DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI Tahun Sidang Masa Persidangan : : Rapat ke : Rapat Dengar Pendapat Jenis Rapat : Ketua Komisi Komnas HAM RI Dengan : Terbuka Sifat Rapat : Selasa, 6 April 2021 Hari, tanggal : 10.30 WIB s.d. 13.04 WIB Pukul : Ruang Rapat Komisi III DPR RI Tempat : Ketua Rapat Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M : Novianti, S.E. Sekretaris : Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai: Acara 1. Instrumen perundang-undangan terkait HAM; 2. Evaluasi kinerja, komitmen Komnas HAM, dan perkembangan penyelesaian kasus selama 5 (lima) tahun terakhir; : 2020 - 2021 IV (empat) 3. Capaian atau target dalam Rencana Aksi Nasional Hak Hadir Asasi Manusia : A. Anggota DPR RI : 31 dari 54 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian: PIMPINAN 2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan: 1. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN: 10 orang dari 11 orang Anggota: 1. Ichsan Soelistio 2. Johan Budi Sapto Pribowo 3. Trimedya Pandjaitan (virtual) 4. M. Nurdin (virtual) 5. Idham Samawi 6. Bambang D.H (virtual) 7. Arteria Dahlan 8. I Wayan Sudirta (virtual) 9. Agustiar Sabran (virtual) 10. H. Safaruddin (virtual) /2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:
2 - 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA: 3 orang Anggota dari 7 orang Anggota: 1. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T (virtual) 2. Rudi Mas'ud, S.E., M.E (virtual) 3. Supriansa, S.H., M.H 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA: 5 orang Anggota dari 7 orang Anggota: 1. Habiburohkhman, S.H., M.H 2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. 3. Muhammad Rahul 4. Rahmat Muhajirin, S.H (virtual) 5. Bimantoro Wiyono, S.H 4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT: 3 orang Anggota dari 5 orang Anggota: 1. Eva Yuliana, M.Si (virtual) 2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual) 3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H (virtual) 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA: 2 orang Anggota dari 6 orang Anggota: 1. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn 2. Heru Widodo, S.Psi 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 1 orang Anggota dari 5 orang Anggota: 1. H. Santoso, S.H 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 2 orang Anggota dari 5 orang Anggota: 1. Drs. H. Adang Daradjatun 2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual) 8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 2 orang Anggota dari 3 orang Anggota: 1. Sarifuddin Sudding, SH., M.H (virtual) 2. H. Nazaruddin Dek Gam 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 1 orang Anggota dari 2 orang Anggota: 1. Arsul Sani, S.H., M.Si B. Undangan: Ketua Komnas HAM RI berserta jajaran
3 - JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT/F.PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH): Bismillahirahmanirahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para Anggota Komisi III DPR RI yang baru hadir serta yang ikut secara virtual, Yang saya hormati Ketua Komnas HAM beserta seluruh jajaran, Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya jugalah kita hari ini dapat sama-sama menghadiri rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Ketua Komnas HAM beserta jajaran secara fisik dan virtual pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat RDP hari ini telah dihadiri secara fisik dan virtual sebanyak 25 (dua puluh lima) dari 54 (lima puluh empat) Anggota Komisi III DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Maka perkenankanlah kami membuka rapat dengar pendapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB) Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komnas HAM beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat pada hari ini. Kami menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat pada hari ini yaitu: 1. Penjelasan Komnas HAM atas pertanyaan tertulis yang diberikan oleh Komisi III DPR RI, 2. Tanya jawab, dan 3. Kesimpulan, Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12.00? (RAPAT: SETUJU) Demikian pengantar kami untuk mempersingkat kami persilakan Pak Ketua untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan Pak Ketua. KETUA KOMNAS HAM RI (Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.): Terima kasih Pak.
4 - Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi III dan tentu saja seluruh Anggota dari Komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja Komnas HAM. Perlu saya sampaikan bersama saya ada enam lagi Komisioner jadi lengkap tujuh Pak dengan beberapa orang staf. Ada Pak Watua Eksternal kami Pak Amiruddin Al Rahab, ada Pak Munafrizal Manan selaku Wakil Ketua Internal, Pak Beka Ulung Hapsara Koordinator Subkomisi Pemajuan, Pak Hairansyah Koordinator Subkomisi Penegakan, ada Pak Choirul Anam Komisioner untuk Penyelidikan dan Pemantauan, serta Ibu Sandrayati Moniaga selaku Komisioner bidang Pengkajian dan Penelitian. Saya kira bahan-bahan sudah kami sampaikan, ada satu bahan narasi yang cukup panjang, kemudian ada bahan yang kami sampaikan juga adalah bentuk power point yang mungkin inilah bahan yang akan kami sampaikan tapi lengkapnya ada di bahan narasi. Sebagaimana pernah disampaikan memang Komnas HAM sudah melakukan review terhadap rencana strategis Komnas HAM Pak tahun 2020 dan tahun 2024 sudah kami sampaikan. Kemudian kalau kita lihat dalam rencana strategis itu ada 7 (tujuh) isu yang kami fokuskan atau prioritaskan: 1. Pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria, 2. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, 3. Penataan Kelembagaan, 4. 5. Akses pada keadilan, 6. Kekerasan aparat dan kelompok masyarakat serta, 7. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat. Isu toleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan Ini kami ambil dari berbagai kajian, analisis yang juga melibatkan berbagai pihak. Nah terkait dengan presentasi kami sejalan dengan pertanyaan yang disampaikan, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan instrumen peraturan perundang-undangan yang menurut kami masih diperlukan bagi efektifitas pelaksanaan tugas Komnas HAM. Yang pertama tentu saja adalah revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999. Fokus kepada beberapa poin saja sebetulnya yaitu soal jumlah Anggota Komnas HAM, sekarang ini 7 (tujuh) tapi di dalam pasal di Undang-Undang 39 masih tertulis 35 Pak jadi mungkin ini juga nanti perlu ada penjelasan yang lebih tegas di dalam kalau ada revisi Perundang-Undangan. Kemudian mengenai konsep Komnas HAM sebagai Lembaga Pengawas dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat kewenangan untuk memberikan rekomendasi yang menurut kami selama ini belum mengikat secara hukum dan kami tawarkan untuk nanti kalau ada revisi itu rekomendasinya bisa mengikat secara hukum. Kemudian kami juga sudah mencoba melakukan kajian dan sedang kita persiapkan draft ya untuk ratifikasi optional protokol konvensi anti torture. Konvensinya sudah di ratifikasi tahun 1998 tapi opsional protokolnya sampai hari ini belum dan kita
5 - sudah berdiskusi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam dan beberapa Kementerian Lembaga lain untuk mendiskusikan langkah- langkah ratifikasi, setelah ini kita akan juga menyampaikan usulan draft kami kepada pihak DPR RI. Kemudian revisi KUHP dan KUHAP isu yang paling selalu menjadi pertanyaan bagi sebagian pihak adalah soal penghapusan hukuman mati. Memang ada perdebatan yang serius baik di dalam negeri maupun di luar negeri terkait dengan ini, tapi kami dalam berbagai pertemuan internasional selalu menjelaskan adalah langkah-langkah yang menurut kami sudah progresif dalam RKUHP itu maupun di dalam langkah-langkah yang konkrit. Memang tidak ada pernyataan resmi moratorium tetapi dalam beberapa tahun terakhir secara informal sebetulnya kita sudah tidak lagi memperlihatkan apa yang kita sebut sebagai death law yang selama ini mendapatkan kritik. Kemudian memastikan pengaturan tentang tindak pidana internasional dalam hal ini HAM berat untuk dikeluarkan dari RKUHP ini juga sudah kami sampaikan usulan kami. Kemudian revisi Undang-Undang 26 yang pertama tentu saja memperluas yurisdiksinya dan yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan Komnas HAM bisa mengirim semua hasil penyelidikan terkait kejahatan berdasarkan hukum. Menyangkut yurisdiksi selama ini hanya ada dua, sementara yang satu itu ada empat tapi agresi dan kejahatan perang belum masuk termasuk juga mungkin penyiksaan, eksekusi diluar hukum dan penghilangan Paksa. Nah, beberapa hal lain yang selama ini juga menjadi perhatian Komnas HAM adalah Undang-Undang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Bekerja di perikanan, kemudian Undang-Undang Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja layak bagi pekerja rumah tangga, pembantu rumah tangga. Ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, Ratifikasi Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa ini juga sudah menjadi rekomendasi dulu dari DPR RI tapi sampai hari ratifikasi konvensi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, untuk yang isu komisi kebenaran dan rekonsiliasi kita sudah beberapa kali diskusi dengan Bapak Presiden dengan beberapa Kementerian difasilitasi oleh Menko Polhukam. Komnas tentu saja meskipun bukan sebagian dari law maker kita memberikan beberapa masukan-masukan kepada pihak pemerintah untuk menyegerakan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. ini kita belum Tidak saja karena ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat yang sampai sekarang belum selesai tapi juga ada kaitan dengan otus osus yang di Papua yang juga ada pasal mengenai rekonsiliasi dan juga di Aceh bahkan di Aceh berdasarkan kanun berdasarkan kanun telah dibentuk apa yang disebut sebagai Komisi Kebenaran Rekonsiliasi di Aceh tapi Undang- Undangnya kita tidak punya. Kemudian Ratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Ada ribuan sekarang pengungsi dari berbagai negara termasuk dari Rohingya yang masuk ke Indonesia tapi kita belum meratifikasi konvensinya mesikpun ada
6 - beberapa langkah-langkah progresif yaitu prinsip non reforcement sudah kita masukan dalam beberapa Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Revisi Perpres Nomor 59 tentang Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang memberikan mandat Komnas HAM sebagai pengawas. Selanjutnya keberadaan peraturan perundang-undangan yang berpotensi atau masih mengandung subtansi yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang kami kaji melalui Komisi Pengkajian dan Penelitian kami, yang pertama adalah: 1. Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, 2. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, 3. Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait Pendirian rumah ibadah, yang poin ketiga ini sedang kami diskusikan secara intensif dengan timnya Pak Menteri Agama, 4. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Selanjutnya beberapa kajian Komnas HAM terhadap pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Atas berbagai permasalahan HAM oleh karena pemaknaan dan tafsir HAM yang kurang tepat sejak tahun 2018 Komnas HAM menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sebagai pemaknaan penilaian dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. SNP ini masuk dalam prioritas program prioritas nasional di Bappenas sejak tahun 2018, sekarang pun kita masukan lagi. Beberapa yang sudah kami selesaikan jadi SNP ini akan menjadi semacam guide lines bagi seluruh pihak terkait dengan isu-isu tertentu apa yang kita sebut sebagai standar norma hak asasi manusia. Yang pertama yang sudah kami keluarkan tahun 2018 adalah standar norma pengaturan mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis karena kita sudah ratifikasi konvensinya, kita sudah punya undang-undangnya, maka Komnas HAM berinisiatif menyusun satu standar norma sehingga itu bisa menjadi rujukan dari semua pihak mengenai bagaimana prinsip-prinsip atau norma-norma dalam penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang kedua standar norma dan pengaturan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini juga sudah kami keluarkan tahun 2019, standar norma kebebasan berkumpul dan berorganisasi tahun 2019 kita sudah keluarkan, standar norma dan pengaturan hak atas kesehatan baru saja kita keluarkan dengan juga standar norma kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk didalamnya SNP kebebasan berpendapat dan berekspresi itu adalah kebebasan akademik juga disitu ada satu chapter tersendiri tentang bagaimana standar norma kebebasan berpendapat dalam hal ini kebebasan akademik. Di dalamnya juga ada beberapa pasal-pasal atau pengaturan- pengaturan menyangkut mengenai hoaks ujaran kebencian. Jadi kebebasan berpendapat di satu sisi tapi disisi lain juga ada yang kita sebut sebagai hoaks dan ujaran kebencian yang mestinya harus dihindarkan dari praktek- praktek kebebasan berpendapat dan berekspresi.
7 - Kajian Komnas HAM terhadap pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yang kami lakukan beberapa waktu terakhir. Yang pertama sejalan dengan pandemi Covid-19 kami melakukan kajian yang mendalam tentang tata kelola penanggulangan Covid-19 dalam perspektif hak asasi manusia. Rekomendasinya sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden tahun lalu 18 rekomendasi dan juga beberapa Kepala Daerah dan juga kepada Institusi-Institusi lain yang terkait dengan penanganan atau penanggulangan Covid-19. Komnas HAM ada 18 (delapan belas) tadi saya katakan yang disampaikan. Pada intinya meminta adanya legalitas yang kuat dalam penanganan pandemi Covid-19 dan tentu saja diapresiasi oleh pihak pemerintah karena memperkuat rencana yang telah disusun oleh pemerintah sejak Maret 2020 yang lalu sampai sekarang. Kemudian ada usulan mengenai pelaksanaan kebijakan yang terpusat tidak sektoral, pengurangan jumlah tahanan yang itu juga tempo hari kontroversi tapi Komnas memberikan rekomendasi dan tetap memberikan dukungan penuh sudah membebaskan dan mengeluarkan dalam rangka penghindaran penyebaran hoaks Covid-19 di lapas terutama karena situasi over crowded yang kami sama-sama selama ini pantau bersama Menkumham. Pemenuhan hak-hak tenaga medis dan tenaga kesahatan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja terutama yang kami singgung juga adalah tenaga kerja kita yang bekerja di luar dan ditunggu pulang ke Indonesia. kepada langkah-langkah Kumham yang Komnas HAM tentu mendukung revisi Undang-Undang ITE, sekarang kita punya kordinasi yang intensif dengan pihak Cyber dari Kepolisian dan Menko Polhukam. Selama ini sebanyak ada 22 aduan diterima Komnas HAM terkait serangan digital dan Undang-Undang ITE selama 2020. Jumlahnya kelihatan tidak terlalu besar secara stastistik tapi fenomenanya sebetulnya cukup banyak dan karena itu menjadi perhatian dari berbagai pihak termasuk Komnas HAM. Ada beberapa kali FGD kita lakukan dengan Dewan Pers, dengan beberapa Asosiasi Jurnalis dan juga dengan Kepolisian Republik Indonesia. Negara dalam melakukan pembahasan dan atas kebebasan berekspresi ini kami dorong untuk tidak berlaku sewenang-wenang harus dilakukan secara legal berdasarkan regulasi serta Undang-Undang yang akuntable bersifat non diskriminatif dan bisa diuji oleh publik dan hukum. Dialektika kita selama ini dengan pemerintah termasuk dengan Kepolisian sangat baik saya kira, ada beberapa masukan kita yang diakomodasi oleh pemerintah dan Kepolisian, termasuk dalam penanganan perkara-perkaranya. Kajian Komnas HAM terhadap pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia yang selanjutnya adalah perlindungan hak hidup atas terpidana mati melalui upaya mengubah jenis pidana. Ini tadi saya katakan memang ada banyak kontroversi mengenai isu hukuman mati tapi Komnas terus melakukan kajian dan memberikan beberapa masukan-masukan kepada penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya ada kajian penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dihadapan hukum yaitu soal stigma atau persepsi negatif yang dialami penyandang disabilitas mental dan beberapa pengaturan-pengaturan yang kita anggap itu bertentangan dengan hak asasi manusia.
8 - Sekarang saya masuk ke bagian yang lain yaitu tentang bagaimana Komnas HAM melakukan penanganan kasus selama lima tahun terakhir. Sebetulnya kami baru tiga tahun tetapi karena diminta lima tahun kita masukan data lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir ada 28.305 aduan, kemudian 9.000 lebih aduannya setelah diseleksi screening tidak dilanjutkan karena sebagian juga itu aduannya hanya bersifat tembusan tapi tempat pengaduan utamanya justru bukan Komnas HAM misalnya Ori atau yang lain-lain, karena itu yang 9.800 ini juga karena alasan alternatif tidak kami lanjutkan. Ada 14.363 aduan yang duteruskan, yang masuk ke dalam dukungan pemantauan dan penyelidikan 4.536 kasus, kemudian ada 3.400an kasus yang kami masukan ke dalam dukungan mediasi jadi ada dua pendekatan yang diatur oleh Undang-Undang pertama pemantauan dan penyelidikan, yang kedua dukungan mediasi, dua-duanya menangani kasus secara paralel kadang-kadang ada koordinasi satu dengan lainnya dalam penanganan kasus itu. Kalau kita lihat stastistiknya yang paling banyak diadukan: 1. Kepolisian Republik Indonesia, 2. Korporasi, 3. Pemerintah Daerah. Kemudian tentu saja ada Lembaga Peradilan, Pemerintah Pusat dalam hal ini beberapa Kementerian-Kementerian terkait, tapi tiga ini selalu menjadi yang tertinggi dalam pengaduan. Kepolisian baik karena ada kasus yang memang menurut aduan itu dilakukan oleh Aparat Kepolisian maupun karena ada pihak lain yang di duga atau dituduh oleh pihak pengadu sebagai pelanggaran hak asasi manusia pihak Kepolisiannya dianggap tidak proper menangani penegakan hukumnya jadi ada dua tipologinya itu. Sementara untuk korporasi selalu ini berhubungan dengan soal-soal agraria soal-soal perburuhan, dua terkait dengan korporasi. juga dengan nanti soal agraria, Pemerintah Daerah biasanya intoleransi, rumah ibadah dan lain-lain. Wilayah yang tertinggi DKI Jakarta yang paling banyak diadukan, kemudian Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya kira ini tidak sekaligus memastikan bahwa inilah daerah yang paling banyak kasusnya tapi juga karena mungkin daerahnya lebih dekat ke Jakarta lebih mudah melakukan pengaduan dan itu tentu saja tidak menutup ada kasus-kasus lain yang tidak diadukan dari bagian Timur Indonesia sebagai contoh. inilah yang paling utama terkait itu hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Pokok aduan yang berdasarkan hak yang diadukan itu menyangkut soal hak memperoleh keadilan, proses hukum tidak sesuai prosedur menurut pengadu, lambat penanganan kasus, mengalami kriminalisasi, mengalami kekerasan ini salah satu point yang juga selalu mencuat terutama di media masa, eksekusi putusan pengadilan dan berbagai isu lain yang menyangkut hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman. lebih pokok-pokok aduan yang disampaikan oleh masyarakat dari seluruh Indonesia terutama daerah-daerah tadi yang saya sampaikan sebagai daerah yang paling banyak menerima aduan. Plasi-plasi hak yang diadukan Ini kurang
9 - Saya ingin menghiglight isu pelanggaran hak asasi manusia. Higlight dalam pengertian yang mungkin paling menarik dimata publik melalui media masa. Itu pertama tahun 2019 kerusuhan berbasis sara Tanjung Balai Sumatera Utara, pengepungan mahasiswa Papua di Yogyakarta, kerusuhan terhadap orang asli Papua dan sanggeng berbasis permasalahan dampak bekas lubang tambang. Tahun 2017 percepatan pembangunan yang didorong oleh pemerintah misalnya proyek strategis nasional ini banyak sekali aduan. Kita sudah bikin konsultasi nasional dengan mengundang seluruh stakholdernya termasuk Kementerian PUPR dan beberapa BUMN yang terlibat di dalam pembangunan proyek strategis nasional. Langkah-langkah mediasi tertentu sudah kita lakukan dan beberapa contoh misalnya seperti pembangunan Bandara Yogyakarta misalnya dan yang lain-lain itu ada hasilnya. Sekarang yang sedang mencuat satu lagi bahkan menarik perhatian internasional itu adalah Mandalika. Tim kita sudah tapi turun berkali-kali kesana untuk mediasi dengan berbagai pihak kelihatannya masih ada keberatan berbagai warga. isu diskriminasi Kemudian pilkada serentak tahun 2018 isunya soal ujaran kebencian diskriminasi, ras dan etnis. Kemudian soal pada tahun itu juga masih ada dampak percepatan pembangunan infrastruktur, ini konflik lahan biasanya Pak jalan tol, pembangunan dermaga, bandara dan lain-lain. Isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan ini cukup banyak masuk ke Komnas HAM. Tahun 2019 adalah mengenai pileg pilpres serentak itu menyangkut petugas KPPS, menyangkut demonstrasi Mei-nya juga itu juga ada 10 (sepuluh) orang yang meninggal pada waktu itu, 9 (sembilan) di Jakarta dan satu di Kalimantan Barat. Kemudian permasalahan Papua mencuat pada waktu itu aksi masa menolak hasil pilpres yang tadi saya katakan pada 21 Mei. Kemudian ada demonstrasi mengenai RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK dan juga berujung kepada kerusuhan ya, kekerasan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan masa ini sudah berkali-kali kita memanggil pihak Kepolisian berdiskusi dan ada ide untuk melakukan review terhadap SOP dan kembali juga mereview pelatihan- pelatihan yang terkait terutama dengan kurikulum hak asasi manusia. Penanganan aksi unjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja kekerasan oleh APH ini terjadi lagi, termasuk didalamnya ada aduan mengenai TNI waktu itu. Dampak proyek strategis nasional masih berlanjut meskipun tidak sebanyak pada peristiwa tahun 2017 2018. Isu intoleransi dibeberapa tempat. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ranah digital. Situasi HAM dalam masa pandemi Covid-19 juga waktu itu tahun 2020 menjadi salah satu yang di highlight oleh Komnas HAM karena menjadi terutama soal akses kesehatan, perhatian publik secara nasional pembebasan narapidana yang dianggao kontroversi tadi menurut Komnas HAM dan Menkumham waktu itu. Pembebasan itu sebetulnya berdasarkan standar hak asasi manusia untuk perlindungan kesehatan bagi narapidana kita yang menghadapi satu sutuasi di lapas-lapas yang over crowded.
10 - Indonesia. Pembatasan kebebasan beribadah itu juga tempo hari mencuat. Pihak yang diadukan tadi sudah kami sampaikan ya Kepolisian paling tinggi, korporasi, kemudian Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga Peradilan ya kalau kita lihat presentasinya jauh sekali untuk Kepolisian paling tinggi tapi kalau kita mau jujur juga ini pihak Kepolisian adalah pihak yang paling responsif kalau disurati Komnas HAM kalau diundang Komnas HAM Kepolisian adalah pihak yang paling responsif walaupun paling banyak kasus yang diadukan. Tidak seluruhnya aduan itu pasti benar setelah diuji misalnya dicek oleh petugas kami ada juga aduan yang kadang-kadang tidak berbasis kepada data yang kuat tetapi tentu data-data stastistik ini menunjukan memang harus ada perhatian yang khusus bagi Kepolisian kita sehingga Kepolisian kita bisa benar-benar menjadi kepercayaan masyarakat di dalam menegakkan prinsip- prinsip hak asasi manusia dan menjaga demokrasi di negeri kita yang kita cintai ini. Kemudian pemulangan pekerja migran Capaian yang kami dapatkan terkait dengan kinerja Polri ini adalah responsivitas tadi yang saya katakan meningkat untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Bahkan kadang-kadang pejabat tingginya datang langsung memberikan keterangan, termasuk yang terakhir kasus Herman di Kaltim Kapolda langsung datang memberikan klarifikasi dan menurut kami lagi langkah mengandalkan kepada penegakan hukum karena korbannya meninggal akibat penyiksaan dan oleh Kepolisian Kalimantan Timur diajukan secara hukum dengan pasal berlapis. langkah-langkahnya sangat bagus karena tidak tindakan disiplin etik tapi melakukan luasnya satuan kerja Kepolisian yang membutuhkan bantuan teknis dari Komnas HAM kita sudah sepakat dengan review MoU Komnas HAM yang sebentar lagi akan ditandatangani bersama antara Ketua Komnas HAM dan Kapolri tapi poin-poinnya ada perluasan kerja sama didalam dukungan teknis dari Komnas HAM kepada Kepolisian. Sebaliknya kami juga mendapatkan dukungan teknis Komnas HAM staf- stafnya juga dilatih oleh Kepolisian terutama untuk metode investigasi. Dengan Kompolnas kita juga ada kerja sama dengan beberapa lembaga- lembaga lain. Korporasi menduduki posisi kedua tadi saya sampaikan, tipologi kasusnya sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan tapi juga ada isu pencemaran, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Isu korporasi ini sangat berkait dengan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pedoman bisnis dan human rights, bisnis dan hak asasi manusia. Sekarang vocal pointnya dipindah dari Kementerian Ekonomi ke Kemenkumham sehingga Komnas HAM sekarang mempererat kerjasamanya dengan Dirjen HAM Kemenkumham karena vocal point pemerintah untuk pedoman bisnis dan hak asasi manusia itu sekarang ada di Kemenkumham. Isu korporasi juga cukup kompleks karena berpotensi melibatkan pihak lain baik Pemda, Pemerintah Pusat terkait perizinan dan pengawasan maupun Aparat Penegak Hukum. Semakin luas secara Ada banyak kasus yang diadukan pada kami Aparat Penegak Hukumnya dinilai tidak bertindak netral oleh pengadu. Capaiannya kasus penanganan aduan masyarakat korporasi cukup mematuhi rekomendasi
11 - Komnas HAM tetapi yang justru jadi masalah adalah BUMN, seperti contoh misalnya sampai hari ini berbagai kasus menyangkut konflik lahan antara masyarakat dengan PTPN juga beberapa perusahaan-perusahaan lain, yang terkait dengan proyek strategis nasional. II di Sumatera Utara dan Kemudian tanggung jawab Pemda saya kira saya singkat saja capaiannya ada kolaborasi penanganan kasus dengan Pemda, yang sudah berjalan sangat baik adalah DKI Jakarta, Jawa Timur dan terutama Jawa Tengah. Gurbernur selalu mengambil inisiatif ada kasus-kasus kita secara reguler datang ke Semarang Gurbernur langsung yang memimpin rapat penanganan kasus di daerah tersebut. Yogyakarta juga demikian Pak Sultan sangat akomodatif dengan langkah-langkah Komnas HAM dan beberapa daerah lain yang sudah mulai ada MoU, Sumatera Utara misalnya dan Jawa Barat juga. Semakin banyak daerah yang menghasilkan kebijakan daerah berpespektif HAM. Ini pentingnya kita membuat program human rights city dan festival HAM yang kita menggandeng pihak pemerintah dalam hal ini KSP dan juga Pemerintah Daerah. Sekarang kita berusaha untuk mengajak Kementerian Dalam Negeri untuk juga terlibat dalam program yang bersama ini, agar Pemerintah Daerah ikut serta di dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. isu-isu kerusakan lingkungan dengan Menteri KLHK. Saya kira koneksi kita sangat bagus dengan Menteri Agraria juga sekarang ini lebih kepada Pak Wamennya ya. Kemudian dengan ESDM dan beberapa Kementerian lain termasuk Kementerian Kemenko Polhukam yang paling intensif dengan Kemenko Polhukam terkait dengan penanganan HAM Berat dan beberapa isu-isu hak asasi manusia yang lain. Penanganan dalam situasi Covid tadi saya kira sudah kami sampaikan intervensi yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan Itu beberapa rekomendasi kami itu. 18 (delapan belas) rekomendasi diakomodasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, kordinasi kita juga sangat baik sehingga memang kami melihat ada langkah-langkah yang lebih memperhatikan norma dan standar hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19. Terkait Pemerintah Pusat penanganan kolaboratif terkait Isu agararia tadi sudah saya sampaikan datanya cukup banyak. Penanganan kolaboratif dengan melibatkan Pemda itu menjadi hal yang juga sekarang berkembang dengan beberapa Kementerian melalui konsultasi nasional maupun FGD-FGD tertentu untuk kasus-kasus yang kami anggap penting. Penerbitan SK Hutan Adat di 9 (sembilan) wilayah dan hasil inquiry nasional yang dulu dilakukan oleh Komnas HAM sebelum kami beberapa rekomendasinya juga sudah diakomodasi oleh Kementerian terkait terutama KLHK. Yang berikut, pelanggaran HAM yang berat memang harus diakui masih ada stagnasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Dalam berbagai pertemuan yang kami lakukan dengan pihak pemerintah dengan Presiden kemudian setelah itu difasilitasi oleh Pak Menko Polhukam dimana Komnas HAM dan Jaksa Agung diminta hadir dalam beberapa pertemuan itu belum mendapatkan satu kesepakatan tapi kita menawarkan supaya segera
12 - diambil langkah-langkah penyidikan, setelah itu tentu saja Komnas HAM akan memulangkan semua keputusannya kepada pihak pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung. Dan usulan mengenai pembentukan KKR karena ada banyak kasus-kasus yang mungkin secara obyektif tidak bisa diteruskan lagi juga untuk mengembangkan KKR. pengadilan sangat dimungkinkan Meskipun dalam diskusi Komnas HAM dengan pihak Presiden maupun pihak pemerintah Menko Polhukam ada beberapa isu-isu tertentu yang sudah diselesaikan Komnas HAM itu diharapkan bisa penyelesaian secara yudisial terutama yang terkait dengan Papua untuk membangun kepercayaan masyarakat di Papua maupun internasional. Saya kira itu dan yang terakhir adalah soal evaluasi RANHAM 2015 - 2019 kami sudah lakukan. Poin-poin kami Komnas HAM sebagai Lembaga Negara mandiri memiliki wewenang terkait isu hak asasi manusia. Dalam prakteknya untuk RAMHAM perencanaan RANHAM 2020 - 2024 ini kurang dilibatkan. Penyusunan RAN HAM masih sebatas program sektoral Kementerian Lembaga, belum menjadi isu yang komprehensif di semua Instansi Pemerintah. Presiden sampai saat ini belum menetapkan Perpres RANHAM 2024 padahal RANHAM sebelumnya sudah berakhir. Rancangan Perpres RAMHAM harus mudah juga diakses oleh publik karena ini salah satu juga aduan dari publik ke Komnas HAM bahwa mereka merasa prosesnya tidak terlalu transparan dan tidak melibatkan mereka secara penuh. Dokumen RANHAM yang berkelanjutan menjadi penting karena menjadi panduan dan pedoman Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam implementasi kebijakan yang berbasis hak asasi manusia. Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati Saya kira ini paparan kami yang bisa kami sampaikan, tentu kami menyadari banyak hal yang kadang-kadang kita kewalahan ya menangani berbagai kasus yang ada terutama kalau kasus-kasus itu sangat berkait misalnya dengan katakanlah situasi politik atau sentimen politik tertentu yang buat kami memang kadang-kadang tidak mudah untuk memberikan klarifikasi atas rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait dengan penyelidikan, pemantauan maupun hasil-hasil kajian kami yang selama ini sudah kami lakukan baik tiga tahun terakhir maupun dua tahun sebelumnya jadi lima tahun terakhir sebagaimana yang dimintakan oleh Komisi III. Saya kira demikian, nanti saya mohon izin Pak Ketua karena saya ini bekerja bertujuh ya nanti mungkin ada hal-hal yang kalau ada pertanyaan itu saya mohon izin untuk teman-teman saya yang enam lainnya untuk memberikan teman yang benar-benar mengkordinir misalnya untuk kajian tertentu ada Bu Sandra, misalnya ada pemantauan tertentu yang ingin ditanyakan mungkin nanti Pak Anam atau yang lain bisa menambahkan sehingga kami bertujuh ini bisa diberikan ruang untuk memberikan respon atas nama Komnas HAM. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf kalau ada kekurangan. jawaban terutama Wabillahi taufik walhidayah.
13 - Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. KETUA RAPAT: Baik kita telah mendengarkan paparan dan penjelasan dari Ketua Komnas HAM. Saya hanya menekankan dalam kesempatan ini, sebelum teman-teman memberikan pendalaman terkait dengan komitmen Komnas HAM baik terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun kasus-kasus yang menarik perhatian dunia internasional, misalnya kasus pelanggaran HAM Berat, kasus FPI, kasus penganiayaan wartawan, juga termasuk bagaimana pemulihan hak-hak korban terhadap pelanggaran HAM Berat. Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia Kami persilakan kawan-kawan yang ingin memberikan pendalaman kami mulai dengan dari bawah Fraksi PPP kami persilakan. Ada Pak Arsul? F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Ada. KETUA RAPAT: Silakan Pak Arsul. F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua . Yang terhormat Ketua dan para Komisioner Komnas HAM beserta seluruh jajaran yang hadir pada RDP hari ini, Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang hadir semuanya baik secara fisik maupun secara virtual, Pertama-tama Bapak/Ibu Pimpinan/Komisioner Komnas HAM izinkan saya menyampaikan apresiasi, yang pertama saya apresiasi adalah penyiapan bahannya bagus. Saya kira ini tidak seperti biasanya ini ada peningkatan ya walaupun anggarannya nggak banyak-banyak amat tapi ya baik dari sisi format maupun materi bagus ini harus diapresiasi dan jangan lupa Pak Arteria di dukung anggarannya begitu Pak. Yang kedua tentu perkenankan saya menyampaikan sejumlah catatan, dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua Komnas. Pertama tadi disinggung juga tentang revisi KUHP dan ya ini memang mungkin sudah kulturnya Komnas HAM ya. Setiap bicara soal hukuman mati ini posisi
14 - Komnas HAM ini nggak bisa dibedakan dengan posisi masyarakat sipil teman-teman LSM. Saya khawatir nanti disini kita ada yang bersuara kalau begitu ya Komnas HAM ini jadi LSM saja nggak usah jadi Komisi Negara begitu. Kenapa ini saya soroti? Karena bagi saya ketika kita ini menjadi bagian dari negara dari pemerintahan maka sisi pandang kita itu harus lebih luas harus menyeluruh, tidak hanya dari satu sisi dari satu mazhab, dari satu ideologi, dari satu perspektif saja tapi juga harus ada perspektif-perspektif lain apalagi kita bernegara ini diatur dengan sebuah konstitusi. Ketaatan yang harus atau kesesuaian yang harus cara pandang kita, aturan kita itu terutama setelah tentu dari dasar negara falsafah negara adalah dengan konstitusi kita bukan dengan ICCPR, bukan dengan konvensi-konvensi yang lain. Karena kita ini takut dianggap tidak memenuhi sebuah konvensi internasional ya saya tahu memang ini sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 maka seolah-olah ini kayak kitab suci yang harus kita ikuti. Padahal kita ini punya konstitusi juga yang ketika bicara HAM juga ada sisi yang lain kewajiban asasi manusia juga. Nah, ini perlu jadi catatan kita semua. Soal hukuman mati ini Pak Ketua sudah kita sepakati. Kami juga sudah mendengarkan dari berbagai elemen masyarakat sipil selama periode yang lalu empat tahun kami bahas RKUHP. Ini tidak kita abolisi karena begitu kita ICCPR atau pun abolisi katakanlah hanya sekedar untuk memenuhi katakanlah tuntutan negara-negara barat karena memang 22 Duta Besar Uni Eropa datang ke DPR RI ini untuk antara lain menyampaikan pandangan perlunya total abolition of capital punishment ini sudah kita tengahi pidana mati tidak lagi menjadi menjadi pidana pokok seperti yang ada di dalam Pasal 10 KUHP sekarang, tapi ditempatkan menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif. Makna alternatifnya pun jelas artinya ini kemudian Hakim harus menjatuhkan jenis pidana lainnya ketika terpidana itu yang dijatuhi pidana mati itu memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berubah hukumannya. Jadi ini sudah selesai jangan digeser-geser, jangan dianggap ini belum memenuhi ICCPR dan yang lain-lain. Kalau itu disuarakan terus nanti di DPR RI ini akan ada sejumlah Fraksi yang menuntut kembali pidana mati pada posisi sebagai pidana pokok tidak lagi sebagai pidana alternatif ini harus sudah kita sepakati. Saya bisa pastikan kalau ini ada yang mau dihapus pasti RKUHP nya akan voting, akan voting. Karena apa, karena di DPR RI ini juga masuk berbagai aspirasi dari banyak kelompok masyarakat lainnya yang mendukung hukuman mati bahkan dalam posisi sebagai pidana pokok bukan lagi sebagai pidana yang bersifat khusus jadi ini supaya jadi catatan kita. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu. Ini saya terus terang saja sering nggak clear kalau pun nggak bingung. Kenapa nggak clear, kita masih bicara penyelesaian pelanggaran HAM tahun 1965 - 1966 dengan pendekatan yudisial, ini mau seperti apa. Kalau yudisial itu dalam diartikan sebagai proses peradilan itu yang diadili ini siapa. Kalau pun katakanlah teridentifikasi jangan- jangan orangnya sudah jadi nama jalan semua Pak di kampungnya masing- masing gitu loh. Nah pertanyaan saya kenapa Komnas HAM tidak juga misalnya menyampaikan usulan baik kepada pemerintah maupun DPR RI
15 - alternatif penyelesaian yang lain yang non yudisial. Yang penting ada penyelesaian, karena saya tidak bisa membayangkan penyelesaian yudisial atas perkara yang terjadi sebelum tahun berapa katakanlah 90, 65, petrus, alang sari mana yang lain. Saya ragu orangnya pun yang mau kita proses kalau pun masih hidup apakah layak untuk menghadapi sebuah proses hukum. Kenapa tidak ada terobosan yang lain tanpa harus melalui proses yudisial. Belum ditambah seperti yang tadi dijelaskan dan juga ada disini tiktok antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, yang satu bilang Komnasnya bilang ini misalnya sudah cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan, kemudian Komnasnya bilang ini belum memenuhi petunjuk Kejaksaan Agung sehingga belum bisa ditingkatkan ini tiktok terus, ini kan harus ada terobosannya. Ini yang saya pikir harus menjadi concern-concern kita. Nah yang terakhir, saya kira Pak Ketua saya apresiasi juga kepada Komnas, dalam persoalan kasus kejadian penembahakn kilometer 50 itu dan saya kira hasil kerja Komnas konkrit juga dan Polisi pun mengapresiasi terbukti dan kemudian ada proses hukum terhadap internal. Saya kira kalau Komnas tidak bekerja ini barang kali nggak tahu juga apakah terjadi proses hukum terhadap internal. Nah ada satu lagi ini Pak tapi menurut hemat saya yang perlu diteruskan. Salah satu diantara yang di duga melakukan apa yang sering disebut sebagai unlock full killing itu meninggal dunia katanya karena kecelakaan ini banyak diragukan juga oleh masyarakat. Tentu saya yakin Polisi juga tidak akan merekayasa atau apa saya punya keyakinan itu tapi ada baiknya kalau yang menjelaskannya Polisi sendiri kan nggak dipercaya tapi begitu yang menjelaskan Komnas ya paling nggak tingkat kepercayaannya jauh lebih baik dari pada oleh Polisi sendiri. Itu saja harapan saya mudah- mudahan Komnas kedepan bisa lebih baik dan jangan lupa Pak Arteria kalau mengajukan tambahan anggaran agar di dukung. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi PAN Pak Suding atau Pak Dek Gam. Silakan Pak Dek Gam. F.PAN (H. NAZARUDDIN DEK GAM, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta seluruh Anggotanya, Yang saya hormati Komisioner Komnas HAM beserta seluruh jajarannya, Saya Nazaruddin Dek Gam Pak dari Dapil I Aceh ingin menyampaikan kepada Bapak tentang pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat
16 - aktivitas perusahaan Pak. Di Kabupaten Nagan Raya ada tumpahan batu bara 3.000 ton Pak, kejadiannya tanggal 28 Juli tahun 2020. Akibat tumpahan batu bara tersebut itu banyak nelayan yang tidak bisa mendapat rejeki lagi di daerah kawasan mereka untuk melautnya. Mereka sudah berulang kali nelayan melakukan advokasi baik itu melalui demo atau pun surat menyurat termasuk suratnya ke saya tetapi sampai saat ini belum ada respon dari pihak perusahaan tersebut. Ini sangat disayangkan Pak gara-gara satu perusahaan yaitu perusahaannya PT. Adiguna Putra yang juga merupakan rekanan dari PLTU itu merusak mata pencaharian hampir 5.000 orang nelayan disana Pak. Jadi kami minta kepada Bapak untuk segera turun kesana, ini sudah mau setahun loh Pak tapi nggak ada reaksi apa pun dari perusahaan tersebut nggak boleh dibiarkan ini Pak. Kenapa, karena Aceh itu cukup sedih sekarang Pak apalagi di daerah Nagan Raya ini, ini bekas daerah perperangan yang terjadi antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Jangan sampai mereka menganggap Indonesia ini saja tidak mampu mengurusnya apalagi mensejahterakan rakyat-rakyat yang lain. Yang kedua Pak, Komnas HAM perlu juga lebih aktif menyelesaikan perkara-perkara yang dilaporkan ke publik terutama masalah hak asasi manusia dan masalah KKR yang di Aceh Pak. Itu saja Pak dari saya, ini sudah berulang kali mereka menyampaikan kepada saya agar Komnas HAM segera turun ke Aceh Pak. Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKS. F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN): Terima kasih Pimpinan. Rekan-rekan Komisi III yang hadir maupun yang virtual dan terutama kepada Komnas HAM dan seluruh jajaran terhadap bahan yang sudah disampaikan begitu lengkap dan menarik tadi disampaikan bahwa jangan lupa anggarannya ditambah biar nanti laporannya lebih baik gitu ya, jadi sekali lagi apresiasi. Saya ingin menguatkan apa yang disampaikan rekan saya Pak Arsul bukan karena duduknya dekat tapi memang menarik ya kalau kita lihat dihalaman 76, 12 peristiwa yang bolak-balik antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung. Saya tidak akan lebih mendalami lagi karena jelas dari nomor 1 mulai tahun 65 sampai 12 masalah tahun 2015 kalau itu masih bolak balik juga menarik tadi yang disampaikan Pak Arsul bahwa minimal ada suatu alternatif penyelesaian. Saya tidak tahu bagaimana tapi minimal selesaikanlah karena ini akan terus berlanjut kalau dari 65, 66 terus saja jadi masalah sehingga masalah hak asasi manusia ini ya apapun juga siapa pun pengganti Bapak nanti menjadi beban gitu jadi perlu dicarikan alternatif penyelesaian. Juga saya memberikan apresiasi
17 - Yang ketiga adalah saya menarik sekali pada saat dulu membuat Rencana Undang-Undang tentang Omnibus, ini salah satu yang menjadi perhatian adalah proyek strategis nasional yang kita takut kalau dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam kepentingan pengambilan hak tanah dan sebagainya. Mungkin saya minta pendalaman disini ya selama ini kasusnya seperti apa real di lapangan sehingga kita tahu persis. Jadi jangan dengan alasan PSN semua masalah-masalah hak asasi selesai gitu ya, nah saya minta lebih dalam tentang penjelasan kepentingan proyek strategis nasional. Dan yang terakhir saya membaca dengan seksama keterangan Pers Nomor 003 dimana rekomendasi sangat baik apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, proses penyelidikan dan sebagainya sehingga memberikan suatu rekomendasi sebanyak empat. Jadi pertanyaan saya sampai dimana tingkat monitor dari pada HAM walaupun ini saya yakin ini Instansi sudah di Kepolisian gitu ya tapi minimal sampai dimana karena tadi juga disampaikan Pak Arsul masalah yang tiga itu satu juga meninggal, nah meninggalnya karena apa dan sebagainya mungkin perlu HAM mendalami kembali, sehingga kita disajikan suatu proses terang benderang tentang masalah ini. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat. F.PD (H. SANTOSO, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Komnas HAM beserta seluruh jajarannya, Atas apa yang telah dipaparkan tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan kritisi, yang pertama tentang evaluasi RAN HAM Pak dimana tahun 2020 dan 2024 belum dikeluarkannya Perpres sehubungan dengan RAN HAM ini. Untuk itulah saya ingin menanyakan sejauh mana langkah- langkah dari Komnas HAM terhadap belum keluarnya Perpres di tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang berikutnya bahwa hak asasi manusia memang universal ya sama dihadapan manusia diseluruh dunia ini. Namun dalam prakteknya disemua negara dia memiliki karakteristik yang berbeda. Nah menurut saya hal-hal yang dilakukan oleh Komnas HAM ini lebih banyak terpengaruh atas pressure tekanan yang dilakukan oleh luar negeri. Kalau bicara hak asasi manusia kita jangan takut dengan negara lain Komnas HAM harus membela merah putih membela NKRI meskipun Komnas HAM adalah independen terbentuk dan kerjanya berdasarkan Undang-Undang tapi dalam sisi lain dia harus menjaga keutuhan negara ini. lembaga Bicara tentang hal-hal yang dilakukan oleh negara lain yang sering mengatasnamakan bahwa dia adalah penegak hak asasi manusia
18 - tinggi sebenarnya mereka-mereka dibandingkan apa yang dilakukan terjadi di Indonesia, meskipun di Indonesia mungkin lebih banyak kejadian yang ditimbulkan bukan di desain tapi dari negara-negara yang mengaku sebagai pegiat hak asasi manusia dan pembela hak asasi manusia justru dia mendesain itu gitu. itu dalam pelanggarannya lebih Untuk itulah saya berharap bahwa penegakan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM ini ya harus melihat juga tentang konstitusi negara kita, budayanya, kemudian faktor-faktor yang lain yang harus juga menjadi hal kekhususan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kalau ini mungkin dilakukan saya yakin persoalan-persoalan masa lalu yang menjadi beban bangsa ini itu bisa diselesaikan. Jadi jangan selalu berorientasi penanganan penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia masa lalu dalam bentuk yudisial tapi harus dilihat juga dalam sisi lain. Jadi sekali lagi untuk Pimpinan Komnas HAM beserta seluruh jajarannya jangan terpaku dengan yudisial juga jangan terpaku dengan lebih baik dibandingkan mereka sampai saat ini mereka malah melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik di negaranya maupun di negara lain, itu yang menjadi catatan saya. intervensi luar negeri. HAM di Indonesia Kemudian yang berikutnya Pak, ada laporan dari Bapak sehubungan dengan kinerja Kapolri terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia ya, dimana dalam laporan Bapak memang obyektif bahwa disamping Polri banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tapi juga banyak yang direspon oleh Polri terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat melalui Komnas HAM ini. Namun demikian saya melihatnya dalam sisi presentase masih jauh Pak, apa kendalanya sehingga Polri belum merespon apa yang menjadi duan Komnas HAM berdasarkan aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Karena dari tahun 2018 saja ada 506 ya dengan total 769 rekomendasi dan direspon oleh Polri hanya sebanyak 198, ini baru 2018 sementara sekarang sudah 2021 gitu. Jadi saya ingin tahu juga kinerja yang sudah dilakukan Komnas HAM dalam mengejar atas persoalan-persoalan yang di duga melanggara hak asasi manusia yang dilakukan oleh Institusi Polri. Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB. F.PKB (N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H, M.Kn.): Terima kasih Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Ketua Komnas HAM beserta jajarannya dan teman-teman Anggota DPR RI yang hadir yang fisik maupun yang virtual
19 - Saya cuma ada beberapa pertanyaan Pak, pertama kita apresiasi ya bahannya bagus kata Pak Arsul tadi dan materinya juga sudah sangat lengkap disini. Pertanyaan saya disini Pak, mengapa belakangan ini Komnas HAM terkesan terlambat, bila tidak dapat dikatakan mengabaikan beberapa kejadian berskala besar yang intoleran, radikal, ekstrim dan melanggara HAM antara lain masalah pembataian warga minoritas di Sigi Pak, terus pelarangan beribadah bagi minoritas di Bekasi dan ada pemaksaan kehendak bagi siswi minoritas yang ada di Sumatera Barat dan yang terakhir saya hanya menguatkan dari pertanyaan dari teman-teman bagaimana sudut kaca mata dari HAM tentang masalah kematian FPI yang di tol itu Pak. Saya pikir dari saya itu dulu. Wallahul muwafiq ila aqwamit tharieq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem. F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.): Virtual Pimpinan. KETUA RAPAT: Yang virtual ada yang ikut? F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.): Virtual Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik. Silakan. F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.): Baik terima kasih Pimpinan. Bismillahirahmanirahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta seluruh Anggota Komisi III dan jajaran Komisioner Komnas HAM, Pertama sama seperti rekan-rekan lainnya saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dua hal. Yang pertama adalah laporan
20 - yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM yang lengkap, komprehensif dan sangat jelas, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan dari kerja dan kinerja dari Komnas HAM melalui laporan yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang kedua terkait dengan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dalam beberapa waktu terakhir ini. Saya mencatat yang tadi juga sudah dilaporkan diantaranya salah satunya terkait dengan penanganan kasus Km 50 Karawang ya. Saya sangat memberikan apresiasi tinggi atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Saya kebetulan menyaksikan konferensi pers penjelasan dari Komnas HAM terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut yang disampaikan dalam waktu satu jam saya berulang kali saya lihat tayangannya dan saya melihat bahwa Komnas HAM telah bekerja berdasarkan dengan profesionalitas yang tinggi. Komnas HAM memahami bagaimana caranya melakukan penyelidikan, bagaimana mengumpulkan barang bukti dan keterangan. Bagaimana kemudian menggunakan pendekatan scientific crime investigation dalam hal penanganan Km 50 tersebut, sehingga sangat jelas dan bisa dipertanggung jawabkan dan apa bisa yang dipertanggung jawabkan ke validanan. disimpulkan merupakan kesimpulan-kesimpulan yang Nah yang kedua juga terkait dengan Km 50 ini saya juga harus memberikan apresiasi terkait dengan koordinasi antara Komnas HAM dengan pihak Polri ya dalam hal mencari informasi, mengumpulkan barang bukti tersebut, sehingga Komnas HAM ditengah-tengah keterbatasan kewenangan yang dimilikinya tapi mampu kemudian mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan juga saya bersyukur Kapolri pun juga telah merespon akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM. Kita tunggu nanti perjalanan dari tindak lanjut dari apa yang telah disampaikan oleh Kapolri terkait dengan penanganan kasus Km 50 ini. Tapi catatan yang paling penting adalah kasus ini direspon dengan baik, kasus ini ada tindak lanjutnya tentu pengawalan terhadap tindak lanjut itu juga menjadi penting bagi Komnas HAM untuk terus berkomunikasi dengan pihak Kepolisian untuk mengingatkan bahwa saat ini masyarakat tengah memantau perjalanan dari kasus ini. itu kita berharap proses hukum yang khususnya direkomendasikan oleh pihak Komnas HAM itu dapat dijalankan dengan baik. Meskipun saya juga mencatat beberapa miss informasi yang di dapatkan oleh publik. Publik ada yang mengatakan bahwa Komnas HAM menyatakan itu bukan pelanggaran HAM, padahal Komnas HAM menyatakan itu pelanggaran HAM tetapi memang Komnas HAM menyatakan bahwa kasus tersebut tidak termasuk dalam yurisdiksi pengadilan HAM menurut Undang-Undang Pengadilan HAM. Ini yang masih banyak disalah mengertikan oleh masyarakat. Oleh karena itu maka ada baiknya Komnas HAM memberikan penjelasan lanjutan kepada masyarakat ya mengenai apa sebenarnya isi dari kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM kasus Km 50 ini. Oleh karena Yang kedua tadi juga Komnas HAM memberikan laporan bahwa responsivitas Polri terhadap kerja-kerja Komnas HAM ini meningkat cukup baik ya, baik itu dalam hal memberikan keterangan maupun menindak lanjuti
21 - dari laporan Komnas HAM atau rekomendasi Komnas HAM. Dan menurut saya ini harus dilanjutkan karena penting, selama ini sering kali saya mengkritik juga Komnas HAM menempatkan posisi hanya ingin berbeda gitu seolah seperti, seperi ya seolah-olah seperti hanya ingin gagah-gagahan saja bahwa mempermasalahkan kasus A, kasus B dan seterusnya tapi tidak berpikir bagaimana kemudian kelanjutan kasusnya, bagaimana kemudian kita mendesak agar ada proses dan mencapai suatu hasil dari kasus yang ditangani. Oleh karena itu koordinasi dengan pihak-pihak tertentu baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan sebagainya menjadi penting agar kita benar-benar punya target penyelesaian jadi bukan hanya sekedar mengkiritik, bukan hanya sekedar menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM tapi kita tidak berpikir bagaimana kemudian pelanggaran HAM tesebut itu dapat diproses dan ada hasil target dari penyelesaian itu semua. Dan beberapa saya juga memberikan apresiasi karena beberapa kasus penyiksaan misalnya yang terjadi itu juga direspon hasil kordinasi antara Komnas HAM dengan pihak Kepolisian ya kasus Herman, kasus Sarpan, kasus Hendri Alfred dan sebagainya yang menurut saya itu juga penting. Kalau hanya dilakukan oleh Komnas HAM tanpa ada kordinasi dengan pihak Kepolisian maka hanya berhenti pada soal catatan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM saja, terjadi pelanggaran HAM ada penindakannya, ada proses hukumnya sehingga ada penegakan hukum yang terjadi terkait dengan apa yang ditemukan oleh Komnas HAM. tapi kita kan berharap kalau Saya ingin juga memberikan dukungan terkait dengan kerja-kerja Komnas HAM ini karena dengan semakin positifnya kerja-kerja Komnas HAM tentu juga kita membutuhkan penguatan terhadap Komnas HAM baik itu dalam hal anggaran, fasilitas, maupun juga legalitas ya. Saya selalu membayangkan Komnas HAM ini mestinya juga sekuat KPK dengan kewenangan yang juga dimiliki seperti KPK, dengan apresiasi yang masyarakat berikan juga seperti pada KPK jadi itu yang saya harapkan sebenarnya. Mudah-mudahan kedepan dengan adanya prestasi-prestasi dan peningkatan kinerja yang tadi sudah dilaporkan itu bisa kemudian kita memberikan dukungan berupa tambahan anggaran dan penguatan segala legalitas melalui revisi Undang-Undang misalnya untuk Komnas HAM. Demikian Pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Gerindra. F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.): Iya terima kasih.
22 - Ketua dan Anggota Komisi III, Ketua sekaligus Komisioner Komnas HAM beserta jajarannya, Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama terkait perkara-perkara pelanggaran HAM di masa yang lalu. Kita ingat setidaknya ada tiga ya setahu saya ada tiga pengadilan HAM satu Abepura, Timor-Timor, Tanjung Priok itu dulu kita waktu dulu saya sama dengan Bapak-bapak ya di luar sistem kita masih sama-sama advokat Pak, Pak Amir juga sama ya dulu kan. Kita kencang kita dukung pengadilan HAM dan lain sebagainya begitu diputus sama-sama kita kecam. Apa point yang paling kita kecam adalah tidak adanya keadilan untuk korban, korban tidak merasakan manfaat dari proses pengadilan HAM. Nah ini waktu berlanjut terakhir kalau nggak salah 2005 itu ya Abepura, ini sudah 2021 berapa belas tahun kemudian. Persoalan utama dalam pengadilan HAM itu tentu tempus delicti Hakim punya naluri punya prinsip bagaimana dia harus benar-benar yakin dalam menjatuhkan pidana. Dalam azas pidana ada lebih baik menghukum, melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, itu Hakim menangani tindak pidana yang baru terjadi beberapa bulan lalu saja sulit apalagi yang sudah beberapa belas tahun. Ini yang terbaru di 98 kalau, 98 sekarang sudah lebih 20 tahun, makanya kita ngobrol ya dan teman-teman ya sama-sama kita pesimis sebetulnya kalau hati ke hati kita ngomong sama-sama pesimis kalau jalan pengadilan HAM ini. Karena apa, tolak ukurnya itu keadilan sekarang bukan terlaksana prosedural- prosedural formal pengadilan tapi diberikannya keadilan kepada korban keluarga korban. Makanya saya tadi setuju apa yang disampaikan Komnas HAM mendorong Undang-Undang KKR saya sangat setuju Pak, saya sangat setuju sekali. Nah kemudian yang kedua soal fungsi Komnas HAM dalam konteks edukasi dan mediasi sebagaimana diatur Pasal 76. Belakangan ini kan ada dispute soal hak menyampaikan pendapat. Disatu sisi sebagian orang menyatakan hak menyatakan pendapatnya dibatasi, disisi lain ada kelompok atau pihak lain yang mengatakan penggunaan hak menyatakan pendapat sudah kelewatan. Ini soal HAM Pak, yang tahu demarkasi batasnya menyampaikan pendapat itu yang melanggar hukum dan tidak melanggar hukum itu Komnas HAM seharusnya. Saya mendorong Komnas HAM memaksimalkan fungsi edukasi dan mediasi tersebut. Contoh saya agak sedih mendengar aktivis teman kita Pak Jumhur dan Pak Syahganda kan berhadapan dengan masalah hukum terkait kalau dia claim kritik tapi di pihak lain mengclaim itu kritik yang melanggar hukum. Nah Komnas HAM harusnya menurut saya mendorong fungsi edukasi dan mediasinya disitu. Agak-agak itu juga prihatin Pak kita salah ngomong dikit misalnya bisa dituntut 6 tahun penjara begitu kan, damagenya apa gitu kerusakannya seperti apa sehingga bisa dituntut 6 tahun penjara. Nah itu, Komnas HAM dorong dong fungsi edukasinya dan mediasinya Lembaga Negara teman-teman ini. Tadi kan juga dikatakan ada program melakukan edukasi kepada Aparat dan lain sebagainya itu dimaksimalkan.
23 - Tadi nah ini rentetannya adalah dengan soal Undang-Undang yang dianggap Komnas HAM bertentangan dengan HAM. Saya juga bingung ditabel tadi Pak Bapak nggak masukan Undang-Undang ITE yang ditabelnya Pak, di tabelnya ada Omnibus Law dan lain sebagainya tapi diberikutnya Bapak bahas ya kan itu bagus sekali saya dukung. Bahwa memang perlu di dorong revisi atau kita lihat Pasal 27 dan 28 itu tapi yang Bapak lupa juga Bapak teman-teman dan ibu lupa adalah soal Undang-Undang 146 Bapak dan ibu ya ada Mba Sandra, 146. Ini Undang-Undang saya bilang ini mumi sudah mati lama berpuluh tahun hidup kembali ini dua tiga tahun yang lalu dan ini yang paling populer Syahganda, Jumhur kenanya pasal ini Pak. Itu kan Undang-Undang tentang peraturan hukum pidana apa, kita sudah ada KUHP ko, Undang-Undang itu masih dipakai lagi. Nah, dimana posisi Komnas HAM ini pemerintah alhamdulillah inisiatif Pak Jokowi mendorong revisi Undang-Undang ITE tapi belum terdengar Pak yang Undang-Undang 146 ini Pak. Ini semua orang yang dilaporkan rata-rata kena pasal ini. Nah lalu Pak soal torture atau penyiksaan dalam penyidikan, ini juga menjadi sorotan Komnas HAM banyak laporan banyak respon. Kendalanya soal torture ini Pak kita paham adalah soal pembuktian. Sama kaya kita membuktikan zina itu susah kan akhirnya Hakim putuskan kalau ada laki perempuan masuk kamar ya terbukti. Kenapa, torture itu terjadinya kan tanpa adanya saksi. Untuk itu Pak saya perlu dorong Komnas HAM untuk menginisiasi kerja sama yang lebih detail bukan hanya kasus perkasus kaya Herman bukan tapi umum. Misalnya bagaimana seorang tersangka itu harus di dampingi lawyer advokat dalam menjalankan pemeriksaan dan bukan hanya tersangka sebetulnya walaupun KUHAP hanya mengatur tersangka tapi Undang-Undang Advokat mengatur juga saksi, seharusnya bisa Pak. Saksi kalau dia terkait perkara tersebut ya juga perlu di dampingi pengacara nah itu bisa di dorong katanya Komnas HAM tadi kan hubungannya baik sekali dengan Polri di dorong detail Pak bagaimana provide lawyer dalam setiap pemeriksaan. Kedua zaman teknologi ini cctv Pak. Saya pikir disetiap Polres diruang pemeriksaannya kita dorong untuk disediakan cctv jadi jangan di jalan-jalan saja kita meleng sedikit kena tilang gitu kan tapi di tempat melakukan pemeriksaan BAP ada cctv sehingga bisa dibuktikan masa ada orang masuk, keluar babak belur nggak bisa dibuktikan ini terjadi pelanggaran HAM, dan kita tidak mestinya ada cctv. Saya pikir dengan semangat presisi ya Pak Kapolri yang baru beliau akan mudah menerima ide ini. Nah terakhir Pak soal edukasi tadi Pak, masyarakat kadang-kadang tidak bisa membedakan apa yang menjadi asumsi umum dengan ketentuan Undang-Undang yang ketat. Ini soal Km 50 Pak itu kan ada pengaturan yang jelas, soal pelanggaran HAM Berat itu kan sistemik luas. Jadi berat tidaknya itu bukan soal asumsi saja tapi sistemik meluas. Disana fungsi dari edukasi dari Komnas HAM ditingkatkan. Saya apresiasi teman-teman kerjanya maksimal dan pasti saya paham penuh tantangan ya terkait Km 50 tapi kenapa menjadi tetap menjadi polemik ya karena mungkin kurang maksimalnya fungsi edukasi itu dari Bapak-bapak dan ibu sekalian kepada masyarakat. Mungkin itu secara umum saya sangat mengapresiasi mulai materi, paparan rekan-rekan ini dan kinerja rekan-rekan selama ini. Terima kasih.
24 - Wabillahi taufik hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar. F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Terima kasih. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III, Yang saya hormati Ketua Komnas HAM bersama dengan seluruh Komisioner yang sempat hadir dan jajarannya Pertama-tama saya mau mengajak kawan-kawan Komnas HAM untuk melihat rilis yang telah dibuat oleh Amerika. Departemen Luar Negeri Amerika telah merilis beberapa laporan tahunan diberbagai negara termasuk tentunya Indonesia. Nah di Indonesia laporan itu mencakup hak-hak individu, hak sipil, politik dan pekerja yang diakui secara internasional seperti yang tertuang dalam deklarasi universal hak asasi manusia. Bahkan dalam laporan itu saya membacanya masalah hak asasi manusia yang signifikan di Indonesia menurut laporannya adalah pembunuhan di luar hukum atau sewenang- wenang, laporan penyiksaan, penangkapan atau penahanan sewenang- wenang, tahanan politik, pembatasan kebebasan berekspresi, pers dan internet termasuk penyensoran dan keberadaan Undang-Undang Pidana, pencemaran nama baik, campur tangan dengan kebebasan berkumpul secara damai, tindak korupsi serius, kurangnya investigasi dan akuntabilitas atas kekerasan terhadap perempuan. Saya membaca ini lalu saya mencoba apa benar laporan ini yang disampaikan oleh pemerintah, Pemerintah Luar Negeri Amerika Serikat terhadap kacamata yang telah dibuat itu. Nah, kalau begitu modelnya bagaimana dengan fungsi Komnas HAM yang ada beberapa poin itu katakanlah, 1. Fungsi pengkajian, 2. Fungsi penelitian, 3. Fungsi penyuluhan, 4. Fungsi pemantauan , 5. Fungsi mediasi dalam penegakan HAM. Kalau dilihat dari pada temuan ini apa yang kita lakukan dengan fungsi yang ada pada kita ini. Kalau begitu modelnya maka wajar kita mengambil sebuah pandangan bahwa ada yang belum tersampaikan oleh Bapak Komnas HAM dalam pemaparan tadi dalam highlight isu pelanggaran HAM. Bapak memulai disini mulai tahun 2016 sampai 2020 ini yang saya baca disini ya saya baca mungkin ini hanya sample. Kalau begitu saya mencoba untuk menyambung pertanyaannya beberapa kawan-kawan terdahulu bagaimana kepastian hukum yang dari tahun 1965 - 1966, penembakan misterius 82 - 85, bagaimana peristiwa talangsari 89, bagaimana trisakti semanggi 1 dan 2 98 -
25 - 99, bagaimana yang terjadi pada saat kerusuhan Mei 1998, bagaimana tragedi simpang KA 1999 insiden Dewantara, bagaimana dengan peristiwa Jambu Keupok 2003, bagaimana dengan rumah gedung 89 - 98 dan lain-lain. Ini semuanya menjadi pertanyaan ini yang belum mencapai pada tahun 2000. Artinya saya sependapat bahwa jika Komnas HAM dalam melihat semua rentetan peristiwa ini lalu melahirkan sebuah kesimpulan apa pun kesimpulan itu, itu adalah kepastian hukum menurut saya. Daripada selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan setiap tahunnya Bapak duduk disini lalu berganti Anggota DPR RI mereka lagi bertanya hal yang sama tetapi kalau Komnas HAM melahirkan sebuah jawaban melahirkan sebuah kesimpulan maka saya rasa tidak lagi pertanyaan rumah kita untuk tidak ada berikutnya, artinya mempertanyakan hal yang serupa. insiden yang disebut lagi pekerjaan Ibu Komisioner Komnas HAM dengan berbagai kajian yang telah dilakukan dan kami percayakan itu. Tentu kami memberikan apresiasi Bapak memberikan laporan yang sangat sistematis sangat bagus sekali, ini memberikan gambaran kepada kami bahwa kerja-kerja cerdas yang Bapak lakukan beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, pada tahun-tahun terakhir ini Bapak memberikan catatan-catatan yang sangat bagus yang disampaikan kepada kita walaupun belum begitu sempurna wajar sebagai manusia biasa harus menerima kenyataan dengan beberapa kekurangan. Seperti yang saya gambarkan tadi kekurangan ada pada halaman highlight isu pelanggaran HAM yang Bapak yang tidak menyebutkan beberapa peristiwa sebelum mencapai pada tahun 2000an. Nah, kesemuanya ini ada ditangannya Bapak-bapak dan Yang terakhir, saya menyorot juga tadi yang telah disampaikan oleh Bapak tentang konflik-konflik agraria yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat. Ini yang tidak bisa kita hindarkan Pak bahkan beberapa aturan- aturan juga yang membuat masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang kadang-kadang berhadapan. Saya contohkan, di Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan baru-baru kita melihat berturut-turut ada petani-petani kecil dari kecil dia menanam pohon dikebun yang diakui sendiri bahwa itu kebunnya lalu besar kayunya ditebang lalu dipakai untuk memperbaiki rumah itu juga ditangkapin alasannya ini adalah hutan kawasan. Nah, pertanyaannya sejak kapan ditetapkan itu adalah hutan kawasan sementara masyarakat tersebut ini membayar PBB nah kalau hutan kawasan tidak perlu dibayar PBB-nya kan begitu logika kita berpikir. Nah kalau begitu modelnya apakah ini tidak masuk dalam sebuah kira-kira pandangan Komnas HAM sesuatu yang patut kita jadikan sebagai dasar untuk turun untuk melihat kebijakan-kebijakan seperti itu demi kepentingan masa karena ini bukan hanya yang saya gambarkan tadi ini hanya Sopeng tetapi hampir seluruh provinsi mengalami hal yang sama, yang ada wilayah- wilayah hutan yang telah ada perbaikan-perbaikan mungkin dengan pemasangan patok-patok yang ada disana diwilayah masing-masing. Nah, saya kira buatlah kawan-kawan di Komnas HAM buatlah study dalam rangka memberikan batasan-batasan yang mana dianggap ini adalah sebuah pelanggaran HAM, yang mana kira-kira tidak termasuk ini adalah
26 - sebuah pelanggaran HAM supaya ada batasannya masyarakat berharap ada perlindungan tetapi kalau memang itu tidak masuk sebagai wacana tahapan- tahapan pelanggaran HAM maka masyarakat dan publik bisa mengetahuinya, sehingga mereka tidak bertepuk sebelah tangan berharap ada kira-kira cuitan dari Bapak sementara Bapak dan ibu tidak memberikan perhatian di soal itu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian pada prinsipnya kami menganggap bahwa apa yang Bapak telah sampaikan sebagian besar kami bisa memahaminya. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi PDI. F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati, Bapak/Ibu Komisioner Komnas HAM yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai teman-teman sudah memuat Undang-Undang Dasar jadi Komnas HAM ini sangat konstitusional lah menurut Bapak ibu semua dan juga ada Undang-Undang 39 Tahun 99. Atas nama HAM kita melakukan atau membuat yang namanya Komnas HAM. Ada juga Komnas HAM masuk dalam ketentuan di Undang-Undang HAM itu sendiri. Komnas HAM Pasal 1 Angka 7 Lembaga Mandiri Lembaga Negara Pak, Bapak-bapak ini jadi state apparatus makan uang APBN jadi bukannya LSM. Mandiri sepanjang melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Bapak-bapak baca Pasal 97 coba deh dibuka Pasal 97 apa mau saya bacakan. Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya serta kondisi hak asasi manusia. Ini laporan tahunannya disampaikan kepada DPR RI, Presiden dan tembusannya kepada Mahkamah Agung. Saya pikir kami semua yang Anggota Komisi III saya nggak tahu ini Pimpinan jangan-jangan jalurnya ke Pimpinan sudah dapat laporan tahunannya Pak. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan diri dari sejak awal Bapak mau mengkoreksi orang koreksi diri sendiri laporan tahunannya sudah dapat belum saya nggak dapat itu yang pertama. Pertama-tama pada halaman satu Yang kedua adalah tidak hanya laporan tahunan Pak makanya saya katakan Bapak-bapak ini bukan sempalan negara. Perkara-perkara yang ditangani wajib juga disampaikan kepada kami DPR RI Pak jangan main ke Pak Jokowi saja sendiri Pak. Pak Jokowi juga urusannya banyak nggak paham, nggak konsen. Pertanyaannya sudah nggak yang Bapak ngomong kaya gini Bapak sampaikan ke kita, nggak ada ini. Ini sempalan yang makan APBN Bapak-bapak, LSM yang makan APBN. Ini yang saya katakan tadi
27 - tolonglah berubah nanti habis saya ngomong disini Arteria Dahlan diberitain lagi sama beberapa Komisioner. Kalau mau debat saya di ruang sini Pak jangan kaya kemarin kita lagi berdebat tiba-tiba Bapak main di media nggak elok saya nggak usah sebut namalah. Yang kedua saya ingin sampaikan Bapak-bapak ini kan antek-antek Indonesia benderanya merah putih jadi pahami. Saya ingin kaya beberapa Lembaga Negara itu harus ada lulus yang namanya ujian kebangsaan, pahami HAM itu apa. HAM kita itu apa, HAM kita yang berlandaskan Konstitusi dan Pancasila Pak bukan HAM di negara lain, bukan HAM internasional tok. Bapak-bapak ini bukan antek asing jangan seperti antek asing. Saya ingin berikutnya saya konkrit-konkrit sajalah pelanggaran HAM terkait dengan konflik agraria. Saya ingin sampaikan Pak ini ada masalah HAM, masalah HAM konflik agraria dua ini kalau Bapak bisa selesaikan bagus. Ini masalah kereta api cepat ini lahan-lahan rakyat Pak pada saat mau bebas itu yang ganggunya banyak. Bahkan yang konyolnya lagi sekarang itu uang itu dikonsinyasi ditaruh di Pengadilan-Pengadilan Negeri padahal hak rakyat tiba-tiba Pemprov mengakui, tiba-tiba apa mengakui ini kan yang bisa di endors sama teman-teman. Tanah itu kaya orang Pak punya riwayat ada logiknya jadi nggak ada itu urusan tanah yang tidak berkepastian harusnya tapi di republik ini suka Pakai kekuasaan. Yang kedua ini sudah saya sampaikan berkali-kali masalah tanah. Bagaimana dengan sengketa tanah 600 hektar di Jipi di Gresik Pak dapil saya Pak Jawa Timur. Tiga tahun lebih Pak orang nunggu Pak masa iya sudah ngelapor kata ke Komnas HAM. Tanahnya sudah diambil sama yang namanya proyek strategis nasional yang KEK itu. Ganti rugi ke rakyatnya nggak ada tanah sudah dijual. Inilah potret Indonesia yang ada Komnas HAM-nya. Jadi kalau mau nyelesain kasih contoh-contoh itu yang konkrit- konkrit saja, paparannya bagus tapi kita ini bukan lagi belajar di sekolahan yang nilai tulisan bagus. Bapak-bapak ini inprektis bekerja atau tidak saya katakan masih belum bekerja. tadi masalahnya kebebasan. Kita sadar nggak si Pak tadi dikatakan Bapak dengan enaknya mengatakan negara sewenang-wenang diskriminatif. Konten sara ini begitu hebat, orang takut Pak ada ayat-ayat al-quran tiba-tiba orang takut ngeband, kalau situs porno kan berani dipotong begitu ini karena ada ayat-ayat agama dia takut Pak padahal isunya-isu radikalism. Yang kaya gini tolong lebih proporsional lah jangan juga mengatakan negara begini, negara begini, negara begini. Kami ingin juga Bapak-bapak ini menjadi orangnya pemerintah yang menjadi garda terdepannya HAM. Mengenai masalah intoleransi, ekstrimisme, Berikutnya juga saya mengatakan tadi disampaikan juga sama Pak Habib kayak optional protocol convention against torture Pak. Berikutnya lagi beberapa hal yang harusnya di ratify sama kita Pak. Bapak-bapak sadar nggak si Undang-Undang di depan mata yang begitu banyaknya yang harus dikoreksi oleh Komnas HAM itu banyak banget, jangan cari kerjaan yang lain. Saya si agak tersinggung pada saat Bapak mengatakan ini Undang-Undang 23 Tahun 2019 Azas kesemestaan, azas kejuangan, azas kebersamaan dan azas kegotong royongan dikhawatirkan membahayakan keselamatan rakyat, itu kalimat-kalimatnya kalimat Bung Karno semua Pak. Mana ini Beka Ulung
28 - mana, masa Komnas HAM bisa buat kaya begini Pak. Saya minta deh studynya Bapak ini kalau di Amerika itu wajib militer itu gimana. Nggak usah di Korea Utara Pak, di Amerika lah. Berikutnya juga masalah pendirian rumah ibadah, yang Bapak mainkan ini isu-isu yang sensitif sekali. Pendirian rumah ibadah itu bukan hanya bagi orang islam melarang orang yang minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Banyak juga orang islam yang ditempat yang minoritas nggak bisa mendirikan tempat ibadah. Nah saya katakan yang kaya begini kita bermainnya dibawah permukaan jangan di inilah kalau ini buat gaduh. Berikutnya Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan masalah yang utama. Undang- Undang Kesehatan itu apa si Pak, akses rakyat kelayanan kesehatan yang standar nggak ada disini Pak. Bapak mainnya ke pasangan ke mana yang nanti lari-lari KUHP ke LGBT dan kemana karena itu yang ada modal dan pemodalnya. Bagaimana akses rakyat ke pelayanan kesehatan yang standar. BPJS emang sakit bisa dikatakan hanya sebulan, setelah sebulan lewat satu hari atau satu detik dia harus keluar rumah sakit, ini yang harus kita bahas. Berikutnya lagi saya ingin sampaikan mengenai masalah HIV Aids ini isu-isunya sensitif. Saya PDI-Perjuangan Pak kalau nggak lolos HIV Aids nggak boleh nyaleg Pak, jangankan Anggota DPR RI nggak boleh nyaleg. Pak Ichsan saja takut banget waktu tes HIV. Saya ingin sampaikan Pak ini yang kaya gini jangan diangkat-angkat gitu loh Pak. Pekerja kesehatan dan sebagainya, ini yang saya minta betul. Berikutnya mengenai masalah Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Pak tidak akan lahir srikandi-srikandi hebat perempuan-perempuan hebat ibu kalau tidak ada Undang-Undang 1 Tahun 74. Ini saya bisa membuktikan secara yuridis, filosofis maupun agamis. Jadi kami juga sangat ini yang kaya-kaya gini ini Undang-Undang 174 ini ada diskriminasi ada apa. Kalau nggak ada Undang- Undang ini gimana. Waktu kita mau buat Undang-Undang ini ada cerita yang besar yang menyatukan seluruh umat di republik ini tidak hanya muslim Pak. Makanya kesejarahan itu penting untuk dipelajari Pak. Berikutnya mengenai masalah tadi yang pihak pengadu-pengadu salah satunya Kepolisian. Tadi beberapa teman-teman memberikan apresiasi terkait dengan kilometer 50. Saya juga menjadi bagian yang boleh memberikan urung rembug Pak. Kilometer 50 kita tidak hanya melihat pada saat kejadian Ansih. Bagaimana hal yang melatar belakangi kejadian kilometer 50 harus menjadi bagian dari pencermatan, agar kita bijak ini. Bagaimana ada orang yang merasa dominan diatas kekuasaan negara, ini juga harus kita bagian dari pencermatan. Saya pikir dengan kejadian ini memang menjadi refleksi bagi semua termasuk juga kita-kita penegak hukum, tapi bagi sebagian rakyat yang namanya kejahatan yang namanya premanisme berlandaskan agama itu juga bisa tereduksi. Saya hanya mengatakan begini Pak, jangan sampai aparat-aparat kita yang merah putih bimbang, gamang dan ragu dihadapkan sama kejadian-kejadian yang seperti ini nanti. Kita punya patriot-patriot yang hebat kemarin, sekarang nggak ada lagi itu premanisme berbasiskan agama. Saya pikir 70% rakyat juga happy ini kaya begini tapi memang kesalahannya tetap kita koreksi. Nah ini juga tolong penyajiannya tadi mengatakan sebagian bagus, saya mengatakan penyajiannya pun juga agak kurang elok kemarin.
29 - Berikutnya, saya singkat-singkat saja, mengenai aksi masa yang menolak revisi Undang-Undang KPK, KUHP dan Cipta Kerja. Dari paparan ini mengatakan bahwa Komnas HAM menganggap memang Undang-Undang KPK, RKUHP, Cipta Kerja ini bermasalah apalagi ada beberapa paparan disini termasuk juga Ciptaker. Saya ingin nanti kita berdebat serius Pak sebelum Bapak ngomong ini KUHP ini masalahnya dimana, masalahnya sebutin dimana, apa masalahnya karena LGBT Pak atau masalahnya karena perluasan zina Pak, atau masalahnya dimana. Ini kami akan kasih tau ini justifikasinya Pak biar Bapak-bapak juga paham. Berikutnya yang KPK ini dimana masalahnya, yang kejadian pasca revisi jalan terus Pak nggak ada masalah. Penyadapan semua izin sadap dikabulkan Pak. Nah jadi kita proporsional kalau kita ini bersebrangan dengan pandangan negara atau perspektifnya berbeda ini agak lucu Pak begitu juga dengan Cipta Kerja Pak. Kami mohon Bapak-bapak bisa lebih arif lagi untuk menyampaikan. Berikutnya mengenai masalah Pilkada Pak, Bapak mengatakan Pilkada itu harus bebas dari praktik diskriminasi, terlaksananya pemenuhan hak, memastikan kemurnian hasil. Ini namanya hilir Pak, hulunya itu bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang konstitusional yang bisa menyelesaikan masyarakat apa masyarakat kerakyatan yang memang betul- betul dikehendaki rakyat. Yang Bapak ngomong disini adalah demokrasi prosedural. Berjalan Pak iya Pimpinan-Pimpinan Pemimpin- Pemimpin ini betul-betul pilihan rakyat, nggak. Salahnya dimana, salahnya diregulasi. Pernah nggak Bapak bahas one man, one vote, one value bisa dilakukan kalau orangnya setara semua, ekonominya setara, pendidikannya setara kalau tidak yang ada adalah mafia dan pemegang capital yang masuk. Ini kan produk asing Pak yang mengatas namakan demokrasi dan HAM. Ini yang dikritis Pak Ketua. tapi apa Berikutnya juga mengenai Perpres 33 Tahun 2020 harga satuan yang Anggota-Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. Nggak ada ini saya melihat dipaparannya. Pak Anggota-Anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi itu tiap hari ketemu rakyat, Arteria Dahlan cuma seminggu sekali ke dapil Senin sampai Kamis kita bilang lagi di Jakarta. Mereka tiap hari main sama rakyat artinya kebutuhan orang sakit, meninggal, kawin dan sebagainya. Tiba-tiba sumber-sumber resminya dipangkas, KPK mengatakan kita nggak boleh korupsi tapi sumber-sumber resmi orang itu dipangkas, ini kejahatan juga pelanggaran HAM teman-teman bekerjalah yang lebih subtansial jangan bermain dipermukaan, live service seolah-olah Anggota-Anggota DPR RI ini kagum dengan yang seperti ini. Saya tetap kagum sama Bapak-bapak semua tapi kritik saya ini untuk semakin membuat Komnas HAM hebat. Kalau masalah anggaran tenang PDI-Perjuangan pastinya mendukung ya semua politik anggaran kemitraan mitra-mitra kerja yang ada di Komisi III, apalagi mereka yang bekerja baik untuk negeri. ini juga harus diangkat. Saya minta Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
30 - KETUA RAPAT: Baik kita perpanjang dulu waktu setengah jam. (RAPAT: SETUJU) Selanjutnya mungkin dari ada tambahan dari Fraksi Nasdem silakan satu menit ya, maaf Partai Gerindra silakan. F.P-GERINDRA (MUHAMMAD RAHUL): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR R dan juga, Rekan kerja Komnas HAM kepada Pimpinan dan Wakil, Menyimak dari banyak kasus yang ditangani oleh Komnas HAM sejak tahun ketahun hingga saat ini dalam banyak kasus Komnas HAM terkesan seperti macan kertas Pak, kadang-kadang garang itu pun hanya di media sosial atau pun media cetak beraprologi kepada masyarakat. Semua kasus- kasus pelanggaran HAM Berat berakhir hanya dengan timnya gabungan pencari fakta. Masyarakat merasa masih ingin bertanya-tanya tentang tim pencarian fakta yang Bapak bikin dalam kasus besar-besaran. Yang kita lihat masyarakat tidak pernah tahu kapan berakhir kasus tersebut walaupun Bapak sudah merilis kasus tersebut tapi masyarakat belum merasa melihat keterbukaan kasus tersebut. Saya melihat Komnas HAM ini dari semua rekan-rekan Anggota Komisi III bertanya seperti pisau Pak, Bapak itu seperti pisau, Bapak berani membuka atau Bapak jadi tumpul. Begitu menurut saya Pak, pertanyaan saya apakah payung hukum yang selama ini ada tidak cukup memiliki kekuatan untuk membuka pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam Komnas HAM baik ringan maupun berat. Yakin orang berapa orang maupun institusi Lembaga yang terlibat termasuk Aparat Keamanan dan hukum agar tunduk, patuh dan taat kepada hukum yang ada dalam penyelesaikan masalah yang terjadi dalam menciptakan melihatkan kepada masyarakat bahwa Komnas HAM ada bersama masyarakat. Bukan ada kekuatan dibelakang Komnas HAM atau Komnas HAM takut kepada kekuatan- kekuatan lain. Memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Pak yang itu yang saya dengar dari masyarakat dan itu yang diinginkan masyarakat sampai ini hari. Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Baik dari meja Pimpinan untuk Ketua Pak Adies Kadir silakan.
31 - F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati Bapak/Ibu Ketua dan Komisioner Komnas HAM yang saya hormati Banyak kawan tadi yang menyampaikan apresiasi kepada Komnas HAM. Saya belum berani memberikan apresiasi karena saya melihat kerjaannya masih belum maksimal tetapi tidak diakui bahwa ada kemajuan dari pada Komnas HAM yang lalu. Nah kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu, pada tahun 2007 - 2012 Komnas HAM diberikan akreditasi dengan status A dari ICC. Namun ICC itu hanya menilai status dasar hukum pemilihan Anggota dan sebagainya. ICC tidak mengecek langsung kondisi HAM dimana Komnas HAM bekerja di Indonesia. Sedangkan menurut Universal Periodic Review (PR) yang memberikan penilaian terhadap kondisi HAM dan peran Komnas HAM dalam penegakan HAM memberikan penilaian buruk terhadap Komnas HAM Indonesia, ini yang kami baca di media seperti itu. Saya melihat visi dan misi dari Bapak Ibu sekalian, membangun peradaban HAM, memperkuat peran setrategi Komnas HAM ditingkat nasional, internasional dan mewujudkan Komnas HAM sebagai mandiri dan profesional. Tapi saya tidak melihat bagaimana Komnas HAM ini menangani mereka-mereka yang merusak moral anak bangsa seperti bandar-bandar narkoba, seperti para teroris yang banyak ribuan jutaan korban anak bangsa kita yang rusak baik moral maupun fisik sampai meninggal. Per hari kalau menurut BNN itu yang meninggal karena narkoba mungkin per jamnya 300 orang 30 sampai 50 orang di Indonesia. Nah kalau begini kan mestinya kita tidak usah ragu lagi, jiwa patriot seperti disampaikan Pak Arteria tadi Negara Kesatuan Republik Indonesia apa kita mau biarkan bandar-bandar seperti ini, apa kita tidak hukum mati saja bandar-bandar narkoba yang seperti ini walaupun pemerintah kita melihat banyak pertimbangan untuk menghukum mati. Mahkamah Agung sudah memvonis, Pengadilan sudah memvonis tetapi juga masih tidak berani dilakukan oleh pemerintah. Mestinya Komnas HAM melihat dari sudut lain juga tentang hal seperti ini. Jangan kepada hak telah asasinya menghilangkan nyawa menghilangkan jutaan nyawa anak bangsa Indonesia, itu juga harus menjadi perhatian dari pada Komnas HAM. seseorang tapi orang ini Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan konflik-konflik agraria. Saya tidak melihat adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap persoalan-persoalan tanah yang di negara kita. Tadi disampaikan Pak Arteria ada beberapa masalah tanah di Gresik, di Jawa Timur juga, di Beji Pasuruan itu tidak bisa selesai juga sampai sekarang. Banyak sekali masyarakat yang dirugikan terkait dengan tanah tersebut itu juga sampai dimana hal tersebut. termasuk Selain pengadilan, termasuk Mahkamah Agung mengatas namakan hukum. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh pencari hukum tetapi tidak dapat dieksekusi lahan tanahnya karena ada gugatan lagi, gugatan lagi, PK sampai tiga kali, empat kali, kemudian berlanjut lagi perkara sudah selesai diulang lagi dari bawah karena ada gugatan kembali terus dan terus berulang-ulang rolling sampai puluhan tahun. Ini Komnas HAM tidak itu banyak juga masyarakat para penegak hukum
32 - melihat saya kerjanya disini dengan berdalih mengatas namakan hukum, padahal masyarakat banyak sekali dirugikan terkait dengan hal ini. Kami harap Komnas HAM juga bisa masuk bukan hanya menyoroti kinerja Penegak Hukum Kepolisian saja. Aparat Penegak Hukum itu tidak hanya Kepolisian Pak Bapak ibu sekalian, ada juga Kejaksaan, ada juga Pengadilan, ada juga KPK, ada juga Lembaga Pemasyarakatan diujungnya ini tidak pernah hanya Kepolisian berkutat di Kepolisian, Kepolisian saja. Memang-memang Kepolisan paling paling banyak mungkin laporannya tetapi kasus-kasus yang lain saya harap juga harus dibuka diungkap. Kejaksaan misalnya bagaimana mereka memproses itu, terkait dengan bukti-bukti dan lain-lain sudah benar apa tidak. Pengadilan terkait dengan menjalankan putusan dan lain-lain ini juga harus gitu, termasuk warga binaan sampai diujungnya di Lembaga Pemasyarakatan sudah memenuhi HAM kah Lembaga Pemasyarakatan kita di Indonesia. Tidak ada yang pernah dari HAM menyoroti bagaimana mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan di pepe kaya ikan pindang begitu bergerak saja tidak bisa, makanannya bagaimana sudah memenuhi hak-hak manusia apa makanya di dalam, bagaimana hak-hak hidupnya, bagaimana berhubungan dengan keluarganya Komnas HAM tidak pernah ada berteriak tentang hal ini. Inilah Bapak ibu sekalian jangan cuma menyoroti satu penegakan hukum saja. Kalau kita berbicara menyoroti penegakan hukum dari penyidikan sampai diujungnya dari hulu sampai ke hilirnya sampai di Lembaga Pemasyarakatan itu. Hak-hak mereka juga harus diperhatikan. Diujung sana kami ingin mendengar itu karena tidak pernah kami mendengar masukan-masukan Komnas HAM. Yang menjadi berita biasanya kita baca di Komnas HAM apabila ada kasus yang mencuat menjadi perhatian masyarakat seperti tadi yang mendapat apresiasi banyak itu kilometer 50 yaitu itu terus saja dibuat seperti sinetron, video, tv semua waduh Komnas HAM hebat tetapi dibalik itu kasus- kasus yang lain bagaimana. Jangankan ini pernah saya dulu dengan Ibu Sandra dulu kita pernah diundang saya seminar mewakili Pimpinan, bagaimana nasib itu para wanita perempuan-perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual ditempat-tempat panti-panti sosial saya tidak pernah mendengar ini bu hasilnya bagaimana. Ditempat panti sosial jadi mereka ini dibawa ke panti sosial tapi di dalam panti sosial bukannya di ini harkat martabatnya dibenarkan tetapi malah dikerjain di dalam sana. Ini kan harus diungkap ke media ini, oknum-oknum disana bermain semua baik Pemerintah Daerah, Kepolisiannya dan lain-lain. Nah kenapa ini juga tidak diungkap hal- hal dan ini bukan dulu kalau saya di Bogor, apa di Bekasi itu ya Bu Sandra dan ini ya Bekasi dan itu terjadi hampir dibanyak tempat di seluruh Indonesia. Ini kan mesti juga Komnas HAM Komnas Perempuan mesti harus berteriak juga tentang ini jangan diam-diam saja. Hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang sekalian yang kami ingin agar Komnas HAM juga concern untuk memperbaiki Komnas HAM terus. Makanya saya belum berani memberikan mohon maaf, saya belum berani memberikan apresiasi tetapi saya mengakui bahwa ada kemajuan dari pada Komnas HAM yang lalu.
33 - Terkait dengan anggaran ya sering-sering kami dilaporin Pak, tadi kan disampaikan laporan 2020 ini sudah bulan April kita belum tahu kinerjanya tahun 2020 seperti apa. Kalau kita sering-sering mendapatkan laporan seperti ini kita kan tidak tahu kalau ada kemajuan sudah apa di Komnas HAM. Tahun lalu kita mau rapat saja susah sekali kadang-kadang kami ngundang nanti Bapak nggak bisa sampai tiga kali kita undang kalau tidak salah Pak, kita nggak bisa rapat karena kesibukan semuanya. Maksud kami mengundang ya agar bisa seperti ini kita tahu bahwa ada perkembangan, lebih baik dan memang anggarannya bisa kita tingkatkan itu kan lebih enak kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak ibu sekalian mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit tharieq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Baik kami persilakan Pak Ketua Komnas untuk menyampaikan penjelasan terkait apa yang telah ditanyakan oleh teman-teman. Silakan Pak. KETUA KOMNAS HAM (Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.): Terima kasih Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian baik apresiasi maupun kritik, masukan saya kira bagi kami itu adalah satu hal yang sangat konstruktif untuk pengembangan dan perbaikan terus menerus dari Komnas HAM. Tadi seperti saya minta diawal saya mohon izin teman-teman yang lain juga ikut menjawab terutama ada beberapa hal tadi yang itu memang Ketua Timnya disitu sehingga bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif selain jawaban yang secara umum akan coba saya highlight. Setuju saya Pak Arsul, Komnas HAM memang di dalam pertemuan internasional soal isu hukuman mati kita sebetulnya memberikan apresiasi di kongres dua tahun lalu saya hadir sebagai Ketua Komnas HAM kami menyampaikan progresivitas. Jadi soal RKUHP yang kemudian tidak lagi memasukan hukuman mati sebagai pidana pokok itu salah satu perkembangan yang kita apresiasi. Meskipun disini ada prinsip yang berlaku ditingkat internasional yang soal abolisi. Jadi saya kira posisi Indonesia adalah dalam langkah-langkah yang dinamis itu tapi tentu ketika ada misalnya kebijakan kah atau pernyataan yang kami anggap itu bisa mengindikasikan langkah mundur kita memberikan masukan untuk itu. Jadi memang kita menyadari ada satu aspek yuridis di internasional, ada aspek yuridis di dalam negeri kita dan tentu saja ada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus kita sikapi secara bijak dan karena itu memang pilihan atau sikap Komnas HAM selama ini tidak hitam putih dalam soal itu. Beberapa hal yang kami anggap sebagai kemajuan dan termasuk RKUHP itu kami apresiasi di dalam presentasi kami di internasional. Nah yang kedua tentang HAM berat, ini sebetulnya bisa dikatakan dua tahun terakhir Pak itu ada kemajuan dari sikap Presiden, karena dalam
34 - pertemuan kami beberapa kali dengan Presiden, Presiden menyatakan suatu arahan yang jelas tidak saja bagaimana penyelesaian HAM Berat ini sesuai dengan Undang-Undang 26 harus ke pengadilan. Karena tadi seperti Pak Habib katakan dalam diskusi kita dua minggu lalu ya juga termasuk Pak Marzuki misalnya atau mantan Hakim HAM dulu ya Pak Andi Samsan Ngaro kan juga penilaiannya sama bahwa banyak kesulitan kalau kemudian ini semua harus HAM Berat. Karena itu dalam diskusi kami termasuk yang terakhir berkali-kali dengan Pak Menko kami minta waktu itu kepada pemerintah supaya Pak Menko Polhukam ini ya dalam tanda petik itu menjadi fasilitator antara tiktoknya Komnas HAM sama Jaksa Agung. Saya waktu itu Pak yang menyampaikan Pak supaya kita nggak berantem lagi ini tapi memang kami sudah minta juga janganlah buat pernyataan lagi yang katakanlah mempersoalkan hasil penyelidikan Komnas HAM, karena kalau itu nanti jadi panjang lagi. Dalam pertemuan terakhir di kantor Menko dari pihak Jaksa Agung mempersilakan itu Komnas HAM mengatakan kalau itu lagi itu nggak akan ada penyelesaiannya lebih bagus cari solusinya. Nah ada beberapa kasus yang dimungkinkan misalnya ke pengadilan ya silakan tetapi juga tidak ditutup kemungkinan soal KKR karena itu Komnas HAM kepada pemerintah katakan kami dukung KKR itu. Tapi tentu karena bukan bagian dari legal drafter Komnas HAM hanya memberikan masukan soal-soal yang terkait dengan isu dengan ide yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah KKR Komnas katakan mendukung. Bahkan kalau seandainya Jaksa Agung dalam kasus tertentu menyatakan SP3 pun Komnas akan memberikan dukungan, karena itu merupakan wewenang dari Jaksa Agung sebagai penyidik, tapi memang sebaiknya jangan dipulangkan lagi ke Komnas HAM kalau itu nanti akan repot karena ada beberapa pertanyaan- pertanyaan atau permintaan-permintaan yang itu tidak mungkin kami penuhi lagi karena tadi soal tempos delikti dan lain-lain dan keterbatasan yang dimiliki Komnas HAM termasuk juga wewenangnya itu. Nah itu kira-kira yang sudah kita usulkan plus yang kami ingatkan juga adalah soal pemenuhan hak-hak atas korban dan keluarga korban. Ini penting Pak karena dari berbagai pertemuan kami dengan korban maupun keluarga korban mereka sebenarnya bertanya yang paling pertama itu, itu. Apa yang harus kami dapatkan setelah kami mengalami pelanggaran HAM Berat itu. Karena itu selain SKKP HAM, SKKP HAM ini kan masih tetap menjadi program Komnas HAM di dukung oleh LSPK tetapi kita sudah mengeluarkan satu guide line. Supaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengambil peran untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat ini berdasarkan rujukan yang sudah disusun oleh Komnas HAM dengan standar hak asasi manusia yang kami tawarkan ya dan juga kami luncurkan itu. Saya kira kalau solusi ini diambil sebetulnya masalah pelanggaran HAM Berat ini akan relatif bisa kita lalui meskipun pasti Pak, pasti akan ada penolakan-penolakan. Masih ada tetap yang mengatakan harus ke pengadilan harus ke pengadilan meskipun tadi seperti kita diskusikan berkali-kali ada banyak hambatan. Nah yang berikutnya soal dengan Kepolisian Pak, kami mengapresiasi berbagai kemajuan yang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian termasuk
35 - soal langkah-langkah majunya. Tadi berbagai rekomendasi Komnas HAM dalam langkah yang diambil oleh Kepolisian biasanya pelanggaran- pelanggaran itu dilakukan tindakan kode etik termasuk peristiwa 21-22 Mei itu ada laporan Komnas HAM kemudian mereka ambil tindakan kode etik. Nah padahal sebetulnya ada yang mestinya proses hukum. Nah belakangan langkah maju itu sudah ditempuh. Memang kami juga kadang-kadang mendapat kritik karena kalau dianggap seperti kooperatif sekali dengan Kepolisian begitu padahal menurut kami ya kalau mereka sudah menunjukan langkah-langkah yang sangat maju tentu kita harus apresiasi juga. Salah satu contoh misalnya Kapolda Kaltim yang sangat progresif melakukan perubahan- perubahan dan tindakan-tindakan hukum. Kemudian kaitan dengan penyiksaan Pak, sebetulnya ada satu program yang dilakukan oleh Komnas HAM bersama empat Lembaga Negara lain dengan Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan LPSK yang kita sebut sebagai koalisi untuk pencegahan penyiksaan itu. Selain ada hubungan koordinasi bilateral Komnas HAM dengan Kepolisian. Untuk yang dengan lima Lembaga ini lebih kepada pembenahan sistem, jadi tadi mungkin Pak Adies mohon maaf ini untuk yang lapas kita sebenarnya punya program Pak tapi memang karena ini pembenahan sistem Pak itu memang kita sepakati di internal baik dengan Kumham, dengan Dirjen Lapas dan Dirjen Imigrasi dan Kepolisian untuk tidak terlalu mempublikasikan masalah-masalah di dalam itu karena tujuan dari program ini adalah encouragement Kelembagan itu untuk mengubah keadaan misalnya over crowded apa jalan keluarnya, kemudian ada berbagai praktek-praktek kekerasan dan lain-lain. Kecuali yang kasus kalau kasus seperti tadi saya katakan itu memang di blow up oleh Komnas HAM tetapi yang tadi kerja sama itu dalam membentuk asessmen bersama pelatihan-pelatihan itu memang tidak terlalu kita publikasikan ke media masa. F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Izin Pimpinan. Jadi apa jalan keluarnya Pak way outnya tentang over crowded itu yang Bapak bicarakan dengan Kumham, way outnya bagaimana? KETUA KOMNAS HAM (Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.): Belum Pak kalau secara komprehensif belum ada jawabannya tetapi pembenahan sistemnya sudah mulai Pak misalnya F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Izin Pak saya potong. Jadi izin Pimpinan, jadi ini yang harus betul-betul menjadi concern Pak karena bertahun-tahun masalah ini tidak ada penyelesaian dari Kumham saya minta tolong titip satu ini saja. Terima kasih Pak.
36 - KETUA KOMNAS HAM (Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.): Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti dalam proses perkembangannya kita akan itu tapi setidak-tidaknya kerja sama itu sudah dimulai satu tahun terakhir, Dirjen Imigrasi sudah oke, Dirjen Lapasnya juga sudah oke. Yang sekarang sedang kita rintis lagi dengan pihak BNN kemudian dengan Kemensos Pak tadi yang kaitan dengan panti-panti itu. Kita sudah ajukan permintaan untuk bertemu ya dan menyampaikan program pencegahan penyiksaan atau kekerasan. Dengan Kumham saya kira usulan-usulan Komnas HAM sangat diakomodasi walaupun sekarang itu dalam kaitan dengan pembenahan teknis internal mereka terutama Dirjen Lapas dan Dirjen Imigrasi Pak yang sangat terbuka dengan Komnas HAM dan empat Lembaga Negara lainnya. Nah soal KKR Aceh Pak kita punya MoU dan kita mendukung bahkan kita memfasilitasi teman-teman KKR Aceh ini juga untuk dapat penguatan Pak karena ini tidak hanya soal aspek legalnya tapi juga soal anggaran. Bagaimana teman-teman ini membuka begitu banyak korban itu laporan terakhir itu seribuan lebih dari kasus kekerasan tapi juga ada kasus kekerasan seksual yang itu juga ribuan jumlahnya. Sementara anggaran KKR Aceh ini sangat kecil Pak dan dia hanya di dukung oleh Kanun, karena itu ke Menko Polhukam kita dorong supaya juga KKR Aceh ini nanti dikaitkan dengan drafting yang sedang dilakukan untuk KKR nasional, sehingga dia menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan termasuk yang Papua. Jadi ada kerja sama yang selama ini sudah terjadi antara Komnas HAM dengan tim draftingnya Pak yang itu sekarang ditunjuk Rektor uncen Pak Prof. Apolo sebagai Ketua tim yang sudah berkali-kali bertemu Komnas HAM untuk juga membicarakan KKR di Papua karena ini salah satu solusi yang kita kira bisa kita selesaikan untuk kaitan dengan soal HAM Berat ini. Beberapa hal Pak terduga pelaku kadang-kadang memang sensitif, soal salah satu penembakan terhadap Km 50 itu ini kami teringat dengan kasusnya Ustad Maher. Kasus Ustad Maher itu Komnas HAM ambil inisiatif melakukan pemantauan, penyelidikan dan kemudian kita yang memberikan kesimpulan penyebab dari kematian Ustad Maher itu tetapi kemudian ada tudingan seolah-olah kita jadi juru bicara itu yang kemudian untuk kasus tol 50 ini Komnas HAM untuk sementara menahan diri untuk tidak masuk terlalu jauh. Kami mendorong terus supaya penegakan hukum sebagaimana disepakati empat hal itu, itu segera dilakukan. Terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Arteria kalau dibaca empat rekomendasi salah satunya itu kan ada soal pemilikan senjata Pak, itu kita rekomendasikan dan dalam penjelasan kita jelaskan sangat baik Bapak. Memang ada organisasi-organisasi yang instrumen kekerasan itu persoalan serius Pak. Peristiwa 21-20 Mei tahun 2019 sebetulnya juga ada kaitan dengan itu. Itu sudah sampaikan langsung Pak kepada pihak Kepolisian baik di zamannya Pak Tito dulu kita sampaikan dan sampai yang sekarang dan kami berharap rekomendasi kami salah satu rekomendasi kami dari empat rekomendasi itu soal kepemilikan senjata ini memang harus diusut lebih jauh, karena kami menduga dalam tanda petik kita masih belum mendapatkan data yang akurat ini pasti ada kaitan dengan satu itu menggunakan
37 - kekuatan yang lain yang kalau kita tidak selesaikan memang menjadi ancaman Pak bagi demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan sentimen agama kemudian dibarengi kekerasan dan lain-lain itu tentu kami katakan kepada pihak Kepolisian dan kepada publik selama ini adalah ancaman. Tahun 2019 statement Komnas HAM jelas politik kekerasan itu yang kami sebut sebagai angel yang harus diwaspadai oleh seluruh elemen bangsa kita. Saya kira Pak saya memberikan peran yang lain saya mohon waktu Pak teman-teman saya dikasih izin juga untuk memberikan jawaban. F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Pak Ketua sedikit Pak Ketua sedikit Pak Ketua. KETUA RAPAT: Sebentar kita perpanjang dulu waktu 30 menit. (RAPAT: SETUJU) F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Pak Ketua izin. Pertanyaan saya yang sangat dinanti-nanti mungkin oleh Anggota Komisi III yang lain, terkait dengan pemenuhan Pasal 97 Pak Ketua bagaimana Komnas HAM memberikan laporan kinerja tahunan, bagaimana Komnas HAM bisa menginformasikan perkara-perkara yang highlighted lah yang menarik perhatian publik yang atau seleberitis cases mungkin yang bisa dihadirkan yang bisa diinformasikan ke kita. Ini tujuannya bagus biar nanti kita nggak beropini sendiri-sendiri. Komisi III pandangannya apa, Komnas HAM apa kaya kilometer 50 saja pada tiga hari Pak pandangan ini semua beda- beda Pak. Komisi III Fraksinya ada 9 pandangannya beda-beda, Polisinya beda, Bapak juga beda. Yang ini yang saya katakan kita harus ada koordinasi isu kan semuanya untuk tujuan yang lebih baik lagi. Kedua untuk masalah unjuk rasa, unjuk rasa itu yang namanya unjuk rasa kan jelas definisinya. Kalau bawa bom molotov bawa apa, bawa apa nggak unjuk rasa Pak tidak tercover oleh perlindungan yang humanis oleh Polri jadi nanti juga tolong dilakukan pemetaan lebih baik lagi. Berikutnya yang di dapil Pak saya ini kemasukan beberapa Anggota Komnas dapil KETUA RAPAT: Pak Arteria. F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Nggak ini masukan sekaligus sedikit Pak satu menit. Kalau bisa yang tahu masalah tanah di dapil itu orang-orang kita Anggota DPR RI. Yang punya Bupati-Bupati di dapil yang bersentuhan langsung dengan Komnas itu kan kita-kita juga. Kita-kita akan menjadi lucu
38 - nanti Bupati complain ke kita, Pak ini kan kita PDI-Perjuangan ko tiba-tiba ada Komnas HAM masuk informasinya salah lagi oleh Pakai LSM-LSM yang nggak benar. Kami mohon kedepan kalau masuk dapil itu ada kulonuwun Pak minimal kita kordinasi informasi. Kita tidak mengharapkan semuanya bekerja untuk perbaikan. Mungkin itu Pak Ketua kalau yang dimaksud Pak Adies pelecehan itu mungkin pelecehan terhadap perempuan dilingkungan kerja juga banyak Pak itu bahaya itu. Mudah-mudahan nanti bisa bagian dari pencermatan Pak. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Silakan KOMISIONER KOMNAS HAM (BEKA ULUNG HAPSARA, S.T.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang. Anggota Komisi III yang terhormat Saya Beka Ulung Hapsara saya akan merespon beberapa isu yang tadi sempat disampaikan oleh para Anggota Komisi III yang terhormat terkait dengan proyek strategis nasional yang juga kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang pertama terkait dengan proyek strategis nasional memang ini juga menjadi salah satu isu prioritas di Komnas yang ditangani karena ada beberapa pertimbangan yang pertama adalah soal masifnya proyek strategis nasional dan yang kedua soal potensi pelanggaran HAM yang besar juga. Saya kebetulan menangani saat ini menangani Mandalika dan juga trans Sulawesi di Maros, Pangkeb sampai ke Makasar. Jadi yang di Mandalika apalagi ini juga sudah jadi isu internasional baru-baru ini pelapor khusus PBB berkirim surat kepada pemerintah terkait potensi pelanggaran HAM di Mandalika karena ada pencabutan masyarakat adat sasak disana dan juga potensi pelanggaran HAM lainnya terkait dengan tanah begitu sengketa lahan dan juga ancaman hak atas rasa aman. Dari awal kami dapat pengaduan dan kemudian sudah kordinasi juga dengan ITDC, Pemerintah Provinsi NTB dan juga Polda Nusa Tenggara Barat. Hasilnya memang beberapa sengketa atau aduan yang dilakukan oleh masyarakat sudah selesai hanya memang ada beberapa yang masih belum final hasilnya tapi proses negosiasi dengan pengadilan, dengan ITDC sebagai pengembang maupun dengan masyarakat terus berjalan dan dalam pantauan Komnas HAM. lewat mekanisme pemantauan dan penyelidikan. Itu yang pertama terkait dengan Mandalika Yang kedua proyek trans Sulawesi, tiga minggu yang lalu kami melakukan mediasi dengan mempertemukan warga pengadu, Kementerian Perhubungan dan juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga ditemani oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami tidak hanya melibatkan eksekutif saja pengambil kebijakan tetapi juga Lembaga Pengawas dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ikut dalam mediasi
39 - untuk penyelesaian proyek trans Sulawesi itu. Jadi memang ada problem dalam pengadaan lahan begitu dan tanah tapi ini juga problemnya tidak semua daerah itu menghadapi kasus yang sama karena ditangkap misalnya tidak ada problem pembebasan lahan tapi di Maros ada, ada masalah dan tanahnya kami juga melibatkan DPD Provinsi untuk bisa ikut mengawasi jalannya mediasi. Tindak lanjutnya nanti akan ada proses diskusi ulang dengan Pemerintah Pusat untuk menentukan apakah ada diperlukan diskresi terkait dengan penetapan harga tanah atau tidak dan saya kira model-model mediasi untuk sengketa tanah dan juga proyek strategis nasional bisa dilakukan dalam banyak kasus jadi ini bisa jadi model dengan melibatkan DPRD Provinsi waktu itu dengan Ketua Komisi A DPRD Daeng Saley jadi itu yang pertama. Terus terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan saya kira ini isu kita bersama bukan hanya isu kelompok minoritas begitu karena juga pada dasarnya ini adalah hak konstitusional warga negara semua memiliki posisi yang sama dan kita menghadapi satu kecenderungan kondisi atau kasus dimana tidak hanya mayoritas minoritas yang berbeda agama tetapi dalam satu agama tapi beda aliran juga sekarang ada beberapa masalah terkait dengan pendirian tempat ibadah. Jadi misalnya di Aceh di Bireuen ada masjid yang juga dilarang, di Bogor juga ada sengketa masjid begitu sudah punya kekuatan hukum tetap tetapi belum bisa dibangun. Dibeberapa daerah di Indonesia Timur ada pondok pesantren juga yang sampai saat ini belum bisa berdiri karena ditentang begitu dan ini saya kira menjadi concern Komnas HAM untuk bisa terus kemudian melakukan mediasi maupun juga pemantauan maupun mengeluarkan rekomendasi supaya pendirian tempat ibadah ini mudah itu ditataran di lapangan. ini sudah bersepakat dengan Menteri Agama untuk membentuk namanya desk bersama atau kelompok kerja bersama untuk penyelesaian kebebasan beragama berkeyakinan. Jadi semua kasus-kasus akan di identifikasi dan juga akan dicarikan solusi yang paling memungkinkan itu yang kalau kasusnya dan juga bagaimana kasus itu juga menjadi pintu masuk untuk edukasi warga negara secara keseluruhan. Jadi tidak hanya fokus pada isu saja tetapi juga fokus pada edukasi. Saya kira itu respon dari saya. Terus kemudian yang kedua dikebijakan kami saat Terima kasih. KOMISIONER KOMNAS HAM (SANDRAYATI MONIAGA, S.H.): Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua. Selamat siang Bapak-bapak yang saya hormati Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera. Perkenalkan saya Sandra Moniaga saya Komisioner bidang Pengkajian dan Penelitian. Saya merespon tiga poin yang pertama tadi menambah catatan pertanyaan dari Pak Adang dan juga yang mulia Pak
40 - telah Arteria. Jadi dalam konteks proyek-proyek strategis nasional disampaikan oleh Pak Beka tadi Pak. Jadi memang concern kami adalah terkait dengan kemudahan perizinan ini adalah soal partisipasi rakyat dan hak-hak masyarakat jadi disitulah catatan Komnas. Oleh karena itu saat ini kami mencoba memberikan masukan untuk proses penyusunan PP, apakah masih mungkin untuk memberikan masukan dalam proses-proses tersebut agar partisipasi masyarakat dan hak asasi dari masyarakat masih bisa tetap dilindungi, begitu tambahan dari saya. Yang kedua RANHAM tadi Pak Supriansa ya atau dari Partai Demokrat. RANHAM saat ini ada masih di Setneg. Namun yang perlu kami tekankan Ketua Komnas HAM dalam hal ini kami di Komisioner sangat jarang menerima undangan dari Kumham. Jadi memang pemberian masukan juga kami tidak tahu proses, ada staf yang mungkin ikut tetapi bukan staf dari fungsional tapi staf dari Kesekjenan yang kami dengar dari pihak Kumham dan ketika ditanya siapa juga kami nggak tahu siapa yang ikut. Nah disini memang bagi Komnas sulit untuk memberikan pendapat karena kami juga tidak melihat prosesnya secara terbuka kecuali mungkin kepada beberapa pihak. Yang ketiga terkait agraria, saya langsung menyampaikan tanggapan pada Pak Supriansa, Pak Arteria dan Pak Adies tadi. Berdasarkan fungsi Komnas memang ada pemantauan yang ditangani Pak Anam yang dikordinasikan Pak Anam yang menangani berbagai kasus agraria yang ada dan ada pemilahan atas berbagai kasus nanti Pak Anam bisa menjelaskan bagaimana penanganan berdasarkan pendekatan prioritasnya. Kemudian ada mediasi yang dikoordinasikan oleh Pak Hairansyah itu untuk penanganan kasus Bapak-bapak. Namun dilain itu kami dipengkajian juga melakukan kajian-kajian atas berbagai persoalan agraria. Periode lalu ada inquiri nasional khusus mengenai hak masyarakat adat di kawasan hutan, menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35. Jadi ada terkait hak masyarakat adat dikawasan hutan. Kemudian ada juga saat ini sedang menyusun standar norma pengaturan tentang isu agraria jadi isu hak asasi manusia disektor agraria ini masih dalam proses. Pak Beka juga dari Diklu melakukan beberapa penyidikan terakhir dengan Polisi ya Pak Beka di Kaltim terkait penanganan kasus-kasus agraria. Namun yang ingin saya tekankan Bapak-bapak yang terhormat, Isu agraria memang sangat kompleks, ada yang disampaikan Bapak tadi ada sejarah panjang persoalan agrarian mulai dari zaman Belanda sampai kemudian penunjukan kawasan hutan ketika pemerintahan orde baru mulai. Nah sampai saat ini belum ada satu langkah yang strategis untuk menyelesaikan secara struktural karena persoalannya kan tumpuk menumpuk seperti yang disampaikan Pak Adies tadi disampaikan Pak Arteria. Jadi kalau lihat sekarang upaya yang dibentuk Presiden dengan menunjuk Wakil Menteri Agraria, Wakil Menteri LHK yang ditugaskan menyelesaikan konflik agraria juga akan kesulitan. Karena kewenangannya memang harusnya dibawah Presiden langsung.
41 - Dalam konteks ini ada baiknya kalau diterima Bapak-bapak, ada mungkin pokja lintas Komisi karena dia menyangkut Komisi II, Komisi IV juga, Komisi III untuk aspek hukum karena memang persoalannya sudah begitu panjang begitu kompleks. Kalau ditangani oleh siapa pun tidak akan selesai karena ini harus ada komitmen negara. Saya ingin mengingatkan ada TAP MPR mungkin disusun Bapaknya Pak Adies dulu tahun 2001 TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Disitulah mandat kepada DPR RI untuk menyelesaikan konflik juga kepada pemerintah menyelesaikan konflik, harmonisasi berbagai Peraturan Perundangan dan menyelesaikan soal ketimpangan agraria dan ini belum dijalankan sepenuhnya, TAP MPR ini belum dicabut masih berlaku Bapak ibu dan sebagian senior Golkar PPP semua itulah yang ikut menyusun Ibu Almarhum Aisamini, Pak Kamarul zaman dulu dari Golkar saya masih ingat semua timnya. Jadi mungkin bisa ditengok kembali dibahas dan dilihat bagaimana ada langkah yang lebih mendasar agar tidak tambah rumit persoalan. Demikian terakhir sudah disampaikan Pak Taufan warga binaan dan panti sosial. tambahan dari saya kalau yang Terima kasih Pimpinan. F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN): Interupsi Pimpinan. F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Pak Ketua sedikit. F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN): Pimpinan interupsi, kiri Adang, sedikit saja sedikit ada hubungannya dengan jawaban Ibu. KETUA RAPAT: Silakan. F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Pak Adang dulu silakan stop dulu Pak Arteria silakan Pak Adang. F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN): Terima kasih bu atas penjelasannya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa Fraksi kami selalu ada hari aspirasi. Saya mengingatkan kembali tolong ini sudah ditangani oleh HAM yaitu masyarakat kompleks warga wangi Kelurahan Cipura, Buah Batu
42 - Bandung. Saya dengar sudah tolong kasihan mereka dipotong begitu saja, suara bisingnya nanti bagaimana akan terjadi terhadap masyarakat yang begitu dekat antara rel dengan perumahan. Titip karena ini langsung ke Fraksi kami. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Pak Arteria silakan. F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Ibu Komisioner yang saya hormati, Jangan dibuat rumit kesejarahan, riwayat tanah, yang saya kasih contoh itu ada orang punya tanah diambil tanahnya, tanahnya dijual sepuluh seratus kali lipat padahal tidak ada pembebasan, itu yang namanya di Jipe Gresik. Simple dokumennya nggak banyak-banyak Komnas HAM bisa bantu dan kerja nggak. Kemudian juga yang kereta api cepat juga begitu, pembayaran tahap pertama sudah dibayarkan sekarang diaku-akui tanahnya milik Pemprov, lah yang kemarin sudah dibayar gimana. Itu saja hanya masalah kesetaraan saja. Hanya masalah fairness disini yang perlu jadi bisa nggak dikerjain sama teman-teman di Komnas HAM. Pak Beka kalau ke dapil saya lapor kalau nggak ntar urusan sama saya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak mungkin ada tambahan lagi. KOMISIONER KOMNAS HAM (MUHAMMAD CHOIRUL ANAM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat, Ada beberapa yang kepingin saya respon, yang pertama adalah terkait soal Km 50 khususnya soal Elwira, karena kebetulan saya yang mimpin timnya. Yang pertama memang beredar banyak pertanyaan kenapa ko Elwira meninggal apakah meninggalnya dengan sesuatu yang tidak lazim, lazim, normal, tidak normal atau kah ada kaitan dengan kasus ini ataukah tidak banyak pertanyaan itu kepada Komnas HAM. Yang pertama ingin kami sampaikan, kematian Elwira itu berdasarkan hasil penyelidikan kami tidak mengganggu kontruksi peristiwanya jadi semua keterangan dari Elwira sebelum beliau meninggal itu sudah kita dapat duluan kita sempat periksa dua kali secara mendalam dan yang lain sebagainya dan kita juga tahu dari Kepolisian bahwa dianya sudah meninggal. Dan seperti tadi dijelaskan oleh
43 - Pak Taufan kami berharap memang Kepolisian bisa menjelaskan lebih detail gitu kepada publik agar nggak bertanya-tanya, itu yang pertama. Yang kedua bagaimana pengawasan empat rekomendasi Komnas HAM terkait kasus ini. Beberapa kali kita mengingatkan teman-teman Kepolisian dua hal. Hal yang pertama adalah kami minta bekerjanya secara akuntable, hal yang kedua akuntabilitas itu harus dicerminkan dengan manajemen penegakan hukum bukan manajemen pengelolaan isu. Bolak balik kami katakan misalnya sederhana begini, ini tipis memang kaya tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan kalau istilah di kami diumumkan 6 orang jadi tersangka yang sudah meninggal habis itu dua hari terus dicabut itu menurut saya itu manajemen pengelolaan isu bukan manajemen pendekatan hukum. Ini juga Elwira tiba-tiba diumumkan meninggal begitu padahal kan kalau misalkan proses hukum adalah orang dipanggil sebagai saksi, ada proses pemeriksaan yang diumumkan. Prosesnya nggak usah subtansinya nanti ujungnya subtansinya yang diumumkan lah. Begitu-begitu kami monitoring sampai saat ini. Sebenarnya kami sedang mengagendakan untuk ketemu sama Bareskrim cuma kebetulan Minggu ini kata teman-teman di Bareskrim mereka sedang raker jadi nggak bisa ketemu sama kami untuk minta penjelasan gimana. Dari empat rekomendasi itu baru satu rekomendasi yang kami kelihatan rekomendasinya belum, dua rekomendasinya terkait kasus satunya terkait proses. Duanya itu terkait senjata api, terus terkait mobil dan terkait proses yang akuntable. Nah proses yang akuntable itu beberapa kali kami bilang tolong manajemen penegakan hukumnya akuntable sehingga publik prosesnya menjadi firm dan menjadi lebih bagus gitu. Itu yang terakhir kami komunikasikan dengan Direktur Tindak Pidana Umum Reskrim yang menangani jadi tim ini itu yang pertama walaupun kami ingatkan publik sudah menunggu karena ini sudah terlalu lama. Semenjak barang bukti diminta sama Reskrim kami sudah berikan itu lebih dari 30 hari. Nah ini kami terus mendesak agar prosesnya jalan dengan baik, itu yang pertama. jalan, yang tiga Yang kedua terkait beberapa kasus mohon saya dibantu karena saya bertanggung jawab untuk pemantauan dan penyelidikan, Pak Arteria, Pak Adies, terus Bang siapa dari Demokrat, ada kasus jangan sungkan-sungkan hubungin saya itu yang pertama kalau ada kasus. Yang kedua kami bermimpi begini Bapak Ibu sekalian, kepingin satu ada mekanisme bersama antara Komisi III dan Komnas HAM khususnya untuk bagaimana kasus menangani kasus bisa berperiode kita kumpul begitu tidak dalam ruang RDP kaya begini tapi ruang diskusi yang lebih mendalam begitu sehingga kita bisa atur. Kalau kami kepingin turun kesini ayo gimana caranya, soalnya begini kami juga mengembangkan karena Komnas HAM ini nggak mungkin bisa menyelesaikan semua persoalan sendirian itu nggak mungkin. Yang kami lakukan adalah mengajak sebesar-besarnya semua orang untuk berpartisipasi. Tadi yang dijelaskan Pak Beka misalkan di Jawa Tengah itu ya kami minta bantuan Gurbernur untuk mengumpulkan seluruh Bupati Walikota duduk bareng ngomong ini kondisi Jawa Tengah kaya apa situasi hak asasi manusia ini banyak laporan, banyak ini, banyak pengaduan dan yang lain sebagainya dan yang lain sebagainya termasuk juga melibatkan
44 - beberapa teman-teman Anggota DPRD disana. Memang kemarin itu di kami sempat berdiskusi ini kalau melibatkan Komisi III bagaimana ya kami tengok- tengokan tengok-tengokannya itu karena memang satu terkait protokol kesahatan, yang kedua bagaimana manajemen support terhadap kerjaan bersama ini. Jujur saja kalau di kami yang suruh mensupport itu 100% pasti kami nggak sanggup, karena kasusnya banyak makanya ada manajemen pengelolaan kaya seperti itu. Nah saran saya mungkin nanti dari kami atau dari Komisi III kalau dari kami mungkin dari Pak Ketua atau dari bagian saya yang akan mengundang diskusi secara lebih teknis jadi tidak dalam ruang rapat dengar pendapat tapi semacam kordinasi tata kelola bersama-sama bagaimana kita semua termasuk Komnas HAM melakukan manajemen pengawasan dan tata kelola penyelesaian kasus dengan baik sehingga tujuan keadilan, tujuan pemenuhan hak asasi manusia bisa secara maksimal. Karena pada prakteknya di lapangan itu demikian ada yang memang keras ketika kami temui bisa mediasi ada jalan keluar. Ada yang sama-sama keras akhirnya ya sudah melibatkan Polisi gimana ini penyelesaian dan lain sebagainya, dengan cara-cara yang nggak boleh merugikan semua pihak. Nah mungkin itu kalau yang mekanisme penyelesaian kasus kami akan sangat senang kalau kita bisa duduk bersama untuk membangun mekanisme itu. Mekanisme ini kita juga kerja samakan dengan teman-teman Kompolnas untuk Kepolisian. Sebenarnya juga dengan teman-teman PUPR, Wamen PUPR itu bolak-balik diskusi sama kami sebenarnya bagaimana setting kasus ini dan yang lain sebagainyalah. Ini alangkah lebih baik juga dalam ruang- ruang kaya begitu juga ada teman-teman yang terhormat Anggota Komisi III. Mungkin itu mungkin nanti dari kami yang akan mengfollow up sehingga kebutuhan kita bersama untuk membangun mekanisme memastikan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia semakin lama semakin baik. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih banyak. KETUA RAPAT: Baik mengingat waktu kita lanjutkan kesimpulan, silakan tayangkan. Saya bacakan, 1. Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM untuk menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya serta kondisi hak asasi manusia dan hasil investigasi yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditangani oleh DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Bagaimana Ketua, ada koreksi ada tambahan? KETUA KOMNAS HAM (Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.): Substansinya setuju Pak cuma mungkin diubah kata mendesaknya Pak.
45 - KETUA RAPAT: Silakan. KETUA KOMNAS HAM (Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.): Iya saya kira suasana kita hari ini sangat kondusif Pak sangat enak diubah sedikitlah, meminta misalnya kami setuju Pak. KETUA RAPAT: Meminta baik, meminta Komnas HAM. Cukup ya? F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Pak Ketua tambahan sedikit. KETUA RAPAT: Lanjut. F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): Di Pasal 97 itu tidak hanya laporan kinerja tahunan tapi juga perkara- perkara yang harus disampaikan Komnas HAM kepada Komisi III. Usulan saya konkrit Ketua meminta Komnas HAM untuk melakukan rapat kordinasi berkala terkait manajemen pengawasan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh Komnas HAM sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 97, itu point duanya itu tambahan Ketua. Dibagi dua saja, point satunya oke point keduanya tambahan dibagi dua. Meminta Komnas HAM untuk melakukan rapat kordinasi berkala terkait manajemen pengawasan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh Komnas HAM, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pelaporan sebagai diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang HAM. F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Boleh izin Ketua. KETUA RAPAT: Silakan Pak Arsul. F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Usul variatif terhadap yang disampaikan oleh Pak Arteria karena tadi dari Komnas HAM juga sudah mempersilakan Mas Anam maka kalimatnya diubah Komisi II usulan saya ini ya
46 - KETUA RAPAT: Iya. F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Komisi III pada point dua Komisi III DPR RI sepekat dengan karena ini kan tadi Komnas HAM-nya sudah membuka, dengan Komnas HAM untuk melakukan rapat/kordinasi berkala terkait manajemen. Sepakat dengan Komnas HAM untuk melakukan rapat kordinasi bukan rapat, pertemuan kordinasi/garis /pertemuan kordinasi berkala terkait manajemen penanganan perkara-perkara yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM. Penaganan dan pengawasan ya sudah boleh, penanganan dan pengawasan. Jadi ini kenapa saya usulkan karena tadi datangnya kan memang dari Komnas HAM kita harus apresiasi itu. KETUA RAPAT: Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan memastikan terlaksananya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Nomor 3 belum atas Pak 3, 3. Komisi III meminta Komnas HAM mengkaji secara komprehensif KETUA RAPAT: Meminta iya itu meminta seluruh aspek terkait dengan, cukup ya tiga ya sepakat ya Pak ya. Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM untuk meningkatkan fungsi pengawasan, apa ini sudah masuk ini? Iya cukup tiga ya cukup tiga saja. Setuju nggak Pak Ketua. (RAPAT: SETUJU) Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia Sebelum mengakhiri rapat ini kami mintakan Pak Ketua untuk menyampaikan closing statement. Silakan. KETUA KOMNAS HAM (Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.): Terima kasih Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan baik dalam bentuk apresiasi, kritik dan lain-lain bagi kami ini suatu hal yang sangat berharga. Sudah tiga tahun lebih sedikit kami bekerja memimpin Komnas
47 - HAM saya kira apa yang tadi kita diskusikan ini adalah bagian-bagian penting untuk satu tahun lebih lagi ya sampai dibawah dua tahun sebenarnya periode kami ini mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan bisa menjadi bahan yang kita akan benahi terus Komnas HAM, tidak saja dari segi kinerjanya tapi juga dari sisi keuangan yang alhamdulillah juga dua tahun terakhir WTP terus padahal kami baru masuk itu disclaimer dua kali Pak dan sekarang juga dari sisi yang lain informasi publik dan macam-macam kita juga sudah meningkat dengan baik. Saya kira semua tidak terlepas dari dukungan dari Komisi III yang karena itu sekali lagi kami menyampaikan penghargaan kami terima kasih kami kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI. Sekali lagi terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Salam sehat buat kita semua Pak. KETUA RAPAT: Hadirin yang kami hormati Pada kesempatan ini Komisi III DPR RI akan menyerahkan beberapa dokumen hasil kunjungan diplomasi Parlemen Uzbekistan pada Januari yang lalu, yang membahas seputar isu hak asasi manusia dan kami akan menyerahkan dokumen ini. Mudah-mudahan dokumen ini bisa sebagai refrensi. (PENYERAHAN DOKUMEN) Kita tutup dulu ya Bapak Ibu belum saya tutup ini. Demikian rapat kita pada hari ini, demikian rapat saya nyatakan ditutup dengan ucapan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh (RAPAT DI TUTUP PUKUL 13.04 WIB) Jakarta, 06 April 2021 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, NOVIANTI, S.E. NIP. 196711041988032001