JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398 Vol. 9 No. 7 Tahun 2022 PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN JAGA JARAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram ABSTRAK1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana denda terhadap pelanggaran jaga jarak pandemi covid 19 di Kota Mataram serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggara jaga jarak. Dengan menggunakan metode penenitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana sebenarnya langkah pasti yang dapat di tempuh guna mengoptimalkan penerapan pidan denda terhadap pelanggaran jaga jarak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan pidana denda dalam pelanggaran jaga jarak di Kota Mataram telah sesuai dengan mekanisme bahkan aturan yang berlaku dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karentina Kesehatan hingga pada penerapan Peraturan walikota Mataram No 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dari pelaksanaan penegakan mengenai aturan tersebut terdapat banyak pelanggar yang terjaring rajia dan mendapatkan sanksi denda, dari hasil rajia 14 September - Desember 2020 terdapat 532 orang, kemudian rajia yang dilakukan pada tanggal 5 Januari - 8 Mei 2021 terdapat 6412 orang. Faktor kendala dalam penerapan pidana denda pelanggaran jaga jarak Kota Mataram kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait peraturan yang berkaitan dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Sehinnga dalam penerapannya petugas mengalami kendala dalam penerapan pidana denda. Kata Kunci : Penerapan Pidana Denda, Pelanggaran Jaga Jarak, Pandemi Covid-19. PENDAHULUAN Dalam Upaya menanggulangi situasi pandemi Covid 19, pemerintah Indonesia menggunakan beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang upaya menanggulangi penyebaran Covid 19, di antaranya tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), khusunya untuk Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 11E-Mail : DOI Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press : dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i7. 3419-3432 3419
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19. Diantara jenis sanksi yang diatur adalah pidana denda. Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi, sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.2 Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.3 Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undangundang di luar KUHP. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.4 Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih di utamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus di pertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Keshatan yaitu Pasal 9 (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan pengaturan mengenai sanksi di atur dalam pasal 93 yaitu : Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan data razia dilakukan Tim Satpol PP Kota Mataram, jumlah total pelanggar sampai dengan 6 Februari 2021 mencapai 725 orang. Antara lain aparatur sipil negara (ASN) 19 orang, non-ASN 699 orang, dan tujuh pelaku usaha. Yang mengambil denda administratif 233 orang dan 491 orang sanksi sosial. Denda masyarakat yang tidak 2 I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78. 3 Ibid 4 Ibid 3420
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) memakai masker yang berhasil di himpun sebesar Rp 24,785 itu sudah disetorkan ke kas daerah, Khusus untuk pelaku usaha dikenakan bayar sanksi denda masing-masing Rp 500 ribu dan menandatangani surat pernyataan.5 latar belakang di atas terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Covid 19 yang diatur dalam beberapa instumen hukum yang juga mengatur tentang adanya sanksi pidana, maka perlu dilihat penerapan pidana terhadap pelanggaran dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggaran yang di lakukan. Sehingga penulis tertarik mengangkat tulisan yang berjudul: Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak Pandemi Covid-19 di Kota Mataram. Berdasarkan uraian jenis penelitian hukum empiris sedangkan pendekatan penelitian yang diambil yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (Satatute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang- undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach), Untuk memperdalam mengenai pembahasan serta kelengkapan data dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan antara lain dengan pengamatan atau observasi langsung ke tempat penelitian dan wawancara atau interview langsung orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan PEMBAHASAN Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggar Jaga Jarak Pandemi Covid-19 di Kota Mataram A. Kebijakan Hukum Peananggulangan Virus Covid 19 di Indonesia Jika ditinjau dalam perspektif hukum pidana yang merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat, yang bersifat negative yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.6 Kitab undang-undang hukum pidana yang dikenal dengan KUHP merupakan suatu aturan kodifikasi dalam hukum pidana yang seharusnya memuat semua aturan tindak pidana di dalamnya, akan tetapi hal itu tidak mungkin karena seiring dengan perkembangan jaman akan timbul perbuatan-perbuatan (tindak pidana) baru yang belum diatur dalam KUHP. Maka diciptakanlah oleh pemerintah berbagai peraturan perundang- undangan melalui kebijakan hukum pidana yang didalamnya memuat tindak pidana baru 5 6 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana edisi revisi.Jakarta. Rajawali Pers, 2013. hlm.2 3421
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) yang belum diatur dalam KUHP. Kebijakan hukum adalah keputusan ataupun ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak kearah yang lebih baik dengan tujuan agar kehidupan masyarakat juga menjadi lebih baik. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan publik, tindakan ini baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang pada dasarnya harus memiliki tujuan tertentu baik itu tentang kesejahteraan masyarakat, ekonomi ataupun Kesehatan masyarkat yang mana setiap keputusan harus memperhatikan kepentingan masyarakat di dalamnya. Kebijakan hukum dalam konteks negara hukum harus dilihat sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Indonesia sejak kemerdekaannya telah menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtstaate) bukan negara berdasarkan kekuasaan (maaghstaate). Maknanya bahwa semua subsistem dari penyelanggara negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut7, Politik hukum pidana sebagai strategi untuk menuntaskan berbagai hal bahkan dimasa kritis. Bahwa konfigurasi politik dalam kuasa negara harus dipandang sebagai dinamika demokrasi yang dapat diibaratkan dalam pepatah "banyak jalan menujur Roma" bahwa cara atau kuasa politik boleh berganti tapi kuasa politik itu tetap harus menuju terwujudnya cita cita negara melalui konsep politik yang dijalankan. Maka kuasa politik harus menggunakan ideologinya untuk menyusun strategi pencapaian dan terselanggaranya kebijakan yang menguntungkun untuk seluruh masyarakat.8 Pada masa saat ini kebijakan hukum sangat diperlukan dimasa krisis pandemi virus covid-19 diharapkan kebijakan hukum dapat mencegah meluas nya penyebaran covid-19. Kebijakan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). B. Pengaturan Pidana Denda Di Indonesia Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.9 Adapun pidana denda 7 Mokhammad Najih 2020. Politik hukum pidana. Malang: Setara Press. hlm 13 8 Ibid, hlm 15 9 I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78, 3422
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.10 Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda tersebut.11 Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undangundang diluar KUHP. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia tercantum dalam :12 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan C. Eksistensi Pidana Denda Dalam Pemidanaan Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Di dalam konsep Rancangan Undang-undang KUHP (RUUKUHP) Nasional Tahun 2008, pidana denda masuk di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan keempat. Adapun susunan urutannya menurut Pasal 65 (RUUKUHP) ayat (1) adalah sebagai berikut: Pidana Pokok terdiri dari : a. Pidana penjara b. Pidana tutupan c. Pidana pengawasan d. Pidana denda e. Pidana kerja sosial.13 Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan ringannya pidana.14 Dalam menjatuhkan pidana, peranan Hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak 10 ibid 11 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 53. 12 Ibid, hlm 65 13 Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP), 2008, hlm. 17. 14 ibid 3423
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana. Semuanya ini merupakan pedoman pemidanaan. Pemidanaan seperti yang telah dijelaskan di muka, merupakan suatu proses. Hakim dalam menerapkan pidana juga penjara di samping mempertimbangkan memperhatikan keadaan keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya faktor usia si pembuat tindak pidana, perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali, kerugian terhadap korban, serta sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya. Melihat pada banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan Hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), kiranya eksistensi pidana perampasan kemerdekaan di dalam pemidanaan Indonesia tidak perlu diragukan dan dicemaskan lagi. Dalam praktiknya di Pengadilan, ternyata pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan kurungan masih merupakan pilihan utama dari pada hakim.15 Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana denda. tujuan dan pedoman pemidanaan, D. Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggar Jaga Jarak Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease-19 ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerapan disiplin dan pengakan hukum protokol kesahatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease-19 (COVID-19)16 dan bertujuan untuk : 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 2. Memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID 19 dan 3. Meningkatkan peran serta masayarakat dalam menekan penyebaran COVID 19.17 Adapun yang menjadi subjek dalam Perwali ini disebutkan dalam Pasal 5 yaitu : a. Setiap orang b. Aparatur Sipil Negara c. Pelaku usaha, dan d. Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.18 15 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Grassindo, Jakarta, 2008, hlm. 145. 16 Pasal 2 Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease-19 17 Pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease-19 18 Pasal 5 Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease-19 3424
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) Sedangkan untuk masalah sanksi di atur dalam pasal 10 yang menyebutkan: 1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa: a. Teguran lisan atau teguran tertulis b. Denda administratif c. Penghentian sementara operasional usaha; dan/atau d. Penghentian tetap operasional usaha. 2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: A. bagi setiap orang, berupa : 1. Denda administratif paling paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau 2. Kerja sosial (membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan) B. Bagi Aparatur Sipil Negara Kota Mataram, berupa 1. Denda administratif paling paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); atau 2. Kerja jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan) sosial (membersihkan ruas C. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggaran atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,berupa: 1. Teguran lisan atau teguran tertulis 2. Denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 3. Penghentian sementara operasional usaha, atau 4. Penghentian tetap operasional usaha. 3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan pertimbangan: a. Kemampuan dan kepatutan b. Perlindungan kesehatan masyarakat c. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas- asas 3425
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) umum pemerintahan yang baik d. Non diskriminatif e. Kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan, dan f. Ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Penyakit Menular. Menurut data penelitian yang penulis dapatkan dari hasil laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram pada giat operasi yustisi Penegakan Hukum dan Protokol Kesehatan Covid 19 sesuai Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease-19 pada tanggal 14 September 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah seperti tabel di bawah ini. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggara Jaga Jarak Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram A. Pelanggran Hukum Dan Sebab Pelanggaran Hukum 1. Pelanggaran Hukum Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.19 Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut Memorie van Toelichting (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipiil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang- undang. Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan Hukum Pidana pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu: (KUHP) a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama. b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum. c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran. Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaaran yaitu: a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan b. Menimbulkan akibat hukum. 2. Sebab Terjadinya Pelanggaran Hukum 19 Samidjo, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana, CV Armico, Bandung, 1985, hlm, 86. 3426
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara kita Indonesia ini adalah Negara Hukum. Akan tetapi banyak sekali masyarakatnya selalu melanggar hukum atau apa yang disebut perbuatan melawan hukum. Untuk itulah saya mencoba mencari apa penyebabnya manusia melanggar hukum tersebut. Paling tidak ada 13 Item yang dapat kita uraikan disini. 20 a. Tidak tahu ( bodoh ) Sebenarnya memang orang yang bodoh atau orang yang tidak mengerti hukum itulah yang selalu melanggar hukum. Akan tetapi yang banyak kita jumpai bahkan orang yang tahu hukum itulah yang banyak melanggar hukum. b. Tidak mau tahu. Sikap tidak mau tahu adalah sikap yang tidak mau mengambil resiko. Jadi halal haram hantam yang penting mereka puas. Biasanya orang seperti ini telah menjadi penghambat bagi pencapaian keinginannya. c. Terpaksa Orang seperti ini merasa tidak ada pilihan lain, ia terpaksa melakukannya bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial ataupun dilakukan atas perintah atasan ataupun karena mendapatkan ancaman dari orang lain. d. Punya niat Jahat. Orang seperti ini biasanya akan melakukan makar perbuatan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuannya, biasanya peerbuatan ini sudah terencana terlebih dahulu. e. Sudah terbiasa. Bagi orang yang sudah biasa melakukan suatu perbuatan yang baik maupun yang jelek maka ia akan terbiasa melakukannya ibarat bak pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. f. Karena ada kesempatan Manusia pada dasarnya cenderong berbuat baik atau melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tetapi oleh karena ada kesempatan atau peluang, iapun melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Pelanggaran hukum dengan alasan adanya kesempatan cenderong datang dengan tiba-tiba ketika melihat objeknya, apalagi orang tidak ada yang melihatnya. g. Membela diri Alasan membela diri merupakan alasan yang tidak kala seringnya dijadikan orang sebagai alasan untuk menghalalkan perbuatannya. Hukum sendiri sebenarnya memberikan tempat khusus bagi orang yanag melanggar hukum karena alasan membela diri, dan bila alasan membela diri itu bisa dibuktikan dan sesuai dengan ukuran yang diberikan hukum, orang tersebut mungkin terbebas dari ancaman hukuman tetapi alasan membela diri tidaklah semudah diucapkan karena banyak hal lain yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum bersangkutan. h. Tidak setuju dengan ketentuan hukum 20 M. Dja'far Ali, S.Hi., Sebab-Sabab Manusia Melanggar Hukum, Disampaikan Pada Pengajian Rutin Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. 3427
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) Alasan ini jarang terjadi, tetapi bila diselidiki mungkin pernah terjadi. Alasan melanggar hukum dalam kontek ini lebih merupakan berkata dengan perinsip yang dianut seseorang. Tetapi ia tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena setiap aturan yang dibentuk tidak bisa memuaskan setiap orang. artinya jika suatu hukum sudah dibuat dan disepakati oleh lembaga yang sah dan berwenang, maka setiap orang harus mematuhinya. B. Kendala Penerapan Pidana Denda Permasalahan yang juga harus dipertimbangkan dengan baik adalah faktor yang berhubungan dengan nilai mata uang. Besarnya pidana denda hampir di semua aturan pidana selalu diutarakan dengan sejumlah uang. Dengan demikian kelanggengannya pun akan berhubungan erat dengan nilai mata uang yang berlaku di negara yang bersangkutan tersebut. Menurunnya nilai mata uang menyebabkan jumlah denda yang diancamkan akan menjadi tidak sesuai lagi, sehingga dapat dibayangkan besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi penurunan nilai mata uang.21 Mengingat nilai rupiah dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan harga emas saat ini dan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Isi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut lebih kepada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sehingga sistem pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30 dan 31 KUHP masih tetap dipertahankan. Padahal, sistem pelaksanaan pidana denda dalam KUHP tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu: 1. Tidak ada ketentuan mengenai lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda. tindakan-tindakan 2. Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta. 3. Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk halhal khusus (misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua).Kebijakan hukum pidana berupa perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda dalam KUHP tidak akan banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda.22 Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, KUHP tidak mengatur mengenai tindakantindakan 21 Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm 66 22 Indung Wijayanto, Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Volume 10. Nomor 2. December 2015, hlm 249 3428
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana Apabila terpidana menyatakan sanggup membayar denda maka terpidana bebas dalam jangka waktu kapanpun dalam hal ia akan membayarkan dendanya karena jangka waktunya tidak dibatasi oleh KUHP. Hal inipun terlihat dalam putusan-putusan pengadilan yang tidak pernah menentukan dalam amar putusannya mengenai tenggang waktu kapan denda itu harus dibayar. Pengaturan mengenai batas tenggang waktu pembayaran denda ini penting untuk memberikan landasan hukum bagi eksekutor untuk segera mengambil tindakan kepada terpidana yang tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Terpidana yang dijatuhi denda apabila dirinya merasa tidak mampu membayar denda, ia dapat segera menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu membayar denda. Setiap waktu, terpidana dapat dilepaskan dari kurungan pengganti denda apabila ia membayar dendanya.23 C. Kendala dalam Penegakan Hukum Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah penal policy atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang- undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.24 Penegakan hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila insan-insan hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak diajari dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan berorientasi positivistik, sehingga cenderung hanya mencetak tukang (legal mechanics) dan tidak membentuk perilaku calon insan-insan hukum yang memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis.25 Permasalannya adalah bagaimana kontribusi pendidikan hukum bisa mencetak ahli hukum yang profesional dan berbudi luhur" (evolved person) dan berkarakter kebangsaan Indonesia? Apakah kurikulum pendidikan tinggi hukum Indonesia 23 Ibid, hlm, 252. 24 Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", Sociological Forum, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003. 25 Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, 2122 Juli 2004. 3429
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) saat ini mampu menciptakan sarjana hukum yang profesional, berahlak mulia dan berbudi luhur. Memudarnya karakter bangsa mungkin secara tidak langsung disebabkan oleh berbagai krisis yang datang silih berganti, baik itu krisis ekonomi, krisis politik dan krisis hukum, tetapi bahwa akar permasalahan sebenarnya ada pada diri manusia Indonesia itu sendiri. Apa pun kondisinya jika manusia Indonesia mempunyai karakter yang kuat maka berbagai krisis yang terjadi tidak akan berpengaruh. Ada suatu premis dalam character building yang mengatakan bahwa character building is a never ending process, pembentukan karakter manusia merupakan proses yang tidak pernah selesai, yang artinya bahwa pembangunan karakter dilakukan sejak kita masih berupa janin di dalam kandungan sampai saat kita menutup usia. Oleh karena itu, pembangunan karakter dalam kehidupan kita dapat dibagi dalam tiga tahapan pembangunan karakter, yaitu pada usia dini (tahap pembentukan), usia remaja (tahap pengembangan), dan saat dewasa (tahap pemantapan).26 Lemahnya kondisi sosial masyarakat yang mendukung tahap pengembangan menyebabkan ter-ganggunya tahap pemantapan. Apa yang akan dimantapkan jika dalam tahap pembentukan dan pengembangan yang tumbuh adalah low trust society (masyarakat yang saling tidak memercayai, tidak ada saling menghargai) yang menunjukkan tidak terbangunnya karakter secara baik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Perlu diingat, sebuah bangsa akan maju dan jaya bukan disebabkan oleh kekayaan alam, kompetensi, ataupun teknologi canggihnya, tetapi karena dorongan semangat dan karakter bangsanya.27 Kurang disiplinnya masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak atau physical distancing, masyarakat terkesan meremehkan covid-19 (kurang kesadaran), banyak masyarakat yang tidak percaya dengan covid-19 atau menganggap covid-19 itu fiktif dikarenakan informasi yang menyebar ditengah masyarakat, karena faktor ekonomi, masyarakat lebih mementingkan mencari uang atau bekerja daripada harus berdiam diri dirumah, sebab kewajiban memakai masker merupakan kebiasaan baru, dan tidak sedikit masyarakat yang belum terbiasa. Kemudian terhadap para pelanggar protokol kesehatan khususnya dalam hal tidak menggunakan masker ataupun yang melanggar dirasa kurang terlalu memahami terkait aturan mengenai jaga jarak dan juga mengenai sanksi, mengingat pandemi ini dirasa sangat merugikan oeleh semua masyarakat dikarenakan sangat menghambat aktivitas termasuk dalam hal bekerja yang dimana sebagai mata pencaharian sehingga tidak sedikit masyarakat merasa acuh tak acuh mengenai aturan tersebut, ini didasari karna ketidaktahuan dan tuntutan yang dimana untuk menjalankan kegiatan sangat bertentangan misalnya dalam hal berjualan dan lain sebagainya. Mengenai pelaksanaan pidana denda banyak masyarakat merasa keberatan karna mayoritas yang terkena sanksi pidana denda ialah masyarakat yang berpenghasilan rendah kemudian terjadinya pelanggaran yang menyebabkan sanksi kebanyakan disaat mereka melakukan pekerjaan 26 Wicipto Setiad, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development), Fakultas Hukum Universitas Pembangunanan Nasional (Upn), Maj Al Ah H Uk Um N As I Onal N Om Or 2 T Ahun 2018, Hlm 13. 27 Ibid, Hlm 14. 3430
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) untuk mata pencarian selain itu di tambah dengan keadaan covid 19 yang membuat tingkat ekonomi masyarakat menurun. Dalam rangka penerapan kebijakan Peraturan Wali kota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram yang terdiri dari jajaran Satpol PP, TNI, dan Polri selalu menggelar Operasi Penegakkan Perda/Perwal. Sejumlah pelanggar yang tidak memakai masker, jaga jarak jara dan penerapan aturan jam malam terjaring razia dan mendapatkan sanksi denda berupa uang dan kerja sosial. Mengenakan rompi oranye bertuliskan Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19, mereka diminta menyapu, push up hingga woro-woro menggunakan pengeras suara (toa) tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Kasibinwal Pol PP Kota Mataram, mengungkapkan operasi patroli penegakkan Perwal yang dilaksanakan ini dilakukan untuk menyosialisasikan Perwal nomor 34 tahun 2020, sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman (physical distancing), dan menghindari kerumunan massa. KESIMPULAN Penerapan pidana denda dalam pelanggaran jaga jarak di Kota Mataram telah sesuai dengan mekanisme bahkan aturan yang berlaku dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karentina Kesehatan hingga pada penerapan Peraturan walikota Mataram No 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dari pelaksanaan penegakan mengenai aturan tersebut terdapat banyak pelanggar yang terjaring rajia dan mendapatkan sanksi denda, dari hasil rajia 14 September - Desember 2020 terdapat 532 orang, kemudian rajia yang dilakukan pada tanggal 5 Januari - 8 Mei 2021 terdapat 6412 orang. Faktor kendala dalam penerapan pidana denda pelanggaran jaga jarak Kota Mataram kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait peraturan yang berkaitan dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Sehinnga dalam penerapannya petugas mengalami kendala dalam penerapan pidana denda. DAFTAR PUSTAKA Buku Andi Hamzah, Pradnya Paramita, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta. Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. Samidjo, 1985, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana, CV Armico, Bandung. Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana edisi revisi. Jakarta. Rajawali Pers. Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Grassindo, Jakarta. 3431
Rini Aryani Putri, Ufran, Lalu Parman| Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Jaga Jarak........(Hal 3419-3432) Jurnal/Artikel Ellen Benoit, 2003, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", Sociological Forum, Vol. 18, No. 2, Juni. mataram-capai-rp-247-juta. I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2010, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19. Indung Wijayanto, 2015, Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Volume 10. Nomor 2. Desember. M. Dja'far Ali, S.Hi., Sebab-Sabab Manusia Melanggar Hukum, Disampaikan Pada Pengajian Rutin Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Mokhammad Najih 2020. Politik hukum pidana. Malang: Setara Press. Sofyan Effendi, 2004, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, 21 22 Juli. Wicipto Setiad, 2018, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development), Fakultas Hukum Universitas Pembangunanan Nasional (Upn), Maj Al Ah H Uk Um N As I Onal N Om Or 2 . Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi8 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19). Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Vairus disease 2019. 3432