L a p o r a n U t a m a : J e r a t K u a s a D o s e n P r e d a t o r INOVASI M e m i h a k K e s a d a r a n N u r a n i Majalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Edisi XXXVI/Th. 30/Desember 2019
KARIKATUR/Ahmad Ilham Ramadhani
SALAM SETENGAH MERDEKA! Majalah edisi XXXVI kali ini banyak mengangkat seksualitas yang tertuai dalam lima tulisan. Pada laporan utama, membahas tentang sikap kampus terhadap penanganan kekerasan seksual di UIN Maliki Malang. Tulisan tersebut berusaha menguak perihal penanganan kasus kekerasan seksual di UIN Maliki Malang yang masih belum maksimal. Bukan berarti dengan memberitakannya, kami lantas membuka aib kampus ataupun mengkhianati kampus. Kami menulis karena peduli dengan kampus. Kami masih percaya, kampus dengan Islami mampu menyelesaikan kasus ini secara lebih serius, agar kejadian yang serupa tidak lagi terulang. label Selain itu, terdapat esai dari alumni UAPM Inovasi tentang yang mengungkit modus pelecehan seksual yang berpotensi terjadi di mana pun dan kapan pun. Kemudian, resensi film dokumenter berjudul Jalan Masih Panjang, mengupas perjalanan advokasi penyintas untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Ketiga tulisan tersebut memiliki pembahasan berkaitan. Tulisan keempat yang membahas seksualitas yaitu Orang Dengan HIV/Aids (ODHA). Dalam liputan yang menjadi rubrik psikologi ini, menyoal stigma masyarakat yang berpotensi mempengaruhi psikologi ODHA. Selanjutnya, masih tentang seksualitas, terdapat cerpen tentang pria feminin transgender yang ingin diakui prestasinya dengan tujuan untuk yang memanusiakan manusia. Tidak hanya pembahasan seksualitas, dalam majalah ini juga terdapat rubrik sejarah yang membahas tentang mantan tahanan politik Tragedi 65 yang masih memperjuangkan hak perlindungan. Sudah 54 tahun pasca tragedi berdarah tersebut, proses advokasi pun masih mandek. Kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan secara adil dan beradab, bukan diselesaikan dengan cara menunggu seluruh korban meninggal. Selain itu, terdapat rubrik lingkungan mengenai masalah sampah popok di Sungai Brantas yang segera diatasi. Pada rubrik ragam, terdapat tentang pembahasan masyarakat Sendi, Kabupaten Mojokerto yang pengakuan menginginkan desa adat. Selanjutnya pada esai, mengangkat represi pada pers mahasiswa yang dibuktikan dari riset oleh BP Advokasi Nas Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). tidak adat rubrik persoalan Dalam proses pembuatan majalah ini, hari demi hari kami lalui dengan begitu santai, hingga terasa waktu sudah memasuki awal bulan Oktober. Setiap staff redaksi mulai mengalami kebingungan dalam mengumpulkan data awal, outline, menentukan isu, apalagi angle tulisan. Entah sudah berapa kali kami harus menjaga mental untuk tidak menyerah, terus menerima kritik tak EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 1
SALAM REDAKSI dan saran sebagai sebuah proses belajar. Akhir kepengurusan sudah di depan mata, mau tidak mau, kami harus menyelesaikan majalah pada bulan Desember ini sebagai periode tanggungjawab awak 2018/2019. redaksinya, yang paling penting tetap menjaga rutinitas redaksi dengan usaha yang maksimal. kepungurusan Berapapun jumlah Kemudian mengenai distribusi majalah, UAPM Inovasi meminta maaf pada seluruh pembaca karena tidak dapat menerbitkan majalah dengan jumlah banyak. Hal ini terkendala oleh dana majalah yang tidak diberikan oleh bagian kemahasiswaan. Mereka berdalih, dana penerbitan majalah digunakan untuk keperluan acara PIONIR. Dibalik kendala itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang berperan dalam penerbitan majalah ini, paling utama kepada para staf redaksi yang tidak melanjutkan dan meninggalkan proses penulisan majalah ini. Sebagai penutup, kami sadar majalah kami jauh dari sempurna. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharap sebagai bahan evaluasi kami. Salam Setengah Merdeka ! KONTRIBUTOR Dwi Yulia Istiqomah | Muhamad Fajar Riyandanu | Irva Azizah | Wahyu Agung Prasetyo | Luluk Khusnia | Gita Niken Madapuri | Servita Ramadhianti | Zumrotus Sholihah | Iva Nur Ivana 2 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019
DAFTAR ISI SALAM REDAKSI 1 DAFTAR ISI 3 SURAT PEMBACA 4 GARIS BAWAH / Urgensi RUU PKS Atas Pemulihan Korban KTI 7 LAPORAN UTAMA / Jerat Kuasa Dosen Predator 11 PSIKOLOGI / ODHA dalam Stigma dan Diskriminasi Sosial 27 SEJARAH / Hutang Negara dalam Tragedi 65 38 LINGKUNGAN / Mikroplastik yang Problematik 56 RAGAM / Masyarakat Hukum Adat untuk Pelestarian Lingkungan 63 ESAI / Gerakan Pers Mahasiswa Melawan Pembungkaman 67 LENSA 76 PUISI / Sungai Surga 80 KOMIK / Si Ino: Kenali dan Lawan Kekerasan Seksual 81 RESENSI / Jalan Panjang Sang Penyintas 82 CERPEN / Aku (Masih) Manusia 90 KOLONI / Saya Pernah Dilecehkan, Pasti Kamu Juga 97 MAJALAH INOVASI EDISI XXXVI DITERBITKAN OLEH UNIT AKTIVITAS PERS MAHASISWA (UAPM) INOVASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Penanggung Jawab: Servita Ramadhianti (Pemimpin Umum). Pemimpin Redaksi: Muhamad Fajar Riyandanu. Sekretaris Redaksi: Nazilatur Rohmah. Redaktur Pelaksana Majalah: Irva Azizah. Staff Redaksi: Muhamad Fajar Riyandanu, Servita Ramadhianti, Dwi Yulia Istiqomah, Irva Azizah, Gita Niken Madapuri, Wahyu Agung Prasetyo, Zumrotus Sholichah. Ilustrator: Nur Misbakhus Sholeh. Infografis: Muhamad Fajar Riyandanu. Layouter: Muhamad Fajar Riyandanu, Luluk Khusnia, Nur Misbakhus Sholeh. Alamat Redaksi: Gedung Soeharto lantai 1, Jalan Gajayana No. 50 Malang (65144), Jawa Timur, Indonesia. Sampul depan oleh Nur Misbakhus Sholeh CP: Servita (0895367789872) | Fb: UAPM Inovasi | Ig: @uapminovasi | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 3
SURAT PEMBACA PENELITIAN SUDAH SELESAI! Beberapa waktu lalu, tujuh bulan sekian telah usai kegiatan yang kami lakukan, dimulai dari tahap pendaftaran, kirim proposal, seleksi, dan pengumuman kelolosan. Proses yang kami lakukan berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rencana dan harapan. Kami 10 tim beruntung untuk melanjutkan proses penelitian melakukan dengan atas kelolosan dalam kompetisi yang bertajuk "Penelitian Kompetitif Mahasiswa" (PKM) yang dilakukan per fakultas. Kami melakukan penelitian dengan adanya iming-iming uang ganti penelitian. Selain kami meneliti dengan maksud akademik, kami juga mengharapkan uang ganti kegiatan penelitian. Proses seleksi dilakukan sejak bulan Mei 2019. Seminggu setelah lebaran kami beraktivitas kembali untuk melakukan proses penelitian per objek yang dituju. semangat Kendala demi kendala tiap tim dirasakan per kesulitan dalam proses meneliti. Tiap tim melakukan penelitian yang melibatkan objek penelitian dan responden berbeda-beda, ada yang melakukan penelitian di luar kota dan ada yang melibatkan instansi pemerintah. Berlanjut ketika kami melakukan audit masing-masing penelitian kepada reviewer. Sepuluh tim diberikan janji pencairan dana kegiatan PKM di bulan Agustus 2019, dengan menaruh harapan lebih untuk bisa mengganti uang penelitian. Menunggu hingga bulan Agustus berlalu, dana belum sampai di tangan kami. Pada tanggal 2 September 2019 Fakultas Ekonomi kedatangan tamu dari Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) dengan kegiatan Exchange and Conference. Dalam kegiatan ini, tim PKM terlibat untuk melakukan presentasi hasil penelitian di hadapan mahasiswa USIM. Kami mengikuti kegiatan tiga hari berturut- 4 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 turut setiap rangkaian yang tersedia. Masih belum berakhir, harapan kami hampir pupus terhadap uang kegiatan penelitian, Oktober 2019 seluruh tim diminta untuk rekening untuk mengirim menindaklanjuti Surat Keputusan dana tim PKM. Di samping menyelesaikan copy-an rekening, setiap tim melakukan revisi isi penelitian dan penyempurnaan. Sepanjang bulan Oktober berlangsung, kami menjalani revisi, mencetak berkas, jilid hingga pengumpulan. Berselang dari waktu tersebut, kami mengaktifkan masing- masing rekening yang telah dilaporkan. Tentang dana PKM, dosen mengatakan masih dalam penanganan dan audit. Lepas dari bulan Oktober, tim PKM tidak lagi merisaukan karena kami telah melengkapi segala berkas dan keperluan yang dibutuhkan. salinan buku Kelupaan kami terhadap dana kegiatan PKM tiba-tiba teringat kembali, di mana ada laporan dari tim fakultas lain yaitu Fakultas Saintek dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan bahwa dana PKM sudah dicairkan secara clear. Kami tim PKM Fakultas Ekonomi turun tangan untuk mendapatkan klarifikasi secara terang- terangan kepada dosen kami, bagaimana tindak lanjut untuk dana Fakultas Ekonomi. Namun, jawaban tidak kami dapatkan secara jelas dan informasi semakin simpang siur. Pernyataan yang kami dapatkan berubah-ubah, hingga kami mendapatkan kabar ulang mengenai rekening dua tim tidak aktif. Di sini, kami segera mengurusi kembali. Pernyataan yang terekam di kami yaitu jika rekening tidak segera diurusi maka pencairan semakin lama, harus mengganti SK, mengganti SPTJM, surat pengajuan, surat persetujuan keuangan dibuat baru lagi, dan dengan ancaman bahwa kalau tidak segera dilengkapi maka dana tidak dicairkan semua untuk penelitian mahasiswa. Hal ini membuat rancu dalam pikiran kami, sedangkan ini sudah masuk dalam bulan Desember yang mana kami masih belum menerima informasi ulang setelah seluruh tim beres melengkapi kekurangan. Kami hanya ingin mengetahui, proses apa yang sedang terjadi, dan
kapan kami mendapatkan hak penelitian kami? Nadhia Fisabililah, Mahasiswa Semester 7 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang JANJI MANIS BAGI KAUM BERPRESTASI DI TANAH ULUL ALBAB Sejatinya prestasi adalah sebuah hal yang san- gat dinantikan kehadirannya oleh setiap individu dan setiap instansi demi menunjukkan kualitas dan hasil dari sebuah proses yang telah terjadi. Prestasi yang sangat diidam-idamkan tersebut bahkan memiliki jenjang derajat dan tingkatan kesulitan yang tak bisa seluruh orang meraih bahkan sekedar untuk menyentuhnya. Prestasi yang menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap in- dividu yang mampu meraihnya adalah sebuah penghargaan yang tidak akan terlupakan dalam sejarah kehidupannya. Di mana setiap individu yang berhasil meraihnya tentu telah melakukan serangkaian latihan baik secara teratur maupun tidak. Tentu proses latihan adalah sebuah tem- paan yang akan ditempuh oleh setiap individu yang akan menuju ke dalam arena perlombaan demi mendapatkan sebuah hasil yang memuas- kan. Tak jarang hal tersebut mampu menelan biaya lebih dikarenakan harus menyiapkan media dan pelatih demi menunjang sebuah hasil yang maksimal. Proses latihan dilakukan secara berkala dan rutin dengan pembimbing yang mumpuni. Administrasi pun dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam menunjuk- kan legalitas peserta dalam sebuah kompetisi. Tentunya proses perizinan akan melalui prosedural yang cukup panjang di mana akan menemui pihak jurusan lalu menuju pihak fakultas. Tak ayal dalam proses ini pun san- gat banyak ditemui jurusan yang tidak mam- pu membiayai secara materi peserta yang akan berkompetisi pada hari selanjutnya. Perjalanan SURAT PEMBACA yang dilalui bahkan melalui beberapa kota dan provinsi atau mungkin pula melintasi negara dan benua dengan durasi yang cukup lama dan biaya yang cukup tinggi. Hal ini kerap menjadi sebuah ketakutan tersendiri oleh beberapa in- dividu dan kelompok yang akan memberang- katkan anggotanya pada ajang kompetisi di lintas provinsi dan negara. Ketar-ketir tersebut terkadang melahirkan sebuah keberanian dan tekad yang tinggi untuk membiayai secara in- dividu bahkan tanpa dana sebesar satu rupiah pun oleh pihak fakultas. Pendanaan kegjatan di UIN sangat mengkhawatirkan. Tidak seperti pada beberapa kampus negeri ternama di Kota Malang yang bahkan siap mengeluarkan angga- ran khusus bagi mahasiswanya yang akan maju ke dalam kompetisi tingkat nasional dan inter- nasional dalam jutaan perhelatan yang diadakan. Masalah pembiayaan yang dianggap sangat tidak jelas menyebabkan keberangkatan secara individu dan kelompok tanpa membawa dana dan hanya mengandalkan surat resmi yang dikel- uarkan oleh pihak fakultas. Hal tersebut menjadi sebuah vitamin bagi peserta untuk berkompetisi secara keras dan serius, sehingga dari merekalah nama kampus terangkat dan terkenal terutama nama jurusan yang dibawa oleh pemenang. Di mana hal tersebut akan dibacakan oleh para pe- serta dan penonton yang hadir pada prosesi pem- berian hadiah. Bahkan pengumuman pemenang dipublikasikan melalui media sosial resmi penye- lenggara. Hal sangat miris yang terjadi adalah di mana para pemenang menyerahkan piala kepada pihak jurusan, fakultas dan kampus tanpa adanya penggandaan piala atau tanda menang, sehingga terkadang mengurangi rasa semangat dalam ber- kompetisi. Hal lain yang sangat miris juga adalah di mana ketika tidak adanya biaya hadiah atau publikasi secara massa oleh pihak kampus teru- tama oleh bagian terkait, sehingga permasalahan ini kerap menjadi pertanyaan besar apakah kam- pus benar benar peduli terhadap prestasi yang ada. Bahkan pengajuan prestasi yang diajukan masih dilakukan pertimbangan untuk diberikan sebuah hadiah dengan nominal yang tidak se- besar UKT yang dibayarkan. Hal ini juga sangat EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 5
SURAT PEMBACA berbeda 180 derajat dengan kampus lain yang setelah mendengar kemenangan, di kedatan- gan mereka dijamu dan diberikan hadiah secara langsung sehingga mereka semangat dalam ber- kompetisi. Lalu yang menjadi pertanyaan besar adalah kami yang berprestasi ini untuk siapa dan mengapa tak dianggap oleh pihak kampus?. Alif Sakti Fadharis, Mahasiswa Semester 5 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang UIN MALIKI MALANG JANGAN ANTI KRITIK pemimp- adalah setiap pemimpin akan dimint- jawaban atas apa yang Bukhari Muslim). Mahasiswa dan lembaga birokrasi kam- pus ialah dua pihak yang tidak dapat dipisah- kan. Adanya hubungan saling kontrol terha- dap kampus menjadi fokus mahasiswa untuk mengawal arah kebijakan. Kampus yang ideal akan membuka hati untuk menerima keluh, kritik, saran dan aspirasi mahasiswanya. Tapi, hal ideal sering kali tidak sesuai dengan ken- yataan lapangan. Berbagai masalah yang muncul tidak bisa didiamkan. Menyuarakan aspirasi menjadi langkah praktis bagi maha- siswa untuk menyatakan tuntutan, pendapat, kritik, dan saran dalam mengawal arah ke- bijakan kampus yang dianggap tidak sesuai. UIN Maliki Malang diharap bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah dan memberikan solusi serta mendukung berbagai hal positif yang diajukan mahasiswa. Seperti mengakomodir harapan mahasiswa untuk secara maksimal me- manfaatkan fasilitas kampus yang menjadi hak Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) maupun ma- hasiswa lainnya. Selain itu, perlunya transpar- ansi keuangan yang didapat oleh setiap UKM, serta hak dalam menyampaikan pendapat perlu "Setiap in, dan ai pertanggung dipimpinnya". kalian (HR. 6 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 diakomodir oleh birokrat UIN Maliki Malang. Para mahasiswa UIN Maliki Malang harus menganggap bahwa hal tersebut sudah menjadi konsumsi publik sekaligus keterbukaan informasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh kampus. Karena telah menjadi hak mahasiswa, terutama atas apa yang telah dibayar di setiap awal semester. Dalam dunia kampus yang diisi oleh kaum- kaum intelektual, seyogyanya UIN Maliki Malang menerima dan mengklarifikasi per- masalahan yang ada, bukan mengecam atau menghalangi tindakan menyatakan pendapat dalam bentuk apapun. Bukankah hal itu yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk kebe- basan berpendapat yang sudah dijamin oleh UU? Lalu, kenapa masih ada saja kejadian yang justru ditanggapi dengan sangat represif oleh beberapa kalanngan birokrat? Mengingat kam- pus yang menjadi tempat dimana kemerdekaan berpikir, menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovatif dikalangan mahasiswa serta kebe- basan berpendapat yang seharusnya terjamin. Negara Indonesia menjamin penyampaian pendapat dalam pasal 28 UUD 1945 "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetap- kan dalam UU. Maka, menjadi tugas mahasiswa untuk terus mengupayakan agar demokratisa- si kampus UIN Maliki Malang dapat terjalin baik dan tercipta suasana akademik yang sehat. Raqib Alamah Putra, Mahasiswa Semester 7 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ASAH NURANIMU! Redaksi UAPM Inovasi menerima tulisan dari civitas akademika UIN Maliki Malang, baik berupa tanggapan, saran, atau kritik untuk pengembangan kampus. Tulisan bisa dikirim melalui email uapminovasi@gmail. com, atau langsung mengunjungi kantor kami di Gedung Jenderal Soeharto Lantai 1.
GARIS BAWAH Urgensi RUU PKS atas Pemulihan Korban KTI Oleh Servita Ramadhianti Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Pengha- pusan Kekerasan Seksual Se- bagai Wujud Komitmen Neg- ara. Begitulah judul Catatan Tahunan 2019 (CATAHU) yang diterbitkan oleh Komi- si Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perem- puan) (6/3). CATAHU 2019 ialah dokumentasi segala ka- sus Kekerasan terhadap Per- empuan (KtP) dari hasil lapo- ran dan yang ditangani oleh lembaga pengada layanan. Contoh lembaga pengada layanan yang dimaksud, yai- tu Pengadilan Negeri (PN), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Kementerian Sosial, rumah sakit, Pusat Layanan Terpadu (PPT), Dinas Pem- berdayaan Perempuan Per- lindungan Anak dan Keluar- ga Berencana (P2TP2A), dan Badan Peradilan Agama (Ba- dilag). Dalam CATAHU tersebut, dipaparkan bahwa KtP kian meningkat dari tahun 2016 hingga 2018. Tercatat seban- yak 259.150 kasus KtP di ta- hun 2016, 348.446 kasus di tahun 2017 dan 406.178 kasus di tahun 2018. Sehubungan dengan ranah terjadinya KtP, Komnas Per- empuan membaginya ke da- lam tiga kategori, yaitu pada ranah pribadi, komunitas, dan negara. Ternyata ranah pribadi jenis Kekerasan da- lam Rumah Tangga (KDRT) paling berisiko terjadi KtP, dengan presentase 71% atau sejumlah 9.637 kasus. Ranah pribadi tersebut menunjuk- kan kasus Kekerasan Terha- dap Isteri (KTI) menduduki presentasi tertinggi sebanyak 53% yakni 5.114 kasus. Ben- tuk-bentuk KTI paling ban- yak yang dilaporkan dalam CATAHU 2019 adalah ben- tuk kekerasan fisik (41%) dan seksual (31%). Dalam CATAHU 2019 dipaparkan dua kasus KTI yang pernah ditangani Kom- nas Perempuan. Kasus per- tama, korban berinisial DS mendapatkan perlakuan ke- kerasan seksual oleh suamin- ya. Kekerasan seksual yang menimpa DS ialah pemak- saan hubungan badan ketika DS sedang menstruasi. Sua- mi DS juga melakukan ke- kerasan fisik seperti dijam- bak, diseret dan memutar jari kiri dan kanan DS sampai tak bisa bergerak. Kasus kedua, korban beri- nisial NA juga mendapatkan kekerasan seksual yakni di- paksa melakukan sodomi ber- kali-kali hingga NA ambeien dan pendarahan. Kekerasan lainnya ialah kekerasan fisik, NA pernah dilempar belati dan disuruh minum baygon ketika suaminya marah. Kedua kasus diatas bera- khir damai tanpa tindakan hukum lebih lanjut. Sehingga pelaku sering kali melakukan hal itu berulang-ulang, dan korban merasa tidak aman. Dilansir dari voaindonesia. com dalam Korban KDRT Lebih Memilih Perceraian daripada Pidana, Siti Muzu- ma menilai penanganan ka- sus KTI di Indonesia cend- erung lambat. "Sering ada upaya mediasi antara korban dan pelaku," jelas Siti selaku Direktur LBH Asosiasi Per- empuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Masih dalam lansiran yang sama, Budi Wahyuni, selaku Wakil Ketua Komnas Perem- puan menjelaskan, banyaknya proses pertimbangan mem- buat lambatnya penanganan terhadap korban KTI. "Pros- esnya juga tidak mudah, harus mengumpulkan bukti-bukti EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 7
GARIS BAWAH (visum) dan mendatangkan saksi," ungkap Wahyuni. Pa- dahal, mengumpulkan bukti visum hanya untuk tindakan yang menimbulkan luka. Ada beberapa tindakan kekerasan yang tidak membekas jelas pada tubuh korban. Misal pembentakan dan pelecehan verbal, tentu korban tidak memiliki bekas kekerasan di tubuhnya. Kemudian, men- datangkan saksi untuk proses pidana pelaku cenderung su- lit untuk kasus KTI. Pasalnya, banyak tindakan KTI dilaku- kan pelaku ketika tidak ada satu orang pun yang mengeta- hui. Dalam hal ini, tidak adan- ya saksi untuk membenarkan adanya tindakan kekerasan. Selain sulitnya penanganan terhadap korban, KTI mem- berikan banyak dampak bu- ruk bagi kesehatan korban. Dikutip dari jurnal Dampak Kekerasan dalam Rumah 8 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 Tangga terhadap Kesehatan Reproduksi yang ditulis oleh Sutrisminah, ada reaksi pan- jang dari tindak kekerasan. Reaksi tersebut meliputi rasa cemas, takut, letih, kelainan, depresi pasca kejadian, gang- guan makan dan tidur serta trauma menjalani hubungan baru. Selain itu ada juga gang- guan secara biologis, seperti gangguan menopause lebih awal, mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Perlunya pemulihan pas- ca kejadian, dimaksud untuk menanggulangi Post Trau- matic Stress Disorder (PTSD) pada korban KTI. Apabila ti- dak dicegah, PTSD akan ber- lanjut menjadi depresi yang tidak terkendali (gila). Salah satu upaya mencegah hal tersebut adalah dengan me- nerapkan aturan yang men- gatur tentang pemulihan psi- Sumber: republika.co.id kologis korban kekerasan, seperti dalam Rancangan UU (RUU) Penghapusan Ke- kerasan Seksual (PKS). Pasal 1 dalam RUU PKS, dijelaskan apa saja yang menjadi hak bagi korban ke- kerasan. Beberapa hak itu an- tara lain hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang diterima oleh korban. Lebih lanjut, terdapat enam pasal dalam RUU PKS yang mengatur hak korban atas pemulihan pasca kekerasan. Hak atas pemulihan dia- tur pada pasal 27 hingga 32 mencangkup pemulihan psi- kologis, fisik, restitusi, sosial dan budaya. Pada pasal ini, korban kekerasan kekerasan berhak mendapatkan fasili- tas pemuliahan dari kejadian yang dialaminya. Masih menurut RUU PKS, pemulihan dilakukan sebelum, selama dan setelah
proses peradilan. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan terdiri atas layanan kesehatan pemulihan fisik, penguatan psikologis korban, pemberian informasi hak korban dan proses peradilan, pendampingan hukum dan penyediaan tempat tinggal yang aman serta layak. Kemu- dian adapun pemulihan pas- ca proses peradilan, yakni pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikol- ogis, penguatan dukungan, pendampingan penggunaan restitusi, dan pemantauan terhadap keluarga korban. Selebihnya, pengawasan dan penyelenggaraan pemulihan diatur di pasal 32 ayat 1 yai- tu oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial. Pentingnya Pentingnya Bagi Korban Kekerasan Bagi Korban Kekerasan Pemulihan Pemulihan Perlakuan-perlakuan yang dialami korban KTI, pastinya akan menimbulkan trauma bagi korban. Trauma yang muncul disebabkan ban- yak faktor, antara lain luka psikis, luka fisik, kecemasan, gangguan perasaan (mood), hingga Post Traumatic Syn- drome Stress (PTSS). Da- lam keadaan trauma, korban sering memikirkan kejadian itu berulang kali dan tidak percaya apa yang sedang menimpanya. Sehingga, cenderung sensitif (gampang GARIS BAWAH marah), khawatir yang ber- lebihan, tidak nyenyak tidur karena dihantui kejadian itu dan merasa tertekan. Dalam hal mengurangi trauma bagi para korban KTI, salah sat- unya dengan tindakan pemu- lihan. Tindakan pemulihan sangat penting karena tindak kekerasan akan berdampak terhadap korban seumur hid- up. Menurut Helen Haris Perl- men dalam bukunya berjudul Social Casework A Problem Solving Process, pemulihan adalah usaha untuk memi- liki kembali rasa harga diri, terhadap kerja, kecintaan dan kesadaran tanggung- jawab masa depannya. Hel- en pun berpendapat bahwa fungsi utama dari kegiatan pemulihan ialah pulihnya ke- mampuan individu yang ber- masalah secara sosial, dapat menjalankan fungsi sosial dan masyarakat seperti sedia kala. Pemulihan yang diperun- tukkan bagi korban KTI, bisa berupa motivasi, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, dan bimb- ingan fisik. Motivasi dapat memulihkan trauma kor- ban, diberi motivasi bahwa kejadian itu tidak akan ter- ulang lagi dan banyak pihak yang membantu. Pembi- naan kewirausahaan, korban diberi keterampilan agar ti- dak lagi mengingat kejadian terus-menerus. kekerasan Helen pun berpendapat bahwa fungsi utama dari kegiatan pemulihan ialah pulihnya kemampuan individu yang bermasalah secara sosial, dapat menjalankan fungsi sosial dan masyarakat sedia kala. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 9
GARIS BAWAH Azriana Manalu, se- laku ket- ua Komnas Perempuan mendesak disahkann- ya RUU PKS ini menye- babkan ker- entanan masyarakat terhadap kekerasan, salah satun- ya kekerasan seksual. 10 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 Bimbingan mental spiritual, bimbingan untuk mendekat- kan diri antara korban pada supaya merasa Tuhannya tenang. Kemudian bimbin- gan fisik, peningkatan kese- hatan jasmani untuk korban agar sehat dan dapat melupa- kan masa lalunya. Ketika korban telah mendapatkan pemulihan, diharapkan kor- ban dapat memahami dirinya sendiri, dan dapat hidup nor- mal tanpa dihantuin perasaan apapun. Melihat efek positif yang ditimbulkan dari pemulihan, maka RUU PKS perlu disah- kan. Karena RUU PKS men- cangkup hak korban untuk mendapat pemulihan. Az- riana Manalu, selaku ketua Komnas Perempuan mende- sak disahkannya RUU PKS ini. Azriana mengatakan bah- wa penundaan pengesahaan RUU PKS ini menyebabkan kerentanan masyarakat terh- adap kekerasan, salah satunya kekerasan seksual. "Terham- batnya pemulihan dan men- guatnya impunitas pelaku kekerasan seksual," jelasnya dalam lansiran dengan berita Komnas Per- empuan Desak DPR Baru Masukkan RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas. Perlakuan-perlakuan yang dialami korban kekerasan, pastinya akan menimbulkan trauma bagi korban. Pemu- lihan terhadap korban per- lu dipikirkan sebagai suatu pidana. peradilan upaya Pemulihan yang didapatkan akan membuat korban dapat menjalani hidupnya dengan rasa tenang, aman dan mera- sa dilindungi. Maka dari itu, pemulihan korban tak kalah penting untuk mengatasi ka- sus KTI yang kini menjamur di Indonesia. Solusi sementara dari pen- anganan korban kekerasan adalah menerapkan kon- sep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perem- puan (SPPT-PKKTP). Kon- sep yang ditulis oleh Kom- nas Perempuan pada tahun 2017 ini menjamin sistem perlindungan, peradilan, pemulihan, pemantauan, dan pencegahan yang berpihak pada perempuan. Dari awal pelaporan, korban kekerasan akan diberi pendampingan fisik, psikologi, rehabilitasi sosial yang mencakup tempat tinggal sementara maupun rumah aman. Selain itu, korban ke- kerasan akan diberi bantuan hukum dan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, usaha ekonomis, serta Kelompok Usaha Bersama dan Permodalan. Hal tersebut memiliki tujuan agar korban kekerasan dapat menjalani fungsi sosialnya dan mampu menjadi orang produktif, dan mandiri untuk menghidupi diri sendiri serta keluargan- ya. []
LAPORAN UTAMA UAPM INOVASI/NMS Jerat Kuasa Dosen Predator Oleh Dwi Yulia Istiqomah Sabtu, 18 Mei 2019, UAPM Inovasi merilis laporan ten- tang kekerasan seksual yang ada di Universitas Islam Neg- eri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Lipu- tan yang dirilis tersebut men- ceritakan kronologi pelece- han seksual yang dialami oleh Adawiyah (bukan nama sebe- narnya) yang merupakan ma- hasiswa Fakultas Humaniora. Menurut keterangan Adawi- yah, Qarun (bukan nama se- benarnya) yang merupakan dosen di Fakultas Humaniora kerap berperilaku genit kepa- da mahasiswanya. Salah satu yang mengalami hal itu ada- lah Adawiyah sendiri. Tak hanya berperilaku gen- it, Qarun juga berani meme- gang Adawiyah. Selain itu Adawiyah juga kerap meneri- ma kiriman link video porno dari Qarun. Mengutip liputan tersebut hal lain yang mem- buat Adawiyah risih, ketika ia mengirim tugas via email ke- pada Qarun. Pasalnya tugas yang dikirim oleh Adawiyah dibalas dengan link video por- no. Adawiyah pun menanya- kan link tersebut untuk apa. "Ayo nonton bareng, kamu nonton di hpmu, nanti kita kasih komen sama-sama," jelas Adawiyah menirukan isi pesan Qarun. Ada sekitar dua puluh tiga link video porno yang dikirimkan Qarun ke- pada Adawiyah dengan wak- tu berbeda-beda. Tidak berhenti di situ, Adawiyah mengaku pernah hampir dicium oleh Qarun di area kampus dan diancam tidak diluluskan dari mata kuliah yang diajar Qarun. "Ya Allah, ya aku takutlah, pengen nangis juga. Mun- gkin aku bisa melaporkan hal itu sebagai pelecehan seksu- al ya, tapi ya gimana, waktu itu ndak ngerti," tegas Adawi- yah. Sampai laporan itu diter- bitkan Qarun tidak bersedia dimintai konfirmasi. Laporan UAPM Inova- si dirilis sehari setelah tirto. id merilis laporan kekerasan seksual yang ada di Fakultas Psikologi dengan judul Dosen Predator yang Masih Berkeli- aran di UIN Malang. Laporan tersebut menjelaskan tentang modus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ZH yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi. ZH kerap mendekati mahasiswa baru untuk dijadikan pacar. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 11
LAPORAN UTAMA ZH kemudian akan menge- sankan hubungan romantis layaknya sedang berpaca- ran dan menutupi indentitas pribadinya yang telah memi- liki istri. Setelah berhasil membuat hubungan layak- nya pasangan kekasih, ZH akan mengajak korbannya untuk berhubungan seksual. Hingga detik ini baik Qarun maupun ZH masih mengajar di UIN Maliki Malang. Dua kasus tersebut men- Inovasi dorong UAPM melanjutkan penyelidikan dan mengetahui bahwa pada 20 Mei 2019, Qarun men- datangi rumah Adawiyah sekitar pukul 08.11 WIB. Dia Qarun berusaha mengajak Adawiyah bertemu. Adawi- yah juga bercerita bahwa dia telah berganti nomor ponsel 12 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 dan memblokir semua nomor dosen Humaniora yang kerap mengintimidasinya perihal kasus ini. Namun kenyata- annya Qarun mengetahui nomor ponsel terbaru Ad- awiyah. Adawiyah juga men- curigai bahwa ada dari teman angkatannya yang sengaja memberikan nomor terba- runya kepada Qarun. Selain itu Adawiyah juga berceri- ta bahwa ada perbincangan yang kurang menyenangkan dari teman-teman angkatan- nya Adawiyah tak ingin mas- alah ini berlarut-larut karena trauma yang masih ia alami. "Aku coba memberanikan diri ya," terangnya melalui aplikasi berbalas pesan keti- ka UAPM Inovasi menawari untuk membawa kasus ini UAPM INOVASI/NMS ke jalur litigasi. Meski begitu, Adawiyah punya misi bahwa ia tak ingin ada korban-kor- ban lain dari tindakan yang dilakukan oleh Qarun. "Coba lanjutkan penyelidikannya, tapi ya hati-hati," ujarnya. Adawiyah juga menjelaskan bahwa ia merasa ada kor- ban-korban lain dan me- minta UAPM Inovasi untuk melanjutkan proses penyeli- dikan. Kewaspadaan Hanifah Hanifah Kewaspadaan yang Menyadari Modus yang Menyadari Modus QarunQarun Setelah Adawiyah men- yampaikan harapannya, UAPM Inovasi menelusuri kemungkinan adanya korban lain di Fakultas Humaniora. Setelah melakukan pencar-
LAPORAN UTAMA seperti enggan membahasnya lagi. ian, jurnalis UAPM Inova- si bertemu dengan Hanifah (bukan nama sebenarnya). Menurut Hanifah, Qarun memang memberikan email berbeda kepada mahasiswa yang diajarnya. Selama mengikuti perkuli- ahan yang diampu Qarun, Hanifah merasa ketakutan tindakan-tindakan dengan yang dilakukan Qarun ke- padanya. Ketakukan Hani- fah bertambah setelah Ujian Akhir Semester (UAS) bera- khir karena ia menerima pe- san dari Qarun. Pesan itu dit- uliskan dalam bahasa Inggris yang menanyakan perihal tugas UAS yang telah diber- ikan. "Hanifah apa kamu benar-benar mengerjakan tugasmu itu sendiri? Maksud- nya nggak melakukan plagia- risme atau nggak melakukan kecurangan lain-lain?" terang Hanifah menirukan isi pesan tersebut. Selepas mengajar, Qa- run meminta email kepa- da mahasiswanya dengan dalih kebutuhan mengirim materi perkuliahan melalui Whatsapp. Dalam perbin- cangan di grup Whatsapp itu, tak ada satupun yang mere- spon Qarun. Selang beberapa menit Hanifah memutuskan membalas pesan grup itu dengan memberikan alamat emailnya kepada Qarun un- tuk mengirimkan materi perkuliahan. "Anak-anak itu lama balesin di grup," ujar Hanifah. Hanifah merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Humaniora yang mendapat email pribadi Qarun. Pada 12 November 2019 Hanifah mu- lai bercerita kepada UAPM Inovasi melalui aplikasi ber- balas pesan. Kemudian pada Sabtu, 16 November 2019 jurnalis UAPM Inovasi ber- temu dengan Hanifah. Hari itu Hanifah memutuskan un- tuk bercerita secara langsung tentang apa yang pernah ia alami kepada UAPM Inovasi. Awalnya, Hanifah bercerita bahwa ia terpaksa mengambil dua kelas dalam mata kuliah yang diampu oleh Qarun. Hal itu dilakukan oleh Hanifah karena ia tak kebagian kelas. Hanifah bercerita kepada sa- habat dekatnya tentang ger- ak-gerik aneh yang dilakukan Qarun ketika mengajar. Dari perbincangan itu, Hanifah mengaku bahwa sahabatnya mengingatkan dia untuk ber- hati-hati kepada Qarun. Hanifah kemudian men- ten- desas-desus dengar tang seksual yang dilakukan oleh Qarun dari beberapa dosen dan teman-temannya. Setelah ia mendengar desas-desus itu, Hanifah sontak merasa ke- takutan. "Akhirnya kalau di kelasnya bapaknya aku se- lalu duduk paling belakang. Atau tempat duduk yang gak kelihatan," ujarnya. Kepada teman-teman sekelasnya ia meminta agar email dia di- ganti dengan email temannya yang lain ketika Qarun me- minta email untuk mengi- rim materi. "Alasanku jarang buka email, terus notifnya juga kadang lambat. Aku bil- ang ke anak-anak pakai email kalian aja wes kalau bapaknya nanya-nanya email. Bales se- cepatnya," jelas Hanifah. UAPM INOVASI/NMS kekerasan Setelah membaca chat itu Hanifah takut tidak dilulus- kan dari mata kuliah yang diampu Qarun padahal ia merasa tidak berbuat kecu- rangan dalam mengerjakan tugas UAS. Hanifah berusa- ha berpikir dengan tenang. Kemudian ia mencocokkan kalender akademik perkuli- ahan dengan tanggal pesan yang dikirim Qarun. Ternya- ta Hanifah menyadari bahwa Qarun mengirimkan pesan itu setelah nilai di siakad muncul. Mengetahui hal ini Hanifah merasa aneh, "tuga- sku dianggap plagiat tapi ni- laiku A." "Tapi yok opo yo emang dosen-dosen kayak gitu itu kelihatan, kalau ngelihat itu beda. Dilihat banget. Semua bulu hidungku kayak keli- hatan gitu lo, pokoknya gak enak bangetlah," ujarnya den- gan mimik muka lelah dan li- bercerita buran Hanifah dan iseng bertanya kepa- da teman-temannya perihal Setelah kembali dari EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 13
LAPORAN UTAMA Qarun akan memberikan alamat email institusi ke- pada be- berapa ma- hasiswanya dan kepada mahasiswa yang sedang diincar, ia memberikan email priba- dinya. 14 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 mata kuliah yang diampu Qarun. Ternyata kebanyakan temannya memperoleh nilai B dan tak ada satupun dari mereka yang dihubungi oleh Qarun. Keesokan harinya, Hanifah bertemu dengan sahabatnya yang berasal dari kelas ber- beda. Mereka saling bercer- ita dan ternyata sahabat dari Hanifah juga memperoleh pesan yang sama dari Qarun dan nilai mereka yang mun- cul di siakad adalah A. Ia dan sahabatnya kemudian saling mengingatkan untuk lebih berhati-hati lagi. Usaha Sejak Dini dalam Usaha Sejak Dini dalam Mengenali Kekerasan Sek- Mengenali Kekerasan Sek- sual dan Penyelesaiannya sual dan Penyelesaiannya Setelah berbicara dengan temannya, Hanifah men- yadari bahwa Qarun me- makai pola yang sama untuk mendekati mahasiswanya. Qarun memberikan pem- bedaan kepada mahasiswa yang diajarnya. Qarun akan memberikan alamat email institusi kepada beberapa mahasiswanya dan kepada mahasiswa yang sedang di- incar, ia memberikan email pribadinya. Sampai saat ini yang diketahui Hanifah, dari teman angkatannya yang memiliki email pribadi Qa- run sebanyak tiga orang ter- masuk dirinya. Myrtati D Artaria dalam penelitiannya yang berjud- ul Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer (2012) menukil dari Dzeich & Weiner (1990) membagi pola kekerasan sek- sual menjadi 13 tipe. Tipe yang pertama yaitu "Pe- main-Kekuasaan" atau "quid pro quo", di mana pelaku melakukan pelecehan untuk ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (sosial)nya, misaln- ya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, re- komendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan-kes- empatan lain. Tipe dua adalah "berper- an sebagai figur Ibu/Ayah". Pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan kor- bannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan at- ensi akademik, profesional, atau personal. Ini merupakan cara yang sering digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya. Tipe tiga adalah "Anggo- ta Kelompok" ("geng"). Ini semacam inisiasi untuk di- anggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilaku- kan pada seseorang yang in- gin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelom- pok yang lebih senior. Tipe empat adalah "Pelece-
tertutup". tempat han di Pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi. Tipe lima adalah "Grop- er", yaitu pelaku yang suka memegang-megang anggo- ta tubuh korban. Aksi me- ini megang-megang tubuh dapat saja dilakukan di tem- pat umum ataupun di tempat yang sepi. Tipe enam adalah "Opor- tunis", yaitu pelaku yang mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melaku- kan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesak, pelaku akan mem- punyai kesempatan untuk mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban. Tipe tujuh adalah "Con- fidante", yaitu pelaku yang suka mengarang cerita un- tuk menimbulkan simpati dan rasa percaya dari kor- ban. Sebagai contoh, korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku menceritakan Setelah permasalahannya. itu pelaku membawa korban pada situasi di mana si kor- ban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya. Tipe delapan adalah "Pelecehan situasional", di mana pelaku memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa kemalangan. Ber- LAPORAN UTAMA lainan dengan tipe sebelum- nya, yang sedang ditimpa kemalangan justru adalah si korban, dan kemudian pelaku memanfaatkan keti- dakberdayaan korban. Mis- alnya, korban yang sedang sakit, korban yang mengala- mi cacat fisik, korban yang sedang dilanda stres karena ditinggal mati keluarganya, dan sebagainya. adalah "Pest", yaitu pelaku yang me- maksakan kehendak dengan tidak mau menerima jawa- ban "tidak". Pemaksaan ke- hendak ini dilakukan karena pelaku sangat menginginkan untuk melakukan perbuatan yang ingin dia lakukan, tidak peduli dengan perasaan kor- ban. Tipe sembilan Tipe sepuluh adalah "The Great Gallant", yaitu orang yang mengatakan komen- tar-komentar "pujian" yang berlebihan, tidak pada tem- patnya, sehingga menimbul- kan rasa malu pada korban. Dapat saja komentar-komen- tar itu justru berlawanan den- gan kondisi yang sebenarnya dari si korban. Tipe sebelas adalah "In- tellectual seducer", di mana pelaku mempergunakan pen- getahuan dan kemampuan untuk mencari tahu tentang kebiasaan atau pengalaman korban, dan kemudian diper- gunakan untuk melecehkan korban. orang yang "Incompetent", yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang (yang tidak mem- punyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan), setelah ditolak, kemudian pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak. terakhir seksual bentuk Tipe pelecehan adalah "Lingkungan", yaitu yang di- anggap "sexualized environ- ment". Ini adalah lingkun- yang mengandung gan gurauan-gurauan berbau seks, grafiti yang eksplisit menampilkan hal-hal seksu- al, melihat pornografi di in- ternet, poster-poster dan ob- jek yang merendahkan secara seksual, dan sebagiannya. Bi- asanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseo- rang, tetapi bisa menyebab- kan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu. Menanggapi berbagai ma- cam pemaparan tentang pola kekerasan seksual, UAPM Inovasi kemudian melaku- kan jajak pendapat terkait kekerasan seksual yang ada di UIN Maliki Malang. Jajak pendapat dibuat dalam ben- tuk angket yang disebar se- cara online. Jajak pendapat dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai tanggal 23 Mei 2019, kepada ma- hasiswa-mahasiswi jenjang sarjana. Dari 154 responden yang mengisi, 73 diantaranya Tipe dua belas adalah EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 15
LAPORAN UTAMA mengaku pernah menemui (melihat, menjadi teman cur- hat, menjadi saksi) kekerasan seksual, sedangkan 81 dian- taranya mengaku tidak per- nah. Tiga jenis kekerasan seksu- al yang paling sering ditemu- kan adalah siulan yang di- alami oleh 21 responden. Sebanyak 18 responden lain pernah mengalami sentuhan atau colekan di bagian tubuh. Kemudian 12 responden lain pernah mengalami ujaran yang bernuansa seksual. Selanjutnya, 14 responden mahasiswa di UIN Mali- ki Malang mengaku pernah mengalami kekerasan seksu- al. Colekan dan sentuhan di bagian tubuh pernah dialami oleh enam responden, empat responden yang lain mengala- mi kekerasan seksual berupa siulan, satur esponden yang lain mengalami kekerasan seksual berupa ujaran ber- nuansa seksual. Kemudian, ancaman dan percobaan pe- merkosaan satu responden, mempertunjukkan materi pornografi satu responden, dan eksploitasi seksual (im- ing-iming pernikahan) satu responden. Pelaku terbanyak adalah mahasiswa atau maha- siswi yaitu 10 responden dari 14 kasus. Sedangkan dua re- sponden mengaku pelakunya adalah dosen, dan dua re- sponden mengaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh karyawan kampus. 16 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 fenomena tersebut, mengutip thecon- dalam artikel berjudul Cara Menyusun SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Belajar dari UI dan UGM, Saras Dewi menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual seringkali tidak bisa atau takut menun- jukkan penolakan karena ada relasi kuasa. Ketimpan- gan kuasa ini adalah kunci yang tidak ada di dalam tata tertib. Saras Dewi juga men- gungkapkan perlu dibuatkan suatu pedoman formal yang khusus membahas kekerasan seksual harus ada di kampus dan isinya membahas hal-hal yang tidak ada dalam tata ter- tib. Menanggapi "Jadi untuk mereka yang punya wewenang lebih ting- gi, harus ada penekanan ke- wajiban dan tanggung-jawab untuk selalu sensitif terhadap kuasanya. Beban itu harusn- ya diberikan lebih besar pada pengajarnya dibanding ma- hasiswa," terang Saras yang juga merupakan dosen Fil- safat Universitas Indonesia. Saras kembali melanjutkan, "SOP ini adalah suatu perin- gatan bahwa ada publik yang sedang mengawasi, dan ada aturan yang bisa menjerat," tegas Saras. Dalam wawancaranya den- gan Saras juga menjelaskan dapat dibentuk kode etik yang men- gatur interaksi apa saja yang tidak boleh dilakukan dosen ketika mengajar, membimb- ing skripsi, maupun dalam kehidupan personal. Dalam liputan tersebut juga dicon- tohkan Dokumen Kebijakan Hubungan Konsensual dari Northwestern University di Amerika Serikat yang men- gatur secara ketat hubungan seperti apa yang diperboleh- kan antara pengajar dan ma- hasiswa. "Karena luar biasa besarnya ketimpangan kuasa institusional maupun risiko munculnya pemaksaan, tidak boleh ada hubungan seksual maupun romantis antara an- ggota fakultas dengan maha- siswa," tulis kebijakan terse- but. Masih mengutip thecon- dosen Uni- versitas Gadjah Mada Sri Wiyanti mengatakan bah- wa himbauan tentang relasi kuasa ini harus ditekankan di seluruh lingkungan kam- pus kepada semua pihak di berbagai aktivitas."Pelecehan seksual layer (lapisan)-nya beda-beda. Ada yang dari dosen ke mahasiswa, dosen senior ke dosen junior, dari dosen ke pegawai, dari ma- hasiswa senior ke junior, dan seterusnya," ujar. Sri juga ber- harap prinsip anti kekerasan seksual juga ditanamkan da- lam berbagai situasi misalnya aturan larangan dan kewa- jiban senior ketika orientasi mahasiswa baru hingga pros- es pengangkatan pegawai.
Adanya jeratan relasi kuasa dalam kekerasan seksual juga pernah ditulis oleh Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial (2013), subordinasi bayang-bayang sendiri merupakan bentuk warisan patriarki yang men- ganggap perempuan ada- lah makhluk feminim yang lemah. Selain itu subordinasi pada gender juga menyebab- kan perempuan dianggap ir- rasional dan emosional. Salah Tangkap Kekerasan Seksual di Fakultas Psi- kologi Jumat, 13 September2019,- di ruangannya, Wakil Dekan (WD) 3 Bagian Kemaha- siswaan Fakultas Psikologi, Elok Halimatus Sakdiyah menganggap bahwa apa yang terjadi di Fakultas Psikologi bukanlah kekerasan seksual. Elok menceritakan bahwa ia adalah saksi dari kasus ma- hasiswa yang menampar ZH dengan sepatu karena mera- sa telah dilecehkan. Maha- siswi itu datang menemui Elok dan menceritakan apa yang dia alami. Elok kemba- li menjelaskan bahwa relasi yang terjalin di antara dosen dan mahasiswi waktu itu adalah relasi romantis. "Rela- si romantis nduk, bukan ke- kerasan seksual," tegasnya. Elok mengisahkan, maha- siswi ini datang kepadanya dan mengaku dibohongi oleh ZH. ZH mendekatinya ketika masih mahasiswa baru dan LAPORAN UTAMA UAPM INOVASI/NMS membangun relasi romantis (pacaran) dengan mahasis- wi ini dan mengaku belum memiliki istri. Setelah men- getahui ZH sudah memiliki istri, mahasiswi datang dan bercerita kepada Elok. "Mun- gkin dia ketakutan, karena sudah berhubungan dengan imbuhnya. Kemudi- ZH," an Elok menganggap bahwa hubungan seksual yang terja- di di Fakultas Psikologi sudah melalui persetujuan karena adanya relasi romantis. Menanggapi hal itu, Ina Irawati salah satu konselor Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang men- jelaskan bahwa sebuah per- setujuan atau consent dalam melakukan hubungan seksu- al tidak bisa dimaknai hanya EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 17
LAPORAN UTAMA LAPORAN UTAMA LAPORAN UTAMA LAPORAN UTAMA LAPORAN UTAMA pada saat melakukan hubun- gan. "Bukan hanya consent di saat kejadian. Ada rangkaian kebohongan atau bujuk rayu, misalnya janji kawin itukan sebuah cara sehingga si per- empuan ini dalam kontek consent," jelasnya. Ina kembali menambah- kan bahwa sebuah persetu- juan atau paksaan itu sangat lembut pengindikasiannya sebagai kekerasan. Ina kemu- dian mengibaratkan bahwa anak baru lulus SMA yang masuk ke ranah perkuliah- an pasti tidak paham dengan apa itu consent. Kemudian dia akan menganggap bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah hal wajar yang terjadi pada sebuah hubungan paca- ran. "Nggak punya referensi perihal relasi intim itu seper- ti apa," tambahnya. Ina juga mengatakan bahwa sangat penting mendialogkan hal- hal yang selama ini ditabukan begitu juga soal relasi yang sehat dalam pacaran. sendiri berangga- pan bahwa kekerasan sek- sual merupakan kasus yang cukup sensitif jadi dia tidak mungkin membawanya ke kampus. "Maksudnya sensitif itu kan tidak mungkin disele- saikan di sini. Kita harus me- lindungi dan menjaga harga diri dia," ujarnya. "Jadi wak- tu itu dekanat juga datang ke rumah saya, ditabayyun dua-duanya, kita ndak bisa percaya dari satu sumber Elok 18 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 karena itu persoalannya ten- tang harkat dan martabat seorang manusia," tambahn- ya kemudian. Elok memberikan kes- empatan kepada ZH untuk menyampaikan argumennya. Begitupun juga dengan ma- hasiswi. Setelah Elok melaku- kan tabayyun, sampailah pada kesimpulan pemberian sanksi kepada ZH. ZH kemu- dian tidak lagi diberikan jad- wal mengajar. Semua bimb- ingan skripsi dan bimbingan akademiknya juga ditarik. Bahkan ketika itu ZH yang merupakan salah satu kan- didat WD 2, akhirnya gagal menjadi WD 2 akibat adan- ya kasus ini. "Tapi karena itu adalah relasi romantis, akh- irnya berulang, balik maneh, pacaran lagi. Waktu itu dekan marah, dipanggillah dia, keti- ka diingatkan anaknya malah marah, kan jadi repot akhirn- ya," jelas Elok. Berdasarkan Catatan Ke- kerasan terhadap Perempuan tahun 2018 yang diterbitkan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menunjukkan seksual bahwa kekerasan dalam ranah personal cend- erung tinggi. Data tertinggi yaitu kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul kekerasan dalam pa- caran 2.073 kasus (21%), ke- kerasan terhadap anak per- empuan 1.417 kasus (14%) dan sisanya kekerasan man- tan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terha- dap pekerja rumah tangga. Perjalanan Panjang Advo- Perjalanan Panjang Advo- kasi Kekerasan Seksual di kasi Kekerasan Seksual di Fakultas Humaniora Fakultas Humaniora Kamis, 29 Agustus, jurna- lis UAPM INOVASI sempat bertemu dengan seseorang yang mengaku pernah mel- aporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Fakul- tas Humaniora. Ia menga- ku melaporkan kejadian itu kepada Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hu- maniora, Siti Masitoh. Na- mun karena alasan akademik , narasumber ini kemudian meminta UAPM INOVASI untuk menghapus cerita yang sudah terlanjur ditulis dan majalah sedang dalam proses percetakan. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, UAPM INOVASI memutus- kan untuk menghilangkan cerita tersebut. Setelah dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2019, Ma- sitoh menyangkal pernah ter- jadi audiensi di fakultasnya. Menurut Masitoh, tidak per- nah ada audiensi, hanya ada pengaduan pribadi dari satu mahasiswa laki-laki dan satu mahasiswa perempuan ter- kait dosen yang semena-me- na dan juga dosen yang ber- tindak asusila. Masitoh kemudian men- ceritakan detail kasusnya.
Pada tahun 2018 ada be- berapa mahasiswa yang be- rangkat untuk sebuah pen- delegasian memakai mobil. Oknum dosen yang diadukan oleh dua orang ini bertugas sebagai sopir. Kemudian ok- num dosen ini mengirim pe- san singkat kepada salah satu mahasiswi yang berisi "agak mendekat dong". Kemudian Masitoh mejelaskan bahwa mahasiswi ini merasa tidak nyaman. Masitoh kembali menjelaskan bahwa ia bertan- ya hal lain apa yang dilakukan oleh oknum dosen ini secara fisik. Kemudian mahasiswi itu menjawab belum ada. Masitoh kembali menga- takan, "itu pun juga sebagai ibu aku juga menasehati, ya sudah kalau semacam itu berarti harus menjaga jarak, harus menjaga sikap. Dan namanya apa-apa gitu kan kita harus kroscek dulu kan. Apakah sesuatu itu? Reaksi (tindakan pelaku) itu muncul karena kita piye? Kan gitu. Berarti dari dalam kita sendi- ri itu kan ya harus dipertim- bangkan," terangnya. Tindakan Masitoh menjadi salah satu contoh dari victim blaming yang dapat menye- babkan penyintas sendiri en- ggan melakukan pelaporan jika dilihat dari artikel yang dirilis tirto.id dengan jud- ul Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus. Berdasar- kan riset oleh Lentera Sin- LAPORAN UTAMA tas yang bekerja sama den- gan Magdalene dan Change. org menunjukkan, sebanyak 1.635 orang dari 25 ribu re- sponden (lebih dari 6 persen) mengatakan pernah dipaksa, diintimidasi, dan diancam melakukan aktivitas seksu- al atau pemerkosaan. Dari jumlah itu, sekitar 93 persen korban pemerkosaan memu- tuskan tak melaporkan kasus. Bahkan para penyintas men- gaku mengisi survey Lentera menjadi pengakuan pertama mereka sebagai korban ke- kerasan seksual. Artikel tersebut menjelas- kan, selain jebakan relasi kua- sa yang kuat dalam birokrasi kampus, "takut disalahkan" menjadi alasan paling tinggi bagi penyintas untuk memi- lih bungkam. Hal itu dapat terjadi karena "sistem victim blaming" yang masih ting- gi di lingkungan manapun, termasuk kampus. Komen- tar seperti "makanya jangan keluar malam", "siapa suruh meeting sama dosen itu di hotel," atau "makanya pakai baju yang sopan" - adalah contoh respons yang sering datang jika seorang perem- puan bercerita tentang pen- galaman pelecehan yang ia terima. Alasan lain, penyintas takut minim dukungan dari keluarga, dan malah diang- gap sebagai "aib." Belum lagi jika ada ancaman dan intim- idasi dari pelaku. Hal ini di- ungkapkan oleh Sophia Hage Kemudi- an oknum dosen ini mengirim pesan sing- kat kepada salah satu mahasiswi yang ber- isi "agak mendekat dong". EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 19
LAPORAN UTAMA Senada dengan Is- ti'adah, Ina juga men- jelaskan bahwa seb- etulnya tak ada korelasi antara pa- kaian yang digunakan oleh perem- puan dengan kekerasan seksual yang dialaminya. 20 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 salah satu peneliti kekerasan seksual dari Lentera Sintas Indonesia, yaitu sebuah or- ganisasi nirlaba yang fokus pada penghapusan kekerasan seksual pada perempuan. Masitoh melanjutkan cer- itanya bahwa dia dan kedua akh- mahasiswa irnya mendatangi Syafi- yah yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Humaniora. Menurut Masitoh, Syafiyah tin- kemudian mengambil dakan tegas dengan meme- cat oknum dosen tersebut. "Tindakan nyata adalah kita langsung koordinasi dengan WD 1 dengan ketua jurusan gitu, nah posisinya pada saat itu memang bukan dosen tetap di Fakultas Humanio- ra, sehingga sejak saat itu beliaunya tidak kita pakek untuk mengajar di Fakultas Humaniora lagi," tambahnya kemudian. tersebut Masitoh kembali menam- bahkan bahwa sejak awal pihaknya telah melakukan sosialisasi, jika terjadi apa- apa atau ketidaknyamanan harus dikomunikasikan den- gan baik. "Kita siap men- dampingi mereka," tegasnya. Masitoh kemudian membuat kebijakan terkait pakaian yang boleh dan tidak boleh digunakan oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan. Ke- bijakan itu dibuat menjadi sebuah perjanjian yang ha- rus ditandatangi oleh maha- siswa ketika orientasi Fakul- tas Humaniora. "Itu kan juga sebagai upaya untuk njoga awak ee dewe (menjaga dirin- ya sendiri) dan memang kita anggap penting," ujarnya. Senada dengan kebijakan yang dibuat Masitoh, dalam Pasal 6 BAB IV Keputusan Rektor Nomor: 4748/Un.3/ HK.00.5/08/2018 yang men- gatur tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa terkait larangan ayat (2) berbunyi anting-anting, "Memakai kalung dan atau gelang bagi mahasiswa, bercelana ketat dan atau menutup muka da- lam mengikuti kegiatan ak- ademik dan atau mendapa- tkan layanan administrasi bagi mahasiswi. Isti'adah sendiri menilai pelarangan menggunakan celana ketat masih menuai kontroversi dan perlu diper- tanyakan lagi. Ia menambah- kan bahwa kebijakan tersebut mungkin saja hanya sebuah kebijakan yang politis karena berada dikampus Islam dan tak ada kaitannya dengan ke- kerasan seksual yang terjadi. "Menunjukkan bahwa iden- titas perempuan salihah ala UIN," tuturnya. Senada dengan Isti'adah, Ina juga menjelaskan bahwa sebetulnya tak ada korelasi antara pakaian yang digu- nakan oleh perempuan den- gan kekerasan seksual yang dialaminya. Ia juga mene- gaskan bahwa tak pantas jika kepu- mempermasalahkan
tusan perempuan untuk me- makai baju yang seperti apa. "Perempuan memilih baju apa itu kan Hak Asasi Manu- sia," ujarnya. Ina kemudian mencerita- kan tentang kasus terbaru yang ada di Malang. Seorang siswa MTs dan memakai pa- kaian tertutup juga menggu- nakan jilbab menjadi korban perkosaan di dalam angkot. "Apa korelasi dengan kostum tadi?" tanyanya kemudian. Masih menukil dari Man- sour Fakih, adanya stereotip dalam gender juga ikut andil dalam melanggengkan ba- ngunan kekerasan seksual. Stereotip sendiri adalah pen- andaan atau pelabelan terha- dap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotip ini selalu merugikan dan menimbul- kan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, um- umnya perempuan yang ber- sumber dari penandaan yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian jenisnya, lawan maka setiap ada kasus ke- kerasan atau pelecehan sek- sual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan banyak peraturan pemerintah, atur- an keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereo- tip tersebut. Mansour Fakih kemudian membagai pelecehan seksu- al ke dalam lima kelompok; (1) Menyampaikan lelucon jorok kepada seseorang den- gan cara yang dirasakan san- gat ofensif, (2) Menyakiti atau membuat malu seseo- rang dengan omongan ko- tor, (3) Menginterogasi ses- tentang kehidupan eorang atau kegiatan seksualnya atau pribadinya,(4) kehidupan seksu- Meminta al dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau un- tuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya, (5) Menyentuh atau menyeng- gol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin dari yang bersangkutan. imbalan Kosongnya Aturan menge- Kosongnya Aturan menge- nai Kekerasan Seksual di nai Kekerasan Seksual di UIN Malang UIN Malang UIN Malang belum pernah menerbitkan aturan terkait kode etik dosen beserta sank- si yang wajib dipatuhi oleh dosen. Sedangkan perbua- tan yang dilakukan Qarun sendiri bertentangan dengan Keputusan Dekan Fakultas Humaniora Nomor: Un.03.3/ tentang PP.01.1/784/2016 kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan. Da- lam pasal 2 tentang etika umum dosen ayat (5) ber- bunyi "Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentin- LAPORAN UTAMA gan pribadi, kelompok mau- pun golongan." Dalam ayat selanjutnya yaitu (6) juga dijelaskan bah- wa dosen harus memberikan pelayanan dengan empati, dan santun tanpa pamrih dan tanpa pemaksaan. Aturan itu diperjelas lagi pada ayat 7 dengan bunyi "Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan adil serta tidak diskrim- inatif." Dalam pasal 6 yang mengatur tentang etika dosen dalam pergaulan dilingkun- gan kampus ayat 1 juga ber- bunyi "Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama civitas academica, bertindak dan berkomuni- kasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, mau- pun yang tidak tertulis." Perbuatan ZH sendiri ber- tentangan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Psikologi tahun 2013 poin ke 7 tentang Tanggu- ng Jawab Akademik Dosen, ayat ke 2 yang berisi "Mengh- indari segala yang mengarah pada kemungkinan terjad- inya pertentangan kepent- ingan pribadi dalam proses belajar mengajar." Dan ayat (3) Menghindarkan diri dari segala hal dan/atau perbua- tan yang dapat menurunkan harkat dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik." UIN Malang kemudian mengeluarkan siaran pers Nomor: 2447/Un.03/05/2019 EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 21
LAPORAN UTAMA ...UAPM INOVASI kemudian berusaha untuk men- ghubun- gi Saifullah beberapa kali, yang menurut informa- si bebera- pa orang, merupakan ketua TPF. Namun Syai- fullah ti- dak pernah memberikan tanggapan. 22 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 yang berisi tentang pem- bentukan Tim Pencari Fakta (TPF) atas dugaan kekerasan seksual pada Jumat, 31 Mei 2019. Dalam siaran pers itu UIN Maliki Malang juga me- negaskan bahwa tidak per- nah menerima pengaduan terkait kekerasan seksual. Namun dalam pers rilis itu, UIN Maliki Malang tidak menyertakan siapa saja yang tergabung dalam TPF. UAPM INOVASI kemudian beru- saha menghubungi Saifullah beberapa kali, yang menurut informasi beberapa orang, merupakan ketua dari TPF. Namun Syaifullah tidak per- nah memberikan tanggapan. Hal ini dikuatkan oleh Is- ti'adah bahwa Fakultas Syari- ah ditunjuk sebagai konseling hukum dalam menyelesaikan kekerasan seksual ini. "Fakul- tas Syariah ditunjuk sebagai unit konseling hukum ketika ada TPF. Kata pak dekan, iya bu, siap running (dijalank- an)," ujar Istiadah menirukan Saifullah yang juga merupa- kan dekan Fakultas Syariah. Sampai detik ini hasil peny- idikan dari TPF UIN Maliki Malang juga tak pernah di- publikasikan. Namun menurut Isti'adah, tugas dari TPF UIN Maliki Malang hanya melaporkan pada Kementerian Agama. Melalui Inspektorat Jendral (Irjen), Kementerian Agama mengeluarkan tugas untuk melakukan investigasi surat di UIN pada tanggal 19 Juni 2019. Surat tugas bernomor 0997/IJ/06/2019 itu memer- lima orang yang intahkan terdiri dari Rojikin, Sopiyan, Wawan Saepul Bahri, Dar- wanto dan Muhammad El Ka'bati untuk melaksanakan audit investigasi terkait pe- langgaran pegawai di UIN Maliki Malang. Waktu yang diberikan kepada mereka untuk melakukan investi- gasi yaitu selama 14 hari dari 21 Juni-04 Juli 2019. "Sudah ditindak lanjuti (kekerasan seksual) oleh Jakarta, oleh Irjen langsung. Jadi kita isti- lahnya mengantarkan sampai pintu gerbangnya Irjen," ujar Isti'adah. Ia kembali menam- bahkan bahwa saat ini tengah menunggu hasil penyidikan dari Irjen. Namun Isti'adah juga ber- cerita bahwa menurutn- ya Fakultas Psikologi telah tegas melakukan yaitu dengan menskors ZH sembari menunggu hasil penyidikan dari Irjen. "Se- tahu saya kayaknya sudah ada tindakan tegas langsung bahwa mulai semester ini sudah ndak ada mata kuliah yang diajar. Tidak boleh ber- interaksi dengan mahasiswa sama sekali sambil menung- gu vonis dari irjen. Juga en- ggak boleh membimbing mahasiswa," terang ketua Pu- sat Studi Gender dan Anak (PSGA) tersebut. tindakan Senada dengan Isti'adah,
Elok juga mengatakan bahwa di semester ganjil tahun aja- ran 2019/2020 Dekan Fakul- tas Psikologi sudah memberi- kan sanksi kepada ZH. Sanksi itu berupa tidak diberikan jam mengajar kepada ZH. Selain itu semua bimbingan skripsi dan bimbingan akade- miknya juga ditarik, lalu dia- lihkan ke orang lain. "Semen- tara itu yang bisa dilakukan oleh fakultas, kita ndak bisa mecat orang sembarangan," tuturnya. Pada 25 Juni 2019, UAPM Inovasi juga dipanggil Irjen untuk dimintai keterangan terkait tulisan yang terbit. Namun Irjen tidak mau di- mintai keterangan melalui wawanacara. Bahkan setelah masa tugasnya selesai dan di- coba menghubunginya lagi, Wawan Saepul Bahri atau yang akrab disapa Abung juga tidak bersedia dimintai keterangan. Beberapa jurnalis UAPM Inovasi juga meminta konfirmasi dari Dekan Fakul- tas Psikologi, Siti Mahmudah terkait pemberian sanksi ke- pada ZH. Namun Mahmu- dah tak bersedia diwawanca- rai perihal kekerasan seksual dan sanksi yang ia berikan. Setelah melakukan penyeli- dikan lebih lanjut, ternyata ZH masih mengajar tiga kelas di Fakultas Psikologi, yaitu di kelas A, D, dan E maha- siswa semester 1 tahun ajaran 2019/2020. kali Isti'adah juga menceritakan bahwa PSGA sebelumnya tel- ah mengadakan pertemuan dengan Wakil Rektor 3 dan beberapa pihak melalui Fo- rum Group Discusion (FGD) yang mengundang Ketua Ju- rusan (Kajur) dan Sekretaris Jurusan (Sekjur). Tetapi pe- serta yang datang belum me- menuhi kuorum. Sehingga pertemuan itu dianggap tidak memenuhi syarat dan harus diulang. "Nah untuk mengundang secara lengkap itu memang butuh otoritas ya, jadi kalau kayak PSGA mengundang itu ya mungkin perhatiann- ya kurang gitu. Jadi undang- nya kayaknya harus undang rektor. Jadi kayak undang rektor, mengundang sampek sekjur itu perhatiannya akan lebih. Tapi karena pada wak- tu itu kita mengundangnya lewat Lembaga Penelitian- dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan gregetnya kay- aknya kurang," ungkapnya. jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Bagian kelima menjelaskan tentang Tata Cara Pemang- gilan, Pemeriksaan, Penjatu- han, dan Penyampaian Kepu- tusan Hukuman Disiplin UIN Malang wajib melakukan pe- meriksaan kepada ZH dan Qarun. Prosedurnya yaitu pi- hak yang berwenang, dekan, pemeriksaan melakukan Sedangkan LAPORAN UTAMA Setelah melakukan penyelidikan lebih lan- jut, ternya- ta ZH masih mengajar tiga kelas di Fakultas Psi- kologi, yai- tu di kelas A, D, dan E mahasiswa semester 1 tahun ajaran 2019/2020. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 23
LAPORAN UTAMA "Prefen- tifnya itu berupa so- sialisasi pera- turan-pera- turan. kuratifnya tentu saja bagaimana cara meno- long korban dan menin- dak pelaku," jelasnya. 24 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 kemudian memberikan sank- si kepada PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran melalui penugasan kepada Kajur. Apabila dua kali pe- manggilan oleh Kajur tidak dipenuhi, maka Kajur wajib membuat laporan kronologis dan surat keputusan sank- si dari jurusan, kemudian menyerahkan pada dekanat. Dekanat mengirim laporan ke rektorat. Lalu rektorat memberi keputusan menge- nai tindak lanjut sanksi. Kekerasan seksual harus tetap ditindak jika ditinjau menurut aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kement- erian Agama pada tanggal 29 Oktober 2019. Aturan itu juga berisi Pedoman Pence- gahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Per- guruan Tinggi Keagamaan Islam. Pada bab IV tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan sek- sualpoin 1 huruf b dalam penanganan kekerasan sek- sual tidak diskriminatif ber- bunyi "Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, tidak menyalah- terutama kan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penye- leseian kasus kekerasan sek- sual yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan ke- beradaan pelaku." Langkah Preventif yang Langkah Preventif yang Diambil oleh UIN Diambil oleh UIN Sebelum SK terkait ke- kerasan seksual muncul, Is- tiadah membuat kebijakan untuk membentuk Duta Sa- habat Curhat. Pemilihan sa- habat curhat bersifat terbuka dan pendaftarannya dilaku- kan secara online. Dari 106 mahasiswa yang mendaftar, Istiadah menjelaskan akan dipilih 20 mahasiswa yang nantinya akan menjadi bagian dari sahabat curhat. "Akan kita bentuk sebagai konselor sebaya," ujarnya. Selain itu ia juga berencana bahwa selain menjadi langkah preventif, peran sahabat cur- hat ini nantinya juga sebagai langkah kuratif. "Preventifn- ya itu berupa sosialisasi pera- turan-peraturan. Kuratifnya tentu saja bagaimana cara menolong korban dan menin- dak pelaku," jelasnya. Selain menggunakan SK dari Kemenag, Istiadah juga merencanakan bahwa UIN akan membuat buku pe- doman sendiri terkait penan- gan kekerasan seksual. "Kita maunya awal tahun depan su- dah jadi," tuturnya. Ia kemu- dian kembali mengungkap- kan bahwa terkendala oleh aturan birokrasi yang sudah di ujung tahun, sehingga ha- rus menunggu adanya angga- ran di tahun depan. "Nah untuk sosialisasi kita dengan Student Crisis Cen- ter (SCC) itu mengagenda- kan tanggal 28 November ini. Jadi tanpa uang pun ka-
lau saya untuk sosialisasi ti- dak jadi masalah," katanya. Bersama SCC, Istiadah mer- encanakan untuk membuat mobile expo."Mobile expo itu untuk memberikan edu- kasi tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual dengan display-display dari berb- agai media yang bisa dili- hat orang," lanjut perempun yang pernah belajar gender di Autralia ini. Mobile expo untuk pertama kali akan digelar di Perpus- takaan Pusat UIN Malang. Alasan dipilihnya perpus- takaan adalah karena per- pustakaan merupakan tempat berkumpulnya orang. "Saya akan koordinasi dengan kepa- la perpus untuk perizinannya agar kita bisa memasang alat peraga. Nah disamping itu kita akan kampanye," ujarn- ya. Ia juga berharap dengan adanya mobile expo apabila orang tidak mendengar apa yang dikampanyekan seti- daknya akan membaca dari display yang tersedia. "Se- moga alat peraganya sudah jadi," harapnya. Namun pada kenyaataannya mobile expo gagal dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019. Istiadah sendiri beralasan bahwa ada kendala teknis. Rencana lain yang tengah digagas oleh Istiadah ada- lah membuat sebuah website interaktif. Untuk rencanan- ya kali ini, ia bekerja sama dengan Pusat Teknologi In- formasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Website ini nantin- ya akan difungsikan sebagai lini pengaduan secara online. Istiadah berharap bahwa ren- cananya ini akan lebih aman buat penyintas karena curhat bisa dilakukan tanpa harus bertemu. Istiadah juga menambah "Enggak perlu ada fotonya tetapi identitasnya harus ada karena yang bisa mengakses ke website kita kan orang UIN. Tentu akan terdaftar. Jadi nama pasti akan kita pegang, tetapi dengan penuh kerahasiaan," terangnya. Ia bersama PTIPD mengusa- hakan website itu akan sele- sai pada akhir tahun ini. juga ber- cerita bahwa akan meren- canakan adanya rumah aman. "Jadi bagi yang nanti pengen uzlah atau hijrah sementara dari kos-kosannya, pengen menyendiri gitu, kita letak- kan di rumah aman yang ti- dak diketahui oleh siapapun," tuturnya. Istiadah juga me- negaskan bahwa rumah ini nantinya akan sangat raha- sia, "karena namanya rumah aman. Tidak terjangkau oleh pelaku," lanjutnya. Lalu Istiadah juga menjelaskan Elok sebenarnya UIN bahwa Malang telah siap untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi. "Kita sudah pu- nya unit konseling kok. Dulu memang eksklusif untuk Fakultas Psikologi. Tetapi LAPORAN UTAMA Elok juga menjelaskan bahwa sebe- narnya UIN Malang telah siap untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 25
LAPORAN UTAMA mulai tahun 2019 awal sudah dibuka untuk umum," jelasn- ya. Ia kemudian menambah- kan,"cuma persoalannya lagi kita memang kekurangan sumber daya." Menanggapi hal itu, Mu- allifah, selaku ketua Unit Konseling sendiri mengung- kapkan bahwa memang ada rencana akan dijadikan se- bagai unit konseling yang menghandle seluruh UIN. "Tapi sampai saat ini memang secara prosedural kejelasann- ya belum ada," tuturnya pada Selasa, 5 November 2019. Muallifah juga menjelaskan karena saat ini semakin ban- yak peminatnya maka perlu dilakukan pembenahan dan penyusunan ulang mengenai layanan prosedural serta ma- najemennya secara detail. Menanggapi rencana itu, Ina menambahkan bahwa dalam menyelesaikan atau terjadinya ke- mencegah kerasan seksual tidak hanya dilakukan melaui langkah strategis seperti pembuatan aturan. Ina mengatakan perlu ada langkah-langkah praktis seperti pelabelan antara ka- mar mandi perempuan dan laki-laki. "Terlihat sederha- na, waktu itu ada yang cerita bahwa dia keluar dari toilet dan kaget karena di toilet itu ada laki-laki. Toilet itu pun tidak memiliki signal penun- jukan untuk laki-laki atau perempuan," ujaranya. Ia kembali mengisahkan bahwa 26 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 sebenernya hal semacam itu bisa saja dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan ak- sinya. Ina kemudian menegaskan, langkah pertama dan paling penting yang harus diciptakan oleh kampus adalah ruang aman. "Kalau bicara ruang amankan bukan hanya untuk laki-laki tapi juga perem- puan," ujarnya. Hal lain yang menurut Ina penting untuk penyelesaian kekerasan sek- sual adalah adanya dukungan dari dekanat yang memfasili- tasi penyelesaian kasus.[] =================== *Laporan ini diedit kemba- li setelah terbit dalam bentuk cetak pada Desember 2019.
PSIKOLOGI ODHA dalam Stigma dan Diskriminasi Sosial Oleh Servita Ramadhianti Ayub, bukan nama sebe- narnya, menemui salah satu jurnalis UAPM INOVASI di belakang gerbang UIN Mau- lana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki) (01/11). Ayub yang juga mahasiswa UIN Maliki Malang, ingin bercer- ita tentang statusnya sebagai pengidap HIV. Semenjak ter- diagnosis HIV pada Agustus 2019, Ayub resah akan stigma masyarakat terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ia dengar dari teman ko- munitas ODHA. "Ya, katan- ya HIV penyakit kutukan dan penyakit mematikan," ucap Ayub. Ayub berharap stigma seperti itu bisa dihilangkan di masyarakat. Maka dari itu ia menyampaikan aspi- rasinya lewat media kampus. "Biar aku dan teman-teman gak distigma gitu terus, kare- na penyakit ini gak seburuk yang dibilang orang-orang," katanya. Ayub memasuki warung kopi di Jl. Raya Candi VI No. 09 Dinoyo, Malang. Ia mulai bercerita ketika pertama kali bertemu ODHA. Tahun 2014, saat ia duduk di Sekolah Me- nengah Atas (SMA), Ayub bertemu ODHA ketika acara sosialisasi di sekolahnya. Ber- temu dengan ODHA, Ayub merasa takut dan enggan un- tuk bersalaman. Pikiran Ayub saat itu ialah HIV/AIDS pen- yakit mematikan dan tak bisa disembuhkan, "Kini aku sebagai pengidap HIV, ternyata HIV/AIDS itu tidak semengerikan apa yang aku bayangkan dulu," ucapnya. Human immunodeficiency virus (HIV) adalah virus yang menyerang dan memperlem- ah sistem kekebalan tubuh yang akhirnya menyebabkan AIDS. Sementara Acquired immunodeficiency syndrome sekelompok (AIDS) kondisi medis yang menun- jukkan lemahnya kekebalan tubuh, gejala kanker, dan be- lum bisa disembuhkan. ialah Agustus 2019, pertama kali Ayub tinggal di Malang dan belum memiliki kenalan. Ia lalu mencari teman lewat aplikasi hornet. Aplikasi itu mempertemukan Ayub den- gan Toni (bukan nama sebe- narnya). Toni mengajak Ayub intim untuk berhubungan menghilangkan kejenuhann- ya. Sebelum berhubungan in- tim, Toni mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh Ayub, yakni tes HIV di unit VCT (Voluntary, Counseling, and Testing). Awal menjalani proses VCT, Ayub mendapat konsel- ing bersama konselor. Kon- selor memberitahu Ayub apa saja penyebab adanya virus HIV di dalam tubuh manu- sia, salah satunya LSL (Lelaki Seks dengan Lelaki). Men- dengar pernyataan itu, Ayub sudah menduga ia terjangk- it HIV. "Aku pasrah, karena emang udah resiko dari ke- lakuanku. Aku pernah LSL tiga kali dengan orang ber- beda dalam seminggu," jelas- nya. Kemudian, ia menjalani proses tes darah dan ternyata hasilnya positif. Angka CD4 (kluster diferensiasi 4), yaitu jumlah sel darah putih dalam tubuh Ayub, kurang dari jum- lah sel darah normal. Ayub mengatakan bahwa ia hanya mempunyai angka CD4 sebe- sar 488 mm3 (milimeter ku- bik darah). Artikel berjudul Tes CD4 oleh Yayasan Spirita, EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 27
PSIKOLOGI tertulis bahwa jumlah CD4 orang normal sejumlah 500- 1600 mm3. Yayasan Spirita sendiri merupakan lembaga non-pemerintah sejak tahun 1995. Yayasan ini bekerjasa- ma untuk orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Perasaannya kacau, ia in- gin cepat-cepat lari dari ru- angan VCT dan menyendiri. "Pokoknya kaki ini kayak gak berpijak di bumi," katanya sambil menggelengkan kepa- la, mengenang kejadian itu. Hasil tes di dalam amplop putih tepat di depan mata ia menolak Ayub, namun untuk membukanya. Tanpa basa-basi, perawat langsung memeluk Ayub dan men- gatakan, "Harusnya kamu bersyukur, semakin cepat tau, semakin cepat diobati, kan?" ucap Ayub menirukan sang perawat. Air mata Ayub berlinang begitu saja, paras ibunya terutama orangtua terus terbayang tatkala ia ter- diagnosis penyakit itu. "Aku nangis sampai tiga jam saat itu," ia berkata dengan mata berkaca-kaca. Mengetahui hasil tersebut, Ayub paham bahwa dirinya ODHA. Tiga hari pasca VCT, Ayub terus menangis setiap ia sele- sai meminum antiretroviral (ARV). Ayub merasa dirinya lemah, "Aku udah gak ber- daya lagi, mau ngapain aja males," jelasnya. Akhirnya ia konsultasi ke dokter. Dokter menyarankan untuk membu- 28 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 ka status sebagai ODHA ke- pada keluarga. "Kamu nggak bisa hidup sendiri, cobalah terbuka dengan keluargamu," Ayub menirukan ucapan dokter. Ayub anak bungsu dari bersaudara. Ayub empat memberanikan diri untuk berterus terang pada ka- kak ketiganya perihal sta- tusnya. Ayub sengaja tidak berterus terang pada kedua kakaknya yang lain karena takut mengecewakan, "Aku juga gak terlalu dekat sama kedua kakak yang lainnya," ujar Ayub. Tanpa Ayub keta- hui, kakak ketiganya sengaja memberitahu kepada kedua kakaknya yang lain. Kemudi- an, ketiga kakaknya membe- likan obat-obatan untuk ke- sembuhan Ayub, "aku udah tekankan kalau aku nggak bisa sembuh, tapi mereka be- liin banyak obat yang nggak ada gunanya bagiku". Padahal Ayub sudah diberi ARV oleh puskesmas yang diminum se- tiap pukul 22.00. Obat ARV itu harus diminum Ayub se- umur hidup untuk menidur- kan virus HIV. Tiga bulan pasca terdiag- nosis HIV, Ayub terus men- gonsumsi ARV. Namun, Ayub merasakan efek obat ARV begitu keras untuknya, "Tiga puluh menit pertama kita kayak mabuk, pusing pun masih bisa dirasakan dua jam setelah bangun tidur, jalan udah kayak nggak nginjek pokoknya," jelasnya. Reaksi ARV sangat berat dirasakan Ayub seminggu. "Efeknya pusing parah, geli- sah, aku ogah-ogahan kuliah, gak serius, berat banget jalani kehidupan," tuturnya sambil mengingat lagi efek ARV itu. Mengetahui dirinya se- bagai ODHA, Ayub mulai menutup diri. Ia tak mem- perbolehkan siapa pun me- megang ataupun melihatnya. "Aku mikir ini bisa menular ke temen-temen, itu cukup berat untuk mereka," ujarn- ya. Bahkan Ayub memiliki niat mengakhiri hidupnya sebanyak dua kali. "Waktu itu tinggal nabrakin diri ke mobil aja, dan satunya udah pegang gunting mau tusukin ke perut," tuturnya. Namun hal itu diurungkan karena ta- kut jika ada orang lain yang menyentuh darahnya, "jadi kasihan kalau mereka semua kena HIV gara-gara aku." selama Hingga tulisan ini diterbit- kan, Ayub belum membuka statusnya pada orangtuanya. Hal itu karena Ayub tidak mau membebani orangtuan- ya, terutama ibunya. "Waktu aku nangis terus itu, kondisi fisik ibu menurun dan ma- suk rumah sakit," ucap Ayub. Ketiga kakak Ayub juga tidak menganjurkan Ayub mem- beritahu temannya di kam- pus. Selain itu, Ayub pun khawatir apabila temannya malah meninggalkannya, "Untung kalau mendukung
D O K U M E N P R I B A D I / Y A Y U K Agenda Training of Trainers Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Papua pada November 2018 dan menerima, kalau seba- liknya? Ya, aku nggak punya teman," pungkasnya. itu, Ayub per- nah mendapat perlakuan diskriminasi di layanan kes- ehatan. Pertama kali Ayub berobat di Malang, ia mem- buka status kepada petugas medis. Harapan Ayub untuk diperlakukan lebih baik, pu- pus begitu saja. Petugas me- dis justru melirik sinis ke arah Ayub dan berseru, "Ih!" dengan wajah tidak men- genakkan, menurut Ayub. Ti- dak hanya lirikan sinis, Ayub juga menerima sikap dingin dari beberapa petugas medis lainnya. Selain Yayuk, Mantan Pengguna Yayuk, Mantan Pengguna Narkoba dan Pengidap HIV Narkoba dan Pengidap HIV HIV tidak hanya disebab- kan oleh LSL, tetapi bisa juga karena penggunaan narkoba seperti Yayuk (bukan nama sebenarnya). Tahun 2008, Joko (bukan nama sebenarn- ya) menjabat bekerja di Di- nas Kesehatan Serang sebagai tenaga honorer. Joko pun membantu dokter melakukan penyuluhan mengenai HIV dan AIDS di daerah setem- pat. Setelah mengetahui fak- tor penyebab dari HIV dan AIDS dari penyuluhan terse- but, Joko mengajak Yayuk untuk melakukan VCT. Joko yang dulunya man- tan pengguna jarum suntik, memiliki firasat bahwa di- rinya berisiko terkena HIV. Begitu pula Yayuk, mantan pengguna narkoba. Mereka memberanikan diri untuk tes VCT di rumah sakit daer- ah Serang. Ternyata dugaan Joko dan Yayuk benar, mere- ka positif menderita HIV. Mengetahui statusnya se- bagai ODHA, Yayuk langsung lemas. "Aku ngerasa lemah dan gak bisa berkata apa-apa lagi," terang perempuan 32 tahun itu. Untungnya, Joko selalu memberi semangat dan membantu Yayuk dalam hal pengobatan. "Dia yang ten- angin aku tiap aku galau dan temanin periksa perkemban- gan virusku," jelasnya. Perihal status HIVnya, Yayuk takut menceritakan pada orangtu- anya. "Waktu itu orang tua lagi sakit juga, aku nggak mau nambahin beban pikiran mereka," ungkapnya. Prinsip Yayuk adalah ti- dak akan membuka status- nya pada sembarang orang. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 29
PSIKOLOGI "Misal gak ada manfaatn- ya, nggak usah, malah akan memperkeruh suasana," ujar itu. perempuan anak satu Menurut Yayuk, membuka status pada orang lain akan membuat stigma diskrimi- nasi masyarakat tambah me- muncak. "Jadinya percuma, apalagi kalau mereka gak paham apa itu HIV," tuturn- ya. Maka dari itu, Yayuk juga tak mau diskriminasi itu me- nekan dirinya setiap hari. Marcell, Korban Sodomi Marcell, Korban Sodomi yang Hidup dengan HIV yang Hidup dengan HIV Marcell (bukan nama sebe- narnya) mengidap HIV kare- na faktor korban sodomi. Bu- lan Ramadan ketika Marcell duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia mengikuti kegiatan pesantren di musala dekat rumahnya. Marcell dan teman-temannya mengaji seperti biasa. Selesai mengaji, Marcell dan teman-teman- nya istirahat dengan mere- bahkan diri di tikar yang ada di musala. Sayangnya, guru ngaji Marcell tega mencabuli Marcell yang saat itu masih berumur 13 tahun. "Aku di- cabuli dan disodomi seban- yak dua kali," terang laki-laki kelahiran tahun 1982 itu. Pasca kejadian tidak se- nonoh itu, Marcell mengaku takut untuk berpergian kelu- ar rumah. "Seminggu setelah itu gak berani kemana-mana, sekolah pun gak berani," ucap Marcell. Marcell pun men- 30 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 jadi anak yang pendiam dan pemurung. "Waktu orang tua bertanya, kenapa, ada apa, ya bilang nggak papa karena gak berani bercerita," lanjutnya. Setahun kemudian setelah kejadian itu, Marcell ingin mencoba hal yang sama. "Mungkin karena saya kor- ban, ingin melakukan hal yang sama (sodomi) dengan orang lain," ucapnya. Marcell juga merasa memiliki keter- tarikan dengan sesama jenis. "Kayak suka lihat cowok gan- teng," ungkapnya. Menginjak kelas dua SMA, Marcell mencoba berhubun- gan intim dengan sesama jenis. "Aku punya pasangan juga kor- yang kebetulan ban (sodomi) dari kakaknya sendiri," jelas laki-laki asal Melak, Kutai Barat itu. Mu- lai dari hubungan itu, Mar- cell melakukan LSL lebih dari satu laki-laki. Kebiasaan Marcell yang demikian, membuat virus HIV bersarang di tubuhnya. Hal tersebut ia ketahui setelah berlibur dari Yogyakarta pada 26 Agustus 2016. Marcell merasa lelah dan langsung jatuh sakit. "Demam tinggi, meriang, sembuh, eh kambuh lagi, berulang-ulang sekitar sebulan," katanya. Lalu Mar- cell berobat ke dokter dan harus dirawat inap karena penyakit tubercolosis (TBC). Setelah dirawat inap selama dua minggu, kondisi Marcell malah semakin lemah. "Dok- ter inisiatif ambil darahku dan nggak dikasih tau untuk tes apa," tuturnya. Ternyata, dokter melaku- kan tes HIV pada darah Marcell dan hasilnya positif. "Waktu itu yang kurasain ya pasrah aja, lempeng (wajah datar)," jelas Marcell. Terdiag- nosis HIV membuat Marcell harus dirawat inap kembali selama satu minggu. Setelah itu ia menjalani pengobatan dengan mengonsumsi ARV. Memasuki bulan kedua mengonsumsi ARV, Marcell memberanikan diri mem- buka statusnya pada keluar- ganya. Marcell juga membu- tuhkan penguatan diri untuk membuka status itu. "Pasti ada risikonya, salah satunya kita bakal distigma negatif dan didiskriminasi," ucapnya. Untungnya keluarga Mar- cell mau menerima dirinya sebagai ODHA, "Alhamdulil- lah mereka yang mendukung saya agar bangkit," ucapnya senang. Menurut Marcell, membuka status pada kel- uarga merupakan hal yang sulit dan berisiko didiskir- minasi. Contohnya Alex (bukan nama sebenarnya), teman Marcell yang diusir keluarganya karena penya- kit AIDS. "Almarhum sudah kena AIDS, kulitnya han- cur, melepuh, terkelupas dan gosong, saya sempat bantu dia sebelum meninggal dun- ia," cerita Marcell tentang temannya itu. Ternyata, al-
marhum Alex adalah pender- ita HIV yang tidak mengon- sumsi ARV selama hidupnya. "Setelah meninggal, saya dan temen komunitas (komu- nitas HIV) membersihkan kamarnya, dan ARV itu ma- sih utuh gak pernah dibuka," terangnya. Psikologis ODHA Mengha- Psikologis ODHA Mengha- dapi Open Status dan Konsep dapi Open Status dan Konsep Diri Diri Ayub, Yayuk dan Marcell memilih membuka status mengenai HIV hanya pada beberapa orang yang mereka percayai. Mereka juga menu- tup status HIVnya pada orang yang dirasa tidak penting untuk mengetahui. Hal itu untuk mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi ter- hadap mereka. Maka dari itu, mereka memilih menyem- bunyikan statusnya daripada berterus terang pada orang yang salah. Sama halnya sep- erti Hartini, seorang pen- gidap HIV dalam buku Me- moar Seorang Perempuan dengan HIV yang ditulis oleh Anang Tri Nugroho. Dalam buku tersebut, Hartini men- ganggap open status diibarat- kan membuka pintu masuk stigma, hujatan, bahkan pen- gusiran dari orang terdekat- nya. Itulah sebabnya, ODHA seperti Hartini memilih rapat-rapat dan menutup menyembunyikan statusnya. jurnal Pentin- gnya Pengungkapan Sta- Menurut PSIKOLOGI tus HIV/AIDS ODHA Pada Orang Terdekat yang ditulis oleh Mutia Galuh, open sta- tus ialah mengenali siapa saja yang penting untuk diberita- hu status HIV dan yang tidak perlu diberitahu. Ada tiga tipe orang yang penting untuk diberitahu mengenai status ODHA, yakni tipe lingkaran dalam, lingkaran menengah dan lingkaran pendukung. lingkaran dalam yakni orang yang dipercayai membantu ODHA dalam situasi apapun, seperti kelu- arga atau sahabat. Lalu ling- karan menengah yaitu orang yang tidak terlalu dekat na- mun untuk layanan pengo- batan ODHA, seperti dokter dan konselor. Selanjutnya lingkaran pendukung ialah organisasi khusus penanga- nan ODHA untuk mening- katkan kapasitas diri ODHA. Sehingga, ODHA lebih mendapat dukungan yang lebih luas dari sesama ODHA lainnya. Tipe Hartini men- ganggap open status diibaratkan membuka pintu masuk stigma, hu- jatan, bah- kan pengu- siran dari orang ter- dekatnya. Selain masalah open status yang memberatkan ODHA, konsep diri negatif pun muncul. Konsep diri negarif yang dimaksud seperti rasa tidak nyaman, malu mem- buka status karena stigma dan diskriminasi itu. Dalam buku Pendekatan Cognitive Behavior Dalam Psikoterapi, Aaron Beck seorang psikiatri, melihat depresi yang diderita ODHA melalui pendekatan kognitif. Aaron berpendapat EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 31
PSIKOLOGI ada tiga konsep utama peri- hal depresi, salah satun- ya konsep diri. Konsep diri yang dimaksud yakni ODHA menjadikan dirinya sebagai manusia yang paling lemah, manusia tidak baik dan tidak layak hidup. Mereka mera- sa kehadirannya sudah tidak dibutuhkan disekitarnya, ha- nya karena mengidap HIV. Konsep diri yang negatif pada ODHA juga dijelaskan dalam jurnal berjudul Dis- engagement and Engagement Coping with HIV/AIDS Stig- ma and Psychological Well -Being of People with HIV/ AIDS. Jurnal yang ditulis oleh Susan Varni, menegas- kan konsep diri yang dihada- pi ODHA yakni kecemasan, turunnya harga diri, kekha- 32 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 watiran terhadap pengucilan publik, masalah citra diri. Maka dari itu, masyarakat harus mengetahui tahap- tahap yang harus dijalani ODHA. Elizabeth Kubler- Ross seorang psikiatri men- yatakan sebuah teori dalam buku Psikologis Kesehatan Pengantar untuk Perawat dan Profesional Kesehatan Lain. Elizabeth berpendapat bah- wa ada lima tahap yang akan dijalani ODHA bersama HIV dan AIDS. Ketika mengetahui vonis bahwa dirinya terjangkit HIV, ODHA merasa tidak percaya apa yang ia derita, dan ber- pikir bahwa hidupnya akan berakhir (denial). Kemudian, ODHA seringkali memun- culkan amarah yang diwujud- UAPM INOVASI/NMS kan pada dirinya sendiri atau oranglain sehingga frustasi itu muncul dengan sendirin- ya (angry). Selanjutnya, de- presi menyelimuti hari-hari ODHA dengan tanda-tanda klinis, seperti murung, mera- sa bersalah, tidak berdaya bahkan bunuh diri (depres- sion). Kemudian ada tahap bargaining di mana ODHA mulai mencoba mencari-cari pengobatan, dan memilih ti- dak melawan takdir Tuhan. Setelah menjalani pengo- batan yang intens, ODHA mulai menerima dirinya dan lebih menikmati hidup yang ia jalani (acceptance). Menjalani kelima tahap tersebut, ODHA membu- tuhkan kelompok dukungan untuk mendampinginya. Ni
PSIKOLOGI Made Suryani, seorang kon- selor ODHA di Kota Bon- tang mengatakan bahwa kelompok dukungan penting dalam memperbaiki psiko- log ODHA, "Misal memberi semangat, curhat-curhatan, dan ngasih solusi kalau dia ada masalah, jadi mereka merasa tidak sendirian," ung- kap perempuan berkacamata itu. tertular penyakit Ibu," ucap Yayuk kembali menirukan dokter itu. Mendengar itu, Yayuk merasa tertekan. "Mau tidak mau, harus menyetujui tubektomi agar anak saya la- hir dengan selamat," jelasnya. Tubektomi yang membuat Yayuk tidak bisa hamil juga sempat mempertanyakan pada dokter, "Dok, saya gak bisa punya anak lagi dong?". Kemudian dokter membalas pertanyaan Yayuk, "Bu, satu aja dulu dirawat yang bener, kalau banyak malah ngere- potin. Nanti ibu operasi di sini, kami yang repot,". Ka- ta-kata itu teringat jelas da- lam ingatan Yayuk. Ternyata, tubektomi adalah bentuk ke- kerasan terhadap perempuan ODHA. Hal itu diketahui Yayuk setelah ia bergabung di Ikatan Perempuan Positif In- donesia (IPPI). nancy, resiko dari kehamilan ektopik yaitu pertumbuhan janin yang tidak normal dan menyebabkan kelainan ben- tuk bayi. Bahkan kehamilan ini dapat mengancam nyawa bayi dan ibunya Tubektomi yang dilakukan pada Yayuk, tidak sesuai da- lam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU No. 44 Tahun 2009 ten- tang Rumah Sakit (UURS). Pasal itu menyebutkan bah- wa rumah sakit berkewajiban memberi pelayanan kese- hatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efek- tif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka RS terkait harus diberi sanksi berupa teguran, teguran ter- tulis, denda atau pencabutan rumah sakit. Sepuluh Diskriminasi di Pelayanan Diskriminasi di Pelayanan Kesehatan terhadap ODHA Kesehatan terhadap ODHA Tahun 2009, Yayuk mela- hirkan anak pertamanya, Bima (bukan nama sebenarn- ya). Yayuk masih ingat sekali, ia memasuki ruangan opera- si berwarna hijau itu. Ketika Yayuk sudah siap melahir- kan, dokter mengatakan, "Ibu harus tubektomi ya," ucap Yayuk menirukan dokter be- dah itu. Dilansir dari media pers kesehatan Britania Raya dan Irlandia Utara uk tentang Female Sterili- sation, tubektomi ialah cara mengikat atau memotong saluran tuba falopi. Pengika- tan itu berguna agar sperma tidak bertemu dengan sel telur. Dengan kata lain, Yayuk tidak bisa hamil lagi. UAPM INOVASI/NMS Sehubungan dengan tin- dakan tubektomi terhadap perempuan ODHA, Kevin Adrian, seorang dokter di menjelaskan resiko tentang komplikasi tubektomi. Salah satu resiko yang dialami ialah pendara- han, kerusakan organ seper- ti luka pada usus, kandung kemih dan pembuluh darah. Selain itu, apabila tuba falo- pi tidak menutup sempurna, akan meningkatkan resiko kehamilan ektopik (hamil di luar kandungan). Dilansir dari americanpregnancy.org dalam artikel Ectopic Preg- setelah melahirkan Bima, Yayuk masih kesal dengan tubek- tomi yang dilakukan dokter. Apalagi ketika tetangga atau keluarga berkata, "Kapan hamil lagi?" Kok nggak ngisi (hamil) lagi, sih?". Tidak ha- nya dari tetangga atau keluar- ga, Bima juga seringkali ber- kata pada Yayuk, "Ma, bayi tabung itu berapaan? Abang mau punya adek dong," tu- tur Yayuk menirukan ucapan anaknya. Yayuk pun pas- rah menghadapi pertanyaan bertubi seperti itu terus me- nerus. "Tiap aku ditanyain tahun Awalnya Yayuk menolak permintaan dokter, karena memiliki keturunan lagi ialah hak Yayuk. Penolakan Yayuk pun disanggah oleh dokter, "Saya punya hak untuk ti- dak operasi Ibu, sebagai ma- nusia pula saya berhak tidak EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 33
PSIKOLOGI Yayuk jengkel ke- tika petugas kesehatan memisah- kan pera- latan anak- nya dengan pasien nor- mal lainnya. "Seprai tidur anakku di- masukkan ke kantong in- feksius sama susternya," jelas Yayuk. 34 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 gitu, mesti sampai rumah aku langsung nangis," jelasnya. Menurut Yayuk, diskrim- terhadap ODHA di inasi pelayanan kesehatan pun masih ada. Hal itu terjadi ke- tika Bima dirawat inap karena demam. Yayuk jengkel ketika petugas kesehatan memisah- kan peralatan anaknya den- gan pasien normal lainnya. "Seprai tidur anakku dima- sukkan ke kantong infeksius sama susternya," jelas Yayuk. Tidak hanya itu, bahkan alat kesehatan seperti termome- ter dan tensi juga dibedakan dengan pasien lainnya. "Sa- dar nggak kalau ngelakuin itu? Gak boleh gitu, gak pantes. Anakku berkali-kali VCT dan negatif," amarahnya tumpah pada petugas saat itu. diskriminasi lainnya kembali terjadi saat Joko harus operasi bisul. Joko malah ditempatkan di ruang isolasi, tidak boleh bercam- pur dengan pasien lainnya. Apabila menolak, dokter ti- dak mau mengoperasi bisul itu, "Sampai segitunya pada- hal cuman bisul, bukan pen- yakit menular kayak flu bu- rung dan TBC loh," kesalnya. Hingga tahun 2017, pe- nolakan operasi pada pasien ODHA masih ditemukan Yayuk. Yayuk mendapatkan informasi itu dari dampin- gannya, Jani (bukan nama se- benarnya). Tahun 2017, Jani yang juga ODHA harus diop- erasi karena penyakit hernia Kejadian yang dialaminya. Tetapi, dok- ter bedah di RSUD Serang itu tidak mau mengoperasi, "Alasannya belum siap," kata Yayuk menirukan penuturan Jani. Menurut Yayuk, peno- lakan oleh dokter bedah itu tidak disertai alasan yang jelas. Kemudian, Yayuk men- gancam kasus ini akan diang- kat sampai media nasional. "Jangan sampai kasus ini terdengar sampai ke Menteri Kesehatan, karena aku punya akses ke sana," ancam Yayuk pada dokter itu. Yayuk adalah Koordinator Wilayah (Kor- wil) IPPI Provinsi Banten. IPPI ialah lembaga nasional untuk wanita yang hidup dan terkena HIV. Salah satu misi IPPI yakni memberdayakan perempuan dalam aspek kes- ehatan, sosial, pendidikan, advokasi untuk mencapai kesejahteraan mereka. Maka dari itu, Yayuk berani untuk bersuara membela ODHA. terhadap ODHA di pelayanan kese- hatan sebagai konsumen RS, haknya dilindungi dengan Undang-Undang No. 8 Ta- hun 1999 tentang Perlind- ungan Konsumen. Salah satu hak konsumen tercantum di pasal 4 UU No. 8/1999 huruf (g). Hak tersebut menjelas- kan bahwa konsumen harus diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selain itu, hak pasien juga tercantum Pembelaan
D O K U M E N P R I B A D I / Y A Y U K Ikatan Perempuan Positif Indonesia dalam pasal 32 huruf (c) Un- dang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yakni memperoleh layanan yang manusia, adil, jujur dan tanpa diskriminasi. Diskriminasi di pelayanan kesehatan pada ODHA juga terjadi di Kota Pekanba- ru dalam Jurnal Stigma dan Diskriminasi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pada Pelayanan Kesehatan di Kota Pekanbaru Tahun 2014. Jur- nal yang ditulis Maharani mahasiswa Jurusan Ilmu Kes- ehatan STIKES Hang Tuah Pekanbaru, memaparkan in- formasi perihal diskriminasi di pelayanan kesehatan. Dit- uliskan ada petugas mematok harga tiga juta untuk meman- dikan jenazah ODHA, berbe- da dengan jenazah lainnya yang hanya dipatok tiga ra- tus ribu. Kemudian, jenazah ODHA yang sudah dimand- ikan harus dibungkus plastik atau dimasukkan ke peti. Diah Sawitri, dokter spesi- alis penyakit dalam di RSUD Kota Bontang, menyayang- kan diskriminasi di layanan kesehatan. "Gaboleh begitu, itu penularan mereka juga su- lit, kenapa harus didiskrimi- nasi?" ucap Diah saat ditemui di ruang dokter. Menurut Diah, pihak medis pun harus memperlakukan sama antara pasien satu dengan lainnya. Penularan HIV/AIDS di- jelaskan oleh Diah, bahwa penyakit ini bisa ditularkan dengan berhubungan seks, tranfusi darah, penggunaan jarum suntik dan kontak da- rah. "Jadi penularannya su- PSIKOLOGI lit. Ya kalau misal bergaul, ngobrol, bersalaman itu ng- gak masalah," terangnya. Menurut data Kemenkes RI, faktor resiko tertularnya pen- yakit HIV di Indonesia tahun 2019 menunjukkan persen- tase yang berbeda. Faktor ter- atas disebabkan karena peng- gunaan jarum suntik (56%), disusul heteroseksual (17%) dan homoseksual (17%). Kemudian, penyebaran vi- rus HIV dijelaskan juga da- lam buku Environmental and Occupational oleh William N. Rom dan Steven B. Mar- kowitz. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa penyebaran virus ini bisa dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin se- lama kehamilan, persalinan atau menyusui. Centers for Disease Control and Preven- EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 35
PSIKOLOGI Jurnal yang ditulis oleh Yvnne Han- dajani, ada empat dukungan yang bisa diberikan oleh kelu- arga, yaitu dukungan emosion- al, dukun- gan peng- hargaan, dukungan instrumen, dan dukun- gan informa- tif. 36 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 tion, sebuah lembaga kese- hatan masyarakat nasional di Amerika Serikat, menge- mukakan bahwa HIV tidak dapat tertular lewat air liur dan air mata. Begitu pula dengan keringat, bersentu- han, berpelukan, bahkan berciuman. Seharusn- Seharusn- Bagaimana Bagaimana ya Sikap Keluarga dan ya Sikap Keluarga dan Lingkungan Sosial Terha- Lingkungan Sosial Terha- dap ODHA? dap ODHA? Mengingat masih ban- yaknya penderita HIV dan AIDS di Indonesia, Komi- si Penanggulangan Aids (KPA) membuat pedoman, "Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019". Pe- doman ini bertujuan per- cepatan tiga zero (zero in- feksi baru, zero kematian akibat HIV/AIDS, zero stigma dan diskriminasi). Dengan demikian, KPA membuat tiga upaya un- tuk menanggulangi stigma dan diskriminasi. Perta- ma, upaya yang mengarah pada penghapusan stigma dari petugas layanan kese- hatan melalui pendidikan dan penegakan kebijakan. Kedua, mengembangkan intervensi yang menguran- gi stigma di tempat layanan, masyarakat, pendidikan, dan masyarakat luas. Ke- tiga, mendorong keterli- batan tokoh masyarakat dan agama sebagai bagian dari kampanye stigma dan diskriminasi. Sementara itu, jurnal ber- judul Influence of Depres- sion to Quality of Life Peo- ple Living with HIV/AIDS After Antiretroviral Treat- ment, menjelaskan dukun- gan keluarga sangat penting bagi ODHA. Jurnal yang di- tulis Yvonne Handajani, ada empat dukungan yang bisa diberikan oleh keluarga, yaitu dukungan emosional, dukun- gan penghargaan, dukungan instrumen dan dukungan in- formatif. Pertama, dukungan emo- sional merupakan dukungan dengan menerima segala stig- ma dan selalu memberikan motivasi untuk rutin terapi mencakup ungkapan empa- ti, kepedulian, dan memba- has perkembangan penyakit yang diderita. Keluarga ha- rus memberikan rasa nya- man pada pengidap dengan memberi kasih sayang. Pal- ing penting dari dukungan emosional ini ialah keluarga harus bisa memahami dan memaklumi penyakit HIV/ AIDS bukanlah penyakit me- matikan. Kedua, dukungan peng- hargaan yaitu memotivasi untuk selalu berobat. Kemu- dian, dalam dukungan peng- hargaan ini bisa mengubah pemikiran bahwa HIV/AIDS bukanlah aib. Keikutserta- an penderita HIV/AIDS da- lam kegiatan sosial maupun keluarga, mendukung un-
tuk melakukan aktivitas se- hari-hari, juga merupakan bentuk dukungan penghar- gaan. Ketiga, dukungan instru- mental. Dukungan ini beru- pa bantuan kepada penderita HIV/AIDS yang dilakukan secara langsung. Misalnya, mengantarkan langsung ke klinik untuk pemeriksaan, merawat, menyiapkan obat, penyediaan finansial untuk biaya pengobatan. Keempat ialah dukungan informatif. Dukungan yang dilakukan keluarga dalam hal menase- hati, dan memberi saran ke- tika menghadapi suatu ma- salah. Manfaat dukungan informatif ini dapat menekan stress penderita karena nase- hat yang diberikan dapat memberi sugesti baik bagi ODHA. Selain dukungan keluar- ga, lingkungan masyarakat terha- juga berpengaruh dap ODHA. Fuji Astutik, dosen Psikolog UIN Mali- ki Malang pun mengatakan bahwa kelompok dukungan bagi ODHA sangat penting. "Nyawa itu bisa hilang dan selamat gara-gara dukungan dari lingkungan," ungkapnya. Fuji juga menegaskan bahwa sangat berpen- dukungan garuh bagi ODHA. "Banyak lho kasus ODHA meninggal dunia bukan karena penya- kitnya, tapi karena gak ada dukungan dari sekitar, kasih semangat pada mereka kalau semuanya belum berakhir," tegas Fuji. Perihal stigma negatif pada ODHA, Yayuk menjelaskan bahwa siapa saja bisa terke- na HIV. "Semua bisa kena kok, gak mandang baik bu- ruk orangnya, yang terpent- ing HIV itu bukan penyakit moral," terangnya. Yayuk juga merasa diskriminasi dan stigma ODHA harus dihil- angkan, "Yang berbahaya itu virusnya bukan penderitan- ya, jadi jauhi virusnya, bukan orangnya," sambung Yayuk. Begitu pula dengan Mar- cell, yang mengatakan bah- wa HIV bukanlah penyakit mematikan. "Sekarang su- dah ada obatnya (ARV_Red) yang bisa menekan virusnya, jadi apa yang perlu ditakut- kan?" ucap Marcell. Hanya satu yang ODHA harapkan dari masyarakat disekitarn- ya, "Kami butuh dukungan dan semangat dari kalian, itu yang sangat kami perlukan," tegasnya Marcell. Senada dengan Marcell, Ayub pun menegaskan bah- wa HIV bukanlah penyakit mematikan atau kutukan, "Yang menakutkan itu ketika telat menanganinya, kalau ce- pat ditangani ya gak masalah kok," terangnya. Ayub juga berkata ODHA akan bisa hidup normal seperti manu- sia pada umumnya, "Ini bu- kan penyakit yang gampang menular". Sama seperti Yayuk dan Marcell, Ayub meng- PSIKOLOGI himbau masyarakat untuk menghapus stigma buruk terhadap ODHA. "Jadi tolong jangan menghakimi kita, sal- ing kasih semangat satu sama lain lah biar ODHA tetap se- mangat menjalani hidupnya," pungkasnya.[] =================== *Laporan ini diedit kemba- li setelah terbit dalam bentuk cetak pada Desember 2019. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 37
SEJARAH Hutang Negara dalam Tragedi 65 Oleh Muhamad Fajar Riyandanu Jum'at 18 Oktober 2019, pukul sebelas siang, sebuah sepeda motor tiba di Jalan Kramat 5 No. 1C, Senen, Ja- karta Pusat. Alamat itu ter- tuju pada sebuah bangunan kecil bercat putih dengan pa- gar coklat setinggi satu seten- gah meter. Di sebelah kanan pagar terdapat plang putih setinggi dua meter. Plang itu bertuliskan 'Panti Waluya Se- jati Abadi'. Di halaman panti, terlihat seorang pria duduk di kursi plastik hijau. Ia berkaus polo warna kuning, dan memakai celana panjang serta topi pet, masing-masing berwarna biru dan cokelat. Pria itu ada- lah Lukas Tumiso, mantan tahanan politik (tapol) trage- di 1965. Ia pernah mendekam di Pulau Buru selama sepu- luh tahun, sejak 27 Agustus 1969 sampai akhir November 1979. Sembari duduk di kursi plastik hijau, Tumiso berb- agi kisah tentang riwayat hidupnya sebagai mantan ta- pol. Mulanya, pria kelahiran Samarinda ini menyeberang ke Pulau Jawa pada tahun 1952 dengan maksud men- empuh pendidikan Sekolah Guru (SG) di Surabaya. Se- lama menempuh pendidikan di SG, Tumiso tinggal bersa- ma pakdenya di Jalan Ikan Buntek, Tanjung Perak. Di sana ia tinggal selama tujuh tahun. Setelah lulus SG, Tumi- so melanjutkan pendidikan tinggi di IKIP Surabaya. Saat menjadi mahasiswa, Tumiso aktif di Perhimpunan Maha- siswa Indonesia (Perhimi). Di sela-sela kuliah, Tumiso men- yambi guru Sekolah Dasar di Ujung Pangkah, Gresik. Setelah lulus dari IKIP Sura- baya, ia pun aktif dalam or- ganisasi Barisan Tani Indo- nesia (BTI), organisasi massa petani yang terhubung ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 17 Desember 1965, pukul sembilan malam, Tumiso selesai mengajar les privat kepada anak seorang Tionghoa. Di tengah per- jalanan menuju kediaman, Tumiso ditangkap oleh dua orang berpakaian militer di Kecamatan Sawahan, Sura- baya. Ia digiring menuju ke sebuah mobil. Saat itu ia tak melawan. Tumiso masuk ke mobil, lalu dibawa ke Kodim Ambengan, Undaan Wetan untuk diinterogasi terkait ke- giatannya di Perhimi. pria berusia 79 tahun ini baru menyadari alasannya ditangkap. Ia dituduh terli- bat dalam sebuah gerakan di Jakarta yang menewaskan tu- juh perwira tinggi Angkatan Darat. Gerakan 30 Septem- ber (G30S). "Ra ruh opo-opo, moro-moro rame, dicekel (Tidak tahu apa-apa, tiba-ti- ba ramai, ditangkap)," jelas- nya. Selain membagi kisah hidupnya, pria yang lahir pada tahun 1940 ini fasih bercerita perihal G30S, dan mengka- jinya dengan kedatangan PT. Freeport dan investasi negara asing ke wilayah Indonesia. Di Kodim Ambengan itu Tumiso mendapat kekerasan dari pihak militer. "Digepuki deh..deh..deh koyo sayur lo- deh (Dipukuli deh..deh..deh, seperti sayur lodeh)," katan- ya. Luka kekerasan tersebut masih berbekas di tulang hi- dung Tumiso yang sudah ti- dak lurus. Setelah empat bulan di Kodim Ambengan, ia dip- indahkan ke penjara Koblen Surabaya selama satu seten- gah ia tahun. Kemudian dipindahkan lagi ke penjara Kalisosok selama dua tahun setengah. Setelahnya, ia kem- bali dibawa ke Koblen. Setiap Setelah proses interogasi, 38 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019
dipindah dari satu penjara ke penjara lain, ia menjala- ni interogasi terkait tuduhan keterlibatan dirinya dalam G30S. Seusai menjalani interogasi di Koblen, ia dipindahkan ke Penjara Nusakambangan. Se- lama di pulau ujung selatan Jawa Tengah itu Tumiso di- tunjuk menjadi kepala kea- manan tapol. Sebagai kepala keamanan tapol, ia diberi tu- gas mengatur jadwal bersih lapas dan mencari rumput untuk hewan ternak. Selain itu, Tumiso juga melakukan kerja paksa seperti tapol lain. Menurut cerita Tumiso, penjara Nusakambangan menjadi tempat penjemputan tapol yang akan dibuang ke Pulau Buru. "Di Nusakam- bangan itu kita nunggu kapal, kapal dateng kita berangkat ke Buru. Saya ke Buru 27 Agustus 1969," ucapnya. Kisah Dari Bawah Kaki Kisah Dari Bawah Kaki Gunung Kelud Gunung Kelud Menjelang waktu Isya, 762 Kilometer dari Panti Waluya Sejati Abadi, Slamet Suyan- to, sedang duduk di depan televisi. Benda temuan John Logie Baird asal Skotland- ia itu menjadi teman malam minggunya. Di salah satu rumah di Dusun Petongom- bo, Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri itu, ia tinggal berdua bersama sang istri. SEJARAH Slamet merupakan korban selamat dari tragedi 1965, ia mantan anggota Pemu- da Rakyat, sebuah organisa- si pemuda dari PKI. Slamet tergabung dalam Pemuda Rakyat pada tahun 1962. Slamet bercerita, pada tahun tersebut ia diajak ke Surabaya oleh Subandiono, salah satu pengurus Pemuda Rakyat cabang Kediri untuk mencari pekerjaan. Di Surabaya itulah ia mulai mengenal organisa- si Pemuda Rakyat. "Mbiyen kan keadaan bebas, diakui Pemerintah. Jaman kui nang Suroboyo kan terpengaruh karo konco-konco, masuk organisasi pemuda, ya me- lu-melu demo, akhirnya di- catat sebagai anggota pemu- da," jelas Slamet. tergabung da- lam Pemuda Rakyat, Slamet bekerja di sebuah bangunan di Jalan Panghela No. 19. Di tempat itu Slamet beker- ja sebagai jasa pembersih. Tak lama, Slamet dipindah ke Committee Daerah Besar (CDB) PKI Surabaya. Slamet bekerja sebagai kurir surat. "Jadi kurir, keliling Surabaya ngontel. Jadi penggaweanku itu nganter surat, ya cari obat," ucap Slamet. Setelah Sejak G30S pimpinan Letnan Kolonel Untung di- gagalkan, banyak anggota dan simpatisan PKI dibunuh, ditangkapi, dan tercerai-be- rai. Propaganda anti PKI pun dilancarkan di berbagai kota, termasuk Surabaya. Bulan November 1965, Slamet dan beberapa kawannya dihubun- gi oleh Jono, yang menurut Slamet adalah salah satu an- ggota PKI. Saat di CDB, Jono mengundang Slamet un- tuk menuju ke rumahnya di daerah Malang Selatan. "An- cer-ancere sini, kalau ditanya sama warga sana ngomongo ae keluargaku, tak tunggu nang kono (rumah Jono)," ucap Slamet menirukan uca- pan Jono. Sesampainya di lokasi, ia dan satu orang kawannya, Suyut Suhartono akhirnya dapat bersua dengan Jono. "De'e (Jono) kondo aku saiki arepe nang suroboyo, kowe balik'o nang keluargamu," jelas Slamet. Lelaki kelahiran 1 Januari 1941 ini menga- ku menjalani masa pelarian selama tiga bulan setengah. Dari Malang Selatan, Slamet dan Suyut melewati Dampit, Tambakrejo, dilanjut ber- jalan kaki mengikuti garis pantai menuju daerah Kedi- ri. "Uber-uberan, masuk ke perkebunan kopi. Ya mus- ti pinter-pinter buang jejak. Misale mlakune rono, awake mundur, ben digoleki rono (Misalnya jalannya ke sana, trus kita mundur, jalan ke arah lain)," ujar Slamet ter- kekeh. Setelah menjalani masa pelarian selama tiga bulan setengah, Slamet dan Suyut berhasil pulang ke rumah EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 39
SEJARAH masing-masing. Namun ke- berhasilan itu tidak bertahan lama, selang beberapa bulan Slamet dipanggil oleh Bayan Desa bernama Sadikan di daerah Pandantoyo. Sadikan menyerahkan lurah setempat. Slamet ke Ia diinterogasi dan dituduh terlibat peristiwa dalam G30S. Saat diinterogasi itu- lah Slamet mengaku sebagai Sekretaris Pemuda Rakyat Kediri. Ia sengaja berbohong dengan maksud melindun- gi warga sekitar. "Wes tak akui, aku sadar aku ini target. Kanggo nutupi ben daerah sini gak banyak korban. Nah kalau gak gitu rentetannya banyak. Korban aku siji en- ggak papa," ujarnya sembari melepas songkok hitam yang ia kenakan. lu- Setelah diinterogasi rah, Slamet dibawa ke Kora- mil Wates untuk menjalani serangkaian interogasi oleh militer. Usai diinterogasi di Koramil terkait kegiatannya di Pemuda Rakyat, hari itu juga ia langsung dibawa ke tahanan militer Kamp 93 di Kota Kediri. Kamp yang dulu terletak di Jalan Sriwijaya No.59 ini sudah beralih fung- si menjadi TK Santo Yoseph Dua. Karena ditahan di Kamp 93, Slamet tidak bisa pulang ke rumah. Dalam memenuhi kebutuhan pribadi, ia selalu mendapat kiriman dari kel- uarganya. Akibatnya, lahan yang biasa digunakan untuk sarana produksi keluarga ha- rus dijual guna memenuhi selama kebutuhan Slamet ditahan. Kiriman itu berupa makanan, peralatan mandi, maupun obat-obatan. Slamet baru bisa pulang pada 24 september 1979, itupun usai kembali dari Pulau Buru. Setelah ditahan di Kamp 93, ia dipindahkan ke penja- ra Koblen di Surabaya. Tidak sampai satu tahun, Slamet dialihkan ke Korem Madi- un untuk diinterogasi terkait relasinya di Pemuda Rakyat. "Kenal si ini apa enggak? Kenal iki apa enggak?," ucap Slamet menirukan interoga- tor. Setelah proses interogasi selesai, dia kembali dibawa ke Koblen untuk ditahan. Peri- ode ke duanya di Koblen ia habiskan selama dua tahun, kemudian Slamet dibawa lagi ke Korem Madiun untuk kembali di interogasi. "Mere- .Lukas Tumiso (18/10) berbagi kisah saat menjadi Tahanan Politik Tragedi 65. UAPM INOVASI/Asrur Rodzi 40 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019
ka (militer) tetap cari data," kenang Slamet. Setelah di Madiun, ia dipindah ke pen- jara Nusakambangan. Selama mendekam di Nusakambangan, ia dipak- sa untuk melakukan kerja pertanian selama lima bulan setengah, sebelum diberang- katkan ke Pulau Buru pada tahun 1970. Seluruh kegia- tan pertanian seperti melu- ku, menanam, dan memanen dilakukan Slamet bersama tapol lain. Kegiatan ini ia lakukan setiap hari, dengan pengawasan ketat dari pi- hak militer. "Kerja pertanian, yang jaga pakai bedil, tapol itu penjagaannya ketat," jelas Slamet. Selain Slamet, korban se- lamat tragedi 65 yang berasal dari Kediri adalah Sumiran. Ia ditangkap oleh militer ha- nya karena tergabung dalam organisasi Pemuda Rakyat. Pada saat itu, bapak tujuh anak ini dituduh terlibat da- lam G30S. Pukul 10.15, 17 November 2019, langit di Dusun Jam- bon, Sugihwaras, Kecamatan Ngancar dipenuhi warna biru dan hampir tak berawan. Lewat suara paraunya yang kadang tersendat-sendat, pria berusia 90 tahun ini bertutur tentang masa lalunya. Ditemani putri kelimanya, Dariyati, Sumiran berkisah tentang pengalaman dirinya sebagai mantan tapol. Ia di- tangkap pada Agustus 1969 di Surabaya, beberapa hari sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) itu, Sumiran VII. Waktu bekerja di perusahaan min- yak yang terletak di Jalan An- jasmoro. Ia bertugas sebagai pedagang minyak keliling di Surabaya. Menurut cerita Sumiran, perusahaan minyak itu di- miliki oleh Sumadi, lelaki asal Nganjuk. Sebagai orang kepercayaan dari Sumadi, Sumiran sering kali diminta bermalam di perusahaan. Namun, saat itu Sumiran menolak. "Saya sudah dua malam tidur sini Pak, saya mau kembali ke kos dulu," in- gat Sumiran. Setibanya di kos yang ter- letak di Jalan Banyu Urip Wetan, Surabaya, Sumiran bercerita bahwa ia ditang- kap oleh empat orang militer. Salah satu dari mereka ada- lah Jumali, Staff Komando Intelejen Surabaya. Sekitar pukul delapan malam, pintu kosnya digedor. "Tok..tok.. tok niki kulo pun perasaan ketangkep, mau keluar lewat jendela sampun ditodong pis- tol," cerita Sumiran. Selanjutnya, dengan mobil sedan, Sumiran dibawa ke se- buah gedung Korps Intelejen yang terletak di Jalan Cen- dana, Surabaya. Di sana ia di- interogasi oleh pihak militer. Sama seperti Slamet, saat di- interogasi, Sumiran mengaku sebagai orang dengan jabatan SEJARAH tinggi di Pemuda Rakyat. Ia mengaku sebagai Ket- ua Pemuda Rakyat Cabang Kediri. itu gak tauanggotanya, semisal saya ngaku warga, anggota, mesti ditanya siapa temannya? Ka- lau ngaku pengurus cabang, kenalnya itu orang-orang ja- batan tinggi anggota-anggota gak tau," tegas Sumiran. "Ketua cabang Setelah menjalani proses interogasi perihal kegiatann- ya di Pemuda Rakyat, ia di- tahan di Kamp 93. Setelahn- ya, Sumiran dibawa ke Korem Madiun untuk kembali diin- terogasi perihal kegiatann- ya di Pemuda Rakyat. Hasil interogasi itu membawanya kembali ke Surabaya, tepat- nya di Penjara Koblen. Di Koblen, ia ditahan selama beberapa bulan sebelum dip- indahkan ke Nusakamban- gan pada 1970. Setelahnya ia dibuang ke Pulau buru tahun 1971. Mereka di Pulau Buru Mereka di Pulau Buru Tumiso, Slamet, dan Sum- iran menjalani lakonnya se- bagai tapol yang bertahun-ta- hun, dipekerjakan secara paksa tanpa digaji di banyak proyek, entah di Nusakam- bangan maupun Pulau Buru, sesuai dengan kebutuhan mereka yang menangkapnya. Praktik yang menurut Pen- gadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag (2015), EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 41
SEJARAH dikategorikan sebagai perbu- dakan. Tumiso dibuang ke Pulau Buru pada 27 Agustus 1969. Selama di Pulau Buru, ia di- tempatkan di Unit III Wan- ayasa dengan nomor tapol 366. Sumiran yang tiba di Pulau Buru tahun 1971 di- tempatkan di Unit XI Wono- asih. Sedangkan Slamet yang tiba pada tahun 1970 ditem- patkan di Unit XV. Di Pulau Buru terdapat 21 unit tempat tapol. "Satu unit terdiri dari 10 sampai 19 barak, dan satu barak diisi sebanyak 50 ta- pol," tukas Tumiso. Menurut cerita Slamet, se- tiap unit dipimpin oleh seo- rang tentara yang mengatasi beberapa kepala barak. Seti- ap barak dipimpin oleh satu tapol yang menjabat sebagai kepala barak. Kepala barak membawahi kepala dapur, kepala kesehatan, dan kepala keamanan yang juga dijabat oleh tapol. tapol hanya sebatas sesama barak. Jika tapol memiliki keperlu- an dengan tapol lain di barak yang lain, maka mereka harus izin tentara terlebih dahulu. "Kui dijogo tentara. Barak kui diubengi pager kawat," kata Slamet. Komunikasi antar Di Pulau Buru para tapol dipaksa melakukan babat alas untuk keperluan sawah dan ladang. Setiap barak diberi- kan target minimal, 30 hektar untuk area sawah dan 20 hek- 42 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 tar untuk area ladang."Bukan gak boleh pakai alat, tapi me- mang tidak ada, dipaksa un- tuk mencabuti alang-alang untuk buka lahan. Ini tangan mbeler-mbeler kabeh," ucap Tumiso. Dalam dokumen Dakwaan Tribunal Rakyat Internasion- al Tentang Kejahatan Terha- dap Kemanusiaan di Indone- sia para tapol di Pulau Buru dipaksa untuk mengerjakan proyek-proyek seperti pem- bangunan jalan dan kanal irigasi, pembukaan lahan, menggarap sawah, dan men- gelola peternakan. Selain itu para tapol juga dipaksa un- tuk melakukan pembangu- nan dan renovasi dari barak- barak dan rumah-rumah, pemotongan kayu, pemban- gunan bangunan publik sep- erti tempat-tempat persem- bahyangan dan pusat-pusat kesehatan dan produksi ga- ram dan gula. Menurut cerita Sumiran, para tapol bekerja setiap hari. Dimulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Setelahnya, para tapol hanya diberi wak- tu istirahat 1 jam. Kemudian, mereka kembali bekerja sam- pai pukul 5 sore. Kadang ada yang dipaksa bekerja sampai pukul 10 malam. "Orang-orang (tapol) di Pulau Buru diremek tena- gane, pikirane. Kita kerja itu kalau panen sampai pukul 10 malam. Di sana banyak yang sakit. Asma, tipes, tapi nggeh terus dipaksa. Terus disuruh kerja, dijogo senjata," kenang Sumiran. Lebih Sumiran lanjut, mengatakan para tapol juga harus menyerahkan hasil garapan mereka. "Unit XI setor gabah lima ton. Dados wong ditahan, pupuk'e dikon tuku dewe, pangan'e golek dewe, panen dewe, ngusungi dewe (Sudah jadi tahanan, pupuknya suruh beli sendi- ri, makan cari sendiri, panen sendiri, mengangkut sendi- ri)," tambahnya. Pengalaman diperas oleh tentara juga dirasakan oleh Tumiso, kala itu ia sedang be- rada di kandang ayam untuk mengambil telur. Di kandang itu beberapa orang tentara menghampiri dirinya. "Dia (tentara) ngerampok. Kalau datang bilang; mana ini mana itu, jago. terutama ayam Ayam jago itu paling mahal. Harganya 250 rupiah pada ja- mannya," ujar Tumiso. Selain hasil garapan tapol disetorkan ke pihak militer, jatah konsumsi yang diberi- kan pihak militer juga tidak cukup untuk memenuhi ke- butuhan sehari-hari. Slamet mengatakan, para tapol han- ya diberikan jatah memakan nasi maksimal 250 gram per hari. Slamet pun mengkon- sumsi hewan liar untuk me- menuhi kebutuhannya. "Lek ketemu tikus makan tikus, bakar. Ular makan, ketemu kemiri, makan. Soro kui," ke-
SEJARAH UAPM INOVASI/Muhamad Fajar Riyandanu Bekas kamp tahanan 93, Kota Kediri. (17/11) Saat ini sudah beralih fungsi menjadi TK Santo Yoseph 2.. nang Slamet. Selain mengkonsumsi he- wan liar, para tapol juga me- minta makanan tambahan di barak lain guna memenuhi kebutuhan konsumsinya. Hal itu pernah dirasakan oleh Sumiran. Saat itu persediaan makanan di baraknya tidak cukup untuk memenuhi ke- butuhan konsumi seluruh penghuni barak. Sumiran bersama enam orang teman- nya ditugasi oleh kepala barak untuk pergi ke barak sebe- lah. Setelah berkomunikasi dengan pihak barak sebelah, mereka mendapat beberapa batang singkong. Ketika perjalanan kembali menuju baraknya, menurut cerita Sumiran, mereka di- tangkap oleh seorang Sersan yang sedang berjaga. Sersan itu bernama Lukas. Kemudi- an mereka dibawa ke markas komando dengan alasan be- lum mendapat izin dari pihak militer. "Kenapa kok nunduk kepala?," bentak Lukas. "Iya Pak, minta doa kepa- da Tuhan supaya saya dilind- ungi, saya gak salah," bela Sumiran. "loh, kok gak salah?" "Karena di sana (barak) itu kekurangan, lagi minta ban- tuan singkong ke barak sebe- lah, sama biji-bijian." Setelah seharian menjala- ni proses interogasi, mereka bertujuh dibebaskan, terma- suk beberapa batang sing- kong yang mereka bawa. Dalam Pernyataan Kom- nas HAM Tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966 (2012), ditemu- kan kurang lebih 41.000 pen- duduk sipil menjadi korban pengusiran atau peminda- han penduduk secara paksa sebagai akibat dari tinda- kan operasi yang dilakukan oleh aparat negara. Kemudi- an ditemukan kurang lebih 41.000 orang penduduk sip- il yang menjadi korban dan kemerdekaan perampasan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara. lanjut, ditemukan penghilangan orang secara paksa sebanyak 32.774 orang. Terjadi pula pemerkosaan atau ke- bentuk-bentuk kerasan seksual lain terhadap kurang lebih 35 orang sipil sebagai akibat dari tinda- kan operasi yang dilakukan oleh aparat negara. Adapun pemusnahan penduduk sipil sebanyak 1900 orang dengan sebaran Sragen 300 orang, Lebih EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 43
SEJARAH Alhasil, pada bulan Agus- tus 1978, pemerintah Indonesia membebas- kan para ta- pol. Pulau Buru, Kamp tahanan pal- ing fenom- enal dalam sejarah Orde Baru, ditut- up. 44 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 Sikka-Maumere 1000 orang, Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya sebanyak 600 orang. Hasil penyelidikan itu pun menyebutkan, perbuda- kan juga terjadi pada 11.500 orang di Pulau Buru dan di Mocong Loe, Makassar. Ditemukan juga lokasi pem- sipil bunuhan penduduk sebagai akibat dari operasi yang dilakukan oleh aparat negara di berbagai tempat seperti di instalasi rehabilita- si Pulau Buru, Sumber Rejo, Argosari, Pulau Baling, Pu- lau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-nanga, Mocong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohan, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, dan Ranomut-Manado. Masih dalam hasil penyeli- dikan HAM, Komnas ditemukan juga tempat tah- anan di Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, gedung milik Yayasan Tionghoa di Jalan Liloyor-Manado, Penjara Wi- rogunan, Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar. Ada- pun tempat yang diduga ada penyiksaan adalah Markas Kalong-Jalan Gunung Saha- ri, Gang Buntu-Kemayoran, dan Gedung Jalan Latuhar- hari. Tempat lain yang di- duga ada penyiksaan adalah Rumah Cina di Jalan Mela- ti-Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan-Malang, Sekolah Machung Jalan Nusakamban- gan-Malang, Rumah Tahan- an Militer, Tempat Pemaka- man Umum Gandhi, Guntur, Budi Uto Utomo, dan Budi Kemulyaan. Pada bulan Januari 1977, masyarakat Amerika Serikat memiliki Presiden baru, Jim- my Carter. Presiden satu ini memasukkan elemen HAM dalam kebijakan politik luar negerinya. Pada tahun itu pula, muncul tekanan PBB dan Amerika Serikat untuk meminta pemerintah Indo- nesia membebaskan para ta- pol. Alhasil, pada bulan Agus- tus 1978, pemerintah In- donesia membebaskan se- bagian besar tapol. Pulau Buru, Kamp tahanan paling fenomenal dalam sejarah Orde Baru, ditutup. Duabelas ribu tapol, termasuk Tumiso, Slamet, Sumiran, serta sas- trawan Pramoedya Ananta Toer, dikembalikan ke daerah asal mereka. Warta dibebaskannya para tapol, menjadi kabar bahagia bagi Dariyati. Pada 24 Sep- tember 1979, bersama kelu- arga besarnya, wanita yang sejak umur dua tahun diting- gal oleh bapaknya itu, menu- ju Kodim 521 Kediri untuk menjemput sang bapak, Sum- iran. "Tiga kol yang jemput," kekeh Dariyati. Setiba di lokasi, Dariyati sulit menemukan Sumiran karena banyaknya mantan
tapol yang berada di Kod- im 521, Kota Kediri. "Akeh, sak bek-bek," ucapnya. Da- lam Majalah Tempo: Pen- gakuan Algojo 1965 (2012) menyebutkan, berdasarkan data Direktorat Sosial Poli- Jawa Timur tik Provinsi pada 1981, Kediri menjadi penyumbang tapol terbesar di Jawa Timur. Jumlah mantan tahanan terkait dengan PKI yang dibebaskan dan wajib lapor di seluruh Jawa Timur sebanyak 446.803 orang. Se- banyak 83.800 orang berasal dari Kediri. Berada di tengah lautan manusia membuat Dariyati terdiam. Ia bersama seorang kawannya, didekati dan di- tanya oleh seorang tentara perihal orangtuanya. Namun Dariyati tetap diam dan tak menjawab. "Jajal inget gak Bapaknya yang mana?" tanya tentara itu. "Itu yang di lehernya ada anduknya," bisik kawan Dari- yati. "Kalau berani paranono jajal," ucap tentara lagi. Tanpa menunggu banyak waktu, Dariyati segera meng- hampiri orang yang dimak- sud kawannya, seorang pria dengan handuk di lehernya. "Lari minta pangku. Wong enggak tahu, yo lingak-lin- guk," kenangnya. Kebuntuan Peraturan Dalam Menuntut Keadilan SEJARAH Setelah reformasi, banyak mantan tapol yang berupaya menuntut keadilan nega- ra. Upaya itu juga dilakukan oleh Sumiran. Ia bergabung dalam Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB). Ta- hun 2009, Sumiran berangkat ke Jakarta untuk menghad- iri kongres luar biasa LPR- KROB. Selain menghadiri kongres, selama tujuh hari di Jakarta, Sumiran juga aktif dalam proses adovaksi para mantan tapol. Bersama LPR-KROB, Sumiran menuntut negara untuk melakukan rehabilitasi nama baik bagi para mantan tahanan politik, pemberi- an kompensasi kepada para mantan tapol, dan mengem- balikan harta-benda para mantan tapol yang hilang pasca penangkapan. Namun sampai sekarang tuntutan itu belum dipenuhi. "Dereng, dulu itu padahal udah nu- lis-nulis (nominal kerugian)," jelas Sumiran. Dariyati pun mengung- kapkan, kerugian yang diala- mi oleh keluarganya bukan se- mata-mata persoalan materi. Setelah bapaknya tertangkap, estafet tulang punggung kel- uarga beralih ke ibunya. "Yo korbane yo emak'e, ngopeni lan ngeragati cah-cah cilik dewe. Anak'e 7. Gae mangan, kadang ra wareg," kesahnya. Lebih lanjut, karena ket- erbatasan biaya, hanya satu orang dari ke-enam saudara kandungnya yang dapat me- nempuh pendidikan sampai lulus SMA. "Anak'e ra iso se- kolah. Korbane kui, aku se- kolah SD tok, sakjane pengen lanjut sekolah tapi ra iso, tuku seragam ra iso," keluh Dari- yati. Upaya memperjuangkan keadilan bagi para tapol juga dilakukan oleh Bedjo Un- tung. Pria kelahiran Pema- lang, 4 maret 1948 ini juga pernah menjadi tapol selama sembilan tahun. Masa sembi- lan tahun itu ia habiskan di Gunung Sahari serta Salem- ba, masing-masing selama satu tahun, dan tujuh tahun di Penjara Tangerang. Kamis 17 Oktober 2019, pukul 11.17, Bedjo tiba di Sekretariat Gereja Komuni- tas Anugerah (GKA) di Jalan Malabar, Kecamatan Setiabu- di, Jakarta Selatan. Sejak ta- hun 2007, pria berambut putih itu merupakan ketua Yayasan Penelitian Korban 1965/1966 Pembunuhan (YPKP 65). Organisasi yang didirikan pada 7 Januari 1999 oleh Pramoedya Ananta Toer, Sulami, Hasan Raid, Suharno, Sumini, Koesalah Soebagya Toer, dan Ribka Tjiptaning ini bergerak di bidang pe- nelitian dan pendampingan hukum kepada para korban tragedi 1965. sekarang memotivasi teman-teman korban 65 di berbagai daer- "Jadi YPKP EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 45
SEJARAH ...Bedjo menjelaskan belum di- adakannya pengadilan Hak Asa- si Manusia (HAM) Ad Hoc mem- buat status dari tapol tidak jelas. Sehingga apabila ada kegiatan yang meli- batkan para mantan ta- pol akan di- awasi aparat, bahkan dib- ubarkan. 46 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 ah untuk mengambil hak- nya. Hak yang paling uta- ma itu pelayanan medis dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Kor- ban (LPSK). Yang ril-ril ini yang kita dorong. Karena dengan kita berusaha yang besar-besar terlalu resisten," ucap Bedjo. Dalam pasal 6 UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Per- lindungan Saksi dan Korban, tertulis korban dalam pelang- garan HAM yang berat, ber- hak untuk mendapat bantuan medis dan bantuan rehabili- tasi psiko-sosial. Dalam usahanya, Bedjo mengaku pernah mendapat dan pelayanan psiko-sosial dari LPSK. Se- lain mendapat rehabilitasi psiko-sosial, ia juga mendapat pelayanan medis berupa pen- gobatan sakit empedu dan tifus. "Waktu itu tagihannya ada 109 juta, dan itu ditang- gung LPSK. Inilah hak-hak yang harus kita ambil, meski- pun itu belum tujuan kita," kata Bedjo. medis Bedjo menambahkan, per- an negara dalam menyele- saikan kasus tragedi 65 tidak cukup dengan hanya mem- beri pelayanan medis dan psiko-sosial, negara juga ha- rus menyelesaikan kasus tra- gedi 1965 secara menyeluruh. langkah Menurut Bedjo, awal dapat dilakukan den- gan penghapusan Keppres No. 28 tahun 1975 Tentang Perlakuan Terhadap Mere- ka Yang Terlibat G.30 S/PKI Golongan C. Menurut Keppres No. 28 Tahun 1975, Golongan C dibagi menjadi tiga jenis, C1, C2, dan C3. Golongan C1 adalah Golongan C yang per- nah terlibat dalam "Peristiwa Madiun" dan setelah terjad- inya peristiwa pemberon- takan G.30.S/PKI, baik dalam tindakan maupun ucapan. Golongan C2 adalah Golon- gan C yang menjadi anggota biasa bekas organisasi massa terlarang di bawah PKI. Sementara golongan C3 adalah Golongan C yang ber- simpati kepada G.30.S/PKI melalui sikap lahir, perbuatan atau tulisan, tapi tidak jelas peranannya dalam kegiatan secara fisik pada peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI. "Ini lah dasar hukumnya anak, cucu, keturunan tapol tidak bisa jadi pegawai negeri juga gak boleh menjadi ang- gota TNI, secara resmi masih itu, belum dicabut," tambah Bedjo yang juga mantan tapol golongan C. Lebih lanjut, Bedjo men- jelaskan belum diadakannya pengadilan Hak Asasi Manu- sia (HAM) Ad Hoc membuat status hukum dari mantan ta- pol tidak jelas. Sehingga apa- bila ada kegiatan yang mel- ibatkan para mantan tapol akan diawasi aparat, bahkan dibubarkan. "Penyerbuan di LBH Jakarta September
SEJARAH U A P M I N O V A S I / A s r u r R o d z i Panti Waluyo Sejati Abadi diresmikan oleh Gusdur pada 8 Februari 2004 2017. (Kemudian) Acara di Surabaya, Juni 2019, forum silaturahmi dan kangen-kan- genan di Perpustakaan Me- dayu. Sayang apabila dana yang besar hanya untuk me- monitori kami, seolah-olah kami kelompok yang harus diwaspadai," ujarnya. Bedjo pun mendesak neg- ara dapat lebih serius dalam menyelesaikan kasus trage- di 1965, baik secara yudisial dengan menyelenggarakan pengadilan HAM Ad Hoc, pengeluaran Keppres Reha- bilitasi Umum, dan mener- bitkan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Upaya lain juga dapat dilalui dengan non-yudisial seperti pem- benaran sejarah, pemberian kompensasi dan permohon- an maaf oleh negara kepada mantan tapol. "Kami ingin penyelesaian secara menyeluruh gitu loh. kebenaran Pengungkapan ditegakkan. Artinya truth first then reconciliation, maksud- nya kebenaran dulu baru re- konsiliasi, gak mungkin ada rekonsiliasi kalo sejarahnya gak dibuka," ucap Bedjo. Upaya memperjuanga- kan keadilan bagi mantan tapol pun sudah dilakukan beberapa kali. Upaya perta- ma dilakukan pada Agustus 2005. Saat itu para mantan tapol melakukan gugatan Class Action (sidang guga- tan bersama) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada tiga tuntutan besar yang dia- jukan. Tuntutan itu adalah pencabutan Tap MPRS No- mor 25 Tahun 1966 tentang Pernyataan Partai Komunis Indonesia Sebagai Organisasi Terlarang, perbaikan sejarah, dan pemulihan nama baik se- bagai ganti rugi dan kompen- sasi. Hasil sidang itu menolak seluruh tuntutan yang diaju- kan oleh para mantan tapol. "Karena situasi politik ke- tika itu masih dikuasai rezim Suharto akhirnya ditolak. Gerakan masyarakat sipil masih terkooptasi oleh Orde Baru. Waktu itu memang masih kurang strategis juga, karena yang disasar Gusdur, Megawati, Suharto, Habibi, wah gak taktis lah itu," jelas Bedjo. Sepuluh tahun kemudian organisasi masyarakat sip- il yang terdiri Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Ke- kerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Nasion- al (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, akademisi, dan advokat HAM menyelengga- rakan Pengadilan Rakyat In- ternasional (IPT) 65 di Den Haag pada 10-13 November 2015. Pengadilan ini membahas tentang kejatahan terhadap kemanusiaan di Indonesia EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 47
SEJARAH Minggu (30/9), massa aksi FRI-WP dan AMP berdoa bersama sebelum aksi di Alun-alun Kota Malang. Beka Ulung Hapsara (18/10) menjelaskan perkembangan proses advokasi tragedi 65. pada tahun 1965 dan sesu- dahnya. Terdakwanya adalah Negara Indonesia. Delapan bulan kemudian, Zak Yacoob, hakim ketua dalam IPT 1965 membacakan laporan dan re- komendasi terhadap pemer- intah Indonesia. Dalam Presentation Vid- eo Final verdict IPT 1965 (2016), Mantan Hakim Mah- kamah Konstitusi Afrika Se- latan ini mendesak Pemerin- tah Indonesia untuk meminta maaf kepada semua korban, penyintas, dan keluarganya. Selanjutnya menyidik dan mengadili semua kejahatan terhadap kemanusiaan, dan memastikan kompensasi dan santunan yang memadai ke- pada korban dan penyintas. Namun seluruh hasil sidang IPT 65 tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM bagian Koordinator Sub Komisi Pengajuan HAM mengatakan, hasil sidang IPT 65 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Indo- nesia untuk melaksanakan hasil sidang tersebut. "Karena IPT 65 itu kan mereka me- minta pandangan para ahli tentang apa yang sebenarn- ya terjadi di 65 itu. Itu hanya desakan, persis seperti orang jelas demo di Indonesia," Beka. Satu tahun setelah penye- tepatnya IPT, lenggaraan pada 18-19 April 2016, Pe- merintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhu- kam), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanans), De- wan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Komnas HAM mengadakan Simpo- sium 65. Simposium yang diseleng- garakan di Hotel Aryadu- ta, Jakarta, itu bermaksud menyelesaikan permasalah tragedi 1965 dengan pendeka- tan sejarah. Simposium 65 mempertemukan para kor- ban tragedi 65, mantan Jen- deral TNI, sejarawan, serta sejumlah tokoh lembaga dan partai politik. Bedjo yang juga hadir da- lam acara tersebut menjelas- kan, inti dari simposium 65 adalah merespon hasil IPT 65. Simposium itu berusaha menampung segala macam suara dari pihak korban, pi- hak pelaku dari militer, dan pihak pelaku dari lemba- ga-lembaga yang diduga ter- 48 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 U A P M I N O V A S I / A s r u r R o d z i
libat dalam Tragedi 1965. "Kesimpulan dalam sim- posium itu akhirnya mende- sak pada negara untuk mengungkap tragedi 65 ber- dasarkan sejarah yang benar. Bahkan Wantimpres men- gatakan akan membuat sim- posium-simposium serupa di berbagai daerah. Itu udah senang sekali para korban 65," ucap Bedjo. Dua bulan setelah penye- lenggaraan simposium 65, tepatnya pada 1 Juni 2016, diadakan simposium tandin- gan. Simposium yang digelar oleh para Purnawirawan An- gkatan Darat, Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pan- casila (PP), mantan Wapres Tri Sutrisno, dan politisi Haji Lulung ini bertema "Men- gamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI & Ideologi Lain". Simposium yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, ini mengkri- tisi hasil simposium 65. Dilansir dari da- lam berita Purnawirawan TNI Pastikan Gelar Simpo- sium 'Anti-PKI', ketua pen- tandin- simposium garah gan, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, sim- posium tandingan digelar untuk meluruskan simpo- sium 65 yang menurutnya terlalu condong mendukung PKI. "Lebih tepat melurus- kan, karena simposium di Hotel Arya Duta terlalu berat sebelah, terlalu ke Kiri," kata Kiki Syahnakri. Masih dalam lansiran bbc. com, Kiki menjelaskan, sim- posium tandingan lebih me- nekankan pendekatan ideolo- gi ketimbang sejarah. "Justru kita mengoreksi pendekatan kesejarahan, kalau pendeka- tan kesejarahan terlalu ban- yak versi, tidak akan ketemu. Yang kami lakukan pendekat- an ideologi. Kalau sama-sama mengakui (ideologi) Pancasi- la, dalam bingkai itu, mestin- ya ketemu," tegasnya. Akibat adanya simposium tandingan, menurut Bedjo, hasil dari simposium 65 ti- dak ditindaklanjuti. "Sampai sekarang tidak ditindaklan- juti, bahkan ada upaya untuk mengurangi isinya karena dimasukkan juga hasil dari simposium tandingan gitu lo, kan gak masuk. Sampai seka- rang masalah 65 sepanjang yang saya ketahui masih be- lum jelas," ucapnya. Dalam menangani per- masalahan HAM, Indonesia mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Penegakan HAM di Indone- sia dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga neg- ara. Sebagaimana diatur da- lam pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. "Kom- nas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukann- ya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfung- SEJARAH si melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pe- mantauan, dan mediasi hak asasi manusia." Pada tahun 2012, Komnas HAM menerbitkan Pernyata- an Tentang Hasil Penyeli- dikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965- 1966. Dokumen yang dapat diakses oleh publik itu men- gatakan kasus tragedi 65 ada- lah kasus pelanggaran HAM berat. Sebagaimana tertulis da- lam pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pen- gadilan HAM, wewenang Komnas HAM dalam upaya penyelesaian kasus pelangga- ran HAM berat terbatas pada penyelidikan yang berupa kegiatan mencari data, infor- masi, dan fakta untuk mem- peroleh bukti permulaan yang cukup terhadap peris- tiwa yang diduga melanggar hak asasi manusia yang berat. Setelah Komnas HAM me- nemukan bukti permulaan yang cukup, menurut pasal 20 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, kesimpulan hasil penyeli- dikan disampaikan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan. Lebih lanjut, ketika peny- idikan yang dilakukan Jaksa Agung sudah rampung, ba- rulah dibentuk pengadilan HAM Ad Hoc atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 49
SEJARAH Presiden sebagaimana dia- tur di pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Penga- dilan HAM. Selanjutnya Jak- sa Agung dalam pasal 23 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pelang- garan HAM yang berat. "Yaa, jadi keputusan ada di Presiden dan Jaksa Agung. Artinya Presiden memerin- tahkan ke Jaksa Agung untuk meneruskan penyidikan dan penyelesaiannya. Ya kalo Jak- sa Agungnya mau berinisiatif ya lebih bagus," ujar Beka. Beka pun mengatakan, berkas laporan penyelidikan Komnas HAM tentang kasus tragedi 65 sering bolak-balik antara Jaksa Agung dan Komnas HAM. "Alasannya karena berkasnya dianggap tidak lengkap. Padahal kami Komnas HAM menganggap bahwa berkas penyelidikan untuk kasus 65 itu sudah lengkap dalam pengertian memenuhi bukti permulaan yang cukup terkait peristi- wa pelanggaran HAM berat," ucap Beka. Lebih lanjut, Beka men- gatakan alasan Jaksa Agung terkait penyelidik yang ti- dak di bawah sumpah, mer- upakan suatu hal yang tidak mendasar. "Karena kami kan Komnas HAM, mandat Un- dang-Undang, otomatis sebe- narnya sudah tersumpah se- bagai penyelidik. Seharusnya 50 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 itu tidak jadi masalah. Kami melihat ini lebih banyak ke- mauan politiknya dibanding persoalan hukumnya," lanjut Beka. Hingga saat ini, berkas penyelidikan Komnas HAM masih berada di Jaksa Agung. Terakhir kali, pada 27 No- vember 2018 Jaksa Agung mengembalikan berkas terse- but ke Komnas HAM. Kemu- dian, pada 26 Desember 2018 Komnas HAM mengemba- likan lagi berkas tersebut ke Jaksa Agung. "Petunjuk dan catatannya ya gitu-gitu aja, tidak ada yang baru dari pe- tunjuk-petunjuk yang diberi- kan Jaksa Agung, yang kedua statusnya tidak naik, artinya tetep aja di penyelidikan bu- kan penyidikan," ujarnya. Beka pun mengatakan, do- kumen tertulis terkait catatan pengembalian berkas kasus 1965 dari Jaksa Agung kepa- da Komnas HAM tidak un- tuk komsumsi publik. "Ya ada tapi gak bisa, itu kan Pro Jus- titia, media cukup itu. Ya ku- rang bukti segala macem itu argumen hukum," jawabnya. dengan judul berita Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penuntasan Kasus Pelang- garan HAM Berat Masa Lalu menuliskan, Sanitiar Burha- nuddin, Jaksa Agung yang dilantik pada 23 Oktober 2019 ini menyatakan banyak alat bukti maupun saksi yang telah berpindah tempat seh- Dilansir ingga menyulitkan pembuk- tian kesulitan memperoleh alat bukti, dan lantaran wak- tu kejadiannya sudah terlalu lama. "Sulit memperoleh alat bukti peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu karena tempus delicti sudah lama, locus delicti sudah berubah, alat bukti sulit diperoleh dan hilang atau tidak ada," ujar Burhanuddin Lebih lanjut dalam lansir- an Burhanud- din mengatakan, pembuktian peristiwa pelanggaran HAM berat tunduk pada Kitab Un- dang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Pembuk- tian peristiwa pelanggaran tunduk pada HAM berat KUHAP, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti kecuali didukung alat bukti lain seperti ahli fo- rensik, uji balistik, dokumen terkait dan sebagainya," kata Burhanuddin. Menanggapi hal tersebut, Bedjo turut mempertanya- kan bukti yang dianggap ku- rang oleh Jaksa Agung. "Ini dijadikan dalih, kurangnya alat bukti lah, saya tunjukkan korban ada, surat menyurat, surat pembebasan, sekarang saya tambahin lagi, kuburan massal," ujar Bedjo. Hasil penelitian oleh YPKP dari tahun 1999 sampai bu- lan Oktober 2019, ditemukan sebanyak 346 lokasi kubu- ran massal. Masing-masing Jawa tengah 119 lokasi, Jawa
Timur 116 lokasi, Daerah Is- timewa Yogyakarta 9 lokasi, Jawa Barat 7 lokasi, Banten 1 lokasi, Aceh 7 lokasi, Sumat- era Utara 17 lokasi, Sumatera Barat 22 lokasi, Riau & Kepri 6 lokasi, Sumatera Selatan 2 lokasi, Lampung 8 lokasi, Bali 11 lokasi, Kalimantan Timur 1 lokasi, Kalimantan Tengah 1 lokasi, Sulawesi 9 lokasi, dan Nusa Tenggara Timur se- banyak 10 lokasi. Louis Althusser dalam Ideology and Ideologi- cal State Apparatus (1970) mengatakan, bahwa negara akan selalu mempertahank- an nilai-nilai yang dianggap perlu dalam upaya melang- gengkan kekuasaan. negara menggunakan Reppressive State Apparatus (RSA) dan Ideological States Apparatus (ISA). RSA terdiri dari unsur pe- merintah, administrasi, ten- tara, polisi, pengadilan, pen- jara. Represi itu memiliki arti bahwa Aparatus Negara yang bersangkutan berfungsi den- gan kekerasan (termasuk ke- kerasan fisik). Sementara ISA terdiri dari agama, pendidikan, keluarga, hukum, sistem politik, ko- munikasi, dan budaya yang ideologi. berfungsi dengan Dalam hal ini, hukum men- jadi salah satu aparatus neg- ara dalam mempertahankan nilai-nilainya melalui jalur ideologi. Oleh sebab itu, Joshua Op- EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 51
SEJARAH Beka menilai tidak adan- ya kemauan politik yang kuat dari negara un- tuk menyele- saikan kasus tragedi 65 adalah ben- tuk dari im- punitas. 52 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 penheimer, sutradara film Jagal mengatakan dalam Majalah Tempo: Pengakuan Algojo 1965 (2012), rekonsili- asi sering terhambat karena dalam diri para pelaku dan Masyarakat Kiwari tertanam kuat indoktrinasi rezim yang mengatakan perbuatan yang dilakukan kepada korban tra- gedi 1965 adalah perbuatan yang masuk akal. Dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Jak- sa Agung, Beka menilai ti- dak adanya kemauan politik yang kuat dari negara untuk menyelesaikan kasus tragedi 65 adalah bentuk dari upaya impunitas. "Ini soal komit- men kenegaraan. Bagaimana hak asasi manusia yang ada di konstitusi dijalankan, ini ya publik yang akan menilai," ucapnya. Lebih lanjut, menurut Beka, selain melalui jalur hu- kum, upaya dalam menyele- saikan tragedi 1965 adalah hadirnya pengakuan nega- ra yang menyatakan tragedi 1965 terjadi karena latar be- lakang politik dan ideologi. Kemudian adanya permo- honan maaf negara kepada korban tragedi 65. "Gusdur sewaktu jadi presiden me- minta maaf kepada korban, bukan kepada PKI nya," tegas Beka. Rekonsiliasi Kultural Rekonsiliasi Kultural Siang hari 26 Oktober 2019, sebuah sepeda motor tiba di satu rumah di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabu- paten Blitar. Terlihat wanita dengan kerudung abu-abu sudah berdiri di depan pintu. Melihat sebuah sepeda motor tiba di halaman rumahnya, ia pun mendatangi pengendara motor. "Wah tak kira nyasar Mas, iya wes masuk dulu," ucapnya ramah. Wanita itu adalah Fari- da Masrurin, ia putri sulung pasangan Hasim As'ari dan Uli Wafiah. Ayahnya, Hasim As'ari, adalah seorang man- tan aktivis Gerakan Pemuda (GP) Ansor -- organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). "Bapak dulu aktif di Ansor, bukan ketua, anggota sih, tapi kan dulu dibagi-bagi kan, ada bagian bunuh, bagian mencari, ba- pak itu bagian bunuh," ucap ibu satu anak itu. Pada tahun 1968, melalui operasi Trisula, militer In- donesia melakukan pem- basmian pimpinan, anggota, dan simpatisan PKI di daerah Blitar Selatan. Dalam artikel Nahdlatul Ulama And The Killings of 1965-1966: Reli- gion, Politics, and Remem- brance (2010) yang ditulis oleh Greg Fealy dan Katha- rine McGregor menjelaskan, Yusuf Hasyim mendirikan Barisan Ansor Serbaguna (Banser), sebuah badan para- militer di bawah naungan GP Ansor yang bertugas un-
SEJARAH U A P M I N O V A S I / A m a l j F a j a r S d q i i Farida Masrurin (15/12) berbagi cerita tentang rekonsiliasi kultural terhadap para korban 65. tuk melindungi tanah mi- lik anggota NU dari gera- kan-gerakan land reform PKI. "Bapak dulu ceritanya menggebu-gebu, bahwa saya benar, saya itu lo pembunuh PKI dan sebagainya. Dan itu dulu diceritakan dengan ke- banggaan," ujar Farida. Semasa kecil, Farida tum- buh dalam narasi Orde Baru. Narasi PKI versi negara men- jadi versi tunggal. "Dari kecil saya dicekoki sejarah versi negara. Bahwa PKI adalah salah, PKI wajib dibunuh karena tidak beragama, itu yang ada di otak saya," tu- turnya. pengalaman masa kecil itu sempat mem- buatnya bersikap reaktif terh- adap hal yang terkait dengan G30S. "Saya sama temen-te- men, senior-senior itu su- dah sering kumpul dengan teman-teman eks 65, dan itu belum selesai di hati saya, Syahdan, dan itu lama, masa hanya be- rubah dalam satu tahunan, tidak bisa," tambahnya. Beberapa tahun kemudian, saat menjadi mahasiswi di ta- hun 2003, Farida bergabung sebagai relawan di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lak- pesdam) di Kabupaten Bli- tar. Di awal bergabung den- ia diberi gan Lakpesdam, program untuk melakukan penelitian terhadap wani- ta korban tragedi 1965 yang masih mengalami trauma. Melalui program itu, Farida jadi lebih sering bertemu dan berkomunikasi dengan para korban tragedi 1965. Seiring berjalannya waktu, muncul cara pandang baru tentang memori kolektif tragedi 1965. "Muncul kesadaran saya sejarah ada yang bahwa membelokkan, kita sama-sa- ma korban. Mereka (PKI) juga menjadi korban, NU salah satu korban Orde Baru. Jadi yang kurang ajar itu pi- hak ke tiga, tentara kan, Orde Baru lah. Jadi, eks 65 juga tidak salah secara keseluru- han," tutur Alumnus IAIN Tulungagung itu. Selain melakukan pene- litian bersama Lakpesdam, Farida juga melakukan trau- ma healing untuk para kor- ban 65. Lakpesdam meng- umpulkan para korban 65 di seluruh Jawa, lalu dibuatlah sebuah forum besar. "Mer- eka butuh bertemu dengan temannya, mereka butuh ber- cerita. Mereka butuh diakui, butuh dikasih panggung, karena dulu mereka kan ak- tivis," ucapnya. Kepada keluarga, Farida pun butuh waktu lama un- tuk menceritakan kegiatan- nya di Lakpesdam, terutama soal pendampingan korban 65 kepada sang bapak. "Saya tidak berani ngomong sama EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 53
SEJARAH keluarga selama beberapa ta- hun. Buku-buku terkait 65, majalahnya syarikat, itu ser- ing tak taruh di meja yang di mana bapak sering duduk di situ. Minimal membaca itu kan mempengaruhi pikiran- nya," kenang Farida. Cara pandang Farida ma- kin meluas ketika ia ber- gabung dengan Santri untuk Advokasi Masyarakat (Syari- kat), sebuah Lembaga Swa- daya Masyarakat yang didi- rikan oleh pemuda-pemudi NU. Di sana ia berinterkasi dengan para penyintas, di- antaranya dengan Put Mu'in- ah, mantan Ketua Gerakan Wanita Indonesia, Kabupat- en Blitar. "Kasus yang kami dampingi itu macem-ma- cem, mulai dari diperko- sa, suaminya dibunuh. Jadi, aduh, banyak yang membuat saya trauma dengan diri saya sendiri," ucap Farida sembari menghela nafas. Menurut penuturan Fari- da jumlah penyintas tragedi 65 di Kabupaten Blitar tidak sebanyak tahun 2003. Mereka adalah Supiyem (86), ia mer- upakan satu-satunya peny- intas wanita yang ada di Bli- tar. Dan ada tujuh penyintas laki-laki termasuk Sukiman (71), warga Desa Pasiraman, Kabupaten Blitar. Di salah satu forum yang diadakan oleh Syarikat, yang kala itu dihadiri oleh anak- anak muda NU dan korban tragedi 65, ia bertemu den- 54 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 gan Sukiman untuk pertama kalinya. "Jadi pas pertemuan itu saya langsung dirangkul, dipeluk, trus Pak Sukiman bilang saya lo gak benci sama bapakmu. Itu saya syok, kare- na saya tidak pernah cerita sama Pak Sakiman, saya ta- kut. Yang bercerita malah teman-teman Lakpesdam lain pas saya tidak ada," ke- nang Farida. Momen ini yang mem- iktikadnya untuk bulatkan terus melakukan rekonsili- asi kultural kepada korban tragedi 65. "Bapak itu kan salah satu faktor yang menye- babkan mereka seperti itu, jadi itu yang membuat saya tetap melakukan. Sejenis yang dilakukan bapak itu ti- dak benar, membunuh dalam konteks apapun itu sebenarn- ya salah," ucapnya lirih dan matanya terlihat basah. Melihat upaya negara yang tak kunjung usai dalam menyelesaikan kasus tragedi 65, membuat Farida berke- cil hati. Menurutnya, negara kurang serius dalam menan- gani hal tersebut. Seharus- nya, masih menurut Farida, negara dapat menggunakan wewenangnya guna menyele- saikan kasus tragedi 65, hal itu dilakukan dengan cara memberi instruksi ke berb- agai lembaga negara, uta- manya lembaga pendidikan. "Pembenaran sejarah itu sudah harus diakukan ya. Bagi saya yang terpenting adalah ketika masalah kema- nusiaan itu selesai, berikut- nya bisa menjadi pelajaran untuk kasus-kasus yang lain," jelas Farida. Lebih lanjut, Farida men- gatakan, upaya menyele- saikan kasus tragedi 1965 pun tidak cukup diselesaikan oleh sistem dan pemerintah. Menurutnya, persoalan ke- manusiaan harus diselesaikan juga oleh manusia. "Kalau ini tidak terselesaikan, akan me- nimbulkan banyak persoalan yang sama, kebencian. Wari- san kebencian itulah yang sangat merusak. Maka rantai kebencian itu lah yang harus diputuskan," lanjut Farida. Hutang Sejarah yang Terus Hutang Sejarah yang Terus Ditagih Ditagih Dalam upaya penyelesa- ian kasus pelanggaran HAM berat, Beka menjelaskan ka- sus-kasus pelanggaran HAM berat tidak mengenal kada- luarsa. "Mau 50 tahun ke de- pan misal, mau keluarganya meninggal, mau pelakunya meninggal, ya harus ada penyelesaian. Kalau kita (Komnas HAM) diberi ke- wenangan kayak KPK, selesai lah kasus-kasus pelangga- ran HAM berat itu, langsung tangkap terus pengadilan toh," terang Beka. itulah yang men- dorong Bedjo untuk terus mengadvokasi kasus tra- gedi 65. Saat ini, ia sedang Hal
Bedjo Untung (sebelah kiri) bersama anggota YPKP 65. (17/10) berkoordinasi bersama Kon- traS, Lembaga Studi dan Ad- vokasi Masyarakat (Elsam), LBH untuk mempersiapkan citizen law suit, atau gugatan warga kepada negara kare- na negara tidak menyele- saikan persoalan pelangga- ran HAM berat. Rencananya, menurut Bedjo, gugatan ini akan dilayangkan pada tahun 2020. "Nah yang digugat ada Jaksa Agung, kemudian Men- kopolhukam, Presiden, Wakil presiden, Menteri Hukum dan HAM, dan semua yang terikat," tutur Bedjo. Gugatan ini dilayangkan akibat tidak ada penyelesaian dan niat dari negara untuk menyelesaikan kasus pelang- garan HAM berat masa lalu, terutama kasus tragedi 1965. Bedjo pun mengatakan, se- bagai negara hukum, mes- tinya Pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan sega- la persoalan kejahatan, baik itu kejahatan kemanusiaan, pidana dan perdata melalui mekanisme hukum. Hal ini dimaksud untuk menjamin kepastian hukum. "Nah sampai sekarang itu kasus 65 tidak jelas, menga- pa? Kami sudah dibebaskan, tapi masih tetap mengalami persekusi, tidak ada pijakan hukum untuk mengklaim hak memperoleh rehabilitasi dan sebagainya. Nah karena itu saya tetap mendesak jalur yudisial yaitu pengadilan," te- gas Bedjo. Lain halnya dengan Bed- jo. Tumiso tidak berharap banyak akan upaya penyele- saian kasus tragedi 65. Ia ha- nya ingin kembali ke Pulau Buru, bukan untuk rekreasi ataupun menetap, akan tetapi untuk memperbaiki makam kawan-kawannya sesama ta- pol tragedi 65. Pada tahun 2018 lalu, Tumiso berangkat ke Pulau Buru seorang diri untuk memperbaiki makam para tapol. Kala itu ia tinggal selama sepuluh hari. Bersa- ma kawan-kawan mantan tapol yang menetap di Pulau Buru, Tumiso berhasil mem- UAPM INOVASI/Asrur Rodzi perbaiki 22 makam dengan cara diberi kijing. "Banyak yang belum, ini hanya unit saya, unit III, satu lokasi," ujar Tumiso. Dalam sebuah berkas yang ia ambil dari dalam panti, Tumiso menunjukkan lapo- ran jumlah dan data para tapol yang meninggal dun- ia di Pulau Buru. Berkas itu menunjukkan, dari 23 lokasi di Pulau Buru, terdapat 320 tapol yang meninggal. Di umurnya yang menginjak 79 tahun, Tumiso masih ingin kembali ke Pulau Buru. Ia ingin memperbaiki seluruh makam tragedi 65. "Hutang sejarah, supaya tau ini orang sejarah. Kewajiban sama-sama tapol," pungkasn- ya lirih.[] tapol ================== *Laporan ini diedit kemba- li setelah terbit dalam bentuk cetak pada Desember 2019. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 55
LINGKUNGAN Anggota BEP membersihkan sampah popok bekas di aliran Sungai Brantas daerah Dinoyo, Mojokerto. Sumber: Ecoton Mikroplastik yang Problematik Oleh Irva Azizah Pukul 10.30 WIB, ma- tahari di Pasar Dinoyo, Ke- camatan Dinoyo, Kabupat- en Mojokerto, sudah terik. Sekitar 200 meter dari pasar itu, terdapat jembatan yang membelah anak Sungai Bran- tas. Dari atas jembatan itu, terlihat tumpukan sampah yang tersebar menutupi da- ratan sisi sungai. Tampak be- berapa kantong plastik besar berisikan popok bekas di an- tara tumpukan sampah terse- but. Sepanjang jalan di Keca- matan Dinoyo, tidak tam- pak adanya tempat sampah apalagi tempat khusus untuk sampah popok. "Memang ndak ada tempat khusus un- tuk buang popok, dadi yo sak enake," ujar Siswoko. Sebagai warga yang tinggal di ban- taran sungai, ia sering meli- hat warga melempar popok ke bawah jembatan sambil lalu. Siswoko lanjut, mengatakan karena tidak ada Tempat Penampungan Se- mentara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Dinoyo, maka tanah kosong di samping sungai dijadikan TPA oleh warga Kecamatan Dinoyo. "Lihat ada tanah jeroh (da- lam), kosong, ya udah warga langsung buang aja," ungkap- nya. Lebih Azis, koordinator Brigade 56 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019
Evakuasi Popok (BEP) men- jelaskan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mo- jokerto belum menyediakan sarana dan prasarana yang di- tempatkan di sepanjang jalan Kabupaten Mojokerto. Aziz pun menambahkan, hal itu- lah yang menjadi alasan war- ga kerap membuang sampah di sungai. BEP merupakan bentukan dari Ecological Ob- servation and Wetlands Con- servation (Ecoton), lembaga independen yang berfokus pada konservasi lingkungan. Lebih lanjut, Azis men- gatakan pelayanan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan kurang maksimal. "Kalau pengam- bilan sampah itu tidak rutin, serta dibiarkan di depan ru- mah terlalu lama, kan akan menimbulkan bau. Ya nggak mau warga," lanjutnya. Masih menurut Azis, se- harusnya pemerintah daer- ah menempatkan drop box (kontainer sampah) untuk popok yang disertai pen- gangkutan sampah secara ru- tin. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mojoker- to Nomor 10 Tahun 2010 ten- tang Pengelolaan Kebersihan Dan Pertamanan menyebut- kan, Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pemi- lahan, pengumpulan, pen- gangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan Laporan In- ventarisasi Popok Jawa Timur oleh BEP (2017), Wachid Amin, yang saat itu menja- bat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojoker- to mengelak apabila sungai di Mojokerto kotor dan terce- mar. Bahkan, menurut Wa- chid, BEP dianggap member- ikan keterangan palsu terkait banyaknya sampah popok di aliran Sungai Brantas. Selain tidak adanya penye- diaan sarana dan prasarana untuk pembuangan sampah, alasan warga membuang popok di sungai menurut Sis- woko, karena tidak adanya la- han di rumah untuk memba- kar sampah. "Kalau dulu, tiap pekarangan, itu ada juglan- gan. Kalau sekarang rupanya tiap-tiap rumah nggak ada, sudah padat penduduk," tu- tur pria yang sudah beruban tersebut. Evakuasi Popok Hingga Evakuasi Popok Hingga Menggugat Pemerintah Menggugat Pemerintah Melihat kondisi sampah popok yang menumpuk di sungai, Ecoton bersama BEP menginisiasi gerakan susur sungai yang dimulai pada tahun 2016. Gerakan susur sungai ini dimulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Selama melakukan gerakan susur sungai, Azis menga- ku pernah menemui sampah popok di atas pipa saluran air yang berdampingan dengan jembatan. Ia juga menyebut- LINGKUNGAN kan bahwa permasalahan sampah popok tidak hanya ada pada daerah aliran Sun- gai Brantas. "Kayak di Jogja- karta, Semarang, Solo, Cire- bon, sepanjang BEP lalui itu masih banyak sampah popok yang dibuang di sungai," ujar Azis. Berdasarkan Laporan In- ventarisasi Popok yang di- terbitkan oleh BEP (2017), tertulis sebanyak 32 jembatan di Jawa Timur ditemukan sampah popok yang jum- lahnya tidak sedikit. Lapo- ran tersebut menyebutkan kurang lebih ditemukan 5-50 popok pada tiap jembatan. Kemudian, Laporan Inven- tarisasi Popok pada tahun 2019, BEP menemukan 115 popok pada salah satu jem- batan di Surabaya yaitu jem- batan Karang Pilang. akibat masalah sampah popok yang tidak ter- atasi, Azis mengatakan, pada tanggal 4 September 2017 Ecoton melayangkan surat pengaduan pada Kemente- rian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui surat pengaduan Nomor: 139/SP-EC/IX/2017 itu, Ec- oton berharap KLHK segera melakukan upaya pengenda- lian dan upaya pembersihan popok bekas bayi yang ada di daerah aliran Sungai Brantas. Tertulis dalam surat pen- gaduan yang sama, ditemu- kan 98 persen popok bayi di Sungai Brantas. Selain itu, Resah EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 57
LINGKUNGAN dilampirkan sebuah artikel yang ditulis oleh seorang anggota Ecoton, Riska Dar- mawanti berjudul Dampak Limbah Popok Sekali Pakai Terhadap Ekosistem Perai- ran, menuliskan, Berdasar- kan data BPS Jatim tahun 2013, populasi anak di bawah usia 5 tahun adalah sebesar 1.592.525 anak yang merupa- kan pasar potensial bagi pro- duk popok sekali pakai den- gan asumsi bahwa setidaknya 42,16% populasi penduduk Jatim tinggal di wilayah sun- gai (WS) Brantas dan peng- gunaan minimal 4 popok per hari maka setidaknya ada 2,685,634 popok bekas pakai/ hari. Bila dikalikan 365 hari dan berat diaper bekas pakai 10 gr per popok maka diaper bekas pakai di WS Brantas se- besar 9.802 ton popok bekas pakai per tahun. Sedangkan data BPS terakhir, yaitu ta- hun 2017 populasi anak di bawah usia lima tahun adalah sebesar 2.870.423 (bps-jatim. go.id). apabila khawatir sampah popok tidak ditan- gani mulai sekarang, pada tahun 2030 nanti akan lebih banyak popok sekali pakai dibandingkan ikan yang ada di sungai. BEP berkeingi- nan permasalahan sampah di sungai diselesaikan bersa- ma-sama dengan pemerin- tah. "Kalau BEP 2017 itu ng- gak evakuasi, ini nggak bisa menjadi isu nasional yang Azis 58 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 diperbincangkan di kalangan pemerintah atas," tutur Azis. Namun, akibat tidak ada tanggapan dari KLHK, pada Kamis 12 April 2018, BEP menindaklanjuti surat terse- but menjadi gugatan dengan jalur citizen lawsuit (guga- tan warga) melalui Penga- dilan Negeri Surabaya. BEP pemerintah menggugat provinsi, Kementerian Peker- jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke- hutanan (KLHK), Balai Be- sar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Dalam press release yang ditulis oleh BEP menjelaskan, sejak Juli 2017, BEP sudah memberikan himbauan pada kantor Staf Presiden, KLHK, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim, DLH Kota/Kabupaten yang dial- iri Sungai Brantas. Namun hingga April 2018 tidak ada tanggapan serius dan langkah preventif dalam penanganan sampah popok. "BEP dan temen-temen di Ecoton itu nggak main-main gitu. Kita serius menangani permasala- han popok ini," ucapnya se- dikit meninggikan suara. Pemerintah yang men- jadi tergugat dalam persi- dangan, memiliki kewajiban dan wewenang dalam pen- gelolaan sampah. Hal terse- but disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelo- laan sampah. Tugas pemerin- tah daerah (gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penye- lenggara pemerintah daerah) yaitu melaksanakan penge- lolaan sampah dan mem- fasilitasi penyediaan prasa- rana dan sarana pengelolaan sampah. Pada pasal tersebut, juga disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dari pemerintah dan atau pihak lain yang bertang- gung jawab untuk itu. Oleh karena itu, BEP mendesak pemerintah untuk berpar- tisipasi dalam penanganan sampah. Mengenai gugatan yang dilayangkan BEP, Lucky Dyah Ekorini, Kepala Sek- si Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Balai Be- sar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) membenarkan bah- wa adanya gugatan dari BEP. "Di situ yang dipermasalah- kan soal pembiaran dari kita," akunya. Lucky menjelaskan, pembiaran di sini memiliki artian tidak adanya tindakan dari BBWS dalam penanga- nan masalah sampah popok di sungai. gugatan tersebut, Lucky mengaku ti- dak melakukan pembiaran. "Kita itu sudah punya pro- gram pemberdayaan mas- yarakat bersama komunitas peduli sungai dan perguruan tinggi," pungkasnya. Lucky Menanggapi
LINGKUNGAN umpulkannya itu kan sulit," ujarnya. Ancaman Mikroplastik Ancaman Mikroplastik Azis mengatakan memang belum ada dampak sampah popok yang begitu terasa oleh masyarakat. Namun, sampah popok akan mempengaruhi kehidupan biota sungai. "Jadi ketika popok itu dibuang di bantaran sungai, ini akan berdampak pada perkem- bangbiakan ikan dan makh- luk hidup lain yang ada di sungai," tuturnya. Sejumlah tumpukan popok bekas dalam kantong plastik.(15/10) UAPM INOVASI/Irva Azizah menjelaskan, kegiatan yang dilakukan komunitas peduli sungai yaitu agenda bersih- bersih sungai dengan susur Sungai Brantas, pengolahan sampah, penyuluhan, dan se- kolah sungai. Lucky juga mengatakan, telah memfasilitasi BBWS 14 komunitas peduli sungai. Pada tahun 2019, kegiatan yang dilakukan komunitas peduli sungai atas gagasan BBWS, baru bisa dijalankan bulan Oktober. Lucky men- gungkapkan bahwa terdapat kendala pada anggaran. "Ke- giatan komunitas terkendala oleh revisi dana Dipa, jadi dana cair sekitar bulan Sep- tember baru kita bisa jalan bulan Oktober," ungkapnya. Menurut Lucky, solusi un- tuk sampah popok di sungai yang paling efektif adalah dengan mengubah mind- set masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisa- si dan pemberdayaan mas- yarakat. Lucky mengatakan bahwa merubah mindset masyarakat bukanlah hal yang mudah. "Jadi kita le- watnya komunitas itu. Kalau kita langsung terjun ke mas- yarakat itu kadang kita ng- Lebih lanjut, Ecoton telah meneliti kandungan dalam popok sekali pakai. Sebanyak 42%, popok mengandung Su- per Absorden Polymer (SAP) atau polimer penyerap super yang mengandung mikro- plastik. Sebanyak 27% bahan selulosa (bubur kayu) men- gandung tributiltin, stirena, xilena, dioksin. Kemudian, bahan pelapis antikerut men- gandung ptalat sebanyak 12%. Bahan perekat men- gandung hot melt adhesive (lem panas) sebanyak 9% dan bahan tissue mengand- ung asam polilaktat sebanyak 10%. Seluruh kandungan da- lam popok tersebut, merupa- kan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dilansir dari laman na- tionalgeographic.grid.id berjudul Mengkhawatirkan Mikroplastik Ditemukan Da- lam Garam dan Ikan di In- EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 59
LINGKUNGAN Hasil riset Ecoton, ditemukan 40 sampel feses ma- nusia yang diteliti ter- kontaminasi mikroplastik (dari target 100 sampel partisipasi- pan berbagai kota di Jawa dan Bali). 60 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 donesia, mikroplastik adalah partikel plastik dengan uku- ran kurang dari lima mili- meter atau sebesar biji wijen. Azis mengatakan mikroplas- tik yang pecah dan terurai dari popok, tetap menjadi plastik yang akan berpoten- si dimakan oleh ikan-ikan di Sungai Brantas. Hal ini ter- bukti dengan ditemukannya mikroplastik pada lambung ikan. "Penelitian yang dilaku- kan oleh Ecoton tahun 2018 kemarin itu, sebanyak 132 ikan, 80% lambungnya sudah ditemukan mikroplastik," un- gkapnya. Selain laman mongabay.co.id yang ber- judul Bahaya Mikroplastik! Bukan Hanya Ikan, Manu- sia Juga Terpapar dijelaskan bahwa Ecoton telah melaku- kan penelitian pada feses manusia. Hasil riset Ecoton, ditemukan 40 sampel feses manusia yang diteliti terkon- taminasi mikroplastik (dari target 100 sampel partisipan berbagai kota di Jawa dan Bali). Pada Laporan yang di- tulis Dewan Penasihat Sains New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP) berjudul Human Health Impacts of Micro- plastics and Nanoplastics disebutkan, manusia berpo- tensi terpapar mikroplastik melalui konsumsi baik dari makanan atau air minum. itu, pada Merujuk mongabay.co.id, pada laman Andreas Agus Kristanto Nugroho, salah satu peneliti Ecoton mengatakan mikroplastik kecenderungan memiliki mengikat bahan-bahan lain seperti limbah, logam be- rat, deterjen, pestisida, dan racun. Menurut Andreas, mikroplastik bersifat layak- nya transporter. "Ketika ma- suk tubuh, akan menyum- bang chemical plastiknya sendiri, juga akan melepas- kan penumpang-penumpang yang dibawa. Itu semua akan diserap sementara tubuh, fisik mikroplastik akan kelu- ar melalui feses karena tidak tercerna," terangnya. Masih mengutip dari la- man mongabay.co.id, Agung Kurniawan, dosen Keseha- tan Lingkungan Universitas Negeri Malang mengatakan bahwa penelitian mikroplas- tik penting untuk dikaji lebih lanjut. "Penelitian mikroplas- tik masih baru, sehingga ti- dak bisa langsung ditetapkan bisa menyebabkan penyakit apa pada manusia," ungkap- nya. Agung mengatakan sen- yawa pembentuk mikroplas- tik dapat memicu kanker, dan degeneratif. Dalam laman degeneratif adalah kondisi kesehatan di mana keadaan organ terus menurun seiring waktu, dan gangguan pada sistem hor- mon manusia. Seperti pada buku berjud- ul Mikroplastik dalam Sea- food Dari Pantai Utara Jawa
oleh Budi Widianarko dan Inneke Hantoro, sampai saat ini mikroplastik memang be- lum ditetapkan sebagai par- tikel beracun dengan daya racun tertentu. Kemudian dalam kajian keamanan pan- gan, mikroplastik bisa dike- lompokkan sebagai pence- mar pangan baru. lanjut, menurut Budi Widianarko dan Inneke Hantoro, keberadaan mikro- plastik pada makanan jelas melanggar kriteria keamanan pangan karena tidak ada kon- sumen yang mengharapkan- nya. Kemudian, keberadaan mikroplastik sebagai kon- taminan seafood berdampak pada aspek kualitas kea- manan dan ketahanan pan- Lebih LINGKUNGAN gan. Sesuai dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pangan menyebutkan bahwa "Kea- manan pangan adalah kondi- si dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran bi- ologis, kimia dan benda lain yang dapat menganggu, mer- ugikan, dan membahayakan kesehatan manusia..." Tidak hanya kehidupan ikan dan makhluk hidup lain yang terganggu oleh ke- beradaan mikroplastik. Ber- dasarkan Laporan Pemantau- an Kualitas Air DAS Brantas dan Bengawan Solo oleh Pe- rusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I tahun 2017, tertu- lis status mutu air di WS Bran- tas cenderung tercemar berat hanya kurang lebih 12,50% yang tercemar sedang. Masih dalam Laporan oleh Perum Jasa Tirta I, status mutu air diklasifikasikan da- lam empat kelas. Pertama ke- las A, baik sekali dengan skor 0 dalam artian air memenuhi baku mutu. Kedua kelas B, baik, dengan skor -1 s/d -10 artinya, cemar ringan. Ketiga kelas C, sedang dengan skor -11 s/d -30 dengan artian ce- mar sedang. Keempat kelas D, buruk dengan skor ≥ -31 dengan artian cemar berat. Menurut dokumen ber- judul Pola Pengelolaan Sum- ber Daya Air Sungai Bran- tas oleh Menteri Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, UAPM INOVASI/NMS EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 61
LINGKUNGAN dari perhitungan skor yang dilakukan pada tahun 2005 hingga 2010 status mutu air di WS Brantas yaitu 76% bu- ruk (cemar berat) dan 24% sedang (cemar sedang) untuk air Kelas I. Sedangkan untuk air Kelas II, status mutu air 59% buruk (cemar berat), 35 % sedang (cemar sedang) dan 6 % baik (cemar ringan). keterbaruan data dalam dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Brantas, terakhir diterbitkan ialah pada tahun 2010. Padahal, disebutkan bahwa pembaruan dokumen dilakukan lima tahun sekali. Lucky mengaku akan men- erbitkan dokumen tersebut pada awal tahun 2020 nanti. Mengenai Mengacu dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 tentang Penge- lolaan Kualitas Air dan Pen- gendalian Pencemaran Air, air diklasifikasikan menjadi empat kelas. Kelas satu, dapat digunakan untuk air baku air minum. Kelas dua, dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembu- didayaan ikan air tawar, pe- ternakan dan untuk mengairi penanaman. Kelas tiga, dapat digunakan untuk pembudi- dayaan ikan air tawar, peter- nakan, dan untuk mengairi penanaman. Kelas empat, dapat digunakan untuk men- gairi penanaman. Padahal, menurut laporan oleh Perum Jasa Tirta I Sun- 62 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 gai Brantas merupakan sun- gai strategis sebagai penye- dia air baku untuk berbagai kebutuhan. Sementara da- lam jasatirta1.co.id, sungai Brantas dimanfaatkan se- bagai sumber tenaga PLTA, PDAM, irigasi, dan lain-lain. Disebutkan juga bahwa per- an Sungai Brantas sangat vital dalam menyangga ke- hidupan masyarakat di Jawa Timur. Lebih lagi, terdapat enam daerah yang mengam- bil air baku dari Sungai Bran- tas dan anak sungainya untuk PDAM. Di antaranya PDAM Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabu- paten Tulungagung, dan Kota Mojokerto. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kualitas Air Mi- num, disebutkan bahwa air minum aman bagi keseha- tan apabila memenuhi pers- yaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wa- jib dan parameter tambahan. Selanjutnya pada parameter wajib terdapat jenis param- eter fisik di antaranya bau, warna, total zat padat ter- larut (TDS), kekeruhan dan rasa. Kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu apabila air tidak berbau, tidak berasa dan total zat padat terlarut se- besar 500 mg/l. Merujuk pada dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Brantas, pengendalian pencemaran air merupakan masalah yang kompleks. Artinya, perlu adanya dana besar dan waktu yang panjang serta memerlu- kan komitmen semua pihak yang berkepentingan. Namun, menurut Buku Mikroplastik dalam Sea- food Dari Pantai Utara Jawa, disebutkan sebuah ironi ke- tika Indonesia yang dalam Konferensi Kelautan PBB 8 Juni 2017 di New York ber- komitmen untuk mengu- rangi sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025 ternyata belum memiliki data pencemaran plastik. Meng- ingat mendesaknya keadaan, dituliskan juga bahwa yang diperlukan saat ini bukan se- kedar rencana aksi melaink- an aksi. []
RAGAM Masyarakat Hukum Adat untuk Pelestarian Lingkungan Oleh Gita Niken Madapuri (3/10) Sekumpulan warga dengan pakaian adat berjalan sum- beriringan menuju ber mata air Babakan Kucur Tabud. Laki-laki mengenakan belangkon dan baju surjan. Sedangkan perempuann- ya mengenakan baju kebaya dengan kain jarik yang dilipat membalut bagian kaki. Mer- eka adalah masyarakat adat Sendi di Kabupaten Mojok- erto yang sedang menjalani ritual Ngangsu Banyu Kahu- ripan. Ritual yang dilakukan setiap bulan pada malam Ju- mat Legi ini dilakukan untuk mengingat para leluhur. Masing-masing warga membawa alat timba tra- disional. Alat yang terbuat dari bambu petung itu di- namakan cukil, ia berfungsi menampung air dari sum- ber Babakan Kucur Tabud. Menurut kepercayaan mas- yarakat Sendi, air dari Ba- bakan Kucur Tabud diper- caya mampu memberikan keberkahan dan dianggap bisa menyembuhkan berb- agai penyakit. Masyarakat adat Sendi dipimpin oleh seorang Ki De- mang, sebutan bagi Dewan Adat dan Kasepuhan Mas- yarakat Hukum Adat Sendi. Saat ini Ki Demang dijabat oleh Toni. Menurut artikel da- lam laman mongabay.id yang berjudul Menilik Permasala- han Pengelolaan Hutan Jawa dan Penghormatan Hak Mas- yarakat Adat, Toni bercerita mengenai upaya warga Sendi dalam melestarikan lingkun- gan. Menurut Toni, warga Sendi telah berinisiatif mena- nam bambu. Selain untuk dijual, penanaman bambu dilakukan untuk mencegah bahaya tanah longsor. Mas- yarakat Sendi juga menanam tanaman buah-buahan. Jenis tanaman buah dipilih karena pohon yang ditanam tidak akan ditebang dalam wak- tu yang sangat lama, karena yang diambil bukan manfaat kayunya, tetapi buahnya. Upaya masyarakat Sen- di untuk mempertahankan kelestarian kawasan wilayah hutan juga dilakukan dengan tidak memperjualbe- cara likan tanah warganya. Dalam artikel di laman walhijatim. or.id dengan judul Keterli- batan Masyarakat Adat Da- lam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Wilayah Sendi Mojok- erto, masyarakat adat Sendi Jenis tana- man buah dipilih kare- na pohon yang dita- nam tidak akan dite- bang dalam waktu yang sangat lama, karena yang diambil bu- kan man- faat kayun- ya, tetapi buahnya. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 63
Warga Desa Adat Sendi melakukan aksi menuntut pengakuan atas wilayah kelola mereka (Agustus 2018). Sumber: walhijatim.or.id di Kabupaten Mojokerto memiliki aturan yang mela- rang warganya untuk mem- perjualbelikan tanah kepada orang luar masyarakat adat mereka. Hal itu dilakukan untuk mencegah ancaman eksploitasi hutan yang mun- gkin akan dilakukan oleh pi- hak-pihak luar masyarakat adat Sendi. Wilayah Sendi diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Welirang dan Gunung An- jasmoro. Berdasarkan peta administratif Kabupaten Mojokerto, kawasan Sendi masuk Desa Pacet Selatan, Kecamatan Pacet. Pada sisi selatan desa terdapat lahan yang dibuat untuk wisata bumi perkemahan. Lahan ini menawarkan pemandan- gan lereng Gunung Welirang dengan pemandangan Kabu- paten Mojokerto dari keting- gian 1.100 meter di atas per- mukaan laut (mdpl). "Dana pendapatan yang didapat dari wisatawan yang datang, seba- gian digunakan untuk dana kelola desa," ujar Toni. Lebih lanjut, masyarakat adat Sendi sudah ada sejak tahun 1915. Menurut Toni, terdapat dokumen kretek be- rupa peta Desa Sendi yang dikeluarkan pemerintah ko- lonial Belanda. Desa Sendi masuk wilayah Distrik Dja- boeng, Regentschap Mojok- erto, Recidentie Soerabaja. Toni juga bercerita pada ta- hun 1925-1931 wilayah Sen- di mengalami kekacauan ketika terjadi perang antara warga setempat dengan Be- landa. Perang itu membuat masyarakat Sendi turun ke daerah Pacet. "Ada pengua- saan tanah tanam paksa oleh Belanda. Belanda menanam perkebunan kopi, akhirn- ya masyarakat mulai turun ke bawah," jelasnya. Toni menambahkan, pada tahun 1942-1948 terjadi perang antara tentara Jawa dengan Belanda. Hal itu menyebab- kan semua masyarakat Sendi mengosongi desanya. Mas- yarakat Sendi yang turun ke Desa Pacet banyak yang tidak 64 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019
memilki tanah karena warga pendatang. Hingga pada tahun 2001 masyarakat Sendi mendi- rikan Forum Perjuangan Rakyat (FPR). FPR melaku- kan investigasi dan pencari- an data dari kesaksian warga yang lahir pada tahun 1918, 1921, dan 1923. Selain itu, masyarakat yang tergabung dalam FPR kemudian bela- jar tentang upaya advokasi beserta hukum lingkungan, hukum agraria, hukum per- tanahan dan kehutanan. Hal itu dimaksudkan untuk upa- ya mengembalikan hak asal- usul dan hak ulayat sejak dari jaman leluhur. Perihal daerah Sendi, Toni mengaku pernah ada konflik antara masyarakat dengan Perusahaan Hutan Negara In- donesia (Perhutani) Wilayah Jawa Timur pada tahun 2007. Perhutani mengeklaim bah- wasanya wilayah Sendi ada- lah wilayah miliknya. "Tahun 2007 itu ada konflik di sini, ada 600 brimob dari per- hutani mau menggusur kami, mereka mengakui kalau disi- ni termasuk wilayahnya per- hutani," terang Toni sembari menyeruput teh panas. Pada tahun itu pula, mun- cul aturan teknis hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Kabu- paten Mojokerto menyebut- kan bahwa tanah yang ada di wilayah eks Desa Sen- kepada di dikembalikan rakyat Sendi, sesuai dengan hak-haknya. "Hal ini menja- di semangat baru bagi warga untuk semakin yakin berger- ak untuk mengajukan pen- gakuan Desa," terang Ridho Saiful, selaku Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkun- gan Hidup (WALHI) Jatim. WALHI merupakan organ- lingkungan isasi hidup non-profit yang ikut membantu proses advokasi konflik masyarakat Sendi dan Perhutani. Sejak 1980 WAL- HI aktif dalam upaya-upaya penyelamatan dan pemuli- han lingkungan hidup di In- donesia. gerakan Pada tahun 2016, FPR mendapat dukungan dari Pe- merintah Kabupaten (Pem- kab) Mojokerto dibawah naungan mantan Bupati Mo- jokerto Mustofa Kamal Pasa. Selain mengeluarkan Peratur- an Bupati (PERBUP) Nomor 47 tahun 2017 tentang ber- lakunya tahapan Daerah Adat Persiapan, ia pun menunjuk Kepala Desa Penanggung Jawab Desa Adat Persiapan. Menurut pasal 6 ayat 2 PER- BUB Nomor 47 tahun 2017 tertulis bahwa Pejabat Kepala Desa Penanggung Jawab Adat Persiapan ini bertugas untuk mempersiapkan pembentu- kan Desa Adat definitif dan melaporkan kepada Bupati. Kemudian oleh Pemkab Mojokerto dilanjutkan den- gan mengajukan penetapan administrasi Desa Sendi ke RAGAM Kementerian Dalam Neg- eri (Kemendagri). Namun, menurut pengakuan Ridho Saiful, pengajuan penetapan administrasi desa tersebut ditolak. "Pengajuan ditolak oleh Kemendagri melalui Pemprov Jatim, pada tanggal 7 Juni 2018," jelasnya. Pen- gajuan ini ditolak karena ti- dak memenuhi kuota jumlah penduduk. Menurut pasal 6 ayat 1 UU Desa Nomor 6 ta- hun 2014 terkait dengan pe- nataan desa menyatakan bah- wa jumlah penduduk desa di wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepa- la keluarga (KK). Sedangkan menurut Toni, jumlah pen- duduk masyarakat Sendi ha- nya 668 jiwa atau 323 KK. Selang dua bulan pasca pengajuan penetapan ad- ministrasi desa ditolak oleh Kemendagri. Pada agustus 2018, masyarakat Sendi kem- bali mengajukan pengakuan melalui subjek Masyarakat Hukum Adat. Menurut Pas- al 1 Ketentuan Umum Pera- turan Menteri dalam Negeri (Permendagri), Masyarakat Hukum Adat adalah War- ga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adat- nya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, ter- dapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 65
RAGAM Toni menga- takan akan terus ber- juang untuk mendapat- kan hak mer- eka sebagai masyarakat hukum adat Sendi. "Pen- gakuan ini akan terus kami per- juangkan, karena hak kami," ujarn- ya. 66 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 nilai yang menentukan pra- nata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan meman- faatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Toni mengatakan akan ter- us berjuang untuk mendapa- tkan hak mereka sebagai masyarakat adat Sendi. "Pengakuan ini akan kami perjuangkan, terus karena hak kami," ujarnya. Toni bersama FPR dan mas- yarakat Sendi saat ini tengah menunggu Peraturan Desa (Perdes) Pacet dan Peraturan Daerah (Perda) terkait aturan tentang Masyarakat Hukum Adat. Hal ini pun mendapat dukungan dari berbagai pi- hak baik dari aktivis, para ahli dan akademisi. hukum Dwi Cahyono, dosen Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang mengatakan, pele- starian hukum adat penting untuk menjaga pelestarian sejarah budaya dan lingkun- gan, terutama hutan yang ada di Sendi. "Sangat penting, bu- kan hanya penting bagi mer- eka, tapi ini juga bisa menjadi keteladanan bagi yang lain terutama untuk pelestari- an sejarah budaya lingkun- gan, dan pelestarian hutan di sana," ujarnya. Ia menam- bahkan, berdasarkan ciri-ciri adat yang masih berlaku dan sejarah wilayahnya, mas- yarakat Sendi merupakan orang-orang kalang (orang yang tinggal di pinggiran hutan). Masyarakat ini dulu- nya hidup dari hasil hutan, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian hutan. Terdapat etika khusus ketika menebang pohon, tidak dite- bang sampai akar-akarnya. Hal ini diperjelas oleh jur- nal yang berjudul Politik Hu- kum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia yang ditulis oleh Muhammad A. Rauf, ter- dapat empat urgensi penga- kuan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu mengembalikan iden- titas dan budaya masyarakat pedesaan, mengembangkan dan melestarikan kearifan lo- kal, sebagai sistem pengenda- li dari pengaruh globalisasi, dan mengembalikan identitas bangsa.[]
ESAI Sumber: remotivi.or.id Gerakan Pers Mahasiswa Melawan Pembungkaman Oleh Wahyu Agung Prasetyo "Apa guna punya ilmu tinggi Kalau hanya untuk men- gibuli Apa guna banyak baca buku Kalau mulut kau bungkam melulu..." (Widji Thukul) Puisi berjudul "Apa Guna" dari penyair Widji Thukul sepertinya akan terus disu- arakan oleh anak-anak muda di Indonesia. Ketika perguru- an tinggi menawarkan jami- nan karier masa depan yang cerah, sedangkan mahasiswa terus dijejali ilmu-ilmu mau- pun tugas-tugas supaya ma- hasiswa patuh dan tidak ber- pikir kritis. Perguruan tinggi yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi keti- ka ada mahasiswa yang kritis malah dibungkam. Mungkin representasi pui- si "Apa Guna" dengan kondi- si pendidikan di negara ini akan semakin jelas ketika melihat berbagai pembung- kaman yang dialami oleh pers mahasiswa. Pers maha- siswa melakukan kerja-kerja jurnalisme untuk menghasil- kan produk berupa berita. Beberapa berita itu memang menyuarakan kritik terha- dap kebijakan kampus yang tidak sesuai dengan kepent- ingan publik. Tapi sering kali kampus menganggap kritik dari pers mahasiswa adalah bentuk pencema- ran nama baik kampus. Lalu kampus melakukan berbagai upaya untuk membungkam pers mahasiswa mulai dari mengintimidasi, menyensor EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 67
ESAI maupun memberedel berita, serta mengancam Drop Out (DO). Badan Pekerja Advokasi Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa (BP Advokasi Nas PPMI) men- catat ada 58 jenis represi dari 33 kasus represi terhadap pers mahasiswa selama 2017- 2019. Berdasarkan riset Ring- kasan Represi terhadap Pers- ma Tahun 2017-2019, jenis represi yang paling sering di- alami pers mahasiswa adalah intimidasi dengan jumlah 20 kali. Berikutnya ada pemuku- lan (8 kali), ancaman DO (4 kali), kriminalisasi (4 kali), dan penculikan (3 kali). Indonesia juga penyensoran berita, ancaman pembekuan dana, pembubaran aksi, pem- bekuan organisasi, kekerasan seksual serta ancaman pem- bunuhan yang masing-mas- ing tercatat pernah terjadi sebanyak dua kali. Selain itu, ada satu kali represi pada beberapa jenis represi sep- erti penyebaran hoaks, pen- cabutan tulisan, ancaman perusakan sekretariat, pem- bubaran diskusi, pemecatan anggota, peleburan organisa- si, dan perundungan (bully- ing). Ada Berbagai tindakan represi yang dialami pers mahasiswa perlu dilihat bahwa akar per- masalahannya adalah tidak adanya pengakuan hak untuk pendapat. menyampaikan 68 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 sering mengker- Kampus dilkan persoalan dengan memberi tuduhan kepada pers mahasiswa bahwa kritik adalah bentuk pencemaran nama baik kampus. Ketika pers mahasiswa mengkritik, kampus tidak melihat bahwa kritik adalah salah satu ben- tuk dari kebebasan menyam- paikan pendapat. tak ada sama sekali kampus yang melaku- kan kajian secara akademik untuk menaggapi kritik dari pers mahasiswa. Seharusnya kampus bisa melakukan ka- jian akademis misalnya den- gan instrumen hukum sep- erti UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Men- yampaikan Pendapat di Muka Umum maupun UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Bahkan seharusnya kampus bisa mengkaji dengan instru- men hukum yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi seperti Kebebasan Akade- mik di dalam UU Nomor 12 tahun 2012. Selain itu, ada peraturan yang berlaku di kampus sendiri seperti statu- ta kampus, pedoman kema- hasiswaan atau pun kode etik mahasiswa. Hampir Mirisnya, kampus malah menjadi pihak yang paling banyak melakukan repre- si kepada pers mahasiswa. Menurut riset Ringkasan Represi terhadap Persma Tahun 2017-2019, pejabat kampus melakukan represi sejumlah 18 kali. Berikutn- ya ada mahasiswa (7 kali), dosen (3 kali), Satuan Kea- manan Kampus (3 kali), ok- num organisasi mahasiswa (2 kali) serta warganet kampus (2 kali). Selain itu ada juga represi yang dilakukan oleh pihak luar kampus seper- ti polisi (7 kali), masyarakat sipil (1 kali), dan oknum or- ganisasi masyarakat (2 kali). Ketika hak untuk men- yampaikan pendapat bagi pers mahasiswa tidak diakui serta tindakan kampus tidak mencerminkan kebebasan akademik, maka represi ke- pada pers mahasiswa akan terus terjadi. Tentu perlu ada perbaikan sistem pendidikan di dalam kampus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menelaah Represi Pers Menelaah Represi Pers di Malang Mahasiswa di Malang Mahasiswa Sistem pendidikan yang perlu diperbaiki di kampus tak cukup melihat akar per- masalahannya saja. Setelah melihat akar permasalahan- nya, perlu juga untuk belajar lebih dalam dari berbagai ka- sus represi kepada pers ma- hasiswa. Jika melihat daerah yang paling banyak kasus represi kepada pers maha- siswa, maka Kota Malang adalah jawabannya. Riset Ringkasan Repre-
si terhadap Persma Tahun 2017-2019 mencatat, Kota Malang mendapat pering- kat terbanyak yaitu sembilan kasus. Peringkat selanjutn- ya ada Kediri dan Surabaya masing-masing tiga kasus. Lalu ada dua kasus di mas- ing-masing Kota Goronta- lo, Medan, Yogyakarta, dan Makassar. Ada juga di Jom- bang, Ponorogo, Pangkep, Solo, Jember, Pekalongan, Surakarta, Jakarta, Bandung, dan Mataram masing-masing satu kasus. Banyaknya kasus represi di Malang menunjukkan be- ragamnya jenis represi kepa- da pers mahasiswa. Pada ta- hun 2017, Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa (UA- PKM) Kavling 10, Universitas Brawijaya (UB) mendapat in- timidasi dan ancaman pem- bekuan dana. Intimidasi dan ancaman pembekuan dana itu dilakukan Wakil Rektor III UB karena Dhani, anggota UAPKM Kavling 10, menulis opini yang mengkritik Wakil Rektor III. Selain UAPKM Kavling 10, ada juga anggota Lem- baga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktik, Fakultas Kegu- ruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang yang mendapatkan intimidasi dan ancaman DO. Pada tahun 2019, Muham- mad Rifki Kurniawan, Pemi- mpin Umum LPM Didaktik ESAI intimidasi dan mendapat ancaman DO oleh salah satu pejabat kampus karena me- liput transparansi Uang Kuli- ah Tunggal. Berbagai represi dari kam- pus juga sering didapatkan oleh Unit Aktivitas Pers Ma- hasiswa Inovasi, (UAPM) UIN Malana Malik Ibrahim Malang dari 2016 sampai 2019. UAPM Inovasi sering mendapatkan represi karena kritik kepada kampus melalui tulisan-tulisannya. UAPM Inovasi juga kerap mendapa- tkan represi tiap tahunnya karena majalah yang akan diterbitkan harus melalui sensor dari Bagian Kemaha- siswaan. Pada tahun 2016, Bagian Kemahasiswaan menyensor berita mendalam tentang kasus korupsi pengadaan lahan Kampus III UIN Ma- liki Malang. Bagian Kema- hasiswaan juga mengancam UAPM Inovasi akan dibeku- kan jika tetap memasukkan tulisan itu di majalah. Kemu- dian UAPM Inovasi memi- lih untuk menarik tulisan itu karena berbagai upaya dialog yang dilakukan tidak berha- sil mempengaruhi keputusan Bagian Kemahasiswaan. Pada tahun 2016, Ba- gian Kema- hasiswaan menyensor berita men- dalam ten- tang kasus korupsi pen- gadaan lah- an Kampus III UIN Mali- ki Malang. Penyensoran kembali ter- jadi pada tahun 2019 keti- ka UAPM Inovasi meliput berhentinya program World Class Universitry. Namun, berbagai upaya dialog yang EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 69
ESAI Seharusnya kampus bisa memper- baiki sistem pendidikan dengan mengede- pankan ke- bebasan berekspresi, kebebasan pers dan ke- bebasan ak- ademik. 70 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 Inovasi dilakukan UAPM berhasil mengubah keputu- san Bagian Kemahasiswaan. Faktor utama yang memen- garuhi keberhasilan terse- but adalah keinginan Gilang selaku Redaktur Pelaksana Majalah untuk terus mengh- adapi Bagian Kemahasiswaan dengan mempertanggung- jawabkan data-data dalam liputan itu. Selain penyensoran ma- jalah, UAPM Inovasi juga kerap mendapatkan ancaman pembekuan dana maupun lembaga kare- pembekuan na terus mengkritik kebija- kan kampus, seperti tulisan opini atau pun berita di web Bahkan ketika UAPM Inovasi tidak menulis tentang acara Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (Pionir) juga bisa men- jadi alasan Bagian Kemaha- siswaan untuk membekukan UAPM Inovasi. Represi kepada pers ma- hasiswa di Kota Malang tidak hanya terjadi di kampus. Pers mahasiswa juga mengalami represi di luar kampus, seper- ti yang dialami oleh LPM Siar, Universitas Negeri Malang. Pada tahun 2018, Achmad Kevin dan Fitron Fernan- da mengalami represi beru- pa pemukulan oleh oknum Pemuda Pancasila. Menurut Press Release Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Malang (PPMI DK Malang), Kevin dan Fitron mendapatkan repre- si ketika meliput aksi damai memperingati Roma Agree- ment. Aksi tersebut diseleng- garakan oleh Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Maha- siswa Papua (AMP). Represi kembali didapa- tkan oleh Kevin pada tahun 2019, ia diculik oleh oknum polisi karena dugaan keterli- batan dalam gerakan Anarko Sindikalis ketika Aksi May- day di Malang. Waktu itu, gerakan Anarko Sindikalis sedang menjadi incaran ke- polisian karena melakukan vandal terhadap salah satu situs cagar budaya di Malang. Namun, dugaan polisi tak ternyata karena terbukti Kevin termasuk orang yang ikut membersihkan coretan vandal di situs cagar budaya. Kronologi kasus penculikan Kevin bisa dibaca lebih lanjut di berita yang berjudul Polemik Kasus Du- gaan Penculikan Aktivis Pers Kampus di Malang. Melihat banyaknya kasus represi yang dialami pers mahasiswa di Malang, tentu kampus perlu terus ditekan untuk memperbaiki sistem pendidikannya. Seharusnya kampus bisa memperbaiki sistem pendidikan dengan mengedepankan kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan kebebasan akademik. Hal
ini tentu supaya kampus bisa melindungi pers mahasiswa dari berbagai represi, entah itu di kampus maupun di luar kampus. Tapi, berulang-ulan- gnya kasus represi yang di- alami pers mahasiswa dari tahun ke tahun membuat kita berpikir kembali, benarkah kampus punya niat untuk memperbaiki sistem pendi- dikannya? Kampus adalah Pembung- Kampus adalah Pembung- kam Suara Pers Mahasiswa kam Suara Pers Mahasiswa Kita perlu membaca se- jarah untuk menjawab per- tanyaan-pertanyaan itu. Salah satu referensi yang menjelaskan hal ini adalah Buku Melawan dari Dalam; Pers Mahasiswa Malang Pasca-Reformasi yang dit- ulis Elyvia Inayah, alumni UAPKM Kavling 10. Elyvia mencatat, sejak orde lama, pers mahasiswa dibungkam dengan sistem demokrasi terpimpin yang mewajibkan setiap surat kabar untuk be- rafiliasi dengan partai politik. sebagai syarat supaya setiap kabar bisa mendapatkan tiket kebe- basan pers. Pers mahasiswa waktu itu mengkritik kebija- kan tersebut karena berpo- tensi membatasi kebebasan pers. Tentu pers mahasiswa yang mengkritik kebijakan itu segera diberedel oleh rezim orde lama. Peraturan itu ESAI Kemudian di Orde Baru, pers mahasiswa dibungkam dengan kebijakan back to campus yang melokalisasi seluruh aktivitas mahasiswa ke dalam kampus. Hal ini supaya mahasiswa tidak ter- libat dalam aktivitas politik nasional untuk menyuarakan kepentingan rakyat. serta Pera- 849/D/T/1989 turan Menteri Penerangan (Menpen) Nomor 01/1975. Lebih lanjut lagi, muncul Su- rat Keputusan Menteri Pen- erangan Nomor 146/1975 yang menyusun prosedur dan persyaratan penerbitan khusus. Begitu juga ketika keran kebebasan pers sudah dibu- ka pada era reformasi, pers mahasiswa dibungkam oleh kebijakan negara melalui kampus. Secara sistematis, telah menurunk- kampus an peran kontrol sosial dari pers mahasiswa. Pembung- kaman itu dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti percepatan lulus kuliah, alo- kasi dana organisasi yang dipersulit, serta tekanan un- tuk mendapatkan presta- si-prestasi akademik. Kam- pus juga memberi ancaman skorsing dan DO kepada pers mahasiswa yang kritis. Menurut Elyvia, negara melalui kampus menekan dan mengontrol pers maha- siswa mulai dari nama lemba- ga sampai arah gerakannya. Tekanan dan kontrol Nega- ra kepada nama LPM dim- ulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Keten- tuan-Ketentuan Pokok Pers. Kemudian ada penyesuaian dengan Surat Edaran Pendi- dikan Tinggi (Dikti) Nomor itu menggolongkan pers ma- hasiswa ke dalam kategori penerbitan khusus. Sehing- ga, walaupun menggunakan kata 'pers', pers mahasiswa tidak dikategorikan dalam penerbitan pers. Tekanan dan kontrol negara melalui peraturan-peraturan itu juga membuat pers mahasiswa dilarang menggunakan kata 'pers'. Peraturan-peraturan Elyvia memberi contoh kasus pada Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa (UAPKM) Kavling 10, Uni- versitas Brawijaya. Lembaga ini awalnya bernama Unit Aktivitas Pers Mahasiswa lahir pada (UAPM) yang 16 April 1983 melalui Surat Keputusan BKK Nomor 002/ SK/BKK/1983. Kemudian, atas saran ketua BKK, nama UAPM berganti menjadi Unit Aktivitas Pers Kampus Ma- hasiswa. Munculnya Surat Edaran Dikti Nomor 849/D/T/1989 membuat nama lembaga ini berganti lagi yaitu menja- di Unit Aktivitas Penerbitan Kampus Mahasiswa. Kemu- EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 71
ESAI dian berganti nama lagi dan berlaku sampai sekarang yai- tu Unit Aktivitas Pers Kam- pus Mahasiswa yang disah- kan dalam kepengurusan UAPKM periode 1999-2001. Menurut Elyvia, pergantian istilah dari pers mahasiswa, penerbitan, sampai pers kam- pus adalah suatu bentuk kon- trol negara untuk memperha- lus citra pers mahasiswa. Negara juga mengontrol arah gerakan pers mahasiswa dengan kebijakan Normalisa- si Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Sesuai Peratur- an Menteri Penerangan No- 01/Per/Menpen/1975, mor pers mahasiswa harus tun- duk dengan aturan-atur- an seperti mengkhususkan pemberitaan, pembahasan dan pengolahan berbagai hal khususnya yang menyang- kut pembangunan nasional saja. Selain itu, penyajian ti- dak memuat pemberitaan, pembahasan atau penonjolan materi yang bersifat politik praktis. Melihat tekanan dan kon- trol negara pada pers ma- hasiswa sistematis secara tersebut, kita mendapatkan jawaban bahwa negara dan kampus memang pelaku pembungkam suara pers ma- hasiswa. Jawaban ini tentu menemui relevansinya den- gan kondisi saat ini ketika kita mengaitkan bentuk tekan 72 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 dan kontrol yang dilakukan negara melalui kampus den- gan banyaknya kasus represi kepada pers mahasiswa da- lam riset Ringkasan Repre- si terhadap Persma Tahun 2017-2019. Sejarah menunjukan bah- wa pembungkaman kepada pers mahasiswa terus dilang- gengkan oleh negara melaui kampus. Berbagai upaya pem- bungkaman itu menyebabkan pers mahasiswa kekurangan kader. Akibatnya, pers ma- hasiswa menjadi sulit dalam mempertahankan eksistensi sebagai media kontrol sosial untuk mengkritik kebijakan negara maupun kampus yang tidak sesuai dengan kepent- ingan rakyat. Nah, ketika kita menyadari bahwa negara dan kampus adalah pembungkam pers mahasiswa, maka per- tanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan? Memungkinkan Gerakan Memungkinkan Gerakan Bersama Melawan Represi Bersama Melawan Represi "Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diper- juangkan untuk menja- di benar," ujar sastrawan Pramoedya Ananta Toer da- lam bukunya yang berjudul Sekali Peristiwa di Banten Se- latan. Kalau kita memahami kata-kata Pramoedya, tentu satu-satu hal yang harus kita lakukan adalah berjuang. Kita perlu memperjuangkan kebenaran dan melawan se- gala bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi, ke- bebasan pers dan kebebasan akademik. Tapi, perjuangan semakin sulit ketika alat pem- bungkam negara semakin be- ragaam, seperti munculnya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Infor- masi dan Transaksi Elektron- ik (UU ITE). Ada beberapa pasal da- lam RKUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan. Seperti dalam pasal 285 (draf RKUHP 5 Februari 2018): "setiap orang yang menyiar- kan suatu berita atau menge- luarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui informasi sarana teknologi yang mengakibatkan keon- aran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketa- hui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dip- idana dengan pidana pen- jara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II." Ada frasa "mengakibatkan keonaran" dan "patut didu- ga" yang penafsirannya tidak jelas, alias "karet". Ketika RKUHP disah- kan, tentu pihak-pihak yang bertanggung- harusnya jawab atas suatu permasala- han memilih menggunakan KUHP, bukannya menggu-
nakan cara-cara pers (mel- apor ke dewan pers, meng- gunakan hak koreksi, hak jawab). Padahal sudah ada UU Pers yang termasuk atur- an spesifik (lex specialis), tapi pemerintah malah membuat pasal-pasal karet. Sedang- kan di sisi lain, UU ITE juga bisa mengkriminalisasi war- tawan. Southeast Asia Free- dom of Expression Network (SAFEnet) mencatat ada 19 kasus pemidanaan terhadap wartawan dan media meng- gunakan UU ITE, sejak 2015 sampai 2018. Belum lagi pembatasan untuk mendapatkan infor- masi di Papua yang dilaku- kan pemerintah. Lembaga Studi dan Pemantau Media, Remotivi dalam tulisan yang berjudul Jokowi Tidak Lay- ak Menerima Medali Ke- bebasan Pers menyebutkan pemerintah menggunakan mekanisme clearing house untuk melakukan pem- batasan akses informasi. Me- kanisme ini digunakan untuk menyaring permohonan izin wartawan asing yang hendak meliput kondisi di Papua. Wartawan asing sangat dipersulit dengan mekanisme yang rumit karena melibatkan 18 unit kerja dari 12 kement- erian yang berbeda. Walupun izinnya sudah terbit, kerja wartawan asing akan selalu diawasi serta dilarang menu- lis isu hak asasi manusia dan politik. Masalah RKUHP, UU ITE maupun pembatasan infor- masi di Papua bukan untuk memperlebar persoalan yang dialami pers mahasiswa. Tapi, itu dari masalah-masalah kita perlu menyadari bahwa pers mahasiswa juga bisa ter- dampak dari kebijakan-kebi- jakan pemerintah yang repre- sif itu. Sehingga, posisi pers mahasiswa menjadi serba tertekan. Selain menghadapi pembungkaman dari pera- turan kampus, mereka juga menghadapi pembungkaman dari peraturan negara. Maka dari itu, kita perlu bergerak bersama dalam menghadapi segala bentuk pembungka- man yang dilakukan kampus dan negara. Ada dua hal yang perlu di- jadikan fokus oleh pers ma- hasiswa dalam membangun gerakan bersama. Pertama adalah penguatan jejaring antar pers mahasiswa. Kedua yaitu penguatan jejaring den- gan kelompok masyarakat atau individu yang men- dukung kebebasan berek- spresi. Penguatan jejaring antar pers mahasiswa bisa dilaku- kan melalui PPMI terutama di bagian advokasi. Segala bentuk represi terhadap pers mahasiswa perlu disikapi da- lam konteks advokasi pers mahasiswa. Tujuan dari ad- vokasi ini supaya setiap LPM ESAI Maka dari itu, kita per- lu bergerak bersama da- lam mengh- adapi segala bentuk pem- bugkaman yang dilaku- kan kampus dan negara. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 73
ESAI Pers maha- siswa perlu melakukan agenda gera- kan bersama seperti kon- solidasi, di- skusi, mau- pun aksi. tujuan dari agen- da-agen- da ini yaitu supaya pers mahasiswa bisa menyu- arakan kepentingan rakyat... 74 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 bisa menghadapi represi dari kampus maupun luar kam- pus. Sehingga pers maha- siswa mempunyai perspektif advokasi litigasi (jalur hu- kum), advokasi non-litigasi (di luar jalur hukum) untuk menyusun strategi dalam menghadapi represi. BP Advokasi Nas PPMI sedikit memantau masih LPM di Indonesia yang me- mahami konsep dan teknis advokasi. Salah satu indikator untuk melihat hal ini yaitu dari daerah yang melakukan Kelas Advokasi Pers Maha- siswa, hanya di Kota Malang. Meski demikian, berbagai represi kepada pers maha- siswa di Malang masih terja- di, bahkan terbanyak di an- tara daerah lainnya. Melihat hal ini, tentu pers mahasiswa di seluruh Indonesia perlu saling menguatkan dengan mengadakan kelas advoka- si maupun bentuk pelatihan lainnya. penguatan jejaring dengan kelompok masyarakat atau individu yang mendukung kebebasan berekspresi. Pers mahasiswa perlu melakukan agenda ger- akan bersama seperti kondo- lidasi, diskusi, maupun aksi. Tujuan dari agenda-agenda ini yaitu supaya pers ma- hasiswa bisa menyuarakan kepentingan rakyat dengan dukungan dari kelompok indi- masyarakat maupun Kemudian, vidu yang mendukung ke- bebasan berekspresi. Selain itu pers mahasiswa juga bisa mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat mau- pun individu itu ketika men- galami represi. Pers mahasiswa tak cukup sekedar terlibat dalam gera- kan bersama tersebut seperti memberitakan aksi damai. Tapi pers mahasiswa perlu mendukung gerakan bersama ini dengan menyuplai infor- masi serta analisis isu. Mis- alnya dengan memberikan informasi atau kajian anali- sis tentang isu komersialisasi pendidikan dan keterbukaan informasi publik (transpar- ansi) di kampus. Isu komersialisasi pen- didikan dan transparansi di kampus menjadi rekomenda- si dari BP Advokasi Nas PPMI kepada seluruh pers maha- siswa di Indonesia. BP Ad- vokasi Nas PPMI dalam riset Ringkasan Represi terhadap Persma Tahun 2017-2019 melihat kajian komersialisa- sai pendidikan dan transpar- ansi di kampus masih kurang menjadi perhatian pers ma- hasiswa. Hal ini dilihat salah satunya dengan minimnya LPM yang melakukan riset secara konsisten terhadap isu ini. BP Advokasi Nas PPMI melihat ada LPM Suaka UIN Sunan Gunung Djati Band- ung dan UAPM Inovasi UIN
Maliki Malang saja yang per- nah melakukan riset komer- sialisasi pendidikan serta transparansi di kampus. Pa- dahal, ini penting untuk melihat ket- erkaitannya dengan persoa- lan lainnya, seperti revisi 74 undang-undang di pemerin- tahan Jokowi untuk melan- carkan investasi. Keterkaitan tersebut bisa dilihat ketika pemerintah mengutamakan konsekuensinya investasi, adalah tenaga kerja semakin berkurang. isu-isu kampus Tirto.id dalam tulisan yang berjudul Mengapa Investa- si Tak Menambah Lapangan Kerja Indonesia, menyebut- kan, tren investasi di Indo- nesia semakin padat modal. Artinya, perusahaan-perusa- haan menekan pengeluaran modal untuk memberi upah kepada tenaga kerja dan lebih mengutamakan penggunaan teknologi-teknologi industri. Jika dikaitkan dengan pendidikan, komersialisasi bisa dikatakan kalau pemer- intah ingin mengurangi tena- ga kerja yang diserap dari perguruan tinggi dengan cara menaikkan biaya kuliah. Se- hingga jumlah pekerja yang diserap perusahaan akan se- makin sedikit dari terbatasn- ya masyarakat yang bisa men- gakses pendidikan mahal. Sedangkan di sisi lain, ke- tika dikaitkan dengan trans- paransi di kampus, tentu pe- merintah maupun kampus tidak ingin diganggu dengan mahasiswa dan masyarakat yang kritis. Ketika mahasiswa dan masyarakat bisa mengak- ses informasi publik, seperti laporan keuangan dari kam- pus maupun badan publik lainnya, maka akan sema- kin terbuka peluang untuk mengkritisi kebijakan-kebija- kan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Keterkaitan isu komersial- lisasi pendidikan dan trans- paransi di kampus dengan kebijakan investasi pemerin- tah ini menunjukkan bahwa pemerintah maupun kampus sama-sama menjadi sumber ketimpangan sosial. Minimal kita bisa melihat kesamaan dari sifat pemerintah dan kampus, yaitu represif dan tidak terbuka dengan kritik. Sehingga pemerintah dan kampus perlu terus dilawan supaya lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Gerakan bersama yang lebih kuat akan terwujud ketika pers mahasiswa dan kelompok masyarakat mau- pun individu lainnya saling mendukung. Mungkin juga, dengan gerakan bersama ini anak-anak muda di Indone- sia bisa menyuarakan puisi Apa Guna dari Widji Thukul dengan lebih bersemangat. [] ESAI Minimal kita bisa melihat kesamaan dari sifat pemerintah dan kampus, yaitu repre- sif, dan tidak terbuka den- gan kritik. Sehingga pemerintah dan kam- pus perlu terus dila- wan supaya lebih meng- utamakan kepetingan rakyat. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 75
LENSA UAPM INOVASI/Syams Shobahizzaman Membawa sampah popok di Tempat Pengolahan Sampah Desa Mulyoagung, Dau. UAPM INOVASI/Syams Shobahizzaman Sejumlah umat Hindu sedang melakukan ritual melukat di Pantai Sanur (13/10). 76 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019
UAPM INOVASI/Asrur Rodzi Mencicil "hutang sejarah" di Pulau Buru (18/10). CAPTION !!!!!!!. UAPM INOVASI/Syams Shobahizzaman Terkurung dalam satu sangkar di pasar Splendid, Kota Malang (12/12). EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 77 LENSA
LENSA Berdiri seharian di Alun-alun Kota Malang (12/12). 78 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 n a m a z z i h a b o h S s m a y S / I S A V O N I M P A U
DOKUMEN PRIBADI/Rizkiawan Ihsan Gemilang Terbang seharian di tawang Pacet, Mojokerto (29/11). EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 79 LENSA
PUISI Sungai Surga Oleh Dwi Yulia Istiqomah Ibu berdiri di depan pintu Burung gereja mencari jalan pulang di sore hari, Sementara senja muncul di lintar akhir sore Aku tersenyum, mendekap Kangen-kangen serupa cericit burung gereja Aku termangu Senja kemudian turun di samping sumur Kami makan di depan tungku dapur "Besok kita larung takir di bawah jembatan Sungai Banteng." Aku menghela napas panjang Pagi semakin cepat berlari, memasak tahu tempe, menggoreng potongan ayam dan membuat macam-macam sambelan. Tapi orang-orang tetap melarung takir. Supaya sungai yang mulai kering dan kotor, bisa kembali subur dan jernih, untuk makan, mandi dan minum setiap hari. Orang-orang tetap melarung takir Pohon tak lagi tumbuh Hanya rerumputan makanan sapi Air tak lagi jernih Orang-orang tetap melarung takir, di tiga ta- hun terakhir Penantian akan air jernih menjadi naif Orang-orang terus membangun pabrik, cerobong asap semakin pekat. Senja tak setiap hari indah Senja tertutup asap Air tak lagi jernih Air jadi barang mahal, pasang pompa dari pegunungan. Orang-orang tetap melarung takir, tapi air tak juga jernih. Dulu sungai ini sangat subur, air mengalir setiap hari, jernih dan deras, riaknya seperti tawa bahagia anak-anak kecil. Orang-orang tetap melarung takir Perempuan tetap tak boleh sekolah Di tangga menuju jembatan sungai, aku disenggol, "Buat apa kau sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu di rumah, mengabdi, menikah, melayani suami." Aku tersenyum kecut Di beranda rumah kupeluk erat surgaku Ibu, kenapa perempuan tetap tak boleh sekolah tinggi? Kemudian pelukan ibu benar-benar menjadi surga, mengelus punggung, mendekap kepala, mengusap air mata, mencium ubun-ubun.
SI INO: KENALI DAN LAWAN KEKERASAN SEKSUAL KOMIK
RESENSI Jalan Panjang Sang Penyintas Oleh Luluk Khusnia* Ejalah namaku. Aku perempuan. Ini kepalan tanganku. Keras diacungkan ke angkasa, membelah istana para patriarki. Mustahil kau sekap suaraku. Ia bergema menusuk semua celah-celah ruang. Hingga semua kekerasan pelecehan terbongkar, terbakar, dan musnah. Suaraku mungkin terdengar lirih. Tetapi nyawanya menggelegar menempati sumbu-sumbu perlawanan. Ingat! Suaraku merambat-rambat, sekalipun kampakmu mencoba memangkas. Ia akan tetap tumbuh meskipun dihimpit, diinjak sekalipun. Suaraku akan terus bertahan lama. Melampaui ajalku sendiri. Dengarlah suaraku, suaranya, suara perempuan. (Puisi "Suaraku", dibacakan oleh Saras Dewi dalam Drama Musikal Ode Tusuk Konde) Dua puluh Januari 2014, mungkin menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Pelangi (nama samaran). Kala itu, Pelangi bergegas menuju tempat kerjanya. Ia berangkat menggunakan Bus Trans Jakarta dari Rumah Sakit Islam Cempaka Pu- tih, Jakarta Pusat. Ketika bus baru sampai di Halte Atri- um Senen, penyakit asmanya kambuh. Pelangi pun pingsan lantaran tak membawa obat. Beruntung, ia ditolong oleh para penumpang bus. Selepas sadar, Pelangi memutuskan untuk melanjutkan perjala- nan menuju tempat kerjanya. lantas turun di Halte Harmoni. Karena kondisinya yang belum be- gitu membaik, salah seorang petugas Trans Jakarta kemu- dian menitipkan Pelangi ke- pada Edwin, laki-laki yang Pelangi saat itu tengah bertugas di Halte Harmoni. Tak lama berselang, datang tiga petu- gas Trans Jakarta lainnya. Pe- langi mengenal salah satu di antara ketiga petugas terse- but. Darman namanya. Pelangi menceritakan ke- jadian yang baru saja menim- panya. Keempat petugas Trans Jakarta yang bertugas di Halte Harmoni itu kemu- dian menyanggupi untuk INOVASI/Luluk Khusnia Patung Hermes dalam opening film Jalan Masih Panjang. 82 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 S u m b e r : F i l m J a l a n M a s i h P a n j a n g
menolong Pelangi. "Tak pikir aku diajakin ke tempat tiket- nya itu. Ternyata enggak. Aku diajakin ke ruang gensetn- ya itu," ujar Pelangi. Ruang genset itulah yang menjadi saksi di mana keempat petu- gas Trans Jakarta tersebut melakukan tindak pelecehan seksual kepada Pelangi. Kisah Pelangi menjadi narasi pembuka dalam Film Dokumenter Jalan Masih Panjang yang diproduksi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta. Tak hanya mengisahkan Pelangi, film berdurasi 20 menit 47 detik ini juga mengangkat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Matahari (nama samaran) dan Isma Gunawan. Matahari merupakan seo- rang perempuan penyandang disabilitas. Usianya 24 tahun. Ayah Matahari mengungkap- kan bahwa daya pikir anak- nya tersebut masih seperti anak berusia 12 tahun, meski- pun fisiknya terbilang normal seperti perempuan seusianya. Matahari pernah mengen- yam pendidikan di sekolah dasar umum. Namun, be- berapa bulan kemudian, gu- runya menginformasikan bahwa Matahari tidak dapat mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain. Alhasil, Matahari pun dipin- dahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Depok. Tak disangka, di sekolah barunya itu, Matahari justru mengalami kejadian pahit. Hal tersebut bermula ketika suatu pagi, si ibu menemu- kan pembalut milik Mataha- ri yang tak kunjung habis. "Pertama ibunya, waktu pagi, pembalut wanita ini kok gak habis-habis. Terus karena curiga, diambillah testpack. Ternyata, timbulnya garisnya dua. Itu kan positif namanya, kan," ungkap Ayah Matahari. Matahari pun segera diba- wa ke rumah sakit. "Dokter menyatakan memang benar waktu itu Matahari hamil, bahkan sudah 4 bulan," im- buhnya. Orang tua Matahari be- rusaha menanyakan kepada Matahari terkait siapa yang telah menghamilinya. Be- rulang kali ditanya, hanya ada satu nama yang selalu disebutkan Matahari, yaitu Parlin. Parlin tak lain adalah guru Matahari di SLB Negeri Kota Depok. segera mendatangi pihak sekolah dan menceritakan apa yang dialami oleh Matahari. Hal mengejutkan terjadi ketika pihak sekolah justru men- gungkapkan bahwa Matahari tidak hanya diperkosa satu kali oleh pelaku. November 2016, Matahari diperkosa di ruang aula. Januari 2017, di ruang kelas, Matahari kemba- li diperkosa. Orang tua Ma- tahari bersikukuh meminta pertanggungjawaban atas ke- jadian yang telah menimpa Ayah Matahari RESENSI anaknya. Sayangnya, pihak sekolah justru mengatakan bahwa pelaku telah dipecat. Di tempat lain, Isma Gun- awan (66) pun pernah men- jadi korban kekerasan da- lam rumah tangga (KDRT). Selama 22 tahun masa per- nikahan, 17 tahun ia harus merasakan penyiksaan dari suaminya. "Suami saya terla- lu keras, sering mukulin saya, bahkan saya sampai sering dibawa ke rumah sakit ga- ra-gara sampai berdarah-dar- ah kepala saya," ungkap Isma yang kini menjadi paralegal di LBH APIK. Kala itu, Un- dang-Undang KDRT belum ada. Rumah tangga Isma pun berakhir dengan gugatan ce- rai yang dilayangkan oleh sang suami. Potret Peradilan Korban Potret Peradilan Korban Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Berbeda dengan Isma, ka- sus kekerasan seksual yang dialami oleh Pelangi dan Matahari berhasil dibawa ke ranah hukum. Namun, jalan mencari keadilan bagi keduanya tidaklah mulus. Berselang satu hari selepas kejadian pelecehan seksual yang menimpanya, Pelan- gi mendatangi Kantor Pu- sat Trans Jakarta dan men- ceritakan kejadian tersebut. Pihak Trans Jakarta lantas mengatakan bahwa keempat pelaku akan datang ke kantor dan menemui Pelangi untuk EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 83
RESENSI meminta maaf. "Saya bilang sama ibu petinggi yang per- empuan itu, 'Bu, boleh gak, saya gak mau ketemu. Saya takut di sini. Saya trauma sama seragam itu," ucap Pe- langi. Sayangnya, permintaan Pelangi tak diindahkan oleh pihak Trans Jakarta. Tak hanya itu, ketika ka- susnya dibawa ke ranah hu- kum, Pelangi harus berbesar hati untuk berurusan den- gan petugas kepolisian yang berjenis kelamin laki-laki. "Saya gak nyaman karena ada laki-laki di situ, polisin- ya laki-laki. Dan mereka gak mau keluar yang laki-laki itu. Tetep dipaksain untuk cerita. Akhirnya saya cerita di situ," ungkap Pelangi. Bahkan, Pelangi tidak diperboleh- kan untuk melakukan visum lantaran tak ditemukan luka fisik akibat kasus tersebut. "Saya dilayani, bisa dibilang gak ramah juga ya," keluhnya lagi. Belum lenyap traumanya pada laki-laki yang melece- hkannya saat itu, Pelangi ternyata masih harus ber- urusan kembali dengan para pelaku tersebut. Pelangi men- ceritakan bahwa ia dihadap- kan dengan para pelaku saat proses persidangan. Mereka memberikan kesaksian palsu dan memutarbalikkan fakta terkait kejadian yang menim- pa Pelangi. Pelangi seolah berjuang untuk mencari sendiri 84 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 keadilan. Ia tidak diperbo- lehkan untuk didampingi oleh siapa pun selama masa persidangan. Bahkan, ia tak memiliki saksi kuat yang dapat membelanya di ruang sidang. "Pokoknya aku di- pojokkan banget lah sampai akhirnya aku harus pingsan lagi di ruang persidangan. Sampai akhirnya hakim ngo- mong, 'Udah lah kalau gak kuat gak usah dateng. Biarin aja sidangnya'," imbuhnya. Di Pengadilan Negeri De- pok Kelas 1B, apa yang diala- mi oleh Pelangi juga terjadi pada Matahari. Ia menjalani sidang di ruangan tertutup. Tak ada jendela di ruangan itu. Matahari memasuki ru- ang sidang, sementara pelaku sudah berada di dalam ruan- gan bersama pengacara. "Be- gitu masuk, dia (Matahari) langsung teriak histeris kayak orang kesurupan," tegas ayah Matahari. merebut keadilan buat perempuan itu tidak mudah. Mendapatkan kekerasan saja sudah mer- upakan tersendiri trauma buat korban, ya. Belum lagi menghadapi proses hukum yang tidak mudah," terang Siti Mazumah, Direktur LBH APIK Jakarta, dalam Film Jalan Masih Panjang. Oleh karena itu, tak heran bila ti- dak semua korban kekerasan memiliki keberanian untuk menempuh jalur hukum. Sama halnya dengan Siti, Es- "Perjuangan ter Lianawati dalam bukunya yang berjudul Psikologi Fem- inis dalam Proses Hukum Kasus KDRT: Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, men- gungkapkan bahwa keadilan sangat sulit diperoleh per- empuan korban kekerasan yang memproses kasusnya secara hukum. Ester pernah melakukan sebuah penelitian mengenai perjalanan enam perempuan korban KDRT yang memperjuangkan ka- susnya ke ranah hukum. Dari penelitian tersebut, banyak hambatan yang harus mereka lalui. Ester menilai bahwa aparat penegak hukum kurang se- rius dalam menangani kasus KDRT, terlihat dari proses hukum yang berjalan lambat. Hal ini dikarenakan kasus ke- kerasan mungkin kurang tra- gis. Sehingga, kasus tersebut "kurang menarik perhatian" para aparat penegak hukum. Kemudian, penerapan hu- kum objektif yang cenderung menekankan bukti-bukti fisik yang terlihat. Ketika buk- ti-bukti fisik kekerasan ti- dak ditemukan, maka aparat kepolisian cenderung tidak akan melihat permasalah- an yang dialami oleh korban secara lebih mendalam. Buk- ti-bukti fisik pun masih harus dibuktikan melalui visum. Ester juga menuliskan bah- wa kecemasan dan ketakutan yang dialami korban tidak menjadi perhatian aparat
bahkan cenderung dianggap berlebihan. Dalam hukum objektif pula, hakim meng- harapkan jawaban dikotomis; "ya" atau "tidak". Jawaban panjang hanya akan dinilai mengandung kebohongan. Selanjutnya yakni sangat kuatnya keterikatan hakim pada aturan hukum, di mana korban wajib menghadirkan setidaknya dua saksi yang menyaksikan kejadian se- cara langsung. Padahal, tidak semua kasus kekerasan sek- sual disaksikan oleh orang lain. Selain itu, Ester menilai bahwa hakim enggan mel- ibatkan diri dalam perma- salahan yang dialami oleh korban. Hal ini terlihat ke- tika hakim tidak mencegah pelaku untuk mencaci maki korban di ruang tunggu pen- gadilan dan tidak bersedia meminta pelaku untuk ti- dak mengancam saksi di luar persidangan. Hakim hanya menyarankan agar korban diwakili oleh kuasa hukum sehingga tidak perlu hadir di pengadilan atau membawa polisi untuk menemaninya selama persidangan. Berikutnya, dalam proses persidangan, hakim melon- tarkan pertanyaan dengan nada tegas untuk menuntut jawaban tegas dari korban. Dalam hal ini tentunya hakim tidak memperhatikan aspek paralanguage, yang mana in- tonasi hakim akan mempen- garuhi pihak yang ditanya. In- tonasi yang tegas, mendesak, dan terkesan menyudutkan, justru akan menyebabkan korban ataupun saksi men- jadi gugup dan ragu dalam memberikan jawaban, yang kemudian dapat memancing kemarahan hakim. Terlebih, ketika korban tidak konsisten dalam memberikan jawaban, hakim ketua akan mengambil langkah dengan melakukan konfrontasi, yaitu mengha- dapkan korban dan pelaku secara langsung. Konfrontasi yang dilakukan ini, menurut Ester jelas menunjukkan ku- rangnya pemahaman hakim bahwa kasus kekerasan sarat bermuatan isu gender. Po- sisi tawar korban tentu leb- ih rendah, lantaran korban merupakan seorang perem- puan yang dalam masyarakat patriarkis dianggap sebagai subordinat. Ester juga menemukan bahwa aparat penegak hu- kum kerap menanyakan per- tanyaan yang sama kepada korban secara berulang kali. Menurutnya, melontarkan pertanyaan berulang just- ru sangat tidak berempati kepada korban, mengingat apa yang terlihat secara fisik belum tentu sama dengan perasaan subjektif korban. Dalam kasus KDRT misal- nya, tidak sedikit pasangan suami istri yang masih tidur bersama meskipun hubun- gannya tidak lagi harmonis. RESENSI Dalam hu- kum objektif pula, hakim menghara- pkan jawa- ban diko- tomis; "ya" atau "ti- dak". Jawa- ban panjang hanya akan dinilai men- gandung ke- bohongan. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 85
RESENSI Mewujudkan Mewujudkan yang Responsif Korban yang Responsif Korban Peradilan Peradilan Berdasarkan hasil peneli- tiannya, Ester lantas berang- gapan bahwa tidak cukup untuk melihat pelaksanaan hukum hanya dari perspek- tif hukum itu sendiri. Aspek psikologi menjadi salah satu hal yang menurut Ester tidak dapat diabaikan dari proses hukum. Hal ini pula yang disam- paikan oleh seorang hakim di Mahkamah Agung Amer- ika Serikat bernama William Brennan, dalam tulisan ber- judul Reason, Passion, and The Progress of Law. Brennan menyatakan bahwa subjekti- vitas, seperti nilai-nilai per- sonal, sangat relevan dalam proses pengambilan keputu- san seorang aparat penegak hukum. Ia mengungkapkan pentingnya membawa aspek kepekaan psikologis (psycho- logical sensitivity) ke dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Ester ber- pendapat bahwa dalam kepe- kaan psikologis terkandung makna kepedulian. Menurut- nya, aparat penegak hukum belum memiliki kepedulian ketika menangani kasus ke- seksual. Padahal, kerasan kepedulian dapat membantu aparat penegak hukum da- lam menangkap persoalan, kebutuhan, dan harapan kor- ban. Carol Gilligan, seorang tokoh psikologi yang juga 86 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 feminis Amerika, lebih dulu mengenalkan teori menge- nai etika kepedulian. Gilligan beranggapan bahwa laki-la- ki dan perempuan memiliki cara berpikir dan berbicara yang berbeda ketika dihadap- kan dengan dilema etika. Da- lam berperilaku, perempuan cenderung melakukan ses- uatu atas dasar kepedulian. Kepedulian yang dimaksud dapat berupa kemampuan untuk mendengarkan kisah orang lain ataupun dirinya sendiri. Ester, berangkat dari pene- litiannya, kemudian mence- tuskan sebuah perspektif baru dalam penegakan hukum ka- sus kekerasan. Ia menyebut- nya dengan istilah psikologi hukum feminis; kajian psi- kologi hukum yang berpi- jak pada analisis feminisme. Perspektif tersebut berusaha menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan kor- ban, dengan mencakup as- pek kepedulian di dalamnya. Kemudian, dengan memin- jam istilah etika kepedulian milik Giligan, Ester pun me- nekankan etika kepedulian dalam penanganan kasus kekerasan berperspektif psi- kologi hukum feminis. Etika pertama yang diung- kapkan oleh Ester yaitu mem- prioritaskan keselamatan korban. Penanganan hukum yang memperhatikan etika ini seharusnya tidak melaku- kan pemeriksaan terhadap secara bersamaan korban dengan pemeriksaan terha- dap pelaku. Mempertemukan korban dengan pelaku ha- nya akan mengguncangkan kembali kondisi psikis kor- ban. Terlebih apabila pelaku melakukan teror kepada kor- ban, baik secara langsung (berupa tindakan fisik) mau- pun tidak langsung (berupa perkataan, gerak tubuh, dan ekspresi wajah). Dalam hal ini pula, proses persidangan seharusnya terkesan diperlama, misalnya saja den- gan melakukan penundaan jadwal persidangan karena alasan-alasan yang tidak ter- lalu penting. tidak Etika berikutnya yakni ha- rus dapat menetapkan sank- si bagi pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak men- jalin hubungan yang terlalu akrab dengan pelaku, seperti berbincang-bincang ataupun tersenyum. Keakra- hanya ban yang dibangun dengan pelaku hanya akan mem- buat pelaku merasa bahwa tidak ada sanksi sosial yang diterimanya meskipun telah melakukan kekerasan. Selain itu, penetapan hukuman bagi pelaku harus dilakukan tanpa melihat latar belakang peker- jaannya, keluarganya, atau- pun penampilannya, sebagai dasar untuk meringankan masa hukuman. Kemudian, melakukan pertimbangan secara kom- prehensif dalam menentu-
Cuplikan film Jalan Masih Panjang. kan hukuman kepada pelaku. Aparat penegak hukum di- harapkan mampu melihat ka- sus secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada kasus yang menjadi pemicu bagi korban untuk melaporkan pelaku. Penetapan hukuman terhadap pelaku sebaiknya juga mempertimbangkan dampak-dampak yang mun- gkin berpengaruh terhadap korban. Selanjutnya, menciptakan atmosfer persidangan yang nyaman bagi korban. Ada beberapa hal yang menurut Ester, bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memenuhi etika ini; tidak mendesak jawaban "ya" dan "tidak", mendengarkan kor- ban bahkan saat ia menangis, tidak melakukan konfrontasi terhadap korban dan pelaku secara langsung, serta mem- berikan izin bagi korban un- tuk didampingi. Etika kelima menekankan bagaimana aparat penegak hukum harus memiliki sikap suportif dan empatis. Sikap suportif yang dimaksud oleh Ester yaitu tidak menda- maikan pelaku dan korban. Terlebih, tidak meminta kor- ban untuk meminta maaf ataupun memberikan maaf kepada pelaku. Sementara sikap empatis dapat ditun- jukkan oleh aparat penegak hukum dengan memahami bahwa kondisi psikis antara satu korban dengan korban lain tidaklah sama, meskipun mengalami kekerasan seksu- al yang sama. Etika keenam yaitu mem- RESENSI Sumber: Film Jalan Masih Panjang perhatikan kebutuhan kor- ban akan saksi. Aparat pen- egak hukum, seharusnya memberikan surat panggilan secara resmi kepada saksi, sehingga tidak menyerahkan urusan pemanggilan saksi melalui korban. Menurut Es- ter, besar kemungkinan saksi akan memenuhi panggilan resmi dari aparat kepolisian ataupun pengadilan daripa- da hanya sekadar panggilan lisan dari korban. Selanjutnya, aparat pen- egak hukum juga harus me- mahami saksi. Dalam hal ini, saksi harus diberi per- lindungan hukum. Biasanya saksi ketaku- tan memberikan kesaksian karena mendapat ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, menurut Ester, aparat pen- cenderung EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 87
RESENSI Cuplikan film Jalan Masih Panjang. egak hukum perlu member- ikan perlindungan kepada saksi, seperti memberikan pengawalan dan menjatuh- kan hukuman kepada pelaku apabila mengancam saksi. Etika kedelapan yakni memperhatikan kebutuhan personal korban. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilaku- kan dengan menghubungkan korban pada lembaga ban- tuan hukum, lembaga sosial, lembaga psikologi, dsb. Se- hingga, Ester beranggapan bahwa penting bagi lemba- ga penegak hukum untuk memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat memberikan ban- tuan kepada korban. Etika kesembilan, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan kebutuhan dan persoalan anak-anak. Es- 88 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 ter menemukan dalam pene- litiannya, bahwa anak-anak berpotensi menjadi sasaran pelaku untuk melempar ke- salahan. Ia menilai, sudah selayaknya lembaga penegak hukum memberikan ruang tunggu khusus anak-anak, yang mana di dalamnya su- dah disediakan mainan. Bila diperlukan, aparat penegak hukum bisa menyiapkan pendamping khusus anak, saat korban sedang menjalani proses pemeriksaan ataupun persidangan. Ruang tunggu anak juga bisa difungsikan sebagai ruang laktasi. Terakhir, aparat penegak hukum harus dapat mengh- indari stereotip perempuan baik-baik ataupun laki-laki baik-baik. Jika korban mer- upakan seorang perempuan yang tampil dengan riasan Sumber: Film Jalan Masih Panjang lengkap dan pewarna kuku, tentu tidak serta merta ia dapat dilabeli sebagai perem- puan tidak baik-baik. pada etika kepedulian yang disarankan oleh Ester, dalam Film Do- kumenter Jalan Masih Pan- jang, diperlihatkan bagaima- na Pengadilan Negeri Depok Kelas 1B kemudian mulai berbenah diri dalam melaku- kan penanganan kasus ke- kerasan seksual yang diala- mi oleh Matahari. Yuanne Marietta, salah satu hakim di sana, menunjukkan tempat di mana Matahari menjala- ni proses persidangan. "Di sinilah kita menyidangkan perkara Matahari. Di ruangan ini, PTSP (Pelayanan Terpa- du Satu Pintu). Dulu ruangan perpustakaan, sekarang su- dah menjadi ruangan PTSP," Mengacu
ujarnya sambil menunjuk se- buah ruangan. Selain itu, Pengadilan Neg- eri Depok juga mengupay- akan beberapa terobosan hukum lainnya dalam kasus Matahari. Saat proses persi- dangan, terdakwa atau pelaku dikeluarkan dari ruang si- dang. Majelis hakim bersedia melepas atribut persidangan. Dalam berkomunikasi den- gan korban, ketua majelis hakim menggunakan bahasa daerah yang dimengerti oleh korban. Hingga pada akh- irnya, pelaku mendapatkan vonis hukuman selama sem- bilan tahun penjara. Tak hanya Matahari, Pe- langi juga berhasil mendapa- tkan keadilan setelah mele- wati banyak hambatan yang terjadi selama kasusnya diba- wa ke ranah hukum. Keem- pat pelaku mendapatkan vo- nis hukuman penjara selama satu tahun enam bulan dan dipecat dari pekerjaannya. Padahal umumnya pelaku pelecehan seksual hanya di- vonis hukuman percobaan dan tidak dipenjara. Lain halnya dengan Pelan- gi dan Matahari, Isma Gun- awan memang tak membawa kasus KDRT yang menimpa- nya ke ranah hukum. Namun, Isma mensyukuri perceraian- nya, karena dengan demikian ia bisa terlepas dari belenggu KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Pada tahun 2000, ia bertemu dengan LBH RESENSI APIK. Isma kemudian men- jalani masa-masa pasca per- ceraian bersama para penyin- tas kekerasan seksual lainnya, yang ia temui melalui LBH APIK. Isma mendapatkan pendidikan hukum untuk menjadi seorang para legal, bersama para penyintas lain- nya. Sejak saat itulah, Isma justru membantu para peny- intas untuk memperjuang- kan keadilan. Ia aktif melaku- kan pendampingan terhadap korban kekerasan dan mem- berikan pandangan-pandan- gan hukum ketika korban mendapatkan gugatan cerai dari suaminya. Pada tahun 2016, setidaknya ada 40 kasus kekerasan di Tangerang yang ditangani oleh Isma. bahwa masih ada secercah harapan untuk mendapatkan keadilan bagi para penyintas kekerasan seksual. Meskipun kita tahu bahwa memper- juangkan keadilan bukanlah perkara mudah. Elizabeth Kristi Poerwan- dari, seorang psikolog lulu- san Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa kon- sep keadilan tak mungkin bermakna keadilan bila ti- dak dicoba dipahami melalui Jalan menuju kepedulian. keadilan hukum yang dici- ta-citakan masih sangat pan- jang, tetapi bukan mustahil untuk direalisasikan.[] Kisah Pelangi, Matahari, dan Isma Gunawan, dihadir- kan oleh LBH APIK Jakarta untuk membuka mata kita Penulis merupakan alumni UAPM Inovasi tahun 2019 Judul Film Produser Editor Reporter Pemain Durasi Tahun : Jalan Masih Panjang : Ari Trismana : Fandhy Bagus Alwianto, Hendra Pramana : Randy Hernanto : Matahari, Pelangi, Isma Gunawan : 21 Menit : 2019 EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 89
CERPEN UAPM INOVASI/NMS Aku (Masih) Manusia Oleh Zumrotus Sholichah Air mataku mulai menetes foto tumpukan melihat dalam kardus. Beberapa lembaran kliping berserakan di sekitarku. Aku menghela kemudian napas membiarkan kedua sudut bibirku melebar. Pikiranku kembali melayang pada 17 tahun silam. berat, Kala itu aku berumur 10 tahun. Aku bangun ketika mendengar teriakan ayah luar. Suaranya berat dari dalam, menyentak dan mimpiku hingga membuatku terbangun dengan sebal. Tujuan utama kala bangun adalah cermin di ruang tengah. Aku merapikan helaian rambutku agar terlihat rapi. Kaus yang terlipat dan terselip segera kurapikan agar tampilan terlihat indah dan rapi. Aku buru-buru berlari mengintip ke kegiatan yang dilakukan ibu. Aku berdiri di sebelah ibu agar ia melihatku. Ibu mendapatiku menoleh, Ia memandanginya. kemudian tersenyum menyuruhku mandi setelah memberitahu ia kecap memasak dapur, bahwa ayam favoritku. dan berseragam putih-merah, aku ikut berkumpul di ruang sekeluarga makan. Kami duduk mengitari meja makan. Layaknya sebuah keluarga taat beragama dan harmonis lainnya, ayah memimpin doa sebelum makan. Setiap kali makan, ibu yang paling gencar melarang kita berbicara saat sedang makan. Jadi, hal yang ingin harus dibicarakan diungkapkan setelah makan selesai sehingga kami terbiasa hidup dengan adat yang seperti ini. Kami akan selalu Setelah mandi 90 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019
tidak meluangkan paling lima menit untuk memberi kesempatan barangkali ada salah satu anggota keluarga ingin mengatakan yang masalahnya sekedar berbagi cerita. atau ayah mengajakku berangkat. Di antara kami bertiga, memang hanya aku yang selalu berangkat dengan ayah. Aku naik di belakang bagian motor ayah kemudian ia menjalankan motornya. Perlahan menembus jalanan sepi menuju sekolah dasar tempat aku bersekolah. Setalah makan, ayah menurunkanku di depan tetap pagar sekolah, aku memandangi punggungnya perlahan menjauh yang Baru dan menghilang. saja memasuki koridor sekolah, aku dikagetkan oleh seseorang yang menarik tas dari punggungku hingga lepas. Salah satu dari mereka melemparnya kemudian dari sejauh jangkauanku. Setelah mungkin "Ngapain kamu sekolah?" teriak salah seorang laki-laki gembul di antara mereka yang tengah mengerumuniku. Aku merasa kecil secara mental dan secara harfiah di antara mereka. Aku menciut hanya karena dikerumuni banyak orang yang secara ukuran badan lebih besar dibanding diriku. Hampir setiap hari mereka melakukan hal ini, dengan cara yang berbeda. Aku ingin menangis saja. Rasanya sakit saat mereka menyalahkan tingkahku dan menghinaku. Salah saja aku merasa tidak punya, tapi aku sedemikian diperlakukan rupa oleh mereka. Aku benci sekolah karena alasan ini. tahun kemudian, aku memilih untuk sekolah menengah di lumayan yang pertama jauh dari rumahku. Aku menghindar. pun mencoba menghilangkan kebiasaan berdandan dan menjaga penampilan secara berlebihan seperti seorang perempuan, sebuah kebiasaan aneh di mata mereka yang memperlakukanku dengan tidak baik. Aku akan mencoba untuk memacari seseorang. Dua sekolah Aku Aku keluar dari kamar sekali. pagi-pagi asrama ingin aku Setidaknya menikmati sepi di kelas sebelum ramai mengganggu. Aku selalu memperhatikan seorang perempuan dalam kelas ini. ia hampir setiap hari selalu datang pagi-pagi sekali, beberapa menit tepat setelah aku duduk di bangku paling belakang. Perempuan bernama Sasa itu selalu tersenyum padaku sebelum duduk di bangku paling depan. Aku berpikir mungkin saja aku bisa mendekatinya, jika cukup beruntung mungkin CERPEN aku juga bisa menjadikannya kekasihku. Kalau tidak, mungkin memang harus mencoba lagi. K e b e r u n t u n g a n nampaknya tengah berpihak padaku. Pada saat mata pelajaran Sejarah, Pak Eko membentuk kelompok yang setiap kelompoknya berisi dua orang. Aku berada di kelompok yang sama dengan Sasa. tanya perempuan di hadapanku, ia menyelipkan beberapa helai rambutnya yang hampir menutupi wajah. "Adrian kan?" "Iya, kamu Sasa kan?" jawabku sekenanya. Gerakan kecil perempuan itu begitu indah di mataku. mengangguk Sasa rambutnya membuat ikut bergerak-gerak. Aku lekat sebelum menatapnya menyuruhnya di duduk depanku. Kelas sedang sepi karena sekarang waktu istirahat. Hanya ada beberapa orang menghabiskan waktu di kelas, melakukan hal-hal yang hanya mereka yang tahu. Aku meminta Sasa untuk membagi tugas. Kita berakhir membicarakan dengan banyak hal lain hingga bunyi bel istirahat berakhir terdengar. "Sampai jumpa nanti, Dri." "Tentu, Sa." Setelah beberapa bulan, untuk perasaanku aku memutuskan menyatakan EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 91
CERPEN padanya. Aku benar-benar ingin menjadi seperti orang lain, menjadi apa yang mereka 'normal'. Sasa tanpa sebut banyak bertanya mengiyakan ajakan berpacaran denganku. hubungan jelas adalah hubungan ini sehat. Hubungan tidak sakit ini diakibatkan oleh diriku sendiri. Aku hanya merasa Sasa tidak lebih dari seorang teman yang begitu klop denganku. Aku merasa tidak enak jika mengatakan yang sebenarnya tapi aku juga tidak bisa membiarkan Sasa dibohongi. Dia orang baik, terlalu baik setidaknya bagiku. Sayangnya, Suara pintu terbuka serta sambutan dari pelayan pada orang yang baru masuk lamunanku. memecahkan Sasa datang dengan kemeja selutut, bunga dan membuatnya terlihat lebih Ia melambaikan manis. tangan sebelum duduk di hadapanku. "Aku rok ingin mengatakan sesuatu padamu," ujar Sasa menatapku dengan senyuman lebar. "tapi sebelum itu, aku ingin mendengar apa yang ingin kau katakan terlebih dulu." "Kau saja dulu, Sa," ujarku sambil menunduk, lebih tertarik menatap celana biru. Aku baru sadar aku masih memakai seragamku. "Ladies first." "Peraturan darimana itu?" 92 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 tergelak. "No, kamu Sasa duluan yang mau bilang ke aku, Dri". "Baiklah," aku menghela napas, menatap perempuan di dengan lekat. Ibuku juga seorang perempuan jadi aku tidak ingin menyakiti perempuan ini. "Sa, aku ingin putus." hadapanku Ia tidak terlihat terkejut atau semacamnya. Ia hanya tersenyum tipis, kemudian mengangguk. Aku seharusnya alasan bertanya-tanya senyumannya tetap merekah. Mungkin saja dia memang tidak menyukaiku sejak dulu sehingga mudah baginya untuk melepasku. Namun hal yang tidak dapat kupungkiri adalah rasa luar biasa lega yang menyelimuti perasaanku kala aku tahu dia baik-baik saja. Aku bahkan sudah menyiapkan diri untuk akhir paling buruk, dimaki- maki misalnya. yang "Kau tidak marah atau bagaimana?" Tanyaku pada Sasa. "Tidak, aku hanya senang kau jujur pada dirimu." "Maafkan aku, Sa. Aku hanya ingin meyakinkan diri akan jati diriku." Aku menghela napas menatap Sasa yang tetap cerah, tidak mengubah senyumnya. "Aku ternyata memang tidak bisa, karena aku merasa diriku lebih wanita." Aku menatap Sasa, masih menunggunya jijik atau mulai akibat ungkapanku risih barusan. Barangkali itu adalah tidak disangka- hal yang bahkan sangka. Namun setelah beberapa menit, Sasa tidak berujar apapun. Aku mendongak menatapnya dan tersenyum mendapati dia lembut padaku. dia tangan meletakkan pada bahuku, "aku pun sama sepertimu. Aku mencoba mengenyahkan untuk segalanya, kau tau?" "Tidak masalah," satu itu berat," dengan ujarnya suara lirih yang masih bisa kudengar, "sangat berat". "Menjadi berbeda Aku benar-benar tidak bisa keterkejutanku. sambil menunggunya menutupi Aku menatapnya terdiam, menjelaskan dirinya. Akhirnya Sasa bercerita padaku bagaimana ia mulai merasakan perbedaan- tidak itu. perbedaan memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya, tapi ia juga tau di dalam dirinya ia masih merasa bersikap feminin. tidak mampu Gadis itu ia memberitahu siapapun, bahkan membeberkan bahwa aku adalah orang pertama yang ia bagi ceritanya. Ia "Lalu kamu ingin cerita apa, Sa?" "Sudah tersampaikan kok, Dri, barusan hehe." Sasa membuatku mulai menerima jati diriku. Aku akan mengaku Sedikit banyak
kepada kedua orang tuaku, secepatnya. Sasa membuatku memiliki kekuatan untuk mengaku kedua orang tuaku. Hasilnya, keduanya mendiamkanku. tetap Mereka memang memperhatikan apa yang aku butuhkan. Hal ini mungkin akan menjadi aib bagi mereka di mata orang lain. Jadi aku mencoba menganggap wajar lakukan apa yang mereka terhadapku. pada Aku akan menunjukkan pada mereka berdua, meski lelaki tidak menjadi aku yang sempurna, aku akan menunjukkan pada mereka aku bisa melakukan hal-hal yang orang lain bisa lakukan. Aku akan meraih banyak demi membuat prestasi keduanya bangga. Sebuah kliping mengenai pencapaianku dalam meraih penghargaan membuatku itu, aku tersenyum. Kala masih menjadi seorang mahasiswa baru dan seorang kakak tingkat mengajakku mengikuti lomba robotik. menggenggam robot dan rancanganku teman-teman dengan erat. Kami menunggu giliran untuk mempresentasikan kemampuan dari robot yang kami buat. Di kepalaku hanya ada bayangan kedua orang terutama ibu. Seandainya nanti aku menang maka prestasi ini Aku tuaku, CERPEN kupersembahkan mereka. pada sesi presentasi juri selama akan mengumumkan memberitahukan hasilnya 30 menit kemudian. Melihat aku ada waktu, masih meminta izin pada temanku untuk ke kamar mandi. Perutku sedari tadi meraung- raung. Setelah 15 menit, Saat aku sudah kembali, berteriak teman-temanku dari arah panggung sambil mengangkat piala tinggi- tinggi. Aku terkejut hingga rasanya seperti berada di saat ambang melangkahkan ke panggung. Aku bahkan tidak tahu seberapa banyak orang yang aku tabrak ketika aku berjalan menuju panggung. kesadaran kaki Aku buru-buru menelpon orang tuaku dalam perjalanan menuju kos. Butuh beberapa kali menelpon mereka hingga mereka menerima panggilan tersebut. "Bu, aku.." "Kamu ngapain sih Dri, malem-malem gini nelpon? Sudah ibu mau tidur." Aku akan menunjuk- kan pada mereka ber- dua, meski aku tidak menjadi lela- ki yang sem- purna, aku akan menun- jukkan pada mereka aku bisa melaku- kan hal-hal yang orang lain bisa lakukan. "Bu, bentar.." Dri menatap jam ternyata memang sudah pukul 9 malam. "Siapa sih, bu?" Aku mendengar suara ayah. "Adrian, yah." "Oh, ya udah tutup aja bu," ayahku pun menanggapi begitu, membuat hatiku serasa diremas, sakit sekali. EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 93
CERPEN "sudah malam juga masih aja nelpon." Aku menatap ponselku yang layarnya sudah menjadi hitam. Mereka lagi-lagi menutup panggilanku secara sepihak. Aku bahkan sangat jarang menelpon mereka tapi yang kudapat selalu sebuah penolakan. Aku juga selalu berbagai kabar dan menanyakan kabar melalui aplikasi Whatsapp. Namun mereka selalu mengabaikan pesanku hanya dengan membacanya. kliping lain. Sebuah kliping di mana aku memenangkan kontes kecantikan waria. Waktu itu, aku berumur 21 tahun. Sebagai mahasiswa yang masih aktif, aku mampu menjawab semua pertanyaan yang dengan mudah. Kala Aku menatap diajukan aku berdiri di hadapan banyak orang menjawab pertanyaan dari para juri. Aku menyatukan tangan tanganku dengan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Berkali-kali aku meremat tanganku untuk mengusir canggung rasa berdiri di hadapan banyak orang yang tak dikenal. itu, Setelah giliranku selesai, beberapa aku mundur kembali langkah untuk ini aku ke barisan. Hari merasa di puncak kecantikanku selama hidupku. Aku berdiri di aku berada 94 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 panggung kontes kecantikan waria gaun dengan panjang berwarna magenta ternyata yang menawan, menunjukkan diriku yang sebenarnya kepada dunia memang tidak seburuk itu. aku memberanikan diri berharap akulah orang yang ini. memenangkan kontes Aku meremat selempang yang bertengger cantik di pinggang, sembari menjaga senyuman di atas panggung sedangkan dalam hati aku berharap-harap cemas. Aku julukan ingin membawa pemenang untuk disematkan di dan kemudian menunjukkannya pada orang tuaku, terutama ibu. Di akhir acara, dekat namaku adalah Adriana." Suara itu sayup- sayup masuk ke dalam pendengaranku. "Pemenangnya Kakiku terasa berat hanya untuk sekedar digerakkan menuju ke tengah panggung dan menerima penghargaan. Hati dan pikiranku masih belum bisa menerimanya. Rasanya benar-benar tidak terduga dan seperti sebuah hantaman besar membuatku terdiam beberapa menit hingga teman di sampingku menyenggolku aku berjalan ke tengah panggung dan menerima penghargaan. Aku rasa bahkan raut mukaku masih dalam keterkejutan yang kentara. agar perlahan Aku masih dengan hati yang tak mampu berkata-kata. Setelah disematkan mahkota dan sebuah selempang, air mata luruh saja dari mataku, begitu tidak mampu benar-benar kutahan. berjalan dipakaikan atas penghargaan ini. Saya bahkan tidak pernah membayangkan sampai pada titik ini. Terima kasih banyak kepada semua sini." Aku yang ada di menghela napas. "Terima kasih juga kepada orang yang membuatku termotivasi mengikuti kompetisi ini, kedua orang tuaku. Aku berharap mereka akan bangga dengan pencapaianku ini." "Terima kasih lagi mampu bersuara. Air mata semakin deras keluar dari mataku, kali ini aku bahkan terisak. Tepuk tangan samar-samar terdengar. Aku merasa kebahagiaan membuncah membuatku tak mampu lagi berkata-kata dan mematung di panggung. Aku tidak Esoknya, aku mengirim kliping berita yang memuat kepada kemenanganku tuaku. Aku kedua orang pada berharap ini. balasan mereka kali Aku akan menghubungi mereka saat paket kliping yang aku kirim telah sampai. Jantungku berdetak kencang memikirkan bagaimana respon keduanya. banyak
tuaku memang tidak pernah melarang apapun jalan yang aku pilih. Namun aku selalu merasa jika mereka kecewa karena pilihanku untuk menjadi seorang perempuan. Dari kedua orang tuaku aku paling takut mengecewakan ibu karena seiring berjalannya semakin dan waktu feminin tumbuhnya dalam diriku, aku sadar betapa tingginya kegunaan perasaan perempuan memutuskan sesuatu. Orang sifat kemudian terkirim, notifikasi paket aku buru-buru mengambil ponsel dan menelpon kedua tuaku. Berkali-kali orang aku mencoba menghubungi mereka tapi selalu ditolak. Aku bahkan menggunakan telepon Mereka kos. mengangkatnya sebentar tapi saat sudah tahu aku yang menelpon mereka memutus panggilan itu. Dua hari Aku akhirnya mengirim pesan yang banyak untuk orang agar mereka menerima panggilanku. Aku benar-benar ingin berbicara pada mereka. Akhirnya pada panggilan yang ke-23, mereka menerimanya. "Halo, bu." "Ada apa, Dri?" "Ibu apa kabar? Ayah juga tua apa kabar?" "Baik, Dri." "Udah paketannya?" diterima "Sudah." Jantungku terasa berdetak cepat, beberapa semakin jatuh dari tetes keringat pelipis mata. Aku akhirnya memutuskan mengganti panggilan suara menjadi video. Aku ingin menatap wajah mereka. "Bu, yah, Dri kangen." Aku merengek di hadapan mereka. Kedua orang tua yang telah terlihat membesarkanku duduk bersisian. Mereka menatapku dengan raut wajah yang sama seperti waktu aku mengaku ingin menjadi waria, keriput di wajah mereka semakin terlihat jelas sekarang. Aku semakin merasa menyesal, hidupku selama 20 tahun lebih tidak membanggakan pernah mereka. "Gimana yah, bu? Dri udah menangin kontes itu." Aku menunggu jawaban tidak dengan keduanya Genggaman tenang. ponsel tanganku hingga terlihat tangkapan pada layar sedikit tidak stabil. Ini bahkan lebih mendebarkan dibanding kontes kemarin. Aku berharap mereka bangga dengan apa yang aku raih kemarin. "Kami pada gemetar gambar sudah menerimanya, Dri." Ayah menjawab terlebih dahulu. "Semua dengan orang kelebihan visual tentu bisa CERPEN dengan mudah memenangkan kecantikan. Apa kontes yang banggakan dari memenangkan kontes semacam itu?" kamu Mendengar ucapan dari ayah, aku tidak mampu Aku berkata-kata tersentak akan perkataan ayah, aku tidak menemukan titik kesalahan dari ucapan itu. Hal itu membuat hatiku terasa diremas, lebih sakit dari ejekan teman-teman. lagi. "Dri, itu kompetitif." Ibu mulai berbicara membuatku kembali mendongak, menatap layar ponsel. "Wajar manusia selalu merasa kurang sama apa yang dicapai. Kadang orang sampai lupa sama yang lain gara-gara sifat kompetitif itu." manusia "Lalu orang baik itu yang kayak gimana, bu?" tanyaku penasaran. "Orang baik bagi ibu orang yang bisa memanusiakan manusia." yang ibu tidak kian membuat perasaanku membaik. rasanya Justru seperti kembali dihantam dengan batu tepat di tempat yang sama di mana ayah menghantamku dengan ucapannya. Tidak ada yang salah dari ucapan keduanya, sesungguhnya perkataan mereka lebih seperti nasihat bagiku. Sahutan dari Setelah hari itu, mencoba untuk aku tidak EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 95
CERPEN menghubungi ayah dan ibu. Aku berjalan-jalan dengan salah satu teman wariaku mengalihkan sekedar pikiran dari tekanan yang mengganggu. teman wariaku, tiba-tiba berhenti menabrak membuatku bahunya. Julia, "Jul, kenapa berhenti tiba- tiba sih?" Teman yang aku kenal sejak kuliah itu hanya mematung memandang sesuatu. Aku tertarik mengikuti arah pandangnya. Aku mendapati fokusnya, ibu dengan raut muram dan jejak-jejak air mata tengah menggendong seorang anak kecil. Aku memfokuskan pandanganku demi melihat lebih jelas. Anak kecil itu terlihat aneh. seorang Aku menarik tangan Julia dan mengajaknya mendekat. Ibu itu mendongak menatap lebih kami yang tinggi darinya. Ia memegang tanganku dan raut mukanya semakin terlihat nelangsa. sedikit "Mohon bantu saya." Ibu itu kemudian meneteskan air mata sebelum melanjutkan perkataannya, "Anak saya terkena tumor tapi saya tidak punya uang sama sekali". Ibu itu menangis tersedu- sedu, dengan napas tersengal ia bercerita bahwa keluarganya mampu. tidak sangat Suaminya sakit dan tidak bisa bangun. Hanya dirinya yang bekerja sedangkan ia harus 96 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 menghidupi suaminya dan anaknya yang sakit. Kadang ia ingin sekali menyerah, untuk makan sehari-hari saja ia susah. Suara isakan dan napas tersengal terdengar semakin aku menoleh dan jelas, Julia menangis mendapati mendengarkan kisah ibu ini. aku kemudian mengajak Julia berdiri. Aku tiba-tiba teringat suara ibu dan ayah saat menelepon waktu itu. Sebelumnya aku pamit pada ibu itu dan memberitahunya mungkin akan sebisa Sebagai membantunya. bentuk kami, keseriusan Julia meminta alamat rumah ibunya. Setelah satu bulan aku dan Julia mengajak komunitas waria untuk menggalang dana, kami bisa membantu operasi adik itu. Lagi-lagi media massa menyorot kegiatan kami. Apalagi aku berniat mengajak kawan- komunitas untuk kawan sebagai menjadikan kegiatan wajib komunitas. ini aku mengirim kliping mengenai pencapaianku kali ini kepada kedua orang tuaku. Di bagian bawah kertas yang masih aku menuliskan: tersisa, "Aku tidak tau ini termasuk pencapaian yang seperti apa. Tapi aku merasakan lega yang luar biasa kala melakukannya. Terima kasih, Yah, Bu." Dengan itu, *** Aku mengusap jejak-jejak air mata yang tertinggal, lalu kembali menata semua kliping itu dan mengembalikannya pada kotak wadahnya. Ibu terlihat di daun pintu, ia memamerkan senyuman dan mengajakku keluar. Hari ini adalah hari besar aku mewujudkan apa yang bisa dibanggakan kedua orang tuaku. "Ayo, Dri, temen-temenmu sudah menunggu di halaman belakang." "Iya bu, ayah sudah siap?" bingung tapi "Sudah, mau ngasih sambutan apa di acara pembukaan apalagi ini pembukaan yayasan tumor dan kanker. Bingung ayahmu, Dri." Aku tergelak, ayah memang fokusnya pada dari dulu bangunan. Ia seorang arsitek. Aku memintanya memberi sambutan untuk yayasan yang aku dan teman-teman waria buka demi membantu mereka yang terkena penyakit ganas ini. Aku memeluk ibu sambil berjalan ke halaman belakang. Senang rasanya memanusiakan mampu manusia, meski kami sering dipandang berbeda.[]
KOLONI Saya Pernah Dilecehkan, Pasti Kamu Juga! Oleh Iva Nur Ivana* Perempuan mana yang tidak pernah dilecehkan? Saya rasa tidak ada. Yang justru khawatirkan saya perempuan yang tidak merasa sedang dilecehkan. Bahkan, menganggapnya suatu yang normal atau biasa saja. Anda pasti pernah mengalami atau melihat perempuan digoda dengan siulan atau panggilan bersifat seksual ketika berjalan. Saya kira bentuk pelecehan semacam itu sering terjadi, tapi tidak pernah serius. dianggap Bahkan ada yang mengira hal itu merupakan bentuk kekaguman dari lawan jenis terhadap tubuh perempuan. Bentuk kekerasan seksual memang banyak, tidak melulu mengacu pada kekerasan perkosaan, fisik pemaksaan aborsi, maupun prostitusi paksa. Namun ada seksual bentuk kekerasan lainnya seperti pelecehan seksual, intimidasi seksual, kontrol seksual dan lain-lain. Bentuk kekerasan seksual yang paling sering dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari adalah pelecehan seksual yang akan memberi dampak dan stigma masyarakat. seperti psikologis dan Siulan-siulan panggilan bersifat seksual yang biasa disebut dengan adalah istilah catcalling seksual bentuk kekerasan yang paling sederhana di diterima data jalanan. Menurut Lentera Indonesia Sintas (LSI), dalam sebuah survey terhadap sejumlah responden pada tahun 2016 ditemukan 58% pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal. Sedangkan pelecehan verbal ini bisa berkembang pada pelecehan fisik. perempuan responden alih-alih Sayangnya, penggoda, menyalahkan dalam hal ini pelaku pelecehan, masyarakat cenderung lebih menyalahkan perempuan yang digoda dengan alasan busana atau dandanan yang dikenakannya. Laki-laki tidak akan menggoda kalau pakaianmu tidak seksi dan dandananmu tidak menor. Pakaian terbuka itulah yang mengundang syahwat. Begitu kira-kira stigma tersebut. Apakah benar seperti itu? tidak. Bahkan Tentu saja perempuan bercadar yang terbungkus dari ujung kaki sampai ujung rambut pun tak luput dari pelecehan. Koalisi Ruang Publik Aman melakukan survei terhadap pelecehan seksual pada tahun 2018. Ada 32.341 responden yang survei mengisi tersebut. Hasil dari survei itu menyatakan perempuan yang memakai rok atau celana panjang berada di posisi terbanyak mengalami pelecehan yaitu 17,47% (5.651 responden). Berikutnya ada perempuan yang memakai baju lengan panjang sebanyak 15,82% (5.117 responden). Ada juga perempuan yang memakai hijab panjang 3,68% (1.190 responden) serta perempuan berhijab dan bercadar 0,17% (55 responden). seksual, Lalu apa yang salah dengan perempuan apabila busana yang dikenakannya dijadikan alasan pelaku melakukan pelecehan? Daripada sibuk menyalahkan perilaku perempuan terhadap busana dan penampilannya, kenapa tidak fokus mendidik laki-laki untuk menjaga perilakunya. Seorang ahli teori film Laura Mulvey karyanya Critical menjelaskan, laki- feminis, dalam Theory bahwa tatapan mata EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 97
KOLONI perempuan laki terhadap adalah objektifikasi. Menurut Mulvey, objektifikasi mengambil bentuk stereotip feminitas. Perempuan didevaluasi dan dituduh sebagai simbol biangnya kejahatan seksual. Padahal objektifikasi terhadap tubuh perempuan bukanlah yang busana karena dikenakannya. Melainkan tidak lebih dari budaya patriarki yang menganggap tubuh perempuan sebagai komoditas pemuas nafsu laki-laki. seksual merupakan dari opresi (penindasan) terhadap tubuh perempuan. Suitan- suitan nakal dan menggoda atau ucapan-ucapan kotor adalah bentuk sederhananya. itu bisa dilakukan Hal pada yang tidak sekalipun. dengan Lalu relasi lainnya, misal dalam rumah tangga, pekerjaan, instasi pendidikan? Kami perempuan akan dibuat miris dengan kenyataan bahwa di tempat-tempat yang katanya paling aman itulah kekerasan seksual kerap terjadi. Bahkan seringkali dilakukan oleh orang terdekat. Pelecehan bentuk perempuan dikenal bagaimana Kita tentunya masih ingat dengan hebohnya berita tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ada dosen yang melakukan tindakan asusila pada mahasiswanya 98 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 sendiri. Ini adalah fenomena gunung yang hanya terlihat di permukaannya saja. Apa yang tidak terlihat dan terungkap merupakan hal yang lebih mengerikan lagi. LSI dan Magdalene. survei co tentang kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2016. Hasil survei itu menyebutkan 93% penyintas pemerkosaan tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat hukum. Sedangkan 6% yang melaporkan pada akhirnya menyaksikan pelaku bebas dari jerat hukum. Hanya 1 % penyintas pemerkosaan yang menempuh jalur hukum serta mendapat penyelesaian atas kasusnya. es melakukan Alasan takut dan malu seringkali memaksa mereka Itulah untuk bungkam. mengapa ini disebut gunung es. Korban tidak pernah kebanyakan mau mengungkap kekerasan seksual yang diterimanya. Lebih-lebih apabila hal ini terjadi di instasi pendidikan. Rasa takut akan kelanjutan studi dan masa depan membuat kasus terkubur rapat-rapat. Apalagi hanya instansi sedikit pendidikan yang melakukan tindakan untuk melindungi korban, dengan alasaan nama baik instansi. fenomena kasus tegas Media Tirto.id, VICE Indonesia dan The Jakarta testimoni Post melakukan terhadap kasus kekerasan seksual di kampus pada tahun 2019. Ada 174 kasus yang berhubungan dengan institusi perguruan tinggi dari 207 orang yang memberi testimoni. Kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi di luar kampus atau dilakukan oleh civitas academica. Selain itu ada kasus yang terjadi di luar kampus seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, atau acara kemahasiswaan. pelaku kekerasan seksual tersebut adalah dosen, di mana relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa di kampus adalah relasi yang rumit. Secara tidak sadar, mahasiswi diopresi oleh relasi kuasa itu. Sehingga dosen dalam kasus lebih superior ini merasa dari pada mahasiswa. Relasi kuasanya itu membuat dosen bisa menggunakan bentuk- bentuk penekanan terhadap mahasiswanya. Mulai dari rayuan hingga ancaman. Banyak modus Salah satu yang digunakan untuk mendekati target. pelaku Pertama, biasanya membentuk image baik dan membangun kekaguman pada diri korban. Image baik itu dibumbui tipu dengan muslihat untuk memikat korban. akan tersanjung karena merasa dispesialkan oleh dosen yang secara organisasi memiliki lebih tinggi. Saat struktur rayuan dan Korban
korban sudah terbuai, ia akan rentan terkena pelecehan. Seringnya pelaku mengincar persetubuhan yang seolah- olah didasarkan dari rasa suka serta dibungkus perasaan cinta. Supaya di kemudian hari ketika kedoknya terbongkar, korban merasa hal itu adalah salahnya sendiri karena mau disetubuhi. Padahal jelas, bahwa pelaku memanfaatkan inferioritas korban untuk melakukan pelecehan. Mahasiswi yang sama suka secara organisasi berada di urutan paling bawah menjadi inferior karena tidak punya kuasa. Alih-alih menolak dengan tegas apalagi melaporkan, perasaan dan lebih mendominasi. takut akan Kebanyakan hanya bungkam, menghindar dan cari aman dengan dosen. Banyak sekali resiko yang akan diterima bila dengan lantang menolak apalagi melaporkan. Ancaman nilai tidak jelek bahkan yang diluluskan selalu menjadi momok yang ditakuti para korban. Apalagi masih belum ada undang-undang yang cukup sakti untuk membuat takut para pelaku dan sekaligus untuk melindungi korban. sungkan Kondisi yang sama juga terjadi pada relasi lain, misalnya atasan dan bawahan dalam dunia kerja. Masih segar dalam antara ingatan kita kasus Baiq Nuril, seorang pegawai tata usaha di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baiq Nuril mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh kepala sekolah. Kemudian Baiq Nuril melaporkan kasus kekerasan seksual itu kepada yang kerabatnya bernama Imam Mudawin. Namun, bukannya pelaku pelecehan yang dihukum, tapi malah Baiq Nuril yang dengan dikriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lalu Baiq Nuril divonis 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, Baiq Nuril juga kehilangan pekerjaannya. Setelah melewati jalan yang panjang, akhirnya Baiq Nuril bisa bebas. Saya bisa membayangkan bagaimana perempuan lain akan berani berbicara apalagi melaporkan kalau akan kasusnya berakhir seperti Baiq Nuril. Mungkin ia hanya sedikit dari banyaknya perempuan indonesia yang berani bicara soal pelecehan. Sementara ada banyak kasus yang tidak terungkap. seperti kasus dosen dan mahasiswa, relasi kuasa antara atasan dan bawahan dalam dunia kerja sangat tidak menguntungkan perempuan. tidak Sama Kita perlu menelaah lebih dalam untuk memahami relasi KOLONI kuasa yang ada dalam kasus kekerasan seksual di instansi pendidikan ini. Mengutip Sexual Politics karya aktivis feminis Kate Millet, bahwa hubungan kekuasaan antar dua jenis kelamin terbentuk oleh sebuah ideologi represif. Menurut Kate Millet, ideologi didasarkan represif laki-laki pada konspirasi yang membiarkan kaum perempuan dalam kondisi kesadaran yang keliru. ini masih menurut Kate Millet, tetap tunduk pada patriarki sebab mereka tidak mampu melihat hakikat penyebab dan subordinasi mereka. Relasi dengan distribusi kekuasaan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan merupakan politik. sosial bentukan Lalu, bentukan sosial politik ini menegakkan premis bahwa laki-laki lebih unggul intelektual, politik secara dan linguistik dibanding perempuan. Perempuan, P e r e m p u a n sangat ditekankan bahwa penting untuk memiliki kesadaran akan inferioritas. Penopang produk kultural dari akan kesadaran inferioritas yang dilekatkan yaitu perempuan pada sistem seperti institusi keuarga sistem kecil, pendidikan, serta pembagian kerja yang bersifat kapitalis (Germaine Geer). Menjadi penting bagi EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 99
KOLONI untuk perempuan kita kembali menelaah feminitas yang dilekatkan pada diri kita. Feminitas yang selalu mengacu stereotip pada lemah, penakut, emosional, egois dan dungu hanyalah budaya sosial bentukan masyarakat yang patriarkis. stereotip Keluar dari itu tidak mudah, memang namun bukan berarti tidak bisa. Kita sendiri, banyak teman kita yang siap mendukung untuk melawan segala kekerasan seksual. Ketika mengalami sebuah atau mengetahui kekerasan seksual, kita bisa melaporkan kepada intsansi yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan lain sebagainya. tidak bentuk Saya masih ingat ketika beberapa kuli bangunan di proyek tempat saya bekerja secara mereka verbal menyebut salah satu bagian tubuh saya dengan guyonan bernada seksual. Saya segera melaporkan hal itu pada kepala proyek, didampingi juga atasan mendukung tindakan saya. Sejak saat itu mereka bahkan tidak berani memandang karyawan perempuan ketika lewat. saya yang Entah hukuman apa yang 100 INOVASI | EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 pada mereka, diberikan namun kenyataannya hukum itu dapat ditegakkan pada para kuli bangunan itu. Jadi seharusnya, dan instansi pendidikan seperti perguruan tinggi pun harus punya komitmen yang jelas untuk membuat sebuah regulasi untuk melindungi dalam perempuan organisasinya dari rentannya kejahatan seksual. Daripada sibuk menutupi borok lama dengan alibi-alibi, bukankah lebih baik membuat sebuah regulasi agar civitasnya dapat berfikir seribu kali untuk melakukan kekerasan seksual di dunia pendidikan? negara Tentu hal ini tidak dapat terlepas dari peran dan pemerintah komitmen sebuah untuk membuat undang-undang yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Komitmen ini harus diwujudkan, salah satunya dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). perlu adanya komitmen terhadap pembelaan hak- hak untuk perempuan memperoleh keadilan sosial, politik dan ekonomi, serta perbaikan kesempatan pendidikan dan profesional mereka. perlu dituntut untuk memberi hak terhadap kemandirian Kemudian, Negara seksual dan hak reproduksi perempuan. itu, tuntutan yang lebih penting adalah perlindungan kaum perempuan dari pelecahan fisik maupun psikologis. Selain Kita menantikan ketika keadilan bagi perempuan benar benar terjadi. Sebuah keadaan di mana perempuan bisa merasa nyaman dari ancaman pelaku kekerasan Jangankan untuk seksual. untuk memperkosa, menggoda perempuan di jalan dengan panggilan- panggilan bernada seksual saja mereka sudah bergidik ketakutan. Hal semacam itu memang sebuah pekerjaan besar, namun komitmen itu harus terus diperjuangkan. Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan semua itu. [] Penulis merupakan alumni UAPM Inovasi tahun 2010
EDISI XXXVI, DESEMBER 2019 | INOVASI 101
Majalah ini dicetak terbatas karena tidak lagi ditanggung oleh biaya pendidikan kita yang kian waktu kian mahal.