SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133 KL ING RI Koran Hariff anggal Halaman Judul SINGGALANG r:- - Jumat, 6 Januari 2017 .1_ . ~ . ft .•.. Pengesahan Perda Nagari akan Dikebut Padang, Singgalang DPRD Sumbar mengajak Pem prov untuk bersama segera menyelesa,ikan rancangan per aturan daerah (Ranperda) ten tang nagari. Ranperda ini sudah mulai dibahas sejak tahun lalu. Namun pembahasan dan pe ngesahannya terpaksa ditunda karena belum adanya aturan dari pemerintah pusat. Peraturan itu akhirnya sudah disa hkan awal tahun ini oleh pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Ne ge ri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 . Dengan begitu, penyusunan dan pengesahan Ranperda tentang nagari sudah bisa dikebut. "Peraturan dari pemerintah pusat baru saja disahkan be berapa hari ini. Dikarenakan aturan sudah ada , kita pun sudah mulai bisa membahas kembali <lan menye lesaikan ranperda nagari," ujar Ketua Komisi I, Aristo Munandar, Kamis (5/1). Dia mengatakan, belum ada nya Permendagri tentang desa memang menjadi salah satu penghambat penyelesaian Ran perda tentang nagari . . Alhasil, DPRD yang awalnya sudah mulai memnahas Ran perda itu tahun lalu terpaksa mengembalikan· draf ke peme- . rintah provinsi. Tujuannya untuk penyempurnaan draf sekaligus menunggu adanya peraturan dari pemerintah pus·at. Peraturan yang ditunggu tunggu itu, kata dia, mengatur tentang aturan perubahan desa menjadi desa adat atau desa ad m inistra tif. Selain juga m e ngatur hal-hal lain terkait pe nataan desa. "Pemilihan dan perubahan tentang desa adat dan desa adminJstrasi memang menjadi salah i:;atu poin yang belum bisa kita ·pastikan aturannya dalam Ranperda karena b elum ada ' aturan dari pemerintah pusat. Setelah ada, tentu kita sudah bisa menyusunnya," ujar dia. Aris to juga menambahkan Ranperda tentang nagari men 'jadi salah satu Ranperda prio ritas yang harus disahkan da lam tahun 2017. Ranperda ini pun sud~h masuk dalam target penge sahan Perda yang tertuang dalam program legislasi daerah (prolegda). Dia menegaskan, Ranperda . tentang nagari memang harus segera dis ahkan. Salah satunya agar dana desa dari pemerintah peusat untuk Sumbar bisa se makin besar. Ranperda ini nanti akan rhenjadi payung hukum untuk penataan desa, dan pe ng aj u an penambahari dana desa untuk Sumbar. Pada tahun 2016 lalu, Sum bar hanya dap at dana desa sebesar Rp600 miliar untuk 19 ka bup aten/kota. Sementara, Aceh dengan jumlah penduduk lebih sedikit mendapatkan sam pai Rpl,8 triliun. Pengusulan jumlah nagari/ desa yang sedikit mengakibat kan dana desa Sumbar sedikit, padahal penduduknya banyak. Aristo mengatakan, penyu sunan Perda nagari sebagai patokan untuk penyaluran dana desa di Sumbar memang sulit. Ini dikarenakan perbedaan konsep pemerintahan terendah di provinsi lain menggunakan desa. Sementara di Sumbar beraga m , ada yang menggu nakan desa, ada yang nagari dan ada pula yang mengusulkan jorong. "Karena perbedaan itu, ak hirnya penyusunan aturannya susah. Harus ada formula yang pas sehingga tak ada benturan di tengah masyarakat," ujarnya. · Untuk itu, kata dia, Ranperda nagari nanti bisa menjadi pe nyusunan data. danjumlah yang baru untuk pengusulan dana desa ke pemerintah pusat. (401) BAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI