BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Pemikiran Dinamika perjalanan sejarah bangsa Indonesia banyak diwarnai dengan romantika dan dialektika. Bangsa ini dibangun dengan berbagai macam konflik dan konsiliasi. Konflik yang terjadi banyak dilatarbelakangi oleh sebuah keadaan krisis, baik krisis dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sekitar tahun 1960-an ketika rezim Soekarno berkuasa, terjadi krisis dalam bidang ekonomi yang cukup berat. Inflasi hingga mencapai 650 persen. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merajalela. Barang kebutuhan pokok sehari- hari mengalami kelangkaan dimana-mana.1 Tidak hanya itu, krisis dalam bidang ekonomi ini juga diiringi oleh krisis politik dan berakhir pada sebuah tragedi nasional Gerakan 30 September 1965. Tragedi ini menandakan titik awal dari melemahnya kubu kiri komunisme di Indonesia karena PKI dan para simpatisannya dianggap sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, pihak militer AD Soeharto- Nasution berencana untuk memperoleh dukungan serta memperlemah kedudukan Soekarno sebagai presiden dengan memanfaatkan isu anti- komunisme yang pada tahap selanjutnya dilekatkan pada sebuah entitas sosial yaitu etnis Tionghoa dan berakhir pada perasaan anti-Tionghoa. isu anti- 1 Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-Detik yang Menentukan, (Jakarta; THC Mandiri, 2006), h.1 1
komunisme dan anti-Tionghoa dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Soekarno. Kampanye anti-komunisme dan anti-Tionghoa juga didukung oleh kekuatan asing seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sedang memperebutkan pengaruhnya dengan kekuatan komunis Uni Soviet, Kuba, dan RRT. Dinas-dinas rahasia dari kedua belah pihak antara lain CIA dari Amerika Serikat, MI-6 dari Inggris, serta KGB dan GRU dari Uni Soviet sibuk mengintervensi kebijaksanaan politik setiap negara, terutama negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.2 Di Indonesia intervensi kekuatan asing ini terlihat dalam dukungan Amerika Serikat dan Inggris secara aktif kepada pihak militer AD Soeharto- Nasution terhadap penumpasan Gerakan 30 September dan PKI, sedangkan kekuatan asing kubu kiri seperti Uni Soviet, Kuba, dan RRT berusaha memberikan protes terhadap pihak militer AD Soeharto-Nasution. Aksi protes terhadap rezim militer AD Soeharto-Nasution ini dimulai dengan diberhentikannya bantuan-bantuan militer oleh Uni Soviet dan RRT terhadap pemerintah Indonesia. Pihak militer AD Soeharto-Nasution bersama dengan dukungan Amerika Serikat dan Inggris berusaha menggiring opini publik dalam sentimen rasial. Kekecewaan akan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 dengan PKI dan para simpatisannya yang dianggap sebagai dalang dari aksi tersebut melahirkan isu rasial anti-Tionghoa. Hal ini dikarenakan masyarakat Tionghoa yang dianggap hanya memiliki loyalitas terhadap leluhur mereka yaitu RRT 2 Benny G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, (Jakarta; Trans Media, 2008), h.973 2
dengan aliran komunisnya. Pra-anggapan yang dibentuk oleh pihak militer AD Soeharto-Nasution dengan dukungan Amerika Serikat dan Inggris membuat isu rasial anti-Tionghoa semakin meluas dan berubah menjadi kerusuhan anti- Tionghoa yang diwarnai dengan pengrusakan, pembakaran, penjarahan. Kerusuhan anti-Tionghoa pertama setelah Peristiwa G30S, terjadi tanggal 10 November 1965 di Makassar.3 Mulanya hanya berupa aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa dan pemuda HMI dan Ansor di depan konsulat RRT Makassar, namun aksi demonstrasi meluas kedaerah pemukiman orang Tionghoa, massa melakukan pengrusakan, penjarahan, pembakaran toko dan mobil-mobil orang Tionghoa. Aksi anti-Tionghoa akhirnya menyebar ke berbagai daerah, dan kampanye anti-Tionghoa oleh pihak militer AD Soeharto-Nasution berhasil memperoleh dukungan mahasiswa dan masyarakat. Etnis Tionghoa dijadikan musuh bersama, dan hal ini melekat kuat dalam pikiran masyarakat. Alhasil organisasi-organisasi Tionghoa seperti Baperki, PPI, Perhimi serta Universitas Res Publica menjadi sasaran propaganda anti-Tionghoa. Sejalan dengan program CIA dan MI-6, sejak awal Baperki dituduh antek PKI dan antek RRT. Dengan serentak seluruh media massa Indonesia yang telah lolos screening AD dan diizinkan terbit kembali, melakukan propaganda anti-Tionghoa dan anti-RRT. Seluruh pimpinan dan aktivis Baperki/ PPI/ 3 Benny G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, (Jakarta; Trans Media, 2008), h. 978 3
Perhimi dan mahasiswa-mahasiswa Universitas Res Publica diburu dan ditahan, malahan ribuan orang Tionghoa ikut dibunuh.4 Kesenjangan sosial antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lainnya kian jauh, prasangka-prasangka buruk tentang etnis Tionghoa menjadi tidak terbendung lagi. Dalam sebuah narasi aksi kudeta yang berusaha dilakukan oleh pihak militer AD Soeharto-Nasution, isu anti-Komunis dan anti-Tionghoa menjadi tahap akhir bagi Soeharto untuk memperoleh dukungan para mahasiswa dan masyarakat untuk membangun perasaan tidak percaya terhadap pemerintahan Soekarno. Maka, untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno, pihak militer AD Soeharto-Nasution menimpakan segala kesalahan terhadap masyarakat Tionghoa yang dituduh sebagai pengacau negeri dan economic animal yang suka menimbun, dan sama sekali tidak perduli dengan kepentingan rakyat dan hanya memiliki loyalitas terhadap negeri leluhur mereka, yaitu RRT. Pihak militer AD Soeharto-Nasution berusaha mempolitisasi isu anti- komunis menjadi isu anti-Tionghoa dengan tujuan mengkonstruksi derelasi sosial antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lainnya di Indonesia. Derelasi sosial yang dimaksud adalah penurunan hubungan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lainnya yang berakhir pada segregasi sosial. 4 Menurut majalah Life dan Far Eastern Economic Review berates-ratus ribu orang Tionghoa telah dibunuh. Robert Shaplen menyebut angka kira-kira 20.000 orang mati. Sebaliknya, kantor berita Hsinhua menyatakan berates-ratus orang Tionghoa yang mati selama 6 bulan setelah G30S. Namun, menurut Charles Coppel jumlah orang Tionghoa yang terbunuh hampir tidak mungkin melebihi dua ribu orang. Dalam Benny G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, (Jakarta; Trans Media, 2008), h. 976 4
kampanye anti-Tionghoa terus dilakukan untuk melemahkan kedudukan Soekarno hingga pada akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967 secara resmi terjadi pergantian rezim dari rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno dan digantikan dengan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Lama yang meninggalkan warisan ekonomi dan hubungan international yang kurang baik membuat pemerintahan orde baru mulai melakukan perbaikan-perbaikan dalam bidang ekonomi serta memperbaiki hubungan luar negeri negara Indonesia. Dengan usaha keras disertai bantuan negara-negara donor, Indonesia akhirnya berhasil bangkit kembali. Selama tiga dasawarsa berikutnya, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, bahkan disebut sebagai Negara Asia Berkinerja Tinggi oleh Bank Dunia.5 Dalam sisi sosial politik, pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dalam memperoleh kekuasaannya mereka berusaha memelihara isu anti-komunis dan anti-Tionghoa setelah Gerakan 30 September 1965 untuk memperkuat kedudukannya dalam pemerintahan. Sejak tahun kedua kepemimpinannya, Soeharto berusaha mendiskreditkan etnis Tionghoa dalam bidang sosial dan politik melalui berbagai kebijakannya seperti pemberlakuan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat-istiadat Tionghoa. Secara ekstensif, pemerintah menginginkan proses asimilasi total terhadap etnis Tionghoa dengan menghilangkan ketionghoaannya melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang melarang 5Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-Detik yang Menentukan, (Jakarta; THC Mandiri, 2006),h.1 5
keagamaan dan kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Kebijakan diskriminasi ini membuat kesenjangan antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lainnya semakin kian menjauh. Proses derelasi sosial terus berjalan sepanjang pemerintahan orde baru Soeharto dan memuncak pada aksi kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan Solo. Pertumbuhan ekonomi yang baik dalam tiga dekade kepemimpinan Soeharto akhirnya pada pertengahan tahun 1997 dihadapkan oleh sebuah keadaan krisis ekonomi siklus 30 tahun-an. Dimulai dengan krisis nilai mata uang Thailand baht terhadap dolar Amerika Serikat pada Juli 1997, dari 24,7 baht per dolar AS menjadi 29,1 baht per dolar AS. Krisis nilai mata uang ini diikuti oleh berbagai Negara di Asia dan Asia Timur lainnya, termasuk Indonesia. Krisis nilai mata uang di Indonesia baru dirasakan pada minggu kedua bulan Juli 1997, ketika kurs rupiah merosot dari Rp 2.432 per dolar menjadi sekitar Rp 3.000 per dolar AS.6 Krisis nilai mata uang ini membuat keadaan sektor ekonomi seperti sektor perbankan, sektor produksi, dan sektor pedesaan tidak berjalan dengan baik. Dari sisi permodalan, terdapat sebuah krisis kepercayaan investor. Munculnya krisis kepercayaan investor dan ekspektasi terhadap membesarnya skala krisis menyebabkan arus pelarian modal keluar dan diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga melonjak pesat.7 Dengan adanya krisi kepercayaan investor yang terjadi, membuat krisis nilai mata uang ini semakin tidak terkendali. 6Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-Detik yang Menentukan, (Jakarta; THC Mandiri, 2006), h.2 7 Selo Soemardjan, Kisah Perjuangan Reformasi, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 78 6
Pada tanggal 8 Oktober presiden Soeharto mengundang Dana Moneter Internasional (IMF), namun hal ini dikatakan sia-sia, karena krisis moneter masih tetap terjadi, bahkan malah makin membengkak pada awal tahun 1998. Pada bulan Januari 1998, rupiah semakin lemah menjadi Rp 9.800 perdolar AS dan mencapai Rp 11.050 pada akhir Januari 1998.8 Bunga yang tinggi membuat sektor perbankan tidak dapat mendorong pertumbuhan sektor rill dan sektor produksi. Terhambatnya sektor produksi membuat banyak perusahaan memutuskan hubungan kerja yang berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran, hal ini semakin diperparah dengan pertumbuhan 3,2 juta jiwa angkatan kerja baru tiap tahun. Krisis moneter juga berdampak pada kenaikan harga sembako. Semakin tingginya daya beli masyarakat disertai tingginya angka pengangguran pada saat itu membuat aksi kriminalitas merajalela, masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mulai resah dan memilih untuk melakukan tindak criminal untuk bertahan hidup. Selain akibat dampak pengaruh ekstern yang terbawa oleh arus globalisasi, krisis yang terjadi juga banyak disebabkan oleh berbagai "kelemahan" fisik, sosial, dan mental secara intern dalam berbagai bentuk, termasuk yang dikenal sebagai KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).9 Aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melekat dalam institusi pemerintahan yang mengalokasikan jabatan-jabatan penting pada keluarga dan kawan-kawan para pejabat tinggi termasuk yang tertinggi, yang berkuasa, dan membuat pemerintahan sarat akan praktik korupsi. Praktik 8Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-Detik yang Menentukan, (Jakarta; THC Mandiri, 2006), h.3 9 Sularto, Visi dan Agenda Reformasi, (Yogyakarta; Penerbit Kanisius, 1999), h. 17 7
KKN dan Krisis Moneter yang memuncak pada sekitar bulan Mei 1998 membuat mahasiswa beserta dosen dan rektor berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, solusi yang dihasilkan adalah perlu diadakannya reformasi ekonomi, politik, hukum atau dengan singkat sebagai "reformasi total". Semakin gencarnya aksi demontrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, dan semakin meluas dan bertambahnya jumlah mahasiswa dan universitas yang melibatkan diri. Membuat semakin jelas pula tujuan dari aksi demontrasi tersebut, yang bermula hanya terdengar sorakan "turunkan harga" berubah menjadi "turunkan Soeharto". Puncak dari aksi demonstrasi terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 aliansi mahasiswa berdoyong-doyong melakukan aksi demonstrasi dan dalam aksi tersebut 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak oleh aparat keamanan.10 Penembakan 4 mahasiswa Trisakti membuat atmosfer demonstrasi menjadi lebih panas, bentrokan fisik mulai terjadi antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Setelah aksi demonstrasi mahasiswa pada tanggal 12 mei 1998 yang berakhir dengan ditembaknya 4 mahasiswa Trisakti hingga tewas, keesokan harinya dilakukan aksi demonstrasi menuntut pertanggungjawaban terhadap aksi penembakan terhadap 4 mahasiswa kemarin. 10 Muhammad Najib, Kuat Sukardiyono, Amien Rais Sang Demokrat, (Jakarta; Gema Insani, 1998) h.29 8
Krisis moneter yang membuat banyak pekerja di PHK dan membuat meninggkatnya angka pengangguran, serta membuat kenaikan harga bahan pokok. Aksi demonstrasi mahasiswa tanggal 13 Mei rupanya ditumpangi para provokator yang berusaha merubah suasana demonstrasi menjadi aksi kerusuhan. Upaya pengrusakan, pembakaran mulai terjadi pada sore harinya. Seruan provokasi, dana ajakan untuk melakukan pengrusakan semakin massif dilakukan para provokator. Massa pasif yang melihat aksi kerusuhan karena diprovokasi mereka berubah menjadi massa aktif. Masyarakat yang merasakan penderitaan langsung akibat krisis, memberi reaksi amoral yang begitu tragis. Reaksi dari masyarakat kalangan bawah ini ditujukan bukan kepada pemerintah, melainkan kepada masyarakat etnis Tionghoa yang notabene dianggap sebagai momok perekonomian Indonesia. Mulanya, aksi kerusuhan ini hanya berupa pengrusakan dan pembakaran fasilitas negara. Namun para provokator melakukan seruan untuk melakukan aksi penjarahan pada mall/plaza, ruko, toko, dan rumah-rumah milik orang Tionghoa. Massa yang semakin tak terkendali mulai melampiaskan amarah mereka terhadap orant Tionghoa yang mereka temui. Akhirnya dalam gejolak amarah massa melakukan penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, sampai pembunuhan orang-orang Tionghoa yang ditemui. Pusat kerusuhan anti-Tionghoa terjadi di daerah Jakarta dan sekitarnya seperti Depok, Bogor, Tanggerang dan Bekasi. Aksi kerusuhan terjadi selama tiga hari, yaitu pada tanggal 13-15 mei 1998. Bentuk kerusuhan tersebut 9
umumnya berupa perusakan fasilitas perdagangan seperti pasar, toko, ruko,mal, restoran, dan tempat BPOM bisnis kantor seperti perbankan & ATM, showroom, gedung, hotel, bengkel, pom bensin, dan beberapa fasilitas negara dan fasilitas sosial seperti; kantor kecamatan, kantorpolisi, taman, tempat ibadah, rumah tinggal dan berbagai macam Kendaraan.11 Tidak hanya itu, dalam kerusuhan tersebut juga terdapat berbagai penyiksaan terhadap masyarakat Tionghoa dengan bentuk kekerasan fisik seperti dipukuli, diperkosa, dan dibakar.12 Kerusuhan itu juga di warnai dengan penjarahan rumah masyarakat Tionghoa dan ruko, toko serta Mall/ plaza. Aksi kerusuhan bermula terjadi di titik aksi demonstrasi para mahasiswa di kampus Trisakti, Grogol. Pemicu awal kerusuhan adalah pembakaran SPBU Grogol yang letaknya tidak jauh dari kampus Trisakti.13 Setelah pembakaran SPBU Grogol, massa menjalar ke berbagai daerah di Jakarta. Sampai pada keesokan harinya, pada tanggal 14 Mei, Jakarta sudah dipenuhi dengan ribuan titik api. Etnis Tionghoa dijadikan sasaran kerusuhan oleh masyarakat pribumi sedikitnya dikarenakan adanya sebuah stigmatisasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa etnis tionghoa bukanlah etnis asli dari Indonesia, etnis Tionghoa juga terlalu tertutup atau 11 Selo Soemardjan, Kisah Perjuangan Reformasi, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 40 12Lihat Tabel 3 bagian Lampiran laporan Tim Relawan Kemanusiaan, Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998,(Jakarta; Publikasi Komnas Perempuan, 1999), h.71-72 13 Hasil wawancara dengan WH alias Yudi, Penyintas Kerusuhan Mei 1998, di Al-Barkah, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 18:50 WIB 10
memiliki sifat ekslusif dalam masyarakat, dan etnis Tionghoa merupakan etnis kelas atas yang memiliki koneksi dengan pemerintahan dan membuat mereka hampir memonopoli kegiatan perekonomian negara. Etnis Tionghoa juga selalu dilekatkan dengan paham komunis yang menjadi musuh bersama sejak peristiwa gerakan 30 September 1965. Etnis Tionghoa memang bukan merupakan etnis asli dari Indonesia, walaupun etnis Tionghoa telah berada di tanah air Indonesia jauh sebelum negara Indonesia lahir mereka tetap akan dianggap etnis yang bermigrasi ke Indonesia. Bagi masyarakat pribumi, orang tionghoa harus melebur menjadi pribumi atau salah satu suku pribumi dahulu dan kalau itu terjadi, barulah mereka menjadi "bangsa" Indonesia lengkap.14 Sebelum terjadi asimilasi total, maka etnis Tionghoa akan tetap dipandang sebagai etnis asing. Dalam sistem ekonomi maupun dalam sistem sosio-budaya, secara umum etnis Tionghoa tampak terpisah dari masyarakat lingkungannya.15 Masyarakat etnis Tionghoa cenderung memiliki sifat eksklusif dalam bermasyarakat, dan jika terdapat acara kemasyarakatan yang mengharuskan mereka berpartisipasi, mereka hanya melakukan partisipasinya dengan memberikan bantuan dana dan bukan bantuan tenaga. Karenanya, masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat tetap membangun jarak diantara mereka dan tetap memelihara sebuah praanggapan etnis. 14 Leo Suryadinata. Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Bunga Rampai 1965-2008. (Jakarta; Kompas Media Nusantara,2008)h.188 15 Koentjaraningrat, Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional, (Jakarta; UI Press, 1993), h.16 11
Mempertimbangkan gejala-gejala tersebut, tidak mengejutkan bila hubungan laten antara masyarakat dengan etnis tionghoa digambarkan sebagai "api dalam sekam".16 Dominasi etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi melahirkan sebuah kecemburuan sosial dikalangan masyarakat pribumi. Hubungan dominasi itu sendiri pada dasarnya sudah mengandung kekerasan struktural, karena bukan merupakan hubungan setara, melainkan ditandai oleh keunggulan dominan satu pihak dan ketergantungan pada pihak lain. Kalau dominasi ini kemudian menimbulkan represi langsung oleh pihak yang kuat dalam bidang politik, atau perbedaan yang terlalu besar dalam penguasaan asset dan penghasilan ekonomi, maka cepat atau lambat akan muncul perlawanan dari pihak yang mengalami deperesi atau ketergantungan. Menyusul kemudian konflik antara pihak yang menguasai dan pihak yang merasa dikuasai yang apabila mengalami eskalasi, dapat berkembang menjadi kekerasan.17 Kerusuhan tanggal 13-15 mei 1998 ini merupakan sebuah reaksi dari kecemburuan laten dalam bidang ekonomi yang di sulut dengan perasaan keterpurukan ekonomi berupa mahalnya sembako dan bahan pokok di masyarakat pribumi yang ketergantungan. Karenanya timbulah bentuk pemberontakan sosial berupa perbuatan amoral seperti pembantaian masyarakat etnis Tionghoa dan penjarahan toko-toko dan mal. 16 Achmad Habib, Konflik Antar Etnik di Pedesaan, (Yogyakarta; Lkis, 2004), h.19 17Achmad Habib, Konflik Antar Etnik di Pedesaan, (Yogyakarta; Lkis, 2004), h.25 12
Kerusuhan Mei 1998 juga disebabkan oleh upaya konstruksi sosial etnis Tionghoa di Indonesia pada masa orde baru melalui penanaman isu anti-rasial Tionghoa dan pendiskresitan etnis Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan. Upaya konstruksi sosial oleh Soeharto ini membuat realitas sosial etnis Tionghoa mengalami krisis identitas dan derelasi sosial. Dalam pandangan teori konstruksi sosial, terdapat aktor yang mempengaruhi realitas sosial. Peter L Berger dan Thomas Luckmann pertama kali memperkenalkan teori konstruksi sosial pada tahun 1966. Mereka mendefinisikan teori konstruksi realitas sosial sebagai teori yang menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.18 Dalam konteks isu anti-Tionghoa di Indonesia, pada masa orde lama kepemimpinan Soeharto, Soeharto berusaha mendefinisikan komunisme sebagai dalang gerakan 30 September 1965, Soeharto berusaha mengemas isu anti-komunisme di masyarakat untuk memperoleh dukungan pada kekuasaannya. Isu anti-komunisme yang kokoh di masyarakat akhirnya berkembang sebagai isu anti-Tionghoa, hal ini dikarenakan etnis Tionghoa yang diidentifikasi sebagai orang Tiongkok (RRT) yang berideologi komunis. Keberadaan isu anti-Tionghoa ditambah dengan kebijakan diskriminasi yang diterapkan pemerintah rupanya menciptakan krisis identitas dan derelasi sosial terhadap etnis Tionghoa yang 18 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, (Jakarta: Kencana, 2008), h.14 13
termanifestasi dalam berbagai aksi kerusuhan rasial, dan memuncak pada peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998. Keadaan masyarakat etnis Tionghoa pasca kerusuhan 13-15 Mei 1998 sungguh terpuruk, luka fisik dan psikologis, kerugian material, sampai korban nyawa yang tidak sedikit dari kalangan etnis Tionghoa. Keadaan ini menyebabkan traumatik yang mendalam bagi korban maupun penyintas. Beberapa masyarakat Tionghoa yang karena insiden tersebut mereka mengalami trauma dan mengalami stroke dan akhirnya meninggal. Hal ini dialami oleh seorang keturunan Tionghoa yang memiliki sumbangan dalam dunia perfilman Indonesia, yaitu Teguh Karya. Menurut cerita Slamet Rahardjo, Teguh Karya sangat kecewa dan terkejut oleh peristiwa 13 mei 1998, tatkala orang-orang keturunan jadi korban serangan rakyat. Semenjak itu dia kena stroke, tidak lagi mampu berkomunikasi dengan orang.19 Teguh Rahardjo mengalami stroke selama 3 tahun dan akhirnya wafat pada tanggal 11 desember 2001. Keadaan etnis Tionghoa pasca kerusuhan amat terdiskriminasi, tidak ada keadilan yang memihak kepada mereka (korban/penyintas). Banyak masyarakat etnis Tionghoa yang menjadi miskin akibat penjarahan massal dalam peristiwa 13-15 Mei 1998 tersebut dan sampai sekarang tidak mendapat ganti rugi ataupun mendapat sebuah jaminan sosial. Para korban/penyintas yang merasakan aksi kekerasan, pemerkosaan, sampai pembunuhan, banyak 19 Junus Jahja, Peranakan idealis; dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya, (Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), h.257 14
yang mengalami trauma sampai menjadi stress namun tidak mendapat pendampingan pemulihan. Dan mereka yang keluarganya meninggal akibat aksi kerusuhan tersebut, tidak mendapati sebuah santunan bahkan mereka tidak dapat mengusut dan menghukum para pelaku kerusuhan karena polisi tidak dapat mengidentifikasi para pelaku kerusuhan walaupun telah banyak laporan yang dibuat oleh masyarakat tionghoa perorangan maupun perhimpunan masyarakat tionghoa, sebuah keadilan yang sudah sepatutnya mereka terima. Tidak adanya hukum dan peradilan yang jelas dan tegas dalam menjerat para pelaku kerusuhan. Seakan memaksa para korban/penyintas untuk bumkam dibawah wajah suci Reformasi. Pasca peristiwa 13-15 Mei 1998, banyak masyarakat Tionghoa yang pergi meninggalkan Jakarta, seperti pergi kesanak saudara di luar negeri maupun pergi keluar daerah,atau malah tetap bersembunyi di tempat yang dianggap aman di perkampungan Jakarta dengan beberapa bantuan masyarakat yang tidak mendukung terjadinya kerusuhan. Selama beberapa waktu masyarakat Tionghoa harus mengisolasi diri sampai keadaan di Jakarta bisa dikatakan aman bagi mereka. Mereka yang umumnya tinggal dan memiliki usaha di Jakarta pasti kembali ke Jakarta, dan ketika mereka kembali mereka dihadapkan dengan suasana sentimen etnis yang sangat sensitif terhadap etnis mereka. Destruksi sosial etnis Tionghoa yang telah dilakukan secara bertahap pada masa orde baru, dan memuncak pada aksi kerusuhan 13-15 Mei 1998 merupakan bentuk konflik laten anti- 15
Tionghoa yang telah lama dipelihara oleh rezim untuk memperkuat kedudukan otoriterian Soeharto. Pasca kerusuhan Mei 1998 diikuti oleh pergantian rezim seminggu setelahnya membawa angin segar bagi masyarakat etnis Tionghoa. Terjadi perubahan yang signifikan pasca keruntuhan orde baru, Indonesia yang pada masa orde baru lebih represif dan otoriter, berubah menjadi Indonesia yang lebih bersifat liberal dan demokratis. Keadaan ini mendorong adanya upaya rekonstruksi sosial etnis Tionghoa sebagai bentuk pemulihan pasca konflik. Rekonstruksi sosial yang dimaksud adalah upaya perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. Dalam pengertiannya, Rekonstruksi Sosial adalah suatu pembentukan dan pengembangan masyarakat yang adil, demokratis, mandiri, mengakui supremasi hukum, serta mengakui nilai-nilai kemanusiaan dan didasarkan kepada moral yang konsisten.20 Berangkat dari hal diatas, menjadi penting pada dasarnya bagi kita untuk mengkaji tentang bagaimana proses rekonstruksi sosial masyarakat etnis Tionghoa pasca kerusuhan 13-15 Mei 1998. Ditengah momok besar rasa sentimen etnis Tionghoa di masyarakat. Dengan mengkaji proses rekonstruksi sosial antara masyarakat Tionghoa dan pribumi maka kita akan mengetahui langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan dalam meredam perasaan sentiment anti-Tionghoa, Serta kita dapat mengukur panjang jarak antara 20 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional,2000 diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 09.30 WIB dari rekonstruksi-sosial/ 16
kedua kelompok masyarakat dan dalam hal ini kita dapat melakukan pencegahan segala kemungkinan konflik antar etnis terjadi lagi dimasa depan. Penelitian tentang "Rekonstruksi Sosial Etnis Tionghoa Pasca Kerusuhan Mei 1998" ini berusaha menghadirkan upaya rekonstruksi dari berbagai sudut, yaitu dari sudut pemerintahan Indonesia, masyrakat etnis Tionghoa, masyarakat non-Tionghoa, serta dalam sudut Internasional. Perspektif etnis Tionghoa dan masyarakat non-Tionghoa pasca peristiwa 1998 sungguh penting dikaji, hal ini untuk mengukur keterbukaan antar masyarakat yang berusaha meredam perasaan dendam dan trauma satu sama lain. B. Pembatas Masalah dan Rumusan Masalah a. Pembatasan Masalah Guna membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak meluas, maka penelitian "Derelasi Sosial Serta Rekonstruksi Sosial Etnis Tionghoa di Jakarta (1967-2001)" akan dibatasi dalam sudut temporal dan spasial. Dalam sudut temporal, peneliti memulai periode penelitian dari tahun 1967 dan mengakhiri sampai dengan tahun 2001. Dengan alasan, karena pada tahun 1967 telah diterbitkan Inpres No.14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa yang menjadi induk dari peraturan yang mendiskriminasi Tionghoa dalam berbagai bidang. pada tahun 1967 juga mulai terbangunnya kesenjangan sosial antara masyarakat etnis Tionghoa 17
dengan masyarakat lainnya akibat isu anti-Tionghoa yang mulai tumbuh dimasyarakat. Peneliti mengakhiri periode penelitiannya pada tahun 2001, karena pada tahun ini masyarakat etnis Tionghoa sudah mulai diakui di masyarakat Indonesia. Aturan diskriminasi Inpres No.14/1967 yang dicabut pemerintahan Gus Dur malalui penerbitan Inpres No.6/2000 menjadi titik awal kebebasan etnis Tionghoa dari belenggu orba. Kebebasan tersebut hanya diperoleh secara administratif dalam tahun 2000, namun pada tahun 2001, secara ekstensif, etnis Tionghoa di Indonesia sudah mulai mendapatkan hak-haknya dimasyarakat. Pada pertengahan tahun 2001 Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan tokoh yang berperan besar dalam perolehan hak dan kebebasan etnis Tionghoa juga turun tahta dari kursi kepresidenan. Presiden Gus Dur merupakan bapak Tionghoa Indonesia.21 Sedangkan dalam sudut spasial, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan batas wilayah kota Jakarta. Hal ini dikarenakan kota Jakarta merupakan kota metropolitan yang terdiri dari berbagai etnis, sedangkan untuk etnis Tionghoa sendiri sudah sejak lama menempati wilayah kota Jakarta. Kota Jakarta juga merupakan titik pusat terjadinya insiden pembantaian dan penjarahan etnis Tionghoa tahun 1998. 21 M. Hamid, Jejak Sang Guru Bangsa, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014), h.98 18
b. Rumusan Masalah Adapun beberapa rumusan masalah yang berusaha dibahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 1. Bagaimana proses kehancuran relasi sosial etnis Tionghoa Tahun 1967- 1998? 2. Bagaimana proses rekonstruksi sosial etnis Tionghoa pasca kerusuhan Mei 1998 sampai 2001? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian a. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kehancuran relasi sosial etnis Tionghoa pada kurun waktu 1967-1998, penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana proses rekonstruksi sosial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, lembaga Internasional, masyarakat etnis Tionghoa serta masyarakat lainnya dalam mengembalikan kedudukan etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia pasca kerusuhan Mei 1998 sampai 2001 b. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses rekonstruksi sosial masyarakat etnis Tionghoa pasca kerusuhan Mei 1998, dengan tujuan mengukur jarak, keterbukaan, dan manajemen konflik rasial antara masyarakat 19
etnis Tionghoa dengan masyarakat lainnya. Kajian ini berguna dalam upaya pencegahan segala macam kemungkinan tindak kekerasan terhadap etnis Tionghoa dimasa depan. D. Metode Penelitian Sebuah penelitian harus dilandasi oleh sebuah wawasan yang luas mengenai topik permasalahan penelitiannya, baik wawasan umum maupun wawasan khusus. Berbagai wawasan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Selain mengenai wawasan yang melandasi sebuah penelitian, penelitian juga sudah semestinya dilakukan dengan perencanaan yang baik yang dilakukan sesuai dengan sebuah metode penelitian. Metode penelitian dalam sebuah penelitian sangat lah penting. Metode penelitian merupakan sebuah kerangka dasar yang menampakkan lemah atau tidaknya sebuah penelitian. Bila metode penelitian tidak diterapkan dengan baik oleh peneliti, maka hal itu akan melemahkan sisi heuristik (pencarian dan penemuan sumber), pengolahan sumber dan data, sehingga membuat fakta yang diperoleh kurang memadai, dan menghasilkan kelemahan historiografi berupa kesalahan interpretasi atau verifikasi sumber dan data. Guna memperkuatkan interpretasi data dan proses verifikasi data, peneliti menggunakan metode penelitian berupa metode sejarah kritis dengan tahapan- 20
tahapan penulisan sesuai dengan yang dikemukakan oleh kuntowijoyo22, sebagai berikut: a. Heuristik Kegiatan Heuristik merupakan kegiatan pencarian sumber dan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Wawasan serta keterampilan teknis penelusuran sumber peneliti menjadi dasar keberhasilan pencarian sumber penelitian. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau kesaksian dari pelaku utamanya yang disebut sebagai first-hand information. Data-data yang dikumpulkan di sumber primer ini berasal dari situasi langsung yang aktual ketika suatu peristiwa itu terjadi.23 Sumber primer ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari para korban dan penyintas dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan sumber primer ini terdiri dari berbagai cara, yaitu wawancara, dan observasi. Sumber informasi dan informan yang menunjang penelitian ini adalah para saksi mata, serta korban/ penyintas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Guna mencapai keakuratan narasi, peneliti melakukan pembagian wilayah kerusuhan dalam beberapa titik, yaitu Jakarta barat (Cengkareng), Jakarta Pusat (Glodok dan harmoni), Jakarta Utara (Pantai Indah Kapuk dan Mangga Dua), Jakarta Timur (Klender), dan Jakarta Selatan 22Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta; Bentang Pustaka, 2005), h.69 23 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial. (Bandung; Unpar Press, 2006), h.266 21
(Pasar Minggu). Setiap wilayah diperoleh beberapa orang informan (korban/penyintas) antara lain MR alias Boni, TA alias Hendra, AH alias Sanusi, Andrian alias Buyung, Susan, MR alias Idin, WH alias Yudi. Untuk memperoleh informasi, peneliti melakukan metode wawancara terhadap informan (korban/penyintas). Peneliti juga telah membuat pedoman wawancara yang terdiri dari beberapa point yaitu bagaimana kesaksian peristiwa kerusuhan Mei 1998, bagaimana kesaksian tentang kondisi masyarakat pada waktu kerusuhan Mei 1998, serta bagaimana kesaksian kehidupan masyarakat etnis Tionghoa pasca kerusuhan Mei 1998. Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh melalui literatur- literatur yang sudah ada. Sumber Sekunder juga dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan kemudian dipergunakan kembali dengan cara yang berbeda.24 Data sekunder ini dapat berupa artikel- artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan-laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah, analisis yang dibuat oleh para ahli, catatan perpustakaan, dll. Pengumpulan data sekunder ini cukup mudah dan cepat karena kemudahan dalam mengaksesnya. Menggunakan data primer memang terlihat sangatlah baik dan begitu akurat dalam penelitian, namun jika hanya menggunakan data primer maka data tersebut belum tentu secara valid dapat digunakan untuk 24 Loraine Blaxter, How to Research, (Dunfermline; Open Univ Pr, 2001), h.229 22
membuat solusi terhadap suatu masalah sehingga disini sumber sekunder juga perlu untuk dikumpulkan dan dianalisis bersama dengan data primer.25 Kajian pustaka sumber sekunder yang peneliti gunakan didapat dari beberapa tempat sebagai berikut; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Perpustakaan Daerah Jakarta, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Perpustakaan Prodi Sejarah, Perpustakaan Universitas Indonesia, serta kepustakaan online antara lain , , dll. Dalam proses studi kepustakaannya, peneliti telah mendapat berbagai pustaka antara lain Tionghoa Dalam Pusaran Politik karya Benny G. Setiono, Kisah Perjuangan Reformasi karya Selo Soemardjan, Setelah Air Mata Kering;Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998 karya I.Wibowo dan Thung Ju Lan. b. Kritik Sumber (Verifikasi) Setelah memperoleh berbagai sumber untuk menunjang penelitian, tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern(otentitas)dan kritik intern (kredibilitas). Kritik sumber merupakan tahap penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber yang telah penulis peroleh dari sudut pandang kebenarannya.26 25 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial. (Bandung; Unpar Press, 2006), h.268 26 Wiyono, Metode Penelitian Sejarah. (Semarang; FPIPS Jurusan Sejarah IKIP Semarang, 1990), h.2 23
Tujuan dari proses ini adalah untuk menyeleksi data yang telah diperoleh sehingga diperoleh sebuah fakta. Menurut Dudung Abdurrahman27 (1999:58) kritik sumber ini meliputi: i. Kritik Ekstern Kritik ekstern meliputi apakah data itu otentik, yaitu keakuratan sumber, bukan tiruan, palsu, kesemuanya dilakukan dengan meneliti segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber tersebut adalah sumber dokumen tertulis maka harus diteliti bahan yang dipakai (kertas), tinta, bahasa (ejaan), huruf, tahun terbit, yang menerbitkan, dll. ii. Kritik Intern Kritik Intern adalah kritik yang berkaitan dengan isi pernyataan yang disampaikan oleh sejarah. Kritik intern menilai kesahihan data dalam sumber (kredibilitas). Kredibilitas berarti mencari asal muasal sumber berasal karena kesaksian sumber dalam sejarah adalah faktor terpenting dalam menentukan sahih atau tidaknya bukti atau fakta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer berupa hasil wawancara dengan saksi dan korban/penyintas tragedi 1998, karenanya tidak perlu lagi untuk dilakukan kritik ekstern atau pengujian otentitasnya. Sedangkan untuk sumber sekundernya, peneliti memperoleh data melalui buku-buku terkait dengan topik permasalahan yang sudah teruji otentitasnya. 27 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.58 24
c. Analisis Sumber (Interpretasi) Setelah memperoleh fakta-fakta sejarah dari berbagai sumber sejarah, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahapan interpretasi atau analisis sumber. Data dari sumber sejarah yang dikritik menghasilkan sebuah fakta sejarah, namun sejarah itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan dari fakta- fakta yang disusun dan dideskripsikan. Jika seperti itu maka tulisan sejarah jika dibaca akan terasa kering dan kurang bermakna. Tahapan interpretasi ini disebut juga sebagai analisis sejarah. Proses analisis sejarah dilakukan untuk menemukan sebuah sintesis dari keterkaitan antara fakta-fakta sejarah. Dalam tahapan ini, penulis harus menganalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan dari ilmu bantu lain serta menekan subjektifitas. Hal ini dilakukan untuk mempertajam hasil analisis dan sedapat mungkin membuat tulisan yang objektif. d. Penulisan Sejarah (Historiografi) Tahapan Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metodologis penelitian sejarah. Historiografi merupakan karya sejarah dari hasil penelitian, dipaparkan dengan bahasa ilmiah dengan seni yang khas menjelaskan apa yang ditemukan beserta argumentasinya secara sistematis. Tujuan historiografi adalam merangkaikan kata-kata menjadi kisah sejarah.28 Jadi, historiografi 28Nugroho Notosusanto, Norma-norma Dasar Penelitian Sejarah, (Jakarta; Departemen Pertahanan Keamanan, 1971), h.12 25
merupakan sebuah penyampaian hasil interpretasi berbagai fakta-fakta sejarah dalam bentuk tulisan. E. Sumber Penelitian Dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber sekunder dan juga sumber primer seperti; buku, artikel, jurnal, arsip nasional maupun swasta, dan hasil wawancara dengan korban/penyintas. Untuk memperoleh berbagai sumber tersebut, peneliti memperoleh sumber sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan diberbagai perpustakaan (seperti; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, dll), studi kearsipan diberbagai pengarsipan (seperti Arsip Nasional, dll), dan melakukan browsing situs pusat jurnal ilmiah(seperti; EBSCO, dll). Sedangkan untuk memperoleh sumber primer, penulis berusaha mencari narasumber disekitaran titik-titik kerusuhan terjadi (seperti; klender, glodok, dan daan mogot). 26