1 - LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR PERTANIAN 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindusti di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika Serikat dan Pakistan (United Nations Population 2019). Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia diantaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2 - Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Pandemi covid-19 berdampak terhadap keseluruhan tatanan pembangunan nasional, hal ini menyebabkan asumsi dan target pembangunan di RPJMN 2020-2024 perlu melakukan strategi ulang. Pembangunan pertanian diharapkan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang positif dengan perbaikan/perubahan strategi peningkatan produktivitas, penguatan nilai tambah produk, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan pertanian jangka menengah ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani di Indonesia. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan). Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024. Revisi atau perbaikan Renstra juga perlu
3 - dilakukan dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan adanya perubahan program nasional yang terintegrasi dalam lima program di Kementerian Pertanian, yaitu: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Dukungan Manajemen. A. KONDISI UMUM Kondisi umum pembangunan pertanian di Indonesia selama tahun 2015-2019 dapat dilihat dari capaian indikator makro, produksi komoditas strategis pertanian dan capaian kinerja pertanian lainnya sebagai berikut: 1. Indikator Makro Pertanian Indikator makro pertanian meliputi PDB, Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tukar Petani (NTP), Neraca Perdagangan dan Investasi. a. PDB Selama kurun waktu 2015-2020, PDB harga konstan pertanian menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan PDB mencapai 3,3%, naik cukup tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya tumbuh 3,0%. Pada tahun 2020, terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 2,11% dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan penurunan laju peningkatan produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang panjang. 1.800 3,62 3,65 4,00 1.600 3,26 3,31 3,50 1.400 3,00 3,00 n u i l i r T 1.200 1.000 800 2,11 2,50 2,00 n e s r e P 600 1,50 400 1,00 200 4 8 1 7 6 2 8 4 3 7 1 4 9 8 4 5 7 5 0,50 . . . . . . 1 1 1 1 1 1 0 0,00 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** PDB Pertanian Sempit (ADH Berlaku) Laju Pertumbuhan (ADH Konstan) Gambar 1 Nilai dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Sempit 2015-2020.
4 - Pada tahun 2015, sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) terhadap PDB adalah 10,27%. Pada tahun 2020 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB melandai menjadi 10,20%. Menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit menunjukkan adanya transformasi perekonomian nasional, yang awalnya didominasi oleh hasil produk primer pertanian dalam arti sempit bergeser ke sektor lainnya. 12,00% 10,00% % 7 2 0 1 , % 2 2 0 1 , % 2 9 9 , % 5 5 9 % 0 4 9 , , % 0 2 0 1 , 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% % 5 4 3 % 3 4 3 , , % 3 2 3 , % 3 0 3 , % 2 8 2 , % 7 0 3 , % 1 5 1 , % 1 5 1 , % 5 4 1 , % 7 4 1 , % 1 5 1 , % 2 6 1 , % 2 5 3 , % 6 4 3 , % 7 4 3 , % 0 3 3 , % 3 6 3 % 7 2 3 , , % 0 6 1 , % 2 6 1 % 7 5 1 , , % 7 5 1 , % 2 6 1 , % 9 6 1 , 0,00% Pertanian Arti Sempit Tan. Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** Gambar 2 Kontribusi Sektor Pertanian Sempit Terhadap PDB Nasional (ADH Berlaku), 2015-2020. b. Tenaga Kerja Pertanian Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia masih dominan bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 24,96% pada tahun 2020 atau 35,00 juta orang dari total angkatan kerja 140,22 juta orang. 36,00 35,00% 35,00 34,00 28,82% 28,12% 26,05% 24,83% 23,46% 24,96% 30,00% 25,00% a w i j a t u J 33,00 20,00% 15,00% n e s r e P 32,00 10,00% 31,00 7 2 5 3 , 7 2 5 3 , 6 3 3 3 , 1 1 3 3 , 7 8 1 3 , 0 0 5 3 , 5,00% 30,00 0,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TK Pertanian Kontribusi Thd TK Nasional Gambar 3 Tenaga Kerja Pertanian Sempit 2015-2019.
5 - c. Nilai Tukar Petani (NTP) NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP juga bisa sebagai indikasi tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Pada tahun 2019 (2012=100), NTP mengalami peningkatan sebesar 0,91% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Hortikultura yaitu 2,54%, sedangkan peningkatan terendah pada subsektor Peternakan sebesar 0.63%. Sementara itu, penurunan NTP terjadi pada Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar -0,15%. Selain NTP, Pemerintah menggunakan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha pertanian berdasarkan pendapatan yang diterima dari kenaikan/penurunan harga produksi pertanian yang dihasilkan dibandingkan dengan kenaikan/penurunan harga barang/jasa untuk proses produksi yang dibeli. Data BPS menyebutkan tahun 2015 nilai NTUP (pertanian sempit tanpa perikanan) hanya sebesar 107,44 dan secara signifikan meningkat hingga pada tahun 2019 dengan nilai NTUP sebesar 112,17. Hal ini menunjukkan bahwa daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan biaya produksi (profitibilitas) mengalami kenaikan dalam hal perdagangan. 116,00 112,00 108,00 104,00 100,00 96,00 4 5 1 0 1 , 4 4 7 0 1 , 9 5 1 0 1 , 4 8 9 0 1 , 4 1 1 0 1 , 3 0 0 1 1 , 8 2 2 0 1 , 6 5 1 1 1 , 1 0 3 0 1 , 7 1 2 1 1 , 9 6 1 0 1 , 0 2 2 0 1 , 92,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NTP NTUP Gambar 4 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani 2015-2020 (2018=100). Secara Nasional 2020 naik sebesar 0,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan NTP disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kenaikan NTP juga dipengaruhi oleh naiknya NTP pada sub sektor Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Sementara itu, NTP Tanaman Pangan mengalami penurunan sebesar 0,54 persen. Hal ini
6 - disebabkan oleh kurangnya daya beli masyarakat dan pelambatan transportasi, distribusi, dan pembatasan akselerasi kemasyarakatan (pembatasan sosial skala besar/PSBB) akibat Pandemi Covid-19. d. Neraca Perdagangan Neraca perdagangan sektor pertanian menunjukkan kondisi tren yang fluktuatif. Pada tahun 2015, surplus neraca perdagangan mencapai US$ 13,55 miliar, kemudian menurun menjadi US$ 10,79 miliar pada tahun 2016, dan meningkat kembali menjadi US$ 16,33 miliar pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018, terjadi penurunan neraca perdagangan sektor pertanian menjadi US$ 10,19 miliar seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Hal tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2019 dimana neraca perdagangan hanya surplus US$ 8,59 miliar. Secara umum, sub sektor perkebunan menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan. Pada tahun 2020 dimana hampir semua sektor mengalami penurunan, sektor pertanian justru meningkat sebesar 33,28% atau sebesar US$ 11,46 miliar, hal ini merupakan kontribusi dari sektor perkebunan yang meningkat sebesar 13,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 40,00 35,00 30,00 4 0 8 2 , 3 6 6 2 , 2 5 3 3 , 9 3 9 2 , 1 3 6 2 , 8 9 0 3 , r a y l i 25,00 M N $ S U 20,00 15,00 9 4 4 1 , 5 5 3 1 , 4 8 5 1 , 9 7 0 1 , 9 1 7 1 , 3 3 6 1 , 9 1 9 1 , 9 1 0 1 , 2 7 7 1 , 9 5 8 , 3 5 9 1 , 6 4 1 1 , 10,00 5,00
2015 2016 Ekspor 2017 Impor 2018 Neraca 2019 2020 Gambar 5 Neraca Perdagangan Pertanian 2015-2019. e. Investasi Selama periode 2015-2019, terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan di sektor pertanian yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terlihat dari jumlah investasi PMDN yang pada tahun 2015 sebesar Rp 12,4 triliun, meningkat menjadi Rp 29,6 triliun pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi Rp 43,6 triliun di tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 32,1 triliun.
2. 7 - Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian, nilai investasi pada tahun 2015 mencapai Rp 28,7 triliun, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 16,7 triliun. Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA, lebih terfokus pada sub sektor Perkebunan, dibandingkan dengan sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Pada periode 2015-2019, realisasi investasi PMDN dan PMA pada sub sektor Perkebunan kontribusinya mencapai 95,51%, sedangkan sub sektor Tanaman Pangan 0,26%, Hortikultura 0,16% dan Ternak 4,02%. 60,00 54,10 56,76 48,80 50,00 41,10 43,30 44,20 n u i l i r T . p R 40,00 30,00 20,00 10,00 0 4 2 1 , 0 7 8 2 , 0 5 1 2 , 0 8 1 2 , 0 9 2 2 , 0 3 1 2 , 0 6 9 2 , 0 5 4 2 , 0 6 3 4 , 6 1 3 1 , 0 1 2 3 , 0 7 6 1 , 0,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PMDN PMA TOTAL INV. Gambar 6 Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian Sempit 2014-2019. Produksi Komoditas Strategis Pertanian Komoditas strategis pertanian merupakan komoditas pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Komoditas strategis tersebut diantaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, tebu dan daging sapi/kerbau. a. Padi Pada tahun 2015 produksi padi sebesar 75,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), kemudian meningkat menjadi 81,15 juta ton GKG pada tahun 2017. Pada tahun 2018, BPS merilis data produksi padi dengan menggunakan metode baru, yaitu metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang merupakan teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi, dan statistika untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan untuk memperbaiki metodologi perhitungan data padi yang selama ini digunakan. Penggunaan basis KSA dalam menentukan sampel ubinan adalah untuk mengurangi risiko lewat panen sehingga perhitungan menjadi lebih akurat. Hasil perhitungan metode KSA menunjukkan bahwa produksi padi tahun 2018 sebesar 59,20 juta GKG atau terdapat perbedaan sebesar 23,84 juta ton GKG dengan data yang dihasilkan
8 - metode survei pertanian (SP)-Padi. Adanya perbedaan hasil perhitungan disebabkan karena adanya perbedaan metode yang digunakan antara metode KSA dengan metode SP-Padi yang selama ini dilakukan oleh BPS. Adapun produksi padi pada tahun 2020 naik 0,05 juta ton bila dibandingkan tahun 2019. 90,00 80,00 75,40 79,35 81,15 n o T a t u J 70,00 60,00 50,00 40,00 59,20 54,60 54,65 30,00 20,00 10,00 0,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metode SP-Padi Metode KSA Gambar 7 Produksi Padi Menggunakan Metode SP-Padi dan KSA, 2015-2017 dan 2018-2020. b. Jagung Pada tahun 2017 produksi jagung mencapai angka 28,92 juta ton pipilan kering atau naik 47,48% jika dibandingkan produksi tahun 2015, yang hanya sebesar 19,61 juta ton pipilan kering. Peningkatan produksi yang sangat signifikan tersebut merupakan hasil dari program Upaya Khusus (Upsus) melalui pengembangan jagung 3 juta hektar, integrasi sawit/kebun dan perhutani dengan jagung, kemitraan dengan Gabungan Perusahaan Pakan Ternak (GPMT) dengan petani jagung dan kebijakan harga bawah di tingkat petani. Diperkirakan lebih dari 60% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 24%, sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih (14%). Perkembangan produksi jagung pada periode 2015-2020 menunjukkan adanya pertumbuhan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018. Namun setelah tahun 2018, selama periode 2019- 2020 produksi jagung terus mengalami peningkatan
9 - 35 30 28,92 N O T A T U J 25 20 15 19,61 23,58 21,66 22,59 22,92* 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ket: *) angka sementara Gambar 8 Produksi Jagung 2015-2020. c. Kedelai Produksi kedelai pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2017, produksi kedelai mengalami peningkatan pada tahun 2018. Realisasi produksi tahun 2018 sebesar 0,65 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 20,37% dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 0,54 juta ton. Produksi kedelai tahun 2019 mencapai 0,42 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 34,74% dari produksi tahun 2018. Produksi kedelai tahun 2020 diperkirakan kembali mengalami penurunan sebesar 31,36% menjadi 0,291 juta ton. Rendahnya produksi kedelai disebabkan antara lain oleh jumlah benih unggul yang didistribusikan ke lapangan tidak memadai dan petani belum bersemangat mengembangkan komoditas kedelai, karena harga jualnya belum memberikan keuntungan yang layak. 1200 1000 963 860 n o T u b R i 800 600 400 200 539 650 424 291 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tahun Gambar 9 Produksi Kedelai 2015-2020. d. Komoditas Hortikultura (Cabai dan Bawang Merah) Komoditas hortikultura yang mempengaruhi inflasi dan ekonomi nasional adalah cabai dan bawang. Kementerian Pertanian pada tahun 2015-2018 telah melakukan terobosan kebijakan dalam upaya peningkatan produksi cabai dan bawang merah melalui: (1) memperbaiki aspek kebijakan; (2) pengembangan
10 - infrastruktur; (3) pembenahan aspek kegiatan on-farm dan pascapanen; dan (4) penanganan pasar cabai dan bawang merah. Dari tahun 2015 sampai dengan 2020, produksi cabai cenderung meningkat setiap tahun, dengan peningkatan rata-rata sebesar 7,87%/tahun. Produksi cabai pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,76 juta ton atau 0,18 juta ton lebih tinggi dibanding tahun 2019. 3,00 2,77 2,54 2,59 2,50 2,36 2,00 1,92 1,96 1,82 n o T a t u J 1,50 1,00 1,23 1,45 1,47 1,50 1,58 0,50 0,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 cabai bawang merah Gambar 10 Produksi Cabai dan Bawang Merah 2015-2020. Keberhasilan produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan melalui pengaturan pola tanam, menekan biaya produksi dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ramah lingkungan, penerapan irigasi hemat air, penggunaan mulsa dan pemberdayaan petani unggulan (champion). Produksi bawang merah pada tahun 2020 mencapai 1,82 juta ton atau naik 47,68% jika dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 1,23 juta ton. Dari tahun 2015 sampai dengan 2020, produksi Bawang merah cenderung meningkat setiap tahun, dengan peningkatan rata-rata sebesar 8,31%/tahun (Gambar 10). e. Tebu Pada periode 2015-2020, produksi tebu mengalami penurunan pada tahun 2015-2017 kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, namun tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Produksi tebu pada tahun 2015 sebesar 2,50 juta ton, sedangkan pada tahun 2017 produksinya sebesar 2,12 juta ton. Produksi tebu pada tahun 2020 sebesar 2,23 juta ton, turun 0,12% jika dibandingkan produksi tahun 2019, belum mampu memenuhi kebutuhan gula tebu dalam negeri. Faktor yang menyebabkan masih belum optimalnya produksi gula tebu, yaitu: perubahan iklim atau anomali iklim, inovasi teknologi budidaya terbarukan belum optimal, terbatasnya varietas unggul baru yang adaptif di lahan kering, dukungan
11 - pengolahan belum optimal, petani meragukan transparansi rendemen, dukungan kebijakan dan regulasi belum tepat, distabilitas harga, minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu dan minimnya investasi terhadap industri gula berbasis tebu. 2,60 2,50 2,50 2,40 n o T a t u J 2,30 2,20 2,20 2,12 2,17 2,23 2,13 2,10 2,00 1,90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 11 Produksi Tebu 2015-2020. f. Sapi/Kerbau Produksi daging sapi dan kerbau pada periode 2015-2019 cukup fluktuatif. Pada tahun 2015, produksi mencapai 542,07 ribu ton, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 550,39 ribu ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 515,70 ribu ton. Pada tahun 2018, produksi daging sapi dan kerbau kembali meningkat menjadi 523,32 ribu ton, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 514,40 ribu ton. Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi sapi dan kerbau. Perkembangan populasi sapi dan kerbau selama 2015-2019 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah populasi sapi dan kerbau sebanyak 17,29 juta ekor dan secara konsisten meningkat menjadi 18,63 juta ekor pada tahun 2019 (Tabel 1). Pertumbuhan populasi mulai meningkat signifikan setelah adanya intervensi kegiatan Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) dari tahun 2015-2016 yang dilanjutkan pada tahun 2017-2019 dengan adanya intervensi kegiatan Upsus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB). Sebagai upaya lanjutan peningkatan produksi daging sapi juga telah dilakukan program yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan adanya SIKOMANDAN. Program ini melibatkan berbagai upaya meliputi perbaikan bibit, pakan, peningkatan status kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengelolaan pemasaran.
12 - Tabel 1 Populasi dan Produksi Daging Sapi dan Kerbau 2015-2019. JENIS 2015 2016 2017 2018 Populasi (Juta Ekor) Sapi Potong Sapi Perah 15,42 0,52 16,00 0,53 16,43 0,54 16,43 0,58 Kerbau 1,35 1,36 1,32 0,89 Total Populasi 17,29 17,89 18,29 17,91 Produksi (Ribu Ton) Daging Sapi 506,66 518,49 486,32 497,97 Daging Kerbau 35,41 31,90 29,38 25,35 Total Produksi 542,07 550,39 515,70 523,32 3. Ketahanan Pangan (Global Food Security Index) The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Global Food Security Index (GFSI), yaitu instrument yang mengukur kinerja ketahanan pangan suatu negara. GFSI diukur dengan membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 65 dengan skor 59,5 (Gambar 12). Posisi ini meningkat dibandingkan posisi tahun 2015 yang berada di posisi ke-74. Meningkatnya nilai indeks ketahanan pangan Indonesia karena membaiknya posisi tiga pilar yang membentuknya, yaitu pilar keterjangkauan (affordability) dan ketersediaan (availability) serta kualitas dan keamanan (quality and safety). Untuk aspek keterjangkauan terhadap pangan, posisi Indonesia naik dari 68 pada tahun 2017 menjadi 63 pada tahun 2018. Peringkat Indonesia untuk aspek kualitas dan keamanan pangan pada tahun 2018 juga meningkat dan berada pada posisi 84. Pada tahun 2019, Indonesia berada pada posisi 86. Selanjutnya, untuk aspek ketersediaan pangan, tidak hanya peringkat, tetapi skornya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 64, naik menjadi peringkat 58 pada tahun 2018. Begitu juga untuk skor ketersediaan pangan mengalami peningkatan sebesar 13,93 poin, dari skor 50,77 pada tahun 2015 menjadi skor 64,7 pada tahun 2020. I S F G i a l i N 62 61,5 61 60,5 60 59,5 59 58,5 58 57,5 57 58,6 58,8 61,6 60,6 60,9 59,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tahun Gambar 12 Nilai Global Food Security Index Indonesia 2015-2020. 2019 16,93 0,56 1,14 18,63 504,80 23,97 528,77
4. 13 - Ketahanan pangan nasional semakin menguat bukan hanya karena keberhasilan pembangunan di sektor pertanian namun juga didukung dari sektor lainnya. Kemampuan akses seluruh penduduk terhadap pangan menjadi salah satu komponen dalam ketahanan pangan yang perlu ditingkatkan secara merata. Tata Kelola Pemerintahan Bentuk upaya peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) di Kementerian Pertanian melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). RB Kementerian Pertanian merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian dilakukan sejak tahun 2014. Pencapaian nilai RB dari tahun 2016 hingga tahun 2020 telah menunjukkan progress positif. Target dan realisasi nilai RB Kementerian Pertanian 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut. 100 80 73 73,02 74 76,79 86,79 78,46 87,78 79,05 79,96 79,4 60 40 20 0 2016 2017 2018 2019 2020 Target Nilai RB Capaian Nilai RB Gambar 13 Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020 Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Kementerian Pertanian memperoleh penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Prestasi ini membuktikan bahwa Kementerian Pertanian dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel, kredibel dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada K/L di Indonesia, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan RI), Jumat 25 Juni 2021. Penghargaan diberikan setelah BPK juga
B. 14 - memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang diterbitkan 31 Mei 2021. Gambar 14 Penyerahan penghargaan WTP oleh BPK kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. POTENSI DAN PERMASALAHAN Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi saja, namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan di dalam negeri serta hubungan antar negara. Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. 1. Potensi Pertanian Indonesia a. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (mega biodiversity). Keanekaragaman hayati (biodiversity) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.
15 - b. Lahan Pertanian Indonesia juga memiliki potensi lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan suboptimal, seperti lahan kering, rawa pasang surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya rendah karena berbagai kendala, seperti kekurangan dan/atau kelebihan air, tingginya kemasaman tanah dan salinitas, serta keracunan dan kahat unsur hara. Apabila lahan suboptimal dapat dimanfaatkan melalui rekayasa penerapan inovasi teknologi budi daya dan dukungan infrastruktur yang memadai, maka lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-lahan produktif untuk pengembangan budi daya berbagai komoditas pertanian. Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha diantaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Potensi ketersediaan sumber daya lahan untuk pengembangan padi sawah seluas 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, serta tanaman cabai dan bawang merah dataran tinggi 154,1 ribu ha. Luas dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya juga merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung, air tanah dan air permukaan potensial mendukung pengembangan usaha pertanian. c. Penduduk (Bonus Demografi) Potensi lainnya adalah penduduk yang sebagian besar bermukim di perdesaan dan memiliki budaya kerja keras, juga merupakan potensi tenaga kerja yang mendukung pengembangan pertanian. Berdasarkan data Sakernas (2018), lebih dari 35,7 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Apabila pengetahuan dan keterampilan penduduk di suatu wilayah dapat ditingkatkan agar mampu bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan global. Berdasarkan Sensus 2010, pada tahun 2010-2040 akan terjadi ledakan penduduk berusia muda di Indonesia atau bonus demografi. Pada periode
2. 16 - bonus demografi tersebut, Indonesia memiliki peluang atau kesempatan besar (window of opportunity) untuk memanfaatkan penduduk usia muda secara produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang baik dalam memacu pertumbuhan di segala bidang melalui ketersediaan tenaga muda yang terampil. Namun apabila peluang ini tidak dimanfaatkan secara baik, kondisi ini bisa menjadi bumerang yang justru menghambat pertumbuhan di segala bidang, terutama di bidang pertanian. 54,0% 350,0 % 4 3 5 , 52,0% K U D U D N E P I S K E Y O R P 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 % 3 6 4 , 6 5 5 2 , % 4 5 4 % 4 5 4 , , 9 4 7 2 2 2 7 2 , , 0 9 1 3 , 50,0% 48,0% 46,0% 44,0% 42,0% 40,0% O I T A R Y C N E D N E P E D 5 1 0 2 7 1 0 2 9 1 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 2 1 3 0 2 3 3 0 2 5 3 0 2 7 3 0 2 9 3 0 2 1 4 0 2 3 4 0 2 5 4 0 2 Indonesia (Juta) Dependency Ratio (000) Gambar 15 Proyeksi Dependency Ratio dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2015-2045. d. Inovasi dan Teknologi Sumber daya pertanian yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya telah menghasilkan berbagai paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi sumber daya pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi. Berbagai varietas serta klon tanaman dan ternak unggul, teknologi pupuk, alat dan mesin pertanian, bioteknologi, nanoteknologi, aneka teknologi budi daya, pascapanen, dan pengolahan hasil pertanian telah tersedia. Meskipun, aneka paket teknologi telah tersedia, namun belum semuanya dapat diadopsi petani karena berbagai kendala, seperti terbatasnya permodalan, lemahnya kelembagaan, skala usaha yang relatif kecil, terbatasnya keterampilan, dan belum meratanya kegiatan diseminasi teknologi di tingkat petani. Permasalahan Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang
17 - dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut: a. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan Penduduk 2015-2045, diperkirakan pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318,96 juta atau tumbuh 24.80% (63,37 Juta Jiwa) dari 2015. Sektor pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu sebagai syarat dasar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja nasional. Selanjutnya, terkait konsumsi per kapita, terdapat 5 (lima) bahan makanan penting nasional yang konsumsinya berpotensi terus meningkat yaitu: beras, ikan, udang segar, tahu-tempe, telur ayam ras/kampung, dan daging ayam ras/kampung (Gambar 16). Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan swasembada padi (data KSA sudah melebihi konsumsi nasional), dan meningkatkan produksi jagung pakan (untuk pemenuhan budidaya ayam ras/kampung untuk telur dan dagingnya) serta kedelai (bahan baku tahu tempe). 3,000 m a r g o 2,000 l i K 1,000 0,000 2014 Beras lokal/ketan Ikan dan udang segar 2013 2015 2016 2017 2018 Ketela pohon Daging sapi/kerbau 2019 Gambar 16 Rata-rata Konsumsi per kapita Beberapa Macam Bahan Pangan Penting di Indonesia 2007-2019 (Sumber: BPS, 2020). Dalam rangka ketersediaan dan akses pangan penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran, perlu diketahui bahwa: (1) Ketersediaan kalori pangan penduduk dalam rentang waktu 2013-2017 selalu lebih tinggi dari angka kecukupan dan konsumsinya, dan rataan tingkat konsumsinya masih di bawah angka kecukupannya; (2) Ketersediaan protein penduduk dalam rentang waktu 2013-2017 selalu lebih tinggi dari angka kecukupan dan konsumsinya; (3) dalam kurun waktu 2013-2015 rataan tingkat konsumsinya masih di bawah angka kecukupannya; dan (4) setelah itu (kurun waktu 2015-2017) rataan tingkat konsumsinya telah di atas angka kecukupannya. Dengan demikian, ketersediaan kalori dan protein secara nasional mengalami surplus, namun
18 - demikian jika konsumsi pangan dilihat dari kelompok pengeluaran penduduk, konsumsi pada kelompok kuintil 1 sampai 2 masih di bawah standar kecukupan gizi nasional. Hal ini, disebabkan permasalahan akses penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan karena kemiskinan walaupun secara nasional ketersediaan kalori dan protein dalam kondisi surplus. Tabel 2 Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia berdasarkan Wilayah dan Kuintil Pengeluaran 2019. Wilayah Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Standar Nasional Perkotaan Kalori (kkal/orang/hari) 1.728,7 1.984,4 2.145,0 2.312,6 2.534,2 2.100,0 Protein (gram/hari) 47,5 56,7 63,5 71,4 83,7 57,0 Perdesaan Kalori (kkal/orang/hari) 1.678,9 1.957,7 2.140,2 2.346,0 2.649,4 2.100,0 Protein (gram/hari) 43,4 52,1 58,1 65,3 77,6 57,0 Permasalahan pada aspek gizi, isu stunting, gizi buruk dan kekurangan gizi pada wanita usia produktif merupakan hal yang mengemuka. Indonesia termasuk dalam 26 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi (Global Nutrition Report, 2018). Saat ini sebanyak 150,8 juta anak mengalami stunting di seluruh dunia, dan diantaranya 7,3 juta merupakan anak yang berada di Indonesia. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, berakibat hilangnya 11% PDB serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan menyebabkan kemiskinan antar generasi. World Food Programme (WFP) dalam studi tentang biaya pangan Indonesia 2017, menyatakan bahwa secara nasional hanya 62% rumah tangga Indonesia yang dapat membeli pangan bergizi dikarenakan hambatan daya beli rumah tangga miskin, dan program subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin belum memenuhi standar kecukupan gizi. b. Defisit Perdagangan sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non
19 - tariff barier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk- produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya beli konsumen pada saat terjadinya krisis ekonomi dalam skala global. 30,0 27,2 25,0 23,5 21,2 22,9 20,7 r a i l i M $ S U 20,0 15,0 10,0 5,0 13,6 10,8 16,3 10,2 8,6
(5,0) (10,0) ) 6 6 ( , ) 9 0 ( ) 5 2 ( , , 2015 ) 4 6 ( , ) 3 1 ( ) 6 2 ( , , 2016 ) 3 6 ( , ) 8 1 ( ) 7 2 ( , , 2017 ) 9 1 ( ) 0 3 ( , , ) 8 7 ( , 2018 ) 1 2 ( ) 2 3 ( , , ) 8 6 ( , 2019 Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan Gambar 17 Defisit Neraca Perdagangan Sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Neraca perdagangan pertanian Indonesia periode 2015-2019 menunjukkan nilai surplus rata-rata US$ 11,9 miliar/tahun. sub sektor Perkebunan merupakan penyumbang ekspor dan surplus terbesar di sektor pertanian. Sementara perdagangan sub sektor pertanian Indonesia lainnya masih dalam posisi defisit. Ke depan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerja sama regional (antar negara). c. Status dan Luas Kepemilikan Lahan Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi,
20 - rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Luas Lahan Baku Sawah (Ha) 7.800.000 7.750.999 7.600.000 7.463.948 7.400.000 7.200.000 7.105.145 7.000.000 6.800.000 6.600.000 2013 2018 2019 Gambar 18 Luas Lahan Baku Sawah. Luas lahan menjadi salah satu faktor penentu tercapainya target produksi. Khusus untuk lahan padi sawah, penetapan luas baku lahan sawah dilakukan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Penghitungan luas lahan baku sawah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan metode survei Kerangka Sampel Area (KSA) yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Badan Informasi dan Geospasial (BIG); serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2017, perhitungan luas lahan baku sawah dilakukan melalui dua tahapan yaitu menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi dan melalui validasi ulang di lapangan. Pada tahun 2018, dua tahapan tersebut dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi yang mencakup 87 persen dari total luas lahan baku sawah di Indonesia. Luas lahan baku sawah nasional menurut Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 399/KEP-23.3/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018 seluas 7.105.145 Hektar atau berkurang 645.854 Hektar dari luas lahan 2013. Pada 2019, Kementerian ATR/BPN kembali menetapkan luas lahan baku sawah nasional 2019 berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 686/SK- PG.03.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019 yaitu sebesar 7.463.948 hektar.
21 - Luas Lahan Pertanian Yang Dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian (2018) 0,50 - 0,99 Ha 16% < 0,50 Ha 59% 1,00 - 1,99 Ha 14% 2,00 - 2,99 Ha 6% 3,00 - 3,99 Ha 2% 4,00 - 4,99 Ha 1% ≥ 10,00 Ha 1% 5,00 - 9,99 Ha 1% Gambar 19 Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian. Selain masalah luas lahan yang menurun, masalah lain yang terkait dengan lahan yaitu kepemilikan lahan oleh petani yang semakin sempit. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 15,89 juta rumah tangga atau 59,07% dari total rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 14,62 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,89 juta rumah tangga pada tahun 2018. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum; (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan; dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. Dalam upaya mengantisipasi penyediaan lahan bagi calon Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur sesuai data KLHK (2020) bahwa penyiapan lahan calon Ibu Kota Negara dari kawasan hutan mencapai 175.000 hektare. Hal ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan lahan produktif penyangga pangan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. d. Pendidikan dan Usia Petani Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35- 44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor
22 - pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru. Pendidikan Petani Usia Petani (Tahun) Tamat SD/ sederajat; 41,8% ≥ 65; 12,5% < 25; 2,6%25-34; 12,3% Tidak/ Belum tamat SD; 24,6% Tamat S2/S3; 0,1% Tamat D1/D2; 0,4% Tamat D4/S1; 2,3% Tamat SLTP/ sederajat; 16,1% Tamat SLTA/ sederajat; 14,3% Tamat Akademi/ D3; 0,4% 55-64; 20,8% 45-54; 27,4% 35-44; 24,4% Gambar 20 Pendidikan dan Umur Petani Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2019). e. Kemiskinan Perdesaan Pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melalui ekspor, juga sebagai faktor utama pertumbuhan wilayah perdesaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan. Berdasarkan data BPS (2020), persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,97 persen poin terhadap tahun 2019. Jumlah penduduk miskin pada 2020 sebesar 27,54 juta orang, meningkat 2,76 juta orang terhadap 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,88 persen pada 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 13,2 persen pada 2020.
23 - Tabel 3 Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan Indonesia, 2014-2020 (%). Berdasarkan data BPS (2018) menunjukkan bahwa penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan. Penghasilan Utama Penduduk Perdesaan Pertambangan dan Penggalian : 479 Desa 1% Industri Pengolahan : 2.730 Desa 3% Pertanian : 73.007 Desa 87% Perdagangan Besar/Eceran : 4.020 Desa 5% Angkutan, Pergudangan, Komunikasi : 92 Desa 0% Lainnya : 726 Desa 1% Jasa :2.877 Desa 3% Gambar 21 Penghasilan Utama Penduduk Perdesaan (Sumber: BPS, 2018). Padi dan palawija berkontribusi terhadap 60% penghasilan penduduk desa, yang diikuti oleh perkebunan karet dan kelapa sawit sebesar 16%, hortikultura 5%, kelapa 5%, kopi 3%, kakao 2% dan lainnya 9%. Peternakan sebagai sumber protein nasional hanya berkembang di 1% wilayah pertanian perdesaan (Gambar 22). 0% 1% 0% 0% 2% 3% Sebaran Penghasilan Di Sektor Pertanian Berdasarkan Komoditas Padi : 32.447 Desa Palawija : 11.992 Desa Hortikultura : 3.447 Desa Karet : 6.345 Desa Kelapa Sawit : 4.783 Desa Kopi : 2.350 Desa Kakao : 1.228 Desa Kelapa : 3.346 Desa Lada : 385 Desa Cengkeh : 1.000 Desa Tembakau : 144 Desa Tebu : 367 Peternakan : 386 Desa Lainnya : 4.787 Desa 1% 7% 5% 7% 44% 9% 5% 16% Gambar 22 Sebaran Penghasilan di Sektor Pertanian Berdasarkan Komoditas (Sumber: BPS,2018). Kepemilikan lahan/ternak, teknologi, kompetensi, inovasi, produktivitas, efesiensi, serta kepastian harga dan pasar akan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan. Laju penurunan kemiskinan perdesaan adalah sebesar
24 - 1,08% per tahun, lebih rendah jika dibandingkan perkotaan. Secara nasional jumlah penduduk miskin menunjukan tren yang menurun (3,32 %/tahun) selama periode 2015-2019. Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan menunjukkan bahwa penduduk desa yang sebagian besar bekerja sebagai petani belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Arus uang yang mengalir ke desa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber pembiayaan lainnya belum sepenuhnya dinikmati penduduk miskin di perdesaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, anggaran untuk kedaulatan pangan cukup tinggi mencapai Rp 96,2 triliun pada tahun 2019. Tabel 4 Total Anggaran Kedaulatan Pangan di Indonesia 2015-2020 (Rp Triliun). URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I Kementerian Negara/Lembaga 44,1 31,2 36.6 57,2 56,8 66,8 1 018 Kementerian Pertanian 28,7 21,1 21,9 21,8 21,7 21,1 2 032 Kementerian KKP 6,7 4,6 4,2 6,1 2,8 6,4 3 033 Kementerian PU dan PERA 8,6 5,5 8,9 10,4 11,5 11,3 4 027 Kementerian Sosial
1,6 18,9 20,8 28,1 II Non K/L 66,1 68,2 56,7 42,2 39,4 35,5 1. Subsidi 53,3 49,4 49,1 33,6 29,5 26,6 a Subsidi Pangan 21,8 22,1 19,5
b Subsidi Pupuk 31,3 26,9 28,8 33,6 29,5 26,6 c Subsidi Benih 0,1 0,4 0,8
d Subsidi bunga kredit resi gudang 0 0 0
2. Belanja Lain-lain 1,5 3,4 2,5 3,2 5 5,4 a Cadangan Beras Pemerintah 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,8 b Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan
1,4
0,7 2,5 2,6 c
Cadangan Benih Nasional
d Cadangan Ketahanan Pangan
3. Transfer ke Daerah (DAK) 11,4 15,5 5,1 5,3 4,9 3,6 a DAK Irigasi
12 3,6 3,8 3
2,1 b
DAK Pertanian
3,4 1,5 1,6 1,9 1,5 Total 110,2 99,4 93,3 99,4 96,2 102,4 Sumber: Apabila ditinjau dari besaran dan komposisi anggaran kedaulatan pangan, maka tantangan untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah bagaimana penggunaan dana kedaulatan pangan ini yang tersebar di semua instansi mampu mengintervensi pembangunan perdesaan sehingga mampu menggerakkan perekonomian di desa yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk miskin yang berprofesi sebagai petani.
25 - f. Dampak Disrupsi Revolusi Industri 4.0 Perubahan dunia yang begitu cepat dengan berkembangnya inovasi dan teknologi mendorong revolusi baru yang disebut revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Semua itu mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri termasuk industri pertanian. Di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu kunci dari perubahan ini adalah penggunaan internet oleh petani. BPS (2018) menyatakan bahwa potensi penggunaan internet di tingkat petani dan perdesaan sebesar 93,9% dari total petani Indonesia sejumlah 33,4 juta petani, namun baru 13% atau 4,5 juta petani menggunakan internet. Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2018, terdapat 77.172 (91,95 persen) desa/kelurahan yang telah dapat menerima sinyal telepon selular. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011 dan 2014, di mana desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal telepon selular hanya sebanyak 70.610 (89,82 persen) desa/kelurahan pada tahun 2011 dan 74.473 (90,61) desa/kelurahan pada tahun 2014. Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian menuju revolusi pertanian 4.0. Gambar 23 Petani Pengguna Internet dan Sinyal Internet Perdesaan Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2018). TIK membuka peluang berkembangnya pemanfaatan pada berbagai aspek kehidupan termasuk sektor pertanian. Pertama peningkatan aksesibilitas petani terhadap internet untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan usaha taninya. Selanjutnya bagi kaum milenial pemanfaatan internet dapat digunakan dalam pengembangan pemasaran dan penumbuhan usaha baru berbasis daring di sektor pertanian (start up). Dari sisi inovasi teknologi
26 - hal ini membuka peluang untuk dikembangkannya berbagai alat mesin dan instrumen pertanian berbasis digital yang akan meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan kebijakan pengembangan kawasan berbasis korporasi dalam perspektif pertanian ke depan maka pendekatan dalam modernisasi kawasan pertanian dilakukan berbasis Korporasi Petani dengan menerapkan prinsip revolusi industri 4.0. g. Dampak Perubahan Iklim Perubahan iklim telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, hewan dan tanaman. Khusus di sektor pertanian, dampak perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produksi/produktivitas tanaman dan sehingga dapat mengancam ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi yang dapat mengubah tatanan fisik agro-ekologi terhadap sumber daya pertanian yang berakibat pada kesejahteraan petani. Fenomena perubahan iklim ditandai oleh perubahan siklus hidrologi alam yang dapat menyebabkan bencana alam seperti meningkatnya intensitas curah hujan sehingga terjadi banjir (kondisi La Niña) dan bahkan sebaliknya dapat menimbulkan kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan (El Niño). Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim akan menggeser pola dan kalender tanam, menimbulkan eksplosi hama, penyakit tanaman dan hewan yang berdampak pada menurunnya hasil produksi dan produktivitas pertanian. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 24, bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir adalah 188.662 Ha (27,79% puso), sedangkan yang mengalami kekeringan seluas 255.974 Ha (29,39% puso). Gambar 24 Data Puso akibat Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Padi 2015-2019. ternak
27 - Tantangan ke depan untuk menyikapi dampak perubahan iklim global adalah meningkatkan sosialisasi pemahaman kemampuan petugas lapangan dan petani dalam mendeteksi bergesernya iklim melalui antisipasi, mitigasi dan adaptasi. Untuk membangun kemampuan para petugas lapangan dan petani tersebut dilakukan melalui pembangunan sistem informasi iklim serta modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing- masing wilayah. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui upaya penggunaan teknologi mitigasi dan adaptasi. Teknologi mitigasi ditujukan untuk mengurangi terjadinya Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) antara lain melalui penggunaan varietas rendah karbon dan menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan air. Sementara itu, penerapan teknologi adaptasi bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan iklim dalam mengurangi risiko kegagalan produksi pertanian. Teknologi adaptasi meliputi penyesuaian waktu tanam, pemberantasan hama dan penyakit, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, tahan rendaman, dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengelolaan air. Berdasarkan hasil capaian penurunan emisi GRK sektor pertanian dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 terjadi peningkatan emisi GRK pada tahun-tahun berikutnya. Total capaian penurunan emisi dari sektor pertanian sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 19,35 juta ton CO2e. Capaian tersebut merupakan kontribusi akumulasi dari emisi dengan mitigasi dan tanpa mitigasi dari kegiatan di sektor pertanian. Tabel 5 Capaian potensi penurunan emisi GRK dari implementasi kegiatan PRK sektor pertanian pada periode 2015 - 2019. Inventarisasi GRK sektor pertanian 2015 Emisi GRK (Juta ton CO2e) 2016 2017 2018* 2019 Emisi tanpa aksi mitigasi Emisi dengan aksi mitigasi Netto/penurunan emisi 115,31 121,75 134,61 138,36 98,39 113,43 114,8 126,51 126,19 79,04 1,88 6,95 8,1 12,17 19,35 h. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skim pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor
28 - yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menyatakan hanya sekitar 15 persen dari sekitar 8.000 sampel petani yang sudah mengakses kredit bank, sedangkan mayoritas sebesar 52 persen masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan non bank lainnya. Sementara itu, 33 persen petani lainnya mengandalkan kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meskipun skim pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian (Gambar 25). Gambar 25 Realisasi KUR Sektor Pertanian 2016-2019 (Sumber: SIKP, Kementerian Keuangan). Ketidakmampuan petani untuk mengakses sumber pemodalan formal diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan dari kondisi ini adalah bagaimana berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan agar berpihak dan mau menyalurkan modalnya ke sektor pertanian. i. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pembangunan Pertanian Corons Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020.
29 - Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan Covid-19. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian. Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya supply komoditas pangan (ILO 2020). Perubahan dari sisi supply dan demand pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi Covid-19 terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok. Dampak pandemi Covid-19 terhadap konsumsi permintaan pangan dianalisis berdasarkan data BPS sebagaimana telah dilakukan oleh Saliem et al. (2020). Permintaan terhadap bahan pangan rata-rata rumah tangga di Indonesia menurut kuintil pengeluaran sebelum pandemi Covid-19 dapat disimak pada Tabel 6. Permintaan beras rata-rata dari tahun 2017-2019 pada kuintil kedua merupakan yang terbesar mencapai 80,4 kg/kapita/tahun. Sementara pada kuintil kelima permintaan beras paling rendah yaitu 75,5 kg/kapita/tahun. Rata-rata konsumsi/permintaan beras penduduk Indonesia pada masa sebelum pandemi Covid-19 (rataan tahun 2017-2019) sebesar 78,7 kg/kapita/tahun.
30 - Tabel 6 Permintaan pangan rumah tangga di Indonesia menurut kuintil pengeluaran sebelum pandemi Covid-19, rataan tahun 2017, 2018 dan 2019 (kg/kapita/tahun). No. Kelompok pangan I Kelompok pengeluaran II III IV V 1 Beras 77,9 80,4 80,1 79,3 75,5 2 Daging ayam 2,6 4,5 6,4 8,6 8,7 3 Telur ayam 3,3 4,8 6 7,8 8 4 Bawang merah 2,6 3,7 4 4,4 4,1 5 Cabe merah 1,8 2 2,1 2,3 2,2 Keterangan: Pengeluaran rumah tangga dikelompokkan menjadi lima (kuintil), (I= 20% terbawah dan V= 20% teratas) Sumber: BPS (2017;2018;2019), diolah oleh Saliem et al. (2020). Hasil kajian Saliem et al. (2020) juga melakukan perhitungan perubahan permintaan pangan pada masa pandemi Covid-19 dengan simulasi berdasarkan laju pergerakan harga bulanan dari komoditas terkait (2019-2020) dan penurunan pendapatan yang diasumsikan sebesar 10 persen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan permintaan beras, telur ayam, dan bawang merah di semua segmen kelompok rumah tangga. Dampak pandemi Covid-19 terhadap harga komoditas pangan, dapat dilihat pada harga konsumen beberapa komoditas pangan. Harga komoditas pangan secara umum relatif stabil, meskipun adanya gangguan pada aspek distribusinya.
31 - BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN A. VISI Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu: 1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 2. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 3. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. 4. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi. 5. Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. adalah:
32 - Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020- 2024 yakni: Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian. B. MISI Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun sembilan misi tersebut adalah: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu: 1. Mewujudkan ketahanan pangan, 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta 3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.
33 - Pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian. C. TUJUAN Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator: a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 64 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024), b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024), c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari pada tahun 2024, d. Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan target 57 gram/kapita/hari pada tahun 2024, e. Prevelence of Under-nourishment/PoU (Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2 % (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024), f. Food Insecutiry Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (th. 2024), g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020) dan 46,8 juta ton (th. 2024), h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,5 juta ton (Th. 2020) dan 2,9 juta ton (Th.2024),
34 - i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th.2020) dan 100% (Th. 2024), j. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th.2020) dan 20% (Th.2024). k. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024). 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator: a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp.49,2 Juta/Tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp.59,8 juta/tenaga kerja (Th.2024), b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024), c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024), d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 6 % (Th.2024), 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan indikator: a. Teknologi yang diterapkan oleh Petani dengan target 65 - 80 % (Th. 2020) dan 80-95 % (Th.2024). 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan indikator: a. Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya dengan target 60% (Th. 2020) dan 90 % (Th.2024). 5. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator: a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th.2020) dan 82,96 (Th. 2024), b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga 2024. Indikator Sasaran Tujuan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1. D. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:
35 - Gambar 26 Peta Strategi Kementerian Pertanian SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri 2. Peningkatan Akses Pangan 3. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas 4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan 5. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani 6. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis 7. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan 8. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan 9. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 10. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 11. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 12. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 13. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan 14. Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi
36 - SS4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 15. Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya 16. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel 17. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 18. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian dengan targetnya dijelaskan dalam Target Kinerja (Bab IV) Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra).
37 - BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan kunci yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025, terutama pendapatan perkapita Indonesia yang ditargetkan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC). Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19 yang muncul sejak Tahun 2020, maka hal ini perlu untuk diantisipasi dengan adanya adanya perubahan fokus dan strategi agar sasaran pembangunan nasional tetap mencapai hasil sebagaimana yang telah ditetapkan. 1. Agenda Pembangunan Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut: a. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Terdapat 4 (empat) faktor sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi, yaitu: (1) pengelolaan sumberdaya alam secara optimal; (2) sumberdaya manusia berkualitas: (3) teknologi maju dan (4) konsolidasi kelembagaan pertanian. Adapun untuk kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh pertanian diantaranya: 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT). 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. 4) Penguatan kewirausahan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. 5) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. 6) Peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN).
38 - Strategi yang dilakukan dalam mendukung kebijakan tersebut diantaranya: 1) Produksi bahan bakar nabati berbasis sawit dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat. 2) Penggunaan air secara efisien terutama di sektor pertanian. 3) Peningkatan kinerja budidaya komoditas pertanian, pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi produk beras, pengembangan nanoteknologi produk pangan, pengembangan produk pangan lokal dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, serta penyediaan dan perbaikan kualitas pangan untuk anak sekolah. 4) Peningkatan kemitraan usaha (business partnership), kapasitas dan akses pembiayaan bagi wirausaha pertanian serta pelatihan wirasusaha generasi muda. 5) Peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, penggunaan mekanisasi, pengembangan produk (product development) dan promosi produk (product promossion), serta perluasan produk industri pertanian. 6) Penguatan platform informasi ekspor dan impor mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, insentif dan advokasi termasuk tentang kerja sama bilateral dan multilateral. b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan ekonomi wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan melalui pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang disertai pemerataan (growth with equity). Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera, serta peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah salah satunya dengan pembangunan kawasan strategis prioritas yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya hasil-hasil perkebunan seperti : kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, karet, tebu, lada, pala dan cengkeh.
39 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Sektor pertanian pada umumnya menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja miskin dan pada dekade ini menunjukan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang cenderung menurun. Data Susenas 2018, menunjukkan bahwa sebanyak 49,8 persen kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian, dibandingkan dengan yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa sebanyak 13,4 persen. Rata-rata pendapatan sektor pertanian sebesar Rp. 743.399,-per bulan dan sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017). Rendahnya pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas yang rendah, minimnya kepemilikan aset produktif dan terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan. Melalui kebijakan pengentasan kemiskinan, pemerintah terus menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, menyempurnakan kebijakan bantuan sosial dan mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas manusia dilakukan melalui pendampingan pada berbagai program pembangunan pertanian, seperti melalui peningkatan peran penyuluh pertanian, konsultan pertanian, dan fasilitator lapangan. Upaya lain terkait pengentasan rawan pangan dan penurunan masalah kekurangan gizi seperti stunting dan wasting, pemerintah mengembangkan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas pada bantuan beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi protein nabati dan hewani seperti sayuran, daging, ikan dan makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) serta perbaikan gizi anak usia sekolah. d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai bangsa majemuk, beragam suku, adat-istiadat, bahasa dan agama yang membentuk kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika. Gerakan revolusi mental ditujukan untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif mencakup:
40 - 1) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien dan terpercaya; dan 2) penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi. Selain itu, pengembangan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dilakukan melalui peningkatan budaya literasi. Pengembangan budaya IPTEK, inovasi, kreativitas dan daya cipta dilakukan dengan peningkatan budaya riset sejak usia dini dan pengembangan budaya produksi dengan kreativitas berbasis inovasi. e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi dan perkotaan. Dukungan infrastruktur di sektor pertanian masih perlu untuk ditingkatkan seperti pada pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi, kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung dan penampung air lainnya, selain itu upaya penyediaan infrastruktur irigasi belum sepenuhnya diselaraskan dengan lahan pertanian baru, terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Kebijakan optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi dilakukan melalui penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi serta penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi. Adapun untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi diterapkan melalui pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi, peningkatan efektifitas alokasi air irigasi dan pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi lahan rawa. Penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi dilakukan melalui pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan, pengembangan sistem mikro irigasi terutama lahan yang belum termanfaatkan dengan optimal. Untuk mencapai hal tersebut perlu peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan usaha dengan badan usaha dalam pengelolaan sistem irigasi. Selain infrastuktur pengairan, penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian diperlukan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan modernisasi pertanian termasuk peran pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
41 - dalam mempercepat penyediaan barang dan jasa di sektor pertanian perlu ditingkatkan guna menggerakkan sektor ekonomi pertanian. f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam penanggulangan perubahan iklim (climate action). Komitmen tersebut dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai Prioritas Nasional 6.3 yaitu mengintegrasikan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas primer dan kelimpahan Sumber Daya Alam. Karakteristik Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak ditangani dengan baik. Emisi GRK merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Perubahan iklim juga berdampak tinggi terhadap produktivitas sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekarang semakin mendekati target penurunan GRK 26 persen di Tahun 2020 tercatat penurunan emisi GRK pada tahun 2018 mencapai 23,18 persen atau 452.613 Ribu Ton CO2e/miliar rupiah. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penurunan emisi GRK dan Intensitas Emisi akan sangat tergantung dari implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian dan kelautan (pesisir). Sebagai target capaian dalam pembangunan rendah karbon di sektor pertanian dengan peningkatan ketahanan iklim dan pemulihan lahan berkelanjutan yaitu: 1) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian dengan target 0,251 persen PDB di tahun 2024 2) Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan target 100 persen di tahun 2024. Dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, arah kebijakan nasional yang didukung oleh sektor pertanian adalah:
42 - 1) Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem 2) Restorasi dan pemulihan lahan 3) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan Adapun untuk pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK), arah kebijakan fasilitas pendukung transformasi digital diantaranya: adopsi pemanfaatan teknologi global (Big Data, IoT, AI, dll) dengan cara mendorong satu data dan mendorong pemanfaatan analisa dari Big Data untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, pemerintah mendorong terbentuknya dashboard data nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data yang saling inter operabilitas, terstandar serta dapat dibagi pakaikan. g. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik Dalam mewujudkan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik, pembangunan pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang ada di RPJMN yaitu: 1) Optimalisasi kebijakan luar negeri. Program dan kerjasama luar negeri dan partisipasi aktor non pemerintah perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan citra Indonesia serta peningkatan surplus perdagangan dan mendorong masuknya investasi baik PMA maupun PMDN. Selain itu, memperkuat integritas wilayah NKRI dengan peningkatan pembangunan pertanian di perbatasan. 2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Guna penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan manajemen talenta, peningkatan sistem merit, penyederhanaan eselonisasi dan penataan jabatan fungsional. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, termasuk transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayan publik, penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan publik secara terpadu.
43 - Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Kementerian Pertanian fokus dalam mendukung dua Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. a. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat sebagai dampak pandemi COVID-19. PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dilaksanakan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN)1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah: 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian Program Prioritas (PP) pada PN 1 yang terkait dengan Kementerian Pertanian yaitu PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi 1) PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan menitik beratkan pada upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh Sektor Pertanian untuk tetap menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
44 - Program Prioritas ini dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian serta kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (5) meningkatkan tata Kelola sistem pangan nasional. Sasaran dan indikator PP 3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi pangan dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 Sasaran dan indikator PP 3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi pangan. 2) PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sektoral untuk lebih berdaya saing melalui pengembangan produk, hilirisasi dan industrialisasi sehingga titik tumpu pembangunan nasional dapat dengan seimbang dilaksanakan selain menyediakan bahan baku tetapi mampu menumbuhkembangkan industri yang dapat bersaing secara regional maupun global.
45 - Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran PP 6 yaitu: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu- hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal. Hilirisasi industri pertanian difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/obat, serta standardisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya dan integrasi sistem pertanian berkelanjutan. Sasaran dan indikator PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilihat pada Tabel 8. Tabel 8 Sasaran dan indikator PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. b. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RPJMN 2020-2024 mengamanahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan
2. 46 - tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Selain itu, peningkatan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi masih perlu difokuskan, diintegrasikan, dan didayagunakan untuk mengatasi dua tantangan utama, yaitu penciptaan inovasi. Program Prioritas (PP) pada PN 3 yang terkait dengan Kementerian Pertanian yaitu PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan; (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional; (4) Peningkatan indeks peneliti; (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan; (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha; (7) jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Nasional RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 Major Project di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga Major Project diantaranya: a. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan merupakan major project untuk memberikan iklim yang kondusif bagi usaha pertanian dan perikanan, memperkuat lembaga petani dan nelayan, serta menciptakan jiwa entrepreneurship dan business model pertanian dan perikanan modern. Proyek prioritas ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya model bisnis korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan
47 - konsep Masyarakat 5.0 atau society 5.0 yaitu suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based). Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Target yang akan dicapai yaitu peningkatan pendapatan petani rata-rata lima persen per tahun, peningkatan produktivitas komoditas lima persen per tahun, serta terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dari tergantung pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan subsidi menjadi mandiri. Untuk mencapai target tersebut, Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dilaksanakan melalui (1) penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming; (2) penguatan kelembagaan petani; (3) investasi, pembiayaan, asuransi sektor pertanian; (4) kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) serta wirausaha pertanian; (5) pembentukan integrasi Satu Data Pangan dan Pertanian dan pengembangan sistem elektronik berbayar untuk distribusi dan transaksi pangan dan produk pertanian/perikanan; 6) ptatform multipihak nasional untuk nilai; (7) pemanfaatan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pembiayaan mengkorporasikan petani/nelayan; (8) jaminan kepastian legalitas dan spasial lokasi peruntukan 350 korporasi petani utamanya yang diperoleh dari pemanfaatan lahan BUMN, kegiatan Reforma Agraria, dan lainnya; serta (9) terbentuknya badan usaha induk korporasi petani yang menjamin akses permodalan dan pasar produk pangan dan pertanian/nelayan. Korporasi Petani adalah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh petani, dimana saham mayoritas dimiliki oleh petani, dengan luasan lahan usaha tani sebesar 1000 - 5000 ha, dengan terbentuknya korporasi baik bagi petani maupun nelayan akan meningkatkan kesejahteraan petani, Inti dari pengembangan korporasi petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang mampu menciptakan unit usaha bisnis pertanian secara mandiri maupun bermitra dengan badan usaha lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk mewujudkan kesejahteraan petani.
48 - Tabel 9 Penguatan Jaminan Usaha Korporasi Petani. Latar Belakang 1. Belum terbentuk model bisnis korporasi petani dengan skala ekonomi 2. Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar 3. Akses sumber daya produktif yang rendah 4. Rantai pasok yang Panjang Manfaat 1. Meningkatnya pendapatan petani 2. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian Pertanian yang mandiri Indikasi Target: Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1. Peningkatan produktivitas komoditas 1. Peningkatan produktivitas komoditas 2. Nilai Tambah per tenaga kerja pertanian 3. Kelembagaan 5% Rp.49,20 juta/tenaga kerja Ploting korporasi petani 5 5% Rp.51,70 juta/ tenaga kerja 33 Korporasi petani 5% Rp.54,30 juta/ tenaga kerja 65 Klaster korporasi petani 5% Rp.57,00 juta/ tenaga kerja 150 korporasi petani Rp.59,80 juta/ tenaga kerja 350 korporasi petani Highlight Proyek 1. Penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming 2. Penguatan kelembagaan petani 3. Investasi, pembiayaan dan asuransi sektor pertanian 4. Kemitraan KUKM dan wirausah pertanian 5. Fasilitasi pemasaran Pengembangan korporasi petani dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan diseconomic-externality yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan komoditas dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang menetapkan kawasan komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di seluruh kabupaten. b. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel berbasis Kelapa Sawit berkontribusi untuk mendorong pencapaian salah satu indikator utama dalam PN, yakni menuju porsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 14,5 persen. Selain itu, MP ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit 10 persen per tahun, meningkatkan produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia, meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit domestik, serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat.
49 - Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas lahan 14,1 juta hektar menghasilkan 37,9 juta ton minyak kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dengan angka produksi dan ekspor produk berbasis minyak kelapa sawit sebagai devisa Negara mencapai USD 21,4 milyar tahun 2018 dan terus akan meningkat dalam lima tahun ke depan. Berkaitan dengan BBN, Kementerian Pertanian mempunyai mandat untuk menjaga ketersediaan bahan baku kelapa sawit secara berkelanjutan yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat, perkebunan negara dan perkebunan swasta. Upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan dan ramah lingkungan menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Komoditas kelapa sawit menghasilkan minyak kelapa sawit (Palm Oil), inti sawit (Palm Kernel Oil) dan biomassa kelapa sawit untuk diolah menjadi aneka produk bernilai tambah tinggi. Spektrum produk hilir kelapa sawit sangat luas yang dikenal dengan sebutan 4F yaitu pangan (Food), non pangan/Fine chemical, bahan bakar terbarukan/ Fuel dan serat/biomassa kelapa sawit (Fiber). Khusus penggunaan bahan bakar terbarukan (Fuel) telah dilaksanakan melalui program pengembangan dan penggunaan BBN yang telah berjalan sebagai mandatori biodiesel. Peluang minyak sawit sebagai bahan bakar nabati untuk campuran bio-solar mempunyai prospek yang positif dan cerah bahkan diperkirakan akan mencapai 100 persen. Permintaan biodiesel di dalam negeri dan ekspor akan terus meningkat dan berlanjut sejalan dengan realisasi mandat penggunaan biodiesel untuk bahan bakar nabati. Pelaksanaan proyek energi terbarukan merupakan sinergi dari berbagai Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Peran Kementan untuk mendukung ketersediaan bahan baku kelapa sawit dengan mengakselerasi pelaksanaan replanting, penerapan GAP, bantuan KUR dan pengolahan kelapa sawit rakyat. c. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay Kabupaten di kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga kawasan tersebut paling membutuhkan keberpihakan pembangunan. Dengan potensi agroklimat, kondisi sosial dan antropologis masyarakat, wilayah adat papua memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian. Untuk itu, Pengembangan wilayah adat dan kabupaten tertinggal
50 - diarahkan pada pengembangan potensi pertanian berupa ternak sapi, kopi, kacang tanah, dan tanaman hortikultura. d. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) /Food Estate Food Estate (FE) adalah Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dalam kawasan lahan minimal 2.000 ha dengan melakukan budidaya polikultur serta menggunakan pendekatan agroekologi. Pengembangan FE (KSPP) sesuai dengan amanat UU Pangan Pasal 12 ayat 5 dimana disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dapat dilakukan melalui pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Target dari MP FE (KSPP) adalah peningkatan Cadangan Pangan Nasional, dan Peningkatan kesejahteraan petani di FE (KSPP). Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan berskala luas dengan menggunakan sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, organisasi dan manajemen modern dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kuat, serta dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Beberapa hal yang melatarbelakangi pengembangan food estate adalah: 1) melonjaknya permintaan pangan dunia yang berkorelasi positif dengan pertumbuhan penduduk; 2) supply pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan; 3) semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian (khususnya Pulau Jawa dan Bali) dan kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat; 4) outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan strategis; 5) ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan pangan cukup luas (di luar Pulau Jawa dan Bali) tetapi belum tergarap secara optimal dan membutuhkan modal investasi yang cukup besar; 6) terbatasnya anggaran Pemerintah sehingga perlu peran investor dalam pengembangan food estate, dengan tetap memperhatikan/melindungi kepentingan masyarakat. Konsep food estate mendorong adanya perubahan cara pandang terhadap pertanian, baik dari sisi mindset, manajemen pengelolaan usaha tani dan perilaku petani. Food estate mendorong petani untuk merubah cara bekerja, dari yang sebelumnya bekerja sendiri-sendiri menjadi terkonsolidasi. Skala usaha tani yang sebelumnya kecil dan terpencar-pencar menjadi usaha dengan skala ekonomi besar. Adanya perubahan penerapan teknologi konvensional menjadi teknologi modern dan digitalisasi. Food estate mendorong proses peningkatan nilai tambah, dimana petani yang sebelumnya hanya menghasilkan produk primer menjadi produsen produk olahan. Untuk
3. 51 - menunjang keberhasilan pelaksanaan food estate diperlukan rekayasa sosial untuk menggerakkan sumberdaya pertanian. Secara umum, penentuan lokasi kegiatan food estate didasarkan kepada: 1) Aspek kesesuaian lahan, dan/atau kondisi eksisting budidaya di lokasi yang akan dikembangkan; 2) Status lahan Clear dan Clean serta tidak dalam sengketa; 3) Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat; 4) Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS - BB/BT); dan 5) Tidak ada ganti rugi lahan terhadap lokasi yang akan dikembangkan. Pengembangan kawasan food estate melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pembiayaan berupa modal investasi dan modal kerja untuk operasional food estate bersumber dari investasi Pemerintah, Swasta, BUMN, Lembaga Pembiayaan/Perbankan. Selain itu, peran investasi masyarakat merupakan sumber utama dalam pendanaan pengembangan food estate. Pengembangan potensi pembiayaan pengembangan Kawasan food estate juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema Public Private Partnership (PPP) atau kerjasama Pemerintah dan swasta. Pembiayaan lainnya melalui pinjaman langsung (direct lending) dari mitra pembangunan kepada BUMN, Municipal Development Fund (MDF), serta penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah. Keberhasilan pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani akan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya serta membuka peluang bisnis secara lebih rasional dan efisien, serta dikelola dengan manajemen korporasi petani yang kreatif dan inovatif sehingga mampu mewujudkan sistem produksi pangan yang maju, mandiri, dan modern serta berkelanjutan. Agar korporasi petani di kawasan food estate mampu meningkatkan diversifikasi produksi, nilai tambah, daya saing, dan pendapatan petani dibutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dan serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan food estate tersebut secara keberlanjutan. Pengarusutamaan RPJMN 2020-2024 telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan pertanian. Pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal
52 - lingkungan. dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut. a. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesatuan dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Kemajuan pada suatu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga berkewajiban melaksanakan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi di perdesaan berhubungan dengan pertanian, bahkan pertanian diharapkan menjadi sektor unggulan dalam pengentasan kelaparan dengan peningkatan akses pangan masyarakat. Peran penting sektor pertanian dalam program SDGs terlihat dari 17 goals dan 169 target yang menitikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, disamping perhatian terhadap masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender dan kelestarian lingkungan. Beberapa hal diantaranya tentu berhubungan langsung dengan pangan dan pertanian. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian target dan tujuan. Program Sustainable Development Goals (SDG's) yakni untuk kesejahteraan manusia yakni memberantas kemisinan dan kelaparan. No Poverty dan Zero Hunger. Persoalan kemiskinan menjadi saIah satu faktor utama rendahnya akses masyarakat terhadap pangan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, sekitar 20 juta penduduk mengalami kelaparan setiap harinya. Keseimbangan pembangunan infrastuktur desa kota, agroindustri pedesaan berdampak besar bagi pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat seperti Harga Eceran Tertinggi (HET), Asuransi pertanian, kemudahan akses bank, hingga penguatan kelembagaan dengan korporasi petani merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan SDG's yang meningkatkan kesejahteraan petani. b. Pengarusutamaan gender (PUG) Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil
53 - dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian. Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (tagging) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian. c. Modal sosial budaya Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pertanian erat kaitannya dengan pengembangan sosial dan budaya masyarakat, budaya gotong royong, mapalus dan subak merupakan contoh modal sosial yang perlu untuk diperkuat dalam meningkatkan partisipasi dan kepemilikan terhadap program pembangunan pertanian, termasuk berbagai jenis praktik budidaya
54 - konservasi yang dilaksanakan secara turun temurun dapat dijadikan sebagai bagian dari pengarusutamaan modal sosial budaya di sektor pertanian. d. Transformasi Digital Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), serta pengembangan dan peningkatan usaha melalui e-commerce. B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN Sebagai penerjemahan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong", maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Gambar 27 Pertanian Maju, Mandiri, Modern 2020-2024 Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus
55 - menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Budidaya Pangan Berkelanjutan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua. Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah. Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapani
56 - perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. 1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut: a. Terjaganya ketahanan pangan nasional, b. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, d. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, e. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dan f. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian. 2. Strategi Kementerian Pertanian Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis. Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat
57 - pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian. Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian. Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya peningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Berdasarkan fokus kebijakan Kementeria Pertanian tersebut, apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing- masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: a. Strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya: 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas ini diarahkan dalam mendukung tercapainya target nasional baik ketahanan ekonomi maupun katahanan pangan. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah: a) Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan, termasuk pengembangan benih biofortifikasi dan produk rekayasa genetik. b) Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (Good Agricultural Practice, Good Handling Practice dan Good Manufacturing Practice) c) Mengurangi kehilangan hasil panen (food loss) dan limbah pangan (food waste) d) Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim
2) 3) 58 - e) Mengembangkan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani f) Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian g) Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa h) Meningkatkan populasi hewan ternak i) Mengembangkan sistem pertanian terpadu (pola integrasi tanaman- ternak) j) Menerapkan pertanian presisi/ digitalisasi pertanian Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui langkah operasional sebagai berikut: a) Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan b) Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming) c) Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi d) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui upaya- upaya sebagai berikut: a) Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di perdesaan b) Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah c) Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat d) Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan
59 - e) Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. b. Strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu: 1) Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air melalui: a) Audit lahan pertanian b) Meningkatkan luas areal pertanian c) Menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan d) Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif e) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar f) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal g) Optimalisasi sumberdaya air yang existing dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan h) Peningkatan fungsi prasarana irigasi i) Penerapan teknologi hemat air j) Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam parit (long storage). k) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan 2) Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya melalui: a) Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat (KUR) b) Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis c) Fasilitasi program asuransi pertanian 3) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida melalui: a) Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
60 - b) Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih c) Penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan d) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi e) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan f) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida 4) Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian melalui: a) Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan b) Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi willayah dan jenis tanaman c) Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan d) Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri e) Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan f) Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah g) Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan h) Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan i) Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan. c. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan nilai tambah melalui: a) Pengembangan dan penanganan pasca panen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar
2) 61 - b) Penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen dan pemasaran di tingkat petani/kelompok tani c) Hilirisasi inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk berskala industri d) Modernisasai pengolahan dan penyimpanan produk pertanian e) Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani f) Pengembangan cold storage dan silo untuk komoditas strategis g) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian h) Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan Peningkatan daya saing pertanian melalui: a) Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan b) Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perijinan ekpor dan investasi c) Penguatan sistem perkarantinaan guna mendukung percepatan ekspor d) Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan e) Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi Free Trade Area (FTA) f) Penyelesaian sengketa dagang g) Peningkatan akses pasar ekspor (non-traditional market) h) Penguatan Market Intelegence di luar negeri i) Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (One Single Submission) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. j) Mendorong generasi millenial untuk menjadi eksportir k) Penerapan inline inspection yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor.
62 - l) Percepatan Program I-Mace (Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor. m) Penerapan elektronik sertifikat (E-Cert), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin n) Mendorong peningkatan KUR komoditas berorientasi ekspor o) Penyiapan pest list untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan p) Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market akses q) Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor d. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Teknologi dan Inovasi pertanian telah terbukti menjadi factor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi, dan ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan pertanian melalui peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi adalah sebagai berikut: 1) Mendorong penciptaan teknologi inovatif pertanian secara terpadu melalui: a) Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai pihak (lembaga penelitian pertanian dan pengguna) secara berkelanjutan b) Sinkronisasi dan sinergitas program penelitian, pengkajian, dan diseminasi dengan program penyuluhan pertanian c) Meningkatkan kualitas benih/bibit unggul hasil penelitian dan pengembangan d) Peningkatan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan dalam penetapan skala prioritas kawasan pertanian e) Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian 2) Mendorong pengembangan teknologi inovatif melalui:
63 - a) Pengembangan teknologi inovatif yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan b) Penguatan sinergi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi pertanian c) Pengembangan pertanian presisi dan digitalisasi pertanian d) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan e) Menumbuhkembangkan industri serta kelembagaan pengujian alsintan terakreditasi 3) Mengembangkan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi melalui: a) Pengkajian teknologi inovatif pertanian spesifik lokasi b) Pengembangan teknologi hemat air/pertanian presisi c) Pengembangan teknologi dan penerapan alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman d) Penguatan/modernisasi unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen e) Pengembangan kajian teknologi inovatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat antisipatif dan responsif bagi pemecahan masalah pembangunan pertanian wilayah 4) Memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif melalui: a) Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna b) Penguatan pengelolaan alih teknologi pertanian melalui akselerasi komersialisasi hasil litbang c) Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk berskala industri d) Peningkatan efektifitas pendampingan dan pengawalan teknologi inovatif mendukung program strategis kementan. e. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:
64 - 1) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian melalui: a) Menstandarkan semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO 9001: 2015 b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan c) Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar d) Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta e) Memperkuat jaringan dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha f) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian g) Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital. 2) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian melalui: a) Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta b) Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/pengawalan pembangunan pertanian c) Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani d) Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian 3) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui: a) Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning b) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh c) Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian 4) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional melalui: a) Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional b) Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional c) Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara 5) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi melalui:
65 - a) Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan avokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing b) Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja c) Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian 6) Penguatan kelembagaan petani melalui: a) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama melalui jejaring dan kemitraan usaha b) Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani c) Peningkatan skala ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUB) petani muda f. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi: mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan serta pelayanan publik. Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut: 1) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut: a) Penerapan manajeman talenta ASN b) Peningkatan sistem merit ASN
3. 66 - c) Penerapan transformasi struktural melalui penyederhanaan eselonisasi menjadi fungsional d) Penataan jabatan fungsional 2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: a) Penataan kelambagaan instansi pemerintah b) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi 3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: a) Perluasan implementasi sistem integritas b) Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi (goal and strategy cascade) c) Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 4) Transformasi pelayanan publik, melalui: a) Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service) b) Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik c) Penguatan ekosistem inovasi d) Penguatan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governanace) berpedoman pada peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Strategi untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian di masa dan pasca pandemi Covid-19 Dalam upaya agar keberlangsungan produksi dan penyediaan pangan yang harus tetap terjaga, demi menjamin kecukupan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat pada masa dan setelah terjadinya pandemi Covid-19, Sektor Pertanian harus tetap berjalan dan mampu tumbuh dan beradaptasi untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) Peningkatan
67 - kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks). Gambar 28 Pendekatan Strategi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Pertanian, 2020-2024 Deskripsi secara ringkas dari kelima CB tersebut diuraikan berikut ini: 1) Cara Bertindak 1 (satu): Peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas Upaya peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan dengan beberapa fokus kegiatan, yaitu pengembangan dan optimalisasi lahan rawa yang difokuskan di Kalimantan Tengah untuk komoditas padi, jagung dan ubi kayu. Perluasan areal tanam baru untuk komoditas strategis terutama bawang merah, bawang putih dan cabai merah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih defisit dilaksanakan di Sumatera Utara, serta peningkatan produksi dalam negeri untuk gula dan daging sapi untuk mengurangi ketergantungan pada impor. 2) Cara Bertindak 2 (dua) : Peningkatan diversifikasi pangan lokal Peningkatan diversifikasi pangan lokal dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan karbohidrat pada beras dan meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Peningkatan pangan sumber karbohidrat dilakukan secara masif sesuai dengan potensi wilayah dan preferensi masyarakat, dengan pengembangan dan pemanfaatan ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum. Upaya peningkatan penyediaan pangan dan gizi dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekitar rumah melalui
68 - program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Melalui dua kegiatan ini, Kementerian Pertanian mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan nasional. 3) Cara Bertindak 3 (tiga) : Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau dan stabil serta kualitas yang baik. Upaya ini dilakukan dengan: (1) Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), (2) penguatan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK); (3) pengembangan lumbung pangan masyarakat (LPM) berbasis komunitas dan LPM Berbasis Desa (LPMDes), (4) pengembangan kerja sama LPM dengan Komando Strategi Pembangunan Penggilingan Padi (Kostraling) di setiap lumbung pangan kecamatan, dan (5) penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. 4) Cara Bertindak 4 (empat) : Modernisasi pertanian Upaya modernisasi pertanian tetap harus dilanjutkan terutama untuk mengurangi interaksi antar pelaku usaha dalam kerangka pencegahan penularan Covid-19, disamping tujuan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Pengembangan pertanian modern dilakukan dengan (1) pengembangan pertanian presisi/smart farming, (2) pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi tinggi), (3) pengembangan food estate untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung) di Provinsi Kalimantan Tengah, dan (4) pengembangan korporasi petani. 5) Cara Bertindak 5 (lima): Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks) Berkaitan dengan gerakan ekspor tiga kali lipat, upaya yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan volume ekspor melalui kerja sama dan investasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, (2) menambah ragam komoditas ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian, (3) mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan agropreneur, dan (4) menambah mitra dagang luar negeri melalui kerja bilateral/multilateral. sama
69 - 4. Kegiatan utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian Dalam rangka pendukungan terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Kementerian Pertanian telah menetapkan kegiatan utama dan kegiatan terobosan yang diharapkan dapat mengakselerasi ataupun mempercepat proses implementasi kebijakan pembangunan pertanian secara operasional. Kegiatan utama dan kegiatan terobosan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian di masa dan pasca pandemi Covid- 19 adalah sebagai berikut: Tabel 10 Kegiatan Utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian. No Program Kegiatan Utama Kegiatan Terobosan 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1. Peningkatan Produktivitas 1. dan Produksi (IP dan Ekstensifikasi) Pengembangan Food Estate (FE) di Berbagai Agroekosistem 2. Pengembangan Pangan Lokal (Singkong, Talas, Sagu, Kentang, Pisang) 3. Pengembangan Lumbung Pangan Provinsi, Kab/Kota, Kec, Desa 2. 3. Perluasan Areal Tanam baru (PATB) dan IP 400 Pengembangan 1000 Kampung Hortikultura (Kampung Buah, Sayuran, Tanamana Hias, Tanaman Obat) 4. Pengembangan Pertanian Presisi dan Smart Farming 4. 5. Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor Pengembangan 1 juta Alsintan 6. Pengembangan jaringan irigasi tetes berbasis digital 7. Pengembangan Lembaga Pangan Masyarakat (Kecamatan/Desa) 8. Pekarangan Pangan Lestari (PPL) 9. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/TTIC) 10. Penguatan jejaring Distribusi Pangan melalui Kemitraan dengan e-commerce 11. Pengembangan dan pemanfaatan screen house hortikultura 12. Pengembangan Bank Pakan 13. Padat Karya Pertanian 2 Program Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri 1. Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (2020-2024) 2. Peningkatan 1. Pengembangan 350 Korporasi Petani (Pangan, Horti, Perkebunan, Peternakan) berorientasi ekspor Hilirisasi/Industri Produk Pertanian 3. Pengembangan Pertanian Modern 2. Pengembangan Nursery Perbenihan Kopi, Kelapa dan Jambu Mete 3. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) 4. Pengembangan Komoditas Porang 5. Pengembangan Seribu (1.000) Desa Sarang Burung Walet
70 - No Program Kegiatan Utama Kegiatan Terobosan 6. Pengembangan 1 juta Alsintan Pasca panen dan Pengolahan 7. Percepatan Implementasi I-Mace dan sertifikasi Perkarantinaan 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Penciptaan dan Pengembangan Varietas Unggul 2. Penciptaan dan 1. 2. Pengembangan Benih/Bibit Unggul berkualitas Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi melalui Percontohan Pengembangan Inovasi Teknologi Breding, Pasca panen, Pengolahan dan Inovasi Pasar 3. 4. Pengembangan Pertanian Presisi dan digitalisasi pertanian Pengembangan Mekanisasi Alsintan nirawak 5. Pengembangan hilirisasi/industrialisasi hasil- hasil penelitian 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian 1. Penumbuhan 2,5 Juta Petani Milenial 2. Penguatan Kapasitas kelembagaan Petani 2. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan korporasi petani 3. Pengembangan BPP Kostratani 5 Dukungan 1. Pengembangan AWR 1. Penguatan Satu Data Pertanian Manajemen (Digitalisasi, IoT, AI, Robot Construction) 2. Reformasi Birokrasi 2. Pengembangan Koordinasi Pembangunan Pertanian dalam satu Komando (Kostratan) 3. Perampingan Struktur Organisasi dan Percepatan Transformasi Struktural Ke Fungsional Secara rinci kegiatan utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian diantaranya sebagai berikut: a. Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Prioritas Pertanian 1) Perluasan Areal Tanam baru (PATB) dan Pengembangan IP400 Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan nasional, selain dengan melakukan intensifikasi lahan yang telah ditetapkan juga dilakukan upaya untuk melakukan penambahan luas pertanaman yang dilakukan melalui kegiatan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) yaitu peningkatan produksi padi dengan memanfaatkan lahan baru yang belum pernah ditanami seperti tumpangsari dengan areal perkebunan seperti lahan re-planting sawita atau lahan di bawah tegakan pohon perkebunan, kehutanan, lahan rawa, lahan galian eks tambang dengan menerapkan prinsip konservasi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan. Petani yang mengikuti kegiatan ini akan diberikan bantuan diantaranya berupa benih, pupuk, biaya pembuatan sumur suntik/bor/lainnya termasuk pompa
71 - dan perlengkapannya, biaya tenaga kerja olah tanah-tanam dan biaya pembelian BBM untuk mobilisasi alsintan Diharapkan melalui PATB dapat menambah kontribusi produksi padi nasional sehingga meningkatkan ketersediaan stok beras. Sebagai kegiatan padat karya, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat petani di pedesaan yang terdampak Covid-19. Penerapan pola tanam padi IP 400 merupakan salah satu langkah meningkatkan produksi sehingga ketersediaan beras dalam negeri benar-benar mampu dipenuhi sendiri, bahkan surplusnya dapat diekspor. IP 400 adalah cara tanam dan panen empat kali dalam satu tahun pada lahan yang sama. IP400 bertujuan untuk meningkatkan luas tanam dan produksi untuk ketahanan pangan, penghasilan petani meningkat dan sekaligus sebagai solusi penurunan luas tanam akibat alih fungsi lahan sawah. IP400 dikembangkan di sawah irigasi teknis dengan ketersediaan air sepanjang tahun, bukan daerah endemis hama dan pada hamparan sawah yang cukup seragam. Kunci keberhasilan IP400 adalah ketersediaan air, mekanisasi dan penggunaan benih umur genjah dan super genjah dengan persemaian di luar (sistem culik, dapog, tray). 2) Pengembangan 1 juta Alsintan Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pra panen pertanian. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Alat dan mesin pertanian merupakan sarana yang sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani. Peran alat dan mesin pertanian menjadi sangat penting dengan meningkatnya luas areal tanam, areal panen dan produksi pertanian serta tuntutan pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian maka kebutuhan alat dan mesin pertanian terus meningkat. Terdapat beberapa jenis bantuan alsintan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung operasional para pelaku usaha di sektor pertanian, yaitu: (1) traktor (TR 2) dan traktor roda 4 (TR 4); (2) excavator untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur pertanian; (3) cultivator untuk peningkatan produktivitas produk pertanian khususnya hortikultura; (4) transplanter untuk meningkatkan kecepatan waktu penanaman bibit Potensi penggunaan alsintan dan pengembangannya akan terus ditingkatkan termasuk pengembangan jenis alsintan untuk mendukung pertanian presisi serta standarisasi dan sertifikasi alsintan. Adapun dari sisi pengguna diharapkan ketepatan penyaluran alsintan kepada para petani yang
72 - membutuhkan melalui perbaikan sistem pendistribusian yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan peruntukan alsintan serta kebutuhan para petani yang didukung penguatan kelembagaan UPJA dan perbengkelan untuk mengawal pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan yang ada di lapangan. 3) Penyediaan Benih/Bibit Unggul Hasil Litbang Benih Unggul merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya tanaman dan perannya tidak dapat di gantikan oleh faktor lain, karena benih sebagai bahan tanaman dan sebagai pembawa potensi genetik terutama untuk varietas-varietas unggul. Keunggulan varietas dapat dinikmati oleh konsumen bila benih yang ditanam bermutu. Salah satu strategi dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan industri diantaranya adalah melalui penyediaan benih VUB bermutu dengan produktivitas tinggi dan sesuai dengan preferensi konsumen. Ketersediaan benih bermutu dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu memegang peranan yang sangat penting. Guna meningkatkan adopsi petani terhadap penggunaan benih unggul terutama VUB, Badan Litbang Kementerian Pertanian telah memberikan tugas kepada setiap BPTP untuk membentuk UPBS sebagai penyedia benih sumber VUB yang selanjutnya akan disalurkan kepada penangkar benih. Usaha perbanyakan benih bermutu, berkualitas dan bersertifikat tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja sehingga peran penangkar sebagai lembaga yang akan menjadi bagian dari jaringan sistem perbenihan sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses adopsi dan diseminasi VUB. Sinergitas antar pelaku dalam pengembangan benih/bibit unggul perlu diperkuat untuk memotivasi keberlangsungan penelitian dan pengembangan, sekaligus agar industri benih/bibit dapat tumbuh, kemampuan para penangkar serta kelembagaannya dapat menyediakan benih yang berkualitas bagi para petani. 4) Pengembangan Bank Pakan Penyediaan pakan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengembangan sapi di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain penggunaan rumput dengan jerami padi, aplikasi teknologi pengolahan pakan, penyediaan lahan penghasil pakan hijauan, serta konsentrat yang belum terstandar. Karakteristik penyediaan pakan untuk ruminansia sebagian besar diproduksi oleh pabrik pakan skala menengah (PPSM) dan kecil atau kelompok pabrik pakan skala besar. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya terobosan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal spesifik lokasi berupa
b. 73 - lumbung pakan di tingkat peternak, terutama dalam menghadapi musim kering. Konsep lumbung pakan ini disebut dengan "bank pakan". Bank Pakan bertujuan membentuk kelembagaan usaha pakan, mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal, melakukan pengolahan, pengawetan, dan penyediaan pakan secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan pemanfaatan peralatan dan teknologi pengolahan pakan yang mendukung penyediaan secara mandiri, terjangkau, bermutu dan berkelanjutan serta dapat dikelola menjadi komoditi usaha baru. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Korporasi petani merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia. Dengan korporasi petani, pengelolaan sumber daya bisa lebih optimal karena dilakukan secara lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan sehingga terbentuk usaha yang lebih efisien, efektif dan memiliki standar mutu tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Penumbuhkembangan korporasi petani merupakan bagian dari upaya pemberdayaan, yang diyakini mampu mewujudkan transformasi kelembagaan petani menjadi badan usaha yang menerapkan modernisasi dalam mengelola keseluruhan rantai nilai usaha pertanian berbasis kawasan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penumbuhan dan pengembangan korporasi petani sebagai salah satu terobosan dalam mewujudkan kesejahteraan petani yang merupakan tujuan utama pembangunan pertanian. Gambar 29 Konsep pengembangan korporasi petani.
74 - Beberapa kegiatan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengembangan Kawasan pertanian berbasis korporasi petani diantaranya yaitu: 1) Pengembangan 1000 Kampung Hortikultura Pengembangan 1000 Kampung Hortikultura merupakan salah satu terobosan untuk mengonsolidasi lahan-lahan dalam satu kawasan dengan basis kesatuan administratif, yaitu kampung atau desa. Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura akan menerapkan konsep Satu kampung/Desa Satu Varietas (One Village One Variety/OVOV), dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan dipilih berdasarkan kesesuaian agroekosistemnya dan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasil. Selain itu diharapkan konsolidasi Kampung dapat berkembang menjadi kawasan yang dikelola oleh korporasi petani serta mendorong munculnya lokasi agroeduwisata. 2) Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor Kegiatan Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor merupakan upaya dalam meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional, sekaligus kecukupan protein hewani di tengah pandemi covid-19. Upaya akselerasi yang dilakukan melalui kegiatan terobosan ini yaitu peningkatan populasi sapi dan produksi daging sapi melalui pengembangan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan dalam rangka pengembangan kawasan peternakan terintegrasi. Pengembangan sapi indukan dan sapi bakalan pada kegiatan Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor dilakukan dengan basis kluster desa yang dikembangkan melalui pendekatan korporasi, melalui kegiatan terobosan ini, diharapkan pengembangan usaha sapi yang dianggap sebagai usaha subsisten akan bertransformasi menjadi usaha yang berorientasi bisnis dengan mengubah pola kerja peternak ke arah yang lebih modern, baik dalam pola pikir, pengelolaan usaha budidaya maupun cara pengolahan dan pemasaran produk secara modern. Sebagai langkah awal akan diimplementasikan di 5 provinsi, yaitu Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur untuk selanjutnya direplikasi ke seluruh provinsi di Indonesia sesuai potensi dan kriteria agar target penambahan populasi dan pemenuhan protein hewani bagi seluruh masyarakat di Indonesia dapat tercapai.
c. 75 - 3) Pengembangan 1.000 Desa Perkebunan Sub sektor perkebunan telah berkontribusi besar terhadap devisa negara dan cukup dominan atas pendapatan negara non-migas. Untuk terus mendorong kualitas komoditas agar mampu memenuhi permintaan pasar, Kementan telah mendorong penuh pengembangan perkebunan hulu dan hilir untuk menghasilkan komoditas berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar global. Untuk mewujudkan pertumbuhan sub sektor perkebunan secara merata, diperlukan adanya kegiatan terobosan yang menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas komoditas perkebunan yang mampu menyediakan komoditas perkebunan sebagai bahan baku yang diiringi dengan penguatan industri perkebunan. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu: (1) Modernisasi perkebunan; (2) Optimalisasi peningkatan produksi perkebunan; (3) Penguatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan dan (4) Penguatan profesionalisme SDM pekebun, penyuluh dan petugas teknis lainnya. Terobosan untuk menghasilkan komoditas perkebunan berkualitas tinggi yang berdaya bersaing dilakukan melalui pengembangan 1.000 Desa Perkebunan yang nantinya akan bersinergi dan membangun kawasan perkebunan berbasis korporasi petani/perkebunan. Inisiasi kegiatan 1.000 Desa perkebunan dengan menumbuhkembangkan Desa Mandiri Perkebunan yaitu desa yang mampu menghasilkan benih tanaman perkebunan lokal berkualitas, yang melibatkan masyarakat di desa yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan membangun nursery dan kebun sumber benih (KSB) modern di kawasan Cluster Pengembangan Perkebunan, Pembangunan Desa Mandiri Benih, dan Pembinaan Penangkar. Selain Desa Mandiri Benih juga akan dikembangkan desa produsen dan pengolahan komoditas perkebunan terintegrasi untuk ekspor yang menerapkan teknologi terstandar dan membangun kemitraan dengan pelaku ekspor sebagai bagian dari korporasi petani. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ Food Estate Berbasis Korporasi Petani Penumbuhkembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate merupakan salah satu kebijakan dan program terobosan yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN)/Major Project 2020-2024 untuk penguatan lumbung pangan, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global, antara lain: masa pandemi COVID-19 dan peringatan musim kemarau, ancaman krisis pangan, ketersediaan pangan bagi 273 juta penduduk, dan pembatasan dalam produksi ekspor pangan global. Kawasan food estate perlu dikembangkan karena memiliki keunggulan komparatif seperti luasnya potensi sumberdaya lahan yang sesuai, tersedianya sumberdaya air
76 - dan iklim, serta adanya dukungan kondisi infrastruktur, kondisi eksisting bisnis, dan sosial budaya masyarakat Food Estate berbasis Korporasi petani adalah usaha pertanian skala besar berbasis klaster yang dilakukan secara terintegrasi dan berdaya saing mencakup komoditas pangan, hortikultura, ternak, perkebunan dilakukan melalui mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi sehingga mampu melakukan hilirisasi produksi pertanian sebagai industri dengan mengkorporasikan petani. Inisiasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate dilaksanakan di (1) Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Provinsi Sumatera Utara; (3) Provinsi Nusa Tenggara Timur; (4) Provinsi Sumatera Selatan dan (5) Provinsi Papua. Diharapkan selain ke lima provinsi tersebut, provinsi lain juga dapat mengembangkan KSPP/Food Estate dengan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dengan peran kelembagaan petani yang tumbeuh dan berkembang menjadi korporasi petani sebagai pelaku utamanya. Gambar 30 Konsep Pengembangan KSPP/Food Estate. d. Diversifikasi Pangan Lokal Ketergantungan akan beras sebagai makanan pokok sangat tinggi di Indonesia hal ini dapat menyebabkan ketahanan pangan di masyarakat terganggu karena bergantung hanya kepada satu bahan pangan pokok dan juga produk impor
77 - dari luar negeri yang sangat terpengaruh oleh kebijakan dan intervensi negara lain. Salah satu solusi yang dilakukan dalam upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat pengganti beras yaitu dengan menerapkan diversifikasi pangan lokal sehingga pilihan pangan non beras dan non terigu lebih beragam. Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal berbasis kearifan lokal difokuskan kepada enam pangan lokal sumber karbohidrat non beras yakni ubi kayu/singkong, jagung, sagu, pisang, kentang, dan sorgum. Kegiatan diversifikasi pangan lokal berpeluang sangat besar selain mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan juga terdapat peluang untuk pengembangan UMKM pengolahan pangan. 1) Program Pengembangan Sagu Sagu merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat menjadi alternatif pangan nasional. Sejak zaman dahulu, sagu telah menjadi pangan utama masyarakat kawasan Timur Indonesia. Indonesia memiliki potensi sagu terbesar di dunia, mencapai 5,5 juta hektare dari total 6,5 juta hektare luas lahan sagu dunia, dari total luas tersebut, 5,2 juta hektare berada di Papua. Sagu berperan penting dan strategis bagi ketahanan pangan nasional terutama menghadapi krisis pangan di masa pandemi dengan memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai komoditas pangan lokal. Selain berpotensi sebagai sumber pangan karbohidrat pengganti beras, Sagu juga memiliki potensi sebagai bahan baku industri yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Telah banyak bentuk produk turunan dari sagu seperti glukosa, yang dihasilkan melalui pemanfaatan pati dan dapat dijadikan etanol dan fruktosa dalam industri makanan dan minuman. Selain itu, Sagu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi dextrin yang umum digunakan di industri kayu, kosmetik, farmasi, dan pestisida. Melihat potensi sagu yang begitu besar Kementan telah memasukkan pengembangan sagu sebagai target pembangunan pertanian selain mengembalikan sagu sebagai pangan utama masyarakat juga berupa peningkatan volume ekspor, tumbuhnya industri turunan/hilirisasi melalui pengembangan industri/pabrik pengolahan di sentra produksi melalui investasi. 2) Pertanian Keluarga (Family Farming) Pertanian keluarga atau family farming merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan (FAO,2014). Konsep pertanian
e. 78 - keluarga di Indonesia sudah dipraktikkan sejak lama, keluarga petani mengolah lahan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahan pangan yang mendukung pertanian keluarga diarahkan untuk: 1) Mengembangkan lingkungan kebijakan yang memungkinkan untuk memperkuat pertanian keluarga 2) Keberlanjutan generasi pertanian keluarga 3) Mempromosikan keberlanjutan pertanian keluarga untuk sistem pangan yang tahan terhadap perubahan iklim Pelaksanaan program family farming difokuskan pada kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Diversifikasi Pangan Lokal. Kegiatan Kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Tujuan dan sasaran kegiatan P2L yaitu untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sekaligus untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal berbasis kearifan lokal menjadi kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam memenuhi ketersediaan pangan sekaligus dalam meningkatkan nilai tambah untuk pengembangan usaha pengolahan pangan. Masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai jenis pangan penyedia kalori selain beras seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, kentang, sukun, pisang, sagu, dan sorghum. Pangan lokal tersebut memiliki keunggulan dari sisi kandungan gizi yang menunjukkan bahwa konsumsi pangan yang beragam merupakan aspek penting untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya peningkatan produksi pangan lokal diutamakan dengan meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi budidaya, penggunaan bibit unggul, dan peningkatan skala usaha tani. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pangan Lokal mendorong pemanfaatan pangan lokal dilakukan melalui edukasi masyarakat, sehingga akan tumbuh kesadaran bahwa pangan lokal dapat menggantikan beras dan terigu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Pengembangan Lumbung Pangan dan Sistem Logistik Pangan Cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan. Sesuai dengan amanah Undang Undang No 18/2012 Tentang Pangan,
79 - pembentukan cadangan pangan nasional harus dipenuhi, diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, serta cadangan pangan nasional merupakan suatu sistem cadangan berlapis karena ketersediaan sumber pangan lokal yang beragam. Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang menjangkau seluruh wilayah RI, maka cadangan pangan nasional harus dibangun terkoordinasi dan saling bersinergi, yaitu terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Pusat, yang saat ini berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh BULOG, cadangan pangan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), cadangan pangan Pemerintah Desa, serta cadangan pangan masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh pedagang, komunitas dan rumah tangga. Undang Undang 18 tahun 2012 tentang Pangan, mengamanahkan untuk mewujudkan Cadangan Pangan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan cadangan pangan. Implikasi dari sasaran terpenuhinya cadangan pangan nasional maka perlu dibangun satu mekanisme sistem pangan yang terintegrasi yang mempertegas peran Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan cadangan pangan nasional yang efektif dan efisien. Kebutuhan akan cadangan pangan nasional yang kokoh dan mandiri semakin meningkat, karena meningkatnya ancaman krisis pangan global terutama pada masa pendemi Covid-19 sekarang ini yang tentunya telah menimbulkan gejolak pasokan dan harga pangan dunia. Kegiatan yang dilakukan dalam menjamin ketersediaan pangan nasional diantaranya yaitu: 1) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/TTIC) Sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan kegiatan terobosan dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik, serta menjadi instrument Pemerintah untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun kurang. Pada Tahun 2020, kegiatan PUPM tidak hanya untuk komoditas beras tetapi diperluas komoditasnya termasuk cabai, bawang merah, dan telur. Perluasan komoditas tersebut dilakukan dengan memperhatikan permasalahan selama ini terkait fluktuasi harga pada komoditas tersebut yang sering terjadi sepanjang
f. 80 - tahun, dan tingginya disparitas harga baik antar konsumen dengan produsen maupun antar wilayah. 2) Pengembangan Sistem Logistik Pangan Meskipun kondisi ketersediaan pangan pokok secara nasional terpantau aman dan terkendali di tengah pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, Namun demikian, kondisi ketersediaan pangan di tiap provinsi tidak sama ada daerah yang surplus dan juga defisit. Untuk itu, mengembangkan sistem logistik pangan sangat penting guna menjamin kelancaran distribusi pangan yang terjangkau dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sistem logistik pangan nasional yang kuat harus bertumpu pada empat strategi, yaitu peningkatan produksi, perbaikan sistem distribusi, pengembangan kelembagaan, dan mendorong konsumsi pangan lokal. Kegiatan untuk perbaikan sistem distribusi dilakukan dengan meningkatkan kelancaran distribusi pangan meliputi penyederhanaan rantai pasok dan intervensi distribusi, pengembangan "food hub" baik nasional dan regional serta pembangunan platform jual beli e- commerce. Selanjutnya untuk penguatan kelembagaan distribusi pangan dilakukan dengan membangun koordinasi dan sinergitas antar pelaku logistik yang meliputi penguatan pelaku logistik, pembentukan Lembaga logistik dan harmonisasi peraturan dan kebijakan sistem logistik pangan. Pengembangan Pertanian Presisi dan Smart Farming Pertanian presisi (precision farming) adalah sistem pertanian terpadu berbasis pada informasi dan produksi, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profitabilitas produksi pertanian dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, spesifik- lokasi serta meminimalkan dampak yang tidak diinginkan pada lingkungan. pertanian presisi menggunakan pendekatan dan teknologi yang memungkinkan perlakukan presisi pada setiap simpul proses rantai bisnis pertanian dari hulu hingga hilir sesuai kondisi. Melalui penerapan pertanian presisi, petani dapat mengolah tanah, menanam, merawat, memanen tanaman secara terukur dan akurat. Sejalan dengan penerapan pertanian presisi maka pendekatan Smart Farming 4.0 merupakan metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Penerapan metode Smart Farming 4.0 bukan sekedar tentang penerapan teknologi. Kunci utama Smart Farming 4.0 adalah adanya data yang terukur. Pertanian cerdas merupakan pertanian modern yang memperhatikan penggunaan teknologi mekanisasi yang tepat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dan menurunkan input secara signifikan yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip
g. 81 - terintegrasi antara sistem informasi manajemen, teknologi presisi, dan cyber physical system. Keberlanjutan pertanian cerdas sangat tergantung kepada ketersediaan data (big data), ketersediaan jaringan internet, lembaga pengelola, SDM yang kompeten, regulasi pemerintah, dukungan dana pemerintah, dan tentunya partisipasi petani. Untuk medukung penerapan pertanian presisi dan Smart Farming, dilakukan dengan peningkatan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi terdigitalisasi termasuk pengembangan alat dan mesin pertanian nirawak, penerapan pertanian presisi dan smart farming pada pengembangan korporasi petani di KSPP/food estate, sosialisasi dan percontohan bagi petani milenial dan UMKM pertanian serta kolaborasi dengan berbagai pihak pengembang teknologi baik Pemerintah maupun swasta. Adapun dari sisi ketersediaan data (big data) telah diinisiasi pengembangan jejaring data melalui Agriculture War Room (AWR) yang diharapkan terintegrasi dengan berbagai sumber data dan informasi. Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) adalah program untuk meningkatkan ekspor pertanian sebanyak tiga kali lipat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Gratieks diantaranya adalah: meningkatkan volume ekspor, mendorong pertumbuhan eksportir baru, menambah negara mitra dagang, menambah ragam komoditas ekspor, dan meningkatkan frekuensi pengiriman. Ekspor tiga kali lipat bukan berarti hanya volumenya saja, akan tetapi nilai dan daya saingnya juga menjadi fokus perhatian untuk ditingkatkan. Ekspor pertanian tidak hanya berorientasi pada produk primer saja, setiap komoditi pertanian (pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan) berpotensi dapat dikembangkan untuk menghasilkan berbagai produk turunan yang sangat diminati pasar. Hal ini menunjukkan bahwa melalui Gratieks akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri dalam negeri sekaligus berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian Gratieks diantaranya: 1) Pengembangan Komoditas Porang Porang menjadi komoditas ekspor baru yang memiliki peluang pasar yang cukup potensial. Permintaan bahan baku industri yang tinggi menyebabkan banyak petani yang berminat membudidayakan porang karena memiliki harga jual yang bernilai tinggi. Porang tidak hanya dapat diolah menjadi glukomanan, namun dapat juga dikembangkan menjadi aneka produk prospektif lain yang dapat dikembangkan oleh para petani. Peluang ekspor maupun pasar produk-produk olahan dari
82 - bahan porang di dalam negeri masih terbuka, seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebutuhan pangan fungsional yang meningkat. Strategi pengembangan tanaman porang akan dilakukan dengan memacu riset pengolahan dan produk turunannya ke arah industri pangan. Strategi lainnya adalah peningkatan pengawasan larangan ekspor porang segar (umbi, bulbil, biji) dalam rangka mengamankan plasma nutfah lokal porang. Peningkatan kuantitas benih porang melalui kultur jaringan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian program peningkatan luas tanam porang. 2) Pengembangan Seribu (1.000) Desa Sarang Burung Walet Salah satu kegiatan terobosan untuk mendukung Gratieks adalah pengembangan 1.000 desa walet. Yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor Sarang Burung Walet (SBW) mengingat komoditas tersebut menjadi andalan ekspor Indonesia karena memiliki nilai jual tinggi di pasar dunia. Pengembangan dan peningkatan ekspor sarang burung walet menjadi salah satu kegiatan prioritas Kementerian Pertanian. Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa SBW merupakan komoditas binaan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan 1.000 Desa Walet diantaranya pendampingan eksportasi mulai dari harmonisasi regulasi dan persyaratan teknis sanitasi negara tujuan, bimbingan teknis sanitari dan keamanan pangan, serta food safety dilakukan Badan Karantina Pertanian (Barantan). Sarang burung walet merupakan komoditas andalan dan komoditas masa depan Indonesia. Volume ekpor sarang burung wallet Indonesia pada 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,2 ton dengan nilai USD 364.07.428 atau sekitar Rp. 5,07 T menjadi 1,3 ton pada Tahun 2020 dengan nilai USD 540.600.330 atau sekitar 7,83T. Pada Tahun 2021 ini total ekspor sarang burng wallet Indonesia sejak Januari sampai Juni 2021 yaitu sebesar 0,79 ton dengan nilai USD 283.552.660 atau sekitar 4,2T (BPS, 2021). Indonesia mengekspor sarang burung walet ini kepada 15 negara tujuan ekspor yaitu Tiongkok, Hongkong, Singapura, Vietnam, USA, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Australia, Canada, Perancis, Philipine dan negar lainnya. Diantar negara-negara tersebut, dua negara yang dominan menjadi tujuan ekspor adalah Tiongkok dan Hongkong. Potensi tersebut tentu menjadi salah satu peluang Indonesia untuk menambah nilai devisa bagi negara selain juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk meningkatkan ekspor sarang burung walet. Beberapa strategi tersebut antara lain:
83 - a. Penataan regulasi dan penguatan database b. Penguatan diplomasi dengan negara Tiongkok (China) untuk peningkatan volume ekspor dengan melibatkan K/L terkait c. Optimalisasi produksi, penjaminan keamanan dan mutu sarang burung wallet d. Promosi dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor e. Fasilitasi pengembangan usaha dan pengaturan investasi Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung strategi tersebut antara lain: a. Restorasi dan pengembangan rumah wallet di daerah potensi b. Penambahan dan penumbuhan rumah pencucian berbasis klaster c. Pendampingan penerapan jaminan keamanan pangan dan mutu d. Fasilitasi pembiayaan skema khusus e. Pendampingan penerapan good practices unit usaha sarang burung wallet (rumah wallet, rumah pencucian dan pengolahan) Lokasi pengembangan Sarang Burung Walet (SBW) antara lain: Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Lampung, Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, NTB dan NTT. h. Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor Pertanian Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi Covid-19, di saat kondisi serba dibatasi baik mobilitas maupun relasi komunikasi yang luas ternyata telah memunculkan usaha-usaha baru yang berbasis komunitas termasuk di sektor pangan dan pertanian. Hal ini merupakan pertanda pentingnya dukungan terhadap penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Pertanian perlu untuk mengembangkan kebijakan dan pola pengembangan kewirausahaan di sektor pertanian yang dilakukan oleh berbagai pihak yang dilengkapi dengan ekosistem yang mampu mendukung realisasi dari motivasi berwirausaha yang ditumbuhkan dari pendidikan formal dan non formal menjadi usaha yang berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan UMKM di sektor pertanian diantaranya dilakukan melalui: (1) pendampingan bagi UMKM produsen pengolahan pangan; (2) fasilitasi pendirian dan sertifikasi UMKM; (3) sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan rentan
i. j. 84 - usaha dan pemasaran hasil termasuk pengembangan e-commerce; (4) penguatan jejaring dan kemitraan usaha dalam rangka menumbuhkan korporasi petani dan (5) pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian. Strategi Transformasi Penyerapan KUR Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan Bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Strategi transformasi penyerapan KUR diantaranya dilakukan melalui peningkatan alokasi KUR dengan memberikan insentif kepada petani terintegrasi dengan program bantuan Kementan, inisiasi alokasi KUR dengan Skema Off taker, pendampingan dan monitoring kepada off taker, petani dan lembaga penyalur, harmonisasi pedoman pelaksanaan KUR dengan Kementerian lintas sektoral/lembaga terkait serta perluasan media coverage yaitu publikasi terkait sosialisasi bagaimana tata cara pengajuan dan manfaat dari KUR. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas dan andal sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan untuk bersaing dalam menghasilkan produk pertanian unggulan dan berdaya saing. Untuk itu diperlukan adanya pembalikan kualifikasi para petani yang sekarang ini dianggap kurang berpendidikan dan keterampilan menjadi petani yang terdidik, terampil, profesional dan mampu menerapkan modernisasi pertanian. Sasaran ini akan terwujud apabila dilakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven yang didukung dengan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif sejalan dengan perkembangan inovasi teknologi dan berorientasi pasar. Strategi peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan vokasi diantaranya dilakukan melalui : (1) pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); (2) inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan dan keahlian melalui perluasan teaching factory yang dirancang agar mendorong inovasi dan produktivitas; (3) pemenuhan dan peningkatan profesionalitas dosen, guru dan tenaga kependidikan; (4) standarisasi sarana dan sasarana utama; (5) pemutakhiran program kerja sama
85 - industri dengan mendorong program magang industri; (6) pengelolaan dan penataan lembaga; serta (7) peningkatan akses sertifikasi kompetensi. 1) Penumbuhan 2,5 Juta Petani Milenial Salah satu permasalahan utama SDM di sektor pertanian adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja sebagai akibat dari struktur tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM salah satunya karena pelaku sektor pertanian didominasi golongan tua dengan tingkat pendidikan yang rendah (BPS, 2018). Upaya kementan melalui terobosan optimalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan pertanian diharapkan dapat dihasilkan petani-petani milenial, yaitu petani muda yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam mengembangkan usaha pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi termasuk teknologi digital. Pada masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, Generasi milenial memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian. generasi milenial yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki akses terhadap inovasi teknologi dan adaptif dalam pemahaman teknologi digital serta perubahan perilaku masyarakat pada masa pandemi sangat mendukung jenis usaha pertanian yang dapat dilakukan oleh para petani milenial. Strategi yang dilakukan dalam pengembangan petani milenial diantaranya sosialisasi, mengoptimalkan pelatihan berbasis kompetensi dan program- program penyuluhan pertanian untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani pendampingan dalam pengembangan usaha termasuk penerapan pertanian presisi/smart farming, stimulan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian hingga monitoring, pengembangan jejaring usaha dan kemitraan, pengembangan e-commerce serta evaluasi yang nantinya akan dilakukan untuk penumbuhan dan penguatan para petani milenial. Selain itu, untuk membangun motivasi para generasi milenial dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat penyadaran publik (public awareness) di berbagai media termasuk media sosial dan pemilihan duta petani milenial. k. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor Pertanian Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. juga
l. 86 - Melalui PEN, telah diluncurkan stimulus ekonomi yang ditujukan untuk membantu dunia usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun korporasi. Termasuk stimulus yang bertujuan menjaga kinerja di sektor pertanian yakni Program Padat Karya Pertanian, Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian; Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat; dan Dukungan Pembiayaan Koperasi dengan Skema Dana Bergulir. Program PEN di sektor pertanian yang dijalankan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani diantaranya ditujukan untuk: (1) pembangunan food estate berbasis korporasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional; (2) pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area; (3) pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan Creating Shared Value (CSV) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan petani; (4) kemitraan inklusif Closed Loop pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas (ABGC); (5) pengembangan 1.000 desa sapi program untuk peningkatan populasi dan produktivitas sapi dan; (6) pengembangan korporasi petani dengan arah menuju sistem agribisnis hulu- hilir yang mengedepankan pemberdayaan petani. 1) Padat Karya Pertanian Penguatan eksistensi sektor pertanian di masa pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dilakukan melalui terobosan kegiatan Padat Karya yang merupakan salah satu langkah nyata dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan produksi atau menjamin ketersediaan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi dapat teratasi karena pemerintah melibatkan mereka dalam kegiatan pembangunan pertanian. Fokus utama program padat karya pertanian yaitu pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, atau pengembangan prasarana dan sarana pertanian lainnya yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat. Melalui Gerakan Padat Karya, Kementan terus berupaya menekan angka kemiskinan sekaligus menyejahterakan petani, sehingga program padat karya berbasis pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani. Penguatan Simpul Koordinasi Manajemen Pembangunan Pertanian Dalan upaya untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern diperlukan adanya satu gerakan dalam merumuskan langkah strategi
87 - pembangunan pertanian, mulai dari penetapan subjek, objek, metodologi, serta target yang akan dicapai dan pendistribusian target hingga tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam satu simpul koordinasi yang terintegrasi. Penguatan mekanisme ini diharapkan akan menjamin pembangunan pertanian di Indonesia akan lebih focus dan dapat termonitor dengan baik hingga level kecamatan dan diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi pertanian di Indonesia secara faktual dan komprehensif melaksanakan koordinasi dan memberikan fasilitasi bagi pelaksanaan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. 1) Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi atau Gerakan satu Komando Strategis pembangunan pertanian (Kostratan) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando dan mensinergikan semua pemangku kepentingan (stakeholder) pertanian secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan. Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan sebagai simpul koordinasi dan sinergi implementasi program pembangunan pertanian. Titik tumpu Gerakan operasional Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian ada di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Kegiatan pada gerakan ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh stakeholder terkait yang dikelola secara terbuka dan real time. Dashboard besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.
88 - Gambar 31 Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando. 2) Pengembangan Agricultural War Room (AWR) Dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern diperlukan adanya penguatan dalam sistem dan manajemen informasi serta dukungan data yang akurat sebagai basis utama penyusunan kebijakan dalam mewujudkan sasaran program yang juga sekaligus berfungsi memantau jalannya pembangunan pertanian nasional. Strategi baru Kementan untuk membangun pertanian melalui pendekatan digital, dilakukan melalui pengembangan Agricultural War Room (AWR) yaitu pusat kendali (Command Center) yang menyediakan berbagai data perkembangan pertanian secara real time yang terkoneksi dengan 34 BPTP, OPD lingkup pertanian di Provinsi dan Kabupaten/kota dan Balai penyuluhan Pertanian di Kecamatan. AWR berfungsi sebagai pusat komando strategis pembangunan pertanian yang terintegrasi dalam menggerakan seluruh pemangku kepentingan secara efektif dan efisien. Melalui dashboard informasi yang ada di AWR, kondisi di lapangan dapat dimonitor dengan lebih baik karena AWR dilengkapi dengan teknologi teleconference serta berbagai aplikasi data pertanian yang terhubung dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)/Kostratani di seluruh Indonesia. Strategi dalam penguatan AWR dilakukan melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur baik di Pusat dan terutama di BPP/Kostratani, pengembangan jaringan untuk mendukung konektivitas secara digital, peningkatan kualitas konten dan tampilan data serta kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak baik Pemerintah dan swasta untuk penguatan jejaring data dan informasi terintegrasi.
89 - 3) Satu Data Pertanian Satu Data Indonesia merupakan tata kelola pemerintahan yang mengharuskan untuk menghasilkan data berkualitas. Di era 4.0, data tidak hanya berupa angka, tapi juga bisa berupa peta, karakter, simbol, isyarat, bahkan dalam bentuk bunyi, itu semua harus dituangkan dalam satu data. Dalam praktiknya, K/L sebagai walidata, juga berperan sebagai produsen data. Namun sebagai produsen data, tentu harus menghasilkan data dengan beberapa prinsip yang sudah disepakati. Antara lain, memilik standard data, meta data, kode referensi atau data induk yang sama, serta memenuhi kaidah interoperabilitas data. Gambar 32 Alur Kerja Satu Data Pertanian. Sesuai kebijakan pemerintah tentang "satu data dan satu peta", maka satu data pangan bersumber dan dikoordinasikan oleh BPS, sedangkan untuk satu peta dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). BPS telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan instansi terkait dalam mengembangkan metode pendataan pangan dengan Kerangka Sampling Area (KSA) untuk meningkatkan kualitas data pangan. C. KERANGKA REGULASI Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi yang mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami dan tertib serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasional dari arah kebijakan dan dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan guna mencapai sasaran strategis. Untuk memastikan dukungan kualitas dan kuantitas regulasi, harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
90 - 1. Memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur, 2. Memperhatikan aspek biaya dan manfaat (Cost and Benefit Analysis/CBA), 3. Kebutuhan regulasi dalam pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan nasional, dan 4. Pelibatan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu strategi penataan regulasi pendekatan omnibus law dapat diterapkan dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan dan perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya hampir sama, tumpang tindih dan konflik. Inti pendekatan omnibus law adalah evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi dan pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi yang tepat, fleksibel dan akuntabel. Mengingat dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi disesuaikan kebutuhannya melalui Rencana Kerja setiap tahun. Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian diantaranya: 1. RPermentan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. RPermentan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. 3. Terjaganya ketahanan pangan nasional, regulasi yang dibutuhkan antara lain: a. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; b. RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi; c. RPermentan tentang Pengawasan Produk Rekayasa Genetik; d. RPermentan tentang Komando Strategi Penggilingan Padi; dan e. RPermentan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. 4. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya: a. RPermentan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit; dan b. RPermentan tentang Penerapan Penanganan dan Pemasaran Biji Kakao. 5. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya: a. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
91 - b. RPermentan tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; c. RPermentan tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan d. RPermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. 6. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya: a. RPerpres tentang Penyuluhan Pertanian mendukung Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan; b. RPerpres Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani; Kebutuhan regulasi dan urgensinya ditampilkan secara lengkap dalam matrik kerangka regulasi Renstra ini (lampiran 5). Selain itu untuk lebih mendukung pembangunan nasional, Kementerian Pertanian juga ikut terlibat dalam penyusunan kerangka regulasi yang diinisiasi oleh Bappenas dan K/L lain, yaitu : a. RPerpres Perencanaan Pangan; b. RPerpres tentang Asuransi Pertanian; c. RPerpres Perlindungan Lahan Pertanian; d. RPerpres Pengembangan Tanaman Obat/Jamu untuk Industri. D. KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujudnya reformasi birokrasi. Dalam rangka pencapaian agenda pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Pertanian perlu diperluas menangani urusan pertanian dan urusan pangan. Bertanggungjawab tidak hanya pada produksi komoditas pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemantapan ketahanan pangan. Hal ini menuntut Kementerian Pertanian untuk bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, responsif, adaptif, inovatif, dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya.
92 - Mengacu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, bahwa tugas kementerian menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara, disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dengan menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran hasil pertanian, dan pemantapan ketahanan pangan; 2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran hasil pertanian, dan pemantapan ketahanan pangan 3. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi di bidang pertanian; 4. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 5. koordinasi dan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan; 6. pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; 7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; 8. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian; 9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan 10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian. Kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 masih berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, akan tetapi dengan catatan terdapat tambahan struktur Wakil Menteri, maka ada perubahan kelembagaan dalam Kementerian Pertanian yang akan ditentukan lebih lanjut, bilamana telah terbit kebijakan terbaru dari Presiden terkait hal tersebut, sehingga organisasi Kementerian Pertanian saat ini dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri atas: 1. Sekretariat Jenderal; 2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
93 - 4. Direktorat Jenderal Hortikultura; 5. Direktorat Jenderal Perkebunan; 6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 7. Inspektorat Jenderal; 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 10. Badan Ketahanan Pangan; 11. Badan Karantina Pertanian; 12. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Bio Industri; 13. Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional; 14. Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian; 15. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian; dan 16. Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian. Gambar 33 Struktur Organisasi Kementerian Pertanian. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kementerian Pertanian memiliki 162 (seratus enam puluh dua), berkedudukan berada di bawah Sekretariat Jendral, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian, Badan Karantina dan Badan Pengembangan Penyuluhan dan SDM Pertanian. UPT merupakan organisasi mandiri, melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya, dan memiliki peran strategis dalam mensukseskan program pembangunan pertanian terutama program strategis percepatan swasembada pangan. Mekanisme dan tata kerja antara UPT dengan organisasi
94 - induknya serta pemangku kepentingan lainnya perlu dioptimalkan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan UPT. Kebijakan dalam penataan UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan kinerja organisasi eselon I. Kelembagaan pemerintah ke depan harus mampu menjadi mesin birokrasi yang efektif (Machinery of Government) guna menyelesaikan setiap masalah yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien, salah satunya dengan pelaksanaan audit dan evaluasi di bidang kelembagaan. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari kesiapan dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program serta melakukan evaluasi serta monitoring pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Fokus utama peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui perencanaan pengembangan SDM dengan berbasis pada kinerja Pengembangan kompetensi. Terkait dukungan sumberdaya aparatur sipil negara, Kementerian Pertanian didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di 11 (sebelas) unit kerja eselon I baik yang berada pada kantor pusat maupun unit pelaksana teknis di daerah. Mengantisipasi kekurangan SDM yang ada terkait dengan perubahan lingkungan strategis, dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai melalui peta jabatan yang ideal berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan mengacu pada aplikasi e-formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam kaitannya dengan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi, telah disampaikan Presiden RI dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 - 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Perampingan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Untuk percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Terdapat sembilan langkah yang harus segera dilakukan sebelum Desember 2019. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali kota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Kesembilan langkah strategis tersebut dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi
95 - kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. Selain itu, juga dipetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi. Merespon hal tersebut di atas, terkait penyederhanaan birokrasi maka Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Permentan No. 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pertanian yang berkaitan dengan kementerian/lembaga lain, pimpinan unit kerja eselon I pada Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian/lembaga lain, sesuai tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian yaitu penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan mengalihkan 1.264 jabatan eselon III dan eselon IV menjadi jabatan fungsional untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja. Transformasi birokrasi dan perbaikan sistem manajerial juga diikuti dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur, selanjutnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcome. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan SDM yang profesional. Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, telah diterbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagai Kelembagaan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pangan yang dibentuk dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas koordinasi, penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi harga, dan pasokan pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, pelaksana pengendalian kerawanan pangan hingga bimbingan teknis dan supervisi atas pangan. Selain itu amanah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Kementerian/Lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN. Berdasarkan adanya dua Regulasi tersebut akan berpengaruh terhadap struktur organisasi Kementerian Pertanian ke depan.
96 - Kementerian Pertanian memiliki rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, serta pengaturan hubungan inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah. Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota. Penataan dan Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Pertanian dari pusat sampai ke daerah dilakukan dengan memperhatikan Kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta peraturan perundangan terkait yang berlaku. Seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka organisasi dan tatalaksana Kementerian Pertanian harus dijalankan secara dinamis untuk menuju pemerintahan yang baik (good governance).
A. 97 - BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET KINERJA Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian dalam mendukung tercapainya kebijakan pembangunan nasional, Kementerian Pertanian pada periode 2020-2024 ini menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Renstra ini. Target kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 2020-2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memilliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Kementerian Pertanian. Indikator kinerja tersebut kemudian di turunkan (cascading) ke dalam masing- masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian outcome yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih mendetilkan lagi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Pertanian secara rinci disajikan pada Tabel 11, dengan adanya kebijakan restrukturisasi program mengakibatkan adanya perubahan pada sasaran kinerja seperti pada Tabel 12, sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matrik target kinerja pada lampiran Renstra ini.
98 - Tabel 11 Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian 2020-2024 (Semula). SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri 1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri 2 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional 2 Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional 3 Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan 3 Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional 4 5 Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan 4 Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian 6 7 Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan Petani yang Menerapkan Teknologi 5 Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan 8 9 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian 10 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani 6 Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan 11 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis 12 Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina SATUAN % % % % % % % % % % % % TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 2,27 4,01 5,96 6,95 7,11 8,20 8,46 9,96 11,50 13,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 83,25 83,50 83,75 84,00 84,25 41 42 43 44 45 65 70 70 75 75 70 75 80 85 90 50,43 51,19 51,78 52,42 53,07 83,32 83,82 84,52 85,02 85,72 67 67 67 67 67 80 80,5 80,5 81 81 90 91 92 93 94
7 8 9 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas 99 - INDIKATOR KINERJA 13 Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya 14 Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian 15 Nilai PMPRB Kementerian Pertanian 16 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian SATUAN % % Nilai Nilai TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 39 47 50 53 65 75 80 85 79,96 80,71 81,46 82,21 82,96 91,23 91,61 91,98 92,36 92,73 56 90
100 - Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian 2020-2024 (Menjadi). SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri 2 Peningkatan Akses Pangan 3 Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas 4 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan 5 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani 6 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis 7 Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan 8 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan 9 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 10 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian SATUAN % % % % % % % % % % 2021 1,81 3,61 2,27 85,10 70,10 80,50 100 42 56,16 86,69 TARGET 2022 2023 3,64 4,44 5,17 5,34 2,27 2,27 85,25 85,35 70,20 70,30 80,50 81 100 100 43 44 56,77 57,41 88,14 89,39 2024 5,34 5,97 2,27 85,50 70,40 81 100 45 58,07 90,56
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 3 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 5 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel 11 12 13 14 15 16 17 18 101 - INDIKATOR KINERJA Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian SATUAN % % % % % % Nilai Nilai 2021 84,40 7,71 70 75 75 19 80,71 91,61 TARGET 2022 2023 85,33 86,00 9,21 10,75 70 75 80 85 80 85 20 21 81,46 82,21 91,98 92,36 2024 86,90 12,28 75 90 90 22 82,96 92,73
102 - B. KERANGKA PENDANAAN Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian, dan pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang bersumber dari rupiah murni (Pemerintah Pusat/APBN, Dekon, Tugas Perbantuan) dan dari sumber lain yaitu: (a) subsidi (subsidi pupuk); (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik ; (c) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); (d) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (e) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (f) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (g) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (h) lembaga keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (i) swadaya masyarakat. Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan. 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan pertanian maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan pusat-daerah, agar tercipta sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan maka dialokasikan DAK kepada daerah. DAK yang dialokasikan terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian yang diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan komoditas pertanian strategis. Lokasi prioritas DAK fisik penugasan bidang pertanian merupakan daerah yang memiliki Perda LP2B, Daerah Sentra produksi komoditas sesuai Kepmentan kawasan pertanian Kepmentan kawasan pertanian nasional 472/Kpts/RC.040/6/2018, Daerah lokasi Major Project Korporasi Petani serta Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate, Daerah Penugasan Khusus, Nomor:
103 - Kabupaten dan atau kota pada provinsi afirmasi (Papua dan Papua Barat) dan Daerah perbatasan. Sedangkan DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah. DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan DAK Non Fisik yang baru dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan untuk penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, penyampaian informasi pangan lokal bernutrisi dan peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian. Arah kebijakan DAK Non Fisik Bidang Pertanian diharapkan memberikan dukungan pada sektor yang mendukung penyerapan Tenaga Kerja dan mendukung penguatan SDM pertanian sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dalam peningkatan produksi/produktivitas menuju ketahanan pangan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sebagai sumber pembiayaan pembangunan pertanian. Indikasi pendanaan yang berasal dari DAK dapat dilihat pada Lampiran 5. 2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi pendanaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembiayaan melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Pertanian untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber dana SBSN yang berbasis syariah. Penerbitan SBSN merupakan alternatif sumber pembiayaan APBN yang dinilai cukup efektif dan efisien. Melalui pembelian SBSN, masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pembiayaan Proyek Pemerintah sehingga mendorong peningkatan kemandirian bangsa. Proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN merupakan proyek strategis atau major project yang mendukung pencapaian target RPJMN yang bersifat integratif (tidak berdiri sendiri) dan menjadi proyek yang sepenuhnya dalam kendali pusat. Proyek SBSN diutamakan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pelayanan umum dengan berbasis asset. Beberapa keunggulan pembiayaan SBSN, yaitu pada pembiayaan Proyek SBSN
104 - proses perencanaan dan administrasinya mengikuti ketentuan dan siklus APBN dan dapat dilaksanakan dalam tahun tunggal (SYC) maupun tahun jamak (MYC). Proyek Prioritas SBSN Lingkup Kementerian Pertanian baru dilaksanakan pada tahun 2021 yang dikelola oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan lokasi Pembangunan Aceh Bull Breeding Centre. Diharapkan pembiayaan melalui penerbitan SBSN dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan pertanian terutama untuk pembangunan infrastruktur baru pada tahun berikutnya. Indikasi pendanaan yang berasal dari SBSN dapat dilihat pada Lampiran 6. 3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Sumber pendanaan lain untuk pembangunan pertanian adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 menyebutkan bahwa pemerintah masih memerlukan pinjaman luar negeri namun diupayakan mengurangi secara bertahap sehingga menurun setiap tahunnya. Pendanaan melalui pinjaman luar negeri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang dapat memberikan nilai tambah utamanya (1) pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; (2) transformasi ekonomi dan percepatan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing (3) peningkatan ekspor, yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial; (4) penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), ketahanan air dan pangan (water and food security); (5) mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi. Pendanaan PHLN berupa Pinjaman di Kementerian Pertanian diantaranya bersumber dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Bank (WB), sedangkan untuk Hibah berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA), Food and Agriculture Organization (FAO), dan Lembaga/organisasi internasional lainnya. Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM Pertanian di area pengelolaan irigasi, pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha, peningkatan minat generasi muda di sektor pertanian, inovasi, diseminasi dan hilirisasi hasil-hasil penelitian, serta pemanfaatan lahan sub optimal untuk ketahanan pangan. Rencana penarikan pinjaman luar negeri anggaran 2021-2024 dapat dilihat pada Lampiran 7. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian sangatlah besar. Sebagian besar merupakan pembiayaan bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat. Untuk itu, indikasi kebutuhan pendanaan dalam setiap program Kementerian Pertanian dalam pelayanan urusan pemerintahan sektor pertanian secara terinci tercantum dalam Matrik Kinerja di Lampiran 3.
105 - Secara umum, pemerintah mengalokasikan dana APBN ke belanja K/L lain dan belanja non K/L serta transfer ke daerah untuk pembangunan pertanian. Indikasi kebutuhan pendanaan pembangunan pertanian disajikan pada Tabel 13. Tabel 13 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Pertanian (Triliun Rupiah). Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 I Kementerian Negara/Lembaga 4. 1 5. 018 Kementerian Pertanian 15,8 21,8 22,9 24,0 25,2 6. 2 7. 033 Kementerian PUPR 11,3 11,4 12,0 12,6 13,2 ii. iii. II Non K/L 1. 1 2. Subsidi a. Subsidi Pupuk 26,6 23,1 24,3 25,5 26,7 3. 2 4. Belanja lain-lain a. Cadangan beras pemerintah 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 b. Cadangan stabilisasi harga 2,6 3,1 3,3 3,4 3,6 pangan dan ketahanan pangan 5. 3 6. Transfer ke daerah a. DAK irigasi 2,1 3,0 3,2 3,3 3,5 a. b. b. DAK Pertanian Fisik Non Fisik 1,5 1,4 4,3 3,6 3,6 Total 62,7 66,6 72,9 75,5 79 Dampak pandemi covid-19 berpengaruh terhadap penganggaran pembangunan pertanian. Pada tahun 2020 dan awal 2021 terjadi refocusing anggaran meskipun pada tahun 2020 terdapat penambahan anggaran (Anggaran Belanja Tambahan/ ABT) sebesar Rp. 1,7T untuk kegiatan padat karya dan pemulihan ekonomi di sektor pertanian. Tabel 14 Refocusing Anggaran Kementerian Pertanian 2020/2021. Tahun Pagu Awal Penghematan Anggaran Belanja Pagu Akhir (Rp 000) (Rp 000) Tambahan (Rp 000) (Rp 000) 2020 21.055.309.526 7.005.523.712 1.716.551.191 15.886.240.106 2021 21.838.977.027 6.326.902.504 3.376.949.474 15.512.074.523 Selain dari APBN, diharapkan adanya dukungan yang optimal dari pembiayaan APBD melalui harmonisasi dan sinergi program agar tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian anggaran. Khusus untuk pembiayaan usaha pertanian, sejalan dengan prinsip kemandirian petani maka pembiayaan pembangunan pertanian diharapkan dapat difasilitasi melalui kredit usaha rakyat (KUR), target penyerapan KUR sektor pertanian diharapkan mencapai lebih dari 50 (lima puluh) triliun rupiah
106 - tiap tahunnya. Adapun untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan investasi pertanian, guna mendukung pencapaian target pembangunan pertanian dibutuhkan investasi sebesar 200 (dua ratus) triliun rupiah pada tahun 2024, yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
107 - BAB V PENUTUP Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di bidang pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian. Pertanian maju, mandiri dan modern untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong menjadi visi bersama bagi seluruh elemen di Kementerian Pertanian khususnya, serta pemangku kepentingan di bidang pertanian secara umum. Visi ini tidak akan bisa dicapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin dengan baik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SYAHRUL YASIN LIMPO
108 - Lampiran 1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2020-2024 (SEMULA). BASELINE NO. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2019 2020 2021 1 Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan 1 Global food security index 2 Skor Pola Pangan Harapan Indeks Skor 62,6 86,4 64 90,4 65,5 91,6 3 Angka Kecukupan Energi kkal/kap/hari 2.121 2.100 2.100 (AKE) 4 Angka Kecukupan Protein (AKP) gram/ kapita/hari 62,87 57 57 5 Prevalensi % 6,7 6,2 5,8 Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under- nourishment/PoU) 6 Prevalensi Penduduk % 5,8 5,2 4,8 dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES) 7 Ketersediaan beras Juta ton 38,4 39,2 42,7 8 Ketersediaan protein Juta ton 2,4 2,5 2,6 hewani 9 Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi % Penerima BPNT 480 ton 10-20% 40 10 Persentase pangsa pangan % 2 5 8 organik 2 11 Nilai Tambah per Tenaga Juta 46,9 49,2 51,7 Kerja Pertanian TARGET 2022 66,9 92,8 2.100 57 5,5 4,5 44 2,7 60 10 54,3 2023 68,4 94 2.100 57 5,2 4,2 45,4 2,8 80 15 57 2024 69,8 95,2 2.100 57 5 4 46,8 2,9 100 20 59,8 K/L TERKAIT MULTI K/L KEMENTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD KEMENTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD KEMENTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD KEMENTAN, KEMENKES, & KKP KEMENTAN KEMENTAN, BULOG, KEMENDAG KEMENTAN BULOG, KEMENSOS, KEMENTAN, KEMENKES KEMENTAN KEMENTAN
NO. 3 TUJUAN Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian INDIKATOR KINERJA 12 Peningkatan PDB Pertanian Sempit 13 Pertumbuhan PDB Perkebunan 14 Pertumbuhan PDB Hortikultura 15 Nilai Tukar Petani 16 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 17 Opini BPK SATUAN % % % Indeks Nilai Predikat 109 - BASELINE 2019 3,3 4,9 5,8 103 79,05 WTP 2020 3,36 4,9 5,8 103 79,96 WTP 2021 3,46 5 5,9 103 80,71 WTP TARGET 2022 3,56 5 5,9 104 81,46 WTP 2023 3,66 5 5,9 104 82,21 WTP 2024 3,76 5 5,9 105 82,96 WTP K/L TERKAIT KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN
110 - Lampiran 2 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2020-2024 (MENJADI). NO. TUJUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN BASELINE 2019 2020 2021 1 Meningkatnya 1 Global Food Security Index Indeks 62,6 64 65,5 Pemantapan Ketahanan Pangan (GFSI) 2 Skor Pola Pangan Harapan Skor 86,4 90,4 91,6 (PPH) 3 Angka Kecukupan Energi kkal/kap/hari 2.121 2.100 2.100 (AKE) 4 Angka Kecukupan Protein (AKP) gram/ kapita/hari 62,87 57 57 5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under- nourishment/PoU) % 6,7 6,2 5,8 6 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES) % 5,8 5,2 4,8 7 Ketersediaan beras Juta ton 38,4 39,2 42,7 8 Ketersediaan protein hewani Juta ton 2,4 2,5 2,6 9 Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi % Penerima BPNT 480 ton 10-20% 40 10 Persentase pangsa pangan % 2 5 8 organik TARGET 2022 66,9 92,8 2.100 57 5,5 4,5 44 2,7 60 10 2023 68,4 94 2.100 57 5,2 4,2 45,4 2,8 80 15 2024 69,8 95,2 2.100 57 5 4 46,8 2,9 100 20 K/L TERKAIT MULTI K/L KEMENTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD KEMENTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD KEMENTAN, KEMENKES, KKP & KEMENDIKBUD KEMENTAN, KEMENKES, & KKP KEMENTAN KEMENTAN, BULOG, KEMENDAG KEMENTAN BULOG, KEMENSOS, KEMENTAN, KEMENKES KEMENTAN
NO. TUJUAN 2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian 3 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 4 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian 5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian INDIKATOR KINERJA 11 Nilai Tukar Petani 12 Nilai Tambah per Tenaga Kerja Pertanian 13 Peningkatan PDB Pertanian Sempit 14 Pertumbuhan PDB Perkebunan 15 Pertumbuhan PDB Hortikultura 16 Teknologi yang diterapkan oleh Petani 17 Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya 16 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 17 Opini BPK RI SATUAN Indeks Rp Juta/tenaga kerja/tahun % % % % % Nilai Predikat 111 - BASELINE 2019 103 46,9 3,3 4,9 5,8 65 N/A 79,05 WTP 2020 103 49,2 3,36 4,9 5,8 65-80 60 79,96 WTP 2021 103 51,7 3,46 5 5,8 70-80 75 80,71 WTP TARGET 2022 104 54,3 3,56 5 5,9 75-80 80 81,46 WTP 2023 104 57 3,66 5 5,9 80-90 85 82,21 WTP 2024 105 59,8 3,76 5 6 80-95 90 82,96 WTP K/L TERKAIT KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN KEMENTAN
LAMPIRAN 3. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2020 - 2024 (SEMULA) (Berdasarkan 12 Program untuk tahun 2020) Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Satuan KEMENTERIAN/LEMBAGA SS1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri % SS2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional 2. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional 3. Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan % % SS3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional 4. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 5. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan % % SS4. Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian 6. Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan 7. Petani yang Menerapkan Teknologi % % SS5. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan 8. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 9. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian % % SS6. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan 10. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani 11. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis 12. Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina % % % SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 13. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya % 14. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian % SS8. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 15. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai SS9. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas 16. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Nilai PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Nilai Skala Likert (1-4) Terkelolanya Anggaran Sekretariat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Nilai Pembinaan hukum bidang pertanian Legislasi dan advokasi hukum yang optimal Deregulasi Kebijakan Tingkat Kepuasan Layanan Biro Hukum Nilai Skala Likert (1-4) Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Terwujudnya Layanan Kerjasama Internasional yang Prima Standar Deviasi Realisasi terhadap Perencanaan-Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Indeks Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Luar Negeri % Skala Likert (1-4) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian Terwujudnya Tata kelola Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian efektif, efisien dan akuntabel Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian Tingkat kepuasan layanan keuangan dan BMN di Biro Keuangan dan Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang efektif, Efisien dan Akuntabel Opini Skala Likert (1-4) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Nilai Baseline 1,29 0,1 N/A 40 60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79,05 89,11 3,11 89.90 N/A 3,11 WTP 89,9 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 2,27 8,20 0,1 83,25 41 65 70 50,43 83,32 67 80 90 39 65 79,96 91,23 32,06 3,12 92,04 2,96 3,30 30 3,15 WTP 3,20 92,2 2021 4,01 8,46 0,1 83,50 42 70 75 51,19 83,82 67 80,5 91 47 75 80,71 91,61 32,53 3,14 92,42 2,97 3,31 27 3,17 WTP 3,23 92,4 Target 2022 5,96 9,96 0,1 83,75 43 70 80 51,78 84,52 67 80,5 92 50 80 81,46 91,98 32,79 3,16 92,8 2,98 3,31 25 3,19 WTP 3,27 92,6 2023 6,95 11,50 0,1 84,00 44 75 85 52,42 85,02 67 81 93 53 85 82,21 92,36 33,02 3,19 93,18 2,99 3,32 23 3,21 WTP 3,30 93,8 2024 7,11 13,03 0,1 84,25 45 75 90 53,07 85,72 67 81 94 56 90 82,96 92,73 33,25 3,21 93,55 3,00 3,32 21 3,23 WTP 3,33 94 2020 15.869.195 1.693.574 8.654 16.439 1.169.319 2021 21.838.977 1.710.397 7.751 13.103 1.270.746 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 22.930.926 1.795.917 8.139 13.758 1.334.283 2023 24.077.472 1.885.713 8.545 14.446 1.400.997 2024 25.281.346 1.979.998 8.973 15.168 1.471.047 Unit Organisasi Pelaksana KEMENTERIAN PERTANIAN Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Badan Karantina Pertanian Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Peternakan Badan Karantina Pertanian Balitbangtan BPPSDMP Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Karantina Pertanian BPPSDMP BPPSDMP Seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Seluruh Eselon I Lingkup Kementerian SEKRETARIAT JENDERAL Biro Hukum Biro Kerjasama Luar Negeri Biro Keuangan dan Perlengkapan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Terwujudnya Tata Kelola Biro Organisasi dan Kepegawaian yang baik Nilai Indeks Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal Tingkat Kepuasan Layanan Biro Organisasi dan Kepegawaian Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan yang Baik Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertanian untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian Meningkatnya Kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Meningkatnya kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tingkat kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Terwujudnya Layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang Prima Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Penyelenggaraan Kearsipan dan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Terwujudnya Pengelolaan Kearsipan secara elektronisasi yang terintegrasi dan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan serta Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Umum dan Pengadaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Hubungan Antar Lembaga, serta Keprotokolan di Bidang Pertanian Terwujudnya layanan hubungan masyarakat, informasi publik dan keprotokolan yang prima. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat, informasi publik, dan keprotokolan Meningkatnya citra positif Kementerian Pertanian Indeks pemberitaan positif, keterbukaan informasi publik dan penghargaan pameran Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal Satuan Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % Nilai Skala Likert (1-4) Nilai Indeks % Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) % Skala Likert (1-4) % Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Baseline 3,11 74,05 N/A 3,04 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 4,00 3,30 4,50 3,30 3,60 4,80 3,22 30 5,60 3,17 74,1 3,08 90,28 3,30 3,20 85 3,05 100 3,32 2,84 3,00 3,33 3,20 2021 4,03 3,33 4,54 3,32 3,62 4,85 3,23 30 5,88 3,2 74,3 3,09 90,94 3,25 3,21 88 3,10 100 3,34 2,86 3,01 3,33 3,20 Target 2022 4,06 3,37 4,57 3,33 3,64 4,90 3,23 25 5,94 3,23 73,5 3,1 91,94 3,26 3,22 90 3,15 100 3,36 2,88 3,03 3,34 3,21 2023 4,10 3,39 4,60 3,35 3,65 4,95 3,24 25 6,00 3,26 74,7 3,11 91,94 3,27 3,23 92 3,20 100 3,38 3 3,05 3,34 3,21 2024 4,12 3,42 4,62 3,37 3,67 5,00 3,24 23 6,06 3,29 74,9 3,12 91,94 3,27 3,23 93 3,25 100 3,4 3,02 3,07 3,35 3,22 2020 15.750 31.446 99.301 30.960 29.011 24.538 228.592 39.560 2021 14.654 33.768 141.899 32.049 29.760 27.922 153.239 58.674 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 15.387 35.456 148.994 33.651 31.248 29.318 160.901 61.608 2023 16.156 37.229 156.444 35.334 32.810 30.784 168.946 64.688 2024 16.964 39.091 164.266 37.101 34.451 32.323 177.393 67.922 Unit Organisasi Pelaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Biro Umum dan Pengadaan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Indeks kepuasan unit kerja eselon I terhadap Layanan Biro Humas dan Informasi Publik. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal 1) Nilai Indeks Persepsi Korupsi 2) Nilai Penguatan Pengawasan Internal 3) Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP Rasio rekomendasi Kemen PAN&RB yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian Meningkatnya Maturitas SPI Kementerian Pertanian Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekmendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal Rasio rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat I Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat I Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat I Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat I Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat I Rasio rekomendasi Pengawalan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat I Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat II Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat II Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat II Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat II Rasio rekomendasi Pengawalan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat II Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat III Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat III Satuan Skala Likert (1-4) Level Nilai % Nilai % % Nilai Nilai Nilai % Nilai % % Nilai % % Nilai % Nilai % % Nilai % % Nilai Baseline 3 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 3,15 3 5,25 10,15 6,8 75 3 75 75 31,66 80 80 75 32,77 75 75 3 75 75 80 75 32,37 75 75 3 75 75 80 2021 3,15 3 5,3 10,25 6,9 80 3 80 80 32,41 82 81 80 33,27 80 80 3 80 80 81 80 32,87 80 80 3 80 80 81 Target 2022 3,16 3 5,35 10,35 7 85 3 85 85 33,16 84 82 85 33,77 85 85 3 85 85 82 85 33,37 85 85 3 85 85 82 2023 3,16 4 5,4 10,4 7,1 85 4 85 85 33,91 86 83 85 34,27 85 85 4 85 85 83 85 33,87 85 85 4 85 85 83 2024 3,17 4 5,45 10,45 7,2 90 4 90 90 34,66 88 84 90 34,77 90 90 4 90 90 84 90 34,37 90 90 4 90 90 84 2020 79.581 12.201 12.211 12.003 2021 164.582 21.442 21.288 21.223 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 173.983 23.253 22.754 22.089 2023 182.421 24.311 23.604 22.719 2024 188.949 25.200 24.216 23.196 Unit Organisasi Pelaksana INSPEKTORAT JENDERAL Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat III Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat III yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat III Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat Rasio rekomendasi Pengawalan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat III Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat III Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat IV Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat IV Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat IV Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat IV Rasio rekomendasi Pengawalan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat IV Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rasio rekomendasi Audit Tujuan Tertentu di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Rasio rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Meningkatnya Nilai Penguatan Pengawasan Internal Rasio Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Rasio Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Lavel III dengan Nilai 3,5 Rasio Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 5,5 dari Skala 6,00 Rasio Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupasi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 6 dari Skala 7,00 Rasio Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 8,5 dari Skala 10 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian Meningkatnya Nilai PMPRB (pengungkit) Inspektorat Jenderal Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Pertanian Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait Itjen yang ditindaklanjuti Itjen Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan Inspektorat IV atas Laporan Keuangan Itjen yang ditindaklanjuti Itjen Rasio rekomendasi Audit Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Itjen Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Itjen Tingkat Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Sekretariat Itjen (Survei Internal) Satuan % Nilai % % Nilai % % Nilai % Nilai % % Nilai % % % % % % % % % Level Nilai Nilai % Nilai % % % Skala Likert (1-4) Baseline Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 75 33,79 75 75 3 75 75 80 75 32,57 75 75 3 75 75 75 75 20 45 30 30 30 3 31,66 80 75 80 75 75 75 3,1 2021 80 34,29 80 80 3 80 80 81 80 33,07 80 80 3 80 80 75 75 25 55 35 35 35 3 32,41 82 80 82 80 80 80 3,15 Target 2022 85 34,79 85 85 3 85 85 82 85 33,57 85 85 3 85 85 80 80 30 65 40 40 40 3 33,16 83 85 84 85 85 85 3,2 2023 85 35,29 85 85 4 85 85 83 85 34,07 85 85 4 85 85 80 80 35 75 45 45 45 4 33,91 84 85 86 85 85 85 3,2 2024 90 35,79 90 90 4 90 90 84 90 34,57 90 90 4 90 90 80 80 40 85 50 40 50 4 34,66 85 90 88 90 90 90 3,25 2020 12.139 10.351 46.424 2021 21.173 21.225 58.231 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 21.835 22.706 61.346 2023 22.524 23.211 66.051 2024 23.106 23.874 69.356 Unit Organisasi Pelaksana Inspektorat IV Inspektorat Investigasi Sekretariat Inspektorat Jenderal
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Tanaman Pangan Dalam Negeri Peningkatan Produksi padi Peningkatan Produksi jagung Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan Indeks Kemanfaatan alsintan pascapanen TP Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan Rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Ditjen Tanaman Pangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Terkolanya Anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang Akuntabel Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Meningkatnya produksi kedelai Jumlah Produksi Kedelai Terpenuhinya kebutuhan komoditas aneka kacang dan umbi tanaman pangan untuk komoditas ekspor Jumlah Produksi aneka Kacang Jumlah Produksi umbi-umbian Pengelolaan Produksi Serealia Meningkatnya produksi padi dan jagung Produksi padi Produksi Beras Biofortifikasi Produksi Jagung Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi pangan strategis tanaman pangan Rasio benih padi bersertifikat yang tersedia sebelum masa tanam selesai Rasio benih jagung yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total Rasio benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk komoditas ekspor Rasio benih ubi jalar yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total Rasio benih kacang tanah yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap Rasio benih ubi kayu yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total Rasio benih kacang hijau yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap Rasio benih porang yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai AKIP Ditjen TP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Meningkatnya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Meningkatnya kualitas layanan publik BBPOPT Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPOPT Meningkatnya implementasi rekomendasi peramalan serangan OPT yang diberikan oleh BPPOPT Rasio luas serangan OPT tanaman padi yang terjadi terhadap luas serangan OPT Rasio luas serangan OPT tanaman jagung yang terjadi terhadap luas serangan Rasio luas serangan OPT tanaman kedelai yang terjadi terhadap luas serangan Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPOPT Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPOPT yang terjadi berulang Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek Satuan % % % % % % Nilai Skala Likert (1-4) Nilai Juta Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ton % % % % % % % % % % Nilai Skala Likert (1-4) Nilai % Skala Likert (1-4) % % % Jumlah Jumlah Baseline 22,05 80,39 54,6 195 22,5 53 80,39 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Jawa Barat 2020 1,03 1,46 10 85 75 60 29,93 3,4 74,25 0,27 0,59 18,13 55,16 0,03 22,92 60 80 37 6 11 6 11 0,14 75 60 85,5 3,19 74,25 30 30 3,5 72,5 70 21 0 0 2021 2,43 0,35 11 85 75 60 30,83 3,43 75 0,29 0,63 19,40 56,5 0,14 23,00 65 81 38 6 11 6 11 6,25 75 60 86 3,2 74,5 25 25 3,52 72 70 21 0 0 Target 2022 2,65 13,04 12 85 75 60 31,75 3,45 77 0,30 0,68 20,76 58 0,29 26,00 70 82 39 6 11 6 11 8,33 75 60 86,5 3,23 75 20 20 3,5 71,5 69 20 0 0 2023 6,90 15,38 13 85 75 60 32,71 3,48 78 0,32 0,74 22,21 62 0,44 30,00 75 83 40 6 11 6 11 10,53 75 60 87 3,25 75,5 15 15 3,5 71 69 20 0 0 2024 5,48 17,67 14 85 75 60 33,69 3,5 80 0,33 0,82 23,87 65,4 0,60 35,30 80 84 41 6 11 6 11 11,90 75 60 87,5 3,28 76 10 10 3,5 70,5 68 19,5 0 0 2020 5.612.809 732.604 1.361.089 1.976.344 390.120 404.385 34.750 2021 5.781.000 754.557 1.401.874 2.035.566 401.810 416.502 35.791 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 5.954.000 777.137 1.443.826 2.096.482 413.835 428.967 36.862 2023 6.133.000 800.501 1.487.233 2.159.510 426.276 441.863 37.971 2024 6.317.000 824.517 1.531.853 2.224.299 439.065 455.120 39.110 Unit Organisasi Pelaksana DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Direktorat Serealia Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Sekretariat Direktorat Jenderal BBPOPT
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Dan Penerapan Sistem Mutu Benih Dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Meningkatnya kualitas layanan publik Pengembangan dan Pengujian Mutu Benih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTPH Meningkatnya pemanfaatan metode pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Rasio hasil pengembangan metode pengujian mutu benih pada tahun berjalan Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPPMBTPH Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPPMBTPH yang terjadi Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor Rasio Peningkatan kualitas komoditas tanaman pangan untuk mendukung Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan Rasio pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman Pangan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri Peningkatan Produksi hortikultura strategis Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura Peningkatan produksi hortikultura unggulan Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan Tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Meningkatnya produksi komoditas strategis hortikultura Produksi cabai Produksi Bawang Merah Produksi Bawang Putih Meningkatnya produksi hortikultura unggulan Peningkatan produksi sayuran Peningkatan produksi tanaman obat 1. Produksi kentang 2. Produksi sayuran lain 3. Produksi tanaman obat Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Tersedianya perbenihan hortikultura bermutu terhadap kebutuhan Produksi benih umbi / rimpang Produksi benih batang Peningkatan Sertifikasi benih hortikultura Prasarana dan Sarana perbenihan hortikultura Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Pengendalian serangan OPT terhadap luas serangan OPT Hortikultura Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura Penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif dan efisien Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Satuan Skala Likert (1-4) % Temuan Temuan % % % % % % % % % Nilai Nilai Ton Ton Ton % % Ton Ton Ton Ton Batang % Unit % % Nilai Nilai Skala Likert (1-4) Baseline 80,27 2,5 2,5 80,27 Lokasi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 3,30 100 0 0 10 51 1,50 6 0,62 85 85 95 50 30,00 80,5 2.627.462 1.600.785 93.258 2,6 3,02 1.327.801 8.117.996 451.041 14.191 7.708.992 2 23 95 50 30,00 80,5 3,13 2021 3,35 100 0 0 11 52 1,53 6 2,8 85 87,5 95 50 31,91 81 2.666.875 1.622.396 98.387 2,7 3,56 1.343.734 8.407.628 467.098 14.516 7.872.444 2 25 95 50 31,91 81 3,15 Target 2022 3,40 100 0 0 12 53 1,86 6 4,47 85 90 95 50 31,99 81,5 2.720.212 1.644.460 104.487 2,9 3,44 1.363.890 8.716.002 483.166 14.887 8.038.934 2 27 95 50 31,99 81,5 3,17 2023 3,45 100 0 0 13 54 2,05 6 4,85 85 92,5 95 50 32,07 82 2.780.056 1.669.127 111.383 3 3,32 1.388.440 9.036.516 499.207 15.260 8.208.526 2 29 95 50 32,07 82 3,19 2024 3,50 100 0 0 14 55 2,13 6 5,27 85 95 95 50 32,15 83 2.843.998 1.694.331 119.180 3,1 3,22 1.416.209 9.376.356 515.282 15.723 8.379.863 2 31 95 50 32,15 83 3,21 2020 14.300 699.218 620.481 233.099 92.592 33.593 129.857 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 14.729 15.169 720.170 741.722 1.142.206 1.199.316 261.914 275.010 386.547 405.874 121.800 127.890 130.116 136.622 2023 15.625 764.021 1.259.282 288.760 426.168 134.285 143.453 2024 16.094 786.943 1.322.246 303.198 447.476 140.999 150.626 Unit Organisasi Pelaksana BBPPMBTPH Direktorat PPHTP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA Direktorat Sayuran Dan Tanaman Obat Direktorat Perbenihan Hortikultura Direktorat Perlindungan Hortikultura Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Meningkatnya produksi hortikultura unggulan Peningkatan produksi buah-buahan Peningkatan produksi florikultura 1. Produksi pisang 2. Produksi Mangga 3. Produksi Durian 4. Produksi Alpukat 5. Produksi Buah Lain 6. Produksi Florikultura tangkai Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Meningkatnya prasarana dan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura sesuai peruntukan Rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang sesuai peruntukan Meningkatnya nilai tambah dan akses pasar komoditas hortikultura Nilai ekspor untuk produk hortikultura Peningkatan Fasilitasi akses pasar hortikultura Peningkatan Fasilitasi nilai tambah produk hortikultura Pertumbuhan Jaminan Mutu produk Hortikultura Nasional PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian perkebunan Pertumbuhan Nilai ekspor perkebunan Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan a. Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan. b. Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Meningkatnya Kualitas layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman tahunan dan penyegar Produksi kelapa sawit (CPO) Peningkatan produksi kelapa sawit (CPO+PKO) Produksi kakao Peningkatan produksi kakao Produksi kopi Peningkatan produksi kopi Produksi jambu mete Produksi karet Produksi kelapa Produksi teh Produksi gula aren Produksi sagu Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman semusim dan rempah Produksi tebu Produksi lada Produksi pala Produksi cengkeh Produksi nilam Produksi sereh wangi Produksi vanili Produksi tembakau Dukungan Perlindungan Perkebunan Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan. Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Perlindungan Perkebunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik perlindungan Dukungan Perbenihan Perkebunan Satuan % % Ton Ton Ton Ton Ton Tangkai % US$ % % % % % % % Nilai Nilai Skala Likert (1-4) Ton % Ton % Ton % Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton % % Skala Likert (1-4) Baseline 3,5 5 7.280.659 2.808.936 1.169.802 461.613 10.717.575 778.069.227 45.861.121 5,7 783.978 1,7 760.963 1,4 136.402 3.448.700 2.922.190 141.252 70.083 478.561 28,298,762 89,671 37,496 123,766 442,2 250,833 12,749 182,661 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 0,38 0,06 7.425.067 2.810.031 1.188.235 479.616 10.619.828 778.443.501 80 325.114.100 8 5 5 1,8 80,0 80 40 32,58 85 3 49.117.260 5,8 739.483 1,70 773.409 1,64 139.873 3.545.693 2.798.979 138.323 70.433 472.865 33.107.481 89.902 37.463 137.757 2.442 275.917 1.481 239.743 80 40 3 2021 3,75 2 7.736.920 2.845.519 1.238.141 481.000 11.065.861 794.012.371 80 343.516.785 8 5 5 1,82 80,5 80 40 32,62 85 3 49.924.420 5,9 761.856 3,03 785.946 1,62 142.619 3.317.420 2.829.768 139.768 70.786 483.359 32.961.328 90.847 40.486 140.787 2.377 303.508 1.634 303.514 80 40 3 Target 2022 4,61 4,7 8.100.555 2.979.258 1.296.333 482.385 11.585.956 831.330.953 80 361.919.470 8 5 5 1,85 81,0 80 40 32,72 85 3 51.694.940 5,9 780.902 2,5 798.451 1,59 145.422 3.376.012 2.860.896 140.645 71.140 485.775 35.474.918 91.792 41.157 143.989 2.400 333.859 1.753 375.346 80 40 3 2023 5,1 5,1 8.521.784 3.134.179 1.363.743 484.232 12.188.426 873.728.831 80 380.322.155 8 5 5 2 81,5 80 40 32,75 85 3 54.096.590 6 801.206 2,6 810.957 1,57 148.226 3.434.604 2.892.366 141.522 71.495 488.204 38.181.466 92.737 41.569 147.191 2.423 367.245 1.881 456.849 80 40 3 2024 5,7 5,5 9.007.526 3.312.828 1.441.476 511.833 12.883.166 921.783.917 80 398.724.840 8 5 5 2,1 82,0 80 40 32,91 85 3 56.498.240 6 822.838 2,7 823.462 1,54 151.029 3.493.197 2.924.182 142.399 71.853 490.645 41.095.890 93.683 41.985 150.394 2.446 403.970 2.017 547.363 80 40 3 2020 33.540 97.800 1.000.057 350.500 255.176 58.539 259.544 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 81.709 85.794 160.120 168.126 1.611.640 1.692.222 305.857 321.150 261.225 274.286 47.423 49.794 275.332 289.099 2023 90.084 176.532 1.776.833 337.207 288.001 52.284 303.554 2024 94.588 185.359 1.865.675 354.068 302.401 54.898 318.731 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Buah Dan Florikultura Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Perbenihan Perkebunan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Tersedianya benih tanaman perkebunan Jumlah benih kelapa sawit yang dihasilkan Jumlah benih kakao yang dihasilkan Jumlah benih kopi yang dihasilkan Jumlah benih kelapa yang dihasilkan Jumlah benih karet yang dihasilkan Jumlah benih jambu mete yang dihasilkan Jumlah benih aren yang dihasilkan Jumlah benih teh yang dihasilkan Jumlah benih sagu yang dihasilkan Jumlah benih tebu yang dihasilkan Jumlah benih lada yang dihasilkan Jumlah benih pala yang dihasilkan Jumlah benih cengkeh yang dihasilkan Jumlah benih tembakau yang dihasilkan Jumlah benih vanili yang dihasilkan Jumlah benih sereh wangi yang dihasilkan Jumlah benih nilam yang dihasilkan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan Penyediaan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan Tingkat Kemanfaatan sarana perkebunan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (Kegiatan di 4 UPT Pusat) Meningkatnya kualitas layanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tehadap layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan Peningkatan Produksi susu Peningkatan Produksi telur Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan Tersedianya sarana peternakan Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Terpenuhinya pakan ternak sesuai kebutuhan Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi Jumlah pakan ternak kerbau untuk produksi Jumlah pakan ternak kambing dan domba untuk produksi Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi Jumlah pakan ternak itik untuk produksi Jumlah pakan ternak babi untuk produksi Terpenuhinya pakan ternak perah sesuai kebutuhan Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi, kerbau, kambing) Terpenuhinya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan Satuan Butir Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Mata Batang Batang Batang Gram Batang Rumpun Stek % % Nilai Skala Likert (1-4) Nilai Skala Likert (1-4) % % % % % % % Kasus Nilai Skala Likert (1-4) Nilai Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Baseline 22,15 84,45 4480,8 ribu ton 944,54 ribu ton 5354,62 ribu US$ 744,3 ribu 81 80 122 87,82 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Daerah Pusat Pusat Pusat 2020 5.357.309 5.897.691 10.333.444 3.000.000 7.500.000 360.000 12.000 2.364.573 24.000 247.200.000 86.645.680 4.817.956 12.595.352 3.596.138 11.155.200 61.530.210 124.476.000 1,8 80,00 32,58 3 85 3 0,4 2,5 2,15 15 81,5 85 80 122 32,3 3,37 88,25 26.883.537 1.469.695 14.020.112 9.464.113 654.948 4.374.966 6.126.555 2021 5.370.703 5.916.470 7.926.112 3.000.000 8.500.000 480.000 12.000 2.374.467 24.000 4.188.286.500 90.977.920 5.203.396 12.847.252 3.793.926 11.580.450 62.145.512 125.718.000 1,82 80,50 32,62 3 85 3 0,85 2,6 2,15 15 82 87 80,5 120 32,75 3,44 88,68 27.891.703 1.482.922 14.171.382 9.758.424 675.315 4.421.346 6.264.828 Target 2022 5.384.129 5.935.308 7.108.975 3.000.000 8.500.000 600.000 12.000 2.384.401 24.000 4.455.831.150 95.527.080 5.619.658 13.104.190 4.021.562 12.006.750 62.766.967 126.978.000 1,85 81,00 32,72 3 85 3 1,2 2,7 2,16 20 82,5 90 80,5 118 33,5 3,51 88,93 29.011.374 1.498.811 14.322.652 10.052.734 695.682 4.467.323 6.413.738 2023 5.397.590 5.954.207 7.165.844 3.000.000 9.000.000 600.000 12.000 2.394.378 24.000 4.747.130.265 100.303.280 6.069.250 13.366.276 4.282.963 12.432.000 63.394.637 128.250.000 2,0 81,50 32,75 3 85 3 1,24 2,8 2,16 25 83 92 81 116 34 3,55 90,32 30.253.677 1.518.432 14.476.777 10.347.045 715.475 4.514.229 6.583.920 2024 5.411.084 5.973.165 7.223.168 3.000.000 10.000.000 600.000 12.000 2.404.396 24.000 5.064.559.292 105.318.400 6.554.768 13.633.620 4.561.356 12.857.250 64.028.583 129.528.000 2,1 82,00 32,91 3 85 3 1,28 2,9 2,16 30 83,5 95 81 114 34,5 3,58 90,85 31.630.622 1.541.926 14.632.198 10.641.356 736.417 4.561.629 6.775.375 2020 120.906 255.129 1.299.578 77.088 2021 352.806 305.875 2.132.854 155.507 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 370.446 321.169 2.671.790 194.385 2023 388.969 337.227 2.976.242 242.985 2024 408.417 354.089 3.313.082 303.735 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan UPT Pusal/Balai DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Ditjen PKH, Dit. PPHNak, Dit. Bitpro, Dit. Ditjen PKH, Dit. Bitpro, Dit. Pakan, Dit. Kesmavet, Dit. Keswan Ditjen PKH, Dit. PPHNak, Dit. Kesmavet Ditjen PKH, Dit. Keswan Ditjen PKH, Dit. Kesmavet Direktorat Pakan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur Tersedianya sarana prasarana pakan ternak Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pakan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasanpenolakan : kesehatan hewan) Rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasanpenolakan : kesehatan hewan) Rasio ekspor obat hewan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan : mutu dan keamanan) Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis Rasio ternak sapi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (disesuaikan dinamika populasi) Rasio ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau (disesuaikan dinamika populasi) Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing Rasio ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging Rasio ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Meningkatnya kesehatan ternak perah Rasio ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah Meningkatnya kesehatan ayam petelur Rasio ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan hewan Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak) Terpenuhinya populasi ternak sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan Jumlah betina produktif ternak sapi potong yang diajukan Jumlah betina produktif ternak kerbau potong yang diajukan Jumlah betina produktif ternak kambing potong yang diajukan Jumlah betina produktif ternak domba potong yang diajukan Jumlah betina produktif ternak ayam yang diajukan Jumlah betina produktif ternak itik yang diajukan Jumlah betina produktif ternak babi potong yang diajukan Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional Produksi susu Jumlah betina produktif ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional Produksi telur Satuan Ton % % % % % % % % % % % % % % % % % Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor % % % Ton Ekor Ton Baseline 80 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 13.007.193 85 0 0 0 2,74 3,21 9,61 8,53 25,51 4,42 9,01 19,53 80 3,79 4,24 91 20 2.142.648 130.162 3.977.698 4.629.869 3.004.480.237 30.770.385 3.995.403 2.657.090 372.372 3.672.382 3.606.858 17.350.891 190.883 463.131 90 90 70 968.150 308.160 4.795.165 2021 13.280.990 87 0 0 0 2,74 3,21 9,61 8,53 25,51 4,42 9,01 19,53 80,5 2,94 4,24 92 20 2.261.847 2.223.000 131.333 4.019.912 4.680.526 3.097.912.245 31.727.269 4.037.355 2.757.261 376.361 3.687.696 3.685.921 17.890.461 196.819 477.213 90 90 75 993.320 315.115 4.896.101 Target 2022 13.553.714 90 0 0 0 2,6 3,15 9,4 8,3 25,4 4,3 8,9 19,3 80,5 2,8 3,9 92 15 2.312.239 132.741 4.062.127 4.731.183 3.191.344.252 32.684.153 4.079.747 2.868.590 381.288 3.703.072 3.766.718 18.430.031 202.691 491.770 90 90 80 1.020.140 322.605 4.996.643 2023 13.825.116 92 0 0 0 2,5 3 9,2 8,1 25,3 4,2 8,7 19,1 81 2,7 3,8 92 15 2.411.252 134.478 4.105.137 4.782.796 3.284.776.260 33.614.037 4.122.584 2.992.134 387.188 3.718.514 3.849.285 18.969.602 208.691 506.749 90 90 85 1.048.710 331.165 5.096.696 2024 14.102.574 95 0 0 0 2,4 2,9 9 7,9 25,2 4,1 8,5 18,9 81 2,6 3,7 92 15 2.520.996 136.559 4.148.945 4.834.409 3.378.208.267 34.597.921 4.165.871 3.129.092 394.104 3.734.019 3.933.662 19.509.172 214.627 522.203 90 90 90 1.079.120 340.795 5.198.982 2020 171.603 619.446 2021 306.266 1.175.866 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 362.046 1.501.005 2023 416.352 1.674.350 2024 478.805 1.851.718 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Perbibitan Dan Produksi Ternak
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Jumlah betina produktif ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur Tersedianya sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak Tingkat kemanfaatan sarana prasana perbibitan dan produksi ternak Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Meningkatnya produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan ekspor terkait alasan mutu dan keamanan produk Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negera tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk) Meningkatnya daging yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia Meningkatnya produk susu dan telur yang berstatus sehat untuk dikonsumsi masyarakat Rasio produk susu yang berstatus sehat terhadap total produk susu yang Rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap total produk telur yang dihasilkan Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan Nilai ekspor hewan hidup Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan Nilai ekspor produk non pangan Nilai ekspor obat hewan Nilai ekspor benih dan bibit ternak Pertumbuhan unit usaha peternakan Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Tingkat kemanfaatan sarana prasana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tingkat kemanfaatan sarana pertanian Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tingkat kepuasan Unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Ekor % % % % % % Kasus % % % US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 % % Nilai Skala Likert (1-4) Nilai % % % Nilai Nilai Nilai % Baseline 15,7 48,3 1,7 81 122 88 95 90 66.038 523.890 138.127 14.127 2.196 1,49 5,60 87,82 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 267.913.341 90 0 17,5 51,3 1,7 81,5 122 88,2 95,2 90 75.944 602.474 158.846 16.245 2.526 1,88 85 32,3 3,37 88,25 50,43 81,62 50 34,81 3,3 81 31,68 2021 273.552.827 91 0 20,2 52 1,7 82 120 88,5 95,5 92 87.335 692.845 182.673 18.682 2.905 2,59 87 32,75 3,44 88,68 51,19 81,58 65 34,83 3,3 82 34,45 Target 2022 279.170.226 92 0 23,8 52,8 2,5 82,5 118 89 95,7 93 104.802 831.414 219.208 22.419 3.486 3,64 90 33,5 3,51 88,93 51,78 81,58 80 34,88 3,34 83 37,22 2023 284.760.370 93 0 28,3 53,5 3,3 83 116 89,2 96 95 131.003 1.039.267 274.010 28.023 4.357 4,26 92 34 3,55 90,32 52,42 81,58 90 34,93 3,35 84 39,99 2024 290.475.270 95 0 33,7 54,3 3,3 83,5 114 89,5 96,2 95 170.304 1.351.047 356.213 36.430 5.664 5,14 95 34,5 3,58 90,85 53,07 81,58 100 34,98 3,5 85 42,76 2020 30.369 25.829 375.243 2.924.638 543.398 800.233 2021 76.816 65.484 352.915 5.271.517 634.353 932.873 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 92.947 87.438 433.969 5.535.093 653.384 960.859 2023 102.242 100.554 439.759 5.811.847 672.985 989.684 2024 112.466 120.664 445.694 6.102.440 693.175 1.019.375 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Direktorat Irigasi Pertanian Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Meratanya pemanfaatan alsintan di wilayah pertanian sesuai kebutuhan peningkatan produktivitas pangan strategis nasional Tingkat kemanfaatan alsintan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Optimalnya distribusi pupuk dan pestisida dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIO-INDUSTRI BERKELANJUTAN Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) Terselenggaranya Birokrasi Balitbangtan yang Efektif dan Efisien Nilai PMPRB Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Terkelolanya Anggaran Balitbangtan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) Rasio hasil litbang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian terhadap seluruh output hasil litbang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Balai Besar penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pasacapanen Pertanian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pasca panen Pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) Rasio hasil litbang (output akhir) pasca panen pertanian terhadap seluruh output hasil litbang pasca panen pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Satuan % % % Nilai Nilai Nilai % % % VUB dan galur Aksesi Nilai Nilai Jumlah % VUB Aksesi Nilai Nilai Jumlah % Nilai Baseline 20,16 94,96 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat 2020 67,53 50 80 34,81 3,3 81 83,23 52,07 65 30 dan 8 4.250 32,30 85 21 80 4 4250 82,5 85.0 57 100 80 2021 66,98 65 80 34,83 3,3 82 83,17 52,15 70 30 dan 8 4.250 32,94 85,25 24 100 4 4250 83 85.5 63 100 80 Target 2022 65,91 80 80 34,88 3,34 83 83,17 52,22 70 30 dan 8 4.250 33,67 85,5 27 100 4 4250 83 86.0 70 100 81 2023 64,99 90 80 34,93 3,35 84 83,17 52,28 75 30 dan 8 4.250 34,50 85,75 27 100 4 4250 84 86.5 74 100 81 2024 64,12 100 80 34,98 3,5 85 83,17 52,34 75 30 dan 8 4.250 34,77 86 27 100 4 4250 84 87.0 79 100 82 2020 993.853 400.841 276.560 239.014 1.053.675 11.642 39.250 2021 1.156.762 447.779 298.519 261.204 1.675.117 12.224 41.210 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 1.191.465 461.212 307.475 269.040 1.758.873 12.835 43.270 2023 1.227.209 475.049 316.699 277.112 1.846.816 13.477 45.440 2024 1.264.025 489.300 326.200 285.425 1.939.157 14.151 47.700 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Alat Dan Mesin Pertanian Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Pupuk Dan Pestisida Direktorat Pembiayaan Pertanian BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (BALITBANGTAN) Seluruh Eselon II Lingkup Balitbangtan Seluruh Eselon II Lingkup Balitbangtan Seluruh Eselon II Lingkup Balitbangtan Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB BIOGEN) Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian (BB Pasca Panen)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Nilai Kinerja Balai Besar penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai) Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Sumberdaya Lahan Pertanian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah) Rasio hasil litbang (output akhir) Sumberdaya lahan Pertanian terhadap seluruh output hasil litbang Sumberdaya lahan Pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Balai Besar penelitian dan Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Jumlah hasil pengkajian dan pengembanagn Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Mekanisasi Pertanian Jumlah hasil Perekayasan/ penelitian dan pengem bangan mekanisasi Pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) Rasio hasil Perekayasan/ penelitian dan pengem bangan mekanisasi Pertanian terhadap seluruh output hasil Perekayasan/penelitian dan pengembangan mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Hortikultura Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Hortikultura yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Hortikultura terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Hortikultura yang dilaksanakan pada tahun berjalan Jumlah varietas unggul tanaman untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (berdasarkan PMK yang berlaku) Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Perkebunan Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Perkebunan yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) Satuan Nilai Jumlah % Nilai Nilai Jumlah % Nilai Nilai Jumlah % Nilai Nilai Jumlah % Jumlah Nilai Nilai Jumlah Baseline Lokasi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Banten Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat 2020 85 570 90 79,5 85,6 564 95 79 90 20 100 80 94 119 45 6 83 92 56 2021 85 575 93 80 86 636 95 79 90,5 20 100 81 94 110 45 7 84 93 57 Target 2022 85 584 95 80,5 86,5 704 96 80 91 20 100 82 95 102 47 7 85 94 58 2023 85 590 97 81 87 772 96 80 91,5 20 100 83 95 95 51 7 86 95 58 2024 85 595 98 81,5 87,5 840 96 81 92 20 100 84 96 93 66 8 87 96 59 2020 56.537 354.015 10.829 37.499 56.293 2021 56.760 372.946 13.959 37.740 61.951 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 57.015 391.035 15.419 40.085 67.200 2023 57.255 409.802 17.129 40.320 72.500 2024 57.605 430.291 18.239 36.880 77.250 Unit Organisasi Pelaksana Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Balai Besar Mekanisasi Pertanian (BB MEKTAN) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hortikultura (PUSLITBANGHORTI) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perkebunan (PUSLITBANGBUN)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Perkebunan terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Perkebunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan Jumlah varietas unggul tanaman untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (berdasarkan PMK yang berlaku) Penelitian dan Pengembangan Peternakan Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Peternakan Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Peternakan terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Peternakan yang dilaksanakan pada tahun berjalan Jumlah galur hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (berdasarkan PMK yang berlaku) Penelitian dan Pengembangan Tanaman Tanaman Pangan Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Tanaman Pangan Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan Jumlah varietas unggul tanaman untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (berdasarkan PMK yang berlaku) Dukungan Manajemen, Instrumentasi dan Fasilitasi litbang Pertanian Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layana Prima Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERTANIAN Termanfaatkannya teknologi pertanian Petani yang menerapkan teknologi Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien Nilai PMPRB Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Pemanfaatan Teknologi Pertanian Petani yang menerapkan teknologi Satuan % Nilai Nilai Jumlah % Galur Nilai Nilai Jumlah % VUB Nilai Nilai Nilai Nilai % % % Nilai Nilai % Baseline Lokasi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Daerah 2020 25 6 81 89 53 45 8 84 80 18 80 11 85 88 80 90 70 60 18 33,25 90 70 2021 52 6 81,2 89,5 54 59 2 84,5 80,25 20 98 8 85 95 80,35 90,5 75 75 19 33,50 91 75 Target 2022 53 7 81,4 90 55 60 1 85 80,5 20 98 9 86 96 81 91 80 80 20 33,75 92 80 2023 54 8 81,6 90,5 57 61 3 85,25 80,75 20 98 9 86 96 81,5 91,5 85 85 21 34,00 93 85 2024 56 11 81,8 91 59 67 7 85,5 81 18 98 8 86 97 82 92 90 90 22 34,25 94 90 2020 138.530 43.077 1.066.682 737.604 490.215 2021 151.990 44.860 1.120.016 841.186 555.977 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 156.180 46.170 1.176.017 1.093.542 722.770 2023 160.470 47.730 1.234.818 1.421.604 939.601 2024 164.660 49.115 1.296.559 1.848.086 1.221.481 Unit Organisasi Pelaksana Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan (PUSLITBANGNAK) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan (PUSLITBANGTP) Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian (BALITBANGTAN) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN (BPPSDMP) Pusat Penyuluhan Pertanian
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi BPPSDMP Nilai PMPRB Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian - Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP - Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total temuan BPK atas laporan Keuangan BPPSDMP - Persentase Rekomendasi Reviu Laporan Keuangan BPPSDMP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian - Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP - Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total temuan BPK atas laporan Keuangan BPPSDMP - Persentase Rekomendasi Reviu Laporan Keuangan BPPSDMP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP PROGRAM PENDIDIKAN PERTANIAN Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian Pendidikan Pertanian Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian Persentase Lembaga Pendidikan vokasi pertanian yang memiliki akreditasi minimal B Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yagn ditetapkan Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Badan Karantina Pertanian Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Jumlah kebijakan tenis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan sesuai kebutuhan Satuan % % Skala Likert (1-4) Nilai Nilai Nilai % Skala Likert (1-4) % % % Skala Likert (1-4) % % % % % % % Nilai Nilai Jumlah Kebijakan (Draft permentan/ Kepmentan baru / Revisi) Baseline 89,11 Lokasi Daerah UPT UPT Pusat Pusat Pusat UPT UPT Pusat 2020 18 60 3,9 33,25 85 90 90 90 3,82 65 65 80 3,1 90 90 50 0,1 100 100 41 32,69 89,48 3 2021 19 75 3,91 33,50 86 91 91 91 3,83 75 75 80 3,2 91 91 90 0,1 100 100 42 33,00 89,84 5 Target 2022 20 80 3,92 33,75 87 92 92 92 3,84 80 80 80 3,3 92 92 91 0,1 100 100 43 33,31 90,21 3 2023 21 85 3,93 34,00 88 93 93 93 3,85 85 85 90 3,4 93 93 92 0,1 100 100 44 33,61 90,57 3 2024 22 90 3,94 34,25 89 94 94 94 3,86 90 90 100 3,5 94 94 93 0,1 100 100 45 33,92 90,93 3 2020 183.523 63.866 298.321 298.321 908.093 10.957 2021 214.555 70.654 538.000 538.000 1.116.290 11.281 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 278.922 91.850 699.400 699.400 1.172.105 11.612 2023 362.598 119.405 909.220 909.220 1.230.710 11.965 2024 471.377 155.227 1.181.986 1.181.986 1.292.245 12.328 Unit Organisasi Pelaksana Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Sekretariat BPPSDMP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN (BPPSDMP) Pusat Pendidikan Pertanian dan UPT Pendidikan BADAN KARANTINA PERTANIAN (BARANTAN) Pusat Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Hayati Nabati
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Jumlah kebijakan tenis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan sesuai kebutuhan Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati Jumlah dokumen peningkatan kapabilitas cegah tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Tumbuhan yang ditolak negara tujuan Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran Jumlah temuan ketidaksesuain persyaratan keamanan hayati nabati pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Jumlah kebijakan tenis KH dan Kehani yang dihasilkan sesuai kebutuhan Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal HPHK dan Keamanan Hayati Hewani Jumlah dokumen cegah tangkal HPHK dan Kehani Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Hewan yang ditolak negara tujuan Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran Jumlah temuan ketidaksesuain persyaratan keamanan hayati hewani pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Tersedianya Kebijakan Pengawasan, Penindakan, Kerjasama & Sistem Informasi Perkarantinaan Jumlah kebijakan kepatuhan, kerjasama dan Informasi perkarantinaan Jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditandatangani ketersediaan (availability) sistem informasi perkarantinaan per tahun Meningkatnya Dukungan Kepatuhan, Kerjasama & Informasi Perkarantinaan Jumlah pendampingan Kepatuhan, kerjasama dan informasi Perkarantinaan yang dilaksanakan terhadap yang dibutuhkan Jumlah pendampingan Penyelesaian kasus pelanggaran Perkarantinaan sampai P21 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan Rasio Uji standar pengujian karantina sesuai kebutuhan Meningkatnya kualitas layanan Uji Standar Karantina Pertanian Rasio pelayanan uji standar sesuai kebutuhan Tersedianya Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian yang Sesuai Kebutuhan Rasio Uji terap teknik dan metoda karantina pertanian sesuai kebutuhan Meningkatnya Deseminasi Karantina Pertanian Rasio metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dideseminasikan dibandingkan yang dihasilkan Rasio kerjasama terkait pengembangan teknik dan metode uji terap karantina pertanian yang ditindaklanjuti dibanding total kerjasama yang disepakati pada tahun berjalan Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBUSKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan uji terap BUTTMKP Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel Nilai Kinerja Anggaran BBUSKP Nilai Kinerja Anggaran BUTTMKP Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Badan Karantina Pertanian Rasio peraturan perkarantinaan yang dihasilkan dibanding total peraturan perkarantinaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan Rasio jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap jumlah aduan Nilai SAKIP tahun sebelumnya Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian Satuan Jumlah Kebijakan (SK Ka Badan) Jumlah Bimtek/ Monev Pusat KT & KHN Jumlah Penolakan Ekspor Jenis OPTK Ditemukan Jumlah Ketidaksesuaian Jumlah Kebijakan (Draft Permentan/ Kepmentan) Jumlah Kebijakan (SK Ka Badan/ Juklak/ Juknis) Jumlah Bimtek/ Monev Pusat Jumlah Penolakan Ekspor Jenis HPHK Ditemukan Jumlah Ketidaksesuaian Jumlah Kebijakan Jumlah Perjanjian Kerjasama Jam/ Tahun Jumlah Pendampingan Jumlah Pendampingan % % % % % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % % Nilai Nilai Baseline 89,11 89,11 89,11 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat BBUSKP BBUSKP BUTTMKP BUTTMKP BUTTMKP BBUSKP BUTTMKP BBUSKP BUTTMKP Pusat Pusat 2020 15 2 62 55 1 2 9 9 20 10 1 4 2 8.140 6 10 100 100 100 90 100 84,5 84,5 89,48 89,48 32,69 100 90 86 89,48 2021 10 12 62 50 2 2 12 12 20 12 2 6 2 8.140 12 9 100 100 100 91 100 84,91 84,91 89,84 89,84 33,00 100 90 86,1 89,84 Target 2022 11 12 62 50 2 3 12 12 20 13 4 6 2 8.140 12 8 100 100 100 92 100 85,33 85,33 90,21 90,21 33,31 100 90 86,2 90,21 2023 9 12 62 50 2 3 12 12 20 13 6 6 2 8.140 12 7 100 100 100 93 100 85,74 85,74 90,57 90,57 33,61 100 90 86,3 90,57 2024 10 12 62 45 2 2 13 13 20 13 8 6 2 8.140 12 6 100 100 100 94 100 86,17 86,17 90,93 90,93 33,92 100 90 86,4 90,93 2020 9.347 9.454 18.626 807.692 2021 9.623 9.733 19.176 831.528 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 9.905 10.019 19.739 855.939 2023 10.206 10.323 20.338 881.924 2024 10.516 10.637 20.955 908.697 Unit Organisasi Pelaksana Pusat Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewan Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian & Balai Uji Terap Tehnik Metoda Karantina Pertanian Sekretariat Badan Karantina Pertanian (BARANTAN)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Stabilisasi pasokan dan harga pangan Peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/disalurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI Penguatan cadangan pangan Peningkatan jumlah Pemda penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kab/Kota Meningkatnya Ketersediaan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Peningkatan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras (Ubi Kayu, Sagu, Kentang, Pisang) Menurunnya daerah rentan rawan pangan Persentase daerah rentan rawan pangan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Meningkatnya kualitas konsumsi pangan Konsumsi Sayur dan Buah Konsumi daging Konsumsi protein asal ternak Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Badan Ketahanan Pangan Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Stabilisasi pasokan dan harga pangan Peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/disalurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI Tingkat kepuasan pengguna terhadap data/informasi pasokan dan harga Penguatan cadangan pangan Peningkatan jumlah Pemda penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kab/Kota Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Meningkatnya Ketersediaan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Peningkatan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras (Ubi Kayu, Sagu, Kentang, Pisang) Menurunnya daerah rentan rawan pangan Persentase daerah rentan rawan pangan Menurunnya jumlah wilayah dengan akses pangan rendah Penurunan jumlah wilayah dengan akses pangan rendah Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Meningkatnya kualitas konsumsi pangan Konsumsi Sayur dan Buah Konsumi daging Konsumsi protein asal ternak Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Badan Ketahanan Pangan Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tingkat kepuasan unit kerja eselon II,III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Satuan Ton % % % % gr/kapita/hari kg/kapita/tahun gr/kapita/hari Nilai Nilai Ton Skala Likert (1-4) % % % % % gr/kapita/hari kg/kapita/tahun gr/kapita/hari Nilai Nilai Skala Likert (1-4) Baseline 244,3 13,2 10,9 23,18 89,43 244,3 13,2 10,9 23,18 89,43 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 39.912 10 6,88 18 85 260,20 13,50 10,65 34,07 89,44 39.912 3 10 6,88 18 1 85 260,2 13,5 10,65 34,07 89,44 3,01 2021 40.000 10 18,13 16 85 273,20 13,80 10,75 34,32 89,45 40.000 3,1 10 18,13 16 1 85 273,2 13,8 10,75 34,32 89,45 3,02 Target 2022 41.500 10 18,13 14 85 286,90 14,10 10,85 34,58 89,46 41.500 3,2 10 18,13 14 1 85 286,9 14,1 10,85 34,58 89,46 3,03 2023 43.000 10 18,13 12 85 301,30 14,40 10,94 34,84 89,47 43.000 3,3 10 18,13 12 1 85 301,3 14,4 10,94 34,84 89,47 3,04 2024 44.500 10 18,13 10 85 316,30 14,70 11,04 35,12 89,48 44.500 3,4 10 18,13 10 1 85 316,3 14,7 11,04 35,12 89,48 3,05 2020 475.903,216 134.130,438 42.879,809 206.870,670 92.022,299 2021 767.001,246 84.400,000 118.539,544 450.394,985 113.666,717 Alokasi (dalam juta rupiah) 2022 1.079.372,000 424.315,000 129.683,000 406.755,000 118.619,000 2023 1.295.697,000 542.796,000 129.455,000 445.354,000 124.545,000 2024 1.566.555,000 654.716,000 182.997,000 544.660,000 130.777,000 Unit Organisasi Pelaksana BADAN KETAHANAN PANGAN (BKP) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
Lampiran 4 MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERTANIAN (MENJADI). (Berdasarkan 5 program untuk Tahun 2021-2024) Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator KEMENTERIAN/LEMBAGA SS1.Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri 2. Peningkatan Akses Pangan 3. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas 4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan 5. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani 6. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis 7. Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran yang Ditetapkan 8. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan 9. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 10. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 11. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 12. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 13. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan 14. Persentase petani yang menerapkan teknologi SS4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 15.Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya 16. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel 17. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 18. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Tanaman Pangan Dalam Negeri Peningkatan produksi padi Peningkatan produksi jagung Peningkatan produksi kedelai Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis dalam Negeri Peningkatan produksi hortikultura strategis Peningkatan produksi hortikultura unggulan Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik) Peningkatan produksi susu Peningkatan produksi telur Meningkatnya Bahan Pangan yang Didistribusikan Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/disalurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI Meningkatnya pengendalian kerawanan pangan Persentase penurunan daerah rentan rawan pangan Meningkatnya Ketersediaan Pangan Lokal Non Beras Peningkatan produksi aneka umbi Peningkatan produksi aneka kacang Tingkat Konsumsi Sayur dan Buah Jumlah konsumsi sayur dan buah Tingkat Konsumi Daging Jumlah konsumsi daging Tingkat Konsumsi Protein Asal Ternak Jumlah konsumsi protein asal ternak Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Satuan % % % % % % % % % % % % % % % % Nilai Nilai % % % % % % % % % % % % gram/kap/hari kg/kap/tahun gram/kap/hari Baseline 2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50,43 N/A N/A 1,29 65 N/A N/A N/A 79,05 89,11 0,09 1,46 35,85 1,5 0,62 1,47 38,70 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 1,81 3,61 2,27 85,10 70,10 80,50 100 42 56,16 86,69 84,40 7,71 70 75 75 19 80,71 91,61 2,10 0,35 124,27 4,85 2,86 0,85 0,55 2,15 0,22 2 7,00 7,00 273,2 13,8 10,75 2022 3,64 5,17 2,27 85,25 70,20 80,50 100 43 56,77 88,14 85,33 9,21 70 80 80 20 81,46 91,98 3,05 13,04 16,23 1,75 3,61 1,2 0,61 2,16 3 2 7,00 7,69 286,9 14,1 10,85 Target 2023 4,44 5,34 2,27 85,35 70,30 81 100 44 57,41 89,39 86,00 10,75 75 85 85 21 82,21 92,36 5,22 15,38 12,27 1,93 3,88 1,24 0,71 2,16 3 2 7,00 8,38 301,3 14,4 10,94 2024 5,34 5,97 2,27 85,50 70,40 81 100 45 58,07 90,56 86,90 12,28 75 90 90 22 82,96 92,73 8,10 17,67 10,55 1,99 4,50 1,28 0,85 2,16 3 2 7,50 10,39 316,3 14,7 11,04 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 19.801.161 11.397.170 2022 20.791.219 11.976.926 2023 21.830.780 12.586.659 2024 22.922.319 13.227.968 Unit Organisasi Pelaksana KEMENTERIAN PERTANIAN Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Tanaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Karantina Pertanian Badan Karantina Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat kemanan dan mutu pangan Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas a. Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT b. Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI c. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura d. Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis Terkendalinya dari ancaman OPTK, HPHK dan keamanan hayati Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan Persentase komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian Tersedianya prasarana pertanian sesuai kebutuhan Tingkat pemenuhan prasarana pertanian Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan Meningkatnya produksi kedelai Jumlah produksi kedelai Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Lokal Non Beras Jumlah produksi aneka umbi Jumlah produksi aneka kacang Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan Meningkatnya Produksi Padi Jumlah Produksi padi Jumlah Produksi beras biofortifikasi Meningkatnya Poduksi Jagung Jumlah Produksi jagung Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi pangan strategis tanaman pangan Rasio benih padi bersertifikat yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan Rasio benih jagung yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan Rasio benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan lokal non beras Rasio benih ubi jalar yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan Rasio benih ubi kayu yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan Rasio benih kacang tanah yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan Rasio benih kacang hijau yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan Meningkatnya pemanfaatan metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih Satuan % % % % % % % % % % % % % % % % Juta Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ton % % % % % % % Rekomendasi Baseline 2020 75 60 95 50 N/A 50,43 81,62 85 0,27 18,13 0,59 54,65 0,03 22,92 60 80 37 6 6 11 11 5 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 85 85,2 74 75,2 60,2 95 50 80,5 100 100 99,9 42 56,16 81,33 87,5 91,25 0,61 19,40 0,63 55,80 0,14 23,00 65 81 38 6 11 11 11 5 2022 85 85,5 74,5 75,4 60,4 95 50 80,5 100 100 99,9 43 56,77 82,18 90 92,25 0,71 20,76 0,68 57,50 0,29 26,00 70 82 39 6 11 11 11 5 Target 2023 85 85,7 75 75,6 60,6 95 50 81 100 100 99,9 44 57,41 82,18 92,5 93,5 0,80 22,21 0,74 60,50 0,44 30,00 75 83 40 6 11 11 11 5 2024 85 86 76 75,8 60,8 95 50 81 100 100 99,9 45 58,07 82,18 95 94,5 0,88 23,87 0,82 65,40 0,60 35,30 80 84 41 6 11 11 11 5 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 902.233 1.009.048 2.156.974 2022 947.345 1.059.500 2.264.823 2023 994.712 1.112.475 2.378.064 2024 1.044.448 1.168.099 2.496.967 Unit Organisasi Pelaksana Badan Ketahanan Pangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Karantina Pertanian Badan Karantina Pertanian Badan Karantina Pertanian Badan Karantina Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Direktorat Serealia Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan BBPPMBTPH
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Meningkatnya pengujian mutu benih yang dilaksanakan Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas serangan OPT dan terkena DPI Rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI Jumlah sertifikat hasil uji mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikulutura, dan perkebunan sesuai permintaan Meningkatnya implementasi rekomendasi peramalan serangan OPT yang diberikan oleh BPPOPT Rasio luas serangan OPT tanaman padi yang terjadi terhadap luas serangan OPT yang diramalkan Rasio luas serangan OPT tanaman jagung yang terjadi terhadap luas serangan OPT yang diramalkan Rasio luas serangan OPT tanaman kedelai yang terjadi terhadap luas serangan OPT yang diramalkan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Meningkatnya produksi komoditas strategis hortikultura Produksi cabai Produksi bawang merah Produksi bawang putih Meningkatnya produksi hortikultura unggulan 1. Produksi kentang 2. Produksi sayuran lain*** 3. Produksi tanaman obat *** Produksi sayuran sesuai amanat RPJMN juga dihitung peningkatan produksinya Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Meningkatnya produksi hortikultura unggulan 1. Produksi pisang 2. Produksi mangga 3. Produksi durian 4. Produksi alpukat 5. Produksi buah Lain*** 6. Produksi florikultura tangkai*** *** Produksi buah dan produksi florikultura sesuai amanat RPJMN juga dihitung peningkatan produksinya Perbenihan Hortikultura Tersedianya perbenihan hortikultura bermutu terhadap kebutuhan Produksi benih umbi / rimpang Produksi benih batang Peningkatan sertifikasi benih hortikultura Prasarana dan sarana perbenihan hortikultura Perlindungan Hortikultura Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura Penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI Peningkatan Produksi Pakan Ternak Terpenuhinya pakan hijauan sesuai kebutuhan Peningkatan penggunaan hijauan pakan berkualitas (dalam BK) Terpenuhinya pakan olahan sesuai kebutuhan Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi Jumlah pakan ternak itik untuk produksi Jumlah pakan ternak babi untuk produksi Terpenuhinya pakan ternak perah sesuai kebutuhan Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi perah) Terpenuhinya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur Satuan LHU % % Jumlah % % % Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Tangkai Ton Batang % Unit % % % Ton Ton Ton Ton Ton Ton Baseline 2020 1000 75 60 1500 72,5 70,0 21,0 2.627.462 1.600.785 89.705 1.327.801 8.121.000 471.589 7.425.000 2.730.800 1.133.100 507.300 11.654.000 757.884.200 14.066 4.827.316 2 23 95 50 66,63 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 1000 75,2 60,2 1750 72,0 69,5 44,0 2.814.203 1.622.396 90.602 1.343.734 8.401.000 488.378 7.703.500 2.833.200 1.175.600 526.300 12.090.900 765.463.100 14.241 4.966.617 2 25 95 50 69,66 4.462.673 9.758.424 119.929 1.067.880 920.136 7.161.613 2022 1000 75,4 60,4 2500 71,5 69,0 43,0 2.870.487 1.644.460 91.508 1.363.890 8.672.000 505.178 8.050.100 2.960.700 1.228.500 550.000 12.635.100 792.254.300 14.429 5.128.481 2 27 95 50 76,22 4.641.820 10.052.734 123.546 1.079.093 942.007 7.308.677 Target 2023 1050 75,6 60,6 2525 71,0 68,5 42,0 2.933.637 1.669.127 92.423 1.388.440 8.939.000 521.950 8.452.600 3.108.700 1.290.000 577.500 13.266.800 826.321.300 14.589 5.309.102 2 29 95 50 81,74 4.840.588 10.347.045 127.061 1.090.423 967.002 7.455.026 2024 1100 75,8 60,8 2550 70,5 68,0 41,0 3.001.111 1.694.331 93.347 1.416.209 9.282.600 538.756 8.934.400 3.285.900 1.363.500 610.400 14.023.200 871.768.900 14.808 5.515.710 2 31 95 50 84,12 5.060.899 10.641.356 130.780 1.101.873 995.121 7.604.643 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 269.268 163.919 104.503 274.344 33.365 116.150 2022 282.732 172.115 109.728 288.061 35.033 121.958 2023 296.868 180.720 115.215 302.464 36.784 128.056 2024 311.712 189.757 120.976 317.587 38.624 134.459 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan BBPOPT Direktorat Sayuran Dan Tanaman Obat Direktorat Buah Dan Florikultura Direktorat Perbenihan Hortikultura Direktorat Perlindungan Hortikultura Direktorat Pakan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Tersedianya sarana prasarana pakan ternak Tingkat kemanfaatan sarana pakan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan Persentase ekspor ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasan penolakan: kesehatan hewan) Persentase ekspor non ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan atau kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasan penolakan: keamanan atau kesehatan hewan) Persentase ekspor obat hewan yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan dan mutu terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan: keamanan dan mutu) Persentase Kompartemen yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis Persentase ternak sapi potong yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi potong (disesuaikan dinamika populasi) Persentase ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau (disesuaikan dinamika populasi) Persentase ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing Persentase ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba Persentase ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras Persentase ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging Persentase ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik Persentase ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Rabies Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Avian Influenza Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Brucellosis Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Anthrax Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Hog Cholera Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit African swine fever Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Jembrana Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Surra Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Septicenia Epizootica Meningkatnya kesehatan ternak perah Persentase ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah Meningkatnya kesehatan ayam petelur Persentase ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan Tingkat kemanfaatan sarana kesehatan hewan Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor Persentase ekspor ternak yang diterima negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak) Terpenuhinya populasi ternak sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan Jumlah bibit sapi potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah bibit kerbau potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah bibit kambing potong sesuai kebutuhan produksi Jumlah bibit ayam sesuai kebutuhan produksi Jumlah bibit itik sesuai kebutuhan produksi Jumlah bibit babi potong sesuai kebutuhan produksi Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan Satuan % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor % % Baseline 2020 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 90 98 98 98 90 1,92 2,25 5,77 5,12 12,76 2,87 4,51 17,65 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 2,06 2,76 92 80 2.223.000 131.333 4.019.912 4.680.526 3.097.912.245 31.727.269 4.037.355 1.309 94 526 617.947 781.375 90 90 2022 91 98 98 98 90 1,92 2,25 5,77 5,12 12,76 2,87 4,51 17,65 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 2,06 2,76 93 85 2.312.239 132.741 4.062.127 4.731.183 3.191.344.252 32.684.153 4.079.747 1.471 99 610 772.716 792.538
90 90 Target 2023 92 98 98 98 90 1,82 2,15 5,67 5,02 12,66 2,77 4,41 17,55 81 81 81 81 81 81 81 81 81 1,96 2,66 94 85 2.411.252 134.478 4.105.137 4.782.796 3.284.776.260 33.614.037 4.122.584 1.660 99 708 1.004.811 861.156 1.342 90 90 2024 93 98 98 98 90 1,82 2,15 5,67 5,02 12,66 2,77 4,41 17,55 81 81 81 81 81 81 81 81 81 1,96 2,66 95 85 2.520.996 136.559 4.148.945 4.834.409 3.378.208.267 34.597.921 4.165.871 1.913 106 821 1.004.871 873.117 1.665 90 90 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 218.618 1.277.842 2022 229.549 1.341.734 2023 241.026 1.408.821 2024 253.077 1.479.262 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Perbibitan Dan Produksi Ternak
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional Produksi susu Jumlah betina laktasi ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu Jumlah bibit sapi perah sesuai kebutuhan produksi Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional Produksi telur Jumlah betina produktif ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur Tersedianya sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima di negara tujuan Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negera tujuan karena alasan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan Meningkatnya daging yang sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner Tingkat kemanfaatan sarana kesehatan masyarakat veteriner Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Meratanya pemanfaatan alsintan di wilayah pertanian sesuai kebutuhan peningkatan produktivitas pangan strategis nasional Tingkat kemanfaatan alsintan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Optimalnya distribusi pupuk dan pestisida dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Satuan % Ton Ekor Ekor Ton Ekor % % % % % % % % % % % % % % % % Baseline 2020 15,7 48,3 1,7 81 88 95 90 31,68 67,53 50 80 83,23 52,07 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 75 973.470 254.967 450 4.896.101 273.552.827 91 0 18,4 51,7 1,7 85,2 74 88,5 95,5 92 34,45 66,9 65 80 82,65 67,13 2022 80 979.460 261.262 1.000 4.996.643 279.170.226 92 0 22 52,4 1,7 85,5 74,5 89 95,7 93 37,22 65,91 80 80 84,35 67,19 Target 2023 85 986.370 268.029 1.000 5.096.696 284.760.370 93 0 23,8 52,8 2,5 85,7 75 89,2 96 95 39,99 64,99 90 80 84,35 67,25 2024 90 994.750 275.760 1.000 5.198.982 290.475.270 95 0 28,3 53,5 3,3 86 76 89,5 96,2 95 42,76 64,12 100 80 84,35 67,32 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 60.249 794.644 1.711.111 685.147 758.833 202.168 83.557 2022 63.261 834.376 1.796.667 719.405 796.775 212.277 91.913 2023 66.425 876.095 1.886.500 755.375 836.613 222.891 101.104 2024 69.746 919.899 1.980.825 793.144 878.444 234.035 111.215 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Irigasi Pertanian Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan Direktorat Alat Dan Mesin Pertanian Direktorat Pupuk Dan Pestisida Direktorat Pembiayaan Pertanian Pusat Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Hayati Nabati
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Jumlah kebijakan tenis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan sesuai kebutuhan Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati Jumlah dokumen peningkatan kapabilitas cegah tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Tumbuhan yang ditolak negara tujuan Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran Jumlah tindaklanjut temuan OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati nabati pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Jumlah kebijakan teknis KH dan Kehani yang dihasilkan sesuai kebutuhan Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal HPHK dan Keamanan Hayati Hewani Jumlah dokumen cegah tangkal HPHK dan Kehani Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Hewan yang ditolak negara tujuan Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran Jumlah tindaklanjut temuan HPHK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati hewani pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Tersedianya Kebijakan Pengawasan, Penindakan, Kerjasama dan Sistem Informasi Perkarantinaan Jumlah kebijakan kepatuhan, kerjasama dan Informasi perkarantinaan Jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditandatangani Ketersediaan (availability) sistem informasi perkarantinaan per tahun Meningkatnya Dukungan Kepatuhan, Kerjasama & Informasi Perkarantinaan Jumlah pendampingan kepatuhan, kerjasama dan informasi Perkarantinaan yang dilaksanakan terhadap yang dibutuhkan Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan sampai P21 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan Rasio uji standar pengujian karantina sesuai kebutuhan Meningkatnya kualitas layanan Uji Standar Karantina Pertanian Rasio pelayanan uji standar sesuai kebutuhan Tersedianya Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian yang Sesuai Kebutuhan Rasio uji terap teknik dan metoda karantina pertanian sesuai kebutuhan Meningkatnya Deseminasi Karantina Pertanian Rasio metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang didiseminasikan dibandingkan yang dihasilkan Rasio kerjasama terkait pengembangan teknik dan metode uji terap karantina pertanian yang ditindaklanjuti dibanding total kerjasama yang disepakati pada tahun berjalan Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Stabilisasi pasokan dan harga pangan Volume bahan pangan yang didistribusikan/disalurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI Tingkat kepuasan pengguna terhadap data/informasi pasokan dan harga pangan Menurunnya jumlah wilayah dengan akses pangan rendah Penurunan jumlah wilayah dengan akses pangan rendah Satuan Jumlah Kebijakan (Draft permentan/ Kepmentan baru / Revisi) Jumlah Kebijakan (SK Ka Badan) Jumlah Bimtek/ Monev Pusat KT & KHN Jumlah Penolakan Ekspor Jenis OPTK Ditemukan Jumlah Tindaklanjut Jumlah Ketidaksesuaian Jumlah Kebijakan (Draft Permentan/ Kepmentan) Jumlah Kebijakan (SK Ka Badan/ Juklak/ Juknis) Jumlah Bimtek/ Monev Pusat KH & KHH Jumlah Penolakan Ekspor Jenis HPHK Ditemukan Jumlah Tindaklanjut Jumlah Ketidaksesuaian Jumlah Kebijakan Jumlah Perjanjian Kerjasama Jam/ Tahun Jumlah Pendampingan Jumlah Pendampingan % % % % % Ton Skala Likert (1-4) % Baseline 2020 Lokasi Pusat Barantan Pusat Barantan Pusat Barantan BBUSKP BBUSKP BUTTMKP BUTTMKP Pusat Pusat 2021 5 10 12 62 50 50 2 2 12 12 20 12 12 2 6 2 8.140 12 9 100 100 100 91 100 40.000 3,1 1 2022 3 11 12 62 50 50 2 3 12 12 20 13 13 4 6 2 8.140 12 8 100 100 100 92 100 41.500 3,2 1 Target 2023 3 9 12 62 50 50 2 3 12 12 20 13 13 6 6 2 8.140 12 7 100 100 100 93 100 43.000 3,3 1 2024 3 10 12 62 45 45 2 2 13 13 20 13 13 8 6 2 8.140 12 6 100 100 100 94 100 44.500 3,4 1 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 81.692 22.274 10.422 57.156 2022 89.861 24.502 11.465 60.014 2023 98.847 26.952 12.611 63.015 2024 108.732 29.647 13.872 66.166 Unit Organisasi Pelaksana Pusat Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewan Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Informasi Perkarantinaan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian & Balai Uji Terap Tehnik Metoda Karantina Pertanian Pusat Distribusi dan Akses Pangan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Menurunnya daerah rentan rawan pangan Persentase daerah rentan rawan pangan Penguatan cadangan pangan Peningkatan jumlah Pemda penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kab/Kota Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tingkat Konsumsi Sayur dan Buah Jumlah konsumsi sayur dan buah Tingkat Konsumsi Daging Jumlah konsumsi daging Tingkat Konsumsi Protein Asal Ternak Jumlah konsumsi protein asal ternak Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Meningkatnya pemenuhan Alsintan pasca panen tanaman pangan Rasio pengajuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman Pangan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh permintaan yang masuk Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor Rasio Peningkatan kualitas komoditas tanaman pangan untuk mendukung ekspor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Meningkatnya nilai tambah komoditas hortikultura Rasio Ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil Hortikultura yang sesuai peruntukan Peningkatan Fasilitasi nilai tambah produk hortikultura Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura Nilai ekspor untuk produk hortikultura Peningkatan fasilitasi akses pasar hortikultura Pertumbuhan jaminan mutu produk hortikultura nasional Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan Nilai ekspor hewan hidup Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan Nilai ekspor produk non pangan Nilai ekspor obat hewan Nilai ekspor benih dan bibit ternak Pertumbuhan unit usaha peternakan Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman tahunan dan penyegar Produksi kelapa sawit (CPO) Peningkatan produksi kelapa sawit (CPO+PKO) Satuan % % Gram/kap/hari Kg/kap/Tahun Gram/kap/hari % % % % % % % % % % % % % % % US$ % % US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 % % Ton % Baseline 2020 85 85 5,60 80 40 10 6 1,8 51 10 80 5 325.114.100 8 5 75.944 602.474 158.846 16.245 2.526 1,88 5,6 49.117.260 5,80 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 16 10 273.2 13.8 10.75 85 85,1 85 87 80,50 45 40 11 3 15 1,82 52 11 80 5 334.867.523 8 5 77.463 692.845 193.792 19.494 905 2,59 87 49.924.420 5,9 Target 2022 14 10 286.9 14.1 10.85 85 85,3 85 90 81,00 45 40 12 3 20 1,85 53 12 80 5 344.913.549 8 5 92.955 831.414 232.551 23.393 1.086 3,64 90 52.869.961 5,9 2023 12 10 301.3 14.4 10.94 85 85.5 85 92 81,50 45 40 13 3 25 2,00 54 13 80 5 355.260.955 8 5 116.194 1.039.268 290.688 29.241 1.358 4,26 92 56.042.158 6,0 2024 10 10 316.3 14.7 11.04 85 85,6 85 95 82 45 40 14 3 30 2,10 55 14 80 5 365.918.784 8 5 151.053 1.351.048 377.895 38.013 1.765 5,14 95 59.404.688 6,0 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 67.135 336.517 1.789.186 600.287 119.274 24.879 304.304 2022 70.491 353.343 1.878.645 630.301 125.238 26.123 319.519 2023 74.016 371.010 1.972.577 661.816 131.500 27.429 335.495 2024 77.717 389.560 2.071.206 694.907 138.075 28.801 352.270 Unit Organisasi Pelaksana Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan KEMENTERIAN PERTANIAN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Produksi kakao*** Produksi kopi*** Produksi jambu mete Produksi karet Produksi kelapa Produksi teh Produksi gula aren Produksi sagu *** Produksi kakao dan produksi kopi sesuai amanat RPJMN juga dihitung peningkatan produksinya Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman semusim dan rempah Produksi tebu Produksi lada Produksi pala Produksi cengkeh Produksi nilam Produksi sereh wangi Produksi vanili Produksi tembakau Produksi kayu manis Penguatan Perbenihan Perkebunan Tersedianya benih tanaman perkebunan Jumlah benih kelapa sawit yang dihasilkan Jumlah benih kakao yang dihasilkan Jumlah benih kopi yang dihasilkan Jumlah benih kelapa yang dihasilkan Jumlah benih karet yang dihasilkan Jumlah benih jambu mete yang dihasilkan Jumlah benih aren yang dihasilkan Jumlah benih teh yang dihasilkan Jumlah benih sagu yang dihasilkan Jumlah benih tebu yang dihasilkan Jumlah benih lada yang dihasilkan Jumlah benih pala yang dihasilkan Jumlah benih cengkeh yang dihasilkan Jumlah benih tembakau yang dihasilkan Jumlah benih vanili yang dihasilkan Jumlah benih sereh wangi yang dihasilkan Jumlah benih nilam yang dihasilkan Jumlah benih kayu manis yang dihasilkan Jumlah layanan publik kelembagaan benih perkebunan yang diberikan Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Medan Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Surabaya Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Ambon Penguatan Perlindungan Perkebunan Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Medan Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Surabaya Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Ambon Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BPTP Pontianak Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan Penyediaan sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan Satuan Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Butir Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Mata Batang Batang Batang Gram Batang Rumpun Stek Batang Layanan Layanan Layanan Layanan % % Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan % % Baseline 2020 739.483 773.409 139.873 3.545.693 2.798.979 138.323 70.433 472.865 33.107.481 89.902 37.463 137.757 2.442 3.054 1.481 239.743 79.960 5.357.309 5.897.691 10.333.444 3.000.000 7.500.000 360.000 12.000 2.364.573 24.000 247.200.000 86.645.680 4.817.956 12.595.352 3.596.138 11.155.200 61.530.210 124.476.000 9 4 6 4 40 8 5 6 8 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 761.856 785.946 142.619 3.317.420 2.829.768 139.768 70.786 483.359 32.961.328 90.847 40.486 140.787 2.377 4.425 1.634 303.514 81.519 5.370.703 5.916.470 7.926.112 3.000.000 8.500.000 480.000 12.000 2.374.467 24.000 4.188.286.500 90.977.920 5.203.396 12.847.252 3.793.926 11.580.450 62.145.512 125.718.000 1.505.976 10 4 6 4 45 40 9 5 6 8 3 1,82 80,50 2022 771.934 798.451 145.471 3.375.961 2.794.742 140.645 70.886 483.859 34.994.904 91.793 41.158 143.989 2.571 4.827 1.753 375.346 83.160 27.079.811 6.244.560 27.461.600 3.557.442 7.278.570 1.142.539 12.000 1.519.400 83.299 1.284.309.346 8.317.942 3.496.003 1.696.449 229.232 1.421.000 4.745.254 4.327.600 1.505.976 10 5 6 5 45 40 9 5 6 8 3 1,85 81,00 Target 2023 782.011 810.957 148.381 3.436.943 2.997.012 141.522 70.986 484.359 37.156.917 92.738 41.569 147.191 2.770 5.367 1.881 456.849 84.800 27.098.662 6.247.560 27.461.600 3.557.442 7.427.570 1.142.539 12.000 1.519.400 83.299 1.351.476.343 8.348.898 3.498.787 1.700.198 262.997 1.417.500 4.745.254 4.344.571 1.505.976 10 5 6 5 45 40 9 5 6 9 3 2,00 81,50 2024 792.089 823.462 151.348 3.501.308 3.292.012 142.399 71.086 484.859 39.455.822 93.683 41.985 150.394 2.972 5.948 2.017 547.363 86.440 27.117.560 6.250.560 22.461.600 3.557.442 7.778.570 1.142.539 12.000 1.519.400 83.299 1.422.540.877 8.380.164 3.501.598 1.703.983 279.977 1.417.500 4.745.254 4.361.712 1.505.976 10 5 6 6 45 40 9 5 6 9 3 2,10 82,00 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 391.917 117.196 28.000 203.328 2022 411.513 123.056 29.400 213.494 2023 432.089 129.209 30.870 224.169 2024 453.693 135.669 32.414 235.377 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Direktorat Perbenihan Perkebunan Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator PROGRAM RISET DAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Meningkatnya pemanfatan teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pertanian Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya dan sistem pertanian yang dimanfaatkan Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) Persentase hasil litbang sumberdaya dan sistem pertanianyang dilaksanakan pada tahun berjalan Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Tanaman, Peternakan dan Veteriner Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman, peternakan, dan veteriner yang dimanfaatkan Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) Persentase hasil penelitian dan pengembangan tanaman, peternakan dan veteriner dilaksanakan pada tahun berjalan PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI Termanfaatkannya teknologi pertanian Persentase petani yang menerapkan teknologi Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pemanfaatan Teknologi Pertanian Persentase petani yang menerapkan teknologi Meningkatnya kualitas kelembagaan petani melalui penyuluhan pertanian Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi pertanian Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian Meningkatnya kualitas kelembagaan pendidikan pertanian Persentase lembaga pendidikan vokasi pertanian yang terakreditasi Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Satuan % VUB dan galur Aksesi Jumlah % Jumlah VUB Aksesi % Jumlah VUB Galur % % % % % % % % Skala Likert (1-4) % % Skala Likert (1-4) Nilai Nilai Baseline 2020 65 30 dan 8 4.250 564 85 1298 4 4250 80 246 23 8 49 32,93 Lokasi Pusat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Pusat Pusat Pusat Daerah Daerah UPT UPT UPT UPT UPT Pusat 2021 70 30 dan 8 4.250 636 85 1320 4 4250 82 288 26 8 51 75 75 75 19 75 19 75 3,91 75 80 3,2 32,48 32,41 2022 70 30 dan 8 4.250 704 85 1360 4 4250 85 300 26 8 53 80 80 80 20 80 20 80 3,92 80 80 3,3 32,73 33,16 Target 2023 75 30 dan 8 4.250 772 90 1390 4 4250 85 306 26 8 55 85 85 85 21 85 21 85 3,93 85 90 3,4 32,97 33,91 2024 75 30 dan 8 4.250 840 90 1421 4 4250 86 307 26 8 61 90 90 90 22 90 22 90 3,94 90 100 3,5 33,20 34,66 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 549.673 160.662 115.116 273.895 1.052.365 613.695 145.436 293.234 4.999.898 2022 577.157 168.695 120.871 287.590 1.104.983 644.379 152.708 307.896 5.292.818 2023 606.014 177.130 126.915 301.969 1.160.233 676.598 160.343 323.291 5.604.676 2024 636.315 185.987 133.261 317.068 1.218.244 710.428 168.361 339.455 5.936.849 Unit Organisasi Pelaksana KEMENTERIAN PERTANIAN Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) Catatan: Detail indikator kinerja kegiatan dicantumkan di Renstra masing-masing Unit Kerja Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian (BB Pasca Panen) BBSDLP, BB Pascapanen, BBP Mektan, BB Biogen BB Biogen BB Biogen BBSDLP, BB Pascapanen, BBP Mektan, BB Biogen Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Puslitbangnak, Puslitbangbun Catatan: Detail indikator kinerja kegiatan dicantumkan di Renstra masing-masing Unit Kerja Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Puslitbangbun, dan Puslitbangnak Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Puslitbangbun, dan Puslitbangnak Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Puslitbangbun, dan Puslitbangnak KEMENTERIAN PERTANIAN Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Pusat Penyuluhan Pertanian Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Pusat Pendidikan Pertanian dan UPT Pendidikan KEMENTERIAN PERTANIAN Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nilai PMPRB Badan Karantina Pertanian Nilai PMPRB Badan Ketahanan Pangan Nilai PMPRB Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nilai PMPRB Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawaasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian Legislasi dan advokasi hukum yang optimal Deregulasi Kebijakan Tingkat Kepuasan Layanan Biro Hukum Koordinasi dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian Terwujudnya Layanan Kerjasama Internasional yang Prima Persentase Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri yang ditindaklanjuti Tingkat Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Luar Negeri Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Biro Kerja Sama Luar Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan Pegawai Biro Kerja Sama Luar Negeri terhadap Layanan Ketatausahaan Biro Kerja Sama Luar Negeri Pengelolaan Organisasi dan SDM Terwujudnya Tata Kelola Biro Organisasi dan Kepegawaian yang baik Nilai Indeks Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal Tingkat Kepuasan Layanan Biro Organisasi dan Kepegawaian Level maturitas penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Meningkatnya kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tingkat kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum Satuan Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Level Level % % % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Skala Likert (1-4) % Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Level Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Baseline 2020 29,93 30 32,58 34,81 32,3 93,27 74 80,5 85 81,00 85 3,11 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 30,83 31,91 32,75 32,62 34,83 33,00 34,32 33,50 32,94 3 3 75 80 75 92,42 82 75,00 81 85,00 88,68 83,00 89,84 89,45 90,20 85,25 2,97 3,31 83 3,17 3,17 4,03 3,33 4,54 3,32 3,62 4,85 3,23 3,00 3,25 3,21 2022 31,75 31,99 33,50 32,72 34,88 33,31 34,58 33,75 33,67 3 3 80 85 80 92,80 86 77,00 81,5 85,00 88,93 84,00 90,21 89,46 90,40 85,50 2,98 3,31 84 3,19 3,19 4,06 3,37 4,57 3,33 3,64 4,90 3,23 3,00 3,26 3,22 Target 2023 32,71 32,07 34,00 32,75 34,93 33,61 34,84 34,00 34,50 3 3 85 90 85 93,18 90 78,00 82 85,00 90,32 85,00 90,57 89,47 90,60 85,75 2,99 3,32 85 3,21 3,21 4,10 3,39 4,60 3,35 3,65 4,95 3,24 3,00 3,27 3,23 2024 33,69 32,15 35,50 32,91 34,98 33,92 35,12 34,25 34,77 4 4 85 90 90 93,55 94 80,00 83 85,00 90,85 86,00 90,93 89,48 90,80 86,00 3,00 3,32 86 3,23 3,23 4,12 3,42 4,62 3,37 3,67 5,00 3,24 4,00 3,27 3,23 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 5.751 8.345 10.952 27.292 1.327.591 2022 6.038 8.762 11.500 28.657 1.393.971 2023 6.340 9.200 12.075 30.090 1.463.670 2024 6.657 9.660 12.679 31.594 1.536.853 Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Badan Karantina Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Badan Karantina Pertanian Badan Ketahanan Pangan BPPSDMP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Biro Hukum Biro Kerja Sama Luar Negeri Biro Organisasi dan Kepegawaian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Perencanaan, Biro Umum dan Pengadaan, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Terwujudnya Tata kelola Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian efektif, efisien dan akuntabel Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian Tingkat kepuasan layanan keuangan dan BMN di Biro Keuangan dan BMN Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan yang Baik Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Perencanaan kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Biro Perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Biro Perencanaan terhadap layanan ketatausahaan Biro Perencanaan Terkelolanya Anggaran Sekretariat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Terwujudnya Pengelolaan Kearsipan secara elektronisasi yang terintegrasi dan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan serta Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Umum dan Pengadaan Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian Terwujudnya Layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang Prima Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas Tingkat kepuasan internal Pustaka terhadap layanan manajemen Meningkatnya Kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Terwujudnya citra dan reputasi positif Kementerian Pertanian melalui penyebarluasan informasi pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien Indeks citra dan reputasi positif Kementerian Pertanian Terwujudnya pengelolaan informasi publik yang berkualitas Indeks pengelolaan informasi publik Terwujudnya layanan keprotokolan dalam mendukung kelancaran tugas pimpinan dan sinergitas antar lembaga yang berkualitas Tingkat Kepuasaan stakeholder terhadap layanan keprotokolan dan hubungan antar lembaga Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Biro Humas dan IP yang efektif, efisien dan akuntabel Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan ketatausahaan biro Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal Persentase rekomendasi Pengawalan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal Satuan Opini Skala Likert (1-4) Nilai Nilai Skala Likert (1-4) Nilai Skala Likert (1-4) Nilai Skala Likert (1-4) % Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Indeks % Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) % Nilai Level Nilai % % % % % Baseline 2020 WTP 89,9 5,64 3,19 87,32 N/A 93,27 N/A 3,04 32,77 3 80 75 75 75 75 75 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Jawa Barat Jawa Barat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 WTP 3,23 92,4 5,82 3,2 88,3 3,2 92,42 3,01 88 3,10 3,34 2,86 3,34 3,09 90,94 3,33 3,30 3.00 10% 33,27 3 81 75 80 80 80 80 2022 WTP 3,27 92,6 5,88 3,23 88,5 3,23 92,8 3,03 90 3,15 3,36 2,88 3,36 3,1 91,94 3,34 3,30 3,01 10% 33,77 3 82 80 85 85 85 85 Target 2023 WTP 3,30 93,8 5,94 3,26 88,7 3,26 93,18 3,05 92 3,20 3,38 3 3,38 3,11 91,94 3,34 3,31 3,01 11% 34,27 3 83 85 90 90 90 90 2024 WTP 3,33 94 6,00 3,29 89 3,29 93,55 3,07 93 3,25 3,4 3,02 3,4 3,12 91,94 3,35 3,31 3,02 11% 34,77 4 84 85 90 90 90 90 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 114.034 46.233 2022 119.736 48.545 2023 125.723 50.972 2024 132.009 53.521 Unit Organisasi Pelaksana Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Biro Perencanaan Biro Perencanaan Biro Perencanaan Biro Umum dan Pengadaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanain Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3 dengan Nilai 3,5 Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 5,5 dari Skala 6,00 Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 5 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 6 dari Skala 7,00 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 8,5 dari Skala 10 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Persentase rekomendasi Pengawasan Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Itjen yang ditindaklanjuti Itjen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima NNilai PMPRB Ditjen Tanaman Pangan Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Tanaman Pangan Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementan terkait Ditjen Tanaman Pangan yang ditindaklanjuti Ditjen Tanaman Pangan Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Tanaman Pangan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Meningkatnya kualitas layanan dan managemen unit kerja Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tingkat kepuasan unit kerja terkait lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Setditjen Tanaman Pangan Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Serealia Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perbenihan Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga BBPPMBTPH Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTPH Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga BBPOPT Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPOPT Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat PPHTP Meningkatnya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura Satuan % % % % % % % % % % Nilai Nilai Nilai % % Nilai Level % % Skala Likert Skala Likert Skala Likert Skala Likert Skala Likert Indeks Skala Likert Skala Likert Indeks Indeks Skala Likert Nilai Nilai Baseline 2020 75 75 20 45 30 30 30 31,66 80 80 75 75 29,93 0 0 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3.3. 3,19 3,19 3,5 3,36 3,19 74 30 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 75 75 25 55 35 35 35 32,41 82 82 80 75 30,83 3 75 80 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,35 3,2 3,2 3,42 3,38 3,2 75 31,91 2022 80 80 30 65
40 33,16 83 86 85 80 31,75 3 80 85 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,40 3,23 3,23 3,45 3,38 3,23 77 31,99 Target 2023 85 85 35 75 45 45 45 33,91 84 90 90 85 32,71 3 85 90 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,45 3,25 3,25 3,48 3,4 3,25 78 32,07 2024 90 90 40 85
50 34,66 85 94 90 85 33,69 4 85 90 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,50 3,28 3,28 3,50 3,4 3,28 80 32,15 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 53.767 239.072 118.012 2022 56.455 251.025 123.913 2023 59.278 263.577 130.108 2024 62.242 276.756 136.614 Unit Organisasi Pelaksana Sekretariat Inspektorat Jenderal Eselon II dan UPT Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Level maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Buah dan Florikultura yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Buah dan Florikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Buah dan Florikultura Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbenihan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Hortikultura Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturaden yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang yang diberikan Satuan Level % % Skala Likert Skala Likert Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Nilai Nilai Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Baseline 2020 80 80 3,13 3,5 80,5 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2021 3 85 80 3,15 3,5 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 81 32,75 3,00 3,00 75,00 80,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2022 3 85 80 3,17 3,75 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 81,5 33,5 3,00 3,00 80,00 85,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Target 2023 3 85 85 3,19 3,75 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 82 34 3,00 3,00 85,00 90,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2024 4 85 90 3,21 3,9 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 83 35,5 3,00 4,00 85,00 90,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 295.659 2022 310.442 2023 325.964 2024 342.262 Unit Organisasi Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Maros yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Medan yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Bukit Tinggi yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Bandar Lampung yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Banjarbaru yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Subang yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang diberikan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terhadap layanan ketatausahaan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pakan yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pakan terhadap layanan ketatausahaan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan terhadap layanan ketatausahaan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap layanan ketatausahaan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terhadap layanan ketatausahaan Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon yang diberikan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak yang diberikan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang efektif, efisien dan akuntabel Satuan Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Nilai Nilai Skala Likert (1-4) Level % % Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Baseline 2020 87,82 32,58 3 3 3 3 3 Lokasi Pusat Pusat 2021 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 88,68 32,62 3 3 75 80 3 3 3 3 3,5 3,5 2022 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 88,93 32,72 3 3 80 85 3 3 3 3 3,5 3,5 Target 2023 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 90,32 32,75 3 3 85 90 3 3 3 3 3,5 3,5 2024 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 90,85 32,91 3 4 85 90 3 3 3 3 3,5 3,5 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 292.664 2022 307.297 2023 322.662 2024 338.795 Unit Organisasi Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Level Maturitas Penyelenggaran SPIP Ditjen PSP Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PSP yang ditindaklanjuti Ditjen PSP Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Irigasi Pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Irigasi Pertanian terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Irigasi Pertanian Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pupuk dan Pestisida yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pupuk dan Pestisida Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pembiayaan Pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pembiayaan Pertanian Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Satuan Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Nilai Nilai Level % % Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Skala Likert (1-4) Nilai Nilai Nilai Skala likert (1-4) Nilai Baseline 2020 85 34,81 3,3 81 80 82,5 80 Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten 2021 3,5 3,5 3,5 85 34,83 3 75 80 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 83 80,35 83 80,5 2022 3,5 3,5 3,5 85 34,88 3 80 85 3,34 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 84 81 83 81 Target 2023 3,5 3,5 3,5 85 34,93 3 85 90 3,35 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 85 81,5 84 81,5 2024 3,5 3,5 3,5 85 34,98 4 85 90 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 86 82 84 82 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 278.149 920.442 2022 292.057 966.464 2023 306.660 1.014.787 2024 321.993 1.065.527 Unit Organisasi Pelaksana Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian (BALITBANGTAN) dan Seluruh Eselon II Lingkup Balitbangtan
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layananPusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tingkat Kepuasan Unit Kerja lingkup Balitbangtan terhadap layanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Penelitian Pengembangan Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Terwujudnya Birokrasi BPPSDMP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB BPPSDMP Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPSDMP Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait BPPSDMP yang ditindaklanjuti BPPSDMP Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP Satuan Skala likert (1-4) Nilai Skala likert (1-4) Nilai Skala likert (1-4) Nilai Skala likert (1-4) Nilai Skala likert (1-4) Nilai Skala likert (1-4) Nilai Skala likert (1-4) Nilai Skala likert (1-4) level % % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Level % % Nilai Skala Likert (1-4) Baseline 2020 79,5 79 80 83 81 84 85 90 85.0 85 85,6 90 94 92 89 80 88 Lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Pusat Pusat Pusat 2021 80 79 81 84 81,2 84,5 85 3 75 80 80,35 90,5 85.5 85 86 90,5 94 93 89,5 80,25 95 33,50 86 3 75 80 90,2 3,83 2022 80,5 80 82 85 81,4 85 86 3 80 85 81 91 86.0 85 86,5 91 95 94 90 80,5 96 33,75 87 3 80 85 90,4 3,84 Target 2023 81 80 83 86 81,6 85,25 86 3 85 90 81,5 91,5 86.5 85 87 91,5 95 95 90,5 80,75 96 34,00 88 3 85 90 90,6 3,85 2024 81,5 81 84 87 81,8 85,5 86 4 85 90 82 92 87.0 85 87,5 92 96 96 91 81 97 34,25 89 4 90 90 90,8 3,86 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 310.864 2022 326.407 2023 342.727 2024 359.863 Unit Organisasi Pelaksana Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Badan Karantina Pertanian Jumlah peraturan perkarantinaan yang dihasilkan. Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Nilai SAKIP tahun sebelumnya Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Karantina Pertanian Presentasi rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Karantina Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Karantina Pertanian Presentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Karantina Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tingkat Kepuasan atas Layanan Internal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Badan Karantina Pertanian Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Nilai PMPRB Badan Ketahanan Pangan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Ketahanan Pangan Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti Badan Ketahanan Pangan Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Ketahanan Pangan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tingkat kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan yang Akuntabel dan Berkualitas Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan Satuan Nilai Dokumen Laporan Nilai Skor Maturitas % % Skala Likert Nilai Nilai Nilai Level % % Skala Likert (1-4) Nilai Baseline 2020 89,11 23,18 89,43 Lokasi Barantan UPTKP Barantan Pusat Pusat Pusat 2021 33,00 1 1 86,1 3 75 80 3 84,91 89,84 34,32 3 75 80 3,02 89,45 2022 33,31 1 1 86,2 3,1 80 85 3,10 85,33 90,21 34,58 3 80 85 3,03 89,46 Target 2023 33,61 1 1 86,3 3,2 85 90 3,15 85,74 90,57 34,84 3 85 90 3,04 89,47 2024 33,92 1 1 86,4 3,3 85 90 3,20 86,17 90,93 35,12 4 85 90 3,05 89,48 Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 858.498 92.572 2022 944.348 97.201 2023 1.038.783 102.061 2024 1.142.661 107.164 Unit Organisasi Pelaksana Sekretariat Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (BKP)
Lampiran 5 MATRIKS KERANGKA REGULASI. No. Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 1 RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sesuai amanah ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 2 RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Sesuai amanat ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 24, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 46 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 70 ayat (4), Pasal 74, Pasal 81, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3), dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 3 RPerpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Peraturan Presiden tersebut berlaku untuk jangka waktu tahun 2017- 2019 dan selanjutnya KSPG ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan Keputusan Presiden Nomor 5 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020 mengamanatkan untuk menyusun Rancangan Unit Penanggungjawab Badan Karantina Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Badan Ketahanan Pangan Unit Terkait/Institusi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2021 2022 2021
No. 4 5 6 Kebutuhan Regulasi RPerpres tentang Penyuluhan Pertanian Mendukung Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. RPerpres Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani RPermentan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi Untuk melakukan optimalisasi Penyuluhan pertanian diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, dan ditindak¬lanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) diarahkan pada penguatan Jaminan Usaha serta Korporasi Petani yang dilakukan dengan penguatan kelembagaan petani berbentuk badan usaha milik petani berbadan hukum. Untuk mengatur standar dan mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Unit Penanggungjawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Unit Terkait/Institusi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, BKPM, BSN Target Penyelesaian 2021 2021 2021
No. 7 8 9 Kebutuhan Regulasi RPermentan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. RPermentan tentang Pengawasan Produk Rekayasa Genetik RPermentan tentang Komando Strategi Penggilingan Padi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Untuk melaksanakan Pasal 23, Pasal 46, Pasal 52, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 136, Pasal 138, Pasal 145, Pasal 163, Pasal 193, Pasal 206, dan Pasal 222. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Untuk mengantisipasi harga gabah pada saat panen raya dilakukan penyerapan melalui usaha pengeringan dan penggilingan padi dengan pemberdayaan dan penguatan melalui Komando Strategi Penggilingan Padi Unit Penanggungjawab Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Unit Terkait/Institusi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, BKPM. Kementerian Hukum dan Ham Kementerian Koordinator Bidang Pereknomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Target Penyelesaian 2021 2020 2020
No. Kebutuhan Regulasi 10 RPermentan tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit 11 RPermentan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana dan untuk meningkatkan efisiensi pengusulan peremajaan kelapa sawit, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit perlu diubah Kembali Adanya perkembangan tuntutan dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/ 3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) Unit Penanggungjawab Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Unit Terkait/Institusi Kementerian Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan Ham Target Penyelesaian 2021 2021
No. Kebutuhan Regulasi 12 RPermentan tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat 13 RPermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/ SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/ 230/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/ 4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian telah mengatur mengenai akses pembiayaan usaha produktif sektor pertanian, dengan adanya perkembangan kredit usaha rakyat, Peraturan Menteri Pertanian tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau Kembali Pupuk bersubsidi yang berkaitan dengan pengadaannya, penyalurannya, dan harganya, memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional Unit Penanggungjawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Unit Terkait/Institusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Target Penyelesaian 2020 2020
No. Kebutuhan Regulasi 14 RPermentan tentang Penerapan Penanganan dan Pemasaran Biji Kakao 15 RPermentan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu biji kakao telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/KB.320/ 5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ OT.140/ 5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/ 5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/ KB.320/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/ 5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali Rancangan peraturan menteri ini dibentuk berdasarkan kewenangan menteri pertanian, pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Unit Penanggungjawab Direktorat Jenderal Perkebunan Badan Karantina Pertanian Unit Terkait/Institusi Kementerian Hukum dan HAM Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020 2022
Lampiran 6 INDIKASI PENDANAAN YANG BERASAL DARI DAK. NO PROGRAM KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN VOLUME 2022 UNIT COST DAK BIDANG PERTANIAN PROVINSI 1 Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pembangunan/ Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ( UPTD- BPTPH); Pembangunan/ Renovasi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH); Pembangunan/ Renovasi Laboratorium Pestisida; Pembangunan/ Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT); Peralatan LPHP/LAH; Peralatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT); Peralatan Laboratorium Pestisida; Peralatan Kantor (BPTPH, LPHP/LAH, Lab. Pestisida, BPT); Kendaraan Roda 2; Kendaraan Roda 3; Pembinaan dan Pengawalan Perlindungan Tanaman Pangan; Pengembangan Kawasan PHT 34 6.023.529.412 Rehab Gedung UPTD Balai Benih Hortikultura 5 300.000.000 Rehab Gedung Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit UPTD Balai Proteksi Perlindungan Hortikultura Pembangunan infrastruktur Klinik PHT Hortikultura 10 100 300.000.000 150.000.000 ANGGARAN 204.800.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 15.000.000.000 VOLUME 34 10 15 100 2023 UNIT COST 4.744.117.647 300.000.000 300.000.000 150.000.000 ANGGARAN 161.300.000.000 3.000.000.000 4.500.000.000 15.000.000.000 VOLUME 34 15 20 100 2024 UNIT COST 4.155.882.353 300.000.000 300.000.000 150.000.000 ANGGARAN 141.300.000.000 4.500.000.000 6.000.000.000 15.000.000.000
NO PROGRAM KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana pendukungnya; Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan serta sarana pendukungnya; Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan serta sarana pendukungnya. Renovasi UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, dan penyediaan Sarana Pendukungnya Pembangunan Rumah Sakit Hewan dan penyediaan Sarana Pendukungnya Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan penyediaan Sarana Pendukungnya Renovasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan penyediaan Sarana Pendukungnya Renovasi Laboratorium Pakan dan penyediaan sarana pendukungnya Pembangunan fisik UPTD Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Pembangunan Laboratorium Keamanan Pangan Daerah VOLUME 26 35 26 10 3 5 5 9 14 Provinsi (lokasi) 4 Provinsi (lokasi) 2022 UNIT COST 3.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 ANGGARAN 78.000.000.000 175.000.000.000 78.000.000.000 50.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 27.000.000.000 70.000.000.000 24.000.000.000 VOLUME 13 26 10 3 5 5 4 10 Provinsi (lokasi) 2023 UNIT COST 3.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 ANGGARAN 39.000.000.000
78.000.000.000 50.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 12.000.000.000 50.000.000.000
VOLUME 5 7 9 3 3 2024 UNIT COST 3.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 ANGGARAN 45.000.000.000 15.000.000.000 9.000.000.000
NO PROGRAM KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN Renovasi Bangunan UPTD Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Fasilitasi Distribusi Pangan Pokok/Strategis Melalui Toko Tani Indonesia Center/Toko Tani Indonesia (TTIC/TTI): a. Pembangunan dan/atau Renovasi Bangunan TTIC/TTI. b. Pengadaan Kendaraan Roda 4 dan/atau Roda 3 untuk Pengangkut Bahan Pangan di TTIC/TTI. c. Pembangunan dan/atau Renovasi Bangunan Gudang Penyimpanan Bahan Pangan di TTIC/TTI. d. Pengadaan dan/atau Pembangunan Ruang Berpendingin (Control Atmosphere System/ Cold Storage/ lainnya) di TTIC/TTI. e. Pembiayaan Distribusi Pangan dan/atau Operasionalisasi TTIC/TTI. SUBTOTAL PROVINSI (A) DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 1 Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pembangunan Irigasi Air Tanah Pembangunan UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, dan VOLUME 34 Propinsi dan 25 Kab/Kota 50 25 10 15 69 4000 10 2022 UNIT COST 1.000.000.000 875.000.000 200.000.000 175.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 180.000.000 2.000.000.000 ANGGARAN
10.000.000.000 4.375.000.000 500.000.000 3.750.000.000 13.800.000.000 803.725.000.000 720.000.000.000 20.000.000.000 VOLUME 5 Provinsi (Lokasi) 34 Propinsi dan 50 Kab/Kota 75 50 25 30 84 4.000 10 2023 UNIT COST 1.000.000.000 875.000.000 200.000.000 175.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 180.000.000 2.000.000.000 ANGGARAN 5.000.000.000 15.000.000.000 8.750.000.000 1.250.000.000 7.500.000.000 16.800.000.000 512.100.000.000 720.000.000.000 20.000.000.000 VOLUME 5 Provinsi (Lokasi) 34 Propinsi dan 100 Kab/Kota 125 75 75 50 134 4.000 10 2024 UNIT COST 1.000.000.000 875.000.000 200.000.000 175.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 180.000.000 1.000.000.000 ANGGARAN 5.000.000.000 25.000.000.000 13.125.000.000 3.750.000.000 12.500.000.000 26.800.000.000 321.975.000.000 720.000.000.000 10.000.000.000
NO PROGRAM NON FISIK KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN penyediaan Sarana Pendukungnya Renovasi UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, dan penyediaan Sarana Pendukungnya Pembangunan Rumah Potong Hewan dan penyediaan Sarana Pendukungnya Renovasi Rumah Potong Hewan dan penyediaan Sarana Pendukungnya Pembangunan Puskeswan dan penyediaan Sarana Pendukungnya Renovasi Puskeswan dan penyediaan Sarana Pendukungnya Pembangunan BPP Model a) Renovasi BPP b) Pembangunan BPP c) Penyediaan sarana informasi dan komunikasi pendukung Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat a) Lumbung Sentra Produksi Padi b) Lumbung Rentan Rawan Pangan Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (Non Fisik) a) Biaya Operasional BPP Pekarangan Pangan Lestari VOLUME 10 10 10 189 200 1146 184 3.992 1.400 400 5.743 2500 2022 UNIT COST 1.000.000.000 7.500.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000 500.000.000 750.000.000 70.000.000 500.000.000 350.000.000 50.000.000 70.000.000 ANGGARAN 10.000.000.000 75.000.000.000 20.000.000.000 189.000.000.000 160.000.000.000 573.000.000.000 138.000.000.000 279.440.000.000 700.000.000.000 140.000.000.000 287.150.000.000 175.000.000.000 VOLUME 10 10 10
75 1.146 184 1.700 500 5.743 2.500 2023 UNIT COST 1.000.000.000 7.500.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000 500.000.000 750.000.000 500.000.000 350.000.000 50.000.000 70.000.000 ANGGARAN 10.000.000.000 75.000.000.000 20.000.000.000
60.000.000.000 573.000.000.000 138.000.000.000
850.000.000.000 175.000.000.000
287.150.000.000 175.000.000.000 VOLUME
10 10
77 1.146 186 2.000 500 5.743 2.500 2024 UNIT COST 1.000.000.000 7.500.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000 500.000.000 750.000.000 500.000.000 350.000.000 50.000.000 70.000.000 ANGGARAN 10.000.000.000 75.000.000.000 20.000.000.000
61.600.000.000 573.000.000.000 139.500.000.000
1.000.000.000.000 175.000.000.000
287.150.000.000 175.000.000.000
NO PROGRAM KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN Operasional Puskeswan SUBTOTAL KAB/KOTA (B) TOTAL ALOKASI PRO/KAB/KOTA (A+B) VOLUME 200 2022 UNIT COST 50.000.000 ANGGARAN 10.000.000.000 3.496.590.000.000 4.300.315.000.000 VOLUME 200 2023 UNIT COST 50.000.000 ANGGARAN 10.000.000.000 3.113.150.000.000 3.625.250.000.000 VOLUME 200 2024 UNIT COST 50.000.000 ANGGARAN 10.000.000.000 3.256.250.000.000 3.578.225.000.000
Lampiran 7 RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN BERSUMBER DARI DANA SBSN (RP 000). TAHUN 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN
19.200.000 262.990.018 289.289.020 2024
318.217.922
Lampiran 8 TARGET PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANGGARAN 2021 - 2024. JUDUL PROYEK TOTAL PLN RENCANA PENARIKAN TA 2021 RENCANA PENARIKAN TA 2022 RENCANA PENARIKAN TA 2023 (IDR M) (IDR M) (IDR M) (IDR M) IPDMIP 1,492,5 271,5 257,5 179,3 READSI 558,3 161,4 152,5 89,3 YESS 786 140,5 171,6 166,7 SIMURP 179,5 54,7 50,4 49 FMSRB 228 83,9
UPLAND 1,131 254,9 510,1 335,9 RENCANA PENARIKAN TA 2024 (IDR M) 23,4
174,9 1,3
29,9
Lampiran 9 MANUAL IKU.
Dokumen terpisah