PENGANTAR HUKUM ISLAM
BUKU AJAR Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia
BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia (c) Dr. Rohidin, SH, M.Ag Editor: M. Nasrudin, SHI, MH Penataletak: Tim Lintang Desainer sampul: Nuria Indah, M.Sn Diterbitkan oleh Lintang Rasi Aksara Books Krapyak Wetan No 40 RT 02/54 Panggungharjo, Sewon, Bantul DI Yogyakarta 55188 SMS Hotline 082 136 494 386 Kantor Redaksi Lampung Bumiharjo No 39B Batanghari, Lampung Timur 34381 SMS Hotline 081 542 036 039 KATALOG DALAM TERBITAN: PERPUSTAKAAN NASIONAL Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia/Rohidin Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 15,5 x 23 cm; viii + 224 halaman, Cetakan 1, Agustus 2016 ISBN: 978-602-7802-30-8
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... v KATA PENGANTAR ... vii BAB I POKOK-POKOK HUKUM ISLAM ... 1 A. Pengertian Hukum Islam ... 1 B. Pengertian Syariah, Fiqih, dan Qanun ... 5 B. Ruang Lingkup Hukum Islam ... 13 C. Subjek Hukum Islam ... 15 D. Objek Hukum Islam (Mahkûm fîh) ... 17 E. Prinsip Hukum Islam ... 22 G. Tujuan Hukum Islam ... 30 H. Asas-Asas Hukum Islam ... 37 I. Karakteristik dan Estetika Hukum Islam ... 65 J. Kaidah-Kaidah Hukum Islam ... 78
BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM ... 91 A. Pengertian Sumber Hukum Islam ... 91 B. Sumber al-Quran ... 93 C. Sumber al-Hadits/as-Sunnah ... 102 D. Ijtihad ... 111 BAB III SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM ... 127 A. Masa Pembentukan Hukum Islam ... 127 B. Masa Sahabat ... 128 C. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan ... 136 D. Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam ... 143 E. Masa Kebangkitan Kembali ... 146 BAB IV HUKUM ISLAM DI INDONESIA ... 151 A. Sejarah Masuknya Agama Islam di Indonesia ... 151 B. Hukum Islam di Indonesia ... 166 C. Pengaturan Hukum Islam di Indonesia ... 206 DAFTAR PUSTAKA ... 209 INDEKS ... 217 TENTANG PENULIS... 223 vi Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam vii
KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah swt., yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang. Puji syukur ke hadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku ajar yang berjudul Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia. Buku ajar ini disusun sebagai pengantar untuk mempelajari dasar-dasar hukum Islam di Program Studi Ilmu Hukum, sehingga dengan demikian mahasiswa mempunyai landasan pengetahuan yang memadai sebelum mereka mempelajari hukum Islam lanjutan baik yang normatif maupun yang positif, seperti Hukum Perkawinan, Kewarisan, Zakat, Perbankan Islam, dan Hukum Islam lainnya. Buku ajar ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan buku ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Buku ini diharap dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa di Fakultas Hukum, para kolega pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Islam, serta para pengakaji hukum Islam pada umumnya. vi Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam vii
Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi pengolahan bahasa maupun subtansinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ajar ini. Yogyakarta, 5 April 2016. Penulis, Ttd R o h i d i n
BAB I POKOK-POKOK HUKUM ISLAM A. Pengertian Hukum Islam Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.1 Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ُمُك ْحَي-َمَك َح hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi ا ًمْك ُح hukman. Lafadz ُمْك ُحْلَا al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak ُماَكْحَ ْلَا al-ahkâm. Berdasarkan akar kata َمَك َح hakama tersebut kemudian muncul kata ُةَمْكِحْلَا al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap 1 Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.
sebagai orang yang bijaksana.2 Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah "kendali atau kekangan kuda", yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna "mencegah atau menolak" juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa "ىَن ْعَمِب َمَك َح ْل َصَفْلا َو ى َضَق". Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.3 Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai "Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya".4 Selanjutnya islâm adalah bentuk mashdar dari akar kata -َمَل ْسأ اًم َل ْسِا-ُمِل ْسُي /aslama-yuslimu-islâman dengan mengikuti wazn -َل َعْفَأ ْلَأ, لا َعْفِا-ُلِعْفُي/ af'ala-yuf'ilu-if'âlan yang mengandung arti ُة َعاَّطلا َو ُداَيِقْنِ ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islâm adalah berasal dari kata ًةَم َل َس َو-اًم َل َس -ُمَل ْسَي-َمِل َس salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).5 2 Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam..., hlm. 7. 3 Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1. 4 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997). 5 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654. 2 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 3
Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut: َباَتِكْلا ْاوُتْوُأ َنيِذَّلِّل لُقَو ِنَعَب�َّبتا ِنَمَو ِهّلِل َيِهْجَو ُتْمَلْسَأ ْلُقَب� َكوُّجآَح ْنإَ� ُهّللاَو ُغَلاَ�ْلا َكْيَلَع اَمَّنِإَ� ْاْوَّلَوَبت نِإَّو ْاوَدَتْها ِدَقَب� ْاوُمَلْسَأ ْنِإَ� ْمُتْمَلْسَأَأ َنيِّيِّمُلأاَو -٢٠- ِداَ�ِعْلاِب ٌريِصَب jika mereka mendebat kamu (tentang Artinya: "Kemudian kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: "Apakah kamu mau masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention).6 6 Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia..., hlm. 8-9. 2 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 3
B. Pengertian Syariah, Fiqih, dan Qanun Terdapat istilah syarî'ah dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Syarî'at atau ditulis juga syarî'ah secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah "Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun"9 yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagaiُةَقْي ِرَّطلَا ُةَمْيِقَت ْسُمْلاat-thariqah al-mustaqîmah, sebuah jalan lurus10 yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Pergeseran makna dari denonatif, sumber mata air, menjadi jalan yang lurus tersebut memiliki alasan yang bisa dinalar. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air sebagai sarana menjaga keselamatan dan kesehatan tubuh, guna bisa bertahan hidup di dunia. Demikian juga halnya dengan pengertian "jalan yang lurus" di dalamnya mengandung maksud bahwa syariat sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta keselamatan baik jiwa maupun raga. Jalan yang lurus itulah yang harus senantiasa dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Secara terminologis (istilah) syarî'ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al- Qhaththan, bahwa syarî'at berarti "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah".11 Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan Syariat sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam berikut: "Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi- 9 M. Hasbi As-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 20. 10 Manna' Khalil al-Qhattan, At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 9. 11 Manna' Khalil al-Qhattan, At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 9. 4 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 5
Nya s.a.w, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum- hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (i'tiqâd), yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syariat (syarâ') disebut juga agama ُةَّلِمْلَا نْيِّدلاَا ad-dîn dan al- millah). 12 Sesuai dengan ayat al-Quran surat al-Jasiyah ayat 18: َنوُمَلْعَبي َل َنيِذَّلا ءاَوْهَأ ْعِ�َّتَبت َلَو اَهْعِ�َّتاَ� ِرْمَ ْلأا َنِّم ٍةَعيِرَش ىَلَع َكاَنْلَعَج َّمُث -١٨- Artinya: "Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". Syariah pada mulanya diartikan dengan agama, namun kemudian lebih dispesifikkan untuk hukum amaliah saja. Pengkhususan makna syariah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa sejatinya Agama hanya satu dan cakupannya lebih luas (universal), sedangkan Syariah dapat berbeda-beda antar satu umat dengan umat lainnya. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasar keyakinan dan disertai akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah (هَّللا َنِم ٌلْب َح/ hablun min Allâh), dengan sesama manusia ( ِساَّنلا َنِم ٌلْب َح/ hablun min an-nâs), dan juga alam semesta ( َنِم ُلْب َح/ مَلا َعْلاhablun min al='âlam). Syariat sebagai norma hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Muhammad, 12 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 9. 6 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 7
sehingga selain terdapat di dalam al-Quran, syariat juga terdapat dalam as-Sunnah (qauliyyah, fi'liyyah, dan taqrîriyyah). Hadits Nabi juga menjelaskan bahwa "Umat Islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada al-Quran dan sunah Rasulullah". Posisi syariat adalah sebagai pedoman dan tolok ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan al-Quran dan Hadits Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah. 'Aqîdah wa Syarî'ah mengatakan, "Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.13 Mahmud Syaltut dalam al-Islâm: Norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Quran masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadits Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Norma hukum dasar yang bersifat umum dalam al-Quran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah konkret tersebut dalam kehidupan sehari-hari diperlukan disiplin ilmu untuk memahaminya terlebih dahulu. Disiplin ilmu tersebut di antaranya adalah ilm al-fiqh, yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ilmu hukum (fiqih) Islam. Sebagaimana dilansir oleh Muhammad Daud Ali dalam Hukum Islam, ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah baligh (dewasa), 13 Mahmud Syaltut, al-Islâm: 'Aqîdah wa Syarî'ah, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966), hlm. 12. 6 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 7
Secara ringkas fiqih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.16 Fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum- hukum syara' tersebutlah yang dinamai dengan fiqih; baik ia dihasilkan dengan jalan ijtihad ataupun tanpa ijtihad. Sehingga jelas sekali bahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang akidah dan akhlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fiqih dan tidak pula dikatakan sebagai Ilmu Fiqih. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan pokok antara syariah dengan fiqih: 1. Ketentuan syariat terdapat dalam al-Quran dan kitab- kitab hadits. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedang fiqih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fiqih. 2. Syariat bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah. Sedang fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum. 3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi. Sedang fiqih karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu. 4. Syariat hanya ada satu, sedang fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia. Seperti terdapatnya beberapa aliran ahli fikih fâqih (s) atau fuqahâ' (p) yang berbeda, dikenal dengan sebutan madzhab (s) atau madzâhib (p). 16 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7-9. 8 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 9
5. Syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya definisi qânûn (Undang-Undang). Istilah ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab Mu'jam Al-Wasîth menyebutkan bahwa qânûn adalah setiap perkara yang bersifat kulliy (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh juz'iyyah (bagian- bagian)-nya, yang darinya hukum-hukum juz'iyyah tersebut dikenal. Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi qânûn sebagai kaidah-kaidah yang bersifat kulliy (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum juz'iyyah (bagian-bagian). Jika kata qânûn disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara. Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan dasar qânûn adalah rakyu (produk manusia). Kata qânûn (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula, qânûn ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. Qânûn produk manusia yang kali pertama dikenal ialah Qânûn Hamuraby di negara Babilonia, sedang kumpulan qânûn klasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi. Terdapat perbedaan mendasar antara syariat dengan qânûn jika ditinjau dari tiga aspek, yaitu:17 1. Aspek pembuatan. Qânûn merupakan produk manusia, sedangkan syariat Islam adalah produk Allah. Qânûn (manusia) maka sesuai dengan sifat pembuatnya 17 Yusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 24-30. 10 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 11
terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Maka dari itu qânûn menerima perubahan, pergantian, termasuk penambahan dan pengurangan materi sesuai perubahan yang terjadi di masyarakat. Ditinjau dari aspek pembuatan ini maka qânûn tidak akan pernah sempurna karena merupakan produk manusia yang penuh dengan keterbatasan. Berbeda halnya dengan syariat. Ia adalah produk Allah swt. yang mewakili sifat-sifat kesempurnaan Tuhan semesta alam berupa kekuasaan, kesempurnaan, dan keagungan-Nya. Jangkauan Allah yang meliputi apa yang telah, sedang, atau akan terjadi menjadikan syariat selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak akan mengalami perubahan serta pergantian. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Quran surat Yûnus: 64, َوُه َكِلَذ ِهّللا ِتاَمِلَكِل َليِدْ�َبت َل ِةَر ِخلآا يِ�َو اَيْبنُّدلا ِةايَحْلا يِ� ىَرْشُ�ْلا ُمُهَل -٦٤- ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا Artinya: "Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan atau pergantian bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar". 2. Aspek waktu berlakunya. Qânûn sebagai produk manusia bersifat temporer untuk mengatur setiap perkara dan kebutuhan manusia. Seringkali qânûn atau aturan muncul setelah terdapat masyarakat. Hal ini menyebabkan qânûn yang saat ini relevan dengan keadaan masyarakat belum tentu relevan di masa mendatang karena perbedaan 10 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 11
C. Ruang Lingkup Hukum Islam Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) munâkahat, (b) wirâtsah, (c) mu'âmalat dalam arti khusus, (d) jinâyat atau uqûbat, (e) al-ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah), (f) siyâr, dan (g) mukhâsamat.19 Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:20 1. Hukum Perdata Hukum perdata Islam meliputi: a. Munâkahât, mengatur yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya; segala sesuatu b. Wirâtsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian 2006), hlm. 11. 19 M.Rasyidi, Keutamaan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 25. 20 A. Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 52. 12 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 13
warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farâidh; c. Mu'âmalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, sebagainya. perserikatan, kontrak, 2. Hukum Publik Hukum publik Islam meliputi: a. Jinâyah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarîmah hudûd (pidana berat) maupun dalam jarîmah ta'zîr (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarîmah adalah tindak pidana. Jarîmah hudûd adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as- Sunnah (hudûd jamaknya hadd, artinya batas). Jarîmah ta'zîr adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zîr artinya ajaran atau pelajaran); b. Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah, membicarakan permasa- lahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya; Siyâr, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain; c. d. Mukhâsamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti 14 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 15
Dasar adanya taklîf kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa syarat seseorang dapat dikatakan mukallaf adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum balig, orang gila, dan sebagainya. Pernyataan Rasulullah saw: Artinya: "Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali" Al-Amidi secara ringkas menjelaskan sebagai berikut: 1. Yang menjadi dasar taklîf adalah akal karena taklîf bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal. 2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai pada ke batas taklîf melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya. 3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai usia balig atau dewasa secara biologis. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempunaannya ialah balig. Di kala orang sudah baligh maka masuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap orang mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklîfiy. Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk menetukan seseorang sebagai mukallaf. Sekalipun seseorang telah 16 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 17
mencapai usia balig namun tidak sehat akal maka hukum taklîfi tidak dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang mengenal istilah personae miserabile, yaitu seorang manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut ahliyyah. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi ahliyyah, yakni ahliyyah al-adâ' dan ahliyyah al-wujûb. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecapakan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya ahliyyah al-wujûb dalam hak waris bagi bayi.22 Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukup positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan "Orang atau pendukung hak dan kewajiban". Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.23 D. Objek Hukum Islam (Mahkûm fîh) Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkûm fîh adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebani dengan hukum syar'iy. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau mahkûm fîh ialah sesuatu 22 Abd.Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 96. 23 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 28. 16 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 17
yang dikehendaki oleh pembuat hukum (syâri') untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Menurut ulama ahli ilmu ushûl fiqh, yang dimaksud dengan mahkûm fîh adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari' (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuran melakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah syâri' itu ada objeknya, yaitu perbuatan mukallaf. Terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkan suatu hukum. Dalam bahasa lain, mahkûm fîh adalah objek hukum yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syar'i yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah salat, larangan minum khamr, dan semacamnya. Seluruh titah syar'i ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang mukallaf yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya. Dalam istilah ulama ushul fiqh, yang disebut mahkûm fîh atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara'. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum syara' yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum taklîfiy dan hukum wadh'iy. Hukum taklîfiy menyangkut tuntutan terhadap perbuatan mukallaf, sedangkan hukum wadh'iy terkait dengan hubungan satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain. 1. Syarat-syarat mahkûm fîh Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa tidak semua perbuatan mukallaf bisa menjadi objek hukum. Ada beberapa syarat agar suatu perbuatan bisa menjadi objek hukum, di antaranya: 18 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 19
b. Tidak sah menurut syara' mentaklifkan seorang mukallaf agar orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, yang ditaklifkan disini hanya memberi nasihat, menyuruh yang makruf dan melarang yang mungkar. Dari syarat ketiga di atas, muncul masalah lain yang dikemukakan para ulama Ushul Fiqh yaitu masalah masyaqqah (kesulitan) dalam taklif. Apakah boleh ditetapkan taklif terhadap amalan yang mengandung masyaqqah? Dalam masalah ini ulama ushul fiqh membagi masyaqqah kepada dua bentuk: a. Masyaqqah mu'taddah adalah kesulitan biasa dan dapat diduga. Misalnya, mengerjakan salat bisa melelahkan badan, berpuasa menimbulkan rasa lapar, dan menunaikan ibadah haji menguras tenaga dan biaya. Kesulitan seperti ini menurut para ahli ushul fiqh, berfungsi sebagai pembuktian ketaatan dan kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan taklif syara'. b. Masyaqqah ghair mu'taddah adalah kesulitan di luar kebiasaan dan sulit diduga. Kesulitan seperti ini menurut ulama ushul fiqh secara logika dapat diterima, sekalipun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allah sendiri tidak bertujuan menurunkan taklif-Nya untuk menyulitkan manusia. Oleh sebab itu, Allah, misalnya, tidak memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa setiap hari terus-menerus dan menunaikan shalat sepanjang malam setiap hari. Karena Allah telah berfirman: "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. al-Haj:76). "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. an-Nisa': 28) 20 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 21
"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan menghendaki kesukaran bagimu ... (QS. al-Baqarah: 185) tidak Apabila dalam suatu amalan terdapat kesulitan untuk menger- jakannya, maka Allah juga memberi keringanan dengan cara rukhshah. Sebagaimana sabda Rasul: "Sungguh Allah mendatangkan rukhsah-Nya sebagaimana Ia mendatangkan 'azîmah-Nya." (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al- Baihaqi, dari Abdullah bin Umar). Seluruh ayat dan hadis di atas, menurut ulama ushul fiqh, bertujuan untuk memudahkan para mukallaf untuk melaksanakan taklif syara' sehingga mereka dapat melaksanakan secara berkesinambungan. 2. Macam-Macam Mahkûm Fîh Para ulama ushul fiqh membagi mahkûm fîh berdasarkan dua segi yaitu segi keberadaannya secara material dan syara' serta segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Dari segi keberadaan dan syara', mahkûm fîh terdiri dari: a. Perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara'. Makan dan minum yang dilakukan mukallaf, misalnya, bukan termasuk syara'. b. Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara' seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan itu berkaitan dengan hukum syara', yakni hudûd qishâsh. c. Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara' apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti salat dan zakat. 20 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 21
d. Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara' serta mengakibatkan adanya hukum syara' yang lain seperti nikah, jual beli, atau sewa-menyewa. Perbuatan ini secara material ada dan diakui oleh syara'. Apabila menemukan rukun dan syarat perbuatan itu mengakibatkan munculnya hukum syara' yang lain seperti hubungan suami istri mangakibatkan kewajiban untuk memberi nafkah.24 E. Prinsip Hukum Islam Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.25 1. Prinsip Pertama: Tauhid Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat lâ ilâha illa Allâh (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. 24 M. Hasbi as-Shiddiqie, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 218-227. 25 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 69. 22 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 23
Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (al-Quran dan Sunah). Allah adalah pembuat hukum (syâri'), sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Firman Allah surat al-Maidah: 44, 45, dan 47. Artinya: "Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adaalah orang-orang yang kafir. Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq." (al-Mâidah: 44-47) 2. Prinsip Kedua: Keadilan (Al-'Adl) Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.26 Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.27 26 Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), hlm. 350. 27 Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 48. 22 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 23
Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt.28 Prinsip ini didasarkan pada al-Quran surat an-Nisâ':135 ِوَأ ْمُك ِسُفنَأ ىَلَع ْوَلَو ِهّلِل ءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َنيِماَّوَبق ْاوُنوُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي نَأ ىَوَهْلا ْاوُعِ�َّتَبت َلاَ� اَمِهِب ىَلْوَأ ُهّللاَ� ًاريَقَب� ْوَأ ًاّيِنَغ ْنُكَي نِإ َنيِبَرْبقَلأاَو ِنْيَدِلاَوْلا -١٣٥- ًاريِ�َخ َنوُلَمْعَبت اَمِب َناَك َهّللا َّنِإَ� ْاوُضِرْعُبت ْوَأ ْاوُوْلَبت نِإَو ْاوُلِدْعَبت Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". Al-Qur'an surat al-Mâidah: 8 ٍمْوَبق ُنآَنَش ْمُكَّنَمِرْجَي َلَو ِطْسِقْلاِب ءاَدَهُش ِهّلِل َنيِماَّوَبق ْاوُنوُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي َنوُلَمْعَبت اَمِب ٌريِ�َخ َهّللا َّنِإ َهّللا ْاوُقَّبتاَو ىَوْقَّبتلِل ُبَرْبقَأ َوُه ْاوُلِدْعا ْاوُلِدْعَبت َّلَأ ىَلَع -٨٨- 28 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 118. 24 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 25
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 3. Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt. Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma'rûf: kebaikan, nahyi: mencegah, munkar: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan- kejahatan. Dalam bukunya, Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan munkar sebagai berikut: Istilah ma'rûfât (jamak dari ma'rûf) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah munkarât (jamak dari munkar) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.29 Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan; 29 M. Yunan Nasution, Pegangan Hidup (3), (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981), hlm. 30-31. 24 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 25
Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya.31 Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas value (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain. 5. Prinsip Kelima: Persamaan atau Egaliter (al- Musâwah) Al-Quran surat al-Hujurât: 13: اوُ�َراَعَبتِل َلِئاَ�َبقَو ًابوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو ىَثنُأَو ٍرَكَذ نِّم مُكاَنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهُّبيَأ اَي ٌريِ�َخ ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ْمُكاَقْبتَأ ِهَّللا َدنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki- laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya. 31 Asmawi, Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 50. 26 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 27
Artinya: "Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya". Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut. 6. Prinsip Keenam: Tolong-Menolong (at-Ta'âwun) Ta'âwun yang berasal dari akar kata ta'âwana-yata'âwanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Al-Quran surat al-Mâidah: 2 َلَو َيْدَهْلا َلَو َماَرَحْلا َرْهَّشلا َلَو ِهّللا َرِئآَعَش ْاوُّل ِحُت َل ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي ْمُتْلَلَح اَذِإَو ًاناَوْضِرَو ْمِهِّبَّر نِّم ًلاْضَ� َنوُغَبتْ�َبي َماَرَحْلا َتْيَب�ْلا َنيِّمآ لَو َدِئلآَقْلا ْاوُدَتْعَبت نَأ ِماَرَحْلا ِد ِجْسَمْلا ِنَع ْمُكوُّدَص نَأ ٍمْوَبق ُنآَنَش ْمُكَّنَمِرْجَي َلَو ْاوُداَطْصاَ� َهّللا َّنِإ َهّللا ْاوُقَّبتاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِلإا ىَلَع ْاوُنَواَعَبت َلَو ىَوْقَّبتلاَو ِّر�ْلا ىَلَع ْاوُنَواَعَبتَو -٢- ِباَقِعْلا ُديِدَش Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalâ'id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah 28 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 29
G. Tujuan Hukum Islam Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharûriyyah), kebutuhan sekunder (hâjiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsîniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharû- riyyah disebut primer, kebutuhan hâjiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsîniyyah disebut tersier.32 Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:33 1. Dharûriyyah Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana- mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharûriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqâshid al- khamsah atau disebut juga al-kulliyyat al-khoms (lima hal inti/ pokok), yaitu: hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mâl (memelihara hak milik/ harta). 32 Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 46. 33 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19. 30 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 31
a. Hifdz ad-Dîn (Memelihara Agama) Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah: َنوُدِباَع ْمُتنَأ َلَو -٢- َنوُدُ�ْعَبت اَم ُدُ�ْعَأ َل -١- َنوُرِ�اَكْلا اَهُّبيَأ اَي ْلُق ُدُ�ْعَأ اَم َنوُدِباَع ْمُتنَأ َلَو -٤- ْمُّتدَ�َع اَّم ٌدِباَع اَنَأ َلَو -٣- ُدُ�ْعَأ اَم -٦- ِنيِد َيِلَو ْمُكُنيِد ْمُكَل -٥- Artinya: Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku (Q.S. al- Kafirun: 1-6). b. Hifdz an-Nafs (memelihara jiwa) Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri (an-Nisa': 29)34 dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia 34 Q.S. an-Nisa': 29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." 30 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 31
diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya (Al- Mâidah: 32).35 Pada tanggal 9 Dzulhijjah 10 H, Nabi Muhammad saw menuju Padang Arafah. Di sana beliau berkhutbah, di antaranya: "Wahai manusia... sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian; Ia mulia seperti mulianya hari kalian ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Ingatlah adakah kalian telah menyampaikannya? Wahai Tuhan kami, maka saksikanlah. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya; darah, harta, dan kehormatannya..." Petikan khutbah di atas menjelaskan bahwa Islam adalah risalah langit yang yang sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga serta menghormati hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak- hak asasi manusia.36 Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah, 35 "Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dan sekarang sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi." 36 Afiyatun, "Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perfekstif Hukum Pidana Islam", Tugas akhir S1 di Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2015), hlm. 22. 32 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 33
34 terhadap akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri. Firman Allah swt. dalam surat al-Mâidah: 90: ِلَمَع ْنِّم ٌسْجِر ُمَلْزَلأاَو ُباَصنَلأاَو ُر ِسْيَمْلاَو ُرْمَخْلا اَمَّنِإ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي -٩٠- َنوُحِلْفُبت ْمُكَّلَعَل ُهوُ�ِنَتْجاَ� ِناَطْيَّشلا Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. d. Hifdz an-Nasl (memelihara keturunan) Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki- laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Quran. ٣٢- ًلايِ�َس ءاَسَو ًةَش ِحاَ� َناَك ُهَّنِإ ىَنِّزلا ْاوُبَرْقَبت َلَو Artinya: "Dan jangan engkau dekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (Q.S. Al-Isra: 32) Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 35
e. Hifdz al-Mâl (memelihara hak milik/harta) Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu'âmalah) dalam perdagangan (tijârah), barter (mubâdalah), bagi hasil (mudhârabah), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, ini akan penipuan, dan perampokan karena menimbulkan pihak lain yang tertindas. tindakan Surat al-Baqarah ayat 188 berbunyi: ًاقيِرَ� ْاوُلُكْأَتِل ِماَّكُحْلا ىَلِإ اَهِب ْاوُلْدُتَو ِلِطاَ�ْلاِب مُكَنْبيَبب مُكَلاَوْمَأ ْاوُلُكْأَت َلَو - َنوُمَلْعَبت ْمُتنَأَو ِمْثِلإاِب ِساَّنلا ِلاَوْمَأ ْنِّم Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad; untuk memelihara akal kita dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan; untuk menjaga jiwa kita dilarang membunuh; untuk memelihara keluarga dan keturunan kita dilarang berzina; untuk memelihara harta kita dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap al- baghyu (pemberontakan). Larangan al-baghyu adalah untuk memelihara umat, karena terdapat kewajiban untuk bersatu 34 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 35
3. Tahsîniyyat Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsîniyyat. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan- kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara yang baik (good manner) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan tahsîniyyat adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang. H. Asas-Asas Hukum Islam Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, asâsun yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada tiga pengertian kata asas: (1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan (3) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip- prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret 36 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 37
(seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum. 1. Asas-Asas Umum Hukum Islam39 a. Asas Keadilan Tuntunan mengenai seorang Muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam al-Quran. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (هللحم يف ءيشلا عضو/ wadl'u as-syai-i fî mahallihi). Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Demikian pentingnya, penyebutan asas keadilan dalam al-Quran hingga lebih dari seribu kali. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah, orangtua maupun rakyat biasa. Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam surat an- Nisa': 135. ْمُك ِسُفنَأ ىَلَع ْوَلَو ِهّلِل ءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َنيِماَّوَبق ْاوُنوُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي ْاوُعِ�َّتَبت َلاَ� اَمِهِب ىَلْوَأ ُهّللاَ� ًاريَقَب� ْوَأ ًاّيِنَغ ْنُكَي نِإ َنيِبَرْبقَلأاَو ِنْيَدِلاَوْلا ِوَأ ًاريِ�َخ َنوُلَمْعَبت اَمِب َناَك َهّللا َّنِإَ� ْاوُضِرْعُبت ْوَأ ْاوُوْلَبت نِإَو ْاوُلِدْعَبت نَأ ىَوَهْلا -- Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 39 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 126-127. 38 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 39
40 Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. (فلس امع هللا افع) Allah memaafkan apa yang telah lalu, Q.S. Al-Mâidah: 95. ًادِّمَعَبتُّم مُكنِم ُهَلَبتَبق نَمَو ٌمُرُح ْمُتنَأَو َدْيَّصلا ْاوُلُبتْقَبت َل ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي ِةَ�ْعَكْلا َغِلاَب ًايْدَه ْمُكنِّم ٍلْدَع اَوَذ ِهِب ُمُكْحَي ِمَعَّبنلا َنِم َلَتَبق اَم ُلْثِّم ءاَزَجَ� ُهّللا اَفَع ِهِرْمَأ َلاَبَو َقوُذَيِّل ًاماَيِص َكِلَذ ُلْدَع وَأ َنيِكاَسَم ُماَعَط ٌةَراَّفَك ْوَأ -- ٍماَقِتْنا وُذ ٌزيِزَع ُهّللاَو ُهْنِم ُهّللا ُمِقَتنَيَب� َداَع ْنَمَو فَلَس اَّمَع Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadd-nya yang dibawa sampai ke Kakbah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi memepunyai kekuasaan untuk menyiksa." c. Asas Kemanfaatan Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan juga perlu diperhatikan penjaminan kepastiannya, maka Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 41
dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak. d. Asas Tauhid (Mengesakan Tuhan) Prinsip keesaan Tuhan (tauhid) memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman- Nya. Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatan-Nya. Firman Allah: ٤- ٌدَحَأ ًاوُفُك ُهَّل نُكَي ْمَلَو Artinya: "Dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Dia" (Q.S. al-Ikhlas: 4) Semua manusia bermuara dalam satu kalimat Tauhid yang sama yaitu Lâ ilâha illa Allâh (tiada tuhan selain Allah). Surat Ali Imran: 64: َهّللا َّلِإ َدُ�ْعَبن َّلَأ ْمُكَنْبيَببَو اَنَبنْبيَبب ءاَوَس ٍةَمَلَك ىَلِإ ْاْوَلاَعَبت ِباَتِكْلا َلْهَأ اَي ْلُق ْاْوَّلَوَبت نِإَ� ِهّللا ِنوُد نِّم ًاباَبْرَأ ًاضْعَبب اَنُضْعَبب َذ ِخَّتَبي َلَو ًائْيَش ِهِب َكِرْشُن َلَو -- َنوُمِلْسُم اَّنَأِب ْاوُدَهْشا ْاوُلوُقَب� Artinya: "Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah 40 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 41
42 kepada mereka, 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah". d. Asas Kemerdekaan atau Kebebasan (al-hurriyyah) bagi Islam mengenal asas kemerdekan pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah swt. secara tegas dalam firman-Nya menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memasuki agama Islam, semua boleh memilih dengan konsekuensi pilihannya masing- masing. Firman Allah surat al-Baqarah: 256: ِّيَغْلا َنِم ُدْشُّرلا َنَّيَب�َّبت دَق ِنيِّدلا يِ� َهاَرْكِإ َل ِتوُغاَّطلاِب ْرُفْكَي نَمَ� ٌعيِمَس ُهَّللاَو اَهَل َماَصِفنا َل ٰىَقْبثُوْلا ِةَوْرُعْلاِب َكَسْمَتْسا ِدَقَب� ِهَّللاِب نِمْؤُبيَو ٌميِلَع Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." e. Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini terjadi lantaran kondisi sosial dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah mengakar kuat seringkali bertentangan dengan syariat Islam. Hal Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 43
2. Asas-Asas Khusus Hukum Islam40 a. Asas-Asas Hukum Pidana 1) Asas Legalitas Surat al-Isra': 15 ُرِزَت َلَو اَهْبيَلَع ُّلِضَي اَمَّنِإَ� َّلَض نَمَو ِه ِسْفَبنِل يدَتْهَبي اَمَّنِإَ� ىَدَتْها ِنَّم -- ًلوُسَر َثَعْب�َبن ىَّتَح َنيِبِّذَعُم اَّنُك اَمَو ىَرْخُأ َرْزِو ٌةَرِزاَو sesuai dengan Artinya: hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul". "Barangsiapa yang berbuat Ayat ini menjadi landasan hukum asas legalitas sebagai asas hukum pidana. Yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun terdapat peraturan yang mengatur hukuman sebelum sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kalimat terakhir firman Allah di atas, bahwa Allah tidak akan mengazab umat manusia sebelum Dia mengutus seorang Rasul (yang menyampaikan ketentuan dari Allah). 40 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam..., hlm. 130-141. 44 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 45
2) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain banyak disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran. Di antaranya 6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74: 38. Dalam surat al-Muddatssir: 38 dinyatakan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (ةنيهر تبسك امب سفن لك Kullu nafsin bimâ kasabat rahînah). Hal ini memiliki arti bahwa masing-masing jiwa harus bertanggung jawab atas dirinya dan tidak dapat dibebani oleh beban orang lain. Surat al-An'âm: 164 َّلِإ ٍسْفَبن ُّلُك ُب ِسْكَت َلَو ٍء ْيَش ِّلُك ُّبَر َوُهَو ًاّبَر يِغْبَأ ِهّللا َرْبيَغَأ ْلُق ْمُتنُك اَمِب مُكُئِّ�َنُبيَب� ْمُكُع ِجْرَّم مُكِّبَر ىَلِإ َّمُث ىَرْخُأ َرْزِو ٌةَرِزاَو ُرِزَت َلَو اَهْبيَلَع -- َنوُفِلَتْخَت ِهيِ� Artinya: "Katakanlah: 'Apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." Asas pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga tidak bisa kesalahan seseorang dipindahkan kepada orang lain, atau bahkan dimintakan untuk mengganti. Siapa pun yang berani berbuat, maka ia sendirilah yang harus berani bertanggung jawab. 44 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 45
46 3) Asas Praduga Tak Bersalah Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas ini juga didasarkan pada al-Quran yang menjadi landasan dari asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. b. Asas-Asas Hukum Perdata 1) Asas Kebolehan atau Mubah ةحابلأ ةلماعملا يف لصلأأ Al-ashlu fi al-mu'âmalati al-ibâhah. Hukum asal suatu hubungan perdata (muamalah) adalah boleh, selama tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang muamalah tersebut. Asas ini memberikan kebebasan dan kesempatan luas bagi yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah dan mengembangkan hubungan tersebut, selama tidak terdapat larangan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini karena Allah secara jelas menegaskan bahwa akan memudahkan dan tidak akan menyempitkan kehidupan manusia. Firman Allah surat al-Baqarah: 185: ىَدُهْلا َنِّم ٍتاَنِّبيَببَو ِساَّنلِّل ىًدُه ُنآْرُقْلا ِهيِ� َلِزنُأ َيِذَّلا َناَضَمَر ُرْهَش ٍرَفَس ىَلَع ْوَأ ًاضيِرَم َناَك نَمَو ُهْمُصَيْلَب� َرْهَّشلا ُمُكنِم َدِهَش نَمَ� ِناَقْرُفْلاَو ْاوُلِمْكُتِلَو َرْسُعْلا ُمُكِب ُديِرُي َلَو َرْسُيْلا ُمُكِب ُهّللا ُديِرُي َرَخُأ ٍماَّيَأ ْنِّم ٌةَّدِعَ� - َنوُرُكْشَت ْمُكَّلَعَلَو ْمُكاَدَه اَم ىَلَع َهّللا ْاوُرِّب�َكُتِلَو َةَّدِعْلا Artinya: "Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan permulaan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 47
48 hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, serta bermanfaat bagi kehidupan. 3) Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat Asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari lebih diutamakan daripada mendatangkan kerusakan (hubungan muamalah) keuntungan. Apalagi yang dilakukan sampai melanggar aturan agama, semisal perdagangan narkotika, prostitusi, dsb. Bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (mudarat) harus dihindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan kemanfaat baik bagi diri sendiri ataupun masyarakat luas harus dikembangkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah ىلع مدقم دسافملا أرد حلاصملا بلج, dar' al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih. transaksi 4) Asas Kebajikan (Kebaikan) Berdasarkan asas kebajikan ini seyogianya sebuah hubungan perdata mendatangkan kebajikan bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga di lingkungan masyarakat. Hal ini berdasar pada surat al-Mâidah: 90. ْنِّم ٌسْجِر ُمَلْزَلأاَو ُباَصنَلأاَو ُر ِسْيَمْلاَو ُرْمَخْلا اَمَّنِإ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي -- َنوُحِلْفُبت ْمُكَّلَعَل ُهوُ�ِنَتْجاَ� ِناَطْيَّشلا ِلَمَع Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 49
5) Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat Hubungan perdata harus senantiasa dilandasi dengan asas kekeluargaan. Karena asas ini melahirkan konsekuensi sebuah hubungan yang saling menghormati, kasih-mengasihi, serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini dibangun berdasar pada firman Allah surat al-Mâidah: 5. ْمُكُماَعَطَو ْمُكَّل ٌّل ِح َباَتِكْلا ْاوُتوُأ َنيِذَّلا ُماَعَطَو ُتاَ�ِّيَّطلا ُمُكَل َّل ِحُأ َمْوَبيْلا ْاوُتوُأ َنيِذَّلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو ِتاَنِمْؤُمْلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو ْمُهَّل ُّل ِح َلَو َني ِحِ�اَسُم َرْبيَغ َنيِنِصْحُم َّنُهَروُجُأ َّنُهوُمُتْيَبتآ اَذِإ ْمُكِلْ�َبق نِم َباَتِكْلا ِةَر ِخلآا يِ� َوُهَو ُهُلَمَع َطِ�َح ْدَقَب� ِناَميِلإاِب ْرُفْكَي نَمَو ٍناَدْخَأ يِذ ِخَّتُم -٥- َنيِر ِساَخْلا َنِم Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gunak gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang yang merugi. 6) Asas Adil dan Berimbang Asas adil mengharuskan kepada setiap pihak pelaku hubungan perdata untuk senantiasa berlaku adil baik dalam pembagian hak maupun kewajiban. Asas ini juga memiliki arti dalam 48 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 49
50 hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, atau merugikan salah satu pihak. 7) Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak Untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian bagi salah satu pihak, maka asas mendahulukan kewajiban daripada hak harus dilakukan. Islam mengajarkan bahwa seseorang akan mendapatkan hak (imbalan) setelah dia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. 8) Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain Surat al-Baqarah: 195 َهّللا َّنِإ ْاَوُبن ِسْحَأَو ِةَكُلْهَّبتلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأِب ْاوُقْلُبت َلَو ِهّللا ِليِ�َس يِ� ْاوُقِفنَأَو -- َنيِن ِسْحُمْلا ُّب ِحُي Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Islam tidak membenarkan tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata. Semisal memusnahkan barang demi mencapai kemantapan harga dan keseimbangan pasar. 9) Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak Mukallaf yakni orang yang sudah akil balig, mampu memikul beban kewajiban dan hak, serta sehat jasmani dan rohaninya adalah orang yang bisa menjadi subjek dalam melakukan Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 51
52 Surat at-Tawbah: 60 menyebutkan: ْمُهُببوُلُبق ِةَفَّلَؤُمْلاَو اَهْبيَلَع َنيِلِماَعْلاَو ِنيِكاَسَمْلاَو ءاَرَقُفْلِل ُتاَقَدَّصلا اَمَّنِإ ُهّللاَو ِهّللا َنِّم ًةَضيِرَ� ِليِ�َّسلا ِنْباَو ِهّللا ِليِ�َس يِ�َو َنيِمِراَغْلاَو ِباَقِّرلا يِ�َو -- ٌميِكَح ٌميِلَع Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan (budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Dalam surat adz-Dzâriyât: 19 -- ِموُرْحَمْلاَو ِلِئاَّسلِّل ٌّقَح ْمِهِلاَوْمَأ يِ�َو Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." 12) Asas Tertulis atau Diucapkan di depan Saksi Asas ini mengajarkan sebuah pedoman bahwa suatu hubungan perdata hendaknya dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis di hadapan saksi, atau dilakukan secara lisan namun harus disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 282 menyebutkan بُتْكَيْلَو ُهوُ�ُتْكاَ� ىًّمَسُّم ٍلَجَأ ىَلِإ ٍنْيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي ْبُتْكَيْلَب� ُهّللا ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبْأَي َلَو ِلْدَعْلاِب ٌبِتاَك ْمُكَنْبيَّبب َناَك نإَ� ًائْيَش ُهْنِم ْسَخْ�َبي َلَو ُهَّبَر َهّللا ِقَّتَيْلَو ُّقَحْلا ِهْيَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 53
ْلِلْمُيْلَب� َوُه َّلِمُي نَأ ُعيِطَتْسَي َل ْوَأ ًافيِعَض ْوَأ ًاهيِفَس ُّقَحْلا ِهْيَلَع يِذَّلا ِنْيَلُجَر اَنوُكَي ْمَّل نِإَ� ْمُكِلاَجِّر نم ِنْيَديِهَش ْاوُدِهْشَتْساَو ِلْدَعْلاِب ُهُّيِلَو َرِّكَذُتَب� اَمُهاَدْحْإ َّلِضَت نَأ ءاَدَهُّشلا َنِم َنْوَضْرَبت نَّمِم ِناَتَأَرْماَو ٌلُجَرَب� ُهْوُب�ُتْكَت نَأ ْاْوُمَأْسَت َلَو ْاوُعُد اَم اَذِإ ءاَدَهُّشلا َبْأَي َلَو ىَرْخُلأا اَمُهاَدْحِإ َّلَأ ىَنْدَأَو ِةَداَهَّشلِل ُموْقَأَو ِهّللا َدنِع ُطَسْقَأ ْمُكِلَذ ِهِلَجَأ ىَلِإ ًاريِ�َك وَأ ًاريِغَص ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَب� ْمُكَنْبيَبب اَهَبنوُريِدُت ًةَرِضاَح ًةَراَجِت َنوُكَت نَأ َّلِإ ْاوُباَتْرَبت ْاوُلَعْفَبت نِإَو ٌديِهَش َلَو ٌبِتاَك َّرآَضُي َلَو ْمُتْعَبياَ�َبت اَذِإ ْاْوُدِهْشَأَو اَهوُ�ُتْكَت َّلَأ -- ٌميِلَع ٍء ْيَش ِّلُكِب ُهّللاَو ُهّللا ُمُكُمِّلَعُبيَو َهّللا ْاوُقَّبتاَو ْمُكِب ٌقوُسُ� ُهَّنِإَ� Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah-saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 52 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 53
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." c. Asas-Asas Hukum Perkawinan 1) Asas Kesukarelaan Perkawinan harus dilandasi dengan asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut bukan hanya antara suami istri, melainkan orangtua dan keluarga masing- masing mempelai. Yang tak kalah penting adalah kesukarelaan orangtua mempelai wanita yang menurut ketentuan perkawinan Islam harus menjadi wali. Rasulullah bersabda: "Siapa pun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya; dan jika ia telah bercampur, maka mas kawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika terdapat pertengkaran antar wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (H.R. Imam yang empat kecuali Nasa'i dan disahkan oleh Abu 'Awanah dan Ibnu Hibban serta Hakim).41 41 Banyak hadits Nabi yang menjelaskan pentingnya wali dalam pernikahan serta terdapat izin calon mempelai wanita sebagai wujud sukarela. Dari Abi Hurairah ra., ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah saw, 'Janganlah perempuan mengawinkan orang perempuan, dan janganlah perempuan mengawinkan dirinya sendiri'" (H.R. Ibnu Majah, Daruqutni dan rawi-rawinya dapat dipercaya). Hadits lain dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga ia mengizinkan, dan perawan tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai izinnya." Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah bagaimanakah izinnya itu?" Beliau bersabda: "Diamnya". (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadits lain juga dari Ibnu 'Abbas ra., bahwasanya Nabi saw. telah bersabda, "Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari walinya, dan perawan harus dengan izinnya, dan izinnya ialah diamnya". (H.R. Muslim, dan dalam sebuah lafadz: "Tidak ada perintah bagi wali atas janda atau anak yatim itu diminta izinnya." (H.R. Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban). 54 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 55
56 Artinya: Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra., ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda kepada seorang laki-laki yang mau mengawini seorang perempuan: 'Sudahkah pernah engkau melihat calon istrimu itu?' Ia menjawab: 'Belum.' Beliau bersabda, 'Pergilah dan lihatlah ia lebih dahulu!" Beberapa keterangan di atas juga berlaku sama bagi seorang perempuan. Ia juga diperkenankan terlebih dahulu mengetahui pasangan calonnya sebagaimana ia juga dibolehkan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Dalam hal melihat pasangan calon, tidak harus selalu bertemu secara langsung, melainkan bisa menyuruh orang lain untuk menjadi perantara. 4) Asas Kemitraan Suami Istri Kemitraan pasangan suami istri menjadi salah satu asas penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Asas ini membantu menjaga keharmonisan dan terhindar dari percekcokan. Dengan asas kemitraan ini, posisi suami-istri menjadi setara, meski dalam hal lain posisi suami tetaplah pemimpin keluarga. Al-Quran surat an-Nisâ': 34 menyebutkan: اَمِبَو ٍضْعَبب ىَلَع ْمُهَضْعَبب ُهّللا َلَّضَ� اَمِب ءاَسِّنلا ىَلَع َنوُماَّوَبق ُلاَجِّرلا ُهّللا َظِفَح اَمِب ِبْيَغْلِّل ٌتاَظِ�اَح ٌتاَتِناَق ُتاَحِلاَّصلاَ� ْمِهِلاَوْمَأ ْنِم ْاوُقَفنَأ َّنُهوُبِرْضاَو ِع ِجاَضَمْلا يِ� َّنُهوُرُجْهاَو َّنُهوُظِعَ� َّنُهَزوُشُن َنوُ�اَخَت يِتَّلالاَو -- ًاريِ�َك ًاّيِلَع َناَك َهّللا َّنِإ ًلايِ�َس َّنِهْيَلَع ْاوُغْب�َبت َلاَ� ْمُكَنْعَطَأ ْنِإَ� Artinya: "Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang salehah ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami bepergian, karena Allah telah memelihara Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 57
mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyus berilah mereka peringatan, jauhilah mereka dari tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkan. Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung." Penerapan asas kemitraan suami-istri juga berdasar pada firman Allah surat an-Nisa' ayat 19 berikut: َّنُهوُلُضْعَبت َلَو ًاهْرَك ءاَسِّنلا ْاوُثِرَت نَأ ْمُكَل ُّل ِحَي َل ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي َّنُهوُر ِشاَعَو ٍةَنِّبيَب�ُّم ٍةَش ِحاَفِب َنيِتْأَي نَأ َّلِإ َّنُهوُمُتْيَبتآ اَم ِضْعَب�ِب ْاوُ�َهْذَتِل ًارْيَخ ِهيِ� ُهّللا َلَعْجَيَو ًائْيَش ْاوُهَرْكَت نَأ ىَسَعَب� َّنُهوُمُتْهِرَك نِإَ� ِفوُرْعَمْلاِب -- ًاريِثَك Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah dibolehkan bagi kamu memusakai perempuan-perempuan dengan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan perempuan-perempuan itu, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka terang melakukan perbuatan keji." 5) Asas Perkawinan untuk Selama-lamanya Tujuan pernikahan adalah melangsungkan keturunan dan membinanya hingga tercetak menjadi manusia beradab. Surat ar-Rûm: 21 menjelaskan betapa merupakan kebesaran Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. مُكَنْبيَبب َلَعَجَو اَهْبيَلِإ اوُنُكْسَتِّل ًاجاَوْزَأ ْمُك ِسُفنَأ ْنِّم مُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيآ ْنِمَو -- َنوُرَّكَفَبتَبي ٍمْوَقِّل ٍتاَي َلآ َكِلَذ يِ� َّنِإ ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَّم Artinya: "Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu 56 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 57
dari dirimu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, ia juga menciptakan kasih sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi yang mau berpikir." Asas perkawinan selama-lamanya adalah suatu landasan penting yang harus ditanamkan sejak berniat untuk melangsungkan pernikahan. Karena suatu pernikahan memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh, di antaranya:43 a. Membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan bahagia b. Menimbulkan sikap saling mencintai dan menyayangi c. Mendapatkan keturunan yang sah d. Meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah swt. e. Dapat menimbulkan keberkahan hidup. Dalam hal ini dapat dirasakan perbedaan antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, di mana penghematan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. f. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, saling memaafkan, saling mengerti kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. 6) Monogami terbuka (karena darurat) laki-laki untuk beristri Al-Quran membolehkan seorang lebih dari satu, hanya saja harus memenuhi sejumlah syarat. Surat an-Nisâ' ayat 3 menjadi landasan diperbolehkannya mempersunting istri lebih dari satu, hanya saja ayat tersebut memberikan penekanan bahwa sang suami haruslah mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Sedang surat yang sama ayat 129 menyebutkan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Surat an-Nisâ' ayat 3 menjelaskan: 43 Moh. Anwar, Fiqih Islam; Muamalah, Munakahat, Faroid & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya, (Subang: Al-Maarif, 1988), hlm. 114. 58 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 59
ءاَسِّنلا َنِّم مُكَل َباَط اَم ْاوُحِكناَ� ىَماَتَيْلا يِ� ْاوُط ِسْقُبت َّلَأ ْمُتْف ِخ ْنِإَو ْمُكُناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَد ِحاَوَب� ْاوُلِدْعَبت َّلَأ ْمُتْف ِخ ْنِإَ� َعاَبُرَو َثَلاُثَو ىَنْبثَم -٣- ْاوُلوُعَبت َّلَأ ىَنْدَأ َكِلَذ Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Surat an-Nisâ' ayat 129: ِلْيَمْلا َّلُك ْاوُليِمَت َلاَ� ْمُتْصَرَح ْوَلَو ءاَسِّنلا َنْيَبب ْاوُلِدْعَبت نَأ ْاوُعيِطَتْسَت نَلَو -- ًامي ِحَّر ًاروُفَغ َناَك َهّللا َّنِإَ� ْاوُقَّبتَبتَو ْاوُحِلْصُت نِإَو ِةَقَّلَعُمْلاَك اَهوُرَذَتَب� Artinya"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh beristri lebih dari satu jikalau berada dalam keadaan darurat. Misalnya demi memelihara diri dari perzinahan, ketika sang istri tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai istri, demi memelihara janda atau anak yatim. Selain dari keadaan darurat, hendaknya laki-laki cukup beristri satu saja demi memaksimalkan keadilan bagi istrinya. 58 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 59
60 d. Asas-Asas Hukum Kewarisan 1) Ijbâriy Asas ijbâriy dalam hukum Islam mengandung arti bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis harta warisan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris. Pengalihan tersebut tidak melalui rekayasa atau rencana sebelumnya. 2) Bilateral Asas bilateral mengatur bahwa seseorang dapat menerima warisan dari dua garis keturunan. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Semua terdapat penjelasannya dalam al-Quran surat an-Nisâ' ayat 7, 11, 12, dan 176. Surat an-Nisâ': 7 َكَرَبت اَّمِّم ٌبيِصَن ءاَسِّنلِلَو َنوُبَرْبقَلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَبت اَّمِّم ٌبِيصَن ِلاَجِّرلِّل -٧- ًاضوُرْفَّم ًا�يِصَن َرُبثَك ْوَأ ُهْنِم َّلَق اَّمِم َنوُبَرْبقَلأاَو ِناَدِلاَوْلا Artinya: "Laki-laki punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtua atau kerabat. Sedikit atau banyak bagian itu merupakan suatu ketentuan." Surat an-Nisâ': 11 َقْوَب� ءاَسِن َّنُك نِإَ� ِنْيَبيَبثنُلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِل ْمُكِدَلْوَأ يِ� ُهّللا ُمُكيِصوُي ِّلُكِل ِهْيَوَببَلأَو ُفْصِّنلا اَهَلَب� ًةَد ِحاَو ْتَناَك نِإَو َكَرَبت اَم اَثُلُبث َّنُهَلَب� ِنْيَبتَنْبثا ُهَثِرَوَو ٌدَلَو ُهَّل نُكَي ْمَّل نِإَ� ٌدَلَو ُهَل َناَك نِإ َكَرَبت اَّمِم ُسُدُّسلا اَمُهْبنِّم ٍد ِحاَو Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 61
62 -- ٌميِلَح ٌميِلَع ُهّللاَو ِهّللا َنِّم ًةَّيِصَو Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing- masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar- benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". Surat an-Nisâ': 176 ُهَلَو ٌدَلَو ُهَل َسْيَل َكَلَه ٌؤُرْما ِنِإ ِةَلَلاَكْلا يِ� ْمُكيِتْفُبي ُهّللا ِلُق َكَنوُتْفَبتْسَي اَتَبناَك نِإَ� ٌدَلَو اَهَّل نُكَي ْمَّل نِإ اَهُبثِرَي َوُهَو َكَرَبت اَم ُفْصِن اَهَلَب� ٌتْخُأ ُلْثِم ِرَكَّذلِلَ� ءاَسِنَو ًلاَجِّر ًةَوْخِإ ْاوُناَك نِإَو َكَرَبت اَّمِم ِناَثُلُّبثلا اَمُهَلَب� ِنْيَبتَنْبثا -- ٌميِلَع ٍء ْيَش ِّلُكِب ُهّللاَو ْاوُّلِضَت نَأ ْمُكَل ُهّللا ُنِّيَب�ُبي ِنْيَبيَبثنُلأا ِّظَح Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalâlah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 63
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara- saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." 3) Individual Asas ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun harta warisan yang ditinggal berjumlah banyak secara komulatif, namun pembagiannya kepada setiap ahli waris dapat dimiliki secara perorangan atau bersifat hak milik secara individual. 4) Keadilan berimbang Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.44 5) Akibat kematian Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat dari kematian. Artinya 44 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 143. 62 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 63
selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai sebagai warisan. Dengan demikian, pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal. e. Asas-Asas Penerapan Hukum Islam 1) Asas tidak memberatkan Dalam firman-Nya, Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya (ل اهعسو لا اسفن فلكي), apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan bukan suatu kesulitan. Surat al-Baqarah: 185 --... َرْسُعْلا ُمُكِب ُديِرُي َلَو َرْسُيْلا ُمُكِب ُهّللا ُديِرُي Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." 2) Asas Tidak Memperbanyak Beban Asas tidak memperbanyak beban (qillatu at-taklîf) adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hamba-Nya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan, dan dalam menjalankannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Asas ini berdasar pada firman Allah surat al- Mâ'idah: 101. ْاوُلَأْسَت نِإَو ْمُكْؤُسَت ْمُكَل َدْ�ُبت نِإ ءاَيْشَأ ْنَع ْاوُلَأْسَت َل ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي ٌميِلَح ٌروُفَغ ُهّللاَو اَهْبنَع ُهّللا اَفَع ْمُكَل َدْ�ُبت ُنآْرُقْلا ُلَّزَبنُبي َني ِح اَهْبنَع -١٠١- Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu 64 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 65
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepdamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun" 3) Asas al-Tadrîj (Bertahap/Gradual) Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Allah memahami bahwa jikalau perubahan terhadap tradisi masyarakat Arab yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara seketika, akan memunculkan pemberontakan dan kegoncangan. Hal ini dikhawatirkan masyarakat Arab tidak bisa menerima perubahan aturan yang senyatanya untuk kemashlahatan bersama. I. Karakteristik dan Estetika Hukum Islam Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 1. Takâmul Hukum Islam membentuk umat dalam satu kesatuan yang bulat walaupun berbeda-beda. Yang dimaksud dengan takâmul ialah "lengkap, sempurna, dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup." Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Karenanya, hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara ushûl dengan furû'. Satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan, dapat diibaratkan serupa batang pohon yang semakin banyak cabang dan rantingnya ia semakin kokoh dan teguh, semakin subur pertumbuhannya, semakin segar kehidupannya. Hukum Islam bersifat syumûl, dapat melayani secara menyeluruh terhadap golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah usang dan dapat melayani golongan yang ingin mendatangkan pembaruan. Hukum Islam dapat melayani 64 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 65
ahl al-'aql dan ahl an-naql, dapat melayani ahl al-kitâb wa as- sunnah, sebagaimana dapat melayani ahl ar-ra'yi wa al-qiyâs dan mampu berasimilasi dengan segala bentuk masyarakat dengan beragam tingkat kecerdasan. Di dalam berasimilasi, hukum Islam memberi dan menerima, menolak dan membantah menurut kaedah- kaedah yang telah ditetapkan. Dengan teguh ia memelihara kepribadiannya. Namun demikian ia tidak membeku, tidak jumud, dan tidak berlebih-lebihan. Teori syumûl berwujud dalam dalam kemampuannya menampung segala perkembangan dan segala kecenderungan serta dapat berjalan seiring dengan perkembangan- perkembangan dan menuangkannya dalam suatu aturan. Hukum Islam sanggup mempertemukan antara hal- hal yang bertentangan dengan luwes dan lurus tanpa perlu memihak pada suatu pihak. Hukum Islam menghimpun antara hidup secara kolegial dengan hidup secara individual, tanpa bertentangan antara fardiyyah dan jamâ'iyyah. Manusia tersusun dari ruh dan mâddah (materi), fikir dan hati. Dan Islam mempunyai azas mengawinkan antara rûhiy (kejiwaan) dan mâddiy (kebendaan), tidak mempertentangkan antara keduanya. Karenanya hukum Islam meliputi berbagai bidang kehidupan manusia: ibadat, muamalat, siyasah, jinayah, dan lain-lain. 2. Bersifat Universal Hukum Islam bersifat universal, mencakup seluruh manusia di dunia tidak dibatasi oleh faktor geografis atau batasan teritori. Hal ini terlihat dalam sumber utama hukum Islam dalam konteks sejarah Rasul dengan memfokuskan dakwah mengenai tauhid seperti panggilan yâ ayyuha an-nâs, walaupun pada persoalan hukum hanya khusus umat Islam saja.45 45 Ismail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Depag & Bumi 66 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 67
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali- kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." Al-Baqarah: 110 menguraikan pesan: Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." 3. Moralitas (Akhlaqi) Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Allah sengaja mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana juga Allah memerintahkan umat Islam untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi dalam surat al-Ahzâb: 21: Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Relasi antara moral dan hukum adalah merupakan karakteristik terpenting dari kajian hukum Islam. Dalam hukum Islam antara keduanya tidak ada pemisahan, jadi pembahasan hukum Islam juga di dalamnya termasuk pembahasan moralitas. Berbeda halnya dalam kajian hukum Barat, yang jelas-jelas memisahkan 68 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 69
dengan tegas antara hukum dan moral. Dari kedua perbedaan ini ternyata mempunyai implikasi sangat besar dalam praktek hukum di masyarakat. 4. Sempurna Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis itu, hukum-hukumnya besar permasalahan. Oleh karena bersifat tetap, tidak berubah-ubah sebab perubahan masa dan tempat. Untuk hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad ulama dan cendekia. Dengan menetapkan patokan tersebut, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal, dapat diterima di semua tempat dan saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis kebijakan al-Quran, sehingga mereka tidak melenceng. Penetapan al-Quran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global itu diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. 5. Elastis dan sistematis Hukum juga bersifat elastis (luwes), ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik serta tuntutan hidup dunia akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik muamalah, ibadah, jinayah, dan lainnya. Meski demikian ia tidaklah kaku, keras, dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah umum yang 68 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 69
seharusnya dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian umat Islam dapat mennumbuhkan dan mengembangkan proses ijtihad, yang menurut Iqbal disebut prinsip gerak dalam Islam. Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif. Hukum Islam juga bersifat sistematis. Dalam artian bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah aturan yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Perintah salat senantiasa diiringi dengan perintah zakat dan lainnya. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak mengajarkan spiritual mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Seorang muslim diperintahkan mencari rizki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rizki tersebut. Karena hukum Islam tidak akan bisa dilakanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lainnya.46 6. Harakah (bergerak) Dari segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah aturan hukum yang dapat dipergunakan dalam setiap masa dan tempat oleh manusia. Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai qâidah asâsiyyah, yaitu ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya. 46 M. Hasbi as-Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm. 122. 70 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 71
Hukum Islam tidak memungkiri keyataan segala sesuatu yang terjadi seiring perkembangan zaman, baik kenyataan pada diri pribadi seseorang, kehidupan suatu masyarakat, maupun keadaan yang tetap memelihara pendirian pokok. Untuk menanggulangi perkembangan tersebut hukum Islam menempuh jalan-jalan sebagai berikut: a. Sistem istidlâl dalam hukum Islam ialah sistem istiqarab yakni mencari sesuatu yang kulliy dari juz'iy dan mencari 'illat dari ma'lul. Di dalam bidang ibadah, hukum Islam menghargai kondisi seseorang, apakah dia telah sampai umur, berakal, sehat, sakit, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan tidur dan masyaqqah. Dalam bidang ahwâl al-syahshiyyah (hukum keluarga) hukum Islam senantiasa memelihara prinsip-prinsip yang menjamin kelangsungan perkawinan, memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan seluruh anggota keluarganya. Dalam bidang muamalah, hukum Islam senantiasa memelihara keserasian hubungan antara para pihak yang terlibat, senantiasa menghindarkan kezaliman dari suatu pihak kepada pihak lain. Hukum Islam menjamin kelancaran hubungan baik, baik dalam bidang mu'âmalah maddiyyah maupun mu'âmalah adabiyyah dikarenakan hukum Islam selalu menghindarkan segala sesuatu yang mengguncang keseimbangan. Dalam bidang jinâiyyah (tindakan-tindakan pidana) hukum Islam benar-benar mempertimbangkan berat-ringannya jarîmah (pidana) dan 'uqubah (sanksi), perpautannya dengan sesuatu yang mempengaruhinya, serta kondisi pelakunya, di samping melindungi pihak yang dirugikan, pihak yang dibunuh, dicuri hartanya, atau dilukai anggotanya. Demikian pulalah garis yang ditempuh hukum Islam dalam bidang peradilan, pemerintahan, hubungan internasional, dan lain-lain. 70 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 71
72 b. kesempurnaan, Islam keseimbangan dan senantiasa memberi kesempatan bagi pengembangan dan perubahan menuju lebih baik. Hukum Islam selalu menyatukan ilmu dengan amal. Ilmu sendiri tidaklah berguna apabila tiada disertai dengan amal, begitupun sebaliknya. Al-Ghazali berkata, "Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, sedang amal tanpa ilmu tidak bisa terjadi." senantiasa menghendaki c. Hukum Islam selalu pula mempertemukan antara syara' yang manqul dengan hakikat yang ma'qul. Seorang muslim tidak diperbolehkan hanya berpegang kepada harfiah nash saja, sebagaimana juga tidak boleh terlalu bebas menggunakan akal. Tak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan ketetapan agama meskipun berbeda titik tolaknya. d. Hukum Islam mempersatukan antara ilmu pengetahuan dengan unsur kejiwaan. e. Hukum Islam tidak menghendaki materialisme yang terlepas bebas sebagaimana tidak menghendaki idealisme yang tidak berwujud dalam kenyataan. Dalam kehidupan masyarakat, individu dan masyarakat secara bersama saling menyempurnakan, keduanya saling bekerja. Seorang manusia secara individual wajib berfikir, tetapi secara berkelompok dalam bidang ilmu, wajib bekerjasama. Hukum Islam adalah nidzâm jamâ'iy dan nidhâm fardliy. Hukum Islam tidak menghendaki dua nidzâm tersebut diaplikasikan ringkasnya, nidzâm Islam adalah nidzâm fardliy wa al-jamâ'i. Maka apabila setiap pribadi mendapat didikan yang baik, baiklah masyarakat seluruhnya. Karena masyarakat itu sesungguhnya adalah individu-individu yang berkumpul. sendiri-sendiri, karena f. Hukum Islam tidak membenarkan kutub ekstrem baik marxisme maupun kapitalisme. Hukum Islam menolak kaum kapitalis yang mengorbankan kepentingan sosial demi kepentingan individu. Demikian halnya hukum Islam Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 73
juga menolak kaum marxis ekstrem yang mementingkan kepentingan sosial mengabaikan kepentingan individu. Kedua paham diatas adalah paham yang mementingkan kebendaan. Hukum Islam selalu membuat perimbangan dan mengambil jalan tengah antara jamâ'iyah dengan fardliyyah. g. Hukum Islam tidak mengenal sebuah pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pola pemikiran Islam mencakup realita dan idealita, dan selalu mempertemukan keduanya, Islam tidak memisahkan yang satu dengan yang lain, dalam menghadapi kenyataan- kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat, kaum ideal adalah penggaris, pembuka jalan untuk memperbarui hal- hal yang telah usang. Hukum Islam dapat menerima segala pandangan kemanusiaan yang terus tumbuh, karena ia juga tidak membatasi gerak-gerik manusia selama masih berada dalam garis keislaman. h. Hukum Islam layaknya sebuah pohon memiliki akar yang sangat kuat, sehingga ranting dan batangnya terus berkembang. Sifat tersebut membuat Islam memiliki karakter yang konstan dan stabil. Cabang-cabang tetap bergerak, berkembang sesuai perkembangan masa dan keadaan itulah yang menjadikan hukum Islam memiliki daya elastis dan fleksibel. i. Hukum Islam tidak menceraikan antara agama dan kehidupan. Hal ini karena apabila kehidupan dipisahkan dari sebuah esensi agama, maka kehidupan ini menjadi tidak berjiwa. "Sesungguhnya menceraikan agama dari kehidupan masyarakat, berarti menjauhkan Islam dalam pengertian yang hakiki. Apabila hal ini terjadi, niscaya masyarakat surut mundur ke belakang. Kebudayaan Islam berdiri di atas dasar agama yang dikombinasikan dalam kehidupan. j. Hukum Islam tidak meletakkan individu di bawah tekanan masyarakat, sebagai budak masyarakat, melainkan 72 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 73
dalam Islam terdapat unsur pembalasan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Sebagaimana doa sapu jagad yang sering dijadikan doa pamungkas setiap muslim, "Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lepaskan kami dari siksa neraka". n. Hukum Islam merupakan titik temu antara materialisme dengan idealisme. Sebagaimana sabda Nabi saw., "Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah- olah kamu mati besok pagi". Allah Taala berfirman dalam surat Al-Qashas ayat 77. Artinya: "Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah padamu (kebahagiaan) kampung akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia. o. Keistimewaan pola pemikiran Islam tampak dalam tawâzun (perimbangan) antara akal dan ruh. Keseimbangan antara ruh dengan materi, serta imbangnya harakah dalam perkembangan. Hukum Islam tidak berdiri di atas kuasa akal semata, tidak pula atas dasar kejiwaan semata, keduanya saling berimbang dan tidak ada yang saling mengungguli. p. Hukum Islam dengan pola pemikirannya dapat membentuk dirinya sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, karena pola pemikiran Islam berdiri di atas dasar perimbangan sesuai dengan mafhum fitrah. q. Terdapat hubungan erat antara ilmu, kebudayaan, dan falsafah dalam hukum Islam. Pola pemikiran Islam tidak membatasi gerak manusia, tetapi mengarahkan dan menyalurkan. Manusia merdeka tetapi kemerdekaannya mempunyai berbagai ketentuan.48 48 M. Hasbi as-Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990). hlm. 105-116. 74 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 75
Hukum Islam juga memiliki nilai-nilai estetika. Keindahan dan keistimewaan ini menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan dapat memenuhi kebutuhan orang banyak serta dapat menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Hal tersebut apabila dipraktekkan secara bersama-sama niscaya benar- benar akan membentuk umat yang ideal. Estetika tersebut di antaranya adalah: 1. Hukum Islam mudah, jauh dari kesulitan dan kesempitan. Al-Mâidah: 7 Artinya: "Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian- Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan kami taati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu)." Beberapa hadits Nabi menjelaskan bahwa agama yang disukai adalah agama yang mudah lagi lapang. 2. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dunia akhirat. Menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam baik hukum yang tercantum dalam nash maupun hasil ijtihad tetap mendasarkan pada tujuan yang luhur ini. 3. Membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rizki dari Allah dan memakai pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'râf: 31-32: Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid; makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berlebih-lebihan. (31) Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan- Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang 76 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 77
mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.(32)" 4. Keseimbangan hak rohani dan jasmani dalam diri manusia. Islam mengajarkan kita dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa untuk menempuh jalan moderat (wasathiyah). Hukum Islam menempatkan umatnya pada tempat yang terletak antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Umat Islam tidak terlalu dipengaruhi oleh kehidupan kebendaan, juga tidak dipengaruhi oleh ajaran rohaniah yang menyiksa tubuh dan menjauhkan diri dari segala kenikmatan dunia. Keseimbangan hukum Islam nampak antara lama dan baru, antara Barat dan Timur, antara masa dahulu dengan masa kini. Pohonnya kokoh teguh, tidak guncang sedikit pun. Tidak berubah tetapi cabang dan rantingnya senantiasa berkembang. Hukum Islam tidak beku dan cair. Hukum Islam terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung kepada kebendaan dengan pikiran -pikiran yang cenderung kepada kejiwaan. Hukum Islam tidak bersifat kapitalistis dan tidak marxistis. Oleh karenanya, kebudayaan dan kesenian dalam hukum Islam tidak boleh menyalahi agama dan norma akhlak. 5. Kaum wanita dilepaskan dari kezaliman yang membelenggu hak-hak asasi mereka di zaman jahiliah. Mereka dibebaskan dari kesewenangan suami serta diberikan hak dan kewajiban. Terangkatlah mereka dari kehinaan. Wanita dilibatkan dalam membina umat dan membangun masyarakat. Mereka juga mendapat hak dan kewajiban secara adil dalam bidang perkawinan dan warisan. 76 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 77
c. Adanya qawâid al-fiqhiyyah akan membuat hukum fiqih terlihat lebih arif dalam pelaksanaannya mengingat waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadat yang berbeda. d. Tidak bisa dimungkiri bahwa kaidah-kaidah fiqih tersebut merupakan hasil cipta para ulama, namun rujukan qawâid al-fiqhiyyah yang sudah mapan berasal dari al-Quran dan al-Sunnah. Kaidah-kaidah fiqih yang bersifat umum mengharuskan kita untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam menggolongkan atau memasukkan permasalahan-permasalahan yang memiliki kekhususan dan pengecualian. Seperti sejauh mana ruang lingkup kaidah tersebut, materi-materi fiqih mana yang termasuk dan atau berada di luar ruang lingkup kaidah-kaidah fiqih. Terdapat lima kaidah fiqih yang menurut Al-Qadhi Husein merupakan kaidah induk, yakni:51 1. اهدصاقمب روملأا (Setiap perkara itu menurut maksudnya) Kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa nash hadits, antara lain hadits Nabi saw. riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan: itu dikaitkan/bergantung kepada "Sesungguhnya amal niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang, apa yang diniatkannya" Hadits Nabi riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al- Hakim menjelaskan: 51 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Universtas Islam Bandung, 1995), hlm. 122-125. 78 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 79
80 "Barangsiapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan salat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkannya, dan tidur yang dinikmatinya itu adalah sedekah untuknya dari Tuhannya." Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ka'ab bin 'Ujrah juga menyebutkan: "Orang yang mencari harta dengan niat untuk berbangga- bangga dan berkaya-kaya terhadap sesamanya, orang itu berada di jalan setan." Beberapa hadits di atas menunjukkan betapa penting peranan niat dalam melakukan tindakan. Bahkan amal perbuatan manusia dinilai dari apa yang menjadi niatnya. Azhar Basyir menjelaskan bahwa hal ini berlaku pada perbuatan halal. Dengan demikian tindakan berjudi yang didasarkan atas niat atau tujuan jika memperoleh kemenangan akan digunakan untuk membangun rumah perawatan anak terlantar tidak dapat dibenarkan. Dalam beberapa kasus terdapat pengecualian. Misalnya, hukum asal berbohong adalah dilarang, tetapi larangan ini tidak berlaku saat berada dalam peperangan agar jangan sampai dikalahkan musuh, atau berbohongnya suami-istri guna menghindari pertengkaran yang dapat memicu hancurnya rumah tangga. Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 81
2 كشلاب لازيلا نيقيلا (Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan) Kaidah ini juga diangkat dari formulasi nash al-Quran di antaranya al-Quran al-A'râf ayat 32: يِه ْلُق ِقْزِّرلا َنِم ِتاَ�ِّيَّطْلاَو ِهِداَ�ِعِل َجَرْخَأ َيِتَّلا ِهّللا َةَنيِز َمَّرَح ْنَم ْلُق ِتاَيلآا ُلِّصَفُبن َكِلَذَك ِةَماَيِقْلا َمْوَبي ًةَصِلاَخ اَيْبنُّدلا ِةاَيَحْلا يِ� ْاوُنَمآ َنيِذَّلِل -- َنوُمَلْعَبي ٍمْوَقِل 'Siapakah yang mengharamkan Artinya: perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba- hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang- orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." "Katakanlah, Beserta hadits riwayat Muslim menjelaskan bahwa, "Jika salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu di perutnya, kemudian meragukan apakah keluar angin dari perutnya atau tidak, ia jangan keluar dari masjid hingga mendengar suara atau mencium bau." Hadits riwayat Muslim lainnya, "Jika salah seorang dari kamu ragu-ragu di dalam salatnya sehingga tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukan apakah baru tiga atau telah empat rakaat, buanglah keraguan dan tetapkanlah (bilangan rakaat) atas apa yang diyakininya." 80 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 81
Kata yakin dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya dalil. Misalnya, ketika seseorang yang merasa wudlunya batal, maka seorang itu harus yakin dengan kebatalannya, semisal dengan merasakan dan mendengar adanya angin yang keluar. Dalam hal ibadah terdapat sebuah contoh, apabila ia yakin telah berwudlu, kemudian dalam waktu yang lama datang keraguan apakah sudah batal atau belum, maka ia tetap dalam keadaan suci. Juga sebaliknya, apabila dia yakin belum wudlu sebelumnya, kemudian dalam waktu yang lama timbul keraguan apakah sudah wudlu atau belum, maka ia tetap dalam keadaan berhadats. Dalam bidang muamalah, apabila terdapat bukti kwitansi bahwa seseorang berhutang. Kemudian, jika timbul perselisihan antara debitur dan kreditur, apakah hutang sudah dilunasi atau belum, maka yang dipegang adalah pernyataan debitur, sebab hal ini lebih meyakinkan, bahwa masih ada hutang dari bukti tersebut. 3. ريسيتلا بلجت ةقشملا (Kesukaran mendatangkan kemudahan) (kesulitan atau kesempitan) mendatangkan Kesukaran kemudahan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah rukhshah yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan aturan- aturan syariat dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaan. Rukhshah ini lain dengan dharûrah pada tingkat mafsadah (kerusakan atau kesukaran) yang akan ditimbulkannya. Dalam rukhshah, mafsadah yang ditimbulkan tidak sekuat mafsadah pada dharûrah yang senantiasa dikaitkan dengan memelihara jiwa.52 Kaidah rukhshah dijadikan sebagai jalan alternatif agar syariat Islam dapat dilaksanakan 52 Dede Rosyada, Ushul Fiqih, (Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2002), hlm. 470. 82 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 83
84 wajib mengqadla salat, berbeda dengan kewajiban mengqadla puasa Ramadlan. f) Kekurangsempurnaan. Orang gila dibebaskan dari kewajiban syariat karena kurang sempurna akalnya. Kaidah rukshah ini didasarkan pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 185: ىَدُهْلا َنِّم ٍتاَنِّبيَببَو ِساَّنلِّل ىًدُه ُنآْرُقْلا ِهيِ� َلِزنُأ َيِذَّلا َناَضَمَر ُرْهَش ٍرَفَس ىَلَع ْوَأ ًاضيِرَم َناَك نَمَو ُهْمُصَيْلَب� َرْهَّشلا ُمُكنِم َدِهَش نَمَ� ِناَقْرُفْلاَو ْاوُلِمْكُتِلَو َرْسُعْلا ُمُكِب ُديِرُي َلَو َرْسُيْلا ُمُكِب ُهّللا ُديِرُي َرَخُأ ٍماَّيَأ ْنِّم ٌةَّدِعَ� -٥٨١- َنوُرُكْشَت ْمُكَّلَعَلَو ْمُكاَدَه اَم ىَلَع َهّللا ْاوُرِّب�َكُتِلَو َةَّدِعْلا Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, (bulan) yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Al-Quran surat al-Hajj ayat 78: ِنيِّدلا يِ� ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو ْمُكاَ�َتْجا َوُه ِهِداَه ِج َّقَح ِهَّللا يِ� اوُدِهاَجَو اَذَه يِ�َو ُلْ�َبق نِم َنيمِلْسُمْلا ُمُكاَّمَس َوُه َميِهاَرْببِإ ْمُكيِبَأ َةَّلِّم ٍجَرَح ْنِم Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 85
َة َلاَّصلا اوُميِقَأَ� ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُش اوُنوُكَتَو ْمُكْيَلَع ًاديِهَش ُلوُسَّرلا َنوُكَيِل -٨٧- ُريِصَّنلا َمْعِنَو ىَلْوَمْلا َمْعِنَ� ْمُك َلْوَم َوُه ِهَّللاِب اوُمِصَتْعاَو َةاَكَّزلا اوُتآَو Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orangtuamu, Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong." Dan al-Quran surat an-Nisâ' ayat 101 menyebutkan, ِةَلاَّصلا َنِم ْاوُرُصْقَبت نَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَب� ِضْرَلأا يِ� ْمُتْببَرَض اَذِإَو ًانيِ�ُّم ًاّوُدَع ْمُكَل ْاوُناَك َنيِرِ�اَكْلا َّنِإ ْاوُرَفَك َنيِذَّلا ُمُكَنِتْفَبي نَأ ْمُتْف ِخ ْنِإ -١٠١- Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar54 sembahyangmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang- orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." 54 Menurut pendapat jumhur arti qashar ialah: sembahyang yang empat rekaat dijadikan dua rekaat. Mengqasar di sini adakalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam keadaan aman dan adakalanya meringankan rukun-rukun dari yang dua rakaat itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf. Dan adakalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan khauf di waktu hadhar. 84 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 85
Demikian juga terdapat beberapa hadits yang memberikan keringanan dalam menjalankan suatu hukum dikarenakan adanya kesulitan tertentu. Sabda Nabi saw.: "Mudahkanlah dan jangan mempersukar." (H.R. Bukhori). 4. لازي ررضلا (Kemudaratan itu harus dihilangkan) "Lâ dharâra wa lâ dhirâra fi al-Islâm (Tidak boleh memudaratkan atau mempersulit orang lain dan tidak boleh ada kemudaratan/ kesulitan bagi diri sendiri dalam Islam." (H.R. Malik dari Ibnu Majah). Hadits tersebut merupakan salah satu dasar bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah dharûrah yang berarti adanya suatu keadaan yang jika aturan hukum dilaksanakan sesuai tuntunan aslinya, maka seorang mukallaf akan memperoleh mafsadah yang akan berhubungan dengan hifdzu an-nafs atau keharusan memelihara jiwa. Misalnya, memakan barang haram karena terpaksa, tidak ada makanan lain, dan apabila tidak memakannya bisa mati. Kaidah dalam penerapannya harus sangat hati-hati, kalau tidak akan melampaui batas-batas yang diperbolehkan agama. Terdapat syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar penerapan kaidah ini tidak melaumpaui batas. Pertama, kemudaratan itu benar-benar terjadi, bukan diperkirakan akan terjadi. Kedua, dalam keadaan darurat yang dibolehkan hanya sekadarnya saja. Ketiga, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain yang sama tingkatannya. Tidak dibenarkan seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan.55 55 A. Djazuli, Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam.... hlm. 110. 86 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 87
Kaidah ini berdasar pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 173: ِنَمَ� ِهّللا ِرْيَغِل ِهِب َّلِهُأ اَمَو ِريِزن ِخْلا َمْحَلَو َمَّدلاَو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َمَّرَح اَمَّنِإ -- ٌمي ِحَّر ٌروُفَغ َهّللا َّنِإ ِهْيَلَع َمْثِإ لاَ� ٍداَع َلَو ٍغاَب َرْبيَغ َّرُطْضا Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Baqarah ayat 195: َهّللا َّنِإ ْاَوُبن ِسْحَأَو ِةَكُلْهَّبتلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأِب ْاوُقْلُبت َلَو ِهّللا ِليِ�َس يِ� ْاوُقِفنَأَو -- َنيِن ِسْحُمْلا ُّب ِحُي Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena seungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."56 56 Diriwayatkan, bahwa Abu Ayyub al-Anshori ra. pernah berkata, "Ayat ini diturunkan atas kami, kaum Anshor. Yaitu, tatkala Allah menolong Rasul-Nya dan mengunggulkan agama-Nya, kami berkata, 'Mari kita tinggal bersama harta benda dan memperbaikinya' maka turunlah firman Allah swt., "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah." (ayat) dan maksud dari kata menjatuhkan diri dalam kebinasaan (dari firman-Nya, Wa lâ tulqû bi aydîkum ila at-tahlukah) adalah dalam sikap kita tinggal bersama harta benda kita (dengan meninggalkan jihad-red). 86 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 87
88 Al-Baqarah ayat 233: َةَعاَضَّرلا َّمِتُي نَأ َداَرَأ ْنَمِل ِنْيَلِماَك ِنْيَلْوَح َّنُهَدَلْوَأ َنْعِضْرُبي ُتاَدِلاَوْلاَو َّلِإ ٌسْفَبن ُفَّلَكُت َل ِفوُرْعَمْلاِب َّنُهُبتَوْسِكَو َّنُهُبقْزِر ُهَل ِدوُلْوَمْلا ىَلعَو َكِلَذ ُلْثِم ِثِراَوْلا ىَلَعَو ِهِدَلَوِب ُهَّل ٌدوُلْوَم َلَو اَهِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َّرآَضُت َل اَهَعْسُو ْمُّتدَرَأ ْنِإَو اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَ� ٍرُواَشَتَو اَمُهْبنِّم ٍضاَرَبت نَع ًلاَصِ� اَداَرَأ ْنِإَ� ِفوُرْعَمْلاِب مُتْيَبتآ اَّم مُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَ� ْمُكَدَلْوَأ ْاوُعِضْرَبتْسَت نَأ -- ٌريِصَب َنوُلَمْعَبت اَمِب َهّللا َّنَأ ْاوُمَلْعاَو َهّللا ْاوُقَّبتاَو Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." Al-An'am ayat 143: ِمَأ َمَّرَح ِنْيَرَكَّذلآ ْلُق ِنْيَبنْبثا ِزْعَمْلا َنِمَو ِنْيَبنْبثا ِنْأَّضلا َنِّم ٍجاَوْزَأ َةَيِناَمَث َنيِقِداَص ْمُتنُك نِإ ٍمْلِعِب يِنوُؤِّب�َبن ِنْيَبيَبثنُلأا ُماَحْرَأ ِهْيَلَع ْتَلَمَتْشا اَّمَأ ِنْيَبيَبثنُلأا -- Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 89
Artinya: "Yaitu delapan binatang yang berpasang-pasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah: 'Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar." Ayat-ayat al-Quran tersebut menjelaskan larangan menjerumus- kan diri sendiri pada kehancuran atau kerusakan. 5. ةمكحم ةداعلا (Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum) Kebiasaan yang telah diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum. Adat istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat: a. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia. b. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus. c. Tidak bertentangan dengan nash al-Quran atau sunah Rasul.57 Kaidah ini berdasar kepada suatu hadits dari Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula pada sisi Allah." Oleh karenanya, kaidah fiqih berkaitan erat dengan dengan sikap dan tingkah laku manusia, sehingga sering digunakan 57 Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, (Yogyakarta: FH UII, 1983), hlm. 7. 88 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 89
90 secara luas, diperlukan dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun khalayak luas.[] Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 91
BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM A. Pengertian Sumber Hukum Islam Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu.1 Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.2 Sumber-sumber hukum Islam adalah terjemah dari lafal bahasa Arab ماكحلأا رداصم . Istilah lain yang semakna adalah ةيعيرشتلا رداصم ماكحلأا لوصأ ,ماكحلأل, dan ماكحلأا ةلدأ. Istilah ليلد lebih sering digunakan dalam kepustakaan hukum Islam, bentuk jamak dari lafal ليلد adalah ةلدأ, atau لئلد , secara lengkap adalah ماكحلأا ةلدأ. Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik hissiy (konkret) maupun maknawi (abstrak); baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Pengertian dalil menurut ketetapan para ahli Ushûl al-Fiqh adalah: 1 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 974. 2 Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979), hlm. 21. 90 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 91
عطقللا لي�س ىلع يلمع يعرش مكح ىلع هي� حيحصلا رظنلاب لدتسي ام Artinya: "Sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara' yang amali, baik dengan jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan kuat." Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushûl al-Fiqh, yaitu Sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara' yang amali atas dasar keyakinan belaka. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann), mereka namakan 'amarah'.3 Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah: a. Al-Quran b. As-Sunnah c. Al-Ijmâ' d. Al-Qiyas.4 Penggunaan keempat dalil sebagaimana di atas berdasarkan firman Allah swt: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul- Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." 3 Zarkasji Abdus Salam, Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994), hlm. 105. 4 Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait: Daarul Qalam, tt), hlm. 21. 92 Dr. Rohidin, SH, M. Ag نظلاوأ Pengantar Hukum Islam 93
Dalil syar'i menurut Mahmud Syaltut ada tiga: 1. Al-Quran 2. As-Sunnah 3. Ar-Ra'yu (Ijtihad) Menurutnya, istilah ar-ra'yu sama dengan ijtihad. Pendapat Mahmud Syaltut itu lebih sesuai dengan hadits Nabi saw yang berupa dialog antara beliau dengan Muaz bin Jabal pada waktu akan diutus ke Yaman. "Bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ia menjawab, 'Saya akan memutuskannya dengan Kitabullah.' Bertanya lagi Nabi saw., 'Bila tidak kau jumpai dalam kitabullah?' Ia menjawab, 'Dengan sunah Rasulullah saw.' Lalu Nabi bertanya, 'Bila tidak kau dapati dalam sunah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah?' Ia menjawab, 'Saya lakukan ijtihad bi ar- ra'yi dan saya tidak akan mengurangi (dan tidak berlebih-lebihan).' Berkatalah Muaz, 'Maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah telah meridlainya." Hadits ini menunjukkan tata tertib atau urutan penggunaan dalil- dalil tersebut. Pada hakikatnya dalil syar'i hanya satu saja, yatu al- Quran, sebab semua dalil yang lainnya hanya merupakan penjelasan al-Quran. Kesemua dalil itu tidak boleh bertentangan dengan al- Quran.5 B. Sumber al-Quran Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai 5 Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, (ttt: Maktabah Al-Jadidah, tt), hlm. 119. 92 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 93
terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. "Kita diperintahkan oleh al-Qur'an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukum- hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang.9" Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya al-Quran dalam bentuk mushhaf tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman. ١- ٍريِ�َخ ٍميِكَح ْنُدَّل نِم ْتَلِّصُ� َّمُث ُهُتاَيآ ْتَمِكْحُأ ٌباَتِك رَلا Artinya: "Kitab al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." Surat Ibrahim: 1 ىَلِإ ْمِهِّبَر ِنْذِإِب ِروُّنلا ىَلِإ ِتاَمُلُّظلا َنِم َساَّنلا َجِرْخُتِل َكْيَلِإ ُهاَنْلَزنَأ ٌباَتِك رَلا -١- ِديِمَحْلا ِزيِزَعْلا ِطاَرِص 9 Abdoerraoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 46. 94 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 95
Artinya: "Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan izin Tuhan, mereka menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji." Terdapat beberapa keistimewaan pada al-Quran yang dirinci oleh Yusuf Qaradlawi dalam Membumikan Syariat Islam sebagai berikut:10 1) Mukjizat dan Bukti Kebenaran Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Muhammad saw. Allah menghendaki mukjizat bagi para nabi sebelum Muhammad saw. berupa benda- benda konkret. Misalnya, tongkat yang bisa berubah menjadi ular seperti Nabi Musa; dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah mukjizat Nabi Isa; dan sebagainya. Risalah dan mukjizat ini bersifat temporer yang kemudian dihapus oleh risalah atau syariat selanjutnya. Risalah Muhammad adalah risalah penutup kenabian. Setelah risalah Muhammad tidak akan ada lagi risalah kenabian, karena risalah Muhammad memiliki kelebihan yakni sebagai rahmatan lil-'âlamîn (rahmat bagi seluruh alam) sampai pada hari kiamat nanti. Risalah Muhammad merupakan risalah yang universal bagi seluruh umat manusia. Bahkan risalah Muhammad adalah risalah yang menyentuh akal, hati, serta bersifat materi dan spritual. 2) Kekal dan Tetap Terpelihara tidak Al-Quran mempunyai sifat yang kekal. Al-Quran diperuntukkan untuk satu generasi dalam satu masa saja yang kemudian akan segera diganti dengan kitab baru setelahnya. Al-Quran akan terus memancarkan cahaya selama terdapat 10 Yusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 36-41. 96 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 97
kehidupan. Al-Quran merupakan kitab penutup dari Nabi terakhir yang diutus Allah. Firman Allah yang menjajikan keterpeliharaan al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, dan penambahan. Sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat al-Hijr ayat 9: ٩- َنوُظِ�اَحَل ُهَل اَّنِإَو َرْكِّذلا اَنْلَّزَبن ُنْحَن اَّنِإ "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya." Firman tersebut merupakan janji Allah yang tidak mungkin diingkari untuk memelihara al-Quran, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa Al-Quran terpelihara dan kekal dalam waktu yang lama. Terbukti lebih dari empat belas abad sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril belum ada perubahan sedikit pun terhadapnya, kecuali hanya pada kaidah penulisan atau imlak semata. Lâ raiba fîhi (tidak ada keraguan di dalamnya). Tidak ada kebatilan bahkan hal yang menyimpang di dalam al-Quran. Al- Quran adalah kitab yang sesuai sepanjang zaman. Ia tidak bisa diasumsikan hanya mewakili satu peradaban dan satu budaya bangsa dalam satu masa. Al-Quran hanya mewakili pemikiran suatu generasi tertentu, karena sesungguhnya kebudayaan akan berkembang, pemikiran akan berubah, masa dan generasi akan mengalami kelenyapan, namun al-Quran tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman. 96 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 97
3) Bersifat Universal dan Tidak Sektarian Universalisme al-Quran terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya. Ia berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur di dalam al-Quran. Al-Quran tidak bersifat sektarian. Dalam hal ini ia tidak berlaku hanya untuk satu negeri dan tidak untuk negeri yang lain. Al-Quran tidak diperuntukkan hanya satu golongan tertentu. Al-Quran hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Al-Quran diperuntukkan bagi siapa pun yang dapat memandu akal dan hati dalam memahaminya, sehingga mampu menjadi insân kâmil dan mendapat predikat ulil albâb. Batasan al-Quran tersebut meliputi unsur-unsur sebagai berikut:11 a. Al-Quran itu wahyu berupa lafal; wahyu yang berupa makna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan yang diutarakan dengan bahasa beliau sendiri, bukanlah termasuk Al-Quran. b. Al-Quran berbahasa Arab; terjemahan al-Quran ke dalam bahasa lain, tidaklah dinamakan sebagai al- Quran, demikian juga dengan tafsir al-Quran. c. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.; wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad tidaklah disebut al-Quran. d. Al-Quran dari masa sahabat hingga sampai kepada kita diriwayatkan dengan jalan mutawatir. Dapatlah dikatakan bahwa al-Quran adalah "Wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Muhammad saw. yang berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir." 11 Zarkasyji Abdussalam, Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih I, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 95. 98 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 99
c. Surat Hûd: 13 مُتْعَطَتْسا ِنَم ْاوُعْداَو ٍتاَيَرَبتْفُم ِهِلْثِّم ٍرَوُس ِرْشَعِب ْاوُتْأَ� ْلُق ُهاَرَبتْب�ا َنوُلوُقَبي ْمَأ -١٣- َنيِقِداَص ْمُتنُك نِإ ِهّللا ِنوُد نِّم Artinya: "Bahkan mereka mengatakan,'Muhammad telah membuat-buat al-Quran itu.', Katakanlah, '(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu anggap sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang- orang yang benar." d. Surat al-Baqarah: 23 ْاوُعْداَو ِهِلْثِّم نِّم ٍةَروُسِب ْاوُتْأَ� اَنِدْ�َع ىَلَع اَنْلَّزَبن اَّمِّم ٍبْيَر يِ� ْمُتنُك نِإَو -٢٣- َنيِقِداَص ْمُتْنُك ْنِإ ِهّللا ِنوُد نِّم مُكءاَدَهُش Artinya: "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang al- Quran yang kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat saja yang semisal al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."12 2. Adanya ayat-ayat al-Quran yang mengandung tantangan bagi orang-orang yang menentang kerasulan Muhammad saw. dan wahyu yang dibawanya. 12 Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran al- Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli satra dan bahasa karena ia merupakan mu'jizat Nabi Muhammad saw. 100 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 101
3. Tidak adanya kesanggupan kaum musyrik (yang mahir berbahasa Arab) untuk membuat susunan seperti al- Quran.13 Zarkasji dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih menjelaskan macam-macam hukum yang merupakan salah satu muatan dalam al-Quran, di antaranya: a. Hukum-hukum yang berhubungan dengan i'tiqad b. Hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak c. Hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan-perbuatan manusia), yang meliputi: 1) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang disebut dengan istilah ibadah, misalnya: a) b) c) Ibadah badaniah semata Ibadah maliah semata Ibadah badaniah dan maliah sekaligus 2) Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalat), meliputi: a) b) c) d) e) f) g) Al-Ahwâl as-Syakhshiyyah Al-Mu'âmalah al-Madaniyyah Al-Jinâyah wa al-Uqûbah Al-Ahkâm al-Murâfaat atau Mukhâsamat Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah atau Dustûriyyah Al-Ahkâm ad-Dualiyyah Al-Ahkâm al-Iqtishâdiyah wa al-Mâliyyah.14 Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz tersebut sangat bijaksana dalam menetapkan hukum, yakni menggunakan prinsip-prinsip: 13 Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushûl al- Fiqh, (Kuwait: Dâr al-Qalam, tt), hlm. 25-27. 14 Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul.... hlm. 32-34. 100 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 101
1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. 2. Menyedikitkan tuntutan. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum.15 4. Sejalan dengan kemashlahatan manusia.16 C. Sumber al-Hadits/as-Sunnah Menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela, sesuai dengan sabda Nabi: َّنَس ْنَمَو ِةَماَيَقِلْا ِمْوَبي ىَلِا اَهِب َلَمَع ْنَم ُرْجَأَو اَهُرْجَأ ُهَلَب� ًةَنَسَح ًةَّنُس َّنَس ْنَم ىَلِا اَهِب َلَمَع ْنَم ُرْزِوَو اَهُرْزِو ِهْيَلَعَب� ًةَئِّيَس ًةَّنُس .ِةَماَيِقْلا ِمْوي َ Artinya: "Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan baarang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir". (H.R. Muslim) Sesuai pula dengan hadits Nabi: ٍعاَرِذِب اًعاَرِذَو ٍرْ� ِشِب اًرْب� ِش ْمُكَلْب�َبق ْنَم َنَنُس َّنَعِ�َّتَتَل Artinya: "Pasti kalian akan menempuh perjalanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. 15 Al-Hudari Bik, Tarîkh Tasyrî' al-Islâmî, (Mesir: Mathba'ah Saa'dah, 1954), hlm. 18. 16 Abdul Wahhab Khallaf, Khulâshah Tarîkh Al-Islâmi, (Kuwait: Ad-Daar al- Kuwaetiyah, tt). hlm. 22. 102 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 103
Sehingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak pun, kalian akan turut memasukinya."17 (H.R. Asy-Syaikhani) Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan sunah/hadits sebagai "Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrîr,18 perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul.19 Menurut sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunah. Hadits qauliy (sunah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niat. Adapun hadits fi'liy ialah segala perbuatan Nabi saw. yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan salat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah. Selanjutnya mengenai hadits taqririy ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi saw.. Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja (pertanda Nabi merestui) dan disebut hadîts taqrir sukutiy. Ada pula yang dengan tegas dinyatakan kebaikan dan kebenarannya hadîts taqrîr lafdziy.20 Para fukaha memberikan definisi Sunah sebagai "Sesuatu yang dituntut oleh pembuat syara' untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti." Dengan kata lain, "Sunah adalah suatu perbuatan 17 Al-Mundziri, Mukhtashar Shahîh Muslim, (Wazarotul Awqaf Wasy-Syuunil Islami NP ND, tt), hlm. 291. 18 Taqrir: perbuatan sahabat yang diketahui Rasulullah dan dibiarkan dan/atau dibenarkannya. 19 Jamaluddin Al-Qasimi, Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993), hlm. 35-38. 20 Mustafa as-Siba'i, Al-Hadits sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam), (Bandung: Diponegoro, 1979), hlm. 69. 102 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 103
yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa." Sunah sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-Quran. Sunah juga bisa menjadi hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum syara' karena didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya: a. Allah memerintahkan umatnya untuk taat kepada Rasulullah sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah, sebagaimana ayat al- Quran: ِباَقِعْلاُديِدَش َهَّللاَّنِإ َهَّللااوُقَّبتاَواوُهَبتناَ� ُهْنَع ْ ُ مُكاَهَبناَمَو ُهوُذُخَ� ُلوُسَّرلا مُكاَتآاَمَو ٧- Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Al-Hasyr: 7). b. Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan al- Quran, seperti dijelaskan dalam firman Allah: Artinya: "Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka" (An-Nisa: 80). Artinya: "Dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (an-Nahl: 44) c. Sunah adakalanya menerangkan ayat al-Quran yang masih mujmal dan adakalanya menambah hukum yang tidak diatur secara jelas dalam al-Quran.21 Sehingga sudah barang tentu 21 Aly Hasabalah, Ushûl at-Tasyrî', (Mesir: Daarul Maarif, 1946), hlm. 37-39. 104 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 105
Sunah yang menjelaskan al-Quran akan menempati posisi kedua setelah al-Quran. d. Wurûd al-Quran qath'iy seluruhnya, sedangkan Sunah banyak yang wurûd-nya dzanniy. e. Urutan dasar hukum yang digunakan oleh para sahabat yang menempatkan Sunah pada tempat yang kedua. Sunnah atau hadits ini sangat banyak jumlah dan macamnya. Di dalam kitab Bulûgh al-Marâm dinyatakan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw. ada bermacam-macam: a. Diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang dan seterusnya demikian hingga tercatat, dengan beberapa banyak sanad pula, ini disebut dengan hadits mutawatir. Sunah mutawatir ini pun dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) Mutawâtir lafdziyyah, yaitu redaksi dan kandungannya sama, tidak ditemukan perbedaan. Contohnya antara lain, "Maka barangsiapa membuat kebohongan terhadap saya dengan sengaja, hendaknya mengambil tempat duduk dari api neraka (HR. Bukhori dan Muslim). Sunnah ini diriwayatkan oleh sekitar 200 orang sahabat dengan redaksi tidak berbeda. 2) Mutawâtir ma'nawiyyah yaitu redaksinya berbeda-beda tetapi maknanya tetap sama. b. Diriwayatkan oleh tiga orang lebih, kepada tiga orang atau lebih dan seterusnya begitu hingga tercatat dengan sanad sekurang-kurangnya tiga, ini disebut hadits masyhûr atau mustafîd. Contoh dari hadits ini: "Amal-amal itu tergantung pada niat, dan setiap amal hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya." (Riwayat Bukhari dan Muslim). Pada generasi sahabat, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Bakar, tetapi pada generasi tabi'in dan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, yang mencapai derajat mutawatir. 104 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 105
c. Diriwayatkan oleh dua orang kepada dua orang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan dua sanad, ini disebut dengan hadits 'azîz. d. Diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan satu sanad, ini disebut hadits gharîb. Selain dari yang mutawatir, dinamakan hadîts ahad. Hadits ini boleh dipakai ketika mencocoki syarat-syarat hadits sahih. Hadits mutawatir tidak perlu syarat-syarat hadits sahih karena hadits ini lebih dipercaya daripada hadits sahih. Ditinjau dari segi kualitas dan mutunya, sunah atau hadits ini terbagi menjadi menjadi empat macam, yaitu: 1. Sunah/Hadîts Shahîh Yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang adil (baik), kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasul, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. 2. Sunah/Hadîts Hasan Yaitu sunah/hadits yang diriwayatkan oleh orang adil (baik), sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat, tapi kekuatan hafalan atau ketelitian rawinya kurang baik. 3. Sunah/Hadîts Dha'îf Yaitu sunah/hadits lemah karena rawinya tidak adil, terputus sanad, cacat, bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat, atau ada cacat lain. Lebih dari 20 macam hadits dikategorikan dha'îf. 4. Sunah/Hadîts Maudlû' 106 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 107
Yaitu hadits yang dibuat oleh seseorang (karangan sendiri) kemudian dikatakan sebagai perkataan atau perbuatan Rasulullah saw. Mengenai penggunaan hadîts dha'îf, para ulama sepakat bahwa hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil menentukan hukum. Namun demikian, mereka berbeda pendapat tentang penggunaannya dalam fadlâil al-a'mâl (keutamaan-keutamaan amal) baik yang berhubungan dengan targhîb (dorongan baik) maupun tarhîb (menimbulkan rasa benci terhadap perbuatan jelek). Imam Bukhori dan Imam Muslim sependapat untuk tidak menggunakan hadîts dha'îf dalam bidang apa pun, termasuk dalam bidang fadlâil al-a'mâl. Mereka memandang bahwa dengan demikian lebih aman dari kemungkinan menisbatkan atau menghubungkan suatu perkataan atau perbuatan kepada Nabi saw., padahal Nabi tidak mengatakan atau melaksanakannya. Hal ini bisa memicu ancaman masuk neraka karena berdusta kepada Nabi saw., sebagaimana sabdanya, "Barang siapa menceritakan sesuatu hal daripadaku, padahal ia tahu bahwa itu bukan haditsku, maka orang itu termasuk golongan pendusta." (HR. Bukhari Muslim). Dalam sebuah hadits mutawatir Nabi bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah menyediakan tempat duduknya dari api neraka." Imam Nawawi sebagai ahli hadits dan ahli fiqih berbeda dengan Imam Bukhari dan Muslim. Nawawi membolehkan penggunaan hadîts dha'îf dalam fadlâil al-a'mâl yang mencakup targhîb dan tarhîb, selama hadits itu bukan hadîts maudlû' (palsu). Ada catatan khusus dari Imam Nawawi, yakni penggunaan hadîts dha'îf ini 106 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 107
hanya boleh untuk menerangkan keutamaan amal yang hukumnya telah ditetapkan oleh hadits lain yang sahih atau setidak-tidaknya hadits hasan. Imam Ibnu Hajar pun berpendapat sama dengan Imam Nawawi dan beberapa ahli hadits dan fiqih, hanya beliau menetapkan beberapa persyaratan: 1. Ke-dha'îf-an hadits tersebut tidak terlalu jelek, seperti rawinya bukan orang yang suka dusta, dituduh dusta, atau sering keliru dalam meriwayatkan hadits. 2. Keutamaan perbuatan yang dijelaskan oleh hadits dha'îf itu sudah tercakup pula oleh keterangan atau dalil lain, baik al- Quran maupun Hadits, yang bersifat umum. Sehingga perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang sama sekali tidak memiliki dasar. 3 Tatkala menggunakan hadits dha'îf itu tidak boleh meyakinkan bahwa perbuatan itu pernah dilaksanakan atau dikatakan oleh Rasulullah saw. supaya terhindar dari menisbatkan atau menghubungkan sesuatu perbuatan atau perkataan kepada Rasulullah saw. yang tidak pernah dilakukannya. Bagaimana jika terdapat beberapa hadits dha'îf yang mempunyai arah atau pengertian yang sama, apakah saling menguatkan sehingga kedudukannya menjadi lebih kuat atau sama saja seperti halnya satu? Dalam menjawab pertanyaan ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian menganalogikan hadits-hadits dha'îf itu dengan telur busuk, artinya sekalipun banyak yang serupa, tetap saja busuk dan tidak menjadikannya berubah baik. Namun sebagian yang lain menganalogikannya dengan orang lemah, sehingga apabila didukung dengan hadits dha'îf lainnya, kedudukannya menjadi lebih kuat. Penganalogian yang terakhir ini sejalan dengan pendapat Imam Nawawi dan Sakhawi yang merujuk kepada Imam Syafii dan mayoritas ulama. 108 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 109
Imam Nawawi berpendapat bahwa apabila hadits dha'îf mempunyai banyak jalan sanad dapat naik tingkatan menjadi hasan, dan dapat diterima untuk diamalkan. Bahkan Imam Suyuthi memberi contoh suatu hadits dha'îf yang menjadi hasan, yaitu hadits yang diterima Ashim. Ia mengatakan, 'Ashim membawa kedha'ifan sebab hafalannya lemah, tapi hadits yang diterima daripadanya itu telah dianggap hasan oleh Imam Turmudzi karena ditemukan adanya periwayatan dari jalur lain. Macam-macam hadits yang termasuk kategori dha'îf cukup banyak. Para ahli hadits berbeda-beda dalam menyebut dan menghitung macam-macam hadits ini, tergantung syarat hadits sahih dan hasan yang tidak terpenuhinya. Untuk sekadar mengenalkan macamnya, berikut ini akan dikemukakan 20 macam hadits yang dikategorikan sebagai hadits dha'îf. Di antaranya adalah: 1. Hadits munkar, yaitu hadits yang matannya tidak ditemukan lagi pada periwayatan lain, matan itu hanya ditemukan dari perawi bersangkutan satu-satunya, padahal rawi itu tidak termasuk rawi yang dlabith (kuat hapalan). 2. Hadits matrûk, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh berdusta, berbuat maksiat, lalai dalam periwayatan atau pelupa. 3. Hadits mudraj, yaitu hadits yang sanad atau matannya bercampur dengan yang bukan hadits tapi disangka hadits. 4. Hadits mu'allal, yaitu hadits yang mempunyai cacat yang baru diketahui apabila diteliti dengan baik, yaitu rawinya sering terjadi salah sangka. 5. Hadits maqlûb, yaitu hadits yang di dalamnya terjadi pemutarbalikan oleh rawinya sehingga terjadi kekeliruan di dalamnya, seperti mengenai susunan kata, kalimat, dan sanadnya. 6. Hadits mudharib, yaitu hadits yang dirayatkan oleh seorang perawi melalui beberapa jalan yang berbeda dengan berubah-ubah rawi atau matannya, sehingga susah ditentukan mana yang benarnya. 108 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 109
16. Hadits mudallas, yaitu hadits yang di dalamnya terdapat kecurangan karena ada rawi yang enggan disebutkan namanya dan kemudian diganti dengan nama lain. 17. Hadits saqiem, yaitu hadits yang arti dan tujuannya berlainan dengan firman Allah. 18. Hadits majhûl, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal di kalangan ahli hadits. 19. Hadits muhmal, yaitu hadits yang oleh salah satu dari dua orang rawi yang nama, gelar, dan nama orangtuanya sama, dan salah satunya dha'îf. 20. Hadits maudhu', yaitu berita bohong yang dibuat atau diciptakan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Nabi saw. D. Ijtihad Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisân al-'Arab disebutkan bahwa al-juhd berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu.22 Wazn ifti'âl menunjukkan arti muballaghah (melebihkan) dari kata dasarnya. Dalam hal ini ijtihad lebih berarti mubalaghah (mengerahkan kemampuan) daripada arti kata jahada (mampu). Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuenssi kesulitan dan keberatan (masyaqqah).23 ِلاَعْب�َ ْلا َنِم ٍلْعِ� ْوّا ِرْوُمُلا َنِم ٍرْمَأ ىَلِا ِلْوُصُوْلا ىِ� ِدْهُجْلا ِةَياَغ ُلْذَب Artinya, "Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan 22 Ibnu Manzur, Lisan Al-Arab, juz IV, (Mesir: Daar al-Mishriyyah, tt), hlm. 107- 109. 23 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 89. 110 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 111
suatu urusan atau suatu perbuatan." Sedangkan menurut istilah adalah ِّيِلْيِصْفَّبتلا ِهِلْيِلَد ْنِم ِّيِلَمَعْلا ٍّيِعْرَّشلا ِمْكُحْلا ىَلِا ِلُّصَوَّبتلِل ِدْهُجلا ُلْذَب Artinya, "Pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara' yang 'amaliy dari dalil-dalilnya yang tafshî�lî�."24 Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Zarkasyi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih, menerangkan bahwa arti ijtihad dalam arti luas meliputi: 1. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang dikehendaki oleh nash yang dzanniy dalâlah-nya. 2. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang 'amaliy dengan menetapkan qâ'idah syar'iyyah kulliyyah. 3. Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' yang 'amaliy tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh sesuatu nash, dengan menggunakan sarana- sarana yang direstui oleh syara' untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah yang disebut dengan istilah ijtihâd bir-ra'yi.25 Terdapat beberapa dalil yang menetapkan bahwa ijtihad merupakan salah satu dasar tasyri' atau sumber hukum, yaitu: 1. Al-Quran, surat an-Nisâ': 59 ْمُتْعَزاَنَبت نِإَ� ْمُكنِم ِرْمَلأا يِلْوُأَو َلوُسَّرلا ْاوُعيِطَأَو َهّللا ْاوُعيِطَأ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّبيَأ اَي َكِلَذ ِر ِخلآا ِمْوَبيْلاَو ِهّللاِب َنوُنِمْؤُبت ْمُتنُك نِإ ِلوُسَّرلاَو ِهّللا ىَلِإ ُهوُّدُرَب� ٍء ْيَش يِ� 24 Abdul Wahhab Khallaf, Mashâdir at-Tasyrî' al-Islâmiy fî Mâ Lâ Nash, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), hlm 7. 25 Abdul Wahhab Khallaf, Mashâdir at-Tasyrî' al-Islâmi fî Mâ Lâ Nash..., hlm. 7-8. 112 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 113
٥٩- ًلايِوْأَت ُنَسْحَأَو ٌرْبيَخ Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 2. As-Sunnah, sabda Nabi saw: ْيِدْعَبب ْنِم َنْيِد ِشاَّرلا ِءاَفَلُحْلا ِةَّنُس َو ىِتَّنُسِب ْمُكْيّلّع Artinya, Khulafaurrasyidin sesudahku (H.R. Abu Daud dan Attirmidzi) "Kalian wajib mengikuti sunahku dan sunah 3. Penganugerahan akal kepada manusia. Tuhan menjadikan syariat Islam sebagai syariat terakhir yang bisa berlaku bagi umat di berbagai tempat dan zaman. Al-Quran dan as-Sunnah bersifat mujmal, kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti bahkan sangat kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Sekiranya ijtihad dalam men-tahqiq-kan hukum tidak boleh, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam hidupnya. Karenanya ijtihad diperlukan dalam Islam.26 Terdapat metodologi ijtihad yang harus dipenuhi oleh para mujtahid (pelaku ijtihad) guna menghasilkan atau menetapkan (istinbâth) hukum yang digali dari sumber-sumber hukum. 'Ali Hasabalah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakukan istinbâth hukum, yakni: 26 Aly Hasabalah, Ushûl at-Tasyrî', (Mesir: Dâr al-Maarif, 1946), hlm. 67-69. 112 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 113
1. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah ialah karena kajian akan menyangkut nash (teks) syariah. 2. Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (maqâshid syarî'ah). Pendekatan melalui maqâshid syarî'ah adalah karena kajian akan menyangkut kehendak syar'iy, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian maqâshid syarî'ah. Seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad haruslah memenuhi beberapa syarat, yang dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah persyaratannya. Secara garis besar adalah sebagai berikut:27 1. Mengetahui dengan baik bahasa Arab dari berbagai segi, sehingga menguasai susunan kata-kata (uslûb) dan rasa bahasanya (dzawq). 2. Mengetahui dengan baik isi al-Quran, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah 'amaliy. 3. Mengetahui dengan baik sunah Rasul yang berhubungan dengan hukum. 4. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi ijmak para ulama sebelumnya. 5. Mengetahui ushul fiqh. 6. Mengetahui kaidah-kaidah fiqhiah. 7. Mengetahui maksud-maksud syara' 8. Mengetahui rahasia-rahasia syara' 9. Mujtahid bersifat adil, jujur, dan berbudi pekerti luhur. 10. Mujtahid berniat suci dan benar. 27 Syekh Muhammad Khudari Bek, Tarikh Tasyri' al-Islamiy, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1954), hlm. 12-14. 114 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 115
Abul A'la al-Mawdûdî� mengemukakan enam macam syarat yang harus dipenuhi oleh mujtahid, yaitu: 1. Memiliki iman kuat terhadap syarî'ah ilâhiyyah, berkeyakinan teguh terhadap kebenaran dan kelurusannya, dan mempunyai tekad yang bersih untuk merealisasikannya, hatinya tidak cenderung mengutak-atik ketentuan syariat, dan tidak mengambil prinsip dan dasar dari sumber lain. 2. Menguasai Bahasa Arab lengkap dengan gramatika dan gaya bahasanya dengan baik. Sebab dengan bahasa Arablah al-Quran diturunkan, dan sarana yang paling penting untuk mengungkap sunah adalah Bahasa Arab. 3. Mendalami ilmu al-Quran dan as-Sunnah, sehingga tidak hanya tahu hukum yang bersifat furû' saja melainkan memahami juga dengan baik kaidah-kaidah syarat yang bersifat universal dan tujuan-tujuan mendasar. Mujtahid harus mengetahui ketetapan syara' yang berkaitan dengan kepentingan hidup manusia secara menyeluruh. Di samping itu, ia harus mengetahui kedudukan setiap segi dari aspek-aspek kehidupan dalam kerangka ketetapan universal ini, dan harus mengetahui tujuan ketetapan syara' dan kemaslahatannya dalam mengatur berbagai segi dan aspek kehidupan yang berbeda-beda. 4. Mengetahui produk-produk ijtihad (hukum) yang diwariskan oleh para ahli terdahulu. Kebutuhan akan warisan lama bukan saja untuk latihan berijtihad, tetapi juga untuk melihat kesinambungan perkembangan hukum. Sebab adanya itjtihad bukan untuk memusnahkan yang lama dan memandangnya sebagai hal yang asing, sehingga harus diganti dengan yang baru. 5. Memiliki pengamatan yang cermat terhadap maslah-masalah kehidupan berikut situasi dan kondisi yang melingkupinya. Sebab masalah dan kondisi-kondisi itulah yang akan menjadi tempat aplikasi hukum-hukum tersebut. 114 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 115
6. Memiliki akhlak yang terpuji sesuai tuntunan Islam. Orang tidak akan mau menerima hasil ijtihad apabila dihasilkan oleh orang-orang yang tidak baik. Beberapa syarat tersebut, secara keseluruhan wajib dimiliki oleh seseorang yang hendak melakukan ijtihad dalam segala masalah fiqih masa lampau. Mengingat zaman yang semakin berkembang serta kompleksitas ilmu pengetahuan, maka syarat-syarat tersebut tidaklah cukup. Diperlukan pula pemahaman terhadap ilmu pengetahuan umum dengan segala cabangnya. Sehingga ijtihad secara jama'i atau kolektif sangat dimungkinkan untuk menghimpun para mujtahid dengan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan. Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa metode atau cara-cara ijtihad adalah: 1. Ijmâ' Ijma' menurut bahasa ialah "sepakat atas sesuatu". Sedangkan menurut istilah ahli Ushul Fiqih adalah: ِةاَ�َو َدْعَبب ِرْوُصُعْلا َنِم ٍرْصَع ىِ� َنْيِمِلْسُمْلا َنِم َنْيِدِهَتْجُمْلا ِعْيِمَج ُقاَفِّبتِا ٍةَعِقاَو ْيِ� ٍّيِعْرَش ٍمْكُح َلَع ِلْوُسَّرلا Artinya "Kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah saw. atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi." Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat ijma' maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak 116 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 117
menyimpang dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits sahih, karena ijmak bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.28 Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum (ijmak), di antaranya:29 a. Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu. b. Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok mereka. c. Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan mapun perkataan. d. Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisir, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat ijmak. Ditinjau dari segi cara menghasilkan, terdapat dua macam ijmak, yaitu: a. Al-ijmâ' as-sharîh, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik dengan perkataan ataupun dengan tulisan atau juga dengan perbuatan. b. Al-ijmâ' as-sukutî, yaitu jika sebagian mujtahid berdiam diri tidak berterus terang mengeluarkan pendapatnya dan diamnya itu bukan karena takut, segan atau malu, tapi betul-betul mereka berdiam diri tidak memberikan pendapat sama sekali terhadap mujtahid lain, baik ia menyetujuinya ataupun menolaknya. 28 Abdul Jamali, Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 68. 29 Zarkasji Abdus Salam, Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 105. 116 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 117
Sedang ditinjau dari segi kekuatannya, ada dua macam ijma': a. b. Ijmâ' qat'î dalâlah-nya atas hukum, yaitu ijmâ' sharîh. Ijma' dzanniy dalâlah-nya atas hukum, yaitu ijmâ' sukutî. Kedudukan ijmâ' sharîh lebih kuat daripada ijmâ' sukutî, karena keadaan diam seorang ulama terhadap pendapat hukum baru dari ulama lain belum tentu berarti setuju. Ijmâ' termasuk sumber hukum Islam selain al-Quran dan Sunah, serta terdapat dalil dalam al-Quran surat an-Nisa: 59 yang menyebutkan bahwa: Artinya: "Hai orang-orang mukmin, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kau benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". 2. Qiyas سايق Qiyas secara etimologi bermakana menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli ushul fiqih adalah: ِمْكُحْلا ىِ� اَهِمْكُحِب ٌّصَن َدَرَو ٍةَعِقاَوِب اَهِمْكُح ىَلَع َّصَن َل ٍةَعِقاَو ُقاَحْلا ِمْكُحْلا اَذَه ِةَّلِع ىِ� ِنْيَبتَعِقاَوْلا َيِواَسَتِل ُّصَّنلا َدَرَو ْيِذَّلا Artinya: "Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan 'illah. 118 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 119
analogi bahwa hukum setiap minuman yang memabukkan seperti wiski, vodka, bir, dan lainnya adalah haram. Dijadikannya qiyâs sebagai metode sumber Hukum Islam berdasar kepada al-Quran surat al-Hasyr: 2 yang menyatakan bahwa ٢- ِراَصْبَ ْلأا يِلوُأ اَي اوُرِ�َتْعاَ� Artinya: "Maka ambillah mempunyai pandangan pikiran." iktibar hai orang-orang yang Adapun yang dimaksud dengan mengambil iktibar adalah mengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu dan terdapat hukumnya. Surat an-Nisâ': 83 juga menyebutkan bahwa ُهَنوُطِ�نَتْسَي َنيِذَّلا ُهَمِلَعَل ْمُهْبنِم ِرْمَلأا يِلْوُأ ىَلِإَو ِلوُسَّرلا ىَلِإ ُهوُّدَر ْوَلَو ... ْمُهْبنِم Artinya: "Jika mereka serahkan masalah itu kepada Rasul dan orang-orang cerdik pandai (ulil amri) di antara kamu niscaya akan diketahuilah masalah itu oleh mereka orang-orang yang pandai mengeluarkan ilmu." 3. Mashlahah Mursalah ةلسرم ةحلصم Ahli ushul fiqih mendefinisikan mashlahah mursalah dengan ِةاَعاَرُم ىَلَع ًءاَنِب َعاَمْجِا َلَو اَهْبيِ� َّصَن َل ٍةَعِقاَو ىِ� ِمْكُحْلا ُعْيِرْشَت ٍةَقَلْطُم ْيَا ٍةَلَسْرُم ٍةَحَلْصَم "Memberikan hukum syarâ' kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijmâ' atas dasar memelihara kemaslahatan." 120 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 121
Tujuan syariat di dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia dibagi dalam tiga komponen, yakni primer, sekunder, dan tersier. Apabila syarâ' menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa serta menunjukkan kepada kemaslahatan yang dimaksudkan dan menerangkan pula 'illah yang menjadi dasar ditetapkannya hukum tersebut, maka segala kejadian yang tidak ada nash-nya, dapat diterapkan hukum dengan engacu pada kesamaan 'illah- nya. Yang demikian dinamakan qiyâs. Namun apabila terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat nash, dan syarâ' juga tidak menunjukkan secara nyata 'illah-nya, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk menetapkan hukum maka hal tersebut dinamakan mashlahah mursalah. Contoh mashlahah mursalah adalah pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum, yang sama sekali tidak disinggung dalam al-Quran dan sunah Rasul.32 Mengenai kehujjahan mashlahah mursalah, Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa mashlahah mursalah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak terdapat nash serta ijmâ'. Menurutnya mashlahah mursalah yang tidak ditunjuki oleh syarâ' dan tidak pula dibatalkan dapat dijadikan dasar istinbâth (penggalian hukum). 4. Istihsân ناسحتسا Istihsân menurut bahasa adalah menganggap sesuatu sebagai hal yang baik. Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan penjelasan dari kalangan madzhab, di antaranya ialah: Menurut ulama Hanafiah 32 Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 1983), hlm. 3. 120 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 121
122 ٍساَيِق ُصْيِصْخَت َوُه ْوَا ُهْنِم ىَوْبقَأ ٍساَيِق ىَلِا ٍساَيِق ِب ِجْوُم ْنَع ُلْوُدُعْلَا ُهْنِم ىَوْبقَأ ٍلْيِلَدِب Artinya: "Beralih pandangan dari dalil qiyas yang lain yang lebih kuat atau mengecualikan qiyas dengan argumentasi yang lebih kuat (Al-Bazdawi) Menurut ulama Malikiah َم ِةَضَراَعُمِل ِصْي ِخْرَّبتلاَو ِءاَنْبثِتْسِْلا ِقْيِرَط ىَلَع ِلْيِلَّدلا ىَضَتْقُم ِكْرَبت ُراَثْبيِا ِهِتاَيَضَتْقُم ِضْعَبب يِ� ِهِب ُضَراَعُبي Artinya: "Mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil dengan cara istisnâ' (pengecualian) dan tarkhî�s (berdasarkan pada keringanan agama), karena adanya hal yang bertentangan dengan sebagian pengertian tersebut (Ibnul Arabi). Menurut ulama Hanabilah ٍّصاَخ ٍّيِعْرَش ٍلْيِلَدِل اَهِرِئاَظَن ْنَع ِةَلَبئْسَمْلا ِمْكُحِب ُلْوُدُعْلَا Artinya: "Beralih pada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya, karena adanya dalil syarâ' yang lebih khusus (Ath-Thufi). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi istihsân adalah berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain dengan jalan meninggalkan atau mengambil suatu hukum yang lain, mengecualikan hukum dari yang berlaku umum ke khusus atau sebaliknya. Dalam menetapkan peralihan hukum harus berdasarkan dalil syar'î, baik pengertian yang diperoleh dari nash, mashlahat, atau bahkan 'urf. Istihsân adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.33 Contoh: Islam sangat 33 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Pustaka, 1984), Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 123
melindungi dan menjamin hak milik seseorang, sehingga proses peralihan dan pencabutan hak milik tersebut hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemilik, namun untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan ganti kerugian tertentu. Semisal untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi, dll.34 Jumhur Malikiah dan Hanabilah menetapkan bahwa istihsân adalah suatu dalil syar'î yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyâs atau keumuman nash. 5. 'Urfفرع ُةَداَعْلا ىَّمَسُي َو ٍكْرَبت ْوَا ٍلْعِ� ْوَا ٍلْوَبق ْنِم ِهْيَلَع ْوُراَسَو ُساَّنلا ُهَ�َراَعَبت اَم Artinya: "Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan." Mengenai kehujjahan, 'urf yang sahih dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun hakim untuk penetapan hukum atau keputusan. Banyak ulama Malikiah menetapkan hukum berdasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan syarâ'. Sebaliknya, 'urf tidak dapat diterima jika bertentangan dengan syarâ' baik nash maupun ketentuan umum dari nash. hlm. 136. 34 Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat..., hlm. 3-4. 122 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 123
6. Sadd adz-Dzarî'ahةعيرذلا دس Sadd adz-dzarî'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.35 Metode ini lebih tepatnya mengarah pada upaya preventif. Para ahli ushul mendefinisikan sadd adz-dzarî'ah sebagai berikut: َءْرَمْلا ُلِصْوُبت ىِتَّلا ِقْيِرَّطلا ُّدَس ْوَا ٌهَل اًعْب�َد ِداَسَفْلا ِلِئاَسَو ِةَّداًم ُمْسَح ِداَسَفْلا ىَلِا Artinya: "Mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan." Di antara kasus yang ditetapkan hukumnya menggunakan metode ini adalah pemberian hadiah (gratifikasi) kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum atas kasus yang ditangani. Meski pada hakikatnya menerima pemberian atau hadiah adalah boleh, hanya saja dalam kasus ini harus dilarang.36 Memelihara mashlahat dalam berbagai aspek termasuk tujuan disyariatkannya ketentuan hukum dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode sadd adz-dzarî'ah berhubungan erat dengan maqâshid al-syarîat.37 35 Asy-Syaukani menjelaskan, zariat adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun akan membawa kepada perbuatan yang terlarang. Lihat As- Syaukani, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqîqi min 'Ilmi al-Ushûl, (Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, tt), hlm. 246. 36 Ibnu al-Qayyim, I'lâm al-Muwâqi'în 'an Rabbi al-'Âlamîn, (Beirut: Dar-al-Fikr, tt), hlm. 142. 37 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 145. 124 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 125
7. Istishhâbباحصتسا Istishhâb menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah ahli Ushul Fiqih adalah: َدَجْوُبي ىَّتَح ِلاَحْلا ىِ� اًمِئاَق ىِضاَمْلا ىِ� ٍلْيِلَدِب َتَ�َبث ىِذَّلا ِمْكُحْلا ُءاَقْب�ِتْسِا ُهُرِّبيَغُبي ٌلْيِلَد Artinya: "Membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya." Menurut Ibnu Qayyim, istishhâb adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu hukum yang sejak semula tidak ada. Dengan kata lain, istishhâb dapat diartikan sebagai tindakan melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Dalam contoh kasus, A mengadakan perjanjian utang-piutang dengan B. menurut A hutangnya telah ia bayar, tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi. Berdasarkan istishhâb, maka si A dapat ditetapkan belum membayar hutang dan perjanjian tersebut masih berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang-piutang tersebut telah berakhir atau dilunasi.38 [] 38 Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 4. 124 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 125
BAB III SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM A. Masa Pembentukan Hukum Islam Masa pembentukan hukum Islam sudah dimulai sejak Muhammad lebih 23 tahun saw. diutus menjadi Rasul. Selama kurang kerasulannya, otoritas tasyrî' berada sepenuhnya di tangan Allah melalui wahyu-Nya, al-Quran. Pada saat itu seringkali penetapan hukum diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan umat Muhammad kepadanya. Merespons problem tersebut, Allah langsung menurunkan ayat al-Quran kepada Nabi saw.1 Ayat-ayat yang diturunkan Allah swt. langsung diamalkan oleh para sahabat, namun terdapat beberapa ayat yang bersifat global dan memerlukan penjelasan dari Nabi saw. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Quran (Q.S. an-Nahl: 44),2 Nabi membentuk aturan-aturan pelaksanaan 1 Peristiwa atau pertanyaan orang lain kepada Nabi Muhammad saw yang melatarbelakangi turunnya wahyu al-Quran disebut dengan sabab an-nuzûl atau dalam bentuk jamak asbâb an-nuzûl. Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 22. 2 "Kami turunkan kepadamu adz-Dzikr (al-Quran) supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan untuk mereka. Mudah-mudahan mereka
dan contoh praktis agar dapat diikuti dan diamalkan oleh sahabat. Dalam posisi sebagai penjelas, dapat dipahami bahwa di samping berbicara berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad saw. juga berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.3 Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa pada masa Nabi hukum Islam berada dalam tahap pembentukan dan peletakan dasar-dasarnya, di mana sumber hukum Islam kala itu adalah al.- Quran dan Sunah. Ijtihad Nabi juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi (wahyu) dari Allah, yang kemudian ijtihad ini menjadi sunahnya. B. Masa Sahabat Secara umum, yang disebut fase sahabat di sini adalah masa Khulafâ' ar-Râsyidî�n. Fase ini bermula sejak Khalifah Abu Bakar (11 H) dan berakhir pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib (40 H). Pada masa sahabat, hukum Islam mulai dikeluarkan dengan jalan ijtihad. Saat wafat, Nabi Muhammad saw. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam. Ia tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukan. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat; saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai (saqîfah) Bani Sa'idah, berpikir." 3 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 22. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menanggapi apakah Nabi boleh berijtihad atau tidak. Para mutakallimin, baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah menegaskan bahwa Nabi tidak boleh berijtihad, karena wahyu senantiasa turun kepadanya. Sementara jumhur ulama ushul fiqih berpendapat bahwa Nabi mungkin dan boleh saja berijtihad, sebagaimana pernah dilakukan dalam menetapkan dan menjelaskan syariat, sedangkan wahyu belum turun. Pendapat yang lain menyatakan bahwa Nabi mungkin saja melakukan ijtihad terhadap masalah urusan duniawi saja seperti urusan perang dll, tidak untuk urusan syara'. Dari berbagai penelitian terhadap hidup Rasul, dapatlah dikatakan bahwa ia bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu, terutama dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan fiqih. Ia sebagai manusia tentu mempunyai fikiran yang sehat dan matang, dan boleh jadi dalam melakukan ijtihadnya tersebut ia bisa salah atau bisa benar. 128 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 129
Madinah. Mereka bermusyawarah mengenai siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah tersebut berlangsung alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah islamiah yang tinggi, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai penghargaan umat Islam atas semangat keagamaannya yang tinggi,4 sehingga masing-masing pihak menerima dan berbaiat kepadanya. Pucuk pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah5 pertama dalam Islam. Abu Bakar diangkat sebagai pengganti Muhammad saw. selaku kepala negara, bukan seorang rasul. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya berkisar 2 tahun, dan pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Dalam masa sesingkat itu tidak banyak permasalahan yang muncul terkait hukum Islam. Karena kondisi umat saat itu masih begitu akrab dengan tradisi dan sunah yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw. Jika terdapat persoalan mereka juga bisa merujuk atau bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang lebih paham. Banyaknya persoalan dalam negeri juga memicu minimnya permasalahan hukum Islam yang muncul, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah. Mereka menganggap perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Oleh karenanya, mereka menentang Abu Bakar. Sikap keras kepala mereka dapat membahayakan agama dan pemerintahan, sehingga Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan angkat senjata yang diberi sebutah Perang Riddah (perang melawan kemurtadan). 4 Hassan Ibrahim Hassan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hlm. 43. 5 Khalîfah Rasûlillâh (Pengganti Rasul) dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah saja. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tapi tidak sebagai nabi atau rasul. 128 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 129
Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentralistik. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat senior untuk bermusyawarah.6 Ketika Abu Bakar meninggal dunia, barisan depan pasukan Islam sedang menuju Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia digantikan oleh tangan kanannya, Umar bin Khatthab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam.7 Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera beramai- ramai berbaiat kepada Umar. Umar menyebut dirinya Khalî�fah Khalî�fati Rasûlillâh (Pengganti dari Pengganti Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amî�r al-Mukminî�n (komandan orang- orang yang beriman). Selanjutnya Umar meneruskan pucuk pimpinan pemerintahan Islam. Pada masa Umar terdapat banyak peristiwa yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah, hal ini disebabkan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam hingga ke negeri Syam, Irak, Mesir, Persia, dll.8 Di beberapa negeri ini, banyak peraturan yang belum dikenal, mulai dari adat-istiadat, tradisi yang jauh berbeda dengan Jazirah Arab, serta muncul peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah dijumpai di negeri mereka. Semua ini menghendaki penyelesaian dalam konteks hukum Islam. Para sahabat memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam berbagai permasalahan yang muncul sedang nash tidak menjelaskan permasalahan tersebut secara rinci. 6 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 36. 7 Hassan Ibrahim Hassan, Sejarah dan Kebudayaan Islam.... hlm. 38. 8 Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 58. 130 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 131
Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji, pajak tanah, dan didirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian juga dibentuk, demikian juga jawatan pekerjaan umum.11 Umar juga mendirikan Bait al-Mâl, menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijrah.12 Pemerintahan Umar berlangsung selama sepuluh tahun (13- 23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak bernama Abu Al-Lu'lu'ah. Dalam menetukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqash, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah, melalui persaingan yang lumayan ketat dengan Ali bin Abi Thalib.13 Kepemimpinan umat Islam beralih kepada 'Usman bin 'Affan. Pada masa khalifah ketiga inilah muncul kebijakan membukukan al-Quran dalam satu mushaf dan menyeragamkan bacaannya. Namun pada paro kedua pemerintahannya, timbul konflik di dalam tubuh Islam, muncul pemberontak yang diduga kecewa dengan pemerintahan 'Usman bin 'Affan dan akhirnya menewaskannya. Sebagai pengganti khalifah 'Usman adalah Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh sebagian umat. Namun kekhalifahan Ali mendapat tantangan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yang akhirnya berujung pada peperangan dan diputus oleh panitia pendamai arbitrer. 11 Syibli Nu'man, Umar yang Agung, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1981), hlm. 264-276 dan 324-418, dalam Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam..., hlm. 38. 12 A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987, )hlm. 263 dalam Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam..., hlm. 38. 13 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam..., hlm. 38. 132 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 133
Sebagai akibatnya, muncullah perpecahan di kalangan kaum muslimin menjadi tiga golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Ahlissunnah wa al-Jamaah, yang terakhir ini merupakan mayoritas umat muslim.14 Pergolakan politik tersebut mempunyai pengaruh yang tidak sedikit terhadap hukum Islam, karena golongan Khawarij tidak mau memakai hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, atau Muawiyah bin Abu Sufyan atau sahabat lain yang condong kepada mereka. Demikian pula fatwa-fatwa dan ijtihad-ijtihad mereka ditolak. Khawarij mengutamakan apa yang diriwayatkan oleh ulama mereka sendiri serta fatwa-fatwanya. Dengan demikian, mereka mempunyai aliran hukum Islam sendiri. Golongan Syiah juga menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat Rasul, beserta fatwa-fatwanya, dan mereka hanya memegangi hadits-hadits yang diriwayatkan oleh imam- imam mereka beserta fatwa-fatwanya. Dengan demikian, mereka juga mempunyai aliran hukum Islam sendiri.15 Mayoritas muslim yang tergolong dalam Ahlussunnah wa al- Jamaah bisa menerima setiap hadits sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dan jujur, tanpa membeda-bedakan antara seorang sahabat dengan sahabat lain. Golongan ini juga mau mengambil fatwa dan pendapat para sahabat secara keseluruhan. Sehingga golongan kebanyakan kaum muslimin tidak sama dengan pendapat-pendapat golongan Khawarij dan Syiah dalam beberapa 14 Khawârij adalah golongan kaum muslimin yang membenci politik Usman bin Affan r.a selama menjadi khalifah dan membenci Ali bin Abu Thalib r.a karena ia mau menerima keputusan panitia arbitrer pendamai. Mereka juga membenci Muawiyah bin Abu Sufyan karena menjadi khalifah berdasarkan kekuatan senjata. Maka golongan tersebut memberontak terhadap khalifah-khalifah tersebut, (kharaja 'alâ, artinya memberontak). Syî'ah adalah golongan kaum muslimin yang berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abu Thalib r.a. beserta keturunan-keturunannya, dan berpendirian bahwa mereka (Ali bin Abu Thalib r.a dan keturunannya) lebih berhak menjadi khalifah, karena Ali mendapat pesan dari Rasul saw. untuk memangku jabatan khalifah. Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah ialah mayoritas muslimin yang tidak mengikuti pendirian-pendirian golongan Khawarij atau Syiah. 15 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 196. 132 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 133
lapangan fiqih tertentu, seperti warisan, wasiat, perkawinan, dan sebagainya.16 Terlepas dari pergolakan politik sebagaimana disebutkan di atas, periode sahabat ini dapat dibagi menjadi dua bagian: Pertama: Masa sahabat besar, dari tahun 11 H. Mulai dari masa Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Para khalifahnya disebut Khulafâ' ar-Râsyidûn (khalifah- khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul mengikuti teladan nabi. Mereka dipilih melalui musyawarah secara demokratis. Seorang khalifah tidak pernah bertindak sendiri saat negara menghadapi kesulitan, mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Kedua: Masa sahabat kecil dan tabi'in besar, mulai pemerintahan Mua'wiyah hingga awal abad kedua H. Masa ini dimulai dari tahun jamaah, yakni tahun 41 H, yang pada tahun ini umat Islam bersatu (kecuali Khawarij dan Syi'ah) untuk mengakui khalifah Mua'wiyah. Setelah Hasan merelakan turun dari takhta kekhalifahannya, dan kemudian tegaklah daulah Bani Umayyah.17 Pada periode ini dan seterusnya Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Berbeda halnya dengan para khalifah periode sebelumnya yang melakukan tindakannya dengan musyawarah, para pemimpin periode ini sering bertindak otoriter. Para sahabat tersebar di beberapa daerah, di antaranya adalah: Madinah 1. Abu Bakar as-Shidiq (wafat tahun 13 H) 2. Umar bin Khattab (wafat tahun 23 H) 3. Usman bin Affan (wafat tahun 35 H) 4. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H) 5. Zaid bin Tsabit (wafat tahun 45 H) 16 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam..., hlm. 196. 17 M. Hasbi Ash-Ahiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, cetakan kelima, (Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1987), hlm. 53. 134 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 135
6. Ubai bin Ka'ab (wafat tahun 21 H) 7. Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H) 8. Aisyah Makkah 1. Abdullah bin Abbas (wafat tahun 68 H) Kufah 1. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H) 2. Abdullah bin Mas'ud (wafat tahun 32 H) Basrah 1. Anas bin Malik (wafat tahun 93 H) 2. Abu Musa al-Asy'ari (wafat tahun 44 H) Syam 1. Muadz bin Jabal (wafat tahun 18 H) 2. 'Ubadah bin Shomid (wafat tahun 34 H) Mesir 1. Abdullah bin Amr bin Ash (wafat tahun 65 H) Jumlah sahabat yang tersohor memberikan fatwa kurang lebih ada 130 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tetapi yang mendapat popularitas di antaranya adalah beberapa nama yang tercantum di atas. Para sahabat mulanya banyak terdapat di Madinah, namun karena semakin bertambahnya wilayah kekuasaan Islam, para sahabat menjadi tersebar, sehingga ijtihad yang 134 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 135
dilakukan para sahabat pada periode ini lebih banyak bersifat fardi (individual).18 C. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan Periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad VII sampai dengan abad X M. Masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Bani Umayyah (662-750) dan khalifah Bani Abbasiyah (750-1258).19 Ketika itu, wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad, merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak mempunyai pengalaman politik yang memadai. Faktor-faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat antara lain adalah:20 1. Islam, di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. 2. Dalam dada para sahabat Nabi tertanam keyakinan tebal tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru dunia. Di samping itu, suku-suku Arab gemar berperang. Semangat dakwah dan kegemaran berperang tersebut membentuk satu kesatuan yang padu dalam diri umat Islam. 3. Bizantium dan Persia, dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu, mulai memasuki masa kemunduran 18 A. Aziz Masyhuri, Khulashoh Tarikh Tasyri' Islam, (Jakarta: Ramadhani, 1974), hlm. 32-33. 19 Hazairin, Kuliah Hukum Islam I 1954/1955. Lihat juga Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Grafindo: 1990), hlm. 182. 20 Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 58-61. 136 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 137
dan kelemahan, baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya maupun karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing. 4. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksakan aliran atau agama resmi kepada wilayah jajahan. Rakyat Bizantium tidak senang karena pajak yang tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia. Begitu juga dengan Persia. 5. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengonversi agamanya menjadi Islam. 6. Bangsa Sami di Syiria dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka daripada bangsa Eropa, Bizantium, yang memerintah mereka. 7. Mesir, Syiria, dan Irak adalah daerah kaya. Kekayaannya membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Hukum Islam mencapak puncak perkembangannya pada masa Dinasti Abbasiyah. Terlebih pada periode pertama Bani Abbasiyah yang didukung segi politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Abbasiyah sangat memperhatikan pendidikan dan pentingnya ilmu pengetahuan. Sehingga pada masa pemerintahannya didirikan perpustakaan dan akademi. Perkembangan lembaga pendidikan mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di samping itu kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal: 136 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 137
1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra.21 Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama, pada masa khalifah al-Manshur hingga Harun ar- Rasyid. Pada fase ini banyak karya dalam bidang astronomi dan logika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Fase kedua berlangsung mulai masa khalifah a-Makmun hingga tahun 300 H. Bidang kajian yang banyak diterjemahkan adalah filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 H dan terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Badri Yatim memaparkan bahwa pengaruh kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, khususnya dalam bidang terjemahan cukup memberikan pengaruh baik terhadap ilmu pengetahuan umum atau agama. Seperti dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran; pertama, tafsîr bi al-ma'tsûr, dan kedua, tafsîr bi ar-ra'yi. Kedua metode ini berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Akan tetapi metode tafsîr bi ar-ra'yi sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Demikian juga terlihat dalam ilmu fiqih dan teologi. Menurut Daud Ali, puncak perkembangan hukum Islam terjadi pada masa ini dikarenakan pada masa tersebut lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum 21 Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, Jilid I, (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa Al-Nasyr, tt), hlm. 207. 138 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 139
fiqih Islam, serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam hingga sekarang. Menurutnya banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan hukum Islam pada periode ini. Pertama, wilayah Islam sudah sangat luas, terbentang dari perbatasan India-Tiongkok di Timur ke Spanyol (Eropa) di sebelah barat. Untuk dapat menyatukan berbagai macam perbedaan suku, tradisi, dan adat istiadat di berbagai wilayah tersebut diperlukan pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini yang mendorong para ahli hukum untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam untuk kemudian ditarik garis-garis hukum hingga bisa dijadikan pedoman yang sederhana namun mencapai segala aspek kehidupan. Kedua, telah ada berbagai karya tulis tentang hukum yang bisa dijadikan landasan untuk membangun serta mengembangkan fiqih Islam. Ketiga, di samping karya yang memadai, terdapat pula para ahli yang mampu berijtihad memecahkan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Karya-karya dari masa sahabat juga tidak sedikit pengaruhnya bagi kemajuan hukum Islam pada masa keemasan. Al-Quran sudah dibukukan dan tersebar luas sehingga dapat diketahui oleh semua lapisan kaum muslimin. Hadits-hadits Nabi aw juga sudah banyak yang dihimpun sejak permulaan abad kedua hijrah. Demikian pula fatwa-fatwa dari sahabat dan tabi'in, serta penafsiran-penafsiran mereka terhadap nash-nash al-Quran dan Hadits. Kesemuanya ini telah menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan hukum Islam. Di antara karya-karya ilmiah yang diwariskan pada masa pembinaan hukum Islam adalah pembukuan ilmu fiqih beserta ragam pendapatnya. Ahmad Hanafi menyebut bahwa hal ini terjadi dengan mengumpulkan masalah-masalah yang berhubungan dengan satu persoalan menjadi satu, ditambah penyebutan alasan- alasan pendapat tersebut. Pengumpulan ini didorong oleh luasnya daerah kekuasaan Islam dan kemajuan kebudayaannya. Hal ini menyebabkan timbulnya banyak persoalan dan peristiwa yang 138 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 139
Quran dan Sunnah Nabi. Karena itu pula mereka menganjurkan agar para ahli yang datang kemudian mengambil hukum dari sumber yang sama yaitu al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mereka menemukan metode pembentukan hukum melalui ijma' dan qiyas yang kemudian diakui oleh Imam Syaf'i sebagai sumber hukum. faktor-faktor yang menimbulkan kemajuan pesat bagi hukum Islam, dan memunculkan ulama-ulama besar dengan jumlah yang tidak sedikit. Pada masa sahabat, aktor yang berperanan mengembangkan hukum Islam hanyalah para sahabat. Baru pada akhir masa tersebut muncullah tabi'in besar. Akan tetapi, setelah masa sahabat berakhir, peranan seluruhnya dipegang oleh tabi'in yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'it-tabi'in sebagai pewaris ilmu sahabat. Dilanjutkan lagi oleh imam-imam empat sebagaimana tersebut di atas beserta teman dan muridnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia.23 Demikianlah Sebagaimana dikatakan Ahmad Hanafi bahwa hampir di tiap- tiap kota besar terdapat golongan tabi'in dan pengikut tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat Nabi sebelumnya. Mereka memberikan fatwa dan pelajaran kepada masyarakat di kota yang mereka diami seperti halnya di beberapa kota di bawah ini: Di Madinah: 1. Sa'id bin al-Musayyab 'Urwah bin az-Zubair 2. 3. Ahli fiqih Madinah yang tujuh 4. Muhammadbin Syihab az-Zuhri 5. Yahya bin Said 6. Malik bin Anas, dan rekan-rekannya di Madinah. Di Makkah: 'Ikrimah 1. 2. Mujahid 23 Ahmad Hanafi, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam..., hlm. 199. 140 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 141
3. 4. Sufyan bin Uyainah 5. Mufti Hijaz Muslim bin Khalid, 6. 'Atho' Imam Syafi'i, kemudian hijrah ke Baghdad dengan qaul qad- imnya, lalu ke Mesir dengan qaul jadidnya. Di Kufah: 1. Abdullah bin Mas'ud (wafat 32 H) kemudian murid- muridnya yang terkenal adalah di bawah ini: 2. 'Alqamah bin Qois 3. Syuraih al-Qadli, 4. Ibrahim an-Nakha'i 5. Hammad bin Abi Sulaiman 6. Imam Abu Hanifah beserta kawan-kawannya. Di Mesir: 1. Mufti Mesir Yazid bin Habib, 2. Al-Laits bin Sa'ad 3. Abdullah bin Amr bin Ash 4. Imam Syafii pada akhir hayatnya.24 Demikianlah kemajuan politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang pernah dicapai oleh Islam pada masa klasik, kemajuan yang tidak diungguli oleh siapa pun kala itu. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah periode pertama. Kemajuan politik dan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan peradaban dan kebudayaan. Namun sangat disayangkan, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran. 24 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam..., hlm. 200. 142 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 143
D. Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam 1. Tahap Pertama Masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ketujuh, yaitu sejak terbunuhnya al- Mu'tashim Billah khalifah terakhir dari daulat Bani Abbasiyah tahun 656 H. 2. Tahap Kedua Periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 H sampai abad ke-13 H, seringkali dalam fiqih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai di situ, tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Lebih rinci dijelaskan bahwa masa kelesuan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad ke-4 H sampai akhir abad ke-13 H. Ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari fikiran- fikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madzhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para ahli hukum masa ini tidak lagi menggali hukum (fikih) Islam dari sumber aslinya (al-Quran), tetapi sekadar mengikuti pendapat para imam madzhab.25 Perkembangan masyarakat yang berjalan terus dan persoalan- persoalan hukum pada masa ini tidak lagi diarahkan dan dipecahkan dengan baik menggunakan hukum sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tidak diimbangi dengan perkembangan pemikiran hukum, sehingga terjadilah kemunduran dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri. 25 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam...., hlm. 174. 142 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 143
Berbagai faktor baik politik, mental, sosial, dan sebagainya telah memengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam masa itu, di antaranya adalah: 1. Pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil yang seringkali disibukkan oleh kegiatan perang satu sama lain, hilangnya ketenteraman di antara masyarakat akibat saling fitnah di antara mereka. Salah satu konsekuensi logis akibat adanya kesibukan baru ini adalah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau perkembangan hukum Islam. 2. Ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir pula. Karena pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran madzhab, para ahli hukum pada periode ini hanya tinggal memilih (ittiba') atau mengikuti imam, memperjelas, membela madzhabnya sendiri, dan memperkuat dasar- dasar madzhab ataupun pendapatnya, dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian madzhabnya dan menyalahkan pendiri madzhab lain. Sikap yang seperti ini menyebabkan jiwa atau ruh ijtihad yang menyala-nyala di zaman-zaman sebelumnya menjadi redup dan para ahli menganggap cukup dengan mengikuti saja faham yang telah ada dalam madzhabnya. (taqlid) salah satu 3. Pembukuan terhadap pendapat-pendapat madzhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya, hal ini memicu umat Islam semakin malas mencari alternatif fase pemecahan hukum. Sedang para sebelumnya terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan pada hal-hal yang tidak ada hukum syara'-nya. Setelah ijtihad-ijtihad mereka dikumpulkan dan dibukukan, baik untuk hal-hal yang terjadi atau bahkan yang akan terjadi, orang-orang yang datang kemudian mencukupkan diri fuqaha pada 144 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 145
dengan pendapat yang telah ada. Dengan demikian maka tidak ada dorongan untuk lebih maju. 4. Pada periode ini muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak layak berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpangsiuran pendapat yang membingungkan ini seringkali membuat para penguasa memerintahkan hakim untuk cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Sikap ini bermaksud agar kesimpangsiuran pendapat bisa dihentikan, tetapi justru kebekuan pemikiran hukum yang mulai terjadi. 5. Bersamaan dengan kebekuan pemikiran hukum terjadi, pintu ijtihad telah ditutup. Akibat banyak terdapat simpang siur pendapat dikarenakan orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan nash-nash syariat dan kepentingan orang banyak, maka para ulama pada akhir abad ke-4 H menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama tersebut mengobati kekacauan dengan kebekuan.26 Terdapat beberapa tanda yang bisa dicermati bahwa Islam pernah melewati kebekuan dan kemunduran pemikiran hukum Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan fuqaha kala itu hanya berkisar pada pendapat- pendapat imam mujtahidin yang lalu, seperti penertiban dan pengurutan masalah yang telah ada, memisah-misah antara pendapat yang kuat dan lemah. Menyusun ikhtisar kitab-kitab fiqih atau matan-matan yang terkadang sukar dimengerti, yang kemudian diberi penjelasan dan dikenal 26 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam..., hlm. 207-208. 144 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 145
dengan sebutan syarah. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas atau karena menerima penutupan pintu ijtihad sebagai suatu konsensus (ijma'). 2. Hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup, sebab gerak hidup ini dengan segala persoalannya tidak pernah stagnan, sedang hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad- ijtihad dari masa lalu. Hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dalam pergaulan hidupnya. E. Masa Kebangkitan Kembali Cukup lama Islam mengalami masa kemunduran dalam pemikiran hukum. Setelah beberapa abad lamanya mengalami masa tersebut akhirnya pemikiran Islam bangkit kembali. Pada pertengahan abad ke 18 M timbullah reformasi dan umat Islam melepaskan diri dari taqlid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam selama ini. Usaha menyadarkan umat Islam secara universal dari hegemoni taqlid ini tidaklah terjadi sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Setelah kesadaran nasional kaum muslimin yang mulai mengetahui dan merasakan adanya kemunduran-kemunduran, muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan agar pintu ijtihad kembali dibuka. Gerakan ini muncul di berbagai negeri Islam.27 Dalam lapangan politik, khususnya di Mesir Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) muncul sebagai salah satu pionir.28 Ia menjadikan al-Quran surat ar-Ra'd ayat 11 sebagai penggerak 27 M. Hasbi as-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, Cetakan Kelima, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 87. 28 H. M. Rasjidi, Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 20. 146 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 147
bagi umat Islam untuk bangkit dari kemunduran yang selama ini mendera, bahkan seruan pembaharuan tersebut menyeluruh bagi kaum muslimin. Secara gamblang Allah berfirman, "Allah tidak akan mengubah keadaan/nasib suatu kaum (bangsa), kalau kaum (bangsa) itu tidak terlebih dahulu berusaha mengubah nasibnya sendiri". Usaha Jamaluddin al-Afghani mampu mempengaruhi tokoh lain, bahkan pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Abduh (1849-1905). Ia adalah seorang murid terkemuka dan memiliki usaha keras dalam meratakan seruan gurunya, yaitu mengikuti ulama-ulama salaf, kembali pada sumber-sumber pokok dalam istinbath (pengambilan alasan-alasan hukum) dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taqlid. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh M. Rasyid Ridla. Muhammad Abduh melancarkan serangan keras terhadap taqlid dan kebekuan, dan menyerukan kebebasan serta pendekatan antar berbagai aliran (madzhab) dalam Islam, dengan berpedoman kepada perwujudan mashlahat orang banyak dalam menetapkan hukum. Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi, Abduh ini diikuti antara lain oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Dr. Charles C. Adam dalam Islam and Modernism in Egypt (1933) sebagaimana dikutip Daud Ali dalam Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam menyebutkan beberapa program pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, di antaranya adalah: 1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan berasal dari tuntunan Islam; 2. Mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi; 146 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 147
membersihkan agama dari usaha-usaha infiltrasi musuh Islam yang menyisipkan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mengajak untuk kembali kepada al-Quran dan Sunnah Nabi dan kepada amalan- amalan ulama salaf. Di Syiria muncul usaha perbaikan yang bersendi Agama yang dibangun oleh Al-Mahdi dan mengajak kembali kepada hukum Tuhan dan Rasul-Nya.31[] 31 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 76. 148 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 149
BAB IV HUKUM ISLAM DI INDONESIA A. Sejarah Masuknya Agama Islam di Indonesia Metamorfosa perkembangan Islam pada awal penyebaran di Indonesia selalu menarik untuk dikaji. Hal ini karena Islam yang masuk di perairan Nusantara mampu cepat beradaptasi dan tidak menimbulkan benturan budaya dengan adat istiadat lokal yang sebelumnya sudah tercipta. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar mengenai masuknya Islam ke Indonesia.1 Azyumadi Azra dalam penelitiannya sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal dalam Hukum Islam Indonesia Modern menyebutkan bahwa ada perdebatan di antara para pakar menyangkut tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Ada beberapa teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini. 1 Kajian kritis dan atraktif tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dapat dilihat dalam disertasi Azyumadi Azra untuk Columbia University, New York, Amerika Serikat, 1992, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1994).
Teori Pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Nusantara pada abad ke-12 M dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia.2 Menurut Pijnappel, seperti dikutip oleh Azyumardi, orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i bermigrasi ke India, kemudian membawa Islam ke Nusantara.3 Snouck Hurgronje mendukung teori pertama ini tidak secara eksplisit menyebutkan wilayah mana di India yang dianggap sebagai tempat awal kedatangan Islam. Ia hanya menyebutkan abad ke-12 M sebagai waktu yang paling memungkinkan penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan Morisson menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari pantai Coromandel (pantai timur India).4 Teori kedua dikembangkan oleh S.Q. Fathimi menyatakan bahwa Islam datang dari Bengal. Ia berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali. Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya pada abad ke-11 M. Tepatnya dari pantai timur, bukan dari barat (Malaka), melalui Canton, Phanrang (Vietnam), Leran, dan Terengganu.5 2 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 32. 3 Para pedagang Arab yang datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisr pantai Malabar menuju Maskat, Raisut, Siraf, Guadar, Daibul, (Debal), Pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras (ibukota kerajaan Kadangalar), Quilon, dan Kalicut, kemudian menyisir pantai Karamandel, seperti Saptagram ke Chitagong (pelabuhan terbesar di Bangladesh), Akyab, (sekarang wilayah Myanmar), selat Malaka, Peureulak (Aceh Timur), Lamno (Pantai Barat Aceh), Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makasar, Ternate, dan Tidore. Rute yang lain adalah langsung dari Aden menuju pantai Malabar (dengan Quilon sebagai pelabuhan terbesar) di Deccan, selat Cylon (memisahkan India dan Srilanka) kemudian dilanjutkan ke Malaka (alam Melayu) melewati Tumasik (Singapura sekarang) ke Patani sampai ke Kanton. Rute jalur laut dari Malabar ke Malaka hanya ada waktu enam bulan yang bisa dilalui karena setelah itu gelombang laut di teluk Bangla sangat ganas. Sehingga perjalanan terhenti dan para pedagang singgah di pedalaman atau melanjutkan perjalanan dengan menyusuri Pantai Teluk Bangla untuk dilanjutkan ke Malaka. Sementara untuk jalur darat adalah menempuh rute dari Makkah ke Madain, Kabul, Kashmir, Singkiang (sekarang Xinjiang), Zaitun, Kanton ke alam Melayu yang dikenal sebagai jalur sutera. Untuk itu, pada abad pertama hijriah di Kanton sudah ada koloni Arab muslim. 4 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern..., hlm. 32. 5 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern..., hlm. 32. Lihat juga 152 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 153
erat dengan Nusantara-Bangla baik dalam bidang ekonomi, politik, agama, maupun budaya.7 Utara Sumatera adalah salah satu pusat perniagaan terpenting di Nusantara di abad VII M. Oleh karena itu, maka ia merupakan salah satu tempat berkumpul saudagar-saudagar Arab Islam yang hendak menuju ke tanah besar Asia Tenggara ataupun hendak berlayar pulang ke negeri mereka di selatan Semenanjung Arab, sehingga dakwah islamiah memiliki peluang untuk bergerak dan berkembang cepat di wilayah ini.8 Laporan yang ditulis Cheng Ho, utusan Tionghoa (1413 M), sekitar awal abad XV M di pesisir pantai utara telah ada pemeluk agama Islam yang dinyatakan berpakaian bersih, sedang nonmuslim masih terlihat kotor.9 Sementara itu di Sumatera telah ada Negeri Islam yaitu; Peureulak (Perlak), sebagai pusat penyebaran Islam di pelabuhan Sumatera Utara. Kemudian disebut pula bahwa pada tahun 1400 tercatat Mukammad Sakendar Sjah (nama Arab dengan aksen Jawa), sebagai putra dari raja Parameswara yang dinyatakan 7 Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), hlm. 324. 8 A. Hasjmy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 192. 9 Suatu petunjuk tentang bilamanakah Islam pertama kali masuk ke Jawa diungkapkan oleh Prof. Haji Muhammad Yamin SH dalam uraiannya: "Negeri Leran kira-kira 6 kilometer di sebelah barat laut negeri Gresik. Di sana didapati di dalam cungkup tulisan Arab yang paling tua di tanah Indonesia, dan memakai tanggal Jum'at 7 Rajab 495 Hijrah (27 April 1102). Tulisan itu memperingatkan matinya seorang putri Islam bernama Ftimah binti Maimun bin Al-Qahir Billah... bukti yang di atas memberi tanda bahwa sesudah Airlangga meninggal (ca. 1045) dan sebelum raja Jayabaya memerintah (ca. 1135), maka di Jawa Timur telah mulai berkembang agama Islam, tetapi usaha itu baru saja ada permulaannya. Dalam abad ke-13 sampai abad ke-15, bertambah banyaklah pusat penyiaran di pulau Sumatera dan Jawa, terutama dalam kerajaan Samudera Pase, Malaka, dan di sekeliling kota Gresik. Di Gresik didapati kuburan wali yang pertama: Maulana Malik Ibrahim. Dia meninggal di sana pada hari Senin 12 Rabi'ul Awwal (8 April 1419 M). Keterangan ini dalam M. Yamin, Tata Negara Madjapahit III, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1962). Lihat juga T. Arnold, The Preaching of Islam, (London: Constable, 1913), hlm. 383. Lihat juga Hamka, Sejarah Umat Islam, (Jakarta: Nusantara, 1961), hlm. 684. Lihat pula R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia III, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), hlm. 46. Lihat juga TK Ismail Jakub, Sejarah Islam di Indonesia, (Jakarta: Wijaya, t.th), hlm. 24, dan Abdul Karim, Islam Nusantara, (Yogyakarta: Gama Media, 2013), hlm. 31. 154 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 155
berasal dari Blambangan Jawa Timur. Dengan nama itu terlihat bahwa ia telah memeluk Islam.10 Berdasar keterangan di atas, dapat diyakini bahwa Islam sudah menyebar di Pesisir Utara Jawa dan Sumatera pada akhir abad XIV M yang penyebarannya dimulai abad XIII M, dalam arti penyebaran yang dilakukan oleh kelompok sosial, sedangkan secara individual kontak budaya itu diperkirakan berlangsung sejak abad VII M.11 Penyebaran Islam sejak abad XIII M dilakukan oleh para pedagang yang datang dari pantai Malabar, pantai Karamandel termasuk Teluk Bangla, serta kemudian dari Gujarat. Dari faktor ini dapat dikatakan Islam yang dibawa para pedagang tersebut adalah agama Islam yang sudah tersebar di pantai tersebut. Dari kenyataan itu dapat pula diduga bahwa agama Islam yang masuk ke Insonesia sudah tercampur dengan budaya Persia dan India yang banyak dipengaruhi oleh aliran Syiah.12 Abdul Karim dalam hal ini memberikan data faktual mengenai pengaruh aliran Syi'ah di masyarakat yakni dengan adanya beberapa hasil budaya yang ikut berkembang di Indonesia seperti bedug di masjid yang digunakan 10 Mubalig-Mubalig Islam mengembangkan dakwahnya menyebar dari Pase dan Perlak ke berbagai penjuru Nusantara. Malaka salah satu sasaran dakwah mereka sampai 1414 M. Saat itu, Paramesywara menjadi raja Malaka pertama yang memeluk Islam dan bermadzhab Syafi'i. Ketika itu Malaka menjadi bandar dagang terbesar di Asia Tenggara. Sultan yang telah berganti agama dari Hindu Budha ke Islam mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Syah. Agama Islam bermadzhab Syafi'i atau Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah dikembangkan dari Pase ke Malaka lalu memasuki Jawa. Pada 1397 M, kerajaan Sriwijaya ditaklukkan oleh Majapahit. Banyak santana atau kerabat istana Sriwijaya yang mengungsi ke Malaka. Dari sinilah agaknya silsilah raja-raja Malaka dimulai, hingga pada akhirnya para santana dari kerajaan Sriwijaya menutup sejarah Sriwijaya Hindu Budha dan merupakan cikal bakal atau pelopor kerajaan Islam madzhab Syafi'i di Malaka, namun lambang Sriwijaya tidak dihapus. Itu sebabnya Sultan Muhammad Syah yang mulai kekuasaannya pada tahun 1424 M memakai gelar "Sri Maharaja" untuk memperlihatkan bahwa ia adalah pewaris Raja Sailendra dari Sriwijaya. Lihat H.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, terj. Dharmono Hardjowijono, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1983), hlm. 28. Lihat pula Abdul Karim, Islam Nusantara..., hlm. 31. Lihat juga Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, (Bandung: Al-Ma'arif, 1979), hlm. 213. 11 Abdul Karim, Islam Nusantara..., 2013, hlm. 31. 12 TW. Arnold, The Preaching..., hlm. 368 dan 383, dan Abdul Karim, Islam Nusantara..., hlm. 33. 154 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 155
sebagai tanda masuknya shalat sebelum dikumandangkan adzan, yang seringkali terlihat di masjid-masjid pedesaan, namun tidak ditemukan di masjid yang dibangun oleh gerakan pembaruan. Ahli sejarah menjelaskan bahwa masuknya Islam di Perlak dan pantai utara pulau Jawa melalui proses mission sacree, yaitu proses da'wah bi al-hâl yang dibawakan oleh para mubalig yang merangkap tugas menjadi pedagang.13 Pada mulanya proses ini dilakukan secara individual, mereka melaksanakan kewajiban syari'at Islam dengan menggunakan pakaian bersih dan memelihara kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal serta tempat ibadahnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menampilkan kesan sederhana, dengan tutur kata yang baik, sikap sopan, berakhlak, suka menolong dan membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Menurut Abdul Karim para pedagang tersebut mengajarkan cara hidup yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Mereka mengajarkan pola hidup bersih, saling menghormati, menyayangi alam dengan jalan memahami makna yang terkandung di dalamnya, menunaikan hak dan kewajiban antara sang pencipta dan yang dicipta serta mengajarkan perilaku terpuji dan menghindari tindakan tercela guna memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Rutinitas dan kepribadian umat muslim kala itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mayoritas menganut agama Hindu-Budha. Penyebaran Islam di pulau Jawa digerakkan oleh Wali Sanga,14 para wali berkelana dari dusun ke dusun, memberikan ajaran moral keagamaan yang secara tidak langsung membantu pemeliharaan keagamaan. Para wali berkelana dari dusun ke dusun, memberikan ajaran moral keagamaan yang secara tidak langsung dapat membantu keamanan wilayah daerah tersebut, sehingga para wali seringkali dibantu dan diapresiasi oleh raja dan dihormati oleh murid-muridnya. Sebagai seorang dai yang bertugas menyebarkan agama, tentu tidak bisa menghindar dari ancaman dan tekanan yang mengancam jiwa, sehingga para wali dibekali juga dengan ilmu 13 Sayed Alwi b Tahir al-Haddad, Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh, terj. Dziya Shahab, (Jakarta: Al-Maktabah ad-Daimi, 1957), hlm. 112-114. 14 Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 1-5. 156 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 157
olah kanuragan.15 Kesuksesan para wali dengan muridnya dalam menjaga keamanan kerajaan memunculkan kepercayaan dari para raja dan masyarakat, sehingga kepercayaan mereka kepada Islam semakin meningkat dan banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Penduduk pulau Jawa menerima Islam dengan penuh kesadaran. Islam dipandang sebagai roh pembebas yang memerdekakan mereka dari ikatan belenggu yang mengungkung kehidupan rohani dan jasmani sejak ratusan tahun lamanya, disebabkan karena penderitaan mereka di bawah kekuasaan kaum bangsawan yang otokratis dan pemuka-pemuka agama yang reaksioner dan menjadi alat kaum feodal yang berkuasa. Ruang gerak yang semakin sempit senantiasa menimbulkan perlawanan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi untuk mendatangkan pembaruan. Sebagaimana dinamika Islam mengajarkan idza dlâqa al-amru ittasa'a. Jika ada kesempitan maka harus diluangkan. Namun dalam hal ini kesempatan leluasa bukan dalam konotasi negatif atau membawa mudarat, melainkan menciptakan kemaslahatan umum.16 Demikianlah Islam memasuki pulau Jawa dalam suasana penduduknya sedang dilanda kehausan rohaniah dan keringnya alam berpikir yang membawa derita lahir batin. Para wali dalam menyebarkan agama Islam juga cenderung pada penggunaan tasawuf, sesuai dengan ilmu yang mereka kuasai. Dengan sikap demikian mereka tidak mendapat rintangan dari kerajaan-kerajaan yang berkuasa waktu itu. Karena dalam tasawuf, di samping pengamalan keagamaan juga perenungan secara mikrokosmos dalam hubungannya dengan alam semesta, makrokosmos untuk mengetahui hakikat dirinya di antara alam semesta ini. Di samping itu, para wali menampilkan bentuk kebudayaan tertentu yang mengandung makna nasihat dalam 15 Ilmu semacam pencak silat dan ilmu tenaga dalam yang dengannya mereka jadi disegani oleh penyamun, perampok, serta para penjahat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kerajaan dan masyarakat luas. 16 Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perekembangannya di Indonesia, (Bandung: Al-Maarif, 1980). hlm. 220. 156 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 157
toleransi keagamaan. Dengan cara ini, mereka menghendaki agar adat istiadat dan kepercayaan lama sedikit demi sedikit dikikis seraya diisi dengan adat istiadat yang bernafaskan Islam.17 Dapat disaksikan bekas-bekas keberhasilan para wali yang tersisa hingga sekarang. Misalnya dalam bidang seni dan budaya, peninggalan pengaruh Hindu maupun Budha yang masih melekat di hati penduduk hampir-hampir tidak diusik dan diganggu. Dibiarkan untuk sementara bentuk-bentuk itu berjalan, akan tetapi dimasukkan ke dalamnya unsur-unsur kejiwaan bernafaskan Islam. Gamelan dan wayang kulit umpamanya dibiarkan berjalan sebagaimana biasanya, akan tetapi diberikan penghayatan berlandaskan akidah atau keyakinan serta himmah Islam, sementara jalannya kisah atau lakon diarahkan kepada ajaran-ajaran Islam tentang akhlak mulia.18 Gaya arsitektur masjid tidak diganti dengan gaya arsitektur Arab maupun Persia, akan tetapi dibiarkan berjalan menyerupai gaya arsitektur pagoda atau candi. Para mubalig angkatan pertama tidak mementingkan kerangka tetapi mengutamakan isi. Kegiatan islamisasi di Jawa sejak pertama selalu mengalami benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi agama Hindu, sehingga terjadilah ketegangan dan dialog yang panjang. Setelah 17 Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), hlm. 330. 18 Berbicara tentang wayang kulit, para mubalig Islam membiarkan plot atau alur cerita Mahabarata yang ada namun disisipkan ke dalamnya unsur-unsur akidah maupun akhlak menurut ajaran Islam secara santai agar tidak terasa sebagai sesuatu yang dipaksakan. Untuk memasukkan faham rakyat mengenai Rukun Islam yang lima, para mubalig itu mengambil metode dengan jalan mempersonifikasikan atau mengorangkan tokoh-tokoh Pandawa Lima seperti: Puntadewa untuk syahadat, Bima atau Werkudara untuk salat, Arjuna untuk zakat, Nakula-Sadewa untuk puasa Ramadan dan haji. Bahkan kisah-kisah perwayangan dijadikan media untuk mengajarkan ilmu tasawuf mengenai tarekat atau "laku utama", tentang hakikat atau "sejatining laku", syariat atau "sajatining urip", ibadah atau "lakuning manembah" dan lain sebagainya. Konon penggubahnya ialah sunan Kalijaga yang hidup pad atahun 1478 dan menjadikan wayang sebagai media dakwah dan pendidikan latihan rohani atau riyadlah. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang mengutamakan kepercayaan kebatinan dalam beragama (Hindu Budha) maka Sunan Kalijaga memasukkan unsur-unsur tasawuf dan akhlaqul karimah. Lihat selengkapnya dalam Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, (Bandung: Al-Ma'arif, 1979), hlm. 234. 158 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 159
Mengamati penjelasan di atas, meski berbagai perbedaan pendapat dan teori telah muncul mengenai tempat asal, pembawa, dan kapan masuknya Islam ke Indonesia, tapi secara jelas disepakati oleh ilmuan Barat bahwa pada abad ke-13 penyebaran Islam secara pesat dan massal terjadi di wilayah Nusantara, sehingga dianggap sebagai awal masuknya Islam ke bumi Nusantara. Azyumardi Azra berpendapat bahwa ada empat tema pokok yang berkaitan dengan permulaan penyebaran Islam di Nusantara yaitu pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar profesional (zondig). Ketiga, pihak yang mula-mula masuk Islam adalah penguasa, dan keempat, mayoritas para penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13. Selanjutnya, Azra menyatakan bahwa meskipun mungkin Islam sudah diperkenalkan ke Nusantara sejak abad pertama hijriah, namun hanya setelah abad ke-12 M pengaruh Islam tampak lebih nyata, dan proses islamisasi baru mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan 16 M. Sejak abad ke-13 semarak penyebaran Islam di Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah, seperti Pasai di pesisir utara Sumatera, Gresik, Demak, Gowa, Banten, Cirebon, Buton, dan Ternate. Islam yang hadir di Indonesia yang diyakini dibawa oleh para pedagang baik dari Arab, India maupun Persia menampilkan agama yang damai. Iqbal mengutip Arnold, menyebutkan bahwa para pedagang Islam mengembangkan agamanya kepada penduduk asli dengan menggunakan pendekatan adat istiadat penduduk asli, mengawini wanita-wanitanya, menebus para budak dan menjalin kerjasama dengan para raja negeri (pribumi) untuk menduduki jabatan- jabatan utama di pemerintahan. Dengan cara-cara demikian para pembawa agama Islam ke Nusantara akhirnya berhasil meletakkan problem baru melainkan hanya mencari masail-masail dalam kitab fiqih seperti kitab Tuhfat at-Tullâb, I'ânat at-Thâlibîn, dan kitab-kitab lain karya Imam Syafi'i. Mereka berpaham bahwa ijtihad tidak dibenarkan, karena menurut mereka keterangan- keterangan Nabi dan sahabat-sahabat telah dikoleksikan dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab tafsir juga dalam kitab-kitab fiqih. 160 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 161
dasar-dasar kekuatan sosial politik.22 Kedatangan Islam ke Nusantara tidaklah menggunakan jalan perang sebagai dakwah, melainkan menempuh jalan damai sehingga Islam diterima dengan tangan terbuka dan menyatu dengan masyarakat Nusantara. Penyebaran agama Islam di kepulauan Indonesia melalui media perdagangan,23 tanpa mission dan kekuatan. Masuknya Islam dengan perangkat budayanya sangat mendominasi, seimbang dengan berkembangnya agama Islam yang merata dari Sabang sampai Merauke. Dapat diambil suatu benang merah bahwa proses yang ditempuh dalam penyebaran Islam adalah proses penetration pacifique (pembebasan secara damai), dan dapat dikatakan pula bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu tidak didasarkan atas misi atau dorongan kekuasaan, melainkan penyebaran Islam berlangsung secara evolusi atau berlangsung secara perlahan.24 Proses itu juga berlangsung secara continue (terus-menerus) dengan berdasar pada kesadaran bahwa penyebaran agama Islam menjadi tanggung jawab dari setiap pemeluknya.25 Menurut Abdul Karim ajaran Islam yang menarik perhatian masyarakat adalah ajaran ketauhidan yang bertitik tolak pada pengakuan terhadap kekuasaan tertinggi nan Esa. Sinar terang dari ajaran Islam ini seringkali memberikan petunjuk bagi pemeluk agama lain khususnya pemeluk agama Hindu. Ajaran ketuhanan yang mereka anut sangat membingungkan dan dirasa tidak rasional, yaitu ajaran tentang Trimurti yang membagi kekuasaan 22 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 36. 23 J. S. Furnival, Hindia Belanda; Suatu Pengkajian Ekonomi Majemuk, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1983), hlm. 19-25. Lihat juga Abdul Karim, Islam Nusantara..., hlm. 38. 24 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 260. 25 Setiap muslim (pemeluk agama Islam) adalah khalifah di muka bumi yang harus senantiasa berbuat baik dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bahkan setiap penganut agama Islam adalah seorang da'i yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah (Islam) walau hanya satu ayat. Hal ini merupakan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 160 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 161
Tuhan menjadi tiga: Brahmana, Wisnu, dan Siwa,26 sehingga mereka tertarik ketika mendengar ajaran ketauhidan yang bertumpu pada satu ke-Esa-an Tuhan, baik penciptaan, pemeliharaan jiwa, dan pembinasaan.27 Pengakuan ajaran ke-esaan Tuhan memberikan konsekuensi keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang memberikan mudharat kepada setiap manusia kecuali dari Allah swt. Keyakinan ini membulatkan tekad umat Islam untuk membebaskan diri dari kepercayaan yang terdapat dalam ajaran agama lain mengenai adanya kutukan, karma, dan lain sebagainya.28 Ajaran Islam yang bertumpu pada keesaan Tuhan mengajarkan konsep persamaan posisi hamba di hadapan Tuhannya, yang membedakan hanyalah ketakwaannya semata.29 Pengakuan ini menjadikan konsep pembagian kasta dalam agama Hindu menjadi sirna, mulai dari kasta Paria, Sudra, Brahmana, dan Ksatria. Para petani yang tergolong dalam kasta Paria banyak yang memeluk Islam sehingga secara kuantitatif masyarakat Islam bertambah banyak. Islam sangat menekankan konsep ajaran persamaan, di mana manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling mampu melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan- Nya,30 bukan lagi golongan kasta Brahmana dan Ksatria secara turun-temurun. Hal ini dianggap sangat adil karena Islam tidak 26 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976), hlm. 22. 27 Dikisahkan dalam al-Quran surat al-Qomar: 49-50, "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata." 28 Aboe Bakar Atjeh, Sedjarah Al-Quran, (Surabaya: Sinar Bupemi, 1956), hlm. 279. Lihat juga Abdul Karim, Islam Nusantara..., hlm. 40. 29 Q.S Al-Hujurat: 13 "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki- laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." Sabda Nabi saw. juga menegaskan, "Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali karena ketakwaannya." 30 Q.S. al-Hajj: 41 "... menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar...." 162 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 163
membedakan kasta untuk sebuah predikat kemuliaan, melainkan derajat mulia itu bisa diperoleh oleh siapa pun selama mereka berlomba-lomba untuk mencapai kemuliaan tersebut.31 Bukan jabatan atau harta kekayaan yang dapat mengantarkan seseorang pada predikat mulia dalam Islam, melainkan dapat dicapai oleh siapa pun yang mampu berlaku adil dan membedakan perlakuan kepada sesama manusia.32 Islam pertama kali tersebar di Indonesia adalah Islam yang cenderung pada ajaran moral, sehingga ajaran tersebut cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat dalam berbagai lini. Ajaran tentang nilai baik-buruk yang terdapat dalam Islam memberikan kepuasan pada masyarakat, karena Islam mengajarkan konsep setiap manusia bertanggung jawab atas setiap individu dan perbuatannya, dan pertanggungjawabannya langsung kepada Allah di hari akhir. Dengan demikian pembebanan dosa secara turun-temurun, pembebasan dosa oleh orang lain, dan kutukan tidak dikenal di dalam Islam. Ajaran ini seakan memberikan sinar terang dan harapan baru bagi masyarakat yang mayoritas beragama Hindu.33 Terdapat tiga faktor utama yang dapat mempercepat proses islamisasi di Nusantara menurut Fachry Ali dan Bahtiar Effendy. Pertama, prinsip tauhid dalam Islam sangat mengimplikasikan pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan selain Allah; kedua, ajaran Islam yang lentur mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan Islam; ketiga, sifat Islam yang anti penjajahan.34 Sejak Islam dikenal di Indonesia itulah, Islam terus berkembang dengan pesat. Menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, sehingga dengan cepat diterima oleh 31 Q.S. al-Hujurat: 13 "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." 32 Q.S. al-Maidah: 8 "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." 33 Abdul Karim, Islam Nusantara..., hlm. 41. 34 Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 32. 162 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 163
masyarakat Indonesia yang waktu itu masih kuat menganut paham lama, yaitu menganut agama Hindu, Buddha, bahkan Animisme dan Dinamisme. Dapat disimpulkan bahwa jalur-jalur yang mula-mula dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:35 1. Jalur perdagangan islamisasi adalah Pada perdagangan. Kesibukan lalu-lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 M memnuat para pedagang Muslim (Arab, Persia, dan India) turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka melakukan dakwah Islam, sekaligus menjajakan dagangannya kepada penduduk pribumi. taraf permulaan, saluran 2. Jalur perkawinan Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi sehingga penduduk pribumi, terutama putri- putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar- saudagar itu. Sebelum menikah mereka diislamkan lebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin timbul kampung- luas. Akhirnya kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Melalui jalur perkawinan, para penyebar Islam melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Melalui jalur ini mereka menanamkan cikal-bakal kader Islam. 3. Jalur tasawuf Para penyebar Islam juga dikenal sebagai pengajar- pengajar tasawuf. Mereka mengajarkan teosofi yang 35 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 201-203. 164 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 165
bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan pengobatan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, "bentuk" Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan alam pikiran yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima masyarakat. Kehidupan mistik bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi kepercayaan, oleh karena itu, penyebaran Islam kepada masyarakat Indonesia melalui jalur tasawuf atau mistik ini mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia. Misalnya, menggunakan ilmu-ilmu riyadat dan kesaktian. 4. Jalur pendidikan jalur Islamisasi pendidikan seperti pesantren, surau, atau masjid yang diinisiasi oleh guru agama, kiai, dan ulama. Jalur pendidikan digunakan oleh para wali khususnya di Jawa dengan membuka lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat kaderisasi mubalig-mubalig Islam. Setelah lulus dari pondok pesantren, mereka pulang ke kampung masing- masing atau berdakwah ke tempat tertentu. Pesantren tertua didirikan oleh Raden Rahmat Sunan Ampel di Ampel Denta Surabaya. Serta pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri di Gresik. Alumnus pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk berdakwah. Indonesia juga dilakukan melalui 5. Jalur kesenian Para penyebar Islam juga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam. Wujudnya antara lain wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Walisongo untuk menarik perhatian masyarakat luas, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam sekalipun pada awalnya mereka 164 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 165
Islam pun secara otomatis diberlakukan dalam kerajaan-kerajaan tersebut. Ar-Raniri yang telah ditunjuk sebagai patronase kerajaan menulis kitab al-Shirât al-Mustaqîm (berisi tentang berbagai praktik hukum Islam) sebagai rujukan kesultanan di Aceh tersebut, dan kitab Bustân as-Salathîn sebagai nasihat bagi Sultan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.36 Di beberapa kerajaan, dibentuk lembaga- lembaga keagamaan untuk menegakkan keberadaan hukum Islam. Salah satu lembaga tersebut adalah peradilan agama yang mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara orang Islam. Para hakim dalam lembaga ini diangkat sendiri oleh Sultan di kerajaan masing-masing. Dapat diambil contoh pada kerajaan Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan peradilan negara dan dilakukan secara bertingkat, mulai dari peradilan tingkat kampung, kemudian peradilan balai hukum mukim yang merupakan tingkat banding, dan jika masih terdapat ketidakadilan bisa dilakukan kasasi kepada Sultan, yang anggotanya terdiri dari Sri Paduka Tuan, Raja Bandahara, dan Faqih.37 Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Mataram di bawah kendali Sultan Agung dibagi menjadi peradilan Surambi38 yang menangani perkara-perkara kejahatan pidana (qishâs). Selanjutnya di Minangkabau, perkara agama diadili pada rapat Nagari dan kepala-kepala nagari, pegawai-pegawai masjid dan ulama- ulama yang dilakukan pada hari Jumat, sehingga sidang tersebut dinamakan Sidang Jumat.39 36 Nur Ahmad Fadhil Lubis, A History of Islamic Law in Indonesia, (Medan: IAIN Press, 2000), hlm. 69. Mengutip Azra, ia menduga bahwa berkat nasihat ar- Raniri dalam buku ini, Sultan Iskandar Tsani menghapus hukuman yang tidak islami terhadap pelaku tindak pidana, seperti mencelup minyak dan menjilat besi. Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 186. 37 Muhammad Zaenuddin, Tariech Aceh dan Nusantara, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 317-318. 38 Dinamakan Pengadilan Serambi karena diselenggarakan di serambi mesjid agung. 39 Soepomo, Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnya 166 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 167
Demikianlah berbagai macam bentuk pengadilan agama di wilayah Nusantara. Terdapat beberapa daerah seperti Aceh, Jambi, dan Kalimantan yang telah menerapkan sebuah bentuk peradilan dengan hakim-hakim yang dipilih langsung oleh penguasa setempat. Namun di beberapa daerah tidak terdapat bentuk pengadilan agama secara khusus. Sedang di daerah Jawa, eksistensi Pengadilan Agama sudah terlihat pada abad ke-16 M. Begitulah hukum Islam berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat Nusantara. Hampir seluruh wilayah Nusantara menggunakan hukum Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, meski harus diakui terdapat beberapa daerah di Jawa yang masih bercampur dengan unsur-unsur yang berbau pra-Islam. Hukum Islam mulai mengalami resistensi saat penjajah Belanda mulai datang ke Nusantara. Politik hukum kolonial Belanda berusaha meminggirkan peranan hukum Islam dari kehidupan masyarakat. 2. Hukum Islam Masa Hindia Belanda Masa penjajahan Belanda terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Politik Belanda terhadap Islam dan ketentuan hukumnya di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode. Pertama adalah periode pemerintahan VOC sejak 1596 hingga pertengahan abad ke-19. Periode ini diselingi dengan masa pemerintahan Inggris pada 1811-1816. Kedua adalah periode pertengahan abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.40 sangat berpengaruh Pemerintah Belanda melalui pemerintahan VOC (Vereenigde Oost Inlandse Compagnie) atau Kongsi Dagang Hindia Belanda pada mulanya mencoba menerapkan hukum Belanda kepada masyarakat pribumi, namun tidak berjalan efektif. Akhirnya, VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada di masyarakat. Disebutkan dalam Statuta Batavia tahun 1642 bahwa soal kewarisan orang-orang pribumi yang beragama Islam hukum yang digunakan adalah Paramitha, 1983), hlm. 93. 40 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 40. 168 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 169
hukum yang digunakan sehari-hari, yakni hukum Islam. Kemudian pemerintah VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu compendium (ringkasan) tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Compendium Freijer ini kemudian diterima pengadilan dan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC. Terdapat juga beberapa kitab hukum lainnya yang dibuat oleh pemerintah VOC, di antaranya Compendium Mugharrar yang dipakai untuk pengadilan Semarang, Cirbonsch Rechtboek (Pepakem Cirebon) dan koleksi hukum Hindia Belanda untuk daerah Bone dan Gowa (Compendium Indiansche Wetten bij Hoven van Bone en Goa).41 Beberapa sarjana Belanda mengakui baik secara implisit maupun eksplisit bahwa bagi orang pribumi yang beragama Islam berlaku hukum Islam. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang berkuasa pada 1808-1811 juga menghormati penduduk pribumi di Jawa yang beragama Islam. Dalam praktiknya ia bahkan mengeluarkan peraturan bahwa hukum pribumi orang Jawa tidak boleh diganggu. Hak-hak penghulu agama untuk memutus perkara perkawinan dan kewarisan orang Jawa yang beragama Islam juga tidak boleh diambil alih, semua alat-alat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda harus mengakui eksistensi tersebut.42 Sir Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal saat Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) juga mengakui keberlakuan hukum Islam di kalangan rakyat pribumi dalam mengatur prilaku masyarakat, terutama di bidang-bidang perkawinan dan kewarisan sebagaimana pada masa Hindia Belanda. Bahkan ia tetap memberlakukan kebijakan penjajahan Belanda sebelumnya terhadap pribumi. Posisi hukum ini berlangsung demikian, selama kurang lebih dua abad. (1602-1800). Waktu pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda menguasai sungguh-sungguh 41 Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 11-12. 42 Jhon Ball, Indonesian Legal History 1602-1848, (Sydney: Oughters Press, 1982), hlm. 97 dalam Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern.... 168 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 169
kepulauan Indonesia. Sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah, namun perubahan itu dilaksnakan secara perlahan, berangsur-angsur, dan sistematis. Setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konvensi yang ditandatangani di London pada 13 Agustus 1814, pemerintah kolonial Belanda membuat suatu Undang- Undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian, dan perdagangan terhadap daerah jajahannya di Asia. Undang-undang ini mengakibatkan perubahan di hampir semua bidang kehidupan orang Indonesia, termasuk bidang hukum, yang akan merugikan perkembangan bidang hukum Islam selanjutnya.43 Menurut H.J. Benda, pada abad ke-19, banyak orang Belanda, baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda, sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara di antaranya melalui proses kristenisasi.44 Banyak orang Belanda yang berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan menguntungkan negeri Belanda karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama mereka dengan agama pemerintahnya, setelah mereka masuk Kristen, akan menjadi warga negara yang loyal lahir batin kepada pemerintahnya itu.45 Belanda sangat berambisi mengekalkan kekuasaannya di Indonesia, sehingga selain upaya di atas, pemerintah Kolonial Belanda mulai melaksanakan sebuah "Politik Hukum yang Sadar" terhadap Indonesia. Yang dimaksud dengan politik hukum yang sadar adalah politik hukum yang sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Politik ini didorong oleh keinginan menerapkan kodifikasi hukum yang terjadi Belanda serupa di Indonesia, karena mereka 43 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 215. 44 H. J. Benda, The Crescent and The Rissing Sun, (The Hague: van Hoeve, 1958), hlm. 19. 45 Deliar Noor, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 27. 170 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 171
yang berlaku mengikuti agama yang dianut. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.48 LWC. Van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut Van den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan: receptio in complexu. Ini berarti menurut Van den Berg yang diterima oleh orang Islam Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam melainkan keseluruhan hukumnya sebagai satu kesatuan.49 Namun di dalam perkembangannya peraturan-peraturan tersebut dilakukan perubahan secara berangsur-angsur oleh pemerintah kolonial untuk mengurangi berlakunya hukum Islam di Indonesia. Puncak perubahannya yakni dengan keluarnya pasal 134 ayat (2) IS (Indische Staats Regeling) yang dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam maka akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi.50 Ketentuan terakhir ini jelas menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat, karena hukum Islam baru dapat berlaku setelah diterima oleh hukum adat. Bersamaan dengan ketentuan pasal 134 ayat (2) IS ini, Teori Receptio in Complexu yang dikemukakan oleh LWC Van den Berg di atas dibantah oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) selaku penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumiputera. Dia mendasarkan pada hasil penelitiannya terhadap orang Aceh dan Gayo Banda Aceh sebagaimana termuat dalam bukunya De Atjehers. Ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Memang 48 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 4. 49 Istilah reciptio atau receptie dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau seluruh aturan hukum tertentu diambil alih dari perangkat hukum lain. Dalam hubungan ini menurut sejarah hukum Eropa, resepsi telah dilakukan oleh hukum Romawi sebelumnya dan hukum Romawi telah diresepsi pula oleh hukum negara-negara di Eropa, banyak ataupun sebagian. 50 Mardani, Hukum Islam..., hlm. 159. 172 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 173
telah masuk pengaruh hukum adat ke dalam hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar- benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini terkenal dengan receptie theorie (teori resepsi), yang kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Betrand ter Haar beserta murid-muridnya.51 Teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje mendapat banyak penentangan dari para pemikir hukum Islam di Indonesia. Teori tersebut dianggap mempunyai maksud-maksud politik untuk menghapuskan hukum Islam dari Indonesia dan hendak mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam. Dengan teori tersebut, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pembunuhan para pemuka atau ulama besar Islam.52 Sehingga hal ini jelas bertujuan untuk melemahkan perlawanan Indonesia terhadap Belanda. Snouck beranggapan bahwa kaum muslim Indonesia lebih menghargai mistik daripada hukum Islam yang rigid, juga lebih menghargai pemikiran agama yang spekulatif daripada pelaksanaan kewajiban agama itu sendiri. Menurutnya, Islam masih bercampur dengan sisa-sisa peninggalan Hindu. Masuknya Islam melalui India menjadi salah satu titik tolaknya. Mistik masih sangat mendominasi hampir seluruh masyarakat Nusantara. Berdasar atas keterangan tersebut Snouck beranggapan bahwa Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, sehingga adat harus dibela dan dipertahankan dari propaganda kelompok agama yang ingin mengubahnya dan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Bahkan sifat kedaerahan dan keanekaragaman adat sengaja diperkuat agar penduduk Hindia Belanda tidak memiliki satu kesatuan hukum.53 51 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 4. 52 Sajuti Thalib, Receptio a Contrario, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 19. 53 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern..., hlm. 45. 172 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 173
Dalam nasihatnya kepada pemerintah Hindia Belanda, seperti dicatat Suminto dan dikutip oleh Muhammad Iqbal, Snouck merumuskan strategi yang dipakai dalam memperlakukan tanah jajahan Hindia Belanda. Pertama, dalam bidang agama murni (ibadat), pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran-ajaran agama mereka sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Belanda. Kedua, dalam bidang sosial kemasyarakatan pemerintah memanfaatkan berbagai adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda, bahkan membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut. Ketiga, dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme politik pan-Islam.54 Meski demikian, pemilahan ini tidak benar-benar berlaku ketat. Karena misalnya dalam hukum zakat, Pemerintah Kolonial Belanda bersikap mendua. Di satu sisi membiarkan praktik berzakat karena itu merupakan ekspresi hukum Islam dalam bidang sosial. Tetapi Kolonial Belanda mengangkat Penghulu yang salah satu tugasnya adalah mengelola zakat dan dana kas mesjid dengan intervesi pada batas-batas tertentu.55 Menurut Van Vollen Hoven dan Teer Haar, hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum golongan bumiputera, sebab kalau hukum adat didesak maka hukum Islam yang akan berlaku. Sedangkan menurut Ter Haar, antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu karena titik tolaknya berbeda (complict). Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hidup yang sesungghnya dan hukum Islam dari kitab-kitab syariat.56 Dimensi politis dari teori receptie yang dikembangkan Snouck Hurgronje ini bertujuan mempersempit ruang gerak hukum Islam 54 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda..., hlm. 12, dalam Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern..., hlm. 45. 55 M. Nasrudin, "Silang Kuasa dalam Pengelolaan Zakat Era Kolonial Belanda" An-Nûr Jurnal Studi Islam, volume VII, Nomor 2, Desember 2015/1427 H, hlm. 367. 56 Muhammad Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 33. 174 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 175
hanya sebagai ritual belaka dan mencegah munculnya politik Islam sebagai kekuatan untuk menentang kekuasaan Belanda. Hazairin, seorang ahli hukum adat dan hukum Islam terkemuka mengkritik teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan teori resepsinya. Ia menyatakan bahwa teori resepsi yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia adalah teori Iblis. Menurutnya teori tersebut hendak mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut teori resepsi, hukum Islam (itu sendiri) bukanlah hukum kalau belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat. Kalau telah diterima oleh hukum adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan. (Hazairin, 1964: 4). Alfian57 menjelaskan bahwa teori receptie ini didasarkan pada asumsi bahwa kalau orang Indonesia mempunyai kebudayaan yang sama dengan orang Eropa, maka penjajahan Belanda akan berlangsung aman. Untuk itu, Belanda perlu "berkoalisi" dengan kaum adat, karena merekalah yang dapat diajak bekerja sama oleh pemerintah Hindia Belanda. Politik Belanda ini disebut oleh Muhammad Iqbal sebagai politik belah bambu. Pemerintah Hindia Belanda menciptakan keterasingan umat Islam dengan hukum agama mereka sendiri. Padahal realitanya masyarakat pribumi tidak pernah mempertentangkan dan membuat garis tegas pemisahan antara hukum Islam dan hukum adat. Kedua- keduanya dapat berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat. Dan ini adalah bagian penting yang dilupakan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena dalam tatanan praksis, hukum Islam dan hukum adat tidak dapat saling dipisahkan. yang membuktikan dan memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum adat berjalan harmonis. Harmonisasi tersebut terlihat dalam ungkapan yang Terdapat beberapa daerah 57 Alfian, Muhammadiyah Movement in the Dutch Colonial Period, (Yogyakarta: University of Gajah Mada Press, 1987), hlm. 44. 174 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 175
berasal dari daerah Minangkabau "Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah"58 (Adat berdasar hukum Islam, dan hukum Islam berdasarkan al-Quran), di Aceh "Hukum ngo adat hantom cre, lagee zat ngo sifeut: (Hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan, bagaikan zat dan sifat suatu benda), dan di Ambon "Adat dibikin di Mesjid". Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam, dapat dilihat dari sudut al-ahkâm al-khamsah, yaitu lima kaidah hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia, sebagai berikut: a. Larangan = haram b. Fardhu = kewajiban c. Makruh = celaan d. Sunnah = anjuran e. Jaiz, mubah, halal = boleh. Mengenai kaidah yang terakhir yakni mubah; adat dapat dimasukkan asal tidak bertentangan dengan akidah dan kaidah hukum Islam. Menurut T.M. Hasbi ash-Shidiqie dalam Pengantar Hukum Islam: "Urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan 58 Dikutip Muhammad Iqbal dari Amir Syarifuddin yang dengan baik menjelaskan hubungan tarik menarik adat dan Islam di Minangkabau ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, adat dan syara' berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Dalam bidang akidah dan ibadah, masyarakat menjalankan agamanya, sementara dalam bidang sosial mereka menjalankan adat. Tahap kedua, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak yang lain. Hal ini tergambar dari pepatah Adat bersendi Syara' dan Syara' bersendi Adat. Dalam tahap ini mulai terjadi proses penyesuaian dalam bentuk penerimaan hukum Islam oleh adat. Namun hal ini memberatkan masyarakat, karena pada waktu yang sama mereka mematuhi tuntunan adat dan agama sekaligus. Ini terlihat dari fungsi ganda yang harus dimainkan oleh seorang laki-laki Minang yang bertanggungjawab pada kemenakan (berdasarkan adat) dan anaknya sendiri (berdasar hukum Islam). Tahap ketiga, kelompok agama tidak puas terhadap capaian ini dan menuntut pemurnian dari segala hal yang masih bersifat "jahiliyah". Pada tahap inilah akhirnya perang paderi antara kelompok kaum agama dan kaum adat. Lihat Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 173-177. 176 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 177
pembentukan garis hukum: al-'Adatu Muhakkamat", artinya adat dapat dijadikan hukum. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam bidang muamalah. Sabhi Mahmassani sebagaimana dikutip Mukhammad Najih menyatakan bahwa agar dapat dijadikan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:59 1. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum. 2. Sudah berulangkali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat. 3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan. 4. Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak. 5. Tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan Hadits Rasulullah saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa ketentuan di atas bisa dilekatkan pada suatu kaidah hukum setelah dilakukan penyelidikan dan penyesuaian berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Ukuran (kriteria) tentang baik-buruknya suatu perbuatan yang sering dihubungkan dengan kelakuan, bukan saja perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan batin manusia. Dalam hal ini patut menjadi perhatian bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk sifatnya relatif, apalagi sebuah peradaban. Sesuatu yang tidak baik menurut orang Jawa, belum tentu tercela menurut orang Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. 3. Hukum Islam Masa Kolonial Jepang Penaklukan Jepang atas wilayah Indonesia hanya memakan waktu kurang lebih dua bulan. Jawa jatuh dalam waktu satu minggu 59 Mukhammad Najih, Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 292. 176 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 177
kantor kejaksaan. Jaksa bentukan Belanda terdahulu yang bertugas menurut prosedur hukum Eropa, dan jaksa Indonesia yang bekerja menurut Landraad, dikombinasikan ke dalam Kensatu Kyoku. Jelas saja, revolusi ini secara menggebu-gebu disambut oleh para pejuang muslim, terutama di Sumatera yang senantiasa berharap untuk dapat menjatuhkan dominasi para tetua adat bersama dengan pelindungnya, para pejabat Belanda. Unifikasi peradilan ini menjadikan peran tetua adat tergeser. Otoritas mereka pada peradilan adat dihilangkan walaupun otoritas administratif tetap dipertahankan. Dengan demikian perubahan terlihat pada struktur kelembagaan peradilan agama Islam. Di Aceh dan terutama Sumatera Utara dimana pengadilan adat dikontrol secara penuh oleh uleebalang62 dukungan Belanda sejak perang Aceh 1870-1900, kelompok ulama63 dan para oponen otoritas uleebalang menjadi tulang punggung pendukung kelompok sentiment pro-Jepang. Prinsip umum yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang ini membuat lembaga eksekutif dan peradilan harus dipisahkan, maka otoritas uleebalang pada pengadilan adat pun diruntuhkan, walaupun integritas dari otoritas administratif mereka tetap dipertahankan. Rezim kolonial baru ini paling tidak telah menampilkan semangat kemauan politis yang menjanjikan karena ia tampak memberikan prospek bagi kekuatan Islam sebagai suatu harapan baru. Penghentian jabatan uleebalang yang dulunya sangat dominan dalam administrasi peradilan lokal memberikan sinyal harapan bagi bentuk pengakuan kepada hukum Islam seiring diperolehnya kekuatan kontrol oleh orang-orang Islam dalam praktek peradilan. Seiring berjalannya waktu, dalam beberapa hal Jepang memang tidak mengizinkan adanya intervensi terhadap hukum Islam atau pengamalannya yang bebas oleh penduduk asli. Namun, pada akhirnya Islam tidak lebih dijadikan hanya sebagai alat yang paling 62 Kepala territorial. 63 Kata ini diambil dari kata Arab ulama' untuk menunjukkan seseorang yang menspesialisasikan dirinya dalam mempelajari agama Islam. 178 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 179
cocok untuk mengkonsolidasikan tujuan-tujuan politik Jepang di Indonesia. Islam bagi mereka dianggap paling efektif sebagai sarana untuk alat penetrasi dalam resesi spritual kehidupan bangsa Indonesia, bahkan memungkinkan sebagai sarana infiltrasi nilai- nilai dan cita-cita Jepang ke dalam masyarakat awam. Kepentingan Jepang yang digantungkan kepada Islam di Indonesia dapat dilihat lewat kasus pembentukan Departemen Agama. Jepang mempergunakan departemen ini untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di Indonesia dengan jalan melengkapi pegawai dari lembaga baru ini dengan para kiai dan ulama, yang diharapkan akan mampu berperan sebagai pelaku transmisi ide-ide dan tujuan Jepang ke dalam budaya masyarakat awam Indonesia.64 Dapat dikatakan, bahwa ketertarikan Jepang dengan Islam sesungguhnya lebih dimotivasi oleh keinginan subjektif daripada komitmen mereka dalam hal integritas hukum Islam atau demi menjamin kemakmuran masyarakat Islam.65 Sesungguhnya pernah ada suatu usaha yang dilakukan untuk mengakhiri keberadaan pengadilan agama ini pada masa pendudukan Jepang ketika Soepomo mengajukan proposal kepada pemerintah yang merekomendasikan penghapusan lembaga peradilan agama bulan Juni 1944. Paralel dengan rekomendasi Soepomo ini datang saran dari Jepang pada 14 April 1945 yang berisi bahwa antara agama dan negara hendaknya dipisahkan di Indonesia, dan semua perkara yang berhubungan dengan keimanan orang Islam, termasuk di dalamnya mengenai pengadilan agama, diserahkan kepada masyarakat Islam dan beroperasi secara privat tanpa ada intervensi dari pemerintah. Namun rekomendasi dan saran ini tidak pernah diimplementasikan, karena bisa jadi ada ketakutan Jepang akan adanya perlawanan dari orang-orang Islam. Namun demikian, fenomena ini tampaknya lebih berhubungan 64 Pembahasan lebih lanjut mengenai pembentukan Departemen Agama (Shumubuu) dalam bahasa Jepang) dan pertimbangan politis dari pemerintah Jepang untuk mendirikan departemen ini baca H.J. Benda The Crescent and The Rissing Sun... hlm. 111. 65 Karena alasan yang samalah maka Kristen menjadi agama pilihan Jepang di Filipina untuk dijadikan sebagai roda penetrasi ideologis. 180 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 181
dengan fakta bahwa Jepang hanya sebentar saja menduduki Indonesia. Pada akhirnya, sistem peradilan untuk orang-orang Islam pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan dibanding ketika berada di bawah penjajahan Belanda. 4. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan "The Japanese Empire (hereby) announce the future independence of all Indonesian people." (Kekaisaran Jepang [dengan ini] mengumumkan kemerdekaan pada masa yang akan datang bagi segenap rakyat Indonesia), demikian Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan di depan resepsi istimewa The Imperial Diet yang ke-85 pada 7 September 1944. Instruction issued simultaniously from Tokyo to local commanders in the area, specified that the date of independence should be kept indefinite, and that the use of national symbol might be encouraged. (Instruksi serentak dikeluarkan kepada para penguasa daerah, ditetapkan bahwa tanggal kemerdekaan agar dibiarkan tidak tentu, dan bahwa lambang negara diperbolehkan digalakkan). Langkah selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti janji tersebut adalah pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI) pada 29 April 1945. Soekarno sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik pada hari terakhir sidang pertama ia menyampaikan pidato yang kemudian mempunyai makna sejarah, sebagaimana dikutip Endang Saifuddin Ansari dalam bukunya Piagam Jakarta: Paduka Tuan yang Mulia! ... menurut anggapan saya, yang diminta oleh paduka tuan ketua mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "Philosofische gronslag" daripada itulah pundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Indonesia merdeka. Philosopisce gronslag 180 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 181
Demikian selanjutnya Soekarno mengajukan Lima Asasnya sebagai dasar negara, yaitu: (i) Kebangsaan Indonesia, (ii) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, (iii) Mufakat atau demokrasi, (iv) Kesejahteraan sosial dan (v) Ketuhanan. Soekarno maupun Yamin mengambil prinsip ketuhanan dalam rumusan Pancasila. Banyak yang menyebutnya prinsip tersebut didasarkan kepada dirinya yang memiliki basik sebagai seorang muslim. Prof. Hazairin dengan tegas mengomentari masalah ini: Darimanakah datangnya sebutan "Ketuhanan Yang Maha Esa itu? Dari pihak Nasranikah, atau pihak Hindukah, atau dari pihak Timur Asing (seorang keturunan Cina)kah, yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun UUD 1945 itu? Tidak Mungkin!! Istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan, dan iman orang Indonesia Islam, yakni sebagai terjemahan pengertian yang terhimpun dalam Allahu al-wahidu al-ahad yang disadur dari Al-Quran: 2 : 163 dan 112. Dengan kata-kata Departemen Agama: "Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa sebab pertama itu, sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tauhid tentang tawhidus sifat dan tawhidul 'if'al, dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia." Hukum Islam pasca kemerdekaan jelas terlihat pembahasannya dalam proses lahirnya piagam Jakarta. Pembicaraan selama persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan jelas memperlihatkan adanya dua posisi kelompok yang berbeda paham. Pada 31 Mei 1945 Supomo berkata, "Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota- anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan 182 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 183
sebagai negara Islam. Anjuran lainnya sebagaimana dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan Nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan perkataan lain adalah bukan negara Islam." Kahar Mudzakir, salah seorang anggota BPUPKI, menyampaikan ikhtisar hasil pemungutan suara di depan Sidang Konstituante yang menyebutkan bahwa dari keseluruhan anggota Badan Penyelidik, terdapat 25% golongan yang mewakili umat Islam. Di dalamnya dibahas dasar negara dan bentuk pemerintah (negara). Mengenai bentuk pemerintah (negara), ia menyebutkan bahwa 53 suara memilih bentuk Republik dan 7 suara memilih bentuk kerajaan. Adapun mengenai soal dasar negara, suara terbanyak (45 suara) memilih dasar kebangsaan dan 15 suara memilih dasar Islam. Setelah sidang pertama berakhir, 38 orang anggota melanjutkan pertemuan. Kemudian mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang yang dipilih, yaitu: Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Setelah melalui pembicaraan yang serius, akhirnya dua kelompok yang terdiri atas para nasionalis islami pada satu pihak dan para nasionalis sekuler pada pihak lain mencapai suatu kesepakatan mengenai rancangan preambule pembukaan UUD 1945 yang dikenal hingga saat ini. Pada 1945 Indonesia merdeka dan memberlakukan Undang- Undang Dasar 1945, sekaligus menggantikan fungsi penggunaan IS dan mengakhiri berlakunya teori receptie yang disebut oleh Hazairin sebagai teori Iblis. Sejak Proklamasi, teori receptie Snouck Hurgronje ini secara konstitusional dianggap tidak berlaku lagi dalam tata hukum di Indonesia. Karena preambule ini ditandatangani oleh sembilan anggota pada 22 J1945 di Jakarta, maka ia terkenal sebagai Piagam Jakarta (The Jakarta Charter). Berdasarkan pasal 29 UUD 1945 yang dijiwai oleh semangat "Piagam Jakarta", kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia. Hal itu sejalan dengan pemikiran 182 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 183
Hazairin bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam Preambule UUD 1945 dan dijadikan garis hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut dijiwai oleh "Piagam Jakarta". Terdapat beberapa penafsiran terhadap ketentuan pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", di antaranya berupa: 1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah-kaidah Hindu bagi orang Hindu, dan kaidah-kaidah Budha bagi orang-orang Budha. 2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Hindu, dan syariat Budha bagi orang Budha yang sepanjang pelaksanaannya membutuhkan bantuan kekuasaan negara. 3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, setiap pemeluknya wajib menjalankan sendiri.66 Beberapa penafsiran di atas menunjukkan bahwa UUD 1945 telah menggariskan Indonesia sebagai negara non-sekuler seperti negara Barat dan negara komunis. Namun demikian, Indonesia juga bukan negara beragama seperti Timur Tengah. Sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia menganut negara agama terbuka atau negara dengan kebebasan beragama. Model seperti ini memberikan konsekuensi bahwa hukum Islam tidak bisa diterapkan secara absolut sebagai sistem hukum di Indonesia, namun ia hanya mempunyai kedudukan sebagaimana ditetapkan pada masa Belanda. Dikukuhkan melalui pemberlakuan peraturan perundangan Belanda sebelumnya pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menetapkan segala Badan Negara dan Peraturan yang 66 Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 160. 184 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 185
ada masih langsung berlaku selama belum dibuat baru oleh Undang- Undang Dasar. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945 bertujuan untuk mencapai kepastian hukum Islam. Namun demikian pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan wewenang yang luas kepada Pengadilan Agama. Sebaliknya, pemerintah Republik Indonesia ingin mencabut dan membatasi wewenangnya. Peradilan Agama yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam kembali mengalami pasang-surut. Pada 1948, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 19/1948 yang mengatur penggabungan PA ke Pengadilan Umum. Pasal 35 ayat (2) menyatakan, perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri atas seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atau atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Meskipun UU ini dalam kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pengaruh pemikiran politik hukum kolonial Belanda masih membekas di kalangan sebagian politisi Indonesia. Masih terlihat usaha untuk memposisikan hukum Islam lebih rendah dalam hukum Nasional. Selanjutnya terdapat Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.B.1.735/1958 yang memperlihatkan usaha untuk mencapai kepastian hukum Islam. Surat edaran tersebut bersumber pada PP No. 45/1957. Huruf (b) surat edaran tersebut mengandung daftar kitab-kitab hukum Islam. Daftar tersebut bertujuan untuk digunakan oleh Pengadilan Agama dan menimbulkan kesatuan hukum Islam.67 Setelah Indonesia merdeka, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie juga harus exit 67 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 188. 184 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 185
dalam masyarakat tumbuh suatu keyakinan bahwa hukum Islamlah yang mereka inginkan berlaku bagi mereka dalam kehidupan sehari- hari. Selanjutnya bagi bangsa Indonesia setelah merdeka hukum Islam bisa diberlakukan bagi umat yang beragama Islam. Pada era ini disebut oleh Ismail Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (persuasive source).70 5. Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru Tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita- citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya71 Soekarno bersama dengan PKI dan PNI,72 kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan Indonesia.73 kenyataan-kenyataan umum Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana yang hidup di 70 Ismail Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam", dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Logos Publishing, 1988), hlm. 96. 71 Ini adalah manifesto politik yang terdiri dari (1) kembali ke UUD 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) demokrasi terpimpin; (4) ekonomi terpimpin; dan (5) kepribadian Indonesia. 72 Masing-masing diwakili oleh Idham Chalid (NU), D.N. Adit (PKI), dan Sueirjo (PNI). Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 110. 73 Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konsitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005), hlm. 140-141. 186 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 187
mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan "perhatian" itu membuat hal ini semakin kabur. Peran hukum Islam di era ini pun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde Baru ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.74 Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde Baru, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya -menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.75 Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU No. 14 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan.76 Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu, di antaranya terdiri dari tiga buku: 74 Bachtiar Efendi, Islam dan Negara..., hlm. 111-112. 75 Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam..., hlm. 149. 76 Lihat beberapa alasan diterimanya UU ini dalam Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam..., hlm. 163-164. 188 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 189
(1) Hukum Perkawinan; (2) Hukum Kewarisan; dan (3) Hukum Perwakafan. Upaya ini membuahkan hasil saat bulan Februari 1988, Soeharto sebagai Presiden menerima hasil kompilasi itu dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama. 6. Hukum Islam di Era Reformasi Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya runtuh, dengan ditandai mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya era reformasi yang ditandai beberapa tuntutan sekaligus harapan. Setelah melalui perjalanan panjang, pada era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.77 Lebih dari itu, di samping peluang yang semakin jelas, upaya konkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Oleh karena itu pada era reformasi lahir beberapa peraturan Perundang-Undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam, di antaranya adalah:78 a. UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 3 Mei 1999 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 53 tambahan Lembar Negara RI Nomor 3832). 77 Jimly Ashshidiqie, "Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional", Makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta 27 September 2000. 78 Mardani, Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 173-194. 188 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 189
190 Indonesia termasuk salah satu negara dengan pemasok jamaah haji terbanyak. Sebab kuota yang ditentukan oleh Arab Saudi adalah 1 persen dari total jumlah penduduk suatu Negara. Indonesia berpenduduk sekitar 250 juta, maka kuota haji sekitar 250 ribu jiwa. Agar penyelenggaraan haji bisa berjalan lancar, tidak ada kesulitan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka diperlukan pengaturan manajemen yang baik. Dalam hal ini pelaksanaan haji dilaksanakan serentak dengan jutaan manusia dari seluruh dunia dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan. Apalagi haji dilaksanakan jauh dari negeri Indonesia dan melibatkan banyak departemen, sehingga untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia maka negara harus terlibat langsung dalam penyelenggaraannya. Untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien, dan terlaksana dengan sukses, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Sebelum itu, pada masa penjajahan Belanda pernah berlaku Perundang-Undangan penyelenggaraan haji, yaitu ordonansi. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas 15 Bab dan 30 Pasal. Secara global isinya berupa: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Pengorganisasian, Bab IV Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bab V Pendaftaran, Bab VI Pembinaan, Bab VII Kesehatan, Bab VIII Keimigrasian, Bab IX Transportasi, Bab X Barang Bawaan, Bab XI Akomodasi, Bab XII Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Bab XIII Penyelenggaraan Ibadah Umroh, Bab XIV Ketentuan Pidana, Bab XV Ketentuan Peralihan, dan Bab XVI Ketentuan Penutup. b. UU Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 191
Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885). Negara menjamin warganya melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 29 dan pasal 34 UUD 1945, maka pemerintah perlu membuat perangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut. Kemudian lahirlah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan UU tersebut muncul Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola zakat yang di dalamnya terdiri atas tiga komponen, yaitu badan pelaksana, dewan pertimbangan, dan komisi pengawas. Sebelum berlakunya UU di atas, sejak masa penjajahan Belanda sudah ada perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu Bijblad Nomor 2 Tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893 dan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.79 Mengingat perkembangan zakat dan UU 36 Tahun 1999 dianggap tidak memadai, maka UU tersebut dicabut dan diganti dengan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU ini, kewenangan BAZNAS menjadi sangat dominan sebagai aktor tunggal dalam mengelola zakat, mulai dari ranah regulasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan zakat. Yang menarik adalah dominasi negara di sini memancing penolakan terhadap UU No 23 tahun 2011 ini bahkan berujung pada judicial review di Mahkamah Konstitusi.80 Untuk menguatkan UU ini, diterbitkan pula Peraturan Pemerintan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 79 Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: STHI Iblam, 2004), hlm. 41. 80 Terkait isu ini, lihat M. Nasrudin, "Keberterimaan Amil Zakat di Yogyakarta atas Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat melalui UU No 23 tahun 2011", tesis di Magister Hukum Univesitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: MH UII, 2015). 190 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 191
192 c. Undang-Undang Wakaf Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 27 Oktober 2004 oleh Presisden Susilo Bambang Yudhoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 159). Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 ini hanyalah wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu, benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan wakaf di Indonesia cukup tersendat- sendat. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang- undangan tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Di antaranya adalah masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (mawqûf bih), dan peruntukan harta wakaf (mawqûf 'alayh), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berkenaan dengan masalah nazhir, karena dalam undang- undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain- lain, maka nazhir-nya pun dituntut mampu mengelola benda- benda tersebut. Dalam undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda-benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 193
perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam undang- undang ini, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam pasal 28 UU ini disebutkan bahwa terdapat beberapa wewenang Badan Wakaf Indonesia, di antaranya: a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, c. memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, d. memberhentikan dan mengganti nazhir, e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunn kebijakan di bidang perwakafan. Dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasonal, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dilihat dari wewenang BWI dalam UU ini tampak bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana ketentuan wakaf dalam syariat. Untuk itu, orang-orang yang berada di BWI nantinya hendaknya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut. Satu hal yang penting dalam UU ini disebutkan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata- mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan 192 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 193
cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Hal tersebut memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri atas XI Bab dan 71 pasal dengan konten sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Dasar-dasar Wakaf, Bab III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf, Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, BabVI Badan Wakaf Indonesia, Bab VII Penyelesaian Sengketa, Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan, Bab IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, Bab X Ketentuan Peralihan, dan Bab XI Penutup. d. Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh Undang-undang Nomor tentang 44 Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3893). Tahun 1999 Memasuki era reformasi, kemerdekaan mengeuarkan pendapat terbuka luas. pemerintah pun sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kehidupan demokrasi berjalan dinamis. Aspirasi rakyat Aceh yang selama Orde Baru tidak tersalurkan, kali ini mendapat respons yang luar biasa dari pemerintah. Kehidupan rakyat Aceh yang relijius, menjunjung tinggi adat, peran ulama yang sangat terhormat dalam ,berbangsa dan bernegara perlu kehidupan masyarakat, 81 Farida Prihantini, dkk, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005), hlm. 135. 194 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 195
196 Istimewa Aceh, salah satunya dalam bidang hukum, maka baru-- baru ini telah disahkan kanun (Perda) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Judi; Nomor 14 Tahun 2003 tentang Minuman Keras; Nomor 15 Tahun 2003 tentang Hal Mesum dan telah diterapkan hukum cambuk. f. Undang-Undang Perbankan Syariah Sejak lahirnya perbankan syariah pada 1991 yang ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa Perbankan Syariah semakin meningkat. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah di dalam Undnag-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah diperlukan karena kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu kekhususan tersebut adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara Bank dan Nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga pengelola modal. Perbankan Syariah mempunyai Akad yang digunakan dalam Perbankan Syariah adalah sebagai berikut: Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 197
1. Akad wadî'ah adalah akad penitipan barang atau uang anta- ra pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga kesela- matan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 2. Akad mudhârabah dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (mâlik, shâhibul mâl, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua ('âmil, mudhârib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pen- gelola dana dengan berbagi keuntungan usaha sesuai den- gan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. 3. Akad mudhârabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasa- ma suatu usaha antara pihak pertama (mâlik, shâhibul mâl, Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('âmil, mudhârib, atau nasabah) yang bertindak se- laku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 4. Akad musyârakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-ma- sing. 5. Akad murâbahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang dimaksud dengan "akad salam" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 196 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 197
198 6. Akad istishnâ' adalah akad pembiayaan barang dalam ben- tuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. 7. Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 8. Akad ijârah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. 9. Akad ijârah muntahiyah bit-tamlîk adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 10. Akad hawâlah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. 11. Akad kafâlah adalah akad pemberian jaminan yang diberi- kan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kâfil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makfûl). 12. Akad wakâlah adalah akad pemberian kuasa kepada pener- ima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa. Syariah Lahirnya Undang-Undang akan menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara-negara lain, khususnya negara-negara Timur Tengah yang tunduk kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah. tentang Perbankan Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 199
200 peradilan agama (sesuai dengan ketentuan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat pula diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan lembaga arbitrase. Lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat mempercepat tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional, melalui perbankan syariah yang berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Sehingga Bank Syariah menjadi bank yang sehat, mandiri, handal, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. g. Surat Berharga Syariah Nasional Strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta untuk memulihkan sektor ekonomi perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal melalui peningkatan efesiensi dalam pengelolaan barang milik negara dan sumber pembiayaan anggaran negara. Pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menggerakkan perekonomian nasional dilakukan secara berkesinambungan, diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, social, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 201
tersebut, maka pada 7 Mei 2008, Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan memberlakukan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN atau disebut juga sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasar prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing. UU SBSN ini bertujuan untuk: Berdasarkan hal-hal 1. Memperkuat dan meningkatkan peran keuangan berbasis syariah di dalam negeri. 2. Memperluas basis pembiayaan anggaran negara. 3. Menciptakan benchmark instrument keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional. sistem 4. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor. 5. Mengembangkan instrumen investasi alternatif baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah. 6. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia. UU tentang Surat Berharga Syariah Negara ini secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis akad yang digunakan, 2. Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh pemerintah yang didelegasikan kepada menteri, ataupun dilaksanakan melalui perusahaan penerbit SBSN, 200 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 201
6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih akad sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (e) di atas. Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit SBSN diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal SBSN diterbitkan di dalam negeri, Menteri Keuangan menunjuk Bank Indonesia sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan stelmen SBSN, baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun yang diterbitkan melalui perusahaan penerbit SBSN. Menteri Keuangan wajib secara berkala memublikasikan informasi tentang: 1. Kebijakan pengelolaan SBSN dan rencana penerbitan SBSN yang meliputi perkiraan jumlah dan jadual waktu penerbitan, Jumlah SBSN yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo, dan besaran imbalan, 2. SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur antara lain: 1. Penerbit 2. Nilai nominal 3. Tanggal penerbitan 4. Tanggal jatuh tempo 5. Tanggal pembayaran imbalan 6. Besaran atau nisbah imbalan 202 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 203
204 7. Frekuensi pembayaran imbalan 8. Cara perhitungan pembayaran imbalan Jenis mata uang atau denominasi 9. 10. Jenis barang milik negara yang dijadikan aset SBSN 11. Penggunaan ketentuan hukum yang berlaku 12. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo 13. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan. Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumsen keuangan konvensional, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat hukum yang diperlukan. Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari al-Quran, Hadits, ijma', dan qiyas. Instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Mengingat instrumen keuangan yang berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrumen keuangan instrumen konvensional, untuk keperluan penerbitan pembiayaan syariah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Dengan bertambahnya instrumen Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara SBSN, diharapkan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Selain itu, adanya SBSN akan dapat memenuhi portofolio investasi lembaga keuangan syariah antara lain perbankan syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Dengan bertambahnya jumlah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 205
Sebelumnya, kewenangan peradilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, dan shadaqah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama diperluas dalam bidang ekonomi syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Dewasa ini perkembangan bidang-bidang ekonomi syariah cukup pesat. Hal ini akan menjadi problem baru ke depan. Transaksi bisnis syariah bukan saja dilakukan oleh orang yang beragama Islam, tetapi juga antara orang Islam dan non-Islam. Dengan demikian, di era reformasi, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah- langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional. C. Pengaturan Hukum Islam di Indonesia Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (PP No. 10 Tahun 1983), peraturan tentang perwakafan tanah milik (PP No. 28 Tahun 1977), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang patut diapresiasi dan disyukuri. Pada akhir 1989, juga disusul dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, pada 10 Juni 1991 Presiden RI sebuah intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.82 Penyebarluasan KHI ke seluruh ketua Pengadilan 82 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama 206 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 207
Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada Inpres No. 1 Tahun 1991. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure KHI diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penyebarluasann KHI dilakukan menggunakan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/ HK.033/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Demikianlah, ketentuan di dalam Undang- Undang di atas berlaku secara keseluruhan dalam pengaturan masalah-masalah perkawinan, perwakafan, dan kewarisan bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut ialah sebagai berikut:83 1. Hukum Perkawinan Terdapat enam prinsip dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperjelas dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antaranya ialah: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, b. Ukuran sah-tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, c. Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan pengadilan, d. Usia calon mempelai telah dewasa masak jiwa dan raganya, e. Perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Undang-Undang, f. Dikembangkan prinsip musyawarah suami-istri. Media, 2001), hlm. 95. 83 Mukhammad Najih, Pengantar Hukum Indonesia..., hlm. 294-297. 206 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 207
Terdapat enam syarat lainnya yang juga harus dipenuhi selain prinsip-prinsip di atas, yakni: a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua dan dispensasi dari Pengadilan Agama, c. Jika salah satu orangtua sudah meninggal atau tidak mampu, dapat diberikan kepada yang mampu, d. Perbedaan pendapat dari wali atau yang memelihara, izin dapat diberikan pengadilan di wilayahnya, e. Ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang sejalan dengan hukum agamanya. b. Hukum Kewarisan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum waris yang dipraktekkan di pengadilan agama adalah hukum waris Islam. c. Hukum Perwakafan Wakaf adalah tindakan jâriyyah. Artinya, meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Selanjutnya, pasal 1 PP No 28 Tahun 1977 dan pasal 215 KHI mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta bendanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. [] 208 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 209
DAFTAR PUSTAKA A. Djazuli, Ilmu Fiqih; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005). Abdoerraoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). Afiyatun, "Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perfekstif Hukum Pidana Islam", Tugas akhir S1 di Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2015). al-Audah, Abdul Qadir, at-Tasyrî' al-Jinâ'îy, jilid I dan II, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th). Alfian, Muhammadiyah Movement in the Dutch Colonial Period, (Yogyakarta: University of Gajah Mada Press, 1987). al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid, al-Mustasyfa min 'Ilm al-'Ushul, (ttt: Maktabah al-Jadidah). al-Haddad, Sayed Alwi b Tahir, Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh, terj. Dziya Shahab, (Jakarta: Al-Maktabah ad-Daimi, 1957). 208 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 209
Ali, Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, (Bandung: Mizan, 1986). Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Ali, Zainudin, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Al-Mundziri, Mukhtashar Shahîh Muslim, (Wazarotul Awqaf Wasy- Syuunil Islami NP ND, tt). al-Qasimi, Jamaluddin, Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al- Hadits. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993). al-Qattan, Manna' Khalil, At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976) al-Qayyim, Ibnu, I'lâm al-Muwâqi'în 'an Rabbi al-'Âlamîn, (Beirut: Dar-al-Fikr, tt). al-Zarqani, Muhammad Abd 'Adhim, Manâhil al-'Irfân fi "Ulûm al- Qur'ân, (Beirut: Daar al-Fikr, tt). Amin, Ahmad, Dhuha al-Islam, Jilid I, (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa Al- Nasyr, tt). Anshori, Abdul Ghafur, Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008) Anwar, Moh., Fiqih Islam; Muamalah, Munakahat, Faroid & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya, (Subang: Al-Maarif, 1988). Anwar, Syamsul, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006). Arnold, T., The Preaching of Islam, (London: Constable, 1913) Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990). Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). 210 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 211
Basyir, Azhar, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000). Bik, Syekh Muhammad Khudari, Tarikh Tasyri' al-Islamiy, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1954). Benda, Harry J., The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945, (The Hague: van Hoeve, 1958). Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011). Djamil, Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Effendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998). Furnival, J. S., Hindia Belanda; Suatu Pengkajian Ekonomi Majemuk, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1983) Hamka, "Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Daerah Pesisir Sumatera Utara" dalam Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia, (Medan: Panitia Seminar, 1963). Hamka, Sejarah Umat Islam, (Jakarta: Nusantara, 1961). Hanafi, Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986). Hasabalah, Aly, Ushûl at-Tasyrî', (Mesir: Daarul Maarif, 1946). Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Pustaka, 1984). Hasjmy, A., Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: Al-Maarif, 1981). Hassan, Ibrahim, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989). Hazairin, Kuliah Hukum Islam I 1954/1955. Hutabarat, Ramli, Kedudukan Hukum Islam dalam Konsitusi- Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005). 212 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 213
Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Bandung: Rosdakarya, 1991). Iqbal, Muhammad, Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009). Jakub, TK Ismail, Sejarah Islam di Indonesia, (Jakarta: Wijaya, t.th). Jamali, Abdul, Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), (Bandung: Mandar Maju, 1992), Karim, Abdul, Islam Nusantara, (Yogyakarta: Gama Media, 2013). Karim, Abdul, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Bagaskara, 2012). Khallaf, Abdul Wahhab, 'Ilmu Ushûl al- Fiqh, (Kuwait: Dâr al-Qalam, tt). Khallaf, Abdul Wahhab, Khulâshah Tarîkh Al-Islâmi, (Kuwait: Ad- Daar al-Kuwaetiyah, tt) Khallaf, Abdul Wahhab, Mashâdir at-Tasyrî' al-Islâmiy fî Mâ Lâ Nash, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt). Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1979). Lubis, Nur Ahmad Fadhil, A History of Islamic Law in Indonesia, (Medan: IAIN Press, 2000). Manzur, Ibnu, Lisan Al-Arab, juz IV, (Mesir: Daar al-Mishriyyah, tt). Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Mas, Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). Masyhuri, A. Aziz, Khulashoh Tarikh Tasyri' Islam, (Jakarta: Ramadhani, 1974). Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: STHI Iblam, 2004). 212 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 213
Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Muntoha, dkk, Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002). Musa, M. Yusuf, Politik dan Negara dalam Islam, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1963). Muslehuddin, Muhammad, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997). Najih, Mukhammad, Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012). Nasrudin, M., "Keberterimaan Amil Zakat di Yogyakarta atas Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat melalui UU No 23 tahun 2011", tesis di Magister Hukum Univesitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: MH UII, 2015). Nasrudin, M. "Silang Kuasa dalam Pengelolaan Zakat Era Kolonial Belanda" An-Nûr Jurnal Studi Islam, volume VII, Nomor 2, Desember 2015/1427 H. Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1985). Nasution, M. Yunan, Pegangan Hidup (3), (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981). Nasution, Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Noor, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1980). Nu'man, Syibli, Umar yang Agung, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1981) Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). Praja, Juhaya S, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995) 214 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 215
Prihantini, Farida, dkk, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005). Qardlawi, Yusuf, Membumikan Syariat Islam, (Bandung: Mizan, 2003). Ramulyo, Muhammad Idris, Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). Rasjidi, H.M., Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). Rasyidi, M., Keutamaan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971). Ricklefs, H.C., Sejarah terj. Dharmono Hardjowijono, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1983). Indonesia Modern, Rifa'i, Moh., Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1997). Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001). Rosyada, Dede, Ushul Fiqih, (Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2002) Rosyadi, A. Rahmat, Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006). Salam, Zarkasji Abdus, Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994). Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Sastroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Schacht, Joseph, Pengantar Hukum Islam, Terjemah An Introduction to Islamic Law, (Bandung: Nuansa, 2010). Siraj, Khozin, Hukum Islam, (Yogyakarta: Penerbit FH UII, 1984). Soekmono, R., Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia III, (Yogyakarta: Kanisius, 1973). 214 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 215
Soepomo, Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1983). Sumitro, Warkum, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2005). Sunny, Ismail, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam" dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Logos Publishing, 1988). Sunyoto, Agus, Atlas Walisongo, (Bandung: Mizan, 2012). Syah, Ismail Muhammad, dkk, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Depag & Bumi Aksara, 1999) Syalabi, A., Sejarah dan Kebudayaan Islam, jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987). Syaltut, Mahmud, al-Islâm: 'Aqîdah wa Syarî'ah, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966). Syarifuddin, Amir, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984). Thalib, Sajuti, Receptio a Contrario, (Jakarta: Bina Aksara, 1985). Yahya, Mukhtar, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979). Yamin, M., Tata Negara Madjapahit III, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1962). Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Zaenuddin, Muhammad, Tariech Aceh dan Nusantara, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961). Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu, Ushûl al-Fiqh, (ttt: Dâr al-Fikr al- Arabiy, 1957). Zuhaili, Wahbah, al-Wasîth fî Ushûl al-Fiqhi, (Damaskus: Al-Mathba'at al-Ilmiyyat, 1969). Zuhri, Saifuddin, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perekembangannya di Indonesia, (Bandung: Al-Maarif, 1980). 216 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 217
INDEKS A ahl an-naql 66 ahliyyah 17 akhlak 5, 6, 9, 68, 74, 77, 98, 101, Abbasiyah 136, 137, 138, 142, 143 116, 156, 158 Abduh, Muhammad 147, 148 Abu Bakar 105, 128, 129, 130, Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah 14 al-Ghazali, Abu Hamid 8, 72, 93, 132, 134 159, 209 al-hurriyyah 26 Ali bin Abu Thalib 128, 133 al-kulliyyat al-khoms 30 Aceh 152, 153, 166, 167, 168, 172, 176, 179, 186, 194, 195, 196, 216 adat 2, 12, 42, 79, 123, 130, 139, hifdz ad-din 30 hifdz al-'aql 30 hifdz al-mâl 30 hifdz an-nafs 30 hifdz an-nasl 30 151, 153, 158, 159, 160, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 186, 194 istiadat 12, 79, 89, 130, 139, 151, 158, 160, 171, 178 al-Maududi, Abul A'la 25 al-musâwah 27 al-Quran 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 34, 36, 38, 43, 45, 46, 60, 65, 67, 69, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, adil 24, 25, 29, 38, 39, 40, 49, 53, 58, 59, 77, 106, 114, 131, 162, 163, 196, 200, 204 al-'adl 23 keadilan 23, 24, 38, 39, 40, 59, 63, 76, 171, 200, 204 Afghani, Jamaluddin 146, 147 ahl al-'aql 66 216 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 217
128, 132, 139, 140, 141, 143, 146, 149, 159, 162, 176, 177, 186, 204 tafsir 159 amar makruf 25, 26 Arab 1, 2, 5, 8, 10, 28, 37, 42, 43, 65, 67, 91, 94, 98, 101, 111, 114, 115, 129, 130, 136, 137, 138, 152, 153, 154, 158, 160, 162, 164, 179, 190, 213, 214 bahasa 1, 8, 10, 37, 91, 114, 138 bangsa 129, 137, 138 orang 5, 28, 67, 152, 162 Atjeh, Aboe Bakar 159, 162, 211 Azra, Azyumardi 151, 153, 160, 167, 211 B Baghdad 142 Banten 152, 159, 160, 166 BAZNAS 191 Belanda 153, 161, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 181, 184, 185, 190, 191, 212 kolonial 168, 169, 170, 175, 185 pemerintah 168, 171 BPUPKI 181, 182, 183 Brahmana 162 Budha 155, 156, 158, 184 C Canton 152 Cheng Ho 154 Cirebon 152, 159, 160, 166, 169 D Dahlan, Ahmad 147 dakwah 66, 136, 154, 155, 158, 161, 164, 166 218 Dr. Rohidin, SH, M. Ag darurat 58 Demak 152, 160, 166 dharûriyyah 30 DPR 187, 188 dzahir 119 E elastis 69, 73, 148 F farâidh 14, 15 Fayumi 2 Filsafat 2, 9, 15, 22, 23, 24, 26, 27, 66, 79, 83, 98, 111, 117, 124, 211, 212, 214, 216 fiqh 1, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 114, 143 kaidah 78 ushûl 15, 18 fitrah 31, 75 furû' 65, 115 G gharâr 199 Gowa, Kerajaan 160, 169 gratifikasi 124 Gresik 152, 154, 160, 165 Gujarat 152, 153, 155 H hadits 7, 30, 54, 79, 80, 81, 86, 93, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 117, 119, 139, 177, 204, 210, 211 dha'îf 107 hasan 108, 109 maudlû 106 mutawatir 105, 107 sahih 106, 109, 116, 133 haji 20, 29, 68, 103, 158, 190 hâjiyyah 30, 36 Hamka 153, 154, 212 Pengantar Hukum Islam 219
harakah 70, 75 haram 18, 26, 28, 32, 67, 83, 86, 119, 120, 176, 199 145, 146, 153, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 206 kepastian 39, 40, 185, 195, 198 perdata 13, 46, 58, 210 pidana 15, 44, 186 politik 168 positif 17, 31, 206 privat 13 publik 13 subjek 15, 17 syara' 8, 9, 18, 19, 21, 22, 92, 104, 112, 116, 117, 144 hawâlah 198 Hazairin 136, 175, 182, 183, 184, 186, 188, 212 Hindia Belanda 153, 161, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 212 Hindu 155, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 173, 184 hudûd 14, 21 hukum vii, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 55, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 89, 91, 92, 94, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 159, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 195, 196, 198, 202, 204, 205, 206, 207, 208 hukum Islam vii, 1, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 39, 49, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 94, 99, 118, 119, 127, 128, 129, 130, 133, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 153, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 206 asas 78 makna 1 pembentukan 127, 176 prinsip 22 subjek 15 Hurgronje, Snouck 152, 171, 172, 173, 174, 175, 183, 186 I asas 37 Islam vii, 1, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 39, 49, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 94, 99, 118, 119, 127, 128, 129, 130, 133, 138, 139, 141, 143, 144, ijârah 198, 202 ijbâriy 60 ijmâ' 117, 118, 120, 121 as-sharîh 117 as-sukutî 117 ijtihad 9, 69, 70, 74, 76, 93, 111, 218 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 219
112, 113, 114, 115, 116, 128, 133, 135, 140, 144, 145, 146, 160 ‹illat 71, 119 Imam Ahmad bin Hanbal 21, 140, 143 Hanabilah 122, 123 Imam Bukhari 54, 79, 105, 107, 161 Imam Hanafi 6, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 212 hanafiah 121 Imam Malik 121, 140, 143 Malikiah 122, 123 Imam Syafii 108, 142 India 138, 139, 152, 153, 155, 160, 164, 173 Irak 130, 137 islamic law 1 istidlal 8 istihsân 121, 122, 123 istinbâth 113, 121 istishhâb 125 istishnâ' 198, 202 ittiba' 144 J Jawa 154, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 168, 169, 171, 177, 185, 216 orang 169, 177 pulau 156, 157 Jepang 177, 178, 179, 180, 181 jinâyah 13, 14, 15, 101 Jombang 159 juz'iyyah 10 K kanun 196 kawin 49 mas 49 perkawinan 12, 13, 15, 34, 54, 220 Dr. Rohidin, SH, M. Ag 55, 58, 71, 77, 134, 164, 169, 206, 207, 208 kebebasan 27, 42, 46, 69, 74, 144, 147, 174, 184 kekeluargaan 49 kemaslahatan 30, 43, 47, 71, 120, 121, 157 khalifah 38, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 143, 161 Khalî�fati Rasûlillâh 130 khilafah 134 Khallaf, Abdul Wahhab 92, 101, 102, 112, 116, 213 khamr 18, 33, 34, 43, 48, 119 khitâb 15 Kompilasi Hukum Islam 206, 207 Kristen 170, 180 kulliy 10, 71 L Lasem 159 legalitas 44, 46 Leran 152, 154 M Madinah 93, 123, 129, 132, 134, 135, 141 madzhab 9, 121, 140, 143, 144, 147, 148, 155 mahkûm fîh 17, 18, 21 Mahmud Syaltut 7, 93 maisîr 199 Makkah 132, 135, 141, 152 makruh 176 Malabar 152, 155 Maluku 165 mashlahah mursalah 120, 121 masyaqqah 20, 71, 83, 111 monogami 207 moral 36, 68, 69, 74, 75, 156, 163 moralitas 68, 204 mu'âmalat 13, 15 Pengantar Hukum Islam 221
Muawiyah bin Abu Sufyan 132, 207, 208 133 perkawinan 12, 13, 15, 34, 54, 55, 58, 71, 77, 134, 164, 169, 206, 207, 208 Persia 130, 132, 136, 137, 138, mubah 18, 26, 124, 176 mudarat 43, 48, 62, 157 mudhârabah 35, 197, 202 Muhammadiyah 147, 175, 209 mujtahid 8, 9, 113, 114, 115, 116, 152, 155, 158, 160, 164 Pesantren Giri 165 Piagam Jakarta 181, 183, 184 puasa 19, 36, 84, 103, 158 117, 123, 124, 140 mukallaf 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 51, 78, 83, 86 Q mukhâsamat 13, 15 mukjizat 94, 96, 104 munâkahat 13, 15 murâbahah 197 mushhaf 94, 95 musyârakah 197, 202 mutawatir 94, 98, 105, 106, 107 qânûn 10, 11, 12 qardh 198 qawâid al-fiqhiyyah 78, 79 qishâsh 21 R N Rasul 4, 7, 9, 18, 21, 44, 66, 85, 87, 89, 92, 93, 103, 104, 106, 110, 113, 114, 118, 120, 121, 127, 128, 129, 131, 133, 149, 175, 186 Nahdlatul Ulama 187, 188 nahi munkar 25, 26 Nasakom 187 Nasrani 184 Nawawi 107, 108, 109, 159 norma 2, 6, 42, 77, 78, 94, 172, Rasulullah 7, 16, 19, 40, 54, 55, 56, 68, 93, 103, 104, 106, 107, 108, 116, 130, 161, 177 206 hukum 6, 172, 206 receptie 153, 172, 173, 174, 175, 183, 185, 186 O receptie a contrario 186 receptio in complexu 172 Reformasi 189, 211 riba 199 Orde Baru 163, 187, 188, 189, 194, 210 Orde Lama 187 P S Pengadilan 167, 168, 185, 188, Soekarno 181, 182, 183, 187, 206, 207, 208 188 sukuk 201 sunah 4, 7, 9, 18, 26, 89, 93, 103, Agama 168, 185, 188, 206, 207, 208 Tinggi Agama 207 106, 113, 114, 115, 121, 129 Peradilan 185, 188, 200, 205, 206, 207, 208 fi'liyyah 7 qauliyyah 7 Agama 185, 188, 200, 205, 206, 220 Dr. Rohidin, SH, M. Ag Pengantar Hukum Islam 221
Rasul 4, 89, 114, 121 taqrîriyyah 7 syara› 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 72, 92, 103, 104, 112, 114, 115, 116, 117, 128, 144, 176 syariah 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 30, 35, 69, 96, 184, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 215 perbankan 196, 200, 204, 206 T tahsîniyyat 30, 37 taklîf 15, 16, 64 tasawuf 157, 158, 159, 164, 165 tijârah 35 tolong-menolong 28, 29, 49, 67, 68 U Umar bin Khattab 21, 105, 130, 131, 132, 134, 135, 214 uqûbat 13, 15 urf 176 UUD 1945 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 195, 205 W wadh'iy 18 wadî'ah 197 Wahbah Zuhaili 119, 216 wajib 6, 18, 19, 23, 26, 67, 72, 83, 84, 113, 116, 184, 198, 203 wakaf 192, 193, 194, 208, 215 wakâlah 198 Wali Sanga 156 Y Yamin, Muhammad 154, 182, 183, 216 Yatim, Badri 130, 132, 138, 164 Z zakat vii, 67, 190, 191, 194, 215 pengelolaan 190, 191
TENTANG PENULIS Rohidin kelahiran Subang Jawa Barat, 06 Maret 1967, anak dari pasangan H. Syafei dan Hj. Sawinah adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Masa kecil dilalui di kampung halamannya, tepi Pantai Pondok Bali, Pamanukan, Subang, dengan menimba pendidikan Sekolah Dasar hingga lulus pada 1980. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Persatuan Islam Benda Tasikmalaya, selesai 1986. Pada 1991, Rohidin menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Studi Strata 2 (S2) ditempuh di Program Kerjasama UI-IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selesai 1997. Pada 2007 ia melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, selesai pada 19 Maret 2013. Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga ini telah menulis beberapa artikel di Jurnal seperti "Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i dalam Perspektif Sosiologis" (Jurnal Hukum FH UII), "White Crime Collar dalam Perspektif Islam" (Jurnal Hukum FH UII) dan "Problematika Beragama di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat terhadap Otoritas Fatwa MUI" (Jurnal Hukum FH UII), "Fatwa Sesat MUI terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM" (Jurnal Hukum FH Unnes Semarang).
Di antara beberapa penelitian yang pernah dilakukannya adalah: "Qiyas sebagai Metode Penemuan Hukum Islam" (Penelitian di Fakultas Hukum UII), "Internalisasi Beberapa Ketentuan Hukum Waris Adat ke dalam Kompilasi Hukum Islam" (penelitian individual, Penelitian di Lembaga Penelitian UII), "Pengaruh Lokal terhadap Kompilasi Hukum Islam" (Penelitian Individu, Penelitian di Lembaga Penelitian UII), "Sebab-sebab Perceraian di Yogyakarta" (Penelitian Lembaga Penelitian UII), "Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Penyandang Cacat ke dalam Mainstream Masyarakat" (Penelitian Lembaga Penelitian UII), "Kawin Siri di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta" (Penelitian di Fakultas Hukum), "Fatwa Sesat Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Paradigma MUI dalam Mengeluarkan Fatwa Sesat dan Kaitannya dengan Prinsip- Prinsip HAM", (Penelitian di Lembaga Penelitian UII), "Persepsi Masyarakat terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan" (Penelitian DP2M Dikti), dan "Corak Berpikir Keagamaan dan Toleransi: Studi Kasus Mahasiswa Aktivis Islam di DIY" (Penelitian di DP2M Dikti). []