pertambangan disebabkan oleh pembukaan lahan, penempatan tanah pucuk yang tidak dilengkapi dengan sarana pengendali erosi, serta penempatan batuan penutup di luar pit (out pit dump). Kualitas padatan terlarut dipenga- ruhi oleh sifat dan karakteristik tanah dan batuan yang dipindahkan. Karakteristik ini pula yang mem- bedakan kualitas Total Suspended Solid (TSS) pada air buangan (baca: limbah) domestik dan air buan- gan industri, dengan air buangan pada kegiatan pertambangan. gendap sangat sempit, tidak sesuai dengan debit air buangan yang harus diolah dan syarat minimum kolam pengendap agar dapat men- gendapkan partikel terlarut (TSS). 4. Waktu tinggal partikel terlarut tidak sesuai den- gan karakteristiknya, karena kolam yang terse- dia tidak cukup besar. 5. Luas permukaan yang tidak sesuai dengan de- rajat pengolahan yang harus dipenuhi, karena pada umumnya desain kolam pengendap tidak mencakup luas permukaan yang harus tersedia. 6. Dapat dianggap bahwa 99 persen perancangan kolam pengendap yang dilakukan saat ini tidak didahului dengan riset laboratorium melalui uji karakteristik partikel pengendapan. Kolam	Pengendap Kolam pengendap sering kita dengar dalam setiap diskusi permasalahan teknis dan lingkungan dalam dunia pertambangan. Kolam pengendap meru- pakan sarana penunjang dalam pertambangan, sebagai komponen penting terhadap by product kegiatan pertambangan. 7. Perancangan kolam pengendap tidak mem- pertimbangkan berapa debit air buangan yang akan diolah, sehingga kapasitas pengolahan kolam pengendap seringkali tidak sesuai den- gan beban yang harus diolah. 8. Air yang mempunyai zeta potensial tinggi me- nyebabkan ikatan antar partikel stabil sehingga tidak mudah untuk diendapkan. Keberlangsungan kegiatan pertambangan se- cara tidak langsung ditentukan oleh kinerja kolam pengendap. Disebutkan demikian karena kolam pengendap merupakan salah satu parameter uta- ma kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan pertamban- gan dapat berhenti sementara maupun permanen akibat dihentikan oleh Inspektur Tambang, karena kolam pengendap tidak berfungsi optimal sehing- ga effluen yang dihasilkan melebihi baku mutu yang ditentukan. Dengan kata lain kegiatan pertamban- gan tersebut telah mencemari lingkungan (biota air) karena telah melebihi baku mutu limbah cair. 9. Kolam pengendap akan mempunyai produk samping yaitu lumpur (hasil pengendapan). Pada umumnya operator di lapangan tidak se- cara rutin melakukan pengerukan lumpur, kare- na tidak tersedianya sarana yang cukup, atau jumlah lumpur yang mengendap lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Edisi selanjutnya akan dibahas secara teknis mengapa waktu tinggal, debit masuk, luas permu- kaan, dan zeta potensial berpengaruh terhadap ke- berhasilan suatu kolam pengendap dalam menge- lola air buangan pertambangan. Beberapa kegagalan kolam pengendap dalam mengelola air buangan pertambangan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1. Partikel pencemar padatan terlarut (TSS) mem- punyai konsentrasi tinggi yang tidak sesuai den- gan beban pengolahan kolam pengendap yang tersedia. 2. Jumlah debit air buangan yang masuk ke kolam pengendap terlalu besar, sehingga tidak sesuai dengan desain kolam. 3. Lahan yang tersedia untuk fasilitas kolam pen- edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 11
ARTIKEL MINERBAPABUM Ketika	Pascatambang Sudah	Menjadi	Isu	Dunia Catatan	dari	5th International Conference on Mine Closure,	23-26	November	2010	Vina	del	Mar,	Chi Ir. Sujatmiko (Kasubdit Lindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, KESDM) Djajat, ST (Staf Subdit Lindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, KESDM) Penutupan tambang atau yang dikenal juga dengan istilah pascatambang (mine closure) telah menjadi isu dunia saat ini. Hal ini ter- bukti dari semaraknya penyelenggaraan konferensi internasional Mine Closure 2010 (MC10) di Vina del Mar, Chile. Belum lama berselang, negeri ini men- jadi sorotan dunia karena kisah keberhasilan pe- nyelamatan 33 penambang yang terperangkap di tambang dalamnya. Tercatat sebanyak 64 makalah dari 18 negara disajikan dalam konferensi ini. Konferensi penutu- pan tambang ini merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan oleh The Australian Centre for Geomechanics and the Centre for Land Rehabili- tation at the University of Western Australia dan direncanakan untuk tahun 2011 akan diselenggara- kan di Alberta, Kanada. Terdapat tiga perusahaan tambang dari In- donesia menjadi peserta dalam konferensi kali ini, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), PT Newmont Minahasa Raya (PTNMR) dan PT Freeport Indonesia (PTFI). PTNMR mengikuti pameran poster dengan judul "The Use of Life Stake to Facilitate Tree Growth in the Openings of an Ex-Mining Land: Newmont Minahasa Raya Inc. Case Study". Sedang- kan PTFI menyajikan makalah mengenai rencana pascatambangnya dengan judul "Closure Planning for a Long-Lived Copper and Gold Mining Opera- tion in Papua, Indonesia". Secara garis besar MC10 terdiri dari dua acara utama, yaitu presentasi makalah dan pameran poster. Presentasi makalah dapat dikelompokkan menjadi beberapa sesi utama yaitu: •	Designing, Planning and Financing Closure •	Stakeholder engagement and Community Devel- Peserta konferensi adalah perusahaan tam- bang, peneliti, konsultan, wakil pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Melalui ajang ini diharapkan terjadi pertukaran informasi men- genai perkembangan isu-isu terbaru, pengalaman, praktik terbaik (best practices) serta dinamika krite- ria-kriteria penutupan tambang yang berkembang. opment Mine site reclamation and rehabilitation •	Phytostabilisation dan Phytoremediation •	Acid and Neutral Rock Drainage •	Mining Legacies and Relinquishment •	Cover Design Construction and Monitoring 12 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Legacy-based Framework for Mine closure •	Tailings Deposits Closure •	Recent Closure Case Studies sebagai tailings storage facility (TSF) Proyek Anta- paccay. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menyari- kan beberapa hasil paparan konferensi yang men- arik. Semoga selanjutnya seri tulisan dengan topik spesifik lainnya akan berlanjut dengan kedalaman materi yang lebih jauh. Pemaparan makalah dimulai oleh presentasi mengenai studi kasus tambang China Clay (kaolin) di Cornwall, Inggris. Bekas tambang yang ada di- ubah menjadi suatu pusat kebudayaan baru. Pada tempat baru ini berlangsung berbagai macam keg- iatan, antara lain penyelenggaraan event dan kon- ferensi, pertunjukan musik dan seni, hingga taman- taman yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan konservasi. Singkat cerita, Eden Project - nama proyek pascatambang ini, telah menjadi suatu pu- sat kebudayaan baru, sesuatu yang unik dan men- ginspirasi, terlebih lagi proyek ini diklaim sebagai salah satu proyek yang dibangun berdasarkan amal (charity) dan bukan bermotif ekonomi belaka. Planning and Financing Closure Makalah yang disusun A.M. Paulino et al (2010) memberikan pencerahan paradigma baru, yaitu rencana pascatambang dapat menjadi powerful tool untuk perencanaan tambang dan penghema- tan biaya. Logikanya, keputusan-keputusan yang diambil pada awal perencanaan tambang akan signifikan mempengaruhi biaya pascatambang. Dengan mengidentifikasi critical closure cost, maka perusahaan tambang didorong untuk mempela- jari dan menerapkan pendekatan alternatif pas- catambang. Pendekatan alternatif pascatambang tersebut membutuhkan perubahan dalam desain tambang, perencanaan dan operasi namun dapat berujung pada penghematan biaya pascatambang. Kesimpulan ini merupakan suatu paradigma baru yang cukup menarik untuk didiskusikan lebih lan- jut. Stakeholder Engagement and Community Development Menarik untuk dicermati bahwa topik ini menjadi sesi preliminary yang diikuti seluruh peserta. Pada konferensi kali ini, tampak sekali penekanan pent- ingnya stakeholder engagement dan community development. Salah satu poin penting yang perlu dicatat adalah stakeholder engagement harus terus menerus terintegrasi dalam rencana pascatam- bang. Makalah yang dibawakan oleh Post-Mining Alliance, Eden Project, Inggris; cukup memberikan ide yang segar mengenai pendekatan kreatif dalam stakeholder engagement. "Tea and cake", itulah isti- lah yang mereka namakan untuk proses konsultasi pascatambang di tambang China Clay (kaolin), Cornwall. Ringkasnya mereka menyelenggarakan suatu festival atau pesta rakyat dengan memban- gun stand-stand kecil yang didekorasi secara kreatif berdasarkan topik tertentu. Stakeholders (dianta- ranya komunitas sosial, sekolah, komunitas usaha) kemudian diundang untuk menghadiri festival tersebut dan didorong untuk bebas mengemu- kakan aspirasi, gagasan dan harapan terkait pas- ctambang. Media-media yang digunakan adalah question cards, voting stickers, penempelan bendera pada peta geografi lokal hingga pemilihan prioritas hal-hal yang penting bagi komunitasnya dengan alat bantu. Dalam kasus ini perusahaan dituntut untuk mendengar dan mencatat respon dari stake- holders. Ide yang bisa kita jadikan pelajaran dari Eden Project ini adalah bagaimana stakeholder engage- ment bisa dilakukan dengan pendekatan kultural kreatif dan tidak hanya berbentuk sosialisasi atau rapat massal. Kita bisa merancang suatu proses kon- sultasi dengan gaya yang localized tanpa mengesa- mpingkan aspek legalitas proses konsultasi terse- but. Hal yang menarik lainnya adalah mengenai integrasi pascatambang dengan proyek yang baru akan dimulai yaitu studi kasus integrasi rencana pascatambang Proyek Tintaya ke dalam pengem- bangan Proyek Antapaccay. Keduanya dimiliki oleh Xstrata Copper di Peru. Idenya adalah dengan mengintegrasikan proses dan fasilitas kedua proyek tambang yang berjarak 12 km tersebut. Salah satu praktiknya adalah dengan penggunaan pit Tintaya Dari semua paparan makalah dalam sesi ini ter- dapat ide universal yang sama bahwa untuk men- capai stakeholder engagement yang sukses, proses konsultasi harus dilakukan secara: Sedari dini dan sesering mungkin Aktif membangun cara supaya stakeholders ikut merasa "memiliki" terhadap proyek tambang yang berlangsung edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 13
Memastikan bahwa komunikasi terbuka untuk semua dan jelas Memastikan bahwa komunikasi terbuka untuk semua dan jelas
Invest time, not just dollars Listen first, talk later Membiarkan stakeholders memutuskan hal apa yang penting untuk mereka Adanya keinginan untuk mengubah rencana pascatambang seiring dengan arah proses kon- sultasi yang makin intensif Mine Site Reclamation and Rehabilitation Makalah dari J.A. Drake et al (2010) menawarkan konsep kerangka kerja (framework) rehabilitasi ben- tang alam (landscape) dalam rekayasa ekosistem pasctambang. Konsep tersebut dapat diseder- hanakan dalam satu akronim LFSC (landscape, func- tion, structure and composition). Dalam satu desain ekosistem khususnya pascatambang, perlu mem- pertimbangkan empat dimensi kunci ini yaitu LFSC. Kerangka kerja ini ditujukan sebagai pendekatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan rehabilitasi tambang. Kerangka kerja ini diklaim sudah mulai digunakan dalam industri dan direko- mendasikan untuk digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi pascatambang di negaranya masing- masing. Dari ide kerangka kerja rehabilitasi tambang lahirlah topik kriteria keberhasilan reklamasi, ses- uatu yang sangat penting dibahas oleh para prak- tisi dan juga regulator. Dalam makalah yang disajik- an oleh S.R. Viert et al (2010), dipaparkan mengenai prosedur evaluasi reklamasi yang diterapkan oleh Barrick Gold Corp. di Kanowna Belle Mine, Australia Barat. Secara garis besar prosedur yang diterapkan adalah information control, evaluasi tanah, evaluasi kestabilan tanah, performa revegetasi, pelaporan yang konsisten dan informatif serta pengemban- gan dan kepatuhan terhadap kriteria keberhasilan reklamasi. Makalah ini menekankan vitalnya ma- salah pelaporan karena menyangkut feedback dan perbaikan seiring dengan proses reklamasi-revege- tasi yang dilakukan. Melalui makalah ini disebutkan juga kriteria keberhasilan reklamasi yang digunak- an adalah: 1. Prediksi soil loss dari daerah reklamasi ≤ 110% dari prediksi soil loss daerah referensi serta tren erosi harus stabil 3. Campuran bibit yang digunakan harus terdiri dari minimal 10 spesies yang umum ditemukan di daerah tersebut, mewakili 2 bentuk kehidu- pan dan sampel vegetasi penutup harus me- menuhi satu dari dua uji sebagai berikut: − Sampel mengandung 3 jenis rumput liar yang tidak berbahaya (non-noxious weed lebih dari 2 species) dengan komposisi persen. − Sampel mengandung 50% jumlah rumput liar yang tidak berbahaya (non-noxious weed species) di daerah referensi dengan komposisi lebih dari 2 persen. Terkait dengan masa pemantauan pascatam- bang, perlu diketahui juga bahwa banyak tambang di negara lain menerapkan waktu pemantauan pascatambang (post-closure monitoring) yang lama seperti contohnya Tambang Ok Tedi, Papua Nugini dengan waktu pemantauan selama 30 tahun. Be- gitu juga PT Freeport Indonesia yang ikut menyaji- kan makalah mengenai rencana pascatambangnya, menerapkan waktu pemantauan sekitar 50 tahun. Temuan yang juga menarik adalah teknik penggunaan gipsum (CaSO4.2H2O) dan mulsa dalam rehabilitasi daerah lereng disimpulkan cu- kup efektif (pada tahapan awal) untuk meningkat- kan komposisi kimia dan stabilitas tanah (J.K Smits et al, 2010). Untuk tahapan selanjutnya direkomen- dasikan untuk meningkatkan penggunaan gipsum per luasan hektarnya . Phytostabilisation dan	Phytoremediation Sesi ini berbicara mengenai vegetasi lahan bekas tambang terutama di dua negara dengan tradisi tambang yang kuat yaitu Afrika Selatan dan Kana- da. Afrika Selatan sebagai negeri yang kaya dengan sumberdaya mineralnya tengah giat melakukan penelitian mengenai potensi peruntukan lahan pascatambang khususnya perkebunan. Dua maka- lah dipaparkan pada konferensi ini, yang pertama mengenai identifikasi potensi ekonomi dan sisi ke- amanan konsumsi pada tumbuhan yang hidup di daerah tambang dan bekas tambang. Penelitian kedua adalah mengenai potensi ekonomi tumbu- han Anacardiaceae yang hidup di daerah tailing termasuk diantaranya mengenai waktu yang paling baik untuk melakukan panen tumbuhan tersebut. 2. Total ground cover di daerah reklamasi sekitar 60-90% dari total ground cover vegetasi di dae- Pengalaman yang menarik dipaparkan dalam makalah yang dibawakan oleh A.S Lock et al (2010). 14 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Proyek yang dilakukan adalah mengubah daerah yang tadinya merupakan tailings impoundment menjadi lahan perkebunan sebagai sumber biofuel di daerah Ontario, Kanada. Tanaman yang digunak- an adalah canola, jagung dan varietas rumput-rum- putan lain yang merupakan bahan baku untuk bio- fuel. Cover atau sistem lapisan penutup tailing yang diterapkan adalah biosolids yang terdiri dari pulp and paper dengan kedalaman 0,5-1 m. Penelitian yang dilakukan menemukan fakta bahwa biosol- ids cover bertindak sebagai hydraulic barriers yang efektif yang membatasi penetrasi air menuju tailing sehingga menurunkan potensi terjadinya pelindian logam. Kunci keberhasilan proyek ini terletak pada pemilihan metode cover, ketebalan cover, pemili- han jenis tanaman dan karakteristik material cover. Selain itu dibahas juga mengenai phytoreme- diasi menggunakan tumbuhan metallophytes, yaitu tumbuhan yang memiliki sifat toleransi, adaptasi dan survival tinggi di daerah yang terkontamina- si logam. Dan yang penting kita ketahui bahwa ternyata jenis-jenis metallophytes bisa dijumpai di Indonesia, misalkan Brackenridgea palustris, Phyl- lanthus insulae, Glochidion aff. acustylum dan Ri- norea javanica. Tailings Deposits Closure Dalam konferensi ini terdapat pemaparan bebera- pa studi kasus pascatambang tailings deposit antara lain pascatambang tailings storage facility (TSF) di Australia Barat yang dipaparkan oleh K. Bonstrom et al (2010). Aspek kunci yang berusaha ditekankan dalam makalah ini adalah desain final landform, en- hanced moisture store serta cover system. Beberapa kriteria kunci dalam hal desain cover juga dijelaskan dengan cukup rinci dalam paparan tersebut. Paparan yang menarik juga disajikan oleh I. Jantzer et al (2010). Makalah ini mencoba menja- wab pertanyaan mendasar terkait desain konstruksi tailings dam yang dipersiapkan untuk jangka waktu yang lama, yaitu perhitungan besaran critical hy- draulic gradients. Dalam sesi ini juga dijelaskan mengenai Wet- lands sebagai solusi untuk pascatambang tailing dams (M. Namba et al, 2010) yang menjelaskan mengenai studi kasus pascatambang tiga tailings dam di Minas Gerais, Brazil. Kesimpulan dari pa- paran ini adalah wetlands menjadi solusi alternatif pada pascatambang tailings deposit. Legacy-based Framework for Mine Closure Kerangka kerja berbasiskan peninggalan (legacies) pascatambang merupakan paradigma baru yang berkembang dari perhatian para stakeholders ter- hadap dampak sosial dan lingkungan yang ditim- bulkan proyek-proyek tambang. Sebagai hasil dari pergeseran kultur bisnis ini, perencanaan pasca- tambang telah berevolusi menuju suatu titik dima- na dimensi sosial dan lingkungan ikut terintegrasi ke dalam daur hidup tambang (mine life cycle). Per- encanaan pascatambang dimulai dari tahapan awal setiap proyek tambang dan saat ini dikenal sebagai bagian inheren dari desain konseptual tambang. Bisnis ekstraksi sumberdaya alam atau lebih spesifiknya bisnis pertambangan didasari oleh efisiensi penggunaan dan konversi bahan galian dengan tujuan mengubah bahan galian menjadi komoditas. Tujuan utama dari perusahaan tam- bang adalah mengkapitalisasikan nilai bahan galian dalam rangka memaksimalkan return on in- vestement (ROI). Namun, keberlanjutan dari bisnis pertambangan atau lebih khusus lagi perusahaan tambang, tidak hanya bergantung pada sharehold- er value tapi juga sangat bergantung pada reputasi perusahaan. Cara masyarakat menilai reputasi pe- rusahaan tambang sekarang adalah dengan me- nilai kinerja pengelolaan lingkungan sepanjang operasi dan lebih jauh lagi dengan peninggalan/ warisan (legacies) pascatambangnya. Perencanaan pascatambang yang progresif telah menjadi isu utama dan jalan utama bagi perusahaan tambang untuk mempertahankan reputasi dan mendapat- kan social licence untuk beroperasi. Sebagai penutup, penyelenggaraan konferensi ini mengingatkan kita bahwa pascatambang sudah menjadi isu dunia. Penulis mengajak stakeholders pertambangan Indonesia untuk menjadi bagian dari dinamika, pertukaran informasi/pengetahuan dan berbagi praktik terbaik di dalamnya. Dan tak lupa penulis ingatkan kembali untuk memandang rencana pascatambang dengan paradigma baru yaitu rencana pascatambang harus menjadi alat yang digunakan untuk meminimalisasi negative legacies dan memaksimalkan positive legacies. Salam Hijau!! Disusun, diterjemahkan dan dikompilasi dari Mine Closure 2010: "Proceedings of the Fifth International Conference on Mine Closure" edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 15
ARTIKEL MINERBAPABUM Energi	untuk Kini dan Akan Datang Parlindungan Sitinjak, S.T. (Calon Perencana pada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi) Semua kegiatan menggunakan energi. Mu- lai dari kegiatan bertani dan memanggang hasil buruan melalui panas yang dihasilkan dari gesekan batuan pada jaman kehidupan prase- jarah, hingga kegiatan bekerja, menonton televisi, masakan yang disuguhkan di meja makan. Bahkan untuk menghasilkan suhu ruangan yang sejuk pada kehidupan masa kini tetap tidak terlepas dari ke- beraaan energi. Energi menjadi unsur penting kehidupan umat manusia dan menjadi bagian tak terpisah dari ke- hidupan itu sendiri. Pada sisi lain, berkembangnya jumlah penduduk dunia diikuti oleh kebutuhan energi yang semakin besar pula. Umat manusia berlomba-lomba untuk mencari sumber energi. Awalnya perlombaan energi terjadi pada energi fosil, seperti minyak, gas dan batubara. Ternyata, sumber energi fosil yang tidak terbarukan (unre- newable) dirasakan masih belum cukup. Ditambah lagi dengan isu pemanasan global akibat emisi gas karbon, mendorong manusia mencari sumber energi non fosil yang terbarukan (renewable). Con- tohnya, air, angin, bahan bakar nabati, panas bumi dan uranium. Indonesia sebagai bagian dari komunitas in- ternasional memiliki peran dan tanggungjawab dalam penggunaan energi. Indonesia dikenal se- bagai negara yang memiliki sumber daya energi yang besar antara lain: minyak bumi, gas bumi, ba- tubara, air, dan panas bumi yang dapat dilihat pada berikut. Tabel Sumber Daya dan Cadangan Energi Indonesia NO 1 Minyak Bumi (miliar barel) 2 3 4 ENERGI FOSIL Gas Bumi (TSCF) Batubara (miliar ton) Coal Bed Methane/CBM (TSCF) Tenaga Air 5 SUMBER DAYA CADANGAN 56,6 334,5 104,76 453 8,2 170 20,98 - 75.670 MW 4.200 MW 16 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Intensitas Energi dan Konsumsi per Kapita 450 6.00 400 5.47 5.00 350 300 4.00 250 3.30 3.16 3.00 200 2.74 150 2.00 100 1.48 0.97 1.00 50 0.38 0 0.00 Intensitas Energi Konsumsi per Kapita (Rencana Strategis Kementerian ESDM, 2010) NO 6 Panas Bumi 7 Mini/Micro Hydro Biomass 8 Tenaga Surya 9 10 Tenaga Angin 11 Uranium ENERGI FOSIL SUMBER DAYA CADANGAN 1.052 MW 86,1 MW 445 MW 12,1 MW 1,1 MW 30 MW 27.670 MW 500 MW 49.810 MW 4,80 KWH/M2/hari 9.290 MW 3.000 MW Intensitas energi adalah energi yang dibutuh- kan untuk meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto. Dengan kata lain, semakin efisien suatu negara ditunjukan den- gan intensitas energi yang semakin kecil. Perband- ingan nilai intensitas energi pada beberapa negara dapat dilihat pada grafik di atas. Selain dikenal sebagai negara dengan sumber daya energi yang melimpah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbe- sar di dunia. Sensus Penduduk tahun 2010 menun- jukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta (BPS, 2010). Jumlah penduduk yang besar ini tentu membutuhkan energi yang besar juga. Aki- batnya, pemerintah harus menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat dalam melaksanakan keg- iatan sehari-hari dan untuk pembangunan. Selain faktor jumlah penduduk dan kebutuhan sumber daya energi, penggunaan energi oleh ma- syarakat Indonesia saat ini dipengaruhi juga oleh budaya penggunaan energi yang kurang efisien. Hal ini ditandai dengan nilai intensitas energi Indo- nesia yang tinggi yakti: 401 TOE (ton oil equivalent). Indeks ini relatif tinggi bila dibandingkan dengan Malaysia 335 TOE/juta dolar AS dan negara maju yang tergabung dalam OECD 136 TOE/juta dolar AS. Pemakaian energi di Indonesia menurut sektor untuk tahun 2006 didominasi oleh tiga sektor uta- ma yaitu: sektor industri 41%, diikuti sektor trans- portasi 38%, dan sektor rumah tangga 21% yang secara rinci untuk periode tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel Persentase Pemakaian Energi Menurut Sektor Tahun 2000-2006 TAHUN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 INDUSTRI 36,40 38,71 40,58 38,47 39,08 39,36 40,61 RUMAH TANGGA 26,95 24,98 23,90 23,51 22,39 22,09 21,45 TRANSPORTASI 36,65 36,30 35,52 38,01 38,53 38,55 37,94 (Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM) edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 17
Permasalahan Sumber daya energi yang ada harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita saat kini dan anak cucu kita yang akan datang. Kehidu- pan anak cucu kita untuk masa yang akan datang juga memerlukan energi untuk peradaban kehidu- pannya. Kemampuan daya dukung lingkungan bumi dengan berbagai aktivitas manusia juga se- makin berkurang. Budaya melakukan konservasi energi meru- pakan upaya yang dapat dilakukan dari hal-hal sederhana dan menjadi gaya hidup (lifestyle) oleh seluruh stakeholder. Mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, pelaku usaha penghasil energi, dan pelaku usaha pengguna energi sesuai perannya masing-masing. Konservasi energi akan mengupas permasalahan yang diinventarisir terbagi menjadi tiga aspek konservasi yaitu pada: Analisis	Permasalah Permasalahan akan dianalisis dengan menggu- nakan Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metoda analisis untuk melihat suatu permasalahan/topik dengan cara pandang dari empat sisi yaitu: kekua- tan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Analisis ini dibuat oleh Albert Humprey saat memimpin proyek riset di Universitas Stanford pada dasawarsa 1960- an dan 1970-an dengan menggunakan data peru- sahaan-perusahaan Fortune 500 (wikipedia.org). Analisis SWOT dalam permasalahan konser- vasi energi ini diawali dengan menetapkan tujuan analisis yaitu: mengembangkan konservasi energi bagi pribadi, keluarga, masyarakat, pelaku usaha penghasil energi dan pelaku usaha pengguna en- ergi mendukung energi untuk kini dan yang akan datang. 1.	Aspek	penyediaan	energi	(sisi	hulu) Permasalahan aspek penyediaan energi antara lain: keterdapatan sumber daya energi, sumber daya energi kualitas rendah/marginal, tingginya biaya ekplorasi sumber energi, proses penambangan, teknologi penambangan, kehilangan (losses) saat pengolahan dan pengangkutan energi Strengths Weaknesses Opportunities Threats 2.	Aspek	penggunaan	energi	(sisi	hilir) Bagan Analisis SWOT Permasalahan aspek penggunaan energi antara lain: jarak lokasi pengguna energi dengan sumber energi yang jauh, teknologi mesin pengguna ener- gi terutama industri dan pembangkit listrik, harga pembelian energi di dalam negeri relatif lebih ren- dah dibanding harga ekspor, pengalokasian subsidi energi kepada kelompok masyarakat yang tidak te- pat, dan terbatasnya infrastruktur energi Analisis SWOT dilakukan dengan mengiden- tifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang tidak mendukung dalam pencapaian tujuan konservasi energi sebagaimana diuraikan masing- masing sebagai berikut. 1.	Analisis	SWOT	pada	Aspek	Penyediaan	En- ergi	(sisi	hulu) 3.	Aspek	gaya	hidup	(sisi	budaya) Permasalahan aspek gaya hidup penggunaan en- ergi merupakan permasalahan yang kerap kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan aspek gaya hidup antara lain: penggunaan lampu yang dibiarkan menyala meski tidak digunakan, bu- daya penggunaan kendaraan pribadi, penyesuaian penggunaan jenis bahan bakar ke energi yang le- bih murah, dan harga energi yang murah. Berdasarkan tabel SWOT yang ada di halaman setelah ini, konservasi energi pada aspek penyedi- aan energi dilakukan melalui: 1. Meningkatkan sumber daya energi yang dimi- liki dengan mendorong kegiatan eksplorasi dan memanfaatkan teknologi eksplorasi 2. Memanfaatkan letak strategis Indonesia dalam mengekspor energi 18 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Tabel Analisis SWOT Aspek Penyediaan Energi (Sisi Hulu) Strengths Weaknesses a. Sumber daya energi banyak b. Letak Indonesia strategis di antara kawasan Asia a. Masih bertumpu pada sumber daya fosil b. Keterdapatan sumber daya energi di daerah ter- pencil dan Pasifik c. Rendahnya kegiatan eksplorasi d. Kehilangan (losses) saat penambangan, pengola- han dan pengangkutan bahan energi Opportunities a. Sumber daya energi kualitas rendah/marginal Threats a. Fluktuasi harga minyak bumi di pasar internasi- dan banyak dan belum optimalkan onal b. Penggunaan teknik penambangan yang baik b. Semakin menipisnya cadangan BBM meningkat- dan benar dan teknologi eksplorasi kan impor BBM c. Penggunaan energi panas bumi untuk mendu- kung pengurangan emisi karbon Tabel Analisis SWOT Aspek Penggunaan Energi (Sisi Hilir) Strengths a. Pengguna energi dapat memilih jenis energi b. Pertumbuhan ekonomi memerlukan energi c. Program percepatan listrik 10.000 MW Tahap I Weaknesses a. Jarak lokasi pengguna energi dengan sumber en- ergi jauh b. Harga pembelian energi industri dalam negeri dan 10.000 MW Tahap II relatif lebih rendah c. Terbatasnya infrastruktur energi Opportunities a. Pengembangan teknologi industri dan pem- bangkit listrik yang hemat energi b. Swasembada energi sesuai kondisi lokal c. Pemanfaatan energi untuk industri dalam menin- Threats a. Dominasi BBM sebagai bahan bakar listrik b. Alokasi subsidi BBM yang kurang tepat c. Subsidi BBM mendorong pemborosan energi gkatkan nilai tambah produk industri 3. Mendorong pemanfaatan sumber daya energi kualitas rendah/marginal dengan melakukan pencampuran (blending) antara sumber daya kualitas tinggi dengan kualitas rendah sehingga semua sumber daya dapat dimanfaatkan dan ti- dak terbuang 4. Mengurangi kehilangan (losses) saat penam- bangan, pengolahan dan pengangkutan energi 5. Memanfaatkan energi dengan prioritas pada daerah terdekat dari sumber energi 6. Mengembangkan energi panas bumi yang ra- mah lingkungan 7. Mendorong penyesuaian harga BBM dengan harga pasar Internasional sehingga tidak meng- ganggu keuangan negara 8. Menjamin cadangan (stock) energi nasional se- bagai penyangga kebutuhan energi edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 19
Tabel Analisis SWOT pada Aspek Gaya Hidup (Sisi Budaya) Strengths Weaknesses a. pemandaman listrik tertentu (earth hour) b. energi sebagai penggerak usaha wiraswasta c. kebiasaan berkumpul bersama a. kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi b. lampu yang dibiarkan menyala c. kemacetan di jalan raya Opportunities Threats a. pengalihan minyak tanah ke gas b. penggunaan transportasi, alat elektronika dan alat penerangan yang hemat energi a. harga energi yang murah b. alokasi subsidi BBM yang kurang tepat c. pemborosan energi BBM c. penggunaan batik sebagai pengganti jas dalam pertemuan masyarakat dan nasional 2.	Analisis	SWOT	pada	Aspek	Penggunaan	En- ergi	(sisi	hilir) 2.	Analisis	SWOT	pada	Aspek	Penggunaan	En- ergi	(sisi	hilir) Berdasarkan tabel SWOT di atas, konservasi energi pada aspek penggunaan energi dilakukan melalui : 1. Meningkatkan dan memperluas jangkauan kampanye penghematan energi bagi keperluan pribadi, keluarga dan masyarakat 1. Pengguna energi memilih jenis energi yang pa- ling ekonomis sesuai dengan keterdapatan en- ergi dan harga energi 2. Meningkatkan sarana kendaraan umum yang bersih dan nyaman untuk mengurangi penggu- naan kendaraan pribadi 2. Memanfaatkan program percepatan listrik 10.000 MW untuk mendukung industri sehing- ga meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dan negara 3. Membatasi jumlah kendaraan yang dapat dimi- liki oleh suatu keluarga misalnya: peningkatan nilai pajak secara signifikan pada kenderaan kedua dan selanjutnya 3. Menyediakan infrastruktur energi sehingga dapat mengurangi biaya investasi dan biaya pengangkutan yang harus dikeluarkan oleh in- vestor 4. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan pembangkit listrik yang hemat energi 5. Swasembada energi sesuai kondisi lokal pada masing-masing wilayah 6. Mengurangi dominasi BBM sebagai bahan ba- kar listrik 7. Mendorong keekonomian harga BBM sehingga mengurangi pemborosan energi 4. Mendorong keekonomian harga BBM sehingga mengurangi pemborosan energi 5. Mendorong pengawasan pada penggunaan gas sebagai pengalihan dari minyak tanah terutama bagi rumah tangga 6. Mengembangkan teknologi transportasi, alat elektronika dan alat penerangan yang semakin efisien dan hemat energi 7. Mendorong penggunaan batik sebagai peng- ganti jas dalam pertemuan masyarakat dan na- sional sehingga mengurangi energi listrik yang dibutuhkan untuk pendingin ruangan. 3.	Analisis	SWOT	pada	Aspek	Gaya	Hidup	(sisi budaya) Berdasarkan tabel SWOT di atas, konservasi energi Penutup Kesadaran untuk melakukan konservasi energi oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) mulai 20 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
... Penyediaan Energi ... Penggunaan Energi ... Gaya Hidup dari pribadi, keluarga, masyarakat, pelaku usaha penghasil energi, dan pelaku usaha pengguna energi sesuai perannya masing-masing akan mendukung pencapaian energi untuk kehidu- pan kini dan akan datang. Budaya melakukan konservasi energi dilakukan mulai dari hal-hal sederhana oleh seluruh pemangku kepentingan pada 3 aspek yaitu: konservasi penyedia energi, konservasi pengguna energi, dan konservasi gaya hidup. Sehingga, suatu ketika nanti pada masa yang akan datang, sama seperti nenek moyang kita dahulu membagi sumber daya energi agar dapat kita nikmati kini, anak cucu kita pada masa yang akan datang dapat menikmati kebahagian yang sama dengan yang kita nikmati saat ini. Kebahagiaan anak cucu kita akan datang adalah peran dari kita kini. Semoga. edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 21
ARTIKEL MINERBAPABUM I Made Edy Suryana, ST (Staf Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi) Analisa	Kebijakan	Pembangunan	Rel	Kereta	Api	Puruk	Cahu-Bangkuang,	Kalteng Dalam UU No. 23 Tahun 2007, tentang ta api Purukcahu-Bangkuang Kalimantan Tengah. Perkeretaapian, disebutkan bahwa "trans- portasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu NKRI...." Disebutkan juga "perkeretaapian sebagai salah satu moda transpor- tasi dalam sistem transportasi nasional yang mem- punyai karakteristik tersendiri...". Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan juga dengan peraturan pelaksananya melalui PP No. 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu- paten/Kota, khususnya pada pasal 7 ayat (2). Dise- butkan bahwa perihal pembangunan sarana kereta api menjadi urusan wajib yang harus diselenggara- kan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kereta api menjadi salah satu sarana yang ikut berperan penting mengembangkan perekono- mian. Karena itu, kebijakan pemerintahmengenai pembangunan rel kereta api angkutan batubara menjadi sangat strategis. Kali ini penulis mencoba mengurai analisa kebijakan pembangunan rel kere- Secara umum, kedua undang-undang terse- 22 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
kuang ini lebih tepat menggunakan model kerjasa- ma antara pemerintah dengan swasta, atau biasa disebut dengan public private partnership (PPP). Dalam dokumen resminya mengenai investasi global dalam sektor infrastruktur, Ernest and Young (2007) menyebutkan bahwa rata-rata kebutuhan investasi untuk infrastruktur rel kereta api dunia dalam kurun waktu 2020-2030 adalah US$ 58 trili- un atau setara dengan 580.000 triliun rupiah (asum- si Rp 10.000/US$). Data ini diambil dari hasil peneli- tiannya pada negara Brasil, Rusia, China, dan India. Pemerintah, melalui Bappenas, menyampai- kan bahwa untuk melakukan pembangunan selu- ruh infrastruktur di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2010-2014), diperlukan dana sebesar 1.900 triliun rupiah. Jika dibandingkan den- gan nilai yang dipublikasikan Ernest and Young (2007) tersebut, kebutuhan total infrastruktur Indo- nesia hanya 0,655 persen dari investasi infrastruktur kereta api seluruh dunia. Sementara, kemampuan pendanaan pemerintah hanya sebesar 365 triliun rupiah saja. Oleh karena itu, peran serta swasta mut- lak diperlukan apabila Indonesia hendak mengem- bangkan infrastrukturnya. but menyiratkan bahwa pembangunan rel kereta api merupakan bagian dari upaya meningkatkan perekonomian daerah, membuka lebih banyak la- pangan pekerjaan, menjadi bagian dari pengem- bangan wilayah, dan pemersatu wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah. Secara khusus, pembangunan rel kereta api Purukcahu-Bangkuang ditujukan untuk mening- katkan jumlah produksi batubara dari Kalimantan Tengah. Dalam skema pembiayaan pembangunan rel kereta api, terbuka peluang kerjasama dengan sek- tor swasta. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2005 mengenai kerjasama pemer- intah dengan badan usaha dalam penyediaan infra- struktur. Dalam Perpres tersebut disebutkan "bah- wa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penye- diaan infrastruktur dan jasa pelayanan terkait, perlu pengaturan guna melindungi dan mengamankan ke- pentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara adil". Oleh karena itu, skema pembiayaan proyek pembangunan kereta api Purukcahu-Bang- Terkait dengan rencana pembangunan rel kereta api angkutan batubara tersebut, sampai saat ini pemerintah masih melakukan promosi untuk memperoleh investor bagi proyek tersebut. Tantangan	Implementasi	Proyek Jean Benard pernah mempublikasikan penelitian- nya dalam "Economie Publique", Economica, Paris 1985. Ia meneliti aspek ekonomi kereta cepat di Perancis, atau yang lebih populer dengan sebu- tan Train à Grande Vitesse (TGV). Aspek orisinil dari penelitiannya terletak pada adanya evaluasi peneri- maan dan penghematan akibat penggunaan TGV. Hal yang sama dapat pula diterapkan pada proyek rel kereta api Purukcahu-Bangkuang ini. Mengikuti model Jean Benard, hal yang perlu diperhatikan aspek penerimaan dan penghematan. Bagaimana sisi penerimaan bagi pemerintah dan swasta yang menjadi investornya. Begitu juga den- gan sisi penghematan, bagaimana penghematan yang dapat dilakukan perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Tengah dengan adanya in- frastruktur kereta api dibandingkan dengan sarana angkutan yang sudah ada. Tantangan yang muncul adalah adanya per- edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 23
bedaaan yang timbul antara biaya angkut yang ditawarkan dengan harga yang dikehendaki oleh perusahaan. Ini akan mengakibatkan sulitnya memperoleh nilai keseimbangan antara harga penawaran dengan harga permintaannya. Disamp- ing itu, Perpres No 67/2005 juga mengamanatkan "....perlu pengaturan guna melindungi dan men- gamankan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara adil". Dengan mengadopsi metode analisa Jean Be- nard, kita dapat melihat hal ini dari sudut pandang rentabilitas privat proyek dan rentabilitas sosial. Rentabilitas privat proyek adalah melihat semua perhitungan biaya dan keuntungan dari sisi investor penyedia sarana kereta api (kerjasama antara pemerintah dan swasta). Meskipun pemer- intah ikut terlibat dalam pembangunannya, tentu- nya sudah sebagai bentuk badan usaha sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan sebagaimana halnya badan privat. Kita tidak akan membahas aspek keuangannya, namun akan meli- hat bahwa dari sisi privat, sebagai penyedia kereta api angkutan batubara tersebut maka ongkos ang- kut setiap ton batubara perkilometer adalah US$ 22$ per-ton sepanjang 185 km (berdasarkan hasil kajian yang disampaikan oleh Bappenas). Angka tersebut merupakan harga keekonomian proyek ini. Sedangkan dari sisi rentabilitas sosial, akan menyangkut tiga aspek: a) Surplus Produsen (penyedia jasa angkutan rel kereta api angkutan batubara/perusahaan PPP): b) Surplus Konsumen (perusahaan PKP2B, seb- agai calon pengguna rel kereta api angkutan batubara Purukcahu - Bangkuang), dan Dari sisi surplus negara, akan terdapat variasi penerimaan pajak sebagai akibat adanya proyek rel kereta api Purukcahu-Bangkuang ini. Pajak tidak hanya diterima dari angkutan sungai saja, namun juga dari angkutan kereta api. Dari aspek ini yang perlu untuk diperhatikan adalah seberapa besar peningkatan penerimaaan negara yang akan di- peroleh jika proyek rel kereta api angkutan batubara Purukcahu-Bangkuang dilaksanakan. Selanjutnya, bagaimana pula dampaknya terhadap jasa angku- tan sungai yang selama ini telah berlangsung. Perbedaan nilai (margin) inilah yang menjadi tantangan terbesar. Perbedaan yang dimaksud adalah nilai penawaran dari penyedia jasa (investor dan pemerintah) dengan kemauan dan kemam- puan pengguna (perusahaan pertambangan ba- tubara). Kita sebut sebagai tantangan, jika kita tidak ingin menganggapnya sebagai masalah. Sebaiknya kita selalu berpikir positif memandang suatu ken- dala. Atas perbedaan nilai margin tersebut harus dicari titik temunya. Sebagaimana umumnya model pembiayaan dengan skema PPP, terlebih lagi untuk infrastruktur yang bersifat yang terkait publik, maka akan mun- cul berbagai permasalahan atau lebih tepatnya risiko. Salah satu risiko yang harus diperhitungkan adalah kepastian usaha dalam jangka yang san- gat panjang. Dalam model PPP pihak swasta tidak menjadi pemilik lahan, namun hanya terlibat dalam model penyewaan jangka panjang (20-30 tahun). Risiko berikutnya adalah revenue risk/demand risk, yaitu resiko perolehan investor terkait dengan per- bedaan yang akan muncul antara nilai penawaran yang tinggi dengan nilai willingness to pay kon- sumen yang jauh lebih rendah karena mengang- gap infrastruktur tersebut sebagai bagian dari ba- rang publik. c) Surplus Negara (pemerintah). Marshallien, untuk menghitung surplus kon- sumen dalam kasus penyediaan barang publik, ia membuat kurva permintaan perjalanan sebagai fungsi biaya. Sedangkan dalam kasus penelitian ini adalah sebagai barang privat. Surplus konsumen bersumber pada dua hal, yaitu kuantitas dan va- riasi biaya angkutnya. Dengan memperhatikan hal ini, ada perbedaan harga antara WTP dengan biaya penawaran (US$ 22 per-ton sepanjang 185 km). Oleh karena itu perlu perhitungan penyesuaian lagi. Selain itu, risiko yang tak kalah penting adalah political risk. Segala bentuk investasi yang berjalan akan membutuhkan kemauan politik yang baik. Dalam kasus proyek pembangunan rel kereta api angkutan batubara Purukcahu-Bangkuang, politi- cal will dari pemerintah, terlebih pemerintah dae- rah harus dapat diciptakan untuk dapat mengu- tamakan kepentingan secara nasional dan jangka panjang. Nilai yang harus dipegang adalah bahwa manfaat proyek ini bermuara kepada peningkatan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan pen- duduk. 24 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Dampak	Positif Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2007, tentang Perkeretaapian, menyebutkan bahwa kereta api sebagai sarana angkutan orang maupun barang, dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI. Berhubung ke- wenangan terkait dengan hubungan luar negeri dan keuangan negara adalah urusan dari pemerin- tah, maka pada sisi inilah pemerintah dapat men- gambil peranan, yaitu terus mendorong promosi investasi. Pemerintah dapat mengundang investor- investor luar negeri untuk datang melihat peluang investasi pembangunan infrastruktur kereta api ini serta dengan memberikan berbagai bentuk insentif dan kebijakan pendukungnya sehingga implemen- tasi dari proyek rel kereta api Purukcahu-Bangkun- ag ini dapat berjalan. lahan. Dengan demikian, seharusnya biaya yang ditawarkan dapat diturunkan dengan menambah umur proyeknya. Sedangkan perusahaan pertambangan ba- tubara dapat menggunakan partisipasinya sebagai pengguna adalah bagian dari upaya untuk ikut mempercepat pertumbuhan perekonomian di dae- rah Kalimantan Tengah. Bentuk partisipasi ini meru- pakan bagian dari kepedulian perusahaan terha- dap pengembangan daerah, melalui dukungannya terhadap program pemerintah. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh negara dengan pembangunan rel kereta api Purukcahu-Bangkuang ini, antara lain adalah: Sedangkan peran pemerintah daerah adalah turut mengembangkan dengan menjaga dan me- nyiapkan sumberdaya manusia untuk pengelolaan perkeretaapian kedepannya. Sebab, infrastruktur kereta api tersebut berada di daerah. Kerjasama strategis antara pemerintah dengan pemerintah daerah adalah terkait dengan penyediaan dan pembebasan lahan. 1. Dengan meningkatnya produksi maka peneri- maan negara dari batubara serta pajak-pajaknya juga akan meningkat; 2. Menjadi bagian upaya untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Tengah, sehingga akan memberikan implikasi berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah; dan Adapun peran pihak swasta, baik dari sisi in- vestor maupun penggunanya, dapat saling men- dukung dan melakukan adjusment terhadap biaya- biaya dari sisi penyedia maupun pengguna. Untuk menarik pihak investor, dapat dilaku- kan dengan berbagai bentuk kebijakan insentif maupun kelonggaran peraturan dan pembebasan 3. Merupakan bagian dari program pengemban- gan daerah dan pemersatu wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah, maupun keseluruhan Kali- mantan. Semoga investasi infrastruktur rel kereta api Purukcahu-Bangkuang ini membawa dampak sig- nifikan bagi kemajuan perekonomian Kalimantan Tengah. edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 25
ARTIKEL MINERBAPABUM Peningkatan Nilai	Tambah	Pertambangan Ir.R.Yunianto Revolida (Kasie Program Minerba) Visi	KESDM "Terwujudnya sektor energi dan sumber daya mineral yang menghasilkan nilai tambah sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat melalui pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, adil, transparan, bertanggungjawab, efisien serta sesuai standar etika yang tinggi" Pada visi KESDM tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang akan menjadi dasar dalam penyu- 26 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
sunan cetak biru pengelolaan sumberdaya mineral logam, yaitu: 1.Nilai Tambah Kendala/permasalahan di sektor Pertamban- gan dapat dikelompokkan ke dalam lima masalah besar, yaitu: 2.Pembangunan Berkelanjutan 1. Peningkatan nilai tambah pertambangan, 3.Ramah Lingkungan 2. Hubungan perusahaan dengan lingkungan so- sial sekitar, Identifikasi	Masalah	Sektor	Pertambangan Sektor pertambangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri lain, terutama dalam hal: 3. Hubungan pemerintah dan pemerintah daerah kurang harmonis, 4. Kebijakan fiskal dan kepastian hukum, dan 5. Ketidakpaduan antar sektor 1. Sektor pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renew- able) sehingga cadangan yang dieksploitasi suatu saat akan habis dan jika tidak ditemukan- nya cadangan baru maka usaha dibidang per- tambangan akan tutup. 2. Lokasi kegiatan pertambangan pada umumnya berada di daerah pedalaman yang terpencil, se- hingga sara dan prasarana sangat minim, dan seringkali harus bersinggungan langsung dan tidak langsung dengan masayarakat asli yang umumnya belum terperhatikan oleh pemerin- tah daerah setempat. 3. Berisiko tinggi (high risk), tingkat keberhasilan eksplorasi sangat rendah (antara 2-5%) dan tergolong kegiatan yang lambat menghasilk- an. untuk sampai pada tahap kegiatan operasi produksi dibutuhkan sekitar 5-7 tahun. Ketidakpaduan antar sektor utamanya dapat dilihat dalam penyusunan peraturan perundang- undangan. Permasalahan umum yang sering ter- jadi berkaitan dengan masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan (overlapping), pengabaian karakteristik kegiatan usaha pert- ambangan dan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (conflict of laws) Klasifikasi	Peningkatan	Nilai	Tambah	Pertambangan Beberapa kasifikasi Peningkatan Nilai Tambah Per- tambangan antara lain; 1. Jenis bahan galian (mineral logam, non logam dan batuan). Hampir sebagian besar cadangan terletak di bawah permukaan tanah. Hal ini membawa im- plikasi sebagai berikut: 1. Tumpamg tindih dengan kegiatan lainnya, se- perti kehutan, perkebunan dan sebagainya. 2. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang luas. 2. Produk nilai tambah akhir sebagai bahan baku (umpan/feed) pada industri selanjutnya. 3. Mineral ikutan (associated minerals) dalam upa- ya konservasi sumber daya mineral. 4. Produk nilai tambah di hulu (pertambangan) dan produk nilai tambah di hilir (perindustrian). 3. Resiko kecelakaan kerja tinggi, sehingga mem- butuhkan budaya kerja dengan disiplin kerja yangh tinggi dan taat menjalankan prosedur kerja. 4. Membutuhkan peralatan berteknologi tinggi yang relatif padat modal untuk melakukan kegiatannya, baik eksplorasi maupun operasi produksi hingga komoditas akhir. Kondisi	yang	Diharapkan Kondisi yang diharapkan pada kebijakan pengelo- laan mineral logam, non logam dan batuan adalah adanya peningkatan nilai tambah bagi bahan galian tambang itu sendiri. Pengertian nilai tambah yang umum dikenal di kalangan yang menggunakan parameter ekonomi sebagai acuan adalah perbedaan antara nilai out- edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 27
put dan nilai input atau peningkatan harga mate- rial yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan galian tambang. Belum terbangunnya kesadaran akan manfaat dan pentingnya usaha peningkatan nilai tam- bah bahan galian tambang di dalam negeri pada semua pemangku kepentingan. Sementara itu, pengertian nilai tambah juga dikaitkan dengan kepentingan lain yang lebih luas, seperti peningkatan GDP, peningkatan lapangan kerja baru, multiplier effect sektor pertambangan, penguasaan IPTEK, kemudahan dan kecepatan proses, serta peningkatan ketahanan nasional. Oleh karena itu, setiap manfaat ekonomi, sosial dan peradaban yang dihasilkan dari kegiatan produksi (pengolahan bahan galian tambang lebih lanjut) dikategorikan sebagai peningkatan nilai tambah. Isu peningkatan nilai tambah hasil tambang telah lama menggema meskipun hanya dikalangan terbatas. Kesadaran bahwa bahan galian tambang perlu diolah terlebih dahulu agar terjadi peningka- tan nilai tambah secara maksimal di dalam negeri dan tidak diekspor dalam bentuk raw material se- benarnya telah lama disadari. Namun, kesadaran akan pentingnya peningkatan nilai tambah hasil tambang ini semakin menguat akhir-akhir ini. Pe- luang agar terjadi peningkatan pendapatan baik daerah maupun pusat, peningkatan kesempatan kerja, dorongan terhadap terciptanya peluan usaha di sektor lain, penguasaan ilmu dan teknologi dan mengurangi ketergantungan dari luar negeri dalam hal penyedsiaan bahan baku untuk industri hilir yang bahan dasarnya tersedia sebagai bahan tam- bang di Indonesia, dirasakan sangat mendesak. Upaya peningkatan nilai tambah produk tam- bang adalah upaya untuk memproses lebih lanjut produk-produk industri pertambangan di Indone- sia, untuk menghasilkan produk antara atau diver- sifikasi produk-produk yang sudah ada. Sehingga, kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan de- visa bagi negara. Dalam konteks isu industri pert- ambangan yang menjual raw material, menjual ta- nah air, ini disinyalir karena sentuhan kemampuan teknologi di Indonesia belum optimal. Padahal ba- nyak potensi variatif kandungan unsur/mineral lain didalamnya. Selama ini banyak kandungan unsur- unsur berharga atau produk-produk derivat lainnya yang dinikmati negara pengimpor raw material. Proses added value ini tidak terlepas dari alur proses pengolahan dan ekstraksi bahan galian tam- bang terutama bijih yang telah cukup lama dikenal dalam kegiatan industri metalurgi. Secara skematis jalur utama proses pengolahan bahan galian bijih ditunjukkan dalam ilustrasi siklus (life cylce) bahan tambang mineral. Return to the environment Beberapa kalangan dengan tegas mengatakan untuk secepatnya melarang ekspor bahan galian tambang secara langsung ke luar negeri. Sebab, pada dasarnya kegiatan itu hanya menguntung- kan bagi pengimpor karena mendapat kesempa- tan usaha peningkatan nilai tambah di negaranya. Sementara, Indonesia hanya mendapatkan peng- hasilan dari penjualan bahan tambang saja dalam bentuk raw material. Sayangnya, usaha peningka- tan nilai tambah hasil tambang di Indonesia nam- paknya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena beberapa kendala. Beberapa kendala utama adalah : CONSUMPTION/USE Mining and Quarriying RE-USE Mineral Processing Product Assembly RECYCLE Smelting & Refining Other materials Fabricated Parts & Simple Products Semi-Fabricated Parts Belum ada kajian yang komprehensif mengenai rantai kebutuhan dan penyediaan bahan untuk produksi barang jadi di Indonesia. LIFE CYCLE (Dari proses dan produksi berbasis mineral dan logam) Belum ada kajian mengenai peluang yang dapat dilakukan bagi bahan tambang di Indonesia un- tuk ditingkatkan nilai tambahnya. Pada pandangan konvensional semua jalur proses diarahkan menjadi hasil akhir logam murni atau paduannya. Masing-masing tahap pemros- esan tersebut memiliki tingkat pertambahan kuali- 28 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
tas dari produk yang dihasilkannya. Meskipun han- ya pengolahan mineral seperti pencucian (washing) dan pengayakan (screening) pada mineral aluvial, bisa dimungkinkan terjadi peningkatan nilai tam- bahnya karena pengurangan kandungan clay-nya dan mineral berharga terkonsentrasi pada fraksi ukuran tertentu. Peran sampling dan analisisnya sangat menentukan dalam merancang langkah- langkah pengolahan yang tepat. Proses ekstraksi lebih lanjut yang melibatkan proses kimia dan/atau temperatur tinggi pada umumnya memerlukan investasi yang besar sehingga perlu dipertimbang- kan keekonomiannya apabila skala produksinya cu- kup besar. Ada beberapa contoh flow chart proses pengo- lahan mineral logam dan kemunkinan peningkatan nilai tambahnya seperti diagram berikut ini. Produksi Besi & Kemungkinan PNT Bijih Besi Primer Pig Iron Steels Flat & rolled products Bijih Besi Laterit Sponge Iron Profilled products Pasir Besi Reduced Iron Cast Irons/ Cast Steels Rods & Wires Titanium Cast products Titanium Alloys Ilmenit Ti-oxides Alloying Element : Jenis produk yang telah dihasilkan di dalam negeri : Jenis produk yang belum dihasilkan di dalam negeri Pigment & Ceramics Produksi Aluminium & Kemungkinan PNT BAUXITE Al Alloys (Al+Cu+Al+Sl) Smelting Grade Al2O3 Al2o3 Powder Al foil Plate, bar Electrical conductor PROSES BAYER Chemical refractories, ets Chemical Grade Al2o3 Al2o3 Powder Ultra fines : Jenis produk yang telah dihasilkan di dalam negeri : Jenis produk yang belum dihasilkan di dalam negeri Nano size alumina Bijih Ni Laterit (Ni tinggi) Produksi Nikel & Kemungkinan PNT Stainless steels Dual phase S.S PH S.S Fe Ni Jalur Pirometalurgi Special steels High strength steels Fe Ni based superalloys Bijih Ni Laterit (Ni rendah) Ni matte Ni murni Ni Plate Ni based superalloys Ni alloys Jalur Pirometalurgi Co based superalloys Co murni Alloying element : Jenis produk yang telah dihasilkan di dalam negeri : Jenis produk yang belum dihasilkan di dalam negeri edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 29
ARTIKEL MINERBAPABUM Penerapan	Program	Kebijakan	Peningkatan	Nilai	Tambah	Mineral	Logam	Indonesia Mohamad Anis ST. MM. (Kasi. Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Batubara dan Panas Bumi, Subdit. P-3) Pemanfaatan sumberdaya mineral logam Indo- nesia belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perlu suatu upaya untuk mewu- judkan optimalisasi tersebut demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 10 Tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batuba- ra telah jelas mengamanatkan pelaku usaha per- tambangan untuk melakukan pengolahan bahan galiannya di dalam negeri. Potensi mineral logam Indonesia cukup besar dan tersebar di berbagai daerah serta telah diusahakan dengan memegang izin Kontrak Karya (KK) serta Izin Usaha Pertamban- gan (IUP) Mineral. Namun, sebagian besar opera- sional produksi pertambangan masih dalam wujud bahan mentah (bijih ataupun kosentrat). Dewasa ini, pertumbuhan industri hilir peng- hasil barang konsumsi logam di dalam negeri se- makin meningkat sehingga kebutuhan akan bahan baku lanjutan mineral logam cukup tinggi. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh ketersedi- aan bahan baku dari dalam negeri. Contoh yang paling nyata adalah kebutuhan bahan baku baja justru masih mengimpor bahan baku besi olahan, yakni pig iron dan sponge iron. Industri konsumsi alumunium juga bernasib sama, masih mengimpor alumina dari luar negeri. Hal ini seperti ini sudah umum terjadi pada industri logam lainnya. logam merupakan suatu upaya optimalisasi pemanfaatan bahan galian mineral logam yang dilakukan den- gan bijaksana yang sesuai dengan kaidah konser- vasi bahan galian. Selain itu, peningkatan nilai tam- bah mineral juga dapat meningkatkan penerimaan negara dan terjadi alih teknologi. Peningkatan nilai tambah mineral Saat ini industri pengolahan lanjutan min- eral logam, terutama emas-perak, telah tersedia di dalm negeri. Tetapi kapasitasnya belum mencukupi untuk menampung produk olahan dari produsen konsentrat mineral yang ada (baik KK maupun IUP Mineral). Pengertian	Umum	dan	Kondisi	Saat	ini Nilai tambah mineral logam adalah usaha untuk meningkatkan nilai keekonomian suatu hasil tam- bang melalui pemrosesan dan pemurnian sehingga menghasilkan dampak kemanfaatan lebih tinggi pada produk yang dihasilkan dan memberikan multiplier-effect pada pengembangan industri hilir yang terkait (The Govt. of Canada : The Minerals and Metals Added-Value Policy, 1998). Lebih khusus lagi, pengertian peningkatan nilai tambah mineral lo- gam berdasarkan pada parameter ekonomi, yaitu perbedaan antara nilai output dan nilai input. Den- gan kata lain, peningkatan nilai tambah berarti ad- 30 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
anya peningkatan harga material yang dihasilkan dari proses pengolahan mineral dan logam persa- tuan berat logam/mineral. awal tahun 2009. Tabel Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Indonesia Thn. 2009 Diharapkan, peningkatan nilai tambah (PNT) mineral logam yang dihasilkan dapat memberi- kan kemanfaatan lebih tinggi pada produk yang dihasilkan serta memberikan multiplier-effect pada pengembangan industri hilir yang terkait dan pengembangan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal. Saat ini, perkembangan potensi sumber daya dan cadangan mineral logam, khususnya data dari KP/IUP Mineral yang diterbitkan di daerah masih belum akurat. Umumnya usaha pertambangan mineral logam Indonesia, baik KK dan KP Mineral, masih menghasilkan produk mentah dan konsen- trat. Kemudian produk tersebut langsung dieksport tanpa dilakukan upaya peningkatan nilai tambah terlebih dahulu. Inilah yang mengakibatkan pe- nyediaan bahan baku mineral logam bagi industri logam (lanjutan) dalam negeri menjadi berkurang. Di sisi lain, industri lanjutan logam Indonesia umumnya tidak didesain menerima spesifikasi ba- han baku sesuai potensi yang ada, melainkan dari impor. Sehingga, industri lanjutan pengolahan/ pemurnian mineral logam pada komoditas tertentu masih kurang. Jikapun ada, kapasitasnya masih ter- batas. Sebagai contoh, pengolahan dan pemurnian yang diusahakan PT Antam (Unit Logam Mulia) di Jakarta maupun di Gresik hanya dapat menam- pung 30-35% produk konsentrat mineral tembaga/ emas Indonesia. Efek lanjutan yang terjadi adalah tidak terpenuhinya kebutuhan produk setengah jadi untuk industri konsumsi (hilir). No. Komoditas 1 Nikel 2 Timah 3 Bauksit 4 5 6 7 Perak 8 Pasir Besi 9 Besi Laterit 10 Besi Primer 11 Besi Sedimen Tembaga Emas Primer Emas alluvial Sumber Daya awal Thn. 2009 (ton) 1.716.547.773 629.100 626.617.510 69.776.510 4.278 148 505.677 1.014.797.846 1.565.195.899 381.107.206 23.702.186 Cadangan awal Thn 2009 ( ton ) 555.110.009 442.764 161.603.547 44.172.246 4.514 4 26.189 4.732.000 80.640.000 2.216.005 Keterangan Bijih Logam Bijih Logam Logam Logam Logam Bijih Bijih Bijih Bijih Perkembangan	Pengusahaan	Mineral	Logam Sampai saat ini jumlah kontraktor Kontrak Karya (KK) dari berbagai generasi dan tahapan kegiatan seluruhnya berjumlah 26 perusahaan. Ditambah 2 KP-BUMN tahap produksi yaitu PT Aneka Tambang (PT Antam) dan PT Timah. Dari keseluruhan KK tersebut, sembilan perusahaan diantaranya telah berproduksi, empat perusahaan KK dalam tahap konstruksi, dan sisanya sebanyak 11 perusahaan masih pada tahap studi kelayakan. Dari bebera- pa perusahaan tersebut diharapkan secara aktif mempunyai kontribusi dalam penambahan angka sumberdaya dan cadangan mineral logam. Pada halaman berikut ini tersedia peta yang menggam- barkan penyebaran perusahaan KK dan KP BUMN. Sumber daya mineral logam Indonesia terse- bar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan di Jawa. Pada tulisan ini, dibahas enam komo- ditas utama yaitu emas-perak (berupa endapan primer-sekunder), tembaga, besi (berupa bijih dan pasir), bauksit, nikel dan timah. Sumber daya dan cadangan mineral logam yang sudah terdata umumnya berasal dari bebe- rapa perusahaan yang telah melakukan kegiatan eksplorasi lanjut atau yang telah pada tahap ke- giatan eksploitasi. Dari hasil perkembangan data yang ada ternyata potensi mineral logam Indonesia masih cukup besar dan sebagian besar masih diek- sploitasi oleh perusahaan besar. Berikut ini adalah tabel mengenai hasil perkembangan sumber daya dan cadangan yang dihimpun dari Badan Geologi Secara umum, belum banyak perusahaan KK yang menghasilkan produk lanjutan untuk pemur- nian mineral logam. Perusahaan KK masih pada ta- hap eksplorasi mungkin cukup banyak, tetapi pada kajian ini hanya difokuskan pada perusahaan yang telah memberikan perkembangan data sumber daya dan cadangan atau minimal kontribusi untuk data sumber daya seperti pada perusahaan tahap studi kelayakan. Sedangkan mineral-mineral logam lainnya seperti bauksit, bijih nikel dan bijih besi leb- ih banyak diusahakan oleh Kuasa Pertambangan (KP) Mineral. Tingkat produksi mineral logam terus menin- gkat, meskipun belum ada peningkatan investasi yang signifikan pada industri mineral logam. Secara keseluruhan, kinerja industri mineral logam Indo- edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 31
Peta lokasi penyebaran KK dan KP BUMN Mineral Logam Indonesia nesia dalam kurun waktu 1990-2002 cukup men- janjikan. Bahkan, beberapa komoditas mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika dilihat memang ada beberapa komoditas mineral logam yang men- galami penurunan, misal nikel, bijih besi dan timah. Hal ini lebih diakibatkan pada penurunan perminta- an pasar dunia, jadi kecenderungan harga menurun berimbas pada penurunan produksi. Berikut kondisi jenis produk mineral logam dan produk hilir logam yang dihasilkan oleh peru- sahaan tambang dan industri hilir logam Indonesia: Bijih	Timah,	telah diproses menjadi logam ti- mah hingga mencapai 99, 9% oleh PT Kobatin dan PT Timah; Pada yang dicantumpan di atas menunjukkan posisi dan jenis produk yang dihasilkan perusahaan KK, KP BUMN dan KP Mineral Indonesia. Selanjutnya, produksi perusahaan-perusahaan KP Mineral umumnya juga menunjukan kecend- erungan hal yang sama: material mentah belum di- proses. Contoh mineral yang diekspor dalam ben- tuk bahan mentah (raw material) adalah bauksit, bijih besi dan nikel (umumnya oleh KP/IUP). Sementara itu, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor besi sponge/pellet untuk industri baja dalam negeri (PT Krakatau Steel) dan alumina untuk pengembangan industri aluminium (PT Inalum). Ferro	Nikel	dan Nikel	Matte	telah dihasilkan oleh smelter PT INCO dan PT Antam; Konsentrat	emas	yang dihasilkan perusahaan KK antara lain PT NHM, PTNNT dan perusahaan KK lainnya sebagian telah dimurnikan oleh PT Antam Unit Logam Mulia; Sekitar 30% konsentrat	tembaga	yang dihasil- kan PT Freeport diproses di dalam negeri (PT Smelting Gresik) menjadi katoda tembaga. Perkembangan	Industri	Lanjutan	Mineral	Logam Terbatasnya industri lanjutan logam di Indonesia juga menjadi salah satu faktor penyebab "larinya" produk bahan mentah (bijih logam) ke luar neg- eri. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan produk setengah jadi untuk industri komsumsi (hilir) lebih mengandalkan impor produk olahan mineral logam tersebut dari luar negeri. 32 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Bijih Nikel Ekspor Fe Ni & Ni matte Ekspor Ekspor Bijih Tembaga Bijih Tembaga Cu murni Ekspor Ekspor Bijih Timah Bijih Timah Sn murni Ekspor Bijih Bauksit Ekspor Impor Al2O3 Al murni Ekspor Bijih Besi Ekspor Impor Paket bijih besi Baja Dalam negeri Ekspor Ilustrasi peningkatan nilai tambah mineral logam Indonesia Beberapa jenis industri hilir yang menjadi pengguna utama produk olahan di dalam neg- eri: metalurgi/pengecoran logam/kontruksi, elek- tronika, perhiasan dan industri hilir terkait mineral logam lainnya. Konsumsi produk olahan mineral logam nantinya akan semakin meningkat terutama untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang juga semakin meningkat. Berikut tabel yang menunju- kan kinerja industri logam Indonesia dari berbagai aspek pada empat tahun terakhir. Tabel Kinerja Industri Logam Indonesia (2005-2008) 2008 953 919 212.243 222.184 10.185,2 11.161,0 14.329 61,8 4.981 19.601 Uraian Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Ekspor Impor Utilisasi - Investasi dalam US$ Investasi dalam Rupiah Satuan Unit Orang Juta US$ Juta US$ Persen Juta US$ Miliar Rp 2005 869 203.066 5.623,8 6.033 60,6 4.712 16.679 2006 893 207.761 7.860,4 5.728 61,1 4.918 19.725 2007 7.561 61,1 4.827 17.190
berorientasi pada penumbuhan rantai proses industri pengolahan di dalam negeri; Pemanfaatan dan utilisasi kapasitas produksi mineral logam lanjutan/ produk nilai tambah masih rendah sehingga tergantung pada ma- suknya impor produk setengah jadi mineral lo- gam seperti baja, alumina dll; Terbatasnya kemampuan SDM yang sesuai den- gan perkembangan dan penguasaan teknologi, khususnya dalam pengembangan peningkatan nilai tambah, berakibat pada daya saing rendah (teknologi tertinggal, standar rendah, biaya tinggi); Penggunaan energi pada industri lanjutan pen- golahan dan pemurnian mineral logam belum efisien; Sumber: Direktorat Industri Logam, Depperin
Penerimaan negara dari usaha peningkatan ni- lai tambah mineral logam belum optimal. Permasalahan Berikut beberapa permasalahan terkait dengan usaha peningkatan nilai tambah mineral logam: Belum berkembangnya multiplier efek pada pemberdayaan masyarakat lokal dan peranan pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum optimal; Belum adanya singkronisasi kebijakan terkait pengembangan usaha nilai tambah antar in- stansi terkait. Termasuk tumpang tindih regu- lasi yang pada akhirnya berakibat tidak sing- kronnya sektor pertambangan yang belum Kurang dukungan pendanaan dari sektor per- bankan untuk kegiatan investasi, khususnya pada industri lanjutan peningkatan nilai tam- bah logam; edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 33
Infrastruktur pendukung kurang tersedianya, seperti dermaga dan akses transportasi yang terbatas. Potensi	Keunggulan	Indonesia Ketersediaan	Potensi	Sumber	daya	dan	Cadangan	mineral	logam Posisi geologis Indonesia yang strategis membawa berkah berupa kekayaan alam mineral logam yang cukup besar. Kompleksitas proses tektonik, terle- tak disamping jalur magmatis yang sekaligus juga merupakan jalur mineralisasi yang kaya akan ce- bakan mineral khususnya mineral logam. Hal terse- but bisa dilihat pada peta di bawah ini. tis di semua pulau-pulau baik besar maupun kecil. Emas-perak berkadar tinggi banyak tersebar di pu- lau Sumatera-Jawa dan Halmahera Utara (Malut). Sedangkan emas berkadar rendah-sedang, um- umnya terdapat di pulau Sulawesi (bagian Utara), Kalimantan Barat, Tengah dan Timur, Nusa Teng- gara (Pulau Sumbawa) dan Papua Barat. Secara umum komoditas ini telah diusahakan baik oleh perusahaan KK, KP BUMN, dan swasta. Keterdapa- tan mineral emas tidak hanya berupa cebakan primer tetapi juga terdapat dalam bentuk endapan sekunder ataupun placer yang umum didapatkan di pinggir sungai-sungai di Indonesia. Emas placer di Indonesia terdapat di Pulau Kalimantan terutama di propinsi Kalbar dan Kalsel. Dalam kajian ini tidak semua potensi mineral logam dibahas secara lebih detail. Mineral logam tembaga umumnya terdapat berdampingan dengan mineral emas. Mineral ini biasanya terdapat di Pulau Papua dan Sumbawa. Bijih besi merupakan salah satu jenis mineral logam yang cukup besar terdapat di Indonesia. Saat ini kemampuan mengolah cadangan deposit iron ore/bijih besi/pasir besi lebih dari 2 milyar ton yang tersebar di Kalimantan Selatan, Sulawesi se- latan dan pantai selatan pulau Jawa. Cadangan ini mampu mendukung industri baja termasuk indus- try metalurgi lainnya. Untuk potensi mineral-mineral logam lain- nya seperti emas-perak, tembaga, timah, nikel dan bauksit secara umum tersebar pada jalur magma- Potensi mineral timah umumnya banyak ter- dapat di Pulau Bangka Belitung dan Bauksit banyak terdapat di Kalimantan Barat. Potensi mineral lo- gam tersebut sebagian besar telah diusahakan oleh perusahaan KK, KP BUMN dan KP Mineral. Kebijakan	Pendukung	yang	Baru Pemerintah telah mengganti UU lama (UU no. 1 ta- hun 1967 tentang Pertambangan Umum) dengan UU baru yaitu UU Minerba/2009. Kebijakan terbaru Penyebaran Deposit Mineral Logam Indonesia 34 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
mendorong adanya peningkatan nilai tambah min- eral logam. Selanjutnya, dari payung utama tersebut dan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sum- ber daya mineral, telah disusun suatu peraturan pendukung diantaranya PP No. 23 tentang Keg- iatan Usaha Pertambangan Minerba dan Rpermen Peningkatan Nilai Tambah Minerba. PP No. 23 berisi peraturan pelaksanaan UU Minerba. Secara garis besar mengamanatkan dan mewajibkan IUP me- ningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara. Kebijakan ini harus dijabarkan lebih lanjut untuk mengatur mekanisme pengembangan peningkatan nilai tambah. Mekanisme tersebut meliputi pengaturan dan jadwal pelaksanaan tar- get program peningkatan nilai tambah disesuai- kan dengan jenis komoditas, kapasitas produksi, pelaksana program, permodalan/investasi, fasilitas penunjang dan lainsebagainya. Hal-hal tersebut secara terpadu harus disesuaikan dengan program sektor lain terkait seperti, perindustian, perdagan- gan, lingkungan dan sektor lainnya. tubara. Secara garis besar mengamanatkan IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; PP	tentang	Kegiatan	Usaha	Minerba,	masih	berupa rancangan berisi peraturan pelaksa- naan UUD Minerba secara spesifik untuk harus adanya peningkatan nilai tambah mineral lo- gam; RPermen	tentang	PNT	Minerba,	masih	berupa	rancangan berisi peraturan pelaksanaan PP No. 23 secara spesifik untuk harus adanya pening- katan nilai tambah mineral logam. Instrumen-instrumen yang efektif untuk men- jalankan kebijakan tentunya antara lain mencakup berbagai sektor terkait. Disamping itu juga diper- lukan beberapa kebijakan yang lebih terukur bisa diterapkan untuk mendorong program peningka- tan nilai tambah mineral logam antara lain: Pengembangan	Penerapan	Teknologi	Nilai	Tambah Penerapan teknologi peningkatan nilai tambah mineral logam telah berkembang pesat. Teknologi pengolahan dan pemurniaan untuk bahan men- tah maupun konsentrat tersebut sudah semakin efisien, yaitu dalam hal biaya produksi semakin rendah, penggunaan tenaga kerja dan ramah ling- kungan. Diharapkan, teknologi industri lanjutan pengolahan bahan baku mineral logam olahan bisa tumbuh di Indonesia. Sebagai contoh, penguasaan teknologi ironmaking untuk memproses bijih besi & batubara berasal dari Indonesia. Hal tersebut men- dorong kita menjadi terus optimis mengembang- kan teknologi terkini yang efisien untuk peningka- tan nilai tambah di Indonesia. Kombinasi teknologi maju dari luar dan pengembangan teknologi terse- but di Indonesia diharapkan mendorong optimal- isasi pemanfaatan bahan baku mineral logam. Sinkronisasi	kebijakan	antara	instansi	pemer- intah terkait (Kemen. ESDM, Perindustrian dan Perdagangan) diantaranya dalam hal keterpad- uan roadmap industri hulu-hilir (perlunya lang- kah koordinasi antar instansi bahwa industri hulu/sektor pertambangan harus menunjang industri/ sektor hilir); Peningkatan	nilai	tambah	yang	lebih	imple- mentatif dan terukur serta peningkatan kan- dungan lokal pertambangan (diusulkan adan- ya Keputusan Menteri/Kepmen sebagai tindak lanjut RPP untuk penerapan nilai tambah bagi mineral logam); Jaminan	pasokan	mineral	logam	pada	industri	logam lanjut dan hilir di dalam negeri dan har- ga patokan mineral logam (Diusulkan adanya draft Kepmen ESDM tentang DMO/Domestic Market Obligation khususnya penyediaan ba- han baku mineral logam); Menjaga	ketersediaan	dan	kesinambungan	pa- sokan energi yang diperlukan pengembangan industri peningkatan nilai tambah mineral lo- gam; Penerapan	Program	Kebijakan	Saat ini, kebijakan yang ada dan menjadi payung untuk pengembangan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral adalah: Mendorong	penerapan	teknologi	termasuk	ketersediaan SDM dan penyiapan infrastruktur pendukung serta penyediaan lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk peningka- tan; UU	No	4	Tahun	2009,	tentang	Mineral	dan	Ba- Peningkatan	investasi	dan	penerimaan	negara. edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 35
Koordinasi	Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan sangat diperlukan untuk mewujudkan dan menjalankan kebijakan yang si- fatnya lintas sektor. Sebab, dalam hal pelaksanaan program tidak hanya didominasi sektor tertentu. Seperti halnya kebijakan pengembangan pe- ningkatan nilai tambah mineral logam merupakan suatu program terpadu yang akan mencapai suatu keberhasilan jika dijalankan dengan koordinasi ber- bagai sektor terkait. Menfasilitasi koordinasi semua pihak yang ter- kait, misal dalam hal singkronisasi dan imple- mentasi kebijakan; Menyediakan data sumber daya dan cadangan mineral logam dan pelaku usaha terkait; Menyediakan keterdapatan energi penunjang (terutama batubara); Mendorong investasi fasilitas pengolahan min- eral logam untuk PNT, dll. Untuk mencapai keberhasilan yang diharap- kan tersebut, perlu disusun suatu alur pikir yang mencerminkan keterkaitan antar sektor terkait baik dari sektor ESDM, dalam hal ini Ditjen Minerba Pabum termasuk pihak instansi lain terkait, meli- puti Perindustrian, Perdagangan, KLH, termasuk juga pemerintah daerah. Pihak yang lainnya adalah pelaku usaha atau asosiasi dagang terkait. Berikut ini adalah suatu bagan alir yang menggambarkan keterkaitan antar sektor dan stakeholder dalam mencapai sasaran peningkatan nilai tambah. Peranan	Instansi	pemerintah	terkait Instansi terkait dalam hal ini adalah instansi pusat yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Perda- gangan, KLH dan instansi lainnya. Sedangkan in- stansi lainnya adalah pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian lembaga penelitian pemerintah terkait misal, Tekmira (internal) dan BPPT (eksternal). Penjabaran peranan beberapa pihak terkait dalam usaha pengembangan peningkatan nilai tambah mineral logam adalah sebagai berikut. Peranan	DESDM	(Ditjen	Minerba) Peranan yang utama adalah dalam mengelola in- dustri hulu pertambangan terutama untuk pelaku usaha di bidang pengusahaan pertambangan min- eral logam seperti KK dan KP Mineral. Keterkaitan dalam pengembangan usaha peningkatan nilai tambah mineral logam meliputi: Menyusun dan menerbitkan kebijakan ataupun peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan PNT mineral logam; 1. Peranan yang diharapkan dari instansi pusat adalah: − Saling koordinasi dalam rangka mendorong usaha PNT mineral logam misal dalam penyusunan roadmap Industri metalurgi (industri baja) disesuaikan dengan roadmap ketersediaan bahan baku mineral logam dari Ditjen Minerba Pabum; − Pengetatan ekspor/impor bahan baku mineral jadi maupun setengah jadi untuk memeberi kesempatan pengembangan terkait dalam industri negeri; logan produk − Penyusunan baku mutu produk PNT mineral logam sesuai SNI; Skema Alur Pikir Pengembangan Program Peningkatan Nilai Tambah ESDM (Ditjen Minerba Pabum) Instansi Terkait Pusat Perindustrian Perdagangan KLH Pemerintah Daerah Pem. Propinsi Pem. Kabupaten/Kota k o o r d i n a s i Stakeholder Kadin sektor industri tambang IMA KK atau IUP Mineral Akademisi Lembaga Litbang BPPT Tekmira PNT Mineral Logam 36 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
− Penyusunan kebijakan lingkungan terkait usaha PNT mineral logam; − Penyediaan keterdapatan energi penunjang (terutama batubara); − Mendorong investasi fasilitas pengolahan mineral logam untuk PNT, dll. 2. 2. Peranan Pemerintah Daerah meliputi: − Penyusunan dan penerbitan kebijakan yang maupun harmonis sesuai peraturan pemerintah pusat; Penyediaan keterdapatan energi penunjang (terutama batubara); perundangan terkait Langkah	Strategis Sebagai penerapan langkah-langkah strategis, dibawah ini disusun suatu program yang mesti di- laksanakan untuk mencapai sasaran yang diharap- kan sesuai kebijakan yang telah dibuat. Sasaran yang diharapkan dan dapat dicapai merupakan suatu keberhasilan lintas sektoral yang tidak ber- dampak secara keekonomian tetapi juga bersifat lebih luas yaitu: a. Peningkatan devisa Negara; b. Pemenuhan bahan baku untuk industri hilir; − Mendorong investasi fasilitas pengolahan mineral logam untuk PNT di daerah dengan pemberian fasilitas yang menunjang, dll. c. Konservasi mineral logam menjadi optimal; d. Pemicu pembangunan/multiflier effek dan Pengembangan masyarakat. 3. 3. Peranan dari lembaga litbang adalah: − Melakukan penelian dan pengembangan teknologi PNT mineral logam yang mudah dan diterapkan secara komersial di dalam negeri; − Penyediaan dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, dll. SDM penunjang Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kebi- jakan yang akan menjamin kontinuitas dalam pe- nyediaan dan pemanfaatan mineral yang berkelan- jutan, efisien dan bernilai tambah tinggi, maka diperlukan langkah-langkah terarah dan sistematis yang terdiri dari program strategis sebagai berikut: Peranan	Stakeholder Menciptakan	Kepastian	Hukum	dalam	Pengusahaan	Mineral Stakeholder disini merupakan pihak-pihak yang se- cara langsung dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan usaha peningkatan nilai tambah mineral logam. Pihak stakeholder ini terdiri dari Kadin sektor tambang, pelaku usaha (KK dan KP/IUP Mineral) dan akademisi, peranan mereka meliputi: 1. Terbitnya kebijakan untuk pelaksanaan UU Min- erba (PP, Permen, Pedoman) termasuk penyusu- nan Indonesia Mineral Policy (KMN); 2. Sinkronisasi regulasi dan kebijakan dengan sek- tor lain (Kem. Keuangan, KLH, kehutanan, perke- bunan, kelautan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, pekerjaan umum dll); Penyediaan bahan baku mineral logam terkait PNT; 3. Penyelesaian kasus tumpang-tindih lahan Pengembangan pendirian/kontruksi utama dan pendukung peng-olahan dalam rangka PNT mineral logam; fasilitas lanjut wilayah pertambangan dengan sektor lain; 4. Penguatan hubungan koordinasi pusat-daerah. Mendorong investasi fasilitas pengolahan min- eral logam untuk PNT; Menjamin	Keamanan	Pasokan	Mineral	Logam	dalam	Negeri Melakukan penelian dan pengembangan teknologi PNT mineral logam yang mudah dan diterapkan secara komersial di dalam negeri; 1. Inventarisasi kebutuhan mineral logam dalam negeri; Penyediaan SDM penunjang dan dapat berkoor- dinasi dengan instansi teknis terkait, dll. 2. Pengaturan kebutuhan mineral logam dalam negeri terutama industri penggunan bahan baku mineral logam dan industri hilir; 3. Pengendalian Produksi dan Ekspor mineral lo- edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 37
gam khususnya yang masih berupa produk mentah/raw material; 5. Pengembangan pertambangan. infrastruktur untuk industri 4. Pengembangan cadangan nasional mineral lo- gam (national reserve). Peningkatan	Pembinaan	dan	Pengawasan	Pertambangan	Mineral Pengolahan	dan	Pemurnian	dalam	Rangka	Peningkatkan	Nilai	Tambah	di	dalam	Negeri 1. Penerapan good mining practice (teknik pertam- bangan, standardisasi, konservasi, lingkungan hidup, K3 dan keselamatan operasi); 1. Kajian teknis pengolahan dan pemurnian untuk 2. Produksi dan penjualan secara terpadu dengan daerah; 2. Produksi dan penjualan secara terpadu dengan daerah; 2. Penetapan aturan pengolahan dan pemurnian setiap jenis mineral dalam negeri meningkatkan litbang teknologi pengolahan dan pemurnian bahan baku mineral logam; 3. Mewajibkan ekspor produk tambang dalam bentuk produk akhir atau yang sudah ditingkat- kan nilai tambahnya; 4. Menyusun kajian masterplan pendirian fasili- tas pengolahan mineral utama dan infrastruk- tur pendukung lainnya termasuk memfasilitasi pengolahan untuk IUP di daerah; 3. Optimalisasi penerimaan negara berkerjasama dengan instansi terkait dan Tim Optimalisasi Pe- nerimaan Negara -BPKP; 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penga- was khususnya pada industri peningkatan nilai tambah; 5. Pelaksanaan pengembangan masyarakat (CD) dan perekonomian yang mandiri dan sustain- able. 5. Penguatan pembinaan untuk pengembangan pengolahan mineral logam; 6. Pengembangan dan penerapan industri mineral logam lanjutan. Penyediaan	Energi 1. Inventarisasi dan pencadangan energi potensial yang ada di dalam negeri (batubara dan panas- bumi); 2. Kebijakan pengendalian ekspor batubara seb- agai energi potensial; Peningkatan	Investasi	Pengusahaan	Mineral 1. Pelayanan informasi pengusahaan mineral ter- padu (pusat dan daerah) 3. Percepatan investasi dan pengembangan ener- gi panas bumi agar dapat dimanfaatkan secara optimal energi tersebut, dll. 2. Penyediaan data dan informasi potensi sumber daya mineral, − Kegeologian dan Data Potensi Mineral − Wilayah pertambangan mineral untuk Produk	PNT	Mineral	Logam Disesuaikan dengan hasil rancangan terakhir Rper- men yang sedang disusun. seluruh Indonesia − Data potensi pengembangan hilir 3. Meningkatkan/mendorong investasi industri lanjut mineral logam − menyelesaikan regulasi Pendukung UU No 4 Tahun 2009 − meningkatkan frekuensi promosi Investasi. langkah strategis, penulis mencoba memberikan suatu ran- cangan Peningkatan Nilai Tambah roadmap mineral logam agar jelas dan terukur penerapan langkah kegiatan dan hasilnya, tentunya hasil ataupun tar- get yang diharapkan sesuai dengan rancangan Per- aturan Menteri (Rpermen) yang telah disusun saat ini. Berikut ini adalah gambar rancangan RoadMap PNT Mineral Logam: Dalam hal mengimplementasikan 4. Memberikan kemudahan bagi investor dengan mendorong pemberian insentif untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral; 38 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Langkah Strategis Jadwal Penerapan Langkah Strategis Program PNT Mineral 2011 Hasil Persiapan dan Pelaksanaan Tahap Awal 2009 2010 2012 2013 2014 dst 2015 Target Lanjutan Kebijakan pendukung Litbang UU No. 4 Minerba Kajian Sn & Al Kajian2 terkait (dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi litbang PP No.10 Keb. Insentif keuangan; Permen PNT, Peraturan dan perundangan terkait lainnya terkait misal Tekmira, BPPT dll) Koordinasi Lintas Sektor Sosialisasi Binwas Penyediaan bahan baku Penyediaan energi Infrastruktur Koordinasi dengan instansi terkait misal Kemkeu, Kempendag, Kemperin, KLH dalam pembuatan kebijakan dan peraturan penunjang Kepada Stakeholder terkait (misal kepada aparat pemda terkait dan IUP pelaksana program kebijakan PNT Min. Logam) Dilakukan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi agar program kegiatan PNT Logam berjalan sesuai kebijakan yang ada Inventarisasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Batubara Kajian FS&Amdal, Kontruksi peningkatan kapasitas & Baru, Transportasi, fasilitas penunjang lainnya Non Produk (penyediaan tenaga kerja, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dll) Batubara, Panas Bumi Efek Ganda Produk Sekarang/eksisting - Raw material - Konsentrat Produk Minimum sbg batasan ekspor kecuali domestik (Rpermen PNT) Diantaranya bijih Al, Ni, Fe, Mn Au, Cu, Al, Ni, Ag, Fe, Mn, Zn, Pb, Cr, Zn, Co, Cr, Mo, Pt, Vd, Ti Au, Cu, Al, Ni, Ag, Fe, Mn, Zn, Pb, Cr, Zn, Co, Cr, Mo, Pt, Vd, Ti Perencanaan	Peningkatan	Nilai	Tambah	Mineral	Logam Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan suatu perencanaan tahapan program kegiatan yang meliputi suatu tahan rancangan, proses hulu - hlilir yang nantinya akan menghasilkan suatu program peningkatan nilai tambah mineral lo- gam. Hasil usaha PNT ini tidak hanya yang bersifat keeko-nomiaan secara mikro (produk nilai tambah) tetapi juga efek berganda dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan yang berkelanju- tan dan berwawasan lingkungn masyarakat lokal. Dalam melaksanakan program tersebut tentunya juga perlu koordinasi antar instansi pemerintah ter- kait (misal Kemen. ESDM, Perindustrian dan Perda- gangan) agar terjadi singkronisasi kebijakan dan program pelaksanaannya. Setiap komoditas tentunya mempunyai skema sendiri dalam penentuan target nilai tambah yang akan dicapi sesuai dengan kebutuhan industri prosesing antara dan industri hilir penghasil barang konsumsi. Bisa jadi industri lanjutan hanya pada produk tertentu yang masih berupa produk olahan pertama karena besarnya investasi yang harus di- tanamkan. Tetapi bisa juga produk mineral logam pada kondisi tertentu yang langsung bisa dikon- sumsi karena sudah bernilai cukup tinggi. Hasil produk akhir telah disusun berdasarkan rumusan yang terdapat pada Rancangan Permen PNT Miner- ba. Skema pola pikir yang menggambarkan usaha peningkatan nilai tambah mineral logam pada gambar berikut. Penyusunan	Terpadu	Skema	Industri	Logam	Hulu-Hilir	Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi antar instansi pemerintah terkait (misal Kemen. ESDM, Perindustrian dan Perdagangan) agar terjadi singkronisasi kebijakan dan program pelak-sanaannya. Perwujutan singk- ronisasi kebijakan dilakukan dengan penyu-sunan secara terpadu tahapan kegiatan industri hulu - hilir. Rangkaian tahapan industri komoditas mineral logam dimulai dari industri hulu yang merupakan industri pertambangan meliputi bagan eksplorasi untuk mendapatkan potensi cadangan sampai dengan eksploitasi yang menghasilkan produk bahan mentah. Bagan berikutnya adalah tahapan pengolahan dan pemurnian yang menghasilkan konsentrat maupun produk logam sesuaikan den- gan kebutuhan industri lanjutan maupun hilir yang memerlukan produk tersebut. Kegiatan pada sisi edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 39
Program Peningkatan Pemanfaatan/Nilai Tambah Mineral Logam Bijih Mineral Logam: Au, Ag, Cu, Fe, NI, Al & Sn PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN Produk Samping Mineral/Logam Ikutan Program pelaksanaan: Sinkronisasi dan Kebijakan Pendukung ? Penyediaan pasokan untuk industri ? hilir Teknologi dan energi yang diperlukan ? Lokasi fasilitas pengolahan dan ? pemurnian untuk peningkatan Ketersediaan SDM dan infrastruktur pendukung, dll ? PRODUK AKHIR MINERAL LOGAM Produk Setengah Jadi: - Konsentrat - Bulion - dll Adanya nilai tambah: Konservasi mineral optimal dan pemenuhan bahan baku untuk industri hilir Devisa negara naik Pemicu pembangunan/multiplier efect dan pengembangan masyarakat ? ? ? Produk Nilai Tambah: - Logam murni - Produk olahan hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bentuk produknya masih berupa bahan men- tah (bijih), sedangkan pada posisi hilir meliputi dari rangkaian kegiatan pengolahan dan pemurnian sampai dengan proses niaga/pemasaran untuk menghasilkan produk yang telah dikurangi kand- ungan mineral pengotor sampai dengan produk antara yang dibutuhkan pada industri barang kom- sumtif (industri rumah tangga, transportasi dan in- dustri komersial lainnya). Contoh	Langkah	Terapan Saat ini potensi yang dihasilkan dari produk men- tah ini kemungkinan cukup besar, jadi langkah kedepan berdasarkan UU Minerba perlu dipikirkan untuk membangun pabrik pengolahan dan pemur- nian untuk meningkatkan nilai tambah produk mentah tersebut. Agar dapat diusahakan mempu- nyai kapasitas ataupun daya tampung dan lokasi yang strategis untuk dapat menerima pasokan ba- han mentah/bijih logam dari IUP yang ada. Pemer- intah menyadari hal ini, dengan menerapkan per- aturan terkait pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian terkait peningkatan nilai tam-bah. Ses- uai dengan kebijakan UU Minerba, fasilitas tersebut bisa dibuat bertahap selama lima tahun dengan kapasitas produk akhir disesuaikan dengan kapasi- tas produksi konsentrat atau produk setengah jadi pemilik izin Kontrak Karya. Produk yang dicapai dari hasil peningkatan nilai tambah tidak hanya produk logam dengan ke- murnian yang diinginkan tetapi juga mineral ikutan yang bisa ditingkatkan menjadi mineral ekonomis. Sebagai contoh untuk industri pengolahan tem- baga dan emas-perak juga diharapkan menghasil- kan by produck mineral non logam berupa mineral gipsum yang ekonomis. Kemudian contoh yang lainnya yaitu pengolahan dan pemurnian mineral logam timah akan juga menghasilkan produk iku- tan berupa mineral-mineral radio aktif diantaranya monasit, zircon, ilmenit dan mineral lainnya. Sesuai amanat UU, tentunya kebijakan peningkatan nilai tambah ini harus diterapkan dengan tindak lanjut peraturan yang lebih implementatif agar bisa dilak- sanakan oleh pelaku usaha terkait sesuai road map yang telah dibuat. Implementasi	kebijakan Secara lebih ringkas, implementasi kebijakan yang 40 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
diperlukan untuk mendorong pengembangan usaha peningkatan nilai tambah diantaranya: a. Mendorong pembangunan fasilitas peningka- tan nilai tambah secara terpadu untuk mem- fasilitasi ataupun menampung produk bahan mentah/ bijih mineral logam KP-KP Mineral yang berada dalam suatu lokasi yang berdeka- tan ini juga diterapkan kepada produsen produk mineral olahan; b. Membangun sistem pengangkutan dan akses dermaga produk mineral logam olahan secara terpadu, mulai dari hulu sampai hilir, dengan mempertimbangkan keberadaan sektor lain un- tuk dapat berperan serta. c. Perlu peraturan pengenaan pungutan non pajak terhadap komoditas yang dihasilkan dari prose nilai tambah agar lebih adil dan proposional; d. Diharapkan peningkatan nilai tambah ini tidak hanya mendapatkan manfaat secara keekono- mian saja (devisa/PNBP) tetapi juga manfaat yang lebih luas lagi yaitu memberikan multipli- er-effect pada pemba-ngunan daerah setempat dan pemberdayaan masyarakat (mandiri dan berkelanjutan) edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 41
PROFIL Ir.	Syawaluddin	Lubis,	MT Direktur	Teknik	dan	Lingkungan	Mineral	dan	Batubara Mengawal	Kegiatan	Pengusahaan	dengan	Keluarnya	PP	55	dan	78/2010 Ir. Syawaluddin Lubis, MT, seorang sosok yang tegas dan disipilin ini baru saja dipilih sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Bukan tugas yang mudah memang, namun ia optimisme melekat kuat dalam hatinya untuk bekerja lebih baik lagi. Sebuah amanah yang memang wajib dijalankan sebaik- baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tugas utama dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara adalah menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta pembinaan lindungan dan usaha penunjang di bidang mineral dan batubara. Salah satunya yaitu menjalankan PP 55/2010 ten- tang Pembinaan dan Pengawasan dan PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang sangat erat kaitannya dengan tupoksi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara "Kedua PP ini diharapkan efektif mengawal kegiatan pengusahaan mineral dan batubara agar sesuai den- gan kaidah teknik pertambangan yang baik, berwawasan lingkungan dan mendukung program pemban- gunan berkelanjutan" Jelas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Berikut wawancara lengkap Warta Mineral dan Batubara dengan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara: 42 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
Pertama-tama kami ucapkan selamat atas amanat yang Bapak emban untuk menjalan- kan tugas dan fungsi sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Kede- pannya langkah apa yang akan Bapak lakukan dalam pelaksanaan pengawasan pertamban- gan di daerah terkait dengan maraknya periji- nan yang telah dikeluarkan? pascatambang yang akan berkaitan dengan ke- wajiban perusahaan untuk menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai tan- da kesungguhan perusahaan mempunyai komit- men untuk melaksanakan pemulihan lingkungan baik pada tahap operasi produksi dan bila telah memasuki kegiatan pasatambang. Berkaitan dengan maraknya perizinan yang telah dikeluarkan, beberapa hal yang akan kita lakukan adalah mengingatkan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dan Kabupaten/ Kota agar meningkatkan pengawasan implemen- tasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan pertambangan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengawasan administrasi dan langsung ke lapangan. Izin yang telah dikeluarkan berdasar- kan kelayakan lingkungan yang disetujui wajib dilaksanakan dan dilaporkan per triwulanan mau- pun tahunan. Bilamana dalam laporan tersebut ter- dapat penyimpangan sebagaimana peraturan yang berlaku, daerah wajib mengenakan sanksi. Dalam proses peningkatan tahap izin dari eksplorasi ke tahap operasi produki, perusahaan wajib diminta menyampaikan rencana reklamasi dan rencana Pada pertemuan tahunan Teknis Kepala Dinas Pertambangan seluruh Indonesia yang telah di- laksanakan bulan Desember 2010 di Jakarta kami juga telah menyampaikan pentingnya pengawasan tersebut baik pengawasan administratif maupun pengawasan operasional ke lapangan. Untuk mem- permudah Dinas ESDM melakukan pengawasan administratif kami telah menyampaikan formulir yang berkaitan dengan K3 yang harus disampai- kan oleh Pemegang IUP ke Pemerintah Daerah. Di- harapkan formulir serupa yang berkaitan dengan ke lima aspek lain sesuai dengan tugas IT juga akan segera menyusul. Seperti yang kita ketahui bahwa PP 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan telah ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2010, seperti apa pandangan Bapak mengenai PP ini khu- edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 43
Ir.	Syawaluddin	Lubis,	MT Direktur	Teknik	&	Lingkungan	Mineral	dan	Ba- tubara susnya terkait dengan pembinaan dan penga- wasan di bidang keteknikan, termasuk aspek lingkungan hidup di pertambangan? Tempat/Tanggal	Lahir Padangsidempuan, 16 Juni 1955 Pendidikan S1: Institut Sains dan Teknologi Nasional , Jurusan Teknik Elektro (1985) S2: Universitas Indonesia, Magister Teknik Industri (2001) Riwayat	Pekerjaan 1. Production Manager, PT Federal Cable (1987 - 1989) 2. PNS pada Departemen Pertambangan dan Energi (1989 - sekarang) Dengan terbitnya PP 55 Tahun 2010 tentang Pem- binaan dan Pengawasan telah ada suatu pedoman objek pengawasan prioritas baik dari aspek teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan. Diharapkan dengan terbitnya PP ini membuat pegawasan dari pihak pemerintah berkualitas dan terarah serta konpre- hesif, karena pengawasannyua dari hulu ke hilir. Se- bagai contoh sebelumnya pengawasan oleh Inspe- ktur Tambang hanya untuk aspek K3 dan Lindung Lingkungan (hanya 2 aspek), sedangkan berdasar- kan PP No. 55 tersebut mulai dari pengawasan Teknis Pertambangan;Konservasi; K3;Keselamatan Operasi; Lingkungan,reklamasi dan pasca tam- bang; penguasaan,Pengembangan dan penerapan Teknologi Pertambangan (enam aspek) 3. Staf Subdit Pengamanan Teknis, Direktorat Teknik Pertambangan - Ditjen Pertambangan Umum (1989 - 2002) 4. Kepala Seksi Keselamatan Tambang, Direktorat Teknik Pertambangan - Ditjen Pertambangan Umum (2002 - 2006) 5. Kepala Seksi Pertambangan Umum - Ditjen Pertam- bangan Umum (2006 - sekarang) Dalam PP No. 55 tahun 2010 pasal 5 terkait dengan Norma, Standar, Prosedur dan Krite- ria (NSPK), prioritas apakah yang akan Bapak tetapkan agar NSPK bidang kegiatan pertam- bangan minerba dapat segera diterbitkan ? 6. Pelaksana Inspeksi Tambang, Direktorat Teknik Per- tambangan Umum - Ditjen Pertambangan Umum (1989-sekarang) 7. Kasi Keselamatan Operasi Mineral dan Panas Bumi, Dit. Teknik & Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi (2006-2008) 8. Kasubdit Keselamatan Operasi (2010-Sekarang) Riwayat	Mengajar Kegiatan usaha pertambangan khususnya mineral dan batubara dari aspek teknik dan lingkungan diharapkan dapat mengikuti kaidah kegiatan per- tambangan yang baik dan benar, baik dalam peny- elenggaraannya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah maupun oleh pemegang KK, PKP2B dan yang dilakukan oleh pemegang IUP/ KP. Kita berharap keserasian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam ini menjadi har- monis. 1. Kursus Inspektur Tambang (Dasar, Lanjutan), PPTP, Bandung (1990-Sekarang) 2. Kursus Kepala Teknik Tambang, PPTP, Bandung (1990-Sekarang) 3. Kursus K3 untuk safety officer (1990-Sekarang) 4. Assessor untuk Kompetensi Pengawas Operasional Tambang (2004-Sekarang) 5. Mengajar Peraturan dan SM K3 pada FKM Jurusan K3 UI (2010-Sekarang) Prioritas kedepan pada era UU NO. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam hubungannya dengan PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam meny- usun aturan, juknis dan pedoman teknis mengenai Pengawasan Teknis, Lingkungan Pertambangan, Keselamatan Pertambangan, Konservasi dan Pedo- man evaluasi sebagai ukuran penerapan Kegiatan Pertambangan Yang Baik dan Benar. Pengawasan Teknis dan Konservasi juga dise- but dalam PP 55/2010, bagaimana pelaksa- naan di lapangan, agar amanah untuk melaku- kan pengawasan teknis dan konservasi dapat 44 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
dilakukan dengan baik? Mengingat, nampak- nya aspek konservasi yang semula tidak diatur dengan jelas, sekarang sudah ada aturannya? Dengan diundangkannya PP 55/2010 diamanah- kan untuk membuat petunjuk teknis terkait teknis pertambangan dan konservasi, dan sedang disusun Rancangan Permen Teknis Pertambangan dan Ran- cangan Permen Konservasi. bang. Selain daripada itu juga yang menjadi ma- salah adalah keterbatasan staf yg berlatar belakang teknik pada Dinas ESDM di daerah, sehingga ban- yak mereka yang sudah mengikuti DIklat IT masih memegang jabatan structural, padahal IT sendiri adalah jabatan fungsional yang sesuai dengan Per- aturan Perundangan tidak boleh dirangkap dengan jabatan struktural Pelaksanaan Pengawasan Teknis dan Konservasi seperti telah disebut di atas menjadi salah satu aspek yg harus diawasi oleh Inspektur Tambang dengan demikian IT harus dibekali pengetahuan yang cukup untuk aspek ini, agar mereka dapat melaksanakan tugas tersebut dengan optimal. Di samping itu pengawasan teknis dan pengawasan konservasi pertambangan dapat juga mengacu kepada dokumen Studi Kelayakan, AMDAL, RKTTL dan RKAB (kesesuaian antara rencana dan kondisi aktual di lapangan). Apakah ada sanksi kepada para pemegang IUP, IPR atau IUPK jika saja mereka tetap melaku- kan pelanggaran setelah dilakukan penga- wasan? Sanksi yang diberikan kepada pemegang IUP/IUPK maupun IPR jika mereka tetap melakukan pelang- garan setelah dilakukan pengawasan, bias sampai penutupan sementara bahkan secara permanen kegiatan. Dari sisi SDM sendiri, apakan Inspektur Tam- bang (IT) yang dimiliki sudah cukup untuk melakukan pengawasan seluruh tambang di Indonesia? Jika tidak, langkah apa yang di- lakukan ke depannya ? Dalam Renstra KESDM tahun 2010-2014, akan ada 1.000 IT sebagai aparatur Pengawas Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di se- luruh Indonesia. Dalam hal ini Badan Diklat ESDM telah melaksanakan diklat IT pada tahun 2010 yang telah berhasil mendidik sebanyak 168 orang Calon IT yang terdiri dari 55 orang Diklat Teori dan Prak- tik serta 113 orang Diklat Teori saja. Untuk rencana tahun 2011, akan dididik sebanyak 50 orang Diklat Teori dan Praktek, serta 100 orang Diklat Praktik praktek saja. Mekanismenya adalah sebagai berikut : Setelah di- lakukan pengawasan IT akan mendaftarkan petun- juk, perintah dan larangan dalam Buku Tambang, kemudian pemegang IUP/IUPK wajib menyampai- kan laporan tindak lanjut atas petunjuk/perintah/ larangan tersebut (aspek teknis pertambangan dan konservasi termasuk dalam aspek pengawasan IT) kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba. Apabila pemegang IUP/IUPK tidak mengindahkan petunjuk/perintah/larangan dari Inspektur Tam- bang, maka akan diberikan sanksi administratif (dari teguran, penutupan sementara sampai penu- tupan permanen), atau bahkan IT bias langsung melakukan penutupan sementara sebagian atau seluruh kegiatan bilamana tidak sesuai dengan dokumen-dokumen perizinan ataupun ada kondisi yang berportensi mengakibatkan kecelakaan atau- pun pencemaran lingkungan. Di Ditjen Menerba sampai saat ini telah ada 7 orang IT dan 15 orang calon IT yang siap diangkat. Lang- kah kedepan yang akan dilakukan untuk mening- katkan pengawasan oleh IT adalah meningkatkan kualitas IT dan memperbanyak jumlah IT di seluruh Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah pengawasan K3, apakah yang Bapak lakukan dalam rangka bimbingan dan supervisi. Karena K3 merupak- an bagian terpenting dari proses pengawasan. Memang untuk pengadaan Inspektur Tambang ini ada kendala pada Pemerinta Daerah khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, banyak Aparat Pengawas yg telah menikuti Diklat Inspe- ktur Tambang kemudian dimutasi ke Bidang lain maupun Dinas lain, sehingga tidak lagi melakukan pengawasan sesuai dengan Tupoksi Inspektur Tam- Terdapat lima point penting dalam pelakukan pem- binaan dan pengawasan K3. Yang pertama adalah Pembinaan K3 dan keselamatan operasi yang di- berikan kepada aparat Dinas ESDM Provinsi, Kabu- paten/Kota antara lain: Pemberian pedoman dan standard pelaksanaan pengelolaan usaha pert- ambangan; Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; Pendidikan dan pelatihan; Perencanaan, edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 45
penelitian, pengembangan, pemantauan dan eval- uasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertam- bangan di bidang mineral dan batubara. Kedua, pembinaan K3 dan keselamatan operasi yang diberikan kepada pemegang IUP, IPK dan IUPK antara lain: Pengadministrasian pertambangan; Teknis operasional pertambangan; Penerapan stan- dar kompetensi tenaga kerja pertambangan. Ketiga, pembinaan yang dilakukan terhadap IT antara lain: Diklat Pra Jabatan IT yang merupakan pembinaan yang dilakukan sebagai syarat pen- gangkatan untuk menjadi IT, antara lain: Diklat Pen- gawas Pengusahaan Pertambangan bagi Aparat Dinas Pertambangan dan Diklat Praktik Pelaksana Inspeksi Tambang; serta Diklat Dalam Jabatan IT yang merupakan pembinaan yang dilakukan setelah dan saat menjadi IT, antara lain Diklat ke luar negeri kerjasama dengan pihak luar, seperti Diklat K3 Tambang Dalam di Tambang Ikheshima Jepang, kerjasama dengan J-Coal; In house training kerjasama dengan pihak luar, seperti J-Coal, Teknik Tambang ITB; Magang di perusahaan tambang . mentasi PP 55/2010 terkait aspek keteknikan? Tantangan: harus segera membuat regulasi/petun- juk teknis terkait teknis pertambangan, sehingga terjadi penguasaan dan pemahaman bersama an- tara pemerintah dengan pelaku usaha pertamban- gan. Hambatan: Para IT belum mempunyai kompetensi yang cukup untuk melakukan pengawasan aspek teknis, karena selama ini dalam Diklat IT materi pelatihan masih dititikberatkan pada aspek K3 dan Lingkungan Disamping juga telah diterbitkan PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tam- bang, hal-hal penting apa saja yang diatur dalam PP tersebut dan bagaimana pandangan Bapak terhadap kecenderungan tentang se- makin meningkatnya tuntutan atas pelaksa- naan reklamasi dan pasca tambang yang lebih baik? Keempat, pengawasan terhadap pengelolaan K3 dan keselamatan operasi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota antara lain: Administarasi/tata laksana; Opera- sional; Kompetensi aparatur; Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan K3 dan keselamatan operasi terhadap pemegang IUP, IPR dan IUPK. Kelima, pelaksanaan pengawasan K3 dan kes- elamatan operasi pertambangan terhadap peme- gang IUP, IPR dan IUPK dilaksanakan dalam ben- tuk Pengawasan Administratif dan Pengawasan Operasional /Lapangan. Pengawasan Administratif meliputi Bahan peledak (Format IVi / Rekomenda- si); Laporan kecelakaan (Format IIIi; Vi; VIi; VIIi; VIIIi; IXi); Peralatan (SKPP, SKPI dan dokumen perijinan lainnya); Persetujuan (hasil kajian tinggi jenjang, ventilasi, penyanggaan, dan lain- lain); Laporan pelaksanaan program K3 (Triwulan); Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL). Penga- wasan operasional / lapangan meliputi: Inspeksi K3; Pemeriksaan / Penyelidikan Kecelakaan dan kejadi- an berbahaya; Pengujian Kelayakan Sarana, Pera- latan dan Instalasi; Pengujian Kondisi Lingkungan Kerja;Penilaian kompetensi personil yang bekerja pertambangan. Hal-hal penting yang diatur dalam PP 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang adalah mengatur mengenai Prinsip Reklamasi dan Pas- catambang, Tata Laksana Reklamasi dan Pascat- ambang, Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, Penyerahan Wilayah dan Sanksi. Saat ini sudah saa- tnya mengawal perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi tidak hanya "business as usual" yaitu cukup hijau dan rapat, tetapi juga ha- rus memenuhi prinsip lingkungan yaitu melakuan perlindungan terhadap kualitas air (permukaan, tanah, laut), udara dan tanah¸ perlindungan ter- hadap keanekaragaman hayati, jaminan terhadap keamanan dan kestabilan timbunan, memiliki kej- elasan terhadap pemanfaatan lahan pascatambang dan mengakomodir aspek sosial dan budaya serta mempertimbangkan kuantitas air tanah. Apakah tantangan dan hambatan dalam imple- 46 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
INFO MINERBAPABUM Penghargaan	Keselamatan Pertambangan	dan	Kepanasbumian	Tahun	2010 Penyerahan Penghargaan Keselamatan Pert- ambangan dan Kepanasbumian merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Penyerahan Peng- hargaan Keselamatan Pertambangan telah diada- kan sejak tahun 1992 dan Kepanasbumian sejak tahun 2006. b. Tahap kedua (evaluasi lapangan) c. Tahap ketiga (evaluasi akhir) Penilaian ini melibatkan Tenaga Ahli dari Uni- versitas Indonesia dan Para Pelaksana Inspeksi Tam- bang/Inspektur Tambang dari Pusat dan Daerah. Tujuan Pemberian Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan Kepanasbumian adalah untuk memotivasi para pengelola Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pengusahaan Panas Bumi untuk dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hasil penilaian Penghargaan Keselamatan Per- tambangan dan Kepanasbumian adalah sebagai berikut: Peraih piagam pratama (bersimbol perunggu) adalah perusahaan yang memperoleh nilai 8 se- banyak 14 perusahaan. Kelompok perusahaan yang dinilai dalam Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan Kepanasbumian terdiri dari tiga kelompok, yaitu : Peraih piagam utama (bersimbol perak) adalah perusahaan yang memperoleh nilai 9 sebanyak 21 perusahaan. 1. Kelompok Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Kelompok Pengusahaan Panas Bumi, dan Peraih piagam aditama (bersimbol emas) adalah perusahaan yang memperoleh nilai 10 sebanyak 6 perusahaan. 3. Kelompok Kontraktor Utama Jasa Pertamban- gan. Tahapan kegiatan Penilaian Penghargaan Ke- selamatan Pertambangan dan Kepanasbumian dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut : a. Tahap pertama (seleksi) Peraih Trophy adalah perusahaan yang terbaik dari peraih piagam aditama sesuai dengan ke- lompok kegiatan usahanya sebanyak 3 perusa- haan terdiri dari 1 perusahaan pertambangan mineral dan batubara, 1 perusahaan kontraktor utama jasa pertambangan, dan 1 perusahaan pengusahaan panas bumi. Seminar	Usaha	Jasa Pertemuan Tahunan Usaha Jasa Pertambangan ini merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan tujuan sebagai salah satu upaya membangun komunikasi bagi seluruh Perusahaan Jasa Pertambangan dengan para stake- holder industri pertambangan dan industri terkait baik dari jajaran pemerintah, asosiasi, praktisi, aka- demisi, agar dikemudian hari terjadi peningkatan peran jasa pertambangan yang profesional dan siap berkompetisi secara global. Dirjen Mineral & Batubara Membuka Acara Pertemuan Tahunan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Balai Kartini, 23-24 November 2010 edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 47
Workshop	Aplikasi	PP	39/2006 dan	Aplikasi	Pelaporan di Bandung Pembukaan oleh Kasubag Pelaporan Ditjen Minerba Pengajar dari Bappenas Menjelaskan Tentang PP 39/2006 Para peserta mengikuti workshop dengan serius Pengajar dari Tekmira menjelaskan tentang aplikasi pelaporan Suasana Kelas Pelatihan 48 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010
CELOTEH SI MINO material pasir dan batu itu merupakan produk vulkanik Gunung Berapi loh." "Wahhh...seruu..." Dino takjub. "Seru Apaan si Din, nih gw bukan sedang baca dongeng tau... dengerin dulu..." sahut Mino sembari jengkel, tapi penjelasan harus tetap berlanjut. Bermain	Pasir	Ternyata	Ada	Aturannya	Juga "Dino lagi ngapain tuh kok kayaknya sibuk banget bawa-bawa cangkul segala?" tanya Mino heran. Sekarang kan hari libur, Mino heran kare- na Dino malah tampak sibuk. "Nah.. Din, berhubung pasir itu termasuk golongan komoditas tambang batuan, maka ada aturannya," sambung Mino sambil menjelaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 23 Ta- hun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara secara sing- kat. "Ini gw mau menambang pasir Min", Dino bangga, berasa penambang besar. "Nah..., kamu kebanyakan 'nah'-nya hari ini," protes Dino sambil melempar senyum simpul. "Nambang pasir Din? Buat apa si repot-repot amat tinggal beli, lagian lu kan ga punya izin penambangan. "Min, kalo pasir kebanyakan diurug apa bisa merusak ekosistem alam juga ya? Apa ada aturan juga tentang menjaga ekosistem gitu? "Ini Min gw mau benerin tembok belakang rumah, daripada beli pasir mending menambang sendiri pan gratis," kata Dino berkelit. "Tapi Mino, memang harus punya izin ya kalo cuma mau ambil pasir di sungai atau pasir urug gitu?" Dino penasaran balik bertanya. "Ya ampun Din, Istilah lu lebay banget si, mau ambil pasir aja pake bilang menambang pa- sir. Ckckckck...." Mino kesal bercampur heran, si Dino kok makin aneh aja ni ulahnya. "Hahaha... sabar ya Min.. tapi jadi bingung izin kalau mau nambang tu seperti apa ya? Kali aja kan gw jadi penambang propesional." Dino mendadak susah bilang huruf 'f. "Pertanyaan lo cerdas Din..." sahut Mino. Lalu Mino menjelaskan panjang lebar bah- wa setiap perusahaan yang bergerak dalam ke- giatan pertambangan berkewajiban mengelola lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang. Wujudnya berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelo- laan lingkungan atau izin lingkungan. Mereka juga wajib melakukan penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai peruntukannya; peneta- pan dan pencairan jaminan reklamasi; penge- lolaan pascatambang; penetapan dan pencai- ran jaminan pascatambang; pemenuhan baku mutu lingkungan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang. "Nah seneng gw nih ma gaya lu Din belagu gitu, kudu banyak baca dan lihat berita kayaknya lu Din.." Dino menganggung-angguk. "Nah kalau mau jadi penambang tu kudu ngarti peraturan dan perizinannya Din, jadi lu bisa melakukan kegiatan tambang yang baik dan benar Din", Mino mulai mengeluarkan ju- rus 'berubah pintar'-nya. Mino memang benar, karena masalah perizinan tambang bahan galian Mineral Non Logam dan Batuan juga menjadi masalah yang cukup serius. "Gitu Din, memang banyak hal yang ha- rus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan penambangan. Tapi itu juga sangat membantu keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan itu sendiri. Ok Dino mari kita let's go.." ajak Mino. "Let's go lah.. mari kita majukan Pertamban- gan Indonesia dengan Tertib dengan Aturan Per- tambangan sesuai Ketentuan ... " Dino berteriak penuh semangat. "Kamu tau ga Dino, potensi bahan galian edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 49
Masa	Depan	Tambang	Indonesia Meningkatkan Nilai	Tambah di	Dalam	Negeri DIREKTORAT	JENDERAL	MINERAL,	BATUBARA	DAN	PANAS	BUMI Departemen	Energi	dan	Sumber	Daya	Mineral	Republik	Indonesia Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 - Indonesia Telp : +62-21 8295608; Fax : +62-21 8315209, 8353361 E-mail : wartambp@djmbp.esdm.go.id