E D I S I M E I - J U N I 2 0 1 9 V O L U M E 3 / N U M B E R 3 DERAP LANGKAH TNI DALAM MUSIBAH DAN BENCANA PENTINGNYA INDUSTRI PERTAHANAN DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA ANALISIS PERKEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2019 DALAM PENGADAAN ALUTSISTA TNI BENCANA ALAM, MILITER, DAN PERTAHANAN NEGARA @Kemhan_RI Kementerian Pertahnan Republik Indonesia @kemhanri @kemhan RI 1 INDONESIA
EDISI MEI-JUNI 2019VOLUME 3/ NOMOR 3 2 n a h m e k n e j t e s s a m u h o r i b : r e b m u S
Serambi Redaksi DEWAN REDAKSI Pelindung/Penasihat: Para pembaca yang budiman, Ditahun 2019 kami kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi Ketiga bulan Mei-Juni 2019. Edisi WIRA Volume IIII tahun 2019. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu Selain itu dalam edisi ini tim redaksi juga mengetengahkan beberapa artikel, diantaranya : Bencana Alam, Militer, dan Pertahanan Negara; Sekjen Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, S.AP, M.A Derap Langkah TNI Dalam Musibah Dan Bencana; Pentingnya Industri Pemimpin Umum: Pertahanan Dalam Sistem Pertahanan Negara; dan Analisis Perkembangan Pertahanan Negara Indonesia Tahun 2019 Dalam Pengadaan Alutsista Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos. TNI; serta beberapa Berita Pertahanan. Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa Pemimpin Redaksi: mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui Kabag Infopubliktaka Biro Humas Kol Laut (P) Hadi Prayitno email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman Redaksi: M. Adi Wibowo , M.Si. Kapten Cku Lindu Baliyanto Tim Redaksi Desain Grafis: Imam Rosyadi Mandiri Triyadi, S.Sos. Foto: Fotografer Biro Humas EDISI MEI-JUNI 2019 Vol. 3/ No. 3 Percetakan & Distribusi: Nadia Maretti, M.M. Diterbitkan oleh: Biro Humas Setjen Kemhan Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Telp. 021-3829151, Fax. 3452457 3
Daftar Isi 5/ ARTIKEL BENCANA ALAM, MILITER, DAN PERTAHANAN NEGARA United Nations Secretariat for International (UNISDR) Strategy menyebutkan negara urutan ke-5 dengan kejadian bencana alam tertinggi di dunia sejak tahun 2005 hingga 2014. Data kejadian bencana alam Indonesia juga menunjukkan kecenderungan eskalasi dan intensitas bencana alam yang semakin meningkat setiap tahunnya. for Disaster Reduction Indonesia sebagai 12/ DERAP LANGKAH TNI DALAM MUSIBAH DAN BENCANA 16/ PENTINGNYA INDUSTRI PERTAHANAN DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA 24/ ANALISIS PERKEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2019 DALAM PENGADAAN ALUTSISTA TNI BERITA PERTAHANAN 30/ MENHAN BUKA SIMPOSIUM ANCAMAN PERANG MINDSET PADA ERA KETERBUKAAN INFORMASI 31/ ANCAMAN TERHADAP MINDSET DAPAT DIATASI DENGAN KOMUNIKASI YANG BAIK 32/ 34/ MENHAN RI TERIMA KUNJUNGAN TAMU KEHORMATAN H.E.PATRICK MICHAEL SHANAHAN MENHAN RI SAMPAIKAN STABILITAS DAN KETAHANAN KAWASAN DALAM SHANGRILA DIALOGUE KE-18 36/ PERERAT KERJA SAMA PERTAHANAN, MENHAN RI GELAR PERTEMUAN DENGAN PARA ATASE PERTAHANAN NEGARA SAHABAT DI BALI 4
ARTIKEL BENCANA ALAM, MILITER, DAN PERTAHANAN NEGARA Oleh: Darma Agung S. I Alumnus Universitas Pertahanan Statistik kejadian bencana alam global menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Asia yang Tenggara kawasan, dan secara khususnya, merupakan Indonesia salah satu wilayah dengan risiko dan paparan bencana yang tinggi. Letak geografis Indonesia yang berada pada "cincin api", pertemuan 3 lempeng tektonik, berupa kepulauan, berada di S wilayah tropis, dan adanya fenomena perubahan iklim, membuat Indonesia harus waspada dari potensi bencana alam yang setiap saat dapat terjadi. United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster (UNISDR) menyebutkan Reduction Indonesia sebagai negara urutan ke-5 dengan kejadian bencana alam tertinggi di dunia sejak tahun 2005 hingga 2014. Data kejadian bencana alam Indonesia juga menunjukkan kecenderungan eskalasi dan intensitas semakin alam bencana meningkat setiap tahunnya. yang Meningkatnya bencana alam merupakan bentuk ancaman nyata terhadap keamanan nasional yang Jumlah Kejadian Bencana Alam di Indonesia 2000 - 2018 Sumber: BNPB, 2019. 5
mengancam jiwa dan keselamatan bangsa Indonesia. Selain itu, bencana alam juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, tingginya risiko tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan terhadap bencana yang mumpuni. Berdasarkan data Notre Dame Global Adaptation Index, kesiapan Indonesia dalam bencana menghadapi mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini tentu berdampak rentannya keselamatan masyarakat kondisi ketika mengalami bencana alam. Dengan kondisi tersebut, TNI akan semakin sering dilibatkan dalam operasi darurat tanggap bencana di masa mendatang. Keamanan Negara vs Keamanan Manusia Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan kehidupan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selaras dengan itu, dalam UU No. 3 Tahun 2002 tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan negara, melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan kedaulatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam aturan mengenai Kebijakan Dasar Perbantuan TNI, pasal 4 ayat 2, Permenhan No. 09/2011 juga memuat, "... (2) Menjamin tingkat keselamatan terwujudnya manusia peran serta, hakekat fungsi TNI dan tujuan pertahanan negara." sesuai dengan Konsep pertahanan yang diatur dalam aturan dan kebijakan negara menyatakan secara bahwa tidak tujuan pertahanan hanya mengenai kedaulatan dan keutuhan wilayah, namun juga keselamatan segenap bangsa dan keselamatan manusia. Maknanya, eksplisit Kesiapan Bencana Indonesia 1995 - 2014 Sumber: Notre Dame Global Adaptation Index, 2015. 6
pertahanan Indonesia tidak saja menganut konsep keamanan tradisional/teritori dengan penekanan pertahanan negara pada sifat ancaman militer dan kedaulatan wilayah, namun juga pada keamanan manusia (human security) dari segala bentuk ancaman. Selain Perang (OMSP). Dalam UU TNI, terdapat 14 kegiatan OMSP, salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Konsekuensi logis dari tujuan negara dan tujuan pertahanan negara ini adalah tanggung jawab TNI sebagai institusi pertahanan bersama dengan pemangku kepentingan lain untuk mempersiapkan strategi pertahanan negara yang sifatnya komprehensif dan tidak terbatas hanya pada ancaman militer semata namun turut memperhitungkan aspek nirmiliter. Sejarah keterlibatan militer dalam tugas dan kegiatan sipil sudah berlangsung sejak Orde Baru seusai dengan konsep Dwi Fungsi ABRI. Pasca Orde Baru, pelibatan TNI dalam tugas sipil diatur dalam undang-undang yang mensyaratkan adanya kebijakan dan keputusan politik negara. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Tugas utama dari angkatan bersenjata dalam tata kelola sektor keamanan yang baik adalah pertahanan negara (Geneva: DCAF, 2015). Namun ada juga tugas-tugas sekunder lain, yaitu menyediakan keamanan internal dan stabilitas, termasuk diantaranya adalah tugas bantuan non-keamanan, seperti SAR, dan mandat pengembangan, misalnya proyek infrastruktur dan teknik, dsb. Dalam implementasinya, tugas sekunder militer merujuk pada istilah Military Operations Other Than War (MOOTW) atau Operasi Militer Militer memiliki kemampuan tertentu yang dapat difungsikan dalam kondisi darurat dan tanggap bencana. Ada area dimana angkatan bersenjata dapat menawarkan kemampuan yang unik, terutama dalam transportasi, logistik dan kemampuan untuk memberikan bantuan secara cepat (Army Technology, 2011). Pengerahan militer secara cepat dapat terjadi karena militer memiliki garis komando organisasi yang jelas, fasilitas dan peralatan yang mumpuni, dan SDM yang siap untuk dikerahkan. Peran utama TNI dalam tanggap bencana dipengaruhi oleh struktur organisasi, praktik, rantai komando yang jelas dan koordinasi serta kemampuan untuk diterjunkan secara cepat (Flint, 2017). 7
Mengacu pada pasal 7 Permenhan No. 09 tahun 2011, obyek penyelenggaran bantuan TNI dibedakan berdasarkan 3 kategori, yaitu untuk bencana alam, pengungsi, dan bantuan kemanusian. Dalam kategori bencana alam, TNI dapat diperbantukan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; penanganan pengungsi; dan pemulihan sarana dan prasarana umum. Keinginan pemerintah untuk memperkuat daya dukung TNI dalam OMSP telah diutarakan Menhan sejak tahun 2015 di Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition. Menhan beralasan saat ini tidak ada lagi bunuh- bunuhan, dan lebih pada kemanusiaan, untuk itu kebutuhan terhadap pesawat terbang, helikopter angkut menjadi perhatian. Bukti keseriusan tersebut adalah pengadaan alutsista angkut, yaitu 5 unit C-130J Super Hercules, dan 8 unit CH-47C Chinook. gun vs butter. Pemerintah akan mengalami dilema antara pemenuhan anggaran pertahanan atau anggaran pembangunan nasional. Keterbatasan anggaran juga menyulitkan bagi industri teknologi riset pertahanan untuk mengembangkan permintaan menghambat pertahanan. Minimnya pengembangan kapasitas itu sendiri. Pada industri akhirnya hal ini berdampak penguasaan teknologi utama yang rendah, dan pilihan untuk melakukan impor senjata demi mencukupi ketersediaan alutsista. Embargo alutsista, bencana tsunami Aceh dan gempa Padang, dan sejumlah kejadian kecelakaan pesawat angkut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Kejadian-kejadian tersebut berdampak terhadap postur pertahanan dan kesiapan TNI. MEF dan Postur Pertahanan Minimum Essential Force (MEF) merupakan kekuatan pokok dan minimum TNI sebagai syarat utama dan mendasar untuk tercapainya efektifas tugas pokok dan fungsi TNI (Kemhan, 2010). Selama ini narasi yang berkembang di publik dan media seolah MEF hanya sebatas pada alat-alat perang serbu taktis & strategis yang memiliki sifat deterence, maka perlu ada sosialisasi dan edukasi bahwa MEF juga mencakup pada alat pertahanan yang mendukung kegiatan OMSP. Pembahasan mengenai bencana alam dinyatakan dalam dokumen MEF dalam sub bab lingkungan strategis lokal, kemampuan dukungan TNI, dan ancaman aktual. Pentingnya mempertimbangkan OMSP dalam MEF adalah untuk menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI secara simultan dan berkelanjutan. Kegiatan OMSP dapat meningkatkan kapabilitas dan readiness termasuk response time jika terjadi ancaman baik militer maupun nirmiliter yang membutuhkan keberadaan TNI, melalui kesiapsiagaan, pengerahan dan mobilisasi pasukan. Dalam catatan penulis, sejak 2004 - 2018, sekitar 22 kasus kecelakaan alutsista dari total 33 kasus (67%), banyak dialami oleh alutsista angkut militer. Padahal alutsista jenis ini krusial dalam mendukung tugas TNI. Juwono Sudarsono menyatakan bahwa 70% anggaran pertahanan tahun 2009 akan digunakan untuk membeli pesawat C-130. Sebab, hanya 6 dari 24 pesawat Hercules yang masih layak terbang. (Medcom, 2015) Pada tahun 2009, Menhan Pada tahun 2015, TNI AU melarang terbang seluruh pesawat C-130B Hercules setelah terjadi musibah di Medan. Data Tempo menunjukkan pada tahun 2015, TNI AU memiliki 24 unit Hercules tipe B dan H dimana hanya 11 unit Hercules yang dalam kondisi siap operasi. (Tempo, 2015). Industri Pertahanan Memiliki pertahanan yang tangguh perlu didukung dengan industri pertahanan nasional yang kokoh dan mumpuni. Tanpa dukungan industri pertahanan, maka tidak ada kemandirian pertahanan, ketergantungan terhadap supplier asing, dan rawan terhadap embargo dari negara lain. Hal ini tentu membahayakan bagi keamanan negara. Beberapa faktor teknis dan non-teknis diketahui menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan MEF antara lain anggaran pertahanan, ketergantungan terhadap impor alutsista, dan belum mandirinya industri pertahanan nasional. Anggaran pertahanan yang tidak memenuhi tuntutan sesuai perencanaan MEF, akan menyulitkan Kemhan dan TNI untuk melakukan revitalisasi dan pengadaan alutsista. Permasalahannya adalah dilema Efektifitas pertahanan negara turut ditentukan oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri. Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan guna meningkatkan efektifitas pertahanan negara (Sjafrie Sjamsoeddin, 2017). 8
Sumber: foto Biro Humas Setjen Kemhan industri pertahanan dapat diarahkan untuk mewujudkan pertahanan kemandirian industri adalah Harapannya domestik. memberikan effect multiplier antara lain untuk mengatasi selisih opportunity cost; memperkuat basis industri; menciptakan ekonomi lapangan pekerjaan dan stabilisasi ekonomi sekaligus nasional; memperkuat pertahanan negara dan menciptakan keamanan nasional. Penguatan Selain itu, ekonomi Indonesia yang masih berkutat pada sektor agrikultur perlu didorong untuk bertransisi ke sektor manufaktur. Sesuai dengan teori Chenery-Syrquin, selain untuk kesejahteraan meningkatkan masyarakat, sektor ekonomi juga dapat bermanfaat menguatkan basis industri pertahanan. transformasi Tingginya kemungkinan bencana alam dan pelibatan TNI dalam OMSP tanggap bencana di masa mendatang merupakan peluang bagi pertahanan domestik. industri telah memerintahkan pengadaan alutsista di Indonesia harus memiliki kemampuan penanggulangan bencana alam. Yang dimaksud dengan penanggulangan bencana berupa heli angkut untuk bantuan logistik, evakuasi korban bencana, hingga kemampuan untuk memadamkan api di kebakaran hutan (Kompas, 2019). Presiden Joko Widodo Dalam Kebijakan Pertahanan 2019, Menhan mengamanatkan antara lain: melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer sesuai MEF, dan industri pertahanan mewujudkan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. (Kompas, 2019). juga menekankan pengadaan alutsista harus disesuaikan dengan ancaman nyata, seperti untuk teroris, mendeteksi menghadapi Menhan jalur komunikasi, jalur logistik dan mengetahui bencana alam (Koran Jakarta, 2018). Tren Global dan Produk Dual-Use dari pemerintah selaku konsumen utama industri pertahanan dapat diatasi dengan strategi menciptakan produk dual-use, yaitu produk dan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan sipil dan kepentingan militer, saat damai maupun perang. Keterbatasan permintaan Menciptakan produk dual-use yang dapat digunakan untuk mendukung OMSP, melakukan diversifikasi produk yang berkaitan dengan sektor produksi di masyarakat dan tanggap darurat bencana, merupakan upaya untuk mencapai titik tengah keseimbangan kebijakan pertimbangan antara industri dan kebijakan pertahanan. 9
ini dapat menjadi solusi Hal anggaran ditengah berpihaknya pertahanan, pemerintah industri pertahanan dalam negeri (Bisnis, 2019), ketidakpercayaan terhadap kemampuan industri pertahanan dalam negeri, serta ketergantungan yang terhadap berdampak rendahnya permintaan pengadaan alutsista. keterbatasan kurang terhadap impor alutsista, pada laporan tahunannya menyatakan, pemenuhan kekuatan pokok minimum mayoritas masih industri pertahanan luar negeri dikarenakan terbatasnya kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri. kemandirian itu, Oleh diwujudkan pertahanan perlu dengan industri pengembangan pertahanan nasional dan diversifikasi sehingga kerjasama pertahanan, impor kebutuhan pertahanan dapat dikurangi. Pindad (2016) dalam bersumber dari karena Industri pertahanan harus cermat melihat peluang dan tren pasar global, dalam melakukan diversifikasi produk yang bersifat dual-use yang dapat digunakan bagi militer dan sipil. Kebijakan yang dilakukan setidaknya mempertimbangkan aspek daya tarik pasar, eksploitasi bisnis, persaingan pasar, kapabilitas dan kapasitas industri, serta teknologi spin-in. Sumber: Statista, 2018. tumbuhnya memprediksikan permintaan alutsista jenis ini dalam 5 tahun mendatang, dengan Airbus SE sebagai pemain utama. Permintaan yang tinggi diprediksi berasal dari wilayah Asia Pasifik, Afrika dan Amerika Latin. Tentu hal ini merupakan pangsa pasar yang besar. Menilik data penjualan alutsista sejak 2000 - 2018, maka pasar pesawat angkut militer didominasi oleh jenis helikopter angkut (59%), pesawat angkut (24%), pesawat angkut ringan (14%), dan lainnya. Proyeksi Pasar Pesawat Angkut Militer 2019 - 2024 Pindad melakukan diversifikasi adalah produk dengan menciptakan excavator. Hal ini dikarenakan Pindad memiliki spesialisasi di bidang hidrolik, didukung adanya permintaan pemerintah, dan program pembangunan pemerintah yang intensif. Namun demikian pasar global sangat kompetitif mengingat banyaknya kompetitor dan program pembangunan yang berlangsung di berbagai negara. salah satunya angkut militer, analisis Mordor Intelligence Di sektor pesawat Sumber: Mordor Intelligence, 2016. 10
Penjualan Pesawat Angkut Militer 2000 - 2018 Sumber: Diolah dari SIPRI, 2019. peluang ini merupakan yang baik, mengingat Airbus telah melakukan joint production dengan PT. Dirgantara Indonesia untuk heli angkut EC725 Super Cougar/H225M dan CN-235. Penjualan keduanya secara global berada di peringkat ke- 4, dengan total penjualan 179 unit (7%) untuk EC725, dan 49 unit (5%) untuk CN-235. Hal depan, menjadi ancaman nyata bagi keselamatan rakyat Indonesia. Dengan terhadap kesiapsiagaan bencana yang rendah maka pelibatan TNI dalam kegiatan tanggap bencana akan semakin tinggi. Dengan demikian perlu adanya dukungan alutsista untuk mendukung OMSP TNI. dan diversifikasi produk dengan mencermati peluang serta tren di pasar global. Dengan demikian, dapat memberikan diharapkan dampak ganda pada perekonomian nasional dan pertahanan negara.*** Kesimpulan Indonesia pertahanan menegaskan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa. Meningkatnya resiko dan intensitas bencana alam di masa Konsep tinggi bencana alam di masa depan harus menjadi momentum untuk menelaah ulang kekuatan dan kebutuhan alutsista, kesiapan pasukan, dan peluang meningkatkan industri pertahanan nasional. Peningkatan kapasitas industri didasarkan pada kebutuhan militer, ancaman nyata, Potensi kapasitas 11
ARTIKEL Sumber: DERAP LANGKAH TNI DALAM MUSIBAH DAN BENCANA Oleh: Joko Ismowyo Jurnalis Media Radio N Negara Indonesia yang berada dikawasan jalur cincin api dan lempeng bumi dunia, pertemuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam ancamanan bencana alam. Dimulai dari ujung pulau Sumatera hingga Pulau Jawa sampai dengan Nusa Tenggara Timur, ratusan gunung berapi aktif memiliki potensi letusan besar. Belum lagi pertemuan tiga lempeng bumi, lempeng Indo- Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik telah berulangkali menciptakan gempa. Potensi potensi bencana alam yang menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian lempeng ekonomi ini akan selalu membayangi perjalanan bangsa Indonesia. ini belum termasuk potensi potensi yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. TNI tidak hanya berkewajiban sebagai alat pertahanan negara dan diplomasi. TNI sebagai organisasi yang memiliki kemampuan dan personil yang mampu dimobilisasi setiap saat, dituntut juga harus dapat menjawab tantangan lainnya. Potensi kerawanan Semenjak bencana tsunami yang melanda Nangroe Aceh Darusallam lalu, kekuatan pada tahun 2004 TNI pada masa itu dalam kondisi tidak sepenuhnya siap. Mengutip pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Syafrie 26 september 2013, pada saat itu TNI tidak mampu mengevakuasi para korban karena keterbatasan peralatan akibat embargo. Sjamsoeddin pada Saat itu TNI tidak hanya tidak mampu melakukan mobilisasi, tetapi juga tidak bisa membangun fasilitas Peristiwa kesehatan. tsunami itulah yang pada akhirnya menjadi momentum balik bagi militer Indonesia. Pemerintah mulai menyadari bahwa Indonesia titik 12
membutuhkan postur yang memadai dalam dua hal penting, yaitu mobilisasi dan kemandirian. Menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu pada awal tahun 2015 mengatakan bahwa ancaman nyata bagi Indonesia bukanlah bahaya perang melainkan bahaya terorisme dan bencana alam. Dari ancaman nyata tersebut, Menteri Pertahanan memandang perlu memprioritaskan pengadaan alutsista menghadapi dua ancaman nyata tersebut. Dalam kaitannya dengan bencana alam, Menteri Pertahanan kebutuhan memfokuskan kendaraan angkut dan alat berat. pemerintah pada Berkaca pada peristiwa bencana dan musibah yang terjadi ditanah air seperti gempa Yogjakarta, erupsi gunung Merapi, jatuhnya pesawat Air Asia, kebakaran hutan hinggga tsunami di Selat Sunda dapat dilihat faktor penanganan menjadi penentu dan penting untuk diperhitungkan. Mulai dari pengiriman bantuan berupa personel guna evakuasi, hingga penyaluran logistik, makanan, minuman dan obat-obatan akan ditunggu-tunggu kedatangannya kecepatan untuk penanganan bencana. Faktor kecepatan inilah yang perlu di dukung oleh alat transportasi baik dari darat, laut dan udara yang sangat canggih dan memadai, sehingga kiriman bantuan bisa di salurkan tanpa menunggu waktu yang lama. Seiring dengan waktu secara perlahan namun pasti organisasi TNI sudah berbenah dan semakin cepat daya tanggapnya. Tidak hanya kesiapan organisasi dan fisik, TNI juga sudah mulai membangun kebutuhan mendasar dalam menghadapi bencana alam dan musibah. Jika pada tahun 2004 lalu TNI membutuhkan waktu berhari hari untuk mengumpulkan dan mengirimkan ke lokasi, saat ini TNI sudah mampu melakukannya dalam hitungan jam. Namun hal tersebut belum cukup jika tidak diimbangi dengan peralatan yang memadai untuk menunjang kesiapan prajurit. angkut, kebutuhan kemampuan TNI dalam mengangkut peralatannya personil sudah dapat dicapai, namun dalam kebutuhan membawa alat berat, kemampuan TNI masih berada dibawah standar. Peralatan angkut Dalam beserta yang dapat membawa alat berat yang saat ini dimiliki TNI berasal dari angkutan laut dengan kekuatan utama armada LST (Landing Ship Tank) dan LPD (Landing Platform Dock). Meskipun LST dan LPD memiliki kemampuan angkut yang besar, tetap membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan. Untuk memenuhi waktu kecepatan, angkutan udara yang merupakan jawaban paling tepat. Daya angkut udara terbesar yang dimiliki TNI saat ini adalah 8 ton untuk pesawat C-130 Hercules dan 5 ton untuk helikopter MI-17. Sebagai ilustrasi, pada musibah gempa di Palu Sulawesi Tengah yang lalu, Angkatan Udara Diraja Malaysia meminjamkan pesawat angkut berat Airbuss A400 untuk membantu mengirimkan alat berat excavator milik PT Pindad yang berbobot 20 ton dari Jakarta ke Palu karena keterbatasan daya angkut yang dimiliki TNI. Tidak hanya excavator yang tidak dapat sejumlah peralatan dimobilisisasi, TNI pun seperti mobil dapur umum dan mobil kesehatan, tidak bisa diterbangkan. Sumber: gardanasional.id 13
Menurut Peraturan Kepala BNPB nomor 10 tentang tahun 2008 Pedoman Tanggap Darurat Bencana disebutkan dalam Bab IV ayat B poin ke 3 bahwa TNI merupakan sumber daya dalam sistem komando tanggap darurat bencana. Dengan kemampuan yang dimiliki TNI saat ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan, baik untuk menunjang operasi TNI maupun digunakan untuk kegiatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain alutsista jenis angkut, masih ada peralatan TNI yang saat ini jumlahnya minim namun sangat berguna dalam OMSP antara lain : Kapal Rumah Sakit dan Mobil Operasi Saat ini TNI baru memiliki 2 unit Kapal Rumah Sakit, yaitu KRI dr Suharso dan KRI Semarang-594 jenis Kapal Jenis Landing Platform Dock (LPD) yang difungsikan sebagai Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS). Dari rencana strategis TNI Angkatan Laut, minimal TNI AL memiliki 3 unit kapal rumah sakit. Jumlah minimal tersebut dengan pemikiran bahwa masing-masing kapal dapat menjalankan tugasnya secara bergantian sehingga kesiapan awak kapal berikut tenaga kesehatan akan selalu dapat terjaga dan optimal dalam memberikan pelayanan. TNI setidaknya AL 3 unit kapal rumah sakit yang penugasannya disesuaikan dengan jumlah armada. Begitupula dengan kendaraan seperti mobil rumah sakit. Kendaraan yang didesain dapat melakukan operasi darurat tingkat ringan dan sedang dilokasi bencana. Dengan banyaknya korban, penanganan pertama sangat dibutuhkan terutama dilokasi lokasi yang jauh dari pusat kesehatan Jumlah idealnya membutuhkan sendiri, pendukung Kapal Pembangkit Kendaraan Genset Listrik dan kelistrikan dipastikan akan mengalami kerusakan parah dan membutuhkan waktu untuk perbaikan. Keberadaan kapal pembangkit listrik dan kendaraan sangat dibutuhkan genset akan karena sebagian besar bangunan penting seperti sarana kesehatan, pusat telekomunikasi bahkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan listrik sebagai sumber daya. Dengan adanya kapal pembangkit listrik dan kendaraan genset, maka aliran listrik yang aman dapat disalurkan sehingga pelayanan kepada pengungsi dan operasional tanggap darurat dapat berjalan normal. komando, Kapal dan Kendaraan Pengangkut BBM Kebutuhan BBM dilokasi bencana akan meningkat secara drastis dikarenakan banyak pengungsi yang akan melakukan perjalanan keluar dari lokasi bencana. Kebutuhan BBM yang sangat mendadak tersebut tidak dapat diantisipasi karena terjadi secara spontan dan membutuhkan waktu untuk mengirimkan pasokan. BBM sangat dibutuhkan di lokasi bencana, baik untuk operasional peralatan (kendaraan dan alat berat) pembangkit listrik serta kebutuhan lainnya yang membutuhkan BBM. Kapal dan kendaraan BBM sangat dibutuhkan untuk memastikan pasokan BBM tetap berjalan normal dalam masa tanggap darurat bencana. Kapal dan Kendaraan BTS peranan penting sesaat saat terjadi bencana komunikasi alam. seiring dengan akan meningkat dilapangan. Tidak keperluan menutup bencana kemungkinan alam juga merusak jalur komunikasi sehingga mempersulit penyampaian informasi. Dalam kasus tsunami di NAD, pemerintah memerlukan waktu yang cukup lama hanya untuk Komunikasi memiliki Kebutuhan mendapatkan informasi apa yang sebenarnya terjadi. pada masa tanggap darurat bencana, alutsista tersebut tetap dapat digunakan dalam kegiatan operasi militer non perang. Seperti kegiatan bhakti sosial dan kegiatan yang membantu program pembangunan pemerintah. Pengadaan alutsista yang dapat melakukan peran ganda di masa damai dan konflik tidak dapat sebagai bentuk anggaran namun harus dapat dilihat sebagai investasi yang sewaktu waktu dapat dioperasionalkan. Indonesia dengan luas wilayah dan terdiri dari ribuan pulau tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Pembagian wilayah berdasarkan daerah komando dan pemetaan wilayah rawan bencana sangat dibutuhkan untuk Selain berguna pemborosan Saat bencana alam datang, sistem 14
mempercepat tanggap darurat bencana. respon penanganan Kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menangani situasi bencana alam berada di sektor komunikasi dan pemerataan alutsista. Semakin cepat informasi didapatkan, semakin detil pula jenis alutsista yang dibutuhkan dan segera digerakkan. Tentunya dalam pergerakaan alutsista yang mendukung masa tanggap darurat TNI bersama dengan bencana, pemerintah terus melakukan sinergitas sehingga peralatan dan SDM dapat beroperasi secara maksimal dan tepat dalam penggunaannya. TNI dan pemerintah harus duduk bersama untuk merumuskan rencana besar kebutuhan mendasar dimasa mendatang. Sinergitas peningkatan ditunjang alutsista TNI dan pembangunan fisik di daerah secara bersama sama diharapkan dapat membentuk standar pola penanganan bencana alam secara nasional. dan Tidak hanya penguatan dalam bidang alutsista, TNI pun dituntut untuk menyiapkan prajurit prajurit yang memiliki kemampuan dalam melakukan operasi di daerah bencana. Pembekalan dasar mengenai proses evakuasi serta pengobatan dasar, wajib diketahui dan dipraktekkan. Sehingga apabila disuatu wilayah terjadi bencana, prajurit TNI tidak hanya datang sebagai pengaman wilayah, tetapi juga dapat secara langsung memberikan pertolongan pertama dan memimpin masyarakat setempat mengenai apa yang harus dilakukan kepada korban dan apa yang dilarang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana. Para prajurit juga harus memiliki dalam melaporkan kemampuan serta menginvetaris kondisi dilokasi bencana dan dapat menyampaikan informasi tersebut lebih akurat dan terstruktur dijenjang komando. Bukan tidak mungkin, dalam masa mendatang TNI akan mampu menjadi leading sector dalam operasi tanggap darurat bencana. Dengan alutsista yang mendukung dan kualitas SDM yang tinggi serta tidak terbatas, TNI mampu hadir dalam waktu yang lebih cepat dan melakukan penanganan kemanusiaan mampu memimpin dan menyelenggarakan permerintahan hingga pemerintah daerah dapat bekerja kembali secara normal.*** serta darurat Sumber: tni.mil.id 15
ARTIKEL PENTINGNYA INDUSTRI PERTAHANAN DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA Oleh: Agus Syamsudin, SIP., M.T. Analis Pertahanan Negara Madya Setditjen Pothan 16
LLatarbelakang Iwan Gayo, mantan wartawan yang menyusun "Buku Pintar Indonesia" sejak tahun 1986, menulis data di dalam buku yang diterbitkannya itu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara kepulauan terbesar ke lima di dunia. Berabad-abad silam, negara kepulauan ini dijuluki sebagai negeri rempah-rempah. Bahkan Ktut Tantri, penulis keturunan Inggris yang berkebangsaan Amerika, menyebut negeri rempah-rempah ini sebagai negeri di balik bulan. Sungguh memang negeri yang eksotik. Negara Kesatuan Republik Utara - 11 Lintang Selatan dan di antara Garis Meredian 95 Bintang Timur-141 Bintang Timur dengan garis pantai membujur dari Barat ke Timur Khatulistiwa sepanjang 5.110 kilometer serta Garis Meredian yang membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 1.888 kilometer. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan wilayah Indonesia seluruhnya meliputi 5.180.053 km2 terdri atas daratan 1.922.570 km dan perairan seluas 3.257.483 km. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia (daratan dan lautan) hampir sama dengan Eropa atau Amerika Serikat atau Australia. berlaku efektif sejak Nopember 1994, maka luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta km2 atau sekitar 75% dari total luas wilayah. Wilayah laut tersebut terbagi ke dalam 3 zona yang terdiri dari 0,8 % juta km2 Laut Teritorial, 2,3 juta km2 Perairan Kepulauan dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan memiliki panjang garis pantai 99.093 kilometer (Badan Informasi Geospasial; 2013) serta memiliki 17.504 pulau (Kemendagri; 2004) telah menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Posisi geografis Indonesia yang strategis juga memiliki peran penting dalam jalur pelayaran perdagangan dunia, setidaknya Indonesia memiliki 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu kawasan barat, tengah dan timur. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratannya. Negara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil bagai untaian zamrud di khatulistiwa ini, berada pada kordinat 6 Lintang Sedangkan dalam ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut) yang Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sumber: 17
Sumber:gurugeografi.id Sedangkan batas negaranya berada di dua matra, yaitu di laut (batas maritim) dengan 10 (sepuluh) negara tetangga dan di darat (batas kontinen) dengan 3 (tiga) negara tetangga. Negara-negara yang mempunyai kawasan perbatasan maritim dengan Indonesia antara lain Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Australia, Palau dan Republik Demokratik Timur Leste (RDTL). Sedangkan negara-negara yang mempunyai perbatasan kontinen dengan Indonesia yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Republik Demokratik Timor Leste ( RDTL ). yang populasi penduduknya terbilang paling banyak dan padat. Terdiri atas 370 suku bangsa dengan 67 bahasa induk serta hidup dalam keanekaragaman budaya (multi etnik). Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah seperti minyak bumi, gas alam, emas, timah, mangan, bauksit, batu bara dan berbagai mineral alam lainnya. Termasuk juga hasil hutan, perkebunan dan hasil laut yang luas, yang turut mendukung kebutuhan dunia internasional. negeri rempah-rempah ini untuk kepentingan ekonomi, budaya sekaligus penyebaran agama. Mulai dari bangsa Cina dan India yang sering melintas di perairan Selat Malaka dan Selat Makassar, lalu singgah dan menetap. Ada yang menetap sementara namun tidak sedikit pula yang menetap permanen. Selanjutnya bangsa Eropa pun berdatangan, khususnya bangsa Belanda dan Portugal yang kemudian melakukan koloni dan penjajahan di berbagai daerah di Indonesia, sampai akhirnya datang pula bangsa Arab untuk berniaga serta menyebarkan agama. Dengan demikian Indonesia Menurut data BPS ( Biro Pusat Statistik ) tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Bahkan pada tahun 2050 mendatang - menurut prediksi PBB - jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 350 juta jiwa sehingga melebihi populasi penduduk di Amerika Serikat, atau disebut juga sebagai bonus demografi. Oleh sebab itu di kawasan Asia Tenggara saat ini, Indonesia dinilai sebagai negara dinilai sebagai negara yang memiliki potensi strategis di dunia internasional. Dampaknya kemudian adalah mendorong negara - negara besar dengan perekonomiannya yang mapan, memiliki banyak kepentingan terhadap Indonesia. Bahkan sejak sepuluh abad silam, Indonesia sudah memiliki peran penting dalam perekonomian dunia. Sejarah panjang Nusantara telah mencatat dengan jelas bangsa- bangsa yang berdatangan ke Kini, setelah sepuluh abad berselang, kondisi Indonesia sebagai suatu negara telah banyak mengalami perubahan. Baik perubahan peradaban, mau pun perubahan kebudayaannya. Bahkan teknologi Informasi dan komunikasi ataupun satelit, mulai merambah di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga saat ini, sepertinya bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, dunia telah menjelma seolah menjadi tanpa batas. 18
Kondisi demikian tentu memberi dampak positif mau pun negatif. Dampak positifnya, sekarang ini berkat dukungan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin modern dan canggih, masyarakat Indonesia dengan mudahnya mengakses informasi dari negara mana pun. Sedangkan dampak negatifnya, berbagai pengaruh asing mulai melanda kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal gaya hidup (life style). Kelak semua pengaruh asing itu dapat saja berubah menjadi ancaman terhadap bangsa dan negara. Ancaman sosial budaya, ancaman ekonomi, ancaman lingkungan hidup dan sebagainya pada akhirnya menjadi ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara. Perkiraan Potensi Ancaman atau didefinisikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian peristiwa yang dapat memberikan ancaman. Pertama, ancaman secara langsung mau pun tidak langsung untuk membahayakan kehidupan masyarakat di suatu Negara. Kedua, untuk membatasi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah suatu negara atau berbagai entitas yang tidak terkait dengan pemerintahan di negara tersebut. Maka jelas bahwa keamanan bukan hanya terbatas pada dimensi militer. Sama halnya seperti sering diasumsikan dalam beberapa forum diskusi tentang konsep keamanan yang mengutarakan bahwa suatu ancaman tidak hanya dihadapi dengan kekuatan militer. Akan tetapi suatu ancaman hendaknya dihadapi oleh keamanan secara menyeluruh (comprehensive security), yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional. Sehingga pada akhirnya sistem keamanan akan tewujud bila lingkungan hidupnya terjamin. Di sisi lain menurut Tentara Nasional Indonesia (TNI) ancaman ke depan tidak lagi bersifat tunggal melainkan jamak dan multidimensional sehingga perlu direspons dengan penyiapan kekuatan terpadu dalam kerangka Trimatra Terpadu TNI. Selanjutnya ancaman tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ada pun yang dimaksud dengan ancaman militer yaitu ancaman yang bersifat invasi militer dari negara lain terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Baik dalam bentuk Perang Konvensional mau pun Perang Modern atau Revolution in Military Affairs. Sedangkan pengertian terhadap ancaman nirmiliter lebih komplek dan multidimensional seperti pengaruh ideologi, politik, ekonomi, budaya, industri dan sebagainya. Menurut Richard Ullman, ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara dipahami Meskipun kemungkinan potensi ancaman militer sangat kecil dan nyaris tidak mungkin terjadi, tetapi Sumber : Biro Humas Setjen Kemhan 19
ada baiknya kita semua tetap waspada dan bersiap-siaga bilamana ancaman tersebut justru menjadi kenyataan. Lihat saja perkembangan dinamika geo politik di kawasan dunia, khususnya kondisi di Timur Tengah yang saat ini dilanda perang tak kunjung akhir. Begitu pula dengan sederetan tragedi dan konflik seperti di kawasan Eropa, wilayah Laut Cina Selatan, serta konflik-konflik lainnya yang ada di dunia. Singkat kata, beberapa negara di belahan bumi ini sedang dilanda perang yang melelahkan dan menelan banyak korban jiwa. Kondisi yang digambarkan di atas, tidak boleh dipandang remeh sebelah mata oleh bangsa Indonesia, mengingat dampak dari kondisi tersebut dapat mempengaruhi sektor-sektor kehidupan. Dilihat dari kondisi internal Indonesia sendiri selama ini juga tidak luput dari dinamika gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau kalangan separatis bersenjata yang merongrong kedaulatan NKRI. Ditambah lagi dengan beberapa bentuk ancaman nyata bagi bangsa ini seperti, aksi terorisme yang mengemban ideologi Islam transnasional, peredaran narkoba, pencurian ikan, pembalakan hutan, perdagangan manusia dan masih banyak lagi. Semua itu adalah ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu untuk menghadapi berbagai ancaman pertahanan dan keamanan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat TNI ( Tentara Nasional Indonesia ) sebagai potensi kekuatan militernya. Terlebih lagi bila menyimak ketentuan dalam Undang- Undang No.3 - Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah ditegaskan bahwa : "sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah serta berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman." Selanjutnya dalam Ayat 5 Bab I - Pasal 1, disebutkan bahwa TNI memiliki peran penting sebagai komponen utama yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan tersebut. Penegasan atas tugas-tugas pertahanan dimaksud semakin jelas tercantum dalam Undang-Undang No.34 - Tahun 2004 tentang TNI. Yaitu tugas pokok TNI adalah bertanggungjawab melindungi dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dari berbagai ancaman. Baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri. Sehingga di dalam Undang-Undang No.34 - Tahun 2004 itu, ditegaskan bahwa TNI melaksanakan 2 (dua) jenis tugas operasi yaitu : Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) . Sumber: 20
Agenda Pertahanan Negara Dalam Sektor Industri Pertahanan Langkah utama yang paling ideal dalam membangun kekuatan pertahanan dan keamanan negara, ialah dengan meningkatkan kekuatan militer dan persenjataannya. Sehingga di saat menapak abad 21 ini, negara-negara di seluruh dunia (khususnya negara- negara maju) semakin memperkuat peran militernya sebagai bagian penting dari agenda keamanan nasional negerinya. Contohnya Amerika Serikat, Australia, negara- negara di Eropa dan kawasan Asia. Bahkan Pemerintah Jepang yang selama ini tidak terlalu mengutamakan peran militernya, sekarang justru merumuskan program mengembalikan pembangunan kekuatan militer beserta persenjataannya. Singkat kata hampir semua negara di dunia berlomba meningkatkan kekuatan peran militernya untuk menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa mereka sudah siap siaga menghadapi kontestasi kekuatan militer dan persenjataannya demi melindungi kedaulatan negara masing-masing. Nah sekarang bagaimana dengan giliran Indonesia ? Pemerintah RI telah sejak lama memprioritaskan upaya peningkatan kekuatan militer (TNI) sebagai salah satu agenda pertahanan dan keamanan nasional. Yaitu dengan meningkatkan kemampuan (skill) profesional para prajurit TNI dalam program Tri Matra terpadu, sekaligus memodernisasi persenjataannya. Upaya modernisasi alutsista ini dilakukan dengan cara pembelian dari negara lain, maupun persenjataan hasil produksi industri nasional. Terkait upaya produksi persenjataan dalam negeri diperlukan industri pertahanan nasional yang tangguh dan mandiri. Namun harus diakui, untuk memiliki industri pertahanan yang tangguh dan mandiri itu dibutuhkan banyak faktor pendukung. Misalnya sumberdaya manusia yang ahli dan profesional di bidang industri tersebut, dukungan pasokan bahan baku yang cukup, serta dukungan pendanaan yang memadai. Namun sebelum lebih jauh kita membahas tentang industri pertahanan ini, ada baiknya dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan industri pertahanan ? Secara sederhana, industri pertahanan dapat didefinisikan sebagai suatu industri nasional (pemerintah maupun swasta) yang produknya baik secara sendiri atau kelompok, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan yang atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan Negara. Selain itu industri pertahanan dapat juga disebut sebagai industri militer karena kegiatannya yang sebagian besar meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, produksi dan pelayanan peralatan serta fasilitas militer. Sedangkan hakekat dari industri pertahanan ialah sebagai bagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, Sumber: Biro Humas Setjen Kemhan 21
peralatan dan perlengkapan termasuk berbagai jasa pekerjaan yang terkait dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun beberapa kriteria industri pertahanan antara lain adalah sebagai berikut :
Industri pertahanan merupakan bagian dari industri nasional dan tergolong dalam kelompok industri strategis.
Industri pertahanan bersumber dari potensi industri nasional (pemerintah mau pun swasta).
Industri pertahanan berkemampuan menghasilkan sistem senjata, peralatan dan dukungan logistik serta berbagai jasa yang terkait dengan kepentingan pertahanan di samping mampu menghasilkan produk- produk komersil dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Industri pertahanan dalam pengelolaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Industri pertahanan harus mampu mengkonversikan atau mentransformasikan kapasitas dan kapabilitas produksinya secara cepat selaras dengan tuntutan kebutuhan pertahanan, khususnya jika dalam keadaan darurat. Misalnya dalam keadaan perang. Industri pertahanan dikembangkan secara bertahap sesuai perkembangan postur TNI dan tuntutan perkembangan teknologi sistem persenjataan. Industri pertahanan harus mampu berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri, khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan.
Industri pertahanan harus didukung oleh kemampuan RDT & E yaitu Research Development Test and Evaluation yang tangguh dan konsisten bagi perkembangan iptek. Industri pertahanan akan dikatakan kuat jika memiliki 2 (dua) efek utama yaitu efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, kemudian efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Di bidang pembangunan kemampuan pertahanan misalnya, industri pertahanan yang kuat akan menjamin pasokan kebutuhan alutsista dan sarana pertahanan secara berkelanjutan. Ketersediaan pasokan alutsista secara berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak bagi keleluasaan dan kepastian untuk menyusun rencana pembangunan pertahanan dalam jangka panjang, tanpa adanya kekhawatiran terhadap fakor-faktor politik dan ekonomi seperti embargo atau restriksi. Sumber : Biro Humas Setjen Kemhan 22
Industri pertahanan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, yaitu ikut menggairahkan industri nasional yang berskala internasional, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan, transfer teknologi yang dapat menggairahkan sektor penelitian dan pengembangan, sekaligus memenuhi kebutuhan sektor pendidikan nasional di bidang sains dan teknologi. dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan." Kemudian pada pasal yang sama namun di ayat (2) ditegaskan ; " Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan." ada-standarisasi-peralatan-tni. com/3_wahyono/552fab536ea8 3433128b457f/bakorkamla-sang- koordinator-12-pegawai-laut# com/didno76/5b5f1ff16ddca e480d691452/letak-dan-luas- indonesia Sehubungan dengan untuk memenuhi prasyarat pembangunan industri pertahanan tersebut, mau tidak mau Kementerian Pertahanan R.I. selaku penanggungjawab utama sistem pertahanan Indonesia, memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan pengembangan industri pertahanan yang mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan industri nasional untuk pembangunan pertahanan memerlukan kerjasama di antara tiga pilar industri pertahanan yaitu a) Badan Penelitian dan Pengembangan, b) Kalangan perguruan tinggi, c) Kalangan industri. Dalam kaitan ini Kementerian Pertahanan R.I. berfungsi sebagai koordinator dan pengawas kegiatan industri tersebut. Ketiga pilar itu pun harus didukung dan dibentengi oleh kebijakan nasional yang jelas untuk menggunakan berbagai produk hasil industri dimaksud. Terkait dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) di atas, Undang- Undang R.I. No.18 - Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 4, mendukung ketentuan Pasal 23 di atas tadi. Yakni disebutkan; "Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek bertujuan memperkuat daya dukung Iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional ". Maka akhirnya tidak disangsikan lagi bahwa keberhasilan industri pertahanan nasional, juga mengandalkan peran dan fungsi serta kemampuan Balitbang Indhan tersebut.*** Daftar Pustaka Buku Putih PERTAHANAN INDONESIA 2008 - 2013 . Kemhan RI 2008, hal 17. MABES TNI - PEMBANGUNGAN KEKUATAN POKOK MINIMUM TNI Tahun 2010 - 2024. Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/15/V/2010. Tanggal 5 Mei 2010. Hal 12
Sejarah Indonesia : NUSANTARA - karya Bernard H.M. Vlekke - ( KPG dan Freedom Institute 2008 )
Tim Puslitbang Indhan Balitbang Dephan - kemhan.go.id. Undang - Undang No.3 - Tahun 2002. Tentang PERTAHANAN NEGARA - Bab I, Pasal 1 - ayat 2. Undang-Undang RI - No.16 / Tahun 2012 tentang INDUSTRI PERTAHANAN. Undang-Undang TNI No.34 - Th 2004. Bab IV - Bagian ke Tiga. Pasal 7 - ayat 2 a dan 2 b. Keberhasilan pembangunan industri pertahanan nasional, tentu juga tidak terlepas dari peran dan fungsi Balitbang Indhan ( Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan ) yang bernaung di bawah Kementerian Pertahanan R.I. Yakni sesuai dengan ketentuan Undang-Undang R.I. No.3 - Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan ; " Bahwa Buku Pintar Indonesia Seri Senior - Iwan Gayo - ( Upaya Warga Negara cet. 29 - th 2000 ) hal 7 Habibi Yusuf Sarjono, ST, MHan. "Peran Strategis Pembangunan Industri Pertahanan " - strategis-pembangunan-industri -pertahanan. 23
ANALISIS PERKEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2019 DALAM PENGADAAN ALUTSISTA TNI Oleh: Letkol Kav. Darwin Saputra,S.I.P.,M.Han Kasubbag Evlap Bag,Prog lap Setbaranahan Kemhan 24
PPendahuluan Sistem Pertahanan negara Indonesia adalah sistem Pertahanan Rakyat Semesta dalam UUD "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung." (Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dalam pelaksanaan pertahanan negara maka seluruh komponen bangsa Indonesia berhak dan wajib dalam mempertahankan negaranya dari segala ancaman yang timbul saat ini dan masa yang akan datang, tidak terbantahkan bahwa negara maju memiliki pertahanan yang berbanding lurus dengan kemajuan perkembangan kekuatan pertahanan atau militernya guna mendukung kemajuan bidang lainnya. dua negara atau lebih yang hingga saat ini belum ada kemungkinan perang tersebut, kedua ancaman nyata yaitu ancaman yang saat ini terjadi di Indonesia antara lain Perang asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber, "Bencana alam dan non alam", Terorisme, Narkoba, dan ketiga adalah perang luar biasa yaitu pencucian otak untuk memberontak dan makar terhadap negaranya sendiri atau disebut dengan perang modern (Ryamizard Ryacudu, 2004) Ancaman yang paling nyata saat ini adalah Bencana Alam yang banyak meluluh lantakan wilayah Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2018 diantaranya gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), gempa dan tsunami Palu, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung Selatan. Dihadapkan dengan Ancaman pada perkembangan global dan regional serta nasional yang terjadi saat ini maka dapat dikatagorikan ada tiga Jenis Ancaman bagi negara Indonesia. Menurut Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu pada kegiatan apel bersama pegawai Kemhan, tanggal 2 Januari 2019 menjelaskan tiga jenis ancaman tersebut adalah, pertama ancaman belum nyata yaitu perang konvensional antara Frekuensi bencana alam dan non alam dalam kurun waktu yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Salah satu komponen yang terjun langsung dalam pemberian bantuan kepada korban bencana alam adalah Tentara Nasional Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan Sumber: gardanasional.id 25
pemberian bantuan kemanusiaan. Adapun kegiatan yang dilakukan TNI diantaranya menyiapkan anggota di wilayah yang merupakan area rawan bencana dan melakukan pengecekan rutin terhadap alat deteksi dini bencana di sejumlah daerah tertentu. Selain itu, TNI memiliki alat perlengkapan yang sesuai untuk tugas-tugas kedaruratan baik dari segi sarana maupun prasarana sebagai bagian dari wujud pelaksanaan Keamanan Nasional. saat yang didukung dengan sistem pemeliharaan perawatan dan perbaikan Alutsista TNI dengan baik., serta optimalisasi Dewan Kebijakan Penentu dalam pengadaan Alutsista dan non-Alutsista berdasarkan user oriented dan operational requirement. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu hingga tahun 2019, pokok kebijakan Panglima TNI akan mengatur keterlibatan alutsista dalam penanggulangan bencana dalam negeri maupun internasional. Dengan kondisi ini maka perlu adanya penyesuaian dan adaptasi dalam pengadaan alutsista TNI dalam menghadapi ancaman bencana yang terjadi di Indonesia sehingga TNI mampu mengatasi dampak bencana alam secara cepat dan tepat dengan alutsista yang mampu mengatasi ancaman bencana alam yang mungkin terjadi saat ini dan dimasa yang akan datang. Pengadaan alutsista tentu juga harus disesuaikan dengan pokok kebijakan TNI yang mengacu pada pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2015. Diantaranya adalah membangun interoperabilitas logistik TNI yang mencakup meningkatkan kesiapan alutsista dan materiil khusus TNI yang sinergi antar Angkatan dengan memberdayakan industri pertahanan nasional, menyusun Rencana Strategis Pemeliharaan Perawatan dan Perbaikan Alutsista TNI guna tercapai kondisi Alutsista siap operasi setiap dalam penanggulangan bencana untuk meminimalisir kerugian bencana baik dari segi materiil maupun korban jiwa. Oleh karena itu sehingga Indonesia harus memiliki alutsita mitigasi bencana alam seperti alutsista yang digunakan untuk pencarian korban dan penyelamatan (SAR). Alutsista adalah alat utama sistem senjata, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ayat (1), yaitu Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI. Pentingnya pengadaan alutsista Sumber : 26
Sumber: tni.mil.id rangka penanggulangan bencana dan mitigasi bencana maka alutsista TNI disebut juga sebagai alat pendukung dalam pertahanan Indonesia dan kebencanaan maka cara haruslah diadakan dengan pengadaan yang telah diatur dalam Permenhan Nomor 17 Tahun 2014. yang Proses pengadaan diungkapkan oleh Mudhi Santoso adalah pilihan-pilihan atas batasan dana, waktu, sumber daya manusia, barang/jasa dan penyedia. Pengadaan alutsista ini juga tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu semaksimal dalam mengutamakan negeri. Namun apabila itu belum memungkinkan dan terpaksa diadakan dari luar negeri. Dalam seperti produk evakuasi dan pencarian korban. Adanya pengadaan peraturan mengenai alutsista TNI yang dikeluarkan oleh Pertahanan melalui Kementerian Permenhan Nomor Tahun 17 2016 adalah sebagai upaya untuk memperbaharui Permenhan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata TNI di Kementerian Pertahanan dan TNI. Permen 34 Tahun 2011 sudah tidak mampu zaman mengikuti dan adanya ketidakselarasan dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Lingkungan perkembangan alutsista upaya yang penanggulangan yang canggih secara cepat tentu tidak mudah karena hal itu diperlukan kerahasiaan kaidah-kaidah dan pengadaan alutsista yang akuntabel dan jauh dari menimbulkan masalah hukum, mengingat alutsista adalah proyek strategis dan keterkaitan bukan dari dalam negeri saja. Disamping itu harus tidak ada celah penyalahgunaan kentalnya wewenang mengingat nuansa atasan dan bawahan militer. Dengan demikian pemerintah NKRI telah menerbitkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri untuk memberikan payung hukum untuk pengadaan alutsista yang harus diikuti. Untuk mendapatkan bermanfaat bagi bencana mengikuti Pada tahun 2019 ini, pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI akan difokuskan untuk penanganan bencana karena banyak penanganan bencana yang membutuhkan alutsista TNI untuk Terkait pengadaan alutsista tentu sebagai salah satu sarana penunjang yang penting bagi pertahanan negara serta upaya penanggulangan bencana juga harus selaras dengan kemampuan prajurit-prajurit sebagai pengamanan garda terdepan. Adanya pembuatan perubahan dalam Peraturan Menteri Pertahanan adalah salah satu bahwa adanya perkembangan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. 27
Pengadaan alutsista ini adalah bagian dari implementasi strategi upaya penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam upaya pengadaan haruslah menjaga alutsista kerahasiaan, baik dari segi komponen utama maupun informasi. Proses pengadaan alutsista ini pada dasarnya sama dengan pengadaan barang dan atau jasa lainnya, tetapi pengadaan alutsista TNI tidak dibuat pengumuman dalam proses pengadaannya tersebut. Hal ini dilakukan demi upaya menjaga kerahasiaan pengadaan dalam alutsista TNI, karena mungkin saja akan ada pihak-pihak yang bisa dan dapat meruntuhkan keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. TNI Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan Indonesia telah menerima alutsista baru untuk TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut saat diwawancarai di Kantor Kemhan JL Medan Gedung AH. Nasution Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2019). Upaya pengadaan ini sebagai pemenuhan Rencana Strategis kedua 2014-2019. Adapun alutsista yang diterima sejumlah pesawat, radar, helikopter, KRI dan kapal selam. Salah satu alutsista tersebut digunakan diantaranya untuk bencana, keperluan penanganan Semarang-594 contohnya merupakan Landing Platform Dock (LPD) milik TNI AL yang diubah fungsinya menjadi Kapal adalah KRI jenis Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS). Tujuan Kapal ini adalah untuk membantu melakukan evakuasi korban dan bantuan kesehatan. LPD ini nantinya akan ditempatkan di beberapa kapsul atau kontainer yang bisa digunakan untuk perawatan bagi korban bencana sehingga dapat lebih praktis. sebagai pertahanan Negara Republik Indonesia di darat juga mempersiapkan sejumlah penanggulangan alutsista bencana yaitu 12 unit Heli Transport H-47 Chinook dari Amerika Serikat. Helikopter Chinook merupakan salah satu jenis helikopter yang memiliki keunggulan multifungsi. Selain dapat mengangkut personel militer dalam TNI Angkatan Darat untuk 28
besar. Selanjutnya adalah Alberzi atau Alat Berat Zeni yang dapat digunakan pada saat terjadi bencana longsor dan putusnya jembatan di suatu daerah yang terkena bencana. Disamping itu Alberzi ini digunakan terutama dalam lintas hal menormalkan darat yang sangat diperlukan pada saat terjadi bencana di tahap tanggap darurat, dimana terjadi longsor dan rusaknya jembatan sehingga dapat menyebabkan suatu daerah yang mengakibatkan kesulitan masyarakat dalam evakuasi korban bencana dan distribusi logistik pada saat kondisi tanggap darurat. Dengan demikian arah kebijakan pengadaan alutsista TNI harus ada dalam pemikiran penanganan bencana yang saat ini menjadi ancaman nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia. jalur lalu terisolasinya satunya adanya pengadaan kebutuhan alutsista yang dipasok oleh industri- industri yang berasal dari dalam negeri. Industri pertahanan yang kuat menjamin pasokan kebutuhan alutsista baik sarana pertahanan untuk keperluan penanggulangan bencana, misalnya pesawat tempur dan kapal perang yang mampu mencapai titik bencana dalam hitungan jam sehingga korban jiwa dapat diminimalkan. Untuk membangun industri pertahanan yang kuat diperlukan berbagai macam upaya dan sumberdaya yang besar. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pengembangan alutsista dalam penanggulangan bencana.*** Daftar Pustaka Republik Indonesia.Undang-Undang 1945 Pasal 30 tentang Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara Sumber: jetphoto.net jumlah banyak, helikopter ini juga mampu mengangkut logistik dalam jumlah banyak. Kehadiran Heli Chinook ini digunakan untuk mengangkut pasukan bersenjata lengkap sebanyak 24 personel atau membawa logistik sebanyak 5000 kg untuk keperluan tanggap darurat dan tahap pasca rehabilitasi dan bencana meliputi rekonstruksi. Seperti ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami Aceh (2004), peran Heli Chinook yang dioperasikan oleh sejumlah Negara dalam penanganan secara tepat dan akurat. Dengan demikian, Chinook sebagai heli transport sangat diandalkan untuk menangani bencana alam baik yang bersifat regional atau nasional karena dapat mengangkut barang dalam jumlah yang sangat Sedangkan TNI Angkatan Udara dalam keterlibatan pengadaan alutsista juga memiliki sejumlah Pesawat Hercules C-130 yang digunakan untuk mengangkut logistik, relawan maupun pengungsi korban bencana, seperti yang terjadi di Palu. Sebanyak 130 pengungsi korban bencana alam gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah tiba di Lanud Abdul Rachman Saleh Malang mengunakan Pesawat Hercules C-130. Nantinya, para korban bencana alam ini sebagian dirawat di RSAU Malang dan sebagian lagi akan kembali ke alamat tujuan mereka masing-masing di daerah Jawa Timur. alutsista sebagai kebijakan pertahanan negara tahun 2019 dalam menghadapi bencana saat ini memang selayaknya sudah dicanangkan. Namun pelaksanaannya tetap berdasarkan Rencana harus Strategi Pertahanan Negara dan MEF (Minimum Essential Force), salah Sinergi kebijakan dari bagian ancaman Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Pasal 1 ayat (1) Ryamizard Ryacudu. 2004 perang modern. Mudhi Santoso. 2018. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, online available mudjisantosa.net/2018/ pada 22 Januari 2019 at 29
BERITA PERTAHANAN Sumber: birohumassetjenkemhan MENHAN BUKA SIMPOSIUM ANCAMAN PERANG MINDSET PADA ERA KETERBUKAAN INFORMASI Ditengah derasnya ancaman terhadap ideologi negara Pancasila, yang merupakan landasan fundamental kekuatan bangsa, untuk menjaga tetap utuh dan tegaknya NKRI serta menjamin keselamatan bangsa dari berbagai tantangan dan ancaman yang masih akan terus berlangsung, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan simposium ancaman perang Mindset. Maksud dari simposium ini untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap perang ancaman mindset yang dapat membahayakan eksistensi NKRI. Simposium dibuka secara langsung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan tema "Ancaman Perang Mindset Dalam Era Keterbukaan Informasi", Rabu (8/5) di Gedung A.H. Nasution Kemhan, Jakarta. D Menhan mengatakan bahwa, untuk menghadapi ancaman ideologi tersebut diperlukan adanya suatu konsep penanaman wawasan kebangsaan yang kuat dan final kepada seluruh rakyat Indonesia. "Sehingga rakyat tidak mudah dipengaruhi dan terprovokasi oleh pemikiran-pemikiran bersifat materialis yang hendak menghancurkan ideologi bangsa yaitu Pancasila", ujarnya. Berbagai pernyataan dan pandangan dari tokoh sesepuh TNI, terkait dengan tugas dan peran TNI dalam menjaga ideologi Pancasila dan NKRI. Sehingga dijadikan bahan pemikiran kritis kepada generasi penerus TNI untuk direnungkan dan dikaji secara holistik dan konfrehensif, agar TNI tetap menjadi alat negara yang mampu menjaga jati diri bangsa dari ancaman perang mindset pada era keterbukaan informasi saat ini. "Dengan perjuangan dan kemanunggalan TNI dan seluruh rakyat Indonesia, sejarah mencatat bahwa Indonesia bisa melewati dan mengatasi semua ujian tersebut dengan baik dan sangat berhasil", tegas Menhan. Menhan berharap, melalui Simposium ini dapat memberikan pemahaman yang lebih konfrehensif dan mendalam, dari berbagai aspek yang bisa dijadikan pedoman atau pegangan bagi semua pemangku kepentingan. Khususnya kepada generasi muda/generasi milenial dalam mewaspadai dan menghadapi bahaya dari ancaman perang mindset. Kegiatan Simposium tersebut dihadiri oleh Pejabat di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI, perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, Mahasiswa serta menghadirkan Keynote Speech Prof. Rohan Gunaratna, dan para Narasumber yaitu, Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit,M. Sc, M.BA, M.Phil, M.A. Dr. Anhar Gongong, Marsma TNI Dr. Sukmo Gunardi dan Dr. Gildas Deograt Lumy.*** 30
Sumber: birohumassetjenkemhan ANCAMAN TERHADAP MINDSET DAPAT DIATASI DENGAN KOMUNIKASI YANG BAIK KKomunikasi yang baik antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Pejabat Kepala Kantor Wilayah Pertahanan (Kakorwilhan) menjadi salah satu cara dalam mengatasi ancaman negara seperti ancaman terorisme dan ancaman terhadap Mindset. Ancaman terhadap Mindset adalah ancaman yang paling bahaya saat ini karena sudah merambah dunia pendidikan atau sekolah dan ajarannya telah merasuki pelajar-pelajar di Indonesia. Kepada Kakorwilhan Menhan mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan Kemhan dalam mengatasi ancaman Mindset diantaranya dengan memberikan pembekalan dan pengarahan kepada Rektor di seluruh Indonesia. Selain itu juga Kemhan menyelenggarakan simposium ancaman perang Mindset pada era keterbukaan informasi, beberapa waktu lalu. Untuk itu Menhan berpesan kepada segenap Kakorwilhan harus benar-benar mengerti dan memahami tugas pokoknya serta membangun sinergi yang kokoh dan harmonis dengan segenap aparat Pemerintah Daerah, Kodam dan aparat keamanan lainnya di wilayahnya masing-masing.*** Lebih lanjut diungkapkan Menhan Hal tersebut diungkapkan Menhan RI Ryamizard Ryacudu saat memberikan pengarahan dan pembekalan kepada Pejabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan (Kakorwilhan) yang ada di seluruh Indonesia, Senin (13/5), di Kantor Kemhan Jakarta. bahwa Kakorwilhan ini merupakan kepanjangan tangan atau duta-duta Menhan di daerah yang bertugas untuk menyebarkan konsep strategi pertahanan. Selain itu juga Kakorwilhan juga bertugas untuk menata wilayah pertahanan sesuai gambar besar arsitektur wilayah pertahanan strategis yang ditetapkan oleh Menhan. 31
MENHAN RI TERIMA KUNJUNGAN TAMU KEHORMATAN H.E.PATRICK MICHAEL SHANAHAN Sumber: birohumassetjenkemhan MMenteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Acting Secretary of Defence of USA H.E.Patrick Michael Shanahan, Kamis (30/5) di Kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta. Kunjungan rangka meningkatkan hubungan kerjasama bilateral kedua Negara di bidang Pertahanan yang telah terjalin selama ini. ini dalam bahwa pertemuan saat ini didasari atas itikad baik bersama kedua pihak untuk dapat memajukan kerjasama kedua negara dengan melakukan diskusi dan saling bertukar pandangan. Menhan mengatakan Menhan hal menyampaikan diantaranya kerjasama pertama, peningkatan kapasitas melalui forum dialog, kunjungan pejabat, latihan Industri dan pendidikan. Kedua, Lebih lanjut beberapa Menhan RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini kita hidup di abad kerjasama, dimana tantangan yang kita hadapi semakin hari menjadi semakin kompleks sehingga tantangan tersebut tidaklah mungkin dapat diatasi secara mandiri oleh setiap negara dengan melalui kerjasama negara maka berbagai permasalahan regional akan dapat diselesaikan. antar Sumber: birohumassetjenkemhan 32
Sumber: birohumassetjenkemhan Tidak kalah pentingnya beberapa hal yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral adalah peningkatan kerjasama ASEAN Our Eyes yang diinisiasi Pemerintah Indonesia untuk bertukar informasi dalam menghadapi ancaman terorisme dan Freedom of Navigation Indonesia menegaskan dimana bahwa keputusan penetapan ALKI (Alur Laut Kepualauan Indonesia) dilakukan untuk menyeimbangkan keamanan nasional kepentingan RI untuk dengan menyediakan hak lintas alur laut kepulauan bagi negara pengguna. ini kebutuhan Sumber: birohumassetjenkemhan Pertahanan diantaranya melalui program perdagangan dan pengalihan senjata (Defense Trade and Arms Trasfers/DTAT). Ketiga, Survei bawah laut yaitu preservasi kerangka kapal perang dan jenazah tentara Amerika Indonesia. perairan diwilayah Indonesia mendukung Keempat, terwujudnya kawasan Indo-Pasific yang berprinsip pada keterbukaan, transparansi, inklusifitas, sentralitas ASEAN dan penghormatan terhadap hukum Imternasional. Kelima, terkait penyelesaian konflik Laut China Indonesia mendukung Selatan, penyelesaian secara damai dan menghormati secara penuh proses diplomatik dan proses hukum sesuai dengan hukum Internasional. Menhan RI juga mengharapkan agar pertemuan kerjasama dan terus persahabatan dapat selalu semangat dipelihara saling persaudaraan bagi memberikan bilateral peningkatan dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia dan Amerika.*** dengan serta masukan kerjasama 33
MENHAN RI SAMPAIKAN STABILITAS DAN KETAHANAN KAWASAN DALAM SHANGRILA DIALOGUE KE-18 Sumber: Biro Humas Setjen Kemhan TTujuan mulia setiap yaitu pemerintahan dan memberikan mewujudkan bagi rakyatnya. Dalam menciptakan rasa regional aman baik di kawasan internasional, Pemerintah maupun Indonesia untuk mewujudkan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian. dari manapun aman rasa kesejahteraan berupaya Demikian diungkapkan Menhan RI Ryamizard Ryacudu saat memberikan pandangan dihadapan negara-negara ASEAN Plus peserta IISS Shangri-La Dialogue ke-18 di Singapura, Minggu (2/6). Dalam sesi keenam plenari ini Menhan RI memberikan pandangan tentang, "Menjamin Stabilitas dan Ketahanan Kawasan". event 'Shangri-La Dialogue' ini adalah forum pertemuan yang sangat penting komunikasi untuk memperkuat Indonesia memandang dan dialog interaktif yang produktif untuk secara bersama-sama mencari didalam pandangan kesamaan menghadapi persoalan dan tantangan bersama yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan. ASEAN kawasan strategis sebagai poros maritim di kawasan Indo-Pacific dan juga sebagai lintas perdagangan intenasional dari barat ke timur dan utara ke selatan. Mengingat lalu Dikatakan Menhan RI, bahwa kunci dari persatuan ASEAN adalah kesamaan cara pandang atas nilai-nilai dasar ASEAN yang berisi ketulusan, kejujuran, saling mengutamakan kepentingan sesamanya, keterbukaan dan transparansi demi terwujudnya tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut "Kesejahteraan, perdamaian, keamanan dan stabilitas yaitu di kawasan yang menjadi rumah kita bersama." ASEAN adalah sebuah konsep kunci luas dan ASEAN adalah stabilitas Indo-Pacific. "Didalam ASEAN kita terus mencari dan memperbesar persamaan dan mengecilkan perbedaan". kawasan Lebih lanjut Menhan mengatakan bahwa ASEAN juga membuktikan identitasnya sebagai komunitas yang inklusif yang ingin mengajak semua pihak agar bersatu. ASEAN memiliki cara pandang dan visi sama, oleh karena itu ASEAN memiliki 8 mitra strategis, yang bersatu menjadi ASEAN Plus. Hal inilah yang selalu dilakukan ASEAN secara nyata. Inti dari pada persatuan adalah adanya kesamaan yang tulus untuk mewujudkan bagi seluruh masyarakat di kawasan yang kesejahteraan 34
didasarkan pada "kepercayaan'". Guna terus menjaga "kepecayaan" maka "transparansi" "keterbukaan" dan yang ketulusan menjadi sebuah keutamaan didalam karakter komunitas ASEAN dan ASEAN Plus. dilandasi pada dengan Parliamentary State Secretary of State for Defence UK Peny Mordoun of Germany Dr. Peter Tauber dan Secretary of State for Defence UK, Peny Mordount serta pertemuan dengan Pejabat Sementara Menhan Amerika Serikat. Menhan RI mengajak seluruh delegasi peserta Shangri-La Dialogue ke-18 untuk bersatu dan menjaga "Keajaiban ASEAN" sebagai modalitas utama untuk menjamin stabilitas dan ketahanan kawasan dengan membangun persatuan dan kerjasama kawasan dengan konsep "Satu Visi, Satu Identitas dan Satu Komunitas." tersebut Dalam Menhan RI juga berkesempatan menghadiri acara Trilateral Meeting antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Dalam Triateral Meeting tersebut, Indonesia, Filipina, dan Malaysia sepakat membentuk pasukan darat untuk menindak terorisme. kesempatan Di sela-sela acara Shangri-La Dialogue, berturut-turut Menhan RI melakukan pertemuan dan pembicaraan (cc) diantaranya dengan Menhan Singapura H.E.Dr. Ng En Hen dan Senior Minister and Coordinating Minister for National Security (Singapura) Mr. Teo Chee Hean. secara Hal ini merupakan peningkatan kerja ada setelah sama patroli terkoordinasi untuk menanggulangi terorisme di Laut Sulu, Filipina. Langkah ini diawali dengan latihan bersama pasukan darat dan intelijen. Rencana jangka panjang ketiga negara adalah menerjunkan pasukan gabungan trilateral di Filipina.*** sebelumnya Selanjutnya Menhan Ryamizard Ryacudu mengadakan pertemuan Sumber: Biro Humas Setjen Kemhan Sumber: Biro Humas Setjen Kemhan 35
PERERAT KERJA SAMA PERTAHANAN, MENHAN RI GELAR PERTEMUAN DENGAN PARA ATASE PERTAHANAN NEGARA SAHABAT DI BALI kebijakan suatu negara. Begitupun dengan Dinamika Indonesia. perkembangan situasi luar negeri yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia, antara lain: strategis, pengembangan Ekstrimisme, radikalisme, isu iklim, dan Terorisme, perubahan dan penyebaran isu migran, penyalahgunaan serta narkoba ketahanan pangan, air dan energi. senjata KKementerian Pertahanan Republik Indonesia mengadakan pertemuan Menteri Republik Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan para Atase Pertahanan, Atase Darat, Atase Laut, dan Atase Udara dari Negara-Negara Selasa sahabat, (25/6) di Hotel Anvaya, Bali. yang rangka diselenggarakan dan meningkatkan mempererat hubungan kerja Indonesia dengan negara - negara sahabat khususnya kerjasama dalam bidang pertahanan yang sudah terjalin erat selama ini. Forum pertemuan dalam sama "Saya berharap forum ini dapat menjadi sarana untuk mempererat kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Kita undang di Bali, karena Bali adalah lokasi yang bisa membuat kita relax dari kesibukan kerja yang tiada henti di Jakarta. Saya juga ingin membawa para Athan pada situasi rekreasi sejenak, sekaligus mengenalkan budaya dan keindahan Bali", ungkap Menhan RI dalam sambutannya. Menhan RI yang didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Didit Herdiawan Sumber: Biro Humas Setjen Kemhan dalam kesempatan juga menyampaikan kepada para Athan dari beberapa sahabat terkait perkembangan situasi hal keamanan luar dan dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan pertahanan di kawasan. tersebut negara sampaikan akan perkembangan kebijakan strategis terhadap yang pertahanan, dan kebijakan kawasan. Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis turut mempengaruhi segala kebijakan pada lingkup global, regional, maupun nasional", jelas Menhan RI. "Saya berpengaruh Berbagai perkembangan situasi dan kondisi baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta adanya berbagai kepentingan yang didasari oleh geopolitik dan geostrategi negara terhadap negara lain antar kawasan dapat menjadi ancaman, gangguan ataupun peluang bagi suatu pemerintahan negara dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya. Terdapat berbagai fenomena yang terjadi di dunia internasional yang dapat mempengaruhi pengambilan Menurut Menhan RI, isu terorisme juga masih menjadi perhatian utama bagi negara-negara Asia Tenggara khususnya pasca kekalahan Daesh atau ISIL di Irak dan Suriah karena kembalinya ribuan militan asing / Foreign Terrorist Fighter (FTF) ke negara asalnya termasuk di Asia Tenggara. Kembalinya para militan asing tersebut menjadi ancaman utama di berbagai kawasan. Peristiwa Marawi pada tahun 2017, menjadi tonggak awal bagi pembentukan kerja sama yang lebih erat dalam menghadapi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Dalam kaitan tersebut, dikatakan Menhan RI bahwa kerja sama regional terus didorong untuk lebih aktif dalam tersebut, mengantisipasi ancaman sehingga melahirkan beberapa kerja sama minilateral, seperti sub-regional meeting dan forum beberapa negara- negara ASEAN. Sampai dengan saat ini, forum- forum telah membantu mendorong terciptanya kerja sama Trilateral Indomalphi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina serta kerja sama intelijen dan pertukaran informasi strategis Our Eyes Initiative.*** tersebut 36
37 d i . l i m . i n t : r e b m u S
E D T O N O F M A Y - J U N E 2 0 1 9 V O L U M E 3 / N U M B E R 3 I I THE TNI'S MEASURES IN DISASTER RELIEF THE IMPORTANCE OF THE DEFENSE INDUSTRY IN THE NATIONAL DEFENSE SYSTEM THE ANALYSIS OF INDONESIAN DEFENSE DEVELOPMENT IN 2019 WITHIN THE PROCUREMENT OF TNI WEAPON SYSTEM NATURAL DISASTERS, MILITARY AND NATIONAL DEFENSE Kementerian Pertahnan Republik Indonesia 1 @Kemhan_RI @kemhanri @kemhan RI ENGLISH
EDITION OF MAY-JUNE 2019VOLUME 3/ NUMBER 3 2 n a h m e k n e j t e s s a m u h o r i b : e c r u o S
EDITORIAL EDITORIAL BOARD Advisors: Dear kind readers, Minister of Defense General (Ret) Ryamizard Ryacudu In 2019, we again greeted WIRA readers through this third edi- tion of May-June 2019. This inaugural edition of WIRA Volume III of 2019. Secretary General of MoD Vice Admiral Agus Setiadji, S.AP, M.A In addition in this edition the editorial team also presented the Editor in Chief: article about Natural Disasters, Military and National Defense; The TNI's Measures in Disaster Relief; The Importance of the Defense Industry in the National Defense System; and The Analysis Of Head of Public Relations Bereau of The Secretariat General of MoD Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos . Indonesian Defense Development In 2019 Within The Procurement Of TNI Weapon System. Managing Editor: To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan. Chief of Public Information and Library of Public Relation Bereau of The Secretariat General of MoD Col. Hadi Prayitno go.id. WIRA magazine can also be accessed online in go.id. Editors: M. Adi Wibowo, M.Si. Captain Lindu Baliyanto. Editorial Team Graphic Designer: Imam Rosyadi Mandiri Triyadi, S.Sos. EDITION OF MAY-JUNE 2019 Photo: Vol. 3/ No. 3 Photografers of Public Relations Bereau Published by: Public Relations Bereu of The Scretariat General of MoD Jln. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Telp. 021-3829151, Fax. 3452457 Distribution Staff: Nadia Maretti,M.M. 3
Contents 5/ ARTICLE NATURAL DISASTERS, MILITARY AND NATIONAL DEFENSE UNISDR mentioned Indonesia as the 5th rank country with the highest natural disasters in the world from 2005 to 2014. Data on Indonesia's natural disaster events also showed an escalation and intensity of natural disasters which are increasing every year. 12/ THE TNI'S MEASURES IN DISASTER RELIEF 16/ THE IMPORTANCE OF THE DEFENSE INDUSTRY IN THE NATIONAL DEFENSE SYSTEM 24/ THE ANALYSIS OF INDONESIAN DEFENSE DEVELOPMENT IN 2019 WITHIN THE PROCUREMENT OF TNI WEAPON SYSTEM 4
ARTICLE NATURAL DISASTERS, MILITARY AND NATIONAL DEFENSE By: Darma Agung S. I Defense University Alumnus Statistics on global natural disasters shows an increasing trend. Southeast Asia, and Indonesia in particular, is one of the areas with high disaster Indonesia's exposure. risk geographical location which is in the "ring of fire", the meet-up of 3 tectonic plates, archipelagic state, located in the tropics, and the phenomenon of S and Indonesia climate change, makes aware of the potential for natural disasters that can occur at any time. UNISDR mentioned Indonesia as the 5th rank country with the highest natural disasters in the world from 2005 to 2014. Data on Indonesia's natural disaster events also showed an escalation and intensity of natural disasters which are increasing every year. The rise of natural disasters is a form of real threat to national security that threatens the nation's life and security. Moreover, natural disasters also affect the socio-economic life of Number of Natural Disaster Events in Indonesia 2000 - 2018 Source: BNPB, 2019. 5
the community. However, the high risk is not equal with the disaster readiness. Based on data from the Notre Dame Global Adaptation Index, Indonesia's readiness to deal with disasters experienced a significant decline. This certainly has an impact on the vulnerability of public safety when experiencing natural disasters. Under these conditions, the TNI will be increasingly involved in disaster response emergency operations in the future. State Security vs Human Security In the Preamble of the 1945 Constitution paragraph IV, the aim of the state is to protect all the people of Indonesia and the entire homeland of Indonesia, and to improve public welfare, to advance the intellectual life of the people and to participate toward the establishment of a world order based on freedom, perpetual peace and social justice. In line with that, in Law No. 3 of 2002 the aim of national defense is to safeguard and protect the sovereignty of the state, the territorial integrity of the Republic of Indonesia, and the safety of all nations from all forms of threats. In the rules regarding the Basic Support Policy of the TNI, article 4 paragraph 2, Decree of the Minister of Defense No. 09/2011, is stated, "... (2) Ensuring the realization of the level of human safety in accordance with the participation, nature of the functions of the TNI and the objectives of national defense." The defense concept regulated in government policy and regulations explicitly states that the purpose of defense is not only about territorial sovereignty and integrity, but also the safety of all humans and nations. This imply that Indonesia defense is not only adheres to the concept of traditional / territorial security with an emphasis on national defense on the nature of military threats and territorial sovereignty, but also on human security from all forms of threats. The logical consequence of the state's objective and the national defense objectives is the responsibility of the TNI as a defense institution along with other stakeholders to prepare a comprehensive national Indonesia Disaster Readiness 1995 - 2014 Source: Notre Dame Global Adaptation Index, 2015. 6
defense strategy which is not limited to military threats per se but also non-military aspects. Military Operations Other Than War (MOOTW) response. There are areas where the armed forces can offer unique capabilities, especially in transportation, logistics and the ability to provide assistance quickly (Army Technology, 2011). The primary purpose of the armed forces in good SSG is national defence (Geneva: DCAF, 2015). But armed forces also have secondary missions, which are providing internal security and stability, including non-security assistance tasks, such as SAR, and development mandates, such as infrastructure and engineering projects, etc. Rapid military deployment can occur because the military has a clear line of organizational command, qualified facilities and equipment, and human resources that are ready to be deployed. Its leading role in disaster response has been influenced by its organizational structure, military practices, clear chain of command and coordination and ability for rapid deployment. (Flint, 2017). In its implementation, secondary military tasks refers to the term Military Operations Other Than War (MOOTW/OMSP). In the TNI law, there are 14 activities MOOTW, one of which is to help cope with natural disasters, refugee, and humanitarian assistance. The history of military involvement in civilian duties and activities has been going on since the New Order after the concept of the dual function of the Indonesian military. In Post-New Order, the involvement of the TNI in civilian duties was regulated in a law that required government political decisions. The military has certain capabilities that can be used in emergency situations and disaster Referring to article 7 Decree of the Minister of Defense No. 09/2011, category of organizing objects for TNI Assistance was divided into 3 categories, i.e.: natural disasters, refugees, and humanitarian assistance. In the category of natural disasters, the TNI can be seconded to rescue and evacuate victims; fulfillment of basic needs; protection of vulnerable groups; handling refugees; and restoration of public facilities and infrastructure. The government's desire to strengthen the supporting capacity of the TNI in MOOTW has been expressed by Minister of Defense since 2015 at the Langkawi International Maritime & 7
Aerospace Exhibition. The Minister of Defense argues that at present time there are no more homicides, and more to humanitarian, therefor the need for aircraft, transport helicopters are a concern. This statement is proved by the procurement of military transportation aircraft, i.e.: 5 units of C-130J Super Hercules, and 8 units of CH-47C Chinook. MEF and Defense Posture should be a lesson learned for Indonesia. These events have affect the defense posture and readiness of the TNI. According to the author's note, from 2004 - 2018, around 22 main weapons accidents from a total of 33 cases (67%), were mostly experienced by military transport. Whereas this type of defense equipment is crucial in supporting TNI's task. Minimum Essential Force (MEF) is the basic and minimum strength of the TNI as the main and basic requirement for achieving the effectiveness of the basic tasks and functions of the TNI (Kemhan, 2010). In 2009, Defense Minister Juwono Sudarsono stated that 70% of the 2009 defense budget would be used to buy C-130 aircraft. Because, only 6 of the 24 Hercules planes are still flying (Medcom, 2015). So far, the narrative that has evolved in the public and in the media as if MEF is limited to tactical and strategic weapons with deterrence effect. It is necessary to educate the public that MEF also includes weapons that support MOOTW. In 2015, the Indonesian Air Force banned all C-130B Hercules aircraft from flying after the incident in Medan. Tempo data shows that in 2015, the Indonesian Air Force had 24 Hercules units of type B and H where only 11 Hercules units were ready for operation (Tempo, 2015). Description on natural disasters are stated in the MEF document in the sub chapter of the local strategic environment, TNI supporting ability, and actual threats. The importance of considering MOOTW in the MEF is to create conditions that can simultaneously enhance the capability and professionalism of the TNI. MOOTW activities can enhance capability and readiness including response time if there are military and non-military threats that require the presence of the TNI, through preparedness, and troops deployment and mobilization. Defense Industry Having a strong defense needs to be supported by a strong and capable national defense industry. Without the support of the defense industry, there is no defense independence, the dependency on foreign suppliers, therefore vulnerable to embargoes from other countries. This is certainly dangerous for national security. Several technical and non-technical factors are known to be obstacles in suffice MEF needs, including the defense expenditure, dependence on arms imports, and inadequacy of the national defense industry's. The defense expenditure that does not fit with the demands according to the MEF's planning will cause difficulties for the MoD and TNI to revitalize and procure defense equipment. The problem is the gun vs butter dilemma. The government will experience a dilemma between fulfilling the defense needs or the national development program budget. Budget limitations has create difficulties the defense industry to develop defense technology research. The lack of demand hampers the development of the industry capacity itself. Eventually, these leads to low mastery of the main technology acquisition, and the choice to import arms to meet the availability of defense equipment is widely open. Arms embargo, the tsunami in Aceh and earthquake in Padang, and numorous incidents of transport aircraft The effectiveness of national defense is also determined by the ability of the defense industry to meet the needs of the procurement and maintenance of primary weapons systems (defense equipment) independently. Hence, the defense industry needs to be built through revitalizing the defense industry in order to improve the effectiveness of national defense (Sjafrie Sjamsoeddin, 2017). Strengthening the defense industry can be proposed for the manifestation of domestic defense industry self- reliantness. The expectation is to provide a multiplier effect, such as, to overcome the difference in opportunity costs; strengthen the base of the industrial economy; creating jobs and stabilizing the national economy; while also strengthening national defense and creating national security. In addition, Indonesia's economy which is still struggling in the agricultural sector needs to be encouraged to transition to the manufacturing sector. In accordance with Chenery-Syrquin's theory, in addition to improving people's welfare, the transformation of the economic sector can also be useful in strengthening the defense industry base. 8
Source: foto Biro Humas Setjen Kemhan The high likelihood for natural disasters and the involvement of the TNI in the MOOTW in response to future disasters is an opportunity for the domestic defense industry. has ordered the procurement of defense equipment in Indonesia must have natural management capabilities. The definition of disaster form of in management transport helicopters logistical assistance, evacuation of disaster victims, and the ability to extinguish fires in forest fires (Kompas, 2019). President Joko Widodo disaster is the for the 2019 Defense Policy, the Defense Minister mandated, among other things: to continue the development of the Military Defense Posture in accordance with the MEF, and to create a strong, independent and competitive defense industry (Kompas, 2019). In also emphasized that the procurement of defense equipment must be adjusted to real threats, such as dealing with terrorists, detecting communication lines, logistics lines and knowing natural disasters (Koran Jakarta, 2018). The Defense Minister Global Trends and Dual-Use Product Limitations of the request from the government as the defense industry major consumer can be solved by creating dual-use products strategy, i.e. products and technologies that can be used for civilian and military purposes, either in peace time or war. Creating dual-use products that can be used to support MOOTW, diversifying products related to the production sector in the community disaster and emergencies, is an effort to reach an equilibrium between industrial policy and defense policy consideration. responding to the limitations of the defense budget, lack of support from the government's to the defense industry (Bisnis, 2019), the skepticism of the defense industry capabilities, and dependence on arms import, which has resulted in low demand for arms procurement. This is a solution amid Pindad (2016) in its annual report stated that the fulfillment of the MEF in majority still came from the foreign defense industry due to the limited capabilities of the domestic defense industry. Therefore, defense self-reliantness needs the to be manifested development of the national defense industry and diversification of defense cooperation, so that the import of defense equipment can be reduced. technological in The defense industry must be careful in looking at opportunities and global market trends, in diversifying products that are dual-use that can 9
Source:: Statista, 2018. be used for military and civilian. The policies carried out at least consider aspects of market attractiveness, business market exploitation, competition, capability and industrial capacity, and spin-in technology. Pindad has diversified its products, with one of its products is excavators. is being done by Pindad This because they have specialization in hydraulics, and there is support through government requests, and intensive government development programs. However, the global market is very competitive given the many competitors and development programs that take place in various countries. Market Projection of Military Transport Aircraft 2019-2024 Source:: Mordor Intelligence, 2016. 10
Military Transport Aircraft Global Trade 2000 - 2018 Source: processed from SIPRI Database, 2019. In the military transport aircraft sector, Mordor Intelligence analysis predicts the growing demand for this type of defense equipment in the next 5 years, with Airbus SE as the major player. High demand is predicted to originate from the Asia Pacific, Africa and Latin America region. This is a large market share. According to arms trade data from 2000 - 2018, the military transport aircraft market is dominated by transport helicopters (59%), transport aircraft (24%), light transport aircraft 14 (%), and others. Indonesia (DI) for transport helicopters EC725 Super Cougar / H225M and CN-235 transport aircraft. Both global sales are ranked 4th, with total sales of 179 units (7%) for EC725, and 49 units (5%) for CN-235. Conclusion concept confirms the protection of territorial sovereignty and nation safety. The rise of natural disasters risk and intensity in the future, possessed a real threat to the safety of the Indonesian people. Indonesia's defense support for the TNI MOOTW. The high potential for natural disasters in the future should be a momentum to review the strengths and needs of defense equipment, the readiness of troops, and the opportunity to increase the capacity of the national defense industry. The increasement of industrial capacity should be based on military needs, real threats, and product diversification by looking at opportunities and trends in the global market. Thus, it is expected to have a dual impact on the national economy and national defense.*** is a good opportunity, considering Airbus has carried out joint production with PT. Dirgantara This With low disaster preparedness, the involvement of the TNI in disaster response activities will be even higher. Thus, it needs defense equipment 11
ARTICLE Source: THE TNI'S MEASURES IN DISASTER RELIEF By: Joko Ismowyo Radio Media Journalist I Indonesia is located in the area of ring of fire and the crossing point of the earth's earth plate. Therefore, it makes Indonesia a country that has a high level of vulnerability in natural disaster threats. Starting from the tip of the island of Sumatra to Java to East Nusa Tenggara; there are hundreds of active volcanoes having the potential for major eruptions. Not to mention the meeting of the three earth plates, the Indo-Australian plate, the Eurasian plate and the Pacific plate also have earthquakes. created repeatedly The potential for potential natural disasters, which cause the impact of casualties and economic losses, will always overshadow the journey of the Indonesian people. The vulnerability does not include the potential caused by humans themselves. TNI is not only obliged as a means of national defense and diplomacy. Moreover TNI as an organization having the capability and personnel capable of being mobilized at any time; is also required to be able to answer other challenges. When the tsunami hit Nangroe Aceh Darusallam in 2004, TNI at that time was not fully prepared. Quoting the statement of Deputy Defense Minister, Syafrie Sjamsoeddin, on 26 September 2013, at that time the TNI was unable to evacuate the victims due to limited equipment because of the embargo. At that time the TNI was not only unable to mobilize, but also could not build health facilities. This tsunami event eventually became the momentum of the turning point for the Indonesian military. The government began to realize that Indonesia needed an adequate posture in two important respects, namely mobilization and independence. 12
The Minister of Defense Ryamizard Ryacudu in early 2015 said that the factual threat to Indonesia was not the danger of war but the danger of terrorism and natural disasters. From the factual threat, the Minister of Defense views the government as having to prioritize the procurement of defense equipment against these two factual threats. In relation to natural disasters, the Minister of Defense focuses on the needs of transport vehicles and heavy equipment. Reflecting on the events of natural disasters occurred in the country such as the Yogyakarta earthquake, the eruption of Mount Merapi, the fall of the Air Asia plane, the forest fires to the tsunami in the Sunda Strait, a decisive and important factor need to be considered. Starting from the delivery of assistance in the form of personnel for evacuation, until the distribution of logistics, food, drinks and medicines will be eagerly awaited for the arrival of disaster management. This speed factor needs to be supported by transportation both from land, sea and air, which is very sophisticated and adequate, so that the shipment can be channeled without waiting for a long time. Over time, slowly but surely the TNI organization has improved and the responsiveness has been faster. Not only organizational and physical readiness, the TNI has also begun to build basic needs in the face of natural disasters and calamities. In 2004, the TNI needed days to collect and deliver to the location; currently the TNI has been able to do so in a matter of hours. However, this is not enough if it is not balanced with adequate equipment to support the readiness of soldiers. In transportation needs, the TNI's ability to transport personnel and equipment can be achieved, but in the need to carry heavy equipment, TNI's capabilities are still below the standard. Transport equipment that can carry heavy equipment currently owned by the TNI comes from sea transportation with the main strength of the fleet of LST (Landing Ship Tank) and LPD (Landing Platform Dock). Although LSTs and LPDs have a large carrying capacity, they still need time to reach their goals. To meet the speed time, airfreight is the most appropriate answer. The largest air carrying capacity of the TNI currently is 8 tons for C-130 Hercules and 5 tons for MI-17 helicopters. As an illustration, in the past earthquake in Palu, Central Sulawesi, the Malaysian Royal Air Force lent a heavy-duty Airbuss A400 aircraft to help deliver PT Pindad's excavator heavy equipment which weighs 20 tons from Jakarta to Palu due to the limited carrying capacity of the TNI. Not only excavators cannot be mobilized but also a number of TNI equipment, such as public kitchen cars and health cars, cannot be flown. According to the Regulation of the Head of BNPB number 10 of 2008 concerning the Guidelines for Disaster Emergency Response mentioned in Chapter IV paragraph B point 3 that the TNI is a resource in the disaster emergency response system. With the capabilities possessed by the TNI at Source: gardanasional.id 13
this time it can actually be improved, both to support TNI operations and be used for activities in Military Operations Other Than War (OMSP). Apart from transporting armaments systems, there is still TNI equipment, which are currently minimal but very useful in CSOs including: even Public Fueling Stations (SPBUs) use electricity as a resource. With the existence of electricity generating vessels and generator vehicles, safe electricity can be channeled so that services to refugees and emergency response operations can run normally. that can be operated at any time. Indonesia with an area consisting of thousands of islands cannot be fully handled by the central government. Regional division based on regional command and mapping of disaster- prone areas is needed to accelerate disaster response. Fuel-carry Boats and Vehicles Hospital Ships and Operation Cars At present the TNI has only 2 units of Hospital Vessels, namely KRI Dr. Suharso and KRI Semarang-594 types of Landing Platform Dock (LPD) types, which are functioned as Hospital Aid Boats (BRS). From the strategic plan of the Navy, at least the Navy has 3 units of hospital ships. The minimum amount is with the thought that each vessel can carry out its duties alternately so that the crew's readiness and health personnel will always be maintained and optimal in providing services. The need for fuel at the disaster site will increase dramatically because many refugees will travel out of the disaster site. The sudden need for fuel cannot be anticipated because it occurs spontaneously and requires time to deliver supplies. Fuel is very much needed at disaster sites, both for equipment operations (vehicles and heavy equipment) power plants and other needs that require fuel. Boats and vehicles with fuels are very much needed to ensure the fuel supply continues to run normally in the disaster emergency period. The key to the success of the government in dealing with natural disaster situations is in the sector of communications and defense equipment distribution. The faster information is obtained, the more detailed types of defense equipment needed and immediately driven. Of course in the movement of defense equipment that supports the Indonesian Navy needs at least 3 units of hospital ships whose assignments are adjusted to the number of fleets, likewise with supporting vehicles such as hospital cars. Vehicles that are designed to be able to carry out minor level emergency operations and are in the location of disasters. With the large number of victims, the first treatment is very much needed especially in locations far from the health center Ideally, the BTS Ships and Vehicles Communication has an important role right when natural disasters occur. Communication needs will increase along with the demands on the field. It is not possible for natural disasters to break communication lines, making it difficult to deliver information. In the case of a tsunami in NAD, the government needs a considerable amount of time just to get information on what really happened. Electrical Generators Ships and Vehicles When natural disasters arrive, the electricity system is certain to suffer severe damage and requires time for repairs. The existence of electricity generating vessels and generator vehicles will be very much needed because most important buildings such as health facilities, command telecommunications and centers, In addition to being useful during the disaster response period, this defense equipment can still be used in non-war military operations, such as; social service activities and activities that help government development programs. Procurement of defense equipment that can perform a dual role in peacetime and conflict cannot be seen as a form of budget waste, it must be viewed as an investment 14
the emergency response period, TNI together with the government continue that equipment and HR can operate optimally and appropriately in its use. to synergize so TNI and the government must sit together to formulate a major plan for basic needs in the future. The synergy of increasing TNI armaments systems and supporting physical development in the regions together is expected to form national patterns and standards for handling natural disasters. in disaster areas. Basic debriefing about the evacuation process and basic treatment, must be known and practiced. So if there is a disaster in a region, TNI soldiers do not only come as a security area, but also can directly provide first aid to victims and lead the local community about what should be done and what is prohibited to do during disaster response. It is not impossible; in the future TNI will be able to become the leading sector in disaster emergency response operations. With defense equipment that supports and quality of human resources is high and unlimited, TNI is able to be present in a faster time and conduct humanitarian handling and is able to lead and organize emergency government until the local government can function properly. *** Not only strengthening in the field of defense equipment, TNI is also required to prepare soldiers who have the ability to carry out operations The soldiers must also have the ability to report and inventory conditions at the disaster site and are able to convey the information more accurately and structured at the command level. Source:: tni.mil.id 15
ARTICLE THE IMPORTANCE OF THE DEFENSE INDUSTRY IN THE NATIONAL DEFENSE SYSTEM By: Agus Syamsudin, SIP., M.T. Senior Defense Analyst Secretariat Directorate of Defense Potential MoD 16
IIntroduction Iwan Gayo, a former journalist who compiled the "Smart Book of Indonesia" since 1986, wrote data in the book he published that the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is one of the world's fifth largest archipelago. Centuries ago, this island nation was dubbed the country of spices. Even Ktut Tantri, an American writer of English descent, called this spice country the country behind the moon. It is indeed an exotic country. kilometres and The Meridian line stretching from North to South is 1,888 kilometres. The Geospatial Information Agency (BIG) states that the total area of Indonesia covers 5,180,053 km2 of land covering 1,922,570 km and waters covering an area of 3,257,483 km. When compared with other regions, the area of Indonesia (land and sea) is almost the same as Europe or the United States or Australia. of Territorial Sea, 2.3 million km2 of Islands Water and 2.7 million km2 of the Indonesian Exclusive Economic Zone. Having a coastline of 99,093 kilometres (Geospatial Information Agency; 2013) and having 17,504 islands (Ministry of Home Affairs; 2004) has made Indonesia as the largest archipelagic country in the world. The strategic geographical position of Indonesia also has an important role in the world trade shipping lane, at least Indonesia has 3 Indonesian Archipelagic Sea Lines (ALKI), namely the western, central and eastern regions. The Unitary State of the Republic of Indonesia is an archipelago that has sea territory which is wider than the land area. The country which has 17,504 large and small islands like the emerald strands at the equator, is in the coordinates of 6 North Latitude - 11 South Latitude and between 95 Meridian line Stars East-141 Star East with a longitudinal coastline from West to East Equator along 5,110 Whereas in the ratification of UNCLOS 1982 through Law Number 17 Year 1985 concerning Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea which became effective since November 1994, the total area of Indonesia's sea is 5.8 million km2 or about 75% of the total area. The sea area is divided into 3 zones consisting of 0.8% million km2 Geographically, Indonesia lies between the Asian Continent and the Australian Continent, and the Indian Ocean and the Pacific Ocean. While the borders of the country are in two dimensions, namely in the sea (maritime boundary) with 10 (ten) neighbouring countries and on land (continental boundary) with 3 (three) neighbouring countries. Source: 17
Source:gurugeografi.id Countries that have maritime border areas with Indonesia include Singapore, Thailand, India, the Philippines, Vietnam, Papua New Guinea, Australia, Palau and the East Democratic Republic of East Timor (RDTL). Whereas countries that have continental borders with Indonesia are Malaysia, Papua New Guinea and the Democratic Republic of East Timor (RDTL). According to data from the BPS (Central Bureau of Statistics) in 2009, the population of Indonesia has reached more than 230 million people. Even in the next 2050 - according to UN predictions - Indonesia's population will reach 350 million so that it exceeds the population in the United States, or also called a demographic bonus. Therefore, in the current Southeast Asia region, Indonesia is considered as the country with the most population and densely populated. Consisting of 370 ethnic groups with 67 main languages and living in cultural diversity (multi ethnic). abundant natural resources like petroleum, natural gas, gold, tin, manganese, bauxite, coal and various other natural minerals. Including extensive forest products, plantations and marine products, which support the needs of the international community. Thus, Indonesia is considered as a country that has strategic potential in international world. The impact then is to encourage large countries with established economies, have many interests in Indonesia. Even since ten centuries ago, Indonesia has had an important role in the world economy. The long history of the archipelago has clearly recorded the nations coming to this spice country for economic, cultural and religious purposes. Starting from the Chinese and Indians who often cross the waters of the Malacca Strait and the Makassar Strait, then stop and settle. Some are temporarily settled but not a few are permanently settled. Furthermore, the Europeans also arrived, especially the Dutch and Portuguese who later carried out colonies and colonization in various regions in Indonesia, until finally the Arabs came to trade and spread religion. Now, after ten centuries ago, the condition of Indonesia as a country has experienced a lot of changes. The changes are not only in the civilization but also in the culture. Even Information and communication technology or satellite, began to spread in the Indonesian community. So now, it seems that for most people in Indonesia, the world has been incarnated as if it were unlimited. Such conditions certainly have a positive and negative impact. The positive impact, now thanks to the support of information and communication technology devices that are increasingly modern and sophisticated, Indonesian people can easily access information from any country. While the negative impact, various foreign influences began to hit the lives of some people in Indonesia, especially in terms of lifestyles.Later all these foreign influences could turn out to Indonesia has a wealth of 18
be a threat to the nation and state. Socio-cultural threats, economic threats, environmental threats and so on eventually become a threat to national security and defense. Estimated Potential Threat According to Richard Ullman, a threat to a country's national security understood or defined as an action or series of events that can pose a threat. First, direct or indirect threats to endanger people's lives in a country. Second, to limit the policy choices of the government of a country or various entity not related to government in that country. So, it is clear that security is not only limited to the military dimension. Similarly, it is often assumed in several discussion forums about the concept of security which states that a threat is not only faced with military force. However, a threat should be faced by comprehensive security, which places security as a multidimensional concept. So that in the end the security system will manifest if the environment is guaranteed. On the other hand, according to the Indonesian Armed Forces (TNI) the future threat is no longer single but plural and multidimensional so that it needs to be responded to by the integrated preparation of forces within the Integrated TNI tri-service framework. Furthermore, the threat is divided into 2 (two) types, military and non-military threats. What is meant by military threat is a military invasion from other countries against the sovereignty of the Republic of Indonesia. Both in the form of Conventional War and Modern War or Revolution in Military Affairs. While the understanding of non- military threats is more complex and multidimensional such as ideological, political, economic, cultural, industrial and so on. Although the possibility of potential military threats is very small and almost impossible, but it's good that we all remain vigilant and prepared when the threat it actually came true. Just look at the development of the geo-political dynamics in the world region, especially the conditions in the Middle East which are currently being hit by a war that never end. Likewise with a series of tragedies and conflicts such as in the European region, the South China Sea region, and other conflicts in the world. In short, several countries in the hemisphere are being hit by a tiring war and claimed many lives. The conditions described above, should not be underestimated by Indonesian nation, considering the impact of these conditions can affect the sectors of life. Judging from the internal conditions of Indonesia itself, so far it has not escaped the dynamics of security disturbances Source: Public Relations Bureau of the Secretariat General of MoD 19
by armed criminal groups or armed separatists who undermine the sovereignty of the NKRI. Coupled with some forms of real threats to this nation such as terrorism that carries the ideology of transnational Islam, drug trafficking, illegal fishing, logging, human trafficking and much more. All of that is a threat to the country's defense and security. Therefore, to deal with various threats to defense and security, the Indonesian government needs to strengthen the TNI (Indonesian National Army) as a potential military force. Moreover, concering to the provisions in Law No. 3 of 2002 on National Defense, it has been stated that: "the national defense system is a universal defense system that involves all citizens, regions and other national resources, and is prepared early by the government and carried out in a total, integrated, directed and continuing manner to uphold the sovereignty of the country, the integrity of the territory, and the safety of all nations from all threats. " Furthermore, in Clause 5 of Chapter I - Article 1, it is stated that the TNI has an important role as the main component prepared to carry out defense duties. The affirmation of the defense tasks referred to is increasingly clearly stated in Law No. 34 of 2004 concerning the TNI. The main duty of the TNI is to protect and maintain the integrity of the NKRI region from various threats. Both external threats and domestic threats. So that in Law No. 34 of 2004, it was affirmed that the TNI carried out 2 (two) types of operations: Military War Operations (OMP) and Military Operations Other than War (OMSP). State Defense Agenda in the Defense Industry Sector The most ideal main step in building defense strength and state security, is by increasing military strength and weapons. So that in the midst of the 21st century, countries throughout the world (especially developed countries) are increasingly strengthening their military role as an important part of their country's national security agenda. For example, the United States, Australia, countries in Europe and the Asian regions. Even the Japanese Government, which has not prioritized its military role so far, is now formulating a program to restore the development of military power and weapons. In short, almost all countries in the world are competing to increase the strength of their military role to show the international community that they are ready to face the contestation Source: 20
of military power and weaponry to protect the sovereignty of their respective countries. Now what about Indonesia's turn? The Indonesian Government has long prioritized efforts to increase military power (TNI) as one of the national defense and security agendas. That is with enhance the professional skills of TNI soldiers in the integrated Tri Matra program, as well as modernize their weapons. Efforts to modernize defense equipment are carried out by purchasing from other countries, as well as national industrial production weapons. Regarding efforts for domestic arms production, a strong and independent national defense industry is needed. But it must be admitted, to have a strong and independent defense industry, many supporting factors are needed. For example, experts and professionals' human resources in the industry, the support for sufficient raw material supply, as well as adequate funding support. However, before we discuss the defense industry further, it's good to understand first what is meant by the defense industry? In simple terms, the defense industry can be defined as a national industry (government or private) whose products are either independent or in groups, including maintenance and repair services which can be used by the government for the benefit of national defense. In addition, the defense industry can also be referred to as the military industry because of its activities which mostly include research, development, production and service of military equipment and facilities. Whereas the essence of the defense industry is as part of the national industrial order which specifically has the ability or potential that can be developed to produce products in the form of weapons systems, equipment and equipment including various employment services related to the interests of the implementation of national defense. The criteria for the defense industry are as follows:
The defense industry is part of the national industry and is classified as deep strategic industry group.
The defense industry is sourced from the national industrial potential (the government or private).
The defense industry is capable of producing weapons, equipment and systems logistical support and various services related to defense interests in addition to being able to produce commercial Source: Public Relations Bureau of the Secretariat General of MoD 21
products in order to support national economic growth. The defense industry in its management is inseparable from the prevailing economic principles. The defense industry must be able to convert or transform Its production capacity and capability and quickly aligned with the demands of defense needs, especially if in a case of emergency. For example, in a state of war. The defense industry was developed in stages according to the development of TNI posture and the demands of the development of weapons system technology. The defense industry must be able to play a role in reducing dependence towards foreign countries, especially in meeting the needs of defense facilities.
The defense industry must be supported by RDT & E capabilities, namely a strong and consistent Research Development Test and Evaluation for science and technology development. The defense industry will consider to be strong if it has 2 (two) main effects, that is securities directly towards building defense capabilities, then effects on national economic and technological development. In the field of capacity building defense, for example, a strong defense industry will guarantee the supply of defense equipment and defense facilities in a sustainable manner. The availability of supply of defense equipment in a sustainable manner is an absolute prerequisite for freedom and certainty to develop a long-term defense development plan, without any uncertainties about political and economic factors such as embargoes or restrictions. The defense industry can have an effect on national economic and industrial growth, to stimulate national scale international industry, absorb labour in a significant amount, transfer technology that can stimulate the research and development sector, while meeting the needs of the national education sector in science and technology. In connection with fulfilling the prerequisites for the development of the defense industry the Ministry of Defense R.I. as the main person in charge of the system Indonesian defense, requires cooperation with other parties to realize development of an independent defense industry. In other words, national industrial empowerment for defense Source: Public Relations Bureau of the Secretariat General of MoD 22
development requires cooperation among the three pillars of the defense industry like a) Research and Development Agency, b) Colleges, c) Industry circles. In this connection the Ministry of Defense R.I. serves as the coordinator and supervisor of the industrial activities. The three pillars must also be supported and fortified by clear national policies to use a variety of intended industrial products. interests of the state in international relations". So finally, there is no doubt that the success of the national defense industry, also relies on the role and function and capabilities of the National Defense Research and Development Agency of Defense Industry. *** Bibliography
and Development of the Indonesian Defense Research and Development Center - Law No.3 - 2002. About STATE DEFENSE - Chapter I, Article 1 - paragraph 2. Law RI - No.16 / 2012 concerning DEFENSE INDUSTRY. The success of the development of the national defense industry is of course also inseparable from the role and function of the National Defense Research and Development Agency of Defense Industry (Defense and Research Industry Development) which is under the auspices of the Ministry of Defense R.I. in accordance with the provisions of Law R.I. No.3 - 2002 regarding National Defense, Article 23 paragraph (1) which states; "That in the framework of improving national defense capability, the Government carries out research and development of industry and technology in the field of defense." Then in the same article but in paragraph (2) it is affirmed; "In carrying out the tasks referred to in paragraph (1), the Minister encourages and advances the growth of the defense industry."
INDONESIAN DEFENSE White Paper 2008 - 2013. Republic of Indonesia Ministry of Defense 2008, p. 17. Buku Pintar Indonesia Senior Series - Iwan Gayo - (Citizen Efforts cet. 29 - 2000) p. 7 Habibi Yusuf Sarjono, ST, MHan. "The Strategic Role of Defense Industry Development" - // / industry- development-strategic-defense role. ada-standarki-peralatan-tni. com/3_wahyono/552fab536ea8 3433128b457f/bakorkamla-sang- koordinator-12-pegawai-laut#
TNI Law No. 34 - Th 2004. Chapter IV - Part Three. Article 7 - paragraphs 2 a and 2 b. Related to the provisions of Article 23 paragraph (1) and (2) above, Law R.I. No.18 - In 2002 concerning the National System of Research, Development and Application of Science and Technology Article 4, supporting the provisions of Article 23 above.It is mentioned; "The National System for Research and Implementation of Science and Technology aims to strengthen the carrying capacity of science and technology for the need to accelerate the achievement of state goals, and increase competitiveness and independence in the fight for the com/didno76/5b5f1ff16ddcae 480d691452/jauh-dan-ebaran- indonesia
TNI MABES - DEVELOPMENT OF THE TNI MINIMUM ESSENTIAL FORCE - 2010-2024. Appendix to the Regulation of the TNI Commander Number Perpang / 15 / V / 2010. May 5, 2010. Page 12 History of Indonesia: NUSANTARA - by Bernard H.M. Vlekke - (KPG and Freedom Institute 2008)
The Department of Research 23
ARTICLE THE ANALYSIS OF INDONESIAN DEFENSE DEVELOPMENT IN 2019 WITHIN THE PROCUREMENT OF TNI WEAPON SYSTEM By: Lt. Col. Kav. Darwin Saputra,S.I.P.,M.Han Head of Evaluation Subdivision, Defense Material Secretariat 24
PPRELIMINARY The Indonesian state defense system is the Total People's Defense system in the Constitution "The state defense and security efforts are carried out through the total defense and security system by the Indonesian Armed Forces and the Indonesian National Police, as the main force, and the people, as supporting forces." (Article 30 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) in the implementation of national defense, all components of the Indonesian nation have the right and obligation to defend their country from all threats that arise today and in the future. It is undeniable that developed countries have a defense that is directly proportional to the progress of the development of its defense or military forces in order to support the progress of other fields. Faced with threats to global and regional and national developments that occur at this time, there are three types of threats for Indonesia. According to the Indonesian Defense Minister General (Ret.) Ryamizard Ryacudu on the briefing event with employees of the Ministry of Defense, on January 2, 2019, explained those three types of threats are; first, non factual threats namely conventional war between two or more countries that have not yet been possible ; second, factual threats, namely the threats currently occurring in Indonesia, including asymmetric warfare, proxy, hybrid, and transnational crime including cyber, "natural and non-natural disasters", terrorism, narcotics, and the third is extraordinary war, brainwashing to rebel and rebellion against his own country or called modern warfare (Ryamizard Ryacudu, 2004) The most obvious threat at this time is that natural disasters have devastated many parts of Indonesia that occurred throughout 2018 including the Lombok earthquake, West Nusa Tenggara (NTB), the earthquake and tsunami in Palu, Donggala, Central Sulawesi (Central Sulawesi) and the Sunda Strait tsunami in Banten and South Lampung. The frequency of natural and non-natural disasters in the past period in Indonesia has increased. One component that is directly involved in providing assistance to victims of natural disasters is the Indonesian National Army (TNI). This is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004 concerning the TNI. In the Law it was stated that one of the tasks of the TNI in Military Operations Other Than War (OMSP) was to help overcome the consequences of natural disasters, displacement, and the provision of humanitarian assistance. The activities carried out by the TNI include preparing members in areas that are disaster-prone areas and conducting routine checks on disaster early detection tools in a number of certain areas. In addition, the TNI has Source: gardanasional.id 25
equipment that is suitable for emergency tasks both in terms of facilities and infrastructure as part of the implementation of National Security. 2019, the principal policy of the TNI Commander will regulate the involvement of defense equipment in domestic and international disaster management. With this condition, it is necessary to make adjustments and adaptations in the procurement of TNI defense equipment in the face of the threat of disasters that occur in Indonesia so that the TNI is able to overcome the impact of natural disasters quickly and precisely with the ability to overcome the threat of natural disasters that may occur at present and in the future. The procurement of defense equipment must also be adapted to the TNI's policy principles refers to the 2015 TNI Commander in Chief's policy. Which is building TNI logistical interoperability, which includes improvements TNI preparedness and material specifically in synergies between forces by empowering the national defense industry, developing strategic plans maintenance of maintenance and repair of TNI defense equipment in order to achieve defense equipment ready for operation at any time, which is supported by a system of maintanance and repair of TNI defense equipment properly and optimization of the Determining Policy Board in the procurement of weapon system and non-weapon system based on user oriented and operational requirements. However, over time until The importance of procurement of defense equipment in disaster management to minimize the loss of disasters both in terms of material and casualties. Therefor Indonesia must have natural disaster mitigation tools such as defense equipment used for search for victims and rescue (SAR). Defense Equipment is the main weapon system tool, as explained in Minister of Defense Regulation No. 17 of 2014 concerning Procurement of Main Weapons System in the Ministry of Defense and Indonesian National Army Article 1 paragraph (1), namely the Main Tool of the Indonesian National Armed Forces System, hereinafter referred to as TNI weapon system is the main equipment and its supporters which is a weapon system that has the ability to carry out the main tasks of the TNI. In the context of disaster management and disaster mitigation, TNI defense equipment is also referred to as a support tool in Indonesian defense and disaster so it must be held by means of procurement; which has been regulated in Minister of Defense Regulation Number 17 of 2014. The procurement Source : 26
Source: tni.mil.id process as disclosed by Mudhi Santoso is a choice of limitations funds, time, human resources, goods/services and providers. The procurement of defense equipment also remains guided by the principles of maximizing domestic products, if the condition is not yet possible and must be held from abroad. In 2019, the procurement of the TNI weapons system or armaments systems will be focused on disaster management since there is much disaster management that requires TNI defense equipment to evacuate and search for victims. The existence of regulations regarding the procurement of TNI armaments issued by the Ministry of Defense through Minister of Defense Regulation Number 17 of 2016 is an effort to renew Minister of Defense Regulation Number 34 of 2011 concerning Guidelines for the Procurement of Main Equipment for TNI Weapons Systems within the Ministry of Defense and the TNI. Minister of Defense Regulation 34 year 2011 has been unable to develop in line with the times and there is an inconsistency with the development of legislation and organization and work procedures in the Ministry of Defense and the TNI. the procurement of defense equipment, of course as one of the important supporting facilities for national defense and disaster management efforts must also be in harmony with the ability of soldiers as security for the front guard. To obtain a defense equipment that is useful for sophisticated disaster management efforts is certainly not easy because confidentiality is needed and follows the rules for procurement of an accountable defense equipment and is far from causing legal problems, considering that defense equipment is a strategic project and is not of domestic relations.Beside that there Regarding should be no loopholes or a gap in the abuse of authority given the strong nuances of superiors and subordinates of the military. Thus the government of the Republic of Indonesia has issued a law, a presidential regulation, a ministerial regulation to provide a legal umbrella for the procurement of defense equipment that must be followed. Making changes in the Minister of Defense Regulation is one of the developments in the situation and conditions that are currently occurring in Indonesia. The procurement of defense equipment is part of the implementation of the strategy for disaster management efforts in the pre- disaster, emergency response and post- disaster stages. In the effort to procure TNI defense equipment must maintain confidentiality, both in terms of the main components and information. The process of procuring these defense 27
equipment is basically the same as the procurement of other goods and or services, but the announcement of TNI defense equipment is not made in the procurement process. This was done in an effort to maintain confidentiality in the procurement of TNI defense equipment, because there might be parties who could and could undermine the integrity and integrity of the Republic of Indonesia. Chief, Air Marshal Hadi Tjahjanto said Indonesia had received new defense equipment for the Army and Navy when interviewed at the building AH. Nasution, Ministry of Defense Office, JL Medan Merdeka Barat, Central Jakarta, Thursday (01/16/2019). This procurement effort is the fulfillment of The Commander in the second 2014-2019 Strategic Plan. The defense equipment received is a number of aircraft, radar, helicopters, warships and submarines. One of the armaments systems is used for disaster management purposes. For example, the KRI Semarang-594 type of Ship Landing Platform Dock (LPD) belonging to the Indonesian Navy has been changed to become a Hospital Assist Ship (BRS). The purpose of this ship is to help carry out evacuation of victims and medical assistance. The LPD will later be placed in several capsules or containers that can be used for care for disaster victims so that it can be more practical. The Army as the defense of the Republic of Indonesia on land also prepared a number of defense equipment for disaster management, namely 12 units of Chinook H-47 Heli Transport from the United States. The Chinook helicopters are one type of helicopter that has multifunctional advantages. Besides being able to transport military personnel in large numbers, this helicopter is also capable of carrying large quantities of logistics. The presence of Chinook is used to transport a fully armed army of 24 personnel or carry logistics as much as 5000 kg for emergency response and post-disaster stages including reconstruction. rehabilitation Like when the Aceh earthquake and tsunami struck (2004), the role of Chinook helicopters operated by a number of countries in handling accurately and accurately. Thus, Chinook as a helicopter transport is and 28
equipment must be in the thinking of handling disasters; which is currently a real threat to the Unitary State of the Republic of Indonesia. Bibliography Republic of Indonesia, 1945 Constitution, Article 30 concerning State Defense and Security Efforts While the Air Force involved in the procurement of defense equipment also had a number of C-130 Hercules aircraft which were used to transport logistics, volunteers and refugees, such as those in Palu. A total of 130 refugees victims of the earthquake and tsunami natural disaster in Palu, Central Sulawesi arrived at Abdul Rachman Saleh Malang Airport using a C-130 Hercules aircraft. Later, the victims of this natural disaster were partially treated in RSAU Malang and some will return to their respective destination addresses in the East Java area. Law Number 34 concerning the TNI Minister of Defense Regulation Number 17 of 2014 concerning Procurement of Main Equipment for Weapon Systems Article 1 paragraph (1) Ryamizard Ryacudu. 2004 modern war. Mudhi Santoso. 2018. Procurement of Government Goods / Services, online available at mudjisantosa.net/2018/ on January 22, 2019 Source: jetphoto.net very reliable in dealing with natural disasters whether regional or national because it can transport goods in very large quantities. the use of is Engineering Heavy Equipment in the case of a landslide disaster and a broken bridge in an area affected by a disaster. Besides that, this heavy equipment is used mainly in normalizing land traffic that is very necessary in the event of a disaster in the emergency response phase, where there are landslides and damage to bridges so that it can cause the isolation of an area which results community difficulties in evacuating disaster victims and logistics emergency response conditions. Thus the direction of the procurement of TNI defense Furthermore in distribution The synergy of defense equipment policies as part of the country's defense policy in 2019 in the face of the threat of disasters is indeed now planned. However, the implementation must be based on the National Defense Strategy Plan and MEF (Minimum Essential Force), one of which is the procurement of defense equipment needs supplied by domestic industries. A strong defense industry guarantees the supply of defense equipment needs for defense facilities for disaster management purposes, such as warplanes and warships that are able to reach disaster points in a matter of hours so that casualties can be minimized. Building a strong defense industry requires a large variety of efforts and Therefore, cooperation with various parties is needed to realize the development of defense equipment in disaster management. *** resources. 29
EDITION OF MAY-JUNE 2019VOLUME 3/ NUMBER 3 30 d i . l i m . i n t : r e b m u S