TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO SKRIPSI Oleh: FADHELIA TRI AFITASARI NIM 101190202 Pembimbing: Dr. LUKMAN SANTOSO, M. H NIP. 198505202015031002 JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2024
ABSTRAK Afitasari, Fadhelia Tri 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H. Kata Kunci/Keywords: Perkawinan, Kawin Hamil, Hukum Islam Perkawinan hamil di luar nikah adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika seorang perempuan hamil sebelum menikah dengan pasangannya. Hal ini menjadi masalah yang seringkali menjadi sorotan dan kontroversial dalam mayarakat, karena adanya stigma dan norma yang ada di dalam masyarakat terkait perkawinan dan kehamilan di luar nikah. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan hamil di luar nikah sangat bervariasi, termasuk kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, perubahan social budaya, serta tekanan dari lingkungan dan keluarga. Selain itu banyak faktor lain yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini, seperti pendidikan, kelas sosial, agama, dan budaya. Dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana akad nikah perkawinan wanita hamil menurut perspektif hukum Islam di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?. 2) Bagaimana relasi hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamil dalam praktik kawinan hamil menurut perspektif hukum Islam di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab, yaitu Imam Ḥanafi dan Imam Shafi'ī mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki lain. Imam Mālik dan Imam Ahmad bin Ḥanbal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan anatara wanita hamil karena zina dengan laki- laki lain sampai dia melahirkan. Imam Mālik dan Imam Ahmad bin Ḥanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Kemudian untuk jawaban rumusan masalah ke dua pendapat ulama madzhab menyatakan bahwa relasi hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamilyaitu, anak memiliki hubungan atau relasi dengan ibu, dan juga keluarga ibunya. ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang termasuk zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang besar. Sebuah hal yang berbeda Ketika pernikahan dilakukan seseorang yang dilalui dengan perbuatan tidak halal, pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat zina. Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga Batasan-batasan pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman.1 Tujuan perkawinan, tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh 1 Wahyu Wibisana,"Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Jurnal Pendidikan Agama Isla Ta'lim,Vol.15 No.1 2017, 31. 4
kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. 2 Saat pelaksanan perkawinan, ada kalanya mempemlai perempuan sedang dalam keadan hamil, secara tekstual terkait wanita hamil terhap dua keadaan, yakni wanita hamil akibat perkawinannya dengan suami yang sah, wanita hamil akibat zina. Terkait kondisi yang pertama, yakni menikah dengan wanita hamil akibat perkawinan dengan suami yang sah, mungkin karena wanita tersebut telah bercerai dengan suaminya terdahulu atau karena ditinggal mati oleh suaminya terdahulu atau karena ditinggal mati oleh suaminya terdahulu, maka menikah dengan wanita tersebut hukumnya haram, sebab wanita tersebut masih dalam masa iddah, sebab iddah-nya wanita yang sedangkan hamil sampai melahirkan anak yang dikandungnya.3 Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS al-Thalāq ayat 4 sebagai berikut : ِئَّلا َّو ٍر َهْشَا ُةَثَلَث َّنُهُتَّدِعَف مُتْبَت لالّ ِقَّتَّي ْنَم َو َّنُهَل ْمَح َنْع ْلَع ْجَي َ ْرا ِنِا مُكِئ اَسِن ن ِم ِضي ِحَمْلا َن ِم َنْسِئَي ِئَّلا َو ِلاَم ْحَلاْا ُتَلوُا َو َنَضِيَك مَل ا ًرْسُي ِه ِر ْمَا ْن ِم ُهَّل َضَّي ْنَا َّنُهُلَجَا Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya). Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.4 2 Slamet Abidin, Fiqh Munakaḥat 1 (Bandung: Pustaka Setia 1999) 3 Wahabah Al-Zuhaily, Fiqh Islam (Jakarta: At Tahriyah, 1976), 3. 4 Departemen Agama RI , Al-Qur'an, 65:4 5
6 Adapun terkait dengan kondisi yang kedua yakni kawin dengan wanita hamil akibat perbuatan zina, maka di dalamnya terdapat dua keadan yaitu, wanita hamil tersebut kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, dan wanita hamil tersebut kawin bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jumhur ulama sepakat mengenai kebolehan seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki menghamilinya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam QS Al-Nūr [24]: 3 yakni sebagai berikut: ٍنا َز َّلاِا اَهُحِكْنَي َلا ُةَي َّو ًةَك ِرْشُم ْوا ًةَيِنا َز َّلاِا ُحِكْنَيَلا يِنا َّزلا لرُح َو ٌك ِرْشُم ْوَا َم ِ Laki-laki yang berzina tidak mengawini, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.5 ِنا َّزلا َنْيِن ِم ْؤُمْلا يَلَع َكِلَذ UU perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam pasal 2 ayat (1) bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah dan tidaknya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam madhab mengenai kawin hamil. 6 5Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 24:3 6 Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam", Journal of Islamic Law Studies, Volume 3 No.2, (2020), 10.
Pandangan ulama fiqih mengenai pernikahan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ada ulama yang mengharamkan perkawinan hamil karena zina dan ada juga ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Secara rinci akan dikelompokkan menjadi dua pendapat: Imam Ḥanafi dan Imam Shafi'ī mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki lain. Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan isteri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah ditetapkan oleh hukum. Menurut Imam Ḥanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Shafi'ī, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan dan dapat pula dilakukan persetubuhan.7 Imam Mālik dan Imam Ahmad bin Ḥanbal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan. Imam Mālik dan Imam Ahmad bin Ḥanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Menurut Imam Mālik dan Ahmad bin Ḥanbal mengambil kesimpulan bahwa 7 M.Samsukadi dan Luthfiya Nizar, "Implementasi Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, No.1, (2019), 63. 7
8 wanita haid tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan.8 Perkawinan hamil di luar nikah adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika seorang perempuan hamil sebelum menikah dengan pasangannya. Hal ini menjadi masalah yang seringkali menjadi sorotan dan kontroversial dalam mayarakat, karena adanya stigma dan norma yang ada di dalam masyarakat terkait perkawinan dan kehamilan di luar nikah. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan hamil di luar nikah sangat bervariasi, termasuk kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, perubahan sosial budaya, serta tekanan dari lingkungan dan keluarga. Selain itu banyak faktor lain yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini, seperti pendidikan, kelas sosial, agama, dan budaya. Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamya. Kehamilan di luar nikah ini merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas dikalangan remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. 8 Ibid, 63.
Oleh sebab itu, penelitian ini membahas perkawinan hamil di luar nikah yang dianggap umum dalam kalangan masyarakat saat ini. Pasalnya dalam perkawinan hamil di luar nikah tentunya memiliki aturan dan syarat didalamnya. Sedangkan perkawinan hamil di luar nikah ini juga disebabkan karena dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum nikah. Dalam hal ini perkawinan menjadi alasan untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat membersihkan nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada zina secara terus menerus. Fenomena ini menimbulkan masalah hukumdan sosial yang sangat kompleks, terutama dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penyusunan ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap paktik perkawinan hamil di luar nikah. Peneliti berusaha untuk melihat realitas perkawinan hamil di luar nikah yang berada di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, yang identik dengan desa yang terpelosok dan masih banyak praktik perkawinan hamil di luar nikah. Dari data yang tercatatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko kasus ini mengalami peningkatan dari tahun 2021-2022. Untuk kecamatan Sooko sendiri tercatat terdapat 22 pelaku kawin hamil. Bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA pun sangat menyayangkan hal ini harus terjadi, apa lagi rata-rata dari pelaku ini merupakan anak yang masih di bawah umur. Dan karena dengan alasan demi kemaslatan umat akhirnya pihak Pengadilan Agama dengan terpaksa mengijinkan dispensasi nikah terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut. Pihak KUA sendiri sebenarnya sudah 9
mengupayakan berbagai cara untuk menyadarkan para pelaku. Mulai dari sosialisasi dan juga bekerja sama dengan Kepala Desa dan juga Kepala Kecamatan untuk meminimalisir terjadinya praktik hamil di luar nikah. Kepala KUA mengharapkan bukan hanya infrastruktur saja yang diperhatikan namun juga SDM dari masyarakat ini perlu diperhatikan, terutama perlunya wadah atau tempat sebagai pengembangan bakat para anak muda agar lebih bermanfaat.9 Adapun hasil wawancara dengan bapak Khoirul Hadi selaku tokoh agama (modin nikah), didapatkan informasi bahwa terdapat sebanyak 29 orang melakukan pernikahan secara siri pada tahun 2023, dan sembilan diantaranya melakukan pernikahan dengan kondisi wanita sedang hamil. Berdasarkan banyaknya praktik perkawinan hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam konteks topik penyusunan praktik perkawinan hamil di luar nikah bisa menjadi fokus penulitian yang menarik dan bermanfaat untuk dipelajari. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA HAMIL DI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO" 9 Bapak Meky Hasan Tachrudi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Februari 2023. 10
11 B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana akad nikah perkawinan wanita hamil menurut perspektif hukum Islam di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana relasi hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamil menurut perspektif hukum Islam di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? C. Tujuan Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap akad nikah perkawinan hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 2. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap relasi hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamil dalam praktik perkawinan hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu: 1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta menambah khasanah hukum keluarga Islam, khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam, menjadi referensi dan juga acuan terhadap kajian berikutnya yang berkaitan dengan keluarga Islam, serta
12 diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas khasanah dalam keilmuan. 2. Secara Praktis Penelitian ini diterapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah- masalah perkawinan hamil di luar nikah, khususnya di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. E. Telaah Pustaka Selain menggunakan buku-buku dan beberapa referensi yang relevan, peneliti juga melakukan telaah terhadap hasil penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian tedahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Pertama, penelitian yang ditulis Nurkholis Septohadi berjudul "Pernikahan Wanita Hamil di luar nikah Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan 5 Ilir Palembang".10 Rumusan masalah dalam penelitian Nurkholis Septohadi yaitu; 1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah? 2) Bagaimana proses pernikahan wanita hamil di luar nikah berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019? 3) Bagaimana solusi untuk menekan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah?. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kelurahan 5 Ilir Palembang adalah kurangnya pemberian pengetahuan Pendidikan Agama 10 Nurkholis Septohadi, "Pernikahan Wanita Hamil Di luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kelurahan 5 Ilir Palembang", Skripsi (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).
Islam dari orangtua kepada anak-anaknya, kemudian juga kurangnya perhatian orang tua terutama kasih sayang seorang bapak kepada wanitanya sehingga mereka mencari lelaki lain (pacar) yang bisa menyemangati mereka yang menyebabkan mereka terjerumus pada seks bebas. Kemudian proses pernikahan wanita hamil di luar nikah sama seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja apabila mempelai masih dibawah umur 19 tahun, harus ada dispensasi hukum dari Pengadilan Agama dengan cara mengikuti sidang di Pengadilan Agama terlebih dahulu, setelah adanya dispensasi tersebut maka kedua mempelai baru dinikahkan seperti pernikahan umumnya. Kemudian solusi untuk menekan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Kelurahan 5 Ilir Palembang ini yaitu perlunya orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus pada perbuatan zina, dan jika anak sudah memasuki usia siap nikah, hendaknya orang tua untuk menyegerakan untuk menikah. Persamaan dari penelitian Nurkholis Septohadi dengan penelitian ini yaitu dimana keduanya sama-sama membahas tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang digunakan, tempat penelitian, serta teori yang digunakan. Pada penelitian Nurkholis Septohadi berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan 5 Ilir Palembang. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan kajian teori atau bersumber pada tinjauan hukum Islam. 13
14 Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nurul Pertiwi dengan judul "analisis Pasal 53 ayat 1 KHI tentang perkawinan wanita hamil".11 Dengan rumusan masalah yakni; 1) Bagaimana Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) terhadap Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro?. Berdasarkan hasil penelitian ternyata petugas pencatat nikah membolehkan pernikahan wanita hamil terjadi dengan dasar Kompilasi Hukum Islam, Q.S An-Nuur Ayat 3 dan sesuai dengan madhab Imam Shafi'ī yang menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil dapat dilakukan ketika yang menikahkan adalah pria yang menghamilinya. Manfaat dari pernikahan wanita hamil ini adalah untuk menjaganya nasab sang bayi, menjamin keberlangsungan hidup sang bayi dan dapat menutup aib wanita dan keluarga. Modhorotnya adalah peristiwa ini dapat berkelanjutan dan menjadi hal yang sangat biasa bagi masyarakat. Adapun penelitian Nurul Pertiwi memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait perkawinan wanita hamil. Sedangkan perbedaanny adalah, dimana pada penelitian Nurul Pertiwi fokus menggunakan kajian teori sumber Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan pada penulisan penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Akbar Baihaky berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus KUA Kecamatan Sewon 11 Nurul Pertiwi, "Analisis Pasal 53 Ayat 1 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil", Skripsi (IAIN Metro. 2017).
Kabupaten Bantul)"12. Rumusan masalah dalam penelitian Akbar Baihaky yakni; 1) Bagaimanakah pandangan penghulu terhadap nikah hamil? 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah hamil?. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam hal ini yaitu apabila laki-laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Adapun persamaan penelitian Akbar Baihaky dengan penelitian ini yaitu pada teori yang digunakan yaitu menggunakan hukum Islam tentang nikah hamil. Sedangkan perbedaanya terletak pada rumusan masalah serta tempat penelitian. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian Akbar Baihaky yaitu, bagaimanakah pandangan penghulu terhadap nikah hamil. dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah hamil. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan rumusan masalah Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap akad nikah dalam praktik perkawinan hamil di luar nikah, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap relasi hokum anak yang dikandung dengan yang menikahi wanita hamil dalam praktik perkawinan hamil di luar nikah. Keempat, penelitian yang ditulis oleh Oktavia Pungky Nuraini berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil di luar Nikah dan Solusinya dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas 12Akbar Baihaky, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil Studi Kasus KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012). 15
Kabupaten Banyumas).13 Rumusan masalah pada penelitian Oktavia Pungky Nuraini yakni; 1) Apa penyebab banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas? 2) Bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas?. Dengan hasil penelitian penyebab terjadinya hamil di luar nikah pada remaja di Desa Karanglewas Kidul terbagi menjadi 5 faktor yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor peran keluarga, faktor keagamaan dan faktor lingkungan. Solusinya terhadap pencegahan remaja hamil di luar nikah, fenomena hamil di luar nikah sebagai sebuah aib dan malapetaka terhadap keluarga inti. Sebab itu solusi dari keluarganya memberi dorongan ataupun motivasi agar terjauhi dari perbuatan hal seksual yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Perbedaan penelitian Oktavia Pungky Nuraini dengan penelitian ini terletak pada faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah dan solusinya dalam hukum Islam yang dilakukan di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Adapun persamaan dari penelitian Oktavia Pungky Nuraini dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan sumber hukum Islam sebagai teori. Sedangkan perbedaan terletak pada rumusan masalah pada penelitian Oktavia Pungky Nuraini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut Apa penyebab banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, 13Oktavia Pungky Nuraini, "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Diluar Nikah dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)", Skipsi (Purwokerto:IAIN Porwokerto, 2020). 16
Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, dan Bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Sedangkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap akad nikah dalam praktik perkawinan hamil di luar nikah, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap relasi hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi dalam praktik perkawinan hamil di luar nikah. Perbedaan juga terletak pada tempat penelitian. Kelima, Irmayanti "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang di Lahirkan (Studi analisis hukum Islam)". 14 Rumusan masalah pada penelitian Ishak Tri Nugroho adalah 1). Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam? 2). Bagaimana Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam?. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan karena ada sebagian ulama yang menyatakan sah dan sebagian lagi menyatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Mengingat status hukum perkawinan wanita hamil sah, maka status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a 14 Irma, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang di Kandung", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2018. 17
menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Persamaan penelitian Irma dengan penelitian terdapat pada teori yang digunakan yakni menggunakan teori hukum Islam. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah, dan juga fokus pembahasan yakni penelitian Irma fokus pada status anak yang dilahirkan menurut hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada relasi anak dengan suami yang menikahi. Penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap akad pernikahan menurut empat madzhab, yang mana menurut Imam Ḥanafi dan Imam Shafi'ī mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki lain. Imam Mālik dan Imam Ahmad bin Ḥanbal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan anatara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan. Imam Mālik dan Imam Ahmad bin Ḥanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Serta pada perspektif hukum Islam terhadap relasi hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamil, yang mana pada beberapa penelitian yang menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan penelitian ini fokus menggunakan perspektif hukum Islam khususnya pendapat para madzhab. F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian a. Jenis Pendekatan 18
Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (field research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.15 Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengungkap pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. b. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yaitu penelitian yang menggunakan teori-teori hukum. Pada penelitian ini menggunakan teori-teori hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang menelaah sebuah permasalahan atau kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. 2. Kehadiran Penelitian Kehadiran penelitian sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu penelitian karena peneliti merupakan actor sentral sebagai subjek untuk melakukan penelitian dan instrument pendukung untuk melakukan penelitian. Oleh sebab itu kehadiran peneliti sangat diperlukan di lapangan, dalam melakukan penelitian peneliti harus benar-benar turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung. 3. Lokasi Penelitian 15 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1998), 63. 19
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Penyusun memilih lokasi ini karena praktik hamil di luar nikah di daerah tersebut belum dikaji atau diteliti pihak manapun. Maka dari itu penyusun sekaligus peneliti yang mengetahui keberlangsungan terjadinya fenomena tersebut ingin meneliti dengan tinjauan hukum Islam. 4. Data dan Sumber Data a. Data Data yang digunakan dalam peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, karena data adalah sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah: 1) Data tentang akad nikah dalam praktik hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 2) Data tentang relasi hokum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamil di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. b. Sumber Data Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 1) Sumber data primer 20
Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau responden (tidak melalui perantara).16 Sumber data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan narasumber kepala KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar, dan juga pelaku praktik perkawinan hamil di luar nikah untuk mencari data informasi tentang praktik perkawinan hamil di luar nikah. 2) Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui sumber lain yang tersedia. Sumber data sekunder ini sebagai pelengkap dalam penelitian ini bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi informasi dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan internet, serta wawancara. 5. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengelolahan data hasil wawancara dengan narasumber. Pada penelitian ini peneliti ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Wawancara 16 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik (Bandung: Tarsit 1990), 163. 21
22 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 17 Adapun informan yang akan diambil datanya dalam penelitian ini adalah bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA, bapak Khoirul Hadi selaku tokoh agama (modin nikah), Lia Noviana selaku dosen sekaligus yang paham dengan bab ini (expert), bapak Pernadi tokoh masayarakat sekitar, bapak Kateman selaku saksi perkawinan hamil, F, VM, SR, RD selaku pelaku kawin hamil, dan juga wali dari F salah satu pelaku kawin hamil. b. Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan profil desa, profil penelitian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.18 6. Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- 17 Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka Press UIM Sunan Kalijaga, 2021), 67. 18 Rifa'I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 67.
23 bahan yang lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dari sinilah peneliti akan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah kawin hamil di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap relasi hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamil dalam praktik kawin hamil di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Kemudian menarik kesimpulan secara umum tentang jawaban dari informan tersebut. 7. Pengecekan Keabsahan Data Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut: a. Tahap pralapangan: berawal dari peneliti yang menyusun rancangan penelitian memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian. b. Rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.
c. Tahap pekerjaan lapangan: meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. d. Tahap analisis data: selanjutnya peneliti pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh dan penarikan kesimpulan. 8. Tahapan-Tahapan Penelitian Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Tahap penelitian tersebut meliputi: a. Tahap persiapan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian seperti membuat proposal penelitian, menetapkan fokus penelitian dan hal lainnya yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian, dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan. b. Tahap lapangan, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara pihak yang yang bersangkutan dengan praktik pernikahan hamil di luar nikah Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. c. Pengolahan data, yaitu jika semua data sudah terkumpul langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data yang telah diperoleh selama kurun waktu satu bulan. G. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan penjabaran dalam penelitian ini maka penyusun ingin mengelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing terdapat beberapa sub bab. Pembahasan dalam sub bab tersebut tentunya akan saling 24
berkaitan agar dapat mengacu pada jawaban dari permasalahan yang terjadi. Sistematika dalam pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Hal- hal tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan gamabaran dasar men genai permasalahan yang diteliti. Bab II: Landasan teori, dalam bab ini memaparkan landasan teori yaitu dengan memaparkan teori, yang merupakan landasan teori yang memuat pengertian perkawinan hamil di luar nikah, dengan tinjauan hukum Islam. Dalam bab ini juga memuat berupa berupa pemaparan data tentang perkawinan hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Bab III: Gambaran umum, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum praktik hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Tentang akad nikah serta status anak dalam praktik hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Bab IV: Analisis hukum, dalam bab ini berisis tinjauan hukum Islam terhadap status anak dan akad nikah dalam praktik perkawinan hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Bab V: Penutup, dalam bab ini berisikan penutup yang merupakan bab terakhir dalam rangkaian penyusunan hasil penelitian, yakni memuat kesimpulan dan saran dari tinjauan hukum Islam terkait praktik perkawinan hamil di luar nikah. Kemudian dilanjutkan diakhir penyusunan skripsi meliputi 25
daftar pustaka, lampiran-lampiran, persyaratan penelitian, dan persyaratan orsinilitas atau keaslian tulisan. 26
BAB II PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM A. Konsep Perkawinan Dalam hukum Islam perkawinan termasuk kedalam kajian hukum perdata. Perkawinan dalam Bahasa Indonesia yaiu berasal dari kata "Kawin" yaitu menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jeni, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "Pernikahan", yang berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.19 Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bebahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah(حاحن) dan zawa ( جاوز ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. 20 Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah berikut ini: ْتَكَلَم اَّم ْن ِمَف ِت ٰنِم ْؤُمْلا ِت ٰنَص ْحُمْلا َحِكْنَّي ْنَا ًلا ْوَط ْمُكْن ِم ْع ِطَتْسَي ْمَّل ْنَم َو ٍضْعَب ْۢ هالّ َو ِۗ لم ْمُكُضْعَب ِۗ ْمُكِناَمْيِاِب ُمَلْعَا ُ لم ْمُكُناَمْيَا ْن ِ ٍۚ َرْيَغ ٍت ٰنَص ْحُم ِف ْو ُرْعَمْلاِب َّنُه َر ْوُجُا َّنُه ْوُتٰا َو َّنِهِلْهَا ِنْذِاِب َّنُه ْوُحِكْناَف َّنِهْيَلَعَف ٍةَش ِحاَفِب َنْيَتَا ْنِاَف َّن ِص ْحُا آَذِاَف ٍۚ ٍناَد ْخَا ِتٰذ ِخَّتُم َلا َّو ٍت ٰحِف ٰسُم ِت ٰن ِم ْؤُمْلا ُمُكِت ٰيَتَف ْن ِ 19 Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7. 20 Amin Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenademia Group, 2014), 35. 27
َا َو ِۗ ْمُكْن ِم َتَنَعْلا َيِشَخ ْنَمِل َكِلٰذ ِۗ ْن ࣖ ِباَذَعْلا َن ِم ِت ٰنَص ْحُمْلا ىَلَع اَم ُفْصِن هالّ َو ِۗ ْمُكَّل ٌرْيَخ ا ْو ُرِبْصَت ٌمْي ِح َّر ٌر ْوُفَغ ُ Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.21 Maksud dari ayat tersebut adalah hubungan badan tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata. Perkawinan merupakan Sunnatullah, hukum alam di Dunia. Perkawinan dilakukan oleh semua makhluk ciptaan Tuhan termasuk manusia. Seperti dalam firman Allah: َلا ا ْۢ ْنُت اَّمِم اَهَّلُك َجا َو ْزَ ْلاا ُتِب ْيِذَّلا َن ٰحْبُس َن ْوُمَلْعَي Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang- pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.22 ْلاا َقَلَخ َّمِم َو ْمِهِسُفْنَا ْن ِم َو ُض ْرَ ُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِنْيَج ْو َز اَنْقَلَخ ٍء ْيَش ِ للُك ْن ِم َو Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).23 َن ْو 21Departemen Agama RI, Al-Qur'an 4:25 22Departemen Agama RI,Al-Qur'an, 36:36 23Departemen Agama RI,Al-Qur'an, 51:49 28
Islam sangat menganjurkan perkawinan, banyak sekali ayat-ayat Qur'an dan hadis-hadis yang memberikan anjuran untuk nikah diantaranya: ْمُكَنْيَب هِت ٰيٰا ْن ِم َو ْمُكِسُفْنَا ْن ِ لم ٍت ٰيٰ لل َلا ٍم ْوَقِ ًةَّد َوَّم Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. لل ْزَا ْوُنُكْسَتِ ا اًجا َو َن ْو ُرَّكَفَتَّي اَهْيَلِا ْمُكَل َكِلٰذ َقَلَخ ْيِف ٖ ٖ ْنَا ِۗ َّنِا َلَعَج َو ًةَم ْح َر َّو Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan Perempuan mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan perkawinan dapat bervariasi dari satu individu atau pasangan ke individu. Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Komplikasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah.24 Tujuan perkawinan selain yang disebutkan di atas ada tujuan lain, orang yang menikah sudah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk memuaskan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan sebagai berikut: 24Muktiali Jabir, "Pernikahan menurut Hukum Islam", Pendais: Jurnal Pendidikan dan wawasan Keislaman,Volume. 1 Nomor.1.(2019),58 29
30 1. Melaksanakan anjuran Nabi Saw 2. Memperbanyak keturunan 3. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.25 Karena Allah SWT memerintah seperti yang disebutkan dalam firmannya. َل ى ٰك ْزَا َكِلٰذ ِۗ لل ْلُق ْمُهَج ْو ُرُف ا ْوُظَف ِۗ ْحَي َو ْمِه ِراَصْبَا ْن ِم ا ْوُّضُغَي ْمُه ْؤُمْلِ لل ْلُق َو َن ْوُعَنْصَي اَمِب ْۢ َّنِه ِراَصْبَا ْن ِم َنْضُضْغَي ِت ٰن ِم هالّ َّنِا َّنُهَتَنْي ِز َنْيِدْبُي َلا َو َّنُهَج ْو ُرُف َنْظَف ْحَي َو َنْب ِرْضَيْل َو اَهْن ِم َرَهَظ اَم َّلا ِا َنْي ِز َنْيِدْبُي َلا َو َّۖ َّنِهِب ْوُيُج ى ٰلَع َّنِه ِرُمُخِب ْوَا َّنِهِٕىۤا َبٰا ْوَا َّنِهِتَل ْوُعُبِل َّلاِا َّنُهَت َنْبَا ْوَا َّنِهِٕىۤاَنْبَا ْوَا َّنِهِتَل ْوُعُب ِءۤاَبٰا ا َو ْخِا َّنِهِن ْيِنَب ىِلوُا ِرْي َغ َنْيِعِبهتلا ِوَا َّنُهُناَمْيَا ْتَكَل ْيِنَب ْوَا لنلا ِت ٰر ْوَع ى ٰلَع ا ْو ُرَهْظَي َوَّۖ ِءۤاَسِ ْلاا َلا لرلا َن ِم ِةَب ْرِ ْوُب ْوُت َو ِۗ هالّ ىَلِا ا َهُّيَا اًعْي ِمَج ُيِل َّنِهِلُج ْرَاِب َنْب ِرْضَي َّنِهِتَنْي ِ ِز َن ْوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل َن ْوُن ِم ْؤُمْلا َنْيِن ِم ْؤُمْلِ ٌرْيِبَخ َ ْوَا َّنِهِنا َو ْخِا ْوَا َّنِهِتَل ْوُعُب ِءۤا َم اَم ْوَا َّنِهِٕىۤاَسِن ْوَا َّنِهِت ٰوَخَا لطلا ِوَا ِلاَج ِ ْمَل َنْيِذَّلا ِلْف ِ ْن ِم َنْيِف ْخُي اَم َمَلْع Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 25 Wahyu Wibisana,"Perkawinan dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Volume.14. Nomor.2.(2016),191.
sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang- orang yang beriman, agar kamu beruntung. Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dalam melakukan perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), yaitu bila dalam pernikahan yaitu adanya calon prngantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Bila mana dalam pernikahan menurut Islam calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus beragama Islam. Sah merupakan sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Mengenai rukun perkawinan menurut jumhurul ulama yaitu: 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita bahwa akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. 3. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. 4. Shigat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan olah seorang wali atau wakilnya daripihak wanita, dan dijawab oleh calon penganti laki-laki. Kemudian yang dimaksud syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah 31
32 dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. 2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah harus dua laki-laki muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun menurut golongan Ḥanafi dan Ḥanbali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.26 Hukum menikah terbagi menjadi lima sesuai dengan kondisi masing- masing, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Menurut madzhab Ḥanafi, hukum menikah adalah sebagai berikut: 1. Fardu atau wajib, hukum nikah menjadi fardhu jika terpenuhi empat syarat, yaitu: a. Adanya keyakinan jika tidak menikah maka akan terjerumus pada zina. b. Tidak mampu berpuasa yang bisa mencegahnya dari perbuatan zina. c. Tidak bisa mempunyai budak Perempuan. 26Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:UII Pres Yogyakarta,2011), 33.
33 d. Mampu memberi mahar dan infak dengan cara halal. 2. Sunnah muakadah, hukum menikah menjadi sunnah muakadah jika mempunyai keinginan untuk menikah tapi dia masih bisa menahan dan tidak khawatir terjerumus pada perzinaan. 3. Haram, hukum nikah menjadi haram jika ada keyakinan kuat pernikahannya bisa mendorong suami atau istri untuk mencari nafkah haram dengan cara berbuat jahat atau menzalimi orang lain. 4. Makruh, hukum nikah menjadi makruh jika pernikahannya dikhawatirkan akan berdampak pada mencari nafkah haram dengan cara berbuat jahat atau menzalimi orang lain, dan kekhawatiran tersebut tidak bersifat pasti dan dia tidak serratus persen. 5. Mubah, hukum nikah menjadi mubah jika mempunyai keinginan menikah sekedar untuk melampiasakan nafsu biologis, tapi jika khawatir terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah.27 Menurut madzhab Mālik i, hukum perkawinan adalah sebagai berikut: 1. Fardhu, hukum menikah menjadi fardhu bagi orang yang mampu memberi nafkah jika memenuhi syarat-syarat berikut: a. Mempunyai keinginan untuk menikah. b. Ada kekhawatiran akan terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah. c. Tidak mampu berpuasa agar bisa menahan diri berbuat zina. 27 Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab (Jakarta: Kencana, 2021), 6.
d. Tidak mempunyai kemampuan membeli budak Perempuan. 2. Haram, hukum nikah menjadi haram jika sseorang khawatir terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah dan dia tidak mampu mencari pekerjaan halal untuk memberi nafkah, atau tidak mampu berhubungan badan dengan istri (al-wat'u). 3. Sunnah, hukum menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang tidak ada keinginan untuk menikah akan tetapi dia punya keinginan untuk mendapatkan keturunan, dengan syarat dia harus mampu menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah dan juga mampu berhubungan badan dengan istrinya. 4. Makruh, hukum menikah bagi laki-laki atau Perempuan menjadi makruh jika dia sama sekali tidak ada keinginan untuk menikah, dan jika menikah dikhawatirkan tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami atau istri atau pernikahannya menyebabkannya dirinya terganggu untuk melakukan perbuatan tatawwu (perbuatan baik/ibadah), baik dia punya keinginan mempunyai keturunan atau tidak. 5. Mubah, hukum menikah menjadi mubah (boleh) jika dia tidak punya keinginan untuk menikah, tidak punya keinginan untuk mempunyai keturunan dia mampu menunaikan kewajiban pernkahan, dan pernikahannya tidak membautnya terganggu untuk melakukan perbuatan tatawwu' (perbuatan baik/ibadah).28 28 Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab,7. 34
Hukum nikah menurut madzhab Shafi'ī secara lengkap sebagai berikut: 1. Mubah, menurut madzhab Shafi'ī hukum asal nikah adalah boleh (ibadah). Jika seseorang menikah dengan niat bersenang-senang dan sekedar melampiaskan syahwat saja, maka hukum ibadah (boleh). Akan tetapi jika niat nikahnya untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan agar mendapatkan keturunan, hukumnya menjadi sunnah. 2. Wajib, hukum menikah menjadi wajib jika menikah menjadi satu-satunya cara agar terhindar dari perbuatan haram, baik bagi laki-laki atau perempuan. 3. Makruh, hukum menikah menjadi makruh jika dia merasa tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan. 4. Sunnah hukum menikah menjadi sunnah Ketika mempunyai keinginan menikah dan sudah mampu memenuhi kewajiban rumah tangga.29 Menurut madzhab Hanbali, hukum nikah adalah sebagai berikut: 1. Wajib yaitu bagi seorang laki-laki atau Perempuan yang khawatir terjerumus pada hal yang dilarang seperti perzinahan jika tidak menikah, walaupun kekhawatirannya tersebut bersifat dzan (sangkaan kuat). 2. Haram menikah menjadi haram jika berada di dar al-harb (bukan negara islam) kecuali dalam keadaan darurat. Jika dia menjadi seorang tahanan yang sedang ditahan, hukum haramnya berlaku secara mutlak dalam keadaan apa pun. 29 Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab,8. 35
36 3. Sunnah, hukum menikah sunnah bagi seseorang (laki-laki atau Perempuan) yang mempunyai keinginan menikah akan tetapi tidakada kekhawatiran terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah. 4. Mubah, hukum menikah menjadi mubah bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan menikah, seperti orangtua renta dan orang yang lemah syahwat, dengan syarat pernikahannya tidak membawa bahaya atau kesengsaraan bagi istri.30 Sesungguhnya nikah itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi, tetapi ia juga mencangkup pemelihara agama, perlindungan terhadap Wanita, pengembang keturunan, serta memperbanyak umat dab merealisasikan harapan Nabi Muhammad Saw dan masih banyak lagi kemaslahatan lainnya. Pokok-pokok hukum perkawinan dalam Al-Quran diterangkan dalam lebih dari 8 surat, Adapun inti hukum perkawinan dicantumkan dalam al-Quran Q.S. al-Baqarah ayat 221-237 mengenai perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena susunan.31 Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam al-Quran Q.S.an-Nur ayat 32 yang artinya: َءۤا َرَقُف ا ْوُن ْمُكِٕىۤاَمِا َو ْمُكِدا ْلاا اوُحِكْنَا َو هالّ ُمِهِنْغُي Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.Allah akan Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."32 ْوُكَّي ْنِا ِۗ َبِع ْن ِم َنْي ِحِلهصلا َو ْمُكْن ِم ى ٰماَيَ ٌعِسا َو هالّ َو ُ ِۗهِلْضَف ْن ِم ُ ٌمْيِلَع 30 Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab,9 31 Ahyuni Yunus,Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, (Makasar:Humanities Genius,2020), 26. 32 Departemen Agama RI,Al-Qur'an, 35:32
Dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang memperkuat firman Allah di atas dimana Rasulullah bersabda: "Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku termasuk golonganku". (HR. Bukhori -Muslim).33 Selain hal yang disebutkan di atas hukum perkawinan dapat menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk menikah dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk menikah. Sedangkan ulama Shafi'ī menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalua tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang demikian itu wajiblah baginya untuk menikah. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk menikah, tetapi belum sangat mendesak sedangkan biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalua menikah hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk menikah. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin 33 H.R Bukhori-Muslim 37
seperti mencampuri istri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada kebutuhan batinnya karena sakit jiwa atau kista atau penyakit lain boleh mendustainya, namun ia wajib menjelaskan semua kepada laki-lakinya. Ibarat seperti seseorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.34 Anjuran menikah, di dalam al-Qur'ān Allah telah meberikan contoh bahwa salah satu sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah, dalam firman Allah SWT Q.S al-Ra'du 38: ٍل ْوُس َرِل َناَك اَم َوِۗ ًةَّي ِ َل اَنْلَعَج َو َكِلْبَق ْن ِ للُكِلِۗ ِ َا ِ ٌباَتِك ٍلَج لم ًلًُس ُر اَنْلَس ْرَا ْدَقَل َو هالّ ِنْذِاِب َّلاِا ٍةَيٰاِب َيِتْأَّي ْنَا لرُذ َّو اًجا َو ْزَا ْمُه Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (382)" (382) Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya.35 Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.36 34Dwi Dasa Suryantoro,"Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam",Ahsana Media:Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian keislaman, Vol.7.No.02,(Juli,2021),41. 35Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 13:38 36Ahmad Atabik,Khoridatul Mudhiiah,"Pernikahan dan Hikamhnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,Vol.5.no.2(Desember 2014), 293. 38
Perkawinan memiliki momen sakral bagi Masyarakat yaitu Ketika akad diucapkan oleh mempelai laki-laki untuk memenuhi salah satu rukun perkawinan. Akad nikah merupakan perpaduan dari dua kata yaitu akad dan nikah. "Akad" sendiri berasal dari Bahasa Arab "al-'Aqad" yang artinya perikatan atau perjanjian. Sedangkan secara fiqh akad merupakan pertalian ijab. Dan kata "nikah" juga berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti mengumpulkan. Jadi makna dari akad nikah tersebut adalah perjanjian untuk mengumpulkan (laki-laki dan perempuan) menjadi satu (keluarga).37 Dalam artian akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua orang atau pihak (laki-laki dan Perempuan) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab Kabul sendiri merupakan pernyataan serah terima kedua belah pihak yang berasal dari wali Perempuan, sedangkan Kabul merupakan pernyataan penerimaan dari suami atau yang mewakilinya. Ijab Kabul merupakan salah satu rukun nikah yang bersifat wajib, karena ia menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Dalam fiqh munakahat menulis bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ijab kabul, yakni adanya: 1. Ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita 2. Ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki 3. Kata-kata "nikah" atau kata-kata lain yang semakna dengannya 4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan 5. Diungkapkan dalam satu majelis (bersambung tidak selang waktu lama) 37 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga (Yogyakarta: Laksana,2018),81. 39
Dalam pasal 27-28 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengatur mengenai ijab Kabul yang menyatakan bahwa ijab dan kabul anatara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.38 Sesuatu yang hukumnya wajib pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalamnya. Tujuan yang pertama, yaitu untuk menggapai Ridha Allah Swt, mengingat akad nikah merupakan perbuatan menghalalkan yang haram. Sebab akad nikah itu serah terima (ijab dan Kabul) sehingga dengannya dua lawan jenis dapat bersatu (bersetubuh secara halal). Jadi akad nikah ini menghindarkan kita dari zina (berhubungan yang dilarang Allah Swt, karena dilakukan sebelum atau di luar perkawinan). Kedua sebagai bukti ketaatan kepada Allah Swt, karena salah satu perintah Allah Swt adalah menjauhi zina, dengan melakukan akad nikah berarti telah melakukan perintah Allah Swt. Maka tidak salah bila ini mwmiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan jalan melaksanakan perintah-Nya terutama yang berhubungan dengan maksiat (zina). dengan adanya akad nikah juga sebagai jalan menuju keluarga Sakinah mawadah warahmah, menjaga iffah kehormatan diri sendiri sebagai manusia beriman, selamat dari fitrah dan penyakit serta untuk melahirkan generasi pemuda Islam shalih dan shalihah. Dalam pelaksaannya, akad nikah memiliki adab yang harus dipenuhi. Tujuan dari adanya adab ini adalah agar pernikahan semakin berkah dan diridhai oleh Allah Swt. Berikut merupakan adab dari akad pernikahan: Pertama, menghindari semua hal yang menyebabkan tidak sahnya akad nikah. 38 Marwanto dkk, Hukum Islam (Bali: Erika Books Media Publishing, 2023), 114. 40
Inilah salah satu adab yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Dengan hal ini adab mengharuskan agar akad nikah dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada, seperti saling Ridha, tidak ada paksaan, wali dari pihak Perempuan, serta saksi. Maka agar akad nikah sah secara hukum Islam, penuhilah semuanya, seperti dalam sabda Rasulullah Saw "tidak sah nikah kecuali dengan wali (pihak wanita) dan dua saksi yang adil (Amanah)". (HR.Tirmidzi).39 Kedua, pengantin wanita dianjurkan tidak ikut dalam majelis akad nikah. Hal ini dianjurkan karena dalam majelis akad nikah biasanya banyak laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk penghulu atau pegawai KUA. B. Konsep Kawin Hamil Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang termasuk zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang besar. Sebuah hal yang berbeda Ketika pernikahan dilakukan seseorang yang dilalui dengan perbuatan tidak halal, pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat zina. Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga 39 H.R Tirmidzi 41
Batasan-batasan pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman.40 Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu pasal 2 ayat (1) bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamnya dan kepercayaannya itu". Menurut Hukum Islam sendiri suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya pebuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat anatara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat madhab mengenai kawin hamil. Pertama pendapat imam Shafi'ī yaitu Mazhab ini mengutarakan pendapatnya menikahi seorang wanita Hamil di luar nikah sah, namun tidak sah bersetubuh dengan seorang wanita hamil sebelum dia melahirkan anak yang dikandungnya. Pendapat tersebut tergambar dalam ayat berikut (an nur ayat 23 24) : ٰ ْلاا َو اَيْنُّدلا َّۖ ِة َر ِخ ا ْوُناَك اَمِب ُمْلا ِت ٰلِفٰغْلا ِت ٰنَص ْحُمْلا َن ْوُم ْرَي َنْيِذَّلا َّنِا ٌباَذَع ْمُهَل َو َن ْوُلَمْعَي ىِف ا ْوُنِعُل ِت ٰن ِم ْؤ ْمُهُلُج ْرَا َو ْمِهْيِدْيَا َو ْمُهُتَنِسْل َا ْمِهْيَلَع ُدَهْشَت َم ْوَّي ۙ ٌمْي ِظَع 40Wahyu Wibisana,"Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Jurnal Pendidikan Agama Isla Ta'lim,Vol.15 No.1 2017, 31. 42
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, (516) dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar (516) Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang polos adalah perempuan-perempuan yang tidak pernah sekali pun tebersit dalam pikirannya untuk berbuat keji. pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.41 Ulama Shafi'ī yyah memahami firman Allah dalam surat an-Nur ayat 23 dan 24 bahwa perempuan yang dilarang dikawini dalamayat ini bersifat umum. Ayat tersebut tidak merinci apakah larangan berlaku menikahi perempuan zina atau perempuan hamil di luar nikah. Maka kawin hamildalam Madzab Shafi'ī dihukumi sah saat syaratsyarat perkawinan terpenuhi dan perempuan tersebut tidak dianggap mempunya masa 'iddah. Oleh karenanya, pasangannya boleh menggaulinya.42 Selain hal tersebut imam Shafi'ī juga menafsirkan dalam surat al-nisa' ayat 23-24, yang menegaskan 14 jenis wanita yang haram untuk dinikahi, yaitu: ibumu, anakmu,saudara perempuanmu (adik atau kakak perempuan), saudara ayah (bibi), saudara ibu (bibi), anak-anak dari saudaralaki-laki (keponakan), anak dari saudara perempuan (keponakan,ibu yang menyusui, saudara sepersusuan, ibu istri (mertua), anak istri yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri, istri anak kandung (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, wanita yang bersuami. Dari hal yang disampaikan tersebut wanita hamil tidak termasuk dalam wanita 41 Departemen Agama RI,Al-Qur'an, 24:23 42 Muhammad Nur Fathoni dkk, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)", Jurnal Hukum Keluarga Islam,Vol.3 No.1 (Juni 2023),73. 43
44 yang haram untuk dinikahi.43 Menurut Imam Shafi'ī, hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Bahasa wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah (iddah) karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. Adapun sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum. Imam Shafi'ī juga berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dan dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW: Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu, Memperhatikan pendapat Imam Shafi'ī, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah, jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi perkawinannya. Ibnu Radhyallahu Anhu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lalu laki-laki itu bermaksud menikahi wanita tersebut. Dia menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, "Boleh saja. Bagaimana menurut pendapatmu, jika ada seorang laki-laki mencuri kurma seseorang lalu menjualnya, apakah hal itu dibolehkan?" Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu 43 Sofyan A.P, Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga (Malang: PT.Citra Intrans Selaras, 2021), 44.
setelah enam bulan perempuan itu membawa seorang anak dari hasil perzinaan tersebut, para ulama berpendapat bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki itu dan antara keduanya pun tidak saling mewarisi. Sedangkan mengenai pernikahan, Imam Shafi'ī telah mengemukakan, "Saya memakruhkannya menikahi wanita tersebut, tetapi jika tetap menikahinya, maka saya tidak menganggap batal pernikahan mereka". Mengenai illat atau alasan imam Shafi'ī memakruhkan laki-laki berzina menikahi anak perempuan tersebut, ada yang mengatakan bahwa Shafi'ī memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat, karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahinya. Selanjutnya yang kedua yaitu pendapat menurut imam Ḥanafi, seorang perempuan hamil akibat zina boleh dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.44 Akan tetapi wanita tersebut tidak boleh digauli atau disetubuhi sampai melahirkan anaknya, dengan alasan: -para perempuaan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga dia boleh dinikahi sesuai firman Allah dalam QS.al-Nisa ayat 24: ْيَا ْتَكَلَم اَم َّلاِا ِءۤاَسِ لنلا َن ِم ُت ٰنَص ْحُمْلا َو ۞ ِلا َو ْمَاِب ا ْوُغَتْبَت ْنَا ْمُكِلٰذ َءۤا َر َو اَّم ْمُكَل َّنُه ْوُتٰاَف َّنُه َر ْوُجُا هِب ْمُتْعَت ْمَتْسا ِۗ ِةَضْي ِرَفْلا ْمُتْيَضا َرَت َّنِا هالّ َ هِب (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 152) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi هالّ َبٰتِك ٍۚ ْمُكُناَم َّل ِحُا َو ٍۚ َف ِۗ َنْي ِحِف ٰسُم َرْيَغ َنْيِن ِصْحُّم ْمُك اَم َف ا َمْيِف َناَك ْمُكْيَلَع ِ ًةَضْي ِر َلا َو ِۗ اًمْيِكَح اًمْيِلَع ْمُكْيَلَع َّنُهْن ِم ْۢ ْن ِم ِدْعَب َحاَنُج 44 Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021),67. 45
kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). 153) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (152) Maksudnya adalah hamba sahaya perempuan yang dimiliki karena tertawan. Sementara itu, suaminya tidak ikut tertawan bersamanya (lihat surah an- Nisā'/4: 3).-><-153) Maksudnya adalah bahwa istri boleh tidak menuntut suaminya untuk membayar sebagian atau keseluruhan maskawin yang telah ditetapkan atau suami membayar lebih dari maskawin yang telah ditetapkannya. Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina, dengan dalil bahwa perbuatan zina tidak menetapkan nasab sesuai dengan hadis Rasulullah saw: ك ََ َنم للهب ََ ِنمؤي ََ ُّف رخلآاَـويلاك، مَيقسي ََُّلَف هيْغَعرزَهء Siapa yng beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menuangkan air maninya pada tanaman orang lain. (HR. Ahmad) Ketiga yaitu pendapat imam Mālik, baik laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili sama saja, tidak boleh menikahi Wanita hamil. Kecuali wanita tersebut sudah suci dan terbukti tidak hamil. Imam Mālik berpendat bahwa menikah merupakan perbuatan yang suci dan memiliki kehormatan. Hal ini lah yang menjadikan suatu keharusan untuk menjaga kesucian dan tidak mencampur dengan sperma yang kotor. Sperma yang dituang tanpa adanya pernikahan yang sah disebut sperma kotor, maka dari itu wadahnya harus dipastikan bersih agar tidak tercampur dengan yang kotor. Menurut Wahabah al-Zuhaili pendapat imam Mālik i tidak mentolelir perkawinan yang telah berzina samapai diketahui secara pasti bahwa ia tidak 46
hamil dengan tiga kali haid atau setelah berlalu masa tiga bulan. Jika seseorang melaksanakan akad nikah dengan Wanita tersebut sebelum dipastikan tidak hamil (istibrā'), maka harus dibatalkan atau fāsid baik sudah hamil maupun belum. Jika sudah hamil alasannya larangan Nabi tentang "menyirami tanaman orang lain". Demikian termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Turmudzi dari Ruwaifa ibn Tsabit yang artinya, "tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami tanaman orang lain". Sedangkan jika belum hamil alasannya agar tidak tercampurnya keturunannya dalan Rahim. Imam Mālik juga berpendapat jika seorang laki- laki menikah dengan wanita yang tidak diketahui kecuali sudah menikahinya bahwa ia telah berzina dan akhirnya hamil dari zina, maka wanita tersebut harus diceraikan dengan membayar mahar mitsil jika sudah mencampurinya. Menurut Ruba'iah cukup diceraikan tanpa membayar mahar mitsil. Dari penjelasan diatas pendapat imam Mālik menikah dengan perempuan hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya adalah tidak sah, kecuali setelah Wanita tersebut melahirkan anaknya. 45 Pendapat imam Hanbali, pendapat imam Hanbali ini hampir sama dengan pendapat imam Mālik yaitu tidak sah dinikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang menzinainya maupun kaki-laki yang bukan menzinainnya. Wanita pezina, yang hamil maupun yang tidak, tidak 45 Wahab al-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, (Mesir: Dar Al-Fikr), 144. dalam Sofyan A.P, Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga, (Malang:PT Citra Intrans Selaras), 40. 47
boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat: 1. Telah habis masa iddahnya, namun apabila hamil, maka iddahnya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa iddahnya itu. 2. Wanita tersebut telah taubat dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawininya. Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahnya yang menzinainya ataupun laki-laki lain.46 Dalam kasus hamil di luar nikah ini secara khusus juga diatur dalam Pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut diantaranya: 1. Seorang Wanita hamil di luar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilakukannya perkawinan pada wanita hamil, tidak diperlukanperkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.47 Permasalah Wanita hamil akibat zina memang sangat rumit, di satu sisi kebolehan bagi wanita hamil untuk segera melangsungkan perkawinan yaitu 46 Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Isalam", Jurnal Of Islamic Law Stadies,Vol.3 No.2 (2020), 22. 47 Nurul Huda, "Kawin Hamil Dalam Kompikasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)", Ishraqi,Vol.5 No.1 (juni 2019), 40. 48
49 agar menghindarkan atau menyelamatkan status dan Nasib bayi, agar tetap mendapatkan hak yang sama dan menghindarkan dirinya dari perlakuan yang diskriminatif. Namun di sisi lain jika hal ini diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan maka kemungkinan besar akan membuat kemadlaratan, yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatkan angka perzinaan yang dapat merusak tetenan kehidupan masyarakat. Permasalahan yang sering timbul akibat kawin hamil ialah mengenai nasab. Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu nasaban dan merupakan devisi dari nasaba-yansibu-nasaban yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.48 Permasalahan nasab memang sangat rumit, dan sangat penting untuk di ketehui. Pasalnya banyak kasus yang berkaitan dengan nasab ini, mulai dari perwalian perkawinan, nafkah, hingga waris. Pernikahan yang sah merupakan wasilah untuk mencapai tujuan berupa memperbanyak keturunan (katbrat al-nasl). Pada dasarnya memang perkawinan yang sah menjadi dasar ketetapan nasab yang sah.49 Sebagaimana dalam hadist yang artinya sebagai berikut: "Dari 'Aishah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abî Waqas dan 'Abd bin Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah bin Abî Waqas dia sampaikan kesaya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd bin Zum'ah juga berkata: Anak ini saudaraku wahai 48M.Jamil,"Nasab dalam perspektif tafsir ahkam",Ahkam:Jurnal Ilmu Syariah,ol XVI, No.1,Januari 2016, 124. 49Moh.Dhiya'ul Chaq,"Nasab anak dalam hukum Islam Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab", Tafaqquh:Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol 6, No. 1(2018),hal 61.
Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firâsh) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: Anak ini saudaramu wahai 'Abd bin Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firâsh) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Sawdah Binti Zam'ah. 'Aishah berkata: ia tidak pernah melihat Sawdah sama sekali. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)."50 Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan pernikahan yang sangat kokoh, di mana melalui akad tersebut, seseorang menunjukkan ketegasannya untuk mentaati perintah Allah. Pelaksanaan pernikahan ini dianggap sebagai bentuk ibadah yang harus dilaksanakan. Menikah telah terbukti sebagai metode yang efektif dalam mengatasi dorongan nafsu manusia. Oleh karena itu, keinginan manusia untuk menikah menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan menurut pertimbangan akal sehat. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Isra' (17) : 3, yang berbunyi: ا ًر ْوُك اًدْبَع َش َناَك ٍح ْوُن َعَم اَنْلَمَح ْنَم َةَّي ِ لرُذ هَّنِا ِۗ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. 51 Perkawinan akibat hubungan di luar nikah menimbulkan permasalahan dan perbedaan pendapat menurut para ulama madhab. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nur, (24) : 3 yang berbunyi: 50HR.Bukhori dan Muslim 51 Departemen Agama RI.Al-Qur'an,17:3 50
51 َّۖ ًةَك ِرْشُم ْوَا ًةَيِنا َز َّلاِا ُحِكْنَي َلا ْيِنا َّزلَا لرُح َوٍۚ ٌك ِرْشُم Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang orang yang mukmin. َز َّلاِا اَهُحِك ْنَي َلا ُةَيِنا َّزلا َّو ْوَا ٍنا َنْيِن ِم ْؤُمْلا ىَلَع َكِلٰذ َم ِ Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 sudah diatur tentang kedudukan anak di luar nikah akibat perbuatan zina. (UU Nomor 1 tentang Perkawinan, 2015: 14). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur dalam Bab VIII tentang kawin hamil yaitu pada Pasal 352.52 Dalam pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan "Anak yang dolahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. 53 Seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu berhak mendapatkan pengakuan yang jelas dalam garis keturunan (nasab). Hak anak untuk ditetapkan dalam susunan garisketurunan harus dimiliki seorang anak, serta dinasabkan kepada ayah dan ibunya. Begitu pula hak anak tersebut 52Asman,"Hamil di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi komperatif anatara pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal)", Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol 6 NO.1(2020), 2. 53 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara Agama,dan Perempuan, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 49.
merupakan hak Allah Yang Maha Besar dan bijak. Ayah memiliki hak atas anaknya karena dipandang sebagai sosok yang mampu memberi perlindungan keamanan dan memberi nafkah kepada anaknya selama anak belum dewasa.54 Begitu pula dengan orang tua yang terlibat dalam zina dan kemudian memutuskan untuk menikah harus mempertimbangkan tanggung jawab dan mereka, tidak hanya terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap kesejahteraan anak yang akan lahir. Perkawinan karena zina dan nasab anak di luar nikah bisa mencerminkan perubahan norma dan nilai dalam masyarakat. Pembahasan mengenai bagaimana masyarakat menanggapi variasi dalam bentuk keluarga dapat memperdalam pemahaman mengenai evolusi nilai-nilai sosial.Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang anak zina dan perlakuan terhadapnya yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahiran. 2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. 3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kehamilan. 4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl). 54 Muhammad Izudin,"Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan", (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023), 152. 52
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah 6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak bukan untuk mensahkan hubungan nasab anatara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.55 Pada kasus seperti ini memang banyak sekali perbedaan pendapat terutama dengan pendapat para ulama mazhab. Sebagian ulama berpendapat bawha apabila telah diyakini anak tersebut merupakan hasil dari perzinaan, maka anak tersebut tidak boleh dihubungkan nasabnya kecuali dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan sama sekali tidak dengan suami ibunya, walaupun ada kemungkinan bahwa itu adalah ayah biologisnya. Sebagian ulama (dalam mazhab Māliki sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) berpendapat bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri, meski tanpa menjelaskan apakah hal ini melalui pernikahan yang sah atau tidak. Pendapat seperti ini disertai dengan syarat: 1. Anak tersebut lahir paling sedikit enam bulan setelah akad nikah yang sah (masa minimal sebuah kandungan yang disahkan) 2. Tidak ada bukti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain, dan 55 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara Agama,dan Perempuan, 50 53
3. Laki-laki itu tidak menyatakan bahwa anak tersebut sebagai hasil dari hubungan perzinaan dengan ibunya tetapi misalnya dengan memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah hasil pernikahan yang dilakukan secara rahasia (nikah siri) yakni tanpa disaksikan oleh pegawai nikah yang resmi. Jika dia mengakuinya sebagai hasil zina, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada si laki-laki yang menghamili ibunya, tetapi hanya kepada ibu yang melahirkan.56 Imam Shafi'ī berpendapat bahwa hukum pernikahan akibat hamil luar nikah adalah sah dan pernikahan itu boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil, baik pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang tidak menghamilinya. Imam Shafi'ī juga berpendapat bahwa tujuan utama iddah adalah menjaga kesucian nasab. Adapun bayi yang lahir akibat hubungan di luar nikah, nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Madzhab Shafi'ī berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya mushaharah atau menjalin hubungan pernikahan sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya. Mengenai hal ini, terdapat banyak hadist yang semuanya mempunyai kekuatan dalil tersendiri. Misalnya hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, ia bercerita, Rasulullah SAW bersabda : ) دواد وبأ و د محأ هاور( ُهَلْث ِم َلاِإ ُحِكْنَي َلا ُد ْوُلْجَمْلا يِنا َزلا 56 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah (Jakarta: Penerbit Noura (PT Mizan Publika, 2016), 46. 54
55 Seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga). (HR. Ahmad dan Abu Dawud)57 Dalam kitab Fathul Baari disebutkan bahwa para perawi hadist ini tsiqah 24. Wanita pezina boleh dinikahi demikian menurut Ḥanafi dan Shafi'ī. Orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram menikahi perempuan tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Demikian menurut pendapat Māliki dan Shafi'ī. Apabila seorang berzina, maka suaminya boleh langsung mencampurinya tanpa iddah. tetapi apabila ia hamil maka makruh menyetubuhinya hingga ia melahirkan. Demikian menurut Ḥanafi dan Shafi'ī. Shafi'ī dan Māliki berpendapat seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudara-saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan sebab wanita-wanita itu secara syar'I adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi dan seseorang yang telah berzina dengan seorang budak boleh menikahinya dan terus menyetubuhinya demikian menurut pendapat Imam Shafi'ī . 58 Adapun status nasab anak dan perkawinan wanita hamil, para imam madzhab berbeda pendapat. Para ulama sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid : 57Abu Daud, Shahih Sunan Abi Daud,( Pentashih: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Penerbit: Pustaka Azzam) Hadits ke 2052 58Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi, 2001), 349
لزلا َدَلا ْوَأ َّنَأ ىَلَع ُروُه ْمُجْلا ِةَّيِلِهَج Ulama telah sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahilliyah59 ْلا ىِف َّلاِإ ْمِهِئَاَبَأِب َن ْوُقَح ْلَي َلا اَن ِ Imam Shafi'ī berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan, bahwa Imam Shafi'ī berkata : َأ َو ِتْق َوْلا َدْعَب اَهِب َلَخ َد ْوَأ ا ُقَحْلَي َلا ُهَّنَأ ِل ْوُخ ُّدلا ِتْق َو ًةَأ َرْما َج َّو َزَت ْنَم َّنَأ ىَلِإ َهِب ْلُخ ْدَي ْمَل َو ْن ِم َلا ِدْقَعْلا ِتْق َو ْن ِم ٍرُهْشَأ ِةَّتِسِل ٍدَل َوِب َأ ِةَّتِسِل ِهِب ْتَتَأ اَذِإ َّلاِإ ِهِب ا ْوُقَحْلَي َلا ٍرُهْش Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawani, kecuali jika ibu itu melahirkannya setelah lebih dari enam bulan60 ْتَت ِهِب ا ْو Dengan demikian, perempuan yang berzina adalah pemilik nasab anak dari perzinahan yang dilakukannya, terkecuali sebagaimana pendapat imam Shafi'ī , jika bayi tersebut lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilannya, maka bayi itu dinasabkan kepada suami yang mengawini ibunya. Ulama sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan. 59 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta:Pustaka Azzam 2007), 385 60 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), 385. 56
150. Menurut ulama madzhab Ḥanafi, anak itu lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan sanggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan menurut kesepakatan ulama fikih, maka anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terhadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah. Bisa juga kehamilan itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadinya hubungan sanggama syubhat. Jika demikian halnya, menurut Wahbah az-Zuhaily maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut demi ke maslahatan anak tersebut.61 61 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Cet ke-1; Beirut: Dā r al-Fikr, 1991), 57
BAB III PERKAWINAN WANITA HAMIL DI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO A. Gambaran Umum Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 1. Sejarah Singkat Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Ngadirojo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Jawa Timur. Desa ini berada diwilayah bagian timur Ponorogo. Wilayah desa Ngadirojo sendiri terdiri dari enam wilayah bagian yang disebut dengan dusun yang dikepalai seorang kasun. Adapun dusun-dusun adalah Dusun Krajan, Dusun Karangrejo. Dusun Ploso, Dusun Wates, Dusun Buyut, dan Dusun Centhong. Dahulu kala ada seorang abdi raja yang melakukan pengembaraan dan memasuki sebuah wilayah yang masih berupa hutan belantara. Beliau dan pasukannya membuka daerah tersebut dari daerah-daerah perbatasan. Belum jelas siapa nama tokoh yang melakukan pembukaan hutan atau mbabat (membersihkan sebidang tanah untuk diubah menjadi suatu desa lengkap dengan persawahan, membangun sebuah pulau kecil pemukiman manusia). Pembukaan ini dibagi menjadi dua yaitu pembukaan utara dan pembukaan Selatan. Pembukaan sebelah utara tepatnya dimulai dari daearah yang saat ini digunakan untuk balai desa Ngadirojo. Pada bagian Selatan daerah yang dibuka mulai dari daerah yang berbatasan dengan 58
Trenggalek, ditengah tengah daerah ini terdapat hutan yang juga sangat luas dan lebat namun tidak dibabat sama sekali, tepatnya didarah Masaran dan Buyut yang kini banyak ditumbuhi pohon pinus. Mulanya desa Ngadirojo ini tergabung menjadi satu dengan Masaran yang menamakan utuh menjadi desa Masaran, tetapi karena lebatnya hutan yang tidak dibabat tersebut membuat pemerintahan desa menjadi terselubung sehingga tidak efektif dan memisahkan antara Masaran atas dan Masaran bawah. Dari sinilah muncul konflik terpecahnya desa Masaran. Seiring berjalanya waktu desa Masaran atas akhirnya bergabung dengan daerah Trenggalek, secara otomatis pada saat itu juga Masaran bawah mendapat kekosongan pemerintahan dan masih dalam proses pemberian nama serta pergantian pemerintahan yang baru. Jika dibanding dengan Masaran atas Masaran bawah lebih banyak memiliki jumlah penduduk. Dikarenakan Masaran telah pecah maka datang lah kembali abdi raja yang diutus ke daerah yang belum bernama tersebut. Sebagai bukti pemberian nama, abdi raja tersebut datang lalu menancapkan sebuah tongkat pada pohon saman yang kemudian lebih dikenal dengan nama Punden Nggrogah, tepatnya ditengah-tengah bukit desa yang lebih akrab disebut Puthuk Gedhong. Dari situ tersebutlah Desa Ngadirojo yang bermakna ngadi (ngudi) artinya memuja dan rojo (raja) Tuhan. Lambat laun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi maka desa 59
Ngadirojo pun berkembang menjadi desa yang ramai dan lebih maju. Proses pergantian kepeminpinan yang terjadi pun sudah berkali-kali.62 2. Keadaan Geografis Desa Ngadirojo Secara geografis, Desa Ngadirojo memiliki luas 1.591,31 Hektar yang wilayahnya berupa perbukitan, sawah, dan pegunungan. Jarak tempuh dari pusat kota Ponorogo lumayan jauh yaitu sekitar 27 km. kondisi Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko merupakan dataran dan persawahan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suru Kecamatan Sooko b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Temon Kecamatan Sawoo c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Klepu Kecamatan Sooko d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Desa Ngadirojo memiliki enam dukuhan yakni Dukuh Krajan, Dukuh Karangrejo, Dukuh Ploso, Dukuh Wates, Dukuh Buyut,dan Dukuh Centhong. Masing-masing dukuh dipecah lagi menjadi beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).63 3. Keadaan Penduduk Desa Ngadirojo Jumlah penduduk Desa Ngadirojo berdasarkan data tahun 2019 kurang lebih 4.766 orang. Terdiri dari 2.321 orang laki-laki dan 2.445 orang Perempuan, dengan kepadatan penduduk 229 jiwa/km. Karena Sebagian besar wilayah Desa Ngadirojo berupa sawah, maka mayoritas 62 Pamuji Kepala Desa Ngadirojo,Hasil Wawancara,Ponorogo,12 September 2023 63 Data Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko dalam Bentuk Dokumen tahun 2023 60
mata pencaharian penduduk Desa Ngadirojo adalah petani, baik menggarap lahan milik sendiri maupun menyewa lahan pertanian. Berikut merupakan data mata pencaharian pokok Desa Ngadirojo.64 Tabel 3.1 Tabel Data Mata Pencaharian Pokok di Desa Ngadirojo Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Petani 630 Orang 494 Orang Buruh Tani 1112 Orang 1048 Orang Pegawai Negeri Sipil 12 Orang 7 Orang Peternak 2 Orang
POLRI 1 Orang
Pedagang Keliling 4 Orang 6 Orang Pengrajin Industri dll 25 Orang 26 Orang Sumber: Data dokumen Desa 4. Sosial Budaya Masyarakat Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Desa Ngadirojo adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Mayoritas mata pencaharian di Desa Ngadirojo adalah Bertani, ladang, buruh, pedagang, ada juga yang merantau ke kota dan luar negeri. Tingkat kemiskinan di Desa Ngadirojo masih tergolong tinggi sehingga penduduk harus mampu mencari peluang lain untuk menunjang peningkatan ekonomi Masyarakat.65 64 Data Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko dalam Bentuk Dokumen tahun 2023 65 Data Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko dalam Bentuk Dokumen tahun 2023 61
Kondisi pendidikan di Desa Ngadirojo mayoritas berpendidikan pada jenjang SMP dan SMA. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi, dan faktor pribadi, seperti kurangnya semangat untuk menuntut ilmu. Sehingga masyarakat kurang memahami terkait kasus perkawinan hamil di luar nikah, dan penyelesaian dari permasalahan tersebut hanya diselesaikan dengan adat yang berlaku di lingkup masyarakat. Sedangkan pergaulan yang terjadi pada para remaja di Desa Ngadirojo kecamatan Sooko, di bebaskan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kurangnya pengawasan orrang tuanya dalam mengontrol pergaulan anak-anaknya. Selain itu lingkungan masyarakat terlalu acuh untuk ketika para remaja melakukan hal yang tidak seharusnya. Masyarakt lebih memilih untuk diam dan menggunjing kedua orang tuanya ketika para remaja berulah. Masyarakat Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko mayoritas beragama Islam. Namun masyarakat kurang sadar dalam menanamkan sikap religious dan spiritual. Di lingkungan masyarakat ini juga tidak memiliki organisasi remaja masjid yang aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Sehingga pemahaman mengenai agama kurang diperoleh para remaja lingkungan tersebut. Oleh karena itu dari beberapa faktor diatas yang menyebabkan terjadinya perkawinan hamil di luar nikah. Selain itu penyelesaian yang kurang efektif dan tidak berlandaskan agama, membuat masyarakat lebih 62
63 mudah melakukan penyelewengan dan semakin meningkatnya kasus perkawinan hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko.66 Tabel 3.2 Table data pernikahan kurang umur Desa Ngadirojo No Akad Nikah Nama Tanggal lahir Umur Pekerjaan 1 15/09/2021 DWR 25/08/2003 17 Karyawan swasta 2 19/05/2021 CGM 04/03/2004 17 Swasta 3 09/11/2022 NPCD 20/02/2004 18 Petani 4 23/09/2022 N 12/06/2004 18 Swasta 5 29/03/2021 NA 20/11/2002 18 Swasta Sumber: Data KUA Kecamatan Sooko B. Akad Nikah Perkawinan Wanita Hamil di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat sakral karena di dalam pernikahan terdapat perjanjian yang sangat agung antara manusia dan Allah. Karena menikah merupakan ibadah terpanjang dan terlama antara laki- laki dan Perempuan. Dengan menikah kita dapat membina rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warahmah dalam pernikahan terdapat akad nikah. Akad ijab Kabul merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Ijab Kabul ini dilakukan oleh pengantin laki-laki, dan wali atau wakilnya dari pihak Perempuan. Dengan penentuan syarat-syarat tertentu dalam akad ijab Kabul 66 Pamuji Kepala Desa Ngadirojo,Hasil Wawancara,23 Februari 2024
pernikahan menjadi sah. Begitu dilaksanakan ijab Kabul maka akan menjadikan halalnya suami istri dalan berhubungan. Dalam hal tersebut Sebagian orang masih menyepelakan kesakralan akad ijab Kabul itu sendiri. Padahal ijab Kabul merupakan penghalalan hubungan suami dan istri. Karena dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks ini banyak sekali kasus yang menyimpang salah satunya merupakan berhubungan layaknya suami istri sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan, sehingga banyak sekali yang hamil di luar nikah. Dalam kasus ini pelaku hamil di luar nikah kebanyakan muda mudi yang masih dibawah umur. Ini disebabkan pergaulan zaman sekarang yang semakin bebas, pengaruh lingkungan, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Peran orang tua dalam kasus ini sangatlah diperlukan, karena orang tua bertanggung jawab dalam mengasuh, memberikan pengetahuan, memberikan Pendidikan, memberikan Batasan baik buruk dalam bergaul. Adapun informan yang akan diambil datanya dalam penelitian ini adalah bapak Meky Hasan Tachrudi selaku Kepala KUA, bapak Khoirul Hadi selaku modin nikah (tokoh agama), bapak Pernadi tokoh Masyarakat sekitar, bapak Kateman selaku saksi perkawinan hamil, Ibu Lia Noviana selaku dosen sekaligus yang paham dengan bab ini, F, VM, SR, RD selaku pelaku kawin hamil, dan juga wali dari F salah satu pelaku kawin hamil. Berikut adalah beberapa wawancara dari narasumber : Dari bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA Kecamatan Sooko menyatakan: "Pada saat ini memang banyak kasus Hamil di luar nikah di Sooko, dan desa Ngadirojo merupakan salah satu desa di Sooko yang termasuk 64
banyak kasus Hamil di luar nikah. Menurut saya banyak dari pelaku hamil di luar nikah ini adalah anak yang masih di bawah umur. Dengan alasan kemaslahatan umat akhirnya pihak Pengadilan Agama dengan terpaksa mengijinkan dispensasi nikah terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut". Selain hal tersebut bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA Kecamatan Sooko juga sudah mengupayakan solusi terhadap kasus tersebut, dengan pernyataan sebagai berikut: "Pihak KUA sendiri sebenarnya sudah mengupayakan berbagai cara untuk memingatkan atau menyadarkan para pelaku. Menyadarkan mulai dari sosialisasidan juga bekerja sama dengan Kepala Desa dan Kepala Kecamatan untuk meminimalisir terjadinya praktik hamil di luar nikah. Saya selaku kepala KUA juga meminta tidak hanya infrastruktur saja yang diperhatikan namun juga SDM dari Masyarakat juga perlu diperhatikan terutama anak-anak muda sebagai penerus Bangsa. Dari pihak KUA juga menyarankan ada wadah pengembangan bakat para anak muda agar lebih bermanfaat". Bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA juga menyatakan terkait akad nikah perkawinan hamil, sebagai berikut: "Menurut saya terkait dengan akad ijab Kabul pada pelaku hamil di luar nikah dinyatakan sah menurut agama. Karena di Indonesia sendiri kebanyakan menggunakan madzab Shafi'ī yang tetap memperbolehkan perkawinan saat hamil, dan praktik yang terjadi di lingkungan sini menggunakan sepenyelesaian seperti pendapat Imam Shafi'ī. Hal ini juga akan dinyatakan sah juga menurut Negara bila dicatatkan di KUA". 67 Selain hal tersebut bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA juga menambahkan terkait dengan dispensasi nikah: "Beberapa pelaku telah mengajukan dispensasi nikah lewat pengadilan agama, sehingga pernikahan yang tetap terlaksana"68 terjadi dibawah umur 67 Meky Hasan Tachrudi Kepala KUA Sooko, Hasil Wawancara, Ponorogo, 09 Februari 2023. 68 Meky Hasan Tachrudi Kepala KUA Sooko, Hasil Wawancara, Ponorogo, 09 Februari 2023. 65
Pernyataan bapak Khoirul Hadi selaku dari pihak modin nikah: "Sebagai modin memang saya pernah menikahkan beberapa orang dengan kasus hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo ini. Rata-rata yang saya nikahkan pada kasus hamil di luar nikah ini anak-anak yang bisa di bilang masih dibawah umur, namun ada juga yang sudah cukup umur. Dari pengalaman saya status yang menikahi kebanyakan adalah ayah biologis (ayah kandung) dari anak tersebut. Alasan saya mau menikahkan karena untuk kemaslahatan umat, karena hamil di luar nikah merupakan salah satu hal tercela, dengan segera dinikahkan maka akan sedikit mengurangi gunjingan dari Masyarakat. Kebanyakan dari mereka memang belum mencatatkan pernikahan ke KUA. Meskipun demikian pernikahan mereka sah menurut agama. Jadi memang menurut saya pernikahan mereka sah-sah saja menurut agama karena mereka memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan, salah satunya adanya akad ijab Kabulnya."69 Jadi memang kasus hamil di luar nikah bukan hal baru lagi di kalangan Masyarakat kita saat ini, dan seiring berkembangnya zaman banyak yang menormalkan perbuatan zina ini. Dari pernyataan di atas memang tidak terlalu mempermasalahkan terkait akad ijab Kabul sorang yang sudah hamil di luar nikah. Karena memang hamil di luar nikah sering dianggap aib bagi keluarga, dan akan menjadi gunjingan bagi Sebagian Masyarakat. Jadi mereka beranggapan dengan disegerakannya pernikahan maka akan segera menghapus aib tersebut. Para tokoh yang menikahkan pun beranggapan sama dengan hal tersebut dan demi kemaslahatan umat, dan asalkan nikah tersebut bisa dikatakan sah menurut agama." Bapak pernadi selaku Tokoh Masyarakat Ngadirojo: "Yang saya tau memang banyak sekali kasus hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo ini. Saya juga pernah menjadi saksi salah satu kasus hamil di luar nikah, dan pelakunya masih kerabat saudara dekat saya. Mereka masih di bawah umur, pernikahan dilaksanakan saat usia kandungan yang masih muda. Pada pernikahan mereka hanya dilakukan secara siri 69 Khoirul Hadi Tokoh Agama (Modin), Hasil Wawancara, Ponorogo,17 September 2023 66
dan tidak dicatatkan di KUA. Pada pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut Agama."70 Pernyataan dari Bu Lia Noviana selaku Dosen sekaligus yang ahli dalam bab ini (Expert): "Dalam hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mdzhab ada yang memperbolehkan saat hamil melangsungkan akad, namun ada juga tidak boleh melangsungkan akad sebelum anak tersebut di lahirkan, namun di Indonesia sendiri kebanyakan Masyarakat menganut madzhab Shafi'ī , dan menurut pendapat imam Shafi'ī sendiri memperbolehkan melangsungkan akad meskipun tengah mengandung, baik itu dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili".71 Pernyataan dari wali salah satu pelaku hamil di luar nikah dengan inisial F: "Memang benar anak saya ini hamil di luar nikah, dan anak saya masih tergolong anak yang masih di bawah umur, bahkan belum tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dia dinikahkan secara siri oleh moden setempat, dan belum dicatatkan di KUA. Namun meskipun demikian ijab kabulnya tetap dinyatakan sah menurut Agama."72 Pernyataan dari salah satu pelaku hamil di luar nikah dengan inisial F: "Benar saya merupakan pelaku hamil di luar nikah. Saya melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dengan pacar, saat ini menjadi suami saya. Saya mengakui memang itu perbuatan yang salah. Pada saat melakukan pernikahan kami hanya melakukan secara siri, yang dinakahkan oleh moden nikah setempat."73 Pernyataan pelaku Hamil di Luar nikah dengan Insial VM: "Memang benar saya hamil di luar nikah, saya menikah ketika usia kandungan saya berusia empat bulan. Saya menikah dengan ayah biologis (ayah kandung) anak saya. Saya menikah secara siri, karena pada saat itu saya masih berusia di bawah umur, dan enggan untuk mengurus persyaratan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, pada saat 70 Pernadi Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara,Ponorogo,17 September 2023. 71 Lia Noviana,Hasil Wawancara,Ponorogo 18 Maret 2024 72 Wali dari F, Hasil Wawancara,Ponorogo, 17 September 2023. 73 Ibu F,Hasil Wawancara,Ponorogo,17 September 2023 67
pernikahan berlangsung yang menjadi wali merupakan ayah kandung saya sendiri". Pernyataan pelaku Inisial RD: "Memang benar saya hamil di luar nikah, saya menikah ketika usia kandungan saya berumur tiga setengah bulan. Saya menikah dengan ayah biologis (ayah kandung) dari anak saya, saya dan suaminya saya melakukan hal yang salah karena adanya dorongan hawa nafsu dari kami. Saya menikah dengan suami saya secara siri dinikahkan oleh modin setempat, dengan wali ayah kandung saya". Pernyataan Inisial SR: "Memang benar saya hamil di luar nikah. Saat melangsungkan pernikahan usia kandungan saya kurang lebih dua bulan. Saya menikah dengan ayah biologis (ayah kandung) anak saya. Saya menikah secara siri yang dinikahkan oleh modin setempat, dengan wali ayah kandung saya". Kesimpulannya, kasus hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo melibatkan pernikahan siri, terutama dengan pelaku yang masih di bawah umur. Meskipun tidak tercatat di KUA, pernikahan ini tetap dianggap sah dari perspektif agama. Situasi ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara norma agama, praktik lokal, dan tata cara pendaftaran pernikahan yang berlaku. C. Relasi Hukum Anak yang di Kandung dengan Suami yang Menikahi Mengenai perkawinan hamil terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Imam Shafi'ī menikahi seorang wanita hail di luar nikah sah, naun tidak sah bersetubuh dengan seorang wanita hamil sebelum dia melahirkan anak yang dikandung.74 Memperhatikan pendapat Imam Shafi'ī, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah, jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka 74 Muhammad Nur Fathoni, "Kawin Hamil Perspektif Madzhab Fikih, komilasi Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Sebuah Kajian KomprehensiF)", 73. 68
kehamilannya itu tidak mempengaruhi kehamilan. Selanjutnya pendapat menurut Imam Ḥanafi, seorang perempuan hamil akibat zina boleh dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang tidak menghamili.75 Akan tetapi wanita tersebut tidak boleh digauli atau disetubuhi sampai melahirkan anaknya, dengan alasan, pata perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi sehingga dia boleh dinikahi. Pendapat Imam Mālik , baik laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili sama saja, tidak boleh menikahi wanita hamil. Kecuali wanita tersebut suci dan terbukti tidak hamil. Imam Mālik berpendapat bahwa menikah merupakan perbuatan yang suci memiliki kehormatan.76 Yang terakhir pendapat Imam Hanbali, pendapat Imam Hanbali ini hampir sama dengan pendapat Imam Māliki yaitu tidak sah dinikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang mengzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya.77 Selain itu, mengenai hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamil dalam perkawinan hamil di luar nikah juga terdapat perbedaan pendapat. Imam Shafi'ī berpendapat bahwa paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan lalu anak itu lahir, maka hukum anak tersebut dengan suami yang menikahi ibunya yaitu dianggap sebagai anak biologis dan hubungan nasabnya kepada suaminya. Dan sebaliknya, apabila kurang dari enam bulan maka anak 75 Mawardi Candra,Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,67. 76 Sofyan A.P,Isu-isuAktual Kontemporer Fikih Keluarga,40. 77 Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam",22. 69
tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya atau suami yang menikahi ibunya dan nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Menurut kesempatan ulama fikih bahwa apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan maka anak itu tidak ada relasi hukum dengan ayah biologis atau suami yang menikahi ibunya dikarenakan hal tersebut menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah kecuali suami tersebut mengakuinya.78 Sedangkan dalam Masyarakat anak yang dikandung tersebut dapat memiliki relasi hukum atau ada hubungan dengan suami yang menikahi dengan tujuan demi kemaslahatan anak tersebut. Permasalahan nasab merupakan salah satu hal terpenting dalam penetapan Hukum Islam, mulai dari pernikahan hingga pembagian waris. Fenomena kelahiran anak dari hubungan di luar ikatan pernikahan menjadi tantangan serius di tengah dinamika masyarakat modern. Ketika seorang anak dilahirkan di luar pernikahan, situasinya sering kali dianggap sebagai "anak di luar nikah" atau "anak tidak sah." Hal ini tidak menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki kesalahan atau tanggung jawab atas kondisi kelahirannya. Namun, status hukum anak di luar nikah dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum di suatu negara. Meskipun demikian anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan, mereka tetap memiliki hak, mengingat ini bukan keselahan 78 M.Choirul Anwar,Neng Evi Sefiana, "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre Pesantren Mahasiswa al-Mutawakil", Jurnal Muslim Heritage,Vol.5 No.1,Mei 2020. 70
mereka setelah di lahirkan. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan anak di luar nikah: 1. Status Hukum: Status hukum anak di luar nikah dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum di suatu negara. Beberapa negara mungkin memberikan hak dan perlindungan yang setara antara anak di dalam dan di luar nikah, sementara negara lain mungkin memiliki perbedaan dalam hal hak dan kewajiban. 2. Pengakuan Ayah: Penting untuk mengetahui apakah ayah biologis anak tersebut mengakui ayah secara hukum. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui proses tertentu, seperti pengakuan atau penetapan hubungan ayah- anak. 3. Hak Asuh dan Dukungan Anak: Masalah hak asuh dan dukungan anak dapat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Di beberapa yurisdiksi, ibu tunggal mungkin berhak untuk mendapatkan dukungan finansial dari ayah biologis anak tersebut. 4. Hak Waris: Status hukum anak di luar nikah juga dapat memengaruhi hak warisnya. Beberapa negara mungkin memberikan hak waris yang setara, sementara yang lain mungkin memiliki aturan yang berbeda. 5. Registrasi Kelahiran: Penting untuk mendaftarkan kelahiran anak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Registrasi kelahiran adalah cara untuk memberikan pengakuan hukum terhadap identitas dan keberadaan anak. 71
6. Perlindungan Hukum: Meskipun anak di luar nikah mungkin menghadapi beberapa perbedaan hukum dalam beberapa kasus, banyak negara telah mengadopsi undang-undang untuk memberikan perlindungan dan hak yang setara bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka. Dalam proses wawancara ini, kami berfokus pada kasus yang melibatkan status anak di luar nikah. Sebelum kita mendengarkan pengalaman langsung dari narasumber, mari kita memahami konteks dan kompleksitas isu ini. Status anak di luar nikah seringkali menciptakan berbagai pertanyaan hukum, sosial, dan emosional. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang pengalaman individu yang terlibat dalam situasi ini dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan. Pernyataan bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA Sooko: "Kebanyakan dari mereka Ketika menikah, mereka hanya melangsungkan pernikahan secara siri dan belum dicatakan di KUA. Mungkin karena memang kebanyakan dari mereka masih dibawah umur sehingga memilih untuk menikah secara siri. Kebanyakan dari mereka memang melangsukan pernikahan dengan si ayah kandung dari anak tersebut. Menurut saya pada hukum Islam soal nasab pada kasus ini, mereka yang lahir sebab hamil di luar nikah maka akan di nasabkan kepada ibunya baik itu anak Perempuan maupun laki-laki".79 Pernyataan bapak Khoirul Hadi selaku modin Nikah: "Menurut saya mengenai anak yang dikandung oleh wanita hamil dalam perkawinan hamil itu tidak akan ada hubungannya dengan ayah biologisnya atau suami yang menikahi ibunya karena di agama sudah dijelaskan bahwa anak tersebut hanya dapat dihubungkan atau nasabnya hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat kebanyakan ketika dinikahkan otomatis anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya atau dianggap anak kandung selayaknya dalam perkawinan yang sah". 79 Meky Hasan Tachrudi Kepala KUA Sooko, Hasil Wawancara,Ponorogo 17 September 2023. 72
Pernyataan bu Lia Noviana selaku Dosen sekaligus yang ahli dalam bab ini (Expert): "Jika relasi dengan ayahnya relasi nasab maka sudah otomatis terputus walaupun dia bapak kandungnya (ayah biologis), relasi nafkah, wali dan waris sekalipun itu terputus dia hanya anak ibu dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Misalkan anaknya itu Perempuan dan mau nikah maka yang menikahkan adalah wali hakim, karena dianggap tidak memiliki wali sebab hubungan dengan ayahnya terputus menurut hukum Isalam, namun menurut hukum di Indonesia walaupun ini anak luar kawin itu masih bisa mendapatkan nafkah menurut hukum perlindungan anak dan fatwa MUI walupun putus hubungan tapi tetap kewajiban nafkah bapak biologis nafkah itu tetap wajib".80 Pernyataan bapak Kateman selaku saksi nikah dari kasus hamil di luar nikah: "Saya dijadikan saksi dalam kasus hamil di luar nikah pelaku dari kasus ini adalah tetangga saya sendiri. Mereka masih dibawah umur, sehingga hanya melangsungkan pernikahan secara siri. Yang menikahi si pengantin Wanita merupakan ayah biologis anak yang di kandung pengantin. Untuk masalah nasab kebanyakan memang dalam kasus hamil di luar nikah akan dinasabkan pada ibunya jika sudah lahir. Namun kebanyakan Masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga tetap dinasabkan pada ayahnya juga."81 Pernyataan dari salah satu pelaku dengan inisial VM: "Hubungan anak saya dengan suami saya ya sebagai anak kandung".82 Pernyataan pelaku hamil di luar nikah berinisial F: "Karena saya menikah dengan ayah biologis (ayah kandung) anak saya, anak saya tetap menjadi anak kandung kami".83 Pernyataan pelaku RD : 80Lia Noviana,Hasil Wawancara,Ponorogo 18 Maret 2023 81 Kateman,Hasil Wawancara,Ponorogo 17 September 2023. 82 Ibu VM,Hasil Wawancara,Ponorogo,17 September 2023. 83 Ibu F,Hasil Wawancara,Ponorogo,17 September 2023. 73
74 "Kami mengakui bahwa anak ini anak kandung kami, karena suami yang menikahi saya merupakan ayah biologis (ayah kandung) anak saya".84 Pernyataan pelaku SR: "Hubungan anak saya dengan suami saya tetap anak kandung kami".85 Dari pernyataan-pernyataan dari narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah seharusnya disandangkan kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan harus diakui atau di nasabkan kepada ibunya. Meskipun demikian, pandangan masyarakat tetap cenderung untuk menasabkan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah kepada ayahnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat dalam menetapkan nasab anak yang lahir di luar nikah. 84 Ibu RD, Hasil Wawancara,Ponorogo 24 September 2023. 85 Ibu SR,Hasil Wawancara, Ponorogo 24 September 2023.
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah dalam Perkawinan Wanita Hamil Akad nikah, suatu peristiwa sakral dalam konteks perkawinan, adalah sebuah perjanjian resmi dan sah yang dilakukan oleh sepasang calon suami istri dengan saksi-saksi yang sah di hadapan seorang pihak yang berwenang, seperti seorang penghulu atau pejabat yang berkompeten. Akad nikah menggambarkan langkah awal dari perjalanan hidup bersama antara dua individu yang memutuskan untuk mengikatkan diri dalam ikatan suci pernikahan. Rangkaian akad nikah mencakup serangkaian prosedur dan langkah- langkah formal yang dimulai dengan ijab kabul, yaitu pernyataan tegas dari pihak pengantin pria yang menyatakan niat untuk menjadikan pihak pengantin wanita sebagai istrinya dengan persetujuan dari pihak pengantin wanita. Setelah ijab kabul, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian atau akta nikah yang mencatat kesepakatan kedua belah pihak. Selama proses akad nikah, saksi-saksi yang hadir berperan penting dalam memvalidasi sahnya perjanjian ini. Saksi-saksi biasanya merupakan individu yang memiliki integritas dan status sosial yang diakui oleh masyarakat, dan mereka harus 75
bersaksi bahwa akad nikah tersebut dilakukan secara sukarela dan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Pentingnya akad nikah tidak hanya dari segi formalitas hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mengakui, menghormati, dan mengabadikan janji suci antara dua individu yang berencana untuk saling membina kehidupan bersama dalam kebahagiaan dan kesetiaan. Akad nikah bukan hanya sebagai langkah administratif, melainkan sebagai fondasi spiritual dan moral dari sebuah keluarga yang baru terbentuk. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, empat pasangan suami istri melakukan perbuatan yang tidak benar sebelum terjadinya pernikahan dan melangsungkan pernikahan siri setelah mengetahui wanita tersebut sedang hamil. Menurut bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA Kecamatan Sooko bahwa ijab kabul pada pelaku hamil di luar nikah sah menurut agama dikarenakan di Indonesia mayoritas menganut madzhab Shafi'ī yang memperbolehkan melakukan perkawinan saat hamil. Hal tersebut diperoleh peneliti saat wawancara, bapak Meky Hasan Tachrudi menyatakan bahwa : "Menurut saya terkait dengan akad ijab Kabul pada pelaku hamil di luar nikah dinyatakan sah menurut agama. Karena di Indonesia sendiri kebanyakan menggunakan madzab Shafi'ī yang tetap memperbolehkan perkawinan saat hamil, dan praktik yang terjadi di lingkungan sini menggunakan sepenyelesaian seperti pendapat Imam Shafi'ī. Hal ini juga akan dinyatakan sah juga menurut Negara bila dicatatkan di KUA". 86 86 Meky Hasan Tachrudi,Hasil Wawancara,Ponorogo,09 Februari 2023. 76
Sedangkan bapak Khoirul Hadi berpendapat bahwa mereka pelaku yang menikah saat sedang hamil, hanya melangsungkan secara siri. Namun meskipun demikian pernikahan mereka tetap dianggap sah oleh agama. Hal tersebut diperoleh peneliti saat wawancara dengan bapak Khoirul Hadi: "....Kebanyakan dari mereka memang belum mencatatkan pernikahan ke KUA. Meskipun demikian pernikahan mereka sah menurut agama. Jadi memang menurut saya pernikahan mereka sah-sah saja menurut agama karena mereka memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan, salah satunya adanya akad ijab Kabulnya".87 Dalam wawancara dengan bapak Meky Hasan Tachrudi selaku Kepala KUA menambahkan terkait dengan dispensasi nikah, karena kebanyakan dari pelaku hamil di luar nikah ini masih di bawah umur. Beliau menyatakan sebagai berikut: "Beberapa pelaku telah mengajukan dispensasi nikah lewat pengadilan tetap agama, sehingga pernikahan yang terlaksana".88 terjadi dibawah umur Dispensasi nikah sendiri yaitu merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, bisa salah satu saja atau dua- duanya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda- tandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda baligh bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yaitu telah mengeluarkam air mani". Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup 87 Khoirul Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo,17 September 2023 88 Meky Hasan Tachrudi,Hasil Wawancara,Ponorogo,09 Februari 2023. 77
78 umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.89 Selanjutnya pendapat Imam Shafi'ī bahwa menikahi seorang wanita hamil di luar nikah ialah sah sehingga akad dalam praktik perkawinan yang dilakukan kedua pasangan ini sah. Namun, tidak sah untuk bersetubuh dengan seorang wanita hamil sebelum melahirkan anak yang dikandungnya. Selain itu, imam Shafi'ī juga berpendapat jika seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah lalu melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki maka kehamilannya tidak mempengaruhi perkawinannya Imam Ḥanafi juga berpendapat bahwa seorang perempuan hamil akibat zina boleh dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.90 Sehingga akad pernikahan tersebut sah. Berbeda dengan pendapat Imam Mālik i yang mengatakan bahwa laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamili sama-sama tidak boleh menikahi wanita hamil kecuali wanita tersebut sudah suci dan terbukti tidak hamil. Imam Mālik i berpendapat bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang suci dan memiliki kehormatan sehingga hal tersebut menjadi sebuah keharusan untuk menjaga kesucian dan tidak mencampur dengan sperma yang kotor. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pendapat Imam Mālik tersebut tidak mentolelir perkawinan yang telah berzina sampai diketahui secara pasti bahwa ia tidak hamil dengan tiga kali haid atau setelah 89 Haris Hidayatulloh,Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.1,(2020),44. 90 Mardi Candra, "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2021),67.
berlalu masa tiga bulan. Jika seseorang melaksanakan akad nikah dengan wania tersebut sebelum dipastikan tidak hamil, maka harus dibatalkan baik sudah hamil maupun belum.91 Hampir sama denngan pendapat Imam Mālik , Imam Hanbali juga berpendapat bahwa tidak sah dinikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Wanita pezina baik hamil maupun tidak, dilarang dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaan itu, kecuali dengan dua syarat yaitu telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan maksiat.92 Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan akad perkawinan hamil di luar nikah menurut sebagian ulama di perbolehkan atau sah-sah saja. Di Indonesia sendiri mayoritas menganut madzhab Shafi'ī dimana dalam kasus ini Imam Shafi'ī memperbolehkan melangsungkan pernikahan meskipun dalam keadaan mengandung, baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki lain. Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko ini juga mengambil sumber hukum dari pendapat Imam Shafi'ī sehingga tetap melangsungkan pernikahan meskipun dalam keadaan hamil, dan tidak mengulang pernikahan saat bayi sudah lahir. 91 Sofyan A.P, Isu-isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga,40. 92 Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam", 22. 79
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Relasi Hukum Anak yang di Kandung dengan Suami yang Menikahi Wanita Hamil dalam Perkawinan Wanita Hamil Relasi hubungan anak dan orang tua dalam Islam merujuk pada hubungan keturunan atau garis keturunan. Hal ini mencakup identifikasi dan pengetahuan mengenai orang tua, kakek nenek, dan seterusnya. Hal tersebut juga memiliki signifikansi penting dalam konteks hukum Islam, terutama dalam menentukan hak-hak warisan, kewajiban nafkah, dan status sosial seseorang dalam masyarakat. kasus kehamilan di luar nikah melibatkan berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, agama, dan hukum. Seringkali, reaksi dan pandangan terhadap kehamilan di luar nikah dapat bervariasi di antara masyarakat, negara, atau kelompok agama tertentu. Beberapa masyarakat mungkin menganggap kehamilan di luar nikah sebagai pelanggaran norma sosial atau budaya, yang dapat mengakibatkan stigma terhadap individu yang terlibat. Pada saat yang sama, ada juga masyarakat yang mungkin lebih inklusif dan memberikan dukungan kepada individu yang mengalami kehamilan di luar nikah. Status hukum pernikahan dapat memengaruhi hak dan tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Undang-undang tentang pernikahan, hak asuh, dan dukungan anak dapat bervarias. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa apabila telah diyakini anak tersebut merupakan hasil dari perzinaan, maka anak tersebut tidak boleh dihubungkan kecuali dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan sama sekali tidak dengan suami ibunya, walaupun ada kemungkinan bahwa itu adalah ayah 80
biologisnya. Sebagian ulama (dalam mazhab Māliki sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) berpendapat bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri, meski tanpa menjelaskan apakah hal ini melalui pernikahan yang sah atau tidak. Meskipun anak di luar nikah tidak berhak untuk disalahkan dan di kucilkan mengingat semua ini terjadi bukan karena si anak. Setiap anak memang memiliki haknya masing-masing. Hak anak merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai individu yang memiliki keberadaan, perlindungan, dan perkembangan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh masyarakat dan pemerintah. Hak anak mencakup berbagai aspek, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari hasil wawancara pada kasus ini, yaitu pendapat dari ibu F menyatakan bahwa suami yang dinikahi merupakan ayah biologis dari anak yang dikandung. Sehingga mereka mengakui bahwa anak tersebut anak kandung dari mereka. Selanjutnya pendapat dari VM menyatakan bahwa hubungan anak dengan suami merupakan anak kandung. Begitupun pernyataan dari RD beliau juga menyatakan bahwa hubungan anak dengan suaminya juga anak kandung, karena memang benar yang menikahi beliau merupakan ayah biologis (ayah kandung) dari anaknya. Kemudian pernyataan dari SR juga mengatakan bahwa hubungan anak dengan suaminya adalah anak kandung. Sedangkan pendapat bapak Meky Hasan Tachrudi selaku kepala KUA Kecamatan Sooko menyatakan bahwa: 81
"...hubungan nasab menurut hukum Islam mereka yang hamil di luar nikah maka akan dinasabkan kepada ibunya baik anaknya perempuan maupun laki-laki". Selain pendapat dari bapak Meky Hasan Tacrudi, bapak khoirul Hadi selaku tokoh agama (modin) juga berpendapat bahwa, yang terjadi di masyarakat ketika sudah dinikahkan maka secara otomatis anak akan langsung dihubungkan dengan ayah biologisnya atau dianggap anak kandung selayaknya perkawinan yang sah. tersebut diperoleh peneliti saat wawancara dengan bapak Khoirul Hadi: "....yang terjadi di masyarakat kebanyakan ketika dinikahkan otomatis anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya atau dianggap anak kandung selayaknya dalam perkawinan yang sah". Pendapat Bu Lia Noviana selaku Dosen IAIN Ponorogo menyatakan bahwa: "Jika relasi dengan ayahnya yaitu relasi nasab maka sudah otomatis terputus walaupun dia bapak kandungnya (ayah biologis), begitu pula untuk relasi nafkah, wali dan waris sekalipun itu terputus dia hanya anak ibu dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Misalkan anaknya itu perempuan dan ingin melangsungkan pernikahan maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, karena anak perempuan tersebut dianggap tidak memiliki wali sebab hubungan dengan ayahnya terputus menurut hukum Islam, namun menurut hukum di Indonesia walaupun ini anak luar kawin itu masih bisa mendapatkan nafkah menurut hukum perlindungan anak dan fatwa MUI walupun putus hubungan tapi tetap kewajiban nafkah bapak biologis mengenai nafkah itu tetap wajib". Dalam pandangan hukum Islam, kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketika kehamilan telah terjadi, tanggung jawab moral dan hukum tertentu timbul terkait dengan perawatan anak yang dilahirkan. Dalam Islam, hubungan antara seorang ayah dan anak dianggap sangat penting 82
dan diatur dengan ketat. Dari kalangan ulama madzhab pun juga menyatakan pendapat yang berbeda-beda. Menurut Imam Shafi'ī, ketika anak tersebut dilahirkan dari hasil hubungan luar nikah atau anak luar nikah maka ia tidak bisa bernasab kepada ayahnya tapi bernasab pada suaminya meskipun laki-laki yang menzinahi itu mengkalim bahwa anak tersebut adalah anaknya-. Baik wanita tersebut berstatus menjadi istri orang atau tidak berstatus menjadi istri orang. Alasan yang dikemukakan selanjutnya tentang adanya larangan zina dan zina bukan sebab memperoleh nikmat nasab. Sedangkan nasab anak kepada ibunya terjadi secara mutlak, baik disebabkan hubungan nikah atau tidak. Menurut Muhammad Ihwan dan Imam Shafi'ī dalam analisis perbandingan madzhab tentang perkawinan ayah dengan anak luar nikah menjelaskan bahwa ada empat kemungkinan permasalahan intisab (kenasaban anak), sebagai berikut: Pertama: Anak tidak intisab kepada suami, secara lahir maupun batin sekalipun tidak ada mula'anah. Yaitu, anak yang dilahirkan sebelum lewatnya masa enam bulan dari waktu kemungkinannya berkumpul setelah akad, atau setelah lewatnya masa empat tahun dihitung dari akhir waktu dimungkinkannya berkumpul. Kedua: Anak intisab kepada suami dan berlaku hukum seorang anak seperti waris dan sebagainya secara lahir, serta wajib dinafikan (dinyatakan bahwa anak tersebut bukan dari suami). Yaitu anak yang dilahirkan di atas enam bulan kurang dari empat tahun, dan suami mempunyai keyakinan atau dugaan yang kuat bahwa anak tersebut bukan dari dirinya. 83
84 Ketiga: Anak secara lahir intisab kepada suami tetapi tidak wajib menafikannya. Yaitu jika ada dugaan yang tidak kuat dari suami bahwa anak itu bukan dari dirinya, seperti dia sudah mengistibra'kan perempuannya setelah wathi dan perempuan tersebut melahirkan diatas enam bulan setelah wathi sedang disitu terdapat keraguan adanya perzinaan. Keempat: Anak tersebut intisab kepada suami dan haram dinafikan bahkan dosa besar hukumnya serta wajib diakui anak. Yaitu disaat kuat dugaannya bahwa anak tersebut dari dirinya atau seimbang anatara kemungkinan dari dirinya atau tidak, sebagaimana anak tersebut dilahirkan diatas enam bulan kurang dari empat tahun dihitung mulai dari wathi, sedang suami tidak mengistibra'kan (membebaskan), atau mengistibra'kan dan sebelum lewat enam bulan dari istibra' tersebut lahirlah anak itu.93 Menurut Imam Ḥanafi menyatakan kedudukan anak zina tetap dihubungkan kepada suami ibunya (ayahnya) tanpa mempertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya. Hal ini karena perkawinan tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah. Selanjutnya pendapat Imam Hanbali dan Imam Māliki, anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina, anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Sehingga anak yang dikandung tidak ada hubungannya kepada laki-laki yang mencampuri ibunya, tidak bisa saling mewarisi anatara laki-laki yang mencampurin ibunya dengan anaknya, melainkan mewarisi 93 Muhammad Ihwan dan Imam Syafi'I, "Studi Analisis Perbandingan Madzhab Tentang Perkawinan Ayah dengan Anak Luar Nikah" Humanistika : Jurnal Keislaman Vol.7 No 1 (2021), 12
hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya saja. Slain itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan maka laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut tidak bisa menjadi walinya. Dari pernyatan-pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya mengetahui sebab dan akibat dari hubungan atau relasi anak dengan ayah yang menikahi dari kasus perkawinan hamil di luar nikah. Ikatan relasi antara anak dengan ayah memiliki dampak yang penting dalam perkembangan dan kesejahteraan anak. Dalam hukum Islam, hokum anak dengan ayah menjadi persoalan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan menjadi peran kunci dalam menetapkan hubungan keluarga, hak warisan, tanggung jawab keuangan, dan kewajiban moral antara anggota keluarga. Para fuqaha pun sepakat bahwasannya anak luar nikah tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Hal ini juga berimplikasi mengenai hak warisan dan hak nafkahnya, ia tidak dapat hak sedikitpun dari ayah biologisnya Anak, sebagai individu yang rentan dan berkembang, memiliki hak yang tak terpisahkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensinya yang unik. Hak ini mencakup dimensi yang luas, yang bersifat holistik, dan menuntut perlindungan serta pemenuhan kebutuhan anak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Namun, hak anak tidak terbatas pada aspek- aspek yang bersifat individu saja. Hak sosial dan budaya anak juga merupakan bagian integral dari hak-hak ini. Hak sosial anak melibatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal mereka. Di 85
samping itu, hak budaya anak menjamin agar anak-anak dapat mempertahankan identitas budaya mereka dan terlibat dalam praktik-praktik budaya yang sesuai. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut maka akan memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal mereka. 86
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasaran hasil penelitian yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pandangan ulama terhadap perkawinan hamil di luar nikah memang menimbulkan perbedaan pendapat. Secara rinci perbedaan tersebut dibagi menjadi dua yakni, pendapat Imam Ḥanafi dan Imam Shafi'ī wanita hamil di luar nikah boleh melangsungkan pernikahan dengan lelaki yang menghamili maupun dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Imam Mālik dan Imam Hanbali tidak boleh melangsungkan akad perkawinan anatara wanita hamil dengan laki-laki lain sampai melahirkan. Pada kelangsungan akad nikah pada kasus perkawinan hamil di luar nikah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko, dari responden Kepala KUA, modin nikah, dan juga expert (orang yang paham dengan bab ini), mayoritas sudah sesuai dengan hukum Islam. 2. Pada permasalahan relasi hukum anak yang dikandung dengan suami yang menikahi wanita hamil di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko, dari responden seluruh keluarga yang dijadikan responden mayoritas belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam para ulama madzhab sepakat bahwa jika relasi dengan ayahnya relasi nasab maka sudah otomatis terputus walaupun dia bapak kandungnya (ayah biologis), 87
relasi nafkah, wali dan waris sekalipun itu terputus dia hanya anak ibu dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun demikian, pandangan masyarakat tetap cenderung untuk menasabkan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah kepada ayahnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat dalam menetapkan nasab anak yang lahir di luar nikah. B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang peneliti sampaikan mengenai praktik perkawinan hamil di luar nikah Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo: 1. Diharapkan bagi pemerintah desa dan penyuluh KUA agar memberikan pengarahan mengenai perkawinan hamil di luar nikah. Serta memberikan wadah kegiatan yang positif untuk masyarakat sekitar. 2. Diharapkan bagi masyarakat khusunya orang tua untuk selalu mengawasi serta mengarahkan anak-anaknya dengan kegiatan yang positif, agar tidak terjerumus kedalama pergaulan bebas. 3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali permasalahan dengan pembahasan yang berbeda agar dapat menambah dan memperluas hasil penelitian. 88
4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan akan penelitian selanjutnya. 89
DAFTAR PUSTAKA Referensi Buku Abd, Rahman Ghazaly. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003. Abidin, Slamet. Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia. Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka Press UIM Sunan Kalijaga, 2021 Afra R, Mutmainah. Istri yang Dirindukan Surga Berdasarkan Al-Quran. Jakarta: Kunci Iman. 2015. Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, Makasar: Humanities Genius,2020. Aizid, Rizem. Fiqh Keluarga. Yogyakarta: Laksana, 2018. Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. Jangan Dekati Zina. Jakarta: Qisthi Press, 2012. Ansori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011. Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011. Bagir, Muhammad. Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah. Jakarta: Penerbit Noura PT Mizan Publika, 2016. Candra, Mardi. Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2021. Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. Dwi, Ahmad Baihaki. Hukum Perkawinan dan Keluarga. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022. Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Ghofur, Anshori, Abdul. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2011. Himawan, Anang Harris. Bukan Salah Tuhan Mengazab ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2007. Irfan, Nurul. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2012. Izudin, Muhammad. Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023. 90
Ja'far, Kumedi. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021. Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019. Marwanto dkk. Hukum Islam, Bali: Erika Books Media Publishing, 2023. Rosyad, Sabila. Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di luar Perkawinan. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018. Sabiq, Muhammad Sayyid, Fiqih Sunnah 3, Jakarta:PT Pustaka Abdi Bangsa 2018 Santoso, Topo, Membumikan Hukuman Pidanan Islam, Jakarta:Gem Insani Press, 2003. Sirin, Khaeron, Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara Agama,dan Perempuan, Yogyakarta:CV Budi Utama,2018. Sofyan A.P, Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga, Malang: PT.Citra Intrans Selaras, 2021. Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Mrtode, dan Teknik. Bandung: Tarsit, 1990. Syarifuddin, Amin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenademia Group,2014. Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta:PT Bumi Aksara 2007 Referensi Jurnal: Atabik, Ahmad dan Khoridatul M. Pernikahan dan Hikmah Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, 2014. Ahmad Atabik,Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikamhnya Perspektif Hukum Islam, Vol.5.no.2, Desember 2014. Asman, Hamil di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi komperatif anatara pendapat Imam Shafi'ī dan Imam Ahmad bin Hambal), Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol 6 NO.1,2020. Dwi Dasa Suryantoro, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,Ahsana Media:Jurnal Pernikahan Pendidikan dan Penelitian Keislaman, Vol.7.No.02,2021. Erwinsyahbana, Tengku. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ilmu Hukum. Voume 3 No. 1. 91
Faisal. Sige Tareik Nafah: Pengucapan Ijab-Qobul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa. Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Volume 8, No. 2, 2021. Fauzi, Fahrul. Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam. Journal of Islamic Law Studies. Volume 3, No. 2, 2020. Hamidi, Zina Online Di Era Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Perspektif Hukum Islam, Vol.5 No.1 2022. Ihwan Muhammad,Imam Shafi'ī , Studi Analisis Perbandingan Madzhab Tentang Perkawinan Ayah dengan Anak Luar Nikah,Humanistika:Jurnal Keislaman, Vol.7 No.1, 2021. Jabir, Muktiali, Pernikahan Menurut Hukum Islam,Pendais:Jurnal Pendidikan dan Wawasan Keislaman,Vol.14,No.2,2016. Moh.Dhiya'ul Chaq,Nasab anak dalam hukum Islam Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab,Tafaqquh:Jurnal Penelitian dan kajian Keislaman, Vol 6, No. 1,2018. M.Jamil, Nasab dalam perspektif tafsir ahkam,Ahkam:Jurnal Ilmu Syariah, Vol XVI, No.1,2016. M. Samsukadi, Luthfiya Nizar. Implementasi Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kab. Sidoarjo). Jurnal Hukum Keluarga Islam.Volume 4, No. 1, 2019. Muhammad Nur Fathoni dkk, Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif), Jurnal Hukum Keluarga Islam,Vol.3 No.1, 2023. Nurul Huda, Kawin Hamil Dalam Komplikasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah), Ishraqi, Vol.5 No.1,2019. Yunus S., Muhammad. Hukum Pernikahan dalam Islam. Jurnal Istiqra' Vol. 5, No. 1, 2017. Wahyu Wibisana, Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif,Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.15 No.1 2017. Referensi Skripsi: Baihajy, Akbar. Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil Studi Kasus KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, UIN Sunan Kalijaga. 2012. Irma, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang di Kandung", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2018. 92
Nuraini, Oktavia Pungky. Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah dan Solusi Dalam Hukum Islam Studi Kasus Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. UIN Purwokerto.2020. Pertiwi, Nurul. Analis Pasal 53 Ayat 1 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil. IAIN Metro 2017. Septohadi, Nurkholis. Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan 5 Ilir Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020. Referensi Wawancara Meky Hasan,Wawancara,Ponorogo 9 Februari 2023 Khoirul Hadi, Wawancara, Ponorogo 17 September 2023 Pernadi, Wawancara,Ponorogo 17 September 2023 Kateman,Wawancara,Ponorogo 17 September 2023 Wali F,Wawancara,17 September 2023 Ibu F, Wawancara,17 September 2023 Ibu VM, Wawancara, 17 September 2023 Ibu RD, Wawancara,Ponorogo 24 September 2023 Ibu SR,Wawancara, Ponorogo 24 September 2023 Bu Lia Noviana, Wawancara, Ponorogo 18 Maret 2024 Referensi Lainnya Al-Qur'an 93