PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA,SMK DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112 Telp/Fax. (0536) 3234153, 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112 Telp/Fax. (0536) 3234153, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 421/ 494 /Disdik/III/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan; b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait perlu Petunjuk Teknis Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2024/2025; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan ii
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 7. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022, Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024. 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. MEMUTUSKAN MENETAPKAN KESATU : Petunjuk Teknis Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Petunjuk Teknis Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pra dan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri dan Swasta Tahun Pelaaran 2024/2025 Provinsi Kalimantan Tengah. KETIGA : Keputusan tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 Provinsi Kalimantan Tengah. ini berlaku sejak Ditatapkan di : Palangka Raya : 8 Maret 2024 Pada Taggal Plt. Kepala Dinas, Muhammad Reza Prabowo, S.IP, MPA Penata Tingkat I Nip. 199206212012061001 Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta: Up. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Up. Ditjen Pendidikan Vokasi 2. Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah; 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah; 6. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; 8. Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah; 9. Kepala SMA, SMK, dan SLB se Kalimantan Tengah. iii
DAFTAR ISI SURAT KEPUTUSAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PPDB) SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN PELAJARAN 2024/2025 ... ii DAFTAR ISI ... iv BAB I KETENTUAN UMUM ... 1 BAB II TUJUAN ... 1 BAB III TATA CARA, MEKANISME PPDB, PERSYARATAN, SELEKSI PPDB, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG, SERTA BIAYA ... 2 Bagian Kesatu Pelaksanaan ... 2 Bagian Kedua Mekanisme PPDB ... 2 Bagian Ketiga Persyaratan ... 4 Bagian Keempat Seleksi PPDB SMA ... 5 Bagian Kelima Seleksi PPDB SMK ... 8 Bagian Keenam Seleksi PPDB SLB ... 8 Bagian Ketujuh Biaya ... 9 Bagian Kedelapan Jumlah Peserta Didik ... 10 Bagian Kesembilan Rombongan Belajar ... 10 Bagian Kesepuluh Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru ... 10 Bagian Kesebelas Jadwal, Daftar Ulang dan Pendataan Ulang ... 11 Bagian Kedua Belas Larangan Pungutan Pendaftaran PPDB... 11 Bagian Ketiga Belas Pakaian Seragam ... 11 Bagian Keempat Belas Kepanitiaan PPDB ... 12 Bagian Kelima Belas Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ... 12 BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK ... 13 BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN ... 13 BAB VI SANKSI ... 14 BAB VII KETENTUAN PERALIHAN ... 14 BAB VIII PENUTUP ... 14 LAMPIRAN ... 15 Jadwal PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 ... 15 Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kalimantan Tengah ... 16 iv Halaman
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau bentuk lain yang sederajat; Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah; Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan; Ruang kelas adalah ruang yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar; Rasio kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas; Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik dalam satu ruangan kelas; Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB atau Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah; Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa siswa dengan data yang tertera didalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi; (9) Dinas Pendidikan adalah Lembaga Pemerintah yang berwenang mengurusi pendidikan SMA, SMK dan SLB; (10) Pendidikan bentuk lain yang sederajat SMA/SMK adalah pendidikan SMALB dan Paket C. (11) Zonasi adalah jalur seleksi PPDB menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik; (12) Domisili adalah tempat tinggal calon peserta didik yang dibuktikan dengan kartu keluarga; (13) Dalam zona adalah letak satuan pendidikan terhadap domisili calon perserta didik berada dalam satu wilayah atau zona; (14) Luar zona adalah letak satuan pendidikan terhadap domisili calon perserta didik berada di luar wilayah atau zona; (15) Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. BAB II TUJUAN Pasal 2 Penerimaan peserta didik baru berasaskan : (1) Nondiskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK); (2) Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Pelaksanaan PPDB Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (3) Transparan, artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui tua peserta didik, untuk menghindarkan oleh masyarakat penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. termasuk orang (4) Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. (5) Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan serta tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. 1
Pasal 3 Petunjuk Teknis PPDB ini betujuan untuk : (1) Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya; (2) Digunakan sebagai panduan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB BAB III TATA CARA, MEKANISME PPDB, PERSYARATAN, SELEKSI PPDB, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG, SERTA BIAYA Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 4 (1) PPDB akan dilaksanakan pada rentang bulan Januari hingga Juli. (2) Pelaksanaan PPDB dimulai dengan tahapan: a. b. Pra PPDB Pelaksanaan PPDB : 1) Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka; pendaftaran; seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; pengumuman penetapan peserta didik baru; dan daftar ulang. 2) 3) 4) 5) (3) Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru. Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; b. tanggal pendaftaran; c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali dan jalur prestasi; jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas I SDLB, kelas VII SMPLB, kelas X SMALB, kelas X SMA dan kelas X SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui spanduk/baliho maupun media lainnya. (4) d. (5) (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4) dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah. Bagian Kedua Mekanisme PPDB Pasal 5 PPDB SMA/SMK Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan dalam bentuk 2 moda : (1) Moda Online/Daring; (2) Moda Offline/Luring Pasal 6 Mekanisme PPDB Online (1) Semua satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana serta jaringan internet melakukan PPDB secara online; (2) Sekolah yang melaksanakan PPDB online/daring akan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimanan Tengah; (3) Sekolah yang melaksanakan PPDB online/daring dapat melakukan kerjasama dengan penyedia akses layanan jaringan dengan pihak ketiga; 2
(4) Sekolah yang memilki animo besar, pelaksanaan PPDB online/daring diatur dalam satu kelompok yang ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Setiap calon peserta didik boleh memilih 2 (dua) sekolah tujuan sesuai dengan zona untuk sekolah yang melaksanakan PPDB sebagaimana ayat (4) di atas; (6) Sekolah yang melaksanakan PPDB online/daring mandiri menyediakan fasilitas pendaftaran melalui website sekolah atau sistem lain yang memungkinkan dan jika memerlukan koordinasi teknis dapat berkoordinasi dengan teknis UPT BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; (7) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran online dikecualikan untuk Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, Sekolah berasrama, sekolah di wilayah Blank Spot jaringan selular; dan Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar. (8) Alur pendaftaran secara lengkap adalah sebagai berikut : a. Pengajuan Pendaftaran Online melalui akses layanan jaringan 1) Pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik dengan cara mengakses pada situs PPDB Online yang ditentukan dan mengikuti, serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara Online. 2) Calon peserta didik diperkenankan mendaftar 2 (dua) pilihan sekolah sebagai berikut : ▪ Jika Pilihan I (satu) adalah SMA dalam zonasi maka pilihan ke II (kedua) dapat memilih SMA lain yang termasuk dalam wilayah zonasinya (kelurahan/desa); ▪ Jika pilihan I (satu) SMK maka pilihan ke II (kedua) SMK yang sama dengan Kompetensi Keahlian/Kosentrasi Keahlian yang berbeda; ▪ Jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak "Tanda Bukti Pengajuan pendaftaran Online" dan menyimpan dokumen tersebut. ▪ Calon peserta didik baru yang kesulitan dan tidak didukung oleh sarana dan fasilitas internet di wilayah tempat tinggalnya dapat melakukan pendaftaran online dari wilayah lain yang terdapat sarana dan fasilitas jaringan internet; ▪ Calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan pendaftaran berulang ke sekolah tujuan baru dengan membatalkan/cabut berkas lebih dahulu pengajuan yang sudah dilakukan sebelumnya. ▪ Setelah melakukan tahapan Pengajuan Pendaftaran, selanjutnya Operator melakukan proses Verifikasi Pendaftaran; ▪ Selama operator melakukan verifikasi pendaftaran, sistem secara otomatis melakukan perankingan sesuai jalur pendaftaran; ▪ Calon peserta didik baru dapat melihat perkembangan perankingan setiap waktu selama masa pendaftaran melalui portal yang ditentukan. b. Pengajuan Pendaftaran Online mandiri 1) Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan alamat website pendaftaran PPDB mandiri kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui email disdik@kalteng.go.id atau 2) Pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik baru sesuai zonasi dengan cara mengakses pada situs PPDB Online sekolah yang dituju yang alamatnya dapat dilihat pada website disdik.kalteng.go.id; 3) Calon peserta didik mengikuti, serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara Online mandiri; 4) Calon peserta didik tidak diperkenankan mendaftar di 2 (dua) sekolah tujuan atau mendaftar rangkap; 5) Jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak "Tanda Bukti Pengajuan pendaftaran Online" dan menyimpan dokumen tersebut. 6) Calon peserta didik baru yang kesulitan dan tidak didukung oleh sarana dan fasilitas internet di wilayah tempat tinggalnya dapat melakukan pendaftaran online dari wilayah lain yang terdapat sarana dan fasilitas jaringan internet; 7) Calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan pendaftaran berulang ke sekolah tujuan baru dengan membatalkan/cabut berkas lebih dahulu pengajuan yang sudah dilakukan sebelumnya. 8) Verifikasi Pendaftaran Setelah melakukan tahapan Pengajuan Pendaftaran, selanjutnya panitia PPDB sekolah online mandiri melakukan proses Verifikasi Pendaftaran; Proses perankingan dilakukan secara manual oleh panitia PPDB sekolah online mandiri; 3
Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi pendaftaran melalui situs portal masing-masing sekolah. (9) Calon peserta didik yang memilih melalui jalur Afirmasi (peserta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) melakukan tahapan pendaftaran yang sama dan ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti fisik berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; (10) Calon peserta didik yang memilih jalur mengikuti kepindahan orang tua melakukan tahapan pendaftaran yang sama dan ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti surat keputusan pindah tugas orang tua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/POLRI atau BUMN/BUMS skala nasional baik antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; (11) Calon peserta didik yang memilih jalur Prestasi melakukan tahapan pendaftaran yang sama ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti fisik prestasi berupa sertifikat, piagam, dan surat keterangan lainnya menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi akademik dan nonakademik; (12) Tata cara pendaftaran dengan moda online dijelaskan secara khusus pada pedoman PPDB SMA/SMK online. . Pasal 7 Mekanisme PPDB Offline (1) PPDB melalui mekanisme pendaftaran PPDB offline calon peserta didik mendaftar langsung pada sekolah yang dituju (SMA sesuai zona dan SMK sesuai kompetensi keahlian yang diminati) berdasarkan pengaturan jadwal dengan sistem antrian dalam sesi (dapat dilihat pada lampiran); (2) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan. Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 8 (1) Persyaratan masuk SDLB a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun terhitung mulai 1 Juli 2024; b. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir. (2) Persyaratan masuk SMPLB a. Berusia paling maksimum 16 (enam belas) tahun; b. Memiliki ijazah/STTB SDLB c. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir. (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat: a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; b. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. Memiliki Kartu Keluarga. (4) Persyaratan masuk SDLB, SMPLB, SMALB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dengan mempertimbangkan jenis ketunaan atau kecacatan calon peserta didik. (5) Persyaratan masuk SMK atau bentuk lain yang sederajat dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas X (sepuluh). (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri. Pasal 9 Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. 4
Pasal 10 (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas X (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan. Pasal 11 Ketentuan terkait persyaratan usia tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Pasal 12 (1) Untuk Sekolah : a. menyelenggarakan pendidikan khusus; b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (1), (2), dan (3); (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Pasal 13 (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengarahkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama. (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat; (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau b. menambah ruang kelas baru. Bagian Keempat Seleksi PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS Pasal 14 (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut : a. b. Afirmasi; c. d. zonasi; perpindahan tugas orang tua/wali; prestasi. (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah, dengan ketentuan prioritas zonasi mengacu pada alamat Kartu Keluarga yang tercantum pada biodata di rapot sekolah asal. (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah. (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat huruf 1c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah dengan peringkat ditentukan berdasarkan: a. Surat keterangan perpindahan tugas orang tua/wali; b. Waktu pendaftaran lebih awal diutamakan. (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d. 5
(6) Jalur prestasi ditentukan melalui 2 (dua) aspek yaitu prestasi akademik, dan prestasi nonakademik. Pemeringkatan prestasi calon peserta didik akan dilakukan di masing- masing aspek dengan memprioritaskan prestasi akademik. (7) Jalur prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan adanya sertifikat/piagam/surat keterangan mengikuti berbagai bidang lomba olimpiade sains/lomba karya tulis ilmiah/cerdas cermat selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs dan adanya surat keterangan dari kepala sekolah yang telah dilegalisir atau siswa. Prestasi akademik juga berlaku bagi siswa yang mendapatkan rangking/peringkat I s.d. III semester V Kelas IX di SMP/MTs yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah. (8) Jalur prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan adanya sertifikat/piagam/surat keterangan mengikuti berbagai bidang lomba olahraga/seni selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs dan adanya surat keterangan dari kepala sekolah yang telah dilegalisir. Pembobotan pada piagam yang diperoleh lebih dari satu maka berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh siswa tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota berjenjang oleh kementerian atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dibuktikan dengan sertifikat penghargaan selama belajar di SMP/MTs, dengan bobot skor sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Prestasi akademik dan nonakademik yang diperoleh dengan kelompok/tim dibuktikan dengan surat keterangan oleh yang berwenang dengan mencantumkan nama-nama kelompok/tim; (10) Bukti atas prestasi nonakademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. (11) Skor prestasi akademik dan non akademik sebagai berikut adalah: Juara I II III Nominasi Internasional 100 95 90 85 Tingkat (bobot 70 %) Nasional Provinsi 80 75 70 65 60 55 50 45 Kab/Kota 40 35 30 25 Rengking Di sekolah (bobot 30 %) 60 55 50 (12) Penentuan peringkat untuk jalur prestasi ditentukan berdasarkan: a Bobot skor prestasi b. Waktu pendaftaran lebih awal (jika nilai akhir sama) (13) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. (14) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan/atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. (15) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Pedoman PPDB ini. (16) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), maka kuota sisa dialihkan ke jalur Zonasi. Pasal 15 (1) Dalam hal penentuan kelulusan melalui jalur zonasi, maka jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik ke satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama; (2) Dalam hal pendaftar jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan; (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; (4) Dalam hal pendaftar jalur prestasi melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh panitia PPDB. 6
Pasal 16 (1) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah; (4) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50%, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. (6) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. bencana alam; dan/atau b. bencana sosial. (8) Khusus untuk calon Peserta Didik yang berdomisili dan lulus SMP/sederajat dalam suatu zona tertentu, sedangkan orang tua/wali berasal dari luar zona, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/kepala desa, camat, dan Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil setempat untuk mendaftar di sekolah sesuai zonasinya. (9) Panitia PPDB memprioritaskan pendaftar yang memiliki alamat sama dengan alamat pada sekolah asal; Pasal 17 (1) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. (2) Satuan pendidikan penyelenggara layanan inklusif dapat menerima pendaftar PPDB dengan mempertimbangkan jenis ketunaan, sarana/prasana sekolah, dan ketersediaan tenaga pendidik bagi anak berkebutuhan khusus. (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (4) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu paling sediti 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung. (6) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dikenai sanksi hukum kepada orang tua/wali yang bersangkutan. (7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (8) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah- olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas. Pasal 18 Penetapan zonasi dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Pasal 19 Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur afirmasi, pindah tugas orang tua dan prestasi maka kuota sisa dialihkan ke jalur zonasi. 7
Pasal 20 (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dan calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar sesuai zona tempat tinggal baru orang tua/wali. (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Pasal 21 (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk : a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; c. Sekolah Kerjasama; d. Sekolah Indonesia di luar negeri; e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; g. Sekolah berasrama; h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar. (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan. Bagian Kelima Seleksi PPDB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pasal 22 (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; (2) Penerimaan calon peserta didik SMK dilakukan dengan: a. Seleksi jarak satuan pendidikan dengan domisili peserta didik; b. Penetapan peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas: c. Seleksi Nilai Ijazah d. Prestasi akademik rangking/peringkat I s.d. III semester V Kelas IX di SMP/MTs e. Seleksi prestasi non akademik; f. Tes minat dan bakat; g. Akreditasi Sekolah. (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah; (4) Penetapan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas (yang tidak menghambat proses belajar mengajar) paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan nilai Ijazah khusus 4 (empat) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA, dan Peringkat Akreditasi Sekolah, serta prestasi akademik dan non akademik apabila ada; (6) Proses seleksi dan penetapan sebagaimana ayat 2a, b, c, dan dan d selanjutnya dapat mempertimbangkan hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; (7) Dalam hal hasil Ijazah dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c nilai akhir sama, sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan. 8
(8) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan adanya sertifikat/piagam/surat keterangan mengikuti berbagai bidang lomba olimpiade sains/lomba karya tulis ilmiah/cerdas cermat selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs dan adanya surat keterangan dari kepala sekolah yang telah dilegalisir atau siswa. Prestasi akademik juga berlaku bagi siswa yang mendapatkan rangking/peringkat I s.d. III pada semester V kelas IX di SMP/MTs yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah. (17) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan adanya sertifikat/piagam/surat keterangan mengikuti berbagai bidang lomba olahraga/seni selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs dan adanya surat keterangan dari kepala sekolah yang telah dilegalisir. Pembobotan pada piagam yang diperoleh lebih dari satu maka berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh siswa tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota berjenjang oleh kementerian atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dibuktikan dengan sertifikat penghargaan selama belajar di SMP/MTs. (18) Prestasi akademik dan nonakademik yang diperoleh dengan kelompok/tim dibuktikan dengan surat keterangan oleh yang berwenang dengan mencantumkan nama-nama kelompok/tim; (19) Bukti atas prestasi nonakademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. (20) Skor prestasi akademik dan non akademik sebagai berikut adalah: Tingkat (bobot 70 %) Provinsi 60 55 50 45 Juara Internasional Nasional I II III Nominasi 80 75 70 65 (21) Peringkat ditentukan bedasarkan: 100 95 90 85 Kab/Kota 40 35 30 25 Rengking di sekolah (Bobot 30%) 35 30 25 a. Bobot poin prestasi b. Waktu pendaftaran lebih awal (jika terjadi nilai akhir sama) (22) Pembobotan Akreditasi Sekolah : No 1 2 3 4 Peringkat Akreditasi A B C TT Bobot (%) 20 15 10 5 Keterangan Bagian Keenam Seleksi PPDB SEKOLAH LUAR BIASA (SDLB/SMPLB/SMALB) Pasal 23 Persyaratan (1) Persyaratan masuk SDLB: a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun terhitung mulai 1 Juli 2024; b. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir. (2) Persyaratan masuk SMPLB: a. Berusia paling rendah 11 (sebelas) tahun terhitung mulai 1 juli 2024; b. Memiliki ijazah/STTB SDLB; c. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir. (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMALB: a. Berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; b. Memiliki ijazah/STTB SMPLB atau bentuk lain yang sederajat; dan c. Memiliki Kartu Keluarga. (4) Persyaratan masuk SDLB, SMPLB, SMALB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dengan mempertimbangkan jenis ketunaan atau jenis disabilitas calon peserta didik; (5) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; (6) Bagi daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar atau bagi calon peserta didik dengan kondisi tertentu, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), (2), dan (3). 9
Pasal 24 Mekanisme Pendaftaran (1) Seleksi calon peserta didik baru Kelas 1 SDLB, Kelas 7 SMPLB dan Kelas 9 SMALB tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana yang digunakan pada SMA/SMK; (2) Pendaftaran calon PPDB satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku; (3) Calon peserta didik mendaftar di sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan umum maupun persyaratan khusus sebagaimana yang disyaratkan oleh sekolah; (4) Jumlah peserta didik di SDLB, SMPLB dan SMALB dalam satu kelas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; (5) Bagi sekolah yang kekurangan/kelebihan calon peserta didik, diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman; (6) Apabila pendaftar melebihi rombel dan tidak terdapat sekolah terdekat, maka sekolah dapat mengajukan penambahan rombel dengan seizin Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; (7) Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai peserta didik di satuan pendidikan dalam rombongan kelas yang masih mencukupi. Pasal 25 Seleksi (1) Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik; (2) Apabila pendaftar melebihi rombel, maka sekolah dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dan ketersediaan jenis layanan ketunaan yang ada di sekolah. Pasal 26 Pengumuman Kelulusan (1) Kelulusan calon peserta didik diputuskan berdasarkan persyaratan dan mekanisme PPDB SLB yang telah ditetapkan; (2) Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah. Bagian Ketujuh Biaya Pasal 27 (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya. (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Bagian Kedelapan Jumlah Peserta Didik Pasal 28 (1) Jumlah peserta didik untuk masing-masing SMA dan SMK dalam satu rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut : a. Jumlah peserta didik untuk SMA atau bentuk lain yang sederajat dalam satu kelas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; b. Jumlah peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat per kelompok belajar/kelas untuk semua bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan 10
d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. (2) Jumlah peserta didik baru per ruangan untuk SMA dan SMK swasta, tetap mengacu pada ruangan disesuaikan dengan ayat sedangkan untuk ketersediaan/kondisi ruang kelas pada sekolah yang bersangkutan. (1) di atas, jumlah Bagian Kesembilan Rombongan Belajar Pasal 29 Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut : (1) SMA/SMK/SLB atau bentuk lain yang sederajat menerima peserta didik baru sesuai dengan kuota dan rombongan belajar sebagaimana sarana, prasarana, tenaga pendidik dan tenaga non-kependidikan yang tersedia; (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh: a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau b. menambah ruang kelas baru. c. merubah/memanfaatkan ruang lain menjadi ruang kelas. Bagian Kesepuluh Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 30 Kuota PPDB ditetapkan sesuai dengan daya tampung, kuota peserta didik yang lulus pada Tahun Ajaran 2024/2025, dan mempertimbangkan peserta didik yang tidak naik kelas, serta setiap rombel diisi sesuai kapasitas ruangan; Pasal 31 (1) Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK dilakukan serentak sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga calon peserta didik baru dapat memilih dan mengikuti seleksi pada sekolah pilihannya. (2) Kedudukan sosial, jabatan, dan penghasilan orang tua/wali calon peserta didik tidak dapat dijadikan dasar seleksi. (3) Jumlah peserta didik yang diterima sesuai dengan daya tampung masing-masing satuan pendidikan dengan jumlah kuota rombongan belajar Tahun Ajaran 2024/2025. Bagian Kesebelas Jadwal, Daftar Ulang dan Pendataan Ulang Pasal 32 Jadwal PPDB Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilihat pada lampiran Daftar Ulang dan Pendataan Ulang Pasal 33 (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. (2) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, diwajibkan melaporkan diri ke sekolah tujuan sesuai denngan jadwal yang ditentukan. (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan calon peserta didik tidak melapor maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak boleh diganti; (4) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. (5) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik. 11
Biaya Daftar Ulang dan Pendataan Ulang Pasal 34 Biaya daftar ulang dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS Bagian Kedua belas Larangan Pungutan Biaya Pendaftaran PPDB di Sekolah Pasal 35 (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memerhatikan Kalender Pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2024/2025, melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang (lapor diri); (2) Pendaftaran PPDB SMA, SMK, dan SMALB sekolah tidak diperkenankan memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk apapun karena sudah dialokasikan melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) Penerimaan Peserta Didik Baru. (3) Sekolah wajib membuat spanduk yang memuat bahwa Pendaftaran dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dipungut biaya (gratis). (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan pelaksanaan PPDB ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Bagian Ketiga Belas Pakaian Seragam Pasal 36 (1) Sekolah dilarang mengkoordinir pengadaan pakaian seragam sekolah. (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah (menjahit dan membeli) agar diserahkan kepada masing-masing orang tua peserta didik dengan ketentuan sekolah menentukan motif, pola, warna, dan jenis seragam: a. Seragam Putih dan abu-abu b. Seragam Pramuka standar c. Seragam Batik; d. Topi + Dasi e. Ikat Pinggang (3) Sekolah boleh mengkoordinir pengadaan pakaian seragam olahraga; (4) Khusus untuk seragam putri SMA dan SMK harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Ukuran rok panjang sampai mata kaki; b. Baju atasan tangan pendek, khusus yang berhijab/jilbab lengan panjang; c. Model rok menggunakan plui keliling tanpa kantong. (5) Peserta didik baru di suatu sekolah diperbolehkan menggunakan pakaian seragam yang masih layak sesuai ketentuan sekolah tersebut tanpa harus membeli yang baru; Bagian Keempat belas Kepanitian PPDB Pasal 37 (1) Panitia PPDB terdiri atas Panitia Tingkat Provinsi dan Tingkat Sekolah; (2) Pembentukan Panitia PPDB Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernut Provinsi Kalimantan Tengah. (3) Pembentukan Panitia PPDB Tingkat Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah masing-masing dan tembusannya wajib disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. 12
(4) Ruang lingkup tugas panitia PPDB Tingkat Provinsi dan Tingkat Sekolah adalah sebagai berikut: a. Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah: 1) Membuat Petunjuk Teknis PPDB tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2024/2025; 2) Memberikan persetujuan/rekomendasi apabila ada peserta didik dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau sebaliknya; 3) Memantau pelaksanaan PPDB Kalimantan Tengah; 3) Memantau pelaksanaan PPDB Kalimantan Tengah; 4) Menyelesaikan masalah yang terjadi selama persiapan, pelaksanaan, dan setelah proses PPDB di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 5) Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan PPDB. b. Tingkat Satuan Pendidikan 1) Memberikan informasi PPDB kepada masyarakat melalui spanduk tentang mekanisme persyaratan dan jadwal PPDB; 2) Menerima pendaftaran calon peserta didik; 3) Menyeleksi calon peserta didik yang telah mendaftar sesuai kuota; 4) Mengumumkan hasil seleksi calon peserta didik yang dinyatakan lulus; 5) Menerima calon peserta didik yang telah lulus seleksi melalui proses daftar ulang; 6) Membuat daftar rinci data peserta didik hasil PPDB maupun peserta didik kelas XI dan XII untuk update data dapodik; 7) Menyusun dan menyampaikan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Bagian Kelima Belas Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 38 (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dipantau dan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Panitia Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai dari saat persiapan sampai pelaksanaan PPDB berakhir; (3) Sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 dan kondisi terakhir seluruh data peserta didik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan rekap data peserta didik yang akan diterima, jumlah peserta didik yang mendaftar, sistem seleksi, jumlah peserta didik yang tidak naik kelas, jumlah peserta didik yang mengulang, dan jumlah peserta didik pindahan dari sekolah lain dan distribusi jumlah peserta didik pada masing-masing kelas sebagai dokumen pangkalan data (database) sekolah baik untuk kepentingan penelusuran informasi yang berkaitan dengan animo maupun untuk kepentingan perencanaan dan keputusan kebijakan pendidikan. (4) Sistem pelaporan PPDB dilaksanakan secara offline. (5) Data peserta didik hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun data peserta didik yang naik kelas sesuai kelasnya untuk Tahun Ajaran 2024/2025 diketik menggunakan program EXCEL dan harus diserahkan copy file dalam CD serta hard copy paling lambat 29 Juli 2024. (6) Laporam hasil PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB dilaporkan oleh Kepala SMA, SMK, dan SLB dikirim ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus. Pasal 39 (1) Kepala sekolah berkewajiban untuk mengontrol kegiatan PPDB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terkait PPDB dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PPDB ini. 13
BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 40 (1) Kepala sekolah tidak diperbolehkan menerima peserta didik di kelas X (sepuluh) yang berasal dari sekolah lain setelah pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran berjalan; (2) Perpindahan peserta didik kelas X hanya diperbolehkan karena perpindahan tugas orang tua/wali dengan tetap memperhatikan zona tempat domisili baru orang tua/wali; (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Juknis PPDB ini. Pasal 41 Peserta didik setara SLB, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SLB, SMA, atau SMK di Indonesia setelah : (1) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; (2) surat pernyataan dari kepala sekolah asal; (3) surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan; (4) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju. Pasal 42 Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dengan kebutuhan khusus dapat diterima di SLB tidak pada awal kelas di setiap jenjang setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SLB yang bersangkutan. BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal 43 (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap Tahun Pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Dinas pendidikan provinsi wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB; Pasal 44 (1) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB. (2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar,prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian. BAB VI SANKSI Pasal 46 (1) Pelanggaran terhadap Juknis ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian. 14
b. Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran. c. Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota berupa: 1. teguran tertulis; 2. penundaan atau pengurangan hak; 3. pembebasan tugas; dan/atau 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. d. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa: 1. teguran tertulis; 2. penundaan atau pengurangan hak; 3. pembebasan tugas; dan/atau 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 47 Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam pedoman PPDB dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2024/2025 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei. Pasal 49 Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dapat diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 (1) Layanan informasi PPDB, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Pendidikan membuat POSKO PPDB; (2) Juknis Pelaksanaan PPDB ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditatapkan di : Palangka Raya Pada Taggal : 8 Maret 2024 Plt. Kepala Dinas, Muhammad Reza Prabowo, S.IP, MPA Penata Tingkat I Nip. 199206212012061001 15
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tanggal : 421/ 494 /Disdik/III/2024 : 8 Maret 2024 JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024/2025 No. KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Informasi Penetapan Jadwal dan Zonasi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Informasi Tentang Mekanisme PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Pendaftaran PPDB Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Pendaftaran Ulang bagi Peserta Didik yang dinyatakan lulus PPDB Persiapan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X Siswa kelas XI dan XII selain pengurus OSIS membentuk struktur kelas, kelompok belajar, dan kegiatan keagamaan Pengaturan Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2024/2025 Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025 2 - 31 Mei 2024 2 - 31 Mei 2024 24 - 27 Juni 2024 1 Juli 2024 2 - 4 Juli 2024 5 - 6 Juli 2024 8 - 10 Juli 2024 8 - 10 Juli 2024 1 - 5 Juli 2024 Panitia PPDB Panitia PPDB Panitia PPDB Panitia PPDB Panitia PPDB Panitia MPLS Panitia MPLS Sekolah Sekolah 10. 8 Juli 2024 Sekolah 16
Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tanggal : 421/ 494 /Disdik/III/2024 : 8 Maret 2024 ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KALIMANTAN TENGAH 1. KOTA PALANGKA RAYA No Satuan Pendidikan Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SMAN 1 Palangka Raya SMAN 2 Palangka Raya SMAN 3 Palangka Raya SMAN 4 Palangka Raya SMAN 5 Palangka Raya SMAN 6 Palangka Raya SMAN 7 Palangka Raya SMAN 8 Palangkaraya SMAN 9 Palangka Raya Palangka Raya-1 Palangka Raya-2 Palangka Raya-3 Palangka Raya-4 Palangka Raya-5 Palangka Raya-6 Palangka Raya-7 Palangka Raya-8 Kecamatan Pahandut Kelurahan Langkai, Pahandut, Panarung, Pahandut Seberang, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan. Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka. Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut, Tumbang Rungan. Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka, Menteng. Kecamatan Sabangau Kelurahan Kereng Bangkirai. Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka, Menteng. Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut. Kecamatan Sabangau Kelurahan Kereng Bangkirai. Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka, Menteng, Bukit Tunggal. Kecamatan Bukit Batu Kelurahan Tumbang Tahai, Tangkiling, Banturung, Habaring Hurung, Marang, Sei Gohong, Kanarakan. Kecamatan Rakumpit Kelurahan Petuk Bukit, Petuk Berunai, Bukit Sua, Pager, Panjehang, Desa Takaras, Desa Taringen, Desa Luwuk, Desa Luwuk Langkuas, Desa Bereng Malaka. Kecamatan Sabangau Kelurahan Kalampangan, Kameloh Baru, Sabaru, Bereng Bengkel, Desa Tanjung Taruna, Desa Tanjung Pusaka, Desa Tumbang Nusa. Kecamatan Rakumpit Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Bukit Sua, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru. Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal, Petuk Katimpun. Kecamatan Bukit Batu Kelurahan Marang. 10 SMAN 10 Palangka Raya Palangka Raya-9 17
2. KOTAWARINGIN BARAT No Satuan Pendidikan 1 SMAN 1 Pangkalan Bun 2 SMAN 2 Pangkalan Bun 3 SMAN 3 Pangkalan Bun 4 SMAN 1 Kumai 5 SMAN 2 Kumai 6 SMAN 1 Kotawaringin Lama 7 SMAN 1 Pangkalan Lada 8 SMAN 1 Pangkalan Banteng Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kotawaringin Barat-1 Kecamatan Arut Selatan Kelurahan Raja, Kelurahan Raja Sebrang, Kelurahan Mendawai, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Baru, Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tanjung Putri, Desa Tanjung Terantang. Kotawaringin Barat-2 Kecamatan Arut Selatan Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, Kelurahan Madurejo,Kelurahan Baru, Kelurahan Mendawai, Desa Natai Raya, Desa Pasir Panjang, Desa Natai Baru. Kotawaringin Barat-3 Kecamatan Arut Selatan Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sidorejo, Keluarahan Raja, Kelurahan Mendawai, Desa Pasir panjang, Desa Kumpai Batu Atas, Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tanjung Terantang, Desa Batu Belaman. Kotawaringin Barat-4 Kecamatan Kumai Desa Sungai Kapitan, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Kumai Hulu, Keluarahan Candi, Desa Batu Belaman, Desa Sungai Bedaun, Desa Sei Tendang, Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, Desa Keraya, Desa Sebuai Timur, Desa Sebuai, Desa Sei Sekonyer, Desa Tanjung Pulai, Desa Sungai Cabang. Kotawaringin Barat-5 Kecamatan Kumai Desa Pangkalan Satu (SP 1), Desa Purbasari, Desa Bumi Harjo, Desa Pangkalan Durin, Desa Sumber Agung, Desa Sungai Rangit Jaya, Desa Natai Raya, Desa Natai Baru. Kotawaringin Barat-6 Kecamatan Kotawaringin Lama Kelurahan Kotawaringin Hulu, Keluruhan Kotawaringin Hilir, Desa Riam Durian, Desa Kinjil, Desa Saka Bulin, Desa Tempayung, Desa Baboal Babuti, Desa Rungun, Desa Lalang, Desa Limau, Desa Sagu/Suka Mulya, Desa Suka Makmur, Desa Palih Baru, Desa Ipuh Bangun Jaya. Kotawaringin Barat-7 Kecamatan Pangkalan Lada Desa Pandu Senjaya, Desa Pangkalan Dewa, Desa Lada Mandala Jaya, Desa Pangkalan Tiga, Desa Sungai Melawen, Desa Makarti Jaya, Desa Kadipi Atas, Desa Medangsari, Desa Runtu, Desa Sido Mulya, Desa Sungai Bengkuang. Kotawaringin Barat-8 Kecamatan Pangkalan Banteng Desa Amin Jaya, Desa Arga Mulya, Desa Berambai Makmur, Desa Karang Sari, Desa Karangmulya, Kebon Agung, Desa Marga Mulya, Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng, Desa Sei Hijau, Desa Sido Mulya, Desa Simpai Berambai. Desa Sungai Kuning, Desa 18
3. No Satuan Pendidikan 9 SMAN 1 Arut Utara KABUPATEN LAMANDAU No Satuan Pendidian 1 SMAN 1 Menthobi Raya 2 SMAN 1 Batang Kawa 3 SMAN 1 Sematu Jaya 4 SMAN 1 Bulik Timur 5 SMAN 2 Nanga Bulik 6 SMAN 1 Belantikan Raya 7 SMAN 3 Nanga Bulik 8 SMAN 1 Lamandau- 9 SMAN 1 Nanga Bulik Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Sungai Pakit, Desa Sungai Bengkuang, Desa Sungai Pulau. Kotawaringin Barat-9 Kecamatan Arut Utara Kelurahan Pangkut, Desa Nanga Mua, Desa Sukaramai, Desa Gandis, Desa Panahan, Desa Sambi, Desa Pandau, Desa Riam, Desa Kerabu, Desa Penyobaan, Desa Sei Dau, Desa Umpang. Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Lamandau-1 Lamandau-2 Lamandau-3 Lamandau-4 Lamandau-5 Lamandau-6 Lamandau-7 Lamandau-8 Kecamatan Menthobi Raya Desa Topalan, Desa Nanuah, Desa Melata, Desa Batu Ampar, Desa Lubuk Hiju, Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya, Desa Mukti Manunggal, Desa Sumber Jaya, Desa Modang Mas, Desa Bukit Harum. Kec. Bulik Desa Perigi Raya. Kec. Suling Tambun Desa Tumbang Langkai. Kecamatan Batang Kawa Desa Kinipan, Desa Batu Tambun, Desa Ginih, Desa Benakitan, Desa Liku, Desa Mengkalang, Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Jemuat. Kecamatan Sematu Jaya Desa Purwareja, Desa Bina Bakti, Desa Tri Tunggal, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya, Desa Jangkar Prima, Desa Batu Hambawang, Desa Rimba Jaya, Simpang Sepaku, Gemareksa, Sungai Kuning Kecamatan Bulik Timur Desa Batu Tunggal, Desa Merambang, Desa Sepondam, Desa Toka, Desa Nanga Koring, Desa Sungkup. Kecamatan Bulik Desa Beruta, Desa Pemolontian, Desa Perigi Raya, Desa Sumber Cahaya, Desa Sungai Buluh, Desa Nanga Belantikan, Desa Nanga Palikodan. Kecamatan Belantikan Raya Desa Bintang Mengalih, Desa Petarikan, Desa Benuatan, Desa Nanga Matu, Desa Kahingai, Desa Karang Besi, Desa Bayat, Desa Belibi, Desa Tangga Batu, Desa Sungai Buluh, Desa Sumber Cahaya, Desa Nanga Belantikan. Kecamatan Bulik Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya, Desa Bukit Indah, Desa Liku, Desa Bunut, Desa Sungai Mentawa. Kecamatan Lamandau Desa Samu Jaya, Desa Sekoban, Desa Bakonsu, Desa Suja, Kelurahan Tapin Bini. Kecamatan Bulik Desa Batu Kotam, Desa Bunut, Desa Guci, Desa Kujan, Desa Sungai Mentawa, Lamandau-9 19
4. 5. No Satuan Pendidian 10 SMAN 1 Delang 11 SMAN 2 Lamandau KABUPATEN SUKAMARA No Satuan Pendidian 1 SMAN 1 Sukamara 2 SMAN 1 Jelai 3 SMAN 1 Pantai Lunci 4 SMAN 1 Balai Riam 5 SMAN 1 Permata Kecubung KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR No Satuan Pendidian 1 SMAN 1 Antang Kalang Zonasi Lamandau-10 Lamandau-11 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bumi Agung. Kecamatan Permata Kecubung (Kab. Sukamara) Ds. Kenawan, Ds. Ajang Kecamatan Delang Desa Hulu Jojabo, Desa Kubung, Desa Landau Kantu, Desa Lopus, Desa Nyalang, Desa Penyombaan, Desa Riam Panahan, Desa Riam Tinggi, Desa Sekombulan, Desa Sepoyu, Kelurahan Kudangan. Kecamatan Lamandau Desa Sungai Tuat, Desa Cuhai, Desa Karang Taba, Desa Kawa, Desa Bina Desa, Desa Penopa, Desa Tanjung Beringin. Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Sukamara-1 Sukamara-2 Sukamara-3 Sukamara-4 Sukamara-5 Kecamatan Sukamara Kel. Mendawai, Kel. Padang, Ds. Karta Mulia, Ds. Natai Sedawak, Ds. Pangkalan Muntai, Ds. Petarikan, Ds. Pudu, Ds. Sukaraja. Ds. Sukaramai ( Provinsi Kalbar) Kecamatan Jelai Kel. Jelai, Ds. Pulau Nibung, Ds. Sei Baru, Ds. Sei Bundung, Ds. Sei Raja. Kecamatan Pantai Lunci Ds. Sei Cabang Barat, Ds. Sei Damar, Ds. Sei Pasir, Ds. Sei Tabuk. Kecamatan Balai Riam Ds. Air Dua, Ds. Balai Riam, Ds. Bangun Jaya, Ds. Bukit Sungkai, Ds. Jihing, Ds. Pempaning, Ds. Sekuningan Baru, Ds. Lupu Peruca. Kecamatan Permata Kecubung Ds. Kenawan, Ds. Laman Baru, Ds. Natai Kondang, Ds. Nibung Terjun, Ds. Semantun, Ds. Sembikuan, Ds. Ajang. Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kotawaringin Timur-1 Kec. Antang Kalang Bhakti Karya, Buntut Nusa, Gunung Makmur, Kuluk Telawang Mulya Agung, Sei/Sungai Hanya, Sei/Sungai Puring, Tumbang. Bajanei, Tumbang Gagu, Tumbang Hejan, Tumbang Kalang, Tumbang Manya, Tumbang Ngahan, Tumbang Ramei/Ramai, Tumbang Sepayang, Waringin Agung. 20
No Satuan Pendidian Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) 2 SMAN 1 Cempaga Kotawaringin Timur-2 Kec. Cempaga Cempaka Mulia Barat, Cempaka Mulia Timur, Jemaras, Lubuk Ranggan, Luwuk Bunter (Lubuk Bunter)/Tewah, Patai, Rubung Buyung, Sei/Sungai Paring. Kec. Kota Besi Bajarum 3 SMAN 1 Cempaga Hulu Kotawaringin Timur-3 Kec. Cempaga Hulu Bukit Batu, Bukit Raya, Keruing, Pantai Harapan, Parit, Pelantaran, Pundu, Selucing, Sudan, Sungai Ubar Mandiri, Tumbang. 4 SMAN 1 Kota Besi Kotawaringin Timur-4 Kec. Kota Besi Kota Besi Hulu, Kota Besi Hilir, Bajarum, Kandan, Camba, Soren, Simpur, Rasau Tumbuh, Palangan, Hanjalipan, Pamalian. Kec. Baamang Tinduk, Tanah Mas 5 SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan Kotawaringin Timur-5 Kec. Mentaya Hilir Selatan Basirih Hilir, Basirih Hulu, Handil Sohor, Jaya Karet, Jaya Kelapa, Sebamban, Samuda Besar, Samuda Kecil, Samuda Kota, Sei/Sungai Ijum. Kec. Teluk Sampit Lampuyang, Parebok, Kuin Permai, Ujung Pandaran, Regei Lestari, Basawang. Kec. Pulau Hanaut Satiruk, Bapinang Hilir Laut, Bapinang Hilir, Bapinang Hulu, Makarti Jaya, Rawa Sari, Babirah, Hanaut, Serambut, Babaung, Bantian, Hantipan, Penyaguan, Bemadu. 6 SMAN 1 Mentaya Hilir Utara Kotawaringin Timur-6 Kec. Mentaya Hilir Utara Bagendang Hilir, Bagendang Hulu. Bagendang Permai, Bagendang Tengah, Natai Baru, Pondok Damar, Sumber Makmur. Kec. Mentawa Baru Ketapang Bapanggang Raya, Bapeang, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pelangsian, Telaga Baru. Kec. Pulau Hanaut Babirah. 7 SMAN 1 Mentaya Hulu Kotawaringin Timur-7 Kec. Mentaya Hulu Baampah, Bawan, Kapuk, Kawan Batu, Kuala Kuayan, Pahirangan, Pemantang, Penda Durian, Santilik, Sationg, Tangar, Tangka Robah, Tanjung Batur, Tanjung Jariangau, Tumbang Sapiri. 8 SMAN 1 Parenggean Kotawaringin Timur-8 Kec. Parenggean Bajarau, Bandar Agung, Baringin Tunggal Jaya, Barunang Miri, Bukit Harapan, Kabuau, Karang Sari, Karang Tunggal, Mekar Jaya, Parenggean, Sari Harapan, Sumber Makmur, Tehang. Kec. Tualan Hulu Bukit Makmur, Cempaka Putih, Damar Makmur, Jatiwaringin, Luwuk Sampun, Mekar Sari, Merah Sebungsu, Tanjung Jorong, Tumbang Mujam, Wonosari. 21
6. No Satuan Pendidian 9 SMAN 1 Sampit 10 SMAN 2 Sampit 11 SMAN 3 Sampit 12 SMAN 4 Sampit KABUPATEN SERUYAN No Satuan Pendidian 1 SMAN 1 Batu Ampar 2 SMAN 1 Danau Seluluk Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kec. Mentaya Hulu Tanjung Bantur, Penda Durian, Tanjung Harapan. Kec. Telaga Antang Buana Mustika. Kec. Bukit Santuai Desa Tumbang Penyahuan. Kotawaringin Timur-9 Kec. Mentawa Baru Ketapang Sawahan, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Ketapang, Bapeang, Bapanggang Raya, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pelangsian,Telaga Baru. Kec. Baamang Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah. Kec. Seranau Mentaya Seberang. Kotawaringin Timur-10 Kec. Baamang Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Tanah Mas. Kec. Mentawa Baru Ketapang Sawahan (Mentawa Baru Hulu Utara), Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Mentawa Baru Hilir. Kec. Seranau Mentaya Seberang Kotawaringin Timur-11 Kec. Baamang Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Tanah Mas. Kec. Mentawa Baru Ketapang Sawahan (Mentawa Baru Hulu Utara), Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Mentawa Baru Hilir. Kec. Seranau Mentaya Seberang. Kotawaringin Timur-12 Kec. Mentawa Baru Ketapang Sawahan,Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Ketapang, Bapeang, Bapanggang Raya, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pasir Putih, Pelangsian, Telaga Baru. Kecamatan Baamang Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Hulu, Tanah Mas, Sawahan, Baamang Hilir. Kecamatan Telawang Desa Penyang. Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Seruyan-1 Seruyan-2 Kec. Batu Ampar Desa Sebabi, Desa Sandul, Desa Kalang, Desa Derawa, Desa Wana Tirta, Desa Durian Kait, Desa Sahabu, Desa Batu Mangis. Kec. Danau Seluluk dan Kec. Seruyan 22
No 3 4 5 6 7 8 Satuan Pendidian SMAN 2 Danau Sembuluh SMAN 2 Seruyan Tengah SMAN 1 Danau Sembuluh SMAN 1 Hanau SMAN 1 Kuala Pembuang SMAN 1 Seruyan Hulu Zonasi Seruyan-3 Seruyan-4 Seruyan-5 Seruyan-6 Seruyan-7 Seruyan-8 23 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Raya Desa Terawan, Desa Selunuk, Desa Lampasa, Desa Tabiku, Desa Bangkal, Desa Asam Baru, Desa Tanjung Hara, Desa Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Desa Panimba Raya, Desa Rungau Raya. Kec. Seruyan Raya dan Kec. Danau Sembuluh Desa Terwan, Desa Selunuk, Desa Lampasa, Desa Tabiku, Desa Bangkal, Desa Telaga Pulang, Desa Cempaka Baru, Desa Palingkau, Desa Ulak Batu, Desa Paren, Desa Benua Usang, Desa Sembuluh I, Desa Sembuluh II. Kec. Seruyan Tengah Desa Sukorejo, Desa Bumi Jaya, Desa Suka Jaya, Desa Panca Jaya, Desa Tangga Batu, Desa Gantung Pengayuh, Desa Suka Makmur, Desa Ringin Agung, Desa Batu Anggung, Desa Suka Maju. Kec. Danau Sembuluh Desa Sembuluh I, Desa Sembuluh II, Desa Tabiku, Perkebunan Sawit Selolok Ladang Emas, Perkebunan Sawit Kerry Sawit Indonesia (KSI), Perkebunan Sawit HRS, Perkebunan Sawit Sarana Titian Permata (STP), Desa Telaga Pulang, Desa Baung, Desa Benua Usang, Desa Cempaka Baru, Desa Paren, Desa Palingkau, Desa Ulak Batu. Kec. Hanau Desa Tanjung Hanau, Desa Parang Batang, Desa Bahaur, Desa Pembuang Hulu I, Desa Pembuang Hulu II, Desa Derangga, Desa Paring Raya. Kec. Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang I, Kelurahan Kuala Pembuang II, Desa Pematang Limau, Desa Baung, Desa Jahitan, Desa Muara Dua, Desa Tanjung Rangas, Desa Persil Raya, Desa Sei Undang, Desa Sei Perlu. Kec. Seruyan Hulu Desa Tumbang Bahan, Desa Tumbang Kalam, Desa Tusuk Balawan, Desa Marandang, Desa Tumbang Suli, Desa Tumbang Manjul, Desa Mulang Baru, Desa Rantau Panjang, Desa Monguh Juoi, Desa Sepundu Hantu, Desa Tumbang Kubang, Desa Tumbang Laku, Desa Tumbang Paku, Desa Buntut Sapau, Desa Tumbang Taberau, Desa Riam Batang, Desa Tumbang Sepan, Desa Tumbang Setawai, Desa Tumbang Kasai, Desa Tumbang Darap. Kec. Suling Tambun Desa Tumbang Magin, Desa Tumbang Setoli, Desa Tumbang Hantas, Desa
7. No Satuan Pendidian 9 SMAN 1 Seruyan Tengah 10 SMAN 2 Kuala Pembuang KABUPATEN BARITO SELATAN No Satuan Pendidian 1 2 SMAN 1 Buntok SMAN 2 Buntok 3 SMAN 3 Buntok 4 SMAN 4 Buntok 5 SMAN 5 Buntok 6 SMAN 1 Gunung Bintang Awai Zonasi Seruyan-9 Seruyan-10 Zonasi Barito Selatan-1 Barito Selatan-2 Barito Selatan-3 Barito Selatan-4 Barito Selatan-5 24 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Tumbang Langkai, Desa Tumbang Salau, Desa Tumbang Gugup, Desa Rangkang Munduk, Desa Tanjung Tukal, Desa Rantau Betung. Kec. Seruyan Tengah dan Kec. Suling Tambun Desa Rantau Pulut, Desa Teluk Bayur, Desa Gantung Pengayuh, Desa Sukamandang, Desa Ayawan, Desa Mogi Panyuhu, Desa Bukit Buluh, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Pangke, Desa Panyumpa, Desa Tumbang Magin, Desa Tumbang Setoli, Desa Tumbang Hantas, Desa Tumbang Langkai, Desa Tumbang Salau, Desa Tumbang Gugup, Desa Rangkang Munduk, Desa Tanjung Tukal, Desa Rantau Betung, Desa Tangga Batu, Desa Bina Desa, Desa Sambi, Desa Mojang Baru. Kec. Seruyan Hilir Timur Desa Mekar Indah, Desa Halimaung Jaya, Desa Bangun Harja, Desa Kartika Bakti, Desa Pematang Panjang, Desa Sungai Bakau. Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Dusun Selatan Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Jelapat, Desa Danau Ganting, Desa Pamait, Desa Sanggu, Desa Telang Andrau, Desa Sababilah, Desa Mabuan, Desa Mangaris, Desa Pamangka, Desa Dangka, Desa Tetei Lanan, Desa Kalahien. Kecamatan Dusun Selatan Desa Baru, Desa Danau Sadar, Desa Teluk Telaga, Desa Muara Talang. Kecamatan Dusun Selatan Desa Danau Masura, Desa Murung Paken, Desa Muara Ripung. Kecamatan Dusun Selatan Desa Penda Asam, Desa Lembeng, Desa Kalahien, Desa Mabuhan, Desa Tanjung Jawa, Desa Pararapak, Desa Madara, Desa Teluk Mampun. Kecamatan Gunung Bintang Awai Desa Tabak Kanilan, Desa Muka Haji, Desa Sire, Desa Ruhing Raya, Desa Sarimbuah, Desa Wungkur Baru, Desa Kayumban, Desa Baruang/Ekeng, Desa Patas I. Kecamatan Dusun Utara Desa Tamparak, Desa Danau Bambure,
No Satuan Pendidian 7 SMAN 2 Gunung Bintang Awai 8 SMAN 3 Gunung Bintang Awai 9 SMAN 1 Dusun Utara 10 SMAN 2 Dusun Utara 11 SMAN 3 Dusun Utara 12 SMAN 1 Karau Kuala 13 SMAN 2 Karau Kuala 14 SMAN 1 Dusun Hilir Zonasi Barito Selatan-6 Barito Selatan-7 Barito Selatan-8 Barito Selatan-9 Barito Selatan-10 Barito Selatan-11 Barito Selatan-12 Barito Selatan-13 25 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Desa Bundar, Desa Sei/Sungai Telang. Kecamatan Dusun Selatan Desa Dangka, Desa Tetei Lanan. Kecamatan Gunung Bintang Awai Desa Patas I, Desa Patas II, Desa Muara Singan, Desa Bintang Ara, Desa Sei/Sungai Paken, Desa Malungai Raya, Desa Ngurit, Desa Gagutur. Kecamatan Dusun Utara Desa Rampa Mea, Desa Tamparak, Desa Tamparak Layung, Desa Bantai Bambure. Kabupaten Barito Utara Kecamatan Gunung Timang Desa Tongka, Desa Tapen Raya. Kecamatan Gunung Bintang awai Desa Ugang Sayu, Desa Palo Rejo, Desa Gagutur, Desa Marga Jaya, Desa Bipak Kali, Desa Wayun. Kabupaten Barito Timur Kecamatan Raren Batuah Desa Baruyan. Kecamatan Dusun Utara Kelurahan Pendang, Desa Marawan Lama, Desa Marawan Baru, Desa Majundre, Desa Sei/Sungai Talang. Kecamatan Dusun Utara Desa Terusan, Desa Reong, Desa Gunung Rantau, Desa Hulu Tampang, Desa Marawan Lama, Desa Marawan Baru. Kabupaten Barito Utara Kecamatan Montallat (Montalat) Tumpung Laung II. Kecamatan Dusun Utara Desa Bundar, Desa Talekoi, Desa Maruga, Desa Hingan, Desa Hulu Tampang, Desa Danau Bambure, Desa Panarukan, Kelurahan Pendang. Kecamatan Karau Kuala Kelurahan Bangkuang, Desa Selat Baru, Desa Teluk Betung, Desa Malitin. Kecamatan Dusun Hilir Desa Batilap, Desa Teluk Timbau. Kabupaten Barito Timur Kecamatan Pematang Karau Desa Muara Plantau. Kecamatan Karau Kuala Desa Babai, Desa Talio, Desa Malitin, Desa Muara Arai, Desa Janggi, Desa Bintang Kurung, Desa Tampijak, Desa Teluk Sampudau Kecamatan Dusun Hilir Kelurahan Mengkatip, Desa Mahajandau, Desa Sei/Sungai Jaya, Desa Kalanis, Desa Batampang, Desa Damparan, Desa Teluk Timbau, Desa Batilap.
8. No Satuan Pendidian 15 SMAN 2 Dusun Hilir 16 SMAN 1 Jenamas KABUPATEN BARITO TIMUR No Satuan Pendidian 1 SMAN 1 Tamiang Layang 2 SMAN 1 Benua Lima 3 SMAN 1 Paju Epat 4 SMAN 2 Paju Epat 5 SMAN 1 Karusen Janang 6 SMAN 1 Dusun Tengah 7 SMAN 1 Raren Batuah 8 SMAN 1 Pematang Karau Zonasi Barito Selatan-14 Barito Selatan-15 Zonasi Barito Timur-1 Barito Timur-2 Barito Timur-3 Barito Timur-4 Barito Timur-5 Barito Timur-6 Barito Timur-7 Barito Timur-8 26 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Dusun Hilir Desa Lehai, Desa Mangkatir, Desa Damparan. Kabupaten Barito Timur Kecamatan Paju Epat Desa Kali Napu, Desa Tampulangit. Kecamatan Jenamas Kelurahan Rantau Kujang, Desa Rantau Bahuang, Desa Tampulang, Desa Tabatan, Desa Rangga Ilung Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Dusun Timur Desa Didi, Desa Dorong, Desa Gumpa, Desa Harara, Desa Jaar, Desa Karang Langit, Desa Magantis ,Desa Mangkarap, Desa Maragut, Desa Matabu, Desa Matarah, Desa Pulau Patai, Desa Sarapat, Desa Sumur, Desa Jawaten, Desa Haringen, Kelurahan Tamiang Layang. Kecamatan Benua Lima Desa Kandris, Desa Bamban, Desa Tewah Pupuh, Desa Banyu Landas, Desa Bagok, Desa Gudang Seng. Kecamatan Paju Epat Desa Murutuwu, Desa Telang, Desa Siong, Desa Balawa, Desa Maipe, Desa Tampulangit. Kecamatan Paju Epat Desa Juru Banu, Desa Telang Baru. Kecamatan Karusen Janang Desa Dayu, Desa Ipu Mea, Desa Kandris, Desa Trans Lagan, Desa Putut Tawuluh, Desa Simpang Naneng,Desa Wuran. Kecamatan Dusun Tengah Kelurahan Ampah Kota, Desa Putai, Desa Ampah 2, Desa Rodok, Desa Saing, Desa Sumber Garunggung, Desa Netampin, Desa Muara Awang, Desa Dambung. Kecamatan Pematang Karau Desa Lebo, Desa Tumpung Ulung. Kecamatan Raren Batuah Desa Unsum, Desa Baruyan, Desa Turan Amis, Desa Lenggang, Desa Puri, Desa Sibung, Desa Batuah, Desa Tangkum, Desa Malintut. Kecamatan Pematang Karau Desa Bambulung, Desa Tuyau, Desa Kupang Bersih, Desa Ketab, Desa Muara Plantau, Desa Bararawa, Desa Lampeung, Desa Tumpung Ulung, Desa Muruduyung, Desa Trans Sumberejo Bambulung, Desa Lebo.
9. No Satuan Pendidian 9 SMAN 1 Patangkep Tutui 10 SMAN 1 Awang Lapai 11 SMAN 1 Paku KABUPATEN BARITO UTARA No Satuan Pendidian 1 2 SMAN 1 Muara Teweh SMAN 4 Muara Teweh 3 SMAN 2 Muara Teweh 4 SMAN 1 Montallat SMAN 2 Montallat 5 SMAN 1 Gunung Timang SMAN 2 Gunung Timang 6 SMAN 1 Lahei Barat Zonasi Barito Timur-9 Barito Timur-10 Barito Timur-11 Zonasi Barito Utara-1 Barito Utara-2 Barito Utara-3 Barito Utara-4 Barito Utara-5 27 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Patangkep Tutui Desa Bentot, Desa Ramania, Desa Kambitin, Desa Lalap, Desa Ampari Bura, Desa Jangu, Desa Kutam, Desa Mawani, Desa Betang Nalong, Desa Pulau Padang. Kecamatan Awang Lapai Desa Bangkirayen, Desa Biwan, Desa Danau, Desa Janah Mansiwui, Desa Janah Jari, Desa Wungkur Nanakan, Ds. Ampari, Ds. Tangkan, Ds. Apar Batu. Kecamatan Paku Desa Bantai Napu, Desa Gandrung, Desa Kalamus, Desa Kupang Baru, Desa Luau Jawuk, Desa Paku Beto, Desa Pangkan, Desa Patung, Desa Runggu Raya, Desa Simpang Bingkuang, Desa Tampa, Desa Tarinsing. Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Teweh Tengah Kelurahan Melayu, Kelurahan Lanjas, Desa Pendreh, Desa Sei Rahayu I, Desa Sei Rahayu II, Desa Rimba Sari, Desa Beringin Raya, Desa Datai Niru, Jln. Puruk Cahu Km 8-32. Kecamatan Teweh Tengah Kelurahan Melayu,Kelurahan Lanjas, Desa Pendreh, Desa Sei Rahayu I, Desa Sei Rahayu II, Desa Rimba Sari, Desa Beringin Raya, Desa Datai Niru, Desa Jln Puruk Cahu Km 8-32. Kecamatan Teweh Baru Desa Jambu, Desa Jingah, Desa Malawaken, Desa Hajak, Desa Liang Naga, Desa Panaen. Kecamatan Montallat Desa Pepas, Kelurahan Tumpung Laung I, Kelurahan Tumpung Laung II, Desa Sikan, Kelurahan Montallat I, Kelurahan Montallat II, Desa Paring Lahung, Desa Kamawen, Desa Ruji, Desa Robei. Kecamatan Gunung Timang Desa Baliti, Desa Jaman, Desa Kandui, Desa Ketapang, Desa Majangkan, Desa Payang Ara, Desa Pelari, Desa Rarawa, Desa Sangkurang, Desa Siwau, Desa Tapen Raya, Desa Walur Desa Tongka, Desa Batu Raya 1, Desa Batu Raya 2, Desa Ngurit (Barsel), Desa Malungai Raya (Barsel), Desa Malungai (Barsel), Desa Bulu (Barsel). Kecamatan Lahei Barat Desa Karamuan, Desa Benao Hilir, Desa Benao Hulu, Desa Teluk Malewai, Desa Papar Pujung, Desa Jangkang Lama,
No Satuan Pendidian 7 SMAN 1 Teweh Timur 8 SMAN 1 Lahei 9 SMAN 3 Muara Teweh 10 SMAN 5 Muara Teweh 11 SMAN 1 Teweh Baru 10. KABUPATEN KAPUAS No Satuan Pendidian 1 SMAN 1 Dadahup Zonasi Barito Utara-6 Barito Utara-7 Barito Utara-8 Barito Utara-9 Barito Utara-10 Zonasi Kapuas- 1 28 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Desa Jangkang Baru, Desa Nihan Hilir, Desa Nihan Hulu, Desa Luwe Hulu, Desa Luwe Hilir. Kecamatan Teweh Timur Desa Baok, Desa Berong, Desa Lampeong I, Desa Lampeong II, Desa Lawarang, Desa Linon Besi I, Desa Linon Besi II, Desa Muara Mea, Desa Payang, Desa Tambaba, Desa Tanjung Harapan, Desa Benangin I/I, Desa Benangin II/2, Desa Benangin III/3, Desa Benangin V/5, Desa Jamut, Desa Liju, Desa Mampuak I, Desa Mampuak II (Pantung) ,Desa Muara Wakat, Desa Sampirang I, Desa Sampirang II, Desa Sei/Sungai Liju. Kecamatan Lahei Kelurahan Lahei II, Kelurahan Lahei I, Desa Muara Bakah, Desa Mukut, Desa Inu, Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Karendan, Desa Rahaden, Desa Bengahon, Desa Muara Pari, Desa Haragandang, Ds. Ipu. Kecamatan Teweh Selatan Desa Bintang Ninggi I (Satu), Desa Bintang Ninggi II (Dua), Desa Bukit Sawit, Desa Buntok Baru, Desa Butong, Desa Pandran Permai, Desa Pandran Raya, Desa Tawan Jaya, Desa Terinsing/Trinsing, Desa Trahean. Kecamatan Teweh Tengah Desa Lemo I, Desa Lemo II, Dusun Durian Ramba, Dusun Pararawen, Dusun Teluk Lihat. Kecamatan Teweh Baru Desa Hajak, Desa Sikui, Desa Liang Naga, Desa Liang Buah, Desa Malawaken, Desa Sabuh, Desa Gandring. Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kec. Dadahup Ds. Bentuk Jaya, Ds. Bina Jaya, Ds Dadahup, Ds. Dadahup Raya, Ds. Harapan Baru, Ds. Kahuripan Permai, Ds. Manuntung, Ds. Menteng Karya, Ds. Petak Batuah, Ds. Sumber Agung, Ds. Sumber Alaska, Ds. Tambak Bajai, Ds. Tanjung Harapan. Kec. Kapuas Murung Ds. Bina Karya, Ds. Bina Mekar, Ds. Palangkau Baru, Ds. Palangkau Lama, Ds. Rawa Subur, Ds. Saka Binjai, Ds. Suka Reja, Ds. Sumber Mulia. Kec. Mantangai Lamunti Permai.
No 2 3 4 5 6 7 8 9 Satuan Pendidian SMAN 1 Kapuas Murung SMAN 1 Pasak Talawang SMAN 1 Timpah SMAN 2 Timpah SMAN 1 Basarang SMAN 1 Kapuas Barat SMAN 1 Kapuas Hulu SMAN 1 Kapuas Tengah Zonasi Kapuas- 2 Kapuas- 3 Kapuas- 4 Kapuas- 5 Kapuas- 6 Kapuas- 7 Kapuas- 8 Kapuas- 9 29 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kec. Kapuas Murung Belawang, Bina Karya, Bina Mekar, Bina Sejahtera, Bumi Rahayu, Karya Bersama, Mampai, Manggala Permai, Muara Dadahup, Palangkau Baru, Palangkau Lama, Palingkau Asri, Palingkau Baru, Palingkau Jaya, Palingkau Lama, Palingkau Sejahtera, Rawa Subur, Saka Binjai, Suka Mukti, Suka Reja, Sumber Mulia, Tajepan, Talekung Punai. Kec. Dadahup Bina Jaya. Kec. Kapuas Barat Saka Tamiang, Penda Katapi. Kec. Pasak Talawang Desa Dandang, Desa Balai Banjang, Desa Jangkang, Desa Tumbang Diring, Desa Tumbang Nusa, Desa Kaburan, Desa Hurung Kampin, Desa Batu Sambung, Desa Sei Ringin, Desa Tumbang Tukun. Kec. Timpah Lungkuh Layang, Danau Pantau, Batapah, Lawang Kamah, Tumbang Randang. Kec Mantangai Bukit Batu, Gawing. Desa Petak Puti, Desa Aruk, Desa Lawang Kajang. Kecamatan Basarang Maluen, Basarang, Pangkalan Rekan, Batuah, Lunuk Ramba, Basungkai, Pangkalan Sari, Tambun Raya, Bungai Jaya, Naning, Basarang Jaya, Panarung, Batu Nindan, Tarung Manuah. Kab. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Mintin Perbatasan Pulang Pisau. Kecamatan Kapuas Barat Anjir Kalampan, Basuta Raya, Maju Bersama, Mandomai, Pantai, Penda Ketapi, Saka Mangkahai, Saka Tamiang, Sei Pitung, Sei/Sungai Dusun, Sei/Sungai Kayu, Teluk Hiri. Kecamatan Kapuas Hulu Desa Baronang II, Bulau Ngadung, Dirung Koram, Hurung Tabengan, Hurung Tampang, Jakatan pari, Karetau Mantaa, Katunjung, Lawang Tamang, Mampay Jaya, Masaha, Ruhung Bungai, Sungai Hanyo, Sungai Pinang, Supang, Tangirang, Tanjung Rendan, Tumbang Manyarung, Tumbang Bukoi, Tumbang Puroh, Tumbang Sirat , Tumbang Tihis. Kecamatan Kapuas Tengah Bajuh, Barunang, Buhut Jaya, Hurung Pukung, Karukus, Kayu Bulan, Kota Baru, Manis, Marapit, Masaran, Penda Munte, Pujon, Tapen.
No Satuan Pendidian 10 SMAN 1 Kapuas Hilir 11 SMAN 1 Tamban Catur 12 SMAN 1 Kapuas Timur 13 SMAN 1 Mantangai 14 SMAN 1 Pulau Petak 15 16 SMAN 1 Kuala Kapuas SMAN 2 Kuala Kapuas Zonasi Kapuas- 10 Kapuas- 11 Kapuas-12 Kapuas-13 Kapuas-14 Kapuas-15 30 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Kapuas Hilir Kel. Mambulau, Kel. Hampatung, Kel. Dahirang, Kel. Sei Pasah/Desa Sei Asem, Desa Saka Batur, Desa Saka Pinang. Kec. Bataguh kelurahann Sarepulau. Kec. Kapuas Timur Anjir Mambulau Barat. Kec. Tamban Catur Bandar Mekar, Bandar Raya, Tamban Jaya, Tamban Baru Tengah, Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Timur, Tamban Makmur. Kec. Bataguh Warnasari, Sidomulyo, Sidorejo. Kecamatan Kapuas Timur Anjir Mambulau Barat, Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Timur. Kec. Bataguh Tamban Luar, Warnasari, Sido Mulyo, Sidorejo, Pulau Kupang, Garong, Barangas. Kecamatan Mantangai Bukit Baru, Danau Rawah, Harapan Jaya, Humbang Raya, Kaladan Jaya, Kalumpang, Katimpun, Katunjung, Lahei Mangkutup, Lapetan, Lamunti, Lamunti Baru, Lamunti Permai, Mantangai Hilir, Mantangai Hulu, Mantangai Tengah, Manusup, Manusup Hilir, Manyahi, Muroi Raya, Pulau Kaladan, Rantau Jaya, Sari makmur, Sei Gawing, Sei Gita, Sei Ahas, Sei Kapar, Sakata Bangun, Sakata Makmur, Sido Mulyo, Sri Widadi, Suka Maju, Sumber Makmur, Tabore, Tarantang, Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, Warga Mulya (38 Desa). Kec. Pulau Petak Desa Anjir Palambang, Desa Banama, Desa Bunga Mawar, Desa Handiwung, Desa Mawar Mekar, Desa Narahan, Desa Narahan Baru, Desa Palangkai, Desa Saka Lagun, Desa Sei Tatas Hilir, Desa Sei Tatas, Desa Teluk Palinget. Kec Selat Selat Hilir, Selat Dalam, Selat Barat, Selat Utara, Selat Hulu, Selat Tengah, Pulau Telo dan Pulau Telo Baru, Murung Keramat dan Panamas. Kec. Bataguh Bamban Raya, Bangun Harjo, Budi Mufakat,Pulau Mambulau ,Sei Jangkit, Sungai Lunuk,Tamban Luar, Terusan. Kec. Kapuas Hilir Mambulau, Hampatung, Dahirang, Barimba, Sungai Asam, Sungai Pasah.
No Satuan Pendidian 17 SMAN 3 Kuala Kapuas 11. KABUPATEN GUNUNG MAS No Satuan Pendidian 1 2 SMAN 1 Kuala Kurun SMAN 2 Kuala Kurun 3 SMAN 1 Mihing Raya 4 SMAN 1 Sepang 5 SMAN 1 Tewah 6 SMAN 2 Tewah 7 SMAN 1 Manuhing Zonasi Kapuas-16 Zonasi Gunung Mas-1 Gunung Mas-2 Gunung Mas-3 Gunung Mas-4 Gunung Mas-5 Gunung Mas-6 31 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kec. Selat Kelurahan Selat Utara, Selat Dalam, Selat Tengah, Selat Hulu, Pulao Telo, Pulao Telo Baru). Kec. Pulau Petak Teluk Palinget, Sakalagun, Bunga Mawar, Kecamatan Palingkau (Kelurahan Mampai). Kec. Kapuas Barat Kelurahan Sungai Kayu, Saka Tamiyang. Kec. Mantangai Kelurahan Lamunti, Kaladan Jaya, Katimpun, Lamunti Baru, Lamunti Permai,Sari Makmur, Sido Mulyo. Kec. Bataguh Kelurahan Pulau Kupang, Budi Mufakat, Sei Lunuk, Tamban Luar, Terusan Raya. Kec. Kapuas Hilir Kelurahan Bakungin, Saka Batur, Sei Asam, Sei Pasah. Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kec. Kurun Desa Hurung Bunut, Penda Pilang, Petak Bahandang, Pilang Munduk, Tanjung Riu, Teluk Nyatu, Tumbang Tambirah, Tumbang Tariak, Kelurahan Kurun, Tampang Tumbang Anjir. Kec. Kurun Desa Tumbang Hakau, Tewang Pajangan, Tumbang Lampahung, Tumbang Manyangan, Tumbang Miwan. Kec. Mihing Raya Dahian Tambuk, Rangan Tate, Tumbang Danau, Tumbang Empas, Tuyun, Kelurahan Kampuri. Kec. Sepang Desa Pematang Limau, Rabauh, Sepang Kota, Tampelas, Tanjung Karitak, Tewai Baru. Kelurahan Sepang Simin. Kec. Tewah, Desa Batu Nyapau, Batu Nyiwuh, Karason Raya, Kasintu, Sare Rangan, Sumur Mas, Teluk Lawah, Tumbang Pajangei, Upon Batu, Kelurahan Tewah. Kec. Tewah Desa Rangan Mihing, Sandung Tambun, Sei Riang, Taja Urap, Tanjung Untung, Tumbang Habaon, Upon Batu, Batu Nyiwuh. Kec. Manuhing Desa Bangun Sari, Belawan Mulya, Bereng Belawan, Bereng Jun, Fajar Harapan, Gohong, Takaras, Tangki Dahuyan, Taringen, Tumbang Jalemu, Tumbang Sepan, Kelurahan Tumbang
No Satuan Pendidian 8 SMAN 1 Manuhing Raya 9 SMAN 1 Rungan 10 SMAN 1 Rungan Barat 11 SMAN 1 Kahayan Hulu Utara 12 SMAN 1 Damang Batu 13 SMAN 1 Miri Manasa 12. KABUPATEN PULANG PISAU No Satuan Pendidian 1 SMAN 1 Banama Tingang 2 SMAN 2 Banama Tingang 3 SMAN 1 Kahayan Tengah 4 SMAN 2 Kahayan Tengah 5 SMAN 1 Jabiren Raya Zonasi Gunung Mas-7 Gunung Mas-8 Gunung Mas-9 Gunung Mas-10 Gunung Mas-11 Gunung Mas-12 Zonasi Pulang Pisau-1 Pulang Pisau-2 Pulang Pisau-3 Pulang Pisau-4 Pulang Pisau-5 32 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Talaken. Kec. Manuhing Raya Desa Luwuk Tukau, Putat Durei, Tumbang Mantuhe, Tumbang Oroi, Tumbang Samui, Kelurahan Tehang. Kec. Rungan Desa Bereng Baru, Bereng Malaka, Karya Bhakti, Linau, Luwuk Kantor, Luwuk Langkuas, Parempei, Talangkah, Tumbang Baringei, Tumbang Bunut, Tumbang Jutuh, Tumbang Kajuei, Tumbang Malahoi, Kelurahan Jakatan Raya. Kec. Rungan Barat Desa Batu Puter, Hantapang,Jangkit, Sangal, Sei Antai, Tumbang Lapan, Tumbang Mujai, Tumbang Tuwe, Kelurahan Rabambang. Kec. Kahayan Hulu Utara, Desa Batu Tangkoi, Dandang, Penda Rangas, Teluk Kanduri, Tumbang Hamputung, Tumbang Korik, Tumbang Pasangon, Tumbang Ponyoi, Tumbang Sian, Tumbang Tajungan, Tumbang Takaoi, Kelurahan Tumbang Miri. Kec. Damang Batu, Desa Karetau Rambangun, Karetau Sarian, Lawang Kanji, Tumbang Anoi, Tumbang Mahuroi, Tumbang Maraya, Tumbang Posu, Kelurahan, Tumbang Marikoi. Kec. Miri Manasa, Desa Buntoi, Harowu, Mangkuhung, Rangan Hiran, Tumbang Hatung, Tumbang Koroi, Tumbang Lapan, Tumbang Manyoi, Tumbang Masukih, Tumbang Siruk, Kelurahan Tumbang Napoi. Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Banama Tingang Bawan, Guha, Pahawan, Pandawei, Pangi, Tangkahen, Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Manen Paduran, Manen Kaleka, Lawang Uru, Hurung, Hanua, Ramang, Tambak, Kasali Baru. Kecamatan Kahayan Tengah Bereng Rambang. Kecamatan Kahayan Tengah Bahu Palawa, Balukun, Bukit Bamba, Bukit Liti, Pamarunan, Parahangan, Petuk Liti, Tahawa, Bareng Rambang. Kecamatan Kahayan Tengah Bukit Rawi, Penda Barania, Sigi, Tanjung Sangalang, Tuwung. Kecamatan Jabiren Raya
No Satuan Pendidian 6 SMAN 1 Pulang Pisau 7 SMAN 2 Pulang Pisau 8 SMAN 1 Maliku 9 SMAN 2 Maliku 10 SMAN 3 Maliku 11 SMAN 1 Sebangau Kuala 12 SMAN 1 Pandih Batu 13 SMAN 2 Pandih Batu 14 SMAN 1 Kahayan Kuala 15 SMAN 2 Kahayan Kuala 16 SMAN 3 Kahayan Kuala 17 SMAN 4 Kahayan Kuala Zonasi Pulang Pisau-6 Pulang Pisau-7 Pulang Pisau-8 Pulang Pisau-9 Pulang Pisau-10 Pulang Pisau-11 Pulang Pisau-12 Pulang Pisau-13 Pulang Pisau-14 Pulang Pisau-15 Pulang Pisau-16 Pulang Pisau-17 33 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Henda, Jabiren, Pilang, Saka Kajang, Tanjung Taruna, Tumbang Nusa. Kecamatan Kahayan Hilir Garong, Simpur. Kecamatan Kahayan Hilir Gohong, Kalawa, Anjir Pulang Pisau, Hanjak Maju, Bereng, Pulang Pisau, Garong, Simpur, Buntoi. Kecamatan Kahayan Hilir Mintin, Mantaren I, Mantaren II, Anjir Pulang Pisau, Hanjak Maju, Bereng, Pulang Pisau. Kecamatan Maliku Gandang, Gandang Barat, Garantung, Maliku Baru, Maliku Mulya, Sidodadi, Kanamit Jaya. Kecamatan Maliku Badirih, Tahai Baru, Tahai Jaya. Kecamatan Maliku Kanamit, Kanamit Barat, Purwodadi, Sei/Sungai Baru Tewu, Wonoagung, Kanamit Jaya. Kecamatan Kahayan Hilir Buntoi Kecamatan Sebangau Kuala Mekar Jaya, Paduran Sabangau, Panduran Mulya, Sebangau Jaya, Sebangau Mulya, Sebangau Permai, Sei/Sungai Bakau, Sei/Sungai Hambawang. Kecamatan Pandih Batu Kantan Atas, Kantan Dalam, Kantan Muara, Karya Bersama, Mulasari (Mulia Sari), Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Talio, Talio Hulu, Talio Muara, Karya Bersama, Dandang. Kecamatan Pandih Batu Belanti Siam, Gadabung, Pantik, Sanggang, Karya Bersama. Kecamatan Kahayan Kuala Bahaur Hulu, Bahaur Hulu Permai, Bahaur Tengah Bahaur Basantan, Bahaur Hilir. Kecamatan Pandih Batu Dandang, Karya Bersama. Kecamatan Kahayan Kuala Sei/Sungai Barunai (Papuyu II), Sei/Sungai Pasanan (Papuyu I), Sei/Sungai Pudak (Papuyu III), Sei/Sungai Rungun, Tanjung Perawan, Bahaur Basantan, Bahaur Hilir. Kecamatan Kahayan Kuala Bahaur Batu Raya. Kabupaten Kapuas Bataguh, Tirusan Raya. Kec. Kahayan Kuala
No Satuan Pendidian 18 SMAN 5 Kahayan Kuala 13. KABUPATEN KATINGAN No Satuan Pendidian 1 SMAN 1 Sanaman Mantikei 2 SMAN 1 Bukit Raya 3 SMAN 2 Bukit Raya 4 5 SMAN 1 Katingan Hilir SMAN 2 Katingan Hilir 6 SMAN 1 Katingan Hulu 7 SMAN 1 Katingan Kuala SMAN 2 Katingan Kuala Zonasi Pulang Pisau-18 Zonasi Katingan-1 Katingan-2 Katingan-3 Katingan-4 Katingan-5 Katingan-6 34 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala Camatan (Cematan), Sei/Sungai Bakau. Kecamatan Sebangau Kuala Sei/Sungai Hambawang Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Sanaman Mantikei Tumbang Labehu, Dehes, Rantau Bangkiang, Tumbang Manggo, Daya Manunggal, Kuluk Habuhus, Tumbang Pangka, Tumbang Atei, Tumbang Mangara, Tumbang Kanei, Tumbang Kawei, Tumbang Taranei. Kecamatan Bukit Raya Tumbang Kaburai, Tumbang Kajamei, Tumbang Gaei, Rantau Pandan. Luar Zonasi: Tumbang Manjul. Kec. Seruyan Hulu Kab. Seruyan, Ella Ilir. Kec. Ella Ilir Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat. Kecamatan Bukit Raya Penda Nange, Rangan Bahekang, Rangan Rondan, Tanjung Batik, Tumbang Dahue, Tumbang Karuei, Tumbang Kataei. Kecamatan Katingan Hilir Banut Kalanaman, Hampalit, Kasongan Baru, Kasongan Lama, Telangkah, Tewang Kadamba, Tumbang Liting, Talian Kereng. Kecamatan Tasik Payawan Desa Luwuk Kiri dan Luwuk Kanan, Tewang Tampang. Kecamatan Katingan Hulu, Batu Bango, Dehes Asem, Kihambatang, Kuluk Sepangi, Pendatanggaring Baru, Pendatanggaring Lama, Rangan Kawit, Rangan Ranjing, Rantau Bahai, Rantau Puka, Sei. Nanjan, Telok Tampang, Tumbang Hangei II, Tumbang Jiga, Tumbang Kabayan, Tumbang Kuai, Tumbang Labaning, Tumbang Mahup, Tumbang Manangei, Tumbang Mangketai, Tumbang Sabetung, Tumbang Salaman, Tumbang Sanamang. Kecamatan Katingan Kuala Pegatan Hilir, Pegatan Hulu, Kampung Keramat, Kampung Tengah, Selat Bening, Sungai Kaki, Sebangau Jaya. Kecamatan Katingan Kuala (Makmur Utama, Jaya Makmur, Subur Indah, Bumi Subur, Singam Raya, Bangun Jaya, Kampung Baru, Setia Mulia, Bakung Raya, Teluk Sebulu) dan Luar Zonasi Kecamatan Mendawai dan sekitarnya.
No Satuan Pendidian 8 SMAN 1 Katingan Tengah 9 SMAN 1 Marikit 10 SMAN 1 Petak Malai 11 SMAN 1 Pulau Malan 12 SMAN 1 Tasik Payawan 13 SMAN 1 Tewang Sangalang Garing 14. KABUPATEN MURUNG RAYA No Satuan Pendidikan 1 SMAN 1 Barito Tuhup Raya 2 SMAN 1 Laung Tuhup 3 SMAN 2 Laung Tuhup 4 SMAN 3 Laung Tuhup Zonasi Katingan-7 Katingan-8 Katingan-9 Katingan-10 Katingan-11 Katingan-12 Zonasi Murung Raya-1 Murung Raya-2 Murung Raya-3 Murung Raya-4 35 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kecamatan Katingan Tengah Samba Bakumpai, Samba Danum, Samba Kahayan, Samba Katung, Telok, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Batu Badinding, Tumbang Marak, Tumbang Pariyei, Tewang Panjang, Rantau Asem, Napu Sahur, Petak Puti, Tumbang Hangei. Kecamatan Marikit Batu Panahan, Buntut Leleng, Kuluk Leleng, Rangan Burih, Rangan Surei, Rangan Tangko, Sebaung, Tumbang Bemban, Tumbang Dakei, Tumbang Hiran, Tumbang Lambi, Tumbang Mandurei, Tumbang Paku, Tumbang Pahanei, Tumbang Susan - Malaman, Tumbang Tabulus, Tumbang Taei, Tumbang Tundu. Kecamatan Petak Malai Tumbang Baraoi, Tumbang Habangoi, Tumbang Jala, Tumbang Tangoi, Batu Badak, Batu Tukan, Nusa Katau. Kecamatan Pulau Malan Buntut Bali, Tewang Darayu, Kuluk Bali, Tumbang Lawang, Dahian Tunggal, Manduing Lama, Manduing Taheta, Tumbang Banjang, Tewang Karangan, Tumbang Tanjung, Garagu. Kecamatan Tasik Payawan Petak Bahandang, Hiyang Bana, Talingke, Handiwung, Tewang Tampang, Tumbang Panggu, Luwuk Kanan dan Luwuk Kiri. Kecamatan Tewang Sangalang Garing Pendahara, Tumbang Tarusan, Tewang Rangkang, Tarusan Danum, Hapalam, Tewang Rangas, Tewang Beringin, Bangkuang (Sei/Sungai Keruh). Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Kec. Barito Tuhup Raya Makunjung, Batu Tojah, Bumban Tuhup, Cinta Budiman, Dirung Sararung, Hingan Tokung, Kohong, Liang Nyaling, Tumbang Baloi, Tumbang Bauh, Tumbang Masalo. Kec. Laung Tuhup Muara Laung I, Muara Laung II, Muara Tupuh, Tahujan Laung, Narui, Kalang Duhung, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Biha, Beras Belange, Beralang. Kec. Laung Tuhup Kel. Muara Tuhup, Desa Beras Belange. Kec. Barito Tuhu Raya Desa Tumbang Bauh, Batu Tujah, Tumbang Baloi, Kohong. Kec. Laung Tuhup
No Satuan Pendidikan 5 SMAN 4 Laung Tuhup 6 SMAN 5 Laung Tuhup 7 SMAN 1 Murung 8 SMAN 2 Murung 9 SMAN 3 Murung 10 SMAN 4 Murung 11 SMAN 1 Permata Intan 12 SMAN 1 Seribu Riam 13 14 SMAN 1 Sumber Barito SMAN 2 Sumber Barito 15 SMAN 1 Sungai Babuat 16 SMAN 1 Tanah Siang Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Murung Raya-5 Murung Raya-6 Murung Raya-7 Murung Raya-8 Murung Raya-9 Murung Raya-10 Tumbang Tonduk, Kalang Duhung, Beralang, Batu Karang, Batu Bua I, Batu Bua II. Penda Siron, Tumbang Bondang, Tahujan Laung Kec. Laung Tuhup Muara Maruwei I, Muara Maruwei II, Pelaci, Penda Siron, Tawai Haui, Tumbang Bana, Lakutan, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Biha, Kohong, Lakutan, Tumbang Tonduk, Tumbang Bondang. Kec. Laung Tuhup Batu Tuhup, Tumbang Bahan. Kec. Murung Muara Bumban. Kec. Murung : Beriwit, Malasan, Mangkahui, Muara Bumban. Kec. Tanah Siang Sungai Lunuk, Konut, Olung Nango, Tino Talih, Osom Tompok. Kec. Tanah Siang Selatan Tahujan Ontu. Kec. Murung Juking Pajang, Muara Bumban, Muara Sumpoi, Puruk Cahu seberang. Kec. Murung Bahitom, Beriwit, Danau Usung, Juking Pajang. Kec. Murung Beriwit, Malasan, Muara Jaan, Muara Untu, Panuut, Penyang, Batu Putih, Dirung. Kec. Tanah Siang Selatan Tahujan Ontu, Datah Kotou. Murung Raya- 11 Kecamatan Permata Intan Tumbang Lahung, Baratu (Beratu), Juking Sopan, Muara Babuat, Muara Bakanon, Pantai Laga, Purnama, Sungai Bakanon, Sungai Batang, Sungai Gula, Sungai Lobang, Tumbang Salio Murung Raya- 12 Kecamatan Seribu Riam Muara Joloi I, Muara Joloi II, Parahau, Takajung, Tumbang Jojang, Tumbang Naan, Tumbang Tohan. Murung Raya- 13 Kec. Sumber Barito Murung Raya-14 Tumbang Kunyi, Batu Makap, Kalapeh Baru, Laas Baru, Olong Liko, Telok Jolo, Tumbang Masao, Desa Tumbang Molut, Desa Tumbang Tuan. Kecamatan Sungai Babuat Tambelum, Tumbang Apat, Tumbang Bantian, Tumbang Kolon, Tumbang Saan, Batu Mirau, Tumbang Mulut, Tumbang Tuan. Murung Raya-15 Kec. Tanah Siang Saripoi, Doan Arung, Karali, Konut, Muwun, Olung Dojou, Olung Nango, Olung Ulu, Tino Talih, Sungai Lunuk, 36
No Satuan Pendidikan 17 SMAN 2 Tanah Siang 18 SMAN 3 Tanah Siang 19 SMAN 4 Tanah Siang 20 SMAN 5 Tanah Siang 21 SMAN 1 Tanah Siang Selatan 22 SMAN 1 Uut Murung Zonasi Murung Raya-16 Murung Raya-17 Murung Raya-18 Murung Raya-19 Murung Raya-20 Murung Raya-21 37 Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) Puruk Batu, Osom Tompok. Kec. Tanah Siang Kolam, Mantiat Pari, Olung Soloi, Saruhung. Kec. Tanah Siang Belawan, Kalang Kaluh, Mangkolisoi. Kec. Tanah Siang Dirung Bakung, Tabulang, Cangkang, Nono kaliwon, Mahanyan, Olung Nango. Kec. Laung Tuhup Tumbang Bana, Narui. Kec. Tanah Siang Olung Balo, Olung Siron, Olung Ulu, Tokung. Kec. Tanah Siang Selatan Dirung Lingkin, Datah Kotou, Olung Hanangan, Olung Muro, Oreng, Puruk Kambang, Tahujan Ontu. Kec. Murung Mangkahui. Kec. Uut Murung Kalasin, Tumbang Olong, Tumbang Olong II, Tumbang Tujang, Tumbang Tupus/Topus.