BUPATI BANGLI PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANU ARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANGLI Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Tahun 2014 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANU ARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. 3. Bupati adalah Bupati Bangli. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli. 5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Danu Arta adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bergerak dibidang penyediaan air minum. 6. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Danu Arta yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Danu Arta dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah. 8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Danu Arta yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. 9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Danu Arta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Danu Arta baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta (statement of coorporate intent) yang memuat janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. 12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian (assesment), mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan assesment terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang ditetapkan oleh KPM. 13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan. 14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 15. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah lulus UKK. 16. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah lulus UKK. 17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM. 18. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. 19. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. 20. Laba Bersih adalah Laba yang diperoleh dari seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya dan pajak. 21. Tantiem atau bonus adalah bagian keuntungan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai. 22. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Danu Arta yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Danu Arta tahunan yang dibahas dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. 23. Tahun Buku adalah tahun takwin sebagai tahun kalender dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 24. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Air Minum Tirta Danu Arta guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. 25. Dana Representatif adalah dana yang disiapkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB II PENYERAHAN KEWENANGAN Pasal 2 (1) KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
(2) Penyerahan kewenangan dari KPM kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan KPM. (3) Penyerahan kewenangan untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi dilakukan. BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pasal 3 Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. Pasal 4 (1) Proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui seleksi dengan membentuk Panitia Seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui Tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir. Pasal 5 (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dengan menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir. (2) Kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati. (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan. Pasal 6 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; sehat jasmani dan rohani;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama berijazah paling rendah S-1 (strata satu); h. i. j. k. kali; tidak pernah dinyatakan pailit; tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Pasal 7 (1) Panitia Seleksi untuk Pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan: a. Perangkat Daerah; dan b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut: a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. menetapkan hasil penilaian; f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan lebih dan/atau kebijakan Pemerintah. (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 (1) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; b. Ketersediaan Lembaga Profesional; dan c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia. (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 9 Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas. Pasal 10 (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k.
(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 11 (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. tim; atau b. lembaga profesional. Pasal 12 (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertugas: a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 13 Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi : a. pengalaman mengelola perusahaan; b. keahlian; c. d. kepemimpinan; e. f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. integritas dan etika; pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Pasal 14 UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan : a. psikotest; b. ujian tertulis keahlian; c. penulisan makalah strategi pengawasan; d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan e. wawancara. Pasal 15 (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Danu Arta yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. Pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; atau c. Mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham. (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(5) Pejabat Pemerintah Pusat atau pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan bagi pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. (6) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 16 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan: a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu). (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas Keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati. Pasal 17 (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 18 (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas: a. pengalaman; b. keahlian; c. d. kepemimpinan; e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. integritas dan etika; (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi. (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi. (4) Bobot penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen). indikator pemahaman (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen). (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi: a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan; c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan d. Di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan. (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 19 Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c. Pasal 20 (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas. (2) Jumlah minimal atau paling sedikit 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Anggota Dewan Pengawas tersebut diabaikan pada kondisi terjadi keterbatasan jumlah bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan khusus. (3) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. Pasal 21 (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih. (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas, Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya. Pasal 22 (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM. (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut. Pasal 23 Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.
Pasal 24 (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. Pasal 25 (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap: a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; c. penerapan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Danu Arta yang baik; d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja. (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. rencana bisnis; b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; c. d. laporan hasil pengawasan; e. kontrak kinerja; dan f. risalah rapat dan kertas kerja. laporan keuangan; (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja. (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas. Bagian Kedua Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Pasal 26 Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. Pasal 27 (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas. (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM. (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta dilaksanakan oleh KPM. Pasal 28 (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Danu Arta, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. Pasal 29 (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM. (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati, paling sedikit memuat materi: a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan c. tata cara pemberhentian. BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan Anggota Direksi Pasal 30 (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir. (2) Kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu- waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati. (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (Iima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan. Pasal 31 Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 c. (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu). Pasal 32 (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir. Pasal 33 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; f. g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berijazah paling rendah S-1 (strata satu); berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima i. j. k. l. puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif. Pasal 34 (1) Panitia Seleksi pemilihan anggota Direksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
a. Perangkat Daerah; dan b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi. (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Danu Arta memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Panitia Seleksi bertugas: a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi; c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan Formulasi Penilaian UKK; e. menetapkan hasil penilaian; f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah. (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 35 (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; b. ketersediaan lembaga profesional; dan c. ketersediaan Sumber Daya manusia. (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 36 Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi. Pasal 37 (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f sampai dengan huruf l. (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK. Pasal 38 (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dilaksanakan oleh: a. tim; atau b. Lembaga Profesional. (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan konsultan perorangan. (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas: a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 39 Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi: a. pengalaman mengelola perusahaan; b. keahlian; c. d. kepemimpinan; e. f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. integritas dan etika; pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Pasal 40 UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan: a. psikotes; b. ujian tertulis keahlian; c. penulisan makalah dan rencana bisnis; d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan e. wawancara. Pasal 41 (1) Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi: a. pengalaman; b. keahlian; c. d. kepemimpinan; e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. integritas dan etika; (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi. (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen). (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi: a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan; b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan; c. 7,0 tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan. (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 42 (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi. (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit: a. komunitas Intelijen Daerah; dan/atau b. pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Pasal 43 Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c. Pasal 44 (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi. (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. Pasal 45 (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing- masing jabatan Anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih. (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya. Pasal 46 (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM. (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi. (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut. Pasal 47 Pengangkatan Calon Anggota Direksi Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan Keputusan KPM. Pasal 48 (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria: a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian; c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja. (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
a. rencana bisnis; b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; c. d. laporan hasil pengawasan; dan e. kontrak kinerja. laporan keuangan; (4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi. Pasal 49 (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria: a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Danu Arta; b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan; c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan. Bagian Kedua Pemberhentian Anggota Direksi Pasal 50 Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. Pasal 51 (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya. (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan (3) sebagai dasar atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertimbangan KPM memberhentikan Anggota Direksi. atau RUPS untuk memperpanjang (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
Pasal 52 (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Danu Arta, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. Pasal 53 (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Danu Arta diberhentikan oleh KPM. (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati, paling sedikit memuat materi: a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan c. tata cara pemberhentian. BAB IV INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI Pasal 54 (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik. (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Danu Arta. (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. penjaringan; b. hasil seleksi administrasi; dan c. hasil UKK. BAB V PENDANAAN Pasal 55 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perumda Air Minum Tirta Danu Arta.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di Bangli pada tanggal 15 Desember 2021 BUPATI BANGLI, ttd SANG NYOMAN SEDANA ARTA Diundangkan di Bangli pada tanggal 15 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, ttd IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 82
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANU ARTA TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANU ARTA NO INDIKATOR UKK BOBOT PENILAIAN INDIKATOR NILAI ATAS INDIKATOR UKK (1-10) NILAI AKHIR UKK (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 1 Pengalaman ......% a. ........... b. ........... c. dst 2 Keahlian ......% a. ........... b. ........... c. dst 3 Integritas dan moral a. ........... b. ........... c. dst 4 Kepemimpinan ......% a. ........... b. ........... c. dst 5 Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah a. .......... ......% b. .......... c. dst 6 Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi ......%
a. ........... b. ............ c. dst Total 100 % Petunjuk Pengisian : (1) Diisi nomor halaman (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (1) (3) a. Bobot terhadap terhadap anggota Dewan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pengawas atau anggota Komisaris sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan Penilaian Indikator UKK atas pemahaman b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi. (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK. Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 41 ayat (4). TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK NO (1) INDIKATOR UKK BOBOT PENILAIAN INDIKATOR (3) NILAI ATAS INDIKATOR UKK (1-10) (4) NILAI AKHIR UKK (5)=(3)x(4) 1 Pengalaman 20 % 8,50 1,70 a. ........... b. ........... c. dst 2 Keahlian 15 % 7,00 1,05 a. ........... b. ........... c. dst 3 Integritas dan moral 15 % 7,00 1,05 a. ........... b. ........... c. dst 4 Kepemimpinan 20 % 7,50 1,50 a. ........... b. ........... c. dst
5 Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah a. ........... b. ........... c. dst 6 Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi a. ........... b. ........... c. dst Total 25 % 5 % 100 % 7,50 1,88 8,00 0,40 7,58 BUPATI BANGLI, ttd SANG NYOMAN SEDANA ARTA