BUPATI BANGLI PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANGLI, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan mekanismenya maka perlu mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga perlu di ganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor tentang 69 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Tahun 1958 3. Undang-Undang Nomor tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Tahun 2011 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Bangli.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui seketaris daerah. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 5. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 7. Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya. BAB II PERANGKAT DESA Pasal 2 Perangkat Desa terdiri dari: a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana kewilayahan;dan c. Pelaksana teknis. Pasal 3 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) diangkat oleh Perbekel setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) bertanggungjawab kepada Perbekel. BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 4
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 5 Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas: a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kewilayahan setempat. b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan atas kertas bermatarai; c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; Ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijasah terakhir yang dilegalisi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; d. e. Akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; f. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; g. Surat Keterangan bebas zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAFZA) dari instansi berwenang, dan h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 6 (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. perbekel dapat membentuk Tim yang teridiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; b. perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan; d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa (dua) orang calon dikonsultasikan oleh sekurang-kurangnya 2 Perbekel kepada Camat; e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; dalam hal Camat memberikan persetujuan, Perbekel menerbitkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan g. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Perbekel melakukan f. penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Perbekel. Pasal 7 (1) Untuk pengangkatan Sekretaris Desa Perbekel mengangkat salah satu dari Perangkat Desa dari unsur sekretariat atau pelaksana teknis yang dianggap mampu melaksanakan tugas Sekretaris Desa. (2) Pengangkatan Perangkat Desa dari unsur sekretariat atau pelaksana teknis dapat diambil dari Perangkat Desa lain dalam rangka mutasi Perangkat Desa setelah Perangkat Desa yang akan ditugaskan di tempat baru memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Pengangkatan Perangkat Desa pada jabatan tertentu dari Perangkat Desa yang ada dilaksanakan setelah Perbekel berkonsultasi dengan Camat. (4) Untuk pengangkatan Kepala Kewilayahan atau disebut Kelihan Banjar Dinas mekanisme penjaringan dan penyaringan melalui pemilihan atau permufakatan dalam musyawarah warga di wilayah tersebut untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang selanjutnya diajukan oleh Perbekel kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi. (5) Tata cara pemilihan atau permufakatan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan tradisi desa setempat. Pasal 8 (1) Camat sebelum memberikan rekomendasi calon Perangkat Desa membentuk Tim Verifikasi dari pejabat kecamatan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan seorang anggota (2) Jika Perbekel mengusulkan calon Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan atau Kelihan Banjar Dinas, Camat wajib mengutamakan usulan warga setempat disesuaikan dengan tatacara penjaringan dan penyaringan bakal calon.
(3) Camat wajib mengundang Perbekel serta Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon untuk berkonsultasi BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 9 (1) Perbekel memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Perbekel dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diantaranya karena: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut j. tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 10 (1) Perangkat Desa diberhentikan berkonsultasi dengan Camat. sementara oleh Perbekel setelah (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; b) ditetapkan sebagai terdakwa; dan c) tertangkap tangan dan ditahan. (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau incraht dikembalikan kepada jabatan semula. BAB V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 11 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perbekel dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. BAB V UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 12 (1) Perbekel dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA Pasal 13 Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Pasal 14 (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang- undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan, tunjangan beban kerja, tunjangan tambahan penghasilan dan tunjangan lain-lain yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangakat Desa. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah. BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA Pasal 15 (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Perbekel wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa, dan sumber lain yang sah. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya berakhir. (2) Kepala kewilayahan atau Kelihan Banjar Dinas yang belum berakhir masa jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum genap
berusia 60 (enam puluh) tahun dapat dilanjutkan masa tugasnya sampai genap berusia 60 (enam puluh) tahun. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di Bangli pada tanggal 9 Mei 2016. BUPATI BANGLI, ttd I MADE GIANYAR Diundangkan di Bangli pada tanggal 10 Mei 2016. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI. ttd IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: (3,27/2016). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, ttd IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI PEMBINA TK.I (IV/b) NIP.19650210 199503 1 003
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Untuk memberikan pedoman bagi perbekel dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perlu mengatur tentang Perangkat Desa. Sesuai ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, Pengaturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Persyaratan khusus berlaku bagi desa yang memang telah menerapkan persyaratan khusus telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang hak asal usul sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. tersebut dan Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a tim penjaringan dan Perbekel dapat membentuk penyaringan yang terdiri dari seorang Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Desa, seorang Sekretaris dari Kaur yang membidangi kepegawaian dan minimal seorang anggota dari salah satu perangkat desa yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan seleksi bakal calon perangkat desa. Huruf b Dalam proses seleksi tersebut dilaksanakan melalui seleksi keterampilan mengoperasikan komputer (Informasi dan Teknologi) dan dapat ditambah dengan tes wawancara kecuali terhadap kepala kewilayahan seleksi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Bahan atau materi seleksi berasal dari Perangkat Daerah Kabupaten Bangli yang menangani Pemerintahan Desa. tertulis (akademis), Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Mekanisme pemilihan atau permufakatan dalam musyawarah warga merupakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul salah satunya dalam pengembangan peran serta masyarakat tetap pembangunan menghormati hak demokrasi warga dalam menentukan pemimpinnya. dalam desa dan Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) jabatan Perangkat Desa Dalam hal terjadi kekosongan khususnya Kepala Kewilayahan atau Kelihan Banjar Dinas jika tidak memungkinkan diambil dari unsur yang sama
maka tugas Kepala Kewilayahan yang kosong tersebut dapat dilaksanakan oleh pelaksana tugas diambil dari Perangkat Desa Sekretariat atau pelaksana teknis. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Unsur staf Perangkat Desa atau disebut staf teknis yang telah melaksanakan tugas pada saat ini yang diangkat dengan keputusan Perbekel telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Ayat (2) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa setelah dikonsultasikan dengan Camat. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Perangkat Desa yang sedang melaksanakan tugas saat ini berdasarkan keputusan pengangkatan yang tidak diatur masa jabatannya, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sampai umur 60 (enam puluh) tahun. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3