WALI ADHAL SEBAB ADAT GELIT DALAM PANDANGAN HAKIM DAN URF' (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn) SKRIPSI OLEH: AHMAD SYAIFUL IKHWAN NIM 17210188 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2021
WALI ADHAL SEBAB ADAT GELIT DALAM PANDANGAN HAKIM DAN URF' (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn) SKRIPSI OLEH: AHMAD SYAIFUL IKHWAN NIM 17210188 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2021 ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Syaiful Ikhwan dengan NIM 17210188 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul: WALI ADHAL SEBAB ADAT GELIT DALAM PANDANGAN HAKIM DAN URF' (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn) Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji. Mengetahui, Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Malang, 16 Maret 2021 Dosen Pembimbing, Dr. Sudirman, M.A NIP 197708222005011003 Ali Kadarisman, M.HI. NIP 198603122018011001 iv
PENGESAHAN SKRIPSI Dewan Penguji Skripsi saudara/i AHMAD SYAIFUL IKHWAN, NIM 17210188, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul: WALI ADHAL SEBAB ADAT GELIT DALAM PANDANGAN HAKIM DAN URF' Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A Malang, 12 Juli 2021 Scan Untuk Verifikasi v
MOTTO ُمَدَع ِهيِف ُلْصَ ْلْاَو ِهْيَلإ َنوُجاَتَْيَ اَِّمِ ْمُهاَيْ نُد ِفِ ُساَّنلا ُهَداَتْعا اَم َيِهَف ُتاَداَعْلا اَّمَأَو َلاَعَ تَو ُهَناَحْبُس َُّللَّا ُهَرَظَح اَم َّلَّإ ُهْنِم ُرُظَْيَ َلََف ِرْظَْلْا "Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya." (Majmu'atul Fatawa, 29: 16-17) vi
KATA PENGANTAR ِمْي ِحَّرلا ِنَْحَّْرلا ِهللَّا ِمْسِب Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: WALI ADHAL SEBAB ADAT GELIT DALAM PANDANGAN HAKIM DAN URF' (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn) Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada: vii
1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 3. Dr. Sudirman, MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 4. Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 5. Abdul Ro'uf, M.HI selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan. 6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan. 7. Abdul Wakhid dan Muslimah selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik yang berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini. 8. Guru-guru saya, khususnya KH Achmad Masduqie Mahfudh (alm), KH Abdullah Faqih (alm), KH Achmad Shampton Masduqie, KH Taqiyyudin Alawiy, KH Isyroqun Najach, KH Shihabuddin Abdul Hafidz, KH Musthofa Rodhi (alm), Masyayikh Nurul Huda Mergosono, KH Imam Mukahfi dan KH Muttaqien. Beliau semua adalah orang tua, guru, syuyukhul futuh serta panutan kehidupan saya yang senantiasa viii
membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta yang mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya. 9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, khususnya teman-teman AS angkatan 2017. 10. Kawan-kawan PP ALL-IKHLAS dan PPSS NUHA ONOSOGREM, mereka adalah sahabat yang amat saya cintai. Terima kasih atas segala canda, tawa, do'a, semangat serta cerita selama ini yang telah tersusun rapih dalam ingatan, untuk kemudian menjadi suatu kenangan indah yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun. 11. Untuk Malang dengan segala kenangannya, terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka tafaqquh fi al-'ilmi. Malang, 03 Maret 2021 Penulis , Ahmad Syaiful Ikhwan 17210188 ix
PEDOMAN TRANSLITERASI A. Umum Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. B. Konsonan ا = tidak dilambangkan ض = dl ب = b ط = th ت = t ظ = dh ث = tsa ع = ' (koma menghadap ke atas) ج = j غ = gh ح = h ف = f خ = kh ق = q x
د = d ك = k ذ = dz ل = l ر = r م = m ز = z ن = n س = s و = w ش = sy ه = h ص = sh ي = y Hamzah )ء( yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" . C. Vokal, Panjang dan Diftong Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan "a" , kasrah dengan "I", dlommah dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut : Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla Vokal (i) panjang = ȋ misalnya ليق menjadi qȋla Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna xi tidak
Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut : Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya يرخ menjadi khayrun D. Ta'marbûthah )ة( Ta' marbûthah (ة( ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya ةسّردملل ةلسرلا menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya يف الله ةحمر menjadi fi rahmatillâh. E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata sandang berupa "al" لا( ) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut : 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....... 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...... xii
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 4. Billâh 'azza wa jalla F. Hamzah Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : ءيش - syai'un ترمأ umirtu نونلا
an-nau'un نوذختأ ta'khudzûna G. Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : ينقزارلا يرخ وله الله نإو - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqȋn. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. xiii
Contoh : لوسر ّلاإ دممح امو = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl سانلل عضو تيب لوأ نإ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh : بيرق حتف و الله نم رصن = nasاrun minallâhi wa fathun qarȋb اعيجمرملاا لله = lillâhi al-amru jamȋ'an Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. xiv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... ii PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... iii HALAMAN PERSETUJUAN ... iv HALAMAN PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined. MOTTO ... vi KATA PENGANTAR ... vii PEDOMAN TRANSLITERASI ... x ABSTRAK ... xvii ABSTRACT ... xviii ثحبلا صخلم ... xix BAB I ... 1 PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan masalah... 6 C. Tujuan Penelitian ... 6 D. Manfaat Penelitian ... 6 E. Definisi Operasional... 7 F. Sistematika Pembahasan ... 8 BAB II ... 11 TINJAUAN PUSTAKA ... 11 A. Penelitian Terdahulu ... 11 Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian ... 14 A. Kerangka Teori... 15 1. Wali dalam pernikahan ... 15 1. Urf' ... 22 2. Adat Gelit dan Thiyyaroh ... 28 1. Kekuasaan Kehakiman ... 34 BAB III ... 39 METODE PENELITIAN ... 39 A. Jenis Penelitian ... 39 B. Pendekatan Penelitian ... 40 xv
C. Lokasi Penelitian ... 40 D. Jenis dan Sumber Data ... 41 1. Data primer ... 41 Tabel 1.2: Daftar Nama Narasumber ... 42 2. Data sekunder ... 42 E. Metode Pengumpulan Data ... 43 F. Teknik Pengolahan Data ... 44 BAB VI ... 46 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 46 A. Deskripsi Objek Penelitian ... 46 1. Pengadilan Agama Bojonegoro ... 46 1. Desa Gayam ... 50 B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Perkara Permohonan Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Adat Gelit Perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn ... 51 C. Pandangan Urf' Terhadap Adat Gelit Sebagai Aalasan Wali Adhal... 71 BAB V ... 91 PENUTUP ... 91 A. Kesimpulan ... 91 B. Saran ... 93 DAFTAR PUSTAKA ... 94 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 97 xvi
ABSTRAK Ikhwan, Ahmad Syaiful 17210188, 2021. WALI ADHAL SEBAB ADAT GELIT DALAM PANDANGAN HAKIM DAN URF' (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No. 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn). Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI. Kata Kunci: Wali Adhal; Adat Gelit; Urf' Adat gelit adalah kesamaan nama antara wali laki-laki dari calon pengantin perempuan dan wali laki-laki dari calon mempelai laki-laki. Kesamaan nama tersebut baik sama persis atau dari kedua nama tersebut mengandung aksara jawa yang sama diawal kata maupun diakhir kata. Adat gelit ini dipercaya memiliki akibat hukum tersendiri apabila masyarakat melanggarnya. Konsekuensi dari adat tersebut berupa balak, penyakit, hingga kematian. Adat ini masih berlaku di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan fenomena dan kasus tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini diantaranya: 1) Untuk mengetahui pandangan hakim Pengdilan Agama Kabupaten Bojonegoro tentang perkara permohonan wali adhal karena wali mempercayai adat gelit perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. 2) Untuk mengetahui pandangan urf' terhadap adat gelit sebagai alasan wali adhal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (field reserch), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Desan Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan berada di Pengadilan Agama Bojonegoro. Adapun data primer diperoleh dari warga, sesepuh desa, modin, dan beberapa hakim. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, undang-undang, skripsi, salinan putusan, dan artikel penunjang lainya. Hasil penelitian ini menunjukan: 1) Bahwasanya menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, adat gelit tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam sebuah putusan atau penetapan. Karena adat gelit bertentangan dengan hukum islam dan tidak ada dalam hukum positif. 2) Berdasarkan perspektif urf' adat gelit termasuk adat yang tidak dapat dijadikan pijakan hukum. Karena adat ini hanya dijalankan oleh beberapa kelompok masyarakat saja, selain itu adat gelit melanggar dari hukum syara' dan hukum asal yaitu menghalangi sebuah pernikahan, alasan masyarakat mempercayai adat gelit tidak bisa dibuktikan secara akal. xvii
ABSTRACT Ikhwan, Ahmad Syaiful 17210188, 2021. GUARDIAN ADHAL IS DUE TO THE TRADITION OF GELIT FROM THE VIEW OF THE JUDGE AND URF' (Case Study of the Religious Court of Bojonegoro Regency No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn). Thesis. Islamic Family Law, Shari'ah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI. Keywords: Guardian Adhal; Tradition Gelit; Urf' Gelit tradition is the similarity of the names between the male guardian of the bride - and the groom of the groom. The similarity of the names is either the same or of the two names contains the same Javanese root both at the beginning of the word and at the end of the word. This gelit tradition has its own legal consequences when people break it. The consequences of such tadition is tragedy strikes, diseases, to deaths. This tradition is still in effect in Bojonegoro City Gayam District Gayam Village. Based on the phenomenon, The goals the research researcher wanted to achieve are : 1) to know the judge's view of the religious adoration of bojonegoro City because the trustees believe in the gelit system no.435/ 2020/ pa. BJN. 2) To find out how urf ' views the custom of gelit as a wali adhal reason. It is an empirical or field research study, using a qualitative approach. Then described in a descriptive form of analysis. The location of the study is bojonegoro City gayam district gayam village and is at the state court by bojonegoro. As for primary data obtained from residents, village elders, clerics, and a few judges while secondary data is obtained from books, heritage books, laws, scripts, decision copies, and other articles of support. The results of this study show that according to the judge at the trial by law of the religion of bojonegoro, gelit tradition cannot be used as a consideration in an arbitrary ruling or decision. Because gelit tradition is contrary and incompatible with islamic law. Then in the urf ' tradition of gelit is a law which cannot be used as a legal basis. Since this custom was carried out by only a few groups of people, then the gelit tradition went against the law of Shari 'and the original law of obstructing a marriage, the people's belief in the gelit tradition could not be proved sensibly. xviii
ثحبلا صخ مل .ليو No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn 17210188 , أ ,ناوخإ فيس دمح 2021 و مكالحا فرعلا ةيرظن لاوحلأا مسق ,يعماج ثبح .) ناسمرادك يلع :فرشلما .جنلاام ةيم و فى تيللجا ةداع ببس ب لضعلا مك رمأ يىف( نلاوم ةعماج ,ةيصخشلا مقر لحا لإا ميهاربإ كلام كلحا ةيملاس تسير . ي جالما فرعلا ,تيللجا ةداع ,لضعلا ليو :ةيسيئرلا ت ملا كلا ناك ول ميااج ةمكلمحا وأ ةعبتا امهيف ماكحأ ةيراج فى مكالحا امتا لاثاتم .جلـلوتيل ليوو ةجوزلا في لوأ ءباولاو دصاقم كلذ لثامتلا ليو ةلثامتم ءلابلا ثحابلل ينب مسلاا جاةيو لثم هل ار .كلذلو ناك ءاوس . جوزلا وأ في مسلاا تاملك هذهو . تىح تولما . اذه ثحبلا نم لثاتم فورح افلامخ وه اهمدحأ عمتلمجا وجينوجوب لجاتيل في ناك ةنيدم اهرخآ ةيرق في ام تلاز كاردإ ةداعلا لولأا تارظن ءاضق مقر تيليلجا جتيل لىإ ةداع فرعلا ةداع دقتعي رظني هنلأ فيك لض علا ليو ةفرعلم , نياثلاو ةبلاطم ةينيدلا No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn ار نع وجينوجوب ةنيدم في . . ليولا نم بابسأ ببسك في نم ينناوقلاو ثحبلا لمح ةيساسلأا . ناكو ةيقيقلخا نم و يليلتح تناايبلا الهانن لكشب . ةيقيقلخا يفصو ديفتسن يعون ث حرش ايبيرتج اثبح ارانجوجوب قيرطب ةمكلمحاو ماكلحا اذه ثحبلا ميااج ةيرق عمتلمجا ناك ةنيدم خويشلاو ةينيدلا امأ . ارانجوجوب تناايبلا ةيعرفلا بتكلا نذؤلماو ضعبو . اهيرغو ةمعادلا تلااقلماو يااضقلا ةروصو يملعلا ثحبلاو لا تيلوج ةداع نبأ ارانجوجوب ةينيدلا ةمكلمحا نبأ في مكالحا تارظن ىلع لدت ثحبلا ةجيتنو . ةيملاسلإا . مكحلل نلأ نيعت يلصلأا ماكحلأبا ردصم مكلحاو بسانت نأ نوكت يعرشلا لاو ضقانت كانه تلا لا ةفلامخ انهلأ .نلأ تاداعلا ث ءاضقلل تيلوج ضعب وأ تابثلإا نم يه طقف عمتلمجا اردصم ةداع اهيلع نوكي تناك قبطنا عيطتسي رظنبو هذه نأ فرعلا ةداعلا عيطتست مكلحبا لقعلل طوبضلما يرغ تيلوج ةداعل عمتلمجا داقتعاو . حاكنلا طابحإ xix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wali adhal adalah seorang wali yang enggan untuk menikahkan anaknya ataupun orang yang berada dalam hak kuasa perwalianhya.1 Berdasarkan praktek dimasyarakat ada beberapa alasan orang tua yang seharusnya berhak menjadi wali, enggan untuk menikahkan anaknya diantaranya adalah karena tidak sekufu, larangan adat, dan lain-lain. Akibat dari hal-hal tersebut sehingga calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh masyarakat dalam persidangan di pengadilan agama adalah karena larangan adat. Seperti halnya perkara yang peneliti temui di Pengadilan Agama Bojonegoro seorang wali nikah enggan menikahkan anaknya dengan alasan karena wali mempercayai adat gelit. 1 Wahbah aI ZuhaiIi, aI Fiqh aI IsIami wa AdiIatuhu, (Beirut: Dar aI-Fikri, 1999), 470. 1
Gelit adalah kesamaan dua huruf pertama dari nama depan atau dua huruf akhir dari nama belakang, baik nama desa ataupun nama orang. Ada dua macam gelit yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat dibeberapa daerah di Bojonegoro, yang menyebabkan masyarakat didaerah tersebut tidak boleh menikah apabila kedua calon mempelai diketahui gelit. Adat gelit ini merupakan peninggalan dari sesepuh-sesepuh terdahulu yang tinggal didaerah Bojonegoro. Ada beberapa daerah di Bojonegoro yang masyarakatnya masih mempercayai adat gelit, diantaranya di kecamatan ngasem, gayam, pojok, dan lainya. Dua macam adat gelit tersebut yaitu gelit jeneng dan gelit deso.2 Gelit jeneng yaitu secara bahasa jeneng berasal dari bahasa jawa yang artinya nama. Secara istilah gelit jeneng adalah kesamaan awalanan atau akhiran nama depan si wali (bapak) calon mempelai perempuan dan wali (bapak) mempelai laki-laki. Contohnya Suparmi dan Supriyadi, Ngasi dan Sidik. Karena memiliki awalan "su" dan akhiran "si" inilah yang disebut gelit jeneng. Kemudian yang kedua adalah gelit deso. Gelit deso adalah kesamaan awalan atau akhiran nama depan tempat tinggal (desa) kedua calon mempelai yang akan menikah. Contohnya: calon mempelai perempuan tinggal di desa Pojok, sedangkan calon mempelai laki-laki tinggal di desa Punggur. Karena kedua desa berawalan huruf "P" tersebut dinamakan gelit deso.3 2 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro: 24 November 2020). 3 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro: 24 November 2020). 2
Mereka menyakini apabila hal tersebut dilakukan maka akan ada konsekuensi tersendiri secara moral, misalnya salah satu orang tua dari kedua mempelai atau salah stau dari mempelai akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Pernah terjadi sebuah kasus terdapat warga yang melanggar adat gelit ini, yang pada akhirnya warga yang melanggar tersebut dalam waktu dekat ia meninggal dunia.4 Adanya kasus tersebut semakin memperkuat keyakinan masyarakat didaerah tersebut terhadap adat gelit itu sendiri. Mengingat pentingnya kedudukan seorang wali dalam pernikahan anaknya, disebutkan dalam hukum islam maupun hukum positif. Menurut hukum islam kehadiran seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang hal yang wajib. Tidak sah suatu akad pernikahan yang tanpa adanya seorang wali. Seperti kutipan sebuah hadits yang di riwayatkan Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: اَهَلَـف اَهَـئِطَو ْنِإَف ٍتاَّرَم َث َلاَث ٌلِط َبا اَهُحاَكِنَف اَهِّيِلَو ِنْذِإ ِْير َغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرْما اَميَُّأ ُهَل َّ ِليَو َلا ْنَم م ِليَو ُناَطْلمسلاَف اوُرَجَتْشا ِنِإَف اَه ِجْرَـف ْنِم َّلَحَتْسا اَِبِ ُرْهَمْلا .5 "siapapun perempuan yang menikah tidak seizin walinya, maka batallah perkawinannya dan jika ia telah bercampur, maka telah maskawinnya menghalalkan kemaluannya dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". itu bagi perempuan itu, lantaran ia 4 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro, 24 November 2020). 5 Ath-Thayyib Muhammad SyamsuI Haq AI Azhim, AunuI Ma'bud Sharah Sunan abi Daud, juz 1, 272. 3
Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagi yang beragama Islam wali nikah adalah wajib. Hal ini berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juga Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Seperti halnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi : "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya."6 Kemudian dari segi larangan pernikahan, adat gelit sendiri tidak tercantum dalam larangan pernikahan menurut hukum islam maupun hukum positif. Dalam hukum islam larangan pernikahan disebutkan Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 23: اَهَّمُأ ْمُكْيَلَع ْتَمِّرُح ُتاَنَـبَو ِخَ ْلأا ُتاَنَـبَو ْمُكُت َلااَخَو ْمُكُتاَّمَعَو ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكُتاَنَـبَو ْمُكُت ُمُكُبِئ َباَرَو ْمُكِئاَسِن ُتاَهَّمُأَو ِةَعاَضَّرلا َنِم ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكَنْعَضْرَأ ِتِ َّلالا ُمُكُتاَهَّمُأَو ِتْخُ ْلأا َلاَف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد اوُنوُكَت َْلَ ْنِإَف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد ِتِ َّلالا ُمُكِئا َسِن ْنِم ْمُكِروُجُح ِفي ِتِ َّلالا اَم َّلاِإ ِ ْينَتْخُ ْلأا َ ْينَب اوُعَمَْتجا ْنَأَو ْمُكِب َلاْصَأ ْنِم َنيِذَّلا ُمُكِئاَنْـبَأ ُلِئ َلاَحَو ْمُكْيَلَع َحاَنُج ِحَر اًروُفَغ َناَك ََّللَّا َّنِإ َفَلَس ْدَق ًمي.7 "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara- saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang saudara-saudaramu yang perempuan, 6 PasaI 19 KompiIasi Hukum IsIam. 7 Tim Penerjemah, AI-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: AImahira, 2018), 81. 4
5 perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara istrimu (mertua), anak-anak perempuanmu sesusuan, perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." ibu-ibu Sedangkan dalam hukum positif larangan nikah dicantumkan dalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.8 Apabila perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn kita bedah dengan analisis perspektif urf' akan menarik. Kemenarikan perkara tersebut terletak pada adat gelit yang menjadi alasan permohonan penetapan wali adhal. Akibatnya kedua calon mempelai akan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim. Akan tetapi di sisi lain adat gelit merupakan hukum adat yang masih berlaku dan dipercayai oleh masyarakat Desa Gayam. Selain itu hukum adat juga diakui secara de facto ditengah masyarakat sejak dahulu. Berangkat dari hal tersebut Urf' merupakan bagian terpenting dalam metode istinbath hukum ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti tentang "WALI ADHAL SEBAB ADAT GELIT DALAM PANDANGAN HAKIM DAN URF' ". 8 PasaI 8 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
B. Rumusan masalah 1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro tentang perkara permohonan wali adhal karena wali mempercayai adat gelit perkara nomor No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn? 2. Bagaimana pandangan urf' terhadap adat gelit sebagai alasan wali adhal? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini. Tujuan tersebut yaitu: 1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengdilan Agama Kabupaten Bojonegoro terhadap perkara permohonan wali adhal karena wali mempercayai adat gelit dalam perkara nomor No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. 2. Untuk mengetahui pandangan urf' terhadap adat gelit sebagai alasan wali adhal. D. Manfaat Penelitian Harapan pada penelitian ini peneliti dapat memberikan sedikit banyak manfaat serta kontribusi yang baik terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena demikian, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik dalam hal teoritis maupun praktis. 1. Manfaat Teoritis a. Peneliti memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan paradigma baru terhadap setiap putusan hakim yang berkaitan dengan wali adhal. 6
b. Peneliti juga memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan pengetahuan dan keilmuan, umumnya bagi setiap pembacanya dan khususnya bagi kalangan akademisi yang berada dalam lingkup Hukum Keluarga Islam. 2. Manfaat Praktis Peneliti menaruh harapan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan serta referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang serumpun, khususnya bidang hukum perdata islam. Serta dapat dijadikan acuan oleh para praktisi hukum khususnya diruang lingkup Pengadilan Agama. E. Definisi Operasional 1. Wali Adhal: wali yang enggan atau menolak, 9 tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anaknya dengan alasan tertentu. 2. Adat: gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.10 3. Gelit: keesamaan nama huruf depan antar wali mempelai.11 9 PasaI 23 ayat 2 KompiIasi Hukum IsIam 10Media, Kompas Cyber. "Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat HaIaman aII". 2020, adat. 13 Desember 2019, Diakses tanggaI 4 November 11 Siti Rohmah, wawancara, (Bojonegoro, 12 Agustus 2020) 7
8 4. Urf': sesuatu yang diketahui sekaligus dikenal oleh masyarakat dan menjadi tradisi bagi masyarakat tersebut baik secara fi'liyah atau qouliyah.12 F. Sistematika Pembahasan 1. Bab I Pendahuluan Bab ini berisi pendahuluan penelitian. pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan dan memaparkan konteks penelitian melalui latar belakang dengan maksud mengetahui arah permasalah dan konteks masalah. Selanjutnya pokok permasalahan penelitian diambil dari latar belakang masalah yang muncul kemudin dijadikan sebagai rumusan masalah. Setelah itu peneliti memaparkan tujuan penelitian, yaitu apa yang hendak peneliti capai dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Terakhir, dalam bab ini juga akan meapaparkan manfaat penelitian dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Bab II Tinjauan Pustaka Pada bab ini peneliti akan membahas perihal kajian teoritis yang berisikan penjelasan-penjelasan secara sistematis tentang keterangan- keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang memiliki kaitan dengan penelitian ini serta menunjang terhadap penelitian ini. dalam hal ini peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada dalam buku- 12 AbduI Wahab KhaIIaf, IImu UshuI Fiqh, (Jakarta: Daar AI- Kutub IsIamiyah, 2003), 117.
9 buku, jurnal-jurnal atau referensi-referensi yang lain untuk kepentingan penelitian ini. Tinjauan pustaka salah satu hal yang sangat penting bagi penelitian ini, karena tinjauan pustaka ini merupakan rujukan teori-teori digunakan dalam bab pembahasan penelitian. 3. Bab III Metodologi Penelitian Pada bab ini peneliti akan memaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Selain itu penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan akan dipaparkan juga pada bab ini yang mana sistematika penulisan tersebut akan mendeskripsikan uraian singkat tentang sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini. 4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bagian paparan data, peneliti akan menjelaskan mengenai subjek penelitian beserta objeknya, hasil wawancara dengan subjek, deskripsi kasus kemudian dilanjutkan analisis data yang diperoleh dengan teori yang ada.Pada bab ini peneliti akan menjelaskan inti dari penelitian karena bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bab ini juga peneliti akan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari referensi- referensi yang ada dengan cara studi pustaka untuk menjawab rumusan
masalah yang telah penulis tetapkan untuk kemudian dideskripsikan. 5. Bab V Penutup Pada bagian bab terakhir ini peneliti menjelaskan secara objektif dari seluruh pembahasan untuk sebuah kesimpulan. Kesimpulan didalam bab ini adalah jawaban ringkas dari rumusan yang ada dan kemudian dianalisis. Selanjutnya bab ini juga memuat saran yang ditujukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk para peneliti selanjutnya, terkhusus yang berkaitan dengan penelitian ini. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Pada bagian ini, akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai pembanding untuk mengetahui objek kajian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini baik dari segi substansinya, pisau analisisnya maupun hal yang lain. Diantara penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum yaitu: 1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Vani Dwi Satya Rahwana, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 dengan judul "Pertimbangan Hakim Tentang Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi 11
12 perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)". Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dan pandangan hakim dalam memutuskan perkara Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa pada perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya pandangan hakim terhadap perkara tersebut berpijak pada aturan normatif, dan dalam pertimbangannya wali dalam perkara tersebut dinyatakan sebagai wali adhal.13 2. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Musyarrafah M, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Allauidin Makassar pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B". Penelitian ini dilatar belakangi oleh wali laki-laki calon mempelai perempuan tidak menyetujui anaknya menikah dengan calon mempelai laki-laki. Dalam penelitian ini peneliti meninjau dari titik pandang hukum islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya menurut hukum islam hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan bisa 13 Vani Dwi Satya Rahwana, "Skripsi, Pertimbangan Hakim Tentang WaIi AdhaI Karena WaIi Mempercayai Tradisi Petungan Jawa Studi perkara PengadiIan Agama Kabupaten MaIang No.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.MIg", (Skripsi, Universitas IsIam Negeri MauIana MaIik Ibrahim MaIang, 2010).
berlangsung, dengan menyarankan untuk mencabut keaḍhalnya. Dalam artian wali sanggup melangsungkan pernikahan anaknya. Tetapi apabila wali tetap membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.14 3. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Jumianti, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul "Tradisi Beghembeh Dalam Perspektif urf' (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timut Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)". Penelitian ini dilatar belakangi oleh tradisi beghembeh yang berkembang di masyarakat melayu khususnya di daerah yang disebutkan oleh peneliti, dalam tradisi tersebut terdapat seperangkat aturan dan larangan yang berlaku di daerah tersebut, khususnya untuk pengantin yang baru menikah. Dalam penelitian ini peneliti meninjau dari sudut pandang urf'. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya menurut perspektif urf', tidak semua beghembeh di daerah tersebut tergolong urf' fasid.15 14 Musyarrafah M, "Skripsi, Tinjauan Hukum IsIam Terhadap WaIi Nasab Yang Enggan Menikahkan CaIon MempeIai Perempuan Di PengadiIan Agama PoIewaIi KeIas I B, (Skripsi, Universitas Negeri AIauddin Makassar, 2017). 15 Jumianti, "Skripsi, Tradisi Beghembeh DaIam Perspektif urf' Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timut Iaut, Kabupaten Natuna, Provinsi KepuIauan Riau, (Skripsi, Universitas IsIam Negeri MauIana MaIik Ibrahim MaIang, 2016). 13 tradisi
No Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Persamaan Nama Judul 1. Vani Dwi Satya Rahwana 2. Musyarrafah M Pertimbangan Hakim Tentang Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0057/Pdt.P/2009/P A.Kab.Mlg) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 3. Jumianti Tradisi Beghembeh Dalam Perspektif urf' (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timut Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau) Menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan menggunakan pisau analisis urf' 14 Perbedaan Lebih spesifik membahasa tradisi Petungan Jawa, hanya Menggunakan pisau analisis pertimbangan hakim Menggunakan pisau analisis tinjauan hukum islam secara umum. Mengguakan objek secara umum di Pengadilan Agama Polewali Lebih spesifik menjelaskan objek tradisi Beghembeh
A. Kerangka Teori 1. Wali dalam pernikahan a) Pengertian Wali Wali bermula bahasa arab yaitu walayah yang artinya hak perwalian dari syariat yang dilimpahkan kepada seorang untuk melakukan sesuatu, baik itu secara sukarela atau diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Artinya seorang wali memiliki hak penuh atas orang yang berada dibawah pengampuannya. Wali yaitu sebutan bagi seorang laki-laki dalam sebuah keluarga atau lainya dalam hal pernikahan.16 Berdasarkan pendapat ulama mazhab dalam hal ini imam Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud wali pada sebuah pernikahan yaitu ahli waris, terkecuali paman jalur ibu, bibi jalur ibu, keluarga seibu dan dzawil arham lainnya. Imam Syafi'i berkata "Nikahnya seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali yang dekat (aqrab). Apabila wali aqrab tidak ada maka digantikan dengan wali jauh. Dan apabila wali jauh juga tidak ada maka digantikan dengan wali hakim". Syarat-syarat yang wajib terpenuhi oleh seorang wali adalah sebagai berikut:17 16 Mustafa Dib aI-Bugha, Mustafa aI-Khin dan AIi aI-Syarbaji, AI-Fiqh aI-Manhaji 'aIa Madzhab aI- Imam aI-Syafi'i, 60. 17 AbduIIah zainudin aI-maIibary, fath uI mu'in syarah qurot aI aini bi muhimati ad-dinn, (Daar Ibn Hazm), 464-46. 15
1) Islam. Hal ini didasarkan pada surah al- Maidah(5):51:18 ٍضْعَـب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَـب َءاَيِلْوَأ ىَراَصَّنلاَو َدوُهَـيْلا اوُذ ِخَّتَـت َلا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَه مـيَأ َيا Artinya:"wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menunjuk kaum Yahudi dan Nasrani untuk menjadi wali sebagian dari sebagian yang lain..." 2) Baligh, dalam syariat islam maksudanya adalah telah mencapai umur 15 tahun. 3) Berakal, maksudanya mampu membedakan yang haq dan yang bathil.19 4) Merdeka, artinya wali tersebut bukan budak. 5) Seorang laki-laki. Pada syarat ini terjadi ikhtilaf antar ulama madzhab. Imam Syafi'i mengharuskan wali adalah laki-laki. Sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan meskipun bukan laki-laki. 6) Seorang wali harus adil. Namun hal ini juga terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Terdapat ulama yang mensyaratkan dan tidak. Karena manusia pada umumnya tidak dapat mengukur kadar ketentuan adil itu sendiri. 18 AI-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: AImahira, 2018), 117. 19 Imam Abu Suja', Syarah FathuI Qarib. Surabaya: Daar AI-'Abidin), 43. 16
a) Macam-macam wali dalam pernikahan Berdasarkan fiqih perkawinan hukum islam dan hukum positif terdapat beberapa macam wali diantaranya yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali adhal. Berikut merupakan penjelasannya: 1) Wali Nasab Wali Nasab dalam Islam adalah laki-laki beragama islam yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari jalur ayah. Berdasarkan pandangan ulama madzhab syafi'I jalur wali nasab adalah sebagai berikut: Ayah, kakek (keatas), saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman, dan anak paman.20 Menurut hukum positif wali nasab diatur pada pasal 12 ayat (2) & (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Syarat wali nasab dalam ayat (2) yaitu: Laki-laki, Beragama islam, Baligh, Berakal, Adil Seda.ngkan urutan wali nasab yang tercantum dalam ayat (3) yaitu: Ayah kandung, kakek, ayah dari kakek, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman, paman sebapak, anak paman sebapak seibu, anak 20 Imam Abu Suja', Syarah FathuI Qarib. 47 17
18 paman sebapak, cucu paman sebapak seibu, cucu paman sebapak, paman bapak sebapak seibu, paman bapak sebapak, anak paman bapak sebapak sei bu, anak paman bapak sebapak.21 2) Wali Hakim a) Wali Hakim dalam Hukum Positif Wali hakim yaitu seorang Kepala KUA yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama agar berperan menjadi wali nikah untuk calon mempelai perempuan yang tanpa memiliki wali nasab.22 Disebutkan dalam Pasal 13 (2) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, "Bahwa wali hakim adalah seorang wali yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.23 Menurut pasal 13 ayat (3) PMA No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Terdapat beberapa catatan, wali nasab dapat berpindah kewaliannya digantikan oleh wali hakim apabila:24 1) wali nasab telah tidak ada sama sekali 2) wali nasab ada tetapi menjadi pengantin itu sendiri 3) wali nasab ada, namun dalam keadaan ihram 21 PMA No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan 22Muhammad IqbaI dan Abdyrrahman Rahim, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Iingkungan PeradiIan Agama, 514. 23 PMA No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan 24 PMA No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
19 4) wali nasab ada, namun mafqud 5) wali nasab tidak ada yang beragama islam 6) wali aqrab masih, namun sedang dalam masa hukuman 7) wali nasab masih, namun menolak untuk mengawinkan b) Wali Hakim dalam Hukum Islam Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: اَهَـئِطَو ْنِإَف ٍتاَّرَم َث َلاَث ٌلِط َبا اَهُحاَكِنَف اَهِّيِلَو ِنْذِإ ِْيرَغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرْما اَميَُّأ َّ ِليَو َلا ْنَم م ِليَو ُناَطْلمسلاَف اوُرَجَتْشا ِنِإَف اَه ِجْرَـف ْنِم َّلَحَتْسا ا َِبِ ُرْهَمْلا اَهَلَـف 25 .هَل Artinya : "siapapun perempuan yang menikah tidak seizin walinya, maka batallah perkawinannya dan jika itu bagi ia perempuan telah menghalalkan kemaluannya dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". (HR Imam yang empat kecuali Nasa'I dan disahkan oleh Abu 'Awanah dan Ibnu Hibban serta Hakim). telah bercampur, maka maskawinnya lantaran itu, ia Sedangkan seorang wali hakim tidak memiliki hak mengawinkan calon mempelai perempuan apabila: 1) mempelai belum baligh, 2) Kedua mempelai tidak sekufu, 3) Tidak memiliki 25 Ath-Thayyib Muhammad SyamsuI Haq AI Azhim, Sunan abi Daud, juz 1, 272.
izin perempuan yang ingin menikah, 4) Mempelai perempuan bertempat di luar wilayah kekuasaan. 26 3) Wali Adhal a) Wali adhal dalam hukum islam Wali adhal adalah seorang wali yang menolak atau enggan untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang berada dalam perwaliannya. Wali adhal berdasarkan pendapat ulama merupakan menolaknya seseorang wali untuk mengawinkan anak perempuannya aqil dan telah baligh bersama pria yang sekufu. Apabila wanita tersebut telah menginginkan untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai tadi saling mencintai,dan kondisi rukun sudah terpenuhi, maka penolakan seorang wali yangg demikian dari syara' dilarang.27 Para ulama dalam hal ini sepakat bahwa wali tidak berhak menghalangi perempuan yang berada dalam perwaliannya. Apabila seorang wali menghalangi pernikahan anaknya berarti wali tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dzalim. Apabila seorang wali tidak mau menikahkan anaknya tadi maka mempelai wanita berhak mengadukan kaengganan walinya melalui pengadilan agama bermaksud perkawinan tadi dapat dilangsungkan. Dalam kondisi 26 SIamet Abidin, Fiqh Munakahah JiIid 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1991), 91. 27 Wahbah aI ZuhaiIi, aIFiqh aI IsIami wa AdiIatuhu, (Beirut: Dar aI-Fikri, 1999), 470. 20
tersebut perwalian berpindah berdasarkan wali yang enggan kewalilainnya, melainkan perkara ini eksklusif ditangani hakim sebagai wali.28 b) Wali adhal dalam hukum positif Wali adhal diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 23 yang berbunyi: "(1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tdak ada atau ghaib atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal (enggan), (2) dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut".29 Didalam peraturan hukum positif di Inodnesia wali adhal diatur dalam beberapa peraturan diantaranya: 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, wali hakim terdapat dalam pasal 13 ayat (1, 2 & 3) apabila tidak adanya wali nasab, akad nikah akan dilakukan dengan wali hakim.30 Kemudian permasalahan wali adhal disebutkan dalam pasal 13 ayat (4) wali adhal ditetapkanoleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. 28 Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, 27. 29 KompiIasi Hukum IsIam PasaI 23 30 PMA No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan 21
2) KHI pasal 23 ayat (1) dan (2) yang isinya memutuskan beberapa s yarat wali hakim menjadi wali nikah serta ketentuan tentang wali hakim bisa dtunjuk sebagai wali nikah bila telah terdapat penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. c. Kedudukan wali nikah Berikut merupakan dasar dari pentingnya peran wali dalam sebuah pernikahan. .ٌلِط َبا اَهُحاَكِنَف اَهِّيِلَو ِنْذإ ِْيرَغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرْما اَميَُّأ 31 Artinya: "Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka nikahnya batal..." 1. Urf' a. Pengertian Urf' Secara terminologi urf' yaitu membedakan terhadap sesuatu yang umum. Sedangkan menurut ulama ushul urf' adalah kebiasaan sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan dilakukan dalam setiap kegiatan kelompok masyarakat tersebut. Menurut abdul wahab khallaf dalam kitabnya yang berjudul "ilmu ushul fiqih" disebutkan bahwa urf' adalah sesuatu yang diketahui sekaligus dikenal 31 Wahbah az-ZuhaiIi, UshuI aI-Fiqh aI-IsIami, (Kairo: Dar AIamiyyah), 191. 22
23 oleh masyarakat dan menjadi tradisi bagi masyarakat tersebut baik secara fi'liyah atau qouliyah.32 Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa urf' menurut istilah adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan sekelompok masyarakat tertentu, yang telah menjadi tradisi di kelompok masyarakat tersebut. Secara interpretasi, urf' dapat dikelompokan menjadi dua yaitu perbuatan dan ucapan. Adapun contoh urf' secara qouliyah adalah sebutan al-Walad secara umum mengandung arti anak laki-laki bukan anak permpuan, satu contoh lagi mereka yang sering mengatakan ikan dengan sebutan daging.33 Kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an, surat an-Nahl (16):14: 34 . اياِرَط اًمَْلح ُهْنِم اوُلُكْأَتِل َرْحَبْلا َرَّخَس ي ِذَّلا َوُهَو Artinya: "Allah memudahkan laut untukmu supaya kamu daapat ikannya yang segar" Akan tetapi orang Arab dalam kesehariannya kata lahmun tidak diterapkan untuk ikan akan tetapi digunakan untuk daging sapi, kambing dan sejenisnya. Karena itu apabila seseorang bersumpah untuk tidak makan daging, tetapi kemudian ia makan daging ikan, menurut adat tersebut ia tidak melanggar sumpah. 32 AbduI Wahab KhaIIaf, IImu UshuI Fiqh, 117. 33 AbduI Wahab KhaIIaf, IImu UshuI Fiqh, 117. 34 Tim Penerjemah, AI-Qur'an dan Terjemahannya, 268.
24 Pengertian Urf' dalam kitab ushul fiqh (taishiru ushul fiqh lil mubtadi'in) adalah: َناَك ٌءاَوَس ،عِراَشلا نِم ٍرْظَح ِْيرَغ ْنِم ،اَيْـنُدلَا ِروُمُأ ْنِم ٌدْر َـف َسيَلَو ٌعِمَتُْمُ ُهَفَّلَأ ام َوُه .ًاكرت وأ ًلاْعِف ْوَأ ًلاْوَـق 35 "Suatu perkara duniawi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat, bukan oleh individu, tanpa adanya larangan dari Allah SWT, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun larangan". Urf' apabila dilihat dari segi temanya dibagi menjadi dua yaitu urf' lafdzhi (qouli) dan urf' fi'li (perbuatan). Urf' qouli adalah suatu ucapan (bahasa) yang berkembang dan menyebar pada masyarakat daerah tertentu dan ucapan tersebut hanya berlaku di daerah tersebut bukan untuk daerah yang lain. Sebagai contoh pada pengucapan kata daging yang memiliki maksud daging sapi, kambing, dan sejenisnya, bukan termasuk daging ikan.36 Seperti halnya kata walad dalam surat al-Nisa' (4): 176: اَهَلَـف ٌتْخُأ ُهَلَو ٌدَلَو ُهَل َسْيَل َكَلَه ٌؤُرْما ِنِإ ِةَل َلاَكْلا ِفي ْمُكيِتْفُـي َُّللَّا ِلُق َكَنوُتْفَـتْسَي ْنِإَو َكَرَـتاَِّمِ ِناَثُلمـثلا اَمُهَلَـف ِ ْينَتَـنْـثا اَتَـناَك ْنِإَف ٌدَلَو اََله ْنُكَي َْلَ ْنِإ اَه ُـثِرَي َوُهَو َكَرَـت اَم ُفْصِن 35 AbduIIah bin Yusuf, Taishiru UshuIuI Fiqh IiI mubtadi'in, 2. 36 Wahbah aI ZuhaiIi, UshuI aI-Fiqh aI-IsIami, 108.
25 ِّلُكِب َُّللَّاَو اوملِضَت ْنَأ ْمُكَل َُّللَّا ُ ِّينَبُـي ِ ْينَيَـثْـنُ ْلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِلَف ًءاَسِنَو ًلااَجِر ًةَوْخِإ اوُناَك .ٌميِلَع ٍءْيَش 37 Artinya: " Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkanya dan saudaranya yang laki-laki menguasai seluruh harta saudara perempuan". (yaitu) jika seorang meninggal dunia Pada kata kalalah dalam ayat diatas melalui urf' qouli diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki". Dengan pemahaman urf' qouli anak laki-laki dapat menghijab saudara- saudara, sedangkan anak perempuan tidak. Sedangkan urf' fi'li adalah sesuatu yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan pada masyarakat tertentu seperti halnya aktifitas makan, minum dan jual beli. Seperti halnya jualbeli dengan kredit atau dengan upah.38 Kemudian ditinjau dari segi cakupannya, urf' dibagi menjadi urf' Amm dan urf' khos. Pengrtian urf' amm adalah : 39 .ُهُلِقَنا َُّينَعَـتَـي َلا اَم َوُهو Artinya: "sesuatu yang tidak ditentukan secara eksplisit". 37 Tim Penerjemah, AI-Qur'an dan Terjemahannya, 106. 38 Wahbah az-ZuhaiIi, UshuI aI-Fiqh aI-IsIami, 107-108. 39 AbduIIah bin ShaIih Fauzan, Syarah aI waraqat fi ushuIiI fiqhi, ( Dar AIamiyah), 17.
Sebagai contoh yaitu memulaiakan tamu dengan menyuguhkan makanan dan menyiapkan tempat. Dan contoh lain bisa memakan buah yang jatuh di jalan umum.40 Sedangkan yang dimaksud urf' khos ialah: 41 لَصَْنَ اَذَه ىَلَع ُهُلِقَنا ََّينَعَـت اَم َوُهَو Artinya: " sesuatu yang ditentukan secara eksplisit atas suatu kejadian". Sebagai contoh dalam urf' khos yaitu pedagang yang mengembalikan barang dagangannya ketika ada barang yang cacat. Atau contoh lain jual beli dengan membayar pada hari yang ditentukan seperti pembeli membayar pada setiap hari kamis.42 Kemudian urf' ditinjau dari penetapan hukum syari'nya dibagi menjadi urf' shahih dan urf' fasid. Pengertian Urf shahih dalam kitab ushul fiqh syarah waraqats yaitu: .43 ٍعْرَشْلِل ًةَف ِلاَُمخ ِهيِف ْتَسْيَلَو ُساَنلا ُهَفَراَعَـت اَم َوُه Artinya: "Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kegiatanya, dan tidak bertolak belakang dengan syari'at". 40 AbduIIah bin ShaIih Fauzan, Syarah aI waraqat fi ushuIiI fiqhi, (Dar AIamiyah), 17. 41 Wahbah az-ZuhaiIi, UshuI aI-Fiqh aI-IsIami,110. 42 Wahbah aI ZuhaiIi, UshuI aI-Fikih aI-IsIami, 109-110. 43 AbduIIah bin ShaIih Fauzan, Syarah aI waraqat fi ushuIiI fiqhi, 25. 26
Sedangkan pengertian dari urf fasid yaitu: 44 .ِةَّيِعْرَشْلَا ِصوُصُنلِل ُفِلاَخُمْلَا َوُه Artinya: "Sesuatu (yang menjadi kebiasaaan masyarakat) yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan syari'at". b. Dasar hukum urf' Para ulama ushul dalam menggunakan istinbath hukum urf' ini memiliki dasar hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut: Dalam al-Qur'an surat al-Aa'raaf ayat 199: 45 .َينِلِهاَْلجا ِنَع ْضِرْعَأَو ِفْرُعْلِبا ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِذُخ Artinya: "Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang-orang mengajarkan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh". Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sebagai berikut. Hadits ini merupakan hadits mauquf: 46 .ٌئِّيَس ِالله َدْنِع َوُهَـف اًئِّيَس اْوَأَر اَمَو ،ٌنَسَح ِالله َدْنِع َوُهَـف ،اًنَسَح َنوُمِلْسُمْلا ىَأَر اَمَف Artinya: "sesuatu yang dianggap baik oleh orang-rang muslim,maka baik juga menurut Allah dan sesuatu yang dianggap buruk menurut orang-orang muslim, buruk juga menurut Allah". 44 AbduIIah bin ShaIih Fauzan, Syarah aI waraqat fi ushuIiI fiqhi, 25. 45 Tim Penerjemah, AI-Qur'an dan Terjemahannya, 176. 46 Imam Ibn HanmbaI, Musnad Ahmad Ibn HanmbaI juz 6, 84. 27
Disamping itu dalam menggunakan istinbath hukum urf' ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama ushul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan urf' sebagai pijakan hukum islam. Diantaranya yaitu:47 a. Urf' harus dijalankan oleh mayoritas b. Urf' harus memiliki tujuan hukum adat juga harus berdiri dan membentuk perilaku sendiri c. Urf' tidak menimbulkan kerusakan d. Urf' tidak boleh melanggar dari hukum syari' dan hukum asal. 2. Adat Gelit dan Thiyyaroh Sebelum membahas mengenai adat gelit, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu pengertian adat dan kedudukan hukum adat di Indonesia. Adat adalah kebiasaan masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang berlaku untuk kelompok masyarakat didaerah tersebut hingga menjadi hukum adat.48 Jadi yang dimaksud hukum adat adalah kebiasaan yang diterima dalam kelompok masyarakat tersebut yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, apabila melanggar maka akan ada konsekuensi tersendiri secara adat. 47 Wahbah az-ZuhaiIi, UshuI aI-Fiqh aI-IsIami, 120-123. 48 HiIman hadikusuma, Pengantar IImu Hukum Adat Indonesia, (Cet V, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), 1. 28
Menurut Prof. Supomo "hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan hukum positif, tetapi hukum adat tersebut tetap ditaati oleh rakyat berdasarkan keyakinan peraturan- peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum".49 Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam hukum positif. Hukum adat sejak zaman penjajahan sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan telah diatur dalam peraturan sistem hukum pluralisme saat itu atau yang disebut Indische Staatresgeling. Hukum adat terdapat dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a yang berlaku untuk golongan Eropa dan Pasal 131 ayat (2) huruf b untuk golongan pribumi dan Timur asing.50 Selain itu hukum adat pada masa penjajahan Jepang juga telah diatur dalam hukum positif saat itu yaitu dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942. Pada waktu itu hukum dari pemerintah diakui sah untuk sementara waktu saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan militer. Pada masa setelah kemerdekaan, hukum adat juga diatur yaitu dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sehingga pada era reformasi setelah 49 Supomo, Bab-bab Tentang Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 14. 50 Irmayanti, "Pandangan Hukum IsIam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan MasaIIe Kabupaten Enrekang ", (Undergraduate thesis, UIN AIauddin Makassar, 2017), 25. 29
30 amandemen kedua UUD 1945, hukum adat diakui dan diatur dalam pasal 18B ayat (2).51 Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kedudukan adat dalam tatanan hukum nasional diakui dan memiliki kekuatan hukum tersendiri. Karena itu adat sampai saat ini masih berkembang dan tetap berlaku dibeberapa daerah di Nusantara. Seperti didaerah Bojonegoro yang memiliki adat yang dikenal dengan adat gelit. Seperti halnya di daerah Bojonegoro yang masyarakatnya cukup kental dengan beberapa adat yang masih mereka percayai. Salah satunya yaitu mengenai adat kepercayaan gelit yang berada di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. a. Adat Gelit Gelit adalah kesamaan dua huruf pertama dari nama depan atau dua huruf akhir dari nama belakang. Ada dua macam gelit yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat dibeberapa daerah di Bojonegoro, yang menyebabkan masyarakat didaerah tersebut tidak boleh menikah apabila kedua calon mempelai diketahui gelit. Adat gelit ini merupakan peninggalan dari sesepuh-sesepuh terdahulu yang tinggal didaerah Bojonegoro. Ada beberapa daerah di Bojonegoro yang masyarakatnya masih mempercayai adat gelit, diantaranya di kecamatan ngasem, gayam, 51 Irmayanti, "Pandangan Hukum IsIam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan MasaIIe Kabupaten Enrekang", 26.
pojok, dan lainya. Dua macam adat gelit tersebut yaitu gelit jeneng dan gelit deso.52 Gelit jeneng secara bahasa jeneng berasal dari bahasa jawa yang artinya nama. Secara istilah gelit jeneng adalah kesamaan awalanan atau akhiran nama depan si wali calon mempelai perempuan dan wali mempelai laki-laki. Contohnya Suparmi dan Supriyadi, Ngasi dan Sidik. Karena memiliki awalan "su" dan akhiran "si" inilah yang disebut gelit jeneng. Kemudian yang kedua adalah gelit deso. Gelit deso adalah kesamaan awalan atau akhiran nama depan tempat tinggal (desa) kedua calon mempelai yang akan menikah. Contohnya: calon mempelai perempuan tinggal di desa Pojok, sedangkan calon mempelai laki-laki tinggal di desa Punggur. Karena kedua desa berawalan huruf "P" tersebut dinamakan gelit deso.53 Mereka menyakini apabila hal tersebut dilakukan maka akan ada konsekuensi tersendiri secara moral, misalnya salah satu orang tua dari kedua mempelai atau salah stau dari mempelai akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Akan tetapi menurut masyarakat yang menyakini adat gelit disana, pernikahan tersebut diperbolehkan apabila salah satu atau 52 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro: 24 November 2020). 53 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro: 24 November 2020). 31
32 keduanya berpindah desa atau mengganti nama sehingga yang bersangkutan tidak mengindikasikan adanya gelit lagi.54 a. Thiyyaroh Secara terminology thiyyaroh berasal dari kata َْيرَّطلا َرَجَز. Thiyyaroh yaitu percaya akan terjadi kesialan pada dirinya apabila melakukan sesuatu. Zaman dulu, kaum jahiliyah senang melepas burung, mereka menandai apabila burung tersebut berterbang kearah kanan, mereka menyebutnya saaih, jika burung tersebut terbang kearah kiri, mereka menamai baarih. Bila berterbang kedepan menamai nathih, dan apabila kearah belakang, danamai qaid. Kaum jahiliyyah meyakini kesialan bertanda pada baarih.dan meyakini untung ketika burung saaih. 55 Tahiyyaroh bukan hanya di berberlakukan terhadap keyakinan terbang seekor burung saja, namun hal ini juga berlaku terhadap nama, angka, dan lainya. Semua haltersebut dalam syariat islam adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan Rasulullah SAW menggolongan dalam perbuatan syirik dikarenakan orang yang thiyaroh menyakini hal tersebut berdampak pada musibah dan keuntungan. Kepercayaan seperti itu merupakan hal yang tentunya menyalahi aturan, karena percaya akan hal 54 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro: 24 November 2020). 55 Ali Hasan al-Halabi, Miftaah Daaris Sa'aadah (cet. I-Daar Ibnu 'Affan, 1416 H), 268-269.
selain Allah dan takdir Allah.56 Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Allah SWT dalam surat Al-A'raaf: 131: ُهَعَّم نَمَو َٰىَسوُِبِ اوَُّيرَّطَي ٌةَئِّيَس ْمُهْـبِصُت نِإَو ِهِذ ََٰه اَنَل اوُلاَق ُةَنَسَْلحا ُمُْتَْءاَج اَذِإَف َنوُمَلْعَـي َلا ْمُهَرَـثْكَأ َّنِكََٰلَو َِّللَّا َدنِع ْمُهُرِئاَط اََّنَِّإ َلاَأ "Kemudian apabila datang sebuah kemakmuran kebaikan mereka berkata ini disebabkan karena usaha kami dan mereka mengkambinghitamkan sebab kesialan tersebut kepada Musa dan kaum yang bersama Nabi Musa. Maka ketahuliah bahwa sesungguhnya musibah itu datangnya dari Allah namun mereka tidak mengetahui". 57 jika mereka tertimpa musibah, Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ْنَأ : َلاَق ؟ َكِلَذ ُةَراَّفَك اَم ِالله َلْوُسَر َيا :اْوُلاَق َكَرْشَأ ْدَقَـف ٍةَجاَح ْنِم ُةََيرِّطلا ُهْتَّدَر ْنَم .58 َكُْيرَغ َهَلِإ َلاَو َكُْيرَط َّلاِإ َْيرَط َلاَو َكُْيرَخ َّلاِإ َْيرَخ َلا َّمُهَّللَا: ْمُهُدَحَأ َلْوُقَـي "Barangsiapa menggerakan karena thiyyaroh, sungguh dia telah melakukan perberbuatan syirik. Kemudian sahabat menanyakan apa yang harus dilakukan Nabi SAW menjawab hendaknya ia mengucapkan Ya Allah, tiada kebaikan kecuali dari Engkau, tiadalah burung itu melainkanya ia makhlukMu dan tiada kepercayaan kecuali terhadap Engkau." hatinya 56 Ali Hasan al-Halabi, Miftaah Daaris Sa'aadah, 268-269. 57 AI-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: AImahira, 2018) 58 Musnad Imam Ahmad (no. 7045). 33
Suatu hal yang mendasari thiyyaroh yaitu: 1. Didalam thiyyaoh terkandung sifat kebergantungan selain kepada Allah SWT 2. Thiyyaroh menyebabkan rasa takut dan tidak aman. 3. Thiyyaroh mengakibatkan jalan khurafat ditengah masyarakat dengan jalan memberikan kemampuan mendatangkan manfaat.59 1. Kekuasaan Kehakiman Hakim adalah pejabat negara yang ditugaskan pada peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya sesuai undang-undang yang berlaku. Hakim dapat juga di istilahkan qadlhi yang artinya pelaksana hukum yang bertugas mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan hak-hak Allah ataupun yang berhubungan dengan perorangan.60 Tugas pokok dan kewajiban hakim dapat diperinci menjadi dua, yaitu secara normatif dan secara konkrit. Secara konkrit tugas dan kewajiban hakim adalah:61 a. Mengadili sesuai undang-undang yang berlaku dengan membeda-bedakan orang. 59 Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal li Diraasatil Islamiyah, 148-150. 60 Dewan Redaksi, EsIikopedi IsIam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 70. 61 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan BerkeadiIan, (Yogyakarta: UUI Press, 2006) 16. 34 tidak
b. Membantu siapapun untuk mendpatkan keadilan dan berupaya keras menghadapi hambatan demi untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. c. Tidak diperkenankan menolak suatu perkara untuk diperiksa dan diadili dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan atau tidak jelas. d. Memberikan keterangan dan pernasehatan mengenai persoalan hukum terhadap lembaga lainya apabila diminta. e. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang ditengah masyarakat. Berikut tugas dan kewajiban seorang hakim secara konkrit adalah sebagai berikut:62 a. Mengkonstatir dalam artian menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. b. Mengkualifikasi dengan artian meenetapkan atau merumuskan suatu peristiwa hukum. c. Mengkonstitutir artinya hakim menetapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada pihak terkait. Seorang hakim dalam melakukan tugas pokok dan kewajibanya memiliki asas Independen dan Bebas, artinya dalam memutus dan 62 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan BerkeadiIan, 17. 35
36 mengadili suatu perkara, hakim harus bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi masyarakat.63 Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.64 Selain itu hakim juga tidak terikat dalam menemukan dan mencari hukum. Demikian terdapat pada Pasal UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.65 Peradilan Agama dalam menangani suatu perkara memiliki kantor atau instansi yang disebut Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tungkat pertama khususnya untuk masyarakat yang menganut agama islam. Sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam 63 Mardani, Hukum Acara PeradiIan Agama dan Mahkamah Syari'ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 42. 64 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 65 Mardani, Hukum Acara PeradiIan Agama dan Mahkamah Syari'ah, 40.
37 menangani perkara di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.66 Kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan diantaranya adalah Permohonan izin poligami, dispensasi nikah, pencegahan atau penolakan nikah oleh PPN, pembatalan perkawinan, gugatan atas kelalian tanggung jawab suami atau isteri, cerai gugat, cerai talak, penyelesaian harta bersama, hak asuh anak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan. Kewenangan Pengadilan Agama tersebut dapat ditambahkan dengan permasalahan tentang Wali Adhal.67 Dalam melaksanakan kewenanganya hakim Pengadilan Agama tentunya perlu mempertimbangkan setiap pekara yang diadili, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim atau biasa disebut consideran merupakan sebuah dasar dari putusan atau penetapan. Pada bagian ini terdapat alasan- alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga perkara tersebut dapat diterima secara objektif.68 Dalam memberikan suatu putusan hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis. 66 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradiIan Agama 67 Erfania Zuhriah, PeradiIan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di PengadiIan, (MaIang: Stera Press, 2016), 135. 68 Erfania Zuhriah, PeradiIan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di PengadiIan, 137.
Aspek yuridis merupakan aspek utama dalam pertimbangan hakim. Karena hakim sebagai orang yang mengaplikasikan undang- undang, maka ia harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang di hadapi. Hakim harus memperhatikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dari undang-undang tersebut. Karena salah satu tujuan utama adanya hukum adalah terciptanya keadilan.69 Kemudian aspek tidak kalah penting yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan hakim yaitu aspek filosofis dan sosiologis. Aspek filosofis menitikberatkan pada keadilan dan kebenaran. Sedangkan aspek sosiologis merupakan aspek tata nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Kedua aspek ini sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan seerta kebijaksanaan dalam mengikuti nilai-nilai pada masyarakat yang terabaikan.70 Aspek-aspek tersebut merupakan pegangan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan. 69 Ahmad Rifa'I, Penemuan Hukum OIeh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126. 70 Ahmad Rifa'I, Penemuan Hukum OIeh Hakim, 126-127. 38
BAB III METODE PENELITIAN Pada bagian metode penelitian ini akan dijelaskan dengan jelas dan secara sistematis serta terperinci tentang cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.71 Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (field reserch). Jenis penelitian empiris dipilih oleh penulis untuk memperoleh data melalui wawancara terkait pandangan hakim dan pendapat warga masyarakat Desa Gayam terhadap adat gelit. 71 Soejono Soekanto, Pengantar PeneIitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2006), 42. 39
40 Penulis dalam penelitian ini terjun langsung ke Pengadilan Agama Bojonegoro dan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penelitian tentang adat gelit yang dipercayai oleh masyarakat tersbut. Selain itu peneliti juga meminta pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap pengabulan permohonan wali adhal pada perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. B. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih oleh peneliti bertujua menjelasakan pandangan hakim dan adat gelit dalam perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn yang dipaparkan melalui kata-kata secara deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual secara menyeluruh sesuai dengan konteks yang ada melalui teknik pengumpulan data dari lapangan secara alami.72 Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi apa adanya real atas fenomena atau kejadian yang terjadi ditengah masyarakat. C. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bojonegoro dan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten 72JuIiansyah Noor, MetodoIogi PeneIitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya IImiah (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 34.
Bojonegoro. Pengadilan Agama Bojonegoro terletak di Jalan M.H. Thamrin nomor 88 Bojonegoro. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan ditempat tersebut terdapat kasus ditetapkan suatu perkara wali adhal karena wali mempercayai adat gelit. Selain itu lokasi penelitian juga berada di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Dimana desa tersebut merupakan tempat masih berkembangnya adat gelit yang dipercayai oleh masyarakat. D. Jenis dan Sumber Data Sumber data merupakan suatu hal yang pokok didalam suatu penelitian. Sumber data merupakan suatu subjek data tersebut diperoleh.73 Pada penelitian jenis data primer dan data sekunder digunakan oleh peneliti. Berikut dua jenis data tersebut: 1. Data primer Data primer adalah perolehan data yang digali dari sumber data primer pertama dilapangan yang bersumber langsung dari narasumber.74 Adapun sumber data primer yang menjadi narasumber dalam penelitian lapangan ini yaitu tiga hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dan empat warga Desa Gayam. Peneliti terjun kelapangan dan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dan masyarakat Desa Gayam, diantaranya: 73 Suharsimi Arikunto, Prosedur PeneIitian "Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta,2013), 172. 74 Yanuar Ikbar, MetodoIogi PeneIitian sociaI KuaIitatif, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 65. 41
No. Tabel 1.2: Daftar Nama Narasumber Jabatan Nama 1. 2. Drs. Syamsul Aziz, M.H. Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. 3. Drs. Siti Rohmah, S.H., M.Hum. Yatri 4. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Hakim Ketua Majelis Pemutus Perkara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Warga Desa Gayam 5. Muniran Warga Desa Gayam 6. Durahmad Sesepuh Desa Gayam 7. Suyitno Modin Desa Gayam 2. Data sekunder Data sekunder yaitu data tersajikan oleh pihak lainya yang berbentuk jurnal, buku, kitab, atau publikasi.75 Data sekunder yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wali adhal, teori pertimbangan hakim, dan urf' seperti kitab al fiqh al islami wa adilatuhu karangan syaikh Wahbah az-Zuhaili, ilmu ushul fiqh karangan syaikh Abdul Wahhab Khallaf, Undang-undang, Peraturan Menteri Agama, dll. Serta data-data yang didapat peneliti dari Pengadilan Agama Bojonegoro berupa salinan penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. 75 Yanuar Ikbar, MetodoIogi PeneIitian sociaI KuaIitatif, 65. 42
E. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam perolehan data terkait dengan permasalahan yang diteliti peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Metode Wawancara Berdasarkan pendapat Moloeng, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dipraktekan oleh dua orang pihak yaitu orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai (interview).76 Dalam hal ini, peneliti memakai metode wawancara semi terstruktur dengan tujuan agar peneliti menemukan informs yang lebih komprehensif. 2. Metode Dokumentasi Dalam penelitian metode dokumentasi berbagai data mengenai foto bukti wawancara, salinan putusan dan surat penelitian diperoleh peneliti. Data- data tersebut dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data wawancara. Kemudian setelah data-data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini dirasa cukup, selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut. Dalam analisa ini peneliti melakukan analisis dengan metode deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan kembali data yang terkumpul tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam penetapan perkara permohonan 76 Iexy J. MoIeong, MetodoIogi PeneIitian KuaIitatif (Bandung :Remaja Rosda Karya, 2005), 4. 43
wali adhal pada perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn dan penjelasan warga masyarakat Desa Gayam terhadap adat gelit. F. Teknik Pengolahan Data Untuk menghindari agar mengurangi kesalahan dan memepermudah dalam pemahaman, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut: 1. Edit Peneliti membaca dan mengkoreksi kembali data dari hasil wawancara semi terstruktur yang telah dikualifikasi dan dokumentasi berupa hasil analisis salinan penetapan yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kelebihan data akan ditemukan. 2. Klasifikasi Peneliti mengelompokkan hasil temuan saat wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dan tokoh masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan tujuan peneliti sebagai hasil riset untuk menunjang penelitian ini. 3. Verifikasi Untuk memverifikasi sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, peneliti menggunakan teknik tringulasi sumber. Peneliti langsung melakukan wawancara dengan masyarakat dan beberapa hakim Pengadilan Agama Bojonegoro untuk 44 tokoh
memperoleh perspektif yang paling mendekati kebenaran sehingga data yang diperoleh benar-benar valid khususnya data terkait adat gelit dan penetapan wali adhal. 4. Analisis Metode analisis pembahasan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder, peneliti melakukan analisis menggunakan teori pertimbangan hakim, perwalian dan urf'. Dengan mendiskripsikan tentang penetapan No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn kasus permohonan wali adhal sebab adat gelit. 5. Kesimpulan Peneliti menarik kesimpulan dengan cara menganalisis data secara komprehensip serta menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan proporsional agar dari kesimpulan ini memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan penelitian ini. 45
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Objek Penelitian 1. Pengadilan Agama Bojonegoro Pengadilan Agama Bojonegoro sekarang ini bertempat di Kabupaten Bojonegoro dengan alamat Jalan H. Thamrin no 88 Bojonegoro, mempunyai suatu gedung berlantai dua dengan status kepunyaan Negeri (Mahkamah Agung RI) menggunakan sertifikat no 04/ 1991 bertepatan dalam 10 Mei 1991 Sejarah pertumbuhan Majelis hukum Agama Bojonegoro.77 Saat sebelum masa penjajahan, secara yuridis resmi Pengadilan Agama Bojonegoro belum masih ada, hendak tetapi secara defacto diyakini sudah masih ada ataupun secara substansial keberadaan Pengadilan Agama 77 PengadiIan Agama Bojonegoro, "ProfiI PengadiIan Agama Bojonegoro" pa.boojonegoro.go.id, Diakses tanggaI 15 Februari 2021, 46
47 Bojonegoro sudah terdapat, tentang ini karena dikala itu belum telah terdapat serta sebagaimana yuang masih ada di wilayah lain apabila ada masalah-kasus semacam Pernikahan, Perceraian, dan Peninggalan tidak mengecewakan diajukan kepada Penghulu yang menerima serta memutus perkara yg diajukan kepadanya di serambi masjid agung wilayah setempat walaupun belum masih ada sumber berita yang sanggup dijadikan pedoman.78 Semenjak pemerintahan Hindia Belanda menghasilkan stbd. No 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (tercantum yg terdapat pada Bojonegoro) secara resmi diakui dalam pemerintahan namun tidak sempat dicermati keberadaannya, sehabis itu disusul menggunakan munculnya stld. Tahun 1973 No 116 serta 610 bagaikan penyempurnaan stld tahun 1882 No 152 hendak stetapi wewenang yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama merupakan konflik waris dicabut jadi wewenang Pengadilan Negara dengan mengenakan dasar hukum adat.79 Pada masa kemerdekaan keberadaan peradilan senantiasa diakui, walaupun demikian wewenang pengadilan masih dimasukkan dalam majelis aturan universal secara istimewa, tercantum Pengadilan Agama Bojonegoro dan pada pertumbuhan berikutnya pada daerah- wilayah yg dimulai oleh Propinsi Aceh dibangun Mahkamah Syariah yang adalah dini kemandirian peradilan kepercayaan , sampai dalam tahun 1970 keluar Undang- undang No 78 79
14 Tahun 1970 mengenai kewenangan 4 tubuh peradilan, tercantum peradilan kepercayaan menggunakan terdapatnya agunan yuridis Undang- Undang 14 Tahun 1970 keberadaan Pengadilan Agama terus sebagai kokoh.80 Dengan keluarnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dilengkapi oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan sudah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas menjadi perwujudan kehendak suara Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 senbagaimana sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sistem kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro pelan akan tetapi pasti menjadi lebih balk.81 Secara berurutan dalam kepemimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh Drs. Damini AS mulai 1973 hingga 1980, Drs. H. Muhsinun, S.H. mulai tahun 1980 hingga , Drs. H. Abdul Hamid. mulai tahun 1989 hingga 19892, Drs. H. Hasan Zain. S.H. 1992 hingga 1999, Drs. H. Ahmad Mukhayat. S.H. mulai tahun 1999 hingga 2000, H. Sjamsul Huda, S.H. mulai tahun 2000 hingga 2001, Drs. H. Moch. Zabidi, S.H. mulai tahun 2001 hingga 2004, Drs. H. Thoyib, S.H. mulai tahun 2004 hingga 2006, Drs. H. Miswan, S.H. mulai tahun 2006 hingga 2008, Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H. mulai tahun 2008 hingga 2010, H. Moch. Tha'if AS, S.H. mulai tahun 2010 hingga 2015, H. 80 81 48
Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum dari tahun 2015 hingga 2019, Drs. H. Sahrudin, S.H.,M.HI mulai tahun 2019 hingga Mei 2019, Drs. Muhajir, M.H.,M.Hum. mulai Mei 2019 hingga Agustus 2020, Drs. Syamsul Aziz. M.H. mulai Agustus 2020 hingga sekarang.82 Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Bojonegoro dibantu oleh beberapa Hakim dan pegawai dengan struktur organisasi debagai berikut: 82 49
1. Desa Gayam Gayam adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pada mulanya desa gayam ini termasuk dalam teritorial kecamatan Ngasem. Namun seiring ditetapkannya Perda Bojonegoro No. 22 tahun 2011 tentang pemekaran wilayah akhirnya Desa Gayam menjadi bagian dari Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Sebagai bagian dari Kecamatatan Gayam, Desa Gayam memiliki luas wilayah 8.930.000 m2. Terletak pada ketinggian 15 s.d 25 MDPL dengan suhu udara rata-rata 24 derajat celcius. Perbatasan Desa Gayam pada bagian utara merupakan Desa Katur, Ringintunggal dan Begadon. Sedangkan bagian timur terdapat Desa Jelu, Bareng dan Ngantru. Kemudian bagian selatan dibatasi Desa Mojodelik dan Bandungrejo. Untuk bagian barat terdapat sebuah desa yaitu Desa Mojodelik.83 Desa ini memiliki jumlah penduduk 6.444 jiwa. Terdapat empat puluh unit RT, delapan unit RW, empat dusun. Masing-masing dusun tersebut adalah Dusun Gayam (11 RT 2 RW) dipimpin oleh kasun Suwarji, Dusun Sumurpandan dipimpin oleh kasun Suyono (18 RT 3 RW), Dusun Kali Glonggong dipimpin oleh kasun Rudi Hartono (3 RT 1 RW), Dusun Temlokorejo dipimpin oleh kasun Tarmijan (8 RT 2 RW). Jumlah penduduk Desa Gayam 3261 laki-laki dan 3190 perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga 1965 KK. Mayorits penduduk di Desa Gayam menganut agama 83 Wikipedia. "Gayam, Gayam, Bojonegoro". wikipedia.org, Diakses tanggaI 15 Februari 2021, 50
51 islam. Beberapa penduduk disana masih mempercayai adat jawa, terutama masyarakat usia lanjut.84 B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Perkara Permohonan Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Adat Gelit Perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn 1. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn Pada bagian ini peneliti memaparkan duduk perkara dan pertimbangan majelis hakim atas penetapan perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. a. Duduk Perkara No.435/Pdt.p/2020/PA.Bjn Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn tanggal 21 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah anak dari : Ngasi bin Sarpan, umur 55 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumurpandan, RT.017 RW. 003, Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. 2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama: Kurdi bin Sidik, umur 33 tahun, agama Islam, 84
52 pekerjaan Security, bertempat tinggal di RT.008 RW. 002, Desa Brabowan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, sebagai calon suami; 3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah sebagaimana tersebut dibawah ini : a) Bahwa Pemohon telah mengenal dengan calon suaminya sudah sekitar 2 tahun. b) Bahwa terhadap maksud tersebut, calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon sebanyak 2 kali, namun wali nikah Pemohon yang bernama: Ngasi bin Sarpan, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini sebagai wali Pemohon, tidak mau menerima lamaran tersebut dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon. c) Bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut, karena orang tua Pemohon tidak senang dengan adat jawa yang mengaitkan nama orangtua calon suami Pemohon, yaitu: Sidik dengan wali Pemohon yaitu
Ngasi memiliki awalan dan akhiran "si", yang memiliki arti apabila dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon akan terjadi kematian salah satu antara wali Pemohon ataupun orangtua calon suami Pemohon. d) Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut ternyata bukan untuk kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon. 4. Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan; 5. Bahwa Pemohon merupakan masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Gayam Nomor: 401/531/35.22.28.2001/2020 bertanggal 15 Juli 2020, yang mengetahui Camat Gayam. 6. Bahwa pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. 7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon 53
mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer: a) Mengabulkan permohonan pemohon. b) Menetapkan wali nikah pemohon bernama (Ngasi bin Sarpan) adalah wali adhal. c) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Subsider: Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil adilnya. 8. Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Wali Nikah Pemohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah. 9. Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar 54 itu
mengurungkan niatnya untuk menikah karena walinya adhal, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. 10. Bahwa Pemohon adalah termasuk masyarakat tidak mampu, sehubungan dengan itu Pemohon telah mengajukan perkara secara prodeo, dan permohonan tersebut telah dikabulkan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Bjn tanggal 21 Juli 2020. 11. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Kurdi bin Sidik, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: a) Bahwa calon suami Pemohon tahu, karena Pemohon mengajukan permohonan wali adhal agar dapat menikah dengan calon suaminya. b) Bahwa calon suami Pemohon mengenal Pemohon sekitar 2 tahun, dan ingin meneruskan ke jenjang perkawinan. 55
56 c) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena orangtua (ayah kandung) Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan ada kesamaan nama antara wali dengan calon menantu. d) Bahwa Pemohon berstatus janda cerai sedang calon suami Pemohon berstatus duda cerai. e) Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada larangan untuk menikah, baik karena nasab, hubungan semenda maupun sesusuan. f) Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon namun ditolak oleh walinya. g) Bahwa hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah demikian eratnya, sehingga apabila ditunda calon suami Pemohon khawatir terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama. h) Bahwa calon suami Pemohon siap untuk membina rumah tangga dengan Pemohon dan sanggup memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. b. Pertimbangan Hakim Perkara No.435/Pdt.p/2020/PA.Bjn
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas: 1) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI.Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum IsIam (KHI) juncto Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 maka perkara aquo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama. 2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan wali Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. 3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menikah karena walinya adhal tetapi tidak berhasil. 4) Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Kurdi bin Sidik, namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro karena wali nikah Pemohon yang bernama Ngasi bin Sarpan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon 57
58 suaminya dengan alasan menurut adat Jawa nama calon suami Pemohon dan Wali Pemohon mempunyai kesamaan sehingga tidak baik. 5) Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang keterangan mana pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon; 6) Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P.6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: 7) Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P.6, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.
59 8) Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon atas pengetahuannya sendiri yang keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. 9) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: a) Bahwa wali Nikah Pemohon bernama Ngasi bin Sarpan b) Bahwa wali nikah Pemohon tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan ada kesamaan nama antara wali dengan ayah calon suami c) Bahwa calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon
60 namun ditolak oleh wali Pemohon d) Bahwa Pemohon berstatus janda cerai sedangkan Calon suami Pemohon berstatus duda cerai e) Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan erat dan sepakat untuk menikah sehingga Pemohon dan calon suaminya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma agama Islam f) Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan semenda serta belum pernah menjadi satu susuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah 10) Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon mohon agar wali nikah Pemohon yang bernama Ngasi bin Sarpan dinyatakan adhal, permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. 11) Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan saling kenal dan sepakat untuk menikah sehingga Pemohon dan calon suaminya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma agama
61 Islam. 12) Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kepada wali nikah Pemohon namun wali nikah Pemohon tersebut menolak lamaran calon suami Pemohon. 13) Menimbang, bahwa penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, menurut Majelis Hakim tidak berlandaskan hukum, dan ternyata antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 14) Menimbang, bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi
syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 15) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan qoidah fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83: ِةَحَلْصَمْلِبا ٌطوُنَم ِةَّيِعاَّرلا ىَلَع ماَم ِلاا ُفَّرَصَت Artinya: "Pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan" Kaidah Syar'iyah dalam Kitab I'anah Al Tholibin juz III halaman 319: Artinya:"Apabila telah terbukti bersembunyi membangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)". 16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon yang bernama Ngasi bin Sarpan adalah adhal. 17) Menimbang, bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 atau
63 30 Tahun 2005 2005Tentang Wali Hakim jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, yang berhak menjadi wali bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam kabupaten Bojonegoro. 18) Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi dalam hal ini Pemohon telah mengajukan perkara secara prodeo, dan permohonan tersebut telah dikabulkan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Bjn tanggal 21 Juli 2020, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun Anggaran 2020/2021. 19) Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
64 2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Adat Gelit Sebagai Alasan Wali Adhal Pada bagian ini peneliti memparkan hasil wawancara kepada hakim pemutus dan non pemutus perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang dilihat dari beberapa aspek yang sifatnya yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam hal ini teknik verifikasi digunakan peneliti untuk memaparkan hasil wawancara tersebut mengenai kevalidan data dilapangan. Dengan membandingkan hasil wawancara antar narasumber. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., yang bertindak sebagai hakim ketua majelis pemutus perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. Pendapat beliau dalam mengabulkan perkara tersebut adalah: "Gelit itu maksudnya yang ada kesamaan nama ya, Nikah itu kan ada syarat dan rukunnya. Dalam Islam ada lagi syarat kufu' yang dalam perundangan di artikan seagama. Maka alasan gelit tidak rasional dan tidak syar'i. Oleh karenanya adat gelit tidak bisa dijadikan alasan bagi wali. Adat ini hanya dipercaya oleh sebagian kecil masyarakat. Jadi adat yang tidak sesuai dengan syar'i harus ditolak. Apalagi masyarakat sendiri perlahan juga sudah tidak percaya. Pertimbangan saya selanjutnya sesuai kaidah fiqih tasharruful imam ala ra'iyyah manuthun bil maslahah itu mas.85 Menurut bapak Bahrul Ulum yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara adat gelit sebagai alasan wali adhal ini, karena adat gelit 85 Moch. BahruI UIum, wawancara, (Bojonegoro, 27 Januari 2021)
menurut beliau tidak dibenarkan secara syara' dan tidak masuk akal. Disamping itu adat gelit tidak tercantum dalam syarat dan rukun nikah, dan tidak termasuk dalam larangan nikah, sehingga Bapak Bahrul Ulum mengabulkan permohonan pemohon (menganggap wali tersebut adhal). Disamping itu dalam pertimbanganya ia juga mengutip sebuah kaidah fiqih yang berbunyi: 86 ِةَحَلْصَمْلِبا ٌطوُنَم ِةَّيِعاَّرلا ىَلَع ماَم ِلاا ُفَّرَصَت "Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan". Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Drs. Siti Rohmah, S.H., M.Hum. selaku hakim Pengadilan Agama Bojonegoro non pemutus perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. Pertimbangannya dalam perkara tersebut adalah: "Pertimbangan majelis adalah dengan dihubungkan pada syarat rukun perkawinan. Ada atau tidak dalam syarat kalo tidak ada hal tersebut berarti tidak menghalangi dilaksanakannya perkawinan. Perihal gelit itu isitilah adat tinggal berani apa tidak. Kalau majelis dalam mengabulkan tidaknya wali adhal dengan mempertimbangkan apabila telah terpenuhi syarat perkawinan diantranya sudah cukup umur, tidak ada hubungan mahrom, salah satu pihak tidak terkait perkawinan dengan laki-laki lain. Bagi calon istri tidak dalam pinangan orang lain. Alasan adat dalam agama dan hukum positif tidak ada, hal tersbut sudah cukup alsan untuk dikabulkan. Majelis juga tetap mendasarkan pada KHI pasal 24 jo pasal 2 ayat (1), (2), (3) Permenag RI Nomor 2 tentang wali hakim Mas bisa baca."Perlu diketahui bahwa lembaga wali adhol baru terbuka apabila syarat 86 Berdasarkan Putusan Hakim 65
perkawinan sudah terpenuhi apabila belum cukup umur belum boleh mengajukan Wali adhol Sebelum mengajukan diskah kalau diskah ditolak ya tidak bisa mengajukan wali adhol kalau didahului dengan diskah maka dengan syarat diskah tersebut dikabulkan dan hal juga harus dimasukkan dalam pertimbangan hukum tersebut Mas".87 Menurut Ibu Siti Rohmah yang perlu digunakan sebagai pertimbangan perkara tersebut adalah syarat dan rukun perkawinan. Artinya perkara adat gelit tersebut terdapat dalam larangan perkawinan atau tidak. Majelis dalam mempertimbangkan perkara wali adhal merujuk pada syarat perkawinan yaitu cukup umur, tidak ada hubungan mahram, salah satu pihak tidak berada keterkaitan dengan perkawinan lain dan bagi calon istri tidak dalam pinangan orang lain. Apabila hal tersebut terpenuhi sudah cukup majelis mengabulkan perkara wali adhal. Karena alasan adat dalam hukum positif dan hukum islam tidak tercantum. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Drs. Syamsul Aziz M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro non pemutus perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. Pertimbangan beliau dalam perkara tersebut adalah: "Kalau Gelit itu yang nama orang tuanya sama itu ya mas. Perkara adat gelit itu kan sebuah adat yang menjadi alasan wali yang bersangkutan adhal atau enggan menjadi wali anaknnya. Selama pernikahan calon mempelai tidak melanggar larangan nikah baik di KHI maupun di fiqih syariat maka perkara tersebut tetep dilanjut 87 Siti Rohmah, wawancara, (Bojonegoro, 28 Januari 2021) 66
mas. Karena gelit ini tidak masuk dalam larangan nikah, ya harus tetep dilanjut mas perkaranya".88 Menurut Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro yang perlu menjadi pertimbangan dalam perkara ini adalah merujuk pada larangan-larangan pernikahan. Selama pernikahan melanggar larangan nikah yang berada dalam hukum positif maupun hukum islam maka perkara permohonan wali adhal tetap dikabulkan. Dikarenakan adat gelit tidak tercantum dalam larangan nikah maka perkara tersebut harus tetap dilanjutkan, dalam artian tetap dikabulkan. Dari pandangan ketiga narasumber tersebut dalam hal adat gelit, mereka sama-sama tidak setuju denga adat gelit. Mereka memiliki alasan yang sama yaitu karena adat gelit tidak sesuai dengan syari'at islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun dalam hal pertimbangan jika menangani perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn mereka memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Narasumber pertama dalam pertimbanganya menambahkan kaidah fiqih atau hukum fiqih yaitu dengan merujuk pada syarat rukun nikah dan laranganya. Sedangkan narasumber kedua dan ketiga juga mendasarkan pada syarat rukun pernikahan dan larangan nikah. Disamping itu juga menambahkan dengan berdasar pada KHI pasal 24 jo pasal 2 ayat (1), (2), (3) Permenag RI Nomor 2 tentang wali hakim. 88 SyamsuI Aziz, wawancara, (Bojonegoro, 27 Januari 2021) 67 tidak
Kemudian pendapat Bapak Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., terhadap apresiasi adat gelit yang sudah berlaku dimasyarakat sejak sebelum hukum positif ada bahkan berdampingan adalah sebagai berikut: "Gelit gak ada dasarnya, tidak sesuai dengan akal sehat dan agama atau syara. masyarakatpun tidak semua percaya. Jadi gak perlu jauh. Biasanya alasan alasan berandai andai yang kepercayaan adat semacam itu akan dikesampingkan. Diantara fungsi hukum adalah sebagai alat perubahan. Jadi kepercayaan yang tidak sesuai harus dirubah. Gelit itu sebagai alasan wali tidak mau menikahkan maka kemudian pemohon atau anak mengajukan perkara wali adhal".89 terlalu Menurut Bapak Bahrul Ulum terkait apresiasi adat gelit beliau mengapresiasi adat tersebut apabila adat tersebut ada dasarnya. Akan tetapi menurut beliau gelit ini tidak ada dasarnya dan tidak sesuai dengan syari'at islam dan tidak bisa dinalar oleh akal. Ketika peneliti bertanya seandainya adat gelit sesuai dengan syari'at apakah isa digunakan untuk pertimbangan, beliau menjawab kemungkinan itu sangat kecil. Setiap adat bisa dipertimbangkan tetapi dalam hal gelit ini menurut beliau dikesampingkan. Karena diantara fungsi hukum adalah sebagai alat perubahan. Jadi yang tidak sesuai dengan syari'at harus dirubah. Kemudian pendapat Ibu Drs. Siti Rohmah S.H., M.Hum., terhadap apresiasi adat gelit yang sudah berlaku dimasyarakat sejak sebelum hukum positif ada bahkan berdampingan adalah sebagai berikut: 89 Moch BahruI UIum, Wawancara, (Bojonegoro, 27 Januari 2021) 68
"Tergantung adat yang bagaimana Mas khusus untuk yang Wali adhol ini Ini alasan gelit itu tidak bisa dibuktikan karena tidak jelas dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh syara maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal majelis harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat bukan yang seperti wali andolini hal tersebut terkait kasus lain karena kalau wali adhal dikabulkan maka yang menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim".90 Adapun dalam hal apresiasi terhadap adat yang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum adanya hukum positif. Bu Siti Rohmah menyampaikan pendapat bahwa tidak semua adat dikesampingkan dalam sebuah pertimbangan hakim. Menurut beliau dalam hal adat gelit ini tidak bisa dipertimbangkan karena alasannya tidak kuat dan tidak sesuai dengan syari'at maupun undang-undang. Kemudian beliau menambahkan bahwa majelis hakim dalam perkara ini merujuk pada pasal 24 KHI juncto pasal 2 ayat (1), (2), (3) Permenag RI No.2 tentang wali hakim. Beliau menambahkan bahwa pemohon boleh mengajukan perkara wali adhal apabila sudah memenuhi syarat perkawinan. Apabia pemohon belum cukup umur maka harus mengajukan permohonan diskah terlebih dahulu. Apabila dalam hal diskah ditolak maka pemohon tidak bisa mengajukan permohonan wali adhal. Apabila permohonan diskah dikabulkan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam pertimbangan hukum. 90 Siti Rohmah, Wawancara, (Bojonegoro, 28 Januari 2021) 69
Kemudian pendapat Bapak Drs. Syamsul Aziz M.H., terhadap apresiasi adat gelit yang sudah berlaku dimasyarakat sejak sebelum hukum positif ada bahkan berdampingan adalah sebagai berikut: "Tergantung adatnya tidak semua adat dikesampingkan dalam pertimbangan perkara. Suatu ketika saya pernah mengabulkan permohonan karena alasan adat agak lupa saya adat apa, yang pasti adat tersebut saya pertimbangkan karena sesuai dengan syari'at mas. Berbeda dengan gelit ini tidak ada dasarnya dan tidak ada dalam larangan nikah atau di syariat, jadi dikesampingkan. Saya pernah menjumpai dan hadir dalam pernikahan anak paman saya, ya di Bojonegoro sini nama besannya sama-sama "su" suroto sama sugiono. Itu kan sama-sama "su" mas buktinya sekarang masih baik-baik saja. Salah satu fungsi dari Pengadilan Agama kan menegakkan syari'at islam, kalau hal seperti ini (adat gelit) tidak diluruskan terus gimana dengan fungsi Peradilan mas. Jadi kesimpulannya selama adat tidak bertentangan dengan syari'at dan undang-undang ya tetap dipertimbangkan, tetapi kalau tidak sesuai undang-undang dan melanggar syari'at, ya dikesampingkan".91 Kemudian dalam hal apresiasi terhadap hukum adat, beliau memberikan pendapat bahwa tidak semua adat dikesampingkan dalam sebuah pertimbangan. Beliau pernah mengabulkan suatu perkarra yang berkaitan dengan adat, dengan alasan adat yang ditangani sesuai dengan syari'at. Namun dalam hal adat gelit ini menurut beliau tidak ada dasarnya dalam syari'at maupun hukum positif. Beliau memperkuat dengan pengalaman beliau pernah menjumpai praktek yang sama dengan adat gelit. menurut beliau tidak terbukti kosekuensi yang ditimbulkan dari adat gelit seperti yang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian beliau menambahkan bahwasanya fungsi dari Pengadilan Agama adalah menegakkan syari'at islam. Jadi adat 91 SyamsuI Aziz, Wawancara, (Bojonegoro, 27 Januari 2021) 70
gelit ini harus diluruskan karena tidak dibenarkan oleh syari'at. Beliau juga menyimpulkan bahwa selama adat tidak bertentangan dengan syari'at maka bisa dipertimbangkan. Namun apabila bertentangan maka harus dikesampingkan. Dari ketiga narasumber tersebut terkait apresiasi adat atau adat gelit sebagai pertimbangan hukum dalam perkara wali adhal, mereka memiliki pandangan yang sama. Mereka menganggap adat gelit ini tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan dalam artian dikesampingkan. Namun dalam hal selain adat gelit mereka berbeda pandangan. Menurut narasumber pertama, semua adat yang seperti adat gelit dikesampingkan dalam sebuah putusan atau penetapan. Sedangkan narasumber kedua memiliki pandangan tidak semua adat dikesampingkan dalam sebuah putusan atau penetapan, apabila adat memiliki dasar maka bisa dipertimbangkan. Kemudian narasumber ketiga, memiliki pandangan yang sama dengan narasumber kedua ia pernah memutus dan mempertimbangkan sebuah perkara yang berkaitan dengan adat. C. Pandangan Urf' Terhadap Adat Gelit Sebagai Aalasan Wali Adhal 1. Alasan Masyarakat Desa Gayam Masih Mempercayai Adat Gelit Adat gelit merupakan sebuah adat yang masih diyakini sebagian besar masyarakat Desa Gayam. Secara garis besar adat ini dipercayai oleh masyarakat sebagai larangan nikah karena kedua wali laki-laki memiliki nama 71
yang sama. Sehingga calon mempelai harus mengajukan permohonan wali adhal. Berikut merupakan paparan narasumber Ibu Yatri (41 tahun) terkait pengrtian adat gelit: "Gelit kui salah siji ilmu titen sing biyen uakeh sing sampek saiki isek digawe karo wong-wong kene nang zaman saiki. Nah sing jenenge gelit yoiku pepadane aksoro teko calon besan lanang karo calon besan wedok, mboh iku jenenge podo plek utowo podo ngarepane tok. Nek gelit jeneng iku mung kanggo jeneng besan lanang. Contone solikin karo solikin iki podo plek, terus somad karo sobri iki podo awalne tok maksute aksarone so iku lo".92 "Artinya:Gelit ialah salah satu dari sekian banyak ilmu titen yang masih diterapkan oleh orang jawa di era modern ini. Definisi gelit jeneng persamaan aksara dari kedua calon besan laki-laki, namanya sama persis atau namanya diawali aksara jawa yang sama. Gelit nama hanya berlaku di nama besan laki-laki. Solihin dengan Solihin nama persis Somat dengan Sobari nama diawali oleh aksara Sho" Menurut narasumber pertama gelit merupakan ilmu titen dari jawa yang masih berkembang dimasyarakat modern khususnya disebagian daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Gelit adalah persamaan aksara dari kedua calon mertua laki-laki. Baik persamaan itu didepan ataupun dibelakang atau sama persis. Kemudian paparan narasumber kedua Bapak Durahmad selaku sesepuh dari Desa Gayam, sebagai berikut: "Gelit kui le jenenge wong tuo lanange sing wedok karo wong tuo langane sing lanang kui podo. Mboh kui podo plek to podo aksoro jowone sing digawe celukan. Mboh iku ngarepane, tengahe, to mburine. Contone ngene Dasi karo Dasi, kui kan podo plek dadi 92 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro, 6 Februari 2021) 72
gaoleh, wong gelit. Ono meneh Marijan karo Paijan podo-podo Jan e gaoleh, gelit.93 "Artinya: yang disebut gelit ialah kesamaan nama kedua orang tua laki-laki dari calon pengantin. Kesamaannya bisa jadi sama persis ataupun kesamaan aksara suku kata panggilan. Entah letaknya diawal, ditengah atau diakhir. Contoh: Dasi-Dasi sama persis, Dasi-Dasmi aksara depan dho, dan panggilannya sama-das, Marijan - Paijan panggilannya sama -jan tidak boleh karena gelit". Menurut Bapak Durahmad selaku sesepuh Desa Gayam yang dimaksud adat gelit adalah persamaan aksara antara mertua laki-laki dari calon pengantin laki-laki dan mertua laki-laki dari calon mempelai perempuan. Baik kesamaan itu diawal, ditengah, diakhir, ataupun kesamaan nama panggilan. Kemudian paparan narasumber ketiga Bapak Muniran selaku warga dari Desa Gayam, sebagai berikut: "Adat gelit iku sing jeneng besan lanange nganten podo le. Mboh iku podo plek utowo podo ngarepane tok. Tegese yo misale ngene jumani karo jumain iku kan podo" ju" ne. terus sumani karo sumani lha iku podo plek. Iku gaoleh nek anake wong loro kui kawin. Tapi kui tenan lee wong-wong ndisik gaono sing wani bantah jomaneh ngelanggar. Soale akibate yo gede ngono iku".94 "Artinya: adat gelit itu yang nama mertua laki-laki dari penganting sama. Entah itu sama persis atau sama awalanya saja. Contohnya jumani dengan jumain sama-sama ju. Terus sumani sama sumani. Kalau gelit itu memang terjadi orang-orang dulu tidak berani membantah apalagi melanggar. Karena akibatnya ya akan fatal". 93 Durahmad, Wawancara, (Bojonegoro, 6 Februari 2021) 94 Muniran, Wawancara, (Bojonegoro, 8 Februari 2021) 73
Menurut Bapak Muniran selaku warga lokal Desa Gayam terkait definisi atau pengertian dari adat gelit adalah kesamaan nama mertua laki-laki darikedua calon mempelai. Baik kesamaan nama tersebut sama persis maupun hanya nama depannya saja. Selain itu ia juga meyakini adat gelit tersebut. Kemudian paparan narasumber keempat Bapak Suyitno selaku Modin dari Desa Gayam, sebagai berikut: "Gelit kui biyen tekan mbah-mbahmu, sing diarani gelit ono loro le yoiku gelit jeneng karo gelit deso. Nek gelit jeneng iku jeneng wong tuo lanang sing podo. Nek gelit deso jeneng desone sing podo".95 "Artinya: Gelit itu berasal dari nenek moyangmu dahulu, yang dimaksud gelit itu ada dua yaitu gelit jeneng dan elit desa. Kalau gelit jeneng nama kedua orang tua laki-laki yang sama, kalau gelit deso nama desanya yang sama". Menurut Bapak Suyitno selaku modin setempat memaparkan gelit terbagi menjadi dua yaitu gelit jeneng dan gelit deso.Gelit jeneng adalah kesamaan nama orang tua laki-laki dalam artian mertua. Sedangkan gelit deso adalah kesamaan nama desa dari kedua calon mempelai. Dari keempat narasumber tersebut, dalam hal pengertian adat gelit ada perbedaan antar narasumber. Menurut narasumber pertama dan kedua gelit adalah kesamaan nama persis maupun dari nama aksara jawa antar kedua wali laki-laki dari calon pengantin. Sedangkan menurut narasumber ketiga 95 Suyitno, Wawancara, (Bojonegoro, 8 Februari 2021) 74
adat gelit adalah kesamaan nama depan, akhir, atau sama persis antara kedua wali laki-laki dari calon pengantin. Kemudian menurut narasumber keempat adat gelit dibagi menjadi dua yaitu gelit jeneng dan gelit desa. Gelit jeneng adalah kesamaan nama dari wali laki-laki. Sedangkan gelit deso adalah kesamaan nama desa dari kedua calon pengantin. Kemudian narasumber memaparkan terkait sejarah adat gelit. Berikut merupakan paparan narasumber Ibu Yatri terkait sejarah adat gelit: "Nek sejarahe iku le aku gak weruh pastine asale piye, tapi sak rohku iku dipercoyoi nganti turun-temurun ket biyen zamane walisongo iko. Gelit iki ilmu titen le sing isek dipercoyo masyarakat kene, akibate kedadinan".96 "Artinya: Sejarahnya tidak tahu pasti asal muasalnya, tapi telah dipercayai turun temurun sejak jaman walisongo. Merupakan salah satu ilmu titen yang masih dipercaya masyarakat, dan konsekuensi nya memang ada yang benar- benar terjadi". Menurut Ibu Yatri selaku warga Desa Gayam sejarah dari adat gelit ini tidak diketahi secara pasti. Namun yang ia ketahui gelit ini telah ada sejak zaman walisongo. 96 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro, 6 Februari 2021) 75 tenan
Kemudian paparan dari narasumber kedua Bapak Durahmad terkait sejarah adat gelit, sebagai berikut: "Dadi biyen zamane Mojopahit kui ono kitab sing diarani kitab ilah-ilahan, gelit iki salah sijine teko kitab kui. Ilah-ilahan kui artine pantangan le nek wong biyen ngarani. Terus diterusno pas zamane walisongo, zaman kui gelit iki isek ono tur isek dilakoni karo iki. Karo walisongo dinjarno ora masyarakat sampek saiki ngelanggar agomo".97 "Artinya: Jadi sejarahnya zaman Majapahit itu ada kitab namanya ilah-ilahan, gelit itu salah satunya dari kitab tersebut. Ilah-ilahan itu artinya pantangan kalau orang dulu mengatakannya. Kemudian diteruskan pada zaman walisongo, zaman itu gelit masih dipraktekan olehh masyarakat sampai sekarang. Sama walisoongo dibiarkan karena tidak melanggar agama". Menurut Bapak Durahmad selaku sesepuh desa setempat memaparkan sejarah dari adat gelit ini berasal dari kitab ilah-ilahan yang berarti pantangan. Kitab tersebut merupakan kitab rujukan pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurutnya adat gelit sudah ada sejak zaman walisongo dan tidak dilarang. Kemudian paparan dari narasumber ketiga Bapak Muniran terkait sejarah adat gelit, sebagai berikut: "Adate wong-wong jowo, pritungan jowo, dasare sing digawe iku yo teko buku wuku le, nek mbok takoni pastine sejarahe piye, aku ora paham. Tapi sing pasti buku iku digawe dasar sejarah teko watugunung sing due bojo jenenge sintha karo landep. Ceritone kui seng shinto ora due anak lha sing landep due anak akehe pitulikur, yoiku sing patlikur lanang sing telu wedok, kui sing tak eruhi teruse yopo aku ora paham. Lha ngertiku kui wes ono gelit iku. Biyen iko sing paham nemen babakan ngeneki sak sejarahe kui mbah pandhe lee, tapi mbah pandhe saiki wes kapundut, lha nek wong saiki eruhe yo gelit pokok tapi gaiso nek njelasno sumrambahe. Ilmu jowo kui 97 Durahmad, Wawancara, (Bojonegoro, 6 Februari 2021) 76
yo ono bukune lee tapine mek wong-wong ndisek sing iso moco aksorone".98 "Artinya: Adatnya orang jawa, perhitungan jawa, dasar yang pakai ya dari buku wuku nak, kalau ditanya sejarahnya secara pasti, saya kurang paham. Tapi yang pasti buku tersebut digunakan sebagai dasar sejarah dari batu gunung yang punya istri sinta dan landep. Ceritanya yang sinta itu tidak punya anak, sedangkan landep punya anak yang jumlahnya duapuluh tujuh, yang dua puluh empat laki- laki sedangkan yang tiga perempuan. Gitu yang saya ketahui selanjutnya gimana aku kurang tahu. dulu yang paham banget masalah begini sampai sejarahnya itu mbah pandhe nak, tetapi mbah pande sekarang sudah meninggal. Kalau orang sekarang itu tahunya ya gelit pokoknya tapi gak bisa menjelaskan secara gambling. Ilmu jawa itu ada bukunya tapi hanya orang tertentu yang bisa membaca aksara jawa asli". Paparan dari Bapak Muniran dalam hal sejarah adat gelit ia tidak mengetahui secara pasti. Namun menurut Bapak Muniran selaku warga Desa Gayam asal dari adat gelit sama dengan adat jawa yang lain yaitu dari buku wuku. Narasumber memaparkan bahwa adat gelit ini menurutnya benar adanya. Kemudian paparan narasumber keempat Bapak Suyitno selaku Modin dari Desa Gayam, sebagai berikut: "Sejarahe gelit kui tekan mbah-mbahmu biyen yo pas jamane walisongo iko, tapine wong saiki wes sami paham agama. Dadi adate dirubah sitik-sitik. 98 Muniran, Wawancara, (Bojonegoro, 8 Februari 2021) 77
78 adat kui biyen neruske jamane mojopahit iko teko kitab sing jenenge ilah- ilahan. Kitab ilah-ilahan kui asli gaweane mojopahit". 99 "Artinya: sejarah gelit itu dari nenek moyang dulu waktu zaman walisongo, tetapi orang sekarang sudah paham ilmu agama. Jadi adat itu dirubah sedikit demi sedikit. Adat itu dulu meneruskan zaman majapahit yaitu dari kitab ilah- ilahan. Kitab yang dikarang oleh kerajaan majapahit". Kemudian menurut narasumber keempat Bapak Suyitno selaku Modin desa setempat. Terkait sejarah dari adat gelit ia menjelaskan bahwa adat gelit itu berasal dari nenek moyang terdahulu sejak walisongo. Selain itu ia menambahkan bahwa gelit ini dari kitab ilah-ilahan Kerajaan Majapahit. Dari keempat narasumber tersebut terkait sejarah adat gelit mereka tidak mengetahui secara gambling. Namun mereka dalam hal asal usul dari adat gelit ini mereka semua sama mengatakan bahwa adat gelit sudah ada sejak zaman walisogo dan Kerajaan Majapahit. Menurut narasumber kedua dan keempat adat gelit berasal dalam kitab ilah-ilahan dari Majapahit. Sedangkan menurut narasumber ketiga adat gelit ini berasal dari buku wuku. Buku wuku adalah kitab rujukan adat-adat jawa yang berbahasa dan bertulisan aksara jawa. Kemudian narasumber memaparkan terkait konsekuensi pelanggaran adat gelit. Berikut merupakan paparan narasumber Ibu Yatri terkait pelanggaran adat gelit: 99 Suyitno, Wawancara, (Bojonegoro, 8 Februari 2021)
"Dadi ngene le sing wani ngelanggar iku salah siji besan utowo ngantene utowo keturunane nganten iku bakal oleh balak. Balak iku macem-macem iso kepaten utowo loro taunan suwe. Tapi nek ngantene wes gak keno dipenging wes podo senenge, gelit iki iso disiasati le nek pengen ora keno akibate. Carane nyiasati kudu ganti jeneng pas ganti kudu gawe jenang abang." Kedadiane tau le tau ono sing ngelaanggar koyo wong deso Tengger kecamatan Ngasem kono, Bapake Siti meninggal krono Siti nglanggar gelit. Padahal wes disiasati ganti jeneng wes gawe jenang abang. Tapi kesalahane jenenge iku gak berlaku nang kehidupan asline, jenenge mek digawe formalan nang KK. Celukane podo karo jeneng sing lawas. Yo wes ngonokui le sing isek percoyo gelit ngomong adat kui gaiso dibujuki. Tapi wong sing gak percoyo y owes kersane pengeran".100 "Artinya: Konsekuensi pelanggaran salah satu besan, pengantin atau keturunan pengantin tertimpa balak. Dapat berupa kematian, atau penyakit menahun. Dikarenakan calon pengantin sudah suka sama suka dan tidak dapat dipisahkan, biasanya terjadi kesepkatan dari kedua keluarga untuk saling kompromi. Salah satu calon besan harus rela namanya diganti. Penggantian nama tersebut harus mendapat izin pemberi nama, dan disyarati dengan jenang merah. Kejadian elanggaran gelit pernah terjadi kepada salah satu warga Desa Tengger Kecamatan Ngasem, bapak dari ibu Suti meninggal setelah 3 tahun pernikahan. Sudah disiasati dengan penggantian nama dan jenang merah, namun penggantian nama tersebut hanya berlaku di data data formil saja. Sedangkan panggilan dari bapak tersebut tetaplah sama. Sebagian orang yang mengamini adat gelit mengatakan bahwa tradisi tidak dapat dibohongi. Sedangkan sebagian orang yang tidak percaya mengatakan bahwa umur seseorang merupakan takdir dari yang maha kuasa". Menurut Ibu Yatri selaku warga Desa Gayam terkait pelanggaran adat gelit terdapat beberapa konsekuensi apabila melanggar. Diantaranya adalah kematian, balak, hingga penyakit. Menurutnya konsekuensi tersebut akan diterima oleh mertua,pengantin, hingga keturunan pengantin. Ia 100 Yatri, Wawancara, (Bojonegoro, 6 Februari 2021) 79 juga
menambahkan contoh konsekuensi pelanggaran yang pernah ia ketahui yang dialami tetangga desanya. Kemudian paparan dari narasumber kedua Bapak Durahmad terkait pelanggaran adat gelit, sebagai berikut: "Hukumane wong sing wani ngelanggar gelit kui bakal kepaten mboh kui besane, anake, utowo ngantene kui dewe. Liyane kui yo iso loro nemen sisan loro sing sifate suwe tahunan. Tapi kui kabeh artine gelit kui iso disiasati le nek kadung seneng karo-karone yo disiasati gawe tirakat karo besan lorone karo ngantene kui. Tirakate diposoni sak durunge kawin. Alesane wong-wong isek percoyo yo ben ora keno balak, wong kui pantangan gelit kui. Molane wong-wong isek podo percoyo soale wedi keno balak.".101 "Artinya: konsekuensi pelanggaran yang berani melanggar gelit akan meninggal entah itu mertua, anak, atau pengantin itu sendiri. selai itu akan terkena penyakit yang parah. Namun itu semua bisa disiasati dengan tirakat dari kedua mertua dan pengantin sendiri. tirakatnya adalah berpuasa sebelum menikah. Alasan orang-orang percaya ya agar tidak kena musibah dan menghindari balak yang mungkin kebanyakan masih mematuhinya". terjadi, maka masyarakat Menurut Bapak Durahmad sebagai sesepuh Desa Gayam terkait pelanggaran adat gelit, konsekuensi yang diterima bisa berupa penyakit hingga kematian. Menurutnya yang akan terkena dampak dari pelanggaran bisa pengantin, anak, hingga orang tua dari pengantin. Ia juga menambahkan bahwa adat gelit ini bisa dicegah dengan tirakat kedua pengantin dan wali pengantin. Selain itu juga bisa dicegah dengan cara mengganti nama dari salah satu wali laki-laki. 101 Durahmad, Wawancara, (Bojonegoro, 6 Februari 2021) 80
Kemudian paparan dari narasumber ketiga Bapak Muniran terkait pelanggaran adat gelit, sebagai berikut: "Nek enek wong wes kawin tapine gaono kedadian opo-opo nang wong tuo utowo nang ngantene dewe barti bejo iku, tapi keno dititeni nek due anak pertama ra karu-karuan lupute. Tapi lee nek sing jenenge podo nang wongtuo wedok, kui gak masalah sing masalah kui nek podo wong tuo lanang tegese besan lanang".102 "Aartinya: kalau ada orang sudah menikah tapi tidak terjadi apa- apa tapi tidak terjadi apa-apa berarti dia beruntung, tetapi bisa diingat-ingat atau dipastikan kalau punya anak pertama itu pasti nakal parah. Tetapi kalau yang sama namanya orang tua perempuan itu nggak masalah, yang masalah itu kalau orang tua laki-laki alias mertua laki-laki". Menurut Bapak Muniran konsekuensi dari pelanggaran adat gelit apabila tidak terjadi apa-apa pada pengantin dan mertua, dapat dipastikan yang terkena imbas adalah anaknya. Menurutnya anak dari pengantin nantinya akan memiliki sifat yang sangat nakal. Ia menambahkan bahwa jika yang sama adalah nama mertua perempuan dari kedua pengantin, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian paparan dari narasumber keempat Bapak Suyitno terkait pelanggaran adat gelit, sebagai berikut: "Mungguhe sejarah misale ono sing ngelanggar mongko ono singkalah salah siji mboh kui wong tuone lanang alias besan lanange utowo ngantene kui dewe. Contohne yo kui sing wes kedadian anake mas slamet iko sing wes gaono. Lha biyen dikandani gak kenek , termasuk adam sisan kui yo podo ae kawin durung ono setaun wes budal sek. Pas aku dikongkon gawe ngadusi mayit yo ngurusi tegese aku mesti takon lee ono sing garai meninggale opo 102 Muniran, Wawancara, (Bojonegoro, 8 Februari 2021) 81
iku krono loro utowo laine. Tau ono jare meninggale krono mari ngawinke anake sing istilahe yo ngelanggar adat gelit kui. Tapi nek jareku lee jodoh, pati, rejeki kui y owes kersone Pengeran. Tapi berhubung adat kui wes dipercoyo wes diyakini warga masyarakat kene, yo dadi kedadian tenan wong jare Gust Allah anna inda dhonni abdihi". 103 "Artinya: menurut sejarah apabila ada yang melanggar maka akan kalah salah satunya, entah itu pengantinnya atau orang tualaki- lakinya. Contohnya anaknya mbah selamet itu yang sudah meninggal karena dulu dibilangi tidak bisa. Termasuk juga adam ya sama saja, nikah belum ada satu tahun sudah meninggal. Ketika saya disuruh memandikan mayit ya mengurus artinya. Saya pasti tanya nak apa yang menyebabkan si mayit ini meninggal, apakah itu karena sakit atau yang lainya. Pernah seuatu ketika meninggal karena habis menikahkan anaknya yang istilahnya melanggar daripaa adart gelit tersebut. Tapi kalau menurut saya jodoh, rizki, mati itu sudah ketetapan Allah. Tetapi berhubung adat gelit sudah menjadi keyakinan masyarakat sini, akhirnya ya kejadian, sesuai kata Allah SWT anna inda dhonniabdihi". Menurut Bapak Suyitno konsekuensi dari adat gelit adalah salah satu antara pengantin dan orang tua pengantin akan meninggal. Ia menambahkan dengan kasus yang diketahuinya terkait pelanggaran adat tersebut. Selain itu ia sebagai modin desa setempat, pernah mengurus jenazah akibat dari melanggar adat gelit. Hal itu menegaskan bahwa masyarakat di Desa Gayam masih cukup kental atas kepercayaan adat gelit tersebut. Kemudian dari keempat narasumber tersebut dalam hal pelanggaran adat gelit ini mereka memberi penjelasan yang sama. Menurut mereka terdapat beberapa konsekuensi apabila melanggar, diantaranya adalah kematian, balak, 103 Suyitno, Wawancara, (Bojonegoro, 8 Februari 2021) 82 juga
hingga penyakit. Menurutnya konsekuensi tersebut akan diterima oleh mertua,pengantin, hingga keturunan pengantin. Namun dalam hal pencegahan dari pelanggar agar terhindar dari konsekuensi tersebut narasumber pertama menambahkan bahwa adat gelit ini bisa dihindari dengan pergantian nama salah satu wali laki-laki dari kedua calon mempelai. Pergantian nama tersebut dengan catatan harus menggunakan jenang merah sebagai syarat berkatan. 2. Pandangan Urf' Terhadap Adat Gelit Setelah mendapaktan informasi dari beberapa narasumber, peneliti mendeskripsikan adat gelit sesuai dengan pemaparan nasarumber. Adat gelit adalah kesamaan nama antara wali laki-laki dari calon pengantin perempuan dan wali laki-laki dari calon mempelai laki-laki. Kesamaan nama tersebut baik sama persis atau dari kedua nama tersebut mengandung aksara jawa yang sama diawal kata maupun diakhir kata. Contoh: Sholihin dan Sholihun (aksara depan yang sama), Sulkan dan Sulkan (nama sama persis), Suyanto dan Suyitno (aksara akhir yang sama). Menurut sebagian narasumber adat gelit ada dua jenis yaitu gelit jeneng dan gelit deso. Pengertian Gelit jeneng adalah kesamaan nama antar wali sebagaimana diatas dijelaskan. Sedangkan gelit deso adalah kesamaan nama desa dari kedua calon mempelai. Alasan dari masyarakat masih mempercayai adat gelit dikarenakan masyarakat percaya bahwa apabila melanggar adat gelit akan mendapakan 83
konsekuensi hukum adat yang dilanggar. Konsekuensi apabila melanggar adat gelit adalah sebagi berikut: a. Kematian dalam waktu dekat b. Penyakit yang berkepanjangan c. Memiliki anak yang sangat nakal alasan lain yang dipercayai masyarakat diperkuat oleh kejadian yang masyarakat lain alami ketika melanggar adat gelit. Berdasarkan argumentasi dari sebagian narasumber, dari segi sejarah adat gelit telah berkembang sejak zaman Majapahit kemudian berlanjut zaman walisongo hingga sekarang. Adat gelit berasal dari kitab ilah-ilahan yang berarti pantangan. Kitab tersebut merupakan kitab yang menjadi rujukan pada masa Kerajaan Majapahit. Masyarakat masih mempercayai adat tersebut karena tidak ada larangan dari walisongo. Kemudian dari adanya adat gelit ini masyarakat mempercayai gelit sebagai salah satu larangan menikah. Akibatnya kedua orang tua dari calon mempelai tidak menyetujui pernikahan anaknya. Selain itu wali mempelai perempuan enggan menikahkan anaknya. Sehingga anak atau kedua calon mempelai harus mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahan dari kedua mempelai harus menggunakan wali hakim. Berdasarkan urain diatas mengenai deskripsi, sejarah dan alasan masyarakat memepercayai adat gelit, selanjutnya peneliti akan menganalisa 84
adat gelit sesuai dengan perspektif metode istinbath hukum islam urf'. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah adat gelit termasuk urf' qouli atau fi'li. Kemudian peneliti menganalisa apakah adat gelit termasuk urf' shohih atau fasid. Terakhir peneliti akan menganalisa apakah adat gelit termasuk urf' amm atau khos. Urf' yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini sesuai yang dikemukakan oleh ulama ushul : ِرا َس ،ع َو ٌءا َك َنا َشلا ن ْن َغ ِْير َح ْظ ٍر ِم ِم ،ا َـف ْر ٌد ِم ْن ُأ ُم ِرو َا ُدل ْـن َي َأ ام َّل َف ُه ُْمُ َت ِم ٌع َو َل ًاكرت وأ ًلا َسي .104 ُه َو َـق ْو َأ ًلا ْو ِف ْع Artinya: "Suatu perkara duniawi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat, bukan oleh individu, tanpa adanya larangan dari Allah SWT, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun larangan". Apabila kita kaitkan dengan definisi urf' tersebut adat gelit tergolong suatu perkara yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat Desa Gayam dan dipercayai oleh sekelompok masyarakat tersebut. Namun apakah adat tersebut dilarang oleh syariat atau tidak, peneliti akan menganalisa mulai dari segi interpretasinya. Dari segi interpretasi urf' dibagi menjadi qouliyah dan fi'liyah. Urf' qouli adalah suatu ucapan (bahasa) yang berkembang dan menyebar pada masyarakat daerah tertentu dan ucapan tersebut hanya berlaku di daerah tersebut bukan untuk daerah yang lain. Sedangkan urf' fi'li adalah sesuatu 104 AbduIIah bin Yusuf, Taishiru UshuIuI Fiqh IiI mubtadi'in, 2. 85
86 yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan pada masyarakat tertentu seperti halnya aktifitas makan, minum dan jual beli. Seperti halnya jualbeli dengan kredit atau dengan upah.105 Berdasarkan definisi tersebut maka adat gelit dari segi interpretasinya tergolong urf' fi'liyah. Karena didalam adat gelit terdapat sebuah tindakan yaitu larangan untuk melakukan pernikahah oleh wali laki-laki terhadap anaknya. Selain itu enggannya seorang wali untuk menikahkan anaknya karena wali mempercayai adat gelit, sehingga dalam pernikahan anaknya menggunakan wali hakim. Kemudian peneliti menganalisa adat gelit dari segi cakupan urf', dalam hal ini dibagi menjadi urf' amm dan khos. Urf' amm adalah : َـي َـت َع َُّين َنا ِق ُل ُه.106 َلا ا ُهو َو َم Artinya: "sesuatu yang tidak ditentukan secara eksplisit". Sedangkan yang dimaksud urf' khos ialah: َع ََّين َنا ِق ُل ُه َع َل َص ل107 َو ُه َو َم َـت ا Artinya: " sesuatu yang ditentukan secara eksplisit atas suatu kejadian". َه ى َذ َْنَ ا Adat gelit merupakan adat yang hanya berlaku di beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa daerah yang masyarakatnya masih mempercayai adat gelit diantaranya seperi Kecamatan Ngasem dan 105 Wahbah aI ZuhaiIi, UshuI aI-Fiqh aI-IsIami, 108. 106 AbduIIah bin ShaIih Fauzan, Syarah aI waraqat fi ushuIiI fiqhi, ( Dar AIamiyah), 17. 107 AbduIIah bin ShaIih Fauzan, Syarah aI waraqat fi ushuIiI fiqhi, (Dar AIamiyah), 17.
Kecamatan Gayam. Adat gelit tersebut pada zaman dahulu memang banyak dikenal masyarakat secara luas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kepercayaan masyarakat terhadap adat tersebut semakin luntur. Sehingga hanya beberapa wilayah saja yang masyarakatnya masih mempercayai adat gelit ini. Pada masa sekarang adat tersebut tidak diketahui secara umum oleh masyarakat diluar kecamatan Ngasem dan Gayam. Berdasarkan hal tersebut apabila adat gelit kita kelompokan dari segi cakupanya, maka adat gelit termasuk dalam urf' khos. Sesuai kaidah fiqih: 108 َلاَف ْتَبَرَطْضا نِإَف ْتَدَرَّطا اَذإ ُةَداَعْلا َُبََتْعُـت Artinya: "sebuah tradisi dapat dipertimbangkan apabila berlaku secara umum atau mayoritas". Berdasarkan kaidah tersebut maka adat gelit belum memenuhi kriteria tersebut. Karena adat gelit hanya berlaku dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini hanya beberapa wilayah yang mengakuinya. Kemudian kriteria terakhir yang berpengaruh dalam istinbath hukum urf' yaitu dari segi penetapannya. Dari segi penetapanya urf' dibagi menjadi dua, diantaranya shahih dan fasid. Pengertian urf shahih dalam kitab ushul fiqh yaitu: 109 َو َل ْي َس ْت ِف ِهي َُمخ ِلا َف ًة ِل ْل َش ْر ٍع. ُسا َع َرا َف ُه َنلا ُه َو َم َـت ا 108 As-Suyuthi, AI Asybah Wa An Nadzair, (Maktabah AssaIam), 64. 87
Artinya: "Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kegiatanya, dan tidak bertolak belakang dengan syari'at". Sedangkan pengertian dari urf fasid yaitu: َا ْل َش ْر ِع َّي ِة.110 ُص ِصو ُف ِل ُنل ُه َو َا ْل ُم َخ ِلا Artinya: "Sesuatu (yang menjadi kebiasaaan masyarakat) yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan syari'at". Berdasarkan hukum fiqih larangan-larangan pernikahan disebutkan dalam disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 23: ْمُكُتاَهَّمُأ ْمُكْيَلَع ْتَمِّرُح ِخَ ْلأا ُتاَنَـبَو ْمُكُت َلااَخَو ْمُكُتاَّمَعَو ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكُتاَنَـبَو ُتاَهَّمُأَو ِةَعاَضَّرلا َنِم ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكَنْعَضْرَأ ِتِ َّلالا ُمُكُتاَهَّمُأَو ِتْخُ ْلأا ُتاَنَـبَو َْلَ ْنِإَف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد ِتِ َّلالا ُمُكِئاَسِن ْنِم ْمُكِروُجُح ِفي ِتِ َّلالا ُمُكُبِئ َباَرَو ْمُكِئاَسِن ْنَأَو ْمُكِب َلاْصَأ ْنِم َنيِذَّلا ُمُكِئاَنْـبَأ ُلِئ َلاَحَو ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد اوُنوُكَت ًمي ِحَر اًروُفَغ َناَك ََّللَّا َّنِإ َفَلَس ْدَق اَم َّلاِإ ِ ْينَتْخُ ْلأا َ ْينَب اوُعَمَْتجا .111 "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada ibu-ibu (dalam pernikahan) 109 AbduIIah bin ShaIih Fauzan, Syarah aI waraqat fi ushuIiI fiqhi, 25. 110 AbduIIah bin ShaIih Fauzan, Syarah aI waraqat fi ushuIiI fiqhi, 25. 111 Tim Penerjemah, AI-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: AImahira, 2018), 81. 88
89 masa Penyayang".112 lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Berdasarkan larangan-larangan pernikahan tersebut kita kaitkan dengan adat gelit, maka adat gelit secara hukum islam tidak masuk didalamnya. Maka apabila adat gelit dijadikan sebagai alasan larangan berlangsungmya sebuah pernikahan sama halnya melanggar ketentuan syara'. Kemudian dari segi sejarah adat gelit yang cenderung kurang kuat untuk dijadikan pijakan hukum. Karena masih tabu dalam artian masyarakat masih belum tahu betul sejarah sebenarnya adat gelit ini, yang mereka tau hanyalah dari peninggalan nenek moyang terdahulu. Kemudian dari segi konsekuensi hukum adat dari adat gelit ini masyarakat atau narasumber memiliki keyakinan bahwa apabila terjadi pelanggaran maka akan terjadi kematian, balak, penyakit, dan lainya. Dalam hal ini konsekuensi tersebut kurang begitu kuat untuk dijadikan pijakan hukum. Selain itu anggapan atau meyakini kesialan adalah termasuk thiyarah. Thiyarah adalah termasuk haram dan termasuk syirik kecil karena percaya selain Allah. Karena beberapa konsekuensi tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara akal. Padahal salah satu syarat urf' adalah bisa dinalar dengan akal sehat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa adat gelit yang dipercayai oeh masyarakat, dari segi penetapannya termasuk 112 Tim Penerjemah, AI-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: AImahira, 2018), 81
90 dalam kategori urf' fasid. Karena dalam hukum islam tidak diajarkan sedemikian. Disamping itu adat gelit tergolong adat yang bertentangan dengan syari'at. karena gelit menghalangi berlangsungnya pernikahan. Sedangkan pernikahan merupakan perbuatan yang disyari'atkan dalam hukum islam. Menurut ulama ushul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan urf' sebagai pijakan hukum islam. Diantaranya yaitu:113 a. Urf' harus dijalankan oleh mayoritas b. Urf' harus memiliki tujuan hukum adat juga harus berdiri dan membentuk perilaku sendiri c. Urf' tidak menimbulkan kerusakan d. Urf' tidak boleh melanggar dari hukum syari' dan hukum asal. Apabila kita kaitkan dengan perkara wali adhal No.435/Pdt.P/2020/Pa.Bjn maka pengabulan majelis hakim terhadap pemohon adalah keputusan yang tepat. Karena apabila majelis menolak permohonan wali adhal maka sama halnya majelis menutup sebuah jalan pernikahan. Dari pengabulan permohonan oleh majelis hakim maka kedua mempelai dapat menjalankan syari'at islam yaitu pernikahan, walaupun pada nantinya wali yang digunakan adalah wali hakim. Dalam artian adat gelit secara urf' tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, karena tidak memenuhi syarat ketentuan urf'. 113 Wahbah az-ZuhaiIi, UshuI aI-Fiqh aI-IsIami, 120-123.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan peneliti dalam hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh beberapa poin kesimpulan diantaranya yaitu: 1. Dari beberapa narasumber yaitu dari Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang peneliti wawancarai peneliti memperoleh kesimpulan. Dalam pandangan mereka terkait adat gelit sebagai alasan wali adhal . Mereka memiliki pertimbangan yang sama yaitu karena adat gelit tidak sesuai dengan syari'at islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pandangannya para hakim dalam perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn mereka menggunakan kaidah fiqih atau hukum fiqih yaitu dengan merujuk pada syarat rukun nikah dan 91
92 laranganya. Mereka mendasarkan pada syarat rukun pernikahan dan larangan nikah. Disamping itu juga menambahkan dengan berdasar pada KHI pasal 24 jo pasal 2 ayat (1), (2), (3) Permenag RI Nomor 2 tentang wali hakim. Kemudian terkait dikesampingkannya atau tidak dalam hal adat gelit, para hakim menganggap adat gelit ini tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan dalam artian dikesampingkan. Dalam hal ini pertimbangan hakim sangatlah tepat karena atas putusannya, pemohon dapat melangsungkan pernikahan. 2. Kepercayaaan masyarakat terhadap adat gelit didasarkan pada sisi historis dan konsekuensi pelanggaran adat. Dalam sisi historis masyarakat masih kental akan adat peninggalan leluhur. Disamping itu masyarakat meyakini konsekuensi dari pelanggaran adat gelit mulai dari penyakit hingga kematian. Dalam perspektif urf' berdasarkan uraian pada analisis dari segi cakupannya maka adat gelit termasuk dalam urf' khos karena hanya berlaku di beadaberapa wilayah saja dan tidak diketahui secara umum. Dari segi interpretasinya adat gelit tergolong urf' fi'liyah atau perbuatan karena dalam hal ini termasuk perbuatan larangan dan mengakibatkan digantinya wali sah menjadi wali hakim. Kemudian dari segi penetapannya adat gelit merupakan adat yang fasid karena tidak sesuai dengan kaidah fiqih atau syari'at Islam dalam hal ini termasuk adat gelit termasuk thiyarah.
Berdasarkan poin-poin diatas maka adat gelit tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan sebuah perkara wali adhal. Disamping itu walaupun adat gelit menurut narasumber sudah ada sejak zaman walisongo, akan tetapi adat gelit ini bertentangan dengan syari'at karena menghalangi sebuah pernikahan. B. Saran Setelah peneliti memaparkan hasil dari penelitian ini, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah: 1. Dalam penelitian adat gelit ini peneliti baru memperoleh sudut pandang dari hukum islam atau urf'. Sedangkan dari sudut pandang antropologi belum ada penelitian, mungkin dari sisi antropologi nantinya akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, syari'at selalu kalah dengan adat. 2. Sebuah keharusan bagi para akademisi, khususnya di bidang hukum dan syari'ah untuk merespon adat-adat atau tradisi yang diyakini oleh masyarakat. Untuk diketahui apakah adat atau tradisi yang diyakini sesuai syari'at atau tidak. 93
DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Abidin, Slamet. Fiqh Munakahah Jilid 1. Bandung: Pustaka Setia, 1991. Al Azhim, Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq. Sharah Sunan Abi Daud Juz1. Daar Al-Aqidah. tth. Al Zuhaili, Wahbah. Al Fiqih Al IslamI Wa Adilatuhu. Beirut: Dar al-Fikri, 1999. Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Kairo: Dar Alamiyyah. tth. Al-Bugha, Mustafa Dib, Mustafa al-Khin dan Ali al-Syarbaji. Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i. th. Al-Malibary, Abdullah Zainudin. Fath Al-Mu'in Syarah Qurot Al-Aini Bi Muhimmati Ad-Dinn. Daar Ibn Hazm. tth. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Almahira, 2017. As-Suyuthi, Jalaludin Abdurahman bin Abibakar. Al Asybah Wa An Nadzair. Maktabah Assalam. tth. Fauzan, Abdullah bin Shalih. Syarah Al-Waraqat Fi Ushulil Fiqhi. Daar Al- Alamiyah. tth. Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2007. Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Cet. I. Bandung : Pustaka Setis, 2000. Ikbar,Yanuar. Metodologi Penelitian social Kualitatif. Bandung: Refika Aditama, 2012. Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Dar AI-Kutub Islamiyah, 2003. Mardani, Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :Remaja Rosda Karya, 2005. 94
Mughniyyah, Muhammad Jawab. Fiqh Ala Madzahib Al-Khamsah. Jakarta: Dar Al- Kutub Islamiyah, 2001. Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Nugroho,Bambang Daru. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2017. Rifa'I, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Beirut: Daar Al-fikri, 1983. Saebeni, Beni Ahmad. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2006. Suja', Abu. Syarah Fathul Qarib. Surabaya: Daar Al-'Abidin. tth. Sutiyoso, Bambang Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UUI Press, 2006. Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. I. Surabaya: Kencana, 2008. Yusuf, Abdullah bin. Taishiru Ushulul Fiqh lil mubtadi'in. tth. Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan. Malang: Stera Press, 2016. 2. Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam Peraturan Mahkamah Agung No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama 95
3. Skripsi Irmayanti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang ". Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017. Jumianti. "Skripsi. Tradisi Beghembeh Dalam Perspektif urf' Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timut Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Musyarrafah M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B". Makassar: Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2017. Rahwana, Fani Dwisatya. "Pertimbangan Hakim Tentang Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa Studi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. 4. Website Media, Kompas Cyber. "Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat Halaman all". 13 Desember 2019, Diakses tanggal 4 November 2020, hukum-kebiasaan-dan-hukum-adat. Wikipedia. "Gayam, Gayam, Bojonegoro". wikipedia.org, Diakses tanggal 15 Februari 2021, Pengadilan Agama Bojonegoro, "Profil Pengadilan Agama Bojonegoro" pa.boojonegoro.go.id, Diakses tanggal 15 Februari 2021, bojonegoro.go.id/ 96
No 1. 2. 3. No 1. 2. 3. 4. Nama Instansi SDN Nguruhan 1 SMPN 1 RENGEL SMKN 1 TUBAN Nama Instansi Pondok Pesantren Daarut Ta'lim Pondok Pesantren Langitan Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama Ahmad syaiful ikhwan Tempat Tuban, 28 oktober 1998 Tanggal Lahir Alamat Nomor HP Dusun Maner, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Rt 01/Rw 07 085855248347 Email Pendidikan Formal Alamat Tahun Jl. Nguruhan Desa Nguruhan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Jl. Sawahan No.46, Rengel, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Jl. Mastrip No.02 Sidorejo Kabupaten Tuban 2004-2010 2010-2013 2013-2016 Pendidikan Non Formal Alamat Tahun Jl. Brawijaya Gg.Somali No.543 Kebonsari Kabupaten Tuban 2013-2016 Jl. Langitan, Slawe, Widang, Kabupaten Tuban 2016-2017 Jl. Gajayana 50 Malang 2017-2018 Jl.Kolonel Sugiono No.103 Mergosono Gg.3b Kedungkandang Malang 2017-Sekarang 97