Soal Temuan BPK Jateng, Wali Kota Salatiga Janji Segera Menindaklanjuti RMOLJateng. Atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Salatiga berjanji akan segera menindaklanjutinya. "Atas temuan yang ada akan kami tindaklanjuti. Karena saya ingin mematuhi, ingin patuh atas temuan tersebut untuk segera diselesaikan. Nantinya akan dilaksanakan bersinergi oleh sekda, inspektorat, bagian keuangan dan pihak terkait agar dapat diselesaikan dengan baik," kata Wali Kota Yuliyanto di Ruang Pertemuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Lantai 1, Banyumanik Semarang, Jumat (7/5). Di momen yang sama, Salatiga meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini adalah untuk kelima kalinya. "Alhamdulilah, Salatiga kembali menerima dan meraih opini WTP untuk kelima kalinya atas LKPD tahun 2020. Saya bersyukur atas raihan ini," ungkapnya. Menurutnya, opini WTP adalah sebuah capaian opini yang baik dalam tata kelola keuangan didukung dengan tata kelola pemerintah yang baik pula. Capaian tersebut adalah hasil kerja keras bersama semua pihak. "Solusi sudah kita laksanakan. Ini merupakan kerja bersama-sama. Terima kasih BPK yang sudah membantu. Alhamdulilah kita masih diberi kepercayaan ini," tambahnya. Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah di Semarang Ayub Amali menyatakan, bahwa pemeriksaan atas LKPD Kota Salatiga sudah dilakukan pemeriksaan pendahuluan sejak Januari 2021 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah. "Hasil pemantauan TLRHP sampai dengan semester II tahun 2020 pada Kota Salatiga adalah sebesar 93,17 %. Nilai tersebut ada di atas rata-rata nasional sebesar 75,60%," ujar Amali. [jie] Sumber : Jumat, 7 Mei 2021
Catatan : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pasal 16 ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) Penjelasan Pasal 17 Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 31 ayat (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Kesimpulan : Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: (1) Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).
(2) Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan halhal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal - hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.