PENGAWASAN PARTAI POLITIK TERHADAP KADERNYA DI DPRD STUDI PADA PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT DI PROFINSI BALI Bandiyah Universitas Udayana, Jl. PB. Soedirman, Kampus Sudirman Denpasar Bali dyah_3981@yahoo.co.id Abstrak Anggota legislatif di Indonesia memiliki fungsi, hak yang seimbang dalam merepresentasikan kepentingan rakyat. Partai politik yang kadernya dipekerjakan di parlemen juga berkewajiban mengontrol perilaku kadernya. Namun seringkali ang- gota legislatif yang tersandung kasus hukum, partai cenderung menghindar dan mem- ecat kadernya begitu saja. Studi ini dilakukan untuk mencari informasi pengetahuan bagaimana pengawasan partai politik terhadap kadernya yang bekerja di parlemen. Studi ini difokuskan di Bali pada partai PDIP, Demokrat dan Golkar. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan eksplorasi analitis melalui informan yang terpilih. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik; PDIP, Demokrat, Golkar pada dasarnya memiliki sistem pengawasan yang semuanya berada di fraksi. Terdapat tumpang tindih peran yakni sebagai legislatif, kader partai, dan anggota pengawas, dan nampaknya anggota legislatif mengawasi dirinya sendiri. Sistem pengawasan Partai PDIP dan Demokrat bersifat institusionalis hirarkis. Namun Demokrat memiliki badan pengawas sendiri yang tidak independen. Sedangkan pengawasan Golkar bersifat non hirarkis dan fleksibel meskipun DPP (partai pusat) memainkan peran penting dalam penyelesaikan masalah yang terkadang tidak dapat ditangani oleh DPD (tingkat propinsi). Ditambah lagi ketiadaan peraturan yang jelas dan tegas membuat implementasi pengawasan di partai politik menjadi tidak efektif. Kata kunci: Anggota legislatif, Pengawasan, Partai politik Abstract Legislators in Indonesia has a function, which balanced the right to represent the people's interests. The political party cadres employed in parliament is obliged to control the behavior of its cadres. But often the legislators who stumble case law, the party cadres tend to shy away and fired away. This study was conducted to seek information and knowledge of how the supervision of political parties to the members who work in the parliament. This study focused on Bali in PDIP Democrat and Golkar. The research method is descriptive qualitative with analytical exploration through informants selected. The study shows that the political parties; PDIP, Democrats, Golkar basically have a surveillance system that everything is in fraction. but there are overlapping roles as legislators, party cadres and members of supervisory and seems legislators oversee itself. The supervisory system PDIP and the Democratic Party are institutionalism hierarchical. But Democrat have their own regulatory bodies are not independent. While Golkar supervision is non-hierarchical and flexible even though the DPP (party central) play an important role in the settlement problems that sometimes can't be handled by DPD (provincial level). Plus the absence of clear rules and firm makes implementation supervision on political parties become ineffective. Keywords: Indonesian Legislative Assembly, Supervision, Political Parties
32 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 31-46 Penyelenggaraan pemerintah Indonesia level memberikan kekuasaan politik yang di masa Orde Baru telah didominasi oleh kuat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif, posisi Dewan Perwakilan Rakyat namun mekanisme kontrol atas kekuasaan (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Raky- politik yang kuat tersebut belum dibakukan. at (MPR) menjadi lembaga yang hanya Anggota DPR sebagai wakil rakyat bekerja mengamini semua keputusan politik dan wakil partai belakangan ini banyak rezim. Eksekutif tidak hanya menjalankan terkuak kasus-kasus yang sangat mempri- fungsi kebijakan semata, namun sekaligus hatinkan. Fenomena seperti terbongkarnya menjadi penentu akhir semua kebijakan. kasus penyuapan, bagi-bagi uang, dan Kooptasi eksekutif yang sangat kuat terse- skandal seks telah menjadi kebiasaan di but merupakan cermin sistem pemerintah sebagian kalangan anggota Dewan Per- yang executive heavy yang menyebabkan ti- wakilan Rakyat Republik Indonesia yang dak bekerjanya system dispersion of power terhormat. Setelah kasus penyuapan berkait dan check and balances. Dalam sistem yang cenderung totalitarian tersebut dapat dipas- dengan pengalihan fungsi hutan di beberapa kawasan di Sumatera, skandal seks, skan- tikan akuntabilitas pemerintah buruk karena dal undang-undang Bank Indonesia, kasus lemahnya fungsi kontrol/pengawasan. Ke- jalan-jalan, studi banding keluar negeri tika sistem pemerintahan bergeser kearah serta skandal BLBI, dan terakhir tertang- menguatnya lembaga legislatif, peluang kapnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat bagi lahirnya pengelolaan kekuasaan yang yang menerima uang suap terkait dengan lebih akuntabel juga terbuka bagi Dewan pembangunan wisma atlet di Jaka Baring Perwakilan Rakyat untuk menjadi lembaga Palembang juga diikuti dengan terkuaknya yang kuat. Ditambah dengan karakter De- wan Perwakilan Rakyat yang plural, maka besar harapan untuk membangun sistem kasus Pencucian uang dan korupsi dana infrastruktur daerah1. Di Bulan Oktober 2014 awal pelantikan anggota DPR, Bangsa pemerintahan dengan check and balances Indonesia diberi kejutan dengan lima orang dapat terwujud. Namun yang kita lihat plu- anggota dewan yang akan dilantik telah ralisme kepentingan telah menjadi karakter tersandung korupsi lembaga perwakilan yang menunjukkan Ini menunjukkan integritas untuk menjadi adanya collective action untuk merampok anggota legislatif belum terkualifikasi se- negara yang dilakukan oleh sebagian ang- cara selektif. Demikian pula, kondisi yang gota Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ter- sama dikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat kendalinya perilaku negatif anggota dewan Daerah dengan bertebarnya kasus korupsi, tersebut dikarenakan lemahnya mekanisme tindak pidana yang tidak terhindarkan. akuntabilitas lembaga perwakilan di repub- lik ini. Pelembagaan demokrasi perwakilan di Indonesia nampaknya baru sampai di Ketika Pemerintahan Orde Baru, penentuan 1 Koran Kompas. Edisi Mei- September, 2012. Hal 5-6
Bandiyah, Pengawasan Partai Politik Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD Provinsi Bali .. kebijakan di tangan eksekutif menimbulkan perlindungan terhadap kadernya sebagai banyak penyimpangan. Demikian setelah bentuk adanya tanggungjawab kelakuan reformasi kebijakan cenderung diberikan dari kadernya yang menyimpang. Ini ter- kepada legislatif, menunjukkan hal yang jadi pada kasus anggota dewan di DPR RI sama terjadinya penyimpangan. Penga- maupun pada tingkat DPRD. wasan terhadap anggota dewan melalui Sebagai representasi keterwakilan jajaran anggota dewan dengan dibentuknya partai, anggota dewan (DPR/DPRD) Badan Kehormatan dan pengawasan dari selayaknya diberikan perlindungan dan partai politik yang mempunyai perwakilan pengawasan secara akuntabel bila kad- di Dewan Perwakilan Rakyat sepertinya ernya terlibat masalah, sehingga anggota belum efektif. Dewan Perwakilan Rakyat/ Daerah mera- Seperti pada kasus-kasus di Dewan sakan adanya amanat rakyat dan tanggung Perwakilan Rakyat /Daerah bila ada ang- jawab untuk dapat melaksanakan berbagai gota dewan yang tersangkut korupsi, partai yang menjadi kendaraan politiknya dengan kepentingan partainya dengan baik dan jujur di parlemen. Namun demikian, yang mudah memecatnya atau langsung men- terjadi eksistensi partai hanya menekankan gadakan PAW (Pergantian Antar Waktu). perilaku 'politisi' bagi kadernya yang duduk PAW juga berlaku bagi anggota dewan di dewan agar membangun citra positif yang kritis dan mangkir, seperti tidak me- partai di mata publik. Partai politik pun akh- nyetujui hasil keputusan dan kesepakatan irnya lebih memilih menjaga citra partai dan partai. Dalam hal ini, posisi partai politik lepas tanggung jawab dalam pengawasan haruslah dipertanyakan tanggung jawab terhadap kadernya. Peristiwa-peristiwa atas pengawasan terhadap kadernya yang dan fenomena munculnya korupsi pada duduk sebagai anggota dewan. Apakah anggota dewan yang kian marak terjadi saat penentuan 'sesuatu hal' yang akan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah dirumuskan di parlemen, anggota dewan satunya rekrutmen partai terhadap kadernya terlebih dahulu membicarakan pada tingkat yang tidak akuntabel dan berkualitas dan rapat di partai politiknya. Bila hal ini telah juga dapat dilihat dari sistem pengawasan dilakukan pada masing-masing partai yang partainya yang sangat lemah. memiliki keterwakilan di dewan, maka se- Studi ini dimaksudkan untuk men- harusnya partai juga ikut bertanggungjawab getahui bagaimana bentuk pengawasan par- dalam penentuan keputusan pada jajaran de- tai politik yang dilakukan terhadap anggota wan. Sehingga, partai politik tidak dengan DPRD Propinsi Bali (DPRD Bali sebagai semena-mena memecat kadernya di dewan studi kasus daerah). Mengapa Propinsi bila tersangkut permasalahan. Selama ini partai politik hanya ingin mencari bersih Bali dipilih, sebab merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kasus saja, tetapi tidak memberikan solusi dan suap anggota legislatif yang cukup ban- 33
34 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 31-46 yak di masing-masing kabupaten kota di tik tersebut, dengan melihat seberapa jauh wilayah Bali. Anggota legislatif tersebut sebuah partai politik sehat dari organisasi, berasal dari partai besar yang memperoleh akar rumput dan kekuasaan. kursi terbanyak di DPRD Provinsi Bali Pada level akar rumput/grassroot (PDIP, Golkar, Demokrat) pada pemilu partai politik melalui kadernya bersentuhan 2004-2009. Pada tahun 2012 hingga 2014 langsung dengan konteks local, pendukung terdapat sebelas anggota dewan tersandung partai, partai lain dan masyarakat pemilih. korupsi dan penyelewengan tugas fungsi dewan2. Ini membuktikan sebagai wilayah destinasi parawisata dunia, Bali berpelu- Sebagai ujung tombak partai politik, pada level ini tugas utama kader dan aktivis par- tai menunjukkan partai adalah agen yang ang menjadi lahan subur dalam transaksi sensitive terhadap kepentingan masyarakat, korupsi para pejabat negara. Studi ini akan tumbuh dari dan bersama masyarakat, dan mengkaji; pertama, apakah partai politik sebagai agen transformasi dalam masyara- dapat melakukan fungsi pengawasan ke- pada kadernya yang duduk di DPRD secara kat. Manivestasi menyatunya partai politik dengan masyarakat berlangsung dalam optimal. Kedua, bagaimana bentuk penga- proses sehari-hari (every day life politics). wasan partai politik terhadap keterwakilan Ini dimaksudkan agar realias politik tidak anggotanya di DPRD Propinsi Bali ? dipahami sebatas dalam pengertian formal, procedural, seperti aktivitas politik di par- Kajian Pustaka lemen maupun kegiatan-kegiatan simbolik Tiga Wajah dalam Partai Politik yang dilakukan semasa kampanye. Pada Perubahan struktur kekuasaan dan dasarnya semua fungsi partai politik akan kebijakan program internal dan eksternal dapat berjalan dengan baik dan pijakan yang partai telah menuai keberatan dari kaum kuat sebagai representasi masyarakat jika militan anti partai. Berbagai salah alamat partai eksis pada wajah ini. dan tuduhan miring dari kaum anti partai Pada level ini partai dituntut selama ini berawal dari adanya ketidakseim- mengembangkan fungsi agregasi kepent- bangan eksistensi partai pada tiga wajah partai, yakni partai pada level grassroot, ingan, pendidikan politik, sosialisasi dan rekrutmen politik, kaderisasi anggota, peng- level organisasi pusat, dan level pemerin- tah3. Salah satu ketidakseimbangan tersebut terlihat dari problem pengawasan dalam galangan dana dan bahkan fungsi penga- wasan baik bagi kadernya yang bekerja di parlemen dan di internal partai itu sendiri. kelembagaan dari perwajahan partai poli- Sebab, citra baik buruk partai politik di mata 2 Bali Pos, Kalkulasi Kasus Anggota Dewan Bali, Maret 2014. Hal. 2. 3 Asnan G., Nordholt,S,H., "Indonesian in Tran- sition Working in Progress, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar:2003),152 masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku kader dan aktivitas partai politik yang akan merusak kepercayaan masyarakat kepada partainya.
Bandiyah, Pengawasan Partai Politik Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD Provinsi Bali .. Kedua, level partai politik di pusat. panjang bagi partai politik. kader partai Pada level ini partai dikenal potretnya politik yang bekerja di parlemen dituntut dalam konteks nasional, berkantor di pusat bekerja sebaik mungkin dan menjaga am- ibu kota (Jakarta) dan menjadi bagian dari anat rakyat dari bentuk penyelewengan. unsur tata negara. Sebenarnya partai di Sebalikya partai politik harus memiliki tingkat pusat berfungsi sebagai bukan hanya tangung jawab besar bagi kader-kader yang payung bagi partai di pemerintahan namun dipekerjakan di parlemen dan juga pengelo- juga sekaligus pendukung dan koordinat laan internal organisasi partainya. bagi aktifitas partai di tingkat pusat maupun pada tingkat lokal. Hanya saja, tekanan pada Mengukur Kekuatan Pelembagaan dan seberapa peran yang akan dibebankan pada Sistem Politik partai di pusat akan juga terkait dengan tipe Studi tentang system kepartaian partai yang bersangkutan. Sungguhpun ini mengalami perkembangan cukup pesat pada bukan berarti bahwa dinamisnya aktifitas pada wajah tertentu serta merta menegasi- setiap tahunnya. Beberapa pengalaman dari negara-negara Amerika Latin, Afrika, Timur kan dinamika pada wajah yang lain. Tengah, Eropa, Uni Soviet yang mencoba Ketiga, level partai politik di pemer- mengukur kekuatan pelembagaan sistem intahan. Pemerintahan yang dimaksud partai politik telah menghasilkan kelemahan di sini adalah eksistensi partai baik pada pada partisipasi masyarakat, akuntabilitas jabatan legislatif maupun eksekutif. Pada level ini partai menghadapi konteks tata negara dalam pemerintahan, fraksi-fraksi pemilu dan ketidakpastian bagi pemilih dan kelompok elit5. Sistem pelembagaan yang lemah tersebut dapat menciptakan ham- lain, komisi dalam parlemen dan negara batan konsolidasi demokrasi dan transisi sebagai konsep kesatuan. Partai berfungsi demokrasi yang baru. memperjuangkan berbagai kepentingan Pengalaman Negara Rusia dan masyarakat yang telah diserapnya ke dalam Ukraina keduanya merupakan negara berbagai produk kebijakan negara. Artinya yang lemah dalam pelembagaan partai, bagaimana kemampuan partai mendesain perubahan melalui instrument kebijakan. ini disebabkan ketiadaan disiplin partai di parlemen. Terdapat empat masalah Bahan-bahan pengambilan kebijakan ini yang mengidentifikasi kelemahan pada berasal dari berbagai input yang digalang sistem kelembagaan partai. Pertama, pada oleh partai pada tingkat grassroot secara langsung atau melalui partai di pusat4. dasarnya partai yang lemah pola dukun- gannya masih cenderung stabil6, namun Upaya membangun citra dan mem- peroleh kepercayaan masyarakat harus di- tempatkan sebagai bentuk investasi jangka 4 Asnan, G., Nordholt, 153-155 5 Thames, T. Frank, " Dicipline and Party Institu- tionalization Post Soviet Legislatures", Vol 3 no 4, Sage Publication, 2007, pp. 457 6 Mainwaring, Scott ,Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999. 83 35
36 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 31-46 demikian sering muncul peraturan baru pada akhirnya akan menaikan taruhannya di dan menghilang dengan keteraturan. Du- pemilihan umum yang berpacu untuk masa kungan pemilih pun sering berubah secara depan dan perilaku tidak tertarik menjaga substansial dari pemilu ke pemilu. Kedua, demokrasi. Kasus partai di Indonesia bisa perilaku dan pihak aktivis partai lemah menjadi gambaran yang sama terhadap dalam membangun konsolidasi dengan apa yang dialami oleh Negara Rusia dan warga, hubungan dengan konstituen men- Ukraina, sebab pengelolaan kelembagaan jadi rapuh, sehingga sulit melakukan pena- yang baik akan berpengaruh signifikan taan diri dan mengartikulasikan preferensi terhadap sistem politik yang kuat di partai kepentingan warga secara popular. selain dan berdampak pada sistem negara. itu pemilih mengalami kesulitan mengiden- tifikasi diri terhadap partai politik tertentu. Sistem Pelembagaan Partai dan Perilaku Ketiga legitimasi aktor pada partai politik Legislatif. menjadi rendah dibanding dengan sistem yang dilembagakan7. Dengan demikian demokrasi diatur dan dikembangkan oleh Parlemen legislatif adalah salah satu dari arena kontestasi politik yang memberikan efek bagi kelembagaan partai, pihak-pihak yang berkepentingan semata, dengan asumsi bahwa kehadiran legislator dan partai hanya perpanjangan pemimpin karena adanya pemilihan dan merupakan individu atau elit politik semata, oleh karena fokus hubungan antara legislator dan par- itu dukungan rakyat sangat diperlukan. tainya dari sudut pandang pemilu. Jika Organisasi seperti ini tidak memiliki alat beranggapan bahwa kelemahan lembaga dan kekuatan secara otonom yang dapat partai karena adanya faktor eksternal yang dikembangkan untuk menjalin hubungan menyebabkan perbedaan hubungan an- partai dengan pemilih. tara pihak partai dan kader partain, maka Ketika kelembagaan partai lemah, contoh legislator di Amerika Serikat dapat maka sudah tentu pengawasan menjadi ti- menjadi acuan dan rujukan yakni apabila dak berfungsi, dan sulit memberikan sangsi ingin meningkatkan peluang terpilihnya kepada para politisi atau kader partai di par- lemen, karena partai tidak mampu menjaga kembali calon legislator harus memenuhi syarat kepemimpinan partai. Di samping kelembagaan partainya, paling tidak hanya itu, partai politik harus bersikap disiplin upaya peneguran saja. Ketidakpastian dalam mengontrol sumber daya kader, label pencegahan perilaku anggota dewan yang terlibat dalam kasus seperti korupsi tergan- tung dari stabilitas respon pemilih yang atau ideologi partai, tugas komite, kontrol agenda dan program partai dan lain-lain 8, karena selain legislator harus meningkatkan aktif, sebab pelaku tidak memiliki informasi yang menuntut strategic behavior yang 7 Mainwaring, 121 8 Thames,C. Frank;2007, Aldrich, 1995; Cox dan McCubbins, 1993; Kiewiet dan McCubbins, 1991, Thames, T. Frank, " Dicipline and Party Institu- tionalization Post Soviet Legislatures", Vol 3 no 4, Sage Publication, 2007, pp. 459
Bandiyah, Pengawasan Partai Politik Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD Provinsi Bali .. suara juga merupakan sumber daya poten- sosial. Dengan demikian, partai-partai ini sial partai yang harus dijaga. akan lebih mampu untuk membantu calon Hasil hipotesis dalam riset9 secara empiris, studi tentang disiplin partai ber- legislatif dalam memenangkan pemilu. Hipotesis Frank dan Mainwaring pengaruh pada pelembagaan partai di leg- adalah sebuah pengalaman di luar Negara islatif. Pertama, pada dasarnya masyarakat Indonesia, yang tentu bisa berbeda dari akan berharap bahwa calon legislatif yang beberapa aspek seperti kondisi masyarakat, mendapatkan suara lebih tinggi akan lebih keragaman budaya, adat dan kebiasaan disiplin menjalankan tugas di parlemen, yang dapat memberikan spektrum warna karena perolehan suara mencerminkan tersendiri dalam membangun konsolidasi kekuatan elektoral mereka. Ini ditunjuk- demokrasi di masyarakat, partai politik, par- kan dengan hipotesis H1: Disiplin partai di lemen dan juga pemerintahan, tetapi tidak legislatif meningkatkan total saham suara. menutup kemungkinan wajah dan model Harapan di awal bahwa perolehan partai akan sama dengan kajian di luar. suara partai adalah ukuran pelembagaan partai, namun itu bersifat terbatas, sebab Kemustahilan Pelayanan di dua Fungsi perolehan suara di partai dimungkinkan Telah diketahui bahwa partai politik adanya korelasi hubungan yang kuat antara adalah organisasi publik yang memiliki calon legislatif dengan masyarakat dan or- kewajiban dan berfungsi melayani masyara- ganisasi yang mendanai. Dengan demikian, kat, tidak terkecuali legislator sebagai agen hipotesis berikutnya diajukan H2; Disiplin pelayanan dan representasi dari hasil pe- adalah faktor langsung dan argument dari milihan. Para legislator hasil pilihan rakyat pelembagaan dan perolehan suara. Hipote- tersebut berkewajiban mengakomodasi sis inilah sedikit bisa menjawab terhadap kebutuhan masyarakat dan bertanggung fenomena yang diajukan di atas. jawab secara moral atas kepercayaan yang Berbeda dengan argumentasi Mainwaring10,yang menunjukkan apa- bila dua aspek pihak lemah (disiplin dan perolehan suara) sebagai factor lemahnya diamanatkannya. Inilah wujud demokrasi perwakilan, apabila sistem partai tidak dipelihara akan menjadi lemah atau tidak diperkuat kelembagaannya akan merusak kelembagaan, maka dapat ditelusuri dari demokrasi. sisi bagaimana kemampuan partai mem- Terdapat dua model agen demokrasi pertahankan kedisiplinan dalam lembaga yang bisa menggambarkan fenomena sosial legislatif. Selain itu, kemampuan mem- dalam tulisan ini. Pertama adalah prinsip pertahankan ikatan di akar rumput akan agen tunggal demokrasi pada partai massa bernilai tambah bagi partai politik, dan klasik. Dalam partai massa, agen pelay- menjalin ikatan kuat dengan kelompok 9 Thames, C. Frank, 460 10 Mainwaring, 124. anan ditujukan kepada legislator pilihan partai dengan julukan "mempekerjakan". 37
38 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 31-46 Maksudnya adalah para anggota legislatif atau yang disebut dengan sense respon- pilihan partai di parlemen dipekerjakan oleh sibility legislator sebab, semua aturan partai pendukungnya dan bekerja dengan hukum atau sangsi berada dalam kendali segala kepentingan dan kemauan partai, partai politik. Sedangkan dalam melaku- dengan konsep ini calon legislatif harus kan seleksi kepemimpinan partai massa siap dengan konsekuensi tugas tersebut. lebih mengedepankan berintegrasi dengan Nampaknya cara ini akan berdampak pada pemerintah dalam memberi putusan kebi- penghilangan hak konstituen rakyat yang jakan. Partai ini juga dikenal sebagai partai seharusnya diperjuangkan oleh legislatif berakar kuat di habitatnya, paling aktif dan di parlemen. Di samping itu, soal rekrut- terlibat langsung dalam setiap elemen ke- men, pengkaderan bukanlah persoalan giatan masyarakat dan juga pemerintahan, yang diutamakan melainkan siapa berani sehingga sulit terlihat jelas mana project menyediakan harga untuk mendapatkan partai dan mana proyek pemerintah, karena kursi di parlemen. Model partai ini tidak memiliki kekuatan dan pembelaan hukum telah terintegrasi dalam simbol dan ikatan kekuasaan yang telah dikompromikan. Electorate Segmen 1 Party 1 Segmen 2 Party 2 Ministry State Administration Segmen 3 Party 3 Gambar 1. Mass Party Principial- Agent Model with three social segments/parties and coali- tion government1 Awal mula konsep Partai Massa berasal dari kondisi perhelatan demokrasi, dimana masing masing pihak seperti para komite politik dari segment masyarakat tertentu (kelas sosial/ kelompok pengakuan) 1 Katz, Richard." No Man Can Serve Two Master": Party Politician; Party Members, Citizen and Prin- cipal -Agent Model of Democracy". Party Politics. (2014). Vol 20 (2) 184 bertindak sebagai agen sosial kolektif mewakili masyarakat untuk mendapatkan ruang kepentingan di parlemen. Koalisi
Bandiyah, Pengawasan Partai Politik Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD Provinsi Bali .. partai di parlemen melakukan negosisasi menjadi pertentangan pula dengan segmen pembentukan pelayananan sebagai agen /kelompok lainnya. Dalam situasi hybrid harapan segmen kolektif masyarakat. Hal tersebut partai berlomba-lomba untuk ini sebagai upaya dukungan masyarakat dipilih kembali sebagai agen dari seluruh pemilih, namun anehnya, legislator tersebut pemilih dan segmen sosial masyarakat, oleh pemerintah dipekerjakan pula sebagai sementara pada saat bersamaan legislator agen. Sehingga model partai massa dapat harus bisa membagi, memenuhi dan ber- disimpulkan bahwa anggota legislatif mem- tindak sebagai agen partai terkait dan agen bawa dua agen, pertama adalah agen pe- partai pendukung. kerja partai, kedua agen pekerja pemerintah. Kejadian ini terjadi pada partai Produktivitas kerja kedua agen pada legisla- massa, yang seharusnya tidak menarik diri tor tersebut tentu berdampak pada efektifitas di garis partai, tetapi diharapkan bersaing pelayanan yang dijalankan. Oleh karenanya, sehat dalam memobilisasi pendukung par- untuk memenuhi tugas pelayanan anggota legislatif harus mampu membagi, mengurus tainya. Sebagai organisasi publik, partai dihadapkan dengan pilihan yang sulit dalam dan mengelola pelayanan serta kepercayaan rangka memutuskan prioritas kepatuhan dari kedua agen tersebut. Sebuah pertan- terhadap kebijakan partai dengan menerima yaan muncul, realistiskah menjadi agen kompromi kebijakan dari pemerintah. pelayanan di dua pungsi tersebut?. Logika Dilemanya adalah para politisi dari partai sederhana menunjukkan: bahwa pelayanan pendukung akan rela dipecat oleh pemimpin tidak efektif, tidak terselenggara kinerja partai. Pada dasarnya bukan alasan karena legislator menjadi buruk. salah, namun lebih disebabkan masalah Lain halnya dengan Partai Down- pelayanan"dua tuan" yang tidak terlayani sian yang menganggap bahwa sebagai or- dalam internal demokrasi partai downsian ganisasi public partai memiliki posisi "dua demi mengejar kebijakan yang benar. kepala" yang berbeda sehingga terkadang tuntutan yang dibuat oleh para pemimpin partai akan saling bertentangan. Misalnya, politisi yang menjadi anggota legislatif harus melayani "dua tuan" yang berasal dari gabungan beberapa kepentingan dan pemahaman antara agen partai dan agen konstituen, sedangkan sebagai agen dari segmen sosial tertentu legislator harus mampu membawa representasi kepentingan yang dituangkan dalam produk kebijakan. Wadah misi kepentingan ini terkadang bisa 39
40 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 31-46 Elektorate Party 1 Party 2 Ministr y State Administration n Party 3 Gambar 2. Downsian Principal Agent , model with three party and coalition goverment11 Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Kebijakan dan kompromi di par- lemen membawa partai sebagai pelayan publik yang memiliki kesulitan sendiri teru- tama dalam mengelola manajemen partai misalnya, dalam pengurusan dualisme gaji, penentuan posisi kementerian dan hal lain- nya. sedangkan Partai Pusat memiliki ruang patronase yang mengarah pada kepentingan pribadi. namun pejabat partai di parlemen harus memberikan kontribusi misalnya dari sebagian gaji mereka harus diberikan untuk keperluan pembangunan di wilayah pemilihannya. Namun demikian sulit sebab kompromi dan negosiasi partai di parlemen, cenderung tunduk kepada partai pusat. Hal ini pula yang terjadi di Indonesia, para ak- tivis partai yang dipekerjakan di Parlemen cenderung akan mengikuti kebijakan partai pendukungnya tanpa kompromi apapun, karena pemimpin partai lebih berkuasa dibanding presiden deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study). Dalam penelitian ini kasus-kasus seperti keterlibatan korupsi atau penyalah- gunaan wewenang anggota legislatif baik yang terpublikasi di media massa atau kasus yang sedang berlangsung di daerah yang berasal partai PDIP, Golkar, Demokrat akan dijadikan bahan kajian dan eksplorasi lebih lanjut. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelusuri bagaimana bentuk pengawasan parpol terhadap anggota DPRD dan apakah partai politik yang memiliki wakil-wakil di DPRD dapat melakukan pengawasan kepada kader-kadernya di DPRD/parlemen Propinsi Bali. Data yang dikumpulkan, baik melalui penelitian lapangan maupun melalui penelitian kepustakaan, diolah dan dianalisa melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang 11 Katz, S. Richard,185 berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan apa adanya.
Bandiyah, Pengawasan Partai Politik Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD Provinsi Bali .. garan. Satu hal yang menarik dari PDIP Analisa adalah fungsi pengawasan dilakukan secara Legislator di parlemen pada sederhana di internal partai dengan prinsip dasarnya representasi dari partai politik. pembentukan karakter anggota dengan Sebagai wakil dari partai politik di parle- mengacu dari buku panduan organisasi men, anggota DPR dan DPRD memiliki AD/ART partai. Pelaksanaan pengawasan kewajiban untuk mewakili ide-ide, sudut di PDIP tidak menggunakan nama istilah pandang, serta kebijakan partai yang ber- dewan pengawas, namun dapat direpresen- tanggung jawab atas perilaku, pekerjaan dan tasikan dengan adanya Badan Pertimbangan hak politiknya. Namun, fakta menunjukkan Dewan (BPD) yang ada di pusat (DPP) bahwa setiap kali anggota legislatif diha- yang berfungsi menjaring kompetensi dapkan pada kasus hukum, partai politik kader-kader partai yang akan diusulkan dan cenderung angkat tangan dari kasus tersebut ditetapkan menjadi calon-calon legislatif. dan mengabaikan tanggung jawab terhadap Kedua adalah Badan Kehormatan (BK) kader-kadernya yang dipekerjakan di parle- mempunyai tugas menertibkan dan mendis- men, padahal tanggung jawab partai politik iplinkan anggota partai, akan tetapi sifatnya terhadap kader adalah kewajiban yang akan hanya memberikan pengarahan-pengarahan berdampak pada kinerja kader di parlemen. saja pada setiap rapat pleno di lembaga Sesungguhnya fungsi pengawasan di partai partai (wawancara dengan I wayan Sutena menjadi indikator bekerjanya akuntabilitas wakil ketua bidang organisasi DPD PDIP partai politik, karena menunjukkan se- Bali: 2015). Kedua badan ini (BPD dan BK) berapa jauh pengawasan telah dilakukan selain merupakan stuktur organisasi partai, oleh partai politik di Indonesia. Di bawah juga memiliki kewenangan dalam melak- ini adalah beberapa eksplorasi pengawasan sanakan fungsi pengawasan pada anggota yang sudah dilakukan oleh partai politik ataupun kader nya. Namun diakui fungsi yang memperoleh suara terbanyak di pemilu pengawasan terkadang tidak berjalan secara 2009 dan 2014 di wilayah Bali. maksimal sebab terdapat sebagian pengurus partai yang menjabat Badan Pertimbangan Bentuk Pengawasan Partai Demokrasi Dewan (BPD) dan Badan Kehormatan (BK) Indonesia Perjuangan (PDIP) Terhadap merangkap sebagai anggota dewan, yang Kadernya notabene memiliki tugas ganda yakni di Setiap partai politik mempunyai internal partai dan juga fraksi di parlemen. management rule partai yang disebut den- Kader-kader PDIP yang duduk di gan anggaran dasar dan anggaran rumah dewan merupakan orang pilihan partai yang tangga (AD/ART). AD/ART partai biasanya diberi tugas atau dipekerjakan di kursi de- memiliki struktur kepengurusan dengan wan dan tugas ini berfungsi sebagai kaderi- tugas pokok, fungsi dan segala bentuk hak, sasi. Fungsi kaderisasi akan berhasil apabila kewajiban anggota beserta sanksi pelang- 41
42 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 31-46 kader pilihan partai yang menjadi anggota kader tetap setia dan mengabdi untuk partai. dewan tidak melakukan praktek korupsi Intruksi tersebut juga merupakan wujud dan bentuk perbuatan lain yang merugikan mekanisme kontrol dari kerja pengawasan. negara, dan sebaliknya apabila anggota Dan pengawasan di PDIP dilakukan baik se- dewan dari PDIP terkena kasus (pidana cara bottom-up yakni pengawasan dari pusat maupun perdata) maka fungsi kaderisasi secara langsung maupun top down yaitu di dianggap tidak berhasil. Oleh karena itu internal partai wilayah masing-masing dan pengurus partai tidak segan dan bertindak sesama anggota. Mengenai mekanisme cepat untuk segera memecat kader atau kontrol (khususnya untuk anggota dewan) anggotanya. Bentuk pengawasan seperti secara detail dijelaskan lebih lanjut melalui ini menunjukkan kurangnya perlindungan hasil wawancara berikut ini: atas hak sebagai kader dalam memperoleh advokasi dan bantuan hukum dari partainya. Meskipun sistem pengkaderan di PDIP dilakukan sejak kader tersebut sebe- lum diangkat menjadi caleg akan tetapi juga dilakukan dan bahkan sesudah pensiun dari jabatan politisnya. Syarat utama misalnya Dengan mekanisme kontrol, pelang- garan pasti diketahui. Kontrolnya ada di fraksi, dimana tugas fraksi mengkoordinir, mengawasi sekaligus membina anggotanya. Selain itu juga ada rapat evaluasi rutin yang dilakukan setiap bulan. Fraksi lapor ke induk partai. Fraksi memberikan evaluasi. Oleh karena itu kontrol PDIP sangat terin- stitusionalisasi dan hirarkis.(wawancara I Wayan Sutena 2015) ketika kader yang maju menjadi caleg akan dinilai dan diawasi soal kapabilitas SDM dan track record nya mulai dari etika, este- Dapat ditengarai bahwa bentuk tika, moral, hingga skill yang dimiliki oleh pengawasan di PDIP bersifat hirarkis dan kader. Sedangkan sesudah pensiun dari ja- berjenjang artinya setiap terdapat perma- batannya terhadap kader yang bersangkutan salahan di partai terlebihi dahulu ditangani tetap dilakukan pengawasan agar mereka di tingkat struktur lokal (DPD). Apabila tidak membawa bencana ataupun mala- daerah tidak mampu maka dibawa ke DPP. petaka untuk partai. Untuk menghindari Oleh karenanya, PDIP tidak memiliki de- kader agar tidak terjebak dan terobsesi ko- rupsi, PDIP memberikan pembekalan dan wan pengawas melainkan hanya Badan Ke- hormatan di setiap pengurus internal partai pelatihan kaderisasi di tingkat madya dan baik di pusat maupun di daerah. Badan Ke- juga pembekalan kaderisasi secara nasional hormatan ini bertugas menyampaikan infor- yang diutus ke DPP (pusat) dan dilanjutkan masi dan mengeksekusi kader-kader partai di tingkat daerah. yang bermasalah, kemudian dilaporkan ke Sebagai wujud konsekuensi keang- pengurus pusat partai sesuai dengan jenjang gotaan partai, maka setiap anggota wajib asal muasal kader yang bersangkutan. mendapatkan arahan dan juga instruksi Apabila kader yang terkena kasus khusus yakni anggota diberikan surat kepu- hukum, maka DPD (partai di daerah) hanya tusan partai pusat (DPP) agar anggota atau berperan mengevaluasi, mempertimbang-
Bandiyah, Pengawasan Partai Politik Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD Provinsi Bali .. kan kader tersebut, selanjutnya yang berhak lanjuti di pengurus partai (DPD) dan kemu- mengeluarkan seseorang dari anggota dan dian dilanjutkan ke DPP (pusat). Adapun kepengurusan partai hak sepenuhnya berada bentuk pengawasannya bersifat hirarkis. di pengurus partai pusat (DPP). Selanjutnya Bentuk Ini dipilih karena partai Demokrat DPP juga akan mempertimbangkan kem- dianggap sebagai partai modern yang lebih bali kader tersebut. Prinsipnya adalah kader cocok dengan model pengawasan hirarkis. dapat keluar dari keanggotaan partai dikare- Hal ini diamini oleh salah satu kadernya nakan dua alasan, yaitu mengundurkan diri yang diinterview berikut ini: Pengawasan atau dikeluarkan secara tidak hormat. Bila secara hirarkis akan dikontrol langsung oleh permasalahan kasus tersebut menimbulkan Dewan Kehormatan dalam hal ini adalah citra negatif partai maka secara langsung ketua DPP yang bertugas memberikan keanggotannya akan dilepas secara tidak laporan ke Majlis Partai, yang bertugas me- hormat, dan tidak ada pembelaan hukum se- nyediakan sarana informasi dan komunikasi dikitpun dari partai. Demikian nyata bahwa pengawasan di PDIP belum sepenuhnya pada setiap ketua Partai di tingkat cabang (DPC) dan ranting (DPRt). Pada setiap ca- mengimpelmentasikan hak perolehan hu- bang/ wilayah memiliki Dewan Pengawas kum kader yang sejatinya adalah kewajiban yang bertugas menghubungkan apapun, partai untuk memenuhi dan mendampingi baik bersifat laporan maupun kebijakan kasus hukumnya hingga selesai. Terkesan lainnya langsung ke Dewan Kehormatan partai hanya menginginkan " apa yang bisa yang akan meneruskan ke ketua DPP. kau berikan untuk partai dan apabila eng- Setelah Dewan Kehormatan mem- kau terlibat hukum maka akan aku depak berikan laporan, pada tahap ini terbuka lebar keluar". ruang untuk kemungkinan dilakukan rapat, seperti memberikan tindakan dan sanksi Bentuk Pengawasan Partai Demokrat bagi kader yang melanggar aturan atau garis Terhadap Kadernya program partai. Demikian pula pada tingka- Sama halnya dengan Partai De- tan DPD. Peran Badan Pengawas sangat mokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari vital, Majelis Partai Daerah berkomunikasi hasil penggalian informasi, Partai Demokrat dengan ketua DPD. Badan pengawas daerah juga memiliki pengawasan terhadap kad- menyampaikan hasil pengawasan tersebut ernya yang duduk di lembaga legislatif. ke Dewan Kehormatan, untuk digodog Bentuk pengawasan tersebut dijabarkan me- dan disampaikan ke pengurus DPD, dan lalui buku pedoman berorganisasi yaitu AD/ DPP lah yang berhak memutuskan apa ART partai. Pengawasan Partai Demokrat sanksi yang diberikan atas pelanggaran- dilakukan dengan cara pembinaan, pengara- han kepada kader dan pintu pengawasannya pelanggaran yang dilakukan oleh kader tersebut di parlemen (wawancara Ketua secara internal berada di bawah kendali Divisi Pembinaan Kader Partai Demokrat fraksi Partai di di Parlemen dan ditindak Bali Anak Agung Sudewa: 2015). 43
44 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 31-46 Namun demikian, realitasnya ben- yang positif ini tentu berdampak pada tuk pengawasan hirarkis ini belumlah ber- keberhasilan pengawasan. Dalam tubuh jalan secara optimal. Hal ini disebabkan Partai Golkar, setiap kadernya yang menjadi berlapisnya hirarki aturan partai yang lain anggota dewan harus memiliki kapabilitas (tumpang tindih aturan/ambivalensi mak- dalam memimpin dan manajerial yang tang- na), misalnya banyak anggota DPRD yang guh, dan yang terpenting setiap kader harus belum memahami secara penuh mengenai mengetahui hak, kewajiban, larangan-laran- hirarki organisasi partai dalam mengem- gan serta sanksi bagi kader yang melanggar bangkan tugasnya, selama ini yang bermain aturan partai. Hal ini akhirnya membuat di lingkaran anggota dewan adalah urusan kader cukup sadar dan tahu diri apabila di dan kepentingan pribadi bukan atas nama antara kadernya terkena kasus maka dengan partai yang merepresentasikannya. sendirinya mereka akan mengundurkan diri, tidak harus menunggu surat pemecatan atau Bentuk Pengawasan Partai Golkar Ter- hadap Kadernya intruksi partai dahulu. Nilai positif yang lain, bahwa kuat- Berbeda halnya dengan PDIP dan nya sistem pembinaan dan pengkaderan di Partai Demokrat, pengawasan Partai Golkar Golkar berimplikasi pula pada penerapan sangat kuat dan non hirarkis. Ini disebabkan tugas dalam jabatan, artinya setiap kader Golkar sudah cukup lama berperan dan Golkar tidak boleh merangkap jabatan baik berpengalaman dalam hal pembinaan dan di pengurus partai dan anggota legislatif pengkaderan anggotanya sejak Orde Lama maupun eksekutif. Kebijakan ini sudah masa kepemimpinan Soekarno hingga Orde lama diterapkan dan memiliki alasan kuat Baru masa kepemimpinan Soeharto. Mis- bahwa rangkap jabatan akan menghilan- alnya tidak ada pemimpin partai, legislatif gkan fungsi dan peran kader yang ses- maupun eksekutif tanpa melalui proses ungguhnya. Disamping rangkap jabatan pengkaderan dan pembinaan dahulu. Pem- membuat kinerja kader tidak optimal dan binaan dan pengkaderan anggota di Partai inilah salah satu nilai yang membedakan Golkar dikenal dengan sistem jenjang karier Golkar dengan partai lain. Semua Bentuk mulai dari tingkat DPC kabupaten/kota, jen- dan mekanisme pengawasan partai tertuang jang karier di DPD propinsi dan seterusnya. pada buku pedoman AD/RT partai. Oleh Bila pengurus pusat (DPP) sudah meyakini karena itu setiap anggota, pengurus, dan akan kemampuan kader dalam memimpin, kader-kader Golkar wajib memiliki buku dan manajerial oranisasi yang cukup kuat, pedoman tersebut. Dan mekanisme untuk maka kader tersebut dapat diberikan pelu- mengetahui informasi partai yang update ang berkarier di luar (legislatif atau ekse- kutif) dengan menduduki jabatan statregis. disediakan dalam rapat bulanan baik di tingkat DPC kabupaten kota, DPD propinsi Sistem pengkaderan dan pembinaan dan juga DPP.
Bandiyah, Pengawasan Partai Politik Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD Provinsi Bali .. Bentuk 'pengawasan Partai Golkar' members, citizens and principal-agent terhadap kadernya dapat dilihat pada ke- models of democracy". Maksud penyataan wenangan fraksi partai di dewan. Fraksi, se- ini adalah bahwa tidak mungkin seorang lain sebagai kepanjangan tangan dari partai kader partai dapat melayani dua obyek yang tidak saja mengetahui tentang partai, yang berbeda atau berperan ganda baik juga fraksi lebih mengetahui tindakan dan di dewan maupun di partai, sebab bila itu kegiatan kadernya di lembaga legislatif. terjadi ruang pelayanan publik pada partai Kehadiran fraksi bagi Partai Golkar adalah akan mengalami pergeseran nilai demokrasi tempat yang penting untuk mengontrol dan yang tidak terpenuhi. Situasi ini disebabkan mengevaluasi kinerja anggota partainya. partai-partai di Indonesia masih belum man- Fraksi diberikan kebijakan-kebijakan diri sehingga alokasi penyediaan sumber khusus yang bersifat situasional yang ti- daya manusia partai belum memadai, hal dak harus menunggu keputusan dari DPP. ini akibat kaderisasi generasi yang tidak Misalnya fraksi diberi kewenangan untuk membuat keputusan bila kadernya dianggap dipenuhi sehingga yang dilakukan adalah rangkap jabatan ataupun rangkap peran bersalah dengan penunjukan bukti-bukti pada fungsi kelembagaan. yang valid, berdasarkan kinerja dan evalu- Sedangkan perbedaannya terdapat asi wilayahnya (wawancara dengan sekjend pada mekanisme pelaksanaan pengawasan, Partai Golkar DPP: D.A Sri Wigunawati). yakni pengawasan pada PDIP bersifat Meskipun partai politik besar seperti PDIP, hirarkis institusionalisme dan berjenjang, Golkar, dan Demokrat yang semuanya artinya permasalahan mengenai kader par- mempunyai pengawasan terhadap kadernya tai di bawah, diselesaikan dulu ke struktur di parlemen, namun ketiga partai tersebut lokal (DPD), bila tidak mampu ditangani sebenarnya memiliki kesamaan dan perbe- akan diserahkan ke DPP. Sedangkan Partai daan di dalam implementasi pengawasan- Demokrat bersifat hirarkis (hampir sama nya. dengan dengan PDIP), hanya saja Partai De- Persamaannya adalah pintu penga- mokrat memiliki Badan Pengawas sendiri, wasan partai berada di fraksi dewan. Hal ini terkesan bahwa kader yang menjadi ang- tetapi tidak independen, sebab fungsinya ini tidak jelas karena semua permasalahan gota dewan mengawasi dirinya sendiri, dan mengenai kader dilimpahkan ke Badan banyak ditemukan juga di beberapa partai Kehormatan (BK). Sebaliknya pengawasan besar bahwa anggota dewan adalah pengu- Partai Golkar bersifat non hirarkis dan rus partai sehingga memiliki peran ganda fleksibel, meskipun DPP mempunyai peran baik di dewan dan di partai. Dalam satu penting untuk mengcounter permasalahan artikel jurnal yang tulis oleh Richard Katz (2014) berpendapat bahwa "No man can yang tidak bisa ditangani oleh DPD. Sifat non hirarkis dan fleksibel artinya anggota serve two masters: Party politicians, party dewan dianggap memiliki manajerial organ- 45
46 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 31-46 isasi yang kuat karena proses pengkaderan karena aturan yang kurang ketat dan partai di partai cukup solid, sehingga apabila tidak tegas memberlakukannya. Hampir terdapat kader yang terkena kasus maka ketiga partai besar tersebut membiarkan kader harus tahu diri dan mengambil sikap kadernya yang terkena kasus hukum dijerat, semestinya untuk keluar dari partai apabila diadili tanpa pendampingan hukum. Kalau- terbukti bersalah, tanpa harus menunggu pun pendampingan hukum diberikan, ke- intruksi DPP atau di PAW (pergantian antar banyakan tidak memuaskan kader sehingga waktu) terdahulu. bagi kader yang memiliki keuangan cukup banyak, akan lebih memilih menyewa Simpulan lawyer sendiri karena partai tidak serius Dapat ditarik kesimpulan, meskipun mengawal kasus hukum kadernya. Pada di partai terdapat Badan Pengawas dan dasarnya, kualitas kader ditentukan oleh Badan Kehormatan, fungsionalisasi penga- seberapa besar fungsi pengawasan partai wasan di partai tersebut belum maksimal. Sebab partai-partai dalam kajian ini masih tersebut diberlakukan, karena pengawasan yang dilakukan secara kontinyu terhadap setengah hati dalam menjalankan fungsi kader akan membuat kader lebih mawasdiri pengawasan serta terdapat tumpang tindih/ dalam bersikap dan bertindak cermat serta rangkap jabatan antara fungsi pengurus berhati-hati. Dengan kata lain baik buruk partai, anggota dewan, dan siapa pelaksana kader anggota dewan adalah perwujudan pengawasan. Salah satunya disebabkan dari citra diri partainya. Daftar Pustaka Asnan G., Nordholt,S,H., (2003) Indo- Sarantakos, Sotirios.(2003) Social Re- nesian in Transition Working in seach. Macmillan Educational Progress, Yogyakarta:Pustaka Australia Pelajar Thames C. Frank. (2007) Dicipline and Katz, S. Richard. (2014) No Man Can Party Institutionalization in Post Serve Two Master: Party Politi- Soviet Legislatures. Vol 3.no 4. cian's Party Members, Citizen and Sage Publication; London Principial-Agent Model at Democ- racy. Party Politics. Vol 20 (2). Media References Kompas Edisi Maret September 2007 Mainwaring, Scott. (1999), Rethinking Bali Post, Anggota Dewan Bali banyak Party Systems in the Third Wave Bermasalah, Maret 2014. of Democratization. Stanford, CA: 2014 Stanford University Press,