22 TAJUK SALAM HANGAT, untuk pembaca butaRu P UJI syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan ide-ide inspiratif berdasarkan data aktual yang bersumber dari penulis-penulis yang handal di bidangnya, sehingga di tahun 2020 ini kami dapat kembali menerbitkan Buletin Penataan Ruang yang menginformasikan mengenai berbagai aspek penataan ruang dan isu-isu serta paradigma baru yang terus berkembang di dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kali ini, BUTARU Edisi 4 Tahun 2020 hadir dengan tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang". Dalam buletin ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang akan menambah wawasan para pembaca seperti Dialog Tokoh, Topik Utama, dan Profil Wilayah yang berkaitan dengan tema, kemudian Sekilas Info, Wacana, Liputan Kegiatan, Info & Data, Potret Ruang, Pojok Ruang dan Jurnal Taru yang akan mengangkat topik berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema, namun sesuai dengan isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan khususnya terkait tata ruang. Pada Edisi 4 Tahun 2020 ini, tim redaksi melakukan Dialog Tokoh bersama Aba Subagja, S.Sos., MAP, Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Aba mengatakan, "Peningkatan SDM menjadi kata kunci untuk keberlangsungan pembangunan. Sehingga selanjutnya yang akan dikembangkan adalah membangun talenta-talenta di Indonesia, termasuk teman-teman penata ruang karena memiliki potensi tertentu, maka akan masuk pula kedalam program talenta nasional karena akan dibutuhkan juga di seluruh Indonesia". Sementara itu, Profil Wilayah membahas mengenai Sebaran Wilayah Dinamika Kebijakan Nasional Strategis dan Dukungan Kinerja Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang yang memberikan gambaran lokasi pesebaran proyek strategis nasional dan major project yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden. Selain peran Pemerintah Pusat, dibutuhkan juga dukungan perangkat daerah bidang penataan ruang yaitu Pemerintah Provinsi melalui peningkatan kinerja pejabat fungsional penata ruang sebagai bagian dari perangkat Gubernur, Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Dalam Topik Utama Edisi 4 Tahun 2020, redaksi mencoba mengangkat topik hangat terkait judul yaitu tentang Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang dan Kinerja Tata Ruang yang ditulis oleh Bagian Program, Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; E-Learning sebagai Media Pembelajaran Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang oleh Toto Hernawo Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan, Pusat Pengembangan SDM, Kementerian ATR/BPN; dan Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Sebaran Pejabat Fungsional Penata Ruang dalam rangka Mendukung Percepatan Penyelesaian RDTR oleh Dian Fetriah, Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang, Kementerian ATR/BPN. Pada edisi kali ini, BUTARU juga menampilkan rubrik Sekilas info tentang Penjaringan Isu Strategis Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional; dan rubrik Liputan Kegiatan tentang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Optimalkan Kesesuaian Pembangunan dengan Tata Ruang. l Akhir kata "selamat membaca". Salam Redaksi BULETIN PENATAAN RUANG edisi 4 | JuLi - aGustus 2020
DAFTAR ISI 18 | ToPik UTaMa KETERSEDIAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KINERJA TATA RUANG penuLis e. A. MAkArIMA MohAMMAD PutrI nurul ProbowAtI YohAneS n. Agung wIbowo 05 | Dialog Tokoh AbA SubAgjA, S.SoS., MAP asisten deputi manaJemen kaRieR dan taLenta sumbeR d aya manusia apaRatuR kementeRian pendayaGunaan apaRatuR ne GaRa dan RefoRmasi biRokRasi RepubLik indonesia PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA 25 | ToPik UTaMa UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN SEBARAN PEJABAT FUNGSIONAL PENATA RUANG DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN penuLis DIAn FetrIAh 11 | PRoFil WilaYah SEBARAN WILAYAH DINAMIKA KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGIS SERTA DUKUNGAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PENATAAN RUANG 28 | ToPik UTaMa E-LEARNING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG penuLis toto hernAwo 33 | SEkilaS iNFo PENJARINGAN ISU STRATEGIS PELAKSANAAN PROYEK PRIORITAS STRATEGIS NASIONAL 33
44 DAFTAR ISI 54 | PoTRET RUaNg PEliNDUNg Abdul Kamarzuki PENaNggUNg JaWaB Aria Indra Purnama 38 | WaCaNa RENCANA AKSI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DI PKSN PALOH-ARUK: SURGA TERSEMBUNYI DI EKOR PULAU BORNEO foto Mu hA MMAD hIDAYAt foto kwoDokIjo foto SuDIS koMInFo jAkArtA bArAt foto AwAn PEMiMPiN REDakSi Indira Proboratri Warpani PENaSihaT REDakSi Dwi Hariyawan Sufrijadi Reny Windyawati Andi Renald Wisnubroto Sarosa Dodi S. Riyadi Danil Arif Iskandar Uke Muhammad Husein Nyoto Suwignyo Khafid Firman H. Napitupulu 44 | liPUTaN kEgiaTaN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG OPTIMALKAN KESESUAIAN PEMBANGUNAN DENGAN TATA RUANG 48 | iNFo & DaTa STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG DAERAH (STATUS 31 AGUSTUS 2020) 50 | iNFo & DaTa RENCANA DETAIL TATA RUANG BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (RDTR OSS) 52 | iNFo & DaTa SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG (STATUS 30 AGUSTUS 2020) 56 | PoJok RUaNg PEMANTAUAN DAN EvALUASI IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG (RTR) STUDI KASUS RTR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI 60 | JURNal TaRU EvALUASI PASOKAN (SUPPLY) DAN KEBUTUHAN (DEMAND) AIR DI WILAYAH SUNGAI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN 65 | JURNal TaRU EvALUASI KARAKTERISTIK LALU LINTAS DAN TINGKAT PELAYANAN JALAN DI KAWASAN SIMPANG KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR aNggoTa REDakSi Sri Damar Agustina Amelia Novianti Galuh Aji Niracanti Andri Hari Rochayanto Ahmad Syaikhu Audrie Winny C Nunung Sofiati Endro Pujitriyono Einstein Al Makarima Mohammad Budi Santosa Rahma Julianti Yusmi Pranawati Marcia Vito Prihartono Rinella Tambunan Edison Siagian Ryan Pribadi Salahudin Rasyidi PENYUNTiNg Rizky Syaifudin kooRDiNaSi PRoDUkSi Rizkiana Riedho SEkRETaRiaT Tessie Krisnaningtyas Listra P. Destriyana Marisa Aprilia Muhammad Refqi Ifni Farida Ryanda Mahaputera Risma Veronica Sahara tataruang.atrbpn.go.id @buletinpenataanruang
DIALOG TOKOH PenInGKATAn KIneRJA SUmbeR DAyA mAnUSIA (SDm) DI LInGKUnGAn APARATUR SIPIL neGARA m reDAkSI m PADA edisi kali ini, Tim Redaksi Ruang Buletin Penataan berkesempatan (BUTARU) mewawancarai yaitu tokoh Aba Subagja, S.Sos., MAP., dimana Aba Subagja saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur di unit kerja Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia. Birokrasi Republik pedidikan Beliau memiliki S2 MSDM terakhir Aparatur. Dalam dunia karier, Beliau pernah mengawali yaitu kariernya mulai dari CPNS Sekretariat RI, kemudian pernah menjadi Plt. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Kemenpora, Kasubag Persuratan Kemenpora, Kasubag Pengembangan Pegawai Kemenpan RB, Kepala Bagian Kepegawaian Kemenpan RB, selanjutnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Standar Jabatan SDM Aparatur Kemenpan RB, Kepala Bidang Standardisasi Aparatur SDM Jabatan Negara m ILUSTRASI : RISET m Kemenpan RB, kemudian Kepala Bidang Jabatan Fungsional SDM Aparatur, setelah itu pernah juga menjadi Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur, lalu pernah menjabat menjadi Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur, dan menjabat sebagai Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur hingga sekarang. Wawancara Tokoh Reformasi di lingkungan Pemerintah, dalam penataan birokrasi Instansi khususnya kerangka SDM 55
66 DIALOG TOKOH Aparatur pada gilirannya akan berdampak tuntutan pada tata kelola SDM yang berbasis sistem merit dengan pada kualifikasi, dan kompetensi kinerja SDM dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, jelas sumber daya pengembangan manusia aparatur di sektor publik pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan profesionalitas, kinerja dan karier yang sesuai dengan bidang tugasnya. REDAKSI: Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kebijakan nasional yang dijadikan landasan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur sipil negara? Dalam Subagja: lima prioritas pembangunan Indonesia satunya salah Pembangunan termasuk Kualitas Peningkatan SDM menjadi kata kunci untuk keberlangsungan pembangunan. yang Sehingga akan adalah dikembangkan membangun talenta-talenta di Indonesia, teman- ruang karena teman penata dan memiliki keahlian tertentu, maka akan masuk pula kedalam program talenta karena nasional kemungkinan akan dibutuhkan untuk kompetensinya juga kepentingan pembangunan strategis nasional di Indonesia. Aba SDM. selanjutnya termasuk kompetensi 2017 menyebutkan bahwa pengangkatan seseorang di dalam jabatan harus berbasis kualifikasi kompetensi dan kinerja dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan kata kunci untuk keberhasilan tujuan organisasi. Sistem karier berbasis pada Merit System dan Manajemen (kebijakan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan). Dalam rangka menstandarisasi kualitas SDM Menteri PAN RB, telah mengeluarkan Permen PAN No. 38 Tahun 2017 Standar tentang K o m p e t e n s i Jabatan Aparatur Sipil Negara dimana Permen dalam disebutkan tiga jenis kompetensi di dalam jabatan Kompetensi yaitu Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural, inilah yang menjadi dasar bahwa kualitas SDM kompetitif ini menjadi penting dalam rangka pengembangan ASN secara nasional. karier REDAKSI: Berkaitan dengan tugas Bapak, bisa dijelaskan secara detail tugas dan fungsi Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka pengembangan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)? Aba Subagja: Selain standar kompetensi jabatan sebelumnya kita juga harus menstandarkan jenis jabatan. Pertama, jabatan-jabatan struktural yang d i t e t a p k a n dalam struktur o r g a n i s a s i , kedua, jabatan pelaksana, ketiga, jabatan-jabatan fungsional. Jabatan ini s u d a h pelaksana aspek regulasi, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun Kemudian dari AbA SubAgjA, S.SoS., MAP asisten deputi manaJemen kaRieR dan taLenta sumbeR d aya manusia apaRatuR kementeRian pendayaGunaan apaRatuR ne GaRa dan RefoRmasi biRokRasi RepubLik indonesia
Jadi, jangan lagi berpikir bahwa fungsional itu dibawah struktural dan lain sebagainya, karena jabatan fungsional itu sendiri merupakan kelompok jabatan yang setara dan memiliki basis keahlian dan keterampilan sebagaimana amanat Presiden terkait dengan penguatan jabatan-jabatan fungsional. diatur dalam Permen PAN RB No. 41 Tahun 2018, kemudian di Permen PAN RB No. 13 Tahun yakni dalam konteks 2019 jabatan fungsional, pembinaan kalau untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) itu diatur dalam Permen PAN RB No. 15 Tahun 2018 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Oleh sebab itu, kalau kaitannya ini dengan di bidang manajemen karier dan talenta tugas utama kami adalah dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang manajemen karier dan talenta sumber daya manusia aparatur. Kemudian terkait pengembangan kariernya yaitu perkembangan karier di jabatan jabatan tinggi, di pimpinan administrasi, dan di jabatan- jabatan fungsional. Jika dilihat saat ini, pengembangan karier dalam jabatan fungsional menjadi basis karier PNS sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui penyederhanaan birokrasi pemerintah yang pelaksanaan keahlian- adalah tugasnya keahlian yang harus dihargai. itu maka pengalihan Untuk fungsional ke dalam jabatan saya saat merumuskan difasilitasi melalui mekanisme penyetaraan jabatan administrasi ke dalam fungsional jabatan melalui mekanisme penyetaraan yang diatur di dalam Permen PAN RB No. 28 Tahun 2019. REDAKSI: Bagaimana sistem yang dikelola oleh Kementerian PAN RB dalam rangka meningkatkan kualitas, kinerja dan kompetensi ASN? Aba Subagja: Pada dasarnya fungsi Kemenpan tugas dan RB di Deputi SDM adalah perumusan dan koordinasi kebijakan. Jadi, kami dari Kemenpan memperkuat sisi karena implementasinya akan dilakukan Lembaga Administrasi oleh Negara Badan (LAN), Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi-instasi kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka SDM, peningkatan Kementerian PAN RB telah menyusun dan merumuskan serta menetapkan regulasi-regulasi terkait dengan standar, penilaian, kinerja dlsb serta bagaimana kompetensi bisa SDM dibangun melalui salah satunya pengembangan kewajiban khususnya regulasinya kualitas itu kompetensi 20 jam pelajaran dalam satu tahun, baik melalui klasikal/non magang, diklat, klasikal, atau yang terbaru saat ini adalah ASN Corporate University. Jadi itu merupakan bagian penting dari regulasi kita dalam rangka peningkatan SDM yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB khususnya di Deputi SDM Aparatur. REDAKSI: Berdasarkan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Bisa dijelaskan kepada kami bagaimana implikasi atas terbitnya peraturan tersebut bagi ASN? Aba Subagja: Permen PAN RB No. 13 Tahun 2019 merupakan tata produk penyempurnaan kelola fungsional jabatan dengan mereformasi tata kelola jabatan-jabatan fungsional. Selain itu, Permen PAN RB ini juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di dalam Permen PAN RB No. 13 Tahun 2019 ini memperjelas proses pengusulan penetapan fungsional jabatan-jabatan supaya ada akselerasi penguatan dan jabatan- jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sampai saat ini terdapat 224 jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dari 300. target berjumlah Selanjutnya, yang di ubah dalam Permen PAN RB tersebut adalah pola pembinaannya dimana lebih difokuskan pada pembinaan kompetensi dan karier, bukan penambahan jabatan 77
88 DIALOG TOKOH semata-mata aspek administrasi. Hal ini bertujuan fungsional agar para pejabat memiliki nilai kompetitif, dapat mengubah mindset bahwa pentingnya pejabat fungsional itu sendiri untuk kerangka Indonesia. pembangunan Kemudian dengan Permen PAN RB No. 13 Tahun 2019 ini juga bertujuan menjamin sistem pengembangan karier bagi para pejabat fungsional. hanya lagi berpikir bahwa fungsional itu dibawah struktural dan lain sebagainya, itu karena sendiri merupakan kelompok jabatan yang setara dan memiliki basis keahlian dan keterampilan sebagaimana amanat Presiden terkait penguatan jabatan-jabatan fungsional. Jadi, jangan jabatan fungsional dengan REDAKSI: Terkait dengan adanya Permen PAN RB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, bisa dijelaskan kepada kami apa tujuan dan manfaat penyetaraan tersebut? dan langkah-langkah seperti apa saja yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam menyesuaikan regulasi/ kebijakan tersebut? Amanat Subagja: Permen PAN RB No.28 Tahun 2019 terkait penyetaraan sudah berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2020. Penyetaraan jabatan ini adalah satu mekanisme untuk memberikan kesempatan karier pada pejabat Eselon III dan Iv atau pejabat administrasi yang penyederhanaan terdampak ini birokrasi. Mengapa hal Jika harus dilakukan? tidak mekanisme menggunakan Aba m ILUSTRASI : RISET m penyetaraan, dikhawatirkan tidak atau belum tentu mendapatkan karier yang setara. Sehingga perlu melalui mekanisme lain yaitu inpassing atau perpindahan jabatan dengan proses yang lebih panjang dan rumit dikarenakan harus ada formasi, rekomendasi, dan uji kompetensi. Sementara itu, mekanisme penyetaraan jabatan memberikan kesempatan bagi para pejabat administrator atau pejabat pengawas memiliki jabatan kesesuaian fungsional nantinya, sehingga dapat menjamin sistem karier yang setara bagi pejabat struktural Eselon III dan Iv yang dialihkan jabatan-jabatan dalam ke fungsional. Bahkan implikasi positifnya, akan ada kesempatan untuk naik pangkat, naik jabatan, dan seleksi terbuka kompetitif untuk jabatan tinggi bagi yang memenuhi syarat. Kemudian langkah-langkah ditempuh pemerintah memetakan kriteria dengan terkait dengan yang harus instansi pertama atau jabatan yang dapat oleh adalah jenis-jenis jabatan- dialihkan ke dalam jabatan fungsional, misalnya jabatan yang bersifat mandatory, kewenangan atau jabatan yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Permen PAN RB No. 28 Tahun 2019. Setelah dilakukan pemetaan, kemudian dilakukan penyusunan nama-nama jabatan struktural (pejabat administrator dan pejabat pengawas), dan nama jabatan fungsional yang setara lampiran Permen PAN RB No. 28 Tahun 2019. Selanjutnya akan divalidasi tingkat kesesuaiannya lalu Kemen PAN RB akan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi Kementerian ATR/BPN atau K/L lain untuk langsung mengangkat ke bisa dalam jabatan-jabatan fungsional yang setara. atributif sebagaimana REDAKSI: Pada dasarnya simplifikasi/ penyederhanaan pengalihan jabatan administrasi ke dalam
inpassing intinya adalah mempertimbangkan pengalaman kompetensi kerja teknis dan pengalaman yang fungsional jabatan berkaitan yang dengan bersangkutan kewajiban angka kredit yang dipersyaratkan. ini terhadap REDAKSI: Dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi ini apakah kedepannya akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi pemerintahan? bagaimana juga dengan kinerja ASN sendiri? Jabatan Fungsional adalah melalui rekomendasi Menteri PAN RB. Namun demikian, dapat dilakukan juga melalui jalur inpassing atau perpindahan jabatan, syarat dan ketentuan serta mekanisme yang seperti apakah yang harus dipenuhi? Aba Subagja: Bagi PNS yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan terdapat fungsional beberapa privilege, karena akan diberikan kemudahan dalam pengangkatan, pemberian angka kredit dan beberapa pengecualian untuk persyaratan pengangkatan. Namun kepada PNS yang dialihkan juga dapat memilih pola pengangkatan yang lebih menguntungkan, misalnya (pejabat pengawas) Eselon Iv memiliki golongan Iv/a dengan latar belakang pendidikan S2, melalui mekanisme penyetaraan jabatan tetap dengan "jabatan fungsional ahli muda", namun melalui mekanisme inpassing akan mendapatkan "jabatan fungsional ahli madya". akan Karena dengan mekanisme inpassing yang dihitung adalah golongannya, namun disisi lain tidak mendapatkan fasilitas jabatan, misalnya penyetaraan kredit, penghasilan, inpassing dlsb. Dan untuk harus memenuhi syarat yaitu harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, tersedia formasi jabatannya, dan harus mendapat rekomendasi instansi Pembina. Kemudian, lain halnya jabatan, dengan perpindahan melalui mekanisme ini akan diperhitungkan angka kreditnya, struktural misalnya pejabat dengan golongan Iv/a dapat pindah jabatan menjadi "penata ruang muda" "penata ruang pertama" karena yang menjadi basisnya adalah angka kredit yang terkumpul selama dua tahun. Oleh sebab itu, dari tiga pengangkatan ini, maka yang paling menguntungkan adalah penyetaraan jabatan, akan mendapatkan karena fasilitas-fasilitas yang berkaitan jabatan. dengan penyetaraan dan Perpindahan angka harus atau Aba Subagja: Penyederhanaan birokrasi ini adalah amanat, arahan dan perintah langsung dari Bapak Presiden, dan Bapak Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan manajemen ASN. Sehingga, Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan penuh ingin melakukan percepatan dan peningkatan kinerja pemerintahan dalam mendukung kinerja birokrasi pemerintahan. Ketika ada arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan simplifikasi ini, perlu dilakukan perubahan pola kerja ASN menjadi lebih simple dan dinamis. Inilah yang barangkali menjadi prinsip-prinsip dalam penerapan dynamic governance di supaya pemerintahan itu lebih simple atau tidak berbelit-belit dan pelayanan publik akan menjadi lebih baik. Sehingga nantinya dinamika sistem karier ASN akan tentunya terus berkembang, seiring tantangan- tantangan yang harus di hadapi. maka demikian, Dengan peningkatan kapasitas menjadi penting dan menjadi prioritas agar dapat berkompetisi dan tertinggi jika bisnis proses dengan jabatan 99
1010 DIALOG TOKOH pengembangan kompetensinya perlu secara dilakukan berkesinambungan. Hal ini pelu dilakukan karena mungkin ada teman-teman yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional namun belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan fungsional yang didudukinya, termasuk yang disetarakan dalam jabatan bidang penataan ruang. Oleh sebab itu, menjadi "PR" kita bersama khususnya para pengelola SDM untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan masing- masing supaya lebih berkualitas dan menghasilkan kinerja terbaik dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. pertanyaan pamungkas, apa harapan Bapak kedepan terhadap kinerja ASN dalam menghadapi tantangan global dan era teknologi 5.0? Aba Subagja: Sekarang ini di masa pandemi Covid-19 sudah menggiring kita bekerja secara digitalisasi digital, di pemerintahan menjadi penting apalagi ketika menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, yang pertama, saya melihat bahwa ketika kita melakukan rekrutmen CPNS harus sudah mempunyai standar Smart ASN yaitu ASN yang Integritas, Nasionalisme, Profesionalisme, Wawasan Global, IT & Bahasa Asing, Hospitality, Networking dan Entrepreneurship. Kedua, sehingga dalam memiliki kapasitas peningkatan dari ASN yang sudah ada sehingga berkompeten, dapat berkompetitif, memiliki daya saing dan berkinerja tinggi. Ketiga, menciptakan sistem penilaian kinerja penghargaan yang lebih adil, sehingga akan menciptakan keadilan internal (internal equity) di lingkungan pemerintahan. Keempat, betul- betul menciptakan sistem merit talent ASN, dan manajemen supaya nanti di lingkungan ASN ada talenta-talenta terbaik yang bisa mengisi jabatan-jabatan yang sudah dipersiapkan memang sehingga mereka bisa menjadi kelompok rencana suksesi. Oleh Karena itu, harapan saya orang- orang yang seperti inilah yang akan berkompetensi pada era industry 4.0 dan society 5.0 ini. l dan REDAKSI: Sebagai m FOTO : RISET m
PROFIL WILAyAH SEBARAN WILAYAH DINAMIKA KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGIS SERTA DUKUNGAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PENATAAN RUANG menC eR mA T I k e b i j a k a n n a s i o n a l yang strategis ditetapkan melalui Peraturan tentang Percepatan Presiden Proyek Strategis Nasional yang telah mengalami dua kali perubahan, Perpres ini berisi daftar proyek pembangunan sarana infrastruktrur, dan pengembangan prasarana, kawasan kawasan m reDAkSI m industri, pariwisata, kawasan kawasan ekonomi khusus, dan lainnya. Kebutuhan kebijakan pembangunan infrastruktur dinilai penting dalam rangka wilayah, pengembangan konektivitas antarwilayah atau antarkawasan, perwujudan kawasan, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar suatu wilayah atau kawasan yang bertujuan mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada Lampiran Perpes Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dicantumkan nama proyek dan lokasinya, pada Gambar 1 dapat dilihat sektor proyek dan pesebaran proyek tujuh Pulau/Kepulauan. seperti GAMBAR 1. PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 56 TAHUN 2018 53 proyek SUmATERA Rp 545,8 T 17 proyek KALImAnTAn Rp 481 T 27 proyek SULAWESI Rp 308,2 T 12 proyek mALUKU & pApUA Rp 464 T 89 proyek JAWA Rp 995,9 T 13 proyek bALI & nUSA TEnggARA Rp 9,4 T nASIOnAL 3 program 12 proyek Rp 1.345.7 T 1. Terdapat 223 pSn yang terbagi dalam 15 sektor proyek dan 3 program 2. persebaran dan komposisi sektor 223 proyek dan 3 program dalam pSn, dengan total nilai investasi mencapai Rp 4.150 Triliun 15 Sektor Proyek n SUmbER : DEpUTI pEngEmbAngAn WILAyAh DAn TATA RUAng, KEmEnKO bIDAng pEREKOnOmIAn, 2020 n Jalan 69 proyek bendungan 51 proyek Kawasan 29 proyek Kereta 16 proyek Air bersih dan Sanitasi 8 proyek Energi 11 proyek pelabuhan 10 proyek Irigasi 6 proyek 3 Program Tanggul Laut 1 proyek Smelter 6 proyek Teknologi 4 proyek perumahan 3 proyek pendidikan 1 proyek Kelautan 1 proyek bandar Udara 7 proyek Ketenagalistrikan 1 program Industri pesawat 1 program pemerataan Ekonomi 1 program 1111
1212 PROFIL WILAyAH GAMBAR 2. SEBARAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERBASIS PROvINSI 10 15 1 2 10 2 2 2 4 2 7 7 2 7 6 0 1 4 0 3 6 16 11 4 12 25 32 25 24 7 2 6 8 PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERBASIS PROvINSI Keterangan : Dari 223 proyek Strategis nasional , jumlah total proyek yang tersebar di 32 provinsi (kecuali Sulawesi barat dan papua) adalah 269 proyek Strategis nasional •	1 proyek berbasis pulau = pembangunan Jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga (beberapa provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa) 6 program bebasis nasional = program Satu Juta Rumah (Rumah Khusus di wilayah perbatasan dan Rumah Swadaya), program peningkatan Jangkauan broadband (palapa Ring broadband di 57 Kab/Kota melalui pola KpbU, palapa Ring broadband di 437 Kab/Kota melalui pola non-KpbU), proyek Infrastruktur IpTEK Strategis lainnya (pembangunan Technopark dan Satelit multifungsi), program Infrastruktur Ketenagalistrikan, program Industri pesawat, dan program pemerataan Ekonomi 2 proyek di Indonesia bagian Timur = Kontruksi Tangki penyimpanan bbm dan Konstruksi Tangki penyimpanan Lpg n SUmbER : pERpRES nOmOR 56 TAhUn 2018 DAn hASIL AnALISIS , 2020 n pada penghujung awal tahun 2020 telah terbit Perpres Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun (RPJMN) Nasional yang merupakan 2020-2024 penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu tahun 2019. RPJMN ini memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan Proyek program Prioritas Kementerian/Lembaga dan Kementerian/Lembaga, lintas arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka Sementara itu, umum, Strategis, termasuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pada Lampiran I Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, dijelaskan dan dijabarkan lebih detail mengenai Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Terdapat 41 Major Project yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana. Disebutkan bahwa penyusunan dan pelaksanaannya melibatkan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) serta Masyarakat/ Badan Usaha. Salah satu tujuan direncanakannya Major Project isu-isu ini adalah menjawab pembangunan secara lebih nyata, konkrit, terukur dan bermanfaat serta dirasakan langsung oleh Tahun juga masyarakat. Berkaitan dengan target pelaksanaan, diperlukan juga langkah-langkah integrasi pendanaan Major Project melalui inovasi pembiayaan berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. skema Sedangkan pada Lampiran II Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun tercantum Daftar 2020-2024, Major Project yang berisi nama, manfaat, indikasi pendanaan dan pelaksana, yang kemudian dirinci untuk masing-masing 41 Major Project dengan informasi latar belakang, manfaat, durasi, indikasi target dan pendanaan, highlight pelaksanaan, Proyek. Dari ke-41 Major Project, terdapat 36 proyek berbasis spasial dan lima proyek non- spasial, dan terdapat juga lokasi serta 4
GAMBAR 3. SEBARAN PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJEcT) BERBASIS PROvINSI 3 8 3 2 5 0 7 3 2 1 1 4 3 5 1 4 2 4 5 0 2 8 3 2 4 7 14 5 14 1 5 1 1 2 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/MAJOR PROJEcT BERBASIS PROvINSI Keterangan : Dari 41 major project, 36 proyek berbasis spasial dan 5 proyek non-spasial, dengan jumlah total proyek yang tersebar di 32 provinsi (kecuali Sulawesi barat dan gorontalo) adalah 132 major proyek •	6 program Spasial berbasis nasional = pendidikan dan pelatihan Vokasi untuk industri 4.0, Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tinggal), Akses Air minum perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), pembangunan Fasilitas pengolahan Limbah b3 di 34 provinsi dan 4 pulau utama : Sumatera, Sulawesi, papua, dan Jawa, penguatan Sistem peringatan Dini dari bencana, Infrastruktur TIK mendukung Transformasi Digital n SUmbER : pERpRES nOmOR 18 TAhUn 2020 DAn hASIL AnALISIS , 2020 n proyek yang sama dengan Proyek Strategis Nasional yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016. Mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem wilayah dan sistem internal perkotaan, fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, wilayah administrasi terdiri dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kegiatan berupa kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta nilai strategis kawasan. Sementara itu, PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Penyelenggaraan Ruang menyebutkan bahwa pelaksanaan perencanaan tata ruang dengan dilaksanakan menentukan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang landasan serta menyediakan pelaksanaan spasial pembangunan dan kewilayahan untuk mencapai Didasarkan kesejahteraan. atas UU dan PP tersebut, pemanfaatan ruang melalui perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang rangka pembangunan dalam dan pengembangan wilayah perlu dikawal oleh Pemerintah Pusat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan itu, Sementara dinamika kebijakan nasional strategis proyek berupa strategis nasional dan major project juga dikawal implementasinya oleh Pemerintah Pusat menemukan dan banyak permasalahan kendala, seperti antara lain: ketidaksesuaian dengan RTR yang memerlukan justifikasi/ pertimbangan teknis, pengadaan lahan, ketersediaan masterplan/ sektoral sehingga yang perlu rencana peraturan induk, sektoral maupun standar teknis yang ada, kebutuhan penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor, yang kesemuanya ini membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas. integrasi Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa disebutkan pemerintah penyelenggaraan daerah untuk terwujudnya mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan saing daerah dengan daya memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Sementara 18 itu, amanat PP Nomor diarahkan bagi 1313
1414 PROFIL WILAyAH TABEL 1. RINcIAN DAN HIGHLIGHT PROYEK DAN LOKASI MAJOR PROJEcT No Major Project Highlight Proyek Lokasi (Provinsi) A Spasial 1 2 3 10 Destinasi pariwisata prioritas: Danau Toba dskt, borobudur dskt, Lombok-mandalika, Labuan bajo, manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, bromo- Tengger-Semeru, bangka belitung, dan morotai 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter Kawasan Industri (KI) KI Sei mangke, KI bintan Aerospace, KI galang batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya borneo, KI palu, KI Teluk Weda, KI Teluk bintuni Smelter nikel (22): Tanah bambu, bantaeng, Kolaka (3), bombana (2), Konawe Selatan (4), Konawe, Konawe Utara (2), morowali (2), morowali Utara (1), halteng (3), halsel (1), halmahera Timur (1); bauksit (5): Tanjung balai Karimun, mempawah, Senggau (2), Ketapang; besi (2): Kaur, Kota baru; Timbal (1): Kota Waringin barat; Tembaga (1): Sumbawa barat pembangunan Energi Terbarukan green Fuel berbasis Kelapa Sawit Destinasi pariwisata, penanganan, pembangunan pelabuhan dan bandara, pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas bUmDes, pembangunan Amenitas Kawasan pariwisata, dan pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan •	harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan dan investasi pembangunan kawasan industri dan smelter •	pengembangan infrastruktur pendukung •	peningkatan investasi, pemasaran dan kerjasama internasional Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDm pembangunan kilang bbn berbahan baku sawit 100% pembangunan kilang bbn berbahan baku sawit 100% Sumut Jateng nTb nTT Sulut KI Sumut Kepri (2) babel Kalbar Kalteng Sulteng malut papbar Smelter nikel Kalsel Sulsel Sultra papbar Jatim babel malut Sultra (10) Sulteng (5) malut (5) bauksit Kepri Kalbar (4) besi bengkulu Kalsel Timbal Kalteng Tembaga nTb green Refinery I RUIII plaju Akselerasi, Replanting, penerapan gAp, pengolahan Sawit Rakyat, pembangunan unit pengolahan minyak sawit industri di perdesaan dekat perkebunan 4 5 6 Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra produksi Udang dan bandeng Integrasi pelabuhan dan perikanan dan Fish market bertaraf Internasional pembangunan Wilayah batam-bintan Rehabilitasi saluran tambak, pengembangan infrastruktur pendukung: jalan, air, pasar, IpAL, coldstorage, pengelolaan tata ruang pesisir dan harmonisasi perizinan pembangunan pelabuhan perikanan berskala internasional dan restrukturisasi armada kapal, pembangunan infrastruktur pendukung: pasar, cold storage, sistem logistik, peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan fishing ground pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendukung untuk wilayah batam - bintan •	pengembangan sistem angkutan umum pantura Jawa Lampung Sulut Sumut Kepri Sulsel nTb Riau maluku 7 pengembangan Wilayah metropolitan palembang, Denpasar, banjarmasin, dan makassar massal perkotaan: bandara, pelabuhan, jalan Sumsel bali Kalsel Sulsel penyediaan air baku di kawasan perkotaan •	SpALD-S Skala Kota, SpALD-T Skala Kota dan permukiman, TpA, TpST, TpS3R 8 Ibu Kota negara penyiapan regukasi dan kebijakan IKn •	perencanaan IKn (masterplan, RTR, RDTR, KLhS) Kaltim pembangunan infrastruktur kawasan inti, pembangunan infrastruktur markas besar dan pangkalan militer 9 pengembangan Kota baru maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong pembangunan pelabuhan, bendungan, bandara banten Kaltara malut papbar penyediaan air baku •	SpALD-S Skala, SpALD-T Skala permukiman, TpA, TpS3R 10 Wilayah Adat papua: Wilayah Adat Laa pago dan Wilayah Adat Domberay pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan •	Revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di papua dan papua barat papua papbar pembangunan jalan trans papua, sarpras air bersih 11 pemulihan pasca bencana (Kota palu dsk, pulau Lombok dsk, dan Kawasan pesisir Selat Sunda) penyediaan energi listrik •	Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana Sulteng nTb Jabar Rekonstruksi jembatan palu 4
No Major Project Highlight Proyek Lokasi (Provinsi) A Spasial 12 pusak Kegiatan Strategis nasional (paloh Aruk, nunukan, Atambua, Kefamenanu, Jayapura, dan merauke) pemb. Jalan perbatasan, terminal barang/ penumpang SKpT, dan pengembangan pelabuhan dan bandara SKpT, dan pengembangan pelabuhan dan bandara Kalbar Kaltara nTT (2) papua (2) 13 14 15 pendidikan dan pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung KA Kecepatan Tinggi pulau Jawa (Jakarta- Semarang, dan Jakarta - bandung) Revitalisasi dan pembangunan politeknis Koridor banda Aceh-medan, Koridor medan- pekanbaru, Koridor pekanbaru-palembang, Koridor palembang-bakauheni, Koridor Tebing Tinggi-Sibolga, Koridor pekanbaru-padang, dan Kordidor palembang-bengkulu •	penyiapan dan pengadaan lahan •	pembangunan infrastruktur, depo dan stasiun, nasional Aceh Sumut Riau Sumsel DKI Jakarta Sumbar bengkulu Lampung Jambi Jateng Jabar 16 KA makassar-pare pare terowongan •	penyiapan lahan •	pemb. Jalan/track, stasiun barang/penumpang, Sulsel depo, balai 17 18 19 20 Jaringan pelabuhan Utama Terpadu (Kuala Tanjung Kijing, Tanjung priok, Tanjung perak, makassar, bitung, Sorong) Sistem Angkutan Umum massal perkotaan di 6 Wilayah metropolitan: Jakarta, Surabaya, bandung, medan, Semarang, makassar pembangunan dan pengembangan Kilang minyak (Tuban, bontang, Cilacap, balongan, balikpapan, Dumai) pembangkit Listrik 27.000 mW dan Transmisi 19.000 KmS dan gI 28.000 mVA (Kawasan prioritas nasional: 5 Kawasan pariwisata, 9 KI, 4 Kota metropolitan, 4 Kota baru, dan IKn baru) Catatan: 5 Kawasan pariwisata yaitu 5 destinasi wisata super prioritas: Danau Toba dsk, borobudur dsk, mandalika, Labuan baji, dan Likupang Standarisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama, pengembangan Kawasan Industri penyiapan lahan •	pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum massal pembangunan infrastruktur kilang minyak pemanfaatan dan pembangunan bendungan multifungsi pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk Kalbar DKI Jakarta Jatim DKI Jakarta Jatim Jabar Jatim Kaltim (2) Jateng 5 Kwsn. par Sumut Jateng nTb nTT Sulut 9 KI Sumut Kepri (2) babel Kalbar Kalteng Sulteng malut papbar DKI Jakarta Jabar Sulut papbar Sumut Jateng Sulsel Jabar Riau 4 metro Sumsel bali Kalsel Sulsel 4 Kota baru banten Kaltara malut papbar IKn Kaltim 21 pengaman pesisir 5 perkotaan pantura Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, KDS, petanglong, gKS, JIpS Demak (pelabuhan Tanjung Emas) Tanggul laut dan bangunan pengaman pantai •	Sistem pengelolaan air limbah domestik • Jalan tol Jateng (3) Jatim 22 18 Waduk multiguna Kuwil, Lolak, Kusan, Lembakan, Sepaku Semoi, Kayan, mentarang, Keureto, purworejo 9 DI (DI Jatiluhur, DI Kedungputri, DI pamukkulu, di Waduk Wadaslintang, DI Sadang, DI mrican, DI Way Sekampung, DI Rentang, dan DI Komering) pembangunan waduk multiguna Waduk Sulut (2) Kalsel (2) Kaltim (1) Kaltara (2) Aceh Jateng DI Jabar (2) Jatim Sulsel Jateng (3) Lampung Sumsel 23 24 25 26 Jembatan Udara 37 Rute di papua (bandara, pelabuhan, perintis Tol Laut) Jalan Trans pada 18 pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (Simelue, nias, mentawai, Enggano, natuna, Sumba, muna, buton, Aru, babar, buru, Seram, Kei besar, Selaru, moa, Wetar, morotai, biak) Jalan Trans papua merauke-Sorong Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tinggal) Tanggul laut dan bangunan pengaman pantai penyiapan lahan •	Rekonstruksi dan pembangunan jalan dan jembatan pembangunan jalan •	pembangunan/penggantian jembatan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SpALD), ILpT papua Aceh Sumut Sumbar bengkulu Kepri papua papbar nasional nTT Sultra (2) maluku (8) malut (1) papua
1616 PROFIL WILAyAH No Major Project Highlight Proyek Lokasi (Provinsi) A Spasial 27 28 29 Akses Air minum perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) Rumah Susun perkotaan (1 Juta) 6 Kawasan metropolitan (mebidangro, mamminasata, bandung Raya, gKS, Jabodetabek, Kedungsepur) Infrastruktur Jaringan gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, bekasi, bogor, Semarang, Surabaya, Sidarjo, pasuruan, medan, dan palembang pemulihan 4 DAS pembangunan Air baku, pembangunan SpAm (baru/Regional), pulau terkecil terluar , Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Kawasan perkotaan, KEK, KI, KSpn, Kawasan pantai utara Jawa, Kawasan rawan air banyak •	pembangunan rumah susun sewa/milik •	peremajaan kota •	pengembangan kawasan berbasis transit (TOD) pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga nasional Sumut Sulsel Jabar DKI Jakarta banten (2) Jabar (3) Jateng Jateng (2) DKI Jakarta Jatim (3) Sumut Sumsel 30 31 32 pipa gas bumi Trans Kalimantan (2.219 Km) bontang-banjarmasin (Kaltim-Kalsel), bajarmasin- palangkaraya (Kalsel-Kalteng), palangkaraya- pontianak (Kalteng-Kalbar), natuna D-Alpha- Kalbar pembangunan Fasilitas pengolahan Limbah b3 34 provinsi dan 4 pulau utama: Sumatera, Sulawesi, papua dan Jawa penguatan Sistem peringatan Dini bencana penghijauan lahan kritis, IpAL Industri, SpALDT, Infrastruktur pengendali banjir, dan normalisasi sungai •	Alokasi dan penetapan dan pengawasan jaringan pipa pembangunan pipa transmisi pembangunan pusat pengolahan limbah b3 Terpadu pembangunan pusat pengolahan limbah b3 Terpadu banten DKI Jakarta Kaltim Kalsel (2) Kalteng (2) Jabar Sumut Kalbar (2) Kepri 33 34 35 36 penguatan Kemanaan Laut di natuna pembangunan Science Techno park pTn di Jabar (ITb, UI, Ipb, dan Ugm) Infrastruktur TIK mendukung Transformasi Digital penguatan early warning system pada kawasan rawan bencana tsunami, gunung api, dll Alutsista, Sarpras pertahanan dan Kamla, Alpakamla pembangunan dan pengembangan Science Techno park di ITb, UI, Ipb, Ugm nasional Kepri Jawa barat (3) DIy nasional B A-Spasial 37 38 39 40 41 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor prioritas: makanan dan minuman,tekstil dan pakaian jadi, elektronik, kimia dan farmasi penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi petani dan nelayan percepatan penurunan Kematian Ibu dan Stunting Integrasi bantuan Sosial menuju Skema perlindungan Sosial menyeluruh penguatan nSOC - SOC - pembentukan 121 CSIRT nasional nasional nasional nasional nasional n SUmbER : LAmpIRAn I, II DAn IV pERpRES nOmOR 18 TAhUn 2010 TEnTAng Rp Jmn TAhUn 2020-2024 n Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa disebutkan urusan pemerintah wajib dibagi menjadi dua berkaitan dengan pelayanan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, urusan pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar yang diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman dan ketertiban perlindungan umum termasuk masyarakat, dan juga kawasan serta sosial, penataan ruang pekerjaan umum yang dijadikan dalam satu urusan. Jika ditarik kebelakang, disebutkan juga bahwa kriteria tipelogi perangkat daerah didasarkan atas kriteria umum dan kriteria teknis, kirteria umum yang didasarkan atas karakteristik daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran, sedangkan kriteria teknis didasarkan atas beban tugas utama di setiap urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi penunjangnya, hal inilah yang akan menjadi dasar dalam penentuan beban kerja perangka Pemetaan daerah. beban kerja perangkat daerah telah dijabarkan secara lengkap dalam lampiran PP Nomor 18 Tahun 2016 melalui indikator dan kelas interval untuk kriteria umum dan kriteria teknis pada urusan pekerjaan umum dan Perangkat ruang penataan Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Begitu banyak pekerjaan rumah kebijakan nasional yang menjadi tugas Pemerintah Pusat tersebar di 34 Provinsi, meskipun dalam pelaksanaannya menjadi
Edisi 4 | JULi - AGUsTUs 2020 BULETIN PENATAAN RUANG kewenangan Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga sesuai sektornya, yang dalam hal ini dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah berupa Balai- balai yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian/Lembaga demikian namun terkait, Gubernur mempunyai peran penting juga dalam implementasi kebijakan nasional ini. Karena daftar panjang proyek strategis dan proyek prioritas ini, menjadi gerbang salah satu pemerataan peningkatan atau pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/kota hingga pelosok wilayah perbatasan/pulau-pulau kecil terluar ataupun daerah tertinggal, yang secara nyata akan dirasakan oleh masyarakat meskipun dalam jangka waktu ataupun panjang. menengah itu, Gubernur Oleh karena Pemerintah sebagai daerah memiliki Pusat peran sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu melakukan tugas kewenangan berupa dekonsentrasi urusan pemerintahan dan/ atau konkuren, maupun berupa urusan pembantuan tugas pemerintahan konkuren, sekaligus melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, supervisi, monev dan fasilitas dalam Kabupaten/Kota menjalankan Otonomi Daerah. Gubernur membantu dalam Kementerian/Lembaga perencanaan mensinergikan pusat dan daerah untuk fokus mencapai nasional. target Sejalan dengan UU dan Perpres tentang nasional kebijakan strategis, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa tugas Gubernur adalah wajib mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, melakukan sosialisasi untuk kepada masyarakat pengadaan mendukung tanah, dan revisi atas peraturan daerah yang menghambat dan/atau tinggi menimbulkan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dan kemudian dalam PP Nomor 18 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa Gubernur sebagai Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat Gubernur yaitu perangkat daerah Provinsi yang dipimpin oleh sekretaris Gubernur. Bagian dari perangkat daerah provinsi adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. bidang penata ruang di tingkat daerah oleh Kementerian ATR/ bekerjasama BPN maupun dengan akademisi anggota ASPI, khususnya wilayah dengan pesebaran kebijakan nasional strategis yang cukup banyak dan ≥10 proyek yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta sementara di luar Jawa adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan Timur, dan NTT. Mengapa hal ini diperlukan, dengan kebijakan adanya nasional strategis tersebut akan berpengaruh terhadap rencana tata ruang di daerah, baik RTRW Provinsi maupun RTRW Percepatan Kabupaten/Kota. pembangunan infrastruktur jalan tol misalnya, sedikit banyak akan terhadap hirarki sistem pusat pelayanan, pola ruang di sekitar bukaan pintu tol yang diindikasikan akan berkembang menjadi kawasan perdagangan dan jasa/ lahan terbangun. Demikian juga dengan adanya pengembangan kawasan pada implementasinya membutuhkan infrastruktur pendukung seperti jalan menuju atau di dalam untuk pelabuhan kawasan, distribusi baku/hasil bahan industri, kebutuhan kawasan permukiman bagi tenaga kerja di kawasan industri, kebutuhan jaringan air bersih, jaringan pengelolaan limbah, dan faktor- struktur faktor pembentuk demikian, lainnya. Namun artikel ini belum melihat urgensi dan kebutuhan akan pemenuhan Rencana Detail Tata Ruang yang digunakan sebagai dasar perizinan dan pintu gerbang investasi, sehingga masih perlu dilakukan kajian/analisis yang lebih dalam/tajam. l evaluasi serta biaya wakil pintu itu, Dinas ataupun Badan yang membidang penataan ruang dan menjadi perangkat daerah Provinsi sebagai pembantu Gubernur dan unit pelaksana teknis daerah berbasis sektoral harus dapat mengawal wilayah sebagai provinsinya wadah/ruang dalam pelaksanaan kebijakan nasional strategis, sehingga perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang paham teknologi serta didukung perangkat teknologi informasinya. Dukungan ini dapat dilakukan melalui peningkatan pejabat fungsional penata ruang yang berada di Dinas/Badan di terlaksana daerah kompetensi/ pengembangan profesionalisme sesuai butir- butir penyelenggaraan penataan ruang, beban Berdasarkan wilayah atas adanya kebijakan nasional strategis sesuai Gambar 2 dan 3, maka dipandang perlu penilaian pemilihan/prioritas formasi pengangkatan dan jabatan penata fungsional ruang dan pemberian diklat Oleh karena berpengaruh wakil di penting sesuai industri, absolut kinerja sehingga 1717
1818 TOPIK UTAmA m e. A. MAkArIMA MohAMMAD1 m m PutrI nurul ProbowAtI2 m m YohAneS n. Agung wIbowo2 m KETERSEDIAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KINERJA TATA RUANG Re nC AnA Pembangunan Jangka Nasional Panjang 2005-2025 (RPJPN) terwujudnya pada berfokus struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu isu yang menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka (RPJMN) Menengah Nasional 2020-2024, periode sebagai terakhir dari kurun RPJPN 2005-2025, adalah ketimpangan antarwilayah. Hal ini, oleh Bappenas (2020), ditandai antara lain melalui: (a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur (KTI) sebesar 18,0 Indonesia persen nyaris dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) di level 10,3 persen dan kemiskinan (12,9 perdesaan yang persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen); (b) ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa (BPS, terbatasnya sarana 2019); prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan kawasan transmigrasi, belum perbatasan; dan pengembangan optimalnya daerah ekonomi tinggi (d) dan (e) tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk pertumbuhan pemenuhan ekonomi dengan pelayanan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan antara Sasarannya ruang. lain: peningkatan pemerataan Jawa- antarwilayah luar peningkatan keunggulan kompetitif pusat- pusat pertumbuhan wilayah; peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; serta peningkatan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pengembangan dilakukan melalui wilayah dan dasar (KBI-KTI, Jawa); lokal di GAMBAR 1. PETA KORIDOR PEMBANGUNAN WILAYAH RPJMN 2020-2024 243 Koridor pertumbuhan 147 Koridor pemetaan Kab/Kota pertumbuhan Kab/Kota pemerataan m ILUSTRASI : REDAKSI m 1. Kepala bagian program, Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/bpn 2. Kepala Subbagian perencanaan Strategis dan Kerja Sama, Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/bpn 3. Analis perencanaan dan Kerja Sama, Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/bpn
GAMBAR 2. AMANAT RPJMN 2020-2024 DALAM HAL PENYELESAIAN RTR NASIONAL DAN DAERAH pembangunan Wilayah Sumatera Rekomtek KRb | 10 pembangunan Wilayah papua pn 2 pembangunan Wilayah Jawa - bali 18 | Rperpres RTR KSn matek RDTR Kab/Kota hasil bantek | 78 matek RDTR Kab/Kota hasil bimtek | 847 persub RDTR Kab/Kota | 827 matek pK RTRW hasil bimtek | 176 pembangunan Wilayah maluku mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan Wilayah nusa Tenggara 10 | Rperpres RDTR Kpn 6 | Dok harmonisasi perpres RDTR Kpn 1 | matek dan Rpp Revisi RTRWn 1 | Revisi RTR pulau Kalimantan n SUmbER: RpJmn 2020-2024 n dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, koridor pendekatan yaitu pertumbuhan koridor dan pemerataan berbasis wilayah pulau (Gambar 1). Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu ekonomi pertumbuhan percepatan nasional melalui kawasan- pengembangan kawasan pertumbuhan, meliputi pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), kawasan ekonomi khusus (KEK), (KI), dan industri kawasan strategis pariwisata kawasan nasional (KSPN), serta kota- desa dan kawasan aglomerasi perkotaan kabupaten/ pada kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berfokus pada pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan pusat kegiatan (PKL) sehingga diharapkan terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota sepanjang koridor pemerataan (Bappenas, pemenuhan lingkungan pembangunan Wilayah Sulawesi pembangunan Wilayah Kalimantan 2020). Lebih lanjut, RPJMN 2020- 2024 menyatakan penurunan kesenjangan antarwilayah pengembangan dan wilayah dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar tiga persen dari target 1.838 RDTR yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang sepanjang 2015-2019; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; serta (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang. isu-isu rencana tata Dari penjelasan di atas, secara RPJMN eksplisit menekankan pentingnya RDTR dalam pengembangan wilayah, terutama dalam meningkatkan daya saing serta daya dukung dan daya tampung wilayah. Hal ini juga tercermin dari amanah yang harus diselesaikan Kementerian 5 | matek dan Raperpres RTR dan RDTR IKn c.q. Ditjen Tata ATR/BPN Ruang untuk menyediakan RTR nasional dan RTR daerah, pada dengan penyelesaian RDTR (Gambar 2) untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) yakni "Mengurangi dan Kesenjangan Wilayah Menjamin Pemerataan." titik berat Peran penting RDTR ini juga ditekankan dan digaungkan Presiden RI, Joko Widodo, sebagai payung hukum pembangunan dalam percepatan ekonomi dan pembangunan serta infrastruktur nasional rawan mitigasi di kawasan bencana. rangka Secara umum RDTR memiliki manfaat, sebagaimana terlihat pada Gambar 3, bagi pemerintah yakni sebagai payung hukum yang berfungsi sebagai alat kendali mutu pemanfaatan ruang, acuan pemanfaatan ruang, instrumen dan operasionalisasi RTRW, pembangunan katalisator daerah peruntukkan ruang dan penentuan tematik pembangunan. Bagi masyarakat RDTR dunia dan sebagai memainkan dasar kepastian investasi pada zona-zona yang dalam usaha, fungsi perizinan, 1919
2020 TOPIK UTAmA Saya minta Kementerian ATR/bpn untuk mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sehingga semuanya dibangun betul-betul mengacu RDTR ini, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi, lokasi program strategis nasional, dan juga daerah-daerah yang rawan bencana. penguatan perda Tata Ruang sebagai payung hukum pembangunan ke depan sangatlah penting agar percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional segera dapat kita lakukan sehingga kita semakin diperhitungkan di dunia internasional. joko wIDoDo i 2019 acuan dalam diperuntukkan, penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur, serta salah satu instrumen masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Meningkatkan Daya Saing Wilayah melalui Dukungan Kemudahan Berinvestasi kita menilai kemudahan berusaha/berbisnis? yang Salah banyak digunakan adalah indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business Index (EoDB Index) yang dibuat Bank Dunia, yang mengukur regulasi yang secara langsung memengaruhi bisnis dan tidak secara langsung mengukur kondisi yang lebih umum seperti kedekatan suatu negara dengan pasar yang relatif besar, infrastruktur, inflasi, atau tingkat kriminalitas. Sepanjang 2015-2019 perbaikan peringkat indeks EoDB Indonesia membaik secara signifikan. Pada 2015 peringkat EoDB kita di posisi ke-114. Secara meyakinkan, peringkat tersebut melompat ke peringkat ke-72 pada 2019 (tabel 1). Hasil dari perbaikan EoDB dalam periode 2015-2018 ditandai dengan peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp721,3 triliun pada tahun 2018. Bagaimana satu indikator kualitas Namun demikian, dengan juga disertai ini pencapaian bahwa meskipun tantangan Indonesia berupaya terus memperbaiki EoDB, negara- juga melakukan negara lebih hal yang sama bahkan lain cepat melakukan perbaikan. Percepatan dalam perbaikan dapat diharapkan EoDB mendorong iklim usaha yang kian kondusif. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang krusial, mengingat investasi realisasi masih terfokus di Pulau Jawa (56,2 persen). Demikian pula dengan porsi PMDN yang baru 52,6 persen perlu terus ditingkatkan. pembangunan Percepatan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa (Bappenas, 2020). harmonisasi salah satu motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi selain ekspor, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah. Untuk sasaran mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, RPJMN mengindikasikan 2020-2024 perlunya pertumbuhan investasi pada level 6,6-7,0 persen per tahun atau nilai investasi sebesar Rp35.5 triliun sepanjang 2020-2024. Investasi menjadi laju satu upaya untuk Salah meningkatkan investasi, terutama diprioritaskan di pusat- GAMBAR 3. MANFAAT RDTR BAGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT Bagi Pemerintah 1. Kendali Mutu Kendali mutu pemanfaatan ruang kabupaten/kota berdasarkan RTRW 2. Acuan Pemanfaatan Acuan bagi pemanfaatan ruang yang lebih rinci 3. Instrumen Operasionalisasi Instrumen operasionalisasi RTRW dalam pembangunan fisik 4. Katalis Pembangunan Kepastian peruntukan wilayah dan penentuan tematik pembangunan wilayah Bagi Masyarakat 1. Perizinan Izin pembangunan dan sertifikasi 2. Kepastian Investasi Kepastian zonasi yang dilindungi hukum mendorong investasi 3. Fasilitas Umum dan Infrastruktur penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang lebih terencana 4. Partisipasi Pembangunan RDTR dapat diakses secara public mendorong partisipasi masyarakat m ILUSTRASI : REDAKSI m
TABEL 1. PERINGKAT EODB INDONESIA 2015 2016 2017 Overal EoDB rank component rank: Resolving insolvency Enforcing contracts protecting minority investors Starting a business getting electricity Registering property getting credit Dealing with construction permit paying taxes Trading across borders 114 75 172 43 155 78 117 71 153 160 62 109 77 170 88 173 46 131 70 107 148 105 91 76 166 70 151 49 118 62 116 104 108 2018 72 38 145 43 144 38 106 55 108 114 112 2019 73 36 146 51 134 33 100 44 112 112 116 2020 73 38 139 37 140 33 106 48 110 81 116 Hidup dan Kehutanan Nomor P . 2 4 / M E N L H K / S E T J E N / tentang KUM.1/7/2018, Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang, yang mengindikasikan kemudahan berusaha di lokasi-lokasi yang sudah memiliki RDTR. n SUmbER : WORLD bAnK (2020) n GAMBAR 4. ILUSTRASI KORELASI RDTR DALAM MENDUKUNG REALISASI INvESTASI KABUPATEN/KOTA ) H A P U R N U I L I I R T ( I S A T S E v N 10 8 6 4 2 ) 0 2 0 2 ( R T D R A D R E P I I A L I N 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 n SUmbER : AnALISIS pEnULIS n pmA/pmDn tanpa intervensi RDTR adalah pusat melalui kemudahan izin dan berusaha. Dukungan RDTR dalam kemudahan berusaha, dalam hal ini, tercermin dari sekurang-kurangnya salah satu komponen EoDB yakni dealing with construction permit, yang fungsi terkait erat dengan RDTR dalam pemberian izin seperti izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan izin mendirikan tanah, dan karenanya, bangunan. Oleh ini peran RDTR dalam hal adalah membantu mempercepat atau mempersingkat perizinan, yang pada akan mempercepat dan meningkatkan realisasi investasi. pertumbuhan, gilirannya Penguatan peran RDTR ini juga dilakukan melalui PP 24/2018 Perizinan Berusaha tentang pmA/pmDn dengan intervensi RDTR Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) untuk transparansi dan mempercepat proses perizinan rangka meningkatkan dalam yang kemudahan berusaha terintegrasi melalui layanan OSS. Secara khusus kemudahan terkait izin lokasi diamanatkan melalui pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemenuhan izin lokasi tanpa komitmen yang diterbitkan oleh lembaga OSS, salah satunya, dalam hal tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan. Lebih lanjut, untuk mendukung PP 24/2018 ini, telah terbit pula Peraturan Menteri Lingkungan Hambatan-hambatan dalam berusaha ditunjukkan melalui data EoDB yang dikeluarkan World Bank. Dari data tersebut, with komponen construction permit Indonesia cukup berbelit, membutuhkan 18 prosedur dan rata-rata 200 hari untuk mendapatkan izin. Selain itu, hambatan tersebut juga ditunjukkan data global competitiveness index (GCI) dari world economic (WEC) yang menyajikan 12 komponen lebih dari 100 (dengan total subkomponen) pilar indeks daya saing suatu negara. Penelitian WEF ini menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang investasi di iklim Indonesia. Dari 16 faktor di atas, empat besar faktor penghambat antara (2) inefisiensi birokrasi, (3) akses ke lembaga keuangan/permodalan, dan (4) infrastruktur yang tidak memadai. Peran RDTR masuk institutions ke komponen/pillar (inefisiensi terkait subkomponen property rights, land quality khususnya administration, yang dalam hal ini RDTR menjadi dasar perizinan pemanfaatan ruang dan IMB. Kondisi satunya, karena minimnya ketersediaan RDTR di kabupaten/kota yang menjadi salah satu penghambat perizinan proses percepatan dealing forum sebagai (1) korupsi, lain: birokrasi) of salah ini, 2121
2222 TOPIK UTAmA berusaha dan berinvestasi. antara RDTR dan peningkatan realisasi investasi ditunjukkan kabupaten/ telah memiliki kota Peraturan (Perda) RDTR. Dari data daerah yang sudah memiliki Perda RDTR pada tahun 2014, didapatkan jumlah proyek dan realisasi nilai investasi pasca terbitnya Perda RDTR mengalami peningkatan 5). yang Peningkatan dari Rp1T pada 2010 menjadi Rp3,3T pada 2014, tren ini mengalami lonjakan yang cukup berarti pasca terbitnya Perda RDTR di tahun 2014 hingga mencapai angka Rp5T pada akhir 2018. Pasca terbitnya Perda RDTR, nilai investasi mengalami peningkatan yang yang signifikan. Hal sama juga terjadi pada jumlah proyek yang melonjak tinggi. Jumlah proyek yang bertambah diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. aspek yang satu peningkatan memungkinkan investasi pasca diterbitkannya Perda RDTR fungsi RDTR sebagai payung hukum untuk menerbitkan izin lokasi untuk suatu usaha - kondisi ini juga terlihat dalam proses bisnis perizinan yang terdapat dalam sistem PTSP atau OSS. Adapun perbedaan proses perizinan di suatu daerah yang telah dan belum memiliki Perda RDTR terlihat pada Gambar 6. Jenis- jenis perizinan di dalam OSS pada dasarnya segala sesuatu yang termaktub dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang memiliki kategori yang sehingga terlihat hampir seluruh aktivitas usaha dari skala kecil sampai dengan besar. Lebih lanjut, tahapan proses perizinan dalam Korelasi positif yang Daerah signifikan (Gambar investasi Salah adalah cukup detil ) H A P U R N U I L I I R T ( I S A T S E v N GAMBAR 5. REALISASI INvESTASI DI DAERAH YANG MEMPUNYAI PERDA RDTR TAHUN 2014 10.0 7.5 5.0 2.5 R T D R A D R E P 250 200 150 100 50 K E Y O R P H A L M U J I A L I N 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 n SUmbER : AnALISIS pEnULIS n nilai Investasi Jumlah proyek OSS hanya mensyaratkan satu tahapan izin lokasi, yang akan cepat prosesnya ketika daerah telah memiliki Perda RDTR. terkait dengan tersebut yang berkualitas untuk pembangunan di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi secara kepada masyarakat dalam penciptaan (mengurangi lapangan peningkatan pengangguran), masyarakat, pendapatan serta pengembangan wilayah. Penciptaan kerja menjadi krusial seiring dengan melimpahnya angkatan kerja produktif sebagai imbas bonus demografi yang sedang dialami Indonesia. Hadirnya investasi lebih luas kerja lapangan Dukungan terhadap UMKM Bagaimana dengan sektor riil macam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)? Melalui penguatan RDTR di dalamnya, pendekatan berusaha/berbisnis beralih dari konsep pendekatan (license approach) ke regulasi pendekatan berbasis risiko (risk based approach/RBA). Pendekatan pertama menempatkan perizinan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya kegiatan usaha mereka legal. Dalam prakteknya, mereka dihadapkan dengan kewajiban atas banyaknya jenis dan/atau jumlah perizinan yang harus dipenuhi sehingga menjadi beban kegiatan usaha dan menyebabkan proses bisnis yang tidak efektif dan efisien. Regulasi sebagai kontrol terhadap segala risiko yang memiliki dampak ekonomi, masyarakat, digunakan dan pemerintah. Akibatnya, sistem regulasi tersebar, berlaku, dan mempengaruhi hampir semua aktivitas dan aspek kegiatan usaha. lingkungan kedua, pemerintah menetapkan jenis perizinan yang wajib dimiliki suatu kegiatan usaha oleh beserta kualitas dan kuantitas kontrol/inspeksi sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari pemerintah dan semakin banyak perizinan dibutuhkan yang atau inspeksi yang dilakukan. kegiatan Sedangkan untuk berisiko perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan. Pendekatan rendah, sudah Sebagaimana jenis-jenis disinggung di atas, perizinan berusaha melalui sistem OSS dan/atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tiap kab/kota berbasis pada jenis kegiatan usaha yang mengacu pada kode lima digit Klasifikasi
GAMBAR 6. PERIzINAN DI DAERAH YANG BELUM DAN TELAH MEMILIKI PERDA RDTR PERIzINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RDTR pEnDAFTARAn IZIn LOKASI KOmITmEn & COmpLIAnCE IZIn LOKASI KOmITmEn & COmpLIAnCE IZIn KOmERSIAL/ OpERASIOnAL pengesahan badan Usaha •	nomor Induk berusaha (nIb)** npWp •	bpJS •	Izin Lokasi •	Fasilitas Fiskal* •	RpTKA* perizinan Lingkungan (UKL- UpL/Amdal) •	pemenuhan Standar Imb (Standar atau Komposit atau per bagian (SnI) •	pemenuhan Standar SLF Izin Usaha Sektoral (otomatis) SIUp (otomatis) SnI Wajib •	SnI Surakarta •	CpOb •	CpOTb •	CpAKb Sesuai kebutuhan investor ** nIb berlaku sebagai TDp & ApI Izin Edar (pendaftaran): •	pangan •	Obat •	Suplemen •	Kosmetika •	Obat Tradisional •	Alat Kesehatan •	Sertifikasi/Lisensi PERIzINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG MEMILIKI RDTR ATAU KAWASAN (KEK, KI, FTz) pEnDAFTARAn KOmITmEn & COmpLIAnCE IZIn USAhA KOmITmEn & COmpLIAnCE IZIn KOmERSIAL/ OpERASIOnAL pengesahan badan Usaha •	nomor Induk berusaha (nIb)** npWp •	bpJS •	Izin Lokasi •	Fasilitas Fiskal* •	RpTKA* perizinan Lingkungan (UKL- UpL) - (12 hari) pemenuhan Standar Imb (Standar atau Komposit atau per bagian (SnI) - (30 hari) pemenuhan Standar SLF (3 hari) Izin Usaha Sektoral (otomatis) SnI Wajib (14 hari) •	SnI Surakarta (14 hari) SIUp (otomatis) CpOb (35 hari) •	CpOTb (35 hari) •	CpAKb (5 hari) Sesuai kebutuhan investor ** nIb berlaku sebagai TDp & ApI n SUmbER : REDAKSI n Izin Edar (pendaftaran): •	pangan •	Obat •	Suplemen •	Kosmetika •	Obat Tradisional •	Alat Kesehatan •	Sertifikasi/Lisensi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang kemudian dipetakan berdasarkan risiko dari kegiatan usaha masing-masing sehingga didapatkan level risiko dari skala risiko tinggi sampai dengan skala rendah. Untuk UMKM, yang secara umum mempunyai level risiko rendah, akan mendapatkan dukungan kemudahan berusaha melalui pendekatan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) ini. Hal ini akan lebih diperkuat lagi jika sudah ada Perda RDTR sebagai dasar lokasi yang dapat menentukan zona-zona mana saja yang diperbolehkan untuk jenis-jenis usaha UMKM ini. izin Penguatan Daya Saing Komoditas Unggulan Sebuah wilayah diarahkan sesuai pengembangannya dengan potensi yang ada di wilayah tersebut seperti potensi berkembang, ekonomi yang karakteristik dan komponen penduduk, serta pusat-pusat pelayanan di wilayah tersebut. basis Berdasarkan ekonomi dan sektor unggulan, dapat diketahui sektor dan/atau yang mempunyai komoditas daya kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah. Alokasi ruang dalam wujud struktur dan pola ruang serta aktivitas dalam ruangnya, difokuskan untuk mendukung atau tematik pengembangan pembangunan wilayah berbasis sektor komodias dan/atau unggulan tersebut. analisis saing dan seperti jaringan infrastuktur diarahkan untuk mendukung optimalisasi sektor dan/atau komoditas unggulan. Demikian pula dengan pola yang mengalokasikan ruang kawasan-kawasan berikut fasilitasnya, termasuk pemberian Struktur ruang potensi fiskal insentif/disinsentif ruang atas pemanfaatan untuk mendukung tematik pengembangan komoditas/sektor unggulan. Misalnya jika sektor unggulan suatu daerah adalah pertanian dengan komoditas tertentu, maka struktur dan pola ruang difokuskan untuk dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai dan/atau pertanian tambah hilirisasi pertanian industri dan (termasuk kehutanan) pada pengolahan turunan komoditas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui RDTR sebagai payung hukum yang memandu aktivitas pemanfaatan ruang. perikanan Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Daya dukung dan daya tampung terkait fungsi RDTR 2323
2424 TOPIK UTAmA sebagai pengendali pembangunan supaya terwujud berwawasan pembangunan lingkungan dan keberlanjutan. selain lingkungan, Aspek perlu aspek ekonomi, serius mendapat ke dalam iklim dan depan. Perubahan menurunnya dukung lingkungan dapat berdampak terhadap pencapaian negatif target pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, pembangunan ekonomi yang tidak berwawasan lingkungan dapat menimbulkan permasalahan ekologi di masa mendatang. Oleh karenanya pembangunan saat ini dan di masa mendatang diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. alat perhatian pembangunan daya Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust- lempeng dan sesar- subduksi sesar sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar. Kawasan rawan bencana harus dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Zona dengan tingkat bencana kerawanan yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, alih- alih dijadikan sebagai kawasan tidak bisa budidaya. Apabila kawasan sebagai dihindari aktif budidaya, maka perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana. Oleh karena itu RDTR mempunyai penting lokasi dalam menentukan dan alokasi ruang, dilakukan analisis yang mendalam terkait daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, terutama terkait data fisik dan jenis tanah, geologi, hidrologi, kebencanaan sehingga menghasilkan estimasi lahan. Kapasitas kemampuan penduduk maksimal yang aman untuk tinggal dan beraktivitas berdasarkan kemampuan tadi, kemudian, dapat lahan ini dapat diproyeksikan. Hal meminimalkan potensi kerugian akibat pemanfaatan ruang atau lahan yang tidak sesuai peruntukannya. RDTR berfungsi juga sebagai alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung sehingga memandu wilayah, sosial-ekonomi aktivitas ruang, dalam meminimalkan degradasi dan menjamin lingkungan, keberlangsungan. peran dan pemanfaatan RDTR, Tantangan Bonus Demografi, dan Pandemi Covid-19 Secara garis besar RDTR mempunyai penting peran dalam menjaga daya dukung tampung wilayah dan daya dan meningkatkan daya saing sebagai khususnya wilayah roda salah satu penggerak perekonomian melalui fungsi RDTR sebagai payung hukum dalam mendukung kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. Peran tersebut menuntut serius terutama bila kita perhatikan setidaknya dua tantangan besar yang sedang terjadi. perhatian bonus demografi yang dialami Indonesia jika tidak dimanfaatkan dengan optimal maka harapan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi akan makin sulit tercapai. Untuk bisa mendapatkan bonus itu dibutuhkan sumber daya manusia dan lapangan kerja berkualitas. Pertama, periode Kedua, di tengah tantangan bonus tersebut, muncul pandemi Covid-19 yang membuat harapan Indonesia untuk mencapai bonus menjadi lebih sulit. Pandemi membuat bonus ancaman demografi makin nyata. Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di bulan Februari 2020 - sebelum kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan, muncul menyebutkan jumlah angkatan kerja kita sebesar 137,91 juta orang. Dari jumlah tersebut, 131,03 juta orang bekerja dan 6,88 juta menganggur. Covid-19 mengubah segalanya. Pada Juni 2020, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengestimasi ada sekitar 1,7 juta tenaga kerja kehilangan pekerjaannya dan angka itu diprediksi masih bisa bertambah 2,92-5,23 juta hingga akhir tahun ini. demografi terhadap dan kalau Tenaga kerja produktif yang melimpah, sebagai imbas bonus demografi, menjadi tidak bisa terserap pasar atau terhambat dan tidak mampu berwirausaha akibat pandemi Covid-19 yang belum jelas akan berakhir kapan. Tingginya pengangguran akan kemiskinan meningkatkan yang mempersulit prasyarat tercapainya bonus demografi yang optimal. l
TOPIK UTAmA m DIAn FetrIAh 1 m UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN SEBARAN PEJABAT FUNGSIONAL PENATA RUANG DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PENYELESAIAN RDTR PeRAn Rencana Detail (RDTR) semakin kaitannya dengan kepastian hukum dalam memberikan dan mempercepat lokasi proses penerbitan usaha untuk pelaku para roda guna menggerakkan perekonomian. Percepatan penyelesaian RDTR menjadi fokus dalam Renstra Direktorat Jenderal Tata Ruang 2020-2024. Salah satu strategi percepatan ini melalui terobosan SDM seperti peningkatan skill bisa dilihat pada Gambar 1. Sebagaimana definisi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional memiliki tugas untuk memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu. dan tersebut, Berdasarkan definisi profesionalisme Pejabat Fungsional Penata Ruang sangat diharapkan dalam percepatan proses pengerjaan dan kualitas rencana tata ruang. Tata Ruang menjadi penting izin keterampilan Hingga Juni 2020, jumlah GAMBAR 1. TEROBOSAN SDM PADA STRATEGI PERcEPATAN PENYELESAIAN RDTR Online Education Diklat Penambahan Jumlah JFPR Pengembangan HDcP 4.0 GAMBAR 2. JUMLAH PEJABAT/cALON PEJABAT FUNGSIONAL PENATA RUANG INDONESIA 80 60 40 20 Jumlah Orang 47 69 n Calon penata Ruang pertama I n penata Ruang pertama n penata Ruang muda I n penata Ruang madya 38 1 n SUmbER : REDAKSI n GAMBAR 3.JUMLAH PROv/KAB/KOTA vS FORMASI JFPR Kota 12 93 Kabupaten 21 415 Provinsi 8 34 n prov/Kab/Kota yang memiliki formasi JFpR n Jumlah provinsi Kab/Kota n SUmbER : REDAKSI n pejabat pejabat fungsional Ruang sebanyak 108 orang terdiri dari 52 orang Pejabat Fungsional Penata Ruang pada tingkat Kementerian, 56 orang Pejabat dan calon Penata instansi Fungsional Penata Ruang dan 47 Calon Pejabat Fungsional Penata tingkat Ruang pada P r o v i n s i / K a b u p a t e n / Ko t a . Dengan rincian sejumlah 69 orang sebagai Pejabat Fungsional instansi 1. Sekretariat Jabatan Fungsional penata Ruang, Kementerian ATR/bpn 2525
2626 TOPIK UTAmA GAMBAR 4. PRESENTASE JUMLAH PROv/KAB/KOTA YANG MEMILIKI PEJABAT/cALON PEJABAT FUNGSIONAL PENATA RUANG 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24% 5% 13% n SUmbER : REDAKSI n n provinsi I n Kabupaten I n Kota GAMBAR 5. LAYANAN KONSULTASI JAFUNG SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG KEmEnTERIAn AgRARIA DAn TATA RUAng/bADAn pERTAnAhAn nASIOnAL 0821-1257-0400 PROSEDUR PELAYANAN l Klien menghubungi admin lewat wa/email l Klien mengisi format konsultasi l Operator menyapa dan memproses pertanyaan yang diajukan l Klien menyampaikan dokumen terkait apabila dibutuhkan FORMAT KONSULTASI l nama : l nIp : l Jabatan : l Unit Kerja : l pertanyaan : Kurangnya koordinasi Badan/ Dinas dengan Badan Pembina daerah Kepegawaian terkait pembinaan jabatan fungsional secara umum; dan •	Masih banyak pemerintah tidak daerah kontak memperbaharui telpon/fax/ informasi email pada website sehingga pengiriman informasi terhambat dan terbatas. Penyebarluasan informasi merupakan salah satu kata kunci dalam upaya meningkatkan jumlah Pejabat Fungsional Penata Ruang. Beberapa upaya yang terus dilakukan dan dikembangkan oleh Sekretariat seperti membuka layanan konsultasi via email, telepon dan chat whatsapp. yang JADWAL KONSULTASI l hari kerja 09.00 - 15.00 WIb n SUmbER : REDAKSI n Penata Ruang Pertama, 38 orang sebagai Pejabat Fungsional Muda dan 1 orang Pejabat Fungsional Madya, bisa dilihat pada gambar 2. yang tercatat pada Sekretariat Jabatan Ruang Fungsional permohonan dan rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional Penata Ruang yang masuk hingga Juni 2020, berikut ini perbandingan jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan data Jumlah Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memiliki Pejabat/ Berdasarkan data Penata dokumen Calon Pejabat Fungsional Penata Ruang, bisa dilihat pada Gambar 3. Informasi pada Gambar 4 menggambarkan bahwa masih banyak daerah yang belum memiliki Pejabat/Calon Pejabat Fungsional Penata Ruang. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa persentase ini masih dibawah 30% antara lain : •	Banyak Badan/Dinas yang belum memahami bahwa mereka memiliki pegawai dengan Jabatan formasi Fungsional Penata Ruang; Layanan konsultasi Jabatan Fungsional Penata Ruang dapat diakses oleh seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional Penata Ruang. Pada awalnya layanan berupa ini masih konsultasi melalui email namun diperluas melalui kemudian chat penggunaan whatsapp dan telepon. Dalam pelaksanaan hariannya, layanan ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan para pegawai baik pada instansi pusat dan instansi daerah, berkaitan dengan lalu berkembang administrasi dengan menambahkan layanan konsultasi pengajuan usulan penilaian angka kredit. aplikasi
GAMBAR 6. WEBSITE JAFUNG mOnITORIng pEngAJUAn pEnILAIAn AngKA KREDIT mOnITORIng pEngAJUAn REKOmEnDASI mOnITORIng pEngAJUAn DIKLAT pEngAngKATAn pERTA mA LIpUTAn KEgIATAn mOnITORIng InpASSIng FREQUEnTLy ASKED QUESTIOn UnDUh pERATURAn JAbATAn FUngSIOnAL pEnATA RUAng n SUmbER : REDAKSI n Upaya penambahan jumlah SDM juga dibarengi dengan upaya peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan Diklat RDTR secara e-learning dan blended learning bagi instansi pusat dan instansi daerah oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. pembaruan itu, Selain informasi dilakukan juga melalui website dan media sosial lainnya. Website dengan alamat tataruang.atrbpn. go.id/fungsionalpenataruang menampilkan informasi terkait pengajuan dokumen jabatan liputan kegiatan, fungsional, administrasi peraturan dan jabatan Penata fungsional Ruang dan monitoring berkas usulan pengajuan terkait Jabatan Fungsional Penata Ruang. Upaya lainnya melalui penyesuaian/ pelaksanaan inpassing sebagaimana diinstruksikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 42 Tahun 2018. Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang telah dilakukan pada tahun 2018 dan akan segera dilaksanakan pada September/ Oktober 2020. Upaya penambahan jumlah SDM ini juga dibarengi dengan upaya peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan Diklat RDTR secara e-learning dan blended learning bagi instansi pusat dan instansi daerah oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penyusunan dan penerbitan berbagai aturan pendamping juga terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang. Setiap Fungsional diwajibkan menjamin juga akuntabilitas jabatan dengan dibuktikan melalui Penilaian Angka Kredit yang dilakukan rutin setiap tahun. Setiap Pejabat Ruang Fungsional menyampaikan kerja untuk setiap butir kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, saat ini perubahan terhadap peraturan dan pedoman terkait Jabatan Fungsional Penata Ruang juga sedang dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodir butir-butir kegiatan bidang penataan ruang yang mengalami perkembangan sejak Jabatan Fungsional Penata Ruang diresmikan. l Pejabat Penata bukti 2727
2828 TOPIK UTAmA m toto hernAwo1 m E-LEARNING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG me nU R U T P e r a t u r a n Kepala Lembaga A d m i n i s t r a s i Negara No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil bentuk pengembangan Kompetensi PNS terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pendidikan dan pelatihan. Bentuk pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan bentuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan terbagi menjadi dua bentuk, pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal dengan karakteristiknya masing-masing. bentuk pelatihan klasikal dan non klasikal kelebihan menggambarkan dan kekurangan dari metode yang digunakan. Dalam metode nonklasikal terdapat karakteristik yang dapat digunakan dalam mendukung percepatan bentuk kompetensi pengembangan Karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM) Tata Ruang, diantaranya seperti dapat menjangkau lebih banyak pegawai, lebih tangguh dan dapat diandalkan. Mekanisme Pembelajaran melalui e-learning Dalam menyelenggarakan dengan metode pelatihan e-learning, pembelajaran Badan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian alur ATR/BPN Pengembangan memiliki GAMBAR 1. PELATIHAN KLASIKAL DAN PELATIHAN NON KLASIKAL PELATIHAN KLASIKAL - PELATIHAN NON KLASIKAL - Pelatihan kepemimpinan/ struktural/ manajerial Pelatihan Teknis Pelatihan Fungsional Pertukaran PNS dengan pegawai swasta Magang/ praktik kerja Bench marking/ study visit Pelatihan terkait kompetisi sosial kultural Seminar/ konferensi Workshop/ lokakarya Pelatihan jarak jauh coaching Mentoring Sarasehan Kursus Penataran Bimbingan teknis Sosialisasi Jalur-jalur lain yang memenuhi ketentuan pelatihan klasikal Detasering E-learning Belajar mandiri/self development Penugasan terkait program prioritas Team building Jalur lain yang memenuhi ketentuan pelatihan non klasikal n SUmbER : REDAKSI n 1. Kepala Subbidang Evaluasi dan pelaporan, pusat pengembangan SDm, Kementerian ATR/bpn
GAMBAR 2. KARAKTERISTIK PELATIHAN PELATIHAN KLASIKAL - PELATIHAN NON KLASIKAL - Membutuhkan banyak sumber daya Lebih sedikit sumber daya Memerlukan banyak perangkat pendukung Perangkat pendukung lebih sedikit Biaya mahal Biaya murah Tidak menjangkau seluruh pegawai Menjangkau lebih banyak pegawai Memerlukan waktu yang lama Tidak praktis Praktis Riskan Lebih tangguh dan dapat diandalkan n SUmbER : REDAKSI n penyelenggaraan sesuai bagan di Gambar 3. Proses dengan penunjukan peserta oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, kemudian dilanjutkan dengan Login Peserta pada Learning Management (LMS) PPSDM konfirmasi awal peserta pelatihan untuk pembelajaran mengikuti e-learning. Proses selanjutnya adalah Peserta belajar mandiri di laman LMS PPSDM Kementerian ATR/BPN. peserta memenuhi persyaratan dapat pelaksanaan uji mengikuti kompetensi dilakukan yang pada laman Computer Based Test PPSDM (cbt.atrbpn.go.id). dimulai System sebagai Apabila Peserta yang mendapatkan nilai akhir ≥ 70 dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi. Bagi peserta dengan nilai tiga besar, akan diberikan piagam penghargaan sebagai tanda prestasi peserta yang bersangkutan. uji kompetensi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Menjalankan amanat RDTR yang telah ditetapkan sebanyak 65 RDTR dari total kebutuhan kurang lebih 2.000 RDTR, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada berjalannya proses pengajuan perizinan berusaha, sehingga perlu dilakukannya percepatan penyelesaian RDTR. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perlu segera disusun dan ditetapkan RDTR sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. tersebut, Sejalan dengan hal dengan terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik, RDTR merupakan pintu gerbang perijinan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) untuk para investor dalam mengajukan izin lokasi. Dengan dapat ketersediaan memberikan kepastian hukum terhadap sesuai dengan peruntukkannya dan mendorong proses percepatan penerbitan izin lokasi. Berusaha RDTR, lokasi yang Sampai dengan saat ini, RDTR yang telah ditetapkan sebanyak 65 RDTR dari total kebutuhan kurang lebih 2.000 RDTR, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada proses berjalannya pengajuan perizinan berusaha, sehingga perlu dilakukannya percepatan penyelesaian RDTR. Percepatan penyelesaian RDTR ini, sejalan dengan kebijakan Kementerian ATR/BPN yang tertuang dalam draft rencana strategis Kementerian ATR/ tujuan strategis BPN bahwa (strategic goals) Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah 2929
3030 TOPIK UTAmA GAMBAR 3. ALUR PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERBASIS E-LEARNING PENYELENGGARAANPENGEMBANGAN KOMPETENSI pUSAT pEngEmbAngAn SUmbER DAyA mAnUSIA KEmEnTERIAn ATR /bpn E-LEARNING (On LInE) BLENDED LEARNING (On LInE + On CLASS) Penunjukan peserta Penunjukan peserta FULL E-LEARNING Login LMS competition Mastery Quiz Lulus E-ticket Sesuai kuota Registrasi On class (blended learning) Tatap muka (Knowledge based learning) Registrasi Online Online (Distance learning) belajar lagi Tidak lulus Pembelajaran selesai n SUmbER : REDAKSI n GAMBAR 4. STRATEGIc GOAL KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2025 1. Terwujudnya keadilan pertanahan 7. mewujudkan kepastian hukum hak atas 7. mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif pendaftaran tanah stelsel positif 2. mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia ATR/BPN 6. mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing maju & modern 3. penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi 5. mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif n Tanggung jawab Ditjen Tata Ruang n Turut mendukung 4. meningkatkan standar kompetensi SDm menuju birokrasi berstandar dunia n SUmbER : REDAKSI n Penataan Ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai penjabaran strategis, pelaksanaan percepatan penyelesaian RDTR dijabarkan dalam draft Rencana Jenderal Strategis Direktorat upaya tujuan Tata Ruang Tahun 2020 - 2024, target RDTR penyelesaian adalah sejumlah 2.000 RDTR dengan salah satu terobosan yang diusung adalah terobosan penguatan SDM bidang Tata Ruang. Penguatan SDM ini mencakup kualitas dan kuantitas, mencapai untuk dimana RDTR target penyelesaian tersebut dibutuhkan kurang lebih 8.000 SDM yang mampu memahami dan/atau mampu menyusun RDTR. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya percepatan pengembangan SDM Tata Ruang. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Tata Ruang Bentuk pengembangan SDM kegiatan Tata belajar lagi
Edisi 4 | JULi - AGUsTUs 2020 BULETIN PENATAAN RUANG 3131 BLENDED LEARNING (On LInE + On CLASS) DISTANcE LEARNING (On LInE) UJI KOMPETENSI (On LInE) FULL E-LEARNING FULL E-LEARNING Studi kasus cetak kartu peserta/ upload e-ticket Lulus Sertifikasi kompetensi Sertifikat kompetensi Piagam penghargaan Quiz Simulasi 3 peringkat tertinggi OJT (Knowledge based learning) Tidak lulus belajar lagi pertimbangan kemampuan daya dukung dan daya tampung ruang itu sendiri. pemahaman yang sejalan tentang penataan khususnya ruang, dalam penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi. ASN selaku pembuat kebijakan, diharapkan mampu menghasilkan RDTR dan Peraturan Zonasi yang berkualitas dan memastikan telah bahwa ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan seimbang antara pemenuhan kebutuhan ruang untuk aktivitas masyarakat dan Ruang lain PPSDM bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam menyelenggarakan pelatihan penyusunan RDTR. Pelatihan ini berguna bagi SDM yang membidangi urusan penataan ruang di pusat dan daerah baik dari kalangan Aparatur Sipil negara (ASN), praktisi (rencana serta kalangan kedepannya), Sekolah Asosiasi akademisi (ASPI). Perencana Indonesia adanya Diharapkan melalui pelatihan ini dapat memberikan antara Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan RDTR Tingkat Dasar Pelatihan Penyusunan RDTR berbasis e-learning ini sudah dirancang dan di-launching pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Pelatihan ini dilakukan dengan metode e-learning guna memudahkan peserta dari daerah mengikuti rencana yang GAMBAR 5. cONTOH TAHAPAN PEMBELAJARAN E-LEARNING DENGAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM TAHAP PEMBELAJARAN - 01 memastikan peserta bisa login LmS ppsdm.atrbpn.go.id 02 pembelajaran secara e-learning di LmS ppsdm.atrbpn.go.id berdasarkan jadwal 03 peserta yang mendapatkan e-ticket dapat mengikuti uji kompetensi dengan CbT cbt.atrbpn.go.id n SUmbER : REDAKSI n
3232 TOPIK UTAmA TABEL 1. HASIL PELATIHAN RDTR DASAR GELOMBANG I TAHUN 2020 NO KLASTER PESERTA PELATIHAN LMS PESERTA UJI KOMPETENSI cBT PESERTA IKUT UJIAN cBT LULUS TIDAK LULUS PESERTA PERSENTASE PESERTA PERSENTASE TIDAK MENGIKUTI UJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. pEJAbAT ADmInISTRATOR pEJAbAT pEngAWAS DAn pEJAbAT FUngSIOnAL UmUm JAbATAn FUngSIOnAL pEnATA RUAng ASpI pEmDA TEnAgA AhLI TOTAL 34 148 66 168 155 218 789 28 119 66 134 123 205 675 22 85 57 107 78 175 524 78.57 71.43 86.36 79.85 63.41 85.37 77.63 6 32 8 26 44 26 142 21.43 26.89 12.12 19.40 35.77 12.68 21.04 0 2 1 1 1 4 9 m ILUSTRASI : RISET m pelatihan tatap muka ke Cikeas, sehingga dapat menghemat biaya. Selain itu, e-learning, dengan metode peserta juga dapat mengikuti pelatihan tanpa meninggalkan karena waktu pekerjaannya, pelatihan yang fleksibel namun tetap terjadwal untuk waktu pelaksanaannya, sinkronus, serta uji kompetensinya. tanpa harus Dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19, strategi pelaksanaan e-learning mampu menjawab kondisi dan situasi pembelajaran ini, peningkatan SDM Tata Ruang khususnya Pelatihan tidak RDTR terganggu dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme WFH (Work From Home), bahkan peserta dapat lebih fokus mengikuti materi sehingga kapasitas pembelajarannya waktu memadai. yang mengingat lebih tersedia pengalaman PPSDM Kementerian ATR/BPN mengadakan Pelatihan RDTR Dasar Gelombang I pada Tahun 2020 informasi jumlah peserta yang terdaftar melalui LMS PPSDM, peserta yang ikut Uji Kompetensi CBT, peserta yang lulus atau tidak lulus pada Ujian CBT sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan ini, diperoleh Tindak Lanjut dan Upaya Percepatan Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerjasama dengan ASPI dimana ditindaklanjuti dengan antara Perjanjian Kerjasama PPSDM dan ASPI serta Ditjen Tata Ruang dan ASPI. Strategi Kerjasama telah berjalan khususnya dalam peningkatan kualitas muatan substansi modul serta persiapan pembelajaran pelaksanaan dalam pembelajaran Pelatihan RDTR Level Menengah. Strategi ini rangka ini telah dan efisien dengan memperhatikan berbagai aspek penting, sekaligus menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan SDM Bidang Tata instansi pusat Ruang maupun instansi daerah dalam rangka RDTR. penyusunan Penyelenggara Pelatihan akan diberikan Akreditasi oleh PPSDM Kementerian ATR/BPN sebagai upaya dalam menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan. l Kerjasama efektif berjalan baik
SeKILAS InFO pEnJARIngAn ISU STRATEgIS pELAKSAnAAn pROyEK pRIORITAS STRATEgIS nASIOnAL m reDAkSI m L AHIRnyA Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Strategis Proyek Nasional yang telah mengalami dua kali perubahan dan Major Project yang tercantum dalam tentang Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Panjang Menengah Jangka tahun 2020-2024 ini, menjadi kebijakan dalam rangka pemerataan ekonomi di Indonesia. Daftar panjang nasional Proyek Strategis Nasional dan Major Project berupa pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi, maupun kawasan pariwisata serta lainnya, perlu didukung oleh faktor lahan, kesempatan dan kapasitas sumber daya manusia. yang Sejalan dengan dinamika tersebut, pembangunan dan munculnya isu strategis pemanfaatan ruang di beberapa diperlukan wilayah, maka kesesuaian adanya program pemanfaatan ruang dan kajian identifikasi mitigasi dampak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Major Project, diperoleh rekomendasi pemanfaatan ruang yang dapat digunakan sebagai bahan masukan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (RTR). "Proyek prioritas strategis nasional (PPSN) berjalan cukup pesat amanat sebagaimana Perpres Proyek Strategis Nasional kajian sehingga GAMBAR 1. HIGHLIGHT PERENc ANAAN PEMBANGUNAN Bandara Sarana Olahraga Kilang Minyak dan Gas Pelabuhan Tanggul SPAM Kereta Api Jalan Pendidikan Industri Ketenagalistrikan Telekomunikasi Irigasi Perumahan Lainnya PROYEK PRIORITAS STRATEGIS NASIONAL Adalah: 1. MAJOR PROJEcT berdasarkan pp no. 18 Tahun 2020 tentang RpJmn Tahun 2020 - 2024 2. PSN (PROYEK STRATEGIS NASIONAL) berdasarkan pp no 13 Tahun 2017 tentang RTRWn dan perpres no. 56 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua tentang percepatan pSn 3. PROYEK YANG BERDAMPAK BESAR merujuk kriteria pada pp no. 13 Tahun 2017 tentang RTRWn n SUmbER : DIREKTORAT pEm AnFAATAn RUAng n 3333
3434 SeKILAS InFO ArIA InDrA PurnAMA diRektuR pemanfaatan RuanG GAMBAR 2. ROADSHOW PENJARINGAN DATA 9 Juli Kemenhub 16 Juli •	pUpR (bpIW) •	Kemenko perekonomian 17 Juli ESDm 20 Juli •	pUpR (SDA) •	pUpR (bm) 12 Agustus Kemenperin 11 Agustus •	Kementerian Desa pDTT •	Kementerian Dalam negeri 29 Juli KLhK 29 Juli •	Kementerian Kelautan dan perikanan 21 Juli KppIp 13 Agustus bnpp 30 Agustus •	Kementan •	bnpb Rencana diskusi terfokus selanjutnya: 1. Tanggal 1 September 2020 dengan narasumber Kementerian pertahanan; dan 2. Tanggal 7 September 2020 dengan narasumber pUpR (CK dan penyediaan perumahan) n SUmbER : REDAKSI n Agenda FGD terkait PSN MP: •	Data dan Informasi pembaharuan •	Isu Strategis pelaksanaan •	Komponen Rencana Detail •	Dukungan Infrastruktur • Indikasi Dampak dan Upaya mitigasi dan Major Project sehingga perlu dikoordinasikan dan disinergikan dengan berbagai stakeholder," ujar Direktur Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama. Sebagai bagian dari kegiatan di semester kedua tahun 2020, Direktorat Pemanfaatan Ruang melakukan rangkaian diskusi yaitu penjaringan data dan informasi dengan mengundang berbagai narasumber teridentifikasi sektor dari merupakan PPSN. Diskusi Terfokus ini menjadi wadah komunikasi dan klarifikasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan termasuk yang dari yang pengampu dimaksud, didalamnya data dan informasi proyek, isu strategis, tantangan dan permasalahan pemanfaatan ruang serta mitigasi dampak dengan pelaksanaan mempertimbangkan delapan aspek seperti kebijakan spasial, fisik wilayah, sosial budaya, ekonomi wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan hidup dan resiko bencana, dan yang tak kalah pentingnya dukungan lintas sektor maupun daerah. PPSN Adapun rangkaian diskusi terfokus penjaringan data dan informasi yang sudah dilakukan pada akhir bulan Mei hingga September Tahun 2020 dengan stakeholder antara melibatkan lain Kemenko Perekonomian, Bappenas, PUPR pada BPIW, dan SDA, Bina Marga, Cipta Karya mapun Perumahan, Kemenperin, Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, KLHK, KKP, KPPIP, BNPP, Kementan, BNPB, Kementerian Pertahanan, dan Kemenparekraf sebagaimana terlampir pada Gambar 2. pembangunan Acuan masing-masing sektor adalah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan lima arahan Presiden antara lain peningkatan SDM, infrastruktur, pembangunan regulasi, penyederhanaan
GAMBAR 3. BEBERAPA NARASUMBER DARI K/L Kementerian Perhubungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian PUPR Kementerian Koordinator Perekonomian/ KPPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) n SUmbER : REDAKSI n penyederhanaan birokrasi dan yang transformasi kemudian dijabarkan di dalam agenda pembangunan (Prioritas Nasional) yaitu: 1. Memperkuat ekonomi, ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang dan berkualitas berkeadilan; 2. Mengembangkan wilayah mengurangi untuk kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. Meningkatkan SDM yang berdaya dan berkualitas saing; 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan meningkatkan hidup, dan bencana ketahanan perubahan iklim; dan 7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Sementara isu permasalahan pelaksanaan PSN antara lain yaitu ketidaksesuaian pengadaan dengan itu, RTR, tanah, keterbatasan didalam Pendanaan, kendala di dalam proses pembebasan lahan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang didasarkan atas Kemenko identifikasi oleh juga Perekonomian. Kementerian disampaikan Perindustrian, untuk pengembangan permasalahan lain kawasan penyediaan lahan dan kesesuaian tata ruang, perizinan, dukungan infrastruktur di dalam ataupun di luar kawasan dan kenyamanan Sedangkan BPIW, berusaha. mencatat setidaknya empat isu pelaksanaan PPSN bidang PUPR yaitu pentingnya memperhatikan konteks dan mendukung konektivitas suatu lebih diprioritaskan; wilayah didasarkan kesiapan/ pada Readiness Criteria; pentingnya atau penyiapan pembebasan lahan untuk proyek on going; dan penyiapan desain dan Readiness Criteria untuk proyek yang belum dilaksanakan. permasalahan Beberapa tersebut akan menjadi catatan dan masukan untuk rekomendasi pemanfaatan ruang. Senada industri antara kewilayahan desain isu juga disampaikan bahwa pelaksanaan PPSN membutuhkan dukungan dari sektor diluar pengampu PPSN dan pemerintah daerah, selain dari dukungan kebijakan maupun anggaran, kemudian penguatan UKM dan yang tak kalah penting adalah dukungan infrastruktur lainnya. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat membantu dalam penyediaan lahan yang clear and clean. Dalam diskusi terfokus Kementerian/Lembaga di ini akan di pusat, kegiatan ditindaklanjuti dengan kegiatan survei/kunjungan lapangan maupun diskusi detail dengan pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota Pemerintah untuk menggali dan data informasi ataupun juga melihat kondisi eksisting pemanfaatan ruang dan permasalahan serta kendala pelaksanaan PPSN. Hal ini nantinya, dapat dijadikan tambahan input bagi kajian kesesuaian tata ruang dan mitigasi dampak pelaksanaan PPSN sebagai bahan masukan untuk Peninjauan Kembali RTR. l (rr/tk) Selain diskusi dalam 3535
BULETIN PENATAAN RUANG Edisi 4 | JULi - AGUsTUs 2020 3636
3737
3838 WACAnA RENCANA AKSI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DI PKSN PALOH -ARUK: SURGA TERSEMBUNYI DI EKOR PULAU BORNEO m SubDIt PeMAnFAAtAn kAwASAn StrAtegIS nASIonAl wIlAYAh II, DIrektorAt PeMAnFAAtAn ruAng, keMenterIAn Atr/bPn m PeR bA T A S An merupakan dari wilayah suatu negara yang berperan menjaga dalam penting kedaulatan keutuhan dan negara yang idealnya sekaligus berfungsi sebagai "frontier" yang pengaruh bisa memperluas negara perwujudan kedaulatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan terhadap negara- negara disekitarnya. Pemerintah memberi besar terhadap kawasan perbatasan, mengutip apa yang disampaikan Joko Widodo, Presiden RI pemantapan "Dalam pemerintah kedaulatan, perhatian rangka mengedepankan pembangunan yang menjadi daerah-daerah beranda Indonesia melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan Peran berkesinambungan." penting kawasan perbatasan negara menjadikan segenap komponen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab yang GAMBAR 1. KEDUDUKAN RENc ANA AKSI DALAM SISTEM PERENc ANAAN NASIONAL PERENcANAAN PEMBANGUNAN berdasarkan UU no. 24/2005 dan UU no. 32/2004 NASIONAL 1. presiden dan menteri 2. bappenas 3. bKpRn 4. Tiap Departemen/Kementerian a. Dep. pU b. Depdagri c. dll Diacu 1. RpJp nasional pedoman 4. Renstra KL (Dep, pU, Dep, pertanian, dll) pedoman 2. RpJm nasional pedoman Dijabarkan 4. Renstra KL (Dep, pU, Dep, pertanian, dll) 2. RKp PROvINSI Diperhatikan pedoman Dijabarkan Diserasikan melalui musrenbang 5. gubernur 6. bappeda provinsi 7. bKpRD provinsi 8. SKpD provinsi a. Dinas Tata Ruang b. Dinas Kehutanan c. dll Diacu 6. RpJp provinsi Diperhatikan 6. RpJp provinsi pedoman 8. Renstra SKpD (Tata Ruang, pertanian, Kehutanan, dll) RKp provinsi 8. Renja SKpD (Tata Ruang, pertanian, Kehutanan, dll) KAB/KOTA pedoman Dijabarkan Diserasikan melalui musrenbang 9. Walikota/bupati 10. bappeda Kab/Kota 11. bKpRD Kab/Kota 12. SKpD Kab/Kota a. Dinas Tata Ruang b. Dinas Kehutanan c. dll 8. RpJp Kab/Kota pedoman 10. RpJm Kab/Kota pedoman 12. Renstra SKpD (Tata Ruang, pertanian, Kehutanan, dll) RKp Kab/Kota 12. Renja SKpD (Tata Ruang, pertanian, Kehutanan, dll) pedoman Diacu I Diturunkan I Diselaraskan Diacu
sama baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk berada di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan terletak di garis batas negara kawasan sehingga menjadi perbatasan negara. Fungsi utama kawasan ini adalah sebagai pintu masuk dan keluar kawasan Indonesia-Malaysia/ perbatasan perdagangan Aruk-Biawak, dan sebagai antarnegara tersebar yang permukiman di yang kawasan seluruh membentuk suatu kluster. Rencana Aksi Pengembangan PKSN Paloh-Aruk: Mengembangkan Potensi, Meningkatkan Kolaborasi Rencana (Action Plan) merupakan dokumen perencanaan operasional yang lebih rinci untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan yang disusun mengacu pada arahan kebijakan dan strategi tertuang yang dalam perencanaan dan pembangunan. Rencana aksi ini dikatakan bisa fleksibel karena bisa masuk ke ranah dokumen Aksi dokumen spasial dan perencanaan perencanaan pembangunan dalam skala nasional dan daerah serta fleksibel dari aspek jangka perencanaan panjang dan jangka waktu menengah. Dengan adanya rencana aksi ini dapat tindaklanjut memudahkan strategis/ rencana-rencana prioritas dokumen Kedudukan perencanaan. dalam m ILUSTRASI : RISET m n (diterjemahkan dari UU no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem pembangunan nasional, UU no. 17 Tahun 2007 tentang RpJp, UU no. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, dan permen pU 15, 16, dan 17/pRT/m/2009 tentang p enyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan) n PENATAAN RUANG berdasarkan UU no. 26/2007 dan permen 15, 16, dan 17/pRT/m/2009 RTR pulau 2, 3, 4a RTRW nasional RTR Kawasan Strategis nasional Semua produk rencana tata ruang nasional yang terkait dipertimbangkan Diacu Diacu Diacu 8, 7, 8a RTRW provinsi Diacu RTR Kawasan Strategis provinsi Diselaraskan Rencana tata ruang provinsi a Rencana tata ruang provinsi b R E N c A N A A K S I Diacu 10, 11, 12a Rencana Tata Ruang Daerah RDTR Kabupaten RTRW Kota RTR Kawasan Strategis Kabupaten RDTR Kota RTRW Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kota Diselaraskan Rencana tata ruang kab a.1 Rencana tata ruang kab a.2 3939
4040 WACAnA GAMBAR 2. ALUR PENYUSUNAN RENc ANA AKSI PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG Desk Study pendekatan Teknokratik RpJm •	Renstra Analisis LFA, isu permasalahan & alternatif solusi Rencana aksi untuk mewujudkan pemanfaatan ruang Dokumentasi •	profil kawasan •	program dan kegiatan pendekatan politik peraturan •	Direktif mapping Object FgD pusat + daerah (penyepakatan) FgD pusat dan Daerah pendekatan Keterpaduan Forum Teknis •	perencanaan lainya penentuan program/kegiatan Survei Dokumentasi Komitmen pusat Komitmen Daerah pendekatan partisipatif peta Lokasi dan pembiayaan pengesahan Ahp pokmas •	Swasta •	Kebijakan Daerah Laporan pra monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tindak Lanjut Kajian awal & metodologi pelaksanaan kegiatan Analisis perumusan pengembangan kawasan perumusan rencana aksi rencana aksi dalam perencanaan pembangunan dan spasial dapat dilihat dalam Gambar 1. Kawasan Perbatasan di PKSN Paloh- Aruk disusun sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan program kawasan perbatasan PKSN Paloh-Aruk. Berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Paloh-Aruk, tujuan pengembangan PKSN Paloh-Aruk adalah mewujudkan pusat pelayanan utama kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang kegiatan pertahanan dan keamanan yang handal, kegiatan pertanian pangan, tanaman perkebunan, perikanan, industri Rencana Aksi (RDTR) negara Rencana aksi disusun dengan melibatkan peran serta stakeholder pemerintah pusat maupun daerah menggunakan metoda AHP (Analitycal Hierarchy Process) dan LFA (Logical Framework Analysis). pengolahan pariwisata dan yang mandiri dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. disusun dengan melibatkan peran serta stakeholder pemerintah pusat maupun daerah menggunakan metoda AHP (Analitycal Hierarchy (Logical Process) Framework Analysis). Gambar 2 merupakan Alur Penyusunan Pelaksanaan Rencana AHP Pemanfaatan digunakan untuk membuat model permasalahan yang tidak terstruktur dan kompleks yang memerlukan suatu pendapat (judgement), pada tahap ini dapat diketahui tingkat kepentingan stakeholder sehingga hasil dari ini bisa digunakan analisis Rencana aksi dan LFA Aksi Ruang.
GAMBAR 3. SKEMA ISU-ISU PERMASALAHAN DI PKSN PALOH-ARUK perbatasan perbatasan Laut perbatasan Darat Ancaman bencana dan penurunan Kualitas Lingkungan pLbn perbatasan Udara Abrasi Aksesibilitas pertanahan dan Keamanan hutan mangrove rusak peningkatan jalan & jembatan Transportasi permukiman perkotaan Kesejahteraan Lingkungan Kenaikan permukaan laut ke kawasan kegiatan pesisir prasarana permukiman Kependudukan & Ketenagakerjaan potensi pertanian & perkebunan banjir dan longsor Alih fungsi lahan Keterbatasan jaringan telekomunikasi Tenaga kerja informal ke malaysia penguatan lumbung pangan peningkatan nilai tambah produk Sawit hutan lindung Keterbatasan pL (mikro hidro, surya, diesel) Jaringan air bersih belum tersedia Tenaga kerja komuter ke Sambas Ekspansi pasar (ekspor) potensi pariwisata Aksesibilitas pertumbuhan kegiatan dan permukiman pembukaan lahan hp Jaringan persampahan belum tersedia perekonomian bandara Wisata mengganggu ekosistem TWA Jaringan drainase belum tersedia secara hierarkis peningkatan sektor perdagangan Jual beli di perbatasan pelabuhan Amenitas Atraksi pendataan tanah warga Fasilitas Listrik, Komunikasi Regulasi Integrasi Kegiatan wisata bahari & mangrove Resort budaya 4141
4242 WACAnA TABEL 1. TARGET DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RENc ANA AKSI DI PKSN PALOH-ARU Program Prioritas Target Output Pada 2021-2025 Rencana Tindak Lanjut Pasca 2025 1. peningkatan aksesibilitas Temajuk-Tebas Kuala Terhubungnya akses jalan perbatasan serta jalan dari pusat Kota Sambas ke kawasan pKSn paloh-Aruk dengan kualitas yang mantap 1. peningkatan dan pemeliharaan aksesibilitas langsung perbatasan paloh 2. peningkatan kemudahan distribusi hasil perkebunan Terhubungnya akses penyeberangan 3. peningkatan dan pemeliharaan antara Tebas Kuala menuju Temajuk yang terpisah oleh Sungai Sambas aksesibilitas langsung pariwisata Temajuk 2. pengembangan kegiatan di kawasan pLbn Aruk pengembangan market point di perbatasan Aruk sehingga mampu berdampak pada meningkatnya kegiatan transaksi jual beli antar negara di kawasan perbatasan 1. peningkatan interaksi secara sosial dan perdagangan malaysia-Indonesia terlayani, keamanan terjamin; 2. peningaktan potensi perdagangan kawasan (kesejahteraan); 3. peningkatan kualitas manusia (tenaga kerja) di perbatasan 3. pengembangan Desa Temajuk sebagai Kawasan pariwisata Tumbuhnya perekonomian kawasan 1. Lanjutan pengendalian abrasi pantai Camar bulan 1. Lanjutan pengendalian abrasi pantai Camar bulan Konservasi lingkungan yang rusak akibat 2. pengendalian pemanfaatan tanah di perbatasan 2. pengendalian pemanfaatan tanah di perbatasan peningkatan keamanan di kawasan 3. pemeliharaan posramil paloh untuk meningkatkan keamanan 3. pemeliharaan posramil paloh untuk meningkatkan keamanan 4. pengembangan inovasi pariwisata lokal yang terintegrasi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur 4. pengembangan bandara Liku paloh sebagai pendukung pariwisata Temajuk perekonomian Liku paloh menambahkan aksesibilitas meningkatkan perekonomian kawasan perbatasan, sebagai dukungan transportasi wisata dan sebagai dukungan peningkatan keamanan 1. pengembangan dan pemeliharaan utilitas dan aksebilitas dalam penyelenggaraan bandara 2. peningkatan fasilitas navigasi bandara 5. pengembangan DTW Sambas memperkaya objek wisata yang ada di 1. pengembangan dan pemeliharaan Objek Kabupaten Sambas meningkatkan kunjungan ke Sambas secara umum sehingga perputaran perekonomian seperti dari hasil penjualan produk lokal bisa semakin lancar atau bahkan dikirim ke luar daerah dan daya tarik wisata 2. peningkatan akomodasi 3. peningkatan angkutan wisata 4. Lanjutan pembangunan Sarana dan fasilitas wisata 5. Lanjutan pembangunan prasarana wisata peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan mentahnya GAMBAR 5. FOTO KEGIATAN FGD RENc ANA AKSI DI PKSN PALOH-ARUK m FOTO : REDAKSI m sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program aksi prioritas. LFA merupakan untuk instrumen membangun logika dari tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan analisis hirarki aktivitas
GAMBAR 4. PROGRAM UTAMA PENGEMBANGAN PKSN-PALOH ARUK 1. peningkatan 3 aksesibilitas Temajuk- Tebas Kuala 2. pengembangan 4 2 kegiatan di kawasan pLbn Aruk 3. pengembangan Desa Temajuk sebagai kawasan pariwisata 1 5 4. pengembangan bandara Liku paloh sebagai pendukung pariwisata Temajuk- perekonomian Liku paloh-menambahkan aksesibilitas 5. pengembangan DTW Sambas implementasi proyek. Dalam konteks penyusunan rencana aksi ini, kuesioner AHP disampaikan pada stakeholders di PKSN Paloh-Aruk (Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten tingkat Sambas) pemerintah pusat maupun daerah,. Hasilnya dirumuskan dan dikelompokan menjadi tiga aspek yaitu aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan seperti yang dapat dilihat pada skema Gambar 3. baik di Berdasarkan hasil penilaian AHP dari stakeholders PKSN Paloh-Aruk dengan consistency index 0,01 (consistent) didapatkan bahwa sektor yang memiliki urgensi penanganan paling tinggi adalah sektor kesejahteraan sebesar 50,39%, lingkungan 26,13% dan terakhir sektor pertahanan dan keamanan 23,48%. Berdasarkan hasil penilaian stakeholders PKSN AHP dari Paloh-Aruk dengan consistency index 0,01 (consistent) didapatkan bahwa sektor yang memiliki urgensi penanganan paling tinggi kesejahteraan adalah lingkungan sebesar terakhir sektor 26,13% dan pertahanan keamanan dan 23,48%. (Sumber: Analisis, 2019). Hasil analisa terhadap prioritas program pengembangan PKSN Paloh-Aruk didapat lima program peningkatan utama aksesibilitas Temajuk-Tebas Kuala; pengembangan kegiatan di sektor 50,39%, yaitu: kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk; pengembangan Desa Temajuk sebagai kawasan pengembangan pariwisata; Bandara dan mengembangkan Daya Tarik Wisata (DTW) Sambas. Program utama pengembangan PKSN Paloh-Aruk dapat dilihat dalam Gambar 4. Liku Paloh; Target dan Program Prioritas Rencana Aksi Program prioritas, target dan selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2021-2025) serta rencana tindak lanjut pasca tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 1. Dengan ini tersusunnya rencana aksi diharapkan terjadinya percepatan pembangunan di PKSN-Paloh Aruk, pengembangan potensi daerah melalui kolaborasi antara pusat dan daerah, dan terbentuknya komitmen bersama bagi perwujudan pemanfaatan ruang di PKSN Paloh-Aruk. l rencana tindak 4343
4444 LIPUTAn KeGIATAn SInKROnISASI pROgRAm pEmAnFAATAn RUAng OpTImALKAn KESESUAIAn pEmbAngUnAn DEngAn TATA RUAng SeSUAI dengan Peraturan 15 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pemerintah, Rencana Kerja kesesuaian bahwasannya ruang dengan merupakan salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta sebagai bagian dari mendukung Agenda Pembangunan Nasional. amanat Pemerintah No. Tahun 2010 rencana tata m reDAkSI m tersebut, Direktorat Pemanfaatan Jenderal Ruang, Direktorat Tata Ruang, Kementerian ATR/ BPN pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan Dokumen Penyusunan Program Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang sebagai masukan penyusunan RPJMN dan RKP yang berupa Dokumen tahunan Sinkronisasi (PRIMA BARATA) dan Dokumen Tahunan (PRITA BARATA). lima Sinkronisasi pemanfaatan program ruang menjadi hal yang sangat penting dalam keterpaduan menciptakan antarsektor program pelaksanaan dalam rangka Berkaitan dengan hal ArIA InDrA PurnAMA diRektuR pemanfaatan RuanG m FOTO : REDAKSI m
m FOTO : RISET m GAMBAR 1. ROADSHOW PENJARINGAN DATA DAN INFORMASI K/L 1 RABU, 1 JULI •	bappenas 2 SELASA, 7 JULI •	Kementerian KKp •	Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3 JUMAT, 10 JULI •	Ditjen Cipta Karya, Kementerian pUpR •	bpIW, Kementerian pUpR 4 SENIN, 13 JULI •	Ditjen SDA, Kementerian pUpR •	Ditjen bina marga, Kementerian pUpR 5 JUMAT, 17 JULI •	Ditjen perkeretaapian, Kementerian perhubungan Ditjen perhubungan Darat, Kementerian perhubungan 10 SENIN, 3 AgUSTUS •	Kementerian perindustrian 9 KAMIS, 30 JULI •	bnpb 8 SENIN, 27 JULI •	Kementerian Komunikasi dan Informatika 7 KAMIS, 23 JULI •	Ditjen perhubungan Laut, Kementerian perhubungan 6 SENIN, 20 JULI •	Kementerian ESDm Ditjen perhubungan Udara, Kementerian perhubungan 11 KAMIS, 6 AgUSTUS •	Kementerian pertanian •	Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12 SENIN, 10 AgUSTUS bnpp n SUmbER : REDAKSI n 13 KAMIS, 13 AgUSTUS •	Kementerian pertahanan 14 SELASA, 18 AgUSTUS •	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan 4545
4646 LIPUTAn KeGIATAn Pendekatan pembangunan. spasial/keruangan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang dapat memberikan kepastian pada setiap program yang akan dilaksanakan. mendukung Untuk sinkronisasi terwujudnya program perlu dilakukan inventarisasi kesamaan pandangan agar program yang telah tercantum dalam rencana tata ruang dapat sejalan dan selaras dengan program-program lainnya, Kementerian/Lembaga sehingga diselenggarakanlah Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Data dan Informasi dalam Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022 dengan mengundang stakeholders terkait. tersebut rangka Untuk mendukung terwujudnya sinkronisasi program tersebut perlu dilakukan inventarisasi kesamaan pandangan agar program yang telah tercantum dalam rencana tata ruang dapat sejalan dan selaras dengan program-program Kementerian/ Lembaga lainnya, sehingga diselenggarakanlah Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Data dan Informasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022 dengan mengundang stakeholders terkait. hal tersebut, Direktur Pemanfaatan Indra Purnama Ruang, Aria menyampaikan bahwa terdapat temuan kasus ketidaksinkronan pelaksanaan program antarkementerian/lembaga. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan r e k o m e n d a s i k e s e s u a i a n pemanfaatan ruang. Disampaikan pula oleh Kementerian P e r t a h a n a n Republik Indonesia wilayah dimana p e r t a h a n a n banyak yang belum tersinkronkan dengan RTR. Hal ini karena pertahanan wilayah disiapkan untuk masa damai dan dalam keadaan sehingga perang dibutuhkan ruang untuk wilayah p e r t a h a n a n Berkaitan dengan pulau- yang desentralisasi pulau logistik dan penguatan depo pertahanan selat-selat di strategis. Dalam hal ini, rencana wilayah pertahanan masih dalam proses penyempurnaan dan membutuhkan pelaksanaan serta bertumpu besar, di sinkronisasi koordinasi diantara pemangku kepentingan dan penataan ruang. Selain itu, beberapa stakeholder juga menyampaikan gambaran konsep rencana strategis dan program kerja masing-masing sektor, antara lain Kementerian ESDM menjelaskan tentang di PSN m ILUSTRASI : RISET m
sektor ESDM yang terdiri dari program kelistrikan 35.000 MW, program pembangunan kilang minyak, proyek pembangunan hulu migas, proyek infrastruktur energi asal sampah di kota besar dan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yaitu konstruksi tangki penyimpanan BBM dan LPG. Sedangkan Kementerian Komunikasi Informatika membahas dan informasi dan tentang data, infrastruktur rencana strategis komunikasi dan informasi ke depan. Kemudian Kementerian Perindustrian membahas Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 mengenai pengembangan KI Nasional berdasarkan dikelompokkan pendekatan wilayah. Hingga bulan GAMBAR 2. BEBERAPA NARASUMBER DARI K/L kementeRian esdm kementeRian komunikasi dan infoRmatika n SUmbER : REDAKSI n Juli-Agustus penyusunan Tahun sinkronisasi program pemanfaatan ruang memasuki tahap penjaringan data dan informasi Kementerian/Lembaga untuk merumuskan (K/L) berbasis prioritas rencana sebagai masukan penyusunan RKP- 2022. Dalam hal ini, Direktorat Pemanfaatan Ruang, Ditjen Tata Ruang telah melakukan kegiatan penjaringan data dan informasi dengan menghadirkan K/L antara lain Kementerian PUPR, Kementerian KOMINFO, Pertanian, Kementerian Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kementerian BNPP, BNPB, Perekonomian, Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK, Kementerian Kementerian Pariwisata, KP, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Roadshow 2020, tahunan tata ruang kementeRian peRindustRian Penjaringan Data dan Informasi K/L bisa dilihat pada Gambar 1. kegiatan Adapun program sinkronisasi pemanfaatan dapat dikelompokkan dalam empat fase diantaranya adalah fase sosialisasi Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan yang disusun tahun sebelumnya (T-1) sebagai rekomendasi penyusunan RKP tahun selanjutnya (T+1), implementasi Dokumen fase Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang T-1, fase penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang disusun pada tahun anggaran berjalan (T) sebagai rekomendasi penyusunan RKP T+2, serta fase lokakarya penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program sebagai Pemanfaatan Ruang siklus ruang Ruang hasil kementeRian peR tahanan rekomendasi penyusunan RKP T+2. FGD penjaringan data dan informasi ini diharapkan Kementerian/ Lembaga dapat terus berperan aktif perihal pengumpulan data dan informasi (pra-doktek), dan terhadap output akomodatif kegiatan ini khususnya pada saat pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Rencana (Musrenbang) dan/atau penyusunan RKP/Renja (pasca- doktek). Selain itu, diharapkan juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi kepada K/L untuk dapat mengoptimalkan kesesuaian pembangunan dengan Rencana Tata Ruang melalui penggunaan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. l Dengan adanya 4747
BULETIN PENATAAN RUANG Edisi 4 | JULi - AGUsTUs 2020 InFO & DATA 4848
4949
BULETIN PENATAAN RUANG Edisi 4 | JULi - AGUsTUs 2020 InFO DATA 5050
5151
BULETIN PENATAAN RUANG Edisi 4 | JULi - AGUsTUs 2020 InFO DATA 5252
5353
5454 POTReT RUAnG PenGIbARAn SAnG SAKA meRAH PUTIH GununG Bucu nGlanGGeran GununG Kidul JoGJa BY MUhaMMaD hiDaYaT (@GANDUNG_MH) Begitu gagah perkasa Pengibaran Sang Merah Putih yang tak biasa. l KOnvOI DeLmAn JaKarta Barat BY SUDiS koMiNFo JakaRTa BaRaT (@KoMINFoTIKJAKBAR) Sejumlah delman dengan dekorasi bunga melakukan konvoi keliling halaman Kantor Walikota Jakbar, Minggu (23/8) dalam rangka HUT RI ke-75. Semua delman didekor dengan ciri khas kebudayaan Indonesia. l
SIAPA yAnG KAnGen JADI AnAK SD LAGI? BanyuwanGi BY kWoDokiJo (@KWoDoKIJo) Terlihat dua anak SD sedang berjalan riang. Terpancar kebahagiaannya yang tulus selepas pulang sekolah. l SvARGAbUmI BoroBudur, MaGelanG BY aWaN (@AWANEKo20) Kabupaten Magelang kini punya tempat wisata baru yang hits. Diberi nama Svargabumi, tempat wisata ini tidak jauh dari Candi Borobudur. Svargabumi memiliki spot Instagramable. Lokasinya berada di tengah hamparan persawahan dengan spot selfie menarik, serta pemandangan Candi Borobudur dan Bukit Menoreh. Saat kali pertama masuk Svargabumi, pengunjung akan disambut hamparan persawahan yang hijau sudah menyambut wisatawan. l 5555
5656 POJOK RUAnG PEMANTAUAN DAN EvALUASI IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG (RTR) STUDI KASUS RTR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI m SubDIt PeMAnFAAtAn kAwASAn StrAtegIS nASIonAl wIlAYAh I, DIrektorAt PeMAnFAAtAn ruAng, keMenterIAn Atr/bPn m PemAnTAUAn dan evaluasi Implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian implementasi program yang ada di dalam RTR. berfokus Pemantauan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan dan dilakukan dengan cara menggali data berdasarkan indikator tertentu untuk mengetahui kesesuaian implementasi program dengan perencanaan telah disepakati, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian dari program/ kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan dan Implementasi RTR Evaluasi rutin merupakan sekurang-kurangnya yang dilakukan tahun sekali lima rangkaian persiapan sebagai dalam peninjauan rangka U n d a n g - kembali RTR. undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 55 ayat 2 mengamanatkan perlu dilakukan pengawasan tercapainya untuk menjamin penyelenggaraan tujuan Kegiatan penataan pengawasan terdiri pemantauan, dari evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai lebih yang Pemantauan kegiatan ruang. tersebut tindakan dengan kewenangannya. Tindakan pemantauan, evaluasi, dan terhadap penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. pelaporan Peraturan Pemerintah (PP) tentang No.15 Tahun Penataan Penyelenggaraan Ruang juga mengamanatkan pentingnya kegiatan evaluasi bentuk sebagai pengawasan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menganalisis penyebab terjadinya permasalahan penataan ruang, memperkirakan besaran dampak akibat permasalahan yang terjadi, menganalisis yang diperlukan, dan merumuskan lanjut yang langkah feedback diperlukan. Sebagai suatu peraturan perundangan, peninjauan perlu kembali peraturan tersebut untuk perundangan melihat tingkat efektivitas dan Peninjauan implementasinya. Kembali terhadap RTR dilakukan secara rutin lima tahun sekali dan dapat dilakukan di luar dari waktu rutin apabila dalam kondisi strategis lingkungan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan amanat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) dan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah 2010 salah satu tindakan tindak dilakukan terhadap (PK) Penataan Ruang (PP PPR) maka sangat perlu dilakukan kegiatan Pemantauan Evaluasi Pulau/ Implementasi Kepulauan dan RTR KSN yang mana hasilnya akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan proses Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang (PK RTR) Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) terkait. Kegiatan Pemantauan dan Implementasi RTR KSN telah dilakukan pada beberapa RTR KSN, meliputi RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, dan RTR Taman Nasional Gunung Merapi. Pada artikel ini mengambil studi kasus RTR Taman Nasional dimana Gunung Merapi diarahkan pengembangannya menjamin dalam rangka kelestarian dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis mitigasi lingkungan. dan RTR Evaluasi lingkungan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemantauan (PE) Pemanfaatan Ruang ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Badan
GAMBAR 1. BAGAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EvALUASI PEMANFAATAN RUANG m ILUSTRASI : REDAKSI m pemantauan dan Evaluasi pemanfaatan Ruang Struktur Ruang Saling berkaitan pola Ruang Terdiri dari pemantauan pemanfaatan Ruang Evaluasi pemanfaatan Ruang pelaporan Melalui Melalui Melalui 1. pengumpulan data primer dan sekunder 1. penilaian kesesuaian program 2. penilaian kesesuaian lokasi 1. hasil evaluasi 2. Rekomendasi 2. matriks persandingan program GAMBAR 2. PETA RENc ANA STRUKTUR RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI pengembangan Terminal Tipe b pengembangan Jalan bebas hambatan Tempat Evakuasi Sementara pengembangan Jalan Kolektor Tempat evakuasi akhir Kabupaten magelang pengembangan Jaringan Energi SUTET pengembangan Jaringan Energi SUTT pengembangan Jalan Arteri Tempat evakuasi akhir Kabupaten Sleman Tempat evakuasi akhir Kabupaten Klaten KONSEP PENATAAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI: 1. melindungi kawasan gunung merapi sebagai potensi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal; 2. menjaga harmonisasi kehidupan antarmasyarakat, serta masyarakat dengan lingkungan; 3. mempertimbangkan Kawasan gunung merapi sebagai daerah rawan bencana; 4. membebaskan area terdampak langsung dalam KRb dari permukiman; 5. mempertimbangkan kontinuitas dan peningkatan produktivitas kegiatan sosial-ekonomi masyarakat; 6. menerapkan konsep "living in harmony with disaster" diterapkan pada kawasan yang relatif cukup aman bagi keselamatan masyarakat. dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Pelaksanaan PE pemanfaatan terdiri atas: kegiatan ruang pemanfaatan pemantauan ruang, evaluasi kegiatan pemanfaatan ruang, dan kegiatan pelaporan. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi masukan terhadap peningkatan kualitas kinerja pemanfaatan sinkronisasi ruang; program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan Pembangunan; antarpelaku pembinaan penataan ruang dan peninjauan kembali RTR; dan penegakan hukum dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2017 Badan tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dapat dipakai sebagai pedoman untuk melakukan pemantauan dan implementasi rencana tata ruang baik pada level pusat maupun level daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR KSN, RTR Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. evaluasi upaya 5757
5858 POJOK RUAnG GAMBAR 3. DIAGRAM PRESENTASE REKAPITULASI KESESUAIAN PEMANFAATAN PER-KOMPONEN STRUKTUR RUANG RTR KSN TAMAN NASIONAL GUNGUNG MERAPI TAHUN 2015-2019 69% 31% Jaringan peringatan Dini bencana Jaringan pemantauan bencana Waduk Sabo Irigasi Embung Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Terminal penumpang Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalur Evakuasi Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Tempat Evakuasi Sementara (TES) 25% 56% 78% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 75% 44% 22% 25% 8% 44% 56% n Kesesuaian pemanfaatan ruang n belum terlaksana n Lokasi pembangunan sektoral yang sesuai dengan lokasi RTR I n Lokasi yang belum terlaksana Manfaat Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sebagai bahan masukan dalam proses PK RTR yang lima dilakukan secara rutin tahun sekali semenjak RTR tersebut didefinitifkan. Selain itu, juga menjadi bahan masukan bagi sinkronisasi program pemanfaatan ruang serta sebagai bahan masukan bagi kegiatan PE pengendalian pemanfaatan ruang. proses Hasil Pemantauan dan Evaluasi Studi Kasus RTR Taman Nasional Gunung Merapi •	Gambaran Umum Wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) telah Merapi ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2014 dengan sudut kepentingan Lingkungan hidup. Tujuan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi adalah Mewujudkan tata Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Taman Nasional yang Gunung Merapi ruang berbasis mitigasi bencana. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Struktur Ruang Komponen utama struktur ruang RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi meliputi sistem evakuasi bencana, sistem jaringan sistem transportasi, jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana. Berikut adalah hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan didapatkan persentase pemanfaatan ruang untuk masing-masing komponen utama struktur ruang. Hasil kesesuaian pemanfaatan struktur ruang menunjukan 31% program belum terlaksana yang mana bisa disebabkan karena perubahan lokasi pada saat implementasi lapangan sebagai program di internal dampak dari terkait, perubahan prioritas pelaksanaan program dari kementerian yang berdampak perubahan pada waktu pelaksanaan program, dsb. adanya kebijakan kementerian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pola Ruang Pemantauan dan evaluasi komponen utama pola ruang RTR KSN Taman Nasional Gunung dengan dilakukan Merapi pendekatan spasial menggunakan analisis GIS. Analisis GIS dilakukan dengan melakukan overlay terhadap tutupan lahan tahun lahan tahun 2018 dan pola ruang RTR untuk mendapatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kriteria yang digunakan untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang adalah dengan membandingkan kondisi eksisting dengan arahan Tujuan peraturan pemantauan pola ini adalah untuk melihat seberapa besar kesesuaian pola ruang yang tercantum di dalam RTR Taman Nasional Gunung Merapi dengan kondisi di lapangan. 2015, tutupan zonasi. ruang K e t i d a k s e s u a i a n pemanfaatan pola ruang pada RTR Taman Nasional Gunung Merapi disebabkan karena adanya aktivitas penambangan pasir pada kawasan lindung (Zona L2, Zona L3, dan Zona L4), munculnya baru kawasan pada kawasan lindung, serta munculnya kawasan pariwisata pada kawasan lindung (Zona L2). Pemantauan dan evaluasi RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi ini hanya dilakukan pada waktu lima tahun (2015-2019) dari pelaksanaan permukiman
GAMBAR 4. DIAGRAM PRESENTASE REKAPITULASI KESESUAIAN PEMANFAATAN POLA RUANG KSN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI 99% 1% n Sesuai I n Tidak sesuai Luas sesuai sebesar 80.154,94 Ha, dari total luas Rencana pola Ruang RTR sebesar 81.126,67 ha Zona b5 Zona b4 Zona b3 Zona b2 Zona b1 Zona L4 Zona L3 Zona L2 Zona L1 100% 100% 100% 100% 100% 97% 98% 84% 95% n Sesuai I n Tidak Sesuai 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 16% 5% rentang waktu 20 tahun masa perencanaan, sehingga masih terdapat cukup waktu untuk arahan mengimplementasikan pemanfaatan ruang RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi dalam mencapai tata ruang yang berkualitas secara optimal (100%). Pemanfaatan ruang untuk tahun pelaksanaan 2015- 2019 adalah 69% atau kurang berkualitas. Hal ini dikarenakan baru 53 program dari 74 program yang sudah diimplementasikan. Sedangkan Pemanfaatan Pola Ruang untuk tahun pelaksanaan atau 2015-2019 berkualitas. Hal ini dikarenakan pemanfaatan pola ruang yang sesuai seluas 80.152 Ha dari total luasan 81.124 Ha. struktur adalah 99% Rekomendasi Rekomendasi secara Keterangan: zona L1 : zona L2 : zona L3 : zona L4 : permukiman zona B1 : zona B2 : zona B3 : zona B4 : zona B5 : Taman nasional yang berada pada Kawasan Rawan bencana Alam geologi Kawasan Rawan bencana Alam geologi yang terdampak langsung Kawasan Rawan bencana Alam geologi yang berada pada sempadan sungai Kawasan Rawan bencana Alam geologi yang terdapat kantung (enclave) Kawasan permukiman perkotaan Kawasan permukiman perdesaan Kawasan budi Daya holtikultura dan perkebunan Kawasan budi Daya Tanaman pangan Kawasan hutan Rakyat umum dilakukan dengan menindaklanjuti hasil pemantauan evaluasi pemanfaatan ruang RTR KSN Gunung Nasional Taman cara Merapi yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan pada lokasi program yang belum bersinggungan dengan program/ kegiatan dari Kementerian/ Lembaga, hal tersebut dilakukan tidak hanya sebagai peningkatan kualitas semata tetapi juga lebih kepada mengimplementasikan penataan ruang secara tetap sesuai dengan arahan penataan dapat dan ruang yang ditetapkan. Selain itu rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dapat dilakukan secara maupun internal untuk eksternal, internal yaitu masukan terhadap peninjauan RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi dan pemanfaatan pengendalian ruang di KSN Taman Nasional Gunung Merapi, serta secara yaitu untuk K/L eksternal sebagai pelaksana instansi terhadap indikasi program RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi. l adapun GAMBAR 5. HASIL PEMANTAUAN DAN EvALUASI POLA RUANG (KAWASAN LINDUNG) GAMBAR 6. HASIL PEMANTAUAN DAN EvALUASI POLA RUANG (KAWASAN BUDIDAYA) Luas sesuai 24.194,58 ha, dari total luas Rencana pola Ruang Zona Lindung sebesar 25.166,31 ha Luas sesuai 55.960,36 ha, dari total luas Rencana pola Ruang Zona budidaya sebesar 55.960,36 ha 5959
6060 JURnAL TARU m IMAS koMArIAh 1 m EvALUASI PASOKAN (SUPPLY) DAN KEBUTUHAN (DEMAND) AIR DI WILAYAH SUNGAI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER D AYA AIR BERKELANJUTAN AIR merupakan kebutuhan semua vital organisme di ini. Selama berabad- planet abad, orang telah meneliti dari mana air berasal dan bagi hidup perginya. Hidrologi kemana pemahaman memberikan tentang distribusi, pergerakan, dan kualitas air di atas dan di bawah permukaan bumi. Prinsip dan konsep proses hidrologi memfasilitasi pemahaman dan desain sistem pengelolaan air. Padahal, yang baik tentang proses hidrologi penting evaluasi untuk sumber daya air sesuai dengan pemahaman GAMBAR 1. SIKLUS HIDROLOGI (THE UNITED STATE GEOLOGIcAL SURvEY (USGS) AND THE NEvADA DIvISION OF WATER RESOURcES) condensation Surface Runoff Precipitation Transpiration Evaporation Lake Ocean Percolation Water Table Streamflow Groundwater Flow 1. Jafung penata Ruang madya, Direktorat pemanfaatan Ruang, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/bpn
pengelolaan konservasi dan baik dalam skala global maupun (Lizewski R., 2007). regional hidrologi merupakan Siklus hasil fenomena hubungan meteorologi, biologi, kimiawi dan geologi yang membuat air terus bergerak. Proses tersebut terdiri dari penguapan, kondensasi, presipitasi, intersepsi, transpirasi, infiltrasi, penyimpanan, limpasan dan aliran air tanah. Beberapa dari proses ini dapat dilihat pada Gambar 1. pengelolaan sumber daya air saat ini dan masa depan sangat bervariasi karena pertumbuhan penduduk, lahan, perubahan penggunaan pembangunan sosio-ekonomi yang intensif, dan iklim yang memanas (Alcamo et al., 2003). Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi isu yang sangat penting karena kurangnya kualitas sumber daya air yang baik akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tekanan aktivitas manusia. Tantangan ini mempengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan sumber daya air. Evaluasi kapasitas pasokan air dan kebutuhan air di suatu wilayah sungai dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan dan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Evaluasi kapasitas permintaan pasokan air bertujuan untuk mengetahui keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air di suatu wilayah sungai, dalam periode tertentu, dengan menggunakan Metode IWSD (Index of Water Supply-Demand Balance) (Song X, et.al, 2011). Hal Wilayah Sungai Metodologi yang digunakan untuk evaluasi pasokan (supply) (demand) dan air meliputi: 1) Perhitungan pasokan (supply); 2) Perhitungan kebutuhan 3) Evaluasi antara pasokan (supply) (demand) air dan kebutuhan dengan rumus IWSD; dan 4) supply Rekomendasi. Modul didasarkan pada ketersediaan air dalam suatu wilayah sungai dan modul demand didasarkan pada kebutuhan air. Struktur metode ditunjukkan pada Gambar 2. kebutuhan (demand) air; pasokan (supply) air berdasarkan pada keseimbangan air dalam suatu wilayah sungai seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3. Perhitungan Rumus yang digunakan untuk menghitung keseimbangan air dalam suatu wilayah sungai yaitu: Model yang digunakan untuk menghitung pasokan (supply) air yaitu model NRECA (National Cooperative Rural Association) FJ.Mock. Model NRECA merupakan penyederhanaan dari Standard Watershed Model Iv (SWM) yang dikembangkan oleh Norman H. Crawford (USA) pada tahun 1985. Meskipun model ini dikembangkan di USA yang merupakan negara subtropis sedangkan Indonesia beriklim tropis namun model ini masih sesuai untuk digunakan di Indonesia karena memiliki lima parameter yaitu: 1. NOM atau Nominal: indeks kapasitas penyimpanan kelembaban tanah di DAS, dengan nilai NOM = 100 + C × curah hujan tahunan rata- rata, di mana C sekitar 0,2 di DAS dengan curah hujan sepanjang tahun dan 0,25 di DAS dengan curah hujan musiman; Electric dan Y = v + P + Qin + R + Gin - ET - S Dimana V = volume; p= presipitasi; Qin = surface inflow; gin = groundwater inflow; ET = evapotranspiration; R = run off; S = rembesan (seepage) 2. GWF: laju dari pembuangan penyimpanan air tanah ke indeks GAMBAR 2. METODE PENELITIAN Model Pasokan Data Collection Model Kebutuhan Analisis curah hujan dan evapotranspirasi regional Domestik Industri pertanian F.J mock nRECA Lingkungan Kalibrasi Analisis Kebutuhan pilihan Metode Evaluasi Pasokan (Supply) dan Kebutuhan (Demand) Air dalam Suatu Evaluasi Rekomendasi 6161
6262 JURnAL TARU GAMBAR 3. ANGGARAN PENGELOLAAN AIR PADA DAS GAMBAR 4. SKEMA PERHITUNGAN MODEL NREcA (cRAWFORD NH, 1981) R P ET PREP, PET AET EXcESS MOISTURE DIREcT FLOW Y MOISTURE STORAGE Qin REcHARGE TO GROUNDWATER v S GROUNDWATER STORAGE GROUNDWATER FLOW Gin TOTAL DIScHARGE sungai, dengan nilai berkisar antara 0,2-0,9; 3. PSUB: pecahan limpasan yang keluar dari DAS sebagai aliran dasar atau aliran air tanah, dengan nilai berkisar antara 0,3-0,8; 4. SMSSTOR: penyimpanan kelembaban awal, dengan nilai mulai dari 500-760; dan 5. GWSTOR: penyimpanan air tanah awal, dengan nilai mulai dari 200-330. Cara perhitungan dilihat dalam Gambar 4. dapat Kebutuhan air rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang diproyeksikan menurut metode Geometrik: (supply) Evaluasi (demand) air dan kebutuhan dalam sungai suatu wilayah menggunakan water indeks IWSD dengan rumus sebagai berikut: pasokan pn = po (1 + r) n pn : adalah populasi yang diproyeksikan di masa depan, po : adalah populasi awal, r: adalah laju pertumbuhan populasi tahunan, dan n: adalah waktu atau periode. IWSD = 1- (water demand/water supply) TABEL 1. STANDAR KEBUTUHAN AIR No Pengguna air Standar Model FJ. Mock dihitung menggunakan data curah hujan harian, evapotranspirasi, dan karakteristik hidrologi DAS. Cara perhitungannya dapat dilihat dalam skema yang terdapat dalam Gambar 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Domestik Industri besar Industri kecil pekerja Industri pertanian Lingkungan 160 L/orang/hari 65000 L/hari/unit 1000 L/hari/unit 60 L/orang/hari 1.2 L/ha/detik 300 L/orang/hari Modul kebutuhan (demand) air terdiri dari kebutuhan air industri, pertanian, domestik, dan (Komariah, 2006). lingkungan GAMBAR 5. SKEMA PERHITUNGAN MODEL FJ.MOcK Evapotranspiration Actual (Ea) Rainfall (P) Storm water Runoff (SRO) SRO = 0, if P ≥ 200 SRO = 200, if P < 200 Rumus perhitungan kebutuhan air adalah sebagai berikut: Kebutuhan air = pengguna air x standar Standar tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Water Surplus (Ws) Ws = P-Ea, if P-Ea ≥ 0 Ws = 0, if P-Ea < 0 Ws = P-Ea Infiltration (I) I = W.if Groundwater Storage (GS) GS = 0,5 (1 + K) I + K. GS1 Direct Runoff (DRO) DRO = Ws-I Base Flow (BF) BF = I - (GS-GS1) Total Runoff (TRO) TRO = BF+DR+SRO Discharge calculations (m3/s)
GAMBAR 6. LOKASI STUDI (BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI, 2013 DAN HASIL PENGOLAHAN) TABEL 2. KETERSEDIAAN AIR (M 3/DETIK) Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2008 2009 2010 2011 2012 Rata-rata 19.76 29.18 21.00 17.50 20.41 21.57 34.85 32.11 30.51 11.22 29.20 27.58 31.41 29.39 25.40 9.43 16.76 22.48 26.08 24.93 9.88 13.87 19.84 18.92 15.05 25.04 20.04 18.91 18.25 19.46 9.42 16.21 17.88 10.04 9.38 12.58 6.04 8.58 13.19 5.92 5.35 7.82 6.92 5.80 18.71 3.66 3.91 7.80 8.57 4.37 25.62 2.76 3.68 9.00 8.84 11.27 20.92 9.30 11.29 12.32 28.12 11.87 22.84 16.34 26.38 21.11 17.38 10.15 16.87 20.06 27.50 18.39 Hasil perhitungan nilai IWSD akan menjadi rujukan untuk rekomendasi keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Nilai > 0, artinya sungai dapat mensuplai air bagi kegiatan kebutuhan perekonomian, lingkungan dan masyarakat sedangkan nilai < 0, volume air yang dapat digunakan tidak mencukupi untuk mendukung perekonomian, masyarakat, dan lingkungan (Song X et. al, 2010). Contoh Hasil Evaluasi pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) air dalam suatu wilayah sungai Evaluasi pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) pada DAS Ciliwung bagian hulu hingga tengah (batas sub DAS Sugutamu) catchment area dengan seluas 264,4 km2, bisa dilihat pada Gambar 6. Ketersediaan air dihitung menggunakan model hidrologi NRECA dengan hasil seperti pada Tabel 2. Kebutuhan air dihitung berdasarkan dua skenario yaitu BAU (business as usual) dan skenario satu asumsi luas terjadi pertumbuhan penduduk 5%. Evaluasi skenario dua asumsi terjadi kekurangan pasok air sebesar 5% akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim global. Besarnya prediksi kebutuhan untuk masing-masing air skenario dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. Berdasarkan rumus IWSD, (supply) dan evaluasi pasokan kebutuhan (demand) air untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan hasil analisis 6363
6464 JURnAL TARU TABEL 3. PREDIKSI KEBUTUHAN AIR BERDASARKAN BAU Water Demand (106 m3/year) No. Water Use 2014 2024 2034 2064 1. 2. 3. 4. Domestic Industrial Agriculture Environmental Total 221.34 32.25 45.37 415.01 713.97 307.71 44.80 63.02 576.42 991.66 426.99 62.22 87.53 800.61 1,377.36 1,144.13 166.73 234.55 2,145.24 3,690.64 TABEL 4. PREDIKSI KEBUTUHAN AIR BERDASARKAN SKENARIO 1 Water Demand (106 m3/year) No. Water Use 2014 2024 2034 2064 1. 2. 3. 4. Domestic Industrial Agriculture Environmental Total 221.34 32.25 45.37 415.01 713.97 360.53 52.54 73.91 676.00 1,162.98 587.27 85.58 120.39 1,101.13 1,894.37 2,538.15 369.87 520.32 4,759.03 8,187.3 IWSD pada tahun 2014 hingga 2064 dengan skenario BAU dan skenario dua dapat disimpulkan bahwa sungai dapat mensuplai kebutuhan air dan mendukung masyarakat, perekonomian, dan Sementara pada skenario satu dan skenario campuran, nilai lebih kecil dari nol pada tahun 20064 sehingga pemanfaatan sumber daya air tahun perencanaan 2064 perlu memperhatikan aspek lain seperti daur ulang air, efisiensi penggunaan air, dan pencarian sumber air baru. lingkungan. IWSD Rekomendasi Kebijakan pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) air dalam suatu wilayah sungai (supply) (demand) air dan kebutuhan digunakan sebagai salah satu cara untuk analisa kemampuan sungai memenuhi kebutuhan para penggunannya. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui apakah sungai dapat tidak dapat mensuplai atau mensuplai semua kebutuhan air bagi kegiatan perekonomian, Evaluasi pasokan untuk TABEL 5. NILAI IWSD HASIL PERHITUNGAN Year BAU Scenario 1 Scenario 2 Mix scenario 2014 2024 2034 2064 0.89 0.84 0.78 0.41 0.89 0.81 0.70 -0.30 0.88 0.83 0.77 0.38 0.88 0.80 0.68 -0.37 m ILUSTRASI : RISET m lingkungan. masyarakat dan Perlu beberapa upaya yang ditinjau dari sisi pasokan (supply) dan kebutuhan (demand). Dari sisi pasokan (supply), perlu dilakukan upaya pengelolaan air sungai melalui latihan pendidikan metode sebagai peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan air sejak tahap awal kehidupan interaktif mereka, hukum penegakan yang ketat, dan pembangunan (Yonik infrastruktur dilakukan sungai et.al, 2017). Beberapa contoh yang dilakukan di Negara Jepang yaitu didirikannya museum air dan pusat pembelajaran bagi terutama anak- masyarakat untuk memahami anak dan sungai pentingnya lingkungan sehat, yang pelibatan masyarakat dalam seperti sungai festival lomba dayung, berenang dan kompetisi lainnya yang sungai, berhubungan dengan pengembangan eko-wisata dan eco-park di sekitar sungai yang sejalan dengan penguatan struktur perekonomian wilayah dan masyarakatnya. Dari sisi (demand), perlunya kebutuhan upaya penghematan penggunaan air dan pemanfaatan kembali air sudah digunakan. Penggunaan teknologi recycling air seperti dalam proses industri, penghematan air untuk pertanian dan efisiensi pemakaian air domestik atau rumah tangga. l yang sanitasi
JURnAL TARU m Ir. g. n. PurnAMA jAYA, Mt1 m m MIrlAnSYAh, St 2 m EvALUASI KARAKTERISTIK LALU LINTAS DAN TINGKAT PELAYANAN JALAN DI KAWASAN SIMPANG KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR Latar Belakang dan Tujuan Studi Pertumbuhan kendaraan di Kecamatan Parung saat ini cukup pertambahan tinggi, namun jalannya rendah. Jika dilihat dari kondisi arus lalu lintasnya, ruas jalan simpang Parung merupakan salah satu ruas jalan yang memiliki transportasi permasalahan yang cukup komplek, seperti kondisi jalanan padat, terjadinya perlambatan pergerakan kendaraan, kenyamanan berlalu- lintas berkurang, serta terjadinya kemacetan hampir disepanjang ruas jalan. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya peningkatan jumlah pergerakan kendaraan di Tangerang, Ciputat, Ciseeng dan Kota Bogor, dengan perbaikan jaringan jalan. Berdasarkan permasalahan dilakukan tersebut, maka tujuan penelitian faktor-faktor identifikasi lalu penyebab permasalahan jalan di kawasan lintas ruas Persimpangan Kecamatan Parung; identifikasi karakteristik pergerakan lalu lintas pada ruas jalan di Kecamatan Parung; dan kajian tingkat pelayanan jalan peningkatan jumlah pergerakan kendaraan berdasarkan data hasil survei dengan terhadap karakteristik pergerakan arus lalu lintas kendaraan yang melalui ruas jalan di kawasan simpang Parung. Karakteristik Wilayah Studi Penggunaan Lahan Kecamatan Parung di Kecamatan Parung saat ini terdiri atas lahan perdagangan dan jasa, permukiman, perumahan, kebun industri, perkebunan, campuran, situ, sawah, tegalan dan tidak teridentifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS yaitu Kecamatan Parung Dalam Angka Tahun 2009, penggunahan lahan dominan di Kecamatan Parung adalah kebun campuran, yaitu 970,21 hektar, selanjutnya sawah yaitu sekitar 669,55 hektar dan Permukiman menempati urutan ketiga sebagai penggunaan lahan terluas, yaitu sekitar 544,17 hektar. Penggunaan lahan lain-lain yang Jumlah Kendaraan di Kecamatan Parung pada tahun 2017 mencapai sekitar 10.245 unit kendaraan. Jenis kendaraan yang paling banyak adalah sepeda motor. kepemilikan sepeda motor di Kecamatan Jumlah kendaraan Jumlah Parung mencapai sekitar 4.992 unit. Selain sepeda motor, di Kecamatan Parung juga banyak terdapat kendaraan jenis sepeda yaitu sekitar 4.717 unit, 398 kendaraan angkutan, 135 unit kendaraan pribadi dan 3 unit truk. Kondisi Jaringan Jalan jalan di Kecamatan Parung pada umumnya baik, akan tetapi masih ada beberapa ruas jalan yang harus dilakukan peningkatan perkerasan kondisi permukaan jalannya. Berdasarkan data yang didapat dari Kecamatan Parung dalam angka tahun 2017 yang bersumber dari BPS, panjang jalan yang sudah memiliki perkerasan menggunakan aspal sekitar 33 km, perkerasan menggunakan bahan kerikil sekitar 15 km dan yang masih berupa jalan tanah sekitar 17 km. Sedangkan lebar jalan Raya Parung (kawasan simpang Parung) berkisar antara 5 - 6 m. Dengan perkerasan menggunakan aspal, namun ada juga yang sudah berupa jalan beton, terutama ruas jalan yang ke arah Bogor dan pasar Parung. Kondisi jaringan Tinjauan Karakteristik Jaringan Jalan Status, Fungsi dan Kondisi 1. Dosen di progam Studi pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas pakuan, bogor 2. Alumni program Studi pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas pakuan, bogor 6565
6666 JURnAL TARU GAMBAR 1 . KERANGKA PIKIR KAJIAN PERGERAKAN KENDARAAN DAN TINGKAT PELAYANAN RUAS JALAN DI KEc AMATAN PARUNG LATAR BELAKANG 1. Terjadinya kemacetan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antar jumlah pergerakan kendaraan dengan kondisi jalan KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI 2. Adanya bangkitan pergerakan sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan 3. peningkatan jumlah pergerakan yang sebagian berasal dari luar Kecamatan parung 4. Adanya peningkatan aktivitas di sepanjang ruas jalan di Kecamatan parung Kebijakan RTRW Kabupaten bogor tahun 2007-2020 •	Kebijakan RDTR Kecamatan parung tahun 2005-2015 PERMASALAHAN peningkatan aktivitas dan jumlah pergerakan kendaraan dari wilayah Tangerang, Ciputat, Ciseeng, dan Kota bogor mengakibatkan kondisi lalu lintas di Kecamatan parung menjadi macet, waktu perjalanan menjadi lama dan kelancaran menjadi menurun mengidentifikasi faktor-faktor menyebab kemacetan lalu lintas ruas jalan di Kecamatan parung. 1. Survei aktivitas dan penggunaan lahan sekitar ruas jalan di Kecamatan parung 2. mengkaji tingkat pelayanan ruas jalan terhadap peningkatan jumlah kendaraan mengidentifikasi karakteristik lalu lintas yang melalui ruas jalan di Kecamatan parung. •	Survei lalu lintas terklasifikasi •	Kecepatan rata-rata kendaraan •	Kondisi geometri dan tipe jalan •	Survei asal tujuan dan pergerakan simpang mengkaji tingkat pelayanan ruas jalan terhadap peningkatan jumlah kendaraan. •	Kapasitas ruas jalan eksisting •	Derajat kejenuhan eksisting •	gambaran kondisi tingkat pelayanan ruas jalan di Kecamatan parung untuk tahun 2010 (Do nothing dan Do Something) METODE ANALISIS ANALISIS KUALITATIF ANALISIS KUANTITATIF ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMAcETAN •	Analisis kondisi jaringan jalan •	Analisis intensitas kegiatan sekitar ruas jalan untuk mengetahui tingkat gangguan samping Analisis kelengkapan fasilitas jalan ANALISIS KARAKTERISTIK LALU LINTAS DI KEcAMATAN PARUNG Kapasitas jalan •	Volume dan komposisi pergerakan kendaraan terklasifikasi Kecepatan kendaraan • Jumlah asal tujuan pergerakan kendaraan ANALISIS TINGKAT PELAYANAN JALAN DI KEcAMATAN PARUNG Tingkat pelayanan ruas jalan di Kecamatan parung untuk tahun 2010 (Do nothing dan Do Something) •	Kapasitas jalan •	Derajat kejenuhan •	Kecepatan kendaraan Jaringan Jalan Berdasarkan status jalannya, jaringan jalan yang terdapat pada Kecamatan Parung terdiri atas jalan Nasional, jalan Kabupaten dan jalan Desa. Dengan fungsinya sebagai jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Pada umumnya, jalan di Kecamatan jaringan Parung membentuk pola grid yang radial. Hal ini dikarenakan pada jaringan jalan Kecamatan Parung membentuk bidang dengan konsentris radial Simpang Parung sebagai pusat unit-unit perkembangan secara konsentris selanjutnya KESIMPULAN DAN SARAN yang menghubungkan dengan daerah sekitarnya. Ruas jalan di kawasan simpang Parung terdiri dari dua lajur untuk dua arah tak terbagi (2/2 UD), namun ada juga beberapa titik yang terdiri dari dua lajur satu arah. Kondisi jalan di kawasan simpang Parung pada umum relatif baik, dengan perkerasan telah menggunakan aspal. Kondisi Lalu Lintas Persimpangan memiliki karakteristik parung yang menyilang, sehingga sering terjadi kemacetan. Kemacetan sering terjadi pada saat aktivitas orang berangkat kerja yaitu pada pagi hari dan sore hari pada saat jam pulang kerja. Kemacetan dapat terjadi mencapai 1 km. Sehingga membuat kondisi berlalu lintas tidak lagi nyaman. Kemacetan pada ruas jalan raya parung juga diakibatkan banyaknya oleh kendaraan yang ngetem dan penggunaan bahu jalan oleh sebagai pedagang kaki tempat berjualan, mengakibatkan kondisi simpang parung tampak semrawut. Hal ini juga diperparah lima
dengan kondisi yang tidak berfungsi maksimal. lampu merah Titik Konsentrasi Kemacetan Titik konsentrasi kemacetan yang terjadi di Kecamatan Parung adalah sekitar pertigaan yang di dekat pasar raya parung, yang menuju ke arah pasar, Kawasan Simpang Parung sekitar Pohon Waru/ depan Alfa Mini, Pertigaan depan Mesjid Raya Parung dan Perempatan yang menuju arah Tangerang. Kemacetan terjadi di Kawasan Simpang Parung diakibatkan oleh aktivitas pasar, pedagang kaki lima, kendaraan yang mengetem/ parkir di badan jalan, serta kurangnya fasilitas jalan seperti rambu-rambu jalan dan lampu pengaturan lalu lintas sebagaimana pada Gambar 2. Sirkulasi Kendaraan pergerakan jalan di kawasan lalu simpang parung banyak terjadi krosing. Pola pergerakan yang mengalami persilangan banyak permasalahan menimbulkan seperti kemacetan, perlambatan kecepatan serta antrian yang cukup terutama pada saat jam-jam sibuk yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Persilangan lalu lintas kendaraan terjadi di sekitar pasar, dapat dilihat pada Gambar 2. Sirkulasi lintas panjang, Hasil Temuan dan Analisis Identifikasi Penyebab Faktor-faktor di lalu kawasan simpang Parung juga sangat dipengaruhi penggunaan tersebut. sekitar penggunaan Kecenderungan ini jalan lahan sekitar ruas berdampak pada pola aktivitas atau kegiatan masyarakat yang ditimbulkan. Adapun beberapa Kondisi lintas ruas jalan efek yang ditimbulkan dari pola tata guna lahan di sekitar ruas jalan, seperti perlambatan pergerakan akibat dari hambatan samping, keluar masuk kendaraan ke dan dari pusat kegiatan serta timbulnya kegiatan bangkitan seperti pedagang kaki lima. Kegiatan sekitar ruas jalan simpang Parung merupakan kawasan komersial yang cukup pertokoan, padat, perkantoran, pedagang, pasar dan pusat pedagang kaki lima. Sekitar persimpangan ruas jalan sehari- harinya menampakkan aktivitas yang cukup tinggi. Ruas jalan Raya Parung-Bogor lebih didominasi oleh kegiatan komersial seperti: banyak berdirinya ruko-ruko, rumah makan/ restoran, warung dan Sedangkan menuju arah Ciseeng terdapat pasar dan pedagang kaki lima (PKL), keberadaan pasar ini lebih banyak memakai bahu dan badan jalan sehingga jalan mengalami penyempitan. Begitu juga yang mengarah pada jalur Tangerang dan Ciputat banyak terdapat perdagangan dan jasa seperti warung makan dan pusat perbelanjaan lainnya. Selain lalu itu, permasalahan lintas di simpang parung juga dipengaruhi adanya kegiatan kendaraan yang parkir di badan dan bahu jalan, serta kegiatan umum angkutan yang ngetem untuk naik-turun penumpang sehingga berdampak pada aktivitas lalu lintas kendaraan, belum lagi dengan adanya pedagang kaki lima dan aktivitas pejalan kaki yang menggunakan badan jalan membuat kondisi lintas pada kawasan simpang parung semakin tidak teratur. seperti lain-lainnya. dimana dengan terhambatnya lalu Kesimpulan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait permasalahan kawasan lintas lalu persimpangan Kecamatan Parung, sebagai berikut: a. Penyebab di permasalahan Lalu Lintas yang terjadi di Kawasan Simpang Parung •	Tingginya hambatan samping dari aktivitas para pedagang kaki lima yang berjualan di sisi bahu dan badan jalan, para pejalan kaki yang berjalan di bahu dan badan jalan, serta yang menyeberang melintasi ruas jalur jalan; akibat Terjadinya penyempitan yang badan oleh diakibatkan banyaknya angkutan kota dan angkutan bis yang ngetem menunggu untuk menaik-turunkan penumpang di sekitar sisi ruas jalan; dan jalan Manajemen lintas kawasan simpang belum baik, dengan tertata adanya seperti tidak lalu lampu pengaturan lintas, adanya tidak trotoar untuk pejalan kaki. lalu b. Karakteristik Lalu Lintas di Ruas Jalan Kawasan Simpang Parung •	Dari analisis diketahui bahwa kapasitas dasar Jalan Raya Parung- Bogor sebesar 2.701 smp/ jam, Jalan Raya Parung- Sawangan sebesar 2.444 smp/jam, Jalan Raya Parung-Gunung Sindur sebesar 2.444 smp/jam Jalan Haji Mawi dan sebesar 1.931 smp/jam. Dengan kondisi tersebut, maka kapasitas rata-rata hasil Dari identifikasi dan analisis 6767
6868 JURnAL TARU GAMBAR 2 . SIRKULASI LALU LINTAS KENDARAAN KE TANGERANG KE cIPUTAT/DEPOK POLA PERGERAKAN •	Kendaraan yang ngetem untuk menunggu penumpang sekitar depan mesjid KE PASAR PARUNG persilangan kendaraan yang berasal dari arah Ciputat/Depok dan dari arah parung •	Tidak adanya lampu pengatur lalu lintas PEREMPATAN ARAH TANGERANG permasalahan sirkulasi kendaraan diakibatkan oleh : •	persilangan pergerakan kendaraan yang kendaraan, sehingga terjadi perlambatan dan antrian kendaraan berasal dari arah Tangerang, pasar parung, Simpang parung dan dari arah Ciputat/ Depok Tidak adanya lampu pengatur lalu lintas kendaraan KAWASAN SIMPANG PARUNG Kemacetan diakibatkan : •	Aktivitas pKL yang berjualan di bahu jalan •	Kendaraan yang ngetem untuk menunggu menaikan penumpang Kemacetan diakibatkan : •	Aktivitas pKL yang berjualan di bahu jalan •	Kendaraan yang ngetem untuk menunggu persilangan lalu lintas kendaraan •	Tidak adanya lampu pengatur lalu lintas kendaraan Kendaraan yang parkir menggunakan bahu/ badan jalan menaikan penumpang persilangan lalu lintas kendaraan •	Tidak adanya lampu pengatur lalu lintas kendaraan PERTIGAAN DEKAT PASAR METRO PARUNG •	Aktivitas Kendaraan yang ngetem Kendaraan yang parkir menggunakan bahu/badan jalan menunggu penumpang Tidak adanya lampu pengatur lalu lintas kendaraan KAWASAN PASAR PARUNG •	permasalahan sirkulasi kendaraan lebih diakibatkan oleh Aktivitas pKL yang berjualan di bahu/ badan jalan Krosing/ persilangan kendaraan yang berasal dari arah yang berlawanan yaitu bogor, Tangerang dan Ciputat/Depok, sehingga menyebabkan adanya antrian dan kemacetan Kendaraan yang ngetem untuk menaik- turunkan penumpang Aktivitas pendagang pasar yang menggunakan badan jalan sehingga membuat kapasitas jalan berkurang KE cISEENG KE BOGOR TABEL 1. ANALISIS KAPASITAS JALAN SIMPANG PARUNG TAHUN 2018 Nama Jalan Tipe Jalan co Fcw Fcsp Fcsf Dengan Bahu Dengan Kerb Fccs Kapasitas Aktual (smp/jam) Kapasitas Standar (smp/jam) Jalan Raya parung-bogor Jalan haji mawi Jalan Raya parung-gunung Sindur Jalan Raya parung-Sawangan 2/2 UD 2900 1.14 0,87 1,00 1,00 1 0,95 0,89 0,98 0,98 - - - 0,86 2.701 1.931 2.444 2.444 1.700 s/d 2.000 1.200 s/d 1.400 1.700 s/d 2.000 1.700 s/d 2.000 n SUmbER : hASIL AnALISIS TAhUn 2018 n TABEL 2. ANALISIS DERAJAT KEJENUHAN DAN TINGKAT PELAYANAN JALAN PADA SAAT JAM PUNc AK DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PADA HARI LIBUR MINGGU 20 MEI 2018 Nama Jalan volume Kendaraan Kend/jam volume Lalu Lintas sm/jam (v) Kapasitas Jalan smp/jam (c) Derajat Kejenuhan (v/c) Kecepatan Kendaraan Km/jam (v) Tingkat Pelayanan Jalan Keterangan Jalan Raya parung-bogor 2188 1.080 2.701 0,40 5,81 E Volume lalu lintas sudah mendekati Kapasitas, kecepatan < 40 km/jam dan pergerakan kadang tersendat Jalan haji mawi Jalan Raya parung-gunung Sindur Jalan Raya parung-Sawangan 1.731 1.613 2.374 700 687 1.473 1.931 2.444 2.444 0,36 0,28 0,60 8,20 4,76 7,57 E E E n SUmbER : hASIL AnALISIS TAhUn 2018 n
TABEL 3. ANALISIS DERAJAT KEJENUHAN DAN TINGKAT PELAYANAN JALAN PADA SAAT JAM PUNc AK DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PADA HARI KERJA 21 MEI 2018 Nama Jalan volume Kendaraan Kend/jam volume Lalu Lintas sm/jam (v) Kapasitas Jalan smp/jam (c) Derajat Kejenuhan (v/c) Kecepatan Kendaraan Km/jam (v) Tingkat Pelayanan Jalan Jalan Raya parung-bogor 2.139 1.045 2.701 0,39 25,09 Volume lalu lintas sudah mendekati Kapasitas, kecepatan < 40 km/jam dan pergerakan kadang tersendat Jalan haji mawi Jalan Raya parung-gunung Sindur Jalan Raya parung-Sawangan 1.669 1.534 2.129 669 669 1.305 1.931 2.444 2.444 0,35 0,27 0,53 19,01 26,04 27,31 n SUmbER : hASIL AnALISIS TAhUn 2018 n TABEL 4. ANALISIS TINGKAT PELAYANAN JALAN DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PROYEKSI PADA TAHUN 2020 TANPA PERBAIKAN KONDISI JALAN (DO NOTHING) Nama Jalan volume Kendaraan Kend/jam volume Lalu Lintas sm/jam (v) Kapasitas Jalan smp/jam (c) Derajat Kejenuhan (v/c) Kecepatan Kendaraan Km/jam (v) Tingkat Pelayanan Jalan Jalan Raya parung-bogor 2.139 1.045 2.701 0,39 25,09 Volume lalu lintas sudah mendekati Kapasitas, kecepatan < 40 km/jam dan pergerakan kadang tersendat Jalan haji mawi Jalan Raya parung-gunung Sindur Jalan Raya parung-Sawangan 1.669 1.534 2.129 669 669 1.305 1.931 2.444 2.444 0,35 0,27 0,53 19,01 26,04 27,31 n SUmbER : hASIL AnALISIS TAhUn 2018 n TABEL 5. ANALISIS TINGKAT PELAYANAN DAN KAPASITAS JALAN DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PROYEKSI PADA TAHUN 2020 JIKA ADA PELEBARAN JALAN (DO SOMETHING) Nama Jalan Tipe Jalan co Fcw Fcsp Dengan Bahu Fcsf Dengan Kerb Fccs Kafasitas Aktual (smp/jam) Jalan Raya parung-bogor Jalan haji mawi Jalan Raya parung-gunung Sindur Jalan Raya parung-Sawangan 4/2 D 6600 1.08 1,09 1,09 1,08 1 1 1 1 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,86 6.978 6.978 6.978 6.978 n SUmbER : hASIL AnALISIS TAhUn 2018 n TABEL 6. ANALISIS TINGKAT PELAYANAN JALAN DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PROYEKSI PADA TAHUN 2028 JIKA DILAKUKAN PELEBARAN BADAN JALAN (DO SOMETHING) Nama Jalan volume Lalu Lintas sm/jam (v) Kapasitas Jalan smp/jam (c) Derajat Kejenuhan (v/c) Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan Tingkat Pelayanan Jalan Jalan Raya parung-bogor 2767 6.292 0,44 b Kondisi lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi kendaraan lainnya,dan mulai dirasa hambatan oleh kendaraan disekitarnya Jalan haji mawi Jalan Raya parung-gunung Sindur Jalan Raya parung-Sawangan 1816 2231 2888 6.978 6.978 6.292 0,26 0,32 0,46 b b b n SUmbER : hASIL AnALISIS TAhUn 2018 n 6969
7070 JURnAL TARU kawasan simpang Parung sekitar 2.380 smp/jam. Sedangkan volume arus lintas kendaraan lalu dengan pergerakan arus total sebesar 11.068 kendaraan/12 jam atau rata-rata total arus sebesar 922 kendaraan/ jam. Dari hasil analisis konversi dengan mengacu pada standar MKJI menggunakan data arus total pergerakan hasil survei perhitungan kendaraan, diperoleh volume lalu lintas ruas Jalan Raya Parung-Bogor sebesar 5.219 smp/12 jam rata-rata atau smp/jam, sekitar maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas dasar masing-masing ruas lebih tinggi dari jalan aktual dari kapasitas masing-masing ruas jalan kawasan simpang di Kecamatan Parung; dan jumlah 435 Besarnya volume lalu lintas kendaraan dari ruas masing-masing jalan pada jam- jam puncak. Dari hasil lalu perhitungan arus lintas menunjukan bahwa volume kendaraan pada hari libur lebih tinggi dari pada hari kerja. saat Tingkat c. Kapasitas Pelayanan Jalan Kawasan Simpang Parung Pada Tahun 2020 (kondisi Do Nothing dan Kondisi Do Something) •	Berdasarkan hasil dengan perhitungan data menggunakan proyeksi jumlah pergerakan setiap zona simpang, pergerakan dan Ruas diketahui jumlah pergerakan di kawasan simpang Parung pada tahun 2020 mencapai sekitar 4.836 smp/jam. Pergerakan yang paling banyak berasal dari Bogor dan Ciputat. Berdasarkan data proyeksi dan jika pelebaran dilakukan ruas masing-masing kapasitas jalan maka aktual terdapat yang pada kawasan simpang Parung 2028 tahun adalah sebesar 6.978 smp/ jam. Jika dibandingkan dengan kapasitas pada sekitar Tahun 2018 2.701 smp/jam maka mengalami peningkatan kapasitas sekitar 4.722 smp/jam. Berdasarkan data hasil analisis proyeksi volume Lalu Lintas (v) untuk 10 tahun kedepan dengan dilakukannya pelebaran lajur jalan menjadi 4 (4/2 D), maka 2 arah Kapasitas Jalan (C) pada kawasan simpang Parung mengalami peningkatan (seperti pada tabel 4.28), dilakukan kemudian penghitungan Derajat Kejenuhan Jalan, yaitu dengan membagi volume Lalu Lintas tiap ruas jalan dengan Kapasitas Jalan (v/C) untuk mengetahui Pelayanan Tingkat Jalan pada ruas tiap tersebut, maka Derajat Kejenuhan Jalan dan Tingkat Pelayanan Jalan simpang di mengalami Parung kinerja peningkatan pelayanan. Kondisi tingkat pelayanan jalan pada ruas Jalan Simpang kawasan Parung mengalami peningkatan pelayanan dari tingkat pelayanan E menjadi B. Kondisi mengindikasikan ini bahwa lalu lintas lancar akan tetapi sudah mengalami sedikit hambatan dari kendaraan lainnya. kondisi Saran Manajemen Lalu Lintas Saran yang diusulkan dengan harapan dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan lalu-lintas di kawasan Simpang Parung, adalah: 1. Pemasangan rambu larangan jalan berhenti di simpang. dan Pemasangan rambu untuk pejalan kaki yang menyeberang atau pembuatan trotoar untuk jalur pejalan kaki; 2. Menghilangkan sekitar kawasan jalan hambatan samping cara penertiban semua kegiatan yang beroperasi di sekitar jalan kemudian mengembalikan fungsi jalan atau ruang sesuai dengan peruntukannya; 3. Melakukan perbaikan desain jalan dan pelebaran geometri jalan; dan 4. Melakukan dengan pengaturan pola sirkulasi pergerakan kendaraan (manajemen lalu lintas) pada kawasan Simpang Parung. Studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masukan dalam mengatasi permasalahan transportasi Kawasan Persimpangan Parung. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menambah khasanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan transportasi secara umum dan khususnya ilmu perencanaan wilayah dan kota. l di
7171
BULETIN PENATAAN RUANG Edisi 4 | JULi - AGUsTUs 2020 7272