Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur Oleh: Tati, Dani Rusdiana, Doni, Sultan Nugraha Email: Abstrak Pada dasarnya, setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan, karena itu dibutuhkan alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang timbul oleh suatu aktivitas pambangunan. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengidentifikasi dampak yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia dengan mengkaji rencana kegiatan Proyek Mega Wisata Pulau Komodo yang memerlukan kajian AMDAL untuk melihat besarnya anggaran serta lokasinya yang bertempatan dengan lahan konservasi hewan komodo. Dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengatur upaya perlindungan suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Aturan ini memuat secara lebih rinci upaya melindungi flora dan fauna yang ada di wilayah konvervasi seperti, Taman Nasional Komodo. Sebagai wilayah konservasi, secara detail ada tuntutan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga hewan dan tumbuhan serta ekosistem pendukung yang ada dalam kawasan konservasi. Maka dari itu secara hukum, proyek ini telah melanggar beberapa pasal dan asas, sehingga pembangunan tidak boleh dilanjutkan dan diperlukannya proses hukum. Kata kunci: AMDAL, kawasan konservasi, Mega wisata Abstract Basically, every human activity plan, especially in terms of development always brings impacts and changes to the environment, therefore it takes tools to plan preventive measures against environmental damage arising by a building activity. This study uses literature studies to identify beneficial and harmful impacts to human life by reviewing the plan of activities of the Komodo Island Mega Tourism Project which requires amdal studies to see the size of the budget and its location located with komodo animal conservation land. In Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management clearly regulates the efforts to protect an area designated as a conservation area. This rule contains in more detail efforts to protect flora and fauna in converging areas such as, Komodo National Park. As a conservation area, in detail there are demands for the government and the community to maintain animals and plants and supporting ecosystems in conservation areas. Therefore, legally, this project has violated several articles and principles, so that development should not continue and the need for legal process. Keywords: AMDAL, conservation area, Mega tourism Pendahuluan Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah JURNAL IDENTITAS 42
satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Hingga Agustus 2009, di pulau ini terdapat sekitar 1300 ekor komodo. Ditambah dengan pulau lain, seperti Pulau Rinca dan dan Gili Motang, jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di Cagar Alam Wae Wuul di daratan Pulau Flores tapi tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo. Selain komodo, pulau ini juga menyimpan eksotisme flora yang beragam kayu sepang yang oleh warga sekitar digunakan sebagi obat dan bahan pewarna pakaian, pohon nitak ini atau sterculia oblongata di yakini berguna sebagai obat dan bijinya gurih dan enak seperti kacang polong. Pulau Komodo juga diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, karena dalam wilayah Taman Nasional Komodo, bersama dengan Pulau Rinca, Pulau Padar dan Gili Motang. Pembangunan wisata di lingkungan yang dilindungi memerlukan aspek AMDAL yang mendalam seperti harus mempertimbangkan pelestarian dan perlindungan habitat hewan purba tersebut. Hal yang disoroti penulis dan publik adalah terkait Surat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor S.576/KSDAE/KK/KSA.1/7/2020 Pengecualian Amdal terhadap Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di TN Komodo. tertulis pada poin 2 (b) yang menyatakan kegiatan pembangunan sarana prasarana wisata di TN Komodo termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL. Selain itu pada UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Penulis meilhat pelanggaran fundamental di Bab II mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup Bagian Kesatu Pasal Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, poin ke satu tentang tanggung jawab negara yang tentu bertentangan dengan proyek mega wisata ini karena pemerintah mengingkari tanggung jawabnya untuk menjaga dan melestarikan cagar alam wisata pulau komodo JURNAL IDENTITAS perihal 43
yang seharusnya dilingungi. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meneliti topik terkait dengan bagaimana mengidentifikasi pelanggaran AMDAL proyek mega wisata pulau komodo di Rinca Nusa Tenggara, dengan studi literatur melalui data sekunder yang di dapat dari publikasi jurnal, media digital yang terferivikasi. Tinjauan Pustaka 1. Konsep AMDAL AMDAL merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan. (Santosa, Taufik Imam, 2009: 4 ). Analisis Dampak Lingkungan dalam istilah asing disebut dengan Enviromental Impact Analysis; Enviromental Impact Statement; Enviromental Impact Assessment; atau Enviromental Impact and Statement. Istilah Amdal tidak saja berkaitan dengan istilah teknis akan tetapi juga aspek hukum dan aspek administratif. Semua istilah tersebut menunjuk pada pengertian bahwa setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan perlu dikaji terlebih dahulu dengan seksama. Berdasarkan kajian ini, akan dapat diidentifikasi dampak-dampak yang timbul, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan melihat rencana suatu kegiatan. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini sejalan dengan pengertian Amdal yang tertuang pada Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pengertian Amdal sebagaimana diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, berasal dari National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 Amerika Serikat, Environmental Impact Assessment/Amdal dimaksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif JURNAL IDENTITAS 44
terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pambangunan. 2. Ekowisata Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang konservatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat (Ditjen Pariwisata, 1995). Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Ekowisata dapat memberikan banyak manfaat, seperti sumber pendanaan bagi kawasan konservasi, perlindungan kawasan konservasi, alternatif sumber mata pencaharian masyarakat lokal, pilihan untuk mempromosikan konservasi dan dorongan upaya konservasi secara khusus. Ekowisata pada awalnya hanya dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan daerah tujuan wisata, budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa cakupan ekowisata yaitu untuk edukasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, serta upaya dalam kegiatan konservasi. Berikut definisi dan pengertian ekowisata dari beberapa sumber buku: a. Prinsip-prinsip Ekowisata Menurut Page dan Ross (2002), ekowisata terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu; prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat dan prinsip ekonomi. Adapun penjelasan prinsip-prinsip ekowisata adalah sebagai berikut: 1. Prinsip konservasi. Prinsip konservasi artinya memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan. Prinsip konservasi alam memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta pembangunan yang mengikuti kaidah ekologis, sedangkan prinsip konservasi budaya adalah kepekaan dan JURNAL IDENTITAS 45
penghormatan kepada nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. 2. Prinsip Partisipasi Masyarakat. Perencanaan dan pengembangan ekowisata harus melibatkan masyarakat setempat secara optimal. 3. Prinsip Ekonomi. Pengembangan ekowisata dilaksanakan secara efisien, dimana dilakukan pengaturan sumberdaya alam sehingga pemanfaatannya yang berkelanjutan dapat mendukung generasi masa depan. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu studi literatur. (Creswell, 2017)Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang fenomena realitas sosial, yaitu identifikasi pelanggaran AMDAL. Studi literatur menurut Creswell (2014, 27-29) yaitu dengan melakukan, mencari, dan mengatur sumber perpustakaan terkait masalah untuk dipelajari. Penelitian literatur ini dilakukan dalam sebuah penelitian, yang bertujuan untuk memperkaya materi penelitian. Tinjauan literatur adalah ringkasan tertulis dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen lainnya. Hasil dan Pembahasan 1. Proyek Wisata Premium atau 'Jurasic Park' Pulau Komodo Tanah bagian timur di Indonesia terkenal dengan pesona alamnya yang sangat luar biasa, salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Pulau Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini oleh UNESCO ditetapkan sebagai salah satu warisan keajaiban dunia. Namun belakangan ini, kawasan tersebut telah menjadi perbincangan hangat mengenai penataan dan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) di Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penataan dan pembangunan sarana dan prasarana tersebut dinamakan 'Jurassic Park Taman Nasional Komodo'. 'Jurassic Park' di Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan di kalangan masyarakat dan media sosial. Konflik akan terjadi karena ada potensi berkurangnya wilayah kelola masyarakat JURNAL IDENTITAS 46
akibat privatisasi. Berbagai kalangan menganggap proyek tersebut akan merusak habitat asli komodo, menyingkirkan penduduk setempat dan dilakukan hanya demi kepentingan investasi. Pulau Komodo dan Pulau Rinca sendiri sudah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 untuk melindungi satwa komodo atau Varanus Komodoensis, hewan endemik purba yang hanya bisa ditemukan di NTT. Mengutip keterangan resmi Kementerian PUPR, Senin (26/10/2020), proyek di TN Komodo tersebut merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ( NTT). Salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat. Pulau habitat komodo ini akan disulap besar-besaran oleh pemerintah dan investor swasta sebagai destinasi wisata premium. Pemerintah mengeklaim, proyek-proyek yang dikerjakan di TN Komodo tersebut tetap memprioritaskan aspek ekologi berkelanjutan bagi spesies komodo dan sosial bagi penduduk sekitar. Adapun anggaran yang dianggarkan pemerintah pusat yakni dana sebesar Rp 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra suvenir, kafe,dan toilet publik. Kementerian PUPR yang ditugaskan Presiden Jokowi juga akan membangun kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, dan penginapan untuk peneliti.Lalu pembangunan pemandu wisata (ranger), area trekking untuk pejalan kaki dan selter pengunjung didesain melayang atau elevatedagar tidak mengganggu lalu lintas komodo. Secara keseluruhan untuk tahun 2020 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 902,47 miliar untuk mengerjakan 43 paket kegiataninfrastruktur di KSPN Labuan Bajo yang meliputi peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan sumber daya air, permukiman, dan perumahan. Upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo akan dilakukan secara bertahap, dengan pembenahaninfrastruktur yang akan menjadi prioritas. Lima penataan Zona Waterfront dimaksud kini akan memasuki tahap lelang yang terdiri atas Zona A Bukit Pramuka, Zona B Kampung Air, Zona C JURNAL IDENTITAS 47
Dermaga, Zona D kawasan Pantai Marina (Inaya Bay), dan Zona E Kampung Ujung. Selain berdampak buruk bagi kelangsungan habitat dan hidup komodo, pembangunan Jurassic Park juga memiliki dampak pada masyarakat sekitar. Proyek Jurassic Park Taman Nasional Komodoakan membuat masyarakat menjadi terasingkan ditanah kelahirannya sendiri. Sedangkan keterangan resmi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tujuan dari pembangunan Jurassic Park taman komodo ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan 2. Pelanggaran AMDAL dari Proyek Pariwisata Super Premium Mengutip dari KompasTv, proyek pembangunan senilai hampir Rp 69,98 miliar tersebut dinilai dapat merusak habitat asli komodo yang merupakan satwa endemik Indonesia yang dilindungi. Banyak kalangan yang melakukan penolakan atas proyek pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur sehingga memunculkan tagar savekomododan petisi yang meminta Presiden Jokowi untuk mencabut izin pembangunan oleh investor asing atau swasta di Taman Nasional Pulau Komodo. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT, menilai bahwa penataan di Pulau Rinca otomatis dapat mengganggu ekosistem komodo. Ruang hidup komodo menjadi berkurang akibat adanya infrastruktur permanen dalam skala besar. Umbu Wulang, selaku Direktur Walhi NTT, mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan terlebih dahulu urusan sains dan konservasi ekosistem komodo. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan Taman Nasional Komodo menjadi destinasi sendiri yang bermula dari dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang izin pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Permen yang dikeluarkan pada 2010 itu merupakan payung bagi perusahaan-perusahaan swasta berinvestasi di lebih 54 taman nasional di Indonesia. Kritik publik JURNAL IDENTITAS 48
terhadap pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, masuk akal. Pulau tersebut telah lama ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan tujuan melindungi satwa langkah, Komodo dan ekosistem pendukung yang ada di wilayah tersebut. Untuk diketahui, kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980. Badan PBB dalam hal ini adalah UNESCO mengakui Komodo sebagai warisan dunia pada tahun 1991. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, secara jelas mengatur upaya perlindungan satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Aturan ini memuat secara lebih rinci upaya melindungi flora dan fauna yang ada di wilayah konvervasi seperti, Taman Nasional Komodo. Sebagai wilayah konservasi, secara detail ada tuntutan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga hewan dan tumbuhan serta ekosistem pendukung yang ada dalam kawasan konservasi. Adanya pembangunan resort mewah di Pulau Rinca, secara jelas mengancam TNK sebagai kawasan yang dilindungi beserta hewan Komodo. Beberapa hal mendasar yang ditegas dalam Undang-Undang ini yakni pelaksanaan kegiatan kepariwisataan mesti mengacu pada prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal serta memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu dingatkan melalui ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dalam UU ini secara tegas mengatur prinsi-prinsip tentangpelaksanaan kepariwisataan di Indonesia. Pengembangan KSPN Labuan Bajo, termasuk Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, akan berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dampak terhadap lingkungan, DirekturWalhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi berpendapat bahwa terdapat beberapa potensi gangguan yang timbul ketika pembangunan KSPN dilaksanakan. Pertama, potensi perubahan bentang alam akibat pembangunan infrastruktur yang berdampak JURNAL IDENTITAS 49
pada gangguan terhadap biodiversitas alam. Kemudian terjadi gangguan air tanah hingga potensi residu dari KSPN seperti sampah dan limbah.Kedua, berpotensi mengganggu kehidupan biota laut karena pencemaran. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan daya dukung dan daya tampung KSPN ini karena krisis air juga terjadi di kawasan ini. Ketiga, TNK dan sekitarnya merupakan kawasan Taman Nasional, maka seharusnya pemerintah benar-benar mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur. Sementara dampak terhadap masyarakat, akan terjadi konflik sumber daya lahan dan perebutan sumber daya air yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Konflik akan terjadi karena ada potensi berkurangnya wilayah kelola masyarakat akibat privatisasi. Selain itu Walhi NTT berpendapat bahwa proyek ini dapat merusak habitat hewan komodo dan ekosistem disekitarnya, berikut poin penting yang penulis rangkum: 1. Mengancam Habitat dan Ekosistem Walhi Nusa Tenggara Timur atau Walhi (NTT) khawatir proyek akan mengancam keutuhan ekosistem komodo sebagai satwa endemis di Pulau Flores. "Walhi mengecam segala bentuk pembangunan yang menghilangkan keaslian habitat komodo," ujar Direktur Walhi NTT Umbu Wulan. Tanaamahu Paranggi, beberapa waktu lalu. Dia menilai pembangunan pariwisata premium akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup komodo. Sebab, TNK yang merupakan kawasan konservasi perlahan mulai disulap menjadi lokus pengembangan wisata premium yang kepentingannya tidak untuk kelestarian. 2. Mempersoalkan masuknya alat berat di habitat komodo Walhi juga mengecam masuknya kendaraan berat di dalam habitat komodo, yakni Pulau Rinca, yang fotonya beredar belakangan. Sebagai kawasan konservasi, kata Wulang, Pulau Rinca semestinya memerlukan pembangunan infrastruktur seperti yang direncanakan pemerintah. 3. Pemerintah diduga mengubah zona pemanfaatan Peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto, mencatat Kementerian KLHK telah mengubah zona pemanfaatan di Pulau Rinca, TN Komodo, pada 2012. Pengubahan zonasi ini dikhawatirkan bakal JURNAL IDENTITAS 50
mempersempit zona rimba sebagai ruang hidup komodo dan satwa lainnya. Di samping itu, pengubahan zona ditengarai dilakukan untuk kepentingan investor dan korporasi. Terkait persoalan tersebut, KLHK berdalih luas zona pemanfaatan yang ditetapkan saat ini justru berkurang dari ketetapan pada 2012. "Dibanding 2012, zona pemanfaatan searang malah berkurang dari 1.658 hektare jadi 824 hektare," kata Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem KLHK Wiratno 4. Rencana pembangunan sumor bor di Pulau Rinca ditakutkan berimbas pada matinya sumber air Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) dalam surat tertulisnya menyoroti pembangunan sumor bor sebagai bagian dari sarana dan prasarana di Pulau Rinca. Forum mengatakan pembangunan ini bakal mematikan sumber-sumber air yang selama ini menjadi sumber hidup satwa dan tumbuhan di kawasan Pulau Rinca. 5. Merugikan pelaku wisata lokal Formapp juga khawatir pembangunan berkonsep premium akan merugikan pelaku wisata dan masyarakat lokal Manggarai Barat. Sebab, pembangunan tersebut berpotensi merusak pariwisata berbasis alam yang telah menjadi ikon Labuan Bajo selama ini. Konsep wisata alam juga merupakan produk utama pariwisata warga setempat Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, pembangunan objek wisata di pulau komodo ini melanggar asas-asas UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup salah satunya adalah asas melestarikan lingkungan, yang berdampak pada habitat dan ekosistem hewan komodo. Proyek wisata pulau komodo ini tidak memiliki kajian AMDAL sehingga menimbulkan permasalahan teknis yang serius seperti, masuknya alat berat di habitat komodo dan pembangunan sumor bor di Pulau Rinca yang ditakutkan berimbas pada matinya sumber air. Proyek mega wisata ini pun mengancam perekonomian masyarakat lokal Sebab, pembangunan tersebut berpotensi merusak pariwisata berbasis alam yang telah JURNAL IDENTITAS 51
menjadi ikon Labuan Bajo selama ini. Konsep wisata alam juga merupakan produk utama pariwisata warga setempat. Ucapan Terimaksih Terimakasih kepada Allah Swt atas segala limpahan nikmat dan karunianya, dan terimakasih kepada kedua orang tua kami yang telah berperan dalam memberikan semangat, doa dan dukungan yang tiada henti, serta terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan nasehat serta bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Daftar Rujukan Buku Rizal, Reda, (2016).Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nugraha,Iwan. (2015).Pengembangan Ekowisata). Pustaka Pelajar. Serdamayanti. (2019). Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata. Refika. Jurnal Ardhani, Anggita (2020). Lindungi KomodoKita. Nugraha, Danang, Sukananda, Satria,. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. Undang-Undang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup JURNAL IDENTITAS 52