Penerapan Pidana Denda Dalam Penyelesaian Kerugian Negara Di Bidang Perpajakan ( Studi Putusan Hakim ) Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya OLEH: M. REVAN HIBATULLAH 02011381621295 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM 2020
Motto : "Man Jadda Wanjada" (Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil) "Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah" (HR.Turmudzi) "Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan Pendidikan mampu mengubah dunia" (Nelson Mandela) "Pengetahuan akan menuntun kita pada pintu keberhasilan" (M. Revan Hibatullah) Skripsi ini kupersembahkan untuk : Orang tuatercinta Adikku dan Sepupukutersayang Teman-temanku Almamaterku iv
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI BIDANGPERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN HAKIM)". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yangmembacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Palembang, 2020 M. Revan Hibatullah NIM. 02011381621295 v
UCAPAN TERIMA KASIH Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain: 1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya. 3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya. 4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya. 5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya. 6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsiini. 7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsiini. 8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya. 9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Klinik HukumLingkungan. vi
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen yang memberikan saran dan masukkan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsiini. 11. Ibu Desi dan Ibu Novi selaku Karyawan Perpustakaan yang membantu dan memberikan pinjaman buku kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. 12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masamendatang. 13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalaniperkuliahan. 14. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Bapak Rusman Effendi, S.E., dan Ibu Nova Erianti, S.KM., terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepadasaya. 15. Adik saya yang saya sayangi, M. Fa'iz Nur Hakim, terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orangtua. 16. Terima Kasih untuk Bapak Abu Hanifah, S.H., M.H selaku Hakimdi Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang telah Menjadi Narasumber untuk Skripsi penulisini. vii
17. Terima Kasih untuk Bapak Na'im, S.H., M.H., Bapak Suhartono, S.H., Ibu Fera Sari, S.H., M.H., Ibu Namira, S.H., selaku Jaksa di bagian Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah menjadi Narasumber untuk Skripsi penulis ini. 18. Terima Kasih untuk organisasi saya yaitu Alsa, Himas, dan terkhusus BO. Ramah yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga selama saya berkuliah di Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya. 19. Terima Kasih juga untuk organisasi Eksternal saya yaitu Nadwah dan Immeta Sumsel yang telah memeberikan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga selama saya berkuliah di UniversitasSriwijaya. 20. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan terkhususnya untuk 86 Family, Calon Wong Kayo, dan Keempatbelasan yang selama ini telah mendukung dan selalu bersama-sama baik susah maupunsenang. 21. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 baik di indralaya maupun di Palembang. 22. Terima Kasih kepada teman-teman PLKH kelas E. 23. Terima Kasih kepada teman-teman Tim E2 yang selama ini sama-sama susah maupunsenang. 24. Terima Kasih untuk keluarga penulis yang telah mendukung dan selalu memberikan masukkan untuk semangat menyelesaikan skripsiini. 25. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril danmateril viii
dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Palembang, 2020 M. Revan Hibatullah NIM. 02011381621295 ix
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PENGESAHANSKRIPSI ... ii SURATPERNYATAAN ... iii MOTTO DANPERSEMBAHAN ... iv KATAPENGANTAR ... v UCAPAN TERIMAKASIH ... vi DAFTARISI ... x ABSTRAK ... xiii BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang ... 1 B. RumusanMasalah ... 17 C. TujuanPenelitian ... 18 D. ManfaatPenelitian ... 18 E. RuangLingkup ... 18 F. kerangka Teori ... 19 G. MetodePenelitian ... 22 1. JenisPenelitian ... 22 2. PendekatanPenelitian ... 22 3. SumberBahanHukum ... 23 4. Teknik PengumpulanBahanHukum ... 25 5. TeknikPenarikanSampel ... 25 6. Teknik AnalisisBahanHukum ... 25 7. PenarikanKesimpulan ... 25 H. Sistematika Penulisan... 26 x
BAB II TINJAUAN PUSTAKA I. Tinjauan Umum Tentang TindakPidanaPerpajakan ... 27 A. Tentang TindakPidanaPerpajakan ... 27 1. Pengertian TindakPidanaPerpajakan ... 27 2. Ruang Lingkup TindakPidanaPerpajakan ... 28 a. Subjek Hukum TindakPidanaPerpajakan ... 33 b. Perbuatan Yang Melanggar Dalam Di TindakPidanaPerpajakan ... 33 c. Jenis TindakPidanaPerpajakan ... 34 B. Pertanggungjawaban Pidana TindakPidanaPerpajakan ... 34 1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Wajib Pajak PeroranganYang Melakukan TindakPidanaPerpajakan ... 34 2. Tanggung Jawab Pidana Bagi Wajib Pajak Badan HukumYang Melakukan TindakPidanaPerpajakan ... 39 3. Tanggung Jawab Pidana Bagi Pejabat/PegawaiDirektorat Jenderal Perpajakan Yang Melakukan TindakPidanaPerpajakan ... 40 4. Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Yang Melakukan Tindak PidanaPerpajakan ... 43 C. Sanksi Pidana Dalam TindakPidanaPerpajakan ... 44 1. Jenis Sanksi Pidana TindakPidanaPerpajakan ... 45 A. SanksiAdministrasi 45 B. SanksiPidana 46 2. Berat/Rugi Sanksi Pidana TindakPidanaPerpajakan ... 46 xi
3. Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana TindakPidanaPerpajakan ... 47 II. Tinjauan Umum Tentang PenegakanHukumPidana ... 49 III. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PenerapanSanksiPidana ... 54 BAB III PEMBAHASAN A. Penerapan Pidana Denda Dalam Penyelesaian Kerugian NegaraDi BidangPerpajakan ... 58 B. Pelaksanaan Pidana Denda Yang Bersifat Inkracht(Berkekuatan Hukum Tetap) DiBidangPerpajakan ... 90 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ... 96 B. Saran ... 97 DAFTARPUSTAKA ... 98 LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN A. Latarbelakang Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dibentuk dengan tujuan dan cita-cita bernegara yang diamanatkan di dalam Konstitusi, sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan UUD RI 1945. Agar tujuan dan cita-cita tersebut dapat terlaksana dan tercapai, diperlukan suatu rencana pembangunan nasional berjangka yang dapat merumuskan secara lebih konkret, mengenai pencapaian tujuan bernegara berdasarkan amanat pembukaan UUD RI 1945 alinea keempat yang menentukan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dalam hikmat permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia".1 tumpah darah dipimpin oleh kebijaksanaan 1 Simon Nahak, Hukum Pidana Perpajakan Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum, Setara Press: Malang,2014, hlm.1. 1
Kehidupan berbangsa dan bernegara, ketentaraman, ketertiban, dan keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu norma hukum harus disusun sedemikian rupa hungga mampu memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hukum positif yang berlaku di Indonesia mengandung aturan-aturan yang seyogyanya bertujuan untuk mencapai kehidupan bangsa dan bernegara yang sejahtera. Masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan tatanan hukum yang mampu melindungi seluruh kehidupan masyarakat khususnya hukum publik yang mampu melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dan negara indonesia. Hukum publik tersebut di anataranya adalah HukumPidana. Hukum Pidana yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat di luarnya, yaitu dalam ketentuan Undang-Undang yang khusus untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis karena ketentuan- ketentuan dalam Buku 1 KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana di luar KUHP atau dalam Undang-Undang khusus tertentu.2 Aturan-aturan pidana khusus yang ada di luar KUHP tunduk pada sistem dan ketentuan dalam KUHP, dimana dalam Pasal 103 KUHP dinyatakan : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dan buku ke -1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan yang oleh aturan- aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-Undang." Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti kepada penguasa atau raja yang sifatnya dapat dipaksakan. Pada awalnya jenis pajakini digunakan untuk 2R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, 2008, hlm. 22 - 23. 2
kepentingan penguasa semata tanpa adanya imbalan balik. Namun, dalam perkembangannya upeti tersebut telah mengarahkepada kepentingan rakyat itu sendiri, seperti untuk menjaga keamanan, memelihara jalan, membangun saluran air, dan sebagainya. Dengan adanya perkembangan dalam suatu masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semulanya dilakukan Cuma-Cuma dan sifatnya memaksa tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik lagi (sifat memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan). Guna memenuhi unsur inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itusendiri. Di Indonesia sendirui sejak zaman kolonial Belanda telah banyak diberlakukan undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, antara lain: Ordonansi Rumah Tangga (Stbl 1908 Nomor 13), Aturan bea materai (Stbl 1921 Nomor 498), Ordonansi Pajak Pendapatan (Stbl 1944 Nomor 17), Undang-undang Pajak Pembangunan I (Undang-Undang Nomor 14 Th 1947).3 Dengan adanya perkembangannya perekonomian dimasyarakat, maka *beberapa undang-undang mengalami penyesuaian: 1. Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Th. 1968; 3Irlan Fery Idris, Pengantar Perpajakan dengan Teori dan Kasus, Penerbit Andi: Sekayu, 2014, hlm.1. 3
4 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, danRoyalti; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan SuratPaksa; 4. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPd, PKK, dan PPs atau Tata CaraMPS-MPO. Karena terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan dan realisasinya tidak memenuhi keadilan, maka pada tahun 1983 Pemerintah dan DPR sepakat melakukan reformasi undang-undang yangada dengan mengundangkan 5 paket udang-undang perpajakan, bahkan sistem pajak yang semulanya diatur oleh pemerintah (official assesment system) diubah menjadi wajib pajak sendiri yang menghitung, melapor dan menyetor sendiri pajaknya (self assesment system).4 Kelima Undang-Undang yang dimaksud adalah: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh); 4Ibid, hlm. 2.
5 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan(PBB); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai(BM). Keempat dari kelima Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yaitu sebgai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun1994; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun1994; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun1994; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun1994. Selanjutnya pada tahun 1997 pemerintah kembali mengadakan perubahan atas Undang-Undang perpajakan yang ada dan membuat beberapa Undang- Undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan dalam rangka mendukung Undang-Undang yang sudah ada, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
6 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak deangan SuratPajak; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun1997tentang Penerimaan Negara BukanPajak; 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan. Rangka memberikan rasa keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pada tahun 2000 pemerintah kembali mengadakan perubahan terhadap undang-undang perpajakan yang dibuat pada tahun 1983, yang selengkapnya seperti dibawahini: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 Th.1994; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Th.1994; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 1997.5 Selanjutnya pada tahun 2007 sampai 2009 Pemerintah bersama DPR sepakat melakukan perubahan atas Undang-Undang Perpajakan: Undang-Undang No.16 Tahun 2000 diubah dengan UU No.28 Tahun 2007, mulai berlaku 1 Januari 2008. Lalu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini pun mengalami perubahan lagi dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-4 atas Undang- Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.6 Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontrapretasi) 5Ibid, hlm. 2-3. 6Menurut Pasal 1Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 7
8 yanglangsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayarpengeluaran umum.7 Dalam suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar seperti Indonesia, pajak merupakan " instrumen " pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, mengerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara.Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut adalah finansial yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupunpolitik. Pajak juga merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945 yang berbunyi , bahwa " pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".8 Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunanakan negara untuk mebangun seluruh wilayah yang ada di indonesia dari sabang sampai merauke. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat denganpatuh 7 Fidel, Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen Undang- Undang: KUP, PPh, PPN, Pengadilan Pajak, PT. Carofin Media: Jakarta, 2015, hlm. 4. 8Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm.90.
membayar pajak agar ikut sertaberpartisipasi dan berperan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan self assesment system.9 Namun, bukan hal yang mudah bagi negara untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan disertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan self assesment system sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Akan tetapi permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyimpangan karena masyarakat menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Sehingga mereka melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan bebanpajak. Untuk masalah kepatuhan wajib pajak maka Dirjen Pajak mulai mengoptimalkan seluruh aparatnya untuk memaksa wajib pajak yang membandel dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Untuk kepentingan pembuktian perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan demi kepastian hukum maka secara nyata mesti ada sejumlah uang yang dijadikan dasar untuk menyatakan tentang adanya potensi kerugian keuangan Negara dari pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak (tersangka/terdakwa) yang dihitung danditetapkan 9Antori Royan Adyan, Op.cit, hlm.90. 9
10 berdasarkan dokumen-dokumen pajak dan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka/terdakwa. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi sudah ditentukan tentang instansi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan Negara, yaitu BPK, BPKP,Penyidik,serta Penuntut Umum maupun Hakim berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan.Tidak demikian halnya dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan belum menentukan secara tegas tentang wewenang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara atau kerugian pada pendapatan Negara dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan, apakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari instansi Direktur Jenderal Pajak atau dihitung sendiri oleh Wajib Pajak (tersangka) sesuai dengan self assessment system(hitung sendiri) yang mulai berlaku sejak reformasi perpajakan 1 Januari 1984 (sebelumnya menggunakan official assessmentsystem). Kerugian keuangan Negara atau kerugian pada pendapatan Negara tersebut adalah pajak yang kurang atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak (tersangka/terdakwa) yang dalam prosesnya dituntut oleh Penuntut Umumdan diputus oleh Hakim sebagai pidana denda. Berdasarkan Buku Kesatu KUHP Pasal 30 jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (pidana subsidiair).Pemberlakuan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda(pidana subsidiair) yang ditentukan Buku Kesatu KUHP Pasal 30 tersebut dalam perkara tindak pidana dibidang
11 perpajakan, adalah berdasarkan Pasal 103 KUHP bahwa "Ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.10 Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak mengatur tentang pidana kurungan pengganti pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 31 KUHP, jika terpidana tidak membayar sama sekali uang denda maka ia wajib menggantinya dengan menjalani pidana kurungan. Jika terpidana membayar sebagian uang denda, maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagian pula.Kewajiban membayar pidana denda gugur dengan sendirinya jika terpidana menjalani pidanakurungan. Akan tetapi dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan, besarnya pidana denda yang diputus oleh Pengadilan tetap dianggap sebagai "Pajak Terhutang" dan menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang penghitungannya ditentukan, yaitupidanadenda ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48%(empat puluh delapan persen)daripajak terhutang (pidana denda)tersebut. 10R Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Usaha Nasional: Surabaya, 1981, hlm. 119.
Jika wajib pajak (terpidana) tidak sanggup dan bahkan tidak akan pernah sanggup membayarnya karena tidak punya harta sama sekali, lalu apakah secara otomatis diberlakukan pidana pengganti denda berupa kurungan padahal dalam putusan Pengadilan pidana denda tidak disubsidiairkan dengan pidana kurungan, sedangkan UU KUP juga tidak mengatur tentang pidana kurungan pengganti pidana denda. Adapun beberapa putusan hakim yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan antara lain: 1. Putusan Mahkamah Agung No. 1806 K/Pid.Sus/2016 2. Putusan No.*552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt 3. Putusan Mahkamah Agung No. 197PK/Pid.Sus/2017 Tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Bab VIII dari Pasal 38 sampai Pasal 43A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.11 Dewasa ini meskipun menggunakan self assesment system dengan segudang fleksibilitasnya telah diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) akan tetapi masih ada terdapat penyelewangan pajak, adapun beberapa contohnya terdapat pada kasus pertama, seperti yang dikutip pada putusan Mahkamah Agung No. 1806 K/PID.SUS/2016 sebagai berikut: Atas nama YULIANTO. Kasus posisi perkara yang pokoknya yaitu bahwa terdakwa selaku Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha Kena Pajak (PPKP), dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 11Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 12
13 Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa januari sampai dengan Desember tahun2010 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.4.205.992.902,00, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlahRp377.406.404,00.12 Selain dari contoh kasus diatas, berikut kasus yang dijadikan contoh kedua dalam penulisan skripsi ini, yaitu Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt sebagai berikut : Bahwa atas nama ANTON TEDJA. Kasus posisi perkara yang pokoknya yaitu bahwa terdakwa selaku Pemilik Usaha dan Direktur CV. ANEKA NIAGA TUNAS SEJATI, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongon pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor16 12 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1806 K/Pid.Sus/2016.
14 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp41.151.493.236,00.13 Selain dari 2 contoh kasus diatas, berikut kasus yang dijadikan contoh ketiga dalam penulisan skripsi ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 PK/Pid.Sus/2017 sebagai berikut : Bahwa atas nama Dra. BUDIATI. Kasus posisi perkara yang pokoknya yaitu bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Kondang Murah, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yag isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pidana denda sejumlahRp4.735.079.790,00.14 Berdasarkan 3 contoh kasus diatas, maka Tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penjelasannya,berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja: ***) a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak; b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hakNomor 13 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. 14Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 PK/Pid.Sus/2016.
PokokWajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; c. Tidak menyampaikan SuratPemberitahuan; d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidaklengkap; e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal29; f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang tidak palsu dipalsukan menggambarkan keadaan yangsebenarnya; atau seolah-olah benar, atau g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, cattan ,atau dokumen lain; h. Tidak menyimpan buku,catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di indonesia sebagimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11);atau i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar". Penjelasan Pasal 39 Ayat (1): "Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi berat mengingat pentingnya peranan peranan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Kena Pajak".15 Dalam perkara diatas tersebut, khususnya pidana denda tidak disubsidairkan dengan pidana kurungan. Hal itu sudah didasarkan pada ketentuan di pasal 13 ayat 5 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan penjelasannya. Pasal 13 ayat 5 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: 15Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 15
"walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan: "Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan Negara atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh Penuntut Umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan misalnya Wajib Pajak yang karena melakukan pemyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenal pajak. Oleh karena itu dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagimana dimaksud padaayat (1) dilampaui".16 Bahwa instansi yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan dijatuhi pidana oleh Pengadilan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan melalui Jaksa sebagai eksekutor, termasukeksekutorpidana dendayang jika dibayar oleh terpidana makauang denda tersebut disetor ke Kas Negara sebagaiPenerimaan 16Undang-Undang No. 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 16
17 Negara Bukan Pajak (PNBP) dan jika tidak dibayar oleh terpidana maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Di lain pihak, instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak juga punya kewenangan untuk menerbitkan SKP penagihan pidana denda, jika dibayar oleh wajib pajak (terpidana) maka menjadi penerimaan Negara dari sektor pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul "PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI BIDANG PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN HAKIM)" B. RumusanMasalah Bertolak pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah: 1. Bagaimana penerapan pidana denda dalam penyelesaiankerugian negara di bidang perpajakan? 2. Bagaimana pelaksanaan pidana denda yang bersifat Inkracht (berkekuatan hukum tetap) di bidang perpajakan ? C. TujuanPenelitian 1. Untuk mengetahui dan memahami pidana denda dalam kerugian negara di bidangperpajakan. 2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pidana denda yang bersifat Inkracht (berkekuatan hukum tetap) di bidangperpajakan.
D. ManfaatPenelitian Dari tujuan penilitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain: 1. ManfaatTeoritis Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat terkait pidana denda dalam penyelesaian kerugian negara di bidangperpajakan. 2. ManfaatPraktis Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pembaca, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai pidana denda dalam penyelesaian kerugian negara di bidang perpajakan. E. RuangLingkup Agar skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkauan hukum pidana maka, ruang lingkup dalam penulisan skrispi ini adalah terbatas pada pidana denda dalam penyelesaian kerugian negara di bidang perpajakan (Studi Putusan Hakim). F. Kerangka Teori Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui.17 Pendekatan 17M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju: Bandung, 1994, hlm.80. 18
19 kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.18 Untuk menjawab permaslahan hukum di dalam penelitian ini, maka penulis perlu menggunakan beberapa teori-teori yaitu antara lain : 1. Teori Penegakan HukumPidana Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan menegakkan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. 19 Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang- undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentangkeadilan, 18Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro: Semarang,hlm.61. 19Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm.7.
kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing- masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antar nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang menggangu kedamaian pergaulan hidup.20 2. Teori Pelaksanaan SanksiPidana Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pidana hukum perdata maupun hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah 20Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011, hlm. 181-182. 20
sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksi berupa pidana.Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas pertambahan penderitaan dengan sengaja.21 Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-pebuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan dilarang atau tidak harus diliat dari rumusan undang-undang. Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu : 1. Pidana Pokok, yang terbagiatas: a. Pidana Mati 21 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 30. 21
b. b. Pidana Penjara c. PidanaKurungan d. Pidana Denda e. Pidana Tutupan 2. Pidana Tambahan, yang terbagiatas: a. Pencabutan hak-haktertentu Perampasan barang-barangtertentu c. Pengumuman putusanhakim. G. MetodePenelitian 1. JenisPenelitian Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Pada jenis penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 22 Penelitian ini didukung juga dengan dataempiris. 2. PendekatanPenelitian Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain: a. Pendekatan Undang-Undang (StatueApproach) 22Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, UI Press: Jakarta, 2008, hlm.2. 22
23 Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang- undangan dari regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.23 b. Pendekatan Kasus (CaseApproach) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.24 3. Sumber BahanHukum Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatanhukummengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier, antara lain: a. Bahan HukumPrimer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, 25 bahan- bahan hukum tersebut terdiridari: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1945 2. KUHP 23 Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Prenada Media: Jakarta, 2011, hlm.93. 24Ibid, hlm.94. 25Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm .31.
3. KUHAP 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan. 5. Putusan Mahkamah Agung No.1806K/PID.SUS/2016. 6. Putusan No.552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. 7. Putusan Mahkamah Agung No.197PK/PID.SUS/2017. b. Bahan HukumSekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan jurisprudensi, yang dapat dijadikan kajian terkait dengan penelitian tersebut. Sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.26 c. Bahan HukumTersier Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus Hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitianini.27 d. DataPrimer Penelitian ini juga didukung dengan wawancara jaksa dan hakim. 4. Teknik Pengumpulan BahanHukum. 26 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta, 1996, hlm.106. 27Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke 1, PT Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm.114. 24
Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu penelitian. Kemudian didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui wawancara. 5. Teknik PenarikanSampel Dalam melakukan penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus yang mewakili populasi. Maksudnya sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel yaitu terdiri dari: a. Jaksa yang melaksanakan eksekusi : 3Orang. b. Hakim : 3Orang. 6. Teknik Analisis BahanHukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara kualitatif yaitu yang menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalah pada penulisan skripsi ini. 7. Penarikankesimpulan. Dalam penelitian ini mengguakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkret yang dihadapi.28Aturan- aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yanglebih 28 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia: Bandung, 2009, hlm. 111. 25
konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini. H. Sistematika Penulisan Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan Penelitian ini ke dalam Bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi mengenai teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku atau literature dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyusunan. BAB III PEMBAHASAN Bab ini berisikan tentang pidana denda dalam penyelesaian kerugian negara di bidang perpajakan (Studi Putusan Hakim), sebagaimana seperti yang diangkat peneliti dari rumusan masalah penelitian ini. BAB IV PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan peneliti dalam bab-bab sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika. Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. Antori Royan Adyan, 2011, Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika. Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. --------------------------, 2005,Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. -------------------------, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang: Universitas Diponegoro. Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia. Chidir Ali, 2007, Badan Hukum, Bandung: Penerbit Alumni. Fidel, 2015, Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh, PPN, Pengadilan Pajak, Jakarta: PT. Carofin Media. Irlan Fery Idris, 2014, Pengantar Perpajakan dengan Teori dan Kasus, Sekayu: PenerbitAndi. Mardiasmo, 2009,Perpajakan Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Andi. Mardjono Reksodiputro, 1993,Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. -----------------------------, 1994,Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. M. Solli Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju. 98
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Alumni. Peter Mahmud Marzuki, 2011, "Penelitian Hukum Revisi", Jakarta: Prenada Media. R. Santoso Brotodiharjo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama. Riduan Syahrani, 2011, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra AdityaBakti. Romli Atmasasmita, 1996,Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abilisionalisme, Jakarta: Penerbit Bina Cipta. Said Sampara dan Insan Anshari, 2012, Tindak Pidana Perpajakan, Jakarta: BP Cipta Karya. Schaffmeister D dkk, yang dieditor oleh JE Sahetapy, 2007, Hukum Pidana, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Shafrudin, 1998, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Sholehuddin, 2004, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja GrapindoPersada. Simon Nahak, 2004, Hukum Pidana Perpajakan Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum, Malang: Setara Press. Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grapindo Persada. --------------------dan Mustofa Abdullah, 1996, Sosiologi Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Rajawali. ------------------------, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. ------------------------, 2008, Pengantar Penelitian, Jakarta: UI Press. Sudarsono, 2002, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Sudarto, 2006, Hukum Dan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Suhariyono AR, 2012,Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif), Jakarta: Penerbit Papas Sinanti. Yesmil Anwar dan Adang, 2008,Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 99
B. UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. C. INTERNET Anonim, 2008, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Khusus Buku II Edisi 2007, Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, Web: Diakses padatanggal 6 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB. 100