PULANGKAN MEREKA! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia
PULANGKAN MEREKA! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia Proyek ini didukung oleh Uni Eropa Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2012
Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia / Tim Penulis: Anak Agung Gde Putra, Ari Yurino, E. Rini Pratsnawati, Muhammad Arman, Mohamad Zaki Hussein, Razif, Nashrun Marzuki, Nasrun, Otto Adi Yulianto, Paijo, Roro Sawita, Th. J. Erlijna, Wahyudi Djafar, Zainal Abidin/ Penyunting: M. Fauzi -Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2012 Cetakan Pertama: 2012 xvi, 468 hlm.: 15, 24 x 22, 86 cm ISBN 978-979-8981-43-2 Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia Tim Penulis Anak Agung Gde Putra, Ari Yurino, E. Rini Pratsnawati, Muhammad Arman, Mohamad Zaki Hussein, Razif, Nashrun Marzuki, Nasrun, Otto Adi Yulianto, Paijo, Roro Sawita, Th. J. Erlijna, Wahyudi Djafar, Zainal Abidin Penyunting M. Fauzi Ilustrasi Arip Hidayat Pracetak dan Rancang Sampul Alit Ambara Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dokumen ini diproduksi dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi dari dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab ELSAM dan tidak merefleksikan pendapat dari Uni Eropa. Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510 Telp.: 021-797 2662, 021-7919 2564 Fax: 021-7919 25219 Email: office@elsam.or.id Web: Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary
Daftar Isi Kata Pengantar Ucapan Terimakasih Daftar Akronim dan Sinonim Pendahuluan Sejarah Berlanjut I. Penghilangan Paksa pada 1965 - 1967 Penghilangan Paksa dan Kehancuran Organisasi Buruh Perkebunan Sumatra Utara 1965-1967 Dipulangkan, Namun Tak Kembali Pembersihan PKI di Blitar Kerja Paksa Membendung Penghilangan Paksa di Boyolali Kerja Paksa Tapol Membangun Sulsel Ngaben Tanpa Tubuh: Tragedi '65 dan Pariwisata Bali II. Penghilangan Paksa di Daerah Konflik Bersenjata Hilang Petang, Pulang Mayat: Penghilangan Paksa di Aceh Selatan Penghancuran Organisasi Perlawanan dan Pemindahan Anak Timor Leste, 1975-1984 Atas Nama NKRI dan Investasi III. Penghilangan Paksa Terhadap Kelompok Oposisi Hilang Paksa di Tanah Priok Tragedi Talangsari: Hilang Paksa di Antara Pertentangan Ideologi Masa Kelam di Ujung Kekuasaan Penutup Penulis Profil Lembaga vii x xi 1 7 49 79 115 141 165 207 231 261 287 331 375 407 457 461 462
Kata Pengantar S ebagai suatu praktik, penghilangan paksa bukan tak mungkin sama tua dengan kejahatan semacam penyiksaan. Secara khusus, tindakan itu berpusat pada upaya menyangkal dan menghilang- kan keberadaan, seseorang atau sekelompok orang yang secara diam- etral dianggap sebagai "gangguan" terhadap suatu rezim politik terten- tu. Sebagai suatu kejahatan, tindakan itu lebih rumit tentu dari sekadar menghilangkan nyawa, lebih jauh hendak menyangkal segala penanda keberadaan seseorang dalam ruang dan waktu, serta menghapuskan ke- sejarahan keberadaan seseorang. Tak ada bukti fisik keberadaan, apalagi penanda eksistensi ruang dan waktu, di mana dan kapan. Hal itu tentu saja terdengar seperti kemustahilan, sebab apakah mungkin seseorang atau sekelompok orang yang sudah lahir dan bernya- wa, hidup dalam satu komunitas sosial tiba-tiba hendak "dianggap" seo- lah-olah tak pernah ada? Sama mustahil dengan gagasan bahwa "kritik dan gangguan terhadap rezim politik" dapat diatasi dengan melenyapkan dan menghilangkan eksistensi pemilik suaranya (baca: bunuh, bungkam, dihilangkan). Karena itu, kemustahilan logika yang mendasari praktik kejahatan tersebut hanya mungkin berlangsung bila ditopang oleh suatu pendiaman kolektif, sehingga penyangkalan terhadap eksistensi korban seperti itu dapat dilakukan. Seperti dicatat dalam sejarah, kejahatan ini persis kehilangan pembenaran secara sosial ketika mulut yang terkunci mulai terbuka dan bersuara, bertanya, dengan suatu pertanyaan seder- hana, "Mereka ada di mana?" Suara itu yang juga membangun standar kesadaran kemanusiaan baru dalam lanskap hak asasi manusia. Seperti ditulis dalam Ensiklopedi Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, penghilangan paksa
muncul dalam lanskap perbincangan di tingkat PBB, dibawa oleh kelom- pok hak asasi manusia melalui berbagai laporan mengenai korban akibat penghancuran rahasia terhadap kelompok politik di Guatemala (Dinah L. Shelton, 2005). Tak dapat dipungkiri, hingga tahun tujuh puluhan, berbagai laporan mengenai penghilangan paksa sebagian besar berasal dari kawasan Amerika Latin dan Tengah. Berakhirnya kebungkaman itu melahirkan kesadaran kemanusiaan baru, yang ditunjukkan dengan lahirnya resolusi pertama PBB yang se- cara khusus merespons praktik penghilangan paksa pada 1978 melalui resolusi 33/173 bertajuk Penghilangan Paksa. Kelahiran resolusi ini kelak mendasari berbagai perkembangan penting yang menegaskan lahirnya standar kemanusiaan baru dalam badan dunia tersebut, yang mengu- kuhkan praktik penghilangan paksa sebagai elemen dalam kejahatan ter- hadap kemanusiaan, suatu kejahatan yang menjadi musuh bagi seluruh umat manusia. Kelahiran resolusi itu mendasari pembentukan kelompok kerja penghilangan paksa pada tahun 1980, dan diikuti dengan pemba- hasan kasus serupa di badan komite hak asasi manusia yang dibentuk di bawah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Keseluruhan proses ini semakin dikuatkan dengan lahirnya Deklarasi Perlindungan terha- dap Penghilangan Paksa pada 1992. Kemudian pada 20 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional untuk Perlin- dungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Di negara-negara asal, tempat perlawanan terhadap kebisuan dimu- lai, juga bermuara pada peneguhan standar kemanusiaan baru bahwa penghilangan paksa sebagai suatu kejahatan dapat dihadapkan kepada pengadilan dan langkah pemulihan untuk menyelamatkan martabat kemanusiaan para korban dilakukan. Di tingkat regional, lahir konven- si inter-Amerika menentang penghilangan paksa yang memberi jalan kejahatan yang terjadi di kawasan itu diadili di tingkat supranegara. Di tingkat negara, seperti Argentina, lahir berbagai kebijakan resmi yang memastikan penghilangan paksa sebagai suatu kejahatan yang bisa di- adili. Selain itu, kebijakan lain untuk memastikan adanya pemulihan bagi korban juga berhasil diberlakukan. Langkah-langkah serupa juga di- jumpai pada negara-negara di mana pengakuan atas penghilangan paksa sebagai suatu kejahatan yang dapat diadili muncul belakangan seperti Srilanka, menyusul pembentukan komisi penyelidik penghilangan paksa pada 1994 (Dinah L Shelton, 2005). Maka, didasari semangat yang sama, inisiatif merawat ingatan melalui penelusuran narasi atas penghilangan paksa dalam buku ini disusun. viii
Berbagai penggalan narasi yang dikumpulkan baik dari mereka yang pernah "dihilangkan" dan berhasil kembali −meski sebagian besar tak pernah kembali− maupun dari mereka yang pernah melihat, melewatkan waktu bersama dengan para korban, disusun dan dikumpulkan dari mo- zaik yang berserak dan tersembunyi dalam ingatan karena dibungkam oleh penyangkalan perangkat negara yang terus-menerus. Semua itu dimuarakan pada satu upaya sederhana, menyusunnya sehingga menjadi barisan kata yang memantulkan suara, karena melaluinya kebisuan atau bahkan pembisuan dapat dipecahkan, ingatan dapat dirawat, dan jalan panjang menuju kesadaran kemanusiaan baru, belajar dari pengalaman yang terurai di atas dapat diwujudkan. Inisiatif yang tertuang dalam buku ini juga telah menjadi proses dia- log dari berbagai narasi lokalitas yang berbeda, dari Aceh, Papua, Jakarta, Lampung, yang ditampilkan dengan seluruh kekhasannya tanpa beru- paya menarik generalisasi yang sumir. Setiap narasi menyimpan ingatan yang sangat kontekstual atas lokalitas masing-masing, yang coba dire- fleksikan sebagai suatu gambar yang lebih utuh di bagian awal buku ini, tak lebih untuk mencoba meretas sifat misterius dari kejahatan penghi- langan paksa, yang terlihat misterius dan gelap tak selamanya gelap dan misterius ketika narasi mulai bergulir. Sebagai suatu kejahatan, penghilangan paksa dapat dikatakan seba- gai suatu kejahatan yang paling misterius karena sulit dilacak dan dikon- firmasi motif dan latar belakangnya. Karena itu, rangkaian narasi yang disusun dari berbagai kisah yang terpisah dalam inisiatif ini tak hendak mendedahkan satu kebenaran tunggal atas konteks dan motif kejahatan penghilangan paksa. Alih-alih, penelusuran konteks, karakter dan pola penghilangan paksa dituturkan sebagai bagian upaya menangkap ke- utuhan narasi para penyintas, keluarga korban dan saksi sejarah dari praktik penghilangan paksa. Selain itu juga untuk mencoba mengusul- kan cara berbincang untuk bisa memahami kemustahilan logis di balik kejahatan tersebut. v ix
Ucapan Terima Kasih K ami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada para korban dan keluarga korban, serta para saksi dan saksi lain yang telah memberikan informasi melalui wawancara, lokakarya, dan juga korespondensi. Kami berterima kasih pula kepada mereka yang telah membukakan pintu rumahnya untuk kami tempati selama proses riset dan memastikan kesejahteraan kami. Secara khusus kami berterima kasih kepada organisasi korban antara lain IKOHI Sumatra Utara, Pakorba Boyolali dan Sumatra Utara, Komu- nitas Korban Blitar, Komunitas Korban Palu, Komunitas Korban Maka- ssar, Komunitas Korban Tanjung Priok, Komunitas Korban Talangsari, Komunitas Korban Aceh, LPKP Bali, dan Taman 65 Bali. Selain kepada mereka, kami mengucapkan terima kasih kepada se- jumlah individu yang telah membantu kami antara lain FX Harsono, Yoseph Adi Prasetyo, Mugiyanto, Papang Hidayat, Feri Kusuma, Wa- hyu Susilo, Maria Olandina, dan Victor da Costa. Kami juga berterima kasih kepada beberapa individu lainnya yang telah mendukung proses pelatihan pendokumentasian dan penulisan laporan yaitu Bambang Tri Dahana, Herizal Arifin, Sentot Setyosiswanto, Hilmar Farid, dan Syaldi Sahude. Terima kasih yang sama juga kami ucapkan kepada teman-teman El- sam yang memastikan kesejahteraan kami selama rapat yaitu Khumaedy, Kosim, Maria, Mariah, Rina, Elly Pangemanan, dan teman-teman lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu di sini. Kepada mereka semua yang disebut di atas, kami mengucapkan terima kasih. v x
Daftar Akronim dan Singkatan ABRI = Angkatan Bersenjata Republik Indonesia AD = Angkatan Darat Aisa = Akademi Ilmu Sosial Aliarcham Aldera = Aliansi Demokrasi Rakyat AP = Associated Press Asintel = Asisten Intelijen Askamtibmas = Asisten Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Asops =Asisten Operasi Bakorstanas = Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Bamunas = Badan Musyawarah Nasional Swasta Banser = Barisan Ansor Serbaguna Baperki = Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia Bapipda = Badan Pimpinan Perusahaan-perusahaan Daerah BIA = Badan Intelijen ABRI BKO = Bawah Kendali Operasi BPK = Badan Pemeriksa Keuangan Brigif = Brigade Infanteri BTI = Barisan Tani Indonesia Buterpra = Bintara Urusan Teritorial Pertahanan Rakyat CAVR = Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi CDB = Comite Daerah Besar CGMI = Central Gerakan Mahasiswa Indonesia CPM = Corp Polisi Militer TRI = Tentara Republik Indonesia CSIS = Centre for Strategic and International Studies Dankoserse = Komandan Koprs Reserse Danpuspom = Komandan Pusat Polisi Militer Dati = Daerah Tingkat DKP = Dewan Kehormatan Perwira DPA = Dewan Pertimbangan Agung DPC = Dewan Pimpinan Cabang DPKR = Dewan Penyelamat Kedaulatan Rakyat DPP = Dewan Pimpinan Pusat xi
DPR = Dewan Perwakilan Rakyat DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR-GR = Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPU = Dinas Pekerjaan Umum DPW = Dewan Pimpinan Wilayah FBSI = Federasi Buruh Seluruh Indonesia FCHI = Forum Cendikiawan Hindu Indonesia Fretilin = Frente Revolucionara do Timor Leste Independence G 30 S = Gerakan 30 September G30S/PKI = Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia Gerwani = Gerakan Wanita Indonesia Gestok = Gerakan Satu Oktober Golkar = Golongan Karya Golput = Golongan Putih GP Ansor = Gerakan Pemuda Ansor GPK = Gerakan Pengacau Keamanan HAM = Hak Asasi Manusia Hanra = Pertahanan Rakyat Hansip = Pertahanan Sipil HKTI = Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HNSI = Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HSI = Himpunan Sarjana Indonesia ICMI = Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia IKOHI = Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia IMF = International Monetary Fund Infight = Indonesian Front for the Defence of Human Rights Jakon = Jawa Kontrak JKB = Jaringan Kerja Budaya Kadin = Kamar Dagang dan Industri KAMI = Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAPPI = Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Kasdim = Kepala Staf Komando Distrik Militer Kasospol = Kepala Sosial dan Politik Kasum = Kepala Staf Umum KLB = Kongres Luar Biasa KMKD = Komite Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi KNPD = Komite Nasional Perjuangan Demokrasi KNPI = Komite Nasional Pemuda Indonesia Kodalahan = Komando Pertahanan dan Keamanan Regional Timor xii
Leste Kodam = Komando Daerah Militer Kodim = Komando Distrik Militer Kolaga = Komando Mandala Siaga Komkund = Komite Kebangkitan Mahasiswa untuk Demokrasi Komnas HAM = Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kompro = Komite Proyek Basis Kontrev = Kontra-revolusioner Kopassandha = Komando Pasukan Sandi Yudha Kopassus = Komando Pasukan Khusus Kopkamtib = Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Keter- tiban Koramil = Komando Rayon Militer Korem = Komando Resort Militer Kowani = Kongres Wanita Indonesia KPDI = Komite Penegak Demokrasi Indonesia KPP-PRD = Komite Pimpinan Pusat-Partai Rakyat Demokratik KSAD = Kepala Staf Angkatan Darat KWI = Konferensi Waligereja Indonesia Lapas = Lembaga Pemasyarakatan LBHN = Lembaga Bantuan Hukum Nusantara LBKN = Lembaga Kantor Berita Antara Lekra = Lembaga Kebudajaan Rakjat Litsus = Penelitian Khusus LP = Lembaga Pemasyarakatan LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat MA = Mahkamah Agung Malari = Malapetaka 15 Januari Mari = Majelis Rakyat Indonesia Mendagri = Menteri Dalam Negeri NKK = Normalisasi Kehidupan Kampus NU = Nahdlatul Ulama OPP = Organisasi Partai Politik OPR = Organisasi Pertahanan Rakyat Ormas = Organisasi massa Pangab = Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pangdam = Panglima Komando Daerah Militer PCPP = Persatuan Cendikiawan Pembangunan Pancasila PDI = Partai Demokrasi Indonesia xiii
Pemilu = Pemilihan Umum Peperda = Penguasa Perang Daerah Perkapen = Persatuan Karyawan Perkebunan Persit = Persatuan Istri Tentara PGRI NV = Persatuan Guru Republik Indonesia Non-Vak Centraal PGRI = Persatuan Guru Republik Indonesia PIJAR = Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi PKI = Partai Komunis Indonesia PM = Polisi Militer PN = Perusahaan Negara PNI = Persatuan Nasional Indonesia Polisi PP = Polisi Pamong Praja Polwil = Polisi wilayah Pom = Polisi militer Pomdam = Polisi Militer Daerah Militer PPBI = Pusat Perjuangan Buruh Indonesia PPDI = Persatuan Pamong Desa Indonesia PPI = Panitia Pemilihan Indonesia PPP = Partai Persatuan Pembangunan PR = Pemuda Rakjat PRD = Partai Rakyat Demokratik PSI = Partai Sosialis Indonesia PSTT = Pemerintahan Sementara Timor Timur RPKAD = Resimen Para Komando Angkatan Darat RSPAD = Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RTM = Rumah Tahanan Militer RTP = Resimen Tim Pertempuran Sarbupri = Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia SBK = Serikat Buruh Kepenjaraan Sebda = Serikat Buruh Daerah Autonoom Siaga = Solidaritas Indonesia untuk Amien-Mega SKKB = Surat Keterangan Kelakuan Baik SMID = Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi SMPR = Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat SOBSI = Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia SOKSI = Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SPSI = Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Subsekom = Sub-seksi komite (atau CSS, Comite Sub-Seksi) Tapol = Tahanan politik xiv
TBO = Tenaga Bantuan Operasi Teperca = Team Pemeriksa Cabang Teperda = Team Pemeriksa Daerah Teperda = Team Pemeriksa Daerah Teperpu = Team Pemeriksa Pusat TNI = Tentara Nasional Indonesia TPS = Tempat Penahanan Sementara TPU = Tempat Penahanan Umum Ureka = Universitas Res Publika UU = Undang-undang UUPA = Undang-undang Pokok Agraria UUPBH = Undang-undang Pokok Bagi Hasil Walap = Wajib lapor Wanra = Perlawanan Rakyat YIP = Yayasan Insan Politika YKPK = Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan YLBHI = Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YMB = Yayasan Maju Bersama Yon = Batalyon xv
Wiji Thukul, seniman aktivis yang hilang 1997/1998. (foto: Ist.) xvi
Pendahuluan K ejahatan penghilangan paksa telah terjadi di berbagai belahan dunia: Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Eropa. Kejahatan ini di- lakukan dengan berbagai motif, di antaranya sebagai metode atau strategi menyebarkan teror di masyarakat, mengontrol masyarakat, dan menekan oposisi. Kejahatan ini seringkali dipraktikkan oleh negara-ne- gara otoriter dan rezim diktator. Perasaan tidak aman yang ditimbulkan oleh praktik penghilangan paksa tidak terbatas hanya pada orang-orang dekat yang dihilangkan, tetapi juga berdampak terhadap komunitas atau masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan penghilangan paksa di Chile misalnya. Diperkirakan se- lama tiga bulan pertama pemerintahan Jendral Augusto Pinochet, pasu- kan rezim Pinochet telah membunuh atau menghilangkan paksa 1.200 orang. Ribuan keluarga disudutkan dalam posisi berduka dan kegaman- gan berkepanjangan, dan seluruh bangsa hidup dalam ketakutan. La- poran Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi Chile yang mempunyai mandat menyelidiki kasus penghilangan orang secara paksa dan pembunuhan yang dilakukan selama rezim militer pada 1973-1990 berhasil mengungkap 2.279 kasus pembunuhan dan orang hilang.1 Selama masa perang kotor (dirty war) di Argentina, penghilangan paksa dilakukan sebagai metode teror dan melenyapkan lawan-lawan 1 Laporan akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Chile ('Rettig Report'). Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi Chile dibentuk untuk menyelidiki kasus penghilangan paksa dan pembunuhan yang dilakukan selama rezim militer pada 1973-1990 berdasarkan Supreme Decree No. 355 yang dikeluarkan Cabang Eksekutif Menteri Kehakiman pada 25 April 1990. Komisi tersebut dibentuk pada 1990, sedangkan laporannya diajukan kepada Parlemen Chile pada Februari 1991.
politik rezim berkuasa. Salah satu tujuan rezim adalah 'memberantas pikiran subversif ' dari kelompok atau individu sayap kiri. Selama peri- ode kekuasaan rezim militer, diperkirakan sepuluh hingga tiga puluh ribu orang dibunuh atau dihilangkan paksa. Saat laporan Nunca Mas di- selesaikan pada 1984, sebanyak 8.960 orang dilaporkan masih hilang.2 Kejahatan penghilangan paksa juga terjadi di Indonesia. Kejahatan tersebut terbongkar untuk pertama kali setelah terjadinya penculikan ak- tivis pada 1997-1998. Sebagian pelaku kejahatan telah diadili. Namun, proses penyelesaiannya tetap menyisakan pertanyaan dan gugatan atas puluhan korban lain yang masih hilang, seperti dicatat dalam laporan penyelidikan Komnas HAM. Laporan akhir hasil penyelidikan Komnas HAM tentang peristiwa pembunuhan misterius (Petrus) pada 1982- 1985 dan Peristiwa 1965-1966 mengungkap data yang mencengangkan. Dalam peristiwa pembunuhan misterius, Komnas HAM menyebutkan terdapat 23 korban penghilangan paksa, sedangkan dalam peristiwa 1965-1966 Komnas HAM mengidentifikasi 32.774 orang dihilangkan se- cara paksa. Laporan Komnas HAM yang merujuk pada tiga peristiwa pada peri- ode berbeda (1965-1966, 1982-1985, dan 1997-1998) tersebut menunjuk- kan bahwa kejahatan penghilangan paksa berulang dari waktu ke waktu selama pemerintahan Orde Baru. Berbagai laporan pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru juga mengungkap kasus-kasus penghi- langan paksa, misalnya selama masa penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh3, peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Talangsari 19894, berbagai pelanggaran HAM di Papua sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 hingga kini, dan juga berbagai kasus penghilangan paksa terkait konflik lahan dan sumber daya alam.5 Jumlah korban peng- hilangan paksa selama masa Orde Baru pasti semakin bertambah. Hingga kini belum ada laporan yang memberikan data dan informasi 2 Lihat Laporan Comisión Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas (Conadep) atau Komisi Nasional untuk Orang Hilang Argentina yang dibentuk berdasarkan Dekrit Presiden Raul Alfonsin untuk menyelidiki kasus penghilangan paksa yang dilakukan selama tujuh tahun rezim militer berkuasa yaitu antara 1976-1983. 3 Di antaranya lihat Kontras. "Aceh, Damai Dengan Keadilan?, Mengungkap Ke- kerasan Masa Lalu," Februari 2006. 4 Kedua peristiwa ini telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Kasus Tan- jung Priok telah disidangkan di Pengadilan HAM ad hoc. 5 Lihat Irawan Saptono. Penghilangan Paksa dan Eksekusi diluar Perintah Pengadilan: Metode Teror. Occasional Paper, Elsam, 2004. 2
yang cukup lengkap tentang besaran kasus penghilangan paksa selama era pemerintahan Orde Baru dan korban-korbannya. Berbagai laporan, baik yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara maupun yang disusun oleh masyarakat sipil, menyebut beragam kasus/peristiwa penghilangan paksa sebagai kasus individual yang terpisah. Laporan-laporan tersebut menjelaskan tentang siapa pelaku, korban, motif, dan juga tujuan peng- gunaan cara-cara penghilangan paksa. Ini memunculkan berbagai per- tanyaan penting, misalnya mengapa penggunaan metode penghilangan paksa terus dilanggengkan? Apa motif atau tujuan praktik penghilangan paksa? Siapa aktor atau pelaku utama, termasuk institusi-institusi ke- amanan yang mendukung serangkaian tindakan penghilangan paksa? Bagaimana mereka melakukan kejahatan itu? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong munculnya gagasan untuk melakukan penelitian ini. Dalam berbagai rangkaian diskusi dengan organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi hak asasi manusia, disepakati untuk menjadi- kan penyelesaian kasus penghilangan paksa sebagai salah satu prioritas utama.6 Dari hasil rangkaian diskusi itu, gagasan untuk melakukan pene- litian yang lebih lengkap mengenai berbagai kasus penghilangan paksa di Indonesia makin menguat. Proses, Pengorganisasian, dan Hasil Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pada Juli 2011 mengadakan pelatihan pendokumentasian dan penulisan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia dengan melibatkan 25 peneliti dari 12 or- ganisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah. Peserta pelatihan menye- pakati untuk melakukan penelitian tentang berbagai kasus penghilangan paksa di Indonesia. Langkah berikut adalah memilih lokasi penelitian yang teridentifikasi sebagai tempat kejadian kasus-kasus penghilangan paksa, antara lain di Aceh, Sumatra Utara (Medan), Lampung, Jakarta, Jawa Tengah (Solo dan Boyolali), Yogyakarta, Jawa Timur (Blitar), Su- lawesi Selatan (Makassar), Sulawesi Tengah (Palu), Bali, dan Papua. El- sam kemudian mempersiapkan tim yang menyusun kerangka acuan penelitian sebagai panduan dalam melakukan pendokumentasian di la- 6 Salah satu rangkaian diskusi tersebut adalah Workshop Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang diadakan oleh Elsam, ISSI, Ikohi, Kontras, dan Syarikat In- donesia pada 30-31 Mei 2011. 3
pangan. Penelitian ini mencoba menelusuri praktik penghilangan paksa di Indonesia dari berbagai periode dan konteks peristiwa yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah konteks peris- tiwa, bagaimana penghilangan paksa dilakukan, siapa korban dan pelaku dan, yang terpenting, menelusuri motif atau tujuan penggunaan metode penghilangan paksa. Penelitian tidak dirancang untuk menemukan ko- rban-korban yang masih hilang, karena disadari betapapun berusaha menelusuri status dan keberadaan korban sejauh dimungkinkan oleh keterangan para saksi, ada keterbatasan kapasitas untuk melakukan hal itu. Langkah pertama dalam penelitian adalah membaca berbagai laporan tentang kasus-kasus penghilangan paksa yang dipublikasikan, sebagai pi- jakan memahami kasus-kasus itu dan menentukan fokus masalah yang hendak dikaji. Dalam sejumlah pembacaan laporan, terdapat kasus-kasus penghilangan paksa yang pernah dibahas oleh berbagai laporan dan ke- mudian dipilih untuk diteliti lebih lanjut. Meskipun ada berbagai laporan mengenai kasus penghilangan paksa di wilayah tertentu, penelitian tetap dipilih di wilayah itu karena adanya konteks keberlanjutan kasus penghi- langan paksa, juga adanya dugaan bahwa dalam berbagai penghilangan paksa yang terjadi terkait dengan konteks ekonomi dan politik. Selama proses penelitian ini berjalan terdapat sejumlah hambatan khususnya ketika mendapatkan keterangan saksi-saksi yang lebih banyak dari korban karena masih adanya rasa takut, perasaan terstigmaisasi, dan sensitivitas permasalahan sehingga muncul penolakan dari saksi untuk bercerita. Selain itu, di sejumlah wilayah tertentu, karena keluasan geo- grafi dan lingkup peristiwa yang terjadi tidak memungkinkan peneliti mendapatkan narasi dari para korban langsung. Hal itu diatasi dengan memperkuat referensi melalui buku, beragam laporan investigasi baik yang sudah diterbitkan maupun belum, kesaksian korban yang sudah di- arsipkan, dan juga laporan dari berbagai media massa. Penelitian ini kemudian menghasilkan 12 tulisan tentang praktik penghilangan paksa selama beberapa periode dan konteks peristiwa yang berbeda yaitu penghilangan paksa dalam peristiwa '65 berikut dampak- nya; penghilangan paksa di tiga wilayah konflik yakni Papua, Timor Leste, dan Aceh; dan penghilangan paksa terhadap kelompok oposisi. Temuan awal dari rangkaian kasus penghilangan paksa itu menunjuk- kan sejumlah konteks kepentingan terjadinya berbagai kasus penghi- langan paksa berdasarkan kurun waktu sejak awal Orde Baru berdiri 4
hingga masa reformasi yakni membuka jalan bagi modernisasi Indonesia di bawah kepemimpinan Orde Baru, memuluskan penanaman modal asing, mengukuhkan otoritarianisme Orde Baru, dan di era reformasi ekspansi modal. Temuan dalam penelitian ini juga memaparkan tentang para korban penghilangan paksa dan motif penghilangan paksa, proses penghilangan paksa, dan juga menggambarkan pelaku penghilangan paksa, dan dam- pak penghilangan paksa bagi para korban. Keluasan berbagai praktik penghilangan paksa yang terjadi mulai dari Aceh hingga Papua, tercer- min dalam "peta penghilangan paksa" dalam penelitian ini. Mempertim- bangkan situasi keamanan dan psikologis saksi/narasumber, nama-nama yang tercantum dalam buku ini kami samarkan, kecuali bagi para saksi dan saksi korban yang bersedia namanya dicantumkan atau sudah dike- nal publik. v 5
a i s e n o d n I i d a s k a P n a g n a l i h g n e P a t e P 6
Sejarah Berlanjut Semua berharap perubahan adalah patahan sejarah. Akan tetapi sejarah terus berlanjut. (Agung Putri)1 A da tabu politik yang sengaja dilanggar buku ini yakni tabu untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan keberadaan sebuah rezim kejahatan yang selama setengah abad telah menghilangkan manusia Indonesia seolah mereka debu lantai; tabu untuk mengevaluasi seberapa dalam rezim kejahatan itu telah meneror bangsa ini; dan tabu untuk mematahkan keberlanjutan sejarah kekerasan di negeri ini. Buku ini merangkai ingatan yang sebelumnya terpisah tentang praktik penghilangan paksa yang terjadi pada periode dan bentangan geografis yang berbeda. Dua belas esai yang terangkum dalam buku ini mengha- dapkan kita pada wujud rezim penghilangan paksa ketika beraksi pada 1965 hingga 1968, lalu berlanjut di Papua, Timor Timur (sekarang Timor Leste), Aceh, Tanjung Priok, Talangsari, dan pada 1997-1998. Setiap esai berusaha menjawab pertanyaan: siapa korban, bagaimana mereka dihi- langkan, mengapa dihilangkan, siapa pelaku, dan dari mana sumber lo- gistik menjalankan kejahatan itu. Berbagai penyelidikan yang dilakukan untuk kepentingan advokasi legal seperti dilakukan Komnas HAM dan organisasi HAM non-peme- rintah tidak dimaksudkan mengungkap pola penghilangan paksa secara utuh. Laporan mereka terbatasi sistem hukum acara pidana yang berba- 1 Lihat kata pengantar Agung Putri. "Menelisik Jebakan Otoritarian di Alam Bebas," dalam Baskara T. Wardaya dkk. Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia. Ja- karta: Elsam, 2007, hlm xii.
sis kasus/peristiwa tunggal.2 Di sisi lain, produksi pengetahuan akademis tentang praktik kekerasan ini sangat minim dan tak sebanding dengan keberulangan dan penyebarannya.3 Padahal, pemahaman tentang pola penghilangan paksa dan kepentingan yang secara terselubung bermain di baliknya akan membantu bangsa ini menentukan langkah mendorong pertanggungjawaban negara kepada korban dan keluarganya, dan juga menghentikan selama-lamanya. Korban dan keluarga membutuhkan semua dukungan yang dapat diberikan setiap anak bangsa untuk mem- peroleh keadilan. Itulah yang mendorong kami melakukan riset penghi- langan paksa ini. Seluruh esai tidak bisa menjawab korban yang masih hilang, dan bagaimana nasib mereka. Betapapun ada usaha menelusuri keberadaan korban sejauh dimungkinkan melalui keterangan saksi, para peneliti ti- dak punya kapasitas memaksakan pengakuan dari rezim penghilangan paksa yang penuh kerahasiaan, penyangkalan, dan kekuatan mematikan. Negaralah yang wajib menyelidiki status dan keberadaan korban, serta mengembalikan mereka kepada keluarga. Negara menguasai sumber daya dan kekuatan yang dibutuhkan untuk 'melindungi segenap bangsa Indonesia', sesuai mandat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Mes- ki demikian, narasi yang disusun dari −mengutip Stanley A. Prasetyo, Komisioner Komnas HAM− 'serpihan-serpihan informasi'4 ini diharap- kan mempunyai makna dalam proses penyelidikan resmi dan rujukan 2 Lihat antara lain ringkasan eksekutif hasil penyelidikan Komnas HAM tentang Penghilangan Paksa 1997/1998 (2006), Penembakan Misterius (2012), dan Peris- tiwa 1965-1966 (2012); sejumlah publikasi KontraS yaitu Peristiwa Tanjung Priok, Sakralisasi Ideologi Memakan Korban; Tanjung Priok Sebuah Laporan Investigasi (Jakarta, 2001), Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung (Jakarta, 2007), dan Melawan Pengingkaran; laporan Elsam yaitu Menun- da Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 (Jakarta, 2012). Karena keluasan mandat, Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsi- liasi (CAVR) Timor Leste memberi gambaran lebih lengkap tentang kejahatan di wilayah ini pada periode 1975-1999, termasuk penghilangan paksa. Tentang CAVR, lihat Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Recon- ciliation in East Timor dalam dan khususnya bab 7.2. 3 Lihat Irawan Saptono. Penghilangan Paksa dan Eksekusi di Luar Perintah Penga- dilan: Metode Teror. Occasional Paper Series No. 1, Oktober 2004; Wahyudi Dja- far (ed.). Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998. Jakarta: Elsam, 2012 . 4 Catatan Proses Diskusi Hasil Penelitian Penghilangan Paksa yang diselenggarakan Elsam, Jakarta, 27 September 2012. 8
bagi pendidikan publik tentang praktik penghilangan paksa yang telah dan masih mengancam bangsa ini. Menyiasati Penggelapan dan Penyangkalan Praktik penghilangan paksa yang kerap muncul dalam berbagai peris- tiwa pelanggaran HAM di Indonesia, baru mendapat perhatian luas se- telah kelompok atau organisasi HAM mengungkap penghilangan paksa terhadap para aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998.5 Sesungguhnya gerakan anti-penghilangan paksa internasional telah muncul sejak era 1970-an karena pengungkapan penghilangan paksa masif di Guatemala, Argentina, dan Cile antara 1966 dan 1973.6 Melalui proses selama pu- luhan tahun, PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) kemudian menerbitkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Tindak Penghilangan Paksa. Dalam konvensi ini, penghilangan paksa didefinisi- kan sebagai: ...[B]entuk penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk- bentuk perampasan kemerdekaan lainnya yang dilakukan oleh aparat-aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui a- danya perampasan kemerdekaan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang sehingga menempatkan orang yang hilang tersebut di luar perlindungan hukum. Indonesia hingga kini belum meratifikasi konvensi tersebut7, tetapi 5 Peristiwa ini mendorong dua belas organisasi non-pemerintah membentuk Kon- traS. Dipimpin oleh almarhum Munir, S.H., KontraS mengorganisir proses penun- tutan hukum dan pembebasan korban. Dalam rangka peringatan lima puluh tahun Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, panitia peringatan yang dikoordinir Jaringan Kerja Budaya melakukan kampanye di Jawa, di antaranya menyebarkan sekitar lima puluh ribu poster menuntut pengembalian korban-korban '97/'98 yang masih hilang dan menyelenggarakan acara kebudayaan. 6 Saptono menunjukkan tidak ada studi tentang penghilangan paksa masif dalam peristiwa '65 di Indonesia dalam literatur, bahkan dokumen Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances yang dibentuk PBB, Amnesty Interna- tional. Lihat Saptono. Loc.Cit., hlm 1-2. 7 "Indonesia Tandatangani Konvensi Anti Penghilangan Orang," 28 September 2010. Lihat 9
dalam sistem hukum Indonesia penghilangan paksa tercakup dalam Pasal 9 huruf I UU No. 26 Tahun 2000, dengan penjelasan merujuk pada definisi Statuta Roma 1998, yakni: Penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau de- ngan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau organisasi, dii- kuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang. PBB menegaskan bahwa selama belum ada pertanggungjawaban ne- gara atas nasib dan keberadaan korban, penghilangan paksa dianggap sebagai kejahatan yang berkelanjutan. Implikasinya bahwa kejahatan ini tidak mengenal batasan waktu. Sebagian keluarga korban dengan berbagai cara mengetahui atau me- nyimpulkan bahwa anggota keluarga mereka dibunuh. Bahkan, mereka mengidentifikasi lokasi tertentu sebagai kuburan anggota keluarganya dan secara rutin berziarah ke makam ini. Sejumlah keluarga di Bali mi- salnya telah mengambil tanah kuburan untuk menyelenggarakan ngaben simbolis.8 Namun, negara tetap tak dapat melepaskan tanggung jawab untuk mengungkap apa yang dialami korban, termasuk mengidentifikasi dan membongkar kuburan (massal) korban, menyerahkan tulang-belu- lang kepada pihak keluarga, dan memproses pelaku secara hukum. Kerahasiaan operasi dan penyangkalan negara kerap kali menyulit- kan penyelidik −bahkan penyelidik Komnas HAM yang termasuk aparat negara− untuk membuktikan banyak aspek dalam definisi penghilangan paksa di atas. Memang, itulah ide dasar metode kekerasan tersebut. Kera- hasiaan meminimalkan pertanggungjawaban pelaku dan mengambang- kan proses pembuktian, sedangkan ketidakpastian adalah teror bagi ke- luarga dan masyarakat. Seluruh esai buku ini membuktikan bahwa rezim penghilangan paksa tak bekerja secara acak. Ada kepentingan yang men- ciptakan sekaligus mengarahkan sejak awal, dan yang akan selalu mem- bela dan dibela. Rezim penghilangan paksa bekerja mengikuti struktur kebijakan tertentu, yang diterjemahkan dalam rantai komando tertentu pula, dan mengikuti tahapan operasi yang minim modifikasi. Dari masa ke masa pelaku utama berasal dari institusi yang sama, terutama militer dan ke- diakses 22 September 2012. 8 Lihat esai "Ngaben Tanpa Tubuh: Tragedi '65 dan Pariwisata Bali" dalam buku ini. 10
polisian. Mereka memulai operasi dengan mendaftar, mengumpulkan informasi, dan menyeleksi calon korban. Pelaku merancang operasinya dengan penuh perhitungan mulai dari kapan pencidukan, di mana, de- ngan cara apa, fasilitas apa yang dibutuhkan, dan dari mana diperoleh. Mereka memiliki prosedur operasi yang cermat, mulai dari bagaimana merahasiakan, menghilangkan korban dan bukti-bukti lain secara per- manen, hingga menyangkal perbuatannya, bagaimana memperluas dan memperpanjang efek teror, termasuk mendemoralisasi keluarga korban. Prosedur operasi kejahatan itu diterapkan secara berulang-ulang. Inilah yang membuat praktik penghilangan paksa tak sepenuhnya bisa disem- bunyikan. Keberulangan praktik kejahatan ini, apalagi jika dilakukan pada peri- ode singkat secara masif, akhirnya akan menarik perhatian dan dapat disimpulkan. Para tapol9 '65 di tempat penahanan di Boyolali, setelah beberapa waktu menandai pembonan10 sore hari sebagai panggilan un- tuk dibunuh, kendati penguasa tahanan berdalih tapol hendak dipulang- kan.11 Penghilangan paksa masif betapapun hendak dirahasiakan, selalu melibatkan banyak orang yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol. Dalam beberapa kasus, pelaku perlu memastikan teror yang hendak diciptakan melalui praktik penghilangan paksa sampai ke masyarakat. Di Timor Timur misalnya, pelaku mendatangi keluarga korban dan mem- beri tahu bahwa anggota keluarga mereka sedang bersekolah dan akan kembali jika lulus nanti. Hari demi hari, pihak keluarga dan masyarakat kemudian memahami maksud "disekolahkan" itu.12 Dorongan untuk memperluas efek teror justru merapuhkan tembok kerahasiaan yang dibangun pelaku sendiri. Pelaku penculikan 1997/1998 tidak memedu- likan keberadaan anggota masyarakat lain saat menciduk sejumlah kor- ban pada siang hari di dalam dan sekitar RSCM (Rumah Sakit Cipto Ma- ngunkusumo), Jalan Diponegoro - Jakarta Pusat. Dari kesaksian seperti itulah peneliti lalu mengumpulkan penggalan informasi tentang korban 9 Tahanan politik (tapol) adalah orang yang ditangkap dan ditahan secara sewenang- wenang, sering kali dalam hitungan tahun karena aktivitas politiknya. 10 Hersri Setiawan. Kamus Gestok. Yogyakarta: Galangpress, 2003, hlm 36-37. Istilah bon dalam kosakata tapol/napol '65 bermakna mengambil atau meminjam tapol keluar dari tempat penahanan. Apa yang terjadi selanjutnya terhadap tapol tidak pasti. Terkadang mereka dikembalikan, tetapi yang terjadi justru banyak tapol hi- lang untuk selama-lamanya. 11 Lihat esai "Dipulangkan Namun Tak Kembali" dalam buku ini. 12 Lihat esai "Penghancuran Organisasi Perlawanan dan Pemindahan Anak Timor Leste, 1975-1984" dalam buku ini. 11
dan kekerasan yang mereka alami. Ada banyak kasus seseorang hilang tanpa saksi. Namun, kami meya- kini bahwa mereka telah dihilangkan paksa karena ada karakteristik dan konteks tertentu yang melingkupi korban, contohnya kasus hilangnya Bimo Petrus Anugerah dan Wiji Thukul.13 Saat keduanya diciduk tak ada saksi. Keduanya adalah anggota PRD (Partai Rakyat Demokratik)14 yang pasca-peristiwa 27 Juli dilarang dan anggotanya diburu aparat keaman- an. Bimo adalah penghubung atau kurir bagi anggota PRD yang bergerak di bawah tanah sejak partai ini dilarang. Dia mengetahui peta jaringan partai tersebut. Sedangkan Wiji Thukul adalah sastrawan yang puisinya populer di kalangan aktivis buruh dan pro-demokrasi karena dianggap mampu mengartikulasikan persoalan rakyat kecil dan ide perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru. Ada sejumlah pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini: siapa korban, apa latar belakang, dan apa peristiwa yang melingkupi penghilangannya? Jawaban atas pertanyaan itu kerap kali bisa meng- ungkap motif penghilangan. Pertanyaan berikut, kapan dan di mana korban ditangkap/diciduk? Kapan dan di mana korban terakhir terli- hat? Siapa pelaku yang terlibat sejak penangkapan/pencidukan hingga penghilangan/eksekusi? Dari mana pelaku mendapatkan logistik untuk melancarkan kejahatannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, peneliti mengumpulkan narasi para saksi dengan menggunakan metode sejarah lisan atau wawancara mendalam yang direkam, juga berkorespondensi dengan beberapa saksi lain. Saksi terutama terdiri atas keluarga korban, para tetangga, rekan dalam organisasi, dan kawan satu sel/tahanan pada waktu dan tempat yang sama. Informasi dari hasil wawancara dalam be- berapa kasus dilengkapi pula dengan lokakarya pemetaan kekerasan yang dihadiri keluarga korban dan saksi lain, kunjungan ke situs kekerasan, dan studi berbagai hasil investigasi, dokumen, dan sumber pustaka. Dua belas esai yang terangkum dalam buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama mengantar ke tiga basis terkuat PKI (Partai Komunis Indonesia) pada era 1950-1960-an.15 Di wilayah perkebunan Suma- tera Utara16, kita diajak melihat selintas dinamika buruh perkebunan 13 Lihat esai "Masa Kelam di Penghujung Kekuasaan Orde Baru" dalam buku ini. 14 Partai Rakyat Demokratik dibentuk pada 15 April 1996. 15 PKI didirikan pada 23 Mei 1920 di Semarang. 16 Lihat esai "Penghilangan Paksa dan Hancurnya Organisasi Buruh Perkebunan Su- matra Utara 1965-1967" dalam buku ini. 12
yang tergabung dalam Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia).17 Mereka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan sambil mengaitkan sejumlah agenda dengan politik nasional anti-nekolim.18 Di Boyolali Utara, pamong desa yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia)19 dan PKI, serta pimpinan ormas (organisasi massa) kiri setempat sedang berkonsentrasi memimpin modernisasi desa secara berdikari.20 Mirip dengan di Boyolali, di Blitar Selatan yang lebih terisolir, organisasi kiri hampir tanpa pesaing bekerja mengembangkan pertanian lokal dan kesenian rakyat.21 Namun, pada 1965 tiba-tiba status mereka berubah dari 'tulang punggung revolusi' −mengutip Aidit− men- jadi sasaran perburuan AD (Angkatan Darat) dan kelompok-kelompok sipil pendukungnya. Pimpinan mereka ditangkap, ditahan, disiksa, ke- mudian dibunuh atau dihilangkan paksa. Tahanan politik yang 'selamat' digiring menuju sistem perbudakan versi Indonesia merdeka.22 Eksperi- men sosial mereka pun menjadi hancur berantakan. Rezim penghilangan paksa tidak sembarang menentukan geografi operasi. Ada kepentingan politik kekuasaan dan modal raksasa yang mengarahkan operasi mereka. Pada 1969, militer melancarkan ope- rasi di Irian Jaya (kini Papua) untuk menyukseskan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)23 dan mengawal kepentingan Freeport Sulphur serta berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya alam di wilayah ini.24 Masya- rakat yang berani memprotes tata kelola sumber daya alam yang meru- gikan komunitas mereka, apalagi memperjuangkan kemerdekaan, diberi label OPM (Organisasi Papua Merdeka) atau GPK (Gerakan Pengacau 17 Sarbupri didirikan pada 3 Maret 1946, merupakan ormas buruh perkebunan terbe- sar yang pernah ada di Indonesia. Pada 1957 Sarbupri mengaku memiliki 305.000 anggota. 18 Anti-neokolonialisme dan anti-imperialisme. 19 PPDI didirikan pada Desember 1949. 20 Lihat esai "Dipulangkan Namun Tak Kembali". Op.Cit. 21 Andre Liem. "Perjuangan Bersenjata PKI di Blitar Selatan dan Operasi Trisula," dalam John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (eds.). Tahun yang Tak Pernah Ber- akhir: Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004, hlm 169-170. 22 Lihat esai "Kerja Paksa Membendung Penghilangan Paksa di Boyolali" dalam buku ini. 23 Pepera adalah semacam referendum yang dilakukan secara terbatas untuk menen- tukan status Irian Jaya yakni berintegrasi dengan Indonesia ataukah Belanda. 24 Liat esai "Atas Nama NKRI dan Investasi" dalam buku ini. 13
Keamanan)25 dan menjadi sasaran tindak kekerasan, di antaranya peng- hilangan paksa. Pada akhir 1975 pemerintah Orde Baru mengirimkan militernya untuk menginvasi Timor Timur dan menghancurkan perlawanan Freti- lin/Falintil.26 Amerika Serikat (AS) diam-diam mengamini demi mem- peroleh akses bebas menggunakan Selat Ombai Wetar. Australia pun me- malingkan wajahnya demi mendapat konsesi minyak di Celah Timor.27 Selama lebih dari dua dekade, warga Timor Timur hidup di bawah repre- si militer. CAVR Timor Leste melaporkan bahwa 18.600 orang dihilang- kan paksa selama 1975-1999.28 Pada 1989, giliran Aceh, Orde Baru menetapkan status daerah o- perasi militer di wilayah ini untuk menghancurkan gerakan separatis GAM yang dianggap mengganggu eksploitasi ekonomi di sentra industri Aceh.29 Pada 24 Agustus 1998, tim penyelidik Komnas HAM yang di- pimpin Baharuddin Lopa melaporkan bahwa selama penerapan darurat militer (1989-1998), setidaknya 781 warga Aceh tewas, 163 hilang dan tak pernah diketahui kabarnya hingga kini, 368 orang dianiaya, 102 perempuan diperkosa, 3.000 perempuan menjadi janda, 15.000-20.000 anak menjadi yatim, dan 98 unit rumah dibakar.30 Pada bagian ketiga, kita akan menyaksikan rezim penghilangan paksa beroperasi di pemukiman padat dan miskin Koja, Tanjung Priok.31 Seba- 25 OPM adalah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dari In- donesia lewat gerakan bersenjata. Organisasi ini didirikan pada awal 1960-an. GPK adalah cap yang diterakan kepada kelompok apa pun, di wilayah mana pun yang beroposisi terhadap Orde Baru. Sejak 1960-an, istilah gerakan pengacau keamanan juga muncul dalam surat kabar Angkatan Darat seperti Berita Yudha dan Angkatan Bersendjata. 26 Fretilin (Frente Revolucionario de Timor Leste Independente/Front Revolusioner bagi Timor Leste Merdeka) dibentuk pada 1974 dan memenangkan pemilu yang diawasi Komite Dekolonisasi Parlemen Portugal pada Maret 1975, delapan bulan sebelum Indonesia melancarkan invasi. Falintil adalah sayap militer Fretilin. 27 Lihat "Penghancuran Organisasi Perlawanan...," Op.Cit. 28 Lihat Chega!..., Op.Cit., bab 7.2, hlm 3. 29 Gerakan Aceh Merdeka adalah kelompok separatis yang dibentuk pada 1976 oleh Tgk. Hasan di Tiro sebagai respons atas distribusi pendapatan dari eksploitasi sum- ber daya alam Aceh yang tidak adil. Sayap bersenjata GAM dinamakan AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka) dan pasukan Inong Balee. Agam dalam bahasa Aceh berarti pemuda, sedangkan Inong Balee adalah janda. 30 Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi. Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011, hlm 51. 31 Lihat esai "Hilang di Tanah Priok," dalam buku ini. 14
gian warga Koja mengartikulasikan protes sosial-politik mereka meng- gunakan diktum ke-Islam-an dan menolak kontrol ideologi oleh Orde Baru. Pada 1984, militer menghentikan protes mereka dengan melancar- kan operasi pembantaian.32 Militer berusaha menghapus jejak kejahatan- nya dengan menguburkan para korban tewas secara sembunyi-sembunyi di tempat terpisah, memusnahkan rekam medis korban, serta merampas hak kunjungan dan menutup akses informasi terhadap keluarga korban dan para advokat mereka.33 Kejahatan serupa berulang lagi di dusun ter- pencil Talangsari, Lampung.34 Tiga bulan setelah pembunuhan massal terjadi, militer diam-diam membongkar dan memindahkan puluhan, mungkin ratusan, jenazah korban ke lokasi yang tidak diketahui. Di an- tara korban hilang terdapat belasan, mungkin puluhan, anak berusia be- lasan tahun. Pada 1997-1998 rezim penghilangan paksa kembali beraksi di Jakarta. Dua puluh empat warga negara, kebanyakan aktivis organi- sasi yang menjadi motor perlawanan rakyat menengah-bawah terhadap otoritarian Orde Baru, diciduk secara diam-diam ataupun terangan-te- rangan. Sebagian besar mereka belum kembali hingga saat ini.35 TEMUAN UTAMA Babakan Kepentingan: Rezim Penghilangan Paksa, 1965-2001 Ada dua kepentingan yang mengarahkan rezim penghilangan paksa dalam memilih sasaran operasi, baik korban maupun geografinya: sta- bilitas kekuasaan (status quo) dan modal. Berdasarkan dua kepentingan itu, maka peristiwa penghilangan paksa yang diangkat dalam dua belas esai ini dapat dibagi menjadi empat babak dengan batasan waktu yang longgar. Pertama, operasi penghilangan paksa untuk membuka jalan bagi modernisasi Indonesia di bawah kepemimpinan Orde Baru. Kedua, 32 CAVR membedakan antara pembunuhan massal yang bersifat tersasar dengan pembantaian yang bersifat acak betapapun tetap ditujukan kepada kelompok ter- tentu. Lihat Chega!..., Op.Cit., bab 7.2., hlm 3-4. 33 Lihat "Hilang di Tanah Priok," Op.Cit. 34 Lihat "Tragedi Talangsari: Hilang di Antara Pertentangan Ideologi," dalam buku ini. 35 Lihat "Masa Kelam di Penghujung...," Op.Cit. 15
operasi penghilangan paksa bertujuan memuluskan penanaman modal besar, terutama modal asing, dan konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Ke- tiga, operasi penghilangan paksa bertujuan mengukuhkan atau menyela- matkan otoritarian Orde Baru. Terakhir, penghilangan paksa bertujuan mempertahankan negara kesatuan serta melancarkan ekspansi modal dan bisnis militer. 1. Membuka Jalan Modernisasi di Bawah Rezim Orde Baru Sejak awal 1950-an, Jenderal Nasution dan sejumlah pucuk pimpinan AD tidak menutupi ambisi mereka untuk terlibat dalam politik praktis. Mereka percaya bahwa kepemimpinan 'dalam perjuangan kemerdekaan memberi mereka hak dan kewajiban untuk terlibat dalam seluruh area kehidupan berbangsa'.36 Kegagalan partai politik untuk membentuk pe- merintah yang solid dan ketidakpuasan terhadap alokasi anggaran un- tuk militer menjadi dasar pembenaran lain. "Dipimpin oleh konsepsi Nasution tentang "perang teritorial" pada praktiknya sejak awal 1950-an tentara Indonesia telah menempatkan diri di tengah kehidupan sipil."37 Penghalang terbesar pemenuhan cita-cita AD adalah Soekarno dan PKI. Soekarno menyadari besarnya pengaruh militer di tengah masyarakat dan bersedia bernegosiasi dengan mereka. Namun, jenderal-jenderal itu sadar bahwa mereka tidak bisa melancarkan kudeta dengan gaya lama terhadap Sukarno −dia terlalu populer.38 Sementara, ketegangan antara pimpinan AD dan PKI telah dimulai sejak penerapan kebijakan Re-Ra oleh pemerintahan Hatta pada awal 1948 yang berujung pada Peristiwa 36 Bradley R. Simpson. Economists with Guns: Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 104. Lihat juga Herbert Feith. The Decline of Constitutional Democracy in Indo- nesia. Singapore: Equinox, 2007, hlm 394-424. Versi sejarah revolusi yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak era Orde Baru hingga saat ini yang masih dipertahankan sampai sekarang, kepemimpinan laskar dan kelompok sipil diabaikan. 37 John Roosa. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suhar- to. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008, hlm 260. Ten- tang sejarah konsepsi perang teritorial lihat antara lain Douglas Kammen. "'Koter tidak pernah Mati': The Military's Territorial Structure and the Long Shadow of Authoritarian Rule," dalam Menelusuri Akar Otoritarianisme..., Op.Cit., hlm 189- 208; Harold Crouch. The Army and Politics in Indonesia. Jakarta & Kuala Lumpur: Equinox, 2007. 38 Roosa. Ibid., hlm 251. 16
Madiun39, berlanjut dengan perebutan pengaruh dan kekuasaan sepan- jang 1950-1965. PKI mengejutkan banyak pihak dengan menjadi partai pemenang ke- empat di bawah PNI40, Masyumi, dan NU41. Itu terjadi hanya tujuh tahun setelah PKI sebagai organisasi porak-poranda dalam Peristiwa Madiun. Partai politik (parpol) lain mulai memperhitungkan PKI sebagai pesa- ing dan bekerja sama untuk menghalangi partai ini meraih kursi kabi- net. Persaingan makin menajam setelah PKI mempertahankan posisinya dalam pemilu daerah 1957. Kemenangan mutlak PKI di Jawa Tengah, ba- sis tradisional PNI, membuat pimpinan PNI Jawa Tengah marah. Menu- rut Rocamora, pimpinan PNI 'tak bisa melihat bahwa keberhasilan elek- toral PKI bersumber dari kerja organisasionalnya yang solid atau bahwa kegagalan elektoral mereka sendiri berasal dari semakin diidentikkan mereka dengan elit bangsa yang korup'.42 Masyumi menghalangi perlu- asan PKI di luar Jawa, termasuk Sumatra, dengan dukungan dana diam- diam Amerika Serikat sebesar satu juta dolar AS.43 Di Blitar, perolehan suara NU dalam pemilu 1955 terlampau jauh menandingi PKI.44 Pada 1960-an, persaingan politik meningkat menjadi ketegangan sosial yang 39 Reorganisasi dan rasionalisasi bertujuan membentuk institusi kemiliteran yang lebih ramping dan profesional, terutama dengan mendemobilisasi kelompok laskar kiri yang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin dikoordi- nasi di bawah BKR (Badan Keamanan Rakjat); kedua, dengan menentukan jenjang kemiliteran berdasarkan tingkat pendidikan formal kemiliteran. Yang terakhir be- rarti, pangkat eks-KNIL naik dua tingkat, sedangkan tentara eks-PETA dan tentara yang direkrut dari laskar turun dua pangkat. 40 Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan Soekarno dan anggota Algemeene Stud- ieclub pada 4 Juli 1927. 41 Nahdlatul Ulama (NU) sebagai partai dibentuk setelah para pendukung ormas Is- lam ini memutuskan memisahkan diri dari Masyumi pada 1952. 42 Eliseo Rocamora. "The Partai Nasional Indonesia 1963-1965," Indonesia, Vol. 10 (1970), catatan kaki no. 10, hlm 148. 43 Joseph B. Smith. A Portrait of Cold Warrior. New York: Putnam, 1976, hlm 210- 215. Pada Mei 1955, pemerintah AS merumuskan kebijakan tentang Indonesia. Dokumen yang memuat kebijakan tersebut, NSC 5518 (laporan CIA yang telah dideklasifikasi pada 22 Juni 1994), memuat persetujuan diambilnya tindakan ra- hasia (covert action) untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan jika Presiden Soe- karno memberikan kekuasaan kepada gerakan kiri. Dukungan dana AS terhadap Masyumi agaknya merupakan turunan dari kebijakan ini. Lihat Wayne. G. Jackson. "Allen Welsh Dulles as Director of Central Intelligence, 26 February 1953-29 No- vember 1961," dalam Covert Activities Vol. 3, hlm 108, dalam Kenneth J. Conboy dan James Morrison. Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957- 1958. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1999, hlm 176, catatan akhir no. 22. 44 Lihat "Pembersihan PKI di Blitar...," Op.Cit. 17
meluas, bahkan di wilayah tempat terjadi program redistribusi tanah (land reform) dan aksi sepihak seperti Bali45, ketegangan berujung pada bentrokan. Ketegangan sosial inilah yang di penghujung 1965 diman- faatkan AD memobilisasi dukungan untuk menghancurkan gerakan kiri Indonesia dan menyingkirkan Soekarno. Namun, itu baru terjadi pada 1965. Pada paro kedua 1950-an, AD baru pada tahap meningkatkan daya tawar politik. Kesempatan bagi AD mulai terbuka pada 1957. Soekarno menerap- kan status darurat perang untuk memadamkan pemberontakan daerah yang dipimpin sejumlah kolonel AD serta didukung dana dan fasilitas diam-diam dari AS.46 Status itu memberi peluang kepada AD untuk memperkuat perannya di ranah politik, administrasi umum, dan pereko- nomian.47 "Para panglima militer melakukan pembatasan terhadap pers, menahan tokoh-tokoh politik, dan memberlakukan undang-undang tak tertulis mereka sendiri."48 Di Sumatra Utara, sambil memukul mundur PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), AD mengam- bil alih posisi direksi perkebunan milik Belanda yang sebelumnya telah diduduki anggota Sarbupri. Sarbupri mengambil alih perkebunan itu se- bagai dukungan terhadap keputusan Soekarno membatalkan perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar).49 Pengambilalihan manajemen perke- bunan diikuti kontrol terhadap aksi-aksi Sarbupri. Perolehan suara PKI dalam pemilu 1955 membuat AS makin waspada. Sementara, "Sikap lunak Sukarno terhadap komunisme dan dukungannya kepada pemilu yang demokratis [bagi AS] terlihat seba- gai memberi PKI jalan lapang menuju istana kepresidenan."50 Amerika Serikat menganggap koalisi Soekarno dan PKI menghalangi ambisinya memenangkan pertarungan militer dan ekonomi melawan blok sosialis. Konsepsi pembangunan berdikari Soekarno yang bertumpu pada modal nasional dan swasembada kebutuhan dasar, sambil menutup −betapapun 45 Lihat "Ngaben Tanpa Tubuh...," Op.Cit. 46 John R. W. Smail. "The Military Politics of North Sumatra December 1956 - Okto- ber 1957," Indonesia, Volume 6, 1968. 47 Harold Crouch. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm 32. 48 Roosa. Op.Cit., hlm 261. 49 Konferensi Meja Bundar, perundingan penghentian perang antara Indonesia dan Belanda, berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ge- rakan kiri menolak hasil perundingan ini karena dianggap merugikan Indonesia. 50 Ibid., hlm 253-254. 18
tidak terlalu rapat− pintu investasi asing, dianggap tidak menguntungkan peta perekonomian dunia yang dirancang dan dipimpin AS. Hubungan antara Soekarno dan AS kian memanas setelah gelombang pengambila- lihan perusahaan asing oleh kaum buruh kiri, diikuti kampanye mere- but Irian Barat yang menghadapkan Indonesia dengan Belanda-AS, dan kampanye ganyang Malaysia yang menghadapkan Indonesia dengan Malaysia-Inggris. Angkatan Darat sesungguhnya tidak terlalu peduli siapa dalang Ge- rakan 30 September. Hanya empat hari setelah peristiwa di Lubang Bua- ya, jauh sebelum apa yang disebut 'bukti-bukti' dikumpulkan melalui penyiksaan dan pengadilan yang tidak adil, Soeharto dan pendukung- nya telah menyerang PKI dan organisasi kiri lain. Militer melibatkan du- kungan terang-terangan kelompok sipil dan paramiliter anti-komunis dan dukungan diam-diam AS dalam kampanye teror ini. Di Sumatra Utara51, tempat aksi penghancuran gerakan kiri dilancarkan paling cepat di seluruh Indonesia, AD mendapat dukungan dari manajemen perke- bunan yang sebelum 1965 dibuat resah oleh tuntunan tunjangan sosial dan aksi pengambilalihan oleh Sarbupri. Konsul Inggris di Medan mela- porkan, "Pertambangan timah dan perkebunan karet di Sumatra Utara menjadi ajang beberapa serangan paling brutal terhadap pendukung PKI, di mana tentara menangkap, menyadarkan atau sebaliknya meng- enyahkan sekitar 3.000 anggota PKI setiap minggu."52 Pihak perkebunan membentuk Komando Aksi53 dan menyediakan kendaraan serta biaya operasional. Di Boyolali Utara54, yang merupakan wilayah pertanian, sasaran uta- ma penghilangan paksa adalah pamong desa −lurah, juru tulis, kepala dusun− yang tergabung dalam PPDI dan PKI; serta pimpinan ormas kiri lain terutama BTI, Pemuda Rakjat, Lekra, juga guru dan pegawai peme- rintah. Mereka dihilangkan secara bergelombang dari tempat penahanan di Kota Boyolali. Pembonan yang berujung pada penghilangan paksa biasanya terjadi pada sore atau malam hari sejak November 1965 hingga 1966. Sejumlah petani simpatisan PKI dan seorang pimpinan ranting Gerwani langsung dibunuh setelah ditangkap di persembunyiannya di desa tetangga. Dalam kedua pola penghilangan, pelaku hampir selalu 51 Lihat "Penghilangan Paksa dan Hancurnya...," Op.Cit. 52 Simpson. Op.Cit., hlm 255. 53 KAP-Gestapu; Komando Operasi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh 54 Lihat "Dipulangkan Namun Tak Kembali," Op.Cit. 19
merupakan gabungan antara militer, terutama Batalion E, Brigif VI/Di- ponegoro, pihak kepolisian, termasuk Brimob, dan kelompok sipil yang dipersenjatai. Di Blitar, operasi kekerasan terhadap pendukung gerakan kiri dilan- carkan dalam dua periode yaitu pada 1965-1966 yang dikenal dengan Operasi Sakerah, dan yang kedua pada pertengahan 1968 yang disebut sebagai Operasi Trisula.55 Dalam Operasi Sakerah, ujung tombak operasi adalah Ansor atau Banser, dan faksi anti-komunis dalam PNI. Operasi ini terutama berkonsentrasi di Kota Blitar dan daerah sekitar. Menghada- pi upaya sisa-sisa pendukung gerakan kiri membangun basis perlawanan di Blitar Selatan, pada pertengahan 1968 militer melancarkan Operasi Trisula dengan kekuatan utama Batalion 511, KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), Ansor atau Banser. Dalam operasi ini praktik penghilangan paksa terutama ditujukan terhadap simpatisan PKI, atau yang disebut militer sebagai 'ikan teri'. Mereka adalah penyedia logistik dan perlindungan bagi kelompok perlawanan. Operasi penangkapan di Bali56 baru dimulai pada awal Desember 1965, setelah kedatangan pasukan RPKAD (kemudian berganti nama menjadi Kopassus). Militer maupun kelompok paramiliter PNI, Tameng, terutama menyasar orang yang namanya sudah didaftar oleh aparat pe- merintahan desa. Kriteria mereka yang didaftar sangat longgar sehingga siapa pun bisa dimasukkan. Operasi kekerasan di Bali diberi pembenaran ritual. Pelarangan dan pembubaran organisasi kiri dilakukan melalui ri- tual sumpah di pura. Sedangkan pembunuhan dilakukan atas nama ri- tual 'bersih desa'. Pembunuhan dan penghilangan paksa baru dimulai pada pertengahan Desember 1965 hingga paro awal 1966. Sebagian kor- ban hilang setelah diambil paksa dari kamp tahanan. Sebagian lagi lang- sung dihilangkan setelah ditangkap. Di Takalar57, penangkapan massal terjadi lebih lambat yakni awal 1966. Sasaran utama adalah anggota BTI atau orang yang dituduh BTI. Tragedi sejarah Indonesia modern tidak terletak hanya pada pem- bunuhan massal 1965-66 yang diorganisasi Angkatan Darat saja, tapi juga pada bertahtanya para pembunuh yang memandang pembunuhan massal dan operasi perang urat syaraf sebagai cara sah dan wajar dalam 55 Lihat "Pembersihan PKI di Blitar...," Op.Cit. 56 Lihat "Ngaben Tanpa Tubuh...," Op.Cit. 57 Lihat "Kerja Paksa Tapol Membangun Sulsel," dalam buku ini. 20
mengelola pemerintahan."58 Orde Baru membangun klaim kekuasaan- nya di atas ingatan terkutuk mengenai penculikan tujuh perwira mereka oleh Gerakan 30 September.59 Setiap tahun, bahkan hingga sekarang, sumpah kutukan itu diperbarui dalam peringatan Kesaktian Pancasila yang berpusat di Lubang Buaya.60 Tetapi, sambil menekankan pesan: 'Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali'61, rezim Orde Baru berulang kali menghilangkan paksa warga negaranya di berbagai wilayah di Indonesia sebagai metode untuk memantapkan stabilitas poli- tik dan ekonomi yang dicita-citakannya. 2. Memuluskan Modal Asing, Normalisasi Status Darurat Di puncak operasi pembunuhan para pendukung kiri, AD harus me- nyeimbangkan keinginannya untuk melenyapkan PKI dengan kekuatan '"monster-(monster) yang sebagian besar ia ciptakan sendiri," seperti Islam politis dan gerakan mahasiswa', dengan 'kebutuhan mendesaknya untuk memulihkan stabilitas politik'.62 Soeharto dan para pendukungnya paham bahwa dukungan rakyat terhadap rezim baru hanya bisa diper- oleh dan dipertahankan jika mereka berhasil memulihkan perekonomi- an nasional yang sangat terpuruk.63 Untuk memastikan stabilitas politik, situasi darurat yang diterapkan selama periode operasi penghancuran gerakan kiri dipermanenkan. Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban)64, 58 Roosa. Op.Cit., hlm 321. 59 Tentang aksi penculikan tujuh perwira AD oleh Gerakan 30 September dan bagaimana AD memanfaatkan untuk mengorkestrasi operasi penghancuran ge- rakan kiri Indonesia, lihat Roosa. Ibid.; tentang dukungan Amerika Serikat terha- dap kampanye anti-komunis, lihat Simpson. Op.Cit. 60 Antara 1984-1997, setiap tahun masyarakat disuguhi film wajib tonton, "Pengkhi- anatan G-30-S/PKI" karya Arifin C. Noer. Sementara pengelola sekolah, terutama yang berlokasi di Jakarta, wajib mengorganisir kunjungan siswa ke Monumen Pan- casila Sakti di wilayah Lubang Buaya. 61 Roosa. Op.Cit., hlm 321, mengingatkan kami pada tulisan yang terukir di Monu- men Pengkhianatan PKI di Museum Pancasila Sakti itu. 62 Simpson. Op.Cit., hlm 255. 63 Komnas Perempuan. Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perem- puan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008, hlm 65. 64 Kopkamtib dibentuk Soeharto pada 10 Oktober 1965 untuk mengorganisir peng- 21
badan intelijen, dan struktur komando teritorial melakukan pengawasan melekat terhadap masyarakat, diperkuat oleh personil militer yang di- tempatkan dalam berbagai jabatan politik dan pemerintahan, pemerin- tahan sipil di tingkat lokal, sampai organisasi paramiliter seperti hansip (pertahanan sipil). Organisasi politik dan organisasi massa didisiplinkan dan dimata-matai, sedangkan desa didepolitisasi. Untuk mencapai per- tumbuhan ekonomi, rezim Orde Baru menempuh langkah pragmatis de- ngan membuka pintu lebih lebar bagi investasi asing dan melancarkan pembangunan dengan mengandalkan utang. Dalam rangka konsolidasi kekuasaan Orde Baru dan memuluskan kepentingan ekonomi inilah berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penghilangan paksa, terjadi di Aceh, Timor Timur, hingga Papua. Pada November 1965, 'ketika pembantaian massal pengikut PKI dimulai, para pejabat Freeport membuka negosiasi dengan para jenderal Indonesia untuk masuk kembali ke negara ini'.65 Freeport Sulphur, per- usahaan yang berbasis di New Orleans, AS, pada 1959 menemukan la- poran lama orang Belanda tentang kekayaan tembaga di Irian Barat (kini Papua). Pada April 1965 mereka telah mencapai kesepakatan awal de- ngan Menteri Pertambangan untuk mengeksplorasi tembaga dan nikel, namun Soekarno kemudian menutup pintu penanaman modal asing. Ketika pemerintah AS masih meragukan komitmen AD untuk meng- hancurkan PKI secara total dan mengambil alih kekuasaan Soekarno, manajemen Freeport justru sudah lebih dulu yakin. Pada 1967, bahkan sebelum Pepera dilaksanakan, kelompok Soeharto telah menandata- ngani kontrak −yang disusun tim ekonomi Indonesia atas bantuan pe- merintah AS−dengan perusahaan itu.66 Operasi militer yang dilancarkan untuk menyukseskan Pepera ber- tumpang tindih dengan kepentingan melancarkan penanaman investasi Freeport. Perusahaan itu mendapat izin untuk mengeksploitasi tembaga −kemudian emas−di lahan seluas 100 ribu hektare dan terus berkem- bang. Operasi militer selanjutnya terkait proyek ekonomi Indonesia lain di Irian Barat: program transmigrasi yang menggunakan lahan se- hancuran terhadap gerakan kiri Indonesia. Institusi keamanan ini merupakan me- sin pemroduksi propaganda hitam terhadap PKI dan ormas kiri. Pada masa Orde Baru, Kopkamtib menjadi instrumen utama dengan kekuasaan tak terbatas untuk mengontrol politik, mempersekusi anak-keturunan anggota PKI, menindas kelom- pok oposisi, mengontrol penerbitan, dan sebagainya. 65 Simpson. Op.Cit., hlm 308. 66 Lihat "Atas Nama NKRI dan Investasi," Op.Cit. 22
tara sekitar 160 ribu hektare hutan bermutu di Papua, berbagai konsesi HPH (hak pengusahaan hutan), dan ekploitasi minyak dan gas bumi di Sorong. Hampir sama dengan kasus di Sumatra Utara dalam peristiwa 1965, Freeport juga menyediakan dana dan sejumlah fasilitas untuk men- dukung operasi militer/kepolisian yang mengorbankan rakyat Papua. Tata kelola sumber daya alam yang diterapkan pemerintah Orde Baru menurunkan tingkat kesejahteraan dua suku di Papua yaitu suku Kamoro dan Amungme. Antara 1973-1977, suku Amungme memprotes pembangunan kompleks Tembagapura oleh Freeport dan dampak so- sial-ekonomi yang muncul akibat operasi perusahaan ini. Pihak militer menuduh aksi itu sebagai pemberontakan yang didalangi 'GPK-OPM'. Sejak itu orang Amungme mendapat stigma sebagai simpatisan atau anggota GPK-OPM, dan protes sosial mereka dianggap sebagai pembe- rontakan dan karena itu dihadapi dengan metode kekerasan, termasuk penghilangan paksa. Pola pelabelan masyarakat sebagai GPK-OPM terus direproduksi terhadap komunitas atau individu lain di Papua. Meskipun operasi militer terus dilancarkan sejak 1961, Papua tidak pernah dinya- takan sebagai daerah operasi militer. Operasi tersebut bersifat teritorial.67 Seiring perbaikan perekonomian Indonesia karena keuntungan dari kenaikan pesat harga minyak dunia, pada 7 dan 8 Desember 1975, peme- rintahan Soeharto melancarkan operasi militer menginvasi Timor Timur dengan dukungan persenjataan dari Amerika Serikat, Inggris, Austra- lia, dan negara Eropa lain. Ketika Indonesia melancarkan invasi, Timor Timur telah berstatus negara merdeka dengan pemerintahan sendiri. Se- jak hari pertama invasi, militer Indonesia telah melakukan pembantaian massal dan penghilangan terhadap tubuh korban yang tewas. Militer Indonesia, seperti di Papua, mengampanyekan Fretilin seba- gai GPK. Dengan demikian melokalisir invasi yang dilancarkan ke Timor Timur. Pemerintah Orde Baru dan militer Indonesia juga mengampa- nyekan Fretilin sebagai pengikut komunis, untuk mengingatkan ma- 67 Struktur komando teritorial militer untuk Papua berkali-kali mengalami reorgan- isasi sejak dibentuk Menteri Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani, pada 1962. Struktur ini baru stabil sejak awal Mei 1999 dengan pembentukan Kodam VII/ Trikora (kemudian berganti Cendrawasih). Kodam mengalami perluasan sehingga membawahi empat Korem yang meliputi 12 Kodim. Di samping itu, Kodam juga membawahi beberapa batalion satuan tempur dan satuan bantuan tempur. Tentang komando teritorial, lihat Douglas Kammen. ""Koter Tidak Pernah Mati": The Mili- tary's Territoral Structure and the Long Shadow of Authoritarian Rule", dalam War- daya. Op.Cit., hlm 189-208. Sejalan dengan analisis Kammen, tidak diterapkannya status darurat di Papua −betapapun operasi militer terus-menerus dilancarkan− agaknya bertujuan menciptakan citra situasi politik Papua yang 'normal'. 23
syarakat Indonesia tentang mitos 'kekejaman' PKI yang diciptakan AD pada 1965. Mirip operasi pembunuhan massal di Bali68, militer bekerja berdasarkan 'daftar incaran' yang disusun intelijen. Tetapi, dalam rangka mencegah kebangkitan gerakan perlawanan, tak seorang pun yang mem- punyai hubungan dengan Fretilin/Falintil bisa selamat, termasuk istri anggota Fretilin/Falintil, pejabat publik, kaum intelektual, dan seniman. Anak-anak Timor Timur pun menjadi korban penculikan dan pemin- dahan paksa. Tujuannya untuk 'meng-Indonesia-kan' mereka semuda mungkin, sebelum mereka menjadi pendukung Fretilin/Falintil. Sementara itu, pola kekerasan di Aceh bertujuan melindungi operasi modal internasional dan multinasional, seperti PT Arun Natural Gas Liquefied (NGL) Co. dan PT ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) yang beroperasi sejak 1970-an, Aceh Asean Fertilizer (AAF) sejak 1981, PT Pupuk Asean, PT Pupuk Iskandar Muda sejak 1982, dan PT. Kertas Kraft sejak 1985. Seluruh perusahaan itu beroperasi di Aceh Utara. Sedangkan di Aceh Timur, pemerintah berkepentingan atas kelancaran operasi per- kebunan karet dan sawit yang dikelola PTPN (Perseroan Terbatas Per- usahaan Negara). Ada tujuh operasi militer yang digelar selama masa darurat militer untuk mengawal kelancaran investasi. Pusat industri di Aceh Utara dikepung oleh markas militer. Pelaksanaan operasi dikoor- dinasi oleh Korem 011/Lilawangsa dengan perkuatan dari pasukan BKO (Bawah Kendali Operasi)69, termasuk Kopassus. Tetapi, pasukan BKO ini kerap kali justru lebih berkuasa daripada struktur komando terito- rial. Pelaksanaan operasi selama masa DOM juga memanfaatkan fasilitas perusahaan di atas. EMOI mengeluarkan hampir lima miliar rupiah per bulan untuk dana operasional tentara dan polisi selama bertugas di Aceh. Tim Pencari Fakta Komnas HAM menyimpulkan bahwa ada 163 orang hilang selama periode 1989-1998. Sedangkan Forum Peduli HAM Aceh mencatat jumlah yang jauh lebih besar, yaitu 1.958 kasus. Kontras men- dokumentasikan 350 orang yang telah terverifikasi.70 68 Lihat "Ngaben Tanpa Tubuh...," Op.Cit. 69 Pasukan perkuatan dari luar struktur komando teritorial lokal. 70 Kontras. Aceh: Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu, Seri Aceh II. Jakarta: KontraS, Februari 2006, hlm 30-33, 35, 37, 51. 24
3. Mengukuhkan Otoritarian Orde Baru Pemerintah Orde Baru meyakini bahwa stabilitas ekonomi berjalan paralel dengan stabilitas politik, dan stabilitas politik harus dijaga dengan kekuatan militer. Mereka juga memercayai bahwa keterlibatan banyak elemen masyarakat dalam penentuan arah kebijakan negara merugikan proses pembangunan bangsa dan menimbulkan demoralisasi. Periode 1966 hingga 1970-an merupakan masa kritis bagi konsolidasi kekua- saan Orde Baru. Sejak 1966, Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib mulai mendisiplinkan ormas yang tumbuh subur sejak proklamasi ke- merdekaan untuk memastikan loyalitas dan dukungan terhadap kepe- mimpinannya. Salah satu sasaran pertama adalah organisasi perem- puan.71 Pada 1973, Orde Baru merampingkan parpol menjadi dua di luar Golkar, yang tidak pernah disebut sebagai parpol. Orde Baru juga mem- batasi kegiatan politik sampai daerah tingkat II dan mendorong depoli- tisasi dan deparpolisasi wilayah perdesaan. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan massa mengambang. Dengan menempatkan anggota militer pada jabatan kepala daerah (misalnya bupati Boyolali) hingga lurah (se- perti di Blitar Selatan) −bahkan di beberapa tempat hingga RT dan RW (Solo)− gagasan Orde Baru terwujud dengan mulus.72 Dalam rangka kontrol terhadap masyarakat, rezim Orde Baru juga mengadopsi penetapan presiden (Penpres) dan peraturan presiden (Per- pres) yang diproduksi selama era Demokrasi Terpimpin melalui UU No. 5 Tahun 1969. Di antara Penpres yang diadopsi adalah Penpres No. 2/1962 tentang Larangan Adanya Organisasi yang Tidak Sesuai dengan Kepribadian Indonesia, Menghambat Penyelesaian Revolusi dan Berten- tangan dengan Cita-cita Sosialisme Indonesia; Penpres No. 4/1963 ten- tang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum; Penpres No. 11/1963 tentang Pem- berantasan Kegiatan Subversi; dan Penpres No. 1/1964 tentang Pembi- naan Perfilman. Seluruh penpres tersebut membatasi tiga kebebasan dasar warga yang mencakup hak untuk berserikat, berkumpul, dan me- 71 Komnas Perempuan. Op.Cit., hlm 70. Dalam Kongres Luar Biasa Kowani, payung organisasi perempuan seluruh Indonesia di Jakarta pada 30 Mei-1 Juni 1966, Soe- harto menyampaikan pidato, menuntut pertanggungjawaban "wanita Indone- sia" untuk melaksanakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu membubarkan PKI dan ormasnya, penurunan harga, dan retooling (menata ulang) kabinet Soekarno. Kowani tunduk, dan pada Juni 1966 mendapat jatah satu wakil di parlemen baru. 72 Lihat juga John MacDougall. "Patterns on the Military Control in the Indonesian Higher Central Bureaucracy," Indonesia, Vol. 33, 1982. 25
nyatakan pendapat. Untuk menertibkan mahasiswa, pada 1978 Men- teri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, menerbitkan aturan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kampus).73 Persoalan terberat Orde Baru hanya kelompok Islam politik. Kelompok Islam politik tidak pernah berhenti memperjuangkan penerapan Piagam Jakarta. Ini juga menjadi salah satu alasan kegagalan Konstituante yang akhirnya dimanfaatkan Nasution dan pendukungnya untuk naik ke pentas politik, dan mendorong Soekarno membubarkan Konstituante pada 1959. Ketika Soeharto melancarkan operasi peng- hancuran gerakan kiri, kelompok Islam politik mendukung bahkan membantu. Tetapi, mereka kemudian kecewa terhadap kebijakan politik Soeharto yang sekuler dan pengingkaran terhadap aspirasi mereka. Se- jak 1966, Soeharto berusaha mengontrol kelompok Islam politik dengan berbagai cara, di antaranya memangkas jumlah parpol Islam, memba- tasi jumlah mereka dalam jabatan strategis Golkar, melarang pemakaian jilbab di sekolah dan instansi pemerintahan, memaksa pemakaian KB yang bertentangan dengan keyakinan mereka, dan mendorong penye- ragaman ideologi ormas dan parpol. Penolakan kelompok Islam politik disalurkan melalui jalur parlementer maupun forum ekstra-parlementer. Ini menimbulkan ketegangan sosial yang berpuncak pada pembunuhan massal di Koja, Tanjung Priok, pada 1984, dan berlanjut lima tahun beri- kut di Talangsari, Lampung.74 Pengamatan lebih cermat memunculkan faktor penyebab lain atas munculnya ketegangan sosial di Tanjung Priok dan Talangsari. Pada 1984 terjadi krisis ekonomi yang berdampak hebat terhadap masyara- kat perkampungan miskin dan padat Koja. Ekspresi ketidakpuasan me- reka diserap oleh kelompok Islam politik yang diorganisir Amir Biki. Mereka dicap 'ekstrem kanan' oleh Panglima ABRI Jenderal L.B. Moer- dani. Demonstrasi mereka direspons dengan penangkapan oleh anggota Kodim Jakarta Utara. Pada 12 September dini hari, saat hendak menuju Kodim Jakarta Utara untuk menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap, satu regu Artileri Pertahanan Udara Sedang menghadang dan membantai mereka. Akibatnya, 24 demonstran tewas, 55 lainnya luka- luka. Dari 24 yang tewas, hanya satu jenazah yaitu Amir Biki yang dikem- balikan kepada keluarga. Satu jenazah lagi ditemukan warga. Sementara 73 Keputusan Menteri P & K No. 0516/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kam- pus dan No. 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kampus. 74 Lihat "Hilang di Tanah Priok," Op.Cit. dan "Tragedi Talangsari...," Op.Cit. 26
sisanya dikuburkan di dua tempat terpisah pada malam hari oleh militer. Penguburan dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga maupun pengelola makam. Diduga, identitas 14 korban tewas sengaja dihilangkan. Pihak RSPAD juga memusnahkan rekam medis korban. Pola serupa berulang lima tahun kemudian di Dusun Talangsari III, Lampung Timur. Warsidi, pimpinan jemaah dan korban pembantaian pada 1989, berasal dari keluarga miskin yang mengalami langsung ke- timpangan kebijakan pertumbuhan ekonomi Orde Baru. Pertemuan dia dengan sejumlah pelarian kelompok Usroh dari Jawa Tengah men- dorongnya membentuk komunitas sendiri di Dusun Talangsari. Jemaah Warsidi meyakini bahwa tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik hanya dapat dicapai melalui penerapan syariah Islam. Mereka ber- sikap eksklusif dan kritis terhadap pemerintah. Beberapa waktu sebelum pembantaian, terjadi ketegangan jemaah Warsidi dengan struktur militer dan pemerintahan lokal. Anggota Warsidi terprovokasi dan membunuh sejumlah aparat militer dan sipil. Pada 7 Februari 1989, tiga peleton Yon 143/Garuda Hitam dan 40 anggota Brimob menyerbu pondok pesantren Warsidi dan membantai jemaahnya. Komnas HAM memperkirakan sekitar 130 orang tewas, 53 orang ditangkap, 46 disiksa, dan 77 orang di- pindahkan paksa. Pasukan militer juga membakar bangunan pesantren itu.75 Sejumlah orang melaporkan kehilangan anaknya yang berusia bela- san tahun. Penduduk sekitar pesantren pun dipaksa menguburkan kor- ban secara massal di sejumlah tempat terpisah. Tetapi tiga bulan kemu- dian, militer menggali ulang kuburan itu dan memindahkan jenazah ke tempat lain yang tak diketahui. Pada 1980-an, Orde Baru tampil sebagai agen utama dan tak tertan- dingi dalam kehidupan sosial-politik. Namun, memasuki paro akhir 1990-an76, mahasiswa kritis yang tergabung dalam berbagai kelompok studi mulai membangun jaringan dengan kalangan buruh, petani, dan masyarakat miskin kota. Aksi gabungan yang mereka lakukan kerap di- hadapi secara represif oleh militer dan kepolisian. Pada 1996, sejumlah organisasi yang dibentuk dan dipimpin anggota SMID (Solidaritas Ma- hasiswa Indonesia untuk Demokrasi) membentuk PRD (Partai Rakyat Demokratik). Sementara suatu proses politik yang terpisah terjadi di tu- 75 Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989. Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989. Jakarta, 31 Juli, 2008, hlm 19 76 Lihat "Masa Kelam di Penghujung...," Op.Cit. 27
buh PDI (Partai Demokrasi Indonesia).77 Orde Baru gagal membendung keputusan Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya untuk memilih Megawati sebagai ketua umum. Megawati mengingatkan masyarakat pada popu- lisme Soekarno, dan karena itu, pengangkatannya dianggap sebagai sim- bol kemenangan wong cilik. Orde baru mendorong penyelenggaraan kongres tandingan di Medan yang berakhir dengan terpilihnya Soerjadi sebagai ketua umum. Orde Baru makin memandang serius persoalan PDI ketika kelompok pro-demokrasi, termasuk PRD78, mendukung Megawati. Koalisi PRD sebagai intelektual muda berhaluan kiri dengan PDI pro-Megawati se- bagai simbol partai wong cilik, dan wong cilik adalah hal yang paling di- takuti Orde Baru karena mengingatkan tradisi politik era Soekarno. PRD ikut mendorong transformasi konflik internal PDI menjadi protes sosial wong cilik terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan Orde Ba- ru.79 Pemerintah kembali melakukan pendekatan militeristis yang kemu- dian dikenal dengan peristiwa 27 Juli dan secara intensif mereproduksi narasi 'kekejaman' PKI untuk menyerang PRD. Pimpinan PRD mulai ditangkapi. Lapis kedua aktivis PRD bergerak di bawah tanah. Dalam be- berapa hal mereka berkomunikasi menggunakan penghubung dan peran ini di antaranya dipegang oleh Bimo Petrus Anugerah.80 Kerja sama de- ngan PDI, terutama di Surabaya, terus dikembangkan melalui Herman Hendrawan.81 Dalam kampanye pemilu 1997 muncul aktor baru dalam gerakan oposisi yaitu faksi dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan)82 yang dipimpin Mudrick M. Sangidoe, Ketua DPC PPP Sala. Pada awal 1997 Mudrick berkali-kali memimpin warganya melawan kebijakan 'kuning- isasi' Pemerintah Kota Solo. Sebagian pendukung PDI pro-Megawati 77 PDI didirikan pada 10 September 1973 sebagai fusi dari PNI, IPKI (Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia), Murba, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), dan Partai Katolik. 78 PRD didirikan pada 15 April 1996. 79 IKOHI. Cari dan Kembalikan. Jakarta: IKOHI, hlm 21. 80 Mugiyanto. "Sebuah Kesaksian", dalam movto/kepa.html diakses pada 27 September 2012. 81 Pernyataan Pers IKOHI No. 12/STA/IKOHI/II/06 "Pemeriksaan Ketua DPP PDIP Sucipto harus menjadi Wujud Dukungan PDIP untuk Mengungkap Kasus Pencu- likan, Penyiksaan dan Penghilangan Aktifis Pro Demorkasi 1997/1998". 82 PPP didirikan pada 5 Januari 1973 sebagai fusi dari Partai NU (Nahdlatul Ulama), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), dan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). 28
yang menolak memberikan suara ke PDI Soerjadi berinisiatif mengali- hkan ke PPP. Maka, lahirlah kampanye Mega-Bintang-Rakyat (MBR).83 Dalam konteks itu dan yang menyusul kemudian, yaitu Sidang Umum MPR 1998 serta kerusuhan Mei yang mengawali tergulungnya kekua- saan Orde Baru, terjadi penghilangan paksa terhadap dua puluh empat warga, sebagian di antaranya adalah aktivis PRD dan penggerak massa dalam PDI serta MBR.84 Sonny dan Yani Afri adalah dua pengumpul massa PDI pro-Mega- wati. Mereka ditangkap dan hilang pada 27 April 1997. Kesaksian Pius Lustrilanang setahun kemudian di depan Komnas HAM menguatkan dugaan bahwa keduanya memang diculik oleh kelompok yang sama de- ngan penculik Pius. Sebelum akhirnya hilang sama sekali, Sonny dan Yani Afri adalah korban penculikan yang paling lama mendekam dalam sel tawanan penculik. Kepada Pius, mereka sempat mewariskan ingatan tentang siapa saja yang pernah ditawan di sel penculik. Pius kemudian meneruskan itu kepada Raharja Waluya Djati, korban penculikan lain. Dari cerita mereka, masyarakat mengetahui bahwa beberapa orang yang sampai saat ini masih hilang, di antaranya Dedi Hamdun, sempat ditawan di sel yang sama.85 Dedi Hamdun diculik bersama rekannya, Noval Alkatiri, dan sopirnya, Ismail, setelah kampanye pemilu berakhir. Baik Hamdun maupun Noval adalah pengumpul suara sekaligus dona- tor kampanye MBR. Andi Arief, korban penculikan yang terakhir masuk ke sel tawanan menuturkan bahwa penjaganya sempat memperingatkan agar dia menjawab pertanyaan interogator jika tidak mau 'di-Dedi-Ham- dun-kan'86. Pengalaman kekerasan selama ini bisa membuat masyarakat membayangkan eufemisme itu. 4. Mempertahankan Negara Kesatuan, Ekspansi Modal, dan Bisnis Militer Gerakan reformasi telah menciptakan ruang bagi korban dan organi- 83 M. Hari Mulyadi dkk. Runtuhnya Kekuasaan "Kraton Alit": Studi Radikalisasi So- sial "Wong Sala" dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta. Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, 1999, hlm 316. 84 Lihat "Masa Kelam di Penghujung...," Op.Cit. 85 Tempo, 14 Maret - 6 Juni 1998. 86 SiaR. "Andi Arief: "Penculikan itu karena takut koalisi kaum oposisi," 23 Juli 1998. 29
sasi HAM dan kemanusiaan untuk mengungkapkan peristiwa kekerasan negara yang terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung di Timor Leste, Aceh, dan Papua kepada publik. Berbagai organisasi baru, termasuk organisasi korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru ber- munculan. Pada 15 Juli 1998, atas desakan 22 tokoh perempuan, Presiden Habibie mengambil langkah yang baru pertama terjadi dalam sejarah Indonesia yakni mengakui tanggung jawab negara atas kekerasan pada pertengahan Mei 1998 dan meminta maaf kepada korban.87 Tindakan itu kemudian disusul pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta un- tuk menyelidiki Tragedi Mei 1998 dan keputusan membentuk Komnas Perempuan. Presiden Habibie juga mencabut sejumlah undang-undang yang menjadi dasar represi terhadap kelompok oposisi, di antaranya ten- tang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan UU Pers, dan membebaskan sebagian besar tapol/napol yang masih ditahan. Kesaksian sejumlah janda korban DOM yang disambut desakan ma- syarakat memaksa Panglima TNI Jenderal Wiranto untuk mencabut status DOM. Tim Pencari Fakta Komnas HAM, dipimpin Baharuddin Lopa, yang mengumpulkan data sekitar 1.500 kasus kekerasan selama masa DOM di Aceh dan menggali sejumlah kuburan massal mendapat perhatian besar dari publik. Tim Pencari Fakta menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia selama berlangsung operasi militer di Aceh pada 1989-1998. Pada 1999, Presiden Habibie terpaksa memenuhi desakan masyarakat internasional untuk menyetujui penye- lenggaraan referendum di Timor Timur. Mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka dan kemudian membentuk negara sendiri, Timor Leste. Pada Agustus 1998, Jenderal Wiranto merespons desakan publik un- tuk mengungkap kasus penculikan dengan membentuk DKP (Dewan Kehormatan Perwira). Dewan memeriksa Letjen Prabowo Subianto (Pangkostrad dan mantan Danjen Kopassus), Mayjen Muchdi PR (Dan- jen Kopassus periode 28 Maret-22 Mei 1998), dan Kolonel Chairawan (Komandan Grup IV Sandi Yudha Kopassus). Proses pemeriksaan DKP berlangsung tertutup. Namun, dari putusannya −pemecatan ke- tiga perwira tinggi− dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menyelamatkan reputasi Angkatan Darat daripada memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat. Akhir 1998, militer menggelar 87 International Center for Transitional Justice. Transitional Justice di Indonesia: Se- buah Laporan Pemetaan, Final Draft. April 2003, hlm 15. 30
pengadilan untuk kasus yang sama, tetapi hanya pelaku lapangan yang diajukan. Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta memutus- kan sebelas anggota Kopassus pelaku penculikan bersalah menghilang- kan kemerdekaan −bukan menculik− sembilan aktivis. Mereka divonis penjara antara satu hingga satu tahun sepuluh bulan. Kecuali tiga orang, yang lain dipecat dari dinas militer.88 Terlepas dari keputusan yang tak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan penculik, yang sangat mengecewakan justru baik DKP mau- pun Mahmilti gagal mengungkap penculikan dan penghilangan secara menyeluruh. Penjelasan mengenai status dan keberadaan tiga belas kor- ban yang masih hilang diabaikan. Baik DKP maupun Mahmilti tak me- nyinggung sama sekali pertanggungjawaban Kopassus sebagai kesatuan, demikian juga dengan keterlibatan kesatuan militer lain dan kepolisian seperti diungkap para korban. Maka, sulit bagi korban dan masyarakat memercayai bahwa hasil pemeriksaan dan keputusan DKP dan Mah- milti dapat mencegah peristiwa serupa di masa depan. Apa yang terjadi di Aceh setelah pencabutan status daerah operasi militer 1998 hingga 200589, dan yang terjadi hingga hari ini di Papua, malah membenarkan kekhawatiran mereka. Militer, seperti disinggung di bagian sebelumnya, sejak paro kedua 1950-an telah mengoperasikan bisnisnya untuk mendapat dana tam- bahan di luar anggaran belanja negara yang dialokasikan untuknya. Bisnis mereka di antaranya dijalankan melalui 'yayasan dan koperasi TNI; kerja sama dengan sektor swasta, termasuk upah jasa keamanan dan sewa lahan umum untuk mendapatkan laba; membeking aktivitas kriminal seperti keterlibatan dalam penebangan ilegal; dan berbagai je- nis korupsi, termasuk menggelembungkan harga pembelian peralatan militer.'90 Undang-undang No. 34/2004, yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menutup atau mengambil alih semua bisnis militer hingga 2009 tidak berjalan efektif. Pembunuhan Sukardi yang di- dahului penghilangan paksa pada 2001, diduga kuat terkait protes orga- 88 Lihat "Masa Kelam di Penghujung...," Op.Cit.; lihat juga Ari Yurino. "Antara Pemenuhan Rasa Keadilan dan Kegaduhan Politik," [hlm 2]; Xpos, No 13/II/11-17 April 99, diakses dari 89 Hilang Petang, Pulang Mayat: Penghilangan Paksa di Aceh Selatan. Op.Cit. 90 Human Rights Watch. "'Janji tak Ditepati': Kegagalan Mengakhiri Bisnis Militer di Indonesia," 2010, hlm 4. Human Rights Watch di antaranya merujuk kasus penem- bakan kaum tani yang memprotes penyerobotan tanah mereka oleh Angkatan Laut pada 30 Mei 2007. Angkatan Laut hendak menyewakan tanah itu kepada negara untuk dijadikan lahan perkebunan. 31
nisasinya, Yayasan Rumpun Bambu Indonesia, terhadap rencana pembu- kaan perkebunan nilam.91 Pelanggaran HAM di Papua juga masih berlanjut dengan pola serupa seperti sebelum era reformasi. Secara hukum pasca-reformasi, pertang- gungjawaban keamanan di areal perusahaan beralih ke tangan kepoli- sian. Pemisahan polisi dengan militer dan penghapusan peran politik militer tak berdampak apa pun bagi Papua. Baik TNI maupun Polri masih melakukan operasi kekerasan untuk mengamankan perusahaan. Hal itu tampak dalam peristiwa Wasior 2001 yang berujung hilangnya empat warga sipil. Saat ini sebuah proyek ekspansi modal berskala rak- sasa sedang berlangsung di Merauke yaitu MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate/Perkebunan Pangan dan Energi Terintegrasi Merauke). Proyek ini melibatkan pemindahan kuasa dan kepemilikan jutaan hektare tanah rakyat kepada pemodal raksasa yang menimbul- kan protes kelompok sipil, termasuk warga Papua sendiri. Tidak tertutup kemungkinan perlawanan warga di masa depan makin menguat, sama besar dengan kemungkinan bahwa negara akan menerapkan pendekatan keamanan, termasuk menggerakkan rezim penghilangan paksa sekali lagi untuk membungkam mereka. Mereka yang Dihilangkan Rezim penghilangan paksa telah mengorbankan ratusan ribu orang dengan latar belakang beragam selama periode 1965-2001.92 Para korban bisa digolongkan secara kasar dalam enam kategori: 1) para pimpinan, baik pimpinan ormas, parpol, organisasi perlawanan, maupun kaum in- telektual-aktivis, di antaranya guru, mahasiswa, seniman; 2) para simpa- tisan/pendukung, atau yang dicurigai sebagai simpatisan; 3) para penyu- plai logistik dan perlindungan, termasuk kerabat/keluarga orang yang disasar dan warga etnis Tionghoa; 4) propagandis, penghubung/kurir, dan penyimpul massa; 5) perempuan dan anak-anak; 6) saksi tindak ke- jahatan. Kategori korban ini tentu tidak boleh diperlakukan secara kaku. 91 Lihat "Hilang Petang, Pulang Mayat...," Op.Cit. 92 Dalam kasus penghilangan paksa di tempat penahanan Sasana Mulya, Solo, Jawa Tengah, pada 29 September 1966, diduga 71 atau 74 tapol yang dibon kemudian dihilangkan paksa mencakup simpatisan PKI, pimpinan ormas kiri tingkat ranting, hingga eks Digulis. Profesi mereka juga beragam yakni mulai dari tukang gerobak hingga guru. 32
Banyak guru dan mahasiswa adalah pimpinan ormas/parpol. Demikian pula, dalam kategori korban dapat ditemukan perempuan dan warga et- nis Tionghoa. Penghilangan Para Pimpinan Para pimpinan umumnya menjadi korban penghilangan paksa tersa- sar (targetted persons). Artinya, aktivitas mereka telah diintai sebelum- nya. Dalam peristiwa 1965, yang paling rentan mengalami penghilangan paksa justru pimpinan ranting (desa), anak cabang (kecamatan), dan daerah (provinsi). Merekalah yang langsung berurusan dengan pemben- tukan kesadaran sosial-politik massa dan memiliki kemampuan memo- bilisasi. Di perkebunan Sumatra Utara, kategori pimpinan yang dihilang- kan atau dibunuh sangat luas, yaitu ketua, sekretaris, bendahara PKI dan ormas kiri, utusan buruh dalam Dewan Perusahaan, dan mereka yang sering tampil dalam aksi pemogokan, pimpinan aksi bersih desa, tokoh masyarakat yang bersimpati pada gerakan kiri, mereka yang terlibat dalam pendudukan dan redistribusi tanah eks perkebunan, dan lain-lain. Dalam kasus 1997/1998, pimpinan puncak PRD ditangkap dan diadili, sedangkan Raharja Waluya Djati, Faisol Reza, Aan Rusdianto, Nezar Pa- tria, Mugiyanto, dan lain-lain sebagai pimpinan lapisan kedua diculik. Pimpinan organisasi hak asasi manusia maupun lingkungan di Aceh dan Papua menjadi sasaran penghilangan paksa. Pembunuhan Sukardi, aktivis lingkungan di Aceh Selatan, yang diduga terkait protes organi- sasinya tentang rencana pembukaan perkebunan nilam, dalam banyak hal mengingatkan pada pembunuhan Jafar Siddiq Hamzah. Jafar adalah aktivis hak asasi manusia, pendiri International Forum for Aceh, dan mahasiswa di New School for Social Research, AS. Jafar pulang ke Aceh untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia di wilayah itu, termasuk mengenai keterlibatan Exxon Mo- bil Oil. Pada 5 Agustus 2000, dia hilang. Sebulan kemudian Jafar ditemu- kan dalam keadaan tewas bersama empat korban lain. Tangan mereka diikat di belakang punggung dengan kawat berduri. Sampai saat ini, tak ada penyelidikan mengenai kematiannya, demikian juga terhadap kema- tian Sukardi. Sebagai negeri yang masih kekurangan intelektual, Indonesia paling sering menyia-nyiakan sedikit yang kita punya. Dalam peristiwa 1965, ada banyak guru yang dihilangkan paksa sehingga banyak sekolah sem- 33
pat mengalami kekurangan tenaga pengajar, dan terpaksa merekrut orang yang tidak memenuhi kualifikasi standar sebagai pengajar.93 Pada masa itu, dan masih terjadi hingga saat ini di daerah terpencil seperti Ta- langsari, demikian pula di Papua dan Aceh, guru biasanya berpengaruh kuat terhadap murid, orangtua murid, dan masyarakat sekitar. Seniman dan budayawan adalah target lain penghilangan paksa. Ar- nold Ap dan Wiji Thukul adalah dua seniman yang karyanya menggerak- kan. Arnold adalah antropolog dan budayawan. Dia memegang satu pro- gram di RRI Papua, pemain band sekaligus pencipta lagu, dan intelektual yang berusaha menggali potensi budaya yang bisa menyatukan berbagai suku di Papua. Puisi Wiji Thukul mampu mengartikulasikan persoalan dan perlawanan lapisan bawah masyarakat. Para pemain ketoprak atau ludruk di perkebunan Sumatra Utara, demikian pula di perdesaan Boyo- lali Utara, banyak yang menjadi korban pembunuhan atau penghilangan paksa dalam peristiwa 1965. Penghilangan Paksa 'Kelas Teri' Dalam Operasi Trisula yang berlangsung paro akhir 1968, militer membedakan antara 'kelas teri' dan 'kelas kakap'94. Ibu Andhika, ang- gota DPRD Tingkat II Blitar sekaligus pimpinan Gerwani setempat yang ditangkap bersama Seran, digolongkan sebagai 'kelas kakap', sementara Seran yang agaknya hanya simpatisan biasa digolongkan sebagai 'kelas teri'. Ibu Andhika ditahan dan dibebaskan sepuluh tahun kemudian, se- dangkan Seran diperintahkan untuk jongkok, kepalanya ditembak, dan mayatnya dibuang ke laut. Ada cukup banyak petani di Blitar Selatan yang bernasib sama seperti Seran. Penghilangan paksa terhadap simpati- san juga terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari. Mengapa simpatisan seperti Seran dibunuh dan dihilangkan jejaknya? Cap 'teri' memang bisa mengecoh. Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari upaya pembangunan perlawanan di Blitar Selatan adalah 93 Di Solo, 60 persen pegawai pemerintahan kota ditahan, dipecat, dibunuh, atau di- hilangkan paksa, lihat M. Hari Mulyadi dkk. Runtuhnya Kekuasaan "Kraton Alit": Studi Radikalisasi Sosial "Wong Sala" dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta. Sala: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, 1999; Lihat Agus Suwignyo. The Breach in the Dike: Regime Change and the Standardization of Public Primary- School Teacher Training in Indonesia, 1893-1969. Tesis doktor Universitas Leiden, 2012. 94 Lihat "Pembersihan PKI di Blitar...,"Op.Cit. 34
ketika mayoritas rakyat Indonesia berusaha memutus semua bentuk hubungan dengan siapa pun atau apa pun yang bisa dikaitkan dengan PKI, sebagian penduduk Blitar Selatan justru menampung dan mem- bantu pelarian. Tanpa dukungan penduduk, ide perlawanan pendukung gerakan kiri tidak akan mendapat basis material. Oleh karena itu, mena- klukkan penduduk Blitar malah lebih mendesak daripada menghancur- kan pelarian. Pembunuhan Seran, juga penyiksaan terhadap sejumlah petani Blitar Selatan, adalah hukuman sekaligus teror. Seperti peringatan tentara kepada Wagiman, salah seorang korban penyiksaan, "Makanya, jangan ikut-ikut PKI, begini ini jadinya." Penghilangan Paksa Penyuplai Logistik dan Perlindungan Para penyuplai logistik dan perlindungan sebenarnya menjadi sasaran antara untuk mencapai orang yang dituju. Karena itu, mereka kerap kali justru menjadi sasaran pertama kekerasan. Kekerasan terhadap jaringan pendukung ini dapat terjadi secara masif, seperti kasus pembunuhan kilat terhadap lima ratus warga etnis Tionghoa Timor Timur; dalam jumlah kecil seperti dialami empat lelaki keluarga Kwalik di Papua; atau satu per satu, seperti dialami Seran. Dalam kasus penghancuran gerakan perlawanan di Blitar Selatan: Adanya dukungan rakyat bagi para pelarian itu disadari oleh pasu- kan pemerintah yang kemudian diterjunkan ke Blitar Selatan. Mereka se- ringkali mengalami kesulitan menjalankan operasi penyisiran maupun patroli. Menurut para petinggi militer sendiri, keadaan tersebut dapat menimbulkan frustrasi di kalangan pasukan, sehingga dalam salah satu briefing (pemberian petunjuk singkat), Pangdam VIII/Brawijaya menga- takan bahwa rakyat di daerah operasi satuan tugas harus dianggap seba- gai lawan. Dan ditegaskan lagi dalam catatan tambahan rencana operasi, 'yang sebenarnya kita hadapi adalah daya tempur lawan termasuk rakyat seluruh Blitar Selatan yang mutlak membantu gerombolan bersenjata G- 30-S/PKI dan bukan detasemen gerilya PKI saja.'95 Warga etnis Tionghoa kerap kali menjadi sasaran awal kekerasan dalam berbagai operasi kekerasan berskala masif dalam sejarah kontem- porer Indonesia.96 Dalam peristiwa 1965 di Solo, Medan, dan Blitar Se- 95 Liem. Op.Cit., hlm 180. 96 Lihat Siauw Tiong Djin. Siauw Giok Tjhan: Riwayat Perjuangan Seorang Patriot 35
latan, mereka menjadi sasaran vandalisme dan pemerasan, di samping berbagai tindak kekerasan lain.97 Tetapi, pembantaian terhadap sekitar lima ratus etnis Tionghoa Timor Timur pada akhir 1975 merupakan pembantaian dan penghilangan jejak kejahatan yang terbesar dalam se- jarah modern Indonesia. Penghilangan Paksa Propagandis dan Penghubung Di Aceh, protes sosial terhadap ketidakadilan tata kelola sumber daya alam, penyebarluasan ide kemerdekaan, serta informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia, umumnya tersebar luas melalui pen- dakwah, pedagang keliling, termasuk tukang obat keliling yang biasa menguasai kemampuan bersyair dan mendongeng untuk menarik per- hatian pelanggan atau masyarakat. Mereka mengungkap hal yang ingin dirahasiakan pelaku dan 'tahu terlalu banyak'. Oleh karena itu, mereka pun rentan menjadi sasaran penghilangan paksa. Sebagai sopir angkutan umum yang mangkal di Terminal Tanjung Priok, Sony dan Yani Afri bisa jadi juga memerankan fungsi seperti itu. Djati menuturkan bahwa saat dimasukkan ke sel Tim Mawar, Pius Lustrilanang menuturkan lagi cerita Sony dan Yani kepadanya, yaitu 'cerita turun-temurun mereka-mereka yang pernah' ditawan di sel itu.98 Para penghubung atau kurir organisasi juga rentan dihilangkan paksa karena pengetahuan mereka mengenai peta jaringan organisasi dan menjadi unsur kunci perluasan gerakan dan penyebaran informasi. Her- man Hendrawan, Bimo Petrus Anugerah, dan Haryanto Taslam adalah contohnya. Kita hanya bisa berspekulasi mengapa Herman dan Bimo Petrus dihilangkan, sedangkan Taslam dibebaskan. Salah satu dugaan adalah karena Taslam memiliki organisasi pendukung yang lebih kuat. Orde Baru tidak ingin menciptakan martir bagi PDI Pro-Megawati. Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika. Jakarta: Hasta Mitra, 1999, tentang kekerasan terhadap warga etnis Tionghoa di Malang pada masa revolusi; lihat pula peristiwa serupa dalam Tjamboek Berdoeri. Indonesia Dalem Api dan Bara. Jakarta: Elkasa, 2004. 97 Lihat Lingkar Tutur Perempuan. "Kronik Peristiwa 1965 di Solo." Agustus 2008, naskah tak diterbitkan, tentang kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Solo. 98 Tempo, Edisi 14/03-6/Juni/1998. 36
Penghilangan Paksa Terhadap Perempuan dan Anak-anak Dalam hampir seluruh peristiwa, kecuali di Tanjung Priok dan peris- tiwa 1997/1998, kaum perempuan rentan menjadi korban penghilangan paksa, baik karena aktivitas mereka sendiri maupun karena posisi me- reka sebagai istri orang yang disasar. Tukinem adalah pimpinan ran- ting Gerwani yang bersama suaminya, juru tulis desa, menjadi peng- gerak masyarakat desanya untuk membangun infrastruktur desa, selain memodernisir sistem tanam. Ketika operasi pengejaran pendukung PKI dilancarkan, beredar isu bahwa tentara akan menangkap sang suami ka- rena dituduh membakar jembatan untuk menghambat gerak pasukan. Tukinem dan sang suami memutuskan mencari jalan keselamatan ma- sing-masing. Suaminya berhasil menyeberang ke Lampung dan selamat, sedangkan Tukinem tertangkap di persembunyian bersama dua petani − tentara menuduh mereka membakar jembatan. Menurut narasi yang di- percaya masyarakat, Tukinem ditembak dan dikubur dalam satu lubang bersama seorang dari kedua petani itu. Seorang saksi korban ketika di- tanya mengenai dugaan motif pembunuhan Tukinem mengatakan, "Bu carik sama pak cariknya ini sama. Jadi orangnya fair, terbuka. Dan dia memang orang militan. Kalo ndak militan ndak mungkin bu carik di- bunuh, kan ndak mungkin."99 Warga meyakini Tukinem dikubur di suatu lokasi yang agak berbukit di Desa Kedukan, tak jauh dari tempat tinggalnya. Perempuan juga menjadi korban pembunuhan dan penghilangan paksa karena statusnya sebagai istri orang yang menjadi sasaran ke- kerasan militer/polisi. Di Timor Timur pada 1979-1980, sasaran pokok penghilangan paksa bukan hanya terbatas pada pimpinan Fretilin/Falin- til dan pejabat sipil yang memiliki hubungan dengan kelompok tersebut, tetapi diperluas mencakup pendukung Fretilin dan kaum terdidik, se- perti mahasiswa, seniman, perawat, pimpinan politik, dan guru. Dalam operasi penghilangan paksa ini, istri mereka kerap kali juga diinterogasi, disiksa, dan dibunuh. Yang sangat mencengangkan dan sulit diterima adalah praktik penculikan dan pemindahan anak-anak Timor Timur ke Indonesia. Tentara Indonesia terlibat dalam penculikan anak-anak Timor Timur untuk dibawa ke luar daerah ini. Banyak dari anak-anak itu se- ngaja dibawa tentara untuk mencegah agar mereka tidak menjadi 'anak 99 Lihat "Dipulangkan, Namun Tak Kembali," Op.Cit. 37
Fretilin' atau membantu meringankan beban Panti Asuhan Seroja seba- gai penampung. Terdapat dua pola umum pemindahan anak-anak pada periode 1976-1979. Pola pertama, prajurit militer berpangkat rendah hingga menengah mengambil anak-anak yang ditemukan sendirian di arena pertempuran atau membawa anak-anak langsung dari keluarga mereka tanpa persetujuan orangtua atau keluarganya. Pola kedua adalah anak-anak dipindahkan ke Indonesia oleh petinggi pemerintah atau lem- baga amal terkemuka dengan wujud yayasan, seperti Yayasan Dharmais dan Yayasan Supersemar. Dalam peristiwa Talangsari juga ada belasan mungkin puluhan anak remaja yang hilang. Penghilangan Paksa Saksi Tindak Kejahatan Aristoteles Masoka, sopir Theys Hiyo Eluay, tokoh masyarakat Papua, hilang pada malam ketika majikannya dibunuh oleh tentara Kopassus. Sebelum hilang, dia sempat menelefon istri Theys untuk meminta tolong. Mahmilti (Mahkamah Militer Tinggi) III Surabaya yang mengadili ka- sus pembunuhan Theys gagal mengungkap hilangnya Aristoteles.100 Dia malah sempat diduga berada di AS. Namun, hilangnya Aristoteles meng- ingatkan pada penghilangan paksa Ismail dalam peristiwa 1997/1998. Ismail adalah sopir Noval Alkatiri, pengusaha yang bersama rekan- nya, Dedi Hamdun, aktif menggalang massa dan menjadi donatur kam- panye Mega-Bintang-Rakyat dalam pemilu 1997. Enam hari setelah kampanye berakhir, pada 29 Mei 1997, Hamdun, Noval, dan Ismail pun hilang.101 Aristoteles dan juga Ismail diduga dihilangkan paksa karena posisinya sebagai saksi kunci tindak kejahatan terhadap orang lain. Empat pemuda yang hilang pada saat bersamaan dengan kerusuhan Mei 1998 diduga kuat merupakan saksi kunci kejahatan yang hendak di- tutupi. Kasus penghilangan paksa saksi tindak kejahatan kerap ditemu- kan pula di Aceh. Alur Penghilangan Paksa dan Kosakata Kekerasan Ada sejumlah pola umum penghilangan paksa: pertama, korban di- 100 Lihat "Atas Nama NKRI dan Investasi," Op.Cit. 101 Lihat "Masa Kelam di Penghujung...," Op.Cit. 38
sasar, diciduk dari rumah atau tempat kerja, tempat persembunyian, maupun tempat lain, ditahan, baik di satu tempat penahanan maupun berpindah-pindah, disiksa, kemudian diambil paksa dari tahanan dan dihilangkan paksa. Kedua, korban disasar, diciduk, dan langsung dihi- langkan paksa. Kedua pola ini sering terjadi dalam peristiwa 1965 dan berulang lagi dalam penghilangan paksa di Papua, Timor Timur, dan 1997/1998. Pola ketiga terjadi dalam peristiwa 1997/1998, korban disasar, di- ciduk, diselubungi dengan kain penutup mata dan kepala, dibawa ke tempat penahanan rahasia, disiksa, dilepaskan di bandara/stasiun kere- ta api dengan perintah pulang ke tempat asal. Pola keempat juga terjadi dalam peristiwa 1997/1998: korban disasar, diciduk, diselubungi dengan kain penutup mata dan kepala, dibawa ke tempat penahanan rahasia, disiksa, kemudian dipindahkan ke tahanan kepolisian, ditahan dalam hitungan bulan dengan tuduhan subversi, kemudian dibebaskan dengan alasan kasusnya ditangguhkan. Pola kelima, korban disasar, diciduk oleh tim aparat komando teri- torial (dalam kasus Mugiyanto, bersama aparat sipil setempat), ditahan (dalam kasus Mugiyanto tidak ditahan), dilepaskan kemudian dicu- lik oleh tim lain, atau diserahterimakan kepada tim penculik, dibawa ke tempat penahanan rahasia, disiksa, kemudian dilepaskan atau dihi- langkan sampai saat ini. Pola kelima ini juga dialami oleh sejumlah kor- ban peristiwa 1997/1998. Pola keenam, korban diciduk secara acak. Di wilayah konflik bersenjata ada pola penghilangan paksa lain, yaitu kor- ban diciduk secara spontan dalam konteks operasi kekerasan, baik saat atau setelah kontak senjata atau operasi perburuan (sweeping) terhadap kelompok bersenjata. Setelah itu korban hilang. Pola serupa juga terjadi pada saksi tindak kejahatan: korban kebetulan berada di tempat keja- hatan terjadi, oleh karena itu dia diciduk dan setelah itu tak terdengar lagi kabarnya. Pencidukan bisa terjadi secara tertutup (umumnya malam hari, di rumah) atau terbuka (umumnya siang hari, di tempat kerja atau di ruang publik). Untuk menekankan efek teror, dalam kasus tertentu di Papua pelaku diduga sengaja menangkap korban di hadapan keluarganya atau masyarakat sebelum dihilangkan. Dalam banyak kasus, penghilangan paksa berakhir dengan pem- bunuhan. Sejumlah korban diduga dibunuh dengan cara ditembak atau ditusuk/disembelih dengan senjata tajam, kemudian mayatnya dihi- langkan. Sebuah film dokumenter yang baru dirilis tahun ini yakni The Act of Killing karya sutradara Joshua Oppenheimer memuat pengakuan 39
seorang algojo '65 di Medan. Si algojo bercerita tentang metode pem- bunuhan yang digunakan yaitu menjerat leher korban dengan kawat, ke- mudian memasukkan korban ke karung, lalu menghilangkan. Sebagian besar korban pembunuhan di Sumatra Utara tidak dikuburkan satu per satu atau massal seperti di Jawa dan Bali, tetapi justru dibuang ke sungai. Dalam kasus Blitar Selatan, mayat korban dibuang ke laut. Pola penghi- langan jejak serupa berulang di Papua dan Timor Timur dengan cara korban diberi pemberat kemudian ditenggelamkan ke laut/danau, atau dengan diberi pemberat lalu dilempar ke laut/danau dalam keadaan hid- up dari helikopter. Cara lain dengan ditembak di tepi jurang atau dilem- par/didorong ke dalam jurang. Pola penghilangan jejak juga dilakukan dengan cara menguburkan korban secara diam-diam dan di tempat ter- pisah, menggali dan memindahkan kuburan korban secara diam-diam, dan menghancurkan rekam medis maupun bukti lain. Informasi ten- tang pembunuhan atau kekerasan lain yang lebih mengerikan sering kali disampaikan melalui kode bahasa tertentu yang bersifat menghaluskan dan mengaburkan. Dalam peristiwa 1965, penggunaan kata 'bon' −di- bon atau pengebonan− dikenal luas oleh tapol di Jawa. Dalam peristiwa 1997/1998, penjaga tempat tahanan rahasia menasehati Andi Arief un- tuk menjawab pertanyaan interogator dengan benar jika tidak ingin 'di- Dedi-Hamdun-kan'. Penciptaan kosakata kekerasan yang eufemistis ini sangat meluas di Timor Timur, misalnya 'mandi laut', 'pergi ke Jakarta', dan istilah yang sering dikatakan dan dipraktikkan yaitu 'pergi ke seko- lah' atau 'kursus ideologi penataran Pancasila'. Para Pelaku Kerahasiaan operasi dan pengingkaran negara membuat upaya un- tuk mengidentifikasi pelaku penghilangan paksa tidak menemukan jawaban tuntas. Peristiwa 1965 memberi kita keterangan cukup lengkap tentang struktur pertanggungjawaban komando kekerasan yaitu mulai dari Pangkopkamtib, Mayjen Soeharto, pasukan tempur yang dilibatkan di antaranya RPKAD dan Yon E untuk Boyolali dan daerah lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta komando teritorial di Sumatra Utara, Bli- tar, Boyolali, Bali, dan Sulawesi Selatan. Pangkopkamtib juga didukung tim pemeriksa, mulai dari pusat (nasional) sampai daerah (provinsi) dan cabang (kabupaten), di antaranya terdiri atas kehakiman, kejaksaan, ke- polisian, dan dikepalai CPM setempat. Di luar struktur formal, Angkatan 40
Darat juga melibatkan pejabat pemerintahan setempat serta kelompok sipil dan paramiliter anti-komunis. Operasi ini didukung dana dan fasilitas negara, masyarakat −bahkan yang dirampas/diperas dari kelu- arga korban, perusahaan, bahkan negara kapitalis besar yang dipimpin Amerika Serikat. Dalam setiap kasus penghilangan paksa yang diangkat dalam buku ini, sejumlah institusi negara secara konsisten muncul. Yang pertama adalah militer, baik pasukan tempur seperti RPKAD maupun struktur komando teritorial. Dalam peristiwa 1965, penghilangan paksa di Timor Timur, saat penerapan DOM di Aceh, hingga peristiwa 1997/1998, RP- KAD/Kopassus agaknya bekerja di luar komando teritorial dan bahkan berkuasa memberikan komando informal terhadap struktur komando teritorial.102 Dalam peristiwa 1965, pelibatan RPKAD berlangsung secara terbuka, sedangkan dalam peristiwa 1997/1998 maupun pembunuhan Theys dan penghilangan paksa Aristoteles Masoka, operasi yang dilaku- kan bersifat tertutup. Aparat pemerintahan sipil juga sering dilibatkan dalam praktik penghilangan paksa, khususnya mendaftar calon korban, menyeleksi, mengawasi, memberikan informasi sasaran, ikut menciduk korban dan memobilisir warga untuk menguburkan korban. Di Aceh, sipil dilibatkan terbatas sebagai informan bagi aparat keamanan. Dalam peristiwa 1965, pimpinan desa bekerja sama dengan militer untuk menyusun daftar sa- saran kekerasan. Peristiwa 1965 menyediakan preseden bagi dukungan rahasia pemerintah asing dalam kekerasan berskala masif di Timor Timur. Dalam kasus Talangsari, pemerintahan dusun hingga kecamatan berfungsi sebagai pelapor dan pemberi informasi. Aparat negara juga kerap kali bekerja sama dengan kelompok sipil dan paramiliter. Pelibatan kelompok paramiliter dalam peristiwa 1965 terulang lagi dalam praktik pelanggaran HAM di Timor Timur. Di dua ruang kekerasan itu, kelom- pok paramiliter dilibatkan dalam seluruh lapisan kekerasan. Dalam berbagai kekerasan, ditemukan pula dukungan fasilitas dan uang dari perusahaan nasional dan multinasional pada kekerasan ber- skala masif, misalnya di Aceh dan Papua. Pola seperti itu pertama kali muncul dalam peristiwa 1965 di perkebunan Sumatra Utara dan masih berulang hingga saat ini di Papua. 102 Kammen. Op.Cit., hlm 200. 41
Dampak Penghilangan Paksa Aristoteles Masoka yang hilang sejak 10 November 2001 bersamaan dengan pembunuhan atas majikannya, Theys Hiyo Eluay. Dalam persi- dangan di Mahmilti III, Surabaya, tujuh anggota Kopassus dinyatakan bersalah karena telah membunuh Theys. Namun, Mahmilti gagal meng- ungkap nasib dan keberadaan Aristoteles. Pihak keluarga Aristoteles kecewa dan memutuskan untuk mengadu ke Komnas HAM.103 Yonas Masoka, ayah Aristoteles, meminta: Masih hidup atau [sudah] mati, tolong kembalikan dia pada kami. ...Kami hanya menginginkan keadilan di negara ini.104 Yonas menapaki jalan penantian menyakitkan yang disesaki oleh banyak keluarga korban penghilangan paksa lain. Ibu Agung yang su- aminya dihilangkan paksa pada suatu malam di puncak operasi pem- bunuhan terhadap pendukung PKI di Bali telah lama berhenti berharap suaminya masih hidup. Tetapi, toh puluhan tahun kemudian dia masih butuh berdamai dengan masa lalunya: Saya pengen ...tahu latar belakang pembunuhan suami saya, apa, siapa, kenapa. Kenapa suami saya dikorbankan untuk itu? Kalo dia sakit, saya dapat rawat, terus dia meninggal, rasanya ... tidak begitu sedih hati saya sampai sekarang.105 Bagi keluarga korban yang menganut tradisi Hindu-Bali, pelaku penghilangan paksa bukan hanya memorak-porandakan keutuhan ke- luarga mereka,106 tapi juga merampok hak keluarga untuk menunaikan kewajibannya terhadap yang mati yaitu menyelenggarakan ngaben, ritual yang mengantar dalam proses reinkarnasi. Hal itu menyentuh wilayah 103 Lihat "Atas Nama NKRI dan Investasi," Op.Cit. 104 Ibid. 105 Wawancara koleksi Institut Sejarah Sosial Indonesia, 13 Januari 2001. 106 Selama rezim Orde Baru berkuasa, keluarga besar Presiden Soeharto −terdiri atas tiga generasi mulai dari Soeharto dan istri hingga cucu− menjadi simbol keluarga ideal Indonesia: harmonis, sejahtera, menjaga tata krama, dan tentu saja utuh. Se- tiap hari pertama Idul Fitri, stasiun TVRI menayangkan ritual sungkem dalam ke- luarga besar itu. 42
terdalam yakni keyakinan.107 Bagi Yonas Masoka, keyakinannya ter- hadap penegakan keadilan di negeri ini dipertaruhkan. Sedangkan bagi orang lain, bisa jadi keyakinan mereka justru pada ke-Indonesiaan. Di Blitar Selatan, istri korban penghilangan paksa mengalami pende- ritaan ganda. Setelah suaminya dihilangkan, mereka dikerja-paksakan di dapur tentara, kemudian tubuh mereka dirampas dan dijadikan bu- dak seksual tentara yang bertugas di sana.108 Praktik seperti ini banyak ditemukan di daerah konflik bersenjata, seperti di Keraras, Timor Timur. Tekanan psikologis, ekonomi, sosial, dan politik yang dialami oleh kelu- arga korban penghilangan paksa kerap kali tak tertanggungkan sehingga sebagian dari mereka hidup di ambang batas depresi dan demoralisasi. Seorang istri korban penghilangan paksa dalam peristiwa 1997/1998 saat ini terpaksa dirawat oleh psikiater untuk memulihkan depresi mendalam yang dialaminya. Di Solo, seorang istri korban penghilangan paksa 1965 mulai keliling kota setiap hari untuk mencari suaminya setelah kewa- jiban utamanya, membesarkan putrinya, tunai. Hingga saat menutup mata selama-lamanya, dia tetap tak menemukan jawaban pasti tentang nasib dan keberadaan suaminya. Penghilangan paksa juga berdampak secara sosiologis. Penangkapan dan pembunuhan/penghilangan paksa terhadap pamong desa di Boyo- lali Utara menandai berakhirnya partisipasi masyarakat desa yang teror- ganisir dalam merumuskan arah modernisasi desanya. Begitu berhasil menyingkirkan para pimpinan kiri, militer dan kelompok sipil pendu- kungnya segera merampas jabatan yang ditinggalkan korban. Selama tiga periode berturut-turut, bupati Boyolali dijabat aparat militer berpangkat letnan kolonel. Lowongan di berbagai instansi pemerintah, termasuk kekurangan tenaga pengajar serta kekosongan pegawai dalam pemerin- tah desa, diisi oleh pendukung PNI maupun parpol agama, betapapun kerap kali tidak memenuhi kualifikasi atau terlibat langsung dalam ke- kerasan 1965/1966. Masyarakat desa kehilangan keberanian dan inisi- atif untuk mengorganisir diri dan menentukan arah kemajuan desanya. Seperti dikatakan seorang saksi-korban, "Sekarang [masyarakat] sudah pasif." Di atas reruntuhan itulah Orde Baru membangun sistem 'massa me- ngambang' yang dikontrol oleh sistem pengawasan melekat, komando teritorial dan bawahannya. Generasi baru desa memilih pergi mencari 107 Lihat "Ngaben Tanpa Tubuh...," Op.Cit. 108 Lihat "Pembersihan PKI di Blitar...," Op.Cit. 43
kehidupan di sentra-sentra pabrik di Semarang dan kota-kota satelit Ja- karta. Kondisi serupa juga ditemukan di Blitar Selatan. Untuk memasti- kan penaklukan terhadap penduduk Blitar Selatan, penduduk yang ting- gal tersebar di dataran lebih tinggi dipaksa pindah ke pinggiran jalan raya untuk memudahkan pengawasan. Rumah mereka dirampas. Pekerjaan yang pernah dimulai gerakan kiri untuk memajukan pertanian, pendi- dikan, dan kesenian di wilayah tandus itu pun hancur. Generasi muda Blitar Selatan tidak mempunyai banyak pilihan untuk memperoleh nafkah layak. Banyak di antara mereka memilih menjadi buruh migran dengan segala risiko. Orde Baru memang memiliki banyak cara menjatuhkan hukuman bagi para pembangkang di luar pembunuhan, penghilangan paksa, pena- hanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Warga eks Dusun Talangsari III misalnya, tempat ini seolah menjadi terkutuk sejak pembantaian 1989. Pemerintah mengganti nama Dusun Talangsari III dengan Dusun Subing Putera. Hingga saat ini, Dukuh Subing Putera tidak menerima pasokan listrik. Persekusi serupa juga diterapkan pemerintah terhadap keluarga eks tapol '65 golongan A di Desa Argosari −dulu kamp kerja paksa− Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satu keluarga di sini tidak diizinkan tinggal di dalam kampung tapol, juga tidak diberi jarin- gan listrik ke rumahnya. Peristiwa kekerasan 1965 dan peristiwa yang menyusul kemudian berdampak pada kehancuran inisiatif dan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan. Hak kewarganegaraan buruh perkebunan Suma- tra Utara dikuliti oleh negara ketika proses kerja mereka di perkebunan diganti dari sistem kerja tetap ke relasi kerja kontrak. Sejak pergantian tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit secara masif seluruh kelu- arga buruh terlibat sistem kerja kontrak di perkebunan hingga sekarang. Status mereka bisa dikatakan sebagai buruh perkebunan tidak dibayar. Setelah peristiwa 1965, banyak buruh perkebunan mengajak kerja istri dan anak di perkebunan tanpa mendapatkan upah dan mereka dipecat secara bertahap. Perusahaan perkebunan menyebut penyingkiran ini se- bagai "konsolidasi perusahaan". Dampak sosiologis lain yang dialami buruh perkebunan adalah hilan- gnya tradisi dan ingatan kolektif buruh dalam berorganisasi dan memba- ngun gerakan lintas sektoral. Akibatnya posisi tawar mereka di hadapan perusahaan makin lemah. Perkebunan Tanjung Keliling, salah satu yang berhasil diambil alih buruh - kemudian diambil alih lagi oleh militer - sekarang dikontrak-karyakan kepada PT Kepong Nusantara asal Malay- 44
sia yang memroduksi minyak sawit. Di sekeliling perkebunan pun diba- ngun parit sedalam hampir dua meter untuk mencegah masyarakat dan ternak melintasi lahan perkebunan. v 45
I Penghilangan Paksa pada 1965 - 1967
Penghilangan Paksa dan Kehancuran Organisasi Buruh Perkebunan Sumatra Utara, 1965-1967 Pengantar P erkebunan di Sumatra Utara merupakan sumbangan utama bagi devisa pemerintah Indonesia. Produksi tanaman dari perke- bunan besar itu memberikan kontribusi 4 miliar dolar AS. Jumlah itu berasal dari hasil 4,41 juta ton per tahun. Sekitar 27 persen dari ben- tangan alam Sumatra Utara merupakan lahan perkebunan atau seluas 1,92 juta hektare yang terdiri dari 15 kabupaten (Kontan, 27 Mei 2012). Perkebunan ini pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai cultuurge- bied atau perkebunan Deli. Pada waktu itu areal perkebunan terletak di pesisir bagian timur Sumatra. Namun, sejak 1970-an telah meluas jauh hingga bentangan alam bagian barat Sumatra. Awalnya yang menggerak- kan perkebunan Sumatra Utara ini seluruh komponennya diimpor dari luar mulai dari modal, teknologi, staf ahli hingga tenaga kerja. Tenaga kerja didatangkan dari wilayah Cina bagian selatan dan kemudian buruh didatangkan dari Jawa dengan status kerja kontrak. Pada masa kolonial buruh perkebunan tak diizinkan beraktivitas politik termasuk berkum- pul dalam organisasi massa. Kaum buruh perkebunan dikenakan poenale sanctie. Buruh kontrak yang tidak patuh mendapatkan hukuman pemo- tongan upah dan penambahan jam kerja. Sedangkan, buruh yang melari- kan diri diwajibkan membayar biaya yang digunakan perkebunan untuk Hukuman itu berlaku melacak dan membawa kembali buruh kontrak. 1 hingga memasuki periode pendudukan Jepang. 1 Kewajiban untuk membayar ongkos itu, seperti hadiah bagi informan yang berha- sil menangkap kembali buruh kontrak. Semua hukuman itu untuk mendisiplinkan buruh kontrak. Untuk hal ini lihat Jan Breman. Menjinakkan Sang Kuli. Politik Ko- lonial Pada Awal Abad ke-20. Jakarta: KITLV Jakarta dan Grafiti Utama, 1997, hlm 171. 49
Pada 1957-1958 Presiden Soekarno mengumumkan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB). Kondisi ini mengakibatkan pengambil- alihan perusahaan-perusahaan perkebunan asing di seluruh perkebunan Sumatra Utara. Pimpinan militer mengambil banyak wewenang pada perusahaan milik Belanda itu di Sumatra Utara. Penguasaan perkebunan oleh pihak militer adalah untuk mengontrol kaum buruh perkebunan yang bergejolak sejak 1950-an hingga 1960-an. Selain itu, pada 1957 Soe- karno menyelenggarakan demokrasi terpimpin dan partai serta organi- sasi massa bertumpu pada dirinya. Sementara itu, Angkatan Darat men- guasai direksi perkebunan dan mengontrol konflik bersenjata. Kondisi itu membuat Dewan Banteng pimpinan Letkol Simbolon bergerak mun- dur hingga ke pedalaman Tapanuli. Pemogokan yang dilancarkan oleh kaum buruh perkebunan di Suma- tra Utara bertujuan mendapatkan hak mereka seperti catu makan, upah, dan perumahan. Hampir seluruh tuntutan kaum buruh di sana dipenuhi oleh pihak perusahaan. Sementara itu, pimpinan kaum buruh dalam de- wan perusahaan untuk mengontrol produksi. Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) misalnya menonjol dalam aksi tuntutan kaum buruh di provinsi tersebut. Demikian pula, Barisan Tani Indone- sia (BTI) mendukung kaum petani di Sumatra Utara untuk menguasai Situasi ini meresahkan para pemilik tanah-tanah bekas perkebunan. 2 kapital, terutama dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Inggris. Produksi perkebunan tetap berjalan dengan pengor- ganisasian kaum buruh yang rapih dan tidak ada anggota Sarbupri yang tidak mendapatkan upah dan hak-hak lainnya. Meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) 1965 di Jakarta membuat kondisi kehidupan kaum buruh dan petani di Sumatra Utara terbalik 180 derajat. Mereka diusir dari pekerjaannya di perkebunan. Mereka pun diperiksa dan digagahi di sebagian besar kamp tahanan yang dibentuk di kota dan desa. Pimpinan yang aktif dalam Sarbupri, teru- tama dalam Dewan Perusahaan, pimpinan BTI dan orang-orang yang mengorganisir lingkungan desa seperti Pemuda Rakjat (PR) dibawa ke kamp dan diambil untuk dihilangkan paksa di aliran sungai seluruh Su- matra Utara. Setidaknya tercatat ada tiga wilayah korban penghilangan 2 Pada 1959 tanah yang telah dikuasai oleh petani dan kaum buruh seluas 130 ribu hektare di seluruh Sumatra Utara. Tentang hal ini lihat Ann Laura Stoler. Capital- ism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979. Ann Arbor: Michi- gan Press, 1996, hlm 225. 50
paksa ataupun dibunuh yakni Labuan Batu, Simalungun, dan Langkat. 3 Selain itu, ada tempat tahanan yang oleh militer disebut Tempat Tahanan Umum (TPU) dan Tempat Tahanan Sementara (TPS). Pada umum- nya TPU berada di Kota Medan, sedangkan TPS berada di kecamatan. Di kedua tempat tersebut terjadi banyak penghilangan paksa dan pem- bunuhan. Pengambilan paksa para tahanan terjadi sejak November 1965 dan terus berlangsung hingga Maret 1967. Beberapa bekas tahanan poli- tik (tapol) menyatakan bahwa penyusutan pengambilan paksa terjadi setelah pasukan Brawijaya masuk dan menertibkan Komando Aksi dan Tentara Bukit Barisan dari pembantaian massal. 4 Meskipun penghilangan paksa dimulai pada November 1965, penye- rangan dan pembakaran terhadap organisasi serikat buruh dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah berlangsung pada Oktober. Situasi ini berbeda dengan wilayah lain seperti Jawa dan Bali akibat dari peristiwa G 30 S 1965. Di Sumatra Utara, terutama di Medan, tindakan untuk meng- hancurkan PKI dan teristimewa organisasi buruh sangat cepat. Pada 12 Oktober 1965 kantor Sarbupri dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Medan, diba- kar dan dihancurkan oleh Komando Aksi yang dikawal oleh tentara. Demikian pula, pada 16 Oktober kantor Comite Daerah Besar (CDB) PKI yang terletak di Jalan Makam Pahlawan dibakar oleh organisasi yang sama dengan dukungan tentara. Apa yang menyebabkan penghancuran organisasi massa dan PKI ini sangat cepat dilakukan oleh Komando Aksi dengan bantuan tentara? Apakah tindakan penghancuran Sarbupri berkaitan dengan kepentingan kapital perkebunan asing? Proses peng- hilangan paksa para pimpinan organisasi massa di perkebunan banyak difasilitasi oleh perusahaan perkebunan. Para korban yang selamat dan kami wawancarai mengatakan bahwa, "Pengambilan korban dengan Juga, penting diuraikan menggunakan truk dan hansip perkebunan." 5 tentang bagaimana pola penghilangan paksa para pimpinan organisasi massa itu? Apa polanya mirip dengan yang berlangsung di perdesaan Jawa bahwa para pimpinanlah yang pertama kali dilenyapkan agar mu- dah menganiaya anggota dan menghancurkan serikat buruh serta orga- nisasi massa? Agar dapat memahami pola penghilangan paksa terhadap pimpinan 3 Wawancara dengan Wardik, 25 Mei 2012, Medan. 4 Wawancara dengan Wardik, 25 Mei 2012, Medan. 5 Wawancara dengan Miyun, 28 Mei 2012, Langkat. 51
Sarbupri dan organisasi massa serta kaum tani perlu diberikan gam- baran latar belakang perkebunan Sumatra Utara. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pimpinan serikat buruh dan organisasi massa di perke- bunan dan perdesaan. Pada akhirnya aktivitas mereka pun dibungkam untuk selamanya oleh militer demi kepentingan kapital. Kelas pekerja perkebunan dan petani liar yang menduduki tanah perkebunan mempu- nyai basis dan dukungan berbeda. Meskipun, kedua kelas tersebut tidak terlepaskan dalam menghadapi perusahaan perkebunan. Kaum Buruh dan Petani "Liar" di Perkebunan Sumatra Utara Generasi pertama buruh perkebunan Sumatra Utara dikenal dengan panggilan "Jakon" atau Jawa kontrak. Mereka datang dari Jawa mulai awal abad ke-20 dan bekerja di perkebunan dengan dikenakan sistem kerja kontrak. Perusahaan perkebunan memberlakukan sistem kerja kontrak hanya untuk buruh yang berasal dari luar Sumatra Utara. Hingga 1930, perusahaan perkebunan telah mendatangkan hingga mencapai satu juta lebih buruh kontrak yang terdiri dari pria, perempuan, dan anak-anak. Mereka bekerja di perkebunan tembakau dan karet. Pihak perkebunan akan menghukum buruh perkebunan yang tidak patuh terhadap aturan perusahaan, pindah ke perkebunan lain, atau kabur dari perkebunan. Akibat sistem kerja kontrak itu banyak buruh yang dikenakan hukuman gantung, penjara, dan bentuk penyiksaan lain. Kaum buruh perkebunan pun dilarang untuk mendirikan atau menjadi anggota organisasi serikat buruh. Sebaliknya, organisasi massa juga tidak diperbolehkan praktik atau melakukan aktivitasnya di perkebunan (Breman 1997: 56). Selain itu, rasialisme dan diskriminasi dijalankan oleh perusahaan perkebunan. Misalnya, orang Batak dari Tapanuli banyak yang bekerja di perkebunan sebagai kerani atau juru bayar pengupahan kaum buruh. Suku Batak Tapanuli memandang buruh kontrak sebagai pekerja yang Demikian pula, perusahaan buruk dan menjadi musuh alamiah mereka. 6 perkebunan tidak menyelenggarakan sekolah bagi anak-anak "Jakon". Pi- hak perusahaan sangat minim menyelenggarakan kesehatan bagi kaum buruh. Buruh perkebunan disediakan pondok sederhana di pinggir per- 6 Kelompok-kelompok pemberontak yang tergabung dalam Pemerintah Revolu- sioner Republik Indonesia (PRRI) menjadikan kaum buruh perkebunan musuh alami mereka. Sebabnya, mereka beranggapan buruh perkebunan tergabung dalam Sarbupri yang didukung oleh PKI. Tentang hal ini lihat Stoler. Op.Cit., hlm 260. 52
kebunan. Pihak perusahaan juga memberikan buruh sebidang tanah di pinggir perkebunan agar buruh dapat bercocok tanam. Cara perkebunan seperti itu dilakukan agar ongkos reproduksi menjadi lebih murah. Cara perusahaan itu juga untuk tidak memiskinkan sama sekali kaum buruh- nya. Dalam kondisi seperti itu kaum buruh dapat bekerja di perkebunan dan bercocok tanam di tanah-tanah yang disediakan. Sepanjang masa kolonial buruh perkebunan melakukan perlawanan tanpa henti terha- dap perusahaan. Mereka secara individu dan spontan melawan tuan dan asisten perkebunan. Banyak tuan dan asistem perkebunan yang terbunuh oleh pisau "penderes" pohon karet. Pada pendudukan militer Jepang perkebunan digunakan untuk pena- naman tanaman makanan. Buruh perkebunan oleh militer Jepang diizin- kan untuk menduduki dan mengolah tanah perkebunan. Hampir sekitar 250 ribu hektare dari 700 ribu hektare lahan perkebunan diduduki oleh kaum buruh. Namun demikian, kelas pekerja perkebunan tidak lepas dari kekejaman militer Jepang dan hampir separo dari jumlah buruh per- kebunan dipekerjakan sebagai romusha di pedalaman Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Birma. Diperkirakan hampir lima puluh persen dari jumlah keseluruhan kuli kontrak tidak kembali dari kerja paksa sebagai romusha (Stoler 1996: 76). Setelah Perang Dunia II hampir separo perkebunan rusak total dan yang sangat penting adalah pihak perusahaan mengalami kekurangan buruh. Banyak pemilik perusahaan perkebunan yang balik ke Sumatra Utara lagi berkeinginan untuk kembali ke masa perkebunan kolonial. Se- mentara itu, sekitar 130 ribu perkebunan telah diduduki oleh bekas kuli kontrak. Perusahaan perkebunan tidak dapat lagi menjalankan praktik kerja kontrak tertutup, dan mereka mesti mengizinkan serikat-serikat buruh untuk membela kepentingan kaum buruh perkebunan. Sarbu- pri yang berdiri pada 1946 sangat aktif membela hak-hak kaum buruh perkebunan. Tahun setelah pergolakan daerah, perkebunan lama se- perti Labuan Batu, Simalungun, dan Langkat mulai kembali didatangi para migran Jawa meski belum banyak. Pada 1951, sistem kerja kontrak ditegakkan lagi dengan pengawasan dari Departemen Perburuhan Repu- blik Indonesia. Terdapat persyaratan bahwa buruh hanya dikontrak oleh perusahaan selama 3 tahun dan setelah itu dapat melakukan hubungan kerja dengan perusahaan melalui serikat buruh. Mulai 1951 hingga 1958 mengalir buruh migran dari Jawa menuju perkebunan sebanyak 29 ribu orang. Kemudian pada 1960-an, jumlah buruh kontrak meningkat hing- 53
ga mencapai 38 ribu orang. 7 Selama periode 1950-an, Sarbupri mempunyai anggota buruh per- kebunan sekitar 100 ribu orang dan ini menjadi anggota SOBSI terbe- sar di Sumatra Utara (Stoler 1996: 77). Buruh perkebunan melancarkan pemogokan bila jatah makan, upah, dan perumahan diabaikan oleh pi- hak perusahaan. Perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang karet seperti Wingfoot dan Goodyear di Labuan Batu sering dilanda pe- mogokan. Pada dekade 1950-an misalnya terjadi 700 pemogokan kaum buruh perkebunan. Juga, pada 1950 pemogokan kaum buruh Sumatra Utara itu menyumbangkan separo dari "hilangnya" 700 ribu jam kerja aksi pemogokan kaum buruh Indonesia (Stoler 1997: 189). Buruh perke- bunan yang berserikat dalam Sarbupri setiap menjelang hari raya Leba- ran melancarkan pemogokan untuk mendapatkan perbaikan upah dan catu makan serta pakaian. Pada umumnya untuk catu makan dituntut jatah beras yang tidak bercampur kerikil, juga jatah ikan asin yang masih baik dan tidak pahit. 8 Sementara itu, pengambil-alihan perkebunan modal asing di perke- bunan besar Sumatra Utara terjadi sebanyak dua kali. Pertama, ketika terjadi nasionalisasi perusahaan sebagai dampak dari kegagalan nego- siasi soal Irian Barat. Itu berlangsung pada 1957 terhadap perkebunan milik Belanda. Kedua, pada 1961 terhadap perkebunan milik Belgia. Per- usahaan perkebunan Belgia paling besar di Sumatra Utara terdiri dari perkebunan karet dan kelapa sawit. Pengambil-alihan itu merupakan solidaritas internasional terhadap pembunuhan Perdana Menteri Kongo Patrice Lumumba pada awal Maret 1961. Kongo adalah wilayah kekua- saan imperialisme Belgia. Pengambil-alihan itu terjadi selama berlang- sung pemogokan hingga dua pekan. Pemogokan buruh perkebunan di- pusatkan di Labuan Batu karena sentra dari perusahaan Belgia berada di sana. Kemudian, bertepatan pada pertengahan Maret 1961 dirayakan pula sewindu Peristiwa Tanjung Morawa. Acara peringatan peristiwa tersebut dihadiri pula oleh Djalaluddin Jusuf Nasution dari CDB-PKI. Dalam kesempatan itu, Djalaluddin menegaskan untuk memberikan pelajaran terhadap kolonialisme Belgia melalui pengambil-alihan perke- 7 Kebanyakan buruh kontrak bekerja di perusahaan perkebunan karet dan kelapa sawit. Tentang hal ini lihat Geofrey McNicoll. "International Migration in Indone- sia. Notes Migration," Indonesia, No. 5, 1968, hlm 70. 8 Tuntutan pemogokan buruh perkebunan itu diliput oleh harian Harapan yang di- lansir oleh Harian Rakjat, 11 Maret 1961. 54
bunan mereka di wilayah Sumatra Utara. Pemogokan anti-imperialisme 9 di perkebunan Sumatra Utara itu berlangsung selama beberapa pekan dan hanya jeda sejenak karena kedatangan Presiden Soekarno di Medan. Pemogokan solidaritas itu juga sangat cerdas di tengah kontrol militer dan negara terhadap pergerakan buruh. Pergerakan buruh di Sumatra Utara pada dekade 1960 mengalami kemerosotan karena hampir seluruh manajer perusahaan dikuasai militer dan mereka membuat larangan pe- mogokan. Sementara itu, perkebunan terbesar milik Belgia di Sumatra Utara yang berlokasi di Labuan Batu dengan penduduk terbanyak adalah orang Jawa. Terdapat satu daerah perkebunan bernama Padang Halaban yang melingkupi tujuh desa. Pada 1950-an penduduk di wilayah itu hidup berdikari dengan menanam ubi, jagung, dan kelapa untuk produksi gula merah. Wardik, keturunan Jawa kontrak (Jakon), yang tinggal di salah satu desa Padang Halaban ini bercerita tentang lingkungan desa di sana: Ketika ada perintah berdikari dari Presiden Soekarno, mereka mena- nam ubi seluas hektaran. Padang Halaban di mana saya dibesarkan itu kreatif masyarakatnya. Pada tahun 1950-an kesulitan gula merah dengan menanam banyak pohon kelapa di Padang Halaban. Jadi kampung itu ada Kampung Sidomulyo, ada Karanganyar, ada Purwodadi, Purworejo, ada Sukadane, ada juga Blok M, ada juga Kertosono, ada 7 desa itu semua adalah orang Jawa. Ada sedikit orang kita orang Batak. Perlu dicatat di desa-desa itu tidak ada masalah suku, ras, dan agama tidak pernah kita dengar. Bahkan pada saat itu gotong royong itu begitu kuat. 10 Warga desa di Padang Halaban pada 1960-an malah telah memba- ngun gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pembangunan sekolah itu atas inisiatif masyarakat dan Sarbupri agar anak-anak dapat bersekolah di kampungnya sendiri. Selain itu, kehi- dupan kebudayaan di kampung itu hidup dinamis seperti wayang orang, ketoprak, dan seni pentas lainnya. Lakon yang dibawakan adalah kisah pemuda yang memprotes tuan kebun Belanda. Seni pertunjukan ini di- bawakan oleh buruh perkebunan keturunan Jawa atau generasi kedua 9 Di Sumatra Utara perkebunan-perkebunan besar Belgia seperti Socfin berada di Labuan Batu. Mereka memproduksi karet dan kelapa sawit. Untuk hal ini lihat Har- ian Rakjat, 21 Maret 1961. 10 Padang Halaban satu daerah perkebunan milik perusahaan asal Belgia di Labuan Batu yang luas daerah itu sekitar 3000 hektare. Informasi ini berasal dari wawan- cara dengan Wardik, 25 Mei 2012, Medan. 55
dari Jakon. Perkembangan seni drama atau pertunjukan di Sumatra Utara itu juga tidak terlepas dari pertumbuhan Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra). Di penghujung 1950-an terjadi reorganisasi lembaga seni pertunjukan yaitu setiap lembaga menitikberatkan pada pementasan Seba- seni drama seperti ludruk, ketoprak, wayang orang dan lain-lain. gai contoh, di Langkat dekat Medan terdapat satu perkebunan bernama Tanjung Keliling. Di perkebunan tersebut buruh perkebunan mendiri- kan kelompok kesenian ketoprak keliling dari satu perkebunan ke per- kebunan lain di wilayah Langkat. Salah seorang bekas anggota kesenian ketoprak keliling itu bercerita: 11 12 Buruh perkebunan Tanjung Keliling mempunyai kelompok ketoprak bernama Langen Setyomudo, artinya kesenian orang-orang muda. Kami mendapatkan honor. Honornya dibagi nanti dimasukkan ke kas untuk perbaikan alat-alatnya. Penduduk banyak menonton kesenian itu. Ya, ba- nyak. Setiap ada pesta biasa itu. Di tingkat kecamatan sudah dikenallah. Pada hari-hari besar, itu perkebunan bertindak atau umpamanya ada be- berapa kongsinya dibagi itu. Hari ini main di sini, besok main di sana. Itu dibayar itu. Dikasih itu waktu perusahaan dibayar itu. Biasanya kalau main ketoprak di perkebunan di pajak. Pajak itu ya macam kayak gubuk itu saja gitu. Tapi disekat gitu dikit, ha itu untuk tempat apa namanya pakaian gitu saja, panggung gitu. Pajak didirikan kalau masyarakatnya umpamanya di situ memungkinkan. Sarbupri mendirikan di situ berdiri. Jadi orang Sarbupri itu dulu disediakan untuk itu. 13 11 Buruh perkebunan merupakan anggota Sarbupri dan bermain ketoprak keliling dari satu perkebunan ke perkebunan lain, atau dari satu kampung ke kampung lain. Hampir semua seniman seni pentas berkeliling itu adalah anggota Sarbupri. Infor- masi itu berasal dari wawancara dengan Wardik, 25 Mei 2012, Medan, dan dengan Kliman, 28 Mei 2012, Langkat. 12 Perkiraan kasar bahwa dari 225 naskah drama yang terdapat di Harian Rakjat, Bintang Timur, Zaman Baru dan ditulis oleh penulis non-Lekra atau ditulis oleh penulis non-Lekra tetapi dimainkan oleh kelompok-kelompok Lekra atau ditulis oleh penulis Lekra sebelum mereka bergabung dengan Lekra diperkirakan 96 dis- elenggarakan di Sumatra Utara atau dimainkan oleh kelompok-kelompok Sumatra Utara. Perhitungan kasar setidaknya ada 34 naskah drama dimainkan oleh kelom- pok lembaga seni drama Medan. Sebanyak 9 kelompok berada di Kota Medan, 12 kelompok berasal dari Tanjung Balai, dan 10 kelompok dari Labuan Batu. Tentang hal ini lihat Michael Bodden. "Modern Drama, Politics, and Postcolonial Aesthetics of Left Nationalism in North Sumatra: The Forgotten Theater of Indonesia's Lekra, 1955-1965," dalam Tony Day dan Maya H.T. Liem (eds.). Cultures at War: the Cold War and Cultural Expressions in Southeast Asia. Ithaca, New York: Cornell Univer- sity, 2010. 13 Wawancara dengan Suman, 28 Mei 2012, Kecamatan Salapian, Langkat, Sumatra 56
Hampir setiap perkebunan terdapat organisasi Sarbupri dan mem- punyai kelompok kesenian seperti ketoprak. Kelompok ketoprak seperti Langen Setyomudo ketika berkeliling dari perkebunan ke perkebunan senantiasa aktivitasnya diliput oleh surat kabar setempat. Liputan koran lokal itu membuat kelompok kesenian ini terkenal dan dikenal di ling- kungan perkebunan lain. Kondisi seperti itu pula ketika pecah peristiwa 30 September 1965 membuat anggota kelompok ketoprak ikut ditangkap dan mendekam di penjara selama puluhan tahun. Kekerasan dan Penghilangan Paksa Ketika pecah peristiwa gerakan 30 September 1965 di Jakarta, di Medan belum terjadi penyerangan dan penangkapan. Penangkapan dan penyerangan baru berlangsung pada 12 Oktober terhadap pimpinan PKI dan organisasi massa kiri. Peristiwa penyerangan ini paling cepat terjadi di seluruh Indonesia. Tampaknya ini dimungkinkan dengan kesiapan militer, terutama Kodam II Bukit Barisan yang dipimpin oleh Jenderal Yamin Ginting. Pada 12 Oktober 1965 terjadi pawai dan arak-arakan massa anti-PKI di sekitar Kota Medan. Kemudian pawai itu berakhir de- ngan penyerbuan kantor Sarbupri di Jalan Binjei. Kantor Sarbupri yang juga menjadi kantor SOBSI Sumatra Utara terdiri dari dua bangunan, yaitu bangunan kantor dan bangunan pementasan seni drama. Kedua bangunan itu dibakar oleh massa anti-PKI hingga rata dengan tanah. Pada peristiwa penyerbuan kantor Sarbupri itu, ketua SOBSI Sumatra Utara, Zakir Sobo, mati terbunuh oleh massa. Penyerbuan kantor Sar- bupri itu mendapat pengawalan dari pasukan Kodam II Bukit Barisan. Empat hari kemudian, pada 16 Oktober menyusul penyerangan dan perusakan kantor CDB-PKI Sumatra Utara di Jalan Taman Makam Pah- Penyerbuan kantor CDB-PKI ini menjadi penanda penang- lawan. kapan besar-besaran bagi anggota PKI dan ormas yang bersekutu dengan partai ini. Dengan berlangsungnya penyerangan brutal dari kelompok yang menyebutkan diri Komando Aksi Pengganyangan G 30 S PKI itu 15 14 Utara. 14 Surat kabar Angkatan Bersenjata, 16 Oktober 1965, dan wawancara dengan Asta- man, 25 Mei 2012. 15 Gedung CDB sekarang menjadi milik Perbekalan Angkatan Darat Bukit Barisan. Kini gedung tersebut dipergunakan sebagai gudang perbekalan Angkatan Darat dan bengkel kendaraan. 57
membuat para pimpinan PKI dan organisasi serikat buruh menghindar dan bersembunyi. Mereka bersembunyi hampir selama sebulan. Ada yang bersembunyi di kampung dan perkebunan. Kemudian, karena me- reka kekurangan makanan untuk bertahan hidup, mereka pun keluar dari tempat persembunyian. Misalnya Tandek Ginting, salah seorang anggota PKI Kaban Jahe yang berupaya bersembunyi, tetapi karena kekurangan Hampir makanan dia keluar dari persembunyiannya dan tertangkap. seluruh pimpinan PKI dan organisasi massa seperti Sarbupri dan Le- kra keluar dari persembunyian dan ditangkap oleh gerakan massa dan militer. Djalaluddin Yusuf Nasutioan, Sekretaris 1 CDB-PKI, ditangkap dan Peris Pardede anggota Comite Central ditangkap dan dijebloskan ke penjara di Jalan Listrik, Medan. Pada Desember 1965 Djalaluddin adalah salah seorang yang diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmi- lub) di Medan. 16 Sepanjang pertengahan Oktober hingga akhir November banyak pim- pinan partai, organisasi massa, dan serikat buruh bersembunyi. Mereka bersembunyi di pondok-pondok perkebunan atau di rumah kerabat. Misalnya Dahlia, dia sekarang berumur 60-an tahun, bekas pimpinan nasional Pemuda Rakjat (PR), asal Gambir, Berastagi. Pada 12 Oktober dia baru kembali dari Jakarta untuk mengikuti konferensi Dewan Sidang Nasional Pemuda Rakjat. Ketika tiba di Medan suasana telah berubah mencekam. Kantor SOBSI dan CDB Sumatra Utara telah diporak-po- randakan. Dahlia tidak berani mendekati lokasi kedua gedung tersebut. Dia memutuskan untuk kembali ke kampung. Tiba di Kampung Gambir, dia tidak langsung kembali ke rumah, tetapi menginap di rumah kerabat- nya. Di kampung itu dia telah mendengar "ganyang-ganyang PKI." Sete- lah hampir sebulan, lurah Gambir berbicara kepada ibu Dahlia dan me- ngatakan "syukurlah anak bibi selamat di rumah ini." Dahlia tidak tahu dari siapa lurah itu mendapat kabar tentang keberadaan dia. Ketika lurah itu berbicara dengan ibu Dahlia, sebetulnya dia telah dua hari tinggal di rumah ibunya. Dahlia berbicara mengenai proses penangkapan dirinya sebagai berikut: Jadi bagaimana ya, ya sudah nggak apa-apa, sudah tahu pun nggak apa-apa. Di penjara juga nggak apa-apa bukan aku sendiri kok yang tapi orang banyak. Kalau masuk jangan dibunuhlah anakku, nggaklah masa dibunuh. Nggak ada yang dibunuh. Sudah diantar mamahku sampai 16 Penangkapan Tandek Ginting di Kaban Jahe diceritakan kembali oleh Dahlia salah seorang Dewan Harian Pemuda Rakjat. Wawancara dengan Dahlia, 27 Mei 2012, Medan. 58
masuk ke penjara, sampai ke sel. Aku ditelanjangi, semua sampai kantor polisi, mamahku di luar nggak apa-apa mak. Mereka menelanjangi aku mau melihat tanda PKI, cap PKI ada di sana. 17 Sementara itu, penyerangan terhadap kantor SOBSI dan CDB di Medan terjadi pada 12-14 Oktober, di perdesaan Sumatra Utara penang- kapan justru baru dimulai dan orang yang masih dalam tahap dicurigai dikembalikan ke rumah masing-masing. Setelah itu, orang yang merasa pimpinan serikat buruh, partai, dan organisasi massa menyingkir dan bersembunyi di perdesaan. Pada 17 Oktober pimpinan partai, organi- sasi, dan serikat buruh berkumpul di kantor Serikat Buruh Kereta Api (SBKA). Mereka berkumpul setelah penguburan Zakir Sobo, pimpinan SOBSI yang tewas karena penyerbuan massa Komando Aksi. Mereka lalu menyebar ke arah Padang Bulan, Sunggal, Mabar, dan Labuan Deli. Tu- Penangkapan dan juan mereka menyebar adalah untuk bersembunyi. pengejaran terhadap pimpinan partai dan ormas dimulai pada akhir Ok- tober dan awal November setelah pimpinan partai, ormas, dan serikat buruh muncul kembali. Mereka kembali ke rumah karena kesulitan lo- gistik. Dahlia bercerita mengenai awal penangkapan dirinya di kampung: Penangkapan di kampung terhadap pengurus-pengurus partai, BTI, Pemuda Rakjat. Itu semua ditangkap. Yang menangkap mereka adalah Komando Aksi, polisi ada, militer, dan Komando Aksi entah pemuda- pemuda dari mana, dari luar daerah kampung. Di kampung (Gambir, Brastagi) kami itu nggak begitu banyak yang ditangkapnya pun, pagi- pagi kita dipanggil ke rumah lurah, dari situ terus dibawa ke Berastagi, nanti kalau sudah diperiksa di Berastagi ada yang langsung dipulangkan, ada yang ditahan di Kaban Jahe. Di Berastagi ada kantor polisi, waktu itu kampung kami polisinya di distrik Berastagi. 18 19 Penghilangan paksa berlangsung pada November, Desember hingga Maret 1966, dan sedikit berbeda dengan daerah bukan perkebunan. Di wilayah perkebunan penghilangan paksa dimulai November hingga Ma- ret 1966. Sementara itu, di Kaban Jahe dan Berastagi sebagai daerah per- tanian penghilangan paksa berlangsung pada Maret 1966, dan penang- kapan di dua wilayah itu telah berlangsung pada Oktober. Umpamanya penangkapan Tanda Ginting pada akhir November dan kemudian diba- 17 Wawancara dengan Dahlia, 27 Mei 2012, Medan. 18 Laporan ini merupakan kronologi peristiwa sepanjang tahun 1965 hingga 1966 ketika dimulai penangkapan dan penghilangan paksa. Kronologi ini disusun oleh Astaman Hasibuan dan Tengku Chairuman. 19 Ibid., wawancara dengan Dahlia, 27 Mei 2012. 59
wa ke penjara Kodim, Kaban Jahe. Pada 3 Maret 1966, dia dibawa oleh 12 orang lainnya dan mereka tidak pernah terlihat kembali. Dahlia bercerita tentang hilangnya Tande Ginting, orang yang mengajak dia untuk aktif dalam Pemuda Rakjat. Saya bertemu Tande Ginting terakhir di penjara Kaban Jahe. Pada waktu itu, kondisi dia sehat. Bung Tande ditangkap dia lari-lari di luar kampong. Dia ada beberapa orang ya, bung Targai, bung Tande, dan bung Saut. Jadi kehabisan bahan makanan dia, pulang dia ambil bahan makanan. Ada famili yang menyampaikan ke kepala kampung, pada lu- rah itu dia sudah pulang teruslah dikejar orang itu bersama polisi. Terus diambil dia dan dibawa ke penjara Kaban Jahe. Dia dibawa bersama 12 orang lainnya tidak kembali lagi. 20 Tande Gingting berasal satu kampung dengan Dahlia. Sebenarnya Tande Ginting yang mengajak Dahlia untuk mulai aktif di PR agar dapat mengubah desa menjadi tertata dan bersih. Pada 1958 Tande Ginting mendorong pemuda-pemudi di Desa Gambir untuk mendirikan PR. Kegiatan PR adalah mendorong pemuda-pemudi untuk membersihkan desa. Setiap hari minggu pemuda-pemudi bergotong-royong member- sihkan kampung. Ini memperlihatkan peranan Tande Ginting yang me- nonjol di Kecamatan Kaban Jahe. Dia menjadi orang penting di Kam- pung Gambir yang menyediakan alat-alat pertanian dan membeli alat itu secara kolektif ke kota. Tande Ginting diambil dari penjara Kaban Jahe pada malam hari dan tidak pernah kembali. 21 Pimpinan kampung dan desa hilang di perdesaan Sumatra Utara pas- ca 30 September 1965. Penghilangan paksa dan pembunuhan terhadap orang yang dituduh komunis terjadi sejak Oktober hingga Maret 1966. Cerita yang beredar di Kota Medan dan perkebunan Sumatra Utara bah- wa pengambilan dan penculikan orang dilakukan pada malam hari. Pim- pinan desa dan tokoh organisasi massa itu diambil oleh tentara, yakni tentara batalion dan Kodim. Tentara yang melakukan pengambilan pim- pinan desa diceritakan oleh Wardik: Menurut cerita yang beredar, tentara dari Kodim. Tentara Kodim itu kan punya tentara batalion, iya Bukit Barisan. Itu nggak rahasia umum lagi kalau yang nyulik tentara. Pada umumnya malam hari mereka dibawa. Menurut cerita orang yang tahu bapak saya diberangkatkan itu malam, selang satu hari kakak saya datang bapak sudah nggak ada. Kami 20 Ibid., wawancara dengan Dahlia, 27 Mei 2012. 21 Ibid., wawancara dengan Dahlia, 27 Mei 2012. 60
cariin terus di tiap-tiap kamp yang ada orang ditahan itu nggak ada su- dah. Pak Langkir itu kepala desa di Padang Halaban, Desa Sidomulyo. Dia kepala desa. 22 Langkir sebelum menjadi kepala desa terlebih dahulu aktif di per- kebunan. Dia memperjuangkan gagasan kemerdekaan di perkebunan. Langkir aktif pula di PKI Labuan Batu. Pimpinan serikat buruh seperti Sarbupri dan SBKA menghormati dia, karena senantiasa membela kehi- dupan kaum buruh. Dia aktif pula dalam pembagian tanah di kalangan buruh perkebunan. "Satu blok terdiri dari 4 hektar harus dibagi tiga ti- dak boleh lebih, pimpinan dan anggota harus sama." Langkir ditangkap pada Oktober dan menjadi orang pertama yang diambil dari Kampung Sidomulyo. Tentara yang menjemput mengatakan, "Bapak saya bawa ke Kodim." Setelah dari Kodim, Langkir dipindahkan ke bekas kantor PKI di Rantau Prapat. Selang beberapa hari dia dipindahkan ke SMP Fajar agak lama sekitar beberapa bulan. Kemudian, dia dipindahkan ke kamp Ektapa dan hilang entah ke mana. Langkir hilang pada Februari 1966 dari kamp Ektapa, Rantau Prapat. Narasi yang berdar dari mulut ke mu- lut di Padang Halaban, Langkir ditembak bersama 7 orang lainnya dan dikuburkan dalam satu lubang. Lokasi kuburan itu berada di Eknabara, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu. Selain itu, Wardik mempunyai kakak yang aktif di Pemuda Rakjat dan juga guru SMP Cinta Karya Desa Sidomulyo. Kakak Wardik bernama Salam Kemerdekaan, lahir pada 1945 di Sidomulyo, Padanghalaban. Pada November Salam dibawa dan ditahan oleh Komando Aksi dengan tangan terikat di atas motor gerobak. Ada beberapa orang menyaksi- kan dia dibawa ke Panigoran. Lokasi Desa Panigoran ini dekat dengan stasiun kereta api karena Panigoran adalah perkebunan besar. Daerah perkebunan besar Panigoran pasca 30 September 1965 disulap menjadi markas dan pos-pos perkebunan Komando Aksi. Salam dari Panigoran dibawa ke Parang Bengkok yang merupakan lembah tikungan, "di situlah Jarak Panigoran kawan-kawan dihabisi, ribuan di situ bukan ratusan." dengan Rantau Prapat hanya beberapa kilometer. 23 Tahun 1968 di penjara Siantar masih terjadi penghilangan paksa. Pada pertengahan 1967 di penjara Siantar Si Polan diambil bersama enam orang lainnya dan tidak pernah kembali. Saat itu pengambilan tahanan politik di penjara Siantar dilakukan setiap dua malam sekali. Menurut 22 Ibid., wawancara dengan Wardik, 25 Mei 2012, Medan, Sumatra Utara. 23 Ibid., wawancara dengan Wardik, 25 Mei 2012, Medan, Sumatra Utara. 61
kabar dari mulut ke mulut bahwa banyak dari mereka dibuang ke Sun- gai Ular. Sungai ini berkelok-kelok dan panjang. Kemudian pada 1968, Sanusi dari Bandar Betsi menjelang maghrib diambil dari penjara Sian- tar dan tidak pernah kembali. Menurut catatan kami di seluruh Sumatra Jumlah itu terjadi Utara terdapat 427 orang yang dihilangkan paksa. baik di kamp tahanan atau penjara yang diambil oleh tentara maupun penghilangan paksa orang-orang desa oleh Komando Aksi. 24 Pada awal 1966 masuk pasukan Brawijaya ke Labuan Batu dan perke- bunan pesisir bagian timur lain Sumatra Utara. Di Labuan Batu, situasi yang begitu panas dan mencekam berubah mencair dengan penembakan tiga pimpinan Komando Aksi yakni Marga Sani, Siringoringo, dan Pas- aribu. Peristiwa itu sekaligus mengubah situasi tidak lagi ada pencu- likan dan pembunuhan di perdesaan Sumatra Utara. Pada waktu itu, masuknya Brawijaya ke Labuan Batu oleh masyarakat dianggap sebagai malaikat. Situasinya melegakan masyarakat. Dengan masuknya pasukan Brawijaya penculikan di kampung mereda, tetapi penculikan di kamp tahanan tetap berlangsung. Sebagaimana ditegaskan oleh Wardik, "Di kampung sudah aman, tetapi di dalam kurungan itu seperti ayam yang Wardik juga menceritakan kondisi tahanan Kodim Rantau mau dijual." Prapat dan Ektapa pada waktu itu, tempat tahanan bapaknya sebelum di- hilangkan paksa: 25 Umpamanya di Kodim, Kodim Rantauprapat itu kan nggak muat. Ada bangunan SMP ditarok di situ. Ada gudang ditarok di situ. Kalau yang sudah pasrah itu yang di Ektapa termasuk bapak saya. Di Ektapa itu dibilang golongan A dan siap dibunuh gitu, dan memang kenyataannya begitu, habis orangnya, tiap malam dibawa -tiap malam dibawa tentara, yang culik itu tentara katanya, katanya tentara. 26 Kondisi kamp tahanan begitu buruk, terutama keadaan toilet. Setiap kamp tahanan bisa dikatakan hanya mempunyai satu dan paling banyak dua kamar mandi dan WC. Tetapi, kamp sering kali ditempati oleh pu- luhan atau ratusan tahanan politik. Lagi pula, kamp tahanan di Sumatra Utara adalah ruang publik, misalkan di Langkat TPS-nya adalah bekas gedung pertunjukan bioskop. Gedung bioskop itu menampung ribuan 24 Catatan kami ini didasarkan atas informasi dari Tengku Chairuman, Astaman Ha- sibuan, dan Wardik. Ketiganya memberikan kami informasi mengenai orang hi- lang di Sumatra Utara dan kamp tahanan di Kota Medan. 25 Ibid., wawancara Wardik, 25 Mei 2012. 26 Kodim Rantauprapat adalah Kodim 0206, Batalion 124. Wawancara dengan War- dik, 25 Mei 2012. 62
buruh perkebunan dan hanya mempunyai dua kamar mandi dan WC. Di gedung bioskop Langkat itu banyak buruh perkebunan yang dihilang- kan paksa. Penghilangan paksa di kamp tahanan mulai mereda setelah tahanan dikerja-paksakan di perkebunan dan pekerjaan publik lain yang tidak dibayar. Kerja paksa untuk tahanan politik Sumatra Utara dipusat- kan di Tanjung Kaso. Dari kamp Tanjung Kaso para tahanan disebarkan ke beberapa lokasi proyek kerja paksa dan kembali lagi ke Tajung Kaso. Mereka melakukan kerja paksa hingga 1978 dan kemudian dipulangkan ke desa masing-masing untuk kembali hidup "normal". Kamp-kamp Tahanan Gedung kamp tahanan di Kota Medan yang berjumlah delapan se- belumnya adalah tempat dan ruang publik yang disulap menjadi kamp tahanan. Umpamanya beberapa kamp tahanan adalah bangunan seko- lah, misalnya gedung Andalas merupakan sekolah asrama milik Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Gedung seko- lah itu terdiri dari dua lantai dengan kamar dan ruang-ruang kelas. Ge- dung tersebut hingga sekarang tetap dipertahankan dengan arsitektur Minangkabau. Sementara itu, kamp tahanan di Jalan Merbabu meru- pakan gedung sekolah tiga lantai yang juga milik Baperki. Gedung itu menjadi tempat penahanan etnis Tionghoa kaya. Mereka menjadi ajang transaksi sogok-menyogok antara tahanan etnis Tionghoa kaya dan ten- tara. Kemudian kamp di Jalan Sena, pasca-peristiwa 30 September 1965 adalah rumah-rumah kopel yang baru dibangun dan diperuntukkan bagi perwira Angkatan Darat. Hingga sekarang beberapa gedung kamp tahanan tetap bertahan se- perti gedung sebelumnya. Misalkan sekolah Andalas di Jalan Cik Di Tiro masih tetap dan digunakan sebagai gedung PKK Medan. Namun, bebe- rapa gedung telah menjelma menjadi gedung raksasa menjulang tinggi seperti kamp tahanan Gandhi. Penjara Suka Mulia yang terletak di Ja- lan Palang Merah Indonesia juga telah menjadi rumah dan toko (ruko). Kamp-kamp tahanan itu terbagi dalam kelompok TPU A, B, C, dan D. Maksud pengelompokan itu untuk menempatkan tahanan politik tinggi dan rendah. Contohnya kamp tahanan Jalan Sena masuk kelompok TPU A, dan Jalan Merbabu masuk ke TPU A. Sementara itu, kamp tahanan Jalan Binjei masuk ke kelompok TPU B, dan TPU C adalah tahanan Ko- dam I Bukit Barisan. Namun, di kemudian hari pengelompokan itu tidak 63
Peta Kota Medan Kamp penahanan Merbabu untuk orang Tionghoa. (foto: Razif) 64
Kamp Penahanan Mas Dulhak di Medan. (foto: Razif) ketat, karena anggota buruh Sarbupri bisa masuk ke kelompok TPU A. Di bawah ini diuraikan kamp tahanan di Kota Medan yang menjadi tem- pat penghilangan paksa sejumlah tahanan politik. 27 Kamp tahanan di Jalan Sena berbentuk rumah-rumah kopel untuk perwira. Rumah-rumah itu bergandengan dengan nomer huruf dari A hingga F. Tatkala dipergunakan sebagai kamp tahanan, rumah paling depan dipergunakan sebagai tempat interograsi dan penyiksaan. Rumah kopel itu dikelilingi pagar berduri dan dijaga oleh tentara bersenjata. Kamp tahanan Jalan Sena masuk ke satu kompleks Markas Kodam Bukit Barisan. Sebelum periode 1965, kamp tahanan Jalan Sena masuk ke kom- pleks gedung milik Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Pada 1957 area kompleks gedung DSM dinasionalisasi oleh Republik Indonesia, dan se- bagian besar kompleks itu diambil alih oleh Kodam Bukit Barisan. Kamp tahanan di Jalan Sena termasuk kategori rumah tahanan politik umum A, dalam pengertian tempat tahanan kelas A di Sumatra Utara. Mereka yang ditahan di sana berpotensi dapat diadili di pengadilan mi- liter. Rumah tahanan ini dibagi dalam blok A-F dan juga terdapat blok 27 Penyusunan kamp tahanan di Kota Medan didasarkan atas penulisan laporan yang disusun oleh Rini Pratsnawati. "Kamp-kamp Penahanan di Kota Medan. Juni 2012." 65
tahanan untuk perempuan. Di kamp tahanan Jalan Sena ini terjadi peng- hilangan paksa dalam jumlah besar. Pada 10 Desember 1965 diselengga- rakan aksi rasialisme dan merupakan gelombang pertama penghilangan paksa di kamp itu. Tahanan gelombang pertama yang dihilangkan paksa adalah Sudirman, berumur 40 tahun dan bekas wakil Front Nasional Medan. Kemudian Imran Joni, penanggung jawab redaksi harian Ben- dera Revolusi, organ PNI Marhaenisme. Pada saat dihilangkan paksa, Imran berumur 32 tahun. Dia juga ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Medan dan kepala Lembaga Kantor Berita Antara (LKBN) Med- an. Selanjutnya Margono, ketua BTI Percut; Saibun Sinaga, ketua SOBSI Sumatra Utara; Tan Fu Kiong, penanggung jawab harian Gotong-Rojong. Dia menjabat pula sekretaris PWI Medan. Pada waktu yang sama, hilang pula Diapari Siregar, berumur 40 tahun dan pimpinan Serikat Buruh Lis- trik dan Gas. Pada 27 Mei 1966, kamp tahanan TPU A Jalan Sena kemudian melakukan penghilangan paksa gelombang kedua dengan jumlah yang dihilangkan 27 orang. Mereka yang dihilangkan saat gelombang kedua di antaranya ialah Rumiyati, berumur 37 tahun dan ketua Gerwani Sumatra Utara; Maisi Ismail, berusia 37 tahun dan ketua Gerwani Medan; Lisma, berusia 26 tahun, mahasiswi IKIP Medan, dan anggota Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI); Baharuddin Nasution, anggota DPRD dan ketua BTI Deli Serdang; dan Basri Pulungan, berusia 27 tahun dan pimpinan Daerah Besar PR Sumatra Utara. Kamp tahanan Jalan Merbabu No. 28, Medan, sekarang kamp tahanan ini masih seperti bangunan asli. Gedung itu terdiri dari tiga lantai de- ngan ruangan berukuran 3 x 4 meter sebanyak 24 buah. Kini gedung di- pergunakan sebagai kantor Pengurus Daerah Generasi Muda FKPPI dan kantor KNPI Sumatra Utara. Tampaknya gedung tersebut sudah tidak dirawat lagi. Gedung itu sebelum diubah menjadi kamp tahanan meru- pakan sekolah milik Baperki. Kamp tahanan Jalan Merbabu No. 28 ini di- peruntukkan untuk tahanan etnis Tionghoa kaya. Mereka yang menjadi tahanan di sana mempunyai latar belakang pengusaha besar dan profe- sional seperti dokter bedah dan dokter ahli kandungan. Mereka semua oleh militer dituduh ikut terlibat dalam gerakan komunis Indonesia. Para tahanan itu berkeinginan bisa bebas dan pergi ke luar negeri, tetapi me- reka justru menjadi ajang sapi perah perwira militer di Medan. Di antara etnis Tionghoa yang menjadi sapi perah perwira militer dan bisa ke luar negeri ialah Kong Sio Mo, pemilik pabrik besi baja Suma Grup; kemu- dian Dokter F.M. La Li Sang yang berhasil pergi ke Belanda; Dokter Kho 66
En Hua, ahli parasitologi tamatan salah satu universitas di Amerika Seri- kat yang bisa pergi kembali ke Amerika; dan Tan Fu Siang yang berhasil pergi ke Belgia. Sementara itu, etnis Tionghoa yang tidak dapat diper- dipin- gunakan sebagai sapi perah disebut sebagai "Cina Kebun Sayur" dahkan dari TPU B ke TPU C. 28 Kamp tahanan TPU C terletak di Jalan Binjei Km 7, sekarang Jalan Gatot Subroto. Dewasa ini kamp tahanan itu menjadi Markas Komando Kodam I Bukit Barisan. Di halaman luas markas Kodam itu berdiri mo- numen patung Djamin Ginting, bekas panglima Kodam Bukit Barisan periode 1965-1970 yang menggantikan Brigadir Jenderal Ulung Sitepu. Pada awalnya kamp tahanan itu adalah tanah perkebunan seluas 10 hek- tare dan menjadi kamp tahanan khusus buruh perkebunan anggota Sar- bupri Sumatra Utara. Sebelumnya tahanan anggota Sarbupri ditahan di TPU B Jalan Merbabu No. 28. Namun, karena di sana penuh, maka me- reka dipindahkan ke kamp Binjai. Kamp tahanan Binjai terdiri dari 20 barak yang terdiri antara lain barak No. 6 dan 9 untuk perempuan, dan barak No. 11 untuk indoktrinasi. Terdapat 3.000 tahanan politik ditem- patkan di kamp tahanan Binjai ini. Pada 10 Desember tahanan politik paling awal dihilangkan dari kamp Binjai adalah Nirwan Dijawab, pe- mimpin redaksi harian Gotong-Rojong dan juga sekretaris PWI Medan. Di kamp Binjai sejak awal hingga pertengahan 1966 setiap malam terjadi penghilangan paksa. Di antara yang hilang awal 1966 ialah Jonathan, be- rumur 28 tahun dan anggota Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) Medan; Ahmad Sukri, berumur 19 tahun dan anggota PR Medan; dan Muluk, berusia 35 tahun dan anggota SOBSI Medan. Penjara Jalan Listrik Negara adalah penjara peninggalan Belanda. Penjara ini terletak di tengah Kota Medan dan di tepi Sungai Deli. Pada masa kolonial kawasan itu berdekatan dengan Kesultanan Deli. Dewasa ini penjara telah disulap menjadi pusat pertokoan Selecta. Pada Desem- ber 1965 Martin Saragih, berumur 27 tahun dan ketua CGMI Sumatra Utara dihilangkan paksa dari penjara Listrik. Dia hilang bersama dengan tapol TPU A Jalan Sena. Menurut cerita yang beredar di kalangan kor- ban, mereka dibawa dari penjara Listrik pada malam hari menuju Sungai 28 "Cina Kebun Sayur" adalah sebutan bagi orang-orang Tionghoa miskin di Medan. Sebenarnya mereka bercocok tanam sayur-mayur sejak awal abad ke-20 di pinggi- ran perkebunan Kota Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Asal mula mereka adalah kuli kontrak untuk perkebunan Eropa pada akhir abad ke-19. Mereka kemudian kawin-mawin dengan penduduk setempat atau orang Jawa yang menjadi kuli kon- trak. 67
Ular dan Sungai Buaya. Pada 1980-an persis di depan kompleks penjara Listrik dibangun Hotel Pardede berlantai tujuh, dan yang membangun adalah para tapol penghuni penjara Listrik. Pada waktu yang sama, pen- jara Listrik sedang dirubuhkan untuk pembangunan kompleks perto- koan. Lalu, Penjara Suka Mulia yang berdiri sejak awal abad ke-20 di jaman kolonial Belanda. Jalan gedung penjara itu pada 1950-an bernama Jalan Palang Merah Indonesia dan sekarang menjadi Jalan Cik Di Tiro. De- wasa ini fungsi penjara telah berubah menjadi kompleks ruko. Kawasan ini masih menyisakan sedikit rumah bergaya etnis Tionghoa yang be- randa rumahnya mempunyai tempat sembahyang Konghucu. Keadaan itu menandakan kompleks perumahan sekitar penjara pernah menjadi kawasan pecinan Kota Medan. Kompleks penjara itu terdiri dari 20 ka- mar tahanan. Sementara itu, luas penjara Suka Mulya berukuran seki- tar 30 x 60 meter. Penjara ini tidak mempunyai fasilitas yang baik seperti kamar mandi dan toilet yang memadai. Di samping penjara itu dihuni melebihi kapasitas tahanan, penghilangan paksa terjadi di penjara ini pada November 1967 terhadap 11 tahanan politik. Sebelas tapol itu baru dipindahkan dari TPU A Jalan Sena. Lima orang yang dihilangkan paksa adalah mahasiswa-mahasiswi Akademi Ilmu Sosial Aliarcham (AISA), lembaga pendidikan tinggi milik PKI. Kemudian, enam orang lainnya adalah anggota organisasi massa, serikat buruh dan anggota PKI. Di an- tara mereka yang hilang dari penjara Suka Mulia adalah M. Kanabran, berusia 27 tahun dan ketua pimpinan ranting Sarbupri PT London Su- matra, Medan; Selamat D.W., berusia 45 tahun dan pimpinan daerah BTI Sumatra Utara, serta anggota Dewan Perusahaan Sumatra Utara; juga Farida Rhanny, berusia 24 tahun dan mahasiswi AISA. Kamp tahanan Andalas adalah bekas sekolah Tionghoa. Arsitektur gedung itu khas Minangkabau Pagaruyung yang dikombinasikan dengan susunan bangunan gaya Cina. Gedung itu mempunyai halaman luas sekitar 200 meter persegi. Dari luar tampak gedung mempunyai banyak ruang kelas. Gedung itu berlantai dua dan mempunyai bangunan di be- lakang. Diperkirakan luas keseluruhan kamp tahanan Andalas sekitar 2 hektare. Kini, gedung Andalas dipergunakan sebagai kantor pusat PKK Medan. Penghilangan paksa dari Andalas dimulai pada Desember 1965. Dalam pengumuman resmi tapol akan dipindahkan ke tempat lain se- perti ke Mapomdam. Namun, dalam kenyataan keluarga dan tapol sen- diri tidak diberi tahu akan dipindahkan ke mana dari kamp Andalas. Setelah diumumkan tapol akan dipindahkan tidak pernah kembali. Me- 68
reka yang hilang dari kamp Andalas antara lain Sarip Tarigan, berusia 29 tahun dan fungsionaris Lekra Sumatra Utara; Bataraguru, berumur 23 tahun dan anggota PR Medan; dan Abusamah, berumur 45 tahun dan bekas angkatan 45. Masdulhak merupakan kawasan perumahan elit Kota Medan. Seba- gian besar pejabat pemerintah Kota Medan tinggal di kawasan itu. Selain itu, kawasan Masdulhak terdiri dari rumah besar. Setiap rumah mem- punyai luas 1.000 meter persegi. Pada era kolonial kompleks perumahan Masdulhak dihuni oleh pengusaha perkebunan Eropa. Pada 1957 terjadi nasionalisasi perusahaan asing dan kompleks perumahan tersebut juga diambil alih oleh perwira Kodam I Bukit Barisan. Hanya satu rumah di Masdulhak yang dipergunakan sebagai kamp tahanan. Tahanan politik yang dihilangkan paksa dari kamp Masdulhak ini antara lain Sumarsono Hasibuan, berusia 50 tahun dan anggota DPR-GR Sumatra Utara; Anwar Jambak, berusia 43 tahun dan sekretaris Comite Kota PKI Medan serta anggota DPR-GR Medan; dan Nirwan Ditto, penghubung satu Aceh. Ke- tiga tapol itu diangkut dengan truk kemudian dieksekusi di Sungai Ular. Markas Kodam Bukit Barisan di Jalan Kapuas ini dikenal sebagai kamp Medan. Sebetulnya kamp tahanan itu dipergunakan untuk tapol yang akan diadili di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti). Banyak tapol sebelum ke kamp Medan berasal dari seleksi TPU A Jalan Sena. Mereka berada dalam pemeriksaan Tim Oditur Daerah. Kamp Medan dikenal pula sebagai rumah tahanan militer (RTM). Di kamp Medan terjadi penghilangan paksa terhadap Mochtar Naam berusia 32 tahun dan bekas pimpinan Daerah Besar PR Sumatra. Kamp tahanan Gandi sebelum 1965 adalah gedung sekolah. Gedung itu berlantai dua dengan ruang-ruang kelas. Ketika dipergunakan sebagai kamp tahanan, ruang kelas diubah menjadi sel-sel tahanan. Terdapat tu- juh ruangan di belakang dan satu ruangan aula. Di bagian depan terdapat delapan ruangan. Tampaknya bagian depan diperuntukkan bagi tapol lelaki, sementara ruangan belakang untuk tapol perempuan. Di kamp tahanan Gandi hampir tidak ada penghilangan paksa. Tetapi tindakan kejam dari militer berlangsung di sana, terutama pemerkosaan terhadap tapol perempuan. Ransum-ransum dari keluarga tapol juga tidak diberi- kan kepada tapol. Di kamp Gandi juga terjadi kelaparan besar. Kamp berikut adalah rumah tahanan militer Jalan Pantai Timur, Medan. Kamp tahanan ini terletak di belakang kamp tahanan TPU C Ja- lan Binjai. Bangunan rumah tahanan militer itu masih kokoh dan terawat baik. Pada 1975 Amnesty International bertemu dengan tapol 65 di TPU 69
C Jalan Binjai. Agar tampak terlihat tapol di TPU C Jalan Binjai dalam kondisi baik, maka sebagian besar tapol dipindahkan ke RTM Jalan Pan- tai Timur. Tahanan politik yang dipindahkan ke RTM tergolong pandai dan mengerti bahasa Inggris. Mereka berada di RTM tersebut selama satu bulan. Peran Perkebunan Dalam Penghilangan Paksa dan Pengangguran Kaum Buruh Mengurai penghilangan paksa di perkebunan Sumatra Utara perlu diperhatikan penangkapan di lingkup kecamatan dan perkebunan. Di geografi kecamatan, semua pimpinan dari ranting dan cabang PKI, or- mas seperti pimpinan cabang, sekretaris, bendahara BTI, Pemuda Rakjat, dan Sarbupri ditangkap serta dibawa ke TPS maupun Koramil/Kodim. Sementara kaum buruh yang ditangkap di perkebunan dipaksa untuk meninggalkan rumah perkebunan dan dikumpulkan di perkebunan, ke- mudian dibawa ke TPU C Jalan Binjai Km 7. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa TPU C pada awalnya diperuntukkan bagi kaum buruh per- kebunan anggota Sarbupri. Mereka dipindahkan dari perkebunan ke TPU C pada pertengahan Oktober. Fenomena ini merupakan waktu pe- nangkapan tercepat di seluruh Indonesia bagi tapol yang terkena dampak tragedi 30 September 1965. Penghilangan paksa di area perkebunan acap kali terjadi pada pe- nangkapan di ruang geografi kecamatan. Kenapa penghilangan paksa tapol terjadi pada seleksi dan pengumpulan tingkat kecamatan? Dalam operasi penghilangan paksa yang menjadi sasaran adalah pimpinan hingga bendahara PKI, ormas, dan serikat buruh. Mereka tidak ditem- patkan dan dikumpulkan di kantor perkebunan. Tetapi, setelah mereka diidentifikasi sebagai pimpinan partai, Sarbupri, dewan perusahaan, dan orang yang menonjol di tingkat kecamatan akan diambil dan dibawa ke TPS. Untuk wilayah Kecamatan Pulka dan Tanjung Keliling mempunyai TPS bernama gedung Dewi Sri. Gedung tersebut adalah tempat pertun- jukan kesenian yang diubah menjadi kamp tahanan tapol. Di gedung Dewi Sri inilah banyak tapol dari dua kecamatan itu dihilangkan paksa. Penangkapan di Kecamatan Pulka dan Tanjung Keliling serta di wilayah lain perkebunan Sumatra Utara, juga penangkapan terhadap pimpinan organisasi dimulai pertengahan Oktober seperti diceritakan oleh Miyun, guru yang ditangkap di Tanjung Keliling: 70
Ya, bulan Oktoberlah, Oktober lewat. Tapi kalau tanggal 1 sampai 10 belum ada penangkapan itu. Ha, itu kan jelas sekali setelah ada pidato Pak Jenderal Nasution menyatakan PKI dan ormas-ormasnya harus di- hukum. Mulailah di situ, mulai ada perintah harus ke Koramil, kemudi- an ada perintah dari lurah, kemudian langsung ditangkap, datangi sore, siang, malam itu. Terus yang di hutan didatangi ramai-ramai diburu be- gitu. 29Penangkapan yang dilakukan oleh tentara dan Komando Aksi ber- langsung secara bertahap, mulai dari lima orang yang ditangkap kemu- dian meningkat 13 orang dan seterusnya. Sasaran penangkapan adalah seluruh pimpinan. Mereka dikumpulkan di lapangan dan dibawa ke ge- dung Dewi Sri. Dari gedung itu tidak diketahui dibawa ke mana dan ti- dak pernah kembali. Data dan nama pimpinan yang akan diambil diper- oleh dari lurah dan perkebunan. Selain itu, orang yang akan ditangkap adalah figur terkenal. Mereka sering tampil dalam aksi pemogokan per- kebunan, memimpin aksi bersih desa dan tawar-menawar dalam dewan perusahaan. Mereka ditangkap secara bertahap, dimulai dari mendatangi rumah hingga ke tempat pekerjaan: Mulai ditangkap, dikumpulin, tanyain. Di situ yang dianggap ket- ua hilang, sekretaris hilang, itu diambil bertahap itu, lima, 13, 14, 44, bertahap. Kalau yang akan ditangkap sedang bekerja di kebun, mereka langsung mendatangi ke tempat pekerjaan... Ya, diambilin itu dari Koramil sendiri. Kami sudah kerja kumpulin panggil... Ya, mulai jam limalah. Karena nanti jam empat, setengah empat datang motor berkeliling-keliling. Ya pasti ada yang diambil. Ha, siapa ini belum tau, sudah perintah kumpul di halaman baris lalu datang Sersan Daud, terus Sersan Iman, "Siapa yang dipanggil na- manya ini ikut naik motor." Itu sudah naik motor sampai sekarang di mana? 30 Operasi penangkapan dan penghilangan paksa di geografi keca- matan, perusahaan perkebunan mempunyai andil besar. Perusahaan perkebunan menyediakan fasilitas kendaran mobil jenis jeep yang dise- but oleh orang desa Sumatra Utara sebagai motor. Kendaraan motor itu 29 Di hutan maksudnya sedang bekerja di kebun. Mereka didatangi oleh tentara dan Komando Aksi untuk ditangkap. Wawancara dengan Miyun, 28 Mei 2012, Tanjung Keliling, Langkat, Sumatra Utara. 30 Ibid., Wawancara dengan Miyun, 28 Mei 2012. 71
dipergunakan sebagai alat transportasi atau logistik untuk pembunuhan. Pembiayaan transportasi membawa dan menghilangkan tapol ditang- gung oleh perkebunan. Kemudian, perkebunan membentuk Komando Aksi Pengganjangan PKI. Kebanyakan personil Komando Aksi berasal dari kampung lain, karena mereka tidak dikenal oleh penduduk setem- pat. Pihak perkebunan juga menyediakan hansip yang dapat diperguna- kan oleh Komando Aksi untuk menangkap dan melakukan pengusiran terhadap tapol. Komando Aksi dipimpin oleh Bu- 31 diman Pulungan. Dia mendapatkan izin dari Koramil untuk mempergu- nakan dan menyimpan senjata api. Kedudukan Budiman adalah mandor sekaligus centeng perkebunan. Posisi centeng perkebunan pada 1960-an meredup dan dihidupkan kembali untuk pengganyangan anti-PKI. Bu- diman setiap kali pengambilan pimpinan organisasi senantiasa ikut di dalam mobil, karena dia adalah komando aksi dari pihak perkebunan. Fungsi Budiman dalam Komando Aksi yakni menunjuk tapol yang akan ditangkap. Siapa saja yang ditunjuk oleh Budiman untuk dibawa dengan motor perkebunan harus patuh. Di perkebunan Tanjung Keliling Jenis mobil yang dipergunakan untuk mengangkut tapol adalah mobil dengan bagian belakang terbuka. Namun, mobil itu sedikit dimodifikasi terutama bagian belakang kanan dan kiri ditutup dengan terpal. Miyun menceritakan bentuk fisik dan keadaan tahanan ketika dibawa dengan mobil perkebunan: Motornya kayak sekarang yang untuk ngangkut kelapa sawit. Modelnya kayak gitu. Cuma dulu kan dipakai pakai terpal, ditu- tup untuk membawa itu, atas ditutup rapat begini. Yang diambil naik motor atas ditutup, terus perintah orang itu kalau dari dalam ada tukang ringkusnya terus diikat kita, diikat mata, diplester lalu dibawa ke mana sudah nggak tau kita. Itu ada yang langsung dibuang. Di sini misal besok suruh ke sana kan nggak tau karena ditutup. 32 31 Perkebunan Tanjung Keliling setelah nasionalisasi perusahaan pada 1957 masuk ke dalam kekuasaan PTPN II. Sekarang sebagian besar perkebunan dalam ranah PTPN II telah dijual ke perusahaan perkebunan sawit Kepong Malaysia. 32 Sebagian besar tapol diangkut dengan mobil perkebunan kemudian dibawa ke Koramil/Kodim dan TPS, tetapi ada pula yang langsung dieksekusi dengan cara dibuang ke sungai. Wawancara dengan Miyun, 28 Mei 2012. 72
Di area perkebunan Sumatra Utara penghilangan paksa dilakukan pada Oktober, November, dan Desember. Tetapi, di beberapa TPS dan kamp tahanan khusus untuk kecamatan, penghilangan masih berlang- Dalam operasi itu, Komando Aksi yang dibi- sung hingga Maret 1966. ayai oleh perkebunan menggunakan mobil atau truk perusahaan untuk transportasi dari area penangkapan ke TPS atau ke tempat eksekusi. Mobil perusahaan itu dipergunakan oleh Komando Aksi kapan pun me- reka ingin pergunakan. Komando Aksi menjadi anak emas perkebunan. Di Padang Halaban, Komando Aksi dipimpin oleh Koci Dalemunte, se- mentara sekretarisnya ialah Tukiman. Latar belakang Koci adalah sopir jonder, mobil pengangkut buah dari Rantau Prapat ke Labuan Batu. Berdasarkan cerita para korban di Padang Halaban, Koci mempunyai telunjuk berbisa yang kemudian dicatat oleh sekretaris Tukiman. Orang yang dicatat oleh Tukiman, malam hari dieksekusi oleh algojo Said, Sar- ing, dan Tumadi. Anggota Komando Aksi berasal dari luar kampung dan orang Melayu. Komando Aksi terdiri dari anggota Pemuda Marhaen, PNI. 33 34 Komando Aksi dibentuk untuk membantu Bintara Urusan Teritorial Pertahanan Rakyat (Buterpra). Berdasarkan teori organisasi, Buterpra itu yang melakukan pengejaran terhadap pimpinan Sarbupri, pimpinan cabang/kecamatan PKI, dan ormas lain. Komandan Buterpra setingkat sersan yang dalam operasi penangkapan dibantu oleh Komando Aksi. Namun, untuk urusan penghilangan, Buterpra membawa tahanan dan yang melakukan penghilangan paksa adalah Komando Aksi. Praktiknya terjadi diskusi dan seleksi dalam penghilangan paksa antara Koramil/ Kodim, Buterpra, dan Komando Aksi. Ketiga kelompok itu yang ber- tanggung jawab atas operasi penghilangan paksa setidaknya hingga Maret 1966. Mereka menyaring siapa saja yang perlu dihilangkan paksa untuk periode November hingga Desember. Seleksi itu tidak didasarkan atas tapol akan melakukan perlawanan atau tindakan merugikan. Tetapi, informasi untuk proses seleksi diperoleh dari pimpinan ormas atau par- 33 Kamp tahann khusus di tingkat kecamatan yang banyak terjadi penghilangan paksa yaitu Buterpra Sunggal, Kodim Tanah Karo Kaban Jahe, TPS Ektapa Rantau Prapat, Koramil dan Dewi Sri di Kabupaten Langkat. 34 Pada umumnya pimpinan Komando Aksi bekerja sama dengan Koramil dan Kodim setempat untuk penggunaan senjata api. Biasanya mereka juga mempu- nyai latar belakang sopir karena memahami medan geografi tempat penghilangan paksa. Wawancara dengan Wardik, 25 Mei 2012. 73
tai yang diinterograsi terlebih dahulu sebelum dihilangkan. 35 Operasi penangkapan dan penghilangan paksa terhadap korban dari segi waktu terjadi perbedaan. Biasanya penangkapan pada sore hari sekitar pukul 5. Pemuda aksi bersama militer dari Koramil mendatangi rumah tapol dan tempat persembunyian. Kemudian tapol dipaksa untuk berkumpul di lapangan perusahaan perkebunan. Sementara itu, penang- kapan terhadap mereka yang sedang bekerja di kebun dilakukan pada siang hari. Informasi penangkapan terhadap tapol yang sedang bekerja di perkebunan berasal dari administratur perkebunan. Biasanya operasi penghilangan paksa dari kantor Koramil terjadi pada sore hari setelah apel. Sekitar pukul 6.30 malam korban dibawa dalam keadaan mata ter- tutup ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapa pun. Korban tidak dieksekusi dengan tembakan senjata api, tetapi dengan cara menggorok leher korban dan membuang mereka ke sungai. 36 Penghilangan paksa secara brutal juga dilakukan di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Di sana diperkirakan hingga bulan ke- tiga atau keempat tahun 1966 seluruh tingkatan pimpinan dari jenjang Penghilangan paksa mulai ketua sampai bendahara habis dieksekusi. mereda ketika pasukan Brawijaya tiba di Sumatra Utara. Pasukan ini juga melakukan penembakan terhadap pimpinan Komando Aksi. Itu mem- perlihatkan bahwa pembunuhan dan penghilangan paksa harus dihenti- kan di tingkat perdesaan. Terlebih lagi penghilangan paksa harus secara legal, tidak bisa dengan mengikut-sertakan Komando Aksi. Dalam prak- tik, penghilangan terus berlangsung di kamp-kamp tahanan dan dilaku- kan oleh militer, sebagaimana diuraikan di atas. 37 Kemudian, bagaimana nasib dari jajaran rendah (rank and file) buruh perkebunan yang bergabung dengan Sarbupri? Pasca 30 September 1965 buruh perkebunan jenjang bawah yang bergabung dengan Sarbupri di- pecat atau dinonaktifkan. Mereka dipandang sebagai lawan yang harus dihancurkan oleh Komando Aksi. Namun, di beberapa tempat seperti Kecamatan Salapian, buruh perkebunan bekas anggota Sarbupri dibawa ke TPU C Jalan Binjai. Buruh perkebunan dipecat melalui surat kepu- tusan administratur perkebunan. Kemudian, mereka dipaksa untuk me- ninggalkan rumah dinas perkebunan. Jika ada buruh yang membandel 35 Sumber informasi ini diperoleh dari wawancara dengan Miyun, 28 Mei 2012. 36 Ada kemungkinan bagi yang lari menyerbu ke sungai akan ditembak dengan sen- jata api. Wawancara dengan Miyun, 28 Mei 2012. 37 Sekitar 41 orang jenjang pimpinan dari ketua hingga bendahara hilang di Keca- matan Salapian. Wawancara dengan Miyun, 28 Mei 2012. 74
tidak mau pergi, maka hansip perkebunan akan mengambil tindakan ke- Setelah dipaksa meninggalkan rumah perusahaan, buruh per- kerasan. kebunan dipisahkan dari istri dan anak mereka. 38 39 Agar buruh perkebunan tidak melarikan dari wilayah perkebunan, mereka dinonaktifkan, dalam pengertian mereka masih menerima gaji hanya untuk Oktober. Kebanyakan buruh perkebunan tetap tinggal di perkebunan ketika mereka akan diberangkatkan ke TPU C Jalan Binjai. Sebelumnya telah diumumkan bahwa nama-nama yang disebutkan akan diberangkatkan. Buruh-buruh itu dari kantor perkebunan dijemput truk dengan pengawalan perwira pengawas (Papam) markas Komando Bukit Barisan. 40 Tiba di TPU C Jalan Binjai buruh-buruh perkebunan Kecamatan Salapian bertemu dengan buruh perkebunan lainnya. Pada pertengahan Oktober di TPU C terdapat tahanan 1.200 buruh bekas anggota Sarbupri dari beberapa tempat di Sumatra Utara. Buruh perkebunan itu di TPU C tidak diinterograsi dan mendapatkan proses hukum yang layak. Me- reka telah dipisahkan dari pekerjaan di perkebunan. Pada intinya, me- reka telah kehilangan mata pencaharian. Banyak buruh perkebunan di- tinggalkan istrinya karena tidak dapat memberikan nafkah. Sementara itu, pekerjaan di perkebunan yang ditinggalkan oleh buruh-buruh per- kebunan telah diisi oleh buruh kebun dari Persatuan Karyawan Perke- bunan (Perkapen-SOKSI). 41 Pada pertengahan 1966 buruh bekas anggota Sarbupri dikerja-pak- sakan di luar TPU C Jalan Binjai. Sebagian kelompok buruh bekerja di perkebunan jagung milik tentara, sedangkan sebagian bekerja di perusa- haan perkebunan karet negara. Di perusahaan karet mereka tidak men- deres getah, tetapi membongkar bonggol pohon karet tua. Pekerjaan itu membutuhkan energi banyak, tetapi baik perusahaan milik tentara mau- pun negara tidak memberikan upah. Perusahaan itu hanya memberikan buruh makan. Kondisi kerja paksa bagi buruh eks Sarbupri itu berlang- 38 Hansip perkebunan memegang peranan dalam mengusir buruh perkebunan bekas anggota Sarbupri dari area perkebunan. Wawancara dengan Suman, 28 Mei 2012. 39 Banyak istri dan anak buruh perkebunan bekas anggota Sarbupri pergi mening- galkan area perkebunan karena tidak memiliki rumah tinggal. Wawancara dengan Suman, 28 Mei 2012. 40 Jumlah buruh bekas anggota Sarbupri dari Salapian yang dipindahkan ke TPU C Jalan Binjai sebanyak 70 orang. Wawancara dengan Suman, 28 Mei 2012. 41 Perkapen-SOKSI didirikan pada 1962 dengan tujuan untuk bersaing dengan Sar- bupri. Wawancara dengan Suman, 28 Mei 2012. 75
sung hingga pertengahan 1971, setelah itu mereka dikembalikan ke kam- pung masing-masing. Cara ketiga untuk menghancurkan organisasi kerja buruh perke- bunan yang tergabung dalam Sabupri dengan pemecatan secara ber- tahap dari tempat kerja. Pemecatan buruh kebun itu secara bertahap berlangsung dari tahun 1966 hingga 1978. Cara ini masuk akal untuk menghabiskan seluruh anggota Sabupri di perkebunan Sumatra Utara. Pasca 1965 hampir seluruh perkebunan karet diganti dengan tanaman kelapa sawit. Perubahan tanaman itu mempercepat kerja buruh yakni kelapa sawit berumur 3 bulan sudah dapat dipetik, sedangkan pohon karet berumur 7 tahun baru bisa disadap getahnya. Selain itu, pohon karet masih bisa mempekerjakan buruh berumur 50 tahun ke atas, se- dangkan sawit hanya bisa dipanjat oleh pekerja muda atau buruh per- kebunan membawa kernet dari keluarganya sendiri. Kemudian, dengan pergantian pohon karet menjadi kelapa sawit, pencurian produk per- kebunan berkurang. Getah karet bisa dicuri dengan mudah dan dalam jumlah sedikit, sedangkan kelapa sawit baru bisa dicuri dalam jumlah besar agar mempunyai nilai. Buruh perkebunan yang dipecat secara ber- tahap digantikan oleh penduduk lokal. Selain itu, pengganti buruh per- kebunan dengan buruh anak dan perempuan. Proses pemecatan buruh perkebunan menghancurkan keterampilan mereka terlebih dahulu dan Pergantian proses kerja itu dimulai kembali pada era setelah itu dipecat. buruh kontrak di perkebunan, yang sebenarnya telah ditentang oleh or- ganisasi buruh pada 1950-an. Status pekerja kontrak tanpa mempunyai perlindungan sosial dan jam kerja panjang dalam pertukaran komoditas. 42 Kesimpulan Dengan menempatkan buruh-buruh perkebunan bekas anggota Sar- bupri di kamp tahanan Binjai membuat mereka kehilangan hak atas pe- kerjaan. Juga, terjadi diskriminasi pekerjaan tatkala kerja paksa diseleng- garakan oleh negara terhadap buruh-buruh perkebunan. Mereka tidak mendapatkan upah yang layak dalam penyelenggaraan kerja paksa. Se- 42 Pemecatan buruh perkebunan membutuhkan rancangan (desain) kerja yang dibentuk dengan bantuan dari lembaga keuangan internasional untuk proyek pem- bangunan Indonesia. Perkebunan Sumatra Utara mendapatkan bantuan 59 juta do- lar AS. Jumlah itu diluar pembangunan proyek infrastruktur perkebunan seperti jalan dan jembatan. Lihat Stoler. Op.Cit., hlm 283-284. 76
mentara itu, dampak pengaruh terhadap serikat buruh perkebunan yang berkembang sekarang ini bergantung terhadap perusahaan perkebunan. Baik bergantung pada upah yang tidak layak maupun tidak adanya per- lindungan sosial seperti perumahan dan jaminan kesehatan. Mereka tidak mempunyai kontrol terhadap perusahaan atas pekerjaan mereka yang layak. Tidak adanya perlindungan sosial berarti buruh perkebunan tidak mendapatkan nafkah hidup yang layak. Dalam keadaan seperti itu, hak kewarganegaraan buruh perkebunan telah dilanggar. Sebelum September 1965 jumlah anggota buruh perkebunan Sarbu- pri Sumatra Utara kurang lebih 283 ribu orang. Pada saat itu, organisasi Sarbupri merupakan serikat buruh terkuat dan terkaya di Indonesia. Kekayaan Sarbupri dapat terlihat dari pembayaran iuran anggota. Ke- tika itu, kantor Sarbupri di Medan ditumpangi oleh SOBSI yang menjadi pusat organisasi serikat buruh. Organisasi Sarbupri kaya pula dengan ke- budayaan perkebunan seperti ketoprak, wayang orang, ludruk, dan seni pentas lainnya. Dampak kehancuran Sarbupri sebagai organisasi buruh perkebunan tidak hanya berupa fisik seperti kantor dibakar dan pim- pinan dihilangkan paksa. Tetapi serikat buruh perkebunan kehilangan tradisi dan ingatan kolektif organisasi buruh perkebunan. Tradisi organi- sasi buruh perkebunan melancarkan tawar-menawar dengan perusahaan perkebunan, misalnya Sarbupri menuntut kenaikan upah dan makanan yang layak bagi semua buruh perkebunan, baik untuk buruh lelaki mau- pun perempuan. Sarbupri juga menuntut mendapatkan pakaian yang baik bagi buruh perempuan dan lelaki di perkebunan. Tuntutan Sarbupri tidak hanya dinikmati oleh organisasi Sarbupri saja, tetapi organisasi per- kebunan lainnya. Keterputusan kaum buruh perkebunan dengan ingatan kolektif masa lalu melemahkan posisi tawar-menawar mereka terhadap perusahaan. Terlalu lama hak atas pekerjaan yang layak tidak dipenuhi oleh negara. Walaupun neoliberalisme akan merusak perlindungan sosial mereka dan peran negara direduksi untuk memberikan perlindungan sosial, pening- katan keahlian kaum buruh perkebunan dan memperkuat jaringan or- ganisasi akan memperkuat tawar-menawar terhadap perusahaan. Hanya melalui perjuangan organisasi, eksploitasi terhadap kelompok yang tidak memiliki alat-alat produksi dapat dikurangi. v 77
Daftar Pustaka Bodden, Michael. "Modern drama, politics, and postcolonial aesthetics of left nationalism in North Sumatra: The forgotten theater of Indo- nesia's Lekra 1955-1965," dalam Tony Day dan Maya H.T. Liem (eds). Cultures at War: The Cold War and Cultural Expressions in Southeast Asia. New York: Cornell University Press. 2010. Breman, Jan. Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20. Jakarta: KITLV Jakarta dan Grafiti Utama, 1997. McNicoll, Geofrey. "International Migration in Indonesia. Notes Migra- tion," Indonesia, No. 5, 1968. Stoler, Ann Laura. Capitalism and Cofrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979. Ann Arbor: Michigan Press, 1996. Surat Kabar Kontan, 27 Mei 2012. Harian Rakjat, 11 Maret 1961. Harian Rakjat, 21 Maret 1961. Wawancara Dahlia. 27 Mei 2012, Langkat. Sumatra Utara. Miyun, 28 Mei 2012, Langkat, Sumatra Utara. Suman, 28 Mei 2012, Langkat, Sumatra Utara. Wardik, 25 Mei 2012, Medan, Sumatra Utara. 78
Dipulangkan, Namun Tak Kembali1 " Waktu 65 ada tiga belas lurah yang dibunuh di Gunung Buthak," kata Gino merangkai ingatannya. Pria berusia 79 tahun ini ketua Pemuda Rakjat Ranting2 Bantengan, Kecamatan Karanggede, Boyo- lali Utara, Jawa Tengah. Sedangkan Gunung Buthak terletak di Keca- matan Susukan, Kabupaten Semarang. Sejak 1965 hingga 1973, Gino di- tahan di sejumlah kamp di Boyolali dan dipekerja-paksakan di beberapa proyek pembangunan yang dipimpin penguasa militer setempat. Gino lalu merinci ketiga belas lurah itu. Dia menyebut enam nama lurah asal Karanggede yaitu S. Harjosarono (Mojosari), Toto Suharjo (Tegalsari), Sumo Sumarto (Sranten), Darmo Suwito (Bantengan), Mu- harto (Klari), dan Mangun Suwiryo (Grogolan). Lalu, siapa tujuh orang lainnya? "Yang dibunuh di Gunung Buthak bukan cuma lurah dari sini saja [Karanggede]. Lainnya saya tidak tahu," kata Gito. Berdasarkan riset, ada banyak pamong desa terutama lurah, carik, dan bayan3 yang men- jadi korban dalam peristiwa 1965/1966. Mereka adalah anggota PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia) yang condong ke kiri. Beberapa dari mereka dibunuh, tapi lebih banyak yang hilang. Mengapa? Apa motif- nya? Selain pamong desa, korban penghilangan paksa adalah seorang ca- mat dan carik kecamatan, sejumlah pegawai DPU (Dinas Pekerjaan Umum) dan seorang pegawai pengairan, seorang mantri pertanian dan para petani yang berkeanggotaan ganda di beberapa ormas kiri, empat guru, seorang pimpinan Gerwani tingkat ranting sekaligus istri carik, 1 Esai ini ditulis berdasarkan hasil wawancara tim riset yang terdiri atas Institut Seja- rah Sosial Indonesia (ISSI) dan Elsam (selanjutnya disebut 'tim riset' atau 'kami'). 2 Pemuda Rakjat adalah organisasi massa pemuda di bawah PKI. Ranting adalah sebutan untuk struktur organisasi tingkat desa. 3 Pamong desa berarti aparat desa. Di desa-desa Jawa Tengah, pamong desa terdiri atas lurah, carik, ulu-ulu (petugas pengairan), modin (petugas kematian), dan ba- yan. 79
dan dua pedagang ternak sekaligus seniman ketoprak. Orang-orang yang diwawancarai tidak pernah menggunakan istilah "hilang paksa". Mereka meyakini bahwa korban dibunuh dan sebagian besar di antara mereka dibunuh di Gunung Buthak. Hanya empat ke- luarga yang telah mengekshumasi kuburan anggota keluarganya. Tanpa disertai proses otopsi, cara yang digunakan adalah mencari persamaan ciri pada kerangka, misalnya gigi emas. Ciri ini cukup meyakinkan kelu- arga korban mengenai identitas kerangka. Esai ini hendak menjawab pertanyaan seputar pola penghilangan paksa di Boyolali: Apa latar belakang korban? Apa motif penghilangan mereka? Bagaimana operasi penghilangan paksa dilancarkan? Siapa pelakunya? Dari mana pelaku mendapat logistik untuk kejahatannya? Dengan mempertimbangkan keluasan Boyolali, riset terkonsentrasi pada Kecamatan Karanggede dan Klego, Boyolali Utara. Namun, riset juga menemukan besarnya kasus penghilangan paksa di Boyolali Selatan.4 Minimnya sumber tertulis yang mengangkat pengalaman korban mem- buat saya memilih sejarah lisan sebagai metode riset. Gerakan Kiri di Boyolali Utara Pada era 1950-1960-an, Boyolali adalah kota merah.5 Di utara, mo- bilisasi simpatisan PKI bertumpu pada PPDI, BTI, dan Lekra.6 Umum- nya, anggota PPDI sekaligus fungsionaris PKI dan ormas kiri dari tingkat kecamatan hingga desa.7 Sejak 1950-an para pamong kiri di Karanggede dan Klego sedang berkonsentrasi pada infrastruktur desa, di antaranya 4 Suki, pimpinan Gerwani tingkat kabupaten asal Kecamatan Musuk, Boyolali Se- latan, mengatakan tentang penghilangan paksa/pembunuhan terhadap sejumlah lurah di wilayah itu. Wawancara pada 10 Agustus 2006, Musuk, Boyolali. 5 Lihat Erlijna dan Razif. "'Kup' di Pentas Politik Rakyat Boyolali Utara," naskah tak diterbitkan. 6 Tentang PPDI dan BTI lihat Donald Hindley. The Communist Party of Indonesia 1951-1963. Berkeley & Los Angeles: University of California, 1964; tentang Lekra lihat Joebaar Ajoeb. Sebuah Mocopat Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Teplok Press, 2004; memoir J.J. Kusni. Di Tengah Pergolakan Seorang Dayak "Rengan Tingang Pu- tra Naga" di Pedesaan Jawa.Yogyakarta: Ombak, 2005; juga film tentang Lekra an- tara lain disutradarai oleh Lasja F. Susatyo dan M. Abduh Azis. Tjidurian 19 (2009); Andre Dananjaya. Yang Bertanah Air Tapi Tak Bertanah (2009). 7 Wawancara dengan Samiono, 10 dan 11 November 2010, 15 September 2011; Timo, 12 November 2010; Priyo, 14 dan 15 September 2011; Supri, 17 September 2011; Mardiyo, 18 Oktober 2011. 81
membangun bendungan dan pengairan untuk mengubah huma men- jadi sawah, mengeraskan jalan, dan memperbaiki jembatan. Pekerjaan dilakukan secara gotong-royong dan memanfaatkan dana swadaya ma- syarakat. Selain itu, kepada masyarakat diperkenalkan juga metode pertanian yang dianggap modern, di antaranya penggunaan bibit padi Bengawan yang berumur lebih pendek daripada bibit padi lokal, pupuk kimia, model tumpang sari, dan pemasyarakatan singkong karet temuan Mukibat.8 Program itu agaknya terkait dengan peningkatan produksi pertanian yang dicanangkan PKI saat Seminar Ekonomi Nasional pada 1957 dan pidato Soekarno tentang arah Pembangunan Semesta Berencana pada 28 Agustus 1959. Soekarno menekankan bahwa model pembangunan Indonesia berbasis kolektivisme dan bertujuan kemandirian terutama di bidang sandang-pangan dan obat-obatan. Dia tekankan pula "Pemba- ngunan yang kiranya sesuai dengan kebutuhan mereka (desa) dan dalam jangka pendek kelihatan hasilnya, misalnya pembangunan waduk, sa- luran air, jalan-jalan, dan lain sebagainya." Mereka yang diwawancarai selalu menghubungkan ingatan tentang pamong kiri dengan keberhasilan membangun desa dan merespons per- soalan petani. Melalui pembangunan desa ini, para pamong kiri mem- buktikan kepemimpinan mereka −dan secara tidak langsung kepemim- pinan PKI− dalam menjawab tuntutan petani setempat. Mereka tidak harus berhadapan dengan isu tuan tanah dan petani kaya9 yang sangat rentan konflik. Saat peristiwa 1965, dari enam belas kelurahan di Karanggede, hanya tiga yang dipimpin lurah non-PKI dan bukan anggota PPDI. Sebagian besar lurah kiri terpilih sebagai lurah di era revolusi dan sesudahnya. Tiga yang namanya paling sering disebut saat wawancara yaitu Harjosarono, Toto Suharjo, dan Sumo Sumarto. Dua nama terakhir berstatus hilang. Ketiganya fungsionaris subsekom (sub-seksi komite) PKI Karanggede. Harjosarono sempat menjadi pembantu inspektur polisi di Surabaya 8 Mukibat adalah anggota BTI asal Desa Ngadiloyo, Kediri, Jawa Timur, yang melakukan eksperimen mandiri, mengokulasi batang ketela biasa dengan ketela karet. Umbi yang dihasilkan per batang tanaman lebih besar dan lebih berat dari- pada ketela biasa, dengan masa tanam lebih panjang. Sistem ini kemudian secara internasional dinamakan sistem Mukibat. 9 Sejak 1960 Sadino menjadi staf Padi Sentra −kemudian berganti menjadi PN Per- tani, distributor tunggal sarana pertanian, mengatakan bahwa yang masuk kategori 'petani kaya' di Boyolali Utara rata-rata memiliki tanah 2-3 hektare. Wawancara 17 Oktober 2011. 82
sebelum diminta kembali ke Mojosari oleh warga untuk dipilih menjadi lurah, mungkin untuk menggantikan posisi ayahnya. Pengaruh Harjo- sarono, menurut Samiono, bersumber pada "kekayaannya, karena pang- katnya, karena wibawanya." Popularitas Harjosarono meningkat hingga ke luar desanya, setelah berhasil memimpin pembangunan Bendungan Sempulur, bendungan terbesar masa itu di Boyolali Utara. Ingatan orang tentang Harjosarono selalu dilengkapi kisah tentang kuda tunggangan- nya. Kuda ini nanti berperan dalam ingatan lokal tentang pembunuhan Harjosarono. Para pimpinan desa yang juga hilang termasuk Lurah Narto dari Desa Lemah Ireng, Kecamatan Kemusu. Sejak 1950-an Narto memimpin per- luasan desa ke hutan jati yang dikelola Perhutani untuk menjawab per- soalan lapar tanah di kalangan warganya.10 Pada 1965, dia lari menyela- matkan diri ke Rembang, tetapi kemudian ditangkap, dikirim kembali ke daerah asal, lalu dibunuh. Di Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, ketua PKI ranting dipegang Suradi, bayan Dukuh Gunung Mijil, juga dihilang- kan paksa pada 1965. Operasi Penghancuran Gerakan Kiri Kekerasan terhadap pendukung kiri di Boyolali Utara baru terjadi se- jak November 1965. Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD, kini Kopassus) memang tidak menganggap wilayah itu sebagai prioritas operasi dibanding Boyolali Selatan, basis tradisional gerakan kiri. Pasu- kan RPKAD yang ditugaskan di Boyolali sejak 22 Oktober hingga ak- hir Desember 1965 hanya berkekuatan satu kompi di bawah komandan Mayor Mursidik. Mereka berkonsentrasi mengejar militer pendukung G 30 S yang diduga bersembunyi di kawasan Gunung Merapi dan Merbabu. Pasukan RPKAD juga bertugas di Kecamatan Boyolali Kota, Teras, dan Mojosongo.11 Sampai akhir Oktober, Kodim Boyolali belum bersih dari 10 Menurut Hindley. Op.Cit., hlm 6, berdasarkan data Departemen Pertanian 1957, pertumbuhan petani tak bersawah per tahun mencapai 50 % dari total populasi desa. Banyak di antara mereka kemudian bermigrasi ke perkebunan dan perhuta- nan. 11 Kodim 0724, "Laporan umum situasi Botolali [sic.] menjelang tanggal 30 Septem- ber 1965 s/d tanggal 9 November 1965", hlm 7, dalam Tri Rahayu. Pembunuhan Massa PKI di Boyolali 1965-1966. Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universi- tas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2006, hlm 77. 83
unsur-unsur pendukung PKI dan loyalis Soekarno.12 Maka, dalam rapat yang dihadiri semua komandan Kodim dan kepolisian di Karesidenan Surakarta pada 26 Oktober, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie mengumumkan bahwa operasi di Surakarta akan diperkuat oleh pasu- kan Brigif IV/Diponegoro di bawah pimpinan Kolonel Yasir [Hadibroto] dengan Yon E, F, dan G.13 Yon E dan G saat itu sedang bertugas dalam operasi pengganyangan Malaysia di Kalimantan. Pertemuan menyepa- kati "[U]ntuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap oknum-oknum kontrev (kontrarevolusioner) Gestapu [baca: pendukung gerakan kiri]. Banyak bukti rakyat biasa menjadi korban kontrev. Psywar akan dilancarkan untuk memencilkan kontrev. Boyolali dan Klaten pa- ling berbahaya."14 Sepanjang Oktober, aktivitas masyarakat Boyolali Utara berjalan se- perti biasa. Sebagian mereka mengikuti pengumuman G 30 S dan Soe- harto melalui radio yang jumlahnya terbatas. Samiono dan tetangganya juga mendengarkan, tetapi mereka tidak merasa terkait peristiwa itu: Ada pengumuman dari Untung.... Ada pengumuman lagi dari siapa. Lha, rakyat pada waktu itu yang dicemaskan satu, "Bung Karno ini di mana?" Karena tidak ada itu, suara Bung Karno. Satu kalimat pun tidak ada. Jadi orang-orang kampung bukannya kok memikirkan, "Wo iki (Wah ini) geger PKI," ndak. Yang dikhawa- tirkan, "Lho ini Bung Karno ke mana?" Sejak pekan kedua Oktober, AD (Angkatan Darat) mulai menyebar- kan propaganda hitam tentang keterlibatan PKI dan ormas-ormas kiri sebagai dalang G 30 S. Di tengah ketidakjelasan informasi, isu yang saling bertentangan mu- 12 Dandim Boyolali, Mayor Mulyono, ditangkap pada akhir pekan kedua atau awal pe- kan ketiga Oktober 1965 di rumah lurah Desa Karanggeneng. Lihat Suara Merdeka, 20 Oktober 1965. Tentara yang ditugaskan mengawasi proyek kerja paksa mengaku kepada sejumlah tapol bahwa sesungguhnya penugasan itu adalah bentuk lain dari penonaktifan karena mereka dicurigai sebagai loyalis PKI atau Soekarno. Lih. juga Razif. "Kerja Paksa Tahanan Politik Kota Sala dan Boyolali 1966-1970-an", naskah tak diterbitkan. 13 Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. "Penumpasan G30S/PKI di Jawa Tengah," dalam The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Rob- ert Cribb (ed.). Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003, hlm 273. Harian Kompas, 30 Okto- ber 1965, juga memberitakan rapat ini. 14 Kompas. Ibid. 84
lai beredar. Ada yang menyatakan bahwa pendukung PKI dan simpati- sannya akan dioperasi, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pen- dukung PKI akan membunuh lawan-lawannya. Koran-koran terbitan Jawa Tengah atau nasional −seluruhnya di bawah kontrol AD− pada periode itu menjadi sumber hasutan antikomunis. Di puncak pemberi- taan, penguasa militer Jawa Tengah menyatakan bahwa "[P]erkembang- an keamanan di Jawa Tengah dan Yogyakarta dapat membahayakan ke- hidupan dan keselamatan sebagian wilayah Indonesia," dan, oleh karena itu, "[S]udah tidak dapat diatasi dengan alat-alat kekuasaan dan cara- cara yang biasa." Penguasa militer Jawa Tengah menyatakan status daru- rat perang pada 26 Oktober 1965.15 Semakin dekat waktu kedatangan Yon E ke Boyolali Utara, lawan-la- wan PKI justru menemukan lagi kepercayaan mereka. Anggota GP (Ge- rakan Pemuda) Ansor bergerombol di jalan raya Desa Kedukan, Klego, untuk mengantisipasi kedatangan militer. Di Sranten, kelompok para- militer Hanra (Pertahanan Rakyat) berpatroli dan menebar teror terha- dap pendukung kiri. Pada 30 Oktober atau 1 November, pasukan Yon E yang dikenal pula sebagai 'pasukan Siaga' tiba di Boyolali Utara.16 Mereka segera melakukan perburuan, penangkapan, dan berbagai tindak ke- kerasan terhadap para pamong kiri dan pendukungnya dengan bantuan kelompok paramiliter setempat. Organisasi dan Logistik Kekerasan Pasukan Yon E membagi wilayah Boyolali Utara menjadi bebe- rapa zona operasi17, antara lain Zona C meliputi wilayah Wonosegoro, Karanggede, Klego, Simo, Nogosari, dan Sambi diserahkan kepada satu kompi Yon E. Sedangkan Zona D meliputi Juwangi, Kemusu, dan Banyudono, diserahkan kepada satu pleton Brimob. Letda Yunus me- mimpin operasi di kedua zona itu. Dengan jumlah pasukan terbatas dan 15 Pasukan RPKAD tiba di Semarang pada 17 Oktober 1965. Status darurat per- ang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pangdam VII/Diponegoro No. Kep. 54/10/1965 tanggal 26 Oktober 65. Lihat Suara Merdeka, 27 Oktober 1965. 16 Sebutan ini tampaknya muncul karena Yon E sebelumnya ditugaskan dalam Kolaga (Komando Mandala Siaga) untuk konfrontasi dengan Malaysia. 17 Kronologi Verslaag Jonif E, dari tanggal 1 November 1965 s/d 14 November 1965, Boyolali, dibuat tanggal 19 November 1965, seperti dikutip dalam Rahayu. Op.Cit., hlm 78. 85
tampaknya untuk berbagi tanggung jawab kekerasan, penguasa militer merekrut pendukung PNI/GPM (Partai Nasional Indonesia/Gerakan Pemuda Marhaen), NU (Nahdlatul Ulama) dan Ansor/Banser (Barisan Serba Guna), pendukung Masyumi, kelompok Pemuda Muhammadi- yah/Kokam (Komando Kesiapsiagaan Angkata Muda Muhammadiyah), dan polisi PP (Pamong Praja). Mereka diberi peran mulai dari mengi- dentifikasi pendukung kiri, menangkap, membon18, bahkan menyiksa, membunuh, dan menghilangkan paksa tapol. Dalam operasi penghancuran ini, pasukan Yon E juga mengubah satu gudang penyimpanan garam di Kecamatan Karanggede menjadi kamp tahanan dan interogasi. Di kamp itu, tapol yang tidak masuk kategori 'gembong PKI' ditahan hanya dalam hitungan hari atau minggu. Sejum- lah tapol menjalani proses interogasi yang disertai penyiksaan di gu- dang itu. Kasmin, petani sekaligus anggota OPR (Organisasi Pertahanan Rakyat) dari Desa Klari: [Saya] diambil dari rumah. ...Yang ngambil itu saya anu, dulu ya itu, namanya pak modin. ...Tapi itu sudah mati. ... Terus saya dibawa ke Karanggede itu. Ke gudang garam itu. ...saya disidang [diinterogasi] di dalam rumah kantoran, itu yang nyidang tentara. Yang njaba anu, luar sana itu ya itu, namanya apa ya? Organisasi massa itu, sudah menjaga di, di luar sana. ...di, di kantor, dalam kantor itu saya, sudah dipukuli dalam situ. ...selesai disidang dari dalam kantor itu, sudah dipukuli itu saya dikeluarkan. Di sana diterima oleh massa-massa itu, saya dikeluarkan dibuat bal-balan (diperlakukan seperti bola sepak). ...Di gudang garam itu tiga hari. Lantas sehabis di, dibikin bal-balan massa-massa itu ya itu, sorenya, itu lantas diangkat ke Boyolali. Di Karanggede, pasukan Yon E terbagi di tiga pos operasi. Di tiap pos operasi ini anggota paramiliter juga berkumpul. Pos pertama di rumah carik Desa Kebonan, Bitno. Mardiyo, rumahnya di selatan rumah Bitno, menjadi saksi penyiksaan di rumah carik itu. Istri Mardiyo saat mengam- bil air di sumur juga melihat seorang tapol bernama Suripto disiksa de- 18 Istilah umum yang digunakan pada peristiwa 1965 ketika penguasa militer, atau kelompok paramiliter yang mendapat izin dari penguasa militer, mengambil/me- minjam tapol keluar dari kamp tahanan untuk diinterogasi di tempat lain, dipin- dahkan ke kamp lain, atau bahkan untuk dihilangkan/dibunuh. Lihat Hersri Se- tiawan. Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press, 2003, hlm 36-37. 86
ngan cara digantung terbalik. Mardiyo menyebut 'Mayor Tubarman' se- bagai komandan, sedangkan 'Peltu Sarengat' dan 'Peltu Suwardi' sebagai pelaksana operasi penangkapan.19 Yon E juga menduduki rumah Lurah Karang Kepoh, Marto, dan menjadikan pendoponya sebagai pos operasi. Marto adalah pendukung PKI sekaligus anggota PPDI. Dia harus me- nampung dan menghidupi puluhan tentara yang menduduki rumahnya. Harini dan Pranoto, yang terakhir adalah kakak ipar Marto, saling me- nimpali: Sini kan banyak, banyak, orang sana, Karanggede itu, semua di- bunuh. (Pranoto: Dibunuh semua) Yang, awet itu bapakku itu. (Pranoto: Ya iya ditomboki sembilan puluh, manusia setiap hari suruh makan tiga kali per hari). Ya tiga kali baru, tiga kali aja udah dua ratus tujuh puluh ya, tujuh puluh piring. Itu yang, kelihatan seharinya. Dua ratus tujuh puluh piring. Belum seneke (snack- nya), bikin kolak, bikin apa, rokok ... semuanya! Jadinya, habis itu ya jadi kere (miskin)-lah. ... Udah perabotan dibawa, udah itu lemari, meja-kursi, apa aja di-pek (diambil). Pake truk itu tau-tau [diangkut]. ...(Pranoto: Yang penting pada waktu dulu itu aman gitu aja, Mas) Yang penting gak mati gitu aja (Pranoto: Selamet). ... Udah sampe hiii, punyae orang banyak diam, dipinjem itu ama bapakku. Punyae oomku, punyae pakdeku itu, ada beras, beras, ada ini, apa aja dipinjem dulu buat, nutup itu ya. ... (Pranoto: Semuanya kebutuhannya) Sampe sabun mandi aja, udah semua- nya. Jadi kayak gimana ya? Kayak punya hajatan gitu ya. Kalo pu- nya hajatan kan sehari. Kalo jarak tiga bulan? Iya, tiga bulan. ... Sampe yang ini, bayar utang itu sampe, kali tiga tahun baru kelar itu. Bayar utang beras-beras itu. Wong (karena) tiga bulan aja, tiga tahun baru kelar. Setiap siang tentara itu pergi untuk melakukan operasi dan baru pu- lang pada malam hari. Harini menuturkan: [Tentara] tidure tempatku. Di pendapa gitu kalo dulunya kan ada rumah gede (Pranoto: Kalo, Gini ya, Mas, kalo malem kan di situ,) 19 Tentang organisasi militer di Boyolali Utara perlu ditelusuri lagi karena tidak mungkin seorang mayor [Tubarman] menerima perintah dari letda [Yunus]. Mungkin saja Mardiyo salah mengingat pangkat komandan militer yang bertugas di Karanggede, atau justru laporan Yonif E yang tidak akurat. 87
Siang itu, pergi ke mana (Pranoto: Kalo ada tugas pergi ke mana, ambili orang. Gitu lho, Mas. Lha nanti setelah ambili orang, ke mana larinya, ke mana yang dicari, kalo). Tapi kalo, siang itu bu- tuh makan, makan doang, di situ. Makan (Pranoto: Pergi), pergi lagi. ...Kalo malem itu dia malah ada di rumah. Mabuk-mabukan, minum-minum. Udah kayak orang gila teriak-teriak sampe, ka- yak apa. Ngomongnya: "Aku udah mbunuhi itu, mbunuhi ini". Ngomongnya sembarangan. Pos lain Yon E berada di rumah Wiyono di Desa Klari. Mereka juga menduduki kantor Kecamatan Karanggede dan Klego sebagai pos pe- ngumpulan tapol baru yang akan segera dikirim ke salah satu kamp di Boyolali Kota. Di Boyolali Kota, penguasa militer menyiapkan kantor polisi20 dekat Lapangan Kridanggo sebagai tempat penahanan bagi tapol yang dika- tegorikan 'gembong' sekaligus tempat transit bagi tapol lain yang baru dikirim dari kecamatan. Selain itu, gedung SGB (Sekolah Guru B; atau ta- pol kerap menyebut gedung 'SPG') dan gedung pengadilan Boyololi juga menjadi tempat Teperca (Team Pemeriksa Cabang)21 menginterogasi ta- pol. Gedung SGB yang berada tepat di seberang kantor polisi menjadi kamp tahanan pertama untuk menampung limpahan tapol dari kantor polisi. Bagaimana proses degradasi bangunan yang seharusnya menjadi tempat pengembangan peradaban bangsa ini tidak terlalu jelas. Tidak butuh waktu lama hingga kamp SPG penuh sesak. Penguasa militer juga mengirim tapol ke sejumlah gedung yang baru dirampas atau diduduki di sekitar pusat Kota Boyolali, antara lain Bios- kop Chandra, gedung bulutangkis milik Baperki bernama Ta Tjung, kan- tor PKI di sebelah Ta Tjung, kantor pegadaian, dan kantor DPU. Bioskop Chandra contohnya pernah menampung 975 tapol sehingga sangat pa- dat. Penjagaan di kamp-kamp tahanan itu berada di tangan kepolisian 20 Sebagian korban menyebut sebagai kantor polsek, sedangkan lainnya menyebut markas polwil. 21 Kemungkinan dibentuk sekitar November, bersamaan dengan mulainya operasi penangkapan. Teperca bertanggung jawab kepada Teperda (Team Pemeriksa Dae- rah), yang bertanggung jawab kepada Teperpu (Team Pemeriksa Pusat). Teperpu dibentuk oleh Pangkopkamtib tidak lama setelah G 30 S. Diketuai di tingkat pusat oleh Direktur Polisi Militer Mayjen (CPM) Soenarso, team pemeriksa bekerja ber- dasarkan hukum darurat perang. Lihat 88
dibantu kelompok paramiliter dari berbagai kecamatan.22 Tapol yang di- tahan di Boyolali kerap dipindah dari satu kamp ke kamp lain. Alasan- nya adalah untuk pemerataan jumlah tahanan. Tetapi, pertambahan jumlah tahanan terus tidak seimbang dibanding luas kamp. Pada perte- ngahan 1966 seluruh kamp di Boyolali Kota dikosongkan. Tapol yang ti- dak dikirim ke LP Nusakambangan atau Pulau Buru dikerja-paksakan di beberapa proyek PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)23, kemudian juga di proyek DPU, militer, dan kelurahan. Penguasa militer membebankan logistik operasi militer penghan- curan gerakan kiri di Boyolali Utara kepada korban dan keluarganya. Militer tidak memenuhi kebutuhan gizi, apalagi kesehatan tapol. Oleh karena itu, para istri tapol menjadi tumpuan harapan untuk bertahan hidup, terutama sejak tapol dikerja-paksakan. Masyarakat selebihnya menanggung logistik operasi yang lain. Suara Merdeka beberapa kali memberitakan pemberian bantuan keuangan untuk operasi militer pe- nganyangan G 30 S, antara lain dari pengusaha nasional dalam Bapipda (Badan Pimpinan Perusahaan-perusahaan Daerah), Bamunas, dan kar- yawan PN2 (Perusahaan-perusahaan Negara) Semarang.24 Di sisi lain, perampasan pohon jati dan mahoni, hasil panen, hewan ternak, uang, perhiasan, dan perabot rumah tangga milik korban dan keluarganya juga terjadi. Pelakunya terutama pamong desa anti-PKI − kerap kali pejabat pengganti pamong kiri− atau anggota paramiliter. Para pelaku juga melakukan pemerasan disertai ancaman terhadap keluarga tapol.25 Penguasa militer membiarkan aksi kriminalitas itu merajalela, malah di sejumlah kasus menjadi pelaku utama. Diduga, pembiaran itu bukan hanya bertujuan menghukum korban dan keluarganya dengan 22 Dalam laporan Yon E, pasukan yang bertugas menjaga kamp tahanan adalah '1 regu Pom DAM VII' dipimpin Pelda Satimun. 'Kronologi Verslaag Jonif E ...' dalam Rahayu. Op.cit., hlm 78. 23 Penguasa militer dan pemerintah sipil juga masih mengambil keuntungan dari ta- pol dan keluarganya untuk menekan sejumlah biaya pembangunan daerah, khu- susnya untuk anggaran pengadaan material dan biaya tenaga kerja dengan mene- rapkan sistem kerja paksa. 24 Suara Merdeka, 29-30 Oktober 1965, 23 Desember 1965. Lihat pula Simpson. Econ- omists with Guns, Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 189-204. 25 Lingkar Tutur Perempuan. "Laporan Penyelenggaraan Tutur Perempuan dan Riset 65 di Boyolali," 2010. Naskah tak diterbitkan. 89
memiskinkan mereka, tetapi juga sebagai 'imbalan' untuk dukungan yang diberikan oleh kelompok paramiliter terhadap operasi ini. Yang Dibutuhkan Pemerintah Operasi penangkapan pendukung kiri di Boyolali Utara berlangsung sejak November 1965 hingga Maret 1966. Sebagian besar penangkapan tertuju pada perorangan tertentu dan dilakukan satu per satu. Korban umumnya ditangkap di rumah atau kantor. Tetapi, ada sejumlah kasus korban diduga diciduk atau disergap di jalan. Waktu penangkapan bisa kapan saja. Dalih saat menangkap umumnya 'korban diminta ikut ka- rena dibutuhkan pemerintah' atau 'untuk dimintai keterangan'. Kelom- pok pelaku ada yang terdiri atas seorang aparat desa disertai polisi PP (Pamong Praja), tentara Yon E dan polisi PP, atau dua sampai empat ang- gota paramiliter bersama sejumlah tentara Yon E dan polisi. Pelaku bia- sanya datang ke rumah atau kantor korban dengan mengendarai jip mi- liter atau berjalan kaki. Setelah itu, anggota paramiliter menemui korban dan menyampaikan 'panggilan'. Tentara Yon E dan polisi biasanya hanya memosisikan diri sebagai pengawal dan tidak masuk ke rumah korban. Sedangkan saat interogasi peran kedua pihak terbalik. Tentara berperan sebagai interogator, sedangkan anggota paramiliter mengawal di dalam atau di luar ruang interogasi. Saat menyiksa tapol, keduanya sama-sama terlibat. Penguasa militer sengaja mengaburkan jejak tapol dengan tidak memberi tahu penangkapan kepada pihak keluarga. Keluarga tapol jus- tru mengetahui penangkapan itu dari mulut ke mulut. Mereka kemudian menelusuri sendiri dari satu kamp ke kamp lain, seperti dialami Ngatmi. Dia mencari jejak suaminya, Duto Untung Saroyo, Kepala DPU Klego, yang ditangkap di kantor kecamatan bersama-sama dengan camat dan carik Klego, dan langsung dibawa ke Boyolali Kota. Ngatmi baru berte- mu dengan suaminya saat besuk yang kedua kali. Di antara para pembe- suk di tempat suaminya ditahan inilah biasanya kabar lokasi penahanan tapol diketahui keluarga. Ngatmi bertemu dengan Lurah Sastro Prawiro dari Gondanglegi yang ditahan dalam satu kamp dengan suaminya. Tapol asal Boyolali Utara yang ditahan di LP Nusakambangan atau dibuang ke Pulau Buru tidak banyak. Tidak jelas apa kriteria yang di- pakai penguasa militer untuk menentukan tapol yang dikirim ke dua kamp tersebut. Contoh, tiga tapol asal Boyolali utara yang dibuang ke 90
Pulau Buru adalah Carik Susatyo dan Pomo, keduanya warga Desa Ban- tengan, dan Suratno dari Desa Gondanglegi. Dua yang pertama anggota tersumpah PKI, sedangkan Suratno simpatisan. Kebanyakan tapol asal Boyolali Utara hanya ditahan berpindah-pindah di sejumlah kamp di Boyolali Kota sebelum dikerja-paksakan di sejumlah proyek daerah se- lama tiga tahun atau kurang. Sebagian besar tapol di Karanggede dita- han dulu di kamp gudang garam atau pos militer selama dua pekan atau kurang sebelum dipindahkan ke salah satu kamp di Boyolali Kota. Hanya para pimpinan PKI dan ormas kiri, termasuk para pamong, yang lang- sung dikirim ke kamp di Boyolali Kota. Dalam kasus Susatyo, dia sempat ditahan di kamp gudang garam selama dua pekan dan mengalami pe- nyiksaan sebelum dipindah ke Boyolali Kota. Upacara pembubaran PKI dan ormas kiri Karanggede di lapangan Desa Sendang dapat dianggap sebagai tonggak penting untuk memaha- mi operasi penangkapan di Kecamatan Karanggede ataupun Klego. Sebe- lum upacara berlangsung pada 9 November 1965, militer dan kelompok paramiliter telah melakukan sejumlah penangkapan. Namun, sasaran mereka justru bukan tokoh-tokoh kiri, atau setidaknya bukan tokoh yang menonjol, seperti dialami Samiono. Walaupun Samiono adalah anggota PGRI Non-Vak Centraal, dia juga pendukung PNI. Camat Klego ditangkap bersama carik kecamatan dan Duto Untung Saroyo. Mereka diangkut dengan truk militer ke Boyolali Kota pada sore hari kemudian ditahan di gedung SGB. Samiono beruntung karena ti- dak disiksa di tengah jalan seperti dialami tapol dari Boyolali Selatan. Penangkapan juga dilakukan terhadap Sadino, juru tulis Lekra Sendang. Dia ditangkap pada Senin, 8 November 1965, saat bekerja di PN Pertani Kawedanan Wonosegoro di Kecamatan Karanggede. Sebelum menang- kap Sadino, pelaku telah menangkap empat warga Sendang lain yaitu ba- yan Dukuh Sendang Kidul sekaligus ketua Lekra setempat bernama Ju- hardi; Wakimin, adik bayan Juhardi yang bekerja sebagai pegawai DPU dan aktif dalam Lekra serta Pemuda Rakjat; Sukiman, petani anggota Pemuda Rakjat; dan Samin. Seperti pengalaman Samiono, sore hari Sadino dan empat rekannya diangkut dengan truk militer, mula-mula singgah di Polwil Boyolali yang sudah dipenuhi pasukan RPKAD, kemudian diserahkan ke kamp SGB. Wakimin dan Sukiman kemudian hilang, keduanya diduga dibunuh di suatu pemakaman. Sedangkan bayan Juhardi dibuang ke Pulau Buru. Penangkapan terhadap pamong kiri Karanggede mulai dilancarkan pasca-pembubaran PKI dan ormas kiri di lapangan Desa Sendang pada 91
Selasa petang, 9 November 1965.26 Koran Suara Merdeka memberitakan bahwa upacara pembubaran PKI Karanggede diikuti sekitar sepuluh ribu orang dari enam belas kecamatan di Karanggede, termasuk lurah, dan dihadiri Letkol Saebani, pejabat bupati pengganti Soewali; kepala polisi Boyolali, Kp. I. Sujoto; komandan kompi RPKAD di Boyolali, Lettu Ka- jat; dan petugas Penerangan Peperda (Penguasa Perang Daerah) Jawa Tengah, Mayor Suroto. Menurut Mardiyo, sekitar sepekan sebelum upa- cara itu Harjosarono meminta perlindungan di kantor polisi Boyolali. Yon E lalu memerintahkan Harjosarono kembali ke Karanggede untuk membubarkan PKI dan ormas kiri. Mematuhi perintah itu, Harjosarono kembali ke Karanggede dan menyuruh Mardiyo memberitahukan hal ini kepada para lurah. Pidato Harjosarono sebagai ketua subsekom memuat upaya terakhir untuk menghindari kekerasan terhadap pendukung kiri Karanggede. Harjosarono melokalisir G 30 S sebagai kesalahan 'pimpinan2nja [PKI] ditingkat pusat dan daerah', dan bahwa tindakan tersebut bahkan 'menodai PKI' sendiri sehingga 'harus dihukum'. Keberadaan Harjo- sarono sekitar sepekan di Boyolali Kota mungkin telah memberi infor- masi yang cukup untuk menduga apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam upacara pembubaran yang dipaksakan militer, Harjosarono tentu harus menyensor diri. Apa yang ada dalam pikiran Harjosarono tidak akan pernah diketahui karena pada Rabu, 10 November, pagi hari, Mardiyo menemukan mayatnya tergeletak di wilayah Gunung Buthak. Pada waktu itu ya, pada waktu setelah, pembubaran, kira-kira ya yang ini [Harjosarono], pulang ke sana [Kota Boyolali]. Entar malam mau diadakan, pesta. Untuk syukuran. Sini pun diun- dang, ke sana. Sebenarnya Harjosarono itu mau pulang ke sana. Sendirian. ... Ke Boyolali. Ha, terus diberi arahan sama, koman- dan operasinya itu, "Nanti bareng-bareng saja ke sana. Diantar. Diantar." "Nggak," pada waktu itu ya gak, dijawab, "nggak, saya ke sana dulu." Ke sana sendiri. Naik kuda. ... Di Gunung Buthak itu dia, dibunuh. Disembelih tapi pake peluru sininya [leher]. Sini. Ini tulangnya sudah putus. ... Lah kudanya pun kembali sendiri ke rumahnya. 26 Suara Merdeka, 11 November 1965. Beberapa bagian fotokopi dari microfilm koran yang diperoleh tim riset buram. 92
Banyak warga Karanggede dan Klego sampai kini meyakini bahwa sang kuda terus mendompak di kandangnya dan kemudian menunjuk- kan pada sopir Harjosarono posisi jenazah tuannya. Tetapi, menurut Mardiyo, "[S]aya pagi [itu] narik ke Salatiga, tau ada jenazah di situ. Saya tengok, Harjosarono sudah, meninggal." Harjosarono adalah korban pertama pembunuhan di Karanggede. Pelaku agaknya sengaja meletakkan mayat Harjosarono di jalan seba- gai peringatan kepada pendukung kiri. Harjosarono, tokoh yang dikenal necis (rapih, netjes, Bld.) dan biasa berpakaian putih-putih dengan topi koboi putih, justru tewas hanya dengan berpakaian dalam. Pesan yang ingin disampaikan pelaku adalah 'pimpinan kalian pun dengan mudah kami habisi, apalagi rakyatnya'. Banyak pendukung kiri Karanggede menduga bahwa dengan mem- bubarkan PKI dan ormasnya, penguasa militer tidak akan memburu me- reka lagi. Tetapi, justru selesai upacara itu operasi penangkapan makin intensif. Pada fase ini para pamong kiri di Karanggede dan Klego men- jadi target utama. Lurah Toto Suharjo dan Lurah Sumo Sumarto ditang- kap pada tanggal bersamaan atau setidaknya dalam waktu berdekatan, kemungkinan pada Kamis, 18 November. Hampir bersamaan dengan waktu penangkapan Lurah Sumo Sumarto, pimpinan ormas-ormas kiri Kecamatan Karanggede juga ditangkap: bayan Harto Tinoyo, Harjo Par- jan, bayan Sumo Samsi. Harsoyo, guru sekaligus pimpinan Pemuda Rak- jat Karanggede, sudah lebih dulu hilang dibanding rekan-rekannya. Interogasi terhadap tapol terutama bukan bertujuan untuk penyeli- dikan. Penguasa militer sejak awal telah menetapkan kesalahan mereka yaitu mendukung PKI. Interogasi bertujuan memaksa tapol menyetujui tuduhan penguasa militer dan mengorek informasi, terutama nama-na- ma lain pendukung kiri. Sumbino menuturkan bahwa interogasi intinya untuk menyiksa tapol: Setiap orang yang ditahan itu kan diadakan, pemeriksaan. Di- verhoer. Periksa. Nah, pemeriksaan ini terlalu. Seperti apa yang saya katakan: "Sopo (Siapa) presidenmu?" "Soekarno." Digebuki. "Apa benderamu?" "Merah putih." Gebuki. "Apa dasar nega- ramu?" "Pancasila." Gebuki. Lha yang benar yang mana dia gak mau nunjukkan. Yang penting gebuki. Dan pada waktu verhoer ini tidak hanya alat negara yang verhoer. Tapi pemuda ikut campur tangan. GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah yang namanya Ko- kam, ikut campur. Ikut gebuki. Algojo yang terkenal yang sudah 93
Gino mantan pimpinan pemuda Rakyat Boyolali. (foto: Razif) Suratno mantan angota SBPU Klego. (foto: Razif) 95
Gunung Butak kabupaten Semarang. Lokasi pembunuhan dan kuburan massal. (foto: Razif) 96
Tegalan Kedukkan, Klego Boyolali tempat pembunuhan dan pembantaian. (foto: Razif) 97
saya katakan namanya Pak Tondo. Kalau tidak salah sersan satu. ... [Alat penyiksaan] Satu, alu doro. ... Dua, ban andong (sado/kereta kuda). ... Yang nomor tiga, maap, ini saya mengatakan apa adanya ... peli (penis) sapi. Peli sapi itu kalo dipanjangkan gini, bisa pan- jang ya, terus yang nanti dipucuknya itu diberikan bendolan yang terjadi dari baja atau apa saya gak tahu. Ini yang saya takuti. ... Se- bab untuk nyeblak (tebah) gini ini nanti kenanya sini kok. Ben- dolannya itu lho, besinya itu, ujungnya yang di ujung, deg, itu kan kena dada. Ditebahkan sini, ditebahkan sini. ... Saya ini baju baru, berangkat ke verhoer-an itu, pulang dari verhoer-an saya ginikan [kibas] sudah habis kok. Tangan saya ini besarnya sekian-sekian ini [paha]. Yang menolong saya [mengobati] namanya Mbah Wiryo. ... Murid saya, yang namanya Pardi dan Warno [kedua- nya tentara RPKAD], rumahnya di Tanjung, kalo mau pulang ke Tanjung itu kan melewati rumah saya. Rumah saya kan di Blum- bang, Klego. Lewat ibunya [istri Samiono] kan masih mengajar. Dia mampir, tanya, "Bu, bapak ke mana?" Ibunya kan menangis. "Bapakmu di tahanan," dan lain sebagainya. "Di mana, Bu?" "Di Boyolali." Dia tidak langsung pulang tapi bahkan kembali Boyo- lali, mencari saya. Untung. Andaikata saya tidak tertolong Pardi sama Warno mungkin saya sudah, mati di dalam perhoeran ini. Sebab teman saya yang namanya Harto Prayitno juga mati di situ. Harto Prayitno rumahnya Klalingan, Klego. Itu mati di situ. ... Par- di dan Warno dan Pak Jayus itu datang. Bawa jip RPKAD itu. Wah, saya sudah, habis. Saya mesti mati. Sebab waktu itu, di mana orang kok terpegang oleh RPK[AD] sudah tidak ada ampunan. Pasti mati. Dianiaya dan lain sebagainya, pasti mati. Sadis dah, sudah, sudah. Sudah. Hilang ingatan ini. "Wah, ini RPK[AD] datang, saya mesti mati." Tidak tahunya malah murid saya. Saya sedang ____ di jogan (lantai) gini, jubin (ubin), terus saya diangkat oleh Pardi, didudukkan. Diminum, diberi minumnya orang-orang yang mer- hoer saya itu. Susu semua diberikan pada saya, diambil semua. Be- lum diminum itu. Diberikan, "Minum, Pak!" Anak saya, eh, murid saya ini bilang, "Kalau dilanjutkan, Anda ini hanya berani seperti orang melawan katak dalam tempurung. Kalo mau berani pegang Soewali sekarang di lereng Merbabu. Ayo!" Nah ini berenti. Inilah yang menolong saya. Fase kedua penangkapan yang berlangsung hingga Maret 1966, se- 98
jumlah petani muda yang memiliki keanggotaan rangkap di sejumlah or- mas kiri juga turut menjadi sasaran. Penangkapan terhadap pamong kiri dan pimpinan-pimpinan ormas kiri lainnya membuat simpatisan PKI ketakutan. Mereka enggan keluar rumah kecuali ada urusan mendesak. Bahkan, Ngatmi yang tinggal bersebelahan dengan Lurah Sumo Sumarto sama sekali tidak mengetahui penangkapan kakaknya. Dia baru menge- tahui kakaknya ditahan justru saat membesuk suaminya, Duto Untung Saroyo, di salah satu kamp di Boyolali Kota. Tidak lama setelah itu, kakak dan suaminya berturut-turut kemudian hilang. Bersama mereka, hilang pula para pimpinan gerakan kiri Karanggede dan Klego lainnya. Yang Tak Kembali Beberapa pekan setelah suami dan kakak laki-laki Ngatmi ditahan, dia bersama kakak iparnya, istri Lurah Sumo Sumarto, istri Lurah Gro- golan, Mangun Suwiryo, istri Lurah Klari, Muharto, istri Juri, dan istri Karto Sidik, keduanya warga Klari, menyewa mobil untuk membesuk suami mereka di Boyolali Kota. Ketika dipertemukan, suaminya, Duto Untung, bertanya: "Mas Sumo wis bali gek wingi sore, wis teko ngomah, Bu?" "Urung rek," aku ngono, "urung teko kono ok," aku ngono. ("Mas Sumo su- dah pulang kemarin sore, sudah sampai di rumah, Bu?" "Belum tuh," aku gitu, "belum sampai kok," aku gitu.) Seorang karib Ngatmi, Brahim, kemudian menunjukkan lokasi penguburan kakaknya di Gunung Buthak. Istri Lurah Sumo sendiri mendapat informasi pembunuhan atas suaminya dari saksi pembunuhan dan orang lain yang kebetulan lewat saat eksekusi terjadi. Saksi yang di- pesan Sumo Sumarto untuk mengabari keluarganya itu menurut Priyo, warga Sranten, bernama Suhud, pegawai dinas pengairan yang berafi- liasi dengan PNI. Saat peristiwa 1965, Suhud menjadi anggota Hanra. Bersama dengan kakak-beradik Sumo Samsu27 (pegawai DPU), Sumhadi ('mantri semprot malaria'), dan Suwardi (pegawai DPU) yang berafiliasi dengan parpol agama, ia menjadi anggota Hanra yang paling menonjol keterlibatannya dalam berbagai tindak kekerasan terhadap para pendu- 27 Berbeda dengan Sumo Samsi, bayan Klimas. 99
kung gerakan kiri di Karanggede. Priyo menuturkan ulang cerita Suhud kepada keluarga Sumo Sumarto: Waktu mau dimatikan, ini ada lubangan gede di Gunung Buthak sana. Orang lima sudah menghadap lubangan. Mereka kan ditem- bak semua dari arah belakang. Orangnya berjejer menghadap lubangan. Suruh loncat. Nembaknya itu suruh loncat, "Loncat, ke dalam!" Duerr! Namanya orang jaman dulu kan banyak yang mempunyai piandel (kesaktian). Ada yang punya kendel kulit, keras tulangnya. Pak Sumo ini katanya Suhud menghabiskan 16 hower. Saya juga gak tahu hower itu apa. Jadi, dedededetdeded- edet. Pak Sumo Sumarto. Akhirnya, Pak Sumo bilang sama Suhud ['kelemahannya']. Suhud itu masih ponakan sebenarnya. Dia orang Tegalsari. ...Suhud mau cerita karena mendapat pesan dari pamannya itu, masih paman itu, Pak Sumo. "Hud, aku titip ibumu lan (dan) anak-anakku. Jaganen (Jagalah)." Selain itu, pakaian ini suruh bawa pulang. Setelah Pak Sumo meninggal, pakaian di- bungkus dan dibawa pulang. Dia ngomong siapa saja yang mem- bunuh: A, B, C, D. Termasuk dia juga sebenarnya. Cuma gak ngo- mong. Suwardi kalo ditanya gak mungkin buka mulut. Nanti kan nyangkut. ...Tapi yang jelas, berempat itu selalu ada: Pak Suhud, Sumo Samsu, Suwardi, Pak Sumhadi. ...Itu kan dari sebanyak warga P3 [kelompok berbasis agama] dan PNI, itu yang di depan hanya empat orang itu. Sebagai algojo atau gimana saya gak tahu itu. Mungkin sebagai algojonya. Sumo Sumarto diduga dibon dari kamp Bioskop Chandra dan ke- mudian hilang pada pekan terakhir Desember 1965. Baik Priyo maupun Ngatmi mendengar informasi bahwa Lurah Sumo Sumarto dibunuh ber- sama empat tapol lainnya di sebuah lereng tegalan di Gunung Buthak. Dari empat tapol tersebut hanya nama Lurah Klari, Muharto, yang secara konsisten disebut. Berbagai versi menyebut komposisi korban berbeda. Priyo mendengar nama bayan Warso dari Tegalsari, sedangkan Ngatmi mendapat informasi dari Brahim bahwa korban yang lain adalah Karto Sidik dan Juri, keduanya warga Desa Klari yang berprofesi sebagai tu- kang kayu. Susilo, anak Lurah Sumo Sumarto, mengingat nama Lurah Grogolan, Mangun Suwiryo, dan Bini alias Broto, adik Lurah Muharto, juga sempat disebut-sebut. Lokasi yang diduga kuburan massal terletak di lereng tegalan milik warga Gunung Buthak, tidak jauh dari tepi jalan. 100
Seorang anak Lurah Sumo sejak lama telah memberi tanda berupa batu di lokasi tersebut. Pada 2009, anak Lurah Muharto yang berprofesi pe- ngacara mengurus izin mengekshumasi kuburan massal itu. Setelah izin keluar, keluarga Lurah Muharto mengajak keluarga Lurah Sumo Sum- arto melaksanakan penggalian bersama. Kembali ke tahun-tahun terjadi kekerasan, sepekan setelah pem- bonan Sumo Sumarto, giliran Duto Untung Saroyo yang hilang dari kamp. Duto Untung diduga dibon dan dibunuh bersama Harjo Parjan dan Bayan Harto Tinoyo. Timo ingat bahwa saat diinterogasi Teperca pada Jumat, 1 Januari 1966, Lurah Sumo Sumarto, Lurah Toto Suharjo, bayan Sumo Samsi, bayan Karangbendo Harto Tinoyo, dan dua pim- pinan Pemuda Rakjat, Harjo Parjan serta Harsoyo sudah dibunuh. Me- reka diduga dibon dari kamp Bioskop Chandra. Menurutnya: Boyolali niku ngenteke uwong niku antarane, tahun, 65 akhir nyan- dak 66. Dadi teng, 31 malem siji Januari. Niku ngenteke uwong kurang-luwih 380an. (Boyolali itu ngabisin orang itu antara, ta- hun, 65 akhir sampai 66. Dari teng, 31 malam satu Januari. Itu nga- bisin orang kurang-lebih 380-an.) Berdasarkan wawancara dengan Parjo dan Sumbino bahwa pada suatu sore/malam saat bulan puasa Islam −artinya antara 24/25 Desem- ber 1965 hingga 24/25 Januari 1965− terjadi pengebonan dan penghi- langan tapol besar-besaran dari berbagai kamp tahanan di Boyolali Kota. Tentang jumlah total tapol yang dibon dikatakan banyak. Jika Timo me- nyebut '380-an orang', Priyo mengatakan 'sebanyak tujuh belas truk'. Se- dangkan menurut Samino, dari kampnya saja −kemungkinan SPG− ada sekitar 80 orang yang dibon dengan 'dua truk'. Munculnya berbagai versi waktu, jumlah tapol yang dibon, juga kamp tempat pengebonan dapat dipahami karena peristiwa itu terjadi lebih dari empat dekade lalu, dan pengebonan terjadi dalam beberapa gelombang di seluruh kamp. Pola pengebonan dan penghilangan tapol dari kamp tahanan ini berlangsung seperti berikut: penguasa kamp tahanan, aparat polisi, me- manggil sejumlah tapol dari sebuah daftar −agaknya hampir tidak ada pengebonan yang berujung penghilangan paksa terhadap satu individu saja. Belajar dari beberapa kasus terdahulu, tapol dapat menandai bahwa pengebonan pada sore hari biasanya berujung pada pembunuhan/peng- hilangan paksa sehingga membuat mereka ketakutan. Saat terjadi penge- bonan massal pada bulan puasa, pemanggilan tapol dilakukan sejak siang 101
hari, sehingga tidak ada yang menduga bahwa tapol yang dipanggil akan dihilangkan/dibunuh. Petugas kemudian menyuruh tapol yang dipanggil untuk mengemasi barang pribadinya karena 'mereka akan dipulangkan'. Priyo ingat, bayan Sumo Samsi sempat menawarkan 'jarik (kain)-nya' ke- padanya karena menyangka benar-benar akan dipulangkan. Para tapol yang dibon itu kemudian dinaikkan ke satu atau lebih truk militer yang diparkir di luar kamp, dikawal oleh militer dan kelompok paramiliter. Se- telah itu mereka tidak terdengar lagi kabarnya. Semua pamong kiri dan pimpinan ormas kiri Karanggede dan Klego dihilangkan dengan modus seperti ini. Samino mengisahkan tentang pembonan sebagai berikut: Jadi saya dari Klego juga dikirim ke [kamp tahanan di] Boyolali [kota], Pak Darmo [Lurah Bantengan] dari Karanggede juga dikir- im ke Boyolali. Menempat di satu sel gitu lho... Terus Pak Darmo pindah, saya juga pindah, pindah-pindah sel gitu. Tapi akhirnya satu lagi sel. Sel besar ya di Ta Tjung itu. Di Ta Tjung itu kalo ndak salah ada dua ratusan orang. Itu, satu rumah. Lha Pak Darmo ini dipanggil setelah habis magrib. Banyak itu lima truk! Jumlah ke- seluruhannya. ... Ya sekarang bayangken kalo satu truk itu andai, andaikata lho,... dibuat orang dua puluh saja, kalo lima truk kan seratus orang. Lha saya tahu kalo itu di-game (dibunuh) itu ada komandan ...Banser, yang, ini, bojone Mbak Jiro kui sopo jenenge (suami Mbak Jiro itu siapa namanya)? (Gino: Anu, Pak, Wiyadi) Kuwi (Itu), itu pagi-pagi kan - dulu kan sudah kenal dengan saya itu orang itu kenal baik. Dia GP Ansor, saya dari, GPM, Gerakan Pemuda Marhaen saya dulu. Ha ini kan kadang kala kalo rapat ya bersama anu dan lain sebagainya bersama. Dia di Klego, saya juga di Klego. [Saya] Guru Klego, dia juga, KUA itu Klego. Nah, pagi- pagi benar itu sudah, minta izin sama polisi yang jaga, nama saya dipanggil. Padahal dia masih nyandang itu, [senapan] bren. Bren. Otomatis itu isi 32. Tau? ... "Pak Mino dipanggil oleh anu!" Sete- lah pintu dibuka, "Kok dia?" Begini sama begini di tengah pintu. Wah, saya nratap (kaget) sekali, "Apa, akan diapakan saya?" Pa- dahal itu teman saya. Teman saya di Klego kan teman. Dia masih muda, saya ya masih muda. Kok datang di, hadapan dia itu saya ditubruk, dirangkul, "Isih urip, Dik, kowe isih urip, Dik (Masih hidup, Dik, kamu masih hidup, Dik)," gitu. "Eneng opo tho (Ada apa toh)?" "Wis ra po-po. Kowe, nek sampeyan dina iki isih urip, isih urip. (Sudah tidak apa-apa. Kamu, kalo anda sampai sekarang 102
masih hidup, masih hidup.)" Akhirnya, siang harinya yang nama- nya Pak Priyo Atmojo sama...Pak War, di, man, itu kan, istrinya Pak Wardiman itu masih keluarga dengan Pak Lurah Darmo, ke sana! Siang itu ke sana. Saya kan ketua kamp, datang, ingin, mem- besuk Pak Darmo. Lha saya terkejut: "Lho, katanya tadi malem dipulangken?" Ha, saya tahu kalo Pak Darmo hilang ya siang itu. ... Segalanya dibawa. Pakaian dan lain sebagainya dibawa. Orang yang dipanggil begitu. Semuanya dibawa. Pak Darmo ini memakai celana putih, hem putih, pecis. Mau diberangkat pesan sama saya, "Dik, kowe nang kene sik yo, Dik, aku tha bali, aku tha urusan. Engko tha rampungke masalah wong aku sing penting aku mung arep, lemahe bapak kae arep tha nggo lapangan (Dik, kamu di sini dulu ya, Dik, aku mau pulang, aku ada masalah. Nanti aku selesaikan masalah karena aku yang penting aku mau, tanahnya bapak itu mau aku buat lapangan." Bapak saya kan mempunyai tanah itu lho, yang dekat makom (makam). Dulu akan dibuat la- pangan. Akan ditukar sawah. Gak tahunya mati. Gak ada. ... Saya ya bicara apa adanya [pada keluarga Lurah Darmo Suwito]. "Lho, tadi malam jam, sekitar jam tujuh tiga puluh menit itu Pak Darmo dengan teman-teman itu dipanggil. Jumlahnya di jalan itu jelas ada truk lima jejer lima, di muka pasar." ... Ya truk militer. Ada yang bukan truk militer ya ada. ... Tapi yang jelas yang memanggil itu polisi. Polisi. Yang memanggil orang-orang, "Anu, anu, anu, A, B, C, D, E, F," itu polisi. Suruh keluar, membawa barang-barang, naik truk. Yang, karena saya komandan, saya komandan kamp ya,... kan saya tahu persis. Saya di luar itu. Polisinya namanya pada waktu itu Idris. Pak Idris sama sapa itu? Sing kondang kae (Yang terkenal itu)? Pak Idris sudah mati sekarang. ... Tapi di sana itu [di luar kamp] militer dengan, wanra [Perlawanan Rakyat]. Hansip, wanra. ... Dari pemuda-pemuda. Kalo setahu saya dulu ya, itu ada yang dari Banser, itu NU. Ada yang dari, Muhammadiyah, ada yang dari PNI, jadi ikut membunuh juga itu. Samiono mengatakan juga bahwa pengebonan massal itu bukan yang terakhir, setidaknya di Kamp Ta Tjung. "Yang terakhir yang saya tahu itu, terakhir itu lima orang. Camat Klego ... bayan [Gunung] Mijil [Suradi], carik Klego, Sardi [asal Dukuh Lumpang] ... Marto Diryo. Pengairan. ... Klego." Lurah Gondanglegi, Sastro Prawiro, agaknya juga dibon dan di- hilangkan dari kamp Ta Tjung. Operasi pembonan yang berujung pada 103
penghilangan paksa/pembunuhan berhenti dengan dimulainya kerja paksa bagi para tapol. Warga yang diwawancarai meyakini bahwa para korban dibunuh di sejumlah lokasi di Gunung Buthak. Gunung tersebut hanya berjarak sekitar 9 km dari Karanggede. Menurut Mardiyo, pada 1965/66 jalan menuju Gunung Buthak belum diaspal, sehingga pada musim hujan se- lalu berubah menjadi lumpur setebal kira-kira 30 cm. Hanya kendaraan bersilinder delapan yang mampu melintasinya. Umumnya lokasi tempat pembunuhan dan kuburan massal yaitu tegalan milik warga setempat, sekitar 2 km dari perkampungan. Warga biasanya dilibatkan sebagai penggali lubang kuburan massal. Melalui merekalah, selain dari pelaku sipil, informasi tentang nama-nama korban yang dibunuh dan dikubur di wilayah itu tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi pengetahuan umum di kalangan generasi tua Boyolali Utara. Modus penghilangan paksa kedua ditujukan kepada tapol yang su- dah dibebaskan. Sejauh penelusuran hingga saat esai ini ditulis, hanya dua korban yaitu Wakimin dan Sukiman yang dihilangkan dengan cara kedua itu. Menurut Sadino, Wakimin dan Sukiman ditahan bersama dengannya, bayan Jumadi dari Sendang Kidul, dan Dasimin, pada 8 No- vember 1965. Ketika ditahan di kamp Ta Tjung, Sukiman dan Wakimin mendapat panggilan bebas. Setibanya di rumah di Desa Sendang, Lurah Supoyo, pejabat lurah pengganti Lurah Wignyosastro yang ditangkap ka- rena menjadi anggota PPDI, dan polisi PP Sariun, menolak menerima mereka. Keduanya diduga disergap di tengah jalan oleh militer dan ke- lompok paramiliter, lalu dibunuh. Kedua korban berusia muda dan sa- ma-sama terlibat dalam Pemuda Rakjat, mungkin juga OPR. Sukiman berprofesi sebagai petani, sehingga kemungkinan besar juga anggota BTI. Sedang Wakimin adalah pegawai DPU, jadi mungkin menjadi ang- gota Sebda (Serikat Buruh Daerah Autonoom). Wakimin juga menjadi anggota Lekra. Modus ketiga menyasar kepada para simpatisan biasa. Sejumlah pe- tani anggota BTI asal Karang Kepoh dan Gondanglegi, setidaknya tiga pegawai rendah DPU Tegalsari, dan dua kuli pasar/terminal penduduk Tegalsari, hilang setelah diciduk dari rumah. Pelakunya militer Yon E atas petunjuk anggota paramiliter atau pamong desa setempat. Korban umumnya berusia dua puluhan tahun. Orang-orang yang diwawancarai meyakini bahwa sebagian dari mereka dibunuh di tepi Sungai Braholo yang masuk wilayah Desa Kedukan, basis kelompok agama. Mereka di- tuduh sebagai tokoh-tokoh PKI atau pelaku pembakaran jembatan Lum- 104
pang. Selama beberapa waktu, setiap sore mulai pukul 4 hingga 7 malam, warga selalu mendengar bunyi tembakan beruntun dari arah sungai. Sukri, warga Karang Kepoh, menuturkan: ... itu kan, orang-orang di, namanya di, garuklah itu. Diambil, bawa ke situ [Kedukan]. Bar itu diajar (Setelah itu dipukul). Bar diajar, ya dianggap tokoh PKI-tokoh PKI itu tadi. ...... Ditembak situ, ya. ... Kalo musim sore, jam tujuh. Jam tujuh sore. Itu kan nembak 'rerrrt' gitu. Kan dengar dari sini, wong (karena) dekat. Itu, sebelah jembatan situ. ... Sebelah barat Kedukan itu. Sebelah mesjid. Pinggir kali. Itu mungkin sudah hanyut. ... Ha, wong (ka- rena) itu dibikinkan lubangan terus diuruk. ... langsung tanah seperti kucing itu. Memang sudah sia-sia kok. Memang sudah sia-sia. Anti bener-bener. ... Ha, itu yang membikin [lubang] yo orang-orang situ. Yang mbikin. Diperintah oleh ABRI itu. Tidak jauh dari Sungai Braholo terdapat tegalan milik warga Kedu- kan. Di dataran paling tinggi di tegalan itu, di antara semak belukar, ter- dapat tiga kuburan tanpa penanda apa pun. Kuburan pertama diduga berisi Tukinem, ketua Gerwani Gondanglegi sekaligus istri carik Harno, dan Kusno, petani Dusun Lumpang, Karang Kepoh. Kuburan kedua diduga berisi Sulamin, sedangkan yang lain berisi Suyono. Dua nama terakhir adalah petani, anggota biasa BTI Gondanglegi. Tukinem dan suaminya sepakat mencari jalan terpisah untuk menyelamatkan nyawa masing-masing, apalagi setelah tersiar kabar bahwa sang suami menjadi buruan Yon E karena dituduh membakar jembatan Lumpang. Demikian penuturan Suratno: ... setelah ada peristiwa tahun 1965, carik sehingga kebingungan, karena dicari dan dioperasi. Akan dibunuh. Kemudian dia lari dari Desa Gondanglegi, melawat ke kampung-kampung sehingga sampai ke Sumatra. ... sebelum sampai Sumatra, rumah daripada Pak Carik Harno itu dibakar habis. Semua habis. Tanaman kelapa maupun tanaman apa aja dihabiskan. Dibakar semua. Kemudian tanah-tanah itu maunya dibikin kas karena itu dianggap tanah pemberontak. Oleh karena itu sehingga tidak bisa karena diper- tahankan oleh Bapak Diran. Kepala desa juga. Tidak boleh untuk kas. 105
Harsoyo, guru SMP Persiapan, agaknya juga dihilangkan setelah di- tangkap di tempat persembunyian. Warga menduga, dia dibunuh di kuburan Sruwen, Kabupaten Semarang. Penelusuran di Kemusu dan Wonosegoro belum komprehensif seperti di Karanggede dan Klego. Namun, berdasarkan kisah pembunuhan dua pimpinan Subsekom PKI Wonosegoro dan seorang anggota Komite Seksi Boyolali sekaligus pim- pinan BTI Kemusu yang direkam, bahwa semakin ke pelosok, militer dan para pendukungnya tidak berusaha −atau mungkin tidak punya kesem- patan− untuk menyembunyikan pembunuhan yang mereka lakukan. Lintang Kemukus di Wonosegoro dan Kemusu Bagi petani transmigran anggota BTI di Kalimantan Timur, serangan hama ulat sebagai penyebab kegagalan panen menjadi penanda tragedi yang akan segera menimpa mereka. Sementara bagi Sastro Slamet dan Sastro Sajad, kakak-beradik ipar, pimpinan Subsekom PKI Wonosegoro, penanda datangnya malapetaka adalah lintang kemukus, bintang ber- ekor. Ketika RRI menyiarkan berita tentang berbagai aksi antikomunis di Jakarta, Sastro Slamet pun segera waspada. Lestari, putri sulungnya, menuturkan bahwa ayahnya kemudian memutuskan membakar simbol PKI yang ada di kantor subsekom dan di rumah mereka: ... setelah itu kan bapak saya pergi. Pergi entah ke mana untuk, berlindung. Setelah tiga bulan, tertangkap, harinya Senin Wage. ... Desember. ... Tapi dulunya setelah baru satu bulan itu bapak sering pagi pulang. Ada, namanya bintang kemukus lho. Lintang kemukus (bintang berekor/komet)? Berekor? Kan, "Nduk (Nak), bangun katanya mau lihat anu, bintang berekor?" Saya disuruh ke sana itu, liat dari sana, wow besar sekali gitu. "Ada apa tho, Pak?" "Wis (Sudah) pokoknya nanti akan ada, ada geger-gegeran. Wis tenang saja." Gitu. ......Tapi ayah saya, setiap hari Sabtu itu, meng- hadang. Mau ketemu saya itu, "Koyo ngopo anakku leh wira-wiri saben, Minggu [Sulastri dan adiknya sekolah di Salatiga] (Kayak apa anakku mondar-mandir setiap minggu," katanya gitu. Dari grumbul (gerumbul [semak]), anu itu, yang, gak pernah di, jamah orang itu. Kan bersembunyi di situ. Karena Sastro Slamet tak bisa ditemukan, kelompok-kelompok para- 106
militer dengan dikawal tentara dan polisi setiap hari menyatroni istrinya dan akhirnya membakar rumah mereka. Terus waktu itu saya, rumah dibakar saya, sekolah [di Salatiga]. Harinya Sabtu Pahing itu. Saya pulang saya di, jalan, baru sampai di sana sudah dikasih tahu, "Anu, Nduk, rumahmu dibakar." Saya sudah nangis berdua sama adik saya itu. ... Sampai di rumah, saya nangis terus sudah gak ada sisanya. Tiangnya gini kan ya besar-be- sar. ... Ada yang nolongin gak boleh kok, dijaga polisi, tentara. ... Terus ada pemuda namanya Banser dan lain sebagainya itu ndak tahu itu dari Kecamatan Wonosegoro sana. Setiap hari orang tua saya di, tanya, didatangi, mencari ayah saya ke mana ... Istri dan tiga anak Sastro Slamet yang terkecil kemudian terpaksa tinggal di gubuk kecil yang biasa mereka gunakan sebagai warung. [Ibu saya] sakit hatinya, tho wong (karena) namanya, janda, anaknya lima, yang dua sekolah di Salatiga, yang tiga masih ke- cil, waktu itu sudah dikasih minyak lampu mau dibakar ibu saya belum dikeluarkan lho. Sambil nggendong yang kecil, nuntun yang, anu itu, terus. Baru nganu, tujuan emak saya, "Kalo memang rumah ini mau dibakar saya harus, minta korban satu tentara saya ajak masuk ndak boleh keluar," gitu. ... Tapi yang lain sudah me- nyuruh, "Ayo keluar, keluar." Mau ambil uang yang di, anu, almari saja ndak boleh. Jadi ya keluar begitu saja semua harta benda, pa- kaian, ndak ada yang ... Ada anu, mau ke saudara kan ndak boleh semua. Katanya kan diancam: 'Kalo sampe menampung istrinya orang PKI mau ikut di, tahan'. Kan gitu ndak ada yang berani saudara, orang tua pun ndak ada yang berani. Terus ada gubuk yang untuk warung jualan [sebesar gardu] setiap hari yang buat berteduh. Kalo mau makan setelah selesai itu ngambil daun di, ke- bun untuk, makan. Jadi kan, ndak ada piring, ndak ada apa-apa. Pada bulan ketiga pelariannya, sekitar akhir Desember 1965 atau Januari 1966, Sastro Slamet dan keponakannya yang selalu mendampingi tertangkap di wilayah Suruh, Kabupaten Semarang. Adik ipar Sastro Slamet bernama Sastro Sajad sudah tertangkap dan dibunuh lebih dulu. Sastro Sajad adalah staf Kecamatan Wonosegoro yang juga pedagang sapi. Dia pimpinan Subsekom Wonosegoro sekaligus kelompok ketoprak. Di 107
kelompok itu pula Sastro Slamet bergabung. Sastro Sajad tetap bertahan di rumah saat operasi militer dilancarkan. Istrinya, Wardah, mencerita- kan, bahwa suatu malam sang suami membangunkannya untuk melihat 'lintang kemukus' yang besar luar biasa. Suaminya mengatakan bahwa itu adalah pertanda sedang terjadi 'geger di Surabaya'. Pagi harinya, Wardah pamit ke pasar Salatiga, sementara sang suami mengatakan bahwa hari itu dia akan ke kecamatan. Sejak saat itu suaminya tak pernah kembali. Kelompok paramiliter, di antaranya Banser, dan agaknya juga militer berkali-kali mendatangi Wardah dan menginterogasinya. Selama kelompok pelaku belum mendapatkan Sastro Sajad, mereka 'menghukum' Wardah. Pada suatu malam, sekitar pukul 8, Wardah dan putra tunggalnya diseret ke luar rumah dan diarak ke tempat lain. Pelaku lalu membakar rumah Wardah dan segala isinya. "Nggih enten jaran se- gala macem wong kulo rodho lumayan ngaten nggih (Ya ada kuda segala macam karena [kehidupan ekonomi] saya agak lumayan begitu ya)." Karena api gagal melalap habis rumah Wardah pada upaya pertama, ke- lompok perusak itu berusaha membakar lagi sampai tujuh kali. Setelah kekerasan mereda, orang-orang tua dalam keluarga Wardah sepakat, sisa kayu rumah Wardah yang tidak terbakar diwakafkan kepada musala se- tempat. Ketika kelompok pelaku datang kembali, mereka berteriak-teriak memberi tahu Wardah bahwa suaminya sudah ditangkap pada pukul 3 sore dan dibunuh pada pukul 3 pagi keesokan hari setelah sebelum- nya disiksa. Dalam ingatan Wardah, suaminya dibunuh pada tanggal 15 bulan Jawa, Ruwah, sepekan sebelum kakak iparnya, Sastro Sajad, dan keponakannya dibunuh. Betapapun setiap pergi-pulang ke pasar harus melewati kuburan suami, kakak ipar, dan keponakan kakak iparnya, teta- pi baru sebulan setelah peristiwa Wardah punya keberanian berziarah. Keluarga Lestari dan Wardah lalu membeli tanah tempat kedua kuburan itu berada. Pada 1997, berbekal izin dari tiga kelurahan, kecamatan, dan peme- rintah kabupaten, Lestari dan saudara-saudaranya menggali sisa kerang- ka ayahnya, sepupunya, dan pamannya. Tapi tahun '97, sudah saya pindahkan ke situ. Tempat makam so- dara [makam keluarga]. Itu saja suruh di luar makom. Ada yang kepala desanya ndak boleh. Sampe malem jam satu masih berta- rung. Wong (karena) namanya tinggal tulang berapa potong aja mau dimakam di dalam makam kok ndak boleh! Terus istrinya 108
[suaminya], bule (bibi/adik perempuan orang tua) itu, mau didekatkan ayahnya sendiri saja ndak boleh setelahnya itu dijadi- kan satu [kompleks dengan] bapak saya dekat situ. Bapak saya itu dengan keponakannya lho jadi satu lubang. ... [Upacara pemaka- man kembali] disaksikan semua penjabat di Kecamatan Wonose- goro. Semua dinas datang! Seperti pasar malam. Itu saja saya ndak boleh, Pak, untuk anu, untuk datang oleh anu, karena saya pegawe negeri nanti kalo terimbas. Tapi hati saya nggak tahan. Setelah siang saya datang. ...Saya, sudah saya tahan mau nangis. ... kulo nyambut (saya berpidato). Pada lubang tempat ayah dan sepupunya dimakamkan, Sulastri me- nemukan gigi emas ayahnya dan sepuluh butir peluru yang sekarang di- simpan putranya. Di Lemah Ireng, Kemusu, Lurah Narto, anggota Komite Seksi Boyola- li yang pernah memimpin pembukaan Dukuh Rejosari, dengan dikawal komandan OPR setempat, Daryo, mencari selamat ke satu hutan di Rem- bang. Dia menyamar sebagai petani dan ditampung di rumah rekannya bernama Mandor Ngadiman. Karena terlihat canggung saat mencangkul, warga setempat curiga dan melaporkan kepada penguasa militer. Lurah Narto pun akhirnya ditangkap. Demikian keterangan Supri, ditimpali adik sepupunya, Surti, dan Priyo: Itu [Lurah Narto] ndak di sini kok penangkapannya. ... Di daerah Rembang sana. ... Bunuhnya di Klewor. (Surti: Di kuburan Kle- wor). (Priyo: [Lurah Narto] Dibawa ke sini, Mas. Jadi waktu di- tangkap di, Rembang, akhirnya kan ditunjukkan bahwa dia orang, keluarga orang sini kan gitu. Akhirnya kan dibawa ke sono. Ke- cam, ke kantor polisi sini, Mas. Klewor itu kan. Ini kan ikut Kle- wor, Mas. Ini kan sebelah eh Kemusu sebelah, barat, lha kalo Kle- wor itu di tengah-tengah.) Tapi kalo Pak Narto itu permintaan dari orang sini dulu itu ditembak itu. ... Dan niko makome teng mriko kan mpun jaban makom. Deweke. Deweke dadi boten amor jero (Dan itu makamnya di sana kan di luar makam. Disendirikan. Disendirikan jadi tidak digabung di dalam). Menurut Supri, ada empat orang yang menginterogasi Lurah Narto. Tetapi yang bersikukuh agar Lurah Narto dibunuh adalah carik desa ber- nama Wiro Martono. Dia pendukung PNI. Menurut Priyo, Carik Wiro 109
Martono menginginkan jabatan Narto. Carik Wiro Martono juga dikenal kerap memeras keluarga tapol. Sekitar tiga tahun setelah dibunuh, jena- zah Lurah Narto digali kembali oleh keluarganya untuk dimakamkan lagi di makam keluarga di Desa Lemah Ireng. Setengah Abad Kemudian Hampir setengah abad setelah Peristiwa 1965, tim riset beranjangsana ke rumah korban peristiwa ini di Boyolali Utara. Rumah yang kami kun- jungi −seperti umumnya rumah di perdesaan Jawa− berbentuk limasan berukuran luas. Namun, umumnya penghuni hanya sepasang suami-is- tri berusia di atas 70 tahun. Mereka hidup dari hasil sawah atau tegalan. Sebagian pekerjaan mereka ditangani sendiri, sisanya diburuhkan ke- pada tetangga yang lebih muda dan kuat. Anak-anak mereka umumnya tinggal dan bekerja di wilayah sentra industri di pinggiran Jakarta, De- pok, Bogor, Tangerang, dan di kota-kota besar di Jawa Tengah. Setahun sekali mereka memenuhi kereta dan bus-bus antarkota untuk mengajak generasi ketiga, bahkan keempat, dalam keluarga pulang kampung, me- nengok 'mbah kakung dan mbah putri'. Nasib generasi muda Boyolali Utara, tidak terbatas pada anak korban, memang telah ditentukan sejak Peristiwa 1965 menghentikan secara tiba-tiba proyek modernisasi desa yang sedang dirintis orangtua mereka. Sulit membayangkan bahwa pada suatu periode, setengah abad lalu, Boyolali Utara pernah sangat dinamis jika tanpa dituntun ingatan-in- gatan pribadi dari generasi yang hampir pupus. Dipimpin para pamong kiri, warga yang terorganisir dalam ormas kiri berupaya membumikan retorika Soekarno dan PKI tentang tugas 'menyelesaikan revolusi' Agus- tus, bukan lewat perdebatan, tapi melalui kerja gotong-royong mema- jukan desa, tolong-menolong antaranggota, mengembangkan kesenian rakyat, dan seterusnya. Di sisi lain, mereka memanfaatkan retorika yang sama sebagai basis klaim untuk berpartisipasi dalam menentukan −atau 'membina' dalam istilah Harjosarono− proses politik lokal. Pembunuhan dan penghilangan paksa terhadap Lurah Harjosarono dan kawan-kawan bukan hanya menghancurkan gerakan kiri di Boyolali Utara, tapi juga melemahkan ketahanan desa. Pengarang Hersri Setiawan mengatakan bahwa Peristiwa 1965 pada dasarnya merupakan 'penghan- curan gerakan rakyat' yang mendukung gagasan Indonesia yang ber- dikari. "PKI menjadi sasaran utama karena partai inilah yang mampu 110
membangun gerakan tersebut."28 Strategi terpenting dalam menghancur- kan gerakan rakyat adalah, seperti dikatakan Komandan RPKAD, Kol. Sarwo Edhie Wibowo: "Kader2 intinya harus disisihkan ...sesuai hukum perang jang berlaku ..."29 Di Boyolali Utara, yang menjadi 'kader-kader inti', terutama, adalah para pamong desa. Peletakan mayat Lurah Harjo- sarono secara vulgar di tengah jalan adalah bagian dari rencana penguasa militer untuk mengirimkan peringatan bagi para pendukung gerakan kiri. Alasan yang sama bisa jadi mendasari pemberitahuan para pelaku tentang penyiksaan dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap dua pimpinan kiri di Wonosegoro kepada keluarga mereka. Pertanyaan yang tersisa, mengapa mereka menutupi jejak pembunuhan yang lain? Soeharto dan militer pendukungnya berkepentingan menjaga citra rezim baru yang akan segera mereka bentuk. Untuk itulah rezim Soehar- to harus meyakinkan masyarakat Indonesia yang menjadi sekutu mereka bahwa kekerasan berskala masif terhadap pendukung kiri merupakan tindakan yang perlu diambil untuk menyelamatkan negara-bangsa dari ancaman kaum pengkhianat. Dilihat dari berbagai sudut, adalah tidak praktis membantai seluruh pendukung kiri. Simpson menunjukkan ada persoalan dengan ketersediaan logistik operasi.30 Penguasa militer juga segera menemukan cara untuk menarik keuntungan dari tapol yang memenuhi kamp tahanan di Boyolali Kota. Mereka pun segera mene- rapkan kerja paksa terhadap tapol. Maka, yang terpenting adalah menge- liminasi para pimpinan gerakan kiri. Persoalan berikut muncul, untuk terang-terangan membantai seluruh pimpinan gerakan kiri, apalagi mereka yang langsung berhubungan atau mengurus basis massa, justru akan sangat merugikan kredibilitas rezim 'Pancasilais' yang mereka cita- citakan. Sekutu-sekutu sipil pun akan segera kehilangan kepercayaan. Pembunuhan secara terbuka atau terang-terangan hanya dilakukan 'bila- mana perlu' dan jika tak bisa dihindari dari pengetahuan umum. Di luar itu, keterlibatan militer sebagai algojo harus seminimal mungkin. Oleh karena itu, metode yang tersisa adalah dengan menghilangkan korban secara diam-diam dan melibatkan para pelaku sipil dalam 'pesta' kebi- adaban itu. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan itulah maka tindak kejahatan dilakukan pada malam hari dan dengan dalih korban 'akan dipulangkan'. 28 Wawancara audiovisual, koleksi ISSI. 29 Suara Merdeka, 11 Desember 1965. 30 Simpson, op. cit., h. 111
Setelah mereka sukses menyingkirkan para pimpinan kiri, penguasa militer lalu segera merampas posisi mereka. Selama tiga periode bertu- rut-turut, kursi bupati Boyolali diduduki oleh aparat militer berpangkat letnan kolonel. Lowongan di berbagai instansi pemerintahan, termasuk kekurangan tenaga pengajar dan kekosongan dalam pemerintahan desa, segera diisi oleh pendukung PNI atau parpol agama betapapun kerap kali tidak memenuhi kualifikasi dan bahkan terlibat langsung dalam kekerasan 1965/1966. Sejak penyederhanaan kepartaian selesai, maka giliran para pendukung parpol sekutu tersebut yang disingkirkan, meski tanpa aksi pembunuhan. Mereka digantikan oleh para pendukung Gol- kar. Sejak itu terwujudlah konsepsi rezim militeristik Orde Baru yakni massa mengambang yang dikontrol ketat di bawah sistem pengawasan melekat. Di bawah sistem seperti itu bisa dipahami, mengapa banyak anak kor- ban memilih 'melarikan diri' dari lingkungan lama yang traumatis dan menghambat masa depan mereka. Negara, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32/1982, merancang anak-anak tapol untuk menjadi kaum paria. Mereka dilarang bekerja pada posisi yang memungkinkan berhubungan dengan masyarakat, di antaranya menjadi pegawai negeri, tentara/polisi, guru, pemuka agama.31 Sampai sekarang peraturan terse- but tidak pernah dicabut. Melanjutkan hidup dan menjadi sukses adalah bentuk perlawanan keluarga korban terhadap persekusi, sekaligus cara untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa korban dan keluarganya bukanlah 'sampah'. Memperlakukan sekian banyak warga negara dan keturunan mereka se- perti 'sampah' adalah pengingkaran terhadap komitmen pendirian nega- ra-bangsa ini, seperti tercantum dalam konstitusi: 'membentuk suatu Pe- merintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia' dengan dasar 'Kemanusiaan yang adil dan beradab'. v Daftar Pustaka Ajoeb, Joebaar. Sebuah Mocopat Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Teplok 31 Penerapan litsus (penelitian khusus) dan surat tanda kelakuan baik, yaitu bukti tak memiliki relasi dengan tapol/napol PKI, oleh Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) mempersulit anak-anak tapol mengakses sekolah dan mendapatkan pekerjaan. Aturan ini dicabut pada masa pemerintahan Gus Dur. 112
Press, 2004. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. "Penumpasan G30S/PKI di Jawa Tengah," dalam Robert Cribb (ed.). The Indonesian Killings: Pem- bantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003. Erlijna dan Razif. "'Kup' di Pentas Politik Rakyat Boyolali Utara," naskah tak diterbitkan. Hindley, Donald. The Communist Party of Indonesia 1951-1963. Berkeley & Los Angeles: University of California, 1964. Kusni, J.J. Di Tengah Pergolakan Seorang Dayak "Rengan Tingang Putra Naga" di Pedesaan Jawa.Yogyakarta: Ombak, 2005. Lingkar Tutur Perempuan. "Laporan Penyelenggaraan Tutur Perempuan dan Riset 65 di Boyolali", 2010. Naskah tak diterbitkan. Rahayu, Tri. Pembunuhan Massa PKI di Boyolali 1965-1966. Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2006. Razif. "Kerja Paksa Tahanan Politik Kota Sala dan Boyolali 1966-1970- an", naskah tak diterbitkan. Setiawan, Hersri. Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press, 2003. Simpson, Bradley R. Economists with Guns, Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Jakarta: Grame- dia Pustaka Utama, 2010. Surat Kabar Suara Merdeka, 20 & 27, 29-30 Oktober, 11 November, & 11, 23, 29- 30 Desember 1965. Kompas, 30 Oktober 1965 Film Dananjaya, Andre. Yang Bertanah Air Tapi Tak Bertanah, 2009. 113
Susatyo, Lasja F. dan M. Abduh Azis. Tjidurian 19, 2009. Wawancara Gino, 10 November 2010; 14 dan 19 September 2011, Karanggede, Boyolali. Harini, 14 dan 15 September 2011, Karanggede, Boyolali. Hersri Setiawan, wawancara audiovisual, Jakarta. Kasmin, 18 September 2011, Karanggede, Boyolali. Kustini, 17 September 2011, Kemusu, Boyolali. Lestari, 17 September 2011, Wonosegoro, Boyolali. Mardiyo, 18 Oktober 2011, Karanggede, Boyolali. Ngatmi, 18 September 2011, Karanggede, Boyolali. Pranoto, , 15 September 2011, Karanggede, Boyolali. Priyo, 14, 15 dan 17 September 2011, Karanggede, Boyolali. Sadino, 17 dan 18 Oktober 2011, Karanggede, Boyolali. Samiono, 10 dan 11 November 2010; 15 September 2011, Ka- ranggede, Boyolali. Suki, 10 Agustus 2006, Musuk, Boyolali. Sukiyati, 17 September 2011, Kemusu, Boyolali. Sukri, 16 September 2011, Karanggede, Boyolali. Suparlan, 17 September 2011, Kemusu, Boyolali. Supri, 17 September 2011, Kemusu, Boyolali. Suratno, 12 November 2010 dan 14 September 2011, Klego, Boyolali. Susatyo, 10 November 2010, Karanggede, Boyolali. Susio, 18 September 2011, Karanggede, Boyolali. Timo, 12 November 2010, Karanggede, Boyolali. Wardah, 17 September 2011, Wonosegoro, Boyolali. Wiyono, 18 September 2011, Karanggede, Boyolali. 114
Pembersihan PKI di Blitar, 1965-1968 S atu Oktober 1965 dini hari, terjadi penculikan terhadap Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani serta lima orang jenderal yang menjadi staf umumnya oleh kelompok yang me- namakan dirinya sebagai Gerakan 30 September (selanjutnya disingkat G 30 S) di Jakarta. Gerakan ini menyatakan bahwa tujuan aksi mereka adalah untuk mengamankan Presiden Soekarno dan mencegah kup kon- tra-revolusioner yang akan dilakukan oleh kelompok yang dinamakan Dewan Jenderal. Rupanya umur gerakan ini tidak panjang. Petang hari, pasukan di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto, yang mengambil alih komando Angkatan Darat setelah Ahmad Yani terbunuh, memukul mundur gerakan ini. Hari berikutnya, 2 Oktober 1965, semua pasukan G 30 S sudah ditangkap atau melarikan diri. Setelah G 30 S dipukul mundur, Angkatan Darat segera melakukan pembersihan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), yang tanpa buk- ti dituduh sebagai dalang G 30 S.1 Mereka memberangus hampir semua surat kabar dan menerapkan sensor terhadap beberapa koran yang mem- peroleh izin untuk terbit kembali. Pada hari Angkatan Bersenjata 5 Okto- ber 1965, mereka menerbitkan buku yang menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa G 30 S. Di buku itu, disebutkan di antaranya bahwa PKI menyayat-sayat dan memotong kemaluan para jenderal korban G 30 S −yang tentu saja merupakan suatu kebohongan, karena bertentangan dengan hasil visum para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. 1 Tentang peristiwa G 30 S ini, silakan baca John Roosa. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indo- nesia dan Hasta Mitra, 2008. Perlu dicatat bahwa Roosa tidak menganggap narasi yang berusaha direkonstruksinya sebagai "kisah yang sebenarnya", namun bahwa peristiwa G 30 S "mungkin terjadi seperti yang saya ceritakan." Keterbatasan bukti "mengakibatkan ketidakmungkinan bagi sejarawan detektif untuk menjelaskan se- tiap keanehan, mengisi setiap ruang kosong, dan mengenali dengan tepat peranan setiap orang yang terlibat." Ibid., hlm 292. 115
Tidak lama setelah itu, dimulailah periode perburuan dan pemban- taian2 terhadap orang-orang PKI atau yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Dalam periode tersebut, jumlah yang dibunuh selama tahun 1965- 1968 diperkirakan sebanyak −dari perhitungan yang paling konserva- tif− 78.000 hingga 1 juta orang. Perburuan dan pembantaian tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga berlangsung di pelbagai daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa (terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur), Bali, Sumatra (terutama di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Lampung), Kalimantan Barat, sebagian Sulawesi (misalnya di Makassar, Palu, dan Manado), serta Nusa Tenggara Timur (misalnya di Maumere, Flores). Tulisan ini hendak mengkaji salah satu operasi pembersihan PKI di Jawa Timur, yakni di Blitar, selama periode 1965-1968. Sebelum masuk ke fokus kajian, tulisan ini akan terlebih dahulu memaparkan situasi sos- ial-politik lokal di Blitar sebelum G 30 S. Selanjutnya, baru memaparkan situasi di Blitar pasca-G 30 S, bagaimana operasi pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI berlang- sung di daerah tersebut, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam operasi itu, berlangsung serangkaian pelanggaran HAM, yang cenderung merupakan pelanggaran HAM berat.3 2 Disebut pembantaian (massacre) karena yang terjadi lebih dari sekadar pem- bunuhan, seperti didefinisikan oleh Komisi Guatemala bagi Klarifikasi Sejarah (Guatemalan Historical Clarification Commission), "A massacre shall be consid- ered the execution of five or more people, in the same place, as part of the same operation and whose victims were in an indefensible state." Lihat dalam aaas.org/mtc/chap08.html 3 Menurut penjelasan Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar keputusan peng- adilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination). Sementara dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Penga- dilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan mengenai genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU No. 26 Tahun 2000 ini mengacu pada Statuta Roma, yang menyebut pelanggaran HAM berat ini seba- gai kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional (the most serious crimes of concern to the international community). Menurut Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000, genosida dipahami sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-ang- gota kelompok; 117
Blitar Sebelum G 30 S Persoalan politik yang terjadi di Jakarta, yang berujung pada pem- bantaian PKI, berimbas ke daerah-daerah lain, tak terkecuali Blitar, Jawa Timur. Letak daerah ini kira-kira 625 km arah tenggara Jakarta, atau sekitar 160 km arah barat daya Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Secara geografis, Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri di sebelah utara dan barat, Kabupaten Malang di sebelah utara dan timur, Kabupaten Tu- lungagung di sebelah barat, dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Yang dimaksud Blitar di sini, meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, sementara letak Kota Blitar sendiri berada di antara atau dikelilingi keca- matan-kecamatan dari Kabupaten Blitar (lihat peta). Meski secara admi- nistratif terpisah, secara sosio-geografis keduanya cenderung menyatu. Pusat pemerintahan Kabupaten Blitar sendiri berada di Kota Blitar. Sun- gai Brantas yang melewati daerah tersebut, membelah Blitar menjadi dua wilayah geografis, yakni Blitar Utara (berada di sisi utara Sungai Brantas) dan Blitar Selatan (sisi selatan Sungai Brantas). Sebelum G 30 S, PKI cukup mendominasi perpolitikan Blitar. Di Ka- bupaten Blitar, PKI menguasai 25 dari 45 kursi Dewan Perwakilan Rak- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusna- han secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sementara dalam Pasal 9, UU ini mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan se- bagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang me- luas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara se- wenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum interna- sional; f. penyiksaan; g. pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehami- lan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasaan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang di- dasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang di- larang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid. 118
yat Gotong Royong (DPR-GR). Sementara di Kotamadya Blitar, PKI menguasai 10 dari 15 kursi. "Jadi tanpa voting pun, PKI mesti menang kalau menentukan segala sesuatu," ungkap Ibu Andhika, mantan Ketua Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Kota Blitar yang waktu itu duduk di DPR Kabupaten Blitar dari Fraksi PKI.4 Suaminya, Bandi, yang meru- pakan kader PKI, waktu itu Ketua DPR Kotamadya Blitar. Adapun keku- atan politik di DPR-GR lainnya, berturut-turut berdasar banyaknya kursi di lembaga legislatif daerah, adalah Nahdlatul Ulama (NU), lalu Partai Nasional Indonesia (PNI), baru kemudian partai-partai kecil, seperti Murba, Partindo, Parkindo, Parmusi, dan sebagainya. Di Blitar, PKI dan kelompok sayap kiri lain tidak hanya kuat di parle- men daerah, namun juga di tingkat akar rumput. Di hampir setiap desa 4 Wawancara Andre dengan Ibu Andhika, 8 Desember 2000. 119
di Blitar itu ada ranting Gerwani, yang di tiap ranting anggotanya tidak kurang dari 50 orang. Kemudian, Gerwani di Blitar memiliki 40 sekolah Taman Kanak-kanak Melati. Di saat kampanye pemilu, rapat-rapat ak- bar PKI di Blitar paling sedikit dihadiri 500 orang. Jadi, Blitar memang merupakan daerah basis PKI. Kekuatan PKI di Blitar juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa pada 1967/1968, di saat PKI memutuskan untuk melawan operasi pembersihan yang dilancarkan Soeharto dan Angkatan Darat dengan perjuangan bersenjata, Blitar Selatan dipilih sebagai basis- nya. Sejak 1948, Blitar Selatan sudah merupakan daerah 'basis merah.'5 Persaingan politik antara PKI dan berbagai kelompok politik lain, se- perti Masyumi, memang ada di Blitar. Tetapi, persaingan ini tidak sam- pai menimbulkan bentrokan yang memakan korban jiwa. "Perbedaan pendapat itu ada. Tapi, tidak seperti sekarang, lalu merusak rumah dan lain sebagainya," tandas Ibu Andhika. Persaingan lebih terekspresikan dalam bentuk perdebatan-perdebatan di parlemen atau unjuk kekuatan ketika pawai. FX Harsono, perupa yang kini tinggal di Jakarta, yang saat remaja tinggal di Blitar, mengenang pemandangan itu justru sebagai ses- uatu yang menyenangkan baginya: Sebelum tahun 1965, saya senang sekali melihat 17 Agustusan ka- rena di sana (Blitar −pen) ada alun-alun untuk -istilah kita show of force- partai-partai politik ini memakai drum band dan macam- macam. Ada Fatayat, ada Ansor, dan ada NU. Yang paling besar massanya pada waktu itu adalah PKI, kemudian NU, Ansor, Fa- tayat dan sebagainya.... Nah, sebagai anak-anak pada waktu itu saya hanya melihat sesuatu yang menyenangkan sekali. Saya tidak mempunyai kesadaran politik pada waktu itu.6 Ini bukan berarti tidak ada bentrokan sama sekali di Blitar. Menurut Samsiah, mantan aktivis Gerwani ranting Kepanjen Kidul, Blitar, saat kampanye "pemilu ketiga,"7 banyak terjadi bentrokan. Perkelahian dan 5 André Liem. "Perjuangan Bersenjata PKI di Blitar Selatan dan Operasi Trisula," dalam John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid (eds.). Tahun yang tak Pernah Ber- akhir: Memahami Pengalaman Korban 1965: Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: El- sam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan ISSI, 2004, hlm 174. 6 Jaringan Kerja Budaya. Kumpulan Hasil Diskusi Tahun 2000. Jakarta: Jaringan Ker- ja Budaya, 2002, hlm 125. 7 Istilah "pemilu ketiga" ini tampaknya tidak merujuk ke pemilu 1955, karena hanya ada dua kali pemilu yang diadakan pada 1955, yakni pemilu untuk memilih ang- gota DPR (29 September 1955) dan pemilu untuk memilih anggota Konstituante 120
saling lempar batu biasa terjadi saat pawai dan kampanye. Yang biasan- ya bentrok itu adalah PKI dengan Masyumi atau kelompok agama. Teta- pi, bentrokan hanya terjadi di kampung-kampung, tidak di kota. Begitu pula, bentrokan hanya terjadi di tingkat partai, tidak di tingkat ormas se- perti Pemuda Rakjat. Sekalipun ada, bentrokan-bentrokan ini tidak per- nah sampai memakan korban jiwa.8 Lalu, bagaimana dengan aksi-aksi sepihak untuk land reform, apakah juga terjadi di Blitar? Menurut Ibu Andhika, di Blitar, aksi-aksi perebu- tan tanah itu belum pernah terjadi, baru di tingkat konsep. Pasalnya, "Orang taninya sendiri belum berani, ya kita tidak memaksakan, tapi kita beri pengertian," kata Ibu Andhika. Begitu pula, sekalipun di tingkat jar- gon PKI itu cukup keras, seperti jargon "ganyang tujuh setan desa," tetapi itu hanya di tingkat kata-kata, atau paling jauh dimanifestasikan melalui pertunjukan seni, seperti tarian Genjer-Genjer atau drama, tidak per- nah sampai dipraktikkan secara langsung. Sementara yang menjadi tuan tanah di Blitar itu mayoritas adalah haji-haji dan kiai-kiai. Mereka tidak mengerjakan tanahnya sendiri, tetapi oleh penggarap. Sekalipun ada persaingan politik di Blitar, hubungan pribadi antara orang-orang yang berbeda aliran politik sepertinya baik-baik saja. Bah- kan hubungan pribadi dengan personil militer pun baik-baik saja. Ibu Andhika, misalnya, menceritakan bahwa suaminya mengenal baik Mo- eslim Soebagio, Komandan Batalyon 511. Dia mengenang tentang per- temanannya dengan salah seorang pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, sayap pemuda NU, yang juga menjadi anggota DPRD, Kayuti: Saya ini kalau tugas keluar dengan Ansor, pimpinan Ansor, nama- nya Kayuti, itu juga di DPR. Sejak semula sampai akhir itu, saya kalau tugas ke daerah-daerah, itu dengan Kayuti. Orang mengira kalau Kayuti itu adik saya. Karena ya, Ya Yu, Ya Yu, yok Yu, kalau makan sama. Dengan mendasarkan pada paparan di atas, setidaknya diperoleh gambaran bahwa kondisi di Blitar sebelum terjadi G-30-S dapat dika- (15 Desember 1955). Setelah pemilu untuk anggota DPR dan Konstituante diada- kan, selanjutnya dilakukan pemilihan anggota DPRD. Pemilu DPRD ini juga dilak- sanakan dalam dua tahap, yakni pada Juni 1957 untuk daerah-daerah di Indonesia wilayah Barat, dan Juli 1957 untuk Indonesia wilayah Timur. Istilah pemilu ketiga ini tampaknya merujuk pada pemilihan anggota DPRD tahun 1957. 8 Wawancara Andre dengan Samsiah, 12 Desember 2000. 121
takan relatif damai. Meski ada persaingan politik dan terkadang terjadi bentrokan, bentrokan ini tidak pernah sampai parah, merusak harta benda, apalagi memakan korban jiwa. Bentrokan-bentrokan ini hanya terjadi di kampung-kampung, tidak di kota. Hubungan pribadi anta- rorang dari berbagai aliran politik juga relatif baik. Kondisi yang relatif aman ini berubah setelah G 30 S. Blitar menjadi tempat orang-orang PKI, dan yang dituduh PKI, dikejar-kejar, disiksa, dilecehkan, dan dibunuh oleh militer serta bekas pesaing politik mereka. "Yang namanya nyawa pada waktu itu sama sekali tidak berharga," ungkap FX Harsono.9 Operasi Pembersihan PKI di Blitar Setidaknya, ada dua operasi pembersihan PKI di Blitar dalam kurun 1965-1968. Yang pertama terjadi pada 1965-1966, dan warga menyebut- nya sebagai 'Operasi Sakerah.' Istilah ini tampaknya bukan istilah resmi Soeharto atau Angkatan Darat, tetapi merupakan penamaan yang di- berikan oleh masyarakat setempat dengan merujuk kepada penampilan dan pakaian yang dikenakan para pelaku operasi, yang diasosiasikan ke- pada figur Sakerah, tokoh legenda Madura.10 Maryono, seorang petani yang waktu itu tinggal di Desa Ngrejo, Blitar, menggambarkan, "Sakerah itu patokannya memakai ikat, pakai baju hitam, pakai sarung, memakai kaos loreng seperti orang Madura −Sakerah namanya."11 "Orang-orang menyebutnya Sakerah itu karena di setiap pertunjukan ludruk (kesenian tradisional Jawa Timur −pen), Sakerah itu begitu penampilannya," tegas Siwi, mantan anggota Gerwani dari Suruhwadang, Kademangan, Blitar.12 Operasi Sakerah dilancarkan terutama di Kota Blitar dan daerah seki- tarnya, tetapi sempat juga sampai ke Blitar Selatan. Namun, operasi di Blitar Selatan hanya berlangsung sehari-semalam.13 Menurut kesaksian 9 Jaringan Kerja Budaya, Op.Cit., hlm 127. 10 Sakerah adalah nama seorang legenda jagoan yang lahir di Kelurahan Raci, Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dia berani melawan pihak perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas Bangil dan pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Legenda jagoan dari Bangil ini sangat populer di Jawa Timur, utamanya di Pasuruan dan Madura. Dalam cerita, Sakerah digambarkan memakai ikat kepala, berbaju hitam, memakai kaos loreng merah berlandaskan warna putih, dan bersen- jatakan celurit. 11 Wawancara Andre dengan Maryono, Maret 2001. 12 Wawancara Farida dengan Siwi, 16 Februari 2012. 13 Liem. Op.Cit., hlm 171. 122
Wagiman, petani asal Desa Ngrejo, Blitar, ada sekitar satu peleton Sa- kerah yang masuk ke Blitar Selatan bersama dengan tentara.14 Dalam 'Operasi Sakerah' ini, pelakunya kebanyakan masyarakat sip- il, terutama dari Ansor atau Banser (Barisan Ansor Serbaguna). Sejauh pengamatan Harsono yang waktu itu tinggal di Blitar, di jalanan mereka tidak membawa clurit, namun hampir semua membawa batang rotan de- ngan panjang sekitar 60-80 cm dan garis tengah sekitar 2 cm. Kabarnya, rotan tersebut telah "diisi" dengan kekuatan yang bisa melumpuhkan korban. Sementara di lokasi pembantaian, berdasar cerita seorang te- mannya yang ditugaskan di Blitar Selatan, mereka membawa pedang dan sangat ahli dalam menggorok leher korban.15 Ini berbeda dengan Operasi Trisula yang dilancarkan pada 1968 untuk menghadapi perjuangan ber- senjata PKI di Blitar Selatan, yang pelaku lapangannya dominan dari mi- liter. Ibu Andhika mengenang pengalaman pahit itu dan mengontraskan pelaku Operasi Sakerah dengan Operasi Trisula: Di Blitar itu ada dua operasi. Yang pertama itu Operasi Sakerah, tahun 1965. Yang kedua, Operasi Trisula tahun 1968. Kalau yang Trisula itu militer, kalau Sakerah itu Ansor pelakunya. Pada 1965, Ansor aktif lho, sebagai penjagal, Allahu Akbar gitu, Allahu Ak- bar, menjagal orang yang tidak dikenal. Terkadang minta nasi di situ juga tega. Lha saudaraku yang Ansor juga banyak, kelompok pondok pesantren itu tokohnya adik-adikku.16 Bukan hanya Banser atau Ansor yang melakukan perburuan dan pembantaian. Begitu pula, bukan hanya PKI yang dikejar-kejar dan di- bunuh. PNI yang waktu itu terpecah menjadi dua, yaitu PNI yang dipim- pin Osa Maliki - Usep Ranuwihardja (Osa-Usep) yang condong ke kanan dan PNI yang dipimpin Ali Sastroamidjojo, SH - Ir. Surachman (Asu) yang condong ke kiri, juga ikut terlibat dalam kemelut itu. PNI Osa-Usep ikut mengejar dan membunuh anggota PKI serta organisasi afiliasinya, seperti Gerwani dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Sebaliknya, orang- orang PNI Asu ikut dikejar-kejar dan ditangkapi. Ibu Andhika me- nyatakan: 14 Wawancara Andre dengan Wagiman, Maret 2001. 15 Komunikasi dengan FX Harsono via surat elektronik (surel/e-mail), 10 September 2012. 16 Wawancara Rukin dan Gufron dengan Ibu Andhika, 20 Desember 2011. 123
Saat baru meletus, Ansor itu yang mengejar-ngejar PKI, lalu PNI ikut-ikut. Padahal ya banyak PNI yang ditangkapi. PNI kan pecah dua, selamanya kan PNI itu pecah-pecah terus. Seperti sekarang ya, PDI (Partai Demokrasi Indonesia −pen) dua, ya to, PDI Mega- wati, PDI BH (Budi Hardjono −pen), Soerjadi sama Megawati. Lalu PNI dulu Osa-Usep sama Asu. Operasi yang kedua −seperti sudah disebutkan di atas− adalah Ope- rasi Trisula pada 1968, yang dilancarkan di Blitar Selatan untuk meng- hadapi perjuangan bersenjata PKI. Adapun saat itu PKI melancarkan perjuangan bersenjata lebih sebagai upaya mempertahankan diri dari operasi pembersihan Soeharto dan Angkatan Darat daripada sebagai upaya ofensif yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi, mereka yang selamat dari represi tahun 1965-1966, tidak hanya dari Blitar saja, namun juga daerah lain di Jawa, termasuk Jakarta, meninggalkan daerahnya dan berkumpul di Blitar Selatan pada 1966-1967 untuk berlindung sambil menyusun perlawanan. Hal ini bisa dilihat dari narasi Muyatno, anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang pernah menjadi Wakil Kepala Direktorat Pertam- bangan saat Aris Munanto menjadi Menteri Pertambangan. Dia pernah ditangkap dan dijebloskan ke Penjara Salemba, Jakarta, pada November 1965, namun kemudian dibebaskan pada April 1966. Setelah bebas, dia bekerja sebagai tukang instalasi listrik. Pada suatu waktu, dia membaca di surat kabar Suluh Indonesia bahwa Ir. Mujani, Drs. Untung Soetjipto, Ir. Kusuma Astuti, dan Drs. Suryo Sedianto disaring dengan ketat, bah- kan kalau perlu ditangkap. Ia pun was-was dan akhirnya memutuskan untuk melawan dari Blitar Selatan: Saya memutuskan bahwa saya sudah keluar dari Salemba, di sana ada enam bulan, keluar bekerja, mau ditangkap lagi, ya sudah ber- lawan. Kan pada waktu itu, kita kan dianggap sebagai burung liar. Siapa saja boleh menangkap, siapa saja boleh menembak, siapa saja boleh membunuh.17 Daerah Blitar Selatan dipilih, selain karena daerah itu merupakan 'basis merah', yang saat pemilu perolehan suara PKI di daerah tersebut lebih dari 80%, juga karena alasan geografis, di mana daerah ini meru- 17 Wawancara Andre dengan Muyatno, 12 Desember 2000. 124
pakan daerah yang sulit dijangkau. Daerah ini juga hasil rekomendasi CDB (Comite Daerah Besar) Jawa Timur. Saat Operasi Trisula dilan- carkan, sebenarnya PKI belum sampai di tahap perjuangan bersenjata, baru di tahap persiapan dan membangun basis. Namun, karena adanya aksi-aksi 'indisipliner' −sebagian karena ingin 'balas dendam'− yang di- lakukan anggotanya di luar ketetapan Komite Proyek Basis atau Kompro PKI, upaya persiapan perjuangan bersenjata ini tercium oleh Angkatan Darat.18 Operasi Trisula sendiri sebenarnya merupakan kelanjutan dari setida- knya dua operasi sebelumnya yang mengalami kegagalan. Pada awalnya, dilancarkan "Operasi Blitar Selatan" oleh Kolonel Thohir yang melibat- kan tiga batalion, yaitu 521, 527, dan 511. Namun, operasi ini mengalami kesulitan, karena daerah Blitar Selatan yang bergunung-gunung dan ba- nyak hutan liar. Kemudian, dilancarkan "Operasi Combat Intelijen" oleh Pangdam VIII/Brawijaya, Mayjen M. Jasin, dengan surat No. 01/2/1968. Namun, setelah dievaluasi, operasi ini juga dianggap belum mencapai sa- saran yang diharapkan. Setelah mengalami dua kali kegagalan, baru di- lancarkan Operasi Trisula.19 Operasi Trisula melibatkan pengerahan kekuatan militer yang cukup besar.20 Selain itu, operasi ini juga melibatkan kesatuan-kesatuan sipil. Banser, misalnya, terlibat dalam operasi ini, tetapi dengan menyamar sebagai hansip agar sesuai dengan isi Perintah Operasi 02/5/1968 yang membolehkan penggunaan bantuan hansip/wanra Blitar Selatan. Koderi, mantan Komandan Banser Ranting Kencong, Kediri, menyatakan bahwa anggota Banser memang diperintahkan untuk ikut Operasi Trisula, teta- pi dengan berpakaian sebagai hansip. Dalam perintah yang dia terima, ditetapkan bahwa setiap desa di Kabupaten Kediri harus menyalurkan sepuluh orang Banser. Dia sendiri waktu itu berperan sebagai Komandan Regu Hansip, dengan anggota operasi adalah Anwar, Karim, Muh. Widji, 18 Untuk lebih lengkap mengenai perjuangan bersenjata PKI di Blitar dan operasi Tri- sula, lihat Liem. Op.Cit., passim. 19 Agus Sunyoto et.al. Banser Berjihad Menumpas PKI. Tulungagung: Lembaga Ka- jian dan Pengembangan PW. GP. Ansor Jawa Timur & Pesulukan Thoriqoh Agung (PETA) Tulungagung, 1996, hlm 167-169. Dalam situs Korem 083 Baladhika Jaya Malang disebutkan bahwa selain lewat O- perasi Trisula, penugasan Korem 083 dalam penumpasan PKI di Blitar Selatan juga melalui Operasi Pagar Betis dan Operasi Ayam Alas. Untuk Operasi Trisula, penu- gasan berlangsung dari 3 Juni-7 September 1968. 20 Untuk informasi lengkap mengenai kesatuan-kesatuan militer yang terlibat dalam Operasi Trisula, lihat Ibid., hlm 169. 125
Syamsuri, Kasiban, Kamari.21 Adanya keterlibatan sipil dalam operasi pembersihan di Blitar, teru- tama dalam 'Operasi Sakerah,' bisa memunculkan anggapan bahwa yang terjadi adalah konflik horizontal yang bersifat spontan antara kelompok PKI atau komunis dengan nonkomunis. Bila ditelaah lebih jauh, angga- pan ini ternyata tidak tepat. Sekalipun sebelumnya memang sudah ada persaingan antara kelompok komunis dan nonkomunis, tetapi seperti disampaikan di atas, di Blitar persaingan itu tidak pernah sampai me- nimbulkan konflik yang parah dan memakan korban jiwa. Persaingan antarpelbagai kelompok politik sipil merupakan sesuatu yang biasa di Indonesia sampai sekarang ini. Tanpa adanya upaya secara sengaja dan sistematis untuk memprovo- kasi serta menggalang massa, nyaris mustahil terjadi perubahan drastis dalam atmosfir persaingan politik dari yang awalnya biasa-biasa saja menjadi tindakan pembantaian dan pembunuhan keji. Dalam peristiwa 1965, Angkatan Darat tampaknya memanfaatkan persaingan ini dan mengubahnya menjadi pembantaian terhadap PKI. Khusus untuk Bans- er, mereka pernah memiliki kerja sama dengan Angkatan Darat sebelum G 30 S. Di Banyuwangi, Banser pernah diorganisir menjadi Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR) oleh Komandan Korem Banyuwangi, Kolo- nel Sumadi, dan mendapatkan pelatihan kemiliteran dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).22 Selain itu, Choirul Anam, dalam kata sambutan untuk buku Banser Berjihad Menumpas PKI mengakui: Namun, yang perlu diingat, betapapun peran Banser dewasa itu tidak terlepas dari komando ABRI. Artinya, secara praktis, aksi- aksi penumpasan yang melibatkan Banser selalu berada pada garis komando alias perintah dari pihak tentara. Jadi tidak dan bukan liar.23 Adanya komando dari tentara ini juga diakui Asyhari, salah seorang pelaku di wilayah Blitar. Dia mengatakan bahwa waktu itu kelompoknya menerima perintah tentara untuk mengidentifikasi, memburu, dan membunuh orang-orang komunis. Menurut pengakuannya, dia bangga telah menyelamatkan bangsa dari dominasi komunis dan membantu 21 Ibid., hlm 170-171. 22 Ibid., hlm 124, 157-158. 23 Ibid., hlm i. 126
"mengubah simpatisan komunis menjadi Muslim yang baik". "Kami menggunakan alat-alat pertanian, belati, dan pentungan untuk mem- bunuh tahanan," kata Asyhari dalam suatu wawancara dengan wartawan Associated Press (AP) News. "Saya mengikuti perintah dari pemerintah," katanya.24 Pembunuhan-Pembunuhan Pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau yang dituduh sebagai PKI di Blitar, tidak lama setelah G 30 S, cenderung bersifat meluas dan pelakunya seperti terorganisir. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965 di Jakar- ta, ada rapat akbar yang disponsori tentara di alun-alun Blitar, yang men- gawali operasi pembantaian PKI di daerah tersebut.25 Banyak dari yang melakukannya adalah pemuda Ansor. Propaganda mereka bahwa "PKI itu anti-agama," sehingga "menyembelih PKI itu pahalanya besar." Seba- gian besar dari mereka bukan berasal dari Blitar, tapi datang dari daerah Bangil, Jombang, Jember, dan sebagainya.26 Ibu Andhika menceritakan adanya seorang ibu yang disembelih bersama anaknya di Kesamben, ke- mudian diletakkan di tepi sungai. Pembunuhan terhadap ibu ini lalu di- propagandakan sebagai kematian Ibu Andhika. Menurut penuturan Ibu Andhika: Itu kan dikira saya, sudah dipropagandakan bahwa itu saya, "Bu Andhika disembelih dengan anaknya di Kesamben, Kali Lor". Me- mang saya waktu itu lari ke arah Timur, masuk ke Abdul Rach- man Saleh, ke Pangkalan. Jadi, itu orang Kesamben sebetulnya. Memang itu ya anaknya, umurnya sebaya anak saya. Adik Ibu Andhika sendiri yang bernama Nurhidayah juga disem- belih di Blitar oleh orang Ansor, lalu direbahkan di tepi sungai. Sampai sekarang, makam adiknya ada di halaman rumah orang yang tinggal di 24 Anthony Deutsch. "Survivors Detail Suharto-Era Massacres," Associated Press News edisi 28 Januari 2008. Artikel dapat diakses lewat Diakses pada 6 September 2012. 25 Utomo, Paring Waluyo et.al. Hasil-Hasil Pemetaan di Blitar, Ponorogo, dan Jember. Kediri: Halaqah Kebudayaan, Menolak Diskriminasi, Menyemaikan Perbedaan, 2005, hlm 5. 26 Jaringan Kerja Budaya. Op.Cit., hlm 126. 127
dekat sungai itu. Nurhidayah dulu aktif di Pemuda Rakjat dan Persatuan Istri Tentara (Persit). Dia memang istri seorang tentara, Sugiyarto, yang meninggal di Pontianak, Kalimantan Barat, ditembak oleh tentara Ing- gris saat konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat dibunuh, Nurhidayah memiliki dua anak yang saat itu masih berumur sembilan dan sepuluh tahun. Ibu Andhika mendengar kabar tentang pembunuhan adiknya itu saat dia lari ke Malang. Situasi saat itu tampaknya memang sangat kacau. Terdapat apa yang dinamakan sebagai 'Petruk,' yakni orang yang suka menuding orang lain untuk ditangkap dan dibunuh. Lalu, antarsaudara juga bisa saling mem- bunuh. Ibu Andhika sendiri memiliki saudara yang bernama Jamah, seorang Masyumi, yang ikut menyembelih. Kabarnya, ada juga yang dibayar untuk membunuh per satu kepala. Dalam situasi kacau seperti itu, salah bunuh juga terjadi. Mayat-mayat juga sering terlihat tergeletak di jalanan tanpa ada yang berani menyentuhnya, seperti dituturkan FX Harsono: Sering sekali saya melihat mayat tergeletak di perempatan, seperti ada satu orang pemain bass drum dari Pemuda Rakjat, namanya Tiong An, atau mungkin Ping An. Dia dibunuh di perempatan, mayatnya ditaruh di perempatan dan selama dua hari tidak ada satu orang pun yang berani mengambil mayat itu. Keluarganya sendiri pun nggak berani. Sampai kemudian membusuk dan di- ambil oleh Kodim, dikubur di mana saya tidak tahu.27 Buku Banser Berjihad Menumpas PKI juga berisikan beberapa cerita mengenai anggota PKI atau organisasi yang berafiliasi dengan partai ini yang dibunuh oleh Banser. Pada 14 Oktober 1965, misalnya, ada seorang pengurus PKI Srengat yang ditangkap dan dibawa ke markas Ansor. Di sana dia disiksa dan dibunuh. Ada lagi cerita mengenai Jiang, seorang ahli kungfu, yang dijuluki "pendekar Baperki." Rumahnya diserbu oleh Banser, dia diseret keluar dan disembelih di halaman rumahnya. Kemu- dian, Ketua SOBSI Blitar, Sehat, yang sedang melakukan salat di kantor pun tetap diseret oleh Banser ke atas truk. Prasangka yang meluap-luap memang bisa membutakan mata. Mereka menganggap Sehat hanya pu- ra-pura beribadah agar selamat. Sehat terus berzikir di sepanjang jalan, 27 Ibid., hlm 127. Mengenai nama korban, berdasar komunikasi dengan FX Harsono via surel, 10 September 2012. 128
tetapi dia tetap saja dibunuh.28 Dalam Operasi Trisula di Blitar Selatan, pembunuhan dan penyik- saan juga banyak terjadi, misalnya seperti dialami Suwarsono, Kepala SD Sumberdadi, Kecamatan Bakung, anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) non-vaksentral. Dia bersembunyi saat operasi ber- langsung. Namun, ada yang menunjukkan tempat persembunyiannya, sehingga dia pun ditemukan. Suwarsono lalu ditembak. Sebelum ditem- bak, dia sempat disiksa dengan pasir yang dimasukkan ke dalam mulut- nya.29 Cerita lain tentang pembunuhan pada 1968 berasal dari Maryono. Dia menyaksikan 40 orang PKI dinaikkan ke dalam truk, lalu dibawa ke tepi sungai dan ditembak di sana. Dia mengenal sebagian di antaranya merupakan warga Desa Ngrejo. "Yang saya kenal kalau ndak keliru na- manya Sani, Senen Parjono, terus Wagimin, Suro Kempleng, terus Gen- tong, Kamto, Sonto," tandas Maryono. Dia sendiri dipaksa oleh tentara untuk menguburkan ke-32 orang yang ditembak dan membuang dela- pan lainnya ke suatu gua. Menurutnya, sebagian besar yang ditembak itu sudah tidak mengenakan baju dan diberi tanda selempang merah di dadanya. Dia mengidentifikasi pelaku penembakan berasal dari Batalion 511 dan kemungkinan juga 521. Pembunuhan juga dilakukan terhadap pelarian yang berhasil ditang- kap. Ibu Andhika menceritakan tentang pembunuhan terhadap Seran, yang bersembunyi bersama dia dalam gua di Blitar Selatan. Waktu itu Seran keluar lebih dahulu dari gua lalu ditangkap. Selanjutnya dia mem- beritahukan bahwa masih ada temannya yang bersembunyi di gua. Se- telah Ibu Andhika ikut keluar, Seran diidentifikasi hanya sebagai tang- kapan kelas teri, sedangkan Ibu Andhika sebagai kakapnya. "Ah ini teri, ini kakap gitu, terinya ditembak," kenang Ibu Andhika. Selanjutnya Seran disuruh jongkok, lalu ditembak di kepala. Setelah ditembak, mayatnya dibuang ke laut. Korban yang Hilang Selain pembunuhan seperti dipaparkan di atas, ada juga korban yang 28 Sunyoto et. al., Op.Cit., hlm 111-112. 29 Wawancara Farida dan Rukin dengan Romlah, 10 Desember 2005. 129
Penangkapan Ibu Andhika dan Seran di Blitar Selatan tahun 1968. Sumber: dikabarkan dibunuh, tetapi tidak ada atau tidak diketahui makamnya hingga sekarang. Ini yang dimaksud dengan korban hilang. Keluarga hanya mengetahui kematian korban dari kabar yang disampaikan oleh pihak lain, tetapi tidak pernah melihat sendiri. Inilah yang terjadi pada suami Ibu Andhika, Bandi, ketua DPR-GR Kota Blitar. Saat terjadi peris- tiwa G 30 S, suaminya sedang mengikuti pertemuan Front Nasional di Jakarta. Suaminya sempat pulang dan meletakkan tas di rumah, namun dia pergi lagi. Dia hanya sempat berpesan, "Nggak ada apa-apa, jangan pergi." Tetapi, kemudian terjadi pembantaian di Blitar, sehingga akhirnya Ibu Andhika pun pergi dari rumah dengan anaknya yang terkecil. Se- dangkan keenam anaknya yang lain dititipkan di rumah neneknya. Pada 1966, Ibu Andhika sempat bertemu suaminya di Blitar Selatan, namun tidak lama. "Bapak cuma menemui anak-anaknya yang saya bawa mengungsi ke selatan," tandas Ibu Andhika. Dia lalu berpisah lagi dengan suaminya dan bergabung dengan orang-orang yang berlindung dan me- nyusun perlawanan di Blitar Selatan. Pada 11 Agustus 1968, Ibu Andhika tertangkap di gua di Blitar Selatan oleh Batalion 511. Selanjutnya dia di- bawa ke Bululawang, Kecamatan Bakung, kemudian berpindah-pindah penahanan dari Surowadang ke pos Operasi Trisula di Lodoyo, ke Kodim Blitar, lalu dipindah lagi ke Kantor Polisi Militer Blitar, dan dipindah lagi 130
ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Blitar di awal 1969. Saat ditahan di LP Blitar, Ibu Andhika dipanggil ke Kodim Blitar dan diberi tahu bahwa su- aminya sudah meninggal dengan ditembak.30 Dia pun bertanya, kapan suaminya meninggal. Tetapi si pemberi kabar tidak mau memberikan informasi lebih lanjut. "Anggap saja sekarang Ibu mendengar, gitu aja," kenang Ibu Andhika. Baru kemudian, pegawai penjara yang ternyata dulu sama-sama anggota SOBSI memberi tahu dirinya bahwa suaminya meninggal pada 1 Februari 1968. Baru setelah reformasi 1998, seorang tentara yang pernah menjadi temannya, Letnan Samuji, memberi tahu bahwa suaminya dulu ditembak di Gunung Betet, Lodoyo. Kisah serupa juga dialami Supiyah, warga Desa Pasiraman, Keca- matan Bakung.31 Dia hanya mendengar dari teman-temannya bahwa su- aminya, Yadi, anggota BTI, dibunuh oleh orang-orang wajib lapor (wal- ap) atas perintah tentara. Pada 1967, suaminya ditangkap dalam suatu operasi tentara saat di ladang. Setelah dipukuli sampai babak belur, Yadi kemudian dibawa ke pos di Gawang. Besok paginya dia dibawa ke pos Suruhwadang dan di sana dia dihajar lagi. Tiga hari kemudian suaminya dibawa ke pos di Selorejo. Setelah dipukul dengan linggis di pos tersebut, Yadi kemudian diseret dan dimasukkan ke lubang tikus di tengah ladang. "Saya sebenarnya tidak tahu, yang memberi tahu saya itu teman-teman yang menjadi saksi mata di Selorejo," kata Supiyah.32 Demikian juga dengan Rosita, yang sejak 1968 tidak pernah lagi ber- temu dengan suaminya, Meselan, anggota BTI dari Desa Ngrejo, Keca- matan Bakung. Ketika berlangsung Operasi Trisula di desanya, Rosita berpisah dengan suaminya saat mengungsi. Belakangan dia mendengar bahwa suaminya ditangkap dan dibunuh. Menurut kabar, makamnya di Desa Tumpak Oyot. "Saya tidak tahu persis proses penangkapan suami saya. Hanya diberi tahu teman. Saya diberi tahu kalau suami saya dimak- amkan di Tumpak Oyot, namun persisnya di mana, saya juga tidak tahu," 30 Averroes Community. 2008. Wawancara dengan Ibu Put Mu'inah, dalam html. Diakses pada 30 Agustus 2012. 31 Sejak 1992, Desa Pasiraman tidak lagi menjadi bagian Kecamatan Bakung, namun menjadi bagian dari Kecamatan Wonotirto berdasar Peraturan Pemerintah Repu- blik Indonesia Nomor 26 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. 32 Wawancara Farida dan Rukin dengan Supiyah, 17 Desember 2005. 131
kata Rosita.33 Mengenai apa yang menyebabkan suaminya ditangkap, Rosita juga tidak tahu pasti. Dia hanya menduga, bila memang ditang- kap, bisa jadi karena namanya sama dengan Meselan lain yang dicari ten- tara. Sedangkan Meselan yang dicari tersebut selamat. Dipaksa "Membantu" dan Kerja Paksa Selain pembunuhan, terjadi pula pemaksaan terhadap warga keba- nyakan untuk "membantu" tentara. Harsono menceritakan mengenai pemaksaan terhadap warga etnis Tionghoa di Kota Blitar. Mereka di- kumpulkan dan diberi arahan di gedung bioskop Dipoyono. Di situ, me- reka dipaksa untuk membantu pemerintah dan militer dengan memberi- kan dana. Mobil mereka kadang dipinjam selama beberapa hari dengan alasan untuk operasi, meski sebetulnya bukan untuk operasi. Harsono, yang pada 1968 aktif di sebuah organisasi sekolah Katolik dan mengikuti KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), menceritakan ten- tang bagaimana mereka dikoordinir oleh Kodim dan Koramil, diminta bantuannya untuk menjaga tahanan di Blitar Selatan. Ada juga yang ditu- gaskan untuk membunuh. Menurut penuturannya: Kemudian saya tahu persis bahwa tiga orang sahabat saya ikut dan ternyata mereka di sana itu memang disuruh membunuh. Jadi mereka memang ditugaskan oleh militer yang mengkoordinir un- tuk membunuh, dikasih jatah satu orang membunuh satu orang. Waktu itu kawan saya, setelah dua minggu di daerah Blitar Selatan ingatannya hilang. Ya kembali, tetapi dengan mata yang sorot mata yang sudah tidak jelas kemudian dia ngoceh ke sana kemari. Pakaiannya penuh dengan bercak-bercak darah, dan saya tahu persis bahwa dia sudah mulai tidak waras. Itu saya temui pada be- berapa orang yang saya kenal.34 Pemaksaan untuk bekerja bagi tentara juga dialami oleh Wagiman pada 1968. Pada waktu operasi berlangsung, dia sempat lari dan bersem- bunyi di hutan sehari-semalam karena ketakutan, meski dia tidak pernah 33 Wawancara Gufron dan Lukman dengan Rosita, 12 Februari 2012 dan wawancara Farida dengan Rosita, 26 Februari 2012. 34 Jaringan Kerja Budaya. Op.Cit., hlm 126. 132
bergabung dengan organisasi apa pun. Saat kembali ke desa, ada perintah bagi warga untuk berkumpul dan disaring di Bakung. Sialnya, ada yang menunjuk dia, sehingga dia termasuk yang dipilih oleh tentara. Tampak- nya dia disalahpahami sebagai seseorang lain yang juga bernama sama. Dia diikat dan ditahan selama satu malam. Pada pukul enam pagi hari, dia dipanggil dan diajak operasi ke hutan. Dia ditanya, "Kalau menemu- kan PKI mau pegang?" Karena takut, dia pun menjawab, "Ya, mau." Wagiman pun ikut dalam operasi tentara bersama tujuh tawanan lain. Dia mendapat tugas membawa radio yang beratnya kira-kira 30 kilogram. Setelah delapan hari di hutan, dia dikembalikan ke suatu pos dan ditahan dengan cara diikat di sebatang tiang rumah. Selama diikat, dia sering disiksa. Rambutnya pernah dipegang, kemudian kepalanya dibenturkan dengan tiang rumah tempat dia diikat. "Makanya, jangan ikut-ikut PKI, begini ini jadinya," kata si tentara dalam ingatan Wagiman. Punggungnya juga pernah dipukul oleh para hansip dengan kelewang yang dibalik −sehingga tidak berdarah. Setelah dilepas, dia ditempat- kan di rumah Kusijo untuk bekerja secara paksa bagi tentara yang ber- tugas. Kerja paksa yang dialami berupa keharusan untuk memberikan air, membelikan kayu dan sayur-mayur serta mengambil kambing kepu- nyaan warga. Setelah sepuluh hari ditahan, dia pun dilepas dan diberi surat lolos penyaringan. Seperti telah diceritakan secara singkat di atas, Maryono juga men- galami pemaksaan untuk bekerja bagi tentara pada 1968. Dia bersama 22 orang lainnya sempat dikumpulkan di Desa Ngeblak. Di sana, mereka di- tahan selama delapan hari dan disaring. Namun, berbeda dengan Wagi- man, dia tidak termasuk yang "dipilih." Setelah delapan hari ditahan, dia mendapatkan surat lolos penyaringan dan dipulangkan ke Ngrejo. Tetapi, kemudian ada 40 orang PKI yang dibawa ke Ngrejo untuk ditem- bak. Maryono bersama 11 orang lainnya pun ditodong dan dipaksa oleh tentara agar mengubur ke-32 orang yang ditembak dan membuang dela- pan lainnya ke dalam sebuah gua. Di antara yang dikubur itu, sepertinya masih ada yang hidup, karena masih sempat bersuara. Namun, tentara memerintahkan, "Sudah ditimbun saja!" Mereka terus ditodong sampai pulang ke rumah. Sebelum pulang, tentara itu sempat berpesan, "Pak, kamu jangan bicara apa-apa. Kalau ada yang tanya, jangan mengaku ka- lau kamu itu disuruh mengubur orang sekian banyaknya, ya. Kalau kamu bicara, nanti kamu saya tembak." Lain lagi yang dialami Gunarto, petani dari Desa Ngrejo. Dia bukan anggota PKI atau organisasi kiri apa pun. Tetapi, karena ketakutan, dia 133
sempat lari ke hutan selama lebih 20 hari pada saat Operasi Trisula. Suatu pagi setelah kembali ke desanya, dia dibawa ke pos tentara. Di sana, dia disetrum dua kali sambil diinterogasi, "Kamu orang PKI? Kamu tahu senjata?" Kemudian, dia dipukul di punggung dengan pelepah kelapa. Dia tidak ditahan dan pada sore hari disuruh pulang oleh wakil koman- dan di situ yang bernama Lettu Badrun. Namun, dia terkena wajib lapor ke Bakung yang jaraknya sekitar 3 km. Tiap melapor, dia diharuskan membawa kaso. Dia terkena wajib lapor sampai pemilu 1977. Selama be- berapa bulan, wajib lapornya itu satu pekan sekali, lalu menjadi sebulan sekali. Setiap 17 Agustus, dia harus mengikuti apel, dikumpulkan bersa- ma yang lain untuk bekerja. Selama wajib lapor, Gunarto pernah disuruh bekerja mencangkul di sebidang kebun singkong yang disebut Umitrako (Ometraco −pen) tanpa digaji, diberi makan, dan dengan penjagaan dari Koramil. Yang dia dengar, Ometraco merupakan proyek dari Amerika. Dia bekerja di situ selama setengah bulan.35 Terkait dengan orang wajib lapor (walap), tentara juga memaksa wal- ap untuk mencari dan menangkap orang lain yang dianggap PKI. Bila menolak, ancamannya bisa berupa hilang nyawa, seperti dituturkan oleh Supiyah: Itu yang menangkap tentara, bukan tentara yang itu...yang walap (wajib lapor) yang menangkap. Orang walap yang memukul sen- diri, disuruh sama tentara, kalau nggak mau, dia sendiri yang di- bunuh. Orang walap itu orang yang ditangkap, tapi tidak dibunuh, disuruh mencari temannya. Kalau tidak ketemu, akan tetap disu- ruh mencari, ikut operasi sampai ke mana-mana. Kejahatan Terhadap Perempuan Dalam masyarakat patriarki, terlebih dalam situasi konflik kekerasan yang timpang, perempuan semakin rentan menjadi korban. Hal itu juga- lah yang terjadi saat operasi pembersihan di Blitar. Menurut Ibu Andhika, pada saat Operasi Trisula banyak perempuan mengalami pemerkosaan. Dia bercerita tentang Wati, yang ditangkap di Blitar Selatan dan diper- kosa oleh lima tentara sehingga mengalami stres. Kemudian, ada satu 35 Wawancara Andre dengan Gunarto, Maret 2001. 134
perempuan muda yang pernah dibawa ke Gunung Kemiri dan diperkosa di situ oleh beberapa tentara sampai tidak bisa berjalan. Lalu, ada juga Sulastri yang ditangkap di Blitar Selatan dan karena dinilai cantik kemu- dian dijadikan mainan para petugas. Penyiksaan dan perlakuan kejam, merendahkan martabat, serta tidak manusiawi juga dialami oleh Romlah, istri Suwarsono yang kematiannya sudah diceritakan di atas. Sebelum suaminya dilaporkan tewas, tentara dan hansip datang ke rumah Romlah dan bertanya tentang keberadaan suaminya. Namun, dia tidak memberitahukan tempat keberadaan su- aminya. Dia menjawab tidak tahu dan mereka pun pergi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tembakan dari arah sungai, dan mereka datang lagi ke rumahnya. Dia dianggap berbohong dan mereka menga- takan bahwa suaminya sudah tewas ditembak. Punggung Romlah lalu dipukul sebanyak dua kali dengan ketela pohon, padahal dia sedang membawa anaknya yang bungsu. Bajunya kemudian dilepas paksa dan dia didudukkan di dapur. Komandan tentara lalu memukul punggung- nya dengan rotan. Payudaranya juga dipukul dan diangkat-angkat de- ngan rotan. Dia dipaksa untuk mengaku sebagai Gerwani, padahal dia hanya ibu rumah tangga biasa. Kata mereka, di paha Romlah ada stempel PKI. Sekitar tiga hari setelah kejadian itu, Romlah bersama warga desa lain disuruh pergi ke Kecamatan Bakung selama sepekan untuk men- jalani proses penyaringan, termasuk mendengarkan pidato dari tentara. Selama proses, sering terjadi tindak penyiksaan dan suaranya diperden- garkan melalui pengeras suara sehingga membuat takut bagi yang men- dengarnya. Di Bakung, Romlah sendiri tidak lagi mengalami kekerasan fisik. Setelah melewati proses penyaringan, Romlah menjalani keharu- san wajib lapor tiap hari di Desa Ngrejo, yang berjarak sekitar 3 km dari rumahnya, selama sebulan. Untuk menjalani wajib lapor itu, setiap hari Romlah berangkat dari rumah pukul 7 dan baru kembali pukul 12 WIB. Selama proses ini, dia diharuskan memasak bagi tentara di sana. Waktu itu, perempuan yang tidak ada suaminya rawan menjadi kor- ban pemerkosaan, sehingga sepeninggal suaminya, Yadi, Supiyah ke mana-mana selalu menggendong anaknya yang masih kecil, termasuk saat diharuskan memasak di pos tentara yang menetap di desanya. Suatu ketika, saat di pos dia kepergok seorang tentara, Sukiman, dan ditanya soal keluarganya. Sukiman selanjutnya meminta Supiyah agar bersedia menuruti hasratnya bila dia, anak, serta adiknya ingin selamat. Supiyah diberi waktu sehari-semalam untuk menjawab. Bila tidak bersedia, maka 135
dia akan dibawa ke Kodim Blitar. "Rasanya seperti setengah diperkosa. Saya menangis, sebab bila kehendaknya tidak dituruti, pasti saya dibu- nuh. Sementara kalau saya turuti, bagaimana rasanya mengingat suami saya dibunuh oleh kelompoknya," kenang Supiyah. Ibunya yang diberi tahu juga ikut menangis. Akhirnya, dia terpaksa bersedia hidup melayani Sukiman. Belakangan, setelah situasi aman, ayah Supiyah datang mene- mui Sukiman dan memohon agar menikahi Supiyah sesuai aturan aga- ma. Sukiman bersedia dan mereka menikah secara siri di depan peng- hulu. Bagi Supiyah, ini kawin paksa. Dia sama sekali tidak bisa mencintai Sukiman meski berpuluh-puluh tahun hidup bersama di desanya. Setiap kali Supiyah mendorong agar Sukiman, yang waktu itu juga menjabat se- bagai pamong desa pengganti, kembali ke daerah asalnya, dia pun men- jawab, "Saya pulang kalau kerjaan saya sudah habis." Selain pemerkosaan, penyiksaan, wajib lapor, dan dipaksa kerja bagi tentara, terjadi juga perusakan harta benda dan penjarahan. Rumah Ibu Andhika, yang dulu menjadi kantor Gerwani Kota Blitar, misalnya, di- hancurkan. Meja-meja di dalamnya dirusak dan perabotannya dikeluar- kan. Rumah mertua Maryono dibakar saat Operasi Trisula dan 300 sapi milik Sidi dijarah oleh tentara. Para korban operasi pembersihan juga terkena wajib lapor, bullying, diawas-awasi, dan bermacam tindak represi lain. Anak-anak mereka pun ikut menderita, seperti diungkapkan oleh Ibu Andhika mengenai anaknya: Mampet penderitaan anak saya itu. Tidur dirasani (digunjingkan −pen), tidur di kasur nanti gini, gini, gini, sudah dipindah di tem- pat yang mana. Sudah, pokoknya ceritanya menderita sekali anak saya itu. Makan saja di satu, pokoknya ya sudah, pokoknya dia sekarang bekerja. Katanya sekarang apa-apa keinginannya dilam- piaskan. "Bu, saya dulu membakar singkong saja sulit." Penutup Pembantaian 1965-1968 merupakan sejarah kelam Indonesia yang masih menyimpan banyak misteri. Apa yang diungkap di atas masih jauh dari gambaran utuh tentang kejadian yang sebenarnya di Blitar pada waktu itu. Yang jelas, peristiwa di Blitar tidak dapat dipisahkan dan mer- upakan ikutan dari persoalan politik yang terjadi di Jakarta, yang beru- 136
jung pada penghancuran PKI. Selama periode itu, kekerasan yang sama juga terjadi di pelbagai daerah lain di Indonesia. Baru-baru ini Komisi Nasional (Komnas) HAM merilis temuannya, bahwa telah terjadi pe- langgaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti disebut dalam Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, peristiwa yang menjadi fokus analisis hanya yang terjadi di: (1) Maumere, (2) LP Gerobokan-Denpa- sar, (3) Sumatra Selatan, (4) Moncong Loe-Sulawesi Selatan, (5) Pulau Buru, Maluku, dan (6) tempat penahanan di Jalan Gandhi, Medan, Su- matra Utara.36 Dengan mendasarkan pada paparan di atas, kejadian di Blitar ini dapat menjadi petunjuk awal bahwa kejahatan yang sama juga telah terjadi di Blitar dalam kurun waktu tersebut. Dampak dari pembantaian yang terjadi selama periode 1965-1968 ini masih sangat terasa hingga sekarang. Para korban dan keluarganya masih belum bisa mengungkapkan diri mereka secara penuh. Keadilan masih jauh dari mereka. Sebagai korban, mereka malah mengalami ketidaka- dilan ganda lewat stigmaisasi dan diskriminasi. Lumrah bila kemudian Blitar, terutama Blitar Selatan yang merupakan daerah miskin, menjadi salah satu daerah kantong asal buruh migran Indonesia, kedua terbesar di Jawa Timur. Menurut Wahyu Susilo (Migrant Care), banyak warga Bli- tar, terutama Blitar Selatan, yang kesulitan mencari kerja di daerahnya sendiri karena adanya stigmaisasi dan diskriminasi itu. Kemudian, pili- han yang terbuka adalah menjadi buruh migran. Tahun 1980-an, dae- rah tujuan buruh migran dari Blitar ini ke Arab Saudi. Sedangkan tahun 1990-an dan selanjutnya tujuan mereka ke Malaysia serta Hongkong.37 Pasca-reformasi, di Blitar ada upaya rekonsiliasi bagi mereka yang menjadi pelaku dan korban di tingkat akar rumput, yang dipelopori oleh sekumpulan anak muda yang berhimpun dalam Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Cabang Blitar. Ada sejumlah capaian dari upaya tersebut yang patut mendapat apresiasi, seperti keberhasilan untuk mempertemukan para pihak dan mencapai kesepakatan bahwa sejatinya mereka semua telah menjadi korban kam- panye militer untuk menghancurkan PKI, sekalipun sebagai korban me- reka dalam "urutan yang berbeda."38 Namun, penyelesaian yang adil ter- 36 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2012. Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hasil Penyelidikan Pelangga- ran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966. 37 Wawancara dengan Wahyu Susilo dari Migrant Care pada 9 Oktober 2012. 38 Budiawan. Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik 137
hadap pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa tersebut, termasuk penghilangan paksa, yang juga tidak hanya terjadi di Blitar, masih dibutuhkan. Penyelesaian berupa pengungkapan kebenaran, pengadilan bagi pelaku, rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban, serta jaminan dari negara agar keja- hatan seperti ini tidak terulang/terjadi lagi. Komnas HAM telah meng- awalinya dengan melakukan penyelidikan pro-justitia. Institusi negara lainnya, baik itu Kejaksaan Agung, DPR, maupun Presiden mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti dan menuntaskannya. v Daftar Pustaka Budiawan. Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam, 2004. Jaringan Kerja Budaya. Kumpulan Hasil Diskusi Tahun 2000. Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 2002. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966. 2012. Liem, André. "Perjuangan Bersenjata PKI di Blitar Selatan dan Opera- si Trisula," dalam John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid (eds.). Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65: Esai-Esai Sejarah Lisan. Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanu- siaan, dan ISSI, 2004. Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008. Sunyoto, Agus et.al. Banser Berjihad Menumpas PKI. Tulungagung: Rekonsiliasi Pasca-Soeharto. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (El- sam), 2004, hlm 219. 138
Lembaga Kajian dan Pengembangan PW. GP. Ansor Jawa Timur & Pesulukan Thoriqoh Agung (PETA) Tulungagung, 1996. Utomo, Paring Waluyo et.al. Hasil-Hasil Pemetaan di Blitar, Ponorogo, dan Jember. Kediri: Halaqah Kebudayaan, Menolak Diskriminasi, Menyemaikan Perbedaan, 2005. Instrumen Internasional dan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbon- do, Lamongan, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Rome Statute of the International Criminal Court. Diunduh pada 28 Agustus 2012 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Wawancara Komunikasi dengan FX Harsono via surel, 10 September 2012. Wawancara Andre dengan Gunarto, Maret 2001. Wawancara Andre dengan Ibu Andhika, 8 Desember 2000. Wawancara Andre dengan Maryono, Maret 2001. Wawancara Andre dengan Muyatno, 12 Desember 2000. Wawancara Andre dengan Samsiah, 12 Desember 2000. Wawancara Andre dengan Wagiman, Maret 2001. Wawancara Gufron dan Lukman dengan Rosita, 12 Februari 2012. Wawancara Farida dengan Romlah, 26 Pebruari 2012. Wawancara Farida dengan Rosita, 26 Februari 2012. Wawancara Farida dengan Siwi, 16 Februari 2012. Wawancara Farida dan Rukin dengan Romlah, 10 Desember 2005. Wawancara Farida dan Rukin dengan Supiyah, 17 Desember 2005. Wawancara Otto dengan Wahyu Susilo, 9 Oktober 2012 Wawancara Rukin dan Gufron dengan Ibu Andhika, 20 Desember 2011. 139
Kerja Paksa Membendung Penghilangan Paksa di Boyolali Pendahuluan K ekuasaan pemerintahan otoriter ditandai sejumlah hal yakni dukungan ideologi militerisme yang menindas, tidak menolerir perbedaan pendapat, pendekatan kekerasan, dan kerap melaku- kan kekerasan terhadap rakyatnya; di samping pemerintahan yang ko- rup. Ringkasnya yakni pemerintahan tidak ramah terhadap hak asasi manusia (HAM) karena sering menabrak hukum-hukum hak asasi ma- nusia. Corak kekuasaan otoriter seperti itulah yang melekat pada pe- merintahan Orde Baru selama tiga dasawarsa lebih, sekaligus mewarisi suatu catatan kejahatan HAM masa lalu. Praktik-praktik kejahatan HAM selama Orde Baru merupakan pelanggaran yang luar biasa dengan di- mensi korban mencakup skala, keluasan, jumlah, dan sebarannya. Salah satu pelanggaran HAM luar biasa Orde Baru adalah korban serangkaian dari peristiwa G 30 S 1965. Menurut Hilmar Farid, peneliti aktivis dan pemerhati HAM, bahwa, "[D]i Indonesia, pelanggaran HAM berat masa lalu dimulai sejak tahun 1965."1 Sejak peristiwa G 30 S 1965, hanya dalam hitungan minggu atau bu- lan berlangsung pesta pora gila-gilaan merayakan pembunuhan massal, penangkapan massal, penyiksaan massal terhadap anggota PKI dan sim- patisannya. Berbagai bukti dan saksi menunjukkan bahwa Angkatan Da- rat (AD) memfasilitasi, atau setidaknya merestui aksi-aksi itu. Puluhan ribu jika bukan ratusan ribu orang tewas di desa dan kota, di jalan-jalan, tanpa nama. Sejatinya fakta sejarah memperlihatkan para perwira tinggi AD yang diculik dan dibunuh di Lubang Buaya "melapangkan" naiknya 1 Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi tentang pendokumentasian pelanggaran HAM masa lalu yang diselenggarakan Elsam pada Agustus 2010 di Jakarta. 141
para petinggi AD lain di bawah kendali Jenderal Soeharto untuk men- guasai negeri ini hingga tiga dasawarsa.2 Tragisnya, korban peristiwa G 30 S 1965 adalah rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa seperti petani di desa-desa menjadi korban. Cukup dimengerti jika korbannya rakyat biasa atau para petani di desa-desa, bu- ruh-buruh perkebunan dan seterusnya karena PKI telanjur merebut sim- pati mereka. PKI memang kerap turun ke bawah untuk pengorganisa- sian petani melalui kelompok tani yang berafiliasi ke partai -terutama di perdesaan Jawa dan Sumatra.3 Lalu, korban yang luput dari pembunuhan massal digiring ke kamp-kamp tahanan dan mengalami penyiksaan. Ti- dak berhenti sampai di sana, setelah beberapa bulan di tangan para pe- nyiksa di kamp-kamp maut, mereka kemudian dikeluarkan dari kamp dan dibawa dengan pengawalan ketat bedil tentara menuju ladang kerja paksa. Maka, dimulailah praktik kerja paksa di proyek-proyek pemba- ngunan infrastruktur baik skala daerah maupun nasional. Di Indonesia, praktik kerja paksa secara besar-besaran mengerahkan tenaga tahanan politik (tapol) dimulai sejak 1966 hingga 1970-an meliputi Sumatra, Jawa, Sulawesi Tengah, dan Pulau Buru.4 Ringkasnya, sumbangsih tenaga tapol bagi pembangunan rezim Soeharto tanpa pengakuan. Stigma ter- hadap mereka justru atas restu rezim militer Soeharto, seperti tulisan "ET" pada kartu tanda penduduk, dan menutup rapat hak sipil-politik dan ekonomi mereka serta kerabat dekat. Atas dasar paparan di atas, tulisan ini akan membahas praktik kerja paksa ala rezim militer Soeharto di Boyolali dari 1966 hingga 1970-an. Bahasan ini berbasis pendokumentasian korban pelanggaran HAM masa lalu dan didukung data berupa wawancara yang dilakukan Elsam dan ISSI di Jawa Tengah pada 2010 dan 2011. 2 Lihat A. Pambudi. Fakta dan Rekayasa G30S Menurut Kesaksian Para Pelaku. Yog- yakarta: Media Pressindo, 2011, hlm 4. 3 Lihat Bradley R. Simpson. Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Jakarta: Gramedia, 2010, hlm 195. 4 Razif. "Romusa dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Soe- harto," dalam John Roosa, Ayu Ratih & Hilmar Farid (eds.). Tahun yang Tak Pernah Berakhir Memahami Pengalaman Korban 65 Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004, hlm 140. 143
Kebijakan Kerja Paksa Istilah kerja paksa di sini merujuk pada UU No. 19 Tahun 1999 ten- tang Penghapusan Kerja Paksa. Definisi "kerja paksa" dalam UU tersebut adalah [a] alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang ber- laku; [b] cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi; [c] alat untuk mendisiplinkan pekerja; [d] hu- kuman atas keikutsertaan dalam pemogokan; dan [e] cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama.5 Sepekan lebih setelah peristiwa G 30 S 1965, pada 10 Oktober 1965 Soeharto menciptakan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ke- tertiban (Kopkamtib)6 yang pada tahun berikut melahirkan sejumlah su- rat keputusan (SK), surat perintah (SP), petunjuk pelaksana (juklak) dan seterusnya.7 Semua itu digunakan untuk memperlancar pembersihan dan pemecatan pegawai negeri, penangkapan ribuan aktivis PKI, pengu- siran paksa petani dari lahannya8, sampai pada pengerahan tenaga tapol untuk kerja paksa. Kopkamtib tampaknya memang dirancang sebagai instrumen yang serba guna dan cukup represif. Dalam praktiknya, insti- tusi ini cukup sudah membuat "tunduk tertindas" mereka yang dituduh subversif saat itu. Seperti disinggung di atas, awal pembangunan rezim militer Soeharto dalam menyelenggarakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur merupakan pekerjaan raksasa, dan tentu saja memerlukan biaya dan tenaga yang besar. Namun, rezim Soeharto cukup bermodalkan Kopka- 5 Lihat Undang-undang RI No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Conven- tion No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour [Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa]. 6 Simpson. Op.Cit., hlm 243. 7 Lihat Koleksi Khusus Indok Elsam. "Himpunan Undang-Undang, Surat Keputusan Perintah, Instruksi-instruksi, dan Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan de- ngan Kopkamtib [Oktober 1965 s/d. Agustus 1972,]," Sekretariat Kopkamtib, sete- bal 915 halaman. 8 Setelah G 30 S 1965 meletus di Cilacap, Jawa Tengah, penghuni satu desa diusir paksa oleh tentara dengan alasan simpatisan BTI, sedangkan lahan mereka akan di- jadikan perkebunan,. Padahal penghuni desa itu tidak hanya petani simpatisan BTI saja, tetapi ada juga simpatisan Pertanu (petani NU), Pertani (petani PNI). Mereka pun turut diusir kemudian sawah dan ladangnya dijadikan perkebunan dan dikua- sai tentara Kodam Diponegoro. Wawancara Medi, 21 Oktober 2011, Desa Ciawati, Cilacap, Jawa Tengah. 144
mtib yang tidak hanya membuat "tunduk tertindas" tapol G 30 S 1965, tetapi sebagai pembenaran menggiring mereka ke ladang kerja paksa. Umumnya tapol bekerja di bawah pengawasan tentara mulai pukul 7 pagi sampai 6 sore tanpa keputusan pengadilan, tanpa upah, tanpa cu- kup sandang-pangan, dan tanpa tempat penampungan yang wajar. Me- reka sering pula dipekerjakan di rumah-rumah perwira militer sehingga muncul beban kerja baru yakni sebagai tukang, pembantu rumah tangga, mencuci pakaian, membersihkan kamar mandi, memperbaiki kerusakan rumah, dan membuat perabotan rumah tangga.9 Dengan kata lain, ter- jadi perbudakan dalam hal ini. Data administrasi Kopkamtib tentu sangat berguna dalam penyeli- dikan kebijakan kerja paksa yang menggunakan tapol pada masa rezim militer Soeharto. Data seperti itu dapat dilacak melalui Petunjuk Pelak- sana Kopkamtib No.: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 Okto- ber 1968 Tentang Kebijaksanaan Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/ PKI. Pokok kebijakan itu menyatakan bahwa, "[B]agi Tapol yang ada di dalam tahanan dimanfaatkan tenaganya guna tujuan produktif."10 Tam- paknya kebijakan ini oleh rezim militer Soeharto dipakai sebagai dalil untuk menggiring tapol kerja paksa di proyek-proyek pembangunan in- frastruktur baik skala daerah maupun nasional. Petunjuk pelaksana juga menyatakan bahwa dalam keperluan peman- faatan tenaga tapol diadakan klasifikasi menurut keahlian dan kecakapan kerja masing-masing. Setelah melalui klasifikasi, tapol dimanfaatkan un- tuk bekerja di proyek-proyek yang ada di daerah setempat atau di luar daerah baik dalam rangka pembangunan daerah maupun nasional. Prin- sipnya pemanfaatan tenaga tapol dilakukan di luar Jawa. Dalam prak- tik, untuk mempekerjakan tapol di daerah setempat dilaksanakan oleh Pelaksana Khusus (Laksus) Kopkamtib, sedangkan untuk luar daerah di- laksanakan oleh pusat/Kopkamtib atau institusi yang diserahi tugas itu.11 Untuk memanfaatkan tenaga tapol ke luar daerah banyak dipakai ta- pol dari Jawa yang dikirim ke Buru. Di sana mereka dikerja-paksakan membuka hutan belukar menjadi lahan pertanian dan sekaligus sebagai 9 Razif. Op.Cit., hlm 140. 10 Lihat Juklak No.: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 Oktober 1968 Ten- tang Kebijaksanaan Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI. Koleksi Khusus Indok Elsam. "Himpunan Undang-Undang, Surat Keputusan Perintah, Instruksi- instruksi dan Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Kopkamtib [Okto- ber 1965 s/d. Agustus 1972], Sekretariat Kopkamtib, hlm 289. 11 Ibid, hlm 291 145
kamp tapol. Itu selaras dengan SK Kopkamtib bertanggal 26 Februari 1969, No.: KEP-009/KOPKAM/2/1969 yang menyatakan bahwa Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi tapol golongan B.12 Rezim militer Soeharto untuk memperkuat pembenaran kerja paksa tapol, pada 18 Feberuari 1969 mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP/- 007/KOPKAM/2/1969 tentang Organisasi Tim Penyelesaian Tahanan/ Tawanan G.30.S/PKI Pusat dan Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Daerah [TEPTAPU DAN TEPTADA]. Kerja-kerja kedua tim tersebut yaitu Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Pusat [TEPTAPU] langsung di bawah dan bertanggung-jawab kepada Pang- kopkamtib, sedangkan Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan dan G.30.S/ PKI Daerah [TEPTADA] berkedudukan langsung dan bertanggung jaw- ab kepada Laksus Kopkamtib.13 Ladang Kerja Paksa Pengerahan tenaga tapol untuk kerja paksa di Boyolali terjadi pada masa Bupati Saebani (Letkol, masa jabatan 1965-1972). Dia mengganti- kan Soewali Dwijosukarto (1960-1965) yang dibunuh pada awal Desem- ber 1965. Tapol Boyolali mulai dikerja-paksakan sejak awal 1966-1970- an. Tenaga mereka dikerahkan untuk membangun saluran air minum dan bak penampungan [PDAM], kemudian jembatan, bendungan, kan- tor Koramil, tempat ibadah, dan fasilitas sosial lain.14 Selain itu, Boyo- lali juga mendatangkan tapol dari luar seperti dari kamp tahanan Sasono Mulyo, Solo, dan Wonogiri yang jumlahnya sekitar seribu orang untuk dipekerjakan dalam proyek bendungan Bade, Boyolali Utara.15 Praktik kerja paksa rezim Soeharto di Boyolali sama dengan tempat lain yakni sangat minim kebutuhan sandang-pangan dan tempat ting- gal sementara bagi tapol. Umumnya tapol melepaskan pakaiannya saat 12 Lihat SK No. KEP-009/KOPKAM/2/1969, tanggal 26 Februari 1969, dalil menetap- kan Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi tapol golongan B. Ibid., hlm 331. 13 Lihat Surat Keputusan Pangkopkamtib No. KEP-007/KOPKAM/2/1969 tanggal 18 Februari 1969 tentang Organisasi dan Tugas Team Penjelesaian Tahanan G.30.S/ PKI Pusat dan Daerah [TEPTAPU dan TEPTADA]. Ibid., hlm 319-329. 14 Wawancara dengan Suratimontro, 12 November 2010, Gondanglegi, Klego, Boyo- lali. 15 Wawancara dengan Surono, 14 September 2011, Karang Kepok, Boyolali Utara. 146
bekerja membangun tanggul di Klego, Boyolali Utara, karena mereka bekerja mengangkut tanah basah atau lumpur. Kepanasan dan kehu- janan menjadi pemandangan keseharian.16 Selain itu, tempat-tempat penampungan sementara bagi tapol menggunakan rumah penduduk di sekitar proyek yang disekat-sekat dan setiap petak dihuni antara 40 dan 50 tapol. Sama dengan tempat kerja paksa lain, keluarga mereka selalu mengirim pakaian dan juga makanan kepada mereka. Sementara kehi- dupan keluarga mereka sendiri dalam kondisi serba kekurangan di te- ngah perlakuan diskriminasi. Kesaksian Kerja Paksa Suratimontro, petani Desa Gondanglegi, Klego, Boyolali Utara, menceritakan pengalaman masa lalunya yang dia alami sebagai tapol kerja paksa. Dia ditangkap pada 30 November 1965 dan dibebaskan pada akhir 1968. Ketika itu dia diambil dari rumahnya pada sore hari oleh ang- gota polisi atas petunjuk perangkat desa setempat. Alasan penangkapan karena dia dituduh menyembunyikan Bupati Soewali. Pada akhir November 1965, Suratimontro bersama sekitar 90-an orang dari Karang Gede tempat pertama mereka ditahan kemudian di- angkut dengan truk tentara menuju kamp tahanan Boyolali Kota. Ge- dung Ta Tjung, demikian Suratimontro menyebut tentang kamp kedua ini. Beberapa kali mereka mengalami pemindahan dari satu kamp ke kamp lain, karena setiap hari kamp makin sesak. Tiga bulan dia men- galami penyiksaan berat, demikian juga tapol-tapol lain mengalami per- lakuan yang sama. Jenis alat-alat penyiksaan antara lain berwujud bambu yang dibelah dan berkulit tajam; kenut yakni potongan ban bekas mobil yang ujungnya diberi logam runcing, sedangkan alu doro yakni sejenis alu/alat penumbuk padi yang lebih pendek dengan panjang sekitar satu meter yang biasa digunakan penyiksa di kamp-kamp tahanan Boyolali. Namun, alat penyiksaan yang sangat ditakuti tapol se-Boyolali berupa alat kelamin sapi jantan yang dikeringkan dengan panjang hampir satu meter dan di ujungnya diberi logam. Alat jenis itu jika diayunkan tan- gan penyiksa ke arah belakang tubuh korban saat diinterogasi, maka lo- gam akan menghunjam ke ulu hati. Jika korban tidak mendekap untuk melindungi ulu hatinya saat logam diayunkan, maka dia akan fatal bila 16 Ibid. 147
terkena. Tidak sedikit tahanan yang tewas di tangan penyiksa di ruang tahanan karena alat-alat penyiksaan ini.17 Menurut Hadiprayitno, Saya melihat sendiri banyak yang mati diusutan itu. Bayan Hartotino diusut mati di tempat, saya lihat. Dia sehabis diusut tidak bisa menjawab sampai mati dimasukkan ke kamp sudah tidak ada nyawanya. Dari kamp itu kan ditumpakan dokar, sudah tidak ada nyawanya, mukanya sudah tidak Hartotinoyo lagi.18 Alat untuk menyiksa bentuknya bambu dibelah jadi dua masih tajam- tajam kulitnya. Lalu kenut yang pucuknya dikasih besi. Lalu peli sapi, panjangnya sekitar 75 cm, sudah kering pucuknya dikasih besi, untuk nyabet gitu kan sudah. Lalu yang hancur ini. Sepatu ada pakunya diinjak- kan ke sini, sudah hancur ini punggung. Disiksanya kira-kira tiga bulan setelah ditangkap, kira-kira.19 Setelah melewati hari-hari tanpa penyiksaan, awal 1966, Suratimon- tro, Hadiprayitno, Sabarno dan lainnya yang berjumlah ribuan dari kamp-kamp yang berbeda se-Boyolali dikeluarkan dari sana dan digiring dengan pengawalan bedil tentara menuju ladang kerja paksa. Proyek ker- ja paksa pertama bagi mereka adalah membangun perusahaan air bersih (PDAM) untuk kebutuhan air bersih warga Boyolali Kota. Proyek ini dari Tampir (Musuk), di mana air yang berasal dari waduk Sungai Kitel Mu- suk selanjutnya dialirkan ke Kota Boyolali. Setelah ditahan berapa bulanlah itu saya ada pengumuman bikin bak air minum. Yang bisa bikin bis bikin bis, yang nggak bisa itu gali tempat bak air minum itu. Menyelesaikan bak air lima bulan. Menggalinya yang lama, batu padas itu kalau nggak dibetel nggak bisa. Ha, saya itu di bak air minum, bagian saya itu hanya gepuk batu. Itu cari batu untuk pasan- gan itu, entah dari mana saja yang ada batu kita gepuk. Bak air minum ini airnya dari Tampir. Sungai dibendung, sungai itu ke Boyolali tapi disar- ing. Saringannya itu tujuh tempat, duk pertama, duk kedua, duk ketiga, duk ke empat, duk kelima, duk keenam, dan tuk ketujuh. 20 Tetapi, penyelenggaraan pembangunan air bersih (PDAM) ini tidak melalui pengawasan Departemen Pekerjaan Umum (DPU),21 melainkan 17 Wawancara Sabarno, 12 November 2010, Karang Gede. 18 Wawancara Hadiprayitno, 9 November 2010, Winong, Kareng Gede, Boyolali. 19 Wawancara dengan Suratimontro, 12 November 2010, Gondanglegi, Klego, Boyo- lali. Peli di sini terbuat dari alat kelamin sapi jantan yang telah dikeringkan dan ujungnya diberi logam besi. 20 Wawancara dengan Suratimontro, 10 November 2010. 21 Menurut Razif, pembangunan saluran air minum seharusnya menjadi tanggung 148
di bawah arahan "bedil" tentara. Sistem kerjanya sama dengan proyek upahan sekarang. Perbedaannya bahwa tenaga proyek ini dihitung tanpa upah. Sistem kerjanya jelas, seperti jam kerja, peralatan kerja, dan tenaga kerja. Untuk jam kerja mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Ke- mudian peralatan kerja antara lain meliputi kapak, cangkul, martil besar, dan betel. Adapun jenis pembagian kerjanya meliputi menggali tanah, memahat batu cadas, menebang pohon, mengumpulkan batu pasan- gan, mengumpulkan batu kerikil dan pasir, dan terakhir mencetak bis/ gorong. Untuk masing-masing pekerjaan itu tenaganya dibagi per ke- lompok sesuai jenis pekerjaan di atas.22 Pekerjaan menggali tanah untuk menanam bis atau gorong-gorong panjangnya tujuh kilometer, yaitu dari Desa Tampir (Musuk) di kaki gunung sebelah timur Merapi, melewati Bangak, Drobong, lalu dibelok- kan ke bak penampungan terakhir yang terletak berhimpitan dengan Rumah Sakit Umum Boyolali23 −sekarang Jalan Kartini No. 1, Boyolali Kota. Kemudian dari Drobong ke Boyolali Kota sudah menggunakan pipa besi tertanam. Dalam penggalian itu kadang jalur yang ditentukan melewati pohon dan harus ditebang agar dapat dilewati bis itu. Bis yang sudah tertanam untuk dialiri air bersih dari Sungai Kitel berjumlah tu- juh tempat perembesan air, yang oleh Suratimontro disebut tujuh tuk.24 Penggalian bak penampung perembesan air (mata air) ini membutuh- kan waktu lama karena tanahnya berupa batu cadas dan keras, terutama bak penampungan terakhir di Boyolali Kota. Pekerjaan ini memerlukan tenaga tapol khusus dan menyita waktu sekitar lima bulan. Ukuran bak terakhir ini sekitar 60 meter dengan kedalaman 3 meter.25 Bis yang ditanam dalam tanah tadi untuk mengalirkan air itu bukan- lah barang beli jadi dari toko penjual material seperti sekarang, melain- kan hasil buatan massal dari tangan-tangan tapol. Proses pembuatan bis ini melibatkan sejumlah kelompok kerja yang terdiri dari pencari batu jawab Departemen Pekerjaan Umum (DPU). Namun, karena pimpinan dan staf DPU Boyolali adalah anggota penting PKI, maka kantor DPU dibekukan dan di- pergunakan sebagai salah satu kamp tahanan di Boyolali. Sedangkan penanggung jawab proyek pembangunan saluran air minum itu adalah pemerintah Kabupaten Boyolali di bawah Bupati Saibani. 22 Wawancara dengan Suratimontro, 10 November 2010, Gondang Legi; Sabarno 12 November 2010, Karanggede; dan Jono, 16 September 2011, Klego. 23 Wawancara Murtopo, 16 September 2011, Andong, Boyolali. 24 Tuk berasal dari bahasa Jawa yang berarti mata air. Tuk atau rembesan biasanya ba- nyak ditemukan di kaki gunung yang tanahnya tidak rata atau berbukit-bukit. 25 .Ibid. 149
Keterangan : Sungai Gandul yang melintasi Kelurahan Pusporenggo, Boyolali, dalam kondisi kering. Pasir dan kerikil melimpah. Di sinilah tapol mengambil bahan baku pembuatan bis saluran air bersih di Boyolali. Penduduk sekitar masih memanfaatkan material itu sebagai mata pencarian untuk bahan bangunan. kerikil dan pasir, pengecoran. Material seperti pasir dan kerikil bahkan dipikul oleh tapol dari Sungai Gandul ke pusat produksi bis yang ber- jarak sekitar 100 meter dan menyeberangi jalan raya. Lokasi persisnya berada di lapangan sepak bola Drobong, Kelurahan Pusporenggo. Di sanalah proses pembuatan massal bis dari tangan para tapol yang bekerja dari pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore tanpa menerima upah. Para pe- kerja hanya dijatah sebungkus nasi bercampur gabah setiap hari. Secara keseluruhan kelompok kerja ini harus mencapai target yang telah diten- tukan penguasa proyek.26 Bis atau gorong yang dimaksud adalah benda berbentuk tabung uku- ran panjang satu meter dan berdiameter yang cukup menerobos tubuh normal orang dewasa. Berat benda itu cukup diangkat dua orang untuk dinaikkan ke atas truk. Gorong terbuat dari material bangunan yang ter- diri dari semen, pasir, dan batu kerikil/koral dengan takaran tertentu, misalnya 1:2:3 atau satu ember semen, dua ember pasir, dan tiga ember batu koral seperti takaran standar yang tercantum pada kantong se- men. Kemudian tiga macam material sesuai takaran yang telah ditentu- 26 Wawancara Margono dan Murtopo, 17 September 2011, Kacangan, Boyolali. 150
kan dicampur air lalu diaduk hingga rata menjadi coran. Di sini bagian mengaduk menggunakan cangkul dipakai tenaga ekstra tapol. Coran kemudian dimasukkan ke cetakan menurut ukuran yang telah ditentu- kan. Sekitar satu jam coran di dalam cetakan bis mengeras. Cetakan lalu dilepas dan jadilah bis produksi tapol Boyolali. Menurut Margono, ta- pol berusia 90 tahun, asal Desa Pelemrenteng, ketika itu dia dilibatkan kerja paksa di bagian khusus pengecoran bis. Awalnya saat mengerjakan proyek PDAM, para tapol hanya mampu membuat bis sejumlah 10 hing- ga 20 dalam waktu satu bulan. Pekerjaan itu dianggap sangat lama oleh penguasa proyek. Setiap satu kilometer tanah galian untuk menanam bis dibutuhkan 1.000 bis, dengan ukuran panjang bis satu meter. Padahal, penggalian tanah proyek PDAM Boyolali direncanakan sepanjang tujuh kilometer, artinya tapol harus membuat bis sebanyak 7.000 dalam waktu singkat.27 Melihat situasi kerja yang demikian penguasa proyek PDAM, Ko- mandan Kodim Boyolali, Kolonel Soeharjo, memanggil Margono dari kamp Candra untuk menghadap ke kantor Kodim Boyolali. Di sanalah, dengan ketakutan, Margono yang ahli bangunan sejak jaman Jepang memberanikan diri mengusulkan penambahan tapol dari kamp-kamp penahanan untuk diperbantukan dalam pengerjaan proyek PDAM. Usu- lan Margono dipenuhi dan dalam jumlah ribuan tapol Boyolali dikelu- arkan dari kamp penahanan untuk dikerja-paksakan. Sebagian di antara mereka diperbantukan ke kelompok kerja Margono, yang kekurangan tenaga di bagian produksi bis tadi. Menurut Margono, dari situ pula dan sejatinya dia alami, kerja paksa di Boyolali meredakan "pengebonan" atau penghilangan paksa tapol dari kamp. Dalam kaitan itu, secara te- gas Kolonel Soeharjo mengatakan kepada Margono, "[K]alau bapak bisa mengerjakan proyek ini, kehidupan bapak dan keluarganya pemerintah yang menjamin jangan sampai ..., menjaga keamanannya."28 Usulan Margono jika penambahan tapol dari kamp mampu membuat bis secara massal untuk memenuhi target menjadi kenyataan. Sebab, se- telah ada penambahan tenaga tapol dari kamp-kamp, target produksi bis secara massal yang ditentukan penguasa proyek akhirnya terpenuhi. Dalam sehari mereka mampu memproduksi 12 bis. Artinya jika bekerja penuh selama sebulan, mereka sanggup memroduksi bis sebanyak 300 lebih. Padahal, sebelumnya mereka hanya mampu membuat 10-20 bis 27 Ibid. 28 Ibid. 151
dalam sebulan. Tujuh kilometer. Satu kilometer 1.000 meter, kan perlu 1.000 bis. Itu kalau orangnya ada 100 orang lebih malahan. Jadi setengah tahun kelar, saya bilang, saya jamin setengah tahun bisa kelar akhirnya sampai ke Boyolali. Jalan baik itu. Kalau begitu orang ini bisa dipercaya. Jadi banyak orang tentara-tentara itu menjaga orang-orang yang kerja di situ jangan sampai hilang. Di waktu dulu keluar mati. Begitu ceritanya.29 Setelah proyek PDAM yang melibatkan 2.000-an tapol dirampung- kan selama setahun, tapol kemudian digiring untuk mengerjakan sejum- lah proyek jembatan yang tersebar di berbagai tempat di Boyolali. Na- mun, sejak mereka dipekerjakan di proyek jembatan atau sudah setahun bekerja paksa, pengawasan terhadap mereka sedikit longgar. Bahkan, di antara sebagian tapol yang mempunyai keahlian membangun rumah se- perti Margono dipekerjakan untuk membangun tempat tinggal pejabat DPU yang berdomisili di Kota Solo. Dia membangun rumah itu hingga selesai dalam waktu enam bulan dengan dibantu seorang kenek dan de- ngan imbalan ala kadarnya. Secara profesional, sebagai ahli bangunan, Margono dipekerjakan tanpa upah yang sesuai dengan keahliannya. Di samping itu tapol juga diberi izin menjenguk keluarganya, sema- cam cuti kerja, misalnya dalam rangka hajatan, atau keperluan penting lain dalam keluarga. Sebagian tapol lain juga memanfaatkan peluang se- perti itu untuk bekerja serabutan. Misalnya Suratimontro, setiap meny- elesaikan jam kerja paksa, dia lalu menawarkan tenaganya untuk men- cangkul ladang atau mencari rumput untuk pakan ternak penduduk sekitar proyek. Karena Suratimontro dapat bekerja paro waktu pada penduduk sekitar dan mendapat tambahan makanan, dia pun meminta keluarganya agar tidak mengirim makanan lagi.30 Namun, kerja paksa tetaplah kerja paksa, dan tidak akan mengurangi disiplin kerja paksa su- paya proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti jembatan selesai tepat waktu. Beberapa jembatan di Boyolali yang dibangun tapol di antaranya adalah jembatan Bangak di Kecamatan Sambi, Boyolali Selatan; jembatan Kali Apit yang berbatasan dengan Sragen; jembatan Karang Boyo di Ke- camatan Wonosegoro; dan jembatan Guwo di Kecamatan Kemusu. Ke- empat jembatan itu dibangun masing-masing oleh 60 tapol selama sem- 29 Ibid. 30 Wawancara dengan Suratimontro, 13 September 2011 dan 10 November 2010, Gondang Legi. 152
bilan bulan antara 1968 dan 1969. Jembatan Kali Apit dibangun untuk menghubungkan Sragen dengan Boyolali, sedangkan jembatan Karang Boyo menghubungkan Boyolali dengan kota-kota di Jawa Tengah seperti Salatiga dan Semarang. Sementara itu, jembatan Guwo menghubung- kan Kelurahan Lemahireng dengan kecamatan lain Boyolali Utara. Un- tuk penyediaan bahan-bahan baku seperti pasir dan batu, para tapol mendapatkan di Gunung Simo, Kecamatan Simo, yang berjarak sekitar 3 km dari Karang Boyo dan material diangkut dengan truk. Panjang ketiga jembatan tersebut, masing-masing 100 meter.31 Menurut Razif, semua proyek jembatan di Boyolali Utara digunakan untuk kepentingan militer pasca 1965. Pengangkutan tentara dan peralatannya tentu memerlukan infrastruktur jembatan dengan cepat. Pembangunan jembatan-jembatan itu berada di bawah pengawasan batalion Zipur, Magelang, Jawa Ten- gah.32 Namun, terselenggaranya pembangunan proyek PDAM, jembatan dan lainnya, secara tidak langsung turut melibatkan keluarga tapol di rumah. Karena anggaran pemerintah sangat minim, maka kebutuhan pangan dan pakaian tapol pun sama sekali tidak tersedia. Sehingga ke- luarga mereka harus mengirim makanan dan pakaian yang diperlukan tapol selama di tahanan dan di luar saat kerja paksa. Kondisi kehidupan keluarga tapol di rumah juga serba kekurangan, ditambah perlakuan dis- kriminasi di tengah masyarakat atas restu negara.33 Pembangunan Waduk Bade Surono kelahiran Solo pada 1938 dan kini menetap di Boyolali Utara bercerita tentang masa lalunya sebagai pekerja paksa di waduk Bade. Se- belumnya dia pegawai negeri yang dipecat karena dituduh membakar sebagian Kota Solo. Dia tidak hanya dipecat, tapi sejak ditangkap pada 27 November 1965 dijebloskan ke kamp tahanan selama setahun. Setelah itu Surono dikerja-paksakan di waduk Bade selama setahun. Pada 1967 dia dibebaskan dan satu tahun kemudian menikah dengan gadis Boyolali 31 Ibid. 32 Lihat Razif. "Kerja paksa tahanan politik Kota Sala dan Boyolali 1966-1970-an," 2011. Naskah tidak diterbitkan. Koleksi Khusus Indok Elsam. 33 Wawancara dengan Suratmi 10 November 2010, Gondang Legi. 153
hingga tinggal di daerah ini serta memiliki tujuh putra-putri.34 Semula Surono ditahan di Balai Kota Solo dan bersama 600 tapol lain kemudian dipindahkan ke kamp Sasono Mulyo. Di sini, keseharian Sur- ono tanpa ada penyiksaan.35 Saat itu, kondisi Sasono Mulyo penuh sesak oleh tahanan dari berbagai penjuru Kota Solo. Sejatinya Sasono Mulyo adalah bangunan pendopo yang terletak di dalam Baluwerti/kompleks Kraton Solo. Sebelum dijadikan kamp tahanan, tempat itu digunakan se- bagai tempat pertemuan agung para kerabat Sunan Solo, misalnya untuk pesta pernikahan pangeran, upacara wisuda, atau penobatan putra mah- kota.36 Pada September 1966, Surono bersama 600 tapol dikeluarkan dari kamp Sasono Mulyo untuk upacara dan absensi satu per satu. Mereka di- perintahkan membawa perbekalan seadanya seperti sarung dan pakaian kemudian digiring menuju truk-truk tentara yang telah disiapkan untuk mengangkut mereka. Saat itu tidak ada pemberitahuan tentang tujuan kepergian mereka dari penguasa kamp. Belakangan diketahui bahwa ta- pol diberangkatkan menuju Desa Bade menggunakan sepuluh truk ten- tara dengan pengawalan ketat untuk kerja paksa membendung waduk Klego. Secara geografis, waduk Klego terletak di Desa Bade yang berada di Kecamatan Klego, Boyolali Utara. Pada saat yang sama, 400 tapol asal Wonogiri juga didatangkan ke lokasi itu untuk membantu tapol Solo. Se- belum mereka sampai di lokasi kerja paksa, sepanjang perjalanan mereka justru was-was dan takut akan dibawa ke ladang pembantaian. Ketika tiba di tempat tujuan yakni Desa Bade, kekhawatiran mereka beralasan karena lokasi tujuan mereka ternyata terletak di tengah pegunungan dan tampak menyeramkan.37 Surono menceritakan : La saya ngomong sama konco-konco, 'gilo kowe nanti digowo nang Bade dibunuh'. 'Loh medeni?' 'Aku dewe yo wedi kok, sedurunge dibedil'. Aku rasan ngono mas. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, setelah sampai di situ warga nyambut dengan baik, satu tahun kelar mendung waduk, yang dari Wonogiri pulang ke Wonogiri, yang dari Solo ya pulang ke Solo.38 34 Wawancara dengan Surono, 14 September 2011, Karang Kepok, Boyolali. 35 Ibid. 36 Wawancara dengan Suwardi, 24 September 2011, Baluwerti, Solo. 37 Wawancara dengan Suronpa, 12 September 2011, Karang Kepok, Boyolali. 38 Ibid. 154
Mereka tiba di Desa Bade pada sore hari dan disambut hujan. Mereka lalu dibawa ke rumah-rumah penduduk berukuran besar yang dinding dan sekatnya bilik. Umumnya rumah penduduk di kampung saat itu berlantai tanah dan tanpa penerangan, gelap gulita. Besoknya mereka beramai-ramai mencari jerami padi untuk dijadikan alas tidur di atas lantai tanah. Di rumah itulah setiap petak menggunakan sekat-sekat bilik yang dihuni antara 40 dan 50 tapol.39 Kerja paksa di Desa Bade dilakukan untuk membangun tanggul sepanjang kurang lebih dua kilometer. Lebar tanggul ukuran bawah delapan meter, lalu mengerucut ke atas dengan ketinggian empat hingga lima meter dari bawah, dan lebar atas cukup dilewati kendaraan roda empat. Di sana sejak awal mereka dikerja-pak- sakan dengan pengawasan ketat tentara bekas pasukan DI/TII. Namun, empat bulan kemudian pengawasan dilakukan oleh batalion Zipur, Magelang, Jawa Tengah.40 Pemberlakuan sistem kerja paksa membangun tanggul juga sama dengan sistem kerja paksa lain di Boyolali, yakni ada pembagian sistem kerja paksa, jam kerja paksa, dan peralatan kerja. Sistem pembagian ker- ja terdiri dari kelompok pemikul tanah, pemikul batu, pemecah batu, se- mentara pemberlakukan jam kerja paksa dimulai dari pukul 7 pagi sam- pai 6 sore. Peralatan kerja terdiri dari pikulan, cangkul, arit, linggis, dan martil besar. Bagi kelompok pemikul tanah, cakupan pekerjaan adalah memba- wa tanah dari hasil pengerukan waduk berupa tanah basah dari bawah naik ke atas kemudian menimbun di tempat yang telah ditentukan agar membentuk tanggul. Karena pengerukan makin dalam dan tanggul pun makin meninggi, maka dibuatlah undakan untuk jalan kaki mengambil tanah basah dari bawah. Undakan ini jika hujan licin sehingga pemikul tanah akan tergelincir jika tidak hati-hati saat bekerja. Padahal, setiap tapol ditargetkan harus memikul sekian kubik meter dalam waktu yang ditentukan oleh penguasa proyek kerja paksa.41 Bagi kelompok kerja pemikul batu kali, pekerjaannya sama yakni memikul beban pikulan −yang membedakan hanya memikul batu dan tanah. Untuk mendapatkan batu kali, mereka harus mencari dan memi- kulnya dari kali-kali sekitar tanggul ke tempat pengumpul batu-batu. Ba- tu-batu berukuran besar tidak langsung digunakan untuk batu pasangan 39 Ibid. 40 Lihat Razif. "Kerja paksa tahanan politik...," Ibid. Koleksi Khusus Indok Elsam. 41 Wawancara dengan Broto Seno, 21 September 2011, Kartasura. 155
karena harus dipecah lagi supaya membentuk batu pasangan. Ada tugas kerja khusus bagi pemecah batu. Setiap hari mereka bekerja memecah batu dengan martil besar untuk menghasilkan batu pasangan tadi. Batu dipasang di permukaan talut tanggul yang kasar, tanpa cacat atau retak agar kokoh. Maka, ada kelompok kerja lain yang mengaduk tanah liat de- ngan kaki. Adonan tanah liat diperlukan untuk membentuk talut tanggul supaya padat pada papan batu kali. Hal ini dilakukan sebelum pekerjaan memasang batu kali di permukaan talut.42 Pekerjaan memasang batu kali memang harus dilakukan sesuai ukuran dan bentuk batu yang ditentu- kan. Hal itu dilakukan supaya air tidak merembes keluar dari tanggul ke- tika waduk terisi penuh air.43 Saat bekerja atau membangun tanggul, umumnya tapol melepaskan pakaiannya lalu meletakkan di sekitar proyek. Alasan mereka karena selain memiliki pakaian terbatas juga sebagian besar di antara mereka sehari-hari bekerja mengangkut tanah lunak dari waduk. Sedangkan pemerintah yang mempekerja-paksakan tapol tidak menyediakan pa- kaian untuk mereka. Tapol hanya memiliki pakaian sebanyak dua atau tiga pasang yakni satu untuk bekerja, satu untuk keperluan lain, dan satu lagi untuk tidur ditambah sarung. Maka, tidak heran jika siang hari saat membangun bendungan terlihat segerombolan orang hitam-hitam ka- rena kulitnya tersengat teriknya sinar matahari.44 Rezim Soeharto dalam mempekerja-paksakan sejumlah 1.000 tapol untuk membuat tanggul waduk Klego ini hanya memberi makanan men- tah berupa bulgur dengan sedikit beras dan tiwul. Itu pun dalam jumlah terbatas. Menurut Broto Seno, "[B]ulgur itu adalah pakan kuda jika di- makan manusia perutnya akan mbledak." Tapol asal Wonogiri tidak me- nyukai bulgur. Mereka lebih suka makan tiwul karena ini menjadi ma- kanan pokok mereka. Karena itulah, mereka harus menyediakan bulgur campur tiwul.45 Selain itu, untuk memudahkan kontrol, tapol dikelompokkan di tem- pat penampungan seperti disebut di atas. Setiap kelompok tapol memi- liki dapur umum dan tukang masak khusus di kelompoknya. Menurut Surono, tukang masak merangkap pengatur keuangan jatah lauk-pauk di kelompoknya. Uang lauk-pauk hanya diberikan Rp 2,5 per tapol. Jika 42 Wawancara dengan Surono, 14 September 2011, Karang Kepok, Boyolali. 43 Ibid. 44 Ibid. 45 Ibid. 156
ingin kawan-kawannya tetap dapat makan, maka tukang masak harus mengatur pengeluaran sehemat mungkin. Hal ini tentunya menjadi pe- kerjaan khusus tersendiri bagi kelompoknya.46 Selesai memasak tidak berarti tugas di dapur selesai, masih ada tugas lain yakni membagi masakan yang serba terbatas untuk 40-50 orang di kelompoknya saat jam makan siang dan sore. Caranya, bagian dapur me- nyiapkan diri dengan mencetak satu per satu nasi campur bulgur/tiwul dan sayuran seadanya seirit mungkin serta langsung dibagikan. Mereka melakukan itu bila kelompoknya tetap ingin mendapat jatah makan.47 Hal demikian berlaku bagi dapur umum lain dari 1.000 tapol yang ada di Desa Bade. Tugas dapur Surono itu sama dengan kerja paksa kawan- kawannya yang bekerja di lapangan. Perbedaannya hanya waktu yakni sebagian pekerjaan Surono dilakukan di dapur umum. Seperti disebut di atas, setelah sekitar empat bulan, pengawasan kerja paksa dilakukan oleh batalion Zipur. Pengawasan terhadap mereka se- dikit melunak dan longgar, tetapi tidak mengurangi disiplin kerja paksa. Kelonggaran itu digunakan oleh sebagian tapol untuk melakukan peker- jaan lain di luar jam kerja paksa seperti membantu mengerjakan sawah, ladang, atau memperbaiki jalan-jalan yang rusak di lingkungan sekitar. Atas pekerjaan itu, mereka mendapat imbalan berupa singkong rebus, ubi rebus, sebagai makanan tambahan. Bahkan, kadang kala penduduk sekitar dengan baik hati mengantar langsung makanan tersebut, misal- nya saat memperbaiki jalan kampung yang rusak. Tapol boleh melaku- kan aktivitas berkesenian seperti ketoprak, wayang orang, dan ludruk, juga berolah raga seperti sepakbola hingga muncul klub sepakbola Desa Bade. Sering kali kegiatan seperti itu melibatkan penduduk sekitar. Ke- giatan tapol yang berhubungan dengan penduduk sekitar dilakukan di luar jam kerja paksa. Melalui kegiatan seperti itulah, penduduk setem- pat menganggap tapol sebagai manusia biasa yang beradab.48 Bukan se- perti digambarkan rezim Soeharto yakni tapol sebagai pembunuh dan pecungkil mata. Mereka adalah orang-orang biasa dengan beragam pro- fesi seperti pegawai negeri, petani, guru, pedagang dan sebagainya. Tapol juga mendapat izin seperti cuti kerja untuk menengok keluarganya, mi- salnya saat pesta perkawinan keluarga atau khitanan.49 46 Ibid. 47 Ibid. 48 Wawancara dengan Broto Seno, 21 September 2011, Kartasura. 49 Ibid. 157
"Dikasih ijin tiga hari. Tiga hari kembali, tiga hari kembali. Tapi bergilir lo mas, ini nanti 25 orang pulang, kembali, lalu 40 orang lagi begitu. Jadi bergilir. Tapi kalau nggak mau pulang ya ndak apa-apa, mungkin ndak punya keluarga atau apa, atau keluarganya sudah meninggal dan sebagainya. Aturannya sebulan sekali, tapi kalau ada yang perlu misalnya saudaranya punya hajat minta ijin diberi. He-eng. 'Pak saya mau pulang pak, mau ini, ini, ini'. 'Ya. Bo- leh'. Ndak khawatir kok. Terus ndak ada yang mau lari ndak ada. Jalan kaki dari Bade sampai ke Gemolong itu jalan. Jalan kaki mas. Ada satu truk itu ada di Cepresan itu. Sering diberi ijin. Saya ijin beberapa kali, ke Solo." Setelah satu tahun lebih, kerja keras tapol-tapol Solo dan Wonogiri membangun tanggul waduk Bade terwujud. Waduk seluas 68 hektare ini sanggup mengairi sedikitnya lima desa dari Kecamatan Klego dan An- dong yang mencapai 238,30 meter dari permukaan laut [mdpl] dengan volume air 2,028 juta meter kubik. Sehingga para petani di sana dapat menanam dua kali padi sawah dan satu kali palawija dalam setahun.50 50 Sumber Beranda berita: Waduk Bade di Desa Bade, Kecamatan Klego, Boyolali. Talut tanggul waduk tampak kokoh dengan batu pasangan sebagai saksi bisu bahwa pernah ada kerja paksa di sini menggunakan tenaga tapol. Kini waduk ini memperlihatkan panorama yang indah kepada pelancong. 158
Di akhir pembangunan waduk, truk-truk telah menanti para tapol yang selesai membangun waduk untuk berkemas dan bersiap dipulang- kan ke daerah masing-masing. Tentu saja para tapol ini telah lama meny- impan rindu yang menjadi penantian keluarga mereka masing-masing. Surono menirukan kata-kata penguasa kerja paksa saat itu, yang katanya hanya berucap "terima kasih". "'Sekarang karena sudah rampung sauda- ra-saudara mau dikembalikan ke Solo, saya ucapkan terima kasih'. Ya terima kasih tok, ndak apa-apa. Yang kerja ini yang remuk, aku ngomong ngono ro konco-konco mas [saya katakan itu kepada teman-teman]."51 Namun, ketika iring-iringan truk hendak meninggalkan warga se- tempat, warga seakan belum dapat menerima kepergian tapol. Hal ini bisa dipahami karena mereka hidup berdampingan cukup lama. Mereka juga saling berolahraga dan berkesenian bersama seperti bermain sepak- ola, mengadakan pertunjukan wayang, ketoprak dan ludruk. Broto Seno mengenang masa lalunya saat berpisah dengan warga setempat sebagai berikut: "Itu pada waktu pengumuman mau dipulangkan banyak warga yang nangis mas. Nangis itu orang-orang kampong, sayang. Pada nyanyi itu, 'selamat jalan,' itu yang ada di bawah, yang sudah nung- gang truk, 'selamat jalan, selamat jalan sampai bertemu lagi'. Yang ada di truk. 'Ha selamat jalan sampai berjumpa kembali,' wah itu nangis."52 Para tapol berpisah dengan warga kampung Bade, dan mereka dipu- langkan ke kampung masing-masing bagi yang masa tahanannya habis, atau istilah Orde Baru dibebaskan meskipun tidak pernah diadili. Se- dangkan bagi mereka yang masih ditahan, atau menurut rezim Soeharto yang gemar mengelompokkan rakyatnya dengan kategori golongan "B" −hal ini berlaku juga bagi tapol di Boyolali− mereka dikirim ke Pulau Buru untuk melanjutkan hidup dan kerja paksa di sana. Penutup Atas dasar paparan hasil pendokumentasian pelanggaran hak asasi 51 Wawancara dengan Surono, 12 September 2011, Karang Kepok, Boyolali Utara. 52 Wawancara dengan Broto Seno, 12 September 2011, Kartasura. 159
manusia masa lalu yang menekankan pada praktik-praktik kerja paksa di atas, jika disorot dari perspektif hak asasi manusia, Indonesia telah mera- tifikasi ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultu- ral Rights) yang mengejawantah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dan, Komentar Umum ICESCR No. 18 tentang Hak Atas Pekerajan53 sebagaimana dijamin oleh ICESCR mengakui kewaji- ban negara-negara peratifikasi kovenan tersebut untuk menjamin hak setiap individu secara bebas memilih dan menerima pekerjaan, termasuk hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan secara sewenang-wenang. Definisi itu menggaris-bawahi fakta bahwa penghormatan terhadap setiap orang dan martabatnya terlihat melalui kebebasan setiap individu untuk memilih pekerjaan, sekaligus menegaskan pentingnya pekerjaan bagi pengembangan pribadi serta pengembangan sosial dan ekonomi. Konvensi ILO Nomor 122 tentang Kebijakan Perburuhan (1964) yang menyebutkan "[P]ekerjaan yang penuh, produktif, dan dapat dipilih se- cara bebas", terkait dengan kewajiban negara anggota Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk menciptakan kondisi bagi pekerjaan yang pe- nuh dengan kewajiban untuk menjamin tidak adanya kerja paksa [parag. 4]. Oleh sebab itu ILO mengartikan kerja paksa sebagai "[S]eluruh pe- kerjaan atau pelayanan yang diperas dari setiap orang yang berada di bawah ancaman segala hukuman dan orang-orang yang tidak menawar- kan dirinya secara sukarela." Komite Hak Ekosob menegaskan kembali kebutuhan negara peratifikasi untuk menghapus, melarang, dan menen- tang segala bentuk kerja paksa seperti dinyatakan dalam pasal 4 Deklara- si Universal Hak Asasi Manusia, pasal 5 dari Konvensi Perbudakan dan Pasal 8 ICCPR [parag.9].54 Paparan di atas menunjukkan bahwa pada satu sisi rezim militer So- eharto yang mempekerja-paksakan tapol-tapol di Boyolali, juga dengan mendatangkan tapol dari luar wilayah ini, adalah pekerjaan yang penuh 53 Lihat Dokumen Komentar Umum No. 18 tentang Hak Atas Pekerjaan, diadopsi pada 24 November 2005 Sesi Ketiga Puluh Lima Sidang Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 54 Ibid, parag. 9. Lihat juga Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Wajib Kerja, 1930, pasal 2, paragraf 1; lihat juga paragraf 2 dari Konvensi ILO No.105 tentang Penghapusan kerja Paksa, 1957. 160
tujuan produktif sesuai kebijakannya. Pada sisi lain bahwa praktik kerja paksa justru bertabrakan dengan konvensi ILO yang melarang kerja pak- sa sebagaimana dikemukan di atas. Oleh karena itulah, untuk melangkah ke depan, bangsa Indonesia seharusnya belajar dari masa lalunya yang gelap gulita itu sehingga tin- dakan kejam terhadap rakyat tidak terulang. Alih-alih tidak mengulang praktik kerja paksa, praktik kerja paksa justru masih terjadi hingga kini seperti dialami tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja wanita. Sejatinya, praktik kerja paksa sudah dimulai dari kamp penampungan tenaga kerja itu di berbagai daerah di Indonesia, ditambah lagi minimnya perlindun- gan negara terhadap mereka. Luka penyiksaan di tubuh mereka, bahkan hingga berujung pada kematian karena ulah majikan mereka, atau pu- lang ke rumah asal tanpa membawa upah hasil kerja mereka menjadi bukti keberlanjutan praktik kerja paksa. "Perdagangan manusia" Indo- nesia ke berbagai negara itu -terutama ke Arab Saudi− telah berlangsung sejak 1983. Semua pergerakan manusia ke luar Indonesia itu juga meli- batkan para calo di dalamnya. Mengamati kondisi seeperti itu, Gunawan Wiradi, menyatakan bahwa telah berlangsung perdagangan manusia me- lalui pengiriman TKI-TKW ke mancanegara −terutama ke Arab Saudi. Tidak tanggung-tanggung, Kedutaan Besar Arab Saudi melibatkan para calonya menawarkan visa untuk menyasar para tenaga kerja Indonesia di desa-desa.55 v Daftar Pustaka Koleksi Khusus Indok Elsam. "Himpunan Undang-Undang, Surat Kepu- tusan Perintah, Instruksi-instruksi, dan Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Kopkamtib [Oktober 1965 s/d. Agustu 1972]," Sekretaris Kopkamtib. Pambudi, A. Fakta dan Rekayasa G30S Menurut Kesaksian Para Pelaku. Yogyakarta: Media Pressindo, 2011. 55 Gunawan Wiradi dalam workshop pembekalan pengacara yang akan mendampingi Andi Vitalis dalam Judicial Review UU No 14 Tahun 2004 tentang Perkebunan ter- hadap UUD 1945 pada 21 Oktober 2010 di Jakarta. Bahkan, Wiradi menyebut Su- domo (bekas Menteri Tenaga Kerja di era Orde Baru) memiliki tiga perusahaan pengerah tenaga kerja. 161
Peta Kerja Paksa Tahanan Politik 65 Tahun 1966 - 1970an di Kab. Boyolali Jawa Tengah 163
Razif. "Romusa dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Soeharto," dalam John Roosa, Ayu Ratih & Hilmar Farid (eds.). Tahun yang Tak Pernah Berakhir Memahami Pengalaman Kor- ban 65 Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004. Simpson, Bradley R. Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pemba- ngunan Otoriter Rezim Orde Baru. Jakarta: Gramedia, 2010. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999, tentang Penge- sahan ILO Convention No 105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO tentang penghapusan kerja paksa). Wawancara Broto Seno, 21 September 201, Kartasura. Hadiprayitno, 10 Nopember 2010, Winong, Boyolali. Margono, 17 September 2011, Kacangan, Boyolali. Murtopo, 16 September 2011, Beiji, Boyolali. Sugito, 12 September 2011, Winong, Boyolali. Sumbino, 10 November 2010, Bantengan. Suprapto, 13 September 201, Gondanglegi, Boyolali. Suratmi, pada 10 November 2010, Bantengan, Gondang Lagi. Surono, 12 September 2011, Gondanglegi, Boyolali. 164
Kerja Paksa Tapol Membangun Sulsel Jangan terlalu mempersulit tapol, mereka ini orang baik, kalau dia mau lari sudah lama dia lari, mereka cuma kalah perang. (Letkol Inf. Said Mengga, Komandan Kodim 1409 Gowa)1 Pendahuluan J auh sebelum Indonesia merdeka, kerja paksa bagi masyarakat In- donesia sudah dilakukan. Pada zaman kerajaan, perbudakan juga banyak dilakukan di Nusantara. Di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam struktur masyarakatnya dikenal tiga strata sosial yaitu kalangan arung (bangsawan), kalangan to maradeka (orang merdeka), dan kalangan ata (hamba). Kalangan arung adalah kalangan yang memegang peran- an penting dalam mengatur kelangsungan hidup kelompok manusia di kerajaan saat itu dan disepakati untuk diangkat sebagai raja yang menga- tur pemerintahan, sedangkan kalangan to maradeka adalah orang yang mempunyai kemerdekaan untuk mengatur kehidupannya. Khusus kalangan ata adalah orang yang tidak memiliki kebebasan itu karena keterkaitan mereka dengan golongan arung. Kalangan ata sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya, antara lain dikerja-paksakan berdasarkan keinginan majikan. Umumnya kalangan hamba ini berasal dari orang yang secara ekonomi sangat miskin atau yang kalah perang sehingga menjadi tawanan perang oleh kalangan bangsawan ataupun kelompok orang merdeka.2 Pelapisan sosial masyarakat di Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi 1 Taufik. Kamp Pengasingan Moncongloe. Depok: Desantara, 2009, hlm 184. 2 Anhar Gonggong. Abdul Qahhar Mudzakkar, Dari Patriot Hingga Pemberontak. Yogyakarta: Ombak, 2004, hlm136. 165
konsepsi to manurung (orang yang turun dari kayangan). Sebelum mun- cul to manurung di kalangan orang Bugis-Makassar belum terbentuk pelapisan sosial. Tokoh to manurung digambarkan sebagai sosok yang kedatangannya sangat luar biasa dan memberi kewibawaan ampuh saat menghadapi rakyat. Turunnya to manurung memberi ruang kepada rakyat (sekurang-kurangnya pemimpin dari rakyat) berbicara untuk menentukan urusan mereka yang diserahkan kepada to manurung. Pen- egasan strata sosial ini juga dipengaruhi keberadaan kerajaan Bugis- Makassar pada abad ke-13. Pelapisan sosial terjadi karena ada perbedaan di masyarakat. Masya- rakat menganggap kekuasaan merupakan pembeda, sehingga siapa pun yang memiliki kekuasaan dialah yang menempati kedudukan tinggi. Dalam Lontarak Latoa atau Latowa (catatan versi Bugis-Makassar me- ngenai pemerintahan dan kehidupan sosial) ata terjadi karena a) peper- angan artinya seseorang yang kalah perang dijual oleh yang menang (perang) sebagai hasil kemenangan perang; b) perampasan artinya sese- orang menjadi ata karena dijadikan sebagai rampasan perang dan tawa- nan perang; c) peradilan artinya seseorang menjadi ata karena berbuat salah kepada Pangngadarreng (adat, tata tertib dalam persekutuan hid- up), dan untuk menebus kesalahannya harus menjalani hukuman men- jadi hamba. Ata kerap dideskripsikan sebagai seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga pada dirinya yaitu kemerdekaan dan siri' (harga diri) sebagai manusia.3 Sistem perbudakan (ata) di Sulawesi Selatan mendapat perlawanan dari kalangan bangsawan sendiri. Fase perlawanan dapat dilihat dari per- juangan penghapusan sistem perbudakan yang dilakukan Raja Bone La Maddaremmeng, bergelar Opunna Pakkokoe, pada 1640 dan ditentang oleh kalangan bangsawan Bone zaman itu. La Maddaremmeng akhir- nya menjadi tawanan perang setelah kalah perang melawan bangsawan Kerajaan Bone, yang dibantu Kerajaan Gowa dan sekutunya.4 Setelah ke- merdekaan Indonesia, ata tidak banyak lagi berarti di Sulawesi Selatan, meskipun pelabelan ata terhadap orang tertentu masih ada dan tidak dikerja-paksakan seperti era kerajaan. Dalam aktivitas keseharian, me- reka yang menerima status ata telah memiliki kemerdekaan dan hak yang sama dengan masyarakat lain. 3 Lihat Suriadi Mappangara. Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan. Dinas Kebuday- aan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004, hlm 24-30 4 Lihat H.D. Mangemba. Takutlah Pada Orang Juju: Mozaik Pemikiran. Lembaga Penerbitan Unhas - Pustaka Pelajar, 2002, hlm 92-98. 166
Pada masa kolonial Belanda, kerja paksa dikenal dengan istilah cor- vee. Pejabat pemerintah meminta desa mengerahkan tenaga kerja untuk membangun jalan dan saluran irigasi. Di masa tanam paksa abad ke-19, pejabat memaksa petani menyerahkan seperlima bagian tanahnya un- tuk ditanami tebu dan tembakau, yang kemudian dibeli pemerintah de- ngan harga sangat murah.5 Kerja paksa terus berlanjut hingga Indonesia merdeka dan berlangsung di berbagai wilayah, antara lain di Palu (Su- lawesi Tenga), Boyolali (Jawa Tengah), dan Pulau Buru. Di Sulawesi Selatan, kontribusi tapol '65 dalam proses pembangunan sangat besar. Bukti fisik kerja paksa tapol '65 Sulsel yang berada di bawah kontrol Angkatan Darat masih dapat dilihat hasil jerih payah mereka. Pembangunan jalan, saluran irigasi, monumen perjuangan, perumahan ABRI, bendungan, barak militer merupakan sumbangsih tapol '65 di Su- lawesi Selatan yang banyak dinikmati generasi sekarang. Pembangunan infrastruktur yang dibangun tapol '65 di awal pembentukan Provinsi Su- lawesi Selatan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang No- mor 13 tahun 1960 ditutup dengan kebohongan besar pemerintah Orde Baru dan tidak diketahui publik. Pada 1969, kerja paksa tapol '65 Sulawesi Selatan dan Tenggara di Kamp Moncongloe dilakukan dengan membuka hutan untuk barak mi- liter dan penampungan tapol '65. Tetapi sebelum tapol membuka kamp, kerja paksa dilakukan di beberapa wilayah misalnya di Kabupaten Taka- lar, Pare-pare, Barru, dan Kota Makassar. Tulisan ini disusun berdasar- kan riset tentang kerja paksa di wilayah tersebut. Kerja Paksa di Kabupaten Takalar Kerja paksa di Takalar berawal dari penangkapan anggota BTI (Bari- san Tani Indonesia) atau orang yang dicurigai anggota BTI. Kerja paksa terhadap anggota BTI yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupat- en Takalar dimulai sekitar 1968. Awal BTI di Galesong, Kabupaten Taka- lar, sebagai basis utama BTI, ditandai perkenalan pemuda Kabupaten Takalar yang sedang menempuh pendidikan di Kabupaten Gowa atau- pun Makassar. Pemuda Takalar yang sedang sekolah kemudian bertemu 5 Lihat Razif. "Romusha dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Soeharto," dalam John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (eds.). Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: Elsam, TRK, dan ISSI, 2004. Ibid., hlm 139. 167
kelompok pemuda asal Jawa, yang juga sedang menempuh pendidikan di Makassar. Pertemuan itu kemudian berlanjut dengan diskusi untuk men- dorong pembentukan BTI. Kepengurusan pertama yaitu Arsyad Dg Beta sebagai ketua dan Kamaruddin Dg bella sebagai wakil ketua. Pembentu- kan BTI diawali dengan rapat akbar di suatu mesjid di Galesong. Ada orang yang datang di sini melaksanakan rapat/pertemuan, sekitar tahun 1962. Waktu itu hebat sekali karena takut sekali pe- merintah pada saat itu. Pada saat itu, datang Pak Camat di sini di dalam mesjid dan ingin menghalangi, tapi orang di sini melawan karena semuanya mau bergabung pada saat itu. Ada yang dise- but Basaring, Labbang, Makkalau. Masyarakat di sini mau semua bergabung karena menurut masyarakat, apalagi yang dicari, ka- lau bergabung, tidak ada pencurinya, kalau ada yang mau diker- jakan kita bergotong-royong. Makanya masyarakat bersemangat bergabung pada saat itu. Jadi tahun 1962, awal pertemuan BTI, yaitu Dg Beta, Basaring, Labbang, dan Makkulau. Makkulau ini termasuk tokoh masyarakat di sini. Waktu pertemuan di sini ba- nyak sekali yang hadir, termasuk dari berbagai desa, ada yang dari Karama', dari Tamalate, dari Beba', ada seribuan lebih yang hadir pada saat itu.6 Kabupaten Takalar terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (LN No. 74 Tahun 1959) tentang pembentukan daerah tingkat II Sulawesi Selatan, dan selanjutnya dipertegas Perda No. 13 Ta- hun 1960 dengan ibu kota kabupaten berada di Pattalassang bertanggal 10 Februari 1960. Bupati pertama adalah Donggeng Dg. Ngasa, seorang pamong praja senior. Berdasarkan struktur pemerintahan waktu itu, Bupati Takalar dalam bertugas dibantu empat badan pemerintahan yai- tu BPH Teknik dan Keamanan, H. Mappa Dg Temba; BPH Keuangan, Bangsawan Dg Lira; BPH Pemerintahan, H. Makkaraeng Dg Manjarun- gi; dan BPH Ekonomi, Bostan Dg Mamajja.7 Pada masa awal, Kabupaten Takalar mengalami krisis ekonomi dan wabah kelaparan karena kemarau berkepanjangan. Inilah salah satu se- bab perkembangan pesat BTI di Takalar terutama di Distrik Galesong. 6 Wawancara dengan H. Bokoi, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 7 168
Waktu itu lagi krisis, tidak ada makanan, karena enam bulan baru panen, jadi biasa kita makan ubi, selain itu kita tidak bisa pergi kerja cari uang, kalau kita pergi cari barang dagangan, lalu ada yang melapor, kita datang dipanggil kalau malam. Kita didatangi sama tentara bersama kepala desa dan mengatakan, 'Siapa yang suruh kamu pergi.' Kita hanya menanam tanaman sampingan, se- perti sayur-sayuran supaya ada lagi yang dipakai untuk beli beras dan beli ikan.8 Dalam upaya mendorong kemajuan BTI di Galesong, organisasi pe- tani ini memprakarsai pendirian SD Tabaringan dan ikut mendirikan satu langgara (mesjid), sekarang bernama Mesjid Laitul Qadar di Desa Bonto Lebang Galesong. Barisan Tani Indonesia mencoba menarik sim- pati anggota masyarakat di Galesong dengan terlibat dalam kegiatan ke- masyarakatan, misalnya acara pernikahan, gotong-royong membangun rumah, menanam padi, berkebun dan lain-lain. Hal lain yang mendo- rong percepatan kemajuan organisasi karena program land reform BTI salah satu alat kampanyenya. Tahap awal pelaksanaan program land re- form adalah membagikan peralatan produksi pertanian dan perikanan kepada masyarakat yang bergabung sebagai anggota BTI, seperti cang- kul, linggis, jala, sampan. Seiring kemajuan BTI di Takalar, pada 1965 organisasi ini berha- sil mendudukkan satu perwakilannya sebagai anggota DPR-GR Dati II Takalar dari unsur Golongan Karya Tani atas nama Kamaruddin Dg Bella. Terpilihnya Dg Bella selain sebagai pimpinan BTI aktif dan kri- tis dalam pertemuan dengan pemerintah, juga karena posisinya dalam struktur sosial cukup tinggi. Ayahnya seorang Pinggawa Beba' (pemim- pin adat, setara dengan kepala desa) yang memiliki kewenangan men- gatur pemerintahan di wilayahnya. Karena itulah, Gubernur Sulawesi Selatan A.A. Rifai menemui dan memintanya menjadi anggota DPR-GR Dati II Takalar utusan Golongan Karya Tani. Kalau waktu saya menjadi anggota dewan, begini ceritanya. Dg Beta saat itu ketua, saya yang wakil ketua. Pada saat itu tiba-tiba datang Gubernur Pak Rifai, dia datang jam 12 ke atas. Itu malam. Saya bertanya dalam hati, kenapa bukan Dg Beta yang diangkat jadi anggota dewan, tapi mungkin dia menolak hadir kalau ada 8 Wawancara dengan Ibrahim Dg. Kulle, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 169
rapat-rapat. Sehingga saya yang ditunjuk dan diangkat menjadi anggota dewan.9 Akibat pergolakan politik 30 September 1965 di Jakarta, Dg Bella diberhentikan sebagai anggota DPR-GR Dati II Takalar melalui surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 412/XI/1965, bertanggal 24 November 1965 yang ditandatangani Brigjen A.A. Rifai sebagai Gu- bernur Sulawesi Selatan waktu itu. Masa jabatan Dg Bella sebagai ang- gota DPR-GR hanya berlangsung selama empat bulan. Kalau tidak salah, hampir empat bulan, pada waktu itu Pak Camat katakan, "Sudah ada berita dari radio bahwa ada kejadian di Ja- karta. Itu orang PKI yang melakukan [G 30 S/PKI]," Saya katakan, tidak usah Pak Camat, saya tidak tahu urusan itu, akhirnya datang Dg Nyampa, datang yang lain-lain teman saya, dia mau bunuh saya. Iya, jadi begini ceritanya, belum selesai dijahit, sudah ada kejadian dan ada pemberhentian. Kemudian, tiba-tiba saya juga dipanggil bersama kepala distrik Galesong oleh bupati. Jadi saya turun, setelah saya turun, saya disuruh bicara toh, Pak Bupati katakan, "Bagaimana Bella, ada surat-surat yang masuk?." Saya katakan "ada Karaeng". Dia katakan "coba baca?", tapi saya tidak baca, hanya perlihatkan. Jadi begitulah, kita orang takut semua. Karena sudah ada pernyataan bahwa ikut dengan Bung Karno. Jadi kita tidak bisa lepas dari Bung Karno, antek-anteknya sam- pai anak saya, cucu saya. Saya menangis waktu meninggal Bung Karno. Saya sangat setia kepada Bung Karno. Semua teman saya, ada rapat di Barombong, kita dengar beritanya meninggal Bung Karno, kita menangis, banyak teman-teman saya, termasuk Pak Ibrahim.10 Pemberhentian Dg Bella sebagai anggota DPR-GR berakibat makin memanas kelompok anti-komunis yang berujung pada pengganyangan anggota BTI di Galesong. Tindakan kekerasan yang mereka lakukan yak- ni merobohkan rumah Dg Bella di Kampung Beba, Galesong, mengaki- batkan dua anaknya yang masih bayi meninggal dunia karena ketakutan 9 Wawancara dengan Kamaruddin Dg. Bella, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 10 Ibid. 170
dan ayah mertuanya cacat seumur hidup karena disuruh melompat dari atas rumah panggung dalam keadaan sakit. Beberapa waktu setelah peristiwa G 30 S 1965 di Jakarta, pengga- nyangan dan penangkapan pucuk pimpinan BTI Galesong mulai dilaku- kan. Arsyad Dg Beta sebagai ketua BTI menjadi sasaran awal penang- kapan oleh aparat militer dan aparat Kecamatan Galesong. Belum ada kejadian di sana, yang pertama dicari di sini Arsyad Beta. Saya yang sembunyikan dia pada malam itu. Dia dicari oleh Pak Andi Baso [camat saat itu]. Saya sembunyi dia dan dia lari turun ke Sungguminasa. Jadi saat itu, dikira ada senjata yang disembunyikan di sini. Jadi jam 1 malam digeledah di sini. Jadi yang didatangi rumahnya Basaring bersama Haruddin, tapi Beta juga dicari. Jadi saya sembunyikan dia. Beta, saya bawa sembu- nyi di pinggir tebing, nanti subuh dia dibawa ke Karampuang. Di jembatan di Karampuang, baru dia dibonceng oleh Bapak Liong. Lalu dibawa ke Panciro disembunyi, lalu dia turun ke Kodim di Pandang-Pandang Sungguminasa. Dia langsung bawa dirinya ke sana karena takut kalau dia didapat diluar akan dibunuh. Saat itu Arsyad Beta guru sekolah [dia kepala sekolah]. Arsyad Dg. Beta, di Pandang-Pandang dulu ditahan baru dibawa ke Kodim Takalar. Jadi dia mau dibunuh oleh Pak Camat. Tojeng, Bella Kamarud- din [sic!], Arsyad Beta, bersamaan semua dirobohkan rumahnya malam itu. Jadi yang datang malam itu, ada juga tentara bersama masyarakat sebagian.11 Pada akhir awal 1966 penangkapan besar-besaran terhadap anggota BTI atau yang dituduh sebagai anggota BTI Takalar mulai dilakukan aparat militer dibantu kelompok anti-PKI dan pihak kecamatan maupun desa. Penangkapan dan penggeladahan rumah anggota BTI dilakukan karena ada isu penangkapan anggota BTI tidak satu per satu, tetapi me- reka dipanggil secara bersamaan melalui daftar nama yang dibuat aparat desa bekerja sama dengan pihak kecamatan dan keamanan. Nama-nama itu biasanya diumumkan melalui mesjid. Saat penangkapan, tapol tidak melakukan perlawanan apa pun. Tidak ada perlawanan, tak usah bilang perang, menantang saja 11 Wawancara dengan Haji Bokoi Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 171
atau menjawab sepatah kata tidak ada yang berani. Jadi kita me- nyerah terus. Masyarakat seperti itulah, kalau diperintah duduk, mereka duduk. Orang-orang dulu seperti itu, mentaati semua pe- rintah. Jadi kalau ada perintah, kita laksanakan. Tapi saat itu tidak ada kejadian antara masyarakat dan pemerintah. Kalau masya- rakat yang pernah terlibat, tidak ada juga yang dilakukan untuk melawan, dia menyerah semua karena menganggap bahwa kita ini tidak salah.12 Penangkapan sewenang-wenang tanpa proses identifikasi yang jelas terhadap masyarakat yang dianggap terlibat atau bagian dari BTI banyak terjadi di Galesong. Sedangkan penangkapan sewenang-wenang anggota masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan BTI pun dilakukan, seperti pengalaman Sahabang Dg. Muntu, tapol '65 di Galesong. Penang- kapan terhadap dirinya terjadi karena tidak memilih calon kepala desa terpilih yakni Arsyad Dg. Boko, saat pemilihan kepala Desa Bontolebang. Saya tidak ada kartu anggota BTI, makanya saya heran, kenapa di- perlakukan seperti ini, padahal saya tidak tahu apa kesalahan saya. Jadi hanya karena Arsyad Dg. Boko yang maju kepala desa, akan tetapi tidak ada yang pilih dia di kampung sini di Tabaringan. Jadi kita dimasukkan sebagai orang-orang seperti itu. Jadi pada saat pemberontakan PKI, kita semua langsung juga ditunjuk sebagai PKI. Jadi, tidak ada kartu anggota yang didapat. Jadi nama-nama dia dapat dari pajak per orang atau badan. Karena dulu kita dike- nakan pajak per orang yang sering disebut sima, inilah yang di- ambil daftarnya. Dulu, kalau kita tidak bayar pajak per orang, kita ditangkap.13 Hal senada disampaikan Baco Dg. Emba bahwa saat pemilihan kepala Desa Bonto Lebang ada dua calon kepala desa yaitu Dg. Laja dan Arsyad Dg. Boko. Kampung Tabaringan adalah basis pendukung Dg. Laja, teta- pi dalam pemilihan kepala desa tersebut Dg. Laja gagal menjadi kepala Desa Bonto Lebang. Arsyad Dg. Boko akhirnya terpilih sebagai kepala Desa Bonto Lebang. Kecewa tidak mendapat dukungan dari masyarakat 12 Wawancara dengan Abd Rasyid Dg. Kulle, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 13 Wawancara dengan Sahabang Dg. Muntu, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 172
Tabaringan, Arsyad Dg Boko pun menjadikan peristiwa 30 September 1965 di Jakarta sebagai momentum pelampiasan dendam dengan me- masukkan sebagian besar masyarakat Tabaringan sebagai anggota BTI. Salah satu alasannya dikatakan bahwa masyarakat yang tidak membayar pajak adalah PKI. Jadi dulu, waktu Arsyad Dg. Boko maju kepala desa, tidak ada orang yang pilih di sini, di Tabaringan. Yang maju kepala desa Dg. Laja, tapi Dg. Boko yang terpilih karena dia tukar suaranya yang memilih. Waktu terpilih Arsyad Dg. Boko dan pecah PKI, dia mengamuk dan mengatakan semua warga yang tidak bayar pajak badan, dia bukan warga saya. Makanya daftar nama-nama itu yang diserahkan ke pemerintah.14 Masyarakat yang dicatat oleh aparat Desa Bonto Lebang kemudian di- tanggapi dan dibawa ke Koramil untuk menjalani pemeriksaan di bawah ancaman tentara. Setelah pemeriksaan selesai, anggota biasa BTI kemu- dian diperbolehkan pulang ke rumah dan diwajibkan lapor ke Koramil dan atau ke Kodim Takalar. Khusus pucuk pimpinan BTI, mereka dita- han selama sebulan. Sembilan hari kita berturut-turut pulang-pergi ke Takalar dari sini. Setiap pagi jalan kaki ke Kota Takalar, jadi kita rombongan jalan kaki. Setiap sampai di atas, disampaikan ke kita kalau mau dibawa ke Malino. Kalau komandan Kodim tidak datang, kita disuruh lagi kembali. Setelah itu, kita dipanggil setiap hari Senin dan Kamis. Yang ditahan di Kodim saat itu Kamaeruddin Bella, Arsyad Beta, Mukhtar Nassa, Dg. Kulle, Ibrahim, Lonciang Beta, Dg. Naba, Haruddin, Camang Nassa, Saung Bella. Mereka ditahan selama satu bulan di gudang padi, saat itu bulan puasa. Kalau mel- apor, pagi, siang, dan sore kalau mau pulang. Itu kalau kita kerja, karena ditakutkan ada yang lari. Jadi kalau kita sampai di tempat kerja, disebut satu-satu dulu nama. Kalau sudah jam 12 siang, di- sebut lagi satu-satu nama, begitupun kalau sore. Jadi sudah ada daftar nama-nama yang dia pegang. Pada saat mereka ditangkap, mereka langsung ditangani dan atau diperiksa oleh aparat TNI, baik itu anggota Koramil maupun anggota Kodim. Pertama saya 14 Wawancara dengan Baco Dg. Emba, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 173
diambil hanya disatukan, saya diambil tengah malam, kita dian- cam terus. Kita disatukan di kantor camat. Waktu pertama, yang dianggap pimpinan langsung dibawa ke Kodim. Jadi kita di sini diambil. Di kodim diperiksa, yang ditahan ada sekitar 40 orang, yang lainnya disuruh pulang.15 Setiap tapol yang telah menjalani proses pemeriksaan kemudian difo- to satu per satu dan dipaksa menandatangani atau cap jempol. Pemer- iksaan juga memakai berita acara pemeriksaan dan wajib memasukkan semua identitas keluarga. Di Koramil, kita pakai kalung papan dan ada nama tertulis baru difoto. Kalau sudah di bagian depan, di bagian belakang lagi, baru di samping kiri dan kanan. Jadi empat kali difoto, saya disuruh juga jempol. Nama tidak bisa dimasukkan kecuali nama asli, nama orang tua juga dikasih masuk.16 Kerja paksa tapol '65 dimulai sekitar 1969 dan dilakukan di beberapa tempat untuk membangun fasilitas umum di Galesong, antara lain pem- bangunan jalan di Tamalate, irigasi di Kampung Pabbineang, bendungan di Pammukkulu, perumahan anggota Kodim Takalar. Pelaksanaan kerja paksa ini didukung oleh keputusan Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk memanfaatkan tenaga kerja produktif ta- pol. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kopkamtib No: PELAK-002/KOP- KAM/10/1968 tanggal 16 Oktober 1968 tentang kebijaksanaan peny- elesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI. Pokok kebijakannya mengatakan, "bagi tapol yang ada didalam tahanan dimanfaatkan tenaganya guna tujuan produktif. Dalam keperluan pemanfaatan tenaga Tapol diadakan klasifikasi pula menurut keahlian dan kecakapan kerja masing-masing. Setelah melalui klasifikasi itu, lalu tapol dimanfaatkan untuk bekerja diproyek-proyek yang ada didaerah, baik dalam rangka pembangunan daerah maupun pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Bagi daerah-daerah di Jawa yang penduduknya padat, jumlah tapol dan proyek yang ada, pada prinsipnya pemanfaatan tenaga tapol dilakukan 15 Wawancara dengan Haji Bokoi Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 16 Wawancara dengan Sahabang Dg. Muntu, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 174
di luar Jawa. Dalam prakteknya untuk memperkerjakan tapol di daerah setempat dilaksanakan oleh LAKSUS KOPKAMTIB dan untuk yang di- luar daerah dilaksanakan oleh PUSAT/KOPKAMTIB atau badan yang diserahi tugas itu.17 Sebagai implementasi dari kebijakan Kopkamtib, pemerintah Ka- bupaten Takalar menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong kemajuan daerah terutama di bidang ekonomi, misalnya membangun irigasi untuk kebutuhan pertanian, pembuatan jalan un- tuk memudahkan transportasi distribusi pertanian, pembuatan pasar di Desa Tamalate, pembangunan SMP di Bonto Lebang, pembuatan lapan- gan sepakbola sebagai sarana olahraga, dan pembangunan bendungan di Pammukulu. Proyek pembangunan infrastruktur tersebut dikerjakan tapol '65 di bawah pengawasan aparat militer, pemerintah setempat, dan kelompok masyarakat anti-komunis. Kerja paksa tapol '65 di Galesong dimulai dengan proyek irigasi di Kampung Pabbineang yang bertujuan mengairi areal persawahan di Bonto Majannang, kemudian pembuatan jalan dan dlanjutkan penger- jaan pasar di Desa Tamalate. Pertama, kita disuruh membelah-belah bambu untuk pagar, sete- lah itu saya dibawa ke tempat pembuatan irigasi, saya di situ tiga malam baru dibawa lagi ke Tamalate buat jalan. Waktu itu kita ti- dak dikasih makan. Kalau kita bermalam, hanya tidur di tanah. Waktu kerja jalanan, saya satu minggu dan bermalam juga, ka- rena kita dilarang pulang sama tentara. Banyak sekali yang kerja di sana, mungkin sekitar 300 orang. Kita juga tidak diberi makan, kecuali orang dari rumah yang datang membawa makanan. Yang awasi dulu waktu di Tamalate [pembuatan jalan], ada kepala desa, orang Koramil dan Pak Pali [anggota kepolisian].18 Pembuatan jalan dilakukan sebagai sarana penghubung antarkam- pung karena saat itu jalan-jalan di Galesong sangat sedikit. Keberadaan jalan-jalan sebagai sarana penghubung antarkampung dan terutama mengangkut hasil pertanian sangat penting. 17 Juklak No. : PELAK-002/10/1968 tanggal 16 Oktober 1968 tentang kebijaksanaan penyelesaain tahanan/tawanan G30S. 18 Wawancara dengan Haji Bokoi Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 175
Iya, belum banyak, belum ada pengaspalan jalan, masih darurat. Jalanan di sini masih berlumpur sampai di kaki. Kita juga belum melihat motor, masih jalan kaki. Dulu di sini masih distrik, nama- nya Distrik Galesong. Jadi dia perintah mulai dari batas Aengtoa [batas kota] sampai Mangindara Sanrobone, itu batas wilayah ke- pala distrik.19 Setelah proyek pembangunan jalan, pasar, dan saluran irigasi selesai, kerja paksa tapol '65 dilanjutkan dengan membangun lapangan sepakbo- la Larigau dan SMP Bonto Lebang. Pengerjaan lapangan dan sekolah me- makan waktu kurang lebih empat bulan dan dikerjakan sekitar 300 tapol. Setelah di situ [irigasi], kita kerja lagi lapangan, yang di lapangan, terus terang saya katakan bahwa semua tanah dan pohon kelapa. Jadi itu kayu kita yang tebang. Jadi hanya diikat itu pohon baru ditarik, karena kita banyak orang. Kita disiksa, kalau tidak dilak- sanakan dikasih tendangan. Karena dia katakan kami ini musuh negara. Sampai selesai lapangan kecamatan, lama dikerja karena tanahnya diratakan, pohon nira, bambu, yang kita bersihkan sam- pai bagus. Setelah lapangan, sekolah lagi yang dibuatkan lokasi. Itu yang ditempati sekarang SMP. Itu hutan-hutan juga yang dibersih- kan sampai selesai. Selain itu, setiap ada pengiriman, kita dikirim juga seperti dikirim ke Puntondo, pergi di Bulukunyi [Pammuk- kulu] mengambil pohon kayu.20 Proyek pembuatan Bendungan di Pammukkulu dikerjakan sekitar 200 tapol. Pekerjaan bendungan dilakukan bertahap. Tahap pertama pembabatan lokasi bendungan dengan mengangkat kayu balok untuk pembuatan bendungan. Yang saya kerjakan dulu, jalanan yang ada di Tamalate, lapangan yang sekarang ada kantor camat, irigasi. Saya juga ke Pammukku- lu untuk mengangkat kayu balok di atas bukit. Makanya Sewang dan Sanre, saya bertanggung jawab karena satu balok diangkat dua orang, tapi Sewang dan Sanre bukan bahunya yang bawa, ka- 19 Wawancara dengan Abd Rasyid Dg. Kulle, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 20 Wawancara dengan Abd Rasyid Dg. Kulle, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 176
rena tanah licin habis hujan, jadi bokongnya yang bawa. Jadi se- telah sampai di luar, saya sampaikan kepada tentara yang menga- was, bahwa bagaimana pak kalau kedua orang ini saya suruh saja tinggal, daripada dia meninggal di jalanan. Jadi dia katakan 'asal kau mau bertanggung jawab'. Saya bilang 'saya siap bertanggung jawab kalau dia lari, asal ada yang tinggal di sini memasak. Ka- rena setengah mati ini pak, kalau nanti selesai bekerja baru pergi lagi memasak'. Jadi dia bilang 'bagus juga kalau seperti itu caramu'. Kayu balok yang diangkat itu besar, karena dua orang yang angkat dalam satu batang, baru diambil di atas bukit'.21 Pada tahap selanjutnya tapol '65 kembali didatangkan untuk meny- elesaikan pekerjaan pembuatan bendungan. Saya juga pernah ke Pammukkulu [bendungan], selama tiga hari, kita biasa kerja jam 8 pagi, istirahat mungkin sekitar jam 12 siang. Setelah itu kita lanjut bekerja sampai setengah 6. Jadi kita tidak diberi makan, kita sendiri yang masak. Yang bawa kita ke sana anggota Kodim. Dia juga yang awasi kita. Di sana juga kita ber- malam, dan hanya tidur dengan menggunakan daun-daun kayu. Pokoknya dulu, kita tidak berani bertanya untuk apa ini dikerja, tapi kita hanya disiksa. Ada juga teman saya yang dipukul, diten- dang kiri-kanan, hanya karena agak terlambat. Jadi kalau pagi, kita juga tidak pernah diberi makan, walau bekerja jam 8 pagi. Kalau ada penjual dan ada uang, kita sendiri yang beli. Jadi kalau sekitar setengah 12 siang, kita suruh beberapa teman pergi memasak. Kita juga yang bawa, bawa ikan kering kalau ada. Yang ke Pammukkulu ada sekitar 200 orang, karena sebagian lagi dikirim ke Puntondo bekerja tambak, ada juga sekitar 200 orang. Di Pammukkulu, kita pulang karena sudah selesai, jadi kita hanya menggali, setelah itu kita disuruh pulang. Panjangnya irigasi itu sekitar satu kilometer. Jalanan juga ada sekitar satu kilometer, jalanan itu hanya dasar, kita timbun.22 Selain dikerja-paksakan untuk pembangunan infrastruktur pemerin- 21 Wawancara dengan Sahabang Dg. Muntu, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 22 Wawancara dengan H. Bokoi Dg. Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 177
tahan di Galesong, tenaga tapol juga dimanfaatkan tentara untuk mem- bangun instalasi militer seperti asrama Kodim di Pandang-Pandang Gowa dan tambak ikan milik militer, bahkan tidak sedikit yang disuruh bekerja di rumah petinggi militer sebagai tukang dan pembantu. Tugas mereka biasanya mencuci pakaian, memperbaiki kerusakan rumah, dan membersihkan halaman rumah. Pembangunan asrama Kodim di Pan- dang-Pandang dilakukan tapol dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Saya juga turun ke Pandang-Pandang di perumahan, asrama Kodim, baru banyak duri di sana yang kita bersihkan, kita ban- gun rumah. Kita pertama yang bersihkan itu hutan-hutan. Saat itu, hanya rumah kayu yang dibangun. Waktu itu, ada juga yang datang dari Wajo, ada yang dari Kab. Sidrap. Di Pandang-Pandang ada sekitar satu minggu. Kita tidak bermalam, jadi setiap pagi kita turun, karena sudah ditentukan bahwa satu minggu, kita bergili- ran pada saat itu. Seumpamanya minggu pertama orang yang dari sini, minggu selanjutnya orang dari luar sini lagi yang juga diang- gap sebagai anggota BTI.23 Pembangunan asrama Kodim diawali dengan membersihkan lokasi proyek. Pembangunan dikerjakan gabungan tapol Sulawesi Selatan dan Tenggara. Tapol juga diperintahkan mengerjakan satu lokasi yang meru- pakan bagian dari pembangunan infrastruktur militer dengan memba- ngun tempat rekreasi milik militer di Tona-Tonasa. Saya ke Pandang-Pandang membersihkan rumput di sekitar asra- ma, di situ asrama Kodim 140. Sungguminasa, Tona-Tonasa, yang merupakan tempat rekreasi milik militer.24 Kerja paksa dan wajib lapor bagi tapol '65 baru berakhir setelah rezim Soeharto lengser pada 1998. Dalam kurun waktu 30 tahun, tapol '65 se- lalu menjadi prioritas untuk mengerjakan proyek pembangunan peme- rintah tanpa dibayar atau mendapatkan upah sedikitpun. Kita berhenti dipanggil nanti setelah Soeharto jatuh. Ada sekitar 30 tahun, kita selalu dipanggil, semua orang di sini yang diang- 23 Wawancara dengan Haji Bokoi Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 24 Wawancara dengan Sahabang Dg Muntu, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 178
gap masuk BTI. Kalau melapor, pagi, siang dan sore. Itu kalau kita kerja, karena ditakutkan ada yang lari. Jadi kalau sampai di tem- pat kerja disebut satu-satu dulu nama, kalau sudah jam 12, disebut satu-satu lagi nama, sore juga. Jadi sudah ada daftar nama yang dia pegang.25 Selama periode kerja paksa, tapol '65 di Galesong mengalami banyak tekanan dan siksaan dari militer dan aparat pemerintah setempat. Pen- deritaan tapol akibat kerja paksa yang dilakukan secara terus-menerus dan di bawah tekanan serta penyiksaan dari militer dan aparat peme- rintah mengakibatkan penderitaan fisik luar biasa. Puncaknya terjadi ketika pembangunan proyek perintisan irigasi di Pabbineang, Bontole- bang, Galesong Utara. Seorang tapol bernama Dg. Mutu meninggal du- nia karena kelelahan dan sakit. Proyek perintisan irigasi pada 1968 di- laksanakan bertepatan dengan pemilu. Proyek dikerjakan selama kurang lebih sebulan dengan panjang irigasi kurang lebih 1 km untuk irigasi areal persawahan di Bonto Majannang. Hal ini ditegaskan Dg. Rahim, penjaga keamanan kampung yang ikut mengawasi proyek irigasi Pab- bineang. Mereka berkumpul mengerjakan irigasi atas perintah kepala desa Arsyad Dg. Boko. Jadi waktu itu, tidak bisa ikut memilih ang- gota PKI. Kalau tidak salah ingat pemilihan pertama, waktu per- tama kali dipilih Soeharto. Mereka dikumpulkan di sini, dia di- kumpulkan, dia bermalam, jadi pada dia kena penyakit. Mereka sendiri yang siapkan makanan, kasihan. Tidak ada disediakan pemerintah. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, jam 8 mulai, pokoknya satu hari. Pada malam hari mereka dikumpulkan baru diawasi. Jadi mereka berkumpul di lapangan kalau malam, bukan di rumah.26 Akibat lain yang dialami tapol '65 di Kabupaten Takalar adalah kehi- langan martabat sebagai manusia. Padahal sebelum peristiwa 1965 ter- jadi, sebagian di antara mereka memiliki posisi penting dalam struktur sosial baik sebagai kepala kampung maupun politisi. Kamaruddin Dg. Bella misalnya, selain sebagai anggota DPR-GR Kabupaten Takalar, dia 25 Wawancara dengan Haji Bokoi Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 26 Wawancara dengan Dg. Rahim, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 179
adalah keturunan Pinggawa Beba, pimpinan tertinggi dalam struktur so- sial yang memiliki kewenangan mengatur jalannya roda pemerintahan di Galesong. Saat kejadian, orangtua Kamaruddin Dg. Bella, Bandu Dg. Kulle, menjabat sebagai Pinggawa Beba. Dalam menjalankan roda peme- rintahan, Pinggawa Beba didampingi beberapa pembantu yaitu Jannang Campaya (kepala Kampung Campaya); Jannang Aeng (kepala Kampung Aeng), Anrong Guru Batu Lebang (pemangku adat di Batu Lebang); Dae- ngta Batu-batu (pemangku adat di Batu-batu); dan Jannang Kalongkong (kepala Kampung Kalongkong). Bapak saya dulu Pinggawa Beba' namanya. Sama dengan kepala desa saat sekarang. Pinggawa adalah orang-orang yang berada, ada anak buah, dan lain-lain. Jadi Distrik Galesong terdiri dari orang-orang kuat, seperti orangtua saya Pinggawa, ada Anrong Guru di sini, ada Matoa di sana, jadi ada sepuluh orang. Itu sama dengan pemerintahan adat. Kalau kita nilai di jaman sekarang, itu sudah kepala desa. Jadi, itu di bawah kepala distrik. Orangtua saya bernama Bandu Dg. Kulle, dia memerintah di sana.27 Penderitaan batin tapol akibat stigma masyarakat sebagai orang tidak bermoral, "orang busuk" dan tidak bertuhan. Tuduhan dan stigma tidak beragama diperoleh tapol '65 di Kabupaten Takalar sejak awal penang- kapan maupun pada masa wajib lapor. Jadi, hanya orang yang bilangi kita. Kalau dia datang lihat kita, dia katakan orang busuk. Jadi tentara bilang saat itu, kalau orang bu- suk, jangan datang di sini, nanti kamu juga jadi busuk. Itu kalau kita sudah disatukan di lapangan dan berbaris, biasa ada orang yang datang menonton dan mengatakan orang busuk itu di dalam. Jadi tentara yang dengar bilang "kalau orang busuk, jangan datang, nanti dia pindah ke kamu, kita tidak tahu apanya busuk, nanti ka- lian yang bilang busuk, kalau memang busuk". Tentara yang bilang namanya Pak Rahim.28 Selain stigma sebagai manusia tidak bertuhan, tapol juga kerap mene- 27 Wawancara dengan Kamaruddin Dg. Bella, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 28 Wawancara dengan Baco Dg Emba, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 180
rima tuduhan sebagai pencuri bila terjadi pencurian di Galesong, meski- pun tapol tidak mengetahui kejadian kriminal itu. Kita biasa dibilangi mau membagi hartanya orang yang kaya. Ka- lau ada yang mencuri, dia katakan BTI yang mencuri, dikatakan tidak ada agamanya, dan tidak pernah sembahyang.29 Penderitaan korban makin diperburuk dengan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, karena aparat militer dan pemerintah setem- pat mengawasi mereka secara ketat. Tahanan politik yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari nafkah di luar kampung selalu mene- rima tuduhan akan melarikan diri dari militer dan aparat pemerintah. Banyak sekali, kita mau pergi jual ikan, tapi ada panggilan untuk bekerja, tidak jadi lagi. Karena tidak bisa bekerja, karena kalau ti- dak ikut. Saya tidak tahu apa yang akan diberikan sanksi. Itu saja terlambat waktu, karena disuruh datang jam 8 pagi, kita dapat denda atau sanksi. Jadi kita selalu lebih dulu datang di tempat yang telah ditentukan.30 Peristiwa itu berdampak terhadap masa depan keluarga tapol, karena anak cucu tapol tidak diberikan akses oleh pemerintah untuk mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil layaknya warga negara lain. Se- lain itu pula hak korban sebagai pegawai negeri sipil hingga kini belum diberikan. Tapol '65 Galesong tidak ada yang dikirim ke Kamp Moncon- gloe dan mereka hanya dikenakan wajib lapor sampai 1989. Menuju Kamp Moncongloe Kerja paksa yang dialami tapol '65 di Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru dan Kota Makassar memiliki kesamaan dengan pola kerja paksa yang diterapkan di Kabupaten Takalar. Perbedaannya adalah kerja paksa yang dilakukan tapol Takalar hanya dilakukan di wilayah Takalar dan sekitarnya, dan berakhir dengan keharusan wajib lapor bagi mereka. 29 Wawancara dengan Haji Bokoi Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. 30 Wawancara dengan Sahabang Dg. Muntu, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Taka- lar. 181
Sedangkan bagi tapol dari ketiga daerah di atas, mereka harus melaku- kan serangkaian kerja paksa di beberapa kabupaten/kota untuk melaku- kan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah dan instalasi milik ABRI. Proses kerja paksa selalu diawali penangkapan dan penahanan, setelah itu dikerja-paksakan. Paragraf di bawah ini menggambarkan per- jalanan tapol dari Pare-pare, Barru dan Makassar sampai tiba di Kamp Inrehab Moncongloe. Kerja paksa diawali dengan penangkapan aktivis Pemuda Rakjat (PR) di Pare-pare. Pemuda Rakjat Pare-pare dipimpin Arnold Roring dari Ma- nado, pegawai perusahaan listrik MPS Pare-pare sebelum berganti nama menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sekretariat PR berada di kan- tor Dinas Pekerjaan Umum Pare-pare. Pada 1960, PR Pare-pare sedang merekrut anggota organisasi. Damin Rasyid Mole, guru sekolah rakyat yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah dan wakil ketua PR Pare-pare, mengatakan: Jadi saya masuk Pemuda Rakjat begini, itu ada teman sekolah na- manya Sayogi, dia Pemuda Rakjat. Dia ajak saya ke PU [Pekerd- jaan Umum] karena di situ banyak Pemuda Rakjat dan termasuk pimpinannya. Jadi setelah saya sampai di sana, saya katakan apa- kah bisa saya masuk, dia katakan tunggu dulu pimpinannya. Saya katakan "siapa pimpinannya?." Dia bilang "Adolf Roring" orang Manado. Dia orang pertama Pemuda Rakjat Pare-pare. Jadi saya ketemu Pak Roring. Dia kerja di perusahaan listrik, MPS Pare- pare dulu namanya, sekarang PLN. Saya katakan bagaimana caranya masuk Pemuda Rakjat? Dia katakan gampang saja. Kau isi formulir atau kalau tidak isi formulir kau datang di rumah, nanti saya isikan formulir. Jadi sore-sore saya datang ke rumahnya. Jadi saya di situ isi formulir. Saya sudah tanda tangan, saya ucapkan janji karena ada janjinya di situ.31 Pada 1963, untuk mendorong penguatan organisasi, Arnold Roring sebagai inisiator sekaligus ketua pertama PR Pare-pare meminta kepada Damin Rasyid Mole mendampinginya sebagai wakil ketua organisasi. Jadi begini, karena orang pertama Pemuda Rakjat adalah A. Ror- ing itu tidak ada wakilnya. Jadi kira-kira ada tiga bulan saya di 31 Wawancara dengan Damin Rasyid Mole, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 182
Pemuda Rakjat, saya dipanggil, dia katakan, "bagaimana kamu, apa bisa dampingi saya?." Saya katakan kalau tidak terlalu berat pekerjaannya saya bisa. akhirnya saya jadi orang kedua sampai ta- hun 1963.32 Pemuda Rakjat Pare-pare selalu dilibatkan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemerintah.33 Karier Damin Rasyid Mole sebagai aktivis PR makin bersinar hanya dalam waktu tiga tahun. Dalam pertemuan PR Sulawesi Selatan dan Tenggara pada 1963 di Makassar, Damin terpilih sebagai anggota dewan pleno PR Sulawesi Selatan dan Tenggara hingga 1965 sebelum terjadi peristiwa G 30 S. Pada saat bersamaan, dia ditetapkan sebagai anggota PKI dan diangkat sebagai ketua PR Pare-pare yang meliputi tiga keca- matan yaitu Bacukiki, Ujung, dan Soreang. Jadi begini, saya masuk Pemuda Rakjat tahun '60-an, saya wakil pimpinan. Setelah tahun '63, saya diangkat menjadi anggota PKI. Jadi saya diangkat menjadi orang pertama pimpinan Pemuda Rak- jat Kota Pare-pare.34 Pasca-peristiwa G 30 S 1965, ketegangan mulai terjadi di Pare-pare. Damin mulai diintimidasi ketika mengikuti perkuliahan di kampus Uni- versitas Muhammadiyah Pare-pare. Untuk mengetahui peristiwa itu, dia kemudian mendatangi rumah kediaman Ketua PKI Pare-pare yakni Mangunda. Pengganyangan pun mulai dilakukan terhadap PKI, ormas dan simpatisannya. Saya waktu itu masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Pare-Pare tahun 1965. Jadi waktu itu saya di ruang kuliah, orang berbisik-bisik dan mengatakan ini orangnya. Saya yang dituduh. Akhirnya saya disuruh keluar dari ruang kuliah ke pekarangan, saya bicara-bicara di situ. Orang berteriak di dalam mengatakan "tak usah bicara-bicara itu, kasih saja bagiannya, itu PKI besar". 32 Ibid. 33 Ibid. 34 Ibid. 183
Lokasi Camp Moncongloe 184
Irigasi di kampung Pabbineang Galesong Kab Takalar. (foto: Arman) SMP Negeri Bontolebang Galesong Kab Takalar. (foto: Arman) 185
Saya sudah merasa bahwa ada peristiwa ini, tapi saya tidak tahu kalau ada peristiwa di Jakarta yaitu G 30 S. Akhirnya saya kembali ke rumah karena kampus saya dekat dengan rumah. Jadi waktu itu saya bertanya kepada teman, ada peristiwa apa ini? Teman saya bilang, "kamu tidak tahukah? Itu PKI di Jakarta berontak, banyak jenderal yang dibunuh." Dalam hati saya bilang "wah, ba- haya ini kalau begini". Saya langsung pulang ke rumah. Jadi kira- kira seminggu kemudian sudah ribut di kota, sudah ada pengga- nyangan. Saya ke rumahnya Pak Mangunda, Ketua PKI Pare-pare. Ternyata terkumpul semua teman-teman di sana, ada orang PKI, ada Pemuda Rakjat. Saya ditanya "kamu ke mana?." Saya bilang "saya di sini". Jadi mereka bilang "kamu tak usah ke mana-mana, orang sudah berteriak-teriak untuk menangkap yang dianggap PKI, Pemuda Rakjat". Tapi saya jalan terus kembali ke rumah. Nah, sore-sore diserang itu rumah tapi saya tidak ada.35 Pengganyangan mulai dilakukan terhadap PKI, ormas dan simpati- sannya. Aksi ini dipimpin langsung Komandan Korem Pare-pare Musa Gani bersama kelompok ormas lain di antaranya Pemuda Demokrat, Pemuda Islam dan Ansor. Semua orang yang dianggap PKI, orang Cina dianggap PKI, itu diganyang. Tapi rumah saya tidak diapa-apakan karena itu guru dusu' (guru ngaji) mengatakan bahwa tidak ada rumah saya. Orang yang datang bilang, itu ada fotonya. Dia bilang " itu rumah saudaranya karena itu orang tidak ada istrinya, di mana-mana saja bisa bermalam". Jadi pengganyang tidak melempar ke rumah. Dari orang-orang Pemuda Demokrat, Pemuda Islam, Ansor, itu gabun- gan. Saya diangkat ke Kodim, di Kodim saya diinterviu. Ini orang- nya Pemuda Rakjat, saya katakan ya, saya Pemuda Rakjat. Kamu PKI, saya katakan saya belum masuk partai PKI. Dia bilang ke- napa? Saya katakan itu yang masuk PKI tidak gampang. Itu harus dikader dulu baru masuk PKI. Lalu saya ditaruh di CPM [Corps Polisi Militer], sekitar seminggu di situ, saya dibawa ke kilo 5, ke Korem. Ada sepuluh orang barangkali di Korem sana, komandan Korem memang pada saat itu orangnya Soeharto.36 35 Ibid. 36 Ibid. 186
Lain halnya dengan Bania Palewai dan Abdul Samad, keduanya adalah pegawai negeri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pare-pare. Saat peristiwa G 30 S 1965, keduanya berstatus pegawai negeri, tidak terlibat sebagai anggota BTI, Pemuda Rakjat dan PKI, tetapi hanya ber- gabung di SBK (Serikat Buruh Kepenjaraan). Bergabung di SBK meru- pakan kewajiban bagi pegawai kepenjaraan karena termasuk salah satu syarat mendapatkan pakaian dinas lengkap. Seperti dikatakan Abdul Sa- mad, "Kita sebagai pegawai lembaga secara otomatis bergabung juga di Serikat Buruh Kepenjaraan. Itu otomatis karena kalau tidak masuk, kita tidak dikasih pakaian, tidak dikasih sepatu, tidak dikasih topi, bahkan diancam gaji tidak akan diberikan."37 Keduanya tidak mengetahui keterlibatannya dalam peristiwa '65, ka- rena saat itu mereka tetap bekerja di Lapas. Menurutnya, ketika itu ter- jadi pembantaian di Kabupaten Bone dan tiba-tiba mereka dilarang me- ninggalkan Lapas. Waktu pertama kali kami diamankan waktu terjadinya pemban- taian di Bone. Di situ mulai disampaikan saudara tidak boleh dulu keluar, makan saja di dalam karena ini menjaga kemungkinan kita juga diserang dari luar. Jadi terpaksa kami tinggal di dalam lemba- ga. Tapi kami tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Setelah itu, menjelang beberapa hari karena keadaan sudah reda, kami sudah pulang ke rumah... Waktu itu sudah tidak bisa lagi bertugas, tapi belum ada keluar pemecatan, hanya dia bilang "saudara istirahat saja dulu". Nanti setelah beberapa hari kemudian, kami dijemput di Lapas baru dibawa ke Kodim. Di sana bermalam satu malam, besoknya disuruh pulang lagi, tidak juga saya diperiksa".38 Pada 21 Djuni 1967, Menteri Kehakiman melalui Direktorat Pema- syarakatan yang ditandatangani Soejitno sebagai Direktur Caretaker Urusan Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan pemecatan tidak dengan hormat terhadap delapan pegawai Lapas Pare-Pare. Abdul Samad alias Sirung Amir dan Bania Palewai termasuk di antara yang dipecat. Alasan pemecatan mereka karena melakukan perbuatan penyelewengan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan negara. Dalam surat keputusan disampaikan bahwa pemecatan tidak dengan 37 Ibid. 38 Wawancara dengan Abdul Samad, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 187
hormat terhitung sejak 1 Juli 1967.39 Setelah tidak bertugas di Lapas Pare-Pare, Samad kembali beraktivitas dengan membuka tempat pangkas rambut. Beberapa bulan kemudian, saat ke Lapas untuk menerima gaji, ternyata dia diamankan oleh anggota Korem yang datang membawa daftar nama. Saya pergi buka cukur [pangkas rambut] lagi, karena waktu itu sudah tidak bertugas lagi. Menjelang beberapa bulan, saya jalan- jalan ke Lapas untuk terima gaji karena waktu itu tanggal-tang- gal muda. Tak tahunya muncul anggota Korem membawa daftar nama. Namaku ada di dalam daftar, terus saya dibawa ke Korem sekitar jam 10 pagi bersama dengan Sanu dan Jufri. Kemudian di Korem, saya ditempatkan di rumah perwira.40 Hal itu juga dialami Palewai. Menurutnya, dia tiba-tiba saja dipanggil oleh polisi. Saya tidak ditangkap, tapi saya sendiri datang di lembaga waktu tidak tugas. Waktu itu terjadi kebakaran pegadaian. Saya duduk- duduk di muka rumah dan orang ribut bahwa kebakaran pega- daian. Saat itu saya lari ke lembaga [Lapas]. Hanya itu dan saya juga tugas kalau waktu saya yang kena giliran bertugas. Tidak lama kemudian, sekitar satu minggu saya dipanggil oleh polisi un- tuk diperiksa. Saya datang sendiri ke kantor polisi. Saya tidak di- periksa, dia bilang hanya diamankan.41 Penangkapan terhadap orang yang dianggap terlibat sebagai anggota PKI, BTI, PR atau organisasi yang berafiliasi dengan PKI bukan hanya di Pare-Pare, tetapi juga terjadi di Kabupaten Barru. Hal itu dialami Abdul Munir Mas'ud yang berasal dari Kabupaten Barru dan masih berstatus mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Mas'ud adalah bekas pengurus CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) Unhas. Dia mengikuti kongres CGMI di Jakarta pada 28 Sep- tember 1965. Dia bergabung dengan rombongan olahraga dan kesenian. Walaupun sejak sekolah rakyat hingga tamat SMP menempuh pendi- 39 Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, Djakarta, 21 Djuni 1967. 40 Wawancara dengan Abdul Samad. Op.Cit. 41 Wawancara dengan Bania Palewai, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 188
dikan di sekolah Muhammadiyah Barru, setelah kuliah di Unhas pada 1965 dia tertarik bergabung di CGMI. Itu tidak terlepas dari visi-misi CGMI yang terkenal dengan triloginya yaitu studi, organisasi dan rev- olusi. Selain itu, menurutnya, saat itu sedang gencar konfrontasi dengan Malaysia dan CGMI dianggap paling progresif. Waktu itu kan gencar-gencarnya konfrontasi dengan Malaysia, nah organisasi yang paling maju waktu itu CGMI, yang paling progresif itu waktu. Yang menarik buat saya itu karena ada stu- di-studi klub dan banyak fasilitas bantuan dari senior, dan waktu itu legal dan tidak ada larangan. Banyak yang mau masuk malah sepupu-sepupu saya ingin masuk di situ, tapi saya katakan "nanti setelah saya dari Jakarta, saya juga ini masih baru".42 Ketika kembali dari kongres CGMI di Jakarta, awal Oktober 1965, Mas'ud bersama dua puluh orang lainnya sempat dihadang massa, ter- masuk massa di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Begitu saya tiba dari Jakarta, kalau tidak salah tanggal 24 Oktober. Waktu itu saya pulang mengikuti kongres CGMI di Jakarta, waktu pulang sudah dikepung Pelabuhan Soekarno-Hatta. Saya masih di kapal, sudah saya lihat memang itu massa membawa bendera. Rupanya mendapat informasi dari sana bahwa ada rombongan ke Sulsel CGMI, sebab kan waktu di Jakarta semua yang dari daerah- daerah diberi keleluasaan untuk pulang masing-masing. Jadi itu waktu tidak ada kapal Pelni ke perairan Makassar. Ada kapal pa- troli polisi mereknya 2911, saya naik di Surabaya itu karena di Ja- karta tidak ada kapal yang berangkat. Saya ke Surabaya naik kereta api.43 Hanya saja, Mas'ud lolos dari kepungan massa karena mengikuti pegawai pelabuhan yang sedang keluar dari area pelabuhan. Setelah tiba di luar pelabuhan, dia langsung menuju rumah keluarganya dan melan- jutkan perjalanan ke kampung halamannya di Barru. Pada 24 Oktober 1965, dia dijemput di rumahnya oleh pamong praja Kabupaten Barru dan dibawa ke kantor bupati. Sehari kemudian, 25 Oktober 1965, dia 42 Wawancara dengan Abdul Munir Mas'ud, 10 Maret 2012. 43 Ibid. 189
dibawa ke Polres Barru untuk diperiksa. Jadi waktu itu kebetulan ada teman saya dari Akademi Maritim, saya ikut dia, tapi rupanya petugas ini sudah mewaspadai me- mang. Jadi dia ditanya mana kartu mahasiswanya, tidak ada ka- rena tempat kita di Ureka [Universitas Res Publika] dibakar, pa- kaian kita terbakar, dan rupanya itu kartu mahasiwanya terbakar juga. Terpaksa kita sampaikan bahwa kami rombongan. Akhirnya dipanggil kepala rombongan. Begitu selesai, pegawai pelabuhan berkumpul di sudut pelabuhan. Jadi waktu itu kebetulan saya tidak mabuk di kapal, jadi saya pura-pura anu, ada pegawai pelabuhan perempuan dan laki-laki pakaian dinas masuk di kamar samping menelpon. Begitu dia mau keluar saya ikut di situ. Sampai di luar saya lihat oto jip itu dibongkar semua barang-barangnya untuk di- periksa. Jadi saya berdiri-berdiri di situ, padahal sudah setengah tujuh malam. Itu kalau tidak salah. Nah, kebetulan ada pegawai pelabuhan, barangkali sudah mau pulang, lima perempuan dan dua laki-laki, saya tunggu dia, begitu dia jalan saya mengikut di sampingnya. Akhirnya sampai saya di luar. Begitu saya naik be- cak, saya bilang di jalan buruh kan di situ tempat parkirnya mo- bil-mobil dari pedalaman, terutama dari Soppeng, dari Pinrang, ternyata sudah kosong juga. Jadi saya ke jalan Muhammadiyah lagi sebab di situ selalu mobil Soppeng, tidak ada juga. Saya terus ke Jajjala, begitu tiba di Jajjala, om saya katakan "cepat ko Munir ada pengganyangan, ada tadi mahasiswa yang cariko. Lebih baik menyingkir saja ke kampong". Saya katakan biarin saya istirahat dulu. Begitu saya selesai mandi dan makan, om saya katakan ke anaknya, "temani sepupumu ke Maccini tunggu mobil ke kam- pong". Ini saya punya sepupu diantar saya ke jalan Maccini, sudah jam 11 malam belum ada mobil. Padahal kalau jam 12 adalah jam malam. Tidak lama kemudian sudah ada mobil truk dari Pinrang kalau tidak salah. Ini saya punya sepupu terpaksa naik, padahal hanya dia antar saya karena dia lihat semua pemuda Ansor di atas, terus dia bilang "biar saya ikut ke kampung". Tapi waktu itu saya sudah pakai kopiah. Begitu tiba di Maros, ini pemuda Ansor su- dah turun semua, jadi tinggal saya berdua. Jam 1 malam baru saya tiba di sini. Kira-kira 3 malam di sini, datang pamong praja ambil saya dan bawa ke kantor daerah. Pagi saya dibawa ke Polres Barru, 190
di situ saya diperiksa.44 Setelah menjalani pemeriksaan selama sepekan, Mas'ud akhirnya dibebaskan dan diperintahkan wajib lapor setiap Senin di Polres Bar- ru. "Saya ditahan di kantor polisi tapi tempat penahanannya di Taman Kanak-kanak. Saya ada sekitar 20 orang kalau tidak salah. Kemudian se- telah satu minggu, saya disuruh wajib lapor setiap hari Senin di Polres Barru."45 Kemudian sekitar 1967, dia kembali ditangkap Teperda (Team Pemeriksa Daerah) dan dibawa ke Kodim 1405 Pare-pare untuk dipe- riksa. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 20 hari, Mas'ud dimasuk- kan ke penjara sebagai titipan Kodim 1405 Pare-pare dengan alasan dia- mankan. Di Kodim, saya diperiksa awal di situ, saya ditanya, ada keluarga di sini? Saya jawab iya, dia bilang ada telponnya, saya bilang ada. Jadi di situ saya dulu dititip. Jadi setiap diperiksa saya datang. Jadi saya dititip di Pare-pare di rumah keluarga saya punya om. Jadi itu Letnan Kasan, Pasi I Kodim akrab sekali dengan om saya, ada juga Letnan Corong, dan Komandan Damin Rasyid Mole. Tiga orang yang jemput saya pakai mobil Kodim. Saya ditanya masalah kon- gres. Dia tidak percaya kalau saya hanya ikut rombongan kesenian dan olahraga. Ada dua pokok pertanyaannya itu, saya dianggap dapat dana 5 juta dan terlibat peristiwa Lubang Buaya. Saya di- kasih masuk di penjara Pare-pare dengan alasan diamankan. Jadi kita itu di Lapas sebagai titipan Kodim.46 Pada saat ditahan di Kodim tersebut, Abdul Munir Mas'ud dipeker- jakan di rumah Komandan Kodim Hamid Ali selama sepekan. Dia ber- tugas mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Kemudian dia di- pindahkan ke rumah Dandenma (Komandan Detasemen Markas) yang dijabat Letnan Tika, dan di sini bekerja sebagai penggembala rusa yang jumlahnya 20 ekor. Pada 1969, tapol yang ditahan di Pare-pare dimanfaatkan tenaganya untuk membangun infrastruktur kota ini seperti jalan raya dan kanal, serta dipekerjakan di rumah perwira militer selama dalam penjara. Wa- 44 Ibid. 45 Ibid. 46 Ibid. 191
likota Pare-pare saat itu Andi Mallarangeng masih berbaik hati dengan memberi upah kepada tapol setiap pekan. Mengenai makan, menurut Damin Rasyid Mole, biasanya mereka diberi makan oleh orang di seki- tar tempat kerja atau camat memberi uang untuk membeli nasi di dekat CPM. Hanya saja, tapol tidak dapat bekerja seenaknya karena tetap dia- wasi tentara. Saya dimasukkan ke penjara di sini, ada sekitar lima tahun di Pare- pare sini. Nah terjadi peristiwa yaitu instruksinya Pak Harto, kerja gotong royong, jadi kita dulu di sini disuruh kerja jalanan dalam kota sini, Jalan Pelita, Jalan Lahaledo. Seluruh Kota Pare-pare mulai dari Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Ujung sampai Ke- camatan Soreang. Tapi untungnya waktu itu Pak Walikota, Andi Mallarangeng memberikan uang. Jadi setiap minggu kita dikasih uang dan Pak Camat yang kasih kita. Biasa dalam satu minggu itu, kita dapat delapan ribu dan terkadang juga sepuluh ribu. Jadi tiap malam kita ke luar penjara.47 Selain membangun jalan, Damin juga mengumpulkan batu di Sun- gai Bojo untuk material pembangunan jalan di Pare-pare. Bahkan, dia juga sempat dikirim ke Pacekke selama tiga kali untuk merintis jalan dari Mangkoso menuju Pacekke, dan yang ketiga kali bersama Musa Gani yang saat itu menjabat sebagai komandan Kodim 1405 Pare-pare. Monumen Pacekke terletak di Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Ri- aja, sekitar 27 km ke utara ibu kota Kabupaten Barru. Letaknya di lereng gunung dengan kondisi alam sangat indah. Secara historis, Desa Pacekke berperan besar dalam pembentukan republik ini, khususnya di Sulawesi Selatan dan Tenggara.48 Daerah yang dahulu dianggap sebagai wilayah terpencil dan terkenal sebagai daerah kelahiran TRI (Tentara Republik Indonesia) Divisi Hasa- nuddin ini, cikal bakal Kodam XIV Hasanuddin (sekarang Kodam VII Wirabuana), ditandai dengan monumen Pacekke sebagai jejak sejarah. Terukir pada monumen itu mandat Panglima Besar TRI Jenderal Soed- irman yakni menugaskan Mayjen A. Mattalatta melaksanakan suatu konferensi. Mandat terlaksana pada 20 Januari 1947, dan empat resi- men masing-masing Resimen I Pacekke, Resimen II PKR Luwuk, Resi- 47 Wawancara dengan Damin Rasyid Mole, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 48 diakses pada 28 Maret 2012. 192
men III Bajeng Makassar Selatan, dan Resimen IV PKR Kolaka Kendari melakukan konferensi yang kemudian mencetuskan kelahiran TRI Divi- si Hasanuddin. Tidak jauh dari monumen, sementara dibangun museum Pacekke, melengkapi jejak sejarah perjuangan TRI di Sulawesi Selatan.49 Pada 1970, Panglima Kodam VII Wirabuana mengadakan Lomba Desain Monumen Pacekke, salah seorang tapol yang ditahan di Lapas Pare-Pare bernama Albert Mamesa diikutkan dalam lomba ini oleh Kodim 1405 Pare-Pare karena dia dari jurusan teknik. Ternyata hasil de- sain monumen Albert terpilih sebagai pemenang. Digambar di sini baru dibawa ke Kodam diseleksi dan orang dari sini yang menang gambarnya. Karena belum ada perintah untuk dikerjakan, terus ada perintah naik ke Moncongloe.50 Pembangunan monumen Paccekke dimulai sekitar 1970. Monumen ini sebagai monumen bersejarah tentang pembentukan Kodam XIV Hasanuddin, yang kini berubah menjadi Kodam VII Wirabuana dan membawahi enam provinsi di Sulawesi termasuk Sulawesi Selatan. Para tapol khususnya tapol yang ditahan di Pare-pare serta yang dikenakan wajib lapor sangat berjasa dalam pembangunan monumen tersebut. Ta- pol di Pare-pare mulai terlibat sejak dari desain monumen, perintisan jalan dari Mangkoso menuju Kampung Pacekke, penyediaan material, hingga pembangunan monumen. Terkait pembangunan monumen Pacekke, pada awalnya ada lima orang yang menjadi tim inti dari tapol Pare-pare yang ditunjuk Kodim 1405. Menurut Bania Palewai, kelima orang tersebut adalah Albert Mamesa (kepala teknik), Abdul Safa Caco, Yunus Kandupa, Muntahar, dan Bania Palewai. Kelima tapol dijemput di Moncongloe oleh anggota Kodim Pare-Pare kemudian dibawa ke Pacekke. Mereka diturunkan di Mangkoso lalu berjalan kaki menuju Pacekke yang berjarak sekitar 15 km. Pada tahap awal di Pacekke, didatangkan lagi dari Pare-pare sekitar 70 orang yang dikenakan wajib lapor untuk mengerjakan perintisan jalan dari Mangkoso menuju Pacekke dan pembangunan monumen Pacekke. Di situ kita kerja, terus ada wajib lapor, datang sekitar 70 orang 49 diakses pada 28 Maret 2012. 50 Wawancara dengan Bania Palewai, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 193
yang wajib lapor di Pare-pare dikirim ke Pacekke. Saya dulu baru mereka. Jadi orang yang kerja tugu, 20 orang kerja jalanan. Abdul Safa Caco yang jadi kepala perintisan jalan. Saya berempat bangun tugu dibantu dengan 50 orang.51 Material pembangunan monumen Pacekke seperti pasir dan batu di- ambil di sungai, sedangkan semen dipikul tapol dari Mangkoso menuju lokasi pembangunan monumen di Pacekke yang berjarak kurang lebih 15 km. Batu diambil di sungai, di atas, di gunung-gunung. Pasirnya diam- bil di atas. Kalau semen dari Mangkoso, diangkut masuk dipikul kurang lebih 15 kilometer. Satu sak semen, dua orang yang angkat. Jadi kalau orang yang pergi ambil semen jam 5 subuh, dua puluh orang yang berangkat, jadi sepuluh sak semen dibawa naik karena satu sak semen diangkat dua orang. Itu dalam satu hari. Jadi kalau sudah ambil semen, mereka sudah istirahat sampai sore.52 Para tapol yang mengerjakan monumen biasanya mulai bekerja seki- tar pukul 7 pagi sampai 5 sore. Mereka bekerja tanpa upah, hanya beras yang diberikan oleh Kodim Pare-pare. Waktu bekerja sekitar jam 7 pagi sampai jam 11 lewat, kemudian istirahat. Jam 2 masuk lagi kerja sampai jam 5 sore. Mengenai ma- kanan, beras ditanggung. Kita dikasih beras dari Kodim, jadi ma- sing-masing masak.53 Lama pengerjaan monumen Pacekke oleh tapol Pare-pare sekitar tujuh bulan. Bahkan, mereka masih berada di Pacekke ketika pemilu 1971. Mereka berhenti bekerja saat kunjungan kepala staf dari Kodam ke Pacekke tanpa pengawalan Kodim 1405 Pare-Pare. Kita kerja sekitar 7 bulan. Tahun '71 kita masih di situ, saat pemilu kita masih di situ. Jadi kita pada saat itu berhenti karena ada kepala staf dari Makassar dari Kodam naik di Pacekke naik oto [mobil] 51 Ibid. 52 Ibid. 53 Ibid. 194
langsung. Waktu itu komandan Kodim menunggu di Pare-pare, itu kepala staf, tak tahunya dia belok karena melihat papan nama. Terus sampai di atas, dia tanya kita, "dikasih gaji ini pak?." Kita bi- lang "tidak", di situ dia kaget.54 Pada 1970, sekitar enam bulan sebelum pemilu 1971, beberapa tapol yang ditahan di Lapas Pare-pare dikirim ke Moncongloe antara lain Da- min Rasyid Mole, Bania Palewai, Abdul Samad, dan Abdul Munir Mas'ud. Hanya saja, Palewai hanya satu bulan di Moncongloe, kemudian dijem- put oleh aparat Kodim Pare-pare untuk dibawa ke Pacekke mengerjakan monumen Pacekke selama tujuh bulan, dan pada 1971 dikirim kembali ke Moncongloe. Tahanan politik Lapas Pare-pare yang dikirim ke Mon- congloe ketika tiba disebut namanya satu per satu lalu ditunjukkan barak yang akan mereka tempati. Setelah itu tapol diberi peralatan kerja seperti parang dan cangkul. Tahun 1970 dibawa ke Moncongloe, itu satu truk. Jadi nanti di sana kita tahu kalau ini namanya Moncongloe. Setelah tiba di sana, sudah banyak orang dan kita tiba di sana malam. Lalu kita diapel dulu, sebut nama satu-satu baru ditunjukkan tempat, kan di sana ada barak. Kita ditempatkan di barak. Besoknya kita su- dah dibagikan cangkul dengan parang untuk bekerja. Jadi sudah ada lokasi yang ditunjukkan untuk digarap. Satu orang itu sekitar setengah hektare.55 Selain bekerja di Kamp Moncongloe, sebagian tapol yang dikirim ke kamp ini dipekerjakan di rumah dan kebun perwira, dan terkadang dipindahkan ke luar kamp untuk mengerjakan fasilitas Kodam seperti perumahan. Setelah pembangunan perumahan selesai, mereka dikem- balikan lagi ke Moncongloe. Seperti dialami beberapa tapol yang dikirim dari Lapas Pare-pare ke Kamp Moncongloe. Saya dikirim ke Moncongloe dengan beberapa orang lainnya. Se- telah sampai di sana kita survei, membabat bambu. Satu minggu kemudian saya dikirim ke Kodam di Jalan Ahmad Yani. Di sana kita kerja, markasnya dirombak, dipasangi plafon, setelah itu 54 Ibid. 55 Wawancara dengan Abdul Samad, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 195
saya dibawa ke Persit Candrakirana di sebelah utaranya Lapan- gan Hasanuddin. Gedung Persit dirombak baru dibangun ulang, dan rumah pribadi panglima Asis di Jalan Bontolempangan. Pada tahun 1972, saya dikirim ke Sungguminasa bangun perumahan Kodam di Lonjokboko sebanyak 312 unit, rumah pribadinya juga Pak Mengga di Jalan Sultan Alauddin. Kemudian akhir tahun 1972, saya kembali lagi ke Moncongloe dan berkebun di kebun petugas, kemudian jadi tenaga tetap di komandan kamp nama- nya Letkol Awetoliu. Saya tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangga, mencuci, memasak dan menjadi tukang kebun. Saya di situ sampai bebas pada 20 Desember 1977.56 Selain Abdul Munir Mas'ud, hal serupa dialami Abdul Samad yang juga tapol Pare-Pare dan bersamaan dikirim ke Moncongloe pada 1970. Menurut Samad, dia hanya enam bulan di Moncongloe, setelah itu diba- wa ke Pomdam Makassar sampai bebas pada 1977. Saya cuma enam bulan di Moncongloe, setelah itu saya diangkut lagi masuk ke Pomdam Makassar karena Pomdam Makassar tahu bahwa ada tapol dari Pare-pare pintar mencukur. Jadi malam- malam saya diangkut lagi masuk di kota. Tenaga saya dimanfaat- kan sebagai tukang cukur. Selain itu, saya diberi tugas menyapu dan memasak air. Saya di situ sekitar enam tahun, kadang saya juga dikasih uang. Istri saya juga kalau datang dikasih fasilitas.57 Bania Palewai dan empat tapol lain yang mengerjakan monumen Pacekke setelah pemilu 1971 dikirim ke RTM (Rumah Tahanan Militer) Makassar selama sebulan, kemudian mereka dikembalikan lagi ke Mon- congloe. Setelah di Pacekke, naik lagi ke Makassar baru ke Moncongloe. Saya disimpan dulu di RTM Makassar, sekitar satu bulan saya di sana. Jadi kebetulan waktu itu ada pelepasan di Moncongloe. Jadi setelah pelepasan kita yang dibawa ke sana.58 56 Wawancara dengan Abdul Munir Mas'ud, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 57 Wawancara dengan Abdul Samad, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 58 Wawancara dengan Bania Palewai, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 196
Ketika dikembalikan ke Moncongloe pada 1971, Palewai tidak bekerja di kebun seperti dikerjakan tapol lain di Moncongloe. Tetapi dia ditem- patkan dan bekerja di rumah komandan kamp sampai dilepaskan ber- sama dengan tapol lain pada 1977. Dalam waktu enam tahun, dia bekerja tanpa diupah. Di Moncongloe saya tinggal di rumahnya komandan kamp, Pak Tuliu saya buat rumahnya. Saya kepala tukangnya, sepuluh orang yang pekerja. Saya tidak digaji, hanya dikasih makan karena ada jaminan beras dari Kodam waktu itu. Saya bermalam di rumahn- ya komandan kamp, ada tempat di situ disediakan. Saya sampai tahun 1977.59 Kerja Paksa di Moncongloe Kerja paksa di Moncongloe dilakukan tapol dari berbagai daerah. Mereka bekerja tanpa pamrih untuk membersihkan lahan yang telah dibagikan tentara. Kerja paksa di Moncongloe dimulai sekitar 1970 sam- pai 1977. Pemindahan tapol ke Moncongloe dimulai akhir 1969 dan ber- akhir 1971. Mereka yang diasingkan di Moncongloe sebanyak 911 orang, terdiri dari 52 perempuan dan 859 laki-laki. Mereka datang ke kamp se- cara bergelombang.60 Pemilihan Moncongloe sebagai wilayah penempatan tapol dari ber- bagai daerah untuk memudahkan TNI mengawasi mereka. Di daerah tersebut terkenal sebagai "tanah merah" dan merupakan pangkalan mi- liter Kodam XIV Hasanuddin yang meliputi Puskopad, CPM, Kesdam, dan Kiwal. Sebelah timur wilayah itu kebun Puskopad dan sungai, se- mentara sebelah selatan markas CPM, dan lebih ke selatan kebun rakyat. Dengan demikian Kamp Inrehab Moncongloe merupakan kamp pengas- ingan yang dikelilingi markas Kodam XIV Hasanuddin.61 Tahanan politik yang pertama kali dikirim ke Moncongloe dikumpul- kan di Pomdam, kemudian diangkut dengan truk ke kamp. Saat naik ke truk, mereka tidak mengetahui tempat tujuan. Bahkan, Sarmo yang ikut 59 Ibid. 60 Taufik. Op.Cit., hlm 157. 61 Ibid., hlm 91. 197
ketika itu khawatir akan dibuang jauh, apalagi jalur yang dilewati hutan bambu dan jalannya seperti jalan setapak. Kita dikumpulkan di Pomdam pada waktu itu, sore-sore jam 4 de- ngan temanku beberapa orang tadi. Kita dikumpul di sana. Tak tahunya saya dinaikkan di mobil truk. Kita sendiri tidak tahu mau ke mana, terus melewati Tello. Dalam hati saya mengatakan "wah, kita ini mau dibuang di mana?." Ternyata setelah sampai di Daya itu masuk terus. Itu dulu. Masuk masih hutan bambu, jalannya kayak jalan setapak saja, terus di dalam ada rumah-rumah atau gubuk-gubuk. Itulah home base-nya CPM. Nah, kita ditempatkan di situ.62 Pengiriman tapol dari berbagai daerah ke Moncongloe terjadi be- berapa kali dan dimulai pada 1970. Hal itu seperti disampaikan Sarmo, yang menurutnya merupakan kelompok paling awal masuk ke Moncon- gloe. Dulu waktu pertama ke Moncongloe itu sekitar tiga belas orang semuanya, perempuan ada empat orang yaitu Suparti, Nurmain- tan, Maryana Bado, dan Maryani. Laki-lakinya, saya, Pak Mujitno, Pak Ismoyo, Supenno, kalau tidak salah tujuh orang laki-lakinya. Jadi kurang lebih tiga belas orang semuanya. Itu pertama kali di- angkut ke sana, sore-sore sekitar jam 5 tiba di sana. Itu ditempat- kan di salah satu rumah, ibu-ibu di satu rumah, bapak-bapak di satu rumah, itu saya kebetulan di tempatnya Letnan Rakimin, ibu- ibu di tempatnya sipil Pak Sardi. Nah, itu ibu-ibu. Itu malam sudah mulai bekerja karena mempersiapkan makanan untuk pagi. Jadi selama di situ beberapa hari, itu kita punya kerja kalau pagi-pagi mengumpulkan kayu bakar, terus survei tempat dan itu berjalan sekitar 3 kilometer untuk dijadikan tempat membangun barak itu. Jadi saya di situ pada waktu itu bersama teman-teman gotong roy- ong cari kayu. Jadi kalau pulang dari survei, kita pikul kayu-kayu bambu itu pulang. Nah, hari ketujuh, kita sudah menentukan itu tempat dengan Let- 62 Wawancara Sarmanto Sarmo, 19 Februari. 2012, Gowa. 198
nan Lubis. Di sini persiapan untuk barak pertama. Barak pertama itu untuk persiapan bagi orang-orang yang mau bekerja di situ dibikinkan barak sementara, ukurannya 6 x 10 untuk satu barak. Jadi hari ketujuh kita sudah masuk dan makanan diambil di tem- pat ibu-ibu tadi memasak. Tiga kilo kita pikul makanan.63 Selain bekerja di Kamp Moncongloe, tapol dimanfaatkan tenaganya untuk pembangunan fasilitas Kodam XIV Hasanuddin saat itu, seperti pembangunan perumahan perwira Kodam di Lonjokboko, di Gunung Sari, kemudian di Taman Ria Bili-bili. Tahanan politik yang mempunyai keahlian di bidang teknik paling sering dilibatkan dalam berbagai peker- jaan di luar kamp. Saya ke Lonjokboko untuk membangun perumahan perwira Ko- dam sebanyak 300-an rumah, tapi belum selesai saya dipindahkan lagi ke Gunung Sari membangun juga perumahan tentara. Sete- lah itu saya bersama enam orang lainnya dikirim ke Taman Ria Bili-bili untuk membangun rumah. Saya dengan yang lainnya mengerjakan lima rumah. Rumah itu untuk persiapan konferensi angkatan 45 seluruh Indonesia.64 Pelibatan tapol dalam pembangunan beberapa fasilitas Kodam XIV Hasanuddin tidak terlepas dari hasil kerja mereka membangun barak yang sangat kuat dibandingkan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh anggota Kodam sendiri. Hal ini mendorong Panglima Kodam XIV Hasanuddin memanfaatkan tenaga tapol untuk memba- ngun berbagai proyek kantor dan perumahan. Jadi begini ceritanya, itu dulu tentara membangun perumahan untuk dia sendiri. Setelah panglima Kodam waktu itu melakukan pemeriksaan, rumah itu tidak kuat. Setelah panglima mengun- jungi Moncongloe, lho..., ini kuat rumah ini, kayu apa ini, jadi di- tusuk-tusuk kayunya rumah itu oleh panglima. Dia katakan kuat ini, terus dia bilang kalau dibangun di sana di Bili-bili, bagaimana? 63 Ibid. 64 Ibid. 199
Akhirnya kita dipindahkan. Setelah selesai di Bili-bili, kita dipin- dahkan lagi ke Kodim 1409 Pandang-pandang untuk membangun perumahan tentara di Lonjokboko.65 Setelah perumahan di Lonjokboko selesai, Tapol kemudian dibagi dua kelompok. Pertama dibawa kembali ke Moncongloe, dan kedua dikirim ke tempat lain untuk bekerja membangun perumahan militer. Kecuali seorang tapol bernama Sarmanto Sarmo yang tetap tinggal di Bili-bili se- bagai operator mesin diesel penerangan. Kemudian seorang tapol Kas- man Suparlan bersama beberapa tapol lain dibawa ke Kodam XIV Hasa- nuddin untuk merenovasi markas Kodam serta memperbaiki salah satu rumah pribadi seorang perwira Kodam di Gunung Sari (Cokonuri).66 Sarmo yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan semen Tonasa Kabupaten Pangkep mulai ditahan sejak 1965. Dia ditahan karena ber- gabung di SOBSI dan menduduki posisi sebagai sekretaris. "Saya kerja di pabrik semen Tonasa sebagai karyawan. Saya diistilahkan sebagai kepala regu untuk pemasangan air minum dan air proses. Tapi itu hari masih proyek."67 Menurut Sarmo, antara SOBSI dan PKI tidak ada hubungan, hanya saat itu setiap buruh perusahaan negara memang diharuskan ber- organisasi sebagai wadah memperjuangkan nasib kaum buruh seperti kenaikan gaji. Ketika peristiwa 1965 dipolitisasi, orang yang tergabung dalam SOBSI khususnya pimpinan ditangkap karena dianggap simpati- san PKI. Saat ditangkap akhir 1965, awalnya Sarmo ditahan tentara di rumah pegawai yang belum ditempati. Kemudian dia dipindahkan ke Lapas Makassar, setelah itu dikirim ke Moncongloe pada 1970. Jadi begini, itu di setiap pabrik, pada perusahaan-perusahaan ne- gara waktu itu, diharuskan berorganisasi. Jadi organisasi yang keli- hatannya pada waktu itu condong membantu kepada kepentingan buruh, ya...itu ada organisasi itu yang namanya SOBSI. Perbai- kan nasib buruh, ibaratnya pada waktunya kenaikan gaji berkala dan itu tidak naik. Itu yang diperjuangkan oleh SOBSI. Jadi jauh hubungannya antara PKI dan SOBSI, ya..., orang kelompokkan bahwa ini onderbouw dari PKI. Nah, pada waktu itu, apa saja yang 65 Ibid. 66 Taufik. Op.Cit., hlm 185. 67 Wawancara dengan Sarmanto Sarmo. Op.Cit. 200
ditunjuk pasti sudah jadi.68 Tapol lain yang dikirim ke Moncongloe adalah Kasman Suparlan, Gunawan (Cak Gun) dan beberapa tapol lain pada 1970. Pengiriman tapol gelombang kedua ini sebanyak 44 orang, kemudian yang lainnya tetap tinggal di Lapas Makassar. Menurut Suparlan, saat itu tapol merasa kekurangan gizi dan beramai-ramai menyurati CPM supaya menu dit- ambah. Ternyata jawabannya mereka didata semua kemudian sebagian dikirim ke Moncongloe. Waktu itu kita kekurangan gizi. Beramai-ramailah kita menyurat ke CPM supaya menu ditambah. Ternyata tidak ada jawaban. Jaw- abannya adalah dia mendata kita semua tanpa terkecuali. Setelah pendataan selesai, ada sebagian besar dikirim ke Moncongloe se- banyak 44 orang, terus ada yang masih tinggal di penjara. Kemu- dian pada tahun 1970 itu, berangkat kami semua ke Moncongloe. Saya dikirim yang gelombang kedua dengan menggunakan mobil truk.69 Pengiriman tapol gelombang kedua ke Moncongloe juga disebut dengan istilah kelompok 44. Itu karena jumlahnya sebanyak 44 orang. Kelompok inilah yang membangun barak tempat tinggal tapol yang di- datangkan gelombang berikut. Gunawan yang masuk ke kelompok 44 mengatakan bahwa saat tiba di Moncongloe dan turun dari mobil, dia diberikan peralatan kerja termasuk parang. Setelah turun dari mobil, kita dibagikan peralatan persiapan kerja termasuk parang. Kemudian kita dibawa masuk ke lokasi, Di dalam itu hanya alang-alang. Jadi yang pertama kita buat dari kelompok ini, kita membuat barak sendiri untuk tempat tidur kelompok ini. Jadi barak itu kita buat langsung jadi. Di situ kan hutan-hutan, jadi kayu itu yang cocok dijadikan tiang dan cocok untuk palang tempat tidurnya itu, kita tebang.70 Setelah membangun beberapa barak sebagai tempat tinggal, kelom- 68 Ibid. 69 Wawancara dengan Kasman Suparlan, 19 Februari. 2012, Makassar. 70 Wawancara dengan Gunawan, 8 Februari 2012, Makassar. 201
pok 44 juga dibagikan lahan untuk diolah. Beberapa bulan kemudian didatangkan tapol lagi. Cak Gun dan beberapa orang lain dikirim ke Kodim 1409 Pandang-Pandang Gowa pada 1971. Di Kodim ini, Cak Gun dan tapol lain mengerjakan kayu untuk kusen, jendela dan pintu sampai dia bebas pada tahun itu. Jadi di grup saya dipindahkan ke Kodim 1409 itu. Barak belum semuanya kita kerjakan di Moncongloe. Jadi baru empat barak selesai, orang-orang dari daerah datang kira-kira jam 3 siang. Itu datang bertruk-truk. Besoknya saya dipindahkan ke Kodim 1409 Pandang-Pandang. Di Kodim kami disuruh bekerja. Itu diberikan peralatan tukang kayu seperti gergaji, pahat, dan lain-lain un- tuk membuat kusen, jendela, dan pintu. Itu saja yang kita laku- kan sampai beberapa bulan, setelah itu ada panggilan tapi tidak semua. Jadi kita dibawa ke kantor Pom kemudian sampai di sana diberi pengarahan dan langsung bebas.71 Tahanan politik yang ditahan di Kamp Moncongle secara resmi dibe- baskan pada 20 Desember 1977. Upacara pembebasan mereka dilakukan di Pomdam Hasanuddin. Secara yuridis, pembebasan tapol dilakukan melalui Surat Keputusan Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor SKEP-25/KOPKAM/XII/1977 dan Surat Keputusan Kopkam- tib Sulawesi Selatan dan Tenggara tentang pembebasan tahanan penuh menjadi tahanan rumah. Setelah kepergian tapol sipil, Kamp Moncon- gloe kemudian diisi tapol militer dan menempati rumah yang telah dise- diakan. Jumlah tapol militer ini sebanyak 30 kepala keluarga. Penutup Kerja paksa yang diterapkan kepada tahanan politik di Sulawesi Se- latan pada masa lalu adalah suatu kejahatan sangat serius. Hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan umum hak-hak asasi manusia, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak sipil dan Politik. Pemerintah bersama dengan militer telah memperlakukan tapol seperti budak/hamba. Pada era orde baru, pemerintah telah melakukan suatu kejahatan besar dengan menangkap 71 Ibid. 202
dan menahan ribuan orang selama bertahun-tahun tanpa proses hukum. Selain itu, mempekejakan tapol dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas militer tanpa memberikan upah. Tahanan politik seperti sapi perah yang setiap saat harus dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa ini. Perlakuan terhadap tapol '65 pada rezim orde baru jauh lebih tidak manusiawi daripada sistem perbudakan (ata) pada zaman kerajaan di Sulawesi Selatan. Meskipun ata dicabut kemerdekaan dan harga dirin- ya pada zaman kerajaan, mereka masih diberikan makanan dan tempat tinggal yang layak oleh para majikannya. Sedangkan kerja paksa diala- mi oleh tapol '65 jauh lebih mengerikan. Mereka dikerja-paksakan se- cara terus-menerus tanpa diberikan makanan dan tempat tinggal yang layak sehingga ada yang sakit dan meninggal karena kelelahan serta kelaparan, disiksa bahkan dibunuh secara tidak manusiawi. Kerja paksa yang dilakukan tapol '65 di bawah kontrol orde baru dengan kekuatan militernya sangat bertentangan dengan semangat kemerdekaan Indone- sia yang menginginkan kebebasan dari cengkeraman feodalisme dan ko- lonialisme. Tragedi kemanusiaan peristiwa '65 yang diikuti serangkaian pelanggaran HAM terhadap tapol '65 merupakan suatu kemunduran proses demokratisasi dan sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Kerja paksa bagi tapol tidak hanya berdampak penghancuran fisik, tetapi juga penghancuran secara psikis. Para tapol selain berusaha meng- hidupi dirinya sendiri, juga menanggung beban untuk menghidupi kelu- arganya. Pemerintah orde baru sengaja membuat tapol dan keluarganya miskin, putus asa, dan bahkan meninggal karena kelaparan secara perla- han-lahan. Hingga saat ini banyak eks tapol merasakan dampak dikerja- paksakan. Beberapa di antaranya sakit, tidak memiliki tempat tinggal, diasingkan dari lingkungan masyarakat tempat mereka lahir dan besar, dan anak cucu mereka ikut menanggung beban karena tidak diberi akses untuk bekerja di pemerintahan. Tahanan politik dihinakan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta diperlakukan layaknya budak tahanan yang kalah perang pada za- man kerajaan. Padahal saat penangkapan dan kerja paksa dilakukan ta- pol Sulawesi Selatan dan Tenggara, mereka tidak mengetahui peristiwa 1965, tidak melakukan perlawanan sama sekali apalagi berperang mela- wan militer dan pemerintah setempat. Kalah perang dimaknai sebagai pasrah dan menerima keadaan tanpa perlawanan. Harus diakui bahwa tapol khususnya di Sulawesi Selatan sangat ber- jasa dan berkontribusi terhadap pembangunan beberapa kabupaten/kota 203
di Sulawesi Selatan. Tenaga mereka dimanfaatkan seperti hamba sahaya untuk kemajuan daerah ini. Pemerintah bekerja sama dengan militer telah mengeksploitasi tapol seperti tahanan perang. Bangunan monu- mental hasil karya tapol sampai saat ini masih dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan. v Daftar Pustaka diakses pada 28 Maret 2012. diakses pada 28 Maret 2012. Gonggong, Anhar. Abdul Qahhar Mudzakkar, Dari Patriot Hingga Pem- berontak. Yogyakarta: Ombak, 2004. Mangemba, H.D.. Takutlah Pada Orang Juju: Mozaik Pemikiran. Lem- baga Penerbitan Unhas, Pustaka Pelajar, 2002. Mappangara, Suriadi. Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan. Dinas Ke- budayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004. Razif. "Romusha dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Soeharto," dalam John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (eds.). Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: Elsam, TRK, dan ISSI, 2004. Taufik. Kamp Pengasingan Moncongloe. Depok: Desantara, 2009. Wawancara Abd Rasyid Dg. Kulle, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. Abdul Munir Mas'ud, 9 dan 10 Maret 2012, Kota Pare-pare. Abdul Samad, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. 204
Baco Dg. Emba, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. Bania Palewai, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. Damin Rasyid Mole, 9 Maret 2012, Kota Pare-pare. Dg. Rahim, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. Gunawan, 8 Februari 2012, Makassar. H. Bokoi Dg. Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. Haji Bokoi Piso, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. Ibrahim Dg. Kulle, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. Kamaruddin Dg. Bella, 29 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. Kasman Suparlan, 19 Februari. 2012, Makassar. Sahabang Dg. Muntu, 30 Januari 2012, Galesong Utara, Takalar. Wawancara Sarmanto Sarmo, 19 Februari. 2012, Gowa. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, Djakarta, 21 Djuni 1967. Juklak No. : PELAK-002/10/1968 tanggal 16 Oktober 1968 tentang kebijaksanaan penyelesaain tahanan/tawanan G30S. 205
Ngaben Tanpa Tubuh: Tragedi '65 dan Pariwisata Bali S etelah lima tahun menunggu pasca-tragedi '65, keluarga besar Ibu Putu pun memutuskan untuk menyelenggarakan upacara ng- aben.1 Prosesi pembakaran mayat ini unik karena tanpa menyer- takan tubuh orang yang meninggal. Secuil tanah lalu diambil dari ladang tempat pembantaian massal tragedi berdarah sebagai pengganti tubuh Made, ayah Ibu Putu. Isu yang beredar dan menurut informasi dari sak- si mata, Made diduga meninggal di tempat yang kini berubah menjadi pasar tradisional. Pria yang berprofesi sebagai guru dan sering menjadi pembicara di pertemuan international negara-negara sosialis tersebut meninggalkan lima anak saat tragedi berlangsung. Karena kedekatannya dengan PKI, maka Made dijadikan sasaran oleh para pemburu nyawa. Dia pun hilang di tangan para penangkapnya itu. Kisah dan prosesi ng- aben tanah ini merupakan respons para keluarga Bali yang kehilangan anggota keluarganya dalam peristiwa 1965. Kisah tentang orang Bali yang hilang atau dihilangkan dalam peris- tiwa tersebut tidak akan keluar dari ucapan para pemandu wisata karena kisah ini tak memiliki nilai jual. Lalu, mengapa kesunyian ini justru men- erpa dan terjadi di Pulau Dewata yang penuh dengan pesona pariwisata. Latar Belakang Tragedi '65 Pasca-kemerdekaan Indonesia dan saat Bali memutuskan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sistem pemerintahan di setiap wilayah lokal mengalami perubahan. Keluarga 1 Wawancara dengan Ibu Putu, 15 Januari 2012, Kesiman, Denpasar. Saat ini Ibu Putu (55 tahun) adalah seorang ibu rumah tangga. Saat tragedi, dia berusia 8 tahun, anak seorang guru yang menjadi korban Peristiwa 1965. Ayah Ibu Putu hilang pada Desember 1965 dan diyakini mati dibunuh. Keluarga Ibu Putu kemudian melaku- kan upacara ngaben tanpa tubuh. 207
bangsawan yang dulu berkuasa hampir secara absolut terpaksa tunduk terhadap sistem baru di bawah Republik Indonesia. Situasi baru ini membuat mereka panik karena pengaruh kaum feodal berangsur-angsur meredup. Alam kemerdekaan membawa pengaruh terhadap sistem pe- merintahan dan pemilu pun menjadi keharusan. Partai politik menjadi alat perjuangan jika ingin memiliki pengaruh secara politis, sementara kekuasaan tradisional dari garis keturunan atau kasta mulai ditinggal- kan. Waktu itu hanya berkembang dua partai besar yakni PNI (Partai Nasional Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Para bangsawan penguasa tanah menyalurkan aspirasinya kepada PNI, sedangkan kaum muda terpelajar atau para gerilyawan sebagian besar mendukung PSI. Waktu itu PKI hanyalah partai kecil yang belum memiliki pengaruh be- sar. Awal 1960-an masalah agraria menjadi salah satu isu politik paling kontroversial di Bali daripada isu lain seperti konfrontasi dengan Ma- laysia atau perebutan Irian Barat. Krisis dan inflasi ekonomi meningkat terutama setelah Gunung Agung meletus. Panen pun mengalami ba- nyak kegagalan. Masa paceklik setelah gunung tersebut meletus mem- buat kehidupan buruh tani (penyakap) makin melarat. Mereka bekerja dan mengelola tanah milik puri dengan pembagian rata-rata antara 2/3 untuk puri dan 1/3 untuk para penyakap. Sistem bagi hasil ini dianggap sangat berat oleh para buruh tani, ditambah lagi mereka harus menang- gung semua biaya produksi. Selain itu, hubungan antara tuan tanah dan petani bukan sekadar hubungan kerja melaikan juga hubungan patron- klien yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temu- run. Tuntutan loyalitas mutlak dari hubungan patron-klien itu membuat penyakap wajib mengabdi kepada keluarga puri secara cuma-cuma, se- perti membersihkan puri, merawat kuda, dan terutama saat upacara adat harus menyediakan tenaga untuk kepentingan para bangsawan. Ikatan tradisional yang ada lalu bergeser dan mengalami perubahan besar sejak pelaksanaan undang-undang (UU) land reform. Sistem pen- gabdian mutlak atau kerja yang menguntungkan kaum feodal berangsur- angsur renggang. PKI adalah partai yang berada di depan sebagai pen- dukung realisasi UU land reform. Tidak dapat dipungkiri bahwa land reform tidak memberi keuntungan sama sekali kepada kaum bangsawan karena merupakan realisasi dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) Nomor 2 tahun 1960. Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 men- gatur penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah. Setiap orang di- 208
batasi kepemilikan tanahnya hanya seluas 7,5 hektare tanah basah dan 5,5 hektare tanah kering. Kelebihan tanah yang dimiliki tuan tanah akan dibeli oleh pemerintah dan diserahkan kepada buruh taninya dengan cara pembayaran mencicil sesuai jadwal panen kepada pemerintah. Se- dangkan UUPBH tahun 1960 mengatur tentang sistem pembagian hasil yakni jika sebelumnya pembagian hasil ditentukan tuan tanah sebesar 2/3 untuk pemilik tanah, sedangkan 1/3 untuk buruh tani dengan biaya produksi ditanggung buruh tani kemudian berubah menjadi separo-sep- aro dengan ongkos produksi yang wajib ditanggung pemilik tanah.2 Kekuatan anti-land reform di Bali cukup kuat, sepanjang implemen- tasinya banyak celah untuk menggagalkan pelaksanaan melalui kolusi politik dalam proses registrasi tanah. Caranya adalah tuan tanah bekerja sama dengan orang dalam dari birokrasi memanipulasi laporan kepemi- likan tanah agar lebih kecil dari yang sebenarnya. Ada pula pemilik yang berbohong mengenai identitas petani penggarapnya. Maka, ketika ter- jadi retribusi, tanah akan jatuh ke orang lain dan biasanya adalah saudara atau kerabat tuan tanah dan bukan kepada petani penggarap. Taktik lain mengganjal pelaksanaan land reform adalah pemalsuan akte tanah dan mengulur-ulur proses formal distribusi. Kelicikan semacam itu sering diketahui oleh BTI (Barisan Tani Indo- nesia) sehingga mereka banyak melakukan aksi mempercepat pelaksa- naan UU land reform.3 Misalnya, pada 1964, di Kecamatan Blahbatuh pihak puri melarang petani penyakap melakukan aktivitas di lahan per- tanian yang biasa mereka olah tanpa alasan yang diketahui oleh pihak petani. Hal itu kemudian memicu pengorganisasian petani dan BTI melakukan aksi tanam di tanah yang dilarang itu. Respons balik dilaku- kan pihak puri bersama Petani −organisasi petani buatan PNI− dengan mencabuti tanaman yang ditanam. Aksi semacam itu juga dilakukan di daerah lain dan terus terjadi respons balik sehingga memunculkan kete- gangan di antara pihak yang bersengketa. Konflik seperti itu tidak pernah terselesaikan hingga terjadi pembantaian setelah peristiwa G 30 S di Bali. Tersiar kabar bahwa PKI adalah pelaku penculikan enam jenderal dan satu perwira saat G 30 S di Jakarta. Tuduhan sebagai dalang beraki- bat fatal karena terjadi pembersihan terhadap PKI secara sporadis.Ten- 2 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian bagi hasil. 3 Pasca-tragedi '65 BTI (Barisan Tani Indonesia) dianggap sebagai simpatisan PKI yang mengorganisir buruh tani atau petani miskin. Wawancara dengan Susila, 10 November 2011, Desa Tojan, Gianyar. 209
tara dan polisi anti-komunis bersama para tameng yang terbentuk dari satgas PNI beramai-ramai menghajar, bahkan menghabisi mereka yang dianggap komunis. Organisasi kiri ini dihancurkan, anggota dan simpa- tisannya diburu dan dihilangkan. Sekitar awal Desember 1965 sampai Agustus 1966 mereka yang dituduh sebagai komunis dibantai, hilang, dipenjarakan, dan diperkosa secara sewenang-wenang. Inilah peristiwa paling gelap bagi bangsa ini, dan khususnya Bali. Made dan orang-orang hilang lainnya yang diritualkan melalui ngaben tanpa tubuh pasca huru- hara 1965 merupakan bagian dari sejarah gelap itu. Penghilangan Paksa Menurut ibu tiri Ibu Putu, saat gonjang-gonjing berlangsung, Made selalu hidup dalam pelarian dari satu tempat ke tempat lain.4 Made dib- uru oleh laskar tameng dan karena tidak menemukan buruannya, maka para anggota laskar berbaju hitam-hitam itu naik pitam dengan mem- bakar rumah keluarga besar Made. Dia sempat bersembunyi di rumah keluarga istrinya dan nyaris ditemukan oleh laskar. Karena bingung dan tidak ingin merepotkan orang lain, Made lalu memutuskan ke kantor polisi untuk menyelamatkan diri. Tidak sedikit para buruan melakukan hal serupa seperti dia. Istilah menyelamatkan diri muncul karena saat itu terdengar kabar bahwa seandainya para tameng berhasil menemu- kan buruannya maka kematian tidak dapat dielakkan. Walaupun mereka mengetahui aparat tidak akan ramah karena perintah penumpasan PKI ke akar-akarnya sudah berkumandang, bagi mereka kantor polisi meru- pakan tempat paling aman dari yang terburuk. Mereka membayangkan hukuman penjara lebih dapat diterima daripada dibantai, atau setida- knya bisa mengulur-ulur waktu. Laskar tameng bersama kepala desa atau ketua banjar langsung men- jemput orang-orang yang terdaftar sebagai pendukung PKI ke rumahnya masing-masing.5 Informasi penjemputan tidak berjalan rapih karena ter- 4 Jero adalah ibu tiri Ibu Putu. Wawancara pada 25 November 2011. Jero adalah ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjual sesajen. Dialah yang menyaksikan Made ketika "menyelamatkan diri" ke kantor polisi, dan sempat memberi makanan kepada suaminya. 5 Di Bali desa membawahi beberapa banjar yang diketuai oleh kepala desa, dalam bahasa Bali dinamai perbekel (kepala desa). Perbekel dipilih oleh perwakilan ban- jar-banjar yang berada di bawah naungannya. Banjar adalah organisasi tradisional yang dimiliki warga setempat secara turun-temurun. Banjar mengurus kegiatan ri- 210
kadang informasi bocor sehingga ada yang sempat melarikan diri seperti dilakukan Made. Berita penjemputan maut itu memang beredar di ma- syarakat. Warga terpecah dan mereka enggan menolong warga yang dija- dikan sasaran karena tidak mau ambil risiko. Mereka tidak mau beruru- san dengan kepala desa dalam masalah itu. Orang paling penting di desa ini adalah orang yang diberikan otoritas oleh militer untuk mencatat nama anggota dan simpatisan PKI. Karena kepala desa sangat berkuasa setelah diberikan amanat seba- gai pencatat, maka masyarakat mengibaratkannya sebagai Sang Suratma. Dalam kisah pewayangan Bali, Sang Suratma adalah dewa yang ditu- gaskan mencatat perilaku manusia waktu hidup di dunia. Sang Suratma juga menentukan siapa yang terkena hukuman dan jenis hukuman bagi roh-roh yang berada di neraka. Kepala desa ibarat "sang pencatat" yang memiliki peran penting sebagai penentu nasib manusia. Sekali nama tercatat dalam daftarnya, maka akibatnya dia bisa fatal. Keluarga korban yang terancam acap kali menyogok "Sang Suratma" dengan memberikan hasil panennya secara cuma-cuma atau bersedia dipekerjakan sebagai tu- kang dengan gratis jika "sang pencatat" membangun rumah.6 Di sini masih banyak yang bisa dibuktikan siapa yang punya batu merah pada waktu itu [rumah berbatu bata merah]. Bagi warga yang punya batu merah harus dibawa ke rumah perbekel. Batu bata itu digunakan untuk membangun rumahnya perbekel. Mi- salnya ada keluarga kita yang panen (keluarga korban), berasnya dibawa ke sana, ke tempatnya kepala desa itu. Setelah kejadian itu siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Dikasih hidup aja sudah tual warganya dan bagi orang Bali ritual tertentu seperti ngaben atau pernikahan tidak bisa dikerjakan sendiri. Jika seseorang mengadakan ritual maka harus meli- batkan warga Banjar. Sangat pantang menolak ritual kolektif ini karena menyang- kut keyakinan. Ritual kolektif juga persoalan tanggung jawab sebagai warga banjar. Segan untuk menolak karena jika menolak bisa dikucilkan secara sosial. Kuatnya keengganan menolak titah banjar menjadikan organisasi warisan leluhur ini sangat efektif memobilisasi massa. Banjar membawahi warga banjar yang anggotanya pu- luhan hingga ratusan kepala keluarga. Kelian banjar (kepala banjar) adalah orang yang berpengaruh di banjar. Kelian banjar dipilih oleh warga berdasarkan rembuk atau bergilir. Begitu juga dengan desa yang posisinya berada di atas banjar. Desa memiliki ritual desa yang dikerjakan oleh banjar yang dinaunginya. 6 Wawancara dengan Susila, 10 November 2011, Desa Belah Batuh. Susila adalah eks tapol karena tergabung dalam aktivitas SOBSI Denpasar dan Lekra Gianyar antara 1960-1965. Saat ini berprofesi sebagai pengusaha bahan bangunan. 211
syukur kok.7 Patut dilihat bahwa alur penghilangan paksa Tragedi '65 di Bali bersi- fat melebar yakni orang-orang yang dihilangkan bukan hanya berdasar- kan nama yang disodorkan pihak atas, dalam hal ini tentara ke instansi pemerintah di daerah hingga diterima kepala desa kemudian ke banjar. Di wilayah desa dan banjar ternyata terjadi penambahan nama dalam daftar orang yang menjadi target penjemputan. Penambahan nama itu tidak diperiksa lebih lanjut oleh aparat dan juga tidak dikenakan sanksi kepada informan yang salah info, pihak yang menambahkan nama atau salah menuliskan nama. Bisa jadi, itu konsekuensi logis karena fatwa jen- deral besar mengenai "tumpas ke akar-akarnya" dimaknai melebar yakni tidak hanya diperuntukkan kepada anggota PKI saja, namun kepada me- reka yang dianggap berhubungan dengan partai ini. Kelonggaran kriteria terhadap nama-nama itu menyebabkan penafsiran sangat bebas sehingga banyak orang biasa nonpartai ikut ditangkap. Daftar nama diperoleh berdasarkan masukan dari warga yang berada di desa atau banjar sehingga pendataan ini pun menyentuh arena poli- tik antarwarga. Hal ini berdasarkan banyak pesanan nama untuk dicatat dari warga yang dikenal selalu berseteru di antara mereka. Nama-namanya itu dari banjar. Nama-namanya itu didapatkan dari kecurigaan-kecurigaan, sifatnya curiga-curiga gitu lho. Na- ma-namanya itu dari anggota banjar sendiri, memberikan nama- nama ke kelian banjar. Asalkan pada saat itu orang itu dikategori- kan dasar sentimen, kelian itu bisa melaporkan kepada perbekel bahwa itu dia termasuk orang PKI.8 Warga di sini pun tidak sembarang yaitu mereka yang berhubungan dekat dengan sang pencatat. Dalam titik inilah tragedi berdarah dan penghilangan paksa menyebar sangat masif karena "daftar nama" yang akan dihilangkan terus bertambah. Pada tataran bawah, isu penghi- langan paksa muncul bukan karena alasan perang ideologi semata. Ma- salah keseharian dengan tetangga dan kerabat juga menyatu dalam pem- bersihan orang-orang "kiri" ini, misalnya masalah tanah dengan kerabat, 7 Ibid. 8 Wawancara dengan Wayan, 5 Oktober 2011, Desa Andong, Ubud. Wayan adalah eks tapol dari 1965 sampai 1978. 212
persinggungan kasta antartetangga, ingin mendapatkan istri teman, per- musuhan antarbanjar, dan bahkan utang-piutang. Orang bukan PKI juga bisa di PKI-kan. Karena kedekatannya de- ngan si A, karena orang si A itu orang PKI maka dianggaplah dia PKI dan dia bisa kena [jadi target]. Itu pada waktu itu. Jangankan masalah itu, sekarang misalnya anda jual sapi. Anda mau minta uang sama orang yang jual sapi karena dia pernah berutang ke- pada anda, tapi dia menolak memberikan uang karena dipakai kebutuhan lain. Kalau ada tragedi 65, anda bisa berteriak dia PKI maka habislah orang itu.9 Dalam beberapa kasus sering terdengar istilah "kalau saya tidak menghilangkan dia, saya yang akan dihilangkan oleh aparat". Ini meru- pakan cerminan suatu situasi serba terjepit yang merangsang orang ber- lomba untuk berperan aktif sebagai pelaku atau informan. Juga, situasi teror karena mereka berada di bawah tekanan dan dapat mendorong orang "menuduh" lebih dahulu sebelum "dituduh" oleh pihak yang tak menyukai. Mereka yang di dalam penjara pun sebenarnya tidak aman. Made adalah salah satu korban. Menurut para survivor (penyintas) yang kami wawancarai, menyelamatkan diri ke kantor polisi sebenarnya perangkap karena polisi ternyata tidak melindungi. Justru polisi mempersilahkan para "pemburu nyawa" masuk dengan lapang dada. Perbekel setiap desa memerintahkan ketua banjar bersama tameng menjemput warganya yang berada di dalam penjara. Polisi pun akan menyerahkan warga yang dimaksud. Ada pula mereka yang terindikasi pendukung PKI menerima surat untuk menghadap ke kantor camat atau kepolisian. Sampai di kan- tor tersebut mereka ternyata ditahan dan setelah beberapa hari dijemput laskar. Menyerahkan diri ke kantor polisi justru memuluskan penghi- langan paksa karena para "buruan" bersembunyi di sarang macan. Para "pemburu nyawa" tidak perlu bersusah-payah mengeluarkan energi dan biaya sangat banyak untuk mendapatkan buruannya. Menjerat pendukung PKI tentu tidak mudah karena partai ini adalah partai besar yang memiliki banyak simpatisan. Para elit partai tentu sa- ngat mudah dikenali karena sering tampil di depan publik, namun pen- dukung PKI di tingkat akar rumput sulit teridentifikasi. Menumpas PKI 9 Wawancara dengan Wayan, 5 Oktober 2011, Desa Andong, Ubud. 213
hingga ke akarnya membutuhan sarana agar dapat menjerat mereka yang berada di bawah. Ritual sumpah merupakan sarana penjerat yang sangat efektif. Ritual ini didukung oleh penguasa karena disaksikan pejabat se- tempat dan elit desa seperti perbekel dan ketua banjar. Bupati, camat, Danseknya [komandan sektor], kepala desa se- muanya itu menyaksikan upacara sumpah. Koramil juga datang. Perbekel iya, polisi mungkin ada ya, Pak Rai nama komandannya. Ada militer juga datang.10 Itu kan termasuk ada dari pejabat daerah, pejabat daerah Gianyar namanya itu. Dari Gianyar, pejabat itu dari kepala desa gitu mod- elnya itu yang ikut di upacara sumpah. Iya, ada pendetanya juga.11 Sebelum ritual sumpah berlangsung, absensi terhadap orang komunis dilakukan. Mereka dipanggil dan dikumpulkan, kemudian diumumkan bahwa mereka akan disumpah di pura pemujaan warga. Saat itulah para "buruan" itu dengan mudah diidentifikasi dan diamati agar memudah- kan penjemputan oleh para laskar dan tentara. Mereka bersumpah untuk mengutuk dan tidak mendukung PKI serta menyatakan diri setia kepada Pancasila. Berkisar pertengahan November [1965] itu mulai ada sumpah- sumpah ini. Kalau memang betul setuju terhadap Pancasila, mari kita bersumpah untuk mengutuk PKI. Pada waktu itu bulan No- vember ya, mari kita mengutuk PKI itu. Nah, terus untuk meng- utuk PKI itu, maka mereka harus seperti sebuah apa pernyataan yang sesungguhnya maka mereka harus bersumpah di sebuah pura begitu lho. Kalau di desa sini di Pura Dalem disumpah.12 Pendeta membacakan mantra, sesajen pun digelar untuk mengun- 10 Wawancara dengan Kadek, adik kandung Wayan, 8 Januari 2012, Desa Andong, Ubud. Saat ini Kadek berfrofesi sebagai petani. Pada 1965 kakak-beradik ini ke- hilangan ayahnya karena dituduh sebagai ketua BTI. Sebenarnya saat itu ayahn- ya menjadi ketua kelompok petani subak yang tidak ada hubungan dengan BTI. Ayahnya mengikuti upacara sumpah di pura warga. 11 Wawancara dengan Wayan. Op.Cit. 12 Wawancara dengan Susila. Op.Cit. 214
dang leluhur dan dewa-dewi dari khayangan sebagai saksi. Mereka dis- umpah agar bersih dari "bala" karena PKI bagaikan virus jahat yang dapat menyebabkan kekacauan jagat. Ritual sumpah disaksikan warga sekitar agar tidak mencontoh perilaku mereka yang disumpah. Sebenar- nya nama-nama yang dipanggil dan tercatat dalam daftar absensi tidak semua orang komunis, bahkan banyak di antara mereka yang dikomuni- skan. Mereka dipaksa menjadi bagian dari organisasi yang tidak pernah mereka bangun. Menurut cerita Wayan, penyintas Peliatan Ubud yang juga pernah menjadi tapol, bahwa pemaksaan berorganisasi itu berlaku bagi warga di tempat tinggalnya. Padahal tidak ada anggota organisasi yang terkait PKI di sekitar lingkungannya dan mereka tetap saja dipaksa. Itu kan disesuaikan dengan situasinya bagi mereka yang dicurigai iya. Walaupun tidak terbentuk organisasi, dipaksakan memben- tuk organisasi. Dia dipaksa untuk menyatakan untuk pembubaran diri. "Bagaimana kita mau membubarkan diri orang tidak pernah membentuk organisasi?" Tetapi tidak bisa menolak. Seperti di rumah, bapak [ayah dari Jumpung] mau menandatangani sumpah ini padahal dia sama sekali tidak tahu soal-soal organisasi. Tidak pernah masuk organisasi akhirnya mau menyatakan pembubaran, setelah pembubaran itu disumpah.13 Orang-orang yang diabsen itu tentu tidak mau ambil risiko dengan penguasa jika menolak. Mereka membayangkan jika sudah bersumpah berarti tidak perlu dicurigai dan bebas dari tuntutan karena telah ber- tobat. Namun, tidak ada yang menduga beberapa hari kemudian bahwa laskar tameng bersama tentara dan elit desa menjemput para "pentobat" itu. Penjemputan menjadi sangat mudah karena para "buruan" ternyata tidak lari dan tidak bersembunyi. Mereka tidak membayangkan penjem- putan maut menerpa mereka. Ternyata bersumpah di depan orang ba- nyak dan di hadapan sang pencipta merupakan perangkap. Penghilangan paksa saat tragedi '65 di Bali bergerak liar dan me- makan banyak korban akibat pendataan yang amburadul. Selain itu, pendefinisian orang komunis yang tidak ketat kategori ini mendorong orang di bawah ikut bermain menyingkirkan musuh di antara mereka. Seolah-olah situasi ini mendukung pandangan militer saat itu bahwa tragedi '65 di Bali adalah konflik antarsipil dan militer datang ke Pulau 13 Wawancara dengan Wayan. Op.Cit. 215
Dewata untuk meredam konflik.14 Sepertinya komunis merupakan mu- suh rakyat dan sudah terbukti rakyat sendirilah yang mengambil tinda- kan. Tindakan tentara terlihat sejalan dengan rakyat. Pembersihan orang "kiri" dengan parang dan bedil tampaknya didukung rakyat karena war- ga sipil juga menjadi eksekutor penjemputan maut. Komunis menjadi kata menakutkan setelah tragedi itu berlalu. Jika se- seorang dicap komunis, maka dia dianggap subversif dan melawan pem- bangunan. Negara menggunakan kata tersebut sebagai teror peredam ke- beranian rakyat untuk melakukan protes. Jika diberi label itu maka para pemrotes tidak lagi menjadi bagian dari rakyat dan justru menjadi musuh rakyat. Keluarga korban pasca tragedi '65 mengalami keterasingan seba- gai rakyat Indonesia karena posisi mereka sangat riskan. Mereka kapan saja bisa dihempaskan karena negara memupuk rakyatnya agar tetap me- waspadai orang komunis dan keluarganya. Diskriminasi terhadap orang "kiri" itu juga menyentuh mereka yang berada di alam fana. Upacara ng- aben tanpa tubuh merupakan bentuk diskriminasi negara yang memaksa keluarga korban menyelenggarakan upacara tanpa prosedur ritual yang seharusnya. Paragraf berikutnya akan memaparkan lebih lanjut lika-liku upaya negara dalam menghilangkan jejak masa lalu sekaligus meredam protes sosial dengan menggunakan politik ritual pasca-peristiwa 1965. Politik Ritual Pasca-Tragedi '65 Ngaben tanpa tubuh ini diistilahkan sebagai ngaben swasta yakni ng- aben bagi orang meninggal yang mayatnya tidak diketahui keberadaan- nya, tidak ditemukan baik karena hilang, terlalu lama dikuburkan, mau- pun meninggal di tempat yang jauh.15 Dalam konteks korban tragedi '65, situasinya justru berbeda yakni anggota tubuh korban masih berserakan di dalam tanah jika dilakukan penggalian. Identifikasi secara detil dapat berjalan jika diberi waktu lebih lama untuk mengamati tubuh atau tu- lang-belulang korban. Namun, keluarga korban tidak ingin berurusan dengan penguasa sehingga mereka mengurungkan niatnya mengenali korban. Jika berlama-lama mengamati korban tentu akan mengundang kecurigaan aparat. Mereka adalah keluarga yang terkena cap "merah" 14 Lihat Robert Cribb. The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003, hlm 411. 15 Lihat tian-sarat-makna/ 216
sebagai keluarga komunis. Maka, jika mereka mengungkit-ungkit masa lalu akan menambah masalah. Keluarga Ibu Putu termasuk yang beruntung dan nekat karena ber- hasil menggali walaupun gagal menemukan tubuh ayahnya. Sebenar- nya pemerintah melarang upacara ngaben, tetapi keinginan masyara- kat mencari tubuh keluarganya untuk ngaben pasca-tragedi berdarah itu bisa menguak fakta yang ingin dikubur terus oleh negara. Selain itu, pemerintah juga cemas jika upacara ngaben ini akan membentuk em- pati antarwarga dan menggalang solidaritas. Oleh karena itulah, negara mewaspadai setiap gerakan sekecil apa pun menyangkut korban hilang sebab tidak menguntungkan saat kekuasaan belum solid. Barulah pada 1971 keluarga korban diizinkan mengadakan ngaben dan itu pun harus meminta izin dahulu kepada camat atau kepala desa. Dalam hal itu, pe- merintah memberi syarat bahwa pihak keluarga tidak boleh menggali. Mereka cukup hanya menggunakan tanahnya saja, juga tidak boleh men- gundang kerabat sesama korban dan jangan sampai terlalu menonjol. Negara sebenarnya ikut mengintervensi jenis upacara yang dilakukan oleh keluarga korban itu. Ngaben nggak diperbolehkan, tahun '71 baru boleh ngaben dan dengan surat perjanjian dari kepala desa atau dari kecamatan itu. Persyaratannya "boleh kamu ngaben tapi gini, gini, gini, tidak bo- leh dengan rama-ramai, menonjol tidak boleh". Yang pertama ti- dak boleh menggali tulang. Tidak boleh menggali tulang.16 Terlepas dari kegagalan untuk menemukan potongan tubuh, tetap saja pencarian itu tidak sia-sia karena tanahnya dapat digunakan seba- gai pengganti tubuh yang hilang. Upacara ngaben sangat penting untuk mengobati perasaan keluarga yang tidak menentu karena kehilangan anggotanya pasca-tragedi itu. Para keluarga yang ditinggalkan merasa belum ikhlas jika roh orang hilang gentayangan dan tidak bisa bereinkar- nasi. Orang Hindu Bali sangat memercayai reinkarnasi sehingga masalah orang hilang yang wajib diupacarakan ini menyentuh wilayah keyakinan. 16 Wawancara dengan Gusti, 6 Maret 2012, Desa Bedulu, Gianyar. Beliau adalah pe- nyintas yang pernah ditahan di penjara selama satu tahun. Ayahnya hilang dan di- yakini meninggal saat tragedi '65. Sebagai korban, ayahnya mengalami penundaan upacara ngaben. Kalau keluarganya ingin melakukan penggalian sebenarnya bisa karena pemerintah memberitahukan kepada mereka tempat anggota keluarga dibantai agar bisa mengambil tanah untuk upacara. Keluarga korban yang meny- elenggarakan upacara ini masih tersisa dan ingatannya masih bagus. 217
Prosesi ngaben merupakan salah satu tahapan ritual sangat penting agar roh yang telah mati bisa lahir kembali untuk menebus dosa saat mereka hidup di dunia. Selain alasan keyakinan, keinginan keluarga korban untuk meny- elenggarakan ngaben merupakan wujud dari kemauan mereka untuk dapat bangkit kembali menghadapi masa depan. Terbebani perasaan terus-menerus karena tidak siap kehilangan anggota keluarga tentu tidak baik. Masalah sehari-hari pasca-tragedi '65 membutuhkan konsentrasi, tenaga, dan mental yang kuat. Kehilangan ayah seperti Ibu Putu men- gubah situasi keluarga yang dulu mapan kemudian merosot menjadi me- larat. Karena ayah tidak ada, maka sang ibu harus bekerja keras meng- hidupi keluarga. Begitu pula anak-anak yang dulu hidup nyaman sebagai keluarga kelas menengah, pasca goro-goro Ibu Putu bersama saudara- saudaranya dituntut dewasa sebelum waktunya. Mereka menjadi pekerja anak, petani dan penjaja kue di pasar. Mereka berupaya mengurangi be- ban ingatan kelam dan keresahan tentang masa lalunya saat negara tidak peduli. Di sisi lain, penguasa tidak ragu bersikap keras jika keluarga kor- ban tetap membandel ingin menguak sisi gelap masa lalunya itu. Benar, keluarga korban memang menderita akibat stigmaisasi dan diskriminasi negara karena salah satu anggota keluarganya terlibat seba- gai simpatisan PKI. Apa pun latar belakang politik orang hilang, mereka tetaplah anggota keluarga yang dicintai. Mereka adalah manusia yang mempunyai perasaan dan merasa lancang jika membiarkan kerabat yang hilang ditelantarkan. Dalam konteks emosional yang kompleks ini, maka kepedulian korban disalurkan melalui upacara "ngaben tanah". Mereka mengadakan prosesi ritual orang hilang itu dengan tulus dan penuh kasih sayang seperti manusia "normal". Anggota keluarga yang hilang juga mendapatkan tempat layak sebagai leluhur di pura keluarga. Ada perasaan lega dan legowo di keluarga karena roh korban telah tenang di alam niskala yaitu dunia tak kasat mata tempatnya para roh, leluhur, dan dewa-dewi.17 Pada dasarnya, ritual ngaben tanpa tubuh ini adalah respons kelu- arga korban terhadap pembiaran negara. Penguasa militer menelantar- 17 Skala niskala adalah konsep tentang ruang, alam atau dunia dalam agama Hindu yang terbagi menjadi dua yaitu skala dan niskala. Skala adalah dunia manusia yang terlihat dan dapat dirasakan. Sedangkan niskala adalah alam roh, leluhur dan dewa-dewi yang tak dapat dilihat dan dirasakan manusia. Di alam niskala inilah roh-roh korban berada, sehingga "prosedur ritual" sebagai perantara yang mampu menenangkan roh di niskala. 218
kan rasa keingin-tahuan keluarga mengenai orang yang mereka cintai hilang tanpa alasan. Sering kali informasi tentang keluarga yang hilang bersandar pada isu masyarakat di sekeliling mereka. Ketika keresahan terasa mulai menyesakkan, tidak ada kepastian dari negara, dan trauma kekerasan makin membebani, maka lambat laun desas-desus kemudian direspons menjadi suatu "kebenaran" bahwa orang yang hilang itu me- mang benar mati. Maka, upacara harus segera diselenggarakan agar tun- tas sehingga roh korban dapat tenang. Menyandarkan diri pada isu tetap saja akurasinya rapuh. Ritual nga- ben swasta ini secara tidak sengaja bisa melahirkan "penghilangan paksa" lewat ritual. Susila, aktivis SOBSI Gianyar, dingabenkan oleh keluarg- anya padahal saat itu dia masih mendekam di tahanan. Pihak keluarga tidak mengetahui tempat dia berada. Keluarganya yang resah menunggu dalam ketidak-pastian mendengar desas-desus bahwa Susila muda sudah mati dibunuh. Mendengar berita itu pihak keluarga kemudian mengada- kan upacara ngaben. Keluarga yang "ikhlas" kehilangan anggota keluarg- anya itu sama sekali tak menduga peristiwa heboh ini menimpa mereka. Susila muda yang dibayangkan sudah menjadi mayat itu pun kemudian hidup lagi ke dunia. Kalau itu sih banyak, banyak yang kita tahu kalau itu misalnya ya. Saya sendiri kan sudah diupacarai [ngaben swasta] oleh ibu, iya sudah. Kan saya sudah hilang terus diupacarain gitu. Tahu-tahu saya datang gitu, orang kaget semua gitu, kaget itu. Itu kan tahun itu saya dibuatkan upacara.18 Terlepas dari kasus spesifik itu, pada dasarnya mereka yang hilang ti- dak dapat dimasukkan ke kategori mati. Lebih tepat mereka "hilang" ka- rena informasi tentang kematian itu berdasarkan kisah saksi mata yang tidak jelas. Keluarga korban juga tidak melihat bukti otentik mengenai tubuh korban, tidak ada informasi jelas tentang pemilik tubuh yang ber- serakan di dalam tanah, dan keluarga pun tidak mengetahui cara mereka dibunuh. Tubuh korban pembantaian oleh militer yang tertimbun di ta- nah itu tak memiliki "sejarah" karena tidak ada pelacakan mendetil. Se- dangkan anggota keluarga yang tidak pulang itu sudah dianggap "mati". Ada kemungkinan bahwa mereka benar telah mati karena tidak pulang sampai saat ini, namun hal itu tetaplah misterius. Mati-hidupnya seseo- 18 Wawancara dengan Susila. Op.Cit. 219
rang dalam konteks ritual ngaben swasta pasca-tragedi '65 pada dasarnya ditentukan oleh kesepakatan sosial, bukan berdasarkan otentisitas fakta empiris yang terang-benderang. Kejadian itu bukan berarti kesalahan keluarga korban karena mereka tidak bermaksud menghilangkan sanak keluarga melalui ritual. Juga, ti- dak ada kesengajaan sama sekali karena mereka meyakini bahwa anggota keluarganya telah mati. Upaya keluarga korban mengatasi ingatan kelam tragedi itu memang penuh tantangan sekaligus risiko di saat situasi ling- kungan tidak ramah terhadap peristiwa tersebut. Sumber persoalan itu terletak pada negara karena tidak memberikan kesempatan kepada kelu- arga korban untuk mencari tubuh anggota keluarganya yang hilang. Ne- gara juga mengintervensi jenis ritual mereka yang hilang yaitu opsi "nga- ben tanah" sebagai satu-satunya jalan. Negara juga tidak mau melindungi mereka dari keterpurukan pasca-tragedi serta tidak memberi keadilan dengan membiarkan para pelaku bebas. Bahkan, penguasa justru men- ciptakan sejarah "palsu" tentang tragedi itu dan aktif memupuk diskrimi- nasi di masyarakat terhadap keluarga korban. Dalam situasi kesendirian tanpa perlindungan, keluarga korban lalu mencari siasat agar mampu berdiri tegak. Salah satu caranya adalah lewat ritual "ngaben tanah". Itu bukan siasat mereka untuk bertahan hidup se- mata, tetapi di dalam sikap itu ada empati dan tanggung jawab keluarga terhadap korban hilang. Prosesi ritual ngaben bukanlah remeh-temeh bagi mereka. Prosesi tersebut suatu kebutuhan riil bagi keluarga korban. Sikap seperti itu merupakan cerminan dari respons kultural mereka se- bagai manusia yang hidup, dipengaruhi, dan menginternalisasi budaya yang meyakini roh harus diselesaikan secara ritual. Niat mereka mulia dan tidak bermaksud melecehkan. Susila sama sekali tidak marah terha- dap sikap keluarganya itu karena baginya wajar saat keluarga ingin bang- kit dari kekalutan dalam kegamangan dan teror. Pasca-tragedi '65 telah melahirkan Orde Baru, yakni orde yang diwa- canakan oleh penguasa militer sebagai era pencerahan dari era sebelum- nya yang kelam. Investor pun dengan mudah mulai masuk menanam- kan modalnya, gedung perkantoran mulai dibangun, industri pariwisata digalakkan dan lapangan pekerjaan terbuka lebar. Pada 1966 Hotel Bali Beach diresmikan oleh pemerintah dan disusul peresmian Bandara Ngurah Rai pada 1 Agustus 1969. Proyek tersebut sebenarnya kelanju- tan dari kebijakan pemerintahan Soekarno, tetapi proyek ini merupakan bukti keseriusan pemerintah menggarap pembangunan pariwisata di 220
Bali.19 Perlu diperhatikan pula bahwa pembangunan industri pariwisata di Bali merupakan proyek World Bank (Bank Dunia). Untuk industri turisme Bali, Bank Dunia mengucurkan pinjaman untuk pembangunan kompleks perhotelan, ibu kota provinsi terutama di Denpasar bagian se- latan.20 Dalam situasi negara yang sedang membangun, maka stabilitas sosial sangat penting. Ritual ngaben swasta menjadi terapi yang memberikan "garansi" bahwa tidak perlu risau lagi sebab roh korban tidak tersesat ka- rena sudah berada di jalur dan tempat yang layak. Secara tidak langsung ketenangan sosial yang diidam-idamkan penguasa militer terwujud. Menurut Ros, sepupu Ibu Putu yang juga kehilangan ayahnya, warga sekitar tampak resah dan gelisah saat situasi gonjang-ganjing mereda.21 Mereka bukan hanya takut dengan masa lalu, tetapi juga takut dengan masa depan. Mereka ragu bergerak keluar, tidak nyaman saat bekerja, dan penuh kecurigaan. Korban yang dibantai saat tragedi itu dari De- sember 1965 sampai Agustus 1966 berkisar 80.000 orang, diperkirakan sekitar 5 persen dari jumlah penduduk Bali lenyap tanpa tahu kesalahan- nya.22 Dampak keresahan sosial yang menimpa keluarga, kerabat, dan te- man dari 80.000 orang hilang itu tentu dapat mengganggu tatanan. Sikap keluarga korban dalam merespons beban masa lalu dengan menyeleng- garakan upacara "ngaben tanah" membuat negara untung. Ngaben tanpa tubuh membuat tubuh keluarga korban bisa produktif lagi untuk menja- lankan roda ekonomi pembangunan. Negara tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran untuk membuat mereka terbangun dari mimpi buruk berkepanjangan. Ketertiban di masa pembangunan bersumber dari ke- berhasilan "roh-roh korban" ditertibkan secara mandiri oleh keluarga korban sendiri melalui upacara. Intervensi negara dalam pemaksaan ritual "ngaben tanah" kepada warga yang kehilangan juga berguna untuk menyukseskan penghilangan "tubuh asli". Tubuh terbantai pada dasarnya dapat dijadikan bukti hukum 19 Lihat Michel Picard. Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Jakarta: Ke- pustakaan Populer Gramedia, 2006, hlm 60-61. 20 Untuk industri pariwisata, Bank Dunia membangun infrastruktur dan Bandar Udara Ngurah Rai, tetapi tidak membangun jaringan transportasi di Bali. Li- hat "The World Bank In Indonesia," Bulletin of Indonesian and Economic Studies (BIES), vol. 10, no. 2, Juli 1974. 21 Wawancara dengan Ros, 29 Februari 2012, Desa Kesiman, Denpasar. Ibu rumah tangga ini adalah sepupu Ibu Putu. Dulu, profesi ayah Ros sebagai tukang jarit. Ayah mereka dikenal akrab dan dekat. 22 Lihat Cribb. Op.cit., hlm 425-436. 221
untuk menggugat kekerasan penguasa militer Orde Baru. Warga tidak ingin membongkar kuburan massal karena ngaben ini mengabaikan "tu- buh asli". Ngaben ini juga mampu menenangkan keresahan dan dosa ke- luarga jika tidak mengupacarakan orang hilang. Secara politis, perasaan resah dan dosa sangat berbahaya bagi Orde Baru. Resah karena keingin- tahuan secara terus-menerus tentang tempat tubuh orang tercinta yang hilang dapat merusak rencana negara menutup kekejamannya rapat- rapat. Pertanyaan tentang masa gelap itu berbahaya sehingga ritual nga- ben tanah bisa menetralkan dengan mempercepat proses rasa tuntas aki- bat dihantui tanda tanya berkepanjangan. Melalui ritual ngaben tanah, negara menciptakan manusia pembangunan yang mau bergerak maju ke depan meninggalkan masa lalu. Ritual ini sekaligus membantu memper- cepat proses penguraian tubuh manusia "kiri" di dalam tanah. Masa pembangunan era Orde Baru adalah puncak dari kemajuan pariwisata di Bali. Hal itu juga berimbas pada kehidupan keluarga pe- nyintas (eks tapol) dan orang hilang. Sejak 1969 hingga 1970-an peme- rintah aktif mengundang para "penentu" dunia dari Bank Dunia, IMF, UNESCO hingga konsultan asing semacam SCETO dari Perancis dan in- vestor asing lain untuk menggarap Bali sebagai tujuan wisata.23 Sebenar- nya pembangunan ini proyek "salin-tempel" dari kebijakan pemerintah kolonial yang berhasil menjaga citra Bali sebagai pulau eksotik dengan keunikan tradisi keagamaannya. Tidak seperti situasi di Jawa, Bali diki- sahkan para antropolog dan pengelana sebagai pulau yang tidak terjamah pengaruh Islam dan Kristen. Bali diberi label sebagai "surga terakhir" ka- rena daerah lain sudah terkena pengaruh modernisasi Barat yang sangat kuat. Promosi gencar tentang Bali ke dunia luar oleh pemerintah kolonial menjadi cikal bakal pariwisata budaya di Pulau Dewata. Sama seperti masyarakat Bali lainnya, warga yang terkena stigma "ke- luarga komunis" ikut mencari isi periuk dan dompet dari kemajuan pesat pembangunan. Setahap demi setahap kehidupan keluarga eks tapol dan keluarga korban orang hilang makin membaik dan mampu melewati situasi ekonomi yang sebelumnya terpuruk. Anak cucu bisa bersekolah dan keluarga mulai menabung di bank untuk jangka panjang. Pelonjakan pariwisata di Bali membuat manusia yang hidup dan terlahir di Bali merasa beruntung. Selain pemberitaan media massa, pidato pejabat dan opini wisatawan yang mengagungkan Bali sebagai daerah di Nusantara yang terkenal di seantero dunia menambah rasa syukur masyarakat Bali. 23 Lihat Picard. Op.cit., hlm 61-75 222
Propaganda pemerintah melalui pemaksaan kepada warga untuk mengonsumsi rekayasa sejarah berjalan seiring dengan situasi eko- nomi Pulau Dewata yang makin membaik.24 Hal ini tidak hanya men- ciptakan keengganan untuk mengingat, namun suatu kondisi lebih baik tidak mengingat daripada melarat. Ritual ngaben tanah memang telah menenangkan roh korban di alam sana, lalu untuk apa diungkit lagi. Se- perti respons bibi Ibu Putu mengenai saudaranya yang hilang saat Ges- tok, "ngudiang nyemak gae ane sube pragat" (terjemahannya untuk apa kalian mengambil pekerjaan yang sebenarnya sudah selesai).25 Bagi dia, persoalan masa lalu sudah selesai dan keluarga mengikhlaskan kehi- langan anggota keluarganya. Apalagi keadaan hari ini sudah stabil, jadi mengungkit masa lalu percuma. Hari ini lebih penting daripada sibuk terjebak dalam masa lalu. Sikap negara yang meredam kemunculan ingatan masa lalu dengan memupuk sikap berlebihan anti-komunis menular di lingkup kecil yaitu keluarga sebagai ruang kekerabatan. Keluarga korban atau keluarga pe- nyintas tak semua kompak. "Aparat sensor" juga menjelma dalam tubuh orang terdekat. Ada juga di antara mereka yang cemas kalau ingatan itu muncul karena dapat mengganggu kenyamanan dan "keberuntungan" mereka hari ini, seperti dialami saudara laki-laki Ibu Putu yang sering disensor oleh orang terdekat karena keterlibatannya sebagai aktivis HAM. Adik dari ibu beranak tiga itu sering mengundang para tetua di rumahnya yang masih tersisa untuk urun rembuk dalam komunitas dis- kusi teman-temannya. Para tetua tidak mau datang sekalipun misalnya diskusi itu tidak membahas tragedi paling berdarah yang menimpa kelu- arga besarnya itu. Sering karena hidup dalam kesendirian, janda korban orang hilang mendidik anak-anak mereka agar tidak terjun berpolitik, tidak ikut aktif berorganisasi, dan meredam hasrat kritis anak-anaknya saat hadir dalam rapat banjar atau desa.26 Mereka gundah jika anak-anak 24 Sejak Orde Baru berkuasa murid sekolah diwajibkan menonton film Pengkhiatan G 30 S/PKI di bioskop. Stasiun TVRI juga sering memutar film ini sekali setiap tahun. Buku-buku sejarah versi penguasa disebarkan dan wajib dibaca siswa. Monumen dan museum juga dibangun untuk memonopoli sejarah agar bisa mengontrol kes- adaran sejarah generasi ke depan. 25 Wawancara dengan Gung Nini, 20 Januari 2012, Desa Kesiman, Denpasar. Gung Nini berprofesi sebagai penjual makanan tradisional. Dia adalah bibi Ibu Putu. Adik Gung Nini hilang saat tragedi '65. 26 Wawancara dengan Tut, 23 Februari 2012, Desa Bedulu, Gianyar. Ayah Tut men- jadi korban penghilangan paksa tragedi '65 di desanya. Ibu Tut sampai kini trauma tidak mau lagi berbicara tragedi itu dan melarang anak-anaknya berpolitik. Sejak 223
mereka mengulangi kisah orangtuanya dan mengusik ketenangan yang telah berhasil diraih pasca-tragedi '65. Penyensoran juga terjadi di kalangan eks tapol, seperti dialami Susila yang hingga kini masih aktif berjuang dengan kawan-kawan ak- tivis muda menuntut keadilan negara. Teman "seperguruannya" saat dia mendekam bersama di penjara menasehati agar meredam keingi- nan untuk menuntut keadilan kepada penguasa. Temannya yang hidup berkecukupan skeptis dan heran terhadap dia. Ironis karena bukan ten- tara yang menghambat hasrat berjuang menuntut keadilan, tetapi justru orang yang pernah diajak senasib dan sepenanggungan. Seperti misalnya orang yang di Tegak itu ya, jadi saya tidak men- gada-ngada. Di Tegak itu orang yang bapaknya dibunuh seka- rang punya dua toko emas yang bertingkat. Jadi pada waktu kita bercerita di situ, dia memang akan bangkit begitu [ikut berjuang melawan lupa]. Tapi setelah kita minta kongkritkan mana mereka mau, endak mau kan. Jadi untuk apa lagi, jangankan orang yang seperti itu ya masih anak-anak, sangat anak-anak pada waktu itu pada waktu 65. Orang yang korbannya langsung yang sekarang masih hidup yang kehidupannya sudah baik, saya ditanya sama dia "apa yang kau cari lagi Tar?"27 Kehilangan dan penyensoran di antara keluarga memang kerap ter- jadi, tetapi mereka tidak sepenuhnya menaikkan bendera putih. Mereka yang saling sensor itu meyakini hukum Karma Phala, suatu filosofi aja- ran Hindu mengenai keadilan "alamiah". Masa lalu keluarga korban yang terpuruk pasca-tragedi berdarah dan kenyamanan kehidupan mereka di masa kini ibarat hukum tersebut. Karma Phala meyakini keadilan sang waktu kekal, tidak bisa ditolak karena pasti terwujud dan siapa pun tidak dapat mengelak. Pahala yang kita dapat sekarang merupakan buah dari hasil perbuatan kita dahulu. Keluarga korban meyakini sekali hukum Karma Phala sedang berjalan ketika mereka melihat nasib para tameng sang tukang jagal hidupnya merana hari ini. Karma Phala sangat diyakini oleh kaum tertindas ketika hukum ne- gara tidak berpihak kepada mereka yang lemah. Karma Phala bukanlah sikap apatis atau pasrah, justru tetap sadar bahwa mereka pernah diper- kecil Tut selalu dicemooh sebagai anak PKI. 27 Wawancara dengan Susila. Op.cit. 224
lakukan tidak adil. Keluarga korban menaruh harapan kepada hukum Karma Phala agar tangan sang waktu menyentuh mereka yang tidak tersentuh. Maklum, ekspresi kejujuran dari suara hati tentang penga- laman masa lalu ditekan oleh negara. Karena alasan tertekan dan takut berurusan dengan penguasa itulah mereka saling sensor, namun mereka tidak terdiam tunduk. Mereka tetap meyakini penguasa lalim akan run- tuh suatu waktu akibat memetik buah hasil tragedi kejam yang dicip- takannya. Penutup Sikap menggantungkan diri kepada kekuatan Sang Pencipta lewat ri- tual "ngaben tanah" dan "Karma Phala" bukan saja persoalan keyakinan spiritual sebagai manusia pemeluk agama Hindu. Kecenderungan ber- harap terhadap kekuatan yang Maha Kuasa juga cermin kegagalan negara sebagai institusi pengayom warga karena tidak mampu berpihak kepada keadilan. Negara memang bebal tak punya perasaaan, sikap warga yang tak percaya negara ini tidak ditangani dengan menciptakan hukum ber- landaskan kebenaran dan keadilan hakiki. Negara justru mengeksploitasi spiritualitas warganya karena sesuai dengan tujuan penguasa. Manusia Bali "spiritual" merupakan landasan sangat penting pariwisata budaya. Bila kita melihat foto-foto di kartu pos tentu salah satu gambar itu adalah perempuan membawa sesajen, hiruk-pikuk manusia mengangkat bade tempat mayat ke kuburan, anak muda berpakaian putih-putih duduk bersila di pelataran pura, atau pendeta yang serius mengucapkan mantra. Gambar-gambar itu menjadi daya pikat pariwisata karena seolah-olah menampilkan wujud manusia Bali spiritual yang kukuh menjaga tradisi budayanya walaupun dikelilingi hotel, vila, dan diskotik. Proyek penciptaan manusia Bali spiritual digelorakan oleh pemerin- tah dan diiterima dengan lapang dada karena berbarengan dengan ke- banggaan manusia Hindu Bali sebagai minoritas "berkualitas". Perasaan superior manusia Hindu Bali sebagai minoritas muncul karena tradisi Hindu Bali masyhur namanya di dunia, padahal Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim. Anak-anak sekolah diwajibkan berdoa mengucapkan mantra Tri Sandiya sebelum pelajaran dimulai.28Anak- 28 Tri Sandya adalah doa dalam bahasa Sansekerta tentang syukur dan mohon kesela- matan kepada Sang Pencipta. 225
anak juga dimobilisasi menyiapkan upacara di sekolah jelang hari raya, bahkan kehadirannya diabsen. Maka, kalau menyangkut upacara ke- agamaan pemerintah memberi ruang sebebas-bebasnya. Hal ini bisa dilihat secara gamblang seperti jalan raya ditutup selama beberapa hari untuk parkir jika pura atau banjar mengadakan upacara adat. Kemeriahan parade sesajen dan keriuhan tata suara puja-puji kepada para dewa dan leluhur memberi sensasi bahwa manusia Bali sangat Pan- casilais pro-ketuhanan. Bayang-bayang komunis yang melekat di Bali di- gusur oleh perayaan-perayaan itu. Patut diingat, PKI adalah salah satu partai besar di Pulau Dewata di awal 1960-an sehingga gemerlap upa- cara-upacara ini mengukuhkan bahwa Bali sebagai daerah bebas "ateis". Padahal berdasarkan tuturan para eks tapol '65, orang-orang PKI juga giat berjuang mempromosikan pariwisata budaya Bali ke luar negeri. Mereka bukanlah ateis. Mereka mempunyai pura dan sebagai manusia Bali melakukan ritual keagamaan juga. Menurut tuturan penyintas, jus- tru laskar tameng bentukan militer berada di garda depan perusakan pura pemujaan warga yang dicurigai sebagai komunis. "PKI tidak pernah membakar pura," kata Dewa, eks tapol yang mendekam di penjara saat berusia 18 tahun.29 Upaya negara untuk membuat manusia Bali spiritual makin mengge- bu-gebu di era Bali kini. Masyarakat Bali sangat marah terhadap aksi para teroris yang berhasil melakukan pemboman di beberapa tempat wisata di Pulau Dewata. Dampak pemboman adalah pendapatan ekono- mi merosot tajam karena jumlah wisatawan berkurang drastis. Bagi para tetua adat, pemuka agama, dan pemerintah keberhasilan aksi Amrozi dan kawan-kawan adalah akibat manusia Bali terbuai gemerlap turisme. Orang Bali lalai, tidak awas, dan tidak waspada sehingga semangat jaga Bali harus didorong.30 Semangat jaga Bali harus digerakkan, tidak cukup 29 Wawancara dengan Dewa, 8 November 2011, Desa Sengguan, Gianyar. Dewa adalah siswa SMA 1 Denpasar angkatan 1964, pengagum Soekarno, dan bergabung dalam IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia). Dia ditangkap pada 1968 karena dianggap subversif terhadap pemerintah dengan memperjuangkan eksistensi Soe- karno melalui Barisan Soekarno. Dia dibebaskan bersamaan dengan pembebasan massal pada Desember 1978. Saat ini dia aktif di salah satu koperasi di desanya. Dia salah satu yang bercerita tentang perusakan pura simpatisan PKI oleh laskar tameng. 30 Ajeg Bali adalah gabungan dua kata yang membentuk makna baru. Ajeg adalah kuat dan tangguh sehingga diupayakan agar Bali tetap kokoh. Wacana Ajeg Bali muncul pasca-bom Bali I sebagai respons terhadap terorisme. Menjaga Bali bukan hanya bersifat fisik seperti merawat pura dan candi kuno agar tidak lapuk, tetapi juga bersifat luas yaitu budaya Bali. Dengan semangat penjagaan, Ajeg Bali digodok 226
mengandalkan kekuatan fisik dan mental, tetapi spiritual. Pemuka agama berceramah ke sekolah dan aktif memberi wejangan di stasiun televisi setempat. Ritualisasi di segala lini pun digalakkan. Pemerintah bersama kalangan rohaniwan memobilisasi warga agar masalah Bali sekarang se- perti terorisme, pencegahan tsunami, hingga hama ulat bulu diselesaikan melalui ritual. Ritual digalakkan untuk menolak bala agar kosmis men- jadi tertib. Hiruk-pikuk ritual mampu menyembunyikan kelemahan penguasa dengan mengandaikan semua tragedi itu muncul karena angkara murka dewata-dewati. Ritualisasi ini mengarahkan pandangan bahwa gonjang- ganjing persoalan duniawi bukan karena ketidak-adilan negara dengan kebijakannya yang tidak pro-rakyat. Kemarahan alam itu dibahasakan sebagai akibat ulah manusia secara universal yang lupa bertobat, intro- speksi diri, terjebak materi, lupa pendalaman rohani dan menjauhi Tu- han. Ritualisasi di segala lini ini makin memperteguh citra manusia Bali spiritual. Wisatawan menjadi terpikat sehingga keuntungan "ekonomi" diprediksikan kembali menguat. Negara juga meraih keuntungan "poli- tik" karena membudidayakan pembungkaman. Ketika warga menggan- tungkan masalah remeh-temeh duniawi kepada sentuhan tangan Tuhan, maka tragedi '65 sebagai persoalan duniawi paling gelap di pulau ini ti- dak bisa tersentuh oleh tangan manusia. Menjalin pembungkaman melalui pelestarian tradisi mampu meng- hadirkan mimpi warga dunia tentang wilayah yang damai, tempat Barat dan Timur tidak saling berbenturan dan meniadakan. Manusia Bali "spiritual" juga sigap membuat sesajen, gotong-royong membersihkan pura, dan khidmat dalam hiruk-pikuk kerasukan menancapkan keris di dada saat upacara. Para wisawatan tidak tahu bahwa "surga terakhir" terlahir dari pembungkaman oleh negara yang sengaja tidak hadir saat rakyatnya perlu pertolongan karena sanak saudaranya hingga kini tak jelas mati ataukah hilang. Yang jelas, negara harus bertanggung jawab, bukan Sang Pencipta. v Daftar Pustaka Cribb, Robert. The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan oleh beberapa pakar. Mereka mengaitkan dengan keajegan Hindu sebagai agama mayoritas dan tuan rumah di Bali. Sehingga Ajeg Bali merupakan bagian dari inner power Hindu. Lihat Hindu Bali, November 2005, hlm 25. 227
Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003. kematian-sarat-makna/ Picard, Michel. Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006. "The World Bank In Indonesia," Bulletin of Indonesian and Economic Studies (BIES), vol. 10, no. 2, Juli 1974. Wawancara Dewa, 8 November 2011, Desa Sengguan, Gianyar. Gung Nini, 20 Januari 2012, Desa Kesiman, Denpasar. Gusti, 6 Maret 2012, Desa Bedulu, Gianyar. Ibu Putu, 15 Januari 2012, Kesiman, Denpasar. Jero, 25 November 2011. Kadek, 8 Januari 2012, Desa Andong, Ubud. Ros, 29 Februari 2012, Desa Kesiman, Denpasar. Susila, 10 November 2011, Desa Tojan, Gianyar. Tut, 23 Februari 2012, Desa Bedulu, Gianyar. Wayan, 5 Oktober 2011, Desa Andong, Ubud. 228
II Penghilangan Paksa di Daerah Konflik Bersenjata
Hilang Petang, Pulang Mayat: Penghilangan Paksa di Aceh Selatan Latar belakang H ampir sewindu lalu, dalam mansion tua di Kota Vantaa, tepian Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Nota kesepahaman itu mengakhiri seluruh rangkaian konflik dan kekerasan yang terjadi di Aceh, selama kurang lebih tiga dekade. Dalam nota kese- pahaman tersebut setidaknya disepakati enam poin perdamaian melipu- ti: (1) penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; (2) hak asasi manusia; (3) amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat; (4) pengaturan keamanan; (5) pembentukan misi monitoring di Aceh; dan (6) penyelesaian perse- lesihan.1 Banyak sekali perubahan di Aceh pasca-perjanjian damai ini, baik secara politik maupun terkait dengan pengembangan infrastruktur fisik di Aceh.2 Perubahan ini ada yang menilai positif, tetapi muncul juga kekhawatiran terusiknya kembali suasana aman di Aceh akibat makin menguatnya segregasi sosial dan kepentingan ekonomi serta politik ma- syarakat Aceh.3 1 Lihat Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Pe- rundingan damai ini berlangsung dalam lima putaran, antara delegasi pemerintah RI yang dipimpin oleh Menkumham Hamid Awaludin dan delegasi GAM yang dipimpin Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, dengan dimediatori oleh man- tan Presiden Finlandia, Martti Ahtiasaari. Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding Between the Goverment of the Republik of Indone- sia and the Free Aceh Movement) Helsinki dilakukan pada 15 Agustus 2005. 2 Meski sebagian besar perubahan, terutama secara fisik, merupakan hasil dari pros- es rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa dahsyat dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. 3 Bila masa konflik isu pusat dan daerah yang mengemuka, namun kini konflik hor- izontal yang dikhawatirkan bakal terulang menyeret lebih banyak korban lagi di Aceh. 231
Rakyat Aceh bisa merasakan adanya geliat perubahan yang membaik di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Saat ini mereka dapat beraktivitas secara lebih bebas, dengan ruang politik yang lebih luas, berbeda dengan situasi masa lalu yang penuh tekanan. Namun demikian, bagi mayoritas korban pelanggaran HAM (hak asasi manusia), sampai hari ini, keadi- lan dan pemulihan belum mereka dapatkan. Bahkan, lilitan trauma atas tragedi yang pernah menimpa mereka di masa lalu belum pupus sama sekali. Ada pula korban yang merasa ada kesengajaan untuk melupakan peristiwa pedih yang mereka alami di masa lalu. Merujuk pada nota ke- sepahaman antara pemerintah RI dan GAM, khususnya terkait dengan agenda HAM, terdapat dua agenda penting pasca-perjanjian damai Aceh. Pertama, pembentukan pengadilan HAM, dan kedua adalah pembentu- kan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, sebagai langkah untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Tetapi, agenda tersebut seperti dipinggirkan, pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh sendiri selain disibukkan dengan rekonstruksi Aceh, juga cenderung lebih disibukkan dengan agenda restrukturisasi politik.4 Kondisi Aceh memang unik. Transisi menuju demokrasi tentu saja te- ngah berlangsung. Namun, agaknya transisi itu berjalan dengan cara dan 'beban sejarah' yang berbeda bila dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tengok saja yang terjadi kala reformasi bergulir dan rezim yang diyakini otoriter terguling di Jakarta. Ketika itu masalah pelanggaran HAM di Aceh justru kian keras didendangkan para elit politik di pentas nasional. Reformasi demokrasi di Indonesia bukan berarti selaras dengan penu- runan intensitas kekerasan di Aceh. Situasi di Aceh justru memperlihat- kan konflik yang makin bergejolak, represi dan kekerasan menjadi berita tiap hari. Turunnya Soeharto di Jakarta hanya berimplikasi pada pencabutan status DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh pada 7 Agustus 1998. Pan- glima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jenderal Wiran- to menghentikan Operasi Jaring Merah (lebih populer dengan sebutan DOM) di Aceh. Selain itu, pada Maret 1999, di depan masyarakat dan jamaah Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Presiden B.J. Habibie secara resmi menyampaikan penyesalannya atas berbagai pelanggaran HAM oleh aparat keamanan selama Operasi Jaring Merah. Habibie pun berjanji untuk mengusut dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM 4 Sampai hari ini Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh belum terbentuk. Selengkapnya lihat Position Paper Elsam. Agenda Hak Asasi Manusia di Aceh Pasca MoU. Agustus 2005. 232
di Aceh pada masa lalu dan akan merehabilitasi para korban. Namun, hingga Habibie diganti oleh sejumlah presiden sesudahnya, upaya pengusutan dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM di Aceh tidak pernah secara patut dilakukan. Padahal, MPR (Majelis Per- musyawaratan Rakyat) melalui Tap MPR No. VIII/MPR/2000 pernah merekomendasikan agar pemerintah menyelesaikan masalah Aceh se- cara bermartabat dan berkeadilan. Tetapi, situasi di Aceh justru menun- jukkan kian meluasnya sebaran praktik kekerasan setelah Tap MPR ini keluar. Eskalasi konflik malah mengalami peningkatan setelah pencabutan status DOM. Intensitas kekerasan −yang dipicu alasan untuk melaku- kan penumpasan gerakan perlawanan Aceh Merdeka (AM) oleh TNI/ Polri− kian menyebar ke hampir semua wilayah di Aceh. Kondisi itu berbeda dengan situasi kekerasan Aceh pada masa DOM, dengan titik api kekerasan hanya terjadi pada tiga wilayah di pesisir utara dan timur, yang meliputi Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Pidie. Seiring jatuhnya Soeharto, perlawanan GAM menguat hampir di seluruh Aceh. Konfrontasi langsung dengan aparat keamanan gencar dilakukan. Aparat TNI/Polri semakin keras melaksanakan operasi. Kor- ban di kalangan masyarakat sipil di Aceh pun diyakini lebih banyak, bila dibandingkan dalam rentang waktu yang sama ketika masa DOM diber- lakukan.5 Perlawanan GAM dan operasi militer yang dilakukan TNI/Polri me- luas hingga pantai barat Aceh, termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Se- latan.6 Dahulu, ketika masa DOM simpatisan GAM di daerah ini jum- lahnya tidak terlalu signifikan. Masyarakat pada umumnya cenderung tidak peduli dan tidak mengenal GAM, sekadar menganggap perjuan- gan GAM sebagai gejolak minoritas elit masyarakat pantai timur Aceh. Situasi ini pun diakui militer Indonesia saat itu. Menurut data intelijen di Korem 012/Teuku Umar, jika wilayah pantai timur Aceh sudah seratus persen 'dikuasai' GAM, maka wilayah pesisir pantai barat baru enam pu- luh persen saja yang berhasil mereka kuasai.7 5 Lihat Aceh, Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu. Jakarta: KontraS, 2006, hlm 18. 6 Aceh Selatan sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat, secara resmi terbentuk pada 7 November 1956 melalu UU Darurat No. 7 Tahun 1956. Topografi wilayahnya didominasi oleh struktur yang curam dan terjal, yang luasnya mencapai 63,45% dari seluruh wilayah Aceh Selatan, sedangkan datarannya hanya 34,66%. 7 Pengakuan Syariffudin Tippe seperti tertulis dalam Neta S. Pane. Sejarah dan 233
Kondisi wilayah pesisir barat Aceh, khususnya Aceh Selatan,8 disebut- sebut lumayan 'adem' pada masa berlakunya DOM Aceh, bila dibanding- kan wilayah pantai timur. Bahkan, para petani nilam dan pala di Aceh Selatan masih meraup rezeki pada masa krisis moneter 1997/1998. Me- reka baru takut ke hutan karena ada larangan, akibat warga diserang hari- mau.9 Secara ekonomis, meskipun wilayah itu tidak memiliki cadangan sumber daya alam sekaya wilayah pantai timur yang memiliki cadangan gas alam, mereka berhasil menggantungkan ekonomi pada sektor perta- nian, perkebunan, dan kehutanan. Aceh Selatan dikenal sebagai penghasil komoditas pala, bahkan di masa sebelum kolonialisme Belanda, dalam catatan sejarawan Anthony Reid, kalangan saudagar di Selat Malaka mengambil persediaan pala dari wilayah ini.10 Kurang lebih 15.803 rumah tangga petani di Aceh Selatan menggantungkan hidup pada tanaman pala, dengan luas area pertanian pala mencapai 13.516 hektare dan produksi 4.168 ton/tahun.11 Kawasan hutan yang luas di wilayah Aceh Selatan juga menempatkannya sebagai penghasil kayu terbesar di Aceh, dibandingkan wilayah lain. Tidak ada- nya sengketa sumber daya ekonomi yang mencolok, mungkin menjadi- kan wilayah ini tidak terlalu tersentuh perlawanan GAM, selain topo- grafinya yang memang sulit dijangkau. Situasi berbalik setelah 1999, kondisi Aceh Selatan turut memanas seperti halnya wilayah-wilayah lain di Aceh, khususnya wilayah utara, timur dan tengah Aceh. Akses informasi yang makin membaik setelah pencabutan status DOM, serta turunnya rezim militer Soeharto, men- jadikan masyarakat Aceh Selatan mengetahui kekejaman dan kekerasan yang dilakukan aparat militer Indonesia terhadap saudara mereka di pe- sisir timur. Khawatir akan mengalami kekejaman serupa, kontak dengan GAM pun makin intensif dengan harapan mendapatkan perlindungan dari aksi brutal TNI.12 Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka. Jakarta: Grasindo, 2001, hlm 198. 8 Kini wilayah Aceh Selatan telah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Selatan, Ka- bupaten Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kota Subulussalam. 9 Wawancara Fadhli Ali, pada saat peristiwa adalah aktivis lingkungan di Aecost dan Wakampas. 10 Lihat Anthony Reid. The Contest for North Sumatra: Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969. 11 Lihat BPS Kabupaten Aceh Selatan, dalam Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2011, hlm 205. 12 Neta S. Pane. Op.cit., hlm 192-193. 234
. 2 1 0 2 r e b m e t p e S 0 2 a d a p s e s k a i d , / n a t a l e s - h e c a - b a k / g a t / n a t a l e S h e c A n e t a p u b a K a t e P m o c . s s e r p d r o w . u k a t e p / / : p t t h : r e b m u S 235
Isu-isu perlawanan yang semula ditiupkan GAM hanya melalui pesantren-pesantren dan ulama-ulama yang dihadirkan dari pantai timur, menjadi kian tampak ke permukaan. Pembaiatan −sumpah− ma- kin sering dan masif dilakukan. Perlawanan juga berkobar setelah ter- jadi pembunuhan secara kejam terhadap salah satu ulama pesisir barat, Tengku Bantaqiah, oleh pasukan TNI.13 Wilayah Aceh Selatan yang se- belumnya hanya dikenal sebagai tempat pelarian gerilyawan GAM dari pengejaran pasukan TNI, kemudian berubah menjadi salah satu basis perlawanan GAM. Mereka terus melakukan penggalangan kekuatan di beberapa daerah di Aceh Selatan, misalnya di Desa Jambo Keupok, Keca- matan Bakongan. Setidaknya hingga 2001, desa ini dikenal sebagai salah satu basis kekuatan GAM. Di desa tersebut GAM melakukan pelatihan militer yang melibatkan masyarakat setempat, termasuk juga pembuatan senjata rakitan.14 Menguatnya perlawanan GAM di Aceh Selatan kemudian berakibat pada peningkatan intensitas dan kekuatan operasi yang dilakukan aparat keamanan (TNI dan Polri). Pos-pos aparat non-organik didirikan di ba- nyak tempat, khususnya sepanjang jalan negara sampai dengan perba- tasan Sumatera Utara. Selain itu, juga didirikan pos pengamanan pada proyek pemerintah, pos pengamanan desa, hingga pos untuk menahan mobilitas GAM yang ditempatkan di pedalaman −biasanya di desa tera- khir yang berbatasan dengan hutan. Imbasnya, puluhan ribu orang tak nyaman lagi bermukim di rumah. Mereka memilih mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Rumah dan kebun mereka tinggalkan begitu saja. Pemeriksaan gencar dilakukan aparat keamanan terhadap siapa pun yang dicurigai memiliki hubungan dan kontak dengan GAM, termasuk terhadap siswa-siswi SMA maupun SMP. Aksi kekerasan pun dilakukan aparat terhadap keluarga/kerabat anggota GAM, orang yang disangka GAM atau mereka yang terjebak dalam baku tembak antara aparat ke- amanan dan GAM. Begitu juga sebaliknya, keluarga dan kerabat aparat (termasuk birokrat sipil) atau masyarakat yang membantu atau disangka membantu aparat keamanan, kerap pula menjadi sasaran kekerasan ang- gota GAM. Peristiwa kekerasan itu mulai dari pembunuhan kilat (sum- 13 Untuk menelusuri lebih jauh peristiwa yang terjadi pada 23 Juli 1999 ini, lihat Otto Syamsuddin Ishak. Sang Martir Teungku Bantaqiah. Jakarta: Yappika, 2003. 14 Lihat Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (ed.). Fakta Bicara: Mengungkap Pelang- garan HAM Aceh 1989-2005. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011, hlm 191-192. 236
mary killing) hingga penghilangan paksa.15 Tenang di Masa DOM Wilayah Aceh Selatan berada di antara Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil. Awalnya daerah ini adalah kabupaten induk sebelum dilakukan pemekaran wilayah pada 2002. Lokasinya yang terbentang di wilayah pantai barat membuat topografis Aceh Selatan ter- bagi menjadi dua wajah, pantai dan wilayah pedalaman yang bergunung- gunung. Dari 4.005,10 km2 luas wilayah, enam puluh tiga persen di an- taranya bertopografi curam. Jumlah penduduknya pada 2011 mencapai 204.667 jiwa, dengan mayoritas etnis Aceh (60%) dan terbesar kedua et- nis Minangkabau (30%). Percampuran dengan pendatang dari Sumatera Barat telah melahirkan dialek Aneuk Jamee sebagai tutur mereka sehari- hari. Sub-etnik dan bahasa di Aceh Selatan ini cukup beragam, selain Aceh dan Minang, ada juga Jamee, Kluet, dan Singkil. Secara umum situasi keamanan di Aceh Selatan bisa dikatakan relatif terkendali saat DOM berlangsung. Ketika di daerah lain bergejolak, ma- syarakat daerah ini hanya menjadi pendengar saja, atas berbagai peris- tiwa menyedihkan di Aceh bagian Timur dan Utara. Lambat laun para anggota GAM menjadikan Aceh Selatan sebagai tempat pelarian.16 Ternyata, aparat keamanan di Aceh Selatan mulai mencium hal itu. Mereka berupaya mencari para anggota Aceh Merdeka (AM). Aparat ke- amanan menyisir Bakongan −saat ini terletak di perbatasan antara Aceh Selatan dan Aceh Singkil− hingga pedalaman Manggamat yang hanya bisa diakses lewat jalur sungai. Sebagian wilayah Bakongan dan Mang- gamat berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang termasuk kawasan hutan perawan sehingga menjadi tempat kondusif bagi pelarian anggota AM. Untuk mengantisipasi masuknya GAM dari wilayah lain, selama masa DOM, para pendatang dari Aceh Utara dan Timur diwajibkan melapor lebih dulu kepada keuchik setempat. Kebijakan ini berlaku di seluruh Aceh Selatan. Namun kenyataannya, masyarakat enggan mela- porkan kedatangan para pendatang ini karena khawatir risiko yang harus 15 Dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh. 16 Wawancara Ali Zamzami, mantan Ketua SPKP HAM Aceh. 237
ditanggung, terutama oleh si pendatang.17 Sebagian personil dan tokoh-tokoh AM di Aceh Selatan berasal dari Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Selain lari dari kejaran pasukan TNI, para aktivis AM itu datang ke tempat tersebut sebagai perantau. Di antara mereka ada yang menikah dengan warga setempat dan menjadi keluarga baru di sana. Gerakan AM makin berkecambah, banyak juga pengikut baru direkrut. Namun pada masa DOM, para aktivis GAM belum me- nampakkan diri ke publik, kontak senjata atau penyerangan pun belum pernah terjadi. Menurut Feri Kusuma, benih perjuangan GAM di Aceh Selatan sebe- narnya sudah dihidupkan lebih dulu oleh orang-orang asli Aceh Selatan yang sebelumnya bekerja di Malaysia. Mereka masuk GAM di Malaysia. Setelah mereka terkonsolidasi di Malaysia, lalu pulang ke Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya (dulu Aceh Selatan) untuk menyebar semangat perjuangan. Beberapa orang pencetus GAM Aceh Selatan, antara lain Zulkarnaian (panglima wilayah Pasie Lembang) dan Tgk. Abrar Muda (panglima wilayah Lhok Tapak Tuan). Ada juga Said Mustafa, pengusaha Aceh Selatan yang berdomisili di Malaysia. Mustafa merupakan koor- dinator GAM, dia yang memulangkan orang-orang GAM Aceh Selatan dari Malaysia.18 Ditegaskan Feri, saat orang-orang GAM dari Aceh Utara datang ke gunung-gunung di Aceh Selatan, di selatan sudah ada pasu- kan-pasukan GAM dengan struktur komando yang jelas.19 Ketika status DOM masih berlaku, operasi militer sebatas berlang- sung di wilayah Kluet, yang berbatasan dengan Bakongan. Meski mili- ter Indonesia pada saat itu juga mulai melakukan penambahan pos-pos keamanan, terutama di daerah-daerah pedalaman, yang dikhawatir- kan akan menjadi tempat pelarian GAM. Militer banyak menggunakan rumah-rumah penduduk sebagai pos mereka. Adakalanya mereka men- gambil paksa dan tanpa izin pemiliknya.20 Pada masa awal DOM, sekitar 1990-an awal hingga pertengahan, sikap dan cara-cara aparat belum menggunakan cara-cara represif dan opresif ketika mencari tokoh-tokoh AM di Aceh Selatan. Militer hanya rutin melakukan penyisiran di pedalaman, seperti Kuta Fajar, Kluet, 17 Wawancara dengan Tgk. Abubakar Al Bayani, pada saat peristiwa adalah Sekretaris Persatuan Ulama Aceh Selatan (PUAS). 18 Sekarang, Said Mustafa menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN. 19 Wawancara dengan Feri Kusuma, aktivis KontraS. 20 Ibid. 238
hingga Trumon, untuk mencari tahu lokasi persembunyian AM. Kala itu di Aceh Selatan, muncul pula beberapa aktivis yang vokal menyuarakan isu lingkungan hidup, khususnya terkait dengan mara- knya pengeluaran izin HPH (hak pengusahaan hutan) yang dikeluarkan pemerintah Soeharto. Tetapi, aktivitas mereka pun segera dibungkam. Seorang aktivis bernama Jol, warga Aceh Timur, yang mewacanakan isu lingkungan dibawa ke pos militer di Rancong, Lhokseumawe. Dia di- tuduh sebagai aktivis gerakan AM. Hal serupa juga menimpa beberapa aktivis lain, mereka dibawa ke markas Kodim Aceh Selatan dengan tudu- han sebagai anggota gerakan AM. Selain aktivis lingkungan, kadangkala ada juga terdengar aparat militer menangkap anggota AM, seperti peris- tiwa penangkapan Ayah Manggeng.21 Pada masa itu, memang ada tokoh-tokoh Aceh Selatan yang ditahan sehubungan aktivitas mereka, yang gencar menyuarakan penentangan terhadap pemerintah. Abu Syam misalnya, dia ditahan karena kerap mengundang ulama beraliran keras untuk berceramah, seperti Teungku Ahmad Dewi dari pantai timur.22 Saat itu sebagian aktivis di Aceh Selatan memang banyak berhubungan dengan penceramah kondang Aceh, yang belakangan diketahui memiliki afiliasi dengan GAM. Selain Teungku Ahmad Dewi, ada Rahman BTM dan Daod Paneuk. Para penceramah ini berasal dari wilayah timur dan utara. Mereka kerap berpidato secara kritis dan menghunjamkan kritik terhadap negara. Para aktivis setempat mengundang para teungku untuk berceramah seperti pada acara maulid di beberapa wilayah di Aceh Selatan. Walau diketahui sudah ada tokoh-tokoh AM, di Aceh Selatan saat itu tidak terlihat adanya penempelan poster dan stiker untuk mencari tokoh- tokoh AM, seperti terjadi di wilayah barat dan timur. Eskalasi konflik semasa DOM di Aceh Selatan cuma berupa pembungkaman demokrasi dan ekspresi, seperti larangan berbicara yang substansinya menyerang negara, sedangkan penyiksaan fisik masih jarang ditemui.23 21 Ibid. 22 Teungku Ahmad Dewi, ulama vokal dari Idi Cut, Aceh Timur, menjadi korban penghilangan paksa pada masa pemberlakuan Operasi Jaring Merah. Sabtu, 1 Ma- ret 1991, dia hendak menjenguk kakaknya yang ditahan di Desa Alue Ie Mirah. Dia berangkat naik mobil bersama seorang sopir, dan setelah itu tidak pernah terdengar kabar lagi. 23 Wawancara dengan Tgk. Abubakar Al Bayani. 239
Membara Setelah Pencabutan DOM Ketika DOM dicabut, wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang mula- nya tenang mulai berubah panas. Kekuatan GAM di Aceh Selatan jus- tru muncul dari wilayah pedalaman, yang lokasinya relatif jauh dari ibu kota kabupaten, Tapaktuan. Daerah-daerah seperti Manggamat, Bakon- gan, dan Pasie Raja menjelma menjadi titik-titik kuat GAM dan menjadi pusat komando perlawanan wilayah selatan. Wilayah lain yang menjadi titik komando GAM di Aceh Selatan pasca-pencabutan DOM adalah Meukek, Sawang, dan Kuta Fajar. Selain itu, beberapa titik kuat lain adalah Krueng Batee, Blangpidie, Suak, dan Manggeng, yang kini masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Hanya selang setahun setelah DOM dihapus, pada Sabtu, 11 Septem- ber 1999, terjadi peristiwa penembakan terhadap warga di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Aceh Selatan.24 Dari hasil investigasi yang di- lakukan oleh KontraS Aceh ditemukan dugaan kuat bahwa penembakan itu dilakukan satuan Brimob Aceh Selatan, Gegana, dan aparat militer yang ada di sana. Ketika itu ratusan orang tengah berdemonstrasi menuntut pelepasan salah seorang warga sipil, yang ditangkap dan ditahan di markas Polres Aceh Selatan sehari sebelumnya. Akibat kejadian itu, KontraS Aceh me- laporkan ditemukan korban tiga warga sipil yang tewas. Satu orang tewas seketika dan dua orang lainnya tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit. Selain itu, 336 orang terluka dalam peristiwa itu, lima di antaranya dalam kondisi kritis. KontraS Aceh juga menyebutkan jumlah korban tewas mungkin lebih dari itu, karena korban yang terluka parah berpo- tensi mengakibatkan kematian. Di samping itu, ada juga indikasi korban hilang dan belum kembali. Kronologinya, pada Jumat 10 September 1999, T. Raja Faisal, 27 ta- hun, ditangkap dalam suatu razia senjata oleh aparat keamanan. Warga Desa Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara, ini ditangkap karena di tubuhnya ditemukan sebilah rencong kecil. Benda itu diakui Raja Faisal sebagai jimat. Faisal lalu dibawa ke Mapolres Aceh Selatan di Tapaktuan dan dilakukan penahanan. Razia senjata itu dilakukan dengan alasan pencarian terhadap pelaku penganiayaan dan pembunuhan Kopka Solihin, anggota Polsek Kluet 24 Siaran Pers KontraS No43/SP-KONTRAS/IX/1999, terkait dengan insiden penem- bakan di Mapolres Aceh Selatan, 17 September 1999, dapat diakses di 240
Utara. Kasus pembunuhan Kopka Solihin itu terjadi pada Rabu 8 Sep- tember 1999. Setelah Faisal ditahan, besoknya ratusan warga sipil de- ngan menumpang kendaraan roda empat berdatangan untuk menggelar demonstrasi di jalan depan Mapolres Aceh Selatan. Menghadapi massa yang datang, Wakapolres Aceh Selatan menawar- kan dialog dengan perwakilan massa. Setelah bernegosiasi, warga kemu- dian mengirimkan enam orang wakil dari mereka, namun orangtua T. Raja Faisal yang meminta bertemu dengan anaknya justru ditolak oleh aparat setempat. Saat dialog berlangsung, dari bagian belakang barisan warga terjadi pelemparan batu, yang diarahkan kepada petugas. Pelem- paran ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Massa tidak terprovokasi dan malah memperingatkan untuk menghentikan pelem- paran batu tersebut. Tetapi, peringatan tersebut tidak berhasil, pelem- paran batu terus saja berlanjut. Menghadapi provokasi dari orang tak dikenal itu, petugas memilih melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga massa membubar- kan diri. Namun, penembakan tidak hanya sekadar peringatan, terus berlangsung, dan bahkan mulai diarahkan langsung kepada pengunjuk rasa, akibatnya Abu Bakar (45) dan Yusuf (40) tewas tertembak. Tidak berhenti di situ, aparat terus mengejar massa yang berpencar ke berbagai arah. Aparat mengejar dan memukuli massa yang bersembunyi dan ber- lindung di dalam rumah-rumah penduduk sekitar Mapolres. Sebagian warga dikejar hingga ke pantai dan kebun-kebun. Selain itu, sebagian warga Tapaktuan yang tidak terlibat aksi tersebut juga turut menjadi kor- ban. Penembakan dan pengejaran baru berakhir sekitar satu jam kemu- dian. Warga setempat membantu mengangkut korban-korban tewas ke RSU Dr. Yuliddin Away, Tapaktuan, RSU Tjoet Nja' Dhien Meulaboh, Puskesmas Kluet Utara, dan sebagian lain dipulangkan ke rumah ma- sing-masing. Besoknya, Minggu 12 September 1999, di beberapa tempat di Kluet Utara dilakukan penyisiran oleh orang-orang berpakaian sipil yang tidak dikenal penduduk setempat. Setelah penyisiran itu, sembilan orang dil- aporkan hilang. Tiga di antaranya ditemukan tewas, seorang lagi kembali, dan lima orang sisanya tidak ditemukan. Empat orang di antara korban yang hilang dan belum kembali adalah anggota tim peneliti Community Forrestry dari Institut Pertanian Bogor (IPB), masing-masing bernama Yus (48), Budi (35), Atin (26), dan Dian (26). Sedangkan satu orang kor- 241
ban hilang lainnya adalah warga sipil Aceh Selatan.25 Salah satu korban dalam penyisiran itu adalah seorang aparat ber- nama Praka Dasmo (anggota batalion Yonif 112, Meulaboh), dan dua lainnya warga sipil. Sementara itu, sebagian korban penembakan sebe- lumnya mulai dipindahkan ke RSU Zainoel Abidin Banda Aceh, dan ada pula yang dibawa ke Medan untuk mendapatkan perawatan intensif. Salah satu korban, Mustajar, 13 tahun, yang dirawat di RSU Tjoet Nja' Dhien Meulaboh akhirnya meninggal setelah menjalani perawatan.26 Peristiwa kekerasan lain terjadi pada 29 Maret 2001, ketika seorang anggota tim pengawas perjanjian 'Perdamaian melalui Dialog' antara pe- merintah Indonesia dan GAM, Tengku Al-Kamal ditembak mati di Aceh Selatan. Selain Tengku Al-Kamal, dalam pembunuhan kilat tersebut Su- prin Sulaiman, pengacara dari Koalisi NGO HAM Aceh dan Amiruddin, sopir sang tengku, juga turut dibunuh.27 Mereka dibunuh dalam perjalanan dari markas Polres Aceh Selatan di Tapaktuan menuju ke Blangpidie. Tengku Al-Kamal baru memberikan kesaksian mengenai tuduhan keterlibatannya dalam suatu perkara pence- maran nama baik. Dia dituduh melakukan pencemaran nama baik ter- hadap beberapa anggota Brimob, yang merasa dituduh telah memerkosa lima perempuan di Aceh Selatan. Para saksi mata menyatakan, setelah ketiga orang tersebut meninggalkan kantor polisi, mobil mereka diikuti oleh mobil yang diduga aparat keamanan. Tidak hanya pembunuhan kilat, penyiksaan juga dilakukan oleh aparat militer Indonesia. Muhammad Haikal (32), aktivis Yayasan Karya Bersama (Yasma), pada 17 November 1999, disiksa oleh militer yang di-BKO-kan di Bakongan. Haikal bersama lima aktivis mahasiswa lain kebetulan sedang berusaha membantu pengungsi yang ditangkap dan kabarnya disiksa. Tetapi, mereka justru mengalami penangkapan dan penyiksaan dari aparat. Tidak hilang seperti korban lain, mereka dilapor- kan selamat dan mendapat perawatan. Teror terhadap warga Aceh Selatan juga terjadi beberapa hari sebel- umnya. Tgk. Nashiruddin Daud (53), anggota MPR/DPR asal Aceh Se- latan, yang selalu bersuara vokal untuk mengampanyekan penegakan HAM di Aceh, diculik di Medan ketika sedang melakukan perjalanan dinas. Mayatnya ditemukan di daerah Sibolangit, Sumatera Utara. Pada 25 Ibid. 26 Ibid. 27 Dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh. 242
mayatnya ditemukan luka-luka bekas penyiksaan yang sangat tidak ma- nusiawi.28 Ketika Aceh dalam status darurat militer, GAM terlihat makin ku- kuh menjejakkan kakinya di Aceh Selatan. Kamp-kamp pelatihan untuk personil GAM dibangun di beberapa kampung dan pedalaman Aceh Se- latan. Sejalan dengan itu, aksi penyisiran dan operasi oleh militer Indo- nesia pun bertambah masif dan represif. Aktivitas itu telah meresahkan masyarakat. Kegiatan sehari-hari men- jadi sangat terhambat, akibatnya banyak kebun yang tidak terurus. Se- lain dilanda ketakutan, masyarakat juga dilarang aparat untuk pergi ke ladang-ladang mereka di gunung. Bahkan, padi di sawah dibiarkan men- guning tanpa dipanen. Ketika itu, aksi aparat mencari GAM kian gencar, jika ada warga yang ingin berladang mereka harus melapor dulu ke pos militer. Tindakan represif aparat merambah sampai ke hal-hal yang ter- kait dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat. Aparat mengoordinir kebutuhan rumah tangga warga Aceh Selatan, untuk mendapatkan beras, warga harus pergi ke pos-pos militer di desa me- reka. Hal seperti itu dijumpai di Kuta Fajar dan Kluet. Warga tidak di- bolehkan menyimpan logistik di rumahnya dan harus dititipkan di pos militer. Hal ini dilakukan aparat untuk memutus rantai logistik anggota GAM. Untuk mengambil buah pala di hutan, warga diharuskan mening- galkan identitas diri (KTP) di pos keamanan, dan mengambil kembali saat pulang, sekaligus menjual buah pala mereka kepada aparat. Fadhli menuturkan: TNI hanya terlibat proses pembelian, misalnya di Alue Sungai Pinang, mereka membeli buah pala. Waktu itu, masyarakat yang memang nekat pergi ke kebun, mereka menitip KTP di pos-pos TNI, jadi semua masyarakat teregistrasi. Ketika kembali dari ke- bun, ambil KTP, sekalian jual buah pala. Salah satunya di Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa. Di tempat lain setahu saya juga begitu, di Krueng Batee juga. Itu terjadi di masa konflik, sejak pasukan BKO mulai masuk ke Aceh Selatan, ketika mulai muncul pos-pos di desa-desa.29 28 Lihat Surat Koalisi NGO HAM Aceh kepada Presiden RI Abdurrahman Wahid, 8 Oktober 2000. 29 Wawancara dengan Fadhli Ali. 243
Praktik Penghilangan Paksa Setelah DOM Dalam laporan Tim Ad Hoc Pemantauan Pelanggaran HAM yang dibentuk Komnas HAM, untuk memantau praktik pelanggaran HAM selama penerapan masa Darurat Militer, disebutkan ada tiga pola peng- hilangan paksa yang terjadi di Aceh. Pertama, korban diambil dan diba- wa secara paksa dari rumah korban, dan sejak itu korban hilang. Kedua, pelaku menahan korban karena dianggap berhubungan dengan GAM, dan sejak itu korban hilang. Ketiga, ketika terjadi kontak senjata, pelaku membawa korban pergi dari rumahnya dan sejak itu korban hilang.30 Pada masa konflik di Aceh, menurut dokumentasi LBH Aceh, sedikit- nya terjadi 223 kasus penghilangan orang secara paksa di seluruh Aceh.31 Sedangkan data yang dirilis oleh KontraS Aceh menunjukan setidaknya 198 orang hilang selama berlangsung konflik di Aceh, enam di antaranya warga Aceh Selatan. Dalam pemantauan yang dilakukan Elsam, antara periode Mei-Oktober 2003, tercatat 125 orang dihilangkan di Aceh. An- gka tersebut tidak termasuk korban summary killing, yang jumlahnya mencapai 409 orang. Sayangnya, temuan tersebut hanya sebatas menjadi angka statistik karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut serius dari pemerintah. Lagi-lagi ada perbedaan pola antara wilayah Aceh Selatan dan Aceh lain, khusus terkait praktik penghilangan orang secara paksa. Jika di daerah lain di Aceh, kasus penghilangan paksa marak terjadi pada masa DOM, di Aceh Selatan kasus yang sama justru jamak terjadi setelah DOM dicabut. Menurut dokumentasi Elsam, dalam periode Mei-Okto- ber 2003 saja, 30 orang di Aceh Selatan dihilangkan secara paksa, angka ini menduduki peringkat tertinggi di seluruh Aceh. Belum lagi 44 orang yang menjadi korban pembunuhan kilat dan 12 kali penemuan mayat. Menurut Ali Zamzami, sebelum DOM dicabut masyarakat Aceh Se- latan hanya mendengar berita tentang kasus-kasus teror di daerah lain di utara dan timur. Situasi Aceh Selatan yang relatif aman, menurut Zamza- mi, menjadi alasan bagi para aktivis gerakan Aceh Merdeka dari Aceh Utara dan Timur memilihnya sebagai tempat pelarian. Umumnya me- reka menikah dan menetap di Aceh Selatan, terutama di Bakongan dan Manggamat. Dari merekalah kemudian gagasan tentang Aceh merdeka 30 Komnas HAM. Laporan Tim Ad Hoc Aceh. Jakarta: Komnas HAM, 2004, hlm 133. 31 Ibid. 244
muncul di daerah ini.32 Gerakan ini makin meluas, wilayah Krueng Batee, Blangpidie, Suak, Manggeng, Meukek, Sawang, Kuta Fajar menjadi basis-basis perjuangan AM.33 Aceh Selatan menjadi daerah yang paling akhir dimobilisasi oleh to- koh-tokoh GAM. Perekrutan dan pembaiatan untuk bergabung menjadi anggota GAM marak menjelang masa DOM berakhir. Bakongan, Mang- gamat, Pasie Raja, Sawang adalah titik konsentrasi kekuatan GAM Aceh Selatan. Untuk menekan laju perkembangbiakan GAM, aparat militer Indonesia sampai harus mengumpulkan logistik rumah tangga di pos militer setempat. Warga tidak diizinkan menyimpan beras di rumah ka- rena khawatir akan dijadikan logistik GAM. "Kalau mau menanak nasi, mereka terpaksa harus melapor dahulu ke pos militer, dan diberi jatah beras sesuai jumlah anggota keluarganya," tutur Zamzami.34 Pada awal 2001, para ulama dari seluruh Aceh Selatan membentuk organisasi Persatuan Ulama Aceh Selatan (PUAS). Dalam musyawarah pertama yang berlangsung di Tapaktuan, sekitar 40 ulama hadir dan juga beberapa aktivis LSM. Mereka menyusun suatu rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada Panglima ABRI, Jendral Wiranto. Isinya agar tentara ditarik dari seluruh wilayah Aceh. PUAS diketuai Tgk. Bai- haqi Daud, dengan Tgk. Abubakar Al Bayani sebagai sekretaris.35 Setelah 2001 kegiatan PUAS membeku karena semua kegiatan pondok pesantren di Aceh Selatan dibatasi. Semua tengku dan santrinya dicatat, diambil datanya oleh aparat TNI/Brimob dan diawasi.36 Kondisi masyarakat di pesisir barat dan selatan Aceh berbeda dengan wilayah utara dan timur, yang menjadi basis awal perlawanan GAM. Di Aceh Selatan, kasus-kasus kekerasan termasuk penghilangan orang se- cara paksa tidak hanya berlatar politik, tetapi juga disebabkan oleh ben- turan kepentingan antara masyarakat, aparat keamanan dan para pemi- lik modal, khususnya para pemegang HPH.37 Kasus-kasus pembakaran, pemukulan aktivis, pemblokiran hingga penghilangan secara paksa dan pembunuhan, beberapa di antaranya berakar pada sengketa masalah ta- 32 Wawancara dengan Ali Zamzami. 33 Wawancara dengan Jufri. Dia adalah sahabat Sukardi dan saat peristiwa merupak- an staf YRBI kantor Sawang, Aceh Selatan. 34 Wawancara dengan Ali Zamzami. 35 Wawancara dengan Tgk. Abubakar Al Bayani. 36 Ibid. 37 Wawancara dengan Supran, pada saat peristiwa merupakan aktivis lingkungan di Aceh Selatan. 245
nah, HPH, isu lingkungan, dan lainnya di luar isu kemerdekaan. Namun demikian, mereka yang dituduh terlibat GAM atau yang kerap mengampanyekan HAM serta praktik pelanggaran HAM yang di- lakukan aparat TNI/Polri, tetap menjadi sasaran utama operasi. Mereka dikenal aparat sebagai intel 'HAM', sehingga aparat menjadikan mereka sebagai target utama operasi, baik pembunuhan kilat maupun penghi- langan orang secara paksa. Kasus yang menimpa Tgk. Nashiruddin Daud, anggota DPR asal Aceh Selatan, yang diculik di Medan dan kemu- dian ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan menjadi bukti soal ini. Kasus itu memperlihatkan ketidaksukaan aparat keamanan Indone- sia terhadap mereka yang dengan lantang menyuarakan tentang penting- nya perlindungan HAM. Ketidaksukaan tentara terhadap aktivis HAM juga terlihat dari kasus yang dialami oleh Jufri dan Ikhwan, keduanya staf YRBI (Yayasan Rum- pun Bambu Indonesia), yang berkantor di Sawang. Mereka ditangkap oleh TNI dan dibawa ke Koramil Blangpidie karena dicurigai sebagai in- tel 'HAM'. Dua orang tersebut baru dibebaskan setelah dijelaskan oleh Kolonel Farid Wajidi, orangtua salah satu dari mereka, bahwa keduanya bukan intel 'HAM'. Mereka bekerja pada lembaga yang bergerak dalam isu lingkungan, bukan lembaga HAM. Meski dibebaskan, pada akhirnya mereka terpaksa mengasingkan diri ke Banda Aceh. Selain aktivis HAM, kelompok warga lain yang kerap menjadi sasa- ran aparat keamanan adalah mereka yang kebetulan tinggal di wilayah berlangsungnya kontak senjata. Hal itu seperti dialami dua warga Desa Ladang Neuboek yang hingga kini tidak diketahui nasibnya. Keduanya hilang saat terjadi kontak senjata antara GAM dan pasukan Marinir TNI AL. Ketika itu, rombongan pasukan marinir sedang melewati desa dan secara tiba-tiba GAM melakukan serangan mendadak dengan mem- berondong iring-iringan tersebut. Akibatnya, beberapa anggota Marinir tewas dan terluka. Usai kontak senjata, kebetulan dua orang warga yang hilang tersebut melintas, mereka baru pulang dari sawah. Akhirnya ke- dua orang ini ditangkap dan tak pernah kembali hingga hari ini. "Banyak kejadian semacam itu, yang paling parah itu terjadi di wilayah Trumon dan Kutafajar," ujar Jufri. Setiap kali ada aparat keamanan masuk ke kampung-kampung, warga setempat sangat ketakutan. Mereka khawatir menjadi korban salah tang- kap, akibat kesalahpahaman dengan aparat TNI. Pada 4 Desember 1999 misalnya, warga terpaksa berkumpul di meunasah-meunasah, tidak be- rani tinggal di rumah, karena GAM menaikkan bendera di kampung 246
mereka. Meski bukan warga setempat yang menaikkan, mereka justru mengalami ketakutan yang luar biasa karena merekalah yang akan men- jadi sasaran operasi pasukan TNI. Feri Kusuma dari KontraS menceritakan bahwa kerap orang ditang- kap dan kemudian hilang saat berlangsung razia atau penyisiran yang dilakukan aparat TNI/Polri. Dalam melakukan razia, aparat member- hentikan setiap kendaraan umum yang melintas. Mereka lalu memeriksa satu per satu identitas penumpang. Jika ada penumpang yang dicurigai aparat, mereka akan dikeluarkan dari kendaraan, ditahan di pos, kemu- dian setelah itu dihilangkan. Mereka yang kerap menjadi korban tinda- kan seperti itu biasanya para lelaki bertubuh tegap dan rambut cepak. Meski kenyataannya tidak memiliki hubungan dengan GAM, bila me- reka ketakutan atau salah menjawab pertanyaan aparat, serta tidak bisa menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk), mereka bisa langsung dita- han dan dihilangkan. Selain itu, orang-orang yang biasa diberhentikan saat razia aparat adalah mereka yang kebetulan sedang mengendarai mo- tor dengan merek-merek tertentu, seperti Yamaha RX King dan Honda GL Pro. Menurut aparat, dua jenis motor ini yang paling sering digunak- an GAM, sehingga yang mengendarainya patut dicurigai sebagai GAM.38 Selain mereka yang dituduh terlibat aktivitas GAM, para aktivis HAM, dan warga yang kerap menjadi korban salah sasaran, kelompok lain yang menjadi target operasi aparat keamanan adalah mereka yang bersinggungan dengan kepentingan aparat keamanan. Pada saat itu, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri acapkali berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta setempat, sebagai penjaga keamanan. Aceh Selatan dengan areal hutan yang luas dan situasi keamanan yang relatif lebih tenang dibandingkan wilayah utara dan timur, telah men- datangkan banyak perusahaan penebangan kayu (pemegang HPH). Sebelum ada kolaborasi antara perusahaan dan aparat keamanan, ketika DOM masih secara resmi diterapkan di Aceh, para perwira mi- liter dan pejabat pemerintah mendapatkan kesempatan tanpa batas un- tuk meraih untung dari wilayah yang subur secara ekonomis. Termasuk dalam tuntutan rutin yang mereka lakukan adalah pungutan terhadap petani, pedagang, dan para pengusaha.39 Pasukan keamanan juga diketahui terlibat dalam menyelundupkan 38 Wawancara dengan Feri Kusuma, aktivis KontraS. 39 Bulletin Down to Earth. Aceh: Ekologi Wilayah Perang, dalam toearthindonesia.org/id/ diakses pada 26 Agustus 2012. 247
kayu-kayu ilegal dari Aceh ke Medan di Sumatera Utara. Dari sini, kayu- kayu itu dibawa menuju pabrik-pabrik yang menghasilkan perabotan rumah tangga, beberapa di antaranya diekspor ke luar negeri.40 Aceh Se- latan menjadi penghasil kayu terbesar di wilayah Aceh, pada tahun 2000 sedikitnya terdapat delapan perusahaan penebangan kayu yang beroper- asi di Aceh Selatan. Jumlah tersebut paling banyak dibandingkan wilayah Aceh lain yang jumlahnya hanya dua belas perusahaan (secara keseluru- han terdapat 20 perusahaan pemegang HPH di Aceh). Delapan peme- gang HPH tersebut adalah PT Asdal, PT Dina Maju, PT Graha Citra, PT Gruti, PT Hargas Industri Timber, PT Lembah Bakti, PT Medan Remaja Timber, dan PT Wajar Corp. Menurut data pemerintah Aceh, saat itu sedikitnya ada sepuluh pemegang konsesi penebangan yang menebang sekitar 600.000 hektare hutan, melingkupi dua wilayah kabupaten, Aceh Selatan dan Aceh Barat.41 Ini juga dibenarkan oleh Fadli Ali, "Di Aceh Selatan memang cukup banyak HPH, misalnya di Kecamatan Babahrot dan Subulussalam, ada HPH PT Asdal, dan PT Gruti yang ada di Tru- mon dan Bakongan," kata Fadli. Relasi antara perusahaan dan aparat keamanan telah melahirkan suatu hubungan imbal balik. Aparat keamanan memberikan jaminan ke- amanan bagi operasi perusahaan, sedangkan perusahaan menyediakan lokasi dan tempat untuk dijadikan markas aparat. Model hubungan ini misalnya, seperti dilakukan PT Cemerlang Abadi, di Babahrot (kini ma- suk wilayah Aceh Barat Daya). Satu pos Brimob dibangun di lokasi peru- sahaan tersebut.42 Di beberapa tempat, aparat keamanan bahkan terlibat dalam kegiatan perusahaan, dengan cara menjadi agen pembelian dan pemasaran buah kelapa sawit.43 Pada 1997 sempat terjadi pembakaran aset milik Cemerlang Abadi, yang disertai baku tembak antara masyarakat dan pasukan Brimob, yang saat itu tengah melindungi kepentingan Cemerlang Abadi. Kejadian itu dipicu oleh klaim perusahaan tersebut atas tanah garapan masyarakat setempat. Wilayah kerja Cemerlang Abadi sendiri berada pada sebuah lahan tanah flat seluas 8.100 hektare. Aparat keamanan tiba di tempat setelah kejadian pembakaran. Akibat peristiwa tersebut beberapa tokoh 40 Lihat laporan Tapol tentang Aceh. A Reign of Terror: Human Rights Violations in Aceh 1998-2000, Maret 2000. 41 Bulletin Down to Earth, Loc.Cit. 42 Wawancara dengan Fadhli Ali, pada saat peristiwa adalah juga aktivis lingkungan di Aceh Selatan. 43 Ibid. 248
masyarakat ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuala Batee, antara lain M. Zakir Syah, yang kemudian ditahan selama enam bulan.44 Kasus lain adalah bentrokan antara warga dan PT Hargas Industri Timber di Tapaktuan. Perusahaan tersebut menuduh warga setempat melakukan pencurian kayu. Penduduk setempat diteror, gubuk me- reka dibakar, dan gergaji milik penduduk disita, serta mereka dilarang memanfaatkan sumber daya hutan. Sebagai balasan, atas tuduhan dan perlakuan tersebut, warga setempat kemudian membakar pangkalan PT Hargas Industri Timber.45 Perilaku-perilaku buruk perusahaan juga sering melahirkan aksi pro- tes dari masyarakat setempat, karena perusahaan pemegang HPH yang ada di situ tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Misalnya terkait dana PMDH (Pembinaan Masya- rakat Desa Hutan) yang hanya Rp 1.000,00/kubik kayu, dan itu pun tidak disalurkan. Fadli mengatakan: Di banyak tempat, misalnya di Babahrot, itu kita tahu tidak disal- urkan, PT Gruti juga. Karenanya, bisa dikatakan, masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa melihat ini adalah suatu kezaliman yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan HPH kepada masyarakat. Akibatnya aparat melakukan penangkapan terhadap para aktivis ma- hasiswa dan LSM yang memotori gerakan tersebut. Pada 1999 terjadi pe- nangkapan terhadap Kurdinar, Gunawan, dan Rusdi, termasuk juga Fadli Ali. Mereka ditangkap setelah tempat pengolahan kayu milik PT Asdal terbakar, saat berlangsung aksi massa. Mereka yang ditangkap kemudian dibawa ke Polres Aceh Selatan. Waktu itu kita memblokir jalan selama tiga hari tiga malam. Kami memasang spanduk yang berisikan tuntutan untuk menghentikan kegiatan perusahaan. Isi spanduk "HPH ini dibubarkan oleh raky- at". Kami bertahan di tempat itu selama tiga hari tiga malam, dan akhirnya kami dibubarkan oleh satu reo pasukan Brimob. Setelah kejadian itu, perusahaan menggunakan brimob untuk mengawal proses pengangkutan kayu dari Babahrot ke tempat pengapalan di Susoh. 44 Ibid. 45 Bulletin Down to Earth, Loc.Cit. 249
Tidak hanya itu, pada 2000, Fadli Ali juga pernah ditangkap bersama dua belas rekannya di lahan Asdal di Babahrot. Mereka dibawa ke Polres Aceh Selatan dan ditahan selama empat hari empat malam, kemudian dibebaskan setelah mengajukan panangguhan penahanan. Penangkapan terjadi karena mereka nekat memotong kayu milik Asdal yang berada di Alue Buerengeh. Tindakannya itu dilakukan akibat permintaan resmi mereka kepada Asdal, yang meminta kayu untuk pembangunan sekolah di wilayah setempat, tidak ditanggapi oleh perusahaan. Menghadapi ke- jadian ini pihak perusahaan mengerahkan satu truk reo pasukan Brimob. Untuk melakukan pembubaran aksi warga, pasukan Brimob melakukan pemukulan dan penganiayaan. Pemukulan juga dialami oleh aktivis LSM (lembaga swadaya masya- rakat), di Bakongan, tahun 1999, TAF Haikal dan beberapa rekannya dipukuli anggota Koramil setempat. Akibat pemukulan itu, mereka men- galami luka-luka di wajah. Saat itu, aktivis LSM sangat dicurigai karena dianggap sebagai kelompok yang gencar melawan pemerintah. LSM di- tuding sebagai provokator atau memiliki kerja sama dengan GAM. Kisah lebih mengenaskan menimpa Sukardi (30), aktivis YRBI, LSM yang aktif melakukan advokasi untuk isu-isu penguatan masyarakat adat dan lingkungan, dengan wilayah kerja Kluet, Sawang, dan sekitarnya. Wilayah Kluet dan sekitarnya memang banyak menjadi sasaran kegiatan LSM dengan isu adat dan lingkungan karena bersentuhan langsung de- ngan kawasan hutan lindung (KEL), di situ terdapat cagar alam serta ma- syarakat adat yang menempati koridor wilayah lindung.46 Sukardi hilang dalam perjalanan dari kantornya, YRBI Sawang, menuju wilayah dampingannya di Panton Luas, yang berjarak hanya 1,5 km. Kebetulan antara kedua tempat tersebut terdapat markas Brimob BKO Sawang. Jarak antara persimpangan jalan menuju Panton Luas dan markas Brimob BKO di Polsek Sawang tidak lebih dari 300 meter. Aktivi- tas Sukardi yang kerap mempersoalkan perampasan hak-hak masyarakat adat setempat, khususnya terkait dengan sumber daya hutan, oleh para pemegang HPH, mungkin turut melatarbelakangi kejadian ini. Meski rekan-rekannya meyakini, penangkapn Sukardi lantaran kaos yang dike- nakannya saat itu. Kaos yang didapatnya usai mengikuti Kongres AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) itu bertulisan "Jika Negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui Negara" pada bagian pung- 46 Wawancara dengan Supran. 250
gungnya.47 Sukardi diyakini rekan-rekan dan keluarganya telah diambil paksa aparat Brimob yang di-BKO di Sawang, dan bukan oleh personil pos berikutnya yang terletak lebih jauh ke arah Panton Luas. Deduksi ini berdasarkan prosedur survival yang dijalankan para aktivis di masa itu. Dalam prosedur mereka, seseorang aktivis yang sedang menjalan- kan tugas ke suatu wilayah dampingan dan harus melewati pos aparat keamanan dianjurkan untuk berhenti di lokasi warung sebelum pos. Sekadar ngobrol dengan pemilik warung atau membeli sesuatu, untuk mengatakan tempat tujuannya. Dengan prosedur ini setidaknya pemilik warung dan orang lain yang kebetulan berada di warung tersebut dapat mengidentifikasi keberadaan si aktivis. Setelah melalui pos aparat, akti- vis bersangkutan juga harus kembali melakukan prosedur yang sama, di warung yang lokasinya berada setelah pos keamanan. Prosedur ini akan memudahkan pelacakan jejak si aktivis bila kemudian dia hilang.48 Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan para anggota dan staf YRBI, Sukardi hanya diketahui muncul di kios kelontong sebelum pos Brimob BKO Sawang dan tidak tampak di warung-warung setelah pos itu. Karena itu disimpulkan bahwa dia ditangkap di pos tersebut.49 Su- kardi, lelaki kelahiran Sawang adalah sosok pekerja yang dikenal ulet dan tak mudah menyerah. Meski dengan pekerjaan yang tidak ringan, dia menikmati tugasnya sebagai salah satu project officer YRBI. Dia juga mudah bergaul dan cukup akrab dengan tokoh-tokoh setempat. Hilang- nya Sukardi berakhir dengan penemuan mayatnya, yang sampai hari ini masih menyisakan beragam pertanyaan. Menurut orang-orang terdekatnya, kegiatan Sukardi saat hilang tak ada yang beraroma politik atau menentang pemerintah, termasuk peker- jaan yang sedang dilakukannya di YRBI. Hari itu, Senin, 31 Januari 2000, sore hari sekitar pukul 17.00, Sukardi mengantarkan rekan kerjanya di bagian administrasi pulang ke rumahnya di Desa Lhok Pawoh. Dalam perjalanan, ada seorang saksi mata melihat mereka berdua berboncen- gan dengan sepeda motor bernomor polisi BL 4174 LC, di Jalan Raya Desa Ujong Karang, sekitar 1 km dari Lhok Pawoh. Sepeda Motor itu ke- mudian tampak berhenti di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sawang II, dan rekan Sukardi turun di situ. Setelah itu Sukardi melanjutkan perjalanan- 47 Wawancara dengan Jufri. 48 Ibid. 49 Ibid. 251
nya. Menurut rekan-rekannya di YRBI, sehabis mengantar rekannya dari bagian administrasi tadi, Sukardi bermaksud mengantarkan Ir. Syafri- dah, staf lapangan YRBI, ke kantor lapangan YRBI di Desa Panton Luas. Syafridah menunggunya di kantor YRBI Simpang Tiga, Sawang. Seki- tar pukul 17.30, seorang saksi lain mengatakan bertemu Sukardi, yang melintas di jalan raya Desa Meuligoe. Karena Sukardi mengenal saksi, dia malah sempat mengangkat tangan, memberi salam. Sukardi pun ter- lihat melaju kembali ke arah Sawang. Beberapa menit setelah itu, sebelum melintasi Polsek Sawang, Sukar- di berhenti di sebuah warung. Lokasinya di Simpang Tiga Tarok, masih wilayah Desa Meuligoe. Saksi di situ mengatakan bahwa Sukardi ber- cerita bahwa dia berencana pergi ke Panton Luas untuk mengantarkan Syafridah. Ini sudah sesuai dengan prosedur standar para aktivis masa itu, yang oleh Sukardi sendiri ditekankan benar kepada para yuniornya di YRBI.50 Antara kawasan Simpang Tarok, Desa Meuligoe dengan kantor YRBI Sawang hanya berjarak 1 km. Rutenya melewati lapangan sepakbola, satu gedung SMA, persawahan, dan rumah-rumah penduduk yang letaknya saling berjauhan. Lalu Sukardi harus melewati kantor Koramil yang su- dah dikosongkan, dan Polsek Sawang tempat pasukan Brimob BKO ber- markas, yang masuk kawasan Desa Blang Geulinggang. Lepas dari warung, masih ada saksi yang melihat Sukardi dan mot- ornya melaju di Desa Meuligoe yang sudah berbatasan dengan Desa Sim- pang Tiga Alue Paku, 1 km dari kantor YRBI. Sementara itu, Syafridah yang masih menunggu Sukardi di kantor akhirnya menumpang kendara- an orang lain untuk pergi ke Panton Luas, karena hingga pukul 6 petang Sukardi tidak kunjung muncul. Ketika hari mulai gelap dan Sukardi tidak tampak juga, baik di rumahnya maupun di kantor lapangan YRBI di Panton Luas, keluarga dan rekan-rekannya di YRBI mulai gelisah. Mereka mengontak Syafri- dah di kantor lapangan dan mendapat kabar bahwa sang teman tidak jadi diantarkan oleh Sukardi ke sana. Kegelisahan bertambah setelah pihak YRBI mendatangi staf administrasi yang sorenya diantar pulang oleh Sukardi dan diberi tahu bahwa Sukardi langsung berangkat lagi setelah menurunkannya di MIN Sawang II. Kala itu, pukul delapan malam jala- nan sudah sepi, ditambah penerangan minim dan hujan yang mulai tu- 50 Wawancara dengan Jufri. 252
run, suasana menjadi terasa sangat mencekam dan tidak kondusif. Pada pukul 10 malam dengan sangat terpaksa pihak keluarga dan YRBI meng- hentikan pencarian. Keesokan hari, saat fajar menyingsing upaya pencarian terhadap Su- kardi direncanakan dilanjutkan. Belum juga beranjak dari kantor, sekitar pukul 7 pagi, telepon di kantor YRBI berdering. Salah seorang pegawai kantor Bimas, Kecamatan Sawang, memberitakan adanya penemuan mayat di Desa Kuta Blang, Kecamatan Samadua, sekitar 8 km dari Kan- tor YRBI. Berita ini dikuatkan oleh kesaksian seseorang yang baru saja kembali dari Tapaktuan. Posisi jenazah berada sekitar sepuluh meter dari jalan raya, pada kaki bukit yang baru saja dikeruk. Jenazah terlihat dengan posisi terlentang, lebih kurang 100 meter dari rumah penduduk yang terletak di seberang jalan. Pada saat ditemukan, di dekat jenazah teronggok pakaian korban, yaitu celana berwarna biru tua dan baju kaos krem bertulisan, "MENG- GUGAT POSISI MASYARAKAT ADAT TERHADAP NEGARA, Kongres Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15 s/d 22 Maret 1999". Kartu iden- titas diri seperti KTP, dompet maupun STNK milik YRBI tidak ditemu- kan. Ini menambah kecurigaan bahwa pelaku pembunuhan bermaksud mempersulit identifikasi korban dengan menghilangkan identitas diri. Keadaan jenazah korban sangat menyedihkan, penuh luka-luka bekas siksaan, seperti sundutan api rokok, memar-memar atau bengkak bekas pukulan keras dengan benda tumpul dan benda keras lain. Saat keluarga korban datang ke tempat tersebut, jenazah tidak ada lagi di lokasi penemuan karena telah dievakuasi oleh masyarakat setempat ke Rumah Sakit Umum Tapaktuan. Mereka hanya menyaksikan tetesan da- rah segar bekas seretan jenazah dan selongsong peluru bertulisan PIN 556, yang diproduksi oleh Pindad. Di lokasi tersebut juga ditemukan satu buletin Machdum Sakti, edisi 25, Agustus-September 1999, terbitan Pol- da Aceh. Keluarga korban menyaksikan jenazah Sukardi di rumah sakit umum dalam kondisi mengenaskan, penuh memar bekas pukulan, bekas tem- bakan, dan sundutan api. Wajah sebelah kiri bengkak akibat pemukulan. Pada tubuh korban ditemukan bekas penganiayaan berupa: tangan kan- an patah di atas pergelangan, tampak urat-urat tanpa daging seluas dua jari; dada dalam keadaan remuk dan lebam bekas pemukulan dengan benda keras; dada sebelah kiri ditembak dengan peluru tajam; dua tem- pat di dada berlubang (menganga) seluas empat jari dan tiga jari, bekas terjangan peluru yang ditembakkan dari belakang; paha sebelah kiri dan 253
kanan tampak bekas-bekas bilur seperti pukulan cemeti; dan tulang ker- ing kaki kiri dan kanan dipukul hingga memar dengan benda keras. Dua jam setelah dibawa ke rumah sakit dan dilakukan visum, jena- zah Sukardi kemudian dibawa pulang oleh keluarganya, dan siangnya di- makamkan di desanya, Panton Luas. Menurut warga, siang hari setelah penemuan dan evakuasi jenazah ke rumah sakit, masyarakat melihat dua unit kendaraan jenis Daihatsu Taft dan Isuzu Panther masuk ke lokasi tempat penemuan mayat. Mobil itu hanya berkeliaran, berhenti sejenak, dan kemudian kembali ke luar lokasi.51 Bersandar dari informasi yang dikumpulkan dari masyarakat se- tempat, diketahui bahwa beberapa hari sebelum kejadian, aparat Bri- mob BKO Sawang meminjam kendaraan jenis Daihatsu Taft pada salah seorang warga Sawang yang berprofesi sebagai pedagang. Malam hari, 31 Januari 2000 itu, menjelang tengah malam, saat Sukardi tidak lagi diketa- hui keberadaannya, warga melihat mobil tersebut diikuti satu Isuzu Pan- ther berjalan lambat di jalan raya Sawang. Melihat pola kekerasan yang dialami para aktivis LSM saat itu, kecil kemungkinan jika Sukardi diculik, disiksa, dan dibunuh hanya karena kaos yang dikenakannya saat itu. Aparat keamanan tampak menaruh kecurigaan dan kesal dengan aktivitas mereka saat itu. Para aktivis LSM dianggap sebagai pihak yang kerap memprovokasi warga, melawan ne- gara, dan telah menjalin kerja sama dengan GAM. Penculikan Sukardi bisa dimaknai sebagai upaya pembungkaman terhadap aktivitas LSM saat itu, maupun pesan teror bagi para aktivisnya. Kecurigaan dan tudu- han tak berdasar dari aparat juga sangat mungkin menjadi penyebab pe- nangkapan dan pembunuhan Sukardi, seperti diceritakan Feri Kusuma di atas.52 Tak hanya aktivis LSM yang diteror oleh aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, rakyat jelata yang hanya tukang gula-gula, pedagang kel- iling, pengepul durian, bahkan pengangguran, juga tak lepas dari teror. 51 Laporan YRBI dan wawancara dengan Sanusi M. Syarif, kakak kandung Sukardi, sekarang adalah koordinator YRBI. 52 Feri Kusuma mengisahkan peristiwa serupa di wilayah lain di Aceh. Pola penghi- langan serupa terjadi di PT Wira Lano, Aceh Timur. Di perusahaan tersebut ada satu pos Brimob yang terkenal sadis. Setiap orang yang lewat di depannya, aparat tidak segan untuk menahannya, bila aparat menaruh curiga, atau mereka yang le- wat tampak ketakutan dan memberikan jawaban dengan gugup. Kebanyakan yang ditahan di sana kemudian dibunuh dan hilang. Cerita ini dikuatkan dengan pen- emuan kerangka manusia di areal perusahaan tersebut pada 2010, serta keterangan korban yang pernah ditangkap di tempat itu. 254
Kegiatan mereka mencari nafkah, yang acap kali keluar-masuk desa dan berinteraksi dengan penduduk setempat, mungkin dianggap aparat ke- amanan sebagai upaya pengumpulan informasi dan memengaruhi mas- sa.53 Ada banyak sebabnya, bisa karena difitnah, misalnya saya pu- nya masalah pribadi dengan seseorang, kemudian saya lapor ke aparat, bahwa dia itu GAM. Malamnya langsung diangkat, ke- mudian ditemukan meninggal. Dalam satu minggu, minimal dua kali pasti ada penemuan mayat. Itu yang masyarakat biasa. Kalau GAM mungkin sudah memang risikonya.54 Berbeda dengan yang terjadi di Aceh Utara, Aceh Tengah dan Timur,55 untuk Aceh Barat dan Selatan banyak korban dari kalangan rakyat biasa yang diambil antara pukul 10 pagi hingga 11 siang. Lokasi pengambilan biasanya di jalanan, bukan di rumah mereka. Banyak saksi mengatakan bahwa pengambilan dilakukan sekelompok pria berbadan tegap dan tinggi besar yang mengendarai mobil berkapasitas besar, jip atau SUV. Sebagian besar peristiwa itu terjadi pada akhir pekan, terutama hari Sab- tu. Yang juga menarik, sebagian korban diketahui sedang membawa se- jumlah uang pada saat diambil paksa. Muslim misalnya, pedagang keliling yang diambil sekelompok lelaki berpakaian seragam ketika menunggu anaknya di suatu warung kopi. Pada saat itu, Muslim membawa uang cukup banyak karena berniat hen- dak berbelanja ke pasar. Hamdani yang ditangkap ketika menonton mo- bil yang dibakar oleh orang tidak dikenal pada masa penuntutan referen- dum 1999 diketahui membawa uang hasil penjualan durian. Sedangkan Zulfida, pedagang arumanis atau dikenal di Aceh sebagai 'sutera merah', yang lenyap pada Maret 2002, juga membawa sejumlah uang yang akan disetorkan kepada tauke pemilik dagangannya.56 Selain uang untuk belanja, ketika diambil paksa, Muslim juga mem- bawa beberapa kilogram kacang yang akan dijual di Tapaktuan. Muslim yang saat itu mengendarai sepeda motor berhenti di sebuah warung kopi 53 Wawancara dengan Edy Syahputra, aktivis KontraS Aceh, pada 7 Agustus 2012. 54 Wawancara dengan Jufri. 55 Biasanya korban penghilangan orang secara paksa di Aceh Utara, Tengah dan Timur diambil di rumah mereka pada waktu mendekati dan setelah tengah malam. 56 Lihat kisah dan penuturan dalam Mereka Masih Dilupakan. Banda Aceh: KontraS Aceh, 2012. 255
di Simpang Jaya, dekat Pondok Pesantren Ashabul Yamin, Bakongan, tempat anaknya, M. Ali (saat kejadian berusia 17 tahun) bersekolah. Muslim dan Ali berniat membeli sembako dan keperluan hidup lain se- lama sebulan untuk bekal si anak di pesantren. Selain Muslim, di warung kopi itu ada sekitar lima belas orang lain yang sedang menikmati kopi dan mengobrol. Muslim sedang menunggu Ali selesai menempuh ujian ketika sekelompok orang berseragam mendatanginya. Mereka berasal dari pos Simpang Jaya, hanya 100 meter dari kedai kopi. Menurut saksi mata, Muslim dengan motor dan semua barang miliknya dibawa ke pos itu, dan sejak saat itulah tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Motornya pun turut raib. Zulfida menghilang ketika akan mengantarkan uang setoran ke rumah pemilik gula-gula dagangannya. Menurut kakak sepupunya, Masriah, dia pergi dengan mengendarai sepeda. Tetapi hingga siang hari Zulfida tidak kembali. Pihak keluarga sempat menduga bahwa pemuda itu terjebak di tengah kontak senjata antara TNI dan GAM yang terjadi pada hari menghilangnya Zulfida. Maka, keluarga mencari ke beberapa rumah sakit dan hasilnya nihil. Mereka juga mencari Zulfida ke beberapa daerah tempat dia biasa berjualan. Namun, hingga sekarang jejaknya ti- dak pernah ditemukan. Adapun tentang Hamdani, kepergian pemuda ini dari rumahnya didahului pemberitahuan aparat bahwa desanya harus dikosongkan. Menurut pengakuan ibunya, Aisyah, pada saat kejadian tidak mampu meninggalkan rumah karena sakit, bahwa Hamdani pergi menuju Meu- laboh. Di sakunya dia membawa uang hasil penjualan buah durian se- jumlah tiga ratus ribu rupiah. Di suatu jembatan seorang saksi menga- takan ada sebuah mobil yang dibakar orang tidak dikenal. Hamdani melihat kejadian, kemudian ada sebuah mobil berhenti di dekatnya, dan dia dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Sejak saat itu, Aisyah, ibunya tidak pernah lagi berjumpa dengan anaknya. Kisah-kisah di atas memperlihatkan banyak pola tentang penghi- langan orang secara paksa di Aceh Selatan, khususnya pada periode sete- lah pencabutan status DOM Aceh pada 1998. Sasaran utama penculikan adalah mereka yang dicurigai memiliki afiliasi dengan GAM. Kelompok kedua adalah aktivis LSM, baik yang bergerak dalam isu HAM, lingkun- gan maupun masyarakat adat, mereka dianggap melawan negara, sering memprovokasi masyarakat dan memiliki kontak dengan GAM. Selain itu, teror terhadap aktivis juga tak jarang terkait dengan aktivitas mereka yang dianggap mengganggu hubungan saling menguntungkan antara 256
perusahaan swasta dan aparat keamanan. Kelompok ketiga sebagai target penghilangan paksa adalah masyarakat pada umumnya. Terhadap ke- lompok ini, bisa dimunculkan beragam dugaan dan penafsiran, yaitu ada yang diduga terkait dengan ekonomi (perampasan aset), menjadi saksi suatu peristiwa, dianggap sebagai mata-mata atau propaganda GAM, korban fitnah, atau semata-mata menebar teror dan ketakutan. Jufri ber- cerita: Pernah ada kejadian, orang jaga malam, sepuluh orang sekalian jadi mayat, di Alue Peunawa. Kejadiannya, ada satu anggota jaga malam yang tahu bahwa orang Brimob muat ganja, kemudian Danton Brimobnya tertangkap di Medan. Kemudian satu regu jaga malam itu diambil, dan paginya jadi mayat. Tahun 2000 di Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee.57 Keterlibatan cuak (informan TNI/Polri) dalam operasi penghilangan seseorang, menjadikan motif dan pola penghilangan secara paksa berma- cam-macam. Hanya karena menaruh rasa dendam atau kebencian, yang tidak ada kaitan dengan isu kemerdekaan, cuak bisa menuduh seseorang terlibat GAM. Peran cuak sangat besar penculikan atau pembunuhan orang-orang yang dituduh GAM. Orang yang menjadi cuak bisa karena kesadaran sendiri, atau bisa juga karena terpaksa, misalnya orang yang sebelumnya membantu GAM kemudian ditangkap oleh aparat. Mereka kemudian dijadikan cuak untuk menunjuk orang-orang GAM. Dalam beberapa kasus, seperti di Jamboe Keupok, peran cuak cukup besar un- tuk membunuh warga Jambo Keupok. Menurut kesaksian korban, ada seorang cuak yang memberikan informasi kepada tentara bahwa semua warga Jamboe Keupok adalah GAM. Berangkat dari informasi itulah ten- tara kemudian melakukan penyerangan secara serampangan.58 Penutup Penghilangan orang secara paksa merupakan metode teror yang sering dilakukan dan dianggap paling efektif oleh aparat keamanan un- tuk menciptakan suasana mencekam dan ketakutan. Tidak jarang orang 57 Wawancara dengan Jufri. 58 Wawancara dengan Feri Kusuma, aktivis KontraS. 257
yang dihilangkan secara paksa ketika ditemukan hanya berupa sesosok mayat yang penuh dengan luka bekas penyiksaan. Selain itu, juga tak jarang, keluarga yang pernah kehilangan seorang anggota keluarganya karena praktik penghilangan paksa kembali mengalaminya untuk ang- gota keluarga yang lain. Selama masa konflik di Aceh, bukan hal langka ketika seorang ibu kehilangan suami dan anak-anaknya sekaligus, yang dikaitkan dengan keterlibatan mereka dengan GAM.59 Banyak warga yang menjadi korban salah tangkap, selain difitnah terlibat GAM, ada pula yang ditangkap karena memiliki kesamaan nama dengan orang yang sedang dicari aparat. Mereka yang salah satu anggota keluarganya terlibat GAM, juga banyak yang menjadi korban penangkapan dan peng- hilangan paksa oleh aparat keamanan.60 Mirisnya, seribuan lebih catatan kasus penghilangan paksa di Aceh hanya menjadi pelengkap statistik belaka. Seolah kelamnya situasi kon- flik yang berkepanjangan di Aceh tidak lengkap tanpa kehadiran teror jenis ini. Peliknya penyelesaian masalah ini berakar panjang, biasanya berpangkal pada keengganan korban dan atau keluarganya untuk ber- saksi karena besarnya tekanan teror serta trauma yang mereka rasakan dan mungkin tak hilang hingga puluhan tahun. Ini masih ditambah de- ngan penolakan pemerintah, sebagai pihak yang paling berkepentingan saat teror penghilangan paksa terjadi untuk mengakui bahwa kejahatan itu dilakukan atas sepengetahuan atau atas nama kepentingan mereka. Khusus di Aceh Selatan, teror penghilangan orang secara paksa tidak hanya berdasar pada alasan politik semata, tetapi juga atas nama stabili- tas ekonomi kelompok pemodal yang dibungkus dengan baju keamanan. Situasi di Aceh Selatan menunjukan keterkaitan antara isu pengusahaan hutan yang melibatkan perusahaan dan aparat keamanan, serta masyara- kat dengan dukungan LSM yang kemudian berujung pada tindakan teror oleh aparat keamanan dan bertindak atas kepentingan pengusaha. Khusus di Aceh Selatan, sedikitnya terdapat lima motif yang men- jadi alasan aparat keamanan untuk melakukan penghilangan orang se- cara paksa. Korban-korban penghilangan paksa aparat adalah mereka: (1) Warga yang dituduh GAM atau memiliki keterlibatan dengan GAM, termasuk yang dicurigai menjadi informan GAM; (2) Para aktivis LSM khususnya aktivis HAM, yang dianggap menjadi provokator masyara- kat, menebar kebencian kepada pemerintah, serta kerap mempersolkan 59 Wawancara dengan Edy Syahputra, aktivis KontraS Aceh, pada 7 Agustus 2012. 60 Wawancara dengan Feri Kusuma, aktivis KontraS. 258
tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat; (3) Penduduk sipil yang menjadi korban salah tangkap, wilayahnya terjadi konflik, memiliki sumberdaya ekonomi, dan menjadi saksi dari suatu peristiwa kekerasan; (4) Mereka yang dianggap menghambat atau mem- persulit 'bisnis' antara aparat keamanan dan perusahaan, dituduh aparat mengganggu jalannya aktivitas perusahaan; dan (5) penduduk sipil yang menjadi korban fitnah dari para cuak. Penyelesaian menyeluruh atas kasus-kasus teror penghilangan paksa, yang selama ini dikesampingkan, harus dilanjutkan ke tingkat lebih seri- us. Kesulitan mengungkap kasus penghilangan paksa di Aceh menun- jukkan segi penting penyediaan suatu mekanisme yang memungkinkan membawa kasus-kasus itu untuk mendekatkan korban dengan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, keluarga korban menyatakan harapan ten- tang pembentukan KKR sebagai jalan awal memperoleh keadilan.61 Dalam konteks Aceh Selatan, upaya penyelesaian perlu diawali ter- lebih dahulu dengan suatu proses untuk melepaskan korban dan ke- luarganya dari trauma berkepanjangan. Berbeda dengan kawasan lain yang terbuka oleh partisipasi orang-orang dari luar Aceh dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi akibat tsunami, di Aceh Selatan ruang kebe- basan berekspresi tampaknya masih harus diperjuangkan lagi. Dampak konflik masih terasa. Para korban dan keluarganya masih menutup diri dan trauma oleh bayang-bayang kelam masa lalu. v Daftar Pustaka Aceh, Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu. Jakarta: KontraS, 2006. BPS Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2011. Bulletin Down to Earth. Aceh: Ekologi Wilayah Perang, dalam story/aceh-ekologi-wilayah- perang, diakses pada 26 Agustus 2012. Ishak, Otto Syamsuddin. Sang Martir Teungku Bantaqiah. Jakarta: Yap- pika, 2003. 61 Ibid. 259
Komnas HAM. Laporan Tim Ad Hoc Aceh. Jakarta: Komnas HAM, 2004. Marzuki, Nashrun dan Adi Warsidi (eds.). Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM Aceh 1989-2005. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011. Mereka Masih Dilupakan. Banda Aceh: KontraS Aceh, 2012. Pane, Neta S.. Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka. Jakarta: Grasindo, 2001. Position Paper Elsam. Agenda Hak Asasi Manusia di Aceh Pasca MoU. Jakarta; Elsam, 2005. Reid, Anthony. The Contest for North Sumatra: Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969. Siaran Pers KontraS No43/SP-KONTRAS/IX/1999, terkait dengan insiden penembakan di Mapolres Aceh Selatan, 17 September 1999, dapat diakses di pers&id=124. Tapol. A Reign of Terror: Human Rights Violations in Aceh 1998-2000, Maret 2000. Wawancara Ali Zamzami, eks Ketua SPKP HAM Aceh. Edy Syahputra, aktivis KontraS Aceh. Fadhli Ali, saat peristiwa aktivis lingkungan di Aceh Selatan. Feri Kusuma, aktivis KontraS. Jufri Sanusi M. Syarif, kakak kandung Sukardi, sekarang koordinator YRBI. Supran Tgk. Abubakar Al Bayani, saat peristiwa Sekretaris Persatuan Ulama Aceh Selatan (PUAS). 260
Penghancuran Organisasi Perlawanan dan Pemindahan Anak Timor Leste, 1975-1984 D eWasa ini kebutuhan sehari-hari rakyat Timor Leste di pasar Dili seperti beras, mie instan, sabun mandi, pasta gigi hingga tekstil dan garmen didatangkan dari Indonesia. Perdana Men- teri Xanana Gusmao telah mengundang sebuah pabrik tekstil terbesar di Solo, Jawa Tengah, untuk membuat pakaian seragam tentara, polisi, dan pegawai negeri di Timor Leste.1 Tampaknya sebagian komoditas pokok negara termuda di dunia yang pernah diduduki selama 24 tahun oleh militer Indonesia tersebut masih bergantung kepada Jawa. Kenapa Timor Leste harus memperoleh tekstil dan bahan kebutuhan pokok dari Indonesia? Ini pertanyaan menarik yang perlu dijawab dari perjalanan panjang pendudukan militer Indonesia di Timor Leste. Saat Indonesia melakukan invasi 7 Desember 1975, orang Tionghoa keturunan Portugis yang telah kawin-mawin dan tinggal di pelabuhan Dili hilang dibantai oleh tentara Indonesia. Orang Tionghoa itu adalah pedagang perantara yang menyediakan kebutuhan pokok bagi penduduk. Sebagian besar orang Tionghoa yang masih hidup di Dili dan kota besar lain pada jaman pendudukan melarikan diri ke Australia.2 Sebelum pasukan Indonesia menduduki Timor Leste, pimpinan Fretilin (Frente Revolucionara do Timor Leste Independente) mem- persiapkan program berjangka panjang bersandar pada agraria yang akan mengatasi produksi kebutuhan pokok. Program itu juga dapat memutus jaringan distribusi yang dikuasai orang Tionghoa keturunan. 1 Pihak pengusaha pabrik diundang oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao untuk investasi usaha tekstil di Timor Leste. Tentang hal ini lihat Bisnis Indonesia, 3 Feb- ruari 2012. 2 Sekitar ratusan orang Tionghoa telah dibunuh pada hari pertama invasi pasukan Indonesia. Salah satu toko orang Tionghoa bernama San Tai Ho yang terdiri dari dua lantai di Jalan Colmera, Dili, dijadikan sebagai kamp tahanan yang menyeram- kan. Tentang hal ini lihat Michele Turner. Telling East Timor: Personal Testimonies 1942-1992. Sidney: University New South Wales Press, 1992, hlm 169. 261
262
Namun, program itu musnah seiring dengan penghilangan paksa para pimpinan Fretilin oleh tentara Indonesia pada masa awal pendudukan. Kekuasaan militer Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan mili- ter dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, dan negara Eropa lain untuk operasi pengepungan dan pemusnahan. Pada 1977 hingga 1978 pasukan Indonesia melancarkan proyek pengepungan dan pemusnahan pertahanan Fretilin dengan melakukan pemboman dari pesawat udara sepanjang siang dan sore. Pemboman itu membuat rakyat Timor tidak dapat menanam dan memroduksi makanan serta berakibat kelaparan dan menjangkitnya bermacam penyakit yang menyebabkan kematian. Kemudian, pada 1979 hingga 1983, ada sejumlah operasi militer seperti Operasi Kikis, Operasi Keamanan, dan Operasi Cahaya. Operasi Cahaya misalnya ditujukan kepada pimpinan Fretilin supaya menyerahkan diri dan rakyat yang mengungsi bersama mereka di pegunungan ikut pula turun ke bawah untuk menyerah. Berdasarkan laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekon- siliasi (CAVR) Timor Leste telah terjadi 18.600 pembunuhan diluar hukum dan penghilangan paksa dari 1975 hingga 2000 pasca-jajak pendapat (Chega!, 2010: 847). Hampir sebagian besar pembunuhan dan penghilangan paksa itu dilakukan oleh tentara Indonesia. Gambaran grafik tertinggi tindakan penghilangan paksa terjadi sejak 1975 hingga 1984, dan setelah tahun tersebut terjadi penurunan penghilangan paksa hingga 1999. Pembunuhan dan penghilangan paksa tidak hanya berlang- sung di ibu kota Dili atau kota kedua terbesar Baucau, tetapi menyebar ke penjuru geografi Timor Leste. Tindakan perluasan kekerasan itu bisa di- katakan ekspansi teritorial yang bergandengan tangan dengan pemusna- han. Apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia itu dapat dimasukkan ke kategori genosida? Tindakan genosida adalah pemusnahan manusia secara meluas, dan kekerasan ini tidak hanya menghilangkan manusia tetapi termasuk melenyapkan pengetahuan ga- gasan, organisasi, kebudayaan, dan identitas etnis. Robert Cribb mem- berikan penjelasan bahwa rezim Soeharto ketika invasi ke Timor Leste bukan hanya melakukan pembunuhan massal, tetapi eksterminasi etnis Tionghoa, organisasi, agama, dan memindahkan ratusan anak Timor Leste dari orangtuanya ke orang-orang di luar Timor Leste.3 3 Pengambil-alihan anak-anak Timor Leste dari orangtuanya ke orang-orang tua di Jawa mirip dengan anak-anak orang Aborigin yang dipindahkan ke orang tua kulit putih Australia. Tentang hal ini lihat Robert Cribb. "Genocide in the non-Western World: Implications for Holocaust Studies", tersedia di 263
Kenapa tindakan pemusnahan umat manusia itu oleh rezim Soeharto dapat dibiarkan dan didukung oleh negara-negara Barat? Di bawah rezim Soeharto, pendapatan ekonomi berkembang dengan pesat dan eksplorasi sumber alam luar Jawa diurus secara sangat terpusat dengan penguasaan berbasis di Jawa. Kemudian, pemerintah Indonesia dan militer mem- perlihatkan potensi temuan baru ladang minyak di lepas pantai Laut Timor, bagian selatan pulau. Ladang minyak itu dipertimbangkan dapat mendorong pertumbuhan Indonesia. Keadaan ini yang mengundang Australia untuk mendukung aksi invasi militer Indonesia.4 Kandungan minyak di Celah Timor menjelaskan keberpihakan Australia terhadap politik otoriter militer Indonesia. Namun, elemen apa yang membuat Amerika Serikat terpesona untuk mendukung invasi militer Indonesia di bekas koloni Portugal yang jauh itu? Dalam konteks perang dingin, Timor Timur mempunyai arti penting tersendiri bagi Amerika Serikat. Selat Ombai-Wetar terletak di sebelah utara Pulau Timor. Selat itu meru- pakan jalur yang sangat dalam sehingga kapal selam bersenjata nuklir bisa melintasi jalur Samudra Pasifik ke Samudra Hindia tanpa dideteksi. Sementara untuk melakukan perjalanan yang sama melalui Selat Sunda atau Lombok membutuhkan waktu lebih lama yakni sekitar delapan hari. Maka, Selat Ombai-Wetar begitu penting bagi strategi Amerika Serikat untuk memenangkan konflik dengan pesaingnya, Uni Soviet. Amerika robert_cribb.20 4 Pada 1960-an dan awal 1970-an, eksploitasi ditandai dengan kekayaan minyak dan cadangan gas alam di Laut Timor, bagian selatan Timor Timur. Kekayaan cadangan sumber alam itu tersimpan di wilayah yang dikenal sebagai "Celah Timor," suatu wilayah yang terletak di antara perbatasan maritim Indonesia dan Australia. Sebe- lumnya, secara formal, wilayah tersebut dikontrol oleh kekuasaan kolonial Portu- gis. Pada awalnya "Celah Timor" diperkirakan berpotensi mengandung cadangan mineral paling besar di dunia karena menyimpan sebanyak 5 miliar barel minyak dan 50.000 miliar kaki kubil gas alam. Perkiraan itu mengalami penurunan secara drastis. Ini diketahui dari pengeboran karena menemui banyak kesulitan daripada awal perkiraan, dan kandungannya juga lebih kecil daripada yang diperkirakan di awal. Itu tidak mencegah pemerintah Australia dan Indonesia mencoba setiap cara yang memungkinkan untuk masuk ke Celah Timor dan mulai mengebor. Perjan- jian di antara mereka telah ditandatangani pada 11 Desember 1989, dengan penge- boran dimulai di Celah Timor pada 9 Februari 1991. Sebelas kontrak eksplorasi telah dilangsungkan, tetapi disusul keputusan referendum 30 Agustus 1999. Nego- siasi baru telah dibuka antara perwakilan Timor Leste dan pemerintah Australia, karena perjanjian Indonesia-Australia tahun 1988 sudah tidak berlaku. Tentang hal ini lihat John G. Taylor. "Encirclement and Annihilation: The Indonesian Occupa- tion of East Timor," dalam Robert Gellately dan Ben Kiernan (Eds.). The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm 163-185. 264
Serikat berminat untuk bisa ikut mengatur pertentangan di Timor Leste supaya membawa keuntungan bagi industri perangnya (Taylor 2003: 160-185). Kondisi seperti itu membuat militer Indonesia tidak khawatir untuk melakukan politik otoriter terhadap rakyat Timor Leste. Tulisan ini akan membahas penghilangan paksa di Timor Timur dari tahun 1975 hingga 1984 yang merupakan periode penghilangan paksa dalam jumlah besar sepanjang sejarah modern Timor Leste. Juga, dalam waktu itu, pasukan Indonesia melakukan ekspansi teritorial pada geo- grafi Timor Leste bergandengan tangan dengan aksi genosida. Dalam ekspansi teritorial dan pemusnahan itu terjadi penghilangan terhadap dunia di Timor baik dalam bentuk fisik maupun pengetahuan yang di- turunkan dari generasi ke generasi. Sejak 1975 hingga 1984 pula, peng- hilangan paksa dilakukan secara brutal. Itu tampak jelas dari kemero- sotan jumlah penduduk di Kota Dili dan pengungsian penduduk ke pegunungan.5 Pada periode itu pula, penghilangan paksa ditujukan ke- pada pimpinan gerakan perlawanan Fretilin dan kelompok yang menjadi penghubung ke gerakan perlawanan ini. Dalam periode itu, terjadi juga perpindahan anak-anak Timor Leste dari orangtua mereka ke orang tua di Jawa. Bagaimana proses itu terjadi akan didiskusikan dalam tulisan ini. Ekspansi dan Pemusnahan Invasi militer Indonesia ke bumi Lorosae dilakukan secara sengaja dan sistematis oleh elit-elit militer. Ini dapat terlihat dari terselenggaran- ya serangkaian pertemuan sebelum pernyerbuan, misalnya pada 3 De- sember 1975 pertemuan pematangan di kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Hadir dalam pertemuan itu kecuali Pres- iden Soeharto yaitu Menhankam/Pangab Jenderal Panggabean, Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Penerangan Mashuri, Menteri Sek- retaris Negara Sudharmono, Kepala Bakin Yoga Sugama, Wakil Kepala Staf Operasi Hankam Bambang Triantoro, dan Benny Moerdani sebagai Asisten I/Intelijen Hankam.6 Dalam pertemuan itu dibicarakan tentang 5 Sebagai contoh pada 1974 penduduk Timor Timur berjumlah 688.771 orang. Na- mun, pada 1978 menyusut menjadi 329.271 orang. Tentang hal ini lihat G.J. Adit- jondro, "Prospek Pembangunan Timor Timur sesudah penangkapan Xanana Gus- mao," Hayam Wuruk, No. 1 Th VIII/1993, hlm 62-67. 6 Operasi invasi ke Timor Leste diberi nama Operasi Seroja, dan sifat dari operasi intelijen sudah diganti. Jadi, Operasi Seroja merupakan operasi militer gabungan 265
perkembangan wilayah Timor Portugal ini dan disepakati pula tidak memungkinkan untuk penentuan masa depan secara bebas oleh rakyat setempat. Kesepakatan itu berarti diperlukan penguasaan teritorial oleh militer di seluruh geografi Timor Lorosae agar tidak terjadi ketidakstabi- lan, terutama di wilayah perbatasan. Pada 7 dan 8 Desember 1975 terjadilah penyerangan pasukan Indo- nesia ke pusat Kota Dili. Setelah pasukan gabungan mendarat di Dili, mereka berusaha keras melakukan pendudukan. Pada hari pertama in- vasi komunitas Tionghoa di pusat Kota Dili menjadi sasaran penang- kapan dan pembunuhan oleh tentara Indonesia. Komunitas Tionghoa itu tinggal di dekat pelabuhan, di rumah toko Lay. Rumah toko Lay ini dibangun oleh seorang kaya di jaman Portugis. Rumah itu mempunyai empat ruang kamar besar. Komunitas Tionghoa pindah ke toko Lay dan Ly Ming setelah rumah mereka rusak akibat pertempuran antara UDT dan Fretilin pada Agustus dan September sebelum invasi tentara Indo- nesia. Setelah penaklukan tentara Indonesia terhadap Dili, tokok-toko Cina diubah menjadi kamp tahanan untuk orang Timor Leste. Komo- ditas yang masih berada di toko seperti tekstil, pakaian, makanan dan lain-lain diangkut ke pelabuhan dan menjadi milik tentara Indonesia. Setelah itu, orang Tionghoa yang berada di toko-toko itu diperintahkan berlutut dalam todongan senjata tentara Indonesia (Turner, 1992: 92). Kemudian, mereka diperintahkan untuk keluar menuju pelabuhan, laki- laki dan perempuan serta anak-anak dipisahkan. Kaum laki-laki berbaris sendiri dan kaum perempuan serta anak-anak berbaris sendiri. Mereka semua berbaris dan wajahnya menghadap ke laut. Selanjutnya, barisan laki-laki diperintahkan untuk menggali kuburan bagi tentara Indonesia yang tewas saat pendaratan. Menurut laporan CAVR terdapat enam belas orang yang bekerja membuat kuburan besar di tanah dekat pelabuhan (Chega!, Jilid II, 2010: 891). Pada hari pertama pendudukan militer Indonesia, orang Tionghoa di Dili menjadi sasaran pembunuhan dengan jumlah korban sekitar lima ratus orang dibunuh saat penyerbuan itu. Kenapa komunitas Tionghoa menjadi sasaran? Pihak militer Indonesia menduga keras bahwa orang yang melibatkan berbagai macam kesatuan ABRI. Operasi itu terdiri dari pasukan yang berasal dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kepala Staf Operasi Hankam, Marsekal Madya Suharmono, bertindak sebagai penanggung jawab. Sedangkan jabatan asisten operasi dipegang oleh Brigadir Jenderal Bambang Triantoro. Ten- tang hal ini lihat Julius Pour. Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Soedirman, 1993, hlm 390-391. 266
Tionghoa menjadi pemasok makanan dan persenjataan bagi Fretilin. Se- lain itu, orang Tionghoa menguasai jaringan perdagangan di tepi pantai kepulauan Timor. Sebelum pendudukan Indonesia, banyak orang Tion- ghoa menguasai perdagangan pantai, dan merekalah yang menyambut orang asing seberang lautan yang akan berdagang dengan mereka. John Taylor memaparkan bahwa banyak orang yang dibunuh di pelabuhan termasuk orang Tionghoa saat penyerbuan tentara Indonesia: Di pelabuhan begitu banyak mayat... Kami disuruh mengikat mayat-mayat itu pada galah besi, kemudian diberi beban batubata dan dilempar ke laut. Setelah kami melempar semua mayat itu ke laut, sekitar 20 orang lagi dibawa masuk, disuruh menghadap ke laut dan ditembak mati. Masih banyak orang Cina lagi...yang datang. Setelah pembunuhan berhenti, kami bekerja lagi sekitar satu dua jam mengikat orang seperti sebelumnya dan melem- parnya ke laut (Taylor 1998: 142). Pasukan Indonesia yang telah memperoleh "daftar incaran" orang- orang Timor Leste dari pasukan intelijen dipergunakan untuk melaku- kan penghilangan paksa dan pembunuhan. Pasukan Indonesia menge- pung kaki bukit di Dili bagian selatan yang diperkirakan sebagai markas Falintil (Forcas arma das de libertacau nacional de Timor Leste). Di gu- dang kantor Departemen Sosial dekat kantor Fretilin, Gedung Matadou- ro (pemotongan ternak) terjadi pembantaian terhadap masyarakat sipil tak bersenjata. CAVR mendengar sejumlah kesaksian mengenai penghi- langan paksa di wilayah tersebut: ...Mereka [ABRI] memisahkan yang laki-laki dari yang perem- puan. Mereka membawa para lelaki itu ke sisi gedung yang ter- tutupi rumput yang tinggi.... Segera setelah itu, kami mendengar suara tembakan dan ledakan sebuah granat tembakan berlang- sung sangat lama... para lelaki yang telah dibawa ke sisi gedung itu semuanya telah dibunuh. (Chega!, Jilid 2, 2010: 896) Demikian pula ketika pasukan Indonesia menguasai Dili bagian te- ngah, mereka melakukan pemboman terhadap penduduk sipil. Mereka tampaknya ingin menguasai Kota Dili sepenuhnya tanpa menghiraukan hak hidup masyarakat, sebagaimana yang berlangsung di Dili bagian te- ngah: 267
Pada tujuh Desember, Indonesia melakukan invasi dengan pasu- kan terjun payung dinihari, mendarat di Dili pada saat itu kom- andan [Falintil] sersan Constancio Soares ditembak mati tepat di depan toko Sangthaiho di Colmera. Tengah hari TNI menyerang markas besar polisi militer di Calcoli dan menangkap 50 orang. Tentara Indonesia memerintahkan mereka berbaris dan kemudi- an menembak mati mereka. (Chega!, Jilid 2, 2010: 898). Kemudian, pada 9 Desember empat kapal perang Indonesia men- gangkut marinir dan 1.500 partisan Timor, dan dua kapal perusak (fre- gat) meninggalkan Pelabuhan Dili menuju Baucau. Pada 10 Desember sekitar pukul 6 pagi, dengan bantuan Tim Marinir dan artileri laut serta dipandu oleh Manuel Carrascalao, pasukan Indonesia di bawah koman- dan Kolonel Dading Kabualdi mendarat di Pantai Laga, Baucau. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Baucau telah terjadi pertempuran di sini. Pasukan Indonesia setelah menduduki Dili, lalu bergerak ke bagian te- ngah yakni Aileu, basis perlawanan Fretilin. Kemudian, pasukan berger- ak ke bagian timur bumi Lorosae untuk mengejar Fretilin dan Falintil. Dalam penguasaan teritorial itu pasukan Indonesia telah mendirikan Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) dan menggantikan mak- na gerakan perlawanan menjadi Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Kondisi ini menandakan gerakan perlawanan perlu dilumpuhkan demi tercipta stabilitas untuk mendukung rezim penghilangan paksa. Untuk itulah, militer Indonesia lalu mendirikan dan membuka penjara di se- tiap kota, kabupaten, dan kecamatan agar ruang interograsi, penyiksaan, dan penghilangan paksa bertambah luas. Tempat keberadaan penjara berdekatan dengan markas militer dan kepolisian. Banyak rumah pri- badi yang dirampas tentara kemudian difungsikan sebagai penjara untuk jangka pendek penahanan atau sebagai tempat interogasi. Seorang kor- ban menceritakan mengenai penjara di Timor-Timur: Orang Indonesia punya penjara di mana-mana misalnya, di mana ada seorang kepala polisi maka ia punya satu penjara; di mana ada tentara baret merah, maka di sana juga ada penjara, polisi mili- ter punya penjara sendiri, dan unit infantri punya penjara sendiri, unit artileri punya sendiri, KODIM punya satu, dan dinas rahasia punya penjara juga.7 7 Kutipan ini berasal dari Jose Guteres kepada komisi HAM PBB. Tentang hal ini 268
Dalam beberapa kasus toko-toko milik keturunan Tionghoa di Pelabuhan Dili dijadikan penjara. Contoh toko keturunan Tionghoa yang berubah fungsi sebagai penjara adalah San Tai Ho (bekas gudang sebelum perang milik keturunan Tionghoa). Kemudian, hotel yang dija- dikan penjara seperti penginapan Flamboyan di Baucau. Sementara itu, di Dili, semua tindakan interograsi terjadi dalam rumah-rumah keluarga besar yang telah kosong, karena pemiliknya sudah melarikan diri atau di penjara. Pemilik rumah yang ditahan kemudian dipekerjakan oleh ten- tara untuk proyek pekerjaan seperti mengolah sawah, membangun jalan, dan merawat jalan. Banyak juga yang bekerja untuk melayani kebutuhan pribadi pejabat militer, mengurus kebun mereka, membersihkan rumah, dan membawa makanan dan minuman.8 Pada Agustus 1976, pasukan militer Indonesia telah menguasai se- bagian besar kota utama. Militer mendirikan Komando Pertahanan dan Keamanan Regional Timor Leste (Kodahankam) yang membagi pengua- saan teritorial terdiri atas empat sektor operasional −barat, tengah, timur, juga Dili dan Occussi. Kemudian, di akhir 1976, pasukan militer Indone- sia telah menguasai jalan-jalan utama rute bagian selatan dari Dili ke Ai- naro dan Betano. Mereka juga menguasai jalan dari Baucau ke Viqueque; jalur Manatuto-Laclubar dan jalan protokol Lautem ke Turuala. Meski- pun tentara menguasai daerah yang dapat dilalui yakni jalan pesisir utara atau daerah dataran rendah, wilayah pedalaman dan dataran tinggi tidak dikuasai oleh militer Indonesia. Ruang geografi pedalaman dan dataran tinggi dikuasai oleh gerakan perlawanan Fretilin. Angkatan bersenjata Indonesia dalam melakukan perluasan dan penguasaan teritorial di Timor-Timur, selain melakukan penghilangan paksa, juga mendirikan penjara dan melakukan perampasan milik pen- duduk. Perampasan milik penduduk diceritakan oleh Ketua PSTT Dos Reis Araujo di dalam surat rahasia kepada Presiden Soeharto pada Juni 1976: Kami mengakui bahwa perampokan terhadap bisnis pribadi, kan- tor pemerintahan, dan badan keuangan negara dapat terjadi ka- rena emosi saat perang. Tetapi sulit dimengerti mengapa hal ini lihat Taylor. Perang Tersembunyi, hlm 186. 8 Pekerjaan melayani militer yang dilakukan oleh orang sipil di Indonesia diprak- tikkan ketika tentara mengerja-paksakan para tahanan politik Indonesia peristiwa 1965 di beberapa tempat. Biasanya praktik itu memberikan sumbangan bagi proyek pembangunan Orde Baru dan menjadi alat memperkaya perwira tentara. 269
berlanjut enam bulan kemudian, membiarkan semua orang dalam keadaan tidak aman yang kejam... Pagi dan malam hari, di rumah dan kantor saya, para janda, yatim piatu, anak-anak, dan kaum cacat meminta susu dan pakaian. Saya tak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis untuk mereka, karena pemerintah sementara ti- dak memiliki apa-apa.9 Pemerintah Indonesia pada Repelita I dan II tidak menganggarkan dana untuk pembiayaan ekspansi Timor-Timur. Kondisi ini pula yang membuat militer Indonesia menjadi beringas dan kejam dalam praktik pendudukan. Kemudian, kenapa pada periode 1976 hingga 1984 korban hilang paksa berasal dari gerakan perlawanan Fretilin? Pertanyaan ini akan dielaborasi di bawah ini. Hilang Paksa Di Timor Leste terdapat istilah penghalusan (eufemisme) untuk praktik penghilangan paksa. Kalimat penghalusan penghilangan paksa itu diciptakan oleh militer Indonesia, bisa jadi penggantian kalimat itu karena terbiasa mempraktikkan pembunuhan. Pertama adalah "mandi laut" yakni korban dibawa dari penjara atau kamp tahanan, kaki korban telah dipasang rantai batu pemberat dan tangan terikat ke belakang di punggung. Kemudian korban dilemparkan di tengah laut dari helikopter. "Mandi laut" telah dipraktikkan sejak awal invasi tentara Indonesia pada Desember 1975. "Mandi Laut" hilang paksa diperuntukkan bagi pim- pinan Fretilin/Falintil yang tertangkap. Kedua, "pergi ke Jakarta" adalah istilah korban dibunuh di tepi jurang, baik korban dilempar maupun ditembak. "Pergi ke Jakarta" adalah korban dihilangkan di jurang Hatu- builico, Distrik Ainaro. Tidak terhitung korban yang dilempar di jurang itu oleh tentara Indonesia (Chega!, Jilid III, 2010: 224). Banyak korban dibawa "pergi ke Jakarta" adalah orang-orang yang dituduh sebagai Freti- 9 Pada saat awal pendudukan Indonesia di Dili, sebagian besar orang kota disuruh pergi ke tempat sekitar bandara. Saat orang itu kembali, harta di dalam rumah su- dah ludes dirampok. Mobil, radio, perabot rumah tangga, peralatan makan, bah- kan jendela pun diangkut ke kapal di pelabuhan. Sebagian besar mobil yang tersisa di Dili diletakkan di geladak kapal oleh tentara Indonesia. Traktor di sekitar Dili dicuri. Barang milik gereja dan seminari juga dijarah, sedangkan buku koleksi me- reka dibakar. Pada satu tahap, menurut laporan, ada 19 kapal berlabuh di Dili dan membawa barang hasil rampokan itu. Ibid.; Taylor. Perang Tersembunyi, hlm 125. 270
lin. Ketiga, paling sering dipraktikkan untuk penghilangan paksa yakni "pergi ke sekolah" atau "kursus ideologi penataran Pancasila". Penghi- langan paksa "dikirim ke sekolah" ditujukan untuk pimpinan Fretilin, komandan sektor Falintil, dan pejabat publik yang mempunyai hubun- gan dengan Fretilin. Praktik penghilangan paksa "dikirim ke sekolah" untuk anggota Freti- lin yang menyerah pada 1976 hingga 1979 di Pegunungan Matebian. Jumlah tertinggi dari penghilangan paksa "dikirim ke sekolah" terjadi pada 1978-1979. Tahun itu penghilangan paksa terpusat pada pimpinan Fretilin dan komandan Falintil setelah jatuhnya bases de apoio terakhir di Matebian. Kemudian, paro pertama 1979 dan 1980 hingga 1984 ter- jadi penghilangan paksa luas setelah mereka menyerah atau tertangkap. Penghilangan terhadap pimpinan dan anggota Fretilin/Falintil dilakukan secara sistematis dan hasil keputusan elit militer Indonesia untuk mence- gah kebangkitan kembali gerakan perlawanan melalui penghilangan para pimpinannya.10 Penghilangan paksa terhadap pimpinan dan anggota Fretilin/Falintil melalui "dikirim ke sekolah" berlangsung di Distrik Aileu, Ainaro, Bau- cau, Dili, Lautem, dan Manufahi. Kalimat "dikirim ke sekolah" disampai- kan kepada sanak-saudara korban, biasanya diucapkan oleh komandan kesatuan dan komandan Kodim. Misalnya, seorang komandan Kodim di Aileu pada April 1979 setelah anak buahnya mengeksekusi 5 orang Falin- til, dia berkunjung ke salah satu keluarga korban yang dihilangkan kemu- dian berkata bahwa korban sedang bersekolah dan nanti selesai sekolah akan kembali (Chega!, Jilid 2, 2010: 808). Jumlah korban yang "dikirim ke sekolah" banyak terjadi pada 1978-1979 dan berlaku untuk pimpinan lo- kal yang menyerah. Umpamanya, CAVR memperoleh cerita pernyataan seorang saksi penghilangan paksa dari Distrik Manufahi: Enam orang pimpinan Fretilin yang menyerah di Betano, Manu- fahi, bersama sekelompok orang pada November 1979 dipekerjakan untuk pembangunan jalan. Setelah itu, keenam orang itu −Jose Con- ceicao, Francisco Conceicao, Franco da Costa, Paulino Teli, Martinho Aulaku dan Sebastio Nunes− dipanggil oleh dua pejabat Timor Leste, menyatakan kepada lima orang akan "dikirim ke sekolah." Sejak itu lima orang itu tidak pernah terlihat lagi, sedangkan Jose da Conceicao, dipak- 10 Meskipun tahun 1977 Presiden Soeharto telah memberikan amnesti kepada pim- pinan dan anggota gerakan perlawanan Timor Leste, praktik di lapangan pembe- rian amnesti itu tidak pernah dipedulikan. 271
sa menjadi seorang anggota hansip (Chega!, jilid 2. 2010:453). Lambat laun pihak keluarga korban memahami pula makna dari "dikirim ke sekolah" berarti telah dibunuh dan tidak pernah kembali. Se- bagaimana diuraikan sekilas di atas bahwa keputusan eksekusi tawanan Fretilin berada di tangan elit militer. Tetapi, penduduk yang menyerah pada 1978-1979 semuanya dianggap Fretilin atau anggota gerakan per- lawanan. Pimpinan dan anggota Fretilin/Falintil yang tertangkap diek- sekusi berdasarkan pengambilan keputusan internal Kopassus. Bisa saja korban tidak langsung dibawa ke suatu tempat untuk dihilangkan. Namun, korban disuruh pulang dan diperintahkan untuk kembali di- interogasi, kemudian hilang.11 CAVR mendapatkan narasi perrnyataan dari seorang saksi mengenai pola penghilangan paksa anggota Falintil di Manatuto: Jika Fretilin bersenjata (Falintil) yang menyerah, (mereka) tidak akan menjalani proses biasa, tetapi akan ditangani secara khusus. Mereka semua diintrogasi oleh intel (intelijen militer), sebuah tim investigasi militer yang datang dari Manatuto. Jelas, semua keputusan tentang nasib tawanan diambil secara intern oleh mi- liter. Seringkali Falintil (Fretilin) itu diijinkan pulang ke rumah. Tetapi bisa saja, satu atau dua bulan kemudian mereka akan di- jemput dari rumah untuk dibunuh. Tonsus (peleton khusus), atau orang lain yang diperintahkan untuk menjemput, terus mereka itu ke kantor Kopassus. Lalu setelah Kopassus mengambil kepu- tusan, mereka pasti dibunuh. Kalau dibunuh, orang itu pertama akan dikirim ke kantor kecamatan dalam keadaan tangan diikat ke belakang, lalu pembunuhan akan dilakukan oleh tonsus. Yang berwenang memerintahkan pembunuhan hanyalah Kopassus (Chega!, Jilid 2, 2010:887). Sementara itu, pola penghilangan paksa di kabupaten Baucau se- cara ruang geografi mempunyai variasi lain. Di Baucau proses penghi- langan paksa tetap diputuskan oleh satuan Kopassus. Anggota Kopassus menginterogasi mereka yang tertangkap atau menyerah di Hotel Flam- boyan atau pusat interogasi, Uma Merah. Di kedua tempat tersebut kor- 11 Pada 1980, Amnesty Internasional mencatat pola penghilangan paksa di Timor Leste sebagai berikut: pertama, korban ditahan di penjara, diinterogasi, dan disiksa, tetapi kemudian dilepas hanya sebentar diambil kembali, setelah itu korban hilang tanpa jejak. Tentang hal ini lihat Tapol Bulletin, No. 39, May 1980. 272
ban diinterogasi selama beberapa pekan. Setelah itu korban dipindahkan ke Resimen Tim Pertempuran 18 (RTP 18) di Teulale. Dari markas RTP 18, korban-korban bisa dieksekusi di dua lokasi yakni Quelicai dan Lac- ulada. Pada umumnya, mereka dibawa dari tempat interogasi ke lokasi eksekusi di Laculada dan Quelicai dengan menggunakan truk militer yang disebut Reo. Seorang saksi bernama Zeferino Armando Ximenes mengingat korban yang dihilangkan paksa di Quelicai: Dengan tangan terikat saya dimasukkan di dalam kendaraan ten- tara yang disebut Reo, dan kami menuju Quelicai (dari markas RTP 18 di kota Baucau) pada 13 Mei 1979. Saya ingat karena hari itu hari kenaikkan dara Maria. Segera tiba di sana, kami diintero- gasi sampai jauh malam.... Kami tidak dipukul, tetapi hanya ha- rus menunggu giliran untuk mati. Karena kami telah diberitahu, bahwa kami akan dikirim ke sekolah, seperti teman-teman kami Tadeo Soares Laicana, Domingos Gaio dan Sola yang kata mereka, dikirim ke sekolah di luar negeri. Keesokan hari sebuah kenda- raan sudah menunggu kami didekat gua, dan serdadu-serdadu Indonesia dengan sebuah daftar orang-orang Baucau yang terlibat dengan Fretilin, sudah ada di sana untuk bertemu dan membawa kami ke Ponto Alto, di atas Quelicai. (Chega!, Jilid 3, 2010: 899). Kemudian, secara geografi pola penghilangan paksa di Kota Dili mempunyai variasi lain dengan kabupaten dan kota lain. Mereka yang tertangkap atau menyerah diinterogasi di Koramil. Apabila yang ditang- kap adalah pimpinan Fretilin/Falintil, maka mereka akan ditahan selama berbulan-bulan. Setelah itu mereka akan dikirim, diinterogasi, dan dita- han di San Tai Ho. Juga, mereka dibawa dan ditahan di Cormaca, dan se- telah enam bulan sepenuhnya hilang tanpa jejak. Seorang penghuni yang tinggal tidak jauh dari markas Kopassus di Dili menyaksikan fragmen suasana penghilangan paksa pada 1979 di Dili: Setiap malam mereka keluar untuk menangkap orang.... Tentara keluar, berkain sarung dengan senjata tersembunyi di dalamnya. Mereka pergi untuk mengambil orang. Kemudian beberapa hari selanjutnya, kita mendengar; si anu hilang... orang-orang di sini senantiasa ketakutan. Banyak, banyak orang hilang (Taylor, 1998: 179). 273
Dalam penghilangan paksa di Dili, tentara menggunakan kendaraan khusus untuk membawa korban ke lokasi eksekusi. Kendaraan itu se- perti mobil panjang tanpa tempat duduk dengan berjendela kaca gelap, dan terdapat teralis pembatas untuk melindungi sopir. Korban yang akan dieksekusi dilemparkan saja ke bagian belakang kendaraan. Mereka yang dijemput dengan mobil itu hilang tanpa jejak. Juga, penjara-penjara di Dili, tentara menjemput tahanan politik dengan helikopter untuk "mandi laut" dan kadangkala mereka dilemparkan ke Danau Taci Tolu.12 Tahun 1979-1980 sasaran pokok penghilangan paksa diperluas yak- ni pendukung Fretilin dan mereka yang berasal dari lapisan sosial yang relatif berpendidikan seperti mahasiswa, seniman, perawat, pimpinan politik, dan guru. Penguasa tertinggi akan memutuskan siapa yang ha- rus dibunuh setelah diinterogasi. Sebagian besar pemimpin, atau orang berpendidikan atau orang berbakat, dibunuh, dan istri mereka juga diin- terogasi, disiksa, dan dibunuh. Periode 1975 hingga 1984 tak seorang pun yang mempunyai hubungan dengan Fretilin/Falintil bisa selamat. Kapan pun mereka dapat diambil tanpa sepengetahuan keluarga, dan sebelum- nya mereka dipenjarakan di mana saja dan kemudian hilang. Seorang pejabat publik ditangkap, diinterogasi, dan setelah itu hilang tanpa jejak. Seorang pengungsi menceritakan: Saudara ipar laki-laki saya tertangkap dan dibawa ke Dili (tulis seorang pengungsi). Wakil ketua dinas rahasia mengijinkan istri dan anaknya untuk mengunjunginya. Namun, pada kunjungan ketiga mereka diberitahu bahwa suaminya sedang diinterogasi Menteri Pertahanan, Jenderal Yusuf. Hari berikutnya mereka di- beritahu bahwa suaminya sudah dibawa pergi. Ke mana pergin- ya tidak pernah diketahui, dan sekarang dia tetap hilang (Taylor, 1998: 180) Penghilangan paksa di Dili tahun 1979 hingga 1984 dilakukan oleh militer terhadap intelektual, pejabat yang berhubungan dengan Fretilin, dan pada komandan Falintil yang menyerahkan diri. Sepanjang 1979 ada sekitar 20 orang lebih berlatar belakang intelektual dan pejuang bersen- 12 Taci Tolu adalah danau tiga warna yang indah, dekat laut, dengan bagian belakang dikelilingi pegunungan di Dili Barat. Sebelumnya danau ini dipergunakan untuk rekreasi. Sejak Desember 1975 telah menjadi ladang pembantaian dan tumpukan tulang-belulang manusia. Tentang hal ini lihat Turner. Telling East Timor..., hlm, 120. 274
jata yang bergabung dengan Fretilin hilang. Misalkan Leopoldo Joaqim, anggota Komite Sentral Fretilin menyerah di Same pada 1978, kemudian ditahan beberapa bulan di San Tai Ho. Setelah itu dia dibebaskan dengan syarat melapor setiap hari ke kantor Kodim. Pejabat militer Indonesia juga sering makan di rumahnya. Pada akhir April 1979 dia diambil dari rumah dan hilang tanpa jejak. Sementara itu, sepupunya, Maria Goreta Joaqim, dengan latar be- lakang sebagai aktivis organisasi mahasiswa Fretilin (Unetim) pada 1976 ditahan enam bulan di San Tai Ho. Dia diperkosa dan dijadikan budak seks oleh tentara. Kemudian, dia dipekerjakan sebagai propagandis di Baucau oleh militer dan hilang di sana. Lalu, Dulce Maria da Cruz di- tangkap pada 1979 bersama anaknya yang berumur 3½ tahun. Maria da Cruz adalah bekas mahasiswa di Lisbon, Portugal. Pada 1974, dia diang- kat menjadi kepala sekolah di Dili. Pada Januari 1975, dia dipilih oleh pemerintah Portugal untuk menangani reformasi pendidikan. Di tahun yang sama, dia diangkat oleh Fretilin sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada umur 29 tahun dia dihilangkan oleh militer Indonesia (Tapol Bulletin, No. 39, 1980). Kemudian, sekitar 100 sersan militer Timor Leste yang sebelumnya tentara anggota Portugis telah bergabung dengan Fretilin. Mereka adalah Joao Baptista de Jesus Soares, Sebastiano Dautel Sarmento, dan Joao Bos- co Soares. Joao Baptista setelah menyerah pada 1978 ditahan di San Tai Ho selama enam bulan, kemudian dibebaskan untuk beberapa bulan dan pada April 1979 dijemput dari rumahnya dan kemungkinan dieksekusi. Dia ditangkap bersama pimpinan lain Fretilin yaitu Annibal Aranyo. Ke- tika Baptista dihilangkan berumur 40 tahun. Sementara itu, Sersan Sar- mento menghilang tidak lama setelah dia menyerah. Sersan Joao Bosco Soares hilang dari Dili pada November 1979, tiga bulan setelah dia me- nyerahkan diri (Tapol Bulletin, No. 39, May 1980). Sekitar akhir 2011, tulang-belulang Joao Bosco Soares ditemukan di Danau Taci Tolu setelah hampir 32 tahun menghilang. Joao Bosco se- belum dihilangkan oleh Kopassus sempat berpamitan dengan istri dan anaknya. Olandina sebagai istri bercerita tentang hari hilang suaminya: Saya di Kupang sampai tahun 1979... Itu kembali ke Dili pada tanggal 3 Maret. Dua hari kemudian, itu suami saya dibawa oleh tentara, oleh Kopassus untuk bertemu saya dan anak saya, anak kami. Dan dia datang tentara hanya berdiri di depan rumah ada sekitar sepuluh menit. Dia hanya sempat gendong anak saya, eh 275
setelah itu tidak pernah tau. Setelah itu, saya tidak tau dia ada di mana dan terakhir baru dua atau tiga tahun yang lalu ditemukan- lah tulang-belulangnya di Taci Tolu. Itu pun setelah dicari oleh ke- luarga, dicari selama beberapa tahun ini. Dan ditemukan di situ dan diketahui bahwa itu adalah dia karena masih bisa dikenali jeans yang dia pakai. Terus dari gigi, rambut, apa semua. Terus dites darah dan sebagainya. Pada waktu dia diantar oleh tentara ke rumah, saya tidak tau apa tujuannya, saya tidak mengerti. Dia se- dang di dalam tahanan ketika diantar oleh tentara. Dia ditahan di markas Kopassus. Dia pada waktu itu adalah salah satu komandan sektor wilayah.13 Joao Bosco Soares salah satu komandan sektor wilayah Timor Leste dan dianggap pemegang jabatan penting di struktur ketentaraan Falin- til. Dia dihilangkan oleh Kopassus karena menjadi bagian penting dalam gerakan perlawanan. Bagi ABRI, Falintil maupun Fretilin adalah gerakan perlawanan komunis yang harus dibasmi dan dipendam hingga dasar agar tidak bangkit kembali. Meskipun serangan militer Indonesia dengan tujuan utama menggempur dan melenyapkan Fretilin, ABRI tidaklah sukses, tentara Indonesia mengalami kesulitan berperang menghadapi kondisi geografis Timor Leste. Bahkan, selama pendudukan, terutama tahun 1980-an ABRI sangat senang kalau konflik berlangsung dalam tingkat intensitas rendah. Dalam kondisi seperti itu, tentara mempunyai kesempatan menggelar latihan pertempuran yang berarti mengeluar- kan biaya tersendiri. Sementara itu, komandan berpeluang memperoleh promosi prestasi militernya dalam bertempur dan menangkap gerakan perlawanan Fretilin. Pada 1980-an banyak elit militer Indonesia mem- peroleh kenaikan pangkat karena keberhasilan di Timor-Timur. Pada masa rezim Orde Baru kenaikan pangkat elit militer bertugas di bumi Lorosae sebagai hadiah. Kenaikan pangkat elit militer menjadi contoh bagi komandan militer yang bertugas di wilayah konflik lainnya seperti Aceh dan Papua. Kembali ke pembicaraan penghilangan paksa Timor Leste bahwa puncak penghilangan paksa beriringan dengan turunnya penduduk dari Pegunungan Matebian setelah terus-menerus dibombardir dari udara dan darat oleh militer. Sepanjang 1978-1979 ratusan ribu penduduk Timor Leste turun dari gunung dan keluar dari hutan untuk menyerah. 13 Wawancara dengan Olandina, Denpasar, 23 Febuari 2012. 276
Ketika mereka menyerah di distrik masing-masing diseleksi apakah me- reka anggota Fretilin atau Falintil. Jika benar demikian, apakah mereka anggota penting atau biasa. Pada umumnya eksekusi dan penghilangan merupakan proses seleksi di penjara dan kantor militer, sebagaimana diulas di atas. Pemindahan Anak Timor Leste ke Indonesia Penduduk yang turun dari pegunungan kebanyakan terdiri dari perempuan dan anak-anak. Banyak dari perempuan yang mengungsi ke pegunungan mengikuti suaminya sebagai anggota Fretilin atau mengi- kuti kelompok perlawanan bersenjata. Perempuan ikut kelompok perla- wanan Fretilin karena merasa aman daripada tinggal di dataran rendah seperti Dili atau Baucau yang dikuasai tentara Indonesia. Ketika mereka mengungsi ke pedalaman dan pegunungan, para perempuan itu sedang hamil atau mempunyai anak berumur 6 bulan hingga 1 tahun. Mereka membawa anak-anaknya juga mengungsi ke pegunungan. Selama sekitar dua tahun mereka berusaha bertahan dan memberi makan anak-anak mereka seadanya.14 Tetapi, pengepungan dan pemusnahan dengan bom dari udara, darat, dan laut membuat mereka kewalahan dan menyerah turun ke bawah menuju kaki pegunungan. Setelah itu, anak-anak mereka diambil oleh tentara, atau sengaja menyerahkannya kepada panti asuhan, gereja, serta orang-orang Indonesia baik militer maupun sipil dan mem- bawa anak-anak itu ke Jawa serta kepulauan Indonesia lain seperti Am- bon, Kalimantan, dan Sulawesi. Perempuan Timor Leste bersama anak-anak mereka yang turun dari gunung dalam suasana mencekam dan kelaparan akhirnya terpisah dari anak-anaknya. Ada pula anak-anak yang diambil begitu saja oleh tentara dan dibawa ke luar Timor Leste. Sering kali, anak-anak itu dibawa ke- luar dari Timor Leste oleh prajurit rendahan dengan diselundupkan di atas kapal agar tidak diketahui oleh komandannya. Juga, ada anak-anak yang dibawa dari panti asuhan oleh orang-orang sipil dan militer dengan tujuan membantu meringankan beban lembaga panti asuhan. Demikian pula, ada orang Indonesia yang mengambil anak Timor Leste dengan tu- 14 Fatima Gusmao mengungsi ke Pegunungan Matebian mengikuti suaminya seba- gai anggota perlawanan bersenjata Fretilin. Dalam pengungsian di pegunungan dia melahirkan seorang bayi dan bayi itu tidak sampai berumur satu tahun meninggal karena kekurangan gizi. Tentang hal ini, Op.Cit.; Turner. Telling East Timor. 277
juan untuk memurnikan anak ini dari musuh mereka. Terlepas dari ber- macam-macam motif "pemindahan paksa" anak-anak Timor-Timur ke tangan orang-orang Indonesia yang dilakukan secara sistematis, orang- tua anak-anak ini banyak yang tidak bisa bertahan dari operasi penge- pungan dan pemusnahan militer Indonesia. Mereka dan anak-anaknya kelaparan dan terserang penyakit. Setelah tiba di kamp sementara atau kamp transit, mereka diinterogasi untuk memperjelas identitas yakni a- pakah mereka anggota Fretilin atau tidak. Bila tidak, mereka dikemba- likan ke desa asalnya. Banyak dari anak-anak mereka diambil oleh tentara dengan alasan agar kehidupan anak-anak ini di masa depan tidak seperti orangtuanya, atau tidak menjadi anak Fretilin. Akhir 1970-an anak-anak Timor Leste diambil oleh tentara setelah mereka bertugas sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasi).15 Salah seorang anak yang dibawa oleh praju- rit rendahan ke Indonesia memberikan pernyataan narasi kepada CAVR: Saya melihat banyak anak yang lain di atas kapal tapi saya tidak tahu ada berapa. Ada tujuh anak di peleton kami. Satu batalion Indonesia mempunyai empat kompi dan satu kompi terdiri atas tiga peleton. Jika kita perkirakan bahwa ada 3-4 anak dalam tiap peleton, maka seluruhnya mungkin ada 30-40 anak. Tapi mung- kin ada peleton-peleton yang komandannya mengikuti instruksi dan tidak memperbolehkan anak buahnya membawa anak-anak pulang dengan mereka (Chega!, Jilid 3, 2010: 2391). Sulit untuk menghitung jumlah anak-anak Timor Leste yang dipin- dahkan ke Indonesia. Jumlah hilang atau perpindahan anak Timor Leste dari tahun 1982-1984 sekitar 20-30 anak setiap tahun (Chega!, Jilid 3, 2010: 2388). Sementara itu, perwakilan UNHCR melaporkan bahwa an- tara 1974 dan 1999 kemungkinan ada 4.534 anak yang telah dipindah- kan dari Timor-Timur. Pada 1976, anggota prajurit Indonesia banyak membawa anak-anak ke rumah sakit militer di Dili. Pada umumnya, anak-anak itu dalam kondisi kesehatan dan gizi yang sangat buruk dan berakibat banyak yang meninggal. Jika anak-anak itu kembali sehat dan prajurit akan kembali ke Indonesia, maka anak-anak itu banyak yang 15 Banyak anak-anak dipergunakan dalam Operasi Pagar Betis tahun 1978-1979 oleh tentara Indonesia untuk menyapu kelompok perlawanan Fretilin. Sebagai tenaga bantu operasi, anak-anak tidak diberikan upah dan hanya makan satu kali. Tentang Operasi Pagar Betis yang menggunakan tenaga anak-anak lihat Ibid.; Taylor. Per- ang Tersembunyi. 278
dibawa pulang. Seandainya ada kesempatan untuk membawa mereka, pegawai-pegawai Timor akan membawa pulang anak-anak dari rumah sakit agar tidak diambil oleh prajurit Indonesia. Anak-anak Timor Leste yang telantar merupakan dampak dari poli- tik pemusnahan Indonesia. Mereka ditampung di Panti Asuhan Seroja. Panti asuhan itu dibangun kembali pada 1976 oleh militer dari Kodam Brawijaya. Awalnya panti hanya menampung sekitar 20-an anak, tetapi jumlah mereka meningkat pesat dalam waktu singkat. Mendasarkan cerita dari anak yang pernah ditampung di sana bahwa "banyak anak- anak yang dibawa dari distrik-distrik tanpa keterangan dan sering ada orang tua yang datang mencari anaknya dan membawa mereka kembali. Namun, acapkali nama anak-anak diubah menjadi nama tentara yang membawa ke panti asuhan." (Chega!, Jilid 3, 2010: 2390). Anak-anak itu selain dibawa oleh tentara ketika masa tugasnya sele- sai, lembaga panti asuhan juga mengirim rombongan anak-anak ke In- donesia. Pada 1978, Panti Asuhan Seroja mengirim sekitar 60 anak ke Indonesia. Pengiriman rombongan anak itu dikenal sebagai kelompok "anak-anak presiden." Mario Carrascallao memberikan informasi kepa- da CAVR bahwa bekas Gubernur Timor Timur, Arnaldo dos Reis Arau- jo, menggunakan panti asuhan untuk mengirim anak-anak ke Bandung (Jawa Barat) dan Semarang (Jawa Tengah). Pada pertengahan 1978 pan- ti asuhan itu diserahkan kepada Dinas Sosial. Sejak saat itu anak-anak Timor Leste tidak diizinkan untuk diadopsi oleh orang dari luar wilayah itu, terutama tentara. Namun, instruksi itu hanya lisan, tidak tertulis dalam hukum yang mudah untuk dilanggar. Terdapat dua pola umum pemindahan anak Timor Leste pada peri- ode 1976-1979. Pola pertama, prajurit militer berpangkat rendah hingga menengah mengambil anak-anak yang ditemukan sendirian di arena pertempuran atau membawa anak-anak langsung dari keluarga mereka. Sebagian besar pengambilan anak seperti itu terjadi tanpa persetujuan orangtua atau orang lain. Pola kedua adalah anak-anak dipindahkan ke Indonesia oleh petinggi pemerintah atau lembaga amal terkemuka de- ngan wujud yayasan seperti Yayasan Dharmais dan Yayasan Superse- mar.16 Dekade 1980-an anak-anak Timor Leste yang dibawa ke Indonesia 16 Kedua yayasan yaitu Dharmais dan Supersemar di bawah pengawasan Soeharto dan anak-anaknya. Ketika itu, Soeharto sebagai presiden menegaskan anak-anak itu sebagai anak-anak negara yang mendapatkan uang saku per hari Rp 150,-. Pada saat anak-anak itu berumur 8 hingga 10 tahun. 279
baik oleh tentara maupun sipil Indonesia terus meningkat. Kebanyakan anak-anak itu yatim piatu dan terpisah dari orang tua karena perang. Hampir seluruh perwira tinggi yang bertugas pada tahun 1980-an sete- lah selesai dinas, mereka membawa anak dari Timor-Timur. Sulit dike- tahui secara mendalam anak-anak itu mendapatkan pendidikan atau- kah tidak. Beberapa perwira tinggi yang mengambil anak Timor Leste menelantarkan anak-anak itu karena mereka membawa 10 orang dan semua anak itu dianggap sebagai anak negara. Banyak dari mereka dija- dikan pesuruh untuk membersihkan dan menjaga rumah atau bekerja di kebun. Sementara itu, kelompok "anak-anak presiden" adalah anak yang berumur rata-rata 10 tahun. Mereka dibawa dari distrik bagian barat dan tengah, lalu dikirimkan dengan pesawat angkut militer Hercules. Setelah mendarat di Jakarta mereka diajak berkeliling ke Taman Mini Indonesia Indah dan menghadiri upacara penyambutan yang dibuka oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pres- iden memberikan pernyataan kepada mereka: "Kalian adalah anak-anak kami, milik negara dan mulai sekarang kami akan bertanggung jawab atas kesejahteraan kalian, mulai makanan, pakaian, dan sekolah, terma- suk pendidikan selanjutnya adalah tanggung jawab Negara." (Chega!, Ji- lid 3, 2010: 2399). Kemudian apa yang menyebabkan negara mendukung pemindah- an anak-anak Timor Leste ke Indonesia? Tampaknya negara Indonesia dalam konteks itu mempunyai citra bahwa Timor-Timur telah menjadi bagian negara kesatuan Indonesia. Seolah-olah anak-anak telantar itu tidak berpendidikan sejak sebelum invasi tentara Indonesia. Keadaan anak-anak Timor Leste yang terbelakang menjadi tanggung jawab Indo- nesia. "Pengurusan anak-anak itu" tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Portugal sebagai negara yang sebelumnya menjajah Timor Leste, demikian pandangan kebanyakan pejabat Indonesia Orde baru. Pemind- ahan anak-anak Timor Leste bisa saja menjadi kebudayaan militer Indo- nesia Orde Baru. Setelah merasa bisa menaklukkan gerakan perlawanan di Timor Timur, maka anak musuh secara moral menjadi tanggung jawab pasukan Indonesia, terutama di kalangan perwira tinggi. Jenderal M. Yu- suf sebagai Panglima ABRI tahun 1978 dan pernah berkunjung ke Timor Leste pulang membawa anak Timor cukup banyak yang dia titipkan ke Yayasan Islam di Sulawesi Selatan. Seolah-olah mengurus anak-anak itu yang dilepaskan begitu saja dari orangtuanya merupakan masalah seder- hana dan tidak berdampak panjang. Pemindahan anak dari orangtuan- ya sama dengan mencabut akar kebudayaan dari perkembangan hidup 280
anak. Kesulitan menyambung ulang identitas jati diri antara korban yang dipindahkan dan kampung halaman merupakan pencarian yang sulit. Sebagai contoh konkret, seorang anak Timor Leste berjenis kelamin laki-laki bernama Zulu. Kedua orangtuanya meninggal pada akhir 1979. Dia dibawa turun dari Pegunungan Matebian oleh ibunya. Pada 1980-an ayah angkatnya bekerja sebagai kontraktor borongan sipil yang mereno- vasi jalan dari Baucau ke Bahegia dan Lospalos menuju Viqeuqeu. Ayah angkat Zulu berdarah Batak, bermarga Siregar dan telah lama tinggal di Jakarta. Dia bertemu dengan ayah angkatnya di Bahegia pada waktu be- rumur tiga tahun. Untuk mendapatkan Zulu, ayahnya mengurus adopsi secara legal. Dalam pengertian, mereka mengurus surat keterangan yang menyatakan bahwa kedua orangtuanya telah meninggal. "Ayah angkat saya mengurus surat-menyurat pernyataan dari camat hingga walikota." Zulu sebagai anak Timor Leste yang dibawa ke Jakarta termasuk yang beruntung. Dia disekolahkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi oleh orangtua angkatnya. Saudara tiri dan opung (kakek) sangat mencin- tai dia. Bahkan, ketika Zulu aktif dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan sempat beberapa tahun mendekam di penjara Cipinang, orangtua angkat dan kerabatnya tidak menyalahkan dia. Dia bertanggung jawab atas aktivitas politik dan tidak melibatkan orangtua dan kerabatnya. Yang menjadi lingkaran setan informasi siapa diri Zulu karena dia diperoleh ayah angkatnya dari gereja. Ayah angkatnya berfikir bahwa dengan mengurus Zulu bisa meringankan beban gereja. Namun, gereja kehilangan jejak rangkaian keluarga dan kerabat Zulu. Meskipun Zulu masih mempunyai saudara kandung bernama Batista, tinggal di Sura- baya, dia belum pernah bertemu kakak kandungnya ini. Karena Zulu seorang aktivis yang bekerja di Komisi Orang Hilang (KontraS), maka pencariannya mulai menemukan titik terang. Zulu bercerita panjang ten- tang kesulitan yang dialaminya. Berikut kutipan cerita Zulu yang agak panjang supaya bisa mengikuti prosesnya: Mulai waktu ketemu Pak Xanana, Fernando Lasama, sesama pen- jara Cipinang semakin kuat motivasi pulang ke sana. Keinginan- keinginan itu terhambat terus sampai saya bebas terlibat lagi jadi aktivis di PRD, terus di KontraS. Terus berfikir sampai waktu yang tepat kembali ke sana. Lagi-lagi soal waktu dan finansial. Ke sana (Timor Leste) ketemu siapa? Di mana? Timor itu saya tidak tau ka- rena besar di sini (Jakarta). Ketemu siapa? Pada waktu tahun 2004, saya nggak tau tujuannya ke mana? Terus cari keluarga itu, mau 281
Peta Timor Leste 282
Hotel Flamboyan di Kota Baucau. (foto: Selma H.) Danau Tasitolu dari udara. (foto: Selma H.) 283
ke siapa? Karena nggak punya petunjuk. Akhirnya petunjuknya adalah Yayasan HAK.... Itu tidak ada tempat lain. Dari situ obro- lan-obrolan ternyata lima harian gitu sudah ada informasi-infor- masi. Ternyata yang ajak ngobrol itu masih keluargaku, Bu Oscar itu, diluar kesadaranku. Waktu pertama kali datang orang-orang di sana bingung dengan kedatangan saya. Seperti kak Jill dia kan tau saya, terus saya katakan saya mau cari keluarga saya. Memang kamu orang Timor. Mereka mengenal saya sebagai orang Kupang atau orang Ambon. Mau ngapain, mereka bertanya lagi. Ya mau menelusuri keluarga. Nyariinnya bagaimana? Saya juga bingung bagaimana mencarinya (sambil tertawa). Orang bentuk Dili se- perti apa saya juga tidak mengerti. Akhirnya pada malam Natal saya ke sana, saya ketemu lagi ramai-ramai, lagi makan-makan Natal bersama di Yayasan HAK. Dari obrolan dengan Bu Oscar saya bilang dibawa dari Bahegia tahun 79-80-an saya dibawa, saya bilang begitu. Terus dia mungkin membantu menginformasi ada anak Timor yang dibawa tahun sekian. Pada waktu itu saya ketemu kak Moses, dia bawa saya ke Camat Bahegia, orangnya cu- kup tua. Tapi dia menjabat tahun 1976. Dia bilang tidak mungkin kamu diambil tahun 1976, kalau zaman saya nggak ada yang boleh anak Timor dibawa satu pun. Nah, kamu dibawa 80-an. Nah, dari situ pencarian buntu.... Akhirnya hari kelima kak Moses tanya, kamu punya kakak bernama Batista? Ya, satu kakak saya nama- nya Batista, saya bilang begitu. Karena bapak saya sering cerita bahwa kamu punya kakak bernama Batista. Memori saya yang paling tajam adalah kakak saya yang pertama, mamakku berna- ma Maria, bapakku bernama Albert. Ya itu saja ketiga orang itu. Maria siapa, Albert siapa nggak apal saya. Tiga itu saja yang selalu dibenakku yang lain tidak ada. Katanya saya punya adik, saya tak apal namanya. Jadi, ketika ditanya punya kakak saya apal. Dan, Bu Oscar mengatakan ah, pukimai kamu ternyata masih keluarga saya. Ternyata saya dan Ibu Oscar sepupuan. Nah, dari situlah dia bilang bahwa itu baru 75 persen, belum 100 persen, dia cari infor- masi-informasi terus. Satu mingguan kemudian, dia bawa om-om setengah baya sekitar 50-an, terus dia lihat saya dari jendela, te- rus dia bilang iya betul itu anaknya Alberto betul. Itu keluarga kita dulu hilang. Karena dulu waktu kecil, dia didorong-dorong pakai 284
gerobak pada waktu perang, dia bilang begitu.17 Hingga sekarang ini pencarian Zulu atas kakak dan adik kandungnya masih terus berjalan, dia belum pernah bertemu dengan kedua saudara kandungnya. Pengalaman Zulu sebagai korban pemindahan anak-anak Timor Leste bisa jadi lebih buruk dialami oleh anak-anak lain yang be- rada di belahan kepulauan lain. Mereka mengalami keterputusan baik secara fisik dengan keluarga, sanak saudara maupun dengan akar kebu- dayaan dan sejarah Timor Leste secara konkret. Kesimpulan Dari persoalan pemindahan anak Timor Leste ke Indonesia, jelas ne- gara ikut terlibat dan mendukung secara sistematis. Mereka terputus de- ngan saudara kandung dan kerabat. Sebagaimana kisah selintas di atas, keterlibatan negara ingin menyelamatkan citra bahwa Timor-Timur adalah bagian dari negara kesatuan Indonesia. Pemindahan anak-anak ke Indonesia juga salah satu dampak dari invasi militer. Anak-anak itu perlu dihadirkan kembali ke Timor Leste agar bisa tersambung dengan kebudayaan dan akar sejarahnya. Pemindahan anak-anak itu merupakan bagian dari proses genosida yang ikut menghilangkan generasi di Timor Leste. Kemudian, kembali ke penghilangan paksa, ini terjadi meluas di ham- pir seluruh distrik Timor Leste periode 1975-1984. Tampaknya, saya perlu usulkan melakukan studi lokal untuk penghilangan paksa sebagai bagian dari genosida yang didukung oleh negara. Sebagai contoh, telah terjadi penghilangan paksa terhadap komunitas Tionghoa di Dili. Seka- rang ini boleh dikatakan tidak ada lagi komunitas Tionghoa di Pelabu- han Dili. Kita belum mendapatkan penjelasan tentang sejak kapan orang Tionghoa keturunan tinggal di Pelabuhan Dili? Apa aktivitas utama ke- hidupan mereka di pelabuhan tersebut? Komunitas apa saja yang tinggal di Pelabuhan Dili, selain komunitas Tionghoa? Juga, apa sebab tentara diperintahkan untuk menghabiskan orang Tionghoa di Pelabuhan Dili? Jadi, studi untuk memahami akar sejarah dan kebudayaan komunitas baik Tionghoa maupun yang lain di Pelabuhan Dili perlu dilakukan. v 17 Lelaki setengah baya itu ternyata paman Zulu. Wawancara dengan Zulu, Jakarta, 16 Febuari 2012. 285
Daftar Pustaka Bartov, Omer. "Seeking the Roots of Modern Genocide: On the Macro and Microhistory of Mass Murder," dalam Robert Gellately dan Ben Kiernan (eds.). The Specter of Genoside Mass Murder in Historical Perpective. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Gellately, Robert dan Ben Kiernan (eds.). The Specter of Genocide Mass Murder in Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Laporan Komisi Penerimaaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR). Chega! Jilid II dan III. Jakarta: Kepustakaan Populer Grame- dia, 2010. Pour, Julius. Benny Moerdani. Profil Prajurit Negarawan. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Sudirman, 1993. Tapol Bulletin, No. 36, 1980. Disappear. Taylor, John. Perang Tersembunyi. Sejarah Timor Timur yang Dilupakan. Jakarta: Fortilos, 1998. Turner, Michele. Telling East Timor: Personal Testimonies 1942-1992. Sidney: University New South Wales Press, 1992. Surat Kabar Bisnis Indonesia, 3 Februari 2012. Wawancara Zulu, Jakarta, 16 Februari 2012. Maria Olandina, 23 Februari 2012, Denpasar. 286
Atas Nama NKRI dan Investasi "Masih hidup atau (sudah) mati, tolong kembalikan dia pada kami. Jika kasus Theys bisa diungkap, lalu kenapa anak saya tidak diusut? Sebab, sampai saat ini belum jelas keberadaannya di mana. Kami hanya menginginkan keadilan di negara ini." (Yonas Masoka, Ayah Aristoteles Masoka)1 Pengantar P ada 27 Juli 2004, Yonas Masoka mengadukan anaknya yakni Ar- istoteles Masoka, yang hingga kini masih hilang, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan menanyakan proses pengusutan terhadap anaknya. Aristoteles Masoka adalah sopir pribadi Theys H. Eluay. Aristoteles hilang pada 11 November 2001 bersa- maan dengan perstiwa pembunuhan terhadap Theys. Yonas mencerita- kan terakhir bertemu Aristoteles pada Jumat, 9 November 2001, dan saat itu Aristoteles berjanji akan kembali ke rumah pada Sabtu malam untuk mengikuti kebaktian bersama keluarga pada hari Minggu. Yonas juga menceritakan anaknya hilang di Markas Kopassus Tribuana di Hamadi,2 ketika Aristoteles hendak menemui Letkol Hartomo3 untuk melaporkan tindakan anak buahnya yang membunuh Theys.4 Hampir sebelas tahun berlalu, nasib dan keberadaan Aristoteles tidak diketahui. Pengaduan ayah Aristoteles sangat beralasan karena, sebagaimana ka- 1 Lihat "Keluarga Sopir Theys Mengadu ke Komnas HAM," Selasa, 27 Juli 2004, dalam juga mana.html 2 Hamadi terletak di Jayapura Selatan. 3 Komandan Satgas Tribuana X. 4 Lihat "Keluarga Sopir Theys Mengadu ke Komnas HAM," Op.Cit. 287
sus penghilangan paksa lain, keluarga korban tidak pernah mengetahui keberadaan atau nasib anggota keluarganya yang dihilangkan. Terlebih, pada 2003, para pelaku pembunuhan Theys telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. Hilangnya Aristoteles yang seharusnya menjadi rangkaian dalam kasus pembunuhan Theys tidak terungkap dan tidak jelas. Yonas terus mempertanyakan, jika pembunuhan Theys dapat di- ungkap, kenapa Aristoteles tidak diketahui keberadaannya. Pada 2001 pula, sebelum terjadi pembunuhan Theys dan Aristoteles hilang, di Wasior terjadi peristiwa pengejaran dan penyisiran penduduk sipil yang dilakukan aparat kepolisian. Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa itu menyimpulkan adanya dugaan terjadi pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pem- bunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penghilangan paksa terhadap empat penduduk sipil.5 Peristiwa itu menggambarkan sejarah pelang- garan HAM di Papua yang terus berlangsung hingga masa reformasi sekaligus memunculkan pertanyaan, mengapa di Papua selalu terulang kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM, termasuk terus terjadi pembunuhan dan praktik penghilangan paksa. Sejarah pelanggaran HAM di Papua, tidak terlepas dari berbagai ke- pentingan yang muncul sejalan dengan cara pandang pemerintah Indo- nesia, baik era Soekarno, Orde Baru, hingga masa Reformasi. Pelanggen- gan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, seringkali hanya dilihat dalam konteks keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal persoalan di Papua juga terkait dengan aspek keadilan, eksploi- tasi sumber daya alam, dan keterpinggiran masyarakat Papua. Kekayaan sumber daya alam di Papua, yang meliputi tanah, air, pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, hutan dan perikanan, men- jadi 'magnet' yang luar biasa bagi banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Hingga kini eksploitasi sumber daya alam di Papua terus terjadi di berbagai sektor, misalnya program transmigrasi yang menggunakan la- han setara 160 ribu hektare hutan bermutu di Papua, berbagai konsesi hutan di Papua untuk diambil kayunya kepada berbagai perusahaan, dan praktik pertambangan minyak dan gas bumi yang berlangsung sejak lama. Eksploitasi sumur minyak di Sorong telah menjadi pendapatan In- donesia sejak penyerahan administrasi pemerintahan New Guinea dari 5 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Komnas HAM pada Peristiwa Wasior dan Wamena, 31 Juli 2004. 288
Belanda ke Indonesia pada 1963. Sedangkan di Timika, kepada PT Free- port Indonesia (Freeport), yang mendapat konsesi pertambangan sejak 1967, oleh Indonesia dianggap sebagai salah satu industri sangat strat- egis.6 Freeport menguasai konsesi lahan pertambangan di Ertsberg yang menjulang setinggi 182 meter dari dasar hutan dan penuh biji tembaga berkualitas tinggi, serta menjadi tambang terbesar di bumi.7 Kepentingan atas akses sumber daya alam itu sejalan dengan rang- kaian peristiwa di Papua sejak sebelum referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) hingga kini. Sejak adanya New York Agree- ment pada 1962 dan dilanjutkan referendum pada 1969, secara faktual operasi militer untuk memaksa Papua berintegrasi ke Indonesia mulai dirintis pada 1961. Di sisi lain, di Papua juga muncul gerakan perla- wanan yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang memun- culkan pandangan bahwa semua orang Papua adalah separatis dan selalu dikampanyekan sebagai ancaman serius terhadap NKRI. Hal ini tumbuh dari cara melihat gerakan menuntut pengakuan identitas politik Papua sekadar masalah "bom waktu yang ditinggalkan Belanda" atau buah dari hasutan kelompok separatis, dan bukan merupakan persoalan mendasar terkait rasa keadilan dan harga diri orang Papua. Untuk mengenyahkan "hantu OPM" itu, maka kebijakan terhadap Papua adalah menghan- curkan gerakan ini secara fisik dengan menggelar operasi militer ber- kesinambungan dari tahun ke tahun. 8 Setiap konflik di Papua, termasuk konflik sumber daya alam, selalu diselesaikan dengan cara kekerasan dan senjata oleh pemerintah Jakarta. Rakyat yang menuntut hak ulayat adat akhirnya mengalah dalam diam, atau sebaliknya melawan akibat sarana dialog tersumbat dan tidak ada peluang negosiasi. Perlawanan yang muncul selanjutnya dipandang seba- gai separatis yang hendak mengacaukan pemerintahan.9 Bahkan, upaya memperjuangkan hak masyarakat Papua dan peningkatkan pendidikan sering dicurigai dan dicap sebagai agenda tersembunyi ideologisasi sepa- 6 Theodor Rathgeber (ed). Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, Stu- di Realita Sosial dan Perspektif Historis. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm 157-190. 7 Bradley R. Simpson. Economist With Guns: Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 307-308. 8 Amiruddin al Rahab. "Operasi-operasi Militer di Papua, Pagar Makan Tanaman?," Jurnal Penelitian Politik, Vol. 3 No.1, 2006. 9 Elsham Papua. "Potret HAM Papua," 2003, hlm 27-28. 289
ratisme OPM.10 Dalam konteks pelanggaran HAM di Papua, praktik penghilangan paksa penting ditelusuri karena hingga kini terus terjadi. Hal itu juga sejalan dengan konteks kekinian yakni masih ada tuduhan dan stigma separatis kepada rakyat Papua. Penelusuran tentang penggunaan metode penghilangan paksa bertujuan mengungkap jumlah korban, target peng- hilangan paksa, motif dan tujuan penggunaan kekerasan. Di Papua, o- perasi militer telah berlangsung lama dan hingga kini represi terhadap ekspresi politik terus berlanjut, khususnya terhadap pihak yang menun- tut kemerdekaan dan tuntutan keadilan yang disuarakan rakyat Papua. Tulisan ini hendak memaparkan sejumlah kasus penghilangan paksa di Papua sejak 1965 hingga 2003. Paparan ini akan mencakup latar be- lakang sejarah, uraian kasus penghilangan paksa, temuan jumlah dan latar belakang korban, serta mengungkap motif dan latar belakang ter- kait berbagai kebijakan pemerintah dan operasi militer di bumi cendra- wasih ini. Untuk itulah, tulisan disusun dengan menelusuri sejumlah laporan dan dokumen, baik yang diterbitkan oleh lembaga negara, orga- nisasi HAM, organisasi masyarakat dan gereja, serta laporan dan kesak- sian korban. Keterbatasan tulisan ini tentu tak bisa dihindari khususnya mengenai verifikasi sejumlah kasus yang dilaporkan dan dirujuk dalam berbagai dokumen yang menjadi sumber penulisan ini. Operasi Militer dan Pelanggaran HAM Berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua hingga kini tidak bisa dilepaskan dari sikap dan tindakan aparat pemerintah Indonesia dalam memandang masalah Papua, khususnya terkait gerakan separatis di Pap- ua, ekspresi politik dan tuntutan keadilan. Dengan pandangan itu, sering kali dengan mudah aparat negara melakukan berbagai tindakan pelang- garan HAM melalui berbagai operasi militer. Sikap dan tindakan aparat keamanan di Papua telah berlangsung lama, bahkan sejak awal integrasi, sebagai bagian dari penerapan kebijakan keamanan yang militeristis.11 Melihat kembali latar belakang dan sejarah Papua, bermula dari kete- gangan antara pemerintah Indonesia dan Belanda, Indonesia mengklaim 10 Lihat Benny Giay. Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua. Deiyai/Elsham Papua, 2000, hlm 88-90. 11 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Irian Jaya/Pap- ua, 8 Mei 2001, hlm 3. 290
seluruh wilayah jajahan Belanda termasuk Papua yang dikenal sebagai Nieuw-Guinea Barat. Pada Konferensi Meja Bundar 1949, Belanda me- ngakui kedaulatan Indonesia, namun kukuh mempertahankan kekua- saan di Papua Barat. Pada 1957, Indonesia mengambil alih aset ekonomi Belanda, mengusir warga negaranya, dan tiga tahun kemudian memutus- kan hubungan diplomatik. Menjelang 1960, posisi Belada dan Indonesia terus-menerus ditinjau lagi, dan Belanda berpendapat bahwa Irian Barat secara geografis berbeda sehingga Indonesia tidak dapat mengajukan klaim atas dasar sejarah yang sama, budaya, bahasa, ataupun agama.12 Pihak Belanda berpendapat bahwa wilayah Papua memiliki karakteris- tik sosial- kultural dan geografis yang berbeda, dan harus diberikan ke- bebasan untuk menentukan masa depannya. Pihak Indonesia lalu men- empuh langkah diplomasi internasional dan menggelar aksi bersenjata untuk pembebasan Papua.13 Pemerintah Belanda juga membuka prospek kemerdekaan bagi Papua yaitu pada 1 Desember 1961, mengangkat 50% anggota Nieuw Guinea Raad (DPR) dari kalangan masyarakat Papua, mengibarkan bendera Bintang Kejora di samping bendera Belanda, dan menyosialisasikan lagu kebangsaan "Hai, Tanahku Papua".14 Di tengah perundingan yang terancam gagal, pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Trikora (Tri Komando Rakyat) menuntut pembubaran 'negara boneka' Irian Barat bentukan Belanda, menyerukan mobilisasi 'seluruh penduduk Indonesia' untuk merebut kembali Irian Barat, dan berjanji mengibarkan bendera Indo- nesia di Papua Barat. Namun, di bawah tekanan Amerika Serikat (AS) dan PBB, Indonesia dan Belanda sepakat berunding dan mengalihkan wilayah Papua ke Otoritas Eksekutif Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA) pada Oktober 1962. Dalam jangka waktu tersebut, UNTEA akan menjaga pelaksanaan gencatan sen- jata antara Indonesia dan Belanda, membantu polisi Papua menjaga ke- tertiban, dan menyerahkan kewenangan kepada Indonesia paling cepat pada 1 Mei 1963. Dalam perjanjian New York Agustus 1962, disepakati bahwa PBB akan membantu Indonesia menyelenggarakan pemungutan suara untuk memutuskan masa depan Papua secara bebas dan adil pada 12 Simpson. Op.Cit., hlm 35, 61. 13 Laporan penelitian yang dilakukan oleh International Center for Transitional Jus- tice (ICTJ) dan Elsham Papua, 2012, hlm 6. 14 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Irian Jaya/Pap- ua, 8 Mei 2001, hlm 3-4. 291
1969.15 Di tahun-tahun menjelang Pepera, pada 1960-an, Amerika Serikat memunculkan visi 'modernisasi militer' yakni suatu konsep dan kebi- jakan yang secara eksplisit mendukung rezim militer sebagai barisan terdepan pembangunan politik dan ekonomi. Hal itu menjadi panduan kebijakan Amerika Serikat terhadap Jakarta. Petinggi pemerintahan Kennedy memaparkan suatu cetak biru yang akan membawa Indonesia pada stabilitas dan modernitas dalam jangka panjang melalui bantuan teknis, kontrapemberontakan, dan program lain. Angkatan bersenjata Indonesia menyambut gagasan modernisasi militer ini yang melegitima- si doktrin mereka yang baru muncul yakni hubungan sipil-militer dan perang teritorial. Tetapi, harapan dan ekspansi bantuan itu pun pudar seiring sikap Soekarno yang memulai konfrontasi dengan Malaysia dan membatalkan upaya Indonesia untuk bergerak ke arah pembangunan ekonomi pasar berorientasi barat.16 Konfrontasi Indonesia-Malaysia telah mencemaskan Amerika Serikat mengenai langkah Indonesia menuju reformasi berorientasi barat. Na- mun, persoalan minyak menjadi tantangan terbesar bagi Amerika Seri- kat tentang keinginannya itu. Sebabnya, pada 1963 hubungan Amerika Serikat-Indonesia terancam bubar saat negosiasi mengenai masa depan konsesi perusahaan minyak Amerika Serikat dan Inggris kandas, se- hingga perusahaan minyak mereka terancam diusir dari Indonesia. Sebelumnya, pada 1951 terjadi penundaan pemberian konsesi sampai aturan baru disahkan dan pembekuan ini telah berlangsung selama sepu- luh tahun. Selain konfrontasi dengan Malaysia, tidak ada tindakan Indo- nesia pada 1960-an yang mengancam kepentingan mendasar Amerika Serikat dibandingkan kemungkinan pengusiran atau pengambilalihan modal barat terutama diwakili perusahaan minyak Amerika. Kemacetan perundingan minyak itu membuat kebijakan pemerintah Kennedy un- tuk menautkan persatuan Indonesia dengan perekonomian dunia dan kawasan melalui pendidikan, bantuan multilateral, dan stabilisasi yang dipimpin IMF terancam gagal. Konsesi pun terancam dibekukan. Keka- cauan hubungan antara pemerintah dan perusahaan minyak pada 1960- an itu adalah akibat langsung dari upaya pembersihan warisan kolonial- isme Belanda melalui penyusunan ulang aturan eksplorasi sumber daya 15 Laporan penelitian yang dilakukan oleh International Center for Transitional Jus- tice (ICTJ) dan Elsham Papua, 2012, hlm 6-7. 16 Simpson. Op.Cit., hlm 86-87. 292
alam di Indonesia.17 Hubungan Amerika Serikat dan Indonesia yang terus memburuk dit- ambah frustrasi meluas terhadap kemampuan Amerika untuk mencegah Soekarno, kemudian memunculkan upaya untuk menghentikan domi- nasi Soekarno dan menumpas PKI. Pada September 1965, PKI dituduh melakukan kudeta dan kekuasaan Soekarno mulai menurun serta beru- jung pada penyerahan kekuasaan kepada Soeharto. Soeharto kemudian memerintahkan kepada tentara untuk melakukan "pembersihan selu- ruh jejak PKI'. Pada 1966, Soeharto memulai langkah-langkah pemuli- han ekonomi dan meyakinkan para kreditor bahwa dia bersiap menga- tasi krisis fiskal dan moneter. Di antara kebijakan awal Soeharto adalah merancang undang-undang penanaman modal asing. Pada 1967, peme- rintah Orde Baru akhirnya mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Melalui undang-undang inilah, maka arus in- vestasi asing pun mengalir dan kontrak minyak kembali disusun, yang sebelumnya dibekukan di era Soekarno. Salah satu perusahaan pertama yang mendapatkan konsesi melalui kontrak karya adalah PT Freeport Indonesia. Pemberian kontrak ini menunjukkan perubahan penting era Soekarno dan pemerintahan Orde Baru, sekaligus menunjukkan salah satu akar permasalahan di Papua hingga sekarang. Pada 1959, geolog dari Freeport Sulphur mendapat la- poran tentang lapisan bumi yang kaya tembaga di Irian Barat, lalu se- lama beberapa tahun bernegosiasi dengan Belanda kemudian dengan Indonesia untuk memperoleh konsesi wilayah itu. Pada 1965, Freeport dilaporkan mencapai kesepakatan awal dengan menteri pertambangan untuk mengeksplorasi tembaga dan nikel, namun Soekarno menutup pintu terhadap modal asing. Setelah September 1965, pejabat Freeport membuka negosiasi dengan para jenderal Indonesia untuk masuk lagi. Pada hari-hari penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, para teknisi Freeport menerobos belukar Irian Barat dan menemukan gunung menjulang setinggi 182 meter dari dasar hutan dan penuh dengan biji tembaga berkualitas tinggi. Penemuan Ertsberg itu, gunung tambang ter- besar di bumi, meyakinkan mereka mengenai perlunya bergerak cepat menuntasi kesepakatan konsesi.18 Hingga akhirnya, pada 1967, bahkan sebelum diputuskan wilayah Papua menjadi bagian dari Indonesia, telah beroperasi usaha pertambangan Freeport berdasarkan pemberian kon- 17 Ibid., hlm 133-135. 18 Ibid., hlm 307-308. 293
trak karya dari pemerintah Indonesia. Ketika mulai beroperasi, Freeport menguasai wilayah kontrak karya seluas 100 ribu hektare yang kemudian terus berkembang, membentang dari Pegunungan Weyland di bagian Barat, Memberamo, sampai Pegunungan Bintang di Timur pada garis perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Bagi sebagian orang Papua, pemberian kontrak karya kepada Freeport oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai tindakan yang tidak adil karena saat itu wilayah Papua belum diputuskan sepenuhnya untuk menjadi wilayah Indonesia.19 Hingga 1969, terjadi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang dilakukan secara tidak adil karena disertai intimidasi, pe- maksaan, penganiayaan, dan cacat hukum karena menafsirkan sepihak isi perjanjian New York, khususnya yang mengatur tentang pelaksanaan "Act of Free Choice."20 Sebelum Pepera dilakukan, militer Indonesia dil- aporkan melakukan tekanan terhadap berbagai aksi politik di Papua, di antaranya menangkap, memenjarakan, mengancam,21 dan mengasing- kan para pemimpin Papua. Dalam masa jajak pendapat itu, pemerintah Indonesia hanya menunjuk 1.025 orang yang dianggap mewakili Papua, yang hasilnya suara bulat mendukung integrasi Papua ke Indonesia. Akibatnya, ungkapan ketidakpuasan itu berubah menjadi gerakan perlawanan rakyat di berbagai tempat di tanah Papua22, dan meningkat- kan gerakan perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan OPM ini mulai aktif pada 1960-an, didirikan oleh orang-orang dari Ar- fak di Manokwari, dan banyak di antaranya korps Sukarelawan Papua yang pada 1965 mulai intensif bergerilya. Gerakan OPM juga menyebar ke berbagai daerah. Terilhami oleh gerakan orang Arfak tersebut, ma- syarakat Papua di tempat lain menyatakan dukungan kepada OPM. Per- 19 Dianto Bachriadi. Merana di Tengah Kelimpahan. Jakarta: Elsam, 1998, hlm 120-133. Lihat juga Benny Giay dan Yafet Kambai. Yosepha Alomang, Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan. Elsham Papua, 2003. 20 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Irian Jaya/Pap- ua, 8 Mei 2001, hlm 4. 21 Mengenai ancaman ini, misalnya ancaman seorang mayor di Sentani yang me- ngumpulkan 200 kepala desa dan mengancam akan menembak mati mereka, seka- ligus pengikut mereka, bila tidak mendukung Indonesia dalam Pepera. Di antara waktu pemilihan dan musyawarah dari 1.025 pemimpin masyarakat, Jenderal Ali Murtopo juga mengeluarkan ancaman serupa yakni berjanji akan menembak di tempat mereka yang ingkar janji. Lihat Robin Osborne. Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat. Jakarta: Elsam, 2001, hlm 99-100. 22 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Irian Jaya/Pap- ua, 8 Mei 2001. 294
lawanan berskala kecil pun terus terjadi, antara lain di Lembah Baliem suku Ndani memberontak karena tersinggung. Orang Indonesia berfikir bahwa orang Papua tersebut tidak beradab karena tidak berbaju dan han- ya mengenakan koteka. Gerakan OPM kemudian makin berkembang23 sekaligus secara terus-menerus direspons pemerintah Indonesia dengan berbagai operasi militer.24 Sejak itulah, pandangan pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua dan pembentukan struktur politik dan keamanan militeristis tidak me- mungkinkan terjadi dialog dan perundingan untuk menangani ungka- pan ketidakpuasan karena martabat rakyat Papua tidak dihargai. Tercatat berbagai operasi militer atau keamanan telah dilakukan di Papua baik sebelum Pepera atau sebelum kemunculan Orde Baru maupun masa awal Orde Baru. Operasi militer di Papua sejak 1965 hingga 1998 dimak- sudkan untuk mengakhiri gerakan bersenjata OPM yang beroperasi di hutan dan pedalaman. Pada 1980-an sejumlah operasi di Jayapura juga dilakukan untuk memutus jaringan OPM di kota.25 Pada era reformasi beberapa operasi militer masih dilakukan antara lain operasi yang beru- jung pada kasus Wasior (2001), operasi militer di Wamena (2003) dan Kabupaten Puncak Jaya (2007).26 Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Papua sejak Orde Lama hingga Orde Reformasi tidak berubah dan secara konsisten mendahu- lukan pendekatan keamanan dengan melibatkan militer, masing-masing mempunyai ciri dan tujuan tersendiri. Pada era Soekarno, tujuan ope- rasi militer yakni mengalahkan Belanda yang dianggap sebagai musuh sehingga kebijakan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Pada era Soeharto, operasi militer dilakukan untuk menghadapi aktor nonnegara atau OPM dengan penggunaan operasi teritorial sebagai inti operasi mi- liter yang disokong operasi tempur, intelijen, dan penegakan hukum (ka- mtibmas). Di era Reformasi, meski tidak dideklarasikan, berbagai operasi 23 Lebih detil tentang sejarah perlawanan OPM dapat dilihat dalam Osborne. Op.cit. 24 Ibid. 25 LIPI. Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. 2008, hlm 26. 26 Catatan mengenai berbagai operasi ini dapat ditelusuri dalam sejumlah dokumen dan buku, yang dalam sejumlah dokumen ini ada perbedaan mengenai pelaksa- naan operasi militer. Sejumlah buku yang merujuk berbagai operasi militer di anta- ranya Osborne. Op.Cit.; Amiruddin Al-Rahab. Heboh Papua: Perang Rahasia, Trau- ma dan Separatisme. Depok: Komunitas Bambu. 2010; dan Tim Peneliti Imparsial. "Sekuritisasi Papua, Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua," Imparsial, 2011. 295
militer tetap berlangsung. Kesamaan dari berbagai operasi militer itu di- lakukan untuk menghadapi isu disintegrasi. Lemahnya pengawasan sipil terhadap operasi itu mengakibatkan terjadi berbagai pelanggaran HAM di Papua.27 Selain itu, berbagai operasi militer juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi. Sejumlah catatan menunjukkan ada keter- kaitan antara militer dan aktivitas ekonomi, termasuk di wilayah konflik, yang merambah ke berbagai sektor bisnis. Hubungan itu kerap direkat- kan dengan alasan 'keamanan' sebagai pembenaran keberadaan penga- manan khusus, misalnya memberikan alokasi dana khusus bagi jasa ke- amanan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).28 Terkait tali-temali antara operasi militer dan aktivitas ekonomi di Pap- ua, sorotan penting terhadap pemberian konsesi wilayah penambangan kepada Freeport. Pemberian kontrak karya itu berimbas pada kehidupan dua suku di wilayah itu yaitu suku Kamoro dan Amugme, sekaligus me- munculkan kemarahan kedua suku ini. Aktivitas pertambangan Freeport kemudian dilakukan tanpa meminta izin kedua suku tersebut serta me- manfaatkan arogansi negara kesatuan dan nasionalisme Indonesia untuk memuluskan tujuan dan kepentingannya.29 Sejak Freeport beroperasi di tanah adat kedua suku tersebut, suku Amungme terus melakukan kri- tik terhadap perusahaan ini karena tidak adanya perbaikan kualitas ke- hidupan suku ini. Kritik mereka disebabkan penyerobotan tanah adat yang dibenarkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Semua itu dianggap melanggar tradisi dan melecehkan nilai-nilai suku Amungme karena telah merusak tempat sakral mereka. Suku Amungme pun ke- mudian melakukan serangkaian perlawanan dan direspons dengan pendekatan keamanan.30 Konflik pun terjadi akibat aktivitas Freeport antara lain perkelahian massal antara suku Amungme dan pekerja Free- port pada 1973, juga saat Freeport mengembangkan kota Tembaga Pura pada 1973-1974. Konflik lalu memunculkan Perjanjian Januari (Januari Agreement) pada 1974 yang menyepakati kerja sama antara Freeport dan suku Amungme. Namun, perjanjian itu tidak berjalan lancar dan jus- 27 Tim Peneliti Imparsial. Ibid., hlm 132-133. 28 Ibid., hlm 127-129. 29 Ibid, hlm 120-130. 30 Diantaranya dengan SK Kapolda Irian Jaya No. Pol.Juklat/03/V/1973 tentang Pe- tunjuk Pengamanan Tempat Industri Vital dari Perusakan oleh Masyarakat. Ada- nya SK tersebut sejumlah pos dan aparat keamanan di sekitar wilayah konsesi Free- port bertambah. Lihat Amiruddin dan Aderito Jesus Soares. Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer. Jakarta: Elsam, 2003, hlm 70-71. 296
tru menimbulkan aksi protes pada 1977, atau dikenal sebagai 'Gejolak 77'. Dalam hal itu, suku Amungme dituduh melakukan pemberontakan yang didalangi oleh Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) OPM. Tudu- han itu menyebabkan sebagian warga Amungme dicurigai, ditangkap, dan diinterogasi oleh militer. Sejak itulah muncul stigma kepada warga Amungme sebagai simpatisan atau anggota GPK-OPM dan setiap aksi protes terhadap Freeport selalu dikategorikan sebagai tindakan GPK- OPM. Atas dasar stigma tersebut, militer pun memiliki legitimasi meng- gunakan berbagai kekerasan dan penangkapan terhadap mereka.31 Pasca-reformasi, secara hukum tanggung jawab keamanan di area Freeport di tangan kepolisian. Hal itu karena sejak pasca-reformasi ada perubahan pada sektor keamanan yakni pemisahan kepolisian dari mi- liter dan penghapusan peran politik militer. Kebijakan itu berimbas pada penurunan kekerasan di sejumlah wilayah di awal reformasi (1999- 2000), namun tidak terjadi di Papua.32 Di Papua, operasi pengamanan perusahaan masih tetap menggunakan kekuatan gabungan antara Polri dan TNI, serta masih muncul tuduhan adanya uang 'jasa keamanan' yang berimbas pada sejumlah kasus kekerasan di sekitar areal Freeport. Operasi Pemenangan, Penghancuran OPM, dan Pengamanan In- vestasi Berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua telah banyak dilaporkan, yang terjadi seiring penggunaan pendekatan keamanan melalui berbagai operasi militer. Tercatat, kebijakan itu mengakibatkan terjadi berbagai peristiwa antara lain 1 ) Teminabuan 1966-1967, sekitar 50 orang dita- han dan dinyatakan hilang; 2) Peristiwa Kebar 1965, 23 orang terbunuh; 3) Peristiwa Manokwari 1965, 64 orang dieksekusi mati; 3) Peristiwa Sentani 1970, 20 orang menjadi korban penghilangan paksa; 4) Enato- rali 1969-1970, 634 orang terbunuh; 3) Peristiwa Jayawijaya dan Wamena Barat, melalui Operasi Tumpas selama 1970-1985 terjadi pembantaian di 17 desa di Kabupaten Jayawijaya, korban mencapai 2000 orang, terma- suk perempuan, anak-anak, dan orang tua, dan dalam peristiwa Wamena 31 Ibid., hlm 73-84. 32 Laporan "Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto," ICTJ-KontraS, Maret 2011. 297
1977 dilaporkan banyak warga yang terbunuh.33 Laporan lain menyu- guhkan data hampir sama, yakni selama Juli-Agustus 1965 tercatat 23 orang tewas ditembak di Kebar dan Manokwari. Kemudian, sejak Orde Baru lahir pada 1965, Operasi Wisnumurti I dan II makin meningkatkan serangan untuk memaksa orang Papua berintegrasi dengan NKRI. Pada Agustus 1966 hingga 1967 sekitar 500 orang ditahan dan 3 orang warga Papua dieksekusi TNI di Teminabuan.34 Sementara laporan yang lebih mencengangkan menunjukkan bahwa antara 1963 dan 1969 diperkirakan, oleh Osborne dengan mengutip Hasting, orang Papua korban operasi militer berjumlah 2.000 sampai 3.000 orang. Sedangkan Eliaser Bonay, mantan Gubernur Papua, pada 1981 menyatakan korban berkisar 30.000 jiwa. Jan Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, memperkirakan jumlah korban hampir 100.000 jiwa sejak Pepera sampai sekarang. Jumlah korban yang moderat ditulis oleh Agus Sumule, yang merinci jumlah korban antara 1969 dan 1997 di Paniai 614 orang dibunuh, 13 orang hilang, dan 80 orang diper- kosa (1980-1995). Pada 1979 di Kelila (Jayawijaya) 201 orang dibunuh, sedangkan pada 1977 di Asologaiman 126 orang dibunuh, dan di Wasi 148 orang dibunuh. Jumlah korban pembunuhan oleh aparat dalam ope- rasi militer ini belum teridentifikasi secara jelas hingga kini.35 Dalam berbagai laporan, tindak kekerasan baik pembunuhan, pe- nyiksaan, dan penghilangan paksa menyasar ke penduduk sipil atau orang yang diduga sebagai anggota OPM atau dituduh OPM. Kekerasan terjadi di berbagai wilayah. Banyak korban adalah warga sipil, termasuk perempuan yang mengalami kekerasan seksual, juga terindentifikasi kor- ban sebagai intelektual atau tokoh masyarakat Papua. Cara atau metode penghilangan paksa, secara umum dilakukan, selain terjadi bersamaan dengan tindakan penyerangan ke basis OPM, dilakukan dengan cara penangkapan, penculikan, kemudian penghilangan atau dengan mem- buang korban ke lokasi tertentu. Pada 1969, di sebuah pulau bernama Jemburwo, Serui, tentara memerkosa kaum perempuan, meletakkan pasir di vagina mereka, dan 33 Catatan ini merujuk pada Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003. Dokumen dapat diakses di 34 Lihat Briefing Paper. Catatan Kondisi HAM di Papua. Jakarta: Elsam, 2008, hlm 1. 35 Amiruddin al Rahab. "Operasi-operasi Militer di Papua, Pagar Makan Tanaman?," Jurnal Penelitian Politik, Vol. 3 No.1, 2006. 298
memasukkan para lelaki ke dalam karung lalu dibuang ke laut.36 Laporan lain, perlu dikonfirmasi dan diverifikasi, bahwa pada 1969 seorang pega- wai negeri sipil bernama Pineas Torey diciduk di rumahnya di DOK V Jayapura dan kemudian hilang. Pada 1970, dalam peristiwa Sentani, 20 warga Desa Puai, Ayapo, dan Yoka diciduk dari rumah masing-masing dengan disaksikan istri dan anak-anaknya. Setelah lima tahun keluarga mencari mereka ternyata tidak diketemukan dan dinyatakan dibunuh. Dalam peristiwa itu, pihak yang diduga bertanggung jawab adalah Kodim Sentani. Pada waktu yang sama terjadi penangkapan sewenang- wenang terhadap Eka Tukayo dari Ayapo. Korban sebelumnya dinaikkan ke panser dan tidak pernah kembali atau ditemukan hingga kini. Pada 1971 di Sentani, Mimi Fatahan, seniman dan tokoh masyarakat Papua, diciduk di Abepura dan kemudian ditenggelamkan di Danau Sentani. Se- mentara di Enarotali (Paniai), sepanjang 1969-1970 dan berlanjut sampai 1980-an, diperkirakan 634 nyawa orang Paniai dihilangkan oleh satuan TNI melalui operasi militer di semua desa. Di samping itu, sebanyak 717 orang, lelaki, perempuan, dan anak-anak menjadi korban penganiayaan, pemerkosaan, dan penghilangan.37 Praktik penghilangan paksa terus menyasar ke kelompok atau pihak yang dianggap pendukung OPM. Penggunaan kekuatan besar-besaran dengan cara menyerang basis-basis perlawanan dan tertuju ke pimpinan juga terjadi pada 1977. Berdasarkan investigasi Sinode GKI, seperti la- poran Sinode GKI Irja pada 1992, bahwa terjadi pembantaian warga desa di sekitar 17 desa di Kabupaten Jayawijaya. Sumber GKI Klasis Baliem Yalimo melaporkan pada 1977 pihak TNI melakukan operasi militer dengan mengerahkan pesawat pembom, helikopter, dan pasukan darat yang mengakibatkan lima kecamatan hancur total, rumah dibakar, dan rakyat dibantai. Korban mencapai 2.000 orang di antaranya perempuan, anak-anak, dan orang tua tak berdosa. Sejumlah kepala desa dilaporkan 36 Osborne. Op.Cit., hlm 112. 37 Dari sejumlah kesaksian XXX. Lihat juga Laporan Elsham Papua 2002, yang me- nyebut korban kekerasan aparat keamanan di Papua Barat. Kabupaten Paniai an- tara tahun (1968-1998) tercatat 614 orang meninggal, 13 orang hilang, 94 orang diperkosa; Kabupaten Biak (1962-1972 dan 1998) 102 orang meninggal, 3 orang hi- lang, 37 orang dianiaya, 150 orang ditahan; Kabupaten Wamena (1977), Kecamatan Kelila 201 orang tewas, Kecamatan Asologaima 126 orang tewas, Kecamatan Wosi 148 orang tewas; Kabupaten Sorong (1965-1999) 60 orang meninggal, 5 orang hi- lang, 7 orang diperkosa; dan Kabupaten Jayawijaya (1996-1998) 137 orang mening- gal, 2 orang hilang, 10 orang diperkosa, 3 orang dianiaya, dan dibakar 13 gereja, 13 kampung, 166 rumah dan 29 rumah bujang serta kabupaten lain masih belum terdata dengan baik. 299
dihilangkan dengan cara dimasukkan ke karung lalu diterjunkan dari he- likopter ke Sungai Baliem. Dalam peristiwa ini, Komandan Kodim Jay- awijaya dilaporkan terlibat aktif dalam peristiwa penggempuran perkam- pungan rakyat dengan helikopter TNI AD.38 Pada 1980-an, penggunaan kekuatan pasukan secara besar-besaran beralih ke aktivitas intelijen, khususnya dengan Kopkamtib. Dengan du- kungan militer, Kopkamtib melakukan intimidasi terhadap elemen ma- syarakat Papua antara lain akademisi, birokrat yang diragukan kesetiaan- nya, kepala desa, dan penganggur. Keterangan dari para pemimpin OPM bahwa banyak tokoh kunci yang dibunuh dengan racun dan lainnya di- hilangkan. Seth Rumkoren, seorang tahanan politik, menceritakan kisah penghilangan Marthin Luther di Jayapura; Sesudah menandatangani dokumen pelepasannya, ia diijinkan untuk keluar dari penjara pada bulan Agustus 1972. Daan dan Kalaopas (temannya) melihatnya ditawari tumpangan kendaraan non militer oleh seorang petugas intelijen. Martin meninggalkan keduanya dan sejak itu tidak ada seorangpun yang tahu apa yang terjadi dengannya. Kendaraan itu bernomor DS 101, sebuah kend- araan yang dikenal berulang kali digunakan dalam kasus serupa di Jayapura. Ketika sanak keluarga Martin menanyakan keberadaan- nya, petugas penjara mengatakan ia tidak lagi berada disana dan menunjukkan bukti pelepasan yang telah ditandatanganinya.39 Kemudian, pada 1983, pasukan payung Kopassanda, yang dianggap teruji di Timor-Timur, diterjunkan ke wilayah Papua. Penerjunan pa- sukan ini diduga karena adanya informasi tentang penggabungan selu- ruh kekuatan OPM. Pasukan diperintahkan berpakaian preman untuk melakukan tugas khusus, yang bertindak langsung dari Jakarta dan bu- kan atas perintah komandan militer setempat. Sasaran utama pasukan adalah kelompok elit masyarakat Papua di Jayapura, dan kelompok in- telektual di universitas baik mahasiswa maupun staf pengajar. Untuk menghentikan aktivitas kelompok pembangkang dan mendapatkan in- formasi intelijen mengenai OPM, Kopassanda lalu menangkap lebih dari 20 orang Papua yang dicurigai dan menahan mereka serta mengasingkan 38 Lihat juga laporan tentang Peristiwa Wamena 1977 oleh Elsham Papua. "Potret HAM Papua," 2003, hlm 124-125. 39 Osborne. Op.Cit., hlm 112. 300
mereka supaya tidak bisa saling kontak satu dengan yang lain. Kasus me- nonjol dari operasi ini adalah pembunuhan Arnold Clements Ap, intele- ktual dan tokoh Papua yang diduga pendukung OPM. Pada 30 November 1983, pasukan berpakaian preman menangkap Arnold Ap, antropolog dan ahli tentang masyarakat Papua yang bekerja di Museum Etnologi Universitas Cendrawasih (Uncen). Dia merupakan figur yang dikagumi dan berperan dalam membawa perubahan di Papua. Arnold Ap diambil dari rumahnya dengan mobil tanpa plat, dan keluarg- anya tidak tahu keberadaannya. Mereka hanya diberi tahu bahwa Arnold Ap ada di suatu kamp tahanan bernama Panorama di Jayapura. Pada 21 Februari 1984, Arnold Ap diserahkan kepada Polisi dan dituduh sebagai penghubung OPM. Selama penahanan, dia menceritakan diperlakukan dengan buruk oleh Kopassandha dan disiksa. Dengan penjagaan ketat, Arnold Ap sempat dibawa ke Uncen untuk memperlihatkan dia tidak menghilang. Arnold Ap kemudian diketahui meninggal dan ditemukan pada suatu rumah sakit di di Aryoko Jayapura pada 26 April 1984. Per- awat mengenali Arnold Ap dan melihat kondisi tubuhnya yang bekas dipukul, ikatan tali di tangan, dan terdapat luka di bagian perut. Perawat kemudian memberi tahu teman Arnold Ap sebelum jasadnya nanti di- kuburkan secara diam-diam. Karena berita kematian Arnold Ap tersebar luas, akhirnya pemerintah mengirimkankan jenazahnya kepada keluarg- anya. Terungkap bahwa Arnold Ap tewas tertembak 'dalam sebuah ope- rasi yang dilakukan oleh Kopassandha', namun tidak diketahui bagaima- na pasukan ini melakukan itu.40 Pada 1995, muncul laporan dari Uskup Mgr. H.F.M. Munninghoff OFM tentang berbagai pelanggaran HAM di Timika, Kabupaten Fakfak, sejak 6 Oktober 1994 hingga 31 Mei 1995. Laporan menyebutkan bahwa 17 penduduk sipil tewas, 4 orang dilaporkan hilang, dan 48 orang ditang- kap, ditahan, dan dianiaya sejumlah oknum ABRI yang bertugas di sana. Laporan dibuat berdasarkan keterangan saksi yang patut dipercaya, ka- rena terdiri dari korban atau orang yang dekat dengan peristiwa dan ber- dasarkan pada referensi yang sudah ada sebelumnya.41 Laporan menye- but berbagai tindakan terhadap warga sipil di Tsinga dan Hoea, antara lain serangkaian penangkapan dan penahanan tidak manusiawi terhadap mereka yang dicurigai sebagai simpatisan OPM, hilangnya beberapa 40 Ibid., hlm 313-324. Lihat juga Tim Peneliti Imparsial. Op.Cit., hlm 146-147. 41 Misalnya laporan yang ditulis Australian Council for Overseas Aid (ACFOA - De- wan Australia untuk Bantuan Luar Negeri). Lihat Gatra, 2 September 1995. 301
anggota keluarga yang salah satu saudaranya diduga ikut OPM ke hu- tan, pengawasan dan pengintaian yang menimbulkan ketegangan men- tal berkepanjangan bagi penduduk, penganiayaan terhadap warga sipil, serta pembakaran dan perusakan rumah dan kebun milik penduduk.42 Dalam kasus penghilangan paksa, terjadi penculikan dan pengepun- gan terhadap warga sipil yang disangka mempunyai hubungan keluarga dengan OPM seperti keluarga Nawaral Deik-In. Pada 6 Oktober 1994, pukul 23.00 WIT, aparat bersenjata lengkap mendatangi rumah keluarga tersebut dengan mendobrak pintu. Tujuan mereka adalah mencari Se- bastianus Kwalik. Selain Sebastianus Kwalik, diambil pula Romulus Kwa- lik, Marius Kwalik, dan Hosea Kwalik. Mereka kemudian digelandang ke mobil yang sudah disiapkan dan ditahan di kontainer yang dijadikan penjara di pos tentara Koperoka, Timika, bersama tahanan lain. Sepe- kan mereka ditahan, ternyata semua tahanan di pos itu kemudian hilang dan keluarga tidak bisa menemukan. Berdasarkan keterangan petugas, mereka dibawa ke hutan untuk suatu operasi bersama dalam rangka memburu gerilyawan, dan setelah itu mereka tidak pernah muncul lagi. Mereka diduga kuat dieksekusi tentara di hutan. Peristiwa lain, Wendi Tibuni ditembak aparat keamanan di bus nomor 44 milik Freeport dalam perjalanan Timika-Tembagapura pada 25 Desember 1994. Jasadnya ke- mudian dibuang di mile 66 oleh pasukan Yon 733.43 Berbagai peristiwa di Timika itu diawali protes warga lembah Tsinga pada Mei 1994, ketika warga demonstrasi damai menuntut perbaikan kondisi kehidupan. Saat demonstrasi, dengan alasan tidak jelas seke- lompok orang menaikkan bendera Papua Merdeka. Pengibaran bendera Bintang Kejora ini memancing kemarahan militer, dan kemudian aparat menindak keras pengibar bendera yang diidentifikasi sebagai Kelly Kwa- lik. Sejak itulah, daerah Tsinga dinyatakan sebagai daerah tertutup oleh aparat keamanan, dan langsung dijadikan daerah operasi militer dengan pengawasan ketat TNI. Dalam upaya mengejar Kelly Kwalik, terjadilah serangkaian tindakan kekerasan terhadap warga sipil.44 Dalam peristiwa Timika itu, penghilangan paksa kembali terjadi melalui penangkapan, penahanan, dan dihilangkan di lokasi yang tidak diketahui. Terkait pembunuhan Wendi Tibuni, penghilangan paksa di- 42 Al Rahab dan Soares. Op.Cit., hlm 92. 43 Ibid., hlm 94-95. 44 Kelly Kwalik disebut sebagai Komandan OPM di kawasan Pegunungan Tengah. Kelly merupakan salah satu putera suku Amungme dan sejak 1977 melakukan pro- tes atas kehadiran Freeport di tanah leluhurnya. Ibid., hlm 92-95. 302
lakukan dengan cara eksekusi langsung dan mayatnya dibuang. Dalih pemberantasan OPM dipakai sebagai alasan penghilangan paksa, meski dalam peristiwa Timika itu latar belakang penduduk yang melakukan protes adalah ketidakpuasan warga terhadap Freeport dan masalah keti- dakadilan. Dalam kasus tersebut, awalnya pihak berwenang menyangkal seperti disampaikan Pangdam Trikora Mayor Jenderal I Ketut Wirdhana. Militer menampik isi laporan Munninghoff dan menyatakan laporan telah me- mutarbalikkan fakta. Wirdhana menolak peristiwa 31 Mei 1995 dengan menyatakan pihaknya memang melakukan penembakan, tetapi tindakan itu sebagai pertempuran dengan GPK OPM. Dia menunjuk peristiwa penembakan Kelly Kwalik dan kawannya pada Oktober 1994. Wirdha- na menyebut Kelly Kwalik terbukti sebagai GPK dan telah mengibarkan bendera GPK sehingga ditembak.45 Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan dan hasilnya diu- mumkan pada 22 September 1995. Komnas HAM membenarkan terjadi serangkaian pelanggaran HAM di Timika berupa pembunuhan kilat, penganiayaan dan penyiksaan, penghilangan paksa, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil. Laporan Komnas HAM me- nyatakan Freeport tidak ikut terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi, tetapi aktornya adalah aparat keamanan.46 Komnas HAM secara tegas menyebutkan bahwa pelanggaran HAM di areal konsesi Freeport dilakukan oleh aparat keamanan dan ada indikasi menggunak- an fasilitas milik Freeport seperti bengkel, bus, kontainer, pos keaman- an, dan sanggar kerja. Kesimpulan Komnas HAM yang tidak menyebut Freeport mengecewakan suku Amungme. Dalam hal ini, Komnas HAM juga mendapat reaksi keras dari LSM dan sejumlah tokoh yang peduli nasib suku Amungme.47 Penghilangan Paksa Pasca-Reformasi Pasca-reformasi ternyata tidak mengubah pendekatan keamanan di Papua, di tengah peningkatan tuntutan terciptanya keadilan dan ke- merdekaan, di antaranya diekspresikan dengan pengibaran bendera Bin- 45 Gatra, 2 September 1995. 46 Bachriadi. Op.Cit., hlm 155. 47 Al Rahab dan Soares. Op.Cit., hlm 104-105. Lihat juga Bachriadi. Op.Cit., hlm 155. 303
tang Kejora. Kondisi itu terus melanggengkan legitimasi untuk menerus- kan operasi menumpas gerakan separatis melalui pengerahan pasukan secara terus-menerus ke Papua. Berbagai operasi itu juga berdampak pada keberlangsungan berbagai pelanggaran HAM, baik operasi pem- bunuhan, penyisiran, penculikan, maupun penyergapan ke kampung dan asrama mahasiswa, serta bentuk-bentuk pelanggaran HAM lain se- lama 1998-2003. Sementara itu, aktivitas perusahaan yang melakukan eksploitasi ma- sih menunjukkan perannya dalam berbagai bentuk pelanggaran HAM. Selain perusahaan lama, pada 1999-2003 muncul berbagai perusahaan baru yang melakukan eksploitasi. Laju eksploitasi terlihat makin meng- gila dengan adanya praktik pembalakan ilegal. Akibatnya, perampasan tanah, hutan adat, dan perusakan lingkungan terus terjadi di Papua. Tuntutan masyarakat Papua terhadap aktivitas perusahaan juga beru- jung pada kekerasan oleh aparat keamanan.48 Dalam rentang waktu inilah berbagai pelanggaran HAM terjadi berkaitan pelaksanaan operasi militer dan intelijen serta aktivitas perusahaan besar di Papua. Berbagai peristiwa penting menunjukkan masih dilakukan pendekatan keamanan oleh TNI dan kepolisian. Itu terlihat dari cara atau pola penanganan terhadap aksi masyarakat Papua, khu- susnya menyangkut pengibaran bendera Bintang Kejora. Berb- agai peristiwa itu antara lain di Biak (6 Juli 1998), Sorong (5 Juli 1999), Timika (2 Desember 1999), Merauke (16 Februari 2000), Nabire (28 Februari-4 Maret 2000), Sorong (27 Juli 2000), So- rong (22 Agustus 2000), dan Wamena (6 Oktober 2000).49 Peris- tiwa lain diduga terjadi penyiksaan di Distrik Paniai pada 1998, penahanan sewenang-wenang di Kemtuk-Sentani pada 1999, dan penembakan sewenang-wenang di Desa Madi, Paniai, pada 2000. Sejumlah peristiwa tersebut dilakukan oleh anggota TNI.50 Tindakan represif aparat keamanan saat menangani berbagai demon- strasi di awal reformasi memicu peningkatan tuntutan merdeka. Pening- katan pengibaran bendera Bintang Kejora dan dilakukan secara terbuka memberi legitimasi kepada aparat keamanan untuk terus melakukan 48 Lihat Briefing Paper. "Catatan Kondisi HAM di Papua," hlm 4. 49 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Komnas HAM pada Peristiwa Wasior dan Wamena, 31 Juli 2004. 50 Tim Peneliti Imparsial. Op.Cit. hlm 153-156. 304
represi. Dalam peristiwa Biak, pada 2 Juli 1998, Filep Karma yang men- dukung secara terbuka kemerdekaan Papua ikut mengorganisasi aksi besar-besaran pro-kemerdekaan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di dekat menara air Pelabuhan Biak. Bentrokan pun terjadi men- gakibatkan belasan polisi terluka. Pada 6 Juli, militer Indonesia mengam- bil alih Pulau Biak dan menembaki para demonstran. Jumlah korban tewas belum diketahui dan banyak mayat dilaporkan diangkut ke atas truk. Mereka diduga dibuang ke laut dari dua kapal TNI Angkatan Laut. Penduduk Biak menyatakan mereka menguburkan sejumlah mayat yang ditemukan di pantai sekitar Biak. Filep Karma menduga banyak mayat dikubur seadanya di pulau-pulau kecil dekat Biak, dan memperkirakan lebih dari 100 demonstran terbunuh.51 Laporan lain menyebutkan bahwa peristiwa Biak diawali oleh Filep Karma yang mengonsolidasikan aksi damai selama 6 hari (1-6 Juli 1998) dan sebagai bentuk protes dengan menaikkan bendera Bintang Kejora di menara air Pelabuhan Biak. Aksi ini dibubarkan secara brutal oleh operasi gabungan "Fajar" dengan me- nembak, menangkap, bahkan menghilangkan nyawa secara paksa dan kilat. Diperkirakan jumlah korban penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan 150 orang, korban luka berat yang dievakuasi ke Ujung Pan- dang 4 orang, penghilangan paksa 3 orang, korban luka-luka 33 orang, korban meninggal 8 orang, dan mayat tak teridentifikasi 32 orang.52 Se- dangkan enam korban yang dirujuk ke rumah sakit Angkatan Laut ke- mudian meninggal, namun jenazah mereka hilang dan tidak ditemukan hingga kini.53 Pada Agustus 1998, terbentuk Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (Foreri). Tahun berikut, pada 22 Februari 1999, terjadi dialog ma- syarakat Papua dengan Presiden Habibie untuk menyampaikan aspirasi Papua merdeka. Hasil dialog disambut masyarakat Papua dengan an- tusias sehingga persiapan menyambut merdeka dilakukan. Kondisi ini dikhawatirkan aparat keamanan terkait keberlangsungan Papua dalam NKRI, sehingga Kapolda Papua pada 17 April 1999 mengeluarkan mak- 51 Lihat "Kriminalisasi Aspirasi Politik, Pesakitan Politik di Indonesia," Human Rights Watch, 2010, dalam sia0610inwebwcover.pdf 52 Lihat Siaran Pers Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua (SKPHP), 6 Juli 2009, dalam 53 Lihat "14 Tahun Biak Berdarah: Negara Mestinya Punya Rasa Tanggung Jawab," 7 Juli 2012 dalam 305
lumat berisi instruksi untuk membubarkan semua posko dalam waktu beberapa hari. Pada 12 November 1999 di Sentani dilaksanakan rapat akbar rakyat Papua, yang menyerukan pengibaran Kejora di seluruh Papua mulai 1 Desember 1999 hingga 1 Mei 2000 sebagai batas waktu yang ditetapkan untuk merdeka. Rapat memutuskan mengangkat Theys H. Eluay sebagai pemimpin besar rakyat Papua, menuntut kemerdekaan, dan menuntut nama Irian Jaya diganti dengan Papua. Pada 31 Desember 1999, Presiden Abdurrahman Wahid ke Papua untuk berdialog dan secara resmi me- nyampaikan maaf atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM pada ma- syarakat Papua. Dia juga menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Namun, Presiden Wahid menyatakan tidak akan memberikan kesempatan terjadinya pemisahan Papua dari NKRI. Pernyataan Pres- iden Wahid itu dimanfaatkan aparat keamanan untuk meredam aspirasi merdeka dan secara diam-diam dimaknai sebagai 'restu' keberlanjutan operasi militer dan intelijen di Papua. Pada awal 2000, Presidum Dewan Papua (PDP) dibentuk dan Theys H. Eluay terpilih sebagai ketua. Pada 29 Mei-4 Juni 2000 berlangsung kongres kedua rakyat Papua yang menghasilkan resolusi penolakan rakyat Papua bersatu dalam NKRI. Aparat keamanan menilai resolusi itu mengancam keutuhan NKRI. DPR RI periode 1999-2004 juga meno- lak keputusan kongres kedua rakyat Papua itu. Para anggota DPR men- ganggap penolakan bersatu rakyat Papua itu merupakan separatisme dan tindakan makar, dan mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk mencegah perluasan gerakan separatisme ini dengan mengede- pankan cara persuasif. TNI, melalui KSAD Jenderal Tyasno Sudarto, menyatakan bahwa NKRI yang mencakup wilayah Sabang hingga Me- rauke sudah final sehingga usaha yang mengarah kepada disintegrasi ti- dak disetujui.54 Aparat keamanan juga mendesak PDP segera mengim- bau kepada massanya agar menurunkan dan menghentikan pengibaran bendara Bintang Kejora. Maka, pada Oktober 2000, terjadilah dialog dan kesepakatan antara PDP, Kapolda Papua −saat itu dijabat Brigjen (Pol) SY Wenas, Panglima Kodam dan pemerintah daerah bahwa batas waktu penurunan bendera Bintang Kejora pada 19 Oktober 2000 dan dilak- sanakan secara damai. 54 Polda Papua kemudian memanggil dan memeriksa tiga anggota PDP dan lima orang ditetapkan sebagai tersangka makar, yaitu Theys Hiyo Eluay sebagai Ketua Umum PDP, Thaha Alhamid sebagai Sekretaris Jenderal PDP, Pdt Herman Awom sebagai moderator, John Mambor dan Don Flassy sebagai anggota PDP 306
Namun, pada 6 Oktober 2000, aparat keamanan menurunkan paksa bendera Bintang Kejora di Wamena. Tindakan ini justru memicu kontak senjata antara aparat keamanan dan masyarakat setempat sehingga pulu- han orang meninggal dan terjadi gelombang pengungsian besar-besaran. Penurunan paksa bendera juga terjadi di Merauke, Wamena, Sorong, Nabire, dan Manokwari. Aksi penurunan bendera ini adalah perintah langsung Kapolri sebagai realisasi hasil sidang tahunan MPR tahun 2000. Aparat keamanan menganggap hasil kongres rakyat Papua dan pengi- baran Bintang Kejora adalah makar dan mengancam kedaulatan NKRI, juga seperti dinyatakan Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono bahwa aparat keamanan berniat membubarkan PDP dan menurunkan bendera Bintang Kejora di Papua. Hingga November 2000, setelah peris- tiwa Wamena, situasi keamanan Papua makin memanas. Ribuan warga pendatang di Merauke masih mengungsi di Markas Kodim, Polres, Lanal Merauke pada malam hari karena sering terjadi penculikan. Rasa takut juga menyebar ke daerah lain sehingga penduduk Jayapura baik pen- datang maupun lokal hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan tinggi. Kepolisian juga menggelar Operasi Tuntas Matoa 2000 selama 90 hari. Operasi itu adalah implementasi dari Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dalam Menyikapi Arah Poli- tik Irian Jaya (Papua) Untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polda Irian Jaya menerjemahkan rencana operasi itu dengan membuat Telaahan Staf Tentang Upaya Polda Irian Jaya Menanggulangi Separatis Papua Merdeka Dalam Rangka Supremasi Hukum pada November 2000. Operasi ini ditujukan kepada OPM dan simpatisannya, dan ini menunjukkan Polda Irian Jaya telah memiliki dan mempersiapkan suatu rencana operasi yang sistematis terhadap gerakan separatis.55 Menjelang Desember 2000, Polda Irian Jaya menyatakan Provinsi Papua berada dalam situasi siaga satu. Kebijakan itu diambil berdasarkan dinamika politik dan banyaknya aksi demonstrasi serta pengibaran ben- dera Bintang Kejora, terutama rencana aksi pengibaran bendera untuk memperingati 1 Desember 2000 sebagai hari kemerdekaan ke-39 Papua Barat. Penetapan status siaga satu dan berbagai kebijakan keamanan atau operasi itu bermula dari asumsi apriori terhadap dinamika politik rakyat Papua yakni mengategorikan seluruh gerakan rakyat Papua sebagai ge- 55 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Komnas HAM pada Peristiwa Wasior dan Wamena, 31 Juli 2004. 307
rakan separatis. Dengan asumsi itu kepolisian mengidentifikasi kelom- pok rakyat Papua seperti yang mereka yakini. Di sisi lain, masyarakat Papua sibuk mempersiapkan diri untuk memperingati hari jadi Papua pada 1 Desember 2000 dan pada tanggal ini akan dikibarkan bendera Bintang Kejora sesuai amanat kongres kedua. Untuk menghindari kon- flik, maka Muspida Irian Jaya berdialog dengan PDP pada Desember 2000. Pada 7 Desember 2000 terjadi penyerangan kantor Polsek Abepura oleh sekelompok orang bersenjatakan golok dan parang mengakibatkan satu anggota polisi tewas dan sejumlah lainnya terluka. Beberapa jam setelah penyerangan, Polres Jayapura menggelar operasi penyisiran dan pengejaran sehingga terjadi rangkaian kekerasan termasuk pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pe- nyiksaan, pembunuhan kilat, persekusi, perampasan kemerdekaan se- cara sewenang-wenang, dan perampasan harta benda.56 Pada tahun berikutnya, kondisi keamanan di Papua terus membu- ruk. Pada Maret 2001, terjadi pembunuhan terhadap empat karyawan PT Darma Mukti Persada di Desa Ambumi, Kecamatan Wasior. Meski pelaku tidak dikenal, warga meyakini bahwa aparat polisi sebagai pelaku- nya. Satu bulan kemudian, pasukan Brimob melakukan penganiayaan terhadap pasukan koteka di Desa Rasiei. Dua orang terluka terkena pel- uru, 15 orang ditahan di Polres Manokwari, dan enam orang hilang. Dua kejadian itu membuat warga makin membenci kepolisian. Lalu, pada 14 Juni 2001, terjadi penyerangan terhadap anggota Bri- mob di Desa Wondiboi, Kecamatan Wasior. Lima anggota Brimob tewas, lima senjata api jenis SS-1 dan satu pucuk Brand Ceko disita. Peristiwa ini diduga terkait tuntutan ganti rugi oleh masyarakat pemilik hak ulayat atas pengelolaan hutan CV Vatika Papuana Perkasa (VPP). Penyerangan kemudian menyulut reaksi emosional aparat keamanan (Polri yang didu- kung TNI) dengan melancarkan serangan secara tidak prosedural dan tidak profesional bernama 'operasi penyisiran dan penumpasan' untuk memburu kelompok pimpinan Daniel Awom. Operasi mengakibatkan pelanggaran HAM penduduk sipil di Kecamatan Wasior, Ransiki, Orans- bari di Manokwari, bahkan sampai Nabire, dan terjadi pembunuhan di- luar prosedur hukum, penculikan, pembakaran dan pemusnahan rumah penduduk berikut harta bendanya, pencurian harta milik penduduk, pengungsian, dan kontrol terhadap gerak penduduk oleh aparat keaman- 56 Ibid. 308
an.57 Tentang peristiwa itu, Laporan Komnas HAM menyebut bahwa peristiwa Wasior bermula dari pembunuhan lima anggota Brimob dan seorang warga sipil di base camp VPP di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, pada 13 Juni 2001 dini hari. Menurut aparat kepolisian, pelaku penye- rangan diduga dari OPM dan mereka membawa lari enam pucuk senjata dari anggota Brimob yang tewas. Pada 13 Juni 2001, pasukan Polres Ma- nokwari berangkat ke Distrik Wasior dan selanjutnya menuju Desa Won- diboi, lokasi pembunuhan lima anggota Brimob. Selain mengevakuasi jenazah anggota Brimob, pasukan juga mencari pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa-desa sekitar yakni Tandia, Sendrawoi, Yopanggar, Windesi, Yomakan, Wondamawi I, dan Isei. Un- tuk memperkuat pasukan ini, pada hari berikut tiba pasukan dari Biak, Jayapura, dan Sorong di lokasi yang sama. Pengejaran tidak hanya di- lakukan di lokasi kejadian dan desa sekitar, tetapi juga hingga desa di luar Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Nabire dan Serui. Pengejaran melibatkan anggota Brimob dari Polres Manokwari se- banyak sepuluh orang dipimpin Iptu Widiyanto di bawah perintah dan tanggung jawab Kapolres Manokwari AKBP Bambang Budi Santoso. Pada hari berikut dikirimkan kembali sejumlah anggota Brimob dari Biak 34 orang, Sorong 31 orang, dan Jayapura 67 orang ke lokasi kejadi- an dan sekitarnya. Pengiriman seluruh anggota Brimob itu merupakan bagian dari Operasi Tumpas Matoa terhadap kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan dan dilaksanakan atas perintah Kapolda Papua Irjen Pol. Made Mangku Pastika. Dalam pengejaran itu terjadi penangkapan dan penyiksaan terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelaku. Mereka dibawa ke Polsek setempat (Polsek Wasior) dan disiksa. Mereka ditahan tanpa surat pe- rintah penahanan. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka dipindahkan ke Polres Manokwari. Di tempat ini (ruang tahanan Polres Manokwari), mereka mengalami penyiksaan. Demikian pula halnya dengan penduduk sipil yang ditangkap di Kabupaten Nabire dan Serui. Setelah ditangkap dan ditahan di Polres Serui dan Polres Nabire tanpa surat perintah pena- hanan, mereka disiksa dan kemudian dipindahkan ke Polres Manokwari. Di tempat tersebut mereka ditahan lagi tanpa surat perintah penahanan dan disiksa. Bahkan, seorang dari yang ditahan dan disiksa itu meninggal dunia di Polres Manokwari. Selama proses pengejaran terhadap mereka 57 Elsham Papua. "Potret HAM Papua," 2003, hlm 30. 309
yang diduga pelaku pembunuhan lima anggota Brimob, terjadi tindak pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan yang mengakibatkan ke- matian, penghilangan orang secara paksa, dan pemerkosaan di sejumlah lokasi yang dilakukan anggota Polri. Dalam peristiwa ini, penghilangan paksa terhadap empat penduduk yaitu Daniel Saba, Agus Saba, Johannes Calvin Werianggi,58 dan Maikel Numayomi. Daniel tidak pernah kembali ke rumah sejak pasukan Bri- mob berpakaian hitam masuk ke Desa Wondiboi pada 13 Juni 2001. Agus sebelumnya terlihat dibawa tujuh anggota Brimob pada 4 Juli 2001 sekitar pukul 24.00 WIT dari rumah Yomaki. Setelah itu korban tidak pernah kembali ke rumah orangtuanya. Keluarga Agus, pada 7 Juli 2001, melaporkan hilangnya korban kepada Kapolsek Wasior, Aiptu Rahareng. Namun, Kapolsek mengatakan bahwa korban tidak ada di Polsek Wasior. Setelah itu saksi melaporkan hal yang sama kepada Danramil Wasior, tetapi Danramil tidak memberikan jawaban apa pun. Upaya mencari korban hingga ke Manokwari pun tidak berhasil menemukan. Di Yopanggar, Maikel Numayomi (8 tahun), hilang setelah anggota Brimob tiba pada 18 Juni 2001. Sekitar pukul 18.00 WIT, datanglah pa- sukan Brimob berjumlah kurang lebih satu regu dipimpin Bripka John Kamodi, dan terdengar anggota Brimob berteriak "bakar rumah" lalu melepaskan tembakan. Seketika itu, Ester Rumsayor, anaknya yang ber- nama Maikel Numayomi, dan Endemina Numayomi berlari menuju hutan. Sejak saat itu korban, Maikel, tidak ditemukan lagi. Sementara di Windesi, Kepala Desa Windesi, hilang sejak 20 Juni 2001 ketika anggota Brimob melakukan operasi pengejaran pasca-peristiwa Wasior. Ada sak- si yang menyebutkan melihat korban terluka di kepala dan bahu, hanya memakai celana pendek sambil berdiri menghadap ke depan dengan wa- jah menunduk, dan kedua tangan diikat ke belakang dengan tali pada se- batang tiang di ruang Polsek Windesi.59 Operasi pengejaran dan penumpasan terhadap OPM di Papua terus berlanjut. Pada 10 Oktober 2001 Markas Besar OPM pimpinan Hans Youweni di sekitar Desa Marwei, Kecamatan Pantai Timur, Bonggo, Irian Jaya, dikuasai pasukan Batalion Infantri 611. Pada 16 Oktober, Tim Gabungan TNI-Polri dipimpin Mayor Inf Isak dari Satgas Tribuana 58 Laporan Elsham Papua menyebut John Calvin Werianggi disiksa oleh anggota Bri- mob hingga meninggal dunia. Lihat Elsham Papua. "Potret HAM Papua", 2003, hlm 38. 59 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Komnas HAM pada Peristiwa Wasior dan Wamena, 31 Juli 2004. 310
menyergap tujuh anggota Tentara Pembebasan Nasional/OPM di seki- tar Kali Kopi, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Mereka di- tangkap dan ditahan di Polres Mimika. Pada November 2001, sebanyak 18 anggota OPM, yang dianggap sebagai pelaku pembakaran KM Jala Perkasa di Kecamatan Kimaam, Merauke, ditangkap anggota Polres Me- rauke.60 Puncak operasi militer pada 2001 adalah penculikan dan pem- bunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, pada 10 November. Rangkaian peristiwa ini dimulai saat Theys diun- dang Komandan Satgas Kopassus Tribuana, Letkol Inf. Hartomo, untuk menghadiri perayaan hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2001 di markas pasukan Kopassus di Hamadi, dekat Jayapura. Theys memenuhi panggilan itu dan pada malam hari terjadi pembunuhan terhadap dia di mobil miliknya.61 Saat perjalanan pulang, mobilnya disergap dan sopirnya dipaksa pergi, sementara mobilnya dibawa penyergap. Sopir Theys, Aristoteles Masoka, dapat melarikan diri dan kemudian menuju markas Kopassus untuk melaporkan kejadian itu, tetapi justru tidak per- nah kembali. Keesokan hari, jenazah Theys ditemukan 50 kilometer dari tempat penculikan. Mobilnya diletakkan di dekat jurang, seperti telah terjadi kecelakaan.62 Jenazah Theys ditemukan di Desa Koya, Kecamatan Muara Tami, Kabupaten Jayapura, dengan posisi telungkup di jok mobil Toyota Kijang. Wajahnya babak belur dan terluka di pelipis, dahi, dan leher. Sedangkan sopirnya, Aristoteles, hingga kini tidak diketahui ke- beradaannya. Aristoteles juga diduga dihilangkan untuk menyembunyikan kasus ini. Dugaan penghilangan paksa Theys terlihat dari kesaksian Yaneke Ohee, istri Theys. Pada malam kejadian, sekitar pukul 22.10, Yaneke me- nerima telefon dari Aristoteles yang mengabarkan tentang kondisinya. Sejak itulah Aristoteles hilang. Yaneke menuturkan bahwa Aristoteles terdengar panik saat berbicara di balik telepon genggamnya dengan me- ngatakan, "Kita telah diserang dan disandera."63 Yaneke kemudian ber- 60 Lihat Briefing Paper. "Catatan Kondisi HAM di Papua,' hlm 4. 61 Tim Peneliti Imparsial. Op.Cit., hlm 157-161. Lihat juga Briefing Paper. Ibid. 62 Lihat "Arnold Ap and Theys Eluay," 24 October 2008, dalam lihat juga "The life and death of Theys Eluay," 29 July 2007, dalam 63 Lihat "Laporan Awal Penculikan dan Pembunuhan terhadap Theys H. Eluay," Elsh- am Papua, 13 Desember 2001. 311
tanya tentang siapa yang menyandera, tetapi Aristoteles hanya menjawab: Kami sedang dihadang, Mama, tolong beritahukan kepada bapak- bapak pendeta, jemaat, tolong doakan kami. Saya dengan Bapak dalam keadaan bahaya. Kita punya Allah. Papua itu hidup. Kemudian, suara telepon terputus. Keterangan sejumlah saksi ke- mudian menunjukkan bahwa Aristoteles diselamatkan oleh sejumlah orang dan minta diantarkan ke markas Tribuana Kopassus di Hanurata Hamadi. Seorang saksi, yang disuruh anggota Kopassus membereskan ruangan, menyebutkan bahwa dia melihat 'seseorang' masuk dan dirang- kul oleh lebih dari dua anggota Kopassus dari arah pintu masuk menuju ruang prajurit. Saat itu orang yang dirangkul menangis dan berkata: Aduh... kalau ada apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab ke- pada Ibu. Ini mobil hilang, bagaimana ini. Melihat kejadian ini, anggota Kopassus langsung menyuruh saksi pu- lang dari tempat tersebut saat itu juga. Bahwa 'seseorang' yang disebut saksi tersebut kemudian dikenal sebagai Aristoteles Masoka.64 Dalam kasus pembunuhan itu, awalnya pemerintah Indonesia dan militer menyangkal terlibat dalam pembunuhan. Pada 14 November 2001, Panglima TNI Laksamana Widodo AS membantah bahwa ten- tara berada dibalik aksi pembunuhan Theys Hiyo Eluay.65 Pada 26 Ma- ret 2011, Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Amirul Isnaini pun membantah keterlibatan anggotanya dalam pembunuhan Theys. Padahal sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoedin menyatakan bahwa ada indikasi kuat keterlibatan TNI dalam kasus pembunuhan Theys.66 Pada Februari 2001, Presiden Megawati membentuk Komisi Peny- elidik Nasional (KPN) yang diketuai anggota Komnas HAM Irjen Pol. 64 Elsham Papua, "Potret HAM Papua," hlm 16. 65 Lihat "Panglima TNI Bantah Pihaknya Terlibat Pembunuhan Theys", Rabu, 14 November 2001, dalam 66 Lihat "Danjen Kopassus Bantah Anggotanya Terlibat Pembunuhan Theys", 26 Ma- ret 2002, dalam 39,id.html 312
(Purn) Koesparmono Irsan atas tewasnya Theys.67 Tiga bulan kemudian, 29 April 2002, KPN menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Pres- iden. Laporan KPN menyebut keterlibatan enam tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Lalu, Presiden memerintahkan Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono untuk meneruskan hasil penyelidikan itu dan me- nyetujui dilakukan persidangan di Papua secepatnya seperti rekomen- dasi KPN. Dalam laporannya, KPN juga merekomendasikan agar sopir Theys, Aristoteles, yang terakhir terlihat di markas Kopassus segera dite- mukan. KPN pun telah menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat dan kantor imigrasi mengenai keberadaan Aristoteles, yang sempat terdengar berada di Amerika Serikat. Saat itu, kepolisian juga meningkatkan status pencarian Aristoteles dalam daftar 'red notice' Interpol.68 Kasus pembunuhan Theys kemudian disidangkan pada Januari 2003 di Mahkamah Pidana Militer Tinggi (Mahmilti) III Surabaya dengan terdakwa anggota Kopassus.69 Berdasarkan surat dakwaan, motif pem- bunuhan adalah upaya menghentikan aktivitas Theys dalam politik, di antaranya Letkol Hartomo mendengar bahwa Theys akan memprokla- mirkan kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2001. Letkol Hartomo lalu memerintahkan anak buahnya, Mayor Doni Hutabarat, melakukan penggalangan mencegah adanya proklamasi kemerdekaan Papua tanpa memberi arahan mengenai caranya. Fakta lain dalam surat dakwaan itu bahwa pembunuhan Theys dilakukan secara sengaja dan disertai pen- ganiayaan, dibuktikan dengan visum Dokter Clemens Manjatori dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura pada 16 Februari 2002. Visum menyebutkan bahwa Theys meninggal dengan bola dan kelopak mata menonjol keluar, hidung dan bibir bawah lecet, hematoma di leher, bibir, dan telinga, lidah terjulur, perut tergores, sperma keluar dari kemaluan, dan ada kotoran keluar dari dubur, yang semua itu menunjukkan tanda penganiayaan berat. Meski pengadilan telah dilakukan dan para pelaku dijatuhi 67 Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2002. 68 Lihat "KPN Laporkan Hasil Penyelidikan Kasus Theys ke Presiden", 29 April 2002, dalam 69 Mereka adalah 1) Letkol Inf. Hartomo (Komandan Satgas Tribuana X); 2) Mayor Inf. Doni Hutabarat (Dandenma Grup III Kopasus); 3) Kapten Reonaldo (Dan Tim Jihandak); 4) Lettu Agus Supriono (Pasi Op Yon 13 Grup I Kopasus); 5) Sertu As- risal (Bintara Intel); 6) Sertu Laurensius (anggota Satgas Tribuana X/Ba Bak SMR Ton I/2/II Grup I); dan 7) Praka Ahmad Zulfahmi. 313
hukuman,70 misteri hilangnya Aristoteles belum juga terungkap. Yo- nas Masoka, ayah Aristoteles, terakhir kali bertemu dengan Aristoteles pada Jumat, 9 November 2001. Ketika itu, Aristoteles berjanji kembali ke rumah pada Sabtu malam untuk mengikuti kebaktian bersama keluarga pada hari Minggu. Menurut Yonas, anaknya hilang di markas Kopassus Tribuana di Hamadi, tempat Aristoteles hendak melaporkan tindakan kedua anggota Kopassus yang telah membunuh Theys dengan menemui Komandan Kopassus Letkol Hartomo.71 Pada November 2007, Komnas HAM mencoba menelusuri kasus pembunuhan Theys dengan fokus pada kasus hilangnya Aristoteles. Sebelumnya, Komnas HAM telah me- nerima pengaduan dari keluarga Aristoteles. Yonas mengimbau pihak berwenang mengembalikan anaknya jika masih hidup dan jika sudah meninggal harap diberi tahu tempat jenazahnya.72 Kasus pembunuhan Theys dan penghilangan Aristoteles menunjuk- kan upaya pembungkaman ekspresi politik untuk kemerdekaan Papua, setelah berbagai upaya lain gagal dilakukan. Model pembunuhan terha- dapTheys diduga dilakukan dengan cara dibunuh di tempat yang mung- kin tidak diketahui publik, atau seolah-olah terjadi kecelakaan, namun gagal. Sedangkan penghilangan Aristoteles dilakukan untuk menutupi pengungkapan kasus pembunuhan Theys, karena ada informasi menye- butkan tempat terakhir Aristoteles yaitu markas Kopassus di Hamadi. Awalnya aparat berwenang juga menyangkal keterlibatan anggota TNI dalam pembunuhan itu sebelum ada penyelidikan, dan kemudian hingga kini tidak berupaya serius menemukan kembali Aristoteles. Kasus pembunuhan Theys juga menyiratkan penggunaan model pendekatan keamanan dan cara kekerasan dalam menangani masalah Papua. Pada 2001 aparat keamanan juga membentuk paramiliter (mili- si), di antaranya pada Oktober 2001 Kodim 1702 Jayawijaya membentuk 70 Pada 21 Maret 2003, majelis hakim memutuskan perkara. Terdakwa I kasus ter- bunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay, Letkol (Inf) Hartomo, divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Mahka- mah Militer Tinggi (Mahmilti) III Surabaya. Selain itu, mantan Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Kopassus Tribuana Papua itu juga diberhentikan dari dinas mi- liter. Sedangkan terdakwa II dan III yakni Kapten Inf. Rionardo dan Sertu Asrial dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Terdakwa IV, Praka Ahmad Zulfahmi, divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Ajudan Hartomo saat kasus Theys terjadi itu juga dipecat dari dinas militer 71 Lihat "Keluarga Sopir Theys Mengadu ke Komnas HAM," 27 Juli 2004, dalam 72 Lihat 314
satgas dengan jumlah anggota 170 orang. Pada awal 2002 tercatat pula pembentukan Barisan Merah Putih (BMP) oleh sejumlah tokoh Papua di Jakarta (termasuk mantan Wakil Gubernur J. Djopari). Tujuannya untuk menjaga integrasi Papua dalam NKRI, dan menghilangkan segala kegiatan yang beraspirasi kemerdekaan. Dalam kerangka itu pun Kodim membentuk Satgas Merah Putih pada awal 2002. Penghilangan Paksa dari Waktu ke Waktu Selama 1965-2003 diperkirakan banyak terjadi kasus penghilangan paksa di Papua, di antara berbagai bentuk pelanggaran HAM lain seperti pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang- wenang, peradilan yang tidak adil, dan kekerasan seksual. Berbagai la- poran secara gamblang menyebut terjadi praktik penghilangan paksa, yang jumlahnya mungkin makin besar jika ditelusuri berbagai peristiwa yang terjadi.73 Lokasi kasus penghilangan paksa, berdasarkan berbagai dokumen, menyebar di seluruh Papua yakni mulai dari Jayapura, Sentani, Paniai, Biak, Wasior, Wamena, Jayawijaya, hingga Manokwari. Kasus penghi- langan paksa dengan jumlah korban yang besar terjadi di basis-basis ge- rakan perlawanan dan dilakukan dalam kerangka operasi militer. Praktik penghilangan paksa di Papua secara umum terjadi dalam kon- teks atau motif menghancurkan gerakan perlawanan OPM, mencegah atau menghalangi setiap upaya memunculkan ekspresi kemerdekaan, dan kepentingan lain dengan dalih memberantas pemberontakan dan keamanan. Sejumlah kasus menunjukkan operasi militer dilakukan dengan dalih keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mem- bendung ekspresi ketidakpuasan terhadap eksploitasi sumber daya alam Papua yang tidak adil, yang menyasar ke penduduk dengan stigma pem- berontak atau pendukung OPM. Adapun sasaran penghilangan paksa yaitu pihak yang khusus dibidik untuk dihilangkan. Mereka adalah orang atau pihak yang diidentifikasi sebagai intelektual atau tokoh Papua, pim- 73 Salah satu sumber yang diumumkan tentang penghilangan paksa di Papua menye- but ada ribuan kasus penghilangan paksa, di antaranya yang terbesar adalah peristi- wa Jayawijaya dan Wamena Barat dengan jumlah korban 2.000 orang diperkirakan hilang dan terbunuh. Lihat siaran pers "Selamat Datang Konvensi Anti Pengilangan Paksa," Kontras dan Ikohi, 22 Desember 2010, dalam dex.php?hal=siaran_pers&id=1186 315
pinan massa (misalnya kepala desa), tokoh OPM atau orang yang diang- gap mempunyai hubungan dengan OPM, dan penduduk sipil yang di- anggap mendukung OPM atau gerakan kemerdekaan. Para korban penghilangan paksa atau dibunuh, yang merupakan intelektual, tokoh atau pimpinan massa di Papua, antara lain 1) Pineas Torey, pegawai negeri sipil yang dihilangkan dengan cara diciduk di rumahnya di DOK V Jayapura (1969); 2) sejumlah kepala desa Jayawi- jaya dan Wamena Barat yang dimasukkan ke karung dan diterjunkan dari helikopter di Sungai Baliem; 3) Mimi Fatahan, tokoh Papua dan seniman, yang diciduk di Abepura kemudian ditenggelamkan di Danau Sentani (1971); 4) Pembunuhan terhadap Arnold Clements Ap, intele- ktual Papua yang dikagumi dan calon pemimpin Papua, yang dibunuh dan diduga sebelumnya akan dihilangkan (1983); 5) Theys H. Eluay, Ket- ua Presidium Dewan Papua, meski jenazahnya ditemukan, pembunuhan terhadap Theys diduga bagian dari upaya penghilangan paksa dan sopir pribadi Theys, Aristoteles Masoka, juga hingga sekarang hilang (2001); 6) Johannes Calvin Werianggi, Kepala Desa Windesi, hilang sejak 20 Juni 2001 ketika anggota Brimob melakukan operasi pengejaran pasca- peristiwa Wasior.74 Sementara korban yang ditargetkan ditangkap ke- mudian dihilangkan termasuk pihak yang dituduh mempunyai keluarga atau hubungan dengan OPM, atau mendukung OPM, misalnya keluarga Nawaral Deik-In yang ditangkap, ditahan, dan kemudian hilang, yakni Sebastianus Kwalik, Romulus Kwalik, Marius Kwalik, dan Hosea Kwalik (1994). Korban penghilangan paksa yang dihilangkan untuk menutupi jejak kejahatan biasanya terjadi bersamaan dengan tindakan kejahatan lain misalnya terjadi pada Aristoteles Masoka, yang seharusnya menjadi saksi kunci pembunuhan Theys H. Eluay. Aristoteles diduga sengaja dihilang- kan karena sebelumnya terungkap bahwa para pelaku sempat tidak me- ngakui perbuatan pembunuhan itu. Dalam sejumlah kasus penghilangan paksa untuk menghilangkan jejak juga dilakukan dengan cara mem- buang mayat korban ke lokasi tertentu, misalnya terjadi dalam peristiwa 1) Teminabuan (1996-1967), para tahanan diambil pada malam hari dan dihilangkan; 2) Serui, korban dibuang ke laut (1969); 3) Eka Turayo, kor- ban dimasukkan ke panser dan tidak pernah kembali; 4) Mimi Fatahan, yang diciduk kemudian dibuang di Danau Sentani (1971); serta Peristiwa 74 Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, laporan lain menyebut Johannes Calvin Werianggi disiksa dan telah meninggal. 316
Jayawijaya dan Wamena Barat (1970-1985), terdapat para korban yang dibuang ke Sungai Baliem; dan 5) Wenda Tibuni, yang ditembak militer kemudian kemudian dibuang di Mile 66, Timika (1994). Penggunaan cara-cara penghilangan paksa sering kali juga dilakukan sebagai metode teror yang bertujuan sama yakni untuk 'membungkam' gerakan perlawanan, ekspresi politik, dan ketidakpuasan rakyat Papua. Penghilangan paksa sebagai metode teror dilakukan untuk menakut-na- kuti dan memberi tekanan supaya masyarakat tidak mendukung gerakan perlawanan atau OPM. Meski hampir keseluruhan kasus penghilangan paksa merupakan bagian dari metode teror terhadap perlawanan dan as- pirasi kemerdekaan, terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan secara jelas penggunaan metode itu. Pola umum penggunaan metode teror ini adalah penghilangan paksa dilakukan dengan cara menculik, menangkap, menahan, dan kemudian hilang, atau penangkapan dilakukan di hadapan keluarga anak-anak korban. Dalam kasus di Sentani (1970), 20 warga Desa Puay, Ayapo, dan Yoka diciduk dari rumah masing-masing disaksikan anak dan istri mereka. Demikian pula saat penangkapan terhadap anggota keluarga Nawaral Deik-In dengan pola yang sama, yakni para korban ditangkap di rumahnya, dilakukan di depan keluarganya, ditahan, dan kemudian hilang. Selain itu, penghilangan paksa sebagai metode teror, berdasar- kan berbagai laporan, para korban sebelum dihilangkan disiksa dahulu di muka korban lain atau dilakukan di depan masyarakat yang diduga dilakukan untuk menimbulkan ketakutan. Penghilangan paksa juga dilakukan dengan cara berbeda, tetapi mempunyai pola yang sama hingga kini di antaranya operasi penyerbuan dan penyisiran ke penduduk sipil, pencidukan di rumah korban, pe- nangkapan dan penahanan kemudian hilang, atau korban dieksekusi di tempat yang tidak diketahui, disertai penyangkalan terhadap keberadaan korban dan tidak memberi informasi tentang nasib dan keberadaan me- reka. Setidaknya, pola penghilangan paksa dilakukan dengan cara 1) pengambilan korban dari rumahnya kemudian dibuang di suatu tempat tertentu; 2) korban ditangkap kemudian ditahan dan tidak kembali; 3) korban ditembak kemudian mayatnya dibuang; dan 4) korban ditangkap oleh aparat dan kemudian hilang, tidak diakui, atau tidak diberi tahu ke- beradannya. Berbagai bentuk penghilangan paksa di atas tampak niat pelaku un- tuk menghilangkan orang secara paksa dengan cara membuang korban di lokasi tertentu, juga tindakan menghindarkan keluarga korban un- 317
tuk mengetahui dan menemukan korban. Penyangkalan dilakukan baik dalam bentuk tidak memberikan informasi keberadaan korban maupun mengingkari pernah menahan korban sebelum dihilangkan. Berbagai penolakan pemberian informasi keberadaan korban di antaranya terjadi dalam 1) peristiwa penghilangan paksa terhadap 20 warga desa di Sen- tani, yang diciduk aparat kemudian hilang, sedangkan pihak keluarga berusaha mencari selama lima tahun dan tidak menemukannya; 2) peris- tiwa penahanan terhadap Sebastianus Kwalik, Romulus Kwalik, Marius Kwalik, dan Hosea Kwalik, sementara para istri korban tidak dapat mene- mui mereka dan akhirnya korban hilang, yang oleh petugas hanya diberi tahu bahwa korban dibawa ke hutan oleh tentara untuk operasi mencari gerilyawan dan kemudian tidak diketahui keberadaannya; 3) penghi- langan paksa terhadap Agus Saba dalam peristiwa Wasior (2003), yakni korban sebelum hilang dibawa anggota Brimob, kemudian ibu korban melaporkan kepada Kapolsek dan Komandan Kodim setempat, namun aparat justru menyatakan tidak mengetahui dan tidak memberi jawaban tentang keberadaan korban; 4) penghilangan paksa terhadap Aristoteles Masoka, berdasarkan keterangan ayahnya diduga sebelum anaknya hi- lang bermaksud melaporkan pembunuhan Theys dan berada di markas Kopassus di Hamadi. Pengingkaran penghilangan paksa dalam bentuk menolak memberi- kan informasi atau memberitahukan keberadaan korban sejalan dengan tindakan penyangkalan yang dilakukan pelaku, pihak yang seharusnya patut diduga mengetahui keberadaan pelaku dan juga pimpinan pelaku. Penyangkalan misalnya terjadi dalam kasus penghilangan paksa di Timika (1994), Pangdam Trikora Mayjen I Ketut Wirdhana menampik isi laporan pelanggaran HAM yang disusun Mgr. Munninghoff dan me- nyatakan laporan itu memutarbalikkan fakta. Setelah dilakukan penyeli- dikan oleh Komnas HAM, hasilnya Komnas HAM membenarkan telah terjadi serangkaian pelanggaran HAM di Timika berupa pembunuhan kilat, penganiayaan dan penyiksaan, penghilangan paksa, dan penang- kapan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil. Penyangkalan juga terjadi dalam kasus pembunuhan Theys, sebelum adanya investigasi dari KPN. Awalnya pimpinan militer menyangkal bahwa tentara terlibat pembunuhan itu seperti dinyatakan Panglima TNI Laksamana Widodo AS. Penyangkalan juga dilakukan Komandan Jenderal Kopassus (saat itu), Mayjen TNI Amirul Isnaini, yang membantah keterlibatan anggot- anya dalam pembunuhan Theys. Namun, akhirnya terbukti bahwa pem- bunuh Theys adalah anggota TNI, khususnya dari satuan Kopassus. 318
Pelaku penghilangan paksa hampir semuanya diduga aparat keaman- an, dalam hal ini aparat militer dan kepolisian. Aparat militer atau TNI merupakan pelaku yang terus-menerus melakukan praktik penghilangan paksa dari masa sebelum Pepera hingga setelah masa refomasi (sebelum 1969-2003). Sedangkan aparat kepolisian diduga melakukan penghi- langan paksa pada masa setelah reformasi, misalnya kasus penghilangan paksa oleh satuan Brimob terkait pengibaran bendera Bintang Kejora dan terhadap Johannes Calvin Werianggi di Windesi Wasior (2003). Dalam kasus tersebut, ada saksi yang melihat korban mengalami luka di kepala dan bahu, korban hanya memakai celana pendek sambil berdiri menghadap ke depan dengan wajah menunduk, dan kedua tangannya diikat ke belakang dengan tali pada tiang di ruang Polsek Windesi. Secara umum, kasus penghilangan paksa oleh aparat militer dilaku- kan sejalan dengan operasi militer dan menyasar ke korban yang spesifik. Sebagaimana disebut di awal, sasaran penghilangan paksa adalah orang yang dianggap mendukung OPM, mendukung gerakan kemerdekaan atau pemberontak, dan semua itu sejalan dengan target pemberlakuan berbagai operasi militer di Papua. Dugaan ini terlihat dari berbagai peris- tiwa saat terjadi penghilangan paksa, misalnya dalam peristiwa di Kebar dan Manokwari, Teminabuan, Serui, Sentani, Jayapura, hingga peristiwa Timika dan pembunuhan Theys yang terbukti dilakukan aparat TNI. Dalam peristiwa hilangnya empat warga sipil di Timika pada 1994 misal- nya, pelaku adalah anggota TNI dan dalam pembunuhan Theys pelaku adalah anggota satuan Kopassus dari Satgas Tribuana X. Dalam berbagai kasus penghilangan paksa, pelaku bukan saja dari satuan TNI dalam ope- rasi teritorial, tetapi juga satuan khusus misalnya Kopassandha dan Ko- passus. Pasukan Kopassandha diduga terlibat dalam kasus penangkapan dan pembunuhan Arnold Ap, sementara dalam kasus pembunuhan Theys terbukti dilakukan oleh anggota Kopassus. Sedangkan Yon 733 diduga melakukan penembakan dan pembuangan mayat Wendi Tibuni. Penggunaan berbagai sumber daya di militer juga memperkuat dugaan bahwa sebagian besar kasus penghilangan paksa di Papua dilaku- kan pihak militer. Hal ini tercermin dalam laporan kasus penghilangan paksa bahwa ada penggunaan alat atau fasilitas yang hanya dimiliki mili- ter. Dalam kasus penghilangan paksa terhadap Eka Turayo misalnya, kor- ban dimasukkan ke panser kemudian hilang, sedangkan dalam peristiwa Jayawijaya (1994) korban diterjunkan ke Sungai Baliem dengan meng- gunakan helikopter. Dalam kasus hilangnya Marthin Luther (1980-an), sebelum hilang korban terlihat ditawari tumpangan kendaraan 'nonmili- 319
ter' oleh seorang intelijen bernomor DS 101, namun kendaraan tersebut dikenal berulang kali digunakan dalam kasus serupa di Jayapura. Beberapa catatan dalam kasus penghilangan paksa menunjukkan, meskipun diduga pelakunya adalah aparat militer, pelaksanaannya di- lakukan dengan dukungan dan sumber daya dari pihak lain seperti du- kungan sumber daya dari perusahaan. Dalam kasus penghilangan paksa di Timika pada 1994, Wendi Tibuni ditembak oleh aparat keamanan dalam bus nomor 44 milik Freeport saat perjalanan menuju Timika ke Tembagapura, kemudian jasadnya dibuang di Mile 66. Sementara peng- hilangan paksa terhadap Sebastianus Kwalik yang diambil bersama Ro- mulus Kwalik, Marius Kwalik, dan Hosea Kwalik, sebelum hilang mereka ditahan dalam kontainer yang diubah menjadi penjara di pos tentara Ko- peroka, Timika, bersama tahanan lain. Sepekan setelah ditahan, semua tahanan di pos itu hilang dan keluarganya tidak menemukan mereka. Penggunaan sumber daya Freeport dikonfirmasi dalam laporan Kom- nas HAM, meski disebut Freeport tidak terlibat dalam pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam laporannya, Komnas HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM di areal konsesi Freeport diakibatkan oleh berbagai aparat keamanan dan ada indikasi penggunaan fasilitas Freeport, seperti bengkel, bis, kontainer, pos keamanan, dan sanggar kerja. Pandangan berbeda terkait keterlibatan Freeport dalam berbagai pelanggaran HAM disampaikan suku Amungme, yang menyatakan bahwa ada kontribusi Freeport terhadap ABRI yaitu Pos Komando I Security Freeport dipakai antara security Freeport dan ABRI, helikopter Freeport sering mengang- kut pergi-pulang pasukan dan logistik, tiga unit kendaraan (setelah kasus tersebut terbongkar dicat loreng) dan juga kontainer dipakai untuk me- nahan serta menyiksa penduduk. 75 Penutup Penghilangan paksa adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menangkap, menahan, menculik atau bentuk perampasan kemerdekaan lain yang dilakukan baik oleh aparat negara atau orang maupun kelom- pok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan dari negara, diikuti penolakan untuk mengakui adanya perampasan ke- merdekaan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hi- 75 Al Rahab dan Soares. Op.Cit., hlm 104-105. Lihat juga Bachriadi. Op.Cit., hlm 156. 320
lang, atau memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang itu dengan maksud melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menempatkan orang yang hilang di luar perlindungan hukum.76 Merujuk pengertian tersebut dan berdasarkan sejumlah kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ber- bagai praktik penghilangan paksa di Papua sejak masa sebelum Pepera hingga 2003. Secara umum, penghilangan paksa terus dilakukan untuk menghan- curkan gerakan perlawanan OPM, mencegah atau menghalagi setiap upaya untuk memunculkan ekspresi kemerdekaan, dan kepentingan lain dengan dalih memberantas pemberontakan dan keamanan. Praktik ini dilakukan aparat militer melalui berbagai operasi dan setelah reformasi. Praktik penghilangan paksa juga dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada 2003, saat proses persidangan terhadap para pelaku pem- bunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (saat itu) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu men- ganggap anggota Kopassus yang dihukum karena melakukan pem- bunuhan terhadap Theys sebagai pahlawan. Ryamizard menyatakan: Hukum mengatakan mereka bersalah. Okelah dia dihukum. Teta- pi bagi saya dia pahlawan. Ryamizard pun menjelaskan alasan menyebut pelaku sebagai pahla- wan karena yang terbunuh adalah pimpinan pemberontak yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Ryamizard menambahkan: Kita kan perang melawan pemberontak. Kalau caranya nggak benar yah dihukum, tetapi jangan terlalu menyudutkan.77 Pandangan Ryamizard tersebut menunjukkan pandangan pihak mi- 76 Lihat pengertian penghilangan paksa dalam Konvensi Internasional tentang Per- lindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa (the Interna- tional Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance), pasal 9 huruf I UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Mengenai penjelasan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penghilangan paksa dapat merujuk Pedoman Unsur-unsur Pelanggaran HAM yang Berat dan Tanggung Jaw- ab Komando, diterbitkan oleh Mahkamah Agung. 77 Lihat "Jenderal Ryamizard: Pembunuh Theys Hiyo Eluay Adalah Pahlawan," 23 April 2003, dalam 43,id.html 321
Peta Penghilangan Paksa di Papua 322
II. Peghilangan Paksa di Daerah Konflik Bersenjata 323
liter dalam menghadapi persoalan Papua. Tindakan pembunuhan keji tidak dianggap sebagai suatu kejahatan yang perlu dikutuk, semata demi mencegah kemerdekaan Papua atau mempertahankan Papua dalam NKRI. Selain itu, tersirat juga pandangan bahwa wilayah Papua meru- pakan "medan perang", khususnya dalam menghadapi pihak yang di- anggap sebagai pemberontak, dalam hal ini terus menjadi pembenaran penggunaan kekerasan dan pelanggengan berbagai operasi militer di Papua. Padahal, merujuk berbagai tindakan Theys sebelum dibunuh adalah tindakan dan upaya untuk menyatakan ekspresi politik secara da- mai dan terbuka. Cara pandang 'model' Ryamizard itulah yang memungkinkan ber- bagai pelanggaran HAM terus terjadi di Papua. Pandangan yang masih terjadi di kalangan militer maupun kepolisian bahwa masyarakat Papua adalah separatis dipakai untuk terus membenarkan penggunaan ke- kerasan dan pendekatan keamanan menyikapi setiap ekspresi politik, atau menganggap upaya ekspresi politik sebagai pemberontakan. Hal ini tentunya akan berpotensi terus terjadi berbagai pelanggaran HAM di Papua, termasuk penggunaan metode penghilangan paksa. Hingga kini cara pandang tersebut belum berubah dan terus memunculkan ke- kerasan aparat negara terhadap warga sipil tanpa henti. Praktik penghi- langan paksa di Papua akan terus digunakan, bersamaan berbagai bentuk pelanggaran HAM lain. v Daftar Pustaka "14 Tahun Biak Berdarah: Negara Mestinya Punya Rasa Tanggung Jawab," 7 Juli 2012 dalam Al Rahab, Amiruddin dan Aderito Jesus Soares. Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer. Jakarta: Elsam, 2003. Al Rahab, Amiruddin. "Operasi-operasi Militer di Papua, Pagar Makan Tanaman?," Jurnal Penelitian Politik, Vol. 3 No.1, 2006. Al Rahab, Amiruddin. Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Sepa- ratisme. Depok: Komunitas Bambu. 2010 324
"Arnold Ap and Theys Eluay," 24 October 2008, dalam Bachriadi, Dianto. Merana di Tengah Kelimpahan. Jakarta: Elsam, 1998. Briefing Paper. Catatan Kondisi HAM di Papua. Jakarta: Elsam, 2008. "Danjen Kopassus Bantah Anggotanya Terlibat Pembunuhan Theys", 26 Maret 2002, dalam brk,20020326-39,id.html Elsham Papua. "Potret HAM Papua," 2003. Gatra, 2 September 1995. Giay, Benny dan Yafet Kambai. Yosepha Alomang, Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan. Elsham Papua, 2003. Giay, Benny. Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Eman- sipasi Orang Papua. Deiyai/Elsham Papua, 2000. "Jenderal Ryamizard: Pembunuh Theys Hiyo Eluay Adalah Pahla- wan," 23 April 2003, dalam "Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto," ICTJ-KontraS, Maret 2011. "Keluarga Sopir Theys Mengadu ke Komnas HAM," 27 Juli 2004, dalam 43,id.html KPN Laporkan Hasil Penyelidikan Kasus Theys ke Presiden", 29 April 2002, dalam brk,20020429-28,id.html "Kriminalisasi Aspirasi Politik, Pesakitan Politik di Indonesia," Human Rights Watch, 2010, dalam 325
Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003. Dokumen dapat diakses di "Laporan Awal Penculikan dan Pembunuhan terhadap Theys H. Eluay," Elsham Papua, 13 Desember 2001. Laporan Penelitian International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Elsham Papua, 2012. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future". 2008. Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Irian Jaya/Papua, 8 Mei 2001. Osborne, Robin. Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat. Jakarta: Elsam, 2001. "Panglima TNI Bantah Pihaknya Terlibat Pembunuhan Theys", Rabu, 14 November 2001, dalam Terlibat-Pembunuhan-Theys Rathgeber, Theodor (ed). Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, Studi Realita Sosial dan Perspektif Historis. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006. Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Irian Jaya/ Papua, 8 Mei 2001. Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Komnas HAM pada Peris- tiwa Wasior dan Wamena, 31 Juli 2004. "Selamat Datang Konvensi Anti Pengilangan Paksa," Kontras dan Ikohi, 22 Desember 2010, dalam php?hal=siaran_pers&id=1186 326
Siaran Pers Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua (SKPHP), 6 Juli 2009, dalam Simpson, Bradley R.. Economist With Guns: Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. "The life and death of Theys Eluay," 29 July 2007, dalam eluay Tim Peneliti Imparsial. "Sekuritisasi Papua, Implikasi Pendekatan Ke- amanan Terhadap Kondisi HAM di Papua," Imparsial, 2011. 327
328
III Penghilangan Paksa Terhadap Kelompok Oposisi
330
Hilang Paksa di Tanah Priok S ekitar April 2010, bentrokan berdarah terjadi di Tanjung Priok. Bentrokan ini melibatkan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dibantu pihak kepolisian melawan warga yang berusaha mem- pertahankan lahan sengketa di sekitar makam Mbah Priok. Bentrokan mengakibatkan puluhan orang terluka dan beberapa nyawa melayang. Perebutan lahan sengketa hingga mengakibatkan bentrokan itu disinyalir sangat kuat bermotif ekonomi. Hal itu karena adanya rencana perluasan PT Jakarta International Container Terminal (JICT), yang dikelola oleh Hucthison Port Holdings (HPH). Perluasan lahan itu juga dibantu oleh PT Pelindo II. Namun, perluasan lahan itu direncanakan juga mengam- bil lahan makam Mbah Priok, yang akhirnya mengakibatkan bentrokan. Ingatan tentang peristiwa di atas tentu masih sangat segar di masya- rakat. Ketika berbicara bentrokan di Tanjung Priok, maka banyak orang akan langsung mengacu peristiwa di atas. Namun, peristiwa yang sama sebenarnya juga terjadi di Tanjung Priok pada 1984. Kemungkinan besar banyak orang tidak teringat lagi peristiwa tersebut, apalagi di kalangan generasi muda. Dua puluh enam tahun sebelum peristiwa Tanjung Priok di tahun 2010, tepatnya 12 September 1984, bentrokan berdarah terjadi di Tan- jung Priok dan dikenal sebagai Peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru ini disinyalir muncul untuk memperkuat kejayaan Orde Baru waktu itu. Peristiwa ini sarat kepen- tingan politik Orde Baru ketika itu, terutama untuk menjaga keberlang- sungan kekuasaan Orde Baru. Setelah Soeharto mundur dari kursi kepresidenan, desakan untuk mengungkapkan kasus pelanggaran HAM masa lalu mulai bermuncu- lan, salah satunya kasus Tanjung Priok. Mengungkap peristiwa Tanjung Priok memang tidak mudah, mengingat kasus ini melibatkan sejumlah pihak yang sangat kuat di republik ini, seperti mantan Panglima ABRI/ 331
Pangkopkamtib dan Menhamkam, L.B. Moerdani.1 Berdasarkan laporan penyelidikan Komnas HAM, peristiwa tersebut mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia, terutama tapi tidak terbatas pada jenis pelanggaran sebagai berikut: a) Pembunuhan secara kilat (summary killing); b) Penangkapan dan penahanan sewenang- wenang; c) Penyiksaan; dan d) Penghilangan orang secara paksa.2 Khu- sus mengenai jenis pelanggaran penghilangan orang secara paksa, jika mengacu kepada laporan penyelidikan Komnas HAM, dari 23 orang yang meninggal, 9 orang dapat dikenali identitasnya dan 14 orang tidak diketahui identitasnya, yang dapat dikategorikan sebagai orang hilang.3 Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, Komnas HAM mengungkap- kan ada upaya sistematis menghilangkan orang secara paksa. Tindakan penghilangan orang secara paksa itu terbagi dalam tiga tahap, antara lain pertama, menyembunyikan identitas dan jumlah korban yang tewas dari publik dan keluarganya. Itu terlihat dari cara penguburan yang dilakukan secara diam-diam di tempat terpencil dan dilakukan pada malam hari. Lokasi penguburan juga tidak dibuat tanda-tanda sehingga sulit dike- tahui; kedua, menyembunyikan korban dengan cara melarang keluarga korban melihat kondisi dan keberadaan korban selama dalam perawatan dan penahanan aparat; ketiga, merusak dan memusnahkan barang bukti dan keterangan serta identitas korban. Akibat penggelapan identitas dan barang bukti itu sulit mengetahui keberadaan dan jumlah korban yang sebenarnya secara pasti.4 Dari penyelidikan tersebut, maka pemerintah kemudian membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Tanjung Priok. Walaupun Penga- dilan HAM ad hoc untuk kasus Tanjung Priok telah menunaikan tugas- nya pada pertengahan 2004, hasil persidangan pengadilan ini banyak digugat baik oleh kalangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok maupun lembaga yang turut mengadvokasi kasus ini. Dalam laporan akhir pemantauan terhadap Pengadilan HAM 1 Banyak pihak menilai L.B Moerdani merupakan salah satu "orang kuat" di masa Orde Baru. Lihat "Demonisasi Benny Moerdani," Ummat, Edisi No 38 Thn IV, 5 April, 1999, (diak- ses 30 Mei 2012) 2 Komnas HAM. Laporan Tim Tindak Lanjut Hasil Komisi Penyelidik dan Pemerik- saan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T). Jakarta, 11 Oktober, 2000, hlm 16-17. 3 Ibid., hlm 7. 4 332 Ibid., hlm 18.
ad hoc Tanjung Priok, Elsam menyebutkan:5 Proses yang telah berjalan di Pengadilan HAM Tanjung Priok, telah menunjukkan secara gamblang bagaimana proses persidan- gan terhadap seluruh berkas perkara kejahatan terhadap kema- nusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 dilaksanakan ti- dak sebagaimana mestinya. Latar belakang peristiwa, para pihak yang bertanggungjawab, serta apa dan bagaimana sesungguhnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok tidak dapat terungkap secara transparan dan memuaskan. Proses persidan- gan juga ternyata masih menyisakan kabut misteri mengenai duduk perkara peristiwa Tanjung Priok, serta masih panjangnya penantian korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok untuk mendapatkan keadilan. Hal serupa juga diungkapkan oleh J. Fabian Junge terhadap penga- dilan HAM ad hoc Tanjung Priok. Secara lebih tegas, Junge menyebutkan bahwa hasil persidangan Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok menun- jukkan tidak ada kemauan politik dari pemerintah:6 Menurut kriteria negara hukum, pengadilan HAM ad hoc untuk kejahatan di Tanjung Priok telah gagal. Kekurangan yang paling mencolok dari proses tersebut adalah: lemahnya pembuktian pihak jaksa penuntut umum, banyaknya penyimpangan pada pemeriksaan barang bukti dan saksi seperti contohnya pengin- timidasian para saksi dan staf pengadilan, hukuman yang kontra- diktif satu sama yang lain, dan fakta bahwa tersangka utama tidak pernah dituntut. Dengan ritual kosong yang tidak ada artinya. Muncul kesan bahwa hukuman beberapa perwira rendah sebagai kambing hitam dimaksud untuk memuaskan tuntutan para kor- ban tanpa mengusut para pelaku jabatan tinggi yang masih ber- pengaruh di dunia politik dan masyarakat. Penggarapan kebena- ran yang serius mengenai kasus Tanjung Priok tidak jadi karena kurang ada keinginan politik pemerintah dan kejaksaan. 5 Elsam. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok: Gagal Melakukan Penuntutan yang Efektif. Jakarta, 2004, hlm 26. 6 J. Fabian Junge. Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi: Pengadilan HAM ad hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984. Jakarta: KontraS dan Watch indonesia!, 2008, hlm 45. 333
Ketidakjelasan penuntasan kasus Tanjung Priok melalui proses Peng- adilan HAM ad hoc akhirnya berdampak pada hak-hak korban dan ke- luarga korban peristiwa Tanjung Priok terbengkalai. Peristiwa itu sendiri menjadi sangat gelap karena tidak pernah ada pengungkapan kebena- ran dari peristiwa ini. Tidak adanya pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa itu, pada akhirnya akan berdampak pada hilangnya ingatan masyarakat tentang peristiwa itu sehingga tidak pernah ada upaya pem- belajaran untuk mencegah peristiwa serupa terjadi kembali di kemudian hari. Namun, di luar proses peradilan melalui mekanisme Pengadilan HAM ad hoc juga penting membongkar motif ekonomi-politik yang me- micu peristiwa Tanjung Priok. Untuk mengurai kepentingan politik yang melatarbelakangi peristiwa Tanjung Priok, tulisan ini mencoba menjelas- kan konstelasi ekonomi-politik yang terjadi sebelum peristiwa itu. Hal ini penting karena peristiwa Tanjung Priok tidak mungkin terlepas dari kondisi yang terjadi sebelumnya. Berdasarkan informasi dan penelu- suran dokumen tentang peristiwa Tanjung Priok dapat diketahui bahwa salah satu peristiwa yang memicu tragedi ini adalah munculnya kebi- jakan ideologi tunggal, yaitu Pancasila dan pengaturan organisasi massa melalui RUU Ormas. Tentu akan lebih lengkap pembahasannya jika kita dapat membongkar motif utama pemerintahan Orde Baru untuk me- munculkan berbagai kebijakan itu. Harus diakui bahwa tidak mudah meninjau satu per satu secara de- til setiap peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Tanjung Priok. Karena itu tanpa mengurangi fakta yang begitu banyak, beberapa peristiwa besar dapat dipilih dalam usaha memahami proses dinamika itu. Tentu banyak kekurangan dari penulisan ini, baik karena keterbatasan sumber maupun informasi lain. Tetapi, yang harus diperhatikan adalah peristiwa Tanjung Priok pada 1984 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Hasil penyelidikan Komisi Penyelidik dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T) menyatakan peristiwa Tanjung Priok tidak lepas dari ketegangan politik nasional waktu itu, antara lain terkait gagasan pemerintah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, ke- bijakan pelarangan jilbab di sekolah, dan pelaksanaan program keluarga berencana. Jadi, ada unsur agama yang dilanggar oleh pemerintah dalam menempuh kebijakannya.7 7 334 Ikrar Nusa Bakti et.al. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Be-
Berdasarkan informasi Komnas HAM tersebut, maka penting men- elusuri kondisi sosial, ekonomi dan politik waktu itu. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam membangun kerangka peristiwa Tanjung Priok secara utuh. Selain itu, juga penting mengangkat bagaimana dinamika masyarakat serta situasi ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia, khususnya di Tanjung Priok. Ini akan sangat membantu untuk mem- bongkar tentang kecenderungan masyarakat pada waktu itu sehingga memicu perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru. Tanjung Priok Tanjung Priok merupakan daerah pelabuhan tempat kapal-kapal dari berbagai penjuru berlabuh di Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priok meru- pakan pelabuhan terbesar dan terpadat di Indonesia, yang berfungsi se- bagai pintu gerbang arus keluar-masuk barang ekspor-impor dan barang antarpulau. Karena Tanjung Priok menjadi salah satu pelabuhan terbe- sar di Indonesia, hal ini juga memengaruhi ruang pencarian nafkah bagi sebagian besar penduduk di wilayah ini. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) 2011 menunjukkan bahwa sektor jasa di Jakarta Utara mampu menyerap tenaga kerja sebesar 74,65%. Sedangkan sektor man- ufaktur menempati urutan kedua yaitu mampu menyerap tenaga kerja sebesar 24,09%, dan sektor agrikultur hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,28%.8 Jika kita melihat proporsi kependudukan di Jakarta Utara, Koja yang dahulu merupakan lokasi tempat terjadinya peristiwa Tanjung Priok, kini merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Jakarta Utara. Kecamatan Koja memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 22.611 jiwa per km2, sedangkan di urutan kedua ditempati Keca- matan Tanjung Priok yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 15.771 jiwa per km2.9 Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut memang menjadi tujuan orang, baik dari luar Jakarta maupun di Jakarta, yang mencoba peruntungan untuk mencari penghidupan supaya dapat bertahan di Jakarta. Di sisi lain, juga dapat disimpulkan bahwa ke- lakang Peristiwa 27 Juli? Jakarta: Mizan, 2001, hlm 58. 8 Lihat tenagakerjaan-jakarta-utara 9 Lihat 335
dua tempat tersebut penuh sesak penduduk. Namun, sepertinya kondisi seperti itu bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Team Peduli Tapol 1985 menyebutkan bahwa berdasarkan sen- sus kependudukan, Tanjung Priok merupakan daerah paling padat, se- tiap meter persegi dihuni sembilan orang.10 Terlepas benar-tidaknya sensus kependudukan itu, yang pasti daerah Tanjung Priok dipadati oleh penduduk yang aktivitasnya nonstop dua puluh empat jam. Warung dan bar buka setiap malam. Bahkan, dalam satu persidangan kasus Tan- jung Priok, seorang pembela menerangkan bahwa daerah ini dikelilingi jalan-jalan dan ratusan gubuk yang saling berhimpitan. Mayoritas pen- duduknya tinggal di bangunan-bangunan sederhana yang terbuat dari bahan-bahan bekas pakai.11 Koja, lokasi terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984, merupakan dae- rah hunian buruh galangan kapal, buruh pabrik, buruh bangunan, dan buruh harian yang dikenal sebagai "pekerja serabutan." Sebagai daerah miskin, Tanjung Priok sangat terpengaruh gejolak ekonomi dan mu- dah sekali tersulut berbagai isu. Daerah ini juga dihuni berbagai golon- gan penduduk yang berbeda-beda suku dan kultur, seperti Banten, Jawa Barat, Madura, Bugis dan Sulawesi. Kenyataannya, daerah tersebut sa- ngat dipengaruhi kultur Islam. Karena itulah, masjid menjadi barometer kehidupan serta tempat berkumpul orang-orang tua dan anak-anak. Se- lain itu, masjid juga menjadi tempat melepas lelah dari kepenatan kerja di jalan-jalan dan lorong-lorong. Segala keruwetan masalah menjadi pusat pembicaraan dan omongan di antara jamaah masjid.12 Konstelasi Politik Menjelang Peristiwa Tanjung Priok Jika kita melihat perkembangan Orde Baru pada dasawarsa 1970- an, masa ini merupakan kejayaan Orde Baru. Komunisme sebagai mu- suh bersama pasca 1965 ternyata mampu mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk berada di belakang pemerintah Orde Baru. Orde Baru pada masa awalnya paling baik dianggap sebagai aliansi antara kaum mi- liter dan berbagai kelompok sipil, yang meliputi mahasiswa, intelektual 10 Team Peduli Tapol 1985. Bencana Ummat Islam di Indonesia Tahun 1980-2000. Terj. Mohammad Thalib. Yogyakarta: Wihdah Press, 2000, hlm 21. 11 Ibid. 12 Ibid. 336
sekuler, profesional, para pemimpin partai antikomunis serta sejumlah besar Muslim di perdesaan dan perkotaan. Kelompok-kelompok ini di- persatukan oleh ketakutan mereka terhadap komunis dan oleh pemaha- man mereka bahwa Soekarno bersalah atas terjadinya krisis ekonomi yang telah menggerogoti kepentingan materiil mereka.13 Dari segi kelas, mereka pada dasarnya kelompok borjuis kecil perdesaan dan perkotaan dan kaum penerima gaji di perkotaan, yang paling menderita akibat hip- erinflasi pada periode terakhir Demokrasi Terpimpin.14 Untuk itu, Soeharto kemudian menyerukan pembangunan, kema- juan, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada masa awal pemer- intahannya. Langkah yang diambilnya adalah mulai menata masalah modal asing, dengan tujuan menciptakan perekonomian terbuka dan meningkatkan tingkat partisipasi sektor swasta. Rezim Orde Baru juga mulai menata masalah utang dan pinjaman luar negeri, yang merupakan langkah pragmatis dari Orde Baru. Hasil dari penataan utang luar negeri ini mulai terlihat pada 1967, yaitu ketika terbentuk forum negara-negara donor (IGGI, Inter-Governmental Group on Indonesia).15 Langkah lain yang diambil pemerintahan Orde Baru dalam memper- baiki kondisi ekonomi Indonesia adalah penerapan kebijakan antiinflasi. Bersamaan dengan itu, juga dilakukan upaya pengembangan ekspor, de- ngan titik berat ekspor minyak dan gas bumi. Berbagai langkah itu dilak- sanakan secara sistematis sejak 1969. Secara keseluruhan, langkah-langkah itu merupakan implementasi strategi pembangunan ekonomi nasional, yaitu Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan menekankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai prioritas utama. Penekanan berikut pada penciptaan kondisi yang kondusif. Terakhir, bila pertumbuhan tinggi dan stabilitas kondusif akan menimbulkan pemerataan. 13 Tingkat inflasi pada masa akhir Orde Lama sangat tinggi, di mana indeks biaya hidup di Jakarta dalam kurun waktu enam tahun meningkat menjadi 635%. Pada 1950-an anggaran negara mengalami defisit antara 10-30%, kemudian membum- bung tinggi menjadi 300% pada 1965. Selain itu, jumlah utang luar negeri hingga Desember 1965 mencapai 2358 juta dolar AS, yang 59,5% di antaranya berasal dari negara-negara blok Timur (komunis). Lihat Pusat Studi dan Pengembangan Infor- masi (PSPI) Partai Bulan Bintang. Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data. Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm 17-18. 14 Richard Robison. Indonesia: The Rise of Capital. Sydney: Allen & Unwin, 1986, se- perti dikutip oleh David Bourchier dan Vedi R. Hadiz (eds.). Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999.Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006, hlm 15. 15 PSPI Partai Bulan Bintang. Op.Cit., hlm 18. 337
Demi menjalankan pembangunan ekonomi nasional yang berlan- daskan pada Trilogi Pembangunan, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan bahwa stabilitas menjadi syarat utama pertumbuhan eko- nomi. Untuk mewujudkan stabilitas politik, ada beberapa langkah yang dilakukan Orde Baru. Pertama, pembentukan struktur politik bayangan dengan struktur organisasi teritorial TNI-AD yang dibuat sejajar dan segaris dengan struktur birokrasi pemerintahan sipil dari tingkat pusat hingga kecamatan. Kedua, untuk menyongsong pemilu 1971, partai poli- tik mengalami penggarapan yang sangat serius dari pihak militer, teru- tama terhadap dua partai berbasis ideologi Marhaenisme (PNI, Partai Nasional Indonesia) yang dianggap sebagai warisan politik Soekarno dan kelompok partai Islam yang selalu dicurigai. Ketiga, pada aras masyara- kat diberlakukan berbagai aturan tertib politik untuk mencapai standar baku stabilitas politik demi mempertahankan kekuasaan rezim Orde Baru. Cara ini dilakukan dengan membatasi partisipasi politik massa yakni diterapkannya depolitisasi massa (dan kampus) dan deparpolisasi pada tingkat perdesaan melalui politik massa mengambang.16 Kebijakan itu penting dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru agar kontrol terhadap partai politik dan masyarakat menjadi kuat. Bagi peme- rintahan Orde Baru, pembangunan nasional tidak akan mampu dilak- sanakan jika stabilitas nasional dan keamanan nasional tidak terwujud. Hal ini ditegaskan Ali Murtopo dalam bukunya Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun:17 Lingkup keputusan pada umumnya merupakan sebuah rangkaian persyaratan yang menentukan arah, jumlah alternatif dan sampai batas tertentu jenis-jenis rasionalitas keputusan yang akan diam- bil. Rangkaian persyaratan ini haruslah merupakan rangkaian yang stabil, karena dalam rangkaian persyaratan yang tidak stabil, tidak dapat diambil keputusan-keputusan secara mantap. Kesta- bilan lingkup ini bukan saja berlaku dalam rangka yang lebih luas (nasional dan internasional). Dalam tahap nasional harus dapat diharapkan kestabilan lingkup keputusan sebagai jaminan kelang- sungan usaha-usaha pembangunan. Gangguan-gangguan terha- dap lingkup keputusan juga dapat ditimbulkan oleh serangan-se- 16 Bakti et.al. Op.Cit, hlm 29-30. 17 Ali Murtopo. Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun. Jakarta: Yayasan Proklamasi dan Centre for Strategic and International Studies, 1972, hlm 27-28. 338
rangan fisik dari dalam atau luar negeri, dan gangguan-gangguan demikian dapat menghambat kelangsungan usaha-usaha pemba- ngunan di Indonesia. Dari uraian ini dapatlah disimpulkan, betapa pentingnya stabilitas nasional serta keamanan nasional bagi pembangunan. Stabilitas nasional serta keamanan nasional merupakan syarat utama untuk kelangsungan proses keputusan-keputusan dalam rangka pemba- ngunan di Indonesia. Berbagai gagasan tersebut pada akhirnya juga berimbas pada perse- kutuan kelompok Islam dengan pemerintah Orde Baru. Pada awal peme- rintahan Orde Baru, partai-partai Islam mengharapkan suatu era baru. Para pemimpin Masjumi menyambut baik tergulingnya orang yang telah membubarkan partai mereka pada 196018 dan Nahdlatul Ulama (NU), melalui sayap pemudanya, Ansor, secara aktif bekerja sama dengan mi- liter dalam pembasmian secara fisik terhadap musuh bersama mereka, Partai Komunis Indonesia. Kenyataannya, kedua kelompok Islam ini keliru menafsir sifat perse- kutuan mereka dengan pemerintahan baru. Militer dan pemerintahan Orde Baru juga sangat curiga terhadap Islam politik. Pemerintahan Orde Baru mulai menerapkan penyeragaman ideologi yaitu ideologi Pancasila untuk memberangus kekuatan Islam Politik. Dengan penyeragaman itu, maka kekuatan Islam politik tidak dapat lagi menggunakan ideologi Is- lam untuk memperjuangkan aspirasinya di tingkat politik dan massa. Penyeragaman ideologi ini mulai digembar-gemborkan setelah Soe- harto menjabat sebagai Presiden RI. Dia menegaskan persepsinya ten- tang Pancasila yang telah dibangun secara sempit. Dalam pidato 15 April 1968, dia menegaskan bahwa "mencoba-coba menggunakan dasar ne- 18 Masjumi dibubarkan oleh Soekarno pada 1960 karena tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik In- donesia (PRRI). Pada 1967, pemerintah Orde Baru melarang kembali Masjumi untuk dihidupkan lagi. Jalan komprominya, pemerintah Orde Baru kemudian menciptakan suatu partai modernis baru pada Februari 1968 bernama Partai Mus- limin Indonesia (Parmusi), tetapi menghalangi para mantan pemimpin Masjumi menduduki posisi utama di partai ini. Lihat Ken Ward. The Foundation of the Par- tai Muslimin Indonesia. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project - Southeast Asia Program Cornell University, 1970, seperti dikutip dalam Bourchier dan Hadiz (eds.). Op.Cit., hlm 110. Lihat juga "Crescent Star Party", wiki/Crescent_Star_Party (diakses 13 Agustus 2012). 339
gara lain dari Pancasila atau menyelewengkan pelaksanaannya, hanya akan membawa malapetaka bagi seluruh bangsa seperti pengalaman pahit yang lalu." Beberapa hari kemudian, pada 18 April 1968, dia mem- bakukan rumusan Pancasila serta melarang peringkasannya. Menjelang akhir tahun, dia menyatakan bahwa "satu-satunya ideologi ABRI adalah Pancasila...ABRI tidak akan membiarkan Pancasila berobah dengan bentuk apapun, bilamanapun dan oleh siapapun. Karena berobahnya Pancasila berarti pengkhiatan terhadap kemurniaan perjuangan ABRI sendiri."19 Gagasan tentang penyeragaman ideologi menjadi ideologi Pancasila sebenarnya bukan hal baru yang pernah dilontarkan Soeharto. Pada awal pemerintahannya, Soeharto berusaha meminimalkan adanya oposisi dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru mel- ancarkan gagasannya menolak wacana individualisme dan demokrasi liberal dengan mengusung demokrasi Pancasila. Hal ini terlihat dalam pidato Soeharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Roy- ong pada 16 Agustus 1967. Dia menjelaskan bahwa oposisi menjadi ses- uatu yang tidak diperbolehkan dalam demokrasi Pancasila:20 ... kehidupan Demokrasi Pancasila, tidak mengenal golongan opo- sisi seperti yang dikenal oleh sistem demokrasi liberal; Demokrasi Pancasila hanyalah mengenal musyawarah untuk mufakat me- lalui perwakilan-perwakilan baik di DPR maupun MPR. Dalam hubungan ini, perlu kita sadari benar-benar, bahwa sistem ket- atanegaraan menurut konstitusi UUD 1945, menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan sepenuhnya ada dalam tangan presiden, yang mempertanggungjawabkannya kepada MPR, sedangkan para menteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu pres- iden yang bertanggung jawab kepada Presiden... Dalam pidato itu, Soeharto memperjelas bahwa Pancasila harus men- jadi satu-satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa. Artinya dalam pidato ini juga meramalkan kampanye Soeharto pada 1980-an untuk memaksa organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai-partai mene- 19 Kompas, 16 April dan 18 Desember 1968, seperti dikutip Robert Edward Elson. Su- harto: Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005, hlm 330-331. 20 Soeharto. Pidato Kenegaraan PD. Presiden Republik Indonesia Djendral Soeharto di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1967. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1967, seperti dikutip dalam Bourchier dan Hadiz. (eds.). Op.Cit., hlm 52. 340
rima Pancasila sebagai ideologi tunggal mereka:21 Tata pergaulan politik dalam tubuh partai sendiri dan tata per- gaulan politik antara partai-partai politik harus pula bertolak dari asas kekeluargaan. Dalam kesempatan ini kami ingin menekank- an bahwa masalah ideologi tidak berguna untuk diperuncing, dan tidak banyak manfaatnya bagi pertumbuhan bangsa untuk diper- tentangkan satu sama lain, sebab kita semuanya telah menentukan Pancasila sebagai pandangan hidup kita, sebagai ideologi kita ber- sama, sebagai ideologi dari setiap partai politik dan organisasi-or- ganisasi lainnya. Pengelompokan partai dalam kompartimentasi fisik ala masa Orde Lama harus segera ditinggalkan; sebab watak kompartimentasi semacam itu akan mengakibatkan timbulnya peruncingan ideologi yang menjadi sumber pertentangan dan curiga mencurigai. Selain itu, pidato Soeharto tersebut juga telah meramalkan penyeder- hanaan partai politik serta memaksa organisasi-organisasi kemasyaraka- tan yang memiliki ideologi Islam untuk bergabung dalam sebuah partai politik:22 Dalam Ketetapan MPRS No. XXII ditegaskan bahwa kepartaian, keormasan dan kekaryaan harus menuju ke arah penyederhaan. Jiwa dan ketentuan tersebut adalah, bahwa kita harus mencegah bertambah-tambahnya jumlah partai, di samping keharusan ada- nya usaha-usaha untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi dan tugas partai bagi kehidupan demokrasi demi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Bertolak dari pokok-pokok mengenai hakikat Demokrasi Pan- casila, tugas dan fungsi politik yang kami kemukakan tadi; maka pemerintah menempuh kebijaksanaan untuk masih dapat me- nyetujui adanya satu partai baru, yang dewasa ini sedang sibuk diperbincangkan dalam kalangan luas, sepanjang adanya partai baru tersebut tidak bertentangan atau masih dapat dipertang- 21 Ibid, hlm 53. 22 Ibid, hlm 53-54. 341
gungjawabkan dengan asas penyederhanaan kepartaian/keorma- san. Adanya suatu kenyataan bahwa dewasa ini, terdapat banyak organisasi-organisasi Islam yang tidak tergabung dalam salah satu partai Islam; mereka merasa bahwa penyaluran hak-hak poli- tiknya dalam mengembangkan hak demokrasinya kurang dapat efektif. Dalam rangka inilah gagasan pembentukan satu partai (Islam) baru yang menghimpun, menyalurkan dan menggabungkan semua organisasi-organisasi Islam nonpartai itu patut dihar- gai dan dapat dibenarkan. Pembentukan partai baru yang tidak memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan di atas tentu tidak dapat disetujui, karena akan bertentangan dengan asas penyeder- hanaan... Untuk mengantisipasi kebangkitan Islam politik serta mengawasi secara lebih ketat pergerakan partai-partai politik itu, pemerintah Orde Baru pada 1973 melakukan penyederhanaan partai-partai politik. Hal ini dilakukan juga karena ada keresahan dari pemerintah Orde Baru dengan semakin menguatnya partai-partai politik Islam yang mulai mengancam pada perolehan suara pemilu 1971.23 Partai-partai politik yang menerima untuk didepolitisasi secara keseluruhan ada sembilan yaitu partai-partai Islam (NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam, dan Perti) dipaksa bergabung menjadi satu partai yang dinamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan partai-partai non-Islam (PNI, Partai Kristen Indone- sia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI) dipaksa digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).24 Keduanya, PPP dan PDI, 23 Pada pemilu 1971, Golkar meraih suara 62,82% dan mendapatkan 236 kursi, se- dangkan di urutan kedua dan ketiga secara berturut-turut adalah NU yang meraih suara 18,68% (58 kursi) dan Parmusi yang meraih suara 5,36% (24 kursi). NU seba- gai pemenang kedua dan Parmusi sebagai pemenang ketiga menunjukkan bahwa suara Islam politik masih sangat kuat pada masa itu. Padahal, pemerintah Orde Baru telah memundurkan waktu pemilu, yang seharusnya diselenggarakan pada 1968 dan telah menerapkan aturan pemilu yang merugikan partai-partai politik, khususnya partai politik islam. Lihat "Pemilu 1971", (diakses 13 Agustus 2012). Lihat juga Elson. Op.Cit., hlm 309. 24 Kebijakan penyederhanaan partai politik ini kemudian disempurnakan dalam UU No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dalam UU tersebut diperjelas bahwa setiap partai politik dan golongan karya harus berasas Pancasila 342
menjadi sasaran intervensi pemerintah saat memilih pimpinannya. Par- tai pemerintah Orde Baru sendiri yaitu Golkar menjadi partai ketiga yang diizinkan mengikuti pemilu.25 Yang diiinginkan Soeharto adalah stabilitas politik yang menurut dia prakondisi bagi kinerja perekonomian. ABRI merupakan kunci bagi stabilitas tersebut. Soeharto pun menegaskan pada 1 September 1968 di Medan bahwa pembangunan yang berhasil hanya bisa dilandaskan dan didahului oleh terciptanya stabilitas politik. Untuk mencapai stabili- tas politik tersebut, maka perjuangan dan slogan-slogan ideologis yang menjadi ciri Orde Lama harus dibiarkan menjadi bagian dari masa lalu:26 Pertentangan-pertentangan ideologis ini tidak ada gunanya dan hanya menimbulkan kekacauan saja, dan memang masalah ide- ologi bukan persoalan dan tidak boleh dipersoalkan lagi karena ideologi sudah jelas Pancasila. Ideologi-ideologi yang sempit telah menjadi sumber keruncingan dan pertentangan pada masa-masa yang lampau. Perolehan suara yang cukup besar bagi Golkar dalam pemilu 1971 se- makin membuat kepercayaan diri pemerintahan Orde Baru untuk me- langgengkan kekuasaannya sangat besar. Apalagi mengingat telah terjadi penyederhaan partai politik menjadi tiga kelompok politik pragmatis yang bersatu atas landasan ideologis Pancasila. Namun, menjelang pe- milu 1977, pertarungan sengit di tubuh PDI yang menyebabkan terce- rai-berai pendukung PDI diprediksi akan menyebabkan kekalahan besar bagi PDI dalam pemilu 1977. Hal ini tentu akan memunculkan persain- gan Golkar, sebagai partai pemerintah, dengan PPP yang Muslim. Menyadari ancaman Muslim itu, Soeharto menegaskan bahwa dia tidak akan mengizinkan khotbah-khotbah di masjid-masjid sebagai sa- rana berpolitik atau mengecam pemerintahannya. Namun, justru ke- bijakan itulah yang kemudian memompa semangat kehidupan politik dan UUD 1945. Selain itu, UU tersebut juga mengatur tujuan partai politik dan golongan karya yang harus bertujuan mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila. Partai politik dan golongan karya wajib mencatumkan asas dan tujuan tersebut dalam anggaran dasar setiap partai politik. 25 Max Lane. Bangsa yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute, 2007, hlm 45. 26 Soeharto. Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973. G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin (eds.). Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991, hlm 301, 354 seperti dikutip oleh Elson. Op.Cit., hlm 332. 343
Islam, khususnya di kalangan muda. Kegiatan Islam menjadi sangat me- nonjol di kampus-kampus.27 Selain intimidasi pemerintah yang beraki- bat makin masif dukungan terhadap PPP, kinerja PDI yang buruk karena pertarungan sengit di tubuh partainya menjadi faktor terdongkraknya perolehan suara PPP di pemilu 1977. Selain itu pembersihan terhadap orang-orang Islam yang taat, yang dilakukan pemerintahan Orde Baru, baik di lembaga-lembaga inti ne- gara, militer maupun partai politik juga menjadi salah faktor tersendiri penurunan suara Golkar di pemilu 1977. Di Golkar pun, beberapa to- koh Islam santri yang mencemplungkan diri untuk bekerja sama dengan pemerintah akhirnya harus menarik diri karena merasa tidak diberikan tempat di partai ini. Bagi kalangan Islam yang berada di Golkar, formasi pengurus pusat Golkar ketika itu sangat mengecewakan karena tidak mengakomodasi tokoh-tokoh Islam untuk duduk dalam kepengurusan. Sepertiga dari pengurus Golkar terdiri dari tokoh-tokoh beragama Kris- ten dan berasal dari suku Jawa.28 Hal itu mendapat kecaman dari kelompok-kelompok Islam di tu- buh Golkar, seperti Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI). GUPPI adalah organisasi kiai berskala kecil yang ditingkatkan menjadi badan berskala nasional untuk memobilisasi dukungan umat Is- lam terhadap Golkar. K.H. Hasbullah Bakry, anggota GUPPI, mengkritik kepengurusan Golkar yang tidak memberikan kursi kepada umat Islam dalam kepengurusan Golkar. Bahkan, dia memperingatkan kepada Soe- harto bahwa jika kondisi ini masih berlangsung, maka Golkar akan sa- ngat sulit memenangkan suara umat Islam di Pemilu 1977:29 Atas nama umat Islam sponsor GUPPI itulah sekarang ini saya mohon perhatian Bapak Presiden Soeharto pribagi agar beliau sudi take the thing in hand memperbaiki wajah Pengurus Pusat Golkar sesudah kongres demi untuk menjamin kemenangan Gol- kar dalam pemilu yang akan datang. Apabila appeal saya ini tidak diperhatikan yakni tidak ada perubahan wajah pengurus Golkar di mana GUPPI dimasukkan di dalamnya, maka dengan segala keya- 27 Anwar Nasir. "Popularity by default," FEER, 2 Juli 1987, hlm 41-42. Lihat juga Mi- chael Vatikiotis. "Faith without fanatics,"FEER, 14 Juni 1990, hlm 25 seperti dikutip oleh Ibid, hlm 442. 28 K.H. Hasbullah Bakry. "Kritik terhadap Demokrasi Pancasila," dalam Bourchier dan Hadiz (eds.). Op.Cit., hlm 189-190. 29 Ibid., hlm 190-191. 344
kinan saya berani menyatakan bahwa Golkar dalam pemilu akan datang sulit sekali memenangkan suara umat Islam seperti ke- menangannya 1971 yang lalu. Mengapa? Sebab hanya umat Islam yang munafik dan jahil murakkab saja yang mau memilih golongan yang mereka anggap mau merugikan Islam di Indonesia. Akibat kedua faktor tersebut, PPP mencatat beberapa kemenangan lokal, termasuk menang mutlak di jantung Orde Baru, di Jakarta. Hasil pemilu 1977 ini menginformasikan potensi politik kebangkitan Islam politik. Hasil pemilu 1977 juga membuat tanggapan Soeharto makin keras terhadap Islam politik. Dia mulai menggalakkan kegiatan-kegiatan Islam yang murni agama serta menciptakan toleransi terhadap agama- agama lain di kalangan Muslim. Hal ini merupakan respons Soeharto terhadap makin menguatnya gagasan Islam politik yang dianggap mem- bahayakan. Dalam otobiografinya, Soeharto menyatakan kegeramannya terhadap menguatnya kekuatan Islam politik akibat perolehan pemilu 1977:30 Saya menentang keras perselisihan agama yang meruncing. Pan- casila telah menetapkan dalam silanya yang pertama, yakni Ketu- hanan yang Maha Esa, dan itu tidak khusus untuk satu kepercay- aan agama. Di sisi lain, Soeharto dikabarkan menyambut sekelompok orang Katolik terkemuka sekitar pemilu 1977 dengan pernyataan: "Musuh bersama kita adalah Islam!"31 Pernyataan ini jelas akan semakin mempe- runcing perselisihan agama di masyarakat. Bagi Soeharto, menguatnya suara PPP dalam pemilu 1977 makin menunjukkan adanya kemunculan gejala-gejala yang menunjukkan fanatisme golongan dan kurang melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan dan kesatuan bangsa.32 Walaupun suara Golkar mengalami penurunan, hasil pemilu 1977 30 Soeharto. Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti dipaparkan kepa- da G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hlm 259 seperti dikutip oleh Ibid, hlm 426. 31 David Jenkins. Suharto and his generals: Indonesians military politics 1975-1983. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project - Cornell University, 1984, hlm 29 se- perti dikutip oleh Ibid, hlm 426. 32 Lihat Nazaruddin Sjamsuddin (ed.). Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991, hlm 600 [21 Juli 1978] se- perti dikutip oleh Ibid. 345
berhasil mengantarkan Soeharto kembali menjadi Presiden RI. Kem- balinya Soeharto menjadi Presiden RI bukan tanpa gejolak politik. Tan- tangan politik bagi Soeharto dimulai ketika dia harus hadir dalam Sidang Umum MPR 11 Maret 1978 untuk memberikan pidato pertanggungjaw- aban, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengesahkan Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN). PPP, yang dianggap pemerintahan Orde Baru sebagai kelompok poli- tik Muslim yang beroposisi, mulai mempertanyakan isi pidato pertang- gungjawaban Soeharto. Pimpinan PPP, Chalid Mawardi, mulai mem- pertanyakan serbuan militer terhadap para mahasiswa, mengemukakan keprihatinan atas etika prosedur-prosedur pemilu 1977, mempertan- yakan arah dan kinerja kebijakan-kebijakan perekonomian Soeharto, serta menuduh pemerintah mengintimidasi umat Islam dan organisasi Islam.33 PPP juga berdebat tentang GBHN yang memasukkan aliran keper- cayaan dan atas kebijakan yang lebih luas mengenai Pancasila. Setelah memaksakan voting tentang amandemen-amandemen −sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah MPR Orde Baru− satu blok besar anggota PPP melakukan aksi walk-out (keluar persidangan) ketika vot- ing dilakukan.34 Namun, tindakan PPP itu merupakan aksi simbolis be- laka, karena terpilihnya Soeharto sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Kampanye Soeharto untuk memisahkan agama (Islam) dari politik juga memiliki dimensi ideologis yang kuat. MPR kemudian mengesah- kan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa) pada 22 Maret 1978. TAP MPR tersebut merupakan upaya indoktrinasi Pancasila, yang secara luas dikenal sebagai program P4, yang mulai dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada 197835 dan diperluas pada 1980-an kepada pu- luhan ribu siswa sekolah, mahasiswa, pegawai negeri, pengusaha, dan birokrat.36 Namun pada dasarnya, penolakan PPP terhadap ambisinya men- gadopsi Pancasila sebagai dasar ideologi partai membuat Soeharto sangat frustrasi. Kejengkelan Soeharto terhadap PPP kian membesar saat PPP 33 Hamish McDonald. Suharto's Indonesia. Blackburn: Fontana/Collins, 1980, hlm 247-249 seperti dikutip oleh Ibid, hlm 433. 34 Ibid. 35 Awalnya program P4 hanya ditujukan bagi pegawai negeri dan anggota ABRI. 36 Bourchier dan Hadiz, (eds.). Op.Cit., hlm 130. 346
kembali melakukan aksi walk-out dalam pembahasan RUU Pemilihan Umum di DPR pada Februari 1980.37 Soeharto kemudian berbicara keras dan menyerang beberapa kelompok Islam karena pembangkangannya terhadap ambisi Soeharto untuk mengadopsi Pancasila. Dalam pidato resmi di Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru pada 27 Maret 1980, Soe- harto kembali menyatakan, "Tentunya kita harus sepaham dan sepakat Pancasila yang mana yang akan kita pertahankan dan juga akan kita bela dan tidak akan kita ubah itu."38 Soeharto pun mengingatkan ABRI bahwa ABRI sebagai pengawal stabilitas nasional wajib mengawal tegaknya Pancasila. Dalam pidatonya itu, Soeharto mengingatkan bahwa ABRI telah mengikat janji untuk ti- dak mengubah Pancasila dan UUD 1945:39 ... sebenarnya bagi ABRI mengenai Pancasila dan UUD 1945 telah mengikat janji dan mengikat diri tidak ingin mengubahnya. Se- muanya tercantum di dalam Sapta Marga ... Dalam pidato tersebut, Soeharto juga mengancam partai-partai poli- tik yang berniat untuk mengubahnya:40 Akan tetapi karena ABRI sendiri sudah menghendaki tidak ingin perubahan dan kalau ada perubahan wajib menggunakan senja- tanya dan kita tidak ingin menggunakan senjata, maka saya gam- barkan juga pada semua kekuatan partai politik pada waktu itu, daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubah- an UUD 1945 dan Pancasila itu lebih baik kami menculik seorang dari 2/3 yang ingin mengadakan perubahan, karena 2/3 dikurangi satu sudah tidak sah sesuai dengan UUD 1945 itu. Pada bagian lain pidato tersebut, Soeharto mempertanyakan partai politik yang masih tidak ingin menggunakan ideologi Pancasila:41 37 Elson Op.Cit., hlm 444. 38 Soeharto. "Muslim yang Gagal Memahami,"dalam Bourchier dan Hadiz (eds.). Op.Cit., hlm 133. 39 Ibid, hlm 134. 40 Ibid, hlm 135. 41 Ibid, hlm 136. 347
Hanya kenyataannya bahwa salah satu konsensus yang memang kita perjuangkan agar semua partai politik atau golongan karya itu mendasarkan satu ideologi, yaitu Pancasila, belum berhasil. Se- hingga masih ada dari kekuatan partai politik menambahkan di samping asas Pancasila, asas lainnya. Ini tentunya sangat menun- jukkan tanda tanya kepada kita apa sebabnya mereka belum lagi percaya sepenuhnya Pancasila sebagai satu ideologi. Kemudian pada 16 April 1980, Soeharto juga menyampaikan pidato tanpa naskah di hari ulang tahun Kopasandha (Komando Pasukan Sandi Yudha), Cijantung. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan bahwa a) membantah berbagai isu negatif yang ditujukan kepada diri dan keluar- ganya serta menyatakan hal itu sebagai usaha untuk merongrong Pan- casila dan UUD 1945 dengan terlebih dahulu menyingkirkan dirinya; b) Soeharto mengingatkan usaha-usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain tersebut tidak semata-semata dengan kekuatan senjata tetapi juga kekuatan subversi, infiltrasi, bahkan sampai kepada menghalalkan se- gala macam cara. Di antaranya dengan melontarkan berbagai isu seperti yang ditujukan kepada dirinya dengan maksud mendiskreditkan Pemerin- tah dan para pejabat. Dan bahkan ini akan selalu terjadi bilamana kita mendekati pelaksanaan pemilu.42 Kedua pidato tanpa naskah itu mendapat respons dari berbagai ka- langan. Yang lebih mengagetkan adalah respons keras dari sekelompok jenderal pensiun, termasuk Nasution, Mokoginta, Yasin, Hoegeng, dan Ali Sadikin. Mereka bersama dengan para tokoh sipil terkemuka seperti mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir dan Burhanudin Harahap, serta pemimpin pemerintahan darurat di Sumatra, Sjafruddin Prawi- ranegara, menyusun sebuah petisi dan disampaikan kepada DPR pada 13 Mei 1980. Kelompok ini mendapat julukan Petisi 50, yang sangat kritis terhadap Soeharto karena mengadopsi penafsiran Pancasila yang men- guntungkan diri sendiri serta menggalakkan kolaborasi ABRI dan Gol- kar.43 Walaupun penyerahan petisi itu ditindaklanjuti oleh DPR dengan menggunakan hak interpelasi, tindakan berlawanan dilakukan oleh instrumen politik kekuasaan di badan legislatif. MPR justru "mem- 42 Kompas, 17 April 1980; transkrip lengkap dimuat dalam harian Merdeka, 4 Agustus 1980, seperti dikutip dalam KontraS. Sakralisasi Ideologi Memakan Korban. Jakarta: KontraS, 2003, hlm 8. 43 Elson. Op.Cit., hlm 444-445. 348
perkokoh" pemberlakuan asas tunggal dengan melegalisasinya melalui Tap MPR No. II/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara44 pada Sidang Umum MPR 1983. Dalam sidang tersebut, Soeharto dalam pidato pertanggungjawabannya menyatakan:45 Dengan memperhatikan pengalaman gerak organisasi-organisasi sosial selama ini, maka dalam rangka perampungan dan pemanta- pan pembaharuan kehidupan politik itulah saya telah mengajukan gagasan agar semua kekuatan-kekuatan sosial politik menggunak- an Pencasila sebagai asas politik. Legalisasi asas tunggal ini terus mendapatkan respons dari masyara- kat, khususnya dari kelompok Islam. Berbagai ekspresi masyarakat itu diperlihatkan melalui demonstrasi, tablig akbar, maupun khotbah di ber- bagai tempat. Keseluruhan situasi ini menyebabkan ketegangan politik yang terjadi di masa itu kian menguat dan meluas.46 Akibatnya pelaran- gan terhadap kegiatan tablig akbar serta penangkapan dan penyiksaan terhadap mubalig/pedakwah yang kritis terhadap pemerintah, termasuk rencana kebijakan pemberlakuan asas tunggal kerap dilakukan pemerin- tah Orde Baru.47 Menguatnya ketegangan politik yang muncul di tingkat elit dengan cepat membakar kemarahan di tingkat masyarakat. Hal ini karena pada saat yang sama beban hidup rakyat Indonesia di awal 1980-an menjadi sangat berat akibat krisis ekonomi yang melanda berbagai belahan dunia. Krisis itu berimbas ke Indonesia karena harga minyak dunia pada 1982 44 Dalam Bab IV D pasal 3 Tap MPR No.II/MPR/1983 tentang GBHN dinyatakan, "Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan- kekuatan sosial partai politik khususnya partai politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila seba- gai satu-satunya asas. Disamping itu harus makin digalakkan usaha memasyarakat- kan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ..." 45 KontraS. Op.Cit., hlm 10-11. 46 Ketegangan politik tersebut juga dipicu masuknya program Pendidikan Moral Pan- casila (PMP) dalam kurikulum SD, SMP, dan SMP oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef. Pada sidang DPR 13 Juni 1981, PPP menyatakan ke- beratan terhadap buku-buku PMP itu. Reaksi keras juga datang dari Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, A.M. Fatwa, Abdul Qodir Djaelani, dan Tony Ar- dhi. Lihat Faisal Ismail. Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm 163-169. 47 A.M. Fatwa. Dari mimbar ke penjara: suara nurani pencari keadilan dan kebebasan. Bandung: Mizan, 1999, hlm 30-31. 349
turun dari 34,53 dolar AS menjadi 29,53 dolar AS per barel, dan pada 1985 turun lagi mencapai titik terendah yakni 13,50 dolar AS per barel.48 Sebelumnya, Indonesia mengalami kenikmatan ekonomi di tahun 1970- an karena dukungan Barat melalui utang luar negeri dan banjir peneri- maan dari minyak melalui ekspor akibat oil boom.49 Jatuhnya harga minyak dunia juga diikuti berbagai dampak lain di Indonesia. Daya serap tenaga kerja menjadi sangat kecil karena resesi ekonomi dunia berimbas kepada rendahnya pertumbuhan manufaktur. Angka PHK mengalami peningkatan tiga kali lipat dari 15.000 (1983) menjadi 45.000 (1984) akibat resesi ekonomi dunia. Tingkat inflasi juga mengalami peningkatan sehingga beban hidup masyarakat menjadi makin berat. Awal 1980-an merupakan kondisi yang sulit bagi sebagian besar rakyat Indonesia untuk menjalani hidup kesehariannya.50 Karena beban hidup semakin besar, yang akhirnya meningkatkan angka ke- miskinan di Indonesia, maka keresahan yang muncul merupakan akibat kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Panasnya suhu politik di Indonesia ketika itu juga dipicu berbagai pernyataan para menteri, militer dan pejabat negara yang mendukung keinginan Soeharto untuk menerapkan Pancasila sebagai satu-satun- ya asas politik. Pernyataan tersebut antara lain dikemukakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. Abdul Gafur, ketika acara tatap muka dengan tokoh-tokoh pemuda di gedung PWI Manado pada 11 April 1984. Gafur mengingatkan bahwa pemerintah sedang menyusun Undang-Undang Keormasan yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas or- mas kemasyarakatan. Dalam acara itu, Gafur menyatakan, "Organisasi masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila, akan berhadapan dengan negara."51 Sementara Menteri Dalam Negeri, Supardjo Rustam, pada acara pembukaan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma se-Indonesia di 48 PSPI Partai Bulan Bintang. Op.Cit., hlm 20. 49 Dengan dukungan ekonomi yang sangat kuat tersebut, pemerintah Orde Baru me- nerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang lebih nasionalistis dan memperluas ukuran dan jangkauan birokrasi negara. Satu konsekuensi dari hal ini adalah men- guatnya sifat patrimonial rezim. Lihat Harold Crouch. Patrimonialism and military rule in Indonesia (1979), seperti dikutip Bourchier dan Hadiz (eds.). Op.Cit., hlm 129. 50 PSPI Partai Bulan Bintang. Op.cit., hlm 20-21. 51 Suara Karya, 12 April 1984 seperti dikutip dalam KontraS. Op.Cit., hlm 11. 350
Wantilan Kesari Mandala I Pura Besakih di Denpasar-Bali, pada 23 April 1984, menyatakan, "Penafsiran Pancasila yang berbeda-beda dapat men- gakibatkan kegoncangan di negara Indonesia."52 Maka, dalam kapasitas- nya sebagai Menteri Dalam Negeri, pada 30 Mei 1984 Supardjo menga- jukan paket lima RUU Politik kepada DPR, di antaranya mengatur partai politik dan Golkar serta keormasan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas.53 RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan sendiri sebenarnya sejak lama telah mendapatkan penentangan dari tokoh-tokoh Islam, salah sa- tunya Sjafruddin Prawiranegara. Dia menulis surat terbuka kepada Pres- iden Soeharto untuk memprotes ketentuan dalam RUU tersebut yang mensyaratkan partai-partai dan masyarakat menjadikan Pancasila seba- gai asas tunggal pada 1983. Dalam surat terbuka tersebut, dia melancar- kan kritik pedas terhadap rencana indoktrinasi Pancasila:54 Kalau Pancasila dari dasar negara, mesti menjadi dasar hidup manusia, maka itu berarti, bahwa agama wahyu Tuhan Yang Maha Esa (atau yang dianggap demikian) harus ditukar dengan suatu ideologi yang tidak menamakan dirinya agama tetapi yang tingkah lakunya mau menggantikan agama-agama yang ada. Lihat saja: tadinya tidak ada "Moral Pancasila", sebab soal moral diserahkan kepada agama masing-masing. Kemudian dibentuk suatu panitia yang terdiri atas orang-orang yang dianggap pintar −tidak terdapat di dalamnya ulama yang berwibawa di kalangan umat Islam− dan panitia orang-orang pintar ini menyusun sema- cam kitab suci dengan aturan-aturan moral yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh warga negara, tetapi tidak dapat semuanya ditelan oleh kaum Muslimin karena banyak mengandung dalih- dalih yang bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Kenyataannya, penolakan terhadap RUU Keormasan bukan hanya dilayangkan kelompok Islam saja. Kelompok masyarakat sipil, di luar 52 Antara, 25 April 1984 seperti dikutip dalam Ibid. 53 Faisal Ismail, Op.Cit., hlm 230-231. 54 Sjafruddin Prawiranegara. "Jangan Biarkan Pancasila Membunuh Islam," dalam Bourchier dan Hadiz (eds.), hlm 193-194. 351
kelompok Islam politik, juga melancarkan kritiknya terhadap aturan ke- ormasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari buklet yang dipublikasikan YLBHI pada 1984 dan disampaikan kepada DPR. Dalam buklet terse- but, YLBHI mengecam pembatasan yang diusulkan pemerintah terha- dap LSM dan organisasi lainnya yang tercantum dalam UU Organisasi Kemasyarakatan.55 Derasnya gelombang penolakan menyebabkan kelompok masyara- kat, khususnya kelompok Islam yang menentang penerapan asas tung- gal Pancasila mulai dicap sebagai ekstrim kanan oleh pemerintah Orde Baru. Istilah tersebut muncul ketika Jenderal L.B. Moerdani, Panglima ABRI yang juga menjabat sebagai Pangkopkamtib, memberikan penga- rahan dalam Rapat Kerja Paripurna V Departemen Penerangan pada 25 April 1984. Dalam pengarahannya, Moerdani mengatakan, "...kenali sifat dan kegiatan musuh Pancasila serta halangi kondisi yang memungkinkan musuh Pancasila untuk mengembangkan diri..." Pangab/Pangkopkamtib juga menekankan kembali perlunya kewaspadaan terhadap semua sum- ber yang mengancam Pancasila, baik yang berasal dari paham komunis dan liberal maupun dari golongan ekstrim kanan.56 Pemerintahan Orde Baru pun terus membangun opini di tengah ma- syarakat tentang pentingnya asas Pancasila dan bahaya ekstrim kanan. Pada Kongres PGRI 19 Juli 1984, Jenderal Moerdani kembali memberi- kan pengarahannya sebagai berikut: a) "...PGRI harus menguatkan dan memantapkan P4 di lingkungan pendidikan dan perguruan di tengah ancaman marxisme, liberalisme dan ekstrim kanan..."; b) "...adanya pan- dangan-pandangan yang memutarbalikan dan menyalahgunakan agama untuk mendiskreditkan Pancasila..."57 Semakin meruncing ketegangan dalam konteks sosial-politik antara kelompok-kelompok Islam dan pemerintah Orde Baru akhirnya me- munculkan peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. 55 YLBHI mengkritik RUU Ormas tersebut dalam hal: 1) pengertian ormas yang ter- lalu luas; 2) regimentasi, yang mengunci pertumbuhan dan gerak dari ormas-or- mas; 3) pengontrolan, pengawasan dan pembatasan hingga pembekuan dan pem- bubaran dengan dalih pembinaan. Lihat YLBHI. "Perlakuan terhadap LSM dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan," dalam Bourchier dan Hadiz (eds.). Op.Cit., hlm 170-175. 56 Suara Karya, 26 April 1984 seperti dikutip dalam KontraS. Op.Cit., hlm 11. 57 Suara Karya, 20 Juli 1984; Berita Buana, 20 Juli 1984. Kedua sumber tersebut diku- tip dalam KontraS, Ibid. 352
Peristiwa Tanjung Priok Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984 tidak mungkin dilepaskan dari konteks sosial, ekono- mi, politik di Indonesia sebelumnya. Gejolak politik yang kian mening- kat di akhir dasawarsa 1970-an yang diperuncing dengan upaya deideol- ogisasi kelompok-kelompok Islam merupakan latar belakang munculnya peristiwa tersebut. Perlawanan kelompok Islam terhadap kebijakan de- ideologisasi itu dilakukan dengan mengadakan tablig akbar dan ceramah di pengajian. Hal ini dilakukan hampir di semua tempat umum, masjid, musala, di wilayah Tanjung Priok, termasuk Musala Assa'addah yang be- rada di Koja.58 Banyak kalangan mengatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok bu- kanlah suatu kecelakaan akibat meningkatnya tensi politik di masa itu, namun peristiwa ini merupakan sebuah desain untuk memuluskan ber- bagai kebijakan yang akan disahkan pemerintah Orde Baru. Misalnya yang diungkapkan Ikrar Nusa Bakti dan beberapa peneliti lain dalam buku Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru, bahwa ada beberapa ke- janggalan dalam peristiwa Tanjung Priok. Satu hal yang mencurigakan dari peristiwa tersebut yakni daerah Tanjung Priok dibebaskan untuk mengadakan mimbar bebas, sedangkan di wilayah lain khutbah dan ceramah banyak dibatasi. Hal ini menyebabkan Tanjung Priok men- jadi wilayah yang paling keras dalam menyuarakan aspirasi umat Islam dalam mengkritik pemerintah yang terus memojokkan Islam.59 Tanjung Priok menjadi wilayah yang paling keras karena juga didu- kung oleh demografi penduduk Tanjung Priok ketika itu. Nurhayati Dja- mas, dalam tesis magisternya di Cornell University, New York, berjudul "Behind the Tanjung Priok Incident, 1984: The Problem of Political Par- ticipation in Indonesia" menjelaskan sikap radikal penduduk Tanjung Priok disebabkan karena kemiskinan dan tekanan ekonomi:60 Wilayah kecamatan Koja ketika itu penuh sesak. Sekitar 7 ribu orang hidup berdesakan per 1 km persegi. Kebanyakan pen- duduknya kaum migran yang kurang berpendidikan. Latar be- 58 Musala As-sa'adah merupakan titik awal pemicu terjadinya peristiwa Tanjung Priok. 59 Bakti, et.al, Op.Cit, hlm 56. 60 "Mengurai Musabab Insiden Itu," Ummat, no.7, 30 September 1996 seperti dikutip dalam PSPI Partai Bulan Bintang. Op.Cit., hlm 103. 353
lakang etnisnya pun beragam: Bugis, Madura, Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Mereka mengais nafkah di Pelabuhan Tanjung Priok; sebagai pedagang kecil, penarik becak, atau berb- agai pekerjaan kasar lainnya. Lingkungan perumahan mereka be- serta sanitasinya di bawah standar. Mereka terpaksa membeli air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan yang keras, umumnya orang terbiasa keras pula. Situasi saat itu diperburuk oleh mundurnya perekonomian lanta- ran inflasi yang tinggi. Tahun 1982, misalnya, pemerintah mengu- rangi subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Akibatnya, har- ga BBM naik hampir 60 persen, yang segera diikuti oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Tahun berikutnya, sekali lagi, pemerintah menaikkan harga minyak. Harga-harga lainnya pun membumbung kian tinggi. Tidak cuma itu, pemerintah kemudian membatalkan berlabuhnya sekitar 200 kapal setiap hari, yang sudah tentu menurunkan daya serap tenaga kerja di Pelabuhan Tanjung Priok, sekaligus mening- katkan beban ekonomi masyarakat. Dengan kondisi sosial-ekonomi seperti itu, masyarakat mana pun yang mengalaminya, apapun latar belakang etnis, dan agamanya, terang sikap radikal akan tumbuh subur. Kejanggalan pada peristiwa Tanjung Priok yang diungkapkan sebel- umnya bisa jadi benar. Yang jelas, memang ketegangan antara kelompok Islam dan pemerintah Orde Baru sedang meningkat pada masa itu. Ma- teri-materi ceramah dalam tablig akbar biasanya berkisar tentang mara- knya praktik korupsi yang dilakukan aparatur pemerintahan, penolakan terhadap program keluarga berencana (KB), penolakan terhadap laran- gan penggunaan jilbab bagi siswi SLTA61, hingga kritik keras terhadap 61 Tanggal 17 Maret 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82, yang mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah di sekolah-sekolah negeri. SK tersebut hampir tidak mengakomo- dir kemungkinan menggunakan seragam sekolah dalam bentuk lain selain yang 354
rencana pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik dan organisasi massa.62 Selain bentuk ceramah, kritik terhadap kebijakan dan perilaku Orde Baru juga dilakukan melalui media cetak, seperti pamflet. Jika dite- lusuri, kritik melalui pamflet inilah yang menjadi titik berangkat pe- cahnya peristiwa 12 September 1984. Protes atau kritik terhadap kebi- jakan pemerintah Orde Baru melalui pamflet, yang ditempel di Musala Assa'addah mengundang reaksi aparat keamanan setempat. Pada 7 September 1984, Ahmad Sahi selaku pengurus musala tersebut didatangi kepala keamanan Gang IV Koja, Arsamin. Arsamin lalu mem- pertemukan Sahi dengan Babinsa Koja Sersan Satu (Sertu) Hermanu. Saat itu, Hermanu meminta kepada Sahi agar mencopot pamflet-pamflet yang ditempel di tembok dan di pagar Musala Assa'addah. Kemudian oleh para remaja musala, pamflet-pamflet itu dibersihkan.63 Esok hari, pada 8 September 1984, Sertu Hermanu kembali men- datangi Musala Assa'addah. Di musala tersebut, dia mendapati masih ada pamflet yang dipasang di dinding musala. Dia pun marah, dan sambil memegang pistol dia menuding-nuding warga. Banyak warga yang me- ngatakan Sertu Hermanu masuk ke musala hingga ke podium dan meng- geledah musala untuk mencari pamflet. Masih menurut warga, ketika Sertu Hermanu masuk ke musala, dia tidak melepaskan sepatu larsnya dan juga menggunakan air selokan (got) untuk melepas pamflet yang di- tempel di dinding musala.64 ditetapkan pemerintah, termasuk busana Muslimah dan jilbab. Lihat Alwi Alatas, "Kasus Jilbab di Sekolah-sekolah Negeri di Indonesia Tahun 1982-1991," (diakses 27 Agustus 2012). Li- hat juga Nuraini Juliastuti, "The Politics of Moslem Clothing in Indonesia," astuti/ (diakses 27 Agustus 2012) 62 Wawancara dengan Ratono (korban Tanjung Priok dan penceramah pada tablig akbar 12 September 1984), Jakarta, 4 Mei 2005, seperti dikutip dalam Rinto Tri Hasworo. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pengadilan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Ad Hoc Tanjung Priok. Skripsi Fakultas Hu- kum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm 77. 63 Kesaksian Ahmad Sahi dalam sidang perkara Nomor 201/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/ PN. Jkt. Pst. Atas nama terdakwa Sutrisno Mascung dan kawan-kawan, 27 Oktober 2003, seperti dikutip oleh Hasworo, Ibid., hlm 79. 64 Kesaksian Ahmad Sahi dalam sidang perkara Nomor 201/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/ PN. Jkt. Pst. Atas nama terdakwa Sutrisno Mascung dan kawan-kawan, 27 Oktober 2003, seperti dikutip Hasworo. Ibid., hlm 80. 355
Pada malam hari, beberapa jamaah mendatangi pengajian di daerah Jalan Mawar Rawabadak yang dikoordinir Amir Biki. Biki menyarankan kepada pengurus musala untuk membuat surat protes kepada aparat atas kejadian itu. Namun, sebelum surat itu dikirim terjadi peristiwa pada 10 September 1984.65 Pada 10 September 1984, warga yang tak puas dengan ulah Sertu Hermanu berkumpul di Masjid Baitul Makmur, Koja. Mereka menuntut agar Sertu Hermanu meminta maaf kepada pengurus masjid dan kepada umat Islam secara umum. Melihat kondisi yang tidak kondusif karena emosi warga makin panas, Syarifudin Rambe dan Ahmad Sahi men- cari Sertu Hermanu untuk menyelesaikan persoalan itu secara damai.66 Rambe dan Sahi pun bertemu dengan Sertu Hermanu di ujung Gang IV Koja, dekat Musala Assa'addah. Mereka bersepakat bahwa penyelesaian insiden musala akan diselesaikan di Pos RW 05 Kelurahan Koja Selatan di Gang IV. Pada saat itu, Sertu Hermanu ditemani oleh Sertu Rahmad. Ketika berdialog di pos RW tersebut, Rambe meminta Sertu Hermanu meminta maaf kepada masyarakat jika benar dia telah masuk ke musala tanpa melepas sepatunya. Mendengar permintaan tersebut, Sertu Her- manu menolak dengan alasan dia adalah petugas. Dia pun sangat marah karena permintaan itu, bahkan dia tampak seperti mau mengambil pis- tol, tetapi dicegah oleh Syafwan dan meminta agar persoalan ini disele- saikan secara damai tanpa kekerasan.67 Keberadaan Sertu Hermanu di pos RW pun diketahui oleh warga, se- hingga tidak lama kemudian warga sudah berkumpul di depan pos RW. Warga mencoba menggedor-gedor pintu untuk meminta agar Sertu Her- manu dibawa keluar dari pos RW, sedangkan massa yang lain meneriaki Sertu Hermanu sebagai seorang kafir yang telah menginjak-injak agama Islam. "Babinsa kafir. Keluarkan saja!" kata warga.68 Seorang di antara massa yang tidak dikenali oleh warga setempat lalu berteriak "bunuh saja, kalau tidak dapat orangnya, bakar saja motornya." 65 Kesaksian kepada tim investigasi, 10 Juli 2000, seperti dikutip dalam KontraS. Op.Cit., hlm 15. 66 Kesaksian Syafwan bin Sulaeman dalam Widjiono Wasis. Kesaksian Peristiwa Tan- jung Priok, Tragedi yang Tidak Perlu. Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm 115 seperti dikutip Hasworo. Op.Cit., hlm 81. 67 Kesaksian Syarifuddin Rambe, Ibid., hlm 113. Lihat juga Kesaksian Syafwan bin Sulaeman. Ibid., hlm 117-118. Keduanya dikutip Hasworo. Ibid. 68 Kesaksian Syafwan bin Sulaeman. Ibid., hlm 117 seperti dikutip Hasworo. Ibid., hlm 82. 356
Selanjutnya orang tersebut tidak terlihat lagi.69 Dalam situasi yang su- dah sangat kacau dan tidak terkendali itu terdengar teriakan, "Motornya di sana!." Sebagian dari massa menuju tempat motor Sertu Hermanu diparkir. Tidak lama kemudian motor pun dibakar massa. Karena situasi yang terus memanas, Sertu Hermanu pun panik dan mencabut pistol yang diselipkan di kakinya. Rambe mencoba menya- kinkan Sertu Hermanu agar tidak menggunakan pistolnya, dan menja- min bahwa dia akan tetap aman dan tidak akan dipukuli. Karena situasi yang sudah tidak kondusif, mereka sepakat bahwa pertemuan hari itu dibubarkan dan akan dilanjutkan sore hari dengan melibatkan pamong desa.70 Namun, sebelum mereka keluar dari Pos RW, tiba-tiba datang aparat Kodim 0502 Jakarta Utara. Rambe dan Syafwan bin Sulaeman pun dia- mankan dan dibawa ke Kodim. Kemudian disusul Muhamad Nor dan Sahi yang juga ditangkap. Rambe dan Syafwan ditangkap karena keter- kaitan mereka dengan pertemuan di Pos RW. Sementara Nor ditangkap dengan tuduhan sebagai pemrakarsa pembakaran sepeda motor milik Babinsa, karena saat itu dia berada di dekat sepeda motor milik Sertu Hermanu yang dibakar massa. Sedangkan Sahi ditangkap dalam kapa- sitasnya sebagai pengurus Musala Assa'addah yang dituduh menggerak- kan massa untuk membakar sepeda motor Sertu Hermanu. Karena peristiwa penangkapan empat orang tersebut, situasi di Tan- jung Priok semakin memanas hingga esok hari. Informasi penangkapan keempat warga itu menjadi bahan pembicaraan mulai dari warung kopi, pengajian, dan masjid. Amir Biki, yang merupakan seorang pimpinan Fosko 66,71 kemudian diminta oleh warga untuk menghubungi Markas 69 Kesaksian kepada Tim Investigasi, 18 Juni 2000, seperti dikutip dalam KontraS. Op.Cit., hlm 16. 70 Kesaksian Syarifuddin Rambe. Op.Cit., hlm 112-113, seperti dikutip Hasworo. Op.Cit., hlm 82-83. 71 Amir Biki sempat menjadi salah satu Ketua Umum Fosko'66. Fosko'66 adalah Fo- rum Studi dan Komunikasi yang mulanya merupakan sebuah grup diskusi berang- gotakan para eksponen angkatan '66. Secara rutin, setiap minggu, kelompok ini menggelar diskusi mengenai permasalahan politik yang sedang hangat dan kemu- dian dijadikan masukan untuk organisasi politik, DPR dan pemerintah. Dalam dis- kusi rutin, Fosko '66 tak jarang mengundang para politisi sipil dan militer (terma- suk yang duduk di pemerintahan), sehingga komunikasi dengan berbagai kekuatan politik saat itu terbilang lancar. Saat itu, Fosko menjadi kelompok yang cukup dise- gani dan kredibilitasnya bisa dikatakan sejajar dengan CSIS dan Fosko-AD (Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat). Lihat Billy Soemawisastra. "Foto Berse- jarah: Bung Zainal dan Fosko '66," 357
Kodim 0502 agar dapat membebaskan keempat warga tersebut. Na- mun, usaha Biki tidak membuahkan hasil. H.M.A. Sampurna, ketika itu menjabat Asintel Kodam Jaya, mengungkapkan bahwa permintaan Biki untuk pembebasan itu tidak mungkin dikabulkan karena sudah cukup keterlaluan:72 Sebelum peristiwa itu pecah, Amir Biki, yang mengkoordinasi para dai, sering menemui saya, minta pembebasan anggota ja- maah yang ditahan di Kodim atau di Polres. Saya memang kenal baik dengan dia karena sering bertemu. Akan tetapi, permintaan- nya yang terakhir tidak bisa diluluskan karena saya anggap sudah keterlaluan. Kalau masalahnya kecil, misalnya soal selebaran, bia- sanya saya minta dia menyelesaikannya secara baik-baik. Reaksi keras terhadap penolakan pembebasan keempat warga itu pun muncul dari kelompok Islam. Bahkan, reaksi ini bukan hanya muncul dari para mubalig yang selama itu memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Pengurus Masjid Al-Fudholah yang dipimpin Abdullah Al- Jufri, biasanya dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan pemerin- tah, kali ini juga menuntut pembebasan keempat orang itu. Selama itu, kelompok Al-Fudholah sering disindir dalam setiap ceramah, bahkan kelompok Biki yang memilih bersikap oposan menyebutnya sebagai "ayam sayur".73 Pada 12 September 1984, pukul 10.00 WIB, Amir Biki mendatangi Laksusda Jaya atas undangan resmi Jenderal Try Sutrisno. Pertemuan tersebut membicarakan tentang kebijakan asas tunggal dan situasi di Tanjung Priok. Biki juga membicarakan mengenai empat warga yang ditahan di Kodim 0502.74 Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu tidak membawa hasil yang memuaskan, khususnya me- ngenai pembebasan empat warga yang ditahan. Karena upaya pembebasan keempat orang yang ditahan tidak mene- mui titik temu yang memuaskan antara warga Tanjung Priok dan pen- guasa, maka pada 12 September 1984 malam diadakan kegiatan tablig (diakses 27 Agustus 2012) 72 PSPI Partai Bulan Bintan., Op.Cit., hlm 35-36. 73 Syaiful Hadi. "Mereka Bilang, Di Sini Tidak Ada Tuhan," dalam Subhan S.D dan FX Rudy Gunawan (eds.). Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: GagasMedia, 2004, hlm 25. 74 KontraS. Op.Cit., hlm 16. 358
akbar di Jalan Sindang Raya. Acara ini sebenarnya telah direncanakan sejak lama, jauh sebelum terjadi peristiwa di Musala Assa'addah. Namun, karena peristiwa penangkapan terhadap empat warga, maka tablig akbar itu direncanakan juga akan menyikapi penangkapan mereka. Tablig itu memang diupayakan untuk didengar oleh siapa pun, bah- kan oleh aparat keamanan. Beberapa pengeras suara sengaja diarahkan ke Markas Polres Jakarta Utara. Pengeras suara yang dipasang di dekat markas tersebut merupakan yang paling jauh dari Jalan Sindang atau panggung, jauhnya sekitar 350 meter. Biki mempunyai alasan sendiri mengarahkan pengeras suara itu ke markas kepolisian. "Biar Kapolres dengar karena barangkali dia budeg," ujar Biki ketika ditanya tentang pengeras suara yang diletakkan jauh dari panggung tablig itu.75 Malam, pukul 20.30 WIB, acara tablig akbar pun dibuka. Warga yang mengikuti pengajian memenuhi gang dan lorong-lorong di sekitar Jalan Sindang Raya. Para mubalig "aliran keras" seperti Syarifin Maloko, Yayan Hendrayana, M. Nasir, dan Ratono hadir dalam tablig malam itu. Semua mubalig yang naik ke podium malam itu menyinggung tentang pembe- basan empat warga Tanjung Priok yang ditahan pihak Kodim 0502 Jakar- ta Utara. Selain itu, mereka juga banyak menyinggung soal kebijakan pe- merintah yang mendiskreditkan kelompok Islam serta kemudahan akses ekonomi bagi warga Tionghoa. Bahkan, mubalig yang berceramah juga membicarakan tentang Jenderal L.B. Moerdani dan mencercanya sebagai kafir.76 Ketika Amir Biki naik ke podium, dia berbicara mengenai penahan- an terhadap keempat orang warga Tanjung Priok. Dia juga menjelaskan telah datang ke Kodim untuk meminta pembebasan mereka yang dita- han, namun tidak berhasil. Dalam ceramahnya, Biki mengancam jika sampai pukul 23.00 WIB keempat warga yang ditahan belum dilepaskan maka akan terjadi banjir darah di Tanjung Priok.77 Sebelumnya Biki sempat menelefon aparat Kodim 0502 untuk me- nyampaikan tuntutannya bahwa jika Kodim menolak tuntutan itu, maka massa akan mendatangi markas ini untuk membebaskan mereka. Kodim 0502 juga menerima telefon sebanyak dua kali dari pihak yang 75 Husein Safe. "Malam ini akan ada banjir darah!" dalam Subhan S.D. dan Gunawan (eds.). Op.Cit., hlm 6. 76 Ibid., hlm 7-8. 77 Ibid. 359
menamakan diri umat Islam dengan tuntutan yang sama.78 Karena sam- pai pukul 23.00 WIB tuntutan massa belum dipenuhi, maka Biki menga- jak massa untuk beramai-ramai mendatangi Kodim 0502 Jakarta Utara dan meminta pembebasan keempat orang tersebut. Biki membagi massa menjadi dua kelompok: satu kelompok di bawah pimpinan Biki men- datangi markas Kodim 0502 Jakarta Utara, sedangkan satu kelompok lain dipimpin M. Nasir mendatangi Polsek Koja.79 Saat massa yang bergerak menuju Kodim 0502 tepat di depan Mar- kas Polres Jakarta Utara, mereka dihadang satu regu Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudse)80 yang dipimpin Sersan Dua Sutrisno Mas- cung di bawah komando Kapten Sriyanto, pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara. Situasi ini berkembang hingga terjadi penembakan dengan kor- ban luka sebanyak 55 orang dan tewas 24 orang.81 Peristiwa yang me- makan banyak korban jiwa itu memang tidak mungkin dilupakan oleh para korban peristiwa ini. Menurut Husein Safe, penembakan itu dilaku- kan tanpa didahului tembakan peringatan oleh aparat keamanan:82 78 Dari pengakuan Lasmana Ibrahim, yang ketika itu berpangkat mayor dan menja- bat Paban (Perwira Pembantu) di Ruang Yuda −ruang monitoring segala lalu lintas informasi komando− Komando Wilayah Pertahanan II di Yogyakarta, diketahui bahwa Laksusda Jaya, yang dijabat oleh Try Sutrisno, atas instruksi Pangkopkam- tib yang juga Panglima ABRI, Benny Moerdani, dua kali memerintahkan agar an- caman diabaikan. Perintah ketiga adalah untuk menangani massa dengan peluru tajam. Lihat "Jejak Try dan Benny di Tanjung Priok," TEMPO, 7 Mei, 2000, (diakses 28 Agustus 2012) 79 Kelompok massa kedua, yang menuju Polsek Koja, akhirnya terlibat dalam pem- bakaran pertokoan Tionghoa di Koja. Kebakaran yang terjadi di Apotik Tanjung menewaskan keluarga Tan Keu Lim (9 orang). Lihat "Komnas HAM tentang Ka- sus Tanjung Priok," TEMPO Interaktif, 17 Juni, 2004, (diakses 28 Agustus 2012). 80 Petugas yang mencegah massa untuk maju terus menuju Kodim Jakarta Utara bu- kan pasukan yang siap di Kodim Jakarta Utara, melainkan regu dari peleton yang dibentuk secara mendadak dan diambil dari Arhanud Tanjung Priok. Untuk pe- nanganan masalah-masalah oleh Kodim Jakarta Utara yang memerlukan bantuan pasukan telah dikeluarkan Protap oleh Pangdam V Jaya. Dengan demikian terke- san tidak ada kesiapan pihak Kodim Jakarta Utara untuk mengantisipasi kemung- kinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kaitan dengan penyelenggaraan tablig. Lihat Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Dari Laporan Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok tanggal 12 Sep- tember 1984.Jakarta, 12 Juni 2000, hlm 6. 81 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober 2000, hlm 2. 82 Safe. Op.Cit., hlm 11-12. 360
Saya seketika itu berhenti dan menahan jemaah dengan tiang bendera sambil berteriak: "Berhenti, berhenti, berhenti!!" Saya mencoba menahan rombongan sambil menunggu Amir Biki. Posisi kami persis di depan gereja di samping Mapolres Jakarta Utara, tepatnya di halte bis. Saya masih sempat menghitung ten- tara yang ada di depan saya. Di jalan menuju Kodim berbaris 6 orang dan yang menuju Tanjung Priok ada 5 orang. Itu yang dapat saya hitung, sebelas orang. Pada saat yang sama, saya terus beru- saha menahan massa supaya jangan mendesak ke depan lagi. Saya halangi dengan tiang bendera yang saya bawa, tapi tiba-tiba ada bunyi tembakan yang memekakkan telinga. Saya terjatuh karena kaget dan panik. Sebelumnya sama sekali tidak ada tembakan per- ingatan. Massa panik karena tembakan langsung diarahkan pada kami. Lama bunyi tembakan kira-kira 5 sampai 10 menit. Sangat lama rasanya. Saya sempat melihat jam tangan, jarum jam menun- juk pukul 23.15 WIB. Lampu jalan masih menyala terang, dan kala itu juga saya melihat orang di samping kanan roboh di dekat saya dan di kiri saya dua orang juga roboh. Dekat sekali dengan saya. Mengerikan. Penyiksaan di tempat peristiwa terhadap korban yang tertembak juga dilakukan oleh tentara. Hal itu dialami Yudi Wahyudi, yang lututnya sempat tertembak dan kemudian disiksa di lokasi itu:83 ... Suara-suara tembakan itu tak berhenti sekitar 10-15 me- nit. Desingan peluru di atas kepala amat menyeramkan. Kalau saja saya berani mengangkat, mungkin batok kepala saya sudah ditembus peluru. Begitu suara tembakan tak terdengar lagi, saya dan beberapa orang yang bertiarap langsung bangun. Saya ingin menghindari agar tidak menjadi sasaran empuk peluru-peluru itu. Namun tiba-tiba peluru dimuntahkan lagi. Saya tidak mampu bergerak, karena lutut kiri saya terkena timah panas. Saya juga melihat beberapa orang di dekat saya yang sama-sama berdiri itu berjatuhan satu per satu. 83 Yudi Wahyudi. "Disiksa Seperti Anjing," dalam Subhan S.D dan Gunawan (eds.). Op.Cit., hlm 91-93. 361
Tidak berapa lama suara-suara tembakan itu berhenti lagi. Di te- ngah menahan sakit itu, saya mendengar derap langkah tentara. Mereka mendekati tubuh orang-orang yang ditembakinya. Satu per satu memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan di aspal itu. Mereka membolak-balik tubuh para korban, dengan sepatu lars sambil mencaci-maki. Ketika para tentara itu membolak- balik tubuh saya yang masih hidup, tentara berteriak kencang sekali, "Nah, ini masih hidup!" Dengan cepat tentara-tentara lain- nya mendekati saya sambil berteriak, "Tembak lagi, tembak lagi!" Rasa takut bercampur marah bergolak dalam hati. Saya berdoa, Ya Allah lindungi hamba-Mu ini dari orang-orang yang zalim. Tak henti-henti hati saya berdoa. Untunglah ada tentara lain yang ber- teriak, "Jangan.... jangan... jangan! Bawa saja, bawa saja!" Saya ke- mudian dibentak, "Buka baju!" Dalam keadaan telanjang itu saya disiksa. Padahal saya menahan sakit luar biasa akibat lutut yang berdarah-darah ditembus peluru. Saya dipukuli dan ditendangi. Saya merasakan betapa dada tera- mat sakit. Bahkan hidung saya patah akibat dihajar tanpa ampun. Saya benar-benar diperlakukan sewenang-wenang seperti mem- perlakukan seekor anjing. Duhai Allah, hamba cuma menyuara- kan kebenaran, tetapi diperlakukan seperti binatang. Setelah tubuh saya remuk, tentara-tentara itu menyeret saya. Tu- buh saya kemudian dilempar ke dalam truk bersama-sama korban lainnya... Tembakan tanpa peringatan oleh pasukan tentara juga diceritakan Irta Sumirta. Irta, ketika peristiwa itu duduk di kelas 3 SMP, tertembak kakinya saat berusaha menghindar dari terjangan peluru tajam tentara:84 Sampai di Jalan Yos Sudarso, atau di depan Polres Jakarta Utara, massa berhenti, karena dihadang tentara. Saya melihat tentara mundur tetapi mengarahkan senjatanya ke arah massa. Dalam 84 Irta Sumirta. "Senjata Itu Nempel di Kepala," dalam Subhan S.D. dan Gunawan (eds.). Op.Cit., hlm 43. 362
sekejap saja, senjata-senjata yang disandang tentara itu menump- ahkan peluru ke arah massa. Dengan cepat saya tiarap bersama massa. Saya tidak ingin kena tembak tentara yang terus mem- berondong secara membabi buta. Bila tetap saya diam, kemungki- nan besar saya jadi sasaran empuk. Saya lalu berlari untuk meng- hindari, saya berlari ke arah gereja di samping Polres. Namun saya tak bisa menghindar lagi ketika kaki saya ditembus peluru. Sakitnya luar biasa. Dengan cepat massa yang kocar-kacir masih sempat menolong saya. Saya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ... Setelah melakukan penembakan di depan Markas Polres Jakarta Utara, tentara kemudian juga melakukan pengejaran terhadap massa yang bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan pengakuan Syaiful Hadi, panser-panser pun dikerahkan dalam peristiwa tersebut:85 Tak sampai 15 menit kemudian terdengarlah suara tembakan. Saya sempat menyaksikan seseorang diangkat ke belakang karena tertembak. Suasana yang tadinya berjalan dengan tertib dalam sekejap berubah total. Massa berhamburan, kocar-kacir berlarian ke belakang mencari tempat berlindung. Semua orang berusaha menyelematkan diri masing-masing. Saya pun tercerai-berai de- ngan rombongan dari Cempaka Putih. Saya menyelamatkan diri ke dalam Mesjid Persis, di sebelah bioskop Permai. Saya tidak tahu di mana adik-adik saya. Begitu masuk, mesjid dalam keadaan gelap. Lampu mati. Ternyata di dalam mesjid sudah banyak orang berlindung. Suara tembakan masih terdengar di telinga, meski mulai jarang. Hanya saja, meski sudah berlindung di dalam mesjid, hati masih cemas. Saya be- lum merasa aman. Soalnya, tentara melakukan penyisiran. Pintu gerbang mesjid yang telah dikunci, masih digoyang-goyang oleh tentara. Karena cemas, bersama orang-orang lain yang tidak saya kenal, saya menyelematkan diri ke atas mesjid sampai ke kubah. 85 Hadi. Op.Cit., hlm 27-28. 363
Dari tempat itu, saya menyaksikan dengan jelas apa yang ada di Jalan Yos Sudarso, termasuk beberapa panser melintas. Cahaya lampunya disorotkan ke segenap penjuru. Saya juga melihat bola api memerah di wilayah Koja. Malam itu sangat mencekam. Saya bersembunyi di kubah mesjid sampai menjelang adzan subuh... Hampir semua korban meninggal maupun luka-luka langsung diba- wa atau dirujuk ke RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto. Korban diangkut ke RSPAD Gatot Subroto dengan menggu- nakan truk yang sebelumnya digunakan untuk membawa pasukan. Be- berapa korban yang dirawat sementara di Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Suka Mulia kemudian dievakuasi ke RSPAD Gatot Subroto, sesuai perintah dari Mayjen Try Sutrisno, Pangdam V Jaya yang datang ke tem- pat kejadian bersama Jenderal L.B. Moerdani, Pangab/Pangkopkamtib.86 Evakuasi dari rumah sakit lain ke RSPAD Gatot Subroto juga dialami Irta Sumirta. Irta yang sedang dirawat di RSCM kemudian dipindahkan paksa oleh beberapa tentara ke RSPAD Gatot Subroto:87 Dalam erangan kesakitan, saya melihat beberapa tentara datang membawa senjata. Mereka langsung menerobos ke RSCM. Ten- tara-tentara itu membawa korban-korban dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto, termasuk saya. Di RSPAD saya kembali melihat ba- nyak korban yang tergolek lemah. Korban-korban itu dijejerkan. Tak berapa lama, saya melihat petinggi-petinggi ABRI berdatan- gan, di antaranya Pangab Jenderal LB Murdani dan Pangdam Jaya Mayjen Try Sutrisno. Penangkapan juga masih dilakukan tentara setelah 12 September 1984. Aparat TNI menggeledah dan menangkap orang-orang yang di- curigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Semua korban diambil di rumah atau ditangkap di sekitar lokasi penembakan. Semua korban, sekitar 160 orang, ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. Keluarga korban juga tidak diberi tahu atau diberi tembusan surat perintah penahanan. Para korban kemudian ditahan di Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, dan 86 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober, 2000, hlm 2. 87 Sumirta. Op.Cit., hlm 43-44. 364
RTM Cimanggis.88 Operasi penangkapan itu pun bukan hanya dilakukan di wilayah Ja- karta saja, namun hingga ke beberapa daerah, seperti dialami Uztadz Syarif. Dia pulang ke Garut pada 7 September 1984, tetapi akibat peris- tiwa 12 September 1984 dia lalu ditangkap oleh beberapa orang dari Ko- rem Garut di rumahnya pada 15 September 1984. Setelah diinterogasi dan disiksa selama beberapa jam, pada 16 September 1984 dia bersama istrinya dibawa pihak Korem Garut ke Laksusda Jaya. Setelah itu Syarif dibawa ke Mapomdam Guntur dan RTM Cimanggis.89 Hal yang sama juga dialami oleh Makmur Anshori, yang ditangkap di Pemalang karena peristiwa Tanjung Priok. Dia ditangkap oleh pi- hak Koramil Randudongkal, Pemalang, karena dianggap menyebarkan selebaran terkait peristiwa Tanjung Priok. Dari Koramil Randudongkal, Anshori kemudian dibawa ke Polsek, Polres Pemalang hingga Kodim Pemalang. Dia kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Pemalang dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara di Rutan Pemalang dan LP Pe- kalongan.90 Penghilangan Paksa dan Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok Dalam peristiwa Tanjung Priok, ada beberapa pola penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menghilangkan jejak terjadinya peristiwa ini. Pola pertama adalah aparat keamanan berusaha menyembunyikan identitas dan jumlah korban meninggal dari masya- rakat dan keluarga korban. Hal itu terlihat dari cara penguburan yang dilakukan secara diam-diam di lokasi terpencil, terpisah-pisah, dan di- lakukan pada malam hari. Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) petugas RSPAD Gatot Subroto yang didapatkan dari pemeriksaan Komnas HAM diketahui bahwa jumlah korban meninggal sebanyak 23 orang, yang terdiri dari 9 orang dapat dikenali identitasnya dan 14 orang tidak diketahui identi- 88 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober, 2000), hlm 7. 89 Hasan Tantowi. "12 Tahun Menjadi Orang Cacat!" dalam Subhan S.D. dan Gu- nawan (eds.). Op.Cit., hlm 77-87. 90 Makmur Anshori. "Allah yang akan membela saya," dalam Subhan S.D. dan Gu- nawan (eds.). Op.Cit., hlm 127-135. 365
tasnya, yang dapat dikategorikan sebagai orang hilang.91 Dari 23 orang yang meninggal tersebut, salah satu korban tewas yakni Amir Biki diam- bil oleh keluarganya pada dini hari 13 September 1984. Sedangkan, ke- 22 korban lainnya dimakamkan pada malam hari 13 September 1984 di Mengkok, Pondok Rangon, dan Condet. Satu korban lain bernama Mar- dani ditemukan oleh massa dan diserahkan kepada keluarganya.92 Pemakaman yang dilakukan pada malam hari oleh aparat keamanan itu tanpa menggunakan alat penerangan yang memadai, dan tanpa diberi tanda yang memadai pula, serta tidak didaftarkan atau dikoordinasikan dengan pengurus makam sehingga mempersulit penemuan kembali lo- kasi makam secara tepat. Komnas HAM menduga bahwa pemakaman korban pada malam hari itu merupakan suatu kesengajaan untuk me- nyembunyikan (makam) korban yang dapat dijadikan bukti terjadinya peristiwa yang mengakibatkan banyak korban.93 Pola kedua dari tindakan penghilangan paksa dalam peristiwa Tan- jung Priok adalah penyembunyian korban dengan cara melarang kelu- arga korban untuk melihat kondisi dan keberadaan korban selama per- awatan dan penahanan aparat. Berdasarkan perintah yang disampaikan oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kodam V Jaya kepada pihak RSPAD, ke- luarga tidak diperkenankan menjenguk korban yang sedang dirawat.94 Larangan serupa juga berlaku bagi korban yang ditahan. Aparat ke- amanan hanya mengumumkan agar keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya supaya datang ke Kodim Jakarta Utara. Hal ini makin menambah penderitaan korban maupun keluarga yang merasa anggota keluarganya (korban) tidak kunjung pulang. 95 Pihak keluarga selalu diperlakukan seperti bola ping-pong selama mencari informasi keberadaan keluarganya yang ditahan atau hilang. Hal ini dialami oleh 91 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober, 2000, hlm 2. 92 Ibid. 93 Komnas HAM Ringkasan Eksekutif Dari Laporan Hasil Penyelidikan dan Pemerik- saan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Jakarta, 12 Juni 2000, hlm 7. 94 Komnas HAM. Laporan Tim Tindak Lanjut Hasil Komisi Penyelidikan dan Pemer- iksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T). Jakarta, 11 Okto- ber 2000, hlm 7. 95 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Dari Laporan Hasil Penyelidikan dan Pemerik- saan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Jakarta, 12 Juni 2000, hlm 7. 366
keluarga Ustadz Syarif, yang diminta mendatangi berbagai instansi mi- liter dan tempat penahanan. Bahkan, keluarganya dimintai uang untuk membebaskan keluarganya yang hilang.96 Pola ketiga adalah merusak dan memusnahkan barang bukti dan ket- erangan serta identitas korban. Akibatnya, sangat sulit mengetahui ke- beradaan dan jumlah korban yang sebenarnya secara pasti. Barang bukti dan keterangan yang dimaksud yaitu rekaman medis korban Tanjung Priok yang seharusnya berada di RSPAD Gatot Subroto. Namun, pihak RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa rekaman medis itu telah di- musnahkan karena memenuhi batas waktu lima tahun. Sementara berita acara pemusnahan dokumen yang dimaksud tidak dapat diberikan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto dengan alasan tidak dapat ditemukan lagi.97 Namun, tindakan pelanggaran penghilangan orang secara paksa yang terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok ini tidak pernah diungkap oleh Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok. Hal ini karena dalam Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, surat dakwaan penuntut umum tidak kon- sisten dengan hasil penyelidikan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Tanjung Priok (KP3T). Ketidakkonsistenan itu terutama menyangkut mengenai orang-orang atau pihak-pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam peristiwa Tanjung Priok 1984. Dalam Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, penuntut umum hanya mengajukan R. Butar-Butar, Pranowo, Sutrisno Mascung dan kawan-kawan serta Sriyanto sebagai terdakwa.98 Sementara dalam la- poran KP3T, ada beberapa nama yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut, seperti: 1. Jenderal TNI Benny Moerdani, Panglima TNI-Pangkopkamtib; 2. Mayjen TNI Try Sutrisno, Pangdam V Jaya; 3. Brigjen TNI Dr Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Subroto; 4. Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Subroto; 5. Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya; dan 96 Tantowi. Op.Cit., hlm 83-88. 97 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober 2000, hlm 5-6. 98 Dakwaan berupa pertanggungjawaban komando diajukan kepada R. Butar-Bu- tara dan Pranowo. Sedangkan pertanggungjawaban individual diajukan kepada Sutrisno Mascung dkk dan Sriyanto. Lihat Wahyu Wagiman. "Final Progress Re- port Pengadilan HAM Tanjung Priok: Gagal Melakukan Penuntutan yang Efektif," dilan_HAM_Tanjung_Priok.pdf (di akses 31 Agustus 2012). 367
6. Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya Selain itu, juga ada perbedaan mencolok antara kesimpulan KP3T Komnas HAM dan rumusan pelanggaran HAM yang diajukan penuntut umum. Dalam simpulannya, KP3T mengategorikan empat pelanggaran yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok, yaitu 1) pembunuhan kilat (summary killing); 2) penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (unlawful arrest and detention); 3) penyiksaan (torture); dan, 4) peng- hilangan orang secara paksa (enforced or involuntary disappearance).99 Sementara dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa diajukan dak- waan sebagai berikut: 1) pembunuhan; 2) percobaan pembunuhan; 3) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang; 4) penyiksaan; dan 5) penganiayaan.100 Penutup Itulah yang akhirnya menyebabkan tindakan pelanggaran penghi- langan orang secara paksa pada peristiwa Tanjung Priok tidak pernah tersentuh dan terungkap. Padahal tindakan penghilangan orang secara paksa bukan hanya berdampak terhadap korban yang dihilangkan saja, namun keluarga korban yang ditinggalkan juga tidak menerima kejelasan mengenai nasib keluarganya yang hilang hingga saat ini. Ketidakjelasan tentang nasib keluarga yang hilang tentunya berdampak pada kehidupan keluarga korban yang menunggu kepulangan anggota keluarganya itu. Inilah yang yang kemudian dirasakan Wanma Yetty, yang ayahnya hilang akibat peristiwa Tanjung Priok:101 ... Kepergian ayah ternyata mengubah hidup keluarga saya. Cita- cita dan harapan di masa depan yang pernah diangankan saya dan adik-adik juga ikut sirna. Waktu itu sedang memasuki ABA [Akademi Bahasa Asing, ed.] dan adik yang nomor 3 mendapat- kan PMDK [Penelusuran Minat dan Kemampuan, ed.] dari UI sehingga tidak perlu lagi tes SIPENMARU [Seleksi Penerimaan 99 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober 2000, hlm 7-8. 100 Wagiman. Loc.Cit., (diakses 31 Agustus 2012). 101 Wanma Yetty. "Kehilangan Ayah, Kehilangan Masa Depan," dalam Subhan S.D. dan Gunawan (eds.), Op.Cit., hlm 67. 368
Mahasiswa Baru, ed]. Tetapi cuma jadi harapan hampa. Kami ti- dak pernah sampai menginjak ke perguruan tinggi. Saya dan adik- adik cuma sampai SMA. Hari-hari sepeninggal ayah adalah hari-hari yang teramat panjang dan melelahkan. Saya dan adik-adik menyadari bahwa kami harus menghidupi diri sendiri. Kami melupakan cita-cita untuk sekolah tinggi, dan kami harus berkutat dengan realita hidup. Bukan hanya kehilangan keluarga yang dirasakan berat oleh keluarga korban. Namun, cap sebagai korban peristiwa Tanjung Priok kenyataan- nya malah menutup peluang kesempatan kerja bagi korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok, khususnya Wanma Yetty:102 ... Mulailah saya mencari pekerjaan, begitu juga adik-adik. Ber- modalkan ijazah SMA, saya menyusuri jalanan, mengetuk pintu dari kantor satu ke kantor yang lain. Sekali dua kali kami lolos, tetapi selalu tergantung wawancara. Begitu pewawancara tahu, kamu adalah anak korban Tanjung Priok, secepat itu pula pintu kantor selalu tertutup. Mereka tidak mau menerima dan beruru- san dengan anak-anak atau keluarga yang tersangkut kasus Tan- jung Priok. Masa depan kami benar-benar dirampas. Walaupun Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok telah digelar dan membebaskan seluruh pelaku yang menjadi terdakwa, penantian pan- jang para keluarga korban peristiwa Tanjung Priok yang kehilangan ke- luarganya masih tetap berusaha mendesak pemerintah untuk mencari keluarga mereka yang hilang. Mereka berulang kali mendatangi berbagai instansi pemerintah untuk mencari keadilan dan kejelasan nasib keluar- ganya yang hilang hingga kini. Namun, pemerintah selalu berargumen- tasi bahwa kasus Tanjung Priok telah selesai karena Pengadilan HAM ad hoc telah digelar. Kenyataannya, hingga saat ini masih ada beberapa kor- ban peristiwa Tanjung Priok yang hilang entah di mana. Tentunya persoalan penghilangan orang secara paksa yang ter- jadi pada peristiwa Tanjung Priok tidak dapat dikatakan selesai selama jasad atau orang yang dihilangkan dikembalikan oleh para pelaku. Ke- 102 Ibid., hlm 67-68. 369
nyataannya, keluarga korban tetap harus menunggu sekian lama untuk mengharapkan kemauan politik pemerintah agar menuntaskan sejelas- jelasnya apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa Tanjung Priok. Bertahun-tahun korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok berjuang untuk mendapatkan keadilan, dan yang pasti hingga saat ini, api perjuangan itu belum padam. v Daftar Pustaka Buku Anshori, Makmur. "Allah yang akan membela saya," dalam Subhan S.D. dan FX Rudy Gunawan (eds.). Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tu- han: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: GagasMedia, 2004. Bakti, Ikrar Nusa et.al. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli? Jakarta: Mizan, 2001. Bourchier, David. dan Vedi R. Hadiz. (eds.). Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003. Elson, Robert Edward. Suharto: Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005. Fatwa, A.M. Dari mimbar ke penjara: suara nurani pencari keadilan dan kebebasan. Bandung: Mizan, 1999. Hadi, Syaiful. "Mereka Bilang, Di Sini Tidak Ada Tuhan," dalam Subhan S.D. dan FX Rudy Gunawan (eds.). Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: GagasMedia, 2004. Ismail, Faisal. Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. Junge, Fabian. Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi: Peng- adilan HAM ad hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984. Jakarta: KontraS dan Watch indonesia!, 2008. KontraS. Sakralisasi Ideologi Memakan Korban. Jakarta: KontraS, 2003. 370
Lane, Max. Bangsa yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute, 2007. Murtopo, Ali. Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun. Jakarta: Yayasan Proklamasi dan Centre for Strategic and International Studies, 1972. Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI) Partai Bulan Bintang. Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data. Jakarta: Gema Insani Press, 1998. Safe, Husein. "Malam ini akan ada banjir darah!" Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok, eds. Subhan S.D., FX Rudy Gunawan. Jakarta: GagasMedia, 2004. Sumirta, Irta. "Senjata Itu Nempel di Kepala," dalam Subhan S.D. dan FX Rudy Gunawan (eds.). Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: GagasMedia, 2004. Tantowi, Hasan. "12 Tahun Menjadi Orang Cacat!" dalam Subhan S.D. dan FX Rudy Gunawan (eds.). Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tu- han: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: GagasMedia, 2004. Team Peduli Tapol 1985. Bencana Ummat Islam di Indonesia Tahun 1980-2000, terj. Mohammad Thalib. Yogyakarta: Wihdah Press, 2000. Wahyudi, Yudi. "Disiksa Seperti Anjing," dalam Subhan S.D. dan FX Rudy Gunawan (eds.). Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: GagasMedia, 2004. Yetty, Wanma. "Kehilangan Ayah, Kehilangan Masa Depan," dalam Sub- han S.D. dan FX Rudy Gunawan (eds.). Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: GagasMedia, 2004 Dokumen Elsam. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok: Gagal Melakukan Penuntutan yang Efektif. Jakarta, 2004. Komnas HAM. Laporan Tim Tindak Lanjut Hasil Komisi Penyelidik dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok 371
(KP3T). Jakarta, 11 Oktober 2000. Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Dari Laporan Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok tanggal 12 September 1984.Jakarta, 12 Juni 2000. Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Peny- elidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober 2000. Internet "Crescent Star Party", (akses 13 Agustus 2012). "Demonisasi Benny Moerdani," Ummat, Edisi No.38 Thn IV, 5 April 1999 (akses 30 Mei 2012) "Jejak Try dan Benny di Tanjung Priok," TEMPO, 7 Mei 2000, (akses 28 Agustus 2012) "Ketenagakerjaan Jakarta Utara," (ak- ses 30 Mei 2012) "Komnas HAM tentang Kasus Tanjung Priok," TEMPO Interaktif, 17 Juni, 2004, nrs,20040617-14,id.html (akses 28 Agustus 2012). "Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin 2010 Jakarta Utara," jumlah-dan-kepadatan-penduduk (akses 30 Mei 2012) "Pemilu 1971", content&task=view&id=40 (akses 13 Agustus 2012). Alatas, Alwi. "Kasus Jilbab di Sekolah-sekolah Negeri di Indonesia Ta- 372
hun 1982-1991," doc?nmid=19989367 (akses 27 Agustus 2012). Juliastuti, Nuraini. "The Politics of Moslem Clothing in Indonesia," nesia-by-nuraini-juliastuti/ (akses 27 Agustus 2012). Soemawisastra, Billy. "Foto Bersejarah: Bung Zainal dan Fosko '66," zainal-dan-fosko.html (akses 27 Agustus 2012). Wagiman, Wahyu. "Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok: Gagal Melakukan Penuntutan yang Efektif," HAM_Tanjung_Priok.pdf (akses 31 Agustus 2012). Skripsi Tri Hasworo, Rinto. "Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Ma- nusia (Studi Kasus Pengadilan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Ad Hoc Tanjung Priok". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005. Peta Tanjung Priok 373
374
Tragedi Talangsari: Hilang Paksa di Antara Pertentangan Ideologi Pendahuluan L ampung Timur menjadi menarik untuk diamati karena ini merupakan satu daerah yang sangat cepat pertumbuhannya, mengingat baru pada 1999 pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana. Sebelum 1999, wilayah Lampung Timur termasuk dalam Kabupaten Lampung Tengah. Menariknya, Lampung Timur yang saat ini memiliki 23 keca- matan merupakan daerah keempat di Provinsi Lampung yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat.1 Daerah ini ditopang oleh sektor pertanian yang sangat kuat. Pada 2005 dan 2006 misalnya, sektor pertanian Lam- pung Timur menyumbang setengah dari pendapatan domestik daerah ini.2 Namun, terlepas dari pesatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur, ada satu daerah yang patut dicermati di sini karena hingga kini masih menjadi daerah yang sengaja diisolir. Daerah tersebut bernama Dusun Subing Putera III, yang sebelum 1994 bernama Dusun Talangsari III. Sejak 1989, Dusun Talangsari III hingga berganti nama 1 Pada 2010, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung Timur men- capai Rp 4.330.053,- di bawah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Te- ngah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Lihat BPS Provinsi Lampung. "PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2007-2010 (Juta Rupiah)," (diakses 4 September 2012). 2 Sektor pertanian di Lampung Timur pada 2005 menyumbang 56,53 % dari PDRB, sedangkan pada 2006 menyumbang 55,31 % dari PDRB. Lihat Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Display Ekonomi PDRB Kabupaten Lampung Timur," (diakses 4 September 2012). 375
menjadi Dusun Subing Putera III belum menerima aliran listrik. Untuk mendapatkan listrik, penduduk dusun tersebut kemudian berpatungan membeli kwh meter dari PLN seharga Rp 2 juta. Kwh meter ini dititipkan di salah satu rumah penduduk di Kelahang, desa tetangga yang telah di- aliri listrik.3 Nama Dusun Subing Putera III sendiri hingga kini tidak dikenal oleh penduduk sekitar. Bahkan, nama Talangsari III pun sebenarnya tidak terlalu populer di sana. Warga di sana masih menyebut daerah tersebut dengan nama "Cihidueng", nama asli sebelum digabungkan dengan Du- kuh Kebun Duren. Penggabungan antara Dukuh Cihideung dan Dukuh Kebun Duren itulah yang kemudian diberi nama Talangsari III.4 Selain tidak dialiri listrik, jalan menuju dusun tersebut pun rusak parah. Pembangunan jalan pernah dilakukan oleh TNI pada 2010, ketika komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kabul Supriadhie, mengunjungi dusun tersebut. Namun, pembangunan jalan itu sempat hendak dialihkan oleh Kepala Desa Rajabasa Lama ke dusun tetangga. Tetapi, upaya itu ditolak TNI dengan alasan hanya menjalan- kan tugas.5 Diskriminasi yang dialami penduduk di dusun itu ternyata terkait erat dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 7 Februari 1989. Tragedi tersebut lebih dikenal dengan tragedi Talangsari. Dalam penyelidikan Komnas HAM, yang membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelangga- ran HAM berat Peristiwa Talangsari 1989, menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa Talangsari 1989. Pelanggaran berat HAM itu dalam bentuk pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil.6 Tim Ad Hoc tersebut juga menemukan sejumlah penduduk sipil 3 Hervin Saputra dan Angga Haksoro. "Tak Ada Pelita di Talangsari," (diakses 4 September 2012). 4 Fadilasari. Talangsari 1989: Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lam- pung Jakarta: LSPP, 2007, hlm 13. 5 Hervin Saputra dan Angga Haksoro. "Tak Ada Pelita di Talangsari (2)," (diakses 4 September 2012). 6 Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989. Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989. Jakarta, 31 Juli, 2008, hlm 46. 376
yang menjadi korban dari berbagai tindakan yang dilakukan aparat ke- amanan saat itu. Mereka yang menjadi korban pembunuhan akibat dari tindakan operasi yang dilakukan aparat tercatat 130 orang. Sedangan penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan pen- duduk secara paksa setidaknya tercatat 77 orang; korban perampasan kemerdekaan sebanyak 53 orang; korban penyiksaan tercatat 46 orang; dan korban penganiayaan sebanyak 229 orang.7 Walaupun laporan penyelidikan Tim Ad Hoc tersebut tidak menye- but bahwa tindakan penghilangan orang secara paksa merupakan salah satu tindakan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari, laporan penyeli- dikan ini menyebut bahwa ada pernyataan saksi yang mengatakan ada indikasi upaya penolakan dari para pelaku untuk memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan sekelompok orang. Dalam laporan itu disebutkan bahwa:8 ... berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa, penglihatan saksi pada saat penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang me- nyatakan telah menemukan kerangka para korban di beberapa lokasi maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa orang- orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa berada di lokasi/tempat kejadian, namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu. Laporan penyelidikan Tim Ad Hoc Komnas HAM sebenarnya mem- pertegas laporan pertama Komite Smalam yang menyusun kronologis peristiwa itu. Dalam laporannya, Komite Smalam menyebut adanya pen- guburan massal terhadap korban yang meninggal dunia, namun setelah itu terjadi pemindahan oleh aparat keamanan:9 Sedangkan terhadap korban yang meninggal dunia akibat pem- bantaian, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 1989, jenazahnya 7 Ibid., hlm 46-47. 8 Ibid., hlm 18. 9 Komite Smalam. "Kronologis Kasus Pembantaian Terhadap Warsidi-Talangsari," (diakses 5 Septem- ber 2012). 377
dikuburkan secara massal di beberapa tempat yang disaksikan oleh penduduk. Tapi 3 bulan kemudian ada kuburan massal yang secara massal diam-diam digali kembali dan jenazah dalam ku- buran tersebut dipindahkan tanpa diketahui di mana dikuburnya kembali. Penduduk menduga yang melakukan penggalian terse- but adalah aparat. Namun ada beberapa tempat yang berhasil di- identifikasikan sebagai kuburan massal atau tempat penimbunan mayat saat pembantaian berlangsung. Khusus mengenai jumlah yang tepat korban hilang atau belum dike- tahui keberadaannya hingga saat ini memang belum diketahui. Namun, berdasarkan investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tentang peristiwa Talangsari, terdapat 88 orang yang masih hilang hingga kini.10 Sudah 23 tahun kasus ini terbengkalai dan tidak pernah ditindak- lanjuti oleh pemerintah. Artinya selama 23 tahun pula korban dan ke- luarga korban berada dalam situasi terombang-ambing. Bahkan hingga saat ini mereka masih didiskriminasi oleh pemerintah melalui pengiso- lasian dusun mereka. Keluarga korban juga masih menunggu kejelasan nasib keluarganya yang masih hilang hingga kini. Belum lagi masih ada upaya untuk mengubur kasus ini sehingga tidak diungkapkan. Dalam harian Solo Pos edisi 16 Februari 2007, Komandan Korem 043/Gatam, Kolonel (Inf.) Bambang S. Gandhi, mengatakan kasus Talangsari sudah ditutup. Dia menyatakan bahwa meskipun kejadian Talangsari pada 1989 bukan di era kepemimpinannya, masalah tersebut sudah selesai dan yang mencoba mengungkit lagi akan berhadapan dengan dia.11 Bah- kan, dalam acara silaturahim antara jajaran Korem 043/Garuda Hitam dan wartawam di Bandar Lampung, Danrem 043/Gatam menuduh para korban sebagai pemberontak. Di kesempatan lain, dia juga menyatakan rencana pengungkapan kembali peristiwa Talangsari merupakan upaya merusak situasi di Lampung.12 Mandeknya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Talangsari, menunjukkan tidak adanya kemauan politik dari pe- 10 KontraS. "Selamat Datang Konvensi Anti Penghilangan Paksa," (diakses 5 September 2012). 11 KontraS. "Danrem 043 Garuda Hitam Menutupi Kasus Talangsari," (diakses 5 September 2012). 12 KontraS. "Panglima Harus Tegur Danrem Gatam 043," php?hal=siaran_pers&id=491 (diakses 5 September 2012). 378
merintah untuk mengungkapkan kebenaran dari berbagai peristiwa itu. Dalam kasus Talangsari, tentu kita tidak bisa melepaskan berbagai kete- gangan politik yang melatarbelakangi pecahnya peristiwa ini. Seperti terjadi pada peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari dipicu mun- culnya kebijakan penyeragaman ideologi yang dipaksakan oleh pemerin- tahan Orde Baru saat itu. Dengan adanya upaya penyeragaman ideologi menjadi Pancasila, maka terjadilah perlawanan dari kelompok-kelom- pok Islam yang menolak penyeragaman ideologi ini. Untuk menelusuri apa yang terjadi pada peristiwa Talangsari, maka penting mengupas secara lebih dalam peristiwa-peristiwa yang menda- hului peristiwa Talangsari. Lalu, dikupas pula sedikit tentang perspektif kelompok Islam, khususnya yang terlibat dalam peristiwa Talangsari, dan terhadap kebijakan ideologi tunggal yang diluncurkan pemerintahan Orde Baru. Tentu tidak mudah meninjau satu per satu secara detil setiap peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Talangsari. Hal ini jelas karena keterbatasan informasi dan sumber dokumen yang dimiliki penulis un- tuk mengungkap secara lengkap peristiwa ini. Islam Politik di masa Orde Baru Sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa, ada tiga unsur penting yang dihancurkan oleh rezim tersebut yaitu ideologi, politik, dan organisasi. Peta Lampung. 379
Penghancuran ini merupakan pilihan yang diambil pemerintahan Orde Baru, ketika Soeharto mulai melaksanakan program pembangunan na- sional. Program pembangunan nasional ini merupakan turunan dari strategi Trilogi Pembangunan yang menekankan pada tingkat pertum- buhan ekonomi yang tinggi sebagai prioritas utama. Selain itu, Trilogi Pembangunan juga menekankan pada penciptaan situasi yang kondusif dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan dalam Trilo- gi Pembangunan dilakukan dengan cara menciptakan perekonomian terbuka dan meningkatkan partisipasi sektor swasta. Pemerintahan Orde Baru juga mulai melakukan penataan masalah utang dan pinjaman utang luar negeri, yang pada 1967 menghasilkan pembentukan forum nega- ra-negara donor (IGGI atau Inter-Governmental Group on Indonesia).13 Bagi pemerintahan Orde Baru, Trilogi Pembangunan ini hanya bisa dijalankan dengan menciptakan stabilitas politik, karena stabilitas men- jadi syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan sta- bilitas politik ini, ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Pertama, dibentuknya struktur politik bayangan dengan struktur organisasi teritorial TNI-AD yang dibuat sejajar dan segaris dengan struktur birokrasi pemerintahan sipil dari tingkat pusat hingga ke ke- camatan. Kedua, untuk menyongsong pemilu 1971, partai politik men- galami penggarapan-penggarapan yang sangat serius dari pihak militer, terutama terhadap dua partai berbasis ideologi Marhaenisme (PNI) yang dianggap sebagai warisan politik Soekarno dan kelompok partai Islam yang selalu dicurigai. Ketiga, pada aras masyarakat, diberlakukan berb- agai aturan tertib politik untuk mencapai standar baku stabilitas politik demi mempertahankan kekuasaan rezim Orde Baru. Cara ini dilaku- kan dengan membatasi partisipasi politik massa, dengan diterapkannya depolitisasi massa (dan kampus) dan deparpolisasi pada tingkat perde- saan melalui politik massa mengambang.14 Hal ini juga ditegaskan oleh Ali Moertopo dalam bukunya Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa: Lingkup keputusan pada umumnya merupakan sebuah rangkaian 13 Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI) Partai Bulan Bintang. Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data. Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm 18. 14 Ikrar Nusa Bakti et.al. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Be- lakang Peristiwa 27Juli?. Jakarta: Mizan, 2001, hlm 29-30. 380
persyaratan yang menentukan arah, jumlah alternatif dan sampai batas tertentu jenis-jenis rasionalitas keputusan yang akan diam- bil. Rangkaian persyaratan ini haruslah merupakan rangkaian yang stabil, karena dalam rangkaian persyaratan yang tidak stabil, tidak dapat diambil keputusan-keputusan secara mantap. Kesta- bilan lingkup ini bukan saja berlaku dalam rangka yang lebih luas (nasional dan internasional). Dalam tahap nasional harus dapat diharapkan kestabilan lingkup keputusan sebagai jaminan kelang- sungan usaha-usaha pembangunan. Gangguan-gangguan terha- dap lingkup keputusan juga dapat ditimbulkan oleh serangan-se- rangan fisik dari dalam atau luar negeri, dan gangguan-gangguan demikian dapat menghambat kelangsungan usaha-usaha pemba- ngunan di Indonesia. Dari uraian ini dapatlah disimpulkan, betapa pentingnya stabilitas nasional serta keamanan nasional bagi pembangunan. Stabilitas nasional serta keamanan nasional merupakan syarat utama untuk kelangsungan proses keputusan-keputusan dalam rangka pemba- ngunan di Indonesia.15 Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dengan mencurigai kelompok Is- lam, maka kecurigaan tersebut juga berimbas pada persekutuan kelom- pok Islam dengan pemerintahan Orde Baru. Menguatnya kekuatan poli- tik kelompok Islam dianggap sebagai salah satu ancaman bagi stabilitas politik dan program pembangunan nasional, sehingga naiknya pamor politik Islam patut dicurigai. Itu terlihat dalam pernyataan Jenderal So- emitro dalam biografinya yang berjudul Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 bahwa : Terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat khususnya, sejak awal menyadari tentang kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. Jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI −yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubaran PKI− secara politis mengakibatkan naiknya pamor 15 Ali Moertopo. Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pemba- ngunan 25 Tahun. Jakarta: Yayasan Proklamasi dan Centre for Strategic and Inter- national Studies, 1972, hlm 27-28. 381
politik Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan (imbalance). Sayap Islam yang sedang mendapat angin kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal disadari oleh Angkatan Darat ketika itu bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit ekstrimisme yang amat potensial. Sehingga policy (kebijakan) umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI, dan menekan (bukan menghancurkan) sayap Soekarno pada umumnya, "sambil amat berhati-hati untuk mencegah naiknya Islam."16 Gagasan mengenai penyeragaman ideologi agar memecah belah kekuatan politik Islam juga dilakukan pemerintahan Orde Baru. Hal ini penting karena bagi Soeharto perbedaan ideologi akan semakin mem- peruncing konflik antarorganisasi. Untuk itu, Soeharto mengingatkan partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat untuk menggunakan Pancasila sebagai ideologi bersama. Gagasan ini dimunculkan oleh Soe- harto pada 1967 ketika berpidato di depan sidang DPR-GR: Tata pergaulan politik dalam tubuh partai sendiri dan tata per- gaulan politik antara partai-partai politik harus pula bertolak dari asas kekeluargaan. Dalam kesempatan ini kami ingin menekank- an bahwa masalah ideologi tidak berguna untuk diperuncing, dan tidak banyak manfaatnya bagi pertumbuhan bangsa untuk diper- tentangkan satu sama lain, sebab kita semuanya telah menentukan Pancasila sebagai pandangan hidup kita, sebagai ideologi kita ber- sama, sebagai ideologi dari setiap partai politik dan organisasi-or- ganisasi lainnya. Pengelompokan partai dalam kompartimentasi fisik ala masa Orde Lama harus segera ditinggalkan; sebab watak kompartimentasi semacam itu akan mengakibatkan timbulnya peruncingan ideologi yang menjadi sumber pertentangan dan curiga mencurigai.17 16 Heru Cahyono. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74. Ja- karta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm 46. 17 Soeharto. Pidato Kenegaraan PD. Presiden Republik Indonesia Djendral Soeharto di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1967. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1967, seperti dikutip dalam David Bourchier dan Vedi R. Hadiz. (eds.). Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006, hlm 382
Dalam pidatonya itu, Soeharto juga menyinggung mengenai gagasan penyederhanaan partai politik serta memaksa organisasi kemasyaraka- tan yang memiliki ideologi Islam untuk bergabung dalam sebuah partai politik. Gagasan untuk memaksa kekuatan politik Islam berada dalam satu wadah ini merupakan upaya pemerintahan Orde Baru untuk dapat mengawasi secara ketat kekuatan politik Islam. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan: Dalam Ketetapan MPRS No. XXII ditegaskan bahwa kepartaian, keormasan dan kekaryaan harus menuju ke arah penyederhaan. Jiwa dan ketentuan tersebut adalah, bahwa kita harus mencegah bertambahnya-tambahnya jumlah partai, di samping keharu- san adanya usaha-usaha untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi dan tugas partai bagi kehidupan demokrasi demi kebaha- giaan dan kesejahteraan rakyat. Bertolak dari pokok-pokok mengenai hakikat Demokrasi Pan- casila, tugas dan fungsi politik yang kami kemukakan tadi; maka pemerintah menempuh kebijaksanaan untuk masih dapat me- nyetujui adanya satu partai baru, yang dewasa ini sedang sibuk diperbincangkan dalam kalangan luas, sepanjang adanya partai baru tersebut tidak bertentangan atau masih dapat dipertang- gungjawabkan dengan asas penyederhanaan kepartaian/keorma- san. Adanya suatu kenyataan bahwa dewasa ini, terdapat banyak organisasi-organisasi Islam yang tidak tergabung dalam salah satu partai Islam; mereka merasa bahwa penyaluran hak-hak poli- tiknya dalam mengembangkan hak demokrasinya kurang dapat efektif. Dalam rangka inilah gagasan pembentukan satu partai (Is- lam) baru yang menghimpun, menyalurkan dan menggabung- kan semua organisasi-organisasi Islam nonpartai itu patut di- hargai dan dapat dibenarkan. Pembentukan partai baru yang tidak memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan di atas tentu tidak dapat disetujui, karena akan bertentangan dengan asas 53. 383
penyederhanaan...18 Gagasan penyederhanaan partai politik ini dapat direalisasikan pada 1973 dengan kebijakan fusi partai-partai politik. Munculnya kebijakan ini juga dipicu karena keresahan pemerintahan Orde Baru yang melihat semakin menguat kekuatan partai-partai politik Islam dalam perolehan suara di pemilu 1971.19 Partai-partai politik yang menerima dirinya un- tuk didepolitisasi secara keseluruhan ada 9 partai, yaitu partai-partai Islam (NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti) dipaksa bergabung menjadi satu partai yang dinamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan partai-partai non-Islam (PNI, Partai Kristen indone- sia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI) dipaksa digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).20 Keduanya, PPP dan PDI, menjadi sasaran intervensi pemerintah saat memilih pimpinannya. Par- tai pemerintahan Orde Baru sendiri yaitu Golkar menjadi partai ketiga yang diizinkan mengikuti pemilu.21 Namun, menjelang pemilu 1977, pertarungan sengit di tubuh PDI menyebabkan pendukung PDI tercerai-berai. Hal ini kemudian dipre- diksi akan menyebabkan kekalahan besar bagi PDI saat pemilu 1977. Kondisi yang dialami PDI pada saat itu juga memunculkan persaingan Golkar, sebagai partai pemerintah, dengan PPP yang merupakan repre- sentasi kekuatan politik Islam menjelang pemilu 1977. 18 Ibid., hlm 53-54. 19 Pada pemilu 1971, Golkar memperoleh suara 62,82% serta mendapatkan 236 kur- si, sedangkan di urutan kedua dan ketiga secara berturut-turut adalah NU yang mendapatkan suara 18,68% (58 kursi) dan Parmusi yang memperoleh suara 5,36% (24 kursi). NU sebagai pemenang kedua dan Parmusi sebagai pemenang ketiga menunjukkan bahwa suara Islam politik masih sangat kuat pada masa itu. Pada- hal pemerintahan Orde Baru telah mengundurkan waktu pemilu, yang seharusnya diselenggarakan pada 1968 dan telah menerapkan aturan pemilu yang merugikan partai-partai politik, khususnya partai politik Islam. Lihat "Pemilu 1971", (diakses 7 September 2012). Lihat juga Robert Edward Elson. Suharto: Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005, hlm 309. 20 Kebijakan penyederhanaan partai politik ini kemudian disempurnakan dalam UU No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dalam UU tersebut diperjelas bahwa setiap partai politik dan golongan karya harus berasas Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, UU itu juga mengatur tujuan partai politik dan golon- gan karya yang harus bertujuan mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila. Partai politik dan Golongan Karya wajib mencantumkan asas dan tujuan tersebut dalam Anggaran Dasar setiap partai politik. 21 Max Lane. Bangsa yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute, 2007, hlm 45. 384
Untuk mengantisipasi kemerosotan suara Golkar dalam pemilu 1977, maka Soeharto melarang khotbah di mesjid-mesjid yang digunakan se- bagai sarana berpolitik atau untuk mengecam kebijakan pemerintahan- nya. Namun, pelarangan itu justru memompa semangat kalangan muda Muslim terhadap kehidupan politik Islam. Aktivitas ke-Islaman menjadi menonjol di berbagai kampus.22 Bahkan, intimidasi pemerintah yang di- lakukan terhadap PPP berakibat semakin masif dukungan terhadap PPP. Dukungan kalangan muda Muslim akibat intimidasi pemerintah terha- dap PPP dan buruknya kinerja PDI karena pertarungan sengit di tubuh partai ini menyebabkan suara PPP dalam pemilu 1977 terdongkrak. Selain kedua faktor tersebut, kenaikan suara PPP dalam pemilu 1977 juga karena penarikan dukungan kelompok Islam yang berada di tu- buh Golkar, seperti Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI). Penarikan dukungan kelompok Islam itu muncul karena me- reka merasa tidak diberikan tempat di Golkar. Formasi pengurus pusat Golkar saat itu tidak mengakomodasi tokoh Islam duduk dalam kursi kepengurusan Golkar. Sepertiga dari pengurus Golkar terdiri dari to- koh beragama Kristen dan berasal dari suku Jawa. K.H. Hasbullah Bakry, salah satu anggota GUPPI, bahkan memperingatkan Soeharto mengenai kondisi yang berlangsung di tubuh Golkar. Jika hal itu dibiarkan, maka Bakry memperingatkan kepada Soeharto bahwa Golkar akan sangat sulit memenangkan suara umat Islam pada pemilu 1977: Atas nama umat Islam sponsor GUPPI itulah sekarang ini saya mohon perhatian Bapak Presiden Soeharto pribagi agar beliau sudi take the thing in hand memperbaiki wajah Pengurus Pusat Golkar sesudah kongres demi untuk menjamin kemenangan Gol- kar dalam pemilu yang akan datang. Apabila appeal saya ini tidak diperhatikan yakni tidak ada perubahan wajah pengurus Golkar di mana GUPPI dimasukkan di dalamnya, maka dengan segala keya- kinan saya berani menyatakan bahwa Golkar dalam pemilu akan datang sulit sekali memenangkan suara umat Islam seperti ke- menangannya 1971 yang lalu. Mengapa? Sebab hanya umat Islam yang munafik dan jahil murakkab saja yang mau memilih golongan yang mereka anggap mau merugikan Islam di Indonesia.23 22 Anwar Nasir. "Popularity by default," FEER, 2 Juli 1987, hlm 41-42. Lihat juga Mi- chael Vatikiotis. "Faith without fanatics,"FEER, 14 Juni 1990, hlm 25 seperti dikutip oleh Elson. Op.Cit.,hlm 442. 23 K.H. Hasbullah Bakry. "Kritik terhadap Demokrasi Pancasila," dalam Bourchier 385
Berbagai faktor tersebut akhirnya menyebabkan penurunan perole- han suara Golkar pada pemilu 1977, walaupun Golkar tetap memperoleh suara terbanyak dan berhasil mengantarkan Soeharto kembali men- jadi presiden. Namun, gejolak politik muncul lagi ketika Soeharto ha- rus memberikan pidato pertanggungjawabannya di sidang umum MPR pada 11 Maret 1978. PPP, sebagai kelompok politik yang beroposisi, mulai mempertanyakan isi pidato pertanggungjawaban Soeharto. Pim- pinan PPP, Chalid Mawardi misalnya, mulai mempertanyakan serbuan militer terhadap para mahasiswa, mengemukakan keprihatinan atas eti- ka prosedur-prosedur pemilu 1977, mempertanyakan arah dan kinerja kebijakan-kebijakan perekonomian Soeharto serta menuduh pemerin- tah mengintimidasi umat Islam dan organisasi-organisasi Islam.24 Ketika pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sidang umum MPR itu, PPP berdebat mengenai GBHN yang memasukkan ali- ran kepercayaan dan kebijakan yang lebih luas tentang Pancasila. Setelah memaksakan voting tentang amandemen-amandemen −sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah MPR Orde Baru− satu blok besar anggota PPP melakukan walk-out (keluar persidangan) saat voting di- lakukan.25 Namun, langkah PPP itu hanya merupakan aksi simbolis be- laka karena terpilihnya Soeharto sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Aksi walk-out PPP tidak menghentikan langkah pemerintah Orde Baru untuk mengesahkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Panca- karsa) pada 22 Maret 1978. Tap MPR tersebut merupakan upaya indok- trinasi Pancasila, yang secara luas dikenal sebagai program P4, dan mulai dilaksanakan secara sungguh-sungguh pada 197826 serta diperluas pada 1980-an kepada puluhan ribu siswa sekolah, mahasiswa, pegawai negeri, pengusaha, dan birokrat.27 Walaupun aksi walk-out PPP tidak mampu menghentikan ambisi pemerintahan Orde Baru untuk mengadopsi Pancasila sebagai dasar ideologi partai, aksi tersebut sedikit banyak telah membuat Soeharto sa- ngat frustrasi. Kejengkelan Soeharto terhadap PPP semakin bertambah dan Hadiz (eds.). Op.Cit., hlm 189-191. 24 Hamish McDonald. Suharto's Indonesia. Blackburn: Fontana/Collins, 1980, hlm 247-249 seperti dikutip oleh Ibid, hlm 433. 25 Ibid. 26 Pada awalnya, program P4 hanya ditujukan kepada pegawai negeri dan anggota ABRI. 27 Bourchier dan Hadiz (eds.). Op.Cit., hlm 130. 386
ketika PPP kembali melakukan aksi walk-out dalam pembahasan RUU Pemilihan Umum di DPR pada Februari 1980.28 Karena aksi pembang- kangan yang dilakukan oleh PPP, maka Soeharto mulai berbicara keras dan menyerang beberapa kelompok Islam di dalam berbagai pidatonya. Dalam pidato resmi di depan Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru pada 27 Maret 1980, Soeharto menyatakan, "Tentunya kita harus sepaham dan sepakat Pancasila yang mana yang akan kita pertahankan dan juga akan kita bela dan tidak akan kita ubah itu."29 Dalam pidatonya tersebut, Soeharto juga mengingatkan ABRI sebagai pengawal stabilisasi nasional yang juga wajib untuk mengawal tegaknya Pancasila. Selain itu, Soeharto juga mengingatkan bahwa ABRI telah mengikat janji untuk tidak mengubah Pancasila dan UUD 1945, "...se- benarnya bagi ABRI mengenai Pancasila dan UUD 1945 telah mengikat janji dan mengikat diri tidak ingin mengubahnya. Semuanya tercantum di dalam Sapta Marga ...," katanya.30 Pada bagian lain pidato tersebut, Soeharto juga mulai mengancam partai politik yang menolak gagasan- nya, atau bahkan berniat mengubah UUD 1945: Akan tetapi karena ABRI sendiri sudah menghendaki tidak ingin perubahan dan kalau ada perubahan wajib menggunakan senja- tanya dan kita tidak ingin menggunakan senjata, maka saya gam- barkan juga pada semua kekuatan partai politik pada waktu itu, daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubah- an UUD 1945 dan Pancasila itu lebih baik kami menculik seorang dari 2/3 yang ingin mengadakan perubahan, karena 2/3 dikurangi satu sudah tidak sah sesuai dengan UUD 1945 itu.31 Dalam pidatonya, Soeharto juga mempertanyakan partai politik yang tidak ingin menggunakan ideologi Pancasila: Hanya kenyataannya bahwa salah satu konsensus yang memang kita perjuangkan agar semua partai politik atau golongan karya 28 Elson. Op.cit., hlm 444. 29 Soeharto. "Muslim yang Gagal Memahami," dalam Bourchier dan Hadiz (eds.), Op.Cit., hlm 133. 30 Ibid., hlm 134. 31 Ibid., hlm 135. 387
itu mendasarkan satu ideologi, yaitu Pancasila, belum berhasil. Se- hingga masih ada dari kekuatan partai politik menambahkan di samping asas Pancasila, asas lainnya. Ini tentunya sangat menun- jukkan tanda tanya kepada kita apa sebabnya mereka belum lagi percaya sepenuhnya Pancasila sebagai satu ideologi.32 Soeharto kembali menegaskan bahwa upaya mengganti Pancasila de- ngan ideologi lain merupakan tindakan subversif. Pernyataan ini dilon- tarkan Soeharto ketika menyampaikan pidato tanpa naskah pada hari ulang tahun Kopasandha pada 16 April 1980. Dalam pidatonya tersebut, Soeharto mengungkapkan beberapa hal, seperti: a) membantah berbagai isu negatif yang ditujukan kepada diri dan keluarganya serta menyatakan hal itu sebagai usaha untuk merongrong Pancasila dan UUD 1945 dengan terlebih dahulu menyingkirkan dirinya; b) Soeharto mengingatkan usaha- usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain tersebut tidak semata- semata dengan kekuatan senjata tetapi juga kekuatan subversi, infiltrasi, bahkan sampai kepada menghalalkan segala macam cara. Di antaranya dengan melontarkan berbagai isu seperti yang ditujukan kepada dirinya dengan maksud mendiskreditkan Pemerintah dan para pejabat. Dan bah- kan ini akan selalu terjadi bilamana kita mendekati pelaksanaan pemilu.33 Kedua pidato tanpa naskah tersebut kemudian direspons berbagai kalangan, termasuk oleh sekelompok jenderal pensiun seperti Nasution, Mokoginta, Yasin, Hoegeng, dan Ali Sadikin. Mereka bersama para to- koh sipil terkemuka lainnya seperti mantan Perdana Menteri Moham- mad Natsir dan Burhanudin Harahap, serta pemimpin pemerintahan darurat di Sumatera sesudah revolusi, Sjafruddin Prawiranegara, menyu- sun sebuah petisi dan disampaikan kepada DPR pada 13 Mei 1980. Ke- lompok ini pun mendapat julukan Petisi 50, yang sangat kritis terhadap Soeharto karena mengadopsi penafsiran Pancasila yang menguntungkan diri sendiri serta menggalakkan kolaborasi ABRI dan Golkar.34 Walaupun menerima banyak respons dan kritik dari berbagai kalan- gan, pemerintahan Orde Baru bergeming. Bahkan, MPR justru "mem- perkokoh" pemberlakuan asas tunggal dengan mengesahkan melalui 32 Ibid. 33 Kompas, 17 April 1980; transkrip lengkap dimuat dalam harian Merdeka, 4 Agustus 1980, seperti dikutip dalam KontraS. Sakralisasi Ideologi Memakan Korban. Jakarta: KontraS, 2003, hlm 8. 34 Elson. Op.Cit., hlm 444-445 388
Tap MPR No. II/1983 tentang Garis-garus Besar Haluan Negara35 pada sidang umum MPR 1983. Tidak hanya sampai di sana, pemerintah Orde Baru juga mulai mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Keorma- san serta paket lima RUU Politik yang mengatur partai politik dan Gol- kar serta keormasan agar menjadikan Pancasila sebagai asas. Munculnya berbagai kebijakan yang memaksa kehidupan berorgan- isasi dan berpolitik di Indonesia agar menggunakan Pancasila sebagai asasnya itu meningkatkan tensi politik di Indonesia ketika itu. Bahkan pada 12 September 1984, terjadi peristiwa Tanjung Priok yang menim- bulkan korban jiwa36 dari kelompok Islam karena melakukan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang muncul saat itu. Setelah peristiwa Tanjung Priok pada 1984, masih ada beberapa ke- lompok kecil Islam yang tetap melakukan berbagai kebijakan negara, khususnya kebijakan yang dianggap akan menyingkirkan eksistensi Is- lam politik. Pemerintahan Orde Baru kemudian mulai melakukan upaya penghancuran terhadap kelompok-kelompok kecil Islam yang hampir semua mempunyai cita-cita politik mendirikan negara Islam dan selalu menolak kebijakan pemerintahan Orde Baru. Sementara dua ormas Is- lam sangat berpengaruh di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah37 akhirnya menerima gagasan asas tunggal Pancasila untuk menghindari tuduhan klasik sebagai pihak yang tidak setia kepada negara Pancasila. Karena NU dan Muhammadiyah telah menerima gagasan asas tung- gal Pancasila, maka pemerintahan Orde Baru melakukan penghancuran 35 Di Bab IV D pasal 3 TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN dinyatakan, "Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan- kekuatan sosial partai politik khususnya partai politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila seba- gai satu-satunya asas. Disamping itu harus makin digalakkan usaha memasyarakat- kan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ..." 36 Berdasarkan laporan Komnas HAM, disebutkan terdapat 79 orang yang menjadi korban, yang terdiri dari 55 orang yang mengalami luka-luka dan 24 orang me- ninggal dunia. Lihat Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober, 2000, hlm 2. 37 Pada Desember 1984 (sebelum UU No. 8/1985 diberlakukan), PBNU dalam Muk- tamar ke-27 NU di Jawa TImur, secara resmi menerima asas tunggal Pancasila. Se- dangkan Muhammadiyah baru menerima UU No.8/1985 pada Desember 1985, dalam acara Muktamar ke-41 Muhammadiyah di Surakarta. Lihat Faisal Ismail. Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pan- casila. Jogjakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm 232-245, seperti dikutip oleh Abdul Syukur. Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989. Jogjakarta: Ombak, 2003, hlm 53-54. 389
kelompok kecil Islam yang tidak mempunyai kaitan dengan kelompok besar Islam tersebut. Hal itu dilakukan juga agar pemerintahan Orde Baru tidak harus menanggung risiko politik berhadapan dengan kalan- gan Islam secara keseluruhan. Selain itu, juga bukan suatu kebetulan bila penghancuran kelompok Islam ini selalu bertepatan dengan peristiwa penting, seperti pemilu dan sidang umum MPR. Abdul Syukur meny- impulkan bahwa tujuan utama penghancuran kelompok kecil Islam adalah untuk memojokkan kalangan Islam secara keseluruhan. Syukur juga berpendapat bahwa penghancuran kelompok kecil Islam juga dapat diartikan sebagai ancaman terselubung pemerintah Orde Baru terhadap kalangan Islam tentang konsekuensi penghancuran jika menolak bekerja sama.38 Dalam rangka sosialisasi UU No. 8/1985, pemerintah Orde Baru menjadikan kelompok kecil Islam pimpinan Abdullah Sungkar, lazim pula disebut Gerakan Usroh Abdullah Sungkar39, sebagai contoh ten- tang risiko yang akan ditanggung kelompok Islam bila menolak UU No. 3/1985 dan No. 8/1985. Kelompok yang banyak berhimpun di wilayah Jawa Tengah ini mulai dihancurkan oleh Pangdam Diponegoro, Mayjen Harsudiono Hartas, pada 1985.40 Berbagai operasi penangkapan dilaku- kan mulai 1985 hingga 1986 oleh Mayjen Harsudiono Hartas. Operasi ini kemudian memaksa aktivis Gerakan Usroh Abdullah Sungkar keluar dari Jawa Tengah, termasuk lari menyelamatkan diri menuju Lampung. 38 Syukur. Ibid., hlm 55. 39 Usroh pada dasarnya merupakan satu kelompok pengajian kecil yang berjumlah 10 orang dengan keanggotaan bersifat homogen baik dari segi latar belakang pen- didikan, jenis kelamin, maupun usia. Sesama anggota usroh diharuskan melakukan kegiatan ta'aruf (saling mengenal), tafahum (saling memahami), dan tafakul (saling membantu). Usroh merupakan konsep untuk membentuk kader-kader Ikhwanul Muslimin untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kehidupan pribadi hingga pengelolaan negara. Gerakan ini juga menawarkan gagasan pembentukan syaksiyah al-Islamiyah (Pribadi Islam), usroh al-Islamiyah (Keluarga Islam), ijtimaiyah al-Islamiyah (Masyarakat Islam), daulah al-Islamiyah (Negara Islam), dan Khilafah al-Islamyiyah (Persatuan Umat Islam seluruh dunia). Di Indonesia, Abdullah Sungkar membangun gerakan Usroh sebelum 1981 dan mengirimkan kader-kadernya ke beberapa wilayah di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Gerakan Usroh, lihat Ali Abdul Halim Mahmud. Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Selain itu juga lihat Syukur. Ibid., hlm 33-52. 40 Syukur. Ibid., hlm 55. 390
Kelompok Warsidi dan Gerakan Usroh Salah satu bekas aktivis Gerakan Usroh yang lari menyelamatkan diri ke Lampung adalah Fadilah. Dia kemudian dikenalkan oleh seseorang yang menyelematkan dirinya di Lampung kepada Warsidi. Inilah awal pertemuan Warsidi dan Fadilah, yang di kemudian hari bersama-sama membangun pondok pesantren di daerah Cihideung hingga pecah peris- tiwa Talangsari pada 1989. Warsidi, yang ditetapkan pemerintah sebagai pimpinan tertinggi Ge- rakan Pengacau Keamanan di Umbul Cihideung dengan gelar imam, awalnya hanyalah buruh ngoret dari satu kebun ke kebun lain di Lam- pung. Dia pindah ke Lampung pada 1939, ketika ayahnya memutuskan membawa seluruh anggota keluarganya ke sana. Namun, kehidupan pendatang di Lampung kenyataannya dalam kurun waktu 1939-1989 ba- nyak mengalami ketidakadilan karena peraturan-peraturan yang sering berubah. Misalnya saja mengenai perubahan keputusan pemerintah yang semula mengizinkan perambahan kawasan hutan Gunung Balak untuk pemukiman, yang akhirnya dibatalkan setelah kawasan itu men- jadi Kecamatan Gunung Balak yang terdiri dari 13 desa. Pada 1982, pe- merintah juga menghancurkan 10 desa, dengan dirobohkan dan dibakar oleh polisi kehutanan, sehingga hanya tersisa 3 desa yakni Desa Bandar Agung, Sidorejo, dan Brawijaya atau Majapahit. Tiga desa itu pun selalu diutak-atik dan akan dibubarkan, tetapi masyarakat tetap bertahan. Desa Sidorejo kemudian bergabung dengan Kecamatan Jabung, sedangkan Bandar Agung dimasukkan menjadi wilayah Kecamatan Labuhan Mar- inggai.41 Ketidakadilan lain yakni pengusiran penduduk desa yang sudah ber- susah payah bercocok tanam, namun di sisi lain membiarkan orang kota memiliki tanah hingga melebihi 20 hektare yang diperbolehkan UU Po- kok Agraria. Berbagai pengalaman ketidakadilan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu Warsidi bersikap antipemerintah, teru- tama terhadap aparat keamanan yang sering digunakan untuk mengu- sir penduduk. Dia menyaksikan dan mengalami cara-cara pendekatan keamanan dalam menyelesaikan setiap persoalan tanah di Lampung, se- hingga menumbuhkan sikap antipemerintah dalam diri Warsidi. Sikap Warsidi semakin politis ketika dia bertemu dengan bekas ak- 41 Wawancara Abdul Syukur dengan Azwar Kaili dan Suparmo, seperti dikutip dalam Syukur. Ibid., hlm 90. 391
tivis Gerakan Usroh Abdullah Sungkar, Fadilah, yang lari ke Lampung pada akhir 1985. Pertemuan demi pertemuan antara Fadilah dan Warsidi membuat mereka semakin akrab karena keduanya memiliki kesamaan, khususnya dalam memandang syariat Islam. Keduanya sama-sama tidak menyukai sesuatu yang bersifat mistik dan menentang praktik khurafat seperti mengadakan selamatan atau berpuasa dalam mendalami ilmu kekebalan yang biasa yang dilakukan masyarakat Jawa. Selain itu, Warsidi memang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mirip seperti aktivis Usroh, antara lain seperti tidak menggulung lengan pan- jang bajunya. Alasan utama berpakaian demikian adalah untuk mence- gah sentuhan kulit dengan lawan jenis. Selain itu, dia tidak suka terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad S.A.W. Prinsip ini juga sesuai dengan yang dianut para aktivis Gerakan Usroh Abdullah Sungkar. Kesamaan akhlak (moral) yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam tersebut akhirnya membuat Fadilah memutuskan untuk mengikuti War- sidi pindah ke daerah Hujanmas, Kecamatan Way Jepara, pertengahan 1986. Fadilah kemudian membantu Warsidi merawat kebun lada milik orang Lampung yang akan panen. Mereka pindah ke Desa Banding un- tuk menggarap tanah milik orang Lampung dengan sistem bagi hasil.42 Pada akhirnya, bukan hanya Fadilah satu-satunya aktivis Gerakan Us- roh Abdullah Sungkar yang lari ke Lampung dan ditampung oleh War- sidi. Ada beberapa aktivis Gerakan Usroh Abdullah Sungkar yang kemu- dian ditampung oleh Warsidi, seperti Sholeh, Beny, dan Umar. Mereka bertiga kemudian membantu Warsidi menggarap tanah pertanian milik orang Lampung yang umumnya menanam tanaman keras seperti kopi dan lada. Karena kebutuhan tenaga kerja yang banyak untuk memenuhi permintaan petani setempat pada waktu panen, Warsidi meminta me- reka untuk mengundang bekas aktivis Gerakan Usroh Abdullah Sungkar yang belum tertangkap dalam operasi penumpasan oleh aparat keaman- an selama 1985-1986, tetapi masih tinggal di Jawa Tengah. Beberapa bekas aktivis Gerakan Usroh kemudian berhasil didatangkan dari Jawa Tengah, seperti Sugeng Yulianto alias Sugiman dan Seman Sodikin.43 Sebelum bertemu dengan aktivis Gerakan Usroh, orientasi keagamaan Warsidi juga menyebabkan dia berhubungan dekat dengan anggota dan 42 Wawancara Abdul Syukur dengan Fadilah pada 27 November 2000 di Jakarta, se- perti dikutip dalam Syukur. Ibid., hlm 56. 43 Al-Chaidar. Lampung Bersimbah Darah. Jakarta: Madani Press, 2000, hlm 200-201 seperti dikutip oleh Syukur. Ibid., hlm 57. 392
pimpinan Muhammadiyah tingkat lokal. Mereka secara aktif mengem- bangkan pengaruhnya di Lampung Tengah melalui pendirian lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang sangat dibutuhkan pen- duduk setempat. Pendirian Muhammadiyah melalui jalur pendidikan ini dengan cepat meluas ke beberapa desa, seperti Desa Sriwibowono dan Desa Bandar Agung di Kecamatan Labuhan Maringgai, hingga ke Desa Sidorejo di Kecamatan Jabung. Perluasan pendirian lembaga pendidikan Muhammadiyah juga berdampak pada meluasnya cabang-cabang Mu- hammadiyah di desa-desa tersebut.44 Akibat meluasnya lembaga pendi- dikan Muhammadiyah di Lampung Tengah ini, maka berdampak pada meluasnya pengaruh Warsidi, yang merupakan guru agama di lembaga pendidikan tersebut. Karena pengaruhnya yang besar, Warsidi juga meminta para murid- nya memberikan perlindungan kepada beberapa bekas aktivis Gerakan Usroh Abdullah Sungkar yang lari ke Lampung. Dia berharap para mu- ridnya dapat mencarikan pekerjaan bagi para bekas aktivis Gerakan Us- roh Abdullah Sungkar yang melarikan diri ke Lampung, bahkan hingga memberikan tempat tinggal dan menjamin kebutuhan pangan selama belum memperoleh hasil dan perlindungan. Orientasi keagamaan dan sikap politik yang sama antara Warsidi, murid-muridnya di lembaga pendidikan Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah di tingkat desa dan bekas aktivis Gerakan Usroh ke- mudian memberikan gagasan bagi Warsidi untuk membangun pondok pesantren. Gagasan itu kemudian terwujud ketika Jayus alias Dayat bin Karmo, seorang warga Cihideung, mewakafkan tanahnya seluas 5 hek- tare. Kabar berdirinya pondok pesantren di daerah terpencil untuk mem- bangun komunitas Islam yang murni segera tersiar ke jaringan Gerakan Usroh di berbagai wilayah. Jaringan Gerakan Usroh Abdullah Sungkar di Jawa Tengah dan Jakarta pun akhirnya bersedia hijrah ke Desa Cihi- deung untuk membantu pendirian pondok pesantren tersebut. Karena gagasan itu muncul dari Warsidi, maka Warsidi diangkat sebagai guru 44 Pembangunan lembaga pendidikan Muhammadiyah di beberapa desa itu bisa di- laksanakan hanya jika sudah berdiri pengurus cabang Muhammadiyah di tingkat desa. Sedangkan kebutuhan mengenai lembaga pendidikan sangat tinggi di Lam- pung Tengah karena sekolah yang didirikan pemerintah sangat jarang berdiri di pemukiman baru. Hal ini menyebabkan jika ada permintaan untuk membangun lembaga pendidikan Muhammadiyah, maka masyarakat desa itu harus memba- ngun terlebih dahulu cabang Muhammadiyah di tingkat desa. Lihat Syukur. Ibid., hlm 226-227. 393
dan sekaligus penasehat spiritual. Pemahaman agama Warsidi dianggap sesuai dengan yang diperoleh para bekas aktivis Gerakan Usroh Abdul- lah Sungkar, ketika mereka masih aktif dalam gerakan tersebut Tewasnya Sang Kapten Kelompok pengajian yang dipimpin Warsidi memang membatasi diri untuk berhubungan dengan dunia luar. Hal ini menyebabkan pergaulan kelompok pengajian ini dengan masyarakat sekitar sangat terbatas. Ja- maah Warsidi pun menolak untuk mendatangi undangan kenduri pen- duduk, dengan alasan Islam tidak mengenal kenduri. Namun pada awal- nya, sikap tidak berbaur yang diperlihatkan oleh jamaah Warsidi tidak sampai mengganggu masyarakat sekitar. Hal ini berubah ketika beberapa orang dari Jakarta datang ke pon- dok pesantren tersebut. Penduduk, ketika itu, takut karena sikap jamaah Warsidi menjadi berubah dan pengajiannya menjadi kian keras. Warga Talangsari III yang ketika itu berjumlah sekitar 90 keluarga mulai was- was. Satu per satu warga yang ikut pengajian di sana mulai mengundur- kan diri.45 Karena sikap yang sangat "eksklusif ", pengajian yang keras, serta se- makin menguat sikap antipemerintah, termasuk pemerintah desa, mem- buat Sukidi Haryono, Kepala Dusun Talangsari III, melaporkan kelom- pok Warsidi kepada Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, melalui surat pada 11 Januari 1989. Isi surat Sukidi mengatakan bahwa di dusunnya pada Jumat, 6 Januari 1989, datang 15 orang tamu untuk mengikuti pengajian yang dipimpin Warsidi. Mereka difasilitasi oeh Jayus, warga dusun pemilik rumah dan pondok-pondok di sekitarnya. Semua tamu yang datang, termasuk Warsidi dan Jayus, tidak pernah melapor kepada kepala dusun.46 Amir pun kemudian melaporkan hal tersebut kepada camat Way Je- para, Zulkifli Maliki. Pada 20 Januari 1989, Zulkifli mengirim surat peng- gilan kepada Warsidi agar segera menghadap ke Way Jepara. Warsidi kemudian mengumpulkan jamaahnya untuk membahas surat itu. Sete- lah mempertimbangkan baik-buruk, akhirnya disepakati mereka me- nolak undangan itu dengan mengirimkan surat balasan. Surat tersebut 45 Fadilasari, Op.cit., hlm 45. 46 Ibid., hlm 47. 394
menjelaskan kesibukan Warsidi dalam kegiatan pengajian sehingga tidak dapat memenuhi surat panggilan camat Zulkifli. Surat itu sempat dikutip oleh majalah berita mingguan Editor: ...kami dalam kesibukan dalam mengisi pengajian di pelbagai tempat. Oleh sebab itu, kami tidak bisa datang ke kantor Bapak. Kami sebagai orang Islam yang sangat menjunjung tinggi sun- natullah dan sunnaturrasul. Dalam sebuah hadis dikatakan: se- baik-baiknya umaro (pemimpin) ialah yang mendatangi ulama, dan sejelek-jeleknya ulama ialah yang mendatangi umaro. Oleh karenanya, kami mengharap kedatangan Bapak di tempat kami untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya...47 Tidak terduga, surat balasan Warsidi yang baru saja dikirimkan pada 21 Januari 1989 ke kantor Camat Way Jepara langsung ditanggapi Ca- mat Zulkifli dengan mendatangi pondok pesantren Warsidi saat itu juga. Dalam pertemuan itu, Warsidi menjelaskan tujuan pendirian pondok pesantren kepada Camat Zulkifli serta melaporkan orang yang hijrah ke tempatnya.48 Namun keesokan hari, pada 22 Januari 1989, sejumlah aparat ke- amanan dari Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara bersama- sama dengan Sukidi, kepala Dusun Talangsari III, mendatangi pondok pesantren Warsidi. Tanpa membuka sepatu lars, Serma Dahlan AR, salah seorang aparat, mencaci-maki para pengikut pengajian itu. Di hadapan para jamaah, Serma Dahlan AR mengacung-acungkan senjata api sam- bil berkata bahwa siapa yang menentang pemerintah akan dihancurkan. Namun, jamaah Warsidi pada saat itu tidak memberikan reaksi apa pun, hingga kemudian aparat memutuskan untuk pulang.49 Sejak 22 Januari 1989, hubungan antara kelompok pengajian Warsidi dan aparat pemerintah lokal semakin memburuk. Pada 27 Januari 1989, Camat Zulkifli kemudian menulis laporan kepada Danramil 041121 Way Jepara, Kapten Inf. Soetiman. Dalam laporan itu, Camat Zulkifli menye- butkan kelompok pengajian Warsidi sebagai pengajian gelap yang aktivi- tasnya membahayakan stabilitas keamanan. Kapten Soetiman kemudian 47 Editor, No. 25/THN. II/18 Februari 1989, "Tragedi di Antara Tanah Beracun", hlm 10 seperti dikutip oleh Syukur. Op.Cit., hlm 124 48 Syukur. Ibid., hlm 125. 49 Fadilasari. Op.Cit., hlm 49. 395
mengirimkan surat kepada Kepala Desa Pakuan Aji, Kepala Desa Labu- han Ratu, dan Kepala Desa Rajabasa Lama pada 28 Januari 1989, yang memberitahukan bahwa aparat keamanan sedang mengawasi aktivitas kelompok pengajian Warsidi, dan meminta agar ketiga kepala desa terse- but juga turut mengawasi serta segera melapor bila mengetahui aktivitas kelompok pengajian Warsidi. Kapten Soetiman juga mengirimkan surat kepada Warsidi, yang me- minta agar Warsidi datang menghadap ke markas Koramil 041121 di Way Jepara. Dalam surat itu, Warsidi diminta datang selambat-lambat- nya pada 1 Februari 1989.50 Surat panggilan dari Kapten Soetiman me- nambah keyakinan anggota kelompok pengajian Warsidi bahwa aparat keamanan akan menangkap Warsidi dan menyerang pondok pesantren di Cihideung. Oleh karena itu, Warsidi memerintahkan para anggotanya untuk memperketat jaga malam. Kemudian pada 4 Februari 1989, Kapten Soetiman melaporkan ke- giatan Warsidi kepada Kodim 0411 Lampung Tengah. Karena Dandim 0411 Lampung Tengah, Letkol Jufri A.H. Adam, baru saja menduduki jabatan Bupati Lampung Utara, maka Kasdim 0411 Lampung Tengah Mayor E.O. Sinaga menangani laporan tersebut dan bertindak sebagai pejabat Dandim 0411 Lampung Tengah selama belum ditunjuk peng- ganti Letkol Jufri A.H. Adam.51 Dalam rapat Muspika Lampung Tengah yang diadakan Mayor E.O. Sinaga pada 4 Februari 1989, diputuskan agar Camat Way Jepara, Zulkifli Maliki, memanggil Warsidi. Namun terulang lagi, Warsidi menolak panggilan Camat tersebut dan sebaliknya justru mengundang Muspika Lampung Tengah untuk datang ke pesantren- nya.52 Camat Zulkifli pun melaporkan hal tersebut kepada Mayor E.O. Sin- aga. Atas laporan itu, Mayor E.O. Sinaga kemudian mengadakan rapat untuk membahas langkah yang harus ditempuh dan diputuskan akan memenuhi undangan Warsidi pada 6 Februari 1989.53 Namun, sebe- lum memenuhi undangan Warsidi pada tanggal yang disepakati, Kap- ten Soetiman memerintahkan tentara dari Koramil untuk datang ke pesantren Warsidi dan melakukan pengintaian pada 5 Februari 1989. 50 Tempo, 18 Februari 1989, "Kronologi Kekerasan," hlm 14, seperti dikutip oleh Syu- kur. Op.cit., hlm 126. 51 Editor, 18 Februari 1989 dan Editor No. 25/THN. II/ 25 Februari 1989, "Dari Lam- pung, Di Balik Markas Ketiga," hlm 11 seperti dikutip oleh Syukur. Ibid., hlm 128. 52 Suara Karya, 21 Februari 1989, seperti dikutip oleh Syukur. Ibid. 53 Editor, 18 Februari 1989 seperti dikutip oleh Syukur. Ibid., hlm 129. 396
Pengintaian dipimpin Serka Dahlan dan Koptu Abdurrahman serta melibatkan Kepala Dusun Talangsari III, Sukidi, dan dua anggota Han- sip Desa Rajabasa Lama. Pada akhirnya, yang dilakukan bukan hanya pengintaian saja, namun juga penyergapan di satu pos jaga dan mencu- lik lima anak yang sedang berjaga malam. Ada tujuh anggota kelompok Warsidi yang berjaga ketika itu, yakni Joko Jayus, Usman, Muhdi, Mursy- idin, Mundiman, Abdurrahman, dan Hardiwan. Muhdi yang menjadi korban penangkapan saat itu pun menceritakan perihal penangkapan- nya ketika diwawancarai Abdul Syukur: Sewaktu tiduran, tahu-tahu ada anggota koramil yang menodong- kan senapan. Anggota koramil itu ada lima orang. Saya sempat kaget. Mereka menyelusup dari pagar yang ada di sebelah gardu. Pak Joko yang membawa golok dibiarkan pergi, sedangkan saya berenam diikat. Saya dibawa ke Koramil Way Jepara. Di perjala- nan Usman melarikan diri.54 Warsidi sangat marah ketika dilaporkan kasus penculikan tersebut oleh Joko Jayus dan Usman. Warsidi kemudian langsung mengadakan rapat mendadak dengan para anggotanya untuk membahas kasus pencu- likan yang dilakukan Koramil 041121 Way Jepara. Pertemuan mendadak itu memutuskan untuk mengangkat Abdullah sebagai panglima perang, dan menunjuk Fadilah sebagai Komandan Tim Pembebas dengan misi utama membebaskan lima anak yang diculik aparat keamanan, dengan anggota berjumlah dua belas orang.55 Esok hari, pada 6 Februari 1989, Tim Pembebas yang dipimpin Fa- dilah segera berangkat menuju markas Koramil 041121 di ibu kota Way Jepara. Mereka sempat singgah di Desa Sidorejo untuk memberi tahu Zamzuri tentang penculikan itu dan hasil pertemuan yang dilakukan se- belumnya. Namun, ketika sampai di markas Koramil Way Jepara, me- reka mendapatkan informasi bahwa anak-anak yang diculik telah dibawa 54 Muhdi juga menceritakan bahwa dia sempat diinapkan di kantor polisi Way Je- para sebelum dibawa ke Koramil Way Jepara. Setelah disiksa dan ditahan selama lima hari di Kodim Way Jepara, mereka kemudian dipindahkan ke LP Metro dan ditahan selama sehari. Kemudian Muhdi kembali dipindahkan ke Korem, lalu di- pindahkan lagi ke LP Rajabasa. Selama penahanan di beberapa tempat itu, mereka disiksa. Lihat wawancara dengan Muhdi di Jakarta, 23 Mei 2000, seperti dikutip oleh Syukur. Ibid., hlm 130-131. 55 Wawancara dengan Fadilah pada 27 Februari 2000, seperti dikutip dalam Syukur. Ibid., hlm 131-132. 397
pergi ke Kodim 0411 Lampung Tengah. Tim Pembebas itu kemudian kembali ke Desa Sidorejo untuk meminta saran dari Zamzuri. Pada waktu bersamaan, pada 6 Februari 1989, rombongan Muspika Lampung Tengah yang dipimpin Mayor E.O. Sinaga tiba di pesantren Warsidi. Keberangkatan rombongan Muspika Lampung Tengah yang berjumlah 20 orang dan menggunakan tujuh sepeda motor serta dua mobil ini atas perintah Danrem 041 Gatam Kolonel Hendropriyono. Kapten Soetiman yang mengendarai sepeda motor di barisan depan langsung masuk ke lokasi tempat tinggal kelompok Warsidi dan berhenti di dekat pos jaga, sedangkan rombongan lain berhenti kira-kira 4-5 me- ter di belakangnya.56 Kelompok Warsidi yang sedang menunggu kabar dari Fadilah sangat terkejut dengan kedatangan Kapten Soetiman yang disertai iring-irin- gan kendaraan bermotor itu. Mereka menduga kedatangan rombongan tersebut untuk menangkap Warsidi sehingga anggota kelompok Warsidi langsung menyerang Kapten Soetiman dengan menggunakan anak pa- nah dan golok. Kapten Soetiman yang diserang secara mendadak sem- pat mengeluarkan senjata api yang berada di pinggangnya. Namun, dia akhirnya roboh setelah ditebas sabetan golok Marsudi, kakak kandung Warsidi. Mayor E.O. Sinaga yang melihat peristiwa tersebut kemudian memerintahkan seluruh rombongan untuk kembali ke kantor Keca- matan Way Jepara dan segera melaporkan peristiwa itu kepada Danrem 041 Kolonel Hendropriyono. Tewasnya Kapten Soetiman membuat Warsidi sangat khawatir terjadi serangan balasan dari tentara. Maka, dia kemudian mengangkat Riyanto untuk memimpin aksi sabotase di wilayah Lampung agar dapat menga- lihkan perhatian aparat keamanan. Pada hari itu juga (6 Februari 1989), tim sabotase yang dipimpin Riyanto kemudian berangkat ke Tanjung Ka- rang, sebelumnya singgah di rumah Zamzuri di Desa Sidorejo. Mereka menyewa sebuah kendaraan umum yang melintas di depan rumah Zam- zuri. Namun, setelah ada kesepakatan harga, ternyata di dalam kendaraan umum tersebut ada Pratu Budi Waluyo, seorang anggota Koramil 041121 Way Jepara. Riyanto yang sangat marah dengan penyerangan Danramil 041121 Way Jepara, Kapten Soetiman, beberapa jam sebelumnya lang- sung membunuh Pratu Budi Waluyo. Pembunuhan di dalam kendaraan umum itu tentu saja sangat mengejutkan sopir dan kondektur. Keduanya 56 Tempo, 18 Februari 1989 dan Editor, 18 Februari 1989 seperti dikutip oleh Syukur. Ibid., hlm 132-133. 398
lalu melompat dari kendaraan dan melarikan diri. Kedua orang tersebut kemudian melaporkan peristiwa pembunuhan itu ke Pos Polisi Sidorejo, sedangkan tim sabotase yang dipimpin Riyanto melanjutkan perjalanan ke Tanjung Karang.57 Berdasarkan laporan dari sopir dan kondektur kendaraan umum tersebut, Komandan Pos Polisi Sidorejo, Serma Sudargo, dan seorang anggota Pos Polisi Sidorejo, Serma Amir Sembiring, langsung men- datangi rumah Zamzuri. Ketika sampai di rumah Zamzuri, tuduhan bahwa rumah Zamzuri dijadikan sebagai sarang perampok ditolak oleh Zamzuri dan beberapa kawannya, seperti Nur Salim, Sediono, dan Soni, yang akhirnya menyebabkan pertengkaran serta disaksikan oleh Kepala Desa Sidorejo, Santoso Arifin. Santoso ternyata memihak kepada Serma Sudargo dan menuduh Zamzuri sebagai PKI karena di dalam rumahnya ada Soni yang tinggal di Desa Pancasila, yang khusus dihuni eks tahanan politik 1965. Pertengkaran tersebut semakin hebat dan diakhiri dengan bentrok fisik setelah Serma Sudargo menembak Nur Salim. Sediono, Soni, dan Zamzuri yang sudah memegang golok kemudian langsung me- nyerang Serma Sudargo dan Santoso hingga tewas, serta melukai Serda Amir Sembiring. Sedangkan Zamzuri terluka parah dan Sediono tewas akibat luka tembakan. Serda Amir lalu melarikan diri menuju Pos Polisi Sidorejo. Penghilangan Paksa Peristiwa 7 September 1989 Berbagai peristiwa pembunuhan yang terjadi hingga 6 Februari 1989, telah memanaskan situasi konflik yang terjadi antara anggota jamaah Warsidi dan aparat keamanan serta pemerintah lokal. Tewasnya Kapten Soetiman, Serma Sudargo, dan Santoso Arifin memicu aparat keamanan segera melangsungkan penyerangan ke pondok pesantren Warsidi. Pada pukul 23.00 WIB, 6 Februari 1989, Danrem 041 Gatam, Kolo- nel Hendropriyono, kemudian memimpin pasukan yang terdiri dari tiga peleton Batalion 143 Gatam (sekitar 100 orang dan 40 anggota Brimob). Mereka mengepung pondok pesantren di Cihideung dari tiga arah: Desa Pakuan Aji (Utara), Daerah Kelahang (Selatan) dan Desa Rajabasa Lama 57 Enam anggota Tim Sabotase tewas ketika menyerang Markas Kodim 0411 Lam- pung Tengah pada 8 Februari 1989. Lihat P. Bambang Siswoyo. Peristiwa Lampung dan Gerakan Sempalan. Jakarta: UD Mayasari, 1989, hlm 27 seperti dikutip oleh Syukur. Ibid., hlm 135. 399
(Barat). Pukul 04.00 dini hari, 7 Februari 1989, pasukan yang dipimpin Kolonel Hendropriyono menyerbu pondok pesantren Cihideung. Akibat penyerangan tersebut, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari mencatat sejumlah orang yang menjadi korban, antara lain: a) Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang b) Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 77 orang. c) Perampasan sekurang-kurangnya sejumlah 53 orang. d) Korban penyiksaan, sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 46 orang. e) Korban persekusi: mencakup keseluruhan korban pem- bunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan. Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan berjumlah 229 orang.58 kemerdekaan secara sewenang-wenang, Namun dalam laporannya, Tim Ad Hoc Penyelidikan yang dibentuk Komnas HAM itu juga menyebutkan bahwa ada indikasi tindakan peng- hilangan paksa yang terjadi dalam peristiwa Talangsari. Komnas HAM mengungkapkan hal itu dalam laporannya: ...berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa, penglihatan saksi pada saat penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang me- nyatakan telah menemukan kerangka para korban di beberapa lokasi maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa orang- orang tertentu yang pada waktu terjadi peristiwa berada di lokasi/ tempat kejadian, namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketa- hui keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu.59 Adanya indikasi penghilangan paksa di peristiwa Talangsari tersebut 58 Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989. Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989. Jakarta, 31 Juli, 2008, hlm 19. 59 Ibid., hlm 18. 400
sebenarnya sesuai dengan laporan investigasi yang dilakukan Komite Smalam. Dalam laporan investigasinya menyebut adanya penguburan massal terhadap korban yang meninggal dunia, namun setelah itu terjadi pemindahan oleh aparat keamanan: Sedangkan terhadap korban yang meninggal dunia akibat pem- bantaian, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 1989, jenazahnya dikuburkan secara massal di beberapa tempat yang disaksikan oleh penduduk. Tapi 3 bulan kemudian ada kuburan massal yang secara massal diam-diam digali kembali dan jenazah dalam ku- buran tersebut dipindahkan tanpa diketahui di mana dikuburnya kembali. Penduduk menduga yang melakukan penggalian terse- but adalah aparat. Namun ada beberapa tempat yang berhasil di- identifikasikan sebagai kuburan massal atau tempat penimbunan mayat saat pembantaian berlangsung.60 Hal ini juga diungkapkan oleh Fadilasari dalam bukunya. Dia men- gungkapkan bahwa aparat memanggil masyarakat dari dusun dan desa lain untuk membantu menguburkan mayat-mayat yang menjadi kor- ban di Talangsari. Karena mendapatkan perintah dari pamong desa ma- sing-masing, masyarakat pun kemudian datang berbondong-bondong: Di bawah perintah tentara, warga sekitar kemudian mengubur- kan mayat-mayat tanpa dimandikan. Penguburannya dilakukan secara massal, ditumpuk, dan ditutup sekenanya, hingga ada siku dan tangannya masih kelihatan. Ada juga mayat yang diikat ter- lebih dahulu dengan yang lain, sebelum dimasukkan ke lubang. Di tubuh mayat-mayat itu nampak bekas pembakaran dan luka-luka pembantaian. Sambil memberi instruksi ke warga, tentara juga sibuk membersihkan sisa-sisa pembakaran rumah-rumah pen- duduk di sekitar kejadian. Usai penguburan, hujan turun deras. Air menghanyutkan timbu- nan tanah yang menutupi mayat. Warga diperintahkan mengubur kembali. Dua hari dari proses itu, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen 60 Komite Smalam. "Kronologis Kasus Pembantaian Terhadap Warsidi-Talangsari," (diakses 14 Sep- tember 2012) 401
Sunardi, melihat lokasi. Seorang warga Dusun Mega Kencana (dulu Dusun Talangsari II), yang bertetangga dekat dengan Dusun Talangsari III, Slamet, me- nuturkan sekitar dua atau tiga hari kemudian aparat membongkar kembali kuburan tersebut dan memindahkannya keluar dusun. Mayat-mayat itu diangkut beberapa buah mobil yang ditutup de- ngan kain. Baunya yang sangat tidak sedap, membuat penduduk dapat menerka isi mobil tersebut.61 Penguburan massal, bahkan hingga pemindahan jenazah secara di- am-diam oleh aparat keamanan merupakan salah satu bentuk dari pola penghilangan paksa serta penghilangan bukti yang terjadi dalam peris- tiwa Talangsari. Dengan penguburan massal dan pemindahan jenazah secara diam-diam, maka hingga sekarang tidak pernah diketahui pasti berapa jumlah korban dalam peristiwa tersebut. Maka tidak aneh, jika versi pemerintah dan aparat keamanan, seperti dikemukakan Pangdam II Sriwijaya Mayjen Sunardi, menyebutkan bahwa korban tewas di pihak Warsidi sebanyak 27 orang. Sedangkan jumlah korban menurut data yang dikeluarkan pemerintah pada 1998 berjumlah 37 orang. Bahkan, menurut Kolonel Hendropriyono, rumah-rumah yang terbakar karena dibakar sendiri oleh jamaah.62 Penutup Walaupun Komnas HAM sudah menyelesaikan laporan penyelidikan dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung, hingga saat ini tidak per- nah ada upaya pemerintah untuk mengungkapkan peristiwa Talangsari. Kasus ini sudah 23 tahun (1989-2012) diabaikan oleh pemerintah untuk dituntaskan, walaupun korban dan keluarga korban telah beberapa kali bertemu dengan berbagai institusi pemerintah. Dari peristiwa Talangsari ini, banyak keluarga yang kehilangan sanak keluarganya hingga kini. Beberapa jamaah Warsidi yang hilang bahkan banyak yang belum berusia 15 tahun. Hal ini seperti dialami bapak Az- 61 Fadilasari. Op.Cit., hlm 73. 62 Tempo, 18 Februari 1989, seperti dikutip oleh Fadilasari. Ibid., hlm 70. 402
war Kaili yang kehilangan anaknya (Warsito) yang baru berusia 11 tahun ketika itu: Ia menuju Talangsari sehari sebelum kejadian peristiwa tersebut. Warsito berangkat menuju Talangsari bersama kawan-kawan se- bayanya yang berasal dari desa Sidorejo, mereka berangkat menu- ju Talangsari dengan memakai sepeda. Tujuan mereka menuju Talangsari adalah untuk diundang mengaji, sekalian melihat-lihat, itu kata-kata terakhirnya. Saya memberikan uang Rp 1.000,- un- tuk jika ada keperluan di sana. Warsito lalu pergi menuju Ta- langsari bersama-sama kawan-kawannya, kira-kira 20 anak yang sebaya dengan dia. Mereka sempat mampir di Bandar Agung, desa tetangga, untuk menjemput kawannya, karena kawannya tidak memiliki sepeda lalu Warsito membonceng kawannya tersebut. Sore harinya mereka tiba di Cihideung yang dipimpin Anwar Warsidi, lalu mereka sholat berjamaah. Esok paginya, 6 Febru- ari 1989, Warsito mendengar kawannya ditangkap saat meronda malam harinya dan pada siang harinya terdengar suara tembakan. Lalu malam harinya Warsito mendengar tanggal 7 Februari akan menjadi penyerangan, lalu pada pagi harinya sudah tidak terden- gar kabar lagi dari Warsito. Ia menghilang hingga sekarang. Me- reka yang berjumlah 20 anak yang hilang tanpa jejak sedikitpun sehingga membuat keluarga mereka sangat kehilangan terhadap anak-anak mereka.63 Menurut keterangan Azwar Kaili, masih banyak warga yang kehi- langan anaknya hingga saat ini. Ada beberapa orang tetangganya yang hingga kini merasa kehilangan anaknya, bahkan orangtuanya mengala- mi trauma: Ada anak Pak Diono, anak Pak Zamzuri, dari sini banyak anak- anak yang ikut sekitar tujuh orang. Ada juga anaknya Pak Topo, cucunya Pak Muhidin, Pak Topo dan istri serta kedua anaknya hi- lang. Dua anaknya Mbok Sarah. Seingat saya ada sekitar 19 anak- anak yang hilang di sini. Datanya ada di Fikri Komite Smalam, itu 63 Wawancara dengan Azwar Kaili, 1 Februari 2012. 403
sudah dijelaskan nama-namanya. Kalau di Bandar Agung, yang saya tahu ada keluarga dari ibu Bariah yang kehilangan suami (Si- tam) dan dua anaknya, namanya Bambang dan Solihin. Ibu Ba- riah sudah trauma dia, sudah pasrah saja, dia nggak mau ikut, un- tuk didatangi dia sudah nggak mau lagi.64 Uraian di atas menunjukkan bahwa kasus penghilangan paksa bu- kan hanya dialami oleh para korban saja. Namun, keluarga yang kehi- langan sanak saudaranya hingga saat ini bahkan menderita beban psi- kis yang sangat berat karena tidak mengetahui nasib keluarganya yang hilang. Selama jasad atau orang yang dihilangkan belum dikembalikan oleh para pelaku, maka keluarga yang kehilangan sanak saudaranya ma- sih menunggu kejelasan nasib mereka. Untuk itulah, pemerintah harus segera menuntaskan kasus ini, serta kasus-kasus pelanggaran HAM be- rat lain agar korban dan keluarga korban dapat merasakan keadilan serta mendapatkan kejelasan nasib anggota keluarganya yang masih hilang. v Daftar Pustaka Buku Bakry, K.H. Hasbullah. "Kritik terhadap Demokrasi Pancasila," dalam David Bourchier dan Vedi R. Hadiz (eds.). Pemikiran Sosial dan Poli- tik Indonesia Periode 1965-1999, eds. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006. Bakti, Ikrar Nusa. et.al. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soe- harto di Belakang Peristiwa 27Juli?. Jakarta: Mizan, 2001. Cahyono, Heru. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Janu- ari '74. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998. Elson, Robert Edward. Suharto: Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005. Fadilasari. Talangsari 1989: Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peris- 64 Ibid. 404
tiwa Lampung Jakarta: LSPP, 2007. KontraS. Sakralisasi Ideologi Memakan Korban. Jakarta: KontraS, 2003. Lane, Max. Bangsa yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute, 2007. Mahmud, Ali Abdul Halim. Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Ter- padu Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Moertopo, Ali. Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun. Jakarta: Yayasan Proklamasi dan Centre for Strategic and International Studies, 1972. Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI) Partai Bulan Bintang. Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Dat. Jakarta: Gema Insani Press, 1998. Soeharto. "Muslim yang Gagal Memahami," dalam David Bourchier dan Vedi R. Hadiz (eds.). Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999, eds. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006 Soeharto. "Pidato Kenegaraan PD. Presiden Republik Indonesia Djen- dral Soeharto di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1967," dalam Da- vid Bourchier dan Vedi R. Hadiz (eds.). Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006 Syukur, Abdul. Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989. Jogjakarta: Ombak, 2003 Dokumen Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Peny- elidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok. Jakarta, 13 Oktober 2000. Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989. Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989. Jakarta, 31 Juli 2008. 405
Wawancara Azwar Kaili, 1 Februari 2012. Internet Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Display Ekonomi PDRB Kabu- paten Lampung Timur," (akses 4 September 2012). BPS Provinsi Lampung. "PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Ka- bupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2007-2010 (Juta Rupiah)," (akses 4 September 2012). Komite Smalam. "Kronologis Kasus Pembantaian Terhadap Warsidi-Ta- langsari," html (akses 5 September 2012). KontraS. "Danrem 043 Garuda Hitam Menutupi Kasus Talangsari," (akses 5 September 2012). KontraS. "Panglima Harus Tegur Danrem Gatam 043," (akses 5 September 2012). KontraS. "Selamat Datang Konvensi Anti Penghilangan Paksa," (akses 5 September 2012). "Pemilu 1971", content&task=view&id=40 (akses 7 September 2012). Saputra, Hervin., Angga Haksoro. "Tak Ada Pelita di Talangsari (2)," (diakses 4 Sep- tember 2012)13 Saputra, Hervin., Angga Haksoro. "Tak Ada Pelita di Talangsari," (akses 4 September 2012). 406
Masa Kelam di Penghujung Kekuasaan Orde Baru M enjelang runtuhnya Orde Baru, penghilangan orang se- cara paksa terhadap para aktivis prodemokrasi adalah salah satu rangkaian pelanggaran HAM yang dilakukan militer dalam upaya mempertahankan kekuasaan Soeharto. Praktik penghi- langan paksa demi mempertahankan kekuasaan Soeharto memang telah dilakukan pemerintah Orde Baru sejak 1965 hingga saat ini. Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru, praktik penghilangan paksa tidak terlalu muncul ke permukaan. Ini disebabkan karena teror ketakutan yang ditebarkan pemerintahan Orde Baru waktu itu masih sangat kuat, sehingga sedikit orang yang berani mempertanyakan peristiwa yang terjadi di Indonesia, termasuk penghilangan paksa. Selain itu, tindakan represif yang dipraktikkan pemerintahan Orde Baru melalui aparat ke- amanan selalu digambarkan sebagai tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Sedangkan para korban dan keluarganya selalu diberi label sebagai bagian dari kelompok pengacau keamanan yang berupaya melakukan subversi. Di sisi lain, pemerintahan Orde Baru selalu digambarkan sebagai kekuatan yang berperan sebagai penyelamat bangsa dari kekacauan total. Gambaran mengenai kelahiran Orde Baru sendiri sungguh murni dan indah, dan pelukisan itu akhirnya membuat hampir sebagian besar ma- syarakat Indonesia tidak memahami secara utuh situasi Indonesia dan masyarakat waktu itu, termasuk praktik penghilangan paksa. Kami sendiri baru mengetahui berbagai praktik penghilangan paksa di Indonesia setelah muncul berbagai laporan pemberitaan dari media massa pada 1998. Ketika itu, media massa sangat gencar memberitakan praktik penghilangan paksa yang dialami beberapa aktivis pada peri- ode 1997/1998. Peristiwa ini akhirnya dikenal sebagai peristiwa penghi- langan paksa terhadap aktivis prodemokrasi periode 1997/1998. Pem- beritaan media massa mengenai praktik penghilangan paksa itu dipicu pengakuan atau kesaksian beberapa korban yang pernah mengalami 407
praktik penghilangan paksa oleh militer, dan kemudian dibebaskan. Dalam penghilangan paksa yang terjadi pada periode 1997-1998, ber- dasarkan laporan Komnas HAM1, tercatat sekitar 24 orang mengalami peristiwa itu. Sebanyak 14 orang korban penghilangan secara paksa dan hingga kini belum diketahui nasibnya ialah Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Bimo Petrus Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser. Sedangkan 10 orang lainnya yang menjadi korban penghilangan secara paksa dan dilepaskan adalah Mugi- yanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Reza, Raharja Waluyo Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa dan "St". Peristiwa penghilangan paksa periode 1997-1998 terjadi pada waktu berlangsungnya proses politik pemilihan kepala negara Republik Indo- nesia (RI) untuk periode 1998-2003. Pada kurun tersebut terdapat dua agenda politik nasional yaitu pemilihan umum (pemilu) 1997 dan sidang umum (SU) MPR pada 1-11 Maret 1998 untuk memilih pasangan pres- iden dan wakil presiden baru. Kedua agenda itu merupakan perhatian utama situasi politik yang berimplikasi terhadap situasi keamanan dan ketertiban nasional. Selain itu, praktik penghilangan orang secara paksa periode 1997- 1998 juga terjadi saat peristiwa Mei 1998. Beberapa orang dihilangkan paksa ketika melihat kebakaran di beberapa pusat perbelanjaan di Jakar- ta ketika itu. Dari beberapa fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa para korban dihilangkan secara paksa dengan tiga alasan politik yang mel- atarbelakangi. Pertama, masa kampanye pemilu 1997. Pada periode ini mereka yang sampai sekarang masih hilang adalah Yani Afrie, Sony, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri dan Ismail. Kedua, periode pra-sidang umum MPR 1998 dengan korban Suyat, Bimo Petrus Anugerah, Herman Hen- drawan dan Wiji Thukul. Dan ketiga, periode pasca-sidang umum 1998, termasuk peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998. Mereka yang terdoku- mentasi sebagai korban penghilangan orang secara paksa pada periode ini adalah Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin, Abdun Naser, dan Hendra Hambali.2 1 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998. Jakarta, 30 Oktober, 2006. 2 Mugiyanto. "Menyembuhkan Amnesia Sejarah: Kasus Penghilangan Paksa," KOM- PAS, 28 Mei, 2003. 408
Para korban yang memberikan kesaksian mengenai pengalamannya saat mengalami praktik penghilangan paksa pun masih sangat muda. Rata-rata usia mereka kurang dari 30 tahun. Mereka bersaksi bahwa saat disekap di suatu tempat yang tidak mereka ketahui mengalami berbagai penyiksaan yang sangat berat. Terbersit di benak ketika itu, mengapa me- reka dihilangkan secara paksa oleh pemerintahan Orde Baru? Apa yang dilakukan anak-anak muda tersebut hingga harus diculik dan disiksa? Kemudian bagaimana situasi yang berkembang saat periode 1997/1998, sehingga memunculkan banyak anak-anak muda yang bersuara kritis terhadap pemerintah? Kesaksian para korban yang mengalami praktik penghilangan paksa itu menyatakan bahwa beberapa korban yang bersama mereka saat dalam satu tempat penyekapan belum dibebaskan. Lalu, bagaimana de- ngan nasib mereka yang hingga saat ini belum dikembalikan? Bagaimana juga perasaan keluarga mereka sekarang, dalam kebimbangan masih ti- dak mengetahui nasib salah satu keluarga mereka yang dihilangkan se- cara paksa hingga kini?3 Untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, Komnas HAM se- benarnya telah melakukan suatu penyelidikan mengenai peristiwa itu. Namun, hingga kini hasil penyelidikan Komnas HAM tentang peristiwa tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. DPR pun memberikan rekomendasi kepada Presiden RI pada 28 September 2009 agar Presiden RI menindaklanjuti peristiwa itu. Serupa dengan Kejak- saan Agung, hingga sekarang Presiden RI belum menindaklanjuti reko- mendasi DPR itu. Di sisi lain, banyak kalangan baik pemerintah maupun militer men- ganggap kasus ini sudah selesai dan tidak perlu diungkit lagi karena Mahkamah Militer telah memutuskan untuk menghukum pelaku peng- hilangan paksa yang menimpa para aktivis itu pada 6 April 1999. Namun, yang harus diingat adalah 11 pelaku yang diadili di Mahkamah Militer hanya mengakui bahwa mereka menculik aktivis yang telah dibebaskan. Sedangkan 14 aktivis lain hingga kini masih dinyatakan hilang dan be- 3 Irawan Saptono mengatakan penghilangan merupakan pelanggaran hak asasi ma- nusia berat yang menggunakan penderitaan ganda: terhadap korban, terjadinya penyiksaan, ketakutan kehilangan nyawa, dan terhadap keluarga korban: tekanan psikologis karena menghadapi ketidakpastian keberadaan dan nasib anggota ke- luarganya yang dihilangkan, dan penantian tanpa harapan, sering kali selama ber- tahun-tahun menunggu kabar yang tidak kunjung datang. Irawan Saptono. Peng- hilangan Paksa dan Eksekusi di Luar Perintah Pengadilan: Metode Teror. Jakarta: Elsam, 2004, hlm 1. 409
lum kembali ke keluarganya. Sampai sekarang, seakan-akan tidak ada yang mau mempertanggungjawabkan praktik penghilangan paksa yang menimpa para aktivis yang masih hilang. Dalam esai ini berusaha dikumpulkan berbagai kesaksian dari kor- ban penghilangan paksa yang telah dilepaskan dan keluarga korban penghilangan paksa yang hingga saat ini belum dikembalikan. Selain itu, dikumpulkan berbagai dokumen tertulis yang terkait peristiwa peng- hilangan paksa ini. Dari berbagai cerita para korban dan keluarga kor- ban serta kumpulan dokumen itu, kemudian dicoba memetakan pola penghilangan paksa terhadap aktivis prodemokrasi yang terjadi pada 1997/1998. Peristiwa penghilangan paksa pada 1997-1998 tidak bisa dipahami sebagai peristiwa yang terpisah dari berbagai peristiwa sebelumnya, ser- ta kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang berlaku saat itu. Hal itu karena proses yang terjadi merupakan paduan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang melibatkan berbagai kepentingan politik di dalamnya. Untuk membantu memahami dinamika itu, maka tinjauan historis menjadi suatu kebutuhan penting. Harus diakui bahwa tidak mudah meninjau satu per satu secara de- til setiap peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa penghilangan paksa pada 1997-1998. Karena itu, tanpa mengurangi fakta yang sangat banyak, beberapa peristiwa besar dapat dipilih dalam usaha memahami proses dinamika itu. Pembacaan terhadap beberapa peristiwa besar tersebut diharapkan dapat menjadi alat bantu memahami latar belakang kondisi yang mendahului dan sekaligus memberikan konteks peristiwa penghi- langan paksa pada 1997-1998. Tulisan berikut akan menjelaskan lebih jauh mengenai pemicu praktik penghilangan paksa terhadap para aktivis pada 1997-1998. Pe- micu yang paling terlihat adalah kondisi sosial politik di Indonesia pada 1997/1998, yang akhirnya memunculkan perlawanan para dari kelom- pok masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Selain itu, juga harus dilihat motivasi utama pemerintahan Orde Baru untuk mem- bungkam gerakan perlawanan rakyat dan kemudian berdampak pada tingginya tindakan kekerasan hingga praktik penghilangan paksa yang dialami para aktivis pada 1997-1998. 410
Politik Massa Mengambang Pasca-peristiwa 1965, pemerintahan Orde Baru dan para pendukung- nya melihat mobilisasi terbuka yang menjadi kekuatan utama rakyat se- belumnya akan menjadi hambatan serius ketika ingin mengonsolidasi- kan kekuatan Orde Baru. Mobilisasi politik yang selalu menjadi kekuatan di masa pemerintahan Soekarno, oleh pemerintahan Orde Baru diang- gap dapat mengancam kekuasaannya sehingga harus ada upaya untuk mengakhiri secara permanen segala bentuk politik mobilisasi terbuka. Untuk itu pemerintahan Orde Baru, melalui Seminar Angkatan Darat II pada 1966, membentuk model struktur politik komando, struktur politik sentralistis, terutama untuk menciptakan trilogi pembangunan yaitu sta- bilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.4 Bagi pemerintahan Orde Baru, stabilitas politik dianggap kunci utama untuk menangani persoalan ekonomi negara. Untuk mewujudkan stabilitas politik tersebut, maka kemudian juga dimulai kebijakan untuk merestrukturisasi politik di Indonesia agar dapat mengakhiri secara permanen segala bentuk politik mobilisasi ter- buka. Hal ini dapat dimaknai sebagai pelarangan atau mengharamkan segala bentuk pergerakan di Indonesia. Kebijakan itu kemudian dikenal sebagai kebijakan "massa mengambang."5 Untuk menerapkan politik "massa mengambang", aparatur negara memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya dengan menggunakan kebijakan intimidasi, intervensi, pengawasan, teror dan penindasan, termasuk penghilangan paksa, di- arahkan ke partai atau organisasi massa dan pimpinannnya, yang paling efektif dalam menarik rakyat ke dalam aktivitas, dengan tujuan untuk mengontrol, mengendalikan, bahkan "mendikte" aspirasi masyarakat. Gerakan sosial, politik dan yang lainnya acapkali dipahami sebagai "an- caman" dan dicap sebagai Gerakan Pengacau Keamanan yang bertujuan 4 Ikrar Nusa Bhakti et al. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Be- lakang Peristiwa 27 Juli?. Jakarta: Mizan, 2001, hlm 29. 5 Dalam gagasannya, Ali Moertopo menyebutkan bahwa massa rakyat di perdesaan selalu menjadi korban kepentingan politik dan kepentingan ideologi partai-partai politik. Untuk itu, perhatian rakyat seharusnya dialihkan dari masalah politik dan ideologi ke usaha pembangunan nasional. Konsekuensi dari gagasan itu yakni ke- giatan partai politik dibatasi sampai daerah tingkat II. Ini merupakan tujuan dari proses depolitisasi dan deparpolisasi di desa. Selengkapnya lihat Ali Moertopo. "Dasar-dasar tentang Akselerasi dan Modernisasi Pembangunan 25 Tahun," dalam Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999. David Bourchier dan Vedi R. Hadiz (eds.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003, hlm 64-65. 411
menganggu stabilitas politik atau bahkan melakukan "pemberontakan". Dalam gagasannya, Ali Moertopo juga merumuskan penyederhanaan partai politik yang akan diterapkan pada pemilu 1976. Rakyat perde- saan, yang pada 1965-1975 merupakan mayoritas penduduk, diarahkan hanya untuk bekerja, berproduksi, dan tidak memiliki peran dalam poli- tik.6 Gagasan "massa mengambang" ini memaksa rakyat Indonesia pasif dalam berpolitik dan tidak terikat secara permanen sebagai anggota par- tai politik mana pun untuk melancarkan agenda trilogi pembangunan. Selain itu, untuk melengkapi strategi pengendalian terhadap masya- rakat dan menghilangkan pengaruh partai politik, maka perwakilan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat juga perlu dikendalikan. Maka dari itu, mulai 1971, pemerintah Orde Baru gencar membentuk serikat-serikat dan organisasi-organisasi, dengan basis satu organisasi untuk setiap sektor masyarakat. Semua organisasi itu tetap de- ngan ketat ada di tangan pejabat-pejabat yang dipilih oleh pemerintah Orde Baru, dalam beberapa kasus, para pimpinan organisasi ini adalah tentara aktif atau purnawirawan.7 Beberapa pembentukan organisasi baru tersebut antara lain: Korpri, FBSI (kemudian berubah menjadi SPSI), Kadin, PWI, MUI, KNPI, HKTI, HNSI dan Kowani. Pendirian berbagai organisasi dan serikat ini dimaksudkan sebagai upaya pemerin- tah Orde Baru untuk menyalurkan perwakilan kepentingan masyarakat dengan cara-cara yang bisa mencegah ketidakstabilan. Untuk menjalankan politik "massa mengambang" maka pemerin- tahan Orde Baru kemudian membangun struktur politik bayangan de- ngan membentuk struktur organisasi teritorial TNI-AD menjadi paralel dengan struktur administrasi birokrat sipil. Struktur tersebut dibekali de- ngan otoritas khusus untuk campur tangan dalam urusan politik. Badan- badan koordinasi khusus di tingkat nasional, yang berbasis di markas besar Angkatan Bersenjata, didirikan untuk mengoordinasikan sistem manajemen politik tersebut. Yang pertama dinamakan Komando Ope- rasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang kemudian 6 Pada 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik, dari 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Kebijakan itu kemudian dituangkan dalam UU No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang kemudian diubah menjadi UU No 3 tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dalam UU No 3 tahun 1985 juga disebutkan adanya pengawasan terhadap parpol yang kewenangannya di tangan presiden, sementara pelaksanaannya diban- tu oleh menteri dalam negeri. 7 Max Lane. Bangsa yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute, 2007, hlm 46. 412
seperlunya saja direkstrukturisasi dan diganti namanya menjadi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Pos komando militer ada di hampir setiap tingkatan masyarakat, dengan menempatkan personil tentara di seluruh desa. Struktur itu bertujuan untuk menjamin bahwa larangan aktivitas politik partai di perdesaan dengan ketat dilaksanakan.8 Berlangsungnya penghilangan secara sistematis terhadap peranan masyarakat sipil dalam politik melalui militer dan birokrasi merupakan esensi terpenting dari kecenderungan politik Orde Baru. Hal ini disebab- kan untuk melancarkan serta tidak terganggunya agenda perekonomian yang dicanangkan pemerintah Orde Baru pertama kali9, yang akhirnya banyak digugat oleh rakyat Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang memiliki keistimewaan untuk memo- bilisasi massa hanya diperuntukkan untuk mahasiswa saja. Melalui ben- dera Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)10, mereka diperboleh- kan menggalang massa mahasiswa dalam perannya sebagai sekutu sipil utama Soeharto. Namun, pemberian keistimewaan tersebut seperti bu- merang bagi pemerintahan Orde Baru. Sejak 1970 hingga 1978, beberapa kali aksi mahasiswa malah mengkritik kebijakan pemerintahan Orde Baru, yang berujung pada peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) pada 1974 serta penolakan hasil pemilu 1977. Berbagai upaya mobilisasi yang dilakukan mahasiswa mampu menggalang keterlibatan dari sektor ma- syarakat lain. Untuk memastikan tidak terjadi perluasan keterlibatan ma- syarakat akibat aksi mahasiswa, maka pemerintahan Orde Baru kemu- dian mencabut keistimewaan yang diberikan kepada mahasiswa dengan menerapkan kebijakan yang disebut Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), sesuai dengan konsep Ali Moertopo tentang "massa mengam- bang." Selain pendirian organisasi dan serikat tersebut, untuk menjamin ke- stabilan politik dan keamanan, pemerintahan Orde Baru juga melaku- kan intervensi terhadap organisasi yang memiliki massa besar. Beberapa organisasi massa yang mengalami intervensi politik dari pemerintahan 8 Ibid., hlm 44-45. 9 Undang-undang pertama kali yang disahkan pemerintahan Orde Baru yakni UU Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967. 10 KAMI didirikan atas anjuran Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan ketika itu (Mayor Jenderal Syarif Thayib) untuk menentang Soekarno dan PKI. KAMI men- jadi cerminan organisasional Angkatan '66. 413
Orde Baru, antara lain HKBP pada 199211 dan NU pada 1994.12 Partai politik juga tidak lepas dari intervensi pemerintah Orde Baru. Partai-partai politik (PPP dan PDI) di Indonesia ketika itu sangat ber- gantung pada pengakuan, dukungan, izin dan "restu" pemerintah. Se- baliknya, pengakuan, dukungan, izin dan "restu" tidak akan diperoleh oleh pengurus partai yang dianggap mbalelo terhadap pemerintah. Hal ini memperkuat posisi pemerintah untuk mengontrol partai politik yang mencoba berjarak dengan pemerintah. Karena itulah, pengakuan, du- kungan dan "restu" dari pemerintah tidak pernah bersifat final. Fenome- na J. Naro (PPP) dan Soerjadi (PDI) merupakan contoh paling jelas. Baik Naro maupun Soerjadi menjadi ketua umum partai karena dukungan birokrasi. Bahkan, Soerjadi "dinobatkan" sebagai ketua umum PDI oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina politik (1986). Di sisi lain, kalan- gan birokrasi pula yang membantu mendongkel Naro dari singgasana ketua umum PPP dalam Muktamar II (1989) serta menggagalkan nai- knya kembali Soerjadi menjadi ketua umum PDI dalam Kongres IV di Medan (1993).13 Konflik berkepanjangan di tubuh PDI yang berakhir dengan pecahn- ya peristiwa 27 Juli 1996 juga memperkuat intervensi pemerintahan Orde Baru terhadap partai politik. Munculnya nama Megawati Soekarnoputri pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya dianggap akan mengancam kekuasaan pemerintahaan Orde Baru. Berbagai manuver pun dilakukan 11 Konflik di HKBP memuncak ketika Pangdam Bukit Barisan, Mayjen Pramono, menghentikan Sinode Agung HKBP dan mengangkat Pendeta (Pdt.) Dr. S.M Sia- haan untuk menjadi pimpinan gereja (pejabat Ephorus HKBP). Lihat Ester Indahy- ani Jusuf et.al. Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data dan Analisa Mengungkap Kerusu- han Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI), 2007, hlm 7. 12 Muktamar ke -29 NU diintervensi oleh pemerintah Orde Baru karena Gus Dur mencalonkan diri menjadi ketua PBNU. Saat itu muncul kelompok ABG (Asal Bukan Gus Dur) yang dimobilisir R. Hartono (Kassospol ABRI). Selain itu, Habi- bie dan Harmoko juga berkampanye untuk melawan terpilihnya kembali Gus Dur sebagai ketua PBNU. Lihat: "Biografi Gus Dur," Antara News, 30 Desember, 2009. (diakses 19 Ma- ret 2012); "Nasib Pers di Tangan Hartono," Kabar Dari Pijar (KDP), Juni-Juli, 1997. (diakses 19 Ma- ret 2012); "Mahasiswa Jadi Pemred Berita Yudha," Magma, 13 Juni, 1997. (diakses 19 Maret 2012); dan "Ada Cipasung, Ada Pondok Gede," Gatra, (No.11/II), 27 Januari, 1995. (diakses 19 Maret 2012). 13 Lihat Syamsuddin Haris. Menggugat Politik Orde Baru. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Institut Studi Arus Informasi, 1998, hlm 44-45. 414
oleh pemerintah Orde Baru untuk menggagalkan terpilihnya Megawati dalam pemilihan ketua umum PDI. Bahkan, setelah Megawati terpilih menjadi ketua umum PDI di KLB Surabaya, pemerintah Orde Baru mendorong terselenggaranya "Kongres" di Medan pada Juni 1996. Perlawanan Walaupun penerapan kebijakan politik "massa mengambang" dilaku- kan dengan cara represif, bukan berarti tidak ada perlawanan dari rakyat. Berbagai upaya perlawanan mulai dilakukan beberapa kelompok dengan menggunakan mobilisasi umum untuk menyerang kebijakan pemerin- tah Orde Baru. Hal ini bermula dari munculnya berbagai novel karangan Pramoedya Ananta Toer terbitan Hasta Mitra yang merekonstruksi per- jalanan sejarah pergerakan Indonesia,.14 Buku-buku terbitan Hasta Mi- tra agaknya berhasil menggambarkan semua unsur metode pergerakan seperti protes jalanan, agitasi, selebaran, mogok, boikot, pawai massa dan rapat akbar, kongres dan konferensi, kampanye koran, pemberontakan petani dan konfrontasi politik serta yang paling mendasar adalah orga- nisasi massa. Karena itulah, novel-novel terbitan Hasta Mitra, khususnya karya Pr- amoedya Ananta Toer, kemudian dilarang pemerintah Orde Baru untuk melakukan cengkeraman terhadap versi sejarahnya. Namun yang men- arik, edisi fotokopi dan versi ketikan novel-novel tersebut beredar di ka- langan masyarakat, khususnya mahasiswa, sehingga memiliki dampak sangat kuat. Di kalangan mahasiswa, novel-novel itu kadang diungkap- kan dalam skripsi mahasiswa yang memilih menulis tentang periode pergerakan dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku kecil. Mereka juga mulai menulis tentang gerakan buruh, tulisan-tulisan radikal dan media awal pergerakan, sejarah Sarekat Islam dan tentang bagaimana or- ganisasi ini bisa mendorong kelahiran PKI pada 1920-an. Walaupun penindasan terhadap sektor mahasiswa pada 1978 meng- hentikan mobilisasi politik sepanjang dekade itu, pemerintah Orde Baru 14 Hasta Mitra didirikan oleh tiga orang eks tahanan politik (tapol) yang mengabai- kan larangan pemerintah Orde Baru bagi para eks tapol untuk menulis. Hasta Mitra didirikan pada April 1980 oleh tiga orang eks tapol yaitu Hasyim Rachman (mantan editor Bintang Timur), Pramoedya Ananta Toer (anggota Lekra), dan Jo- esoef Isak (mantan editor Merdeka). Hasta Mitra menerbitkan tetralogi Pramoedya Ananta Toer yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca serta beberapa buku lain. 415
tidak mampu menghentikan diskusi politik dan pengalaman politik lain yang terjadi selama 1980-an. Masa itu merupakan periode pertama ket- erlibatan kembali para aktivis politik yang berasal dari mahasiswa de- ngan unsur-unsur masyarakat di luar mahasiswa. Keterlibatan para akti- vis ini mulai dilakukan di komunitas LSM −yang memproduksi laporan pendokumentasian dan menggambarkan ketimpangan di masyarakat− hingga keterlibatan aktif dengan pendekatan "live in"15 (hidup dan ber- juang bersama) yang menuntut mahasiswa tinggal bersama petani dan buruh di rumah serta komunitas mereka. Mahasiswa mulai memberikan gagasan-gagasan politik radikal me- ngenai hak-hak hukum kepada buruh dan komunitas tani melalui ke- lompok diskusi yang menyebar di kalangan buruh dan petani. Di sisi lain, aksi mobilisasi massa buruh dan petani bersanding dengan mahasiswa. Aksi mobilisasi ini awalnya didominasi komunitas tani pada sekitar 1988 hingga 1992.16 Meskipun tidak cukup dominan, aktivitas pemogokan di sektor buruh juga mulai meningkat pada periode yang sama. Dari berbagai keterlibatan aktif itu para aktivis mahasiswa mulai membangun berbagai institusi atau lembaga untuk membantu peng- organisasian aksi protes atau memberikan pendidikan politik di kalan- gan buruh dan petani, seperti Indonesian Front for the Defence of Hu- man Rights (Infight)17, Yayasan Maju Bersama (YMB)18, Jaringan Kerja 15 Pendekatan "live in" dipelopori oleh aktivis-aktivis yang pernah mengunjungi Fili- pina sejak 1980-an dan hidup, belajar, bersama gerakan anti-Marcos. Mereka beru- paya belajar dari pengalaman Filipina, setelah menyimpulkan bahwa mahasiswa sendirian tidak akan bisa memenangkan perubahan. Di Filipina, mereka belajar teknik pengorganisasian dan mobilisasi massa. Lihat: Max Lane. Op.Cit., hlm 136. 16 Aksi protes petani yang kemudian terkenal sampai tingkat nasional dilakukan oleh petani Kedung Ombo yang didukung oleh para aktivis mahasiswa. Lihat Prasetyo- hadi et.al. "Perlawanan Rakyat Kedung Ombo," dalam Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia. Arief Budiman dan Olle Tornquist (eds). Jakarta: Institut Studi Arus Informasi-ISAI, 2001, hlm 23-32. 17 Organisasi yang didirikan pada 1990 ini mulai mengampanyekan pembelaan ter- hadap hak-hak politik anggota PKI yang dipenjara dan menentang keputusan Soe- harto untuk melaksanakan eksekusi pada beberapa anggota PKI yang sudah masuk antrean hukuman mati sejak 1960an. 18 Organisasi yang lebih berorientasi kepada kelas pekerja baru ini didirikan oleh be- berapa mahasiswa ilmu politik dan sejarah Universitas Indonesia. Mereka memba- ngun kontak dengan komunitas buruh dan menganjurkan agar komunitas buruh mengorganisasikan dirinya serta menyelenggarakan kursus pendidikan politik. Selain itu, mereka juga menerbitkan majalah Cerita Kami, yang mendokumentasi- kan dialog panjang antara buruh dan mahasiswa serta pengalaman kelas pekerja di Indonesia. YMB bubar pada 1992. 416
Budaya (JKB)19, dan Forum Belajar Bebas (FBB). Sedangkan beberapa kelompok aktivis lain kemudian mulai membangun Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) pada 1994, yang kemudian menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 1996. Keterlibatan aktif para aktivis tersebut sangat efektif dalam meng- galang aksi-aksi protes di seluruh kota besar di Indonesia. Berdasarkan data Yayasan Insan Politika (YIP)20, terdaftar 30 hingga 40 aksi protes mahasiswa, terutama di Jakarta dan Jawa, terjadi setiap tahun antara 1989 dan 1992. Isu penting yang diangkat merentang antara lain dari soal demokrasi kampus, solidaritas terhadap petani dan buruh, hingga protes di sekitar penangkapan aktivis yang mendistribusikan buku- buku Pramoedya Ananta Toer. Setelah 1992, sampel YIP menunjukkan pelonjakan aksi protes hingga tahun 1997. Dari data YIP, tercatat sekitar 800 aksi protes menunjukkan hampir seluruhnya diorganisir organisasi nonpermanen, yang bereaksi terhadap persoalan dan kondisi di tingkat lokal. Hanya ada satu organisasi atau jaringan yang selalu muncul ber- ulang-ulang dan di berbagai kota, yakni SSDI (yang kemudian disebut SMID saat menggunakan bahasa Indonesia), dan sebagian lagi jaringan yang terkait dengan PRD. Serangkaian aksi dengan menggunakan mobilisasi massa juga terjadi di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bogor, Ujung Pandang, Solo, Sura- baya, Salatiga, Lampung dan Medan. Dalam beberapa aksi protes itu, ter- jadi penggabungan antara massa buruh dan mahasiwa yang mengangkat berbagai isu mulai dari kondisi perburuhan saat itu, menuntut pengh- entian campur tangan tentara dalam urusan buruh, hentikan dwifungsi ABRI hingga mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.21 Aksi buruh terbesar pertama kali sejak 1965 pun terjadi pada 1995 de- ngan memobilisir 10.000 buruh yang dilakukan buruh PT Great River 19 JKB yang didirikan pada 1993 oleh sebagian anggota mantan YMB, merupakan pusat intelektual yang memimpin perkembangan Marxisme akademik di Indone- sia. Pada 1999, mereka menerbitkan jurnal, Media Kerja Budaya (MKB) dan pada 2002-2004 mulai mengumpulkan sejarah lisan tentang pengalaman kaum Kiri di Indonesia sebelum 1965. 20 Data yang dihimpun YIP hanya terbatas pada demonstrasi mahasiswa dan berada di lingkup Pulau Jawa. Lihat Yayasan Insan Politika. Kronologi Demonstrasi Maha- siswa 1989-1997. Jakarta: Yayasan Insan Politika, 1999, dalam Lane. Op.Cit., hlm 153-154. 21 "The PRD in action: April 1995-July 1996," (diakses 29 Maret 2012) 417
Industries di Bogor menuju DPRD Bogor.22 Teror Politik dan Penghilangan Paksa Penggulingan Megawati oleh pemerintah Orde Baru melalui Kon- gres Medan dengan cepat merangsang suhu politik di Indonesia makin memanas dan memunculkan aksi massa yang mendukung Megawati. Komite aksi untuk memberikan dukungan didirikan di berbagai kota. PRD mengambil peran penting dalam pembangunan komite itu atau menggalang aksi menentang kekuasaan militer. Slogan PRD "Megawati Presiden Baru" terus berkumandang di berbagai aksi massa mendukung PDI Megawati. Tuntutan yang semula hanya mendukung Megawati lalu berkembang luas menjadi gerakan massa menentang kediktatoran.23 Aksi protes menentang penolakan Soeharto terhadap kepemimpinan Megawati mulai dipicu di Semarang pada 14 Juni. Kemudian diikuti aksi- aksi di Surabaya dan Yogyakarta pada 17 Juni; di Salatiga pada 18 Juni; di Jakarta pada 18 Juni, aksi diikuti sekitar 4.000 orang. Semua aksi tersebut, hingga 19 Juni, merupakan aksi gabungan antara PDI dan PRD sehingga kedua bendera menjadi terkenal.24 Aksi bersama antara PRD dan PDI pendukung Megawati ini terjadi karena sebelum penggulingan PDI Megawati oleh militer, SMID Sura- baya (salah satu organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke PRD) dan PRD Surabaya25 sudah berhubungan dengan Sucipto, yang posisinya sedang 22 Inilah mobilisasi terbuka pertama dalam jumlah besar dengan bendera aliansi terang-terangan buruh-mahasiswa. Aksi buruh yang digalang PPBI (Pusat Per- juangan Buruh Indonesia) ini dibantu SMID dan PRD. Aksi kemudian berlang- sung ricuh di DPRD Bogor, setelah massa menerobos blokade tentara untuk ma- suk ke halaman DPRD. Sebelumnya sekitar 50 tentara berpakaian sipil melakukan pelecehan terhadap massa buruh perempuan yang ikut aksi ini. Tentara berhasil menangkap sebagian peserta aksi dari PPBI, SMID, dan PRD. Lihat: Yayasan Lem- baga Bantuan Hukum Indonesia - YLBHI. Kronologi Pemogokan Great River Indus- tries 18 Juli. Jakarta: YLBHI, 1995, dalam Lane, Op.cit., hlm 157-158. 23 Noorhikmah dan Wilson. "Kita Mengayun Pedang ke Dunia Terang," dalam Me- reka yang Hilang dan Mereka yang Ditinggalkan: Potret Penghilangan Paksa di In- donesia. Hasudungan Sirait (ed.). Jakarta: Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, 2004, hlm 32. 24 "Kronologi Aksi PRD-PDI di Daerah-daerah," pubs/1996/07/07/0007.html (diakses 29 Maret 2012). 25 Pada saat itu, SMID Surabaya diketuai oleh Sardiyoko dan PRD Surabaya diketuai oleh Herman Hendrawan. 418
digoyang oleh Gubernur Jatim, Basofi Sudirman dan Pangdam Brawi- jaya, Mayjen Imam Oetomo. Kedua pejabat tersebut berusaha mengang- kat ketua PDI Jatim tandingan, Budi Hardjono. Sebagai ketua pembina politik di Jatim, Basofi hanya mengakui kepengurusan Budi Hardjono dan menolak kepemimpinan Sucipto yang pro-Megawati.26 Konflik dalam tubuh PDI ini kemudian makin melebar ke hampir se- bagian besar basis PDI. Bersamaan dengan kongres Medan, massa pen- dukung Megawati mengadakan demonstrasi di Jakarta menuju Monas pada 20 Juni 1996. Namun, saat tiba di pintu Gambir, terjadi bentrokan fisik antara aparat militer dan massa pendukung Megawati menyebabkan korban berjatuhan. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Gambir. Setelah terjadi peristiwa Gambir, Megawati dan beberapa petinggi DPP dipanggil Pangdam Jaya, Mayjen Sutiyoso. Pangdam mengimbau agar pendukung Megawati tidak turun ke jalan. Karena imbauan ini, akhirnya pendukung Megawati yang bertahan di gedung DPP PDI Ja- lan Diponegoro melakukan aksi mimbar bebas. Aksi tersebut mendapat sambutan luar biasa dari kelompok-kelompok prodemokrasi. Hal ini juga didukung oleh popularitas Megawati yang dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru. Beberapa kelompok dan individu terutama yang tidak menerima perlakuan pemerintah terhadap Megawati mulai bergabung dan berkumpul di mimbar bebas. Dukungan di antaranya datang dari berbagai organisasi seperti AJI, PIJAR, PUDI, Walhi, PRD dan individu-individu, termasuk mahasiswa.27 Sekretariat DPP PDI di Jalan Diponegoro kemudian juga digunakan sebagai tempat pertemuan koalisi luas kekuatan antipemerintah yang dikenal dengan nama Majelis Rakyat Indonesia (Mari). Walaupun ikatan bersama koalisi Mari adalah mempertahankan PDI Megawati, Mari juga mengeluarkan sejumlah tuntutan, termasuk peningkatan upah buruh, pegawai negeri, harga pagu yang lebih baik bagi produksi petani, mempertahankan kurs pada tingkat yang tetap, memberikan pendidikan gratis dan penghentian korupsi serta mencabut semua UU yang menindas. Mimbar bebas yang menghasilkan politik mobilisasi massa ini tentu saja membuat gerah pemerintah Orde Baru, khususnya Soeharto, ka- rena mobilisasi politik di kantor DPP PDI saat itu bisa meningkatkan momentum ke tahap lebih tinggi dari peristiwa Malari. Ketika mene- 26 Noorhikmah dan Wilson. Op.Cit., hlm 33. 27 Supriyadi Widodo Eddyono et.al.. Laporan Monitoring Pengadilan Koneksitas Ka- sus 27 Juli. Jakarta: Elsam, 2005, hlm 39. 419
rima pengurus DPP PDI Soerjadi, dua hari menjelang Peristiwa 27 Juli 1996, Soeharto mengatakan kepada Soerjadi dan kawan-kawannya agar mewaspadai setan-setan gundul yang ikut bermain dalam kemelut PDI. Pernyataan Presiden itu memang tidak menyebut secara jelas siapa yang dimaksud setan gundul. Namun, berdasarkan pernyataan Soerjadi, Soe- harto agaknya menuding kekuatan-kekuatan yang dianggap telah ber- gabung dalam satu wadah bernama Majelis Rakyat Indonesia (Mari).28 Untuk meredam mobilisasi politik yang semakin meluas, pemerin- tah Orde Baru pun tidak segan-segan menggunakan tindakan represif dengan menyerbu kantor DPP PDI yang diduduki massa pendukung Megawati, kemudian dikenal dengan peristiwa 27 Juli 1996. Tentara, polisi dan preman lalu diterjunkan untuk merebut atau menutup kantor DPP PDI yang dianggap sebagai wadah gerakan tersebut. Hasil penyer- buan itu adalah beberapa kader PDI pro-Megawati akhirnya terbunuh. Ed Aspinall dengan bagus memberikan ringkasan tentang apa yang ter- jadi setelah penyerbuan itu:29 Sementara itu, sekerumunan besar massa berkumpul di belakang kepungan tentara. Begitu mendengar bahwa banyak yang di- bunuh di dalam gedung, batu-batu mulai dilemparkan. Walau- pun pimpinan PDI menyerukan untuk tenang, bentrokan spora- dis tetap berlangsung, dan sebagian kerumunan berteriak "ABRI pembunuh" serta membakari pos polisi terdekat. Kerumunan ber- tambah besar dalam beberapa jam saja, dipenuhi oleh penduduk daerah kumuh sekitarnya, para pelajar dan mereka yang melintas. Sekitar jam 2 siang tentara melakukan serangan balasan, meng- gunakan gas air mata, menyemprotkan air dan memukuli dengan pentungan, tapi tak ada penembakan. Kerumunan terpencar- pencar, dan dari titik ini pertempuran menjalar hingga ke seba- gian besar Jakarta Timur. Beberapa penduduk kaum miskin kota bergabung. Aktivis-aktivis dari kelompok oposisi yang ada di an- tara mereka tak bisa mengendalikan situasi sepenuhnya. Akhirnya 56 gedung dirusak, lebih dari 200 orang ditangkap, dan 4 orang 28 "Presiden Terima DPP PDI Soerjadi, Pembonceng Kasus PDI "Setan Gun- dul"," Republika Online, 26 Juli, 1996. pubs/1996/07/25/0032.html (diakses 28 Maret 2012). 29 Edward Aspinall. Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford: Stanford University Press, 2005, seperti dikutip Lane. Op.Cit., hlm 172. 420
(menurut jumlah resmi) terbunuh. Berdasarkan pernyataan Komnas HAM mengenai peristiwa 27 Juli 199630, disebutkan bahwa pada 27 Juli 1996 di Jakarta terjadi dua peris- tiwa pokok yaitu: 1) Pengambilalihan yang disertai kekerasan di gedung sekretariat DPP PDI di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat. Proses itu berlangsung antara kurang lebih pukul 06.15 hingga 09.15 pagi hari itu; dan 2) Kerusuhan sosial berupa perusakan, pembakaran, dan peng- hancuran barang-barang milik umum dan pribadi secara serentak di be- berapa wilayah sekitar Jalan Diponegoro, Salemba, Proklamasi, Kramat Raya, dan Senen. Peristiwa itu berlangsung antara pukul 11.00 pagi hari hingga melewati pukul 23.00 malam hari itu. Dalam pernyataannya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa peris- tiwa pengambilalihan gedung sekretariat DPP PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996 merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan DPP PDI Kongres Medan dan kelompok pendukungnya, bersama-sama de- ngan aparat keamanan. Hal ini merupakan peristiwa lanjutan dari urutan kejadian-kejadian sebelumnya yang bertalian dengan penciptaan konflik terbuka dalam tubuh PDI, di sini pemerintah/aparatur telah melibatkan diri secara berlebihan dan berpihak, serta di luar proporsi fungsinya se- bagai pembina politik dan aparat keamanan. Sementara dalam laporan Komnas HAM disebutkan bahwa peristiwa kerusuhan sosial di sekitar Jalan Diponegoro, Proklamasi, Salemba, Matraman, Kramat Raya, Senen, terpengaruh oleh efek penggunaan kekerasan dari peristiwa pengambila- lihan gedung sekretariat DPP PDI. Berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM, dalam peristiwa 27 Juli 1996 diungkapkan 5 korban tewas, 149 mengalami luka-luka, 23 orang hilang dan 136 ditahan. Namun dalam laporannya, Komnas HAM memberikan catatan "tidak tertutup kemungkinan angka korban yang meninggal yang berhubungan dengan Peristiwa 27 Juli 1996 tersebut bertambah."31 Berbeda jauh dengan laporan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, pemerintah Orde Baru menuding peristiwa 27 Juli 1996 disebabkan penunggangan unsur-unsur PKI dalam mimbar bebas itu. Namun, ini tentu saja sangat berbeda jauh dari temuan Komnas HAM, yang tidak 30 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Ma- nusia Mengenai Peristiwa 27 Juli. Jakarta, 12 Oktober, 1996. 31 Gibran Ajidarma dan Irawan Saptono. Peristiwa 27 Juli. Jakarta: Aliansi Jurnalis In- dependen dan Institut Studi Arus Informasi, 1997, hlm 15. 421
menyebut sama sekali tentang PKI. Bahkan, dalam temuan Komnas HAM disebutkan bahwa terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 karena adanya keterlibatan pemerintah/aparatur untuk memihak salah satu kubu dalam konflik PDI. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Pangab Jenderal Feisal Tanjung yang mengatakan bahwa aktivitas mimbar bebas sudah menju- rus ke makar dan menyerupai cara-cara yang dilakukan PKI,32 atau per- nyataan kalangan DPR khususnya Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) pun ketika itu juga berusaha mendesak ABRI segera membubarkan mimbar bebas di kantor DPP PDI.33 Sementara Kasum ABRI, Letjen Soeyono, memaparkan sinyalemen Megawati telah dijadikan "kuda troya" oleh simpatisan PKI. Menurut Letjen Soeyono, dasar-dasar mimbar bebas tersebut terindikasi perbua- tan makar karena tiga hal yaitu:34 Yang pertama (menyudutkan ABRI), mereka menuntut pertang- gungjawaban Pangab dan Kasum terhadap peristiwa apa saja yang berkaitan dengan ABRI. Peristiwa yang terjadi di daerah-daerah beberapa waktu lalu, hingga yang dulu-dulu diungkit-ungkit lagi, seperti kasus Tanjung Priok, Lampung, Ujung Pandang, sampai peristiwa pembunuhan orang-orang PKI pada 1965. Jadi, mereka menuntut pertanggungjawaban Pangab atas semua peristiwa itu. Setelah Pangab, mereka juga menuntut pertanggungjawaban pan- glima tertinggi. Siapa panglima tertinggi? Pak Harto. Yang kedua, (menyudutkan pemerintah), semua kasus yang ter- jadi di lingkungan kabinet diungkit-ungkit. Mendagri, Menpar- postel, Menhub, Menkeh dan beberapa menteri lainnya terus me- reka sudutkan. Macam-macam saja kasusnya, pokoknya semua dimintai pertanggungjawaban. Terus, akhirnya yang disudutkan 32 "Pangab: Mimbar Bebas Ganggu Ketertiban Umum," Suara Pembaruan, 22 Juli, 1996. (diakses 28 Maret 2012). 33 "DPR: Bubarkan Mimbar Bebas PDI," Media Indonesia, 24 Juli 1996. (diakses 28 Maret 2012). 34 "Soeyono: Sudah Jelas Itu Cara-cara PKI," Forum Keadilan, Edisi 9/Th.V, 12 Agus- tus, 1996. (diakses 28 Maret 2012). 422
adalah kepada pemerintahan. Siapa? Pak Harto lagi. Terus yang ketiga (menyudutkan negara), semua lembaga tinggi negara mereka jelek-jelekkan. Misalnya dalam kasus Eddy Tan- sil, Pak Sudomo dan Pak Sumarlin diserang. Siapa mereka? Ketua DPA dan Ketua BPK. Lalu, dalam kasus Adi Andojo, ketua MA juga terus diserang. DPR dianggap tidak berfungsi. Jadi, mereka mendiskreditkan semua lembaga tinggi negara yang ada. Sampai akhirnya mereka meminta pertanggungjawaban terhadap kepala negaranya. Siapa? Pak Harto lagi. Nah, dari upaya-upaya itu jelas sasaran utama mereka. Apa lagi kalau bukan mau makar? Pemerintah Orde Baru pun melakukan pengambing-hitaman terha- dap organisasi-organisasi yang melakukan mobilisasi politik untuk men- dukung PDI dan Megawati. Dalam konferensi pers yang digelar seusai Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Rakor Polkam), pada 30 Juli 1996, Menko Polkam Soesilo Soedarman menyatakan pemerin- tah akan terus melakukan berbagai bentuk tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan 27 Juli 1996 -baik yang terlibat langsung- seperti Par- tai Rakyat Demokratik (PRD)35 dan kelompok lain yang bermasalah. Pe- merintah berpendapat bahwa mereka secara nyata melawan Orde Baru.36 Selain itu, Menko Polkam juga membantah peristiwa 27 Juli merupakan luapan rakyat yang kecewa. Dia mengatakan, "Di belakang massa itu ada pihak yang mengarahkan. Kalau itu gerakan massa murni, tidak akan 35 Sejak pendeklarasian pada 2 Mei 1994, PRD (dahulu Persatuan Rakyat Demokra- tik) yang mewadahi mahasiswa, buruh dan petani, berbasis di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, dan Manado selalu dianggap anca- man oleh pemerintah Orde Baru. Segera setelah pendeklarasian PRD, Menko Pol- kam Soesilo Soedarman menyatakan, "PRD tidak legal. Hanya ada tiga kendaraan politik yang diakui oleh pemerintah, yakni PPP, Golkar dan PDI. Pemerintah akan bertindak tegas." Dirjen Sospol Depdagri, Sutoyo, juga mengumumkan bahwa PRD adalah pembangkang dan polisi akan "membubarkan mereka dengan paksa." Untuk lebih jelas lihat: Max Lane, "Indonesian democratic group stirs controversy," 18 Mei, 1994. (diakses 28 Maret 2012). 36 "Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli," Kompas, 31 Juli, 1996. (diakses 28 Maret 2012) 423
ada perusakan maupun pembakaran gedung-gedung strategis."37 Konsekuensinya, para aktivis organisasi tersebut mulai dikejar, di- tangkap, dan diculik, selain itu juga dilakukan penggerebekan terhadap kantor organisasi itu sejak Juli 1996,38 baik karena memang anggota PRD atau orang yang dituduh sebagai PRD. Hal ini dialami Hendrik Sirait, yang ketika itu aktif sebagai Kepala Biro Advokasi Divisi Aksi Pijar In- donesia. Hendrik ditangkap sejak 1 Agustus 1996, setelah menghadiri sidang gugatan Megawati di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketika dia menunggu bis di bawah jembatan penyeberangan Gajah Mada, tiba-tiba dia dihajar dan dikeroyok oleh beberapa orang tak dikenal. Hendrik ke- mudian dimasukkan ke mobil Suzuki Jimny putih dan wajahnya ditutup dengan kaos yang dipakainya. Sampai di tempat tujuan, dia kemudian kembali dihajar dengan tangan kosong oleh beberapa orang. Walaupun pada awalnya, Hendrik tidak mengetahui lokasi penyekapan tersebut, akhirnya dia dapat mengidentifikasi tempat penyekapannya, "Saya baru mengetahui setelah membaca tulisan "Inteldam Jaya" di mesin tik yang dipakai untuk menginterogasi saya. Saya pikir ini pasti Bakorstanasda."39 Para penculik tersebut juga memaksa Hendrik mengaku sebagai anggota PRD:40 Oh ya, pada hari kedua pemeriksaan, saya juga disundut rokok. Sampai mati rokok itu di badan saya. Mereka memaksa saya dan sekaligus memposisikan saya sebagai anggota PRD. Saya bertahan bahwa saya pengurus PIJAR. Karena saya bertahan, mereka akhir- nya memasukkan PIJAR sebagai bagian dari PRD. Mereka tanya, "Di mana Budiman?" Saya tidak tahu. Mereka menyundut badan saya dengan rokok dan menyetrum saya. Wah, sakit sekali. Baru pada 6 Agustus, dia dipindahkan dari Bakorstanasda ke Polda Metro Jaya. Kemudian dia dilepaskan dari tahanan Polda Metro Jaya 37 "Menko Polkam: Mega Dipanggil Sesuai dengan Prosedur," Jawa Pos, 31 Juli, 1996. (diakses 28 Maret 2012) 38 Tim Relawan Penolong Korban Insiden 27 Juli. Siaran Pers Tim Relawan Penolong Korban Insiden Jakarta 27 Juli 1996: Ketua PRD, Budiman Sudjatmiko Ditangkap Puluhan Orang Terancam (Jakarta, 12 Agustus 1996), (diakses 28 Maret 2012) 39 "Orang Tua Saya Beranggapan Saya Sudah Meninggal," Wawancara dengan Hen- drik Sirait, dalam Ajidarma dan Saptono. Op.Cit., hlm 143-146. 40 Ibid, hlm 146. 424
pada 26 Agustus 1997. Pengejaran dan penangkapan juga dilakukan hingga ke berbagai dae- rah di Indonesia, yang diindikasikan menjadi tempat organisasi itu.41 Pu- luhan anggota PRD dan organisasi di bawahnya pun ditahan oleh aparat keamanan dan kepolisian, termasuk Ketua Umum PRD, Budiman Sud- jatmiko, serta pimpinan organisasi PRD. PRD dan semua organisasi yang bernaung di bawahnya kemudian dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada 30 Oktober 1997. Karena itulah, pimpinan PRD dari dalam penjara kemudian menge- luarkan instruksi kepada seluruh kader partai ini untuk terus bergerak dalam kondisi represif dan status PRD serta ormas-ormasnya yang ile- gal. "Kami memerintahkan agar semua PRD bergerak di bawah tanah, kader-kader PRD, baik yang bergerak di sektor mahasiswa, buruh, tani, dan kaum miskin kota agar tetap meneruskan perjuangan dengan cara mendirikan komite aksi tanpa mencantumkan nama PRD."42 Para kader PRD tersebut kemudian mulai melakukan persiapan untuk membangun koalisi legal untuk terus mengampanyekan agenda PRD, dengan cara menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok, termasuk para pendu- kung PDI pro-Megawati. Pada 14 April 1997, Komite Nasional Perjuan- gan Demokrasi (KNPD) kemudian dideklarasikan.43 Bagi pemerintah Orde Baru, pengejaran, penangkapan atau bahkan penyiksaan terhadap para aktivis PRD bukan sekadar mencari kambing hitam dalam peristiwa 27 Juli 1996. Menurut Max Lane, peristiwa 27 Juli 1996 merupakan peningkatan krisis politik yang menyebabkan kehan- curan politik "massa mengambang," yang selama ini diusung Orde Baru. 41 Lihat "Rumah Aktivis SMID dan PRD Mulai Didatangi Aparat Militer," (diakses 28 Maret 2012) dan "Penangkapan atas Aktivis SMID," pubs/1996/08/10/0031.html (diakses 28 Maret 2012). 42 Instruksi itu kemudian dijalankan oleh KPP PRD dengan cara mengonsolidasi- kan kader-kader PRD yang terserak di berbagai kota dengan menggunakan organ partai Pembebasan dan membentuk komite aksi semipermanen yang terbuka dan legal. Lihat FX Rudy Gunawan. Budiman Sudjatmiko Menolak Tunduk. Jakarta: Grassindo, 1999, seperti dikutip oleh Noorhikmah dan Wilson. Op.Cit., hlm 31. 43 KNPD kemudian mendorong pendirian komite perlawanan yang bersifat aliansi politik di Indonesia, seperti KPDI (Komite Penegak Demokrasi Indonesia) di Yo- gyakarta, Komkund (Komite Kebangkitan Mahasiswa untuk Demokrasi) di Sema- rang, KMKD (Komite Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi), yang akhirnya menjadi SMPR (Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat) dan kemudian menjadi DRMS (Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta), PPML (Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Lampung) di Lampung. Motor utama dari pembangunan komite terse- but adalah SMID. Lihat Noorhikmah dan Wilson. Op.Cit., hlm 32. 425
Untuk itulah, pemerintah Orde Baru melancarkan serangan langsung terhadap agen utama yang mempromosikan aksi yaitu PRD.44 Perlawanan rakyat meningkat lagi menjelang Pemilu 1997 karena bayang-bayang golput (golongan putih)45 semakin membesar karena menguatnya kekecewaan masyarakat terhadap sikap pemerintah dalam merekayasa peristiwa 27 Juli 1996 dan intervensi terhadap partai politik. Kelompok-kelompok masyarakat yang besar, tanpa diduga juga mulai merespons situasi yang terjadi di Indonesia ketika itu dengan isu golput, salah satunya Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).46 Pada situasi tersebut, pada Maret 1997, Presiden Soeharto dengan tegas membuat pernyataan di hadapan publik bahwa dia bersedia tu- run dari jabatan presiden. Dia tak akan mempertahankan jabatan yang diembannya selama ini, asalkan semua itu ditempuh melalui cara-cara konstitusional. "Kalau sampai melanggar hukum, tak gebuk betul-betul," katanya. Soeharto pun mengingatkan bahwa yang bisa mengganti man- dataris adalah MPR.47 Kalau memang dianggap tak becus, saya persilakan menarik man- dat melalui Sidang Umum Istimewa MPR. Saya sama sekali tak keberatan atau tak akan mempertahankan, kalau rakyat mengh- endaki turun. Asal maksud itu dilaksanakan secara konstitusional. Tapi bila keinginan itu dilaksanakan tak melalui rel yang seharus- nya, alias menabrak konstitusi, maka saya tak akan ragu-ragu un- tuk menggebuk. Hilangnya kepercayaan masyarakat, kemudian juga ditanggapi oleh Megawati dengan mengeluarkan Pesan Harian No. X/KETUM/IV/1997 44 Lane. Op.Cit., hlm 173. 45 Golongan putih (golput), yang muncul saat pemilu 1971, adalah gerakan moral intelektual perkotaan yang menyatakan protes terhadap tirani kekuasaan dan pe- milu yang selalu dimanipulasi. Bahkan, golput dikategorikan sebagai bagian dari tindakan makar, padahal tidak ada aturan konstitusi atau undang-undang yang menyatakan memilih sebagai kewajiban. Golput pertama kali dicetuskan oleh Arief Budiman pada pemilu 1971. 46 Pada awal Februari 1997, KWI mengedarkan sepucuk surat menyongsong Hari Raya Paskah, yang secara implisit membebaskan umat Katolik untuk menjadi golput dalam pemilu 1997. Lihat "Ketika Gereja Bicara Pemilu," Gatra, No. 16/III, 8 Maret, 1997. (diak- ses 28 Maret 2012). 47 "Menggebuk yang Inkonstitusional," Gatra, No. 16/III, 8 Maret, 1997. (diakses 28 Maret 2012). 426
pada 23 April 1997, yang menyatakan tidak ikut melaksanakan kegiatan kampanye atas nama PDI selama masa kampanye pemilu 1997. Pesan harian Megawati kepada kader-kader PDI merupakan pemboikotan pemilu yang tidak pernah diduga oleh pemerintah Orde Baru. Wacana pemboikotan pemilu 1997 pun kemudian mulai disuarakan berbagai or- ganisasi. Namun, seruan boikot pemilu dari berbagai jurusan itu tidak dimak- nai dengan berdiam diri di rumah. Seruan pemboikotan pemilu yang di- lancarkan dari berbagai jurusan itu dimaknai sebagai boikot mencoblos, bukan memboikot kampanye. Tanpa diduga, agenda boikot pemilu serta penolakan kader PDI pendukung Megawati untuk memilih partainya, kemudian dimanfaatkan secara cerdas oleh Ketua DPC PPP Solo, Mo- edrick Sangidu. Dia mulai mengampanyekan "Mega-Bintang" agar kad- er-kader PDI Megawati menitipkan suaranya ke PPP.48 Hal ini disambut positif oleh beberapa kader PDI Megawati, yang kemudian menitipkan suaranya kepada PPP,49 walaupun kemungkinan besar inisiatif dari Mo- edrick tidak didukung secara terbuka oleh Megawati maupun pengurus PPP. Hal ini menyebabkan kecenderungan masyarakat kemudian melaku- kan mobilisasi. Pemilu 1997 menunjukkan mobilisasi terbesar dalam se- jarah Orde Baru dan mungkin paling militan dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan. Mobilisasi tersebut mengambil bentuk yang tak bisa diduga oleh seorang pun saat itu, bahwa aksi itu telah benar-benar independen secara politik.50 Puluhan ribu orang mengalir keluar dari perkampungan padat, mencari jalan sendiri ke tempat aktivitas PPP. Padahal tidak pernah ada rencana mobilisasi yang direncanakan oleh PPP. Tidak ada yang membawa poster dan spanduk yang disediakan atau seruan mendukung PPP. Yang mengejutkan semua orang, mereka membawa spanduk sendiri, memproklamirkan dukungan kepada "Mega Bintang." Kampanye dukungan kepada "Mega Bintang" pun kemudian berubah dalam spanduk mereka yang terbaca antara lain, "Koalisi Me- ga-Bintang-Rakyat untuk Demokrasi," "Koalisi Mega-Bintang-Rakyat Menolak Mayoritas Mutlak Golkar," dan "Koalisi Mega-Bintang-Rakyat untuk Perubahan," sebagaimana juga "GOLKAR Korup," "GOLKAR 48 "Wawancara Moedrick Sangidu: Jangan Alergi, Mega Artinya Besar," D&R, 17 Mei, 1997. (diakses 28 Maret 2012). 49 "Manifesto Mega, Untuk Atau Tidak Untuk Pemilu," D&R, 26 April, 1997. (diakses 29 Maret 2012). 50 Lane. Op.Cit., hlm 176. 427
Curang" dan slogan-slogan antipemerintah lainnya. Munculnya kampanye "Mega-Bintang-Rakyat" kemudian ditanggapi pemerintah dengan melarang kampanye "Mega-Bintang-Rakyat". Na- mun, kenyataannya kampanye tersebut tetap berlangsung hingga putaran terakhir.51 Selain itu juga muncul perkelahian jalanan antara pendukung "Mega-Bintang-Rakyat" dan Golkar. Selama kampanye, hampir 70 orang tewas karena perkelahian kedua pendukung itu. Bentrokan tentu saja diakibatkan kegeraman pendukung "Mega-Bintang-Rakyat" di berbagai daerah terhadap Golkar yang dianggap sebagai representasi pemerin- tahan Orde Baru.52 Selain itu juga terjadi pembangkangan terhadap instruksi ketua PPP Jakarta yang menyatakan agar anggota partai ini tidak terlibat dalam pe- ngumpulan massa atau pawai apa pun. Instruksi tersebut seakan tidak berpengaruh pada sebagian besar massa yang sebelumnya "mengam- bang." Massa tetap saja melakukan arak-arakan dan berkumpul secara luas. Bahkan, mereka juga menyerang dan membakar pos polisi saat polisi memerintahkan perampasan poster. Barikade tentara dan polisi yang berusaha menghentikan pengumpulan dan pawai terbuka dilem- pari batu dan peserta pawai terus berusaha menembus barikade. La- poran yang disusun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menjelaskan peristiwa itu dengan baik:53 Sebagai contoh ketidakpuasan massa, yang langsung maupun tidak langsung, juga merefleksikan "ketidakpatuhan" massa ke- pada "kepemimpinan" OPP, "kewenangan" PPI [Panitia Pemili- han Indonesia] dan "kewibawaan" aparat keamanan, terlihat pada kasus membludaknya massa di jalanan-jalanan DKI Jakarta pada giliran hari kampanye PPP di tiga putaran terakhir kampa- nye. Meski DPW PPP DKI Jakarta telah menyatakan tidak akan melaksanakan kampanye pada tiga putaran terakhir itu, PPP telah melarang dilakukannya pawai dan arak-arakan kendaraan bermo- tor, dan aparat keamanan telah menyatakan akan menindak tegas pelanggar aturan dan kesepakatan kampanye, massa dan simpa- 51 Lihat Forum Keadilan, No 04, Tahun VI, 2 Juni, 1997. 52 "Saling Lempar Batu, Saling Lempar Tuduhan," Tempo, Edisi 11/02, 17 Mei, 1997. (diakses 29 Maret 2012). 53 J Kristiadi, T.A. Legowo, Nt Budi Harjanto. Pemilihan Umum 1997, Perkiraan, Ha- rapan dan Evaluasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997, hlm 98 dalam Lane. Op.Cit., hlm 180. 428
tisan tetap saja keluar ke jalan-jalan untuk berpawai dan berara- kan kendaraan bermotor, menggunakan "yel-yel" yang dilarang dan tidak menghiraukan himbauan untuk menghentikan aktivitas itu yang datang dari aparat keamanan dan satgas PPP, dan bahkan melawan mereka dengan aktivitas yang makin "keras." Pimpinan PPP sendiri mengumumkan bahwa mereka telah mela- porkan selebaran Mega-Bintang-Rakyat ke kepolisian, walaupun tidak ada nama dan alamat dalam selebaran tersebut. Menteri Dalam Negeri, Letjen Syarwan Hamid, dan juga Harmoko, Ketua Umum Golkar, secara terbuka menuduh partai terlarang PRD berada di balik penyebaran sele- baran itu.54 Walaupun Golkar kembali menang dalam pemilu 1997, kampanye pemilu 1997 merupakan kekalahan penting Orde Baru karena pemak- saan politik "massa mengambang" telah runtuh. Pembangkangan ter- hadap aparat keamanan, pemerintah sipil, dan kepemimpinann partai terjadi sepanjang masa kampanye pemilu 1997. Di seluruh negeri terjadi mobilisasi massa yang militan dalam skala besar. Pemerintahan Orde Baru telah kehilangan kendali dalam mengelola agenda politik publik, meskipun berbagai upaya pembungkaman terhadap politik mobilisasi massa ini juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Untuk melakukan pembungkaman itu, pemerintah Orde Baru kem- bali melakukan praktik penghilangan paksa terhadap beberapa orang simpatisan yang mendukung kampanye Mega Bintang, seperti dialami Elizabeth Walean. Dia sempat diculik secara "misterius" saat kampanye PPP, pada 14 Mei 1997, yang kemudian ditahan di kantor Koramil 503 Tanjung Priok dan kantor Kodim Jatinegara, sebelum "dipulangkan" seki- tar pukul 23.00 malam. Saat turut memeriahkan kampanye PPP di Jalan Otista Raya, Elizabeth yang mengenakan kaos berwarna merah bergam- bar Megawati, dihampiri oleh dua orang yang mengaku satgas PPP. Salah seorang di antaranya kemudian tiba-tiba menarik Elzabeth dengan kasar ke tepi jalan, dan memasukkannya ke mobil sejenis kijang berwarna hi- jau. Dalam perjalanan, tangan Elizabeth diikat dan matanya ditutup serta sempat diancam akan dibuang ke laut, bahkan diancam akan ditembak. Setelah matanya dibuka, dia baru menyadari bahwa dirinya sedang be- rada di kantor Koramil 503 Tanjung Priok. Setelah beberapa jam, mulai dari pukul 16.00 hingga pukul 21.00, Elizabeth kemudian dibawa ke kan- 54 Kristiadi, Legowo, Harjanto. Op.cit., hlm 99 seperti dikutip Lane. Op.Cit., hlm 184. 429
tor Kodim Jatinegara. Di sana, Elizabeth dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas meterai, yang isinya antara lain tidak lagi memakai kaos Megawati, tidak akan ikut kampanye, dan tidak akan menuntut aparat mana pun dalam kasus ini. Kemudian dia dilepaskan sekitar pukul 23.00 WIB.55 Simpatisan PDI pro-Megawati lain yang mengalami praktik penghi- langan paksa adalah Yani Afri dan Sonny. Mereka hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, setelah ditangkap pada 23 April 1997 dan sempat ditahan selama semalam oleh Kodim Jakarta Utara. Yani, Sonny, bersama kedua kawannya ditangkap di depan Mal Kelapa Gading oleh aparat dari Kodam Jakarta Utara. Mereka berempat kemudian dibawa ke Kodim Jakarta Pusat dan diinterogasi serta mengalami penyiksaan. Mereka dituduh terlibat dan atau akan meledakkan Mal Kelapa Gading, merobohkan pagar gedung DPR, peristiwa 27 Juli, dan peristiwa Gambir. Mereka juga ditanya, mengapa ikut PDI Megawati dan tidak ikut Golkar. Setelah semalam mendekam di Kodim Jakarta Utara, mereka kemudian dibebaskan. Namun, belum keluar dari gedung Kodim Jakarta Utara, Yani dan Sonny kemudian ditangkap lagi. Hingga saat ini tidak diketahui keberadaan keduanya. Selain Yani Afri dan Sonny, beberapa orang simpatisan PPP juga men- galami penghilangan paksa pada masa-masa kampanye pemilu 1997, se- perti Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, dan Ismail. Mereka terakhir terlihat pada 29 Mei 1997, setelah menjenguk istri Dedi Hamdun di rumah sakit. Hingga saat ini tidak diketahui keberadaan mereka. Praktik penghilangan paksa juga kembali terjadi ketika menjelang Si- dang Umum MPR 1998. Hal ini karena saat menjelang Sidang Umum MPR 1998, situasi politik di Indonesia sedang memanas terkait isu per- gantian kekuasaan dan krisis ekonomi, yang mengakibatkan peningka- tan aksi protes di kalangan masyarakat. Kenaikan harga-harga akibat kri- sis ekonomi dengan cepat memicu lahirnya krisis sosial di hampir semua wilayah Indonesia. Tuntutan rakyat yang awalnya menyatakan kepriha- tinan terhadap kondisi perekonomian kemudian dengan cepat berubah menjadi menuntut pertanggungjawaban mandataris MPR dan menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden lagi menjelang Sidang Umum MPR 1998. Golkar yang mendominasi MPR memang berupaya untuk men- 55 "Penculikan Misterius Terhadap Simpatisan Mega," Tempo, Edisi 12/02, 24 Mei 1997, (diakses 29 Maret 2012) 430
calonkan kembali Soeharto sebagai presiden. Walaupun keluarga Cen- dana menginginkan agar Soeharto tidak terpilih lagi, DPP Golkar tetap bersikukuh mencalonkan Soeharto. Pada 20 Januari 1998, tiga pimpinan Keluarga Besar Golkar atau lazim disebut Tiga Jalur Golkar, yakni jalur Golkar/Beringin (Harmoko), jalur ABRI (Feisal Tanjung), dan jalur bi- rokrasi (Yogie S.M.), datang ke Bina Graha menyampaikan keinginan rakyat dalam pencalonan Soeharto sebagai Presiden. Saat itu mereka melaporkan kepada Soeharto, "[B]ahwa ternyata rakyat memang hanya mempunyai satu calon Presiden RI untuk periode 1998-2003 yaitu HM Soeharto," kata Harmoko mengumumkan kepada pers usai melapor ke- pada Soeharto. "Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk dicalonkan sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003," tutur Harmoko yang didampingi M. Yogie S.M. dan Jenderal TNI Feisal Tanjung ketika itu.56 B.J. Habibie, yang menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sejak 1978 sampai Maret 1998, sekaligus menjabat ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sejak 1990 hingga 2000, popularitasnya melonjak dan menjadi kandidat penting menjelang pe- milu 1997. Apalagi jika mengingat beredarnya opini bahwa setelah pem- bentukan kabinet baru pada 1993, beberapa menteri kabinet ini berla- tar belakang ICMI.57 Berdirinya ICMI pada akhirnya memberikan nilai penting dan strategis dalam pemilu 1997 dan sidang umum MPR, seti- daknya bagi kelompok-kelompok politik baik di dalam partai yang ada saat itu (Golkar, PDI dan PPP) maupun kelompok politik lain yang tidak berada dalam jalur kepartaian. Hal ini merangsang menguatnya persain- gan-persaingan di antara organisasi politik maupun organisasi massa.58 Pengelompokan juga terindikasi dalam tubuh ABRI/TNI saat itu. Hal ini setidaknya terlihat dengan munculnya berbagai polemik di media 56 "Dikhianati Pembantu Dekatnya," index.shtml (diakses 29 Maret 2012). 57 Rosihan Anwar. "ICMI, YKPK, OTB, PNI," Republika, 1 November, 1995, (diakses 20 Februari 2012). 58 Pembentukan ICMI pada 1990 menjadi isu hangat yang dihubungkan dengan proses pergantian kekuasaan Indonesia. ICMI memasukkan begitu banyak keterli- batan perguruan tinggi dan organisasi massa (ormas). Setelah ICMI mendapatkan dukungan Soeharto, mulai bermunculan organisasi serupa seperti FCHI (Forum Cendikiawan Hindu Indonesia) pada 1991 serta Forum Demokrasi (Fordem). Kemudian berdiri PCPP (Persatuan Cendikiawan Pembangunan Pancasila) dan Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK) serta Persatuan Nasional Indonesia (PNI). 431
massa pada 1997-1998 dan sebelumnya. Polemik mengenai sikap dan posisi ABRI/TNI dalam menghadapi situasi politik dan isu pemilihan presiden dan wakil presiden ketika itu bisa menjadi salah satu indikasi konflik pecah di tubuh militer. Selain itu, juga dapat dilihat bagaimana sikap dan posisi ABRI/TNI terhadap Golkar. Pada awal 1990-an beredar isu adanya dua kubu di kalangan militer yang dikenal sebagai "ABRI Hijau" dan "ABRI Merah Putih".59 Namun, hampir semua petinggi ABRI ketika itu selalu mengatakan bahwa ABRI masih satu. Berbeda dengan tanggapan kalangan petinggi ABRI, bebe- rapa purnawirawan ABRI secara terbuka mengungkapkan apa yang terjadi di tubuh ABRI ketika itu, seperti diungkapkan Letjen TNI (Pur) Hasnan Habib. Dia mengungkapkan bahwa istilah "hijau" dan "merah putih" muncul di awal 1990-an: "Tepatnya saat hubungan mantan Presiden Soeharto dengan ke- lompok-kelompok Islam, termasuk ICMI, tengah mesra-mesran- ya. Puncaknya, ketika R. Hartono menjadi KSAD, Feisal Tanjung menjadi Pangab, dan Letjen (Pur) Prabowo Subianto memegang kendali Kopassus. Itulah trio jenderal yang mengawali bangkitnya ABRI hijau. Sebab, sejak lama, ketika posisi kunci ABRI dipegang Benny [L.B. Moerdani], perwira-perwira yang berbasis Islam su- lit mendapatkan tempat. Inilah yang membangkitkan kesadaran Hartono cs untuk membela kepentingan kelompoknya yang su- dah lama dipinggirkan. Alasan Hartono menaikkan kelompok Is- lam juga wajar karena memang jumlahnya mayoritas".60 Kenyataannya, perpecahan di tubuh militer juga diawali dari perse- teruan individu-individu di ABRI, seperti Prabowo Subianto, Hartono, Wiranto, Edi Sudrajat, L.B. Moerdani dan yang lain. Pertarungan antar- jenderal ini memang terlihat jelas bahwa motif utama adalah mengejar kekuasaan, baik di tubuh militer maupun di tingkat kepemimpinan na- 59 "ABRI Hijau" adalah julukan yang diberikan kepada tentara yang berasal dari sub- kultur Islam dan dekat dengan tokoh Islam. Kubu yang dianggap "ABRI Hijau" adalah kelompok Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal Hartono dan lainnya. Sedang- kan "ABRI Merah Putih" adalah kelompok tentara yang dianggap nasionalis dan tidak membawa bendera agama. Mereka yang disebut masuk kelompok ini di an- taranya Jenderal Edi Sudrajat. Lihat Kivlan Zen. Konflik dan Integrasi TNI-AD. Ja- karta: Institute for Policy Studies, 2004, hlm 76. 60 "ABRI Merah Putih-Hijau, Dari Mana Bermula? Trauma Terhadap Benny, Bangkit Lewat Hartono," Jawa Pos, 10 Januari 1999. 432
sional. Salah satu contohnya bisa terlihat dari konflik antara Benny Mo- erdani dan Prabowo Subianto. Saat menjelang sidang umum MPR 1998, Benny berniat mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden. Konflik itu dimulai ketika Prabowo membocorkan informasi tentang keinginan Benny untuk menghancurkan gerakan Islam secara sistematis kepada Presiden Soeharto. Kejadian tersebut menyebabkan Benny marah ke- pada Prabowo dan mengeluarkannya dari Kopassus (ketika itu Prabowo menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus) dan menjadikan- nya Kepala Staf Kodim (Kasdim). Hal itu menimbulkan kebencian dan ketidakberdayaan sangat mendalam Prabowo terhadap Benny. Prabowo akhirnya melakukan pendekatan terhadap Komandan Seskoad Mayjen TNI Feisal Tanjung dan Pangdam Brawijaya Mayjen R. Hartono. Bersa- maan dengan itu, Benny menyiapkan penggantinya, mulai dari Letjen Sahala Radjagukguk, Mayjen Sintong Panjaitan, Brigjen Theo Syafei, Kolonel Luhut Panjaitan, dan Letkol R.R. Simbolon. Ini menyebabkan terjadi perang dingin antara kelompok Prabowo dan kelompok Luhut Panjaitan yang satu sama lain berusaha menghambat karier pihak lawan dengan isu miring untuk menggagalkan kenaikan pangkat dan jabatan.61 Krisis moneter dan isu pergantian kekuasaan kemudian menyulut berbagai aksi protes dengan menggunakan mobilisasi massa yang besar di berbagai kota di Indonesia, menuju satu suara: Menolak Soeharto di- calonkan menjadi presiden lagi. Penolakan pencalonan Soeharto sebagai presiden juga mulai disuarakan oleh berbagai kalangan, seperti organi- sasi buruh, petani, mahasiswa, LSM dan kalangan profesional. Berbagai tokoh yang mewakili kelompok masyarakat yang berbeda mulai diusung oleh kelompok masyarakat, seperti Amien Rais dan Megawati yang di- usung oleh Siaga (Solidaritas Indonesia untuk Amien-Mega).62 Selain itu, juga didirikan Dewan Penyelamat Kedaulatan Rakyat (DPKR), sebuah lembaga yang diusulkan Komite Nasional Perjuangan untuk Demokra- si (KNPD), untuk menyerukan semua pimpinan politik atau figur de- mokrasi duduk satu meja dan mengambil alih peran pemerintah untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi.63 61 Zen. Op.Cit., hlm 70-73. 62 Siaga lahir pada 23 Januari 1998, dengan anggota awal berjumlah 80 orang. Pius Lustrilanang merupakan Sekretaris Jenderal Siaga. Lihat "Soeharto: Didukung Gol- kar, Ditolak Parlemen Jalanan," Tempo, Edisi 47/02, 24 Januari, 1998. (diakses 29 Maret 2012). 63 Wawancara dengan Sekretaris Jenderal KNPD, Nur Hikmah: Situasi Menuntut Para Tokoh Demokrasi Duduk Satu Meja!, 433
Tindakan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk meredam aksi-aksi protes tersebut sama seperti sebelumnya dan mencegah per- luasan mobilisasi politik yaitu melakukan penghilangan paksa. Men- ariknya, beberapa aktivis yang dihilangkan saat itu memang merupakan tokoh pimpinan organisasi dan menjadi penggerak mobilisasi massa atau memiliki jaringan ke tingkat massa. Dalam waktu antara 1997-1998, me- reka segera "diamankan" oleh aparat keamanan, seperti Pius Lustrilanang (Sekjen Siaga dan Aldera), Desmond J. Mahesa (Ketua LBHN), Suyat (anggota PRD dan anggota Departemen Kerjasama KNPD), Haryanto Taslam (PDI Pro Megawati), Faisol Reza (anggota PRD dan KNPD), Ra- harja Waluya Jati (anggota PRD dan KNPD), Herman Hendrawan (ang- gota PRD dan KNPD), Aan Rusdianto (anggota SMID dan PRD), Mugi- yanto (anggota SMID dan PRD), Nezar Patria (Sekretaris Umum SMID dan anggota PRD), dan Andi Arief (Ketua Umum SMID dan anggota PRD). Beberapa di antara mereka kemudian dilepaskan kembali, seperti Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Faisol Reza, Raharja Waluya Jati, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, dan Andi Arief. Sementara sisanya seperti Suyat dan Herman Hendrawan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pada akhirnya sidang umum MPR 1998 menetapkan Soeharto dan B.J. Habibie sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Namun, demonstrasi tetap tidak pernah surut. Dari daftar YIP dilaporkan bahwa di beberapa kota terjadi demonstrasi mahasiswa yang melibatkan ribuan mahasiswa, seperti Denpasar, Malang, Medan, Solo, Surabaya, Ujung Pandang, Purwokerto, Semarang, Kupang, Palembang, Banjarmasin, Banda Aceh, dan Jayapura.64 Akhirnya pemerintah Orde Baru mulai melancarkan teror langsung terhadap mobilisasi massa mahasiswa dengan melakukan penembakan terhadap empat mahasiswa di Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Ke- mudian pada 13-15 Mei 1998, kerusuhan meledak di beberapa kota be- sar mengakibatkan banyak masyarakat yang menjadi korban dan terjadi pembakaran di beberapa tempat. Saat terjadi kerusuhan pada Mei 1998, beberapa orang dilaporkan hilang selama berlangsung peristiwa tersebut, seperti Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser. pubs/1998/01/13/0013.html (diakses 29 Maret 2012). 64 Cypri Aoer et.al. Aksi Mahasiswa: Reformasi Total. Jakarta: Mentari Nusantara, 1998, seperti dikutip Lane. Op.Cit., hlm 190-191. 434
Setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, terdapat nama-nama korban yang masih dilaporkan hilang seperti Wiji Thukul dan Bimo Pe- trus Anugerah. Selain itu, juga dilaporkan telah meninggal seorang ak- tivis bernama Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang, yang diduga terjadi akibat pembunuhan terencana di sekitar Solo. Mereka semua me- miliki latar belakang politik yang sama yaitu anggota PRD dan juga me- miliki akses ke jaringan massa. Beberapa korban penghilangan paksa yang dilepaskan kemudian mulai memberikan kesaksiannya kepada media massa mengenai peng- alaman mereka ketika itu. Setelah muncul kesaksian para korban peng- hilangan paksa yang dilepaskan, kasus penghilangan paksa terhadap aktivis ini mulai mencuat ke masyarakat melalui media massa. Sikap pihak keamanan yang awalnya menyangkal adanya keterlibatan aparat keamanan di dalamnya, akhirnya makin melemah seiring dengan sema- kin kuat tekanan dari masyarakat terhadap kasus penghilangan paksa itu. Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, menghadapi tekanan publik tentang laporan adanya orang-orang yang dinyatakan hilang, pada 20 Maret 1998 mengirimkan telegram kepada Kapolri dengan tembusan Asintel, Asops, Askamtibmas, Kasum ABRI, Kepala BIA, Pangdam, Danpuspom, Ka- polda, dan Dankoserse. Salah satu yang menjadi dasar telegram tersebut adalah petunjuk dan arahan kepada Pangkotama ABRI/Polri, termasuk Kopassus, tentang pencarian, pengusutan atas laporan kasus orang yang diberitakan hilang.65 Sementara, berdasarkan pemberitaan media massa, Amerika Serikat dan Uni Eropa kemudian memberikan tekanan yang kuat terhadap pe- merintah RI dan ABRI mengenai terjadinya kasus penghilangan paksa terhadap sekelompok aktivis tersebut. Semakin tinggi tekanan tersebut, akhirnya pihak ABRI melalui Pangab Wiranto mulai melakukan proses pengungkapan kasus hingga pengadilan terhadap 11 prajurit Kopas- sus yang tergabung dalam Tim Mawar66 menyusul rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP)67 pada 1999, yang memeriksa Letjen TNI 65 Wiranto. Witness in The Storm: A Memoir of an Army General (ret) Wiranto. Ja- karta: Delta Pustaka Express, 2003, hlm 14-15. 66 Anggota Tim Mawar yaitu Mayor (Inf) Bambang Kristiono, Kapten (Inf) F.S. Multhazar, Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo, Kapten (Inf) Yulius Stevanus, Kapten (Inf) Untung Budi Harto, Kapten (Inf) Dadang Hendra Yuda, Kapten (Inf) Djaka Budi Utama, Kapten (Inf) Fauka Noor Farid, Sersan Kepala Sunaryo, Sersan Kepala Sigit Sugianto, dan Sersan Satu Sukadi. 67 Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dibentuk pada 3 Agustus 1998 oleh Pangab, yang beranggotakan Ketua, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo (KSAD); Wakil Ketua, 435
Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chai- rawan. Menurut Letjen Agum Gumelar, yang juga anggota DKP, Prabowo dinilai telah melakukan kegiatan di luar kewenangannya. "Perintah melakukan bawah kendali operasi (BKO) tenyata tidak ada. Dan Prabo- wo melakukannya di luar kewenangannya," katanya. Hal ini kemudian juga diperkuat oleh Sintong Panjaitan, yang pada 1985 sempat menjadi Komandan Kopassandha (kemudian menjadi Kopassus), yang mencoba merunut awal peristiwa penghilangan paksa tersebut:68 Menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, Koman- dan Jenderal Kopassus TNI Prabowo Subianto memandang perlu untuk mengambil langkah preventif terhadap kegiatan kelom- pok radikal yang berupaya menggagalkan kedua agenda nasional tersebut. Prabowo memberikan perintah lisan kepada Komandan Karsyayidha 42 Grup 4/Sandiyudha Mayor Bambang Kristiono sebagai Komandan Satgas Merpati dengan tugas mengumpulkan data tentang kegiatan kelompok radikal yang bermaksud meng- ganggu stabilitas nasional. Berdasarkan perintah lisan Danjen Kopassus dan perintah lisan serupa dari Komandan Grup 4/Sandiyudha yang disusul dengan perintah tertulis dari Danjen Kopassus, Mayor Bambang Kris- tiono segera membentuk Tim Mawar dengan anggota 10 orang perwira dan mengungkap adanya ancaman terhadap stabilitas na- sional. Tim Mawar bergerak secara rahasia dan dengan menggu- nakan metode hitam atau undercover. Peristiwa peledakan di rumah susun di Tanahtinggi69 telah men- Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam); Anggota, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), dan Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri). Selain itu, juga dipilih Letjen TNI Sugiono (Wakil KSAD) dan Letjen Arie J. Kumaat (mantan As- ter Kasum ABRI) sebagai anggota cadangan. 68 Hendro Subroto. Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Ja- karta: Kompas Media Nusantara, 2009, hlm 468-469. 69 Pada 18 Januari 1998 terjadi ledakan di rumah susun Tanah Tinggi. Dalam peris- 436
dorong Mayor Bambang Kristiono untuk meningkatkan kerja timnya dalam mengumpulkan data intelijen tentang siapa pelaku- nya. Karena kekhawatiran terhadap peningkatan kegiatan aktivis kelompok radikal, kemudian dilakukan penangkapan terhadap mereka. Penangkapan dilakukan dengan memperhatikan ketentu- an bahwa mereka yang ditangkap adalah orang yang belum berke- luarga, jenis kelamin laki-laki yang belum terkenal tetapi mem- punyai intensitas kegiatan yang menonjol. Tugas itu dilaksanakan dalam suasana tertib sipil. Dalam persidangan Tim Mawar, juga diketahui bahwa tim ini diben- tuk untuk melakukan periksa silang atau klarifikasi terhadap tindakan aktivis radikal, khususnya kelompok yang menamakan "Partai Rakyat Demokratik Bawah Tanah (PRD-BT)", yang ingin menggagalkan sidang umum MPR 1998. Menurut penilaian Mayor (Inf) Bambang Kristiono, berdasarkan data intelijen, ditentukan siapa saja yang dipandang perlu dan diprioritaskan untuk diklarifikasi, yaitu Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Faisol Reza, Raharjo Waluyo Jati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugiyanto, dan Andi Arief. Selain itu juga diung- kapkan bahwa tempat yang dijadikan Pos Komando adalah suatu tempat yang dipandang cukup jauh dari Markas Kopassus, tetapi masih meru- pakan areal milik Kopassus.70 Namun, berbagai pernyataan tersebut, baik dari hasil penyelidikan DKP, para petinggi militer dan persidangan tim Mawar, terungkap be- berapa keganjilan. Dari hasil penyelidikan DKP dan para petinggi militer yang menyatakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab adalah Prabowo dan operasi penghilangan paksa itu hanya dilakukan Kopas- sus, kenyataannya pernyataan Prabowo tersebut tidak sesuai dengan ke- saksian para korban penghilangan paksa yang telah dilepaskan. Begitu juga pengakuan Mayor (Inf) Bambang Kristiono, yang hanya mengakui tiwa ledakan itu, militer dan kepolisian mengindikasikan PRD terlibat. Beberapa nama, seperti Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dan Surya Paloh juga disangkut- pautkan dalam peristiwa ini. Lihat: "Bom Misterius dari Tanahtinggi," Tempo, 17 Mei 1999, mbm.19990517.INT94984.id.html (diakses 2 April 2012) dan "Bersimpang Jalan dengan Soeharto," Tempo, 25 Oktober 2010, (diakses 2 April 2012) 70 Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta Nomor: PUT.25-16/K-AD/MMT-II/ IV/1999, 6 April 1999. 437
melakukan penangkapan terhadap 9 orang saja. Hal ini juga tidak sesuai dengan kesaksian para korban penghilangan paksa yang dibebaskan. Indikasi bahwa berbagai institusi penegak hukum, baik militer mau- pun kepolisian, terlibat dalam operasi penghilangan paksa ini terungkap dari berbagai kesaksian para korban penghilangan paksa. Minimal dari beberapa kesaksian para korban penghilangan paksa yang dibebaskan tersebut, juga ada keterlibatan Kodam Jaya dan Kepolisian selain Kopas- sus dalam peristiwa penghilangan paksa itu. Mugiyanto (anggota PRD khusus hubungan internasional di Eropa), yang "dihilangkan" pada 13 Maret 1998, ketika ditangkap oleh beberapa orang di rumah susun Klender71, menyatakan bahwa dia sempat "mam- pir" di Koramil Duren Sawit dan Kodim Jakarta Timur. Hal ini menun- jukkan bahwa praktik penghilangan paksa yang dialami Mugiyanto, bukan hanya Kopassus yang terlibat dalam tindakan tersebut. Di Kodim Jakarta Timur, Mugiyanto sempat menjadi rebutan antara aparat Kodim Jakarta Timur dan para penculiknya:72 Di depan tangga Kodim tampak mobil mewah BMW (saya lupa warnanya) parkir dan di sampingnya ada seorang yang berpakaian batik, berbadan tegap dan sangat gagah, kulit putih berdiri dite- mani 2 orang berpakaian dinas militer. Orang-orang ini nampak sedang menunggu kami, sehingga begitu kami sampai, seorang yang berpakaian batik berteriak pada anggota PM yang membawa kami, "Cepat turunkan mereka!" Namun anggota PM yang mem- bawa kami tak juga menuruti perintahnya. Kami masih tetap di atas kendaraan bak terbuka tersebut. orang berbaju batik ini ber- teriak lagi, "Kalian menghormati saya tidak! Ayo segera turunkan mereka!" Baru setelah berulang kali orang berbaju batik berteriak demikian, borgol kami dibuka dan kami diturunkan dari kenda- raan. Kami lalu dibawa ke ruang tamu Kodim. Kami tidak sem- pat ditanyai apa-apa. Sekitar lima menit kemudian, kami disuruh keluar. Saat keluar ini si Jaka [Kapten (Inf) Djaka Budi Utama]73 71 Rumah Susun Klender adalah rumah kontrakan Mugiyanto bersama Nezar Pa- tria, Aan Rusdianto, dan Bimo Petrus Anugerah, yang juga turut dihilangkan oleh aparat keamanan. 72 Mugiyanto. "Sebuah Kesaksian," kesaksian.html (diakses 3 April 2012) 73 Berdasarkan hasil persidangan Tim Mawar, diketahui ketika melakukan operasi penghilangan paksa terhadap Mugiyanto, Kapten (inf) Djaka Budi Utama sempat 438
menggandeng saya sambil membisiki saya, "Mugi, kamu selamat. Kamu selamat. Kita pulang ke rumahku." Saya sempat berharap apa yang dikatakan si Jaka benar walau saya yakin hal itu nggak mungkin. Kemudian saya disuruh masuk ke dalam mobil BMW yang sudah menunggu. Di dalamnya saya sempat melihat banyak map berserakan. Sepuluh detik di dalam mobil BMW tadi, lalu saya disuruh keluar lagi untuk pindah ke kendaraan lain. Saya di- tuntun menuju ke mobil kijang yang parkir agak jauh dari BMW tadi. Saya disuruh masuk ke dalam mobil kijang tersebut kemu- dian masuk juga lima orang yang duduk mengapit saya. Mulai saat inilah saya sadar sepenuh-penuhnya bahwa jiwa saya benar-benar terancam. Yang menarik, sesudah peristiwa penghilangan paksa yang terjadi di rusun Klender tersebut, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoed- din, menyatakan aparat keamanan telah menemukan bukti-bukti dona- tur PRD, dari bukti-bukti yang didapat setelah pihaknya menangkap tiga aktivis PRD di rusun Klender. "Itu berdasarkan dokumen yang ditemu- kan. Jadi saya banyak tahu dari mereka sendiri," kata Sjafrie.74 Dengan pernyataan itu, sepertinya Sjafrie mengakui, Kodam Jaya ikut melakukan atau minimal mengetahui peristiwa penghilangan paksa para aktivis di rusun Klender. Andi Arief, yang dahulu merupakan ketua umum SMID, juga ber- pendapat bahwa peristiwa penghilangan paksa yang menimpa dirinya bukan hanya dilakukan oleh Kopassus saja. Beberapa fakta yang di- alaminya menunjukkan adanya operasi besar dari pihak ABRI dalam melakukan penghilangan paksa terhadap beberapa aktivis:75 Tidak seluruh Kopassus. Ini operasi besar, prosedural, sistema- tis dan terencana dari ABRI. Semuanya menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi ABRI. Bahwa dalam fakta lapangan yang pa- ling menonjol Kopassus, itu persoalan lain. Tapi pimpinan ABRI ditangkap bersama Mugiyanto, dibawa ke Koramil Duren Sawit, kemudian dibawa ke Kodim 0505/BS Jakarta Timur. Lihat putusan Mahkamah Militer Tinggi II Ja- karta Nomor: PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999, 6 April 1999. 74 "Pangdam Jaya: Ada Tiga Sumber Dana PRD," Kompas, 19 Maret 1998, (diakses 3 April 2012) 75 "Tak Hanya Kopassus, Ini Operasi Besar ABRI," Tajuk. No 11, TH. I, 23 Juli 1998, hlm 19. 439
tentu sangat tahu operasi itu. Dan itu harus dipertanggungjawab- kan. Memang agak sulit mengidentifikasi kesatuan ABRI lain yang terlibat dalam operasi itu. Cuma, ketika ada pemindahan saya dari tempat penyekapan ke Mabes Polri, sempat ada acara serah terima yang menyangkut tiga institusi. Tanggal 17 April, pukul 01.00, saya dikeluarkan dari tempat penyekapan dalam keadaan mata tertutup setelah naik kendaraan selama sekitar satu jam, di pinggir jalan, saya dipindahkan ke mobil lain. Ketika itu ada kata, "Siap." Jadi saya sudah diserahkan ke institusi lain. Sekitar 1 jam kemudian, saya diserahkan ke Mabes Polri. Yang menerima Letkol Pol. Lubis. Jadi, dari sini saja, sudah ada tiga kesatuan ABRI yang berperan. Tidak hanya Kopassus. Dan anehnya, keesokan harinya, saya disuruh menandatangani surat penangkapan tertanggal 28 April. Jadi ada beda waktu 10 hari. Bisa disimpulkan betapa super- nya kekuataan yang memberikan rekomendasi serah terima itu. Sehingga bisa memaksa polisi untuk menerima saya. Saya kira, rekomendasi itu dari Kapolri. Tentu orang berpangkat lebih tinggi dari Kapolri yang bisa memaksa Kapolri. Kodam Jaya juga diketahui terlibat dalam peristiwa penghilangan paksa yang dialami Dedi Hamdun. Hal ini terungkap ketika salah seorang keluarga Dedi Hamdun diperiksa seorang perwira Kodam Jaya. Pangdam Jaya ketika itu, Mayjen Sutiyoso, kemudian melarang mereka untuk mencari Dedi Hamdun. "Kalau mau tahu, dia sedang kita bina 'di dalam'," kenang seorang keluarga Dedi Hamdun meniru ucapan Sutiyo- so.76 Keterlibatan berbagai institusi keamanan juga diperkuat oleh Prabo- wo Subianto. Menurut Prabowo, peristiwa penghilangan paksa yang dialami para aktivis tersebut sebenarnya merupakan operasi intelijen atas perintah Soeharto. Menurutnya, seluruh jenderal yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya di dalam DKP telah mengetahui operasi intelijen tersebut:77 .... Tapi perintah menculik tidak ada. Yang ada operasi intelijen 76 "Memilah-milah Komando Penculikan," Tajuk No. 14, TH. I, 3 September 1998, h. 22 77 "Prabowo Subianto: Saya Dikhianati Habibie," Panji, No.28 TH III, 27 Oktober 1999, (diakses 4 April 2012). 440
untuk mengamankan aktivis radikal itu. Sebab saat itu kan sudah terjadi ancaman peledakan bom dimana-mana. Dalam DKP saya kemukakan bahwa perintah pengaman itu tidak rahasia. Mereka, para jenderal yang memeriksa saya pun tahu. Itu dari atasan dan sejumlah instansi, termasuk Kodam dilibatkan. Prabowo pun mengakui bahwa dia dan beberapa pimpinan ABRI me- nerima daftar aktivis radikal yang harus diamankan:78 Yang bisa saya pastikan, saya bukan satu-satunya panglima yang menerima daftar itu. Pimpinan ABRI lainnya juga menerima. Dan daftar itu memangnya sifatnya untuk diselidiki. Perintahnya begi- tu. Seingat saya, Pak Harto sendiri sudah mengakui kepada sejum- lah menteri bahwa itu adalah operasi intelijen. Di kalangan ABRI, sudah jadi pengetahuan umum. Sementara pernyataan Mayor (Inf) Bambang Kristiono, yang hanya mengakui melakukan penculikan terhadap sembilan orang saja sebe- narnya juga patut dipertanyakan. Beberapa korban penghilangan paksa yang masih hilang hingga saat ini sempat diketahui berada dalam tempat penyekapan yang sama dengan korban yang telah dilepaskan berdasar- kan pernyataan korban ini. Beberapa aktivis yang telah dilepaskan mengaku sempat bertemu di tempat penyekapan dengan para aktivis yang masih hilang hingga saat ini, seperti Desmond J. Mahesa yang mengaku sempat bertemu Yani Afri, Sonny, dan Herman Hendrawan.79 Sementara Raharja Waluyo Jati juga mengaku sempat bertemu Herman Hendrawan, Sony, dan Yani Afri yang sudah lebih dulu disekap. Mereka mengetahui bahwa sebelumnya di tempat itu ada Dedi Hamdun, Ismail (supir Dedi) dan Noval Alkatiri.80 Suyat pun diduga kuat dihilangkan oleh kelompok yang sama. Hal ini terungkap dari kesaksian Raharja Waluyo Jati yang mendapatkan infor- 78 "Prabowo Subianto: Saya Dikhianati Habibie," Panji, No.28 TH III, 27 Oktober 1999, (diakses 4 April 2012). 79 "Desmon Mahesa Bertemu Para Aktivis Yang Diculik," SiaR, 12 Mei 1998, (diakses 2 April 2012). 80 "Noda Hitam itu Bernama Penculikan," Tempo, 23 April 2001, (diakses 3 April 2012). 441
masi dari salah seorang interogatornya. Seorang interogator itu sempat pula mengatakan dialah yang menangkap Suyat di Solo.81 Nama Bimo Petrus Anugerah pun sempat diajukan oleh para penculik ketika Mugiyanto mengalami sesi interogasi. Hal ini menunjukkan bah- wa Bimo juga menjadi target operasi penghilangan paksa berikutnya:82 Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah mengenai keterlibatan saya dalam kerja dan struktur PRD, nama Mirah Mahardika seba- gai koordinator KPP-PRD, dan terutama tentang posisi Andi Ari- ef. Setelah disetrum berkali-kali saya menjawabnya dengan jawa- ban bahwa saya baru saja di Jakarta sehingga tidak tahu banyak tentang hal-hal tersebut. Juga bahwa selama ini kalau ketemu yang lain kami melalui seorang kawan yaitu Bimo Petrus jadi saya tidak tahu nama dan posisi kawan-kawan yang lain. Kemudian mereka mengejar saya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Andi Arief dan Bimo Petrus, lagi dengan setruman berkali-kali. Dari pernyataan Mugiyanto, dapat disimpulkan bahwa peran Bimo Petrus Anugerah memang sangat penting dalam organisasi saat itu. Bimo merupakan penghubung komunikasi dan koordinasi antara sesama kader PRD ketika itu, sehingga perannya merupakan motif utama dalam penghilangan paksa. Bimo sebenarnya menjadi target operasi sejak lama. Hal ini disimpulkan oleh beberapa kawan dekatnya, salah satunya Winu- ranto Adhi. Saat Winuranto ditahan di kantor Badan Koordinasi Stabili- tas Nasional, Surabaya, pasca-kerusuhan 27 Juli 1996, para interogator berulang kali menyebut nama Bimo. "Kalau tertangkap, maksimal mati, minimal dibikin cacat," ujar Winuranto, anggota SMID Malang, meniru- kan ucapan interogator tersebut.83 Adanya keterlibatan pasukan atau institusi lain juga dapat dilihat dari waktu pembentukan Tim Mawar yaitu Juli 1997. Jika Tim Mawar baru dibentuk pada Juli itu maka korban lain yang ditahan sebelum tahun itu, seperti Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, dan Ismail, 81 "Ketika Bersembunyi di WC, Waluyo Djati Sempat Diancam Akan Ditembak," Tempo, Edisi 14/03, 6 Juni 1998, (akses 3 April 2012). 82 Mugiyanto. Loc.Cit. 83 "Mencari Anak Hilang: Jelangkung pun Mereka Tanya," Tempo, (akses 3 April 2012). 442
mungkin dihilangkan oleh tim lain yang telah dibentuk atau ditunjuk secara institusional oleh ABRI. Artinya pernyataan Prabowo Subianto dan Bambang Kristiono yang menyatakan praktik penghilangan paksa terhadap aktivis baru terjadi setelah peristiwa bom Tanah Tinggi patut dipertanyakan. Yang menarik, walaupun praktik penghilangan paksa tersebut dilaku- kan dalam waktu berbeda-beda, para korban penghilangan paksa di- kumpulkan dalam tempat penyekapan yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa tindakan penghilangan orang secara paksa pada periode 1997- 1998 merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan sebuah kebijakan secara institusional di bawah tanggung jawab Danjen Kopassus.84 Dari berbagai informasi yang diperoleh mengenai peristiwa penghi- langan orang secara paksa pada periode 1997-1998 dapat diambil bebe- rapa kesimpulan. Pertama mengenai korban penghilangan paksa dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu 1) Korban yang hilang pada saat bersamaan dengan terjadinya kerusuhan Mei 1998 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya; 2) Korban yang hilang atau pernah hilang dan di- ketahui pernah berada pada lokasi yang sama atau di bawah penguasaan suatu kelompok yang sama, dan; 3) korban lain yang memiliki indikasi mendapatkan perlakuan yang sama akibat latar belakang aktivitas poli- tik. Yang pertama, untuk korban yang dinyatakan hilang saat bersamaan dengan terjadinya kerusuhan Mei 1998, seperti Ucok Munandar Siahaan yang hilang di sekitar Ciputat; Hendra Hambali yang hilang di sekitar Glodok; Yadin Muhidin yang hilang di sekitar Griya Inti Sentosa, Sunter; dan Abdun Nasser yang hilang di sekitar Lippo Karawaci. Hendra, Yadin, dan Abdun hilang setelah datang aparat keamanan di masing-masing lo- kasi tersebut. Khusus mengenai Yadin, berdasarkan kesaksian kawan dan orangtuanya, Yadin sempat dipaksa naik ke truk besar oleh sepasukan tentara dan ditahan pihak Polsek Tanjung Priok di Jalan Gorontalo.85 Ini menunjukkan bahwa walaupun mereka yang hilang pada Mei 1998 tidak memiliki latar belakang aktivitas politik, dapat dilihat keterlibatan aparat keamanan dalam penghilangan paksa pada Mei 1998. Kedua, selain 9 orang yang diakui diculik oleh Tim Mawar, berdasar- kan kesaksian korban yang dibebaskan, setidaknya ada 7 orang lain dari 84 Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998. Jakarta, 30 Oktober, 2006, hlm 39. 85 Simon. "Hilang Saat Jakarta Rusuh Mei 1998," dalam Sirait (ed.), hlm 99-100. 443
korban penghilangan paksa periode 1997-1998 yang juga pernah ditahan di tempat yang sama, seperti Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Alk- atiri, Suyat, Herman Hendrawan dan Lucas Da Costa.86 Ketiga, hampir seluruh korban penghilangan paksa periode 1997- 1998 memiliki latar belakang aktivitas politik. Pembagian korban ber- dasarkan latar belakang aktivitas politik juga dapat dikelompokkan ber- dasarkan waktu terjadinya peristiwa penghilangan paksa yang dialami korban, yaitu menjelang pemilu 1997, menjelang sidang umum MPR 1998 dan yang lainnya. Untuk waktu peristiwa penghilangan paksa yang terjadi menjelang pemilu 1997 dialami oleh Yani Afri (simpatisan PDI pro-Megawati), Sonny (simpatisan PDI pro-Megawati), Dedi Hamdun (PPP-Mega Bintang), Noval Alkatiri (PPP-Mega Bintang) dan Ismail (PPP-Mega Bintang). Sementara waktu peristiwa yang terjadi menjelang sidang umum MPR 1998 dialami oleh Desmond J. Mahesa (LBHN dan aktifitas bersama PDI pro-Megawati), Pius Lustrilanang (Aldera dan Siaga), Suyat (PRD), Haryanto Taslam (PDI pro-Megawati), Faisol Reza (PRD), Raharja Waluya Jati (PRD), Herman Hendrawan (PRD), Aan Rusdianto (PRD), Mugiyanto (PRD), Nezar Patria (PRD) dan Andi Arief (PRD). Sementara Lucas Da Costa diduga erat berkaitan dengan aktivita- snya sebagai aktivis perjuangan Timor Timur. Selain itu juga dapat diketahui beberapa pola penangkapan, penahan- an dan pelepasan yang terjadi pada peristiwa penghilangan paksa peri- ode 1997-1998, khususnya terhadap korban penghilangan paksa yang berlatar belakang politik. Dari beberapa kesaksian yang terangkum, seti- daknya pola penangkapan yang bisa diuraikan, sebagai berikut: 1. Penangkapan yang dilakukan langsung oleh Tim Mawar dan dita- han di Poskotis Markas Kopassus Penangkapan yang langsung dilakukan oleh Tim Mawar dilaku- kan kepada Aan Rusdianto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Des- mond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Raharjo Waluya Jati, dan Andi Arief. Penangkapan oleh Tim Mawar ini lebih tera- tur dan terarah, walaupun tindakan kekerasan kerap dilakukan. 86 Dalam kesaksian Pius Lustrilanang disebutkan bahwa Soni sempat mengatakan ada satu nama korban penghilangan paksa yang tidak pernah disebut-sebut selama ini yaitu Lucas da Costa. Dosen asal Timor Timur (sekarang Timur Leste) ini diculik dari Surabaya. Lihat "Pius Lustrilanang: Soeharto Instruksikan Penculikan," XPos, No 30/I/25, 31 Juli 1998, (diakses 3 April 2012). 444
Setelah penangkapan berhasil dilakukan oleh tim penculik, maka korban segera dibawa ke Poskotis Markas Kopassus. 2. Penangkapan dilakukan oleh institusi lain terlebih dahulu, baru ke- mudian ditahan di Poskotis Markas Kopassus. Pola penangkapan seperti ini terjadi pada Yani Afri, Sonny dan Mugiyanto. Yani Afri dan Sonny sempat ditahan terlebih dahulu oleh Kodim Jakarta Utara, sedangkan Mugiyanto sempat dipe- riksa oleh Koramil Duren Sawit dan Kodim Jakarta Timur. Setelah mengalami pemeriksaan di institusi militer lainnya, barulah kor- ban tersebut dibawa ke Poskotis Markas Kopassus. Sementara yang lain, seperti Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Bimo Petrus Anugerah, Wiji Thukul, Abdun Nasser, Ucok Munan- dar Siahaan dan Hendra Hambali tidak diketahui pola penangkapannya. Yadin Muhidin diketahui terakhir berada di Polsek Tanjung Priok, Jalan Gorontalo, Jakarta Utara. Mereka semua hingga saat ini hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dari beberapa kesaksian para korban penghilangan paksa yang dilepaskan, juga dapat diketahui pola pelepasan yang terjadi, yakni seba- gai berikut: 1. Dilepas secara langsung Setelah mengalami pemeriksaan di Poskotis Markas Kopassus, be- berapa korban kemudian dilepas secara langsung di tempat ter- buka, seperti dialami Haryanto Taslam, Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, dan Raharja Waluyo Jati. 2. Dipindahkan ke Polda Metro Jaya melalui Kodim Jakarta Timur dan kemudian dibebaskan Beberapa korban penghilangan paksa, seperti Mugiyanto, Aan Rusdianto dan Nezar Patria, sempat dibawa ke Kodim Jakarta Timur setelah dari tempat penyekapan. Mereka kembali diperiksa di tempat ini. Baru setelah itu, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya dan ditahan selama beberapa hari dengan tuduhan subversif. 3. Dipindahkan ke Polda Metro Jaya melalui Mabes Polri dan kemu- dian dibebaskan Andi Arief sempat dipindahkan ke Mabes Polri terlebih dahulu untuk diperiksa dan ditahan beberapa hari setelah dari tempat 445
penyekapan. Setelah mendekam di Mabes Polri, Andi kemudian dipindahkan ke Polda Metro Jaya, dan beberapa hari kemudian dibebaskan. Pola penangkapan dan pelepasan di atas merupakan pola yang terjadi pada peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Na- mun, tentu saja pola tersebut baru bisa disimpulkan berdasarkan kesak- sian para korban penghilangan paksa yang telah dibebaskan. Sementara bagi para korban yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya, belum dapat dipastikan bagaimana pola penangkapan dan penahanan yang ter- jadi atas mereka. Penutup Tentu dibutuhkan suatu penelitian lebih mendalam mengenai peris- tiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 untuk men- gungkapkan fakta peristiwa yang lebih detil mengenai peristiwa ini. Pen- gungkapan peristiwa ini menjadi sangat penting untuk memperlihatkan pentingnya penyelesaian kasus itu dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Hingga saat ini, penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 terkatung-katung, walaupun beberapa fakta dan buk- ti sudah diungkapkan oleh berbagai pihak. Hasil penyelidikan Komnas HAM pun telah menyatakan ada dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus ini, dan mereka telah menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung. Bahkan, DPR sendiri telah merekomendasikan kepa- da presiden untuk segera menuntaskan kasus ini. Namun, presiden dan pihak terkait lain, seperti Kejaksaan Agung, belum memiliki niat untuk menindaklanjuti kasus ini. Dari keengganan presiden atau pemerintah untuk menuntaskan kasus ini, tentu patut dipertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah saat ini untuk melindungi hak rakyatnya, untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan sosial dan yang lainnya. Pada- hal jelas bahwa semua itu merupakan kewajiban negara yang paling po- kok dan harus dijalankan oleh pemerintah. Lambannya aksi pemerintah untuk menyelesaikan kasus penghi- langan paksa periode 1997-1998 tentu berdampak terhadap keluarga korban penghilangan paksa. Keluarga korban penghilangan paksa ini ak- hirnya menghadapi kesulitan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat 446
dan bernegara. Fajar Merah, anak Wiji Thukul, sempat menemui masalah di sekolah ketika gurunya bertanya mengapa dia mengisi kolom nama ayah dengan nama ibunya, Dyah Sujirah. Fajar kemudian menjelaskan bahwa dia ti- dak mengenal ayahnya. Ibunya yang membesarkan dia dan menjadi so- sok ayah bagi Fajar selama ini. Dia sendiri tidak tahu apakah ayahnya masih ada atau tidak. Keluarga korban penghilangan paksa jelas masih berharap bahwa ke- luarganya yang hilang dapat kembali suatu hari nanti. Bahkan, keluarga Suyat sempat mempersiapkan seekor kambing yang akan dipotong bila suatu hari nanti Suyat kembali. Tetapi tahun demi tahun, harapan itu ti- dak kunjung datang dan kambing itu juga semakin dimakan usia. Hingga akhirnya, karena masalah ekonomi yang dihadapi keluarga Suyat, kamb- ing yang dipersiapkan itu terpaksa dijual. Harapan untuk menemukan keluarga yang hilang juga dilakukan Nurhasanah, ibunda Yadin Muhidin. Sejak mengetahui anaknya hilang, Nurhasanah dan keluarga terus mencari Yadin dengan caranya sen- diri. Pukul 8 pagi, Nurhasanah sudah keluar dari rumah dan baru pu- lang pada pukul 9 malam. Hal ini dilakukan setiap hari, bahkan hingga melakukan pencarian ke berbagai instansi negara, seperti Mabes TNI Ci- langkap, dan menemui presiden. Nurhasanah dengan dibantu beberapa lembaga pendamping yang mengadvokasi peristiwa ini sempat menemui presiden dari berbagai masa, seperti Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Hasilnya: nihil. Akibat pencarian panjang dan melelahkan itu, Nurhasanah sempat dirawat psikiater. Dia juga pernah mencari anaknya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. "Sampai anak dan mantu saya tidak mau ngantarin saya lagi. Pokoknya, ayo ke Kalibata. Ngapain ke Kalibata, Mak? Kata anak saya waktu itu. Kontras itu di sini, Mak. Pokoknya ayo ke Kalibata. Kalau kamu tidak mau anterin, Mamak akan turun ke tengah jalan," tu- tur Nurhasanah.87 Sesampai di Kalibata, penjaga kuburan pun terheran- heran karena tidak mungkin seorang sipil seperti Yadin dapat dikubur- kan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk menyenangkan hati Nurhasanah, anaknya kemudian membujuk penjaga untuk memperbo- lehkan mereka masuk. Setelah sekian lama mencari nama Yadin, akhir- nya Nurhasanah menyerah dan pulang. 87 Kurniawan Tri Yunanto. "Hilangnya Seorang Kapten (2)", VHR Media, 24 Novem- ber, 2008, ten-(2)-141.html (diakses 3 April 2012) 447
Harapan keluarga korban penghilangan paksa hanya menginginkan keluarganya yang hilang kembali, hidup atau sudah meninggal. "Nek sih waras, ayo mulih. Nek wis ora ana, kuburane nengdi? [Kalau masih hidup, ayo pulang. Kalau sudah meninggal, di mana kuburannya]," kata Tamiyem, ibunda Suyat.88 Hal serupa juga diungkapkan Nurhasanah. Dia mengungkapkan kekecewaannya yang sangat dalam ketika dia ber- temu anggota Pansus DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa pada 2008:89 Saya menunggu dan terus menunggu. Kalau anak saya memang mati, hanya Allah yang tahu. Semoga Bapak bisa ungkap kasus ini. Saya tidak menuntut apa-apa. Hanya dikasih tahu saja, di mana kuburnya. Seperti ketika almarhum suami saya sakit, selalu saya tungguin. Ketika meninggal, saya ikut menguburkan dan sering ziarah. Tapi ini ... jasadnya di mana tidak tahu. Kabar beritanya pun tidak ada. Kalau memang sudah meninggal, tolong ya Allah, tuntun saya dimana kuburnya. Menunggu kepastian tentang nasib keluarganya yang hilang, akhirnya membuat banyak keluarga korban putus asa, bahkan mematikan. IKOHI mencatat, dari keluarga yang dihilangkan pada periode 1997-1998, ada 4 orangtua korban yang telah meninggal. Mereka antara lain orangtua Ya- din Muhidin, ayahanda Herman Hendrawan, ayahanda Noval Alkatiri. Mereka telah berpulang karena sakit, atau karena dibunuh ketidakpas- tian. Mereka meninggal ketika orang-orang yang mereka sayangi belum pulang untuk memeluk mereka. Beberapa orang tua lain juga mengalami sakit dan setelah dokter mendiagnosa penyebabnya karena tekanan men- tal. Mereka terkena psikosomatis dengan penyakit yang beragam. Ma- sih ada puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan korban dan keluarga kor- ban lain yang kini mengalami hal serupa.90 Pada tahun 2012 ini, kabar mengejutkan pun datang dari keluarga Yani Afri. Tanggal 5 November 88 "Wakil Rakyat, Lihatlah Derita Suyat," Kompas, 15 September, 2009, (diakses 3 April 2012). 89 Kurniawan Tri Yunanto, "Hilangnya Seorang Kapten (3)," VHR Media, 4 Desem- ber, 2008, ten-(3)-143.html (diakses 3 April 2012) 90 Mugiyanto. "Kami Tidak Akan Pernah Lupa", VHR Media, 13 Maret, 2008, (diakses 3 April 2012) 448
2012, ibu Tuti Koto, ibunda Yani Afri, yang biasa kami panggil mami me- ninggal dunia karena penyakit komplikasinya. Semenjak Yani Afri hi- lang, ibu Tuti Koto selalu berjuang bersama-sama dengan korban dan ke- luarga korban pelanggaran HAM lainnya untuk menuntut negara segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus penghilangan paksa yang menimpa anaknya. Kekecewaan keluarga korban penghilangan paksa terhadap lam- bannya penuntasan serta pengungkapan peristiwa penghilangan paksa 1997-1998 pada akhirnya mulai diungkapkan. Setiap kali diwawancarai, Suyatno (kakak kandung Suyat) selalu menjelaskan, "kalau tidak karena peristiwa yang menimpa Suyat pada awal tahun 1998, pasti tidak akan ada perubahan yang menempatkan mereka pada posisi seperti yang me- reka nikmati saat ini. Tapi sayangnya mereka seperti lupa itu semua."91 Di tengah ketidakpastian dan ketidakpercayaan itikad baik pemerin- tah saat ini, hanya kenangan yang selalu mampu membuat keluarga kor- ban bertahan sekian tahun. Pakaian, surat, peralatan makan, alat musik, dan barang-barang korban lainnya yang kini masih disimpan dengan baik oleh keluarga korban yang mampu memberikan kekuatan lebih bagi keluarga korban untuk berjuang terus menuntut keadilan dari pe- merintah. Salah satu surat Bimo Petrus Anugerah kepada orangtuanya dapat menggambarkan dengan baik kondisi sekarang yang sedang ter- jadi. "Aspirasi nurani. Bapakku bilang, jadilah anak baik. Ibuku bilang, jadilah anak shaleh. Kakakku bilang, lindungilah temanmu. Mungkin aku adalah satu di antara seribu anak negeri yang disusui oleh caci maki, dibesarkan di kandang sapi, diasuh oleh mantri. Karena aku adalah anak zaman. Ya, zaman di mana hati nurani hanyalah robot tanpa gigi."92 v Daftar Pustaka "ABRI Merah Putih-Hijau, Dari Mana Bermula? Trauma Terhadap Benny, Bangkit Lewat Hartono," Jawa Pos, 10 Januari 1999. 91 Mugiyanto. "Mengenang Para Martir Perubahan", VHR Media, 15 Mei, 2008, html (diakses 3 April 2012). 92 Liza Desylanhi. "Kenangan yang Tak Memudar," VHR Media, 14 Desember 2007, html (diakses 3 April 2012). 449
Ajidarma, Gibran dan Irawan Saptono. Peristiwa 27 Juli. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen dan Institut Studi Arus Informasi, 1997. Bhakti, Ikrar Nusa et al. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soe- harto di Belakang Peristiwa 27 Juli?. Jakarta: Mizan, 2001. Bourchier, David dan Vedi R. Hadiz (eds.). Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999.. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003. Eddyono, Supriyadi Widodo et.al.. Laporan Monitoring Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli. Jakarta: Elsam, 2005. Forum Keadilan, No 04, Tahun VI, 2 Juni, 1997. Haris, Syamsuddin. Menggugat Politik Orde Baru. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Institut Studi Arus Informasi, 1998. Jusuf, Ester Indahyani et.al. Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data dan Anali- sa Mengungkap Kerusuhan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI), 2007. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mengenai Peristiwa 27 Juli. Jakarta, 12 Oktober, 1996. Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998. Jakarta, 30 Oktober, 2006. Kristiadi, J dan T.A. Legowo, Nt Budi Harjanto. Pemilihan Umum 1997, Perkiraan, Harapan dan Evaluasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997. Lane, Max. Bangsa yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute, 2007. Mugiyanto. "Menyembuhkan Amnesia Sejarah: Kasus Penghilangan Paksa," KOMPAS, 28 Mei, 2003. 450
Noorhikmah dan Wilson. "Kita Mengayun Pedang ke Dunia Terang," dalam Hasudungan Sirait (ed.). Mereka yang Hilang dan Mereka yang Ditinggalkan: Potret Penghilangan Paksa di Indonesia. Jakarta: Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, 2004. Prasetyohadi et.al. "Perlawanan Rakyat Kedung Ombo," dalam Arief Budiman dan Olle Tornquist (eds). Aktor Demokrasi: Catatan Ten- tang Gerakan Perlawanan di Indonesia. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi-ISAI, 2001. Saptono, Irawan. Penghilangan Paksa dan Eksekusi di Luar Perintah Pengadilan: Metode Teror. Jakarta: Elsam, 2004. Subroto, Hendro. Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009. "Tak Hanya Kopassus, Ini Operasi Besar ABRI," Tajuk. No 11, TH. I, 23 Juli 1998. Wiranto. Witness in The Storm: A Memoir of an Army General (ret) Wi- ranto. Jakarta: Delta Pustaka Express, 2003. Zen, Kivlan. Konflik dan Integrasi TNI-AD. Jakarta: Institute for Policy Studies, 2004. Internet "Ada Cipasung, Ada Pondok Gede," Gatra, (No.11/II), 27 Januari, 1995. (diakses 19 Maret 2012). Anwar, Rosihan. "ICMI, YKPK, OTB, PNI," Republika, 1 November, 1995, html (diakses 20 Februari 2012). "Bersimpang Jalan dengan Soeharto," Tempo, 25 Oktober 2010, mbm.20101025.MEM134900.id.html (diakses 2 April 2012). "Biografi Gus Dur," Antara News, 30 Desember, 2009. 451
(diakses 19 Maret 2012). "Bom Misterius dari Tanahtinggi," Tempo, 17 Mei 1999, INT94984.id.html (diakses 2 April 2012). "Desmon Mahesa Bertemu Para Aktivis Yang Diculik," SiaR, 12 Mei 1998, html (diakses 2 April 2012). Desylanhi, Liza. "Kenangan yang Tak Memudar," VHR Media, 14 De- sember 2007, yang-Tak-Memudar-83.html (diakses 3 April 2012). "Dikhianati Pembantu Dekatnya," biografi/e-ti/index.shtml (diakses 29 Maret 2012). "DPR: Bubarkan Mimbar Bebas PDI," Media Indonesia, 24 Juli 1996. (diakses 28 Maret 2012). "Ketika Bersembunyi di WC, Waluyo Djati Sempat Diancam Akan Ditembak," Tempo, Edisi 14/03, 6 Juni 1998, ang/min/03/14/nas4.htm (akses 3 April 2012). "Ketika Gereja Bicara Pemilu," Gatra, No. 16/III, 8 Maret, 1997. (diakses 28 Maret 2012). "Kronologi Aksi PRD-PDI di Daerah-daerah," (diakses 29 Maret 2012). Lane, Max. "Indonesian democratic group stirs controversy," 18 Mei, 1994. (diakses 28 Maret 2012). "Mahasiswa Jadi Pemred Berita Yudha," Magma, 13 Juni, 1997. (diakses 19 452
Maret 2012). "Manifesto Mega, Untuk Atau Tidak Untuk Pemilu," D&R, 26 April, 1997. html (diakses 29 Maret 2012). "Memilah-milah Komando Penculikan," Tajuk No. 14, TH. I, 3 Septem- ber 1998. "Mencari Anak Hilang: Jelangkung pun Mereka Tanya," Tempo, mbm.20061120.HK122318.id.html (akses 3 April 2012). "Menggebuk yang Inkonstitusional," Gatra, No. 16/III, 8 Maret, 1997. (diakses 28 Maret 2012). "Menko Polkam: Mega Dipanggil Sesuai dengan Prosedur," Jawa Pos, 31 Juli, 1996. html (diakses 28 Maret 2012) Mugiyanto. "Kami Tidak Akan Pernah Lupa", VHR Media, 13 Maret, 2008, Akan-Pernah-Lupa-37.html (diakses 3 April 2012). Mugiyanto. "Mengenang Para Martir Perubahan", VHR Media, 15 Mei, 2008, Para-Martir-Perubahan-40.html (diakses 3 April 2012). Mugiyanto. "Sebuah Kesaksian," (diakses 3 April 2012). "Nasib Pers di Tangan Hartono," Kabar Dari Pijar (KDP), Juni-Juli, 1997. html (diakses 19 Maret 2012). "Noda Hitam itu Bernama Penculikan," Tempo, 23 April 2001, majalah.tempointera mbm.20010423.SEL120453.id.html (diakses 3 April 2012). 453
"Pangab: Mimbar Bebas Ganggu Ketertiban Umum," Suara Pem- baruan, 22 Juli, 1996. pubs/1996/07/23/0011.html (diakses 28 Maret 2012). "Pangdam Jaya: Ada Tiga Sumber Dana PRD," Kompas, 19 Maret 1998, (diakses 3 April 2012) "Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli," Kompas, 31 Juli, 1996. html (diakses 28 Maret 2012) "Penangkapan atas Aktivis SMID," pubs/1996/08/10/0031.html (diakses 28 Maret 2012). "Penculikan Misterius Terhadap Simpatisan Mega," Tempo, Edisi 12/02, 24 Mei 1997, (diakses 29 Maret 2012). "Pius Lustrilanang: Soeharto Instruksikan Penculikan," XPos, No 30/I/25, 31 Juli 1998, html (diakses 3 April 2012). "Prabowo Subianto: Saya Dikhianati Habibie," Panji, No.28 TH III, 27 Oktober 1999, pubs/1999/10/29/0084.html (diakses 4 April 2012). "Presiden Terima DPP PDI Soerjadi, Pembonceng Kasus PDI "Setan Gundul"," Republika Online, 26 Juli, 1996. (diakses 28 Maret 2012). "Rumah Aktivis SMID dan PRD Mulai Didatangi Aparat Militer," (diakses 28 Maret 2012. "Saling Lempar Batu, Saling Lempar Tuduhan," Tempo, Edisi 11/02, 17 Mei, 1997. (diakses 29 Maret 2012). 454
"Soeharto: Didukung Golkar, Ditolak Parlemen Jalanan," Tempo, Edisi 47/02, 24 Januari, 1998. nas4.htm (diakses 29 Maret 2012). "Soeyono: Sudah Jelas Itu Cara-cara PKI," Forum Keadilan, Edisi 9/ Th.V, 12 Agustus, 1996. pubs/1996/07/31/0038.html (diakses 28 Maret 2012). "The PRD in action: April 1995-July 1996," htm (diakses 29 Maret 2012). Tim Relawan Penolong Korban Insiden 27 Juli. Siaran Pers Tim Relawan Penolong Korban Insiden Jakarta 27 Juli 1996: Ketua PRD, Budiman Sudjatmiko Ditangkap Puluhan Orang Terancam (Jakarta, 12 Agus- tus 1996), html (diakses 28 Maret 2012) "Wakil Rakyat, Lihatlah Derita Suyat," Kompas, 15 September, 2009, Rakyat..Lihatlah.Derita.Suyat (diakses 3 April 2012). "Wawancara dengan Sekretaris Jenderal KNPD, Nur Hikmah: Situasi Menuntut Para Tokoh Demokrasi Duduk Satu Meja!, (diakses 29 Maret 2012). "Wawancara Moedrick Sangidu: Jangan Alergi, Mega Artinya Besar," D&R, 17 Mei, 1997. htm (diakses 28 Maret 2012). Yunanto, Kurniawan Tri, "Hilangnya Seorang Kapten (3)," VHR Me- dia, 4 Desember, 2008, (diakses 3 April 2012). Yunanto, Kurniawan Tri. "Hilangnya Seorang Kapten (2)", VHR Me- dia, 24 November, 2008, (diakses 3 April 2012). 455
456
Penutup Undang-undang Dasar ialah suatu kesempatan, bukanlah djami- nan. Djaminan adalah didalam kesadaran, kejakinan dan kebera- nian didalam djiwa warga-warga-negara. Kesadaran mengenai makna dari pada ketentuan-ketentuan dan idam-idaman jang tertjantum didalam Undang-undang Dasar, didalam kejakinan mengenai besarnja dan pentingnja tjita-tjita itu[,] dan didalam keberanian untuk melaksanakannja, untuk memperdjuangkan penglaksanaannja oleh jang berwadjib: bahkan keberanian untuk memperdjuangkan ketentuan-ketentuan itu, djikalau diantjam dan diperkosa oleh penguasa sendiri (Soedjatmoko).1 R ezim penghilangan paksa yang muncul pertama kali pada 1965 masih terus menghantui rasa aman masyarakat sampai saat ini, terutama mereka yang hidup di daerah konflik bersenjata di Papua. Kasus-kasus yang diangkat dalam buku ini baru sebagian dari keluasan praktik kejahatan penghilangan paksa di Indonesia. Persoalan klasik dalam penelitian, antara lain keterbatasan sumber daya, mengha- langi kami untuk mencakup kasus penghilangan paksa dalam peristiwa penembakan misterius (1982-1985), penghilangan paksa dalam kon- teks konflik perburuhan (antara lain pembunuhan Marsinah) ataupun 1 Muhammad Yamin. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945. Jilid III. Jakar- ta, 17 Agutus 1960, hlm 175 dan 177.
agraria2, serta dalam konflik komunal seperti di Ambon dan Poso. Untuk itulah, penelitian lebih lanjut tentang topik tersebut di masa depan dibu- tuhkan. Di penghujung penyusunan buku ini, kami tiba pada pertanyaan: mengapa negara pasca-reformasi masih menyangkal penghilangan paksa? Seperti ditunjukkan oleh esai-esai dalam buku ini, negara, dalam hal ini pemerintah, tidak menunjukkan komitmen untuk mengungkap secara tuntas pelanggaran berat HAM itu. Padahal, amanat pertama Un- dang-Undang Dasar 1945 kepada pemerintah adalah untuk melindungi segenap warga negaranya. Maka, kutipan pidato Soedjatmoko di atas menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Tanpa proses koreksi oleh seluruh warga bangsa, penculikan dan penghilangan paksa akan tetap menjadi metode yang efektif untuk mem- bungkam suara-suara kritis. Karakter kerahasiaan tindak kekerasan ini membuatnya sulit dibuktikan. Hanya ada dua aktor, pelaku dan korban. Pelaku tak perlu bersusah payah menyiapkan rasionalisasi atas tindakan- nya kepada publik. Risiko yang harus mereka tanggung lebih kecil dari- pada jika menggunakan penyerangan terbuka. Upaya perlawanan kor- ban dieliminasi hingga ke tingkat terendah. Seperti dikatakan oleh Tim Mawar kepada Pius Lustrilanang: "Tidak ada HAM dan tidak ada hukum di sini, yang harus kamu lakukan adalah menjawab setiap pertanyaan. Dan ingat, ada orang yang mati setelah keluar dari tempat ini dan ada juga yang hidup. Jadi jika kamu ingin hidup, jawablah yang benar."3 Dampak teror yang diciptakan oleh praktik penghilangan paksa ter- hadap keluarga dan masyarakat bisa jauh lebih panjang dibanding, mi- salnya, yang bisa diciptakan lewat praktik pembunuhan dengan mayat korban ditemukan. Teror adalah suatu metode untuk mengontrol ma- syarakat. Maka, sulit bagi keluarga korban dan masyarakat beresolusi de- ngan sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas. Ketidakpastian dan ketida- kjelasan merupakan bentuk teror tersendiri. Daya tahan rezim penghilangan paksa menghadapi berbagai arus pe- rubahan sosial-politik sangat besar. Rezim terus bertahan, pertama ka- rena sistem, struktur, dan mekanisme tak pernah diungkap secara meny- eluruh oleh negara. Kedua, karena alasan keberadaannya sejak awal, yaitu mengawal politik otoritarianisme dan ekploitasi ekonomi yang tak adil 2 Dalam konteks konflik perburuhan misalnya kasus pembunuhan Marsinah; dalam konteks konflik agraria lihat dalam Saptono. Loc.Cit., hlm 10-11. 3 "Wawancara Pius Lustrilanang: "Tidak Ada Lagi Resiko yang Lebih dari Mati"," Tempo, Edisi 09/03 - 2/Mei/1998. 458
tetap bertahan. Sadar atau tidak, pola pikir yang merasionalisasi prak- tik penghilangan paksa pun menembus ruang wacana publik. Pernahkah kita bertanya mengapa sepuluh tahun belakangan analisis 'demonstrasi yang (menjurus) anarki', 'demokrasi kebablasan', atau 'bangsa Indonesia tidak siap berdemokrasi', begitu mudah dilontarkan? Mengapa dalam survei tentang pemilihan kepala daerah masih banyak warga takut, atau setidaknya ragu, untuk menyatakan terus terang calon pilihannya? Ke- napa warga mudah menyerah mempertahankan pendapatnya dengan orang lain? Berbeda pendapat menjadi momok bagi warga untuk diang- gap salah. Mengapa kita menghindar untuk mengucapkan kata 'komu- nis' tanpa merendahkan suara atau segera mengutuknya? Penelitian terhadap kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa penghi- langan paksa yang belum terjangkau oleh buku ini perlu terus dilaku- kan. Studi terhadap pembunuhan misterius (Petrus), misalnya, peristiwa pembunuhan kilat terhadap para kriminal atau yang dianggap kriminal pada awal kejayaan Orde Baru, masih menyisakan sejumlah pertanyaan: apa motif pembunuhan cepat itu terhadap para kriminal? Sejauh mana pembunuhan kilat dan berantai itu menimbulkan teror terhadap masya- rakat? Adakah kepentingan modal di sana? Sampai saat ini, masyarakat hanya mengetahui identitas pelaku secara samar-samar. Kelompok Warsidi dibangun atas dorongan dan keterlibatan sejum- lah aktivis Usro, yaitu gerakan Islam yang dipimpin oleh Abdullah Sung- kar. Penelusuran terhadap aktivitas Sungkar di Jawa Tengah pada um- umnya dan Solo pada khususnya masih perlu dilakukan. Sungkar adalah seorang keturunan Arab asal Solo. Apakah Sungkar mempunyai kaitan dengan pesantren di Solo, seperti Ngruki? Masyarakat tidak mengetahui mengapa mereka harus dihilangkan, dicabut haknya atas pengadilan dan perlindungan hukum. Melalui tuturan para saksi, kita dapat mengungkapkan sejarah kasus- kasus atau peristiwa-peristiwa penghilangan paksa. Selama ini masyara- kat tidak mengetahui sejarah dan identitas warga yang dihilangkan dari perspektif orang-orang terdekatnya. Kita hanya mengetahui identitas se- bagian korban dari narasi resmi rezim pelaku kekerasan. Dengan men- guak sejarah korban, kita bisa mendapatkan cerita yang berbeda dari ke- lompok yang dipinggirkan. Kelestarian rezim penghilangan paksa memosisikan setiap anggota masyarakat saat ini dalam kedudukan terancam. Kita tidak pernah tahu, dalih apa yang akan diciptakan pelaku selanjutnya untuk menghilangkan salah satu di antara kita. Menjaga jarak sejauh mungkin dari keterlibatan 459
dalam proses politik praktis bukan jaminan. Rezim penghilangan paksa memiliki jangkauan sampai ke desa terpencil, seperti dibuktikan dalam peristiwa Talangsari, Lampung; perburuan pendukung Sarbupri di per- kebunan Sumatra Utara; dan dalam kasus penghilangan paksa di Papua dan Timor Timur. Satu-satunya cara yang harus ditempuh adalah ber- henti mengingkari dan bersama korban serta pembela hak asasi manusia menuntut negara mempertanggungjawabkan dan melikuidasinya untuk selama-lamanya. Ketika riset ini sedang berjalan, Solidaritas Korban Pelangga- ran Hak Asasi Manusia Palu (SKP HAM) menginformasikan bahwa Gu- bernur Sulawesi Selatan dan Walikota Palu telah meminta maaf kepada korban peristiwa 1965 di wilayahnya. Gubernur berencana memenuhi permintaan empat keluarga korban penghilangan paksa yang akan mem- bongkar situs yang diduga kuat sebagai kuburan massal korban. Upaya seperti ini perlu didukung oleh siapa pun yang menolak dihilangkan. v 460
Penulis dan Kontributor Nashrun Marzuki Kahar Muzakar Suwardy Astaman Hasibuan Indra Firsada Chairuddin Ari Yurino Paijo Zainal Abidin Otto Adi Yulianto Mohamad Zaki Hussein Rini Pratsnawati Wahyudi Djafar Theodora J. Erlijna Razif Masrukin Lukman Hakim Romli Farida Rumekso Setiadi Pipit Ambarmirah Roro Sawita Anak Agung Gde Noveria Suharyati Moh. Arman Andi Suaib Nasrun Nurlela AK. Lamasitudju Moh. Abbas Zandra Mambrasar Daniel Randongkir (Koalisi NGO HAM Aceh) (Koalisi NGO HAM Aceh) (IKOHI Sumatera Utara) (IKOHI Sumatera Utara) (LBH Bandar Lampung) (LBH Bandar Lampung) (ELSAM) (ELSAM) (ELSAM) (ELSAM) (ELSAM) (ELSAM) (ELSAM) (ISSI) (ISSI) (Lakpesdam NU Blitar) (Lakpesdam NU Blitar) (Lakpesdam NU Blitar) (Syarikat Indonesia) (Syarikat Indonesia) (LPKP 65 Bali) (LPKP 65 Bali) (Pontianak Institute) (Pontianak Institute) (SKPHAM Sulawesi Selatan) (SKPHAM Sulawesi Selatan) (SKPHAM Sulawesi Selatan) (SKPHAM Sulawesi Tengah) (SKPHAM Sulawesi Tengah) (ELSHAM Papua) (ELSHAM Papua) 461
Profil Organisasi Jaringan Pendokumentasian KOALISI NGO HAM ACEH Koalisi NGO HAM merupakan kumpulan institusi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Aceh. Koalisi yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1998 ini, beranggot- akan 29 lembaga yang berkonsentrasi pada berbagai isu terkait dengan hak asasi manusia, seperti KontraS Aceh, Walhi Aceh, LBH Aceh dan yang lainnya. Koalisi ini didirikan dengan tujuan sebagai pusat gerakan masyarakat sipil di Aceh yang didekasikan bagi tegaknya HAM dan per- damaian di Aceh dengan jalan mengelola pengetahuan tentang HAM dan perdamaian, mendorong pemeirntah dalam pemenuhan HAM, ser- ta menumbuhkan kesadaran publik terhadap HAM. IKOHI SUMUT Sebagai organisasi korban pelanggaran HAM di Sumatera Utara yang berafiliasi ke Federasi IKOHI, IKOHI Sumatera Utara (IKOHI Sumut) yang didirikan pada tanggal 5 Mei 2010 memiliki visi untuk mewujud- kan perstuan, soliditas dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM guna menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis, dengan jalan menggalang solidaritas dan persatuan diantara korban penghilangan paksa dan korban pelanggaran HAM lainnya di Sumatera Utara. Selain itu, IKOHI Sumut juga akan menjadi wadah kedaulatan dan perjuangan korban di Sumatera Utara untuk mendesak pemerintah agar memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM di Sumatera Utara. LBH BANDAR LAMPUNG Organisasi yang didirikan pada tanggal 22 Desember 1994 memiliki tujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu guna memperjuangkan hak-hak hu- kumnya tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya. 462
ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) adalah organi- sasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Awal- nya berbentuk yayasan, kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi perkumpulan pada 8 Juli 2002. Organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan Negara serta dam- paknya terhadap kehidupan masyarakat, mengembangkan gagasan dan konsepsi alternative kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap ke- hidupan masyarakat serta melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan. ISSI Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dibentuk pada 2003 dengan tujuan untuk memajukan penelitian dalam sejarah sosial di Indonesia, khususnya melalui metode sejarah lisan. ISSI aktif melakukan riset se- jarah lisan antara lain mengenai organisasi perempuan, masyarakat Tionghoa, komunitas buruh industrial dan jagoan. Selain itu, ISSI juga menyampaikan penelitiannya di berbagai konferensi ilmiah dan mener- bitkan hasil-hasil penelitiannya di berbagai jurnal. SYARIKAT INDONESIA Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat Indonesia (Syarikat Indo- nesia) didirikan pada tahun 2000 oleh jaringan anak muda santri yang peduli pada kokohnya kebangsaan dan penegakan HAM untuk mewu- judkan relasi sosial yang lebih demokratis dan pembangunan manusia Indonesia ke depan yang lebih damai dan adil. Syarikat Indonesia me- miliki tujuan untuk mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat Indonesia yang adil, menghargai HAM dan kemajemukan, damai dan demokratis. LAKPESDAM NU BLITAR Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahd- latul Ulama (Lakpesdam NU) didirikan pada tahun 1984 yang memiliki visi sebagai pusat kajian dan pengembangan SDM NU untuk mewujud- kan organisasi yang peka, kritis, amanah, terhubung dengan masyarakat 463
serta bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga nadhliyin khususnya dalam merespon ketidakadilan terkait dengan isu pengurangan kemiskinan, kekerasan dan konflik sosial. LPKP 1965 BALI LPKP '65 Bali adalah komunitas dari korban 65 yang berdomisili di Bali, namun saat ini baru beberapa kabupaten yang menjadi kontaknya LKPK '65 Bali, yaitu Jembrana, Tabanan, Denpasar, Badung, Gianyar, Karangasem dan Klungkung. Lembaga ini lebih bersifat kelompok kerja yang bergerak dalam upaya mengkampanyekan situasi dan kondisi saat ini, sehingga korban tidak lagi mengalami trauma dan mau berbicara serta mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi pasca G30S di Bali. Lem- baga yang didirikan pada tahun 2000 di Bali ini juga berupaya mendoku- mentasikan cerita-cerita korban dalam bentuk wawancara oral history. PONTIANAK INSTITUTE Pontianak Institute, disingkat PI adalah organisasi berbentuk per- kumpulan bidang hak asasi manusia yang didirikan pada pertengahan 2009, guna menjawab keprihatinan para anggotanya terhadap kondisi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Kalimantan Barat, melalui pendidikan, penelitian dan promosi HAM. PI sendiri ber- tujuan untuk menciptakan penghormatan, perlindungan dan pemenu- han HAM di segala bidang kehidupan masyarakat di Kalimantan. SKPHAM SULAWESI SELATAN SKPHAM Sulawesi Selatan didirikan pada tanggal 1 Maret 2006 un- tuk mewujudkan persatuan, solidaritas dan keadilan bagi korban pelang- garan HAM, guna menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk mencapai hal tersebut, SKPHAM Sulawesi Selatan menggalang solidaritas dan persatuan diantara korban pelanggaran HAM lainnya, serta memberdayakan potensi ekonomi, sosial, politik dan budaya kor- ban pelanggaran HAM. Selain itu, SKPHAM Sulawesi Selatan juga aktif memperjuangkan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Sulawesi Selatan. SKPHAM SULAWESI TENGAH Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Sulawesi Tengah atau lebih dikenal sebagai SKPHAM Sulawesi Tengah didirikan dengan tujuan un- 464
tuk menggalang solidaritas antara korban dan keluarga korban pelangga- ran HAM serta menjadi wadah kedaulatan dan perjuangan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dalam rangka penegakan HAM. Selain itu SKPHAM Sulawesi Tengah juga berupaya memberdayakan potensi sosial, politik, ekonomi dan budaya korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Mulai dari tahun 2005 hingga saat ini, SKPHAM Su- lawesi Tengah aktif melakukan kegiatan pendokumentasian kepada kor- ban dan keluarga korban peristiwa 1965 di Sulawesi Tengah. ELSHAM PAPUA Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua didirikan pada tanggal 5 Mei 1998 oleh para praktisi hukum, pekerja LSM dan gereja serta pemerhati HAM yang prihatin dengan 'subur' nya pelanggaran HAM yang terjadi Papua. Pendirian ELSHAM Papua di- tujukan guna mengembangkan dan memajukan pengertian dan peng- hormatan terhadap nilai-nilai Negara hukum dan martabat serta HAM berdasarkan UUD 1945 dan DUHAM. Selain itu, ELSHAM Papua juga memberikan bantuan hukum kepada korban-korban pelanggaran HAM dalam bentuk pendampingan, pembelaan hukum secara terpadu, baik kepada individu maupun kelompok masyarakat tanpa membedakan aga- ma, jenis kelamin, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial budaya. 465
LEMBAGA STUDI DAN ADvOKASI MASYARAKAT (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi ad- vokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh- kembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik ser- ta hak-hak asasi manusia pada umumnya - sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM). vISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. MISI Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuang- kan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan. KEGIATAN UTAMA: 1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan 4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia PROGRAM KERJA: Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Ben- tuknya. 466
Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelem- bagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga. STRUKTUR ORGANISASI: Badan Pengurus: Ketua: Wakil Ketua: Sekretaris: Bendahara I : Bendahara II: Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. Sandra Moniaga, S.H. Ifdhal Kasim, S.H. Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A. Suraiya Kamaruzzaman, S.T., LL.M. Anggota Perkumpulan: Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M.; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Mar- coes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Ma- ria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D.; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Tugiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. Badan Pelaksana: Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M. Deputi Dir. Pembelaan HAM untuk Keadilan: Wahyu Wagiman, S.H. Deputi Dir. Pengembangan Sumberdaya HAM: Zainal Abidin, S.H. Kepala Biro LitBang Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E. Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi: Triana Dyah, S.S. Staf: Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Ari Yurino, S.Psi.; Daywin Prayogo, S.IP.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup S.S. Alamat: Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan INDONESIA - 12510 Tel: +62 21 7972662, 79192564 Fax: +62 21 79192519 E-mail : office@elsam.or.id Webpage: Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary 467