LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)TAHUN 2017KOTA SERANG PROVINSI BANTENTAHUN ANGGARAN 2018PEMERINTAH KOTA SERANGJL. JENDRAL SUDIRMAN KOMPLEK KOTA SERANG BARUSERANG-BANTENTel. (0254) 210538, 201117Fax. (0254) 202810PERJANJIAN KINERJA (PK)PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2018BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANGTAHUN 2018INDIKATOR KINERJA UTAMAPEMERINTAH KOTA SERANG BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASISEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANGTAHUN 2018INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)TAHUN 2017KOTA SERANG PROVINSI BANTENTAHUN ANGGARAN 2018Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2017 BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASISEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANGTAHUN 2018STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANGTAHUN 2018BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASISEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANGTAHUN 2018PERJANJIAN KINERJA (PK)PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2018SELAMAT DATANG PARA PESERTA RAPAT KOORDINASITINDAKLANJUT EVALUASI SAKIP KOTA SERANG DISELENGGARAKAN OLEHBAGIAN ORGANISASI & REFORMASI BIROKRASISEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 Serang, 27 FEBRUARI 2019H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.SiWALIKOTA SERANGH. SUBADRI USHULUDIN,SHWAKIL WALIKOTA SERANGLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHKOTA SERANG TAHUN 2018 BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASISEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANGTAHUN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHKOTA SERANG TAHUN 2018 BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASISEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANGTAHUN 2019 S E T D AGuest NameGuest Name Guest Name BIMBINGAN TEKNIS PENYAMPAIAN LHKPN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG Pengabdian Pada MasyarakatP O S K OSEKOLAH ILMU TINGGI EKONOMI BANTEN (STIE-BANTEN) TAHUN 2019KELOMPOK 2Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglangcarita 29 Juni - 28 Juli 2019Pengabdian Pada MasyarakatP O S K OSEKOLAH ILMU TINGGI EKONOMI BANTEN (STIE-BANTEN) TAHUN 2019KELOMPOK 2desa sukajadi kecamatan carita kabupaten pandeglangcarita 29 Juni - 28 Juli 2019Pengabdian Pada MasyarakatP O S K OSEKOLAH ILMU TINGGI EKONOMI BANTEN (STIE-BANTEN) TAHUN 2019KELOMPOK 2desa sukajadi kecamatan carita kabupaten pandeglangcarita 29 Juni - 28 Juli 2019Pengabdian Pada MasyarakatP O S K OSEKOLAH ILMU TINGGI EKONOMI BANTEN (STIE-BANTEN) TAHUN 2019KELOMPOK 2desa sukajadi kecamatan carita kabupaten pandeglangcarita 29 Juni - 28 Juli 2019Pengabdian Pada MasyarakatP O S K OSEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANTEN (STIE-BANTEN) TAHUN 2019KELOMPOK 2Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang 29 Juni - 28 Juli 2019Pengabdian Pada Masyarakat Peningkatan Kompetensi dan Empati Mahasiswa Melalui Pemulihan Ekonomi Keluarga Pasca Tsunami Selat SundaROAD MAP REFORMASI BIROKRASIPEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2019 - 2023PEMERINTAH KOTA SERANGPROVINSI BANTENTAHUN 2019P O S K OSEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANTEN (STIE-BANTEN) TAHUN 2019KELOMPOK 2Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang 29 Juni - 28 Juli 2019Pengabdian Pada Masyarakat Peningkatan Kompetensi dan Empati Mahasiswa Melalui Pemulihan Ekonomi Keluarga Pasca Tsunami Selat Sunda BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANGTAHUN 2021LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHKOTA SERANG TAHUN 2020BAKMI JOGJA- BAKMI GODOG/KUAH- BAKMI GORENG- NASI GORENG- MAGELANGAN"Mbah Parto" 0818272770
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Hal. i Kata Pengantar egala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rosululullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020. Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Serang yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalammewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Serang yaitu:
"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Hal. ii Kata Pengantar BERBUDAYA" sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Serang dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Serang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota selama Tahun 2020, namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu Pemerintah Kota Serang mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Serang Tahun 2020. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Serang. Serang, 30 Maret 2021 WALIKOTA SERANG H. SYAFRUDIN, S.Sos.,M.Si
emerintah Kota Serang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai saranan yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 - 2023, dan Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.49-Huk/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Hal. iv Ikhtisar Eksekutif
40% 40% 20% Sesuai Target Tidak Tercapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Hal. v Ikhtisar Eksekutif Melebihi Target Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama pada 5 Tujuan Daerah dan 21 Sasaran Strategis Kota Serang yang telah ditetapkan pada tahun 2020, sebagai berikut: 2 indikator atau 40% melebihi target dengan kategori sangat baik 2 indikator atau 40% tidak mencapai target kategori baik 1 indikator atau 20% belum ada nilai Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 101,04%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 99,95%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi c. Sasaran 3 terdiri dari 1indikator dengan nilai capaian 60,23%, tidak tercapai target dengan interpretasi Rendah d. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 94,71%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi e. Sasaran 5 terdiri dari 1indikator dengan nilai capaian 30,77%, tidak tercapai target dengan interpretasi Sangat rendah f. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 64,00%, tidak mencapai target dengan interpretasi rendah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Hal. vi Ikhtisar Eksekutif #N/A Rendah g. Sasaran 7 terdiri dari 3 indikator dengan nilai capaian 135,06%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi h. Sasaran 8 terdiri dari 1indikator dengan nilai capaian 100%, mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi i. Sasaran 9 terdiri dari 6 indikator dengan nilai capaian 90,18%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi j. Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai capaian 115,03%, (1 indikator IKM) mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi, 3 indikator belum ada hasil evaluasi ( n/a) Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Serang melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan maksimal namun masih ada capaian yang masih rendah atau tidak mencapai target karena adanya kondisi pandemi copid 19. 70% 20% 10% Pencapaian Sasaran Target Strategis Kota Serang Tahun 2020 Sangat Tinggi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Hal. vii Ikhtisar Eksekutif Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 1.322.123.502.156 dari pagu anggaran Rp. 1.384.644.172.872 mencapai 95,48 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebanyak 4,52 %. Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Serang, yang akan terus dipelihara dan pencapaian yang masih rendak akan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Daftar Isi Hal. vii Hal KATA PENGANTAR ... ..... i PERNYATAAN TELAH DI REVIEW ... .. iii IKHTISAR EKSEKUTIF ...... ..... ...... ...... iv DAFTAR ISI ... vii DAFTAR TABEL ... ix DAFTAR GRAFIK ... ...... xiii BAB I PENDAHULUAN ... .. 1 A. LATAR BELAKANG ... . 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ... .. 2 C. DASAR HUKUM ... 3 D. GAMBARAN UMUM KOTA SERANG ... .. 5 E. PERTUMBUHAN EKONOMI ... .. 14 F. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH ... . 20 G. SUMBER DAYA APARATUR ...... . 22 H. ISU STRATEGIS KOTA SERANG ... .... 23 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .... 26 A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023 ... .. 26 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ... .. 46 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ... 48 D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 ... ..... 51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Daftar Isi Hal. viii BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... . 54 A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ...... . 55 B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS ... .... 56 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ...... 114 D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ... ... 125 BAB IV PENUTUP .... ... 130 LAMPIRAN ... .. 135 A. Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Serang Tahun 2020 135 B. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 147
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Daftar Tabel Hal. ix Hal Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan ... 11 Tabel 1.2 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2016-2020.. 11 Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 ... .. 12 Tabel 1.4 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2020 ... .. 12 Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kota Serang yang Memiliki KTP sampai Tahun 2020 ... 13 Tabel 1.6 Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2016-2020... .. 14 Tabel 1.7 Nilai & Kontribusi PDRB Kota Serang Tahun 2019-2020... ... 16 Tabel 1.8 Luas Panen (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Padi Tahun 2020... ... 17 Tabel 1.9 Perkembangan Investasi/Penanaman Modal Kota Serang 2016-2020... ...... ... 20 Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 ... ...... ... 22 Tabel 1.11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020... ... 23 Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Serang ... ... 35 Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Daftar Tabel Hal. x Pembangunan Kota Serang ... ... Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 ... .. 46 Tabel 2.4 Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ... 51 Tabel 2.5 Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2020 ... ... 52 Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ... 54 Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ... .. 57 Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ... 59 Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2020 .... ... 61 Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... 61 Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 ... 64 Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... 64 Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 ... . 66 Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... .. 66 Tabel 3.10 Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2020 ... . 69 Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2020 ... .. 70 Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ... ... 71
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2020 ... ... 71 Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... ... 72 Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2020 ... 79 Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... ... 80 Tabel 3.17 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 ... 82 Tabel 3.18 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... ... 83 Tabel 3.19 Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Tahun 2020 ... . 90 Tabel 3.20 Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan BencanaTahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... 91 Tabel 3.21 Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2020 ... ... 93 Tabel 3.22 Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... ... 97 Tabel 3.23 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2019 ... ... 99 Tabel 3.24 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 ... 103 Tabel 3.25 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD... ... 103 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Daftar Tabel Hal. xi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Daftar Tabel Hal. xii Tabel 3.26 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan ... . 104 Tabel 3.27 IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Tahun 2019 .. 108 Tabel 3.28 Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016-2020 ... . 110 Tabel 3.29 Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 - 2019 ... ... 112 Tabel 3.30 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2020 ... ... 114 Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Per Sasaran Strategis Tahun 2020 ... ... 115 Tabel 3.32 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ... 117 Tabel 3.33 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ... 123
Hal Grafik 3.1 Capaian IKU Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ... 55 Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ... 59 Grafik 3.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016- 2020... 60 Grafik 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Kota SerangTahun 2016-2020 ... . 62 Grafik 3.5 Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2020 ... . 62 Grafik 3.6 Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2020 ... ... 65 Grafik 3.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Serang Tahun 2016-2020. 67 Grafik 3.8 Luasan Kawasan Kumuh Kota Serang Tahun 2017-2020... 72 Grafik 3.9 Persentase Potensi Titik Kemacetan Tahun 2016-2020 ... ... 80 Grafik 3.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2019... 82 Grafik 3.11 Indeks Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2016-2019... 84 Grafik 3.12 Indeks Kualitas Air Kota Serang Tahun 2016-2019 ... 84 Grafik 3.13 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang Tahun 2016-2020... 85 Grafik 3.14 Cakupan Penanggulangan Bencana Tahun 2016-2020 ... 90 Grafik 3.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2016-2020 .. 92 Grafik 3.16 Laju Inflasi Kota Serang Tahun 2016-2020 ... . 94 Grafik 3.17 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 ... .. 96 Grafik 3.18 Tingkat Pengangguran Terbuka 2016-2020 .... . 97 Grafik 3.19 IKM Kota Serang berdasar Unsur Tahun 2019 - 2020 ... . 105 Grafik 3.20 Perbandingan IKM berdasarkan Unit Pelayanan Tahun 2018-2020... 106 Grafik 3.21 Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017-2019 ... . 111 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Daftar Grafik Hal. xiii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 1 A. LATAR BELAKANG Kuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 2 mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indicator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indicator sasaran, dengan demikian LKjIP Serang Tahun 2020 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020 yaitu tahun kedua RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 memiliki tujuan: 1. Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah Kota Serang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Serang kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat. 2. Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan Pemerintah Kota Serang sepanjang pelaksanaan RKPD Kota Serang pada tahun anggaran 2020. 3. Memberikan informasi capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikator misi yang terukur serta dapat memrepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Serang yang sesungguhnya. 4. Memberikan berbagai informasi dan rekomendasi terkait capaian indikator kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 3 peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023; 5. Sebagai salah satu proses perbaikan dalam system perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. C. DASAR HUKUM Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : 1. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberanasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah; 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 4 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018 - 2023; 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang; 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Serang Tahun Anggaran 2020; 13. Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2020 14. Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2020 15. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang.
D. GAMBARAN UMUM KOTA SERANG 1. Kondisi Geografis Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Serang Kota Serang memiliki luas 26.670 Ha yang secara astronomis terbentang di antara 5o 99' - 6o 22' Lintang Selatan serta di sepanjang 106o 07' - 106o 25' Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (Universal Transfer Mercator) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang. Relief topografi Kota Serang di dominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sebagai kabupaten induk sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 bahwa Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang cakupan wilayahnya terdiri dari : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 6 a. Kecamatan Serang, b. Kecamatan Kasemen, c. Kecamatan Walantaka, d. Kecamatan Curug, e. Kecamatan Cipocok Jaya, dan f. Kecamatan Taktakan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah : 1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten; 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang; 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikuesal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang. Pada awal terbentuknya pada tahun 2007, Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan, 46 desa dan 20 kelurahan. Perkembangan kota yang cukup pesat serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik mendorong perubahan status 16 (enam belas) desa menjadi kelurahan pada Tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2011, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) kelurahan dan 30 (tiga puluh) desa. Pada tahun 2012 dilakukan kembali perubahan status 15 (lima belas) desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) kelurahan dan 15 (lima belas) desa. Selanjutnya setahun kemudian, kelima belas desa yang tersisa juga mengalami perubahan status menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 jumlah kelurahan di Kota Serang adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) kelurahan dan pada tahun 2017 melalui Peraturan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 7 Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan, berupa pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu menjadi Kelurahan Cilowong dan Kelurahan Cibendung. Wilayah Kota Serang secara astronomis terbentang di antara 50 99' - 60 22' Lintang Selatan serta di sepanjang 1060 07' - 1060 25' Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (Universal Transfer Mercator) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang. Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2018 adalah 31,40oC terjadi di bulan Januari, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Oktober, sebesar 33,40oC harian tertinggi tercatat pada bulan Oktober yaitu 34oCdan Suhu rata-rata harian terendah pada bulan Juli sebesar 22,20oC. Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2020 sebesar 41% terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan Januari, yaitu 99%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan September, yaitu 76,10%. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Februari, yaitu 84,40%. Tekanan udara rata- rata sekitar 1.005,66mb ; serta tingkat penyinaran matahari berkisar antara 43,55%-78,6% per tahun. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2020 tercatat pada bulan Mei, yaitu 1.000,50 mb. Tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan November, yaitu 1.012,00
mb. Curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu 28,80 mm3. Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari yaitu 368,10 mm3. Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (hinterland) Ibukota Negara. Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2020 adalah 20,800C, terjadi di bulan Agustus, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Maret dan September, sebesar 35,000C. Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu 28,210C dan Suhu rata-rata harian terendah pada bulan Desember sebesar 27,140C. Pengembangan potensi wilayah Kota Serang tak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat yang menekankan pada pengembangan pembangunan pada bidang pertanian, industri, parawisata, perdagangan dan jasa. Kota Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk membangun wilayah secara optimal guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Peluang dan potensi wilayah di Kota Serang dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Pengembangan Wilayah Wisata Ziarah Pengembangan wilayah wisata ziarah berada di wilayah Kecamatan Kasemen dengan luas wilayah 63,36 Ha berjarak 4 Km dari pusat Kota Serang, Jenis industri yang potensial untuk di kembangkan antara lain : Industri makanan, industri jasa angkutan, wisata religi, industri pertanian, industri kerajinan gerabah. Untuk memacu perkembangan kawasan Wisata Ziarah ini Pemerintah Kota Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 9 Serang sudah melaukan pembangunan fisik yaitu meliputi pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan pemugaran kawasan ziarah, penerangan jalan, jalur hijau dan penataan parkiran. 2. Pengembangan Pelabuhan Karangantu Pertumbuhan ekonomi Kota sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan hasil perikanan laut dan budidaya perikanan tambak. Pengembangan pelabuhan yang layak merupakan hal yang dibutukan oleh masyarakat Kota Serang, khususnya di wilayah pesisir pantai utara Kota Serang. Jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan antara lain adalah wisata kuliner, industri pengolahan hasil laut. 3. Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Peremajaan Pasar Beberapa pusat perbelanjaan milik pemerintah Kota sudah perlu di remajakan antara lain Pasar Rau, Pasar Royal, Pasar Lama, Pasar Taman Sari, Pasar Kalodran dan Pasar Karangantu. Saat ini peran swasta untuk ikut serta dalam kegiatan membangun pusat perbelanjaan sangat diperlukan dan menjadi salah satu sektor usaha pada bidang perdagangan yang sangat potensial. 4. Pengembangan Industri Perumahan Peluang pengembangan kawasan dibidang perumahan, rumah susun, rumah sederhana serta RSS, masih sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Serang 5. Pengembangan Investasi Kota Serang terpusat pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai strategis, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yaitu: a. Pengembangan potensi pariwisata di kawasan cagar budaya Banten Lama. b. Pengembangan potensi cagar alam di kawasan margasatwa Pulau Dua. c. Pengembangan potensi perumahan, perkantoran, wisata belanja, dan kawasan sport center atau pusat perkotaan olahraga di kota satelit Curug dan Kemanisan Curug
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 10 d. Pengembangan potensi perdagangan dan jasa serta pendidikan di koridor kawasan cepat tumbuh Cipocok Jaya dan Curug e. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Taktakan f. Pengembangan potensi kawasan Agrowisata buatan di Kecamatan Curug dan Cipocok Jaya. Dalam rangka memberikan arah pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna,berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011, ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis yaitu : a. Kawasan Strategis Ekonomi : - Kawasan Pelabuhan Karangantu - Kawasan Pusat Perdagangan Kota - Kawasan Cepat Tumbuh Kota Serang b. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya : - Kawasan Banten Lama c. Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan : - Kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Dengan luas wilayah mencapai 266,74 km2, Kota Serang dibagi atas 6. Kecamatan dan 67 Kelurahan sebagaimana tabel 1.1 berikut:
5. Walantaka 14 48,48 18,18 2. Curug 49,60 1.073 1.078 1.077 1.078 1.461 3. Kasemen 63,36 1.489 1.509 1.494 1.534 1.487 4. Serang 25,88 8.517 8.524 8.618 8.667 8.659 5. Taktakan 61,16 1.846 1.875 1.890 1.912 1.590 6. Walantaka 36,56 1.774 1.811 1.870 1.879 2.681 Rata-rata & Jumlah 266,74 2.337 2.355 2.382 2.433 2.558 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2020 4. Taktakan 13 47,88 17,95 2. Cipocok Jaya 8 31,54 11,82 6. Curug 10 49,60 18,59 Jumlah 67 266,74 266,18 Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang 2. Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2020 berjumlah 681.012 jiwa. Dari jumlah tersebut 346.829 jiwa (100,00%) adalah penduduk laki-laki dan 334.183 jiwa (100,00%) adalah penduduk perempuan,dengan kepadatan penduduk sebesar 2.558 jiwa/km2terlihat pada Tabel 1.2 dan tabel 1.3 berikut: Tabel 1.2 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2016 - 2020 No Kecamatan Luas (km2) Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) 2016 2017 2018 2019 2020 1. Cipocok Jaya 31,1 2.725 2.797 2.860 2.898 2.831 1. Serang 12 25,88 9,7 3. Kasemen 10 63,36 23,75 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 11 Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas Wilayah (Km2) % tase terhadap Luas Kota
51.328 45 - 49 39,068 41,386 42.869 74.023 44.500 62,416 53.549 0 - 4 2018 328.797 313.789 642.586 1,05 59.870 49,863 49.228 63.757 15 - 19 60,925 62,072 59.733 41.716 48.873 Rasio 2016 323.286 305.148 628.434 1,06 60,713 58.410 5 - 9 59,090 59,738 55.796 63.247 68.557 2020 346.829 334.183 681.012 1,04 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2020 Dilihat dari komposisinya, pada tahun 2020 proporsi penduduk Kota Serang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan, terlihat pada Tabel 1.3. Komposisi penduduk Kota Serang menurut kelompok umur pada tahun 2020 terlihat pada Tabel 1.4 Tabel 1.4 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2020 Kelompok Umur 2019 332.912 319.280 652.192 1,04 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 40 - 44 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 12 50.984 62.151 53.622 57.481 Perempuan Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 Tahun 57,840 2017 325.997 309.635 635.632 1,05 20 - 24 56.459 Laki-Laki 54.994 44,793 60.675 35 - 39 50,990 53,903 54.199 55.534 56.105 62,943 47,507 63.260 25 - 29 59,518 60,944 60.168 62.172 63.833 Jumlah 30 - 34 57,920 10 - 14 63.091 48,115 60,417
17.191 1. Cipocok Jaya 65,153 65.077 99.88 5.553 75+ 3,661 3,895 4.901 5.559 5.123 50 - 54 4.927 628,434 36.582 55 - 59 21,226 22,292 24.186 25.846 25.654 No. 5.514 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2020 Jumlah penduduk Kota Serang yang wajib KTP sebanyak 465.794 jiwa, sebanyak 465.224 jiwa atau 99.88% sudah memiliki KTP. Sisanya sebanyak 570 jiwa belum memiliki KTP, jumlah tersebut tersebar pada setiap kecamatan, terlihat pada Tabel 1.5 Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kota Serang yang Memiliki KTP sampai Tahun 2020 635,632 33.175 70 -74 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 5. Taktakan 65,841 65.776 99.90 30,537 18.463 65 - 69 7,723 8,185 9.564 11.118 10.339 60 - 64 Kecamatan 35.814 Kelompok Umur 2. Curug 39,349 39,290 99.85 642.586 16.097 6. Walantaka 66,466 66,379 99.87 Kota Serang 465.794 465.224 99.88 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2020 Perkembangan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berdampak pada heterogenitas jenis penduduknya, walaupun Kota Serang memiliki landasan paradigma dan perspektif agamis dalam menjalankan 3. Kasemen 68,753 68,682 99,90 13,820 4,640 % 29,434 Wajib KTP 652.192 14,196 4. Serang 160,233 160,060 99.87 681.012 Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 13 4,296 Memiliki KTP
2019 Agama 2018 No visi dan misinya, namun tetap menghargai agama dan keyakinan lain yang diakui oleh negara. Toleransi dari keberagaman kehidupan beragama telah tumbuh di Kota Serang, hal ini ditandai dengan berdampingannya mayoritas pemeluk Islam di Kota Serang dengan pemeluk-pemeluk agama lain, komposisi penduduk pemeluk agama di Kota Serang pada tahun 2016-2020 terlihat pada Tabel 1.6 Tabel 1.6 Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2016-2020 1. Islam 615.956 622.666 629.291 638.474 666.611 2. Kristen Protestan 6.781 7.203 7.651 8.003 8.530 3. Kristen Katolik 2.939 2.999 2.930 2.934 3.045 4. Hindu 256 257 261 246 273 5. Budha 2.498 2.504 2.449 2.532 2.541 6. Konghucu 2017 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 14 2020 2016
2 11 7. Kepercayaan 4 3 4 1 1 JUMLAH 628.434 635.632 642.586 652.192 652.192 Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2020 E. PERTUMBUHAN EKONOMI Pembangunan perekonomian Kota Serang telah dilakukan secara optimal yang ditunjukan antara lain oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori sektor lapangan usaha.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 15 Pengklasifikasian PDRB terbagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut kategori atau sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar juga menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. Berdasarkan data BPS 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Serang menunjukkan angka yang fluktuatif sepanjang tahun 2016-2020. LPE pada tahun 2016 senilai 6,28%. Selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2017 dan pada tahun 2018 LPE Kota Serang senilai 6,59%. LPE pada tahun 2019 sedikit melambat (6,20%) dari tahun 2018 namun masih berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang hanya pada kisaran 5-6%. Tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 yang mengakibatkan hampir semua sub sektor perekonomian mengalami penurunan sehingga LPE mengalami perlambatan yang sangat signifikan, bahkan nilai LPE Provinsi Banten dan Nasional pun mengalami kontraksi sangat tajam di triwulan 2 tahun 2020 hingga akhir tahun hanya mengalami sedikit perbaikan. Tahun 2020 walaupun mengalami kontraksi, nilai laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang lebih tinggi dibandingkan nilai LPE Provinsi Banten dan Nasional hal ini dipengaruhi oleh kontribusi dari sektor informasi dan komunikasi sertasektor pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan. Pada 4 triwulan Tahun 2020, dari 17 sub sektor PDRB hanya 3 sub sektor yang tidak mengalami kontraksi dan selalu bernilai positif pertumbuhannya yaitu :
2019 2019 Listrik dan Gas Pergudangan Informasi dan Pengadaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 16 1,084,331.32 3,944,657.63 Komunikasi 30,108.59 1,951,46 Industri Pengolahan 1,065,416.91 1,064,608.62 1,394,817.01 1,415,284.54 1,295,429.74 Jasa Keuangan dan Asuransi 661,028.37 701,210.04 946,893.68 1,025,760.75 55,226.65 Pertambangan Transportasi dan 1,358,032.36 1,025,946.66 2020 1,531,925.10 1,202,492.11 5,901,557.24 Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,738,754.08 6,531,138.37 8,875,586.20 8,764,930.91 1,394.68 26,555.77 ADHB 1,479,712.06 3,792,788.31 48,480.97 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,341.90 6,879.69 7,309.35 7,979.93 1,990.31 ADHK 1,339.73 Konstruksi SEKTOR 6,116,457.44 1,480,452.40 Penyediaan akomodasi dan Makan Minum 1,444,101.13 1,388,108.94 1,981,057.41 1,919,477.45 2020 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.064.639,07 1,077,640.14 1,681,054.50 1,724,981.57 pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, serta informasi dan komunikasi. Pembangunan perekonomian Kota Serang telah dilakukan secara optimal yang ditunjukan antara lain oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Kota Serang pada Tahun 2020 sebesar Rp.22,52 trilyun sedangkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) pada Tahun 2020 sebesar Rp.31,58 trilyun. Perkembangan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut kategori atau sektor lapangan usaha Kota Serang Tahun 2019-2020 terlihat pada (Tabel 1.7) Tabel 1.7 Nilai & Kontribusi PDRB Kota Serang Tahun 2019-2020 (dalam Juta Rupiah) & Penggalian
2019 2019 1,991,507.94 Jasa Pendidikan 872,187.51 880,822,17 1,411,049.98 1,458,792.34 2,351,485.15 No 1,102,619,77 3. Kasemen Curug Jaminan sosial Real Estate Luas Panen (Ha) 2. 31,580,089.58 Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020 Perekonomian Kota Serang ditunjang dari berbagai sektor,diantaranya perdagangan, jasa dan pariwisata. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang pada Tahun 2020 terkontraksi sebesar-1,29% dimana pencapaian tersebut sangat rendah dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,20%. Kegiatan pertanian di Kota Serang Tahun 2020 meliputi produksi tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan komoditi perkebunan. Banyaknya lahan pertanian produktif yang berada di daerah Kecamatan Kasemen merupakan salah satu bukti bahwa Kota Serang memiliki potensi pengembangan dalam bidang pertanian. Tahun 2020 tercatat bahwa produksi tanaman padi mencapai sebanyak 49.147 ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan luas panen 8177 Ha, terlihat pada Tabel 1.8 Tabel 1.8 Luas Panen (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Padi Tahun 2020 2020 2020 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 17 Kecamatan 9.064 3.177 31,604,214.39 718,420.47 Jasa Lainnya 427,489.79 406,115.30 641,652.69 627,918.11 605 2,847,048.45 ADHB Jasa Kesehatan 1,086,631.79 Sosial 1440 1,940,101.46 Wajib Cipocok Jaya 480,182.86 Pertanahan Dan 22,813,096.37 2,330,972.59 895 4.418 ADHK 2,908,003.75 Jasa Perusahaan 200,837.80 190,916.42 299,573.40 289,160.00 1. dan Kegiatan Jumlah Pemerintahan, SEKTOR 668,978.67 506,304.81 22,518,203.96 Produksi (Ton GKG) Administrasi
49.147 3.408 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 18 4. 716 26.936 396 2.145 5. Sumber : Dinas Pertanian Kota Serang, Tahun 2020 Selain dari itu, sektor perikanan di Kota Serang pada Tahun 2020 masih menghasilkan produksi ikan sebesar 2.147,93 ton dengan rincian untuk perikanan tangkapan sebesar 1.419,02 ton dan budidaya perikanan 728,91 ton. Pada sektor perkebunan, potensi yang masih dapat dikembangkan yaitu komoditi kelapa, kopi, cengkeh, lada, aren dan coklat untuk tanaman perkebunan, sedangkan untuk jenis buah-buahan diantaranya menghasilkan durian, pisang, sawo, mangga, pepaya, jambu air dan melon. Adapun pada sektor peternakan potensi yang ada adalah sapi potong, kerbau, kambing, dan dombauntuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Tahun 2020 tidak banyak pembangunan sentra ekonomi di Kota Serang seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemberlakuan PSBB selama pandemi menyebabkan banyaknya pusat perdagangan dan jasa baik dalam skala kecil ataupun besar dibatasi jam beroperasi bahkan ada pula yang tutup. Bisnis jasa perhotelan, restoran dan rumah makan di Kota Serang yang merupakan salah satu indikator terkait potensi pengembangan perdagangan dan jasa juga mengalami hal yang sama. Pada awal diberlakukannya SFH dan WFH (pertengahan Maret 2020) oleh Pemerintah Kota Serang ternyata langsung berpengaruh pada tingkat okupansi kamar, sewa ruang rapat dan pendapatan usaha restoran/rumah makan. Okupansi hotel pada saat itu di kisaran 15-20% dan makin turun ketika di bulan ramadhan. Jika biasanya pada awal tahun banyak kegiatan OPD dilakukan di meeting room hotel atau restoran tiba-tiba berhenti total pada minggu ketiga bulan Maret. Minggu kedua Maret walaupun sudah ditetapkan WFH tetapi masih ada beberapa meeting yang tetap diadakan, aktifitas hotel dan restoran seperti tidak berpengaruh pandemi. Hal ini karena undangan kegiatan sudah terlanjur tersebar. Namun begitu meeting telah dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. 4.125.00 Serang Jumlah 6. 8177 Walantaka Taktakan
Tercatat bahwa hingga saat ini terdapatdelapan pusat perdagangan modern/mall, serta sembilan pasar tradisional yang tersebar di Kota Serang. Keberadaan pasar/perdagangan modern tidak mengalahkan eksistensi dari keberadaan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Serang apalagi saat pandemi aktifitas jual beli masih tetap berjalan. Usaha hotel dan restoran kembali menggeliat di masa new normal setelah dicabutnya kebijakan WFH dan OPD kembali diijinkan untuk melakukan kegiatan di luar kantor. Perekonomian akan mulai membaik ketika 25 hotel/penginapan dan restoran (baik dalam kategori restoran besar, sedang dan kecil) yang ada di Kota Serang dapat beroperasi seperti semula. Namun tentu dengan menjalankan protocol kesehatan yang ketat. Tumbuhnya usaha hotel dan restoran akan menjadi bukti perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang pada trend yang positif. Dengan melihat pada kenyataan dan potensi yang ada, maka pengembangan perdagangan dan jasa di Kota Serang merupakan hal yang dapat ditingkatkan dan dioptimalkan kembali di masa mendatang. Pengaruh iklim perekonomian nasional dan regional cukup terasa dampaknya terhadap perekonomian Kota Serang. Posisi Kota Serang yang menjadi salah satu titik pusat perekonomian wilayah di Provinsi Banten memiliki dampak positif bagi kemajuan ekonomi sekaligus juga memiliki dampak negatif berupa potensi inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Fakta ini tampak dari tingkat inflasi di Kota Serang yang cenderung fluktuatif, yang menggambarkan besarnya pengaruh faktor eksternal ekonomi pada satu sisi serta lemahnya penyesuaian perekonomian daerah terhadap akibat faktor-faktor eksternal tersebut. Pemerintah Kota Serang optimis para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Serang. Data dari DPMPTSP Kota Serang mencantumkan nilai investasi di Kota Serang pada Tahun 2020 mencapai Rp.3.121,08 Milyar dengan jumlah proyek sebanyak 617 proyek dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.800 8orang seperti terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 19
2019 2018 3.121,08 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 20 3.800 2017 2020 617 Tabel 1.9 Perkembangan Investasi/Penanaman Modal Kota Serang Tahun 2016 -2020 Nilai Investasi Milyar Rp 3.664,7 4.643,78 5.204,48 3.899,08 Uraian Jumlah Investor Proyek 1.837 1.260 891 1.797 2016 Sumber : DPMPTSP Kota Serang, Tahun 2020 F. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah, terdiri dari unit kerja, yaitu : a. Asisten Pemerintahan b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat c. Asisten Administrasi Umum 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Inspektorat 4. Dinas Daerah, yaitu: a. Dinas Kesehatan b. Dinas Komunikasi dan Informatika c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan e. Dinas Sosial f. Dinas Perhubungan g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang; i. Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daya Serap Tenaga Kerja Orang 5.869 12.197 6.335 10.448 Satuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 21 k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi l. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana n. Dinas Pertanian o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang; p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Badan Daerah, yaitu: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Serang c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Sekretariat Korpri. 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Kecamatan, yaitu : a. Kecamatan Serang, mencakup Serang, Kelurahan Cipare, Kota Baru, Lontar Baru, Kagungan, Lopang, Unyur, Kali Gandu, Sumur Pecung, Cimuncang, Sukawana, Terondol dan Kelurahan Serang; b. Kecamatan Cipocok Jaya, mencakup Kelurahan Dalung, Tembong, Karundang, Cipocok Jaya, Penancangan, Gelam, Banjar Sari dan Kelurahan Banjar Agung; c. Kecamatan Kasemen, mencakup Kelurahan Kasunyatan, Margaluyu, Kasemen, Banten, Warung Jaud, Mesjid Priayi, Bendung, Sawah Luhur, Kilasah dan Kelurahan Terumbu; d. Kecamatan Curug, mencakup Kelurahan Cilaku, Sukajaya, Kamanisan, Curug, Suka Laksana, Cipete, Sukawana, Curug Manis Tinggar dan Kelurahan Pancalaksana e. Kecamatan Walantaka, mencakup Kelurahan Walantaka, Kepuren, Kalodran, Kiara, Nyapah, Tegal Sari, Pabuaran, Pagar Agung,
Gol. II Gol. IV Jenis Kelamin Gol. I 397 78 2.790 754 C 1 0 50 43 275 482 34 16 309 Gol. III 3 4.224 P P P P P 541 0 0 0 L L L L L 853 360 A 0 0 13 5 131 352 224 397 99 368 605 0 0 1.434 E TOTAL Ruang 1725 Jumlah Jumlah D 2 0 18 19 287 586 2 0 Pengampelan, Pipitan, Teritih, Pasuluhan, Cigoong dan Kelurahan Lebak Wangi; f. Kecamatan Taktakan, mencakup Kelurahan Taman Baru, Drangong, Panggungjati, Kuranji, Sepang, Sayar, Cilowong, Pancur, Kalanganyar, Taktakan, Umbul Tengah, Lialang dan Cibendung G. SUMBER DAYA APARATUR Salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Tahun 2020 sebanyak 4.224 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.434 orang dan perempuan sebanyak 2.790 orang, sebagaimana table 1.10 berikut: Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 982 B 0 0 18 11 150 305 229 574 489 890 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 22 Sumber : BKPSDM Kota Serang, Tahun 2020 Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1.11 berikut:
11. Strata III 7 1 0,19 TOTAL 1434 2790 100 Sumber : BKPSDM Kota Serang, Tahun 2020 Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kota Serang yang memperoleh pendidikan Strata 1 menduduki peringkat pertama dengan 70,05%, disusul pendidikan Strata II sebesar 16,41%. H. ISU STRATEGIS KOTA SERANG Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen pelaporan, karena menjadi dasar utama pada perumusan arah perencanaan yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam tahun-tahun mendatang. Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan maka dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Kota Serang perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pemerintah pusat maupun Provinsi Banten. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah 8. Diploma IV 11 85 2,27 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 23 No. 3. SLTA / Sederajat 79 58 3,24 P Tingkat Pendidikan 1. SD / Sederajat 2 0 0,05 7. Diploma III 51 146 4,66 L 4. SLTA Kejuruan 10 12 0,52 5. Diploma I 2 4 0,14 6. Diploma II 35 54 2,11 2. SLTP / Sederajat 15 0 0,36 10. Strata II 351 342 16,41 % Jumlah 9. Strata I 871 2088 70,05 Tabel 1.11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020
dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan rencana pembangunan Kota Serang. Atas dasar penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang, maka isu strategis Kota Serang adalah sebagai berikut : 1. Perkembangan demografi dan letak geografis Kota Serang Sebagai ibu kota Provinsi Banten serta berada pada lintasan antar kota di wilayah Provinsi Banten dan lintasan antar Jawa-Sumatera, Kota Serang berpotensi menarik minat pendatang untuk tinggal di Kota Serang yang akan berpengaruh tidak hanya terhadap pertumbuhan penduduk, namun juga mempengaruhi kehidupan social ekonomidan lingkungan, khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta upaya penyediaan infrastruktur dasar. 2. Kota Metropolitan Serang Pembangunan Kota Metropolitan Serang menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang akan menjadikan Kota Serang yang lebih maju, cerdas dan berkelanjutan. Untuk membangun Kota Metropolitan Serang perlu upaya pembangunan menyeluruh yaitu pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan infrastruktur wilayah, hal ini diperlukan dalam upaya mengurangi dampak yang kurang baik dari pembangunan Kota Metropolitan Serang. Namun demikian diyakini apabila pembangunan Kota Metropolitan Serang nantinya dapat meningkatkan daya saing Kota Serang di segala sektor pembangunan. 3. Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan penanggulangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 24
permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Serang. 4. Daya saing perekonomian daerah Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dimaksudkan untuk menjadikan Kota Serang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan daerah lain ataupun dalam menghadapi tantangan perekonomian regional, nasional dan global. Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sektor potensial, yaitu Pariwisata, Budaya, Perdagangan dan Jasa, UKM dan Koperasi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi kreatif, dan Investasi dengan peningkatan pengelolaan BUMD untuk pelayanan publik dan peningkatan potensi PAD.Selain itu, peningkatan daya saing perekonomian daerah dapat dicapai dengan penguatan fungsi kelitbangan dan sistem inovasi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. 5. Infrastruktur wilayah Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana perumahan dan permukiman. 6. Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam kerangka penataan Kota Serang yang berkelanjutan serta antisipasi terhadap potensi bencana dan perkembangan pengelolaan tata ruang wilayah. 7. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan pada rangka peningkatan pelayanan publik dan e-government dalam upaya memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik serta pemerintahan yang baik dan bersih. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab I Pendahuluan Hal. 25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 26 A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023 encana Pembanguanan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD merupakan hasil dari perencanaan yang dibahas secara bersama oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Kota Serang secara umum, serta merupakan penjabaran dari visi dan misi pimpinan daerah terpilih, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Perumusan perencanaan sebagai penjabaran RPJMD tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk 5 (lima) tahun. Renstra merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023, Kota Serang memiliki visi, yaitu : 1. VISI Berdasarkan kondisi Kota Serang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Serang Tahun 2018 - 2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 27 "TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA" Visi tersebut menggambarkan bahwa Kota Serang sebagai Kota Peradaban (Civil Society) yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri: 1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian; 2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk. 3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak; 4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun; 5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi; 6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah; 7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kota Berdaya, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.
Kota Berbudaya, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten diharapkan menjadi kota peradaban yang berdaya, baik sektor sumber daya manusia, pemerintahan, dan pembangunannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya. Harapan kedepan masyarakat Kota Serang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembangan yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan. Harapan kedepan Kota Serang dapat mewujudkan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota menuju kondisi lingkungan yang aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan. Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan Peradaban, yang merupakan akronim dari: 1) Kota Serang yang Partisipatif adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 28
usaha, dan warga Kota Serang sehingga terwujud kepemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (Good Governance dan Clean Government). 2) Kota Serang yang Edukatif dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan. 3) Kota Serang yang Religius dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki. 4) Kota Serang yang Akuntabel adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. 5) Kota Serang yang berDaya saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Nasional. 6) Kota Serang yang berBudaya adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 30 hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. 7) Kota Serang yang Aman dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (self-help) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. 8) Kota Serang yang Nyaman adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari-hari) serta transcendental (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah). 2. MISI Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut: 1) Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. 2) Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya. 3) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 31 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah. 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menghadirkan kepemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima. Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah agar melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep Think Globally Act Locally, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Serang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Serang namun dengan orientasi hasil yang berskala regional, nasional atau internasional Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Walikota dan Wakil Walikota Serang menumbuhkan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: "Aje Kendor Membangun Serang" 5) Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Aje kendor juga dimaknai sebagai sikap untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur negara dan masyarakat dalam membangun Kota Serang.
Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga dan melakukan inovasi serta kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Slogan ini memberikan motivasi kepada aparatur atau pegawai dilingkungan Kota Serang untuk selalu mengedepankan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan, kecepatan dan kepuasan pelayanan dan peningkatan pembangunan dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari terutama berkaitan dengan pelayanan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di segala bidang. 3. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2018 - 2023 ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, yaitu sebagai berikut: Tujuan 1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan target 73,92 poin Sasaran 1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator: a. Rata-rata Lama Sekolah dengan target 8,68 tahun b. Harapan Lama Sekolah dengan target 12,77 tahun Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan target 68,75 tahun Sasaran 3: Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan target 1,00 % Tujuan 2 : Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah, dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah, dengan target 70,00 poin Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 33 Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan indikator Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah dengan target 83 % Sasaran 5: Menurunnya luasan kawasan kumuh,dengan indikator Persentase Kawasan Kumuh dengan target 1,07 % Sasaran 6: Menurunnya kemacetan lalu lintas,dengan indikator Persentase Potensi Titik Kemacetan dengan target 12 % Tujuan 3 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 51,30 poin Sasaran 7: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator: a. Indeks Kualitas Mutu Udara dengan target 48 poin b. Indeks Kualitas Mutu Air dengan target 71 poin c. Indeks Kualitas Mutu Tutupan Lahan dengan target 39 poin Sasaran 8: Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana,dengan indikator cakupan penanggulangan bencana dengan target 100 % Tujuan 4 : Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah, dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 6,91 % Sasaran 9: Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dengan indikator: a. Tingkat inflasi daerah, dengan target 3 - 5 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 34 b. Indeks daya beli, dengan target 83,61 poin c. PDRB per Kapita, dengan target 52,50 juta rupiah d. Indeks Ketimpangan Regional Wiliamson, dengan target 0,50 poin e. Angka kemiskinan, dengan target 4,86 % f. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 7,93 % Tujuan 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Daerah dengan target 80,00 poin Sasaran 10: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator: a. Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 81 poin b. Nilai LPPD Kota, dengan target Sangat Tinggi c. Hasil Evaluasi AKIP, dengan target BB d. Hasil LKPD, dengan target WTP
Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Serang Visi: TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA Tujuan Sasaran c. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 4 b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup 3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 35 Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Indeks Pembangunan Manusia a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah 1 Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan 1. Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah b. Menurunnya luasan kawasan kumuh Persentase kawasan kumuh Harapan Lama Sekolah 2 Misi 1 : Menguatkan Peradaban yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja
c. Menurunnya kemacetan lalu lintas Persentase potensi titik kemacetan Tujuan Sasaran 2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Indeks kualitas lingkungan hidup a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup a. Indeks kualitas mutu udara b. Indeks kualitas mutu air c. Indeks kualitas mutu tutupan lahan b. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana Cakupan penanggulangan bencana Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat a. Tingkat Inflasi Daerah b. Indeks daya beli c. PDRB per kapita d. Indeks Ketimpangan Regional Wiliamson e. Angka Kemiskinan 4 3 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 36 2 Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah a. Indeks Kepuasan Masyarakat Tujuan Sasaran c. Hasil Evaluasi AKIP b. Nilai LPPD Kota 4 3 f. Tingkat Pengangguran Terbuka 1 Misi 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik d. Hasil LKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 37 2 4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Serang Tahun 2018 - 2023, digunakan 38 (tiga puluh delapan) strategi sebagai berikut: 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan 2) Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat 3) Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan perpustakaan 4) Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal 5) Pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat 6) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat 7) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 8) Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 38 9) Peningkatan infrastruktur bidang pekerjaan umum berupa peningkatan fasilitas umum dan gedung pemerintahan, jalan dan jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya 10) Peningkatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi penunjang implementasi smart city Kota Serang 11) Peningkatan pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian perumahan dan permukiman 12) Peningkatan pengendalian lalu lintas, pelayanan angkutan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 13) Penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan persampahan 14) Peningkatan penataan dan pengendalian ruang sesuai rencana tata ruang 15) Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, darurat bencana, serta perencanaan pemulihan pasca bencana 16) Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah 17) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM 18) Peningkatan pertumbuhan perdagangan, stabilitas harga dan pasokan, serta pengelolaan pasar 19) Pengembangan dan pembinaan usaha, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta penguatan jaringan cluster industri 20) Peningkatan produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 21) Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah 22) Pengembangan destinasi, sumber daya dan promosi pariwisata 23) Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan daya saing, pengendalian dan pengawasan penanaman modal 24) Peningkatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial
25) Peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan peningkatan kualitas dan produkrivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial 26) Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong kualitas administrasi dan kelembagaan pemerintahan daerah 27) Peningkatan pelayanan e-government, informasi publik dan penyediaan data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 28) Peningkatan sistem layanan pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan, penyediaan data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 29) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan 30) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan perijinan yang prima dan responsif 31) Peningkatan pelayanan dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 32) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 33) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 34) Pengelolaan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas 35) Optimalisasi penelitian dan pengembangan kebijakan strategi dan inovasi daerah guna mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas 36) Peningkatan akuntabilitas penyusunan dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 37) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 38) Penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur kecamatan dan kelurahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 39
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas danberbudaya 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan Adapun hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Serang dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut: Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Serang Tujuan Sasaran Strategi 3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat b. Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak b. Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat 3 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 40 c. Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan perpustakaan d. Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya local e. Pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat 2 Misi 1 : Menguatkan Peradaban yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan
Tujuan Sasaran Strategi 2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup a. Penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan persampahan b. Peningkatan penataan dan pengendalian ruang sesuai rencana tata ruang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 41 3. Menurunnya kemacetan lalu lintas Peningkatan pengendalian lalu lintas, pelayanan angkutan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Menurunnya luasan kawasan kumuh Peningkatan pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian perumahan dan permukiman 2. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, darurat bencana, serta perencanaan pemulihan pasca bencana Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat a. Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah b. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM 3 1 Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan 2 1. Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah 1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah a. Peningkatan infrastruktur bidang pekerjaan umum berupa peningkatan fasilitas umum dan gedung pemerintahan, jalan dan jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya b. Peningkatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi penunjang implementasi smart city Kota Serang
f. Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah Tujuan Sasaran Strategi e. Peningkatan produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan c. Peningkatan sistem layanan pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan, penyediaan data dan informasi pengadaan barang dan 3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 42 1 Misi 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik b. Peningkatan pelayanan e-government, informasi publik dan penyediaan data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi d. Pengembangan dan pembinaan usaha, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta penguatan jaringan cluster industry i. Peningkatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan social Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah a. Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong kualitas administrasi dan kelembagaan pemerintahan daerah g. Pengembangan destinasi, sumber daya dan promosi pariwisata h. Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan daya saing, pengendalian dan pengawasan penanaman modal 2 j. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan peningkatan kualitas dan produkrivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan social c. Peningkatan pertumbuhan perdagangan, stabilitas harga dan pasokan, serta pengelolaan pasar
e. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan perijinan yang prima dan responsive Tujuan Sasaran Strategi m. Penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan d. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan jasa pemerintah g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian k. Peningkatan akuntabilitas penyusunan dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah h. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 43 1 l. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran i. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas j. Optimalisasi penelitian dan pengembangan kebijakan strategi dan inovasi daerah guna mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas f. Peningkatan pelayanan dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 2
Tujuan Sasaran Strategi 3 1 Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitikberatkan pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah 3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana 4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi Arah kebijakan pembangunan Kota Serang 2018-2023, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam BAB VI lampiran Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023. 5. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020 Prioritas Pembangunan Kota Serang pada kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 03 Tahun 2019 tentang tentang RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yaitu : 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2) Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah; 3) Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana; 2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 44 prasarana infrastruktur kecamatan dan kelurahan
4) Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah; 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Arah kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2020 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2020. Prioritas pembangunan tahun 2020 yaitu : 1) Peningkatan akses dan kualitas kesehatan, pendidikan dasar, pengarusutamaan gender dan perindungan anak, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal; 2) Peningkatan kulitas pembangunan infrasutruktur dan konektivitas wilayah; 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana; 4) Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan sektor potensial; 5) Penurunan kemiskinan, penganggaran dan permasalahan sosial; 6) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020 Arah kebijakan pembangunan Kota Serang tahun 2020 diarahkan pada program prioritas, program mendesak, dan program unggulan dengan beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 45
1. Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Indeks Pembangunan Manusia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 46 Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, peraturan ini terbit sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Diterbitkannya Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.49-Huk/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang. Adapun IKU Pemerintah Kota Serang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini: Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 - 2023 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 3 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah 1 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup 2 3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)Daerah
2. Menurunnya luasan kawasan kumuh Persentase kawasan kumuh 3. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Indeks kualitas lingkungan hidup 4. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat a. Tingkat Inflasi Daerah b. Indeks daya beli c. PDRB per kapita d. Indeks Ketimpangan Regional Wiliamson e. Angka Kemiskinan f. Tingkat Pengangguran Terbuka 3 1 pembangunan wilayah 1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah 3. Menurunnya kemacetan lalu lintas Persentase potensi titik kemacetan 5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Nilai LPPD Kota Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 47 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup a. Indeks kualitas mutu udara b. Indeks kualitas mutu air c. Indeks kualitas mutu tutupan lahan 2 2. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana Cakupan penanggulangan bencana Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis c. Hasil Evaluasi AKIP Tujuan & No. 4 3 3 1 1 2020 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya Indeks Pembangunan Manusia Poin 72,47 a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,64 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Pemerintah Kota Serang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut: Misi 1 : Menguatkan Peradaban Yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan Target Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 48 Indikator kinerja d. Hasil LKPD 2 2 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan 5
Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1. Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Poin 60,70 a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah % 74 b. Menurunnya luasan kawasan kumuh Persentase Kawasan Kumuh % 2,00 c. Menurunnya kemacetan lalu lintas Persentase Potensi Titik Kemacetan % 32 b. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 68,03 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 49 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,69 Tujuan & Tujuan & No. No. 4 4 3 3 1 1 2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 50,35 a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup Indeks Kualitas Mutu Udara Poin 51 Indeks kualitas mutu air Poin 67,50 2020 2020 Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Target Target Indikator kinerja Indikator kinerja c. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,06 2 2 Satuan Satuan 5 5
Sasaran Strategis Sasaran Strategis Tujuan & Tujuan & No. No. b. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana Cakupan penaggulangan bencana % 100 4 4 3 3 1 1 2020 2020 Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing Target Target Indikator kinerja Indikator kinerja 2 2 Indeks kualitas mutu tutupan lahan Poin 37 Satuan Satuan 5 5 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,61 a. Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Tingkat inflasi daerah % 3-5 Indeks daya beli Poin 80,44 PDRB Per kapita Juta (Rp) 46,50 Indeks ketimpangan regional Williamson Poin 0,53 Angka Kemiskinan % 5,16 Tingkat pengangguran terbuka % 8,05 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 50
Sasaran Strategis 1. Belanja Tidak Langsung 672.950.092.966,00 48,60 Tujuan & No. 4 3 1 2020 Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Target Indikator kinerja 2 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Poin 72,50 a. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 75,00 Nilai LPPD Kota Kategori Sangat tinggi Hasil Evaluasi AKIP Kategori B Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kategori WTP D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengejawantahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana program dan kegiatan diterjemahkan dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2020. Pada APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2020, komposisi belanja Kota Serang sebagai penunjang program dan kegiatan sebagai berikut: Tabel 2.4 Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 No. Uraian Rencana (Rp) % Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 51 Satuan 5 2. Belanja Langsung 711.694.079.906,00 51,40 Jumlah 1.384.644.172.872,00 100 Sumber : Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2020
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup 33.867.420.371 4,76 Sasaran Strategis Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2020 Rencana Anggaran (Rp) No. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Hal. 52 8. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana 1.564.465.000 0,22 4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 72.490.300.125 10,19 9. Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat 22.102.972.279 3,11 3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk 3.812.684.700 0,54 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 135.348.298.396 19,02 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 85.830.702.252 12,06 6. Menurunnya kemacetan lalu lintas 12.277.214.800 1,73 5. Menurunnya luasan kawasan kumuh 39.085.997.234 5,49 % 10. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 305.314.024.749 42,90 Jumlah 711.694.079.906 100 Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang Tahun 2020 (diolah)
100 % Sangat Tinggi 4 51 % < No 65 % Rendah Kinerja Pelayanan kuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut : 3 66 % < 1 91 % < 75 % Sedang 5 < Nilai Interval Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 53 90 % Tinggi 50 % Sangat Rendah 2 76 % <
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,61 -1,29 -19.51 Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Poin 60,70 61,87 101,92 1. Indeks Pembangunan Manusia Poin 72,47 72,16 99,57 Misi 2 : Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan (%) Misi 1 : Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan No. 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 50,35 54,34 107,92 Misi 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing Capaian Realisasi A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnyaa akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Serang melalui Keputusan Walikota Serang Nomor: 060/Kep.49-Huk/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Serang perlu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 54 Target 1. Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Poin 72,50 n/a - Indikator Kinerja Utama Satuan
40% 40% 20% Sesuai Target Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 55 Tidak Tercapai Grafik 3.1 Capaian IKU Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2020 (diolah) Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Serang yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Serang. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Serang 2018-2023, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan. B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Melebihi Target
3. Sasaran 3 Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk : 1 indikator 4. Sasaran 4 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah : 1 indikator 2. Sasaran 2 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat : 1 indikator 6. Sasaran 6 Menurunnya kemacetan lalu lintas : 1 indikator 5. Sasaran 5 Menurunnya luasan kawasan kumuh : 1 indikator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 56 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2017. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Serang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Serang Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2018-2023, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut : 1. Sasaran 1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat : 2 indikator
10. Sasaran 10 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah : 4 indikator Secara umum Pemerintah Kota Serang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebagai berikut: Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 No Sasaran No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 Target Realisasi Capaian 7. Sasaran 7 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup : 3 indikator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 57 8. Sasaran 8 Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana : 1 indikator 2. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,69 12,78 100,70 9. Sasaran 9 Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat : 6 indikator 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,64 8,76 101,38 2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat 3. Usia Harapan Hidup Tahun 68,03 68,00 99,95 5. Menurunnya luasan kawasan kumuh 6. Persentase Kawasan Kumuh % 2,00 6,50 30,77 3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk 4. Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,06 1,76 60,23 4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 5. Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah % 74 70,09 94,71
9. Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat 12. Tingkat inflasi daerah % 3 - 5 1,91 63,67 10. Indeks kualitas mutu tutupan lahan Poin 37 39,71 107,32 No Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 58 No. 9. Indeks kualitas mutu air Poin 67,50 43,33 155,78 Capaian Sasaran 8. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana 11. Cakupan penanggulangan bencana % 100 100 100 10. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah 18. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 75,00 77,74 115,03 Tahun 2020 Realisasi 19. Nilai LPPD Kota Kategori Sangat Tinggi n/a n/a 16. Angka Kemiskinan % 5,16 6,06 85,14 14. PDRB Per kapita Juta (Rp) 46,50 45,17 97,14 Target 20. Hasil Evaluasi AKIP Kategori B n/a n/a 7. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup 8. Indeks Kualitas Mutu Udara Poin 51 72,46 142,08 17. Tingkat pengangguran terbuka % 8,05 9,26 86,93 Kinerja 13. Indeks daya beli Poin 80,44 78,65 97,77 6. Menurunnya kemacetan lalu lintas 7. Persentase Potensi Titik Kemacetan % 32 50 64 Satuan Indikator 15. Indeks ketimpangan regional Williamson Poin 0,53 0,48 110,42
No No. Capaian Sasaran 21. Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kategori WTP n/a n/a Keterangan: 3 indikator tidak tersedia data (n/a) yaitu nilai LPPD Kota, Hasil Evaluasi AKIP, Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2020 sebagaimana grafik 3.2 dan tabel 3.3 berikut: Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2020 (diolah) Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 No Predikat Rata-rata % Capaian Jumlah Indikator 1 Sangat Tinggi 91 % < 100 % 12 2 Tinggi 76 % < 90 % 2 3 Sedang 66 % < 75 % - 4 Rendah 51 % < 65 % 3 Tahun 2020 Realisasi #N/A Rendah Target Kinerja 70% 20% 10% Pencapaian Sasaran Target Strategis Kota Serang Tahun 2020 Satuan Indikator Sangat Tinggi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 59
Jumlah 18 71,09 71,31 71,68 72,1 72,16 70,96 71,42 71,95 72,44 72,45 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72 72,5 73 2016 2017 2018 2019 2020 Capaian IPM Kota Serang 5 Sangat Rendah < Prov. Banten Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 60 Nasional 50 % 1 Beberapa hal yang kami sajikan dalam pencapaian misi Kota Serang tercermin dalam beberapa tujuan, yaitu: 1. Tujuan Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tujuan Daerah terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya dicapai dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun dalam kondisi pandemi covid 19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang tahun 2020 tercapai sebesar 72,16 meningkat 0.6% dibandingkan tahun 2019 sebesar 72.10. sedangkan IPM Provinsi Banten tahun 2020 sebesar 72,45. lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,94 seperti terlihat dalam grafik 3.3 berikut: Grafik 3.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2020 Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut: Kota Serang
2. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,65 12,69 12,78 100,70 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 101,04 Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat melalui 2 indikator kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 101,04%, meningkat dibandingkan kondisi awal tahun 2018 di mana rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,14 dan harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,13. Peningkatan tersebut diantaranya karena Pemerintah Kota Serang telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui biaya operasional sekolah, meskipun pelaksanaan pendidikan melalui daring. Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2020 Realisasi % 1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,68 8,76 100,92 Awal No a. Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Untuk mewujudkan pembangunan dalam suatu daerah tentunya perlu didukung oleh segenap potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan capaian sebagai berikut: Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2020 Tahun 2020 Realisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 61 Target Tahun 2018 Indikator Kinerja % 1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,62 8,64 8,76 101,38 Kondisi Satuan
2. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,77 12,78 100,07 Rata-rata terhadap RPJMD 100,49 Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk rata-rata lama sekolah adalah 100,49% dari target akhir RPJMD 8,68 dan harapan lama sekolah sebesar 10,07% dari target akhir RPJMD 12,77. Adapun grafik capaian selama lima tahun sebagai berikut: Grafik 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Pusat,Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2020 Grafik 3.5 Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Pusat,Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2020 8,6 8,61 8,62 8,67 8,76 8,37 8,53 8,62 8,74 8,89 7,95 8,1 8,17 8,34 12,98 0 2 4 6 8 10 12 14 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Prov. Banten Nasional 12,63 12,64 12,65 12,77 12,78 12,7 12,78 12,85 12,88 12,89 12,72 12,85 12,91 12,95 12,98 12,4 12,6 12,8 13 13,2 2016 2017 2018 2019 2020 Harapan Lama Sekolah Kota Serang Prov. Banten Nasional Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 63 Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar 8,76 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Serang dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 SLTP. Meskipun dapat memenuhi target tahun 2020 sebesar 8,76 tahun, namun untuk mencapai target rata-rata bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih kerja keras lagi dari Pemerintah Kota Serang. Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 8,89 dan di atas Nasional yaitu 12,98. Harapan Lama Sekolah Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar 12,78 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,78 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA. Harapan Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 12,89 dan Nasional yaitu 12,98. Pemerintah Kota Serang terus berupaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. b. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kesehatan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik/semakin meningkat disetiap tahunnya menjadi salah satu keinginan Pimpinan Daerah dan seluruh elemen Kota Serang. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan capaian sebagai berikut:
2019 2018 Awal No Tahun 2020 Realisasi 1. Usia Harapan Hidup Tahun 68,75 68,00 98,90 Rata-rata terhadap RPJMD 98,90 Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk Usia Harapan Hidup adalah 98,90% dari target akhir RPJMD 68,75. Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut: Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 Tahun Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 64 Target Indikator Kinerja % Kondisi Satuan 1. Usia Harapan Hidup Tahun 67,58 67,83 68,03 68,00 99,95 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 99,95 Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2020 adalah sebesar 68,00 meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak sesuai target karena terjadi wabah nasional Covid-19 selama tahun 2020. Di mana kondisi awal sebesar 67,58 meningkat ditahun 2019 sebesar 0,25 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,42 dari tahun awal. Peningkatan ini merupakan usaha dari Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program-program kesehatan dengan berbagai macam kendala yang dihadapi pada tahun 2020. Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2020 Realisasi %
Prov. Banten Grafik 3.6 Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Pusat,Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2020 Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia harapan hidup dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Usia Harapan Hidup tercapai sebesar 68,00. Pencapaian tersebut masih di bawah angka Provinsi Banten yang mencapai 69,96 dan angka Nasional 71,47. Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah pola hidup tidak sehat khas warga perkotaan yang modern. Solusi atas permasalahan tersebut tentunya dengan upaya preventif, kuratif (pengobatan), dan promotif (ajakan untuk hidup sehat) serta upaya kesehatan terhadap ibu hamil, bayi, balita, remaja dan lansia melalui usaha kesehatan perorangan dan masyarakat sehingga angka harapan hidup semakin meningkat. Nasional Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 65 67,36 67,38 67,58 67,83 68 69,46 69,49 69,64 69,84 69,96 70,9 71,06 71,2 71,34 71,47 65 66 67 68 69 70 71 72 2016 2017 2018 2019 2020 Usia Harapan Hidup Kota Serang
Awal No Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 66 Tahun 2020 Realisasi Target 1. Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,68 1,06 1,76 60,23 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 60,23 Capaian kinerja sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk tahun 2020 adalah sebesar 60,23% meningkat dari tahun 2018, di mana kondisi awal sebesar 1,68 menjadi 1,76 di tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Serang sangat pesat dan belum mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk yang ditargetkan yaitu 1,06 pada tahun 2020 namun masih mencapai target karena realisasi tahun 2020 sebesar 1,76 masih di atas toleransi yang ditargetkan. Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2020 Realisasi % 1. Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,00 1,76 176 Rata-rata terhadap RPJMD 176 Tahun 2018 Indikator Kinerja % c. Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah. Sasaran Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk di Kota Serang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian sebagai berikut: Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 Kondisi Satuan
Prov. Banten Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 176% dari target akhir RPJMD 1,00.Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut: Grafik 3.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2020 Pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Penduduk mengalami pengingkatan mencapai 1,76% dari target 1,06% ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19, masyarakat banyak kembali ke daerah asal dikarenakan kehilangan pekerjaan dan terjadi peningkatan dari aspek kelahiran. Berkaitan dengan kondisi tersebut pemerintah Kota Serang terus melakukan upaya dalam pengendalian jumlah penduduk melalui penertiban adminduk, penekanan aspek kelahiran, kesehatan ibu dan anak melalui program kependudukan dan keluarga berencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 67 Kota Serang 1,83 1,77 1,68 1,59 1,76 2,07 2,01 1,94 1,87 1,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2016 2017 2018 2019 2020 Laju Pertumbuhan Penduduk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 68 2. Tujuan terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah Tujuan daerah terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dicapai dengan meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Serang. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang diperoleh dengan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Serang dengan mutu pelayanan terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: Nilai Interval Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Pelayanan 1,00 - 2,99 10,00 - 29,99 D Sangat Tidak Puas 3,00 - 4,99 30,00 - 49,99 C Tidak Puas 5,00 - 6,99 50,00 - 69,99 C+ Cukup Puas 7,00 - 8,99 70,00 - 89,99 B Puas 9,00 - 10 90,00 - 100 A Sangat Puas Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang tahun 2020 tercapai sebesar 61,87. Apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Pelayanan Infrastruktur di Kota Serang adalah "Cukup Puas" atau dengan skor C+. Adapun rincian IKLI per Kecamatan se-Kota Serang tahun 2020 dapat dilihat di tabel 3.1 berikut:
Cukup Puas Tabel 3.10 Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2020 Serang 66,46 C+ Cukup Puas Kinerja Pelayanan Cipocok Jaya 69,89 C+ Cukup Puas Taktakan 60,895 C+ Cukup Puas Kecamatan Mutu Pelayanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 69 C+ Kota Serang Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2020 Indeks kepuasan layanan infrastruktur keseluruhan kota serang tahun 2020 adalah 61,87 yang artinya: "Cukup Puas" atau dengan skor C+. Dalam hal ini masyarakat telah merasakan hasil pembangunan infrastruktur diwilayahnya meskipun belum maksimal. Faktor yang menyebabkan masih belum cukup puas terhadap infrastruktur di Kota Serang adalah: 1. Masyarakat masih minim informasi akan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang 2. Kurang terawatnya fasilitas infrastruktur yang ada di Kota Serang, lebih banyak cenderung pada masalah jalan,sedangkan dari sisi lain yang dimaksud dengan infrastruktur bukan semata terpaku pada jalan tetapi masih banyak indikator-indikator lainnya. 3. Perawatan dari hasil pembangunan yang dirasa kurang baik, sehingga terkesan pemerintah acuh dan lalai dalam hal perawatan infrastruktur yang ada di Kota Serang. 4. Banyak permasalahan yang dirasa kurang cepat diatasi oleh Pemerintah Kota Serang, masalah-masalah tersebut masuk dalam beberapa indikator dan isu strategis yang seyognya dapat cepat di tanggulangi oleh Pemerintah Kota Serang. Curug 56,16 C+ Cukup Puas 61,87 Walantaka 58,675 C+ Cukup Puas Nilai Kasemen 59,155 C+ Cukup Puas
Awal No Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 70 Tahun 2020 Realisasi 1. Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah % 68,6 74 70.09 94,71 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 94,71 Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah tahun 2020 adalah sebesar 94,71% menurun dari tahun 2019, hal ini terjadi karena refokusing anggaran meskipun dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD mengalami peningkatan. Tingkat kemantapan infrastruktur wilayah sebesar 68,6 menjadi 70,09 di tahun 2020. Peningkatan ini merupakan hasil program peningkatan insfrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Serang. Target tersebut memang masih dirasa belum optimal karena beberapa anggaran terdampak refocusing pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi di tahun 2020. Target Tujuan daerah terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut: a. Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah di Kota Serang diukur dengan indikator tingkat kemantapan infrastruktur wilayah dengan capaian 70,09% dari target yang ditetapkan sebesar 74% seperti tersaji pada tabel berikut: Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2020 Tahun 2018 % Kinerja Kondisi Satuan Indikator
RPJMD 1. Persentase Kawasan Kumuh % 2,02 2,00 6,50 30,77 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 30,77 No Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur WilayahTahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD Kondisi Akhir Tahun 2020 1. Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah % 83 70,09 84,45 Rata-rata terhadap RPJMD 84,45 Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk tingkat kemantapan infrastruktur wilayah adalah 84,45% dari target akhir RPJMD 83, pada tahun 2020 pencapaian target sudah mendekati kondisi akhir RPJMD, pemerintah Kota Serang terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfratruktur wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan, peningkatan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum, pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pengairan lainnya, pengendalian banjir, rehabilitas pemeliharaan jalan dan jembatan dan pembinaan jasa konstruksi. b. Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh di Kota Serang diukur dengan indikator persentase kawasan kumuh dengan capaian 6,50% dari target yang ditetapkan sebesar 2,00% seperti tersaji pada tabel berikut: Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan KumuhTahun 2020 No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Tahun 2018 Tahun 2020 Target Realisasi % Realisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 71 Indikator Kinerja % Satuan
RPJMD 1. Persentase Kawasan Kumuh % 1,07 6,50 16,46 Rata-rata terhadap RPJMD 16,46 Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk persentase kawasan kumuh adalah 16,46% dari target akhir RPJMD 1,07 meskipun pencapaian persentase kawasan kumuh masih relative tinggi terhadap kondisi akhir RPJMD Pemerintah Kota Serang telah berupaya menurunkan persentase kawasan kumuh melalui pembangunan, pemanfaatan pengendalian perumahan, serta pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan permukiman. Adapun capaian persentase kawasan kumuh di Kota Serang selama tiga tahun kebelakang tersaji pada grafik 3.8 berikut: Grafik 3.8 Luas Kawasan Kumuh Kota Serang Tahun 2017-2020 Sumber : DPRKP Kota Serang, Tahun 2020 5,57 2,02 1,44 6,50 0 1 2 3 4 5 6 7 2017 2018 2019 2020 Luasan Kawasan Kumuh Kota Serang No Kondisi Akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 72 Tahun 2020 Realisasi Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD Indikator Kinerja % Satuan
Rekomendasi penanganan memperhatikan hasil analisis sebab akibat serta rencana program penanganan Indeks luasan kawasan permukiman yang tertata merupakan indikator yang diperuntukkan untuk mengetahui seberapa besar luasan kawasan permukiman yang tertata atau yang sudah ditangani oleh Pemerintah Daerah setempat, yang mana pada setiap wilayah memiliki wilayah atau kawasan yang masih tergolong dalam kawasan permukiman kumuh. Identifikasi kawasan permukiman kumuh yang di buat berdasarkan Pedoman Identifikasi Kawasan permukiman Kumuh yang dibuat oleh Divisi Cipta karya Kementerian PUPR. Berikut pedoman identifikasi ini disusun dengan memperhatikan pokok-pokok di bawah ini: 1) Lokasi identifikasi adalah kawasan-kawasan permukiman khususnya yang ada di kota/kabupaten yang menjadi daerah penyangga kota metropolitan; 2) Kawasan kumuh yang diidentifikasi diprioritaskan pada kawasan permukiman yang memiliki kaitan dan atau memberi andil tumbuhnya permukiman kumuh di daerah bersasngkutan yang merupakan hinterland kota metropolitan sekaligus memberi andil sulitnya penanganan kekumuhan di kota metropolitan; 3) Data-data dan informasi mengenai lokasi kawasan permukiman kumuh yang terkumpul digunakan untuk melakukan analisis sebab akibat dan rekomendasi penanganan kawasan permukiman yang ada di kota/kabupaten penyangga kota metropolitan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 74 4) kawasan kumuh oleh pemerintah daerah. Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. Berdasarkan uraian di atas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok ke dalam kriteria: • Vitalitas Non Ekonomi • Vitalitas Ekonomi Kawasan • Status Kepemilikan Tanah • Keadaan Prasarana dan Sarana • Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota • Prioritas Penanganan Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria di atas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria. Kriteria dimaksud yaitu:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 75 a) Kriteria Vitalitas Non Ekonomi Kriteria vitalitas non ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut: Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota; Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat di dalamnya; Kondisi kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk. b) Kriteria Vitalitas Ekonomi Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan City Without Slum sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat
Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi: Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis; Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, di mana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan 5 pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya; Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh. c) Kriteria Status Tanah Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 1990 Tentang Peremajaan Permukiman Kumuh, Peremajaan Permukiman Kumuh merupakan hal penting untuk mencapai kemudahan pengurusan masalah status tanah, kelancaran dan kemudahan pengelolaanya, sekaligus dapat menjadikan jaminan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 76
terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi: Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman; Status sertifikat tanah yang ada. d) Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana Kriteria kondisi prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas: Kondisi jalan; Drainase; Air bersih; Air limbah. e) Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi: Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 77
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 78 Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya. f) Kriteria Prioritas Penanganan Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini akan menghasilkan lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut: Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan; Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan; Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan; Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan. Capaian Presentase Luasan Kawasan Permukiman yang tertata dapat dihitung melalui formulasi berikut: X 100
Awal No 1. Persentase Potensi Titik Kemacetan % 50 32 50 64 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 64 5.589,45 X 100 = 93,56 5.973,96 Tahun 2020 Realisasi Target Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 79 Keterangan: Jumlah Luasan Permukiman yang Tertata = Luasan permukiman yang tertata sesuai dengan SK kumuh Jumlah Luas Permukiman Keseluruhan = Jumlah luasan permukiman keseluruhan yang ada pada wilayah Kota Serang yang sudah ditetapkan Sehingga, Capaian Presentase Luasan Permukiman yang Tertata pada Kota Serang Tahun 2020 sebesar 93,56 %. Ini menunjukan masih ada wilayah kawasan kumuh sebesar 6,44%. Dari luas wilayah kota serang sebesar 26.674 Ha.yaitu mencapai 1.717 Ha. c. Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas di Kota Serang diukur dengan indikator Persentase Potensi Titik Kemacetan dengan capaian 50% dari target yang ditetapkan sebesar 32% seperti tersaji pada tabel berikut: Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2020 Tahun 2018 % Kinerja Kondisi Satuan Indikator
RPJMD No Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2019 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 80 Kondisi Akhir Realisasi Indikator Kinerja % 1. Persentase Potensi Titik Kemacetan % 12 50 24 Rata-rata terhadap RPJMD 24 Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk persentase potensi titik kemacetan di tahun kedua RPJMD adalah 24% dari target akhir RPJMD 12. Adapun capaian persentase potensi titik kemacetan di Kota Serang selama lima tahun ke belakang tersaji pada grafik 3.9 berikut: Grafik 3.9 Persentase Potensi Titik Kemacetan Tahun 2016-2020 Sumber : Dishub Kota Serang, Tahun 2020 Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Serang, titik kemacetan di Kota Serang sebanyak 14 titik. Pada tahun 2020 ini yang bisa diatasi sebanyak 7 titik dengan persentase 50% terjadi peningkatan dibandingkan tahun yang lalu 44%. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Serang mewujudkan program mendesak yaitu mengurangi titik kemacetan di Kota Serang. Dipengaruhi pula oleh 68 60 52 44 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2016 2017 2018 2019 2020 Potensi Titik Kemacetan Kota Serang Satuan
X < 58 Sangat Kurang > 90 Unggul 74 < X < X < 50 Waspada X < 74 Cukup 66 < 50 < IKLH Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar 54,34 poin. Indeks tersebut mengalami perningkatan dari tahun 2019 seperti tersaji dalam grafik 3.10 berikut: 58 < Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 81 82 < X < X < 66 Kurang 82 Baik 90 Sangat Baik diberlakukannya PSBB sehingga mengurangi kemacetan dikota serang upaya yang terrus dilakukan dalam mengurangi potensi titik kemacetan yaitu pengendalian operasional dan rekayasa lalulintas angkutan jalan (LLAJ), penertiban angkutan darat, serta teknis sarana dan prasarana lalu lintas. 3. Tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Tujuan daerah terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan dicapai dengan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki rentang nilai dan kategori sebagai berikut: Nilai Interval Kategori
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 82 Awal No Tahun 2020 Realisasi 1. Indeks kualitas mutu udara Poin 67,83 51 72,46 142,08 38,78 40,86 47,35 47,35 54,34 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Target Tahun 2018 Indikator Kinerja % Kondisi Grafik 3.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2020 Dari grafik 3.10 di atas, Kota Serang memiliki angka sebesar 54.34. Hal ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Serang pada tahun 2020 berada dalam posisi sangat kurang. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kota Serang masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat. Tujuan daerah terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan ditunjang dengan 2 sasaran strategis sebagai berikut: a. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dicapai dengan meningkatkan Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Tabel 3.17 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupTahun 2020 Satuan
2. Indeks kualitas mutu air Poin 71 43,33 61,03 3. Indeks kualitas mutu tutupan lahan Poin 25,32 37 39,71 107,32 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 135,06 Capaian tersebut mengalami fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut: Tabel 3.18 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2020 Realisasi % 3. Indeks kualitas mutu tutupan lahan Poin 39 39,71 101,82 Rata-rata terhadap RPJMD 104,60 Dari tabel di atas terdapat beberapa kondisi atau indikator kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan capaian pada akhir tahun 2020. Pencapaian terhadap kondisi akhir RPJMD di tahun kedua ini untuk indeks kualitas mutu udara sudah mencapai 150,96%, Indeks kualitas mutu air baru mencapai 61,03% terdapat penurunan dari tahun 2019 yang sudah mencapai 71,90% dan Indeks kualitas mutu tutupan lahan mencapai 101,82%. Adapun capaian selama 5 tahun ke belakang untuk indeks-indeks tersebut tersaji dalam grafik 3.11 sampai dengan 3.13 berikut: 1. Indeks kualitas mutu udara Poin 48 72,46 150,96 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 83 2. Indeks kualitas mutu air Poin 56,30 67,50 43,33 155,78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 84 56,16 56,1 67,83 67,2 72,46 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Udara Grafik 3.11 Indeks Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2020 Kualitas mutu udara tahun 2020 mencapai 72,46 ini menunjukan bahwa kualitas udara kota serang tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan kategori baik. Ada beberapa faktor mengakibatkan udara diwilayah kota serang mengalami kenaikan kwalitasnya, salah satu faktor yang menyebabkan yaitu dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus corona, sehingga kuwalitas udara kota serang yang sebelumnya berada dalam kategori sedang dan tahun 2020 berada dalam kategori baik. Grafik 3.12 Indeks Kualitas Air Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2019 38,85 46,37 56,3 51,05 43,33 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Air Kota Serang Kota Serang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 85 Indeks kwalitas air Kota Serang tahun 2020 masuk dalam kategori buruk, mengalami penurunan kategori dari tahun sebelumnya yaitu tercemar ringan. Penurunan kategori ini berdasarkan hasil penelitian disungai cibanten terdapat kandungan pencemaran air dengan mengandung fosfat. Fosfat merupakan bahan kimia yang menyebabkan pertumbuhan tak terkendali ganggang yang menutup permukaan air, sehingga menghalani sinar matahari dan mengganggu kelangsungan hidup dalam air. Kandungan Fosfat umumnya terdapat dalam detergent pencuci piring atupun pakaian. Tingginya kandungan fosfat disungai menunjukan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat disekitar area tersebut. Masyarakat yang langsung membuang limbah rumah tangganya kesuangai dan ada juga yang langsung menggunakan air sungai untuk mencuci pakaian dan piring tanpa mereka sadari bahwa perilaku itu mencemari sungai. Grafik 3.13 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2020 Indeks Kwalitas Lahan (IKL) kota serang mterjadi peningkatan yang sangat signifikan dari 29,70 dan untuk tahun 2020 sebesar 39,71 ada kenaikan sebesar 10,01 point hal ini disebabkan adanya perubahan 25,32 25,32 25,32 29,7 39,71 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang
dalam penetapan rumus indeks kwalitas lahan yang dfitetapkan oleh kementerian lingkungan hidup yaitu dengan diterbitkannya surat dari kementerin lingkungan hidup dan kehutan rebuplik indonesia melalui direktorat jendral pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Nomor S.318/TPKL/SCT/REN.0/12/2020 tentang metoda perhitungan indeks kwalitas lingkungan hidup 2020-2024, dimana indeks kwalitas lahan (IKL) merupakan salah satu unsur pendukung perhitungan IKLH Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah Terdapat dua prinsip umum penempatan stasiun pemantau kualitas udara, yaitu pada daerah di mana terdapat reseptor yang akan terkena dampak dan pada daerah di mana diperkirakan terdapat sumber dan konsentrasi pencemar yang tinggi. Karena dampak dan karakteristik sumber setiap polutan berbeda-beda, sehingga parameter yang dipantau di setiap lokasi dapat berbeda-beda. Dengan kata lain, tergantung pada karakteristik sumber dan pertimbangan lain seperti kondisi topografi, meteorologi dan tataguna lahan. Dalam rangka pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara Lokasi sampling ada 4 lokasi pada masing masing kab/kota: 1. Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat) 2. Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya) 3. Pemukiman padat penduduk (urban background) 4. Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi). Untuk Kota Serang ada 4 titik lokasi yang di ambil dalam rangka perhitungan indeks kualitas udara: 1. Industri : PT. PUSRI Jalan Jendral Sudirman Kemang dengan titik koordinat -6.121444,106.182672 2. Perkantoran : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 86
dengan titik koordinat -6.112396,106.141691 3. Pemukiman : Perumahan Penancangan dengan titik koordinat -115189,106.179634 4. Transportasi : Alun-alun Timur (depan Ramayana) jalan Veteran dengan titik koordinat -6.117010,106.151847 Dari hasil pemantauan 4 (empat) titik lokasi tersebut dan dengan menggunakan Rumus: Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Serang Tahun 2020 = 100 - (50/0.9 x (ieu - 0,1) maka diperoleh Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Serang Tahun 2020 adalah sebesar 72,46 poin dan masuk dalam kategori Baik hal ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam IKU sebesar 51 point. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk satu titik & periode pemantauan merupakan total penjumlahan dari perwakilan masing-masing nilai sub indeks parameter kualitas air dengan bobot parameter sesuai dengan rumus. Secara umum nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: 1. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; 2. Ketersediaan & fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta factor cuaca local, iklim regional, dan global; 3. Penggunaan air; 4. Tingkat erosi dan sedimentasi. Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mengambil sampel pengujian air pada 4 (empat) titik sampel dan dilakukan dalam sebulan 4 (empat) kali, yaitu pada aliran sungai Kaibon, Bendungan Gelam, Kaujon Serang, dan Cibeurih. Setiap titik pemantauan diasumsikan sebagai satu data dan akan memiliki status kualitas air. Konsentrasi parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu air, apabila nilai /Lij lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai /Lij baru dengan rumus sebagai berikut: (/Lij) baru = 1,0 + P.log(/Lij) Selanjutnya dilakukan penghitungan indeks pencemaran, dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 88 formula sebagai berikut: Keterangan: / Lij M : nilai maksimum dari / Lij / Lij R : nilai rata-rata dari /Lij Evaluasi terhadap nilai Pij: Memenuhi baku mutu jika 0 < Pij <= 1 Tercemar ringan jika 1,0 < Pij <= 5,0 Tercemar sedang jika 5,0 < Pij <= 10,0 Tercemar berat jika Pij > 10,0 Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, dan Total Coliform. Dari hasil pengujian kualitas air yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, maka diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020 sebesar 43,33 poin atau masuk kedalam kategori Buruk. Indeks Kualitas Air Kota Serang tahun 2020 masuk dalam kategori buruk, hal ini di pengaruhi oleh factor alam, manusia, industri di sekitar yang mengakibatkan kondisi air kualitasnya menjadi buruk. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di ambil tutupan lahan yang bercirikan hutan dan lahan-lahan yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, sempadan sungai, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Saat ini Kota Serang belum memiliki Kebun Raya ataupun Taman Keanekaragaman hayati sehingga tidak tersedia untuk keperluan perhitungan IKTL. Berdasarkan peta penutupan lahan Tahun 2020 tutupan lahan yang bercirikan hutan antara lain yaitu hutan lahan kering sekunder, hutan bakau, hutan kota, dan hutan tanaman. Untuk ruang terbuka hijau teridentifikasi antara lain RTH Kopasus Group 1, Taman Debus, Stadion Maulana Yusuf, Alun-alun Kota Serang dan RTH Tol Jakarta-Merak yang melintasi Kota Serang. Sedangkan untuk sempadan sungai teridentifikasi lahan dengan tutupan lahan perkebunan/kebun pada sepanjang Sungai Cibanten.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 89 Untuk menghitung Indeks Kualitas Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2020 menggunakan persamaan: Dari hasil perhitungan Indeks kualitas Tutupan Lahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, maka diperoleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2020 diperolah nilai sebesar 39,71 Indeks tutupan lahan relatif tetap pada nilai 25,32 di tahun 2016 - 2018, tahun 2019 naik 29,7 namun di tahun 2020 naik kembali menjadi 39,71, hal ini menunjukkan adanya perubahan luas wilayah hutan primer dan hutan sekunder. Peningkatan kualitas IKU, IKA dan IKTL masih di bawah target yang ingin dicapai karena terus bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan perilaku masyarakat yang belum begitu sadar dengan lingkungan, upaya pemerintah Kota Serang untuk meningkatkan kwalitas lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup program penataan ruang serta pengelolaan sampah dan B3. b. Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana Bencana yang terjadi tidak pernah diduga sebelumnya, namun kami telah memperkirakan untuk upaya penanggulangan bencana yang mungkin terjadi. Setiap kali bencana terjadi, maka tuntutan publik/masyarakat terhadap peran serta pemerintah dalam menanggulanginya selalu mengemuka. Pemerintah diharapkan sebagai pihak yang paling mampu menangani bencana, mulai dari masalah antisipasi dini sampai pada proses penanganan dampak yang ditimbulkannya (rehabilitasi).
Awal No Grafik 3.14 Cakupan Penanggulangan Bencana Tahun 2016-2020 Sumber : BPBD Kota Serang, Tahun 2020 Dari grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penanganan terhadap korban bencana telah dilaksanakan secara maksimal, mulai dari penanganan sampai pemulihan dampak bencana. Tabel 3.19 Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan BencanaTahun 2020 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 90 Tahun 2020 Realisasi Target Tahun 2018 Indikator Kinerja % 1. Cakupan Penanggulangan Bencana % 100 100 100 100 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100 Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana juga ditunjang dengan indikator cakupan penanggulangan bencana, dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang 100 100 100 100 100 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 2018 2019 2020 Penanggulangan Bencana Kota Serang Kondisi Satuan
RPJMD No 1. Cakupan Penanggulangan Bencana % 100 100 100 Rata-rata terhadap RPJMD 100 Dari tabel di atas pencapaian terhadap kondisi akhir RPJM di tahun pertama ini untuk cakupan penanggulangan bencana mencapai 100%, artinya tahun ini Kota Serang dapat menanggulangi bencana yang terjadi sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD melalui pelaksanaan program pencegahan dan kesiap siagaan bencana, program darurat bencana serta pemulihan pasca bencana. 4. Tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang pada Tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,29% dimana pencapaian tersebut sangat rendah dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,20%. Hal ini juga imbas dari adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan banyak sektor mengalami perubahan yang signifikan terutama sektor perekonomian masyarakat Kota Serang. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menekan persebaran Covid-19 dengan harapan tidak memperburuk kondisi ekonomi di tahun 2020, namun upaya tersebut tidak dapat terealisasi secara maksimal sehingga wabah covid semakin meningkat. Grafik yang menunjukan perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi terlihat pada grafik 3.15 berikut: Kondisi Akhir Tahun 2020 Realisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 91 ditetapkan sebesar 100%, yang artinya setiap bencana atau musibah yang terjadi di Kota Serang selalu ditanggulangi seluruhnya. Tabel 3.20 Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan BencanaTahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD Indikator Kinerja % Satuan
Provinsi; 2020; -3,83 Nasional; 2016; 5,02 Kota Serang; 2018; 6,59 Grafik 3.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020 Selama periode 2016-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Serang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Serang tahun 2016-2019 setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan dan cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Pada tahun 2020 LPE mengalami penurunan sampai -1,29 hal ini akibat pengaruh/dampak dari kondisi wabah Covid-19. Faktor yang mempengaruhi diantaranya menurunnya faktor ekonomi dari bidang jasa dan perdagangan yang menjadi andalan Pemerintah Kota Serang. Penurunan ini harus dapat ditingkatkan agar relatif stabil iklim perekonomian di Kota Serang sehingga harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nasional; 2017; 5,07 Provinsi; 2016; 5,28 Provinsi; 2017; 5,75 Provinsi; 2018; 5,77 Nasional Nasional; 2018; 5,17 Provinsi; 2019; 5,29 Provinsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 92 Kota Serang; 2017; 6,43 Nasional; 2019; 5,02 Kota Serang; 2019; 6,2 Kota Serang Kota Serang; 2020; -1,29 Nasional; 2020; -2,07 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang; 2016; 6,28
Awal a. Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Capaian Kinerja meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat diukur dengan 6 indikator dengan capaian sebagai berikut: Tabel 3.21 Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2020 No 2. Indeks daya beli Poin 78,76 80,44 78,65 97,77 6. Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,16 8,05 9,26 86,93 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 90,18 Tingkat inflasi Kota Serang tahun 2020 mencapai 1,91% lebih rendah dibandingkan tahun 2019, fluktuasi tingkat inflasi di Kota Serang terlihat pada grafik 3.16 berikut: 3. PDRB per kapita Juta Rp. 42,68 46,50 45,17 97,14 Tahun 2020 Realisasi Target 5. Angka Kemiskinan % 5,36 5,16 6,06 85,411 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 93 4. Indeks Ketimpangan Regional Williamson Poin 0,55 0,53 0,48 110,42 Tahun 2018 Indikator Kinerja % 1. Tingkat inflasi daerah % 3,78 3 - 5 1,91 63,67 Kondisi Satuan
3,26 5,17 3,78 3,06 1,91 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 2019 2020 Laju Inflasi Grafik 3.16 Laju Inflasi Kota Serang Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020 Kota Serang selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi penurunan laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat inflasi ada di kisaran 3,26%, pada tahun 2017 tingkat inflasi yang ada mengalami peningkatan sebesar 5,17%. Namun pada tahun 2018, tingkat inflasi Kota Serang mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 3,78%. Pada tahun 2019, inflasi Kota Serang mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 3,06% dan pada tahun 2020 menurun kembali 1,15% dari tahun 2019, hal ini dipengaruhi salah satunya daya beli masyarakat yang relatif rendah, akibat harga yang tinggi serta dampak inflasi ekonomi secara nasional yakni dipengaruhi oleh pendapatan negara, hutang negara, tingginya permintaan yang tidak diimbangi kuantitas produksi, biaya produksi industri dan nilai tukar. Indeks Daya Beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Indeks Daya Beli Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 Kota Serang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 95 adalah 78,76 poin. Adapun untuk tahun 2020 indeks daya beli mencapai 78,65 dari yang ditargetkan sebesar 80,44 atau 97,77 %. PDRB per kapita Kota Serang tahun 2020 mencapai 45,17 juta rupiah dari yang ditargetkan sebesar 46,50 juta rupiah. Capaian tahun 2020 lebih besar dibandingkan kondisi awal pada tahun 2018 sebesar 42,68 juta rupiah. Indeks Ketimpangan Regional Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Pengertian indeks ini adalah apabila indeks williamson semakin besar atau mendekati angka satu menunjukkan ketimpangan yang semakin besar dan apabila angka indeks williamson jauh dari angka satu atau mendekati angka nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil. Batasan tingkat ketimpangan antar daerah menggunakan ukuran: Bila Indeks Williamson < 0,3 artinya ketimpangan wilayah rendah Bila Indeks Williamson 0,3-0,5 artinya ketimpangan wilayah sedang Indeks Williamson > 0,5 artinya ketimpangan wilayah tingi Indeks Williamson Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 adalah 0,55 poin yang menandakan masih tingginya ketimpangan di Kota Serang.Adapun untuk tahun 2020 indeks williamson mencapai 0,48 atau berada pada kategori ketimpangan wilayah sedang. Keadaan ini lebih baik dari kondisi awal tahun 2018. Rendahnya ketimpangan Williamson di Kota Serang karena sudah meratanya pembangunan di seluruh Kecamatan-kecamatan dengan dilaksanakannya program-program kewilayahan baik berupa prorgam yang bersumber dari DAU, DAK maupun APBD dan DAU T pada setiap kelurahan .. Kemiskinan merupakan permasalahan di seluruh daerah perkotaan yang harus segera ditanggulangi. Angka kemiskinan yang terus menurun merupakan potret keberhasilan kinerja pemerintah dalam memajukanperekonomian dan kesejahteraan masyarakat..
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 96 Kota Serang Pemerintah Kota Serang dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari 5,36% tahun 2018 turun menjadi 5,28% pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan mencapai 6,06 hal ini karena pengaruh pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha yang mengalami gulung tikar terutama pada sektor jasa, perdagangan serta industri. Dari pelaksanaan program pembangunan secara menyeluruha yang mencakup bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk program keluarga berencana, dan prasarana pendukungnya untuk menurunkan kemiskinan pada tahun 2020 mengalami recofusing untuk penanggulangan Covid-19 sehingga tidak maksimal dan pengaruh Covid-19 itu sendiri banyak terjadi dampak terhadap penambahan kemiskinan terlihat pada grafik 3.17. Grafik 3.17 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020 Pada Tahun 2020 pelaksanaan program untuk peningkatan ketenaga kerjaan masih relatif rendah seperti bursa kerja, pelatihantenaga kerja dan lain sebagainya. Namun permasalahan mendasar dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka 5,58 5,57 5,36 5,28 6,06 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penduduk Miskin
RPJMD No 3. PDRB per kapita Juta Rp. 52,50 45,17 86,04 2. Indeks daya beli Poin 83,61 78,65 94,07 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 97 Tahun 2020 Realisasi pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal, disamping itu adanya wabah covid perengaruh besar terhadap kondisi ketenaga kerjaan, PHK, perusahaan banyak yang mengalami pailit sehingga Tingkat pengangguran terbuka Kota Serang meningkat dari 8,08% pada Tahun 2019 menjadi sebesar 9,26% di tahun 2020. Grafik 3.18 Tingkat Pengangguran Terbuka 2016-2020 Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020 Tabel 3.22 Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD 1. Tingkat inflasi daerah % 3 - 5 1,91 63,67 5. Angka Kemiskinan % 4,86 6,06 124,69 91,13 91,57 91,84 91,92 90,74 90 90,5 91 91,5 92 92,5 2016 2017 2018 2019 2020 TKK 8,87 8,43 8,16 8,08 9,26 7 7,5 8 8,5 9 9,5 2016 2017 2018 2019 2020 TPT Akhir Indikator Kinerja % 4. Indeks Ketimpangan Regional Williamson Poin 0,50 0,48 96,00 Kondisi Satuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 98 6. Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,93 9,26 116,77 Rata-rata terhadap RPJMD 96,87 Dalam tahun kedua RPJMD capaian kinerja perekonomian daerah dan daya beli masyarakat tahun 2020 banyak mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD hal ini karena terjadi refokusing dan dampak dari terjadinya wabah Covid-19, upaya pemerintah kota serang dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat dilakukan melalui program pembinaan, peningkatan perekonomian daerah, kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan pengembangan umkm, perdagangan, pengelolaan pasar, pengembangan industri, peningkatan produksi dan produktivitas prtanian, peningkatan produksi dan bina usaha perternakan, peningkatan produksi dan pemasaran hasil perkebunan, pengembangan produksi dan pemasaran hasil perikanan, peningkatan ketahanan pangan, promosi pariwisata, program destinasi parawisata dan bina usaha, peningkatan daya saing penanaman modal peningkatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, rehabilitas sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan, penyelenggaraan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat. 5. Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.Berdasarkan hasil evaluasi
2019 1. Manajemen Perubahan 5 2,72 2,74 2,79 5. Survei Internal Pelayanan Publik 10 7,80 7,90 8,83 Total Komponen Hasil (B) 40 27,98 27,35 29,40 Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100 56,65 56,23 59,14 Kategori CC CC CC Untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2020 kota serang telah membuat dan mengirimkan laporan namun belum dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Pada laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2020 Kota Serang telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi tahun 2. Survei Internal Integritas Organisasi 6 4,68 3,78 4,14 2018 4. Penataan Tata Laksana 5 2,33 2,40 2,53 No 7. Penguatan Pengawasan 12 3,71 3,60 3,62 6. Penguatan Akuntabilitas 6 2,58 2,58 2,86 2017 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 2,71 2,71 2,71 Reformasi Birokrasi Kota Serang oleh Kemenpan RB, indeks reformasi birokrasi Kota Serang untuk tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut: Tabel 3.23 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2019 I Komponen Pengungkit Bobot 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15 9,80 10,00 10,14 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2,16 2,16 2,19 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14 6,81 7,12 7,32 4. Opini BPK 3 3,00 3,00 3,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 99 Komponen Penilai 3. Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7 5,69 5,55 6,11 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 2,66 2,69 2,90 Total Komponen Pengungkit (A) 60 28,67 28,88 29,74 II Komponen Hasil Nilai
2018, namun beberapa tindak lanjut masih perlu disempurnakan. Beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas RB di Kota Serang adalah sebagai berikut: a. Implementasi RB belum mencakup seluruh OPD sebab masih fokus pada pelaksanaan kegiatan kelompok kerja (pokja) tim RB di Pemkot b. Belum selesai menindaklanjuti catatan terkait finalisasi penyusunan Road Map, peningkatan peran agen perubahan, identifikasi peraturan perundang-undangan, evaluasi kelembagaan, perbaikan peta proses bisnis sinergitas antar unit kerja, pengelolaan sistem manajemen SDM c. Hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan masih pada kategori "cukup" d. Belum ada penyusunan Grand Design Teknologi Informasi (Road Map E-Government) e. Pemetaan gap kompetensi pegawai perlu ditindaklanjuti dengan Human Capital Development Plan (HCDP) f. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan belum dilakukan sehingga belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan g. Pembangunan ZI untuk unit kerja percontohan belum dilaksanakan sehingga saat ini belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM Survei untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi RB 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut: a. Survei kepada pegawai tentang integritas jabatan menunjukkan hasil: 19% memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya 52% memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilannya 29% tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan maupun ukuran keberhasilannya b. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,01 dalam skala 0 - 4 dengan rincian: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 100
2. Integritas terkait pengelolaan SDM 3,05 4. Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma 3,07 Indeks Integritas Organisasi 3,01 Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai Kota Serang terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Capaian tersebut masih di bawah skor indeks integritas ideal, yaitu 3,60 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014. Dengan demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam penerapan sistem integritas pada Kota Serang. c. Survei eksternal ke masyarakat penerima layanan Kota Serang menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,09 dalam skala 4, yang berarti masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima 2) Survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,42 dalam skala 4, yang berarti masyarakat memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi dan mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja serta memperkuat integritas pegawai Kota Serang, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu: 1. Melakukan finalisasi Road Map RB 2020 - 2024 selaras dengan RPJMD dan Road Map RB Nasional 2020 - 2024 No. Komponen Indeks 2020 3. Integritas terkait pengelolaan anggaran 3,07 1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi 2,84 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 101
2. Melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai secara konsisten dan memastikan segala kebijakan penerapan RB dapat terimplementasikan sampai ke level unit kerja 3. Memaksimalkan peran agent of change sebagai penggerak perubahan di masing-masing unit kerja 4. Membangun sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tumpang tindih untuk selanjutnya dilakukan perbaikan 5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang dilanjutkan dengan perubahan kelembagaan untuk mendukung pencapaian kinerja 6. Membuat peta proses bisnis sesuai kebutuhan organisasi dan berbasis pada kinerja yang akan dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan penyelarasan SOP terhadap peta proses bisnis serta melakukan monitoring terhadap penggunaan aplikasi terkait SOP. 7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pengawasan kearsipan 8. Membuat, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan Grand Design teknologi informasi (Road Map E-Government) 9. Memperbaiki sistem manajemen SDM, antara lain memperhatikan reviu standar kompetensi jabatan, penyusunan peta gap kompetensi pegawai, assessment pada seluruh pegawai, dan menerapkan Human Capital Development Plan (HCDP) 10. Memperhatikan penilaian kinerja individu secara berkala yang mengacu pada kinerja organisasi sebagai dasar pemberian reward and punishment 11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi sistem pengawasan untuk memastikan efektifitas sistem pengawasan dan membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja 12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan internalisasi budaya pelayanan prima dan didukung dengan pelatihan terkait yang berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 102
a. Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Capaian Kinerja kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan 4 indikator dengan capaian sebagai berikut: Tabel 3.24 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2020 Awal 3. Hasil Evaluasi AKIP Kategori CC B n/a - 2. Nilai LPPD Kota Kategori Sangat Tinggi n/a - 4. Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kategori WTP n/a - Rata-rata terhadap RPJMD 95,97 o Tahun 2020 Realisasi 4. Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kategori WTP WTP n/a - Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 115,03 Tabel 3.25 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2020 Realisasi % N Target Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 103 1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 72,00 75,00 77,74 115,03 Tahun 2018 Indikator Kinerja % 3. Hasil Evaluasi AKIP Kategori BB n/a - 1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 81 77,74 95,97 Kondisi Satuan 2. Nilai LPPD Kota Kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi n/a -
Mutu Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Dari 10 unsur yang dinilai, 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) unsur yang dinilai telah mencapai kualifikasi baik atau memuaskan dengan rentang indeks antara 76,61 hingga 88,30; belum ada satu pun unsur yang mencapai kualifikasi A. Meski secara umum telah terkategori baik, namun masih terdapat 3 (tiga) unsur yang bahkan masih berkualifikasi C, yaitu unsur pengelolaan pengaduan dengan indeks sebesar 67,26; unsur maklumat pelayanan dengan indeks 71,62; dan unsur sarana prasarana pelayanan dengan indeks sebesar 76,04. Ketiganya bahkan tercatat memiliki indeks di bawah IKM Kota Serang sebesar 77,74; sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk dibenahi. Kinerja Unit IKM IKM 2 2,60 - 3,0640 65,00 - 76,60 C Kurang Baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 104 3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik Berdasarkan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap seluruh unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi obyek survei ini, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Serang secara agregat pada Semester II periode Survei Semester II 2020 ini terkoreksi menjadi sebesar 77,74 yang secara umum masih terkategori memuaskan dengan kualifikasi mutu pelayanan B. Capaian ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibanding semester I sebesar 7,53; dan sedikit terkoreksi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 77,80, meski penurunan ini tercatat tidak signifikan. Tabel 3.26 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Pelayanan Pelayanan 4 3,5324 - 4,000 88,31 - 100 A Sangat Baik 1 1,000 - 2,5996 20,00 - 64,99 D Tidak Baik Nilai Interval Persepsi Nilai Nilai Konversi
Perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsurnya sebagaimana dijelaskan di atas, secara grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang Berdasarkan Unsur berikut: Grafik 3.19 IKM Kota Serang berdasar Unsur Tahun 2019 - 2020 Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2020 Seperti temuan pada semester I, IKM Kota Serang pada Semester II tahun 2020 paling banyak ditentukan oleh kinerja 3 (tiga) unsurnya yang paling banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, yaitu: kompetensi petugas pelayanan, perilaku petugas pelayanan, dan sarana prasarana pendukung pelayanan yang meningkat cukup signifikan, sehingga penurunan IKM pada Semester II ini tidak terlalu signifikan. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala dan konsisten setiap tahun, terbukti efektif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 105
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 106 mampu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pelayanan publik di Kota Serang, sehingga meski pada IKM Semester II mengalami penurunan karena dampak dari pandemi Covid-19, namun penurunan ini masih taraf yang wajar dan terkendali. Gambaran tentang kecenderungan penurunan IKM Kota Serang pada seluruh obyek survei akibat dampak Covid-19 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 3.20 Perbandingan IKM berdasarkan Unit Pelayanan Tahun 2018-2020 Grafik di atas menggambarkan dinamika perkembangan indeks kepuasan dari setiap unit penyelenggara pelayanan setiap tahunnya, sehingga berpengaruh pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kota. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum IKM Kota Serang maupun IKM seluruh organisasi perangkat daerah yang disurvei mengalami penurunan dengan tingkat signifikansi penurunan yang berbeda-beda. Penurunan paling signifikan terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pada Semester II tahun 2020 turun lagi hingga 68,87; turun signifikan dibanding IKM pada tahun 2019 yang telah mencapai 76,40. Sedangkan perangkat daerah lainnya secara umum juga mengalami penurunan meski dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Hanya Puskesmas-RSUD serta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 107 DPMPTSP yang secara akumulatif mengalami kenaikan pada semester II Tahun 2020, itu pun tidak terlalu signifikan. Secara umum, sebagaimana temuan pada tahun sebelumnya, diskrepansi capaian IKM yang cukup nyata antarunit pelayanan masih menggambarkan belum terinternalisasinya standar pelayanan publik secara merata pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Serang. Demikian pula dengan fluktuasi capaian IKM pada masing-masing unit yang menggambarkan belum well established-nya mutu dan kinerja pelayanan publik tersebut. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada dasarnya merupakan kondisi dinamik dari sikap dan penilaian masyarakat terhadap berbagai dimensi atau unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang juga bersifat dinamis. Karenanya kenaikan maupun penurunan capaian IKM dapat dipahami dan ditoleransi sejauh dalam batas-batas yang wajar menurut ukuran statistik, sebab fluktuasi yang terlalu tajam pasti merepresentasi situasi abnormalitas yang patut diindentifikasi penyebabnya. Demikian pula dengan kenaikan drastis yang dapat juga dinilai irrasional bila ternyata faktanya besaran input yang diberikan ternyata terbilang biasa saja. Fenomena turunnya IKM pada level kota maupun unit-unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Serang pada Semester II tahun 2020 ini, diyakini masih merupakan implikasi dari situasi pandemi yang menyebabkan terjadinya sejumlah penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Serang. Penyesuaian yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan secara nyata telah menurunkan kapasitas layanan, seperti: jumlat antrian yang menjadi terbatas karena pengaturan jarak, demikian pula dengan ruang tunggu pelayanan yang kapasitasnya dikurangi karena pengaturan jarak, pengaturan waktu kerja pegawai antara pegawai yang bekerja dari kantor (work from office) dan bekerja dari rumah (work from home), dan lain-lain. Demikian pula dengan implikasi penutupan kantor-
10 Angka Komplain 74.19 C di bawah rerata 4 Kesesuaian Waktu Istirahat 75.48 C di bawah rerata 17 Keramahan 76.77 B di atas rerata 9 Produk Sesuai Harapan 77.42 B di atas rerata 6 Kewajaran Lama WT Pelayanan 81.08 B di atas rerata 20 Ketersediaan Sarana Pengaduan 73.87 C di bawah rerata No 5 Kesesuaian Waktu Tutup 77.63 B di atas rerata 23 Kenyamanan Ruang Pelayanan 77,71 B di atas rerata Mutu 16 Kesantunan 76.56 C di bawah rerata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 108 Indeks 8 Bebas Pungli 79.68 B di atas rerata 1 Kemudahan Persyaratan 79.19 B di atas rerata 15 Non Diskriminatif 76.56 C di bawah rerata 24 Kebersihan Toilet Umum 71.18 C di bawah rerata 7 Kewajaran Biaya 78.71 B di atas rerata 11 Keterampilan Petugas 75.05 C di bawah rerata 18 Ketersediaan Maklumat Pelayanan 78.06 B di atas rerata 19 Integritas Maklumat Pelayanan 73.44 C di bawah rerata 14 Responsivitas Petugas 77.72 B di atas rerata 13 Pengalaman Petugas 81.29 B di atas rerata kantor pelayanan bilamana terkonfirmasi ada kasus positif Covid-19 yang ditemukan di lingkungan kantor pelayanan tersebut, yang tentu sangat berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di unit yang mengalaminya. Dalam 6 (enam) bulan terakhir tercatat beberapa kantor perangkat daerah di Kota Serang terpaksa ditutup sementara karena alasan dimaksud di atas, antara lain: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lain-lain. Tabel 3.27 IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Tahun 2020 3 Ketepatan Waktu Buka Pelayanan 76.34 C di bawah rerata 21 Respon Pengaduan Sesuai Harapan 72.19 C di bawah rerata 12 Kemampuan Kominfo 75.48 C di bawah rerata 22 Kebersihan Lingkungan 75.38 C di bawah rerata 2 Kemudahan Prosedur 79.43 B di atas rerata Indikator Keterangan
30 Ketersediaan Rambu2 Mitigas Bencana 69.25 C di bawah rerata 28 Keamanan 85.38 B di atas rerata 25 Ketersediaan APAR 64.30 D di bawah rerata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 109 Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2020 Berdasarkan tabel di atas teridentifikasi bahwa 6875% indikator kepuasan pelayanan di Kota Serang telah mencapai mutu B, meski masih terdapat sekira 28,13% indikator yang bermutu C, dan 3,13% bermutu D. Meski demikian 65,63% indikatornya telah mencapai indeks di atas rerata indeks agregat di tingkat Kota sebesar 77,74; dan hanya terdapat 11 dari 32 indikator yang capaiannya masih di bawah rerata. Berbeda dengan survei pada tahun 2019, terdapat indikator penerapan protokol kesehatan pada survei tahun 2020, meski hasilnya tidak diagregasi dalam perhitungan IKM. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dansinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 31 Ketersediaan Pelayanan Online 60.22 D di bawah rerata 32 Penerapan Protokol Kesehatan 72.04 C Dibawah rerata 26 Efektifitas Larangan Merokok 58.49 D di bawah rerata 27 Sarpras Tidak Membahayakan 85.38 B di atas rerata 29 Ketersediaan Sarpras Afirmasi 65.81 C di bawah rerata
No Skor Urutan 2. 2017 2,9606 Tinggi 70 4. 2019 3,2344 Sangat Tinggi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 110 Nasional Status Tahun 1. 2016 2,7345 Tinggi 72 3. 2018 3,0233 Sangat Tinggi 45 Tabel 3.28 Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2015-2019 5. 2020 - n/a Nilai LPPD Kota Serang pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebesar 3,2344 dengan kategori Sangat Tinggi, capaian tersebut sesuai target yang ditetapkan yaitu Sangat Tinggi atau capaian kinerja sebesar 100%. Namun urutaan tingkat nasional belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang mencapai nilai sebesar 3,0233. Meningkatnya capaian kinerja nilai LPPD Tahun 2019 dikarenakan penyajian data dukung LPPD yang semakin baik dan lengkap untuk penilaian tahun 2020 hasil evaluasi LPPD kota serang belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong OPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga mudah-mudahan perolehan nilai LPPD Kota Serang Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
50,85 52,31 54,96 48 49 50 51 52 53 54 55 56 2017 2018 2019 Nilai AKIP Kota Serang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 111 Kota Serang Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP. Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2019 adalah 54,96 atau kategori CC belum memenuhi target B yang dicanangkan di tahun 2019. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Serang tahun 2019 adalah belum sesuai target atau baru mencapai 91,60%. Capaian nilai hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2017 s.d. 2019 sebagai berikut: Grafik 3.21 Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 - 2019 Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2019
2019 Pelaporan Kinerja 15 9,24 9,29 61,93 15 9,31 62,07 2018 Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2019 Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP. Komponen evaluasi kinerja menempati posisi kinerja terendah sebesar 45,80% dan kinerja tertinggi pada komponen pelaporan kinerja sebesar 62,07%. Capaian tersebut hanya meningkat sebesar 2,65 point dari capaian tahun 2018 sebesar 52,31 dengan kategori CC. Capaian tersebut karena belum maksimalnya komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2019 belum memenuhi target yang ditetapkan tahun 2020 pemerintah kota serang telah membuat dan melaporkan Evaluasi AKIP yang ditargetkan dengan kategori B namun sampai dengan saat ini hasil evaluasi AKIP belum dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang sejak tahun 2017 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.29 Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 - 2019 2017 54,96 Perencanaan Kinerja 35 15,83 16,42 46,91 30 17,67 58,90 Bobot Bobot Komponen Komponen Komponen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 112 an bobot an bobot Capaian Kinerja 20 9,44 10,21 51,05 20 10,34 51,70 CC CC CC 100 100 50,85 Evaluasi Kinerja 10 4,22 4,23 42,30 10 4,58 45,80 Total Kategori Pengukuran Kinerja 20 12,13 12,16 60,80 25 13,06 52,24 52,31 % Kinerja % Kinerja berdasark berdasark
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 113 dan Reformasi Birokrasi RI, evaluasi AKIP yang dilaporkan melalui implementasi SAKIP namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: 1. Lemahnya dukungan atau komitmen pimpinan; 2. Adanya resistensi teerhadap perubahan; 3. Lemahnya pemahaman tentng akuntabilitas kinerja; 4. Kurang Akuratnya data kinerja. Upaya yang dilakukan cukup efektif untuk meningkatkan SAKIP Kota Serang pada tahun mendatang adalah: a. Langkah memperkuat komitmen pimpinan; b. Langkah penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari Tim Kemenpan RB; c. Langkah penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD; d. Langkah komitmen membangun aplikasi e-Sakip; e. Langkah penetapan Pengelola data AKIP di OPD. Dalam upaya menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Kota Serang, serta untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, terdapat 3 rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi yaitu: a. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal berupa penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal; b. Melakukan reviu berkala atas Indikator Kinerja Utama; c. Melakukan evaluasi atas rencana aksi dan pemantauan secara berkala atas tindaklanjut hasil evaluasi rencana aksi. Dalam kaitannya dengan target terhadap opini Pemerintah Kota Serang dalam kaitannya dengan audit LKPD Kota Serang Tahun 2019 yang diberikan oleh BPK-RI pada Tahun 2020, menargetkan masih mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan Pemerintah Kota Serang masih terus mengupayakan berbagai hal
No Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 114 1. Belanja Tidak Langsung 672.950.092.966 636.569.942.587 94,59 Realisasi (Rp) Uraian 2. Belanja Langsung 711.694.079.906 685.553.559.569 96,33 Jumlah 1.384.644.172.872 1.322.123.502.156 95,48 Sumber : BPKAD Kota Serang, Tahun 2020 % dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2020. Diharapkan pada Tahun 2020 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang per 31 Desember 2020, Pemerintah Kota Serang bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan akhir tahun renstra yaitu pada tahun 2023. Dalam mempertahankan WTP dilakukan pula perbaikan manajemen kinerja dan keuangan oleh Inspektorat, beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan internal oleh setiap OPD dengan optimalisasi implementasi SPIP. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.384.644.172.872 dengan realisasi sebesar Rp.1.322.123.502.156 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp.672.950.092.966 dengan realisasi sebesar Rp.636.569.942.587 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 711.694.079.906 dengan realisasi sebesar Rp. 685.553.559.569. Tabel 3.30 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2020 (Anaudited) Anggaran (Rp)
Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 94,59% dari realisasi belanja Kota Serang di tahun 2020 dan sisanya sebesar 96,33% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.285.472.985.383. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.322.123.502.156 atau 95,48%, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Per Sasaran Strategis Tahun 2020 8. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana 1.564.465.000 1.371.180.000 87,65 Sasaran Strategis 5. Menurunnya luasan kawasan kumuh 39.085.997.234 38.148.074.064 97,60 Rencana 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 135.348.298.396 133.322.890.570 96,10 4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 72.490.300.125 70.002.271.662 96,57 No. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 115 Realisasi 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 85.830.702.252 77.293.562.126 90,05 % 7. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup 33.867.420.371 33.054.459.375 97,60 (Rp) (Rp) 9. Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat 22.102.972.279 21.365.991.650 96,67 3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk 3.812.684.700 3.576.917.541 93,84 6. Menurunnya kemacetan lalu lintas 12.277.214.800 11.783.409.162 95,98
Sasaran Strategis Rencana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 116 No. Realisasi 10. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 305.314.024.749 295.634.803.419 96,83 Jumlah 711.694.079.906 685.553.559.569 95,48 Sumber : Bagian Organisasi dan Reformasi Birokasi Setda Kota Serang Tahun 2020 (diolah) Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2020, dari laporan anggaran dalam mencapai sasaran strategis sesuai tabel diatas terjadi efesiensi anggaran dalam mencapai target sasaran, hal ini terjadi karena aspek perencanaan yang matang serta kecermatan dalam penatausahaan keuangan. Terdapat beberapa capaian yang melebihi target dengan realisasi anggaran yang cukup efisien dalam dalam sasaran kegiatan meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana, untuk sasaran strategis yang lainnya berkisar pada realisasi rata-rata diatas 90% dengan serapan anggaran secara keseluruhan 95,48%. ANALISA EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut: % (Rp) (Rp)
Tabel 3.32 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 infrastruktur 119.933.754.888 Rerata berorientasi pada Tujuan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 117 Terwujudnya 99.57 214.193.370.237 Tujuan & Misi 1 Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan No. b. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 99,95 77.293.562.126 90,05 Capaian a. Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 1 94,71 70.002.271.662 96,57 Sasaran A Anggaran Realisasi 1 1 1 1 b. Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh 1 30,77 38.148.074.064 97,60 101,92 c. Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk 1 60,23 3.576.917.541 93,84 Berbudaya wilayah pembangunan % % lingkungan Sehat, Cerdas dan 96,84 95,20 Jumlah a. Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 2 101,04 133.322.890.570 96,10 Sumber Daya peningkatan Kinerja Misi 2 Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan B daerah yang Manusia yang Indikator terpenuhinya
Tujuan tercapainya terwujudnya Misi 3 Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan Rerata Tujuan 34.425.639.375 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 118 masyarakat 97,16 c. Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas 1 64 11.783.409.162 95,98 Tujuan & No. b. Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana 1 100 1.371.180.000 87,65 Capaian kualitas lingkungan pertumbuhan Sasaran Anggaran ekonomi daerah Realisasi C 1 1 1 potensi keunggulan 107,92 a. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup 3 135.06 33.054.459.375 97,60 dan inklusif berbasis berkelanjutan menjamin pembangunan % % 19,51 21.365.991.650 96,67 a. Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat 6 90,18 21.365.991.650 96,67 D Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 1 Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi 1 n/a 295.634.803.419 96,83 Jumlah yangberdaya saing yang berkualitas 2 Kinerja hidup dalam Indikator lokal daerah
Rerata Tujuan & No. Capaian Sasaran Anggaran Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang, sasaran pencapaian yang melebihi target antara lain Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup sebesar 97,60% dan Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat sebesar 96,67%. Namun ada pula target kinerja yang belum mencapai target realisasi anggaran seperti yang dalam pencapaian sasaran kinerja peningkan mitigasi dan penanggulangan bencana. Namun ini dianggap efektif karena capaian kinerja mencapai 100 %. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah belum dapat disajikan secara tepat karena penilaian AKIP dan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum keluar. Untuk mencapai misi 1 (satu) dalam menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan anggaran yang tersedia untuk mencapai terwujudnya sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berbudaya dengan 4 indikator rerata capaian kinerja 99,57 % sedangkan anggaran yang terserap untuk mencapai tujuan misi 1 sebesar 95,20 %, ini menunjukan efektif dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Pada sasaran strategis terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mengalami peningkatan dari target 1,06 menjadi 1,76 pada tahun 2020, yang seharusnya target di tahun ini menurun dengan anggaran yang disediakan mencapai realisasi 93,84% namun Realisasi 21 685.553.559.569 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 119 % % Jumlah Jumlah Kinerja a. Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah 4 115,03 ( % capaian IKM) 295.634.803.419 96,83 Indikator
presentasi capaian kinerja hanya 60,23%, hal ini terjadi karena program pelayanan Keluarga Berencana tidak optimal baik di fasilitas Kesehatan, RS, Klinik dan Bidan Praktek mandiri serta pelayanan KB bergerak akibat dari adanya wabah covid 19, masyarakat banyak yang menghawatirkan penularan covid 19 termasuk tenaga Kesehatan yang mengalami keterbatasan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat sehingga dari aspek kelahiran terjadi penambahan jumlah penduduk, begitu pula dari aspek mobilitas banyak terjadi penduduk yang kembali ke daearh asal yang sebelumnya tinggal di daerah lain karena bekerja dengan terpaksa harus kehilangan pekerjaan akibat industri, perdagangan dan jasa mengalami penurunan bahkan tidak beroperasi. Solusi terhadap permasalahn tersebut dengan meningkatkan pelayanan KB melalui PIL dan Kondom yang tidak tergantung dari pelayanan medis namun efektif untuk menunda kehamilan disamping dilaksanakan pelayanan bergerak ke masyarakat dengan protokol Kesehatan meskipun masih terbatasi, namun ini cukup efektif untuk meningkatkan peserta KB aktif dan menurunkan angka putus pakai ber KB. Untuk mencapai misi yang 2 (dua) meningkatkan sarana dan prasara daerah yang berwawasan lingkungan dalam mencapai tujuan yang pertama terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dengan 3 sasaran strategis dan 1 indikator dari masing-masing sasaran strategis dengan jumlah anggaran yang tersedia mampu mencapai target kinerja 101,92% dengan realisasi angaran 96,84%, ini menunjukan adanya efesien dan efektif dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Dari 3 indikator sasaran realisasi anggaran yang efektif adalah dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersedaian dan kualitas infrastruktur wilayah, capaian kinerja 94,71% dengan realisasi anggaran 96,57%. Ada beberapa program pada pencapaian indikator tingkat kemantapan infrastruktur wilayah pada program peningkatan pembangunan Gedung pemerintah dan fasilitas umum 93,64% dan perbaikan / pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong sedangkan pencapaiaan target kinerja rata-rata realisasi 97%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 120
Pada sasaran strategis menurunnya luas Kawasan kumuh terjadi peningkatan capaian kinerja yang di targetkan 2% realisasi 6,50% yang seharusnya realisasi kinerja menurun dengan realisasi anggaran 97,6%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pedoman identifikasi Kawasan permukiman kumuh yang dibuat oleh devisi cipta karya kementrian PUPR, Sehingga perlu dilakukan perubahan target indikator sesuai pedoman tersebut untuk tahun selanjutnya. Sasaran strategis menurunnya kemacetan lalu lintas dari target kinerja 32%, tercapai 50% dengan prosentase capaian 64% (artinya semakin kecil prosentase semakin tertangani kemacetan lalu lintas) dengan realisasi anggaran 95,98%, dengan anggaran yang tersedia tidak mencapai target yang di tetapkan 32%. Hal ini karena anggaran yang tersedia tidak memadai untuk membiayai operasional dalam menangani kemacetan Kota Serang, karena anggaran yang tersedia diperuntukan tidak hanya untuk menangani kemacetan tetapi operasional perhubungan darat, laut, serta sarana prasarana perhubungan, meskipun demikian tingkat kemacetan dapat dikendalikan sebagai dampak dari wabah Covid-19 relatif berkurang dengan adanya anjuran pemerintah untuk tetap dirumah (stay at home) Capaian tujuan kedua, terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangun berkelanjutan. Ada 3 indikator sasaran dengan capaian kinerja rerata 107,92%, sedangkan anggaran yang terealisasi 97,21% dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 indikator mencapai rerata capaian kinerja 104,53% dengan realisasai anggaran 97,60%. Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang tersedia secara optimal dapat mencapai target kinerja yang di tetapkan secara efektif bahkan melabihi dari target anggaran. Meskipun terjadi penurunan pada pencapaian indikator indeks mutu air yang mencapai 43,33 poin dari target 67,50 poin. Solusi dari permasalahan ini, pemerintah kota serang harus meningkatkan kualitas air karena berada pada kategori "Tercemar Ringan" untuk memenuhhi kebutuhan air melalui optimalisasi perusahaan daerah air bersih (PDAB) disamping program-program peningkatan kualitas lingkungan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 121
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 122 lainnya. Sedangkan pada sasaran strategis ke-2 pada misi 2 terkait peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana sudah mencapai 100% dengan penggunaan anggaran yang efektif 87,65%. Pencapaian misi 3 (tiga) meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai tujuan daerah yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah dengan sasaran kinerja meningkatnya perekonomian daeran dan daya beli masyarakat, ada 6 indikator mencapai rerata 90,18% dengan realisasi anggaran 96,60%. Hal ini menunjukan anggaran yang tersedia secara optimal dapat mencapai target indikator yang ditetapkan. Namun belum sepenuhnya karena masih ada target indicator yang belum tercapi yakni tingkat inflasi daeran, indeks daya beli, PDRB perkapita, angka kemiskinan, dan penggangguran terbuka. Ketidak tercapaian target ini dipengaruhi oleh kondisi pandemic Covid-19. Solusi yang diambil pemerintah Kota Serang adalah melalukan perubahan target kinerja untuk tahun berikutnya dengan melakukan perubahan RPJMD yang diarahkan pada penigkatan ekonomi. Hal ini diharapkan anggaran yang tersedia mampu mendongkrak peningkatan ekonomi sehingga target kinerja tahun 2020 yang menurun terjadi peningkatan kembali. Pencapaian misi 4 (empat) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta layaana public yang prima berbasis teknologi informasi yang ditunjukan dengan indeks reformasi birokrasi mencakup 1 sasaran strategis dengan 4 indikator. Pada pencapaian indikator ini, kementrian PAN-RB, Kementrian Dalam Negeri, dan BPK belum menyampaikan hasil evaluasi sampai dengan saat ini yakni AKIP, LPPD dan LKPD. Pemerintah Kota Serang menyediakan anggaran untuk mendukung reformasi birokrasi dengan realisasi anggaran sebesar 92,56% dari anggaran yang tersedia. Kami berharap tahun 2020 hasil evaluasi mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai penigktan tersebut dilakukan upaya sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 123 1. Peningkatan komitmen pimpinan; 2. Melakukan perubahan-perubahan kearah lebih baik secara terarah, sistematis dan terintegrasi; 3. Memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi; 4. Penguatan kapasitas team reformasi birokrasi pada setiap OPD. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 10 sasaran menunjukan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 4 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.33 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No. Tujuan & Sasaran Jumlah Indikator % Rerata Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Tingkat Efisiensi A Misi 1 Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan 1 Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya 1 99,57 95,20 4,37 a. Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 2 101,04 96,10 4,94 b. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 99,95 90,05 9,9
daerah Tujuan tercapainya Misi 3 Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan c. Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas 1 64 97,60 - yang berdaya saing 10,76 masyarakat infrastruktur daerah 97,16 No. pertumbuhan ekonomi Capaian kualitas lingkungan 5,05 Anggaran a. Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 1 94,71 96,57 - % Rerata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 124 Realisasi C 1 1 1 1 1 107,92 daerah yang berkualitas Tujuan & Sasaran Efisiensi Persentase b. Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh 1 30,77 97,60 - dan inklusif berbasis pembangunan wilayah berkelanjutan pembangunan potensi keunggulan lokal hidup dalam menjamin c. Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk 1 60,23 93,84 - lingkungan 19,51 96,67 96,84 yang berorientasi pada Jumlah Tujuan terpenuhinya 2 101,89 peningkatan Kinerja Misi 2 Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan B
Tingkat Indikator Tujuan terwujudnya a. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup 3 135,06 97,60 37,46 b. Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana 1 100 87,65 12,37
yang baik dan bersih 96,83 No. D Capaian a. Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat 6 90,18 96,67 - Anggaran yang prima berbasis % Rerata Realisasi 1 1 Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 125 Tujuan & Sasaran Efisiensi Persentase Tujuan terwujudnya tata teknologi informasi n/a kelola pemerintahan Jumlah Kinerja a. Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah 4 115,03 ( % capaian IKM 96,83 18,2 Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efisien terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang. D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pada Misi 1 Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Serang diantaranya: 1. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat; 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar; 3. Kualifikasi guru dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, sebagai gambaran rasio rata-rata jumlah guru SD terhadap jumlah murid SD per kelas sebesar 1:41 (standar 1:32); 4. Pelaksanaan Kegiatan Belajar mengajar tidak maksimal karena terdampak covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan KBM secara online dan Tingkat Indikator serta layanan publik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 126 merubah mekanisme kelulusan dan pendaftaran siswa baru ditingkat SD dan SMP. Dengan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dibatasi dengan pelaksanaan KBM secara online, tidak menyurutkan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk peningkatan tingkat pendidikan masyarakat Kota Serang. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pendidikan Kota Serang yaitu: 1. Dengan legalitas yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perencanaan dikoordinasikan, kebijakan disusun, dan pelaksanaan kebijakan disingkronkan bersama instansi lain yang terkait dalam wujud semangat good governance; 2. Dengan aparatur/pegawai yang profesional dan bertanggung jawab akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 3. Dengan sistem informasi dan komunikasi yang ada, diselenggarakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial; 4. Konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur/pegawai, meningkatkan koordinasi internal guna meningkatkan konsistensi dan memantapkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Meningkatkan peran serta stakeholders dalam pelaksanakan pembangunan pendidikan; 6. Memperkuat kapasitas sasaran pembangunan pendidikan melalui kerjasama lokal, nasional, dan regional; 7. Melaksanakan koordinasi yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan partisipasi instansi terkait dan stakeholders; 8. Sistem informasi yang ada dapat diakses oleh lembaga-lembaga lain yang mendukung mutu pelaksanaan pembangunan pendidikan; 9. Hasil pengendalian dan pengawasan dapat dijadikan bahan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
10. Memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kegiatan pengembangan SDM dan pembinaan secara intensif; 11. Menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan berbagai instansi teknis, stakeholders, dan dunia usaha / industri; 12. Optimalisasi dan merevitalisasi serta memetakan cagar budaya, kesenian dan situs yang dilegalkan menjadi warisan budaya nasional di Kota Serang; 13. Mengoptimalkan pembelajaran secara online. Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1. Terjadinya perubahan pola kejadian kematian maternal dengan disertai penyakit penyerta. 2. Masih tingginya kematian neonates dengan asfiksia dan BBLR serta balita gizi buruk. 3. Ketersediaan RS belum memenuhi standar antara lain sarana dan prasarana yang belum lengkap. 4. Adanya tenaga/SDMK yang mutasi keluar OPD Dinas Kesehatan. 5. Tidak meratanya tenaga paramedic di Puskesmas. 6. Meningkatnya sebaran Covid-19 di Kota Serang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Kesehatan Kota Serang yaitu: 1. ANC terpadu dengan peningkatan screening ibu hamil, pemeriksaan oleh dokter umum di Puskesmas setiap ibu hamil pertama kontak dengan tenaga kesehatan dan pemeriksaan oleh obgyn; 2. Inovasi program Aje Kendor (Awasi Jaga Evaluasi Kehamilan Resiko Tinggi), peningkatan surevileans kematian maternal dan perinatal; 3. Mengimplementasikan PMK; 4. Upaya pemenuhan tenaga medis dengan perekrutan SDMK di sarana kesehatan pemerintah; 5. Upaya pemerataan tenaga paramedis di Puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 127
6. Melaksanakan sosialisasi PHBS, penggunaan masker, melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat yang terindikasi atau dimungkinkan kontak dengan pasien terkonfirmasi covid-19; 7. Melaksanakan update data covid-19 d Kota Serang. Pada sasaran 3 Misi 1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP ) Masih Tinggi. Upaya yang dilakukan DP3AKB Kota Serang Dalam Upaya Mengendalikan Penduduk dari Aspek Kelahiran Yakni : a. Pelayanan Keluarga Berencana dengan pendekatan kolaboratif Integrastif Pelayanan KB Bergerak ( KOIN Perak ); b. Sinergitas dengan Program Lain Melalui Penertiban ADMINDUK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada Misi 2 :meningkatnya sarana dan prasrana daerah yang berwawasan lingkungan, permasalahan yang dihadapi : Indeks kualitas mutu air dengan kategori Tercemar Ringan Solusi mengatasi permasalahan tersebut melalui Dinas Lingkungan Hidup dan dinas lain yakni : a. Pengendalian pencemaran air; b. Pemeliharaan drainase / sungai dari sampah; c. Sosialsisai PHBS; d. Optimalisasi PDAB untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pada Misi 3 meningkatnya perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing. Permasalahan yang dihadapi menuirunnya laju pertumbuhan ekonomi. Solusi mengatasi permasalahan tersebut: 1. Peningkatan daya beli masyarakat melalui oprasi pasar (Dinas Koprasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan); 2. Menurunkan kemiskinan dan penggangguran terbuka melalui program pada karya pada setiap program pengadaan barang dan jasa; 3. Pembinaan UMKM dan usaha Kreatif serta kegiatan pemberdayaan yang lain. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 128
Pada Misi 4 Sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada indikator Hasil Evaluasi AKIP masih belum terevaluasi namun tahun 2020 ditargetkan dapat mencapai penilaian B. Untuk selanjutnya sebagai Langkah perbaikan sekaligus guna mendukung pencapaian sasaran dimaksud Pemerintah Kota Serang akan berupaya menerapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pembinaan secara berkesinambungan serta mendorong segenap Perangkat Daerah untuk melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja; 2. Meningkatkan komitmen segenap elemen Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan; 3. Pembinaan dan evaluasi oleh APIP dilaksanakan secara konsisten dan objektif; 4. Menyusun rencana aksi perbaikan untuk mencapai target yang ditetapkan. Kebijakan ini perlu didukung dengan komitmen segenap elemen Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal. 129
40% 40% 20% Aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Serang Tahun 2020. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Serang dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil pengukuran Tujuan Daerah pada 5 Indikator Kinerja Utama Kota Serang yang telah ditetapkan pada tahun 2020, sebagai berikut: 2 indikator atau 40% melebihi target dengan kategori sangat baik 2 indikator atau 40% tidak mencapai target kategori baik 1 indikator atau 20% belum ada nilai Sesuai Target Tidak Tercapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab IV Penutup Hal. 130 Melebihi Target
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab IV Penutup Hal. 131 Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Serang menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran telah dapat direalisasikan dengan Sangat Baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di atas 90%, sesuai target dan atau melebihi target. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 101,04%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 99,95%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi c. Sasaran 3 terdiri dari 1indikator dengan nilai capaian 60,23%, tidak tercapai target dengan interpretasi Rendah d. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 94,71%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi e. Sasaran 5 terdiri dari 1indikator dengan nilai capaian 30,77%, tidak tercapai target dengan interpretasi Sangat rendah f. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 64,00%, tidak mencapai target dengan interpretasi rendah g. Sasaran 7 terdiri dari 3 indikator dengan nilai capaian 135,06%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi h. Sasaran 8 terdiri dari 1indikator dengan nilai capaian 100%, mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi i. Sasaran 9 terdiri dari 6 indikator dengan nilai capaian 90,18%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi j. Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai capaian 115,03%, (1 indikator IKM) mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi, 3 indikator belum ada hasil evaluasi ( n/a)
#N/A Rendah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab IV Penutup Hal. 132 Dengan demikian pada tahun 2020 terdapat1 (satu) indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum optimal dengan kategori cukup, sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya, indikator kinerja tersebut yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebagaimana yang direncanakan sebesar 1,06%, realisasinya LPP adalah sebesar 1,76% atau belum dapat mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 60,23%, sehingga dampak yang muncul yaitu pemukiman yang semakin padat, kemacetan yang tinggi, persaingan dunia kerja, kerawanan social dan eksploitasi alam dan lingkungan. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang program-program KB harus lebih dioptimalkan. Selain itu dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kota Serang, upaya yang dilakukan cukup efektif pada tahun mendatang adalah: a. Langkah memperkuat komitmen pimpinan b. Langkah penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari Tim Kemenpan RB c. Langkah penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD d. Langkah membangun aplikasi e-Sakip Sedangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dalam rangka perbaikan untuk tahun mendatang belum dapat kami sajikan karena sampai dengan saat ini penilaian atas SAKIP belum disampaikan kepada Pemerintah Kota Serang. 70% 20% 10% Pencapaian Sasaran Target Strategis Kota Serang Tahun 2020 Sangat Tinggi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab IV Penutup Hal. 133 Dalam Tahun Anggaran 2020, untuk pencapaian indicator kinerja 5 (lima) tujuan daerah dan 21 (dua puluh satu) sasaran strategis pada RPJMD Kota Serang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.711.694.079.906 (unaudited) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.685.553.559.569 atau dengan serapan mencapai 95,48% (data sebelum audit oleh BPK). Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indicator kinerja tahun pertama yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dan khususnya untuk tahun 2020 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Serang Perubahan Tahun 2020 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, pada angla 1 huruf a menegaskan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena laporan kinerja disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Selanjutnya pada angka 2 huruf c mengamanatkan bahwa laporan kinerja tahunan perangkat daerah disampaiakn kepada Menteri PANRB bersamaan dengan penyampaian LPPD secara daring melalui esr.menpan.go.id yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Atas dasar surat edaran tersebut, beberapa langkah/upaya yang akan kami lakukan antara lain : a. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja secara tepat waktu.
b. Memperkuat komitmen tentang validitas penyajian data yang tertuang dalam laporan kinerja Perangkat Daerah. c. Langkah penguatan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja dan melakukan mendampingan pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. d. Langkah penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala Perangkat Daerah untuk memenuhi Perjanjian Kinerja. e. Penguatan Pegawai yang bertugas untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa data LKj. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Serang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Serang. Serang, 30 Maret 2021 WALIKOTA SERANG H. SYAFRUDIN. S.Sos.,M.Si. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 Bab IV Penutup Hal. 134
Sasaran Strategis Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 320.720.000 270.870.000 84,46 Program Perpustakaan 1.603.738.750 1.591.978.000 99,27 224.991.685.348 214.193.370.237 No. 96.10 133.322.890.570 Keuangan Jumlah per Sasaran Jumlah per Tujuan Pagu Realisasi Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 12,69 12,78 100,70 Program Keolahragaan 7.515.772.000 7.381.101.237 98,21 Tujuan Daerah dan 1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,64 8,76 101,38 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal 6.772.131.458 6.326.846.850 93,42 Program Pendidikan Sekolah Dasar 69.752.108.056 68.993.260.691 98,91 Program Pendidikan Politik Masyarakat 428.910.000 392.560.000 91,53 Program Target 135 Lampiran: Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Serang Tahun Anggaran 2020 Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan 6.086.300.000 6.062.428.000 99,61 Rata-rata Capaian dari 2 indikator 101,04 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 41.961.788.132 41.404.413.292 98,67 % % A Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Indeks Pembangunan Manusia Poin 72,47 72,16 99,57 95,20 Program Kepemudaan 156.360.000 152.410.000 97,47 Program Kebudayaan 750.470.000 747.022.500 99,54 Kinerja Satuan Indikator 135.348.298.396
Sasaran Strategis 3.576.917.541 3 Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,06 1,76 60,23 Program Pengendalian Penduduk 2.115.057.700 1.980.710.800 93,65 85.830.702.252 136 No. Keuangan Jumlah per Sasaran Jumlah per Sasaran Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.186.135.186 2.593.922.235 81,41 Pagu Realisasi Realisasi Program Pelayanan Kesehatan 8.553.855.049 7.760.006.810 90,72 Program Perlindungan Perempuan dan Anak 587.169.000 559.461.050 9528 Program Pemberdayaan Perempuan 453.430.400 408.281.800 90,04 Rata-rata Capaian dari 1 indikator 99,95 Tujuan Daerah dan 77.293.562.126 3.812.684.700 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Serang 15.371.702.810 14.907.371.539 96,98 Program Target Program Pelayanan KB dan Ketahanan Keluarga 1.697.627.000 1.596.206.741 94,03 2 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 68,03 68,00 99,95 Program Kesehatan Masyarakat 5.187.544.207 3.998.647.151 77,08 Rata-rata Capaian dari 1 indikator 60,23 % % Program Sumber daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan 52.490.865.600 47.065.871.541 89,66 Kinerja 93,84 Satuan Indikator 90,05
Program Pembinaan Jasa Kontruksi 3.650.000 3.650.000 100 Sasaran Strategis Program Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan 8.340.000.000 8.264.337.000 99,09 119.933.754.888 Program Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum 10.818.715.900 10.130.156.850 93,64 70.002.271.662 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.517.695.394 1.517.447.800 99,98 No. 96,57 Keuangan Jumlah per Sasaran Jumlah per Tujuan B Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Poin 60,70 61,85 101,89 Pagu Realisasi Realisasi Tujuan Daerah dan 1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah % 74 70,09 94,71 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 37.250.642.550 36.143.964.570 97,03 Program 72.490.300.125 Target Program Pengendalian Banjir 844.724.800 830.642.300 98,33 Program Komunikasi & Informatika 2.410.409.000 2.392.065.542 99,24 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9.381.528.650 8.805.005.600 93,85 % % 96,84 Rata-rata Capaian dari 1 indikator 94,71 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan lainya 1.922.933.831 1.915.002.000 99,59 137 Kinerja 123.853.512.159 Satuan Indikator
Sasaran Strategis Rata-rata Capaian dari 1 indikator 64 No. 39.085.997.234 Rata-rata Capaian dari 1 indikator 30,77 Keuangan Jumlah per Sasaran Jumlah per Sasaran 95,98 Pagu 12.277.214.800 Realisasi Realisasi 3 Menurunnya kemacetan lalu lintas Persentase Potensi Titik Kemacetan % 32 50 64 Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 4.972.199.400 4.726.671.000 95,06 38.148.074.064 Program Perhubungan Laut 43.790.000 41.906.500 95,70 Tujuan Daerah dan Program Target 2 Menurunnya luasan kawasan kumuh Persentase Kawasan Kumuh % 2,00 6,50 30,77 Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan 14.037.470.764 13.838.781.222 98,58 Program Angkutan Darat 24.350.000 13.200.000 54,21 % % 138 11.783.409.162 Kinerja Program Teknis Sarana dan Prasarana 7.236.875.400 7.001.631.662 96,75 97,60 Satuan Indikator Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman 25.048.526.470 24.309.292.842 97,49
1.371.180.000 Program Penataan Ruang 541.080.000 515.053.450 95,19 Sasaran Strategis Program Pemulihan Pasca bencana 30.900.000 27.400.000 88,67 35.431.885.371 33.867.420.371 34.425.639.375 97,16 97.60 No. 33.054.459.375 Keuangan 2 Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana Cakupan penanggulangan bencana % 100 100 100 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 598.500.000 423.866.000 70,82 Jumlah per Sasaran Jumlah per Sasaran Jumlah per Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup Indeks Kualitas Mutu Udara Poin 51 72,46 142,08 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.730.343.981 1.721.371.500 99,48 Pagu Rata-rata Capaian dari 3 indikator 135,06 Realisasi Realisasi Program Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 387.613.000 387.268.000 99,91 Tujuan Daerah dan 139 Program C Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 50,35 54,34 107,92 Target Program Darurat Bencana 935.065.000 919.914.000 98,38 % % Indeks kualitas mutu air Poin 67,50 43,33 155,78 Program Pengelolaan sampah dan B3 30.167.221.190 29.406.804.425 97.48 Kinerja 1.564.465.000 Rata-rata Capaian dari 1 indikator 100 87,65 Indeks kualitas mutu tutupan lahan Poin 37 39,71 107,32 Satuan Indikator Program fasilitasi administrasi pertanahan 1.041.162.200 1.023.962.000 98,35
Program Perdagangan 989.530.000 963.963.400 97,42 Sasaran Strategis 21.365.991.650 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 581.120.000 578.127.000 99,48 No. Program Pengelolaan Pasar 2.432.944.308 2.378.374.900 97,76 Keuangan 22.103.008.279 Kualitas Kelembagaan Koperasi 61.680.000 60.834.000 98,63 Program Peningkatan Produksi dan Bina usaha Peternakan 422.287.000 419.545.500 99,35 Pagu Realisasi Realisasi Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Umkm 348.852.800 346.420.300 99,30 Tujuan Daerah dan Program 1 Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Tingkat inflasi daerah % 3 - 5 1,91 63,67 Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah 648.110.552 598.526.800 92,35 Target 96,67 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan 325.904.000 322.870.750 99,07 Program Pengembangan Industri 6.194.170.000 6.113.777.480 9870 % % Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian 1.133.860.525 984.735.950 86,85 Jumlah D Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,61 -1,29 -19,51 Kinerja 140 Program pengembangan Produksi dan Pemasaran hasil perikanan 385.432.900 361.452.100 93,78 PDRB Per kapita Juta (Rp) 46,50 45,17 97,14 Satuan Indeks daya beli Poin 80.44 78,65 97,77 Indikator Program Promosi Pariwisata 768.715.000 739.792.000 96,24
Angka Kemiskinan % 5,16 6,06 85,14 Sasaran Strategis 22.102.972.279 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 513.915.000 509.301.000 99,10 21.365.991.650 Tingkat pengangguran terbuka % 8,05 9,26 86,93 141 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 615.235.500 562.643.000 91,45 No. Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat 1.447.048.000 1.314.380.000 90,83 Program Penyelenggaraan Transmigrasi 199.167.412 195.771.500 98,29 Jumlah per Sasaran Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 229.310.382 224.385.250 97,85 Program Penanganan Fakir Miskin 739.950.000 732.954.000 99,05 Pagu Realisasi Realisasi Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal 163.550.000 152.575.000 93,29 Program Rehabilitasi Sosial 1.324.225.200 1.314.686.200 99,28 Tujuan Daerah dan Program Target 96,67 Rata-rata Capaian dari 6 indikator 90,18 Indeks ketimpangan regional Williamson Poin 0,53 0,48 110,42 Program Destinasi Pariwisata & Bina Usaha 965.828.500 891.360.500 92,29 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 811.046.600 808.934.820 99,74 % % Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 254.997.000 252.378.600 98,97 Kinerja Satuan Indikator Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 546.091.600 538.201.600 98,56
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 5.711.522.957 5.614.904.000 98,31 Sasaran Strategis Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan 7.012.473.945 5.349.553.537 76,29 Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan 641.932.204 601.359.000 93,68 96,83 No. Keuangan Pagu Realisasi Realisasi 295.634.803.419 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.526.940.769 2.482.913.000 98,26 Hasil Evaluasi AKIP Kategori B n/a - Tujuan Daerah dan Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum 592.823.664 514.364.000 86,77 Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah 2.232.308.628 2.144.857.012 96,08 Program Target Program Pengendalian Pembangunan 370.541.054 346.403.200 93,49 E Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Poin 72,47 n/a - % % Program pembinaan dan pengembangan aparatur 272,950.000 269.600.000 98,77 305.314.024.749 Nilai LPPD Kota Kategori Sangat Tinggi n/a - 1 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 75,00 77,74 115,03 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 88.463.863 68.316.000 77,22 Jumlah 142 Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 885.600.815 414.991.392 46,86 Satuan Indikator
Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Investasi dan Perijinan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 514.977.000 508.359.931 98,72 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 497.100.000 494.950.000 99,57 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 157.294.000 148.361.000 94,32 Program Penyediaan Data, Informasi dan Mitigasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 255.240.000 249.220.000 97,64 No. Keuangan Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan 2.187.331.000 2.141.968.000 97.93 Pagu Realisasi Realisasi Tujuan Daerah dan Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi Informasi dan Persandian 114.710.000 113.570.000 99,01 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44.308.600 44.308.600 100 Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kategori WTP n/a - Program Layanan E-Government 1.122.878.000 1.122.018.000 99,92 Program Target Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 2.231.260.800 2.219.406.000 99.47 % % Program Pelayanan Pencatatan Sipil 150.000.000 150.000.000 100 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 485.706.803 477.232.500 98,26 143 Kinerja Satuan Indikator
Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 285.471.000 265.771.000 93,10 Program Pendidikan dan Pelatihan 1.217.094.144 1.190.683.500 97,83 Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan 1.559.445.000 1.550.013.500 99,40 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.142.733.500 1.055.203.000 92,34 No. Keuangan Program Administrasi Kepegawaian 1.010.928.500 982.899.760 97,23 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.238.823.000 1.211.598.400 97,80 144 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 373.692.500 277.060.500 74,14 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 40.701.297.190 40.440.815.090 99,36 Pagu Realisasi Realisasi Tujuan Daerah dan Program Kearsipan 1.259.876.000 1.240.244.000 98,44 Program Program perencanaan pembangunan daerah 2.745.637.400 2.688.769.544 97,93 Target % % Program perencanaan sosial dan budaya 899.985.167 833.635.500 92,63 Kinerja Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4.328.607.970 3.862.353.970 89,23 Satuan Indikator
Sasaran Strategis Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2.446.174.000 2.260.883.353 92,43 Program Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTP 1.205.811.500 1.127.510.500 93,51 Program Pendapatan Pajak Daerah 1.816.179.250 1.618. 615.241 89,12 Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 1.715.381.000 1.590.890.124 92,74 No. Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.334.760.000 1.246.248.816 87.39 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.081.865.000 4.834.294.708 95,13 Program Penyusunan APBD 1.566.437.415 1.531.801.084 97,79 Pagu Realisasi Realisasi Program Akuntansi 991.243.000 954.381.230 96.28 Tujuan Daerah dan Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK 763.225.000 701.977.500 91,98 Program Target Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Potensi Aparatur 259.647.000 235.297.000 90,62 % % 145 Program penegakan produk hukum daerah 143.695.000 129.970.000 90,45 Kinerja Program Penatausahaan APBD 1.002.038.400 984.010.509 98.20 Satuan Indikator Program Pemerintahan Umum Kecamatan 1.546.490.814 1.516.925.000 98,09
Sasaran Strategis Program Pelayanan Administrasi Kelurahan 12.718.116.158 12.176.428.043 95,74 146 Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 103.505.178.926 100.553.609.966 97,15 92,56 No. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan 2.143.140.416 2.084.025.105 97,24 Keuangan Rata-rata Capaian dari 4 indikator 115,03 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 27.787.591.650 27.625.164.211 99,42 Jumlah per Sasaran Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja 9.063.807.805 8.865.596.855 97,81 Pagu Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) 21.315.451.547 21.199.736.666 99,46 Realisasi Realisasi 295.634.803.419 Tujuan Daerah dan Program Target % % 305.314.024.749 Kinerja Satuan Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) 3.993.444.273 3.766.479.681 94,32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kelurahan 20.054.355.122 19.547.659.391 97,47
147 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si Jabatan : WALIKOTA SERANG berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Serang, 23 November 2020 WALIKOTA SERANG H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si
Sasaran Strategis 1. Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Poin 60,70 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah % 74 Menurunnya luasan kawasan kumuh Persentase Kawasan Kumuh % 2,00 Menurunnya kemacetan lalu lintas Persentase Potensi Titik Kemacetan % 32 No. 4 3 1 148 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2020 MISI 1 : MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya Indeks Pembangunan Manusia Poin 72,47 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,64 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,69 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 68,03 Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,06 MISI 2 : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 Target Indikator kinerja 2 Satuan 5
149 Sasaran Strategis No. 4 3 1 2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 50,35 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup Indeks Kualitas Mutu Udara Poin 51 Indeks kualitas mutu air Poin 67,50 Indeks kualitas mutu tutupan lahan Poin 37 Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana Cakupan penaggulangan bencana % 100 MISI 3 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 Target Indikator kinerja 2 Satuan 5 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,61 Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Tingkat inflasi daerah % 3-5 Indeks daya beli Poin 80,44 PDRB Per kapita Juta (Rp) 46,50 Indeks ketimpangan regional Williamson Poin 0,53 Angka Kemiskinan % 5,16 Tingkat pengangguran terbuka % 8,05
Sasaran Strategis 150 MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK No. 4 3 6. Program Pendidikan Sekolah Dasar Rp. 69.752.108.056 1 4. Program Pelayanan Administrasi Kelurahan Rp. 12.718.116.158 1. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Rp. 103.505.178.926 Target 8. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Rp. 6.086.300.000 Indikator kinerja 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Rp. 6.772.131.458 3. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Rp. 9.063.807.805 2. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Rp. 2.143.140.416 2 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Poin 72,50 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Poin 75,00 Nilai LPPD Kota Kategori Sangat tinggi Hasil Evaluasi AKIP Kategori B Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kategori WTP PROGRAM ANGGARAN 9. Program Kebudayaan Rp. 750.470.000 10. Program Kesehatan Masyarakat Rp. 5.187.544.207 7. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp. 41.961.788.132 Satuan 5
16. Program Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan Rp. 8.340.000.000 30. Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Potensi Aparatur Rp. 259.647.000 13. Program Sumber daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Rp. 52.490.865.600 27. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 5.081.865.000 18. Program Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum Rp. 10.818.715.900 22. Program Pengendalian Banjir Rp. 844.724.800 19. Program Pembinaan Jasa Kontruksi Rp. 3.650.000 31. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Rp. 598.500.000 12. Program Pelayanan Kesehatan Rp. 8.553.855.049 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 37.250.642.550 28. Program Penegakan produk hukum daerah Rp. 143.695.000 151 24. Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan Rp. 1.041.162.200 35. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 811.046.600 33. Program Pemulihan Pasca bencana Rp. 30.900.000 23. Program Penataan Ruang Rp. 541.080.000 32. Program Darurat Bencana Rp. 935.065.000 14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Serang Rp. 15.371.702.810 20. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Rp. 9.381.528.650 26. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman Rp. 25.048.526.470 PROGRAM 34. Program Penanganan Fakir Miskin Rp. 739.950.000 21. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan lainnya Rp. 1.922.933.831 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp. 3.186.135.186 17. Program Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp. 1.517.695.394 25. Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan Rp. 14.037.470.764 ANGGARAN 29. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rp. 2.446.174.000
51. Program Pelayanan Pencatatan Sipil Rp. 150.000.000 152 42. Program Perlindungan Perempuan dan Anak Rp. 587.169.000 48. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Rp. 1.730.343.981 46. Program Pelayanan KB dan Ketahanan Keluarga Rp. 1.697.627.000 57. Program Teknis Sarana dan Prasarana Rp. 7.236.875.400 41. Program Penyelenggaraan Transmigrasi Rp. 199.167.412 43. Program Pemberdayaan Perempuan Rp. 453.430.400 36. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp. 513.951.000 45. Program Pengendalian Penduduk Rp. 2.115.057.700 50. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp. 157.294.000 59. Program Layanan E-Government Rp. 1.122.878.000 52. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 485.706.803 47. Program Pengelolaan Sampah dan B3 Rp. 30.167.221.190 37. Program Rehabilitasi Sosial Rp. 1.324.225.200 49. Program Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp. 387.613.000 38. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 546.091.600 58. Program Komunikasi & Informatika Rp. 2.410.409.000 60. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Rp. 2.231.260.800 53. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan Rp. 2.187.331.000 PROGRAM 44. Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 1.447.048.000 54. Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Rp. 4.972.199.400 56. Program Perhubungan Laut Rp. 43.790.000 39. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Rp. 254.997.000 40. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rp. 229.310.382 ANGGARAN 55. Program Angkutan Darat Rp. 24.350.000
72. Program Kepemudaan Rp. 156.360.000 68. Program Perpustakaan Rp. 1.603.738.750 81. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 61.680.000 76. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp. 325.904.000 64. Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Investasi dan Perijinan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Rp. 514.977.000 78. Program Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 385.432.900 74. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Rp. 1.133.860.525 77. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 581.120.000 84. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Rp. 1.559.445.000 79. Program Perdagangan Rp. 989.530.000 153 83. Program Pengembangan Industri Rp. 6.194.170.000 71. Program Destinasi Pariwisata dan Bina Usaha Rp. 965.828.500 67. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 285.471.000 75. Program Peningkatan Produksi dan Bina usaha Peternakan Rp. 422.287.000 63. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Rp. 615.235.500 73. Program Keolahragaan Rp. 7.515.772.000 85. Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 1.238.823.000 80. Program Pengelolaan Pasar Rp. 2.432.944.308 82. Program Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM Rp. 348.852.800 62. Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi Informasi Dan Persandian Rp. 114.710.000 69. Program Kearsipan Rp. 1.259.876.000 66. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Rp. 373.692.500 61. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Rp. 497.100.000 65. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal Rp. 163.550.000 PROGRAM 70. Program Promosi Pariwisata Rp. 768.715.000 ANGGARAN
154 93. Program Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTP Rp. 1.205.811.500 106. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Rp. 2.526.940.769 92. Program Akuntansi Rp. 991.243.000 100. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp. 40.701.297.190 95. Program pembinaan dan pengembangan aparatur Rp. 1.142.733.500 104. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan Rp. 641.932.204 109. Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah Rp. 648.110.552 97. Program Pendidikan dan Pelatihan Rp. 1.217.094.144 107. Program pembinaan dan pengembangan aparatur Rp. 272.950.000 105. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp. 5.711.522.957 96. Program Administrasi Kepegawaian Rp. 1.010.928.500 86. Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 2.745.637.400 89. Program Penyusunan APBD Rp. 1.566.437.415 101. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp. 4.328.607.970 94. Program Pendapatan Pajak Daerah Rp. 1.816.179.250 99. Program Penyediaan Data, Informasi dan Mitigasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp. 255.240.000 91. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.334.760.000 PROGRAM 102. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp. 88.463.863 98. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp. 44.308.600 103. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum Rp. 592.823.664 88. Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK Rp. 763.225.000 ANGGARAN 87. Program perencanaan sosial dan budaya Rp. 899.985.167 90. Program Penatausahaan APBD Rp. 1.002.038.400 108. Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah Rp. 2.232.308.628
119. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAUT) Rp. 21.315.451.547 155 110. Program Pengendalian Pembangunan Rp. 370.541.054 120. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp. 20.054.355.122 JUMLAH Rp. 711.694.079.906 WALIKOTA SERANG, H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si 112. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp. 885.600.815 117. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rp. 27.787.591.650 118. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) Rp. 3.993.444.273 113. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 320.720.000 115. Program Pemerintahan Umum Kecamatan Rp. 1.546.490.814 111. Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Rp. 7.012.473.945 PROGRAM 116. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rp. 1.715.381.000 114. Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 428.910.000 ANGGARAN