REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 PERAN PEKERJA SOSIAL KOREKSIONAL DALAM REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LKSA BENGKEL JIWA KABUPATEN JEMBER Atik Rahmawati Ilmu Kesejahteraan Sosial (atik.fisip@unej.ac.id) Wahyuni Mayangsari Ilmu Kesejahteraan Sosial Abstract Children in Conflict with the Law (ABH) is one of the Social Welfare Service Needs (PPKS) which has the right to protection and the fulfillment of children's rights by the state. Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, as well as Minister of Social Affairs Regulation (Permensos) No. 26 of 2018 concerning Social Rehabilitation and Reintegration for ABHs provides a breath of fresh air for the juvenile justice system in Indonesia, with a new breakthrough in diversion and the handling of children involving the community through the Child Welfare Institution (LKSA). ABH rehabilitation is no longer placed in prison and mixed with adult detainees, but is entrusted and integrated into activities managed by LKSA. LKSA Bengkel Jiwa in Jember Regency exists as an institution that oversees and implements a responsive justice system for children. Professional LKSA management involves the role of social workers in the correctional sector as mandated by the Child Protection Law no. 35 of 2014. This study was analyzed using a qualitative research approach by conducting in-depth interviews with social workers and administrators at LKSA Bengkel Jiwa, Jember Regency. The results of the study show that the role of social workers is important as the vanguard who provides assistance, contact, and face to face with ABH both during the judicial process in the police, judicial proceedings in court, after court decisions, and after undergoing detention. Keywords: Correctional social workers, children in conflict with the law, rehabilitation, reintegration, and child welfare institusions Abstrak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak atas perlindungan serta terpenuhinya hak anak oleh negara. UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH memberikan angin segar bagi sistem peradilan anak di Indonesia, dengan terobosan penanganan anak melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana dialihkan ke proses diluar peradilan pidana (diversi). Rehabilitasi ABH tidak lagi ditempatkan dalam penjara dan bercampur dengan tahanan orang dewasa tetapi dititipkan serta diintegrasikan dalam kegiatan- kegiatan yang dikelola oleh lembaga kesejahteraan anak (LKSA). LKSA Bengkel Jiwa di Kabupaten Jember hadir sebagai lembaga yang mengawal serta mengimplementasikan sistem peradilan yang responsif anak. Pengelolaan LKSA secara professional melibatkan peran pekerja sosial koreksional sebagaimana amanah dari UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap informan pekerja sosial dan pengurus LKSA yang dipilih melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil 76
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 penelitian menunjukkan peran pekerja sosial penting sebagai garda depan yang melakukan pendampingan, bersentuhan, dan berhadapan langsung dengan ABH baik pada saat proses peradilan di kepolisian, proses penuntutan di pengadilan, pasca keputusan pengadilan, dan pasca menjalani penahanan. Kata Kunci: Pekerja Sosial Koreksional, Anak Berhadapan dengan Hukum, Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 77
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 PENDAHULUAN Anak adalah aset pembangunan sebagai sumber daya masa depan penggerak roda pembangunan nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia (2021) (RI) dalam menyatakan keberhasilan pembangunan akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan anak akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia tantangan untuk selanjutnya. Data (2022) menunjukkan bahwa ada sepertiga penduduk atau 88.386.600 jiwa atau 32,41% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan sumber daya manusia dari usia anak. Kemen PPPA bahwa anak siap menghadapi dari BPS Permasalahan anak masih menjadi kebijakan utama dalam pembangunan nasional. Komitmen pemerintah dalam pembangunan anak dapat dilihat dari perencanaan pembangunan yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan hak anak, kerangka internasional Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), kerangka hukum tentang HAM dan perlindungan anak oleh Komisi Perlindungan Anak, komitmen menghormati hak anak melalui RPJMN oleh Kemen PPPA. Salah satu permasalahan sosial yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan sosial kepada anak adalah Anak Berhadapan (ABH). Sebagaimana dengan Hukum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam Perpres (2020) yang menyebutkan perlunya advokasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan ABH. Kementerian Sosial (Kemensos) RI selanjutnya mengidentifikasi bahwa ABH merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau dalam nomenklatur sebelumnya disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena serta kesejahteraan suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos, 2012). Terhadap PPKS maka Negara wajib menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana disebut dalam Undang- Undang No 11 tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terpadu, dan adalah upaya yang berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pemerintah RI, 2009). terarah, ABH sebagaimana disebutkan dalam Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pemerintah Pusat, 2012). Berdasarkan profil anak Indonesia yang jumlah membahas kasus pengaduan anak menurut klaster perlindungan anak yang diterima Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa ABH menjadi kasus pengaduan masalah anak yang paling banyak tentang perkembangan Indonesia 78
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 dilaporkan pada tahun 2019. Data tersebut merupakan dari penelaahan atas pengaduan masyarakat anak. mengenai Rekapitulasi ABH dapat dilhat dalam gambar dibawah ini: hasil rekapitulasi pelanggaran hak h a m u J l 2500 2000 1500 1000 500 0 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 Jumlah 695 141 142 220 122 131 129 143 125 Gambar 1. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).Kasu pengaduan anak berdasarkan klister perlindungan anak Komisi PPA Tahun 2011-2019 Sumber: (Kemen PPPA, 2020) Fenomena anak berkonflik dengan hukum pidana pelaku menunjukkan gelaja yang memprihatinkan. Kementerian Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak (KPPPA) berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari periode 2013- 2018 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 (Kemen PPPA, 2020). Data lebih lengkap dapat dilihat dalam gambar dibawah ini; atau tindak 20 19 Sumber: (Kemen PPPA, 2020) Proses peradilan anak pelaku tindak pidana di Indonesia saat ini lebih renposif pada hak-hak anak. KPAI dalam kajiannya bertajuk Implementasi Restorasi dalam penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum untuk melakukan menyatakan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka perlu ada aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan menjadi salah satu alternatif dalam memberikan perlindungan, dan keberpihakan pada pemenuhan hak anak sebagaimana juga termaktub dalam kausul konvensi hak anak. Persoalan perlindungan anak merupakan cluster perlindungan khusus atau Children in need of Special Protection (CNSP) sehingga membutuhkan luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah di luar system peradilan pidana (Criminal Justice System). Kebijakan ini disebut dengan kebijakan Restorative justice atau Keadilan Restoratif yang berbeda secara substantif dengan keadilan retributif atau menekankan keadilan pada pembalasan serta berbeda dengan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (KPAI, 2014). Justice bahwa langkah-langkah di h a m u J l 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 Jumlah 1149 1295 2719 2890 3158 4514 2981 Prosentase 12.71109.966.29 9.27 42.94-33.96 Gambar 2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tonggak penting sebagai payung hukum dalam yang restoratif yaitu dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. UNICEF dalam analisisnya menyebutkan bahwa UU Sistem Peradilan anak memberikan ruang bagi perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) diantaranya diversi oleh polisi, jaksa, penyelenggaraan keadilan 79
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 dan pengadilan sebagai unsur penting dalam proses peradilan; pelarangan hukuman mati dan pemenjaraan seumur hidup bagi anak berusia dibawah 18 tahun; penahanan hanya diizinkan untuk anak berusia diatas 14 tahun dan hanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun penjara; alternatif pengganti penahanan anak dengan pelayanan masyarakat; anak berhak mendapatkan hukum; penahanan anak harus dipisah dari orang dewasa; serta anak yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan (United Nations Children's pendidikan Fund, 2020). Kondisi ini selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas dan hidup, kelangsungan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (DPR, 2016). representasi tumbuh, Catatan dari KPPPAI dalam (Kemen PPPA, 2020) berdasarkan data dari Mahkamah Agung pada tahun 2018 bahwa terdapat 6.902 kasus perkara anak dan 596 diantaranya diselesaikan dengan diversi. Prosentase tingkat keberhasilan diversi berkisar pada angka 46,16% dengan 98 anak masih dalam proses diversi. Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang diselenggarakan secara diversi dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: Jumlah Perkara Anak , 6902 Diversi Berhasil, 275 Diversi Gagal, 223 Diversi Proses, 98 Gambar 3. Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak Yang Diselenggarakan Secara Diversi Tahun 2018 Sumber: (Kemen PPPA, 2020) Pelaksanaan diversi masih belum secara maksimal dilaksanakan hanya menyentuh 8,6% anak yang dapat menikmati proses diversi. Disisi lain, Sistem diversi sebagai perubahan fundamental yang digunakan dalam pendekatan restorative justice (Budoyo & Sari, 2019). Dalam pasal 8 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan tua/Walinya, melibatkan Anak dan orang korban tua/Walinya, dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pemerintah Pusat, 2012). Pekerja sosial profesional menjadi satu elemen penting dalam pelaksanaan diversi. sosial Pentingnya sebagaimana diungkapkan oleh Tafiati et al. (2021) bahwa minimnya kehadiran sumber daya manusia pekerja sosial dapat menjadi hambatan dalam proses diversi. Pernyataan serupa diungkapkan oleh Zaenal (2019) bahwa kemampuan dalam meningkatkan pemahaman hukum menjadi sangat penting. Proses rehabilitasi anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) dapat dilakukan melalui peran konselor, enabler, advocator, dan mediator menjadi penentu dalam proses implementasi diversi di lembaga. orang kehadiran pekerja pekerja sosial Dalam paradigma ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, pekerja sosial (social work) yang bekerja di seting peradilan pidana sosial sebagai koreksional (correctional social work). Secara khusus disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum disebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah dan pengembangan memungkinkan fungsi seseorang mampu melaksanakan sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Permensos, 2018). UU Sistem Peradilan Anak mengamatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial bagi ABH dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara disebut pekerja proses refungsionalisasi untuk reintegrasi 80
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 Kesejahteraan Sosial (LPKS). LPKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Permensos, 2018). Salah telah satu LPKS menyelenggarakan pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa yang berada di Kabupaten Jember. Bengkel jiwa adalah lembaga sosial mandiri yang bermitra dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jember, khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalamnya, ada anak titipan dari tahanan polisi serta kejaksaan dan putusan hakim (memorandum., di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bengkel Jiwa, PK Bapas Jember mendampingi yang berhadapan dengan hukum (ABH) inisial AA dalam menjalani vonis dari Hakim yaitu pembinaan didalam lembaga selama 1 tahun serta pelatihan kerja selama 6 bulan atas kasus Perlindungan Anak yang menjeratnya, Jaksa dari eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan dengan didampingi Pembimbing oleh Kemasyarakatan Bapas dan orang tua ABH, kedatangan ABH tersebut disambut hangat oleh Agus selaku Ketua dari LKSA Bengkel Jiwa tersebut. Harapannya ketika menjalani pembinaan didalam LKSA Bengkel Jiwa, ABH tersebut kelak bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik serta tidak mengulangi tindak kedepannya mengingat anak adalah aset penerus bangsa (Bapas Jember, 2021). yang 2020). Bertempat Anak Negeri Jember sosial di Surabaya menjadi bekal dirinya untuk menangani kasus-kasus yang dilakukan atau dialami oleh anak ABH di bawah usia 18 tahun. Melalui peran pekerja sosial yang dijalankan, pengalaman menemui beberapa anak yang ditindak secara hukum lantaran melakukan tindak pidana. Seperti mengonsumsi sekaligus seksual, mengedarkan penjambretan, (Radar Jember, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk sosial peran mendiskripsikan koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum khusunya yang telah dilakukan oleh LKSA Bengkel Jiwa yang berada di Kabupaten Jember. ganja, serta pembegalan kekerasan pekerja Rainford (2010) mengemukakan bahwa peran pekerja sosial koreksional mulai tumbuh di abad ke 20 dengan fokus pada rehabilitasi dengan menggunakan prespevtive psikoterapi. Rehabilitasi dan Reintegrasi merupakan bagian dari proses pemulihan sosial anak yang melakukan tindakan pidana. Mangwiro and Chitereka (2021) Pekerja sosial adalah salah satu pemain yang paling berperan penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Mereka adalah garis depan dalam mediasi (mediating), advokasi (lobbying), konseling (advocating), (counseling), menghubungkan (linking) dan merujuk (reffering) anak-anak ke lembaga dan organisasi selanjutnya memberikan membantu memberikan pertolongan kepada mereka (self help). Pekerja sosial koreksional di LKSA Bengkel Jiwa menjalankan perannya baik dalam usaha preventif, rehabilitastif, maupun dalam proses reintegrasi. lobi terbaik yang pidana apapun METODE Dalam implemetasi pelayanan sosial di LKSA Bengkel Jiwa, pekerja sosial menjadi ujung langsung bersentuhan dengan ABH. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua lembaga yang sekaligus pekerja sosial perlindungan anak professional dari kementerian sosial bahwa pengalaman semasa bekerja menjadi pekerja tombak yang Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Bandur, 2019; Creswell, 2013; Punch, 2013), sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan fenomena sosial secara mendetail tentang suatu situasi sosial, setting sosial, atau hubungan sosial. Penelitian ini mendeskripsikan peran bertujuan untuk pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi Anak Berhadapan dan reintegrasi sosial 81
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 dengan Hukum (ABH) di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bengkel Jiwa dipilih karena lembaga yang merupakan satu-satunya melakukan dan reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan (ABH) di Kabupaten Jember. Hukum Informan dipilih menggunakan teknik nonprobability dengan tipe purposive atau yang judgemental disematkan kepada informan yaitu mereka yang paham, mengerti, memahami tentang peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak Berhadapan (ABH) khususnya di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai dengan 9 Juni 2022. proses rehabilitasi sampling. Kriteria dengan Hukum Untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dan mendalam, lengkap wawancara mendalam dengan Informan yaitu Ketua sosial koreksional LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, dan 3 pengurus lembaga. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara menggunakan percakapan tatap muka berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Wawancara mendalam akan mendorong informan untuk terlibat aktif dalam berbagi informasi dengan memberikan kebebasan kepada informan untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalamannya tentang peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelusuran data sekunder dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber literasi yang berhubungan dengan peran pekerja sosial koreksional, rehabilitasi, reintegrasi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lembaga Kesejahteraan Anak, serta laporan dan dokumentasi kegiatan LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember. sekaligus pekerja Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan makna gambaran yang benar tentang pertanyaan penelitian. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga langkah analisis yaitu; pemadatan data (data condensation), penyajian data (data display), kesimpulan/verifikasi dan (conclusion drawing/ verification). Hasil analisa data menggunakan bantuan software NVivo 12plus. Bandur (2019), Bazeley and Jackson bahwa (2013) mengemukakan perangkat NVivo akan memisahkan data dari informan, peneliti, dan data sekunder. Peneliti dapat melakukan triangulasi data dari ketiga sumber sehingga hasil penelitian dapat dikatakan mencapai validitas yang tinggi. penarikan HASIL PENELITIAN LKSA Bengkel Jiwa didirikan pada tanggal 27 Februari 2019, dengan VISI yaitu melakukan pendampingan dan pemenuhan hak-hak anak secara kultural maupun struktural sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai menguatkan, regulasi. mengembangkan sikap perilaku anak ke arah yang lebih baik agar menjadi insan yang berjiwa mandiri, dewasa, dan berkarakter. yang Untuk menuju Visi mengedepankan keadilan restorative, maka disusun Misi-misi sebagai langkah nyata kerja lembaga. Misi LKSA bengkel jiwa adalah institusi pemerhati anak dengan menjadi melakukan kegiatan dalam pemenuhan hak-hak anak berhadapan dengan hukum melalui pendampingan, menyediakan akses dan sistem sumber bagi anak, meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk peduli kepada anak, reunifikasi, disaat pra maupun pasca anak berhadapan dengan hukum, evaluasi terhadap program yang Sebagaimana dilakukan. diungkapkan oleh Ketua LKSA Bengkel Jiwa yang sekaligus merupakan pekerja sosial professional anak di Kementerian sosial RI sebagai berikut; Memulihkan, organisasi rehabilitasi, reintegrasi, telah "Akhirnya juga di Undang-Undang SPPA no 11 tahun 2012 juga mengamanatkan setiap kabupaten kota wajib memiiki Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS namanya, baik itu bentukan dari masyarakat maupun Negara. Di jember saya sempat advokasi temen-temen dinas sosial, pemkab komunikasi ringan tidak 82
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 secara formal tapi saya pikir ada respon ternyata tidak respon. Negara klasik alasane anggaran, SDM saya sekali lagi marah dengan kondisi ini. mereka belum tahu rasane anak di penjara koyok opo. Akhirnya saya dengan temen-temen yang seprofesi waktu itu ada Pekerja Sosial, ada dari BAPAS. Ayok dirikne lembaga itu tahun 2016 dari ngomong-ngomong, acara ngopi-ngopi. UU No 11 tahun 2012. mengamanatkan setiap kabupaten kota wajib mempunyai LKS setelah diberlakukan selama 5 tahun. Tahun 2012 lahir, 2014 berlaku, 2019 wajib semua kabupaten kota punya LPKS. terampas Anak-anak banyak yang tidak haknya, kami bengkel kompromi dengan kegiatan yang dapat merampas hak-hak anak. kita harus berani tarung, itu anak kita tidak boleh diganggu siapapun." jiwa dibilang "maling..maling" itu ketika mancep di otak anak" aku rehabilitasi, aku sudah baik, aku yo wis sholat, aku sekolah, kok aku panggah dicelok maling-maling trus gae opo kegiatanku kemarin..yo lebih baik aku jadi maling saja. Stigma ini harus hilang. Reintegrasi mempersipakan keluarga dan masyarakat. Minimal tetangga kanan-kiri. karena itu memang berat. Ketika anak sudah masuk tahanan pulang itu, perlu adaptasi. masih malu dengan orang tua apa iya orang tua aku masih mau nerima aku..apa iya. Belum lagi pas lebaran banyak keluarga besar datang." Dari proses diversi dilakukan lembaga mulai dari awal berdirinya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jumlah dampingan Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember dapat dilihat dalam tabel dibawah ini; untuk memberikan dampingan kepada Anak yang berusia dibawah 18 tahun yang sedang berkonflik dengan hukum dan Anak Pasca Menjalani Informan Pidana mengatakan bahwa; Lembaga berkomitmen (PMP). "Yang masuk di LKSA Bengkel Jiwa sini adalah anak-anak yang sudah diproses secara hukum. Meskipun ada anak nakal sering berulah, mengganggu masyarakat tetapi tidak ada laporan penyelidikan dari kepolisian bukan merupakan klien lembaga. Yang menjadi klien kami masuk Anak Berhadapan dengan Hukum atau Anak pelaku pidana. Artinya ada laporan masyarakat, pencurian misalnya dan diamankan kepolisian maka dia bisa menjadi dampingan kami atau klien kami. Usia anak yang akan kami terima itu 18 ke bawah, sesuai dengan Undang- Undang SPPA." Rehabilitasi dan reintegrasi menjadi program utama dalam proses menuju keadilan restoraf dengan fokus pada proses diversi. Tujuan terpenting dari proses ini adalah menghilangkan stigma negatif dari masyarakat yang disematkan kepada ABH. Informan mengemukakan bahwa; ke "Anak kami masyarakat menyebutnya reintegrasi. sebagai Reintegrasi agar anak bisa diterima kembali ke masyarakat tanpa ada stigma. stigma ini jahat bagi anak. ketika anak ketika mau kita kembali siapkan. Tabel 1. Jumlah ABH selama proses Rehabilitasi dan Reintegrasi di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. No. 1. Asal Lembaga Rujukan Titipan Kepolisian Tahun Jumlah ABH 2019 2020 2021 Jumlah 11 3 3 17 2. Titipan Kejaksaan Putusan Pengadilan Negeri, UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Putusan Pengadilan Negeri, UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalin dan angkutan jalan Putusan Pengadilan Negeri, UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Putusan Pengadilan Negeri, perkara pencurian Putusan Pengadilan Negeri, penganiayaan Putusan Pengadilan Negeri, perkara penganiayaan 2019 2020 2021 5 1 2 2 1 2 83
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 Putusan Pengadilan Negeri,UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Putusan Pengadilan Negeri, penganiayaan Putusan Pengadilan Negeri, UU 35 thn 2014 perlindungan anak perkara persetubuhan 1 4 1 19 Sumber: Diolah, LKSA Bengkel Jiwa, 2022. Jumlah Alur dan proses rujukan Anak pelaku pidana sebagaimana konsep diversi di LKSA Bengkel Jiwa dapat dilihat sebagaimana gambar berikut; Gambar 4. Alur dan Proses Rujukan ABH di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. pakek pil putihan kuningan. Nah anak-anak seperti ini ambilnya cuman 1.000 rupiah dan jual 1.500 tapi ancaman hukumane 15 tahun penjara. Itu ditangkep dimasukkan oleh polisi di tahanan umum, kumpul dengan tahanan dewasa. Apa yang terjadi di sana ? tentu yang terjadi setelah itu anak anak yang seperti itu yang awalnya dodolan pil 1.000 disana pasti akan mengenal namanya ganja, gorila, sabu, ekstasi, dll disana. Mereka akan mengenal seperti itu karena kumpulannya dengan orang dewasa. Dan peredaran narkoba di dalam itu lebih terorganisir ketimbang di luar. Jadi jangan beranggap di kepolisian, ditahanan, kejaksaan, pengadilan atau dilapas itu steril itu tidak justru disana itu lebih terorganisir. Jualan lewat handphone itu bukan rahasia umum bagi yang sudah mengetahui itu lho. Nah berdasar itu residivis anak itu ditangkap dipenjara, tangkap penjara kemudian belum lagi anak-anak di bully. baru masuk ketika ada yang junior ketemune diplonco dan lain- lain. yang disuruh pijet-pijet, ngidek i, injak-injak yang senior. kalau tidak dia dipukul lah, mohon maaf sampai sodomi. ya karena laki-laki semua di dalam. Mereka orang dewasa yang sudah menikah orintasi seksualnya dia punya, dia ada, dan ada anak jadi korban selesai sudah. Dan dari sana, penjara ini gak apik bagi anak." Diversi sebagai strategi yang efektif dalam mewujudkan tujuan lembaga. Informan baik dari Ketua maupun pengurus LKSA Bengkel Jiwa mengemukakan; Sumber: (LKSA Bengkel Jiwa, 2022) aspek hukuman penjara merupakan alternative terakhir dalam proses peradilan pidana ABH. Memasukkan anak dalam penjara dan berkumpul dengan narapidana dewasa menyebabkan permasalahan sosial baru bagi anak dan bukan menjadi solusi dalam Informan penyelesaian persoalan ABH. menyatakan bahwa; Diversi mengedepankan "Penjara itu adalah ultimum remidium artinya alternative terakhir. jadi kalau ada anak masuk penjara itu wes kenemenen sudah parah entah itu berkali-kali atau kasusnya berat banget. Yang terjadi saat ini anak nyuri sepeda motor, anak nyuri sandal, anak nyuri helm itu masuk trex, penjara. Anak kuningan, dextro, istilahe dayak temen- temen di mahasiswa masih banyak yang jual pil koplo, "Kami satusnya sebagai tempat titipan dan tempat putusan. Titipan yang menititipkan temen-temen kepolisian, dan jaksa. jadi semua tingkatan polisi, jaksa, dan hakim mempunyai kewenangan untuk menahan atau tidak menahan. Menahan tetap ada regulasinya, siapa yang boleh ditahan dan penempatana anak itu bagaimana dan selanjutnya.Ketika mereka tidak ditahan oleh polisi, mereka akan dititipkan disini dalam waktu 30 hari jam kerja. jika berkas tidak tidak segera dinaikkan atau itu rampung di kejaksaan maka polisi akan ditambah waktu lagi 30 hari kerja berikutnya. jadi polisi hanya punya waktu 2 bulan anak dititipkan disini. jika polisi dalam waktu 2 bulan tidak segera menyelesaikan berkas, ini sudah dua bulan nih, malam ini belum dikirim polisi. Maka besuk pagi anak akan saya kembalikan ke orang tua. dan itu konsekuensi. Kejaksaan sama persis 30 hari+30 hari. ketika ndak 84
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 selesai, ndak dinaikkan ke pengadilan anak akan kita akan kembalikan ke orang tua." rehabilitasi, "Dalam proses diversi, terbagi kepolisian, dari kejaksaan, dan pengadilan. Untuk dua proses diawal biasanya anak-anak dititipkan dari kepolisian dan kejaksaan. Ada jangka waktu 30 hari untuk anak bisa dititipkan. Kalau diluar itu seharusnya berkas dari kejaksaan dan kepolisian bisa expired. Kalau sudah lewat anak bisa dipulangkan. Kalau yang dipengadilan tinggal putusan. Kalau putusan kebanyakan setengah dari masa pidana orang dewasa. Jadi kita sendiri biasanya tergantung masa putusannya. Satu tahun tidak nyampe, biasanya 1 tahun bisa dikurangi. Putusannya 12 bulan. Kalau mereka tidak berperilaku aneh-aneh disini, berperilaku baik, dari evaluasi kita mereka bisa dikurangi beberapa bulan jadi putusannya begitu bisa dikurangi lagi. kalau dikurangi mereka bisa kembali ke masyarakat atau orang tuanya. Tapi kalau benar bener begitu kita tetap kontrol." "Untuk putusan, anak yang diputus di suatu LPKS, itu maksimal putusan hakim 2 tahun. ketika putusan lebih 2 tahun lebih 1 hari, itu putusan bukan di lembaga. dan itu ada di sistem peradilan pidana anak. kalau lebih dari 2 tahun tetapi di bukan LPKS penjara. Pengadilan boleh memutus anak itu batasnya 2 tahun. Anak dipulangkan atau rehabiitasinya rampung ?, kita punya hak atau kewenangan yang sudah diatur dalam UU SPPA ketika anak sudah menjalani ¾ masa pidana, dan dia berkelakuan baik berturut turut selama 3 bulan maka dia punya hak untuk lek bahase itu bahasa hukumnya asimilasi. bahasa hukumnya juga seperti "pembebasan masa bersyarat". Kami punya hak itu, anak-anak punya hak untuk dipulangkan sebelum waktunya." Dalam proses diversi ABH, LKSA Bengkel Jiwa menjadi satu-satunya lembaga pelayanan sosial kepada Anak pelaku pidana di Kabuapten Jember. Ketua LKSA Bengkel Jiwa mengemukakan bahwa; 3 tahap tempatnya, lapas labnya sosial berbasis masyarakat. ini Kesejahteraan Sosial (KS) banget." Rehabilitasi dan reintegrasi ABH dalam proses pemulihan sosial dilakukan oleh pekerja sosial yang tenaga berhadapan langsung baik dengan klien maupun dengan aparat penegak hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan sebagai berikut; "Bengkel juga jiwa kebetulan pendirinya. sejarah berdirinya bengkel jiwa ditahun 2016 saya pribadi itu kan profesinya sebagai pekerja sosial perlindungan anak yang ada dibawah Kementerian Sosial berada di dalam program Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). PKSA ada 5 kluster yaitu anak terlantar seperti bayi-bayi yang dibuang, anak jalanan, anak disabilitas, anak berkonflik dengan hukum baik itu pelaku, saksi maupun korban, dan yan terakhir adalah anak memerlukan perlindungan khusus. Kemudian di 2012 saya jadi pekerja sosial perlindungan anak. dulu saya nangani anak-anak balita yang dibuang, anak-anak balita yang stunting, gizi buruk dll dengan penempatan di Surabaya. Kemudian saya pindah kluster ke Anak yang berkonflik dengan hukum. Nah bagi saya, anak berkonflik dengan hukum itu lebih kompleks masalahnya ketimbang anak balita yang terlantar itu tadi. Karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum itu yang bermasalah bukan hanya anak saja, tetapi lingkungan, kemudaian orangtua, bahkan nyuwun sewu kebijakan dari pemerintah. pindah mengajukan kuster ke kemensos untuk masuk ke ABH. Ketika saya masuk dan saya terjun ternyata benar. Menjadi pekerja sosial di seting koreksional akan seringkali bersingungan dengan lembaga hukum ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, LAPAS, pengacara. Upaya pekerja sosial memberikan perlindungan, pendampingan sosial dalam proses peradilan pidana anak berperan dalam tiga fase, mulai dari pencegahan (preventive), pemulihan (rehabilitative), dan penyiapan anak tua atau masyarakat kembali ke orang (reintegrative). pernyataan informan dibawah ini; temen-temen. Model pelayanan Ilmu sebagai terdepan saya akhirnya saya "Harapan kami sebagai pusat sistem rujukan. Alhamdulillah sudah terbukti. sudah jadi pusat rujukan jika ada satu anak, BP3KB juga ke sini juga. pusat studi pelayanan anak, akhirnya menjadi Sebagaimana "Bagi saya siapa yang mau belajar dia yang menang, bagi saya seperti itu. Karena polisi, 85
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 jaksa, hakim yang makananya soal pasal- pasal, perundangan dan lain-lain, tetapi ke kami buktinya ke saya telp konsultasi "ada kasus seperti ini tentang anak yak apa menurut sampeyan?, pasal piro, berapa iki mas ?. ya kuncinya kita mau belajar. dan kami belajarnya sejak tahun 2012. dan UU SPPA baru beraku tahun 2014. Dan kadang mereka tidak mau belajar di UU yang baru, kadang nangkep dan memproses anak pelaku pidana jadi salah. "Tahun 2019 LKSA Bengkel Jiwa lahir, kemudian waktu inisiasi pun kebetulan saya orangnya juga punya kepentingan. satu kepentingan kepentingan terbaik untuk anak. Ke dua saya tidak mungkin bisa memenuhi kepentingan anak jika saya sendiri.kemudian sekali lagi karena kesejahteraan sosial. Kita harus pinter-pinter iki ABH berarti nanti urusan hukum, kalau urusan hukum apa iya peksos bisa jadi pengacara?, tidak bisa to. maka saya butuh pengacara saya tarik pengacara. Kemudian kira kira ABH yang terkait dengan proses hukum, Proses dengan hukum nanti temen-temen BAPAS ini Petugas Kemasyarakatan (PK) BAPAS itulah kunci dari hasil ketika memutuskan suatu tindak pidana anak. jadi hakim wajib dalam sistem UU Sistem Peradilan Anak, mempertimbangkan rekomendasi dari PK BAPAS. kepentingan saya sekali lagi anak jauh dari penjara maka saya harus dekati siapa ?, saya ingin dekati Hakim tidak mungkin lah. Dengan Jaksa saya minta no hp ? tidak mungkinlah. Maka BAPAS lah yang memberi saya jalan tol bagi saya agar temen-temen BAPAS nantinya bisa merekomendasikan agar anak tidak masuk penjara. ketika anak tidak masuk penjara, ada dua pilihan ada di lembaga kembali ke masyarakat atau orang tua. ketika lembaga, lembaga mana ? ya bengkel jiwa. saya dalam hal pengakuan. ada pengakuan. sekarang tidak. jadi anak tidak mengaku "bukan saya pelakunya" ya sudah. tapi kan alat bukti yang lain kan banyak. Bisa dari lingkungan bisa dari pihak yang terkait. Minta maaf langsung penyidik saat itu. Belum lagi kapan hari juga salah satu media pimrednya juga. identitas anak terkait dengan hukum itu wajib dirahasiakan. ada di pasal 19, identitas ya dimaksud berupa nama, wajah, alamat, orang tua, sekolah, itu wajib dirahasiakan. la enaknya kok menampilkan wajah, alamatnya lengkap, nama sekolah ditunjukkan. saya bilang "ndak isok sampeyan kayak ngene. apakah sampeyan dengan cara itu anak itu bisa sembuh ? Anak tidak melakukan criminal lagi. Apakah dengan mempublikasikan kepada halayak anak akan sembuh tiba-tiba tidak menjual lagi ?, kasusnya jual narkoba terjadi malah 1000 memperkeruh suasana. Terakhir saya bilang "masih ngotot?" bukan saya yang bilang tapi UU. Ada ancaman 5 tahun kalau mau. kalau sampeyan masih kekeh ini akan saya teruskan saya kirim berikan ke dewan pers. ini bisa jadi saya klik saya kirim selesai sampeyan. Terakhir saya diberi uang saya bilang saya ini tidak perlu. sampeyan dan bilang ke temene sampeyan untuk ramah anak untuk tidak mempublikasikan identitas anak sesuai dengan aslinya, sesuai dengan amanah UU. Itulah tantangannya kita kenceng ternyata ada pihak yang merehkan "saya disogok", kenceng ada yang melemahkan." alat terbukti harus saya datangi dengan wartawan butir. Yang "Untuk monitoring ketika kita sudah reunifikasi. sudah mempertemukan anak dengan keluargnya, kita masih melakukan kegiatan melihat mereka, itu melauichat atau kalausduah akrab kita video call. mereka bagaimana. misalnya apakah anak-anak masih mau sekolah, kondisinya bagaimana. kita masih berhubungan dnegan anak-anak meskipun mereka sudah keluar dan pulang ke rumah mereka." entah "Ketika anak-anak ditangkap polisi, anak-anak biasanya dihukum. Advokasi kami ke pihak penyidik. pak lain kali kalau ada kasus anak, ojok diantemi pak anak anak e. Nanti urusan e dengan lembaga kita. sekarang ndak sama, proses hukum dulu dengan sekarang tidak sama. kalau sekarang kita tidak mengakui perbuatan itu tetap diproses hukum meskipun yang bersangkutan tidak mengakui. kalau duu harus ada "Saya masih kontak dengan adik-adik. Alhamdulillah adiknya sudah lulus sma. insyaAllah mau lanjut lagi ke peguruan tinggi. ada juga adik-adik yang pengin untuk daftar ke militer. ya kita tetap memberikan motivasi ke mereka ayo kamu bisa pasti bisa, kita dorong semnagatnya adik-adik. jadi masih tetap ada kontak dnegan mereka. "mbk minta doanya ya, mau ngurus apa, nanti semisal mau butuh apa-apa bisa kontak 86
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 ke pengurus yang lain. ya semoga stigma ke adik-adik bisa hilang." "Saya ya bagaimanapun agak sedikit- sedikit mengarahkan, untuk anak-anak melanjutkan sekolah. Kita support untuk berkembang. Kalau anaknya berkasus dengan hukum ya saya beri wawasan untuk tertarik kuliah di fakultas hukum, entah itu nanti bisa jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa. ketika jadi hakim bisa memutus secara ramah anak, jika jadi jaksa bisa menuntut secara ramah anak tidak ngawur begitu." Partnership menjadi satu strategi yang efektif untuk mencapai tujuan lembaga. Pekerja fungsinya sosial menjalankan sebagai manajer kasus yang berperan dalam koordinasi, serta sumber menghubungkan penyelenggaraan peradilan pidana anak yang rensponsif pada hak-hak anak. Sebagaimana diungkapkan oleh informan; komunikasi, sistem "Jaringan kita dengan sistem jaringan sistem kita mulai perujukan. kalau ada anak yang sakit bagaimana agar anak terlayani kondisi kesehatannya gratis tanpa mengeluarkan biaya. kita buat advokasi ke jaringan temen-temen kesehatan. Di lembaga ini yang saya ajak inisiasi dari tahun 2016 itu ada polisi, ada jaksa, hakim, BAPAS, media, pengacara. karena masing-masing profesi akan saling berkaitan dengan anak tadi. Profesi yang berpihak pada anak bergabung mengembangkan lembaga. Kita dibatasi oleh profesi itu tadi, sehingga perlu sinergi dengan lembaga lain yang memiliki kepedulian pada ABH mencipakan keadilan restorative. Ada BAPAS, ada pekerja sosial, ada pengacara, ada mahasiswa, ada perawat, Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerinta setempat, serta masyarakat yang terlibat dalam pelayanan sosial yang kita lakukan. Pendampingannya masalah hukum akan kita dampingi di semua tingkatan. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Kalau referral kasus anak identitas yang kita dampingi uruskan di dispendukcapil untuk mendaftarkan akta identitas kelahiran. Kalau mereka sudah berusia diatas 11 tahun kita bikinkan KTP." Sebagai tidak punya berupa lembaga nirlaba, kemitraan dengan stakeholders yang memiliki kepedulian yang sama terhadap anak pelaku pidana memberikan ruang gerak yang lebih optimal bagi pekerja sosial dan lembaga untuk mencapai tujuan lembaga dalam emngawal keadilan restorative bagi ABH. PEMBAHASAN 1. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH pada LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember restoratif dicapai dengan mengedepankan the best interest for the child dengan akan segala bentuk perlindungan diskriminasi dengan beracu pada kepentingan terbaik anak. Sebagai institusi nirlaba LKSA Bengkel untuk menspesialisasikan kerja pada pencegahan melalui upaya sosialisasi dan penanganan melalui kegiatan pendampingan terhadap klien, advokasi sosial, perlindungan, penegakan hak anak yang berhadapan dengan hukum, dan recovery baik anak yang sedang berjalan proses hukumnya maupun anak Pasca Menjalani Penahanan (PMP). Keadilan memenuhi kebutuhan anak dari Jiwa memilih (2021) menjelaskan bahwa "restorative justice for juveniles promotes their rehabilitation and reintegration". Rehabilitasi dilakukan guna memberikan menjamin perlindungan, terpenuhinya hak anak, serta pemulihan melalui kegiatan-kegiatan yang terintegrasi bertujuan lembaga. Reintegrasi dengan menyiapkan dan lingkungan masyarakat sebagai sistem dukungan yang membantu keberfungsian anak untuk kembali ke masyarakat setelah berada di lembaga. Peran LKSA Bengkel Mangwiro and Chitereka keluarga jiwa dalam proses diversi sebagai lembaga titipan dan putusan. Lembaga titipan ABH berdasarkan pada rujukan dari kepolisian, kejaksaan, dan putusan dari pengadilan. LKSA juga memiiki 87
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 kewenangan dalam proses asimilasi atau pembebasan bersyarat. Proses diversi dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini; ABH Anak pelaku pidana dilakukan melingkupi beberapa bidang kajian yaitu; a. Aspek dengan pendampingan dan penegakkan Hak anak berkonflik dengan hukum; hukum dilakukan Diversi Kepolisian Anak Titipan Diversi Kejaksaan Anak Titipan Diversi Pengadila n Anak Putusan <2 tahun b. Aspek psikologi, pendampingan psikis, konseling, dan monitoring & recovery anak berkonflik dengan hukum; c. Aspek politik Sosial Ekonomi dan Budaya (Poleksosbud), sosialisasi dan advokasi hak anak berkonflik dengan hukum pada masyarakat; d. Jaringan, pemberdayaan institusi dan rujukan serta kemitraan dengan pihak lain; 30 hari+30 hari LKSA Bengkel Jiwa 30 hari+30 hari >2 tahun LAPAS e. Aparatur (APH), sosialisasi peneggakkan, penghormatan, perlindungan hak anak berkonflik dengan hukum kepada aparatur penegak serta monitoring pemenuhan hak; Penegak Hukum pemenuhan, hukum Asimilasi ¾ masa di LKSA selama 3 bulan berturut turut berkelakuan Gambar 5. Proses Diversi di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember Kembali ke Orang Tua atau Masyarakat Sumber: data primer, diolah 2022. Perlindungan, pencegahan, pemulihan menjadi dalam melakukan pendampingan kepada ABH, sebagaimana diuraikan dalam tujuan lembaga yaitu; a. Melakukan rehabilitasi psikososial untuk memulihkan keberfungsian sosial anak sehingga mampu tumbuh, berkembang, dan bermanfaat ditengah masyarakat. pijakan hidup, b. Mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar bisa menerima anak pasca menjalani rehabilitasi. c. Menghilangkan di masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum. d. Pendampingan, stigma negatif dan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum. penguatan, Untuk mendukung tercapainya tujuan lembaga maka pelayanan sosial kepada f. Pers, kontrol penegakkan hak dan sosialisasi hak anak berkonflik dengan hukum kepada pers. Implementasi program LKSA Bengkel Jiwa tidak terlepas dari peran pekerja sosial, Mangwiro and Chitereka (2021) menyatakan bahwa pekerja sosial terlibat dalam tiga bidang dalam sistem peradilan anak yaitu, tingkat tersier. Pencegahan primer, sekunder dan primer (primary prevention) berkaitan dengan strategi untuk mengatasi akar penyebab kejahatan sehingga menciptakan lingkungan yang protektif bagi semua anak. Pekerja sosial saling mempengaruhi di ranah primer dengan membantu keluarga dan anak- anak untuk mengatasi akar penyebab kejahatan. Pada tingkatan sekunder menekankan pada strategi yang menargetkan anak-anak yang dianggap berisiko tinggi berkonflik dengan hukum, untuk menghilangkan kecenderungan melakukan pelanggaran. Pada tingkatan ini pekerja sosial berperan mengatasi faktor risiko yang membuat anak rentan terhadap kejahatan seperti lingkungan rumah yang disfungsional dan pola asuh yang tidak konsisten, pelecehan dan penelantaran, dan masalah komunitas dan sosial. Lingkup terakhir pada tingkatan tersier bertujuan terjadinya untuk mencegah pelanggaran kembali oleh anak yang telah remaja 88
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 berkonflik dengan hukum dan melibatkan program-program menawarkan rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran anak seperti layanan diversi. 2. Peran Pekerja Sosial Koreksional dalam dan Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. yang proses Rehabilitasi Pekerja sosial professional bertumpu pada tiga prinsip dasar praktek yaitu body of knowledge, body of skill, dan body of value. Pekerja sosial professional memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan dalam pekerjaan sosial serta dilandasi oleh kode etik praktek pekerjaan sosial dalam sosial. melakukan Sebagaimana dalam UU disebutkan Pekerjaan Sosial bahwa pekerja Sosial adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi (Pemerintah Pusat, 2019). Pekerja sosial Koreksional adalah pekerja sosial professional yang berperan sebagai pelaku perubahan (agent of change), bekerja di setting lembaga koreksional. Lebih jelas UU Sistem Peradilan Anak memberikan definisi bahwa pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pemerintah Pusat, 2012). praktek pekerjaan seseorang yang lembaga, beberapa program kerja dikembangkan oleh pengaduan lembaga pelanggaran hak anak, investigasi dan anak, pelanggaran pemantauan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak, pelayanan konseling anak, pelayanan psikososial anak, pengembangan data based dan child, information centre, kebijakan, penelitian Untuk mencapai tujuan yaitu; layanan hak pengembangan pelatihan, jaringan, workshop, diskusi publik dan seminar. Pekerja sosial koreksional di LKSA Bengkel Jiwa menjalankan perannya baik dalam usaha preventif, rehabilitastif, maupun dalam proses reintegrasi. a. Preventif. Berperan dalam educating dalam fase ini menjadi pijakan untuk mensosialisasikan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 dengan memberikan ruang bagi sistem peradilan yang berpihak pada hak anak. Edukasi diberikan kepada para pihak perangkat hukum seperti kepolisian, dan kejaksaan, pengadilan. Usaha pencegahan juga dilakukan dengan mensosialisasikan hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada anak pelaku pidana, anak di sekolah-sekolah, serta kepada masyarakat. dan b. Rehabilitatif. Peran advocating sekaligus lobbying menjadi penting dalam proses pra-peradilan bagi pendampingan ABH yang dilakukan dengan menghubungkan kepada stakeholder terkait dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran ini bertujuan agar dalam proses putusan pidana ABH mendapatkan kesempatan untuk diversi melalui LKSA Bengkel Jiwa. Peran lain sosial yang dilakukan oleh pekerja koreksional yaitu reffering atau merujuk dalam hal ini pengacara untuk membantu dalam proses peradilan pidanan ABH. Peran reffering sekaligus linking dilakukan dalam proses rehabilitasi ketika klien memerlukan dukungan dalam aspek pendidikan melalui Dinas pendidikan dan sekolah setempat, kesehatan melalui Dinas kesehatan dan tenaga kesehatan, dan peningkatan keterampilan melalui Dinas tenaga advocating, negotiating, dan mediating maka pekerja sosial koreksional melindungi hak-hak anak selama dalam proses pengadilan dan dalam proses rehabilitasi sosial. Proses negotiating sekaligus educating kepada pengadilan kerja. Melalui dan kajian 89
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 pers dilakukan dengan memberikan keperpihakan serta informasi kepada para memberikan awak media untuk melakukan liputan yang berpihak pada hak anak. c. Reintegrasi. Peran pekerja sosial lingkungan koreksional menyiapkan yang mendukung bagi anak yang akan kembali ke orang tua dan masyarakat. sosial ini Dalam peran menjalankan koreksional dengan enabling educating, memberikan serta pengetahuan, mencipatakan kondisi bagi anak untuk kembali ke orang tua atau masyarakat. Fase ini, pekerja sosial koreksional juga melakukan reunfikasi yaitu kegiatan evaluasi dan monitoring untuk melihat serta menjalin komunikasi kembali dengan klien dan anggota keluarga serta masyarakat melalui kegiatan home visit. Mencipatakan kondisi lingkungan yang ramah anak sebelum anak kembali kepada keluarga tua memberikan dampak menghilangkan yang diberikan oleh stigmasisasi lingkungan anak. tinggal tempat Reunifikasi memberikan peluang bagi reintegrasi berjalan dengan memberikan terlindungi, hubungan ruang aman, harmonis anak dengan lingkungan setempat. kepada ABH, fase pekerja atau orang 5. Dinas Sosial 6. Dinas Pendidikan 7. Dinas Kesehatan. 8. Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil. 9. Pemerintah Setempat (Rukun Tetangga/ Rukun Warga) 10. Masyarakat sebagai sistem kontrol dari proses rehabilitasi dan reintegrasi. KESIMPULAN Pekerja sosial profesional bertumpu pada tiga prinsip dasar praktek yaitu body of knowledge, body of skill, dan body of value. Ketiganya menjadi unsur pijakan utama yang menjadi landasan dalam melakukan peran sebagai agent of change khususnya bagi keberfungsian sosial ABH. Peran pekerja sosial koreksional dalam mengawal, memberikan perlindungan, dan pembimbingan dimulai dari fase pencegahan (preventive), pemulihan (rehabilitative), dan penyiapan anak kembali ke orang tua atau masyarakat (reintegrative). Dalam melaksanakan peran sebagai pekerja sosial koreksional bersinergi dengan stakeholder baik dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, maupun pemerintah dan masyarakat setempat menjadi strategi yang penting untuk memperlancar pelayanan sosial yang akan diberikan kepada ABH. 3. Partnership dalam proses Rehabilitasi dan Reintegrasi terhadap ABH di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. Jaringan dengan mitra dalam proses rehabilitasi reintegrasi menjadi supporting system yang memperlancar proses rehabilitasi dan reintegrasi ABH yang dilakukan lembaga. Sinergitas stakeholder dilakukan dengan skema partnership melalui kerjasama antar lembaga. Lembaga mitra LKSA Bengkel Jiwa diantaranya ; 1. Kepolisian. 2. Kejaksaan. 3. BAPAS. 4. Pekerja Sosial. 3. Partnership dalam proses Rehabilitasi dan Reintegrasi terhadap ABH di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. Jaringan dengan mitra dalam proses rehabilitasi reintegrasi menjadi supporting system yang memperlancar proses rehabilitasi dan reintegrasi ABH yang dilakukan lembaga. Sinergitas stakeholder dilakukan dengan skema partnership melalui kerjasama antar lembaga. Lembaga mitra LKSA Bengkel Jiwa diantaranya ; 1. Kepolisian. 2. Kejaksaan. 3. BAPAS. 4. Pekerja Sosial. leading sector dalam penyelenggaraan pelayanan sosial rehabilitasi maupun baik dalam bentuk terintegrasi sosial kepada ABH hendaknya memiliki pedoman intervensi pelayanan sehingga dapat diakses dan digunakan oleh LPKS khususnya pekerja sosial dalam proses pelayanan sosial. Kementerian Sosial sebagai DAFTAR PUSTAKA Bandur, A. (2019). Penelitian kualitatif : studi multi-disiplin keilmuan nvivo 12 plus. Mitra Wacana Media. Bapas Jember. (2021). PK Bapas Jember Dampingi ABH Dalam Eksekusi Vonis Hakim Oleh Jaksa. Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember. Retrieved 14 mei 2022 from 90
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 vonis-hakim-oleh-jaksa/ Bazeley, P., & (2013). Qualitative Data Analysis with NVivo (second Edition ed.). SAGE Publications Ltd. E17EF0CEE0EBEB440227F366EDBC DB Jackson, K. KPAI, R. (2014). Implementasi Restorasi Justice Dalam Anak Bermasalah Dengan Hukum Komisi (KPAI) Perlindungan Anak Retrieved from hukum Penanganan Indonesia 2022 10 Mei BPS, S. I. (2022). STATISTIK INDONESIA Statistik. 2022. ik-indonesia-2022.html Pusat justice sebagai 2022. ik-indonesia-2022.html Pusat justice sebagai Badan LKSA Bengkel Jiwa, J. (2022). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum "Bengkel Jiwa". LKSA Bengkel Jiwa. Mangwiro, V. P., & Chitereka, C. (2021). Juvenile justice and social work. National Association of Social Workers. Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition ed.). Inc. DD8EC34BA58A24704851167D8481C ED SAGE Publications, DPR, R. (2016). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini). Sekretariat Jenderal DPR RI. from 11 Retrieved Mei Kemen PPPA, R. (2020). Profil Anak Kementerian 2020. Indonesia dan Pemberdayaan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). tahun-2020 Perempuan Kemen PPPA, R. (2021). Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan (Kemen PPPA) Perlindungan Anak Retrieved from tahun-2020 Perempuan memorandum. (2020). Tangani Anak Jalani Proses Hukum, Yayasan Bengkel Jiwa Indonesia Butuh Perhatian Pemerintah. Memorandum.co.id Retrieved 15 mei 2022 from pemerintah/ Undang-undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana (2012). Anak, 9061/uu-no-11-tahun-2012 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, (2019). 22024/uu-no-14-tahun-2019 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang (2009). Kesejahteraan 8601/uu-no-11-tahun-2009 Sosial Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, (2012). 30231/permensos-no-8-tahun- 2012#:~:text=Permensos%20No.%208%20 20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D Pedoman Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak 91
REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 4 No. 1, Juni 2022 Yang Berhadapan Dengan Hukum, (2018). /bn/2018/bn1642-2018.pdf Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional § 2020-2024, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 10 (2020). ilperaturan/1037 Tahun Indonesia. Anak-di-Indonesia-2020.pdf Zaenal, A. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang Social Rehabilitation A Children In Conflict With The Law In Indonesia Safe House Institution In Malang. Sosio Konsepsia, 8(02), 1-13. Punch, K. F. (2013). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. sage. Radar Disangka Penampungan Orang Gila, Sempat Mengalami Penolakan. Retrieved 10 mei from 2022 orang-gila-sempat-mengalami- penolakan/ Jember. (2022). Rainford, W. C. (2010). Crime, social development, and correctional social work. social development: Theories and skills for developmental social work, 126-144. Tafiati, H., Mintarja, E., Sumarsono, Chusnah, L., Bisri, H., Purbasari, A., . . . Simamora, R. P. (2021). Buku Saku Pendidikan Layanan Khusus, Seri 1: Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Vol. 1). Dengan Hukum Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. emanager/2022/Afirmasi/20211229%20- %20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20A BH%20(1).pdf Social work and (ABH). United Nations Children's Fund. (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, Peluang, Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. UNICEF dan 92