RISALAH RAPAT SEMENTARA RAPAT PANITIA KERJA II DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU N0.7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU N0.7 TAHUN 1991 ------------- - Masa Persidangan Tahun Sidang Rapat Jenis Rapat S i f a Hari/tanggal p u k u T e m p a t Ketua Rapat Sekretaris Rapat A c a r a i r H a d t l I 1994-1995' Ke-8 Rapat Panitia Kerja II, Ke-4 Tertutup Jum'at; JO September 1994 09.00 WIB Java Ball Room IV DR. Drs. Mahmudi Melanjutkan pembahasan rnateri. IDA YUSI DAHLAN I. ANGGOTA PANJA I F. AJllli 1. LO EKMAN R. BOER 2. IR. SOEDJALMO 3 . PUDJIARTO ISMU AKSOPUTRA 4. 5 . MOH. HATTA USMAN 1. RR. 2. H. ABDULLAH ZAENIE, SH J. DRA. KARTINI MAYELLY 4. DRS. MANGISARA MARCOS LUBIS 5. H. ADIMIR ADIN~ BA 6. H. ALIMUDDIN OEMAR, SH 7. IR. P.A. RANGKUTI 8. H. MOCHAMAD SUPARNI 9. DRS. SABAR KOEMBINO 10. DR~. LEONARD TOMASOA 11. NOVYAN KAMAN~ SH IDA YUSI DAHLAN 1. DRS. H.M. MUKROM AS'AD 2. H. URAi FAISAL HAM~D, SH 3. DRS. H.A. NANA DJUHANA SUTARYA 4. H. SYAIFUL ANWAR HUSEIN 1
F.PDI 1. ABERSON MARLE SIHALOHO 2. DRS. MARKUS WAURAN 3. Y.B. WIYANJONO~ SH 3. DRS. H. YAHYA NASUTION I I. PEMERINTAH 1. DR. FUAD BAWAZIER ISMAEL MANAF 2. DRS. 3 . DRS. RACHMANTO 4. DR. AGUS HARYANTO 5 . DRS. 6. DR. GUN ADI 7 . IGN. MAYUN WINANGUN. SIL LL 8. DR. SYRIFUDIN ALSAH 9. DRS. A.A. SUP ARD I ISMAIL TAMSIR 1 0 • DRS. SUBROTO 11. DRS. SUDARSONO 12. DRA. SRI RAHAYU 13. DRS. SURYOTAMTOMO. MA
3 KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Mengucapkan selamat pagi, selamat datang. Kita teruskan acara kita pagi ini. Saya kira Bapak-bapak semuanya sudah menerima risalah kesim pulan rapat tanggal 29 September 1994 kemarin dari jam 09.00 - 16.30 WIB. kalau ada yang perlu perbaikan, kami mohon disampaikan pada Sekretariat. Saya kira di muka Bapak-bapak sudah ada risalah ini. Kalau demikian kita teruskan acara kita yang kemarin ditang guhkan dengan ini scorsing kemarin kami cabut. ketok palu 1 x Kami persilahkan Pemerintah dengan Pasal 17 ayat (1) dimana kemarin kita telah memintakan untuk Fraksi-fraksi meminta untuk diberikan beberapa exercise maupun dasar-dasar perhi tungan dari pada yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1). Kami persilahkan Pak. PEMERINTAH (MENTER! KEUANGAN): Pimpinan dan para anggota Panja yang saya hormati, Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh, Kami telah Sesuai permintaan dari pada Saudara Ketua. tarif pajak mencoba untuk membuat beberapa exercise mengenai lapisannya kai tannya dengan penghasi lan kena pajak. Dan kami membuat 7 exercise. Dan nanti kami akan tayangkan dengan trans paran dengan contoh kasus-kasus supaya kongkrit pada setiap alternatif exercise itu. Tapi sebelum itu kami akan sampaikan lebih dahulu perimbangan apa yang menjadi dasar Pemerintah di dalam menetapkan tari f pajak penghasilan. Ada beberapa pertimbangan yang kami coba untuk merangkumkan di dalam menentukan besarnya tari f pajak dan lapisan kena pajak. Yang pertama adalah segi penerimaan negara. Yang ini saya kira yang paling penting. Konsekwensi pajak yang dibayar berapa. Terus terang saja dalam segi penerimaan negara ini memang dengan penurunan dari pada tarif khususnya dari 35 ke 30 itu yang banyak terus terang saja hilang ya. Kita pada tahun-tahun perta Nah kami ma ki ta akan kehilangan 1 sampai 1, 2 lebih khawatir terus terang saja akan mungkin lebih besar atau waktu ya~g dibutuhkan untuk menutup kembali kekurangan penghasi lan ini lebih lambat untuk dicapai. merupakan konsensus kita dalam pansus. trilyun rupiah. Karena sebagaimana telah Semua yang dalam cantolan undang-undang 1959 sementara kita imporsmen keluarkan. terus I tu berarti ki ta kekurangan a lat untuk terang saja. Ini ...... .
4 Ini mempunyai dampak yang lumayan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah karena itu dalam kaitan penerimaan negara inipun pada waktu itu di Pansus kami sampaikan bahwa kami bersedia membicara k~n kembali tarif dalam kaitannya juga dengan lapisan kena pajak dengan ca ta tan bahwa tari f tertinggi tidak bisa lebih dari 30 bukan kami tidak mau .. Keadaan obyektif yang menyebabkan ita akan ketinggalan, tentunya pajak Indonesia dalam hal bukan suatu hal yang berdiri sendiri. Tapi sebaliknya juga karena tari f tertinggi ki ta kurangkan dengan 5,. adalah janggal jika tarif terendah tetap 15. ini.. Dan ki ta tahu bahwa Jadi berarti harus diturunkan juga dengan 5. Nah ini yang kaitan dengan penerimaan negara. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah dalam memikul pajak. Dan nanti akan terbukti bahwa lapisan tari f yang lebih banyak misalnya lebih dari 4, 5, 6 dan selanjutnya belum tentu menjamin keadilan dalam membayar pajak.. Kami akan buktikan dengan langkah .. i tu dengan tidak mengurangi penghormatan saya kepada ide-ide untuk meningkatkan progresifitas dan itu tercermin dalam lapisan tari f i tu belum tentu bisa, katakan belum tentu. Karena itu kita tidak, jangan sekali-kali terpukau dengan teori yang mengatakan.. i tu otomatis Jadi karena lebih banyak Kalau lapisan lebih banyak lebih progresif .. Kemudian yang lain yang perlu dipertimbangkan juga mengenai keadilan membayar pajak ini adalah ki ta mengetahui kalau ki ta mengatakan lapisan pajak tarif ada 4, atau 3 atau berapa sekarang 15, 25,. 35 itukan tidak berarti bahwa kelompok masyarakat ini 15 %, kelompok masyarakat ini 25 %, kelompok masyarakat ini 35 % tidak demikian. tapi kelompok masyarakat yang 25 % dia juga akan menikmati yang 15 %. Demikian pula kelompok masyarakat yang 35 % dia akan menikmati tarif yang 25 % dan yang 15 %. Ini yang saya percaya ini kita sudah free, tapi perlu saya tekankan kembali. Jadi bukan dibagi kotak-kotak demikian. Kelompok masyarakat 15 % ada, Ini hal yang perlu kami sampaikan di dalam seal keadilan kaitannya dengan tarif dan besarnya penghasilan kena pajak .. Kemudian unsur ke tiga adalah sederhana. terus saja i tu makin tidak sederhana j uga le bi h menyul i tkan pemantauan oleh bagi waj i b paj ak. tiskus. Itu memang begitu,. karena itu maka saya juga telah sampaikan dalam pansus bahwa beberapa negara banyak yang menganut tari f tapi PPH ba~an,. flat tapi kan tidak tidak mungkin,. masa PPH perseorangan flat, mungkin .. Makin banyak tari f,. Dan tunggal untuk PPH, Kemudian pertimbangan yang ke lima adalah tetap merangsang Dan biasa investasi, karena itu kita turunkan tarif tertinggi. nya para investor itu tidak tanyak yang terendah. Dia selalu tanya berapa sih tarif yang tertinggi di negara anda. Dia selalu bertanya begitu.. Terendah tidak, tidak.. Kenapa dia pasti akan kena tarif yang tertinggi, investor luar negeri itu. Oh biar
5 Oh biar saja tidak ada urusan, ditaruh 5 %~ 10%. Yang penting bagi dia, dia tembak ujungnya, karena dia ada di situ. Dan dia pas ti kalau menerima tari f yang tertinggi akan terkena tarif terendah dan menengah. Dia katakan dia tembak saja ujung nya. Dia tidak pernah tanya-tanya terendah. The Hights dia Kemudian dapat meningkatkan Ini sangat Tarif nominal, selalu bertanya yang kepatuhan wajib pajak dengan sistem self assessment. panting karena kita mengenal 2 tarif sebenarnya. tarif efektif. tertinggi. Sekarang kita juga jangan terlalu terpukau kepada tarif nominal. Dapat terjadi bahwa tari f nominal tinggi, tapi tari f efektifnya rendah. Tidak ada gunanya itu. Itu yang kita alami pada waktu ki ta sebelum tax avoidance i tu kan pph perseorangan bisa lebih 50 persen, pph badan 45 persen, tapi rata-rata tarif efekti fi tas separuhnya dari pada i tu, karena maki n tinggi ki ta pasang tar ff makin rangsangan untuk macam-macam makin tinggi, terus terang saja. Itu universal dan semua negara membuktikan hal yang sama, tingkah lagi wajib pajak kita maklumi bahwa kita mempunyai reset-riset centre dari pada berbagai otoritas perpajakan di dunia yang kerjanya memantau liku-liku dan tingkah laku wajib pajak. Dan saya katakan terus terang waktu di pansus. Kalau wajib pajaknya mencuri jumlahnya 10, 100 ribu kita masih bisa membayar, tapi kalau sudah ramai-ramai 30, 40 persen, 50 persen dia nyuru f iskus. Masa dia mau sudah kelabakan ha bis i tu, yang namanya tidak mungkin. masukkan semuanya jutaan orang di penjara kan Karena i tu maka yang lebih panting adalah tari f efekti f adalah berapa yang sebenarnya pajak yang dibayar terhadap yang seharus- nya dia bay a r i tu sangat pen ting terutama dalam self assessment. i tu ra ta-ra ta. Dan Dengan demikian yang paling panting dalam sis tern self ad justment adalah meningkatkan apa yang disebut kepatuhan sukarela a tau polintry coplains. ) tercermin di dalam besarnya tarif efektif. Berapa yang sebenarnya dia bayar t.erhadap yang seharusnya dia bayar ukurannya membandingkannya, rich. Biar nominal tercantum sekian persen ••. i tulah efekti f i tu sekian persen, tapi kalau membayarnya dia jauh dari pada tidak tidak ada gunanya. Itu menunjukkan self assessment berhasil. Dan Kepatuhan sukarela ( i tu Makin dekat tarif efektif nominal itu makin menunjukkan bahwa tarif self assessment belum berhasil~ Itu menunjukkan JlJga dengan kata lain kepatuhan sukarela makin tinggi dan itu akibat nya lebih lanju~ adalah akan menin~galkan copys rights ratiord~n selanjutnya akan meningkatkan juga :tax ·r~tio. Jadi i tu kai.ta·n satu sama lain. Ibu sekalian tanpa sediki tpun bermaksud untuk menggurui ai au apa · ·.~_rli Berdasarkan pemikiran-pemikiran te --~ebut Bapak-bapak, hanya ~
6 hanya exercise sekali lagi hanya exercise untuk mungkin bahan renungan begin, karena saya percaya juga bukan untuk kita putus kan pagi ini, hanya suatu renungan begin. Kami coba membuat 7 exercise, yaitu : 1. Yang berlaku sekarang, 15 persen, 25 persen, 35 persen. 2. RUU kita sudah mengetahui 10 persen, 15 persen, 20 persen, 30 persen. 3. FPDI. 4. FKP 1, karena FKP mengajukan alternatif. 5. FKP 2 kami sebut. 6. Alternatif 1, coba-coba kita hitung, merangkum-rangkum berma cam-macam itu. 7. Alternatif ke-2 coba-coba rangkuman lagi. Dengan demikian ada 3 exercise. Kemudian kita masukkan itu di dalam besarnya pajak yang dibayar terhadap orang yang berpeng hasi lan perorangan dan laba-laba dan kita sama soalnya tarif kita adalah menganut uniformitas penghasilan perorangan dan badan yang perpenghasilan Rp. 10 juta, Rp. 50 juta, Rp. 100 juta dan Rp. 500 juta. bagaimana dampaknya pajak yang dibayar. Di sini akan terlihat pasti bahwa yang tertinggi adalah yang berlaku sekarang, pasti, karena dia mengenal 35 persen dan tarif terendah 15 petsen dan lapisan kena pajaknya Rp. 10 juta, Rp. 10 50 juta. Kemudian yang diatas 35 persen sudah pasti yang berlaku sekarang tertinggi. Kemudian yang tertinggi yang diajukkan oleh FKP. Karena FKP ada dua, dua alternatifnya masih menganut tarif 35 persen. Sebagaimana saya kemukakan tadi yang banyak hilangnya kita adalah tarif tertinggi justru. 5 persen perorangan banyak itu, bukan yang terendah. Di situlah penghasilan kita banyak di situ. i tu sudah salah bukan dari yang rendah, bukan tertinggi ternyata di sini. Kalau pada FKP hilangnya ki ta cuma 300 mil yard rupiah, karena kena lapisan 35 persen, tapi sekali lagi. Apakah i tu real is tis, i tu yang kami l<emukakan. Jadi penghasilan dari pada pph Bukan kami tidak suka sebagai orang fiskus, Menteri Keuan gan, sangat senang dia itu. Makin dia hilang uang makin begini Pak Dirjen ini bilang ampun ini Menteri, dihitung semiml itu. Sekali lagi kalau kami yar-semilyar, tapi kita · tidak mungkin. berdua kalau bisa jangan diudeg-udeg sekarang ini save sudah masa modoh. Tapi kan tidak bisa, k~mi tidak bisa itu sangat mengurangi tidak terang saja dalam seal penerimaan, Ki ta tidak kompeti ti f berarti ki ta mengorbankan yang Karena inplasi sangat homework mungkin. lain-iain yang tidak kalah pentingnya.. panting untuk terus ta pi imployment. Jadi kita tidak berpikir nasional. Kita berpikir sangat sektoral, jangan sampai nanti disebut Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak sangat egoisme, kena penyaki t egoisme sektoral.. Dan kami tidak mau dicap pasti tidak Menteri Keuangan tidak boleh begitu. Menteri ........ .
7 Menteri Keuangan kalau cuma mikir itu saja bahaya negaranya, Jadi karen<.~ i tu rrnohon dimaklumi.,. mengapa justru pas ti bahaya. k~mi yang paling keras menghendaki keuntungan tarif, aneh begitu betul. turun tari f bea masuk, aneh tida.k i tu. Kebetulan baru masuk Menteri Keuangan paling kencang menghendaki penurunan tari f bea masuk, Menteri yang sekarang ini. Betul orang semua tahu, untuk mening Inipun tidak katkan kompetitifisme kita dalam persaingan global. terlepas daripada itu.. Menambah homework pasti menambah home work, karena k.i ta orientasinya kepada nasional, semua kita lihat jangan sampai kepentingan dan 3 . . . . . . . . . . . . . . . jangka pendek dan hanya melihat satu anu saja begitu. Kaya cuma kita. Menteri Keuangan juga yang paling keras menghendaki jangka panjang. Jadi Kemudian coba kita lihat exercise ini. Saya minta maaf menyebut ini karena memang ini sudah disampaikan. Apa yang saya sampaikan tadi, l'a.pisan yang banyak belum tentu menjamin bahwa keadilan dalam membayar pajak. Di sini terlihat, pada FPDI kita kasih tanda 1. Caba kita lihat seorang yang Rp. 100 juta peng hasilannya membayar pajak Rp. 17,5 juta. Pada Rp. 500 juta dia bayar Rp. 130,5 juta. lebih kecil dari RUU. Yang lapisan tarif nya 4 ini fakta ini. Kalau mau dinaikkan ke atas Rp. 1 milyard nanti gapnya makin besar i tu, Pak Aberson pas ti dari sekarang, sudah tahu kita, padahal lapisannya 5, RUU cuma 4. Itu yang saya katakan lapisan tertinggipun menikmati. Tarif-tarif sebelumnya kan akhirnya yang penting itu, how much DP, berapa yang dia bayar. Pada tingkat Rp. 10 juta dan Rp. 50 juta yang diajukkan FPO! sama dengan RUU Sama kan paGla tarif terendah Rp. 1 juta. Rp. 6,25 juta sama.. sama keadaannya. tapi tarif tertinggi Rp. 100 juta, Rp. 500 juta, rnernbela tetapi lapisan terendah menikmatinya sama. justru senang mereka Pak Aberson justru ya kaya. Jadi maaf ini saya bicara apa aQanya begitu lho. Tidak apa-apa l<an ini tertutup. Jadi nah kemudian saya tidak suli t saya mengenai FKP bukan saya tidak senang, sekali lagi pribadi oh sangat g~mbira sekali saya dengan FKP ini. Sungguh sangat sencmg saya sangat mengLirangi pekerjaan rumah. Hilangnya cuma tinggal Rp. 300 milyard encer itu, dengan BBM tertutup itu mudah-mudahan. Tapi keadaan obyektif saya tidak bisa begitu tidak mungkin. regional. Malaysia sudah rasain kepada saya Ekonomi global. check sudah mau turun ke 30 persen, sebentar lagi awak turun 25 persen, betul bukan among kosong, jangan Menteri keuangan jangan bicara seenaknya. Singapura 25 persen, dia itu terutama anunya trans Singapura Malaysia bukan trans kita tidak Singapura dia itu lihat. Itu gila itu check sudah 25 persen itu, awak tak mau kalah lah.. Gila i tu masih Malaysia, Gimana Singapura tuh, Hongkong 17.S persen lebih gila lagi, tiap tahun 25 persen maksimum tert inggi coba.. !tu saingan keras kita lho sekarang Vietnam hati hati cepat i tu Vietnam berkembang, bisa lebih cepat dari RRC, Vietnam. ! ndia lagi gene a rnya tax avoidance dala.m wak tu deka t ini juga, pasti akan menurunkan. I tu ......... .
8 Jadi tidak bisa sungguh kalau ·Ini usul FKP ini wah kalau saya tidak ada urusan sekali lagi. Ini paling enak tutup mata yang saya terima itu allhamdullilah. i tulah, ada kendala yang saya i tu.. tidak bisa.. Kita tidak bisa secara nasional itu, bukan tidak mau 'tidak mungkin, artinya bukan berarti tidak mungkin. Mungkin ... mungkin menjadi kita tidak realistis .. Itu juga saingan kita juga. Pemerintah tidak mungkin Nah kemudian kita bikin alternatif, coba-coba bagaimana kalau kita tidak keluar dari terendah 10 persen dan tertinggi 30 persen. tetapi Saya tidak menga takan 100 keadi lan tetap dapa t ki ta akomodi r. persen Sebagaimana yang saya sampaikan kepada Pansus, terus terang saja. Ini pertimbangan-pertimbangan, 7 pertimbangan coba kita tapi tidak mungkin semua dapat bobot yang sama tidak rangkum., mungkin terus terang saja.. Tapi jadi bahan pertimbangan terus terang saja saya katakan. Nah ternyata angkanya halaman 104 kita Ki ta tetap lihat dalam mengenal 10 persen, 15 persen, 20 persen, 30 persen (4 lapisan), tetapi lapisannya kita persempit. Maksudnya juga supaya hilangnya juga jangan terlalu banyak terus terang saja. Dengan melihat keadaan ini.· o - 10, 10 - 30, 30 - 50, 350. Kemudian yang ke dua, kita bikin lebih tajam, tapi konsekwensinya tidak hanya lapisan. 10, 15, langsung 30 dia. Nah i ni bagi mereka yang sangat terpukau dengan progresifitas loncat dia dari 15 - 30 persen, yaitu sampai 25 = 10, 25 = 15, terus di atas 50 persen langsung terkam dia dengan 30 persen. Gambaran angkanya ada di sini. tanda kurang 4 i tu adalah rangkuman. Yang menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh yang terting gi, lapisan Rp. 100 juta dari Rp. 400 juta menengah ke atas memang lebih tinggi dari pada RUU, tetapi masih hampir sama l sama, pada lapisan Rp. 100 juta, tapi dengan FKP 1 atau FKP pada lapisan yang Rp. 500 juta berbeda dengan FKP yang 1, apalagi kalau FKP yang dua masih berbeda banyak. Lebih banyak FKP yang ke 2, tetapi pada exercise ini tetap untuk lapisan Rp. 100 juta dan Rp. ,soo juta tetap lebih tinggi dari RUU dan lebih tinggi dari FPDI yang dibayar, ini kan menen gah ke atas Rp. 100 juta ke atas. Nc~h sekarang mengapa, jika umpamanya ini andai-andai kata 3 lapisan tarif yang lain apa ada, ada. Tinggal dilihat keluar dari 10 persen dan tertinggi 30 persen. 10 persen, 20 persen. 30 persen. tetapi kalau ini yang kita pasang. kita tidak bisa ada close menurun kan sudah 25 persen tidak bisa. tidak masuk akal 10 11 20 11 25 persen tidak boleh 10 rx~rsen terus 25 i'tu. karena 10 persen. 20 persennya naik. persennya.. tidak mungkin tidak mungkin. · 20 persen menjadi 25 persen digresi f Jadi kalau kita mau 10. 20. 30 persc;l misalnya ini misal ~ndai-andai kata. Close kemungkinan Pemerintah untuk menurunk~n 25 persen hapus bisa, tetapi kalau kita 10. 15 sif. .. ,J tetap progre
Dalan arti kata kalau meman~ "1&ktunya k;. ta perlu sesuaikan jika Bapak-bapak menyetuju;,., hingga menjadi ~erendah-rendahndya 1..0 111 15 pf!rsen naiknya 5 persen, i's 25 persen tetap progresi fkan. P1c;,njadi 25 persen naiknya hanya J,o· per-sen te~ap progresi f.. Jadi ini berhubungan dengan saya sampai pagi N\bis sembahyang subuh .. saya gedor juga lagi Dirjen ini.. .}~·'..;, .Jadi coba ki ta rangkum.-.r~angt"unt· di;n~·~ri .:fi..elihat berbagai pertimbangan sekali lagi. ini cuma exef.¢is~., :·,,,'.M'tJdah-mudahan dapat terutama bagt Ibu dan Bapak. sekai::fafri.' .yang saya hormati membantu, di dalam kita mengambil keputusan. kar~na_i~i~~~mang masalah yang mendasar teru5 terang saja. itu'mungkin kita bis.a renung-renung, end.ap-endap saya dan percaya· musti konsultasi dengan Pimpinan Fraksi masing-masing. Karena Mungkin sambil fikir-fikir, diitung-itung begitu kan Pak Ini Dirjen saya suka bi.oar.a ini. Menteri kalau Novyan kan. pikir-pikir ini apa betul apa yang menjad;. meneri.maan negara .. Jadi ini memenuhi tugas kami, kami sudah coba tentunya ada berapa scena.rio banyak kali,. t.api kok makin sulit kita menghadapi kepu tusan, ini bisa lebih diodel-odel lagi dibikin. Y~h kurang lebih gambarannya akan di sekitar itu. altarnatif· yang kami kemukakan ini ter•Js tera.r~g saja. Kami tidak pasang 10,. tetap berpendapat oneday ki tc:~ harus ?O,. 30 persen. karena kami Just a metter of sesuaikan menjadi 25 persen terus terang sa.ja. karena i tu. time mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama.. sekarang itu sudah tercium sudah tahu orang luar ada kemungkinan 25 per-sen, itu sudah merangsang kita seharusnya. N-<~h karena itu kami tidak pasang 10 111 20 .. 30 persen,. karena t.idak mungkin 19, 20. 25 persen kan tidak mungkin itu,, di sini naiknya 10 di sini cuma 5 kan tidak mungkin, tetapi kalau kita rnau stape 30 psrsen bisa 10"' 20,. 30 persen, tetapi nanti suatu waktu kita di suruh menyaingi ke DPR lagi kita, hanya itu saja ~asal itu saja. Kalau itu dikehendaki silahkan. Tetapi ya tentunya perlr..J pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dari kita bersama. Demikian Pimpinan, Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Sekedar ini untuk m~mbantu beban ki ta di d.alam memecahkan soal tari ~~ .. Teri.ma ka.sih .. ~&Jassalamu 11 alaikum Warakhmatullahi Wabara.katuh. Terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Saya ki ra. kembali kepada Fraksi-fraksi yang kemarin sore telah memberikan pendapatnya dan kemudian ki ta endap~<an untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah memberikan exercise·-·nya. Kami kembalikan kepada Fraksi ABRI. Kami persilahkan untuk memberikan tanggapan atau ada usulan lain atau pendapat lain menganai apa yang tel.ah disampaikan oleh Pemerint.ah. Kami ....... .
10 Kami persilahkan. FABRI (SUDJALMO): Terima kasih Bu Ketua. Bapak Menteri beserta rekan-rekan FKP, FPP, FPDI yang kami hormati, Kami telah mencoba dari tempata ini menyimak apa yang disam paikan oleh Menteri tadi. Tapi sayangnya gambarnya atau slidenya tidak terbaca dari sini, namun kami mencoba menanggap penjelasan-penjelasan yang pokok-pokok tadi. Jadi kami kira untuk masalah ini saya kira, karena memerlu kan pengendapan kami melalui !bu Ketua kami meminta supaya dapat dibagikan kepada para anggota oh ya sudah dibagikan. Dan untuk kita pelajari secara pelan-pelan, secara lebih konsentrated beberapa hal yang menurut begi tu. Namun saya t~di menangkap hemat kami mungkin merupakan suatu sarana . untuk menuj u kepada suatu pemikiran yang sama. Jadi yang kami tangkap tadi adalah jumlah lapisan yang ·
11 JURU BICARA FABRI (IR. SOEDJALMO) : Makin banyak itu tidak menjamin progresifitas, jadi makin banyak tidak tentu mesti makin progresif. Ini catatan yang kami catat penjelasan Menteri tadi dan ini tadi dengan angka-angka itu tadi dari juga sudah diperagakan dan makin banyak tarif makin akan menyulitkan para Wajib Pajak sendiri didalam menyelesaikan kewajiban perhitungan pajak nya dan yang terpenting bukan besarannya dalam tarif pajak ini tapi efektif tarif yang dikenakan setelah dihitung menurut lapisan masing masing. Jadi beberapa hal saya kira ini mungkin sudah secara matetamtis barangkali bisa kita hitung atau bisa kita.kontrol dengan angka- angka kuantitatif tadi dikemukakan oleh Bapak Menteri, sehingga dengan data ini 'kita mengharapkan kita semua nanti dapat mendalami lebih 1anjut dan dari FABRI sementara ini kami belum biso menomentari secara rinci dan kami akan mempelajari dulu barangkali diendapkan untuk satu malam aarangkali dan nanti tanpa mengurangi pembahasan RUU ini, jadi barang kali nanti melalui !bu Ketua, kami menyarankan barangkali kalau dise pakati kita endapkan masalah ini satu malam, besok bar~ngkali kita bi sa menanggapi secara komplit. Sedangkan pembahasan selanjutnya barangkali bisa lanjutkan sesuai ren cana. Terima kasih Bapak Menteri dan Ibu Ketua dan rekan-rekan sekalia KETUA RAPAT : I Terima kasih, saya kira lanjutkan saja pada FPDI, kami persilah- kan kan Pak. JURU BICARA FPDI (DRS. YAHYA NASUTION)· Terima kasih !bu Ketua Bapak Menteri yang saya hormati Kami juga berterima kasih atas penyajian exercise dari pemeri.ntah yang sudah demikian terperinci mengenai tarif-tarif ini dan lapisannya .· sama denagan FABRI juga kami tentunya harus mendalami ini di fraksi sehingga sebaiknya ki ta pending masalah ini untuk minggu depan, disam~· .,.: ping 1 tu ada masalah yang ingin kami pertanyakan, dengan usul dari pa.,. t .· da pemerintah 4' tarif itu disini dilihat bahwa 'pengul"angannya sekali dibandingkan denagan yang lama kami ingin mendapat penjelasan apakah dalam tahun pajak yang akan datang APBN yang akan datang keku-· l"angan penurunan dari pendapat negara itu dari PPh itu bisa dikompen.:.:,";:; sasi dari pajak lainnya terutama PPn, itu agar supaya nanti kita bisa mempertimbangkan .. , .. • .
12 mempertimbangkan bagairnana pendapat dari pada fraksi. Demlkian sementara. KETUA RAPAT : Terima kasih rekan dari FPDI, kami lan . .,1utkan ·kepad1a FPP., kami per silahkan Pak. JURU DICARA FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) Asslamu'alaikum wr.wb. Rapak Menteri, Ibu Ketua Panja yang kami hormati. Terima kasih penjelasan Bapak Menteri, jad.i dalam hal ini kam1 j Uf!,Cl U.dak menp;aj ukan WJul pa.da waktu i tu karena kami sudah mengt: itung secara ap;J yang ada denp;a.n membancti.ngkan 3 kemungkinan, kernungkinan pertama adalah berdasarkan UU yang lama kemudJ.an be.rdasarkan RUU Peru bahan dan juga berdasarkan kepada tarif lapis yang sama tapi penghasi lan kena pajak jumlah yang terendahkan 20 juta da.n yang maksirnal 102 Juta. .Setelah kHa hitung umpamanya kita bandingkan antara RUU seka rang denagan yang lama dengan asumsi pendapatan 25 juta, maka ada ratio antara yang lama denagan yang baru itu minus 50 % artinya yang baru lebih rendah pendapatan 30 juta penghasilan 30 juta itu rasionya r:)O %, jacli 1ebih progresif dibancLingkan dengan yang 50 ju.tat kernudLH1 75 juta itu lebih progresif la~i den~an rasio 55 % Jadi dari minus 50 '50 clan 55 % :1pabi.la 90 juta maka ras:lonya f.ll~ % jadj_ 55 meningkat rnen ningkat menjadi 60 % lebih menin~kat lagi, apabila dia 105 juta maka ra.s:i.onya menj a.di 66 % darl 60 menj adi 66 % apab:Ua dia 1 milyar rnaka ras.Lonya 80 % • Dengan dem:ikian maka ch .. "flt:';.~.tn ''* lapis ta.rif sekaranp; ini progresifi tas itu betul-betul meningkat apabila pendapatan itu 10hih tinggi,jadi mencerrninkan pemerataan kead.ilan mul2ti dari pada yang terendah sampai kepada yang paling tlnggi, jadi dari pendapatan 2~ juta lapis tarif pertarna i tu rri::iionya minus 50, mungk.in '+9 % kemuclian yang pendapatan 1 m1lyar maka dia F30 % rasionya antara yang baru dengan yang lama saya pikir sudah mencerminkan. Nah apabila kita menggunakan tarif la ini p1~:1 yanp; .l apisan yang sama t,etapl dengan besaran yang berbeda urriparnLt. nya ?0 Juta yang paling rendah yang tertinggi 102 juta karena ~esuai dengan angka inf'lasi, mLlka itu tingkat keadilannya jauh lebih kurang dibandingl<a.n dirnuat dalam RUU, maka kami sejak awal mendukung yang di '+ lapis tarif dengan terendah 1 O snmpat kepada 30% sampaikan clalam HUU dan jup;a br.gl 215 Jutci sampai kepada 75 juta dengan berdasar rasio-ri.ls1o ttu. Saya ldra dem.ikian lbu Ketua apa yang kami tanp_;gapl dari pen- jeln.:san Bapak Menteri ~31~strn:i dnnap::m juga exercise yang kami lakukan. Terima ka.sih. KETUA RAPAT .•.•.......
KETUA RAPAT : Terima kasih rakan dari FPP yang tidak mengusulkan ditunda tetapi dapat menyetujui kerangka dari pada RUU ini, kami persilahkan FKP. JURU BICARA FKP (H. ABDULLAH ZAENIE, SH) : Terima kasih Ibu Pimpinan Bapak Menteri yang kami hormati Dan rekan-rkan anggota Panja Enam pertimban'gan utama yang dikemukakan oleh Bapak Menteri, saya kira itu sudah merupakan pertimbangan yang obyektif yang sudah dapat memenuhi tuntutan masa kini dan juga antisipasi untuk masa akan datang denaga Kemudian yang kedua saya kira masih berbeda antara pemerintah FKP adalah implementasi dari pada enam pertimbangan itu, saya kira ini wajar saja adanya perbedaan pendapat oleh karena kita juga mengingin kan untuk mencapai hasil yang terbaik dari pada hasil kerja kita ini Bapak Menteri telah mengajukan kepada kami beragam exercise sebanyak 7 dalam rangka menjawab pertanyaan dari pada fraksi-fraksi kemarin dan dari pihak pemerintah sendiri mengajukan ada 2 alternatif; alternatif 4 tarif dan alternatif 3 tarif dengan perincian penerimaan negara yang kira-kira bukan diperoleh pada tahun yang akan datang. kira yang kita semua juga ingin mempelajari kembali dan tepat seperti apa dikemukakan oleh Bapak Menteri bahwa kita juga tentu akan membicarakan ini secara serius dalam fraksi dan akan konsultasi juga kepada Pimpin tetapi an Fraksi. Ini kita renungkan dulu, kita endapkan lebih dulu, Dan karena ini baru diajukan oleh bapak Menteri dan saya ada satu permintaan dari kami dalam rangka untuk lebih atau mempertegas dasar perhitungan ini karena 1 lembar begini saya memperjelas ada kira bagi yang ahli pajak apalagi untuk fiscus sudah paham tapi juga yang awam Pak Menteri, barangkali katakanlah kita ambil salah sa tu exercise kepunyaan pemerintah alternatif 4 kalau penghasilan 10 ju ta 10 % itu sekian 10 - 30 juta itu sekian sampai yang terakhir disini 500 juta, tapi ini bisa kita lihat secara persis angka-angkanya itu su paya nanti tidak menimbulkan pertanyaan lagi, kalau ini yang ahli me mang sudah. tahu. kami kemukakan disini bahwa bahan yang diajukan oleh Bapak Menteri Jadi saya kira demikian Bapak Menteri sek1.li lagi in~ sanga~,>bfi)rmanr~at kami mengucapkan terima kasih banyak dan ij inkan l<arni untu~'merenungl<an kembali. Terima kasih. ' " , . . ' ~ KETU~ RAPAT Terima kasih rekan dari FKP~ kalau kita bisa menarik pembicaraan dari fraksi-fraksi . tersimpul bahwa acuan yang dtmaj ukan rintah. ini perlu kita endapkan dan telaah memerlukan waktu hanya FABRI depan tadi mengusulkan satu kali 24 jam kemudian dari FPDI n _t;'KP ......... oletl i>.:;me
14 FKP memang memerlukan waktu, hanya saya kira waktunya tadi tidak dibe- rikan ancang-ancang, minggu depan juga. Namun demikian tadi Bapak Menteri pada waktu mengantar acuan ini mengusulkan juga untuk pada weekend ini kita telaah bersama dan saya kira kembali kepada fraksi - fraksi untuk kami pertanyakan kita tunda berapa kali 24 jam dan karena pertemuan ini kita ketahui bahwa rapat ini adalah rapat tertutup, jadi saya kira perlu saya garisbawahi bahwa semua data-data yang berada ke pada kitapun dalam keadaan tertutup, itu hanya garis bawah dari kami Kami kembalikan kepada tunda ini, kami pertanyakan lagi FABRI berpaka li 24 jam, dak, maksud saya karena ada yang usul satu kali ada yang dua kali ada yang weekend minggu depan. JURU BICARA FABRI (IR, SOEDJALMO) Terima kasih Ibu Ketua Jadi kami tadi mengusulkan untuk penundaan maksud kami supaya ka mi bisa memberikan suatu tanggapan yang cukup proposional begitu tidak dasarnya kesusu atau emosional begitu. Jadi kami tadi dengan perkira an nanti malam barangkali bisa kita kumpul-kumpul, kami menyarankan un tuk besok dilanjutkan masalah ini, namun kami juga terbuka untuk kese pakatan dengan rekan-rekan yang lain, kalau memang diinginkan minggu depan kami juga tidak keberatan dengan catatan bahwa Pasal~pasal beri kutnya dapat kita lanjutkan sesuai dengan tempo yang kita lakukan, ha nya kami ingin menyampaikan menggunakan kesempatan ini kalau diijinkan oleh Ibu Ketua, untuk menambahkan tadi permintaan kami kepada pemerin tah barangkali disamping data-data ini data perhitungan ini bisa dibe rikan untuk sekedar untuk menambah kemantapan kami gambaran dari struk tur komposisi lapisan-lapisan yang ada pada saat ini secara global ka takanlah lapisan terndah itu berapa perbandingannya dengan lapisan me nengah dan lapisan tertinggi ini untuk kita mendapatkan juga nanti gam baran yang lebih mapan begitu pengaruhnya terr1adap penghasilan atau pe nerimaan negara secara konkrit nantinya, kalau ini memang secara pro sentase sudah bisa mendapatkan gambaran, namun kalau dengan tambahan data itu kami harapkan bisa memberikan suatu evaluasi yang lebih baik Jadi kami juga ingin menambahkan bahwa alternatif-alternatif ini nanti akan.tentunya belum tidak tertutup sampai disini saja, artinya hanya ada 5 exercise kemungkinan kalau nanti kita masih bisa mengusul kan 1 exercise atau 1 tambahan exercise, ini akan kami sampaikan nanti pada kesempatan berikutnya kalau membahas masalah ini telah disepakati Terima kasih. Ketua Rapat .••....
15 KETUA RAPAT : Terima kasih-rekan dari PABRI, mungkin pemerintah ada tambahan terhadap tangapan dari FABRI, kami persilahkan. PEMERIMTAH (MENTBRI l.BUARGM): Pertama kami hendak menjawab leb~h dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Yahya yang kami hormati. _ Tadi telah Jtami sampaikan dan juga hilangnya kita sampai 1 trilyun, maka kami agak pesimis bahwa itu bisa kita tutup satu tahun, karenan dikaitkan yang tadi kami katakan bahwa lembaga untuk .... Sebagai gambaran bahwa tadi waktu makan-makan pagi telah kami singgung bahwa memang masyarakat kita masih menghendaki yang seperti itu, contohnya BUPLN yang kredit bermasalah yang diserahkan keapada BUPLN kalau sudah dikeluarkan surat cekal mau dibayar dia. Ini fakta memang demikianlah masyarakat kita, jadi ternyata memang masih perlu semacam alat untuk maksa, memang kan Undang-undang kan begitu. Nah ini yang berapa tahun sulit untuk dijawab sekaran9 sampai saat ini teregantung beberapa faktor tapi yang pasti satu tahun rasanya sulit, kami agak pesimis Pak Yahya. Kemudian erat kaitannya dengan ini pula maka banyak usul PTKP dinaikkan, mengapa kami pada waktu itu tidak mau saya pertimbangkan penghasilan tidak kena pajak, karena itu suatu pukulan sekaligus dua kali terhadap penerimaan kita, itu istilah Dirjen ini hook kanan hook kiri sempoyongan nanti kita. Sebagai gambaran kami telah menghitung karena itu saya tidak mau pada waktu itu langsung, ya bekas Dirjen Pajak instuisinya cepat, sekian tet tet tahu dia, sekian hilangnya uang. Sebagai contoh usulan FKP untuk menaikkan PTKP menjadi 1,8 itu kita akan hilang 108 milyar, 100 - 110 lah, FPP mengusuikan PTKP menjadi 2010 kalau kami tidak salah, itu hilangnya kita 423 milyar. Nah ini POI paling tekor, PDI mengusulkan 2,4 hilangnya kita 1 trilyun 8 milyar, ini benar angka lho ? berdasarkan SPT terakhir yang ada di tangan kita, jadi ini benar-benar bukan teori komputer, dak ini minimal kata Pak Dirjen, jadi ini run komputer kita berdasarkan SPT yang masuk kita rekam, ini hilang. Jadi karena itu saya kan geleng-geleng kepala terus, efeknya itu terlalu berat itu dobel hook kanan hook kiri.· langsung Nah karena itu bukan berarti PTKP tidak perlu disesuaikan, sangat perlu tapi tidak berarti apalagi kami sudah tunjukkan sekarang masih lebih tinggi dari pada angka penye~uaian PTKP inflasi ...
16 infl.asi, kami tela.~ inenghitung angka-&nuka untu:~ !'a~'''>t!:.· ( . .' ":.~:~~.1bah lagj, sekarang kita turunkan tarif apa harus juga menai!t~'~r:·. PTKP lagi dengan melihat angka-angka ini. Kemudian mengenai exercise kami gembira so:ali kalau Bapak bapak Ibu sekalian ada exercise lain silahkan, tapi tentunya kami .pe1~caya pertimbangan-pertimbangan yang kami ke!llukakan ini pei:·timbangan yang valid/obyektif dan ini terus terang saja dak salah. Jadi ini yang kami kemukakan mengen i pending kami serahkan Bapa Ibu sekalian tetapi kalau kami oleh urun rembug ini hari Jurn'at, Sabtu, Minggu kiranya kami meng imbau hari senin bisa kita bicarakan kembali. jam tapi hari Jum'at hari baik ini Sabtu hari baik juga, Minggu haii baik juga kan 3 hari ini kan, jadi 3 hari ini hari ba'k, tiga-tiga ini ahli kitab. Sambil merenung-renung ini Senin kalau bisa kita Jadi buk~n satu kali 24 bicarakan kembali, karena ini soal prinsipil. Untuk agenda ini kami nongkrongi, kalau yang ini kami hadir jam berapun kami siap diminta oleh Panj a ini, jam tengah malampun kami akan datang kalau soal ini. \ . Mengenai lapisan tadi yang diminta tontunya saudara Dirjon sudah menyiapkan, apa kalau ada tolong bisa disampaikan dan atau nanti kapan terser ah saj a, i tu yang diminta tehnis _ga."llbaran i tu ada. ru11nya komputer tinggal keluar saja itu. Nah jika ti¢1ak hal lain karena, apa boleh Pimpinan dan Bapak Ibu yang t3rho~ma·c 1tami meninggalkan tempat ini, karena ada tugas lain, kecuali ada maeih yang ada uneg-uneg soal ini. KBTUA RAPAT Saya kira akan memutuska~1 bahwa untuk di:tunda sa:rr·~~::. hari senin saya kira memang wajar sekali karena semuapun be~pendapat min_ggu depan, jadi saya kira bisa menerima bahwa Pasal 17 ini kita tunda sampai hari Senin, sebetulnya ada ayat (1) ,(2) (3) (4) Jadi secara keseluruhan kita tunda untuk hari Senin (5l (6) (7) Bisa diterima demikian. : (RAPA'!' SBTUJU) Jacli saya kira terima kasih atas kehadiran ba·t>ak Maritei::i pada pagi ini, dan m.udah-mudahan hari Senin bisa membal!n: anQin yang cerah Pak sehi~gga dapat kita putuskan yang terbaik; kami terima kasih atas kehadiran.Bapak. Saya .
Saya kira kita lanjutan kepada Pasal 18 ayat (1), kami persilahkan. PEMERIHTAH (DRS. ISMAIL TAKSIR) Terima kasih Ibu Pimpinan Saya bacakan dulu Pasal 18 ayat (1) Pasal 18 ayat (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak berdasar kan Undang-undang ini. Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang lama, dengan demikian pada hakekatnya tidak terdapat perubahan. Ketentuan maksudnya adalah untuk menangkal apa yang didalam dunia perdagangan mengenai same capitalition perusahaan yang sengaja membuat perbandingan hutangnya demikian besar sehingga laba perusahaan terserap dengan membayar bunga-bunga hutang. Demikian. KETUA RAPAT Terima kasih, kami persilahkan dari FPP. : JURU BICARA FPP (DRS. H.M. MUKROH AS'AD) Ibu Ketua yang saya hormati Terutama bahwa ini tidak berubah dengan yang lama dan saya tahapnya adalah tahap kalau kita · pada Pasal-pasal kira memang sebelumnya menempatkan prinsip-prinsip akuntan perpajakannya, maka sekarang ini kita berusaha untuk menegakkannya didalam pelaksanaannya ialah dengan ketentuan ini maka akutansi perpajakan .dalam bidang modal dan hutang itu sangat penting mestinya akan mempengaruhi · bila bunga itu besar karena utang, maka akan mengurangi penghasilan, apabila dia tambah bunga karena banyak modalnya maka dia akan memperbesar penghasilan. kira sudah pas, terima kasih. Saya KETUA RAPAT Terima kasih kami lanjutkan kepada FPDI : JURU BICARA FPDI ......... .
~ 18 JURU BICARA FPO! (ABERSON MARLE SIHALOHO) Terima kasih Ibu Pimpinan Pada dasarnya kami merasakan bahwa memang ayat (1) Pasal 18 i ni sangat penti ng sekal i 11 karena · apabi la tidak ada ketentuan yang pasti antara modal sendiri dengan modal pinjaman sudah pasti nanti sangat mernpengaruhi terhadap pengahasilan kena pajak dari perusahaan itu tersebut, dan ini memang .sa,ya menjadi masalah yang sangat penting sekali dalam kehirupan dunia usaha kita yang sekaligus berkaitan erat dengan penerimaan pajak kita yang berasal dari penghasilan badan~ maka kami masih mengharapkan adanya satu penjelasan dari pernerintah tambahan, apa kira-kira kri teria a tau batasan dari kewajaran yang ki ta terirna a tau ada didalam penjelasannya itu disebutkan, dan barangkali bisa juga di berikan contoh bagaimana sesungguhnya prakteknya selama ini mengenai pelaksanaan ayat ini.. Dan j uga didalarn penjelasan ada disebut dalam hal demikian Undang-undang rnenentukan adanya modal terselubung, nah ini kami juga walaupun ini sudah ada di penjelasan tapi mohon itu dijelaskan, apa konkretnya yang dimaksud dengan menentukan adanya modal terselubung ini .. Jadi konkritnya ada dua hal yang kami ingin memperoleh penjelasaan; pertama bagaimana prakteknya selama ini Pasal 18 ayat (1) ini, apakah sudah ada pernah Keputusan Menteri Keuangan diberikan dan ini apakah bisa ini berlaku secara umum atau per perusahaan atau bagaimana .. Dan yang kedua tadi dalam hal demikian Undang-undang menentukan adanya modal terse! ubung i ni v~alaupun ada didalam penjelasan tapi mohon bisa dijelaskan lagi supaya kita rnelihat lebih jelas. Sekian Bu terirna kasih. KETUA RAPAT Terirna kasih, sebelurn kami lanjutkan ke FABRI dan FKP boleh kami mengumumkan sedikit berita duka cita telah wafat Bapak Prof. : DR. Hamit Atamirni, SH mantan Waseskab Pada hari ini Jam 07.30. Bel :iau i ni sangat besar· j asanya kepada Dewan Perwaki lan Rilkyat terutama dalam pembuatan-pembuatan UU, beliaulah yang selalu merupakan nara surnber dari seluruh anggota DPR selama ini. Dan untuk hal tersebut Kami minta kesediaan Bapak-bapak semua untuk berdoa den9..:u1 agamanya masi ng-rnasi ng 11 rnudah-·mudah arv~ah bel itHJ dapat di terima disisi Allah SWT. ·
19 KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: FABRI. FABRI (SUDJALMO): Dari FABRI karena.ayat ini pada dasarnya tidak merubah hanya ada satu kata yai tu "pemungutan dengan perhi tungan" secara sub stansial kami Hanya mohon barangkali ada klarifikasi saja penjelasan mengenai perbedaan pemungutan dengan perhitungan di sini. tidak ada masalah. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih. Kami lanjutkan FKP. H. ABDULLAH ZAENIE. SH.: Tidak ada masalah Bu. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada Pemerintah . .e.EM.ERINTAH (Dl&I.EJtl: Jadi ki ta sepakat sebenarnya bahwa ... sangat panting dan pasal ini seharusnya ada eh ayat ini. Umumnya di negara-negara juga mempunyainya dan lagi untuk mencegah jangan sampai yang seharusnya jadi modal. tapi dibuat dalam bentuk pinjaman atau loan. seperti kita ketahui bahwa kalau dia dimasuk kan sebagai modal tidak ada biaya. tidak ada bunga. Sedangkan kalau modalnya ditentukan terlalu kecil yang semakin besar adalah merupakan p1nJaman paling p1nJaman yang diber.ikan saham pada hakekatnya perusahaan tersebut memberikan biaya yang terlalu besar pada peminjam saham berupa bunga. se hingga penghasilan kena pajak dari perusahaan tersebut menjadi tertekan. Mengenai pertanyaan dari FABRI, mengenai istilah pemungutan pajak dan penghitungan pajak sebenarnya dia di sini memang lebih tepat untuk penghitungan pajak.. Untuk penghitungan pajak bukan untuk pemungutan pajak. Jadi ...
20 Jadi ini kami rasa istilahnya lebih tepat untuk penghitungan pajak. Demikian jawaban kami. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih Pak. Say a ki ra pertanyaan-pertanyaan tadi setelah terjawab dan dalam tanggapan-tanggapan , bagaimana FKP bisa diterima. FPP (DRS. MUKROM AS'AD: Setuju. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Bagaimana FPP bisa diterima. FPO!. FPO! (ABERSON MARLE SIHALOHO: Terima kasih Bu. Kami masih belum merasa terjawab apa yang ditanyakan. Tadi pertanyaan kami yang pertama adalah .. Bagaimana Keputusan Menteri Keuangan yang sudah pernah dilaksanakan selama apakah ini diber lakukan secara umum artinya ada di dalam SK-nya itu atau Keputu san Menteri Keuangan itu atau memang ini per Perusahaan, itu yang pertama tadi. Yang kedua apa yang dimaksudkan di dalam penjelasan dalam menentukan adanya modal terselubung Ini di dalam penjelasan RUU. Dan di Jadi kami tolong bisa hal demikian undang-undang dan ini apa yang dimaksud. penjelasan yang lama memang juga demikian. dijelaskan dulu. KETUA RAPAT (ORA IDA YUSI DAHLAN: Saya kira cross saja, silahkan kepada Pemerintah dulu untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dari FPDI. Silahkan Pak .. PEMERINTAH (DIRJEN): Terima kasih. Di dalam istilah perpajakan ini dikenal sebagai salah satu car a ......... .
21 cara yang lazim digunakan oleh wajib pajak dalam bagian yang namanya transer traysing dalam arti yang luas. Demikian juga cara yang lazim digunakan oleh fiskus yang hampir di seluruh undang-undang perpajakan di negara lain menyebutkan mengenai ini. Sekarang ini kita menyantumkan dan belum dikeluarkan SK-nya sejauh ini oleh Menteri Keuangan pada Pasal 18 ayat (1) yang sudah ada itu secara eksplisit. Dengan belum pernah dikeluarkan secara.eksplisit yang diber lakukan sekarang ini. Dengan dicantumkannya ini sendiri sekarang ini mempunyai ada setidak-tidaknya dua maksud. Pertama kelaziman dalam suatu undang-undang perpajakan •. Kedua sudah memberikan suatu peringatan warning bahwa mereka yang melakukan begitu akan dikoreksi. Contoh yang paling lazim ini pada multi nasional corporation. Yang namanya dead equity ratio pada berbagai macam bidang ~saha itu lain-lain Pak. Jenis usaha yang sangat. misalnya seperti proferti memerlukan dead equity ratio yang lebih besar untuk equi tynya karena dia long run. Jasa mungkin tidak. semen lain lagi yang lagi ngotop. konstruksi lain lagi. ini lain lagi. Kejadian sehari-harinya begini. Suatu perusahaan yang semestinya menyetorkan modalnya adalah misalnya 100 milyar rupiah, modal yang disetor hanya 10 milyar rupiah. yang 90 milyar sipendirinya misalnya di Jepang dia bilang memberi pinjaman ke perusahaan yang di Indonesia ini 50 milyar rupiah atau 90 milyar rupiah, diberi pinjaman seolah-olah begitu. Padahal dia juga yang punya tidak ada hubungan kaitannya di situ. Apa yang dimaksudkan di sini. fiskus harus mengatakan saudara harusnya menyetor saudara itu segini. Kalau itu modal kan tidak ada biayanya, tapi keuntungannya Jadi Pemerintah harusnya dapat diserahkan kepada pemegang saham. dua dalam hal ini. Pertama mendapat pph yang lebih baik lebih banyak. Kedua Si perusahaan tfllaktu labanya dikirim ke luar negeri dia kena. Jepang ini saya kasih contoh dia mengatkan yang dibayarkan ke sana itu bunga. Dengan bayar bunga kan dia menekan laba, menekan pajak, lha itu. Pasal ini setiap kali menyebutkan begi tu kami menggunakan acuan 18 ini mengatakan modal saudara setor dulu. Wong saudara seharusnya menyetor belum kok tahu-tahu malah pinjam kepada si empunya. Biar bayar bunga ke sana paling juga membayar bunga terselubung. Itu namanya modal terselubung Pak Aberson seperti itu. Jadi cuma sejauh ini, karena belum dirasa perlu untuk dike luarkan seketika, karena ini ada kaitannya dengan bank. Bagaima na police meneter bank dalam hal menentukan dead equity ration. Sebab bank kalau orang mau meminjam u~ang, bank menentukan you harus punya dulu 30 persen atau 25 persen atau 40 persen. Nah pola di kita itu masih belum tertata dengan baik kaitan dengan moneter. Tapi ini dimana nanti Menteri Keuangan sudah merasa perlu terdesak oleh banyaknya manipulasi seperti itu tidak KETUA .•.•••••
I • 22 . dikeluarkan dead equity ratio untuk industri proferty adalah i tu bohong. sekian minimum harus sekian, di luar i tu dianggap Mudah-mudahan ini menjelaskan Pak Aberson. Terima kasih. KETUA RAPAT (OR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih. Bagaimana FPDI, bisa diterima. F~DI (ABERSON MABLE SIHALOHO: Kalau demikian memang ini juga belum pernah dipergunakan SK Menteri Keuangan. Dan juga tadi dikatakan ini sebetulnya untuk memberikan landasan hukum untuk mengenakan pajak. Kalau demikian apa ki ta . perlu didahului dengan Menteri Keuangan dengan kewe nangan i tu diberikan kepada Menteri Keuangan, kenapa tidak un dang-undang ini saja. Memang menetapkan demikian, jadi bahwa besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghi tungan pajak berdasarkan undang-undang ini harus berada pada tingkat yang wajar. Karena tadi SK-nya tidak pernah dikeluarkan kan, karena tadi, coba kalau kita. Kami sekali lagi setuju sekali ini, setuju. j uga i tu lho bagaimana bentuknya SK ini, apakah berlaku secara umum, apakah memang per perusahaan, karena bentuk · SK Menteri Keuangan nyat·anya tidak pernah dikeluarkan sudah 10 tahun. Justru yang kami suli tnya juga Tapi ini memberikan dasar kepada fiskus untuk bisa menetap Ini kami tidak bisa terima ini· sebagai kan hai ini begini. Jadi sehingga bunga yang dibayar pinjaman. i tu ki ta . anggap i tu bukan biaya tetapi i tu kan untuk pinjaman i tu penghi tungannya kan demikian. adalah penghasilan kan Kami setuju tadi saya katakan substansinya kita ini karena bagai mana i tu seperti apa nan ti kalau begitu. Ini adalah equity. i tu j uga bentuknya SK Menteri Keuangan B~gaimana bentuknya, akhirnya kan tetap fiskus saja yang menentukan secara per perusahaan kan begitu. Apa untuk mengena kan begi tu lantas keluar SK Menteri Keuangan kan tidak. Kami hanya untuk lebih memantapkan posisi dari pada ayat ini begitu. Supaya benar-benar dia efektif. Kita jadikan dasar hukum untuk melakukan pengenaan pajak terhdap perusahaan-perusahaan itu sesuai dengan dead equity rationya itu saja. Kami setuju, kami juga mempunyai ~onsep yang jelas rumusannya. Sekian·Bu Ida. KETUA ........•.
23 KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih Pak Aberson. Ini Pak Boer kasih komentar. Apakah kalau tidak ada tikus tidak perlu kucing, katanya. Sebelum kami kembali kepada Pemerintah, kami persilahkan tanggapan atas pertanyaannya dari FABRI. FABRI (SUOJALMO): Terima kasih Bu. Jadi dengan jawaban Pemerintah tadi, saya kira cukup jelas. Jadi kami bisa memahami dan untuk itu tidak ada masalah. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih. Karena tadi FKP tidak ada masalah. Boleh saya teruskan mungkin Pemerintah. Bagaimana mengenai tambahan dari FPDI tadi. PEMERINTAH (DIRJEN): Pemerintah pada prinsinya tetap~ karena ini memang kelaziman Itu memang dikeluarkan oleh Menteri pada waktu dikeluarkan. Keuangan, nantinya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada suatu saat yang relatif tetap. Kapan relatif tepat itu akan dikeluar kan. Saya sebetulnya tidak bisa mendahului tetapi kriterianya itu memang jelas. Dimana situasinya sudah dirasakan sangat mendesak, tetapi kalau ini tidak ada. Dengan tidak ada saja kok orang itu bisa menaruh untuk kepentingan perpajakan. Itu orang bisa menaruh modalnya satu persen saja sudah bisa, walaupun i tu tidak logis tidak rasional. Cuma kalau mungkin buru-buru sekarang ditetapkan dalam keadaan yang masih sangat berkembang, Pemerintah masih masih melihat itu belum perlu diatur regulasi. tidak perlu diatur regulasi tahan dulu tida k usah diatur regulasinya. memang Pemerintah Negara-~egara yang sudah lebih stabil maju hampir semuanya dike luarkan regulasinya mengenai ini. Jerman berapa Pak untuk bank dikeluarkan 91, kalau negara lain contoh lain 61, macam-macam itu. Memang pemerintah tahun dulu tapi waktu implementasinya kalau misalnya dikeluarkan ditetapkan dengan tidak bisa undang-undang dirumuskan. Ki ta karena masih merasa belum tepat di tahan, terus bagaimana implementasinya kan Sekian ....... .
I 1- 24 Sekian, jadi jelas Pemerintah poisinya begitu Bu. Terima kasih. KETUA RAPAT (OR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Fraksf. lain •. atau mungkin urun saran. ada dari Fraksi lain. FABRI (SUDJALMO): Terima kasih Ibu Ketua. Jadi mengenai ini tadi kami sependapat sebetulnya dengan Jadi memang ayat (1) ini Jadi ini sebagai salah satu upaya . atau sebagai faktor dentern untuk mencegah dan tentunya nanti Menteri Keuangan akan mengeluarkan Keputusan-keputusan pada saat yang tepat. penjelasan baru saja dari Pemerintah. memang sebaiknya harus ada • Saya kira demikian tambahan kami. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IPA YU§I PAHLAN: Terima kasih. Bagaimana Pak Aberson. FPDI (ABERSON HARLE SIHALOHO:. Terima kasih Ibu Ketua. Jadi kami sudah semakin jelas dengan penjelasan Pak Fuad itu. Kami justru mau ingin lebih memantapkan, tapi kalau keleng kapannya itu baru sampai begini-begini saja ya kami setuju saja. Ki ta justru tadi mau ingin lebih memberikan dasar hukum yang kuat. Karena ini ya secara terbuka saja loopholes sebetulnya. Sorry ya Pak Dirjen ini, memang inilah selalu yang banyak disorot oleh masyarakat tidak hanya selalu kolusi antara pengusaha dengan penguasa itu justru padanya yang seperti begini. Justru kita mau sebetulnya mempersempit. Undang-undang ini sebetulnya harus bisa mengurangi itu, tapi kalau baru ini maksimal ya kita bisa capai. Oke saja setuju Bu. Kami setuju saja sebagai demokrat-domokrat. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Jadi kalau kita bisa simpulkan tadi FKP telah menerima tanpa masalah, FPP juga menerima dan akhirnya FPDI-pun bisa menerima hal ini. Bagaimana ......•••
25 Bagaimana FABRI juga bisa menerima. Maka saya kira Pasal 18 ayat (1) ini bisa kita terima. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Pasal 18 ayat (2). Kami parsilahkan. PEMERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR): Ayat (2): "Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperoleh nya dividen oleh wajib pajak dalam negsri atas penyer taan pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek dan keten tuan sebagai berikut: a. besarnya penyertaan wajib pajak dalam negeri but sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah terse saham . yang disetor atau 11 b. Secara bersama-sama dengan wajib pajak yang lainnya lebih dari mengikuti penyertaan 50 persen atau jumlah saham yang disetor" .. Ketentuan ini dimulai dengan ketentuan yang baru. Kita adakan oleh karena dalam era globalisasi ini sudah mulai beberapa pengusaha Indonesia membuat perusahaan untuk dalam rangka memi liki saham di perusahaan yang berk~dudukan di luar negeri. Seperti kita ketahui bahwa dividen dari perusahaan tersebut tetapi merupakan penghasilan kena pajak bagi · penerima saham, apa bi 1 a s i pemega ng sa ham ·yang wa j i b pa j a k da 1 am ne ge r i i n i menanamkan modalnya di perusahaan luar negeri yang tarif pajaknya rendah atau bahkan di tax even country dan dia bisa mempunyai visi yang menentukan di vi den kebagian a tau tidak, maka ada ke cenderungan bahwa dividen itu tidak dibagi-bagi. Kalau dividen tidak dibagi-bagi, maka berarti tidak ada Pasal ini ayat ini i tu tetap saja penghasilan pemegang saham berubah dividen. ki ta gunakan untuk mencegah dividen itu dari luar negeri, karena dia berkuasa untuk menentu kan dividen i tu dibagi a tau tidak, biar saja uangnya tetap di luar negeri. jangan sampai dia Itulah syarat di luar negeri itu buat sebagai ukuran bahwa sebenarnya dia itu mempunyai posisi menentukan dividen bagi Tapi kalau perusahaannya perusahaan go publik dengan denda. sendirinya dividennya dibagi-bagi kelihatan jelas. Inilah guna nya ayat ini kita adakan karena dalam era globalisasi sekarang sudah ada yang. memiliki perusahaan yang ada di luar negeri sebagai pemegang saham di luar negeri. Demikian penjelasan kami. KETUA ....... .
26 Kami persilahkan dari FKP. DRS. (MANGINSARA LUBIS): Terima kasih !bu Ketua. Barangkali tidak hal yang prinsip tetapi, kami mengusulkan penyempurnaan kalimat barangkali yang ayat (2) ini, yaitu setelah penyertaan. Jadi diperjelas penyertaan apa begitu, penyertaan saham atau Jadi lebih kongkrit artinya apabila itu dipertegas. modal. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih dari FKP, kami persilahkan FABRI. Kebetulan sama anu tanggapan kami, ayat ini tidak ada masa ingin menyarankan yang sama lah substansial untuk FABRI. tadi yang disampaikan oleh Pak lubis. Kami Hanya itu setelah kata penyertaan itu ada mungkin ada yang berlu ditambahkan supaya lebih mempertegas. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih kami persilahkan FPDI. FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO: Terima kasih Bu Pimpinan. Kami juga pada prinsipnya tidak ada masalah mengenai ayat Sesudah saat (2) ini, cuma kami ada mohon tambahan penjelasan. diperolehnya dividen itu ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang menjadi persoalan adalah apakah dividen yang diperoleh itu dengan penanaman modalnya di luar negeri itu, apakah itu diperlakukan sama dengan dividen yang diperoleh yang kalau dengan di dalam negeri. Memang di ayat ini hanya menentukan saat diperolehnya saja yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, tetapi pengenaannya apakah dia diperlakukan sama dengan dividen yang ada di dalam negeri. Itu saja yang kami minta penjelasan. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Kami teruskan kepada FPP. FPP ...
27 FPP (DRS. MUKROM AS'AD: Ibu Ketua, saya kira ketentuan ini adalah disesuaikan dengan perkebangnya pada kemampuan usaha nasional ki ta untuk melakukan investasi di luar negeri. Dan kami dapat memahaminya dan dapat menerimanya. Yang menjadi masalah adalah tentang hak Pemerintah untuk menentukan itu, sehingga dibutuhkan besaran 50 persen dalam lebih dari pada satu penguasaan saham. Baik secara sendiriatau perusahaan, yang secara bersama-sama menguasai 50 persen. Di dalam prakteknya andaikata bahwa dari fihak luar juga menguasai so persen dan suaranya sama dengan yang 50 persen dalam negeri, apakah ini tidak menjadi masalah. Saya kira tentang 50 persen yang kami tanyakan. Saya kira mohon penjelasan dari Pemerintah. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih. Kami persilahkan Pemerintah. PEMERINTAH (DIRJ'EN): Terima kasih. Pertama penyertaan modal. Yang dimaksud penyertaan adalah Ya dengan di tambahkan kata modal akan lebih penyertaan modal. sempurna tidak keberatan itu. Memang dalam bahasa kami sehari- hari kalau penyertaan itu adalah modal, tapi untuk lebih clearnya saya rasa tidak ada masalah penambahan kata modal setelah kata penyertaan. Kemudian pada pertanyaan dari FPDI mengenai perlakuan divi Dalam den atas luar negeri tadi berbeda dengan dalam negeri. tidak negeri dikenakan pajak, tidak dipajaki, bahasanya Pak Mukrom itu. Kalau satu PT mempunyai saham di PT lain di dalam negeri dia terima dividen tidak lagi di Pajak ini, tapi untuk yang di luar negeri tadi, tidak mendapatkan fasili tas intrcorporated dividen free karena itu Pasal ini diadakan. itu yang namanya intercorporated dividen adalah J'adi kalau menanam modal terutama di tax even country i tu seperti yang sekarang yang terutama lagi digempur' sama Amarika Serikat, terutama yang paling menggempur sama tax even country i tu negara untuk para penyelundup pajak biasanya di i tu. situ itu. Tapi nanti juga akan sangat bermanfaat terutama untuk tax event country itu. Kenapa, karena sekarang memang kecende rungan dulu hanya kita pemodal luar negeri memang sekarang orang Indonesia i tu sudah menjadi pemodal di luar negeri baik yang di tax event maupun yang tidak. Sementara yang ditanyakan oleh FKP kata-kata 50 persen. Kan Sebetulnya ......•
28 Sebetulnya begini pada umumnya dianut faham apalagi kalau di luar negeri umumnya dianut faham penentuan keputusan pembagian dividen ada ada diambil dalam keputusan RUPSD (Rapat Umum Peme gang Saham Dividen). Di sini sudah jelas kalau perusahaannya go public kita tidak perlu mengatur, karena jelas datanya ada di bursa-bursa luar negeri. Kalau orang Indonesia menanam di sana. dia menerima dividen kita tidak tahu. Tapi kalau perusahaannya tidak di bursa efek kan perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup ini kita juga tidak tahu apa yang diputuskan oleh dia. Dia bisa bagi dividen selama hidup tidak pernah mau membagi dividen .. Di situ makanya kita perlu menganggap itu sudah dibagi. Nah di situ keputusan roof pada dasarnya simple majority dulu, yaitu 50 persen pasti dia mempunyai pengaruh sekali dalam mengambil keputusan kalau 50 persen. Lha iya kalau 50, 1 saja dia sudah majoritas. Teori dalam negeri karena itu kita mengambil ancer- ancer 50 persen .. Demikian terima kasih Pak. Terima kasih masih ada tambahan dari FPP. FPP (DRS. MUKROM AS'AD: Pak Dirjen, karena ini kita berbicara masalah saham atau perusahaan tertutup. Hanya kata SO sama SO, 52 persen atau 1 persen di sini menyertakan di sana juga pemilik juga so persen satu orang sama kuatnya menjadi SO, SO karena perusahaan tertutup yang ki ta sangat ini kan dalam arti kalau yang terbuka mungkin kan bisa 3, 4 orang pemiliknya, maka batas 50 persen apakah sudah cukup apa tidak perlu 51 persen supaya lebih besar dari pada 50 persen. ~ETUA RAPAT (PR. IDA YUSI DAHLAN: Kami persilahkan saja langsung Pemerintah. PEMERINTAH {DIRJEN): Sebetulnya bisa di. kalau mau memantapkan se~3tulnya kalau orang mempunyai saham segi tu i tu sudah sanga• berpengaruh dalam roof. tapi kalau mau memberikan mutlak adalah di at.as 50 persen .. Itu dilaporkan 51 persen saja sudah sangat, tidak usah 51 Pak. Di atas 50 persen itu berarti 50, O itu yang dimaksudkan. Jadi ........... .
29 Jadi dengan demikians maka dia adalah mutlak mengambil keputusan.
KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI OAHLAN: Terima kasih. Saya kira dari FPP sudah terjawab. FPP (DRS. MUKROM AS 9 AD: Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih. Kemudian FPDI bagaimana atas pertanyaannya sudah terjawab. FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO: Sudah. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Terima kasih. Kalau usul dari FKP tadi hanya penambahan dari pada perka taan dibelakang penyertaan demikian pula FABRI. Jadi kalau begitu Pasal 18 ayat (2) bisa kita terima. FKP (H. ADIMIR ADIN. MA): Jadi ditambah di atas 50 persen begitu Bu ya. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Jadi perkataan sekurang-kurangnya diganti dengan di atas. Demikian. FKP. Kami persilahkan komentar dari Fraksi-fraksi. FKP mungkin ada komentar terhadap mengganti perkataan sekurang kurangnya dengan perkataan di atas. F KP .......... .
30 FKP (H. ADIMIR ADIN. MA): Dengan tidak mengurangi usul dari FPP, saya kira kalimat i tu dalam pengertian di atas 50 sekurang-kurangnya 50 persen persen saya kira juga bisa. Sekian dan terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: FABRI. FABRI (SUDJALMO): Tidak ada masalah. Kami beranggapan juga sama tadi. Dengan kata sekurang Lebihnya kurangnya 50 persen itu, ya 50 persen lebih begitu. berapa barangkali. 0,1 persen tadi yang dikatakan. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN: Sepakat dengan perumusan dari RUU. Terima kasih. FPDI. FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO: Kami kira setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah tadi Ya dan atas pertanyaan yang disampaikan oleh rekan dari FPP. supaya ini efekti f memang harus di atas 50 persen. Kalau 50 persen saja ya wajib pajak dalam negeri kita itu ~idak mempunyai kewenangan untuk menentukan pembagian dividen bagaimana kita bisa menentukan secara sepihak. Ya cuma masalahnya bagaimana mengetahui nya ya, tapi ki ta anggap ya kita tahu saja begitu. Jadi kami setuju dengan usul dari FPP. Jadi di atas. H. ABDULLAH ZAENIE. SH.: Terima kasih. Jadi FPDI juga menerima untuk sekurang-ku rangnya diganti dengan di atas, FPP demikian. FKP masih menganggap, masih ada tambahan. Terima kasih, silahkan. ABDULLAH ....... .
31 H. ABDULLAH ZAENIE. SH.: Terima kasih Ibu Ketua. Saya kira kalau kita melihat kepada konteksnya unloop dari pada huruf a ini. Coba kita perhatikan ayat (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan seterusnya yang disebutkan di sini dengan ketentuan besarnya penyertaan wajib pajak dalam negeri tersebut sekurang-kurangnya 50 persen.
32 JJ~J BICA~~ ~KP (H. ASDULl_A'-t ZA~NIE, SH) : J ad i 5 0 Yo i t u s u d ah b i s a t i d a k p e r l u di a i tu 51 % kc l au k i ta tamah 51 % ~erarti M=nteri Keuangan itu 1mnunagu 51 % rlulu 1mlahan ini kalau bisa 45 % saja, jadi m3-rpermJdah ~nteri K~uangan ini dengan 50 % itu, soya kira denikian ini tanggapan soya dari pada isi Pasal 18 ayat (2) ini, terimJ kasih. KETUA RA.OAT : JU~J alCA~A l=P? (D15. H.M. MJ(R.JJ\ AS 'A')) Soya saja langsung •TI:nanggapi B~, karena ini usul soya, usul FP? lah, soya akan ~n:nanggapinya langsung. KETU~ RA.OAT Silahkan JJ~J BICA~~ !=P? (D1S. H.M. MJ~A AS'A'J) Jodi soya dapat m3nJha-ni yang dijelaskan oleh Pak Zaenie terakhir don teriml kasih kepada FPOI yang sudah 1n~nJhani usul kani, jadi deng an diulangi ke-rhali pada kata-kata ·n~nunggu saatnya, rn:nunggu w~ktunya itu 1nJngkin saja bisa 45 kalau disana terpecah suaranya ken dari pada 55 bisa juga 50 kalau disana se-nJanya pe-n:gang sahan,ya terpencar ujuga tidak m:nciptakan don 1nJdah-mJdahan 51 kalau disana dihadapkan dengan satu penilik, satu perusahaan ya pe"Tl~gang sahan, jadi dengan ka ta-kata ini koni dapat m~"TlJhani batasan 50 ini sekedar ukuranlah seke dar ukuran. Soya kira de-nikian Jodi FP? oisa juga ·n:neriml dengan per~TIJSOn sekurang - kurangnya 50 % . BagaimJna FPOI ? JJ~J BICA~~ l=POI (A'3~SQ\J M~c:u= S IH~LO-D) : Ya ini nasibnya pendukung s~, yang didukung tidak mJu ~ElU~ RAPAT : TerionJ· kasih etas yang didukung don pendukungnya, berati keeTpat fraksi telah :n:nerimJ perunJson dari Pasal 8 ayat (2) sesuai denagan yang ado di RJJ perubahan in i dengan penamahan perkataan "rmda l 11 di - belakang penyertaan . Danikion ? bisa kita terimJ, terimJ kasih. (RA.OAT SElUJU)
33 Ka11i lanjutkan kepada Pasal 18 ayat (3), kani persilahkan PavERINfAY (D~S. I SV.~IL TA'AS IR) : Ayat (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kelbali besar- nya penghasilan dan pengurangan serta in?nentukan hutang sebagai m)dal untuk m?nghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang :11~'lllunyai hubungan istimew.J dengan Wajib Pajak lainnya sesuai den .gan kewajaran dan kelazimln usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istirrewa. Ketentuan ini juga telah ado pada UJ lanl, tujuannya adalah untuk rrence gah terjadinya trnasfer pricing bi la Wajib Pajak ma'lllunyai hubungan isti m?wa ·11Jka diantaranya bisa soling !TI?ngatur, jadi UT\lOTilnya perusahaan A ;n?njuol barangnya ke perusahaan 8, 8 itu juga •TIJsih hubungan istim?wo de- ngan dia apa onak perusahaon serrocaTI, kalau Ain?njual ke orang lain harga nya lO·J ke B diber i tohukan penjualannya 80. Dangan danikian dia h~rusaha se- 1mnekan laba pada perusahaan A, hal i tu yang mJu ki ta cega'i don ini ring terjadi dolan transaksi hubungan istim?wa. Jodi selonJnya kita ·n~n­ bandingkan tronsoksi yang sanJ kepada 'Najib Pajak yang tidak ado hubungan istim?W.l bagaimJna ukuronnya, itu sebagal ukuron kewajarannya, jadol ka lou perusahaan Amenjual ke perusahao"l B tidak ado hubungan istim?w.l har ganya 80 ke1udion barangnyo SOTIJ dijual kepada perusahaan X 100, mJka kita penjualan Ake B SO kito koreksi, horus saTI:i dengan yang lain itulah int inya, jadi m~ncegoh transfer pr icing untuk rmncegah jangan so~pai laba itu digeser-geser ke perusahaan lain, kalau di geser ke perusahaan rugi m?njadinya ruginya besar jadi tidak keno pajak, karena ini tertekon. Ter irm kas ih. KElUt\ RAPAT : Teriml kosih, kaTii persilahkan dari F?? J ... HJ BICA~A ~p (CRS. H.M. MJ(R-JA A5 I Al)) Ibu Ketua yang terhormJt Kani melihat bahwa secara prinsipal bahwa ayat (3) ini saTI:i dengan yang sudah adalah sebagai tindakan preventif dimJatnya disini dan sebagai landasan untuk pihak fiscus untuk depot m?ngoreksi hol-hol yang terjadi yang apabila itu terjadi setelah hubungan istirn?wa diantara Wajib Pajak satu denagan Wojib Pajak yang lain. Jodi dapot kani terimJ apalagi deng an ado kata kewajaran don kelazimJn usaha sehingga dengan denikian, mJka baik pihak fiscus mJupun pihak Wajib Pajak diikat oleh kewajaran dan ke lazimJn tersebut, jadi m?rupakan satu norm::J yang pastis yang satu 1n:rrberatkan •••••••• ·
34 m~meratkan yang lain, soya kira dsTlikian KETU~ RAPAT Te r iml ka s i h, kaTii per s i l ahkan A<P J .. HJ 81CAqA Pt<P (H. IOIMIR ADIN, M\) TerimJ kasih Ibu Pirrpinan .'A~ngingat ayat ini m~rupakan penyeT\Jurnaan dori ayat yang lanJ don dalan rangka untuk adanya permlinan yang kurang baik dari pengindar pajok dari kani soya kira setuju saja Bu. KElU~ RAPAT : Ter iml kas ih FA:l~I Dengon penjelasan perrerintah tadi jadi untuk m~ncegah hal-hal yang tidok dinginkan didolanrmnyetor kewajiban pajak yang seharusnyo soya kira ka11i setuju. KE TU~ RA.OAT : Ter iml kas ih, FP~I ? JJ:U 3I~~A PrUI (A9~SO'-J M~~d= S IH~-0-D) : KaTii hanya ·TI~ngingatkan apa yang •Tl~njadi kesepakaton kita se11Jla yaitu 1msalah Direktur Jenderol Pajak kito sesuaikan dengon ruTIJson yang ado di KU.=> i<arena ini sedang.imnjadi peTbicaraan s:rrpai sekarang ini ba gaimJno apokoh boleh ada9irjen disini don sebagainya itu, kani kira di KU~ ini sedang i'Tl~njadi permJsalahan, jadi nanti kita ada kesepakatan dulu apa yang diperoleh disana nanti kita sesuaikan disini waloupun kaTii m? ngerti bahwa ini m~Tllng kewenangan yang iTI~TIJng harus diberikon kepoda Jodi honyo 1msolah kesepckaton :.::t-a belun Ilda ini Olrektur Jendetol' Pajak. ya ini m~·mng tehnis ka-ni soter sebelu.-n1ya yang seperti kani usulkon nantl dlt"aT\lung di penjelosan tapl mmgkln apakoh m~T\Junyol konsekuensl yang lain kareno lnl past( Okon dlleglr lagl oleh ~irjen PiJGk kepada bawahannya ka11l rmgertl lni soal tehnls ya sepertl yang ~ u'I ,. ... fr~.:m se jok se.TIJ 1 a in i m~T\Jng mlsa l ahnya dear i para pakar d0i1 scr j una hukun k i ta yang ·Ta, enghendak i odanyo suotu keseroga11Jn penu 1 i son secaro yur id is formJ 1 nya ini bagainuna, topi subtansinya, mlL;.;:,:·inta kaTti oke soja tidak ado mJsnlah. terim:J kasih.
35 KElU~ RA.OAT : TerimJ kasih Bu, jadi kalai.J secara •mterinya kee1pat-e'Tpat fraksi d~pat m?nerimJ hanya catatan dari FA)I bahN~ perkataan Direktur Jenderal Pajak itu apakah 1nJu diberi penjelasan ataukah disesuaikan dengan K!J~ Disesuaikan '<U~, karena kalau usul kaTii konkretnya adalah ini kata Direktur Jenderal Pajak diganti dengan .~nteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, nah itu saja Bu Terirrn kasih, jadi kalau de-nikian berarti perkataan ')irektur Jenderal Pajak nant i ki ta pasrahkan kepada Tim Penyeras i a tau Tim PeruTIJs di sesuai kan denagan Panja '<lJ?, de-nikian Pak. Jodi secara •lUteriil Pasal 18 ayat ( 3 ) i n i b i s a k i ta t e r imJ . JU~d BICAq~ l=KP (H. A':>IMIR A')IN, Mt\) : Begini BJ, bapak-bapak don ibu yang soya hermJti. ~TIJnga soya dapat m~11JhaTii bahN.J •TI311Jng harus ado keselarasan an antara '<LI? dengan °?h don juga denagan yang lainnya !TI~ngenai ini, tetapi barangkali pagi-pagi perlu diberitahu KlJ.~ supaya jangan '<lJ.~ hanya TI~lihat dari segi hukun :>ebab dasarkita kan ini UJ terlalu kebawah m~Ti)erikan ke- dari pada 'Jirektur Jenderal hendaknya hanya satu .\lenteri Keuangan, kalau segi itu saja dilihat dari KlJ.~ nanti itu ITIJngkin sedangkan disini 1n1egerti bahNa ini seal tehnis. lini mJsalah ini perlu dianukan, k i ta ... jadt soya setuju saja kalau kite tunggu di KU~ tetapi kadang-kdang kalau ki ta disini di P?h ini sudah m~11JhaTii bahNa i tu ·TI31ung seal tehnis, mJlah nan t i akan 1n~repetkan kalau sekiranya ~nteri Keuangan , walaupun ado atau pejabat yang ditunjuk tapi kalau kita sudah dapat m~TDhaTii seal tehnis soya rasa dak selalu kite benar juga kalau hanya kita tunggu kita tunggu '<U~ apalagi di pasal lainnya. lni soya •TI)hen pertirrbangan dari yang hadir Barangkali ini BJ t er imJ as i . k .h Ter imJ kas ih, jadi usul dar i anggeta Tim Peru.11Js kalau t idak sol ah bah..v.J supaya ini diserasikan sebeluTI !]tau sepagi-pagilah begitu ya, sece patnya diserasikan, deTiikian ya ? itu soya kira kita dengan catatan untuk penyerasian tersebut bisa kita terimJ ya.
36 JU:U BICAHA Pi<:P (H. A':>IMIR .ADIN, M~) : Sebentar Bu, ini ada •nJsalah yang prinsip yang soya ke,.ukakan bukan soal penyerasiannya, terhadap hal yang in~Tilng kita !TI!nyadari ini m~"llJ­ hani bahw.J itu 1n~TDng sool tehnis don wajar kalau Oirektur Jenderal don 1n1af saja soya ini baru tapi kalau UJ JanJ sudah 1n~Tberikan itu tentu su dah dibahos dulu don m~'TIJng karena dipahani bohwa d.S"llikian, i tu 1n3-n1ng di sebut Direktur Jenderal Pajak yang berwenang, kalau ini soalnya soal pa sal baru yang ditaTbahkan barangkali kite tapi kalau di UJ la'Tll sudah ado de'Tiikian soya rasa barangkali ya sudah itu saja soolnya. TerimJ kasih B~. KETU~ RADAT Jadi Pak berpendopot bahw~ tetop perkotaan ':>irektur Jenderal de'Tiiki an ? Ya terianJ kasih, bagaimJno peTl!rintah ? Pdv\~INfA'-1 (D~. FU~') BAWAZiffi) : Ya, Pe-n!rintah 1n~'111ng singkatnya itu sangat sependopot dengan Pak Adimir, ini tidok berarti ado satu pri.nsip yang m!nurut soya perlu di- luruskan ini seoolah-olah harus seragan se-nJanya itu seolah-olah bisa di interpretasikan sool itu harus M!nteri. Ms"llJng di jenjang 'JJ ini ado yang P? ado yang .~nter i, kalau 1n~'111ng mJu harus seragan >atu, mi salnya Pres iden atau se-nJanya P? ya atau sa"T\Jnya .\thnter i saja, gak, m3'11Jng ado jenjang-jenjangnya yang iTI!sti jelas karena ini m~'TI?rlukan irrple'TI!ntasi m!- :n?rlukan ado pelayanan ado unsur waktu yang inJno tehnis, jadi horus dite tapkan i tu ada leve I ter.tentu i tu yang 1n~'111ng k i ta sudah tahu dar i m1ter i ki ta ini bicara •mter i Panja ini tertentu ki ta sudah tahun ini P? rmter i ini tertentu levelnya kite tahu ini Menteri Keuango~ begitu lho, m~TlJng ado yang begitu don 1TI3Tllng ado yang kapan itu 9irjen gitu. Jodi harus ado .kejelasan seperti itu, karena itu kani m!nganggap ini adalah sangot teh nis misalnya kalau perubahan tarif itu sangat bobotnya tinggi P? tidak se . •TIJanya perlu harus P? ?olecy ~nteri, soya kira kesepakatan kita begitu tehnis Dirjen, jadi m!sti jelas kalau \TIJU ~isalnya lain kalau kesepakatan se'TIJanya harus P? titik apapun tidak boleh ado kata-kata diluar itu. KaTii terkesan begini, karena terus terang saja ke"ll1rin di Bisnis kani baca BJ, ado tulisan bahwa dalaTIRJJ ~do yang \TI!nyarankan agar anggota ').~ itu katanya •TI!nolak kata apapun ,\.bnteri, harus hanya boleh Presiden, kare na,\thnteri hanyalah peTbantu Presiden,-ada juga saran begltu, ini m!sti jelas. Terim1 kasih Bu ~Eru~ RAPAT TerimJ kasih, jadi pe-n!rintah dengan sangat jelas m!njelaskan disini bahwa perkataan ')irektur Jenderol disini lebih proporsional untuk m1teri dari pada oyat ini. Kani minta pendapot kepado fraksi selonjutnya fAg~1. JU:U 8ICA~A FA'3~1 ••••
37 JLJ~0 3ICA.~A ~A'3RI (IR. SO~OJA~_M)) Te r i mc'l k a s i h I bu Ke t u a j uga sebaga imJna kesepakan yang keTllf i n-ke'Tl:lf in i tu k i ta tidak apriori m?ngatakan ini salah seharusnya .~nteri, jadi kelihatannya Jad ~ ka11i sidang ini sudah sepakat bahwa ini apapun nanti yang disepakati oleh ke tiga kelo"Ypok Kerja don disepakati oleh kee··rpat fraksi atau diwornai oleh kee1pat fraksi don pe'Tl~rintah, itu nanti yang akan kita acu, nah karena itu ka11i dengan 111?nyetujui tadi untuk dikeTbalikan kepada atau diserahkan kepada Tim Serasi, disaYping tim penyerasi sa11:>ai sekorang belu11 dibentuk ini Jodi nanti kep.ada Tim Penyerosi ituloh perw.Jkilon dari keloTpok P?h akan 111~nyuarakan hal-hal yang seperti tadi disa-rpaikon oleh Pok Adimir. Jodi m31llng ado yang tehnis ada yang •• nah ini ditaNorkan dan nan ti dimJsyaN.Jrahkan bogirrnna kesepakatan itu, tentunya yang akan kita acu, soya kira Tim Penyerasi tidak akan dapat m?ru.11Jskan suatu yana satu pihak saja barangkali kita harus rn?lihat kee·l"pat RJJ ini. Nah karena kita belu11 rn?nyerahkan ini kepada Tim Penyerasi yang belu11 cJda ini jadi mJsalah ini ka11i sarankon untuk tidak dibahas lebih lanjut tapi prinsipnya bahw.J kita nanti akan 11131llercayakan kepada yang ditugasi untuk m~wakili keloTpok P?n didalan peTbahasan Tim Penyerasi. N~h tentunya •nJndat kite sebaiknya iTIJn dat penuh saja kalau tidak nanti m?njadi mJsalah lagi, terimJ kasih. KElU~ RAPAT Teriml kasih, keTbali kepada FR:>I juga kani minta pendapatnya J~.HJ BICA~i\ ~I (A'3~SQ\J M!\~d: S IH~-0·-D) Ter imJ kasih Bu Pirrpinan Koni kira karena '<U.~ itu payungnya dari ataupun P?h ini salah satu dari irrplen?ntasi dari KU~ jadi m~nJng tidak saJah kalau kita •TI?nyesuaikan don juga sudah ado kesepakatan kita, ka11i kira sa11J dengan apa yang saTpaikan oleh rekan dari FA9.~I. Sekion terimJ kasih di Ter im'l kas i h, FPP ? JUl.J 13ICAq.t.\ PP? (D~S. H.M. MJ~~ AS'A')) : Soya kira konsesus yang sudah kita lanjutkan saja Bu, rn~njodi bohwa hal-hal sepertl ini kita selesaikon di penyerasl nonti. TerimJ kasih. Jodi sepokat kita bahwa okon diserasikan ~leh Tim Pe nyeras i na11Jn k i tCi i uga bi so ill31l'lhani tad i, koren ".1 ado bukan soa I
;a keseraganJn saja tetapi ado juga proporsi tehnis atau don lain-lain pe nyebabnya, jadi karena Tim Penyerasipun 1TI3TIJng beluTI terbentuk jadi rrung kin ini adalah tugas untuk Tim Penyerasi untuk juga ·TI~nyerasikan jiwa dari pada ~TI~sing-rrnsing ayat soya kira, de,,ikian ? bisa kite terimJ ? ayat (3) ini Pasal 18, bisa ya ? teriml kasih. (RA.PAT SElUJ..J) Sekarang ayat ke 4 dari Pasal 18, kani persilahkan. P~INT~-i (D~S. I S\.\~IL TA\'\5 IR) : Ayat (4) HJbungan istim!wa sebagaimrna dimaksud pada ayat (3) Pasal 8 ayat (4) Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Posol 10 ayat (1) dianggap ado apabila : a • Wa j i b Pa j a k m1!mp u n ya i p e r n ya t a an 1 an g s u n g a .t au tidak langsung sebesar 25 % ~tau lebih pada Wajib Pajak lain atau hubungan antoro Wajib Pajak dengan 25 % atau lebih pada 2 (duo) Wajib Pajak lebih demikian pule hubungan antara 2 (duo) Wajib atau Pajak atau lebih yang disebut terakhir atau; b. Wajib Pajak mt!nguasai Wajib Pajak lainnya atau 2 (duo) atau lebih Wajib Pajak berada dibaNah peng u a s a a n y a n g s a Titl b a i k 1 a n g s u n g TitJ u p u n t i d :i k 1 an g - sung atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun sem!nda dalon garis keturunan lurus a t a u k e s am1J i n g s a t u d r a j a t • don Pode hakekatnya ayat (4) ini sonl substansinya dengan UJ yang la-nl. Seki an. KE~ RAPAT : Teriml kasih, kani persilahkan FP? JU~J BJCAq4 F=P? (D~S. H.M. MJ(R,J'~ AS I A')) lb~ ~etua, jadl karena hal lnl banyak m~nyangkut nantlnya hal- hal lain koTii minta ditaTbah penjelasan dari pada pe-n!rintah, karena •Tl!nyang- kut banyak hal don pasal lain bertitik tolak dari pada pasal ini atau pasal sebelun1ya •nJlah, jadi minta penjelsan lebih lanjut, lebih jelas lagi Bu. KEnJ~ R4°AT Ter im~ kas ih, FPOI ? Juru Bicara FPUI
39 JJ~J BICA~A ~I (A'3~SQ\J M6RLE SIH~O-D) : TerimJ kasih Bu Ketua, karena ini m3TUng ~Tl~erikan penjelasan 1n?nge nai atau 1TI31pertegas pengertian hubungan istim~wa, ya kaTii kira ill3'T1Jng dengan kata-kata ya· sudah 1ruksirml itu sebab kani sendiripun tidak tahu bagaim1na iTI3,,Jertegas ini, pengertian hubungan istim!wa ini apalagi kalau kite baca di penjelasan juga ,n3TI1ng sudah lengkap. Jodi kaTii kira kaTii setuju Bu, tapi kalau peTI?rintah 1n1u 1n3Tberikan penjelasan juga kepada P tiga taTbahan lagi ya kaTii juga siap untuk m!ndengarkan tapi tidak m!ndu kung. Terim1 kasih Bu Pirrpinan. KElU\ RAPAT TerimJ kasih, kaTii persilahkan FA'3~1 JJ~J BICA~A FA'3~1 (IR. S03JJA'.M)) Pada dasarnya dari FA~I m?ngenai substansi yang kaTii coba reka-reka 1n?nangkap pengertiannya, telah 1TI3Tpelajari juga penjelasan dalaTIRJJ ini kaTii m?ncoba •TI?nangkap •'TlJksudnya, naTIJn kelihatannya ado duo perbedaan ado terdapat perbedaan antara yang tercantun didalaTIDiktun dengan di pen jelasan, disini yang agak m?rancukan disini m?nurut he11Jt kani kata- kata lebih pada 2 Wajib Pajak atau lebih. kali karena disini ado duo hal yaitu pertaTIJ di penyertaannya yaitu 25 % baden atau lebih, yang kedua adalah penyertaannya pada duo atau lebih Ini kalimJt-kalimJt itu barang usaha lain atau Wajib Pajak lain, sedangkan didalanpenjelasan itu strat nya bukan dJri atau lebih tapi satu atau lebih. NJh ini m?nirrbulkan keraguon sehingga tanpa ingin 1T1?rubah substansi nya kaTii s01'pai rn?reka-reka barangkali yang dimJksud adalah 'Najib Pajak m?nguasi satu atau lebih Wajib Pajak lainnya atau sebaliknya satu Wajib Pajak lainnya atau sebaliknya satu atau lebih 'N::Jjib Pajak berada dibawah pengaNasan Wajib Pajak yang san1. N:ih ini apakah sanJ dengan yang dim1k sud oleh RJJ ini, jadi sekali lagi koTii tegaskan bahNa dari FA8.~I nuansa yang diisyaratkan oleh 1n1teri Pasal ini atau ayat butir a don b khususnya itu rasanya koq tidak ado mJsalah, ingin ditegaskan hanya penegasan deng an kata-kata barangkali bisa dicarikan yang lebih sederhana yang dapat langsung ditangkap, karena penjelasan don Batang Tubuh juga berbeda. Te r imJ ka s i h • KElU~ RAPAT Ter im kas ih, s i lahkan FKP JJU 3ICA~A Pt(P {D~S. M~l\J:;IsAqA M\~)S LU3IS) : TerimJ kasih 9~ ~etua, pada prinsipnya P.<P juga tidak ado 'TIJsalah rli do laTI
40 dala11 ·:iyat (4) ini, barangkali kalau 'TI31'Ung ado dari pihak penr~rintah pen jelasan yang ,nJsih lebih jelas seperti yang diinginkan FP?, ya, kita se tentunya tuju kalau 111Jsih ado yang lebih jelas lagi begi tu_. Di lain i tu toot ado usul kani soal penulisan saja, keTbali kepada yang tadi sup~ya azas itu penyertaan itu diikutkon saja ado 111:>dal lagi begitu, kalau baca iTiisalnya a. Wajib Pajak m~Tpunyai penyertaan. B3rangkali soya ditaTbah "yang 11137\)unyai penyertaan m:>dal" begi tu don seterusnya. Jodi lebih m~'l'pertegas keTbal i Ibu Ketua penul isannya saja. D~'Tiikian te r imJ kas ih. KElU~ R/)PAT : Terirru kasih, keeTpat fraksi telah 1n~Tberikan tanggaponnya ka11i per si lahkan paTnrintah. Pav\~INTA'-f (D~. FU~') 8~NA'Zlffi) : B~ik, m?ngenoi penjelasan-penjelasan yang ditanyakan oleh FP? mJupun oleh A<P juga, ini rn3nlng boarding-boarding disini sebetulnya tidak boleh dileposkan begitu soja dengan penunjukkan oba-abanya pada ayat (4) hubungan istim?w~ sebagaimJn dirruksud pada ayat (3) ayat yang itu Pasal 4 ayat (9), Pasal 9 ayat (1) Pasal ini dianggap ado apabila. N:Jh ini ke'TlJdian yang •TI?rupakan acuan, karena pada pasal-pasal ini dise butkan dengan jelas, hanya yang diatas sudah disebutkan mlsalah penyerta itu diatasnya an itu sependapat kita adalah pada u.11Jn1yo penyertaan m:>dol, sehingga ka- atau 1 imJt-kal imlt misolnya diusulkan otau lebih pada Waj ib Pajak lain karena hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan 25 % ~tau lebih di taTbah dengan kata yang segala 1nJca11 itu, mJngkin kalau kita kaitkan de ngan diatasnyo itu dianggap kurang tepot gitu Pak. dak ado, ini barangkal i Jebih tepat kalou 1n3nJn9 kalaupun i tu dianggap ··m yakinkan okon lebih bogus karena senJlo ka11i kaitkan selalu susun sebelu11- nya itu denagan Pasal ayat diatasnya kai1i jabarkan, sering'nya yang klop Jodi substansinya ti klop adalah beglni kalau !11Jslh dlanggap koreno substansinya tidak ado ba rangkali tidak keberatan koJau diserahkan kepoda Tim Peru.TIJS, karena ·n~- :nJng ini sangat penting, apalagi soya kira tidak m~lihat adanya perubahan substansi. ltu yang ka11i sarankan Bu diserahkan kepada Ti~Js. Ter imJ kas ih. KElU~ RAPAT : ado perbedaan didalan substansinyo, hanya pertanyaan-pertanyaan atau penjelas Ter imJ kas ih, soya ki ra dar i kee-rpat fraks i tadi m~'"'lung t idak an yang m~nyangkut m~-n?ng Wllrding, kan, FPP , FA)I, FA'3~1? soya kiro bisa deTiikian kite sirrpul Juru Bicora FA8~I
41 ingin m?nanyakan dulu, apakah ini tadi sudah keseluruhan ayat (4) yang tadi disarankan untuk saTpai dengan A,b,c saja 4 a,b,c • Saye kira kalau denikian kani sepakat ini untuk diserahkan ke pada TimJs saja s~, teriml kasih. Sebelun diputuskan ka11i KEru~ RAPAT : Pi<P juga denikian ? Kelau de'Tlikian berarti Pasal 18 ayat (4) a,b, dan c ini secara subs- tansi kite telah setujui bersanJ, tinggal kalimJt atau N.>rding-nya itu kita serahkan kepada Tim PeruTIJs, terimJ kasih. (RAPAT SElUJ;J) Kita lanjutkan kepada ayat (5), kani persilahkan. P~INfALi (D~S. I SM~IL TA\i\5 IR) : Ayat (5) A~abila Wajib Pajak 8a~an dalan negeri m~milikl pe nyertaan langsung atau tidak langsung sebanyak 25 % atau lebih pada Wajib Pajak Bodon dala11 negeri lain I a p i s a n t a r i f r e n d a h s e bag a. i ma n a dalan Pasal 17 hanya diterapkan pada satu Pajak saja. n y a , mJ k a d i mJ k s u d Wajib Jad i apab i 1 a 'NJ j i b Pajak rm-rpunya i hubungan i st im~wa ado pada PT A don PT 8, PT A itu sudah terkena dalan ranges lapisan tertinggi 35 % mJka PT B ·n~nghitung pajaknya langsung dari 35 %, tidak ado lapis-lapis diatasnya lagi. Dangan de11ikian 2 Perusahaan itu diperlakukan seolah-olah satu Per usahaan itu, jadi akibatnya lebih progresif. Jodi sekali lagi PT A;n~Tpunyai hubungan istim~wa dengan PT B, PT Aini kalau tarif karang penghasilannya sudah diatas 50 juta berarti dia sudah keno tertinggi PT B ini dalanrn~nghitung pajaknya langsung ke tarif tidak lagi berlapis-lapis seperti Wajib Pajak lainnya, itu :rllksudnya U~)OTIJnya se- tar if tertinggi Ter'imJ kasih, kani persi lahkan FA'3;~I JU~.J 3ICAC~A FA13.~I (IR. S'J3)J~)) : Ter imJ kas i h Koni mJsih belu.n 1)ahan ~etul atau belun bisa ·n~nangkap penjelasan yang disa~)aikan oleh pe'Tl~rintah khususnya ·n~ngenoi hanya diterapkan pada satu Wajib Pajak saja don tar if rendah, ini apakah yang dimJksud tarif terendah barangkali atau tanpa rendah barangkali, tarif saja kalau pe j e I as an •••••••••.•••••••
42 penjelasan, jadi kani mJsih 1nJhon kejelasan sekali lagi, barangkali deng an contoh-contoh yang lain. TerimJ kasih '<ElU~ RAPAT : Terim1 kasih, kani persilahkan FAJI Terim1 kasih B~ ~etua, rra11Jng pas ayat (5) ini kalau kita bandingkan tarif dengan ayat (4) UJ, m~11Jng disini yang ditekanannya adalah lapisan p·enye rt aan t er end ah top i di s in i ado di tent ukan h ubungan i st im?wa dengan 50 % atau lebih sedangkan di ayat (5) ini 25 % atau lebih pad:i Wajib Pa kira jak baden dalan 11egeri lainnya, nah 1n1ka lapisan tar if rendah kani TIJngk in in i apa t er end ah s ebaga im1na d imJk s udkan do I 011 Pas a I 17 yang mJ s i h kite pendingkan itu hanya diterapkan pada satu Wajib Pajak saja.
43 FPDI (ABERSEN MARLE SIHALOHO): Lanjutan. Kami masih mengharapkan ada penjelasan lebih rinci lagi. Kalau bisa ada diberikan sebagai contoh penerapannya itu bagaima na, sehingga ki ta bisa menangkap lebih percis apa yang menjadi mission dari pada ayat ini. Sekian Bu, terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Terima kasih kami lanjutkan FPP. FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD): Ibu Ketua, jadi saya kira ayat (5) ini sebagai lanjutan dari i tu, salah satu penerapannya Kami dapat memahaminya Supaya terhadap waj ib pajak yang pada pengertian hubungan istimewa dimuat di dalam ayat (5) ini. terdapat progresi fi tas yang optimal mememiliki obyek pajak yang berada pada wajib pajak yang lain. Saya ki ra demikian yang dapat kami tangkap dengan rumusan lapisan rendah ini. Kata-kata lapisan tarif rendah ini barangkali ini cuma barangkali yang perlu dibetulkan ini adalah tarif maksudnya di bawah lapisan tarif tertinggi. Nah itu semua lapisan yang di bawah lapisan tinggi namanya lapisan tarif rendah. Saya kira rumusannya perlu ada penjelasan demikian. Nanti hanya yang dihindari yang 10 persen saja. Kalau yang Rp. 500 persen yang paling rendah. Bisa mengerti demikian. Kemudian yang ke-2, saya kira ini sama dengan rencana pajak kan rencananya dicampur motor tuh, kalah punya 1 dikenakan tarif pajaknya normal, kalau punya 2 lebih tinggi, kalau punya 3 motor- nya lebih tinggi lagi. Saya kira hampir sama dengan kasus itu- lah. Jadi kami dapat memahami, kecuali redaksi tadi itu. Demikian Ibu Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT (QR. IDA YUSI DAHLAN): Terima kasih kami persilahkan FKP. FKP (DRS. MANGISARA MARCOS LUBIS): Barangkali sama dengan yang disampaikan rekan Fraksi lain, seal tarif rendah ini apakah yang dimaksud. Untuk itu kami mohon tambahan penjelasan saja. Ter"ima kasih.
44 KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Terima kasih, kami persilahkan kepada Pemerintah. PEMERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR): Terima kasih. Untuk jelasnya mohon dibuka halaman 67 penjelasan. Saya akan bacakan di sini. PTA memiliki saham PTB lebih besar 50 persen, dan PTB memi liki saham PTC sebesar 50 persen. Penghasilan kena pajak ataupun kerugian fiskal tahun 1995 untuk masing-masing badan misalnya sebagai berikut: PTA penghasilan pajak Rp. 200 juta PTB rugi fiskal Rp. 40 juta. PTC penghasilan pajak Rp. 70 juta. Perhitungan pajak terhu tang ini adalah asumsi kalau tarif RUU ini diterapkan, PTA karena penghasilannya Rp. 200 juta lapisan 25 juta pertama 10 persen Rp. j uta. Lapisan yang ke-2 Rp. 25 j uta yang kedua 15 persen, 2, 5 Rp. 3 juta 150 ribu. Lapisan yang ke-3 untuk Rp. 25 juta sebesar Rp. 5 juta dan sisanya Rp. 125 juta dikenakan 30 persen sama dengan 30 juta 500 ribu. Atau j umlahnya seluruhnya pajaknya untuk penghasilan Rp. 200 juta adalah Rp. 48 juta 750 ribu, PTB karena rugi Rp. nihil. PTC penghasilan pajak Rp. 20 juta ditarifkan. Kalau seandainya ini laba PTA bukan Rp. 200 juta, tapi umpamanya labanya itu adalah Rp. 50 juta. Maka akan terhadap PTC ini terkena tarif 20 persen. rendah. Kalau terendah berarti tari f dasar 10 persen. .Jadi tidak ada gunanya, bedanya cuma 10 persen dari jasa itu dari setengah juta. Nah buat apa gunanya makanya sengaja ter itu kita hilangkan tarif rendah, karena tarif terendah adalah tarif yang paling dasar. Nah ki ta memang menghilangkan karakter i tu tari f Demikian. KETUA RAPAT (DR, IDA YUSI DAHLAH1: Saya kembalikan lag kepada Fraksi-fraksi. FABRI. FABRI (SUDJALMO): Terima kasih. Mengenai tarif rendah saya kira mungkin kata-katanya tidak Jadi umum, namun dengan pengertian itu tadi kami bisa mengerti. tarif yang dibawah tertinggi. Jadi kalau 3 lapis ya mungkin yang tengah sama yang bawah. Kalau 4 lapis mungkin yang tarif ke-3, 2 dan satu. Ini saya kira kami bisa memahami. Ini .........•.
45 Ini tadi kebetulan PTC dalam contoh ini nihil pajaknya. Di dalam konteks pengertian Ini menurut kami, Jadi kalau PTB hanya diterapkan pada satu wajib pajak saja. kami masih belum menangkap kejelasannya. juga kena pajak. 3adi kata-kata di sini diterapkan, jadi tarif rendah diter apkan pada satu wajib pajak saja. Berarti tarif yang dibawah 30 persen dalam contoh ini. Ini kebetulan PTA sudah keluar dengan kewajiban pajaknya pada terutang adalah Rp. 48 juta.. PTP kebetu lan nihil .. '!' Jadi dalam pengertian hanya diterapkan pada satu wajib pajak saja ini PTB dan PTC atau termasuk PTA. Jadi ada 3 yang terikat dalam hubungan istimewa A, B, c. Nah yang dikatakan dikenakan pada satu wajib pajak saja Tadi di dalam contoh dijelaskan tari f kalau PTA sudah menggunakan tarif seperti yang sudah disebutkan di sini, maka PTC otomatis hanya boleh menggunakan yang 30 per sen. Nah ini masih belum bisa menangkap barangkali. Bisa dijelaskan sedikit lagi terima kasih. Jadi memang tidak ada perbandingan. rendah i tu yang mana. KETUA RAPAT (D~- IDA YUSI DAHLAN)_: Mungkin kita crosskan dulu kepada Pemerintah untuk memberi penjelasan, karena tentunya ini juga penjelasan kepada yang lain. Kami persilahkan .. PMEBI~TAl:L_(_D8S. ISMAIL TAMSIR): Jadi kalau kita lihat di sini. Tarif rendah itu hanya dikenakan pada PTA saja. Seandainya PTB 1n1 juga berlaba, laba nya itu karena PTC sudah kena 30 persen, PTB juga kena 30 persen langsung .. Jadi yang diterapkan tarif rendahnya hanya 1 kali saja berarti hanya untuk PTA saja. Satu wajib pajak. Dalam contoh ini kalau PTB berlaba langsung juga tari fnya 30 persen tari f tertinggi. Dengan demikian saya kira agak lebih jelas. Kalau bisa menangkap, karena di sini juga contohnya nihil. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Terim"a kasih. Ki ta lanj.utkan kepada FPDI. FPDI
46 FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO): Terima kasih Bu Pimpinan. Kami bisa cross saja Bu ya. Ini ada masalah, sekarang yang membayar pajak ini masing-masing perusahaan a tau hanya pajaknya PTA ini ·yang ki ta permasalahkan di sini. Tadi kan karena ada hubungan istimewa ini langsung ataupun tidak langsung. i tu kepada PTC memang dia tidak langsung. Dia langsung i tu melalui hubungan istimewa kepada PTB. Nah jadi sekarang yang kita hitung ini sebagai suatu perusahaan ini dia punnya PBB masing-masing ini, iya kan. Dia ingin punya PBB masing-masing, jadi kita kenakan yang tertinggi i tu yang 30 persen hanya yang rendah eke saya sudah menangkap yang rendah memang istilahnya bukan terendah. Jadi kalau di dalam ketiga contoh ini PTA Jadi karena kalau yang terendah i tu hanya satu 15 persen. Sedangkan ini yang rendah semua lapisan tarif yang di bawah dari yang tertinggi kan begitu. Karena hubungan istimewa lantas apa yang kita ingin capai di sini. Apa memang untuk memperoleh pajak yang sebesar-besarnya yang kita mau masukan itu barangkali, tapi kalau kita lihat dari Asas keadilan kenapa kita tidak perlakukan saja dia masing-masing sebagai WP tadi itu. Nah kalau itu misalnya diexercise mana yang lebih besar sebetulnya. Mungkin ya lebih besar ini ya yang ini hubungan istimewa ini yang lebih besar, tapi ya asas keadilannya. Ini karena tadi kan dia sebetulnya juga menjadi subyek pajak yang masing-maksing kan begi tu. Karena dia badan kan badan masing masing dia juga punya PBB sendiri. Tapi kalau undang-undang membuat begini ya memang jadi adilah kan begitu. Kalau kami kira ya memang, karena kita menga tur hubungan istimewa tadi, ya kami setuju saja Bu. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Terima kasih. Saya kira mau mendukung lain. Silahkan FPP. FPP (ORS. H.M. MUKROM AS'AD): I~u Ketua, jadi saya kira lapisan tarif rendah ini itu sangat relati f bisa juga memang 30 persen lapis juga 30 persen masing dianggap tinggi. Sebab 20 persen kan lebih tinggi dari 10 persen. Ini lebi h ti nggi i tu, cuma di bawah yang tertinggi. Kami usulkan di dalam penjelasan ditambah menjadi tidak langsung dengan contoh kalau orang fiskus ini f aham betul dengan contoh nya, tapi mengenai itu diperoleh dari penjelasan. Yang ...
47 Yang dimaksud lapisan tarif rendah dalam Pasal 18 ayat 5 ini adalah lapisan tarif di bawah lapis tertinggi. Kita ambil penje las jadi ayat (5) di bawah judul ayat (5) itu. Lapisan tarif rendah dalam Pasal 18 ayat (5) ini adalah lapisan tarif di bawah lapis tarif tertinggi. Baru dengan sesudah itu contoh. Saya kira di dalam penjelasan yang demikian itu. Usul kami tidak langsung melihat begi tu Pak untuk lebih dapat di fahami,. pada contohnya. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Saya kira FKP. FKP (H. ADIMIR ADIN, MA.): Masih bertanya Bu. Ada dua hal yang bisa menimbulkan pertanyaan di sini saya coba menghitung-hitung. Kalau misalnya PTC yang dikenakan tarif rendah dan yang 200 itu yang kena 30 persen. Jadi dalam menentukan mengapa PTA dan PTC ini bagangkali apa dasarnya. jumlahnya pajak tentu yang lebih baik yang 70 yang kita kena hitung itu dan PT yang 30 itu langsung 30 persen itu lebih besar. Dan yang kedua karena ini sudah sempat kita baca sebelumnya PTA, PTB dan PTC itu berupa juga punya usaha lain punya, begitu juga b dan c. Di dalam apa istilahnya i tu, bukan seca ra is timewa, dalam menghi tung yang di pakai apa pajak secara ada istilahnya di sini Pak. Itu apakah tidak nanti i tu dari keseluruhannya dengan dengan di lihat penghasilannya usaha-usaha yang lain baru di situ dia. Kalau memeng supaya kita mendapat i tu saja, tapi bagaimana kalau misalnya PTA Jadi di sini dia terima Rp. 200 juta umpamanya, tapi kalau memang dia usahanya lain itu dia rugi kan dia berhak mengurangi kerugiannya itu baru yang sisanya yang dikenakan. Begitu juga b di sini mungkin rugi dia dalam hal ini, tapi kalau dia punya usaha yang lain yang memberi keuntungan yang lebih besar, B sebenarnya membayar juga pajak. Hal ini yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Silahkan kepada Pemerintah. Baik tarima kasih. Jadi di sini sebetulnya kita menganut asas administratifnya adalah ........ .
48 adalah masing-masing wajib pajak mempunyai NPWP sendiri-sendiri, mengisi sendi. ri-sendi ri SPT-nya, menghi tung sendi ri dan melapor kan kepada pajak. dengan,-jadi kita kan { ..Jadi i tu tidak berkai tan terus terang saja ). Jadi · soal konpensasi-konpensasi masing-masing badan huk.um, itu tetap tidak terpengaruh oleh ini Pak Adimir· sendiri-sendiri masing-masing itu berjalan. Karena ini hanya untuk bagaimana t.iap-tiap ·individu wajib pajak, individu Wajib pajak badan ini, menggunakan atau menerapkan untuk manghitung dirinya sebagai badan hukum. Jadi tidak ada kaitannya dengan konpensasi pengaruh itu tetap semuanya itu tetap berjalan. Seperti pertany.::\an Pak. Adimir tadi, kenapa dalam contoh A, B, C itu yang menerapkan ini tidak yang C begitu. Supaya yang besar itu langsun~ kena yang 30 persen. Ada satu prinsip yang ki ta harus anut, karena tergantung kepada siapa yang memiliki siapa. Urut-urutan ini mesti jelas ke atasan, karena A kebetulan yang memiliki saham B begitu. Jadi ini yang pertama, saya kasih contoh ini sebenarnya sudah jalan cuma terus terang saja pengaruhnya kepada penerimaan Jadi saya itu hampir tidak ada, karena tadi ada kata terendah. kasih contoh misalnya kita ambil contoh BUMN Bapal< boleh mengem bangkan kepada yang sekarang itu sistem group-g~oup ribuan begi tu. Kalau dia sudah tahu masing-masing akan menggunakan tarif, tarif terakhir saja nanti dengan keluarnya pasal ini nanti. Masing-masing dengan tarif 30 persen kecuali induknya, induknya turun 1, karena ·dalam SPT kan kelihatan Si PT A dipunyai sahamnya cleh PT mana kelihatan di situ. Jadi saya ambil contoh untuk BUMN saja untuk modalnya misalnya PT Aero Wisata dipunyai oleh Garud~L ·Garuda itu akan mengguna~(an tari. f yang biasa ini yang berapa· sih Rp. 10 j~ta, atau Aero Wisat~ itu nahti lang~ung dia 30 persen'dia sudah tahu itu dia ad~ kepenting~A di sana itu. Jadi di·sini usaha memecah~mecah perusahaan itu tetap masih menjaga asas progresifitas· karena pada hakekatnya ·di.a "adalah satu~ ka~eha satu, tapi untuk masal~h~administratit kan dia sendiri, kamudian jelas dengan demikian. Demi keadilan itu Pak. Kalau tidak begitu ya· tidak adiL Ini kan badan ·hukum bukan individu, konglomerat yang· unt~mg" Ini nanti dehgan cara · ini perusahaan sekar-ang ·kan rata-rata dipunyai lagi tari f yang per·usahaan-perusahaan, mereka kecil~kecil itu~ yang rendah-rendah~ tidak menikmati Pada hakekatnya i tu nanti semuanya denga.n tar· ·'". perusahaan perusahaan i tu yang tinggi, karena dia memang diptJ!,yad oleh PT..:.PT lagi.·,·nah ini untungnya dia satu. Yang· menikmati.~· inilah keadi lannya di sini. Jadi shift tapi kelihatan lebih progresif. Terima ka~ih P•k~ · KETUA: RAPAT.1J)R. IDA YUSI DAHLANl_: ~. ~1 Saya kir.a masih ada, usul tadi dari FPP Par:.. Mengenai penjelasan .~ . . . . . .,' '...l•
49 penjelasan. PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK): Penjelasan ini sebetulnya kami bikin malah sengaja, ini sudah lebih komplikated sebetulnya, ki ta bi kin i tu kalau B i tu dibikin label, A label B, C label malah lebih sederhana. Sebab kita khawatir waktu pertama bikin itu contoh tiga-tiganya laba. Saya khawatir orang-orang Jepang bagaimana kalau yang satu rugi. Saya mau menunjukkan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan konpensasi begitu lho. Itu kita bikin satu lebih antik begitu, Toh yang mau diincar untuk dua tarif kan cukup satu rugi i tu. dua. Satu tarif yang berjenjang satu tarif yang ini. Kalau ini Ini tarif yang berjenjang yang dua itu tarif laba lagi ya sudah. ins.tingnya menanya yang sama yang sama, kalau rugi bagaimana Pak satunya. Dihilangi malah lebih kompli kated lebih sempurna pengertian saya begitu. Saya rasa ini agak simple Pak bisa dimengerti apa lagi Pak Mukrom sebagai Akuntan tahu sekali itu. tapi orang yang akan Terima kasih Pak. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Terima kasih. FPP tentang tarif rendah diganti. FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD): Jadi di sini kan ada kata-kata makalah. Makalah habis entah lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Kata lapisan say a di terapkan untuk satu kal i.. Yang kami maksudkan bahwa rendah ini supaya diberikan penjelasan kata-kata lapisan tari f rendah dalam i tu saja Pak. Pasal 18 ayat ini adalah lapisan tarif dibawah lapis tarif tert inggi. Berikan penjelasan lapisan tari f Itu Pak, jadi sebelum contoh itu Pak Fuad itu diberikan penjelasan khusus mengenai kata-kata itu. PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK): Tidak keberatan Bu, setuju~ Itu hanya menegaskan yang lebih lagi begitu. Setuju tidak ini kepada yang lain-lain. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Terima kasih. Saya ....... .
50 Saya ki ra karena i tu apa namanya perubahan penjelasan se hingga lebih jelas saya kira tentunya semua juga tidak berkebera tan. FKP bisa menerima. FKP (H. ABDULLAH ZAENIE. SH.): Masih ada pertanyaan Bu, kalau bisa. J'adi ini seharusnya ki ta sampai jam 11.00 WIB. Ini hanya singkat sekali Pak Dirjen. Saya ingin memperoleh kejelasan mengenai apa perbedaan antara ketentuan yang lama dengan yang baru ini. Kejelasan di sini ada Pak, bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi penghindaran progresifitas tadi dengan pemecahan perusahaan pada prinsipnya beban perusahaan dalam satu group, ini yang menarik yang satu group ini, merupakan kesatuan ekonomi, terendah hanya diberlakukan untuk satu sehingga lapisan tari f perusahaan saja. Pertanyaannya ialah apakah ini sudah berlaku sekarang ini atau akan berlaku. PEMERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR): terendah, Sekarang sudah berlaku, cuma karena maka i tu berarti bahwa perusahaan yang kedua · bisa menggunakan ini, tapi perlu tarif dari lapisan ke dua jadi kalau dari contoh langsung ke 30 persen, yang sekarang itu tidak bisa langsung ke 30 persen, tapi ke tarif yang nomor dua. tulisannya J'adi kurang progresifitasnya. Yang terendah itu adalah yang Jadi yang kedua dimulai dengan tarif, kalau tarif yang bottom. sekarang berlaku 15, 25, 35 persen, maka perusahaan yang pertama . pooldingnya tadi kebetulan satu group dia mulai dari 15 sesudah sampai 25, 35 persen, yang kedua dia bisa mulai dari 25 persen, terendah hanya di bi kin oleh satu karena di tulis lapisan tari f perusahaan saja. Sedangkan den.gan bilangan ter . . . . nya tersebut, maka bisa mulai dengan tarif rendah seperti yang dimaksud oleh Pak Mukrom Langsung ke tadi. lapisan yang dibawah yang tertinggi. Jadi tidak mulai dari · lapisan yang kedua. Itu bedanya. Jadi kalau kongri tnya perhi tungan pajak yang sekarang i tu berbedanya cuma 50 persen dari Rp. 10 juta jadi Rp. 1,5 juta begitu. FKP (H. ABDULLAH ZAENIE, S~: Jadi untuk perhitungan sekarang ini satu perusahaan pertama dia memakai fasilitas 3 tarif, itu kalau saya tidak salah tang kap. yang kedua, Perusahaan yang kedua pajaknya dikenakan mulai dari tarif tapi lepas dari pihak pertama. Perusahaan
51 Perusahaan yang ketiga lapisan yang ketiga. Caba saya ulangi lagi Pak ya. Yang pertama dia pakai 3 lapisan. Perusahaan yang kedua dia Jadi pakai 2 lapisan, perusahaan yang ketiga dua lapisan semua. ada perubahan Pak ya. Iya. KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): Terima kasih. Saya kira Pasal ini, Pasal 5 saya kira bisa diterima/ Pasal 18 ayat (5), saya kira bisa diterima. Dan apakah tadi tambahan penjelasan mengenai lapisan tarif rendah saya kira juga itu mengakomodir lebih jelasw Bisa diterima ke 4 Fraksi. floor setuju Terima kasih. Penambahan kalimatnya itu kita serahkan kepc-~da Tim Per-umus lagi. Apakah k i ta sel esai seka rang, a taukah mas i h a.da Pas al 19 i rd. FK£..._(_H. ABDULLAH ZAENIE, SH.l: Selesai sekarang Bu, sesuai dengan konsensus. Oka .. Karena memang keputusan ki ta pada hari pertama adalah hari Jum'at berakhir jam 11.00 WIB, maka sidang pagi ini kami scars~ untuk dilanjutkan nanti jam 14.00 WIB. ditempat yang sama. Terima kasih. Rapat discors
52 KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAHl : Bapak-bapak/Ibu-ibu yang kami hormati, skorsing kami cabut. Kita lanjutkan kepada Pasal 19 ayat (1). Kami persilakan Pemerintah. PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAFl (1), Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan f aktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antar unsur-unsur biaya dengan penghasi lan karena perkembangan harga . Ayat ........ {?) adanya perubahan kebijaksanaan bidang moneter. Hanya disini biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga, apakah tidak perlu didalam Pasal 19 ayat (1) ini, masalah perkem bangan ekonomi dan moneter ini yang kita gunakan sebagai pertim bangan. Jadi tidak hanya perkembangan harga saja. Demikian usul yang kami sampaikan. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) : Terima kasih. Kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan. JURU BICARA F-KP : Dari Fraksi Karya Pembangunan tidak ada masalah. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih Fraksi Karya. Kami persilakan Fraksi PP . . JURU BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROH AS'APl : Sebelum kami rnenyetujui, kami ingin bertanya dulu kepada itu pihak Pernerintah karena didalam undang-undang yang dengan Peraturan Pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi dari pada RUU yang sekarang ini yang berupa kewenangan Menteri. Jadi mohon penjelasan dari pihak Pernerintah. lama Terima kasih.
53 l<ETUA RAPAT (Dr.! IDA YUSI DAHLANJ__;_ Kami persilakan Fraksi PDI. JQ_JiY_BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) Terima kasih Ibu Ketua. Pada prinsipnya Fraksi POI dapat menyetujui bahwa perlu memang dilakukan penilaian kembali atas aktiva dan faktor penye suaian, apabila memang dite~ukan ketidaksesuaian antara unsur unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Perkembangan harga ini memang karena kita belum sepenuhnya menga nut ekonomi pasar, begitu juga kurs kita juga masih belum sepe nuhnya kurs pasar, masih ada floating, tapi terkendalinya masih ada. terhadap aktiva, itu memang bisa diperlukan. rnemang bisa menimbulkan penilaian kembali Jadi Muatan ini pada prinsipnya, seperti kami katakan, dapat kami minta disetujui cuma yang menjadi pertanyaan bagi kami, penjelasan mengenai 2 hal. Yang pertama, ap~ yang menjadi back main Pemerintah dari Pera turan Pemerintah yang terdapat di dalam undang-undang dirubah dengan Henteri Keuangan. Yang kedua; faktor penyesuaian ini apakah tidak sebaiknya juga diperlukan peranan dari lembaga-lembaga penunjang yang independen ditengah-tengah masyarakat kita, karena kita mengenal ada public acountant, ada konsultan penilai, yang dimana didalam masalah nilai menilai ini sangat diperlukan adanya suatu ukuran-ukuran yang objektif, kalau Pemerintah saja kan kelihatannya kurang ya mungkin dinilai akan terlalu menarik kepada kepentingannya, sedangkan kepentingan publik itu sendiri kan harus terwakili oleh suatu lembaga yang independen. Jadi sehingga maksud kami didalam menentukan· f aktor penyesu lembaga aian itu didalam penjelasan atau dimana bisa diperankan lembaga independen di dalam masyarakat kita atau di dalam pereko nomian kita ini. Itu mohon penjelasan. Sekian terirna kasih Ibu Ketua. l~n'UA BAPAT (Dr, IDA YUSI DAHLAJO i. Terima kasih. Kami persilakan Fraksi ABRI. 'i .r
54 JURU BICARA F-ABRI (IR. SOEDJALMO) : Dari Fraksi ABRI secara substansial kami tidak ada masalah. Namun kami juga setuju untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, tadi sebagaimana disarankan oleh rekan dari F-PP mengenai peruba hannya dari Peraturan Pemerintah kepada Menteri Keuangan. Jadi untuk mengetahui mungkin kendala-kendala di lapangan dalam pelaksanaan undang-undang lalu yang sekarang berjalan. Mengenai hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya kewenangan atau diterapkannya kewenangan menteri ini tadi didalam penjelasan yang dibacakan itu menurut kami sudah menampung. Namun kami juga masih dapat menerima kalau nanti masih perubahan-perubahan dalam kebijakan-kebijakan di bidang moneter, perubahan sebagainya. rangka lebih menegaskan diusulkan khususnya harga, dan Demikian Ibu Ketua dari kami, terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Kami persilakan Pemerintah. PEMERINTAH (DR. FUAP BAWAZIER) Terima kasih. Revaluasi itu pada dasarnya begini. Penilaian memang sangat mempengaruhi besar kecilnya laba, dengan demikian besar pengaruhnya kepada pajak atau penerimaan negara ataupun jumlah yang harus dibayar oleh mereka. Pada dasarnya, baik dalam akuntansi maupun dalam ketentuan perpa- itu jakan secara yang prinsip yang universalnya yaitu berdasarkan harga pembelian sesungguhnya, itu prinsip dasar yang dianut oleh akuntansi rnaupun perpajakan. lazim di Indonesia maupun dirnana-rnana sarna Disadari dalam hal-hal tertentu telah terjadi penyirnpangan yang sangat mencolok. Penyimpangan yang sangat mencolok itu sebetulnya pada dasarnya penyimpangan harga, misalnya tanah sehingga kira-kira nilainya barangkali tinggal 1 perak karena dibeli misalnya tahun 1950, itu pakai rupiah juga seperak, gedung juga begitu, sekarang itu sudah tidak cocok lagi. Karena itu diperlukanlah kesernpatan melakukan penilaian kembali. Kalau kesempatan penilaian kembali ini dilepas atau dilos, orang akan mendapat penilaian kembali dengan seenaknya. tertulis di dalam neraca semua
55 Tidak ada pernah satu perusahaan pun yang bisa bayar pajak karena semua akan melakukan penilaian kembali dengan tidak memba yar pajak, disitu dilema. Karena itu, memang tidak ada satupun, dengan segala kerendahan hati, ada satu negara sampai hari ini yang mengijinkan perusahaan melakukan penilaian kembali sendiri, termasuk menggunakan perusa haan penilai juga tidak ada. Merupakan kebijaksanaan yang sewaktu-waktu dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melakukan revaluasi. Dalam sejarah kita, kita melakukan kebijakan revaluasi itu sein gat saya baru 3 atau 4 kali, terakhir tahun 1986, akibat devalua itu. Bahwa harga itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter atau si kebijakan ekonomi yang lain, itu bisa saja, tekanannya pada harga yang tertera di neraca sangat menyimpang dari harga yang bangan harga. Bahwa perkembangan harga itu dikarenakan kebijakan moneter atau tetapi yang pertumbuhan apa, oke-oke saja di dalam penjelasan, penting perkembangan harga ini dulu. tetapi sebenarnya. Karena itu, yang ditekankan sebenarnya perkem tidak begitu prinsip di dalam aplikasi, karena yang dimaksudkan adalah bagaimanapun itu dikeluarkan pasti diikuti oleh SK. Meneri Keuangan untuk implernentasinya. Karena itu, dianggap akan lebih praktis melalui sekaligus dengan SK. Menteri Keuangan atas kebijaksanaan revaluasi yang dikeluar kan secara sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu. Mengenai perubahan dari PP kepada SK, sebetulnya juga PP Demikian Penjelasan Pemerintah, terima kasih. ~ETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) ; Terima kasih. Kami kembali lagi kepada Fraksi Karya Pembangunan mungkin ada tambahan atau lainnya. JURU BICARA F-KP (H. MOCHAMAD SUPARNI Kita bisa menerima penjelasan itu. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Fraksi Karya Pembangunan telah bisa menerima. Kami persilakan F-PP.
56 Setelah mendengar penjelasan dari Pihak Pemerintah yang semata-mata hanya mengarnbil kebijaksanaan dari praktisi saja, jadi dalam hal ini karena terjadinya sewaktu-waktu, dalam hal ini kami juga dapat menerima. Terima kasih. KETYA RAPAT (Or. IDA YUSt DAHLAN) : Terima kasih, F-PP juga sudah dapat menerimanva~ _Silakan Fraksi PD!. JURU BICARA F-PQI (ABERSON HARLE SIHALOijOJ__;_ Terima kasih Ibu Pimpinan. tadi dari Pak Dirjen, memang karena kejadiannya ini juga memang insidentil, jadi tidak mungkin diatur oleh suatu peraturan yang bersifat umum dan jangka panjang. Setelah mendengarkan Jadi memang sesuai dengan hal yang mau diatur itu memang banyak insidentil, kami dapat menerima agar perubahan dari Pera turan Pemerintah cukup dengan kewenangan itu diberikan kepada Menteri Kauangan, dengan demkian rumusan ini dapat kami terima. lebih Sekiari, t•rima kasih. KETYA R/\PAT (Dr. IDA YUSI PAHLAN) ;_ Terima kasih, dari F-PDI juga telah menerimanya. Kami ·persilakan F-ABRI. llU.RV aICAftA·F-ABRI (IR. SOBDJALHOJ ; Dari F-ABRr juga dengan penjelasan Pemarintah tadi, disini penekanannya pada. masalah aspek teknis, secara praktisan, dan saya rasa juga·ini tidak terlalu menyimpang daripada kesepakatan kita di Pansus, saya kira ini bisa diterima. Jadi dengan rumusan lengkap Menteri Keuangan dicantun pasal j.ni. didalam Terima kasih.
57 KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI PAHLAM) Terima kasih. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa keempat-empat telah memberikan persetujuannya kepada rumusan RUU perubahan pada Pasal 19 ayat (1). fraksi ini Jadi bisa diterima ? RAPAT SBTUJU, KETOK PALU 1 KALI Kita lanjutkan pada Pasal 19 ayat (2). Kami persilakan. PEM~_RINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) ; "ayat (2), Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan keputusan· Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif/pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)." terjadi penilaian kernbali aktiva rnaka akan ada selisih antara nilai buku dari aktiva dan nilai aktiva setelah .. Dalarn hal . . . . . . . . . . . . ( ? ) KETUA RAPAT 'Cor. IDA YUSI DAHLAN) Terirna kasih. Kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan. JURU BICARA F-KP (DRS. MANGISARA MARCOS LUBIS) Terima kasih !bu Ketua. Pada prinsipnya rnemang rumusan ini s~dah cukup baik dapat kami putuskan dipending, barangkali setelah itu diselesaikan otomatis Fraksi Karya tidak ada masalah dengan ini. terima, hanya saja karena Pasal 17 itu belum dan kita nan ti Terima kasih. KE~V~ RAPAT (Dr. IDA.__I_USI DAHLAN) Terima kasih. Karena tetapi ke mempengaruhi. menurut pandangan karni rnemang Pasal 17 dalam hal isi daripada ayat ini saya ini ditunda tidak kira
58 Jadi kalau demkian berarti Fraksi Karya dalam isinya kan menerima ini. Kami persilakan F-PP. JURU BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) Terima kasih Bu. (1) maka prinsipnya kami tidak keberatan naumn ada hal yang ingin tanyakan karena ini menunjuk kepada Pasal 17, apakah seluruh lapisan tarif ini yang dipakai atau memang satu lapis tarif saja. Karena ini ayat (2} adalah konsukensi dari ayat !tu saja pertanyaan kami, terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Kami persilakan F-PDI. JU.RU BICARA F-PDI (ABERSON HARLE SIHALOHO) Terima kasih Ibu Ketua. Kami memahami maksud dari ayat (2} ini yaitu pengenaan pajak atas selisih peailain kembali aktiva itu tadi, cuma kenapa harus diterapkan tarif pajak tersendiri. Kalau dapat kami diberikan lagi juga latar belakangnya kenapa tarif pajak tersendiri, dan apa yang memang ingin dicapai dengan tarif yang tersendiri. !tu sajak Pak, terimakasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Kami teruskan ke Fraksi ABRI. JURU BICARA F-ABRI CIR. SOEDJALMO) Dari F-ABRI tidak ada masalah, cukup jelas. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan dari F-PP dan F-PDI. Kami persilahkan Pemerintah. sudah·
59 PEMERINTAij (DR. ~UAD 8A.WAZ..IB~R-> ___ Terima kasih. Memang tarifnya itu tersendiri oleh karena yang sudah misal nya dalam histori yang itu tadi jarang digunakan 10% yang pernah diterapkan. Kenapa dengan tarif tersendiri ?, dan tidak boleh lebih tinggi dari tarif 30% misalnya tarif kita 30% paling tinggi. yang Pada umumnya akan dibawah itu, karena begini, ini agak sangat teknis, bahwa pada waktu perusahaan itu melakukan penilai an kembali, misalnya gedung, dari 1 juta dinilai kembali menjadi tersebut, 2 sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 ini, tidak lagi sejuta, kalau yang tapi atas dasar nilai yang dua juta. Dengan begitu karena penyusutannya itu besar berarti biayanya besar, oleh karena itu labanya juga lebih kecil, bayar pajak berikutnya akan lebih kecil. Tapi itu melaui proses penyusutan karena umumnya untuk aktiva yang dinilai kembali itu tidak pernah persediaan, piutang, cash, mesti benda-benda aktiva. juta maka dasar penyusutan dari gedung yang baru sebetulnya dia keluarkan duitnya, dulu-dulunya, Dia akan kernbali lagi disusut bertahap berarti akan menge cilkan kembali jatah negara pada tahun-tahun kemudian. Oleh karena itu dia dipajaki pada waktu revaluasi, kalau dipajaki dengan tarif umum bukan tidak adil oleh karena penghematan yang dilakukan kemudian adalah akan datang memakan waktu beberapa rnelalui penyusutan tadi, penghematan PPh nya oleh Wajib Pajak. Sedangkan ini dipungut lebih dahulu, seketika dia dipungut dulu. Pengembaliannya nanti melalui, sekali lagi penyusutan lebih besar atau PPN lebih kecil bertahap beberapa tahun itu digunakan istilah present value, nilai sekarang dari itu berapa. Nilai sekarang itu pasti lebih kecil dari tarif yang umum, karena nilai sekarangnya, present value-nya itu, negara terimanya seka rang dengan kata lain begitu. Terimanya itu sekarang, nanti negara akan membayar kembali ke dia rnelalui pengurangan bertahap, bisa lima tahun atau sepuluh tahun melalui penyusutan. tetapi juta itu tahun penghematannya akan tarif tersendiri lebih yang karena pajak Deng an demikian, kalau dulu itu dihitung 10%, nah kenapa atau 5 tidak langsung ditulis disini 10, bisa Pemerintah begitu. Pada umumnya kalau ditulis begini belum tentu pada saatnya akan tetap karena 2 hal pertama misalnya yang sedang Pemerintah putus kan untuk bisa dilakukan revaluasi hanya gedung. 15,
r 60 Akan sedikit berbeda apabila itu misalnya mesin yang sangat cepat umurnya, atau bisa berbeda dengan tanah yang tidak disusut karena itu akan sangat sulit dan tidak fair. Ketiga, periode tingkat bunya yang berlaku. Dari terlalu tinggi, bisa terlalu rendah, dan agak sulit diterapkan. Karena disini. Yang kita perlu plafon (?) adalah tinggi sekian. tingkat bunga yang berlaku diperkirakan berapa untuk itu berdasarkan itu, karena menghitung present value tiga f aktor variabel ini bisa tidak fair dalam arti bisa itu, selama ini juga pengalaman, itu tidak dicantumkan lebih tidak boleh Terima kasih. KETUA RAPAT {Or. IDA YUSI DAHLAJi) Terima kasih atas penjelasan dari Pemerintah. · Kami kembalikan ke F-PP. J_VRV BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS'~ Kami terima bu, terima kasih. KETUA R~PAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih F-PP. Tinggal Fraksi PDI, kami persilakan. JJLRU BICARA F-PDI (AJiKRSQN HARLE SIHALOHO) Kami sudah bisa menerima. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih Artinya keempat fraksi telah menerima perumusan daripada ayat (2) ini, dan dengan demikian . . . . J~RU_~ICARA F-KP (H. ADIMIR ADIN. MA) Saya ingin bertanya sedikit lagi Bu. Dengan pengertian tarif pajak tersendiri. Jadi apakah itu beda dari 10%, 15%, 20% atau 30% itu beda dia itu. Jadi mungkin umpamanya 17,5%, 22,5%, yang dimaksud ?. itu, angkanya itu apa
61 Tarif pajak tersendiri, kita mengenal kan cuma di pajak itu 10%, 15%, 20%, 30%, kata sendiri ini apa beda mungkin angkanya. Terima kasih. PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) ; yang dimaksudkan jujur memang bisa berbeda dari yang misalnya entah lapisan, bisa tiga atau empat, atau berbeda di antara itu, misalnya ada tarif 10 dan 15, bisa 10, bisa 15, tapi bisa 12, tapi maksimumnya adalah tidak boleh lebih tinggi dari yang tertinggi. Ya, itu lima Terima kasih. KETUA RAPAT CDr. IDA YUSI DAffLANl Bagaimana Pak Adimir ? JURU BICARA F-KP CH. ADIMIR APIN, MA) Kami terima. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Jadi kalau begitu saya ulangi kembali bahwa Pasal 19 ayat (2) ini bisa kita terima. RAPAT SETUJU, KETOK PALU 1 KALI Terima kasih. Kita lanjutkan ke Pasal 20 ayat (1). PEHERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) : "ayat (1), Pajak yang diperkirakan akan tentang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri". KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) : Kami persilakan F-ABRI. JURU BICARA F-ABRI (IR. SOEDJALMO) : Fraksi ABRI dapat menyetujui rumusan pada ayat ini. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) : Terima kasih. Fraksi Karya Pembangunan ? JURU BICARA F-KP (H. ADIMIR ADIN, MA) Setuju.
62 Terima kasih. Fraksi PP ? JURU BIC~ F-PP (QRS. H.H. MUK~.QM AS'AJl.}___;_ Setuju, tidak ada masalah. KETUA RAPA_T___!_ldr. IDA YUSI DAHLAN_}__;_ Terima kasih. Fraksi PDI ? J_TJJJ.JJ BIC}t._[<}\ F-~QJ_lbBERSON MARLE SIHALOHOJ_;_ Setuju. Terima kasih. Kalau demikian Pasal 20 ayat (2) dapat kita terima. RAPAT SETUJU, KETOK PALU 1 KALI Kita lanjutkan kepada Pasal 20 ayat (3). (3), Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat terhadap "ayat (1) merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangku tan, kecuali diatur lain dalam Undang-undang ini." (?) dilakukan melalui pemotongan dan penyetoran sendiri, itu merupakan kredit pajak untuk perhitungan tahun pajak berjalan, tetapi ketentuan ini sebenarnya sama dengan ketentuan sebelumnya, hanya perbedaannya ada tambahan yaitu ' 1 kecuali diatur lain dalam Undang-undang ini", artinya ada beberapa jenis peng hasilan yang dikenakan pajak melalui pemotongan yang sif atnya final. ...... Terima kasih. Terima kasih Kami persilakan Fraksi Karya. JU~_!J BIC..~ll~ F-KP (DRS. ~~GI..$AR~ MARCOS LU~IS) Terima kasih Ibu Ketua. Kami dapat memahami rumusan itu dengan penjelasan tetapi barangkali di dalam Penjelasan itu perlu dipertegas tidak menjadi lain undang-undang ini. sernacam mernbingungkan kecuali pihak tadi untuk dalam
63 Jadi perlu penegasan yang dimaksud "kecuali diatur Undang-undang" perlu penegasan agar lebih terarah. lain dalam rumusannya barangkali itu yang apa begitu, jadi KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih F-KP. Kami persilakan F-PP. JURU BICARA F-PP (DRS. H.A. NANA DJUHANA SUTARY Kebetulan sama dengan Fraksi Karya Pembangunan, jadi ada hal ini dapat yang ingin kami pertanyakan atau penjelasan mengenai masalah supaya dimengerti oleh semua pihak. lebih ditegaskan, supaya lebih terarah, supaya Terima kasih, F-PDI. JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLB SIHALOHO) Terima kasih Ibu Ketua. F-PDI juga ingin mempermasalahkan atau mempertanyakan rele vansi dari tambahan anak kalimat pada bagian akhir ayat (3) yaitu "kecuali diatur lain dalam undang-undang ini". Karena menurut pendapat kami, ya kalau memang di dalam undang undang berlaku, kan tidak usah disebut itu. itu ini ada ketentuan, yang lain itu kan sudah sendirinya Jadi mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan, atau kon kri tnya karni itu dihapus saja, mulai dari kata "kecuali diatur lain dalam undang-undang ini", karena setiap ada penga- turan rnengenai hal yang sama disini ya otomatis itu berla ku diatur diatur lain, jadi kami mengusulkan agar anak kalimat yang hir itu mulai dari "kecuali diatur lain dalam undang-undang itu supaya dihapuskan saja. rnengusulkan tidak usah disebutkanpun, tanpa ada anak kalirnat "kecuali tadi kami mengusulkan agar anak kalimat kecuali terak ini 11 lain", Sekian, terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Kami persilakan Fraksi ABRI.
64 Terima kasih. Kami juga menginginkan adanya penjelasan Pemerintah mengenai kedudukan dari kata-kata yang kecuali diatur lain dalam undang-undang. tambahan dari ini terakhir Dalam penjelasan ini dikaitkan dengan pajak yang bersifat final. Nah, apakah disamping itu masih ada yang lain barangkali, kemungkinan-kemungkinan, ini kami mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pemerintah mengenai "kecuali diatur lain dalam undang-undang ini". Kami persilakan. tahun berjalan tadi boleh dikreditkan untuk pajaknya yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya pajak-pajak yang dibayar dalam Kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang itu, yang dije laskan dalam Penjelasan itu. Di Penjelasan itu diberikan penjelasannya misalnya pada Pasal 21 ayat {7) pada halaman 73 di buku undang-undang, yaitu penghasilan dari hadiah olahraga dan undian, itu adalah dipungut pada waktu diterima oleh yang menerima tadi, dan itu sudah final, pengha silannya itu sendiri tidak diperhitungkan lagi, khusus pengha silan itu sudah dipajaki itu, ya sudah selesai begitu. Misalnya lagi deposito, orang yang mempunyai deposito di bank atas penghasilannya dari bunga deposito tadi, sudah dipotong oleh Bank sebesar 15% dari bunga yang diterimanya tadi. Potongan ini juga sudah final, diaduin juga sama bank belum tentu dikasih bukti, itu final, itu tidak digunggung lagi pada pengha silannya karena sudah selesai. Nah yang seperti ini karena penghasilannya sudah tidak dilaporkan lagi dalam mass media, tidak digunggungkan lagi, maka pajak sudah juga tidak boleh dikreditkan, kalau tidak nanti kan dibayarkan tapi kok jadi pincang, penghasilannya itu tidak digunggungkan pajak atas penghasilan itu dikreditkan, nah negara jadi supaya lebih adil, lebih fair. rugi, Itu contoh-contoh yang kami sampaikan Bu, terima kasih.
65 • KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) : Terima kasih atas penjelasan Pemerintah. Bagaimana F-KP ?. Jadi rumusan ini memang sekarang agak merangsang sebetulnya. Jadi pada akhir kalimat ''kecuali diatur lain dalam undang-undang ini", jadi sekarang di dalam undang-undang ini harus sudah jelas yang mana. Jadi karena ini sudah disatukan dalam undang-undang ini sebaiknya ditentukan kecuali mana pasal mana, begitu, dengan demikian itu akan lebih terarah daripada nanti. Ini tidak jelas diatur lain dalam undang-undang ini. Seolah-olah di dalam undang-undang ini ada ha! belum tercakup. Inilah kira-kira pendapat kami. Terima kasih. Terima kasih, kita lanjutkan. Dari F-KP masih ada, kami persilakan. Terima kasih !bu Pimpinan. Di dalam halaman 69, Penjelasan Pasal 20 ayat (3) ini. Ini ditentukan di dalam anak kalimat terakhir maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu seperti dirnaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Inipun juga masih menimbulkan pertanyaan, ada 2 pertanyaan disini. Yang pertama, seperti yang diungkapkan oleh Pak Aberson, luar pembayaran apakah ada yang dimaksud oleh ayat (3) ini di ayng bersifat final. Yang kedua, apakah jenis-jenis penghasilan tertentu secara limitatif hanya Pasal 21, 22, dan 23. itu Seingat kami yang sif atnya final yang sudah kita bicarakan antara lain penghasilan dari transaksi saham di pasar bur~a, itu juga kalau tidak salah final, kemudian jual beli tanah dan bangu nan untuk Wajib Pajak orang pribadi. Tadi yang dikatakan ditambah lagi dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Dirjen. ini
66 Jadi saya kira kalau memang ada yang sif atnya yang lain dari final, ini bisa kita terima, tetapi kalau arah tujuannya itu hanya untuk final itu, ya kita sebutkan saja disini, tegas, yaitu terhadap pajak ataupun penghasilan yang dipungut secara final. itu mungkin ketentuan ini atau rumusan Saya kira begitu, terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih F-KP. Bagaimana F-PP. JURU BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) Ibu Ketua, saya kira pemikirannya sama. Jadi kalau umpamanya karena yang dituju adalah pemungutan pajak yang bersifat final dan itu tersebar dalam beberapa pasal, kalau masih mungkin langsung ditunjuk kepada pasal-pasalnya kalau tidak terlalu banyak. Dikhawatirkan, oleh karena di dalam pasal itu masih juga diguna kan kata lainnya, jadi di dalam pasal itu sudah disebut ini-ini, tapi ada juga dikatakan lainnya. Kekhawatiran kalau lainnya ini tidak mencakup setelah menyebut pasal itu, saya kira tidak perlu dikhawatirkan, sebab lainnya itu berada di dalam pasal itu. Sehingga kalau ditunjuk dalam pasal itu makanya urusan pasal itu menye~utkan lainnya itu, jadi sudah cukup dengan ditunjuk dalam pasal-pasalnya itu. Saya kira demikian, terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Kami kembali kepada F-PDI. JURU DICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) Terima kasih Ibu Ketua. Memang kalau ditentukan nanti dengan jelas, resikonya kalau ada yang belum dimasukkan itu tidak masuk yang dikecualikan. Tapi kalau kita memang juga sudah tahu dikecualikan kepastian hukum memang demikian. apa-apa yang memang itu, demi dari ketentuan yang bersif at umum tadi
67 Itu sebabnya setiap apa yang harus, dengan sendirinya berlaku. ini dicantumkan apa tidak, kami diatur di dalam undang-undang berpendapat ya ini ya memang Jadi itu sebabnya kami usulkan tidak usah saja ini anak kalimat ini karena ini menimbulkan berbagai penaf siran malah. Jadi sehingga nanti kan bisa lihat mana yang menjadi kekecualian ya tentu ya menaang mungkin bisa berkembang, daripada kita batasi. Jadi dihapuskan saja, kami masih tetap pada pendirian itu bu, jadi dihapuskan saja, kami kira juga tidak mengurangi esensinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. F~ABRI ? Terima kasih !bu Ketua. Dari Fraksi ABRI nadanya sama dengan disampaikan oleh rekan Fraksi Karya tadi. Jadi karena disini dalam Penjelasan ini dikaitkan dengan tadi kami Pasal-pasal yang menanyakan apakah selain itu masih ada yang l<lin, yang masih tersebar di dalam Undang-undang ini. Nah, kalau memang hal itu secara definitif dikaitkan maka sebaik nya memang Pasal ini atau ayat ini mencantumkan nomor-nomor pasal yang terkait tersebut yang dikecualikan. tercantum disini Pasal 21, 22, 23, Kami menganggap bahwa kata-kata kecuali disini dalam kedu bobot dukannya mengkait-kaitkan antar pasal. Jadi kami masih menganggap bahwa ini tidak menyalahi secara hukum justru menegaskan. Hanya yang ditegaskan disini karena diatur lain, itu jadi agak mesti cari-cari begitu, tetapi kalau memang sudah pasti yaitu ada pasal-pasal 'kecuali yang diatur dalam pasal-pasal a, b, c," dan seterusnya begitu. Itu barangkali Pemerintah barangkali ada hal-hal lain yang tersirat kalimat ini. () Pasal 20 ini, akan memberikan di ayat lebih tegas, itu masih memerlukan penjelasan di dalam Terima kasih. Terima kasih.
68 Saya kira keempat Fraksi ada pengusulan dan pertanyaannya, jadi mohon penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah. PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) Terima kasih. Kami mencoba menangkap dan merangkum pendapat dari Fraksi fraksi. yang dimaksudkan disini adalah untuk tidak mengkreditkan Memang final karena final itu ini sesudah dipajaki sudah· yang kepada selesai. Kalau tidak diberi keterangan ini untuk yang final tidak dikreditkan nanti dia dikreditkan, dia punya, karena tidak ada larangan, jadi repot juga. Pengadilannya dia kreditkan, jadi karena sudah sama, kami barangkali juga mencoba sependapat dengan usulnya F-KP lain, kalau yang kemudian di under line, implisitis oleh yang sudah final itu, karena sasarannya toh untuk yang wording-nya jelas seperti yang diusulkan oleh F-KP tadi, kalau alinea 3 menjadi demikian, "Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat terhadap (1) merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangku tan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final", karena sasaran toh jelas untuk itu saja, jadi tidak usah menyebut pasal-pasal yang lain, yang bersifat final. Jadi tidak usah membuka pasal lain, tujuannya memang itu, jadi to the point, lebih informatif. ini substansi Sekali lagi saya merangkum dengan usulan setelah kata "untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final", itu penyempurnaan yang kami usulkan. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih Pemerintah. Terhadap usulan Pemerintah ini bagaimana Fraksi Karya ?. JURU BICARA F-KP (H. ABDULLAH ZAENIE, SH) sudah setuju Bu, cuma saya kira begini Pak Dirjen, ini, perlu di dalam Penjelasannya kalau bisa itu dicantumkan Pasal pasal finalnya itu, jadi bukan di Batang Tubuh tetapi di Penjela san, ini supaya "haqul yakin" saja. Fraksi Karya supaya juga kita itu "marem" juga membaca pasal Terima kasih.
69 KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Fraksi Persatuan Pembangunan ?. JURU BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) Setuju. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Fraksi POI ?. JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SiliALOHQ) Terima kasih Ibu Ketua. tadi menghilangkan dengan sendirinya, ya untuk diganti dengan "untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final", sama saja, setuju itu. Karena memang yang kami maksudkan juga KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) : Terima kasih. Fraksi ABRI ?. JURU BICARA F-ABRI (IR. SOEDJALMO) : Setuju dengan perubahan dari Pemerintah tadi, me~egaskan dan yang panting bagi kami ini sudah mengaitkan, hal-hal yang diatur secara final dalam Undang-undang ini. ini lebih ada Mengenai usul tambahan dari rekan F-KP tadi, kami juga kalau itu dapat disepakati, kami juga tidak keberatan. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Jadi kepada Pemerintah, saya kira keempat fraksi memang jadi telah menyetujui perumusan baru yang diajukan Pemerintah, dengan perubahan di belakang kata "kecuali" yaitu "untuk pengha silan yang pengenaan pajaknya bersifat final", dan dari F-KP
70 mengusulkan pada Penjelasan Pasal-pasalnya dicantumkan kalau memang ada lebih dari Pasal 21, 22, 23, mungkin ada yang lainnya di tambakan di dalam Penj el,:~.san yang jug a didu.k.ung oleh Fraksi ABRI. Mahon dulu keterangan dari Pemerintah, apa mungkin ada pasal-pasal lain selain dari 3 pasal ini. Kemungkin itu ada karena untuk yang seperti yang disebutkan yang securitas Jadi nanti bisa diserahkan kepada Timus, pent.ing kita sudah tahu sasarannya adalah untuk yang final. Itu yang kami sebutkan tadi beberapa pasal ini, plus kemungkinan securitas tadi yang disampaikan oleh Pak Abdullah Zaenie. tadi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi telah kita sepakati bahwa ayat (3) Pasal 20 ini, peru musannya seperti tadi yang diusulkan oleh Pemerintah dan telah saya bacakan kembali, telah kita setujui bersama dengan catatan di dalam Penjelasan nanti oleh Tim Perumus akan disempurnakan Pas~l-pasalnya ini kalau ada pasal nomor yang lainnya yang akan dicantumkan di dalam Penjelasan. Jadi demkian Rapak-bapak ? Terima kasih. RAPAT SETUJU, KETOK PALU 1 KALI Pada Pasal 20 ini, pada Undang-undang tahun 1984 itu ada ayat 4 ydng di dalam RUU perubahan dihapus. Mahon keterangan dari Pemerintah, silakan. Pasal 20 ayat (4) yang sekarang, ini mengenai masalah pajak, ini sudah diatur di dalam KUP, Definisi-definisi masa, tahun pajak, segalam macamnya itu ada di dalam KUP pada Pasal 1 Ketentuan Umum dalam KUP. Tcrima. kasih.
.,. ., J ~- Terima kasih. Jadi ayat (4) pada Undang-undang tahun 1984 itu dihapus oleh RUU karena sudah tercantum di dalam RUU KUP. Kami mohon tanggapan dari Fraksi PP. Kami setuju. Terima kasih. Fraksi PDI. Setuju bu, karena memang ini sudah di masalah masa pajak, sudah ada di dalam KUP, kami setuju. Terima kasih. Fraksi ABRI. Kami setuju dengan dipindahkannva ke KUP karena ini keten tuan formal yang diatur. Terima kasih. Terima kasih. Fraksi Karya Pembangunan. Setuju.
72 Terima kasih. Jadi berarti terhapusnya ayat (4) dari Pasal 20 inipun telah disetujui kita bersama. Terima kasih. RAPAT SETUJU, KETOK PALU 1 KALI Kami lanjutkan Pasal 21 ayat (1), disini a, b, c, d, e. Kami persilakan kepada Pemerintah, Pasal 21 ayat (1) a. PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) : Terima kasih Ibu Ketua. "Pasal 21 ayat (1), Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan jasa, pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh : a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, sehubungan jangan, dan pembayaran lain sebagai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; imbalan Ketentuan Pasal 21 yang pekerjaan, saja. ini sebenarnya sudah ada jug a dalam ketentuan sehubungan dengan atau kegiatan, dulunya hanya untuk pekerjaan lama, cuma disini diperluas jasa, PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) : Dengan demikian nanti kalau kita lihat diselanjutnya nanti juga sehubungan dengan terhadap penyelenggara-penyelenggara kegiatan nanti akan wajib memotong pajak atas honorarium .... ? kegiatan tersebut. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Kami mintakan pendapatnya dari Fraksi PP. JURU BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AP) . . • . • (? ) tun
I I ! 73 KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Fraksi POI. JURU BICARA F-PDI (ABERSON HARLE SIHALOHO) Terima kasih Ibu Pimpinan. Kami hanya ingin untuk mendapatkan penjelasan tambahan dari sehubungan dengan keinginan kami untuk ada batasan Pemerintah pemberi kerja ini. tidak Tentu ada batasannya maka nanti bisa ada kesan perorangan itu yang memberikan pekerjaan kepada seseorang dan dia memberikan honorar ium atau imbalan terhadap pekrejaan itu, dia bisa tidak merasa berkewajiban untuk melakukan pemotongan, dan melakukan penyetoran terhadap ini. Jadi kami dimaksud dengan pemberi kerja itu. ini bisa badan, bisa juga perorangan, karena kalau ingin supaya ada batasan atau kriteria siapa yang Sekian, terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Fraksi ABRI. JURU BICARA F-ABRI CIR. SOEDJALMQ) Terima kasih. Dari Fraksi ABRI untuk Pasal 21 ayat (1) a, tidak ada masa lah dan di dalam penjelasan pada halaman 70 disini memang sudah jelas yang dimaksud pemberi kerja itu adalah baik orang pribadi ataupun badan. Jadi kami secara penuh dapat menerima ini. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Terima kasih. Fraksi Karya Pembangunan. JURV~CARA F-KP (H. ABDULLAH ZAENIE. SH) Tidak ada masalah, setuju.
74 KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAULAN) Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pemerintah. PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) : Terima kasih atas penjelasan dari Fraksi ABRI, menunjuk pada halaman 20, disana memang sudah jelas disebutkan bahwa pemberi kerja itu bisa orang pribadi maupun badan yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sebagainya. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Bagaimana Fraksi POI ?. JURU BICARA F-PDI (ABERSON HARLE SIHALOHO) ; Ini Bu, terutama kami memang ingin ada kejelasan mengenai bentuk orang pribadi itu. Nah orang pribadi itu yang seperti apa batasannya itu yang dia wajib, nah ini yang kita sulit. Ya atau bisa juga itu supir di rumah, atau sekretaris pribadi di rumah, ini sudah banyak perkem bangan sekarang ini sudah demikian, terutama untuk orang pribadi ini yang maksud kami memang ada batasan, sehingga mission-nya ayat ini atau undang-undang ini jelas begiutu, karena kita ini kan mau bertujuan untuk menambah subjek dan objek pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan. Sekian, terima kasih. KETt}A RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) : Kami kembalikan lagi kepada Pemerintah, mungkin ada tambahan penjelasan, silakan.
~:,'l'J :r , ~· : ~ ' .FUAD BAWAZIEit' : · Pada hakekatnya .memang kalau orang pribadi mengerjakan pekerjaan orang lain dan dibayar gaji, dan gaji itu di atas PTKP, seharusnya dipotong. Pelaksanaan Pasal 21 ini diatur dalam suatu petunjuk yang nanti kita bisa lihat di dalam ayat (8) KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) Bagaimana ?, masih ada pertanyaan Pak Aberson? JURU BICARA F-PDI (ABERSON HARLE SIHALOHO) Masih belum mencapai sasaran seperti yang kami kehen daki itu. Jadi begini, tanya ini masyarakat terutama orang pribadi, terus terang dia tidak merasa ada kewajiban itu, nah kita sebut, oke saya setuju, kriterianya kalau dia memperkirakan bahwa orang yang mendapat imbalan itu kan begitu toh. Bahwa honorarium atau imbalan yang diberikan ini sudah melebihi dari Pendapatan Tidak Kena Pajak, tapi ini kan harus imperatif dan jelas sehingga setiap orang yang tidak melakukan itu, dengan adanya ketegasan dalam undang-undang ini bisa ada sanksi. Kalau hanya begini saja ya, ya memang memunguti pajak itu rasanya kadang-kadang tidak enak tapi ya kita bernegara kok ini. Jadi disini masih bleum jelas, di ayat (8) juga itu hanya menga tur tata caranya. Ini tadi kriterianya yang seperti apa orang pribadi ini terutama yang kita haruskan itu. Itu kan harus ada batasannya supaya nanti memang ini dalam penyuluhan pajak kepada masyarakat itu, ini sekaligus bisa dimasyarakatkan, disosialisasikan. Sekian, terima kasih.
76 Jadi apakah seluruh pribadi yang memberi pekerjaan itu terma suk di dalam definisi ini, begitu ya Pak, harus memotong artinya tidak ada pengecualian, apakah demikian maksudnya ?. jadi Kami persilakan Pak. JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) Itu justru yang ada batasannya. KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) : Kami persilakan Pemerintah untuk memberikan tambahan penje lasannya. PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) Terima kasih. Jadi pertama dulu menjawab, ini memang Pak Aberson itu nanyanya itu kejauhan, belum sampai ayatnya sudah tanya dulu. Jadi pertama yang wajib melaksanakan adalah pemberi kerja baik orang ataupun orang pribadi, ini ketentuan dulu. Jadi kalau ada orang pribadi misalnya Pak Aberson, supirnya gajinya Rp. 1 juta sebulan, Pak Aberson itu wajib, harus wajib motong sebagai pemberi kerja, kalau supirnya Pak Aberson gajinya Rp 500.000, berapa kawin tiga anak, Rp. 500 ribu kali, selisih nya, jadi ada bagian yang kecil berarti yang kena memang istilah nya potong PTKP, itu wajib. Perkara itu orang itu melaksanakan atau belum, saya rasa harus dibedakan, kita bicara di undang-undang. Kemudian ini buku penuntunnya itu tadi, buku penuntunnya itu memang rinci, jadi buku penuntun dari pelaksanaan ini kalau diundangkan lebih tebal dari Undang-undang PPh-nya itu, terus terang saja, karena disini diatur· mendetail ini, apa, siapa. Namanya itu buku petunjuknya, seperti kita mempunyai buku SPT itu ada buku petunjuknya, ini buku petunjuk
77 untuk para penJngut,ayat (8) ini, jadi nanti disitu untuk secara lengkap nya tidak kena pajak , batas upah karyaNan harian ini, jabatan don sete rusnya atau hal-hal tertentu. TerirnJ '<asih KEnJ!\ RA.DAT : TerimJ kasih penjelasan yang soya kira panjang lebar sudah terjelas kan, bagaimJna Pak A~erson Setuju Bu. KETU~ RAPAT TerimJ kasih, jadi kalau de11ikian e1pat fraksi ado pertanyaan, dari FP? silahkan. J~ .. HJ 81CAqA. !=P? (D~S. H.M. MJ~v\ AS'A')) : lni bisa gak Pak Fuad !lntong honornya supir Pa'< A~erson dari gaji o-=>~-nya Soya kira, terimJ kasih, kalau 1n~1nng de11ikian berarti keeTpat frak si telah bisa ,mnyep:ikati m~nerimJ Pasal 21 ayat (1) a. TerimJ kasih. (RAPAT SEl\JJU) Kita teruskan kapada ayat (1) b. Silahkan. PoVt~INf~--i (D~S. I SV.\iL TA\16 IR) : b. Bendah:JTawan Pe;n?r intah yang ,,,.'!mbayar gaJ i , upah, honore r i u111, jaan, jasa atau kegiatan. tun j an g an d an p ember i an l a i n s eh u bung an den g an peke r - B=ndaharan pen?rintah ini bisa bendaharaN~n pusat, bendaharawan °en?rintah ').:terah, instansi atau leTbaga Pen?rintah atau juga bisa '<8~1 yang ;11~1ba­ yarkan gGJji, upah, tunjangan don honorariu.11, w.:ijib !TI311)tong P?n atas im balan yang diberikan kepada pihak lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. D.Jn ini diketentuan sudah berlaku. Ki= TU!\ RAPAT ••...•••
78 KETUt\ RAPAT : Ter imJ kas i h, FPL>I J~.HJ BICAqA ~PL>I (A'3~SQ\J M~q;_i: SIH!LJJ-D) Te r iml ka s i h Bu • Koni ingin untuk lebih 1n~Tbuat ayat (1) huruf b ini pas dengan ke nyataan di lapangan, supaya pas begitu ya tentu kalu ado gab antar U1dang undang ini denagan kenyataan di lapangan ka UJ ini nantl kurang relevan tidak full cover, yaitu sebagairruna kita ketahui BendaharaN.:in itu tidak hanya di leTbaga pe11?rintah ada di leTbaga negara lainnya, kalau ini Pe m?rintahan berarti BendaharaN.:in di D.'=R tidak ikut, BendaharaN.:in di Bepeka tidak ikut atau Le1baga Tertinggi don Tingga ~egara lainnya, jadi seingat koni untuk m~1paskan tadi dengan kenyataan di lapangan don juga konstitusi kita •mka disini Bendaharawan leTbaga'-leTbaga Negara, nah itu sudah ter cakup seluruhnya. Sekian teriml kasih Bu. KE1Ut\ RAPAT : TerimJ kasih, ka11i silahkan FAq~I D.:iri FA'3.~I secara substansial tidak ado TIJsalah, nanm kani juga ingin 1TI~ndengarkan penjelasan pe11~rintah atas pertanyaan dari rekan FPOI tadi untuk dapat kaTii ikuti juga permlsalahannya. TerimJ kasih. KETUt\ RADAT : Ter imJ kas ih, R<P ? JU~ 3 I CAqA A<P ( D~S. SA'3.£\~ KOS'A3 IN)) : KoTii bisa ·TI~nerimJ, nah ini saja untuk m~njaN~b apa yang ditanyakan oleh rekan dari FPL>I, Sekjen di LeThaga-leTbaga Tinggi Negara itu formlsi nya adalah sebagai pegaNoi negeri, jadi bukan leTbaganya, jadi B~ndahara­ w~n yang ado disana itu seTIJanya adalah pegawai negeri yang tetap disana Jodi sudah 1TI~lakukan tugas, jadi kalau ini LeTbaga Pe,,~rintah sudah tepat kirn-kirc1 s~, !",ckiun Ter im:i kas ih, FP? ? JU~J BICAqA ~pp {D~S. H.A. N!\1\11\ QJJ;!\'l!\ SUTAqY) : Koni sependapat dengan saran dari P.<P kQrena •TI3Tilng Sekjen ini adalah pegaN.:ii negeri, bukan pegaNai OJ~ otau pegawai Bepeka, terirnl kasih. KElU!\ RAPAT •••••••••
79 KETU~ qA.OAT : TerimJ kasih, saya kira karena ini diskusi tentang bukan pegaNai negeri, pegawai pe11:rintah tapi yang kita persoalkan adolah istilah benda harawan pe-n:rintah, dim1na oleh pe11:rintah juga diberi penjelasan berda sarkan APa~ su'Tbernya. KaTii persilahkan FKP ado taTbahan silahkan. JU:U '.31CA~A l=KP (H. Al3:JJ_l...A\-i ZA'=NIE, S~) : Jodi ini soya kira untuk m!nge-rukakan apa yang dikatakan oleh Pak A~erson tadi supaya pas dengan konstitusi don jug~ pas dengan sisteTI keta tanegaraan kita. Kalau kita lihat LeTbaga-leThaga Tinggi N~gara yang ado katakan ')?R, Bepeka don lain-lain 1TI!reka itu 1TI31punyai Sekretariat Jenderal yang dipirrpin oleh seorang Sekjen, bagaimJnapun juga Sekretariat Jenderaj ini adalah itu unsur pe-n:rintah, unsur eksekutif yang ;n!rupakan ele~n servis yang ditugaskan untuk m~Tberikan pelayanan kepada leTbaganya. Jodi t idak per lu UT\)ainnya 'J.-:>rt i tu punya B~ndaharaNan, BendahoraNan itu ya yang ado di Sekretariat Jenderal itu, Bendaharawan ado di Sekreta- r iat Jenderak Bepeka i tu , don m~reka i tulah yang m~mayarkan gaj i ki ta yang 1n21bayarkan apa gaji kita, bukan 1TI3mayarakan yang iTI3Tberikan gaji ki ta i tu •mreka lalu TI:reka potong long sung se11rn bendaharaNan yang ado disitu, jadi D-:>R itu tidak punya bendah3raNan, B=peka tidak punya bendaha raw~n yang punya itu adalah Sekretariat Jenderal-nya. Jodi soya kira be gitu sudah tepat ini bahNa bendaharaNJn peTI:rintah, dak tahu kalau 'JJ.)-nya dirubah. Terim1 kasih. Soya buka saja 1nmgkin ado tanggapan loin dari fraksi lain tamahan atau FP? ado 1n3-rberikan penjelasan tanggapan Pak, silahkan. JU~J BICA~A l=P? (D"'.{5. H.M. MJCR~A AS'A')) : Jodi soya kira iTIJsalah B=ndaharaN~n ini yang punya Nawenang ko11tabel yang 1TI3T\)Unyai w~w~nang koTitabel itu tirrhul dari pada Newenang otorisator w~wcnang otorisator tirrbul oleh karena dia pelaksana dari pada A0a~, soya kira itulah urut-urutnya itu. K€nJ~ RADAT Jodi m~nurut FP? dengan lain perkataan 9=ndaharaN~n ps11~rintah ini sudah tepat Pak ? TerimJ kasih, mJsih ado tanggapan lain, mJngkin pe11:rintah ado taTbahan lagi, tidak ! Ka11i keTbalikan ke FPOI JU~J 8ICA.q~ ~01 ...
80 KETU~ RAPAT Ter imJ kas ih, bagaimlna keterangan Pe"'Tr~r intah . Pev\~INrA'-i (D~. R.Jt\') BAWA'ZIER) Soya rasa sudah cukup jelas yang dijelaskan itu, m~TIJng istilah Benda haraNan Pe11~rintah itu 111~ngcover yang dimJksud se'TlJanya itu, oleh karena su:rber-suTher, i st i lah ini m~-nlng ;11~lekat Bendaharawan Pe11~r intah i tu se suatu yang subernya dari A0 a\J, jadi walaupun D~misalnya di M~ itu, 1 su:rbernya adalah dari A0 a\I, itu dala-n istilah U.TIJ.TI disebut bendaharawan pen?rintah. TerimJ kasih. segala sebagai KETU~ RAPAT : TerimJ kasih, saya keTbalikan kepada FPUI etas keterangan-keterangan dari fraksi-fraksi rnlupun peTl~rintah, silahkan Pak. JU~J 13 I CA~A t=p.) I ( A'3ERSO.\J M~H.E S IH~_Q-D) : Ya, walaupun seTtJa tiga frasi yang lain don pe'TI~rintah berpendapat sa-nJ, tapi itu tidak m~Tbuat ka11i harus sa11J karena kita ada persepsi soya yang apa dengan sengaja ini dikelirukan, saja dak tahu, tapi kesan ada unsur kesengajaan, pegawai negeri itu bisa dite"'Tpatkan di Pe'TI~rintah­ an bisa di D.Jrt oisa di M'=R bisa di Bepeka bisa di M~, pegawai negeri tidak som dengan pegawai peTt~rintah. lni kekel iruan yang ·.-n3nurut soya apa ini disengaja untuk keliru, ini agak serius ini, jadi bukan berarti, kani bukan hanya untuk mJU benar sendiri, tapi yang je)as bahNa pegaNai negeri seperti yang dikatakan oleh Pak Saber tadi, tidak betul bahwa pegawai ne geri itu adalah saTIJ dengan pegawai peTt3rintah, berbeda. Itu sebabnya po- 1 it is juga kita salah bahwa Korpri itu kite anggap adalah pegaNai pe-n~­ rintah, tidak ini kekeliruan yang sangat luar biasa sekali, soya tahu ini disengaja rekayasa politik, nah 111Jri kita bicara barangkali ada kese"Tpat an tapi jelas berbeda, mJkanya pegawai negeri bukan abdi pe'TI3rintah, dia abdi negara. Nah ini barangkal i juga keseTpatan untuk mJsuk, sul it juga TI~ncari kese"Tpatan seperti begini m~nerangkan begini, ya walaupun di Panja P?h ini, betul jadi agak langka juga, bahwa untuk mJsuk ini sudah dikatak an sulit, ini pas mJsuknya itu. Jodi ka-ni B:.i Ketua dengan Pak Oirjen 1-rosih tetap, bahwa kani m3nghendaki agar ini supaya pas dengan kenyataan di lapangan don pas dengan konstitu si kita, mJka disini yang dimJksud Bendaharawan ini adalah bendaharaNan ~eTbaga-leTbaga negara, jelas. Dan ka-ni tahu itu yang dimJksudkan disini bukan bendaharaNan pe-n3rintah. Sekian terimJ kasih lbu Ketua. Ketua Rapat ••..••••.•
81 JU~J BICAqA ~ff)I (A'3~SQ\l M\~_E SIH!\'_Q;)) Kani m3sih teta) B~J kare;i3 Sekretariat Je;ideral itu sekali la;Ji kaTii m:;i;Jata'<a1 jia 3dala1 ;J2;J3Aai n=g2ri 9JlO:l;J31 satu yang di temJatkan n:!l jaji se:<je;i di Le11'Ja;ia i tu., eselo1 I peg:ltJai negerL d3n i tu tidak a83 :_e11'Ja;ia Se:<retariat Jenj=raL kesekretariat jen:ieral dari DPR., kesekreta riata1 jenj:ral dari M31kan3h Agun;J., kesekretariatan jenderal dari Bepeka :131 m~reka i tu .a2gar1ai n::g2ri Eselo1 L buk:Jn .Jega-,,Jai pmerinta'l ::selon I bJ~anJ sekal i la;ii kani m3J n=n;iatakan '<a11i ta1J sen;mja ?e!l;i2rtian i tu di arahkan kesa1a taoi kani tidak m3J ikut d2n;Ja1 itu., kani m31\J:J1yai pendi rian sendiri. Ja::H kani teta? rren;i1end3ki ini aj3la1 Be;idah3rawa1 1_elba;J3 i_e11'Jaga NegaraJ karena i tula1 '<erwataa!1YaJ ya kalau untuk ini kani setu jui ki ta pending dulu ya <alaJ l)2lun bisa <eseµakata1 seka""a1g ya u1tuk m2nghalan;Ji ya1;J sela1jutnya ka1 1TI3Sih 3d3. KETUA ~APAT : Ba;Jaim3na cABRI atas usul dari FPDI. JURU BICARA FABRI CIR. SQEDJ~_MJ) : Saya kira karena m3n3ng sudJt pandangnya suda1 aga< s~dikit b21UTI l<e te1u, jadi saya '<ira m3.1Bn;J J1tuk m~ngheiBt nB11m1faatka1 t.Jaktu yang aj3., saya <ira ini dip.2;-ijing saja BJ. KETUA RAPAT : Terim3 kasihJ FKP ? JURU BICAqA ~KP <H. AB~jLLA~ ZAENIE., SY) Ini seba;iai contoh saja B~J kataka1 ·_eTi)3Q3 Negara., sekaran;J u1pan3 '<alaJ Pe-rer inta1 Daerah ya:1;i m311Junyai ha'< oto:ioni Daera1 Tin;Jkat I ataJ 1Ja::rah Tin;Jkat II yang diseb:..it d2nagan Pe11~rinta1 Da~ra1 Tin;ikat I ., Pe ·_ema;ia m::rinta1 Tin;J'<at IL m::reka juga punya bend3harat1a1., i tu lJJkan da1 \Jegara.1 bukan J?r< i tu.1 buka1 Be;Jeka., tapi m~re:<a ?unya )2;ija1aratJan in~reka rn311Jto1;J ju;ia ?ajak-pajak yang b2rasal dari gaji pegawai oto1:rni ya1;J 3d3 ji Da:;rah i tuJ jadi b3;J3im31aou1 juga Pak Aberson., ke113ri::pJ1 ju;J.3 B:::pak kalau 'J2nd::ih3rw31 itu .Jasti unsur p2Jerintah se;Jerti dikata<a1 )leh r:Jak Mu'<r-on ta:ti :J d3k a'<a1 3:13 'Jendahara~an di DPR., b2n8aharawan di Bepel<a itu tid3k aka1 adaJ WJ:l;J 1a1131ya ua1;i itu kan dari APB~ benja13rat.J31 M~ :J i tu. Na1 '<alaJ seoran;i ':selo:i I :J Sekje;i 3)3'<a1 Se\<jen De;Jarte11=n '<eua1ga1 Sekje;i J?r<., Sekjen itu ya ?293Aai n:;g::rL Bendaharawa1nya ad3 ben:131arawan disitu. Saya <ira itu 'Ja1::i1 ?SllikiranJ terim3 '<asih i<ETUA qAPAT : Si lahkan Pa'< NJvya1 tida~
82 JdRU BICA'iA A<P Terim3 kasih Ibu PimJinan =:nak kalau misalnya nanggapi Pak Aberson supaya saya gak dikerjai 2 i<al i oleh Pa'< .Aberso:i :ien3gan radio ya1;J berku1Bnd31g ini. Jadi Ibu -Jim pina1 m3n3ng dala11 :ial ini titik tolak kita sud3h lain., titik tolak kita rn;irn ini sud3h m=nyangkut suatu aspek yan;J in;iin., saya ngerti aJa yang .jicaJai oleh Pak Aberson., jadi a~a·na113nya seperti kata ora1g Pak Aberson '<alau kita oran;J timJr inL ikan didala11 laut suda'1 ta'1u ja1tan betina1ya Jadi dala11 h3l ini kita tentu Tiengingat dulu DPR., DPA., M~., Beµeka itu ad3- lah Le11'Jaga Tinggi Negara dan dia adala'1 t>ukan ;:>a'Tierintah., jelas did3la11 .3tru'<tur ketatanegaraa1 '<i ta., dala11 struktur huku11 ~<onsti tusi ki ta., di sa1ping itu sebagai elell~n servis m3ka di setiap Le113baga Tin;igi dan Ter tinggi Neg3ra itu a:ia !<esekretariat JenderaL ini tidak dapat dipisahkan .ta ini adalah :J9ll=rintah., ini adalah paierinta'1 m3ka oleh sebab itu kare na :jia m:ru;lakan :lari pada a)arat atau orga1 Ja1erinta'1 ini m3ka dia akan tetap tunduk kepada sellJa aturan-aturan 1nJlai dari pad3 ICW d3n seba9ai m3camya sehing;ia na1ti did3la11 tugas bendaharatJan itu a:ia aturan- aturan tertentu. <NOVYAN KAMAf\L SH) Jadi ke1Dal1 sepert1 kata Pak Zaenie tad1 itu., ya istila'1nya m~11ang Sekretariat Jenderal DPR teta:Ji sebagai Sekretariat Jenderal unsih adala'1 :lrgan pemerinta1·i., aparat p911;rintah yang takluk kepad3 Peraturan-peraturan yang :1ikeluarkan Jntuk keµentinga1 a:Jarat pa1erintah tersebut. Jadi oleh sebab itu Pak Aberson dari satu segi saya agak m~ndekat pe.11ikiran sa113 3= n:J3n 'Jak Aberson tapi tit ik tolai<nya t id:tk dibicarakan disini baran;Jkali Pak., karena dulu 1n9113n;J q2rnah diad:t'<an suatu se11inar waktu itu .n:tsih hi taJi dup alm3rhuTI 3aJak Sayuti Melik. Pak Sayuti Melik pad3 ·Naktu itu., pad3 'Na'< tu i tu dia tergantung dan dia sto;J sa11Jai di sana., karena Sekreta r iat Jenderal .i tu tetaJ dianggap sebagai suatu organ dar i pada pa11=r intah 1nJ1gkin Jaji didalan 1al ini Pak Aberson )arangkali akhirnya kita 3gak m:ndekati kesepakatan Jara1gkali., bahwa bendaharawan ya1~ 3im3ksud :1isini adalah m3~31;J bendaharawan pe'Tierinta'1. Jadi inila1 )arangkali se kedar urun remug dari pada ka11i untuk m:lih3t Pasal 21 ayat <D hurur b ini., jaji itulah yang Tielakukan pe11Jto1ga1-pa11Jtongan tersebut dan tadi telah diu1;Jkapkan oleh Pak Zaenie sebagai contoh di beberapa daera'1., tapi apa yan;J Pak Aberson 1mksud., saya dapat memaha11i saya m~ngerti barangkali pada suatu saat kesana arahnya Pak. Jadi setela'1 se.11inar yang diadakan i tu dulu i tu cuku.J lengkap hadi r pada ·i'Jaktu i tu saya dak ingat tahun 1974 ata~ 1975 barangkali pada waktu i tu., m3ka1ya 'Jerakhir di'sana pada wa'<tu itu senagaim3na berlaku pada saat sekarang ini. I tu barangkali seked3r tamahan lb~ '<etua., ter im3 kasih. ! : ',. i kE:fuA r{APAT .T~. :: ..
83 :<ETUA RAPAf : TerimJ kasih, tadi ado taTI)ahan penjelasan dari Pak NJvyan dengan pantun-pantunnya bahNa •TI311Jng bendaharawan di LeTbaga Tinggi Negara-pun adalah suatu organ pe11=rintah, bagaimJna Pak Pen=rintah lTIJsih ado taTbahan Silahkan. P~INTAY (D~. H..Jt\') B.~NA'llffi) : Sedikit Bu, m3T1Jng yang diatur ini m=njelaskan keTbali sedikit Pak M.Jkra11 1ang diatur dalan ION itu adalah bendaharawan pen?rintah, karena itu dialah yang diaudit oleh Bepeka oleh B?.<P karena itu Sekretariat Jen tetap deral 0Jrt, MJ~ don sebagainya tadi itu juga tetap bendaharawan itu diaudit oleh Bepeka don BP~P, kalau dia tidak diklasifikasikan sebagai bendaharawan peTI~rintah dia tidak usah diaudit oleh Bepeka don B~ dia tidal lagi diaudit dia tidak tunduk dibawah ION. TerirnJ kasih. KETUt\ RAPAT : TerimJ kasih, soya kira sudah panjang lebar dari senJa pihak, ka-ni persilahkan Pak A~erson dari FPOI. Ter imJ kas i h Bu Pirrp i nan Setelah m~ndengarkan penjelasan dar i berbagai pihak Pak Novyan mJu pun ditan1ah dengan Pak Dirjen, kani senJkin yakin bahNa kani berado pada lebih pandangan yang benar don coreck, justru Pak Zaenie yang sebetulnya m:nnenarkan kani lagi karena ·n=ngkaitkan tadi dengan A0 a\J. A0 a\I itu ang tadi garan don pendapatan belanja negara bukan pe11=rintah, jelas kalau audit yang dikatakan oleh BA<P itu auditor pen=rintah bukan auditor negara auditor negara itu Bepeka, itu konstitusi ini bukan kata kani, kalau pan? rintah ':).:ierah tadi dikatakan itu sudoh termJsuk bagian pe·mrintah y,aitu Le-rbaga Pe-n?rintah ~~sekutif oto11Jtis bendaharaNannya itu disitu, tapi dengan apabila 1n~nyebut ~endaharawan pe-n?rintah berarti LeTbaga Bendahara- w.:m yang ada di leTbaga-lemaga ne9°Jra lainnya tidak rmsuk, A0 a\I juga bukan Anggaran Pendapatan don ~~agaran Pen=rintah bukan A0 a?, Jodi tedmJ kasih 8'J dari penjelasan ini mJlah lebih m:nhuat ka11i .<ita lebih yakin lagi bahNa kani benar apalagi kata-katq yang terakhir tadi penutup dari rekan yang tercinta. Jodi kite •TI?nuju kesana kata Pak NJvyan. Terirm kasih 1\IB11Jng soya kira kite harus m?nuju kepada yang benar, itu soya kira, soya kira setuju Bu tapi mJri W.1is toach fro11 now Ter imJ kas ih '3J.
KElU~ RAPAT : Ter imJ kas ih, soya keTh~l ikan kepada fraks i-fra'<s i bagaimJna ini se lanjutnya ini, koni persilahkan FKP. JU:U BICA~A R<P (H. AgJJ_l..A'-1 ZA8\llE, S~) Soya itu 111?rasa iTIJlu kalau Pasal 21 ayat (1) ini dipendingkan itu, sebab sudah jelas ini bendaharaN~n itu tidak ado bendaharo~~n Bepeka, bendaharawlln M\, bendaharaNan .r::>.-=>rt ya past i m?lekat didalan •Jnsur Sekreta r iat Jenderalnya itu kecuali kalau tTIJU dirubah itu, jadi soya aneh ini. juga KEnJ~ RAPAT : TerimJ kasih, FP? ? soya kira B~pak akuntan. JU~J BICA~A ~P? (015. H.M. MXR:>A AS I A')) : Jadi soya pikir bertolak dari APa\I itu yang 1mlaksanakan pe·mrintah p"Tl?rintah itu Presiden 1n3·rpunyai hak otorisator tertinggi don hak otori sator itu tirrbul kepada para Sekjen sebagai pe"Tl~gang kontabel behir~n-nya para ~eTIJdian bendahara •n3Tpertanggungjawabkan kontabelbegher dari pada Sekjen, Pen?rintah 'J~erah 111?ngapa dia n~1punyai bendaharawan sediri karena dia punya ~oa~, AP2D itu 1n?nirrbulkan otorisator kepada G~bernur, GJbernur dia •TI?nirrbulkan kontabelbegher-nya kepada Sekwilda atau kepada siapa, nah keTIJdian bendaharaNan Pen?rintah Tingkat I m?lakukan pertanggungjawab kon tabel beghir-nya sehari-hari. disini, kalau yang lebih disini mJngkin diaturnya di te~at lainlah, bersom-som Pak Aberson Jodi kalau dalan ;oal ini borangkali itu yang dimJksudkan '<ElU~ RA.OAT : Ter imJ kas ih, FA'3~1 ? JU~J BICAqA -=AH~I (IR. SQ3)JA1.MJ) : Jadi dar i kani setelah mengikut i pamicraon ini tadi, jadi per tanJ tadi koni bisa m~ndukung pending, kalau 1n311Jng ini akan kete"TlJ-tenJ dari ospek wJktu topi kani bohNa dengan penjelasan-penjelaso~ dari rekan-rekan sisteTI tadi, hal inilah m?nurut kani yang sudah berjalan dalan tatanan hal 1ong berloku di. Indonesia ini. Jodi kani tidak m?lihat ~danya suatu J ya~g perlu diperponjang lagl, kalau m~ngingat bahwV.:i 1msalah yang ingin di I 1,, .;,~r,~ ··• '·~~R1!t ... ~;;; :H~~,~~,'~~};l~·;~n:";i~h 1~~~"M~'i~'.;~;%~~~i'''~~~tq~;J~e~h i eJLnya Jf@~s .. 9J~;"l'nl.S,Q1,,l,~~~ ,y1<;JJ19. •c.-.l.>,e.r~,an.g~,Yl, .gsi,~t. :den9q,n1 pene r irrna n ··::1'.l:i ;sAn i_;, .1q.Q; ·.. ,, u~.( fodi, jadl''.l<oni t idak m~lihat lag,j ado $UOfU hal yang •Tt'~ngganjal , . )'"' " ' ·:: ··~.<' i~; ·',··" .. ·,F~~-' disini ••••••
85 disini kalau apalagi kalau 1mu perpanjang dala-n pemahasan lagi. Jodi ka-ni m?nghirrbau kalau kiranya dari rekan FPUI bisa 1n?ncoba •TI?renung kan tadi penjelasan-penjelasan baik dari pe'Tl?rintah 1n1upun dari rekan rekon yang loin. Teriml kosih Bu ~ru!\ RAPAT : Terim1 kosih, setelah kito todi mendengor dari Pak MJkra'Tl itu teori kontobigaet-nyo don ko'Tltobel beghier-nyo, soya kira soya sendiri jugo baru terbuko ·TIJtanya, jodi seorang dokter baru terbuka, mJdoh-rnJdahan juga rekon-rekan kito dari Pn:>I bi so •Tiengoko.,,-jir keterangan secaro teori dari Bapak MJkro'Tl sebagai okunton tadi sehinggo .nmgkin t idak per lu ki ta pen dingkon,. yang kato Pak Zaenie tadi mJlu kalau kita pendingkan, bagaimJna Pok Aberson JU~.J BICA~A FAJI (A'3ERSO\J M~~ SIHt.LO-D) Ter imJ kos ih Bu l(o-ni untuk m~1per juangkan sesuatu yang ko-ni anggop benar, kaTii jadi justru ini m?nyangkut adalah bagian dari poda hak buged, kalou tadi diko tokan dala-n sool A0a~, Presiden itu adalah 1TI?njadi otoritas yang tertinggi justru berdasarkan U..O 1945 ltu sangat kellru sekall, hak buged itu 1n?nu rut Pasol 23 U..J) 1945 oda saTIJ 'J?R, Presiden itu hanya •TI?laksanakan justru dala-nrn?laksanakon itu ':>.~~ narus m?ngawasi, opokah Presiden itu •n!loksano kan A0 a.\J itu sesuai dengon yang ditetapkan oleh ':>.~, justru itu don Bepeko jugo •TI?ngaw~si Presiden atau pe'Tlerintoh apakoh sesuoi yang diloksonakon oleh Presiden itu dengon yang disetujui oleh cx:R , kito tidok bicoro di s ini mJsoloh ko'Tltobel atou t idak didoloTI persoolon APB.\J ini don ki to je los noTIJnyo sojo bukon anggoran pendopoton don belonjo peTI?rintoh, don kito tohu dolo-ntJJ~ 1945 pun ado LeTbogo-leTbogo itu yang secoro berdiri sendiri bukon ounter gour or net kepoda pe'Tl?rintoh, dio •TIJloh seqerojot tidak betul, dalaTI soal ottaritas juga tidak de'Tiikian, jadi kaTii bukan untuk m!ngodo-odo Bu don ini odoloh keputuson dori podo froksi koTii seper t i yang koTii sudah kotakon bahwa apobila okon beruboh dori sikop ini horus koTii bowo logi ke dalon froksi ko-ni. Topi koTii toT\Jung seTIJo pendopot don koTii okon loporkon jugo didaloTI froksi ko-ni, korena di Ponjo yang loin jugo berteTIJ dengon hol yang ini, R:>I okon 1n~Tpunyai pendirion yang saTIJ koni yak in, soT\:>oi todi m1loTI ~<aTii m1s ih tetop de'Tlikion • Seki on, ter im1 kos ih Bu ~ElU~ RAPAT : '' : ! TerianJ kosih, soya kira ini psrllicaraan 11l~1lln9.t0Tbah dala-n don ber canggi;b~;:Y'i . s~ya.,kira tadi usu! Pak N)vyan untuk. s;eminar atau ::sirrposiu-n tadi fsoyd k ra ·TI~'TlJng tepat sekal i untuk kapan-kapari · Pok ki to odakan karel\1 ........
86 karena rasanya lebih canggih ini peTbicaraan, nonJn de,,ikian Tl~TlJng ka11i m?ngerti rekan dari fP.)I, kalau de11ikian karena ini sudah suatu pendirian fraksi, kite tawarkan untuk pending bagaimJna ? de,,i kite untuk terus kepada pasal lain, m;ngkin karena ini taTbah canggih ini, bagaimJna, tadi FA'=RI, silahkan Pak. J .. H.J BICA~A. f=KP (H. A'3.JJ_l..A'-i .ZAc:NIE, SH) : Ya, kani bisa 113TlJkluni ape yang diungkapkan oleh Pak Aberson bahwa TIJsalah ini sudah .11~rupakan pendirian dari fraksi, oleh karena itu bagai mJnapun kita berdebat satu ·Tiinggu tidak bisa putus ini don ini akan di bawakan kepada fraksi. Tentu dari R<P juga akan 1TI?laporkan ,11Jsalah ini kepada fraksinya bahNa terdapat mJsalah begini, bagaimJna kita. Jodi ka11i bisa .mnerimJ ·msalah ini untuk dibawakan kepada fraksi lebih dulu oleh FP.)I don karena itu yah tidak ada alternatif lain kite •TI?nerimJ pending. TerimJ kasih TerimJ kasih, FP? juga setuju untuk di pending ini ? JJ~,J L3 I CA'=<A. t=pp Setuju. Jodi, soya kira. Pe,,~rintah bagaimJna Pak ? Soya kira kita telah sepakat untuk ayat ini belu11 disepakati yang diputus kan untuk di pending, don Pasal 21 ayat (1) b berarti kita pending {RA.DAT SElUJJ) Ke11Jdian kita lanjutkan kepada Pasal 21 ayat (1) c. Ka11i silahkan. Pav\~INfA'-i (D~S. I SM~IL TAt..AS IR) c. D.:ina Pensiun atau baden lain yang m~mbayarkan uang pensiun d::i1 p·embayaran lain dengan na111J apapun dala11 rangka pensiun Jodi disini D~na Pensiun 111~11)tong tar if pensiun yang dibayarkan kepada para pensiunan,~sebaliknya poda Naktu pekerja ,TeTbayar pensiun itu diper lakukan sebagai pengurang penghasilan dari kegiatan jasa tersebut. Da11ikian penjelasan '<ETU~ RA.PAT TerimJ kasih, kani keTbalikan kepada FAB.~I.
87 JU~ BICAqA ~A'3.~I (IR. S03)Jfl.J..M')) D.:iri FA':HI tidak ad·J1msalah untuk Pasal 21 ayat (1) c ini. KETUt\ RA.PAT : Ter iml kas ih, A<P ? JJ~-J BICAqA R<P (H. K>IMIR .A')IN, M\) Duri FKP tidak ado TIJsalah tTI?ngenai Paso! 21 ayot {l) c. KETU~ RAPAT : TerimJ kos ih, FPP ? JJ~J BICA~A FP? (CRS. H.M. MJ~V\ AS 'A')) Deni aan adanya rencana 1J.1dang undang yang baru ini, kal imJt yang baru ini mJlah lebih jelas don lebih gOTblang, terim ~<asih. Ter lml kas ih, FR:>I ? JU:U 13 JCAqA Fl1) I Setuju B~rarti kee,,Jat fraksi telah 1n?nyetujui acuan yang diberikan pe,,~rintah m~ngenai Pasal 21 ayat (l) c. berorti kite bisa terim1, TerimJ kasih. (RAPAT SEl\.JJJ) Kita lanjutkan kepada ayat (1) d Pasal 21, silahkan Pav\:RINTA~ (~S. ISV.\IL TA~SIR) : d. Badon yang mc?mba ya r honor a r i u.-n 1J tau pemba ya ran 1 a in s ebaga i i mb a I an s eh u bung an den g an yang Yn~ l akukan peke r j aan beba s. j a s a t e rm1l s u k j a s a t en a g a Ayat ini untuk m?na11Jung ••• }' .,':",: oleh ah 1 i
88 Honorarium atau simpanan lain 1 juga diwajibkan untuk memotong pajak dari imbalan yang dibayarkan ini kepada orang lain, demikian terima kasih. KETUA RAPAT Terima kasih, kami persilahkan Fraksi Karya. : F.KP : H. ADIMIR ADIN, SH Fraksi karya bisa menerima pasal 21 ayat l.d. KETUA RAPAT Terima kasih, kami persilahkan F.PP. : F.PP : DRS. H.A. NANA DJUHANA SUTARY Setuju. KETUA RAPAT Terima kasih, kami persilahkan F.PDI. : F.PDI : ABERSON MARLE SIMAHOLO Terima kasih, kami persilahkan F.ABRI. KETUA RAPAT Terima kasih, kami persilahkan F.ABRI. : KETUA RAPAT Demikian pula berarti pasal 21 ayat : ld dapat kita terima bersama. Kita lanjutkan kepada pasal 21 ayat 1.e. Silahkan. PEMERINTAH Perusahaan, Badan dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ini adalah ketentuan baru untuk menampung pungutan pajak atas misalnya artis, para pemenang olah raga, pemenang undian dan sebagainya, demikian. : DRS. ISMAIL TAMSIR KETUA RAPAT Terima kasih, kami persilahkan F.PP. : F. PP .••••.•.
89 F.PP : DRS. H.A. NANA DJUHANA SUTARY Pada prinsipnya kami menerima, tetapi kami perlu penjelasan dari pemerintah megenai penyelenggaraan kegiatan ini. KETUA RAPAT : Terima kasih, sekarang PDI. F.PDI Setuju Bu. : ABERSON MARLE SIHALOHO KETUA RAPAT : Terima kasih, F.ABRI F.ABRI : IR. SOEDJALMO Setuju Bu. KETUA RAPAT : Terima kasih, F. KP. F.PP : DRS. H.A. NANA DJUHANA SUTARY Setuju Bu. KETUA RAPAT : Terima kasih, jadi ada satu pertanyaan dari F.PP maka kami kembalikan kepada Pemerintah. PEMERINTAH : DRS. ISMAIL TAMSIR Jadi ketentuannya adalah menegaskan misalnya ada panitia yang mengadakan upacara Tahun Baru, musik, dan mereka memberikan imbalan atau panitia olah raga dia memberikan hadiah-hadiah maka panitiapun wajib memungut pajak dari hadiah-hadiah atau imbalan yang diberikan kepada peserta. KETUA RAPAT : Bagaimana F.PP ? (jawaban F.PP : jelas) berarti juga pasal 21 ayat 1.e pun telah bisa kita terima bersama, terima kasih. (RAPAT SETUJU) Kita lanjutkan pada pasal 21 ayat 2. Saya persilahkan. PEMERINTAH ....... .
90 PEMERINTAH Ayat 2, Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak seb~gaimana : DRS. ISMAIL TAMSIR dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah : a: adalah badan perwakilan asing b: organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan jadi kita tidak bisa memaksakan kepada perusahaan besar negara asing untuk memungut pajak penghas i 1 an dar i penghas i 1 an yang di bayarkan kepada orang yang Ketentuan ini berlaku umum, bekerja pada dia, demikian penjelasan kami. KETUA RAPAT Terima kasih, kami persilahkan F.PDI. : F.PDI Setuju Bu. ; ABERSON MARLE SIHALOHO KETUA RAPAT Terima kasih, F.ABRI F.ABRI Tidak ada masalah, terima kasih. : IR. SOEDJALMO KETUA RAPAT Terima kasih, F. KP. : F.PP : DRS. H.A. NANA DJUHANA SUTARY Setuju Bu. KETUA RAPAT Terima kasih, F.PP. : F.PP ; DRS. H.M. MUKROM AS'AD F.PP cukup jelas dan menerima. KETUA·RAPAT Dengan demikian berarti juga pasal 21 aynt 2 bisa kita : terima seutuhnya ? setuju . Terima kasih. KETUA RAPAT ..... .
I I 91 KETUA RAPAT Kita lanjutkan pada pasal 21 ayat 3, silahkan. : PEMERINTAH Aya t 3, Penghas i 1 an pegawa i : DRS. ISMAIL TAMSIR t et ap at au pens i unan yang d.ipotong pajak untuk setiap bulan adalah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sebagai penjelasan, kalau seorang pengusaha ada biaya maka wajar kalau seorang pekerja ada biayanya, biaya jabatan itu bisa dikurangkan dan juga hal yang sama biaya pada pensiunan, kemudian juga iuran pensiun dapat dikenakan untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak, demikian penjelaian. KETUA RAPAT Terima kasih, silahkan F.ABRI. : F.ABRI F.ABRI setuju dengan rumusan ini karena cukup jelas. : IR. SOEDJALMO KETUA RAPAT Terima kasih, F. KP. : F.PP F.KP untuk pasal 21 ayat 3 ini bisa menerima hanya menegnai susunan kalimatnya apakah lebih baik, misalnya Menteri Keuangan nya disusun di belakang, .terima kasih RS. H.A. NANA DJUHANA SUTARY tidak dapat disusun ini saran. KETUA R PAT Terima kasih, jadi jiwanya telah bisa disepakati tetapi : redaksi susu an kalimatnya dirubah terima kasih, F.PP. F.PP : DRS. H.M. MUKROM AS'AD F.PP menerima seluruhnya. KETUA RAPAT Terima kasih, F.PDI. : FPD I ........•....
,..... I 92 F.PDI Pada prinsipnya kami menerima tetapi ingin mendapat kejelasan, mengenai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan apakah termasuk iuran, pensiunan, dan penghasilan tidak kena pajak kar~na dia ditempatkan dibelakang untuk itu kami mohon kejelasan tetapi pada prinsipnya substansinya kami nahwa ada yang harus dikurangi kami bisa menerima tetapi iuran·, pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak itu dibelakang Menteri Keuangan, mohon penjelasan terima kasih. : ABERSON MARLE SIHALOHO ini penempatan KETUA RAPAT Terima kasih, saya kira F.KP dan F.PDI pada hal ini adalah mengenai susunan kalimatnya ini sehingga ada timbul pertanyaan, untuk itu kami kembalikan kepada Pemerintah. : PEMERINTAH Memang susunan kalimatnya ini dengan sadar dan disengaja didemikiankan karena yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagi pengurang tadi hanya biaya jabatan dan pensiun saja sedangkan iuran pensiunan itu bebas tidak diatur oleh Menteri Keuangan, juga tidak diatur oleh Menteri Keuangan untuk pengurangan PTKP disini sebab sudah ada pasal 7 disana, karena itu kalau nama Menteri Keuangan diletakkan dibelakang dianggap seluruhnya itu, karena itu disengaja disusun sedemikian rupa untuk menghindari kekeliruan bahwa semuanya itu ditetapkan oleh Menetri Keuangan, : DIRJEN PAJAK terima kasih. KETUA RAPAT Terima kasih, : jadi sekarang jelas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu adalah biaya jabatan dan biaya pensiun. Masih ada komentar dari F.KP. F.KP : DRS. MANGISARA MARCOS LUBIS Masih sedikit Bu, walaupun kita dapat memahami dan mengerti dan menyetujui isinya tetapi barangkali dari segi penulisan masih perlu di tata. Jadi koma setelah Menteri Keuangan kemudian iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak membuat kita kurang jelas walaupun sudah diterangkan dengan jelas. Jadi kalau ada perumusan penulisan yang lebih taktis itu akan lebih baik, terima kasih.
93 KETUA RAPAT Jadi rumusannya dibawa ke Tim Perumus atau anda ada usulan : (ke Timus), Terima kasih, PDI bagaimana Pak. f aPPI Kami setuju dan setuju juga dari rekan F.KP agar nanti di Timus disusun rumusan kalimat yang lebih pas. Jadi substansinya sudah jelas. Jadi itu saja kalau nanti penyempurnaannya di Timus, demikian Bu terima kasih. ; A~~R§Q~ MARL£ §IMAHQLQ KETUA RAPAT Terima kasih, berarti apa ke empat fraksi : jiwanya daripada ayat 3 ini telah disepakati hanya susunan kalimat yang kalau F.PP ·dan F.ABRI tidak ada permasalahan dan F.KP dan F.PDI hanya rumusan yang akan dibawa ke Timus. Ini Pak Adimir anggota dari Timus, silahkan Pak. F.KP ; H. ADIMIR ADJN, MA Saya berusaha untuk merumuskan dalam bahasa Indonesia yang baik Bu, berdasarkan keluhan kalimat ini rumusannya dan itu yang dimaksudkan dan dijelaskan dari pemerintah maka tidak ada jalan lain. Jadi saya tidak tahu anggota Timus yang lain tetapi saya kira bisa diuji, terima kasih. KETUA RAPAT Ini pendapat dari salah seorang anggota Timus yang menganggap inilah kalimat yang maksimal dari isi' yang dijelaskan oleh Pemerintah. Bagaimana apakah masih perlu Timus dibebani lampu kuning dari Pak Aberson kalau memang lagi. Jadi ini dapat keluarnya·kalimatnya itu lagi yach silahkan ke Timus . Jadi kita bawa ke Timus, kalau toh pun tepat hasilnya begitu yach begitu. Jadi bisa disepakati demikian mengenai pasal 21 ayat 3 ! setuju, t er i ma ka s i h • · I Kami teruskan pada pasal 21 ayat 4, silahkan. PEMERINTAH ........ .
94 PEMERINTAH : DRS. ISMAIL TAMSIR Ayat (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. terhadap Ayat pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap. Biasanya adalah PTKP dibagi dengan 360, itu yang dipakai sebagai batasnya sehingga pegawai-pegawai harian ini juga menikmati PTKP, demikian terima kasih. ini menter jemahkan penghasi Ian t idak kena pajak KETUA RAPAT Terima kasih, saya persilahkan F.KP. : F.KP : DRS. MANGISARA MARCOS LUBIS Terima kasih Ibu Ketua, barangkali F.KP bisa menerima ini asal pasal 21 ayat 4 ini mungkin kami membutuhkan penjelasan sedikit tentang besarnya pemotongan yang akan ditetapkan Menteri Keuangan, pada hekekatnya kami dapat menerima, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, FPP ? F.PP : DRS. H.A. NANA DJUHANA SUTARY Prinsipnya kami menerima, hanya perlu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemotongan, pemotongan ini supaya ada penjelasan, jadi yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maksud pemotongan ini bagaimana kalau umpanya mengacu kepada UU atau pada pasal berapa ayat berapa. Terima kasih. KETUA RAPAT Terima kasih, FPDI ? : F.PDI Terima kasih Bu Ketua, kami dapat menangkap maksud dari ayat (4) ini yaitu bahwa penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai dengan harian penghasilan ........... . : ABERSON MARLE SIHALOHO atau pegawai tidak tetap setelah dikurangi
95 penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi kami ingin mendapat penjelasan kira k i r a apa yang dirnaksud dengan pemotongan yang dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kira kira apa yang antara lain. Itu saja Bu. KETUA RAPAT Terima kasih, FABRl ? : F.ABRI Dari FABRI secara substansi kami rasakan tidak ada masalah yang prinsip, namun karni juga ingin menanyakan kepada pemerintah kejelasan mengenai maksud dari kata-kata dikurangi setelah dikurangi bagian pengahasilan yang tidak dikenakan pemotongan ini, karena didalarn penjelasannya pun kata-kata ini diulangi lagi. Demikian, terirna kasih. : IR. SOEDJALMO Jadi tidak menjelaskan ayat (4) ini. KETUA RAPAT Terima kasih, kami serahkan kepada pemerintah karena keempat : fraksi mengajukan pertanyaan yang sama sebenarnya, silahkan. PEMERINTAH Sambil ini mencari SK-nya, pedoman yang terakhir tetapi untuk meyakinkan bahwa pemahamannya itu sama, kalau pegawai itu tetap dia dengan mudah dapat didata oleh si pemberi kerja, saudara isterinya berapa, anak berapa, jadi sudah ketahuan PTKP nya dia penghasilan tidak kena pajaknya dia itu sekian, karena saban bulan setiap dia mau dibayar dipotong dulu PTKP sisanya baru yang dikenai pajak, tapi kalau pegawai harian, pemberi kerja akan ti dak sanga t prakt is ka 1 au nanya saudara anaknya berapa, isterinya bagimana segala macamnya itu, itu dasarnya tahunan tidak mungkin si majikan memberi kerja repot dan dia juga tidak komunikatif karena ini mungkin seminggu kerjanya mungkin dua minggu sebulan. Apakah kalau demikian tidak dikenain pemotongan juga, nah karena itulah untuk yang seperti ini PTKP tidak adil tetap diberikan, walaupun dia kerjanya harian, mingguan atau itu hanya pa j ak ... : DR. FUAD BAWAZIER jangka waktu pendek, sebelum dikenai dari upahnya
96 pajak, SK Menteri Keuangan itu mengatur yang disesuaikan dengan ada hal-hal tertentu nanti dikurangi itu sebagai tetap ikut menikmati bagian penghasilan tidak kena pajak, baru atas sisanya dikenain pajak. PEMERINTAH Jadi : DRS. ISMAIL TAMSIR. jumlahnya adalah Rp. 14.400,- satu hari itu tidak di potong sebelumnya Rp. 12.000,- dengan naiknya PTKP itu menjadi Rp 14.400,- Dasar perhitungannya adalah PTKP kali 3. KETUA RAPAT : Demikian, terima kasih Kembali lagi karena pertanyaan dari keempat fraksi, kami kembalikan FKP ? LKf: Sudah jelas, terima kasih KETUA RAPAT Terima kasih, FPP ? : .L...£f : Tidak ada masalah KETUA RAPAT Terima kasih, FPDI ? : F.PDI ; ABERSON MARLE SIHALOHO Ka 1 au demikian, bagaimana ka I au kami mengusu 1 kan agar digant i saja, jadi dikurangi dengan penghas i lan t idak kena 1 })ajak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi lebih jelas tidak dikenakan ini kan dikurangi bagian penghasilan yang pemotongan ini kurang, sedangkan istilah disini sudah baku yaitu ada penghasilan tidak kena pajak, nab cuman yang besarnya karena ini tadi data-d~tanya dak dipunyai karena dia pek~rja esindentil bukan pegawai tetap, tetap besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi sehingga kalimatnya "dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak ya besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan''. Demikian Bu usul kami Ketua Rapat
97 KETUA RAPAT Terima kasih, saya kira FABRI dulu kita lanjutkan kepada : yang lain. F.ABRI : IR. SOEDJALMO Terima kasih Ibu Ketua Dari FABRI juga masih rasanya belum pas betul, kami menangkap tadi kalau dikatakan bahwa ini semacam PTKP, nah kalau ini ini semacam PTKP tetapi diserahkan kepada Menteri Keuangan. Ini kami bisa memahami sehingga jelas bahwa penghasilan bruto dikurangi sesuatu nanti sisanya adalah penghasilan kena pajak, karena itu mungkin kata-kata pemotongan disini yang membuat pengertianya agak sulit dipahami, kami tadi mendengar dari saran dari rekan FPDI barangkali itu bisa, karena hakekatnya adalah bagian penghasilan yang tidak dikenakan pajak begitu. tapi PTKP yang tidak ditetapkan dalam UU Jadi kalau ini bisa dijelaskan lebih lanjut barangkali kami bisa secara bulat menerima masalah ini, karena memang substansinya sudah kami terima. Terima kasih Bu KETUA RAPAT : Terima kasih Pak, kami kembalikan kepada pemerintah saya kira terhadap kedua pertanyaan dari dua fraksi, silahkan. PEMERINTAH Prinsip substansi sebetulnya ini tidak ada masalah ini sama, cuma kalau istilahnya itu digunakan PTKP yang sama, itu cuma menghindari kisruh karena itu pada dasarnya adalah untuk hal yang tahunan, sedangkan ini adalah acuannya memang sana tapi sesuai dengan hariannya i tu, dan ini memang agak bahasa tehnis dan memang sudah dipakai selama ini, baik oleh para pemberi kerja pada umumnya ataupun oleh aparat fiscus memang dia menangkap seketika itu, memang kadang-kadang kalau.bahasa tehnis ini agak seperti yang baru pertama kali membaca membingungkan barangkali. Jadi yang dimaksudkan tetapi kalau tuliskan ba~ian tidak kena pajak nanti kita langsung merever kepada angka yang ada disana, padahal tidak justru nanti mesti t inggi, Dan ist i lah pemotongannya sendiri itu kalau kalau untuk Pasal 21 itu memang : DR. FUAD BAWAZIER i tu a tau mingguannya itu, i tu yang kami hindar i terus terang saja. digunakan ..•.........
98 itu istilah baku yang melekat ke digunakan istilah pemotongan, Pasal 21, ini tehnis tapi kita jelas substansinya tidak pernah keliru dalam pelaksanaan, jelas dipahami oleh fiscus amaupun para pemotong 21, saya mohon maaf karena memang yang baru pertama membaca buku penuntun ·itu agak bahasa-bahasa tehnis begitu. Terima kasih Bu KETUA RAPAT Terima kasih, : jadi saya kira jelas bahwa ini untuk menghindari kekisruhan dengan PTKP yang di pasal terdahulu dengan mengeluarkan istilah ini yang memang sudah baku secara tehnis, kami mohon pendapat kembali dari FABRI. F.ABRI Terima kasih, jadi kami sudah menangkap tadi bahwa ini tidak sama dengan PTKP yang tercantum dalam uu ini, jadi kami sepend~pat dengan pemerintah karena itu kami tadi mengatakan bahwa ini semacam PTKP, nah tentunya berbentuk suatu keringanan Nah kalu istilah ini seperti dijelaskan yang tidak dipotong. oleh· pemerintah tadi, sudah memang berlaku dan nati kalau kita rubah juga _barangkali malah mengacaukan pihak-pihak yang terkait, kami juga mempertimbangkan hal itu, namun dernikian agar UU dapat dibaca dengan pemahaman yang pas oleh semua pihak termasuk yang baru sekali membaca, itu kiranya dapat diuraikan lebih jauh lebih populer didalam pe.njelasan dengan bahasa yang barangkali sehingga barangkali sekaligus dapat membetulkan penjelasan didalam ayat ist i lah yang kita persoalkan. : IR. SOEDJALMO ( 4) ini yang hakekat'nya mengulang kembal i terima dengan catatan ini, karena ini tercantum didalam ayat bahwa istilah yang sudah berlaku supaya tidak membikin kekisruhan didalam pe 1 aksanaan, kami namun didalam penjelasan kami mohon nanti Timus dapat merumuskan pengertiannya, kalau sekarang belum ada, terima kasih. Jadi kami substansi sudah dapat kami (4) j uga sepaka t di gunakan is ti 1 ah in L KETUA RAPAT Terima kasih, kemudian FPDI bagaimana ? FPDI ..... . 1 '
r 99 F.PDI Terima kasih Bu Jadi karena tadi yang mendukung kami : ABERSON MARLE SIHALOHO jadi berbeda. dengan Pak Mukrom, kalau Pak Mukrom tadi yang didukung malah berangkat duluan. Kami setelah mendapat penjelasan pemerintah, kami lebih mengerti bahwa memang acuannya memang adalah kepada PTKP tapi karena PTKP itu adalah tahunan sehingga nanti memang bisa menimbulkan penafsiran yang lain dan ini juga rumusan ini rupanya sudah baku, bagi fiscus sudah tahu persis tetapi memang kami kira perlu didalam penjelasan bahwa acuan penentuannya ini adalah memang kepada PTKP, itu kami setujui. Sekian Bu, terima kasih. juga sudah, KETUA RAPAT Terima kasih, jadi saya kira keempat fraksi sudah dapat menerima perumusan yang didalam acuan RUU-nya dengan catatan penambahan penjelasan pada bagian penjelasan yang diminta oleh : kedua fraksi ABRI dan PDI, demikian. Jadi ayat (4) ini bisa kita terima Batang Tubuhnya nanti disempurnakan di penjelasan oleh Timus. Demikian ? (RAPAT SETUJU) Kami persilahkan ayat (5) Pasal 21. F. NN Ibu Pimpinan, kami sedikit interupsi saja, yang pertama kami bergembira dengan cara pembahasan ki ta yang begi tu bersemangat sampa-sampai kita lupa bahwa setelah ayat (3) tadi di RUU masih ada ayat (3) dan (4) di UU PPh tahun 1984 yang dihapus, tapi kita belum membahasnya, mohon perhatian pimpinan saja. Terima kasih. KETUA.RAPAT Terima kasih, memang maksud kami urut nomor dari RUU lama nanti, sesudah ayat (6), : kemudian·baru penghapusan dari UU tapi terima kasih kepada peringatannya. Silahkan. Pemerintah ...•.
Ayat ( 5) Tar if pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pajak tar if r pad a sebagaimana tersebut dalam Pasal 17. ayat adalah sama dengan ( 1 ) Jadi pemotongannya adalah mengacu kepada tarif umum. Demikian. KETUA RAPAT Kami persilahkan FPP : F. pp : ...... (rekaman tidak masuk) KETUA RAPAT FPDI F.PDI Setuju Bu : ABERSON MARLE SIHALOHO KETUA RAPAT FABRI ? F.ABRI . IR. . Setuju Bu SOEDJALMO KE TUA RAP AT FKP ? F.KP . . ..... . Setuju KETUA RAPAT Terima kasih, berarti keempat fraksi juga telah menyetujui Pasal 21 ayat (5) ini. Terima kasih (RAPAT SETUJU) Kemudian kita lanjutkan kepada ayat (6) Pasal 21; Silahkan.
PEMERINTAH : DRS. ISMAIL TAMSIR Ayat (6) Pajak yang telah dipotong atas pengahsilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari 1 (satu) pemberi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan pelunasan ~ajak yang terutang untuk tahuri pajak yang bersangkutan, kecuali pegawai atau pensiunan tersebut menerima a tau yang memperoleh penghasilan lain yang bukan penghasilan pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final menurut Undang-undang ini. kerja sesuai dengan ketentuan
Jadi pada prinsipnya kalau seorang pekerja kesatu pemberi kerja dan pajaknya telah dipotong oleh pemberi kerja, maka dari itu adalah penulisan pajaknya tapi kalau dia memperoleh penghasilan lain maka dia wajib mengisi SPT. Demikian penjelasan kami. KETUA RAPAT Terima kasih, kami silahkan FPDI : F.PDI Setuju Bu :ABERSON MARLE SIHALOHO KETUA RAPAT FABRI ? F.ABRI Substansinya kami setuju B~, hanya kami mohon penjelasan sekedar untuk menambah wawasan · kami. Disini ada kata-kata • in1 mo on merupakan pelunasan pajak yang terutang, nah klarifikasi atau penjelasan, apakah berarti bahwa pajak rampu~gnya sudah tuntas begitu, jadi t(dak katakan tidak ada lagi masal~h perpajakan untuk tahun pajak yang bersangkutan bagi wajib pajaki yans bersanakutan. : IR. SOEDJALMO
I i I I I yang kedua, disini ada kemungkinan bahwa seorang ..... I h
r 102 Terima kasih. Kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan. Fraksi Karya setuju. Terima kasih. sesudah mendapat penjelasan dari Pemerintah, maka dengRn demikian Pasal 21 ayat (6) dapat kita terima. Jadi kalau demikian keempat Fraksi telah mennrima RAPAT SETUJU, KETOK PALU 1 KALI Kemudian kita lanjutkan ke Pasal 21 ayat (7). Ayat (7). Menteri Keuangan berwenang untuk menentapkan pajak yang atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau tertentu. bersifat final atas penghasilan yang pemoton.g;:m diterima kegiatan Pasal 21 ayat (7) ini merupakan ketentuan baru yang dimak- sudkan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan d~lam naan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau tertentu. peng(~­ kegia.tan Kami persilakan F-PP. Terima kasih Ibu Ketua. Fraksi PP. pada .Prinsipnya menyetujui, hanyr1 ~.ngin menanyakan karena in:t sifatnya teknis apakah tidak diatur o) Jh Dirjen Pajak. SeJdan, terima kasih.
103 KETUA RAPAT : Terima kasih. Fraksi PDI. JURU BICARA F-PDI Terima kasih. Dari Fraksi PDI setuju Bu. KETUA RAPAT Terima kasih. Selanjutnya Fraksi ABRI. JURU BICARA Dari Fraksi ABRI tidak ada masalah untuk.ayat (&) ini. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Saya lanjutkan, Fraksi Karya Pembangunan. JURU BICARA F-KP Terima kasih Ibu Pimpinan. ingin penjelasan lebih lanjut atas tarif yang ditentukan dalam kegiatan tertentu ini. Pada prinsipnya kami dari F-KP setuju, hanya kami Sekian, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Jadi dari F-PDI dan F-ABRI dapat menyetujui ayat ini sedang kan F-PP dan F-KP masih memerlukan penjelasan tambahan. Kami persilakan dari Pemerintah.
PEMERINTAH : Terima kasih. ? (rekaman tidak jelas) KETUA RAPAT : Terima kasih. Bagaimana F-PP ?, atas penjelasan tarnbahan dari Pernerintah. JURU BICARA : Kami dapat rnernaharni, setuju Bu. KETUA RAPAT : Terima kasih. Fraksi Karya Pernbangunan ? JURU BICARA F-KP : Setuju. KETUA RAPAT Terima kasih. Baik, kalau demikian maka saya kira kita dapat sepakati Pasal 21 ayat (7) ini. RAPAT SETUJU, KETOK PALU 1 KALI Kemudian kita teruskan kepada Pasal 21 ayat (8). PEMERINTAH Ayat { 8). Ketentuan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. ayat ~ni yang dimaksudkan
105 Kami rnohon tanggapan dari Fraksi PDI. Terima kasih Ibu Ketua. Dari F-PDI ~apat menyetujui materinya, nam1 1 n ag~r sinkron istilah Direktur Jendoral Paj~k ~qar segpra dengan KUP maka oisinkronkan dengan Panja I KUP. Terima kasih. K~mi persilakan Fraksi ABRI. Terima kasih Ibu Pimpinan. Pada prinsipny;-t kami setuju / hanya karni ingin menanyakan apakah dalam buku petunjuk ada atur~n menge kepada Pemerintah, nai batas waktu pelaporan atau penyetorRn. Terima kasih. Terim kasih. Kami lanjutkan kepada Fraksi KP. Terima kasih. Kami ingin mengusulkan agar kata "ketentuan" diganti dengan kata "petunjuk", sebab untuk menghinda.ri kembalinya ke KUP. Demikian Ibu Ketua, tPrima kasih. Terima kasih. Fraksi PP.
106 JURU BICARA F-PP Terima kasih Ibu Ketua. Dari Fraksi PP mengusulkan agar ada buku petunjuk mengenai batas waktu pelaporan dan penyetoran dan ini harus disesuaikan, disinkronkan dengan KUP. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Kami teruskan kepada Pemerintah. PEMERINTAH • • • • '? KETUA RAPAT Terima kasih. Baiamana F-PDt ?, setelah penjelasan dari Pemerintah tadi; JURU BICARA F-PDI Setuju. KETUA RAPAT Terima kasih. F-ABRI ? JURU BICARA F-ABRI·: Kami dapat menerima. KETUA RAPAT : Terima kasih. F-KP ? JURU BICARA F-KP : Dari Fraksi Karya tidak ada masalah Bu, setuju.
Terima kasih. Baga.1 nana F-PP ? Setuju. 'I'er ima kas ih. rnenerima sesud~h ini Pemerintah mendapat penjelasan dari Pemerintah, dalam hal memberikan usulan ba.hwa kata "ketentuan" diga.nti dengan "Buku Petunjuk''. Kemudian mengenai istilah Dirjen Pajak akan disesuai kan deng~n Panja KUP. Jadi kalau demikian keempat Fraksi telah Den0an demikian rnaka ayat (8) ini dapat kita setujui dengan penyempurnaan tadi ?. RAPAT SETUJU, KETOK PALU SATU KALI (8) dari UU PPh Tahun 1984 yang lama, yang diusulkan oleh Pemerintah untuk dihapuskan. Kita lanjutknn pada Pasal 21 ayat (3), (4), (6), dan . . . . . . . . . ( ? ) Kami mohon tanggapan dari Fraksi PP. Dari Fraksi PP setuju ayat ini untuk dihapus. Terima kasih. Bagaimana P-PDI ?
108 JURU BICARA F-PDI : Setuju untuk dihapus. KETUA RAPAT : Terima kasih. Fraksi ABRI ? JURU BICARA F-ABRI Dari Fraksi ABRI setuju ayat {3), (4), dan (6) untuk diha pus, tetapi ayat (8) disinkronisasikan dengan Panja I KUP. KETUA RAPAT Terima kasih. Fraksi Karya Pembangunan ? JURU BICARA F-KP : Sama dengan F-ABRI Bu. KETUA RAPAT Terima kasih. Dengan demikian ayat (3), (4), (6) UU PPh Tahun 1984 disetu jui untuk dihapus, dan untuk ayat (8) uu PPh Th. 1984 disetujui dihapus dengan catatan untuk disinkronkan dengan Panja KUP. Bagaimana ?. RAPAT SETUJU, KETOK PALU 1 KALI Baik, karena sudah waktunya, maka Rapat pada hari 1n1 di skors untuk dilanjutkan pembahasannya besok pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 1994 mulai pukul 09.00 WIB. KETOK PALU 3 KALI Jakarta, 30 September 1994
I KOREKSIAN MOHON I DISAMPAIKAN KEPADAI PIMPINAN PANJA 1 1 1 1{.I SAL.Al-I RAPAT Sl;:MENTARA PANSUS 4 RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU PERPAJAKAN * * *
RAPAT' PANJA I I KE 5 * * * SEKRI~T'Al~ I .l\.rr JENDE~-H .. AL DPR R. I JAKAR r · rA 1. 9 9 4