Edisi I | 2018 TANDAN SAWIT DUA DEKADE SAWIT WATCH PERBAIKAN TATA KELOLA SAWIT UNTUK INDONESIA 1
Susunan Redaksi Tandan Sawit Edisi I 4 Spesial Ultah & Cerita Kelembagaan 6 Dua Dekade Sawit Watch 7 Tantangan Baru Penanggung Jawab Inda Fatinaware Pemimpin Redaksi Harizajudin Dewan Redaksi Inda Fatinaware, A. Surambo, Harizajudin, Carlo Lumban Raja, dan Hadi Saputra Editor Achmad Surambo dan Musdalifah Fachri 9 Kolom Anggota dan Komunitas untuk ulang tahun Sawit Watch 10 Mendung Itu Belum Berlalu 11 Buruh Sawit Belum Dilindungi Aturan Yang Jelas 13 Buruh Harus Sadar Untuk Berserikat 14 Pentingnya Penguatan Kelembagaan Petani 15 Urgensi Moratorium Dan Evaluasi Perkebunan Sawit 16 Sertifikat Komunal Perkebunan Perlu Diterbitkan Kontributor Wahyu Wagiman, David Sitorus, Mansuetus Alsy Hanu, Danang Girindrawardana, Musdalifah Fachri, Zulkifli, Herwin Nasution, Rivani Noor, Rukaiyah Rofiq, Aidil Fitri, dan Andiko Sutan Mancayo 19 Isu Strategis 20 Desa Warungbanten Lestarikan Pangan Lokal Tata Letak Richsy Muhammad Fauzi 24 RUU Perkelapasawitan dan Moratorium Sawit Penerbit Perkumpulan Sawit Watch Alamat Redaksi : Komplek IPB Baranangsiang III, Blok H.17, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat - 16143 Telp : 0251 - 8352171 Fax : 0251 - 8352047 Web : Twitter : @sawit_watch Instagram : sawitwatch_official Facebook : Sawit Watch Email : info@sawitwatch.or.i 26 RUU Belum Ciptakan Keadilan Bagi Lingkungan dan Buruh 27 Sawit Watch Tolak RUU Perkelapasawitan 28 Mempertanyakan Urgensi RUU Perkelapasawitan 30 Realitas Substansi RUU Perkelapasawitan 31 Penolakan Terhadap RUU Perkelapasawitan 32 RUU Perkelapasawitan Berpeluang Menciptakan Perlanggaran HAM 32 RUU Sawit Untuk Industri Sawit Bukan Untuk Indonesia 33 RUU Perkelapasawitan Merupakan Tindakan Pembangkangan Atas Nama Hukum Terhadap Konstitusi 33 RUU Perkelapasawitan Untuk Kepentingan Strategi Nasional 35 Serba-serbi Sawit 36 Moratorium Harus Perbaiki Tata Kelola Hutan 41 Koalisi Minta Ada Aturan Kebijakan Khusus Perlindungan Buruh Sawit di Indonesia 42 Penyusunan Dokumen Policy Brief Pengelolaan Gambut di Sumsel 2
TandanSawit | Edisi I 2018 3
TandanSawit | Edisi I 2018 4 SPESIAL ULANG TAHUN DAN CERITA KELEMBAGAAN
SPESIAL ULANG TAHUN DAN CERITA KELEMBAGAAN 5
SPESIAL ULANG TAHUN Dua Dekade Sawit Watch Sawit Watch menjadi rumah peng- etahuan rakyat di perkebunan sa- wit. Banyak perubahan penting yang terjadi setelah 20 tahun perkum- pulan Sawit Watch berdiri. Sejum- lah upaya advokasi dilakukan, mana- jemen organisasi dibenahi. Diskusi, aksi serta seruan yang terus berlanjut dan tentu saja, tujuan lembaga yang masih terus diperjuangkan pencapaian- nya. Usia 20 tahun, bagi lembaga ini mungkin sedang menuju tahap pen- dewasaan yang akan terus bereksplo- rasi melalui sejumlah upaya advokasi dalam mewujudkan tata kelola perke- bunan dan usaha sawit yang berkelan- jutan dan berkeadilan di Indonesia. Banyak harapan untuk lembaga ber- bentuk perkumpulan yang memiliki 139 anggota dan tersebar di seluruh nusanta- ra ini, diantaranya supaya Sawit Watch harus mampu menjadi rumah pengeta- huan rakyat dengan memberikan infor- masi, pendampingan, pendidikan secara rutin kepada masyarakat, buruh, petani, dan semua pihak terkait usaha dan perke- bunan sawit yang ramah lingkungan. "Artinya berikan masyarakat kemu- dahan dalam mengakses informasi tentang sawit melalui sosial media, se- hingga bisa juga dijangkau generasi milenial. Sekarang kan informasi ber- basis media digital itu menjadi san- gat penting, karena kalau tidak, maka lewat," informasi itu semua akan kata Abetnego Tarigan, Direktur Ekse- kutif Sawit Watch, periode 2008-2012. lem- in- baga formasi rakyat adalah dengan banyak melakukan penelitian dan pendampingan di masyarakat sehingga menjadi bahan riset dan pustaka untuk semua pihak. "Sekarang tidak bisa hanya sekadar men- yadur, maka advokasinya yang dilaku- kan harus lebih utuh, dalam arti kajian ri- setnya lebih dalam, pendampingan jalan dan negosiasi juga terus berjalan sehing- ga lebih berdampak," kata Abetnego. Ketika ia mengkoordinir Sawit Watch sekitar 10 tahun lalu, ia rutin mem- buat penelitian setiap tahun terkait masalah HGU, HAM, Emisi dan tanah. Industri sawit merupakan bisnis ratusan triliun, sehingga pendekatan yang hanya seremonial dengan membuat kerama- ian saja, seperti membuat film, misalnya dinilai tidak akan mampu menjawab persoalan kebakaran hutan dan lahan. Upaya yang bisa dilakukan ini untuk menjadi pusat dan pengetahuan Kesadaran publik hanya bisa digu- gah ketika ada kampanye yang terus disuarakan di ruang dan media yang tepat dan pesannya diterima untuk semua kelompok masyarakat. Kon- tribusi yang dibutuhkan masyarakat ini dari dan anggota lembaga isu harus dike- adalah bagaimana mas leb- supaya ih mudah dipahami oleh pub- lik di perkotaan, yang bisa jadi sangat jauh dari areal perkebunan sawit sedemikian rupa "Iya, sawit watch harus menggunakan media sosial untuk menjangkau kalan- gan yang lebih luas," kata Joko Waluyo aktivis lingkungan yang kini ber- mukim di Pontianak, Kalimantan Barat. Menurutnya isu sawit saat ini sudah bukan lagi monopoli lembaga ini ka- rena juga telah ditangani organisasi lain. Tetapi, bagi para inisiator serta mereka yang pernah berkontribusi dalam lem- baga ini, menilai Sawit Watch teta- plah pencetus, pemrakarsa sehingga isu sawit bisa dikenal luas sekarang. "Iya. Kalau dilihat sekarang, Sawit Watch adalah pionir, kalau searching isu sawit pasti ada kaitan dengan Sa- wit Watch. Ketika bicara sektor sawit maka isu awalnya bermula dari lem- baga ini karena dulu yang dibicara- kan hanya soal hutan, isu spesies he- wan serta konservasi," kata Abetnego. Untuk melakukan sinergi tersebut, perlu memberdayakan semua potensi anggota lembaga ini. Anggota SW diantaranya berprofesi praktisi hukum, petani, buruh, pengusaha, aktivis lingkungan sehingga mereka harus menjadi satu kekuatan. Tantangan berbeda dirasakan Di- rektur Eksektutif Sawit Watch peri- ode 2008-2012, Abetnego Tarigan. 6
SPESIAL ULANG TAHUN Tantangan yang Berubah Sejak awal dibentuknya pada 25 Juli 1998, masa ketika maraknya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan pada 1997-1998, sebagai aktivitas konversi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit, lembaga ini sudah menghadapi sejumlah tantangan. "Tantangan terbesar adalah kebijakan pemerintah men- jadikan komoditas kelapa sawit sebagai primadona untuk meraih devisa negara dari sektor non migas," kata Joko Waluyo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, periode 1998-2004. J oko, yang juga pendiri saat Sawit Watch, itu bersama sejum- lah kelompok aktivis dalam lingkungan satu aliansi bernama Sawit Watch, kerap melakukan stop konversi hutan aksi untuk sawit hingga kemu- dian berlanjut menjadi se- buah lembaga yang fokus memantau isu perkebunan dan usaha sawit berkelan- jutan. Saat itu, proses untuk menggalang dukungan den- gan lembaga lain dilakukan jejaring WALHI dengan yang memiliki kantor di 24 provinsi. "Sebagai Koordi- nator Advokasi Perkebunan WALHI, tentu mudah bagi saya menggerakan jejaring WALHI khususnya di daerah yang terdapat areal perkebu- nan sawit seperti di Sumat- era, Kalimantan, Sulawe- si, dan Papua" kata Joko. Tantangan yang dulu ten- tu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu, pihak pertama yang menentang advokasi menghentikan konversi ka- wasan hutan menjadi kebun sawit saat itu adalah pemerin tah. Menurut Joko, pemerin- tah saat itu mengklaim bahwa pembangunan perkebunan besar sawit akan meningkat kan perekonomian nasional. Tetapi pihaknya terus men- yakinkan pemerintah juga lembaga keuangan bahwa banyak perkebunan sawit dibuka dengan cara merusak hutan, merampas tanah-tanah masyarakat, dan mencemari lingkungan hidup. Hingga kemudian, isu sawit kemu- dian menjadi perhatian pub- lik diterima pemerintah, du- nia perbankan dan konsumen internasional sehingga men- jadi persyaratan lingkungan dan sosial bagi perusahaan yang akan meminjam uang atau memasarkan produk ini. Tantangan yang sekarang adalah bagaimana melakukan sinergi dengan pihak terkait untuk gerakan advokasi Sawit Watch untuk bersama mere- alisasikan tujuan dari lembaga ini. "Mengembalikan fungsi kawasan hutan yang sebe- narnya dan melakukan refor- ma agraria pada lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah dan telah habis masanya. Intinya mengem- balikan tanah tanah itu ke- pada rakyat," kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware yang dulunya masih spesifik menangani isu kebakaran hutan, deforestasi. "Dulu, keterlibatan pub- liknya belum tinggi, kemu- dian kami mulai mengangkat masalah konflik agraria, isu korupsi perizinan, RSPO, dan meneguhkan masalah HAM pada bidang ekonomi, Sosial dan Budaya pada sek- tor Sawit," kata Abetnego. Menurutnya pada usia 20 lembaga ini perlu upaya bagaimana mendorong ad- vokasi dan perubahan untuk membuat kebijakan demi kepentingan buruh, petani, warga masyarakat diseki- tar kebun dari sisi dimensi ekonomi, sosial, dan ling- kungannya. Sehingga perlu membuat konsep pember- dayaan masyarakat di sekitar perkebunan. "Kalau banyak orang yang berbicara sa- wit di tingkat makro dan global, maka fokus masalah sawit pada tingkat mikro, itu menjadi sangat penting," katanya. Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hi- dayati mengatakan Sawit Watch telah berhasil meng- gaungkan lingkungan, isu korupsi perizinan, petani, masyarakat dan HAM di sek- tor perkebunan dan usaha sa- wit serta membentuk Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). "Isu buruh harian lepas diperkebunan sekarang men- jadi salah satu fokus lembaga ini. Itu menunjukkan bahwa isu sawit sudah menjadi wa- cana publik dan semakin ban- yak pihak termasuk pemer- intah yang concern terhadap isu sawit, itu salah satu keber- hasilan utamanya melakukan advokasi selama ii," katanya. Dalam perjalanannya 20 tahun, juga memberi perhatian kepada petani mandiri, dengan melakukan advokasi untuk kepentingan petani skala kecil yang independen di perkebunan sawit yang tidak terikat dengan perusahaan. "Pada masa depan, Sawit Watch harus tetap konsist- en menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak intervensi terkait sehingga kepada pengambil kebija- kan bisa diperluas pada lin- tas kementerian dan lem- baga," kata Nur Hidayati. lembaga ini 7
TandanSawit | Edisi I 2018 8
Kolom Anggota dan Komunitas 9
KOLOM ANGGOTA DAN KOMUNITAS "Mendung Itu Belum Berlalu" Oleh : Zulkifli SH, Anggota Sawit Watch Sumatera Barat Tanah adalah iden- sum- titas kehidupan ber adat. masyarakat hukum pem- Ketidakseimbangan bangunan industri sawit dan perlindungan terhadap tan- ah-tanah adat belum terjaga sehingga masyarakat hukum adat tercerabut dari tanah adatnya (tanah ulayat). Aki- batnya konflik agraria antara masyarakat hukum adat den- gan perkebunan sawit terus menerus terjadi. dan Zulkifli, anggota perkum- pulan Sawit Watch yang bermukim di Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menjelaskan perusahaan sawit di Sumatera Barat telah menguasai tanah ulayat masyarakat adat di se- jumlah Nagari. Nagari adalah pembagian wilayah adminis- tratif sesudah kecamatan di Sumatera Barat, dimana satu kesatuan masyarakat adat bermukim. Satu Nagari di- huni sekitar 4000 kepala ke- luarga (KK). Zulkifli yang sejak tahun 2000 aktif mendampingi masyarakat hukum adat yang memperjuangan hak mere- ka, mengatakan penguasaan tanah adat dilakukan dengan meng-HGU-kan tanah adat dalam pembangunan perkebunan sawit, yang ter- jadi tanah ulayat dialihkan menjadi tanah negara yang dinilai 'illegal' berupa usaha perkebunan, yang menim- bulkan konflik agraria antara masyarakat adat dan perusa- haan sawit, dan konflik ket- ersediaan plasma dengan pola kemitraan yang tidak adil. "Hampir 98 persen tanah adat di Sumatera Barat telah beralih menjadi tanah negara yang melanggar ketentuan hukum adat.," kata Zulkifli yang sejak satu tahun tera- khir resmi menekuni pro- fesi sebagai pengacara/ad- vokat. Pria yang akrab disapa Ujang ini menjelaskan "riset yang lakukan terhadap masyarakat adat, terungkap masyarakat adat di daerah se- lama ini mendapat informasi yang tidak benar sehingga mereka mau memberikan hak pengelolaan tanahnya. Pemangku adat memahami bahwa pengelolaan lahan pada HGU diatas lahan milik mereka hanya berlaku selama 35 tahun dan setelah itu akan kembali menjadi hak ulayat." ia Dalam aturan yang ada, pengajuan HGU tersebut se- lama 35 tahun, kemudian da- pat dilakukan perpanjangan selama 25 tahun, kemudian dapat dilakukan pembayaran HGU selama 35 tahun un- tuk tahun kedua, kemudian perpanjangan dan seterusn- ya. Masyarakat adat sendiri berfikir aktivitas perkebunan diatas lahan mereka akan ber- henti total beroperasi setelah 35 tahun pertama. in- dustri sawit juga menekan masyarakat adat untuk me- nyerahkan lahannya kepada usaha sawit perkebunan dibawah tekanan birokrasi yang menggunakan kekua- tan militer dan polisi," kata Zulkifli yang mendampingi masyarakat adat pada 16 Na- gari di Minangkabau, Sum- bar. "Itu pembodohan, tersebut, adat berjuang komunitas melalui jalur pengadilan, mekanisme dialog, fisik dan sebagainya. Banyak tantan- gan yang dirasakan selama mendampingi mereka, di- antaranya tekanan datang dari perusahaan sawit den- gan bentuk premanisme, atau menggunakan kekuatan 'oknum' polisi dan 'oknum' TNI. "Kalau masyarakat adat sendiri banyak yang dikrimi- nalisasi, dipenjara, bentrok dengan aparat pengamanan atau Brimob bahkan sampai ada penembakan dan kejadi- an itu menimbulkan korban jiwa," jelas Zulkifli. Akibat konflik Sejauh ini ada beberapa kasus yang diproses hukum, kata dia, tetapi kasus yang melibatkan kea- manan atas kuasa pengusaha sawitlah yang menang. Apal- agi aparat dan pejabat pemer- intah daerah juga kerap men- jadi kawan industri sawit. oknum Untuk itu, Zulkifli ber- sama LBH, PBHI dan sejum- lah lembaga masyarakat sipil lain di Minangkabau, Sum- bar, terus melakukan pen- guatan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat den- gan memberikan pendidi- kan, membuat diskusi, dan terus melakukan komunikasi sehingga pemangku lembaga memiliki pengetahuan dan mereka bisa kuat untuk mem- perjuangkan hak mereka. "Selama ini kami berjuang di pengadilan, melakukan diplo- masi kepada pemerintah dae- rah, provinsi dan pusat serta melalui mekanisme RSPO," kat dia. Kepada lembaga Sa- wit Watch ia berharap agar tidak hanya bermain di pusat pada isu yang nasional saja. Selama melakukan proses pendampingan masyarakat adat di Sumbar, ia mengata- kan belum optimal menerima dukungan Sawit Watch. "Saya kadang merasa harus bekerja melakukan pen- dampingan Se- harusnya Sawit Watch turut berkontribusi, sehingga bisa bekerja lebih leluasa di dae- rah karena ada back up dari lembaga SW," kata Zulkifili yang mengaku bekerja mel- akukan pendampingan ka- rena panggilan hati nurani. sendiri. "Sawit Watch itu juga turun bekerja lebih banyak di basis melihat masyarakat adat, sehingga lembaga ini harus seimbang me- mainkan peran pada tingkat level kebijakan advokasi nasional, lokal dan internasional", 10
KOLOM ANGGOTA DAN KOMUNITAS Buruh Sawit Belum Dilindungi Aturan yang Jelas Sejarah perkebunan sawit di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 1 abad dari mu- lai zaman kolonial Belanda sampai saat ini. Awalnya dimulai dari Sumatera Timur ke- mudian berkembang hingga ke Sumatera Utara. Kemudian industri sawit pun a I m e n j e l a s - kan setiap jenis dikon- trol oleh mandor lapa- ngan dan kerani kemudian dikontrol lagi oleh mandor I dan asisten, selanjutnya oleh asisten kepala dan mana- jer. Sistem kontrol bert- ini mengakibatkan ingkat pengawasan yang sangat sehingga menim- ketat bulkan managemen kuasa yang menekan ke bawah. berkembang sehingga perkebunan sawit membuka lapangan kerja termasuk buruh. Saat ini, perkebunan sawit telah meluas ke Kalimantan, Sulawesi, dan Pap- ua serta wilayah lainnya. Model sistem kerja yang sewenang wenang yang diterapkan pada industri sawit di Sumatera Utara sebagai awal pembukaan perkebunan sawit juga melekat dan teri- kut dalam pengembangan perkebunan sawit ke dae- rah lain nya seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Yang terjadi, pelanggaran terhadap hak-hak buruh berlanjut secara sistematis dan massif. Sejumlah permasalahan dan konflik buruh pada industri sawit menjadi perhatian uta- ma Ketua Umum Serikat Bu- ruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) Sumatera Utara, Herwin Nas- u t i o n , S H . pekerjaan in- formasi ter- batas karena be- rada di pedalaman dan jauh dari perkotaan. Mereka juga tidak menda- pat pendidikan," katanya. yang di I a m e n - j e l a s k a n kerja dibangun saat kolonial Belanda pada masa lalu adalah sis- tem kuli kontrak di mana buruh diperlakukan seperti budak, dan perusahaan da- pat memberikan hukuman fisik seperti hukuman mati dan cambuk kepada buruh yang dianggap tidak bek- erja sesuai target perusahaan. Menurutnya sistem kerja yang tertuang dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karak- ternya berorientasi kepada buruh industri sehingga be- lum melindungi hak-hak seluruh buruh di perke- bunan sawit. Sehingga bu- ruh belum mengetahui ke- pada siapa dan bagaimana pengaduan. melakukan ter- jadi eksploitasi pada buruh perkebunan karena posis- inya pada level terendah se- hingga pendapatannya dari segi upah, bonus, premi, beban kerja, fasilitas, sanksi dan denda, lebih kecil dari pejabat diatasnya. Akhirn- ya, pendapatan buruh tidak dapat memenuhi kebutu- han hidupnya," katanya. "Konsekuensinya pola yang Herwin, pola kerja antara buruh dan pengusaha sawit, dulu dan berbeda sudah sekarang namun tetap substansinya sama, merugikan buruh. Kalau dulu, sistem kerjanya sangat kasar dan sekarang lebih halus tetapi masih ada buruh yang bekerja se- cara turun temurun selama empat generasi di perke- bunan sawit di Sumatera. Pengamatan "Ini menunjukan bahwa buruh tidak bisa terlepas dari sistem dominasi kekuasaan pihak perusahaan.Buruh me- miliki akses komunikasi dan juga dinilai tidak melakukan pengawasan dan bertemu lang sung den- gan buruh, sehingga buruh yang bekerja di perkebunan sawit terpinggir- kan dari kehidupan sosial. Pemerintah seakan Herwin mencatat ada 8 sis- tem atau bagian besar yang masih diterapkan sewenang- wenang di perkebunan sawit hingga sekarang, yaitu sistem kerja, sistem pengupahan, jaminan sosial, alat perlind- ungan diri (APD) dan alat perlengkapan kerja (APK), fasilitas, kerja paksa, buruh anak dan buruh perempuan. Pria yang lebih akrab di- panggil mas Don ini me- juga negaskan perusahaan pen- melanggar gupahan berdasarkan Upah Minimum Sektoral Perkebunan (UMSK) ka- rena aturan yang jelas tidak ditemukan di beberapa ka- bupaten di Sumatera Utara. sistem Sementara jaminan sosial pada banyak perkebunan sa- wit hanya diberikan pada bu- ruh yang berstatus syarat kerja Umum (SKU) dan Pegawai. Oleh : Herwin Nasution, SH Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) Sumatera Utara Meski demikian ada bu- ruh perjanjian kerja waktu hanya tertentu (PKWT) jaminan kes- mendapatkan ehatan dan jaminan ke- celakaan kerja namun tidak mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan kematian. Untuk buruh buruh ha- tukang rian sama kernet dan brondol, sekali tidak mendapatkan ja- minan sosial. Padahal jum- lah mereka melebihi seten- gah dari jumlah buruh yang sawit. ada di perkebunan lepas (BHL), Ia mengamati banyak pe- rusahaan, yang belum mem- alat perlindungan berikan dan perlengkapan kerja (APD dan APK) yang berfungsi melindungi buruh dan men- dukung buruh dalam bekerja. 11
KOLOM ANGGOTA DAN KOMUNITAS Buruh dilengkapi APD pada saat ada tamu, tim audit atau pemeriksaan lain. Buruh SKU menyediakan sendiri sebagian alat-alat tersebut di hari biasa. Namun peru- sahaan tetap menuntut agar buruh bekerja maksimal. kerja tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan untuk di- berikan lengkap dan gra- tis kepada buruhnya, untuk melindungi buruh dari ke- celakaan di tempat kerja se- hingga mereka lebih aman . dan produktif," katanya "Seharusnya alat Perusahaan juga disebutkan masih terbatas menyediakan fasilitas perumahan, air, lis- trik, transportasi, pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, tempat penitipan anak, untuk buruh dan keluarg- anya, apalagi untuk buruh yang berstatus BHL. Bahkan untuk transportasi ke kebun sawit, buruh harus membeli motor sendiri dan menye- diakan sumur bor sendiri un- tuk kebutuhan air bersihnya. lain yang mempri- hatinkan adalah beban kerja yang berat di perkebunan sawit untuk buruh dimu- lai dari bangun pagi pukul 05.00 WIB hingga pulang kerja pukul 14.00 WIB dan sitem target kerja yang be- rat dengan upah murah. Hal sanksi yang cukup berat seperti te- guran, peringatan, pemo- tongan upah, maupun mu- tasi, bagi buruh yang tidak mampu memenuhi target kerja yang ditetapkan peru- sahaan sehingga mereka ser- ingkali melibatkan anak dan istri bekerja," jelas Herwin. "Juga diterapkan lain dan sekarang, masih masih ada buruh anak usia 13 tahun sampai 17 tahun yang bekerja di perke- sejak pagi hingga bunan Kondisi yang terjadi siang hari dan tidak memiliki hubungan kerja dengan pe- rusahaan. Alasan ekonomilah yag membuat mereka bek- erja membantu orang tu- anya atau pekerja lain untuk mencapai target perusahaan. Pemberlakukan sanksi dan denda seringkali dilakukan secara sepihak dan tentu saja merugikan buruh yang harus bekerja terus menerus hing- ga puluhan tahun bahkan tetap pada posisi yang sama. Herwin menjelaskan bu- ruh perempuan pada um- umnya dipekerjakan pada bagian perawatan tanaman untuk bekerja melakukan penyemprotan, pemupu- kan, membabat, weeding, dan perawatan pasar dan jalan. "Status buruh peremp- uan sekitar 75 persen bu- ruh harian lepas yang tidak memiliki kontrak dan tidak menerima slip gaji dari pe- rusahaan dan hanya 25 pers- en berstatus buruh dengan SKU. Buruh perempuan secara fisik sering menge- luh gatal-gatal dan setiap ta- hunnya diperiksa darahnya tetapi pihak perusahaan tidak pernah transparan meny- ampaikan hasil pemeriksaan tersebut," katanya. darah Untuk itu, Herwin mene- gaskan sejumlah rekomenda- si agar pemerintah kabupaten menentukan upah minimum sektoral perkebunan ke- lapa sawit supaya memenuhi hak buruh dan keluarganya. "Perlu aturan atau UU ten- tang perlindungan buruh di perkebunan sawit dan mem- bubarkan BKSPPS karena sangat bertentangan dengan ketentuan UU Perburuhan, Konvensi ILO, Prinsip-prin- sip dan Panduan pelaksan- aan Buruh yang bebas dan adildalam Produksi Minyak Sawit juga ketentuan Prisnsip dan Kriteria RSPO," tegas dia. juga dide- sak memberikan upah yang layak, THR, bonus, lembur, aminan sosial, alat perlind- ungan kerja yang layak pada buruh. Selain itu, perusahaan diminta jangan mendiskrimi- nasi buruh perempuan serta mengangkat buruh BHL dan PKWT agar menjadi SKU dan memberikan jami- nan sosial bagi semua buruh Perusahaan juga Di- rektur Eksekutif Organisasi Penguatan dan Pengemban- gan Usaha Usaha Kerakyatan (OPPUK) ini menjelaskan lembaga OPPUK dan Seri- kat Buruh Perkebunan In- donesia (SERBUNDO) yang dipimpinnya aktif memberi- kan pendidikan dan mem- bagi pengetahuan kepada sawit. buruh perkebunan Herwin yang "Sehingga buruh yang berserikat dan bergabung dalam se- makin sadar untuk mem- perjuangkan hak hak dan kesejahteraannya. Mereka semakin sadar kewajiban perusahaan dalam mengi- kuti aturan hukum," katanya. SERBUNDO Diakuinya, masih ada te- kanan secara langsung dan tidak langsung bagi buruh yang berserikat, karena pe- rusahaan berpendapat serikat buruh hanya akan merugi- kan perusahaan, sehingga industri sawit juga mendiri- kan "serikat buruh kuning" yang programnya diken- dalikan oleh perusahaan. menjelaskan meskipun selama ini aturan perlindungan buruh sawit masih berpegang pada regu- lasi UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, namun aturan ini tidak se- cara spesifik melindungi hak buruh sawit karena di dalamnya belum menga- tur jelas kebutuhan mereka. Herwin jelas yang spesifik terkait buruh sawit, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan harus lebih proaktif menerima pengaduan pelanggaran hak- hak buruh sawit," kata dia. "Harus ada aturan Model ekonomi perke- bunan ideal, sawit yang menurutnya adalah model ekonomi yang berkelanju- tan dan berdasarkan prinsip umum PBB yang melindun- gi prinsip bisnis perusahaan tanpa mengesampingkan hak hak buruh dan pekerjanya. Hal ini mencakup prinsip protect, respect, and remedy kepada buruh. Karena nega- ra memiliki kewajiban hak- hak warga negaranya termas- uk buruh perkebunan sawit "Prinsip dan Kriteria RSPO juga berdampak baik untuk merubah pola pikir ekonomi perkebunan sawit, namun juga dapat merubah pola politik dan sosial untuk mem- bentuk perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah HAM bahkan ramah lingkungan sumber daya alam," kunci Herwin. dan 12
KOLOM ANGGOTA DAN KOMUNITAS Buruh Harus Sadar untuk Berserikat Pemberian izin pengelolaan sum- ber daya alam seperti perkebu- lang- nan sawit, secara tidak sung menciptakan kesempatan kerja. Perkebunan sawit yang tersebar di Sumatera juga membuka kesempa- tan kerja bagi penduduk yang ber- mukim disekitarnya, untuk men- jadi tenaga kerja tetap atau buruh. Meskipun penghasilan sebagai buruh perkebunan sawit dinilai rendah, warga di Jambi tetap antusias untuk melakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan peng- hasilan puluhan ribu rupiah setiap hari. Ketua Badan Pengurus Yayasan Cappa Keadilan Ekologi, Jambi, Ri- vani Noor menjelaskan ada sekitar 12 ribu jiwa buruh harian lepas (bhl) yang bekerja di perkebunan sawit pada be- berapa kabupaten di Jambi, diantara- nya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sarolangun dan Batanghari. Meskipun jumlah itu belum mewakili respresentasi angka pasti semua buruh di provinsi tersebut, namun penting untuk membangun kesadaran bagi buruh un- tuk berserikat sehingga mereka mampu memperjuangkan haknya serta menge- tahui pola hubungan kerja apa saja yang mereka terima di lingkungan kerja. "Hal pertama yang harus dilaku- kan adalah membuat mereka sadar, apa sebetulnya hak mereka. Setidaknya mereka mengetahui berapa harga jual yang layak untuk buah sawit yang su- dah mereka produksi," kata Rivani. Menurutnya undang undang telah membuka kesempatan bagi buruh ber- serikat sehingga tidak ada lagi hambatan jika mereka ingin berkumpul dan ber- organisasi. Ia berpendapat kesadaran berserikat itu juga bag ian dari tugas pe- rusahaan, untuk mendorong, memfasil- itasi, sehingga buruh sadar berserikat. Untuk itu, pemerintah bersama or- ganisasi masyarakat sipil (NGO) perlu menjembatani para buruh untuk meraih cita-cita mereka untuk kehidupan yang lebih baik melalui dukungan bagi seri- kat buruh dan merancang regulasi hu- kum yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain hal diatas, Rivanni bersama Yayasan Cappa Keadilan Ekologi, se- buah organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap su tata kelola wilayah dan resolusi konflik, telah melakukan pendampingan terhadap beberapa ko- munitas termasuk petani atau buruh harian lepas di perkebunan sawit. Upaya yang sudah dia lakukan dian- taranya, membuat dokumentasi dima- na saja lokasi kerja buruh harian lepas tersebut. Kemudian menetapkan skema sosial untuk mengetahui keberadaan mereka serta memperkuat regulasi agar lebih berpihak kepada masyarakat. "Sedikitnya fokus pada tiga hal yaitu memperkuat masyarakat buruh itu sendi- ri, mendorong regulasi untuk menjamin hak masyarakat serta mengawal prosesn- ya agar mendukung posisi masyarakat petani bisa lebih kuat," kata dia. Ia mengatakan ada buruh yang baru menanam 4 sampai 5 tahun, tetapi ada juga buruh yang sudah menanam se- lama puluhan tahun karena sudah masa satu daur, selama 25 tahun. Sehingga perlu ada regulasi yang jelas untuk dit- erapkan dilapangan, karena kalau ak- tivitas dalam kawasan hutan ini tidak diatur maka akan semakin massif. Se- hingga harus ada solusi dari pemerintah. Ia bersama mitra seperjuangannya di Jambi juga merasakan sejumlah tan- tangan dalam melakukan advokasi diantaranya birokrasi masih lemah dalam mengimplementasikan kebija- kan yang sudah ada. Misalnya terkait reforma agrarian. Rivani menilai pemerintah perlu memahami kon- teksnya untuk situasi terkini, dan hal itu belum bisa diterjemahkan kalau lang- pihak terkait belum melihat lapangan. sung kondisi terkini di Selain itu, kapasitas aparat pemerin- tah baik pada tingkat daerah dan na- sional perlu diperkuat agar mampu mengadaptasi aturan reforma agraria pada kerja nyata mereka di masyarakat. dengan tepat, itu juga satu peker- jaan yang cukup rumit," ujarnya. "Aparatur itu kan bekerja pada ting- kat pusat dan bawah sehingga jalurnya cukup panjang. Nah bagaimana men- dorong agar mesin birokrasi ini bisa bekerja dan menerjemahkan aturan itu Kepada Sawit Watch, ia berharap lembaga berbentuk perkumpulan ini bisa lebih kuat melakukan advokasi mendorong terpenuhinya hak hak masyarakat di sektor perkebunan sawit. "Sarannya untuk ke depan harus lebih banyak menyapa anggota, lebih banyak mengkonsolidasikan anggota yang lebih dari 100 orang ini, dan mengintegrasi- kannya terlibat dalam proses gerakan ad- vokasi perkebunan sawit," kata Rivani. Oleh : Rivani Noor Ketua Badan Pengurus Yayasan Cappa Keadilan Ekologi Jambi 13
KOLOM ANGGOTA DAN KOMUNITAS Pentingnya Penguatan Kelembagaan Petani Kesejahteraan petani sangat sensitif terha- dap luas lahan usaha petani. Di Indonesia, petani gurem (lahan usaha sem- pit) mendominasi. Untuk itu, penguatan kelembagaan petani diperlukan sehing- ga petani kecil ini mampu meningkatkan produk hasil usahanya dan bermuara pen- ingkatan kesejahteraannya. kelemba- gaan petani tentunya perlu dilandasi gagasan bahwa proses pertanian membu- tuhkan sumber daya ma- nusia yang tangguh dan kuat dengan dukungan in- frastruktur, peralatan, kredit, dan pasar yang baik. Kondisi itu menjadi perha- tian Ruqaiyah Rafiq yang bekerja bersama Yayasan Setara Jambi. Anggota per- kumpulan Sawit Watch ini menilai kapasitas petani mandiri akan meningkat jika kelembagaan pertanian sudah terorganisir dengan baik. "Persoalan utama petani ke- cil adalah persoalan kelem- bagaan. Lemahnya kelem- bagaan pada produksi, kualitas, pasar, akses finansial dan seba- gainya," kata Ruqaiyah. Pembangunan berdampak peranan kelembagaan petani san- gat menentukan keberhasi- lan berbagai program atau proyek kegiatan petani itu sendiri atau pihak lain. Hal juga memudah- tersebut kan pemerintah dan pihak terkait dalam memfasili- tasi dan memberikan pen- guatan dan pemberdayaan kepada petani. "Beberapa program yang dilakukan untuk petani diantaranya peningkatan Menurutnya, kapasitas petani kecil berupa pengua- tan kelembagaan, pelatihan serta pendampingan petani. Selain itu, kami juga mel- akukan engagement kepada pemerintah kabupaten dan provinsi serta mengem- livelihood petani bangkan dari komoditas lain," kata Ruqaiyah yang sudah ber- gabung menjadi anggota Sawit Watch sejak 2004. Dia berharap lembaga ber- bentuk perkumpulan tersebut menjadi lebih baik dalam hal program dan pengorganisa- sian untuk usaha dan perke- bunan sawit berkelanjutan. Kelembagaan petani dira- sakan sangat penting un- tuk memediasi masyarakat dan pemerintah, memberi- kan pendampingan kepada mereka petani sehingga bisa memiliki kapasitas me- manfaatkan potensi sumber daya alam yang mereka mi- liki tanpa harus tergantung dan diatur oleh pihak luar. Khusus untuk petani man- diri, kata Ruqaiyah, sangat membutuhkan dukun- gan dalam bentuk kebi- jakan kelembagaan dan dari pusat hingga lokal. tersedia, namun kelembagaan petani yang lemah tentu saja tidak akan mendorong bargain posisi. Tiada guna ada pasar tetapi kelembagaan petani tidak ada. Karena tetap saja, tan- dan buah segar akan mas- uk ke pasar melalui toko dan tengkulak," katanya. "Pasar Direktur Yayasan Setara ini menjelaskan program-pro- gram pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu karena jumlahnya banyak dan mereka belum berorganisasi. Hal itu juga yang menjadi tantangan lembaganya dalam mengorganisir program yang berhubungan dengan masalah petani. "Tantangan- nya lemahnya lembaga petani dan kurangnya pengetahuan tentang budi daya sementara dukungan pemerintah juga masih kurang," kata perem- puan yang sering dipanggil Uki ini. Selain penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar pertanian yang rendah, kebijakan per- tanian yang tidak berpihak kepada petani maka perlu mendorong petani lebih ber- daya dan kuat sehingga dapat mendorong kebijakan yang berpihak ke petani kecil. Akibat longgarnya definisi petani maka pilihan untuk pemberdayaan petani yang memiliki usaha pertanian beragam juga perlu diselek- si. Dalam UU Perkebunan, petani kecil didefinisikan memiliki lahan kurang dari lembaga 25 ha. Sejumlah masyarakat sipil menilai jika lahan petani kecil tidak- lah seluas itu. petani adalah mereka yang mengusaha- kan lahannya dengan tangan sendiri, maka mereka dia- tas 7 ha sudah dianggap se- bagai kategori pengusaha. Yang perlu diberdayakan adalah petani kecil den- gan lahan yang masih sem- pit dan akses ke pihak- pihak luar terkait rendah. Untuk itu, Ruqaiyah ber- sama Yayasan Setara men- etapkan sejumlah prioritas petani mandiri yang men- dapat pendampingan dan Oleh : Ruqaiyah Rafiq Anggota SW Pendamping Petani, Yayasan Setara, Jambi penguatan kapasitas, yai- asli, memi- tu warga lahan dibawah 7 ha liki lokasi mereka dan jauh akses perkebunan. dari Ia juga sepakat pendidi- kan dan pemberdayaan akan mengubah sikap petani serta kemampuan dirinya untuk memperbaiki nasib sendiri. Karena petani yang berdaya adalah petani yang diakui ke- beradaannya sehingga mere- ka dapat melakukan proses tawar menawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, mengambil keputusan secara mandiri serta mampu men- gelola dan mengatur komuni- tas dan hasil pertaniannya. Selama melakukan program pendampingan bersama petani, banyak hal berharga yang dipelajari perempuan ini dari petani. Diantara- nya nilai kejujuran, kerja keras serta dedikasi petani yang tinggi dalam melalu- kan aktivitas bertaninya. "Hanya ada cerita suka, ber- temu petani sama halnya bertemu guru. Petani adalah guru terbaik karena ada disitu," ujar Ruqaiyah. dengan pengetahuan 14
KOLOM ANGGOTA DAN KOMUNITAS "Penegakan hukum harus tegas terhadap pelanggaran seperti kebun yang ada dalam kawasan hutan, merusak gambut dan terlibat dalam kebakaran hutan," Urgensi Moratorium dan Evaluasi Perkebunan Sawit Oleh : Aidil Fitri (Anggota SW) Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute (HaKI) di Palembang, Sumsel Industri terus mengalami perkembangan memenuhi per- mintaan minyak nabati dunia untuk sawit aneka makanan, kosmetik dan agrofuel. Hal ini berdampak pada ekspansi indus- tri sawit dalam membuka lahan baru. Perluasan lahan perkebunan sawit ini tidak hanya pada wilayah kawasan hu- tan, juga merambah pada wilayah pe- sisir, daerah gambut, sampai wilayah penghasil sumber-sumber pangan. Di- rektur Eksekutif Hutan Kita Institute (HaKI), Aidil fitri mengatakan perluasan industri perkebunan sawit yang tidak terkontrol akan menyebabkan bencana lingkungan dan kerawanan pangan. segera diken- dalikan demi kelangsungan produksi pangan serta menjaga hutan seba- gai tempat hidup flora dan fauna, pe- nyimpanan air, pengendali bencana yang juga mengurangi polusi udara. "Perluasan sawit harus dihentikan, perlu melakukan review terhadap lahan yang sudah ada. Untuk masa depan, fokus pada peningkatan produktifitas perkebunan dan tidak lagi perluasan la- han," kata Aidil. Karena pentingnya peranan hutan bagi kehidupan yang ada didalamnya, maka sudah sepa- tutnya kelestariannya harus terus ter- jaga. Dengan begitu, kata dia, secara bertahap sistem pengelolaan untuk industri sawit juga harus berubah. Kondisi ini harus Pada sisi lain perubahan petani men- jadi buruh sawit, kata Aidil, juga men- jadi masalah karena perubahan itu adalah keterpaksaan untuk bertahan hidup. Hak buruh sawit sering dilang- gar seperti upah rendah dan target kerja yang berlebihan. Terkait adanya rancangan Instruksi Presiden tentang moratorium izin baru lahan perkebu- nan sawit, Aidil menambahkan, bu- kan hanya urusan moratorium yang perlu ditegaskan, tetapi pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap izin lahan perkebunan sawit yang sudah ada. "Melakukan review yang sudah ada, dan memberikan tanggungjawab kepada perkebunan sawit yang ada dalam kawasan hutan untuk meresto- tersebut," kata Aidil. rasi kawasan "Banyak masyarakat kehilangan hak atas tanahnya akibat perluasan perkebu- nan sawit sehingga terjadi konflik agrar- ia antara masyarakat dengan perusahaan sawit. Perkebunan sawit seharusnya tidak diperbolehkan dibangun dalam kawasan hutan. Faktanya kita menemu- kan lebih dari 2 jutaan Ha perkebunan sawit di kawasan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Inilah deforestasi di Kali- mantan dan Sumatera," kata Aidil fitri. Perusahaan dapat berkonsentrasi pada hilirisasi atau pengolahan minyak sawit untuk menjadi produk bernilai tambah sementara untuk proses penanaman dan pembibitan sepenuhnya diserahkan ke- pada masyarakat. Selama ini penegakan hukum juga lemah untuk pelanggaran pengambilalih lahan hutan. Untuk itu, pemerintah harus mengambil sikap tegas bagi pihak yang melanggar. Kepada Perkumpulan Sawit Watch, ia berharap lembaga ini bisa fokus mel- akukan advokasi kebijakan nasional dengan mendorong penegakan hukum bagi kebun-kebun sawit yang mel- anggar. "Fokus juga pada isu buruh sawit karena banyak masalah, semen- tara untuk kegiatan di daerah serah- kan saja kepada anggota atau lem- baga-lembaga di daerah," kata Aidil. 15
KOLOM ANGGOTA DAN KOMUNITAS Sertifikat Komunal Perkebunan Perlu Diterbitkan Oleh : Andiko Sutan Mancayo (Anggota SW) Mantan Direktur HuMa, Lawyer pada AsM Law Office (Senior Lawyer on Sustainability - Business & Human Rights at AsM Law Office (Plantation, Forest, Mining,Land & Environment) Kepastian hukum terhadap pen- guasaan tanah oleh masyarakat telah dijamin UUPA adat (Undang-Undang Pokok Agraria) pasal 19 ayat (1) UUPA dengan adan- ini ya sertifikat komunal. Sertifikat untuk kepastian hukum melindungi kepemilikan tanah di wilayah adat. Negara juga telah lama mengakui bahwa konsepsi hak ulayat merupakan hak tu- run temurun yang dimiliki masyarakat hukum adat atas wilayah sumber daya alamnya termasuk hutan yang men- jadi sumber kehidupan mereka. Namun, perluasan perkebunan sa- wit seringkali merampas hak ulayat se- hingga masih saja terjadi konflik atau sengketa agraria atas tanah adat yang dikuasai perkebunan sawit. Kekisruhan sengketa kepemilikan hak ulayat itu bisa mulai diantisipasi dengan mener- bitkan dokumen kepastian hukum bagi masyarakat adat di wilayah perkebunan sawit. "Ada satu yang belum diman- faatkan gerakan Sawit Watch yaitu sertifikat komunal. Jaminan kepemi- likan tanah adat ini tellah diatur dalam Permen ATR No 10 tahun 2016 yang menyebutkan boleh menerbitkan serti- fikat komunal di wilayah perkebunan, nah itu belum diurus secara serius," kata Andiko, Senior Lawyer on Sus- tainability - Business & Human Hu- man Rights pada AsM Law Office. Sertifikat hak komunal tersebut men- jadi salah satu upaya melindungi ke- beradaan tanah adat karena dapat menjadi kontrol dari berpindah tangannya lahan adat dari masyarakat ke pihak lain. Sertifikat ini juga sebagai pengakuan komitmen pemerintah untuk men- gakui hukum adat masyarakat lokal terjaga. Menu- yang harus rut Andiko, sudah melakukan tetap lembaganya sertifikat ini di daerah Sumatera Barat. Hasilnya sertifikat hak tersebut sudah lama ada pada komunitas adat, tetapi memang belum direalisasikan untuk lahan perkebunan, sehingga perlu ada upaya dari semua pihak khususnya lem- baga pro lingkungan untuk mengi- nisiasinya. "Ini ruang kecil yang harus kita manfaatkan sambil berjuang den- gan persoalan persoalan hak ulayat yang lebih besar. Sehingga harus diuji coba karena sudah ada hak orang dan hak guna usaha disitu," kata mantan direk- tur eksekutif perkumpulan HuMa ini. Sawit Watch diharapkan dapat mem- bantu mengurus pengakuan lahan adat ini sehingga ada kepastian hukum bagi tanah masyarakat adat. Kerusakan la- han sawit merugikan hak ulayat. Tanaman sawit pada masa tertentu akan menyebabkan kesuburan tanah yang terus menurun. Lahan sawit akan rusak akibat pencemaran zat kim- ia dan tanaman sawit itu sendiri dan hal ini menjadi ancaman kebangkru- tan industri sawit pada masa depan. jika Andiko menjelaskan sawit dibiarkan saja maka akan hancur dan mati dengan sendirinya. Tana- penyakit man ini menunjukkan pada lahan menyebabkan kesub- uran tanah akan terus menurun. Karena daya dukung tanah terhadap pohon ini semakin melemah maka dalam satu waktu, pohon sawit bisa mati sendiri. Ini seperti penyakit pada lahan cokelat dan cengkeh pada masa lalu. itu, Jika itu terjadi maka butuh inves- tasi yang sangat besar dan beresiko untuk memperbaiki lahannya. Ber- esiko karena hanya perusahaan yang mempunyai dana besarlah yang bisa merestorasi lahan lahan rusak tersebut untuk kemudian bisa ditanami kembali. itu belum digarap Sa- wit Watch. Untuk itu, Sawit Watch, ini dengan harus mengangkat mempelajari tan- ah dan indikator kesub- uran Ia sepakat adanya aturan moratorium izin baru lahan sawit tetapi ketika ke- bijakan itu sudah dijalankan, maka fokusnya harus segera mengantisipasi dan mencari solusi lahan yang rusak. Hal ini sudah dibicarakan sejak 5 tahun terakhir karena akan mengancam perke- bunan sawit rakyat maupun perkebu- nan sawit swasta dengan skala besar. "Masalah isu teknis tentang indikator lahan sawit," kata Andiko. "Industri sawit terancam habis kalau persoalan ancaman kerusakan tanah ini tidak ditangani. Masalah kesuburan tanah dan hama serta penyakit itu sudah men- gancam investasi masyarakat," kata dia. Karena luas lahan sawit di Indonesia saat ini lebih 13 juta ha dan 45 persen lahan itu adalah lahan sawit masyarakat. Sehingga isu ini harus segera dibahas karena masyarakat petani sawit sendiri belum memahami ancaman ini. Ka- rena selama ini proses replanting atau penanaman kembali tanaman tidak ada perbaikan khusus "Mereka terus tanam saja padahal tidak itu karena penyakitnya bisa seperti pada lahan sudah banyak. Ancaman industri sawit ini akan gagal jika hal itu tidak diantisipasi," kata Andiko. Ancaman kerusakan lahan sawit ini dinilai akan merugikan masyarakat adat nantin- ya. Karena pada masa tertentu, lahan itu akan dikembalikan kepada mereka. Ia mengusulkan pemerintah seharusnya merestorasi semua lahan itu dulu. Se- hingga tanah dikembalikan dalam terhadap tanah. sebuah study terkait 16
KOLOM ANGGOTA DAN KOMUNITAS keadaan yang baik karena kebija- kan pemerintah haruslah pengakuan yang sehat dan mensejahterahkan ko- munitas adat. Untuk itu, pihaknya juga mengusulkan kepada pemerintah agar lahan perkebunan itu tetap harus melindungi wilayah wilayah ekosis- tem tertentu sehingga tidak 100 persen lahan dibuka untuk kebun sawit. Peningkatan Kapasitas Dibutuhkan Dalam perjalanan 20 tahun Sawit Watch, ia melihat lembaga ini sudah berhasil mengangkat isu sawit pada tataran nasional dan internasional. Namun berjalannya waktu, pemban- gunan industri sawit telah menimbul- kan permasalahan yang beragam. "Disitu membutuhkan peningkatan ka- pasitas dan pengetahuan dari pengurus dan anggotanya. Kalau dulu hanya kam- panye begitu saja maka sekarang setelah kampanye lalu bagaimana tindakannya atas sebuah kasus, nah itu membutuhkan kapasitas yang lebih," kata Andiko. 17
TandanSawit | Edisi I 2018 18
Isu Strategis 19
Desa Warungbanten Lestarikan Pangan Lokal 20
ISU STRATEGIS Semangat kelestar- menjaga ian pangan lokal terus dilaku- kan oleh warga desa Warung- banten, yang terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. ibu- Warungbanten merupakan kota kecamatan Cibeber kaya akan sumber daya pertanian, peterna- pertambangan. kan serta potensi Desa ini memiliki alam yang in- dah dan kawasan hutan adat seluas 8 ha, benama Dungus (Ki Bujangga) temurun yang dijaga secara oleh lembaga adat kaolotan Cibadak. Warga yang bermukim di wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa dian- taranya desa Sukamulya dan Mekarsari di Banten ini, sebagian besar bekerja sebagai petani yang bekerja di kebun, ladang dan sawah organik, yang tidak menggunakan pupuk kimia. Ada juga sebagian warga yang bekerja sebagai pegawai, pedagang, dan buruh tambang. turun Semua warga di wilayah ini memeg- ang aturan Nagara Agama (Sara) dan adat lokal (buhun) yang mengedepan- kan budaya gotong royong yang terus dilaksanakan setiap menggelar hajatan desa, seperti seren taun atau panen ta- hunan. Selain sumber daya alam yang melimpah, desa juga dipimpin ini oleh seorang kepala desa yang inovatif bernama Jaro Ruhandi. Ia biasa di- panggil Jaro muda. Masih muda ka- rena dia baru berusia 32 tahun namun mampu menanamkan nilai budaya lokal kepada warga, dan menggerak- kan warga untuk melestarikan pan- gan lokal dan terus menjaga tradisi le- luhur. Ia mengajak warga desa untuk terus menanam di kebun dan ladang serta mengajak masyarakat melestari kan pangan lokal, menjaga lingkun- gandan membiasakan mengkonsumsi hasil ladang dan kebun sendiri. Selain lebih sehat dan bergizi karena ditan- am tanpa bahan kimia organik, tentu saja lebih murah dan tidak mencemari lingkungan. Kepala desa menghimbau, setiap ada pertemuan desa atau acara warga yang digelar di wilayah terse- but, maka konsumsi yang disediakan adalah pangan lokal dari kebun warga. Pangan lokal adalah pangan tradis- ional yang dihasilkan dari kebun atau ladang di desa sendiri terdiri dari ber- bagai macam makanan pokok atau tambahan serta minuman tambahan berbahan rempah. Karena itu, suguhan khas di desa Warungbanten untuk keg- iatan warga biasanya berupa dodol atau jenang dari beras, pisang, ubi, singkong, dan kopi hitam dengan gula aren. Betapa nikmat dan sehatnya pangan lokal yang diproduksi secara organik di desa ini. "Kalau bisa, jangan ada bungkus air kemasan," kata Kepala desa, Jaro Ru- handi kepada Tandan Sawit di desa Warungbanten, belum lama ini. Menu- rutnya, air kemasan dan berbagai ma- kanan olahan yang dikemas dalam plastik akanmenghasilkan tumpukan sampah plastik. Jika kemasan plastik itu terus menumpuk maka akan menjadi timbu- nan sampah yang akan mencemari ling- kungan. Petuah bijakpun disampaikan kepala desa kepada generasi muda untuk tidak meninggalkan kampung halaman, karena masih banyak yang bisa dikerja- kan di desa. Menurut dia, rezeki dapat dihasilkan di kampung desa sendiri se- hingga tidak harus merantau ke kota. "UU Desa bukan hanya mengamanat- kan bagaimana mengelola dana desa, tetapi juga bagaimana para peman- gku desa memiliki pengetahuan untuk mengelola desa dan memberdayakan warganya," kata Jaro muda. Karena itu beberapa tahun ini, ia berupaya keras agar warga di desanya "melek literasi" atau rajin membaca buku. Perpus- takaan umum disediakan untuk warga dengan menyediakan segala macam buku bacaan. Hasilnya taman bacaan "Kuli Maca" yang diinisiasi bersama warga selalu ramai. Warga berdatan- gan di taman baca dan mereka mem- baca buku, berdiskusi dan tetap ber- terus membaca. semangat untuk Prestasi yang menggembirakan, pada 2017, desa ini meraih Juara I Perpus- takaan Desa Terbaik Tingkat Provin- si Banten. "Penting adalah dengan memberikan kesadaran literasi un- tuk warga desa. Tanpa literasi, desa tidak akan maju," kata Jaro muda. Selain membaca, warga tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari hari. Untuk itu, kepala desa ini mengajak pemuda di tempat tersebut membuat peternakan kambing dan pertanian organik. Tentu saja, tujuannya warga bisa lebih mandiri dengan hasil pangan dari peternakan dan kebun sendiri dan tetap menjaga lingkungan dari bahan kimia organ- ik yang merusak tanah dan tanaman. Jika anda ingin berkunjung ke desa Warungbanten, maka perjalanan men- uju kampung ini dapat ditempuh melal- ui tiga jalur, yaitu melalui jalur Cipanas- Citorek melewati lahan bekas tambang Antam via Cibatok (Bogor-Banten), melalui Malingping-Rangkas Bitung (Bogor-Sukabumi-Banten), atau melal- ui jalur Sukabumi via Cikidang-Pelabu- han Ratu (Bogor-Sukabumi-Banten). 21
ISU STRATEGIS 22
ISU STRATEGIS Untuk berkunjung ke desa ini, banyak pilihan perjala- nan darat yang bisa ditempuh. Diantaranya menggunakan melalui Cipanas-Citorek bisa ditempuh sekitar 7 hingga 8 jam dengan jalur darat sekitar 126 KM. Rute ini lebih dis- ingkat dibandingkan melalui rute yang lain, tetapi hampir sama melalui jalan darat Cikidang-Pelabuhan Ratu sepan- jang 138 km. Melewati rute tersebut, mata akan melihat luasnya lahan bekas tambang Antam dengan jalur hutan dan melewati jalan yang penuh dengan batu batu besar. Supaya lebih praktis, maka mobil yang digunakan untuk melewati rute ini dipilih dengan tipe ground clearance besar atau 4WD maka waktu tempuh akan lebih singkat, dan sete- lah melewati daerah Jasinga, suasana alam yang terlihat adalah perkebunan sawit milik PTPN VIII kebun Cikasungka, setelah melewati daerah Jasinga. Alternatif lain bisa melalui rute Rang- kas Bitung melalui jalan Gunung Kencana-Malingping, yang membutuhkan waktu sekita 9 sampai 10 jam karena melewati jalur darat sejauh 269 KM, akan Nampak perkebunan sawit PTPN VIII kebun Gunung Kencana dan Malingping jika me- lewati rute ini. Tetapi kalau melalui jalur Sukabumi, melewati jalur Klapanunggal-Cikidang maka yang terlihat adalah ham- paran perkebunan sawit milik PTPN VIII Kebun Cikidang. Meski beberapa sungai ada yang telah tercemar, warga tidak akan berhenti melestarikan pangan lokal, salah sa- tunya menanam padi lokal. Hampir seluruh padi yang di- tanam masih menggunakan bibit padi lokal, baik yang berumur panjang maupun pendek. Penanaman padi di- lakukan secara serentak, sehingga hama yang mengganggu tanaman ini bisa disingkirkan. Padi yang telah dipanen di- simpan dalam lumbung padi tradisional yang disebut leuit. Warga desa ini memegang keyakinan bahwa padi yang tel- ah dipanen tidak boleh dijual. Mereka percaya bahwa men- jual padi akan mendatangkan "bala" atau keburukan. Kalau- pun ada yang membutuhkan pangan yang berbeda selain padi, maka bisa dilakukan tukar menukar barang atau jual- beli dengan sistem barter antar warga petani dan peladang. Selain padi, lahan kebun di desa ini juga banyak ditanam pohon Aren dan pohon Pisang. Aneka jenis pohon pisang dengan beragam varietas lokalnya tumbuh subur dan siap untuk dipetik setiap saat. Hasilnya, pohon Aren dapat di- manfaatkan untuk memproduksi gula Aren, sementara buah pisang telah diolah menjadi keripik pisang. Kedua produk itu dijual warga untuk memperoleh penghasilan tambahan. Kiat warga desa Warungbanten dalam melestari- lokal daerahnya patut diapresiasi. kan hasil kearifan Perkebunan sawit memang telah dikembangkan di Jawa Barat dan Banten sejak 17 tahun terakhir karena itu lahan sawit ramai terlihat menghampar sejauh perjalanan menuju desa Warungbaten. Saat memasuki wilayah desa, maka su- ara khas alat pemisah emas yang sedang digerakkan buruh tambang terdengar bising. Ada sebagian warga yang men- jadi gurandil atau penambang emas ilegal. Aktivitas tambang di wilayah ini menyisakan kegelisahan bagi warga karena sumber air yang mengalir di sungai yang berlokasi dekat permukiman mereka tidak lagi bersih. Keterangan yang di- himpun Tandan Sawit dari warga, bahwa 90 persen sumber air di sungai telah tercemar limbah pengolahan emas, me- nyisakan zat beracun seperti merkuri dan sianida di sungai. Sejauh ini warga masih terus menjaga satu sungai yang be- lum tercemar, masih dikeramatkan, dan dijaga kelestariannya. Pangan warga yang sehat berdampak pada warga desa yang menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan. Melestari- kan pangan lokal juga akan menciptakan ketahanan pan- gan bagi warga desa, karena mereka memiliki akses yang mudah untuk memperoleh pangan dari tanaman, ternak, ikan yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan warga. Dengan terpenuhinya pangan yang bebas dari cema- ran zat kimia, berarti ikut memenuhi kebutuhan pan- gan yang sehari hari demi kehidupan warga yang aktif dan produktif. sehat dan bergizi untuk konsumsi 23
RUU Perkelapasawitan dan Moratorium Sawit 24
TandanSawit | Edisi I 2018 25
RUU & MORATORIUM SAWIT RUU Belum Ciptakan Keadilan Bagi Lingkungan dan Buruh Pembahasan RUU Perkelapasa- witan di DPR terus memun- culkan pro dan kontra. Banyak pihak yang menolak meskipun ada juga yang mendukung karena meli- hat industri sawit memiliki kontri- busi besar dalam menyerap tena- ga kerja dan menerima pemasukan devisa negara untuk sektor perkebunan. Yang pasti sejumlah lembaga pro ling- kungan sepakat menolak RUU ini kare- na dinilai belum menciptakan kepastiah hukum untuk sejumlah isu terkait keru- sakan lingkungan, pelanggaran HAM, konflik lahan yang mengorbankan hak buruh dan petani di perkebunan sawit. Penolakan oleh beberapa organisasi pro lingkungan tersebut dinilai belum diper- hatikan oleh DPR, karena mereka belum dilibatkan dalam pembahasan RUU ini. Rancangan Undang Undang (RUU) Perkelapasawitan diharapkan bisa men- jadi instrumen hukum untuk mencip- takan keadilan bagi lingkungan, bu- ruh dan petani di perkebunan sawit. Untuk itu, Sawit Watch bersama den- gan Jaringan Kerja Lembaga Pelay- anan Kristen (JKLPK) dan Perse- Indonesia kutuan Gereja-Gereja di (PGI) menggelar Focus Group Dis- cussion (FGD) yang membahas terkait RUU Perkelapasawitan di Graha Jakarta. Oikumene PGI, Salemba, FGD kali ini mengundang perwaki- lan organisasi keagaaman diantaranya (PP) Muhammadi- Pengurus Pusat yah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Parisada Hindu Dharma In- donesia (PHDI) serta Parisadha Bud- dha Dharma Niciren Syosyu Indone- sia (NSI). --Diskusi terfokus ini juga menghadirkan perwakilah organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti Wa- hana Lingkungan Hidup (Walhi), Forest Watch Indonesia (FWI), Epis- tema Institute, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), SPI, Konsorsium Pendukung Sistem Hu- tan Kerakyatan (KpSHK), Konsorsium (KPA), Aliansi Pembaruan Agraria Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesian Human Rights Commit- tee for Social Justice ( IHCS) serta Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware menjelaskan industri dan perkebunan sawit memang men- datangkan pemasukan besar bagi ne- gara, namun usaha ini seringkali tidak memperhatikan persoalan lingkungan dan sosial sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan pelanggar an bagi hak dan kesejahteraan buruh sawit. "Hal ini justru hanya akan memperbe- sar potensi alih fungsi usaha ekonomi berbasis lahan non sawit yang menjadi perkebunanan sawit. Selain itu isi dalam draf RUU ini sudah diatur dalam pera- turan perundang-undangan yang sudah ada, seperti dalam UU Perkebunan se- hingga berpotensi akan mengakibatkan tumpang tindihnya aturan," kata Inda. Perwakilan PGI, Penrad dalam dis- semua pihak kusi ini menjelaskan terkait harus memberikan perha- tian terhadap RUU Perkelapasawitan ini, karena kebiijakan ini terkait erat luas. pada hajat hidup masyarakat semua pihak yang berkontribusi pada usaha dan perkebu- nan sawit untuk itu kita perlu duduk berdiskusi membahas strategi ber- sama untuk masa depan," katanya. "Khususnya LPBI PBNU sepakat bahwa ada banyak kasus monopoli lahan, ket- impangan hak antara petani, buruh dengan pengusaha sawit yang harus segera diselesaikan dengan aturan yang berpihak pada buruh dan petani. "Pada Musyawarah Nasional (Munas) kami di Lombok belum lama ini, kami membahas masalah tersebut dan kami menolak adanya ketimpangan antara petani, buruh dan pengusaha dalam industri sawit ini. Itu bisa sejalan den- gan semangat dan kerja teman-teman disini dalam mengadvokasi isu ini," kata Fitria yang mewakili LPBI PBNU. Sejauh ini, penolakan tidak hanya dari organisasi masyarakat sipil (CSO), beberapa kementerian juga telah men- jelaskan kepada media untuk meno- lak membahas RUU Perkelapasawitan. tersebut, perwakilan Merespon hal Indonesian Human Rights Com- mittee for Social Justice ( IHCS), David meminta agar kementerian mengeluarkan surat terkait segera resmi penolakan membahas RUU ini. Sebagian besar peserta yang hadir dalam diskusi terfokus ini sepakat bah- wa RUU Perkelapasawitan belum pent- ing dibahas saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait RUU Per- kelapasawitan, semua pihak meras perlu melakukan saling ber bagi informasi, dokumen, referensi terkait kebutuhan dari lembaga terkait untuk menambah pengetahuan dan wawasan bersama. 26
Sawit Watch tolak RUU Perkelapasawitan Sejumlah Orgaisasi masyarakat sipil termasuk Sawit Watch menilai tidak ada urgensi membuat UU khusus perkelapasawitan karena se- jumlah bab dalam 17 bab Rancangan Undang Undang (RUU) Perkelapa- sawitan sudah diatur dalam peraturan sebelumnya. perundang-undangan Sawit Watch bersama dengan se- jumlah Koalisi diantaranya Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Mada- ni Berkelanjutan memberikan masukan kritis terkait RUU Perkelapasawitan. Koalisi bertemu dan berdiskusi dengan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di gedung DPR RI di Senayan pada Agustus 2017. Masukan kritis dari se- jumlah lembaga ini diharapkan menjadi bagian penting dalam proses pemben- tukan peraturan perundang undangan. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware menjelaskan bahwa RUU Perkelapasawitan tidak pent- ing untuk dihadirkan saat ini. Karena draf dari RUU ini tidak menjawab se- jumlah permasalahan di perkebunan sawit, seperti masalah tumpang tindih lahan, perampasan tanah, persoalan buruh dan permasalahan lingkungan. RUU Perkelapasawitan ini juga dinilai hanya melindungi kepentingan pen- gusaha dan penguasa industri sawit. "Kami dari Sawit Watch dan rekan- rekan koalisi masyarakat sipil menyata- kan menolak RUU Perkelapasawitan ini. Karena banyak pasal-pasal di dalam RUU ini sudah diatur dalam undang-undang lain yang sudah ada sehingga berpotensi menyebabkan tumpang tindih aturan. Selain itu, RUU ini juga sangat tidak ber- pihak pada petani kecil," kata Inda dalam pertemuan bersama fraksi PKB tersebut. (MK) pada tahun 2005, telah mengeluarkan pu- tusan atas permohonan uji materi UU Perkebunan yang diajukan Sa- wit Watch bersama lembaga terkait. Mahkamah Konstitusi "Menurut kami hasil dari uji ma- teri UU Perkebunanlah yang harus diimplementasikan diturunkan dalam regulasi bukan dengan meng- hadirkan UU yang baru,"tegas Inda. dan Anggota Badan Legislatif dari Frak- si PKB, Ibnu Multazam menyatakan pihaknya sangat terbuka dalam men- erima masukan kritis dari berbagai pihak untuk proses pembentukan Undang Undang (UU) baru, termasuk RUU Perkelapasawitan. Ia juga akan kritis melihat apakah benar RUU berpotensi tumpang tindih dengan UU Nomor 19 Tahun 1999 tetang Perlindungan dan Pemberdayaan petani dan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. "Pada dasarnya kami dari Frak- terbuka akan mas- pe- berbagai dari (stakeholder). si PKB ukan-masukan mangku sangat kepentingan Namun memang perlu kami cermati lebih dalam apakah draf dalam RUU ini tindih dengan UU lain atau aturan lain," kata Ibnu. terjadi tumpang Menurutnya pihaknya sangat meng- hargai masukan kritis yang disam- paikan oleh Sawit Watch bersama koalisi dan fraksi PKB ia bersama akan mencermati draf RUU Perke- lapasawitan tersebut dengan seksama. "Sikap partai PKB terhadap RUU Perkelapasawitan ini diambil berdasar- kan mekanisme kesepakatan bersama. Kami pastikan standing point PKB ada- lah untuk membela rakyat, bukan si- kap membela kepentingan pengusaha, apalagi pengusaha yang merambah ke dalam kawasan hutan lindung karena itu melanggar undang-undang," kata Ibnu. Dalam pertemuan tersebut, perwaki- lan ICEL, Isna menyampaikan harapan- nya agar DPR dapat lebih meningkat- kan dan menguatkan fungsi pengawasan dari pada menghasilkan UU baru. "Fungsi pengawasan ini bisa dilakukan misalnya dengan mengawal pemerin- tah untuk mengevaluasi perizinan, audit perizinan, pemenuhan persyaratan, ke- wajiban kepada masyarakat serta kemi- traan dan lain sebagainya," kata Isna. Pada akhir pertemuan, Sawit Watch bersama Koalisi meminta Fraksi PKB tegas menolak pemba- dapat secara ini. hasan RUU Perkelapasawitan 27
RUU & MORATORIUM SAWIT Mempertanyakan Urgensi RUU Perkelapasawitan Saat ini Dewan Per- wakilan Rakyat (DPR) tengah mempersiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perkelapasawitan. Menurut Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Firman Soebagyo, komoditi sawit merupakan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. RUU ini dipandang ur- gent karena peran strat- egis komoditas sawit dari sektor hulu ke hilir dalam menopang perekonomian nasional. Lahirnya, RUU juga Perkelapasawitan tidak terlepas dari adanya hitam kampanye (black terhadap usaha campaign) sawit. perkebunan kelapa ini Ternyata, tingginya pen- dapatan Negara dan mi- nat sektor investor pada tidak dibarengi den- ini gan perbaikan tata kelola di perkebunan kelapa sawit tingginya diantaranya ke- pertanahan, konflik bakaran hutan dan lahan, masalah buruh perkebunan sawit, dan berbagai persoa- lan dalam kemitraan petani kelapa sawit. Berdasarkan Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit Peneli- oleh Direktorat tian Pengembangan Kede- putian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kontribusi sektor kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia menyumbang 7-8% PDB, penyumbang ekspor ketiga yaitu 13,7 % dari total ek- spor, menyumbang Rp. 22, 27 Triliyun penerimaan pa- jak dan menyumbang Rp. 11 Triliyun penerimaan Ne- gara dari pungutan ekspor. Namun perkebunan ke- juga berkon- terhadap degradasi lapa tribusi sawit lingkungan, konflik lahan dan konflik sosial seperti ke- bakaran hutan dan lahan ta- hun 2015 yang sebagian besar ada di konsesi perekebunan sawit menimbulkan kerugian sebesar USD 295 juta, sepan- jang 2015 juga terjadi 127 konflik lahan dengan luas lahan konflik 200.2017 Ha. Mendorong terjadinya ket- impangan dalam penguasaan pasar minyak sawit dan ket- impangan penguasaan lahan di Indonesia, dimana korpo- rasi menguasai 11,3 juta ha (71 %), rakyat menguasai 4,4 juta ha (29 %) dan 10 group usaha menguasai 2,8 juta ha (18%). Mekanisme periz- inan yang tidak terintegrasi antara kementerian lembaga dan pusat - daerah seringkali menimbulkan permasalahan terkait tumpang tindih lahan, tumpang tindih perizinan, lahan yang pemanfaatan tidak optimal serta membuka peluang korupsi di sektor perizinan sebagaimana su- dah terjadi di beberapa dae- rah di Indonesia seperti Riau dan Sulawesi Tengah. Ting- ginya ketidakpatuhan Wa- jib Pajak (Badan dan Pero- rangan) sektor kelapa sawit juga menjadi permasalahan. Dari 70.918 WP yang ter- daftar, diketahui hanya 4.099 (9,6) diantaranya yang mel- aporkan SPT Pajak. Kondisi- kondisi diatas menyebabkan besarnya potensi kerugian negara dan praktek korupsi dalam pengelolaan komoditi kelapa sawit di Indonesia. 28
TandanSawit | Edisi I 2018 29
RUU & MORATORIUM SAWIT Realitas Substansi RUU Perkelapasawitan Berdasarkan draft RUU yang telah tersebar luas dan merupa- kan hasil pembahasan di DPR, terlihat sangat jelas bahwa RUU ini sangat dipaksakan. Diketahui sekitar 80% bab dan pasal yang ada didalam ini merupakan salinan ulang RUU dari UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014. Sehingga tidak salah jika dika- takan bahwa lahirnya UU ini sangat dipaksakan untuk memenuhi kebutu- han atau kepentingan segelintir pihak. Materi yang diatur dalam RUU Per- kelapasawitan sesungguhnya sudah dia- tur dalam Undang Undang Perkebunan dan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta beberapa un- dang-undang lainnya. RUU Perkelapa- sawitan ini tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perkara kedua undang-undang terse- but sehingga berpotensi melanggar hak asasi petani yang dilindungi oleh Kon- stitusi Republik Indonesia, UUD 1945. Pengagas RUU Perkelapasawitan mengklaim bahwa RUU ini hadir un- tuk kepentingan nasional serta pen- ingkatan kesejahteraan petani. Tetapi dalam RUU Perkelapasawitan tersebut tidak terlihat secara spesifik hal menga- tur tentang petani kecil, justru yang ter- gambar adalah berbagai dukungan ser- ta kemudahan untuk pelaku usaha. Jika dilihat dari sisi substansi di dalam RUU Perkelapasawitan ini, maka akan dapat dilihat bahwa RUU ini dilahirkan un- tuk siapa dan untuk kepentingan siapa. Dukungan luar biasa terhadap pelaku usaha perkebunan sawit pada akhirnya akan semakin memperbesar potensi terjadinya alih fungsi usaha ekono- mi berbasis lahan lainnya menjadi perkebunan sawit. Keinginan pemer- pen- intah untuk meningkatkan ini pada akh- dapatan dari sektor irnya jika terwujud akan tidak RUU ini disahkan di tahun 2018. 30
RUU & MORATORIUM SAWIT Penolakan Terhadap RUU Perkelapasawitan Suara penolakan teha- dap RUU Perkelapasa- witan terus terdengar sejak disahkannya RUU ini menjadi Prolegnas termas- uk dari kalangan Pemer- jus- intahan. Pemerintah tru menganggap bahwa RUU ini belum diperlukan. Terdapat beberapa pandan- gan dari pemerintah, mu- lai dari Menteri Sekretaris Negara mengirimkan surat ke Kementerian Pertanian untuk tidak melanjutkan pembahasannya, Menteri Perindustrian yang menya- takan bahwa draft dari RUU Perkelapasawitan tidak me- muat kebijakan baru bahkan mengatur hal hal yang su- dah berlaku bahkan berpo- tensi tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada. Selain itu, Menteri Koor- dinator Bidang Perekono- mian menyatakan bahwa RUU Perkelapasawitan be- lum mendesak Kemente- rian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direk- tur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Ad- ministrasi Dirjen Penegakan Hukum juga menilai bahwa RUU Perkelapasawitan yang saat ini dibahas tidak memuat aturan pidana yang tegas dan dianggap banyak celah yang bedampak negative ter- hadap penegakan hukum . Bukan hanya pemerintah salah satu partai politik di Indonesia, Partai Gerindra pun menyatakan sikapnya. Perkelapasawitan ini akan justru merugikan rakyat dan bangsa Indo- nesia di masa mendatang," RUU kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam keteranga tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/6). RUU Perkelapasawitan yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, lanjut dia, justru memberikan lebih banyak kesempatan dan ker- inganan kepada perusahaan perkebunan dan bukan petani (pekebun) sawit. Ibnu Multazam Pimpinan Baleg Fraksi PKB dalam acara audiensi RUU Perke- lapasawitan bersama Sawit Watch, Madani, ICEL dan menyatakan bahwa, "Sikap partai PKB terhadap RUU Perkelapasawitan ini diambil berdasarkan jalur/mekan- isme kesepakatan bersama. kelapa Namun yang dapat kami pas- tikan adalah bahwa standing point partai PKB adalah un- tuk membela rakyat, jangan sampai kami mengambil si- kap yang membela kepent- ingan pengusaha, terlebih pengusaha yang melaku- kan keterlanjuran masuk ke dalam kawasan lindung jelas-jelas melanggar yang undang-undang," Jangan sampai kami mengambil si- kap yang membela kepent- ingan pengusaha, terlebih pengusaha yang melakukan keterlanjuran (perkebunan sawit, red) masuk kelapa lind- ke dalam kawasan jelas-jelas mel- ung yang undang-undang. anggar Rekomendasi RUU 1 2 Pe m e r i n t a h Perke- l a p a s a w i t a n tidak relevan un- tuk kepentingan kebutuhan dan Indonesia rakyat khususnya petani pekebun. Secara norma, apa yang hen- dak diatur di dalam RUU Perkelapasawitan telah dia- tur di dalam undang-undang yang lain dan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Perkebunan; me- n y e m p u r n a k a n Un- Undang Perkebu- dang ada nan saat ini untuk menyelesai- kan masalah lingkungan dan sosial khususnya dalam sawit praktek perkebunan harus yang Me m p e r k u a t 3 p e r k e b u - nan rakyat untuk merubah perke- bunan agar lestari berkeadilan dan sosial, dan memperhatikan lahan untuk ketersediaan pertanian pangan mela- agraria dan lui tidak bertentangan den- gan Undang Undang 1945. reforma Me n c e g a h 4 e k s p a n s i p e r k e b u n a n luas den- skala gan cara tidak memberikan ijin baru untuk usaha perke- bunan. Mengaudit akunta- bilitas HAM dan sosaila lingkungan pada serta perkebunan-perkebunan sudah ada. besar yang 31
RUU & MORATORIUM SAWIT RUU Perkelapasawitan Berpeluang Menciptakan Pelanggatan HAM RUU Sawit Untuk Industri Sawit Bukan Untuk Indonesia Oleh : Wahyu Wagiman (ELSAM) Oleh : Mansuetus Alsy Hanu (SPKS) DPR RI harus meng- hentikan proses pembahasan RUU Perkelapasawitan. Hal ini disebabkan ka- rena : Pertama, RUU berpotensi m e n i m b u l k a n norma konflik dalam pelaksan- aannya. Hal disebabkan hampir semua materi yang dimuat dalam RUU Perke- lapasawitan tercan- tum dan diatur dalam UU sejenis yang ada, seperti UU tidak Perkebunan. Paling terdapat 41 Pasal yang sama dengan No. 39 tahun 2014 tentang UU Perkebunan. Sehingga, sudah sewajarnya pengaturannya dibuat dalam peraturan pelaksanaan di bawah UU yang sudah ada. ini karena sudah Kedua, dalam RUU Per- kelapasawitan, Pasal yang mengatur mengenai perusa- haan dan pemodal jauh lebih banyak daripada pasal yang mengatur pekebun. Tidak berimbangnya pengaturan tersebut juga tidak diikuti dengan panduan sektor bis- nis baik bagi pemodal, pe- rusahaan atau pekebun yang terlibat dalam pemajuan komoditi sawit agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keber- lanjutan lingkungan hidup. Ketiga, RUU Perkelapasa- witan memporak-poranda- kan fungsi dan ketetapan dalam berbagai UU lain, sep- erti UU Pokok Agraria, UU Perkebunan, UU Lingkun- gan Hidup, serta UU Kehu- tanan dengan memunculkan definisi sendiri terkait substansi mendasar yang menjadi roh regulasi lain. Jika RUU Per- k e l a p a s a w i t a n men- jadi undang-undang tanpa koreksi yang menye- luruh akan berpeluangbesar melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya RUU Perkelapasawitan se- cara substansial melakukan perlawanan terhadap aturan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pasal-pasal sanksi bagi perusahaan dan penerbit izin yang melaku- kan pelanggaran hukum. Sebaliknya RUU Perke- lapasawitan secara substan- sial melakukan perlawanan terhadap aturan dalam UU Perlindungan dan Pengelo- laan Lingkungan Hidup, termasuk pasal-pasal sanksi bagi perusahaan dan pener- izin yang melakukan bit pelanggaran hukum. Tera- khir, proses pembahasan dan substansi RUU Perkelapasa- witan menunjukkan persfek- tif yang keliru dari pembuat kebijakan. RUU Perke- lapasawitan sesungguhnya telah meletakkan kepentin- gan pemodal besar dengan mengatasnamakan kepent- ingan masyarakat. RUU ini memberikan privilege yang besar bagi pemodal, namun tidak memberikan akses keadilan bagi masyarakat. dibiarkan RUU perkelapasa- witan muncul ke public yang di ini- siasi oleh DPR, men- imbulkan gejolak di publik. RUU Sawit untuk siapa? Pasalnya, RUU sawit lebih banyak mengatur keuntungan bagi peru- sahaan kelapa sawit. Dalam RUU ini pengaturan petani kelapa sawit, masyarakat, bu- ruh perkebunan merupakan "jiplakan" dari UU Perke- bunan no 39 tahun 2014. Beberapa hal yang krusial dari RUU Sawit diantaranya, RUU Sawit dipandang seba- gai alat legitimasi hukum un- tuk pengembangan biodiesel yang saat ini di dukung oleh BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan). Sebab, dalam UU Perkebunan tidak mengatur pembiayaan un- tuk biodiesel dan sulit un- tuk mendapatkan legitimasi secara hukumnya saat ini bahwa BPDP untuk bio- diesel yang dibiayai hampir 90% tidak diatur dalam UU Perkebunan. RUU ini mem- inta Negara untuk melaku- kan pembelaan jika ada Ne- gara atau pasar lain tidak mau membeli. Pengaturan ini san- gat jelas diperuntukkan bagi sektor perkebunan besar. Selain membajak kekuasaan Negara dengan memaksa untuk melindungi kejaha- tan usaha, juga Nega- ra wajib memberi- kan insentif fiscal dan non fiscal. juga perlind- terhadap peru- sahaan perkebunan yang tidak membangun plas- ma khususnya perusahaan perkebunan yang take over atau dibeli oleh perusahaan lain atau perusahaan ber- ganti nama untuk tidak di- beri sanksi. Padahal, petani ataupun masyarakat me- miliki konflik banyak den- gan perusahaan yang take over atau berganti nama. RUU mengatur ini ungan Karena RUU ini lahir dari DPR yang menjadi pintu masuk koorporasi perkebu- nan, maka sebaiknya Jokowi untuk membatalkan RUU ini. Untuk menjamin hadirn- ya kelapa sawit berkelanju- tan, presiden perlu memandu jalannya praktek perkebunan yang lebih baik dengan mer- ancang peraturan-peraturan yang mendukung prin- sip sawit berkelanjutan dan berkeadilan yang lebih nyata. 32
RUU & MORATORIUM SAWIT RUU PERKELAPASAWITAN Merupakan Tindakan Pembangkangan Atas Nama Hukum Terhadap Konstitusi Oleh : David Sitorus (IHCS) Komisi IV DPR se- bagai lembaga yang mengusulkan RUU Perkelapasawitan, menya- takan 3 (tiga) alasan utama pentingnya RUU Per- kelapasawitan, dian- taranya : 1). Ingin memastikan kes- ejahteraan petani sebab dalam RUU Perkelapasawitan memprioritaskan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 2) Meningkatkan profesion- alitas seluruh sektor di kelapa sawit, dari hulu hingga hilir; dan 3) Agar RUU Perkelapa- sawitan ini jadi jalan keluar terhadap carut marutnya per- izinan. Setelah mencermati dokumen tersebut, apa yang ada didalam RUU justru tak menjawab alasan yang disam- paikan oleh Komisi IV DPR tersebut. Adapaun beberapa pandangan kami diantaranya : Pertama, uraian pasal dalam RUU Perkelapasawitan tidak mencantumkan mengenai kesejahteraan petani khususn- ya pekebun mandiri. Pasal 29 dalam RUU ini menyebutkan beberapa kemudahan akses lahan bagi pekebun, namun pelaksanaannya harus men- unggu terbitnya sebuah Pera- turan Pemerintah (PP) baru. Kedua, RUU Perkelapasa- witan memberikan perlakuan istimewa terhadap perusahaan perkebunan diantaranya pen- gurangan pajak penghasilan badan, pembebasan atau ker- inganan bea masuk atas impor barang/mesin & alat produksi/ bahan baku dsb, pembeba- san atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor, keringanan pajak bumi dan bangunan, bantuan pemasa- lem- ran produk melalui terkait. baga atau Ketiga, RUU Perkelapa- sawitan nampak sekali dijadikan instrumen ke- memutihkan atau terlanjuran memberi celah perusahaan-pe- untuk rusahaan beroperasi dapat di areal gambut, hal mana terlihat pada Pasal 23 RUU tersebut. Keem- pat, RUU Perkelapasawitan ini merupakan bentuk legal violance dan/ atau perlawa- nan hukum terhadap putu- san Mahakamah Konsitutusi atas uji materi (Judicial Re- view) UU Perkebunan di- mana putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 138/PUU- XIII/2015 membatalkan pasal-pasal yang mengatur privilege (hak istimewa) ke- pada pelaku usaha yang mer- ugikan petani/ pekebun. Dan Kelima, RUU Perkelapawait- an tidak memperbaiki carut marut tata kelola perkebunan khusunya persolan perizinan. instansi alasan-alasan tersebut maka Pemerintah sudah seharusnya tidak mel- anjutkan pembahasan RUU dengan Perkelapasawitan menyatakan resmi untuk tidak akan melanjut- kan pembahasan RUU Per- kelapasawitan karena RUU Perkelapasawitan tidak mengatur norma-norma hu- kum yang baru dibidang perkebunan, dan tidak mem- carut marutnya perbaiki perkebunan. tata Berdasarkan secara RUU Perkelapasawitan untuk Kepentingan Strategik Nasional Oleh : Danang Girindrawardana (GAPKI) RUU ini perlu dila- hirkan pada alasan utamanya untuk menjaga kepentingan strate- gik nasional. Saat ini, Indonesia memiliki satu-satunya ko- moditas unggulan dibanding negara manapun ada di sektor perkebunan kelapa sawit ini. Se- hingga tidak heran terjadi ironi majority, yang unggul yang dituduh. Se- hingga seolah-olah perkelapa sawitan ini menjadi satu-sa- tunya sumber masalah yang sedang dihadapi dunia global yang sering disebut-sebut de- forestasi, climate change dan keanekaragaman hayati. Pa- dahal, kalau mau membuka data, negara-negara lain baik maju atau berkembang me- miliki laju deforestasi yang ada dalam kecepatan yang mirip, dan memiliki penila- ian bahwa untuk pembangu- nan kesejahteraan masyarakat pasti akan mengalihkan seba- gian lahan. Artinya membu- ka lahan untuk kepentingan kemakmuran bangsa adalah sangat wajar. lumrah dan jka Indonesia, masalah kebijakan ketidaksinergisan alokasi hutan, lahan dan tata ruang menjadi masalah san- gat serius yang menghambat pertumbuhan apapun jenis industri perkebunan. Perke- bunan pada umumnya men- jadi korban ketidakjelasan kebijakan tata guna lahan, sehingga hampir semua ko- moditas perkebunan Indo- nesia stagnan atau menurun. Sebagai negara agraris, kita telah mencetak prestasi im- port terus menerus atas se- mua komoditas perkebunan dan pertanian, kecuali sawit. Di Pemikiran solutif atas sink- ronisasi kebijakan yang terse- bar di berbagai UU sektoral inilah yang perlu dicarikan jalan keluarnya mela- lui RUU Perkelapasa- witan. Saya memi- liki harapan bahwa RUU ini justru bisa membantu petani sawit yang saat ini lebih banyak ditud- perambah hutan, bisa diketemukan ja- lan keluarnya dengan baik dan legal. Masalah lain yang mendesak diselesaikan adalah upaya memacu produktivi- tas kebun petani sawit, yang saat ini kalah jauh dari pe- rusahaan perkebunan sawit. ing sebagai Dengan adanya RUU me- mungkinkan untuk mengatur pola-pola kemitraan yang baik antara perusahaan dengan petani, supaya kepastian hu- kum terhadap kepentingan off taker, terdapat alih teknologi, alih manajemen, dan alih ket- erampilan pengelolaan ke- bun sawit.Saya juga berharap agar RUU harus memperkuat kredibilitas ISPO yang juga memiliki roadmap kelapa sa- wit yang sustainable dalam tiga pilar, yakni ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. saya harap- kan mampu meningkatkan kredibilitas ten- tang sawit. Karena tidak ada yang salah dengan sawit se- bagai salah satu jenis tanaman yang menghasilkan minyak nabati dengan produktifi- tas terbaik di dunia, justru sa- wit ini menjadi satu satunya pencegah laju deforestasi ka- rena penggunaan lahan un- tuk areal sawit hanya sekitar sepersepuluh apapun jenis vegetable oil yang lain. RUU juga Indonesia dari kelola 33
TandanSawit | Edisi I 2018 Serba-Serbi Sawit 34
TandanSawit | Edisi I 2018 35
SERBA - SERBI SAWIT Moratorium Harus Perbaiki Tata Kelola Hutan Industri perkebunan sawit den- turunan- gan berbagai produk nya, masih menjadi unggulan utama produk komoditas Indo- nesia. Nilai ekspornya terbesar kedua setelah batu bara dan sampai tahun 2017, Indonesia masih tercatat seba- gai eksportir terbesar sawit di dunia. industri perkebunan sa- wit tumbuh dan berkembang nyaris tanpa pengendalian dan tanpa mem- pertimbangkan dampak dan resikonya bagi kehidupan masyarakat serta ke- berlanjutan ekonomi juga lingkungan jangka panjang. Penyebabnya karena laju perluasan lahan sawit di Indone- sia yang sangat massif mengakibatkan kondisi hutan di Indonesia yang buruk. Ironisnya Kondisi itulah yang menjadi ala- san komodi- tas sawit Indonesia ke Eropa. Par- telah merevisi lemen Uni Eropa Direktif Energi Terbarukankan II (RED II) pada awal Januari 2018 yang pembatasan ekspor isinya: penggunaan bahan bakar hayati atau biofuel yang berasal dari berasal dari minyak sawit tidak akan dihitung seba- gai energi terbarukan mulai 2021. Pelar- angan tersebut dinilai mengancam bisnis sawit Indonesia karena Uni Eropa adalah pasar terbesar kedua sawit asal Indonesia. lingkungan seperti Walhi dan Sawit Watch menyebutkan secara umum, kondisi kerusakan hu- tan di Indonesia sudah memprihatin- kan. Selain di Sumatera dan Kaliman- tan, Papua merupakan wilayah yang juga kini terancam hutannya, akibat tingginya laju perluasan lahan sawit. Data lembaga Bila pemerintah tidak melakukan mor- atorium izin sawit hutan primer dan la- han gambut maka ancaman terhadap de- forestasi hutan di Indonesia akan sangat tinggi. Kebijakan moratorium tersebut juga untuk melindungi sumber pereko- nomian Indonesia, terkait adanya kebun sawit yang berlokasi di lahan gambut. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan Presiden Joko Widodo diharapkan segera me- nerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghentian sementara atau moratorium perizinan perkebunan sa- wit untuk memperbaiki tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Den- gan begitu tekanan dan kerusakan hu- tan dan lahan serta konflik agraria dan sumberdaya alam tidak semakin meluas. Inpres tersebut akan mengatur kebija- kan moratorium yang akan diberlakukan selama tiga tahun. Selama masa tersebut, tidak boleh ada izin baru perkebunan kelapa sawit atau penambahan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Menurutnya, draft Inpres tersebut telah disusun sejak 2016-2017, na- mun hingga sekarang, rancangan draft 36
SERBA - SERBI SAWIT tersebut belum diteken presiden men- jadi Inpres. Desakan tersebut juga sudah disuarakan melalui Kantor Staf Pres- iden (KSP) tetapi belum ada konsultasi. tahu mentoknya dimana, harapan kami pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk segera me- nerbitkan Inpres tentang moratorium sehingga izin pembukaan kebun sa- wit baru juga bisa dievaluasi dan tidak Inda Fatinaware. berlanjut," kata "Tidak Moratorium izin sawit hutan primer dan lahan gambut memang sudah ada sejak 2011 dan telah berjalan enam ta- hun dengan dua kali perpanjangan. Memasuki tahun kali ketiganya nanti diharapkan moratorium tersebut mam- pu merevisi aturan tata kelola hutan, maupun praktik pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit serta meningkatkan produktivitas hasil sawit. Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati menilai kebijakan mora- torium tersebut akan memberikan per- lindungan yang kuat bagi hutan. Upaya yang dilakukan oleh lembaga lembaga lingkungan termasuk Walhi dan Sa- wit Watch adalah upaya yang panjang untuk perbaiki tata kelola yang lebih baik sehingga perlu didukung lintas kementerian dan lembaga. Penundaan perizinan baru bagi perkebunan sawit harus dimanfaatkan pemerintah un- tuk lebih fokus dalam mengoptimalkan kebun kebun sawit yang sudah ada. Lahan kelapa sawit yang ada di In- donesia dinilai sudah cukup sehing- ga dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya, diantaranya dengan menggunakan bibit yang tepat dan pen- gelolaan yang baik, maka produksinya bisa dua atau tiga kali lebih banyak. Data Kementerian Pertanian menye- butkan luas lahan sawit di Indonesia hingga 2017 sekitar 14 juta ha sementa- ra hanya sekitar 5 juta ha yang merupa- kan perkebunan sawit milik rakyat. Se- mentara tingkat produksi minyak sawit Indonesia berkisar 37,8 juta ton dengan rata rata produktivitas berkisar 3,6 ton perhektar. Angka tersebut dinilai masih dibawah sementara potensi produktivitas minyak sawit Indonesia bisa mencapai 8 hingga 10 ton per ha. standar "Untuk itu, produktivitas kebun sa- wit rakyat perlu dioptimalkan den- gan memberdayakan petani swadaya yang kepemilikan lahannya masih kecil. Intinya tata kelola perkebunan yang perlu dioptimalkan," kata Inda. Ia menilai luasnya areal lahan kebun sawit di Indonesia dengan produk- si yang masih dibawah standar di- pihak akibatkan khususnya industri yang lebih berkon- sentrasi dalam upaya perebutan la- han sehingga produk sawit yang di- tanam belum terkelola dengan baik. karena banyak Ketimpangan Penguasaan Lahan Agustus 2011 menyebutkan kerugian negara akibat izin alih fungsi hutan menjadi perkebunan pada 7 provinsi merugikan negara sekitar Rp273 trili- un. Kerugian ini timbul akibat pembu- kaan 727 unit perkebunan bermasalah. Per- tanian mencatat sa- wit per 2016 sebanyak 11,7 juta ha. Ratusan juta ha lahan saat ini hanya dikuasai sektor sawit. Adanya keter- bukaan informasi atas dokumen HGU tentunya akan mempermudah publik dalam membantu pemerintah untuk mengindentifikasi lahan yang layak didistribusikan kembali kepada kelompok yang membutuhkan lahan ini. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin menyukseskan reforma agraria dan agenda pemerataan. Data dari Kementerian luas kebun lahan Penguasaan tanah yang timpang ter- jadi karena industri menguasai lebih dari satu juta hektar hingga lima juta hektar lahan untuk 1 grup perusa- haan. Sedangkan petani hanya men- guasai kurang dari dua ha lahan se- hingga warga dan petani di sekitar lahan. perkebunan juga kekurangan "Penguasaan tanah memang masih timpang, ratusan lahan hanya dikuasai oleh sektor sawit. Selain itu perusahaan telah mengambil lahan masyarakat adat menjadi lahan HGU, itulah yang memicu konflik karena hutan merupakan sumber pangan dan kehidupan masyarakat adat," jelas Inda. juta hektar "Karena yang kita inginkan adalah perubahan sistem secara struktural. Ini tidak bisa dilakukan hanya satu malam, tetapi bekerja terus menerus sampai ada perubahan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan" kata Nur Hidayati. Minimnya luas lahan yang di- kuasai oleh rakyat dan belum transparannya informasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit untuk perbaikan tata kelola dan retribusi lahan bagi masyarakat menim- bulkan konflik. Ada konsekuensi apabila dokumen HGU perkebunan sawit ditu- tup akan menimbulkan kerugian negara. Sawit Watch mengungkapkan ter- dapat indikasi lebih 40 persen perkebu- nan sawit yang dikelola oleh pengusaha merugikan negara karena mereka mem- buka perkebunan sawit di kawasan hu- tan tanpa izin konversi lahan dan HGU. data Lingkungan Hidup Sementara Kementerian pada (KLH) Untuk pelaksanaan reformas agrar- ian tersebut, Sawit Watch telah mem- bentuk tim kerja sebagai upaya dan mencari solusi konflik lahan perke- bunan sawit antara masyarakat adat , warga, petani dengan perusahaan. Banyak skema yang digunakan Sa- wit Watch dalam mengatasi konflik ini, diantaranya melakukan pelaporan terhadap perusahaan yang berkonf- lik dengan tujuan HGU atan lahan yang bermasalah itu dapat dikemba- likan kepada petani dan masyarakat. selain ditujukan perlindungan hak petani juga untuk buruh sehingga buruh juga bisa men- dapat keadilan dengan memperoleh tanah yang dikelolanya. redistribusi Reforma agraria 37
SERBA - SERBI SAWIT Penguasaan lahan yang terjadi se- lama ini dan menjadi milik kolektif perusahaan, menyebabkan warga yang bermukim di sekitar perkebunan juga kehilangan akses untuk mendapat man- faat terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti sungai dan hutan. Indonesia, persebaran perke- bunan sawit bisa dilihat dari Sumat- era hingga ke Sulawesi. Perkebunan ini dikelola terus untuk diambil hasil produksinya. Hasil olahannya memi- liki banyak manfaat, membuat ban- yak pihak ingin mengambil keun- tungan dari hasil olahannya berupa minyak sawit mentah (crude palm oil). Di Adanya resolusi parlemen Uni Eropa mengenai palm oil and deforestation of rainforest yang isinya antara lain menghentikan penggunaan minyak nabati, termasuk sawit yang sebagian besar diimpor dari Indonesia sebagai komponen biofuel pada 2020, dinilai banyak pihak sebagai suatu mekanisme untuk melakukan pelemahan industri kelapa sawit Indonesia. Aturan tersebut harus disikapi secara bijak oleh pemer- intah dan lembaga terkait. "Diplomasi global harus dilakukan oleh pemer- intah tetapi disisi lain soal konflik la- han antara masyarakat dan perusahaan juga harus dapat diselesaikan termasuk soal aturan kebijakan perizinan yang berantakan yang berpotensi konflik," kata Abetnego Tarigan, Direktur Ekse- kutif Sawit Watch periode 2008-2018. Harus disadari bahwa resiko lingkun- gan untuk model perkebunan dan komu- nitas di perkebunan sawit sangat tinggi, karena perkebunan sawit membutuhkan lahan yang luas untuk keuntungan yang lebih besar. Industri atau perusahaan sawit tidak bisa hanya membuka lahan seluas 3 ha atau 10 hektar saja tetapi bu- tuh luas lahan minimal mereka mem- buka lahan perkebunan seluas 5000 ha. "Ini masalah keadilan dan keadilan dijamin oleh konstitusi, sehingga se- harusnya dalam satu siklus HGU itu sudah selayaknya buruh juga menda- patkan tanah sendiri, sehingga lahan bukan hanya milik pemilik semata," kata Inda. "Sehingga pendekatannya harus secara nature dan desain bisnis- nya mempunyai resiko lingkungan yang sudah pasti besar," kata Abetnego. Upaya mendorong sistem perkebu- nan sawit yang ramah lingkungan, kata dia, menjadi harus segera diimplemen- tasikan. Banyaknya penggunaan ba- han kimia yang diperguna kan untuk perkebunan sawit di Indonesia, akan lingkungan. berdampak buruk bagi "Dampak pemakaian bahan kimia yang massif tersebut akan menjadi isu kerusakan lingkungan yang sangat besar sehingga harus segera dicari solusinya. Yang paling penting adalah mem perbaiki tata kelola perkebunan elapa sawit, mengurangi konflik lahan, mem- perhatikan isu lingkungan dan mem- perhatikan kesejahteraan petani dan buruh sehingga resistensi penolakan sawit pada skala internasional bisa dis- elesaikan dengan bijak," kata Abetnego. Penertiban perizinan dan evaluasi per- izinan lahan perkebunan sawit juga perlu dilakukan karena kalau hanya diletakkan dalam ruang yang bebas dan terbuka, maka yang terjadi adalah hukum rimba, siapa yang kuat itu yang akan menang. in- "Untuk sentif apa yang harus diberikan oleh pemerintah supaya fokus pada pen- ingkatan produktivitas dan pemban- gunan kesejahteraan di tingkat petani, buruh untuk pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik," kata Abetnego. itu, harus diperhatikan 38
SERBA - SERBI SAWIT Kembalikan Kejayaan Kelapa Studi yang telah dilakukan oleh Sawit Watch pada 2011 di 7 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumat- era Selatan, Kalimantan Barat, Kaliman- tan Tengah dan Sulawesi Tengah men- unjukkan bahwa telah terjadi ekspansi sawit di wilayah pangan masyarakat baik yang dilakukan oleh perusahaan perke- bunan sawit ataupun yang dilakukan oleh petani dan masyarakat sendiri. Karena itu Sawit Watch mendorong penghentian perluasan atau moratorium expansi perkebunan sa- wit. Data Sawit Watch menyebutkan ketersediaan lahan sawit seluas ham- pir 20 juta ha yang tersebar di selu- ruh Indonesia itu sudah cukup, hanya tinggal memperbaiki tata kelola dan sawitnya. meningkatkan sawit produksi Hak warga dan masyarakat adat telah dijamin oleh konstitusi sehingga pemer- ataan redistribusi lahan perlu dilakukan. Ketimpangan terjadi karena satu grup perusahaan menguasai 5000ribu ha sam- pai satu juta ha tanah. Sementara ne- gara telah mengatur bahwa sumber daya agraria bukan hanya milik seorang saja. komoditas pertanian yang beragam yang bisa dikembangkan selain sawit. Kena- pa Indonesia hanya bergantung pada produk sawit karena kondisi itu akan menimbulkan kerentanan ekonomi. apapun bisa dikembang- "Produk kan di Indonesia dengan menera- pkan model ekonomi yang tidak menindas dan tidak ekspansif. Kalau hanya bergantung pada satu komod- iti sawit saja, Nantinya bisa jadi kel- ebihan suplai sementara permintaan- nya berkurang," kata Nur Hidayati. diharapkan mam- ko- sektor pu menggairahkan moditi seper- lain, perkebunan ti kelapa dan pala yang bisa dijual secara bebas tanpa perlu proses pabrikan. izin "Kita kampanyekan sa- stop wit tetapi ada alternatif lain mis- alnya kembalikan kejayaan kelapa. Moratorium Karena kejayaan nusantara ini dulu- nya dibangun dari kejayaan buah kelapa dan cerita nusantara ini awalnya be- rasal dari kelapa," kata Inda Fatinaware. Nur Hidayati mengatakan Indo- lahan dan nesia memiliki kekayaan Pada April 2018, digelar festival dan RakernasKoalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) di Gorontalo. Dalam pertemuan itu disepakati 10 inisi- atif untuk mengembalikan kejayaan ke- lapa, diantaranya memprogramkan re- habilitasi peremajaan dan perluasan areal kelapa Indonesia, mendorong investasi untuk pembangunan industri pengola- han kelapa terpadu skala kecil menen- gah di daerah sentra kelapa serta menja- min kepastian usaha tani kelapa rakyat. Secara tanaman teknis pengelolaan pala dan kelapa juga tidak sesulit tana- man sawit. Kalau kelapa itu dikua- sai petani karena tidak harus diolah di pabrik sementara sawit dikuasai indus- tri karena harus lewat fabrikasi dan dipabrik dulu berupa minyak mentah dan tidak boleh langsung dikonsumsi. Sawit dari hulu sampai hilirnya dikua- sai oleh perusahaan dan industry, dan masih bergantung pada perkembangan pasar, sehingga walapun petani mem- punyai ribuah ha lahan sawit, tetapi mereka tidak bisa langsung menikma- ti hasilnya karena produknya harus diolah di pabrik milik perusahaan. "Sehingga petani sawit tidak bisa ber- daulat secara ekonomi dan sangat ter- gantung kepada industri tetapi kalau komoditi pertanian lain seperti kelapa, bisa lebih berdaulat karena produkn- ya tidak harus dikelola dulu dan bisa langsung dijual di pasar," jelas Inda. 39
SERBA
SERBI SAWIT 40
SERBA - SERBI SAWIT Koalisi Minta Ada Aturan Kebijakan khusus Perlindungan Buruh Sawit di Indonesia Koalisi Buruh Sawit Indone- sia menggelar workshop dan diskusi bertema 'Mendorong Regulasi Perlindungan Buruh Perke- Menurutnya, pemerintah memang perlu membenahi aturan terkait kondi- si perlindungan buruh di perkebu- nan sawit untuk melindungi buruh Belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan buruh tersebut, kata dia, disebabkan masih belum adan- ya aturan yang ketat untuk melind- bunan Sawit". Kegiatan ini digelar di dan memperbaiki kesejahteraannya. ungi buruh di perkebunan sawit serta Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018 dengan lemahnya penegakan hukum bagi pe- mengundang berbagai stakeholder atau "Terkait kebijakan baru, kami rusahaan yang melanggar hak buruh. lembaga terkait diantaranya, Kemente- mengumpulkan informasi untuk rian Pertanian, asosiasi sektor industri mengambil keputusan apakah me- "Kita berharap segera ada peraturan sawit untuk Roundtable on Sustain- nyempurnakan Permen atau mem- khusus menyangkut perlindungan bu- able Palm Oil (RSPO) dan Indonesia buat Permen baru. Dua-duanya ruh di perkebunan sawit. Sebenarnya Sustainable Palm Oil (ISPO), pengu- memungkinkan," tegas Krisman. Pak Menteri sudah pernah berjanji akan saha sawit, akademisi, serikat buruh membuat peraturan setingkat Permen serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Pembicara dari Serikat Buruh Perke- atau Kepmen," katanya. bunan Indonesia (Serbundo), Herwin Hadir sebagai pembicara per- Nasution menjelaskan pendapatan ne- Perwakilan GAPKI, Rapolo Huta- wakilan dari Kementerian Ketena- gara yang cukup besar juga berasal barat mengatakan regulasi atau aturan gakerjaan RI (Kemnaker), Ga- dari hasil produk perkebunan sawit. perlindungan buruh di perkebunan sa- bungan Pengusaha Kelapa Sawit "Maka teman-teman buruh di perke- wit merupakan cita-cita mulia. Ia juga Indonesia (GAPKI) serta Serikat Buruh. bunan sawit ini adalah salah satu menyebutkan data dari 1.601 perusa- pahlawan devisa negara, sayangnya haan sawit, baru 30 persen yang terdaf- Kasi Fasilitasi Perjanjian Kerja Di- perlindungan dan kesejahteraan bu- tar menjadi anggota GAPKI rektorat Persyaratan Kerja dari Ke- ruh jauh dari yang diharapkan karena menterian Ketenagakerjaan, Krisman umumnya pada usaha perkebunan sa- Koalisi Buruh Sawit Indonesia telah P Butar-Butar menjelaskan hubun- wit tidak ada Perjanjian Kerja Ber- membuat lembar fakta untuk perlind- gan kerja buruh dan pengusaha di sama (PKB)," kata Herwin Nasution. ungan buruh sawit di Indonesia. Lem- sektor perkebunan dan usaha sa- bar fakta tersebut dirumuskan melalui wit berbeda dengan usaha lainnya. "Hubungan kerja yang kondusif dapat tercapai dengan adanya kepastian hu- kum, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta adanya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi buruh sehingga instansi ketenagakerjaan harus "Pelanggaran- pelanggaran perburuhan ranahnya pada penegakan hukum, bu- kan domain GAPKI tetapi GAPKI hanya bisa meng- himbau," kata Rapolo. kelompok diskusi terfokus yang meli- batkan kelompok masyarakat sipil dan serikat buruh lokal dan nasional. Kesimpulan dari Lembar Fakta terse- but menyebutkan kondisi buruk buruh perkebunan sawit di Indonesia disebab- kan oleh lemahnya penegakan hukum memfasilitasi kejelasan hubungan kerja bagi perusahaan yang melanggar hak buruh dan pengusaha," kata Krisman. buruh dan belum adanya aturan per- lindungan buruh di perkebunan sawit. 41
SERBA - SERBI SAWIT Penyusunan Dokumen Policy Brief Pengelolaan Gambut di Sumsel Perbaikan Tata Kelola dan Pemberdayaan Perkebunan Rakyat Sawit Watch telah menyusun sebuah risalah kebijakan atau Policy Brief terkait pent- ingnya pengaturan kebijakan lokal untuk pengelolaan ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Dokumen berjudul "Urgensi Kebijakan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan" ini disusun sekitar 5 bulan sejak November 2017 sampai Maret 2018. Pertimbangannya adalah sejak kebakaran hutan terjadi pada tahun 1980-an, pemerintah Indone- sia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Namun implementasinya dilapangan belum maksimal dan belum dirasa- kan berdampak pada tata kelola hutan sendiri. Untuk itu, Sawit Watch menilai perlind- ungan dan pengelolaan ekosistem gam- but penting untuk segera diatur khususnya pada aturan di tingkat provinsi supaya kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat dapat lebih diimplementasikan. Salah satu wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan di eksositem gambut adalah Sumatera Selatan. Tentu saja aturan itu tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah gambut. Dokumen ini telah disampaikan kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) di Sumatera Sela- tan, diantaranya Hutan Kita Institute (Ha-KI) serta Jaringan Masyarakat Gambut Sumsel (JMG-Sumsel). 42
"Sawit Watch adalah sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia yang didirikan sejak 1998 berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem pekebunan kelapa sawit. Sawit Watch berfokus pada persoalan kelapa sawit di Indonesia, dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan sosial bagi petani buruh, dan masyarakat adat / lokal menuju keadilan ekologis." Sawit Watch 43 @sawit_watch