PROFIL KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO Jl. Kapten Selamat Ketaren No.9 Kabanjahe 2022
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya Profil Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2021 ini dapat tersusun. Profil Kesehatan ini disusun dengan mengumpulkan data dari internal instansi kesehatan maupun dari luar instansi kesehatan. Di instansi kesehatan data bersumber dari laporan masing-masing pemegang program dan telah dilakukan pemutakhiran data guna menghindari adanya perbedaan data. Profil Kesehatan ini menggambarkan hasil pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 oleh pelaksana program Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan rumah sakit swasta. Diharapkan Profil Kesehatan ini dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan, pelaksana program maupun sektor lain yang memerlukan guna pengambilan keputusan maupun penentuan strategi pembangunan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Karo. Selanjutnya kami menyadari bahwa Profil Kesehatan Tahun 2021 ini masih menyimpan banyak kekurangan disamping terbitnya pun masih terlambat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengharapkan adanya saran maupun masukan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kualitas profil kesehatan Kabupaten Karo di tahun-tahun mendatang. Akhirnya terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Karo tahun 2021 ini. Kabanjahe, November 2022 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO drg. IRNA SAFRINA S.MELIALA, M.Kes NIP. 19640323 199103 2 003
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i DAFTAR LAMPIRAN TABEL iii DAFTAR TABEL ix DAFTAR GRAFIK x BAB I. GAMBARAN UMUM 1. Nama Kecamatan da Ibukota Kecamatan 2. Rasio Jenis Kelamin 3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 4. Keadaan Ekonomi 5. Sosial Budaya a. Pendidikan b. Agama c. Ketenagakerjaan II.I. Sarana Kesehatan 1. Jumlah Saranaa Kesehatan Menurut Kepemilikan/Pengelola 1. Nama Kecamatan da Ibukota Kecamatan 2. Rasio Jenis Kelamin 3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 4. Keadaan Ekonomi 5. Sosial Budaya a. Pendidikan b. Agama c. Ketenagakerjaan II.I. Sarana Kesehatan 1. Jumlah Saranaa Kesehatan Menurut Kepemilikan/Pengelola a. Rumah Sakit b. Puskesmas 1 3 3 5 6 6 7 7 8 8 8 8 2. Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 II.2. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan II.3. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 9 9 10 BAB III. TENAGA KESEHATAN III.I Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Karo Tahun 2018 12 BAB 1V. PEMBIAYAAN KESEHATAN 4.1.Pembiayaan Kesehatan 4.2. Manajemen Kesehatan 14 15 BAB V. KESEHATAN KELUARGA 5.1. Kesehatan Ibu 1. Angka Kematian Ibu (AKI) a. Pelayanan Antenatal Care (K4) b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi 16 16 17 Kebidanan c. Pelayanan Kesehatan ibu Nifas d. Rujukan Kasus Resiko Tinggi (Istri) dan Penanganan Komplikasi 2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 3. Pemberian Tablet Besi 5.2. Kesehatan Anak 1. Angka Kematian Bayi (AKB) 2. Angka Kematian Balita (AKABA) a. Kunjungan Neonatus (KN1 dan KN3) b. Pelayanan Imunisasi 1. Pemberian Kasul Vitamin A 2. Cakupan ASI Ekslusif 3.Balita engan KEP (Balita Gizi Kurang & Kurus) 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 5.3. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut i
1. Persentase Pelayanan Produktif dan Usia Lanjut 2. Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (60+ tahun) BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 6.1. Pengendalian Penyakit Menular Langsung a. Pengendalian TB Paru b. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS & PMS 6.2. Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi a. Difteri b. Pertusis (Batuk Rejan) c. Tetanus Neonatorum d. Tetanus Neonatorum (TN) e. Campak f. Polio g. Gepatitis B 6.3. Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonik a. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah dengue (DBD) 6.4. Pengendalian Tidak Menular BAB VII. KEADAAN LINGKUNGAN 7.1. Keadaan Lingkungan ii 25 26 27 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 30 31
Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 DAFTAR LAMPIRAN LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN KARO TAHUN 2021 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 PERSENTASE RUMAH SAKIT DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR) LEVEL I KABUPATEN KARO TAHUN 2021 ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT KABUPATEN KARO TAHUN 2021 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT KABUPATEN KARO TAHUN 2021 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 iii
Tabel 17 CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS JAMINAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 18 PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 19 ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 20 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 21 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2019 Tabel 22 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 23 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 24 CAKUPAN IMUNISASI TD PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 25 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TD PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 26 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TD PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 27 JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 28 PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 29 CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 30 JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 31 JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 iv
Tabel 32 JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 33 BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 34 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 35 BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 36 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 37 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMUNIZATION (UCI) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 38 CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0-7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENUIRUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 39 CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib3, POLIO 4, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 40 CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib4 DAN CAMPAK /MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH 2 TAHUN (BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 41 CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 42 CAKUPAN PELAYANAN KESEATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 43 JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 44 STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 v
Tabel 45 CAKUPAN PELAYANAN KSESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 46 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 47 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, MENURUT KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 48 PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 49 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 50 PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 51 JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 52 ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 53 PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 54 JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 55 JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 56 KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 57 KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 58 KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK < 15 TAHUN, PENDERITA KUSTA ANAK < 15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 vi
Tabel 59 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 60 PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TRETMENT/RFT) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 60a KASUS COVID-19 MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 60b KASUS COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 60c JUMLAH LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN COVID-19 MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 61 JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 62 JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 63 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 64 JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 65 KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 66 KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 67 PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 68 PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 69 PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 70 CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 vii
Tabel 71 PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 72 PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 73 JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI DENGAN YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 74 DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 75 PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 Tabel 76 TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KARO TAHUN 2021 viii
BAB I GAMBARAN UMUM 1.1. GAMBARAN WILAYAH Kabupaten Karo terletak di Dataran Tinggi Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Secara geografis terletak diantara 2º50' - 3º19' Lintang Utara dan 97º55'- 98º38' Bujur Timur. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik dan letusan gunung api. Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 120 - 1.400 meter di atas permukaan laut. Batas - Batas Wilayah Kabupaten Karo adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 16,4 derajat celcius sampai dengan 23,9 derajat Celcius dengan kelembaban udara tahun 2016 rata- rata setinggi 84,66%, tersebar antara 61,8 % sampai dengan 87,8 %. Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buah-buahan, sayuran dan bunga-bungaan dan mata pencarian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat. Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 129.749 Ha atau 60,99 persen dari luas Kabupaten Karo. Secara administrasi, Kabupaten Karo dibagi atas 17 kecamatan terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan, seperti tabel 1.1. dibawah ini: Tabel 1.1 Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Karo No Nama Kecamatan Ibu Kota Jumlah Jumlah Kecamatan Desa Kelurahan 1. Mardingding Mardingding 12 0 2. Laubaleng Laubaleng 15 0 3. Tigabinanga Tigabinanga 19 1 4. Juhar Juhar 25 0 5. Munte Munte 22 0 6. Kutabuluh Kutabuluh 16 0 7. Payung Payung 8 0 1
8. Tiganderket Tiganderket 17 0 9. Simpang Empat Simpang Empat 17 0 10. Naman Teran Naman 14 0 11. Merdeka Merdeka 9 0 12. Kabanjahe Kabanjahe 8 5 13. Berastagi Berastagi 6 4 14. Tigapanah Tigapanah 26 0 15. Dolat Rakyat Dolat Rakyat 7 0 16. Merek Merek 19 0 17. Barusjahe Barusjahe 19 0 Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2021 Luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Karo dapat dilihat dalam tabel 1.2. dibawah ini: Tabel 1.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo NO KECAMATAN LUAS / AREA (Km2) RASIO TERHADAP TOTAL (%) 1 Mardingding Laubaleng 2 3 Tigabinanga 267,11 252,60 160,38 12,56 11,87 7,54 Juhar 4 5 Munte 218,56 125,64 10,27 5,91 6 Kutabuluh 195,70 9,20 7 Payung 47,24 2,22 8 Tiganderket 86,76 4,08 Simpang Empat 9 10 Naman Teran 11 Merdeka 12 Kabanjahe 13 Berastagi 14 Tigapanah 15 Dolat Rakyat 16 Merek 17 Barusjahe 93,48 87,82 44,17 44,65 30,50 186,84 32,25 125,51 4,39 4,13 2,08 2,10 1,43 8,78 1,52 5,90 128,04 6,02 Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2021 2
1.2. GAMBARAN PENDUDUK 1.2.1. Rasio Jenis Kelamin Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan penghitungan angka proyeksi penduduk tahun 2021, didapatkan angka proyeksi jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karo 215.759 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 218.487 jiwa. Sehingga didapatkan rasio jenis kelamin sebesar 98,75 yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan ada sekitar 98 atau 99 orang penduduk laki-laki. 1.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Komposisi penduduk Kabupaten Karo menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan mempunyai proporsi terbesar pada kelompok umur 5-9 tahun. Gambaran komposisi penduduk menurut kelompok umur secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut: Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2021 NO KELOMPOK UMUR (TAHUN) JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI- LAKI+PEREMPUAN 1 0 - 4 19.659 18.625 38.284 2 5 - 9 20.669 20.160 40.829 3 10 - 14 17.587 17.621 35.208 4 15 - 19 17.777 15.472 33.249 5 20 - 24 15.909 15.604 31.513 6 25 - 29 16.757 14.937 31.694 3 RASIO JENIS KELAMIN 105,55 102,52 99,81 114,90 101,95 112,18
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 7 30 - 34 18.394 15.891 34.285 8 35 - 39 17.061 18.208 35.269 9 40 - 44 16.672 15.001 31.673 10 45 - 49 12.107 14.854 26.961 11 50 - 54 10.333 12.781 23.114 12 55 - 59 10.707 10.644 21.351 13 60 - 64 8.763 8.455 17.218 14 65 - 69 6.559 9.649 16.208 15 70 - 74 3.766 5.236 9.002 16 75+ 3.039 5.349 8.388 KABUPATEN/KOTA 215.759 218.487 434.246 ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO) 52 Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2022 Dari tabel 1.3 di atas bila diolah lebih lanjut, dapat dilihat bahwa proporsi penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) adalah sebanyak 269.109 jiwa (61,97%). Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif adalah 165.137 (38,03%). Gambaran penduduk menurut kelompok umur tahun 2021 secara grafis dapat dilihat dalam grafik berikut : Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di 17 Kecamatan Kabupaten KaroTahun 2021 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 4 115,75 93,70 111,14 81,51 80,85 100,59 103,64 67,98 71,93 56,81 98,75 70 - 74 75+
1.3. KEADAAN EKONOMI Permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi masyarakat. Salah satu indikator yang dapat dilihat dalam tingkat sosial ekonomi masyarakat adalah jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016 - 2021, tingkat kemisikinan di Kabupaten Karo mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebanyak 38.740 jiwa (9,81%), pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 40.020 jiwa (9,97%), pada tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 35.360 jiwa (8,69%), kembali turun pada tahun 2019 sebanyak 34.080 jiwa (8,23%), pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebanyak 36.570 Jiwa (8,7%), dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 38.010 jiwa (8,79) Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2016 -2021 dapat dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini: Tabel 1.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2021 Kabupaten Karo Tahun Penduduk Miskin Jumlah Persentase 2016 38.740 9,81 2017 40.020 9,97 2018 35.360 8,69 2019 34.080 8,23 2020 36.570 8,7 2021 38.010 8,79 Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2022 Garafik perkembangan persentase penduduk miskin di kabupaten Karo pada tahun 2014 - 2021 dapat dilihat pada grafik 1.2. dibawah ini. Grafik 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 12 10 8 9.81 9.97 8.69 8.23 8.7 8.79 6 4 2 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tingkat Kemiskinan ....Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2022 5
1.4. Sosial Budaya 1.4.1. Pendidikan Pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil analisis indikator kinerja di urusan pendidikan Kabupaten Karo, yaitu angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf Kabupaten Karo pada tahun 2021 adalah sebesar 99,16 % artinya masih terdapat 0,84 % penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh masih adanya penduduk usia lanjut yang belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Karo mulai tahun 2014 - 2021 disajikan dalam tabel 1.5. Tabel 1.5 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo Tahun 2014-2020 No 1 Uraian Angka Melek Huruf 2014 2015 2016 2017 99,08 98,89 99,08 99,26 2018 99,61 2019 2020 99,59 99,16 Sumber : Rancangan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 Sementara itu bila dilihat angka rata-rata lama sekolah, di Kabupaten Karo pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 9,62 tahun. Dari data tersebut, pendidikan penduduk Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan karena rata-rata penduduk Kabupaten Karo hanya tamat pendidikan menengah pertama. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo mulai tahun 2014-2019 disajikan dalam tabel 1.6. No Uraian 2014 2015 2016 2017 2019 2019 1 Rata- rata Lama Sekolah 9,33 9,56 9,51 9,56 9,33 9,62 Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2021 6
1.4.2. Agama Pelayanan terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan harus senantiasa ditingkatkan. Kehidupan beragama yang baik di masyarakat dapat dijadikan benteng dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah sarana ibadah yang ada di Kabupaten Karo pada tahun 2020 antara lain Mesjid sebanyak 229 buah, Gereja Katholik 149 buah dan Gereja Protestan sebanyak 766 buah, Pura sebanyak 6 buah, Vihara sebanyak 4 buah, dan Klenteng sebanyak 1 buah. 1.4.3. Ketenagakerjaan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Karo tahun 2021 sebanyak 264.624 orang dengan jumlah laki-laki 135.018 orang dan perempuan sebanyak 129.606 orang. BAB II SARANA KESEHATAN Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diselenggarakan berbagai upaya kesehatan baik oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta. Penyelenggaraan Upaya kesehatan tersebut melalui penyediaan berbagai sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 2.1. PUSKESMAS Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. 7
Untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karo telah membangun Puskesmas di seluruh kecamatan yang ada. Dari 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Karo, 15 (lima belas) kecamatan memiliki 1 (satu) puskesmas dan 2 (dua) Kecamatan memiliki 2 (dua) Puskesmas di kecamatannya, yaitu Kecamatan Berastagi dan Tigapanah. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Karo sebesar 434.246 jiwa, maka 1 (satu) Puskesmas melayani sekitar 22.855 jiwa. Bila dibandingkan dengan standar nasional dimana 1 (satu) Puskesmas melayani 25.000 jiwa, berarti Pemerintah Kabupaten Karo telah mampu menyediakan sarana kesehatan sesuai standar nasional tersebut. Untuk mendukung Puskesmas dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, seluruh Puskesmas di Kabupaten Karo telah dilengkapi dengan Puskesmas Keliling Roda Empat. Juga didukung dengan upaya kesehatan di desa yaitu Puskesmas Pembantu, Polindes dan Bidan Desa. 2.1.1. Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap Berdasarkan kemampuan pelayanan, Puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care), dan pelayanan gawat darurat. Sedangkan Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Karo ada sebanyak 19 Puskesmas, dimana terdapat 13 Puskesmas non rawat inap dan 6 Puskesmas Rawat Inap. Dalam tabel 2.1. di bawah dapat dilihat jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap di Kabupaten Karo tahun 2014 - 2021. Tabel 2.1 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Karo Tahun 2014-2020 No Sarana 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kesehatan 1 2 Puskesmas Non Rawat Inap Puskesmas Rawat Inap 13 6 13 6 13 6 13 6 13 6 13 6 13 6 13 6 Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 2.1.2. Akreditasi Puskesmas Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi. 8
Jumlah Puskesmas di Kabupaten Karo yang telah terakreditasi yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Puskesmas, tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) Puskesmas, dan pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) Puskesmas. Dengan demikian pada tahun 2019 seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Karo telah lulus akreditasi Puskesmas, dengan tingkat kelulusan sebagai berikut : 3 (tiga) Puskesmas lulus akreditasi tingkat Dasar (Puskesmas Kabanjahe, Laubaleng, dan Kutabuluh) dan 16 (enam belas) Puskesmas lulus akreditasi tingkat Madya (Tigapanah, Singa, Merek, Barusjahe, Berastagi, Korpri, simpang Empat, Payung, Naman Teran, Tiganderket, Munte, Tigabinanga, Juhar, Mardinding, Dolat Rayat, Merdeka). 2.2. RUMAH SAKIT Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya disebutkan bahwa Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Pada tahun 2021 jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Karo ada sebanyak 5 (lima) unit. 2.2.1. Jenis Rumah Sakit Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Rumah Sakit khusus dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan dimana pelayanan rawat inap paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidurnya. Di Kabupaten Karo terdapat 3 (tiga) unit Rumah Sakit Umum yaitu RSU Kabanjahe, RS Efarina Etaham dan RS Amanda serta 2 (dua) unit Rumah Sakit Khusus yaitu RS Khusus Lau Simomo dan RSIA Mina Husada. Berdasarkan kepemilikannya Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta. Berdasarkan kepemilikan, Rumah Sakit di Kabupaten Karo terdiri atas 2 (dua) unit Rumah Sakit Pemerintah yaitu RSU Kabanjahe milik Pemerintah Kabupaten Karo dan RS Khusus Lau Simomo milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Serta terdapat 3 (tiga) Rumah Sakit Swasta yaitu RS Efarina Etaham, RS Amanda dan RSIA Mina Husada. Berdasarkan kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan maka Rumah Sakit Umum dapat diklasifikasikan menjadi Kelas A, B, C dan D. Sementara klasifikasi Rumah Sakit Khusus terdiri dari Kelas A, B dan C. Di Kabupaten Karo seluruh Rumah Sakit yang ada diklasifikasikan dalam Kelas C. 9
Jumlah tempat tidur rumah sakit bervariasi, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah adalah sebagai berikut : Rumah Sakit Efarina Etaham (198 Tempat Tidur), Rumah Sakit Umum Kabanjahe (100 Tempat Tidur), Rumah Sakit Umum Amanda (144 Tempat Tidur), dan RSIA Mina Husada (26 Tempat Tidur). 2.2.2. Akreditasi Rumah Sakit Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit dinyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib terakreditasi dan diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Dari 5 (lima) rumah sakit yang ada di Kabupaten Karo, terdapat 4 (empat) rumah sakit yang telah lulus Akreditasi yaitu RSU Kabanjahe, RSU Efarina Etaham, RSU Amanda dan RSIA Mina Husada. 2.2.3. Indikator Pelayanan Rumah Sakit Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan effisiensi pelayanan rumah sakit digunakan beberapa indikator pelayanan rumah sakit yaitu BOR, BTO, TOI, AVLOS dan angka kematian pasien. BOR (Bed Occupancy Ratio) = angka penggunaan tempat tidur. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Pada tahun 2021 rata-rata BOR di seluruh Rumah Sakit sebesar 31,75 % dengan BOR terbesar terdapat pada RSIA Mina Husada (51,63 %), Rumah Sakit Efarina Etaham (43,30 %), Rumah Sakit Umum Kabanjahe (28,18 %), dan BOR paling rendah pada Rumah Sakit Umum Amanda (20,97 %). BTO (Bed Turn Over)= angka perputaran tempat tidur. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu tertentu. Angka BTO Rumah Sakit pada tahun 2021 di Kabupaten Karo dari yang tertinggi ke yang terendah adalah sebagai berikut : RSIA Mina Husada (63,46 %), Rumah Sakit Efarina Etaham (51,35 %), Rumah Sakit Umum Kabanjahe (33,68 %), dan Rumah Umum Amanda (25,51 %). TOI (Turn Over Interval) = tenggang perputaran. TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Angka TOI rumah sakit pada tahun 2021 di Kabupaten Karo dari yang terendah ke yang tertinggi adalah sebagai berikut: RSIA Mina Husada (2,78 hari), Rumah 10
Sakit Efarina Etaham (4,03 hari), Rumah Sakit Umum Kabanjahe (7,78 hari), dan Rumah Sakit Umum Amanda (11,31 hari). ALOS(Average Length Of Stay) = rata-rata lamanya pasien dirawat. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. ALOS paling tinggi pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe (3,05 hari), Rumah Sakit Efarina Etaham (2,42 Hari), Rumah Sakit Ibu dan Anak Mina Husada (0,002 hari), dan Rumah Sakit Umum Amanda (0,001). NDR (Net Death Rate) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit, dimana idealnya angka NDR adalah < 25 per 1000 penderita keluar. Pada tahun 2021 angka NDR di Kabupaten Karo secara rata-rata adalah sebesar 25,90‰ dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebesar 43,05 ‰ , Rumah Sakit Umum Amanda sebesar 25,04 ‰, Rumah Sakit Umum Efarina Etaham sebesar 24,79 ‰ , Rumah Sakit Ibu dan Anak Mina Husada sebesar 0 ‰. GDR (Gross Death Rate) = angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Idealnya angka GDR adalah < 45 per 1000 penderita keluar. Pada tahun 2021 angka GDR di Kabupaten Karo secara rata-rata adalah sebesar 62,45 ‰ dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Efarina Etaham sebesar 83,90 ‰, Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebesar 56,12 ‰, Rumah Sakit Umum Amanda sebesar 36,20 ‰ dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mina Husada sebesar 2,42 ‰. 2.3. SARANA KESEHATAN LAIN Selain Puskesmas dan Rumah Sakit, terdapat sarana kesehatan lain yang terdapat di Kabupaten Karo yaitu : Klinik Pratama sebanyak 33 unit, Praktik Dokter Umum sebanyak 43 unit, Praktik Dokter Gigi sebanyak 10 unit dan Praktik Dokter Spesialis sebanyak 12 unit. Sarana pelayanan farmasi terdiri dari Apotek sebanyak 28 unit dan Toko Obat sebanyak 17 unit. 2.4. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan, perlu dilibatkan peran serta masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan kesehatan tersebut. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Baik itu penggalangan dana, pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam termasuk teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan. Dalam Profil Kesehatan ini yang dapat digambarkan dari Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Pos Kesehatan Desa dan Desa Siaga. Posyandu adalah salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang menyelenggarakan minimal 5 (lima) program prioritas, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 11
Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Kegiatan posyandu ini disamping menggambarkan tingkat kemandirian dan peran serta masyarakat, juga menggambarkan kepedulian (perilaku) masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan kegiatannya masyarakat yang berperan aktif, sementara petugas kesehatan dan aparat desa / kelurahan diharapkan hanya sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan kesehatan / medis. Untuk memantau perkembangannya, posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata, yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Ada empat kriteria penggolongan posyandu tersebut; yaitu jumlah kader, frekuensi kegiatan selama setahun, pencapaian kegiatan, dan adanya program tambahan selain program dasar. Disebut posyandu mandiri (strata tertinggi) adalah apabila jumlah kadernya 5 orang dan aktif, frekuensi kegiatan 12 kali/tahun (ada kegiatan setiap bulannya), cakupan 5 program dasar >50%, ada program tambahan dan ada dana sehat/dana bersumber dari swadaya masyarakat. Berdasarkan tabel lampiran profil kesehatan (tabel 10), terdapat 5 posyandu mandiri di Kabupaten Karo. Posbindu PTM merupakan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM bersumber daya masyarakat secara rutin dan berkesinambungan. Berdasarkan laporan Kabupaten Karo, jumlah posbindu PTM tahun 2021 sebanyak 228 posbindu. BAB III TENAGA KESEHATAN Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dinyatakan bahwa tenaga di bidang kesehatan terdiri atas Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tenaga di bidang kesehatan adalah jumlah, jenis, distribusi tenaga kesehatan dan rasionya terhadap jumlah penduduk. Persebaran Tenaga Kesehatan 12
Untuk mengetahui jenis ketenagaan dan rasionya terhadap jumlah penduduk, berikut ini akan disajikan jumlah tenaga kesehatan menurut masing-masing disiplin ilmu dan profesi di Kabupaten Karopada tahun 2021. Tabel 3.1 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Karo Tahun 2021 No Jenis Tenaga 1 Dokter Spesialis 2 Dokter Umum 3 Dokter Gigi 4 Dokter Spesialis Gigi 5 Perawat 6 Bidan 7 Tenaga Kefarmasian 8 Apoteker 9 Sarjana Kesmas 10 Sanitarian (D3) 11 Gizi (D3-D4) 12 Keterapian Fisik 13 Ahli Laboratorium Medik Jumlah 33 107 32 0 200 95 44 30 74 45 51 10 45 Ratio per 100.000 pddk 7,60 24,6 7,4 0 41,7 122,1 10,1 8,9 17,0 10,4 11,7 2,30 10,4 Standar per 100.000 pddk 6 40 11 - 113 92,49 10 - 40 40 22 - - 14 Tenaga Teknik Biomedika Lainnya 17 3,9
15 Keteknisan Medis 13
3.0
Sumber : Seksi SDMK Dari tabel 3.1. dapat diketahui bahwa ada 5 (lima) jenis tenaga yaitu dokter spesialis, bidan dan tenaga kefarmasian telah mencapai standar nasional pada tahun 2021. Sementara itu jenis tenaga kesehatan lain yaitu dokter, dokter gigi, perawat, sarjana kesehatan masyarakat, sanitarian dan gizi masih berada di bawah standar nasional. 13
BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN Salah satu sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sub sistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Secara umum sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat. 4.1. PEMBIAYAAN KESEHATAN OLEH PEMERINTAH Pada tahun 2021 total anggaran kesehatan dari APBD Kabupaten Karo yang terdapat pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dan RSU Kabanjahe adalah sebesar Rp. 256.367.366.210 terdiri dari Belanja Gaji sebesar Rp. 107.763.997.904,- dan Non Gaji Rp. 148.603.368.306 Total anggaran belanja Kabupaten Karo pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.543.685.956.080,-. Berdasarkan jumlah anggaran tersebut baik belanja gaji maupun non gaji, maka pembiayaan kesehatan perkapita dari anggaran Pemerintah Kabupaten Karo 14
adalah sebesar Rp.590.374,-/kapita. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 548.920,-/kapita. Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, jumlah anggaran kesehatan dari APBD Kabupaten Karo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 4.1 APBD dan Anggaran Kesehatan di Kabupaten Karo Tahun 2015-2020 Line 4 Line 52015201620172018201920202021 APBD Kab/kota1.613.941.466.6651.697.070.486.1531.717.016.060.6901.601.768.709.8821.577.839.345.3161.513.180.949.8131.543.685.958.080 Anggaran Kesehatan79.987.149.391205.392.373.900187.183.157.706155.030.775.482200.205.928.735222.311.498.820256.367.366.210 Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2021 Dari grafik 4.1. di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat kenaikan anggaran kesehatan namun menurun pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2021 anggaran kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan anggaran pada tahun 2019 dan 2020. 4.2. PEMBIAYAAN KESEHATAN OLEH MASYARAKAT Salah satu kebijakan pemerintah yang sedang terus digalakkan adalah pembiayaan kesehatan dengan pola pra-bayar (Pre-payment). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sistem asuransi kesehatan (Health Insurence). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk pembiayaan kesehatan dengan pola pra-bayar yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan PBI. PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan sehingga iuran kepesertaannya ditanggung oleh Pemerintah. Pada tahun 2021, cakupan atau kepesertaan masyarakat Kabupaten Karo terhadap JKN/KIS adalah sebanyak 294.230 jiwa (67,76%) dari 434.246 jiwa penduduk di Kabupaten Karo, dengan rincian Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 153.871 jiwa dan bukan PBI sebanyak 140.359 jiwa. Selengkapnya data kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Karo pada tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran tabel 17. 15
BAB V KESEHATAN KELUARGA Keluarga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggota keluarganya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Salah satu indikator keberhasilan Program Indonesia Sehat adalah terciptanya keluarga sehat, sehingga dalam pelaksanaan program perlu adanya fokus pendekatan pada keluarga. Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena merupakan kelompok rentan yang mempengaruhi status kesehatan keluarga maupun masyarakat. 5.1. KESEHATAN IBU 5.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI) 16
Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI menggambarkan angka wanita yang meninggal per 100.000 kelahiran hidup dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. AKI juga dapat digunakan sebagai media pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikan AKI sebagai indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Ditinjau berdasarkan laporan (tabel 21), jumlah kematian ibu di Kabupaten Karo pada tahun 2021 dilaporkan tercatat sebanyak 6 kematian. Bila jumlah kematian ini dikonversi ke angka kematian ibu, maka AKI Kabupaten Karo adalah sebesar 98,34/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan angka tersebut, maka AKI di Kabupaten Karo lebih rendah bila dibandingkan AKI pada tingkat Nasional. Namun angka tersebut diperkirakan belum menggambarkan AKI yang sebenarnya pada populasi, karena diperkirakan masih terdapat kematian ibu yang belum tercatat dan dilaporkan. Sebagai perbandingan AKI secara nasional sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 adalah sebesar 259/100.000 KH. Sedangkan berdasarkan hasil Survey AKI & AKB yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan FKM-USU tahun 2010 menyebutkan bahwa AKI di Sumatera Utara adalah sebesar 268 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun terakhir masih fluktuatif. Pada tahun 2017 terdapat 6 kasus kematian ibu, tahun 2018 sebanyak 7 kasus, tahun 2019 3 kasus, tahun 2020 6 kasus dan tahun 2021 6 kasus. Untuk lebih jelasnya, jumlah kematian ibu di Kabupaten Karo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 5.1 Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Angka Kabupaten Karo Tahun 2017 - 2021 17
8 7 7 6 6 6 6 5 4 3 3 2 1 0 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2017 - 2021 Dari grafik 5.1. di atas dapat dilihat bahwa AKI di Kabupaten Karo mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 terdapat kenaikan AKI bila dibandingkan tahun 2017, namun menurun pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada 2020 dan tahun 2021. 5.1.2. Pelayanan Antenatal Care ( K4) Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis obgyn, dokter umum, bidan dan perawat, dsb.) seperti pengukuran berat badan dan tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri, imunisasi tetanus toxoid (TT) serta pemberian tablet besi kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan mentitik beratkan pada kegiatan preventif dan promotif. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1 dan K4 pada tabel (23) pada profil kesehatan ini. Cakupan K1 merupakan gambaran jumlah ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan cakupan K4 ibu hamil adalah gambaran jumlah ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan stándar yang mensyaratkan paling sedikit dilakukan empat kali kunjungan dengan distribusi : sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan dua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Hasil kunjungan Ibu hamil ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil. Cakupan K4 di Kabupaten Karo dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 5.2 Persentase Cakupan Pelayanan K4 Ibu Hamil Di Kabupaten Karo Tahun 2016 - 2021 18
78 77 77.1 76 76.1 75 74.9 74 74.2 73 72.95 73.2 72 71 71.52 70 69 68 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber : Seksi Kesga dan Gizi Dari grafik diatas terlihat bahwa cakupan kunjungan K4 ibu hamil di Kabupaten Karo mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015, namun menurun pada tahun 2017 tapi meningkat kembali pada tahun 2018 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. 5.1.3. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi adalah dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (Sp.OG), dokter umum, atau bidan. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Karo pada tahun 2021 adalah sebesar 72,4% menurun dibanding tahun 2020 sebesar 72,6 %. Namun bila dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Karo yang tertinggi adalah pada tahun 2016 sebesar 75,96%. Gambaran capaian pertolongan persalian oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Karo dari tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada grafik (5.3) berikut ini. Grafik 5.3 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2021 19
77 76 75 74 73 72 71 70 69 73.66 75.96 71.49 72.4 74.1 72.6 72.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber : Profil Kesehatan Kab.KaroThn 2015- 2021 Bila dilihat capaian per Puskesmas, maka Puskesmas dengan capaian persalinan yang ditolong tenaga kesehatan tertinggi adalah Puskesmas Tigapanah (100,7%), Puskesmas Kabanjahe (96,4%) dan Puskesmas Tigabinanga (93,9%). Puskesmas dengan capaian terendah adalah Puskesmas Payung (35,6%), Puskesmas Korpri (38,2%), dan Puskesmas Barusjahe (49,9%). Pencapaian cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan masing-masing Puskesmas pada tahun 2021 dapat dilihat lampiran profil tabel 23. 5.1.4. Pelayanan kesehatan ibu nifas Pada tahun 2021 rata-rata cakupan pelayanan ibu nifas di Kabupaten Karo adalah 70,5%, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu 69,23%. Berdasarkan distribusi pencapaian cakupan pelayanan ibu nifas menurut Puskesmas di Kabupaten Karo tahun 2021, masih terlihat sangat bervariasi dan diantaranya terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Tiga Puskesmas dengan cakupan tertinggi adalah Puskesmas Tigapanah (101,8%), Puskesmas Kabanjahe (92,8%), Puskesmas Tigabinanga (88,9%) dan tiga puskesmas dengan cakupan yang terendah yaitu Puskesmas Payung (33,7%), Puskesmas Korpri (38,2%) dan Barusjahe (49,7 %) seperti dikemukakan pada lampiran tabel 23 profil kesehatan ini. 5.1.5. Pemberian Tablet Besi Pelayanan pemberian tablet besi dimaksudkan untuk mengatasi kasus Anemia serta meminimalisasi dampak buruk akibat kekurangan Fe khususnya yang dialami ibu hamil. Pada tahun 2021 cakupan pemberian tablet besi untuk ibu hamil di Kabupaten Karo adalah sebesar 65,56% mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 60,17 %. Cakupan pemberian tablet besi untuk ibu hamil di Kabupaten Karo pada tahun 2021 secara lengkap menurut Puskesmas dapat dilihat pada lampiran tabel 27. 5.1.6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 20
Keberhasilan program KB diukur dengan beberapa indikator, diantaranya proporsi peserta KB Baru menurut metode kontrasepsi, persentase KB Aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS) dan persentase baru metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Padai tahun 2021, jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Karo sebanyak 47.452 jiwa atau 72,34%, menurun bila dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 74,87%. Cakupan pelayanan KB tahun 2021 di Kabupaten Karo secara lengkap menurut puskesmas dapat dilihat pada lampiran tabel 28 dan 29. 5.1.7. Rujukan Kasus Resiko Tinggi (risti) dan Penanganan Komplikasi Ibu hamil risti yang ditangani tahun 2021 sebesar 67,1% atau secara absolut adalah sebanyak 1.187 ibu hamil dari perkiraan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan sebanyak 1.768 orang. Hal ini mengalami penurunan dengan tahun 2020 sebesar 70,12%. Neonatal risti/komplikasi adalah meliputi kejadian asfiksia, tetanus neonatorum, sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir <2.500 gr), sindroma gangguan pernafasan dan kelainan neonatal. Neonatal risti/komplikasi yang harus tertangani adalah neonatal risti/komplikasi oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter spesialis, dokter umum dan bidan di polindes, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit. Persentase cakupan neonatal risti yang telah dirujuk dan ditangani tahun 2021 adalah sebesar 10,5% terdapat keaikan bila dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 9,78%. Data selengkapnya cakupan neonatal risti yang telah dirujuk dan ditangani pada tahun 2021 menurut Puskesmas dapat dilihat pada lampiran tabel 30. 5.2.KESEHATAN ANAK 5.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berdasarkan laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi tahun 2021 (lampiran tabel 31), dari 6.010 bayi lahir hidup, jumlah bayi yang meninggal sebanyak 16 bayi sebelum usia 1 tahun. Berdasarkan angka ini maka secara kasar dapat diperhitungkan perkiraan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karo tahun 2021 yakni 2,6 / 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Rendahnya angka ini dimungkinkan karena kasus-kasus kematian yang terlaporkan hanyalah kasus kematian yang terjadi di sarana pelayanan kesehatan, sedangkan kasus- kasus kematian yang terjadi di masyarakat belum seluruhnya terlaporkan. Untuk itulah untuk menentukan AKB secara akurat dibutuhkan pengumpulan datanya melalui kegiatan survey. Sebagai perbandingan, berikut ini dipaparkan Angka Kematian Bayi di Sumatera Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP). Berdasarkan SP Angka Kematian Bayi di Sumatera Utara terlihat mengalami penurunan yang cukup siknifikan berdasarkan data dua kali sensus terakhir yaitu SP tahun 2000 dan 2010. AKB di Sumatera Utara hasil SP 2000 adalah 44/1.000 KH kemudian turun menjadi 25,7 atau dibulatkan menjadi 26/1.000 KH pada 21
hasil SP 2010. Bila dilihat trend AKB kurun waktu 2001-2010 maka diperhitungkan telah terjadi penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata perkiraan 1,8 per 1.000 KH per tahun. Oleh karenanya bila tren penurunan AKB dapat dipertahankan, maka diperkirakan AKB Sumatera Utara tahun 2016 akan sebesar 15,2/1.000 KH. Berikut ini digambarkan grafik Trend AKB per 1.000 KH di Sumatera Utara berdasarkan Sensus Penduduk periode 1971- 2010. Grafik 5.4 Angka Kematian Bayi (AKB)/InfantMortality Rate (IMR) Di Sumatera Utara (Hasil SP1971 - 2010) Angka Kematian Bayi (AKB) Indonesia 121 89 61 44 26 145 109 71 47 26 -25 50 75 100 125 150 SP71SP80SP90SP2000SP2010Per 1.000 kelahiran hidup Sumut Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Angka kematian bayi di Sumatera Utara berdasarkan hasil SP cenderung menurun secara signifikan. Berbagai faktor yang mendorong penurunan AKB tersebut diantaranya adalah meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dan penanganan penyakit yang semakin baik serta meningkatnya pengetahuan, kesadaran hidup sehat masyarakat serta memperoleh akses kesehatan ibu dan anak. AKB merupakan indikator penting dalam menilai pembangunan kesehatan yang sekaligus memberikan gambaran adanya perbaikan program pelayanan kesehatan. Selain itu, juga didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga memiliki kontribusi dalam upaya perbaikan gizi berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap serangan penyakit infeksi. 5.2.2. Angka Kematian Balita (AKABA) Angka kematian balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 (lima) tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 diperoleh bahwa angka kematian balita (AKABA) di Sumatera Utara sebesar 54/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka rata-rata nasional pada tahun 2012 sebesar 43 per 1.000 kelahiran hidup. Menurut data laporan Kesga dan Gizi tahun 2021, jumlah kematian balita di Kabupaten Karo terdapat sebanyak 29 kematian, dimana bila dikonversi ke Angka Kematian Balita maka menjadi 4,8/1.000 KH. Rendahnya angka ini mungkin disebabkan karena kasus-kasus kematian yang terlapor adalah kasus kematian yang terjadi di sarana 22
pelayanan kesehatan, sedangkan kasus-kasus kematian yang terjadi diluar pelayanan atau di masyarakat belum seluruhnya dapat terlaporkan. 5.2.3. Kunjungan Neonatus (KN1 dan KN3) Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut, antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan neonatus (0-28 hari) minimal tiga kali, satu kali pada usia 0-7 hari (KN1) dan dua kali lagi pada usia 8 hingga 28 hari (KN3). Cakupan Persentasi KN1 pada tahun 2021 adalah sebesar 75,50% dengan angka absolut adalah 6.097 dari jumlah lahir hidup 8.075 dari lahir hidup. KN3 di Kabupaten Karo tahun 2021 sebesar 75,4 % dengan angka absolut 6.085 dari 8.075 dari lahir hidup. 5.2.4. Pelayanan Imunisasi Presentasi cakupan hasil Program Imunisasi tahun 2021 dapat diperhatikan pada grafik dibawah ini. Grafik 5.5 Persentase Cakupan Program Imunisasi Rutindi Kabupaten Karo Tahun 2015-2021 120 100 80 89.35 75.3 66 95.73 71.01 74.9 67.48 89 78.22 82 79.82 81.2 87.1 81.4 87.6 88.1 94.2 92.3 93.5 85.9 84.9 84.1 95.6 84.2 94.5 94.6 60 40 20 7.8 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2021 Dari gambaran cakupan Program Imunisasi 2015 - 2021, pencapaian pemberian imunisasi mengalami fluktuasi. Cakupan imunisasi BCG mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2016 dan kemudian menurun tahun 2017 dan tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat kembali hingga tahun 2021. Cakupan Imunisasi DPT3/HB3 mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dan menurun tahun 2020 sebesar 23 94.7 BCG DPT3/HB3 Polio Campak
84,9% kemudian tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Cakupan Imunisasi Polio mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 dan tahun 2020 sebesar 84,1% dan tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Cakupan imunisasi Campak mengalami peningkatan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, namun sedikit menagalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Rincian persentase pencapaian imunisasi berdasarkan Puskesmas tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran tabel 38-40. Pencapaian UCI (Universal Child Immunization) merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi dasar secara lengkap pada sekelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu dapat menggambarkan besaran perlindungan/kekebalan masyarakat terutama bayi (herd immunity) terhadap infeksi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Dalam hal ini pemerintah mentargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi desa/kelurahan tahun 2017 per desa/kelurahan hendaknya telah mencapai target UCI apabila >80% bayi di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi lengkap. Jumlah desa/kelurahan dengan UCI pada tahun 2021 terdapat sebanyak 249 desa/kelurahan atau sekitar 92,57 % dari jumlah seluruh desa/kelurahan sebanyak 269 desa/kelurahan di Kabupaten Karo. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2020. Berdasarkan cakupan desa UCI menurut Puskesmas, terdapat 13 Puskesmas yang desanya 100% telah mencapai UCI. 5.2.5. Pemberian Kapsul Vitamin A Vitamin A adalah salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) dan kesehatan mata. Kekurangan vitamin A dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada mata, dan bila anak tidak segera mendapatkan vitamin A bisa menimbulkan kebutaan. Dalam rangka penanggulangan masalah gizi khususnya sasaran yang mengalami kurang vitamin A terutama bayi dan balita, telah dilakukan upaya distribusi kapsul Vitamin A dosis tinggi kepada bayi dan balita yang diberikan sebanyak 2 kali dalam setahun. Pencapaian pelayanan pemberian Kapsul Vitamin A dapat dilihat pada Bab V tentang Status Gizi Masyarakat. Cakupan bayi 6-11 bulan mendapat Vitamin A pada tahun 2021 adalah sebesar 93,74 %, dan untuk anak balita 12-59 bulan sebesar 92,09 %. 5.2.6. Cakupan ASI Ekslusif Persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi mulai tahun 2015 s/d 2021 menunjukkan trend seperti tergambar pada grafik dibawah ini. Grafik 5.6 Persentase Pemberian ASI Eksklusif 24 tingkat
di Kabupaten Karo Tahun 2015-2021 60 55.2 55.2 50 50.6 50.01 40 30 20 19.5 22.7 23.64 ASI Eksklusif 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber : Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Cakupan persentase bayi yang diberi ASI Eksklusif dari tahun 2015-2021 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2020 dan tahun 2021. 5.2.7. Balita dengan KEP (Balita Gizi Kurang &Kurus) Berdasarkan data pada Seksi Kesga dan Gizi tahun 2021, dari 29.848 balita yang ditimbang, tercatat 1.482 balita (5,0%) dengan status gizi kurang. Sementara Balita yang dengan status Balita Kurus terdapat sebanyak 1.436 kasus (4,8%). 5. 3. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut. 5.3.1.Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Pada tahun 2021, jumlah usia produktif (15-59 tahun) adalah sebanyak 250.797 orang dengan rincian laki-laki 126.334 orang dan perempuan 124.463 orang. Penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan skrining sesuai standar masih cukup rendah yaitu 111.315 orang (44,4%). Hal ini disebabkan oleh pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi antara kunjungan di Puskesmas dengan kunjungan di Pos Pembinaan Terpadu. 5.3.2. Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (60+ tahun) Jumlah usia lanjut 60 tahun keatas 50.359 orang (laki-laki 22.131 orang dan perempuan 28.228 orang). Usia lanjut yang mendapat skrining kesehatan 32.026 orang (63,6%) dengan sebaran laki-laki sebanyak 12.239 orang (55,3%) dan perempuan 19.787 orang (70,1%). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa cakupan penduduk usia lanjut yang mendapat skrining kesehatan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. BAB VI 25
PENGENDALIAN PENYAKIT Kabupaten Karo telah menghadapi beban ganda dalam upaya pembangunan kesehatan yaitu meningkatnya beberapa penyakit menular dan dipihak lain penyakit tidak menular (degeneratif) sudah menunjukkan eksistensinya serta ditambah lagi dengan munculnya penyakit-penyakit menular baru. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan dari penyakit menular dan mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial akibat penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat berbagai upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Karo. 6.1. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 6.1.1. Pengendalian TB Paru Upaya pencegahan dan pemberantasan TB Paru dilakukan dengan pendekatan DOTS (Directly Observed Treatment Shortcource) atau pengobatan TB Paru dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO). Kegiatan ini meliputi upaya penemuan penderita dengan pemeriksaan dahak disarana pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan paket pengobatan. Strategi pengendalian penyakit tuberkulosis dilaksanakan dengan melibatkan semua unit pelayanan kesehatan baik Puskesmas, Rumah sakit, pustu, klinik, Balai pengobatan dan dokter praktek Swasta/DPS melaksanakan DOTS dalam penanggulangan TBC. Sedangkan indikator untuk menilai keberhasilan upaya pengendalian tuberkulosis diukur dengan melihat cakupan penemuan penderita minimal 70% dari perkiraan penderita baru BTA positif, angka konversi > 80%, angka kesembuhan >85% serta angka kesalahan pemeriksaan laboratorium kasus TB (Error rate) <5%. Pencapaian indikator program TB Paru tahun 2021 dapat dilihat lebih jelas pada lampiran tabel 51 dan 52. 6.1.2. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS Kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS dan PMS diarahkan untuk melakukan upaya pokok berupa pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan serta kegiatan penunjang yang dibutuhkan. Kegiatan Pencegahan penyakit, antara lain diarahkan untuk meningkatkan gaya hidup sehat melalui penyelenggaraan KIE, life skill education, pendidikan kelompok sebaya, konseling, peningkatan penggunaan kondom pada perilaku seksual rawan tertular dan menularkan HIV dan PMS, pengurangan dampak buruk (harm reduction) pada pengguna napza suntik, penatalaksanaan IMS pada kegiatan klinik IMS, pemeriksaan berkala, pengobatan dengan pendekatan sindrom dan etiologi, skrining 26
pengamanan darah donor, kewaspadaan universal pada setiap kegiatan medis dan pencegahan penularan dari ibu HIV+ kepada anaknya. Kegiatan Pelayanan, dilakukan dalam bentuk Voluntary Counseling Testing (VCT), pemberian Anti Retro-viral Therapy (ART) terhadap pengidap virus HIV, pengobatan infeksi opportunistic. Upaya pengendalian HIV/AIDS dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan lintas program di jajaran kesehatan, lintas sektor dan pihak terkait lainnya termasuk organisasi sosial masyarakat (LSM), dengan harapan pelaksanaan program pengendalian HIV/AIDS akan mampu berjalan efektif dalam upaya membatasi laju penyebaran infeksi HIV/AIDS. Adapun sasaran program pengendalian HIV-AIDS ini antara lain : Penduduk usia seksual aktif (15-45 tahun) terutama pada kelompok berperilaku resiko tinggi dan juga resiko rendah. Kelompok berperilaku seksual beresiko (WPS dan Klien) juga bagi pengguna napza suntik pada wilayah yang mempunyai prevalens inveksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS tinggi, ODHA yang diobati ARV dan infeksi opurtunistik. Peningkatan SDM Petugas Kesehatan dan Masyarakat peduli HIV dalam Penanggulangan HIV/AIDS. Jumlah kasus HIV dan cakupan pelayanan deteksi dini terhadap orang dengan resiko HIV pada tahun 2021 di Kabupaten Karo dapat dilihat pada lampiran tabel 54. 6.1.3. Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) . Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan 27
11.84.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 kematian di seluruh dunia (Case Fatality Rate/CFR 4,6%). Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal (CFR 4,8%). Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. (Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Revisi 5 Kementerian Kesehatan RI, Juli 2020). Jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Karo pada tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran tabel 60 a dan 60 b. 6.2. Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi PD3I merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. PD3I yang dibahas di bawah ini mencakup penyakit Difteri, Pertusis (Batuk Rejan), Tetanus, Tetanus Neonatorum, Campak, Polio dan Hepatitis B. Adapun jumlah kasus-kasus yang dapat dicegah dengan imunisasi per puskesmas tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran tabel 61 dan 62. a) Difteri Difteri termasuk penyakit menular yang jumlah dan insidensi kasusnya relatif rendah. Pengendalian kasus difteri ini dapat dipengaruhi dengan adanya program imunisasi. Dan pada tahun 2021 di Kabupaten Karo tidak ditemukan kasus difteri. b) Pertusis (Batuk Rejan) Pada tahun 2021 tidak terdapat laporan adanya kasus pertusis. c) Tetanus Non Neonatorum Pada tahun 2021 tidak ditemukan kasus tetanus non neonatorum. d) Tetanus Neonatorum (TN) 28
Pada tahun 2021, tidak ada ditemukan kasus ini. Pencegahan Tetanus Neonatorum antara lain dilakukan melalui pertolongan persalinan yang harus secara higienis serta ditunjang dengan kelengkapan status imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sewaktu ibu hamil. e) Campak Pada tahun 2021 tidak ditemukan kasus Campak f) Polio Hingga tahun 2021, penyakit polio yang merupakan penyakit kelumpuhan pada anak- anak tidak ditemukan di Kabupaten Karo.Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit polio telah dilakukan dengan gerakan imunisasi polio serta dimonitor melalui kegiatan surveilans epidemiologi secara aktif melalui penjaringan dan pemeriksaan kasus-kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) kelompok umur anak <15 tahun hingga dalam kurun waktu tertentu, untuk mencari kemungkinan adanya virus polio liar yang berkembang dimasyarakat dengan pemeriksaan spesimen tinja dari setiap kasus AFP yang ditemukan. Penemuan kasus AFP dilaksanakan melalui surveilans berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat. g) Hepatitis B Pada tahun 2021 berdasarkan data laporan Seksi Imunisasi dan Surveilans tidak ditemukan kasus Hepatitis B. 6.3. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Upaya pemberantasan demam berdarah dapat dibagi dalam 3 kegiatan yaitu 1) Peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) Diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) Peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasana DBD dititik beratkan pada penggerakan potensi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3 M plus (menguras, menutup dan mengubur) plus menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air, penggerakan juru pemantau jentik (jumantik) serta pengenalan gejala DBD dan penanganannya di rumah tangga. Angka Bebas Jentik (ABJ) digunakan sebagai tolok ukur upaya pemberantasan vektor melalui PSN-3M menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD. Oleh karena itu pendekatan pemberantasan DBD yang berwawasan kepedulian masyarakat merupakan salah satu alternatif pendekatan baru. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo adalah antara lain : Umpan balik data dan peringatan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus DBD di Kabupaten Karo kepada Kepala Puskesmas Melakukan fogging di desa/kelurahan yang terdapat penderita DBD Jumlah kasus DBD di Kabupaten Karo pada tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran tabel 65. 29
6.4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dalam Rencana Strategis kementerian Kesehatan RI tahun 2020 - 2024 disebutkan bahwa faktor utama risiko penyakit tidak menular adalah faktor metabolik, yaitu antara lain adalah hipertensi, gangguan kadar gula darah, dan obesitas. Data memperlihatkan terjadinya peningkatan prevalensi hipertensi dari 25,8% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 34,1% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Prevalensi diabetes melitus penduduk umur 15 tahun ke atas berdasarkan konsensus Perkeni 2011, telah terjadi kenaikan dari 6,9% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 8,5% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Bahkan, bila menggunakan konsensus Perkeni 2015, prevalensi diabetes tahun 2018 10,9%. Ini menunjukkan kecenderungan penyakit diabetes akan naik terus secara tajam apabila pengendaliannya tidak dilakukan secara serius. Berdasarkan data estimasi, jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Karo pada tahun 2021 adalah sebesar 114.113 orang. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan tahun 2021 jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart masih rendah yaitu sebesar 38.657 orang (33,9%). Data estimasi penderita hipertensi dan jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 di Kabupaten Karo selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 68. Sementara itu jumlah perkiraan penderita Diabetes Melitus pada tahun 2021 di Kabupaten Karo sebesar 5.359 orang. Dan berdasarkan pencatatan dan pelaporan tahun 2021 jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar terdapat sebesar 5.202 orang (97,1 %). Jumlah perkiraan penderita Diabetes Melitus dan jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 di Kabupaten Karo selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 69. 30 adalah
BAB VII KEADAAN LINGKUNGAN Keadaan lingkungan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, variabel lainnya adalah faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Keempat variabel di atas dapat menentukan baik buruknya status derajat kesehatan masyarakat. Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, berikut ini disajikan beberapa indikator seperti persentase sarana air minum yang memenuhi syarat, persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak (jamban sehat), persentase desa STBM, persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan, dan persentase tempat pengolalaan makanan memenuhi syarat kesehatan. Jumlah sarana air minum yang terdata pada tahun 2021 sebanyak 255 sarana. Jumlah sarana air minum yang di inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 62 sarana (24,3%), dimana berdasarkan inspeksi tersebut tidak terdapat jumlah sarana air minum dengan resiko rendah dan sedang. Jumlah sarana air minum yang diambil sampelnya 23 sampel (9%) dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat 23 sarana (100%). Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karo 269 desa/kelurahan. Desa yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 130 desa/kelurahan (48,3%). Sementara itu desa yang telah melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) terdapat sebanyak 115 desa (42,8%). Yang termasuk TTU adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan dan hotel. Sedangkan TPM atau tempat pengelolaan makanan harus memenuhi syarat higiene - sanitasi yaitu penjamah makananan yang sehat, memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai yang sesuai dengan banyaknya pengunjung dan memiliki pencahayaan ruang yang memadai. Yang termasuk TPM dalam hal ini adalah jasa boga, rumah makan/restoran, depot air minum dan makanan jajanan. Pada tahun 2021 dari 565 unit TTU yang ada di Kabupaten Karo, yang memenuhi syarat kesehatan terdapat sebanyak 461 (81,6%). Dalam grafik 7.1. di bawah ini dapat dilihat jumlah TTU di Kabupaten Karo pada tahun 2021. 31
Grafik 7.1 Jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU) Di Kabupaten Karo Tahun 2021 70 63 61 60 56 50 48 41 43 40 35 38 36 31 31 32 32 31 30 20 26 19 24 24 19 18 27 20 17 25 28 22 25 18 26 21 10 9 7 12 9 14 12 13 13 0 Jumlah sarana Memenuhi Syarat Pada tahun 2021 diketahui terdapat 382 unit Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), yang memenuhi syarat kesehatan adalah sebanyak 281 unit (73,6%) (lampiran tabel 76 ). Dengan melihat pencapaian persentase TTU dan TPM yang memenuhi syarat kesehatan dan institusi yang dibina kesehatan lingkungannya di Kabupaten Karo, maka terlihat sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan sampai seluruh TPM memenuhi syarat. 32