||tlkun Jnmllhtnlilian ItITA$ [[$ Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan dan Banding ISSN:1411-8.S4 Vol. 10 | No.l Khalimi* Unive8itas Jayabaya ARTICLE INFO AB ST RACT KeWonis: Pajqk, Wajib Paiak, Sagkcta, Direktorat I endsal Pajak 'Ihe parpose of lhis study is to identily the Wsifility of the / ties to the dis- pute in dn *nt to win the tax disp te case. Atltlysis of the pcttiL's to lhe displtte in uinnin& the tat disp fe cn6e is expected to idartifu tha taxpayet. Thi6 Eludy uses juridicsi nomati?,e research uith the aryrctch of tltis te'earch lrulonesia- The res'ijf' of this laat to ?xamhe efrftts lo lzsoloe tat dbptltas i study found lhat at altefiltioe tax dispute rcsolution is keeded to fesolue the abo?e problens, su.h as nwliatiolr of tax disp les cotldLlctedw aft ifidEnn- dmt pattf. ThercIorc, fle r$earcher sl!8gests lhltt il is fl.ecessvy to create tr Tat Displtte R?solutiox and Medintiut Institution ?ohidt is a fiofi-rfiinisterial gowntment tgen!:y whose d t! is to hafidle .oftplaiftts afidbe an ifillepehdent ftediatot of lhe tM rlhpxte betuven the tatpaler afid the Dfuectorate Gefieral ofTsxeE. Conesponding Author: Ttj orlpehelitim, ini adalah untuk flengidmhfrkasi kLlnuhgkhnnihtk-pihak Wng bettiksi daLan tpaVa nefienafigkafi kas s sengkata pajak- Andlbis pi- hak-pihakya E befiikoi drldm memenangkon kos s sensketa psiak dihaftp- kafl dnryt nekgidefitifiktsi Toajib pajak. Penelitian ini nengg nakan pefteli- tiar ntftnatif luridis de?lgat peftdEkttan rldli attdd g-tnda g pehelilian ini thltuk nvngkajl xpew pmwlesaitn smgketapajak di btdottisia. Hasil pe,ne- liliafl ininenem kan bahr'a ililetlukafi penlelesaiah setgketd pajak altettlo- tif uflI1tk fieryelpsnikalr fiaEaloh di otas, seperti mediasi seflgkzto paiak yang dilnkukatl olah pihrk lndepe den. OIeh karma ittl, peneliti ne ymankafl bahtn pei fiembuat Lenbaga Pmyelesaiafi Senglcta ddn Mediasi Pajak laftg mehrpakafi lelnbaga pefiefintah non-kementerian yang merniliki tugas ufit kmefiafigrnikcberctan dan menjadi medialor ifidepellde dati sefigketa pajak nttam unjib pajak difl Diftklont lehdersl Pajak. Jumal Penelitian Hukum Legalitas Volume 10 Nomor 1 Januari 2016 - tuni 2015 ISSN 1411-8554 hh. 1- 6 O2015 JPHL. A[ rights releNed.
furnat Pe@titib Htkud Legalitae Vottne 10 No.1 lan@i 207G Pajal adalah sumber utana pendapatan negara dan sumler terbesar pembiayaan Fmban$rnan di Indo- nesia. Sejalan dengan kontribusi signifikan dan posisi strategis ini, sekior pajak harus dikelola sedemikian rupa sehingga sektoi ini nFmiliki keandalan yang tinggi dalam ban'"k hal, terftas.uk dalam Fnlalesai- an sengketa dan kepastian hukEr (Budiono, 206). Sengketa di dalah paiak merupakan sengketa yang timbul antara Waiib Paiak atau Fnangtunt paiak dengan pejabal yang berwmang sebagai akibat di- keluarkarmya keputusan yang dapat diaiukan Ban- ding atau cugalan kepada Pmgadilan paiak berda- sarkan peratuan perundang-undangian perpajakaA termasuk Gugatan alas pelaksanaan penagihan ber- dasarkan Undang-undang Penagihan Paiak dengan Surat Paksa (Pamrmgkas, 2011; Rachmawati & Sari- ono,2011). Timbulnya sengketa paiak antara Waib paiak de. ngan 6skus (aparat Direktomt Jenderal Paiak) apa- bila Wajib Pajak tidak dapat menyehriui ketetapan paiak dari hasil pemeriksaan pajak atau rindek.n dalam rangka penatihan untuk pemmtutan paialg dan keputusan Iain yang dilakukan oleh aparaa Di- rektorat Jenderal Pajak. Masalah utarna waib pajak adalah keberatan me- reka sering ditolak sehintta mereka fi€ngajukan banding ke pengadilan paiak Namu4 dalam Foses banding para wajib pajak cenderung melllenant- kan kasus ini. Fakta tersebuf didukung dengan dala putusan pengadilan pajak tahun 2015 yang menun- jukkan bahwa wajib pajak serint menang di peng- adilan pajak. Sangat penting unfuk menenu.rkan solusi unfuk akumulasi kasus di pengadilan pajak karena menghabiskan waktu dan energi perhbayar pajak dalam merrcari keadilan dan jaminan lnrkurn Bagi nerek4 lebih baik menghabiskan waktu mere, ka unfuk mmingkatkan Frtumbuhan ekonomi da- ripada benmsan dmgan masalah dalam mencari keadilan ([yas & Burton, 2012). Dalam €nalisis terhadap kasus s€ngketa paiak pada tingkat l4ahkarnah Agung (MA). penyebab perseli- sihan pajak adalah selisih perhituntan antara wa- iib pajal dan Direktordt Jenderdj P4ak mengenai jun ah pajak yant harus dibayarkan. pudyatmoko (2009) memapark.n bahwa peEturan paiak dibuat untuk menguiangi kesempataR wajib paiak lmtuk menyalahgrrnakan kesempatan lmtuk rneningkat- kan sengketa paiak. Penyelesaian sengketa pajak membuhrtrkan wak- tu dan pros€s yang panjang. Namun, banyak yant mengajukan banding atas penyelesaian sengketa paiak mereka ke tingkat Mahkamah Agung. Oleh karena itq moti\,?si wajib pajak untuk mengajukan perselGihan paiak harus diidertifi kasi. Soal lamarqra waktu penyelesaian sengketa pajak, s€cara rnendasar ifu melanggar prinsip yang seder- hana, cepat dan murah- Masalah ini menarik karena peran lreradilan yang independe& yang tidak dipe- ngaruhi oleh pihak mana pu4 bersil! dan profesi- onal belum ter$rujud seperti yang diharapkan Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap per- adilan menurun (Budiono, 2005). TuFan penelitian ini adalah untuk mentidertifika- si ketnungkinan pihak-pihak yang bertikai dalam upap menenangkan kasus Eengteta paiak. Aialisis probabfitas pihrk-pihak yang bertikai dalam me- menangkan kasus sen8keta paiak dihampkan dapat mengid€ntifikasi wajib paiak. Seielah ih, anatisis diarahkan pada p€nerapan peraturan peryajakan di hdonesia dan mencoba memtle{ikan solusi dalam peryelesaian sengketa pajak dalam perpajakan In- METoDoLocr PENEr,rr N Penelitian ini menggrmakan penelitian norrnatif yuddis. Muhjadi dan Nuswardani (2012) menyata- kan bahwa penelitian hukum nonnalif adalah pe- nelitian yang mengevaluasi masalah hukurn dari suduf pandang ilrnu hukum secara mendalam ler- hadap norma-norma hukum yang terbentuk. P€{rdekatan urdang-undang dari penelitian ini mengkaii upaya Fnyelesaian s€ngketa pajak di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Hukum Administrasi Pajak dan Hukum Pentadilan pajak, Data yant diklJnpulkan melalui psElitian kepus- takaa4 sedangkan data yang digunakan merupa- kan data sekurder yang umumnya berwuiud doku- men, baik legal dotumen rauprm dokurnen lain. Pendekatar yuridis mrmatif dipergunakan dalam usaha mencapai validitas data dentan mengacu ke- pada norma-noma hukum yang difuangkan dalam perundang-rmdangan dan putusan. IIasrL PENELlrIaN DAN PEMB iAEAN Pe*rrr*srrelr Su{crrre PeJex Dalam Peraturan No. 6 Tahrn 1983 tentang Keten- tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KuP) yant diubah meniadi Penturan No. 16 Tahun 2O0O dan yang terakhir diubah meniadi Peratuan No. 28 Ta- hun 2fi7, diatur bahwa iika waib pajak tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak (SKB tentang iumlah
pajak yang harus dibayar, mereka diizinkan untuk menSajukan sengketa. Yang dimaksud dengan sengketa pajalg menurut UndanS-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pmg- adilan Pajak adalah sengketa yang dihasilkan dari bidang perpajakan antara wajib pajak dan aparat pajak yaJlg berwenang. Konsekuen6i dari penerbit- an ketenfuan puhEan yang dapat diajukan s€bagai banding atau litigasi ke Pen8adilan Pajak berdasar- kan aturan peraluran perpajakan" termasuk yang berperkara atau banding atas pelaksanaan pemu- ngutan pajak berdasarkan Peratuan Pemungutan PaFk dengan surat penegakan. Menurut Undan&undang No. 14 tahun 2002 ten- tant Pengadilan Pajak, s€orang yang beryerkara tidak menlrnda atau menghalangi pelaksanaan pemrmgutan paiak alau kewaiiban pajak. Namun, Fmohon banding atau pen8gutat dapat mengaiu- kan pemintaan untuk menmda pelaksanaan tin- dak lanjut pemur€utan pajak selama pemefilsaan sengketa pajak sedang berlangsung sampai pulusan Pengadilan Pajak diputuskan. Permintaan untuk pe- nundaan hanya dapat dikabr kan pada situasi men- desak yang mengakibatkan kerugian kep€ntingan pihak yang berperkara jika pelaksanaan pengum- pulan pajak dilakukarl S€suai dengan pasal 77 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Paiak, dalam ka- itarurya dmgan pennohonan Pminiauan Kemba- li (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkarnah Agung melalui Pentadilan Paiak. Ada- pun PK hanya dapat diajukan berdasarkan alasan s€bagai berikut 1) Bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslilut pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya di- putus atau didasarkan pada bukti-bukti yanS kemu- dian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku; 2) Apa- bila herdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menmtukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan paiak akan meng- hasilkan putusan yant berbeda; 3) Apabila telah di- kabulkan suatu hal yang tidak dihmtut atau lebih dari pada yang dituntut kecuali yang diputus ber- dasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c; 4) Apabila .nenSenai suafu batian dari trmtutan belum dipu- tus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya; dan 5) Apabila terdapal suahr putusan yang nyala-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perahran penrn- dant-undantan yang berlaku. XTBERATAN PRosss SENGKETa PaJAx Keberatan adalah awal dari proses penyelesaian s€ntketa paiak tentang Sumt Ketetapan Pajak yang KlMliditPNEL.s^aN sde(E Pirr,..i.ur &RrddN Da BiNrrNc tidak disetujui oleh waiib pajak (WP). I'roses kebe- ratan ini nrerupakan upaya administrasi yant pe- nyelesaiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan untuk mengajukan keberatan keti- ka dilihat dari wakfu ke wakfu, ahnan semakin ke- ldt dan ada kecenderungan, bah\,va LtnhrL mengaiu- kan keberatan tidak sederhana, karena persyaratan unfuk menSajukan keberatan meninSkat, misalnya, harus diaiukan secara tertulit dalam Bahasa In- donesia dan menyatakan jumlah pajak yang harus dibdyar oleh 1 4) serta aJasdnnya, terlebih la8i, per- aturan saat ini unhrk mengajukan keberatan ada persyaratan tambahan bahr^/a mer&a harus mem- bayar jumlah pajak yang ditunjukkan pada SKP bahwa koreksi disetujui oleh wP, Masalahnya akan muncul jika pajak disehriui oleh WP bahwa nilai ko- reksi cukup besar, sehingga WP lidak dapat mampu membayar- J&a persyaratan tidal dipenuhi, sulat keberatan tidak dapat dipertimbangkan dan dipro- ses lebih laniut, sehingga WP tidak memiliki kesem- patan rntuk merneriksa SKP untuk mendapatkan keadilan. Dalam proses penelitian keberatan yang dit€rapkan saat ini adalah bahwa ada ketentuan yang memba- rasi hak pembuktian oleh WP yaitu, bukti, cararan d an informasi yang tidak dibefikan pada saat proses p€m€riksaan paia.k sebelum SKP diterbi&an, tidak dapat dianggap sebagai bukti pada saat keberatan, keclali bukti pihak keliga yang pada saal p(oses pe- meriksaan belurl dimiliki oleh WP. Direktorat Jenderal Pajak (DIP) memberikan wakbr selana 12 (dua belas bulan) rmtuk memeriksa dan memutuskan keberatan WP, jika, selama waktu ifu DJP tidak mehutuskan keberatan, maka l€beratan $ry dianggap diterima. Jangka waktu 12 bular ada- 1ah waktu yang larna bagi WP untuk mendapatkan Lepastian hu-L.um apalah keberalan diterima, se- bagian ditedma, ditolak atau bahkan iumlah pajak yal g harus dibayarkan ditambahkan oleh DlP. Te*ait dengan l4?kfu pembubaran keberatan pa- jak, bila dibandingkan dengan keberatan Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Cukai menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat kepuhrsan tentang penentuan keberatan dalam 60 (€nam puluh) ) hari sejak keberatan diterima. Jika dalam jangka waktu lersebut tidak memenuhi p€rsyaralan, keberatan dianSgap diterima, peraturan dijelaskan sebagai berikut: a. Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif darvatau nilai pab€an untuk pmghitungan B€a Masuk 3-
Iurttl Penditian Htkun Le&alit8 Votu$e 70 Na.1 lonumi 2016 dapat mengaiukan keberatan secara teftiis ha- nya kepada Direktu Jenderal dalam waktu tiga pduh hari seiak tangtal penetapan dengan me- nyeralkan jaminan sebesar Bea Masuk yang ha- rus dibayar. b. Direktur Jenderal memutuskan keberatan seba- gaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka wakfu enam puluh hari seiak ditedmanya keb€- ratan. c Apabila keberatan Bebatainana dimaksud pada .yal (l) ditoldk oleh Direktur Jenderal, iaminan dicafukan dan Bea Masuk yant terutang diang- gap telah dilunasi, dan apabila keberatan diteri- ma, janinan dikembalikan. d. Apabila dalam jangka waktu eia]n puluh hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Drektur Jendeml tidak memberikan keputusarr keberat- an yant bersanSkutan dianggap diterima dan iaminan dikembalikan. e. Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembaliania- minan seba8aimana dimaksud pada ayat (3) dan ayal (4) dilakukan setelah jangka waktu enam puluh hari Pemerintah rnernberikan bunga se- besar dua persen setiap bulannya urluk selama- lamanya dua puluh empat bulan. Dari uraian di atas, dapat dianalisis lebih lanlut lBhwa: Pertama, proposal keberatan pajak yang diterapkan saat ini harus memenuhi beberapa per- sfaratan adminiskasi seperti: diaiukan dalam tita bulin setelah tanggal SKP yang telah dikirim, harus nremberikan alasan yang jelas dan iika terkait de- ngan sengketa nilai pajak yang harus dibayar, WP harus menyatakan berapa nilai patak yang harus dibayar oleh wajib pajal9 serta harus membayar pa- iaI( dalam SKP yant disepakati selama proses audit pajak. Dengan kohdisi Fng tidak sederhana, dapat Erjadi bahwa proposal keberalan WP tidak meme- nuhl Frsyaratan formal E€hlngga kebcratan tklak dapat diFoses lebih lanjut, dengan demiklan pihak W? tidak dapat mengakses proses sengketa pajak rmtuk mendapatkan keadilan. Ditinjau dari teori ke adila& kasus ini telah merusak rasa keadilan publik temtama para waiib pajak yang menghadapi €eng- keta pajak. Kedu4 waktu penyel€saian keberatan yang sangat panjan& resolusi pe$elisihan yang sangat lama ini adalah ketidakadilan, sebagaimana dinyatakan oleh William Penn dalam bukunya Some Fruits oI Soli tude, t}le Year 1693: "Menunda Keadilan adalah Ke- tidaladilan". Penyelesaian sengleta yang panjang 4 ini juga melanggar rasa keadilan publik, khuzusnya wajib pajak. Ketig4 pengaFan kebemtan membutuhkan bia- ya yang tidak kecit jika WP mengaiukan keberat- an maka ia harus membayai pa.iak terlebih dahulu yanS temuat dalam SKP yang disetujui dalam pro- ses pemeriksaan pajak, dan iika keberatan WP tidak diberikan atau dibedkan sebagian karena kurang bayar pajak, naka WP akan dikenakan penalti 500,6 dari pajak yang tidak dibayarkan dalam surat kepu- tusan, s€lain itu karena mengajukan keberatan tidak sedeftana dan tidak semua WP menguasai pioses keberatan maka ia harus menyewa seorang profe- sional 1mhrk membant! mewakili atau membanfu wajib paiak. Biaya penyelesaian sengketa pajak yang tidak murah, dapat membual wajib pajak dalam masalah likuiditas yang tidak dapat mengakses pro- ses keberatar! sehingga bertentangan dengan rasa keadilan lrublik terutama wajib pajak. IJroses penyelesaian sengketa patak pada tingkat ke- beratan tidak sederhana, ifu membutuhkan waktu yang lama dan tidak akan mwah, terutarna dalam kondigi l IP yang mengajukan keberatan SKP ku- rang bayar (SKPKB), jika wajib pajak kalah maka WP akan dikmakan penalti 50plo dari pajak yang ti- dak dibayarkan. Diperlukan penyelesaian sengketa pajak altematif irntuk menyelesaikan masalah di atas, seperd me- diasi smgketa pajak yang dilakukan oleh pihak in- dependen. Oleh karena ihr" peneliti mmyarankan bahwa perlu membuat l,embaga Pmyelesaian Seng- keta dan Mediasi Pajak yang merupakan lembaga pemerinlah non-kementerian yang mem iki tugas unhrk menan&mi keberatan dan rnenjadi mediator independen dari sengketa paiak antara W? dan DJP. KESTMPILAN DAN SaeaN KBsrMPuL^N fuflyelesaian cengkct8 rn€makan waktu ld|na kar€- ns dldasalkdn pada princip legelitaF EeguEi dcngarl leori negara konstifu 6ional, implementasi penye- lesaian senSketa harus didasarkan pada peratuan perundang-mdangan yang berlakq penyelesaian kebemtan selama dua belas (12) bulan, penlelesai- an banding 16 (enam belas) bulan dan peninjauan kembali enam (6) bular! Biaya penyelesaian seng- keta yang tidak murah karena untuk mengaiukan keberalan, wajib pajak terlebih dahulu harus nelu- nasi pajak yang terutang karena nilai koreksi pajak yang disetujui. Untuk menSaiukan bandin& itu juga mensyaratk€n ketenfuan bahwa wajib pajak harus membayar 50% dari pajak yang harus dibayar, di
(,lrlffiilP.Ny*F,uN sNc{F! P4rx MouD' (E"rs. N DaN BTNDINC samping itu PenFdilan Pajak hanya ada di Jakarta, Yogyakarta dan Srrabaya, tmh* wajib pajak yang jauh dari lokasi-lokasi tersebut misaln]'a dari di wi- layah Indonesia tengah dan timur. perlu waktu dan biaya untuk menghadiri beberapa kali pengadilan bandins. Pmyelesaian sengketa tidak sed€rhana, membu- tuhkan wakfu yang sangat lama dan lre ar:ut-larut dan rrremerlukan biaya yang malEl sehingga ber- tentangan dmgan rasa keadilar' teiutarna keadilan bagi wajib pajak yang memfiki smgketa pajak yang mencari keadilan. Untuk membenhrk l€r$aga Pen',elesaian Sengketa dan N4ediasi Paiak adalah lembata pemerintah fion- -kementerian yant beidomisit di Jakaita dan m€- milik kantor perwakilan di setiap ibu kota p'rovin- si, yang bertang$mg jawab unfuk menangair dan memuh$kan keberatan pajak dan meniadi media- tor tenfang sengketa pajak antara otoritas pajak dan wajib paiak, baik pros€s mediasi sebelum dibentuk atau seteldh SKP dibuat oleh otorilas paidk. RBFERENsT Budionq Abdnl Rachm ad.26. Prngafltor Ilmu H,rkrtt, IvlalanS: Bayu Media Publishin8 Hadin Muhiadi dan Nunuk Nuswardani (2012) PefletitiLn Hukum lnalotlqsiL Kontempoler. Jogyakatta: GeFra' Publishing. llyas W. B. and Burton k (2012\ Manajemm SeflSkcta i{nlam Pungatqn Pajak Anaasis yuidis teth^d&P Teori dan KdJrls. Jakarta: Mitra Wacana Media. Pamungkas, H. (2011). Penyelesaian Sengketa Pajak. ainus Business Reuieu,2(1),55L-563. Perm,W. (1905). Somelruits of solitade. }Ieadley. Pudyatmoko Y (2009). Psngantar Hukun Pajak,logydkarta: Lembaga Penerbit Andi. Radmawati, A. R., & Sariono, l. N. (2011). UPaya Hukum Waiib Pajak Atas Surat KetetaPan Paiak Kurang Bayar YanS Ditetapkan oleh Fiskus Datam Pemenuhan Hak wajib Paiak. Percpektit 75(4r, 196-213. Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia 1945. Undang-undang No. t4 tahun 2002 tentang Pentadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 hntang Pemilu anggota DPR DPD DPRD. 5-