RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan perencanaan yang responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, dirumuskan secara transparan, lingkungan. Dalam perumusannya, terukur, berkeadilan, perencanaan teknokratik, pendekatan partisipatif, politis, serta top down dan bottom up. Berdasarkan telaah tersebut, dapat dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki sinergitas perencanaan yang saling berkesinambungan.Kesinambungan perencanaan yang bersinergi sebagaimana tertuang dalam pokok pikiran di atas dibuktikan secara eksplisit berdasarkan definisi umum dokumen perencanaan pada Undang-Undang 25 (2) Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat dijelasakan bahwa: dan pembangunan berwawasan daerah menggunakan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa: RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2010 s.d. 2015 berakhir pada Tahun 2015. Dengan demikian, untuk menghindari kekosongan dasar perencanaan pada tahun 2016 maka berdasarkan telaah terhadap kesinambungan perencanaan pembangunan 1
dapat disimpulkan bahwa perumusan RKPD Tahun 2016 harus menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Kabupaten Gresik 2010-2015 sebagai masa transisi, mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta responsif terhadap isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik maupun sumber-sumber lain yang ditempuh meliputi APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN, investasi dan dana CSR perusahaan swasta dan partisipasi masyarakat. Secara susbtansial, dokumen RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 telah memuat berbagai aspirasi yang muncul baik melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up yang diperoleh melalui pelaksanaan forum konsultasi publik yaitu musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari proses pengkajian keadaan desa, musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD, hingga musrenbang Kabupaten. Adapun dalam proses perumusannya, Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 melalui beberapa tahapan yaitu (a) persiapan penyusunan RKPD, (b) penyusunan rancangan awal RKPD, (c) penyusunan rancangan RKPD, (d) pelaksanaan musrenbang RKPD, (e) perumusan rancangan akhir RKPD, dan (f) Penetapan RKPD 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 2
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang tentang Nomor Tahun 2011 12 Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang tentang Nomor Tahun 2011 12 Perundang-Undangan; 8. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada dan Masyarakat; Pemerintah, Informasi Laporan kepada Daerah 14. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2015; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019; 24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor .... Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduakalinya 3
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025; 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Gresik 2010-2015; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 memiliki kesinambungan perencanaan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kesinambungan tersebut dijelaskan sebagai berikut: RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 mengacu terhadap dokumen perencanaan pembangunan di atasnya meliputi; a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019; b. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019; d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025; f. Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik 2011-2015 g. Integrasi kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030; RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global antara lain; a. Millenium Development Goal's (MDG's); b. Masyarakat Ekonomi ASEAN; c. Isu Pengentasan Kemiskinan Berbasis Karateristik Desa; 4
d. Pengarustamaan Anak - Gender; e. atau Penganggaran dan Pengawasan yang Berpihak kepada Masyarakat Miskin; dan f. berbagai isu strategis lainnya. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan di bawahnya dan dokumen penganggaran terkait meliputi : a. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Gresik Tahun 2016 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2016; b. Menjadi pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); c. Menjadi bahan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2016, untuk memastikan APBD Tahun 2016 telah disusun berlandaskan RKPD Tahun 2016; d. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa yaitu RKP Desa Tahun 2016 dan APB Desa Tahun 2016. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika penyajian RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 terdiri dari: BAB I : PENDAHULUAN Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 5
KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang: (1) arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, (2) arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian yang direncanakan dalam RPJMD. BAB VI : PENUTUP Memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan dari RKPD 1.5. Maksud Dan Tujuan Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional,nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Sedangkan tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara kinerja 6
capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; b. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2016 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah; c. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah dengan memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan; d. Merumuskan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan e. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016; f. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD); 7
DAFTAR ISI Daftar Isi ... ... ... . Daftar Lampiran ... Daftar Tabel ... Daftar Grafik ... Bab I Pendahuluan ... . 1.1. Latar Belakang.... .. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan... 1.3. Hubungan Antar Dokumen... .. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD... 1.5. Maksud dan Tujuan... . Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan ... 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ... .. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografis ... .. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... . 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ... ... 2.1.2.3. Fokus Seni dan Budaya ... ... 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ... .. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pilihan ... .. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ... 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah... . 2.1.4.2 Fokus Infrastruktur... . 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinfestasi... 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD ... ... 1 i iii v ix I - 1 I - 1 I - 2 I - 4 I - 6 I - 7 II - 1 II - 1 II - 1 II - 4 II - 4 II - 9 II - 12 II - 13 II - 40 II - 47 II - 47 II - 50 II - 52 II - 105
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah ... 2.4.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... . 2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ... Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah ... .. 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik ... . 3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... 3.1.2.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015... . 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017... . 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... .... .... . 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan... 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... .. 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ... 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ... . Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ... . 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ... 4.2. Prioritas Pembangunan ... . Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ... ... Bab VI Penutup ... . Lampiran ... 2 II - 107 II - 107 II - 110 III - 2 III - 2 III - 2 III - 6 III - 15 III - 18 III - 18 III - 19 III - 21 III - 22 IV - 1 IV - 1 IV - 1 V - 1 V - 2
DAFTAR TABEL Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2014... Tabel II.2 PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2013 - 2014 ... Tabel II.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik... Tabel II.4 Pelayanan Dasar Pendidikan ... Tabel II.5 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011 - 2014 ... Tabel II.6 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2014 ... Tabel II.7 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2014 ... Tabel II.8 Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2011 - 2014... Tabel II.9 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 - 2014... Tabel II.10 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011-2014... .. Tabel II.11 Jumlah Dan Rasio Rumah Sakit Tahun 2011-2014... Tabel II.12 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik... Tabel II.13 Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gresik... . Tabel II.14 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2011-2014... Tabel II.15 Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2011-2014... .. Tabel II.16 Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2011-2014... . Tabel II.17 Pelayanan Prasarana Umum Tahun 2011- 2014... . Tabel II.18 Gambaran Umum Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2011-2014... .. Tabel II.19 Jumlah Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, dan Ijin Mendirikan Bangunan... .. Tabel II.20 Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2011-2014... .. Tabel II.21 Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2014... . Tabel II.22 Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup... Tabel II.23 Pelayanan Urusan Kependudukan Tahun 2011-2014... Tabel II.24 Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ... . Tabel II.25 Pelayanan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2011-2014... Tabel II.26 Gambaran Urusan Sosial Kabupaten Gresik... . Tabel II.27 Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011-2014... Tabel II.28 Pelayanan Urusan Koperasi Tahun 2011-2014... . 3 II - 4 II - 6 II - 7 II - 8 II - 10 II - 10 II - 11 II - 14 II - 17 II - 17 II -18 II -18 II -19 II -20 II -20 II -20 II - 21 II - 21 II - 23 II - 24 II - 25 II - 26 II - 27 II - 28 II - 30 II - 31 II -31 II - 34
Tabel II.29 Pelayanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2014... Tabel II.30 Pelayanan Urusan Budaya Tahun 2012-2014... Tabel II.31 Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012-2014... Tabel II.32 Gambaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012-2014... .. Tabel II.33 Gambaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian... .. Tabel II.34 Gambaran Urusan Ketahanan Pangan... .. Tabel II.35 Gambaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa... .. Tabel II.36 Gambaran Urusan Statistik... .. Tabel II.37 Gambaran Urusan Perpustakaan... . Tabel II.38 Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika... .. Tabel II.39 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB... . Tabel II.40 Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik... .. Tabel II.41 Pelayanan Urusan Industri Tahun 2011-2014... .. Tabel II.42 Pelayanan Urusan Perdagangan Tahun 2011-2014... Tabel II.43 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik... Tabel II.44 Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah... Tabel II.45 Perkembangan Investasi Kabupaten Gresik... Tabel II.46 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik... . Tabel II.47 Skala Nilai Peringkat Kinerja... Tabel II.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik... Tabel II.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik... . Tabel II.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik... . Tabel II.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik... . Tabel II.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Gresik 4 II -35 II -36 II -36 II -37 II -38 II - 41 II - 42 II - 42 II - 43 II - 43 II - 44 II - 45 II - 45 II - 46 II - 48 II - 50 II - 52 II - 55 II - 56 II -58 II - 60 II - 66 II - 68 II - 69 II - 69
Tabel II.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik... Tabel II.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik... .. Tabel II.55 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup... Tabel II.56 Urusan Pertahanan Kabupaten Gresik... .. Tabel II.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik... Tabel II.58 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Gresik... . Tabel II.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Tabel II.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Gresik... .. Tabel II.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik... . Tabel II.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gresik... Tabel II.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Gresik... . Tabel II.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik... . Tabel II.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gresik... . Tabel II.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kab. Gresik... .. Tabel II.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian... .. Tabel II.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik... . 5 II - 72 II - 73 II -74 II -75 II -76 II - 78 II - 79 II - 81 II - 82 II - 84 II - 85 II - 86 II - 87 II - 92 II - 93 II - 94 II - 95 II - 95 II - 96
Tabel II.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat... . Tabel II.70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Gresik... .. Tabel II.71 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik... .. Tabel II.72 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik... Tabel II.73 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik... .. Tabel II.74 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian... .. Tabel II.75 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Gresik ... .. Tabel II.76 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gresik... Tabel II.77 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Gresik... . Tabel II.78 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan... .. Tabel II.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Gresik... .. Tabel II.80 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Gresik... .. Tabel II.81 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelahaan Pokok - Pokok Pikiran DPRD... Tabel II.82 Isu-isu strategis Pembangunan Tahun 2016... . Tabel II.83 Identifikasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah... Tabel III.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik... Tabel III.2 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2015... .. Tabel III.3 Pertumbuhan pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik... Tabel III.4 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Gresik... .. Tabel III.5 Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Gresik... ...... ...... . Tabel III.6 Proyeksi Realisasi Investasi Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2015... .. Tabel III.7 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013 - 2017... . 6 II - 97 II - 100 II - 100 II - 101 II - 102 II - 103 II - 105 II - 107 II - 108 III - 110 III- 8 III - 8 III - 10 III - 10 III - 11 III - 12 III - 24 IV - 2 IV - 6 IV - 31
Tabel IV.1 Matrik Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016... Tabel IV.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah... ... Tabel IV.3 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Gresik... ... DAFTAR GAMBAR Gambar II.1 Grafik Distribusi ADHB Kabupaten Gresik tahun 2011 - 2014... Gambar II.2 Grafik Inflasi Kab. Gresik Tahun 2013 - 2014... Gambar II.3 Grafik Kemiskinan Kabupaten Gresik... . Gambar II.4 Tingkat Kemiskinan... ..... Gambar II.5 Peninggalan Sejarah dan Nilai Budaya di Kabupaten Gresik... . Gambar II.6 Grafik presentase Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik... .. Gambar II.7 Grafik Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik... Gambar II.8 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik... Gambar II.9 Grafik Perkembangan Angka Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki dibanding Perempuan... . Gambar II.10 Grafik Perkembangan Jumlah KK di Kabupaten Gresik ... .... Gambar III.2 Grafik Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2014... Gambar III.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Jawa Timur dan Nasional 2011 - 2014... ... Gambar III.4 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2014... .. Gambar III.5 Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 ... Gambar III.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 ... .. 7 II - 5 II - 6 II - 8 II - 12 II - 13 II - 49 II - 49 II - 53 II - 54 II - 54 III - 9 III - 10 III - 12 III - 12 III - 15
Gambar III.7 Proyeksi Siklus Bisnis Kabupaten Gresik... .... .. Gambar III.8 Amplitudo Siklus Kabupaten Gresik... ..... .... .. DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I : 1. Dinas Pendidikan ... 2. Dinas Kesehatan ... 3. RSUD Ibnu Sina ... 4. Dinas Pekerjaan Umum ... 5. Bappeda ... 6. Dinas Perhubungan ... 7. Badan Lingkungan Hidup ... 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... 9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ... 10. Dinas Sosial ... 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ... 12. Dinas Tenaga Kerja ... 13. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ... 14. Badan Penanaman Modal dan Perizinan ... 15. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ... 16. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ... 17. Satuan Polisi Pamong Praja ... 18. Bagian Umum ... 8 III - 17 III - 17
19. Bagian Perlengkapan ... 20. Bagian Humas ... 21. Bagian Administrasi Pembangunan ... 22. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ... 23. Bagian Administrasi Perekonomian ... 24. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam ... 25. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ... 26. Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi ... 27. Bagian Hukum ... 28. Bagian Organisasi dan Tatalaksana ... 29. Sekretariat DPRD ... 30. Inspektorat ... 31. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ... 32. Badan Kepegawaian Daerah ... 33. Kecamatan Gresik ... 34. Kecamatan Kebomas ... 35. Kecamatan Manyar ... 36. Kecamatan Cerme ... 37. Kecamatan Benjeng ... 38. Kecamatan Balong Panggang ... 39. Kecamatan Duduk Sampeyan ... 40. Kecamatan Driyorejo ... 41. Kecamatan Wringinanom ... 42. Kecamatan Kedamean ... 43. Kecamatan Menganti ... 44. Kecamatan Sidayu ... 45. Kecamatan Ujung Pangkah ... 46. Kecamatan Panceng ... 47. Kecamatan Bungah ... 48. Kecamatan Dukun ... 9
49. Kecamatan Sangkapura ... 50. Kecamatan Tambak ... 51. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ... 52. Kantor Ketahanan Pangan ... 53. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa ... 54. Kantor Perpustakaan dan Arsip ... 55. Kantor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ... 56. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan ... 57. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan ... 10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi 1
K 2
abupaten Gresik berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2-12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng), yang mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara Kabupaten Gresik dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.191,25 Km2, terdiri dari 993,83 Km2 luas wilayah daratan ditambah sekitar 197,42 Km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang potensial dalam subsektor perikanan laut dan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km, 69 Km di daratan memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng, serta 71 Km di Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat wilayah yaitu: a. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Utara (meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk Industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi. b. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Tengah (meliputi wilayah; Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas ) merupakan kawasan 3
dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan. c. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Selatan (meliputi Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringinanom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non-logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi. d. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non-logam spesifik. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan besar, maka Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini mempunyai sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air 4
dan sumur bor. Pada sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2 - 15 %, serta adanya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Kondisi di atas merupakan lahan kritis dan lahan yang sangat peka terhadap bencana alam. Melihat kondisi di atas diindikasikan beberapa kawasan mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari gerusan air, terutama air hujan. Daerah-daerah yang terkena bencana erosi sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik, untuk DAS Kali Lamong meliputi Kecamatan Balongpanggang, Cerme, Benjeng, Kedamean, dan Menganti. Untuk DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Dukun, Manyar, Bungah, Sidayu, dan Ujung Pangkah. Sedangkan DAS Kali Surabaya meliputi Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo. Sebagian kawasan pantai terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan Tambak, Sedangkan Intrusi air laut terjadi di wilayah kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Bungah, Sidayu dan Ujung Pangkah. Hal ini juga diperparah dengan adanya kawasan budidaya terbangun yang berbatasan langsung dengan garis pantai tanpa memperhatikan sempadan pantai yang semestinya bebas dari bangunan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2014 sebanyak 1.319.314 jiwa yang terdiri dari 664.288 laki-laki dan 655.026 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebesar 1.107 jiwa/Km2. Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2014 sebesar 101,41%. Tabel II.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2014 No Kecamatan Jumlah Desa / Kelurahan Luas Wilayah Area (Km²) L Penduduk Th. 2014 P L+P 1 Dukun 26 59,03 34680 34025 68.705 5
2 Balongpanggang 25 63,88 29430 29560 58.990 3 Panceng 14 62,59 26477 26075 52.552 4 Benjeng 23 61,26 33196 33045 66.241 5 Duduksampeyan 23 74,29 25752 25794 51.546 6 Wringinanom 16 62,62 36355 35818 72.173 7 Ujungpangkah 13 94,82 25636 25430 51.066 8 Kedamean 15 65,96 31453 31113 62.566 9 Sidayu 21 47,13 22052 21705 43.757 10 Manyar 23 95,42 56434 54607 111.041 11 Cerme 25 71,73 39463 39457 78.920 12 Bungah 22 79,49 33926 33501 67.427 13 Menganti 22 68,71 61223 60043 121.266 14 Kebomas 21 30,06 52522 51133 103.655 15 Driyorejo 16 51,30 52252 51371 103.623 16 Gresik 21 5,54 45734 45390 91.124 17 Sangkapura 17 118,72 36941 36749 73.690 18 Tambak 13 78,70 20762 20210 40.972 Jumlah 356 1.191,25 664.28 655.02 1.319.31 8 6 4 Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik Tahun 2015 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Gambaran umum kesejahteraan masyarakat Gresik difokuskan pada konteks kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,kesejahteraan sosial, dan seni budaya serta olahraga sebagaimana dijelaskan sebagai berikut; 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah secara umum dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. (a) Pertumbuhan PDRB PDRB dibentuk dari sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Adapun jenis 6
PDRB yang digunakan meliputi PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB); dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (PDRB ADHK 2000); Gambar II.1 Grafik Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 S 7
NO . 1. 2. SSumber Data : LKPJ AMJ Tahun 2010-2015 Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa struktur perekonomian Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2014 masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Pertanian, berdasarkan distribusi persen ADHB yang kontribusi ketiganya sebesar 82,02% tahun 2011 meningkat hingga mencapai 82,48% tahun 2014. Peningkatan kontribusi ketiga sektor tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut: Selama tahun 2011 s.d. 2014, PDRB Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten. Kondisi ini menggambarkan secara makro peningkatan kesejahteraan masyarakat Gresik sebagaimana dijelaskan secara rinci pada tabel berikut: Tabel II.2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 U R A I A N 2011 2012 2013 2014 PDRB ADHB (Juta Rp) PDRB ADHK 2000 (Juta Rp) 44.082.264,5 7 18.081.043,8 9 50.185.435,9 9 19.424.161,6 3 57.264.224,4 0 20.811.653,4 6 65.609.306,7 3 22.274.018,9 1 Sumber data: BPS Kab. Gresik Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp57.264.224.400.000,00, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp65.609.306.730.000,00. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada tahun 2013 sebesar Rp20.811.653.460.000,00, kemudian pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp22.274.018.910.000,00. (b) Pendapatan Perkapita Peningkatan PDRB menunjukkan peningkatan kesejahteraan Kabupaten Gresik sejalan dengan proses pemulihan kondisi ekonomi Kabupaten Gresik yang diindikasikan melalui kenaikan pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. PDRB ADHB perkapita Tahun 2011 sebesar Rp37.450.000,00 dan pada tahun 2013 sebesar Rp46.670.000,00 sehingga dari Tahun 2011 s.d 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp9.220.000,00, atau rata-rata 11,64% per tahun. Adapun PDRB ADHK Perkapita pada Tahun 2011 8
NO . 1. 2. sebesar Rp15.270.000,00 dan pada Tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp16.960.000,00, sehingga dari Tahun 2011 s.d 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1.690.000,00, atau rata-rata 5,39% per tahun. PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2014 secara rinci terlihat pada tabel berikut: Selama tahun 2011 s.d. 2014, Pendapatan Perkapita Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten. Kondisi ini menggambarkan secara makro peningkatan kesejahteraan masyarakat Gresik sebagaimana dijelaskan secara rinci pada tabel berikut: Tabel II.3 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 2012 2011 U R A I A N 2013 2014 PDRB ADHB Per Kapita (Rp) PDRB ADHK Per Kapita (Rp) 37.450.000,0 0 15.270.000,0 0 41.420.000,0 0 16.030.000,0 0 46.670.000,0 0 16.960.000,0 0 65.609.306,7 3 22.274.018,9 1 Sumber data: BPS Kab. Gresik (c) Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2013 sebesar 7,14% dan tahun 2014 sebesar 7,03%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 6,55% dan pada tahun 2014 sebesar 6,06%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur, adapun secara rinci pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar II.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Gresik, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2014 9
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dan Provinsi Jatim Tahun 2014 (d) Laju Inflasi Tingkat inflasi Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebesar 7,05% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6,5%. Salah satu penyebab kenaikan inflasi pada tahun 2014 di Kabupaten Gresik yakni adanya kenaikan harga BBM secara nasional. Adapun secara rinci inflasi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada grafik berikut: Gambar II.3 Laju Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Gresik Tahun 2014 2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL Gambaran kesejahteraan sosial masyarakat ditelaah pada pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan, dan ketenagakerjaan sebagaimana berikut; (a) Pelayanan Dasar Pendikan dan Kesehatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, di Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai macam program dan kegiatan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Gambaran umum pelayanan dasar di bidang pendidikan digambarkan pada 14 indikator utama yang menjadi standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana tabel berikut; 10
Tabel II.4. Pelayanan Dasar Pendidikan Tahun 2011 -2014 TAHUN NO URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 1 Jumlah siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/Penitipan Anak) Siswa 21,20 9 39,212 39,220 Penduduk yang berusia >15 2 Tahun melek Huruf (tidak % 100 100 100 buta aksara) 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 97,90 98,02 98,55 Angka Partisipasi Murni 4 (APM) SMP/MTs/Paket B % 80,06 85,59 85,6 Angka Partisipasi Murni 5 (APM) SMA/SMK/MA/Paket % 56,40 65,03 65,06 C 6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,07 0,05 0,06 7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,38 0,17 0,13 8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA % 0,44 0,43 0,32 9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,0 0 100,00 100,00 10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100,0 0 100,00 100,00 11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 100,0 0 100,00 100,00 12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 93,39 94,17 95,37 Angka Melanjutkan (AM) 13 dari SMP/MTS ke % 87,00 90,70 89,68 SMA/SMK/MA 2014 7 40.398 100 98,68 85,63 74,01 0,02 0,08 0,25 100,00 100,00 100,00 96,81 99,49 11
14 Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV guru 15,92 2 18,779 15,509 19.351 Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, 2014 Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Peningkatan derajat kesehatan penduduk di upayakan secara terus menerus dan berkesinabungan dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat. Pada pelayanan dasar kesehatan, ketersedian fasilitas kesehatan yang memadai sangat menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Puskesmas dan Puskesmas pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat hingga saat ini jumlahnya masih kurang memadai terutama apabila dikaitkan dengan standart pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu setiap puskesmas akan melayani sekitar 30 ribu penduduk. Keterbatasan jumlah puskesmas tersebut dapat ditunjang dengan adanya Poliklinik maupun Pustu. Adapun jumlah Fasilitas Kesehatan dan tenaga Dokter di Kabupaten Gresik sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel II.5 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011-2014 Kabupaten Gresik NO Uraian 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah 32 32 32 32 Puskesmas 2. Jumlah Poliklinik 60 63 64 79 3. Jumlah Pustu 77 77 77 76 4. Jumlah Penduduk 1.270.35 1.307.9 1.324.7 1.319.314 1 95 77 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014 Tabel. II.6 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2014 12
Tenaga NO Kesehatan 1. Dokter Umum 2011 131 2012 125 2013 123 2014 176 2. Dokter Spesialis 73 54 54 54 3. Dokter Gigi 63 58 54 61 Jumlah Dokter 267 237 231 291 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014 (b) Ketenagakerjaan, Salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh penduduk. Manusia sebagai salah faktor pembangunan harus dimaksimalkan potensinya agar bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk berperan serta dalam pembangunan disegala bidang. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada masa mendatang diharapkan kondisi pengangguran semakin berkurang karena Pemerintahan Kabupaten Gresik masih melakukan perbaikan infrastruktur, memperbaiki iklim industri yang lebih kondusif serta mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor lainnya yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Tabel II.7 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 NO Uraian 2011 2012 2013 2014 612.07 557.62 612.32 592.56 1 Penduduk Angkatan Kerja (jiwa) 3 3 1 9 874.44 878.21 901.60 930.85 2 Jumlah yang bekerja (jiwa) 6 8 2 1 3 Jumlah Penganggur (jiwa) 26.664 37.473 27.599 30.010 Tingkat Partisipasi 4 66,04 63,49 67,91 63,66 Angk.Kerja/TPAK(%) 13
Tingkat Kesempatan Kerja/TKK 5 95,64 93,28 95,49 94,94 (jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka 6 4,36 6,72 4,51 5,06 (%) Sumber Data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, 2014 Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi karena semakin sedikit penduduk Kabupaten Gresik yang mendapat pekerjaan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan pegawai untuk efisiensi biaya produksi yang dilakukan di Kabupaten Gresik terutama di bidang Industri. (c) Tingkat Kemiskinan Pada Tahun 2013, Garis Kemiskinan untuk Kabupaten Gresik adalah Rp.331.296,- per kapita per bulan, merupakan nilai tertinggi ke-6 dari 38 Kabupaten / Kota se-Jawa Timur. Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik juga lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 adalah Rp.303.843,- sedangkan Nasional sebesar Rp. 292.951,- Pada Tahun 2013, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik mencapai 13.89% atau lebih tinggi dari Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73% dan Tingkat Kemiskinan Nasional sebesar 11.47%. Pada perkembangan antar waktu, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 4 Tahun, yaitu Tahun 2009 - 2013, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik telah berkurang sebanyak 5.25 poin persen, sedang jumlah penduduk miskin berkurang 54.874 jiwa sebagaimana digambarkan pada grafik berikut; Gambar II.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 14
2.1.2.3 FOKUS SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA Kabupaten Gresik memiliki khasanah kesenian daerah, tradisional dan modern yang cukup kaya serta variatif. Jenis kesenian yang ada sebagian bersifat modern, seperti Band (6 group) dan terbanyak Orkes melayu (sebanyak 177 group). Sedangkan jenis kesenian yang bercorak tradisional juga sangat banyak dan variatif, seperti: karawitan (11), ludruk (4), Kuda Kencak (2), reog (2), wayang kulit (14), Mocopat (1), sandur madura (1) dan pelandang (1). Secara endemik juga terdapat unit kesenian yang berkarakteristik keagamaan seperti: samroh (5), hadrah dan qosidah (11). Kekayaan kesenian daerah yang banyak dan variatif ini merupakan produk kebudayaan dan peradaban masyarakat yang heterogen dan kreatif. Di masa depan potensi ini perlu dilestarikan, didukung bahkan dikembangkan dengan kebijakan serta program-program pemerintah daerah yang tepat. Ditinjau dari sejarah dan nilai budaya yang ada di kabupaten Gresik, diketemukan peninggalan sejarah yang memiliki nilai budaya sebagai berikut: Gambar II.5 Peninggalan Sejarah dan Nilai Budaya Di Kabupaten Gresik Tahun 2013 15
Berdasarkan grafik tersebut diatas, hasil inventarisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2012 bahwa terdapat tidak kurang dari 25 naskah kuno, 10 jenis upacara tradisional, 8 cerita rakyat, 4 bangunan sejarah, 2 jenis permainan rakyat dan 1 buah monumen sejarah. Data temuan bersejarah dan nilai budaya ini berkonsekuensi bahwa di masa depan perlu dilakukan upaya atau program pelestarian dan pengembangan budaya daerah. 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM a. Pendidikan Pelayanan umum untuk urusan pendidikan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 adalah pelayanan kepada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Pelayanan pendidikan ini meliputi aspek kualitas pendidikan, akseptabilitas pendidikan dan manajemen pendidikan. Beberapa indikator yang telah dicapai selama tahun 2014 adalah: Tabel II.8 Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2011 -2014 TAHUN NO. URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 16
1 2 3 4 5 6 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4-6 tahun Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara) Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis Penduduk usia 15 tahun ke atas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Siswa Siswa Orang Orang Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa 21,209 38,563 661,927 661,927 114,980 117,444 50,461 63,027 34,031 60,335 39,212 62,170 846,674 846,674 115,801 118,138 50,458 58,954 35,708 54,914 39,220 56,531 976,448 976,448 116,224 117,938 48,859 57,081 36,380 55,914 40.398 47.291 1,014,458 1,014,458 116.585 118.146 50.164 58.580 39,452 53,309 17
7 8 9 10 11 Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa 93 126,615 135 35,071 188 42,992 19,307 19,307 19,307 19,307 19,307 16,587 16,587 14,015 14,015 59 127,990 94 54,247 195 45,360 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 17,531 17,531 11,997 11,997 82 127,292 71 56,217 150 46,429 20,819 20,819 20,819 20,819 20,819 17,548 17,548 12,898 12,898 27 127.637 47 58.580 119 47.332 20.356 20.356 20.356 20.356 20.356 16.007 16.007 13.633 13.633 18
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Siswa 17,791 17,940 19,855 19.707 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya Siswa 19,050 19,050 20,819 20.356 13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya Siswa Siswa 15,031 17,278 15,687 17,295 15,509 17,293 15.925 16.007 14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV Guru 15,922 18,779 15,509 19.351 Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Guru 19,580 22,392 12,803 19.774 Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Gresik, 2014 b. Kesehatan Pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak perlu diperluaskan cakupannya mengingat aspek kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang relevan dengan target Milenium Development Goals (MDGs) yang harus dipenuhi pada Tahun 2015. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu dan bayi antara lain dengan Rivetalisasi dan pengembangan Posyandu. Dalam Tahun 2014 terdapat penambahanan jumlah Posyandu dari 1.466 unit menjadi 1.474 unit atau terdapat penambahan 11 unit. Peningkatan jumlah posyandu ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan bayi sebagaimana tabel 2.7. Tabel II.9 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011-2014 Kabupaten Gresik 19
NO. Uraian 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah posyandu 1.457 1.463 1.466 1.474 2. Jumlah balita 80.623 95.521 105,620 83,415 3. Rasio 1,81 1,53 1,39 1,77 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014 Ketersedian fasilitas kesehatan yang memadai sangat menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Puskesmas dan Puskesmas pembantu (PUSTU) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat hingga saat ini jumlahnya masih kurang memadai terutama apabila dikaitkan dengan standart pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu setiap puskesmas akan melayani sekitar 30 ribu penduduk. Namun demikian keterbatasan jumlah puskesmas dapat di tunjang dengan adanya Poliklinik maupun Pustu. Adapun jumlah Fasilitas Kesehatan dan tenaga Dokter di Kabupaten Gresik sebagaimana dalam tabel berikut : NO. Tabel II.10 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011-2014 Kabupaten Gresik 2011 Uraian 2012 2013 2014 1. Jumlah Puskesmas 32 32 32 32 2. Jumlah Poliklinik 60 63 64 79 3. Jumlah Pustu 77 77 77 76 4. Jumlah Penduduk 1.270.351 1.307.995 1.324.777 1.319.314 5. Rasio Puskesmas per 1000 penduduk 0,025 0,024 0,024 0,024 6. 7. Rasio Poliklinik per 1000 penduduk Rasio Pustu per 1000 penduduk 0,047 0,058 0,048 0,059 0,048 0,058 0,059 0,057 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014 Tabel II.11 Jumlah Dan Rasio Rumah SakitTahun 2011-2014 Kabupaten Gresik NO. Uraian 2011 2012 2013 2014 20
1. 2. 3. Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusu Lainnya Milik Pemerintah Jumlah Rumah Sakit AD/AL/AU/POLRI 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4. Jumlah Rumah Sakit Daerah 6 8 8 13 5. Jumlah Seluruh Rumah Sakit 7 9 9 14 6. Jumlah Penduduk 1.270.351 1.307.995 1.324.777 1.319.314 7. Rasio 0,006 0,007 0,007 0,010 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik,2014 Tabel II.12 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2014 NO Tenaga Kesehatan 2011 2012 2013 2014 1. Dokter Umum 131 125 123 176 2. Dokter Spesialis 73 54 54 54 3. Dokter Gigi 63 58 54 61 Jumlah Dokter 267 237 231 291 4 Jumlah Penduduk 1.270.351 1.307.995 1.324.777 1.319.314 5 Rasio Dokter per1000 penduduk 0,21 0,18 0,17 0,22 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014 Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2014 yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah terpenuhi sebagai berikut: Tabel II.13 Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 JUMLAH N0. SARANA PELAYANAN 2011 2012 2013 2014 1 RUMAH SAKIT UMUM 7 8 8 13 2 RUMAH SAKIT KHUSUSLAINNYA 1 1 1 1 21
3 PUSKESMAS
32 32
32 4
PUSKESMAS PEMBANTU 77
77 77
5 PUSKESMAS KELILING 32
32 32
6 PONKESDES
222 289
289 7
RUMAH BERSALIN
9 8 BALAI PENGOBATAN/KLINIK 60 63 64 9 PRAKTEK DOKTER PERORANGAN 539 620 873 10 PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL 33 35 54 11 POSYANDU 1457 1457 1466 12 APOTIK 102 125 123 13 TOKO OBAT 14 16 18 14 Industri Rumah Tangga Makanan/Minuman (PM-IRT) 766 882 970 15 GFK 1 1 1 16 Industri Obat 6 6 6 17 Industri Obat Tradisional (IOT) 2 2 1 18 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 7 6 7 19 Idustri Perbekalan Kesehatan rumah Tangga (PKRT) 9 9 10 20 Industri Kosmetika 5 5 5 21 Pedagang Besar Farmasi 1 1 1 22 Penyalur Alat Kesehatan 4 4 4 Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan ibu hamil selama tahun 2011-2014 adalah: Tabel II.14 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2011-2014 NO. URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 1 Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 87,58% 82,52% 82,56% 2 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 98,45% 88,97% 89,39% 32 76 42 225 8 79 337 119 1474 147 22 1040 1 6 1 7 10 5 1 1 2014 85,31% 89,86% 22
NO. 3 Cakupan Pelayanan Nifas 97,13% 87,33% 87,74% 89,31% Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2014 Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan bayi selama tahun 2011-2014 adalah: Tabel II.15 Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2011-2014 NO. URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 1. Cakupan kunjungan neonatus 41,38% 58,60% 60,53% 57,74% 2. Cakupan kunjungan bayi 94,10% 94,13% 95,52% 98,07 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik,2014 Capaian SPM untuk pelayanan Keluarga Berencana selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut : Tabel II.16 Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2011-2014 NO. URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 1. Peserta Program KB aktif 78,69% 78,00 % 78,68 % 78,77 Sumber Data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Gresik, 2014 c. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelayanan pada urusan Pekerjaan Umum yang ingin dicapai adalah menyiapkan infrastruktur daerah dengan indikator kinerja utama: jalan kabupaten dalam kondisi baik, Jembatan kabupaten dalam kondisi baik, pelayanan jaringan irigasi, dan saluran drainase perkotaan. Tabel II.17 Pelayanan Prasarana Umum Tahun 2011- 2014 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 23
1 1. 2. 2011 2012 2013 2 3 4 5 6 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik m 363.94 363.94 381.06 Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut m 512.16 512.16 512.16 Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik Buah 198 216 277.8 Jumlah jembatan kabupaten di daerah tersebut Buah 221 221 297 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gresik, 2014 Tabel II.18 Gambaran Umum Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2011-2014 NO . URAIAN SATUA N 2011 TAHUN 2012 2013 2014 1 1. 2. 2 Rumah Tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga Lingkungan permukiman kumuh Luas lingkungan permukiman kumuh Luas wilayah 3 RT RT m² m² 4 174.465 260.945 1.029,1 2 6.014 5 183.077 260.945 1.026,9 2 6.014 6 193.17 7 260.94 5 1023,9 2 6.014 7 195.75 0 260.94 5 836,04 6.014 3 Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. Buah Buah 227.049 260.945 230.000 260.945 231.00 0 260.94 5 237.00 0 260.94 5 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, 2014 d. Tata Ruang 24 2014 7 401.46 512.16 267 292
Penataan ruang di Kabupaten Gresik merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga lainnya dalam mengalokasikan dan mengendalikan ruang sebagai tempat kegiatan baik bersifat ekonomis, sosial maupun budaya. Kabupaten Gresik telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2010-2030 melalui Perda Nomor 8 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 15 Juli 2011. Dengan adanya dinamika pembangunan maka pada tahun 2015 RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030 akan direview kembali. Guna mengantisipasi kawasan - kawasan cepat tumbuh pada Tahun 2013 telah disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Duduk Sampeyan - Cerme dan BWP Gresik Selatan. Pada Tahun 2014 dilanjutkan dengan menyusun RDTR BWP Perkotaan dan BWP Gresik Utara. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan menerbitkan ijin pemanfaatan ruang, mendirikan bangunan, dan ijin lokasi. Pada Tahun 2013 ijin yang telah dikeluarkan adalah : 206 ijin prinsip, 40 ijin lokasi, dan 739 ijin mendirikan bangunan. Bila dibandingkan Tahun 2012 terdapat kenaikan pada ijin prinsip 190 dan ijin mendirikan bangunan 404. Untuk Tahun 2014 ijin yang dikeluarkan adalah : 212 Ijin Prinsip, 62 Ijin Lokasi, dan 421 Ijin Mendirikan bangunan Tabel II.19. Jumlah Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, dan Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 NO. Jenis Ijin 2011 2012 2013 1. Ijin Prinsip 100 190 206 2. Ijin Lokasi 34 54 40 3. Ijin Mendirikan Bangunan 494 404 739 Sumber Data : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik, 2014 e. Perencanaan Pembangunan ijin 2014 212 62 421 25
NO. 1 1. Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik dijabarkan ke dalam RKPD dan juga merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Gresik. Sampai dengan Tahun 2014 dokumen perencanaan Kabupaten Gresik yang telah diselesaikan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 sesuai Perda Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2011. Dengan ditetapkannya dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Program - program pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RKPD merupakan dasar pengalokasian anggaran didalam KUA-PPAS maupun RAPBD Kabupaten Gresik. Kesesuaian program RKPD yang diakomodasi didalam APBD Tahun 2011- 2013 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2011 sebesar 80%, Tahun 2012 sebesar 80% pada Tahun 2013 sebesar 94% dan pada tahun 2014 sebesar 110%. f. Perhubungan Sasaran urusan perhubungan adalah meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau dengan indikator kinerja utama: Persentase ketersediaan angkutan darat, Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan, dan Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan). Tabel II.20. Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2011-2014 INDIKATOR KINERJA SAT UAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 2 3 4 5 6 7 Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah rambu lalu lintas Buah 850 945 1,040 1,302 Jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan Buah 2,500 2,500 2,500 2,500 26
2. 3. Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan Jumlah angkutan umum dalam kondisi layak jalan Buah 1,212 1,131 1,050 Jumlah angkutan umum Buah 1,414 1,414 1,414 Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan) Jumlah daya tampung kapal Orang 109.44 109.44 127.870 Jumlah penumpang angkutan laut (penyeberangan) Orang 94.851 86.89 107.762 Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Gresik, 2014 Rambu - rambu lalu lintas di Kabupaten Gresik yang dibutuhkan sebanyak 2.500 unit namun pada Tahun 2013 baru tersedia 1.040 unit atau sebesar 41,6%, sehingga perlu di tingkatkan pengadaan rambu - rambu dimaksud terutama pada daerah yang rawan kecelakaan. Ketersediaan angkutan laut penyeberangan ke Pulau Bawean sudah cukup memadai sebesar 118,66%, namun masih terdapat kendala cuaca/gelombang besar sehingga pemerintah daerah berupaya menyediakan kapal bantuan. Disamping itu , untuk meningkatkan transportasi ke Pulau Bawean Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya untuk mewujudkan lapangan terbang perintis bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi maupun Pusat yang sampai saat ini pembangunan lapangan terbang dimaksud sudah terealisasi 95%, namun masih terkendala untuk operasionalnya. g. Lingkungan Hidup Sasaran urusan lingkungan hidup adalah meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan indicator utama: Luas Lahan Kritis, Rasio Luas Kawasan lindung, Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, dan Luas RTH Perkotaan. Selain itu, urusan lingkungan hiidup adalah meningkatkan penanganan persampahan dengan indikator kinerja utama: jumlah 27 1,025 1,414 211,496 108,401
Penanganan sampah, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan Pembangunan Pengolahan Sampah Terpadu. Data terkait kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup, dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: Tabel II.21. Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2014 No. FOKUS PELAYANAN 2012 2013 2014 1 Luas lahan kritis 17.239 Ha 11,492 Ha 5.746 Ha 18.19% 14.004,64/119.1 18,19% 2 Rasio luas kawasan lindung 25x100= 11,75% 3 Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Jml total IPLC 55 (17 perpanjangan, 6 Baru) Jml total IPLC 58 (17 perpanjangan, 3 Baru) Jml total IPLC 60 (21 perpanjangan, 3 Baru) Jumlah perusahaan yang 4 mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran 104 Perusahaan 153 Perusahaan 199 Perusahaan udara 5 Luas ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan 715,35 Ha 716,35 Ha 717,75 Ha (727 /780) x (740 /796,6) x (752 /799 ) x 6 Penanganan sampah 100% = 100% = 100% = 93,21% 92,89% 94,12% 7 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (578/ 1.307.995) = 0,044 664/ 1.322.710) = 0,050 (745/ 1.319.314)x100 = 0,056 Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik, 2014 Tabel II.22. Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2014 28
FOKUS PELAYANAN REALISASI
2011 REALISASI
2012 REALISASI
2013 REALISASI
2014 Cakupan pengawasan 1.
terhadap pelaksanaan 7
15 25
18 amdal.
Penegakan hukum lingkungan
17 13 9 3. Rumah tangga pengguna air bersih 66,86% 70,16% 74,03% 75,02% 4. Lingkungan pemukiman kumuh 17,11% 17,08% 17,03% 13,90% 5. Rumah layak huni 87,61% 88,152% 88,52% 90,82% Sumber Data : B L H dan Dinas P U. Kab. Gresik, 2014 h. Pertanahan Sasaran urusan pertanahan adalah meningkatkan penanganan pertanahan dengan indikator utama Penyelesaian Kasus Tanah Negara, penyelesaian TKD, pembebasan lahan untuk kepentingan umum meliputi : penetapan lokasi, sosialisasi, pematokan, pengukuran, appraisal, negoisasi harga, pendataan tanah, tanaman, bangunan, pemberkasan dan pembayaran. Tabel II.22. Gambaran Umum Urusan Pertanahan Tahun 2011-2014 BAG ADM PEMERINTAHAN UMUM NO . URAIAN SATUA N 2011 TAHUN 2012 2013 2014 1 1 2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 3 4 5 6 7 Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Jumlah Kasus Yang Terdaftar Perkara Perkara 2 2 0 0 Sumber Data : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Kabupaten Gresik, 2014 29
i. Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi kependudukan merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk mendapat perbaikan. Database kependudukan yang baik merupakan sember data yang sangat diperlukan untuk segala keperluan. Pemerintah melalui program nasional telah membangun data kependudukan secara nasional melalui KTP nasional berbasis NIK. Selain itu pelayanan akta kependudukan juga menjadi prioritas pelayanan untuk masyarakat, adapun dalam rangka urusan ktp, lama pelayanan yang berjangka 1 hari. Tabel II.23. Pelayanan Urusan Kependudukan Tahun 2011-2014 NO . INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 1. Kepemilikan KTP Prenstase Jumlah Penduduk yang Mempunyai KTP % 85,90 86,90 96,17 97,48 2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penduduk lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di Tahun Bersangkutan Orang 141,321 15,235 15,235 21,276 Jumlah Penduduk wajib KTP Orang 12,600 12,600 12,600 12,600 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Gresik, 2014 j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk memberikan peluang yang sama kepada perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus memberikan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu peran serta perempuan dalam pembangunan harus selalu ditingkatkan. Anak sebagai unsur masyarakat harus dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya. Pemerintah kabupaten harus dapat memastikan tidak terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Karena beberapa alasan masih sering 30
dijumpai orang tua yang mempekerjakan anak-anak untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Tabel II.24. Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2014 NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 1 2 3 2011 4 2012 5 2013 6 2014 7 1 2 3 4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A Jml pengaduan/laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu Jml laporan/pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan Jumlah penanganan anak korban kekerasan Jumlah anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Jumlah Korban yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah korban yang membutuhkan layanan kesehatan kasus kasus Orang Orang Orang Orang Orang 224 224 224 224 148 148 208 208 137 137 159 159 158 158 84 89 98 98 60 Orang 60 31
NO. 1 1 2 5 6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi Jumlah korban yang membutuhkan layanan rehabilitasi Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi Jumlah lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi Jumlah lembaga perempuan dan anak Orang Orang Unit 7 7 2 5 5 4 4 4 4 Unit 7 7 7 k. Keluarga Berencana Hasil pelaksanaan urusan keluarga berencana difokuskan pada pelayanan kepada kepesertaan program Keluarga Berencana. Program ini oleh masyarakat sangat dirasakan manfaatnya karena mampu membantu mereka dalam merencanakan kehidupan keluarganya. Selain pelayanan program KB, yang dilaksanakan adalah melakukan pembinaan keluarga agar kualitas kehidupan dalam keluarga semakin baik. Masih tingginya keluarga miskin yang ada di masyarakat mendorong upaya yang lebih baik dari pemerintah untuk menguranginya. Tabel II.25. Pelayanan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2011-2014 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2 3 4 5 6 Prevalensi peserta KB Aktif Jumlah peserta program KB aktif Orang 180,279 183,152 Jumlah pasangan usia subur Orang 231,583 232,768 Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 32 2014 7 185,122 235,028
3 4 5 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia Orang 2,752 2,250 2,294 20 tahun Jumlah Pasangan Usia Subur Orang 228,831 232,768 235,028 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Orang 27,624 43,040 28,534 Jumlah PUS Orang 228,831 232,768 235,028 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Anggota BKB ber KB 12,693 5,458 11,743 Seluruh PUS Anggota BKB 15,568 16,045 12,562 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Rekap Data Mikro Kelurga Desa/Kelurahan 356 356 356 Jumlah Desa Kelurahan 356 356 356 Sumber Data : Badan KB dan PP Kab. Gresik, 2014 l. Sosial Tabel II.26 Gambaran Urusan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2014 NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 1. Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi buah 17 17 17 17 2. Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS 415 421 1.258 1.281 3 Jumlah PMKS Jiwa 71.411 41.526 40.268 38.987 33
NO. 1 1 2 3 4 m. Tenaga Kerja Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Pemerintah kabupaten harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan baik melalui fasilitasi maupun pembangunan di daerah. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan JOB FAIR yang bekerjasama dengan perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik dalam upaya untuk memberikan kesempatan peluang kerja. Tabel II.27. Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011-2014 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2 3 4 5 6 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Jumlah penduduk Angkatan Kerja orang 612,073 862,073 692,750 Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) orang 1,270,351 1,270,351 1,030,702 Penempatan para pencari kerja jumlah pencari kerja yang ditempatkan orang 887 1,105 2,152 jumlah pencari kerja yang mendaftar orang 2,906 3,301 7,482 Jumlah pengangguran penduduk usia 15 keatas yang termasuk angkatan kerja jumlah pengangguran usia 15 tahun keatas orang 26,664 37,473 27,599 jumlah penduduk usia 15 tahun keatas orang 612,073 557,623 612,321 Kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja 34 2014 7 592.569 930.851 2.297 2.762 19,507 592,569
5 6 7 8 9 jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3 Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik Kepatuhan terhadap norma kerja Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik Kepatuhan terhadap norma jaminan social tenaga kerja Jumlah perusahaan yang memenuhi norma jamsostek Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik Angka nihil kecelakaan kerja Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik Penuntasan / penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kasus Kasus 593 1,010 585 1,010 1,005 1,010 9 1,010 70 80 747 1,060 928 1,060 1,010 1,060 30 1,060 79 91 681 1,134 849 1,134 1,065 1,134 39 1,134 79 95 35 846 1.232 1.193 1.232 1.205 1.232 64 1,232 83 94
10 NO. 1 1. 2. Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Buah Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama 87 117 92 Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik Buah 1,010 1,060 1,134 Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama Bipartit Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit Buah 101 Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Buah Bipartit 485 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik, 2014 n. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Hasil dari pelaksanaan urusan koperasi dan UMKM adalah kemampuan daerah untuk menggerakkan usaha yang berbasis kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil. Keberpihakan pemerintah kepada sektor ini akan mampu meningkatkan jumlah dan kemampuan usahanya. Pada tahun 2014 jumlah koperasi dan koperasi aktif serta jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan. Tabel II.28. Pelayanan Urusan Koperasi Tahun 2011-2014 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2 3 4 5 6 Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif 856 965 974 Jumlah seluruh koperasi 1050 1059 1070 Usaha mikro dan kecil Jumlah usaha mikro dan kecil 26,162 35,010 36,361 36 99 1,232 119 505 2014 7 991 1088 165,616
3. NO. 1 1. 2. 3. 4. Jumlah seluruh UKM 36,525 36,650 36,774 Koperasi yang mendapatkan penilaian baik Jumlah koperasi yang mendapat penilaian baik tahun ini 139 152 192 Jumlah seluruh koperasi 184 197 242 Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik, 2014 o. Penanaman Modal Hasil dari pelaksanaan urusan penanaman modal adalah meningkatnya nilai penanaman modal di daerah. Penanaman modal di daerah terdiri dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal setempat/lokal. Ketiga jenis penanaman modal ini akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kabupaten secara keseluruhan. Tabel II.29. Pelayanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2014 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2 3 4 5 6 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN Ijin Lokasi Jumlah ijin yang diselesaikan Buah 34 54 40 Jumlah permohonan ijin Buah 36 60 62 Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Jumlah ijin yang diselesaikan Buah 12 13 15 Jumlah permohonan ijin Buah 18 13 20 Ijin Gangguan (HO) 37 171,316 229 279 2014 7 62 60 18 23
5. 6. 7. Jumlah ijin yang diselesaikan Buah 146 170 123 Jumlah permohonan ijin Buah 185 218 162 Ijin Mendirikan Bangunan Jumlah ijin yang diselesaikan Buah 494 404 739 Jumlah permohonan ijin Buah 547 536 700 Ijin Prinsip Jumlah ijin yang diselesaikan Buah 100 190 206 Jumlah permohonan ijin Buah 120 210 263 Ijin Usaha Jumlah ijin yang diselesaikan Buah 34 244 58 Jumlah permohonan ijin Buah 36 253 62 p. Budaya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan urusan budaya adalah terpeliharanya seni dan budaya daerah sebagai kekayaan budaya daerah. Oleh karena itu festival seni yang secara rutin dilaksanakan serta sarana budaya yang mencukupi menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah kabupaten. Selain itu benda-banda cagar budaya yang ada juga harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Tabel II.30. Pelayanan Urusan Budaya Tahun 2012-2014 NO. FOKUS PELAYANAN REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 12 kali 9 kali 49 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 buah 4 buah 5 3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Benda Cagar Budaya 372
372 372
Situs 26
26 26
Kawasan Cagar Budaya 4 4 4 Sumber Data Dinas Budparpora Kab. Gresik, 2014 q. Pemuda dan Olah Raga 38 83 120 421 630 212 267 52 52
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan urusan pemuda dan olah raga adalah meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda di daerah. Peningkatan prestasi olahraga harus didukung dengan pembinaan dan penyediaan sarana olahraga yang memadai. Sedangkan untuk pembinaan pemuda diharapkan pemerintah kabupaten dapat menyediakan aktivitas yang positif bagi pemuda yang ada. Tabel II.31. Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012-2014 NO. FOKUS PELAYANAN REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 1. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 2 3 4 2. Lapangan olahraga 127 127 127 Sumber Data : Dinas Budparpora Kab. Gresik, 2014 r. Kesatuan Bangsa dan Politik Tabel II.32. Gambaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012-2014 KANTOR SATPOL PP NO. URAIAN SATUA N 2011 TAHUN 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 1 Konflik yang dapat diselesaikan Jumlah konflik yang diselesaikan Jumlah konflik yang ada Perkara Perkara 48 50 51 51 142 142 2 Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik 39
3 Demo / protes terhadap Perda/Perbup Jumlah demo yang tertib kali 12 8 Jumlah demo kali 12 8 4 5 Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras Ada a. Target b. Realisasi Capaian (b:a) x 100 ada/tida k ada/tida k ada/tida k Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 6 Rasio Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk (per 10.000 penduduk) Jumlah personil Satpol PP Orang 154 692 Jumlah penduduk Orang 1.324.7 77 1.319.3 14 Sumber Data : Lkpj Amj Gresik, 2014 s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tabel II.33. Gambaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011-2014 NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 1 1 2 3 2 Perda yang ditetapkan Jumlah Perda yang yg ditetapkan dalam 1 tahun Jumlah Perda Yang dibatalkan Jumlah Perda yang dibatalkan dalam 1 tahun Keputusan Bupati Perda Perda 3 4 32 0 5 70 0 6 89 0 7 92 0 40
4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n Kasus hukum yang diselesaikan Jumlah kasus hukum dalam 1 tahun kasus Hukum yang diselesaikan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti Jumlah temuan yang telah ditindaklajuti Jumlah temuan Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi jumlah LAKIP keseluruhan Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti Jumlah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah informasi masyarakat yang masuk Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku wakil Pemerintah Jumlah Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah selama 1 Tahun Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (IKK LPPD) Opini laporan keuangan opini yang diberikan atas LKPD oleh BPK Keputusan Keputusan Kasus Kasus Keputusan Keputusan Kasus Kasus Buah Buah Buah Buah Kali Baik / Cukup / Kurang WTP/WDP 6 6 408 408 53 53 44 50 34 Baik WDP 38 30 5 5 38 38 417 417 56 56 79 50 34 Baik WDP 1299 1299 20 20 57 57 435 435 56 56 77 77 34 Baik WDP 969 969 5 5 38 38 435 435 56 56 80 82 34 Sangat Baik WDP 41
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Laporan keuangan tersusun tepat waktu APBD ditetapkan tepat waktu Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Peningkatan PAD PAD Tahun Ini Keberadaan kemandirian daerah Jumlah PAD Jumlah APBD Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan) Aset bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan Jumlah seluruh aset bangunan Perusahaan daerah dalam kondisi sehat Voting yang dilakukan dalam sidang Paripurna Jumlah pengambilan keputusan melalui voting Jumlah sidang paripurna dalam tahun ini Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Ranperda Jumlah Ranperda yang melibatkan masyarakat Total Ranperda Perda inisiatif DPRD Jumlah Perda yang telah disahkan atas usul inisiatif DPRD Rasio Pejabat struktural yang telahmengikuti diklat PIM sesuai jenjangya Ya / Tidak tepat/tidak Ada/tidak Rupiah Buah Buah Buah Kali Kali Perda Perda Perda Ya TEPAT ADA 273,975,9 92,140.13 3 5 15 10 Ya TEPAT ADA 427,580 ,866,65 7.55 3 2 4 10 10 20 Ya TEPAT ADA 502,767, 029,947. 17 502,796 ,031,99 6.17 1,840,5 85,216, 921.17 1,305 1,323 3 1 17 9 9 28 Ya TEPAT ADA 700,587 ,792,87 7.47 700,587 ,792,87 7.47 2,206,3 85,836, 981.47 1,305 1,323 3 0 35 6 6 33 42
23 Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya Jumlah pejabat struktural yang ada Rasio Jabatan yang terisi Orang Orang 516 809 Jabatan yang terisi Orang 809 Jumlah jabatan Orang 893 24 25 26 27 28 29 30 31 Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Jumlah pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formalnya Jumlah pejabat struktural yang ada Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat struktural yang ada Kesesu-aian STOK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang STOK Persen-tase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan Jumlah MOU Kerjasama dengan daerah lain dengan pihak ketiga Keberadaan E-procurement Keberadaan Unit pelayanan pengadaan Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Orang Orang Orang Orang % % Buah Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada 809 809 809 809 100 0.00 0 Ada Tidak Ada Orang
Sumber Data : Lkpj Amj Gresik, 2014 u. Ketahanan Pangan Tabel II.34 Gambaran Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2014 636 864 864 931 864 864 864 864 100 40.00 16 Ada Tidak Ada 78 748 886 886 1,038 886 886 886 886 100 100.00 18 Ada Ada 94 744 934 936 1,050 934 934 934 934 100 100.00 22 Ada Ada 44 43
NO. 1 1. 2. 3. NO. 1 1 INDIKATOR KINERJA 2 Regulasi Ketahanan Pangan SATUAN 3 ada/tidak CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 4 2012 5 2013 6 tidak ada ada ada 2 3 Rata-rata konsumsi bahan pangan utama Ketersediaan pangan utama Kg/Kapita /Tahun Kg/Kapita /Tahun 94.35 193.93 95.40 201.3 94.80 191 Sumber Data : LKPJ AMJ Kab. Gresik, 2014 t. Pemberdayaan masyarakat dan desa Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa, masyarakat di Kabupaten Gresik telah dilibatkan secara penuh pada kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti dan Driyorejo yang tersebar pada 103 Desa/Kelurahan serta PNPM Mandiri Pedesaan di 13 Kecamatan. Tabel II.35. Gambaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011-2014 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2 3 4 5 6 PKK aktif Jumlah PKK aktif Orang 43,762 43,762 43,762 Jumlah PKK Orang 43,762 43,762 43,762 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif Buah 1,444 1,444 1,444 Total Posyandu Buah 1,444 1,444 1,444 Persentase keluarga miskin Jumlah keluarga miskin Orang 181,700 173,800 170,900 Jumlah seluruh keluarga Orang 1,270,351 1,307,995 1,324,777 Sumber Data : Bapemas Kab. Gresik, 2014 2014 7 ada 91.32 176.36 2014 7 43,762 43,762 1,444 1,444 179,192 1,319,314 44
u. Statistik Tabel II.36 Gambaran Urusan Statistik Tahun 2012-2014 NO . INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 1 1. 2. 3. 2 Keberadaan Dokumen "Gresik Dalam Angka" Keberadaan Dokumen PDRB Keberadaan Dokumen IPM 3 Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada 4 Ada Ada Ada 5 Ada Ada Ada 6 Ada Ada Ada 7 Ada Ada Ada Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2014 v. Kearsipan dan Perpustakaan Hasil pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan diukur melalui pelayanan terhadap ketersediaan bahan bacaan pada perpustakaan umum maupun keberadaan perpustakaan sekolah dan desa. Keberadaan perpustakaan ini untuk meningkatkan minat baca masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sedangkan urusan kearsipan ditujukan untuk membangun sistem kearsipan yang aman dan handal sehingga seluruh arsip pemerintah dapat terjamin keamanan dan keandalannya. Tabel II.37. Gambaran Urusan Perpustakaan Tahun 2011-2014 INDIKATOR CAPAIAN INDIKATOR KINERJA NO. KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Pengunjung Perpustakaan buku Orang 98,312 1,125,000 105,712 1,307,995 124,355 1,371,507 139,555 1,074,695 3 Jumlah Anggota Perpustakaan Orang 21,466 22,592 23,287 24,266 4 jumlah instansi yang telah menerapkan arsip secara baku 413 413 413 413 413 Sumber Data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Gresik, 2014 45
NO. 1. 2. 3. 4. w. Komunikasi dan Informatika Fokus pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika adalah menyediakan media informasi dan komunikasi oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sarana komunikasi dan informatika diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat diminalisasikan kesenjangan informasi. Tabel II.38. Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012-2014 FOKUS PELAYANAN REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo Ada 7 kali Ada 30 kali Ada 30 kali Jumlah Pengunjung Website 665,113 netter 716.907 netter 716.907 netter Sistem Informasi Manajemen 27 SIM 30 SIM 30 SIM Sumber Data : Bagian PDTI Setda Kab. Gresik, 2014 2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN Analisis kinerja layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. a. Kelautan dan Perikanan Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mangelola dan mengeksploitasi laut bagi kemakmuran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan budidaya, perairan umum maupun kelautan akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Meningkatnya produksi perikanan ini akan meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan gizi masyarakat. b. Pertanian dan Kehutanan Urusan pertanian dan kehutanan dikelola untuk meningkatkan produksi pertanian dan kehutanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan 46
NO. 1. 2. 3. masyarakat. Sedangkan untuk kehutanan selain meningkatkan produksi hasil hutan, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah melakukan konservasi dan memelihara fungsi hutan sebagaimana mestinya. Tabel II.39. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 URAIAN 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian (juta Rp.) 3.962.924,99 4.455.821,43 5.010.794,57 1.605.677,02 Jumlah PDRB (juta Rp.) 44.082.564,57 50.185.435,99 57.209.069,73 65.609.306,73 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%) 8,98% 8,88% 8,76% 2,4% Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik, 2014 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari sektor pertanian pada Tahun 2011-2013 menempati urutan ke 3 setelah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Tabel II.40. Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014 No Uraian Satuan 2013 2014 . 1 Padi Ton 376.535 395.594 2 Jagung Ton 135.287 131.767 3 Kedelai Ton 1.368 1.952 4 Kacang Tanah Ton 5.029 3.451 5 Kacang Hijau Ton 2.792 2.911 6 Ubi kayu Ton 13.526 14.854 7 Ubi Jalar Ton 3.193 3.104 JUMLAH Ton 537.730 553.633 Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik Tahun 2015 c. Perindustrian dan Perdagangan 47
NO. 1 1. 2. NO. 1 1. 2. Urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan melalui regulasi dan stimulasi terhadap kegiatan ekonomi khususnya dari perindustrian dan perdagangan. Pembinaan terhadap industri kecil dan menengah menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten. Sedangkan penyediaan sarana perdangangan dan pasar komoditas akan mampu meningkatkan volume perdagangan. Tabel II.41. Pelayanan Urusan Industri Tahun 2011-2014 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 2 3 4 5 6 7 Pertumbuhan industri Jumlah Industri tahun ini- Jumlah Industri tahun lalu Buah 68 76 82 74 Jumlah Industri s.d. tahun lalu Buah 6,225 6,293 6,369 6,451 Pertum\buhan nilai produksi Jumlah Nilai produksi th ini - jumlah nilai produksi th lalu Buah 435 554 682 819 jumlah nilai produsi th lalu Buah 21,752 22,187 22,741 23,423 Tabel II.42. Pelayanan Urusan Perdagangan Tahun 2011-2014 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 2 3 4 5 6 7 Pertumbuhan Penerbitan SIUP Jumlah Penerbitan SIUP Tahun ini Jumlah penerbitan SIUP pada th. ini - jmlh Penerbitan SIUP th. Lalu Jumlah Penerbitan SIUP s.d. th. lalu Pertumbuhan penerbitan TDP Buah Buah Buah 973 1,041 68 973 1,166 125 1,041 1,348 182 1,166 Jumlah Ijin Tahun ini Jumlah penerbitan TDP pada th. ini - jmlh Penerbitan TDP th. Lalu Buah Buah 1,054 1,315 261 1,704 650 1,750 696 48
3. 4. 5. Jumlah Penerbitan TDP s.d. th. lalu Pertumbuhan penerbitan Tanda Daftar Gudang TDG Buah 1,054 1,315 1,704 TDG Tahun ini Jumlah penerbitan TDG pada th. ini - jmlh Penerbitan TDG th. Lalu Jumlah Penerbitan TDG s.d. th. lalu Pertumbuhan nilai investasi perdagangan Buah Buah Buah 29 47 18 29 49 2 47 58 9 49 Jumlah Nilai Investasi Tahun ini Jumlah nilai Investasi pd Th ini - Jumlah investasi pd tahun lalu Rp. Rp. 367,421,00 0 907,559,00 0 540,138,00 0 2,318,129,60 0 1,410,570,60 0 6,936,522,00 0 4,618,392,40 0 Jumlah nilai investasi pd tahun lalu Jumlah Pameran /Ekspo Per Tahun Rp. Buah 4 367,421,00 0 4 907,559,000 30 2,318,129,60 0 40 Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindag dan UKM Kab. Gresik, 2014 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 pertumbuhan Industri sebesar 1,2% sedangkan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 4%. Untuk pertumbuhan nilai produksi juga mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2012 sebesar 2,5% meneningkat menjadi 3% pada Tahun 2013. 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 49
Kemampuan ekonomi daerah dianalisa melalui pendapatan daerah yang dianggarkan dan direalisasikan setiap tahun anggaran untuk digunakan guna membiayai program-program pembangunan. Berdasarkan rekapitulasi target pendapatan daerah selama Tahun 2011 s.d. 2014 diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah sangat baik sebagaimana digambarkan pada tabel berikut; Tabel II.43. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) % Bertambah/ Berkurang (Rp) 2011 1.294.448.080.704,48 1.329.150.833.376,13 102,68 34.702.752.671,65 2012 1.556.273.473.722,33 1.650.595.497.662,55 106,06 94.322.023.940,22 2013 1.855.532.965.319,56 1.840.556.214.829,17 99,19 14.976.750.490,39 2014 2.230.155.528.034,68 2.206.389.315.225,47 98,93 23.766.212.810,21 Jumlah 6.936.410.047.781,05 7.026.691.861.093,32 101,30 90.281.813.311,27 Sumber : DPPKAD Kab. Gresik Tahun 2015 Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan daerah dari Tahun 2011 s.d. 2014 meningkat sebesar Rp877.238.481.849,34 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) atau meningkat 66%. Adapun rata-rata kenaikan pendapatan daerah per tahun mencapai 18,52%. Sedangkan target pendapatan daerah Tahun 2015 sebesar Rp2.484.678.421.337,00 (dua trilyun empat ratus delapan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), realisasinya sampai dengan 28 Pebruari 2015 50
sebesar Rp307.367.304.927,89 (tiga ratus tujuh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sembilan sen) atau 12,37%. Sementara itu, total realisasi pendapatan Tahun 2011 s.d. 2014 dibandingkan dengan target pendapatan daerah Tahun 2011 s.d. 2014 mencapai 101,30%. Capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2014 digambarkan sebagaimana grafik berikut: Gambar II.6 Grafik Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 Adapun proporsi dan komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun 2011 s.d. 2014, dapat dilihat pada Grafik berikut: Gambar II.7 Grafik Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 51
Tabel II.44. Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 Jenis Penerimaan Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun (Rp.) 2011 2012 2013 2014 PAD Dana Perimbangan Lain-lain PAD yang Sah 273.975.992.140,13 772.487.164.476,00 282.687.676.760,00 427.580.866.657,55 947.619.650.810,00 275.394.980.195,00 502.767.029.904,17 996.197.113.935,00 341.592.070.990,00 700.587.792.877,47 1.065.300.023.150,00 440.501.499.198,00 Total 1.329.150.833.376,13 1.650.595.497.662,55 1.840.556.214.829,17 2.206.389.315.225,47 Sumber : DPPKAD Kab. Gresik Tahun 2015 2.1.4.2 FOKUS INFRASTRUKTUR Ketersediaan infrastruktur Kabupaten Gresik sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menarik investor, meningkatkan produksi dan memperlancar distibusi, hingga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, Ketersediaan infrastruktur meupakan modal yang penting terutama dalam menghadapi persaingan di tingkat regional dalam Perdagangan bebas dengan persaingan yang kompetitif di tingkat Asia Tenggara yang dibingkai dalam koridor Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 52
Ketersedian infrastruktur di Kabupaten Gresik yang mendukung daya saing Kabupaten Gresik antara lain: a. Jalan Lingkar dan Lapangan Terbang Perintis Pulau Bawean. b. Jalan Tol Surabaya - Gresik . c. Jalan Tol Surabaya - Mojokerto melewati wilayah Gresik. d. Jalan Nasional sebagai jalan Arteri primer (Surabaya - Gresik - Lamongan) e. Jalan Nasional sebagai jalan Kolektor Primer (Gresik - Sadang lewat Pantura / Jl. Daendels). f. Jalan Propinsi sebagai jalan Kolektor Primer (Legundi - Bunder, Lakarsantri - Bringkang, Wringinanom - Driyorejo - Surabaya). g. Tersedianya Air Bersih PDAM. h. Tersedianya Energi Listrik dan gas. i. Tersedianya 1 Pelabuhan Umum dan 7 Pelabuhan khusus. j. Bendung Gerak Sembayat. Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Gresik, antara lain: a. Jalan Tol Surabaya- Mojokerto. b. Jalan Tol Gresik - Tuban. c. Jalan Tol Bunder - Legundi. d. Jalan Lingkar Barat Surabaya. e. Pengembangan Air Bersih Untuk Kecamatan Kota dari sumber air Umbulan, untuk Wilayah Gresik Utara kebutuhan air baku/bersih dari Bendung Gerak Sembayat. f. Pengembangan penyediaan gas untuk wilayah perkotaan, Gresik Utara dan Gresik Selatan. g. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan. h. Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Kali Mireng. i. Rencana pembangunan TPA di wilayah Gresik Selatan dan Utara. j. Pengembangan Kawasan Perumahan Terpadu di Gresik Selatan. k. Penataan Kawasan Pesisir Terpadu. l. Stadion Bukit Lengis bertaraf Internasional. 53
Selain daya saing di bidang infrastruktur, Kabupaten Gresik juga memiliki keunggulan daya saing di bidang sosial budaya di Kabupaten Gresik, antara lain : 1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Gresik relatif tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur. 2. Potensi pariwisata yang khas seperti Pulau Bawean dan wisata Religi Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim ditunjang kondusifitas keamanan dan ketertiban sosial. 3. Tersedianya RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang termasuk Rumah Sakit Tipe B dengan seluruh instalasinya berstandar ISO, yang menjadi rujukan pasien di wilayah Pantura, ditunjang dengan 5 Rumah Sakit Swasta, 32 Puskesmas dan 77 Puskesmas Pembantu. 2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI Kabupaten Gresik memberikan kontribusi investasi bagi investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan kebijakan meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah dengan program strategis. Perkembangan investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2010 sampai dengan 2014 terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Gresik cukup kondusif dengan di dukung pelayanan perijinan yang baik, jaminan keamanan dan ketersediaan sarana prasarana infrastruktur yang memadai. Tabel II. 45. Perkembangan Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2014 Jumlah Investasi PMDN Persetujuan Realisasi Tahun JumlahProyek Nilai Investasi JumlahProyek Nilai Investasi 54
2010 15 16 675.208.000.000 1.796.671.600.000 2011 98 34 1.285.625.500.00 3.132.892.000.000 0 2012 162 96 3.292.566.000.00 18.987.306.900.00 0 0 2013 198 127 4.794.719.000.00 15.445.440.600.00 0 0 2014 191 65 8.998.738.400.00 10.145.624.300.00 0 0 Jumlah Investasi PMA Persetujuan Realisasi Tahun JumlahProyek Nilai Investasi JumlahProyek Nilai Investasi (US$ Ribu) (US$ Ribu) 2010 11 296.145,3 19 436.818,5 2011 44 1.449.511,2 38 138.956,5 2012 17 321.557,1 108 715.790,7 2013 14 93.116,3 102 842.750,3 2014 17 165.741,3 63 171.921,6 2.1.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir Tahun 2014 sebanyak 1.319.314 jiwa yang terdiri dari 664.288 laki-laki dan 655.026 perempuan, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 1.270.351. Dengan demikian, kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 48.963 jiwa atau dengan laju pertumbuhan 1,28% per tahun, secara rinci dapat dilihat pada tabel gambar berikut ini: 55
Gambar II.8 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 (Jiwa) Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 Jumlah penduduk Kabupaten Gresik tahun 2011-2014 menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir berimbang, terbesar pada tahun 2013 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102, ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki sedangkan terendah pada tahun 2014 dengan rasio jenis kelamin sebesar 101 ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar II.9 Grafik Perkembangan Angka Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki dibanding Perempuan (%) Tahun 2011-2014 56
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 Pada tahun 2011 jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebanyak 270.264 keluarga sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 370.363 keluarga, sehingga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 100.009 keluarga atau naik 12,33% per tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar II.10 Grafik Perkembangan Jumlah KK di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 Rasio ketergantungan (defendencyratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 57
tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Gresik dari Tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut Tabel II.46 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 No Uraian Satuan TAHUN 1 Jumlah Penduduk orang 2011 1.270.35 1 2012 1.307.9 95 2013 1.324.7 77 2014 1.319.31 4 2 Jumlah Penduduk usia muda (0-14) tahun orang 395.905 429.777 423.175 388.463 dan diatas 65 tahun 3 Jumlah penduduk usia kerja (15-64) tahun orang 874.446 878.218 901.602 930.851 4 Rasio Ketergantungan % 45,27 48,94 46,94 41,73 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (diolah) 58
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Penilaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2014 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa capaian kinerja dikategorikan sebagai berikut : Tabel II.47. Skala Nilai Peringkat Kinerja NO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1 91% < 100% Sangat Tinggi 2 76% < 90% Tinggi 3 66% < 75% Sedang 4 51% < 65% Rendah 5 < 50% Sangat Rendah Evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, berupa urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik 2011-2015 sebagai berikut : Misi pertama "Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri". Penyelenggaraan Misi Pertama diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis yang diindikasikan dengan menurunnya angka kriminalitas serta gangguan ketentraman dan ketertiban. Misi ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan. Penilaian indikator kinerja sasaran untuk misi kesatu, diketahui bahwa dari 19 indikator, 18 indikator bernilai "Sangat Tinggi" dan 1 indikator bernilai "Sedang" 59
Misi kedua "Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepadamasyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik". Implementasi dari misi kedua ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Perumahan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Statistik, dan Transmigrasi. Penilaian kinerja untuk misi kedua bahwa dari 61 indikator kinerja, 58 indikator bernilai Sangat Tinggi dan 3 indikator bernilai Tinggi Misi ketiga "Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan". Dalam rangka pelaksanaan misi ketiga ini, diselenggarakan urusan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, perhubungan, ketenagakerjaan, pariwisata, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral. Penilaian kinerja untuk Misi ketiga, bahwa dari 77 indikator kinerja, 65 indikator bernilai Sangat tinggi, 4 indikator bernilai Tinggi, 7 indikator bernilai Sedang, dan 1 indikator bernilai Sangat Rendah. Misi Keempat "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya". Pelaksanaan misi keempat ini didukung oleh penyelenggaraan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, serta Pemuda dan Olah Raga. Penilaian kinerja untuk Misi keempat, bahwa dari 55 indikator kinerja, 45 indikator bernilai Sangat Tinggi, 6 indikator bernilai Tinggi, dan 4 indikator bernilai Sedang. Evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah dijabarkan sebagai berikut : 60
NO. 1 1 2 3 4 5 Tabel II.48. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Siswa 21.209 39.212 39.220 40,398 Jumlah anak usia 4-6 tahun Siswa 38.563 62.170 56.531 47,291 a. Target % 55,00 64,00 73,00 84,50 93,50 b. Realisasi % 55,00 63,07 69,38 85,42 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 98,55 95,04 101,09 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara) Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis Penduduk usia 15 tahun ke atas a. Target Orang Orang % 661.927 661.927 70,00 846.674 846.674 80,00 976.448 976.448 90,00 1,014,45 8 1,014,45 8 95,00 100,00 b. Realisasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 Capaian ( b : a ) X 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 142,86 125,00 111,11 105,26 Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A Siswa 114.980 115.801 116.224 116,585 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Siswa 117.444 118.138 117.938 118,146 a. Target % 92,50 94,20 95,30 95,70 100,00 b. Realisasi % 97,90 98,02 98,55 98,68 Capaian ( b : a ) X 100% % 105,84 104,06 103,41 103,11 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B Siswa 50.461 50.458 48.859 50,164 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Siswa 63.027 58.954 57.081 58,580 a. Target b. Realisasi % % 73,00 80,06 74,30 85,59 74,70 85,6 75,40 85,63 77,60 Capaian ( b : a ) X 100% % 109,67 115,20 114,59 113,57 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C Siswa 34.031 35.708 36.380 39.452 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Siswa 60.335 54.914 55.914 53.309 a. Target % 63,70 71,00 78,30 85,60 92,50 b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% % % 56,40 88,55 65,03 91,58 65,06 83,10 74,01 86,46 PENJELA SAN 9 61
6 7 8 9 10 11 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x100% Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x100% Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x 100 % Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Siswa Siswa % % % Siswa Siswa % % % Siswa Siswa % % % Siswa Siswa % % % Siswa Siswa % % % Siswa Siswa % % % 93 126.615 0,03 0,07 233,33 135 35.071 0,25 0,38 153,97 188 42.992 0,49 0,44 89,80 19.307 19.307 99,99 100,00 100,01 16.587 16.587 100,00 100,00 100,00 14.015 14.015 92,00 100,00 108,70 59 127.990 0,028 0,05 178,57 94 54.247 0,2 0,17 85,00 195 45.360 0,40 0,43 107,50 18.950 18.950 100,00 100,00 100,00 17.531 17.531 100,00 100,00 100,00 11.997 11.997 94,00 100,00 106,38 82 127.292 0,026 0,06 230,77 71 56.217 0,15 0,13 86,67 150 46.429 0,30 0,32 106,67 20.819 20.819 100,00 100,00 100,00 17.548 17.548 100,00 100,00 100,00 12.898 12.898 96,00 100,00 104,17 27 127,637 0,025 0,02 120,00 47 58,580 0,1 0,08 120,00 119 47,332 0,200 0,25 75,00 20,356 20,356 100,00 100,00 100,00 16,007 16,007 100,00 100,00 100,00 13,633 13,633 98,00 100,00 102,04 0,02 0,03 0,1 100,00 100,00 99,90 Ketika ada peluang bekerja siswa lebih memilih bekerja 62
12 13 14 NO. 1 1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Siswa 17.791 17.940 19.855 19,707 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya Siswa 19.050 19.050 20.819 20,356 a. Target b. Realisasi % % 93,39 93,39 94,79 94,17 96,79 95,37 97,39 96,81 99,90 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 99,35 98,53 99,40 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Siswa Siswa % % % 15.031 17.278 86,00 87,00 101,16 15.687 17.295 90,00 90,70 100,78 15.509 17.293 93,00 89,68 96,43 15,925 16,007 97,00 99,49 102,57 99,90 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Guru Guru 15.922 19.580 18.779 22.392 15.509 12.803 19,351 19,774 a. Target b. Realisasi % % 86,00 81,32 90,00 83,65 93,00 88,62 97,00 97,86 100,00 Capaian ( b : a ) X 100% % 94,56 92,94 95,29 100,89 Jumlah Total Capaian Kinerja % 1.377,28 1.370,08 1.354,32 1.356,74 Rata-Rata Capaian Kinerja % 98,38 97,86 96,74 96,91 Tabel II.49. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sesuai standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentua Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Ibu Hamil Ibu Hamil 18.911 22.918 18.803 22.774 19.305 22.630 a. Target % 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 b. Realisasi % 87,58 82,52 82,56 85,31 Capaian ( b : a ) X 100% % 96,24 89,69 88,78 90,75 PENJE LASAN 9 63
2. 3. 4 5 6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan pelayanan nifas Jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan pelayanan anak balita Komplikasi Komplikasi % % % Orang Orang % % % Orang Orang % % % Neonatus Neonatus % % % 80,00 68,16 85,20 91,00 98,45 108,19 91,00 97,13 106,74 80,00 33,10 41,38 5.758 4.584 80,00 125,61 157,01 19.462 21.876 92,00 88,97 96,70 19.104 21.876 92,00 87,33 94,92 1.795 3.063 80,00 58,60 73,25 4.467 4.555 80,00 98,07 122,59 19.432 21.739 93,00 89,39 96,12 19.074 21.739 93,00 87,74 94,35 1.845 3.048 80,00 60,53 75,66 4.572 4.526 80,00 101,02 126,27 19.411 21.601 94,00 89,86 95,60 19.291 21.601 94,00 89,31 95,01 1.754 3.038 80,00 57,74 72,17 80,00 95,00 95,00 80,00 1. Kurang nya kompetensi petugas 2. Sarana prasara na di fasiltas keseha tan kurang lengkap 64
7 8 9 10 Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan kunjungan bayi Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Desa / Kelurahan UCI Jumlah seluruh Desa / Kelurahan a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x 100 % Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Bayi Bayi % % % Bayi Bayi % % % Desa Desa % % % Orang Orang % % % Orang Orang % % % 61,00 59,52 97,57 84,00 94,10 112,02 100,00 71,91 71,91 80,00 56,68 129,15 100,00 100,00 100,00 56.756 86.595 69,00 65,54 94,99 19.218 20.417 86,00 94,13 109,45 329 356 100,00 92,42 92,42 775 1.213 80,00 63,89 120,14 357 357 100,00 100,00 100,00 58.571 85.300 77,00 68,66 89,17 19.409 20.320 88,00 95,52 108,54 302 356 100,00 84,83 84,83 738 1.317 80,00 56,04 129,95 618 618 100,00 100,00 100,00 61.848 83.415 85,00 74,14 87,23 19.862 20.252 90,00 98,07 108,97 330 356 100,00 92,70 92,70 736 1.335 80,00 55,13 131,09 262 262 100,00 100,00 100,00 90,00 90,00 100,00 80,00 100,00 65
11 12 13 14 15 16 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 Jumlah seluruh maskin di Kabupaten a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x 100% Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan balita yang mendapat vitamin A Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Persentase Rumah Sehat Rumah yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah rumah yang ada a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Ketersediaan obat sesuai kebutuhan Jumlah item obat yang ketersediaannya >=100% Jumlah total item obat yang ada a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Pengadaan obat esensial Orang Orang % % % Balita Balita % % % Balita Balita % % % Buah Buah % % % Buah Buah % % % 70,00 56,84 118,80 100,00 100,00 100,00 90,00 92,56 102,84 78,00 67,85 86,99 97,69 96,95 99,24 153.096 271.108 65,00 56,47 113,12 261 261 100,00 100,00 100,00 81.694 95.521 90,0 85,52 95,03 158.407 224.787 81,00 70,47 87,00 259 269 98,08 96,28 98,17 242.840 441.851 60,00 54,96 108,40 214 214 100,00 100,00 100,00 97.174 105.620 90,00 92,00 102,23 209.286 266.337 83,00 78,58 94,67 258 264 98,08 97,73 99,64 239.184 441.851 55,00 54,13 101,58 194 194 100,00 100,00 100,00 98.140 103.668 90,00 94,67 105,19 226.952 272.024 85,00 83,43 98,15 275,00 296,00 98,46 92,91 94,36 50,00 100,00 90,00 86,00 98,46 66
17 18 19 20 21 22 Jumlah item obat esensial yang dapat disediakan Jumlah item obat esensial yang dibutuhkan a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Pengadaan obat generik Jumlah item obat generik yang dapat disediakan Jumlah item obat generik yang dibutuhkan a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan rawat jalan Jumlah kunjungan pasien baru dan lama dilayani kesehatan Jumlah penduduk Kabupaten a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x100% Cakupan rawat inap Jumlah pasien rawat inap Jumlah penduduk Kabupaten a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x100% Cakupan Rumah Tangga Sehat Jumlah rumah tangga sehat Jumlah rumah tangga yang dikaji a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Posyandu Purnama Jumlah Posyandu Purnama Jumlah Posyandu yang ada a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesmasda Buah Buah % % % Buah Buah % % % Orang Orang % % % Orang Orang % % % RT RT % % % Unit Unit % % % 99,19 97,17 97,96 99,55 97,75 98,19 1.216.62 1 1.270.35 1 72,00 95,77 66,99 1.006 1.270.35 1 3,50 0,08 197,74 65,00 58,95 90,69 65,00 73,24 112,68 240 250 99,19 96,00 96,78 218 219 99,55 99,54 99,99 941.595 1.307.99 5 62,00 71,99 83,89 5.603 1.307.99 5 3,70 0,43 188,42 42.544 77.517 67,00 54,88 81,92 1.132 1.455 68,00 77,80 114,41 249 255 99,19 97,65 98,44 191 195 99,55 97,95 98,39 974.612 1.324.777 57,00 73,57 70,93 9.861 1.324.777 1,50 0,74 150,38 37.197 55.900 70,00 66,54 95,06 1.106 1.468 74,00 75,34 101,81 268 288 99,19 93,06 93,82 208 221 99,55 94,12 94,54 909.455 1.319.3 14 52,00 68,93 67,43 5.494 1.319.3 14 1,50 0,42 172,24 31.793, 00 46.893, 00 73,00 67,80 92,88 1.269 1.474 77,00 86,09 111,81 99,19 99,55 40,00 1,50 75,00 80,00 67
23 24 25 26 Jumlah Pasien yang dilayani melalui Jamkesmas dan Jamkesda Jumlah seluruh peserta Jamkesmas dan Jamkesda a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x100% Orang Orang % % % 49.350 271.108 20,00 18,20 108,98 44.327 271.108 16,00 16,35 97,81 58.691 441.851 13,00 13,28 97,82 34.724 441.851 10,00 7,86 121,41 10,00 Bed Occupancy Rate Jumlah hari perawatan Hari 56.019 62.330 69.350 62.441 Jumlah TT x hari perawatan Hari 76.650 84.912 86.140 87.235 a. Target b. Realisasi % % 65,23 73,08 67,65 73,41 68,77 80,51 69,90 71,58 71,03 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 87,96 91,49 82,93 97,60 Average Length Of Stay Jumlah lama dirawat Hari 57.395 62.593 69.944 63.211 Jumlah pasien keluar hidup + mati Hari 14.532 16.160 17.567 15.900 a. Target % 5,00 4,75 4,50 4,25 4 b. Realisasi % 3,95 3,87 3,98 3,98 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 121,01 118,46 111,52 106,46 Turn Over Internal (Jumlah TT x 365) - hari perawatan Jumlah seluruh pasien keluar hidup + mati Hari Hari 20.631 14.532 22.582 16.160 16.790 17.567 24.794 15.900 a. Target % 2,10 2,29 1,90 1,50 1,1 b. Realisasi % 1,42 1,40 0,96 1,56 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 132,40 138,98 149,70 96,04 Bed Turn Over Jumlah pasien keluar hidup + mati Tempat tidur a. Target Kali Kali % 14.532 210 59,00 16.160 232 58,57 17.567 236 51,44 15.900 239 49,79 49,38 Jumlah Pasien Meningkat, dengan hari perawatan lebih pendek b. Realisasi % 69,20 69,66 74,44 66,53 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 82,71 81,07 55,29 66,38 Jumlah Total Capaian Kinerja 2.441,17 2.475,26 2.464,51 2.487,1 6 Rata-Rata Capaian Kinerja 93,89 95,20 94,79 95,66 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kesehatan diketahui bahwa dari 26 indikator kinerja terdapat 21 indikator yang bernilai sangat tinggi, 2 indikator bernilai tinggi, dan 3 indikator bernilai sedang. 68
NO. 1 1. 2. 3. 4. 5. Tabel II.50. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 2 3 4 5 6 7 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik M 363,94 363,94 381,06 401,46 Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut M 512,16 512,16 512,16 512,16 a. Target % 70,00 71,00 72,00 73,00 b. Realisasi % 71,06 71,06 74,40 78,39 Capaian ( b : a ) X 100% % 101,51 100,08 103,34 107,38 Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik Buah 198 216 277,8 267 Jumlah jembatan kabupaten di daerah tersebut Buah 221 221 297 292 a. Target % 94,42 94,88 95,35 95,81 b. Realisasi % 89,59 97,74 93,54 91,44 Capaian ( b : a ) X 100% % 94,89 103,01 98,10 95,44 Luas Irigasi Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik m² 8.305,8 6 8.509,40 8.678,24 8.799,36 Luas irigasi kabupaten m² 16.286 16.286 16.286 16.286 a. Target % 51,00 52,00 53,00 54,00 b. Realisasi % 51,00 52,25 53,29 54,03 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 100,48 100,54 100,06 Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik M 79.640 81.738 85.938 88.138 Jumlah panjang saluran drainase perkotaan seluruhnya a. Target M % 139.939 56,91 140 63,17 139.939 71,39 139.939 82,09 b. Realisasi % 56,91 58,41 61,41 62,98 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 92,46 86,02 76,72 Panjang jalan Poros Desa yang Terbangun a. Target % 70,00 80,00 90,00 100,00 TARGET 2015 8 74,00 95,28 55,00 95,23 100,00 PENJELASAN 9 69
NO . 1 1. 2. 3 b. Realisasi % 67,25 74,55 88,04 99,47 Capaian ( b : a ) X 100% % 96,07 93,19 97,82 99,47 Jumlah Total Capaian Kinerja % 490,96 485,65 481,94 471,63 Rata-Rata Capaian Kinerja % 98,19 97,13 96,39 94,33 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pekerjaan Umum diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja terdapat 4 indikator yang bernilai sangat tinggi, 1 indikator bernilai tinggi. Tabel II.51. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET PENJE LASAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Rumah Tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih RT 174.465 183.077 193.177 195.750 Jumlah seluruh rumah tangga RT 260.945 260.945 260.945 260.945 a. Target % 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 b. Realisasi % 66,86 70,16 74,03 75,02 Capaian ( b : a ) X 100% % 111,43 107,94 105,76 100,02 Lingkungan permukiman kumuh Luas lingkungan permukiman kumuh m² 1.029,12 1.026,92 1023,92 836,04 Luas wilayah m² 6.014 6.014 6.014 6.014 a. Target % 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 b. Realisasi % 17,11 17,08 17,03 13,90 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,66 106,72 113,50 99,30 Rumah Layak Huni 70
Jumlah rumah layak huni Buah 227.049 230.000 231.000 237.000 Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. Buah 260.945 260.945 260.945 260.945 a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja % % % % 88,00 87,01 98,88 298,88 89,00 88,14 99,04 299,04 90,00 88,52 98,36 298,36 91,00 90,82 99,81 299,10 92,00 Rata-Rata Capaian Kinerja % 99,63 99,68 99,45 99,70 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perumahan Rakyat diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. Tabel II.52. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET NO . INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Keberadaan Perda RTRW 1. a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Perubahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan RTRW 2. a. Target b. Realisasi Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada PENJELASAN 9 71
NO. 1 1. 2. 3 4 Capaian ( b : a ) X 100% Ada / Tidak Ada 100 100 100 100 Jumlah Total Capaian Kinerja 200,00 200,00 200,00 200,00 Rata-Rata Capaian Kinerja 100,00 100,00 100,00 100,00 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Penataan Ruang diketahui bahwa dari 2 indikator bernilai sangat tinggi. Tabel II.53. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PENJELASA N 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 ketersediaan RPJPD a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada ketersediaan RPJMD a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ketersediaan RKPD a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Ada 100 Ada Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD Jumlah program RKPD tahun berkenaan yang diakomodasi dalam APBD Jumlah seluruh program RKPD tahun berkenaan Buah Buah 502 534 577 520 a. Target % 75,00 80,00 85,00 90,00 95% b. Realisasi % 80,00 80,00 94,01 110,96 72
NO. 1 1. 2. 3. 4. Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % 400,00 100,00 400,00 100,00 400,00 100,00 400,00 100,00 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perencanaan Pembangunan diketahui bahwa dari 4 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. INDIKATOR KINERJA Tabel II.54. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 TARGET 2015 PENJE LASAN 2 Persentase ketersediaan angkutan darat Jumlah angkutan darat Jumlah penumpang angkutan darat a. Target 3 Buah Buah % 4 100,00 5 100,00 6 100,00 7 100,00 8 100,00 9 b. Realisasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 Capaian ( b : a ) X 100% Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah rambu lalu lintas Jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan a. Target % Buah Buah % 100,00 850 2.500 35,00 100,00 945 2.500 40,00 100,00 1.040 2.500 45,00 100,00 1.302 2.500 50,00 50,00 b. Realisasi % 34,00 37,80 41,60 52,08 Capaian ( b : a ) X 100% % 97,14 94,50 92,44 104,16 Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan Jumlah angkutan umum dalam kondisi layak jalan Buah 1.212 1.131 1.050 1.025 Jumlah angkutan umum Buah 1.414 1.414 1.414 1.414 a. Target % 47,00 56,00 62,00 72,00 75,00 b. Realisasi % 85,71 79,99 74,26 72,49 Capaian ( b : a ) X 100% % 182,37 142,83 119,77 100,68 Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan) Jumlah daya tampung kapal Jumlah penumpang angkutan laut (penyeberangan) a. Target Orang Orang % 109,44 94,851 115,38 109,44 86,89 125,95 127,87 0 107,76 2 138,66 211.496 108.401 154,21 173,695 b. Realisasi % 115,38 125,95 118,66 195,11 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 100,00 85,58 126,52 73
5 6 Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean a. Target % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 b. Realisasi % 50,00 95,00 95,00 100,00 Capaian ( b : a ) X 100% Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang diselesaikan % 83,33 95,00 95,00 100,00 a. Target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 b. Realisasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % 580,48 96,75 589,50 98,25 573,02 95,50 600,00 100,00 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perhubungan diketahui bahwa dari 6 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. Tabel II.55. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJE LASAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 1 2 Luas Lahan Kritis 3 4 5 6 7 8 9 a. Target Ha 24.421 17.239 11.492 5.746 2,873 b. Realisasi Ha 24.691 16.691 10.961 7.643 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 98,89 103,18 104,62 66,99 2 Rasio Luas kawasan lindung luas kawasan yang dilindungi (ha) m² 21.670 21.670 21.670 21.670 luas seluruh wilayah (ha) m² 119.125 119.125 119.125 119.125 3 a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air a. Target % % % 6,60 18,19 275,62 8,00 18,19 227,39 9,00 18,19 202,12 10,00 18,19 181,91 11,00 Unit 49 55 58 63 68,00 74
4 5 6 7 8 NO. b. Realisasi Unit 49 55 58 60 Capaian ( b : a ) X 100% Unit 100 100 100 95 Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara a. Target Unit 78 104 153 175 200 b. Realisasi Unit 78 104 153 199 Capaian ( b : a ) X 100% Unit 100 100 100 114 Luas RTH Perkotaan a. Target Ha 712,36 715,35 716,35 717,35 718,35 b. Realisasi Ha 712,36 715,35 716,35 717,75 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 100,00 100,00 100,06 Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3) Volume produksi sampah (m3) m³ m³ 650 698 727 780 740 797 752 799 a. Target % 86,00 88,00 90,00 92,00 92,00 b. Realisasi % 93,12 93,21 92,89 94,12 Capaian ( b : a ) X 100% % 108,28 105,91 103,22 102,30 Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) Jumlah penduduk m3 Pendudu k 523 1.207.88 2 578 1.307.99 5 664 132.271 745 1.319.31 4 a. Target % 0,027 0,028 0,029 0,030 0,030 b. Realisasi % 0,043 0,044 0,502 0,056 Capaian ( b : a ) X 100% % 157,89 157,82 1.731,03 188,23 Jumlah tempat Pengolahan sampah (TPS) a. Target Unit 63 68 84 100 115,00 b. Realisasi Unit 63 68 84 103 Capaian ( b : a ) X 100% Unit 100 100 100 103,00 Jumlah Total Capaian Kinerja % 798,89 803,18 804,62 751,59 Rata-Rata Capaian Kinerja % 99,86 100,40 100,58 93,95 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Lingkungan Hidup diketahui bahwa dari 8 indikator kinerja, 7 indikator bernilai sangat tinggi. Sedangkan 1 indikator bernilai sedang. Tabel II.56. Urusan Pertahanan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJELASAN 75
1 1 NO . 1 1. 2. 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Perkara 2 0 Jumlah Kasus Yang Terdaftar Perkara 2 0 a. Target % 100 0 100 0 0,1 b. Realisasi % 100 100 100 100 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 100 100 100 100 Jumlah Total Capaian Kinerja % 100,00 100 100,00 100,00 Rata-Rata Capaian Kinerja % 100,00 100 100,00 100,00 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pertanahan diketahui bahwa dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan bernilai sangat tinggi. Tabel II.57. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJELASAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Kepemilikan KTP Jumlah penduduk usia>17 yang ber KTP Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah a. Target b. Realisasi c. Capaian (b : a) X 100% Orang Orang % % % 85,90 85,90 100,00 86,90 86,90 100,0 0 88,90 96,17 108,18 92,00 97,48 105,9 6 96,00 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penduduk lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di Tahun Bersangkutan Orang 141.32 1 15.23 5 15.235 21.27 6 Jumlah Penduduk wajib KTP a. Target b. Realisasi Orang % % 12.600 93,46 1,12 12.60 0 93,90 306,5 0 12.600 94,34 120,91 12.60 0 95,24 168,8 6 96,62 76
NO. 1 1 c. Capaian (b : a) X 100% % 1,20 326,4 1 128,16 177,3 0 Pengurusan KTP 3 Lama pengurusan KTP dalam PERDA a. Target Hari % 1 1 1 1 1 b. Realisasi % 1 1 1 1 c. Capaian (b : a) X 100% % 100 100 100 100 Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % 300,00 100,00 300,0 0 100,0 0 300,00 100,00 300,0 0 100,0 0 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. Tabel II.58. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PENJELASAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A Jml pengaduan/laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu kasus 224 208 158 Jml laporan/pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu kasus 224 208 158 a. Target % 100 100 100 100 100 b. Realisasi % 100 100 100 100 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 100,0 0 100,0 0 100,00 77
2 3 4 5 6 Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan Jumlah penanganan anak korban kekerasan Jumlah anak korban kekerasan a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Jumlah Korban yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah korban yang membutuhkan layanan kesehatan a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi Jumlah korban yang membutuhkan layanan rehabilitasi a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi Jumlah lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi Jumlah lembaga perempuan dan anak a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Orang Orang % % % Orang Orang % % % Orang Orang % % % Orang Orang % % % Unit Unit % % % % % 88 89,50 101,70 100 100 100 100 100 100 82,00 100,00 121,95 15,00 28,57 190,47 600 100 224 224 90 100,0 0 111,1 1 148 148 100 100 100 100 100 100 7 7 85,00 100,0 0 117,6 5 2 7 20,00 28,57 142,8 6 600 100 137 137 92 100,0 0 108,7 0 159 159 100 100 100 100 100 100 5 5 87,00 100,0 0 114,9 4 4 7 30,00 57,14 190,4 8 600 100 84 89 94 94,38 100,41 98 98 100 100 100 60 60 100 100 100 4 4 89,00 100,00 112,36 4 7 40,00 57,14 142,86 598,94 99,82 95 100 100 90,00 50,00 78
NO . 1 1 2 3 4 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik diketahui bahwa dari 6 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. Tabel II.59. Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PENJELASA N 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Prevalensi peserta KB Aktif Jumlah peserta program KB aktif Jumlah pasangan usia subur a. Target Orang Orang % 78,25 180.27 9 231.58 3 78,35 183.15 2 232.76 8 78,40 185.12 2 235.02 8 78,45 78,55 b. Realisasi % 78,69 78,00 78,68 78,77 Capaian ( b : a ) X 100% % 100,56 99,55 100,36 100,40 Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun Orang 2.752 2.250 2.294 Jumlah Pasangan Usia Subur a. Target Orang % 1,20 228.83 1 1,15 232.76 8 1,14 235.02 8 1,12 1,10 b. Realisasi % 0,64 1,20 0,90 0,98 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 53,33 104,35 78,95 112,85 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Orang 27.624 43.040 28.534 Jumlah PUS Orang 228.83 1 232.76 8 235.02 8 a. Target % 21,75 21,60 21,45 21,35 21,15 b. Realisasi % 12,07 12,07 18,50 12,14 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 55,49 55,88 86,25 143,13 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Anggota BKB ber KB 12.693 5.458 11.743 Seluruh PUS Anggota BKB 15.568 16.045 12.562 a. Target % 20,51 20,65 21,25 21,50 21,75 b. Realisasi % 39,90 81,50 34,00 93,48 79
5 NO. 1 1. 2. 3 4 c. Capaian (b : a) % 194,54 394,67 160,00 434,79 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Rekap Data Mikro Kelurga Desa/Kelurahan 356 356 356 Jumlah Desa Kelurahan 356 356 356 a. Target % 100 100 100 100 100 b. Realisasi % 100 100 100 100 Capaian ( b : a ) X 100% % 100 100 100 100 Jumlah Total Capaian Kinerja % 408,83 455,43 465,19 500,00 Rata-Rata Capaian Kinerja % 81,77 91,09 93,04 100,00 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. Tabel II.60. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJELASAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Unit Unit % 18 17 94,44 18 17 94,44 19 17 89,47 19 17 89,47 20 Masih kurangnya kesadaran dalam mengurus ijin panti Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial a. Target PMKS 0 350 401 435 439 b. Realisasi PMKS 415 421 1.258 1.281 c. Capaian ( b : a ) X 100% % 0,00 120,29 313,72 294,48 Jumlah PMKS a. Target Jiwa 76.745 73.871 70.184 67.352 64,12 b. Realisasi Jiwa 71.411 41.526 40.268 38.987 Capaian: a - ( b - a )/a x100% % 106,95 143,79 142,63 142,11 Jumlah hari besar agama yang dirayakan a. Target kali 5 5 5 5 5 b. Realisasi kali 5 5 5 5 80
NO . 1 1 5 6 7 c. Capaian ( b : a ) X 100% % 100 100 100 100,00 Bantuan sarana ibadah Jumlah sarana ibadah yang telah memperoleh bantuan Buah 90 599 642 Jumlah permohanan bantuan sarana ibadah Buah 90 698 642 a. Target % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 b. Realisasi % 90,00 100,00 86,00 100,00 c. Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 111,11 95,56 111,11 Bantuan Santunan Kematian Jumlah warga meninggal yang memperoleh santunan kematian Orang 100 3945 7980 Jumlah warga miskin yang meninggal dunia Orang 100 3945 7980 a. Target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 b. Realisasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 c. Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 100,00 100,00 100,00 Penyaluran Raskin a. Target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 b. Realisasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 c. Capaian ( b : a ) X 100% % 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah Total Capaian Kinerja % 594,44 694,44 685,03 689,47 Rata-Rata Capaian Kinerja % 84,92 99,21 97,86 98,50 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Sosial diketahui bahwa dari 7 indikator kinerja, 6 indikator bernilai sangat tinggi dan 1 indikator bernilai tinggi. Tabel II.61. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Jumlah penduduk Angkatan Kerja Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) a. Target orang orang % 612.073 874.446 66,53 557.623 878.218 66,83 612.321 901.602 67,25 592,569 930.851 67,51 67,84 b. Realisasi % 66,04 63,49 67,91 63,66 Capaian (b:a)X100 % 99,26 95,00 100,98 94,30 PENJELASAN 9 81
2 3 4 5 6 7 8 Penempatan para pencari kerja jumlah pencari kerja yang ditempatkan jumlah pencari kerja yang mendaftar a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)X100 Jumlah pengangguran terbuka Jumlah pengangguran usia (15-64) tahun keatas Jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x100% Kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3 Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)X100 Kepatuhan terhadap norma kerja Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)X100 Kepatuhan terhadap norma jaminan social tenaga kerja Jumlah perusahaan yang memenuhi norma jamsostek Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)X100 Angka nihil kecelakaan kerja Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik a. Target b. Realisasi Capaian: a - ( b - a )/a x100% Penuntasan / penyelesaian orang orang % % % orang orang % % % Buah Buah % % % Buah Buah % % % Buah Buah % % % Buah Buah % % % 887 2.906 30,75 30,52 99,26 26.664 612.073 7,64 4,36 142,98 593 1.010 53,50 58,71 109,75 585 1.010 57,84 57,92 100,14 1.005 1.010 74,15 99,50 134,19 9 1.010 2,82 0,89 31,60 1.105 3.301 31,03 33,47 107,86 37.473 557.623 7,14 6,72 105,88 747 1.060 62,50 70,47 112,75 928 1.060 65,25 87,55 134,16 1.010 1.060 90,04 95,28 105,82 30 1.060 4,32 2,83 65,51 2.152 7.482 32,40 28,76 88,77 27.599 612.321 6,50 4,51 130,66 681 1.134 60,06 60,05 99,98 849 1.134 74,79 74,87 100,11 1.065 1.134 93,96 93,92 99,95 39 1.134 4,57 3,44 75,25 2,297 2,762 32,33 83,16 257,24 30,010 592.569 6,00 5,06 115,59 846 1,232 70,44 68,67 97,48 1,193 1,232 87,50 96,83 110,66 1,205 1,232 94,28 97,81 103,74 64 1.232 5,15 5,19 100,87 31,43 22,01 70,97 92,80 99,58 2,17 82
perselisihan hubungan industrial Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans Kasus Kasus 70 80 79 91 79 95 83 94 a. Target % 97,44 93,98 100,00 100,00 100,00 b. Realisasi % 87,50 86,81 83,16 88,30 Capaian (b:a)X100 % 89,80 92,38 83,16 88,30 9 Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik Buah Buah 87 1.010 117 1.060 92 1.134 99 1.232 a. Target % 6,89 7,42 7,94 8,47 9,00 b. Realisasi % 8,61 11,04 8,11 8,04 Capaian (b:a)X100 % 125,10 148,85 102,11 94,82 10 Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama Bipartit Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit Buah Buah 101 485 119 505 a. Target % 2,12 2,65 3,18 3,71 4,24 b. Realisasi % 2,11 33,79 20,82 23,56 Capaian (b:a)X100 % 99,59 1.275,91 655,29 635,56 Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % 961,08 96,11 1000,24 100,02 971,91 97,19 944,27 94,43 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Ketenagakerjaan diketahui bahwa dari 10 indikator kinerja, 9 indikator bernilai sangat tinggi dan 1 indikator bernilai tinggi. Tabel II.62. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 83
NO. 1 1 2 3 NO. 1 1. INDIKATOR KINERJA SATUA N CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 TARGET 2015 PENJELASAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif 856 965 974 991 Jumlah seluruh koperasi 1050 1059 1070 1088 a. Target % 82 82 85 90 100 b. Realisasi % 82 91 91 91 c. Capaian( b : a ) X 100% % 99 111 107 101 Usaha mikro dan kecil Jumlah usaha mikro dan kecil Jumlah seluruh UKM a. Target % 26.162 36.525 59 35.01 0 36.65 0 60 36.36 1 36.77 4 62 165.61 6 171.31 6 63 63 b. Realisasi % 72 96 99 97 c. Capaian( b : a ) X 100% Koperasi yang mendapatkan penilaian baik Jumlah koperasi yang mendapat penilaian baik tahun ini Jumlah seluruh koperasi % 121 139 184 159 152 197 159 192 242 153 229 279 279 a. Target % 73 75 77 80 b. Realisasi % 75,54 77,16 79,34 82,08 c. Capaian( b : a ) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % % 103 299,42 99,81 103 300,0 0 100,0 0 103 297,9 4 99,31 103 292,69 97,56 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah diketahui bahwa dar 3 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. Tabel II.63. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PENJELASAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Milyar Rp. Milyar Rp. % 735,0 0 876,8 0 119,2 9 772,3 0 898,9 5 116,4 0 810,9 0 942,5 3 116,2 3 851,50 7.606,3 3 893,29 894,00 84
2. 3. 4. 5. 6. Ijin Lokasi Jumlah ijin yang diselesaikan Jumlah permohonan ijin a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Jumlah ijin yang diselesaikan Jumlah permohonan ijin a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Ijin Gangguan (HO) Jumlah ijin yang diselesaikan Jumlah permohonan ijin a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Ijin Mendirikan Bangunan Jumlah ijin yang diselesaikan Jumlah permohonan ijin a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Ijin Prinsip Jumlah ijin yang diselesaikan Jumlah permohonan ijin a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Buah Buah % % % Buah Buah % % % Buah Buah % % % Buah Buah % % % Buah Buah % % % 34 36 100,0 0 94,44 94,44 12 18 100,0 0 66,67 66,67 146 185 100,0 0 78,92 78,92 494 547 100,0 0 90,31 90,31 100 120 100,0 0 83,33 83,33 54 60 100,0 0 90,00 90,00 13 13 100,0 0 100,0 0 100,0 0 170 218 100,0 0 77,00 77,00 404 536 100,0 0 75,00 75,00 190 210 100,0 0 90,00 90,00 40 62 100,0 0 64,52 64,52 15 20 100,0 0 75,00 75,00 123 162 100,0 0 75,93 75,93 739 700 100,0 0 105,5 7 105,5 7 206 263 100,0 0 78,33 78,33 62 60 100,00 103,33 103,33 18 23 100,00 78,26 78,26 83 120 100,00 69,17 69,17 421 630 100,00 66,83 66,83 212 267 100,00 79,40 79,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah, sejak tanggal 2 Oktober 2014 Pemerintah Daerah sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan 1. Adanya bangunan tambahan yang diketahui pada saat pemeriksaan lokasi sehingga penerbitan HO menunggu proses penerbitan IMB tambahan 2. Perusahaan belum melengkapi persyaratan yang disyaratkan setelah dilakukan peninjauan lapangan 1. Keterbatasan personil 2. Sering terjadi ketidakcocokan masalah tanah 3. Berkas masuk akhir desember 4.Setelah pemeriksaan lapangan terdapat revisi (gambar) atau menambah kelengkapan sesuai kondisi yang harus dipenuhi namun belum ditindaklanjuti oleh pemohon 85
7. NO . 1 1. 2. 3. Ijin Usaha Jumlah ijin yang diselesaikan Buah 34 244 58 52 Jumlah permohonan ijin a. Target b. Realisasi Buah % % 36 100,0 0 95,00 253 100,0 0 96,00 62 100,0 0 93,55 52 100,00 100,00 100,00 c. Capaian ( b : a ) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja % % 95,00 608,6 7 96,00 628,0 0 93,55 587,3 3 100,00 593,65 Rata-Rata Capaian Kinerja % 86,95 89,71 83,90 84,81 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Penanaman Modal diketahui bahwa dar 7 indikator kinerja, 3 indikator bernilai sangat tinggi; 2 indikator bernilai tinggi, dan 2 indikator bernilai sedang. Tabel II.64. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 TARGET 2015 PENJE LASAN 2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya a. Target 3 Kejadian kali 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 b. Realisasi kali 5 12 9 18 Capaian (b:a)X100% Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya a. Target % unit 100,00 5 200,00 6 128,57 7 225,00 8 9 b. Realisasi unit 5 5 6 6 Capaian (b:a)X100% % 100,00 83,33 85,71 75,00 Peninggalan/cagar budaya (situs) yang dilestarikan Jumlah peninggalan / cagar budaya (situs) yang dilestarikan Total peninggalan / cagar budaya (situs) yang dimiliki daerah a. Target Buah Buah 38 38 38 38 38 38 38 38 % 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 b. Realisasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 Capaian (b:a)X100% Jumlah Total Capaian Kinerja % % 275,03 300,00 275,03 283,33 275,03 285,71 275,03 275,00 86
NO . 1 1 2 3 4 Rata-Rata Capaian Kinerja % 100,00 94,44 95,24 91,67 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kebudayaan diketahui bahwa dar 3 indikator kinerja, 2 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai sedang. Tabel II.65. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PENJE LASAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif Jumlah seluruh organisasi kepemudaan a. Target Orang Orang % 100 26 26 100 30 40 100 26 26 100 100 b. Realisasi % 100 100 75 100 Capaian ( b : a ) X 100% % 100 100 75 100 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten a. Target unit 1 2 2 2 2 b. Realisasi unit 1 2 3 4 Capaian ( b : a ) X 100% % 100 100 150 200 Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga di kabupaten a. Target unit 24 26 26 27 27 b. Realisasi unit 24 24 24 24 Capaian ( b : a ) X 100% Persentse Cabang olahraga yang aktif Jumlah cabang olah raga yang aktif Jumlah seluruh cabang olah raga % Buah Buah 100 92 38 38 92 30 47 89 31 31 a. Target % 86,21 86,21 89,66 93,10 98,66 b. Realisasi % 79,18 100,00 63,83 100,00 Capaian ( b : a ) X 100% % 91,85 116,00 71,19 107,41 87
Jumlah Total Capaian Kinerja % 391,8 5 392,31 338,50 388,89 Rata-Rata Capaian Kinerja % 97,96 98,08 84,62 97,22 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemuda Dan Olahraga diketahui bahwa dar 4 indikator kinerja, 3 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai tinggi. Tabel II.66. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kab. Gresik Tahun 2011 s.d. 2014 NO . INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014 TARGET 2015 PENJE LASAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Parpol yang dibina 1 Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap Parpol Parpol a. Target b. Realisasi Capaian (b:a) x 100 Jumlah LSM / Ormas /OKP/yang dibina Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP % % % LSM/OKP 11 11 100 11 11 100 11 11 100 11 11 100 11 2 a. Target LSM/OKP 164 164 164 164 164 b. Realisasi LSM/OKP 171 177 164 167 Capaian (b:a) x 100 % 104 108 100 101,8293 3 Konflik yang dapat diselesaikan Jumlah konflik yang diselesaikan Jumlah konflik yang ada a. Target b. Realisasi Perkara Perkara % % 100 100 48 50 100 96 51 51 100 100 142 142 100 100 100 4 Capaian (b:a) x 100 Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik a. Target % % 100 50,00 96 55,00 100 60,00 100 70,00 100,00 b. Realisasi % 68,00 75,00 100,00 100,00 Capaian (b:a) x 100 % 136 136 167 143 88
5 6 7 8 NO . 1 1 Demo / protes terhadap Perda/Perbup Jumlah demo yang tertib kali 12 8 Jumlah demo kali 12 8 a. Target % 96 96 98 98 96 b. Realisasi % 98 96 100 100 Capaian (b:a) x 100 % 102 100 102 102 Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum a. Target ada/tidak Ada Ada Ada Ada b. Realisasi ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Capaian (b:a) x 100 Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras a. Target ada/tidak ada/tidak 100 Ada 100 Ada 100 Ada 100 Ada Ada b. Realisasi ada/tidak Ada Ada Ada Ada Capaian (b:a) x 100 ada/tidak 100 100 100 100 Rasio Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk Jumlah personil Satpol PP Jumlah penduduk a. Target Orang Orang % 0,02 0,04 154 1.324.77 7 0,05 692 1.319.31 4 0,05 0,05 b. Realisasi % 0,01 0,02 0,012 0,05 Capaian (b:a) x 100 Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % % 50,00 750,0 0 93,75 50,00 746,0 0 93,25 23,25 712,25 89,03 104,90 789,00 98,63 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negri Kabupaten Gresik diketahui bahwa dar1 4 indikator kinerja, 3 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai sangat rendah. Tabel II.67. Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 PENJE LASAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Perda yang ditetapkan Jumlah Perda yang yg ditetapkan dalam 1 tahun a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Perda % % % 10 32 320,0 0 20 70 350,0 0 30 89 269,67 40 92 230,00 50 89
2 3 4 5 6 7 Jumlah Perda Yang dibatalkan Jumlah Perda yang dibatalkan dalam 1 tahun a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Keputusan Bupati Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Kasus hukum yang diselesaikan Jumlah kasus hukum dalam 1 tahun kasusu Hukum yang diselesaikan a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti Jumlah temuan yang telah ditindaklajuti Jumlah temuan a. target b. realisasi Capaian (b: a)x100,00 Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi jumlah LAKIP keseluruhan a. target b. realisasi Perda % % % Keputusan Keputusan % % % Kasus Kasus % % % Keputusan Keputusan % % % Kasus Kasus % % % buah buah % % 0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 6 6 80 100,0 0 125,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 408 408 100,0 0 100,0 0 100,0 0 53 53 0 100,0 0 0 0 100,0 0 38 30 100,0 0 127 127,0 0 5 5 80 100,0 0 125,0 0 38 38 100,0 0 100,0 0 100,0 0 417 417 100,0 0 100,0 0 100,0 0 56 56 25 100,0 0 0 0 100,00 1299 1299 100,00 100,00 100,00 20 20 80 100,00 125,00 57 57 100,00 100,00 100,00 435 435 100,00 100,00 100,00 56 56 25 100,00 0 0 100,00 969 969 100,00 100,00 100,00 5 5 80 100,00 125,00 38 38 100,00 100,00 100,00 435 435 100,00 100,00 100,00 56 56 25 100,00 0 100,00 80 100,00 100,00 100 90
8 9 10 11 12 13 14 Capaian (b: a)x100,00 Persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti Jumlah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah informasi masyarakat yang masuk a. target b. realisasi Capaian (b: a)x100,00 Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku wakil Pemerintah Jumlah Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah selama 1 Tahun a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)x100,00 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (IKK LPPD) a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)x100,00 Opini laporan keuangan opini yang diberikan atas LKPD oleh BPK a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Laporan keuangan tersusun tepat waktu a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 APBD ditetapkan tepat waktu a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 a. Target b. Realisasi % Buah Buah % % % Kali Kali Kali % Baik / Cukup / Kurang Baik / Cukup / Kurang Baik / Cukup / Kurang WTP/WDP WTP/WDP WTP/WDP WTP/WDP Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak tepat/tidak tepat/tidak tepat/tidak Ada/tidak Ada/tidak 100,0 0 44 50 100,0 0 88 88,00 34 34 100,0 0 Baik Baik 100,0 0 WTP WDP WDP Ya Ya 100,0 0 TEPA T TEPA T 100,0 0 ADA ADA 400,0 0 79 50 100,0 0 158 158,0 0 34 34 100,0 0 Baik Baik 100,0 0 WTP WDP WDP Ya Ya 100,0 0 TEPA T TEPA T 100,0 0 ADA ADA 400,00 77 77 100,00 100,00 100,00 34 34 100,00 Baik Baik 100,00 WTP WDP WDP Ya Ya 100,00 TEPAT TEPAT 100,00 ADA ADA 400,00 80 82 100,00 98 98,00 34 34 100,00 Baik Sangat Baik 100,00 WTP WDP WDP Ya Ya 100,00 TEPAT TEPAT 100,00 ADA ADA 100,00 34 Baik WTP Ya TEPAT ADA 91
15 16 17 18 19 20 21 Capaian (b: a)x100,00 Peningkatan PAD PAD Tahun ini (Rp Jt) PAD Tahun n- PAD (Tahun n-1) (Rp Jt) PAD Tahun n - 1(Rp Jt) a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100 Keberadaan kemandirian daerah Jumlah PAD (Rp Jt) Jumlah APBD (Rp Jt) a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan) Aset bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan Jumlah seluruh aset bangunan a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Perusahaan daerah dalam kondisi sehat a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)x100,00 Jumlah MOU Kerjasama dengan daerah lain dengan pihak ketiga a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)x100,00 Voting yang dilakukan dalam sidang Paripurna Jumlah pengambilan keputusan melalui voting Jumlah sidang paripurna dalam tahun ini a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Ranperda Jumlah Ranperda yang melibatkan masyarakat Total Ranperda Ada/tidak % % % % % % Buah Buah % % % Buah Buah % Buah Buah % Kali Kali % % % Perda Perda 100,0 0 273.9 75,99 43,92 63,34 144,2 2 20,70 20,51 99,08 85,29 90,00 105,5 2 1 3 300,0 0 13 0 0,00 0 0 100,0 0 5 15 100,0 0 427.5 80,87 153.6 04,87 273.9 75,99 5,27 56,07 1063, 95 20,88 25,90 124,0 4 88,84 90,00 101,3 1 1 3 300,0 0 16 16 100,0 0 2 4 0 50,00 50,00 10 10 100,00 502.767 ,01 75.215, 17 427.580 ,87 5,51 17,58 319,13 502.796 ,03 1.840.5 8,.22 21,03 27,32 129,90 1.305 1.323 92,40 98,60 106,71 2 3 150,00 20 18 90,00 1 17 0 5,88 80,00 9 9 100,00 700.587, 79 197.791, 76 502.767, 01 27,49 39,35 143,13 700.587, 79 2.206.38 5,84 24,84 31,76 127,86 1.305 1.323 95,95 98,60 102,76 2 3 150,00 24 22 91,67 0 35 0 0 100,00 6 6 6,68 25,17 99,50 3 28 0 92
22 23 24 25 26 27 a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Perda inisiatif DPRD Jumlah Perda yang telah disahkan atas usul inisiatif DPRD a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Rasio Pejabat struktural yang telahmengikuti diklat PIM sesuai jenjangya Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya Jumlah pejabat struktural yang ada a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Rasio Jabatan yang terisi Jabatan yang terisi Jumlah jabatan a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Jumlah pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formalnya Jumlah pejabat struktural yang ada a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat struktural yang ada a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 Kesesu-aian STOK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang STOK % % % Perda Perda Perda % Orang Orang % % % Orang Orang % % % Orang Orang % % % Orang Orang % % % 100,0 0 33,33 33,33 9 10 111,11 516 809 85,49 63,78 74,61 809 893 100,0 0 91,00 91,00 809 809 100,0 0 100,0 0 100,0 0 809 809 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 13 20 153,8 5 636 864 91,20 73,60 80,70 864 931 100,0 0 92,80 92,80 864 864 100,0 0 100,0 0 100,0 0 864 864 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,00 100,00 100,00 16 28 175,00 748 886 96,91 84,40 87,09 886 1.038 100,00 85,40 85,40 886 886 100,00 100,00 100,00 886 886 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 18 33 183,33 744 934 100,00 79,70 79,70 936 1.050 100,00 88,95 88,95 934 934 100,00 100,00 100,00 934 934 100,00 100,00 100,00 100,00 5 100 100 100 100,00 93
28 29 30 31 NO. 1 a. Target b. Realisasi Capaian (b: a)x100,00 % % % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan a. Target % 0,00 40,00 60,00 80,00 100,00 b. Realisasi % 0,00 40,00 100,00 100,00 Capaian (b: a)x100,00 % 0,00 100,0 0 166,67 125,00 Keberadaan E-procurement a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)x100,00 Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada 100,0 0 Ada Ada 100,0 0 Ada Ada 100,00 Ada Ada 100,00 Ada Keberadaan Unit pelayanan pengadaan a. Target b. Realisasi Capaian (b:a)x100,00 Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 100,0 0 Tidak Ada Tidak Ada 100,0 0 Ada Ada 100,00 Ada Ada 100,00 Ada Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah a. Target Orang 11 25 25 25 25 b. Realisasi Orang
78 94 44 Capaian (b:a)x100,00 Jumlah Total Capaian Kinerja % %
2586, 94 312,0 0 2923, 50 376,00 2852,49 176,00 2958,32 Rata-Rata Capaian Kinerja % 86,23 97,45 95,08 98,61 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diketahui bahwa dari 31 indikator kinerja terdapat 29 indikator yang bernilai sangat tinggi, dan 2 indikator bernilai tinggi. Tabel II.68. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 TARGET 2015 PENJELA SAN 2 3 4 5 6 7 8 9 94
1 2 3 NO. 1 1. 2. 3. Regulasi Ketahanan Pangan a. Target ada/tidak ada ada ada ada b. Realisasi ada/tidak tidak ada ada ada ada Ada Capaian ( b:a) ada/tidak 0 100 100 100 Rata-rata konsumsi bahan pangan utama a. Target b. Realisasi Kg/Kapita/T ahun Kg/Kapita/T ahun 94,35 94,35 94,35 95,40 94,35 94,80 94,35 91,32 94,35 Capaian ( b:a) % 100,00 101,1 1 100,4 8 96,79 Ketersediaan pangan utama a. Target b. Realisasi Capaian ( b:a) Jumlah Total Capaian Kinerja Kg/Kapita/T ahun Kg/Kapita/T ahun % % 193,40 193,93 100,28 200,00 197,2 3 201,3 102,0 7 200,0 0 199,1 8 191 95,89 195,8 9 197,2 1 176,3 6 89,43 186,2 2 200,17 Lahan sawah dijadikan pemukiman/ industri Rata-Rata Capaian Kinerja % 66,67 66,67 65,30 62,07 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Ketahanan Pangan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja terdapat 2 indikator yang bernilai sangat tinggi dan 1 indikator bernilai tinggi. Tabel II.69. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA 2 SATUAN 3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 4 2012 5 2013 6 2014 7 TARGET 2015 8 PENJELASA N 9 PKK aktif Jumlah PKK aktif Unit 375 375 375 375 Jumlah PKK Unit 375 375 375 375 a. target b. realisasi Capaian ( b : a ) X 100% % % % 81,27 100,00 123,05 83,23 100,0 0 120,1 5 84,04 100,0 0 118,9 9 84,41 100,0 0 118,4 7 85,61 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif Unit 1.457 1.463 1.466 1.474 Total Posyandu Unit 1.457 1.463 1.466 1.474 a. target % 97,90 98,90 98,95 98,95 99,3 b. realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Persentase Penduduk Miskin % % 100,00 102,15 100,0 0 101,1 1 100,0 0 101,0 6 100,0 0 101,0 6 95
NO. 1 1. 2. 3. Jumlah Penduduk Miskin Orang 181.700 173.8 00 170.9 00
a. target % 20,90 20,48 20,07 19,67 19,67 b. realisasi % 15,33 14,30 13,89
Capaian: a - ( b - a ) x 100 % a % 126,65 130,1 8 130,7 9
Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % 267,49 89,16 266,8 9 88,96 267,5 0 89,17 300,0 0 100,0 0 Berdasarkan formulasi persentase caipan kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja yang bernilai sangat tinggi. Tabel II.70. Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 TARGET 2015 PENJE LASAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Keberadaan Dokumen "Gresik Dalam Angka" a. Target Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada b. Realisasi Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Capaian ( b : a ) Ada / Tidak Ada 100 100 100 100 Keberadaan Dokumen PDRB a. Target Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada b. Realisasi Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Capaian ( b : a ) Ada / Tidak Ada 100 100 100 100 Keberadaan Dokumen IPM a. Target Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada b. Realisasi Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Capaian ( b : a ) Ada / Tidak Ada 100 100 100 100 96
NO. 1 1 2 NO. 1 1 Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % 300,00 100,00 300,0 0 100,0 0 300,0 0 100,0 0 300,0 0 100,0 0 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMDD untuk Urusan Statistik diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja yang bernilai sangat tinggi. Tabel II.71. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET PENJE LASAN 2 3 2011 4 2012 5 2013 6 2014 7 2015 8 9 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara baku jumlah instansi yang telah menerapkan arsip secara baku Unit 93 168 334 412 jumlah SKPD dan Desa Unit 413 413 413 413 a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% % % % 22,51 22,52 100,0 4 40,68 40,68 100,0 0 56,90 80,87 142,1 3 74,33 99,76 134,20 412 Tabel II.72. Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJELA SAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Keberadaa an Website Pemerintah Daerah a. Target ada/Tidak ada ada ada ada b. Realisasi ada/Tidak ada ada ada ada ada Capaian ( b : a ) X 100% ada/Tidak 100 100 100 100 Pengunjung Website setiap tahun Jumlah kunjungan ke website selama 1 tahun (netter) 97
3 4 5 NO. 1 1 a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Netter Netter % 347.021 419.895 121,00 419.8 95 665.1 13 158,4 0 503.8 74 716.9 07 142,2 8 554.261 725.213 130,84 665,113 Sistim informasi yang tersedia Jumlah sistem informasi yang tersedia selama 1 tahun a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Buah Buah % 23 24 104,35 24 27 112,5 0 25 30 120,0 0 26 32 123,08 27 Jumlah pemberitaan di media massa Jumlah pemberitaan di media selama 1 tahun a. Target Kali 350 370 390 400 420 b. Realisasi Kali 365 300 692 692 Capaian ( b : a ) X 100% % 104 81 177 173 Persuratan secara elektronik a. Target b. Realisasi Ada / tidak Ada / tidak Tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Capaian ( b : a ) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Ada / tidak % % 100 500,00 100,00 100 481,0 8 96,22 100 500,0 0 100,0 0 100 500,00 100,00 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja terdapat 5 indikator yang bernilai sangat tinggi. Tabel II.73. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2011 2012 2013 2014 TARGET 2015 PENJE LASAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah buku a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% buku buku % 79.142 80.312 101,48 104.1 42 85.71 2 82,30 129.142 96.355 74,61 154.142 139.555 90,54 179,142 98
2 3 NO. 1 1 2 3 Pengunjung Perpustakaan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan selama 1 Tahun a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Orang Orang % 457.500 1.125.0 00 245,90 529.4 58 1.307. 995 247,0 4 603.827 1.371.5 07 227,14 680.759 1.074.6 95 157,87 759,805 Jumlah Anggota Perpustakaan Jumlah Anggota Perpustakaan a. Target b. Realisasi Orang Orang 24.673 21.466 26.83 0 22.59 2 28.987 23.287 31.143 24.266 33,30 Capaian ( b : a ) X 100% % 87,00 84,20 80,34 77,92 Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % 287,00 95,67 266,5 1 88,84 254,95 84,98 247,05 82,35 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pendidikan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang bernilai sangat tinggi, dan 2 indikator bernilai tinggi. Tabel II.74. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJELASAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Produksi Pertanian a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% ton ton % 516.7 85 402.4 14 77,87 531. 695 564. 249 106, 12 542.0 43 537.73 0 99,20 549.48 5 553.63 3 100,75 554.979 Produksi Sayur : a. Target ton 17.165 17.49 9 17.765 17.972 18.121 b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% ton % 28.79 9 167,7 7 7.569 43,2 5 13.81 2 77,75 11.957 66,53 Produksi Buah : a. Target kuintal 508.3 16 513. 786 519.5 40 524.20 5 528.073 99
4 5 6 7 8 9 10 b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Produksi Perkebunan a. Target b. Realisasi c. Capaian ( b : a ) X 100% Produksi Peternakan : - Daging (Jumlah produksi selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) Telur (Jumlah produksi selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) Susu (Jumlah produksi selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) Populasi Ternak : Populasi Sapi : a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% - Kerbau (populasi binatang selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% - Kambing (populasi binatang selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% kuintal % ton ton % ton ton % ton ton % ton ton % ekor ekor % ekor ekor % ekor ekor % 576.4 24 113,4 0 13.24 9 13.49 9 101,8 8 10.02 0,10 10.33 5,12 103,1 4 2.377, 77 2.646, 38 111,30 305,5 0 299,6 7 98,09 53.63 6 53.52 6 99,79 178 176 98,88 52.31 7 57.511 109,9 3 941. 301 183, 21 13.3 88 12.5 14 93,4 7 10.8 21,7 1 10.4 01,7 2 96,1 2 2.51 6,39 2.69 1,73 106, 97 352, 69 304, 8 86,4 2 53.8 35 58.6 83 109, 01 208 297 142, 79 52.6 00 65.2 10 123, 97 752.8 43 144,9 1 13.99 9 30.68 3 219,1 8 12.01 2,10 10.46 0,11 87,08 2.664, 10 2.725, 26 102,3 0 407,0 7 306,1 4 75,21 54.07 6 44.70 3 82,67 244 198,0 0 81,15 52.95 7 65.27 0,00 123,2 5 657.771 125,48 14.018 17.302 123,43 13.453, 55 10.510, 16 78,12 2.822,6 1 2.754,9 6 97,60 470,16 315,00 67,00 48.366 47.697 98,62 285 198 69,47 53.355 66.357 124,37 14.272 15.606,12 2.991,97 543.36 54.827 334 53.355 100
11 12 13 14 15 16 17 Domba (populasi binatang selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% - Kuda (populasi binatang selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Ayam Buras (populasi binatang selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% - Ayam Ras Petelur (populasi binatang selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% - Ayam Ras Pedaging a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% - Itik (populasi binatang selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% - Entok (populasi binatang selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja ekor ekor % ekor ekor % ekor ekor % ekor ekor % ekor ekor % ekor ekor % ekor ekor % % % 29.90 9 30.13 4 100,7 5 213 236 110,8 0 643.4 96 640.8 40 99,59 130.4 73 133.0 45 101,9 7 2.557. 992 2.600. 000 101,6 4 25.52 5 26.45 0 103,6 2 13.14 6 13.26 0 100,8 7 1674, 22 98,48 30.0 67 30.3 96 101, 09 245 236 96,3 3 649. 159 645. 838 99,4 9 130. 878 133. 045 101, 66 2.55 8.09 0 2.60 0.00 0 101, 64 25.6 40 27.99 0 109, 17 13.2 82 13.2 60 99,8 3 161 4,91 94,9 9 30.27 2 30.39 6,00 100,4 1 282 236,0 0 83,69 655.0 01 647.76 2,00 98,89 131.3 62 134.70 0,00 102,5 4 2.258. 192 2.603. 500,0 0 115,2 9 25.76 0 28.12 0,00 109,1 6 13.42 1 13.38 5,00 99,73 1585, 37 93,26 30.499 30.898 101,31 324 215 66,36 660.96 2 663.83 0 100,43 131.00 0 140.00 0 106,87 2.258.2 86 6.532.0 00 289,25 25.892 27.920 107,83 13.564 29.478 217,33 1564,6 4 92,04 30,749 373 667.109 132.441 2.258.400 26.034 13.710 101
NO. 1 1 2 3 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pertanian diketahui bahwa dari 17 indikator kinerja terdapat 12 indikator yang bernilai sangat tinggi, 1 indikator bernilai tinggi, dan 4 indikator bernilai sedang. Tabel II.75. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 PENJELA SAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Luas total hutan dan lahan kritis a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% % % % 3641, 56 1485 3,63 0,025 0,245 2 980,6 5 702,5 0 22.61 9,44 0,013 0,031 1 238,9 0 77,23 5.897 0,013 0,0131 100,74 136,495 10.036,4 3 0,013 0,0136 104,62 2,873 Produksi hasil Hutan : Kayu Jati (Jumlah produksi kayu selama 1 tahun ) a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% m3 m3 % 750 490 65,33 600 121,8 6 20,31 600 966 161,00 525 535 101,90 525 Non Kayu Jati a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja m3 m3 % % % 49 927 1.891 ,84 215,3 3 71,78 50 360,7 7 721,5 4 170,3 1 56,77 46 2,427 5,28 155,28 51,76 58 851 1.467,24 250,00 83,33 58 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kehutanan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. 102
NO. 1 1. NO. 1 1 Tabel II.76. Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET PENJELA SAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Presentase ABT berijin yang membayar pajak Jumlah sumur yang berijin Jumlah sumur seluruhnya Buah Buah 139,00 192,00 160,00 213,00 164,00 261,00 195,0 0 270,0 0 a. Target % 70,61 71,47 72,91 74,06 75,20 b. Realisasi % 72,40 75,12 62,84 72,22 Capaian (b:a) % 102,53 105,11 86,19 97,52 Jumlah Total Capaian Kinerja % 100,00 100,00 86,19 97,52 Rata-Rata Capaian Kinerja % 100,00 100,00 86,19 97,52 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMDD untuk Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. Tabel II.77. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJELA SAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun Orang a. Target b. Realisasi Capaian ( b : a ) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja % % % % 1.250.00 0 1.250.00 0 100,00 100,00 1.325.00 0 1.500.00 0 113,21 100,00 1.400.00 0 3.714.63 5 265,33 100,00 1.460.000 3.620.974 248,01 100,00 1.530.000 Rata-Rata Capaian Kinerja % 100,00 100,00 100,00 100,00 103
NO. 1 1 a a.1 a.2 a.3 a.4 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pariwisata diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. Tabel II.78. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR SATUAN PENJELASAN 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 Produksi Perikanan : Budi Daya : Udang Windu (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton) a. Target b. Realisasi ton ton 1.113,00 2.093,34 1.420,0 0 3.027,6 6 1.765,00 4.005,80 1.975,00 3.375,70 3.100 Capaian (b : a) X 100% % 188,08 213,22 226,96 170,92 Udang Vannamae (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton) a. Target b. Realisasi ton ton 3.529,00 4.585,89 3.874,0 0 7.428,7 1 3.970,00 7.160,62 4.100,00 6.237,08 4.250 Capaian (b : a) X 100% % 129,95 191,76 180,37 152,12 Bandeng (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton) a. Target b. Realisasi ton ton 28.400,00 28.428,06 29.400, 00 47.700, 30 32.370,0 0 68.811,4 4 36.840,00 65.975,68 39.000 Capaian (b : a) X 100% % 100,10 162,25 212,58 179,09 Kerapu (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton) a. Target ton 9,50 9,90 10,40 11,00 12 104
a.5 b c 2 a b NO. b. Realisasi ton 15,41 9,9 12,00 66,71 Capaian (b : a) X 100% % 162,21 100,00 115,38 606,45 Nila (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton) a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) X 100% ton ton % 985,00 1.526,70 154,99 1.032,0 0 1.737,1 8 168,33 1.080,00 3.424,59 317,09 1.138,00 2.354,89 206,93 1.200 Penangkapan (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton) a. Target b. Realisasi ton ton 16.650,00 19.492,84 16.900, 00 16.965, 00 17.200,0 0 18.380,9 9 17.500,00 17.379,23 Capaian (b : a) X 100% % 117,07 100,38 106,87 99,31 Perairan Umum (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton) a. Target ton 450,00 525,00 600,00 675,00 b. Realisasi ton 350,43 420 862,27 916,75 Capaian (b : a) X 100% % 77,87 80,00 143,71 135,81 Produktivitas Lahan Tambak : Payau 191,02 456,04 560,04 599,56 a. Target ton/Ha 88,07 92,49 96,11 101,11 106,91 b. Realisasi ton/Ha 135,75 222,94 258,82 277,96 Capaian (b : a) X 100% % 154,14 241,04 269,30 274,91 Tawar a. Target ton/Ha 105,80 111,09 111,07 116,87 123,13 b. Realisasi ton/Ha 55,27 233,10 301,22 321,60 Capaian (b : a) X 100% % 52,24 209,83 271,20 275,18 Jumlah Total Capaian Kinerja % 830,11 880,00 900,00 899,31 Rata-Rata Capaian Kinerja % 92,23 97,78 100,00 99,92 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kelautan Dan Perikanan diketahui bahwa dari 9 indikator kinerja semuanya bernilai sangat tinggi. Tabel II.79. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 PENJELASAN 105
1 1. 2. 3. 4. 5. 2 Pertumbuhan Penerbitan SIUP Jumlah penerbitan SIUP pada th. ini - jmlh Penerbitan SIUP th. Lalu Jumlah Penerbitan SIUP s.d. th. lalu a. Target b. Realisasi Capaian (b : a)X100 Pertumbuhan penerbitan TDP Jumlah Ijin Tahun ini Jumlah penerbitan TDP pada th. ini - jmlh Penerbitan TDP th. Lalu Jumlah Penerbitan TDP s.d. th. lalu a. Target b. Realisasi Capaian (b : a)X100 Pertumbuhan penerbitan Tanda Daftar Gudang TDG Jumlah penerbitan TDG pada th. ini - jmlh Penerbitan TDG th. Lalu Jumlah Penerbitan TDG s.d. th. lalu a. Target b. Realisasi Capaian (b : a)X100 Pertumbuhan nilai investasi perdagangan Jumlah nilai Investasi pd Th ini - Jumlah investasi pd tahun lalu Jumlah nilai investasi pd tahun lalu Jumlah nilai Investasi pd tahun lalu a. Target b. Realisasi Capaian (b : a)X100 Jumlah Pameran /Ekspo Per Tahun Jumlah pameran/ event yang diikuti pada tahun ini a. Target b. Realisasi Capaian (b : a)X100 3 Buah Buah % % % Buah Buah Buah % % % Buah Buah % % % Rp. Rp. Rp. % % % Buah kali kali % 4 9,80 9,80 100, 00 1.05 4 9
29 14,6 0 14,6 0 100, 00 367. 421. 000 1,30 1,10 84,6 2 3 4 133, 33 5 68 973 10,80 6,99 64,71 1.315 261 1.054 9,6 24,8 257,95 47 18 15,80 62,07 392,84 907.559.000 540.138.000 367.421.000 1,40 1,47 105,01 3 4 133,33 6 125 1.041 11,00 12,01 109,16 1.704 650 1.315 10,2 49,4 484,60 49 2 16,20 4,26 26,27 1.410.5 70.600 907.559 .000 907.559 .000 1,50 1,55 103,62 3 30 1.000,0 0 7 182 1.166 11,50 15,61 135,73 1.750 696 1.704 10,3 40,8 396,55 58 9 16,92 18,37 108,5 4.618.392.400 2.318.129.600 2.318.129.600 1,60 1,99 124,52 3 40 1.333,33 8 11,80 10,7 17,6 1,1 3 9 106
Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % 384, 62 96,1 5 464,71 92,94 426,23 85,25 426,21 85,24 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perdagangan diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja semua bernilai sangat tinggi. Tabel II.80. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN TARGET PENJELA SAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Pertumbuhan industri Jumlah Industri tahun ini- Jumlah Industri tahun lalu Buah 68 76 82 74 1. Jumlah Industri s.d. tahun lalu Buah 6.225 6.293 6.369 6.451 a. Target % 1 1 2 1 1 b. Realisasi % 1,09 1,21 1,29 1,15 Capaian (b : a) X 100% % 109,24 120,77 64,37 114,71 Pertumbuhan nilai produksi Jumlah Nilai produksi th ini - jumlah nilai produksi th lalu Buah 435 554 682 819 2. jumlah nilai produsi th lalu Buah 21.752 22.187 22.741 23.423 a. Target % 2 2,5 3 3,5 3,5 b. Realisasi % 2 2,5 3 3,5 Capaian (b : a) X 100% Jumlah Total Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja % % % 100 200,00 100,00 100 200,00 100,00 100 164,37 82,19 100 200,00 100,00 Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perindustrian diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. 2.3 PENELAAHAN POKOK POKOK PIKIRAN DPRD Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. 107
Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut: 1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD. 2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut. 3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan. 4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari lapangan dengan mempertimbangkan SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas. 5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD Adapun Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD dialokasikan didalam belanja antara lain Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung SKPD. Tabel II.81 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelahaan Pokok - Pokok Pikiran DPRD N Jenis Belanja Kegiatan Keterangan O 1. Belanja Tidak Langsung
Pembangunan/rehab gedung sekolah swasta
Pembangunan/rehab tempat a. Hibah Ibadah
Bantuan Modal Kepada Koperasi/UKM 108
Bantuan ternak b. Bantuan Sosial
Pemugaran Rumah Gakin
Perbaikan Infrastruktur Desa
Pembangunan/rehab c. Bantuan Keuangan infrastruktur Pertanian 2. Belanja Langsung
Pembangunan/rehab sarana dan
prasarana Sekolah Negeri
Pembangunan/rehab sarana dan
prasarana Kesehatan
Sarana dan
prasarana pertanian
Pembangunan/rehab infrastruktur Kelurahan 2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pembangunan merupakan uraian peemasalahan pembangunan berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis yang menjadi landasan dalam penentuan priroritas pembangunan. 2.4.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Telaah permasalahan daerah dijabarkan berdasarkan isu-isu strategis di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. 109
Tabel II.82. Isu-isu strategis Pembangunan Tahun 2016 Isu -Isu Strategis Pembangunan Tahun 2016 Nasional Provinsi JawaTimur 1. Pengarustamaan Berkelanjutan; Pembangunan 1. Bidang Infrastuktur; antara lain: a. Mendukung Kedaulatan Pangan 2. Tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Pengarustamaan Gender; 4. Peningkatan Pemerataan Penanggulangan Kemiskinan; dan 5. Perubahan Iklim 6. Kependudukan berencana; dan Keluarga 7. Perkembangan Ekonomi Makro; 8. Stabilitas Moneter; 9. Re-Industrialisasi yang berkelanjutan dan akselerasi pertumbuhan industry; 10.Pembangunan Pariwisata; 11.Pengembangan Ekonomi Kreatif; 12.Peningkatan Investasi; 13.Perkembangan Iptek dan Teknologi; 14.Stabilitas Politik Dalam Negeri dan dan Penanggulangan Kekeringan b. Terpenuhinya penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) c. peningkatan pelayanan, sarana prasarana angkutan umum; d. penyediaan angkutan multimoda yang terintegrasi; e. peningkatan daya saing biaya distribusi logistik; Supremasi Hukum; 15.Pemanfaatan Ruang; 16.Penanggulangan Bencana; 17.Demokrasi Lokal; 18.Pembangunan Perekonomian; Ifrastuktur 2. Bidang Ekonomi; antara lain a. Ketergantungan bahan pangan 2. Bidang Ekonomi; antara lain a. Ketergantungan bahan pangan pokok beras b. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sempitnya luas Kabupaten Gresik 1. Kualitas dan akses keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. 2. Pertumbuhan kesempatan kerja; 3. Pengembangan skill dan kompetensi pekerja; 4. Perlambatan penanggulangan kemiskinan yang telah mencapai titik kronis; 5. Peningkatan kesejahteraan nasional 6. Pengarustamaan Gender; 7. Kedaulatan Pangan; 8. Pemerataan pemanfaatan pertumbuhan ekonomi; 9. Kesiapan daya saing daerah menghadapi Maysrakat Ekonomi ASEAN; berkelanjuta; 11.Pemanfaatan Energi alternatif; 12.Kelestarian Lingkungan hidup dan eksplorasi sumber daya alam berwawasan lingkungan; 13.Penanggulangan bencana; 110
19.Kemandirian Pangan dan Diversifikasi Konsumsi Pangan; 20.Konservasi dan Keaneragaman Hayati; pemilikan lahan pertanian (rata-rata 0,3 ha); c. Kualitas hasil produk pertanian (segar dan olahan) belum memenuhi permintaan pasar d. Terbatasnya sarana prasarana Infrastruktur pelabuhan. 3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; antara lain: 1. Masih 3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; antara lain: 1. Masih kualitas Rendahnya hidup dan peran perempuan bidang berbagai dalam pembangunan 2. Masih rendahnya akses terhadap Sarana Berbasis Total masyarakat Sanitasi Masyarakat (STBM) 3. Kurang optimalnya pelayanan UPT dalam rangka memberikan pelayanan maksimal dalam penanganan PMKS 4. Terjadinya perlambatan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur, serta masih tingginya tingkat kedalaman kemiskinan keparahan dan kemiskinan 14.Pemanfaatan tata ruang; 15.Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik; 16.Kelestarian budaya Gresik; 17.Pengembangan Pariwisata; 18.Pengembangan peran pemuda dan olahraga; 19.Supremasi hukum dan hak asasi 20.Kondusifitas interaksi beragama dalam keberagaman. 111
2.4.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Identifikasi permasalahan meliputi permasalahan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan disertai faktor-faktor penentu keberhasilan. Tabel II.83. Identifikasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah No. 1. Urusan Pendidikan Permasalahan Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktik, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran. Faktor Penentu keberhasilan 1. Validasi dan updating data pokok pendidikan; 2. Pemenuhan Guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan tertentu; 3. Keterjangkauan atau akses masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan; 4. Perumusan RAPBS yang akomodatif dan akuntable; 5. Pelaksanaan monev secara berkala. 2. Kesehatan Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi, pelayanan pengobatan/perawatan, pelayanan kesehatan jiwa, pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan gizi, pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif, pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan penyelidikan epidemologi dan penanggulangan 1. Promosi kesehatan termasuk penanggulangan penyakit endemik, pencegahan AIDS, dan obatan-obatan terlarang. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan kesehatan di ponkesdes, puskemas, hingga rumah sakit; 3. Optimalisasi Unit kesehatan sekolah; 4. Penegakan peraturan daerah secara konsisten di bidang kesehatan. 112
3. 4. kejadian luar biasa dan gizi buruk, pencegahan dan pemberantasan penyakit endemis, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pengendalian vektor, pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum, penyuluhan perilaku sehat, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat, pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan penggunaan obat generik, penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lanjut usia, pelayanan gizi, pencegahan dan pemberantasan HIV-AIDS serta pelayanan dasar dan rujukan. Pekerjaan Umum Pemenuhan infrastuktur Tata Ruang jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang baik akan mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gresik. Masih tingginya kondisi lingkungan pemukiman masyarakat yang belum layak Dalam implementasi RTRW harus selalu dipantau, dikendalikan dan dievaluasi khususnya dalam hal 1. Updating data infrastruktur wilayah; dan dan 2. Regulasi standarisasi harga; 3. Optimalisasi pengentasan lingkungan kumuh; Konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaraan 113
5. 6. 7. 8. Perencanaan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan pemanfaatan suatu wilayah agar tidak terjadi konflik kepentingan dimasyarakat adanya keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif dengan berupaya menyiapkan dokumen perencanaan yang baik agar pembangunan daerah yang dapat sustainable berkelanjutan dan memberi manfaat kepada masyarakat Meningkatnya jumlah kendaraan menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan layanan transportasi cukup tinggi pemanfaatan sumber daya alam agar terjaga kelestariannya maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga pengawasan pada lingkungan eksploitasi alam harus dilakukan secara ketat. Terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dampak dari berbagai kegiatan. Penanganan sampah masih sangat terbatas sehingga diperlukan upaya khusus agar persampahan dapat tertangani secara baik Pelayanan pertanahan di daerah perlu dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten dengan instansi pemerintah pusat badan pertanahan, sehingga diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat 1. Disiplin perencanaan timeline terkait perencanaan, metodologi, substansi; hingga 2. Peningkatan kapasitas dan daya kelembagaan sumber perencana; Efektifitas Pengawasan Ijin kendaraan 1. Penegakan regulasi pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan; 2. Daur ulang sampah pengelolaan dan sampah tingkat di pemukiman. Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan instansi terkait; 114
9. 10. 11. Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera diselesaikan untuk kepastian hukum di masyarakat. Layanan administrasi kependudukan yang dilakukan berupa pelayanan KTP, KK dan akte catatan sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga semakain meningkat. Perempuan seharusnya bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus perdagangan (human traficking) terhadap perempuan dan anak. Sebagai bagian dari program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pe ntingnya pengendalian pertumbuhan penduduk maka pelayanan alat KB kepada pasangan usia subur harus ditingkatkan Pengembangan sistem informasi kependudukan dan catatan sipil 1. Dokumen perencanaan pembangunan berbasis gender; 2. Diseminasi konsep gender melalui bimbingan teknis, seminar, atau semiloka; Peningkatan kapasitas sumber daya penyuluh KB 115
12. 13. 14. 15. 16. 17. Sosial Masih tingginya PMKS yang memerlukan penanganan Ketenagakerjaan Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Sehingga melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Koperasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten, sehingga upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan Penanaman Modal Iklim investasi masih perlu mendapat perhatian uatama mengingat kinerja belum maksimal Kebudayaan Pemuda Olah Raga dan Punahnya kekayaan seni dan budaya daerah harus ada upaya untuk melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya. prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi 1. Updating data PMKS; 2. Rumusan existing program setelah pembinaan PMKS 1. Validasi data pengangguran; 2. Pertumbuhan kesempatan kerja; 3. Optimalisasi perencanaan tenaga kerja daerah; Pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing industry kecil menghadapi MEA 1. Promosi investasi 2. Ketersediaan infrastruktur 3. Kondusifitas keamanan tingkat 1. Promosi investasi 2. Ketersediaan infrastruktur 3. Kondusifitas keamanan tingkat kebudayaan pendidikan jenjang Optimalisasi pembinaan atlit usia muda dan/atau di tingkat pelajar pada 116
persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul pemuda dan olahragawan yang berprestasi di daerah. 18. Kesbangpoldagri Masyarakat kurang 19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian 20. Ketahanan Pangan memahami terhadap aturan dan produk hukum pemerintah daerah Pengawasan masih dirasakan kurang sehingga akan mempengaruhi Akuntabilitas kinerja dan pembangunan daerah Pengelolaan keuangan yang tertib dan akurasi belum sepenuhnya terwujud dan aset-aset daerah yang belum efektif penggunaannya Agar legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dapat berfungsi secara maksimal khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berfihak kepada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aparatur yang profesional harus diwujudkan secara terus-menerus agar kinerjanya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarrakat dijadikannya urusan pertanian menjadi prioritas pembangunan maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat. Masih kurangnya aktivitas kelembagaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang mandiri 21. Pemberdayaan masyarakat dan Desa Sosialisasi Produk hukum daerah 1. Perbaikan tata kelola pemerintahan; 2. Harmonisasi kemitraan politis dan teknokratis 3. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan proporsionl 4. Peningkatan Pelayanan Publik 1. Infrastuktur pendukung kemandiriaan pangan; 2. Optimalisasi produksi pertanian Peningkatan kelembagaaan Kapasitan 117
22. 23. 24. 25. 26. 27. Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan Pertanian Kehutanan Perlunya data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan Perlunya tertib arministrasi dalam mengelola arsip Komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga dapat terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan. meningkatkan kecerdasan masyarakat dilakukan upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Diantaranya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum serta melakukan penambahan buku bacaan dan tempat baca yang lebih banyak di masyarakat. Perlunya secara terus-menerus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap petani agar dapat meningkatkan jumlah dan jenis produksi Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Oleh karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian. Produksi perkebunan di Kabupaten Gresik cukup mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi perkebunan. Updating datan dan pengembangan sistem informasi Regulasi kearsipan Optimalisasi forum komunikasi publik Jenis dan Ragam buku Infrastuktur pendukung pertanian, alsintan, dan teknologi penerapan serta daya alternative sumber Distribusi perkebunan infrastuktur pendukung hasil dan 118
28. 29. 30. 31. 32. Energi sumberdaya mineral Pariwisata Kelautan perikanan Perdagangan Industri dan Eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat. Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah yang dapat menarik kunjungan masyarakat. Disamping itu, agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten. Agar dapat mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup. Perlunya secara terus menerus menumbuh kembangkan perdagangan, pasar dan usaha lainnya agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara konsisten Pertumbuhan sektor industri masih dirasakan belum optimal sehingga belum banyak menyerap tenaga kerja Penegakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya mineral Promosi pariwisata dan infrastruktur perbaikan pendukung Optimalisasi budidaya lokal dan penerapan teknologi Promosi kemudahan perizinan investasi dan Peningkatan Investasi padat karya 119
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH P erumusan rancangan kerangka ekonomi daerah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro yang dimaknai sebagai kebijakan daerah untuk mencapai full employment atau pemanfaatan sumber daya yang ada dalam kegiataan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai distribusi pendapatan yang merata. Secara yuridis, pertimbangan kondisi ekonomi makro dalam perumusan rancangan ekonomi daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat (3) huruf e yaitu "memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 84 dijelaskan bahwa: (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara substansial, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah berlandaskan terhadap RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2010-2015 sebagai masa transisi, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Kesinambungan perencanaan ini dimaksudkan 1
untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah sebagai landasan dalam penyusunan program-program pembangunan daerah. Secara garis besar, kebijakan pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tertuang pada RPJPD Tahap III Tahun 2016-2020 adalah peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan sinergitas industri manufaktur, pertanian, kelautan, dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan dengan mendorong peningkatan efisiensi, produktifitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Berdasarkan telaah yuridis dan susbtansial sebagaimana dimaksud di atas, maka secara garis besar bahwa rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah sebagai instrument kebijakan daerah merupakan landasan dalam perumusan program-program pembangunan berdasarkan telaah kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik Kerangka ekonomi daerah meliputi perumusan arah kebijakan ekonomi daerah, kondisi ekonomi daerah Tahun 2014 dan perkiraan Tahun 2015, dan identifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2016 dan 2017 dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi sebagai berikut; 3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengacu pada sasaran utama serta analisis dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi maka arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebagai berikut: (a) Meningkatkan petumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (b) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan; (c) Mempercepat pembangunan infratruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; (d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim; (e) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh; 2
(f) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; (g) Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah; Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dirumuskan kebijakan ekonomi nasional yaitu; "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik." Kemandirian ekonomi tersebut dicapai melalui peningkatan kedaulatan pangan; kedaulatan energi; pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; pengembangan ekonomi kemaritiman dan kelautan, serta penguatan sektor keuangan dan kapasitas fiskal negara. Di tingkat provinsi, arah kebijakan ekonomi Tahun 2016 diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serangkaian kebijakan di bidang makro dan mikro. Pada tataran Kebijakan Makro Ekonomi, diarahkan untuk: (a) Mendorong otoritas moneter bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dalam rangka kondusivitas iklim berusaha. (b) Mendorong otoritas moneter untuk mengevaluasi suku bunga bank pelaksana agar lebih kompetitif dalam rangka mendukung pembiayaan sektor riil. (c) Ikut serta dalam menjaga stabilitas makro ekonomi di daearah, khususnya dalam pengendalian inflasi melalui optimalisasi kinerja TPID maupun fasilitas bantuan ongkos angkut untuk komoditi tertentu yang pada waktu-waktu tertentu mengalami inflasi yang tinggi. Pada tataran Mikro Ekonomi, dalam rangka menumbuhkan sektor riil diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dalam rangka peningkatan pencapaian swasembada pangan, khususnya padi, jagung, daging dan gula maupun peningkatan produksi signifikan komoditi kedelai. Selain itu, diselenggarakan peningkatan produksi dan daya saing sektor industri, termasuk industri kreatif dengan menciptakan penataan struktur industri yang mampu membangun jaringan/hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Berdasarkan telaah terhadap arah kebijakan ekonomi di tingkat nasional dan provinsi maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut; 3
a. Kebijakan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Arah kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap pelbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik meliputi; 1. Peningkatan Investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta penyempurnaan produk hukum daerah yang mendukung penanaman modal asing dan dalam negeri; peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan dasar; kemudahan pelayanan perizinan; serta peningkatan kegiatan promosi dan potensi daerah; 2. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dengan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan Kabupaten Gresik yaitu industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, pertambangan dan penggalian, dan pertanian serta mendukung sektor-sektor usaha lainnya melalui peningkatan infrastruktur pendukung sektor unggulan, penyempurnaan produk hukum daerah yang mengatur pengelolaan lapangan usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia, dan penerapan teknologi serta pemanfaatan sumber daya energi alternatif; 3. Peningkatan Daya Saing Daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia pelaku ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan infraktuktur pendukung di sektor industri kecil dan industri besar. 4. Upaya lain untuk mendorong perekonomian regional Kabupaten Gresik agar tumbuh secara stabil serta menghindari fluktuasi yang tajam adalah dengan mengefektifkan belanja daerah. Perumusan program-program pembangunan yang diarahkan untuk membangun perekonomian Kabupaten Gresik pada tataran pemanfaatan sumberdaya alam; pembangunan infrastruktur berkelanjutan; dan peningkatan kualitas. b. Kebijakan dalam Mengendalikan Laju Inflasi Angka Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak 4
langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Di tingkat daerah, kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mengendalikan laju inflasi pada kisaran 6-10% melalui pengawasan terhadap harga dan barang jasa, peningkatan produkvitas, dan memperlancar distribusi serta mengoptimalisasi kinerja tim pengendali inflasi daerah. c. Kebijakan dalam Mengurangi Disparitas Ekonomi Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi berdampak sistemik terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemerataan kebermanfaatan pertumbuhan ekonomi secara merata merupakan arah kebijakan ekonomi daerah untuk mengentaskan kemiskinan yang telah mencapai taraf kronis dan menekan laju pengangguran. Dalam upaya menekan laju pengangguran, kebijakan kenaikan upah minimal kabupaten ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan agar terjadi stabilitas upah riil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik ternyata cenderung lebih padat modal daripada padat karya yang terbukti dari signifikannya hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif, maka cara yang tepat untuk menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Gresik adalah dengan tetap mendorong laju pertumbuhan ekonomi namun lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan investasi yang padat karya daripada padat modal. Pada sektor kemiskinan, diperlukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang khas atau sesuai dengan karateristik desa mengingat tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik telah mencapi titik kronis yang sulit untuk diantisipasi dengan program pengentasan kemiskinan secara umum. Penguatan dan validasi data kemiskinan hingga di tingkat desa harus didukung komitmen pelaku pembangunan untuk memanfaatkan data tersebut sebagai sasaran hasil 5
program-prgram pembangunan serta didukung penganggaran pengawasan yang pro poor. 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Pertumbuhan ekonomi nasional selama Tahun 2010-2014 terjaga pada kisaran 6% dan telah mendorong perluasan kesempatan kerja sehingga telah mendorong perluasan kesempatan kerja sehingga tingkat penganggiran terbuka telah berhasil diturunkan dari 7.1% pada tahun 2010 menjadi 5.94% pada tahun 2014. Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas yang tetap terpelihara dengan laju inflasi dalam batas aman. Pergerakan nilai tukar rupiah cenderung terdepresiasi namu dalam peregerakan yang sedangkan defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3%. Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan secara periodik pada 2015-2019 maka kinerja faktor ekonomi diproyeksikan terus meningkat dengan memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat melambat pada kuartal pertama Tahun 2015 hingga mencapai pada kisaran 4%. Sementara tingkat kemiskinan nasional diproyeksikan menurun hingga pada kisaran 9-10% pada tahun 2015 dibanding Tahun 2014 yang mencapai 11.25%. Adapun tingkat pengangguran terbuka nasional diproyeksikan menurun dari 5.9% pada Tahun 2014 menjadi kisaran 5,5-5,8% pada Tahun 2015. Pada tingkat provinsi, Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 tumbuh 5,86%, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2014 ini masih mengindikasikan melambatnya kinerja ekonomi sejak tahun 2012 yang tumbuh 6,64% dan tahun 2013 tumbuh 6,08%. Dengan sistem perekonomian yang amat terbuka, faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia, antara lain Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang, yang berdampak pada kinerja ekspor Nasional dan Jawa Timur. Disamping itu melemahnya kurs rupiah terhadap US Dollar maupun Suku Bunga acuan Bank Indonesia (SBI) yang terus meningkat di tahun 2014 sampai pada 7,75%, sangat mempengaruhi kinerja sektor riil. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Lebih lanjut, pada sektor pertumbuhan PDRB terdapat tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur yaitu dan 6
industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2014 masing-masing sebesar 28,90 persen, 17,24 persen dan 13,73 persen. Total kontribusi ketiganya sebesar 59,87 persen. Berdasarkan kondisi perekonomian terkini maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diproyeksikan pada kisaran 6,00-6,55%. Sektor-sektor yang memberikan sumber pertumbuhan tinggi diharapkan mampu berakselerasi lebih cepat di tahun 2015. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Jawa Timur. Kebijakan di bidang perijinan yang lebih atraktif juga diharapkan mampu menarik investasi di Jawa Timur. Berdasarkan telaah terhadap kerangka ekonomi nasional dan Provinsi Jawa timur maka Kerangka ekonomi daerah Kabuapaten Gresik dirumuskan sebagai analisa perkembangan ekonomi makro yang merupakan evaluasi pada tahun sebelumnya serta proyeksi pada tahun mendatang. Analisa perkembangan ekonomi makro yang digunakan dalam perumusan kerangka ekonomi daerah antara lain: (1) Pertumbuhan PDRB; (2) Pendapatan Perkapita; (3) Pertumbuhan Ekonomi; (4) Tingkat Investasi; (5) Laju inflasi; (6) Tingkat Pengangguran; dan (7) Tingkat Kemiskinan. (1) Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sebagai proxy pertumbuhan ekonomi karena PDRB merupakan single variable yang paling mendekati untuk mengukur aggregate economic activity karena PDRB merupakan penjumlahan dari output semua sektor dalam suatu perekonomian daerah, yaitu consumption, investment, government expenditures, dan net export. Dengan demikian, fluktuasi (pertumbuhan) dari PDRB juga 7
NO. 1. 2. mencerminkan fluktuasi dari kegiatan suatu perekonomian di tingkat regional/daerah. PDRB dibentuk dari sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Adapun jenis PDRB yang digunakan meliputi: a. PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB); b. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (PDRB ADHK 2000); Selama tahun 2011 s.d. 2014, PDRB Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten. Kondisi ini menggambarkan secara makro peningkatan kesejahteraan masyarakat Gresik sebagaimana dijelaskan secara rinci pada tabel berikut: Tabel III.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 U R A I A N 2011 2012 2013 2014 PDRB ADHB (Juta Rp) 44.082.264,57 50.185.435,99 46.666.268,22 52.753.459.98 PDRB ADHK 2000 (Juta Rp) 18.081.043,89 19.424.161,63 20.811.653,46 22.274.018,91 Sumber data: BPS Kab. Gresik Persentase rata-rata pertumbuhan PDRB (r) selama Tahun 2011-2014 diperoleh melalui pendekatan linier dengan data dasar Tahun 2011 sedangkan proyeksi Tahun 2015 menggunakan pendekatan ekonometri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: NO. Tabel III.2 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2015 Proyeksi Tahun 2015 (Rp) R Uraian 1. 2. PDRB ADHB (Juta Rp) PDRB ADHK 2000 (Juta Rp) 14.17% 7.20% 57.222.223,99 23,877,696.59 Struktur perekonomian Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2014 masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Pertanian, 8
berdasarkan distribusi persen ADHB yang kontribusi ketiganya sebesar 82,02% tahun 2011 meningkat hingga mencapai 82,48% tahun 2014. Peningkatan kontribusi ketiga sektor tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar III.2 Grafik Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 9
S SSumber Data : LKPJ AMJ Tahun 2010-2015 (2) Pendapatan Per Kapita Pendapatan Perkapita merupakan hasil pembagian PDRB terhadap jumlah penduduk. Semakin besar pendapatan per kapita maka tingkat kemakmuran masyarakat diestimasikan semakin tinggi. Adapun jenis pendapatan per kapita yang digunakan meliputi: a. Pendapatan Perkapita berdasarkan PDRB ADHB; b. Pendapatan Perkapita berdasarkan PDRB ADHK; Selama tahun 2011 s.d. 2014, Pendapatan Perkapita Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten. Kondisi ini menggambarkan secara makro peningkatan kesejahteraan masyarakat Gresik sebagaimana dijelaskan secara rinci pada tabel berikut: NO. Tabel III.3 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 2012 2011 U R A I A N 2013 2014 1. PDRB ADHB Per Kapita (Rp) 37.450.000,00 41.420.000,00 46.670.000,00 65.609.306,73 2. PDRB ADHK Per Kapita (Rp) 15.270.000,00 16.030.000,00 16.960.000,00 22.274.018,91 Sumber data: BPS Kab. Gresik Persentase rata-rata pertumbuhan Pendapatan Perkapita (r) selama Tahun 2011-2014 diperoleh melalui pendekatan linier dengan data dasar Tahun 2011 sedangkan proyeksi Tahun 2015 menggunakan pendekatan ekonometri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: NO. Tabel III.4 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Gresik Tahun 2015 r Uraian Proyeksi Tahun 2015 (Rp) 1. 2. PDRB ADHB Per Kapita (Rp) PDRB ADHK Per Kapita (Rp) 21.29% 14.04% 81,038,340.65 25,824,028.91 (3) Pertumbuhan Ekonomi Pada kurun waktu 2011-2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami fluktuaktifr namun lebih tinggi atau di atas rata-rata 10
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional seperti terlihat pada gambar berikut : Gambar III.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2014 Sumber data: BPS Kab. Gresik Tahun 2014 Berdasarkan Metode artificial neural network (ANN) pada analisa Ekonomi Makro Regional dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah (2014: 128) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 7.84%. Trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung terus bergerak naik tersebut juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan laju inflasi daerah. (4) Tingkat Investasi Realisasi investasi penanaman modal Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten terutama di sektor penanaman modal dalam negeri sedangkan di sektor penanaman modal asing mengalami fluktuaktif dengan nilai investasi terbesar terjadi pada Tahun 2013 sedangkan investasi terendah terjadi pada tahun 2011. Keberhasilan dalam peningkatan realisasi penanaman modal tersebut didukung oleh kemudahan dalam pelayanan perizinan di daerah serta kesiapan regulasi yang mendukung penanaman modal di daerah; ketersediaan infrastruktur dan penataan perwilayah untuk mendukung realisasi penanaman modal; peningkatan kegiatan promosi akan potensi daerah; dan dukungan Pemerintah Pusat untuk Pengembangan Penanaman 11
Modal yang progresif di wilayah Kabupaten Gresik antara lain pengembangan pelabuhan laut, prasarana transportasi dan kawasan industri, dll. Realisasi investasi dijelaskan sebagaimana tabel berikut: Tabel III.5 Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Gresik Tahun 2012 s.d. 2014 No. Uraian Satuan 2012 2013 2014 1. Realisasi Investasi PMDN Rp. Juta 3.292.566 4.794.719 8.998.738,4 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing US $ (000) 715.790,7 842.750,3 171.921,6 Sumber : LKPJ AMJ Kabupaten Gresik 2011-2015 Persentase rata-rata pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal (r) selama Tahun 2011-2014 diperoleh melalui pendekatan linier dengan data dasar Tahun 2012 sedangkan proyeksi Tahun 2015 menggunakan pendekatan ekonometri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Tabel III.6 Proyeksi Realisasi Investasi Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2015 NO. 1. 2. Uraian Realisasi Investasi PMDN Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing r Satuan 66.65% -20.62% US $ (000) Rp. Juta Proyeksi Tahun 2015 (Rp) 3,292,566.00 715,790.70 (5) Laju Inflasi Selama tahun 2011-2014, tingkat inflasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang tinggi yang disebabkan oleh pelbagai faktor baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional seperti kenaikan tarif dasar listirik, tarif angkutan, kenaikan harga BBM, kerusakan infrastuktur yang menghambat distribusi, hingga terjadinya force major seperti bencana alam. Pengendalian tingkat inflasi merupakan upaya dalam menciptakan ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah pengembangan ekonomi serta daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Gresik dengan proyeksi tingkat inflasi pada tahun 2015, yang diperkirakan turun pada titik 5 % digambarkan sebagai berikut; 12
Gambar III.4. Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2016 (6) Tingkat Pengangguran Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4.51% dari 6.72% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0.15% atau mencapai 5,06% pada tahun 2014. Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompettitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi yang cenderung padat modal. Adapun fluktuasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2014 sebagaimana gambar berikut: Gambar III.5. Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 13
Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2014 Berdasarkan term references tingkat pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014, maka trendline pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2015 diproyeksikan 4.6175% .Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Greaik Tahun 2014-2019 diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata kesempatan kerja pada tahun 2009-2013 sebesar 0,16%. Dengan menggunakan angka pertumbuhan rata-rata tersebut maka proyeksi kesempatan kerja tahun 2015 mencapai 498.057 orang yang tersebar di sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. adapun proyeksi persentase pertumbuhan kesempatan kerja mencapai 1,07%. (7) Tingkat Kemiskinan Garis Kemiskinan/Poverty Line adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK dihitung pada tingkat kabupaten / kota, dan berbeda-beda jumlahnya untuk masing-masing kabupaten. Pada Tahun 2013, Garis Kemiskinan untuk Kabupaten Gresik adalah Rp.331.296,- per kapita per bulan, merupakan nilai tertinggi ke-6 dari 38 Kabupaten / Kota se-Jawa Timur. GK Kabupaten Gresik juga lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 adalah Rp.303.843,- sedangkan Nasional sebesar Rp. 292.951,- Pada tahun yang sama, hasil Susenas menunjukkan kurang lebih 170.900 jiwa atau 13,89% jumlah penduduk di Kabupaten Gresik mempunyai 14
pendapatan kurang dari Rp. 331.296,- per kapita per bulan. Dibandingkan dengan kabupaten / kota lain se-Jawa Timur, jumlah ini cukup besar. Dari 38 Kabupaten / Kota, Kabupaten Gresik menduduki peringkat ke-25 dalam tingkat kemiskinan dan peringkat ke-26 dalam jumlah penduduk miskin. Pada Tahun 2013, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik mencapai 13.89% atau lebih tinggi dari Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73% dan Tingkat Kemiskinan Nasional sebesar 11.47%. Pada perkembangan antar waktu, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 4 Tahun, yaitu Tahun 2009 - 2013, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik telah berkurang sebanyak 5.25 poin persen, sedang jumlah penduduk miskin berkurang 54.874 jiwa sebagaimana digambarkan pada grafik berikut; Gambar III.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik di atas, maka trendline tingkat kemiskinan pada Tahun 2014 diproyeksikan 15
sebesar 12.025% sedangkan pada Tahun 2015 diperoyeksikan sebesar 10.762%. Secara garis besar, pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara konsisten namun mengalami perlambatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik adalah kemiskinan kronis yang membutuhkan program pengentasan khusus berbasis karateristik desa. 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017 Perumusan tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2016 dan 2017 memperhatikan arah kebijakan ekonomi pemerintah di tingkat pusat dan provinsi, kondisi perekonomian global dan lokal, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut; (a). Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, tantangan pokok yang harus dihadapi adalah ketersediaan infrakstruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi; penguatan struktur ekonomi di sektor primer, sekunder, dantersier secara terpadu; reformasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah; keterbatasan dalam penerapan dan penguasaan teknologi; dan keterbatasan dalam membiayai pembangunan. Selain itu, masih sangat besar anggaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak produktif seperti konsumsi BBM. Mengagacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur Tahun 2016 dijabarkan bahwa tantangan pokok perekonomian daerah di tingkat provinsi meliputi Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Jawa Timur; globalisasi perekonomian menuntut Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi, daya saing serta meningkatkan kinerja perdagangan internasional melalui international trade friendship; pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur; dan Penanganan Bencana Alam 16
Berdasarkan tantangan pokok perekonomian daerah yang telah dirumuskan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur maka tantangan pokok yang dirumuskan oleh Kabupaten Gresik adalah; a. Perdagangan bebas dengan persaingan yang kompetitif di tingkat Asia Tenggara yang dibingkai dalam koridor Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut peningkatan daya saing daerah baik di sektor industri besar maupun industri kecil; peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan guna mendorong perekonomian daerah, serta optimalisasi penguasaan dan penerapan teknologi dan energy alternatif; b. Ketahanan dan kemandirian pangan; c. Inklusifitas pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada pemerataan pemanfaatan pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat; d. Kemiskinan yang telah mencapai titik kronis dengan artian mebutuhkan penanganan secara khusus atau berdasarkan karateristik kemiskinan seperti feminism kemiskinan; kemiskinan di perkotaan, dsb; e. Fluktuaktif tingkat pengangguran yang menunjukkan tingkat pengangguran berada pada kisaran yang cukup tinggi. (b). Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017 Prospek perekonomian daerah pada Tahun 2016 dan 2017 diproyeksikan semakin membaik. Berdasarkan kajian ekonomi makro regional, siklus bisnis Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang lebih baik pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, juga diproyeksikan mengalami peak yang medorong fase ekspansi bisnis di Kabupaten Gresik sebagaimana tergambar pada grafik berikut; Gambar III.7 Proyeksi Siklus Bisnis Kabupaten Gresik 17
Sumber : Kajian Analisis Ekonomi Makro Regional Tahun 2014 Pada perode amplitudo siklus 2009-2017, diproyeksikan bahwa amplitude siklus bisnis sebesar 0.001821 atau lebih kecil dibandingkan periode 2000-2008 yang mencapai 0.007305. Semakin kecil amplitudo yang ditunjukkan maka siklus bisnis sebagai fluktuasi dari aggregate economic activity mengalami stabilitas. Gambar III.8 Amplitudo Siklus Kabupaten Gresik Sumber : Kajian Analisis Ekonomi Makro Regional Tahun 2014 Ditinjau dari sektor lain, prospek perekonomian kabupaten Gresik semakin meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh pelbagai berikut sebagai berikut: a. Pertumbuhan PDRB yang terus meningkat secara konsisten dari Tahun 2011-2014 dengan persentase laju pertumbuhan PBRB sebesar 14.17% mengacu pada PDRB ADHB dan sebesar 7.20% mengacu pada PDRB ADHK; b. Pertumbuhan Pendpatan Per Kapita yang terus meningkat secara konsisten dari dari Tahun 2011-2014 dengan persentase laju pertumbuhan Pendapatan Per Kapita sebesar 21.29% mengacu pada PDRB ADHB per kapita dan sebesar 14.04% mengacu pada PDRB ADHK per kapita; 18
c. Ketersediaan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang perekonomian seperti pembangunan Bendung Gerak Sembayat, stadion bertaraf internasional, dsb; d. Potensi pariwisata yang khas seperti Pulau Bawean dan wisata Religi Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim ditunjang kondusifitas keamanan dan ketertiban sosial. e. Kemudahan pelayanan perizinan, penyempurnaan produk hukum daerah, serta peningkatan promosi dalam penanaman modal baik berskala dalam negeri maupun asing. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sumber pendanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), dan Lain-lain pendapatan yang sah (meliputi hibah, dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya). 1. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2016 PAD diproyeksikan sebesar Rp. 868.872.334.925,- yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 428.631.098.500,- Retribusi Daerah Rp. 235.446.833.725,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 28.626.500.000,- Dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 176.167.902.700,-. b. Dana Perimbangan Selain dari PAD salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umumn (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2016 dana perimbangkan diproyeksikan sebesar Rp. 1.131.468.607.462.,- terdiri atas dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 214.230.768.462,- Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 873.265.959.000,- Sedangkan Dana alokasi Khusus sebesar Rp. 43.971.880.000,-. 19
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Tahun 2016 alokasi Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 511.013.077.450,- sebesar Rp. 190.020.686.972,- dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sebesar Rp. 301.623.952.478,- dari Dana penyesuaian dan otonomi khusus dan Dana Bantuan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 18.121.653.000,-. 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pembiayaan Daerah (meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Pencairan dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan penerimaan Piutang Daerah). Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaan yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dengan berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi : a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapaan Asli daerah dengan cara : membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi dari 20
penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah; b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya ; c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah ; d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD Penghasil; f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah ; h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah. 2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah dari APBN adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagiaan dalam Dana Perimbangan. b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan 3. Meningkatkan koordinasi terhadap Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah yang merupakan penerimaan dari dana Bagi Hasil Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.446.755.182.417,22 dan Belanja Langsung sebesar 21
Rp.1.314.524.224.541 Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif, dengan mengarahkan pada prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. 2. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja. 3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. 4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan. 5. Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah. 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana. 7. Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Pengawasan Tata Ruang Wilayah. 8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga. 10. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial. Selain diarahkan dalam pemenuhan 10 prioritas pembangunan daerah, kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut: 1. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Gresik Tahun 2016; 2. Belanja Daerah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Gresik yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler diutamakan untuk memenuhi belanja pegawai, serta kegiatan non urusan dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif; 22
4. Stimulus pengalokasian anggaran ke desa melalui alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan; 5. Pelaksanaan kebijakan hibah dan bantuan sosial memnuhi pesyratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dipenuhi setelah urusan wajib tercukupi. 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terbagi dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun 2016 arah kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) ; pencarian dana cadangan ; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ; penerimaan pinjaman daerah ; penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2016 adalah Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok hutang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 adalah pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo Tabel berikut menunjukkan arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan nilai nomimal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, sebagai berikut: 23
Tahun PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah H i b a h Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dr Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tabel III.7 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013-2017 2011 2012 2013 2014 1,329,150,833,376.13 1,650,595,497,662.55 1,840,555,714,829.17 2,206,385,836,981.47 273,975,992,140.13 427,580,866,657.55 502,766,529,904.17 700,587,792,877.47 135,091,751,487.11 252,405,752,927.50 287,204,002,798.08 386,741,657,665.39 37,969,820,988.52 63,099,218,949.16 68,748,761,969.35 111,030,586,229.39 2,330,282,422.80 8,965,887,804.33 19,586,929,857.01 21,557,353,346.85 98,584,137,241.70 103,110,006,976.56 127,226,835,279.73 181,258,195,635.84 772,487,164,476.00 947,619,650,810.00 996,197,113,935.00 1,065,300,023,150.00 165,066,565,476.00 153,246,269,810.00 142,187,422,935.00 129,851,244,150.00 561,081,899,000.00 711,868,321,000.00 804,903,511,000.00 863,397,519,000.00 46,338,700,000.00 82,505,060,000.00 49,106,180,000.00 72,051,260,000.00 282,687,676,760.00 275,394,980,195.00 341,592,070,990.00 440,498,020,954.00 0.00 0 0.00 0 105,787,559,676.00 104,040,169,195.00 124,619,733,990.00 185,113,366,954.00 144,728,582,084.00 132,383,521,000.00 199,836,702,000.00 234,108,077,000.00
2015 2,484,678,421,337.00 842,196,736,425.00 410,455,500,000.00 228,946,833,725.00 26,626,500,000.00 176,167,902,700.00 1,131,468,607,462.00 214,230,768,462.00 873,265,959,000.00 43,971,880,000.00 511,013,077,450.00 1,246,785,000.00 0.00 190,020,686,972.00 301,623,952,478.00 2016 2,511,354,019,837.00 868,872,334,925.00 428,631,098,500.00 235,446,833,725.00 28,626,500,000.00 176,167,902,700.00 1,131,468,607,462.00 214,230,768,462.00 873,265,959,000.00 43,971,880,000.00 511,013,077,450.00 1,246,785,000.00 0.00 190,020,686,972.00 301,623,952,478.00 2017 2,598,241,253,329.50 955,759,568,417.50 471,494,208,350.00 258,991,517,097.50 31,489,150,000.00 193,784,692,970.00 1,131,468,607,462.00 214,230,768,462.00 873,265,959,000.00 43,971,880,000.00 511,013,077,450.00 1,246,785,000.00 0.00 190,020,686,972.00 301,623,952,478.00
Tahun Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab/Kota/Pem. Desa/ Partai Politik Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) ..... PEMBIAYAAN DAERAH 2011 32,171,535,000.00 1,266,261,710,603.81 838,208,701,520.03 586,914,334,219.00 876,990,183.03 0.00 56,779,203,000.00 101,130,470,048.00 242,590,500.00 90,082,754,550.00 2,182,359,020.00 428,053,009,083.78 72,624,585,133.00 228,335,485,223.78 127,092,938,727.00 62,889,122,772.32 37,149,206,896.91 2012 38,971,290,000.00 1,451,130,800,756.48 924,092,279,008.48 692,857,652,655.95 600,892,650.53 104,850,456,000.00 17,500,125,345.00 107,062,942,300.00 1,220,210,057.00 527,038,521,748.00 80,810,992,834.00 286,798,862,532.00 159,428,666,382.00 199,464,696,906.07 49,735,243,633.27 2013 17,135,635,000.00 1,897,270,106,456.32 992,715,498,549.11 706,915,344,010.00 329,156,539.11 107,818,513,200.00 16,870,050,000.00 160,020,833,800.00 761,601,000.00 904,554,607,907.21 120,755,307,751.00 366,033,201,747.21 417,766,098,409.00 56,714,391,627.15 235,947,231,139.48 0 0 2014 21,276,577,000.00 2,172,832,221,494.31 1,124,406,247,047.25 800,421,027,329.00 67,000,868.25 103,401,483,000.00 27,024,005,000.00 638,334,000.00 192,277,210,950.00 577,185,000.00 1,048,425,974,447.06 86,264,228,669.00 438,356,848,596.00 523,804,897,182.00 33,557,093,731.16 176,890,979,644.53 2015 18,121,653,000.00 2,785,136,698,618.95 1,364,149,448,657.95 895,248,398,899.50 148,428,248,108.00 21,854,700,000.00 41,540,846,800.00 255,077,254,850.45 2,000,000,000.00 1,200,985,585,140.00 97,903,059,170.00 510,303,678,161.00 592,778,847,809.00 (80,456,612,460.95) 0 0 0 2016 18,121,653,000.00 2,707,790,046,814.17 1,446,755,182,417.17 963,197,752,375.97 139,598,926,850.00 28,180,800,000.00 66,407,793,222.50 246,869,909,968.70 2,500,000,000.00 1,261,034,864,397 102,798,212,129 535,818,862,069 622,417,790,199 196,436,026,977.17 0 0 0 0 2017 18,121,653,000.00 2,935,922,964,137.94 1,548,784,613,301.24 1,036,304,461,781.31 0 0 139,598,926,850.00 28,180,800,000.00 73,048,572,544.75 246,869,909,968.70 2,750,000,000.00 0.00 1,387,138,350,836.70 113,078,033,341.35 589,400,748,275.96 684,659,569,219.40 (337,681,710,808.44) 0
Tahun Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Pemberian Pinjaman Daerah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 2011 45,148,340,066.35 42,667,901,317.35 0.00 0.00 0.00 2,480,438,749.00 0.00 7,999,133,169.44 0.00 5,499,133,169.48 2,499,999,999.96 0.00 100,038,329,669.23 2012 100,754,096,368.23 100,038,329,669.23 715,766,699.00 51,018,852,734.96 45,289,000,000.00 5,729,852,734.96 249,199,940,539.34 2013 249,200,440,539.44 249,200,440,539.44 13,253,209,399.96 10,680,000,000.00 2,573,209,399.96 179,232,839,512.33 0 0 0 0 0 0 0 2014 179,282,766,311.33 179,232,839,512.33 49,926,799.00 2,391,786,666.80 2,391,786,667.00 210,448,073,375.89
2015 80,456,612,460.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAB VI PENUTUP R encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 yang menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, isu-isu strategis bertaraf lokal, regional, nasional hingga global. RKPD Tahun 2016 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daeran dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 secara yuridis didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sedangkan secara substansial dalam penyusunan RKPD ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 sebagai masa transisi serta mengintegrasikan kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD hingga Musrenbang Kabupaten yang berfungsi sebagai forum untuk menjaring aspirasi, 1
penyelarasan, dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Adapun Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan bagi masing-masing SKPD untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 menjadi Rencana Kerja SKPD Tahun 2015. 2. Dalam rangka konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran daerah maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. 3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa, maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 menjadi landasan bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun atau review RPJM Desa dan RKPDesa Tahun 2016. 4. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dengan sumber pendanaan meliputi APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten, partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui CorporateSocialResponsibility (CSR). 5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang pada Rencana RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 memiliki akses secara terbuka dalam 2
6. proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan progam/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melakukan pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016, Pengendalian pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 dan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015. BUPATI GRESIK Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 3
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 1
R encana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun renca nayang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dan/pagu indikatif, 2
catatan penting serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi capaian kerja dan kebutuhan pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD 2016 Kabupaten Gresik merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2014 dan proyeksi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanan untuk dapat memecahkan permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Rencana penganggaran belanja tahun 2016 sebesar Rp. 2.707.790.046.814,17 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.446.755.182.417.17dan belanja langsung sebesar Rp 1.314.524.224.541,-. Adapun rincian Belanja Langsung Prioritas dari masing-masing SKPD sebagaimana pada Lampiran I. Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan kepada Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga. Rincian Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada Lamipran II. Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Lampiran I dan II merupakan Belanja Prioritas, sedangkan Belanja yang belum Prioritas sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara MUSRENBANG KABUPATEN. 3
Tabel V.1 RINCIAN BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 NO 1 2 3 4 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Ibnu Sina Dinas Pekerjaan Umum PAGU ANGGARAN TAHUN 2016 111.771.403.525,0 0 128.350.849.650,0 0 139.265.278.100,0 0 495.938.836.385,0 0 Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 5 6 7 8 9 10 Dinas Sosial 11 12 Dinas Tenaga Kerja 13 Dinas Koperasi UKM. Perindustrian dan Perdagangan 14 15 Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Umum Bagian Perlengkapan Bagian Humas Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Bagian Hukum Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanaman Modal dan Perizinan 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16.399.545.000,00 16.718.149.100,00 29.787.095.000,00 11.408.940.800,00 6.412.148.000,00 28.795.007.500,00 4.783.084.150,00 6.614.023.900,00 11.444.450.000,00 7.615.982.500,00 12.472.155.000,00 7.004.705.600,00 6.251.377.850,00 34.516.988.282,00 17.488.499.800,00 4.858.763.958,00 2.400.000.000,00 29.490.375.000,00 3.225.000.000,00 4.300.000.000,00 7.997.280.975,00 3.025.000.000,00 2.909.805.562,00 3.454.500.000,00 38.489.765.654,00 3.526.050.000,00 23.961.384.400,00 4
NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Dinas Kelautan. Perikanan dan Peternakan Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Gresik Kecamatan Kebomas Kecamatan Manyar Kecamatan Cerme Kecamatan Benjeng Kecamatan Balong Panggang Kecamatan Duduk Sampeyan Kecamatan Driyorejo Kecamatan Wringinanom Kecamatan Kedamean Kecamatan Menganti Kecamatan Sidayu Kecamatan Ujung Pangkah Kecamatan Panceng Kecamatan Bungah Kecamatan Dukun Kecamatan Sangkapura Kecamatan Tambak Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kantor Ketahanan Pangan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Pertanian. Perkebunan dan Kehutanan Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Perikanan PAGU ANGGARAN TAHUN 2016 21.488.108.300,00 3.614.170.000,00 1.908.011.000,00 814.240.000,00 705.600.000,00 3.818.798.950,00 1.243.278.500,00 716.425.000,00 830.200.000,00 1.696.590.000,00 713.500.000,00 888.623.400,00 657.687.500,00 758.810.000,00 770.000.000,00 745.672.000,00 833.000.000,00 842.017.500,00 770.000.000,00 1.322.700.000,00 1.670.602.000,00 10.376.100.000,00 3.348.300.000,00 12.620.534.000,00 5.489.756.000,00 15.205.054.700, 00 5
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 1
T 2
ema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2016 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas" dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi MEA Akhir 2015". Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan di tingkat nasional dan provinsi tersebut serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat lokal, nasional, maupun global maka tema Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut: "Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pemerataan Perekonomian Untuk Kesejahteraan Masyarakat " Berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Gresik tersebut, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus dirumusakan secara terukur dan obyektif berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis di tingkat daerah mapun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 dirumuskan dengan memperhatikan substansi dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 sebagai berikut: " GRESIK YANG AGAMIS, DINAMIS, DEMOKRATIS, ADIL, AMAN, DAN SEJAHTERA". Visi tersebut dijabarkan dalam Misi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan berahlaq mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis serta meningkatkan kualitas moral aparatur. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan terampil, professional, produktif, kreatif, responsive dan mandiri. 3. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. 3
4. Mengembangkan sumber daya alam dan buatan yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Memantapkan demokrasi konstitusional dan etika politik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat. 6. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam sistem perundangan daerah yang akomodatif dan aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional. 7. Meningkatkan kemampuan pemerintah , masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kondisi lingkungan daerah yang tertib, tenteram dan damai. 8. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan social ekonomi. 9. Meningkatkan kesadaran perilaku konstruktif masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Uraian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 dikelompokkan berdasarkan misi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat melalui matrik sebagai berikut: Tabel 4.1 Matrik Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 Misi Tujuan Sasaran 1 Misi ke-1 : Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan berahlaq mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis serta meningkatkan kualitas moral aparatur. 2 Terwujudnya masyarakat yang beriman , bertaqwa, berilmu, berahlaq mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis serta menigkatnya kualitas moral aparatur. 3 1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama 2. Meningkatknya kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah. 3. Misi ke-2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan terampil, professional, produktif, kreatif, responsive dan mandiri. Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, professional, produktif, kreatif responsive dan mandiri. 4. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah. 1. Mewujudkan sistem dan 5. iklim pendidikan yang merata dan bermutu. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatnya peranan komunikasi dan informasi. 4
Misi 1 Misi ke-3 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Misi ke-4 : Mengembangkan sumber daya alam dan buatan yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ke-5: Memantapkan demokrasi konstitusional dan etika politik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat. Misi ke-6: Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam sistem perundangan daerah yang akomodatif dan aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional. Tujuan 2 Meningkatknya kemampuan ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Berkembangnya sumber daya alam dan buatan yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mantapnya demokrasi konstitusional dan etika politik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat. Tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam sistem perundangan daerah yang akomodatif dan aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional. Sasaran 3 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pengembangan perekonomian daerah. Pembangunan perindustrian. Peningkatan dan pengembang produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di Kab. Gresik Pengembangan jasa dan perdagangan. 3. 4. 1. 2. 5. Meningkatnya gairah iklim usaha. Pengembangan UKM dan Koperasi menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif. Pembangunan pariwisata menjadi sector unggulan Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global. Pengembangan sumber daya buatan.. Pengembangan jaringan infrastruktur perhubungan. Pengembangan kelistrikan daerah. Pengembangan telematika. Pengembangan sumber daya air. Pengembangan demokrasi konstitusional di daerah 2. Meningkatnya intensitas 5. Meningkatnya gairah iklim usaha. Pengembangan UKM dan Koperasi menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif. Pembangunan pariwisata menjadi sector unggulan Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global. Pengembangan sumber daya buatan.. Pengembangan jaringan infrastruktur perhubungan. Pengembangan kelistrikan daerah. Pengembangan telematika. Pengembangan sumber daya air. Pengembangan demokrasi konstitusional di daerah 2. Meningkatnya intensitas 6. 7. 2. 3. 4. 5. 6. 1. pemberdyaan masyarakat. 1. Penerapan hukum dan hak asasi manusia. 2. Meningkatnya kesadaran aparatur hukum. 3. Meningkatnya kesejahteraan aparatur hukum. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum pemerintahan. 5. Meningkatnya 6. penyelenggaraan dan pembangunanpemerintah daerah . Pengembangan sistem pengelolaan pertanahan. 5
Misi Tujuan Sasaran 1 2 3 Misi ke-7 Meningkatkan kemampuan pemerintah , masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kondisi lingkungan daerah yang tertib, tenteram dan damai. Misi ke-8: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan social ekonomi. Misi ke-9: Meningkatkan kesadaran perilaku konstruktif masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Meningkatnya kemampuan pemerintah , masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kondisi lingkungan daerah yang tertib, tenteram dan damai. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan social ekonomi. Meningkatnya kesadaran perilaku konstruktif masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Pembangunan perumahan. Pembangunan bidang pekerjaan umum. Pembangunan keamanan daerah Pembangunan kebersamaan hidup bermasyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penciptaan keamanan. Meningkatnya pendapatan masyarakat. Pemberdayaan peran perempuan Pembnagunan pemuda dan olahraga. Pembangunan kesejahteraan sosial Penataan persebarab dan mobilitas penduduk secra seimbang sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan. Meningkatnya keserasian pemanfaatan ruang daerah. Pendayagunaan sumber daya alam daerah. Pemberdayaan sumber daya alam. Peningkatan pendidikan dan kampanye penyadaran fungsi lingkungan hidup. 5. 4.2. Prioritas Pembangunan Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2010-2015, evaluasi terhadap RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis di tingkat daerah mapun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya. Berdasarkan pelbagai pertimbangan tersebut maka Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut: 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. 2. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja. 3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. 6
4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan. 5. Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah. 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana. 7. Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Pengawasan Tata Ruang Wilayah. 8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga. 10. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial. Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik dijabarkan dalam program pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini : 7
No Prioritas Pembangunan 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. URUSAN PENDIDIKAN Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kinerja Program/ pembangunan Indikator Target SATUAN Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 97.25% % Program Pendidikan Luar Biasa Pendidikan anak usia dini (PAUD) 86% % Program Pendidikan Non Formal Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTS Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 100% 100% 100% 97.50% 91% 0.02% 0.08% 100% % % % % % % % % Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Menengah Program pengelolaan dana spesifik grand bidang pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan SKPD PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN 8
No Prioritas Pembangunan URUSAN KESEHATAN Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/ MA/Paket C Presentase Desa siaga Aktif Berstrata PURI Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Presentase Fasilitasi Kesehatan Dasar Sesuai Standar Prosentase Kasus Pemasungan Prosentase Balita Gizi Buruk Prosentase Penanggulangan KLB dalam < 24 Jam Prosentase Screening PTM bagi penduduk beresiko usia > 15 Tahun Prosentase Akses Air Minum Berkualitas Prosentase Akses Sanitasi Dasar(Jamban Sehat) Kinerja Target 98.70% 76% 97,79% 91% 10 115 4.15 20 2.8 2.1 80 6 81.5 73 SATUAN % % % % % % % % % % % % % % Program/ pembangunan Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pengelolaan dana spesifik grand bidang kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat SKPD PELAKSANA 1 DINAS KESEHATAN 2 RSUD 9
No Prioritas Pembangunan 2. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja URUSAN KETENAGAKER JAAN Kinerja Indikator Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang dinilai memenuhi syarat Terpenuhinya rasio tenaga kesehatan strategis terhadap 100.000 penduduk Bed Occupancy Rate Average Lenght Of Stay Turn Over Internal Bed Turn Over Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kepatuhan Terhadap Norma kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Tingkat partisipasi angkatan kerja Target 90 95 4,00 1,56 69,20 75,00 72,74 93,72 80 70 67,96 SATUAN % % Program/ pembangunan Program Pengembangan Obat dan Makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Transmigrasi Regional SKPD PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA 10
No Prioritas Pembangunan 3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, serta Peningkatan Peran Perempuan dan URUSAN Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja Indikator Penempatan Para Pencari Kerja Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja Angka Nihil Kecelakaan Kerja Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan yang telah diuji Angka penuntasan/Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama bipartit Jumlah lembaga kesmasyarakatan yang dibina Target 45,00 99,60 5,67 65 100 100 9,00 4,24 5,05 % SATUAN % Program/ pembangunan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan SKPD PELAKSANA BAPPEMAS 11
No Prioritas Pembangunan Pengarusutamaa n Gender. URUSAN SOSIAL KELUARGA BERENCANA Kinerja Indikator Jumlah tekhnologi tepat guna yang dibina Jumlah lembaga Ekonomi Mikro yang dibina Jumlah sumberdaya Alam Desa yang Diberdayakan Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan yang dibina Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah PMKS Prevalensi peserta KB Aktif Target 37.50% 16.40% 0,84 % 4.80% 24 134.136 70% SATUAN % % % % Unit Jiwa % Program/ pembangunan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Keluarga Berencana SKPD PELAKSANA DINAS SOSIAL KBPP 12
No Prioritas Pembangunan URUSAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja Indikator Target Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) 3% 9% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehabilitasi social yang 100% 100% 100 Orang SATUAN % % Program/ pembangunan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Keluarga Berencana Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan SKPD PELAKSANA KBPP 13
No Prioritas Pembangunan 4.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju URUSAN PERTANIAN Indikator diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Produksi Pertanian : Kinerja Target 100% 70% 100% 80% SATUAN Program/ pembangunan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 SKPD PELAKSANA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 14
No Prioritas Pembangunan Kedaulatan Pangan URUSAN Indikator 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Kacang Tanah 5. Kacang Hijau Produksi Sayur : 1. Cabai Merah 2. Cabai Rawit 3. Tomat 4. Kacang Panjang 5. Terong Produksi Buah : 1. Mangga 2. Pepaya 3. Sawo 4. Pisang 5. Jambu Biji (Kw) 6. Belimbing (Kw) Produksi Perkebunan: Tembakau Kinerja Target 396,978.7 5 131.787,1 5 1.745,15 3.460,61 2.925,76 991,38 1.988,32 439,90 900,95 632,73 431,643.4 2 9,605.70 2,257.27 217,417.2 3 4,443.08 36.66 190 SATUAN Kw Kw Kw Kw Kw Kg/Pohon Ton Program/ pembangunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Pengembangan Sarana/ Prasarana Pembangunan Pertanian/ Perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan program peningkatan penerapan tekhnologi pertanian/perkebunan program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia SKPD PELAKSANA 2 BAPELUH 3 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 15
No Prioritas Pembangunan URUSAN KEHUTANAN Indikator Tebu Produksi Peternakan: Daging Telur Susu Populasi Ternak : Sapi Kerbau Kambing Domba Kuda Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Entok Presentase Rehabilitasi hutan dan lahan Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Telah direhabilitasi Kinerja Target 175,030.2 0 17,403.13 3,115.89 543.36 54,652.00 200 67,500.00 32,000 220 675,320 150,000.0 0 13,031,50 0 28,500.00 30,150.00 131 Ha SATUAN Ton Ton Ton Ton Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ha Program/ pembangunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil (WP3K) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan SKPD PELAKSANA 1 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 2 BADAN PENYULUH 16
No Prioritas Pembangunan 5.Pemerataan dan Pertumbuhan URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KETAHANAN PANGAN PENANAMAN MODAL Indikator Luas Hutan dan Lahan Kritis pada Tahun Dasar 2015 Produksi Perikanan : Budi Daya : Udang Windu Udang Vannamae Bandeng Kerapu Nila Penangkapan Perairan Umum Keberadaan Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan Rata-rata konsumsi bahan pangan utama Kenaikan Nilai Realisasi PMDN Kinerja Target 95.09 5.520,00 TON 9.430,00 TON 82.500,00 TON 20,0 TON 4.536,00 TON 19.221,00 TON 458,00 TON Ada 92 180 938,5 SATUAN % Program/ pembangunan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan Program pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi SKPD PELAKSANA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KANTOR KETAHAN PANGAN BPMP 17
No Prioritas Pembangunan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah. URUSAN KOPERASI DAN UKM Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan : Ijin Lokasi Ijin Gangguan (HO) Ijin Usaha Prosentase Koperasi aktif Prosentase Jumlah SDM Koperasi yang dibina Prosentase Koperasi yang diberikan modal usaha Kinerja Target 85 80 100 20% 0,34% 8% SATUAN Program/ pembangunan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah SKPD PELAKSANA DISKOPERINDAG 18
No Prioritas Pembangunan 6.Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, URUSAN PERDAGANGA N PERINDUSTRI AN PEKERJAAN UMUM Kinerja Indikator Target Prosentase Pertumbuhan Penerbitan SIUP Prosentase Pertumbuhan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) Jumlah nilai ekspor barang dan jasa Jumlah Pameran / Ekspo Per Tahun Prosentase Jumlah Pertumbuhan Industri Prosentase jumlah IKM yang dibina Prosentase jumlah sentra IKM Prosentase pertumbuhan klaster 3,7 % 9% 19.690.36 .190,58 10 Even 5% 40% 42% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 74% SATUAN Program/ pembangunan Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri Program Pembinaan PKL dan Asongan Program Peningkatan Pasar Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan struktur Industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pembangunan Jalan dan Jembatan SKPD PELAKSANA DISKOPERINDAG DISKOPERINDAG 1 DINAS PEKERJAAN UMUM 19
No Prioritas Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana URUSAN Indikator Jembatan kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rumah tangga pengguna air bersih Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik Penunjang Jalan Poros Desa Kinerja Target 96.28% 55% 80% 13% 92% 95.23% 10% SATUAN Program/ pembangunan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program pengendalian banjir Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaan/Kelurahan Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pengembangan dan Implementasi Kegiatan Ke-PU-an 2 SKPD PELAKSANA BAG. ADM PEMBANGUNAN 20
No Prioritas Pembangunan URUSAN PERHUBUNGA N ENERGI SUMBERDAYA MINERAL Kinerja Indikator Target Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang Diselesaikan Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas Persentase ketersediaan angkutan darat Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan) Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean 100% 0,50 % 0,03 % 0,40 % 106615 Kapasitas 100% Persentase ABT berijin yang membayar pajak 75.20% SATUAN Program/ pembangunan Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Ke PU an Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program rehab Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Peningkatan Komunikasi Informasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan SKPD PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN 1. BAG SDA 21
No Prioritas Pembangunan URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Kinerja Target 92% 0.03% 130.00% 80% SATUAN Program/ pembangunan Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelistrikan, Energi dan Mineral Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi Program Pengembangan potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi Pengendalian dan Pengawasan Energi Sumberdaya Mineral Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi Mineral dan MIGAS Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam SKPD PELAKSANA 2. Bagian Pemerintahan BADAN LINGKUNGAN HIDUP 22
No Prioritas Pembangunan 7.Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PENATAAN RUANG Indikator Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Luas Lahan Kritis Luas RTH Perkotaan Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio Luas Kawasan lindung Sistem Pengendalian dan penanggulangan bencana alam Keberadaan Perda RTRW Kinerja Target 40% 2.873 H 66% 8.910,74 Ha 11% ADA ADA/TIDA K SATUAN Program/ pembangunan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pemulihan Pasca Bencana Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Tanggap Darurat Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Bencana Program perencanaan sosial budaya SKPD PELAKSANA BPBD BAPPEDA 23
No Prioritas Pembangunan Pengawasan Tata Ruang Wilayah. 8.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik URUSAN STATISTIK PERENCANAAN PEMBANGUNA N Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Indikator Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW Keberadaan dokumen "Gresik Dalam Angka" Keberadaan dokumen "PDRB" Keberadaan dokumen "IPM" Ketersediaan RPJPD Ketersediaan RPJMD Ketersediaan RKPD Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi Kinerja Target ADA/TIDA K Ada Ada Ada ADA/TIDA K ADA/TIDA K ADA/TIDA K 11/44 SATUAN % Program/ pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi SKPD PELAKSANA BAPPEDA BAPPEDA 1 BAG. ORTALA 24
No Prioritas Pembangunan URUSAN Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Indikator Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti Rasio jabatan yang terisi Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan Presentase indeks kedisiplinan aparat pemerintah Presentase keakuratan data kepegawaian dalam sistem informasi kepegawaian Kinerja Target 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN % Program/ pembangunan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur SKPD PELAKSANA 2 BAG. UMUM 3 BKD 4 DISPENDUKCAPIL 5 DPPKAD 6 HUMAS, PDTI, BAG. UMUM 7 PDTI, 8 BAG. UMUM 9 HUMAS 1 0 INSPEKTORAT DAERAH 25
No Prioritas Pembangunan URUSAN Kinerja Indikator Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK Presentase jumlah pegawai negeri sipil yang naik pangkat, naik gaji berkala ataupun pension tepat waktu Jumlah pelaksanaan diklat struktural teknis maupun fungsional yang berhasil diselenggaranya Kepemilikan Identitas Diri (KTP, KTP-el dan Surat Keterangan) Perekaman KTP-el Kepemilikan KTP-el Kepemilikan Akta Kelahiran Opini laporan keuangan Laporan keuangan tersusun tepat waktu APBD ditetapkan tepat waktu Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Peningkatan PAD Target 100% 100 100 98.54% 85.44% 84.56% 54.24% WTP YA TEPAT ADA 6.68 SATUAN % % Program/ pembangunan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Kerjasama Informasi dan Massa Media Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 1 1 2 SKPD PELAKSANA BAG. PEREKONOMIAN BAG. PERLENGKAPAN 26
No Prioritas Pembangunan URUSAN Kinerja Indikator Keberadaan kemandirian daerah Presentase program dan kegiatan yang bisa direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran Presentase program dan kegiatan yang bisa direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran Keberadaaan Website Pemerintah Daerah Pengunjung Website setiap tahun Sistim informasi yang tersedia Jumlah pemberitaan di media Persuratan secara elektronik Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat Keberadaan unit pelayanan pengadaan Keberadaan E-procurement Target 26,17 100 100 Ada 665.113 27 420 Ada 100 28 3 Ada Ada SATUAN % % % % Buah Buah Ada/Tidak Ada/Tidak Program/ pembangunan SKPD PELAKSANA 27
No Prioritas Pembangunan 9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga. URUSAN KEBUDAYAAN Indikator Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Pengadaan Barang, Jasa dan Bangunan Pemanfaatan kebutuhan dan penggunaan barang secretariat daerah Pengembangan kawasan Cagar budaya Daerah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan Persentase cabang olah raga yang aktif Lapangan Olah Raga Pembinaan SDM Keolahragaan Kinerja Target 25 20 20 100% 100% 100% 100% 40 100% 27 100 SATUAN Orang % % % % % % Orang % Unit Orang Program/ pembangunan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga SKPD PELAKSANA DISBUDPARPORA 28
No Prioritas Pembangunan 10.Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial. URUSAN PARIWISATA Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja Indikator Target Penjaringan dan Pembinaan Atlit Berprestasi Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Peningkatan Pembinaan Minat bakat Pemuda Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi di Masyarakat Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan 5 1 117 4 1,650,000 Pembinaan Pelaku Wisata dan Duta Wisata 60 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 2 Konflik yang dapat diselesaikan 100% Jumlah Parpol yang dibina 11 SATUAN atlit Cabang Olahraga Orang Jenis Orang Komulatif Pelaku Wisata yang dibina Unit Parpol Program/ pembangunan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan SKPD PELAKSANA DISBUDPARPORA KESBANGPOLINMAS 29
No Prioritas Pembangunan URUSAN SOSIAL Indikator Jumlah LSM/ Ormas/ OKP yang dibina Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik Demo / protes terhadap PERDA/Perbup Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum Keberadaan PERDA tentang PSK dan Miras Jumlah hari besar yang dirayakan Bantuan sarana ibadah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social Kinerja Target 164 0.05% 80% 100% Ada Ada 5 Kali 95% 6000 PMKS SATUAN Jumlah LSM/ Ormas/ OKP % % % Ada/Tidak Ada/Tidak Program/ pembangunan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya SKPD PELAKSANA 1 KESRA 2 DINSOS 3 DISBUDPARPORA 30
No Prioritas Pembangunan URUSAN PERTANAHAN ARSIP PERPUSTAKAA N Otonomi Daerah, Kinerja Indikator Penyelesaian Kasus Tanah Negara Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) Penerapan pengelolaan arsip secara baku Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan Jumlah anggota perpustakaan Perda yang ditetapkan Target 1/1 % 34 BAIK 412/413 % 179.142 Buku 759.805 Orang 33.3 Orang 10% SATUAN Kali
Program/ pembangunan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Penataan Perundang-Undangan SKPD PELAKSANA PEMERINTAHAN UMUM PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1 BAGIAN HUKUM 31
No Prioritas Pembangunan URUSAN Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Indikator Jumlah Perda yang dibatalkan Kasus hukum yang diselesaikan Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda Kinerja Target 0 100% 100% 100% 100% SATUAN Program/ pembangunan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah SKPD PELAKSANA 2 SEKRETARIAT DPRD 32
No Prioritas Pembangunan URUSAN Indikator Perda inisiatif DPRD Kinerja Target 10 Perda SATUAN Program/ pembangunan SKPD PELAKSANA 33
Pengukuran keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tercermin dari capaian indikator makro yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Gresik dalam satu tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil - hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Disamping hal tersebut seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik diwilayah Kabupaten Gresik diupayakan mampu menjadi menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator makro dan target capaian selama satu tahun kedepan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel IV.3 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Gresik NO INDIKATOR MAKRO SATUAN 2013 2014 TAHUN 2015 2016 1 Pertumbuhan Ekonomi % 7.14 7.03 7.11 7.34 2 Pendapatan Perkapita Rp 46.666.268,22 52.753.459.98 57.222.223,99 61.574.826,72 3 Angka Pengangguran % 4.51 5.06 5.06 4.80 4 Tingkat Kemiskinan % 13.89 13.49 13.09 12.59 5 6 7 8 Indeks Pembangunan Manusia Pencegahan Pencemaran Air Pencegahan Pencemaran Udara Akses Air Minum/Bersih % % % % 76.36 80% 70% 70 76.48 80% 70% 75.02 76.99 80% 70% 80 77.23 80% 70% 80 34