MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210 / PMK. 01 /201 7 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, M enimbang a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerj a organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Paj ak dan Kantor Pelayanan Pajak, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal P�jak; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 201 5 tentang Kementerian Keuangan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara; c. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerj a Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Paj ak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat N omor: B / 444/ M . KT. 01/ 201 7 tanggal 3 1 Agustus 201 7 ; DISTRIBUSI II
2- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang M engingat : 1 . Ketentuan Umum dan Tata Cara Perp ajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan Menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2 016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899); 3 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 201 5 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 5 1) ; 4 . Keputusan Presiden Nomor 83/ P Tahun 2 016; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK. 01/ 2 01 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara· Republik Keuangan (Berita Indonesia Tahun 201 5 Nomor 1 926); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG O RGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. DISTRIBUSI II
DISTRIBUSI II 3- BAB I KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERALPAJAK Bagian Kesatu Kedudukan Kantor Wilayah Pasal 1 ( 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal -Paj ak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Paj ak yang berada di bawah Direktur dan bertanggung jawab langsung kepada Jenderal Pajak. (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala. Bagian Kedua Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Pasal 2 Kantor Wilayah terdiri atas: a. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus; dan b. Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Pasal 3 Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan anali sis, penj abaran, koordinasi, bimbingan, tugas evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
DISTRIBUSI II 4- Paragraf 1 Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Kantor Wilayah Wajib Paj ak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi: a. analisis dan pelaksanaan penj abaran kebij akan dan penyusunan rencana strategis di bida,ng perpaj akan; b. koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpaj akan; c. koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penj abaran kebijakan pencapaian target penerimaan paj ak; d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpaj akan yang menj adi tanggung jawab Kantor Wilayah; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ke bij akan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpaj akan; f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelij en di bidang perpaj akan; g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan p aj ak dan / atau Surat Tagihan Pajak, dan pembatalan hasil pemeriksaan paj ak; h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding; L pengelolaan data, ars1p perpajakan dan nonperpaj akan; J. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana
DISTRIBUSI II 5- dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, Pajak dan pengurangan Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal lepas pantai ( offshore) dan tubuh bumi serta perairan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. Pasal 5 Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; c. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan; d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; e. Bidang Keberatan dan dan Banding; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 6 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan advokasi; d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas; a; e. pengelolaan kinerj L
DISTRIBUSI II 6- f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; perbaikan g. penyusunan rekomendasi proses bisnis; h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 1. pelaksanaan pengelolaan dan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah; J. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kan tor Wilayah. Pasal 8 Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 9 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, melakukan pengelolaan kinerja pegawm, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan administrasi Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunym tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan advokasi, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik
DISTRIBUSI II 7- . clan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi bisnis. perbaikan proses (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah. Pasal 10 (1) Bidang Data clan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, analisis clan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar clan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melaksanakan bimbingan pengawasan clan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, clan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Data clan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas (offshore) clan tubuh bumi areal perairan lepas pantai bumi serta Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Lainnya, serta melaksanakan pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ektensifikasi perpajakan.
DISTRIBUSI II 8- Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Data dan. Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan pengawasan; b. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak; c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan; d. pencanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data clan informasi perpajakan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak; e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan; f. pemantauan, penelaahan, serta dan penatausahaan, rekonsiliasi penerimaan perpajakan; g. pemberian dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan Janngan komputer, serta pembuatan back-up data; h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan; i. analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pe_layanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Khusus; Wilayah Jakarta J. pengelolaan clan risiko Kantor Wilayah; k. bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur pada ayat ( 1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak clan Objek Pajak, pemutakhiran basis data pajak, penilaian clan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan le pas pan tai ( off shore) clan tub uh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, serta
DISTRIBUSI II 9- pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak. Pasal 1 2 Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas: a. Seksi Data dan Potensi; b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan c. Seksi Dukungan Teknis Komputer. Pasal 1 3 ( 1 ) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunya1 tugas melakukan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, dan bimbingan pengawasan dan · pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknis komputer, pemelil:araan dan perbaikan jaringan komputer, pembuatan back-up data, serta pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan. (4) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bimbingan Pengawasan pada Kantor
DISTRIBUSI II 10- Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan penclataan, pemetaan Wajib Pajak clan Objek Pajak, penilaian, clan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal lepas pantai (offshore) clan tubuh bumi serta perairan Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Lainnya serta bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak. Pasal 14 Biclang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan clan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerj aan pej a bat Fungsional Pemeriksa yang ditunjuk Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak oleh Kepala Kantor Wilayah, memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan aclministrasi kegiatan intelijen clan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tinclak piclana di bidang perpajakan. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksucl clalam Pasal 14, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyiclikan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak; b. pemberian bimbingan aclministrasi pemeriksaan clan penagihan paj ak; c. pemantauan pelaksanaan teknis dan aclministrasi pemeriksaan dan penagihan paj ak;
DISTRIBUSI II 11 - d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; e . pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan paj ak; f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak; g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelij en dan pengamatan perpajakan; h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; i. peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerj aan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan J. penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak. Pasal 1 6 Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas: a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan; b . Seksi Bimbingan Penagihan; c. Seksi Intelijen; dan d . Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan. Pasal 1 7 ( 1 ) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan paj ak, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan pajak, melakukan peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pa jak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.
DISTRIBUSI II 12- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan paj ak. (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah. ( 4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Pasal 18 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dan bimbingan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak; b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak; c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak;
DISTRIBUSI II 13- d. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan; e. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak; f. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan; g. pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya; h. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan; i. pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan J. pelaksanaan kerja. sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat. Pasal 20 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen; b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan K�msultasi; dan c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Pasal 2 1 (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian dan bimbingan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakhiran panduan informasi perpaj akan bagi pegawai di lingkungan Direktorat J enderal Pajak. (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pemberian bimbingan dan
DISTRIBUSI II 1 4- pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah. (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di ·bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 22 (1) Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak da�i hasil pemeriksaan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan. (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana diatur pada ayat ( 1) , Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal (offshore) dan tubuh bumi serta perairan lepas pantai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
DISTRIBUSI II 15- Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (1) dalam Pasal 22, Bidang Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan pemantauan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak; b. pemberian bimbingan dan penyelesaian pernbetulan produk hukurn yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah; c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas perrnohonan keberatan; d. pemberian birnbingan dan penyelesaian a tas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi; e. pemberian bimbingan atas dan penyelesaian permohonan pengurangan atau pernbatalan surat ketetapan paj ak yang tidak benar; f. pemberian bimbingan atas dan penyelesaian pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar; g. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atas h. pemberian bimbingan dan penyelesaian permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan; 1. penyelesaian proses banding dan proses gugatan; dan J. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas
DISTRIBUSI II 16- bumi areal perairan lepas pantai ( offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. Pasal 24 Bidang Keberatan dan Banding terdiri atas: a. Seksi Keberatan dan Banding I; b. Seksi Keberatan dan Banding II; c. Seksi Keberatan dan Banding III; dan d. Seksi Keberatan dan Banding IV. Pasal 25 (1) Seksi Keberatan dan dan Banding I, Seksi Keberatan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan paj ak dari hasil pemeriksaan paj ak, penyelesaian ke beratan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
DISTRIBUSI II 1 7- Paragraf 2 Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi: a. analisis dan dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan; b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian biml?ingan di bidang perpajakan; c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak; d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan; f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan; g. penyelesaian pembetulan, keberatan, atau pengurangan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, clan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak; h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding; 1. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan
DISTRIBUSI II 18- prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal. Pasal 27 Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian; d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan; e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 28 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuanga,.n, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan advokasi; d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas; a; e. pengelolaan kinerj f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; g. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis; h. pdaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
DISTRIBUSI II 19- i. pelaksanaan pengelolaan dan pemberian bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kan tor Wilayah; J. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah. Pasal 30 Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 3 1 ( 1 ) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, melakukan pengelola an kinerja pegawa1, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manus1a, serta melaksanakan administrasi Jab a tan Fungsional . (2) Subbagian Keuangan mempunya1 tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan dan penanganan advokasi, melakukan administrasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerj a organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, clan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
DISTRIBUSI II 20- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah, dan melakukan pelaksanaan urusan protokoler Kantor Wilayah. Pasal 3 2 Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpaj akan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpaj akan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpaj akan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan paj ak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpaj akan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan pengawasan; b . pemberian bimbingan penggalian potensi perpa j akan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Waj ib Paj ak; c . pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewaj iban perpaj akan; d. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyaj ian data dan informasi perpaj akan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data paj ak; e . pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpaj akan; f.. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpaj akan; g. pemberian dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, serta pembuatan back-up data; h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpaj akan;
DISTRIBUSI II 21- i. pengelolaan dan risiko Kantor Wilayah; J. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. Pasal 34 Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas: a. Seksi Data dan Potensi; b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan c. Seksi Dukungan Teknis Komputer. Pasal 35 ( 1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, melakukan pengusulan penataan wilayah kerja unit vertikal berdasarkan perubahan wilayah administrasi pemerintahan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, serta melakukan bimbingan pe�gawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemelihar c:tan dan perbaikan jaringan komput�r dan pembuatan back-up data, program aplikasi, melakukan serta melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan.
DISTRIBUSI II 22- Pasal 36 Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, clan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebij akan teknis ekstensi fikasi clan pengawasan Wajib Paj ak baru, melakukan analisis clan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Paj ak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Paj ak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Paj ak clan Obj ek Pajak, penilaian paj ak, clan pengenaan Paj ak Bumi clan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan clan pemantauan tindak lanjut pengampunan paj ak Wajib Paj ak baru. Pasp_l 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, clan Penilaian menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebij akan teknis pendaftaran Wajib Paj ak dan Objek Pajak; b . pemberian bimbingan pengamatan potensi perpaj akan; c. pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebij akan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak; d. pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebij akan teknis pengawasan Wajib Paj ak baru clan Wajib Pajak yang belum pernah setor clan lapor sej ak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Paj ak; e. pelaksanaan analisis clan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Paj ak di atau dari Kantor Pelayanan Paj ak Madya, Kantor Pelayanan Paj ak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Paj ak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Paj ak Besar;
DISTRIBUSI II 23- f. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Paj ak dan objek pajak, dan clukungan pemutakhiran basis data paj ak; g. pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan; clan h. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan paj ak Wajib Pajak baru. Pasal 38 Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Pendaftaran; b . Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan c. Seksi Bimbingan Penclataan, Penilaian, clan Pengenaan . Pasal 39 ( 1 ) Seksi Bimbingan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan analisis clan rekomenclasi penetapan tempat terclaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, serta penyelesaian urusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang. (2) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksana an kebijakan teknis ekstensi fikasi Wajib Pajak, clan melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor clan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak,
DISTRIBUSI II 24- serta pemberian bimbingan pengawasan clan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru. (3) Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, clan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak clan Objek Pajak, melakukan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebij akan teknis penilaian clan Objek Pajak, melakukan bimbingan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengenaan Pajak Bumi clan Bangunan, melakukan dukungan pemutakhiran basis data pajak, clan melakukan proses penyelesaian klasifikasi nilai jual obj ek pajak serta menj aga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek paj ak antar wilayah. Pasal 40 Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, clan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan clan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan clan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan clan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan paj ak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerj aan pej abat Fungsional Pemeriksa Pajak clan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (peer review) , memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen clan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen clan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
DISTRIBUSI II 2 5- Pasal 4 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak; b. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak; c. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak; d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor; e . pelaksanaan administrasi kegiatan paj ak; pemeriksaan f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan paj<:tk; g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelij en clan pengamatan perpajakan; h . pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; 1. peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh dan Kepala Kantor Wilayah; J. penyelesa ian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak. Pasal 42 Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas: a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan; b. Seksi Bimbin gan Penagihan; c. S eksi In telij en; clan d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
DISTRIBUSI II 26- Pasal 43 ( 1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, melakukan peninjauan sej awat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesa ian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak. (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan paj ak. (3) Seksi Intelij en mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah. (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan , Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Pasal 44 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dan bimbingan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksa nakan kerja sama serta perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.
DISTRIBUSI II 27- Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan; b . pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pajak; kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan; d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak; e . pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpaj akan; f. pemeliharaan dan pemutakhiran website dan panduan informasi lainnya; perpajakan melalui sarana publikasi g. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan; h . pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan d i Kantor dan Wilayah; i. pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat. Pasal 46 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelola an Dokumen; b . Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; clan c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Pasal 47 ( 1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas mela dan kukan pemberian bimbingan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan
DISTRIBUSI II 28- penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpaj akan di Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakpiran panduan informasi perpajakan bagi peg<:1-wai di lingkungan Direktorat J enderal Pajak. (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunya1 tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan ke bij akan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menj adi wewenang Kantor Wilayah. (3) Se�si Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpaj akan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 48 Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/ pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan paj ak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, Paj ak pengurangan Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.
DISTRIBUSI II 29- Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Keberatan, Banding, clan Pengurangan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan clan pemantauan· penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Paj ak; b . pemberian bimbingan clan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah; c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan keberatan; d. pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi; e. . pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pajak pengurangan atau pembatalan surat ketetapan yang tidak benar; f. pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar; g. pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Paj ak yang tidak benar; h. pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan paj ak dari hasil pemeriksaan; 1. pemberian bimbingan clan penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; J. penyelesaian proses banding clan proses gugatan; clan k. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak clan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbit kan. Pasal 50 Bidang Keberatan, Banding, clan Pengurangan terdiri atas: a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I; b . Seksi Keberatan, Banding, clan Pengurangan II; c. Seksi Keberatan, Banding, clan Pengurangan III; clan
DISTRIBUSI II 30- d . Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV. Pasal 5 1 Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I , Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, dan Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/ pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan Paj ak Bumi dan Bangunan, penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. BAB II KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTORATJENDERALPAJAK Bagian Kesatu Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pasal 52 (1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Paj ak yang berada di bawah dan bertanggung j awab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala. �-
DISTRIBUSI II 31- Bagian Kedua Fungsi, dan Susunan Organisasi Jenis, Tugas, Pasal 53 Jenis KPP terdiri atas: a. KPP Wajib Pajak Besar; b. KPP Madya; dan c. KPP Pratama. Paragraf 1 KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya Pasal 54 ( 1) KPP Wajib Paj ak Besar dan KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Paj ak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai , Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan tugas pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Paj ak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. Pasal 55 ( 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan pajak; b . penyuluhan pajak; c. pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
DISTRIBUSI II 32- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; e . pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; f. pelaksanaan konsultasi perpajakan; g. pencanan, pengumpulan, pengolahan, clan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpaj akan; h. pemeriksaan pajak; i. penetapan clan penerbitan produk hukum perpajakan; J. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak; k. penatausahaan piutang pajak clan penagihan pajak; 1. pembetulan ketetapan pajak; m. penghapusan sanksi aclministrasi secara j abatan clalam rangka pengampunan pajak; n. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan paj ak; o . pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; p . pelaksanaan clan pemantauan kepatuhan internal; q. pelaksanaan tinclak lanjut kerja sama perpajakan; clan r. pelaksanaan administrasi kan tor. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , KPP Minyak dan Gas Bumi juga menyelenggarakan fungsi pendataan objek clan subjek pajak, penilaian objek pajak, pengelolaan basis data dan sistem informasi, serta penatausahaan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Paj ak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. (3) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana clim.aksucl pada ayat ( 1) , KPP Badan dan Orang Asing menyelenggarakan fungsi pemberian clan/ atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
DISTRIBUSI II 33- pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Pasal 56 KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b . Seksi Pengolahan Data dan Informasi; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Penagihan; e. Seksi Pemeriksaan; f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; h . Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; IV; dan i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi J. Kelompok Jabatan Fungsional . Pasal 57 ( 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerj a pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, dan melakukan pengelolaan kinerja organ1sas1 pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerj a sama perpaj akan.
DISTRIBUSI II 34- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpaj akan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesa ian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, melakukan penyuluhan perpajakan, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, rnelakukan penyelesaian perrnohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/ atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyiIT?-panan dokumen penagihan. (5) Seksi Pemeriksaan mempunya1 tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpaj akan lainnya, serta melaksanakan perneriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/ penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat. (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan
DISTRIBUSI II 35- penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Paj ak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. (8) Selain mempunyai tugas sebagaimana climaksucl pacla ayat (2), Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Paj ak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai ( offshore) clan tubuh bumi serta Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Lainnya. (9) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Seksi Pengawasan clan Konsultasi I pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Paj ak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangu!}an Sektor Lainnya. ( 1 0) Selain mempunyai tugas sebagaimana climaksud pada ayat (7) , Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. ( 11 ) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksucl pada ayat (5), Seksi Pemeriksaan pada KPP Badan dan Orang Asing juga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secarajabatan.
DISTRIBUSI II 36- Paragraf 2 KPP Pratama Pasal 58 KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Paj ak di bidang Paj ak Penghasilan, Paj ak Pertambahan Nilai, Paj ak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Paj ak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 8 , KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan paj ak; b. penyuluhan paj ak; c. pendaftaran Wajib Paj ak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak; d. penatausahaan dan peny1mpanan dokumen perpaj akan, penenmaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; e. pengawasan kepatuhan Wajib Paj ak; f. pelaksanaan konsultasi perpajakan; g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpaj akan; h . pendataan, pemetaan Wajib Paj ak dan objek paj ak, penilaian, dan pengenaan; i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Paj ak; j . pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak; k. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Paj ak secara j abatan; 1. pemeriksaan paj ak; m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
DISTRIBUSI II 37- n . penyelesaian permohonan konfirmasi status W a jib Pajak; o . penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak; p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan paj ak; q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak; r. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; s . pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; u. pelaksanaan tindak lanjut kerj a sama perpajakan; dan v. pelaksanaan administrasi kantor. Pasal 60 KPP Pratama terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; c. Seksi Pelayanan; d . Seksi Penagihan; e. Seksi Pemeriksaan; f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; g . Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; J. Seksi Pengawasan dan k. Kelompok Konsultasi IV; dan Jabatan Fungsional. Pasal 6 1 ( 1 ) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelola an kinerj a pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan
DISTRIBUSI II 38- melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penenmaan perpajakan, melakukan pengalokasian Paj ak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelola an kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan. (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpaj akan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penenmaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan obj ek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/ atau sanksi administrasi perpaj akan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan. (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana perneriksaan, rnelakukan pengawasan pelaksanaan aturan perneriksaan, rnelakukan penerbit an dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, rnelakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. (6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nornor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/ atau
DISTRIBUSI II 39- penghapusan Nomor Objek Pajak secara j abatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Paj ak yang belum pernah setor dan lapor sej ak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Paj ak, melakukan penyuluhan paj ak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian. (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Paj ak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan / penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan serta kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, rnelakukan tindak lanjut permohonan Pajak pengurangan Bumi dan Bangunan. (8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Paj ak, rnelakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, rnelakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, rnelakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengarnpunan pajak.
D ISTRIBUSI II 40- BAB III KANTORPELAYANAN, PENYULUHAN,DAN KONSULTASIPERPAJAKAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 62 ( 1 ) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung j awab langsung kepada Kepala KPP Pratama. (2) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 63 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpaj akan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan / atau penghapusan Nomor Obj ek Paj ak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas. dan fungsi KPP Pratama. Pasal 64 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 , Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpaj akan menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan pajak; b . penyuluhan pajak; c. pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; d . pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan; e. pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan;
DISTRIBUSI II 4 1- f. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu; g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dan KPP Pratama; h. pelaksanaan administrasi kantor. Pasal 65 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan terdiri atas: a. Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional . Pasal 66 Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan konsultasi teknis perpaj akan, melakukan pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu, dan melakukan administrasi kantor, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 67 ( 1) Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Paj ak dapat dibentuk kelompokjabatan fungsional sesuai kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan j abatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISTRIBUSI II 42- · Pasal 68 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan j enjang clan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok j abatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerj a. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-unda ngan. BABV TATAKERJA Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Paj ak harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organ1sas1 di lingkungan instansi vertikal Direktora t J enderal Paj ak. Pasal 70 Setiap p1mpman instansi vertikal Direktorat Jenderal Paj ak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 7 1 Direktorat Jenderal Pajak wajib menyusun analisis j abatan, peta j abatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh j abatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
DISTRIBUSI II 43- Pasal 72 Setiap unsur di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, in tegrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 73 Setiap p1mpman unit organisasi harus menerapkan sistem masing-masing peng�ndalian intern pemerintah di lingkungan untuk mewujudkan terlaksan anya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerj a yang terintegras i. Pasal 74 Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 75 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terj adi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 76 Setiap pimpinan unit organ1sas1 harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing j a secara dan menyampaikan laporan kiner berkala tepat pada waktunya. Pasal 77 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
DISTRIBUSI II 44- Pasal 78 ( 1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 28, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, j awab dan secara administratif bertanggung kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 6 1 , dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPP. Pasal 79 ( 1 ) Pej abat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , Pasal 28, Pasal 57, dan Pasal 6 1 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pej abat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan. (2) Unit organisasi/ pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal . Pasal 80 ( 1) Kepala Bagian dan para Kepala Bidang pada Kanto.r Wilayah, serta Kepala KPP menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. (2) Kepala Bagian Umum menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan menyusun laporan berkala. (3) Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Wajib Paj ak Besar, Kepala KPP Madya, atau Kepala KPP Pratama atasannya.
DISTRIBUSI II 45- (4) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Pratama atasannya. (5) Kepala Subbagian Umum pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Maclya, clan KPP Pratama, menampung laporan sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) clan (4) clan menyusun laporan berkala. (6) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepacla pejabat atasannya. BAB VI JUMLAH , LOKASI , DAN WILAYAH KERJA Pasal 8 1 ( 1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini terclapat: a. 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah; b . 4 (empat) KPP Wajib Pajak Besar; c. 29 (dua puluh sembilan) KPP Maclya; dan cl. 3 19 (tiga ratus sembilan belas) KPP Pratama; e. 204 (clua ratus empat) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, clan Konsultasi Perpajakan. (2) Nama, lokasi, clan wilayah kerja dari: a. Kantor Wilayah tercantum dalam Lampiran I; b . KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, clan KPP Pratama tercantum clalam Lampiran II; clan c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, clan Konsultasi Perpaj akan tercantum clalam Lampiran III, yang merupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. (3) Bagan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak tercantum clalam Lampiran IV yang merupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal terjacli pembentukan/ pemekaran/ penggabungan/ pemecahan wilayah aclministrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana climaksucl pacla ayat (2), cliatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
DISTRIBUSI II 46- BAB VII ESELONISASI Pasal 82 (1 ) Kepala Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon II. a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon III. a atau Jabatan Administrator. (3) Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, dan Kepala KPP Pratama merupakan jabatan eselon III. a atau J abatan Administrator. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah merupakanjab�tan eselon IV. a atau Jabatan Pengawas. (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama merupakan j abatan eselon IV. a atau Jabatan Pengawas. (6) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan j abatan eselon IV.a atau Jabatan Peng a was. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 83 Kantor Wilayah melakukan fungsi pemer iksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan penyidikan yang dilaksana kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak. Pasal 84 ( 1 ) Kantor Wilayah, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama melakukan fungsi pemeriksaan paj ak yang · dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pajak dan/ atau pegawai lainnya Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Kan tor.
DISTRIBUSI II 47- (2) Kantor Wilayah, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP Pratama melakukan fungsi pendataan dan penilaian obj ek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Paj ak Bumi clan Bangunan clan/ atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. (3) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpaj akan melakukan fungsi pemeriksaan paj ak dalam rangka pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Pokok Waj ib Paj ak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Paj ak, pemberian clan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara j abatan yang dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. (4) Penilaian angka kredit atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. (5) Seksi di Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus clan Seksi di Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Waj ib Paj ak Besar clan Kantor Wilayah Jakarta Khusus membawahi para Penelaah Keberatan. (6) Seksi Pengawasan clan Konsultasi pada KPP Waj ib Paj ak Besar clan KPP Madya serta Seksi Pengawasan clan Konsultasi clan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada KPP Pratama membawahi para Account Representative. (7) Penentuan jumlah Seksi Pengawasan clan Konsultasi pada KPP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak. Pasal 85 sektor Wajib Pajak yang diadmiriistrasikan ( 1) Pembagian pada KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan sebagai berikut: {,--
DISTRIBUSI II 48- a. KPP Wajib Pajak Besar Satu mengadministrasikan Wajib Pajak dari sektor pertambangan dan j asa penunjang pertambangan; b. KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan W ajib Pajak Besar dari sektor industri, perdagangan, danjasa; c. KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengadminist rasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor industri dan dan perdagangan; d. KPP Wajib Pajak Besar Empat mengadminist rasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Usaha Negara/ Badan Milik Negara sektor j asa dan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Pembagian sektor Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan beban kerj a yang signifikan . (3) Perubahan atas pembagian sektor Wajib Paj ak oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Direktur Jenderal Paj ak. (4) Penentuan kriteria dan/atau pemilihan Wajib Paj ak yang diadminist rasikan oleh KPP Waj ib Pajak Besar ditetapkan oleh Direktur J enderal Pa jak. (5) Pembagian sektor, penentuan kriteria, dan/ atau pemilihan Wajib Pajak yang diadminist rasikan oleh KPP Madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak. oleh (6) Pembagian sektor Wajib Paj ak yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib disampaikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan _ pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 86 Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerj a Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Paj ak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dari dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
DISTRIBUSI II 49- Pasal 87 ( 1) Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerj a eselon III ke bawah pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan ker j a anggaran, ditetapkan oleh Menteri. (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Paj ak. (3) Salinan penetapan rincian tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 88 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat J ender al Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 . 2 / PMK. 01/ 20 14 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Pajak tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini . Pasal 89 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206. 2 / PMK. 01/ 201 4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini .
DISTRIBU SI II 50- Pasal 90 ( 1 ) Selama orga nisasi, tata kerj a, lokasi, clan wilayah kerj a instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara ef ektif, maka organisasi, tata kerj a, lokasi, clan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, paling lama 1 ( satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata ker j a, lokasi, clan wilayah kerj a instansi vertikal Direktorat Jenderal Paj ak berdasarkan Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat Direktur Jenderal ( 1) , ditetapkan dengan Keputusan Pajak. (3) Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas clan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 . 2 / PMK. 01/ 201 4 tentang Organisasi clan Tata Kerj a Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan sebelum waktu pelaksanaan secara efektif yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 . 2 / PMK. 01 / 20 14 tentang Organisasi clan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 01 4 Nomor 1 894) , dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
5 1 - Pasal 92 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 201 7 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 201 7 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 7 NOMOR 1 9 61 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum . . Kementerian YUWONO _,f' 1 99 7031 00 1 DISTRIBUSI II
52- LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210 /PMK. 01/2017 TENTANG O RGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORATJENDERALPAJAK NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH KERJA N O . N A M A LO KASI DAE RAH AD MINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 1 . KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR Jakarta Seluruh Indonesia 1 . KPP Waj ib Paj ak Besar Sa tu 2 . KPP Waj ib Paj ak Besar Dua 3 . KPP Waj ib Paj ak Besar Tiga 4 . KPP Waj ib Paj ak Besar Em pat 2 . KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHU SUS Jakarta a. Provinsi DKI Jakarta 1 . KPP Penanaman Modal Asing Satu b . Seluruh Indonesia 2 . KPP Penanaman Modal Asing Dua 3 . KPP Penanaman Modal Asing Tiga 4 . KPP Penanaman Modal Asing Empat 5 . KPP Penanaman Modal Asing Lima 6 . KPP Penanaman Modal Asing Enam 7 . KPP Badan dan Orang A sing 8 . KPP Minyak dan Gas Bumi 9 . KPP Perusahaan Masuk Bursa 3 . KANTOR WILAYAH DJP ACEH BandaAceh Provinsi Aceh 1 . KPP Pratama Banda Ac eh 2 . KPP Pratama Aceh Besar 3 . KPP Pratama Lhokseumawe 4 . KPP Pratama Meulaboh DISTRIBUSI II
53- WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 5 . KPP Pratama Bireuen 6 . KPP Pratama Langsa 7. KPP Pratama Tapak Tuan 8 . KPP Pratama Subulussalam 9 . Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) Sigli Perpaj akan 1 0 . KP2KP Sabang 1 1. KP2KP Lhoksukon 1 2 . KP2KP Calang 1 3 . KP2KP Suka Makmur 1 4 . KP2KP Takengon 1 5. KP2KP Rimba Raya 1 6 . KP2KP Karang Baru 1 7 . KP2KP Blangkej eran 1 8 . KP2KP Blangpidie 1 9 . KP2KP Sinabang 2 0 . KP2KP Aceh Singkil 2 1 . KP2KP Kutacane 4 . KANTOR Medan Se bagian Provinsi 1 . KPP Madya Medan WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I Sumatera Utara 2 . KPP Pratama Medan Barat 3 . KPP Pratama Medan Bela wan 4 . KPP Pratama Medan Timur 5 . KPP Pratama Medan Polonia 6. KPP Pratama Medan Ko ta 7 . KPP Pratama Medan Petisah 8 . KPP Pratama Binjai 9 . KPP Pratama Lubuk Pakam 5 . KANTOR Perna tang Se bagian Provinsi 1 . KPP Pratama Tebing WILAYAH DJP Siantar Sumatera SUMATERA UTARA II Utara Tinggi 2 . KPP Pratama Kisaran 3 . KPP Pratama Rantau Pr a pat 4 . KPP Pratama Pematang Siantar 5 . KPP Pratama Padang Sidempuan DISTRIBUSI II
NO. N A M A 6 . KANTOR WILAYAH DJP RIAU 7 . KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU DISTRIBUSI II 54- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 6 . KPP Pratama Sibolga 7 . KPP Pratama Balige 8 . KPP Pratama Kabanjahe 9 . KP2KP Tanjung Balai 1 0 . KP2KP Kualuh 1 1. KP2KP Kota Pinang 1 2 . KP2KP Perdagangan 1 3 . KP2KP Panyabungan 1 4 . KP2KP Sibuhuan 1 5 . KP2KP Pandan 1 6 . KP2KP Gunung Sitoli 1 7 . KP2KP Dolak Sanggul 1 8 . KP2KP Tarutung 1 9 . KP2KP Sidikalang Hulu Pekanbaru Provinsi Riau 1 . KPP Madya Pekanb 2 . KPP Pratama aru Pekanbaru Senapelan 3. KPP Pratama Pekanbaru Tampan 4 . KPP Pratama Dumai 5 . KPP Pratama Rengat 6 . KPP Pratama Bengkalis 7 . KPP Pratama Bangkinang 8. KPP Pratama Pangkalan Kerinci 9 . KP2KP Bagansiapiapi 1 0. KP2KP Tembilahan 1 1. KP2KP Teluk Kuantan 1 2 . KP2KP Duri 1 3 . KP2KP Selat Panjang 1 4 . KP2KP Pasir Pangarayan 1 5 . KP2KP Siak Sri Indrapura Ba tam Provinsi Kepulauan 1 . KPP Madya Batam Riau 2 . KPP Pratama Tanjung Pinang 3 . KPP Pratama Batam Utara 4 . KPP Pratama Batam Sela tan 5 . KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 6 . KPP Pratama Bintan
NO. N A M A 8 . KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARATDAN JAMB I 9 . KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN n T Q 'T'D TQT TQT TT 55- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 7 . KP2KP Ranai 8 . KP2KP Tanjung Batu 9 . KP2KP Dabo Singkep Padang 1 . Provinsi 1 . KPP Pratama Padang Sumatera 2 . Provinsi Barat Sa tu Jam bi 2 . KPP Pratama Padang Dua 3 . KPP Pratama
Bukittinggi 4 . KPP Pratama Solak 5 . KPP Pratama Payakumbuh 6 . KPP Pratama Jambi Telanai pura 7 . KPP Pratama Jambi Pelayangan 8 . KPP Pratama Muara Bungo 9 . KPP Pratama Bangko 1 0 . KPP Pratama Kuala Tungkal 1 1. KP2KP Tua Pejat 1 2 . KP2KP Painan 1 3 . KP2KP Pariaman 1 4 . KP2KP Lubuk Basung 1 5 . KP2KP Lubuk Sikaping 1 6 . KP2KP Padang Panjang 1 7 . KP2KP Simpang Am pat 1 8. KP2KP Kotabaru 1 9 . KP2KP Muaro Sijunjung 2 0 . KP2KP Padang Aro 2 1 . KP2KP Sawahlunto 2 2 . KP2KP Batu Sangkar 23. KP2KP Muara Bulian 24. KP2KP Sengeti 25. KP2KP Rimbo Buj ang 26. KP2KP Muara Tebo 27. KP2KP Sungai Penuh 2 8 . KP2KP Sarolangun 29. KP2KP Muara Sabak Palembang a. Provinsi Sumatera 1 . KPP Madya Palembang 2 . KPP Pratama Kepulauan Palembang Sela tan Ilir Timur b. Provinsi Bangka Belitung
56- WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR KEPULAUAN BANG KA BELITUNG 3 . KPP Pratama Palembang 4 . KPP Pratama Palembang Ulu Ilir Barat Seberang 5 . KPP Pratama Baturaj a 6 . KPP Pratama Lubuk Linggau 7 . KPP Pratama Pangkal Pinang 8 . KPP Pratama Tanjung Pandan 9 . KPP Pratama Lahat 1 0 . KPP Pratama Kayu Agung 1 1. KPP Pratama Prabumulih 1 2 . KPP Pratama Sekayu 1 3 . KPP Pratama Bangka 1 4 . KP2KP Muaradua 1 5. KP2KP Martapura 1 6. KP2KP Tugumulyo 1 7 . KP2KP Manggar 1 8 . KP2KP Pagar Alam 1 9 . KP2KP Tebingtinggi 20. KP2KP Indralaya 2 1 . KP2KP Muara Enim 22. KP2KP Pangkalan Balai 23. KP2KP Muntok 24. KP2KP Sungai Liat 2 5. KP2KP Toboali 26. KP2KP Koba 1 0 . KANTOR Bandar a. Provinsi WILAYAH DJP Lampung b . Provinsi BENGKULU DAN LAMPUNG Bengkulu 1 . KPP Pratama Lampung Bengkulu 2 . KPP Pratama Metro 3 . KPP Pratama Tanjung Karang 4 . KPP Pratama Teluk Be tung 5 . KPP Pratama Kedaton 6. KPP Pratama Natar 7 . KPP Pratama Kotabumi 8 . KPP Pratama Curup 9 . KPP Pratama Argamakmur 1 0 . KP2KP Manna DISTRIBUSI II
NO. N A M A 1 1. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT 1 2 . KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT DISTRIBUSI II 57- WILAYAH KERJA LO KASI DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 1 1. KP2KP Bintuhan 1 2 . KP2KP Bandarjaya 1 3 . KP2KP Sukadana 1 4 . KP2KP Kalianda 1 5. KP2KP Pringsewu 1 6 . KP2KP Liwa 1 7 . KP2KP Menggala 1 8 . KP2KP Baradatu 1 9 . KP2KP Kepahiang 2 0 . KP2KP Mukomuko Jakarta Kota Jakarta Pusat 1 . KPP Mad ya Jakarta Pus at 2 . KPP Pratama Jakarta Menteng Satu 3 . KPP Pratama Jakarta Menteng Dua 4 . KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 5 . KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 6 . KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 7 . KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga 8 . KPP Pratama Jakarta Sen en 9 . KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 1 0 . KPP Pratama Jakarta Gambir Satu 1 1. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua 1 2 . KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga 1 3 . KPP Pratama Jakarta Gambir Empat 1 4 . KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu 1 5. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua 1 6. KPP Pratama Jakarta Kemayoran Jakarta Kota Jakarta Barat 1 . KPP Madya Jakarta Barat 2 . KPP Pratama Jakarta Palmer ah 3 . KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
NO. N A M A 1 3 . KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I 1 4 . KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II DISTRIBUSI II 58- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 4 . KPP Pratama Jakarta Dua Tamansari 5 . KPP Pratama Jakarta Tambora 6 . KPP Pratama Jakarta Cengkareng 7 . KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 8 . KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 9 . KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan 1 0 . KPP Pratama Jakarta Kalideres 1 1. KPP Pratama Jakarta Kembangan Jakarta Sebagian Kota Jakarta Sela tan 1 . KPP Mad ya Jakarta Selatan I 2 . KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu 3 . KPP Pratama Jakarta Dua Setiabudi 4 . KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga 5 . KPP Pratama Jakarta Empat 6 . KPP Pratama Jakarta Setiabudi Mampang Prapatan 7 . KPP Pratama Jakarta Te bet 8. KPP Pratama Jakarta Pancoran Jakarta Sebagian Kota Jakarta Selatan 1 . KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu 2 . KPP Pratama Jakarta Ke bayoran Baru Dua 3 . KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga 4 . KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Em pat 5 . KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama 6 . KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan 7 . KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
NO. N A M A 1 5. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR 1 6 . KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UT ARA 1 7 . KANTOR WILAYAH DJP BAN TEN DISTRIBUSI II 59- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 8 . KPP Pratama Jakarta Jagakarsa 9 . KPP Pratama Jakarta Cilandak Jakarta Kata Jakarta Timur 1 . KPP Madya Jakarta Timur 2 . KPP Pratama Jakarta Matraman 3 . KPP Pratama Jakarta Jatinegara 4 . KPP Pratama Jakarta Pulagadung 5 . KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 6 . KPP Pratama Jakarta Cakung Dua 7 . KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 8 . KPP Pratama Jakarta Duren Sawit 9 . KPP Pratama Jakarta Pasar Reba Jakarta 1 . Kata Jakarta Utara 1 . KPP Mad ya Jakarta 2 . Ka bu paten Utara Kepulauan Seribu 2 . KPP Pratama Jakarta Pen j aringan 3. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priak 4 . KPP Pratama Jakarta Kelapa Gatling 5 . KPP Pratama Jakarta Pademangan 6 . KPP Pratama Jakarta Kaja 7 . KPP Pratama Jakarta Pluit 8 . KPP Pratama Jakarta Sunter 9 . KP2KP Kepulauan Seri bu Se rang Provinsi Ban ten 1 . KPP Madya Tangerang 2 . KPP Pratama Serang Bar at 3 . KPP Pratama Serang Timur 4 . KPP Pratama Barat Tangerang
NO. N A M A 1 8 . KANTOR WILAYAH DJP JAWABARATI 1 9 . KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II n T C1 'T' D TD T T QT TT 60- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 5 . KPP Pratama Tangerang Timur 6 . KPP Pratama Serpong 7 . KPP Pratama Pondok Ar en 8 . KPP Pratama Cilegon 9 . KPP Pratama Kosambi 1 0 . KPP Pratama Pandeglang 1 1. KPP Pratama Tigaraksa 1 2. KPP Pratama Cikupa 1 3 . KP2KP Rangkas Bi tung Bandung Sebagian Provinsi 1 . KPP Madya Bandung Jawa Barat 2 . KPP Pratama Sukabumi 3 . KPP Pratama Cianjur 4 . KPP Pratama Purwakarta 5 . KPP Pratama Cimahi 6 . KPP Pratama Bandung Tegallega 7 . KPP Pratama Bandung Cibeunying 8 . KPP Pratama Bandung Kare es 9 . KPP Pratama Bandung Bojonagara 1 0 . KPP Pratama Bandung Cicadas 1 1. KPP Pratama Tasikmalaya · 1 2 . KPP Pratama Ciamis 1 3 . KPP Pratama Garut 1 4 . KPP Pratama Majalaya 1 5 . KPP Pratama Soreang 1 6 . KPP Pratama Sumedang 1 7 . KP2KP Pelabuhan Ra tu 1 8 . KP2KP Banj ar Bekasi Sebagian Provinsi 1 . KPP Madya Bekasi Jawa Barat 2. KPP Pratama Cikarang Sela tan 3 . KPP Pratama Cikarang Utara 4 . KPP Pratama Cibitung 5 . KPP Pratama Karawang Utara
61 - WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 6 . KPP Pratama Karawang Selatan 7 . KPP Pratama Subang 8 . KPP Pratama Indramayu 9 . KPP Pratama Cirebon Sa tu 1 0 . KPP Pratama Cirebon Dua 1 1. KPP Pratama Kuningan 1 2 . KP2KP Maj alengka 20. KAN TOR Bogar Sebagian Provinsi 1 . KPP Madya Bogar WILAYAH DJP JAWA BARAT III Jawa Barat 2 . KPP Pratama Pondok Gede 3 . KPP Pratama Bekasi Bar at 4 . KPP Pratama Bekasi Sela tan 5. KPP Pratama Bekasi Utara 6. KPP Pratama Depok Sawangan 7 . KPP Pratama Depok Cimanggis 8 . KPP Pratama Cibinong 9 . KPP Pratama Ciawi 1 0 . KPP Pratama Cileungsi 1 1. KPP Pratama Bogar 2 1 . KANTOR Semarang Sebagian Provinsi 1 . KPP Madya Semarang WILAYAH DJP JAWA TENGAH I Jawa Teng ah 2 . KPP Pratama Tegal 3 . KPP Pratama Pekalongan 4 . KPP Pratama Semarang Barat 5. KPP Pratama Semarang Timur 6 . KPP Pratama Semarang Selatan 7 . KPP Pratama Semarang Tengah Sa tu 8 . KPP Pratama Semarang Tengah Dua 9 . KPP Pratama Salatiga 1 0 . KPP Pratama Kudus 1 1. KPP Pratama Pati 1 2 . KPP Pratama Batang DISTRIBUSI II
62- WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 1 3 . KPP Pratama Blora 1 4 . KPP Pratama Demak 1 5 . KPP Pratama Jepara 1 6 . KPP Pratama Semarang Candisari 1 7 . KPP Pratama Semarang Gayamsari 1 8 . KP2KP Bumia 1 9 . KP2KP Ungaran 20. KP2KP Rembang 2 1 . KP2KP Kendal 22. KP2KP Purwodadi yu 2 2 . KANTOR Surakarta Sebagian Provinsi 1 . KPP Pratama WILAYAH DJP JAWATENGAH II Jawa Tengah Purwokerto 2 . KPP Pratama Cilacap 3. KPP Pratama Kebumen 4 . KPP Pratama Magelang 5 . KPP Pratama Klaten 6 . KPP Pratama Surakarta 7 . KPP Pratama Boyolali 8. KPP Pratama Karanganyar 9 . KPP Pratama Purbalingga 1 0 . KPP Pratama Purworejo 1 1 . KPP Pratama Sukoharj o 1 2 . KPP Pratama Temanggung 1 3 . KP2KP Majenang 1 4 . KP2KP Muntilan 1 5. KP2KP Sragen 1 6. KP2KP Banjarnegara 1 7 . KP2KP Wonogiri 1 8 . KP2KP Wonosobo 2 3 . KANTOR WILAYAH DJP DAE RAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 1 . KPP Pratama Yogyakarta 2 . KPP Pratama Bantul 3 . KPP Pratama Sleman 4 . KPP Pratama Wates 5. KPP Pratama Wonosari 24. KANTOR Surabaya Se bagian Provinsi 1 . KPP Madya Surabaya WILAYAH DJP Jawa Timur DISTRIBUSI II
N O . N A M A JAWATIMUR I 2 5 . KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II DISTRIBUSI II 63- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 2 . KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 3 . KPP Pratama Surabaya Krembangan 4 . KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan 5 . KPP Pratama Surabaya Gubeng 6 . KPP Pratama Surabaya Tegalsari 7 . KPP Pratama Surabaya Sawahan 8 . KPP Pratama Surabaya Wonocolo 9 . KPP Pratama Surabaya Genteng 1 0 . KPP Pratama Surabaya Simokerto 1 1. KPP Pratama Surabaya Rungkut 1 2 . KPP Pratama Surabaya Karangpilang 1 3 . KPP Pratama Surabaya Mulyorej o Sidoarjo Se bagian Provinsi 1 . KPP Madya Sidoarjo Jawa Timur 2 . KPP Pratama Bojonegoro 3 . KPP Pratama Mojokerto 4 . KPP Pratama Jombang 5 . KPP Pratama Sidoarjo Barat 6 . KPP Pratama Sidoarjo Sela tan 7 . KPP Pratama Sidoarjo Utara 8 . KPP Pratama Pamekasan 9 . KPP Pratama Gresik Utara 1 0 . KPP Pratama Gresik Sela tan 1 1. KPP Pratama Madiun 1 2 . KPP Pratama Bangkalan
64- WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 1 3 . KPP Pratama Lamongan 14. KPP Pratama Ngawi 1 5. KPP Pratama Tuban 1 6 . KPP Pratama Ponorogo 1 7. KP2KP Moj osari 1 8 . KP2KP Sumenep 1 9 . KP2KP Caruban 20. KP2KP Sampang 2 1 . KP2KP Magetan 2 2 . KP2KP Pacitan 2 6. KANTOR WILAYAH DJP JA WA TIMUR III Malang Se bagian Provinsi 1 . KPP Madya Malang 2 . KPP Pratama Kediri 3 . KPP Pratama Malang Jawa Timur Sela tan 4 . KPP Pratama Malang Utara 5. KPP Pratama Batu 6. KPP Pratama Pasuruan 7 . KPP Pratama Pro bolinggo 8 . KPP Pratama Jember 9 . KPP Pratama Banyuwangi 1 0 . KPP Pratama Tulungagung 1 1. KPP Pratama Blitar 1 2 . KPP Pratama Kepanj en 1 3 . KPP Pratama Pare 1 4 . KPP Pratama Situbondo 1 5. KPP Pratama Singosari 1 6 . KP2KP Bangil 1 7 . KP2KP Kraksaan 1 8 . KP2KP Lumaj ang 1 9 . KP2KP Trenggalek 20. KP2KP Wlingi 2 1 . KP2KP Nganjuk 2 2 . KP2KP Bondowoso 2 7 . KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT Pontianak Provinsi Kaliman tan 1 . KPP Pratama Barat Pontianak 2 . KPP Pratama Pontianak 3 . KPP Pratama Barat Timur Singkawang 4 . KPP Pratama Ketapang DISTRIBUSI II
NO. N A M A 2 8 . KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENG AH n T.� TR rn T T. � T TT 65- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 5 . KPP Pratama Mempawah 6. KPP Pratama Sanggau 7. KPP Pratama Sintang 8 . KP2KP Bengkayang 9 . KP2KP Sambas 1 0 . KP2KP Mempawah 1 1. KP2KP Ngabang 1 2 . KP2KP Sekadau 1 3 . KP2KP Putussibau 1 4 . KP2KP Nangapinoh Banjarmasin 1 . Provinsi 1 . KPP Pratama Selatan Palangkaraya Kalimantan 2 . Provinsi 2 . KPP Pratama Sampit Kalimantan Tengah 3 . KPP Pratama Pangkalanbun 4 . KPP Pratama Muara Tew eh 5 . KPP Pratama Banjarmasin Selatan 6. KPP Pratama Banjarmasin Utara 7. KPP Pratama Banjarbaru 8 . KPP Pratama Barabai 9 . KPP Pratama Batulicin 1 0 . KPP Pratama Tanjung 1 1. KP2KP Kuala Kurun 1 2 . KP2KP Kuala Kapuas 1 3 . KP2KP Pulang Pisau 14. KP2KP Kasongan 1 5 . KP2KP Kuala Pembuang 1 6 . KP2KP Nanga Bulik 1 7 . KP2KP Sukamara 1 8 . KP2KP Buntok 1 9 . KP2KP Tamiang La yang 2 0 . KP2KP Puruk Cahu 2 1 . KP2KP Marabahan 22. KP2KP Pelaihari 2 3 . KP2KP Martapura 24. KP2KP Rantau 2 5 . KP2KP Kand?-ngan 26. KP2KP Kotabaru 27. KP2KP Paringin 28. KP2KP Amuntai
NO. N A M A 29. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA 3 0 . KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT,DAN TENGGARA I DISTRIBUSI II " 66- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR Balikpapan a. Provinsi 1 . KPP Madya Kalimantan Timur Balikpapan b . Provinsi 2 . KPP Pratarna Utara Balikpapan 3 . KPP Pratama Kalimantan Barat Balikpapan Timur 4 . KPP Pratama Samarinda Ilir 5 . KPP Pratarna Samarinda Ulu 6. KPP Pratarna Tarakan 7 . KPP Pratarna Bontang 8 . KPP Pratama Penajam 9 . KPP Pratama Tanjung Redeb 1 0 . KPP Pratama Tenggarong 1 1. KP2KP Nunukan 1 2 . KP2KP Sangatta 1 3 . KP2KP Tanah Grogot 1 4 . KP2KP Tanjung Selor 1 5 . KP2KP Malinau 1 6 . KP2KP Sendawar Makassar 1 . Provinsi Sulawesi 1 . KPP Madya Makassar Sela tan 2 . KPP Pratama 2. Provinsi Barat 2. Provinsi Barat 3 . KPP Pratama Sulawesi Makassar Barat Tenggara 4 . KPP Pratarna 3 . Provinsi Makassar Selatan 5 . KPP Pratama Parepare 6 . KPP Pratama Palopo 7 . KPP Pratarna Bulukumba 8 . KPP Pratama Bantaeng 9 . KPP Pratarna Watampone 1 0 . KPP Pratama Maros 1 1. KPP Pratama Kendari 1 2 . KPP Pratarna Majene 1 3 . KPP Pratarna Mamuju 1 4 . KPP Pratama Kolaka 1 5. KPP Pratama Baubau 1 6 . KP2KP Enrekang 1 7 . KP2KP Pinrang 1 8 . KP2KP Sidrap 1 9 . KP2KP Malili 2 0 . KP2KP Masarnba
NO. N A M A 3 1 . KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENG AH, GORONTALO, DANMALUKU UTARA 32. KANTOR WILAYAH DJP BALI DISTRIBUSI II 67- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 2 1 . KP2KP Makale 22. KP2KP Benteng 2 3 . KP2KP Sinjai 24. KP2KP Bontosunggu 25. KP2KP Sungguminasa 26. KP2KP Takalar 27. KP2KP Watansoppeng 28. KP2KP Sengkang 29. KP2KP Pangkaj ene 30. KP2KP Unaaha 3 1 . KP2KP Polewali 32. KP2KP Mamasa 33. KP2KP Pasangkayu 34. KP2KP Lasusua 3 5 . KP2KP Rumbia 36. KP2KP Raha Mana do a. Provinsi Sulawesi 1 . KPP Pratama Manado Utara 2 . KPP Pratama b. Provinsi Sulawesi Gorontalo Teng ah 3 . KPP Pratama Bitung c. Provinsi d. Provinsi Gorontalo 4. KPP Pratama Maluku Kotamobagu Utara 5 . KPP Pratama Tahuna 6. KPP Pratama Palu 7. KPP Pratama Luwuk 8 . KPP Pratama Paso 9 . KPP Pratama Toli-Toli 1 0 . KPP Pratama Ternate 1 1. KPP Pratama Tobelo 1 2 . KP2KP Tomohon 1 3 . KP2KP Limboto 1 4 . KP2KP Marissa 1 5 . KP2KP Tilamuta 1 6 . KP2KP Tondano 1 7 . KP2KP Amurang 1 8 . KP2KP Talaud 1 9 . KP2KP Banawa 2 0 . KP2KP Parigi 2 1 . KP2KP Banggai 22. KP2KP Bungku 23. KP2KP Buol 24. KP2KP Sanana 25. KP2KP Tidore 26. KP2KP Labuha 27. KP2KP Maba Denpasar Provinsi Bali 1 . KPP Madya Denpasar 2 . KPP Pratama Denpasar Barat
NO. N A M A 3 3 . KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA 34. KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU DISTRIBUSI II 68- WILAYAH KERJA LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 3 . KPP Pratama Denpasar Timur 4. KPP Pratama Singaraj a 5 . KPP Pratama Badung Sela tan 6. KPP Pratama Badung Utara 7 . KPP Pratama Gianyar 8. KPP Pratama Tabanan 9 . KP2KP Kerobokan 1 0 . KP2KP Ubud 1 1. KP2KP Amlapura 1 2 . KP2KP Negara Nusa 1 . KPP Pratama Mataram a. Provinsi Mataram Barat Tenggara Barat 2 . KPP Pratama Nusa b. Provinsi Timur Mataram Timur Tenggara 3 . KPP Pratama Raba Bima 4 . KPP Pratama Sumbawa Besar 5 . KPP Pratama Praya 6 . KPP Pratama Maumere 7 . KPP Pratama Kupang 8. KPP Pratama Ende 9 . KPP Pratama Ruteng 1 0 . KPP Pratama Atambua 1 1. KPP Pratama Waingapu 1 2 . KP2KP Dompu 1 3 . KP2KP Taliwang 14. KP2KP Gerun 1 5. KP2KP Selong 1 6 . KP2KP Larantuka 1 7 . KP2KP Baa 1 8 . KP2KP Soe 1 9 . KP2KP Baj awa 20. KP2KP Labuan Bajo 2 1 . KP2KP Kalabahi 22. KP2KP Waikabubak g Jayapura a. Provinsi b. Provinsi c. Provinsi Maluku 1 . KPP Pratama Ambon Papua 2. KPP Pratama Sarong Papua 3 . KPP Pratama Barat Jayapura 4 . KPP Pratama Timika 5 . KPP Pratama Biak
NO. N A M A LO KASI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum DISTRIBUSI II 69- WILAYAH KERJA DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR 6 . KPP Pratama Manokwari 7 . KPP Pratama Merauke 8 . KP2KP Namlea 9 . KP2KP Masohi 1 0 . KP2KP Piru 1 1. KP2KP Bula 1 2 . KP2KP Dobo 1 3 . KP2KP Tual 1 4 . KP2KP Saumlaki 1 5. KP2KP Fakfak 1 6 . KP2KP Teminabuan 1 7 . KP2KP Kaimana 1 8. KP2KP Sarmi 1 9 . KP2KP Wamena 2 0 . KP2KP Serui 2 1 . KP2KP Nabire 2 2 . KP2KP Bintuni MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
70- LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 10 / PMK .0 1 / 20 1 7 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORATJENDERALPAJAK NAMA, LOKASI , JENIS DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH N O NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wa j ib Paj ak Besar 1 . KPP Waj ib Paj ak Jakarta Wajib Seluruh Indonesia Besar S atu Pajak Besar 2 . KPP Waj ib Paj ak Jakarta Waj ib Seluruh Indonesia Besar Dua Pajak Besar 3 . KPP Waj ib Paj ak Jakarta Wajib Seluruh Indonesia Besar Tiga Paj ak Besar 4 . KPP Waj ib Paj ak Jakarta Wajib Seluruh Indonesia Besar Empat Paj ak Besar Kanwil DJP Jakarta Khusus 5 . KPP Penanaman Jakarta Madya Seluruh Indonesia M odal Asing Satu 6 . KPP Penanaman Jakarta Madya Seluruh Indonesia M odal Asing Dua 7 . KPP Penanaman Jakarta Madya Seluruh Indonesia M odal Asing Tiga 8 . KPP Penanaman Jakarta Madya Seluruh Indonesia M odal Asing Empat 9 . KPP Penanaman Jakarta Madya Seluruh Indonesia Modal Asing Lima DISTRIBUSI II
71 - WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 1 0 .. KPP Penanaman Jakarta Mad ya Seluruh Indonesia Modal Asing Enam 1 1. KPP Badan dan Orang Jakarta Mady a DKI Jakarta A sing 1 2. KPP Minyak dan Gas Jakarta Mady a Seluruh Indonesia Bumi 1 3 . KPP Perusahaan Jakarta Mad ya Seluruh Indonesia Masuk Bursa Kanwil DJP Aceh 1 4 . KPP Pratama Banda BandaAceh Pratarna Kota Banda Aceh Ac eh 1 5. KPP Pratama Aceh BandaAceh Pratarna 1 . Kab. Aceh 1 . Sigli Besar Besar 2 . S a bang 2 . Kab. Pidie 3 . Kota Sabang 1 6 . KPP Pratama Lhokseumawe Pratarna 1 . Kab. Aceh Lhoksukon Lhokseumawe Utara 2 . Kata Lhokseurnawe 1 7 . KPP Pratama Meulaboh Pratama 1 . Kab. Aceh Jaya 1 . Calang Meulaboh 2. Kab. Nagan 2. Suka Raya Makmur 3 . Kab. Aceh Barat 1 8 . KPP Pratama Bireuen Bireuen Pratarna 1 . Kab. Aceh 1 . Takengon Tengah 2 . Rimba Raya 2 . Kab. Bener Meriah 3 . Kab. Bireuen 4. Kab. Pidie Jaya 1 9 . KPP Pratama Langsa Langsa Pratarna 1 . Kab. Aceh 1 . Karang Baru Tarniang 2 . Blangkej eran 2 . Kab. Gayo Lues DISTRIBUSI II
/ , 72- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3 . Kab. Aeeh Timur 4 . Ko ta Langsa 2 0 . KPP Pratama Tapaktuan Pratama 1 . Kab. Aeeh Barat 1 . Blangpidie Tapaktuan Daya 2 . Sinabang 2 . Kab. Aeeh Sela tan 3 . Kab. Simeulue 2 1 . KPP Pratama Subulus- Pratama 1 . Kab. Aeeh 1 . Aeeh Singkil Subulussalam salam Singkil 2 . Kutaeane 2 . Kab . Aeeh Tenggara 3 . Kota Subulussalam Kanwil DJP Sumatera Utara I 2 2 . KPP Madya Medan Medan Madya Sebagian Provinsi Sumatera Utara 23. KPP Pratama Medan Medan Pratama Kee. Medan Barat Barat 24. KPP Pratama Medan Medan Pratama 1 . Kee. Medan Bela wan Bela wan 2 . Kee. Medan Labuhan 3 . Kee. Medan Marelan 4. Kee. Medan Deli 2 5 . KPP Pratama Medan Medan Pratama 1 . Kee. Medan Timur Timur 2 . Kee. Medan Perjuangan 3 . Kee. Medan Tembung r\ T Cl 'T' D TD T T CI T TT
73- WILAYAH KERJA NO NAMA JENIS LO KASI DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 2 6 . KPP Pratama Medan Medan Pratama 1 . Kee . Medan Polonia Polonia 2 . Kee. Medan Maimun 3 . Kee. Medan Baru 4. Kee. Medan Sela yang 5 . Kee . Medan Tuntungan 6. Kee. Medan Johar 27. KPP Pratama Medan Medan Pratama 1 . Kee. Medan Ko ta Ko ta 2 . Kee. Medan Area 3 . Kee. Medan Amp las 4 . Kee. Medan Denai 2 8 . KPP Pratama Medan Medan Pratama 1 . Kee. Medan Petisah Petisah 2 . Kee. Medan Sunggal 3 . Kee. Medan Helvetia 2 9 . KPP Pratama Binjai Binjai Pratama 1 . Kata Binjai 2 . Kab. Langkat 30. KPP Pratama Lubuk Lubuk Pratama Kab. Deli Serdang Pakam Pakam DISTRIBUSI II
74- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Kanwil DJP Sumatera Utara II 3 1 . KPP Pratama Tebing Te bing Pratama 1 . Kota Tebing Tinggi Tinggi Tinggi 2 . Kab. Serdang Bedagai 3 2 . KPP Pratama Kisaran Ki saran Pratama 1 . Kota Tanjung Tanjung Balai Balai 2 . Kab. Asahan 3 . Kab. Batu Bara 3 3 . KPP Pratama Rantau Ran tau Pratama 1 . Kab. 1 . Kualuh Hulu Pr a pat Prapat Labuhanbatu 2 . Kota Pinang Utara 2 . Kab. Labuhanbatu Sela tan 3 . Kab . Labuhanbatu 34. KPP Pratama Pematang j Pratama. 1 . Kab. Perdagangan Pematang Siantar Siantar Simalungun 2 . Kota Pematang Siantar 3 5 . KPP Pratama Padang Padang Pratama 1 . Kab. Mandailing 1 . Panyabungan Sidempuan Sidempuan Natal 2. Sibuhuan 2 . Kab. Padang La was 3 . Kota Padang Sidempuan 4 . Kab. Tapanuli Sela tan 5 . Kab. Padang Lawas Utara DISTRIBUSI II
75- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3 6 . KPP Pratama Sibalga Sibalga Pratama 1 . Kab. Tapanuli 1 . Pandan Teng ah 2 . Gunung 2 . Kata Sibalga Si tali 3 . Kab. Nias 4. Kab. Nias Sela tan 5 . Kab. Nias Utara 6 . Kab. Nias Barat 7. Kata Gunung Sitoli 3 7 . KPP Pratama Balige Balige Pratama 1 . Kab. Humbang 1 . Dolok Hasundutan Sanggul 2 . Kab. Tapanuli 2 . Tarutung Utara ' 3 . Kab. Samosir 4 .Kab .Toba Samo sir 3 8 . KPP Pratama Kabanjahe Pratama 1 . Kab. Dairi Sidikalang Kabanjahe 2 . Kab.Pakpak Bharat 3 . Kab. Karo Kanwil DJP Riau 39 . KPP Madya Riau Pekanbaru Mady a Provinsi Pekanbaru 4 0 . KPP Pratama Pekanbaru Pratama 1 . Kee. Senapelan Pekanbaru Senapelan 2 . Kee. Pekanbaru Ko ta 3. Kee. Sail 4. Kee. Tenayan Raya 5 . Kee. Rumbai 6 . Kee. Rumbai Pesisir 7. Kee. Limapuluh DISTRIBUSI II
76- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 4 1 . KPP Pratama Pekanbaru Pratama 1 . Kee. Tampan Pekanbaru Tampan 2 . Kee. Payung Sekaki 3 . Kee. Marpoyan Damai 4 . Kee. Bukit Raya 5 . Kee. Sukajadi 42. KPP Pratama Dumai Dumai Pratama 1 . Kab. Rokan Bagansiapiapi Hilir 2 . Kota Dumai 43. KPP Pratama Rengat Rengat Pratama 1 . Kab. Indragiri 1 . Tembilahan Hilir 2 . Teluk 2 . Kab. Kuantan Kuan tan Singingi 3 . Kab. Indragiri Hulu 44. KPP Pratama Bengkalis Pratama 1 . Kab. Bengkalis 1 . Duri Bengkalis 2 . Kab. Kepulauan 2 . Selat Panjang Meranti 4 5 . KPP Pratama Pekanbaru Pratama 1 . Kab. Kampar Pa sir Bangkinang 2 . Kab. Rokan Pangarayan Hulu 46. KPP Pratama Pangkalan Pratama 1 . Kab. Siak Siak Sri Pangkalan Kerinei Kerinei 2 . Kab. Pelalawan Indrapura Kanwil DJP Kepulauan Riau 4 7. KPP Madya Batam Ba tam Madya Provinsi Kepulauan Riau 4 8 . KPP Pratama Tanjung Tanjung Pratama 1. Kab. Natuna Ranai Pinang Pinang 2 . Kab. Kepulauan Anambas 3 . Kota Tanjung Pinang DISTRIBUSI II
77- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS KPP DAE RAH ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 49. KPP Pratama Batam Ba tam Pratama 1 . Kee. Belakang Utara Padang 2 . Kee. Batu Am par 3 . Kee. Sekupang 4 . Kee. Nangsa 5 . Kee. Galang 6 . Kee. Lubuk Baj a 5 0 . KPP Pratama Batam Ba tam Pratama 1 . Kee. Sei Beduk Sela tan 2 . Kee. Bulang 3 . Kee. Bengkang 4. Kee. Batam Kata 5 . Kee. Sagulung 6 . Kee . Batu Aji 5 1 . KPP Pratama Tanjung Tanjung Pratama Kab. Karimun Tanjung Batu Balai Karimun Balai Karimun 52. KPP Pratama Bintan Tanjung Pratama 1 . Kab. Lingga Daba Singkep Pinang 2 . Kab. Bintan Kanwil DJP Sumatera Barat clan Jambi 5 3 . KPP Pratama Padang Padang Pratama 1 . Kab. Padang Pariaman S a tu Pariaman 2 . Kata Pariaman 3. Kee. Padang Bar at 4. Kee. Padang Utara 5. Kee. N anggalo 6 . Kee. Kato Teng ah 7 . Kee. Kuranji DISTRIBUSI II
78- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 54. KPP Pratama Padang Padang Pratama 1 . Kab. Pesisir 1 . Tua Pejat Dua Sela tan 2 . Kab. 2 . Painan Kepulauan Mentawai 3 . Kee. Padang Sela tan 4 . Kee. Padang Timur 5 . Kee. Pauh 6 . Kee. Lubuk Begalung 7 . Kee. Lubuk Kilangan 8. Kee. Bungus Teluk Kabung 5 5 . KPP Pratama Bukittinggi Pratama 1 . Kab. Agam 1 . Lubuk Buki ttinggi 2 . Kab. Pasaman Basung 3 . Ko ta Padang 2 . Lubuk � Panj ang Sikaping 3 . Padang 4 . Kab. Pasaman Panj ang Barat 4 . Sim pang 5. Kota Bukittinggi Am pat 5 6 . KPP Pratama Solok Solok Pratama 1 . Kab. Dharmas 1 . Kotabaru Raya 2 . Muaro 2 . Kab. Sijunjung Sijunjung 3. Kab. Solok 3 . Padang Aro Sela tan 4. Kota 4 . Sawahlunto Sawahlunto 5 . Ko ta Solok 6 . Kab. Solok DISTRIBUSI II
79- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 5 7 . KPP Pratama Payakumbuh Pratama 1 . Kab. Limapuluh Batu Sangkar Payakumbuh Ko ta 2 . Kata Payakumbuh 3 . Kab.Tanah Datar 5 8 . KPP Pratama Jambi Jam bi Pratama 1 . Kab. Muaro Sengeti Telanaipura Jambi 2 . Kee. Pasar Jambi 3 . Kee. Telanaipura 4 . Kee. Kata Baru 5 . Kee. Alam Barajo 6 . Kee. Danau Sip in 59. KPP Pratama Jambi Jambi Pratama 1 . Kab. Muara Bulian Pelayangan Batanghari 2 . Kee. Jelutung 3 . Kee. Jambi Sela tan 4 . Kee. Jambi Timur 5 . Kee. Paal Merah 6. Kee. Pelayangan 7 . Kee. Danau Teluk 60. KPP Pratama Muara Muara Pratama 1 . Kab. Bungo 1. Rimbo Bujang 2 . Kab. Tebo 2 . Muar a Tebo Bungo Bungo DISTRIBUSI II
80- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 6 1 . KPP Pratama Bangka Bangko Pratama 1 . Kab. Kerinei 1 . Sungai 2 . Kata Sungai Pen uh Pen uh 2 . , Sarolangun 3 . Kab . Merangin 4 . Kab. Sarolangun 6 2 . KPP Pratama Kuala Kuala Pratama 1 . Kab. Tanjung Muara Sabak Tungkal Tungkal Jabung Barat 2 . Kab. Tanjung Jabung Timur Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 6 3 . KPP Madya Palembang Mad ya 1 . Provinsi Palembang Sumatera Sela tan 2 . Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 64. KPP Pratama Palembang Pratama 1 . Kee. Ilir Timur I Palembang Ilir Tim1...lr 2 . Kee. Ilir Timur II 3. Kee. Ilir Timur III 4. Kee. Kemuning 5 . Kee. Sako 6. Kee. Kalidoni 7 . Kee. Sematang Bo rang 6 5 . KPP Pratama Palembang Pratama 1 . Kee. Ilir Barat I Palembang Ilir Barat 2 . Kee. Ilir Barat II 3 . Kee. Bukit Keeil 4 . Kee. Gandus . 5 . Kee. Sukarami DISTRIBUSI II
81- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 6 . Kee; Alang Alang Lebar 6 6 . KPP Pratama Palembang Pratama 1. Kee. Seberang Palembang Seberang Ulu I Ulu 2 . Kee. Jakabaring 3 . Kee. Seberang Ulu II 4. Kee. Plaju 5. Kee. Kertapati 67. KPP Pratama Baturaja Baturaja Pratama 1 . Kab. Ogan 1 . Muaradua Komering Ulu 2 . Martapura Sela tan 2 . Kab. Ogan Ulu Komering Timur 3 .Kab. Ogan Komering Ulu 68. KPP Pratama Lubuk Lubuk Pratama 1 . Kab. Musi Tugumulyo Linggau Linggau Ra was 2 . Kab. Musi Rawas Utara 3 . Kota Lubuk Linggau Pangkal Pangkal Pratama Kota Pangkal 69. KPP Pratama Pinang Pinang Pinang 70. KPP Pratama Tanjung Tanjung Pratama 1 . Kab. Belitung Manggar Pandan Pandan Timur 2 . Kab. Belitung 7 1 . KPP Pratama Lahat Lahat Pratama 1 . Kota Pagar 1 . Pagar Alam Alam 2 . Te bingtinggi 2 . Kab. Empat Lawang 3 . Kab. Lahat 72. KPP Pratama Kayu KayuAgung Pratama 1 . Kab. Ogan Ilir Indralaya n T Cf 'rD TOT TQT TT
82- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Agung 2 . Kab. Ogan Komering Ilir 7 3 . KPP Pratama Prabumulih Pratama 1 . Kab. Muara Muara Enim Prabumulih Enim 2 . Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3 . Kata Prabumulih 74. KPP Pratama Sekayu Pratama 1 . Kab. Musi Sekayu Pangkalan Balai Banyuasin 7 5 . KPP Pratama Bangka 2 . Kab. Banyuasin I 1 Pratama 1 . Kab. Bangka Pangkal 1 . Muntok Pinang Barat 2 . Sungai Liat 2 . Kab. Bangka 3 . Toboali Induk 4 . Koba 3 . Kab . Bangka Sela tan 4. Kab.Bangka Tengah \ Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 76. KPP Pratama Bengkulu Pratama 1 . Kab. Bengkulu 1 . Manna Bengkulu Sela tan 2 . Bintuhan 2 . Kab. Kaur 3 . Kata Bengkulu 4. Kab. Seluma 77. KPP Pratama Metro Metro Pratama 1 . Kab. Lampung 1 . Bandarjaya Tengah 2 . Sukadana 2 . Kab. Lampung Timur 3 . Kata Metro 78. KPP Pratama Tanjung Bandar Pratama 1 . Kee. Tanjung DISTRIBUSI II
83- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Karang Lampung Karang Timur 2 . Kee. Kedamaian 3 . Kee. Tanjung Karang Barat · Kee. Tanjung 4 . Karang Pusat 5 . Kee. Enggal 6. Kee. Kemiling 7. Kee. Langkapura 79. KPP Pratama Kedaton Bandar Pr a tam a 1 . Kee. Kedaton Lampung 2 . Kee. Labuhan Ra tu 3 . Kee. Sukarame 4 . Kee. Way Halim 5 . Kee. Rajabasa 6. Kee. Sukabumi 7 . Kee. Tanjung Senang 8 0 . KPP Pratama Teluk Bandar Pratama 1 . Kee. Betung . Lampung Telukbetung Barat 2 . Kee. Telukbetung Sela tan 3 . Kee. Telukbetung Timur T""\. T rf m � TT"'\ T T r1 T TT
84- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 4 . Kee. Bumi Waras 5 . Kee. Telukbetung Utara 6 . Kee. Panjang 8 1 . KPP Pratama Natar Lampung Pratama 1 . Kab. Lampung 1 . Kalianda Sela tan Sela tan 2 . Pringsewu 2 . Kab . Pesawaran 3 . Kab. Tanggamus 4 . Kab . Pringsewu 8 2 . KPP Pratama Kotabumi Pratama 1 . Kab . Lampung 1 . Liwa Kotabumi Bar at 2 . Menggala 2 . Kab. Lampung 3 . Barada tu Utara 3 . Kab. Pesisir Barat 4 . Kab. Tulang Bawang 5 . Kab. Tulang Bawang Barat 6 . Kab. Mesuji 7 . Kab. Way Kanan 83. KPP Pratama Curup Curup Pratama 1 . Kab. Kepahiang Kepahiang 2 . Kab. Lebong 3 . Kab. Rejang Le bong 84. KPP Pratama Argamakmm Pratama 1 . Kab. Bengkulu Muko-Muko Argamakmur Utara DISTRIBUSI II
85- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 2 . Kab. Bengkulu Tengah 3 . Kab. Muko- Muko Kanwil DJP Jakarta Pusat 8 5 . KPP Madya Jakarta Jakarta Mady a Ko ta Jakarta Pu sat Pu sat 86. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Ke ban Sirih Menteng Satu 87. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Menteng Menteng Dua 2. Kel. Pegangsaan 3 . Kel. Cikini 8 8 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Gondangdia Menteng Tiga 89. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Karet Tengsin Tanah Abang Satu 9 0 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel.Petamburan Tanah Abang Dua 2. Kel. Kebon Mela ti 3 . Kel. Ke ban Kaeang 4. Kel. Kampung Bali . 9 1 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Bendungan Tanah Abang Tiga Hilir 2 . Kel. Gelora 9 2 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Senen Sen en 9 3 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kee. Cempaka Cempaka Putih Putih 2 . Kee. Johar Baru 9 4 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Gambir DISTRIBUSI II
86- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Gambir Satu 9 5 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Cideng Gambir Dua 2 . Kel. Petoj o Sela tan 9 6 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Duri Pulo Gambir Tiga 2 . Kel. Petoj o Utara 97. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Kebon Kelapa Gambir Empat 9 8 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Gunung Sawah Besar Satu Sahari Utara 2 . Kel. Mangga Dua Selatan 9 9. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Pasar Baru Sawah Besar Dua 2 . Kel. Kartini 3 . Kel. Karang Anyar 1 00 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kemayoran Kemayoran Kanwil DJP Jakarta Barat 1 01 . KPP Madya Jakarta Jakarta Mad ya Kota Jakarta Barat Barat 1 02 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Palmerah Palmer ah 1 03 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Maphar Satu Tamansari 2 . Kel. Tamansari 3 . Kel. Mangga Besar 4 . Kel. Tangki 1 04 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Krukut Dua Tamansari 2 . Kel. Keagungan 3 . Kel. G lodok nTc;;!'r"R TAT Tc;;! T TT
87- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAERAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 4 . Kel. Pinangsia 1 05 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Tambora Tambora 1 06 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Cengkareng Cengkareng 1 07 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Sukabumi Kebon Jeruk Satu Sela tan 2 . Kel. Sukabumi Utara 3. Kel. Kelapa Dua 4. Kel. Kebon Jeruk 1 08 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Duri Kepa Ke bon J eruk Dua 2 . Kel. Kedoya Sela tan 3 . Kel. Kedoya Utara 1 09 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Grogol Grogol Petamburan Petamburan 1 10 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kalideres Kalideres 1 1 1. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kembangan Kembangan Kanwil DJP Jakarta Selatan I 1 12 . KPP Madya Jakarta Jakarta Madya. Sebagian Kota Selatan I Jakarta Selatan 1 13 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Karet Setiabudi Satu 2 . Kel. Karet Kuningan 1 14 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Setiabudi Setiabudi Dua 2 . Kel. Guntur T"\TCt 'T'D TD T T Ct T TT
88- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3 . Kel. Pasar Manggis 4 . Kel. Menteng Atas 1 15 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Karet Setiabudi Tiga Semanggi 1 16 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Kuningan Setiabudi Empat Timur 1 17 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Mampang Mampang Prapatan Prapatan 1 18 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Tebet Te bet 1 19 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Paneoran Paneoran Kanwil DJP Jakarta Selatan II 1 20 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Senayan Kebayoran Baru Satu 1 21 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Gandaria Kebayoran Baru Dua Utara 2 . Kel. Cipete Utara 3 . Kel. Pulo 4 . Kel. Kramat Pela 1 22 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Melawai Kebayoran Baru Tiga 2 . Kel. Petogogan 3 . Kel. Gunung 1 23 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru 2 . Kel. Selong Em pat 1 24 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kebayoran Ke bayoran Lama Lama DISTRIBUSI II
89- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 125 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Pesanggrahan Pesanggrahan 1 26 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Pasar Minggu Pasar Minggu 1 27 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Jagakarsa Jagakarsa 1 28 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Cilandak Cilandak Kanwil DJP Jakarta Timur 1 2 9. KPP Madya Jakarta Jakarta Mady a Kota Jakarta Timur Timur 1 30 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Matraman Matraman 1 31 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Jatinegara Jatinegara 1 32 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Pulogadung Pulogadung 1 3 3 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. J atinegara Cakung Satu 2 . Kel. Penggilingan 3 . Kel. Rawa Terate 1 34 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Puloge bang Cakung Dua 2 . Kel. Ujung Menteng 3 . Kel. Cakung Timur 4 . Kel. Cakung Bar at 1 35 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kee.Kramat Jati Kramat Jati 2 . Kee. Makasar 1 36 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Duren Sawit DISTRIBUSI II
90- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Duren Sawit 1 37 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kee. Pasar Rebo Pasar Rebo 2 . Kee. Cipayung 3 . Kee. Ciraeas Kanwil DJP Jakarta Utara 1 38 . KPP Madya Jakarta Jakarta Madya Ko ta Jakarta Utara Utara 1 39 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Penj aringan Pen j aringan 2. Kel. Pej agalan 1 4 0 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Tanjung Tanjung Priok Priok 2 . Kel. Kebon Bawang 3 . Kel. W arakas 1 4 1 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee . Kelapa Kelapa Gatling Gatling 1 42 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kab. Kepulauan Kepulauan Pademangan Seri bu Seri bu 2 . Kee . Pademangan 1 43 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kee. Koja Koja 2 . Kee. Cilincing 1 44 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Pluit Pluit 2 . Kel. Kamal Muara 3 . Kel. Kapuk Muara 1 4 5 . KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1 . Kel. Sunter Sunter Agung 2 . Kel. Papariggo 3 . Kel. Sunter
9 1- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Jaya 4 . Kel. Sungai Bambu Kanwil DJP Banten 1 46 . KPP Madya Tangerang Tangerang Mady a Provinsi Ban ten 1 47 . KPP Pratama Serang Kota Serang Pratama Kota Serang Barat 1 4 8 . KPP Pratama Serang Kab. Serang Pratama Kab. Serang Timur 1 49 . KPP Pratama Tangerang Pratama 1 . Kee.Benda Tangerang Barat 2 . Kee. Karawaei 3 . Kee. Cibodas 4 . Kee. Jatiuwung 5 . Kee. Periuk 6. Kee. N eglasari 1 50 . KPP Pratama Tangerang Pratama 1 . Kee. Ciledug Tangerang Timur 2 . Kee. Larangan 3 . Kee. Karang Teng ah 4 . Kee. Cipondoh 5 . Kee. Pinang 6. Kee. Tangerang 7 . Kee. Batu Ceper 1 5 1 . KPP Pratama Serpong Serpong Pratama 1 . Kee. Serpong 2 . Kee. Serpong Utara 3 . Kee. Setu 1 52 . KPP Pratama Pondok Tangerang Pratama 1 . Kee. Pamulang Ar en Sela tan 2 . Kee. Ciputat 3 . Kee. Ciputat Timur T"\ T C1 'T'Tl Tn T T CI T TT
92- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 4 . Kee. Pondok Ar en 1 53 . KPP Pratama Cilegon Cilegon Pratama Kota Cilegon 1 54. KPP Pratama Kosambi Tangerang Pratama 1 . Kee. Pasar Ke mis 2. Kee. Sindang Jaya 3 . Kee. Rajeg 4. Kee. Mauk 5 . Kee. Sukadiri 6 . Kee. Pakuhaji 7. Kee. Sepatan 8 . Kee . Sepatan Timur 9 . Kee. Teluk Naga 1 0 .Kee. Kosambi 1 1 . Kee . Kemiri 1 55 . KPP Pratama Pandeglang Pratama 1 . Kab.Lebak Rangkas Bitung Pandeglang 2 . Kab. Pandeglang 1 56 . KPP Pratama Tangerang Pratama 1 . Kee. Tigaraksa Tigaraksa 2 . Kee. Solear 3 . Kee. Balaraja 4. Kee. Mekar Baru 5 . Kee. Gunung Kaler 6 . Kee. Kronjo 7. Kee. Kresek 8 . Kee. DISTRIBUSI II . {r
93- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Sukamulya 9 . Kee. Jayanti 1 0 . Kee. Cisoka 1 57. KPP Pratama Cikupa Tangerang Pratama 1 . Kee. Cikupa 2 . Kee. Cisauk 3 . Kee. Curug 4 . Kee. Jambe 5. Kee. Kelapa Dua 6 . Kee. Legok 7 . Kee. Pagedangan 8 . Kee. Panongan Kanwil DJP Jawa Barat I 1 58 . KPP Madya Bandung Bandung Mad ya Sebagian Provinsi Jawa Barat 1 59 . KPP Pratama Sukabumi Pratama 1 . Kab. Sukabumi Pelabuhan Ratu Sukabumi 2 . Kota Sukabumi 1 60 . KPP Pratama Cianjur Cianjur Pratama Kab . Cianjur 1 6 1 . KPP Pratama Purwakarta Pratama Kab . Purwakarta Purwakarta 1 62 . KPP Pratama Cimahi Cimahi Pratama 1 . Kota Cimahi 2 . Kab. Bandung Barat 1 63 . KPP Pratama Bandung Pratama 1 . Kee. Astana Bandung Tegallega Anyar 2 . Kee. Bojo ngloa _ Kaler 3 . Kee. Babakan Ciparay 4 . Kee. Bojongloa DISTRIBUSI II
94- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Kidul 5 . Kee. Bandung Kulon 1 64 . KPP Pratama Bandung Pratama 1 . Kee. Cibeunying Bandung Cibeunying Kaler 2 . Kee. Cidadap 3 . Kee. Coblong 4. Kee. Sumur Bandung 5 . Kee. Bandung Wetan 6. Kee. Cibeunying Kidul 1 65 . KPP Pratama Bandung Pratama 1 . Kee. Regol Bandung Karees 2 .Kec. Lengkong 3 . Kee. Bandung Kidul 4.Kec. Batununggal 5 . Kee. Kiaracondong 1 66 . KPP Pratama Bandung Pratama 1 . Kee. Andir Bandung Boj onagara 2 . Kee. Cicendo 3 . Kee. Sukasari 4 . Kee. Sukajadi 1 67 . KPP Pratama Bandung Pratama 1 . Kee. Bandung Cicadas Arcamanik 2 . Kee. Cibiru 3 . Kee. Antapani 4 . Kee. Ujungberung DISTRIBUSI II
9 5- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 5 . Kee. Cinambo 6. Kee. Raneasari 7. Kee. Buahbatu 8 . Kee. Mandalajati 9. Kee. Gedebage 1 0 .Kee. Penyileukan 1 68 . KPP Pratama Tasikmalaya Pratama 1 .Kab. Tasikmala ya Tasikmalaya 2 . Kota Tasikmalaya 1 69 . KPP Pratama Ciamis Ciamis Pratama 1 . Kab. Ciamis Ban jar 2 .Kab. Pangandaran 3 . Kota Banjar 1 70 . KPP Pratama Garut Garut Pratama Kab. Garut 1 7 1 . KPP Pratama Majalaya Majalaya Pratama + . Kee. Majalaya 2 . Kee. Cimenyan 3 . Kee. Cilengkrang 4 . Kee. Cileunyi 5 . Kee. Bojongsoang 6. Kee. Raneaekek 7. Kee. Ciparay 8 . Kee. Solokanjeruk 9. Kee. Kertasari 1 0 . Kee . Paseh 1 1. Kee. Cikaneung 1 2 . Kee. T'\ T C'f '"f' D TD T T CT TT
96- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Ciealengka 1 3 . Kee. Nagreg 1 4 . Kee. Paeet 1 5 . Kee. Ibun 1 72 . KPP Pratama Soreang Soreang Pratama 1 . Kee. Soreang 2 . Kee. Margaasih 3 . Kee. Margahayu 4 . Kee . Dayeuhkolot 5 . Kee. Katapang 6. Kee. Baleendah 7. Kee. i Pameungpeuk 8 . Kee. Arj asari 9 . Kee . Banjaran 1 0 . Kee . Cimaung 1 1. Kee. Pangalengan 1 2 . Kee . Pasirj ambu 1 3 . Kee. Raneabali 1 4 . Kee. Ciwidey 1 5 . Kee. Cangkuang 1 6 . Kee. Kutawaringin 1 73 . KPP Pratama Sumedang Pratama Kab. Sumedang Sumedang Kal).wil DJP J awa Barat II 1 74. KPP Madya Bekasi Bekasi Mady a Se bagian Provinsi Jawa Barat n T� TR T"RT T�T TT
97- WILAYAH KERJA NO NAMA JENIS DAE RAH LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 1 75 . KPP Pratama Cikarang Pratama 1 . Kee. Cikarang Cikarang Selatan Sela tan 2 . Kee. Cikarang Pu sat 3 . Kee. Cibarusah 4 . Kee. Bojongmangu 5. Kee. Cikarang Barat 6 . Kee. Serang Baru 7 . Kee. Setu 1 76 . KPP Pratama Cikarang Pratama 1 . Kee. Cikarang Cikarang Utara Timur 2 . Kee. Cikarang Utara 3 . Kee. Kedungwaringin 4. Kee. Karangbahagia 5. Kee. Sukatani 6 . Kee. - Sukakarya 7 . Kee. Pebayuran 8 . Kee. Cabangbungin 1 77 . KPP Pratama Cibitung Ci bi tung Pratama 1 . Kee. Cibitung 2 . Kee. Tambun Sela tan 3 . Kee. Tambun Utara 4 .Kee. Tarumaj aya 5 . Kee . Babelan DISTRIBUSI II
98- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 6 . Kee. Sukawangi 7.Kee. Muaragembong 8 . Kee . Tambelang 1 78 . KPP Pratama Karawang Pratama 1 . Kee. Pakis J aya Karawang Utara 2 . Kee. Batujaya 3. Kee. Tirtaj aya 4. Kee. Cibuaya 5 . Kee. Pedes 6 . Kee. Cilebar 7 . Kee. J ayakerta 8. Kee. Rengasdengklok 9. Kee. Kutawaluya 1 0 . Kee. Rawa Merta 1 1.Kee. Karawang Barat 1 2 . Kee. Karawang Timur 1 3 . Kee. Teluk Jambe Barat 14.Kee. Teluk Jambe Timur 1 5.Kee. Majalaya 1 79 . KPP Pratama Karawang Pratama 1 . Kee. Tempuran Karawang Selatan 2 . Kee. Cilamaya Kulon 3. Kee. Cilamaya Wetan 4. Kee. Talagasari 5 . Kee. Lemahabang 6 . Kee. Banyusari 7 . Kee. Klari DISTRIBUSI II
99- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 8. Kee. Tirtamulya 9 . Kee. J atisari 10. Kee. Kotabaru 1 1. Kee. Ciampel 1 2. Kee. Cikampek 1 3.Kee. Pangka.1=an 14.Kee. Tegalwaru 1 5.Kee. Purwasari 1 80 . KPP Pratama Subang Su bang Pratama Kab. Subang 1 81 . KPP Pratama Indramayu Pratama Kab . Indramayu Indramayu 1 82 . KPP Pratama Cirebon Ko ta Pratama Kota Cirebon Sa tu Cirebon 1 83 . KPP Pratama Cirebon Kab. Cire- Pratama Kab. Cirebon Dua bon 1 84 . KPP Pratama Kuningan Pratama 1 . Kab. Kuningan Maj alengka Kuningan 2 . Kab. Majalengka Kanwil DJP Jawa Barat III 1 85 . KPP Madya Boger Bogar Mad ya Se bagian Provinsi Jawa Barat 1 86 . KPP Pratama Pondok Bekasi Pratama 1 . Kee. Pondok Gede Gede 2 . Kee. Jati Sampurna 3 . Kee. Jatiasih
4 . Kee. Pondok Mela ti 1 87 . KPP Pratama Bekasi Bekasi Pratama 1 . Kee. Medan Barat Satria 2 . Kee. Bekasi Barat 1 88 . KPP Pratama Bekasi Bekasi Pratama 1 . Kee. Bekasi T H C 'T' D TD T T C T TT
1 00- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Sela tan Sela tan 2 . Kee. Bantar Ge bang 3. Kee. Rawa Lum bu 4 . Kee. Mustikaj aya 1 89 . KPP Pratama Bekasi Bekasi Pratama 1 . Kee. Bekasi Utara Timur 2 . Kee. Bekasi Utara 1 90 . KPP Pratama Depok Depok Pratama 1 . Kee. Sawangan Sawangan 2 . Kee. Bojongsari 3 . Kee. Paneoran Mas 4 . Kee. Beji 5 . Kee. Limo 6 . Kee. Cinere 1 91 . KPP Pratama Depok Depok Pratama 1 . Kee. Cimanggis Cimanggis 2 . Kee . Tapos 3 . Kee. Cilodong 4 . Kee. Sukmaj aya 5 . Kee. Cipayung 1 9 2 . KPP Pratama Cibinong Bogor Pratama 1 . Kee. Cibinong 2 . Kee. Bojong Gede 3 . Kee. Gunung Sindur 4. Kee. Kemang 5 . Kee. Parung 6 . Kee.Tajurhalang 7 . Kee. Babakan Ma dang DISTRIBUSI II
1 0 1- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 8 . Kee . Sukaraja 9. Kee . Gunung Putri 1 9 3 . KPP Pratama Ciawi Bogar Pratama 1 . Kee. Ciawi 2 . Kee. Caringin 3 . Kee. Ciamp ea 4. Kee. Cibungbulang 5 . Kee. Cigombong 6 . Kee. Cigudeg 7. Kee. Cij eruk 8 . Kee. Ciomas 9. Kee. Cisarua 1 0 . Kee. Ciseeng 1 1. Kee. Dramaga 1 2 . Kee. Jasinga 1 3 . Kee. Leuwiliang 1 4 . Kee. Leuwisadeng 1 5. Kee. Megamendung 1 6 . Kee. Nanggung 17. Kee. Pamij ahan 1 8. Kee. Parungpanj ang 1 9 . Kee. Raneabungur 2 0 . Kee. Rumpin 2 1 . Kee. Sukajaya 2 2 . Kee. Tamansari 2 3 . Kee. Tenj o 2 4 . Kee. Tenj olaya 19 4 . KPP Pratama B o gar Pratama 1 . Kee . Cileungsi Cileungsi 2 . Kee. Cariu DISTRIBUSI II
1 02- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3 . Kee. Jonggol 4 .Kee. Klapanunggal 5 .Kee. Sukamakmur 6 .Kee. Tanjungsari 7 . Kee . Citeureup 1 9 5 . KPP Pratama Bogor Bogor Pratama Kota Bogor Kanwil DJP Jawa Tengah I 1 96 . KPP Madya Semarang Semarang Mad ya Se bagian Provinsi Jawa Tengah 1 97 . KPP Pratama Tegal Te gal Pratama 1 . Kab. Brebes Bumiayu 2 . Kota Tegal 3 . Kab . Tegal 1 9 8 . KPP Pratama Pekalongan Pratama 1 . Kab. Pekalongan Pekalongan 2 . Kota Pekalongan 3 . Kab . Pemalang 1 99 . KPP Pratama Semarang Pratama 1 . Kee . Semarang Semarang Barat Barat 2 . Kee. Ngaliyan 3 . Kee. Tugu 4 . Kee. Mijen 5 . Kee. Gunung Pa ti 200. KPP Pratama Semarang Pratama 1 . Kee. Semarang Semarang Timur Timur 2 . Kee. Semarang Utara 2 01 . KPP Pratama Semarang Pratama Kee. Semarang DISTRIBUSI II
1 03- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Semarang Selatan Sela tan 202. KPP Pratama Semarang Pratama 1 . Kel. Miroto Semarang Tengah 2 . Kel. J agalan Sa tu 3 . Kel. Brumbungan 4. Kel. Karangkidul 5 . Kel. Pendrikan Kidul 6 . Kel. Pekunden 7 . Kel. Sekayu 2 0 3 . KPP Pratama Semarang Pratama 1 . Kel. Kranggan Semarang Tengah 2 . Kel. Gabahan Dua 3 . Kel. Kembangsari 4 . Kel. Pandansari 5. Kel. Bangunharjo 6 . Kel. Kauman 7 . Kel. Purwodinatan 8 . Kel. Pendrikan Lor 204. KPP Pratama Salatiga Salatiga Pratama 1 . Kab . Semarang Ungaran 2 . Ko ta Salatiga 2 0 5 . KPP Pratama Kudus Kudus Pratama Kab .Kudus 206. KPP Pratama Pati Pa ti Pratama 1 . Kab . Rembang Rem bang 2. Kab. Pati 207. KPP Pratama Batang Ba tang Pratama 1 . Kab . Kendal Kendal 2 . Kab . Batang 2 0 8 . KPP Pratama Blora Blora Pratama 1 . Kab. Grobogan Purwodadi 2 . Kab. Blora
1 04- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 209. KPP Pratama Demak Demak Pratama Kab. Demak 2 10 . KPP Pratama Jepara Jepara Pratama Kab. Jepara 2 11 . KPP Pratama Semarang Pratama 1 . Kee. Gajah Semarang Candisari Mungkur 2 . Kee. Candisari 3 . Kee. Tembalang 4 . Kee. Banyumanik 2 12 . KPP Pratama Semarang Pratama 1 . Kee. Gayamsari Semarang Gayamsari 2 . Kee. Genuk 3 . Kee. Pedurungan Kanwil DJP Jawa Tengah II 2 13 . KPP Pratama Purwokerto Pratama Kab. Banyumas Purwokerto 2 14 . KPP Pratama Cilaeap Cilaeap Pratama Kab . Cilaeap Maj enang 215 . KPP Pratama Kebumen Pratama Kab. Kebumen Kebumen 2 16 . KPP Pratama Magelang Pratama 1 . Kab. Magelang Muntilan Magelang 2 . Kota Magelang 2 17 . KPP Pratama Klaten Klaten Pratama Kab. Klaten 2 18 . KPP Pratama Surakarta Pratama Kota Surakarta Surakarta 2 19 . KPP Pratama Boyolali Boyolali Pratama Kab. Boyolali 2 2 0 . KPP Pratama Karanganyar Pratama 1 . Kab. Sragen Sragen Karanganyar 2 .Kab. Karanganyar 221 . KPP Pratama Purbalingga Pratama 1 . Kab. Banjarnegara Purbalingga Banjarnegara 2 . Kab.Purbalingga 222. KPP Pratama Purworejo Pratama Kab . Purworejo DISTRIBUSI II
1 05- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAERAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Purworejo 223. KPP Pratama Sukoharjo Pratama 1 . Kab. Wonogiri Wonogiri Sukoharj o 2 . Kab. Sukoharjo 224. KPP Pratama Temanggung Pratama 1 . Kab . Wonosobo Wonosobo Temanggung 2 .Kab. Temanggung Kanwil DJP DI Yogyakarta 2 2 5 . KPP Pratama Yogyakarta Pratama Ko ta Y ogyakarta Yogyakarta 226. KPP Pratama Bantul Bantul Pratama Kab . Bantul 227. KPP Pratama Sleman Sleman Pratama Kab. Sleman 2 2 8 . KPP Pratama Wates Wates Pratama Kab. Kulon Progo 229. KPP Pratama Wonosari Pratama Kab .Gunung Wonosari Kidul Kanwil DJP Jawa Timur I 2 3 0 . KPP Madya Surabaya Surabaya Mady a Se bagian Provinsi Jawa Timur 231 . KPP Pratama Surabaya Pratama 1 . Kee. Surabaya Sukomanunggal Sukomanunggal 2 . Kee. Tandes 3 . Kee. Benowo 4 . Kee. Lakarsan tri 5 . Kee. Pakal 6 . Kee. Sambikerep 2 3 2. KPP Pratama Surabaya Pratama Kee. Krembangan Surabaya Krembangan 2 3 3. KPP Pratama Surabaya Pratama Kee. Pabean Surabaya Pabean Cantikan Cantikan 234. KPP Pratama Surabaya Pratama 1 . Kee. Gubeng � T C1 rr"TI Tn T TCIT T T
1 06- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Surabaya Gubeng 2 . Kee. Sukolilo 2 3 5 . KPP Pratama Surabaya Pratama Kee. Tegalsari Surabaya Tegalsari 236. KPP Pratama Surabaya Pratama 1 . Kee. Sawahan Surabaya Sawahan 2 . Kee. Asemrowo 3 . Kee. Bubutan 2 3 7 . KPP Pratama Surabaya Pratama 1 . Kee. Wonoeolo Surabaya Wonoeolo 2 ! Kee. Jambangan 3 . Kee. Gayungan 4 . Kee. Wonokromo 2 3 8 . KPP Pratama Surabaya Pratama Kee. Genteng Surabaya Genteng 239. KPP Pratama Surabaya Pratama 1 . Kee. Simokerto Surabaya Simokerto 2 . Kee. Semampir 240. KPP Pratama Surabaya Pratama 1 . Kee. Rungkut Surabaya Rungkut 2 . Kee. Gunung Anyar 3 . Kee. Tenggilis Mejoyo 241 . KPP Pratama Surabaya Pratama l . Kee. Surabaya· Karangpilang Karangpilang 2 . Kee. Wiyung 3 . Kee. Dukuh Pakis 242. KPP Pratama Surabaya Pratama 1 . Kee. Mulyorejo Surabaya Mulyorej o 2 . Kec.Tambaksari 3 . Kee. Kenjeran 4 . Kee. Bulak Kanwil DJP Jawa Timur II 243. I KPP Madya Sidoarjo Sidoarjo I Mad ya j Sebagian Provinsi I I DISTRIBUSI II
1 07- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Jawa Timur 244. KPP Pratama Boj onegoro Pratama Kab. Bojonegoro Boj onegoro 245. KPP Pratama Mojokerto Pratama 1 . Kab. Mojokerto Moj osari Moj okerto 2 . Kata Mojokerto 246. KPP Pratama Jorn bang Pratama Kab. Jombang Jorn bang 247. KPP Pratama Sidoarjo Sidoarjo Pratama 1 . Kee. Taman Bar at 2 . Kee. Sukodono 3 . Kee. Krian 4 .Kee. Balongbendo 5 . Kee. Wonoayu 6 . Kee. Tarik 7 . Kee. Prambon 8. Kee. Tulangan 9 . Kee. Krembung 248 . KPP Pratama Sidoarjo Sidoarjo Pratama 1 . Kee. Sidoarjo Sela tan 2 . Kee. Candi 3 .Kee. Tanggulangin 4. Kee. Porong 5. Kee. Jabon 249. KPP Pratama Sidoarjo Sidoarjo Pratama 1 . Kee. Waru Utara 2 . Kee. Sedati 3 . Kee. Gedangan 4 . Kee. Buduran 2 50 . KPP Pratama Pamekasan Pratama 1 . Kab. Sumenep Sumenep Pamekasan 2 .Kab. Pamekasan 2 51 . KPP Pratama Gresik Gresik Pratama 1 . Kee. Gresik Utara 2 . Kee. Manyar DISTRIBUSI II
108- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3 . Kee. Kebomas 4 . Kee. Duduk Sampeyan 5 . Kee. Bungah 6 . Kee. Sidayu 7 . Kee. Paneeng 8 . Kee. Ujung Pangkah 9 . Kee. Sangkapura 10 . Kee. Tambak 1 1. Kee. Dukun 2 52 . KPP Pratama Gresik Gresik Pratama 1 . Kee. Wringin Sela tan An om 2 . Kee. Driyorejo 3 . Kee. Kedamean 4.Kee. Balongpanggang 5 . Kee. Menganti 6 . Kee. Benjeng 7. Kee. Cerme 2 53 . KPP Pratama Madiun Madiun Pratama 1 . Kab. Madiun Caruban 2 . Kota Madiun 2 54 . KPP Pratama Bangkalan Pratama 1 . Kab. Sampang Sampang Bangkalan 2 . Kab. Bangkalan 255. KPP Pratama Lamongan Pratama Kab. Lamongan Lamongan 256. KPP Pratama Ngawi Ngawi Pratama 1 . Kab. Magetan Magetan 2 . Kab. Ngawi 2 5 7 . KPP Pratama Tuban Tu ban Pratama Kab.Tuban 2 5 8. KPP Pratama Ponorogo Pratama 1 . Kab. Pacitan Paci tan Ponorogo 2 . Kab. Ponorogo DISTRIBUSI II
1 09- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Kanwil DJP Jawa Timur III 2 59 . KPP Madya Malang Malang Mad ya Se bagian Provinsi Jawa Timur 260. KPP Pratama Kediri Kediri Pratama Kata Kediri 2 61. KPP Pratama Malang Malang Pratama 1 . Kee. Klojen Sela tan 2 . Kee. Sukun 3. Kee. Kedungkadang 262. KPP Pratama Malang Malang Pratama 1 . Kee. Lowokwaru Utara 2 . Kee. Blimbing 263. KPP Pratama Batu Batu Pratama Kata Batu 264. KPP Pratama Pasuruan Pratama 1 . Kab. Pasuruan Bangil Pasuruan 2 . Kata Pasuruan 265. KPP Pratama Pro bolinggo Pratama 1 . Kab. 1 . Kraksaan Pro bolinggo Pro bolinggo 2 . Lumajang 2. Kab. Lumajang 3 . Kata Pro bolinggo 2 66 . KPP Pratama Jember Jember Pratama Kab. Jember 267. KPP Pratama Ban yuwangi Pratama Kab. Banyuwangi Banyuwangi 268. KPP Pratama Tulungagung Pratama 1 . Kab. Trenggalek Trenggalek Tulungagung 2 .Kab. Tulungagung 269. KPP Pratama Blitar Blitar Pratama 1 . Kab. Blitar Wlingi 2 . Kata Blitar 270. KPP Pratama Blitar Pratama 1 . Kee. Kepanj en Bululawang 2 . Kee. Wajak 3 . Kee. Turen 4 . Kee. Gondanglegi DISTRIBUSI II
1 10- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 5. Kee. Dampit 6. Kee. Tirtoyudo 7 . Kee. Sumber Manjing Wetan 8 . Kee. Ampel Gatling 9 . Kee. Gedangan 1 0 . Kee. Bantur 1 1. Kee. Pagak 1 2 . Kee. Pagelaran 1 3 . Kee. Donomulyo ; 1 4 . Kee. Kalipare 1 5 . Kee. Sumber Pueung 1 6 . Kee. Kromengan 1 7 . Kee. Ngajum 1 8 . Kee. Wonosari 1 9 . Kee. Kepanjen 20. Kee. Pakisaji 2 1 . Kee. Wagir 2 71 . KPP Pratama Pare Kediri Pratama 1 . Kab. Nganjuk Nganjuk 2. Kab. Kediri 272. KPP Pratama Situbondo Pratama 1 . Kab. Bondowoso Situbondo Bondowoso 2. Kab. Situbondo 273. KPP Pratama Singo sari Pratama 1 . Kee. Tumpang Singo sari 2 . Kee. Poneokusumo 3 . Kee. Jabung DISTRIBUSI II
11 1- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 4 . Kee. Lawang 5 . Kee. Singosari 6 . Kee. Karangploso 7. Kee. Dau 8 . Kee. Ngantang 9 . Kee. Kasembon 1 0 . Kee. Pakis 1 1. Kee. Tajinan 1 2 . Kee. Pujon Kanwil DJP Kalimantan Barat 274. KPP Pratama Pontianak Pratama 1 . Kee. Pontianak Pontianak Barat Ko ta 2 . Kee. Pontianak Bar at 275. KPP Pratama Pontianak Pratama 1 . Kee. Pontianak Pontianak Timur Sela tan 2 . Kee. Pontianak Tenggara 3 . Kee. Pontianak Timur 4 . Kee. Pontianak Utara 276. KPP Pratama Singkawang Pratama l .Kab. 1 . Bengkayang Singkawang Bengkayang 2 . Sambas 2 . Kab. Sambas 3 . Kota Singkawang 277. KPP Pratama Ke ta pang Pratama 1 . Kab. Ketapang Ketapang 2 . Kab. Kayong Utara DISTRIBUSI II �-
11 2- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 278. KPP Pratama Pontianak Pratama 1 . Kab.Mempawah Mempawah Mempawah 2 .Kab . Kubu Raya 279. KPP Pratama Sanggau Sanggau Pratama 1 . Kab. Landak 1 . Ngabang 2 .Kab. Sekadau 2 . Sekadau 3 . Kab . Sanggau 2 80 . KPP Pratama Sintang Sin tang Pr a tam a 1 . Kab. Kapuas 1 . Putussibau Hulu 2 . Nangapinoh 2 . Kab . Melawi 3 . Kab. Sintang Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 281 . KPP Pratama Palangkaraya Pratama 1 . Kab. GunungMas 1 . Kuala Kurun Palangkaraya 2 . Kab. Kapuas 2 . Kuala 3 . Kab. Pulang Kapuas Pis au 3 . Pulang Pisau 4. Kota Palangkaraya 282. KPP Pratama Sampit Sam pit Pratama 1 . Kab. Katingan 1 . Kasongan 2 . Kab. Seruyan 2 . Kuala 3 .Kab. Pembuang Kotawaringin Timur 283. KPP Pratama Pangkalan Pratama 1 . Kab. Lamandau 1 . Nanga Bulik Pangkalanbun bun 2 . Kab. Sukamara 2 . Sukamara 3 .Kab. Kotawaringin Barat 284. KPP Pratama Muara Muara Pratama 1 . Kab . Barito 1 . Buntok Teweh Tew eh Sela tan 2 . Tamiang 2 . Kab. Barito La yang Timur 3 . Puruk Cahu 3 . Kab. Murung DISTRIBUSI II
1 13- WILAYAH KERJA NO NAMA LO KASI JENIS DAE RAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 4 . Kab. Barito Utara 2 8 5 . KPP Pratama Banjarmasin Pratama 1 . Kee. Banjarma sin Banj armasin Selatan Tengah 2. Kee. Banjarma sin Sela tan 3 . Kee. Banjarma sin Timur 286. KPP Pratama Banj armasin Pratama l . Kab. Bari to Marabahan Banj armasin Utara Kuala 2 . Kee . Banjarmasin Barat 3 . Kee. Banjarmasin Utara 287. KPP Pratama Banjarbaru Pratama 1 . Kab . Tanah 1 . Pelaihari Banj arbaru Laut 2 . Martapura 2 . Kab. Banjar 3 . Kata Banjarbaru 2 8 8 . KPP Pratama Barabai Barabai Pratama 1 . Kab. Tapin 1 . Ran tau 2 . Kab. Hulu 2 . Kandangan Sungai Selatan 3 . Kab. Hulu Sungai Tengah 289. KPP Pratama Batulicin Pratama 1 . Kab. Kotabaru Kotabaru Batuliein 2 .Kab.Tanah Bum bu 2 9 0 . KPP Pratama Tanjung Tanjung Pratama 1 . Kab. Balangan 1 . Paringin 2 . Kab. Hulu 2 . Amuntai Sungai Utara n T C 'T' D TD T T C T TT
11 4- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Sungai Utara 3 . Kab.Tabalang Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 2 91 . KPP Madya Balikpapan Mad ya Pravinsi Balikpapan Kalimantan Timur 292. KPP Pratama Balikpapan Pratama 1 . Kee. Balikpapan Balikpapan Barat Kata 2. Kee. Balikpapan Tengah 3 . Kee. Balikpapan Barat 293. KPP Pratama Balikpapan Pratama 1 . Kee. Balikpapan Timur Balikpapan Sela tan 2 . Kee. Balikpapan Timur 3 . Kee. Balikpapan I Utara 294. KPP Pratama Samarinda Pratama 1 . Kee. Samarinda S amarinda Ilir Ilir 2 . Kee. Samarinda Kata 3 . Kee. Samarinda Utara 4 . Kee. Sungai Pinang 5 . Kee. Sambutan 2 9 5 . KPP Pratama Samarinda Pratama 1 . Kee. Samarinda DISTRIBUSI II
1 15- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Sarnarinda Ulu Ulu 2. Kee. Sarnarinda Seberang 3 . Kee. Sungai Kunjang 4 . Kee. Loa Janan Ilir 5 . Kee. Palaran Tarakan Tarakan Pratarna 1 . Kab. Nunukan 2 9 6 . KPP Pratarna Nunukan 2 . Kota Tarakan 297. KPP Pratarna Bontang Bontang Pratarna 1 . Kab. Kutai Sangatta Timur 2 . Kota Bontang 2 9 8 . KPP Pratarna Penajarn Balikpapan Pratarna 1 . Kab. Paser Tanah Grogot 2 . Kab. Penaj arn Paser Utara 299. KPP Pratarna Tanjung Tanjung Pratarna 1 . Kab. Bulungan 1 . Tanjung Redeb Redeb 2 . Kab. M alinau S elor 3 . Kab. Berau 2 . Malinau 4. Kab. Tana Ti dung 3 0 0 . KPP Pratarna Tenggarong Pratarna 1 . Kab. Kutai Barat Sendawar Tenggarong 2 . Kab. Mahakarn Ulu 3 . Kab. Kutai Kartanegara Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, clan Tenggara 3 01 . KPP Madya Makassar Makassar Madya 1 . Provinsi Sulawesi Sela tan 2 . Provinsi Sulawesi Barat DISTRIBUSI II
116- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3. Provinsi Sulawesi Tenggara 302. KPP Pratama Makassar Pratama 1. Kee. Wajo Makassar Utara 2. Kee. Ujung Tan ah 3. Kee. Kepulauan Sangkarrang 4.Kee.Tallo 5. Kee. Bontoala 6.Kee. Biringkanaya 7.Kee. Tamalanrea 303. KPP Pratama Makassar Pratama 1. Kee. Tamalate Makassar Barat 2. Kee. Mamajang 3. Kee. Marisa 4. Kee. Ujung Pan dang 304. KPP Pratama Makassar Pratama 1. Kee. Makassar Selatan Panakkukang 2. Kee. Manggala 3. Kee. Rappocini 4. Kee. Makassar 305. KPP Pratama Parepare Pare pare Pratama 1. Kab. Enrekang 1. Enrekang 2. Kab. Pinrang 2. Pinrang 3. Kab. Sidenreng 3. Sidrap Rappang 4. Kota Parepare 5. Kab. Barru 306. KPP Pratama Palopo Palo po Pratama 1. Kab. Luwu 1. Malili Timur 2. Masamba DISTRIBUSI II
117- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 2.Kab. Luwu 3. Makale Utara 3. Kab. Tanatoraja I 4. Kab. Toraja Utara 5. Kata Palopo 6.Kab. Luwu 307. KPP Pratama Bulukumba Pratama 1. Kab. Kepulauan 1. Benteng Bulukumba Selayar 2. Sinjai 2. Kab. Sinjai 3.Kab. Bulukumba 308. KPP Pratama Bantaeng Pratama 1. Kab. Jeneponto 1. Bon to sung- Bantaeng 2. Kab. Gowa gu 3. Kab. Takalar 2. Sunggumi- 4. Kab. Bantaeng nasa 3. Takalar 309. KPP Pratama Watampone Pratama 1. Kab. Soppeng 1. Watansop- Watampone 2. Kab. Wajo peng 3. Kab. Bone 2. Sengkang 310. KPP Pratama Maras Maras Pratama 1.Kab. Pangkajene Pangkajene Kepulauan 2. Kab. Maras 311. KPP Pratama Kendari Kendari Pratama 1. Kab. Konawe Unaaha 2.Kab.Konawe Kepulauan 3. Kata Kendari 4.Kab.Konawe Sela tan 5.Kab.Konawe Utara DISTRIBUSI II
118- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD :\1INISTRASI KP2KP PEl\f-ERINT AHAN 312. KPP Pratama Majene Majene Pratama 1. Kab. Polewali 1. Polewali Mandar 2. Mamas a 2. Kab. Mamasa 3. Kab. Majene 313. KPP Pratama Mamuju Mamuju Pratama 1. Kab. Mamuju Pasangkayu Utara 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Mamuju Tengah 314. KPP Pratama Kolaka Kolaka Pratama 1. Ka°j. Kolaka 1. Lasusua Utara 2. Rumbia 2. Kab. Bombana 3. Kab. Kolaka 4. Kab. Kolaka Tinur 315. KPP Pratama Baubau Baubau Pratama 1. Kab. Muna Raha 2. Kab. Muna Barat 3. Kota Baubau 4. Kab. Buton 5. Kab. Buton Sela tan 6. Kab. Buton Tengah 7. Kab. Buton Utara 8. Kab. Wakatobi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 316. KPP Pratama Manado Manado Pratama 1. Kota Tomohon Torno hon 2. Kota Manado 317. KPP Pratama Gorontalo Pratama 1. Kab. Gorontalo 1. Limboto DISTRIBUSI II
119- WILAYAH KERJA JENIS DAERAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Gorontalo 2. Kab. Pohuwatu 2. Marissa 3. Kab. Boalemo 3. Tilamuta 4. Kota Gorontalo 5. Kab. Gorontalo Utara 6.Kab.Bone Bolango ! 318. KPP Pratama Bitung Bi tung Pratama 1. Kab. Minahasa Tondano 2. Kota Bitung 3. Kab. Minahasa Utara 319. KPP Pratama Kotamo- Pratama 1. Kab. Minahasa Amurang Kotamobagu bagu Sela tan 2. Kota Kotamobagu 3. Kab. Bolaang Mongondow 4. Kab. Bolaang Mongondow Utara 5. Kab. Bolaang Mongondow Sela tan 6. Kab. Bolaan Mongondow Timur 7. Kab. Minahasa Tenggara 320. KPP Pratama Tahuna Tahuna Pratama 1. Kab. Kepulauan Talaud Talaud 2. Kab. Kepulauan Sangihe DISTRIBUSI II
120- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 321. KPP Pratama Palu Palu Pratama 1. Kab. Donggala 1. Banawa 2. Kab. Parigi 2. Parigi Mou tong 3. Kota Palu 4. Kab. Sigi 322. KPP Pratama Luwuk Luwuk Pratama 1. Kab. Banggai Banggai 2. Kab. Banggai Kepulauan 3. Kab. Banggai Laut 323. KPP Pratama Poso Po so Pratama 1. Kab. Morowali Bungku 2. Kab. Morowali Utara 3. Kab. Poso 4. Kab. Tojo Una Una 324. KPP Pratama Toli Toli Toli Toli Pratama 1. Kab. Buol Buol 2. Kab. Toli Toli 325. KPP Pratama Ternate Ternate Pratama 1. Kab. Kepulauan 1. Sanana Sula 2. Tidore 2. Kab. Pulau 3. Labuha Talia bu 3. Ko ta Tidore Kepulauan 4. Kab. Halmahera Sela tan 5. Kota Ternate 6. Kab. Halmahera DISTRIBUSI II
121- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Teng ah 326. KPP Pratama Tobelo Tobelo Pratama 1. Kab. Halmahera Maba Timur 2. Kab. Pulau Morotai 3. Kab. Halmahera Barat 4. Kab. Halmahera Utara Kanwil DJP Bali 327. KPP Madya Denpasar Denpasar Mad ya Provinsi Bali 328. KPP Pratama Denpasar Pratama 1. Kee. Denpasar Denpasar Barat Barat 2. Kee. Denpasar Utara 329. KPP Pratama Denpasar Pratama 1. Kee. Denpasar Denpasar Timur Timur 2. Kee. Denpasar Sela tan 330. KPP Pratama Singaraja Pratama Kab. Buleleng Singaraja 331. KPP Pratama Badung Kuta Pratama 1. Kee. Kuta Sela tan 2. Kee. Kuta Sela tan 332. KPP Pratama Badung Denpasar Pratama 1. Kee. Kuta Utara Kerobokan Utara 2. Kee. Mengwi 3. Kee. Abiansemal 4. Kee. Petang 333. KPP Pratama Gianyar Gianyar Pratama 1. Kab. Gianyar 1. Ubud 2. Kab. Karang 2. Amlapura As em DISTRIBUSI II
122- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3. Kab. Bangli 4. Kab. Klungkung 334. KPP Pratama Tabanan Tabanan Pratama 1. Kab. Jembrana Negara 2.Kab.Tabanan Kanwil DJP Nusa Tenggara 335. KPP Pratama Mataram Pratama Kota Mataram Mataram Barat 336. KPP Pratama Mataram Pratama 1. Kab. Lombok Ge rung Mataram Timur Bar at 2. Kab. Lombok Utara 337. KPP Pratama Raba Raba Bima Pratama 1. Kab. Dompu Dompu Bima 2. Kota Bima 3. Kab. Bima 338. KPP Pratama Sumbawa Pratama 1. Kab. Sumbawa Taliwang Sumbawa Besar Besar Barat 2. Kab. Sumbawa 339. KPP Pratama Praya Pray a Pratama 1. Kab. Lombok Selong Timur 2. Kab. Lombok Teng ah 340. KPP Pratama Ma um ere Pratama 1. Kab. Flores Larantuka Ma um ere Timur 2. Kab. Sikka 3. Kab. Lembata 341. KPP Pratama Kupang Ku pang Pratama 1. Kab. Rote Ndao 1. Baa 2. Kab. Alor 2. Kalabahi 3. Kota Kupang 4.Kab.Kupang 5.Kab. Sabu Raijua DISTRIBUSI II
123- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 342. KPP Pratama Ende Ende Pratama 1. Kab. Ngada Bajawa 2. Kab. Ende 3. Kab. Nagekeo 343. KPP Pratama Ruteng Ruteng Pratama 1. Kab. Manggarai Labuan Bajo Barat 2. Kab. Manggarai 3. Kab. Manggarai Timur 344. KPP Pratama Atambua Pratama 1. Kab. Timor Soe Atambua Tengah Selatan 2. Kab. Belu 3. Kab. Malaka 4. Kab. Timor Tengah Utara 345. KPP Pratama Waingapu Pratama 1. Kab. Sumba Waikabubak Waingapu Barat 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Sumba Tengah 4. Kab. Sumba Barat Daya Kanwil DJP Papua dan Maluku 346. KPP Pratama Ambon Ambon Pratama Provinsi Maluku 1. Namlea 2. Maso hi 3. Piru 4. Bula 5. Dobo 6. Tual 7. Saumlaki DISTRIBUSI II
124- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 347. KPP Pratama Sarong Sarong Pratama 1. Kab. Fakfak 1. Fakfak 2. Kab. Sarong 2. Teminabuan Sela tan 3. Kaimana 3. Kab. Kaimana 4. Kata Sarong 5. Kab. Sarong 6. Kab. Tambrauw 7. Kab. Maybrat 8. Kab. Raja Am pat 348. KPP Pratama Jayapura Pratama 1. Kab. Sarmi 1. Sarmi Jayapura 2. Kab. 2. Wamena Jayawijaya 3. Kota Jayapura 4. Kab. Jayapura 5. Kab. Keerom 6. Kab. Mamberamo Raya 7. Kah.Lanny Jaya 8. Kab.Nduga 9. Kab. Mamberamo Teng ah 10. Kab. Yalimo 11. Kab. Tolikara 12. Kab. Yahukimo DISTRIBUSI II
125- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 13. Kab. Puncak 3. Jaya 14. Kab. Puncak 15. Kab. Pegunungan Bin tang 349. KPP Pratama Timika Timika Pratama 1. Kab. Mimika 2. Kab. Paniai 3. Kab. Intan Jaya 4. Kab. Deiyai 350. KPP Pratama Biak Biak Pratama 1. Kab. Kepulauan 1. Serui Yapen 2. Nabire 2. Kab. Waropen 3. Kab. Nabire 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Supiori 6. Kab. Dogiyai 351. KPP Pratama Manokwari Pratama 1. Kab. Teluk Bintuni Manokwari Bintuni 2. Kab. Manokwari 3. Kab. Manokwari Sela tan 4.Kab. Pegunungan Arfak 5. Kab. Teluk Wondama DISTRIBUSI II
NO NAMA 352. KPP Pratama Merauke Arif Bin tarto Yu NIP 19710912199 DISTRIBUSI II 126- WILAYAH KERJA JENIS DAERAH LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN ! Merauke Pratama 1. Kab. Merauke 2. Kab. Asmat 3. Kab. Boven Di go el 4. Kab. Mappi I MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
127- LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.01/2017 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN Kantor Wilayah DJP Aceh 1. KP2KP Sigli Sigli Kab. Aceh Pidie 2. KP2KP Sabang Sa bang Kota Sabang 3. KP2KP Lhoksukon Lhoksukon Kab. Aceh Utara 4. KP2KP Calang Calang Kab. Aceh Jaya 5. KP2KP Suka Makmur Suka Makmur Kab. Nagan Raya 6. KP2KP Takengon Takengon Kab. Aceh Tengah 7. KP2KP Rimba Raya Rimba Raya Kab. Bener Meriah 8. KP2KP Karang Baru Karang Baru Kab. Aceh Tamiang 9. KP2KP Blangkejeran Blangkej eran Kab. Gayo Lues 10. KP2KP Blangpidie Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya 1 1. KP2KP Sinabang Sina bang Kab. Simeulue 12. KP2KP Aceh Singkil Aceh Singkil Kab. Aceh Singkil 13. KP2KP Kutacane Kutacane Kab. Aceh Tenggara Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II 14. KP2KP Tanjung Balai Tanjung Balai Kota Tanjung Balai 15. KP2KP Kualuh Hulu Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara 16. KP2KP Kota Pinang Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan 17. KP2KP Perdagangan Perdagangan Kab. Simalungun 18. KP2KP Panyabungan Panyabungan Kab. Mandailing Natal 19. KP2KP Sibuhuan Sibuhuan Kab. Padang Lawas 20. KP2KP Pandan Pandan Kab. Tapanuli Tengah 21. KP2KP Gunungsitoli Gunungsitoli 1. Kab. Nias 2. Kab. Nias Selatan 3. Kab. Nias Utara 4. Kab. Nias Barat 5. Kota Gunung Sitoli DISTRIBUSI II
128- DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 22. KP2KP Dolok Sanggul Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan 23. KP2KP Tarutung Tarutung Kab. Tapanuli Utara 24. KP2KP Sidikalang Sidikalang Kab. Dairi Kantor Wilayah DJP Riau 25. KP2KP Bagansiapiapi Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir 26. KP2KP Tembilahan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir 27. KP2KP Teluk Kuantan Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi 28. KP2KP Duri Duri Kab. Bengkalis: 1. Kee. Siak Keeil 2. Kee. Mandau 3. Kee. Pinggir 29. KP2KP Selat Panjang Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti 30. KP2KP Pasir Pangarayan Pasir Kab. Rokan Hulu Pangarayan 31. KP2KP Siak Sri Indrapura Siak Sri Kab. Siak Indrapura Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau 32. KP2KP Ranai Ranai 1. Kab. Natuna 2. Kab. Kepulauan Anambas 33. KP2KP Tanjung Batu Tanjung Batu Kab. Karimun: 1. Kee. Belat 2. Kee. Buru 3. Kee. Durai 4. Kee. Kundur 5. Kee. Kundur Barat 6. Kee. Kundur Utara 7. Kee. Moro 8. Kee. Ungar 34. KP2KP Dabo Singkep Dabo Singkep Kab. Lingga Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan jambi 35. KP2KP Pariaman Pariaman Kota Pariaman 36. KP2KP Tua Pejat Tua Pejat Kab. Kepulauan Mentawai 37. KP2KP Painan Pain an Kab. Pesisir Selatan 38. KP2KP Lubuk Basung Lubuk Basung Kab. Agam DISTRIBUSI II
129- DAERAH ADMII\ISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 39. KP2KP Lubuk Sikaping Lubuk Sikaping Kab. Pasaman 40. KP2KP Padang Panjang Padang Panjang Kata Padang Panjang 41. KP2KP Simpang Ampat Simpang Ampat Kab. Pasaman Barat 42. KP2KP Kotabaru Kotabaru Kab. Dharmas Raya 43. KP2KP Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung Kab. Sijunjung 44. KP2KP Padang Aro Padang Aro Kab. Solak Selatan 45. KP2KP Sawahlunto Sawahlunto Kata Sawahlunto 46. KP2KP Batu Sangkar Batu Sangkar Kab. Tanah Datar 47. KP2KP Sengeti Sengeti Kab. Muaro Jambi 48. KP2KP Muara Bulian Muara Bulian Kab. Batang Hari 49. KP2KP Rimbo Bujang Rimbo Bujang Kab. Tebo: 1. Kee. Rimbo Bujang 2. Kee. Rimbo Ilir 3. Kee. Rimbo Ulu 4. Kee. Serai Serumpung 5. Kee. Tebo Ulu 6. Kee. VII Kato 7. Kee. VII Kato Ilir 50. KP2KP Muara Tebo Muara Tebo Kab. Tebo: 1. Kee. Muara Tahir 2. Kee. Sumay 3. Kee. Tebo Ilir 4. Kee. Tebo Tengah 5. Kee. Tengah Ilir 51. KP2KP Sungai Penuh Sungai Penuh 1. Kab. Kerinci 2. Kata Sungai Penuh 52. KP2KP Sarolangun Sarolangun Kab. Sarolangun 53. KP2KP Muara Sabak Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 54. KP2KP Muaradua Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 55. KP2KP Martapura Martapura Kab. Ogan Komering Ulu Timur 56. KP2KP Tugumulyo Tugumulyo 1. Kab. Musi Rawas 2. Kab. Musi Rawas Utara 57. KP2KP Manggar Manggar Kab. Belitung Timur DISTRIBUSI II
130- DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 58. KP2KP Pagar Alam Pagar Alam Kata Pagar Alam 59. KP2KP Tebingtinggi Empat Lawang Kab. Empat Lawang 60. KP2KP Indralaya Indralaya Kab. Ogan Ilir 61. KP2KP Muara Enim Muara Enim 1. Kab. Muara Enim 2. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 62. KP2KP Pangkalan Balai Pangkalan Balai Kab. Banyuasin 63. KP2KP Muntok Muntok Kab. Bangka Barat 64. KP2KP Sungai Liat Sungai Liat Kab. Bangka: 1. Kee. Belinyu 2. Kee. Riau Silip 3. Kee. Sungailiat 65. KP2KP Toboali Toboali Kab. Bangka Selatan 66. KP2KP Koba Koba Kab. Bangka Tengah: 1. Kee. Koba 2. Kee. Lubuk Besar 3. Kee. Namang 4. Kee. Pangkalan Baru Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung 67. KP2KP Manna Manna Kab. Bengkulu Selatan 68. KP2KP Bintuhan Bintuhan Kab. Kaur 69. KP2KP Bandarjaya Bandarjaya Kab. Lampung Tengah 70. KP2KP Sukadana Sukadana Kab. Lampung Timur 71. KP2KP Kalianda Kalianda Kab. Lampung Selatan: 1. Kee. Bakauheni 2. Kee. Candipuro 3. Kee. Kalianda 4. Kee. Ketapang 5. Kee. Palas 6. Kee. Penengahan 7. Kee. Rajabasa 8. Kee. Sragi 9. Kee. Sidomulyo 10. Kee. Way Panji nT<;;:!'T''R HH T<;;:!T TT
131- DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 72. KP2KP Pringsewu Pringsewu 1. Kab. Pringsewu 2. Kab. Tanggamus 73. KP2KP Liwa Liwa 1. Kab. Lampung Barat 2. Kab. Pesisir Barat 74. KP2KP Menggala Menggala 1. Kab. Tulang Bawang 2. Kab. Tulang Bawang Barat 3. Kab. Mesuji 75. KP2KP Baradatu Barada tu Kab. Way Kanan 76. KP2KP Kepahiang Kepahiang Kab. Kepahiang 77. KP2KP Muko-Muko Mukomuko Kab. Muko-Muko Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara 78. KP2KP Kepulauan Seribu Pulau Pramuka Kab. Kepulauan Seribu Kantor Wilayah DJP Banten 79. KP2KP Rangkas Bitung Rangkas Bitung Kab. Lebak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 80. KP2KP Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi 81. KP2KP Banjar Banjar Kota Banjar Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II 82. KP2KP Majalengka Majalengka Kab. Majalengka Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I 83. KP2KP Bumiayu Bumiayu Kab. Brebes 84. KP2KP Ungaran Ungaran Kab. Semarang 85. KP2KP Rembang Rem bang Kab. Rembang 86. KP2KP Kendal Kendal Kab. Kendal 87. KP2KP Purwodadi Purwodadi Kab. Grobogan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II 88. KP2KP Majenang Majenang Kab. Cilaeap: 1. Kee. Bantarsari 2. Kee. Cimanggu 3. Kee. Cipari 4. Kee. Dayeuhluhur 5. Kee. Gandrungmangu 6. Kee. Karangpueung 7. Kee. Kedungreja DISTRIBUSI II
132- DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 8. Kee. Majenang 9. Kee. Patimuan 10. Kee. Sidareja 1 1. Kee. Wanareja 89. KP2KP Muntilan Muntilan Kab. Magelang 90. KP2KP Sragen Sragen Kab. Sragen 91. KP2KP Banjarnegara Banjarnegara Kab. Banjarnegara 92. KP2KP Wonogiri Wonogiri Kab. Wonogiri 93. KP2KP Wonosobo Wonosobo Kab. Wonosobo Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II 94. KP2KP Mojosari Mojosari Kab. Mojokerto 95. KP2KP Sumenep Sumenep Kab. Sumenep 96. KP2KP Caruban Caruban Kab. Madiun 97. KP2KP Sampang Sampang Kab. Sampang 98. KP2KP Magetan Magetan Kab. Magetan 99. KP2KP Paeitan Paeitan Kab. Paeitan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III 100. KP2KP Bangil Bangil Kab. Pasuruan 101. KP2KP Kraksaan Kraksaan Kab. Probolinggo 102. KP2KP Lumajang Lumajang Kab. Lumajang 103. KP2KP Trenggalek Trenggalek Kab. Trenggalek 104. KP2KP Wlingi Wlingi Kab. Blitar 105. KP2KP Nganjuk Nganjuk Kab. Nganjuk 106. KP2KP Bondowoso Bondowoso Kab. Bondowoso Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat 107. KP2KP Bengkayang Bengkayang Kab.Bengkayang 108. KP2KP Sambas Sambas Kab. Sambas 109. KP2KP Mempawah Mempawah Kab. Mempawah 1 10. KP2KP Ngabang Ngabang Kab. Landak 111. KP2KP Sekadau Sekadau Kab. Sekadau 112. KP2KP Putussibau Putussibau Kab. Kapuas Hulu 1 13. KP2KP Nangapinoh Nangapinoh Kab. Melawai Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan clan Tengah 1 14. KP2KP Marabahan Marabahan Kab. Barito Kuala DISTRIBUSI II
133- DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 115. KP2KP Pelaihari Pelaihari Kab. Tanah Laut 116. KP2KP Martapura Martapura Kab. Banjar 117. KP2KP Rantau Ran tau Kab. Tapin 118. KP2KP Kandangan Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan 119. KP2KP Kotabaru Kotabaru Kab. Kotabaru 120. KP2KP Paringin Paringin Kab. B:::tlangan 121. KP2KP Amuntai Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara 122. KP2KP Kuala Kurun Kuala Kurun Kab. Gunung Mas 123. KP2KP Kuala Kapuas Kuala Kapuas Kab. Kapuas 124. KP2KP Pulang Pisau Pulang Pisau Kab. Pulang Pisau 125. ·KP2KP Kasongan Kasongan Kab. Katingan 126. KP2KP Kuala Pembuang Kuala Pembuang Kab. Seruyan 127. KP2KP Nanga Bulik Nanga Bulik Kab. Lamandau 128. KP2KP Sukamara Sukamara Kab. Sukamara 129. KP2KP Buntok Buntok Kab. Barito Selatan 130. KP2KP Tamiang Layang Tamiang Layang Kab. Barito Timur 131. KP2KP Puruk Cahu Puruk Cahu Kab. Murung Raya Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur 132. KP2KP Nunukan Nunukan Kab.Nunukan 133. KP2KP Sangatta Sangatta Kab. Kutai Timur 134. KP2KP Tanah Grogot Tanah Grogot Kab. Paser 135. KP2KP Tanjung Selor Tanjung Selor Kab. Bulungan 136. KP2KP Malinau Malinau Kab . . Malinau 137. KP2KP Sendawar Sendawar 1. Kab. Kutai Barat 2. Kab. Mahakam Ulu Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara 138. KP2KP Enrekang Enrekang Kab. Enrekang 139. KP2KP Pinrang Pin rang Kab. Pinrang 140. KP2KP Sidrap Sidrap Kab. Sidenreng Rappang 141. KP2KP Malili Malili Kab. Luwu Timur 142. KP2KP Masamba Masamba Kab. Luwu Utara 143. KP2KP Makale Makale 1. Kab. Tanatoraja 2. Kab. Toraja Utara 144. KP2KP Benteng Benteng Kab. Kepulauan Selayar DISTRIBUSI II
134- DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 145. KP2KP Sinjai Sinjai Kab. Sinjai 146. KP2KP Bontosunggu Bontosunggu Kab. Jeneponto 147. KP2KP Sungguminasa Sungguminasa Kab.Gowa 148. KP2KP Takalar Takalar Kab. Takalar 149. KP2KP Watansoppeng Watansoppeng Kab. Soppeng 150. KP2KP Sengkang Sengkang Kab. Wajo 151. KP2KP Pangkajene Pangkajene Kab. Pangkajene Kepulauan 152. KP2KP Unaaha Unaaha 1. Kab.Konawe 2. Kab. Konawe Kepulauan 153. KP2KP Polewali Polewali Kab. Polewali Mandar 154. KP2KP Mamasa M amas a Kab. Mamasa 155. KP2KP Pasangkayu Pasangkayu Kab. Mamuju Utara 156. KP2KP Lasusua Lasusua Kab. Kolaka Utara 157. KP2KP Rumbia Rumbia Kab. Bombana 158. KP2KP Raha Rah a 1. Kab. Muna 2. Kab. Muna Barat Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 159. KP2KP Tomohon Tomohon Kab. Tomohon 160. KP2KP Limboto Limbo to Kab. Gorontalo 161. KP2KP Marissa Marissa Kab. Pohuwatu 162. KP2KP Tilamuta Tilamuta Kab. Boalemo 163. KP2KP Tondano Tondano Kab. Minahasa 164. KP2KP Amurang Amurang Kab. Minahasa Selatan 165. KP2KP Talaud Talaud Kab. Kepulauan Talaud 166. KP2KP Banawa Banawa Kab. Donggala 167. KP2KP Parigi Parigi Kab. Parigi Moutong 168. KP2KP Banggai Banggai 1. Kab. Banggai Kepulauan 2. Kab. Banggai Laut 169. KP2KP Bungku Bungku 1. Kab. Morowali 2. Kab. Morowali Utara 170. KP2KP Buol Buol Kab. Buol 171. KP2KP Sanana Sanana 1. Kab. Kepulauan Sula 2. Kab. Pulau Taliabu 172. KP2KP Tidore Tidore Kab. Tidore Kepulauan THC1'T'D TDT TC1T TT
135- NO. NAMA LO KASI 173. KP2KP Labuha Labuha 174. KP2KP Maba Maba Kantor Wilayah DJP Bali 175. KP2KP Kerobokan Kerobokan 1 76. KP2KP Ubud Ubud 1 77. KP2KP Amlapura Amlapura 178. KP2KP Negara Negara Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara 179. KP2KP Dompu Dompu 180. KP2KP Taliwang Taliwang 181. KP2KP Gerung Ge rung 182. KP2KP Selong Selong 183. KP2KP Larantuka Larantuka 184. KP2KP Baa Baa 185. KP2KP Soe Soe 186. KP2KP Bajawa Bajawa 187. KP2KP Labuan Bajo Labuan Baja 188. KP2KP Kalabahi Kalabahi 189. KP2KP Waikabubak Waikabubak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku 190. KP2KP Namlea Namlea 191. KP2KP Masohi Masohi 192. KP2KP Piru Piru 193. KP2KP Bula Bula DISTRIBUSI II DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Timur Kee. Kuta Utara Kab. Gianyar: 1. Kee. Payangan 2. Kee. Sukawati 3. Kee. Tampaksiring 4. Kee.Tegallalang 5. Kee. Ubud Kab. Karang Asem Kab. Jembrana Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Barat: 1. Kee. Gerung 2. Kee. Kuripan 3. Kee. Kediri 4. Kee. Lembar 5 . . Kee. Sekotong Kab. Lombok Timur Kab. Flores Timur Kab. Rote Ndao Kab. Timar Tengah Selatan Kab. Ngada Kab. Manggarai Barat Kab. Alar Kab. Sumba Barat Kab. Buru Kab. Maluku Tengah Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur
136- DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 194. KP2KP Dobo Dobo Kab. Kepulauan Aru 195. KP2KP Tual Tu al 1. Kota Tual 2. Kab. Maluku Tenggara 196. KP2KP Saumlaki Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat 197. KP2KP Fakfak Fakfak Kab. Fakfak 198. KP2KP Teminabuan Teminabuan Kab. Sorong Selatan 199. KP2KP Kaimana Kaimana Kab. Kaimana 200. KP2KP Sarmi Sarmi Kab. Sarmi 201. KP2KP Wamena Wamena Kab. Jayawijaya 202. KP2KP Serui Serui Kab. Kepulauan Yapen 203. KP2KP Nabire Nabire 1. Kab. Waropen 2. Kab. Nabire 204. KP2KP Bintuni Bintuni Kab. Teluk Bintuni MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Arif Bin tart NIP 197109121 DISTRIBUSI II
BIDANG DATA DAN PENGAWASAN POTENSI PERPAJAKAN SEKSI DATA DAN POTENSI SE:KSI BIMBINGAN PENGAWASAN SEKSI DUK UNG AN TEKNIS KOMPUTER DISTRIBUSI II 137- LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.01/2017 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS KANTOR WI LAY AH BAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ADVOKASI, PELAPORAN, SUBBAGIAN TATA U'SAHA DAN DAN KE:PATUHAN INTERNAL RUMAH TANGGA BIDANG BIDANG BIDANG PEMERIKSMN, PENAGIHAN, PENYUWHAN, PELAYANAN, KEBERATAN DAN BANDING INTELIJEN, DAN PENYIDIKAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKSI SEKSI Bl.MBINGAN PENYUWHAN SEKSI ADMINISTRASI DAN KEBERATAN DAN DAN PENGELOLAAN DO KUM EN BANDING I SEKSI SEKSI SEKSI BIMBINGAN PELAYANAN DAN KEBERATAN DAN BIMBINGAN PENAGIHAN KONSULTASI BANDINGll SEKSI SEKSI SEKSI INTELIJEN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KEBERATAN DAN BANDING Ill SEKSI ADMINISTRASI BUKTI SEKSI PERMULMN DAN KEBE:RATAN DAN BANDING IV
138- BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH SELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS KANTOR WILAYAH BAGIAN UMUM SUBBAGIAN SUBBAG!AN SUBBAGIAN SUBBAGIAN ADVOKASI, PELAPORAN, TA-A USAHA DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN KEPATUHAN INTERNAL RL"MAH TANGGA B!DANG Bl DANG PENDAFTARAN, B!DANG B!DANG BIDANG DATA DAN PENGAWASAN DAN EKSTENS!F!KASI, PEMER!KSAAN, PENAGIHAN, PENYULUHAN, PELAYANAN, KEBERATAN, BANDING, DAN POTENSI PERPAJAKAN PENILAIAN JNTELIJEN, DAN PENYIDIKAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PENGURANGAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI BIMBINGAN PENYULUHAN SEKSI DATA DAN POTENSI BIMBINGAN PENDAFTARAN ADMINJSTRASI DAN BIMBINGAN PEMERIKSAAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSJ SEKSI BIMBJNGAN PENGAWASAN BIMBINGAN EKSTENSIFIKASI BIMBINGAN PENAGIHAN BIMBINGAN PELAYANAN DAN KEBERATAN, BANDING, DAN KONSULTASI PENGURANGAN II SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI DUKUNGAN TEKNIS KOMPUTER BIMBINGAN PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENGENAAN INTELIJEN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN Ill SEKSI ADMINISTRASI BUKTI SEKSI PERMULAAN DAN KEBERATAN, BANDING, DAN PENY!DIKAN PENGURANGAN IV DISTRIBUSI II
I SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI DISTRIBUSI II I SEKSI PELA YANAN 139- BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KANTOR PELAYANAN PAJAK SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL I I SEKSI SEKSI SEKSI PENAGIHAN SEKSI PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KONSULTASI I PENGAWASAN DAN KONSULTASI II I I I I I I I I I I I I
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
I I I I I I I I I I I I I SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI III I SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI IV {J
I SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI DISTRIBUSI II I SEKSI PELA YANAN I SEKSI PENAGIHAN 140- BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KANTOR PELAYANAN PAJAK SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL I I SEKSI PEMERIKSAAN SEKSI DAN EKSTENSIFIKASI PENYULUHAN SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI I SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI II I I I I I I I I I I I I t- KELOMPOK
,__
JABATAN FUNGSIONAL t- I I I I I I I I I I I I I I SEKSI SEKSI PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN KONSULTASI III KONSULTASI N C
DISTRIBUSI II 141- BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KANTOR PELAYANAN,PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN .,.__ __ ____ ____, �:�:=����:: I ·-- -- - - - -- - --------- - - -. ---- - - - ---- - -- -------·-- . --· - - . � KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Um�m u.b.