DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang - undangan: 1. Decentralisatiewet St 1903/209 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 6. Peraturan Daerah Provinsi Jabar Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jabar 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Metropolitan Cirebon - Patimban - Kertajati 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon - Patimban - Kertajati 10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Buku: Corbin, J., & Strauss, A. (n.d.). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1). Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum NasionaL. 1(3). Nafziger, E. W. (2012). Economic development (5th ed). Cambridge University Press. 139
Robert Agranoff (2003). Intergovernmental and Network Management.pdf. (n.d.). Stoker, G. (1995). INTERGOVERNMENTAL RELATIONS. Public Administration, 73(1), 101-122. Jurnal: Anggia, G., Rohayatin, T., & Fauzi, L. M. (2020). STRATEGI KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN PETALING JAYA DI BIDANG EKONOMI PERDAGANGAN. Jurnal Caraka Prabu, 4(2), 180-202. Cameron, G. C., & Hoover, E. M. (1972). An Introduction to Regional Economics. The Economic Journal, 82(328), 1447. Danar, O. R., Winoto, S., & Galih, A. P. (2022). How to Improve Disaster Governance for Non-Natural Disaster? A Literatur Study Evaluating Indonesian Government Management of Disaster during The Covid-19 Pademic. Jurnal Kawistara, 12(1), 99. Duff, M., & Wohlstetter, P. (2019). Negotiating Intergovernmental Relations Under ESSA. Educational Researcher, 48(5), 296-308. Fa, J. Q. A., & Bainus, A. (2020). Evaluasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung. 6. Firmansyah, M. F. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dalam Penentuan Basis Ekonomi, Isu Ketimpangan Dan Lingkungan Di Jawa Barat Periode 2010-2019. Jambura Economic Education Journal, 3(1), 8-27. 140
Irdayanti, I., & Febrian, W. D. (2019). Dampak Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Malaysia Technology Development Corporation. Jurnal El-Riyasah, 9(2), 84. Januar Mahardhani, A., Suwitri, S., Zauhar, S., & Purnaweni, H. (2021). Regional Cooperation Of Development In Local Government (Case In The Province Of East Java, Indonesia). Sted Journal, 3(1). Joaquin, E. (2005). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments, by Robert Agranoff and Michael McGuire. Washington, DC: Georgetown University Press, 2003, 219 pp., $49.95 cloth. Publius: The Journal of Federalism, 35(4), 637-639. Kajian Sosial di Kawasan Metropolitan Rebana. (n.d.). Khotami, K., Deliarnoor, N. A., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2021). Dimensional Analysis of All Units on Intergovernmental Relations Within the Mining Authority (Study on Unlicensed Gold Mining in District of Kuantan Singingi). JED (Jurnal Etika Demokrasi), 6(1), 63-81. Nugroho, A. P., & Handayani, S. (2022). Call for Asymmetric Health Decentralisation in Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 18(2), 139-154. Oliveira, J. A. P. D., Barabashev, A. G., Tapscott, C., Thompson, L. I., & Qian, H. (2021). The role of intergovernmental relations in response to a wicked problem: An analysis of the COVID-19 crisis in the BRICS countries. Revista de Administração Pública, 55(1), 243-260. 141
Safitri, N., Syafira, S. P., & Kurniawati, D. E. (2023). Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(1), 56-68. Sinambela, S. I. (2020). KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MEDAN-PENANG). Jurnal PIR : Power in International Relations, 3(2), 173. STIA Bina Banua Banjarmasin, Indonesia, Irawanto, I., Muluk, M. R. K., & Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya, Indonesia. (2016). INTER- REGIONAL COOPERATION ON REGIONAL LANDFILL MANAGEMENT IN URBAN AREA: A CASE STUDY IN SOUTHERN KALIMANTAN, INDONESIA. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 59(11), 138-147. Sufianto, D. (2020). PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. Jurnal Academia Praja, 3(2), 271-288. Undang, G. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan. NEO POLITEA, 3(1), 76-86. Widjaja, I., Deddy T. Tikson, & Rahmadanih. (2022). Association of Development Disparity, Economic Growth on Poverty in South Sulawesi Province. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 3(3), 246-255. Wildani, W. N., & Sebayang, A. F. (2023). Kesiapan Regulasi Pemerintah dalam Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan 142
Infrastruktur Metropolitan Rebana. Bandung Conference Series: Economics Studies, 3(1). Wright, D. S. (1974). Intergovernmental Relations: An Analytical Overview. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 416(1), 1-16. Zainal, Z. (2018). INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PEMBERIAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 14(2), 92-114. Zulian, I., & Sinambela, S. I. (n.d.). Analisis Kontribusi dan Hambatan Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on Don (Rusia). Website dan Media Cetak: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. kabupaten-kuningan 11. 12. 143
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA Pertanyaan Penelitian: A. Jaringan Informasi (Information Networks) 1. Apakah sosialisasi mengenai kebijakan Kawasan Rebana Metropolitan diadakan secara menyeluruh? 2. Apakah terdapat koordinasi dan media informasi yang mudah di akses oleh siapapun mengenai Kawasan Rebana Metropolitan? 3. Apakah terdapat koordinasi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kawasan Rebana Metropolitan? 4. Apakah terdapat informasi yang secara teknis membahas perencanaan Kawasan Rebana Metropolitan? B. Jaringan Pembangunan (Developmental Networks) 1. Adakah bimbingan teknis dan diklat mengenai pengelolaan Kawasan Rebana Metropolitan dikalangan aparatur pemerintah? 2. Adakah standar operasional prosedur dan petunjuk teknis pelayanan public untuk meningkatkan kapasitas informasi daerah di Kawasan Rebana Metropolitan? 3. Adakah monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan Kawasan Rebana Metropolitan? C. Jaringan Penjangkauan (Outreach Networks) 1. Apakah terdapat Rencana Strategis atau Masterplan / Buku Cetak Biru (Blueprint) program Kawasan Rebana Metropolitan? 2. Adakah kebijakan maupun regulasi tentang program pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan? 3. Apakah terdapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaann pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan secara rutin dan berkala? D. Jaringan Aksi (Action Networks) 1. Adakah partisipasi antar stakeholder dalam rangka penyusunan teknis program dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan? 144
2. Apakah terdapat hubungan timbal balik dan partisipasi antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di wilayah pembangunan Rebana Metropolitan? SKRIP WAWANCARA Narasumber : Raka Rizkyandi Tanggal/Waktu : Selasa,13 Juni 2023 Jabatan : Staff Divisi Infrastruktur Kawasan Rebana Metropolitan Instansi : Badan Pengelola Kawasan Rebana Metropolitan Pewawancara : Regita Ardhya Mahasani Tempat : Kantor Badan Pengelola Rebana yang bertempat di Lantai 2 Gedung DPMPTSP Jawa Barat, Jl. Windu No.26 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Jawa Barat Pertanyaan Penelitian : A. Jaringan Informasi (Information Networks) 1. Apakah sosialisasi mengenai kebijakan Kawasan Rebana Metropolitan diadakan secara menyeluruh? Jawaban: "Nah jadi untuk kawasan Rebana nya sendiri itu memang sudah di announce oleh pak Gubernur di acara West Java Investment Summit 2019, waktu itu pak Indra dari Bappeda itu yang menginformasikan bahwa bakal ada koridor ekonomi baru di Kawasan Jawa Barat Bagian Utara, itu dinamain nya Rebana pada 2019 di acara WJIS. Kemudian pada tahun 2020 dibentuklah Badan Pengelola Kawasan Rebana, ini barengan juga sama yang cekungan Bandung juga, bareng sama cekungan Bandung, jadi ada 2 Badan Pengelola yang dimiliki Jawa Barat sekarang ini, Badan Pengelola Rebana dan Cekungan Bandung. Lalu dasar hukumnya dari BP Rebana yang pertama itu ada Pergub, Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 ini tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana, waktu itu masih Cirebon - Patimban - Kertajati, terus yang kedua ada Peraturan Gubernur Nomor 85 sama tahun 2020 juga itu tentang kelembagaan nya yah. Nah berjalan nya dari waktu 2021 kita dari Pemprov Jabar ini mendorong kawasan pengembangan Rebana ini ke pusat. Melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2021 perpres ini mencakupnya dua wilayah dari mulai rebana sama jawa barat bagian selatan. Kemudian pada tahun 2020 itu kita udah bikin kesepakatan bersama untuk si pengembangan kawasan rebana ini antara Gubernur Jawa Barat dengan 7 Walikota dan Bupati di kawasan rebana. Kalau 2022 memang kalau Badan Pengelola Rebana sama Kawasan Rebana sendiri itu progress 145
nya masih mempromosikan yah, mempromosikan kawasan nya di West Java Investment Summit terus sempat juga di Dubai Expo. Rebana itu juga pasti di sisipin di acara - acara internasional kaya gitu, atau misalnya pak Gubernur lagi kunjungan dinas misalnya ya, itu biasanya suka di sisipkan gitu. Tahun ini, ini kita pertama dari ini dulu nih pemerintah daerahnya dulu. Kita sudah melakukan roadshow di 7 kabupaten kota, langsung ketemu sama bupati atau walikota nya gitu ya. Mereka menyambut baik dengan adanya si rencana pengembangan Kawasan Rebana ini gitu ya, karena kan memang Rebana sendiri untuk yang 13 KPI nya ini saya tanya ke Bappeda pun usulan dari kabupaten kota gitu jadi mana aja sih yang mau dijadikan KPI teh gitu, ini dari subang usulan nya ini ini ini, nah itu sebenernya usulannya si titik titik itu teh usulan dari 7 kabupaten kota ini gitu ya. Pemerintah daerah kemarin udah kita ngobrol gitu sama Pak Berni juga, mereka menyambut baik bahkan dari roadshow itu udah ada kunjungan balasan balik lagi nih ke kita tuh gitu ya. Tapi memang kalau secara level ke masyarakat masih belum, cuman kedepannya mungkin strategi yang dari BP Rebana mau coba itu adalah kita mau bikin kaya pasang iklan gitu di Bandara Kertajati. Jadi kaya di kaca - kaca Gedung gitu, nah kalau usulan Pak Bernie itu pengen kaya misalnya Gunung Ciremai atu misalnya Pelabuhan Patimban atau apa, setidaknya ada semacam tanda kalau missal anda memasuki kawasan rebana gitu. Sebetulnya dari 2021 kita udah sempat kerjasama dengan Astra Tol untuk bikin semacam spanduk atau apa di tol, cuman memang kontraknya sudah habis, dulu tulisannya itu Welcome to Rebana, the New Investment Area yang gitu lah intinya. Kalau dari investor mungkin Suryacipta Swadaya ya, cuman memang focus nya itu mempromosikan Subang Smartpolitan atau area yang nanti mereka kembangkan gitu. Kemudian ITB Cirebon kedepannya bersama bp rebana ingin di dalam itb Cirebon nya itu ada metropolitan studies, jadi metropolitan studies tuh, misalnya orang - orang atau masyarakat itu pengen belajar tentang apasih Kawasan metropolitan tuh gitu ya, yaudah datang aja ke itb Cirebon karena ITB Cirebon kan di kabupaten nya, maksudnya mereka aja udah jadi part of metropolitan gitu ya, pengennya itu kita set ITB itu jadi pusat informasi terkait metropolitan ini" 2. Apakah terdapat koordinasi dan media informasi yang mudah di akses oleh siapapun mengenai Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Ketika Roadshow Rebana Metropolitan dilakukan, Pemerintah setempat yang ingin konsultasi atau kurang jelas mengenai peran wilayahnya di kawasan Rebana itu diminta Pak Bernie untuk datang langsung ke Bandung. Kaya kemarin Kabupaten Cirebon, kita kesana terus udah kaya gitu kayanya dibahas di rapat pimpinan sama Sekda nya datang ke bandung kalau masih 146
belum jelas harus kaya gimana nih Kabupaten Cirebon teh pengen dibawa kemana di dalam Kawasan Rebana ini gitu ya. Beberapa waktu lalu kuningan, kuningan aja kemarin setelah adanya apa namanya, setelah adanya pembahasan yang kuningan tourism itu akhirnya sama Pak Berni itu dipanggil nih dinas PMPTSP nya, Disparbud nya, sama beberapa konsultan yang memang kira - kira bisa gerak di bidang pariwisata gitu untuk perencanaan nya ya kira - kira langkah pertama apa yang perlu kita siapin untuk membangun kuningan tourism ini gitu. Untuk media informasi sendiri itu disediakan oleh DPMPTSP, jadi penjelasan mengenai kawasan Rebana itu apa, hingga portofolio itu ada disitu, Bappeda Jabar pun turut menyediakan informasi mengenai kawasan Rebana" 3. Apakah terdapat koordinasi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Seperti yang sudah saya jelaskan tadi yah bahwa memang 13 KPI ini merupakan usulan dari kabupaten kota itu sendiri, ketika Bappeda membuat perencanaan awal wilayah mana aja sih yang mau dijadikan KPI, nah kabupaten kota ini mengusulkan wilayah ini ini gitu, dipetakan titik titiknya. 13 KPI ini itu tersebar kang, di Subang ada 3, yaitu Subang Barat, Patimban dan Subang Timur, paling banyak itu di Indramayu ada 6 KPI, terus Sumedang ada 1, Majalengka ada 2, Kabupaten Cirebon 1, 13 KPI tersebut total luasnya itu 43.913 Ha. Bahkan beberapa wilayah sudah di plot ya sama investornya masing - masing, kaya Subang Smartpolitan itu udah di plot sama Suryacipta Swadaya, terus juga Sumedang Industrialpolis itu bahkan pengusungnya dari pihak Sumedang nya sendiri dan mereka sudah nyari investor sampai ke China juga. Kemudian dalam menentukan perencanaan kawasan ini kita gak sembarangan yah, bahkan diingatkan juga oleh Pak Bernie bahwa pembangunan Rebana ini by design, bukan by change artinya apa? Dalam menentukan kawasan itu harus dilihat dulu cocoknya kawasan ini untuk apa, kemudian sesuai dengan pemetaan awal atau tidak gitu, contohnya penentuan KPI aja itu diliat wilayah mana yang masih punya lahan luas dan bukan LSD maupun lahan produktif, itu kenapa Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon tidak memiliki KPI. Ketika roadshow itu walikota Cirebon sempat nanya ke pak Bernie "pak terus kawasan saya kebagian nya apa? Kok tidak ada KPI nya ya" akhirnya diterangkan bahwa memang Cirebon itu secara fungsi kota sudah lebih siap daripada wilayah lain, kaya di sana kan misal mau rapat gitu ya kan hotel di Cirebon udah banyak, café juga udah banyak, secara konektivitas juga dekat dari BIJB Kertajati, akhirnya Pak Berni bilang kalau Cirebon itu nanti fungsinya sebagai mice di kawasan Rebana. Sedangkan Kuningan dia base nya itu sumber daya alamnya, pariwisata nya, dia juga penyuplai air untuk kawasan di sekitarnya, jadi ketika saya kesana itu banyak titik mata air, 147
terutama di kaki Gunung Ciremai dimana mata air itu teh dia tidak pernah mati, jadi memang potensinya ada gitu. Bahkan Kuningan itu supply air bersih ke Kabupaten Cirebon, Indramayu sampe ke Brebes gitu. Dari situ aja kan keliatan potensinya disitu, akhirnya Pak Bernie memutuskan Kuningan itu sebagai Tourism nya Rebana. Ecotourism itu apa aja sih keunggulan nya? Kan banyak banget ya, desa wisata ada, mau wisata curug ada, wisata buatan kaya bendungan ada, ditambah udah jelas lah ya Gunung Ciremai gitu. Jadi kita itu ingin menargetkan Kuningan sebagai tempat berwisata investor dari mancanegara dan masyarakat Rebana. Kalau untuk koordinasinya memang kita berkontak langsung dengan Pemda, entah itu melalui rapat gitu ya, rapat langsung tapi yang misal lebih spesifik ngebahas tentang Peraturan Presiden Nomor 87 nya gitu, gimana kita nanya misal ke Kabupaten/Kota, gimana kesiapan nya? yang ada di program ini sudah berjalan atau belum, apa kendalanya gitu biasanya itu kita lakukan per 1 bulan atau bisa lebih cepet tergantung urgensinya. Kemudian kalau di level Pemprov nya itu dilakukan 3 bulan sekali, kaya kemarin sempet kita panggil dari DISHUB dan BNPR, untuk nanyain gitu kaya apa nih kendalanya, apa nih progress nya sudah sampai mana kaya gitu. Kalau dengan pemerintah pusat itu kita koordinasinya bersama dengan Kemenkomarinvest, Kemenkoperekonomian, sama Seskab 3 yang merupakan pihak dari pemerintah pusat yang ikut andil dalam Perpres nomor 87 2021 itu, jadi kita (BP Rebana) itu dibawah pengawasan Kemenkomarinvest dan dibantu oleh KPPIP (Komite Penyediaan Infrastruktur Prioritas). Jadi KPPIP itu secara keseluruhan memang untuk membantu proyek strategis nasional gitu, nah itu kita koordinasinya dengan mereka. Kemudian kalau dengan pemerintah pusat ini juga sama ya 3 bulan atau kadang lebih cepet sih biasanya, gimana situsi aja gitu kaya progress nya udah sampai mana, lanjutannya tuh apa, kendalanya gimana gitu yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu gitu. Ketika penyusunan program pun dengan pemerintah pusat itu ya kita harus bisa lobi dan negosiasi ya, karena gini, apa yang dianggarkan dalam Perpres ini belum tentu bisa teranggarkan dalam RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) gitu ya, misalnya kita sudah mengajukan program, tapi itu tuh ternyata butuh dorongan juga, apa dorongan nya? Ya dari kesiapan document readiness criteria. Contohnya kita mau bangun jalan nih, lahan nya udah bebas belum? Jadi ada dokumen yang memang perlu dipersiapkan, dan untuk verifikasi document tersebut biasanya kerjasama dengan PPKP. Misal udah nih ya dokumen nya, nah dari 181 program yang ada di Perpres Nomor 87 itu mau untuk Rebana atau Jabar Bagian Selatan itu teh ke sortir itu kang, ada yang P1 ada yang P2, Prioritas 1 dan Prioritas 2 gitu ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kesiapan arsip nya itu dan urgensi nya. Dinamika yang terjadi selama berjalan dari Program P2 ada yang naik ke P1, dari P1 ada yang diturunin ke P2 gitu ya, nah ini belum siap dituker sama yang ini, kemudian dituker lagi dituker lagi kaya gitu. Jadi ternyata masih perlu ada dorongan dari kitanya gitu, misal nih pak udah siap nih dokumen nya gitu, yang di bebasin lahan nya 148
dimasukin aja gitu, setelah di dorong koordinasi dengan PUPR, oh ternyata ini bisa dilaksanakan gitu, kemudian nanti ada pernyataan dari walikota atau bupati bahwa akan mengerjakan dokumen ini, baru bisa teranggarkan jadi tetap harus ada usaha dari pemda nya mau pemda provinsi atau pemda kabupaten kota gitu, makannya ada beberapa program yang sudah jalan, ada beberapa yang terkendala kesiapan dokumen tadi. Jadi ya untuk hubungan antara pusat, provinsi dan kabupaten kota tuh koordinasinya ya lumayan bagus lah cukup intens juga" 4. Apakah terdapat informasi yang secara teknis membahas perencanaan Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Jadi kami dari BP Rebana itu tengah membuat Estate Regulation Guidelines untuk semua KPI. Karena Pak Bernie ini juga ingin nantinya KPI itu memliki semacam buku panduan gimana sih buat nanti mengembangkan si KPI nya gitu, hal apa saja yang perlu diperhatikan, ya mungkin mirip semacam bimtek gitu lah. Terus touring house KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) kawasan industry. Memang hal ini perlu kita perhatikan karena kasusnya juga udah ada gitu ya kemarin di Subang, KPI nya sudah ditetapkan disini, udah tinggal bikin KKPR nya, tapi ternyata diluar kawasan gitu, nah ini harus bisa clear agar lahan yang digunakan itu memang lahan yang sudah dipersiapkan dari awal, bukan mengambil lahan lain diluar perencanaan kita" B. Jaringan Pembangunan (Developmental Networks) 1. Adakah bimbingan teknis dan diklat mengenai pengelolaan Kawasan Rebana Metropolitan dikalangan aparatur pemerintah? Jawaban: "Untuk bimtek ataupun diklat mengenai Kawasan Rebana tidak dilakukan secara khusus ya, belum kearah situ untuk mengadakan pelatihan khusus membahas kawasan Rebana, praktis hanya BP Rebana, Dinas terkait yang hadir ketika Roadshow Rebana Metropolitan beserta ASN, dan aparatur di Bidang Pengembangan dan Promosi serta Bidang Data dan Informasi DPMPTSP saja yang mengetahui dan mendapatkan bimbingan mengenai pengelolaan kawasan rebana. Meskipun demikian, PMPTSP tetap mengadakan bimbingan teknis untuk para ASN dalam mempersiapkan West Java Investment Summit yang diadakan secara rutin setiap tahunnya" 149
2. Adakah standar operasional prosedur dan petunjuk teknis pelayanan public untuk meningkatkan kapasitas informasi daerah di Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Sebenarnya kalau sampe ke pelatihan kaya gitu sih kayanya belum ada ya kang, belum sampe menjurus kaya ASN itu ada diklat khusus untuk rebana gitu kayanya belum sampe kesana, dan menurut saya juga harusnya cukup dengan kita berkunjung ke sana dan dinas - dinas dipanggil pun harusnya sudah bisa jadi ya semacam pemanjang lidah lah kepada para anggotanya. Kaya manggil Kepala Bappeda nya kemarin waktu kita roadshow ke kuningan juga ketemu Bupati, beliau menginstruksikan Kepala Bappeda, Kepala PMPTSP, Kepala PU nya disuruh hadir gitu untuk ikut rapat koordinasi, dari situ kan pasti kebawah - bawah di informasikan gitu, makannya ya dari peningkatan kapasitas informasi maupun kesiapan ASN di rebana sendiri saya bisa katakan di angka 70% itu karena sudah dibahas di rapat pimpinan. Semakin kita intens dengan mereka, semakin mereka lebih mengenal kawasan rebana ini sendiri gitu". 3. Adakah monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Jadi kalau monitoring dan evaluasi itu dilakukan sebanyak 1 bulan 1 kali dengan Kabupaten Kota, kalau untuk dengan pusat kita 3 bulan sekali bahkan bisa lebih cepat tergantung situasi di lapangan" C. Jaringan Penjangkauan (Outreach Networks) 1. Apakah terdapat Rencana Strategis atau Masterplan / Buku Cetak Biru (Blueprint) program Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Untuk masterplan masih nyusun ya, tapi sebenarnya kalau dikatakan masterplan kita mengacunya pada action plan yang tertera pada Perpres 87 sama yang Pergub 84 kang. Kebetulan kita juga bekerja sama dengan 5 Lembaga Donor, JICA di Rebana ini dia membantu untuk bikin masterplan sama grand design Kawasan Rebana, jadi nanti meskipun menitik beratkan ke Pelabuhan Patimban, tapi bagaimana kita mengintegrasikan antara 13 KPI ini dengan Pelabuhan Patimban nya. Kalau GIZ ini dia bikin roadmap persampahan di kawasan Rebana, tapi hilirnya di TPPS Cirebon Raya. Cuman memang kan TPPS Cirebon Raya ini tidak bisa mencakup ke 7 Kabupaten/Kota gitu, jadi masih di susun. GIZ itu bikin kaya misalnya nih, nanti kan ada RDF Plant di TPPS nya tuh, nanti misalnya dari kota sampai 150
ke TPPS itu bentukan nya mau kaya gimana apakah sampahnya di olah dulu dimana baru sampai ke TPPS nya itu bentuknya mau gimana gitu. Rencana sudah ada, nanti pemetaanya mereka bikin seperti itu, misalnya nanti ada TPST nya dimana, nanti mereka yang menentukan lokasinya di setiap 7 Kabupaten Kota ini, meskipun memang muaranya di TPPS Cirebon Raya. Daerah seperti Subang, Sumedang, Majalengka itu sudah ditentukan oleh GIZ titiknya, kira - kira kondisi ini gimana, konsultasi juga dengan pemerintah daerah gitu, jadi setidaknya sudah memberikan gambaran persampahan di kawasan Rebana tuh pola nya kaya gini, itu kan nanti bisa jadi informasi juga kepada investor gitu. Sampai sekarang KI - KI (Kawasan Industri) yang masuk ini udah ada yang katanya menyediakan pengelolaan sampahnya sendiri di Kawasan gitu, cuman nanti paling buang limbah ininya baru kerjasama dengan pemerintah daerah gitu. WRI, programnya itu clean energy investment acceleration, jadi mereka bikin semacam pengembangan Kawasan industry hijau melalui program pembangunan rendah emisi dan energi bersih pada Kawasan industri di rebana yang diinisiasi oleh wri Indonesia. Jadi mereka itu mikirin caranya bagaimana nih supaya bisa mengurangi polusi dari kegiatan industry ini, bahkan kalau nanya ke Subang Smarpolitan di daerah Surya Cipta, industry yang mau masuk itu justru malah nanyain ini konsepnya udah clean energy belum gitu, kaya misalnya masalah listrik, limbah yang gitu gitu. Jadi memang banyak industry - industry yang udah bergerak ke clean industry. Selanjutnya ada World Bank, kalo mereka itu lebih ke kajian katalisasi pemulihan ekonomi dan pembangunan kota layak huni melalui transformasi perkotaan di kawasan rebana. Nah ini pasca covid lah ya, ini berfokus pada gimana sih kira - kira pengembangan kota layak huni nya gitu, nah world bank ini memang kajiannya itu di sortir dari program - program yang ada di rebana, dan mereka lihat ITB Cirebon itu bisa menjadi proyek strategis dalam pemulihan ekonomi itu gitu. Terus Australia Indonesia Centre, dia mau bergerak di bidang vokasi, jadi mau bikin semacam roadmap pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan di kawasan rebana. Jadi memang kita sudah pernah kajian masalah social dan masalah Pendidikan sama BP2D Provinsi Jawa Barat, jadi gimana ya saya juga bingungnya tuh Kawasan industry tapi masih belum bisa memberi tahu industry apa aja yang bakal masuk, sedangkan mereka juga pasti butuh tenaga kerja kan untuk bekerja disitu, nah kira - kira butuhnya jurusan apa nih si vokasi nya, SMK nya gitu itu disesuaikan. Kayanya masih belum apa ya, ya lagi di coba lah gimana caranya biar sinkron gitu. Misalnya di cipali subang barat, bagian subang itu mereka high technology butuhnya. Maunya klasifikasi pekerjanya harus yang kaya gini, nah itu kan harus kita siapkan biar keserap juga kesitu. Sebenernya ada konsep - konsep yang pengen BP Rebana capai gitu, kaya misalnya gini, nah ini sedikit aja sih, kemarin pak Berni itu bikin semacam kaya gini ya, yang pertama itu kelembagaan metropolitan dalam satu kesatuan ekonomi yang sinergistik, berkelanjutan, smart dan kolaboratif dimana BP Rebana ini pengen menjadi Lembaga yang 151
bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan rebana ini gitu ya, investor, pemda provinsi pemda kabupaten kota gitu ya, nah gimana sih ehhh.. apa strategi - strategi dari yang kita bikin gitu ya, objektif pertama itu pengembangan Kawasan pengungkit prioritas, tadi yang flagship gitu gitu. terus tata ruang harmonis dan berkelanjutan itu gimana kita ehh. base nya dalam pembangunan Kawasan rebana ini tuh memperhatikan juga RT/RW, RDTR gitu ya jadi kita juga gak pengen gitu yang harusnya lahan ini jangan dibangun tapi malah dibangun walaupun di lapangannya banyak banget jebakannya gitu ya jebakan - jebakan kaya LSD, lahan sawah dilindungi itu juga kan sama kita perlu diperhatikan gitu ya. Terus yang ketiga penyediaan infrastruktur kelas dunia itu sedang kita kebut juga kaya sekarang Cisumdawu, nanti operasinya full patimban, bandara kertajati yang pas dasarnya misal bendungan jatigede nanti sudah bisa mengalirkan air baku ke beberapa Kawasan gitu ya, dan yang lain lainnya lalu yang keempat penciptaan industry dan argo industry masa depan memaksimalkan kearifan local, ini tuh yang tadi saya ceritain gitu jadi gimana caranya industry itu bisa rendah emisi yang gitu - gitu. Terus yang kelima itu peningkatan daya saing melalui pembangunan sdm juara dan Pendidikan vokasi, dimana pembangunan rebana ini tidak hanya sebatas investasi investasi investasi tapi juga bagaimana caranya SDM nya juga kita perlu berkualitas gitu ya, kalau dalam program Perpres 87 itu ada ITB Cirebon, terus ada Polman politeknik manufaktur. Nah terus adalagi akademi maritim, jadi dari sisi sdm nya pun kita memperhatikan itu gitu. Keenam pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, nah dari strategi ini tuh nanti kita sasaran nya apa? Jadi nanti rebana itu kota - kotanya layak huni, dan sebagai pusat - pusat perubahan yang berkelanjutan sampai akhirnya nanti disebutnya Rebana Livability 5.0" 2. Adakah kebijakan maupun regulasi tentang program pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Kalau untuk regulasi atau dasar hukum pembangunan Rebana itu Pergub 84 tahun 2020 tentang renaksi Metropolitan Cirebon - Patimban - Kertajati, kemudian Perpres No 86 Tahun 2021, untuk kelembagaan BP Rebana sendiri itu didasari oleh Pergub No 85 tahun 2020 tentang Badan Pengelola Rebana, saat itu memang nama nya masih sebatas Cirebon - Patimban - Kertajati karena memang pada awalnya itu hanya mencakup di segitiga rebana, semacam ya refleksi dari jalur transportasi lah, jalur laut, darat dan udara. Kebetulan setelah ada kesepakatan dengan 7 Kabupaten Kota, focus pembangunannya jadi meluas. Alhasil kita juga sedang melakukan revisi ya 152
untuk Pergub 84 dan 85, karena setelah adanya Perpres Nomor 87 tahun 2021 itu perlu ada penyesuaian lagi, kalau dicari ke JDIH sih masih yang lama, karena memang lagi proses, sebetulnya sudah tapi tinggal menunggu launching nya kapan, kita juga kurang tau apakah terhambat di proses administrasi atau gimana yang bikin lama nya itu, karena ya banyak perubahan sih terutama di kelembagaan nya. Ibaratnya kalau dulu banyak bidang dan sub, nah sekarang dibikin lebih flexible, jadi lebih agile lah ditambah kita juga mau ada satu divisi lagi yaitu social engineering untuk membantu dari segi social di kawasan Rebana" 3. Apakah terdapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaann pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan secara rutin dan berkala? Jawaban: "Iya jadi tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan, untuk koordinasi dan evaluasi itu boleh dibilang lancar lah dan rutin gitu, bahkan pengawasan sendiri itu jatohnya ya kita saling mengawasi lah. Pemerintah pusat memberikan pengawasan terhadap pemprov dan BP Rebana, kemudian BP Rebana juga mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di level kabupaten kota, jadi untuk koordinasi sendiri terjalin dengan baik karena kalau ada permasalahan yang mendesak pun kita bisa mengadakan rapat gitu, tidak perlu menunggu 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal" D. Jaringan Aksi (Action Networks) 1. Adakah partisipasi antar stakeholder dalam rangka penyusunan teknis program dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Pada tahun 2020 ya, itu kita sudah bikin kesepakatan MoU bersama untuk pengembangan Kawasan Rebana ini antara Gubernur Jawa Barat dengan 7 Walikota dan Bupati, namun isi kesepakatannya mungkin masih general yah, masih kaya siap menukar data dan informasi gitu hanya sebatas itu. Nah ketika sudah launching perpres nya, saat itu di acara WJIS 2021 dilakukan ceremonial bahwa Jawa Barat sudah memiliki Perpres Nomor 87 tahun 2021 untuk mengembangkan Metropolitan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan. Memang pembangunan Rebana ini sempat terhambat ketika Covid itu ya, terutama pas muncul yang Delta, karena semua level pemerintahan dari pusat, provinsi sampe daerah itu kena refocusing anggaran, jadi anggaran yang tadinya sudah di plot untuk pembangunan atau 153
program apa, dialihkan dulu semua untuk focus menangani pandemic kemarin. Makannya kalau untuk yang terbentur anggarannya gitu, solusi dari kita ya tentu dilihat dulu program nya ini urgent atau enggak, terus kalau misal punya potensi dan secara dokumen sudah siap tapi masih terbentur anggaran, kita coba tawarkan di acara WJIS gitu, kaya kemarin SPAM Jatigede, TPPAS Cirebon Raya gitu ya. Itu tadi solusi untuk daerah yang sabar menanti anggaran, nah sebagian juga ada yang dia itu cari inovatif financing, kaya yang tadi KPBU itu gitu misalnya bangun SPAM gitu ya, nanti tinggal itungannya aja gimana nih, harga nya kaya gitu" 2. Apakah terdapat hubungan timbal balik dan partisipasi antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di wilayah pembangunan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Tentu ada ya, terutama ketika kita mengadakan kajian supaya tau nih situasi di rebana itu kaya gimana mereka terbuka gitu, dan hasilnya iya memang dari segi Pendidikan itu masih banyak masyarakat yang lulusan dibawah SMP gitu, lulusan SD atau bahkan gak sekolah gitu ya. Ini yang kemudian menjadi tantang terbesar juga makannya kita coba mematangkan vokasi - vokasi yang bakal tumbuh, maksudnya adalah kira - kira apa aja sih yang nantinya bisa mix n match antara vokasi dengan industry yang bakalan berkembang disitu, makannya dalam Perpres 87 itu dimasukan lah Polman dan ITB Cirebon sudah memprioritaskan warga Cirebon untuk meniti Pendidikan disana, tentu ya bareng dengan dari wilayah lain juga. Jadi setidaknya dari ITB, Polman dan sekolah vokasi itu ada lah yang keserap untuk bekerja di kawasan rebana. Kemarin saya juga sempat diskusi dengan BP2D yang perlu disiapkan selain jurusan itu ya Bahasa, karena terkadang di satu pabrik pasti ada entah tenaga ahli atau pimpinan nya yang asli dari negara asal, otomatis harus ada yang mengimbangi minimal paham lah apa yang di instruksikan, makannya focus kita selain kurikulum itu juga bahasa" ITB Cirebon. Bahkan untuk 154
Skrip Wawancara Narasumber : Ritaningsih Tanggal/Waktu : Selasa,13 Juni 2023 Jabatan : Sekretariat Badan Pengelola Rebana Metropolitan Instansi : Badan Pengelola Kawasan Rebana Metropolitan Pewawancara : Regita Ardhya Mahasani Tempat : Kantor Badan Pengelola Rebana yang bertempat di Lantai 2 Gedung DPMPTSP Jawa Barat, Jl. Windu No.26 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Jawa Barat Pertanyaan Penelitian : A. Jaringan Informasi (Information Networks) 1. Apakah sosialisasi mengenai kebijakan Kawasan Rebana Metropolitan diadakan secara menyeluruh? Jawaban: "Iya seperti yang sudah dijelaskan jadi awalnya itu melalui WJIS 2019. Kemudian pada tahun 2020 itu kita udah bikin MoU untuk pengembangan kawasan rebana ini antara Gubernur Jawa Barat dengan 7 Walikota dan Bupati di kawasan rebana. 2022 lalu memang kita Badan Pengelola Rebana sama Kawasan Rebana sendiri itu progress nya masih mempromosikan program Rebana ini lewat West Java Investment Summit terus sempat juga dibawa ke Dubai Expo." 2. Apakah terdapat koordinasi dan media informasi yang mudah di akses oleh siapapun mengenai Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Jadi sebenarnya secara kelembagaan DPMPTSP dengan BP Rebana itu sudah beda, meskipun memang secara anggaran masih dititipkan ke DPMPTSP. Jika BP Rebana focus terhadap pengembangan wilayah dan perencanaan, PMPTSP focus pada pelayanan untuk investasi, sehingga mereka menyediakan portofolio Metropolitan Rebana dan penjelasan Kawasan Rebana di website nya agar investor yang ingin mencoba investasi di kawasan rebana bisa dengan mudah melihat gitu, kaya gimana sih rebana itu, keunggulan yang dimiliki apa aja dan kalau invest harus ke siapa. Makannya BP Rebana selalu berkoordinasi dengan Bidang Promosi, Kerjasama dan Hilirisasi baik di acara WJIS, Dubai Expo atau event promosi promosi lain" 155
B. 3. Apakah terdapat koordinasi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Koordinasi tentu ada ya seperti yang sudah dijelaskan juga memang kita dalam melakukan koordinasi itu dibantu oleh BKPM dan Kemenkomarinvest, terus juga ada KPPIP dimana mereka selain focus untuk membantu pembangunan proyek strategis nasional, juga membantu kita dalam penentuan program prioritas 1 atau 2" 4. Apakah terdapat informasi yang secara teknis membahas perencanaan Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Informasi teknis itu memang nantinya ada di Estate Regulation Guidelines yang berlaku untuk semua KPI. Ya memang supaya nantinya pemerintah daerah itu punya semacam buku panduan untuk KPI nya gitu, kalau untuk informasi lain itu dibahas melalui forum, rapat ataupun kunjungan langsung dari pemerintah daerah" Jaringan Pembangunan (Developmental Networks) 1. Adakah bimbingan teknis dan diklat mengenai pengelolaan Kawasan Rebana Metropolitan dikalangan aparatur pemerintah? Jawaban: "iya memang untuk saat ini sih kita belum mengarah untuk mengadakan bimtek gitu ya, karena asumsi kita sih melalui rapat, roadshow dengan mengundang kepala dinas masing - masing nantinya akan menyampaikan lagi kepada anggotanya gitu" 2. Adakah standar operasional prosedur dan petunjuk teknis pelayanan public untuk meningkatkan kapasitas informasi daerah di Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "sama ya kalau untuk ini memang belum, meskipun tentunya dalam peningkatan kapasitas daerah itu akan dibantu cuman belum tau bentuknya apakah dengan diklat atau seminar". 3. Adakah monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: 156
C. "Iya kalau untuk BP Rebana sendiri kita memang rapat monitoring dan evaluasi bersama dengan Komite Penyediaan Infrastruktur Prioritas ya dan BKPM, karena ada proyek strategis nasional juga jadi kita pun koordinasi dengan pihak pusat ditambah juga membantu untuk mendampingi kita dalam pembangunan Rebana ini" Jaringan Penjangkauan (Outreach Networks) 1. Apakah terdapat Rencana Strategis atau Masterplan / Buku Cetak Biru (Blueprint) program Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Iya kalau rencana strategis dari kita itu tadi Rebana Livability 5.0, disitu merupakan konsep dari apa yang ingin kita capai dalam pembangunan rebana ini. Kalau untuk masterplan itu memang masih dirumuskan dengan bantuan dari JICA" 2. Adakah kebijakan maupun regulasi tentang program pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Kalau untuk regulasi atau dasar hukum pembangunan Rebana itu Pergub 84 tahun 2020 tentang renaksi Metropolitan Cirebon - Patimban - Kertajati, kemudian Perpres No 86 Tahun 2021, untuk kelembagaan BP Rebana sendiri itu didasari oleh Pergub No 85 tahun 2020 tentang Badan Pengelola Rebana, saat itu memang nama nya masih sebatas Cirebon - Patimban - Kertajati karena memang pada awalnya itu hanya mencakup di segitiga rebana, semacam ya refleksi dari jalur transportasi lah, jalur laut, darat dan udara. Kebetulan setelah ada kesepakatan dengan 7 Kabupaten Kota, focus pembangunannya jadi meluas. Alhasil kita juga sedang melakukan revisi ya untuk Pergub 84 dan 85, karena setelah adanya Perpres Nomor 87 tahun 2021 itu perlu ada penyesuaian lagi, kalau dicari ke JDIH sih masih yang lama, karena memang lagi proses, sebetulnya sudah tapi tinggal menunggu launching nya kapan, kita juga kurang tau apakah terhambat di proses administrasi atau gimana yang bikin lama nya itu, karena ya banyak perubahan sih terutama di kelembagaan nya. Ibaratnya kalau dulu banyak bidang dan sub, nah sekarang dibikin lebih flexible, jadi lebih agile lah ditambah kita juga mau ada satu divisi lagi yaitu social engineering untuk membantu dari segi social di kawasan Rebana" 3. Apakah terdapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan secara rutin dan berkala? 157
D. Jawaban: "Kalau koordinasi dan evaluasi itu memang terbilang rutin ya, apalagi kan masing - masing dari kita itu mengawasi daerah tersebut gitu, kaya misal kang raka beliau mengawasi daerah Kertajati Aerocity gitu, jadi ketika terjadi sesuatu atau misal Pak Bernie nanya situasi perkembangan di daerah kita sudah bisa memberikan informasi tanpa mengadakan pertemuan atau apa gitu, meskipun memang ketika situasi mendesak kita pasti membahas bersama dengan pemerintah setempat" Jaringan Aksi (Action Networks) 1. Adakah partisipasi antar stakeholder dalam rangka penyusunan teknis program dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan? Jawaban: "Tentu ada ya, terutama dalam merumuskan KPI seperti yang dijelaskan oleh Kang Raka tadi. Kemudian juga dalam pelaksanaan pembangunan itu program yang kita tampung di Perpres 87 merupakan usulan dari masing - masing wilayah dan dinas teknisnya gitu" 2. Apakah terdapat hubungan timbal balik dan partisipasi antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di wilayah pembangunan Rebana Metropolitan? Jawaban: "ada ya terutama ketika timbul permasalahan social dan kita dapat laporan tentang itu gitu. iya kalau berdasarkan kelembagaan sih ini masuknya ke urusan bidang social engineering ya, termasuk ke hubungan kerjasama gitu, artinya kan hal - hal kaya perilaku masyarakat, Pendidikan, kesehatan apa segala macem kan termasuk kesitu gitu. Memang sudah ada kajian dari BP2D terkait itu, udah sempat dilakukan penelitan yang memang betul hasilnya masih banyak banget yang Pendidikan nya rendah, terus masih ada pernikahan usia dini, bahkan perilaku menyimpang juga ada. Dari kita sendiri nantinya divisi social engineering itu akan membentuk program semacam pelatihan atau sosialisasi lah kepada masyarakat, dengan melibatkan mereka juga, agar permasalahan tadi bisa di tekan karena memang kalau kita lihat ya masih banyak sekali di daerah itu" 158
DOKUMENTASI PENELITIAN Kunjungan pertama pada 13 Juni 2023 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Berfoto dengan Bapak Raka Rizkyandi sebagai Staff Infrastruktur BP Rebana dan Ibu Ritaningsih sebagai Sekretariat BP Rebana di West Java Investment Hub (WJI- Hub) pada wawancara pertama 13 Juni 2023 159
Berfoto dengan Bapak Raka Rizkyandi sebagai Staff Infrastruktur BP Rebana dan Ibu Ritaningsih sebagai Sekretariat BP Rebana di West Java Investment Hub (WJI-Hub) pada wawancara kedua 14 Juli 2023 160
SURAT KETERANGAN PENULISAN SKRIPSI 161
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 162