BAB III EFEKTIVITAS TATA KELOLA DANA DESA Pada bab ini akan diperlihatkan hasil penelitian berdasarkan hasil tanya jawab melalui wawancara dengan para informan atau narasumber di lokasi penelitian mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi dana desa di Desa Wringinjajar. 3.1. Partisipasi Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan, dan atau peran serta. Partisipasi sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dimaksud adalah semua waega Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan; baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dalam tata kelola dana desa adalah adanya prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat di setiap pemanfaatandan pengalokasian program dana desa. Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya tidak dapat berjalan dengan sendirinya, meskipun dipaksakan akan muncul ketimpangan-ketimpangan yang diluar dugaan pemerintah tersebut, karena itu 1
pemerintah desa butuh sebuah partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam pengawasan. 3.1.1. Partisipasi dalam Perencanaan Perencanaan dengan kata dasar rencana yang berarti sebuah rancangan, konsep atau rincian program yang disusun dari awal sampai akhir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian arti dari partisipasi dalam perencanaan adalah penyusunan rancangan program dengan mempertimbangkan keikutsertaan elemen-elemen desa terutama masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan, Partisipasi antar elemen desa mempunyai andil besar dalam proses perencanaan, dimana perencanaan adalah awal kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kritik, saran atau masukan dari warga yang bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Joyo Mulyadi selaku Bendahara Desa : "Pada prosesmya, kami sebelumnya sudah melalui musyawarah, kita menggali gagasan dari masyarakat asli langsung dari masyarakat melalui RPJMDes, kemudian RKP di setiap tahunnya, jadi kami menampung - usulan masyarakat". (Hasil wawancara 16 November 2018) Sejalan dengan pendapat Pak Joyo, Pak Su'udi selaku aparat desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Wringinjajar mengungkapkan bahwa : "Hmm, program Dana Desa kan dimusyawarahke sek mas, musdes yo di musdeske, dimusyawarahke karo warga arep ana (akan ada) pelaksanaan arep ana (akan ada)pembangunan, dadi sakdurunge sampun wonten wara- wara badhe wonten (jadi sebelumnya sudah ada pemberitahuan akan ada) pembangunan desa". (Hasil wawancara 19 November 2018) 2
Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : "Dia tidak menggunakan secara (seperti) sekarang, demokratis, masih menggunaakan otoriter, yen ana (kalau ada) kumpulan yo kae,, kae, kae! Main tunjuk, dengkul sing main (dikerjakan sendiri), dadi terimo manut, sing penting melu rapat entuk es teh karo roti (jadi mengikuti saja, yang penting ikut rapat dapat es teh dan roti)". (Hasil wawancara 25 November 2018) Sejalan dengan Pak Ridwan, Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : "Yo enten niku to (iya ada itu kan) rapat, cara-caraora didumi (secara tidak dibagikan) anggaran, ora didumi (tidak dibagikan)RAB, menjelang pembangunan mesti ana (selalu ada) musrenbangdes ngko terus ana (nanti terus ada) penetapan juga mas anggaran iku mas lha tapi pak lurah iki ora ngono (yang sekarang tidak begitu), ngomonge yoalah podo wae to, wes pokoke manut aku (bilangnya sudahlah sama saja kan, sudah yang penting mengikuti saya" (Hasil wawancara 10 Desember 2018) Pak Sudarmin selaku bagian dari BPD mengungkapkan : "Selama iki kan yo ora diajak rembugan (rapat) seperti itu, yo saya selaku BPD juga harusnya terlibat, misalkan BPD minta RAB aja belanya dari pemerintah desa ngomong kalau RAB bukan sembarang orang yang memegang". (Hasil wawancara 24 November 2018) Pak Khoiri sebagai masyarakat setempat mengungkapkan : "Biasane dikumpulke RT, usul pengecoran, malah jawabe wis ora tak bantu meneh, sakniki masyarakat yo wis pasrah, sak karep-karepe lurahe (biasanya dikumpulkan RT, usul pengecoran, ternyata jawabannya sudah tidak saya (Pak Lurah) bantu lagi, sekarang masyarakat juga sudah pasrah, semau-maunya kepala desa" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "yo intine nak kaitane perencanaan kan asline alure kan lewate musdus mas, neng kene ki ketoke ora dilaksanake sing musdus musyawarah dusun, intine yo langsung, ora koyo lurah-lurah sakdurunge, intine lewate langung musrenbangdes, sakwise terus di-floor-ke mas, biyen yo pemuda-pemuda musernbangdes yen lurahe biyen biasane 3
diundangi, kuwi biyen. (Pada intinya jika kaitannya perencanaan kan alur sebenarnya melalui musdus mas, disini sepertinya tidak dilaksanakan yang musyawarah dusun, intinya langsung, tidak seperti para kepala desa sebelumnya, intinya langsung melalui musrenbangdes, jika lurahnya dulu setelah musrenbangdes kemudian disebarluaskan mas, dulu pemuda- pemudi diberi undangan, itu dulu)". (Hasil wawancara 8 Desember 2018) Dalam kasus partisipasi perencanaan, pemerintah desa mengungkapkan bahwa untuk mengawali perancangan anggaran dan pengalokasian dana desa ke suatu program, pemerintah desa mengadakan sebuah forum atau rapat untuk membahas rancangan ke depan tentang penggunaan dana desa, dalam proses rapat tersebut tak lupa pemerintah desa melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga selain pemerintah desa untuk ikut andil dalam proses rapat tersebut, dilain pihak, ada yang mengungkapkan bahwa ada yang membenarkan adanya sebuah perkumpulan atau rapat dalam suatu pembahasan tentang dana desa tapi disana pasif atau tidak ada komunikasi dua arah, ada juga yang seharusnya menjadi orang penting dalam acara rapat tersebut namun tidak merasa diundang dalam rapat tersebut, dan ada juga yang mengungkapkan bahwa rapat tersebut hanya sebagai medium untuk mengadakan acara rapat namun semuanya seolah disetir oleh kepala desa tanpa ada musyawarah mufakat dalam acara rapat tersebut. Kesimpulan dari perbedaan pernyataan antara pegawai atau aparat desa dengan pernyataan orang-orang di luar Pemerintahan Desa Wringinjajar yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa kurang adanya sinkronisasi antar lembaga dilhat dari keseharian mereka dalam bekerja, diduga dari pihak pemerintah desa mencoba untuk menjawab sesuai dengan prosedur yang ada, namun seolah tidak terjadi musyawarah mufakat dalam suatu acara rapat seakan-akan dianulir semua 4
oleh kepala desa, yang kemungkinan terjadi rapat hanya untuk formalitas dan komunikasi yang terjadi hanya satu arah. 3.1.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pelaksanaan adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan dalam melaksanakan sebuah rancangan, atau keputusan. Kemudian arti dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah keikutsertaan elemen-elemen di desa dalam proses pelaksanaan sebuah program yang dirancang oleh pihak pemerintah desa. Pelaksanaan yang melibatkan warga desa adalah wujud peranserta warga proses pelaksanaan program dana desa, pelaksanaan berarti melaksanakan rancangan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat yang tentu melibatkan warga setempat agar saling berkoordinasi demi kelancaran kegiatan. Berikut penjelasan partisipasi dalam perencanaan menurut Pak Suudi sebagai Kepala Urusan Pembangunan memberi peryataaan sebagai berikut : "yo yo koyo (iya jadi seperti) pembangunan yo tim TPK saking (dari) masayarat jikuk siji-sijilahgampagangen koyo ngono iku sing (diambil satu-persatu secara mudahnya seperti itu yang) tanggung jawab". (Hasil wawancara 19 November 2018) Sejalan dengan pendapat Pak Su'udi, Pak Joyo Mulyadi selaku Bendahara Desa mengungkapkan bahwa : "Ini keterlibatannya warga ya langsung mas, artinya terlibat langsung, kami di pemerintah desa misalkan di titik RT mana, ya kita informasikan, disitu kita sosialisakan agar supaya ikut mengawasi material yang ada, ikut terjadi sesuatu bisa mengawasai disampaikan ke desa". (Hasil wawancara 16 November 2018) tenaga kerjanya, jadi misalkan Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan dengan Pak Sudarmin, beliau menegaskan bahwa : 5
"Masalah pembagunan ya memang saya tidak tahu permasalahan hal itu mas, karena diminta RAB aja susah" (Hasil wawancara 24 November 2018) Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : "iki pas ana panggawean yo ana TPK ne, yo wonge kono-kono wae, embuh iso embuh ora yo ora reti (Ini saat ada pekerjaan ya ada TPK-nya, jadi orang situ-situ saja, entah bisa entah tidak bisa ya tidak tahu)" (Hasil wawancara 25 November 2018) Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : "diborongke kok, kudu wonge lokal kabeh mas dadi melu terlibat, wong njobo ora entuk, kudu programe betonisasi kabeh mas (Dibrongkan, harus orang lokal semua mas jadi ikut terlibat, orang luar tidak boleh, harus lokal, programnya betonisasi semua mas)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018) lokal, Pak Khoiri sebagai masyarakat setempat mengungkapkan : "terus terang niku pak lurah emang nari tiyang lokal rumiyin, nak menawi tiyang lokal mboten purun, dipadoske sak kelurahan nanging bedho dukuh tapi wektu niku panci sanjang, sing digoleki tiyang lokal rumiyin, sakjane pas pelaksanaan panci katah masalahe mas, ukuran pembangunan kaya gawe talud ngluwihi standar, sakjane iso dadi dowo (Terus terang itu pak lurah memang menawari orang lokal dulu, jika mungkin orang lokal tidak bersedia, dicarikan satu kelurahan tetapi berbeda dusun tetapi saat itu memang mengatakan, yang dicari orang lokal terlebih dahulu, sebenarnya saat pelaksanaan memang banyak masalah mas, ukuran pembangunan seperti pembuatan talud melebihi standar, sebenarnya dapat menjadi lebih panjang)" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "lha kaya sing tak sampaike mau (iya seperti yang saya sampaikan tadi), dadi kuwi (jadi itu) tidak ada, apa sing bahasane kan ada beberapa sistem mas, ana sistemharian ana sistem diborongke, yen diborongke dadi tidak ada keterlibatan dari masyarakat, sing kerjo warga sekitar mas, untuk kesejahteraan lokal" (Hasil wawancara 8 Desember 2018) Telah diungkapkan mulai dari aparat pemerintah desa bahwa masyarakat ikut serta secara langsung atau berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program dari pemerintah desa itu sendiri, sebelumnya dari pihak pemerintah desa 6
menyosialisasikan titik-titik pembangunan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, masyarakat dihimbau untuk berpartisispasi dalam bentuk apapun minimal ikut memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan dan tidak menutup kemungkinan untuk menyampaikan kepada pihak pemerintah desa jika terjadi keanehan atau penyimpangan di lokasi proyek kegiatan, meskipun ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari pemerintah desa itu sendiri yang langsung terkoneksi dengan kantor balai desa tanpa repot masyarakat berduyun-duyun pergi ke kantor balai desa. Di luar pihak pemerintah desa, seseorang dari Badan Permusyaratan Desa mengatakan bahwa untuk mrngentahui atau menelusuri Rancangan Anggaran Belanja dari pemerintah desa dipersulit oleh pihak dari pemerintah desa, tokoh agama yang sebelumnya adalah mantan anggora LKMD juga mengungkapkan bahwa pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan hanya diisi oleh orang-orang dari lingkaran kepala desanya itu sendiri tanpa memperhatikan kualifikasi yang memadai, kemudian imasyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa dalam hal tenaga kerja untuk pelaksanaan proyek kegiaran dari desa ridak mengambil tenaga kerja dari luar desa, tetapi lebih diutamakan tenaga kerja lokal desa, namun demikian tenaga kerja dari desa tersebut menjadi paham jika ada banyak masalah seperti contoh dalam pembangunan talud di desa dinilai membengkak, melebihi standar, dalam artian pembangunan talud dengan dana sekian dapat menjadikan 2 kali pekerjaan talud. Kesimpulan dari penjelasan yang telah dipaparkan diduga pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatannya, tingkat partisipasinya sudah tinggi, namun terhadap orang-orang tertentu tidak diberikan ruang partisipasi karena 7
kemungkinan orang tersebut teliti dan berpotensi banyak pertanyaan besar yang akan dilontarkan kepada pihak pemerintah desa, pihak pemerintah desa terbiasa dalam pengerjaan tanpa melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, apalagi dengan BPD sebagai lembaga permusyawaratan tingkat desa. 3.1.3. Partisipasi dalam Pengawasan Pengawasan mempunyai arti sebuah langkah mengawal rancangan kegiatan yang sudah terkonsep demi tercapainya tujuan dari dana desa tersebut. Kemudian arti dari partisipasi dalam pengawasan adalah keikutsertaan para pemangku kepentingan desa dengan masyarakat ikut mengawasi dan mengawal kegiatan pmerintah desa dari awal sampai akhir. Keterlibatan warga desa dan lembaga pengawas tingkat desa juga wujud kepentingan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mempunyai prasangka yang tidak baik. Pak Joyo Mulyadi menyatakan bahwa : "Pengawasannya, ya tadi mas, kita sosiaslisasi ke warga, bahwa akan ada pembangungan di RW, di RT, kami mohon kepada warga setempat agar ikut mengawasi" (Hasil wawancara 16 November 2018) Sejalan dengan pendapat Pak Joyo, Pak Su'udi selaku aparat desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan desa di Desa Wringinjajar mengungkapkan bahwa : "Biasane yo sing nganu kuwi BPD, yo LKMD, dadi pemerintah desa bareng-bareng karo kuwi (biasanya ya yang melaksanakan itu BPD, ya LKMD, jadi pemerintah desa bersama-sama dengan mereka)" (Hasil wawancara 19 November 2018) Pernyataan tersebut berbeda halnya dengan Pak Sudarmin, selaku Kepala BPD memberikan pernyataan sebagai berikut : 8
"Pengundangan aja kadang-kadang mung sore, kudune (seharusnya) ada undangan jauh hari". (Hasil wawancaran 24 November 2018) (hanya) Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : "Yo ora ono sing ngawasi to mas, lha kuwi wis coro-corone wis dipasrahke kan ana tim dewe mas ning kelurahan opo kuwi jenenge TIM TPK kan, lha kuwi TPK ne saka desa dadi yo wong-wong kelurahan, tapi saiki wis ora ana ngono meneh mas, ujug-ujug RAB wis dadi, kerjaane wis dadi, yen arep komplain yo piye (iya tidak ada yang mengawasi kan mas, lha itu sudah seperti dipasrahkan, kan ada timnya sendiri mas di kelurahan apa itu namanya, Tim TPK kan, la itu TPK-nya dari desa, jadi ya orang-orang kelurahan, tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu lagi mas, tiba-tiba RAB sudah jadi, pekerjanaanya sudah jadi, jadi ingin komplain tapi juga bagaimana)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018) Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : "Ngono kuwi sing ngawasi yo wong-wonge kono mas, lha pas perencanaan wae wis nunjuki wong-wonge dewe, lha pas pelaksanaan yo sing ngawasi kuwi-kuwi wae, wong njobo ora reti (seperti itu yang mengawasi ya orang-orang sana mas, pada saat perencanaan saja sudah ditunjuki orang-orangya sendiri, pada saat pelaksanaan ya yang mengawasi itu-itu saja, orang luar tidak mengetahui)" (Hasil wawancara 25 November 2018) Pak Khoiri sebagai masyarakat desa mengungkapkan : "masyarakat yo wis pasrah, sak karep-karepe lurahe, sing ngerjakke yo wong-wonge dewe pak lurah, sing milih yo pak lurah (masyarakat juga sudah pasrah, semau-maunya lurahnya, yang mengerjakan ya orang- orangnya pak lurah sendiri, yang memilih juga pak lurah)" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "Untuk kali ini di pemerintah desa, semua sudah ikut mengawasi, terutama masyarakat sendiri, tapi kadang masyarakat juga berpikir, sudah tahu dengan siapa dia akan berhadapan, dan pada akhirnya masyrakat yo wis pasrah, arep lapor yo wis ngono kuwi (ya sudah pasrah, ingin lapor juga sudah seperti itu)" (Hasil wawancara 8 Desember 2018) Berdasarkan penjelasan dari pihak aparat desa mengungkapkan bahwa dalam praktik pengawasan program pemerintah desa, masyarakat dihimbau agar 9
berpartisipasi dalam mengawasi berlangsungnya program tersebut, tidak luput juga lembaga-lembaga pendamping pemerintah desa. Kemudian penjelasan dari orang di luar lingkungan pemerintah desa mengungkapkan bahwa memang masyarakat baik dihimbau maupun tidak mendapatkan himbauan dari pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam mengawasi keberlangsungan program pemerintah, akan tetap berpartisipasi karena merupakan desanya sendiri yang diawasi, namun masalah yang dihadapi masyarakat bukan saat mengawasi, justru saat akan melaporkan jika memang terjadi penyimpangan, karena masyarakat sudah mengetahui dengan siapa mereka akan berhadapan, kalau bukan kepala desa beserta para aparat desa yang dibawahinya. Selain itu seseorang dari Badan Permusyawaratan Desa mengungkapkan juga dalam masalah hasil akhir dari program yang telah usai kemudian diadakan pembahasan mengenai hasil laporan pertanggungjawaban suatu program, seringkali tidak pernah diundang atau diikutsertakan dalam acara pembahasan tersebut. Pemerintah desa sebagai pelaksana utama juga sudah membentuk sebuah tim yaitu Tim Pelaksana Kegiatan, namun para anggotanya tidak jauh dari lingkaran kepala desanya itu sendiri dan kualifikasi untuk menjadi TPK sendiri dipertanyakan karena di lokasi proyek pun tidak paham sama sekali dengan istilah-tentang pertukangan. Kesimpulan pada partisipasi dalam pengawasan ini, pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat untuk ikut mengawasi namun masyarakat enggan melapor yang diduga laporan yang akan disampaikan oleh masyarakat dihiraukan saja tanpa ada tindak lanjut yang jelas mengenai laporannya, kemudian pemerintah desa dalam proses pembahasan hasil laporan pertanggungjawaban 10
yang seharusnya mengajak kepada seluruh unsur warga desa di Desa Wringinjajar, namun pihak BPD diduga tidak disegani sebagai lembaga tingkat desa yang ikut terlibat dalam pengawasan yang seharusnya bertugas untuk mengawasi kegiatan pemerintah desa. 3.2.Transparansi Kegiatan pemerintah desa pada dasarnya berkewajiban untuk melayani masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak lamgsung. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak serta merta terjadi tanpa persiapan, melainkan melalui rancangan-rancangan yang berisi dari awal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Rancangan yang sudah matang selayaknya disebarkan dan membuka akses informasi kepada masyarakat secara bebas dan luas, yang bertujuan untuk menginformasikan kegiatan pemerintah desa tanpa bermaksud untuk menutupi keadaan yang lain, pemberian akses informasi inilah yang dinamakam transparansi. Menurut Widodo (2001:28) Transparansi (transparency) lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program, dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Transparansi dalam tata kelola dana desa adalah adanya prinsip keterbukaan, kemudahan akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai program dana desa oleh pengelola dana desa. Pemerintah desa yang bertugas sebagai pengelola dana desa mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi tentang dana desa baik secara pasif melalui media pemerintah desa yang tersedia, maupun secara aktif dengan membuka forum komunikasi antarwarga. Keharusan untuk 11
menerapkan prinsip transparansi ini agar membentuk sebuah dokumentasi tentang perjalanan program dana desa, memberikan informasi tentang perkembangan desa dengan adanya pembangunan melalui dana desa, dan sebagai bahan rujukan untuk tahap pembangunan selanjutnya dengan melibatkan masyarakat yang merasakan efek pembangunannya. Transparansi bukan bermaksud tidak percaya kepada pemerintah desa karena merasa dituntut untuk memperlihatkan proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, namun agar tercipta kepercayaan kepada pemerintah desa selaku pengelola desa. Transparansi yang dibahas terfokus kepada transparansi dalam perencanaan, transparansi dalam pelaksanaan, dan transparansi dalam pengawasan. 3.2.1. Transparansi dalam Perencanaan Perencanaan dengan kata dasar rencana yang berarti sebuah rancangan, konsep atau rincian program yang disusun dari awal sampai akhir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan harus diketahui oleh banyak kalangan, terutama warga desa yang berkedudukan sebagai obyek pembangunan dana desa dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan, semakin terbuka informasi, semakin peka warga desa untuk mempertanyakan tentang hal-hal baru terutama dana desa. Kemudian pengertian dari transparansi dalam perencanaan adalah keterbukaan informasi tentang sebuah konsep dari program yang dirancang oleh pemerintah desa. Berikut penuturan Pak Joyo Mulyadi tentang keadaan transparansi dalam perencanaan di Desa Wringinjajar: "Kita membuat MMT mas, sosialisasiAPBDes di beberapa tempat begitu, secara lisan ya ada setiap pertemuan kita sampaikan progresnya dana desa, 12
perkembangannya, hasilnya, kita sampaikan". (Hasil wawancara 16 November 2018) Sejalan dengan pendapat Pak Joyo, Pak Su'udi selaku aparat desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan desa di Desa Wringinjajar mengungkapkan bahwa : "RT-ne yo melu ngawasi, lokasi kuwi yo pengusulan soko warga, ndi sing arep dibangungke yo ok ok wae, wargane mung manut, yo wis dikei ngerti pas musdes (RT-nya ya ikut mengawasi, lokasi itu ya pengusulan dari warga, mana yang akan dibangunkan ya baik-baik saja, warganya hanya mengikuti, ya sudah diberi pemahaman saat musdes.)" (Hasil wawancara 19 November 2018) Pernyataan tersebut berbeda halnya dengan Pak Sudarmin, beliau menegaskan bahwa : "Misalkan RAB aja, BPD minta aja, bilangnya dari pemerintah desa seperti ini RAB bukan sembarang orang yang megang" (Hasil wawancara 24 November 2018) Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : "Wah ketoke masalah iki ra patio legewo wong mas, dadi Perangkat iki sing CS se sing ngerti, yo wis sing ngerti konco-koncone dewe aliase CS se, la wong musyawarah mirip sing biyen iki yo wis pokok teko asal tunjuk ketuane kae bendaharane kae yo ngono iku, udah yang lain diem aja, yang penting kene ngrokok kei roti kei es teh (wah sepertinya masalah ini tidak begitu diperhatikan orang mas, jadi perangkat ini yang temannya saja yang paham, ya sudah yang paham teman-temannya sendiri, seperti saat musyawarah sama seperti yang dulu ini ya sudah yang penting datang asal tunjuk ketuanya dia, bendaharanya dia, ya seperti itu, sudah yang lain diam saja, yang penting disini merokok diberi roti diberi es teh.)" (Hasil wawancara 25 November 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "Selama ini saya rasa belum ada, Cuma 2017 itu saya dulu pernah lihat di desa di depan ada spanduk RAPDES tapi yang kepala desa ini belum ada" (Hasil wawancara 8 Desember 2018) Pak Khoiri sebagai masyarakat desa mengungkapkan : 13
"Sing ngertos ngoten niku namung tiyang kantor mas, wargane mawon mboten diparingi ngertos. (Yang mengetahui seperti itu hanya orang kantor mas, para warga saja tidak diberi pemberitahuan.)" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : "la kan enten papan pengumumane mas, ana, sakiki isih ana bentuke kaya watu, kuwi anggaran iki tahun iki, carane wis dibentukke kuwi ana kabeh, ana mmt kuwi lo mas, isine jumlah, panjang sekian lebar sekian. (iya kan ada papan pengumuman mas, ada, sekarang masih ada bentuknya seperti batu, itu anggaran sekarang, tahun sekarang, jadi sudah dibentuk disitu ada semua, ada mmt itu lo mas, isinya jumlah, panjang sekian, lebar sekian.)." (Hasil wawancara 10 Desember 2018) Berdasarkan penjelasan dari pihak pemerintah desa mengenai transparansi dalam perencanaan, mengungkapkan bahwa pemerintah desa sudah memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang Dana Desa melalui media cetak yang ditempelkan di balai desa, sosialisasi APBDes, dan dikemukakan saat ada pertemuan. Namun berdasarkan penuturan dari orang-orang di luar pemerintahan desa, mengungkapkan bahwa permintaan dari salah satu anggota BPD untuk mengetahui isi dari RAB Desa Wringinjajar mengalami kesulitan, kesulitan tersebut karena tidak diperkenankan untuk mengetahui isi dan maksud dari RAB Desa yang disusun oleh pemerintah desa itu sendiri. Penuturan lain dari pegawai kecamatan dan warga dari desa tersebut mengungkapkan bahwa transparansi dalam perencanaan yang terjadi pada kepala desa kali ini mengalami kemunduran, maksudnya karena sebelum kepala desa yang saat ini sedang menjabat, kepala desa yang sebelumnya lebih baik dalam penyampaian informasi seperti keterbukaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Kemudian ada seseorang yang mengungkapkan bahwa transparansi dalam perencanaan yang terjadi pada 14
periode kepala desa saat ini yang terjadi adalah sifat yang tertutup, hanya orang- orang kantor saja yang mengetahui. Kesimpulan dari transparansi dalam perencanaan ini, pihak dari pemerintah desa mengungkapkan bahwa mereka sudah melaksanakan transparansi tentang Dana Desa, dengan bantuan media cetak untuk dipasang di balai desa dan disosialisasikan kepada warga desa melalui perkumpulan-perkumpulan pengajian atau acara yang lain. Namun perbedaan pernyataan yang terjadi di lokasi penelitian menunjukkan bahwa, diduga transparansi dalam perencanaan masih dianggap sudah cukup dalam penyampaian, tetapi warga merasa kurang transparan, seperti ada kasus juga meminta tolong untuk mengetahui RAB Desa untuk dipelajari oleh pihak BPD mendapat penolakan untuk tidak membuka secara sembarangan. 3.2.2. Transparansi dalam Pelaksanaan Pelaksanaan adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan dalam melaksanakan sebuah rancangan, atau keputusan. Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana desa perlu diinformasikan kepada warga desa untuk memperjelas dan dapat menjadi perhatian khusus bagi warga untuk bahan perbadingan ke depan. Kemudian arti dari transparansi dalam pelaksanaan adalah keterbukaan informasi tentang pelaksanaan program-program dari Pemerintah Desa Wringinjajar. Berikut penuturan dari Pak Joyo Mulyadi tentang keadaan transparansi dalam pelaksanaan di Desa Wringinjajar: "Ya tadi kami pada setiap titiknya kami selalu pasang prasasti, pasang papan nama proyek, itukan sudah bentuk-bentuk infomasi kepada 15
masyarakat, kemudian bentuk sosialisasi ya, kita setiap ya ada rapat ada pertemuan selalu kita sampaikan progresnya" (Hasil wawancara 16 November 2018) Sejalan dengan pendapat Pak Joyo, Pak Su'udi selaku aparat desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan desa di Desa Wringinjajar mengungkapkan bahwa : "Yo podo mas sing koyo mau, RT-ne yo ikut mengawasi, lokasi kuwi yo pengusulan soko warga, ndi sing arep dibangungke yo ok ok wae, wargane mung manut, yo wis dikei ngerti pas musdes (iya sama mas yang seperti tadi, RT-nya ya ikut mengawasi, lokasi itu ya pengusulan dari warga. Dimana yang akan dibangunkan, ya baik-baik saja, warganya hanya mengikuti, ya sudah diberi pemahaman saat musdes)" (Hasil wawancara 19 November 2018) Pernyataan tersebut berbeda halnya dengan Pak Sudarmin, beliau menegaskan bahwa : "Masalah pembangunan ya memang saya tidak tahu permasalahan hal itu mas, masalahRAB jawabanya kan entuk delok tapi raentuk(boleh dilihat tapi tidak boleh) dipelajari". (Hasil wawancara 24 November 2018) Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : "Yo iku mas pokoke teko asal tunjuk ketuane kae bendaharane kae yo ngono iku, sing melaksanakan yo wonge-wonge dewe, ora ono wong njobo sing marai gawe masalah (ya itu mas yang penting datang asal tunjuk ketuanya dia, bendaharanya dia, ya seperti itu, yang melaksanakan ya orang-orangnya sendiri, tidak ada orang luar yang bikin masalah)" (Hasil wawancara 25 November 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "Yo intinya yo yang tau ya TPK sama kepala desa gitu, dalam arti transparansi kan, misalkan betonisasi, terus ngko tuku misalkan pakainya ready mix, ready mix kuwi sak kubike piro kan yang tahu kan dari pihak TPK karena RAB tidak disampaikan kepada masyarakat seharusnya kan misalkan di papan informasi kan seharusnya ditinggali opo ditempeli (informasi) jadi betonisasi misalkan cor itu cor K berapa masyarakat tidak tahu" (Hasil wawancara 8 Desember 2018) 16
Pak Khoiri sebagai masyarakat desa mengungkapkan : "Sing ngertos ngoten niku namung tiyang kantor mas, wargane mawon mboten diparingi ngertos. (Yang mengetahui seperti itu hanya orang kantor mas, para warga saja tidak diberi pemberitahuan.)" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : "Yo coro-coro wong deso ora pengen ngerti koyo ngono mas, retine yo wis dibangun, ora kok detail iki anggarane akehmen soko ngendi ngono kuwi ora. (ya caranya orang desa tidak ingin mengerti seperti itu mas, yang dimengerti ya sudah dibangun, tidak mendetail ini anggarannya banyak sekali dari mana seperti itu tidak mas)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018) Berdasarkan penjelasan pihak pemerintah desa tentang transparansi dalam pelaksanaan, mengungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan program dari Dana Desa, akan dipasang semacam prasasti di setiap tempat atau lokasi proyek tersebut, kemudian sosialisasi kepada warga desa akan dilaksanakana program dari Dana Desa di daerah tersebut yang menjadi tempat pelakansanaan proyek, setelah itu akan diadakan pertemuan untuk membahas bagaimana progres dari program Dana Desa yang terealisasi. Namun menurut pendapat dari orang-orang diluar pemerintahan desa mengungkapkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan di Desa Wringinjajar yang paham tentang pelaksanaan hanyalah dari tim TPK, dan orang-orang disekitarnya terutama orang-orang kantor balai desa, menurut salah satu warga, mengungkapkan bahwa secara umum untuk urusan pelaksanaan di lapangan, transparansi dalam pelaksanaan sepertinya sulit untuk diwujudkan, orang-orang seperti tim TPK dan yang berada dalam lingkaran tersebut adalah semua pilihan dari kepala desa langsung yang ditunjuk, dan juga sulitnya untuk 17
mendapatkan informasi tentang RAB Desa yang menjadi hal utama untuk transparansi anggaran. Kesimpulan dari transparansi dalam pelaksanaan, pemerintah desa mengungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan semua sudah transparan, dengan pemasangan papan informasi, sosialisasi kepada warga dan pengerjaannya juga yang katanya melibatkan lembaga desa untuk tercapainya transparansi. Namun dalam hal transparansi dalam pelaksanaan dalam bagian pengerjaan dan dengan sistem borongan ini, tidak dapat diketahui secara pasti yang dianggarkan untuk pelaksanaan karena dari orang BPD untuk mempelajari RAB Desa tidak diperkenankan untuk mempelajarinya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat sangat kurang dan dapat dikatakan warga pun tidak mengerti tentang hal-hal seperti itu. 3.2.3. Transparansi dalam Pengawasan Pengawasan mempunyai arti sebuah langkah mengawal rancangan kegiatan yang sudah dibuat demi tercapainya tujuan dari dana desa tersebut. Pengawasan ada di setiap tingkat, dari bawah sampai atas, namun pemberian informasi atas hasil pengawasan juga hal yang penting untuk bahan kajian ke depan atau pembanding yang lalu. Transparansi dalam pengawasan mempunyai arti bahwa keterbukaan informasi mengenai pengawasan yang dilaksanakan untuk mengawal program- program dari pemerintah desa. Pak Joyo menuturkan sebagai berikut : "Pengawasannya terutama dalam kegiatan fisik mas, kita betul-betul kita awasi itunya, terus kita awasi barang jasanya, kita awasi, dan iya saya kira itu" (Hasil wawancara 16 November 2018) 18
Sejalan dengan pendapat Pak Joyo, Pak Su'udi selaku aparat desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan desa di Desa Wringinjajar mengungkapkan bahwa : "Podo mau mas, melu mengawasi, RT RW lan masyarakate, kan yo podo mau, lokasi kuwi yo pengusulan soko warga, sing arep dibangunke yo ok ok wae. (seperti tadi mas, ikut mengawasi, RT RW dan masyarakatnya, kan ya sama seperti tadi, lokasi itu ya pengusulan dari warga, yang akan dibangunkan ya baik-baik saja)" (Hasil wawancara 19 November 2018) 19
Berbeda halnya dengan Pak Sudarmin, beliau menegaskan bahwa : "Selama iki kan yo ora diajak rembugan seperti itu, BPD dianggap lembaga usil" (Hasil wawancara 24 November 2018) Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : "Perangkat iki sing CS se sing ngerti, yo wis sing ngerti konco-koncone dewe aliase CS se, urusan awas-mengawasi yo durung ngerti wong-wong kabeh la sing ngurusi yo konco-koncone (perangkat itu yang temannya saja yang paham, ya sudah yang paham teman-temannya sendiri, urusan awas-mengawasi ya belum mengerti, orang-orang semua yang mengurusi ya teman-temannya)" (Hasil wawancara 25 November 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "yo sementara kemarin sing bentuk pengawasan langsung masyarakat ya intinya yo langsung di lokasi penerima bantuan langsung kaitannya dengan pengawasan, terus dari pihak desa pengawasan langsung biasanya dari pihak BPD-nya, tapi juga bahasanya ngene lho mas dalam arti saya pribadi pengawasan ngono kuwi misalkan awake dewengerti mengawasi terus ternyata ada yang kurang, kurang gampangnya lho iki di cor kok lagi seminggu pecah, wis mletek terus warga mau komplain ke siapa komplain ning desa yo keterbatasan terus arep komplain ning BPD yo piye, akhirnya yo podo meneng" (Hasil wawancara 8 Desember 2018) Pak Khoiri sebagai masyarakat desa mengungkapkan : "Sing ngertos ngoten niku namung tiyang kantor mas, wargane mawon mboten diparingi ngertos. (Yang mengetahui seperti itu hanya orang kantor mas, para warga saja tidak diberi pemberitahuan.)" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : "Ora ono pengawasan, pengawasane yo raono , yowis pokoke TPK kuwi iki anggaran sakmene diborongke, gampange soko desa sekian, masalah pemborong dirego piro kan kene ora ngerti sing penting anggaran utamane sakmene, material yo soko kene, TIM TPK niku kaliyan LKMD, tapi saiki wis raono ngono meneh, wis ora ono neh. (tidak ada pengawasan, pengawasan ya tidak ada, ya intinya TPK itu ada anggaran sekian diborongkan, ibarat dari desa sekian, masalah pemborong diberi 20
harga berapa kan kita tidak mengerti yang penting anggaran utama sekian, material ya dari desa, TIM TPK itu dengan LKMD. Tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu, sudah tidak ada lagi)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018). Berdasarkan penjelasan pemerintah desa mengungkapkan bahwa tentang transparansi dalam pengawasan yang dilaksanakan dengan mengawasi langsung secara fisik, barang dan jasa yang telah digunakan yang mengikutsertakan RT, RW dan masyarakat setempat. Namun berdasarkan penjelasan dari pihak di luar pemerintahan desa, mengungkapkan bahwa salah satu anggota BPD dalam urusan seperti itu pihaknya sangat jarang sekali diundang untuk rapat bersama dengan tim TPK, kemudian ditambahkan bahwa pengawasan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat yang ternyata menemukan kejanggalan seperti contoh ada salah satu infrastruktur seperti jalan beton yang tidak lama setelah dilaksanakan pengerjaan mengalami pecah atau retak yang tidak wajar karena umurnya yang sangat pendek mengingat masih pendek pengerjaannya, terkadang masyarakat bingung sendiri, ingin melaporkan atau sekedar menanyakan tentang hal ini kepada siapa, merasa tidak ada yang memfasilitasi atau memang sengaja dibiarkan, maka warga tersebut memilih diam. Kesimpulan dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut diduga tidak mengajak elemen dari lembaga desa yaitu BPD, dengan pernyataan dari salah satu anggota dari BPD sendiri yang memang tidak diundang dan memang tidak ada undangan masuk ke kantor BPD tersebut, kemudian ada salah warga yang mengurungkan niat untuk melaporkan yang dia temukan diduga karena mengetahui orang-orang di desa tidak akan memfasilitasi dan terkesan 21
dibiarkan dan tidak akan ditindaklanjuti karena akan menambah beban anggaran yang akan datang. 3.3.Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tubuh organisasi, terutama pemerintahan desa, dimana laporan pertanggungjawaban perlu disajikan untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintahan desa dalam melayani masyarakat desa sebagai tugas utamanya dan menilai kinerja dari pengelolaannya. Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Menurut Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga tingkat dasar seperti pemerintah desa yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat desa harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintahan desa untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desanya, karena konsep ini mengharuskan setiap tindakan maupun keputusan yang telah ditetapkan di pemerintahan desanya harus dipertanggungjawabkan kehadapan publik. Akuntabilitas dalam arti merupakan sebuah dorongan pemikiran psikis dan kewajiban yang dimiliki oleh dapat lain 22
setiap individu untuk menyelesaikan yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan yang mewadahi. 3.3.1. Akuntabilitas dalam Perencanaan Perencanaan dengan kata dasar rencana yang berarti sebuah rancangan, konsep atau rincian program yang disusun dari awal sampai akhir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang sudah jadi atau disebut hasil perencanaan adalah bentuk capaian yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian arti dari akuntabilitas dalam perencanan adalah sebuah rancangan atau konsep tentang rincian program dana desa yang akan berlangsung dan akan dipertanggungjawabkan kepada atasan. Berikut pernyataan dari Pak Joyo : "Kita buatkan pengumuman, poster,MMT itu ya, artinya kita kan sudah bertanggungjawab kepada masyarakat ya, kalo laporan bulanan kita ke kecamatan buat laporan keuangan bulanan dana desa".(Hasil wawancara 16 November 2018) Sejalan dengan pendapat Pak Joyo, Pak Su'udi selaku aparat desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan desa di Desa Wringinjajar mengungkapkan bahwa : "Yen urusan ngono kuwi wis ana dewe sing ngurusi mas (kalau urusan seperti itu sudah ada sendiri yang menangani mas)" (Hasil wawancara 19 November 2018) Pernyataan tersebut berbeda halnya dengan Pak Sudarmin, beliau menegaskan bahwa : "kadang-kadang kan ada yang namanya LPJ, kadang-kadang ketika sebelum rapat, 2-3 hari kan kudune kan dikei lampiran sek, dipelajari dulu, kadang-kadang kan pemerintah desanggampangke masalah"(Hasil wawancara 24 November 2018)(Hasil wawancara 24 November 2018) 23
Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : "Aku to mas dianggap usil, dadi jarang entuk undangan rapat, dia juga tidak demokratis, masih menggunaakan otoriter, yen ana kumpulan yo kae,, kae, kae! Main tunjuk, dengkul sing main, dadi terimo manut, sing penting melu rapat entuk es teh karo roti" (Hasil wawancara 25 November 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "Sementara ini tidak ada yang, sepemahaman saya dalam artian pelaporan kepada masyarakat, sementara ini sepertinya belum ada, kalau laporan kepada camat, pemda itu kan karena kewajibannya harus membuat SPJ" (Hasil wawancara 8 Desember 2018) Pak Khoiri sebagai masyarakat desa mengungkapkan : "Babagan koyo ngene ora paham mas, sing ngerti yo wong-wong kantor lurahe. (Bagian seperti ini tidak paham mas, yang paham ya orang-orang kantor lurahnya.)" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : "LPJ enten mas, jelas ada, yo kuwi kabeh kuncine ning Mbah Joyo.(LPJ ada mas, jelas ada, ya itu semua kuncinya ada di Mbah Joyo)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018). Berdasarkan penjelasan dari pemerintah desa, mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan bulanan, membuat dan menampilkan melalui media cetak yang ditempelkan di desa yang bermaksud untuk memperlihatkan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas perencanaan yang dilaksanakan dengan cara menampilkan seperti yang telah disampaikan. Namun berdasarkan penjelasan dari orang-orang di luar pemerintahan desa mengungkapkan bahwa dalam permasalahan laporan berbeda pendapat dengan anggota BPD ketika waktu untuk 24
pembahasan mengenai laporan pertanggungjawaban, waktu untuk pembahasan tersebut atau kegiatan rapat tersebut terkesan mendadak dan pihak anggota BPD tersebut yang mendadak dan tanpa perhitungan atau persiapan untuk mempelajari laporan pertanggungjawaban tersebut, untuk mempelajari pun sulit karena tidak diberikan semacam draft atau pegangan sebelum rapat atau acara tersebut diselenggarakan. Kesimpulan akuntabilitas dalam perencanaan yang telah diungkapkan oleh kedua belah pihak, diduga pemerintahan desa berusaha untuk bertanggungjawab atas kegiatan mereka, namun disisi lain, BPD sebagai lembaga pendamping justru tidak tahu-menahu dan membuat BPD berpikiran bahwa pemerintah desa cenderung menutup-nutupi. 3.3.2. Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pelaksanaan adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan dalam melaksanakan sebuah rancangan, atau keputusan. Kemudian arti dari akuntabilitas dalam pelaksanaan adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Program dari dana desa dalam proses pelaksanaan merupakan hal inti yang harus dipertanggungjawabkan dan mempunyai arti penting sebagai bahan dokumentasi dan cerminan daripada program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya maupun yang akan datang. Berikut pernyataan dari Pak Joyo "hampir sama mas, kita buatkan pengumuman, poster,MMT itu ya, artinya kita kan sudah bertanggungjawab kepada masyarakat ya, kalo laporan laporan keuangan bulanan dana bulanan kita ke kecamatan buat desa".(Hasil wawancara 16 November 2018) 25
Sejalan dengan pendapat Pak Joyo, Pak Su'udi selaku aparat desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan desa di Desa Wringinjajar mengungkapkan bahwa : "Aku yo dadi TPK-ne mas sing ditunjuk pemerintah desa, urusan pelaksanaan kegiatan aku reti, sak bare iku yo langsung digawe LPJ-ne mas. (saya juga jadi TPK-nya mas yang ditunjuk pemerintah desa, urusan pelaksanaan kegiatan saya paham, setelahnya itu ya langsung dibuatkan LPJ-nya mas.)" (Hasil wawancara 19 November 2018) Pernyataan tersebut berbeda halnya dengan Pak Sudarmin, beliau menegaskan bahwa : "Pengundangan ajakadang-kadangmung sore, kudune ada undangan jauh hari"(Hasil wawancara 24 November 2018) Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : "Yo podo wae mas, aku dianggap usil mas, dadi jarang entuk undangan rapat, dia juga tidak demokratis, masih menggunaakan otoriter, yen ana kumpulan yo kae,, kae, kae! Main tunjuk, dengkul sing main, dadi terimo manut, sing penting melu rapat entuk es teh karo roti" (Hasil wawancara 25 November 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "Tidak ada, sepemahaman saya dalam artian pelaporan kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban dalam pelaksanaan, sementara ini sepertinya belum ada," (Hasil wawancara 8 Desember 2018) Pak Khoiri sebagai masyarakat desa mengungkapkan : "Babagan koyo ngene ora paham mas, sing ngerti yo wong-wong kantor lurahe. (Bagian seperti ini tidak paham mas, yang paham ya orang-orang kantor lurahnya.)" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : 26
"LPJ enten mas, jelas ada, yo kuwi kabeh kuncine ning Mbah Joyo. (LPJ ada mas, jelas ada, ya itu semua kuncinya ada di Mbah Joyo)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018) Berdasarkan penjelasan dari pemerintah desa, mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan bulanan, membuat dan menampilkan melalui media cetak yang ditempelkan di desa yang bermaksud untuk memperlihatkan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas perencanaan yang dilaksanakan dengan cara menampilkan seperti yang telah disampaikan. Namun berdasarkan penjelasan dari orang-orang di luar pemerintahan desa mengungkapkan bahwa dalam permasalahan laporan berbeda pendapat dengan anggota BPD ketika waktu untuk pembahasan mengenai laporan pertanggungjawaban, waktu untuk pembahasan tersebut atau kegiatan rapat tersebut terkesan mendadak dan pihak anggota BPD tersebut yang mendadak dan tanpa perhitungan atau persiapan untuk mempelajari laporan pertanggungjawaban tersebut, untuk mempelajari pun sulit karena tidak diberikan semacam draft atau pegangan sebelum rapat atau acara tersebut diselenggarakan. Kesimpulan akuntabilitas dalam perencanaan yang telah diungkapkan oleh kedua belah pihak, diduga pemerintahan desa berusaha untuk bertanggungjawab atas kegiatan mereka, namun disisi lain, BPD sebagai lembaga pendamping justru tidak tahu-menahu dan membuat BPD berpikiran bahwa pemerintah desa cenderung menutup-nutupi. 27
3.3.3. Akuntabilitas dalam Pengawasan Pengawasan mempunyai arti sebuah langkah mengawal rancangan kegiatan yang sudah dibuat demi tercapainya tujuan dari dana desa tersebut. Hasil pengawasan tidak berhenti dalam bentuk laporan saja, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Kemudian arti dari akuntabilitas dalam pengawasan adalah pertanggungjawaban atas pengawasan yang telah dilaksanakan kepada atasan. Berikut pernyataan dari Pak Joyo "iya mas, hampir sama bentuknya mas, kita buatkan pengumuman, poster,MMT itu ya, artinya kita kan sudah bertanggungjawab kepada masyarakat ya, kalo laporan bulanan kita ke kecamatan buat laporan keuangan bulanan dana desa".(Hasil wawancara 16 November 2018) Sejalan dengan pendapat Pak Joyo, Pak Su'udi selaku aparat desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan desa di Desa Wringinjajar mengungkapkan bahwa : "Yen urusan ngono kuwi wis ana dewe sing ngurusi mas koyo BPD, yo LKMD, dadi pemerintah desa bareng-bareng karo kuwi. (jika urusan seperti itu sudah ada sendiri yang menangani mas seperti BPD, ya LKMD, jadi pemerintah desa bersama-sama dengan mereka)" (Hasil wawancara 19 November 2018) Pernyataan tersebut berbeda halnya dengan Pak Sudarmin, beliau menegaskan bahwa : "yo ngono kuwi mas, kadang-kadang kan ada yang namanya LPJ, kadang- kadang ketika sebelum rapat, 2-3 hari kan kudune kan dikei lampiran sek, dipelajari dulu, kadang-kadang kan pemerintah desanggampangke masalah, arep detil ngko dikiro BPD kok usil"(Hasil wawancara 24 November 2018) Pak Ridwan sebagai tokoh agama dan mantan bagian dari LKMD di Desa Wringinjajar memberikan penyataan sebagai berikut : dapat 28
"Aku to mas dianggap usil, dadi jarang entuk undangan rapat, dia juga tidak demokratis, masih menggunaakan otoriter, opo meneh babagan pengawawasan, sing dipilih yo bolo-bolone dewe, yo ngono kuwi, sing ngerti yo wong kono, apik elek yo podo ora reti, tapi yen wis reti bolone dewe opo yo arep cerito elek ning njobo" (Hasil wawancara 25 November 2018) Pak Puji sebagai bagian dari aparat kecamatan mengungkapkan : "Sementara ini belum ada akuntablitas dalam pengawasan oleh pemerintah desa, bentuk pertanggungjawaban kepada desa kepada masyarakat sementara ini tidak ada, belum pernah ada" (Hasil wawancara 8 Desember 2018) Pak Khoiri sebagai masyarakat desa mengungkapkan : "Babagan koyo ngene ora paham mas, sing ngerti yo wong-wong kantor lurahe. (Bagian seperti ini tidak paham mas, yang paham ya orang-orang kantor lurahnya.)" (Hasil wawancara 9 Desember 2018) Pak Kohar sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan : "LPJ enten mas, jelas ada, yo kuwi kabeh kuncine ning Mbah Joyo, (LPJ ada mas, jelas ada, ya itu semua kuncinya ada di Mbah Joyo)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018) Berdasarkan penjelasan dari pemerintah desa, mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan bulanan, membuat dan menampilkan melalui media cetak yang ditempelkan di desa yang bermaksud untuk memperlihatkan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas perencanaan yang dilaksanakan dengan cara menampilkan seperti yang telah disampaikan. Namun berdasarkan penjelasan dari orang-orang di luar pemerintahan desa mengungkapkan bahwa dalam permasalahan laporan berbeda pendapat dengan anggota BPD ketika waktu untuk pembahasan mengenai laporan pertanggungjawaban, waktu untuk pembahasan tersebut atau kegiatan rapat tersebut terkesan mendadak dan pihak anggota BPD 29
tersebut yang mendadak dan tanpa perhitungan atau persiapan untuk mempelajari laporan pertanggungjawaban tersebut, untuk mempelajari pun sulit karena tidak diberikan semacam draft atau pegangan sebelum rapat atau acara tersebut diselenggarakan. Kesimpulan akuntabilitas dalam perencanaan yang telah diungkapkan oleh kedua belah pihak, diduga pemerintahan desa berusaha untuk bertanggungjawab atas kegiatan mereka, namun disisi lain, BPD sebagai lembaga pendamping justru tidak tahu-menahu dan membuat BPD berpikiran bahwa pemerintah desa cenderung menutup-nutupi. 3.3. Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Pemerintah Desa Wringinjajar 3.3.1. Pengisian jabatan bukan profesional Belum lama ini, Pemerintahan Desa Wringinjajar mengalami kekosongan salah satu posisi jabatan, aparat tersebut berhenti dikarenakan meninggal, dan sesegera mungkin pihak pemerintah desa mengadakan perekrutan untuk mengisi kekosongan tersebut mengingat posisi jabatan tersebut yang sangat strategis dan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa serta seringkali menggantikan posisi kepala desa atau sebagai perwakilan dari desa bilamana kepala desa yang bersangkutan berhalangan untuk hadir di sebuah acara ataupun karena ada agenda mendadak yang mengharuskan kepala desa untuk hadir dalam acara atau forum tersebut. Posisi jabatan tersebut adalah Sekretaris Desa atau biasa disebut Carik, mempunyai tugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi 30
pemerintahan. Fungsi-fungsi dari sekretaris desa yaitu, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Pemerintah Desa dalam memenuhi kekosongan posisi sekretaris desa mengadakan perekrutan dan membentuk sebuah tim untuk melaksanakan agenda tersebut. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, persiapan pengisian perangkat desa dengan membentuk sebuah tim bernama Tim Pengisian Perangkat Desa, yang dibentuk oleh kepala desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Kepala desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan perangkat desa kepada bupati melalui camat paling lambat 7 hari sejak tanggal kekosongan jabatan perangkat desa dan tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Pengisian jabatan perangkat 31
desa yang kosong paling lambat 2 bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan. Calon kandidat untuk penjaringan sekretaris desa pada saat itu ada 3, salah satunya calon kandidat dari pemerintah desa yang mengundurkan diri untuk mengikuti penjaringan tersebut. Calon kandidat kedua adalah menantu dari seseorang mantan anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD, berpendidikan terakhir yaitu magister dan mempunyai berbagai pengalaman sebelum menginjakkan ke penjaringan sekretaris desa. Calon kandidat ketiga adalah seorang mahasiswa yang sedang dalam masa tugas akhir. Calon kandidat yang berasal dari pemerintah desa tersebut untuk mengikuti penjaringan diharuskan untuk menanggalkan jabatannya di desa dalam arti mengundurkan diri sesuai peraturan yang berlaku. Posisi jabatan sebelumnya pada masa di pemerintahan desa adalah seorang bendahara desa yang menjadi kepercayaan kepala desa, karena keuletannya dalam bekerja sama dengan kepala desa untuk membantu urusan keuangan maupun diluar teknis pekerjaan, secara personal masih muda, selalu belajar belajar setiap ada pembaharuan tentang pekerjaan di pemerintah desa.Calon kandidat kedua merupakan menantu dari seseorang mantan anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau biasa disebut LKMD, yang merupakan orang penting pada masanya dan sampai sekarang masih disegani di kalangan pemerintah desa maupun di desa. Keinginannya untuk mendaftarkan diri menjadi sekretaris desa adalah untuk mengabdikan diri kepada desanya seperti yang telah dicontohkan oleh mertuanya menjadi pengabdi masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. 32
Calon kandidat yang terakhir merupakan mahasiswi yang sedang proses tugas akhir. Setelah melihat para calon kandidat penjaringan, mertua yang dahulu mantan anggota Lembaga Ketahanan Masyrakat Desa, timbul kecurigaan pada kandidat terakhir yang notabene masih dalam proses menyelesaikan tugas akhir, namun tidak disangka mahasiswi tersebut berani mendaftarkan diri untuk mengikuti penjaringan sekretaris desa. "Sakdurunge to mas, anakku melu kuwi mergo pengen ngabdi koyo aku, la ndelok politike sing lagi runyam lan lurahe manten mbiyen, sing ora seneng yen aku pas njabat seneng ulik-ulik, dikiro usil, padahal kuwi tugasku, yo wis ora sido melu. (Sebelumnya kan mas, anak saya ikut karena ingin seperti bapaknya, tapi melihat kondisi politik yang sedang rumit, dan kepala desanya adalah kepala desa yang lawas, tidak suka ketika saat saya menjabat suka banyak tanya, dikira usil, semestinya itu tugas saya, ya sudah tidak jadi ikut.)" (Hasil wawancara 25 November 2018) Di sisi lain, para calon kandidat selain dia sudah dapat dikatakan lebih banyak pengalaman. Ada yang bekas dari aparat pemerintah desa, ada juga menantu sendiri dinilai lebih baik dengan pendidikan terakhir adalah magister. Kemudian perkiraan untuk menjadi sekretaris desa menjadi kurang matang, yang disisi lain kepala desa saat ini komunikasi antar personal kurang terjaga karena masalah pekerjaan dimasa lalu yang dinilai sering berseberangan pendapat dengan kepala desa, maka diputuskannya untuk membatalkan mengikuti penjaringan. Di kemudian hari, penjaringan menghasilkan keputusan untuk menetapkan mahasiswi tersebut untuk menjadi sekretaris desa, dan bendahara desa tersebut kembali menjadi bendahara desa karena kepala desa sudah menaruh kepercayaan kepada dia. 33
Memasuki masa kerja, mahasiswi tersebut sudah berstatus menjadi sekretaris desa dan sudah dilantik secara resmi. Masuk kerja seperti layaknya aparat desa yang lain, dan menghadapi beban kerjanya menjadi seorang sekretaris desa. Hari demi hari berlalu, kinerjanya dinilai tidak sesuai dan cenderung membebani aparat desa yang lain, menurut bendahara desa, dikarenakan dapat dibilang setiap hari selalu meminta bantuan kepada aparat desa yang lain yang terkesan menjadi merepotkan pekerjaan aparat desa yang lain, seharusnya sebagai orang berpendidikan yang sedang menjalankan tugas akhir, pekerjaan tingkat desa dinilai masih mudah dan tidak dituntu lebih seperti bekerja layaknya di perkantoran pada umumnya. 3.3.2. Kerjasama perangkat desa terbatas dalam melaksanakan tugas Kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat, dibantu pleh beberapa aparat desa yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintah desa yang dikepalainya, yaitu sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan. Aparat-aparat yang tergabung tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari sekretaris desa mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala Seksi mempunyai tugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional, Kepala 34
Kewilayahan mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Pasca pembentukan Undang-undang Desa, pihak pemerintah desa mendapatkan tambahan pegawai yang menjadi bendahara desa, pegawai ini masih tergolong muda, kemauan untuk belajar tinggi, ulet dan cekatan dalam bekerja serta teliti. Untuk urusan yang bersifat modern seperti mengoperasikan komputer dan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut, pegawai ini tergolong mampu dan mudah untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru sesuai perkembangan zaman yang dimana pemerintah pusat lebih memanfaaatkan teknologi informasi. Bendahara desa mendapatkan tempat tersendiri untuk bekerja, dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan fasilitas yang memadai. Hari demi hari, aparat desa mulai saling berkenalan dan saling bekerja sama dalam pekerjaannya dengan tujuan yang sama untuk mengabdikan diri kepada desa, aparat desa yang lain juga meminta bantuan kepada bendahara desa tersebut karena tidak paham bagaimana cara mengoperasikan barang-barang elektronik semacam komputer maupun printer. "Sing tak rasake kerjo ning deso to mas, kabeh ora podo mudeng koyo ngetik ning komputer, gawe surat, ngeprint dokumen, opo-opo aku, sitik- sitik aku, la gawean ku dewe ora kecandak mas. (Yang saya rasakan bekerja di balai desa kan ams, semua tidak mengerti seperti mengetik di komputer, membuat surat, mencetak dokumen, ada apa-apa saya, sedikit- sedikit saya (dipanggil) kan pekerjaan saya sendiri tidak terjamah kan mas)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018) Semakin hari, bendahara desa merasa kewalahan dalam membantu aparat desa yang lain, yang ternyata hampir semua aparat sudah tua dan sulit atau enggan 35
untuk belajar bagaimana beradaptasi dengan barang elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3.3.3. Hubungan antar lembaga desa kurang terjaga Pemerintah desa dengan BPD atau badan permusyawaratan desa sejatinya berjalan secara berdampingan, menjaga kerukunan dalam berorganisasi dan mementingkan kepentingan umum atau masyarakat. Sebagai mitra dari pemerintah desa, BPD juga mempunyai fungsi tersendiri, demikian dengan pemerintah desa, dengan adanya mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan desa menjadi lebih baik. Pasca pemilihan kepala desa yang baru, efek dari pesta rakyat tersebut masih kental, bakal calon kepala desa sebelum pemilihan berlangsung berjumlah 2 orang, calon kandidat pertama adalah Pak Eko, petahana atau kepala desa yang mencalonkan diri kembali karena pada waktu itu masih menjadi kepala desa yang aktif, kemudian kandidat kedua adalah Pak Sukirman, mantan kepala desa di era yang lama sebelum masa reformasi yang ingin mencalonkan kembali menjadi kepala desa. Kedua calon kandidat kepala desa tersebut mempunyai penilaian tersendiri di masyarakat, terutama pada kalangan rekan kerja pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. "Ndelalah calon lurahe bedo dukuh mas, dadi yo desone koyo pecah, amarga pilihan kades iki, la lurah sing nter njabat iki ancen tak acungi jempol mas, apik, tranparan, demokrasi, sitik-sitik dirembug bareng, dadi masyarakate melu reti, nanging bedo mas karo manten lurah kuwi, biyen ora ana jenenge transparan, opo-opo digarap dewe, nganti perangkat deso wae ora reti opo garapane, sing ngerti yo lurahe dewe sing mbiyen. (Kebetulan calon kepala desa berbeda dukuh mas, jadi ya desanya seperti pecah, karena pemilihan kepala desa ini, jadi kepala desa yang masih 36
menjabat ini memang saya acungkan jempol mas, bagus, transparan, sedikit-sedikit bermusyawarah, jadi masyarakat ikut mengetahui, tetapi berbeda mas dengan mantan kepala desa itu, dulu tidak ada yang namanya transparan, semuanya dikerjakan sendiri, sampai perangkat desa pun tidak paham apa yang akan dikerjakan, yang mengetahui ya kepala desanya dulu)" (Hasil wawancara 10 Desember 2018) Terpilih menjadi kepala desa kembali dalam kurun waktu yang lama, Pak Sukirman membawa suasana tersendiri bagi pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Suasana kerja yang dahulu yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat dalam forum, dan santai dalam pembawaan dalam memimpin pemerintahan desa, sekarang justru sebaliknya, karena dahulu juga pernah menjadi kepala desa sebelum era refomasi, dengan pengalaman- pengalaman yang sudah pernah diterimanya Hal ini ternyata berimbas juga kepada lembaga yang lain, terutama pada Badan Permusyawaratan Desa, yang sebagai mitra bersama dalam menyukseskan penyelenggarakan pemerintahan desa, menyebabkan merenggangnya hubungan dengan lembaga desa yang lain yang notabene masih waras dan mengedapankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 37