KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE Jalan AKD Mongkonai Barat Telp/Fax (0434) 22548 Kotamobagu Kode Pos 95716 SULAWESI UTARA Nomor : S. 364 /BTNBNW/TU/KAP/03/2022 18 Maret 2022 Lampiran : 1 berkas Hal : Permohonan Dukungan Alokasi Anggaran Perbaikan (Renovasi) pada Layanan Sarana Internal dan Layanan Prasarana Internal Kepada Yth. Sekretaris Ditjen KSDAE di Jakarta. Berdasarkan PMK. 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara serta untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan Negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK), guna menunjang dukungan sarana prasana dalam pelaksanaan tugas bahwa UPT Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone bersama ini kami sampaikan laporan dan informasi terkait beberapa sarana prasarana layanan yang kami miliki. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki 3 (tiga) Seksi Pengelolaan Taman Nasional yang terdiri dari 10 (sepuluh) Resort. Dari 10 ( Sepuluh) Resort tersebut kami belum memiliki kantor Resort, dimana saat ini sebagian besar masih menggunakan atau memanfaatkan gedung bangunan pondok kerja maupun pos jaga. Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK BMN) kantor resort yang ada merupakan perolehan tahun 1982 sampai dengan 1996. Berikut disampaikan data terkait sarana prasana gedung dan bangungan penunjang yang terdaftar secara aset di Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone: 1. Alokasi anggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Berdasarkan data hasil rekapitulasi selama lima tahun biaya pemeliharaan gedung bangunan sarana prasana penunjang dalam pengelolaan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebesar Rp. 861.545.000,- ( delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terbagi menjadi 24 ( dua puluh empat) item pemeliharan. Detail rincian pemeliharaan terlampir.
2. BTNBNW memiliki 24 (dua puluh empat) gedung dan bangunan sarana penunjang yang terdiri dari 1 ( satu ) Kantor Balai, 3 ( tiga) Kantor SPTN, dan 20 (dua puluh) pondok kerja dan Pondok jaga yang sebagian besar di manfaatkan sebagai kantor Resort. Detail sarana prasarana terlampir. 3. Kondisi sarana prasana gedung bangunan yang dimanfaatkan sebagai kantor Resort pada umumnya memerlukan perhatian yang serius mengingat tahun pembuatan gedung bangunan yang lebih dari 20 tahun. Dari 22 ( dua puluh dua ) pos jaga pondok kerja ( yang di manfaatkan sebagai kantor Resort) terdapat 7 (tujuh) gedung kantor Resort yang memiliki prioritas untuk di rehab berat yaitu : a) Pondok Kerja Tapadaka ( dimanfaatkan sebagai kantor Resort Dumoga Utara) tahun pembuatan 1985. b) Pondok Kerja Tambun ( dimanfaatkan sebagai kantor Resert Dumoga Timur Lolayan) dibangun tahun 1994. c) Pondok kerja Tangaga ( dimanfaatkan sebagai kantor Resort Pantai Selatan ) tahun pembuatan 1997. Resort pantai selatan sebelumnya menggunakan pondok kerja Molibagu sebagai Kantor Resort akan tetapi dengan adanya pekerjaan proyek strategis nasional berupa pelebaran jalan Nasional dan pondok kerja Molibagu terdampak dan asset di hibahkan ke Balai Jalan Sulawesi Utara Kemeterian Pekerjaan Umum. d) Pondok Kerja Bilungala ( dimanfaatkan sebagai kantor Resort Bone Pantai) di bangun tahun 1983. e) Pondok kerja Tulabolo dibangun pada tahun 1983. f) Pondok kerja Lunuo ( dimanfaatkan sebagai kantor Resort Bolango) dibangun pada tahun 1983. g) Pondok Kerja Lombongo ( dimanfaatkan sebagai kantor Resort Bone ) di bangun tahun 1982. Foto dan dokumen terlampir. 4. Dari 22 sarana prasana Pos jaga dan pondok kerja ( selain yang di manfaatkan untuk kantor Resort ) yang memerlukan perhatian serius dan perbaikan atau rehab berat yaitu : a. Pos jaga Taludaa dibangun tahun 1996, kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan karena di landa banjir pada tahun 2019 dan setelah itu tidak pernah lagi dilakukan pemeliharaan berat. b. Pos Kerja Mopusi dibangun tahun 1981, kondisi bangunan berdekatan dengan potensi gangguan kawasan PETI di wilayah kerja. Foto dan dokumen terlampir.
5. Information Center Lombongo yang berada di Komplek Wisata Pemandian Air Panas milik Pemerintah Bone Bolango. Dimana saat ini Pemerintah Bone Bolango sedang menggiatkan pembangunan sarana prasarana penunjang wisata, mengakibatkan bangunan milik BTNBNW adalah satu - satunya bangunan yang kurang terawat dibanding bangunan lainnya di sekitarnya. 6. Adanya beberapa aset gedung dan bangunan (kantor SPTN 1 Limboto, Komplek asrama Polhut SPTN 1 Limboto, Information Center Limboto serta rumah dinas jabatan eselon 4 SPTN 1 Limboto) yang berdiri di tanah milik aset Pemerintah RI cq KLHK yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN milik BPDASHL Bone Bolango Prov. Gorontalo. Untuk permasalahan ini kami membutuhkan arahan terkait kegiatan - kegiatan pemeliharaan, serta kegiatan renovasi di masa yang akan datang terkait status hukum kepemilikan tanahnya. 7. Kondisi sarana prasarana gedung bangunan dan gedung bangunan lainnya, memerlukan perhatian yang sangat serius mengingat umur pemakaian yang lebih dari 20 tahun serta biaya pemeliharaan yang tidak mencukupi mengakibatkan kondisi sebagian bangunan tidak layak namun tetap kami upayakan untuk digunakan. Berkaitan dengan berbagai kondisi sarana prasarana diatas maka kami bermohon agar dapat memiliki sarana prasarana penunjang yang layak dan manusiawi sebagai penunjang pelaksanaan tugas sehari - hari, khususnya di wilayah. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas bersama ini kami mohon agar mendapat perhatian dan dukungan agaran agar kami dapat optimal dalam pelaksanaan tugas sehari hari menjaga kawasan Hutan Konservasi Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala balai, Drh. Supriyanto NIP. 196503311996031002 Tembusan : 1. Kepala Bagian Program Evaluasi Kerjasama Hukum dan Teknik Setditjen KSDAE, Jakarta yang