VERBAL 1. Dikeljakan oleh: Bagian Prokopim 4. Diteri",adi~illl"aJJ Swill :lJasianHukum 5. Dinomori oleh : Begian Hukum 6. Diketik oleh : Bagian Prckcpim 2. Diporilcsaoleh : Bagion Hukum 7. Di,aklik/Dikaji oleh : Begian Hukum 8. Diterima di Pengiriman Sural: Bagian Prokopim 9. Dikirim oleh : Sagian Prokopim 3. Die<larkan oleh :Bagian ProkopimlO. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum Disimpan oleh Diajukan pada tanggal ,, 2021 Perihal/Judul Naskah Dinas Peraruran Walikota Bima tenlang Pelayannn Keprotokolan Lingku p Pemerintah KOla Sima dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Corona , Virus Disea.sc 2019. ' KotD.Bima, 2021 NO JASATAN PARAP TANOOAL I. Sekretaris Daerah KOla Bima ~ 2. Asisten Aclministrasi Umum Setda KOla Bima ,I"'" 3. Kepala Bagian Protokol dan Komuntkasi Pimpinan Setda KOla Sirna If/, l- 4. Kepala Bagian 11u kum Setda Kota Bima V ~ J DITETAPKANOLE:H: WALIKOTA SIMA, ~ ~ MUHAMMADLUTFI
WAJ.,IKOTABIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA SIMA NOMOR ~ 'TAHUN 2021 TEN'TANG PELAYAN.I\N KEPROTOKOL.AN LlNOKUP PEMIi:RINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU 01 MASA PANDEM I CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SIMA. Menimbang a. babwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Vims Disease 2019 pelayanan pertu mencegah munculnya COvid-'9, (Covirl- I CJ) dalam penyelenggaraan lingkup Pemerintah Kala Bima, untuk klaster baru di masa pandemi kcprotokolan langkah-langkah dilakukan anlisipatif b. bahwa dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru daerab yang menuju scrta unruk produktlf dan melaksanakan ketentuan Pasal 74 a,yat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tentang 9 Nomor Undnng-Undang Keprotokolan sebagaimaoa telah diubah dcngan Peraruran Pemerintah NomoI' 56 Tahun 2019 ten tang Perubahan Am. tentang Peraturan Pelaksanaan 20J 0 <enlang Keprctckolan, pengatumn mengenai keprotokolan berbagai acara dengan prioritas pelayanan protokol kesehntao lingkup Pemerintah Kota Bima; penyelenggaraan pemerintahan terhadap COvid·19. aman Tahun 2010 Pemerintab NomoI' 39 Tahun 2018 Undang-Undang NomoI' 9 Tahun diperlukan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana daJam huruf a dan huruf b, pertu menetapkan dimaksud Peraturan
Mengingal Lingkup Walikota Pemerintsh Kota Bima Dalam Adaptasi Kebiasaan Barn di Masa Pandemi Corona Vin",Disease 2019; tentang Pelayanall Keprotokolan 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 2_ Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembarao Negam Republlk Indonesia TahUD 2009 I 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor5038): 3. Undang-Undang Nomor tentang 9 Keprotokolan(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5166); Tahun 20 I0 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemennrahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Ketja [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573): 5. Peraruran Pemerintah Nomor 39 Tabun 2018 tentang 20 I0 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun [Lernbarnn Negara Republik tentang Keprotokolan Indonesia Tahun 2018 (\fome}f144, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturen Pemerintah Nomor 56 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tentang 9 Undang-Undang Nomor Keprotokolan{1.embaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6375): Perubahan Atas tentang Tahun 2010 2019 6. Peraruran Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negen oleh Pernetintah Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nemer 125): 7. Peraruran Menteri Olliam Neg.ri Nomor 20 Tabun 2020 tentang Percepalan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemcrirnnb Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249): 8. Peraturan Daerah KOla Bima Nomor 5 Tahun 2016 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Bima (Lembaran Daerah KOla Bima Tahun 2016 N01110r183, Tambahan 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Deereb KOla Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KOla Bima Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Oacrah KOla Bima Tabun 2020 Nomor 230, Tambahan Lcmbaran Oaerah Kota Bima Nomor 103t: 9. Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Schat di Kota Bima (i3erila Daerah KOla Bima Tahun 2020 Nomor 596): MEMUTUSKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN 8. Peraturan Daerah KOla Bima Nomor 5 Tahun 2016 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Bima (Lembaran Daerah KOla Bima Tahun 2016 N01110r183, Tambahan 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Deereb KOla Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KOla Bima Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Oacrah KOla Bima Tabun 2020 Nomor 230, Tambahan Lcmbaran Oaerah Kota Bima Nomor 103t: 9. Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Schat di Kota Bima (i3erila Daerah KOla Bima Tahun 2020 Nomor 596): MEMUTUSKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN Lembaran Daerah Kola Sima Nomor K1l:PROTOKOLAN L1NGKUP PEMERINTAH K01'A SIMA DALAM AOAPTASI KEBIASAAN BARU 01 MASA PANOEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019, BAa I KETENTUAN UMUM Pasal I Oalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengsn: I. Oaerah adalsh KOla Bima. 2 Pemerintah Oaerah unSUT penyetenggara Pemerintahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjad i kcwenangnn daerah otonom. adalah Wahkota sebagai 3. Gubernur adalab Gubemur 4. Wakil Oubernur adalah WakilGubernur Nusa Tenggara Barat, 5. Walikota adalah Walikota Bima. 6. 7, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adnJllh Dewan Parwakilan Rakyat Daerah \Vakil Walikota adalah \Vakil Wa!ikOt8 Bima. Kota Sirna. )'Iusa Tenggara Barat, 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima. 9. Unil Kerja adalah unit kerja lingkup Pernerintah KOla Bima. 10. Kepl'()tokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dnJam acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
sebagai bentuk penghormatan Penghorrnatan dengan jabatan dan/atau kcpada seseorang sesual kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. 11.Kepala Protokol Negara yang selanjulnya disingkat KPN adalah pejabat yang secara ex ojfu;io dijabat oleb Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani urusan keprotokolan dan kekonsuleran, pada kementerian l'ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negcri. 12 Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan olch pemerintah dacrah dalam melaksanakan rugas dan fungs; tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/ateu Pejabat Pernerintahan serta undangan lain. dlatur dilaksonakan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan/ateu ker;a 1ingkup Pemenntah Kota Bima se.1ain Acara Resmi. 13. RaplIl/Pertemuan/Kegiatan Umum adalah acara yang dan unit 14. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bag; Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/ atau organisasi serta Tokon Masyarakat Tertenru dalam Acara Resmi. internasional, 15. Tate Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acera Resmi. 16.Tata Penghormatan ndalah aturan untuk melaksanakan pemberian horrnat aging dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam bagi Pejabat Negara, Pejabal Pemerintahan, dan/atau negara perwakilan organisasi intemasional, Aeara Resmi. 17. Lembaga Negara adalah Instlrusi-Insritusi negara yang secara langsung yang diberikan oleh Undang·Undang diatur Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. atau memiliki kewenangan 1& Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebageimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tabun 1945 dan Pejaba, Negara yang seeara tegas ditcntukan dalam Undang Undnng, 19. Pejabat Pemerintahan adalah pcjabat yang menduduki dalam pemerintahan, balk di pusat maupun di daerah. jabatan asing yang berkunjung 19. Pejabat Pemerintahan adalah pcjabat yang menduduki dalam pemerintahan, balk di pusat maupun di daerah. jabatan asing yang berkunjung tertentu secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia. 21. Tamu Pemerintah dan/ atau Tamu Lembaga Negara Asing adalah pejabat lembaga negara aeing, mantan kepala tJnggi atau wakilnya, wakil perdana men teri , kepaJa perwakllan negara asing, urusan tertenru yang secara asingfintemaslonal negara/pemertruahen, negara/kepala menteri atau setingkat menteri. khusus dan tokoh masyarakat resmi ber-kunjung ke Indonesin. pejabat pernerintahan 22. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan. 23. Pasangan (spouut yang selanjutnya disebut spouse adalah istri atau suam; dnri Tamu Negam. Tamu Pem.rinrah, Tamu Lembaga Negaro Asing. pejabat terrenru negara/1)eme.rintahnn Republik In(lonesia, dan tokoh masYArakat
Republik indonesia. 24. Bendera Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia yang selanjutnya disebut Bender. Negara adalah Sang Merah Putih. 25. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik tndonesia yang selanjutnya disebut I.agu Kebangsaan adalah Indonesia Raya. adalah :.l>. Kunjungan kepala yang (perdana menteri, kanselir) umuk pertama kalinya atau kedua kalinya atau lebih dengan tujuan 8UStU perjanjian kerja sama yang yang Resmi dilakukan oleh kunjungan pemerintahan kunjungan kepala negara untuk menindaklanjuti disepakati bersangkutan. atau mengembangkan sebelumnya atau berdasarkan undangan negara Zl. Kunjungan Pribadi adalah kunjungan yang dilalkukan karena keperluan yang pribadi/khusus dan bersifat keprotokolan. scmakshnal mungkin mengurangi hal-bal 2& Pasukan Pengamanan yang sclanjutnya Preslden disebut Paspampres 6sik langsung dan Wakil PresideD. Mantan serta Tamu adaJah pasukan yang bertugas melaksanakan jarak dekat Presiden don Maoton wakil Presiden Negar. setingkat Kepala Ncgara/KepaJa Pernerintahan. pengamanan setiap saar kepada Presiden beserta keluarganya 2iI. Duta Besar Luar Biasa nan Berkuasa Penuh (Ambassador E:xtraordinanJ Plenipotentiary/ApOstolic disebut Duta diberhentikan untuk memperjuangkan pada suatu Organisasi Nu"cio/ High Commissionerj yang selanjutnya dan diangkat negara pengirim dan atau Besar WBP seseorang yang adaJah oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan jabatan Kepala Perwakilan Diplornatik untuk mewakili penerima kepentingan negara di negara bangsa, IntemasionaL :n VenJ Very Imponant Person yang selanjutnya disingkat VVIP adaJah orang dan diperlakukan secara sebagai Kepala Negara/Kepala Presiden/Wekil \Vakil penting, yang dimuliakan )'ang sangat-aangat khusus Pernerintahan Pemertntahan. jabatan dan kedudukan, karena atau setingkat, Kepala 31. Vety tmponan: Person yang selaojunya sangat mendapat perlakuan kbusue. penting karena kedudukan, disingkat VIP adalah tingkat jabatan, sosialnya orang yang sebingga 32. Adap18si Kcbtasean Baru adaJah kenormalan baru bagi setiap orang untuk tetap menjalankan rengah dan pcrubahan dengan memperhatikan protokol kesehatan perilaku normal untuk adaptasi di 32. Adap18si Kcbtasean Baru adaJah kenormalan baru bagi setiap orang untuk tetap menjalankan rengah dan pcrubahan dengan memperhatikan protokol kesehatan perilaku normal untuk adaptasi di melakukan aktivitas pandemi Coro'la Virus Disease 2019. 33. Pandemi adaJah wabah yang beojangkit daerah geograJi yang luas. 34. Corolla Virus Disease 2019 yang selanjutnya penyakit menular yang Syndrome Corona VirttS·2. disebabkan olch disebut CovW-19 adalah Se,tere Acute RespiralonJ 35. Prorokol Kesehatan adalah aturan yang harus diikuti oleh semua pihak
agar dapat beraktivitas :J6. AnggarAn rendapatan secara aman pada saat pandemi Couid·19. dan Bclanja oacrnh yang selanjutnya disingkat APBD sdalah Anggaran Pcndapatan dan BelMja Daerah KOlll Blma Pasal2 Keprotokolan dalam Peraturan Walikota ini dlatur berdasarkan a. kebangsaan, Indonesia yang pluralistik bangsa prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. yaitu kepastian dalam masyarakat mclalul asas: siral clan watak dengan tetap rnenjaga yaitu keprotokolan harus menccrminkan (kebhinnekaan) hukum, kepJ'Otokolan b. ketertiban dan menlmbulkan hukum. dapat kepastian harus ketertiban adanya c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu keprotokolan harus antara bangsa dan keserasian, keseimbangan, keselarasan, dan mencerminkan kepentingan mdividu dan masyarakat negara. timbal balik, yaitu terhadap keprotokclan dengan kepentingan seum pal atau balas jasa keprotokolan d. diberikan dari negara lain. e. perlindungan, yaitu keprotokotan harus dapat memberikan perllndungan r. kesehat.an; dan keselamatan, keselamaean masyarakat. yaitu keprotokolan diberikan dengan mempertimbangkan Pasal3 Keprotokolan dalam Peraturan Walikota ini dimaksudkan bagi perangkat unit berbagai acara melaksana.kan kebiasaan baru di masa pandemi Couid·19. daerah, sipil lingkup Pemerintah Daerah kerja dan aparatur gebagai pedoman negara untuk dalam adaptasi Pasal ~ Keprotokclan daJam Pemturan Walikota ini bertujuan untuk: a. memberikan penghormatan negara aslng (lan/atau kepada Pejabat Negara, Pejabat Pernerintahan, serta Tokoh kedudukan perwakilan MasyaJ'akal Tertentu, dan/atau dalam negara, pemerinrahan, internasional, organisasl Tamu Neg8.ra sesuai dengan dan masyarakat: b. memberi perlindungan dan menjaga keselamatan Pemerlntahan, perwakitan negara asing danjatau serta Tokoh Masyarn.kat Tertentu, dan/aUlu Tamu Negara dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Cooid- / 9; Pejabat Negara. Pejabat organisasi intemasional, c. memberikan lancar. rapi, pedoman dan teratur pcnyelenggaman eeeuai dengan suatu acara ketentuan agar berjalan dan kebiasaan tertib, yang
bertaku, ba_ik secara nasional maupun internaslonal; d. mcnciptakan e. hubungan dan baik dalam tara pergaulan antarbangsa: reendapat kepasnan hukum atas status dan kcdudukan pretckoler bagi Pejaoot Pemerintahan, tertemu. pejabat lainnya dan tokOh masyaraJeat Posal 5 Ruang lingkup Peraturan Walikota in, meliputi: a. acara resmi; b. kunjungan; c. d. e. f. g. adaptasi kebiasaan baru; dan h. pernbiayaan. rapat/pertemuan/kegtatan lata upacara; tala penghormatan; tamu negara, umum; tamu pernerintah dan/atau tamu lembaga negara asing; BAS 11 ACARA RESMI Bagian Kesatu Umwn Pasal6 (1) Penyelenggaraan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan uturan 'rata Tempat, Tata Upacara dan Tala Penghormatan. (2) Aeara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. (3) Acara Resmi dilaksanakan pemrakarsa kegiatan. oteh petugas protokol berkcordinasi dengan (4) Dalam hal tempat dan ruangan yang tersedia, hlllan yang bcrkepanjangan, gempa, banjir, 10n&80r, bcncana lainnya yang tidak memungkinkan atau berlangsungnya Acara Resmi, pclaksanaan acara dimaksud mcnyesuaikan dengan situasi dan kondisi terjadi aituas! dan kondisi tenentu. Jain, kondisi antara terlaksananya tertentu tersebut. (5) Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayar (4) diputuskan cleh inspektur upacara. Bagian Kcdua .Jenis Acara Resmi Pasal7 Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. Han Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; b. hal; bcsar nasional: c. hari ulang lahun lahimya lembaga negara; d. han ulang tahun lahirnya instanei pcmetint.ah; e. han ulang tahun lahimya Provinsi Nuss Tenggara Barat: dan r. hari ulang tahun Iahirnya daeran. Bagian Ketiga Tala Tempat PasaJ 8 (I) Tata Ternpat dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ? huruf a, huruf b, huruf c, buruf d dan huruf e, direntukan dengan urutan: a. WalikoUl; b. Wakil Walikota; c. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota; d. Kelun Dewan Perwakllan Rakyat Daerah: e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; L Sekretaris Oaerah, Komandan Distrik Militer. Kepala Kepolisian Reser, Kerua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama. Kepala Kcjaksaan Negon, Rektor dan Ketua Perguruan Tinsgi; g. Pemimpin partai po1itik yang memiJiki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah; h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Koman dan Oistrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Reser. Wakil Kerua Pengadilan Negeri, WaJo1Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri; 1. Pemuka agama, pemuka adat. dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah; j. Asisten Kepala Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyet Oacrah dan Oinas/Badan/Satuan, Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwaltilan Bank Indonesia dan Keltla Komisi Pemilihan Umum Daerah; Sekretarls Daerah, lnspektur Daerah, k. Kepala tnstaosi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis lnsransl Vertikal, Koma.ndan Rayon Militer dan Kepalo l{epolisiAn Sektor; I. Kepala Bagian, Carnal dan Pejabat Eselon III; dan m. Lurah dan Pejabat Eselon IV. ternpat bag; pejabat (2) 'fata (l) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut: a. Walikota: b. Spouse Walikota; sebagaimana dimaksud pada ayat
c. d. Spouse Wakil Walikota; e. Mantan Walikola dan Mantan Wakil Walikota; r. g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daemh; h. SpoUS$KelUQ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: I. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dnerah; j. Spouse \Vakil J(eUIQDewan Perwakilan Rakyst Daerah; k. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Mlliter, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadtlan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Kelus Perguruan Tin88i; \Vakil Walikota; Spouse Manlan Walikota dsn Mantan Wakil Walikota I. Spouse Sekretaris Daernh, Komandan Distrik Militer, KepnJa Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejakaaan Negeri, Rektor dan Ketti" Perguruan Tinggi; m. Pemimpin partai polidk yang memiliki wakil di Dewan Perwakitan Raky8l Daemh; n. S~ panai Pemimpin Perwakilan Rakyat Daerah: politik yang memiliki wakil di Dewan o. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer. Wakil Kepala Kepolisian Resar, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua PengadiJan Agama dan \Vakil Kepala Kejaksaan Negeri; p. Spouse Anggota Dewan Pe",."kjlan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Diotrik Militer, Wakil Kepala Kepclisian Reser, Wakil Ketua Pengadilan Negen, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri; q. Pemuka agama, pemuka adai. dan Tokoh Masyarakat Tertentu ungkat daerah: r. Spouse Pemuka agama, pemuka adar, dan Tokoh Masyarakat Tertenru tingkat daerah; s. Asisten Kepala DinasjBadan!Satuon, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daernh dan Pejabat Eselon n, Kep819 Badan Usaha Milik Negara, Kepala Baden Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kelua Komisi Pemilihan Umum Daerah: Lnspektur Daeruh, Kepala SpottS#! Dinas/Badan/Satuan, Sck:retaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabal Eselon 11, Kopala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan dan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Ke1ua Komisi Pemilihan Umum Daerah; Daemh, Sekretaris lnspcktur Daemh, Sekretaris Daerah, i\sisten L u. Kepala lnstansi VertikaJ tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis lnstansi VertikaJ, Komandan Rayon Mlliter dan Kepala Kepolisian Sektor; v. Spouse Kcpala lnstansl Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana dan Kepala Instansi Teknis VertikaJ, KortUlndan Rayon ~tiliter
Kepolisian Sektor; w. Kepala Bagian. Camat dan Pcjabat Bsclon Ill; x, Spouse Kepala Bagian, Carnat dan Peja1>alEselon 01; y. Lurah dan Pejabet Eselon IV; dan z. Spouse Lurah dan Pejabet Eselon IV. (3) DaJam hal Pejabel sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya. (4) Scorang yang mcwakiti sebagairnana dimaksud pada ayat (3) mendapat yang diterimanya tempat seeuai dengan kedudukan atau jabatannya, sosiat dan kehonnatan (5) Tata ternpat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) tercantum dari dalarn Lampiran Peraturan Walikota ini. I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan PasaJ9 (1) Tata Tempat bagi Gubemur dan/alau Wakil Gubemur dalam Acara Resmi r, ditentuklln dalam Pasal 7 huruf di daerah sebagaimana dimaksud dengan urutan: a. Gubemur dan/atau W9kil Gubemur; b. WaJikota; c. d. Kepala Daerab Kabupaten/Kota e. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota; r. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: g. Wakil KClUa Dewan Pcrwakilan Rakyat Daernh; h. Sekretaris Daerab, Komandan Distrik Militer, Kepala KepotiSian Resor, Ketua Pengadilan Negori, Ketua PengadUan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggl; \Vakil Walikota; Lainnya; i. Pemimpin partai polltlk yang memltlki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; J. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik \Vakil Kerua Pengadilan Negeri, Militer, Wakil Kepala Kepobsian Reser, Waktl Ketua Pengadilan J\sIIOla dan Wakil Kopala Kejaksaan Negeri; k. Pemuko agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah; l. Asisten Kopala Sekretaris Dewan Perwakilan RskYllt Daerah dan Dinas/Ba.dan/Satuan, Pejabat EseJon D, Kepala Badan Usaha Milik Negaro, Kopala Badan Uaaha Milik Daerah, Kopala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilfhan Umum Daerah: Daeran, Inspektur Dacrah. sekreiarts m. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis tnstansl Vcrtikal, Komandan Rayon Militer dan Kcpala Kepolisian Sektor;
n. Kopala Bagian. Carnal dan Pejabet Eselon m: dan o. Lureh dan Pcjabat Eselon IV. (2) Tata bagi pejabat jamuan 8811taP resmi di daerah ditentukan a. Oubemur dlln/alau Wakil Oubemur; b. Spouse Oubemur dan/atau Wnkil Oubernur; c. Walikota; d. Spouse Walikota; e. Wakil WaHkota: f. Spouse WnkJI Wnlikota: g. Kepala Daersh Kabupaten/Kota Lnlnnya: h. SpouseKepala Daerah Kabupatenj'Kota Lainnya: i. Mantan WaHkOla dan Manlan Wakfl Walikota; j. k. KeruaDewan l'erwakilan Rakyal Daerah; I. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyal Daerah: \Vakil Kerun Dewan Perwakilan RakyalDaerah; m. n. Spouse Woldl Ketua Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah; o. Sekreta.ris Dacrah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Reser, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kopala Kejaksaan Negeri. Reklor dan Ketua Perguruan Tinggi; tempat sebagaimana (I) dalarn dimaksud pada ayat dengan urutan sebagai berikut: Spouse Mantan Walikota dan Mantan Wakil WalikotA p. SpouseSekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer. Kepala Kepo1isian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadflan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi; q. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan PerwaJdlan Rakyat Daerah: r. Spouse Pemimpin PerwaJalan Rakyat Daerah; partai politik yang memiliki waldl di Dewan s. Anggota Dewan Perwajdlan Rakyal Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer. Wakil Kepala Kepolisian Resor. Wakil Ketua Pengadllan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Ag;ImAdan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri; I. Spouse Anggot8 Dewan Perwakilun Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Waldl Kepala Kepolistan Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan \Vakil Kepala Kcjaksaan Negeri; u, Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah; v. Spouse Pemuka agarna, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakal Tertentu tingkat "aernh; w. Asisten Sekretaris Kepala Sekretaris Dewan Perwakilan R.akYQIDaerah dan Dinas/Bad811/SatuaD. Pejabat Eselon ll, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan dan Usnha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Ketua Komi" Pemilib.an Umum Daerah; Daerah, Inspektur Daerah,
X. Spouse Asisten Kepala lnspekrur Dinas/Badan/Satuan. Sckretaris Dewit" Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon Il, Kepala Badan Usaha M!lik Negara, Kepala Badan usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Urnum Daerah: Sekretaris Daerah, Daerah, y. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kopala Unit Pelaksana Teknis "liIiter dan Kopala Kepolisian tnsmnsi Sektor: vertikal, Komandan Rayon z. SpOilS. Kepala Instans! Vertikal ungkat daeran, Kepala Unit Pelaksana dan Kopala Tekni. Kepolisian Sektor; Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer aa. Kepala BagiM, Camat dan Pejabat Eselon III: bb. Spouse Kopala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon Ill; cc, Lurah don Pejabal Eselon IV; dan dd. SpoU1Ul Lurah dan Pejnbat Eselon IV. (3) DaJam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berhalangan hadir, tempamya tidak diisi oleh yang mewakutnye. (4) Seorang yang mewaklll sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat sosial dan kehormatan yang diterimanya tempat atau [abatannya. ••• uai dengan kedudukan (5) Tata tempat sebagaimana (1) dan ayat bagian yang tidak terpisahkan dlmaksud pada ayat (2) tercantum dari dalam lampiran Peroturan Walikota im, II yang merupakan PasaiiO (1) Tata Ternpat bagi Mente"; dan/atau wakil Menteri Republik Indonesia dimaksud daJam Paw 7 huruf daJam ACRIa Resmi di daerah sebagaimana f, ditentukan dengan urutan: a. Menteri dan/atau Wakll Mente";; b. Oubcrnur dan/atau Wakil Gubernur: c. Wallkota: d. Waktl WaJikOta; e. Kepala Daerah Kabupaten/Kota f. Man IAn Walikota dan Mantan Wakil Walikota; g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: h. Wakll Ketua Dewar) Perwakilan Rakyat Daerah; L Sekretaris Daerah, Komandan Disnik Militer, Kepala Kepolisian Resor. Ketua Pengadilan Nege";, Ketua Pengadilan Ag.ama. Kepala Kejaksaan Nege";, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi: Lainnya: J. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyal Daerah; k. Anegota Dewan Perwekilan Rakyat Daerah, Wakil komandan Distrik Militor. Wakil Kepala Kepollsian Resor, WQ.kil Ketua Pengadilan Negeri,
Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kopala Kejaksaan Ne.ge';; I. Pemuka agarna, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat 'l'crtentu tingkat daerah; m. Asisten Kepala DinlUl/Badan/Satuan. Sekreraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan dan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kotua Kornisi Pemilihan Umum Daerah; Sekretaris Daerah, lnspektur Daerah. n. Kepala Instansi Verukal tingkat dserab, Kepala Unit Pelaksana Teknis lnstansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor; o, Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon 111;dan p. Lurah dan Pejabat Eseton IV. (2) Tata tempat bagi Pejaba1 sebagaimana dimaksud (11 dalarn pada ayat dengan urutan sebagai bcrikut: jamuan santap resmi di daerah ditentukan a. Menteri dan/alau Wakil Mente';; b. Spouse Menteri dan/stau Wakil Menteri; c. Oubernur dan/atau Wakil Gubernur; d. e. Walikota; I. Spouse Walikota: g. Wakil Walikota; h. Spouse Wakil WaJikot8; i. J. k. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota; I. m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; D. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. W81<ilKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; p. Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah; q. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepollsian Reser, Kerua Pengadilan Negeri, Kerua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri. Rektor dan Ketua Perguruan 'l'inggi; SPOllS" Gubernur dan/atau Wakil Guberrtur: Kepala Daerah Kabupaten/Kota SPOU4~ Kepala Daerah Kabupeten/kcta lalnnya; lainnya; Spouse Mantan Walikcta dan Mantan \Vakil Walikcta r. Spou.seSekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala KepoUsian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri. Rektor dan Kerua Perguruan Tingg]; s. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakitan Rakya\ Daerah; t. Spouse Pemimpin part.ai Perwakilan Rakyat Daerah; politik yang memiliki wakil di Dewan u. Anggot" Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Reser, Wakil Ketua Pcngadilan Negcri. Wakil Ketua Pengadilan Agarna dan Wakil Kopala Kejaksaan Negeri; ,v v. tV
v. spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakll Komandan Distrik Militer. \Vakil Kepala Kepolisiao Reser, Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejal<saan Negeri; w. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah; x. Spouse Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertenru tingkat daerah; y. Asisten Kepala Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas/Badao/Satuan. Pejaoot Eselon U, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan dan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Ketua Komi,i PemiUhan Umum Daerah; Daerah, Daerah, Sekretaris Inspektur Daerah. lnspektur Daerah, Kepala Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas/Badan/Satuan, Pejabat Eoelon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Mili)< Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah; z. Spouse Asisten Sekretaris sa. Kepala Installsi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksaoa Teknis lnstansi Vertikal, Komandan Rayon MiIi,er dan Kepala Kepolisian Sektor; bb. Spouse Kepala lnstansi Vertikal ringkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Rayon MiJiter dan Kepala Teknis Kepolisian Sektor; Instaosi Verrikal, Komandan cc, Kepala Bagian, Carnal dan Pejabat Eselon III; dd. Spouse Kepala Bagian, Carnal dan Pejabal Eselon Ul; ee, Lurah dan Pejabat Estlon IV; dan If. Spouse Lurah dan Pejabat Eselon IV. (3) Dalam hal pejabat sebagalmana dlrnaksud pada a.yOl (I) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oien yang mewakilinya, (4) Seorang yang mewakili sebagaimane dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. sasial dan kehormatan yang dtterimanya (S) Tata tempat (2) tercanturn daJam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Peraturan WaUkota ini. sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat Pasal II (I) Tata Tempat bag; Ketua Lembaga Negara dan/atau \Vakil Ketua Lembaga Negara Republik tndonesla dalam ACQJ"aResmi dt daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal ? huruf I, ditentukan a Ketua l..embaga Negara dan/atau WaJOlKenia Lembaga Negara; b. Gubemur dan/atau Wakil Gubemur. dengan urutan:
c. Anggota Lembaga Negara: d. Walikota; e. Wakil Walikou>; r. Kepala Daerah Kabupaterr/Kota Lainnya; g. Mo.ntan Walikot8 dan Maman Wakil Walikota; h. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: i. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; J. Sekretaris Daerah. Komandan Distrik ~filiter. Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi; k. Pemimpin partei politik yang memiUki wakil di Dewan Perwakilan Rakyai Daerah; I. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daemh, Wakil Komandao Distrik \Vakil xerua Pengadilan Negeri. Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri; m Pemuka agama. pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat dacrah; n. Asisten Kepala Dinas/Badan/Satuan. Sekretaris Dewan PerwakiJan Rakyat Dacrah dan Pejabat Eselon II, Kepala Blldan Usaha Mllik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kelua Komisi Pem.lihan Umum Daerah; Sekretaris Daerah. lnspektur Daerah. o. Kepala InstanSl Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis tnstanst vernkal, Komandan Rayon Militcr dan Kepala Kepolisian Scktor; p. Kepala Bagian, Carnal dan Pejabat Eselon III; dan q. L\lrah dan Pejabat Eselon IV. f I) dalam dimaksud dengan urutan sebagai berikut: (2) Tala tempat bag; Pejabat jarnuan santap resml di daerah ditentukan a. Ketua Lembaga Negara dan/"tau Wakil Ketua Lembaga Ncgara; b. Spouse Ketua Lcmbaga Negaradan/atau c. Ouhemur dan/a",u Wakil Oubemur; d. Spouse Guhemur danjaLQu Wakl1 Gubemur; e. Anggota Lembaga Negara; r. Spouse Anggota Lcrnbaga Negara: g. Walikota; h. Spouse WaJikota; i. Wakil Walikota; j. Spouse Wakil Walikota; k. Kopala Daerah Kabupaterr/Kota lainnya; L Spouse Kepala Daerah Kabupaten/Kota m. ManUUl Walikota dan Mantan Wakil Walikota; n. Spouse Mantan WaJikota dan Mantan Wakfl Walikota o. Ketua Dewan Perwakilan Rakynt Daerah; sebagaimana ayat pada \Vakil Ketua Lembago Negara; lainnya,
p. Spouse Ketua Dewan Perwakilan i<!ak.l'al Daerah; q. \Vakil Kerua Dewan Perwakilan RakY8t Daerah; r, Spouse \Vakil Ketua Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah: 8. Sekretaris Daerah, Komandan Dlstrik MlUter. Kepala Kepolisian Reser, Kclua PengadiJan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negen, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi: t. Spouse Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militor, Kepala Kepolisian Reser, Ketua Pengadi1a.n Negen, Ketua Pengadilan Agamn, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektcr dan Ketua Perguruan Tinggi; u. Pemintpin partai poJitlk yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; v. Spouse Pemimpin partai Pcrwakilan Rakyat Daerah; potitik yang rnemiliki wakil di Dewan \Vakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Reoor, \Vakil Ketua Pengadilan Negeri, \Vakil Kerua Pengadllan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri: x, Spouse Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, Wakil Komandan \Vakil Ketua Pengadilar; Oistrik Militer, \Vakil Kepala Kepcltstan Reser, Negeri, Wa.kiI Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri; w. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, y. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah: %. Spouse Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyaraka, Tertenru tingkat daerah: aa. Asisten Kepala Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinasj' Badan/Satuan, Pejabar Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan KetIJ8 Komisi Pemilihan Umum Daerah: Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, bb. Spouse Asislen Kepala Inspektur Dinas/Badan/Saruan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kopala Badan Usaha Milik Negara. Kepala Badan USahA Mlllk Daerah, Kepala Kantor PerwaklJan Bank Indonesia dan Ketua Koml"1 Pemilinan Umum Daerah; Sekretaris Daerah, Daerah, ee. Kcpala Instansi Vertikal tingkal daereh, Kepa!a Unit Pelaksana Tekni. Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor; dd. Spouse Kopala Instansi VertiJcal tingkat daerah, Kopala Unit Pelaksana dan Kepala Teknis Kepolrsian Sektor; In.tansi VertikaJ, Komandan Rayon Militer ee. Kepala Baglan, Camat dan Pejabat goelon III; fr. Spouse Kopala Bagian. Camat dan Pejabat Eselon III; gg. Lurah dan Pejabal E.. lon IV; dan hh. Spouse Lurah dan Pejabat Eselon IV.
(3) Dalam hal pejabar sebagaimana dimaksud pada ayar (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diiei olch )'ang mowakilinya. (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) mendapat sosial dan kehorrnatan yang diterimanya tempat sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat tercanturn dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tldak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini. (11 dan ayat (2) Pasal 12 perwakilan negara asing Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan/atau Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat tersebut tata (1) dan Pasal II ayat (L) hadir dalam Acara Resmi,para pejabat tempatnya disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengarur mengenai keprotokolan. organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Pasal 13 (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing darr/atau internastoual, serta Tokoh Masyal'akat Tertenru dalam Aeara organisasi Resmi dapat didampingi istri atau suami, (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tala Tempat istri ateu suami, PasaJ 14 Tata Tempat bagi penyeJenggara dan/ atau pelaksanaan "care. Resmi sebagai berikut: pejabat tuan rumah dalarn a. daJam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, rumah mendampingi Presiden penyelenggara dan/ateu Wakil Preside,,; dan dan/atau pejabat tuan b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden danj'atau \Vakil Presiden, tuan rumah mendampingi Pejabat Negara penyelenggara dan/ atau pejabat danj'atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya. BAB III KUNJUNCAN Bagian Kesatu Kunjungan Tamu Negara ke Daerah
Paragraf Umum I Pasal IS (1) Tara earn kunjungan Tamu Nega,ra ke daerah: a. Tamu Ncgam ke daerah wllayab negara kunjungan I{PN mengatur lndcneela; b. Kernenterian Luar Neg~ri mengoordinasikan ke Negara, Sekretariat Militer persiapan kunjungan Sekretariat dengan Kemenrerian daerah Preslden, Paspampres. dan Pemerintah Daerah setempat; e. Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan daerab bertanggung jawab dengan pelayanan keprotokolan di daerah, didukung Luar Negeri, yang berkenaan alas segala sesuatu dan keamanan Tamu Negara selama kunjungan oleh Kementertan Sekretariat Militer Presiden, dan Paepampres: Sekretariat Negara. Kementerian d. penyambutan Tarnu Nega,ra di bandar udara di daerah diatur oleh KPN dan Kopala Sekretariat Presiden/ Kepala Sekretariat \Vakil Presiden; e. Oubernur beserta Sl)f,)use menyambut Tamu Negara dan spouse serra rombongan, karangan bunga kepada Tamu Negara dan spouse; dilanjutknn dengan pengalungan bungarpenyerahan r. Gubemur dan Menten Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara tetap menyertai Tamu Nega,ra selama berkuniung ke daerah: g. urutan tata tempat duduk di datam ruangan adaJah: 1. Tamu Negara; 2. Oubernur: dan 3. Menteri Republik Indonesia !'endamping Tamu Negara; dapat mempercleh Tamu Negaru di daerah h. kunjungan berupa tempat atas nnjuran Walikota; dan selain Bendera Negara Sang Mcrah Putih dalam kunjungan dimnksud Negars di daerah dikibarkan Bendera Ncga,ra Tamu Negara. pengbonnatao pengibaran Bendera Negara Sang Metah Putib pada tempat tertentu selama kunjungan, i. Tamu dalam huru f h, juga dapat sebagaimana (2) DaJam hal Kunjungan Pnbadi dilakukan penghonnatan Negara di Indonesia, diberikan terkait keprotokolan dan fasilitas pengamanaa. untuk keperluan prlbadi Tamu terbatas dengan pelayanan Pasal 16 (1) Dalam menyambut dan kepulangan Tamu Negara di bandar lengkap wama udara, sipil gelap/pakalan naslonal atau seragam reeml lain yang tclah ditentukan, dan ism memakal pakaian nasiol1al/suami mengenakan kedatangan pcjabar mengenakan daerah pakaian pakaian sipillengkap. pemerintahan lapangan. (21 DaJam hal kunjungan pakaian pejabat atau
pejabar daerah dan spouse dapat menyesuaikan. Pasal 17 PeJjaJanan Tmnsit Tamu Negara yang telah dikoordinasikan KPN daJam wakru beberapa jam sa,ja dl daemh sebetum mencapai tujuan atau daJam perjalanan pu lang, diberikan penghormatan dengan pelayanan transit di kcprotokolan Ruang VIP bandar udara atau tcmpat lainnya. negara yang menjadi dan fasilitas pcngamanan terbatas sclama peJjal.nan Paragraf2 Tata Tempal Pasal 18 (II Tata Tempat Negam/Kepala ditentukan dengan urutan: a. Tamu Negara; b. Oubemur; c. Delegasi Tamu Negara; d. Menleri RepubJik Indonesia Pendamping Tamu Negara; e. Watikota: f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; den g. Pendamping Oubemur. bagi Tamu Ncgara yang Pemerintahan berkedudukan sebagai KepaJa dapat daJam kunjungan resmi ke daerab, (2) Tata tempat bagi l'amu Negarn sebagaimana jamuan santap resmt di daerah ditentukan a. Tamu Negana: b. Spouse Tamu Negarn; c. Gubcmur; d. Spouse Oubernur; e. Orang kedua delegaoi Tarnu Negara; f. Para Menteri Republik Indonesia l'endamping Tamu Negara; g. Spouse Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara: h. Duro Besar LBBP/Kepala dimaksud pad. ayat (1) dalam dengan urutan: Perwakilan Negana Asing untuk Republik lndonesia; J, Spouse Duta BeSAr LBBP/Kepala Perwekilan Negera Asing unruk Republik Indonesia; J. Duta Besar LeBP Republik Indonesia; k, Spouse Duta Besar LBBP/Kepala PerwakiJan Negam Asing untuk Republik Indonesia; I. Konsul daerah; Jcnderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di m. Spouse Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Repubtik Indonesia
d. daerah; n. Walikota; dan o. Spouse Walikota. (3) OaJam hal Pejabat sebagalrnana dimaksud pada ayat (I) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oteh yang mewakilinya. (4) Seorang yang mewaklf aebagatmana dimaksud pada nyat (3) rnendapat ternpat sesuat dengan kedud u kan sosial dan kehormatan atau jabatannya. yang diterimanya (5) Tata tempat moja jamuan santap resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t.rdiri alas meja utama VVlP dan meia VIP. (6) Tata tempat dlmaksud sebagaimana dalam Lampiran V yang merupakan Peraturan Walikota ini pada ayat (I) dan ayat (2) tercentum bagian yang tidak terpiaahkan dan Bagian Kedua Kunjungan Tamu Pcmerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Aslng ke Daerah Paragraf 1 Umum PasaJ 19 (I) Pengaturan keprotokolan selama kunjungan tamu pemerintah dan/atau trunu lembaga negara aslng dl daerah berada dl bawah tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang mengundang. (2) Pemerintah Daerah dan unsur pengamanau daerah berkoordinasi dengan pelayanan tamu lembaga yang mengundang berkenaan Kementerian/Lembaga keprotokolan negara asing selama kunjungan dengan dan keamanan dan/atau tamu pemerinrah di daerah, Pnragraf2 Tata Tempat P"sal20 (I) Tata Tempat bagi Tamu Pemerintah darr/Tamu Lembaga Negara Asing dalam kunjungan Q. Tamu Pemerinrah dan/atau b. Oubemur; c. Walikora; d. Dura Besar LBBP/Kepala di daerah, ditentukan dengan urutan: Tamu Lembaga Negara Asing; Perwakilan Negara A.ing untuk Rcpublik Indonesia; e. Ketua Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah;
f. kepata Perwakilan Konsuler Negara Asing: dan g. Delcgasi Lembaga Negara Asing. (2) Tala tempat bagi Tamu NegaT" sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalaro jamuan san tap resmi di daerah ditentukan deugan urutan: a, Tamu Pemerintah danj'atau Tamu Lembaga Negara Asing: b. Spouse Tamu Pemcrintah danl atau 'Tamu Lembaga Negara Asing: c. Gubernur; d. Spouse Cubemur e. Walikota; f. Spouse Waiikota; g. Duta Besar LBBP/Kepaia Perwakllan Negare Asing untuk Repubiik Indonesia; h. Spouse Duta Besar LBBPIKepala Perwakilan Negara Asing untuk RepubJik Indonesia; I. Ketua Dewan Perwakilan Rakyal Daerah; j. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; k. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; L Spouse Kepala Perwakilan Konsuler NegaTa Asing; m. Delegasi Lembaga Negara Asing: dan n. Spouse Delegasi Lernbaga Negara Asing. (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayac (I) berhaJangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya. (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat yang diterimanya ternpat sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. sosiat dan kehormatan (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) tercanrum bagian yang udak rerpisahkan dari dalam Lampiran VI yang merupakan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah Paragraf 1 Umum Pasal21 (I) Kunjungan Presidenywakil kerja peresmian proyek, Presiden konferensi peninjauan, nasional dan acara-acara lain yang bersifac resmi. berupa ke daerah jnternasional, musyawarah dapat (2\ Pelaksanaan acara kunjungan jawab tanggung kerja Presiden Zwakil Presiden ke daeran dengan merupakan Sekretariat Presiden/Seicretariat waktl Preslden. Pemerintah Daerah berkoordinasl
Paragraf2 Tata Tempat Pasal22 jamuan santap Tata tempar bagi Presiden/Wakil Presiden dan tata tempat dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimanadimaksud daJam Pasal 2J tercantum dalam Lampiran VlIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Keempat Kunjungan Ketua Lernbaga Ncgara/Wakil Kerua Lernbaga Negara Republik Indonesia ke Daerab Paragraf I Umum PasaJ23 PeJaksanaan acara kunjungan kerja Ketua Lernbaga Negaraf\Vakil Ketua Lembaga Negara ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Negara. Paragraf2 Tata Tempat Pasal 24 Tata tempat bagi Kerua Lembaga Negp,.a/Wakil Ketua Lembaga Negara dan tata tempat jamuan santap dalarn kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 23 tercantum daJarn Lampiran VlII yang merupakan bagian yang tidak terplsahkan dar; Peraturan Walikota ini. Bagian Kelima Kunjungan MenterijWakiJ Menreri Republik Indonesia ke Daerah Paragraf I Umum Pasal25 Pelaksanaan merupakan Kementerian, acara tanggung kunjungan kerja Mentert/Wakil Menteri ke daerah dengan jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi
Paragraf2 Tata Tempat Pasa] 26 Tam tempat bagi Menteri/Wakil Menteri dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IX yang rnerupakan dati Peraturan lVaJikota ini, bagian yang tidak terpisahkan 8agian Keenam Kunjungan Gubemur/Wakil Gubernur ke Daerah Paragraf 1 Urnum Pasal 27 Pelaksanaan merupakan Pemerintah Provinsi. acara kunjungan jawab tanggung kerja Gubernurj'Wakil Oubernur Pernetintah Daerah berkoordinasi ke daerah dengan Paragraf2 Tata Tempat Pasal28 Tata tempat bagi Gubemur/Wakil Gubernur dan tara ternpat jamuan san tap kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam kunjungan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Walikota ini. rasa] 29 (l) Oalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemeriruahan, perwakilan negara asing serta Tokoh Masyarakat Tertentu yang lata pejabat perundang dan/aeau organisasi lain melakukan tempatnya disesuaikan undangan yang mengatur mengenai keprotokolan. inrernasional, kunjungan ke daerah, para tersebut dengan berpedornan pad" peraruran (21 Dalam hal Kunjungan Pribadi diiakukan unruk keperluan pribadi pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan penghormaran dengan pelayanan terbatas terkait keprotokolan dan fasillla. pengamanan.
Pasal30 (1) Pejanar Negara, Pejabat Pemerimahan, perwakilan negara asing danj'atau dalam organisasi kunjungan dapat didampingi istri atau suami. internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu (2) tstrt atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri atau suami. BABIV RAPAT/PERTgMUAN/KEOlATANUMUM Bagian Kesatu Umum Pasal31 Penyelenggaraan dilaksanakan kegiatan. oleh Keprotokolan petugas Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum protokol bcrkoordinasi dengan pemrakarsa Bagian Ked ua Rapat/Perternuan/Kegiatan Umum Pasal32 Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, melipuu: a. b. apel gabungan; c. apel harian; d. e. pelantikan; rapat f. daerah/Jembaga/organisast: rapat forum koordinasi pimpinan daerab [forkopimda]; rapar koordinasi; persiapan/pelaksanaan program kegiatan pernerintahan dan g. audienst. Bagian Ketiga Tata Tempat Pasal33 jamuan Tata tempar Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum sebagaimana S8J1tap dalam pelaksanaan Rapat/Pertemuan/Kegiatan dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam Umum dan tata tempat ~tf~
Lampiran Xl yang merupakan WaJikota ini. bagian yang tidak rerplsahkan dati Peraturan BABV TATAUPACARA Bagian Kesatu Upacara Bendera Pasal34 Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7. PasaJ 35 Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi rneliputi: a. b. c. d. tara urutan dalam upacara bendera; tala bend era negara daJam upacara bendera: tata lagu kebangsaan dalarn upacara bendera; dan tata pakaian dalam upacara bendera. Paragraf J Tara U rutan Dalam Upaeara Bendera Pasal36 Tala urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a lata urutan upaeara bendera dalam rangka peringatan Han Ulang meliputi Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera daJam upacara benders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, hurufc, burufd, hurufe danhuruff. Pasal37 Tata urutan upacara bcndera sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 35 huruf a sekurang-kurangnya meliputi: a. pengibaran bendera negara diiringi dengan Lagu kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan e. pemoacaan doe.
Pasal 38 Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tabun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 36 sekurang-kurangnya meliputi: a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit; d. pembacaan teks proklamasi; dan e. pembacaan doa. ParagraI2 Tata Bendera Negara dalam Upacara Bendera Pasal 39 Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud da!am Pasal 35 huruf b meliputi: a. b. c. bendera dikibarkan aampai dengan saar matahari tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera. terbenam; Pasal40 (I) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara. sernua orang yang sambil atau hadir memberi menghadapkan muka pada Be.ndera Negara penurunan Bendera Negara selesai. hormat dengan berdiri tegak dan sampai khidmat penaikan (2) Semua orang yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. orang berpakaian seragam ream; dari suatu organisasi atau instansi, oleh organisasinya; memberi hormat menurut cam yang teJah ditentukan dan b. orang tidak berpakaJan seragam resmi dan apabila menggunakan semua jenis penurup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban. dan kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adar kebiasaan, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah, rnengepalkan telapak tangan, dan ibu jan menghadap ke depart, merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan. Paragraf 3 Tata Lagu Kebangsaan Dalarn Upacara Bendera
Pasal41 Tala lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagairnana dimaksud daJam Pasal 35 huruf c, meliputi: a. pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan; dan b. iringan Lagu Kebangsaan dalarn pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang danfatau sangkakala, dan peserta upacara mengambil sedangkan memberikan peoghormatan menurut keadaan setempat, seluruh sikap sernpurna c. Dalam hal pengibaran kebangsaan oteh seluruh peserta upacara; dan tidak ada korps musik atau genderang danjatau bendera atau penurunan negara diiringi sangkakala lagu dengan d. WaktU pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dan aJat rekam. Paragrar4 Tata Pakaian Dalarn Upacara Bendera Pasal42 (1) rata pakaian de-lam upaeara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 hurur d dalam Acara Resmi dlsesuaikan menurut jenis acara. (2) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragarn resmi lain yang telab dltenrukan. (3) Pakaian Adat Daerah digunakan dalam acara hari besar nasional, bari jadi daerah dan acara adat daerah. (4) Ketentuan mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian pakaian nasional, pakaian sipil harian, kebesaran, diatur sesuai deogan ketentuan peraturan perundang-undangan. atau dinas, pakaian seragarn reemi Pasal43 (1) PeJaksanaan upacara bendera daiam Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan. (2) Kelengkapan upacaro sebagaimana dimakaud pada ayat (I), antara lain, meliputi: inspektur upacara; Q. b. komandan upacara; c. perwira u pacara; d. peserta upacara; e. pembawa naskah; f. pembaca naskah; g. pernbawa acara. dan
h, pengibar bendera. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), an tara lain, rneliputi: a. bendera; b. c. mimbar upacara; d. naskah Proklarnasi; e. naskah Pancasila; f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negare Republik Indonesia tiang bend era dengan tali; Tahun 1945; dan g. leks doa. (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan tata terlaksananya upacara sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 34, upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kond isi. Bagian Kedua Upacara Tanpa Pengibaran Bendera Pasal44 (I) Upacara tanpa pengibaran bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi. (2) Tata Upacara tanpa peogibaran bender. daJam penyelenggaraan Acara Resmi rneliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara, (3) Tata, urutan acara upacara tanpa pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), an tara lain. meliputi: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan; b. pembukaan; c. acara pokok; dan d. penutup. (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendcra dalam Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara, Pasal45 Bendera Negara dalam Acara Resmi upacara tanpa pengibaran bendera dipasaog pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar. BAB VI TATA PENGHORMATAN Bagian Kesatu Umum /,
Pasal 46 (I) Pejabat Negara. Pejabat Pernerintahan, Kopala Perwakilan Negara Asing serta Tokoh Masyarakat dan/atau tertentu dalam Acara Resmi mendapat penghormatan. Kepala Organisasi Internasional, (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penghormetan dengan bendera negara; b. penghormatan dcngan lagu kebangsaan; danj'atau c. benruk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku. Bagian Kedua Penghormatan MenggunakanBendera Negara Pasal47 Pemberian pengbormatan meoggunakan Bendem Negara dalam Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bendera Negara. Pasal48 (1) Apabila Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah Liangsebagai tanda berkabung. (2) Pengibaran Bendera Negarasetengah tiang diretapkan sebagai berikut: a. selama tiga nan berturut-turur bagi Presiden atau Wakil Presidcn eli seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan semua kantor Perwakilan RepublikIndonesia eli luar negeri; b. selama dua han berturut-turut bagi pimpinan lembaga negara dan pada gedung atau menteri atau pejabat seungkat menteri, terbatas kantor pejabat negara yang bersangkutan; dan c. selama saru han bagi anggota lembaga negara, kepala daerah, dan/ atau pin1pinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rerbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan. {31 Dalarn hal mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden meninggal dunia berlaku ketentuan sebagaimana dunaksud pada ayat (2)huruf a. (41 Hari-hari selama pengibaran Bendera Negara setengah liang sebagaimena (2) huruf a, dinyatakan sebagai han berkabung e1imaksud pada ayat nasional dan dikibarkan di scluruh pelosok tanah air. Pasal49 Apabila Presiden atau Waldl Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil
pejabat Presiden, setingkat menteri, kepala daerah, danj'atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah rneninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia. pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau Pasal50 Pelaksanaan pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sebagai berikut: a. Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang dinaikkan hingga ke ujung liang, dihentikan sebenrar dan dJturunkan tepat aerengah dang; dan b. Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hendak hingga ujung tiang, dihenrikan dahulu diturunkan, dtnaikkan terlebih sebentar, kemudian diturunkan. Pasal 51 tanda bcrkabung sebagaimena Apabila pengibaran Bcndera Negara eebagai dimaksud dalam Pasal 48 ayat (21 dan ayat (3) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara daJam rangka peringatan hari-hari besar nasional. dua yang sebelah kiri dipasang berdamplngan, Bendera Negara dikibarkan setengah nang dan yang sebelah kanan dipasang penuh. Pasal 52 (I) Bendera Negara sebagai penutup usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungen jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau man Ian Wakil Presideo. anggota lembaga negara, rnenteri atau pejaba; setingkat menteri, kepala daerah, anggora dewan perwakilan rakyat daerah, kepaJa perwakilan diplomatik, anggota Tentara NasionaJ lndonesia, anggota Kepolisian Repu blik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Jndonesia yang benasa bagi bangsa dan negara. peti atau (2) Benders Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang lurus memaniang pada pe•.i atau usungan jenazah, bagian yang berwarna memh di atas sebelah kiri badan jenazah. (3) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah ecbagaimena dimaksud pada ayat (2) setctah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga. Pasal 53 dan pemakaman jenazah, Pengantaran jenazah bag; Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat atau penyambutan persemayaman
tertentu baginya, dilakukan eesuat dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku PasaJ 54 Bantuan diperlukan kedudukan pemerintahan dan tokoh masyarakat berlebihan. sarana. pemberian perlindungan kerertiban dan keamanan yang dengan pejabat tertentu dengan tidak menirnbulkan sifat daJam meJaksanakan yang jabaran dan acaraj'tugas sesual negara, diberikan peiabat bagi berlaku Bagian Ketiga Penghormatan Menggunakan La,gu Kebangsaan PasaJ 55 (II Pemberian penghormatan menggunakan Lagu Kebangsaan dalam Acara Resml c:tilaksal1akansesuai dengan kedudukan pejabatyang bersangkutan. (2) Penghormatan menggunakan Lagu Kebangsaan sebagairnana dirnaksud penggunaan Lagu pada ayat Kebangsaan. (1) dilakukan sesuai dengan kerentuan (3) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan danl atau dinyanyikan: a, untuk menghormati Preaiden dan Wakil Prcsiden: b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan daJam upacara; c. dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh pernerintah: d. dalam acara pembukaan Sidang Paripurna Majelis Pennusyawaratan Rak)'at, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah; e. untuk menghormati Kepala Negara atau Kopala Pemerintahan Negara sahabat dalam kunjungan resrni; dalam Beam atau kegiatan olahraga internasional; f. g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di lndonesia; dan h. dalam acara Kepercayaan Duta Besar Sural-sural LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing kepada Presiden Republik Indonesia. Penyerahan (4) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan danjatau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat, BABVII TAMU NEGARA, TAM!) pgMERINTAH, DAl'I/ ATA!) TAMU LEMBAG!\ NEGARA ASING
PasaJ 56 Tamu Negara, berkunjung penghormatan norma, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tamu pemetintah, ke tamu lembaga negara asing yang sebagai pengaturan keprotokolan kepada negaranya sesuai dengan asas tirnbal balik, norma dan danj'atau mendapat daerah kebiasaan dan/atau dalam tata pergaulan internasional BAB vrn ADAP'fASI KEBIASAN BMU PasaJ 57 Penyelenggaraan Acara Reemi, Kunjungan, Rapatj'Pertemuanj kegiatan Umum dalam adaptaei kebiasaan baru di masa pandemi Covid·19 dengan ketentuan sebagi berikut: a. petugas kesehatan dan/atau suhu tubuh lain pada hadirin dengan menggunakan pintu masuk, Jika subu tubuh terdeteksi ~ 37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasiutas pelayanan kesehatan terdekat dan udak diperkenankan untuk masuk; petugas kI,USUS mendeteksi thennogun atau alar pendeksi b. petugas khusus menempatkan wastafel/rempat cuci tangan (ail' mengalir atau serra memastikan air $(Jr,i1.i$erJ serta risu di pintu masuk dan sabun) dan/atau tempat-ternpat mengalir dan sabun danjatau f,arld strategis yaog rnudah dijangkau, hand sanitizer, serta tisu tersedia; c. petugas khusua menyediakan tempat pernbuangan sampah: d. e. jumlah hadit'in maksimal 50"10 dari kapasiras semuta, setiap hadirin wajib menerapkan 5 M, metiputi: mernakai masker (apabila dipertukan juga menggnnakan face shield), menjaga jarak (paling sedikit I tangan (air mengalir dan sabun dan/atau meter). mencuci band. sanitizer), menjauhi kerumunan. dan membatasi rnobilitas: dan seuap hadirin wajib keluar di pintu keluar yang telah ditentukan deogao berantrean dengan menjaga jarak (paling sedikit Lmeter). f. BAS IX PEMBIAYAAN Pasal 58 Pembiayaan Pemerintah Daerah, dibebankan efislensi dan disesuaikan dengao kemampuan keuangan daerah. penyelenggaraan yang keprotokolan pada APBD dengan mempcrhatikan diselenggarakan oleh prinsip
BABX KI;;TI;;NTUAN PENUTUP Pasal 59 Peraturan WaJikota ini mula! berlaku pada tar,ggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan WaJikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. pengundangan Peraturan Ditetapkan eli Kota Bima padatanggal 7 Jum 202 J WAUKOTA BIMA. V rV ~ MUHAMMADWTFI Diundangkan eli Kota Sima pada tanggal 7 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIMA, BERITA DAERAH KOTA SIMA TAHUN 2021 NOMOR 'h51
Do Do Do D 00D 00-, D D D 18I 181 121 i! ~•~ ~• t!e• ~•
~ ~ !" •
ISl I
1 B
ir5====::l!
tj
.:.:. •
F ;J
Go 0
;0:
cs; \13:
~~
3: >c e
S ~
3: >
D D D DIZI D D D DIg) D ~ ~ ~ IZI 181 00 181
I e
I=
~ !
~ ,!. .:. !.
~ 6,
r. ~ i:" ~
EJ
~ ~ l=
f."""
M 10:
:.. ti" ~7~
}.::. 1.>0.
"'"P...L._ .;..:"
~ .!. L'!.
[:! .,;:, I
.!. ..!!. I
.!. ..!.
~ 8 D El El L::J D § E1 [8 D t8 D § G D 181 - (8J G 1D 1 , i!' 0- n & D D tj B El fB ~ ~ ~ IZI I 18 1 8 3 , " .- ~ 1=--l- •,..:: l: .- S sr ~ ~ ~ .? .- ~ 1=--l- •,..:: l: .- S sr ~ ~ ~ .? .- ~ 1=--l- •,..:: l: .- S sr ~ ~ ~ .? .- ~ 1=--l- •,..:: l: .- S sr ~ ~ ~ .? @ 0- 0 00 R ~ D-y < ~ lSI ". cJ ;;;_, "c-I - ? ~• il' • 3.. ;j -e n '" '"
o 0~ 8
c:;::: i: c:
~ i: ~
~ :!l
~~
'"
!!: '" r
D Dg] D DI&lD 1&1- D D D ~ ~ I8l f8I ~ I&l • • ~ , !. • , t! !! !! • • e • • • [!] F ~ f=.., iz-.. ""'- G:; f= ~ I.=.:- ~ ~ r= h'; .; ,.; ,.; ,.:. c- I.r. ~- l- tJ I .. F.- f..:.. ~ fa It r.! ~ i-!. ~L!..J Ii! z c '" ~
0 :c e " '" lr B 0 o 3 s: S " c '" ir -t "~ "::1. e.. 3 :c ~ ~
Dg) Dg) D D D (gJ - I 1D f 1 D DjgJ D ~ 1&1 0 (gJ " go llil lSI sr ~ i} a ._
'5-- 3: c :t :> 3: 3: ~ r- Si ~ ~l ~ ~ ;> ~ ••, -
Da D D D D ~ ~ ~ ~ rgj
I e
''''''
p;: " .. s.: s.: 0 ::E " ~ - .... e.~ c: " " ~. a: g- "" 2' " -" c c: o a ~ - " .. 03 " !> ~ c - .. " if 3 l>~ e ~ 3 2: cr" ~~ -s " 2: '" X" 0 ...: '"~ il
rr
==d~
." f
o t:
tJ EI B EJ EJ EB B
~ 0 0 @ EJ v -- ... ;... "3 ii~ c, e "c ~ II> !!i ;; "ii' ~ §_ '"Qa ~ 3 c z !l '"iil -c ., § a' '"n C,..., " c, C 0.
.. f-.. l- .' f=-. f-.. '--... t=-.-I---I-.-- •• F r=-:. " F-.-I-lo· G G ~ .-= •-• F--..... · B R[•. J r- '1.."3 ",e l.... ~ i ~.:. To ~ f 5 ~..•e-•II e...,. 11 c h 3 { '"~ ri<li "-=l 1 'R' oe i3
[;] 0 \0 G 0 EJ ~ G
_ 0
~ y < '. ~ ~:=: G ~.. l=- •i-·l- G tj El B [Bj
El
[8 R
~ 2
.. " EI B - .- F"".. 8 fj B H EB .-= •-.. ~- G ~ r. _ ,..-....-.--.,-.. ••--.-... ~... ~ •• B R D-• .. ~ 1 .. ~ c 3 .. " ; ';! 3 ~ r, e a. c " i r '"~ § ~ ~ i:'~ c Q ¥;' 9 , { 2 ~ ~ "l 'R' Q
I ~ 0 •w 0 El I!J ;..5 '"..-e,..;; "g1 "-..-e ~ ~ 1:' §. l "a ", lE..£; """.. ;..5 '"..-e,..;; "g1 "-..-e ~ ~ 1:' §. l "a ", lE..£; """.. ;: ;; h 3g '"~ ~ 2
B EJ [8 El
0 GJ
Q EJ
GJ GJ
,--,,0 o @..____, EJ ,... ;! s g "B~ e,ae '"~ ~ 0 ~ "• ~. I o c 1f 3 c "- "•!l; o c ", if e "
G G G [] G Gn G [] G G G G G G G G G 1
ill
G ffir=
i=
i=
i 1 ~ I..
1~[]8)
Bo B
IIl1aalalI aaaaaa
G G G 1I.lll1allll aaaaaa G G
D DIi(1 D D00D 00 ~ ~ OI~ ~ D D D 00 till :;J g. , a. ;: B ~ 3' sr ~ G Gr=--•...
G G G Gn
D D D[l<J D00 D 00 ~ IiSl ~ D[l<J D D ~ 3 • , 0. o , ' 0. ~ " • ~ 3 er U " G [J G G [J G1= 1= • ~· b r-
~ r ~ G G G G G G G G G G G G D G G ~ lJ 1 [J G 1 v G G G G G G G G G G B G G
;} s ? ! :0 " '0a x 8 e:, '" s, 3- 1i ~ S! ~ " ~-:z 0 0 > Ul
Go D G o G D D D G --
111111111111 11.11111111
......
:;:.
~ ~ <: G G ~ G G G G G G G [] [J G G ffi [J 1G G ;: 11· G G G G G G G G G G
I 0 ;:; ;:l 3 'iM '".. ..M '" ~ fl e. [ 3. 'l! ~ G c:J B ::! ~ ~ ~
G G G G G ~ G G G G G Go [J
8.. 81111
.......
o G
~ ~ " G G [J G [J G [J [J B
G [J [J G G G ~ G G 1 i G G G
~ •-
•-
••••• = ;} i tl ;i i~ '"., "~ ~~. i 0-if ".~ "",. 'to ~ "Ia x•'e. ~ ;r 3•;I. "~ "::r G 0e• ~ G ae--G ;; 0 {-0 0 1-e. a :I i! !!!
GGI'I'IGG aallll.1I 5 ..s ;I 3 ! ;0 i..s0' il=- ""f ~ ~ 5 '"n '11'g :l' ~ :l. "•..!; 'i~;a..- 0 ~ 'iii-0 iT ~ i1 !!. 3. i D
DDDDDD
1 G G G
G G G G G G G G G G ----. bo -- ;i s f>ee:n "f!!.
c 111111111111111
111111111111