PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON LOCAL ACTION GLOBAL IMPACT DESEMBER 2017 CATATAN PERJALANAN DALAM CONFERENCE OF THE PARTIES (COP) UNFCCC 23/CMP 13 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL & INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND
United Nations Framework Convention on Climate Change - Conference of the Parties (UNFCCC - COP) merupakan salah satu agenda penting negara-negara di dunia yang fokus terhadap persoalan perubahan iklim. Forum yang pada tahun 2017 ini digelar di Bonn, Jerman pada 6 - 17 November 2017, menekankan kembali komitmen negara pihak UNFCCC dalam menghadapi isu perubahan iklim. Berbagai rangkaian persidangan dalam ajang UNFCCC-COP 23 telah menghasilkan serangkaian keputusan dan kesimpulan penting terkait isu perubahan iklim. Pertemuan ini juga bertujuan mendorong kemajuan implementasi Paris Agreement yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Indonesia Sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penanggulangan perubahan iklim tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan kebijakan "Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)''. Kebijakan ini disusun untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Pembangunan Rendah Karbon mendukung pencapaian tujuan ke-13 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yakni tentang Climate Action. Upaya tersebut juga sejalan dengan artikel 3.4 UNFCCC yang menyatakan secara tegas bahwa kebijakan perubahan iklim harus terintegrasi dalam program pembangunan nasional. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis untuk memastikan pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Untuk mendukung implementasi PPRK tersebut, Pemerintah membentuk tiga sekretariat untuk pengarusutamaan perubahan iklim dalam rencana pembangunan maupun pendanaan, yaitu Sekretariat Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Sekretariat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). PRAKATA Pada tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas di- dukung Sekretariat ICCTF, RAN-GRK, RAN-API, serta mitra pembangunan (GIZ dan ICRAF) berpartisipasi dalam UNFCCC-COP 23 dan menyelenggarakan event dengan tema "Low Carbon Development Plan'' di Paviliun Indonesia dan Parallel Event di Grand Kameha Hotel Bonn. Dalam Catatan Perjalanan COP 23 ini, dipaparkan berbagai forum negosiasi Internasional yang diikuti selama COP 23 sebagai langkah konkrit untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target komitmen penurunan emisi gas rumah kaca tanpa mengesampingkan target pembangunan nasional. Beberapa pertemuan high level yang membahas kerja sama untuk pendanaan perubahan iklim serta pemaparan pembelajaran implementasi program perubahan iklim di lapangan. Semoga dokumen ini secara ringkas dapat memberikan informasi perkembangan forum negosiasi dunia dan komitmen para negara pihak terhadap penanganan perubahan iklim, masukan bagi pengembangan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, pengarusutamaan kebijakan dan inisiatif Low Carbon Development Plan (PPRK) di level global, potensi kerja sama, networking dan pendanaan, serta sharing knowledge pembelajaran dari aksi-aksi penanggulangan perubahan iklim yang telah dilakukan. Diharapkan buku ini dapat menjadi sarana berbagi informasi dan pengalaman Pemerintah Indonesia bersama Sekretariat ICCTF, RAN-GRK dan RAN-API dalam mengarusutamakan kebijakan PPRK sebagai upaya dan komitmen pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, terutama yang bergabung dalam tim Delegasi Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, para mitra pembangunan, Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga Terkait, dan para pihak yang telah mendukung terlaksananya partisipasi Kementerian PPN/Bappenas dalam UNFCCC-COP 23 dengan baik dan terus bersama-sama berkomitmen menangani perubahan iklim di Indonesia sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim global. Jakarta, Desember 2017 Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Selaku Sekretaris MWA ICCTF 1
2 DAFTAR ISI Prakata 1 Perkembangan COP 23 4 Tim Delegasi 8 Agenda 9 Mobilisasi Sumber Daya Domestik & Internasional untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon 10 Pertemuan Tingkat Tinggi Terkait Kajian Ekonomi dari Perubahan Iklim 14 Pelaksanaan Kajian Ekonomi Rendah Karbon Indonesia 16 Biografi Prof. Nicholas Stern 18 PPRK sebagai Pondasi Pembangunan Berkelanjutan Ramah Lingkungan 20 Pendanaan Inovatif untuk Penanganan Perubahan Iklim 26 Menggerakkan Nusantara melalui Pengelolaan Energi Berkelanjutan 26 Dialog Regional Asia Tenggara untuk Kesiapan NDC 27 Membangun Keilmuan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan Adaptasi serta Aksinya 27 Side Event: The World in 2050 28 Mangrove untuk Perubahan Iklim: Ekosistem Utama untuk Karbon Biru dan Adaptasi yang Efektif 29 Laporan RESTORE+ 30 Wawancara Media Jerman (DW) 31 Pengembangan Energi Baru Terbarukan melalui Private Sector 31
Foto: Rhine river Bonn, Germany (sumber: 3
4 PERKEMBANGAN 23 COP Negara-negara dunia berkumpul dan bertemu dalam "Konferensi Para Pihak'' atau biasa disebut COP (Conference of Parties) yang ke 23 di bawah UNFCCC yang bertujuan untuk menghentikan pemanasan global, pada 6-17 November di Bonn, Jerman. Perubahan iklim secara signifikan meningkatkan kemungkinan cuaca ekstrem, mulai dari gelombang panas hingga banjir. Tetapi tanpa pengurangan tajam emisi karbon global, dampak perubahan iklim tidak dapat dipulihkan. Perlu adanya penguatan komitmen dan aksi nasional untuk memenuhi target "Paris Agreement'' agar kenaikan suhu global di bawah 2C. Pertemuan di Bonn sangat penting dalam upaya menyusun peraturan teknis yang memungkinkan tercapainya tujuan Paris Agreement.
Pada tahun ini, Fiji, sebagai salah satu negara kepulauan kecil yang paling berisiko dari kenaikan permukaan air laut dan badai ekstrem, ditunjuk sebagai negara penyelenggara COP ke 23. Meskipun karena alasan praktis, COP 23 diselenggarakan di Bonn, Jerman. Beberapa rangkaian persidangan UNFCCC COP- 23, CMP-13, CMA-1.2, SBI-47, SBSTA-47, APA-1.4 pada tanggal 6 - 17 November 2017 menghasilkan serangkaian keputusan dan kesimpulan penting terkait isu perubahan iklim. Utamanya, forum negosiasi global ini juga menghasilkan kesepakatan tentang teks untuk menyusun modalitas, prosedur dan panduan operasionalisasi Paris Agreement yang cukup maju tertuang di dalam decisions COP 23 (Dec. 1/CP.23) "Fiji Momentum for Implementation" yang terdiri dari finalisasi Paris Agreement Work Programme, mandat dan fitur Talanoa Dialogue yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, serta implementasi dan ambisi pre-2020. Foto: Opening Speech UNFCCC COP23 oleh Perdana Menteri Fiji Voreqe 'Frank' Bainimarama (sumber: Delegasi Republik Indonesia termasuk per- wakilan Kementerian PPN / Bappenas telah berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan misi dan kepentingan nasional melalui jalur negosiasi dan jalur penjangkauan (outreach/campaign), di antaranya melalui penyelenggaraan side event, parallel event dan partisipasi di Paviliun Indonesia. Keikutsertaan perwakilan Kementerian PPN/ Bappenas dalam UNFCCC COP23 ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan dan inisiatif Low Carbon Development Plan/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Indonesia serta menggalang dukungan internasional untuk implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) melalui pengelolaan pendanaan perubahan iklim oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). 5
6 Pada kesempatan ini Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat ICCTF, RAN-GRK dan RAN-API serta mitra pembangunan (GIZ dan ICRAF) telah menyelenggarakan event dengan tema "Low Carbon Development Plan" di Indonesia Pavillion pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 dan Parallel Event dengan tema "Mobilizing Domestic & International Resources to Support Indonesia's Low Carbon Development Plan" di Grand Event Room, Hotel Grand Kameha Bonn pada hari Kamus, tanggal 16 November 2017. Selain itu, Delegasi RI dari Kementerian PPN/ Bappenas yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas juga berpartisipasi aktif dalam berbagai macam kegiatan side event, parallel event dan paviliun yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Nasional, Mitra Pembangunan (Bilateral/Multilateral), Sektor Swasta dan NGO/CSO Internasional. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga turut menghadiri dan menyampaikan sambutan dalam beberapa pertemuan strategis untuk menyebarluaskan implementasi kebijakan dan inisiatif Low Carbon Development Plan/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) yang telah dilaksanakan di Indonesia serta menggalang dukungan internasional untuk pelaksanaan RAN-GRK dan RAN-API melalui ICCTF yang direspon secara baik dan positif oleh para mitra pembangunan, sektor swasta maupun NGO/CSO Internasional. Para pihak tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas kebijakan ini serta akan memberikan bantuan secara teknis maupun pendanaan untuk pengembangan insiatif ini kedepannya. Hasil yang diperoleh dari partisipasi Kementerian PPN/ Bappenas dalam UNFCCC COP23 ini antara lain adalah mendapatkan masukan bagi pengembangan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Untuk kebijakan mitigasi, pembelajaran yang diperoleh antara lain tentang penyusunan payung hukum, potensi pendanaan, sistem kelembagaaan, pengembangan teknologi, dan publikasi penanganan perubahan iklim. Sedangkan untuk adaptasi, pembelajaran yang diperoleh antara lain integrasi isu adaptasi dengan SDG's dan Kebencanaan, pengarusutamaan gender, goal & indicator, peranan sektor swasta, serta penguatan aksi ditingkat tapak. Selain itu, hasil proses perudingan UNFCCC COP 23 juga
menghasilkan kesepakatan-kesepakatan implementasi NDC dan Paris Agremeent pre-2020. terkait Selain masukan kebijakan, partisipasi dalam UNFCCC COP 23 ini juga memberikan dampak yang signifikan bagi identifikasi pendanaan penangangan perubahan iklim di Indonesia. ICCTF sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia mendapatkan kesempatan yang beharga untuk memperkenalkan portofolio program-program yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun 2010-2017 serta mempromosikan rencanan program-program unggulan kedepannya (concept note proposal) kepada para mitra pembangunan yang potensial secara langsung. ICCTF juga berkesempatan untuk meningkatkan networking dan potensi kerjasama dengan para Ahli dan NGO/CSO Internasional untuk mengembangkan berbagai kajian, model dan program tentang perubahan iklim di Indonesia yang dikaitkan dengan ekonomi, sosial dan parameter lainnya. Selain itu, juga dibangun networking dengan para mitra pembangunan dan pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan dukungan pendanaan dan menjalin kerjasama dalam implementasi program - program penanganan perubahan iklim. Potensi pendanaan yang berhasil diidentifikasi antara lain dari pihak BMUB-Jerman yang mencapai 35 - 45 Juta Euro untuk bidang Perubahan Iklim, Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia yang diharapkan dapat diakses berbagai pihak di Indonesia yang salah satunya oleh ICCTF. Pemerintah Jepang juga turut menyampaikan komitmennya untuk mendukung implementasi PPRK terutama bidang adaptasi. Selain itu, potensi investasi pihak swasta nasional (KADIN) dan internasional (KfW, dll) untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia juga menjadi perhatian untuk dapat dioptimalkan oleh ICCTF kedepannya. Dengan hasil yang sangat baik dari keikutsertaan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dalam UNFCCC COP23 menjadi modal yang berharga bagi pengembangan kebijakan PPRK dan pendanaan perubahan iklim melalui ICCTF kedepannya. Untuk itu, hasil-hasil yang diperoleh tersebut akan dimaksimalkan dan ditindaklanjuti melalui berbagai rangkaian kegiatan sistematik dan terarah oleh Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF pada tahun 2018 untuk mewujudkan target pembangunan nasional yang rendah karbon dan mendukung target/ komitmen penanganan perubahan iklim global. 7
8 TIM DELEGASI Partisipasi Kementerian PPN/Bappenas dalam UNFCCC-COP 23 didukung oleh tim gabungan yang berasal dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Sekretariat ICCTF, Sekretariat RAN-GRK, Sekretariat RAN-API, serta mitra GIZ-INFIS yang terdiri atas 8 orang personil, dari berbagai macam latar keilmuan dan keahlian. Ketua Tim Delegasi Medrilzam Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Tim Substansi Tonny Wagey Direktur Eksekutif ICCTF Atjeng Kadaryana Kepala Sekretariat RAN-GRK Putra Dwitama Kepala Sekretariat RAN-API Sonny Syahril GIZ-INFIS VIP H.E Bambang Brodjonegoro Menteri PPN/Kepala Bappenas Tim Negosiasi Sudhiani Pratiwi Kasubdit Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Tim Teknis Jakfar Hary Putra Energy Windows Coordinator ICCTF Adhi Fitri Dinastiar Communication Officer ICCTF Deni Gumilang GIZ-INFIS Novita Sari GIZ-INFIS
4 NOV 2017 Tim 1 Delegasi berangkat ke Bonn. 6 NOV 2017 Pembukaan Pavilion Indonesia "A Smarter World: Collective Actions for A Changing Climate''. 10 NOV 2017 Partisipasi Pembicara "Financing Sustainable Positive Impacts at the Landscape''. • Negosiasi pendanaan di Bula Zone. 13 NOV 2017 Negosiasi pendanaan di Bula Zone. • Partisipasi acara Paviliun Indonesia. • Pembicara "NDC Implementation-Bridging the Gap for Climate Change Policy to Sector Plans'' di GIZ Head Office Bonn. 15 NOV 2017 Meeting "Implementation Review of Indonesia Low Carbon Economy'' bersama Lord Nicholas Stern di Hotel Grand Kameha. Penyampaian Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas di Paviliun Jepang. Penyampaian Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas di Paviliun Indonesia. Event "Low Carbon Development Plan'' di Paviliun Indonesia. Penyampaian Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas pada "High Level Side Event: PaSTI'' di Paviliun Jepang. Penandatanganan MoU antara KADIN dengan AQUO Energy di Grand Kameha Hotel Bonn. Penyampaian Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Side Event: The World in 2050. 17 NOV 2017 Delegasi Kementerian PPN/Bappenas transit di Belanda. 5 NOV 2017 Dinner "Project for Advancing Climate Transparency (PACT)". 7-9 NOV 2017 Partisipasi dalam Side Event COP 23 Pavilion. 11-12 NOV 2017 Eksplorasi kota Bonn. • Kedatangan tim 2 Delegasi ke Bonn. 14 NOV 2017 Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Frankfurt. • Pertemuan Karya Siswa Bappenas-Pusbin. • Lunch Meeting Laporan RESTORE+. • Penyampaian Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas Forum Diskusi KADIN di Paviliun Indonesia. 16 NOV 2017 Meeting dengan KADIN dan ENGIE Energy di Grand Kameha Hotel. Acara Parallel Event ICCTF disertai Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang "Mobilizing Domestic & International Resources to Support Indonesia's Low Carbon Development Plan'' di Grand Kameha Hotel. Wawancara DW Media. • Penyampaian Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas di Paviliun WWF Jerman untuk "Mangroves for Climate Action''. Penyampaian Keynote Speech Menteri PPN/Kepala Bappenas pada "Indonesia's Path to Low Carbon Development'' di Grand Kameha Hotel Bonn. Pertemuan antara Kadin dan KfW di KfW Head Office Frankfurt. Menteri PPN/Kepala Bappenas kembali ke Indonesia. 18 NOV 2017 Delegasi kembali ke Indonesia. A D N E G A 9
10 Mobilisasi Sumber Daya Domestik & Internasional untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Foto: Menteri PPN/Bappenas menyampaikan keynote speech dalam acara Parallel Event UNFCCC COP 23, 16 November 2017 Bonn - Bertempat di Hotel Grand Kameha Bonn, Jerman, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) didukung oleh GIZ-INFIS dan Kementerian PPN/ Bappenas menyelenggarakan Parallel Event dengan tema "Mobilizing Domestic & International Resources to Support Indonesia's Low Carbon Development Plan'', 16 November 2017. Acara ini menjadi wadah bertemunya para ahli, praktisi, private sector, donor, maupun para stakeholder lainnya yang memiliki ketertarikan dan perhatian terhadap pendanaan perubahan iklim. Pada kesempatan ini Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan Keynote Speech yang menekankan tentang pentingnya konsistensi dan komitmen seluruh pihak dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim melalui implementasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), serta peran ICCTF sebagai instrumen pendanaan perubahan iklim yang dilengkapi mandat dari pemerintah Indonesia.
Kebijakan & Pendanaan Perubahan Iklim Dalam acara tersebut, Sudhiani Pratiwi, sebagai anggota delegasi dari Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan kerangka kerja dari Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Indonesia dan inisiatif yang telah dilakukan saat ini seperti Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) serta Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Kerangka kebijakan PPRK yang telah di launching dan didukung pelaksanaannya oleh berbagai pihak di tingkat nasional merupakan pesan yang kuat untuk turut mengajak lebih banyak pihak secara global agar dapat berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah Indonesia ini secara bersama-sama. Beliau memaparkan kerangka kebijakan, keberhasilan yang selama ini telah diraih pemerintah Indonesia serta perlunya peningkatan pendanaan untuk mendukung Implementasi PPRK di Indonesia termasuk melalui ICCTF. Foto: Narasumber sesi 1: Norbert Gorißen (ICI-BMUB), Sudhiani Pratiwi (Kementerian PPN/Bappenas), dan Masato Kawanishi (JICA Jepang) memaparkan tentang Kebijakan dan Pendanaan Perubahan Iklim dalam acara Parallel Event UNFCCC COP 23, 16 November 2017 Foto: Narasumber Sesi - 2 tentang lesson learned menyampaikan pemaparannya dalam acara Parallel Event UNFCCC COP 23, 16 November 2017 Pada acara ini, Mr. Norbert Gorißen dari kementerian BMUB Jerman menyampaikan status dukungan pendanaan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati dari lembaga IKI (International Climate Initiative) di seluruh dunia. Semenjak proyek pertama IKI pada tahun 2008, IKI terus berkembang dalam mendukung kebijakan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati di berbagai negara, IKI juga mengembangkan metode, pendekatan dan instrument yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mampu menjadi best lesson learned serta memberikan pengaruh yang baik dalam negosiasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati di level internasional. Dalam konteks pendanaan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati di Indonesia, Mr. Gorißen menyampaikan pentingnya memperdalam dialog- dialog mengenai kerja sama yang akan dilakukan. Hal itu dengan mengkonsolidasikan portfolio proyek IKI yang berfokus pada pencapaian tujuan Paris Agreement di Indonesia, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam NDC. Pengembangan program jauh lebih baik daripada pengembangan proyek sehingga mampu menentukan topik dan struktur yang berskala besar dan regional. Dukungan terhadap Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yang menjadi inisiatif Kementerian PPN/Bappenas, juga disampaikan oleh Mr. Masato Kawanishi dari JICA Jepang. Dalam presentasinya, Mr. Kawanishi menyampaikan bahwa dukungan Jepang dalam isu penanganan perubahan iklim akan terus berlanjut bagi Indonesia. Beliau menyampaikan juga pengalaman JICA mendukung Pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 yang menarik dan penuh dinamika. Dukungan JICA selanjutnya adalah melalui koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas terkait program yang meningkatkan kapasitas K/L terkait dan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi aksi-aksi penanganan perubahan iklim selama tiga tahun ke depan. Selain itu, JICA juga akan melakukan program implementasi asuransi di bidang pertanian dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Program ini muncul berdasarkan pentingnya isu ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim di bidang pertanian bagi bangsa Indonesia. Lebih lanjut, JICA bersama pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengembangkan implementasi asuransi pertanian yang berkelanjutan bekerja sama dengan mitra-mitra terkait di Indonesia. 11
12 Implementasi Program Perubahan Iklim Selain itu, terdapat beberapa presentasi lainnya dari delegasi Indonesia yang menyampaikan paparan terkait pembelajaran dan implementasi program mitigasi dan adaptasi di Indonesia. Perwakilan Badan Restorasi Gambut (BRG), Alue Dohong, menyampaikan bahwa Pemerintah RI memiliki BRG yang sangat aktif dalam upaya menurunkan kebakaran hutan dan menurunkan emisi yang terjadi di sektor lahan gambut. Didirikan sejak Januari 2016, BRG akan merestorasi sekitar 2,5 juta hektar ekosistem gambut yang terdegradasi, diantaranya adalah 875 ribu lahan yang terbakar pada tahun 2015. Fokus kerja BRG adalah bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan NGO/CSO merestorasi gambut dalam hal pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan. Lebih lanjut, Bapak Alue menyampaikan perlunya sumber daya tambahan (dana, bantuan teknis, keahlian) untuk mempercepat proses restorasi gambut di lapangan. Hal ini ditopang dengan pengarusutamaan kebijakan restorasi lahan gambut, serta penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkat pemangku kepentingan. Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey, juga turut menyampaikan paparan tentang perkembangan ICCTF dan potensi pendanaan Perubahan Iklim melalui ICCTF. Sejak tahun 2010 - 2017, ICCTF telah mendanai total 63 program untuk fokus area mitigasi berbasis lahan, energi serta adaptasi dan ketangguhan yang tersebar di 86 lokasi di seluruh Indonesia. Foto: Direktur Eksekutif ICCTF memaparkan perkembangan program dan potensi pendanaan melalui ICCTF dalam Parallel Event UNFCCC COP 23, 16 November 2017 Pada tahun 2015 sampai 2018, ICCTF menerima dukungan pendanaan sebesar hampir 200 miliar rupiah yang berasal dari bantuan pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Denmark, dan dana APBN. ICCTF juga menerima bantuan berupa dukungan teknis dari Pemerintah Jerman dan mitra pembangunan lainnya. Terhitung hingga 2016 lalu, 21 program telah selesai dilaksanakan oleh mitra pelaksana dengan rincian 6 program mitigasi berbasis lahan, 8 program mitigasi berbasis energi serta 7 program adaptasi dan ketangguhan. Sedangkan sampai 2018 nanti, sebanyak 42 program ICCTF masih berjalan, terdiri atas 31 program mitigasi berbasis lahan dan 11 program adaptasi dan ketangguhan. Dalam kesempatan ini pula, ICCTF mempromosikan 8 (delapan) usulan program/concept note yang potensial untuk mendapatkan pendanaan dari mitra pembangunan. Usulan program yang disampaikan tersebut meliputi kegiatan di sektor kehutanan, gambut, pertanian, energi, transportasi, industri, ketahanan air, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan. Program-program ini merupakan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional dan hasil pengembangan program yang telah didanai oleh ICCTF. Melalui acara ini, ICCTF mendapatkan banyak masukan dan tanggapan untuk pengembangan concept note yang lebih besar dan identifikasi potensi pendanaannya. Selaku mitra utama ICCTF, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, memaparkan berbagai kegiatan yang sudah mengarusutamakan pembangunan rendah karbon di daerahnya. Hal ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di berbagai sektor. Pemkab Gorontalo melalui 9 SKPD, telah menganggarkan sekitar 10.5 persen dari total APBD 2017 untuk kegiatan lingkungan hidup, aksi perubahan iklim, serta penanggulangan bencana alam.
Selanjutnya, Mr. Axel Michaelowa dari Perspectives Climate Group menyampaikan presentasi yang mendukung ICCTF agar lebih optimal dalam mengakses pendanaan perubahan iklim di level internasional, sekaligus untuk menanggapi berbagai presentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Mr. Axel menyampaikan analisis dari keberhasilan lembaga Fonerwa (Rwanda) sebagai salah satu lembaga yang terbaik di Afrika dalam hal mengakses pendanaan perubahan iklim dengan total dana sekitar 100 juta USD, pembelajaran dari lembaga CRGE Facility (Ethiopia) yang masih dalam tahap early stage dengan total dana sekitar 25 juta USD, serta kegagalan BCCRF (Bangladesh) dalam mengakses & mengimplementasikan dana World Bank. Foto: Foto bersama seluruh narasumber dan peserta acara Parallel Event UNFCCC COP 23, 16 November 2017 Sebagai kesimpulan, Mr. Axel mengungkapkan bahwa penting bagi ICCTF untuk membahas secara mendalam arah strategi dan kebijakan ICCTF yang disesuaikan dengan kebijakan nasional, terutama jika ada banyak lembaga yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Proses menjalin kemitraan dengan melibatkan multi stakeholder serta penguatan struktur organisasi dan tata kelola menjadi penting dalam menarik potensi pendanaan internasional. Hal ini ditunjukkan dengan fiduciary standard yang kuat serta dengan adanya dokumen Environmental Social Safeguard yang berkualitas tinggi dan dapat diterima secara internasional. Tidak hanya fokus di level nasional, tetapi penting bagi ICCTF untuk memiliki jangkauan program yang luas dan atau mampu menjadikan proyek-proyek di level nasional menjadi atraktif bagi jangkauan donor di level yang lebih tinggi (regional atau internasional). Potensi Pendanaan Program Perubahan Iklim Respon positif disampaikan dalam sesi diskusi oleh para pihak yang sangat mendukung kebijakan PPRK ini, terutama perwakilan Pemerintah Jerman (BMUB Jerman) yang berkomitmen untuk meneruskan bantuan kepada Pemerintah Indonesia. Lebih lanjut disampaikan Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam, terkait siklus bantuan pendanaan selanjutnya dari BMUB akan dimulai pada tahun 2019 dimana perencanaanya sudah dimulai sejak tahun 2018 mendatang. tersebut, Pemerintah Jerman Dari diskusi mengharapkan program yang dikembangkan merupakan Country Driven sehingga Kementerian PPN/ Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjadi koordinator dalam menyusun Kerangka Program Prioritas dari Indonesia. Besarnya dukungan pendanaan diperkirakan sekitar 35 - 45 Juta Euro untuk bidang Perubahan Iklim, Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati. Sebagian pendanaan ini diproyeksikan dapat dikelola oleh ICCTF. Beberapa pihak lainnya dari Jepang, OECD, NCE, juga mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif kebijakan PPRK di Indonesia. Lebih lanjut, dengan adanya potensi pendanaan ini maka ICCTF diharapkan dapat menyusun sebuah proposal program dengan berkolaborasi bersama para pihak nasional lainnya untuk mengembangkan sebuah program yang komprehensif dan strategis dalam mendukung pencapaian Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. 13
14 Pertemuan Tingkat Tinggi terkait Kajian Ekonomi dari Perubahan Iklim Foto: Menteri PPN/Bappenas berbincang bersama Menteri Lingkungan Hidup Norwegia mengenai kerja sama Indonesia dan Norwegia, UNFCCC COP 23, 16 November 2017 Bonn - Pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, bertempat di Hotel Grand Kameha, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menghadiri pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Mr. Vidar Helgesen. Pada pertemuan ini, Menteri PPN menyampaikan tentang inisiatif Indonesia terkait kebijakan "Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)" dan mengundang untuk ikut dalam "Indonesia Low Carbon Initiative" yang berupa kajian tentang dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan investasi di Indonesia serta identifikasi potensi penyaluran dukungan pendanaan dari Pemerintah Norwegia melalui Kementerian PPN/Bappenas. Terkait hal pendanaan ini, Menteri Lingkungan Hidup Norwegia menyampaikan perlunya koordinasi lebih lanjut antara Bappenas dengan KLHK. Dalam hal ini, ICCTF diproyeksikan dapat menjadi salah satu opsi untuk penyaluran pendanaan tersebut. Namun
diperlukan penelaahan dan kajian lebih lanjut dari perwakilan pemerintah Norwegia terkait kapasitas dan tata kelola ICCTF dalam pengelolaan pendanaan yang memenuhi fidusiari standar yang diperlukan. utama seperti Komisi Global Ekonomi dan Iklim, serta organisasi internasional lainnya dapat mendukung Indonesia mewujudkan misi ini. Pertemuan ini dilanjutkan dengan pertemuan "High Level: Supporting Indonesia's Leadership Path to Low Carbon Development'' yang digagas oleh ICCTF bersama New Climate Economy (NCE) yang dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, perwakilan pejabat tinggi dari Pemerintah UK, Denmark dan Jerman serta perwakilan direksi dari GEF, Climate Works Australia dan World Ocean Council. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas rencana pembangunan lima tahun Indonesia berikutnya (RPJMN 2019 - 2024) yang memasukan unsur Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon pertama di Indonesia. Selain itu acara ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana pihak-pihak ini Perwakilan para pihak dalam menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap PPRK dan pelaksanaan kajian dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan investasi di Indonesia tersebut. Forum juga mengusulkan untuk meng- gunakan momentum pertemuan IMF-WB pada bulan Oktober 2018 di Bali sebagai sarana untuk updating dan progress report kajian ini. Sebagai tindak lanjut, setelah kembali dari Bonn, Menteri PPN/Bappenas akan membentuk tim pelaksana economic study of climate change. Selanjutnya, Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/ Bappenas akan mengkoordinasikan pembentukan tim pelaksana tersebut bersama para pihak terkait dimana ICCTF diarahkan untuk mendukung dan memfasilitasi penyiapan tim tersebut. forum Foto: Menteri PPN/Bappenas bersama Perwakilan Negara-Negara Eropa & Mitra Pembangunan yang menyatakan dukungannya terhadap Indonesia's Path on Low Carbon Development, UNFCCC COP 23, 16 November 2017 15
16 Pelaksanaan Kajian EKONOMI RENDAH KARBON INDONESIA Bonn - Pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017, bertempat di Hotel Kameha, Bonn, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) memfasilitasi pertemuan antara Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas bertemu dengan Lord Nicholas Stern untuk mendiskusikan "Implementation Review of Indonesia Low Carbon Economy". Setelah launching "Pembangunan Rendah Karbon" pada bulan Oktober 2017, Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Inggris berinisiatif untuk melakukan kajian mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekonomi termasuk melakukan analisis investasinya. Pertemuan ini sebagai diskusi awal yang didukung oleh the New Climate Economy (NCE). Dipimpin oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan dari instansi pemerintah lainnya, upaya menuju pembangunan rendah karbon akan mencakup analisis serta penelitian dan rekomendasi, dengan fokus khusus pada sektor energi dan tata
Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas berdiskusi dengan Lord Nicholas Stern untuk mempersiapkan "Implementation Review of Indonesia Low Carbon Economy", 15 November 2017 guna lahan yang berkontribusi pada sekitar 80% dari emisi gas rumah kaca Indonesia. "Pemerintah Indonesia memahami bahwa Indonesia tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan manfaat pembangunan yang berkelanjutan tanpa mempertimbangkan dampak dari perubahan iklim," ujar Profesor Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. "Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon ini akan menjadi sebuah kendaraan yang membawa seluruh masyarakat Indonesia ke masa depan yang lebih baik dan sejahtera." Lord Stern merupakan co-Chair of the Global Commission on the Economy and Climate serta penulis buku tentang "the New Climate Economy Report". Hasil pertemuan ini diantaranya ialah kesediaan Lord Stern untuk menjadi Internasional Commisioner untuk pelaksanaan kajian analisa ekonomi terhadap dampak perubahan iklim termasuk melakukan analisis investasinya di Indonesia. Selain Lord Stern, commissioner ini juga direncanakan akan diisi oleh Prof. Dr. Boediono dan Prof. Dr. Mari Elka Pangestu untuk memberikan arahan dan panduan dalam menyusun dan mengembangkan kajian secara lebih mendalam. "Rencana pembangunan yang dibuat berbagai negara saat ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga memainkan peran besar dalam mewujudkan kesehatan, kemakmuran, dan ketahanan iklim bagi masyarakat di masa depan. Indonesia adalah sebuah contoh bagaimana negara - negara dapat mengintegrasikan agenda pembangunan dan iklim," tambah Lord Nicholas Stern. Rangkaian kegiatan yang akan dilakukan mulai tahun 2018 antara lain menetapkan commissioner, menyusun kajian dan mengembangkan model- model ekonomi yang berdampak dari perubahan iklim, dan memaparkan hasil kajian awal dalam Economic International Symposium yang diadakan oleh IMF pada bulan Oktober 2018 di Bali, Indonesia. Untuk pertemuan dan pembahasan lanjutan kajian ini mulai dari Tahun 2018 - 2019, ICCTF bersama bantuan NCE akan memfasilitasi dan mendukung rangkaian kegiatan pelaksanaan kajian tersebut. Diharapkan kajian ini dapat meningkatkan kapasitas dan eksistensi ICCTF yang lebih kuat dalam memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada saat ini diselaraskan dengan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Para perwakilan dari Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim, bersama dengan para pemimpin lain dari kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, akan bertukar pikiran mengenai berbagai skema nasional dan internasional untuk mendukung pembiayaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. 17
18 Biografi Prof. Nicholas Stern Lord Nicholas Stern merupakan Ketua Grantham Research Institute sejak didirikan pada tahun 2008. Topik Penelitian: • Keuangan, Investasi dan Asuransi Tata kelola dan perundang- undangan Pertumbuhan dan inovasi • Pembangunan berkelanjutan Prof. Nicholas Stern Latar Belakang: Profesor Stern adalah Profesor IG Patel dibidang Ekonomi dan Pemerintahan, Ketua Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment dan Kepala the India Observatory at the London School of Economics. Presiden British Academy, Juli 2013 - 2017, dan terpilih sebagai anggota Royal Society pada tahun 2014. Profesor Stern telah mengadakan pertemuan akademis di Oxford, Warwick dan LSE Inggris, serta di luar inggris termasuk di Massachusetts Institute of Technology, Ecole Polytechnique dan Collège de France di Paris, Indian Statistical Institute di Bangalore dan Delhi, serta People's University dari Cina di Beijing. Beliau adalah Kepala Ekonom Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, 1994-1999, dan Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior di Bank Dunia, 2000-2003. Beliau juga pernah menjabat Sekretaris Tetap Kedua untuk Her Majesty's Treasury dari tahun 2003-2005; Direktur Kebijakan dan Penelitian Komisi Perdana Menteri untuk Afrika dari tahun 2004-2005; Kepala Stern Review mengenai Ekonomi Perubahan Iklim, yang terbit tahun 2006; dan Kepala Dinas Ekonomi Pemerintah dari tahun 2003-2007. Beliau mendapatkan gelar bangsawan untuk layanan ekonomi pada tahun 2004, mendirikan rekan kerja lintas sekolah bernama Baron Stern dari Brentford pada tahun 2007, dan ditunjuk sebagai Companion of Honor untuk layanan bidang ekonomi, hubungan internasional dan upaya penanggulangan perubahan iklim pada tahun 2017. Beliau telah menerbitkan lebih dari 15 buku dan 100 artikel serta bukunya yang terbaru adalah "Why are We Waiting? The Logic, Urgency and Promise of Tackling Climate Change". Penghargaan dan Hadiah: Beliau meraih 13 gelar kehormatan dan telah menerima Penghargaan Planet Biru (2009), Penghargaan Lembaga Pengetahuan BBVA (2010), Leontief Prize (2010), dan Schumpeter Award (2015), di antara banyak lainnya.
Foto: Beethoven Monument Bonn, Germany (sumber: 19
20 Foto: Menteri PPN/Bappenas menyampaikan keynote speech dalam acara Indonesia's Low Carbon Development Plan, Side Event UNFCCC COP 23, 15 November 2017 PPRK sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan Ramah Lingkungan
Foto: Menteri PPN/Bappenas menyampaikan capaian penurunan emisi Indonesia sebesar 13,47% pada tahun 2017 Bonn - Kementerian PPN/Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bekerjasama dengan ICRAF dan GIZ menyelenggarakan sesi Indonesia's Low Carbon Development Plan: Steps Towards its Implementation di Indonesia Pavillion UNFCCC COP23, Bonn, Jerman pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017. Pada kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan Keynote Speech untuk mempromosikan pentingnya Pembangunan Berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Pada sesi yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Pemerintah Jepang, Masaharu Nakagawa, menyambut baik rencana Indonesia untuk mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon dan menyampaikan komitmen Jepang untuk membantu Indonesia mencapai tujuannya tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat RAN-GRK, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia mencapai 10,6 persen pada tahun 2016 dan diperkirakan akan mencapai 13,47 persen pada tahun 2017 jika sektor kehutanan disertakan. Data ini merupakan akumulasi dari semua sektor yaitu Kehutanan, Pertanian, Energi, Transportasi, Industri dan Limbah. Dengan kata lain, dari penurunan emisi tersebut Indonesia telah berhasil mengurangi intensitas emisi nasionalnya (Emisi Gas Rumah Kaca per unit output ekonomi) dari 681,16 ton CO2e/miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 512,08 ton CO2e/miliar rupiah pada tahun 2016. "Sejak Tahun 2010, Pemerintah Indonesia telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga penanggung jawab sektor terkait, pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK)", kata Bambang. 21
22 Foto: Menteri PPN/Bappenas berbincang dengan Menteri Lingkungan Hidup Jepang dalam acara Indonesia's Low Carbon Development Plan, Side Event UNFCCC COP 23, 15 November 2017 "Pemerintah Jepang berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama erat dengan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan Paris Agreement. Khususnya, melalui Green Climate Fund dan dukungan untuk pengembangan pembangunan rendah karbon berbasis teknologi", kata Nakagawa. Foto: Foto bersama Menteri PPN/Bappenas dengan CEO GEF, Dr. Naoko Ishii, setelah menyampaikan sambutan di salah satu acara Pavilion UNFCCC COP 23, 15 November 2017 Beberapa program kerjasama Indonesia - Jepang telah berhasil dilaksanakan, seperti program Adaptasi di Tuban, Jawa Timur, yang berkontribusi mencapai nol emisi dimana program ini berhasil mengurangi emisi hingga 100.000 ton CO2e melalui pemanfaatan limbah panas dari pabrik semen. Selain itu, Kota Kitakyushu di Jepang juga telah bekerja sama dengan Kota Surabaya untuk meningkatkan inovasi teknologi yang memiliki efisiensi energi.
Foto: Delegasi Kementerian PPN/Bappenas, Sudhiani Pratiwi, menyampaikan kerangka kerja dari kegiatan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dan inisiatif yang telah dilakukan Kebijakan PPRK dan Implementasinya Pada saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyelesaikan konsep Peraturan Presiden tentang "Perencanaan Pembangunan Karbon Rendah (PPRK)" sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. "Melalui peraturan ini, kami mencoba menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial dengan isu lingkungan. Premisnya adalah bahwa isu perubahan iklim tidak hanya tentang pengurangan emisi Gas Rumah Kaca namun juga mencakup aspek lain yang sama pentingnya seperti pengentasan ekonomi, sosial dan kemiskinan," kata Bambang. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa mengembangkan dan memperbaiki kebijakan untuk menerapkan Pembangunan Rendah Karbon tidak hanya merupakan tanggung jawab dari satu Kementerian atau Lembaga saja. Hal ini membutuhkan koordinasi dan keterlibatan semua elemen, baik di tingkat nasional maupun lokal, serta harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta dan sektor publik. Sementara itu, dalam rangka implementasi PPRK tersebut anggota delegasi dari Kementerian PPN/ Bappenas, Sudhiani Pratiwi, menyampaikan tentang kerangka kerja dari kegiatan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dan inisiatif yang telah dilakukan saat ini seperti Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) serta Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Pada kesempatan ini, Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF memanfaatkan momentum COP23 untuk menyebarluaskan dan menggalang dukungan secara global bagi kebijakan PPRK yang baru saja diluncurkan pada bulan Oktober 2017 yang lalu. Kerangka kebijakan PPRK yang telah didukung pelaksanaannya oleh berbagai pihak di tingkat nasional baik pembuat kebijakan/pemerintah daerah, mitra pembangunan dan NGO/CSO, juga telah mengirimkan pesan yang kuat untuk turut mengajak lebih banyak pihak secara global berpartisipasi dalam inisiatif Indonesia ini kedepan. Melihat tanggapan dan apresiasi yang positif dari berbagai pihak nasional dan global untuk mendukung implementasi PPRK tersebut menunjukan bahwa kebijakan ini menjadi modal awal yang baik untuk dapat benar-benar mewujudkan target penurunan emisi nasional secara menyeluruh dalam seluruh aspek pembanguan nasional. Selanjutnya bagi ICCTF selaku pengelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia, kebijakan PPRK ini akan menjadi landasan utama yang baru selain RAN-GRK dan RAN-API dalam pengembangan dan penentuan program-program unggulan yang akan didanai selanjutnya. Dengan animo yang besar dari para pihak untuk mendukung PPRK diharapkan juga akan berbanding lurus dengan meningkatnya dukungan pendanaan terhadap ICCTF kedepan. Untuk itu, ICCTF perlu menjaga dan menindaklanjuti momentum yang tercipta ini melalui rencana kerja tahun 2018 mendatang yang berfokus pada penggalangan pendanaan guna mendukung pengembangan kebijakan PPRK dan implementasinya melalui fasilitasi program-program yang strategis serta komprehensif. 23
24 Foto: Foto Grup para narasumber acara Indonesia's Low Carbon Development Plan, Side Event UNFCCC COP 23, 15 November 2017 Dukungan Para Pihak untuk implementasi PPRK Dalam acara ini juga turut hadir para narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR, Direktur ICRAF Indonesia, dan Senior Advisor for Climate Change GIZ serta dimoderatori oleh perwakilan dari International Institute of Applied System Analysis (IIASA), Ping Yowargana, menyampaikan dukungan yang telah dan akan dilakukan untuk implementasi PPRK. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, menyampaikan tentang dinamika dan pengalamannya dalam pelaksanaan green budgeting di DPR RI (termasuk pengesahan UU Paris Agreement), dinamika dan proses legislasi terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dan perubahan iklim yang actual. Selain itu dipaparkan juga perspektif dan analisis legislator mengenai situasi energi nasional dan EBTKE berdasarkan pengamatan nasional maupun lessons learned dari negara-negara lain (seperti India). Terkait tentang kondisi dan tantangan NDC Indonesia saat ini, disampaikan pula usulan kepada pemerintah mengenai bagaimana baiknya NDC Indonesia disesuaikan ke depannya untuk dapat diimplementasikan secara bijak. Lebih lanjut, terdapat juga pengalaman-pengalaman terkait green financing, potensi market di Indonesia untuk teknologi lingkungan, serta bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dikolaborasikan dengan inisiatif-inisiatif global yang relevan dan tepat guna seperti circular economy. Sebagai perwakilan legislatif yang berfokus pada isu lingkungan, beliau sangat mendukung adanya kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Direktur ICRAF Indonesia, Sonya Dewi, menekankan pentingnya perencanaan penggunaan lahan yang kuat karena target pembangunan ekonomi
sering mengalami disjungsi antara kebutuhan lahan dan ketersediaannya. Sebagai bagian dari tanggapan ICRAF terhadap masalah tersebut, Dewi memperkenalkan metode the Land-use Planning for Multiple Environmental Services (LUMENS). Dengan menggunakan LUMENS, pemerintah daerah dapat mengembangkan zona sesuai dengan prinsip penggunaan lahan yang berkelanjutan, memperhitungkan emisi dari berbagai jenis penggunaan lahan, memperkirakan penurunan layanan lingkungan dari adanya pembangunan, melakukan analisis keuntungan dan kerugian serta memeriksa pertukaran antara masyarakat dan pendapatan ekonomi regional, dan simulasi skenario perubahan penggunaan lahan berdasarkan berbagai ambisi. Selanjutnya, Research associate for the German institute for economic research (DIW Berlin), Heiner von Luepke, berbagi pengalamannya dalam Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta para narasumber berfoto (selfie) bersama para peserta acara Indonesia's Low Carbon Development Plan, Side Event UNFCCC COP 23, 15 November 2017 pembelajaran pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Pembelajaran yang dibagikan meliputi penyusunan ICCSR, Pembentukan ICCTF, penyusunan RAN-GRK dan (I)NDC. Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam pengarusutamaan kebijakan di Indonesia yaitu proses politik, penyelarasan kajian teknis menjadi perumusan kebijakan, implementasi di lapangan, prosedur tata kelola, target jangka panjang, dan juga pendanaan. Dengan penyebarluasan inisiatif kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dalam forum internasional ini, Kementerian PPN/ Bappenas berhasil mengumpulkan dukungan para pihak dan mengukuhkan komitmen bersama untuk melaksanakan kebijakan PPRK dalam mencapai target penurunan emisi nasional dan global. 25
26 Pendanaan Inovatif untuk Penanganan Perubahan Iklim Foto: Foto bersama para narasumber event Innovative Financing for Climate Change Actions Foto: Delegasi Kementerian PPN/Bappenas, Sudhiani Pratiwi, menyampaikan paparan Financing Sustainable Positive Impacts at the Landscape Bonn - Sesi Innovative Financing for Climate Change Actions yang diselenggarakan oleh Yayasan Belantara pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017. Sudhiani Pratiwi, mewakili delegasi Kementerian PPN/Bappenas, menjadi pembicara dengan tema paparan Financing Sustainable Positive Impacts at the Landscape. Isi paparan diantaranya menyajikan kebijakan dan inisiatif yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam berkontribusi terhadap usaha penurunan emisi gas rumah kaca. Disampaikan juga pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan yang didanai oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di tingkat tapak. Dalam kegiatan ini Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup telah melakukan mainstreaming inisiatif-inisiatif terkait perubahan iklim yang telah dilakukan mulai dari kebijakan hingga instrumen pendanaan diantaranya adalah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), Rencana Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Khususnya untuk ICCTF, kesempatan ini menunjukan peran dan pencapaian ICCTF sebagai salah satu intrumen pendanaan perubahan iklim nasional dimana telah mampu menunjukan hasil yang signifikan terutama pada sektor landbased sesuai dengan tema kegiatan. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara berkembang lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan istrumen pendanaan serupa serta dapat menarik dan lebih meyakinkan para mitra pembangunan maupun pihak swasta untuk mempercayakan bantuan pendanaan perubahan iklimnya melalui ICCTF. Menggerakkan Nusantara melalui Pengelolaan Energi Berkelanjutan Bonn - Pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, turut mendukung terselenggaranya acara yang diselenggarakan KADIN di Paviliun Indonesia. Acara ini merupakan Forum Diskusi Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan pemaparan Powering the Archipelago through Sustainable Energy Management
KADIN terkait dengan kebijakan pembangunan dalam mendukung energi baru terbarukan. Pada kesempatan ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan Keynote Speech terkait dengan tema yang dibahas antara lain: (i) Keterkaitan Energi dan Sustainable Development secara Global; (ii) Energi merupakan salah satu prioritas dalam Agenda 21; (iii) Keterkaitan sektor Energi dalam target SDG's 2030 di Indonesia; (iv) Target dan pencapaian rasio elektrifikasi Indonesia tahun 2014 - 2019; (v) Energi Baru Terbarukan dan Energi Efisiensi sebagai pilar kebijakan ketahanan energi nasional; (vi) tantangan utama yang dihadapi untuk pengembangan energi baru terbarukan; dan (vii) Upaya bersama-sama semua pihak terkait untuk menghadapi tantangan energi baru terbarukan. Dialog Regional Asia Tenggara untuk Kesiapan NDC Bonn - Pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017, Delegasi Kementerian PPN/Bappenas juga menjadi pembicara pada acara Side Event tentang Southeast Asian Regional Dialogue on NDC Readiness di Paviliun Jepang. Pada pertemuan ini perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Atjeng Kadaryana, menyampaikan proses dan perkembangan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat RAN/RAD GRK. Berbagi pengalaman dalam penyusunan RAN/RAD GRK dan Pengembangan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Online PPRK menjadi pembelajaran yang paling beharga yang dapat dicontoh oleh negara-negara berkembang lainnya. Hal ini pula yang menunjukan bahwa Indonesia selalu menjadi salah satu negara yang terdepan dan berkomitmen tinggi dalam penanganan perubahan iklim secara global. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran yang besar dari institusi pemerintah (Bappenas, ICCTF, dll) serta dukungan mitra pembangunan (GIZ, JICA, dll). Foto: Delegasi Kementerian PPN/Bappenas, Atjeng Kadaryana, menyampaikan proses dan perkembangan Sekretariat RAN/RAD GRK dalam acara Side Event Jepang, 10 November 2017 Membangun Keilmuan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan Adaptasi serta Aksinya Bonn - Pada tanggal 15 November 2017, delegasi Kementerian PPN/Bappenas juga berkontribusi pada sesi Parallel Event dan Side Event yang diselenggarakan di Paviliun Jepang, yaitu: (i) Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Foto: Menteri PPN/Bappenas menyampaikan keynote speech dalam acara Building Up Scientific Enhance the Effectiveness & Efficiency of Adaptation Planning & its Actions, 15 November 2017 27
28 menyampaikan Keynote Speech pada pertemuan: Building up Scientific Enhance the Effectiveness and Efficiency of Adaptation Planning and its Actions dan High Level Side Event: Partnership to Strengthen Transparency for co-Innovation (PaSTI) di Paviliun Jepang; dan (ii) Delegasi Kementerian PPN/ Bappenas, Putra Dwitama, menjadi pembicara pada pertemuan: High Level Side Event: Partnership to Strengthen Transparency for co-Innovation (PaSTI) di Paviliun Jepang. Kegiatan ini menunjukan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam upaya penanganan perubahan iklim terutama terkait Adaptasi. Pemerintah Jepang juga telah menyatakan komitmennya untuk terus memberikan dukungannya terutama dalam pengembangan RAN-API kedepan. Sejalan dengan thematic window ICCTF Adaptasi & Ketangguhan, potensi dukungan Pemerintah Jepang ini diharapkan sejalan dengan dukungan ICCTF Foto: Menteri PPN/Bappenas berfoto bersama Menteri Lingkungan Hidup Jepang dalam High Level Side Event Jepang UNFCCC COP 23, 15 November 2017 untuk RAN-API sehingga dapat terjalin sinergitas dan kerjasama yang baik untuk pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 serta mengidentifikasi potensi kerjasama lainnya. Side Event: The World in 2050 Foto: Menteri PPN/Bappenas menyampaikan keynote speech dalam acara The World in 2050, Side Event UNFCCC COP 23, 15 November 2017 Bonn - Pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan keynote speech pada pertemuan Side Event: The World in 2050 yang diselenggarakan oleh International Institute of Applied System Analysis (IIASA) di Meeting Room 7, Bonn Zone, UNFCCC COP23. Bapak Menteri PPN/ Kepala Bappenas menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: (i) Implementasi Paris Agreement dan Agenda 2030 harus didukung dengan kemitraan global yang kuat yang dapat mewujudkan transformasi terhadap pembangunan berkelanjutan; (ii) perlunya melanjutkan komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dan Agenda 2030, dimana masih banyak terdapat pertanyaan seperti: 1) intervensi apa yang dapat dilakukan; 2) sejauh mana intervensi tersebut dapat menciptakan transformasi; 3) apa saja yang dibutuhkan dalam merancang kebijakan yang baik; dan (iii) pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat dijawab melalui kemitraan Kementerian PPN/Bappenas bersama IIASA dan stakeholder lainnya dalam the World in 2050 Initiative. Melalui kegiatan ini Kementerian PPN/Bappenas memantapkan kerjasama dan dukungan IIASA kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan kajian-kajian kebijakan serta pengembangan model- model dalam penyusunan Rencana Pembangunan berikutnya yang rendah karbon. Selanjutnya, ICCTF diharapkan dapat mengambil pembelajaran dan terlibat aktif dalam kajian-kajian dan pengembangan model tersebut untuk memperkaya substansi dan kapasitas ICCTF.
Mangrove untuk Perubahan Iklim: Ekosistem Utama untuk Karbon Biru & Adaptasi yang Efektif Bonn - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, juga menyampaikan Keynote Speech pada pertemuan: Mangroves for Climate Action: A Key Ecosystem for Blue Carbon and Effective Adaptation yang diselenggarakan di Pavillion WWF Jerman pada tanggal 16 November 2017. Pada kesempatan ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan tentang: (i) kondisi ekosistem blue carbon di Indonesia yang meliputi mangrove dan padang lamun; (ii) konsep Kerangka Strategis Karbon Biru Indonesia (Indonesia Blue Carbon Strategy Framework); dan (iii) usulan WWF dan IUCN agar IBCSF diangkat pada event Ocean Conference di Bali pada tahun 2018. Dalam kegiatan ini Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan perhatian dan inisiatifnya terkait isu Blue Carbon yang telah mulai dilakukan melalui pengembangan kerangka IBCSF. Lebih jauh lagi, IBCSF ini akan dikoordinasikan secara langsung oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan dari K/L terkait, Praktisi/akademisi, NGO/CSO dan Pihak Swasta. Selanjutnya, ICCTF akan turut membantu memfasilitasi pengembangan kerangak IBCSF tersebut dan mempertimbangkan Blue Carbon sebagai salah satu prioritas thematic yang akan dikembangkan dimasa yang akan datang. Foto: Menteri PPN/Bappenas menyampaikan keynote speech dalam acara Mangroves for Climate Action: A Key Ecosystem for Blue Carbon and Effective Adaptation, 16 November 2017 29
30 Laporan RESTORE+ Foto: Diskusi Perkembangan RESTORE+ bersama Menteri PPN/Bappenas, 14 November 2017 Bonn - Pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengadakan Lunch Meeting dengan perwakilan dari International Institute for Applied System Analysis (IIASA) di Chairman Lounge, Hotel Grand Kameha. Pada kesempatan ini perkembangan kegiatan RESTORE+ dilaporkan dan didiskusikan bersama. Melalui proyek kerjasama ini, diharapkan dapat terbangun suatu model untuk melihat dampak suatu kebijakan/program perubahan iklim di bidang lahan terhadap target-target pembangunan seperti tingkat kemiskinan, kesempatan kerja dan penurunan emisi. Hasil pemodelan dari kerjasama ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan KLHS RPJM 2020-2024. Menteri PPN/Kepala Bappenas memberikan arahan untuk memasukan komponen urbanisasi ke dalam model yang dikembangkan oleh IIASA, dan juga menyampaikan informasi bahwa tingkat urbanisasi saat ini adalah 25%, diprediksi tingkat urbanisasi meningkat sampai 90% di pulau Jawa pada tahun 2025 mendatang. Selanjutnya, ICCTF diharapkan dapat turut ambil bagian dan memberikan masukan dalam pengembangan kajian ini mengingat sektor Lahan merupakan salah satu prioritas area yang menjadi intervensi program yang didanai hingga saat ini.
Wawancara Media Jerman (DW) Bonn - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, melakukan wawancara dengan Media Jerman (DW) di Yu Private Room, Hotel Grand Kameha pada tanggal 16 November 2018. Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan tentang konsep kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Kebijakan ini disusun agar pembangunan nasional dapat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial namun memiliki manfaat tambahan berupa penurunan emisi. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa hasil perhitungan penurunan emisi GRK saat ini hanya diperoleh dari data pelaksanaan aksi mitigasi oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah sehingga belum mencakup aksi mitigasi oleh pihak swasta dan lainnya. Dengan melaksanakan kebijakan PPRK, Pemerintah dapat mengarusutamakan kebijakan pembangunan hijau Foto: Menteri PPN/Bappenas diwawancarai oleh Media Jerman (DW), 16 November 2017 di tingkat sektoral dan spasial ke dalam RPJMN dan RPJMD, serta memastikan tercapainya target SDGs di Indonesia. Untuk implementasinya, Indonesia saat ini menerima dukungan dari sejumlah negara melalui kerjasama bilateral dengan Pemerintah Jerman, Jepang, Inggris dan Denmark, serta kerjasama multilateral, termasuk dengan institusi seperti ADB dan KfW. Pengembangan Energi Baru Terbarukan melalui Private Sector Bonn - Selama penghelatan COP23 Bonn, Jerman Kementerian PPN/Bappenas bersama ICCTF juga melakukan diskusi bersama perwakilan private sector untuk menggali potensi kerjasama dan dukungan bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia. Pada tanggal 15 November 2017, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, turut menyaksikan penandatanganan MoU antara Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dengan AQUO Energy di Grand Kameha Hotel. MoU ini bertujuan untuk membangun rencana kerjasama dalam pengembangan energi baru terbarukan. Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2017 Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menerima pelaporan dari ENGIE Energy dan KADIN di Grand Kameha Hotel tentang pelaksanaan program pemasangan Solar Panel di Berau, Kalimantan Timur dan penawaran teknologi energi baru terbarukan untuk diaplikasikan di daerah terpencil lainnya di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan menghadiri pertemuan antara KADIN dan KfW di Kantor Pusat KfW Franfurt untuk mendiskusikan rencana pemberian pinjaman sebesar 70 juta Euro untuk pelaksanaan program energi terbarukan di Sumatera dan Kepulauan Seribu. Pihak KfW meminta dukungan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu mengkoordinasikan pelaksanaan program ini agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah disusun. ICCTF juga diharapkan dapat turut ambil bagian dalam pelaksanaan program ini dan bersinergi bersama KADIN dalam melaksanakan program-program energi baru terbarukan lainnya. Foto: Menteri PPN/Bappenas, Direktur Lingkungan Hidup, dan Direktur Eksekutif ICCTF berdiskusi bersama KfW dan KADIN di Kantor Pusat KfW Frankfurt, 16 November 2017 31
32 Foto: Beethoven House Bonn, Germany (sumber:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310, Telp. 021 3193 6207 | Fax 021 3145 374 Didukung oleh: