Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis rapat Dengan Hari, Tanggal Sifat Rapat Pukul Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Tempat Acara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI IX DPR-RI : 2018-2019 : II : Rapat Kerja : Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Ketenagakerjaan RI Menteri Dalam Negeri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Rabu, 28 November 2018 : Terbuka : 14.00 WIB - Selesai : Ir. Ichsan Firdaus/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI : Yanto Supriyanto/Kabag.Set Komisi IX DPR RI : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I : Membahas DIM RUU Tentang Kebidanan Terkait Konsil Kebidanan 1
JALANNYA RAPAT (RAPAT DIMULAI PUKUL 14.30 WIB) PIMPINAN: Baik, makasih teman-teman wartawan. Bissmillahirahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. Yang kami hormati saudari Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajaran, ada pak Sekjen dad apak Dirjen Yankes. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri dalam hal ini mewakili tapi belum hadir. Yang kami hormati dari Kemenaker dari Eselon II ya pak ya? Yang kami hormati ini yang penting Menteri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari staf ahli pak, pak siapa? Pak Imam Suroso? Bukan. Dari pak Hendro Wicaksono, staf ahli Menteri bidang Administrasi Negara. Dari Kemenristekdikti mungkin belum hadir, Menteri Hukum dan HAM juga Kementerian Hukum dan HAM juga belum hadir. Yang kami hormati para anggota Komisi IX DPR RI serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di acara rapat kerja terkait dengan Rancangan Undang-Undang Kebidanan. Pada saat ini daftar hadir sudah di tanda tangani oleh ada 10 anggota tapi ada 5 yang ijin jadi 15 dari 6 Fraksi anggota Komisi IX DPR RI. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat (1) peraturan DPR RI tentang tata tertib maka rapat dinyatakan kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum. (KETOK PALU 1X) Mengenai waktu kami tawarkan sekarang jam 14.30 kami juga dapat informasi bahwa bu Menteri akan ada acara lagi jam 7 malam. Tenang ibu, ini acara kita akan percepat yang penting ada sikap ketegasan dari Pemerintah. Tenang saja. Artinya kita setuju ya dari jam 14.30 selesai kira-kira jam 15.30 sementara ini setuju? Bu Cifa setuju ya? Oke baik. (KETOK PALU 1X) Bapak ibu semua yang saya hormati, ibu Menteri dan para pejabat di Kementerian terkait, rapat kerja hari ini kita membahas terkait dengan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan terutama terkait dengan posisi Konsil Kebidanan. Kami ingin kasih gambaran kepada bapak ibu semua termasuk Bu Menteri bahwa kita berapa kali sudah mengadakan rapat kerja, kita juga sudah melakukan rapat panitia kerja Panja tentang RUU Kebidanan. Ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, hampir sebagian besar kita sudah sepakati terkait dengan Daftar Inventaris Masalah yang sudah kita susun bersama-sama. Namun ada satu pasal krusial yang memang harus menjadi yang harus kita selesaikan terkait dengan posisi Konsil Kebidanan. Karena bagaimanapun kami dari pihak DPR memandang bahwa Konsil, posisi Konsil dalam hal ini Konsil Kebidanan itu mutlak diperlukan di dalam Rancangan Undang-Undang ini. Karena beberapa teman-teman dan sebagian besar teman-teman mengatakan bahwa teman-teman Komisi IX maksud saya dan sebagian besar fraksi mengatakan bahwa posisi Konsil ini adalah bagian dari ruh Undang-Undang ini. Kalau kemudian di dalam pembahasan ini kita dead lock, saya berharap ini tidak dead lock kami berharap ini tidak dead lock, tapi kita harus mencari satu titik temu yang perlu dilakukan. Dan kami ingin meminta pandangan dan sikap dari Pemerintah, 2
bukan hanya Kementerian Kesehatan menurut kami tapi juga dari Kementerian terkait terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Makanya kami ingin mengadakan rapat kerja ini untuk mencari terobosan. Kami sangat berharap masa sidang ini adalah masa sidang terakhir untuk bisa mengesahkan sehingga di bulan Desember ini kita akan tetapkan Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang dan menjadi hadiah tahun baru bagi para bidan seluruh Indonesia. Jadi hadiah tahun barunya bukan hadiah berupa barang tapi undang-undang Kebidanan yang memberikan kepastian hukum terkait dengan profesi Kebidanan di Indonesia. Kami sangat berharap karena ini sudah terlalu panjang lebar, kita sudah berapa kali rapat Panja kita sudah membahas banyak sekali dan hanya satu titik krusial yang perlu kita selesaikan. Ini menjadi tugas kita semua baik Pemerintah maupun DPR. Saya persilahkan bu Menteri, tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota baru Komisi IX DPR RI yang baru masuk ke Komisi IX, yang pertama adalah bapak Imanuel Ekadianus Blegur. Pak Ima berdiri pak Ima dari fraksi partai Golkar, dapil NTT 2. Yang kedua adalah ibu Hj. Kartika Yudisti, berdiri. Lumayan pak Oskar cantik pak Oskar. Jadi lebih bisa membuat fresh Komisi IX kira-kira begitu. Ya cuma pak Oskar yang lirikannya bagus. Yang ketiga adalah mungkin beliau belum hadir, pak Lalu Gede Samsu Mujahidin kalau kami panggil sering kami panggil pak Lalu Gede, tapi jangan disambung pak ya, pak Lalu Gede jangan palalu yang lain begitu. Tapi beliau tidak hadir mungkin sedang ada kesibukan yang lain. Kira-kira begitu bu Menkes nanti setelah itu kami persilahkan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, nanti setelah yang lain kami akan kasih kesempatan. Mungkin kira-kira ibu 10 menit saja sehingga kita bisa lebih efektif. Silahkan bu Menteri. MENTERI KESEHATAN RI: Baik. Terima kasih kepada bapak Ketua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat ketua Komisi IX DPR RI, para wakil ketua Komisi IX DPR RI, para anggota Komisi IX DPR RI dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat hidayatnya kita bersama-sama berkumpul dalam forum yang terhormat ini untuk melaksanakan rapat kerja. Sesuai dengan undangan yang kami terima saya akan menyampaikan paparan terkait RUU Kebidanan khususnya terkait Konsil Kebidanan. Substansi yang diatur dalam RUU tentang kebidanan, pertama pendidikan kebidanan, registrasi, dan ijin praktek bidan, bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, bidan warga negara asing, praktek kebidanan, hak dan kewajiban, organisasi profesi bidan, pendayagunaan konsil kebidanan, pendayagunaan bidan, pembinaan dan pengawasan. Secara umum seluruh substansi yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang kebidanan ini telah dibahas di dalam tingkat Panja maupun pada tingkat Raker. Namun substansi terkait konsil kebidanan masih belum disepakati. Yang terhormat ketua, para wakil ketua dan anggota Komisi IX DPR RI, konsil tenaga kesehatan telah di atur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. dalam pasal 34 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu praktek tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dibentuk konsil tenaga kesehatan Indonesia. Konsil tenaga kesehatan Indonesia tersebut terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan, apabila dicermati pasal 11 Undang-Undang nomor 26 2014 tentang tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga kesehatan termasuk tenaga kebidanan, maka yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) konsil masing-masing tenaga kesehatan adalah termasuk konsil kebidanan. Pertama dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan telah mengatur tugas, fungsi, wewenang dan keanggotaan konsil tenaga kesehatan Indonesia dan konsil masing-masing tenaga kesehatan. Dua, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi 3
pengaturan, penetapan, dan pembinaan tenaga kesehatan. Ketiga, dalam menjalankan fungsi konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki tugas pertama, melakukan registrasi tenaga kesehatan, melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan, menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan dan menegakkan disiplin praktik tenaga kesehatan. Empat, keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan terdiri atas unsur pertama a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, b) Kementerian yang menyelenggarakan usulan Pemerintahan di bidang pendidikan, c) Organisasi profesi, d) Kolegium masing-masing tenaga kesehatan, e) Assosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan f) Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan dan di tokoh masyarakat. Lima, tugas fungsi wewenang dan keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan tersebut juga berlaku untuk konsil kebidanan. Yang terhormat bapak ketua, wakil ketua, anggota Komisi IX DPR RI dalam pembahasan RUU tentang kebidanan baik dengan konsil kebidanan telah disepakati beberapa prinsip yaitu, 1. Konsil kebidanan merupakan bagian dari KTKI 2. Pengaturan mengenai tugas, fungsi, wewenang keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang telah ada, 3. Perlu dibuat definisi mengenai konsil kebidanan. Dengan adanya kesepakatan antara DPR dan Pemerintah dalam rapat pembahasan sebelumnya bahwa konsil kebidanan merupakan bagian dari KTKI maka konsil kebidanan merupakan salah satu dari konsil masing-masing tenaga kesehatan yang pengaturannya mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan keanggotaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dalam hal ini Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Oleh karena itu perlu dibuat definisi mengenai konsil kebidanan. Sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dan DPR bahwa definisi konsil kebidanan sebagai berikut : Konsil kebidanan yang selanjutnya disebut konsil adalah bagian dari konsil tenaga kesehatan Indonesia yang tugas, fungsi, wewenang dan keanggotaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dengan adanya definisi tersebut maka pertama, nomenklatur yang digunakan untuk konsil kebidanan dalam rumusan pasal-pasal RUU tentang kebidanan cukup disebut konsil. Kedua mengingat tugas, fungsi, wewenang dan keanggotaan konsil telah diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan maka tidak diperlukan lagi adanya bab tersendiri dalam RUU kebidanan ini yang mengatur mengenai tugas, fungsi, wewenang dan keanggotaan konsil kebidanan. Ketiga, selain tidak perlu dibuat norma dalam RUU tentang kebidanan ini untuk membentuk pembentukan konsil karena pembentukan konsil pada dasarnya adalah sudah dibentuk melalui Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan konsil. Yang terhormat bapak ketua, wakil ketua, anggota Komisi IX DPR RI demikian paparan terkait RUU kebidanan kiranya masukan dari bapak ibu sekalian kami harapkan sebagai upaya perbaikan pembangunan kesehatan, semoga pertemuan ini dapat meningkatkan, mempererat kerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. PIMPINAN: Terima kasih bu Menteri atas paparan singkatnya. Karena pada prinsipnya ada hanya satu titik krusial terkait dengan di dalam Undang-Undang ini, Rancangan Undang-Undang ini maksud saya. Terkait dengan konsil kebidanan. Lah ini kami persilahkan dari kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena beberapa kali kami membahas terkait dengan Panja 4
ini memang ada sejujurnya ada batal nek terkait dengan bagaimana pembentukan satu unit baru. Sebenarnya kami memandang bahwa ini bukan unit baru, karena ini kan konsil masih di bawah KTKI, Konisl Tenaga Kerja Indonesia. Ya artinya tidak perlu ada persoalan sesungguhnya dalam pandangan kami di DPR. Tapi kami minta penjelasan dari kantor Menteri Pendayaan Aparatur Negara terkait dengan posisi konsil kebidanan ini. Saya persilahkan pak Hendra ya? Pak Hendro Wicaksono, saya persilakan pak. Kalu pak Hendro saya persilakan bisa 20 menit pak, ngga masalah karena ... ada di situ pak. Silakan pak. Micnya pak, nanti direkam soalnya khawatirnya. Oke. Bukan sabotase pak menjelang pemilu pak, tenang saja. Pak, pak Hendro sebentar micnya belum pak. Mohon maaf pak bukan karena ini persoalan teknis, kami rekam biar kami punya dokumennya ya. Begitu. Dicoba dulu. Mungkin gara-gara pak Iqbal datang jadi mic nya agak bagus. Silakan pak Hendro. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI/ STAF AHLI (HENDRO): Terima kasih bapak pimpinan. Jadi sebagaimana arahan presiden bahwa setiap pembentukan undang-undang baru hendaknya dihindarkan pembentukan organisasi atau lembaga baru atau tambahan begitu. Kemudian juga dihindarkan sejauh mungkin sanksi-sanksi pidana yang mengikat yang baru begitu ya. Jadi kalau bisa dilakukan seperti itu maka pemerintahan presidensial itu bisa lebih efisien. Nah sesungguhnya pembentukan konsil ini juga seperti itu bapak, jadi seyogyanya tidak ada atau tidak dibentuk dalam undang-undang ini namun nanti Pemerintah juga akan mengaturnya. Jadi menurut pendapat kami konsil tadi konsil kebidanan toh dalam Undang-Undang 36 sudah masuk pada konsil tenaga kesehatan. sehingga semestinya di situ nanti Pemerintah bisa mengatur dan mendetailkan hubungan kerja antar mereka. Jadi saya kira seperti itu dan sebaiknya juga untuk efisiensi dan kemudahan koordinasi memang suatu undang-undang yang baru sedapat mungkin clear begitu ya. Sehingga badan baru, lembaga baru, setidaknya atau unit baru, bahkan tim dewan ataupun yang bentuknya unit kalau bisa dihindarkan karena itu akan membawa konsekuensi keuangan, membawa konsekuensi pengadaan SDM, dan seterusnya yang sebetulnya bisa diatur di ranah pemerintah. Jadi diatur dengan Perpres, atau diatur dengan peraturan Menteri. Saya kira seperti itu pak pimpinan, pendapat kami. Mohon maaf kalau ini memang gaya lama ini, karena arahan presiden selalu seperti itu. Kalau kita mungkin tidak sepakat mungkin naik ke atas itu, agak sulit juga ini. Saya kira begitu pak pimpinan. Terima kasih. PIMPINAN: Cukup singkat. Rasanya memang kalau dari penjelasan kantor Menteri PAN ARB mungkin belum ada terobosan baru sebenarnya kelihatannya dalam pemahaman kami begitu. Karena memang berarti ada potensi kita agak lambat ini, saya sekedar informasi saja buat bapak ibu semua bahwa Daftar Inventaris Masalah terkait dengan konsil yang kita pending ini ada sekitar 41 DIM yang harus kita selesaikan. Ketika kemudian ada kalimat, ada kata konsil yang di dalam KTKI kami sebenarnya di DPR kami sudah mengalah pak bahwa konsil kebidanan ini tidak perlu ada konsil tersendiri tapi bagian dari KTKI itu adalah bagian kompromi yang kita lakukan. Karena bagaimanapun substansinya yang penting adalah kita perlu ada satu konsil yang membidangi masalah kebidanan. Tapi kalau kemudian seperti ini saya agak pesimis kemudian kalau ini bisa kita lakukan, kita teruskan kembali. Saya cuma sekedar informasi ada 41 DIM pak yang terkait dengan konsil kebidanan dan kita sudah 3 kali rapat Panja terkait dengan hal ini. Kami terutama saya pribadi mengikuti detik per detik, setiap Panja per Panja ini dan memang belum ada terobosan yang cukup, artinya menurut saya, saya meminta pendapat teman-teman kelihatannya kalau kemudian kita tanya juga ke Menaker, Mendagri, Menteri Hukum dan HAM begitu rasanya juga belum ada hal yang beranjak, belum ada kemajuan baru terkait dengan hal ini begitu. Tapi 5
selebihnya saya minta pendapat teman-teman saja, silahkan dari meja kiri atau meja kanan? Mba Cipa? Silakan mba Cipa. F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA): Baik terima kasih. Saya hanya ingin butuh penegasan saja dari Menpan ya, perwakilan dari Menpan. Tadi disampaikan saya mau tanya, setuju dengan yang disampaikan oleh Menkes atau paparan yang disampaikan oleh Menkes atau tidak setuju dengan itu pak? Soalnya saya ada confuse ini menerima apa yang disampaikan oleh bapak. Terima kasih. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI/ STAF AHLI (HENDRO): Masih dalam kerangka Undang-Undang 36 saya kira kami setuju dengan Menkes ya. PIMPINAN: Ya kalau setuju tapi kemudian tidak perlu ada membentuk unit baru begitu. Ini sebenarnya pak tidak membentuk unit baru sebenarnya di KTKI ini kan konsil tenaga kesehatan Indonesia kan ada beberapa konsil, konsil keperawatan, konsil kedokteran, kalau itu tidak salah dan konsil lainnya. Nah kami sangat berharap bahwa konsil kebidanan itu ada bagian di dalam konsil KTKI itu, tapi bukan konsil lainnya tapi kita ingin ada stated. Karena bagaimanapun begini, kami ingin menyampaikan saja pak Hendro bahwa substansi terkait dengan konsil. Fungsinya ini banyak sebenarnya pak kalau boleh kami tahu, ini sebenarnya sama dengan pada saat kita saya pernah berhadapan dengan pak Hendro ini di Komisi IV pak terkait dengan undang-undang karantina waktu itu kita. Sama juga pak mentok juga gara-gara ini pak, jadi konsil kebidanan ini yaitu punya tugas untuk salah satunya adalah surat tanda registrasi atau SR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kebidanan. Artinya ini kan standar profesi yang perlu kita lindungi pak, tapi kalau kemudian kita tidak melakukan ini kita agak khawatir pak jadi tidak ada perlindungan ada kepastian hukum yang akan kita berikan kepada para bidan di Indonesia pak. Yang kita perlukan ini memproteksi, memberikan kepastian hukum karena bagaimanapun bidan-bidan yang ada di Indonesia ini terkadang juga banyak di desa pelosok itu sering berprofesi melebihi tugasnya. Karena beban tugasnya itu luar biasa, kita harus memberikan satu perlindungan kepastian hukum. Nah salah satu bentuk kepastian hukumnya adalah perlu adanya sebuah konsil, substansinya sebenarnya ada di situ yang kita ingin lakukan. Artinya kalau kemudian ini tidak ada agak sulit rasanya undang-undang ini kita akan tetapkan. Karena bagaimanapun ini terobosannya ada di Pemerintah, kami di DPR berharap begitu. Tapi kalau mau dibawa ke atas ya silakan saja, tapi kami ingin minta pendapatnya dulu pak Irgan boleh saya minta pendapatnya? Oh cukup? Pak, mbah Roso silakan mbah Roso, pak Imam Suroso silakan. F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, SH,MM): Terima kasih pak ketua dan teman-teman Komisi IX yang saya hormati bu Menteri Kesehatan, bu Nila Moloek dan dari pak Hendro MenpanRB dan jajarannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. Jadi saya terima kasih pak Hendro tadi sepakat sesuai Bu Menkes ya, seperti itu. artinya Komisi IX juga sepakat sesuai Bu Menkes. Pak Hendro yang namanya konsil itu kan yang ngatur kan dan yang ngatur itu ya bidan itu sendiri tentang tugas dan wewenangnya hanya itu saja. Tapi kok enggak, takutnya 6
dimana? Saya, pak ketua dan teman-teman Komisi IX sudah kunjungan spesifik ke Jogja kemarin pak, buat undang-undang ini ke Jogja, ke luar negeri si sudah ya kan. dia itu menyatakan, pak konsil ini kan yang menyatakan rumah tangga sendiri kenapa tidak dikasih ya pak? Bu Menkes. Saya bilang Menpan ini yang bingung saya bilang, tenang saja nanti diluruskan. Ya pak ya? Ini dengerin pak, ini ngomong suara rakyat ini. Karena yang misalnya kedokteran misalnya keperawatan, farmasi itu kan ngatur dia sendiri. Oke ada KTKI itu ya Konsil Tenaga Kerja itu oke nggak masalah. Namun yang ada konsil itu yang mengatur dia sendiri, tidak mudeng pak orang lain ngatur. Ya dokter ngatur tentang itu nggak mudeng, perawat ngatur bidan nggak mudeng, yang bisa mudeng ya dia sendiri. Apa takutnya? Terus kita tanyakan sama ibu-ibu yang disana, sama perawat juga. Perawat juga nyatakan, nanti menghabiskan uang negara ini ada 20 juta gini. Selama sampai sekarang ini pak nggak ada perawat yang perawat dia ngakunya, kemarin kan takutnya Menkes kan takut perawat komplain ke Presiden tanyanya enggak sampai saat ini enggak mengadu ke dalam pak konsil. Itu satu. Dua, dia sendiri nanti menghabiskan uang 20 juta kalikan. Mana pak ada uang? Nggak ada sama sekali kok pak. Hanya konsil itu kita ngatur-ngatur keluarga perawat saja. Artinya nggak perlu ditakutkan pak, kalau bidan dan konsil itu nggak masalah pak. Rohnya ya di konsil itu pak di undang-undang. Saya di Komisi III penegakan hukum, 5 tahun pak disana pasti ada konsilnya pak. Kalau ini aneh kok ujug-ujug, tahu-tahu konsil nggak boleh kan aneh. Mana rohnya itu? apa maksud tujuannya kebidanan undang-undang itu? jadi mohon diluruskan, usernya penggunaannya ini kan adalah Menkes, sama Komisi IX, untuk apa? Untuk melindungi rakyat. Untuk melindungi bidan juga, pak LSM itu pak mainnya seenak sendiri pak. Main nakut-nakuti bidan, nakuti apa kalau ada kasus, kasian pak. Penjarakan ini terus nyogok ini, saya tahu persis kok saya di lapangan kok, saya sendiri juga mantan polisi pak jadi saya tahu persis. Makanya pak saya setuju kalau konsil itu dijelaskan seperti pak ketua tadi bilang, terus nanti akhirnya dikumpul ... konsil ketenagakerjaan nggak masalah itu pak. Pak ketua itu dulu sama saya, intinya rohnya itu cukupi lah pak nggak masalah, kan usernya sudah oke lah bu Menkes sama Komisi IX, untuk rakyat pak untuk siapa lagi? ini dari Menpan agar tahu ini bidan itu pak menyelamatkan kematian ibu hamil ya, kematian ibu hamil dan anak itu dilahirkan pak. Di perbatasan pak saya ke Kalimantan pak, itu kalau tidak dilindungi kasian pak, bapak mah di kota enak saja kaya kita begitu lho. Tapi kita itu seperti itu, bahkan kalau bapak ikut memperjuangkan dari Menpan itu bapak besar pahalanya. Terima kasih pak ketua. PIMPINAN: Ini saya harus tapi pak Iqbal dulu ya? Baik boleh lah ya? Oh senior dulu, silakan pak Irgan. F-PPP (Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si): Sebetulnya ngga ada persoalan senior junior pak ketua. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. Ibu Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Ristekdikti, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negri dan juga dari Kementerian PAN dan RB, bapak ibu anggota dewan yang terhormat. Pertama proses ini kan sudah lama kita bahas, ini tinggal finally saja tinggal 41 DIM walaupun itu sangat substansi. Kita perdebatannya cukup panjang, persoalan konsil ujungnya itu, yang lainnya sudah hampir selesai, oleh karenanya maka kita adakan raker. Sebetulnya semangatnya bu sesuai dengan apa yang menjadi judul pembahasan undang-undang ini yaitu Rancangan Undang-Undang Kebidanan, maka harusnya ya ngga ada kata lain ya kita bicara tentang kebidanan itu sendiri karena berkaitan dengan mutu layanan kebidanan yang memang terus menerus harus kita tingkatkan. Oleh karenanya maka kita merasa penting untuk kita bentuk konsil sendiri begitu, tanpa bergabung dengan 7
konsil tenaga kesehatan yang lain. Karena undang-undang itu sendiri begitu, RUU Kebidanan maka ya harusnya fokusnya ke konsil Kebidanan tidak harus campur aduk dengan yang lain-lain. Sama juga dengan ya seperti Undang-Undang Kedokteran ya, konsil kedokteran. Karena sudah di upgrade posisi kebidanan ini, ya tidak, memang stressing nya begitu. Nah kalaupun di pake di konsil tenaga kesehatan ini kan landasan atau payung hukumnya kan Perpres 90 tahun 2007. Itu kan hanya 3 saja pak eh Bu, ya konsil keperawatan, konsil kefarmasian, konsil gabungan tenaga kesehatan, nah di mana konsil kebidanannya? Kecuali kalau ibu mau ngubah ini Perpresnya, baru kita bisa bicarakan itu. nah itu tapi kan semuanya karena nggak jelas begitu ya apa yang diharapkan Pemerintah, semula kita malah kita tegas kita minta huruf tebal itu KK Konsil Kebidanan. K nya Konsil bukan huruf kecil, itu untuk menegaskan bahwa perlunya konsil kebidanan itu. jadi posisi kami sementara khususnya dari fraksi PPP berharap ada konsil tersendiri tidak digabung dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kami kira demikian ibu Menteri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. PIMPINAN: Pak Iqbal. Siap-siap pak Samsul. F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, SE,M.Com): Iya, makasih pimpinan. Saya kira begini pimpinan, saya kira kalau kesepakatan konsil itu waktu kita pembahasan di RUU sudah sepakat Cuma perbedaan itu kita menginginkan, DPR menginginkan ada bab khusus yang membicarakan tentang konsil kebidanan. Sementara dari Pemerintah tidak mau ada pengaturan bab khusus hanya per pasal saja, nah di bab itulah nanti kita jelaskan tugas dan wewenang dari konsil kebidanan. Di situlah mentoknya kemarin. Maka sampai kita bawa ke raker, karena belum ada keputusan. Kita bagaimana sikap kita, saya kira waktu itu hampir semua fraksi sepakat bahwa kita meminta ada bab, bab khusus yang membicarakan tentang konsil kebidanan ini. Nah kalau berbicara konsil kebidanan ini di bawah konsil tenaga kesehatan itu kita sepakat semua karena sudah ada undang- undang tentang tenaga kesehatan di bawahnya itulah kebidanan ini termasuk di dalam tenaga kesehatan tadi. Tetapi DPR kan ingin menguatkan fungsi kebidanan tadi, konsil tadi, maka kita meminta ada bab khusus, di situ Pemerintah tidak menyetujui. Saya kira itu pimpinan, kita ke situ saja jangan melebar ke mana-mana. Nah kalau sampai nanti sampai akhir kesimpulan tidak ada kesepakatan ya apa tindak lanjut dari kita. Saya kira itu pimpinan. PIMPINAN: Baik, silahkan pak Samsul. F-GOLKAR (H. SAMSUL BACHRI): Terima kasih ketua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. Ibu Menteri beserta jajaran tim dari Pemerintah yang saya hormati, anggota Komisi IX yang saya hormati. Saya kira kesepakatan kita untuk membahas undang-undang ini sejak awal karena kita merasakan peraturan tentang praktik kebidanan dalam undang-undang kesehatan masih sangat umum. Sehingga Pemerintah dan DPR menganggap bahwa perlu ada pengaturan yang lebih spesifik tentang 8
profesi kebidanan. Oleh karena itu panja ini berjalan karena ada kesepakatan Pemerintah dengan DPR melihat urgensi dari undang-undang ini. Dalam perjalanannya memang terjadi dinamika yang cukup mendalam sehingga kita terus melakukan upaya-upaya lobby dan lain sebagainya. Sehingga kita berada pada ujung dari pembahasan undang-undang ini meskipun kita masih tertahan pada satu substansi yaitu tentang posisi konsil kebidanan. Posisi DPR urgensi adanya konsil kebidanan ini konsisten untuk terus mengembangkan kompetensi, standar profesi, kependidikan kebidanan, dan juga kualitas layanan kebidanan itu tetap konsisten. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa kalau profesi kebidanan dicampur dengan profesi-profesi yang lain dalam pengambilan keputusan tentu kami beranggapan kualitas keputusan itu menjadi bias. Sehingga kami berpendapat perlu ada konsil yang secara khusus, secara spesifik menangani praktik kebidanan. Nah sama dengan di ketentuan umum di pasal 1 sebenarnya sudah disepakati ada nomenklatur konsul kebidanan. Konsul kebidanan yang selanjutnya disebut konsil adalah bagian dari konsil tenaga kesehatan Indonesia yang tugas fungsi dan sebagainya. Kami sependapat dengan itu, kami tidak menolak. Oleh karena itu dalam pasal yang masih kita perdebatkan antara alternatif Pemerintah dengan alternatif DPR kita bisa lihat perbedaannya yang agak tajam. Posisi pemerintah di pasal 39 tentang praktik kebidanan pengaturan, penetapan, dan pembinaan praktek kebidanan dilaksanakan oleh konsil. Disini tidak jelas itu konsil siapa? Menurut versi Pemerintah tentu konsil kesehatan secara menyeluruh, banyak konsil disitu. Kami berpendapat kalau itu dilakukan seperti itu tidak fokus, semangat dari keberadaan undang-undang ini menjadi kabur kembali. Nah kalau posisinya seperti itu sebenarnya urgensi dari adanya undang-undang ini tidak perlu ada ya. Semula kita sependapat bahwa kita ingin memposisikan profesi kebidanan seperti ini, berjalan, tapi di ujung kita ... ya, kita tidak ingin profesi bidan itu berdiri secara mandiri yang didukung oleh sebuah konsil. Lah ini bisa. Menurut dugaan saya Pemerintah semata-mata pendekatannya tidak boleh ada lembaga baru, ini kan negara ini negara besar kok tidak ada peluang membikin sebuah institusi baru? Negara ini berkembang, masalah semakin berkembang, nggak mungkin makin bertambah. Tidak mungkin. Profesi kebidanan ini akan menghadapi masalah-masalah yang makin kualitatif, semakin berkembang. Oleh karena itu pembinanya pun harus semakin spesifik, semakin profesional tidak bisa dicampur-campur pak, ibu Menteri. Itulah makanya kami bertitik tolak bahwa ini sangat penting, roh dari undang-undang ini adalah adanya sebuah fungsi yang memberi pembinaan, pengaturan secara spesifik, standar-standar khusus tentang kebidanan. Oleh karena itu kami usulkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu praktik kebidanan, kenapa praktik kebidanan ya dibentuk konsil. Intinya itu. nah yang menentukan Pemerintah bagaimana bentuk konsilnya nanti itu tentu diatur sedemikian rupa, yang penting ada fungsi kontrol yang dilakukan oleh sebuah fungsi ya namanya fungsi konsil kebidanan, perbedaannya Cuma itu. Jadi Pemerintah ngga perlu khawatir adanya lembaga baru ya, bangsa ini tantangannya semakin berat dan dibutuhkan sebuah lembaga yang dibutuhkan sesuai tantangan bangsa kita. Itulah maka kami masih berharap Pemerintah bisa sedikit agak bisa memahami alur cerita dari awal sampai sekarang kenapa kita membuat undang-undang ini. Saya kira itu pak ketua. Makasih. PIMPINAN: Ada yang lain? Bu putih ada pendapat? Cukup. Artinya begini, Bu Menkes, pak Hendro dan bapak ibu semuanya yang saya hormati. Sebetulnya ada hal yang tadi sudah disampaikan pak Samsul terkait dengan di bab 6 pasal 39 kalau kita sama-sama baca itu. Pemerintah di ayat 1 pengaturan penetapan pembinaan praktik kebidanan dilaksanakan oleh konsil. Ini usulan Pemerintah, sedangkan usulan DPR adalah dalam rangka meningkatkan mutu praktik kebidanan dibentuk konsil. Artinya kita ingin ada ketegasan bahwa memang perlu ada pembentukan konsil dan konsil seperti yang dimaksud ayat 1 merupakan bagian dari konsil tenaga kesehatan Indonesia yang di atur dalam peraturan presiden. Sebenarnya ini saya mau tanya juga sama Bu Menteri terkait dengan revisi konsil tenaga kesehatan Indonesia, kan kalau tidak salah Perpresnya sudah di revisi ya? Apa mau di revisi ya Bu ya? Akan direvisi. Itu pada posisi itu ada konsil kebidanan kalau tidak salah dari 3 konsil yang ada itu 9
diperlebar menjadi 11 sebenarnya dan disitu sudah ada konsil kebidanan sebenarnya. Pada prinsipnya kan sebenarnya kan sudah dilakukan sebenarnya bu, jadi kalau kemudian ada kalimat bahwa dalam rangka meningkatkan mutu praktik kebidanan dibentuk konsil sebetulnya itu sudah ngga ada masalah sebenarnya. Cuma kalimatnya itu yang membuat, mungkin Pemerintah khawatir kalau kemudian ada kalimat dalam rangka meningkatkan mutu praktik kebidanan dibentuk konsil jangan-jangan nanti ada konsil minta konsil khusus, bukan konsil khusus ya artinya seperti waktu konsil keperawatan lah ini kan ada masalah di situ sebenarnya. Tapi itu kan tidak perlu khawatir sebetulnya pak karena memang di dalam Perpres yang baru revisinya itu nggak ada terkait dengan konsil kebidanan. Lah ini kami minta informasi dari Bu Menteri sebenarnya terkait dengan hal itu tentang revisi peraturan Presiden tentang KTKI itu. silakan Bu Menteri. MENTERI KESEHATAN RI: Sebenarnya untuk pertama dulu pak, jadi tadi kan yang dibicarakan adalah permintaan konsil kebidanan dalam hal ini memang betul di bawah KTKI ada 3, konsil keperawatan, konsil kefarmasian, dan konsil gabungan tenaga kesehatan yang kemudian dimintakan revisi ditambah dengan berapa ya sembilan atau berapa ini. Tidak ada konsil kebidanan, konsil psikologi klinis, konsil kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, konsil gizi, kefarmasian tadi sudah, kesehatan tradisional, keterapian fisik dan keteknisian medis dan teknik biomedik. Kemudian ada tetap gabungan karena masih ada yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini konsil kebidanan sudah ada tetapi tetap di bawah tentu KTKI ini, tadi saya sebenarnya tertarik dengan yang dimaksud oleh pak Iqbal bahwa ini kan sebenarnya sudah di bicarakan dan disetujui bahwa di bawah KTKI hanya dalam hal ini ada bab khusus yang memang harus diluruskan kembali atau ada kalimat-kalimat mungkin dalam hal ini isi dari bab khusus kalau tidak salah tadi saya. PIMPINAN: Boleh ditayangkan Bu konsep yang sudah ada itu? Kalau boleh minta? Ditayangkan dulu? Kita lihat dulu posisinya ya. Sebenarnya secara revisi peraturan presiden tentang KTKI itu sudah ada sebenarnya usulan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan KTKI. Ada contoh revisinya itu? kalau ngga salah waktu raker tempo hari sudah ada kalau ngga salah ya? Silakan pak Irgan sambil menunggu itu. F-PPP (Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si): Iya ini bukan flashback atau kembali mengulang Bu. Sebenarnya apa alasan yang paling fundamental sehingga tidak berkenan untuk dibentuk konsil kebidanan tersendiri? Iya kan? Sehingga harus di masukkan di KTKI, terlepas itu nanti menjadi persetujuan kita tapi saya ingin argumentasi yang jelas itu apa yang paling mendasar. Apakah memang membebani negara? Kalau membebani negara berapa sih anggaran untuk terbentuknya sebuah lembaga baru sehingga menyebabkan kita berat untuk lembaga ini? PIMPINAN: Ini bukan lembaga baru pak. KTKI tetap tapi dibawah unit. Unitnya itu ada konsil kebidanan. F-PPP (Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si): Enggak saya kalau KTKI nya kan sudah terbentuk ketua, ini konsil kebidanannya sendiri. 10
PIMPINAN: Ini kalau mau ditanya jangan ke Bu Menteri sebenarnya. Menektan sebenarnya. Silakan Bu Menteri. MENTERI KESEHATAN RI: Iya mungkin saya coba sedikit pak. Ini ada berapa tadi? Ada 39 berapa ini. Kami itu punya 36 jenis tenaga kesehatan, jadi kalau semua bikin masing-masing konsil nanti semuanya bikin 39 pak, 36 maaf. Ini diperbarui dengan yang usulan revisi yaitu jadi tambahannya 11 dalam hal ini. Revisi ini sudah di ajukan ke presiden dan oleh Setneg diserahkan ke Menpan untuk ijin prakarsa dan atas persetujuan presiden ini. PIMPINAN: Sampai sekarang sedang dalam pembahasan? Tadi sebenarnya pada posisi ini sebenarnya sudah ada konsil kebidanan kalau urusan revisi dari Kementerian Kesehatan. 39 A itu DPR ingin agar ada kalimat "dalam rangka meningkatkan mutu praktik kebidanan dibentuk konsil". Tapi sedangkan oleh pemerintah tidak mau ada kata dibentuk itu, jadi tidak mau ada pembentukan. Padahal sebenarnya sudah ada secara real nya sebenarnya sudah ada, tapi kalimat itu mungkin ada kekhawatiran dari Pemerintah. Pak Samsul silakan. FP-GOLKAR (H. SAMSUL BACHRI): Iya jadi kalau memang betul sudah ada niatan membentuk bahkan sudah dibentuk berarti undang-undang ini kan sudah terlaksana tanpa ada masalah. Jadi tidak perlu khawatir Bu Menteri kalau dicantumkan di situ kalimat itu. kalau faktanya sudah terbentuk konsil kebidanan ya, meskipun merupakan bagian integral dari konsil tenaga kesehatan, semacam konsorsium ya. Tapi dalam menjalankan fungsinya tentang praktik kebidanan, konsil inilah yang bertanggung jawab konsil kebidanan. Itu yang kita mau ibu Menteri, tidak di recokin oleh konsil-konsil yang lain ya. Jadi kalau sudah terbentuk konsilnya ya tinggal di absahkan di malah diperkuat posisi konsil kebidanan itu karena ada dalam undang-undang. PIMPINAN: Dan harus ada contoh lain dalam undang-undang ya? Kira-kira begitu Bu Menteri. Pak Hendro silakan. MENTERI KESEHATAN RI: Kalau dilihat slide kan disini dikatakan pak, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, pembinaan tenaga kesehatan. Memiliki tugas ini tadi sudah saya tayangkan pak, melakukan registrasi tenaga kesehatan, pembinaan, menyusun standar nasional pendidikan, dan sampai ke menegakkan disiplin praktik. Jadi masing-masing betul yang tadi bapak bilang jadi kaya konsorsium di bawah itu masing-masing pak, jadi mungkin saya kembali ke konsil kedokteran ya KKI itu kan 2 ada kedokteran dan gigi pak, itu dia pak. Karena gigi kan sama yang umum nggak bisa disamakan tapi kan mereka masing-masing mempunyai terkoordinasi satu di atas. Ini juga demikian, 36 lho pak. 11
FP-GOLKAR (H. SAMSUL BACHRI): Kalau begitu substansi yang ibu jelaskan tidak bertentangan dengan semangat undang-undang ini malah semakin diperkuat. Nah itu, apa keberatannya Pemerintah kalau dicantumkan seperti yang diusulkan oleh DPR ini, tidak ada yang dilanggar dan semangat yang disebut oleh Bu Menteri tadi sudah dijalankan tinggal di perkuat. Tidak ada masalah sebenarnya, Pemerintah toh sudah membentuk tanpa ada perintah dari undang-undang, kecuali dari undang-undang tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya sinkron, keinginan DPR dengan praktik yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Terima kasih. PIMPINAN: Iya semangat Bu Menteri dengan kita itu sama, yang belum punya semangat yang sama itu kantor Menteri negara PAN sepertinya kelihatannya, mohon maaf ini pak karena memang perlu ada satu terobosan. Ini saya ingin menyampaikan saja pada Bu Menteri dan bapak ibu semua, sering kali undang- undang Rancangan Undang-Undang ini terhambat karena persoalannya di himbauan itu, surat edaran tidak perlu membentuk badan baru. Padahal sebenarnya konsil kebidanan itu bukan membentuk badan baru, unit baru di dalam badan yang satu badan yang sudah terbentuk KTKI itu tapi ada pengembangan dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah batal naik itu sebenarnya sejujurnya kalau yang harus sampaikan didalam rapat kerja ini adalah ada di kantor Menteri negara PAN sebenarnya, sebenarnya kalau kemudian ada satu ini banyak sekali undang-undang pak, bukan hanya di undang-undang kebidanan di undang-undang lain juga batal naiknya ada di situ sebenarnya. Nah ini yang kita perlu ada langkah terobosan dari, kalau Menteri Kesehatan rasanya sudah semangatnya sama -sama kita. Tapi di kantor Menteri PAN ini pak saya mau minta ada apa sebenarnya sampai begitu tidak boleh membatasi kalimat-kalimat seperti ini di dalam setiap undang-undang yang ada. Tapi khusus untuk kebidanan dulu lah, silakan pak iya pak Mafirion silakan. F-PKB (H. MAFIRION): Terima kasih pimpinan. Ibu Menteri Kesehatan yang saya hormati beserta jajaran, Permenpan, Kemenaker dan lainnya. Saya pikir ada titik temu antara ibu Kementerian Kesehatan dengan Komisi IX dalam penjelasan dan kata-kata yang di sampaikan. Tapi mungkin pimpinan skors dulu 10 menit, Bu Menteri kita minta memberi penjelasan yang mungkin pemahamannya yang sama dengan kita kepada pak Hendro, kalau ngga nanti nggak ketemu ini. Kalau saya pikir kalau nggak ketemu kata-kata itu kita akhiri saja ini karena memang disana sama kita ini nggak ketemu. Kita ada ketemu satu bagian tapi tidak ketemu di bagian lain. Jadi mungkin ijin pimpinan skors supaya Bu Menkes menjelaskan dulu sama pak Hendro ini, kata- kata yang Bu Menkes jelaskan kepada kita yang rasanya bisa kita terima tapi di sini ini tidak bisa terima. Nah Bu Menkes kita beri kesempatan 10 menit untuk jelaskan. Kalau enggak nggak ketemu, Bu Menkes jelaskan sama Menpannya kalau itu nggak ketemu lebih bagus kita akhiri ini, jadi biar Pemerintah berpikir dulu nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu. Kalau engga nanti jadi debat kusir. Terima kasih pimpinan. PIMPINAN: Baik, semangatnya sebenarnya sama dari DPR ini semangatnya sama, Kementerian Kesehatan juga sama. Tapi mungkin saya tidak tahu surat himbauan, surat edaran, surat keputusan saya nggak paham terkait dengan pembentukan unit baru. Ini bukan hanya di kebidanan pak Mafirion tapi banyak 12
sekali undang-undang batal naiknya justru ada di problem-problem itu begitu. Kami mengerti terkait dengan efisiensi tapi kami juga meminta pengertian juga kepada Pemerintah dalam arti kantor Menteri PAN itu bahwa kita juga harus bicara efektif bukan hanya efisien. Efektivitas itu kita pentingkan, kira-kira begitu. Pak Ima silakan sebelum saya persilakan. F-PKB (IMANUEL EKADIANUS BLEGUR): Baik pimpinan. Menurut pikiran saya tidak ada kebuntuan yang tidak ada jalan keluarnya. Tugas kita mencarinya. Saya kira semangat Menteri kesehatan dan Komisi IX sudah satu baik dari segi formula maupun substansi. Dari Kementerian PAN ARB saya kira atas pertanyaan ibu Masrifah dari Kemenpan pak Hendro menjawab dengan tegas, sepanjang dalam semangat undang-undang nomor 36 saya sepakat dengan Kementerian Kesehatan. nah mari kita lihat satu per satu secara tenang, didalam pasal 34 undang-undang nomor 36 itu ayat 1 dengan jelas mengatakan untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dibentuk konsil tenaga kesehatan Indonesia dalam perspektif Menteri Kesehatan di dalam tenaga kerja, sorry di dalam konsil tenaga kesehatan ada konsil kebidanan selain konsil-konsil yang lain. Jadi perintah pembentukan konsil kebidanan sudah ada di pasal 34 ayat 1, karena itu tidak perlu lagi ada kekhawatiran Menpan ARB bahwa dengan undang-undang ini seolah-olah kita ingin membentuk konsil baru. Tidak. Konsil yang sudah dibentuk dalam perspektif undang-undang 36 yang bapak setujui tadi itu sudah ada di pasal 1, pasal 34 butir 1. Persoalan kita adalah dalam rangka undang-undang kebidanan perlu penegasan dari pasal 1 ini, sebagaimana dalam rumusan yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga menurut hemat saya kalau ini di diskusikan saya setuju dengan teman tadi, beri waktu 10 menit kita tukar pikiran terutama Menteri Kesehatan, Komisi IX, dan Kementerian ARB. Cari titik temu dalam bentuk rumusan, semangatnya substansinya sebenarnya tidak ada benturan dan ini juga tidak melanggar himbauan presiden untuk jangan membentuk badan-badan baru dan sebagainya tidak, tidak melanggar edaran presiden itu. Yang kedua yang terakhir, kalau basis berpikirnya adalah efisiensi birokrasi maka menurut hemat saya masih ada banyak faktor inefisiensi birokrasi yang bukan disebabkan oleh karena pembentukan badan baru. Apalagi ini hanya sebatas pembentukan satu konsil yang dimaksudkan untuk memperkuat tugas-tugas dan kerja kebidanan. Dan kita semua tahu bahwa tugas kebidanan ini sangat penting untuk masyarakat kita. Apalagi tingkat kematian bayi yang begitu tinggi, tingkat kematian ibu hamil yang begitu tinggi, masalah gizi buruk, stunting, dan persoalan-persoalan lain. Karena itu menurut hemat saya agak lucu kita bahas undang-undang kebidanan tanpa menegaskan tentang konsil kebidanan. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. PIMPINAN: Silakan Bu Menteri. MENTERI KESEHATAN RI: Mungkin persoalannya tadi saya kembali ke pak Iqbal yaitu kata-kata bahwa dalam hal ini membentuk konsil. Kata-kata ini sebenarnya tidak perlu lagi sudah ada didalam itu maksudnya, sudah ada didalam diatur didalam undang-undang 36 tadi sudah ada. Jadi tadi saya juga ada yang saya tayangkan jadi tidak perlu konsil ini dikatakan lagi tapi sudah cukup nanti di peraturan presiden, dan peraturan presiden sudah di revisi dan sudah ada konsil kedokteran. Jadi kalimat pembentukan ini yang barangkali tidak perlu lagi ada di undang-undang kebidanan. Ini yang saya rasa tentu keberatan dari Kemenpan. Betul pak? Iya betul. Bapaknya ngangguk kok. 13
Jadi sebenarnya ini sudah ada. PIMPINAN: Ya silakan pak Marifion. F-PKB (H. MAFIRION): Bu Menkes kan belum ada itu Bu Menkes, kan konsil kebidanan itu belum ada. MENTERI KESEHATAN RI: Iya tapi nanti F-PKB (H. MAFIRION): Kalau nanti akan dibikin ini didalam undang-undangnya harus ada dibentuk kan belum ada. MENTERI KESEHATAN RI: Iya betul pak ini sudah kami ajukan pak. F-PKB (H. MAFIRION): Kalau begitu ini undang-undangnya kita tunda saja dulu. Dibentuk dulu disana begitu. PIMPINAN: Sambil revisi itu dulu ya. MENTERI KESEHATAN RI: Silahkan pak kalau sampai revisi ini kan nanti juga ada yang lain jadi ada 11 F-PKB (H. MAFIRION): Kan harus dibentuk makanya kita buat kata-katanya harus dibentuk karena itu belum terbentuk, beda kalau apa ini konsil kedokteran Indonesia itu kan sudah ada begitu lho, ngga papa undangnya. Kalau ini kan belum ada Bu. Kan kalimat apa yang menegaskan supaya dia nanti ada. Nah kalau suatu hari Pemerintah tiba-tiba tidak membentuk nanti jawabannya pasti di undang-undang kan tidak ada mau dibentuk konsil kebidanan. Nanti yang salah DPR lagi begitu lho. Yang kedua alasan-alasan itu, itu dibentuk dulu kalau memang itu sudah dibentuk betul. Ini bahasa hukum, bahasa hukum itu harus tertulis. Nanti kan kalau kita bawa ke bahasa perasaan nanti dipikir kita bercinta nanti, terima kasih. PIMPINAN: Jadi Bu Menteri justru dengan adanya kata dibentuk di dalam undang-undang ini itu memberikan kepastian bahwa konsil kebidanan itu adalah bagian dari KTKI dan itu mendorong agar revisi itu dilakukan. Sehingga ada kepastian hukum didalam undang-undang ini, nah mungkin itu yang menjadi keberatan dari Kemenpan RB. Padahal sebenarnya ketika semangat terkait dengan konsil kebidanan itu 14
sudah di lakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan revisi terhadap perpres itu sudah ada semangat itu. Tapi kan revisi itu baru di usulkan belum tentu di setujui oleh Pemerintah yang lain dalam arti Menpan maupun, presiden kan tergantung dari kesepakatan di internal. Nah di dalam undang-undang ini dilam Rancangan Undang-Undang ini kita mendorong agar ada kepastian hukum terkait dengan kalimat itu, dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi termasuk oleh pak Ima bahwa efisiensi itu belum tentu efektif jadi yang kita dorong adalah efisiensi dan efektivitas. Kami mengerti terkait dengan efisiensi tapi tidak semua lembaga yang efisien itu efektif dalam bekerja. Nah adanya kalimat kata dibentuk itulah yang menjadi krusial sebenarnya di dalam undang- undang ini. Jadi susah sekali kemudian mencantumkan kata dibentuk ini karena persepsi dengan persepsi kata pembentukan ini mungkin trauma kali, trauma dengan undang-undang keperawatan yang kemudian menyelonong ke MK misalnya ini saya kita terbuka saja. Toh sebenarnya keperawatan juga masih bagian dari KTKI sebenarnya pak, sampai detik ini keperawatan ini masih di konsil ketenagakerjaan Indonesia. Artinya tidak keluar dari jalur yang ada, tetap masih ada KTKI nya masih di bawah naungan KTKI jadi tidak ada pembentukan lagi baru badan baru begitu, unit baru iya tapi unit baru itu dalam rangka untuk menjaga kepastian hukum terkait dengan kebidanan dan efektivitas kerja di lapangan juga. Karena ada STR nya itu juga harus ada, ada penetapan dan sebagainya. Nah ini kemudian yang kita perlu ini, saya yakin sebenarnya pak Hendro sebenarnya sama sebenarnya, Cuma karena terikat sama aturan di atasnya itu. nah ini makanya perlu di, perlu ada break thru ini sebenarnya. Nah kami minta agar break thru itu dilakukan begitu, tapi sebelumnya Bu Nova silakan. F-DEMOKRAT (dr. Hj. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.K.J.(SpKJ): Iya baik, terima kasih pimpinan. Saya jadi tidak enak ini di sebut-sebut tentang RUU keperawatan, karena dulu saya ketua Panja RUU keperawatan. Dan kayaknya ada sebuah kesalahan besar begitu dalam kita membuat konsil keperawatan. Jadi maksud saya begini, kemarin dan juga beberapa minggu sebelumnya kita ke UI, ke IMERI Bu Menteri itu adalah untuk mendengarkan aspirasi dari divisi onkologi untuk ginekologi, ada sebuah tugas besar yang dititipkan kepada bidan Indonesia. Pertama adalah, utamanya adalah untuk iva dan Krioterapi, di situ saja sudah ada diskrepansi kalau menurut saya, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh RSCM agar bidan-bidan ini mempunyai kemampuan untuk melakukan Krioterapi. Kemudian terbentur oleh Permenkes, saya lupa Permenkes nomor berapa, terbentur oleh Permenkes sehingga dia tidak bisa melakukan Krioterapi. Ini kan artinya ada kewenangan baru yang dititipkan oleh dokter-dokter spesialis ahli dari RSCM ke bidan begitu. Ini buka tugas main-main. Tujuannya apa? Menekan kematian ibu dan anak, MDG's sudah gagal FDG's semua gagal lagi, jadi ada tugas besar yang dititipkan bahkan para ahli, para dokter yang dianggapnya dewa dari tenaga-tenaga kesehatan dan medis itu saja sudah merasa tidak sanggup untuk low in middle income countries yang terbaik adalah saat ini Krioterapi. Dan untuk kegunaan-kegunaan ini semua dititipkan melalui, kebetulan ada RUU kebidanan begitu. Jadi kalau untuk STR saya tahu lah bagaimana sih caranya dalam satu konsil mengatur untuk berbagai profesi sekaligus, saya ketua perhimpunan dokter jiwa di Jakarta saya tahu repotnya mengurus STR. Mau dibagi-bagi lagi fokusnya untuk beberapa profesi tenaga kesehatan? Tidak gampang. Kenapa tidak spesifik tidak fokus, sekarang begini mau dititipkan sesuai ketentuan yang berlaku misalnya kalimatnya dibuat demikian untuk konsil kebidanan. Ketentuan peraturan yang mana? Yang baru dalam proses revisi? Belum ada. Jadi kita menggantungkan ketentuan peraturan yang akan datang, tidak ada dasar hukum seperti itu. Ya jadi artinya ini mengetuk hati inilah Kementerian Negara PAN RB. Jadi ini bicaranya big picture pak, bicaranya achievement di bidang kesehatan. ada tugas berat buat bidan ke depan begitu. Jadi saya tidak tahu secara spesifiknya apa begitu, karena kalau tadi benar- benar menggunakan landasan sedang ada revisi itu belum ada saat ini, ngga bisa bahasa hukumnya dititipkan untuk sesuatu yang akan datang ngga bisa. Pasti tahu lah ada Kementerian Hukum dan HAM juga disini kan begitu? Tidak ada kan pak kaya begitu? Dititipkan nanti di ketentuan peraturan yang akan 15
datang? Tidak ada bahasa begitu. Jadi kalau menolak pakailah alasan yang clear dan jelas tanpa mengorbankan perempuan di Indonesia. Terima kasih. PIMPINAN: Silakan pak Iqbal. F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, SE,M.Com): Saya kira usulan pak Mafirion tadi bagus juga, kalau ini pasti kita kaya main ping pong ini nggak ada titik temu jadi kita skors dulu. Skors kita diskusi kemudian pimpinan diskusi dengan Pemerintah kira- kira persoalannya di mana nanti baru kira masuk kembali begitu. PIMPINAN: Iya tadi kenapa kami apa saya berikan kepada teman-teman untuk berikan penguatan saja kepada Pemerintah dalam arti kantor negeri negara PAN itu untuk bisa memahami bahwa betapa pentingnya perlu ada hal-hal yang seperti itu. Jadi teman-teman kan sebenarnya sudah memberikan itu. jadi problem efisiensi itu tidak bisa terjawab kalau kita tidak efektif dalam melakukan pembinaan terkait dengan tenaga kesehatan Indonesia ini. Sudut pandang efisiensi itu tidak ketemu dengan sudut pandang efektivitas begitu. Saya setuju kalau ini kemudian kita skors saya minta di skors dulu 10 menit. Saya khawatir kalau pak Hendro nanti tolong sampaikan pak alasan-alasannya saja, tapi tolong dijelaskan nanti dari Kementerian Kesehatan kepada. F-PKB (H. MAFIRION): Ijin pimpinan. Jadi untuk yang nanti saya berharap Menpan RB tidak menjawab efisiensi lagi, kalau mau efisien bubarkan yang lama-lama yang tidak efisien. Tidak menutup lembaga-lembaga baru yang dibentuk yang memang diperlukan oleh hajat hidup orang banyak. Jadi jangan merata, jangan semua undang-undang kalau mau dibentuk ini efisien, bentuk ini efisien. PIMPINAN: Iya pak Imam silakan. F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, SH.MM): Terima kasih pak ketua. Jadi saya setuju dengan pak Mafirion dengan teman lainnya ya, Bu Menkes kemudian koordinasi dengan Menpan pak Hendro kemudian nanti bisa disambungkan pak Menpan yang baru. Mestinya dia ngerti 86, ngerti karena ini kepentingan rakyat. Jadi saya minta hari ini clear Bu, ini kita mundur-mundur lho dianggap nanti kita nggak mampu Menkes, Komisi IX nggak mampu. Udah mundur terus, pusing. Ini mau bubar lagi, mau pemilihan lagi. Saya kira saya setuju nanti ibu sepik-sepik lah sama Menpan, Menpan mau telpon sama bos nya ngga papa karena semuanya kan untuk kepentingan rakyat. Saya minta ini clear, tadi pak ketua bilang ini sudah terakhir ini kita masuk setelah itu reses lagi terus mundur lagi, gaduh itu pak Jokowi ngga suka gaduh lho pak ya. Terima kasih. PIMPINAN: Baik kita skors dulu 10 menit untuk meminta ada keputusan akhir dari Pemerintah, ini akhir saja. 16
Silakan Bu Putih. F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI): Pimpinan. Boleh usul? Ya sebenarnya kan tidaksepahaman ini ada di pihak Pemerintah begitu ya. Saya ngga tahu waktu 10 menit apakah mencukupi untuk bisa meyakini Menpan RB, ngga tahu mungkin Bu Menteri bisa gatau telpon atau apa begitu kan. kalau staf ahli yang hadir hari ini saya pikir sudah ya memahami lah dari apa yang disampaikan tadi rekan-rekan anggota begitu, hanya saja ini kan keputusan ini yang saya kira harus lintas Menteri langsung begitu ya. Yang mengambil keputusan begitu. Makanya apakah 10 menit ini cukup untuk di skors atau mungkin di lempar kembali ke pihak Pemerintah berapa lama mereka harus mengambil keputusan lah terkait hal ini. Itu saja pimpinan. PIMPINAN: Baik Bu Putih dan bapak ibu semua yang saya hormati. Mencari solusi, tapi kalau kemudian 10 menit tidak ada kita minta ada sikap Pemerintah terkait dengan undang-undang ini. Ini bukan kata akhir. Apakah nanti kita pending rakernya, kita ngga papa kita pending juga. Artinya sambil menunggu keputusan, tinggal berapa lama kita sepakati keputusan ini baru kemudian kita lanjutkan. Artinya sudah ada titik temu, termasuk juga nanti apa yang kita lakukan di Komisi IX, Komisi IX bisa mengirimkan surat resmi juga atas nama panja undang-undang ini kepada presiden terkait dengan hal ini untuk memberikan support dalam hal itu. kita lihat dulu, artinya kita kasih kesempatan 10 menit lah ya untuk mencari itu. Tambah ngga papa? Oh ya sudah 10 menit lah. Biar kita cepet karena Bu Menteri katanya mau ada acara yang lain, tapi kita butuh kesimpulan. Mudah-mudahan 10 menit ada keputusan, kalau sudah ada keputusan enak kita langsung kita kebut abis dari sini kita langsung rapat panja pak. Karena kami punya skenario setalah ini selesai sudah ada keputusan dari Pemerintah kami akan rapat panja, tapi kalau kemudian tidak ada keputusan dari Pemerintah ya kami tunda panjanya. Kami sangat berharap dalam hitungan hari ini undang-undang kebidanan, Rancangan Undang-Undang kebidanan ini sudah harus selesai lah dalam semangat kami di Komisi IX. Kita skors 10 menit ya? Ya bapak ibu semua? Baik. (RAPAT DI SKORS PUKUL 15.19 WIB) (RAPAT DIMULAI KEMBALI PUKUL 15.55 WIB) PIMPINAN: Baik. Kita mulai lagi rapat, skors rapat saya cabut. Bapak ibu semua sudah lebih dari 10 menit dan sesuai dengan kesepakatan kita ya kita coba akhiri di jam 4 sore. Sekarang sudah hampir jam 4. Saya minta teman-teman lebih efektif dan efisien terkait dengan hal itu, lebih baik efektif daripada efisien ini undang-undang kebidanan juga persoalannya ada disitu. Saya minta Bu Menteri menyampaikan hasil komunikasi dengan pihak Pemerintah sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap terkait dengan hal ini. Silahkan Bu Menteri. MENTERI KESEHATAN RI: Terima kasih bapak ketua. 17
Setelah kami diskusikan pak, saya kira yang berhak untuk menjawab pak dari Kemenpan pak, kami telah berupaya tadi tapi jawabannya dari Kemenpan. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI/ STAF AHLI (HENDRO): Mohon ijin Bu Menteri. Yang saya hormati bapak ketua dan anggota. Sesungguhnya kalau tadi ditanyakan alasannya apa begitu, memang ini murni arahan bapak presiden. Dalam rangka penguatan kabinet presidensial itu Kementerian dan presiden itulah tonggak utama dari Pemerintahan. Jadi untuk itu pula agar lembaga-lembaga yang setiap 5 tahun pergantian kabinet mungkin nanti sana sini ada yang berubah tapi itu di upayakan dalam jangka panjang kemudian menjadi lebih efisien, lebih efektif dan lebih bisa mewujudkan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih. Oleh karena itu penting sekali untuk memperhatikan atau menata lembaga-lembaga Pemerintahan. Dalam rangka itu pula Kementerian PAN dan RB juga ada jangka menengah juga selalu melakukan evaluasi atau audit kelembagaan. Dan saat ini terus terang, lembaga-lembaga di kita itu sudah begitu gemuk, begitu banyak dan pelaksanaan koordinasinya juga begitu rumit karena terkait dengan peraturan perundang-undangan yang memayungi pembentukannya. Jadi terus terang untuk melakukan koordinasi ini kadang-kadang pihak eksekutif atau Pemerintah itu terkadang terkendala oleh banyaknya peraturan perundang-undangan. Nah untuk itu memang kami Kementerian PAN RB dan Kementerian Hukum dan HAM dimintai tugas oleh bapak presiden untuk setiap kali ada peraturan perundang-undangan terutama undang-undang atau RUU yang akan disusun itu hendaknya tidak membentuk lembaga baru. Sebenarnya intinya itu. dan pembentukan lembaga atau pengaturan lembaga itu sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah, dalam hal ini seperti lazimnya dibuat, disusun, dengan perpres. Kita tahu pula bahwa pembatasan-pembatasan yang sudah dilakukan sebagaimana undang- undang Kementerian Negara, Undang-Undang 39, walaupun sudah dibatas-batasi tetap saja melebar begitu. Nah bapak ibu sekalian yang saya hormati, kalau memang ini urgent dan pembentukan ini pembentukan lembaga yang semacam ini ingin disebutkan itu berarti kemauan bapak ibu sekalian ya. Nah ini tentu harus kembali lagi kami tidak bisa, kami tidak dalam posisi untuk memutus itu, tapi kami akan naik lagi paling tidak itu di rapat terbatas. Rapat kabinet terbatas. Jadi bapak ibu sekalian mohon maaf mungkin kami tidak bisa memenuhi sebagian dari apa yang dikehendaki bapak ibu sekalian. Kalau saya lihat draft yang sudah di susun sebetulnya sepertinya baik- baik saja begitu, dan pihak pemerintah selalu menyarankan bahwa yang terkait dengan kelembagaan janganlah ditaruh di undang-undang, seperti itu. ini mohon maaf bapak ibu sekalian karena ini memang amanah dan arahan dari presiden sehingga kalau itu dianggap penting mungkin bapak ibu sekalian bisa mengusulkan untuk dilakukan rapat terbatas dengan bapak presiden. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bu Menteri kalau ada tambahan Bu Menteri silakan. MENTERI KESEHATAN RI: Saya kira cukup pak. PIMPINAN: Baik, kelihatannya memang belum ada titik temu yang clear terkait dengan posisi konsil kebidanan ini. Kalau boleh saya usulkan kepada, saya setuju kalau kemudian ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi artinya kami juga minta agar Bu Menteri Kesehatan juga bisa bicara dengan presiden lewat 18
rapat terbatas terkait dengan kelembagaan ini kalau boleh di agendakan. Ini bukan hanya pada permasalahan di undang-undang kebidanan menurut saya tapi ini sudah banyak sekali undang-undang yang, Rancangan Undang-Undang ini terhambat atau agak sedikit tersendat karena memang problemnya ada di terkait keinginan dari pihak Pemerintah untuk melakukan efisiensi kelembagaan yang ada di Pemerintahan. Walaupun kemudian ini menjadi dan terkesan di pukul rata, ini yang kita coba cari solusi yang lebih baiklah ke depan. Saya berharap sebenarnya adalah ibu Menteri Kesehatan bisa menyampaikan kendala ini kepada bapak presiden, dan kemudian bisa koordinasi dengan Menteri PAN ARB, eh bukan PAN ARB kalau PAN ARB itu PAN jadi nanti partai politik lagi, sama itu ARB ketua umum kami jadi kami mohon maaf. Menpan RB, aparatur dan reformasi birokrasi. Jadi kalau boleh kami minta pertama adalah Bu Menteri Kesehatan kami minta agar komunikasi secara intens dan kami ingin menerima jawabannya secara langsung, nanti pada saat rapat kerja yang berikutnya adalah kalau boleh saya usulkan pada bapak ibu semua teman-teman Komisi IX kita secara resmi Komisi IX akan mengirimkan surat kepada presiden, tembusannya kepada pimpinan DPR, kepada Menteri PAN, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, termasuk nanti Mendagri atau apapun nanti kami akan minta konsultasi kembali untuk menyampaikan problem ini. Dan kami minta agar keputusan secepatnya sebelum tanggal 15 Desember, 13 Desember, tanggal 13 Desember adalah masa sidang berakhir. Jadi kami berharap sebenarnya sebelum tanggal 7 Desember lah, tanggal 7 Desember sudah ada keputusan terkait dengan hal ini sehingga apa, sehingga pada akhir masa sidang kami berharap dan sangat berharap Rancangan Undang-Undang kebidanan ini harus kita tetapkan menjadi undang-undang kebidanan. Dan ini menjadi hadiah terbaik bagi para bidan di Indonesia, karena bagaimanapun teman- teman bidan di lapangan itu membutuhkan proteksi, perlindungan dan kepastian hukum untuk bagaimana mereka melakukan profesinya dengan baik. Kalau boleh saya usulkan begitu teman-teman, bapak ibu semua. Kira-kira setuju ya? Baik berarti rapat kerja hari ini kita tutup tanpa ada kesimpulan. Perlu ada kesimpulan? Yang dua itu? berarti kesimpulan pertama adalah kalau boleh ditayangkan. Komisi IX DPR RI meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mencari terobosan. Kira-kira begitu ya? Mencari terobosan terkait dengan isu konsil kebidanan di Rancangan Undang-Undang kebidanan kepada pihak-pihak lain terkait. Pertama itu. Yang kedua Komisi IX DPR RI akan mengirimkan surat kepada presiden dengan tembusan kepada pihak terkait, terkait dengan frasa konsil kebidanan dalam Rancangan Undang-Undang kebidanan ini. Kesimpulannya begitu ya? Belum, belum. Kita skors dulu 2 menit untuk memberikan teman-teman sekretariat untuk mengetiknya ya. Kita skor dulu 2 menit untuk kasih waktu. (KETOK PALU 1X) (RAPAT DI SKORS PUKUL 16.04 WIB) (RAPAT DIMULAI KEMBALI 16.07 WIB) PIMPINAN: Pada saat rapat kerja selanjutnya kami meminta agar sudah ada keputusan terkait dengan hanya satu isu substansi terkait dengan konsil kebidanan di dalam Rancangan Undang-Undang tentang kebidanan ini. Saya minta pendapat teman-teman Komisi IX setujui? (SETUJU) Bu Putih? Bu Verna setuju? Pak Haidir oke? Baik, saya persilakan Bu Menteri. 19
MENTERI KESEHATAN RI: Baik terima kasih pak ketua. Karena presiden menunjuk lima Menteri untuk mewakili presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebidanan dengan DPR maka kata Menteri Kesehatan yang pertama itu pak mungkin diganti dengan Menteri yang ditunjuk Pemerintah pak. Menteri yang ditunjuk oleh Pemerintah. PIMPINAN: Meminta kepada Pemerintah yang di? Menteri yang ditunjuk oleh presiden? Sesuai dengan surat presiden ya? Dengan surat presiden. Nomornya nomor berapa? Nanti di lengkapi ya. Untuk mencari terobosan terkait substansi konsil kebidanan. Kepada Presiden RI serta pihak- pihak terkait. Surat presidennya nanti nomor berapanya nanti kita lihat dulu ya? Baik ibu nomor dua? Nomor dua itu kan hak nya kami Bu Komisi IX. MENTERI KESEHATAN RI: Iya yang itu kami tidak komentar. PIMPINAN: Poin tiga? MENTERI KESEHATAN RI: Iya 11 Desember pak. PIMPINAN: 11 Desember? Karena memang jadwal kami 11 Desember itu adalah keputusan final terkait dengan itu. walaupun nanti kita juga bukan final saja tapi nanti Timus dan Timsitnya kami harus bekerja juga setelah ada keputusan. Kami akan kasih deadline kepada Pemerintah tanggal 11 Desember karena kami masa sidang berikut, masa sidang sekarang berakhir tanggal 15 Desember ya? Berapa? 13 Desember. Artinya kami punya waktu 2 hari untuk menuntaskan ini. Kami optimis lah karena secara substansi sebenarnya semua sudah selesai, Cuma hanya 1 isu krusial saja terkait dengan konsil kebidanan ini yang belum. Kalau ini sudah ada keputusan dari Pemerintah maka saya yakin Rancangan Undang-Undang tentang kebidanan ini bisa selesai dalam masa sidang sekarang. Saya koreksi saja ya, jangan tanggal 11 tapi tanggal 10 karena menurut jadwalnya tanggal 10 Desember itu memang ada rapat juga. Tanggal 10 Desember saja. Cuma beda sehari Bu, ngga papa lah ya? Kami berharap sekali ada kesimpulan. Ada keputusan terkait dengan hal ini, sambil kami pun di Komisi IX akan coba konsultasi dengan fraksi yang ada di Komisi IX untuk mencari terobosan yang lain lah. Tapi kami berharap Pemerintah sangat bias lebih kooperatif terkait dengan hal ini begitu. Bukan berarti bahwa Pemerintah tidak kooperatif, lebih kooperatif. Baik, sudah disepakati. Rapat raker berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember, kalau menurut jadwal tanggal 10 Desember. Iya setuju ya ibu Menteri? 20
MENTERI KESEHATAN RI: Setuju. Pak Hendro? PIMPINAN: Pak Hendro setuju? Baik. Berarti kita setuju ya? Baik. (KETOK PALU 1X) Baik terima kasih bapak ibu semua, ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, para pejabat dari Kementerian PAN RB, dari Menaker, dari Kemenkumham yang hadir di rapat kerja hari ini. Mudah- mudahan di rapat kerja berikutnya kita sudah punya keputusan final terkait dengan posisi semua isu yang ada di Rancangan Undang-Undang tentang kebidanan ini, terutama terkait dengan satu isu substansi yang menurut saya kalau ini sudah selesai maka Rancangan Undang-Undang akan bisa kita ditetapkan menjadi Undang-Undang kebidanan dan menjadi hadiah terbaik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada profesi bidan yang ada di Indonesia. Sebelum saya tutup saya berikan kesempatan kepada Bu Menteri untuk memberikan kata akhirnya. MENTERI KESEHATAN RI: Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Komisi IX DPR RI yang telah membicarakan mengenai khususnya fokus kepada konsil kebidanan pada rancangan Undang-Undang kebidanan. Mudah- mudahan selanjutnya akan bisa berjalan dengan lancar dan akan direncanakan tanggal 10 Desember untuk keputusan selanjutnya. sekali lagi terima kasih. Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. PIMPINAN: Terima kasih Bu Menteri, terima kasih para pejabat di Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM, Mendagri, Menaker dan sebagainya, dan teman-teman tanpa berpanjang lebar kami akhiri saja hari ini dan kami akan ketemu tanggal 10 Desember untuk mendapatkan keputusan final terkait dengan Rancangan Undang-Undang ini. Terima kasih. Wabillahi tofik walhidayah Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan ini saya tutup rapat kerja ini. (KETOK PALU 3X) (RAPAT SELESAI PUKUL 16.14 WIB) 21