Semangat Baru Untuk Indonesia New Spirit for Indonesia Laporan Tahunan 2019 Annual Report
Kementerian BUMN dan BUMN hadir sebagai garda terdepan meningkatkan nasional, sehingga Indonesia dapat berdiri kokoh menghadapi tantangan masa depan. Kementerian BUMN memasuki fase transformasi untuk lepas landas menuju era baru sehingga BUMN memiliki pondasi kuat dalam persaingan secara global. Semangat baru di Kementerian BUMN merupakan komitmen untuk membangun transformasi usaha di tubuh BUMN guna mewujudkan korporasi yang kompetitif dengan dukungan regulasi kebijakan strategis yang tepat sasaran. perekonomian Tingkat persaingan bisnis global mendorong korporasi harus saling berkonsolidasi dalam berbagai format seperti membentuk holding, merger atau akuisisi. Untuk itu, Kementerian BUMN mengambil langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan Holding BUMN. Tujuannya, agar BUMN memiliki struktur korporasi yang kuat, lincah, transparan, dan memiliki tenaga besar yang mampu memenangkan usaha dalam persaingan baik di tingkat lokal, regional maupun global. Kontribusi positif dari penguatan sinergi antar BUMN merupakan langkah awal dalam memberikan hasil yang optimal bagi roda ekonomi Indonesia. Hal ini berbuah pada level produktivitas BUMN yang semakin tinggi selaras dengan efisiensi sebagai modal utama dalam menciptakan iklim perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Transformasi yang dihembuskan oleh Kementerian BUMN melahirkan peran strategis BUMN dalam memenuhi nilai ekonomi, pelayanan publik atau keduanya. Inovasi yang pengembangan berkesinambungan agar lebih kuat dan lebih bernilai, menjadi dalam semangat Kementerian BUMN menjalankan setiap tindakan nyata dalam melayani negeri dan berkiprah lebih bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Dengan pencapaian positif yang berhasil dicatatkan BUMN di sepanjang tahun 2019, baik berupa kinerja finansial maupun non finansial, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan pembina BUMN. dan BUMN The Ministry of SOEs and SOEs is present as the vanguard of improving the national economy, so that Indonesia can stand firmly in facing future challenges. The Ministry of SOEs is entering a transformation phase to take off into a new era so that SOEs has a strong foundation in global competition. The new spirit at the Ministry of SOEs is a commitment to building business transformation within the SOEs body to create a competitive corporation with the support of targeted strategic policy regulations. The level of global business competition encourages corporations to consolidate each other in various formats such as forming a holding, merger, or acquisition. To that end, the Ministry of SOEs has taken a strategic step by initiating the formation of SOEs Holding. The goal is for SOEs to have a strong, agile, transparent, and strong corporate structure capable of winning business in competition at the local, regional, and global levels. The positive contribution from strengthening the synergy between SOEs is the first step in providing optimal results for the wheels of the Indonesian economy. This has resulted in the productivity level of SOEs that is getting higher in line with efficiency as the main capital in creating a strong and sustainable economic climate. The transformation carried out by the Ministry of SOEs gave birth to the strategic role of SOEs in fulfilling economic value, public services or both. Continuous innovation and development of SOEs to be stronger and more valuable have become the spirit of the Ministry of SOEs in carrying out every real action in serving the country and doing more for the prosperity of the Indonesian people. With the positive achievements that have been registered by SOEs throughout 2019, both in the form of financial and non-financial performance, it is a matter of pride for the Ministry of SOEs as the shareholder and supervisor of SOEs.
2019 Semangat Baru untuk Indonesia New Spirit for Indonesia
Semangat Baru untuk Indonesia New Spirit for Indonesia 2018 Penguatan BUMN sinergi membangun Negeri Strengthening BUMN in Building Country Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan upaya yang lebih optimal dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, yang diantaranya ada pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN harus terus meningkatkan akselerasi dan kinerjanya serta menguatkan peran sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai. BUMN harus bisa tumbuh besar dan bertahan hingga 100-200 tahun yang akan datang sehingga bisa diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi kokoh. Indonesia is predicted to become one of the countries with the world's largest economic power in 2045. To realize this expectation, more optimal efforts are needed by utilizing all resources that are owned, among them are in State- Owned Enterprises (SOEs). SOEs must continue to increase acceleration and performance and to strengthen the roles as agent of development and value creation. SOEs needs to be able to grow higher and survive to the upcoming 100- 200 years thus it can be passed on to the next generation in solid condition. 2017 Sinergi Wujudkan Pembangunan Negeri Berkelanjutan Synergy For The Sustainability of National Development Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai motor penggerak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan beragam kemajuan di bidang peningkatan ekonomi bangsa. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Kementerian BUMN terus mengarahkan BUMN untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan berpedoman pada tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. BUMN dituntut untuk saling menyatukan visi dan misi melalui sebuah sinergi dalam rangka memperbaiki ketimpangan serta memeratakan kesejahteraan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. State-Owned Enterprises (BUMN) as the agents of development which has a strategic role in realizing various advances in the field of improving the nation's economy. In realizing a sustainable development, the Ministry of SOEs continues to direct SOEs to maintain continuity of development based on three main pillars (economic, social and environmental) that are interdependent and strengthen. SOEs demanded to unite the vision and mission of each other through a synergy in order correcting inequality and equalizing economic prosperity throughout Indonesia.
Merupakan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kementerian BUMN. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan Kementerian BUMN dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan program dan kegiatan di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 2016 Akselerasi Peran Strategis, Bumn Hadir Untuk Negeri Strategic Role Acceleration, SOEs Present for The Country is the various performance achievements, both It macro and micro as well as the steps to implement development policies and programs at the Ministry of SOEs. Because of the support and hard work of all ranks, the Ministry of SOEs programs and activities able to achieve considerable progress. This becomes the basic capital to further develop programs and activities in the future, therefore the resources they have can be utilized optimally and sustainably.
01 Highlight 2019 2019 Highlights Penghargaan Awards Kilas Kinerja Performance Overview Peristiwa Penting Important Events 02 Sambutan Menteri BUMN Foreword from Minister of SOEs Sambutan Menteri BUMN Message from Minister of State-Owned Enterprises 03 Profil Kementerian BUMN Profile of the Ministry of SOEs Sejarah Kementerian BUMN History of Ministry of SOEs Rencana Strategis Kementerian BUMN Ministry of SOEs Strategic Plan Sasaran Strategis Strategic Targets 5 Prioritas Kementerian BUMN 5 Priorities of The Ministry of SOEs Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian BUMN Main Duties and Functions of the Ministry of SOEs Nilai-Nilai Organisasi Kementerian BUMN Organization Values of the Ministry of SOEs Struktur Organisasi Organizational Structure Profil Pejabat Kementerian BUMN Profile of The Ministry of SOE's Officials SDM Kementerian BUMN HR Ministry of SOEs Pengelolaan dan Pengembangan SDM HR Management and Development Ikhtisar Laporan Keuangan Kementerian BUMN Summary of the Ministry of SOEs Financial Statements Peningkatan Akuntabilitas Improved Accountability 10 12 14 36 40 44 46 47 48 49 52 54 57 61 63 70
04 Kilas Kinerja 2019 2019 Performance Glance Overview Kondisi Makro Overview of Macro Conditions Kontribusi Finansial Financial Contribution Agen Pembangunan Development Agent BUMN untuk Indonesia SOEs for Indonesia ICT ICT Ease of Access Ease of Access BUMN Goes to Global BUMN Goes to Global 05 Pengelolaan dan Pengembangan Talent BUMN SOEs Talent Management and Development Transformasi Pengelolaan Talenta Badan Usaha Milik Negara Talent Management Transformation of SOEs 06 Kebijakan dan Program Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Restructuring and Development of Businesses Program Program Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN Restructuring and Development of SOEs Businesses Program Program Privatisasi BUMN SOEs Privatization Program Koloborasi BUMN SOEs Coloboration Holding BUMN BUMN Holding Terobosan Program Pendanaan BUMN SOEs Funding Program Breakthrough 78 86 90 173 201 203 205 208 214 222 226 234 236 07 Program Dukungan Layanan Hukum Legal Service Support Program Program Dukungan Layanan Hukum Legal Service Support Program 08 Digitalisasi di Lingkungan Kementerian BUMN Digitalization within the Ministry of SOEs Roadmap Teknologi Informasi kementerian BUMN Roadmap of Information Technology of The Ministry of SOEs Sektor Publik Public Sector Sektor BUMN SOEs Sector Sektor Internal Internal Sector 09 Tantangan Ke Depan Challenges Ahead Tantangan Ke Depan Challenges Ahead 242 254 255 260 263 272
Highlight 2019 2019 Highlights Nilai Aset BUMN naik 7,29%, dari Rp8.145 triliun di tahun 2018 menjadi Rp8.739 triliun di tahun 2019 SOEs Asset Value increased by 7.29%, from Rp8,145 trillion in 2018 to Rp8,739 trillion in 2019 8
060201070308040905ANNUAL REPORT 2019 MINISTRY OF STATE OWNED ENTERPRISES 01 9
Penghargaan Awards Pengelolaan human capital yang optimal berhasil membawa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melewati tahun 2019 dengan baik dan membanggakan. Hal tersebut juga tercermin pada perkembangan kinerja BUMN, sebagai hasil pembinaan Kementerian BUMN. Beberapa penghargaan yang diperoleh Kementerian BUMN di tahun 2019, sebagai berikut: Penghargaan Sebagai Badan Publik "Menuju Informatif" Dalam Keterbukaan Informasi Award as a "Towards Informative" Public Agency in Information Disclosure Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III Tahun 2019 Tingkat Kementerian Award as Member of the Third Best National Legal Documentation and Information Network 2019 at the Ministry Level Meraih Dua Belas kali berturut-turut Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" Laporan Keuangan (Audited) Kementerian BUMN Achieve Twelve consecutive "Fair Without Exception" Opinions on Financial Statements (Audited) of the Ministry of SOEs 10
Optimal human capital management has succeeded in bringing the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) through 2019 well and proudly. This is also reflected in the development of SOEs performance, as a result of the development of the Ministry of SOEs. Some of the awards received by the Ministry of SOEs in 2019 are as follows: Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan Laman Internet JDIH Dwibahasa Award as a Member of the National Legal Documentation and Information Network with Bilingual JDIH Internet Pages Piagam Penghargaan atas Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Baik Award Charter for Implementation of Merit System in Management of State Civil Apparatus with Good Predicate 11
Kilas Kinerja Performance Overview Kinerja Keuangan BUMN SOEs Financial Performance TOTAL ASET Total Asset LIABILITAS Liability 7,29% 8,64% Rp8.739 triliun/ trillion Rp6.075 triliun/ trillion 2018 Rp8.145 Rp8.739 2019 2018 Rp5.592 Rp6.075 2019 Nilai Aset BUMN naik 7,29%, dari Rp8.145 triliun di tahun 2018 menjadi Rp8.739 triliun di tahun 2019 SOEs Asset Value increased by 7.29%, from Rp8,145 trillion in 2018 to Rp8,739 trillion in 2019 Nilai Liabilitas BUMN naik 8,64%, dari Rp5.592 triliun di tahun 2018 menjadi Rp6.075 triliun di tahun 2019 The value of SOEs Liabilities increased by 8.64%, from Rp5,592 trillion in 2018 to Rp6,075 trillion in 2019 EKUITAS Equity PENDAPATAN Income 4,35% 1,41% Rp2.664 triliun/ trillion Rp2.456 triliun/ trillion 2018 Rp2.553 Rp2.664 2019 2018 Rp2.491 Rp2.456 2019 Nilai Ekuitas BUMN naik 4,35%, dari Rp2.553 triliun di tahun 2018 menjadi Rp2.664 triliun di tahun 2019 The value of SOEs Equity increased by 4.35%, from Rp2,553 trillion in 2018 to Rp2,664 trillion in 2019 Nilai Pendapatan BUMN turun 1,41%, dari Rp2.491 triliun di tahun 2018 menjadi Rp2.456 triliun di tahun 2019 The value of SOEs Revenues decreased by 1.41%, from Rp2,491 trillion in 2018 to Rp2,456 trillion in 2019 TOTAL LABA Total Profit TOTAL RUGI Total Loss 11,79% 24,14% Rp187 triliun/ trillion Rp22 triliun/ trillion 2018 Rp212 Rp187 2019 2018 Rp29 Rp22 2019 Total Laba BUMN turun 11,79%, dari Rp212 triliun di tahun 2018 menjadi Rp187 triliun di tahun 2019 Total SOEs Profits decreased by 11.79%, from Rp212 trillion in 2018 to Rp187 trillion in 2019 Total Rugi BUMN turun 24,14%, menjadi Rp22 triliun di tahun 2019, dari Rp29 triliun di tahun 2018 Total SOEs Loss decreased by 24.14%, to Rp22 trillion in 2019, from Rp29 trillion in 2018 12
LABA BERSIH Net profit CAPEX Capex 9,84% 18,08% Rp165 triliun/ trillion Rp367 triliun/ trillion 2018 Rp183 Rp165 2019 2018 Rp448 Rp367 2019 Laba bersih tahun berjalan BUMN turun 9,84%, dari Rp183 triliun di tahun 2018 menjadi Rp165 triliun di tahun 2019 SOEs net profit for the year decreased by 9.84%, from Rp183 trillion in 2018 to Rp165 trillion in 2019 Nilai Capex BUMN turun 18,08%, dari Rp448 triliun di tahun 2018 menjadi Rp367 triliun di tahun 2019 The value of SOEs Capex decreased by 18.08%, from Rp448 trillion in 2018 to Rp367 trillion in 2019 KONTRIBUSI PAJAK Equity 4,35% SETORAN PNBP BERUPA DIVIDEN PNBP Payment in the form of dividends 13,64% Rp284 triliun/ trillion Rp50 triliun/ trillion 2018 Rp245 Rp284 2019 2018 Rp44 Rp50 2019 Nilai Kontribusi BUMN berupa pajak terhadap negara naik 15,92%, dari Rp245 triliun di tahun 2018 menjadi Rp284 triliun di tahun 2019 The value of SOEs Contribution in the form of taxes to the state increased by 15.92%, from Rp245 trillion in 2018 to Rp284 trillion in 2019 Setoran PNBP BUMN berupa Dividen naik 13,64%, dari Rp44 triliun di tahun 2018 menjadi Rp50 triliun di tahun 2019 SOEs PNBP deposits in the form of dividends increased by 13.64%, from Rp44 trillion in 2018 to Rp50 trillion in 2019 13
Peristiwa Penting Important Events 19 Januari Januari Gerakan Mengawal Musim Tanam (GMMT) OKMAR 2018/2019 the Planting Season (GMMT) OKMAR 2018/2019 Presiden Joko Widodo membuka Gerakan Mengawal Musim Tanam (GMMT) OKMAR 2018/2019 Kabupaten Garut di Desa Leuwigoong, Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. President Joko Widodo opened the OKMAR 2018/2019 Planting Season Escort Movement (GMMT) Garut Regency in Leuwigoong Village, Leuwigoong District, Garut Regency. GMMT OKMAR 2018/2019 merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam Program Kewirausahaan Pertanian dimana dalam program ini, PT Bank Negara Indonesia bersinergi dengan Kementerian Pertanian memastikan seluruh kegiatan produksi petani dapat dikawal sedini mungkin dalam hal penyediaan seluruh sarana dan prasarana produksi pertanian. GMMT OKMAR 2018/2019 is part of a series of activities in the Agricultural Entrepreneurship Program where in this program, PT Bank Negara Indonesia synergizes with the Ministry of Agriculture to ensure that all farmer production activities can be escorted as early as possible in terms of providing all agricultural production facilities and infrastructure. 26 Januari Januari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Fostering a Prosperous Family Economy Presiden Joko Widodo bertemu nasabah program 'Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera' atau nasabah Mekaar di Kemayoran, Jakarta Pusat. President Joko Widodo met customers of the 'Fostering a Prosperous Family Economy' or Mekaar customers in Kemayoran, Central Jakarta. BNI mencatat, saat ini telah terdapat lebih 1.500 nasabah Mekaar yang memenuhi kriteria naik kelas dan eligible untuk mendapatkan KUR Mikro BNI dengan rata-rata maksimum sampai Rp10 juta yang tersebar di Jakarta, Garut dan Tasikmalaya. BNI noted that currently there are more than 1,500 Mekaar customers who meet the criteria for graduating and are eligible to get KUR Micro BNI with an average maximum of up to Rp10 million spread in Jakarta, Garut, and Tasikmalaya. 14
25 Februari February Peresmian PLTU Cilacap Ekspansi I oleh Presiden Joko Widodo Inauguration of PLTU Cilacap Expansion I by President Joko Widodo Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Ekspansi I berkapasitas 660 MW yang terletak di Desa Karangkandri, Slarang dan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. President Joko Widodo (Jokowi) inaugurated the Cilacap Expansion I Steam Power Plant (PLTU) with a capacity of 660 MW located in Karangkandri Village, Slarang and Menganti, Kesugihan District, Cilacap Regency, Central Java. Beroperasinya PLTU Cilacap Ekspansi ini juga merupakan komitmen PLN sebagai agen pembangunan dan perpanjangan tangan pemerintah dalam mendorong perbaikan elektrifikasi tanah air dan percepatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat. The operation of the PLTU Cilacap Expansion is also a commitment of PLN as a development agent and an extension of the government in encouraging improvements to the country's electrification and accelerating the fulfillment of electricity needs for the community. 05 Maret March Pencanangan industri hilirisasi batu bara di Bukit Asam Coal Based Special Economic Zone (BACBSEZ) The declaration of the downstream coal industry in the Bukit Asam Coal Based Special Economic Zone (BACBSEZ) Kementerian BUMN menindaklanjuti dari Head of Agreement Hilirisasi Batu Bara yang telah ditandatangani oleh 4 perusahaan yaitu PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk/PTBA, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Chandra Asri Petrochemical. The SOEs Ministry followed up on the Coal Downstreaming Head of Agreement signed by 4 companies, namely PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk/PTBA, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), and PT Chandra Asri Petrochemical. Hilirisasi di sektor pertambangan merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah produk tambang dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi penting dilakukan untuk menciptakan efisiensi dalam industri batu bara, gas, pupuk dan kimia. Downstream in the mining sector is one of the government's efforts to increase the added value of domestic mining products and encourage economic growth. Synergy is important to create efficiency in the coal, gas, fertilizer, and chemical industries. 15
06 Maret March Rapat Koordinasi BUMN di Jakarta Convention Center SOEs Coordination Meeting at the Jakarta Convention Center Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Dewan Direksi, Komisaris BUMN dan Pejabat Eselon Kementerian BUMN. Dalam rangkaian kegiatan ini pun peserta diberikan pengarahan oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian dan Lembaga seperti Kepala BNN Heru Winarko, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro dan paparan spiritual leadership dari KH Ali Nurdin. The Coordination Meeting was attended by all Board of Directors, Commissioners of SOEs, and Echelon Officials of the Ministry of SOEs. In this series of activities, participants were also briefed by several high-ranking officials from Ministries and Institutions such as the Head of BNN Heru Winarko, Director of LKPP Legal Problem Handling Setya Budi Arijanta, Secretary of the Ministry of SOEs Imam Apriyanto Putro, and presentation of spiritual leadership from KH Ali Nurdin. Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN menyampaikan kondisi BUMN saat ini semakin kuat dan kokoh seiring dengan kinerja yang terus bertumbuh. Hal itu tercermin dalam laporan kinerja BUMN sepanjang tahun 2018. Dijelaskan oleh Menteri BUMN bahwa Aset, Laba, Ekuitas, Belanja Modal (Capital Expenditure/ Capex) sampai dengan kontribusi kepada APBN dalam bentuk Pajak, PNBP dan Dividen pun naik cukup signifikan. On the same occasion, the Minister of SOEs said that the current state of SOEs is getting stronger and stronger in line with the growing performance. This is reflected in the SOEs performance reports throughout 2018. Explained by the Minister of SOEs that assets, profits, equity, capital expenditures (Capex), and contributions to the state budget in the form of taxes, PNBP, and dividends also increased quite significantly. 08 Maret March Peresmian Tol Trans-Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 Km) oleh Presiden Joko Widodo Inauguration of the Trans-Sumatra Highway for the Bakauheni-Terbanggi Besar Section (140.9 Km) by President Joko Widodo Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, Jumat. Peresmian dilakukan di depan Gerbang Tol Natar, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. President Joko Widodo inaugurates the Bakauheni-Terbanggi Besar toll road, Lampung, Friday. The inauguration took place in front of the Natar Toll Gate, Tanjungsari Village, Natar District, South Lampung Regency. Ruas itu memiliki panjang 140,9 kilometer (km). Ruas KM 0-KM 40 dikerjakan PT PP, KM 40-KM 75 oleh PT Waskita Karya, KM 75-KM 90 dikerjakan PT Adhi Karya, dan KM 95-KM 140,9 oleh PT Waskita Karya. The section has a length of 140.9 kilometers (km). The KM 0-KM 40 section was worked on by PT PP, KM 40-KM 75 by PT Waskita Karya, KM 75-KM 90 by PT Adhi Karya, and KM 95-KM 140.9 by PT Waskita Karya. 16
08 Maret March BUMN Gerak Cepat Bantu Korban Banjir di Madiun Inauguration of PLTU Cilacap Expansion I by President Joko Widodo Kementerian BUMN telah menugaskan seluruh BUMN untuk bergerak cepat agar ikut membantu korban banjir Madiun. Aksi sosial BUMN dilakukan, antara lain dengan membuat dapur umum di posko pengungsian di Madiun. The SOEs Ministry has assigned all SOEs to move quickly to help victims of the Madiun flood. SOEs social actions were carried out, among others, by building a public kitchen at the evacuation post in Madiun. 09 Maret March Lampung BUMN Festival 2019 Lampung BUMN Festival 2019 Lampung BUMN Festival 2019 dalam rangka mengajak 2.400 mahasiswa dan alumni lalu ada 1.000 milenial BUMN untuk ikut berkontribusi dan bersinergi membangun negeri. Lampung BUMN Festival 2019 in order to invite 2,400 students and alumni, then there are 1,000 SOEs millennials to contribute and work together to build the country. Program ini menunjukkan kontribusi BUMN secara sinergi membangun negeri melalui proses rekruitmen. Hal ini juga merupakan salah satu program Nawacita Presiden dalam meningkatkan daya saing di dunia internasional. Presiden memberikan fokus infrastruktur dibangun besar-besaran untuk meningkatkan daya saing selanjutnya di tahun ini, di samping perlunya disiapkan SDM yang handal dan profesional. This program shows the contribution of SOEs in synergy to build the country through the recruitment process. This is also one of the President's Nawacita programs in increasing competitiveness in the international world. The President focused on building infrastructure on a large scale to increase competitiveness later this year, in addition to the need to prepare reliable and professional human resources. 17
09 Maret March Program Perekrutan Bersama BUMN SOEs Joint Recruitment Program Kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengundang putra putri terbaik Indonesia untuk bergabung menjadi keluarga besar BUMN melalui Program Perekrutan Bersama BUMN. Hal ini dilakukan dalam rangka merayakan HUT Kementerian BUMN ke-21. Program ini menyediakan 11.000 posisi lowongan kerja BUMN di 110 BUMN. The Ministry of SOEs through the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) invited the best Indonesian sons and daughters to join the SOEs big family through the SOEs Joint Recruitment Program. This was done to celebrate the 21st Anniversary of the Ministry of SOEs. This program provides 11,000 SOEs job vacancies in 110 SOEs. 1 1 Maret March Fun Walk HUT Kementerian BUMN Fun Walk of the Ministry of SOE's Anniversary Acara Fun Walk HUT ke-21 BUMN yang diadakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Acara Fun Walk digelar di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Soreang menjadi tempat pertama untuk memulai rangkaian acara HUT Kementerian BUMN. SOEs 21st Anniversary Fun Walk event held by PT Kereta Api Indonesia. The Fun Walk was held at Upakarti Field, Soreang, Bandung Regency, West Java. Soreang is the first place to start a series of SOEs Ministry Anniversary events. 18
1 1 Maret March BUMN Great Leader Camp BUMN Great Leader Camp Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) menyelenggarakan Kegiatan BUMN Great Leaders Camp pada tanggal 10-12 Maret 2019 di Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) POLRI Lembang, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti 177 peserta yang terdiri dari Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama BUMN, serta para Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN. Dengan tema "Membangun Bangsa Melalui Penguatan Sinergi dan Soliditas BUMN", BUMN Great Leaders Camp bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan keunggulan BUMN di kancah global melalui penguatan sinergi dan soliditas BUMN. The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) in collaboration with the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) held the BUMN Great Leaders Camp Activity on March 10-12 2019 at the Sespim Institute for Education and Training (Lemdiklat) POLRI Lembang, West Java. This activity was attended by 177 participants consisting of the President Director and Deputy President Director of SOEs, as well as Echelon I and II Officials of the Ministry of SOEs. With the theme "Building the Nation through Strengthening SOEs Synergy and Solidity", BUMN Great Leaders Camp aims to increase national insight, national resilience, and SOEs excellence in the global arena through strengthening the synergy and solidity of SOEs. 17 Maret March Peresmian Pelabuhan Sibolga (Sumatera Utara) oleh Presiden Joko Widodo Inauguration of Sibolga Port (North Sumatra) by President Joko Widodo Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Sibolga, dalam rangka mendorong percepatan konektivitas antar pulau dan pemerataan ekonomi. President Joko Widodo visited Sibolga Regency, to accelerate inter-island connectivity and economic equality. Kunjungan sekaligus ikut meresmikan pelabuhan Sibolga. PT Pelindo I (Persero) sebagai BUMN penyedia jasa pelabuhan, telah menyelesaikan seluruh pengembangan Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara sehingga sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. The visit was also part of the inauguration of the Sibolga port. PT Pelindo I (Persero) as a state-owned port service provider, has completed the entire development of Sibolga Port, North Sumatra so that it can be utilized by the community. 19
03 April April Peresmian Pencanangan Proyek Smelter Grade Alumina Refinery di Kalimantan Barat Inauguration of the Smelter Grade Alumina Refinery Project in West Kalimantan Peresmian pencanangan pembangunan proyek Smelter Grade Alumina Refinery di Sungai Kunyit, Mempawah, Kalimantan Barat. Pabrik pengolahan bijih bauksit menjadi alumina ini dilakukan PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) bekerja sama dengan PT ANTAM Tbk., melalui anak usaha patungan mereka PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI). Inauguration of the launch of the Smelter Grade Alumina Refinery project in the Kunyit River, Mempawah, West Kalimantan. The bauxite ore into the alumina processing plant is carried out by PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) in collaboration with PT ANTAM Tbk., Through their joint venture subsidiary PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI). 13 April April Perayaan HUT Ke-21 Kementerian BUMN di Semarang Celebration of the 21st Anniversary of the Ministry of SOEs in Semarang Perayaan HUT Ke-21 Kementerian BUMN yang diikuti oleh 45 ribu pegawai BUMN beserta keluarga di Marina Convention Center Semarang memecahkan tiga rekor MURI. Pemberian rekor MURI ini diperuntukkan penyajian nasi kuning terbanyak yakni 5.821 porsi, replikasi Borobudur terbesar dari nasi kuning setinggi 4,13 meter dan rekor transaksi terbanyak yaitu 35 ribu transaksi dalam waktu kurang dari 5 jam dengan QR code. The celebration of the 21st Anniversary of the Ministry of SOEs, which was attended by 45 thousand SOEs employees and their families at the Marina Convention Center Semarang, broke three MURI records. The awarding of the MURI record is for serving the most yellow rice, namely 5,821 portions, the biggest replication of Borobudur from yellow rice as high as 4.13 meters, and the highest transaction record, namely 35 thousand transactions in less than 5 hours with QR code. 20
15 April April Peluncuran Kontak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur Launching of the Infrastructure Investment Fund Collective Investment Contact PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Jasa Marga") bersinergi dengan PT Mandiri Manajemen Investasi ("Mandiri Investasi") meluncurkan produk inovatif di sektor pasar modal Indonesia, yaitu Kontak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau yang dikenal dengan KIK-DINFRA. Produk ini diluncurkan guna memenuhi solusi investasi dan alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia. investasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Jasa Marga") synergizes with PT Mandiri Manajemen Investasi ("Mandiri Investasi") to launch innovative products in the Indonesian capital market sector, namely the Infrastructure Investment Fund Collective Contact or known as KIK-DINFRA. This investment product was launched to meet investment solutions and alternative financing for infrastructure development in Indonesia. 30 April April Peninjauan Langsung Menteri BUMN untuk Pulihkan Wilayah Banjir di Bengkulu Minister of SOEs Direct Observation to Restore Flood Areas in Bengkulu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali bersinergi membantu masyarakat pasca bencana banjir di Provinsi Bengkulu. BUMN bahu-membahu dan bersinergi dalam membantu masyarakat yang terkena banjir seperti pemulihan listrik, saluran telekomunikasi dan bantuan infrastruktur seperti perbaikan jembatan putus. State-Owned Enterprises (SOEs) again work together to help the community after the flood disaster in Bengkulu Province. SOEs work hand in hand and work together in helping flood-affected communities such as restoring electricity, telecommunication lines, and infrastructure assistance such as repairing broken bridges. 21
24 Mei May Tour Perdana Trans Sumatera (358,7 Km) Trans Sumatra Prime Tour (358.7 Km) Perjalanan perdana dari Lampung menuju Palembang untuk pastikan Tol Trans Sumatera bisa melayani masyarakat di libur lebaran 2019. Tour Perdana Tol Trans Sumatera Bakauheni- Palembang ditempuh selama 6 jam dengan total jarak tempuh 358,7 km. Sebelum ada tol ini, jarak tempuh tercatat 10-12 jam. The first trip from Lampung to Palembang is to ensure that the Trans Sumatra Toll Road can serve the community during the 2019 Eid holiday. The Bakauheni-Palembang Trans Sumatra Toll Prime Tour is taken for 6 hours with a total distance of 358.7 km. Before this toll, the mileage was recorded as 10-12 hours. 25 Mei May Safari Ramadhan 2019 Safari Ramadan 2019 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas pemberian 34.000 Al-Quran di 34 provinsi di seluruh Indonesia. The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) received appreciation from the Indonesian Record Museum (MURI) for giving 34,000 Al-Quran in 34 provinces throughout Indonesia. Dalam rangkaian Safari Ramadan, BUMN, senantiasa hadir di seluruh pelosok Tanah Air dengan berbagai kegiatan seperti program pangan murah, kegiatan padat karya tunai yang berfokus pada perbaikan rumah-rumah ibadah, buka puasa bersama di pesantren dan panti asuhan serta pemberian santuan bagi anak- anak peserta didik di pesantren maupun panti asuhan. In the Ramadan Safari series, SOEs is always present in all corners of the country with various activities such as cheap food programs, cash-intensive activities that focus on repairing houses of worship, breaking the fast together at Islamic boarding schools and orphanages, and providing assistance to children. students in pesantren and orphanages. 22
30 Mei May Mudik Bareng BUMN 2019 Homecoming with SOEs 2019 Pelepasan keberangkatan pemudik dalam Program Mudik Bareng BUMN 2019 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (30/5). Tahun ini, 104 BUMN bersinergi memberangkatkan 250.474 pemudik secara gratis agar bisa berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. The departure of homecomers for the 2019 SOEs Joint Homecoming Program in the Gelora Bung Karno (GBK) area, Jakarta, Thursday (30/5). This year, 104 SOEs have synergized to dispatch 250,474 travelers for free so they can celebrate Eid with their families in their hometowns. Dalam program ini, Kementerian BUMN mendapatkan dua rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yaitu rekor pelayanan mudik dengan BUMN terbanyak dan rekor pelayanan mudik dengan kota tujuan terbanyak. In this program, the Ministry of SOEs obtained two records from the Indonesian Record Museum (MURI), namely the record for homecoming services with the most SOEs and the record for homecoming services with the most destination cities. 13 Juni June Empat BUMN Masuk Daftar Perusahaan Publik Terbesar Dunia versi Forbes Four SOEs Enter Forbes' List of World's Largest Public Companies Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut sebanyak empat perusahaan plat merah berhasil masuk dalam daftar 2.000 perusahaan publik terbesar versi Majalah Forbes. Keempat BUMN tersebut, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) said that as many as four state-owned companies were successful in the Forbes Magazine list of the 2,000 largest public companies. The four SOEs, namely PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), and PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). 23
2 1 Juni June Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inauguration and Oath-taking of Senior High Leaders Kementerian BUMN melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat Eselon II). Tujuh Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik hari ini sebelumnya telah diseleksi melalui mekanisme seleksi terbuka yang diikuti oleh PNS dari berbagai instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan teknis dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Kementerian PAN-RB dan standar kompetensi yang diberlakukan di Kementerian BUMN. The Ministry of State-Owned Enterprises carries out the inauguration and oath-taking of Senior High Leaders (Echelon II level). Seven Senior High Officials who were inaugurated earlier today have been selected through an open selection mechanism attended by civil servants from various government agencies who have met the technical and competency requirements as required by the provisions of the Ministry of PAN-RB and the competency standards enforced in the Ministry of SOEs. 12 Juli July Partisipasi BUMN di "1st Pacific Exposition" SOEs Participation in "1st Pacific Exposition" Kementerian Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan bagi BUMN untuk berkiprah di kancah internasional. Dukungan ini diberikan melalui kunjungan langsung Kementerian BUMN ke acara the "1st Pacific Exposition" di SkyCity Convention Center, Auckland, Selandia Baru. Dalam acara ini, beberapa BUMN di berbagai sektor industri ikut berpartisipasi menampilkan berbagai produk unggulannya. The Ministry of State-Owned Enterprises provides support for SOEs to take part in the international arena. This support was provided through the direct visit of the Ministry of SOEs to the "1st Pacific Exposition" event at the SkyCity Convention Center, Auckland, New Zealand. In this event, several SOEs in various industrial sectors participated in presenting their various superior products. 24
1 7 Juli July PT Pertamina (Persero) masuk daftar TOP 500 Fortune Global 2019 PT Pertamina (Persero) entered the 2019 Fortune Global TOP 500 list PT Pertamina (Persero) menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Top 500 Fortune Global 2019. Pertamina berhasil naik 78 peringkat dari posisinya tahun lalu yakni 253. Prestasi ini membuktikan bahwa perusahaan BUMN mampu menjadi perusahaan bergengsi dan disegani, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. PT Pertamina (Persero) is the only Indonesian company that is included in the 2019 Fortune Global Top 500 list. Pertamina has successfully climbed 78 rankings from its position last year, namely 253. This achievement proves that SOEs companies can become prestigious and respected companies, not only in the country but also abroad. 24 Juli July Kementerian BUMN raih opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya. The Ministry of SOEs obtained WTP opinion from BPK for the 12th time. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018. Raihan tersebut merupakan yang ke-12 kalinya sejak tahun 2007. The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) won an Unqualified Opinion (WTP) from the Supreme Audit Agency (BPK) for the 2018 State-Owned Enterprises Ministry Financial Report. This achievement is the 12th time since 2007. 25
20 Agustus August BUMN Ekspansi ke Afrika SOEs Expansion to Africa Pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Afrika dalam di bidang infrastruktur dan Indonesia dan transportasi. Keseluruhan kerjasama antar pemerintah Afrika mencapai USD 822 juta atau sekitar Rp11,7 triliun. The Indonesian government signed a cooperation agreement with the African government in the field of infrastructure and transportation. The total cooperation between Indonesia and the African government reaches USD 822 million or around Rp11.7 trillion. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam kerjasama tersebut antara lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Bio Farma (Persero) Tbk, PT INKA (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penandatanganan itu dilakukan di depan Presiden Joko dalam acara Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 (IAID) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. Several State-Owned Enterprises the collaboration include PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Bio Farma (Persero) Tbk, PT INKA (Persero), PT Len Industri (Persero) and PT Kereta Api Indonesia (Persero). The signing was carried out in front of President Joko at the Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 (IAID) event at the Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. (SOEs) involved in 2 1 Agustus August Peluncuran perdana mesin diesel, hasil kerja sama PT Boma Bisma Indra (Persero) dengan Doosan Infracor The Ministry of SOEs obtained WTP opinion from BPK for the 12th time. Peluncuran perdana mesin diesel, hasil kerja sama PT Boma Bisma Infracor, serta (Persero)/BBI dengan Doosan penandatanganan kerja sama sembilan BUMN pengguna mesin diesel BBI-Doosan, yang berlangsung di Kantor BBI Surabaya, Rabu (21/8). Indra The inaugural launch of the diesel engine, the result of the collaboration between PT Boma Bisma Indra (Persero)/BBI with Doosan Infracor, as well as the signing of the cooperation between nine SOEs users of BBI-Doosan diesel engines, which took place at the BBI Surabaya Office, Wednesday (21/8). Kerja sama ini merupakan komitmen kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan mesin diesel nasional. Proyek Manufaktur Engine Nasional ini dimaksudkan untuk membangun kembali manufaktur mesin diesel dan gas di Indonesia, yang didukung oleh Doosan Infracore. This cooperation is the commitment of both parties to meet the needs of the national diesel engine. This National Engine Manufacturing Project is intended to rebuild diesel and gas engine manufacturing in Indonesia, supported by Doosan Infracore. 26
23 Agustus August Inagurasi Program Perekrutan Bersama (PPB) 2019 Inauguration of the 2019 Joint Recruitment Program (PPB) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melantik 1.500 karyawan baru BUMN yang telah lolos Program Perekrutan Bersama BUMN 2019. Program ini merupakan sinergi BUMN dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) appointed 1,500 new SOEs employees who have passed the 2019 SOEs Joint Recruitment Program. This program is a SOEs synergy in building superior human resources. 28 Agustus August Kementerian BUMN Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Laos Ministry of SOEs Receives Visit from Laos Government Delegation Kementerian BUMN menerima delegasi Pemerintah Laos di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri BUMN dengan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith dan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara sejumlah BUMN Indonesia dengan Phonsavanh Group di Vientiane, Laos pada 25 Juni 2019 lalu. The SOEs Ministry receives a Laos Government delegation at the SOEs Ministry Building, Jakarta. This visit was a follow-up to the meeting of the Minister of SOEs with the Prime Minister (PM) of the Lao People's Democratic Republic, Thongloun Sisoulith, and the signing of a memorandum of understanding between several Indonesian SOEs and the Phonsavanh Group in Vientiane, Laos on June 25, 2019. 27
1 1 September September Peresmian Workshop HMC Barata Inauguration of the Barata HMC Workshop Peresmian Workshop baru Heavy Machining Center (HMC) milik PT Barata Indonesia (Persero) serta menyaksikan penandatanganan kerjasama sinergi 10 BUMN yang berlangsung di kantor Pusat PT Barata di Gresik, Jawa Timur pada Rabu (10/09/2019). The inauguration of the new Heavy Machining Center (HMC) Workshop owned by PT Barata Indonesia (Persero) and witnessed the signing of a synergy of 10 SOEs which took place at the PT Barata Headquarters in Gresik, East Java on Wednesday (10/09/2019). Dalam pembangunan workshop HMC tersebut, Barata Indonesia menggandeng tiga perusahaan BUMN yakni PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai kontraktor, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai pemasok baja serta PT Len Industri (Persero) untuk mengerjakan PLTS rooftop kapasitas 500 kWp. In the construction of the HMC workshop, Barata Indonesia collaborated with three state-owned companies, namely PT Boma Bisma Indra (Persero) as a contractor, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk as a steel supplier, and PT Len Industri (Persero) to work on a 500 kWp rooftop PLTS. 1 1 September September Ekspor Kereta INKA kedua kalinya Second INKA Train Export Peninjauan proses pengapalan untuk pengiriman Batch Kedua Ekspor Kereta Penumpang ke Bangladesh yang berlokasi di Dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ekspor ke Bangladesh ini merupakan rangkaian dari usaha PT INKA (Persero) untuk meningkatkan pasar ekspornya setelah sebelumnya juga pernah memenuhi pesanan kereta ke luar negeri lainnya seperti Malaysia,Thailand, Filipina dan juga ke Australia. Review of the shipment process for the delivery of the Second Batch of Export Passenger Trains to Bangladesh, located at Jamrud Utara Pier, Tanjung Perak Port, Surabaya. The export to Bangladesh is a part of PT INKA (Persero) 's efforts to increase its export market after previously fulfilling other overseas train orders such as Malaysia, Thailand, the Philippines, and also to Australia. 28
02 Oktober October Groundbreaking Program Pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Galoga Galoga Village Economic Hall (Balkondes) Groundbreaking Groundbreaking atau peletakan batu pertama Program Pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang digagas PT Angkasa Pura I (Persero), PT PGN Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT BRI (Persero) Tbk, PT KAI (Persero) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company di destinasi wisata Goa Lawa Purbalingga (Golaga), Jawa Tengah. Pembangunan Balkondes ini dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung kemajuan pariwisata Purbalingga. Groundbreaking or groundbreaking of the Village Economic Hall Development Program (Balkondes) initiated by PT Angkasa Pura I (Persero), PT PGN Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT BRI (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), and PT Pupuk Indonesia Holding Company in the tourist destination of Goa Lawa Purbalingga (Golaga), Central Java. The development of Balkondes is to improve the people's economy through Corporate Social Responsibility (CSR) which supports the advancement of Purbalingga tourism. 03 Oktober October Penandatanganan Head of Agreement (HOA) mengenai pembangunan dan penyelenggaraan bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Surya Signing of the Head of Agreement (HOA) regarding the construction and operation of the Solar Power Plant business Menteri BUMN menyaksikan penandatanganan Head of Agreement (HOA) sinergi antara PT PLN (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan penyelenggaraan bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Surya. The SOEs Minister witnessed the signing of the Head of Agreement (HOA) synergy between PT PLN (Persero), PT Len Industri (Persero), and PT Pertamina (Persero) in the development and operation of the Solar Power Plant business. Penandatanganan ini dilakukan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta. Kementerian BUMN menyambut baik sinergi tiga BUMN terhadap pengembangan energi baru terbarukan, khususnya PLTS. Pembangunan PLTS ini diharapkan tidak hanya dilakukan saat ini, namun juga bisa dikembangkan di daerah-daerah yang belum mendapatkan akses listrik. This signing was carried out at the Ministry of SOEs Building, Jakarta. The SOEs Ministry welcomes the synergy of the three SOEs in developing new and renewable energy, especially PLTS. It is hoped that the PLTS development will not only be carried out at this time but can also be developed in areas that do not yet have access to electricity. 29
06 Oktober October Peresmian Topping Off Multifunction Hall Kawasan Terpadu Labuan Bajo Inauguration of the Topping Off Multifunction Hall for the Labuan Bajo Integrated Area Peresmian pengecoran atas bangunan multifunction hall Inaya Bay Komodo yang berada di Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo. Ditargetkan, multifunction hall dengan luasan total 2.102 meter persegi ini rampung pada akhir Desember 2019. struktur bagian Inauguration of the foundry of the upper structure of the Inaya Bay Komodo multi-function hall, which is located in the Labuan Bajo Marina Integrated Area. It is targeted that the multifunction hall with a total area of 2,102 square meters will be completed by the end of December 2019. 1 7 Oktober October Penandatanganan Nota Kesepahaman BUMN Universities Signing of Memorandum of Understanding for SOEs Universities Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan "BUMN Universities" yang dilakukan di Kantor Pusat PT Jasa Raharja di Jakarta. The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) for the establishment of "BUMN Universities" at the Head Office of PT Jasa Raharja in Jakarta APERTI BUMN bersama Kementerian BUMN membuat nota kesepahaman dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarat, yang dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara aliansi dengan Yayasan BUMN Hadir untuk Negeri dan dengan BUMN-BUMN yang menaunginya. APERTI BUMN together with the Ministry of SOEs made a memorandum of understanding in education, research, and community service activities, which was carried out in the form of a cooperation agreement between the alliance with the BUMN Hadir untuk Negeri Foundation and with the SOEs that supported it. 30
23 Oktober October Kementerian BUMN Sambut Erick Thohir Ministry of SOEs Welcomes Erick Thohir Presiden Republik Indonesia telah melantik Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Serah Terima Jabatan Menteri BUMN berlangsung di Synergy Lounge Lantai 3 Kementerian BUMN. Acara dibuka dengan sambutan Menteri BUMN Periode 2014-2019, Rini M Soemarno yang dilanjutkan dengan penyerahan Simbolis Penyerahan Buku Kinerja 5 Tahun dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Menteri Rini kepada Menteri Erick. The President of the Republic of Indonesia has appointed Erick Thohir as Minister of State-Owned Enterprises in the Advanced Indonesia Cabinet for the period 2019-2024. The handover of the SOEs Minister's Position took place at the Synergy Lounge, 3rd Floor of the Ministry of SOEs. The event was opened with remarks from the Minister of SOEs for the 2014-2019 period, Rini M Soemarno, which was followed by a symbolic handover of the 5-year performance book and the signing of Minutes of Handover of Position from Minister Rini to Minister Erick. 25 Oktober October Pelantikan Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II Inauguration of Vice Minister of SOEs I and Vice Minister of SOEs II Presiden Joko Widodo secara resmi melantik para Wakil Menteri dan yang akan membantu jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalani roda pemerintahan dalam 5 tahun ke depan. Presiden Jokowi melantik Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Menteri BUMN I dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN II. President Joko Widodo officially inaugurated the Vice Ministers and who will assist the ranks of the Ministers of the Advanced Indonesia Cabinet in running the wheels of government in the next 5 years. President Jokowi appointed Budi Gunadi Sadikin as Vice Minister of SOEs I and Kartika Wirjoatmodjo as Vice Minister of SOEs II. 31
2 1 November November Kementerian BUMN Raih Kategori "Menuju Informatif" dalam penghargaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Ministry of SOEs Wins "Towards Informative" Category in PPID Public Information Openness award Kementerian BUMN menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori "Menuju Informatif" untuk lingkup Kementerian. Hadir menyaksikan langsung penganugerahan tersebut Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin. Kategori ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Cukup Informatif. The Ministry of SOEs received the "Towards Informative" category of Public Information Openness award for the scope of the Ministry. The Vice President of the Republic of Indonesia, K.H. Ma'ruf Amen. This category increased from the previous year, namely Informative Enough. Capaian PPID Kementerian BUMN pada tahun 2019 ini semakin memacu semangat untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN. The PPID achievement of the Ministry of SOEs in 2019 has further spurred the enthusiasm to continue to make improvements and improve the quality of public information disclosure within the Ministry of SOEs. 22 Desember December Peringatan Hari Ibu dan Kick-off Program Anti Pelecehan Seksual Mother's Day Commemoration and Anti-Sexual Harassment Kick-off Program Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriani dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beserta ratusan pegawai wanita Kementerian BUMN, direktur wanita, dan pegawai wanita perusahaan BUMN melaksanakan Peringatan Hari Ibu yang bertemakan Kerja Profesioal Tanpa Pelecehan Seksual. Dalam kesempatan yang sama juga diluncurkan "Gerakan Saya Berani". Hal ini menjadi permulaan program Anti Pelecehan Seksual dengan slogan "Kerja Profesional, Ketahui Batasan". Minister of SOEs Erick Thohir together with Minister of Finance Sri Mulyani Indriani and Minister of Manpower Ida Fauziyah along with hundreds of female employees of the Ministry of SOEs, female directors, and female employees of SOEs companies held a Mother's Day Commemoration with the theme of Professional Work Without Sexual Harassment. On the same occasion the "I Dare Movement" was also launched. This marked the start of an Anti Sexual Harassment program with the slogan "Professional Work, Know the Boundaries". 32
23 Desember December Peluncuran B-30 di Sektor Energi Launch of the B-30 in the Energy Sector Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan kerja nyata dalam mengurangi impor sektor migas sehingga mengurangi Current Account Defisit (CAD). Hal tersebut merupakan lompatan besar di sektor energi. Lompatan di sektor energi adalah implementasi B30. Pertamina resmi meluncurkan B30 yang mampu mengurangi impor migas dengan memaksimalkan penggunaan Fati Acid Methyl Ester (FAME) yang dicampur ke dalam solar. Dalam penyaluran B30, Pertamina telah bekerja sama dengan 18 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN). Pertamina telah menyiapkan 28 titik penerimaan FAME untuk B30. The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) has done real work in reducing imports of the oil and gas sector thereby reducing the Current Account Deficit (CAD). This represents a major leap forward in the energy sector. The leap forward in the energy sector is the implementation of B30. Pertamina officially launched B30 which can reduce oil and gas imports by maximizing the use of Fati Acid Methyl Ester (FAME) mixed into diesel. In the distribution of B30, Pertamina has collaborated with 18 Biofuel Business Entities (BUBBN). Pertamina has prepared 28 FAME receiving points for B30. 33
Sambutan Menteri BUMN Foreword from Minister of SOEs Sebagai agen pembangunan, BUMN telah memainkan peran strategisnya dengan terlibat secara aktif dalam proyek pembangunan nasional dan berperan aktif untuk meningkatkan perekonomian nasional. As agents of development, SOEs have run a strategic role by being actively involved in national development projects and playing an active role in improving the national economy. 34
02 35
Sambutan Menteri BUMN Message From Minister of State-Owned Enterprises Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Greetings to all of us. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, sehingga Kementerian BUMN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoptimalkan peran strategis BUMN sebagai agen pembangunan nasional. First of all, let us give praise and gratitude to the presence of God Almighty, who has bestowed His grace and gifts, so that the Ministry of BUMN can carry out its duties and functions in optimizing the strategic role of BUMN as agents of national development. Performa BUMN secara keseluruhan di sepanjang tahun 2019 yang sebagian besar terjadi saat kepemimpinan Ibu Rini M. Soemarno, sangat baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rini M. Soemarno sehingga dalam performa kinerja keuangan BUMN di tahun 2019 tercatat bahwa total aset BUMN per 31 Desember 2019, adalah sebesar Rp8.739 triliun, mengalami peningkatan 7,29% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8.145 triliun. Adapun kontribusi setoran pajak dan dividen BUMN mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp284 triliun, meningkat 15,92% dari tahun 2018. Sementara, setoran PNBP berupa dividen BUMN pada tahun 2019 adalah sebesar Rp46 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 4,55% dari tahun 2018 yang sebesar Rp44 triliun. The overall performance of BUMN throughout 2019, which mostly occurred during the leadership of Mrs. Rini M. Soemarno, was very good. The highest appreciation to Mrs. Rini M. Soemarno, so the financial performance of BUMN in 2019 was noted that the total assets of BUMN as of December 31, 2019, amounted to Rp8,739 trillion, an increase of 7.29% from the previous year which was recorded at Rp8,145 trillion. The contribution of BUMN tax and dividend payments has increased, amounting to Rp284 trillion, an increase of 15.92% from 2018. Meanwhile, PNBP deposits in the form of BUMN dividends in 2019 amounted to Rp46 trillion or an increase of 4.55% from 2018 which amounting to Rp44 trillion. Sudah menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN untuk dapat selalu meningkatkan nilai dan menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi agar siap dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan internasional. Sebagai agen pembangunan, BUMN telah memainkan peran strategisnya dengan terlibat secara aktif dalam proyek pembangunan nasional dan berperan aktif untuk meningkatkan perekonomian nasional. It is the responsibility of the Ministry of BUMN to always increase value and create healthy and highly competitive of BUMN to be ready and able to compete at the national as well as at the regional and international levels. As agents of erector, BUMN have played a strategic role by being actively involved in national development projects and playing an active role in improving the national economy. Untuk terus dapat eksis dalam memperkuat perannya sebagai agen pembangunan nasional dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kemajuan dan pemerataan perekonomian nasional, kami di Kementerian BUMN perlahan tapi pasti melakukan program transformasi di BUMN yang insya Allah dapat rampung segera agar BUMN dapat tumbuh berkesinambungan dan mampu menjawab industri yang semakin terbuka dan kompetitif. persaingan Kementerian BUMN juga terus mengoptimalkan peran BUMN sebagai penggerak roda ekonomi negara agar lebih terukur, dengan menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Prinsip GCG ini diejawantahkan dalam core value Kementerian BUMN yang juga sudah diadopsi oleh BUMN yaitu AKHLAK, dimana setiap insan BUMN harus Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. To continue to exist in strengthening its role as an agent of national erector and increasing active participation in the progress and distribution of the national economy, we at the Ministry of BUMN are slowly but surely carrying out a transformation program in BUMN which, if God wills, can be completed immediately so that BUMN can grow sustainably and be able to respond to industrial competition, which is increasingly open and competitive. The Ministry of BUMN also continues to optimize the role of BUMN as a driving force for the country's economy to be more measurable, by implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). This GCG principle is embodied in the core values of the Ministry of BUMN which have also been adopted by BUMN, namely AKHLAK, where every BUMN employee must be Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. Kami berharap, dengan buku Annual Report ini, masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai Kementerian BUMN di sepanjang tahun 2019 dalam melakukan pengelolaan BUMN untuk Indonesia Maju. We hope that with this Annual Report book, the public and various interested parties can get an overview of the performance results that have been achieved by the Ministry of BUMN throughout 2019 in managing BUMN for Advanced Indonesia. Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara Minister of State Owned Enterprises of Indonesia 36
Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara Minister of State Owned Enterprises of Indonesia ANNUAL REPORT 2019 MINISTRY OF STATE OWNED ENTERPRISES 37 37
Profil Kementerian BUMN Profile of the Ministry of SOEs Secara umum, capaian kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan hasil pengawasan yang mencapai 103%. In general, the performance achievements of the Annual Supervision Work Program (PKPT) in 2019 exceeded the predetermined targets. This success is shown by the results of monitoring which reached 103%. 38
03 39
03 Profil Kementerian BUMN Profile of the Ministry of SOEs Sejarah Kementerian BUMN History of Ministry of SOEs Seiring berjalannya waktu, Kementerian BUMN telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan yang membanggakan. Ini merupakan komitmen Kementerian BUMN dalam memberikan dampak positif sebagai bukti kekuatan dalam memajukan perekonomian nasional. (1960-1969) (1969-1998) Pembinaan BUMN Kementerian Teknis Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Sebagai Pemegang Saham negara RI/ Pemilik Modal pada BUMN dan memegang Kewenangan Pembinaan BUMN Pembinaan BUMN Oleh Departemen/ Menteri Teknis 1973-1993 Direktur Jenderal Martiono Hadianto Bacelius Ruru Pembinaan dilakukan Unit Eselon II Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Persero dan PKPN kemudian berubah menjadi Direktorat Persero dan Usaha Negara UU No.19 PRP th 1960 tentang Perusahaan Negara PP No 12 th 1998 tentang Perusahaan Perseroan; PP No 13 th 1998 tentang Perusahaan Umum Menteri Keuangan sebagai Pembinan Keuangan Menteri Teknis Sebagai Pembina Teknis
01 02 04 05 06 07 08 09 03 Over time, the Ministry of SOEs has experienced several proud changes and developments. This is the commitment of the Ministry of SOEs in providing a positive impact as evidence of its strength in advancing the national economy. (1998-2001) (2001-2003) (2003-Saat Ini) Kementerian Negara Pendayagunaan Kementerian BUMN Transforrmasi Pembinaan Pengalihan/ Pelimpahan kedudukan tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan kepada Menteri BUMN PP No.64 th 2001 2001 Kabinet Gotong Royong 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju Menteri BUMN adalah pihak yang mendapatkan Kuasa dari Negara/ Pemerintah Pusat selaku Pemegang Saham/ Pemilik Modal BUMN (Pasal 1 ayat 5) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi Menteri BUMN Erick Thohir 2003 PP No.41 th 2003 Pelimpahan kewenangan pembinaan BUMN dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN 1998 Struktur organisasi kementerian dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan Menteri Tantri Abeng 2014-2019 Kabinet Indonesia Bersatu II 2004-2006 2011-2014 Kabinet Indonesia Bersatu Kabinet Indonesia Bersatu II PP No. 50 th 1998 Inpres No.15 th 1998 Keppres No 38/1999 Keppres No 39/1999 Menteri BUMN SOEsgiharto Menteri BUMN Dahlan Iskan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Pengalihan tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham dalam Perusahaan Perseroan (Persero) kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN 2006-2009 Kabinet Indonesia Bersatu 2000-2001 2009-2011 Kabinet Indonesia Bersatu II Menteri Tantri Abeng Menteri BUMN Sofyan A. Djalil Menteri BUMN Mustafa Abubakar
1960. 1969. 1973. 1991. 1994. Terbitnya UU No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara The issuance of Law No. 19 of 1960 concerning State Company Klarifikasi Perusahaan Negara dalam Perjan, Perum dan Persero berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 Clarification of State Companies in Perjan, Perum and Persero based on Law no. 9 of 1969 Pembinaan BUMN dikelola oleh Unit Eselon II Departemen Keuangan SOEs management by Ministry of Finance Echelon II Unit IPO PT Semen Gresik IPO PT Indosat 1995. 1996. 1997. 1998. 2001. IPO PT Telkom • IPO PT Timah IPO PT BNI IPO PT Antam Terbentuknya Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN Establishment of the State Ministry for the SOEs Empowerment IPO PT Kimia Farma • IPO PT Indo Farma • Divestasi 30% saham negara di PT Socfindo Divestment of 30% state shares in PT Socfindo 2002. 2003. 2004. 2007. 2009. IPO PT Bukit Asam • Divestasi seluruh saham negara PT WNI Divestment of 100% state shares in PT WNI Divestasi 41,94% saham negara di PT Indosat Divestment of 41.94% state shares in PT Indosat UU No. 19 Tahun 2003 (Landasan Pengelolaan BUMN) Law No. 19 of 2003 (SOEs management basis) • Pertamina dan BULOG berubah status menjadi BUMN Pertamina and BULOG changes its status to SOEs IPO PT Adhi Karya IPO PT Jasa Marga IPO PT Wijaya Karya IPO PT Bank Tabungan Negara IPO PT Bank Mandiri • IPO PT PGN • IPO PT BRI • Divestasi seluruh sahan negara di PT Indocement Divestment of 100% state shares in PT Indocement 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. IPO PT PP • IPO PT Krakatau Steel • Divestasi seluruh saham negara di PT Kertas Blabak Divestment of 100% state shares in PT Kertas Blabak Divestasi seluruh saham negara di PT Intirub Divestment of 100% state shares in PT Intirub IPO PT Garuda Indonesia • Imberg Bog ke PLN Imberg Bog to PLN IPO PT Waskita Karya Terbentuknya investment Holding PT Semen Indonesia Establishment of PT Semen Indonesia investment Holding IPO PT Semen Baturaja • Inalum menjadi 100% BUMN Inalum becomes 100% SOEs Terbentuknya Holding Perkebunan dan Kehutanan Establishment of Plantation and Forestry Holding 2015. 2017. 2018. Mulai dilaksanakannya reformasi birokrasi Bureaucratic reform implementation began • Terbentuknya Holding Reasuransi Establishment of Reinsurance Holding Terbentuknya Holding Pertambangan Establishment of Mining Holding Terbentuknya Holding Migas Establishment of Oil and Gas Holding Akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia Acquired of 51% shares in PT Freeport Indonesia 42
1960 1969 Pembinaan Kementerian Tehnis Technical Ministry Supervision Awal dari pembinaan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia berada pada wewenang Kementerian Teknis dengan pembagian wewenang Kementerian Keuangan sebagai pembina keuangan BUMN. Fase ini dimulai pada UU No.19 PRP tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. The beginning of the development of State-Owned Enterprises in Indonesia is under the authority of the Technical Ministry with the division of authority of the Ministry of Finance as the supervisor of SOEs finance. This phase begins with Law No.19 PRP of 1960 concerning State Enterprises. 1998 2001 Pembinaan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN Development of the Ministry of State for the Empowerment of SOEs Awal dari pembentukan Kementerian BUMN ditandai oleh terbitnya PP No. 50 th 1998 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau RUPS pada perusahaan perseroan kepada Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. Terbitnya PP No 50 tahun 1998 merupakan tanda bahwa terjadinya pengalihan tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham dalam Perusahaan Perseroan (Persero) kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Bapak Tantri Abeng merupakan Menteri yang ditunjuk sebagai Menteri BUMN pertama. The beginning of the formation of the Ministry of SOEs was marked by the issuance of PP. 50 of 1998 concerning the transfer of the position, duties and authority of the Minister of Finance as shareholder or GMS in corporate companies to the Minister for Utilization of State-Owned Enterprises. The issuance of PP No. 50 of 1998 is a sign that there has been a transfer of duties and authority of the Minister of Finance as a Shareholder in a Limited Liability Company (Persero) to the State Minister for SOEs Empowerment Mr. Tantri Abeng is the Minister appointed as the first SOEs Minister. 2003 Sekarang Fokus Restrukturisasi BUMN Focus on SOEs Restructuring Dengan adanya PP No. 41 tahun 2003 sejak saat itu pelimpahan kewenangan pembinaan BUMN dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN. Salah satu terobosan pembinaan BUMN yang dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah menginisiasi pembentukan holding sektoral, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai BUMN dalam rangka menggerakkan perekonomian 1969 1998 2001 2003 Pembinaan Kementerian Keuangan Supervision of the Ministry of Finance Dalam kurun waktu 1969 hingga 1998 pembinaan BUMN dilimpahkan kepada Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham Negara RI / Pemilik Modal pada BUMN dan memegang Kewenangan Pembinaan BUMN, inilah cikal bakal organisasi Kementerian BUMN. Pada awal fase ini diterbitkan UU No. 9 Tahun 1969 terkait pembagian klasifikasi perusahaan negara ke dalam Perjan, Perum dan Persero. Selain itu juga diterbitkan peraturan yang lebih bersifat lebih spesifik yaitu PP No. 12 th 1998 tentang Perusahaan Perseroan dan PP No. 13 th 1998 tentang Perusahaan Umum. In the 1969 to 1998 period, SOEs development was delegated to the Minister of Finance as the RI State Shareholder/Capital Owner in SOEs and holding the Authority for Development of SOEs, this was the forerunner to the organization of the Ministry of SOEs. At the beginning of this phase, Law no. 9 of 1969 related to the division of the classification of state companies into Perjan, Perum and Persero. In addition, a more specific regulation was issued, namely PP. 12 th 1998 concerning Limited Liability Company and PP No. 13 th 1998 concerning Public Companies. Kementerian BUMN Ministry of SOEs Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. From 2000 to 2001, this ministry's organizational structure was abolished and returned to echelon I level within the Ministry of Finance. However, in 2001, when there was a succession of leadership, the organization was reverted to a ministerial level with the name State Ministry for State-Owned Enterprises. bangsa. With the PP. 41 of 2003 since then the delegation of authority to develop SOEs from the Minister of Finance to the Minister of SOEs. One of the breakthroughs in the supervision of SOEs carried out by the Ministry of SOEs is the initiation of the formation of sectoral holding, with the aim of increasing the value of SOEs in order to drive the nation's economy. 43
02 PROFIL KEMENTERIAN BUMN Profile of the Ministry of SOE's Rencana Strategis Kementerian BUMN Ministry of SOEs Strategic Plan VISI VISION Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menenngah nasional 2020-2024, Kementerian BUMN memiliki visi yaitu mewujudkan Kementerian BUMN yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." In line with the 2020-2024 national mid-term development target, the Ministry of SOEs has a vision that is to create a reliable, professional, innovative and integrity Ministry of SOEs in serving the Public to realize the Vision and Mission of the President and Vice President: "Forward, sovereign Indonesia, Independent and personality based on mutual cooperation. " MISSION MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan misi sebagai berikut: To realize the vision above, the Ministry of SOEs set the mission as follows: ◊ Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN. Provide technical and administrative support as well as analysis that is fast, accurate and responsive to the President and Vice President in the field of guiding and overseeing SOEs. ◊ Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian BUMN Improve the quality of HR and infrastructure of the Ministry of SOEs ◊ Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham. Encourage SOEs to contribute optimally to the National economy and provide added value for shareholders. ◊ Mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Achieve clean, effective and reliable government management. 44 44 LAPORAN TAHUNAN 2019 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
01 02 04 05 06 07 08 09 03 Selanjutnya Kementerian BUMN menetapkan tujuan untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: Furthermore, the Ministry of SOEs sets the goals for 2020-2024 which are as follows: TUJUAN AIM 1. Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawas BUMN yang profesional; Establish the Ministry of SOEs as a professional overseer and supervisor of SOEs; 2. Mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN; Realizing the independence and corporatization of SOEs; 3. Meningkatkan keunggulan dan daya saing BUMN; dan Increasing the superiority and competitiveness of SOEs; and 4. Memaksimalkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan Maximizing the contribution of SOEs to sustainable economic development
Sasaran Strategis Strategic Targets Dalam rangka mendukung pencapaian keempat tujuan tersebut, Kementerian BUMN telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian BUMN pada tahun 2024. Sasaran strategis tersebut meliputi: In order to support the achievement of these four goals, the Ministry of SOEs has set 9 (nine) strategic targets which are the conditions desired to be achieved by the Ministry of SOEs by 2024. These strategic targets include: Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang profesional Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN To realized an Independent and Corporatization of SOEs To realized the Ministry of SOEs as a professional Advisor and Supervisor Mencipakan SDM yang unggul dan profesional • Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel Meningkatkan tatata kelola BUMN sebagai korporasi • Penguatan kapasitas BUMN To create an excellent and professional Human Resources • Stengthening SOEs capacity Increasing SOEs governance as a Company To create a strong organization, healthy, and accountable Meningkatkan keunggulan dan Daya Saing BUMN Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan To increase SOEs excellence and competitiveness To maximize SOEs contribution to Sustainable Economy Development Meningkatkan daya Saing BUMN • BUMN Unggul di Kancah Global Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN) • Increasing SOEs competitiveness An excellent SOEs in global scene Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional Kontribus BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara) SOEs contribution to the State Budget • SOEs contribution as a national development agent • SOEs contribution to increasing SOEs value for the shareholders (State Assets) 46
5 Prioritas Kementerian BUMN 5 Priorities of The Ministry of SOEs Dalam rangka mendukung target jangka menengah 2020- 2024, Kementerian BUMN telah menetapkan 5 (Lima) Prioritas Program, sebagai berikut: In order to support the 2020-2024 medium-term targets, the Ministry of SOEs has set 5 (Five) Priority Programs, as follows: B C Inovasi Model Bisnis Kepemimpinan Teknologi A Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia E D Pengembangan Talenta Peningkatan Investasi 1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia 1. Economic and Social Value for Indonesia Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Increase economic value and social impact, especially in the fields of food security, energy and health. 2. Inovasi Model Bisnis Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business. 2. Business Model Innovation Restructuring the business model through ecosystem development, collaboration, developing stakeholder needs, and focusing on core business. 3. Kepemimpinan Teknologi Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelegence, dan lain-lain. 3. Technology Leadership technology and in strategic Leading globally institutionalizing digital capabilities such as data management, advanced management, big data, artificial intelligence, and others. 4. Peningkatan Investasi Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. 4. Increasing Investment Optimizing asset value and creating a healthy investment ecosystem. 5. Pengembangan Talenta 5. Talent Development Mengedukasi kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM. dan melatih tenaga Educating and training the workforce, developing quality Indonesia, resources professionalizing governance and HR selection systems. human for 47
Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian BUMN Main Duties and Functions of the Ministry of SOEs Tugas Pokok Kementerian BUMN Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan. Main Duties of the Ministry of SOEs The Ministry of SOEs has the task of carrying out government affairs in the field of State-Owned Enterprises, to assist the President in carrying out state governance. The development of these state-owned enterprises includes fostering entities controlled by SOEs, either directly or indirectly according to the provisions. Fungsi Kementerian BUMN Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan restrukturisasi, berkelanjutan, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN; 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, serta pengembangan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN; usaha, The function of the Ministry of SOEs In carrying out the tasks referred to the Ministry of SOEs carries out functions: 1. in the field formulating and enacting policies initiatives, strengthening of strategic business strengthening synergy, and competitiveness performance, growth, creating restructuring, developing businesses, and increasing the capacity of SOEs business infrastructure; of sustainable policy implementation in the field of strategic business initiative formulation, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable developing business, and increasing the capacity of SOEs business infrastructure; 3. coordination of the and synchronization 2. coordination growth, restructuring, 3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan lingkungan pemberian dukungan administrasi di Kementerian BUMN; implementation of duties, guidance and provision of administrative support within the Ministry of SOEs; 4. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan 4. management of state property which responsibility of the Ministry of SOEs; and is the 5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 5. supervision of the implementation of duties within the Kementerian BUMN. Ministry of SOEs. 48
Nilai-Nilai Organisasi Kementerian BUMN Organization Values of the Ministry of SOEs Dalam berperilaku sehari-hari setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN harus berlandaskan kepada nilai- nilai, Kode Etik dan Kode Perilaku. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud menjadi landasan dari nilai dasar Aparatur Sipil Negara, dan nilai Kementerian BUMN, yaitu "AHKLAK". In their daily behavior, every State Civil Apparatus of the Ministry of SOE must be based on values, the Code of Ethics and Code of Conduct. The values referred to are the basis of the basic values of the State Civil Apparatus, and the values of the Ministry of SOEs, namely "AHKLAK". Amanah Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Amanah terdiri atas: 1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN Kementerian BUMN sesuai ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku; Trust The Code of Ethics and Code of Conduct The Amanah Value consists of: 1. carry out duties and responsibilities as ASN in the Ministry of SOEs in accordance with the applicable laws and regulations; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; 2. responsible for the duties, decisions and actions taken; implementation of 3. konsisten menepati janji dan menjaga dalam komitmen/kepercayaan melaksanakan tugas dan tindakan; 3. consistent to keep promises and maintain commitment/trust in carrying out tasks and actions; 4. berpegang teguh kepada nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang dilakukan; 4. adhere to moral and ethical values in carrying out the duties and actions taken; 5. berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sebagaimana ketentuan yang berlaku; 6. menyampaikan pendapat dan gagasan baik lisan, tertulis, ataupun melalui media sosial dengan cara-cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika; 5. speak and act honestly and properly in accordance with the facts and truths as applicable; 6. convey opinions and ideas both verbally, in writing, or through social media in a manner that in accordance with is statutory regulations, morals and ethics; 7. memegang teguh sumpah jabatan ASN 7. uphold the oath of office of ASN in the Kementerian BUMN; Ministry of SOEs; 8. menghindari konflik kepentingan pribadi, 8. avoid conflicts of personal, group or class kelompok, maupun golongan interests 49
Kompeten Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kompeten terdiri atas: 1. menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik; 2. berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan ketentuan perundang- peraturan undangan, moral, dan etika yang berlaku; Competent The Code of Ethics and Competent Value Code of Conduct consists of: 1. complete assigned tasks of the highest quality; think creatively to solve problems by taking into account the provisions of the prevailing laws and regulations, morals and ethics; 2. 3. disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan kegiatan yang produktif; 3. discipline in using work time to carry out productive activities; 4. peduli dan berkomitmen membantu orang 4. caring and committed to helping others lain belajar; learn; 5. menjadi teladan sesuai bidang keahlian 5. be a role model according to their yang dimiliki; 6. meningkatkan kecakapan dan kemampuan kompetensi untuk melaksanakan tugas yang diberikan; dan expertise; increase skills and competency abilities to carry out the assigned tasks; and 7. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 7. 7. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 7. improve self-competence to answer ever- changing challenges. Harmonis Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Harmonis terdiri atas: 1. menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; Harmonious The Code of Ethics and Code of Conduct for Harmonious Values consist of: 1. respect and value everyone regardless of their background; 2. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam pelaksanaan tugas; tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa; 3. 2. creating a conducive work environment through a cooperative and communicative attitude with fellow colleagues in carrying out tasks; 3. do not take actions that can lead to conflict that leads to the division of national unity and integrity; 4. saling tolong gemar menolong serta memiliki rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar; dan tidak memaksakan menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain; pendapat 5. 4. mutual help likes to help and have a sense of care and empathy for colleagues and the surrounding community; 5. do not impose opinions and respect the differences in opinions and ideas of others; 6. bersedia berbagi solusi, informasi dan/ atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan; dan 6. willing to share solutions, information and/or data according to the authority to resolve work-related problems; and 7. berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. 7. behave and dress in accordance with and standards ethical applicable regulations. 50
Loyal Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Loyal terdiri atas: 1. rela berkorban dan setia untuk kepentingan bangsa dan negara; 2. setia dan patuh pada institusi Kementerian BUMN peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku; dengan sesuai Loyal The Code of Ethics and Code of Conduct for Loyal Values consist of: 1. willing to sacrifice and loyal for the 2. interests of the nation and state; loyal and obedient to the institutions of the Ministry of SOEs in accordance with the laws and regulations as well as applicable norms; 3. menjaga citra, harkat, dan martabat diri sendiri, sesama rekan kerja, pimpinan, Kementerian BUMN, bangsa dan negara; dan 4. menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi; 3. maintain the image, dignity and self, fellow colleagues, leaders, the Ministry of SOEs, the nation and the state; and 4. completing duties and responsibilities with integrity, commitment and dedication; Adaptif Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Adaptif terdiri atas: 1. senantiasa cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja; berinovasi agar Adaptive The Code of Ethics and the Adaptive Value Code of Conduct consist of: 1. constantly innovating in order to quickly adapt to changes in the work environment; 2. antusias dan proaktif menyesuaikan diri dan mencari solusi terhadap setiap perubahan dan hal-hal yang baru; terbuka terhadap kreativitas/gagasan/ pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi; 3. 2. enthusiastic and proactive in adjusting themselves and looking for solutions to any changes and new things; 3. open to creativity/ideas/opinions that add value to the progress of the organization; 4. proaktif mencari peluang melakukan perbaikan perkembangan mengikuti teknologi, informasi, dan pengetahuan baru; for opportunities 4. proactively to make following improvements developments in technology, information and new knowledge; looking Kolaboratif Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kolaboratif terdiri atas: 1. bekerja sama dan bersinergi dengan sesama rekan kerja, antar unit kerja, kementerian/lembaga lain, BUMN, dan/ atau masyarakat sekitar; Collaborative The Code of Conduct and Collaborative Value Code of Conduct consists of: 1. cooperate and synergize with fellow units, colleagues, ministries/other institutions, SOEs, and/or the surrounding community; between work 2. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya untuk pencapaian tujuan bersama; terbuka bersedia memberikan kesempatan kepada rekan kerja dan berbagai untuk memberikan kontribusi dalam rangka menciptakan dan meningkatkan nilai tambah bersama. pihak 3. dan 2. shared use of various resources for the achievement of common goals; 3. open and willing to provide opportunities for colleagues and various parties to contribute in order to create and increase shared added value 51
Struktur Organisasi Organizational Structure Menteri BUMN Minister of State-Owned Enterprises Wakil Menteri BUMN I Vice Minister of SOEs I Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Advisor in Strategic Policy Implementation Staf Ahli Bidang Industri Advisor in Industry Sekretaris Kementerian BUMN Ministerial Secretary of SOEs Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Advisor in Finance and MSME Development Inspektorat Inspectorate Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas Assistant Deputy for Energy, Oil and Gas Industry Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry Biro Perencanaan Orgasnisasi dan Kepegawaian Organization Planning and Personnel Bureau Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Public Relations and Strategic Support Facilitation Bureau Biro Umum dan Keuangan General Affair and Finance Bureau Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara Assistant Deputy for Mineral and Coal Industry Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan dan Manufaktur Assistant Deputy for Defense and Manufacturing Industry Asisten Deputi Bidang Industri Telekomunikasi dan Farmasi Assistant Deputy for Telecommunication and Pharmaceutical Industry Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei dan Industri Lainnya Assistant Deputy for Cement, Survey and Other Industries 52
Wakil Menteri BUMN II Vice Minister of SOEs II Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan Deputy for Law and Legislation Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Deputy for Human Resources, Technology and Information Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Deputy for Finance and Risk Management Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Assistant Deputy for Corporate Law Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Assistant Deputy for Human Resources Management Asisten Deputi Bidang Keuangan Assistant Deputy for Finance Asisten Deputi Bidang Perbankan dan Pembiayaan Assistant Deputy for Banking and Financing Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Assistant Deputy for Plantation and Forestry Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan Assistant Deputy for Legislation Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Assistant Deputy for Risk Management and Compliance Asisten Deputi Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan Assistant Deputy for Construction and Housing Services Asisten Deputi Bidang Kawasan, Logistik dan Pariwisata Assistant Deputy for Industrial Area, Logistics and Tourism Sector Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Assistant Deputy for Technology and Information Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya Assistant Deputy for Insurance and Other Services Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Assistant Deputy for Transportation Facilities and Infrastructure 53
Profil Pejabat Kementerian BUMN Profile of The Ministry of SOEs Officials Erick Thohir Menteri BUMN Minister of SOEs Lahir pada tanggal 30 Mei 1970. Ditunjuk sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Born on May 30, 1970. Appointed as Minister of SOEs since 23 October 2019 based on Presidential Decree No. 113/P of 2019 concerning the Establishment of State Ministries and the Appointment of State Ministers for the Advanced Indonesian Cabinet for the Period of 2019-2024. Erick Thohir meraih Bachelor or Arts dari Giandale University pada tahun 1991 dan menyelesaikan gelar Master of Business Administration dari National University of California pada tahun 1993. Erick Thohir earned his Bachelor or Arts from Giandale University in 1991 and completed his Master of Business Administration from the National University of California in 1993. Karir sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, antara lain adalah sebagai Direktur ANTV (2014), Komisaris Utama Mahaka Media, Ketua INASGOC Badan Pengelola Asian Games (2018). His career before serving as Minister of SOEs, included as Director of ANTV (2014), President Commissioner of Mahaka Media, Chairman of INASGOC, the Asian Games Management Body (2018). 54
Budi Gunadi Sadikin Wakil Menteri BUMN I Vice Minister of SOEs I Lahir pada tanggal 6 Mei 1964. Ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN I sejak tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019. Born on May 6, 1964. Appointed as Deputy Minister of SOEs I since 25 October 2019 based on Presidential Decree Number 72/M of 2019 dated 25 October 2019. Budi Gunadi Sadikin meraih gelar sarjana di Bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988, Sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultat (CHFC) dan Chartered Life Underwriter Insurance (CLU) dari Singapore Institute pada tahun 2004. Budi Gunadi Sadikin earned a bachelor's degree in Nuclear Physics from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1988, Certification as a Chartered Financial Consultat (CHFC) and Chartered Life Underwriter (CLU) from the Singapore Insurance Institute in 2004. Karir sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I antara lain adalah sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2013-2016), Staf Khusus Menteri BUMN (2016-2017), dan Direktur Utama PT Inalum (Persero) (2017-2019). His career before serving as Deputy Minister of SOEs I included as President Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2013-2016), Special Staff of the Minister of SOEs (2016-2017), and President Director of PT Inalum (Persero) (2017-2019). 55
Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN II Vice Minister of SOEs II Lahir pada tanggal 18 Juli 1973. Ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN II sejak tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019. Born on July 18, 1973. Appointed as Deputy Minister of SOEs II since 25 October 2019 based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 72/M of 2019 dated 25 October 2019. Kartika Wirjoatmodjo meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan gelar Master of Business di Rotterdam School of Management, Erasmus University pada tahun 2001. Kartika Wirjoatmodjo earned a bachelor's degree in Accounting in 1996 from the University of Indonesia (UI) and completed his Master of Business at the Rotterdam School of Management, Erasmus University in 2001. Karir sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II antara lain adalah sebagai Presiden Direktur PT Infrastructure Finance (2011-2013), Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (2014- 2015), Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015-2016), dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016-2019). Indonesia His career before serving as Deputy Minister of SOEs II included as President Director of PT Indonesia (2011-2013), Chief Executive and Member of the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (2014-2015), Director of Finance & Strategy of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk . (2015- 2016), and the President Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016-2019). Infrastructure Finance 56
SDM Kementerian BUMN HR Ministry of SOEs Demografi SDM Per 31 Desember 2019, jumlah karyawan Kementerian BUMN termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tercatat mencapai 388 orang, mengalami peningkatan 25,97% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2018 sebanyak 308 orang. Profil demografi karyawan Kementerian dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini. HR demographics HR demographics As of December 31, 2019, the number of employees of the Ministry of SOEs including Candidates for Civil Servants (CPNS) was recorded at 388 people, an increase of 25.97% compared to the number of employees as of 31 December 2018 of 308 people. The demographic profile of Ministry employees can be seen in the following table and chart. 145 Orang 243 Orang Laki-Laki Perempuan Demografi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin Employee Demographics Based on Gender/Gender (orang/ person) Jenis Kelamin Gender 2019 2018 2017 2016 2015 Laki-Laki Male 243 214 213 212 228 Perempuan Female 145 94 89 81 88 Total 389 308 302 293 316 57
98 Orang 3 Orang 6 Orang 39 Orang 24 Orang 218 Orang SD/SMP SMA/D1/D2 D3 S1/D4 S2 S3 Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Demographics Based on Education Level (orang/ person) Pendidikan Education 2019 2018 2017 2016 2015 Strata 3 Doctor 3 3 3 2 2 Strata 2 Master 98 89 94 94 100 Strata 1/D4 Bachelor/Diploma 4 218 130 135 120 126 Diploma 3 Diploma 3 24 26 11 15 18 SMA/DI/D2 Highschool/Diploma 1/ Diploma 2 39 54 53 58 61 SD/SMP Elementary/Middle School 6 6 7 4 9 Total 388 308 302 293 316 58
0 Orang 54 Orang 164 Orang 170 Orang Gen Z (1995-2010) Gen Y/Milenial (1981-1994) Gen X (1961-1980) Baby Boomer (1946-1960) Demografi Karyawan Berdasarkan Generasi / Employee Demographics by Generation Generasi Generation 2019 2018 2017 2016 2015 Gen Z (1995 - 2010) 54 23 3
Gen Y/Milenial (1981 - 1994) 170 116 115 95 98 Gen X (1961 - 1980) 164 168 174 174 177 Baby Boomer (1946 - 1960) 0 1 10 24 41 Total 388 308 302 293 316 59
Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Recruitment of Candidates for Civil Servants (CPNS) Bezzeting (Kebutuhan Tambahan Pegawai) Bezzeting (Additional Employee Needs) Unit Kerja Work unit 2019 2018 2017 Biro PSDMO PSDMO Bureau 3 2 1 Biro Hukum Legal Bureau 2 2 3 Biro Umum General Bureau 41 52 2 Inspektorat Inspectorate 3 3 2 Kedeputian Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Deputy for Agro and Pharmaceutical Industry Business 4 13 3 Kedeputian Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism Business 4 14 2 Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Deputy for Financial Services, Survey Services and Consultants 4 13 3 Kedeputian Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis Deputy for Business Infrastructure Business 11 35 5 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Deputy for Mining, Strategic Industries and Media 3 12 2 Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Deputy for Restructuring and Business Development 10
Kedeputian Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Deputy for Construction, Transportation Facilities and Infrastructure Business Sector 4 17 2 Total Kebutuhan Total needs 92 163 25 Total Rekrutmen Pengadaan CPNS Kementerian Bumn Tahun 2017-2019 Procurement of CPNS Ministry of Bumn 2017-2019 120 100 20 20 0 0 80 60 Umum Khusus Papua 88 88 STAN 40 0 0 20 24 0 60
Pengelolaan dan Pengembangan SDM HR Management and Development Model Kompetensi Kementerian BUMN Competency Model of the Ministry of SOEs Job Grade 17 B. Kompetensi Manajerial Job Grade 17 Strategis4 Kompetensi B. Kompetensi Fundamental A1. Umum 2 A2. Inti 41 11 A2. Kompetensi Manajerial 3 C. Kompetensi Teknis n a n i i p m e p e K i s n e t e p m o K B1. Kompetensi Inti 6 B2. Kompetensi Digitalisasi 3 Job Grade 5 A. Kompetensi Teknis Job Grade 5 38 A 2014 2019 terus Kementerian meningkatkan nilai tambah bagi para karyawan yang dibuktikan melalui pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Program pengembangan SDM yang dijalankan Kementerian BUMN berupa kegiatan pembelajaran klasifikal dan non klasifika. Setiap kegiatan pengembangan diberikan berdasarkan training need analysis dan gap competencies pegawai yang diperoleh dari hasil assessment. BUMN berkomitmen untuk pelaksanaan The Ministry of SOEs is committed to continuing to increase added value for employees as evidenced by the implementation of sustainable competency development. The HR development program run by the Ministry of SOEs is in the form of class and non-classification learning activities. Each development activity is provided based on training need analysis and employee competency gaps obtained from the assessment results. Sepanjang tahun 2015 - 2019 telah dilakukan assessment sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 dan 2018, dengan rincian sebgai berikut: During 2015 - 2019, 2 (two) assessments were carried out in 2015 and 2018, with the following details: No Level Jabatan Position Level Jumlah Peserta Number of participants 2018 2015 1. Eselon II Echelon II 24 16 2. Eselon III Echelon III 45 44 3. Eselon IV Echelon IV 91 100 4. Pelaksana Executor 117 126 Jumlah Total 277 286 61
Program pengembangan SDM diberikan sepanjang karir pegawai, mulai dari kegiatan pengembangan on boarding bagi pegawai baru, pengembangan kompetensi sepanjang karir dan pengembangan untuk persiapan terminasi atau pensiun. HR development programs are provided throughout an employee's career, starting from development activities on boarding for new employees, career development competencies and development for preparation for termination or retirement. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: Competency development is carried out with the following approach: Learning Architecture Leadership Academy Organizational Culture Academy Portfolio Culture Academy Operational Academy L3 N O I T A Z N A G R O I Audiences Job Level Learning Focus Job Family Competencies Gap Performance Gap N O I T A U L A V E L2 Approaches 10% 20% 70% L1 Structured Learning Learning from Others Learning from Experience Tools & Technology Sharing Knowledge (SiBagas) Training Management System (Makin Kompeten) Knowledge Repository (Share File) 62
Ikhtisar Laporan Keuangan Kementerian BUMN Summary of the Ministry of SOEs Financial Statements Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. The preparation of the Ministry of SOE's Financial Statements is guided by Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) and is based on sound financial management principles in government circles. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan dapat mewujudkan sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan kaidah Good Corporate Governance (GCG). keuangan, This is to improve the quality and credibility of financial reports, so as to realize transparency and accountability in financial management in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles. Laporan Keuangan Kementerian BUMN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. The Ministry of SOE's Financial Statements for the period ending December 31, 2019 have been prepared and presented in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) and based on sound financial management principles in government circles. Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Notes to financial statements (CaLK) provide information about an explanation or a detailed list or analysis of the value of an item that is presented in the Budget Realization Report and Balance Sheet, Operational Report, and Change in Equity Report. CaLK also includes the presentation of information required and recommended by Government Accounting Standards as well as other disclosures required for a fair presentation of financial statements. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual. In presenting the Budget Realization Report for the period ended December 31, 2019, it is compiled and presented on a cash basis. Meanwhile, the Balance Sheet, Operational Report, and Change in Equity Report for the period ended December 31, 2019 are prepared and presented on an accrual basis. Laporan Realisasi Anggaran Laporan menggambarkan Anggaran Realisasi perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9,52 miliar atau mencapai 226,75% dari target anggaran Tahun 2019 sebesar Rp4,20 miliar. Realisasi Belanja Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp202,52 miliar atau mencapai 97,24% dari alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp208,27 miliar. Budget Realization Report The Budget Realization Report describes the comparison between the budget and its realization, which includes the elements of LRA-Income and Expenditures for the period January 1 to December 31, 2019. Realization of State Revenue for the period up to December 31, 2019 is in the form of Non-Tax State Revenue of Rp9.52. billion or reaching 226.75% of the 2019 budget target of Rp4.20 billion. Realization of State Expenditures for the period up to December 31, 2019 amounted to Rp202.52 billion or reached 97.24% of the 2019 budget allocation of Rp208.27 billion. 63
2019 No Uraian Description Catatan Note Anggaran Budget Realisasi Realization Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran / Realization Above (Below) Budget % Real. Angg. / Budget Realization Percentage 1 2 3 4 5 6 A Pendapatan Negara dan Hibah State Income and Grants B.1. A.I.1 Penerimaan Negara State Revenue 4.199.855.000 9.523.210.937 5.323.355.937 226,75 A.I.1.a Penerimaan Perpajakan Tax Revenue 0 0 0 0,00 A.I.1.b Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-tax revenue 4.199.855.000 9.523.210.937 5.323.355.937 226,75 A.I.2 Hibah Grant 0 0 0 0,00 Jumlah Pendapatan dan Hibah (A.I + A.II) Total Income and Grants (A.I + A.II) 4.199.855.000 9.523.210.937 5.323.355.937 226,75 B Belanja Negara State Shopping B.2. B.I.1 Rupiah Murni Pure Rupiah 208.269.902.000 202.523.377.661 (5.746.524.339) 97,24 B.I.1.a Belanja Pegawai Employee Spending B.3. 58.358.323.000 57.738.232.224 (620.090.776) 98,94 B.I.1.b Belanja Barang Shopping for goods B.4. 134.885.923.000 129.812.902.846 (5.073.020.154) 96,24 B.i.1.c Belanja Modal Capital Expenditures B.5. 15.025.656.000 14.972.242.591 (53.413.409) 99,64 Jumlah Belanja (B.I + B.II) Total Expenditures (B.I + B.II) 208.269.902.000 202.523.377.661 (5.746.524.339) 97,24 64 Anggaran / Budget 7 1.469.850.000 1.469.850.000 1.469.850.000 247.041.755.000 52.159.826.000 137.436.650.000 57.445.279.000 247.041.755.000 0 0 Realisasi / Realization 8 6.512.815.502 0 6.512.815.502 0 6.512.815.502 227.448.357.037 48.701.098.828 125.054.565.466 53.692.692.743 227.448.357.037 2018 Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran / Realization Above (Below) Budget 9 5.042.965.502 0 5.042.965.502 0 5.042.965.502 (19.593.397.963) (3.458.727.172) (12.382.084.534) (3.752.586.257) (19.593.397.963) % Real. Angg. / Budget Realization Percentage 10 443,09 0,00 443,09 0,00 443,09 92,07 93,37 90,99 93,47 92,07
060201070308040905ANNUAL REPORT 2019 MINISTRY OF STATE OWNED ENTERPRISES 2019 2018 Realisasi Di Atas Uraian Catatan Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran / Realization Above (Below) Budget % Real. Angg. / No Anggaran Realisasi Anggaran / Budget Realisasi / Realization % Real. Angg. / Budget Realization Percentage (Bawah) Anggaran / Description Note Budget Realization Budget Realization Realization Above (Below) Percentage Budget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Negara dan A Hibah B.1. State Income and Grants Penerimaan Negara 1.469.850.000 6.512.815.502 5.042.965.502 443,09 A.I.1 4.199.855.000 9.523.210.937 5.323.355.937 226,75 State Revenue Penerimaan Perpajakan A.I.1.a 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Tax Revenue Penerimaan Negara A.I.1.b Bukan Pajak 4.199.855.000 9.523.210.937 5.323.355.937 226,75 1.469.850.000 6.512.815.502 5.042.965.502 443,09 Non-tax revenue Hibah A.I.2 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Grant Jumlah Pendapatan dan Hibah (A.I + A.II) 1.469.850.000 6.512.815.502 5.042.965.502 443,09 4.199.855.000 9.523.210.937 5.323.355.937 226,75 Total Income and Grants (A.I + A.II) Belanja Negara B B.2. State Shopping Rupiah Murni 247.041.755.000 227.448.357.037 (19.593.397.963) 92,07 B.I.1 208.269.902.000 202.523.377.661 (5.746.524.339) 97,24 Pure Rupiah Belanja Pegawai B.I.1.a 52.159.826.000 48.701.098.828 (3.458.727.172) 93,37 B.3. 58.358.323.000 57.738.232.224 (620.090.776) 98,94 Employee Spending Belanja Barang B.I.1.b 137.436.650.000 125.054.565.466 (12.382.084.534) 90,99 B.4. 134.885.923.000 129.812.902.846 (5.073.020.154) 96,24 Shopping for goods Belanja Modal B.i.1.c 57.445.279.000 53.692.692.743 (3.752.586.257) 93,47 B.5. 15.025.656.000 14.972.242.591 (53.413.409) 99,64 Capital Expenditures Jumlah Belanja (B.I + B.II) 247.041.755.000 227.448.357.037 (19.593.397.963) 92,07 208.269.902.000 202.523.377.661 (5.746.524.339) 97,24 Total Expenditures (B.I + B.II) 65
Neraca Sepanjang tahun 2019, Kementerian BUMN membukukan Nilai Aset sebesar sebesar Rp1,86 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2,97 miliar, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1,86 triliun, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp28,82 juta dan Rp5,13 miliar. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3,38 miliar dan Rp1,86 triliun. Balance Sheet Throughout 2019, the Ministry of SOEs recorded an Asset Value of Rp1.86 trillion, consisting of Current Assets of Rp2.97 billion, Fixed Assets (net) of Rp1.86 trillion, Long-term Receivables and Other Assets (net) of each amounting to Rp28.82 million and Rp5.13 billion. Liabilities and Equity amounted to Rp3.38 billion and Rp1.86 trillion, respectively. Jumlah Total Kenaikan (Penurunan) (Increase decrease) Nama Perkiraan Estimate Name Catt. Note 31 Desember 2019 December 31, 2019 31 Desember 2018 December 31, 2019 Jumlah Total % ASET ASSET ASET LANCAR CURRENT ASSETS Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Prepaid Expenditure C.1 601.380.961 481.258.001 120.122.960 24,96 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income C.2 379.285.240 0 379.285.240 Piutang Bukan Pajak Non-Tax Receivables C.3 366.556.424 3.879.053.586 (3.512.497.162) (90,55) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Allowance for Doubtful Accounts - Non-Tax Receivables C.4 (108.215.814) (444.927.415) 336.711.601 (75,68) Piutang Bukan Pajak (Netto) Non-Tax Receivables (Net) 258.340.610 3.434.126.171 (3.175.785.561) (92,48) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Current Section of Claims for Indemnity Claims C.5 3.500.004 3.500.004 0 0,00 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Allowance for Uncollectible Accounts Receivable - Current Portion of Claims for Indemnity Claims C.6 (17.500) (17.500) 0 0,00 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Current Portion of Treasury Claims/Indemnity Claims (Net) 3.482.504 3.482.504 0 0,00 Persediaan Stock C.7 1.731.275.125 1.633.934.371 97.340.754 5,96 JUMLAH ASET LANCAR TOTAL CURRENT ASSETS 2.973.764.440 5.552.801.047 (2.579.036.607) (46,45) ASET TETAP FIXED ASSETS Tanah Land C.8 1.448.189.807.000 273.198.404.650 1.174.991.402.350 430,09 Peralatan dan Mesin Equipment and Machinery C.9 125.125.261.746 122.026.524.215 3.098.737.531 2,54 Gedung dan Bangunan Buildings and Construction C.10 396.488.627.387 245.548.812.957 150.939.814.430 61,47 Jalan, Irigasi dan Jaringan Roads, Irrigation and Networks C.11 3.201.056.420 3.201.056.420 0 0,00 Aset Tetap Lainnya Other Fixed Assets C.12 1.066.410.162 1.046.413.262 19.996.900 1,91 Konstruksi Dalam Pekerjaan Construction In The Work C.13 1.647.770.000 47.802.332.780 (46.154.562.780) 0,00 66
Jumlah Total Kenaikan (Penurunan) (Increase decrease) Nama Perkiraan Estimate Name Catt. Note 31 Desember 2019 December 31, 2019 31 Desember 2018 December 31, 2019 Jumlah Total % Akumulasi Penyusutan Accumulated depreciation C.14 (120.240627.104) (135.496.029.092) 15.255.401.988 (11,26) JUMLAH ASET TETAP FIXED ASSETS AMOUNT 1.855.478.305.611 557.327.515.192 1.298.150.790.419 232,92 PIUTANG JANGKA PANJANG LONG TERM RECEIVABLES Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Treasury Claims Receivable/Indemnification Claims C.15 28.964.410 33.964.410 (5.000.000) (14,72) Penyisishan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Allowance for Uncollectible Accounts - Treasury Claims/ Indemnity Claims C.16 (144.822) (169.822) 25.000 (14,72) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Treasury Claims/Indemnification Claims (Net) 28.819.588 33.794.588 (4.975.000) (14,72) JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG TOTAL LONG TERM RECEIVABLES 28.819.588 33.794.588 (4.975.000) (14,72) ASET LAINNYA OTHER ASSETS Aset Tindak Berwujud Tangible Action Assets C.17 23.246.192.650 23.033.447.590 212.745.060 0,92 Aset Lain-lain Other Assets C.18 151.433.500 906.938.624 (755.505.124) (83,30) Akumulasi Penyusustan/Amortitasi Aset Lainnya / Accumulated Depreciation/Other Asset Amortization C.19 (18.268.348.059) (17.704.379.904) (563.968.155) 3,19 JUMLAH ASET LAINNYA TOTAL OTHER ASSETS 5.129.278.091 6.236.006.310 (1.106.728.219) (17,75) JUMLAH ASET TOTAL ASSETS 1.863.610.167.730 569.150.117.137 1.294.460.050.593 227,44 KEWAJIBAN OBLIGATIONS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK SHORT TERM OBLIGATIONS Utang Kepada Pihak Ketiga Debt to Third Parties C.20 102.881.340 6.626.846.612 (6.523.965.272) (98,45) Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid income C.21 3.278.144.675 1.627.566.300 1.650.578.375 101,41 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES 3.381.026.015 8.254.412.912 (4.873.386.897) (59,04) JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL OBLIGATIONS 3.381.026.015 8.254.412.912 (4.873.386.897) (59,04) EKUITAS EQUITY Ekuitas Equity C.22 1.860.229.141.715 560.895.704.225 1.299.333.437.490 231,65 JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY 1.860.229.141.715 560.895.704.225 1.299.333.437.490 231,65 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 1.863.610.167.730 569.150.117.137 1.294.460.050.593 227,44 67
Laporan Operasional Sepanjang tahun 2019, Kementerian BUMN membukukan Pendapatan-LO sebesar Rp4,61 miliar, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp203,90 miliar sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai minus Rp199,29 miliar. Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp38,89 juta dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar minus Rp199,25 miliar. Operational Report Throughout 2019, the Ministry of SOEs posted LO-Income of Rp4.61 billion, while the total operating expenses amounted to Rp203.90 billion, so there is a Deficit from Operational Activities of minus Rp199.29 billion. Non- Operational Activities and Extraordinary Items amounting to Rp38.89 million and Rp0, respectively, so that the entity experienced a LO-Deficit of minus Rp199.25 billion. Jumlah Total Kenaikan (Penurunan) (Increase decrease) Nama Perkiraan Estimate Name Catt. Note 31 Desember 2019 December 31, 2019 31 Desember 2018 December 31, 2019 Jumlah Total % 1 2 3 4 5 6 KEGIATAN OPERASIONAL OPERATIONAL ACTIVITIES PENDAPATAN OPERASIONAL OPERATIONAL INCOME PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK STATE REVENUE IS NOT TAXED Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Other Non-Tax State Income D.1 4.607.618.739 5.426.639.145 (819.020.406) (15,09) Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Total Non-Tax State Income 4.607.618.739 5.426.639.145 (819.020.406) (15,09) JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL TOTAL OPERATIONAL INCOME 4.607.618.739 5.426.639.145 (819.020.406) (15,09) BEBAN OPERASIONAL OPERATIONAL EXPENSES Beban Pegawai Personnel Expenses D.2 57.720.486.671 48.702.330.544 9.018.156.127 18,52 Beban Persediaan Inventory Expenses D.3 3.004.863.573 2.559.623.991 445.239.582 17,39 Beban Barang dan Jasa Goods and Services Expenses D.4 76.714.908.814 72.494.109.162 4.220.799.652 5,82 Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses D.5 4.950.367.928 6.827.184.291 (1.876.816.363) (27,49) 68
Jumlah Total Kenaikan (Penurunan) (Increase decrease) Nama Perkiraan Estimate Name Catt. Note 31 Desember 2019 December 31, 2019 31 Desember 2018 December 31, 2019 Jumlah Total % Beban Perjalanan Dinas Official Travel Expenses D.6 41.313.124.922 46.542.732.472 (5.229.607.550) (11,24) Beban Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization Expenses D.7 20.526.180.692 17.948.202.462 2.577.978.230 14,36 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Allowance for Doubtful Accounts D.8 (336.736.601) 4.310.661 (341.047.262) (7.911,72) JUMLAH BEBAN OPERASIONAL TOTAL OPERATIONAL EXPENSES 203.893.195.999 195.078.493.583 8.814.702.416 4,52 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL SURPLUS/(DEFICIT) OF OPERATIONAL ACTIVITIES (199.285.577.260) (189.651.854.438) (9.633.722.822) 5,08 KEGIATAN NON OPERASIONAL NON OPERATIONAL ACTIVITIES SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR SURPLUS/(DEFICIT) FOR NON-CURRENT ASSET DISPOSAL Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Income on Disposal of Non-Current Assets 0 1.165.099.999 (1.165.099.999) 100,00 Beban Pelepasan Aset Non Lancar Disposal of Non-current Assets 10.462.600 417.028.624 (406.566.024) (97,49) Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Total Surplus/(Deficit) Disposal of Non-Current Assets (10.462.600) 748.071.375 (758.533.975) (101,40) SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA SURPLUS/(DEFICIT) FROM OTHER NON-OPERATIONAL ACTIVITIES Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Income from Other Non-Operational Activities 223.068.055 190.361.534 32.706.521 17,18 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Expenses from Other Non-Operational Activities 173.715.774 742.605 172.973.169 23.292,76 Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Total Surplus/(Deficit) from Other Non-Operational Activities 49.352.281 189.618.929 (140.266.648) (73,97) SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFICIT) OF NON-OPERATIONAL ACTIVITIES D.9 38.889.681 937.690.304 (898.800.623) (95,85) SURPLUS/(DEFISIT)-LO SURPLUS/(DEFICIT) -LO (199.246.687.579) (188.714.164.134) (10.532.523.445) 5,58 69
Peningkatan Akuntabilitas Improved Accountability Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas organisasi, Kementerian BUMN melakukan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian BUMN, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- PER-10/MBU/07/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. In order to increase organizational accountability, the Ministry of SOEs carries out internal supervision carried out by the Inspectorate of the Ministry of SOEs, as regulated in Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-PER-10/MBU/07/2015 concerning the organization and work procedures of the Ministry of State-Owned Enterprises. tugas Inspektorat Kementerian BUMN mempunyai melaksanakan lingkungan pengawasan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; 2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya; intern di 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 4. penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. pelaksanaan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib LKHPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN; The Inspectorate of the Ministry of SOEs has the task of carrying out internal supervision within the Ministry of SOEs. In carrying out the tasks referred to above, the Inspectorate carries out functions: 1. 2. Formulation of technical policies for internal control; implementation of internal supervision of performance and finance through audits, reviews, evaluations, monitoring and other supervision; implementation of supervision the purposes upon the assignment of the Minister; 4. preparation of reports on the results of supervision; 5. 3. for certain the implementation of monitoring of the State Officials Wealth Report (LHKPN) compulsory LKHPN and the State Civil Apparatus Assets Report (LHKASN) for human resources apparatus of the Ministry of SOEs 6. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 6. 7. the administration of the Inspectorate; and implementation of other functions assigned by the Minister. Capaian Kinerja Tahun 2019 Secara umum, capaian kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan hasil pengawasan yang mencapai 103%. Hal tersebut dikarenakan Inspektorat melakukan beberapa kegiatan non PKPT yang akhirnya membuat realisasi PKPT melebihi 100%, yaitu: 1. Verifikasi tagihan yang tidak terbayarkan tahun 2018 2. Reviu atas usulan perubahan RKBMN tahun 2019 & Performance Achievements in 2019 In general, the performance achievements of the Annual Supervision Work Program (PKPT) in 2019 exceeded the predetermined targets. This success is shown by the results of monitoring which reached 103%. This is because the Inspectorate carries out several non-PKPT activities which ultimately make PKPT realization exceed 100%, namely: 1. Verification of invoices not paid in 2018 2. Review the proposed changes to the 2019 & 2020 2020 RKBMN 3. Monitoring dan evaluasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018, penilaian penerapan Zona Integritas, dan 3. Monitoring and evaluation of Presidential Regulation No. 54 of 2018, an assessment of the implementation of the Integrity Zone, and 4. Kontribusi masukan Peraturan Menteri BUMN tentang 4. Contribution of input to the Regulation of the Minister Kontrak Manajemen. of SOEs regarding Management Contracts. 70
Perbandingan target dan realisasi output ditunjukan pada grafik sbb: The comparison of target and output realization is shown in the following graph: 100 90 88 91 80 72 72 70 66 66 60 Target 50 Realisasi Realization 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 Reformasi Birokrasi Inspektorat Selama tahun 2019, Inspektorat Kementerian BUMN telah berusaha memperbaiki implementasi Reformasi Birokrasi pada setiap tahapan berdasarkan guideline pada Roadmap RB, khususnya pada area perubahan bagian Pengawasan, dengan skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai berikut: Inspectorate Bureaucratic Reform During 2019, the Inspectorate of the Ministry of SOE has tried to improve the implementation of Bureaucratic Reform at each stage based on the guidelines in the RB Roadmap, especially in the area of changes in the Supervision section, with a score of Self-Assessment on the Implementation of Bureaucratic Reform (PMPRB) as follows: 100 90 87,77* 80 78 76,77 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 Merupakan hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh inspektorat kementraian BUMN pada tahun 2019, Kami belum menerima laporan penilaian Rb dari kemenpan RB untuk tahun 2019 71
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Pengendaliar Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP telah melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian BUMN Tahun 2017 dengan hasil penilaian pada level "Terdefinisi" atau tingkat 3 dan 5 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran telah dilakukan terhadap 25 fokus penilaian maturitas, yang menghasiikan nilai maturitas SPIP sebesar "3,141". Government Internal Control System (SPIP) Based on the Republic of Indonesia's Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency and Presidential Instruction Number 9 of 2014 concerning Improving the Quality of Internal Controls and the Reliability of the Implementation of the Internal Control Function in Order to Realize People's Welfare, BPKP has conducted an assessment of the maturity level of implementing the Government Internal Control System SPIP) Ministry of SOEs 2017 with the results of the assessment at the "Defined" level or level 3 and 5 of the maturity level of the SPIP. Measurements were made of 25 maturity assessment focuses, which resulted in a maturity value of SPIP of "3.141". Pada tahun 2018 BPKP tidak melakukan assessment penerapan SPIP namun melakukan monitoring tindak lanjut capaian SPIP pada Kementerian BUMN dengan nomor laporan LM-216/D402/3/2018 tanggal 26 Desember 2018. In 2018 BPKP did not carry out an assessment of the implementation of SPIP but carried out follow-up monitoring of SPIP achievements at the Ministry of SOEs with report number LM-216/D402/3/2018 dated December 26, 2018. Pada Inspektorat melakukan evaluasi penerapan SPIP dengan nomor laporan LAP-09/INSPT. MBU/01/2019 dengan hasil bahwa tingkat maturitas seluruh faktor penilaian dari kategori "Terdefinisi" (3) dan dapat ditingkatkan menjadi Level 4 atau "Terkelola" dengan beberapa saran perbaikan yang harus dilaksanakan. tahun 2019 In 2019 the Inspectorate evaluated the implementation of SPIP with the report number LAP-09/INSPT.MBU/01/2019 with the result that the maturity level of all assessment factors was from the "Defined" category (3) and could be increased to Level 4 or "Managed" with several suggestions for improvements that must be implemented. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi TA 2018 oleh Kemenpan RB menunjukkan bahwa Kementerian BUMN memperoleh nilai 71,24 atau predikat BB. Government Agency Accountability System (SAKIP) Based on Government Regulation Number 8 of 2006 concerning Financial Reporting and Performance of Government Agencies and Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform has evaluated performance accountability at the Ministry of State-Owned Enterprises ( SOEs). The implementation of this evaluation is guided by the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 12 of 2015 concerning Guidelines for Evaluating the Implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). The results of the 2018 FY evaluation by Kemenpan RB show that the Ministry of SOEs obtained a value of 71.24 or the predicate BB. Profil risiko dan PKPT Berbasis risiko Di tahun 2019, penyusunan profil risiko dilaksanakan pada seluruh Unit Eselon I di Kementerian BUMN, dengan koordinator satgas SPIP yang melibatkan lnspektorat Kementerian BUMN dan perwakilan dari masing-masing Risk profile and PKPT Risk based In 2019, the preparation of risk profiles was carried out in all Echelon I Units in the Ministry of SOEs, with the coordinator of the SPIP task force involving the Ministry of SOEs and representatives from each Echelon I Unit. The 72
Unit eselon I. tahap penyusunan profil risiko terdiri dari identifikasi risiko, penentuan penyebab dan dampak dari risiko tersebut, menentukan level dan prioritas risiko, sampai dengan melakukan mitigasi risiko. hasilnya dituangkan dalam Risk Control Self Assessment (RCSA) tiap Unit Eselon I, dan disatukan menjadi Buku profil risiko Kementerian BUMN. risk profile preparation stage consists of identifying risks, determining causes and impacts of these risks, determine the level and priority of risks, and carry out risk mitigation. the results are stated in the Risk Control Self Assessment (RCSA) for each Echelon I Unit, and compiled into the risk profile book of the Ministry of SOEs. Penyusunan Buku Profil risiko Kementerian BUMN diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Kementerian BUMN melalui antisipasi risiko, baik untuk mencegah kejadian yang menghambat dan mengurangi dampak risiko yang menggagalkan sasaran strategis Kementerian BUMN. The preparation of the risk profile book for the Ministry of Public Works is expected to optimize the performance of the Ministry of SOEs through risk anticipation, both to prevent events that hinder and reduce the impact of risks that thwart the strategic objectives of the Ministry of SOEs. Sebagai bentuk penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian BUMN, telah dibuat aplikasi Sistem Manajemen Risiko (Simaris) yang dapat diakses melalui simaris.bumn.go.id. As a form of risk management implementation within the Ministry of SOEs, a Risk Management System (Simaris) application has been created which can be accessed through simaris.bumn.go.id. Aplikasi Simaris membantu pemilik risiko dalam melakukan penyusunan Profil Risiko, yang terdiri dari identifikasi risiko, penentuan penyebab dan dampak risiko tersebut, penentuan level dan prioritas risiko, sampai dengan pelaksanaan mitigasi risiko. The Simaris application assists risk owners in preparing Risk Profiles, which consists of risk identification, determining the causes and impacts of these risks, determining risk levels and priorities, to implementing risk mitigation. dapat Penyusunan mengoptimalkan kinerja Kementerian BUMN melalui antisipasi risiko, baik untuk mencegah kejadian yang menghambat dan mengurangi dampak risiko yang mengagalkan sasaran strategis Kementerian BUMN. aplikasi Simaris diharapkan The preparation of the Simaris application is expected to optimize the performance of the Ministry of SOEs through risk anticipation, both to prevent obstructing events and reduce the impact of risks that derail the strategic objectives of the Ministry of SOEs Kapabilitas APIP dan Assessment IACM Penilaian mutu kapabilitas APIP atau dapat disebut sebagai Internal Audit Capability Model (IACM) yang berdasarkan dari The Institute of Internal Auditors (IIA) merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengatur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan ke dalam 5 level, yaitu: 1. Level 1 (Initial) 2. Level 2 (Infrastructure) 3. Level 3 (Integrated) 4. Level 4 (Managed) 5. Level 5 (Optimizing) APIP Capability and IACM Assessment APIP capability quality assessment or can be referred to as the Internal Audit Capability Model (IACM) which is based on The Institute of Internal Auditors (IIA) is one of the tools used to regulate the effectiveness of the role of the internal audit unit in the public sector. APIP capabilities based on the IACM assessment criteria are grouped into 5 levels, namely: 1. 2. Level 2 (Infrastructure) 3. Level 3 (Integrated) 4. Level 4 (Managed) 5. Level 5 (Optimizing) Level 1 (Initial) Setiap level terdiri atas 6 elemen, yaitu: 1. Peran dan layanan pengawasan intern 2. Pengelola SDM 3. Praktik profesional 4. Manajemen dan akuntabilitas Kinerja 5. Hubungan dan Budaya organisasi 6. Struktur tata Kelola. Each level consists of 6 elements, namely: 1. Role and internal control services 2. HR Management 3. Professional practice 4. Performance management and accountability 5. Relationship and organizational culture 6. Governance structure. 73
Untuk berada dalam level-level tersebut, apip harus memenuhi 41 kriteria atau Key Process Area. Pada bulan Oktober 2019 telah dilakukan assessment IACM pada Inspektorat Kementerian BUMN oleh assessor BPKP. Hasil assessment IACM menunjukkan bahwa Inspektorat Kementerian BUMN berada pada Level 3 Penuh. To be in these levels, apip must meet 41 criteria or Key Process Area. In October 2019 an IACM assessment was carried out at the Inspectorate of the Ministry of SOEs by the BPKP assessor. The IACM assessment results show that the Inspectorate of the Ministry of SOEs is at Level 3 Full. 2017 2018 2019 Level 2 Level 3 dengan perbaikan with improvements Level 3 Penuh Integrated Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Progress penerapan ISO 9001:2015 pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1. Pengesahan Keputusan Inspektur Kementerian BUMN Nomor SK-02/INSPT.MBU/01/2019 tentang Penetapan Wakil Manajemen, Pejabat Pengendali Dokumen dan Tim Audit Internal dalam Rangka Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Lingkungan Inspektorat Kementerian BUMN. ISO 9001: 2015 Quality Management System The progress of implementing ISO 9001: 2015 in 2019 is as follows: 1. Ratification of the Decree of the Inspector of the Ministry of SOEs Number SK-02/INSPT.MBU/01/2019 concerning the Appointment of Management Representatives, Document Control Officers and Internal Audit Teams in the Context of Implementing the ISO 9001: 2015 Quality Management System within the Inspectorate of the Ministry of SOEs. 2. Penyusunan Pedoman Audit Internal atas Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Lingkungan Inspektorat Kementerian BUMN. 2. Preparation of Internal Audit Guidelines for Quality Management Systems ISO 9001: 2015 within the Inspectorate of the Ministry of SOEs. 3. Pembuatan Aplikasi simawas.bumn.go.id untuk 3. Making the simawas.bumn.go.id application to kemudahan dokumentasi audit internal. facilitate internal audit documentation. Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Di tahun 2019, fokus dari Monitoring adalah Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sesuai perintah Presiden dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah ditetapkan mengenai Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2019-2020 beserta target triwulannya. Implementation of the National Strategy for Prevention of Corruption (Stranas PK) In 2019, the focus of Monitoring is the Implementation of the National Strategy for Prevention of Corruption in accordance with the President's orders in Presidential Decree No. 54 of 2018 concerning the National Strategy for Prevention of Corruption which has been established regarding the Corruption Prevention Action (PK Action) for 2019-2020 and its quarterly targets. 74
Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam tahun 2019- 2020 mendapat amanah untuk melaksanakan 2 aksi yaitu: 1. Penerapan manajemen anti suap di Pemerintah dan sektor korporasi; The Ministry of State-Owned Enterprises in 2019-2020 received the mandate to carry out 2 actions, namely: 1. Implementation of anti-bribery management in the Government and the corporate sector; 2. Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan 2. Optimizing state revenue from tax and non-tax pajak dan non-pajak. revenues. Monitoring LHKPN Sebagian besar pegawai Kementerian BUMN telah melaporkan e-lhkpn melalui website yang beralamat di Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan menteri BUMN nomor PER-01/MBU/01/2018 tentang pelaporan harta Kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN untuk periode pelaporan s/d 31 Desember 2019 adalah sebesar 100%. LHKPN Monitoring Most employees of the Ministry of SOEs have reported e-lhkpn through the website which is located at elhkpn.kpk.go.id/. This is in accordance with the provisions of the SOEs ministerial regulation number PER-01/ MBU/01/2018 concerning the reporting of assets of state administrators within the Ministry of State-Owned Enterprises. The compliance level of LHKPN submission for the reporting period up to December 31, 2019 is 100%. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK R Selama tahun 2019 telah terbit Surat BPK terkait monitoring LHP BPK, yaitu hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) KBUMN Tahun 2018 yang terdiri dari 9 temuan dan 20 rekomendasi. Kementerian BUMN telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dan seluruhnya diusulkan selesai (status S). Monitoring of the Follow-up of Audit Results of the Republic of Indonesia BPK During 2019, a BPK Letter was issued regarding the monitoring of LHP BPK, namely the results of the examination of the 2018 KBUMN Financial Statements (LK) consisting of 9 findings and 20 recommendations. The Ministry of SOEs has followed up on all these recommendations and all of them are proposed for completion (status S). Capaian progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Tahun 2019 adalah 100%. The progress of the follow-up on the recommendation of BPK Audit Results up to 2019 is 100%. Dari 169 temuan dan 372 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 372 rekomendasi. Walaupun demikian, dari 372 bukti tindak lanjut (TL), BPK baru menganggap selesai sebesar 309 rekomendasi. Sedangkan atas 63 rekomendasi, tindak lanjutnya dinyatakan belum sesuai (BS) Of the 169 findings and 372 recommendations, 372 have been followed up. However, from 372 follow-up evidence (TL), BPK only considered it completed as many as 309 recommendations. Whereas for the 63 recommendations, the follow-up was declared not appropriate (BS) No. Uraian Description Temuan Findings Rekomendasi Recommendation Status Tindak Lanjut Follow-up Status %TL S BS BD TDD 1. Saldo Awal Tahun 2019 Balance at the beginning of 2019 179 385 275 66
44 100%
+ LK 2018 9
20 14
0 100%
TL 2019 19
33 17
7 4. Saldo Akhir 31 Des 2019 Ending Balance 31 Dec 2019 169 372 272 63
37 100% S: Sesuai Rekomendasi / As recommended BS: Belum Sesuai Rekomendasi / Not As Recommended BD: Belum Ditindaklanjuti / Not followed up yet TDD: Tidak Dapat Ditindaklanjuti / Not Followed Up 75
Kilas Kinerja 2019 2019 Performance Glance Kementerian BUMN senantiasa melakukan pembinaan terhadap BUMN untuk dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian nasional. The Ministry of SOEs always guides SOEs to be able to contribute to the state revenue, which aims to reach equitable development and improve the national economy. 76
04 77
Overview Kondisi Makro Overview of Macro Conditions 2019 merupakan tahun yang cukup menantang bagi perekonomian global yang mengalami pertumbuhan terendah dalam satu dasawarsa. Pertumbuhan ekonomi global merosot hanya sebesar 2,3%. Ketegangan antara AS dengan Republik Rakyat Tiongkok menjadi salah satu faktor utama perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Ketegangan yang terjadi tentu mengganggu aktivitas perdagangan serta investasi kedua negara sehingga berpengaruh juga pada negara-negara berkembang yang menjadi mitra AS dan Tiongkok. Selain itu ketegangan hubungan dagang juga meluas ke beberapa negara lain menambah tidak kondusifnya ekonomi global. 2019 was a challenging year for the global economy, which experienced the slowest growth in a decade. Global economic growth has declined by only 2.3%. The tension between the US and Republic of China is one of the main factors for the slowdown in global economic growth. The tensions that occur certainly disrupt trade and investment activities between the two countries so that it also affects developing countries that are partners with the US and China. Besides, trade tensions have also spread to several other countries, adding to the unfavorable global economy. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang berlarut-larut serta isu ketidak stabilan politik dalam negeri di beberapa negara seperti Aljazair, Brazil dan Meksiko turut berpengaruh pada perlambatan ekonomi global. Unjuk rasa dan kerusuhan berkepanjangan di Hong Kong, Chili dan beberapa negara lain juga mengganggu kestabilan perekonomian di berbagai wilayah negara berkembang. Perlambatan ekonomi pada tahun 2019 hampir terjadi pada semua negara. Ekonomi negara maju dan berkembang tumbuh 1,7% dan 3,7%, melambat dibandingkan dengan kinerja 2018 masing-masing sebesar 2,2% dan 4,5%. The protracted negotiations for Britain's exit from the European Union (Brexit) and the issue of domestic political instability in several countries such as Algeria, Brazil, and Mexico also contributed to the global economic slowdown. Protests and protracted riots in Hong Kong, Chile, and several other countries have also disturbed economic stability in various developing countries. The economic slowdown in 2019 occurred in almost all countries. Developed and developing countries' economies grew by 1.7% and 3.7%, slower than the 2018 performance of 2.2% and 4.5%, respectively. Pergeseran dan mempengaruhi dinamika ekonomi global 2019. Pergeseran tersebut seperti diterapkannya dan meluasnya di banyak negara kebijakan anti globalisasi yang mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri sebagai upaya proteksi pelaku ekonomi dalam negeri. Selain itu volatilitas arus modal dunia meningkat sehingga memicu tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Kemudian makin meluasnya peran digital pada berbagai kegiatan ekonomi pada sektor rill dan sektor keuangan. perekonomian global berlanjut The shift in the global economy continues and affects the dynamics of the global economy in 2019. This shift is as implemented and widespread in many countries of anti- globalization policies that prioritize domestic economic interests as an effort to protect domestic economic actors. Besides, the volatility of world capital flows increased, triggering high uncertainty in world financial markets. Then the increasingly widespread role of digital in various economic activities in the real sector and the financial sector. Pertumbuhan Ekonomi Global Global Economic Growth Negara / Kelompok Negara Country / Group of Countries 2015 2016 2017 2018 20191) Dunia World 3,5 3,4 3,8 3,6 2,9 Negara Maju Developed Countries 2,3 1,7 2,5 2,2 1,7 Amerika Serikat United States of America 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 Eropa Europe 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 Jepang Japan 1,2 0,6 1,9 0,3 0,7 78
Pertumbuhan Ekonomi Global Global Economic Growth Negara / Kelompok Negara Country / Group of Countries 2015 2016 2017 2018 20191) Negara Berkembang Developing Country 4,3 4,6 4,8 4,5 3,7 Asia 6,8 6,7 6,6 6,4 5,6 Tiongkok China 6,9 6,7 6,8 6,6 6,1 India 2) 8,0 8,2 7,2 6,8 5,3 Amerika Latin South America 0,3 0,6 1,2 1,1 0,1 Eropa Timur Eastern Europe 0,8 1,8 3,9 3,1 1,8 Timur Tengah dan Asia Tengah Middle East and Central Asia 2,6 5,0 2,3 1,9 0,8 Afrika Sub Sahara Sub Sahara African 3,1 1,4 3,0 3,2 3,3 Sumber/ Source: WEO IMF Oktober 2019, WEO IMF Update Januari 2019, Bloomberg 1) Berdasarkan rilis negara sampai dengan Maret 2020/ Based on country releases as of March 2020 2) Menggunakan tahun fiskal/ Using a fiscal year Keyakinan Bisnis Global Global Business Confidence 120 Indeks Index Indeks Index 50 110 30 100 10 90 10 Jerman Prancis Kawasan Eropa/ European Region AS Italia Jepang (skala kanan)/ Japan (right scale) 80 30 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2015 2016 2017 2018 2019 Germany IFO business climate; France Business Confi, Manuf; Sentix E Economy; Italy Business Confidence; Japan OECD Confidence; OECD Confidence Sumber: Bloomberg, diolah Source: Bloomberg, compiled 79
Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia Economic Growth and World Trade Volume (%) yoy (%) yoy 5 6 Pertumbuhan Ekonomi Dunia World Economic Growth 4 2 3 0 Volume Perdagangan Dunia (skala kanan) World Trade Volume (right scale) 2 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: IMF, Consensus Forecast, CPB, diolah Source: IMF, Consensus Forecast, CPB, compiled Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia Economic Growth and World Trade Volume (%) yoy (%) yoy 20 7 15 6 Ekspor Barang dan Jasa Export of Goods and Services 10 5 5 4 0 3 Volume Perdagangan Dunia (skala kanan) World Trade Volume (right scale) 5 2 10 1 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2015 2016 2017 2018 2019* angka sementara/ provisional figures Sumber: BPS, Bloomberg, diolah Source: BPS, Bloomberg, compiled 80
Kondisi Perekonomian Indonesia Di tengah gejolak dan ketidakpastian kondisi global serta terjadinya perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional masih tetap stabil walaupun mengalami jika perlambatan menjadi 5,02% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,17%. Indonesian Economic Conditions Amid the turmoil and uncertainty of global conditions as well as the global economic slowdown, the national economic growth remained stable even though it experienced a slowdown to 5.02% in 2019 compared to 2018 of 5.17%. Pertumbuhan ekonomi pada 2019 didorong beberapa faktor dari sisi pengeluaran yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,04%, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi 4,45%, pertumbuhan konsumsi pemerintah 3,25%, dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 20,62%. Economic growth in 2019 was driven by several factors in terms of expenditure, namely growth in household consumption of 5.04%, growth in Gross Fixed Capital Formation (GFCF) or investment of 4.45%, growth in government consumption of 3.25%, and consumption of Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH) of 20.62%. Sepanjang tahun 2019, Indonesia berhasil mencatat surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Surplus NPI sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 4,68 miliar dolar AS, berbalik arah dari Neraca Pembayaran pada tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS . Cadangan devisa pada akhir tahun 2019 meningkat menjadi 129,2 miliar dolar AS. Throughout 2019, Indonesia managed to record a surplus in Indonesia's balance of payments (NPI). The balance of payments surplus throughout 2019 was US $ 4.68 billion, reversing the direction of the Balance of Payments in 2018 which experienced a deficit of US $ 7.13 billion. Foreign exchange reserves at the end of 2019 increased to 129.2 billion US dollars. NPI 2019 yang mengalami surplus mendukung penguatan nilai tukar Rupiah dengan volatilitas yang menurun pada tahun 2019. Secara rata-rata tahunan, nilai tukar Rupiah menguat 0,76% ke level Rp14.139 per dolar AS, dari Rp14.246 per dolar AS pada 2018. Selain itu secara point- to-point (ptp), Rupiah juga menguat 3,58% dan ditutup di level Rp13.883 per dolar AS pada akhir 2019. Volatilitas nilai tukar Rupiah menurun dari 8,5% pada 2018 menjadi 7,0% pada 2019, dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata volatilitas Kawasan terutama Lira (Turki), Riyal (Saudi Arabia), dan Rupee (India). The 2019 BOP which experienced a surplus supported the strengthening of the Rupiah exchange rate with reduced volatility in 2019. On an annual basis, the Rupiah exchange rate strengthened 0.76% to a level of Rp14,139 per US dollar, from Rp14,246 per US dollar in 2018. Besides, on a point-to-point basis (ptp), the Rupiah also strengthened 3.58% and closed at Rp13,883 per US dollar at the end of 2019. The volatility of the Rupiah exchange rate decreased from 8.5% in 2018 to 7.0. % in 2019, and lower than the average regional volatility, especially the Lira (Turkey), the Riyal (Saudi Arabia), and the Rupee (India). Perubahan Nilai Tukar Exchange Rate Persen Percent TRY 14,4 11,0 ZAR 8,1 2,6 BRL 7,3 3,6 KRW 5,6 3,9 INR 2,3 2,8 MYR 2,5 1,0 SGD 1,1 1,2 IDR 3,6 0,8 PHP 3,7 1,8 THB 8,7 4,1 20 15 10 5 0 5 10 Rerata EOP 81
Perubahan Nilai Tukar Exchange Rate Volatility Persen Percent SGD 4,5 MYR 5,0 THB 5,4 INR 6,1 PHP 6,2 IDR 7,0 KRW 8,7 TRY 16,1 BRL 17,0 ZAR 18,1 0 5 10 15 20 25 30 35 Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah Source: Reuters, Bloomberg, compiled 2018 2019 Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia Real Non-Oil and Gas Imports (%) yoy 40 7 Total Impor 30 7 20 6 10 5 5 4 10 3 20 2 Bahan Baku Raw Material Bahan Konsumsi Material Consumption Bahan Modal Capital Material 30 1 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: Bank Indonesia Source: Bank Indonesia 82
Impor MInyak dan Gas Nominal Import of Oil and Nominal Gas (%) yoy 80 Minyak Jadi Finished Oil Minyak Mentah Crude Oil Gas Mentah Raw Gas Impor Migas Oil and Gas Imports 60 40 20 0 20 40 60 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2015 2016 2017 2018 2019 2019 Sumber: Kementerian ESDM Source: Ministry of Energy and Mineral Resources Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Economic Growth in Business Field Komponen Component 2017 I II 2018 III IV 2018 I II 2019 III IV 2019 Pertanian, Peternakan Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Animal Husbandry, Forestry, and Fisheries 3,87 3,34 4,72 3,66 3,87 3,94 1,82 5,33 3,12 4,26 3,64 Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation 0,66 1.06 2,65 2,67 2,25 2,16 2,32 0,71 2,34 0,94 1,22 Industri Pengolahan Processing Industry 4,29 4,60 3,88 4,35 4,25 4,27 3,85 3,54 4,14 3,66 3,80 Listrik, Gas, Air Bersih. dan Pengadaan Air* Electricity, Gas, Clean Water. and Water Supply* 1,76 3,33 7,29 5,62 5,64 5,48 4,48 2,65 3,83 5,96 4,24 Konstruksi Construction 6,80 7,35 5,73 5,79 5,58 6,09 5,91 5,69 5,65 5,79 5,76 Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Mamin** Trade and Provision of Accommodation and Food** 4,63 5,02 5,29 5,39 4,68 5,10 5,34 4,80 4,61 4,65 4,84 83
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Economic Growth in Business Field Komponen Component 2017 I II 2018 III IV 2018 I II 2019 III IV 2019 Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi*** Transportation, Warehousing, Information and Communication*** 9,12 8,12 6,70 7,01 6,35 7,04 7,45 7,93 8,09 8,75 8,06 Jasa Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan**** Financial Services, Real Estate, and Corporate Services**** 5,43 4,63 4,22 4,47 6,13 4,82 7,26 6,03 6,94 8,04 7,07 Jasa-jasa Lainnya***** Other Services***** 4,37 6,01 6,85 7,68 6,82 6,83 7,12 8,41 6,43 5,45 6,81 PBD Gross Domestic Product (GDP) 5,07 5,06 5,27 5,17 5,18 5,17 5,07 5,05 5,02 4,97 5,02 ) Penggabungan 2 lap. Usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas dan (ii) Pengadaan Air Merging 2 Business Field: (i) Electricity and Gas Supply and (ii) Water Supply **) Penggabungan 2 lap. Usaha: (i) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor serta (ii) Penyediaan Akomodasi dan Mamin Merging 2 Business Field: (i) Wholesale and Retail Trade, Repair of Cars and Motorcycles and (ii) Provision of Accommodation and Food and Drink ***) Penggabungan 2 lap. Usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan serta (ii) Informasi dan Komunikasi Merging 2 Business Field: (i) Transportation and Warehousing and (ii) Information and Communication ****) Penggabungan 3 lap. Usaha: (i) Jasa Keuangan, (ii) Real Estate dan (iii) Jasa Perusahaan Merging 3 Business Fields: (i) Financial Services, (ii) Real Estate and (iii) Corporate Services *****) Penggabungan 4 lap. Usaha: (i) Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib, (ii) Jasa Pendidikan, (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya dan (iv) Jasa Lainnya Merging 4 Business Fields: (i) Government Administration, Defense, Compulsory Social Security, (ii) Education Services, (iii) Health Services and Other Activities and (iv) Other Services Sumber: Bps, diolah Source: Central Bureau of Statistics, processed PDB Sisi Pengeluaran GDP on Expenditure Komponen PDB GDP Component 2015 2016 2017 2018 I II 2019 III IV Total Permintaan Domestik1) Domestic Demand 4,94 4,39 5,13 5,62 5,18 5,34 4,44 4,16 4,76 Konsumsi Swasta Private Consumption 4,84 5,04 4,98 5,14 5,27 5,40 5,06 4,93 5,16 Konsumsi RT Internal Affairs Consumption 4,96 5,01 4,94 5,05 5,02 5,18 5,01 4,97 5,04 Konsumsi LNPRT LNPRT Consumption 0,62 6,64 6,93 9,10 16,96 15,29 7,41 3,53 10,62 Konsumsi Pemerintah Government Consumption 5,31 0,14 2,12 4,80 5,22 8,23 0,98 0,48 3,25 Investasi Investment 3,00 4,99 5,69 8,49 3,82 1,70 2,95 0,98 2,35 PMTB Gross Fixed Capital Formation (GFCF) 5,01 4,47 6,15 6,64 5,03 4,55 4,21 4,06 4,45 84
PDB Sisi Pengeluaran GDP on Expenditure Komponen PDB GDP Component 2015 2016 2017 2018 I II 2019 III IV Total Bangunan Building 6,11 5,18 6,24 5,41 5,48 5,46 5,03 5,53 5,37 Nonbangunan Non-building 1,93 2,43 5,90 10,31 3,69 1,96 1,95 0,13 1,80 Perubahan Inventori* Inventory Changes* 0,59 0,23 0,07 0,71 0,29 0,85 037 1,07 0,65 Net Ekspor* Net Export* 0,94 0,13 0,30 0,94 1,21 1,01 1.77 1,69 1,43 Ekspor Export 2,12 1,66 8,90 6,55 1,58 1,73 0,10 0,39 0,87 Impor Import 6,25 2,41 8,07 11,88 7,47 6,84 8,30 8,05 7,69 Produk Domestik Bruto Gross Domestic Product 4,88 5,03 5,07 5,17 5,07 5,05 5,02 4,97 5,02 1)Permintaan Domestik adalah Pengeluaran Konsumsi (Swasta + Pemerintah) dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Domestic Demand is Consumption Expenditure (Private + Government) and Domestic Gross Fixed Capital Formation Kontribusi terhadap PDB Contribution to GDP Sumber: BPS, diolah Source: Cetral Bureau of Statistics, processed Investasi Non-Bangunan dan Likert Scale Penjualan Ekspor Non-construction investment and Export Sales Likert Scale (%), yoy Skala Likert Likert scale 16 0,6 14 12 0,5 10 8 Skala Likert Penjualan Ekspor (skala kanan) Export Sales Likert Scale (right scale) 0,4 0,3 6 4 Investasi Non-Bangunan dalam PDB Non-construction Investment in GDP 0,2 2 0,1 0 2 0,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2016 2017 2018 2019 Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah Source: BPS, Bank Indonesia, compiled 85
Kontribusi Finansial Financial Contribution Kinerja Keuangan BUMN Kementerian BUMN senantiasa melakukan pembinaan terhadap BUMN untuk dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan perekonomian nasional. Secara keseluruhan, performa BUMN di sepanjang tahun 2019, dapat dikatakan cukup memuaskan. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan melalui performa kinerja keuangan BUMN di tahun 2019, khususnya capaian kontribusi BUMN terhadap negara berupa setoran pajak dan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa dividen yang terus mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. pembangunan dan SOEs Financial Performance The Ministry of SOEs always guides SOEs to be able to contribute to state revenue, which aims to equitable development and improve the national economy. Overall, the performance of SOEs throughout 2019 was quite satisfying. This is shown through the performance of SOEs financial performance in 2019, especially the achievement of SOEs contributions to the state in the form of tax payments and non-tax state revenue (PNBP) deposits in the form of dividends which have continued to increase in the last 5 (five) years. Berikut kilas kinerja keuangan BUMN dalam 5 (lima) tahun terakhir. The following performance in the last 5 (five) years. is a glimpse of the SOEs financial Kinerja Keuangan BUMN 2015-2019 SOEs Financial Performance 2015-2019 dalam triliun rupiah in trillion rupiah Uraian Description 2019 2018 2017 2016 2015 YoY 2019-2018 Aset Asset 8.739 8.145 7.210 6.473 5.760 7,29% ↑ Liabilitas liability 6.075 5.592 4.830 4.216 3.769 8,64% ↑ Ekuitas Equity 2.664 2.553 2.380 2.257 1.991 4,35% ↑ Pendapatan Income 2.456 2.491 2.027 1.710 1.699 1,41% ↓ Laba bersih tahun berjalan Net income for the year 165 183 186 176 149 9,84% ↓ Total Laba - Total Profit 187 212 191 183 160 11,79% ↓ Total Rugi - Total Loss 22 29 5 7 11 24,14% ↓ Belanja Modal Capital Expenditures 367 448 315 298 221 18,08% ↓ Setoran Pajak Tax Payment 284 245 211 190 176 15,92% ↑ Setoran Dividen Dividend Deposit 50 44 43 37 37 13,64% ↑ Total Aset BUMN per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.739 triliun, meningkat 7,3% dari tahun sebelumnya. Kontribusi peningkatan aset di tahun 2019 masih didominasi oleh BUMN-BUMN di sektor Perbankan, Energi dan Infrastruktur. BUMN yang dengan kontribusi kenaikan aset tertinggi adalah BRI, Bank Mandiri dan PLN. Total SOEs assets as of December 31, 2019, amounted to Rp8,739 trillion, an increase of 7.3% from the previous year. The contribution of increasing assets in 2019 is still dominated by Banking, Energy, and Infrastructure of SOEs sectors. The highest contribution in assets growth were BRI, Bank Mandiri, and PLN. 86
Total Liabilitas BUMN juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Total liabilitas BUMN per tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp6.075 triliun mengalami kenaikan sebesar 8,6% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Liabilitas juga didominasi dari BUMN-BUMN di sektor Perbankan, Energi dan Infrastruktur. Kenaikan liabilitas pada BUMN Perbankan disebabkan oleh kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus tumbuh. Pada tahun 2019 DPK naik sebesar 7,7% dari tahun sebelumnya. Sementara itu kenaikan liabilitas pada BUMN-BUMN di sektor Energi dan Infrastruktur disebabkan oleh penerbitan obligasi yang kebanyakan untuk mendanai penugasan-penugasan oleh pemerintah kepada BUMN serta untuk pengembangan usaha BUMN. Total Liabilities of SOEs also increased from the previous year. The total liabilities of SOEs as of December 31, 2019, was Rp6,075 trillion, an increase of 8.6% from the previous year. The increase in liabilities was also dominated by SOEs in the banking, energy, and infrastructure sectors. The increase in liabilities to Banking SOEs was caused by the increase in Third Party Funds (TPF) which continued to grow. In 2019 TPF increased by 7.7% from the previous year. Meanwhile, the increase in liabilities to SOEs in the Energy and Infrastructure sector was caused by the issuance of bonds, mostly to fund assignments by the government to SOEs and for the businesses development of SOEs . Jumlah pendapatan BUMN pada tahun 2019 adalah sebesar Rp2.456 triliun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.491 triliun (-1,4% YoY). BUMN dengan kenaikan pendapatan tertinggi adalah Inalum, PLN, Mandiri dan BRI. Total SOEs revenues in 2019 amounted to Rp2,456 trillion, experiencing a decrease compared to 2018, which was Rp2,491 trillion (-1.4% YoY). SOEs with the highest revenue increases were Inalum, PLN, Mandiri, and BRI. Adapun total Laba BUMN pada tahun 2019 adalah sebesar Rp187 triliun menurun 11,8% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp212 triliun. BUMN dengan kenaikan Laba tertinggi adalah Bank Mandiri, BRI, dan PNM. Sementara itu BUMN laba seperti Garuda Indonesia berhasil mencatatkan setelah tahun sebelumnya mencatatkan rugi bersih. The total SOEs Profit in 2019 was Rp187 trillion, decreased by 11.8% from 2018, which was Rp212 trillion. SOEs with the highest profit increases were Bank Mandiri, BRI, and PNM. Meanwhile, SOEs such as Garuda Indonesia managed to record profits after the previous year recorded a net loss. Pada tahun 2019, BUMN mencatatkan belanja modal sebesar Rp367 triliun menurun sebesar 18,1% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp448 triliun. BUMN dengan belanja modal tertinggi pada tahun 2019 adalah BUMN- BUMN yang bergerak di sektor Energi yaitu PLN dan Pertamina. Selain itu Telkom merupakan BUMN dengan Belanja Modal tertinggi ketiga pada tahun 2019. BUMN Karya yaitu Hutama Karya dan Waskita Karya berada di peringkat 4 dan 5 BUMN dengan belanja modal tertinggi pada tahun 2019. In 2019, SOEs recorded capital expenditure of Rp367 trillion, decreased by 18.1% from the previous year, which was Rp448 trillion. The highest capital expenditure in 2019 is SOEs which engaged in the Energy sector, namely PLN and Pertamina. Besides, Telkom was SOEs with the third- highest capital expenditure in 2019. SOEs Karya namely Hutama Karya and Waskita Karya are ranked 4th and 5th SOEs with the highest capital expenditure in 2019. Kontribusi setoran pajak dan dividen BUMN mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kontribusi pajak BUMN pada tahun 2019 adalah sebesar Rp284 triliun mengalami kenaikan sebesar 15,9% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp245 triliun. Sementara itu, setoran PNBP berupa dividen BUMN pada tahun 2019 sebesar Rp50 triliun mengalami kenaikan sebesar 13,6% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp44 triliun. BUMN dengan setoran dividen terbesar pada tahun 2019 adalah BRI, Telkom, dan Pertamina. The contribution of tax payments and dividends from SOEs has increased from the previous year. The contribution of SOEs taxes in 2019 was Rp284 trillion, an increase of 15.9% from 2018, which was Rp245 trillion. Meanwhile, PNBP payments in the form of SOEs dividends in 2019 amounted to Rp50 trillion, an increase of 13.6% from 2018, which was Rp44 trillion. SOEs with the largest dividend payments in 2019 are BRI, Telkom, and Pertamina. 87
Kapitalisasi Saham Kinerja keuangan BUMN masih menjadi indikator utama penilaian atas pencapaian manajemen perusahaan. Namun, BUMN memiliki posisi yang unik karena tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi menekankan perannya sebagai agen pembangunan dalam hal pelayanan publik. Begitu pula dengan BUMN yang sudah terjun ke pasar modal, maka kinerja saham BUMN sebagai emiten pelat merah cenderung terdampak dari adanya berbagai peran yang diemban BUMN. Stock Capitalization The financial performance of SOEs is still the main indicator for assessing the achievements of company management. However, SOEs has a unique position because it does not merely pursue profits but emphasizes its role as agents of development in terms of public services. Likewise, with SOEs that have entered the capital market, the performance of SOEs shares as state-owned issuers tends to be affected by the various roles that SOEs carry. BUMN juga telah berkontribusi yang besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar mencapai 24,8% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prestasi ini sangat membanggakan mengingat jumlah BUMN yang mencatatkan sahamnya di BEI hanya sekitar 4,32% yaitu 29 perusahaan yang terdiri dari 16 BUMN dan 13 anak perusahaan BUMN dari total Emiten di BEI yang mencapai 671 perusahaan. Selain itu, terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SOEs have also contributed significantly to the capital market, contributing to the market capitalization of 24.8% of the total market capitalization on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This achievement is very encouraging considering that the number of SOEs that have listed their shares on the IDX is only around 4.32%, namely 29 companies consisting of 16 SOEs and 13 SOEs subsidiaries of the total issuers on the IDX which reached 671 companies. Besides, there are 4 (four) SOEs issuers included in the 10 (ten) issuers with the largest market capitalization, namely PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ., and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Daftar Kapitalisasi Pasar 16 BUMN 2010-2019 List of Market Capitalization of 16 SOEs 2010-2019 Kapitalisasi Pasar Market Capitalization Perusahaan Company 2010 (Rp miliar) (Rp billion) 2019 (Rp miliar) (Rp billion) Pertumbuhan Growth PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 1,639 4,184 155.2% PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 71,541 144,928 102.6% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 128,278 537,294 318.9% PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 14,142 22,226 57.2% PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 135,112 354,585 162.4% PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.* 10,754 12,892 19.9% PT Indofarma (Persero) Tbk. 248 2,696 987.5% PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 23,290 37,559 61.3% 88
Daftar Kapitalisasi Pasar 16 BUMN 2010-2019 List of Market Capitalization of 16 SOEs 2010-2019 Kapitalisasi Pasar Market Capitalization Perusahaan Company 2010 (Rp miliar) (Rp billion) 2019 (Rp miliar) (Rp billion) Pertumbuhan Growth PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 883 6,943 686.2% PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 18,930 5,881 68.9% PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 3,874 9,827 153.7% PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.* 3,246 4,370 34.6% PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 56,053 71,178 27.0% PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 160,272 393,277 145.4% PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 4,072 17,850 338.4% PT Waskita Karya (Persero) Tbk.* 4,335 20,157 365.0% Kapitalisasi Pasar BUMN Group Tahun 2015-2019 (Rp triliun) Market Capitalization of SOEs Group in 2015-2019 (Rp trillion) Rp triliun Rp trillion 10,000 50,0% BUMN IHSG Persen (%) 9,000 7,052 7,023 7,265 45,0% 8,000 40,0% 7,000 5,754 35,0% 5,228 6,000 30,0% 5,000 25,0% 4,000 23,0% 26,1% 26,1% 24,7% 24,6% 20,0% 3,000 15,0% 2,000 10,0% 1,000 5,0% 1,202 1,501 1,839 1,738 1,789 0 0,0% 2015 2016 2017 2018 2019 89
Agen Pembangunan Development Agent Sebagai Agen Pembangunan, BUMN telah memainkan peran strategisnya dengan terlibat secara aktif dalam proyek prioritas nasional dan menjadi perintis kegiatan- kegiatan usaha dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan serta berperan aktif untuk meningkatkan perekonomian nasional. Peran BUMN tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah: As Development Agents, SOEs have played a strategic role by being actively involved in national priority projects and becoming pioneers of business activities to promote equitable development and actively improving the national economy. The role of these SOEs can be seen in the image below: BUMN Hadir untuk Negeri menjadi BUMN untuk Indonesia SOEs Present for the State to become SOEs for Indonesia 4 Enabler 6 3 2 1 Konstribusi Financial Pembangunan Ekonomi Pemenuhan Hajat Hidup Pembangunan Ekonomi Keunggulan Nasional Keunggulan Nasional Konektivitas Darat Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dukungan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai diperlukan agar laju perekonomian di daerah dapat tumbuh dan berkembang untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Salah satu upaya Pemerintah adalah dengan membangun konektivitas darat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing di daerah, melalui proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan kereta api yang merupakan satu di antara proyek prioritas Pemerintah. Pembangunan infrastruktur jalan tol dan kereta api ini, diharapkan akan mendatangkan efek manfaat yang berkesinambungan. Land Connectivity To increase equitable economic growth, support for the availability of adequate facilities and infrastructure is needed so that the economic rate in the regions can grow and develop for the welfare of the surrounding community. One of the Government's efforts land connectivity to increase productivity and competitiveness in the regions, through infrastructure development projects in the form of toll roads and railways which are among the Government's priority projects. It is expected that the development of toll road and rail infrastructure will brought sustainable beneficial effects. is to build Jalan Tol Toll Road TRANS SUMATERA 1. Jalan tol Medan-Binjai Jalan tol Medan-Binjai adalah jalan tol sepanjang 25,4 km yang menghubungkan dua kota di Sumatera Utara, yakni Medan dan Binjai. Ground breaking jalan tol ini dilaksanakan Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015. Jalan tol Medan-Binjai akan membagi beban kendaraan dengan jalan Medan-Binjai yang merupakan salah satu ruas terpadat dalam jalan raya lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp2,5 triliun. TRANS SUMATERA 1. Medan-Binjai toll road The Medan - Binjai toll road is a 25.4 km long toll road connecting two cities in North Sumatra, namely Medan and Binjai. The groundbreaking of this toll road was carried out by President Joko Widodo on January 27, 2015. The Medan-Binjai toll road will share the vehicle load with the Medan-Binjai road, which is one of the busiest sections of the trans-Sumatra highway connecting Medan and Banda Aceh with an investment cost of Rp2.5 trillion. Jalan tol ini merupakan bagian dari mega proyek jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh dan termasuk dalam 8 proyek prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Ruas tol This toll road is part of the Trans Sumatra toll road megaproject that connects Bakauheni to Aceh and is included in the 8 priority projects launched by President Joko Widodo. The Medan-Binjai toll road 90
Medan-Binjai terbagi ke dalam 3 seksi; seksi I Tanjung Mulia-Helvetia sepanjang 6,07 km, seksi II Helvetia- Sei Semayang sepanjang 9,05 km, dan seksi III Sei Semayang-Binjai sepanjang 10,32 km. is divided into 3 sections; section I Tanjung Mulia- Helvetia with a length of 6.07 km, section II Helvetia- Sei Semayang along 9.05 km, and section III Sei Semayang-Binjai along 10.32 km. PT Hutama Karya (Persero) selaku BUMN yang menjalankan penugasan proyek ini, menargetkan jalan tol Medan-Binjai akan segera beroperasi seluruhnya pada tahun 2020. Secara keseluruhan, progres pembangunan jalan tol ini sudah mencapai 81,57% untuk konstruksi dan 96,88% untuk pengadaan lahan (termasuk jalan akses). Untuk seksi Helvetia - Sei Semayang dan Sei Semayang - Binjai sudah mulai beroperasi. Sementara untuk seksi Tanjung Mulia - Helvetia ditargetkan selesai pada semester I 2020. Jalan tol Medan-Binjai ini diharapkan dapat membagi beban kendaraan dari jalan raya lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh. PT Hutama Karya (Persero) as the State-Owned Enterprise that carries out this project assignment, targets the Medan-Binjai toll road to be fully operational by 2020. Overall, the progress of this toll road construction has reached 81.57% for construction and 96.88% for construction. land acquisition (including access roads). The Helvetia - Sei Semayang and Sei Semayang - Binjai sections have started operating. Meanwhile, the Tanjung Mulia - Helvetia section is targeted for completion in the first semester of 2020. The Medan-Binjai toll road is expected to be able to share the vehicle load from the trans-Sumatra highway connecting Medan and Banda Aceh. 2. Jalan tol Palembang-Indralaya 2. Palembang-Indralaya toll road Jalan tol Palembang-Indralaya merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Sumatera Selatan. Tol Palembang-Indralaya atau disingkat tol Palindra merupakan jalan tol yang dibangun di Palembang, Sumatera Selatan. Tol ini mempunyai panjang 21,93 km yang dibagi dalam 3 seksi: seksi I, Palembang- Pemulutan sepanjang 7,00 km, seksi II Pemulutan- Simpang Susun KTM sepanjang 4,90 km, serta seksi III dari Simpang Susun KTM-Indralaya sepanjang 9,94 km. The Palembang-Indralaya toll road is part of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) which connects economic corridors in South Sumatra. The Palembang-Indralaya toll road or Palindra toll road is a toll road built in Palembang, South Sumatra. This toll road has a length of 21.93 km which is divided into 3 sections: section I, Palembang-Pemulutan along 7.00 km, section II Pemulutan-KTM Intersection along 4.90 km, and section III of the KTM-Indralaya Intersection along 9 , 94 km. Presiden Joko Widodo membuka ini dengan melakukan peletakan batu pertama jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) di Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 30 April 2015. Pada Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah meresmikan ruas jalan seksi I Palembang- Pemulutan. Sementara untuk seksi II dan III sudah beroperasi sejak September 2018. Proyek tol yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan biaya investasi sebesar Rp3,30 triliun ini, telah beroperasi sepenuhnya per September 2018. jalan tol President Joko Widodo established this toll road by laying the groundwork for the Palembang-Indralaya (Palindra) toll road in Ogan Ilir, Palembang, South Sumatra, on April 30, 2015. In October 2017, President Joko Widodo had inaugurated the Palembang- Pemulutan section I.Meanwhile, sections II and III have been operating since September 2018. The toll road project undertaken by PT Hutama Karya (Persero) with an investment cost of Rp3.30 trillion, has been fully operational as of September 2018. 3. Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar 3. The Bakauheni-Terbanggi Besar toll road Jalan tol Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar (jalan tol Bakter) adalah jalan tol sepanjang 140,94 km yang rutenya dimulai dari pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah). Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh konsorsium BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan. The Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar toll road (Bacter toll road) is a 140.94 km long toll road whose route starts from Bakauheni port (South Lampung) to Terbanggi Besar (Central Lampung). The construction of this toll road is carried out by a consortium of SOEs, namely PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, and PT Adhi Karya through an assignment scheme. 91
ini dilakukan Peresmian pembangunan pada 30 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan dibagi dalam 4 seksi: seksi I yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk, seksi II pekerjaan konstruksinya oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, seksi III ditangani PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan seksi IV dikerjakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dengan nilai investasi Rp16,8 triliun ini telah beroperasi sejak 8 Maret 2019 dan merupakan bagian dari rangkaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh. jalan tol The inauguration of the toll road construction was carried out on April 30, 2015, by President Joko Widodo. Development is divided into 4 sections: section I carried out by PT PP (Persero) Tbk, section II of the construction work by PT Waskita Karya (Persero) Tbk, section III handled by PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and section IV handled by PT Wijaya Karya (Persero) ) Tbk. The Bakauheni-Terbanggi Besar toll road, with an investment value of Rp16.8 trillion, has been operating since March 8, 2019, and is part of a series of Trans Sumatra toll roads connecting Bakauheni to Aceh. 4. Jalan tol Pekanbaru-Dumai 4. Pekanbaru-Dumai toll road Ruas tol Pekanbaru-Dumai merupakan proyek jalan tol Trans Sumatera sepanjang 131,48 km yang membelah 5 wilayah di provinsi Riau, antara lain kota Pekanbaru, kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, dan kota Dumai. Jalan tol ini merupakan 1 dari 3 jalan tol terpanjang di rangkaian jalan tol Trans Sumatera. The Pekanbaru-Dumai toll road is a 131.48 km Trans Sumatra toll road project that divides 5 regions in Riau province, including Pekanbaru city, Kampar district, Siak, Bengkalis, and Dumai city. This toll road is 1 of the 3 longest toll roads in the Trans Sumatra toll road series. Jalan tol Pekanbaru-Dumai dibagi dalam 6 bagian (seksi), yakni seksi I Pekanbaru-Minas dengan panjang 12,17 km, seksi II Minas-Kandis Selatan dengan panjang 26,04 km, seksi III Kandis Selatan- Kandis Utara dengan panjang 18,65 km, seksi IV Kandis Utara- Duri Selatan dengan panjang 27,98 km, seksi V Duri Selatan-Duri Utara dengan panjang 30,21 km, dan seksi VI Duri Utara-Dumai dengan panjang 25,44 km. The Pekanbaru-Dumai toll road is divided into 6 sections (sections), namely section I Pekanbaru- Minas with a length of 12.17 km, section II Minas- Kandis Selatan with a length of 26.04 km, section III Kandis Selatan-Kandis Utara with a length of 18, 65 km, section IV Kandis Utara-Duri Selatan with a length of 27.98 km, section V Duri Selatan-Duri Utara with a length of 30.21 km, and section VI Duri Utara-Dumai with a length of 25.44 km. Pembangunan jalan tol yang dimulai pada bulan Desember 2016 dan digarap oleh PT Hutama Karya investasi mencapai (Persero) Rp16,21 triliun. Progres pengadaan tanah yang telah mencapai 99,61% dan progres konstruksi jalan tol mencapai 82,36%, sehingga ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Agustus 2020. ini, membutuhkan The toll road construction, which began in December 2016 and worked on by PT Hutama Karya (Persero), requires an investment of Rp16.21 trillion. Land acquisition progress has reached 99.61% and toll road construction progress has reached 82.36%, so it is targeted to be fully operational in August 2020. 5. Jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang 5. Terbanggi Besar toll road - Pematang Panggang Jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dengan panjang 112,2 km, merupakan bagian dari JTTS yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Lampung. Ruas ini terbagi ke dalam dua seksi yakni: (1) seksi I: Terbanggi Besar - Mengala; (2) seksi II: Menggala - Sp. Pematang. The Terbanggi Besar - Pematang Panggang toll road with a length of 112.2 km, is part of the JTTS which is planned to stretch from the north of Sumatra Island to the south connecting Nangroe Aceh Darussalam Province to Lampung Province. This section is divided into two sections, namely: (1) section I: Terbanggi Besar - Menggala; (2) section II: Menggala - Sp. Bund. tol Trans Dengan adanya pembangunan ini diharapkan mampu menumbuhkan Sumatera perekonomian Lampung sebagai serambi Sumatera. Jalan tol ini diperkirakan menelan biaya investasi sebesar Rp11,87 triliun, di mana setelah rampungnya jalan With the construction of the Trans Sumatra toll road, it is hoped that it will be able to grow the economy of Lampung as a platform for Sumatra. This toll road is estimated to cost an investment of Rp11.87 trillion, where after the completion of land acquisition and 92
pengadaan tanah dan konstruksi yang telah mencapai 100%, ruas tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang telah beroperasi pada 15 November 2019. construction which has reached 100%, the Terbanggi Besar - Pematang Panggang toll road has started operating on November 15, 2019. 6. Jalan tol Pematang Panggang - Kayu Agung 6. Pematang Panggang toll road - Kayu Agung Jalan tol Pematang Panggang - Kayu Agung dengan nilai investasi Rp10,1 triliun ini, merupakan bagian dari JTTS yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Lampung. Ruas ini terletak di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. The Pematang Panggang - Kayu Agung toll road, with an investment value of Rp10.1 trillion, is part of the JTTS which is planned to stretch from the north of Sumatra Island to the south connecting the provinces of Nangroe Aceh Darussalam to Lampung Province. This section is located in Lampung Province and South Sumatra Province. Ruas tol yang memiliki panjang 77 km ini telah menyelesaikan pengadaan tanah dan proses konstruksi dengan status masing-masing mencapai 100% dan pada 15 November 2019 telah efektif beroperasi. The toll road which has a length of 77 km has completed the land acquisition and construction process with each status reaching 100% and on November 15, 2019, it has been effectively operating. 7. Jalan tol Kayu Agung - Palembang - Betung 7. Kayu Agung - Palembang - Betung Toll Road Jalan (Kapal tol Kayuagung-Palembang-Betung Betung) ini merupakan ruas tol terpanjang di luar Pulau Jawa dan kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara. Jalan tol Kayuagung- Palembang-Betung adalah megaproyek infrastruktur jalan tol sepanjang 111,69 km dari Kayuagung hingga Betung (Banyuasin), dengan nilai investasi sekitar Rp20,94 triliun. Adapun rincian jalan tol kapal Betung itu meliputi, seksi I; Kayu Agung-Jakabaring sepanjang 33,50 km, seksi II; Jakabaring-Palembang sepanjang 33,90 km dan seksi III; Palembang-Betung sekitar 44,29 km. The Kayuagung-Palembang-Betung (Kapal Betung) toll road is the longest toll road outside Java Island and the second in Sumatra after North Sumatra. The Kayuagung - Palembang - Betung toll road is a toll road infrastructure megaproject along 111.69 km from Kayuagung to Betung (Banyuasin), with an investment value of around Rp20.94 trillion. The details of the toll road for the Betung ship include, section I; Kayu Agung-Jakabaring along 33.50 km, section II; Jakabaring - Palembang along 33.90 km and section III; Palembang-Betung is about 44.29 km. Progres konstruksi pembangunan jalan tol yang digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini, untuk seksi I telah mencapai 100% dan ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2020. Sementara seksi II progres pembebasan lahan mencapai 73,8% dan konstruksi telah mencapai 47,5%. The toll road construction progress is undertaken by PT Waskita Karya (Persero) Tbk, the section I was reached 100% and is targeted to operate in July 2020. Meanwhile, section II land acquisition progress has reached 73.8% and construction has reached 47.5. %. 8. Jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 8. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road Jalan tol Medan-Tebing Tinggi merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera dan masuk agenda pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan jalan tol yang memiliki panjang 61,7 km tersebut dibagi menjadi 7 seksi. Proyek yang digarap PT Jasa Marga Kualanamu tol ini, menelan investasi sebesar Rp4,96 triliun. The Medan-Tebing Tinggi toll road is part of the Trans Sumatra toll road and is included in the regional development agenda of North Sumatra Province. The toll road construction which has a length of 61.7 km is divided into 7 sections. The project, which is being worked on by PT Jasa Marga Kualanamu toll road, requires an investment of Rp4.96 trillion. Jalan tol ini akan menghubungkan kota Medan dengan bandara Kualanamu dan kota Medan dengan Kawasan Industri Kuala Tanjung serta kawasan pariwisata Danau Toba. Peletakan batu pertama tanda dimulainya konstruksi dilaksanakan pada 23 September 2014. Ruas tol ini sudah beroperasi penuh pada Maret 2019. This toll road will connect the city of Medan with Kualanamu airport and the city of Medan with the Kuala Tanjung Industrial Estate and the Lake Toba tourism area. The laying of the first stone to mark the start of construction was carried out on 23 September 2014. This toll road section was fully operational in March 2019 93
9. Jalan tol Kualatanjung-Tebing Tinggi-Parapat 9. Kualatanjung-Tebing Tinggi-Parapat toll road Jalan tol Kualatanjung - Tebingtinggi - Parapat sepanjang 143,5 km merupakan bagian dari pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan menjadi lanjutan dari jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Jalan tol ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas dan mempermudah akses dari Medan ke Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara. The 143.5 km Kualatanjung - Tebingtinggi - Parapat toll road is part of the development of the National Strategic Project (PSN), the Trans Sumatra Toll Road (JTTS), and is a continuation of the Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi toll road. This toll road was built to improve connectivity and facilitate access from Medan to the Industrial Estate and National Tourism Strategic Area (KSPN) of Lake Toba, North Sumatra. Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat terdiri dari enam seksi yaitu, seksi 1 Tebing Tinggi- Inderapura (20,40 km), seksi 2 Kuala Tanjung - Inderapura (18,05 km), seksi 3 Tebing Tinggi - Serbelawan (30 km), seksi 4 Serbelawan - Pematang Siantar (28 km), seksi 5 Pematang Siantar - Seribudolok (22,3 km), dan Seksi 6 Seribudolok - Parapat (16,7 km). Jalan tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat ditargetkan dapat beroperasi sepenuhnya pada tahun 2021. The Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Toll Road consists of six sections, namely, section 1 Tebing Tinggi- Inderapura (20.40 km), section 2 Kuala Tanjung - Inderapura (18.05 km), section 3 Tebing Tinggi - Serbelawan (30 km). ), section 4 Serbelawan - Pematang Siantar (28 km), section 5 Pematang Siantar - Seribudolok (22.3 km), and Section 6 Seribudolok - Parapat (16.7 km). The Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat toll road is targeted to be fully operational by 2021. 10. Jalan tol Sigli-Banda Aceh 10. The Sigli-Banda Aceh toll road Tol Sigli - Banda Aceh yang pembangunannya dimulai 30 November 2018 dengan keseluruhan total ruas tol Sigli - Banda Aceh sepanjang 74 km, terdiri dari 6 (enam) seksi yaitu Seksi I Padang Tiji - Seulimun (25 km), Seksi II Seulimun - Jantho (6 km), Seksi III Jantho - Indrapuri (16 km), Seksi IV Indrapuri - Blang Bintang (14 km), Seksi V Blang Bintang - Kuto Baro (8 km), dan seksi VI Kuto Baro - Baitussalam (5 km). The Sigli - Banda Aceh toll road, whose construction began on November 30, 2018, with a total of 74 km of the Sigli - Banda Aceh toll road, consisting of 6 (six) sections, namely Section I Padang Tiji - Seulimun (25 km), Section II Seulimun - Jantho (6 km), Section III Jantho - Indrapuri (16 km), Section IV Indrapuri - Blang Bintang (14 km), Section V Blang Bintang - Kuto Baro (8 km), and section VI Kuto Baro - Baitussalam (5 km). Progres pengadaan tanah Ruas Sigli-Banda Aceh tercatat sebesar 55,01% dengan pekerjaan konstruksi mencapai 25,52%. Ruas ini ditargetkan sepenuhnya beroperasi pada 2021, dengan seksi 4 ditargetkan menjadi seksi tol pertama yang diresmikan dari keseluruhan total ruas tol Sigli - Banda Aceh. The progress of land acquisition for the Sigli- Banda Aceh Section was recorded at 55.01% with construction work reaching 25.52%. This section is targeted to be fully operational in 2021, with section 4 targeted to be the first toll section to be inaugurated from the total toll road section of Sigli - Banda Aceh. 94
TRANS JABODETABEK 1. Jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Jalan tol lingkar luar Bogor atau BORR adalah nama rangkaian jalan tol sepanjang 5,8 km yang melingkari kota Bogor, menghubungkan Sentul Selatan hingga Dramaga. Jalan tol lingkar luar Bogor rencananya dibangun sebagai jalan tol berlajur 2x2 dan secara bertahap akan berlajur 2x3 dengan disain kecepatan maksimum 80 km per jam. TRANS JABODETABEK 1. Bogor Outer Ring Road (BORR) toll road The Bogor Outer Ring Road Toll Road or BORR is the name of a series of toll roads spanning 5.8 km circling the city of Bogor, connecting South Sentul to Dramaga. The Bogor Outer Ring Road toll road is planned to be built as a 2x2 lane toll road and will gradually be 2x3 lined with a design maximum speed of 80 km per hour. Jalan tol ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di kota Bogor dan sekitarnya serta memudahkan akses masyarakat Bogor untuk sampai ke Jakarta, Bandara Internasional SOEskarno Hatta, dan Bandung. Pembangunan jalan tol ini terbagi dalam 3 seksi. Untuk seksi I yakni Sentul Selatan - Kedunghalang telah beroperasi pada November 2009. Seksi II yakni Kedunghalang - Simpang Yasmin dibagi dalam dua bagian, yakni seksi IIa dan Iib. Seksi IIa dengan ruas Kedunghalang-Kedungbadak telah beroperasi pada 30 Mei 2014. Sementara ruas Kedungbadak-Simpang Yasmin sepanjang 2,65 km juga telah beroperasi pada 7 Juni 2018. Adapun seksi III yakni Simpang Yasmin - Salabenda sepanjang 3,2 km masih dalam konstruksi. tol Jakarta-Cikampek This toll road is expected to be a solution to reduce congestion in the city of Bogor and its surroundings as well as facilitate the access of the Bogor community to get to Jakarta, SOEskarno Hatta International Airport, the Jakarta-Cikampek and Bandung toll roads. The toll road construction is divided into 3 sections. Section I, namely South Sentul-Kedunghalang, has operated in November 2009. Section II, namely Kedunghalang- Simpang Yasmin, is divided into two parts, namely section IIa and Iib. Section IIa with the Kedunghalang- Kedungbadak section began operating on May 30, 2014. Meanwhile, the 2.65 km Kedungbadak-Simpang Yasmin section has also been operational on 7 June 2018. Section III, namely Simpang Yasmin-Salabenda, 3.2 km long is still under construction. Proyek jalan tol seksi IIb dan seksi III dalam rangka mempercepat pembangunan ini, dibangun dan dikelola oleh PT Marga Sarana Jabar yang merupakan perusahaan patungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%), PT CMNP (30%), dan PT Jasa Sarana Jabar (15%) dengan nilai investasi proyek sebesar Rp2,05 triliun. jalan tol BORR To accelerate the construction of BORR toll road, The toll road project section IIb and section III was built and managed by PT Marga Sarana Jabar, a joint venture company of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%), PT CMNP (30%), and PT Jasa Sarana Jabar (15%) with a project investment value of Rp2.05 trillion. 2. Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) toll roads 2. Jalan tol Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Jalan tol Bocimi memiliki panjang total 54,10 km ini, terdiri atas empat seksi. Seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 km, seksi II Cigombong- Cibadak sepanjang 11,90 km, seksi III Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km, serta seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur sepanjang 13,15 km. Proyek pembangunan tol Bocimi yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini diperkirakan menghabiskan investasi sebesar Rp15,95 triliun. The Bocimi toll road has a total length of 54.10 km, consisting of four sections. Section I Ciawi-Cigombong is 15.35 km long, section II Cigombong-Cibadak is 11.90 km long, section III Cibadak-West Sukabumi is 13.70 km long, and section IV West Sukabumi- East Sukabumi is 13.15 km long. The Bocimi toll road construction project which is being worked on by PT Waskita Karya (Persero) Tbk is estimated to spend an investment of Rp15.95 trillion. Proyek tol Bocimi sebenarnya telah dimulai sejak 1997 tetapi mangkrak. Pada akhir 2015 pengerjaan tol itu dimulai kembali setelah tiga kali peresmian, yakni April dan Desember 2011, terakhir Februari 2015. Secara keseluruhan, tol Bocimi ini menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Progres pembangunan jalan tol untuk seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 km sudah mencapai 100% dan resmi beroperasi pada Desember 2018. Sementara untuk tiga seksi lainnya masih dalam proses pembebasan dan pengadaan lahan. The Bocimi toll road project started in 1997 but stalled. At the end of 2015, the toll road construction began again after three inaugurations, namely April and December 2011, last February 2015. Overall, the Bocimi toll road connects Bogor Regency, Bogor City, Sukabumi Regency, and Sukabumi City. The toll road construction progress for section I Ciawi- Cigombong along 15.35 km has reached 100% and officially operates in December 2018. Meanwhile, the other three sections are still in the process of land acquisition and acquisition. 96
Progres pembebasan lahan seksi II telah mencapai 57,7% dan konstruksi mencapai 41,3%. The progress of land acquisition for section II has reached 57.7% and construction has reached 41.3%. 3. Jalan tol Depok - Antasari (Desari) 3. Depok - Antasari (Desari) toll road Jalan tol Desari adalah jalan tol penghubung Jakarta dengan Depok sepanjang 21,6 km. Jalan tol yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini, melintasi kota Jakarta Selatan dan kota Depok. Tol dengan nilai investasi Rp4,2 triliun ini, terbagi menjadi 3 seksi. Pembangunan jalan tol ini masih terus dilaksanakan. The Desari toll road is a 21.6 km connecting toll road between Jakarta and Depok. This toll road that was worked on by PT Waskita Karya (Persero) Tbk, crosses the city of South Jakarta and Depok city. The toll road with an investment value of Rp4.2 trillion is divided into 3 sections. The construction of this toll road is still being carried out. Progres konstruksi pembangunan seksi I Antasari- Brigif dengan panjang 5,80 km telah mencapai 100% dan beroperasi pada 27 September 2018. Progres konstruksi pembangunan seksi II Brigif- Sawangan dengan panjang 6,30 km telah mencapai 100%. Sementara untuk seksi III Sawangan-Bojonggede dengan panjang 9,50 km masih dalam proses pembebasan lahan dan konstruksi. The construction progress of section I Antasari-Brigif with a length of 5.80 km has reached 100% and is operational on 27 September 2018. The construction progress of section II Brigif-Sawangan with a length of 6.30 km has reached 100%. Meanwhile, section III Sawangan-Bojonggede with a length of 9.50 km is still in the process of land acquisition and construction. 4. Jalan tol Cinere-Serpong 4. Cinere-Serpong toll road Jalan tol Cinere-Serpong sepanjang 10,14 km adalah salah satu jalan tol yang merupakan bagian dari jalan tol lingkar luar Jakarta II atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. Jalan tol yang menghubungkan Tangerang Selatan dengan kota Depok ini melintasi beberapa kawasan, seperti Jombang, Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe dan Cinere. Jalan tol ini dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%). The 10.14 km Cinere-Serpong toll road is one of the toll roads that are part of the Jakarta II outer ring toll road or the Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. This toll road that connects South Tangerang with the city of Depok crosses several areas, such as Jombang, Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe, and Cinere. This toll road is managed by PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%). Pembangunan jalan tol ini masih terus dilaksanakan, dimana progres pembebasan lahan telah mencapai 87,4% dan konstruksi mencapai 73,2%. Poyek dengan nilai investasi Rp2,22 triliun ini, ditargetkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir tahun 2020. The construction of this toll road is still being carried out, where the progress of land acquisition has reached 87.4% and construction has reached 73.2%. The project, with an investment value of Rp2.22 trillion, is targeted to be fully operational by the end of 2020. 5. Jalan tol Kunciran-Serpong 5. Cinere-Serpong toll road Jalan tol Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 km ini juga merupakan bagian dari pengembangan jalan tol lingkar luar Jakarta II atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. Jalan tol yang akan menghubungkan bandara SOEskarno- Hatta hingga Cibitung ini, berfungsi memecah lalu lintas yang saat ini menumpuk di dalam kota Jakarta. Jalan tol ini juga akan terhubung dengan jalan tol Jakarta-Tangerang, jalan tol Cengkareng- Batuceper-Kunciran, jalan tol Jakarta- Serpong, serta jalan tol Serpong-Cinere. The 11.2 km Kunciran-Serpong toll road is also part of the development of the Jakarta II outer ring toll road or the Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. The toll road, which connects SOEskarno-Hatta airport to Cibitung, serves to break the traffic that is currently accumulating in the city of Jakarta. This toll road will also be connected with the Jakarta-Tangerang toll road, the Cengkareng-Batuceper-Kunciran toll road, the Jakarta-Serpong toll road, and the Serpong- Cinere toll road. 97
Jalan tol ini dikelola oleh PT Marga Trans Nusantara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (60%). Proyek tol yang menelan investasi sekitar Rp3,48 triliun ini telah beroperasi pada Desember 2019. This toll road is managed by PT Marga Trans Nusantara, most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk (60%). This toll road project, which requires an investment of around Rp3.48 trillion, has started operating in December 2019. 6. Jalan tol Kunciran-Cengkareng 6. Kunciran-Cengkareng toll road Jalan tol Kunciran-Cengkareng atau tol Kunciran- Bandara sepanjang 14,19 km ini menjadi sangat vital karena akan menjadi akses tol alternatif (selain tol yang sudah ada) ke Bandara Internasional SOEskarno- Hatta. Jalan tol ini dikelola oleh PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (76,24%). This 14.19 km Kunciran-Cengkareng toll road or Kunciran-Bandara toll road is very vital because it will become an alternative toll access (other than the existing toll road) to SOEskarno-Hatta International Airport. This toll road is managed by PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng, most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk (76.24%). Proyek tol senilai Rp5,01 triliun ini akan dibangun dengan empat seksi. Keempat seksi itu yakni seksi I yakni Kunciran- IC Sultan Ageng Tirtayasa sepanjang 2,04 km, seksi II yakni IC Sultan Ageng Tirtayasa- on/off Ramp Benteng Betawi sepanjang 3,50 km, seksi III yakni on/off ramp Benteng Betawi-IC Husein Sastranegara 6,50 km, dan seksi IV yakni IC Husein Sastranegara-Benda Junction sepanjang 2,15 km. The Rp5.01 trillion toll road project will be built with four sections. The four sections are section I namely Kunciran - IC Sultan Ageng Tirtayasa along 2.04 km, section II namely IC Sultan Ageng Tirtayasa - on/ off Ramp Benteng Betawi along 3.50 km, section III namely on/off ramp Benteng Betawi-IC Husein Sastranegara 6.50 km, and section IV, namely IC Husein Sastranegara-Benda Junction along 2.15 km. Jalan tol yang ditargetkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2020 ini, juga termasuk dalam bagian dari pengembangan jalan tol lingkar luar Jakarta II atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. Jalan tol ini akan terkoneksi dengan ruas tol Cinere-Serpong dan Serpong-Kunciran yang juga dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya dan PT Marga Trans Nusantara. The toll road, which is targeted to operate by the end of 2020, is also part of the development of the Jakarta II outer ring toll road or the Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. This toll road will be connected to the Cinere-Serpong and Serpong-Kunciran toll roads which are also owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk through its subsidiaries PT Cinere Serpong Jaya and PT Marga Trans Nusantara. 7. Jalan tol Jakarta - Cikampek II (Elevated) 7. Jakarta - Cikampek II (Elevated) toll road Jalan tol Elevated merupakan jalan tol layang yang dibangun sepanjang 36,40 km guna mengurangi kemacetan panjang yang berada di sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek. Pembangunan jalan tol Elevated terdiri dari 9 seksi yaitu seksi Cikunir-Bekasi Barat sepanjang 2,99 km, seksi Bekasi Barat-Bekasi Timur sepanjang 3,63 km, seksi Bekasi Timur -Tambun 4,34 km, seksi Tambun-Cibitung 3,30 km, seksi Cibitung- Cikarang Utama 4,46 km, seksi Cikarang utama- Cikarang Barat 2,72 km, seksi Cikarang Barat-Cibatu 3,16 km, seksi Cibatu-Cikarang Timur 2,45 km dan seksi Cikarang Timur-Karawang Barat 9,79 km. The Elevated toll road is an elevated toll road built along 36.40 km to reduce long traffic jams along the Jakarta-Cikampek toll road. The construction of the Elevated toll road consists of 9 sections, namely the Cikunir-West Bekasi section with a length of 2.99 km, a section of West Bekasi-East Bekasi with a length of 3.63 km, a section of East Bekasi-Tambun 4.34 km, section Tambun-Cibitung 3.30 km. , section Cibitung- Cikarang Utama 4.46 km, section Cikarang Utama- West Cikarang 2.72 km, section West Cikarang-Cibatu 3.16 km, section Cibatu-East Cikarang 2.45 km, and section East Cikarang-West Karawang 9.79 km. Hak pengusahaan dan pembangunan jalan tol Elevated dipegang oleh PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek (JJC), yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 80% dan PT Ranggi Sugiron Perkasa sebesar 20%. Jalan tol dengan investasi sebesar Rp16,23 triliun ini, telah beroperasi pada Triwulan IV 2019. The concession rights and construction of the Elevated toll road are held by PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek (JJC), whose shares are 80% owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Ranggi Sugiron Perkasa by 20%. This toll road with an investment of Rp16.23 trillion has been operating in the fourth quarter of 2019. 98
8. Jalan tol Jakarta - Cikampek II Selatan 8. Jakarta - South Cikampek II toll road Jakarta Jalan tol Jakarta - Cikampek II Selatan sepanjang 64 km dibangun untuk memperlancar alur distribusi barang dan Jasa serta mengurangi kepadatan pada jalur eksisting Jakarta - Cikampek. Proyek jalan tol ini akan dioperasikan oleh PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (80%). Cikampek II Selatan toll road with a length of 64 km was built to smoothen the distribution of goods and services and reduce congestion on the existing Jakarta - Cikampek route. This toll road project will be operated by PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS), most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk (80%). Percepatan pembebasan lahan proyek jalan tol ini dilakukan setelah terbit surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 593/kep.1252-pemksm/2018 tentang Penetapan Lokasi atau penlok untuk II pembangunan Selatan pada tanggal 30 November 2018. Dalam surat keputusan tersebut, penlok mencakup empat kabupaten dan satu kotamadya yang terdiri dari 37 kelurahan/desa. Setelah penlok ini terbit, maka dilanjutkan proses tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. jalan tol Jakarta - Cikampek The acceleration of land acquisition for this toll road project was carried out after the issuance of the West Java Governor's Decree number 593/kep.1252- pemksm/2018 concerning the Determination of Location or markers for the construction of the Jakarta - Cikampek II Selatan toll road on November 30, 2018. In the decree, the location determination covers four districts and one municipality which consists of 37 villages. After this marker was issued, the land acquisition implementation stage was continued. Jalan tol Jakarta - Cikampek II Selatan yang terbagi dalam tiga paket ini, merupakan akses jalan tol yang dimulai dari Jati Asih menuju Sadang. Jalan tol Japek II Selatan terintegrasi dengan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan jalan tol Purbaleunyi. Nantinya, terdapat tujuh Gerbang Tol (GT) di jalan tol Jakarta - Cikampek II Selatan. Ketujuh GT tersebut adalah GT Jatiasih, Bantargebang, Setu, Sukaragam, Taman Mekar, Kutanegara, dan Sadang. The Jakarta - Cikampek II Selatan toll road, which is divided into three packages, is a toll road access starting from Jati Asih to Sadang. The Japek II Selatan toll road is integrated with the Jakarta Outer Ring Road (JORR) toll road and the Purbaleunyi toll road. Later, there will be seven Toll Gates (GT) on the Jakarta - Cikampek II Selatan toll road. The seven GTs are Jatiasih, Bantargebang, Setu, Sukaragam, Taman Mekar, Kutanegara, and Sadang. Progres pembebasan lahan proyek dengan nilai investasi Rp14,69 triliun ini mencapai sebesar 40,4% dan progress konstruksi sebesar 15,1%. Proyek Japek II Selatan ditargetkan dapat beroperasi pada Triwulan IV 2021. The land acquisition progress for the project with an investment value of Rp14.69 trillion reached 40.4% and the construction progress was 15.1%. The Japek II Selatan project is targeted to operate in the fourth quarter of 2021. 9. Jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas sungai KaliMalang di kota Jakarta Timur dan Bekasi untuk mengurai kemacetan di sekitar KaliMalang. Jalan tol ini dimulai pembangunannya pada tahun 1996 oleh PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, namun terhenti dua tahun kemudian, akibat krisis moneter yang melanda. 9. Bekasi - Cawang - Kampung Melayu toll road The Bekasi-Cawang-Kampung Melayu or Becakayu toll road is a toll road with elevated construction built over the KaliMalang river in the cities of East Jakarta and Bekasi to break down traffic jams around KaliMalang. Construction of this toll road was started in 1996 by PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, but was stopped two years later, due to the monetary crisis. Becakayu Toll Road has a total length of 20.57 km consisting of 2 sections, namely section I (Kasablanka- Jaka Sampurna) and section II (Jaka Sampurna- Duren Jaya). The BecaKayu toll road, which costs an investment of Rp8.54 trillion, is managed by PT Waskita Toll Road, most of whose shares are owned by PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 9. Bekasi - Cawang - Kampung Melayu toll road The Bekasi-Cawang-Kampung Melayu or Becakayu toll road is a toll road with elevated construction built over the KaliMalang river in the cities of East Jakarta and Bekasi to break down traffic jams around KaliMalang. Construction of this toll road was started in 1996 by PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, but was stopped two years later, due to the monetary crisis. Becakayu Toll Road has a total length of 20.57 km consisting of 2 sections, namely section I (Kasablanka- Jaka Sampurna) and section II (Jaka Sampurna- Duren Jaya). The BecaKayu toll road, which costs an investment of Rp8.54 trillion, is managed by PT Waskita Toll Road, most of whose shares are owned by PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 99
ini dilanjutkan pembangunannya Sejak bulan Januari 2015, akhirnya pada 3 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan seksi Ib dan Ic tol Becakayu ruas Cipinang Melayu-Jakasampurna. tol Secara keseluruhan proses pembangunan Becakayu untuk konstruksi telah mencapai 81,1%, sementara itu progres pembebasan lahan sebesar 92%. jalan tol Since this toll road construction was resumed in January 2015, finally on 3 November 2017, President Joko Widodo inaugurated the Ib and Ic sections of the Becakayu toll road for the Cipinang Melayu- Jakasampurna section. Overall, the Becakayu toll road construction process for construction has reached 81.1%, meanwhile, the progress of land acquisition is 92%. 10. Jalan tol Cimanggis - Cibitung 10. Cimanggis - Cibitung toll road Jalan tol Cimanggis - Cibitung merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) II yang digarap dikelola oleh PT Waskita Toll Road, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jalan tol ini ditujukan untuk mengurangi beban kendaraan pada jalur yang melalui pusat kota Jakarta serta sebagai upaya untuk mendukung penyediaan prasarana Transportasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dengan total panjang 26,47 km, tol ini dibagi menjadi dua seksi, dimana seksi I dengan ruas Cimanggis- Transyogi adalah sepanjang 3,17 km dan Transyogi- Cibitung sepanjang 23,30 km. Progres pembangunan tol dengan nilai investasi Rp8,68 triliun ini, untuk konstruksi telah mencapai 70,1%, sementara itu progres pembebasan lahan sebesar 82,5%. The Cimanggis - Cibitung toll road is part of the Jakarta Outer Ring Road (JORR) II which is being worked on by PT Waskita Toll Road, most of which is owned by PT Waskita Karya (Persero) Tbk. This toll road is intended to reduce vehicle loads on the route through the city center as well as an effort to support the provision of transportation infrastructure in DKI Jakarta and West Java. With a total length of 26.47 km, this toll road is divided into two sections, where section I with the Cimanggis-Transyogi section is 3.17 km long and Transyogi-Cibitung is 23.30 km long. The toll road construction progress with an investment value of Rp8.68 trillion, for construction, has reached 70.1%, while the progress of land acquisition is 82.5%. 11. Jalan tol Cibitung - Cilincing 11. Cibitung - Cilincing toll road Jalan tol Cibitung- Cilincing merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) II yang digarap dikelola oleh PT Waskita Toll Road, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. The Cibitung-Cilincing toll road is part of the Jakarta Outer Ring Road (JORR) II which is being worked on and managed by PT Waskita Toll Road, most of whose shares are owned by PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jalan tol ini terbagi dalam empat seksi. Seksi I sepanjang 2,96 km dari Kawasan Cibitung hingga Telaga Asih; Seksi II sepanjang 9,41 km dari Telaga Asih hingga Tambelang; Seksi III sepanjang 13,09 km dari Tambelang hingga Mekarjaya; sedangkan Seksi IV sepanjang 8,56 km dari Kawasan Mekarjaya hingga Cilincing. Progres pembangunan tol ini untuk konstruksi telah mencapai 71,8%, sementara itu progres pembebasan lahan sebesar 83,1%. This toll road is divided into four sections. Section I along 2.96 km from Cibitung area to Telaga Asih; Section II along 9.41 km from Telaga Asih to Tambelang; Section III along 13.09 km from Tambelang to Mekarjaya; while Section IV is 8.56 km long from Mekarjaya to Cilincing. The progress of this toll road construction for construction has reached 71.8%, while the progress of land acquisition is 83.1%. 100
TRANS JAWA Jalan tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di pulau Jawa. Utamanya menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan ini dibangun diharapkan dapat Surabaya. Jalan tol meningkatkan perkembangan wilayah & peningkatan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TRANS JAVA The Trans Java toll road is a toll road network that connects cities on the island of Java. Mainly connecting two big cities, namely Jakarta and Surabaya. This toll road built is expected to increase regional development & increase the economy, increase the mobility and accessibility of people and goods which in turn reduces logistics costs in Indonesia and improves the welfare of the community. Jalan tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di pulau Jawa. Utamanya menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan ini dibangun diharapkan dapat Surabaya. Jalan tol meningkatkan perkembangan wilayah & peningkatan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2018, jalan tol Jakarta- Surabaya sudah tersambung dengan total panjang 782 km. The Trans Java toll road is a toll road network that connects cities on the island of Java. Mainly connecting two big cities, namely Jakarta and Surabaya. This toll road built is expected to increase regional development & increase the economy, increase the mobility and accessibility of people and goods which in turn reduces logistics costs in Indonesia and improves the welfare of the community. As of the end of 2018, the Jakarta-Surabaya toll road has been connected with a total length of 782 km. 1. Jalan tol Semarang - Batang Jalan tol Batang-Semarang, adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 75 km yang menghubungkan daerah Batang dengan Semarang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. 1. Semarang - Batang toll road The Batang - Semarang toll road is a toll road that stretches 75 km that connects the Batang area with Semarang, Central Java. This toll road is part of the Trans Java toll road which will connect Merak, Banten to Banyuwangi, East Java. ini dimulai pembangunannya dengan Proyek tol ground breaking oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juni 2016. Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 5 seksi: seksi I, awal proyek - Batang Timur (3,20 km); seksi II, Batang Timur - Weleri (36,35 km); seksi III, Weleri - Kendal (11,05 km); seksi IV, Kendal - Kaliwungu (13,50 km); dan seksi V, Kaliwungu - Krapyak (10,90 km). The construction of this toll road project began with a groundbreaking by President Joko Widodo on June 17, 2016. The construction of this toll road is divided into 5 sections: Section I, initial project - Batang Timur (3.20 km); section II, Batang Timur - Weleri (36.35 km); section III, Weleri - Kendal (11.05 km); section IV, Kendal - Kaliwungu (13.50 km); and section V, Kaliwungu - Krapyak (10.90 km). Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari tol Trans Jawa yang pembangunannya telah dimulai sejak Juni 2016. Hak konsesi tol dengan nilai investasi Rp11,05 triliun ini, dipegang oleh PT Jasa Marga Semarang- Batang yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road. Jalan tol Semarang - Batang resmi beroperasi sejak 20 Desember 2018 bersamaan dengan ruas tol Pemalang - Batang dan Salatiga - Kartasura yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Jembatan Kalikuto. The Batang-Semarang toll road is part of the Trans Java toll road whose construction has started since June 2016. The concession rights for the toll road with an investment value of Rp11.05 trillion are held by PT Jasa Marga Semarang-Batang, most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Waskita Toll Road. The Semarang - Batang toll road has been officially operating since 20 December 2018 in conjunction with the Pemalang - Batang and Salatiga - Kartasura toll roads which were inaugurated by President Joko Widodo at the Kalikuto Bridge. 101
2. Jalan tol Pejagan - Pemalang 2. Pejagan - Pemalang toll road Jalan tol yang terbentang sepanjang 57,50 km yang menghubungkan daerah Pejagan, Brebes dengan Pemalang, Jawa Tengah. Jalan tol ini adalah kelanjutan dari jalan tol Kanci-Pejagan yang menghubungkan Pejagan, brebes dengan kabupaten brebes. Pengusahaan jalan tol Pejagan - Pemalang dilaksanakan oleh PT Pejagan Pemalang Toll Road dengan nilai investasi sekitar Rp6,84 triliun. tol Pejagan-Pemalang adalah The Pejagan - Pemalang toll road stretches 57.50 km which connects the Pejagan, Brebes and Pemalang, Central Java areas. This toll road is a continuation of the Kanci-Pejagan toll road which connects Pejagan, Brebes with Brebes regency. The Pejagan - Pemalang toll road operation is carried out by PT Pejagan Pemalang Tol Road with an investment of around Rp6.84 trillion. Jalan tol Pejagan - Pemalang memiliki 4 seksi, yaitu seksi I (Pejagan - Brebes Barat) dengan panjang 14,20 dan seksi II (brebes Barat - Brebes Timur) sepanjang 6,00 km yang beroperasi pada bulan Juni 2016, seksi III (Brebes Timur - Tegal Timur) panjang 10,40 km dan seksi IV (Tegal Timur - Pemalang) yang memiliki panjang 26,90 km. Jalan tol Pejagan - Pemalang telah sepenuhnya beroperasi di tahun 2018 dengan diresmikannya seksi III dan IV pada November 2018 bersamaan dengan peresmian ruas tol Pemalang - Batang seksi I. The Pejagan - Pemalang toll road has 4 sections, namely section I (Pejagan - West Brebes) with a length of 14.20 and section II (Brebes Barat - Brebes Timur) along 6.00 km which operates in June 2016, section III (Brebes Timur - East Tegal) 10.40 km long and section IV (East Tegal - Pemalang) which has a length of 26.90 km. The Pejagan - Pemalang toll road has been fully operational in 2018 with the inauguration of sections III and IV in November 2018 together with the inauguration of the Pemalang - Batang section I toll road. 3. Jalan tol Pemalang - Batang 3. Pemalang - Batang toll road Jalan tol Pemalang-Batang atau disingkat jalan tol pematang, adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 39,2 km yang menghubungkan daerah Pemalang dengan Batang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan merak, banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek jalan tol Pemalang-Batang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai tahun 2016. Pemalang-Batang toll road or abbreviated as Pematang toll road, is a toll road that stretches 39.2 km which connects the Pemalang area with Batang, Central Java. This toll road is part of the Trans Java toll road which will connect Merak, Banten to Banyuwangi, East Java. The Pemalang-Batang toll road project is a National Strategic Project (PSN) undertaken by PT Waskita Karya (Persero) Tbk starting in 2016. Pembangunan jalan tol yang menghubungkan tol Trans Jawa hingga Surabaya ini menghabiskan investasi sekitar Rp7,2 triliun. Jalan Tol Pemalang Batang sepenuhnya beroperasi pada Desember 2018 setelah sebelumnya sebagian seksi I diresmikan pada November 2018 bersamaan dengan diresmikannya seksi III dan IV to Pejagan - Pemalang. The construction of the toll road that connects the Trans Java toll road to Surabaya costs an investment of around Rp7.2 trillion. Pemalang Batang Toll Road was fully operational in December 2018 after previously part of section I was inaugurated in November 2018 along with the inauguration of sections III and IV to Pejagan - Pemalang. 4. Jalan tol Solo - Ngawi 4. Solo - Ngawi toll road Jalan tol dengan nilai investasi Rp11,34 triliun ini, merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang meghubungkan Jakarta dengan kota - kota lain di bagian Tengah dan Timur pulau Jawa. Jalur ini nantinya akan menjadi jalur utama distribusi penumpang, barang, dan Jasa. Pembangunan jalan tol Solo-Ngawi merupakan bagian dari jaringan tol Trans Jawa yang melewati kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen (provinsi Jawa Tengah) dan Ngawi (provinsi Jawa Timur). This toll road with an investment value of Rp11.34 trillion is part of the Trans Java toll road that connects Jakarta with other cities in the Central and Eastern parts of Java Island. This route will later become the main route for distribution of passengers, goods and services. The construction of the Solo-Ngawi toll road is part of the Trans Java toll network that passes through the districts of Boyolali, Karanganyar, Sragen (Central Java province) and Ngawi (East Java province). 103
Jalan tol ruas Solo-Ngawi memiliki total panjang 90,43 km yang dikelola oleh PT Jasa Marga Solo Ngawi jaya, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road. Sejak pencanangan pembangunan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 April 2015, di Ngawi, Jawa Timur, jalan tol Solo-Ngawi telah beroperasi penuh sejak November 2018. The Solo-Ngawi toll road has a total length of 90.43 km which is managed by PT Jasa Marga Solo Ngawi Jaya, most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Waskita Toll Road. Since the initiation of development by President Joko Widodo on April 30, 2015, in Ngawi, East Java, the Solo-Ngawi toll road has been fully operational since November 2018. Pembangunan jalan tol ruas Solo-Ngawi merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda perekonomian yang menghubungkan provinsi Jawa Tengah dengan provinsi Jawa Timur. Tol tersebut juga memiliki tingkat kelayakan marjinal sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial. jaringan The construction of the Solo-Ngawi toll road is part of the Trans Java toll road network which has a role important in running the economy that connects Central Java province with East Java province. The toll road also has a marginal feasibility level, so it is necessary to get government support to increase financial feasibility. 5. Jalan tol Ngawi - Kertosono 5. Ngawi - Kertosono toll road Jalan tol Ngawi-Kertosono adalah jalan tol sepanjang 87,02 km yang di mulai dari kabupaten Ngawi sampai Kertosono (Kabupaten Nganjuk), melewati kabupaten Magetan dan kabupaten Madiun. Jalan tol dengan nilai investasi Rp3,83 triliun ini sepenuhnya beroperasi setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2018. The Ngawi - Kertosono toll road is a toll road of 87.02 km starting from Ngawi district to Kertosono (Nganjuk Regency), passing through Magetan regency and Madiun district. This toll road with an investment value of Rp3.83 trillion is fully operational after being inaugurated by President Joko Widodo in December 2018. Pengelola jalan tol ruas Ngawi-Kertosono ini adalah PT Jasa Marga Ngawi Kertosono, yang sebagian besar sahamnya juga dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road. Pembangunan jalan tol ini dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan jalan tol Trans Jawa. The manager of the Ngawi-Kertosono toll road is PT Jasa Marga Ngawi Kertosono, most of whose shares are also owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Waskita Toll Road. The construction of this toll road is in order to support the government's program in realizing the Trans Java toll road. 6. Jalan tol Pandaan - Malang 6. Pandaan - Malang toll road Jalan tol Pandaan-Malang merupakan jalan tol sepanjang 37,62 km yang menghubungkan daerah Pandaan, kabupaten Pasuruan dengan Malang, Jawa Timur. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Jawa Timur yaitu Surabaya dan Malang. The Pandaan-Malang toll road is a 37.62 km toll road connecting the Pandaan area, Pasuruan regency with Malang, East Java. This toll road is part of the toll road that connects the two largest cities in East Java, namely Surabaya and Malang. Jalan tol Pandaan-Malang ini dikelola oleh PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) di mana perusahaan tersebut didirikan oleh 3 BUMN, yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 60%, PTPP sebesar 30% dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar 5%. The Pandaan-Malang toll road is managed by PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) where the company was founded by 3 SOEs, namely PT Jasa Marga (Persero) Tbk with 60% share ownership, PTPP 30% and PT Sarana Multi Infrastruktur ( Persero) by 5%. Dengan berfungsinya jalan tol Pandaan-Malang ini, maka jarak tempuh antara Pandaan, Pasuruan sampai dengan kota Malang nantinya akan menghemat waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dibandingkan melalui jalan nasional yang tersedia saat ini. Jalan tol ini merupakan kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol- With the functioning of the Pandaan-Malang toll road, the distance is between Pandaan, Pasuruan to Malang city will later save less than 1 hour of travel time compared to the currently available national roads. This toll road is a continuation of the Gempol- Pandaan toll road that connects the city of Surabaya- 104
Pandaan yang menghubungkan kota Surabaya- Malang. Progres pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp5,97 triliun ini, seksi Pandaan - Pakis telah beroperasi pada Mei dan November 2019, sementara seksi Pakis - Kedungkandang ditargetkan beroperasi pada April 2020. Malang. The toll road construction progress with an investment value of around Rp5.97 trillion, the Pandaan - Pakis section has been operating in May and November 2019, while the Pakis - Kedungkandang section is targeted to operate in April 2020. 7. Jalan tol Gempol - Pasuruan 7. Gempol - Pasuruan toll road jalan tol Jalan tol Gempol-Pasuruan merupakan sepanjang 34,2 km yang menghubungkan daerah Gempol dengan kota Pasuruan. Jalan tol dengan nilai investasi Rp4,03 triliun ini, merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Pelabuhan Merak hingga ke Banyuwangi. Pengelola jalan tol Gempol-Pasuruan ini adalah PT Jasa Marga Gempol Pasuruan, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Jalan tol ini, mulai beroperasi penuh sejak tahun 2018. The Gempol-Pasuruan toll road is a 34.2 km long toll road that connects the Gempol area with the city of Pasuruan. This toll road with an investment value of Rp4.03 trillion, is part of the Trans Java toll road that connects Merak Port to Banyuwangi. The manager of the Gempol-Pasuruan toll road is PT Jasa Marga Gempol Pasuruan, most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. This toll road has been fully operational since 2018. 8. Jalan tol Pasuruan - Probolinggo 8. Pasuruan - Probolinggo toll road Pembangunan tol Pasuruan - Probolinggo sepanjang 31,30 km ini, terbagi menjadi tiga seksi. Seksi I dari Grati - Tongas sepanjang 12,59 km, seksi II dari Tongas - Probolinggo Barat sepanjang 6,88 km dan seksi III dari Probolinggo Barat - Probolinggo Timur sepanjang 11,83 km. Tol Pasuruan - Probolinggo (paspro) merupakan bagian dari tol Trans Jawa yang dicanangkan pemerintah dan melewati tiga daerah sekaligus. Meliputi kabupaten Pasuruan dengan panjang 8 km, kabupaten Probolinggo dengan panjang 22,1 km, dan kota Probolinggo dengan panjang 1,2 km. The construction of the 31.30 km Pasuruan - Probolinggo toll road is divided into three sections. Section I from Grati - Tongas is 12.59 km long, section II from Tongas - West Probolinggo is 6.88 km long and section III is from West Probolinggo - East Probolinggo 11.83 km long. The Pasuruan - Probolinggo toll road (paspro) is part of the Trans Java toll road launched by the government and passes through three regions at once. Includes Pasuruan district with a length of 8 km, Probolinggo district with a length of 22.1 km, and the city of Probolinggo with a length of 1.2 km. Pembangunan jalan tol yang yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini menghabiskan investasi sekitar Rp3,87 triliun. Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (sampai dengan Probolinggo Timur) telah beroperasi sejak April 2019, sementara ruas selanjutnya yaitu Probolinggo Timur - Gending ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2020. Toll road construction was undertaken by PT Waskita Karya (Persero) Tbk spent an investment of around Rp3.87 trillion. The Pasuruan - Probolinggo Toll Road (up to East Probolinggo) has been operating since April 2019, while the next section, East Probolinggo - Gending, is targeted to operate by the end of 2020. 9. Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi 9. Probolinggo - Banyuwangi toll road Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi adalah jalan tol sepanjang 172,91 km dalam rangka memperlancar alur distribusi barang dan Jasa serta menyambungkan jalan tol Trans Jawa. Jalan tol ini akan terintegrasi dengan pelabuhan ketapang yang merupakan pelabuhan penyeberangan dari Jawa ke bali. Jalan tol dengan nilai investasi 23,39 triliun ini, ditargetkan selesai pada triwulan II tahun 2022 sehingga tol ini akan melengkapi seluruh rute jalan tol Trans Jawa dari merak di ujung Barat hingga Banyuwangi di ujung Timur. Pengelola jalan tol Probolinggo-Banyuwangi ini adalah PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. The Probolinggo-Banyuwangi toll road is a 172.91 km long toll road in the context of smoothing the flow of goods and services distribution and connecting the Trans Java toll road. This toll road will be integrated with the Ketapang port, which is a ferry port from Java to Bali. This toll road with an investment value of 23.39 trillion is targeted for completion in the second quarter of 2022 so that this toll road will complement all Trans Java toll road routes from Merak at the West end to Banyuwangi at the East end. The manager of the Probolinggo-Banyuwangi toll road is PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 105
TRANS KALIMANTAN 1. Jalan tol Balikpapan - Samarinda Jalan tol Balikpapan - Samarinda akan menghubungkan kota Balikpapan dan kota Samarinda, karena selama ini kedua kota tersebut hanya dihubungkan dengan satu poros jalan. Sebagai kota yang tergolong terbesar di provinsi Kalimantan Timur dan banyak melayani aktifitas dan kegiatan lintas provinsi, menyebabkan kebutuhan akan waktu tempuh antar kota yang lebih singkat serta harus sesuainya standar jalan yang ada. TRANS KALIMANTAN 1. Balikpapan - Samarinda toll road The Balikpapan - Samarinda toll road will connect the city of Balikpapan and the city of Samarinda, because so far the two cities are only connected by one road axis. As a city that is classified as the largest city in the province of East Kalimantan and serves many activities and activities across provinces, it causes the need for shorter inter-city travel times and existing road standards. Pengelola jalan tol Balikpapan-Samarinda ini adalah PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi 5 seksi yakni seksi I ruas km 13 Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 km, serta seksi II ruas Samboja- Muara Jawa, seksi III ruas Muara Jawa-Palaran, seksi IV ruas Palaran-Jembatan Mahkota II dengan total panjang keselurahan 66,23 km dan seksi V ruas km 13 Balikpapan-Sepinggan sepanjang 11,09 km. The manager of the Balikpapan-Samarinda toll road is PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda, most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. The construction of this toll road is divided into 5 sections, namely section I section 13 km 13 Balikpapan-Samboja along 22.03 km, and section II Samboja-Muara Jawa section, section III Muara Jawa- Palaran section, section IV Palaran section-Mahkota II bridge with a total of the length of the whole area is 66.23 km and section V of the 13 km Balikpapan- Sepinggan section is 11.09 km long. Tol Trans Kalimantan ruas Balikpapan - Samarinda dibangun oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) (Persero) Tbk dan PT Tbk, PT Wijaya Karya Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sepanjang 99,35 km. The Trans Kalimantan toll road for the Balikpapan - Samarinda segment was built by a consortium of PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk along 99.35 km. Jalan tol Balikpapan-Samarinda menjadi salah satu ruas yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo dengan panjang rute 99,35 km. Seksi II, III, dan IV sepanjang 58,47 km yang menghubungkan Samboja-Samarinda diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Desember 2019. Sedangkan untuk seksi I (Balikpapan-Samboja) dan seksi V (Balikpapan- Sepinggan) direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2020. The Balikpapan-Samarinda toll road is one of the sections in President Joko Widodo's National Strategic Project (PSN) with a route length of 99.35 km. President Joko Widodo inaugurated the use of Sections II, III, and IV connecting Samboja- Samarinda on December 17, 2019. Meanwhile, section I (Balikpapan-Samboja) and section V (Balikpapan- Sepinggan) are planned to start operating in end of 2020. included TRANS SULAWESI 1. Jalan tol Manado - bitung Jalan tol Manado - Bitung merupakan jalan tol yang menghubungkan kota Manado hingga kota bitung yang berada di provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp5,12 triliun ini dalam rangka pengembangan transportasi, peningkatan ekonomi, dan pengembangan wilayah di provinsi Sulawesi Utara. Jalan tol ini memiliki TRANS SULAWESI 1. Manado - bitung toll road The Manado - Bitung toll road is a toll road that connects the city of Manado to the city of Bitung in North Sulawesi province. This toll road construction with an investment value of Rp5.12 trillion is in the framework of transportation development, economic improvement and regional development in the province of North Sulawesi. This toll road has a length 106
panjang 39,90 km yang dibagi dalam empat seksi yaitu : seksi Ia (Manado-Sukur) sepanjang 7 km, seksi Ib (Sukur-Airmadidi) sepanjang 7 km, seksi IIa (Airmadidi-Danowudu) sepanjang 11,5 km, dan seksi IIb (Danowudu-Bitung) sepanjang 14,4 km. Jalan tol Manado - Bitung ini diharapkan dapat mendukung pengembangan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado, Minahasa Utara, dan Bitung serta menjadi jalan akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional bitung. Tol Trans sulawesi ruas Manado- Bitung dibangun oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. of 39.90 km which is divided into four sections, namely: section Ia (Manado-Sukur) along 7 km, section Ib (Sukur-Airmadidi) along 7 km, section IIa (Airmadidi-Danowudu) along 11.5 km , and section IIb (Danowudu-Bitung) with a length of 14.4 km. The Manado - Bitung toll road is expected to support the development of economic growth and tourism in the Manado, North Minahasa and Bitung areas as well as being the main access road to the Special Economic Zone (KEK) and the International Port of Bitung. The Trans Sulawesi Manado-Bitung toll road was built by a consortium of PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Pengelola jalan tol Manado - Bitung ini adalah PT Jasa Marga Manado bitung, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Progres pembangunan jalan tol ini dan proses pembebasan lahan telah mencapai 100%. Jalan tol pertama di Sulawesi Utara ini ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2020. The manager of the Manado - Bitung toll road is PT Jasa Marga Manado Bitung, most of whose shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. The progress of the construction of this toll road and the land acquisition process has reached 100%. The first toll road in North Sulawesi is targeted to be fully operational by mid-2020. KERETA API (LRT Jabodebek & Kereta Cepat Jakarta - Bandung) RAIL (LRT Jabodebek & Jakarta-Bandung Fast Train) LRT JABODEBEK Pembangunan proyek LRT Jabodebek saat ini tengah berlangsung dan direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2020 mundur dari target sebelumnya yaitu pertengahan tahun 2019. Proyek ini direncanakan membutuhkan dana sekitar Rp27,5 triliun yang akan digunakan untuk pembelian sarana dan pengadaan prasarana proyek. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi penyelenggara pengoperasian prasarana dan sarana kereta api ringan/light rail transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek). LRT JABODEBEK The construction of the Jabodebek LRT project is currently underway and is planned to start operating at the end of 2020, back from the previous target, which is mid-2019. This project is planned to require funds of around Rp27.5 trillion which will be used for the purchase of project facilities and infrastructure procurement. PT Kereta Api Indonesia (Persero) or PT KAI is assigned by the government to organize the operation of integrated light rail transit (LRT) infrastructure and facilities in the Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi (Jabodebek) areas. Inti dari penugasan kepada PT KAI disini adalah melakukan pengadaan sarana kereta api untuk mengoperasikan proyek LRT Jabodebek ini, sementara untuk pembangunan infrastruktur dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA selaku penyedia kereta. Sinergi kegiatan BUMN ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar LRT Jabodebek. The essence of the assignment to PT KAI here is to procure train facilities to operate the Jabodebek LRT project, while infrastructure development is carried out by PT Adhi Karya (Persero) Tbk and PT Industri Kereta Api (Persero) or PT INKA as the train provider. The synergy of SOEs activities is expected to have a positive effect on the economic growth of the community around the Jabodebek LRT. 107
Progres Pembangunan Proyek LRT Jabodebek Greater Jakarta LRT Project Development Progress Prasarana (Adhi Karya) nilai kontrak Rp20,1 triliun Infrastructure (Adhi Karya) contract value of Rp20.1 trillion Posisi 31 Desember 2019: 68,06% (55,93% di tahun 2018) Position 31 December 2019: 68.06% (55.93% in 2018) Segmen Cawang - Cibubur Cawang - Cibubur segment → 86,41% (75,95% di tahun 2018) Segmen Cawang - Kuningan - Dukuh Atas Cawang - Kuningan - Dukuh Atas Segment → 59,79%(43,99% di tahun 2018) Segmen Cawang - Bekasi Timur Cawang - East Bekasi Segment → 61,18%(50,26% di tahun 2018) KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah sesuai dengan Perpres No. 3/2016. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema business to business (B2B). RAIL FAST JAKARTA - BANDUNG The Jakarta Bandung Fast Train Project is one of the government's National Strategic Projects in accordance with Presidential Decree No. 3/2016. This project is being implemented by PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) which is a joint venture between a consortium of Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs) through PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) and a consortium of Chinese railway companies through Beijing Yawan HSR Co. Ltd., with business main in the public transportation sector with a business to business (B2B) scheme. (PSN) PSBI didirikan melalu aktai pendirian tanggal 2 Oktober 2015 yang terdiri dari konsorsium 4 BUMN: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII. WIKA menguasai 38 persen saham,PTPN VIII dan KAI menguasai masing-masing 25 persen saham dan Jasa Marga menguasai 12 persen saham. Konsorsium BUMN Indonesia nantinya akan memegang 60 persen saham dalam proyek.Kereta Cepat /High Speed Railway (HSR) sementara sisanya 40% dikuasi oleh China Railway International Co. Ltd PSBI was established through deed of establishment on October 2, 2015 consisting of a consortium of 4 SOEs: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), and PT Perkebunan Nusantara VIII. WIKA owns 38 percent of the shares, PTPN VIII and KAI each control 25 percent of the shares and Jasa Marga owns 12 percent of the shares. The Indonesian SOEs Consortium will later hold 60 percent of the shares in the project. High Speed Railway (HSR) while the remaining 40% is controlled by China Railway International Co. Ltd Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki empat stasiun pemberhentian yaitu : Halim, Karawang, Walini, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah. The Jakarta-Bandung Fast Train will have a 142.3 km track length stretching from Jakarta to Bandung, the Jakarta-Bandung Fast Train has four stops, namely: Halim, Karawang, Walini, Tegalluar with one depot located in Tegalluar. Each station will be integrated with mass transportation modes in each region. Pembangunannya dilakukan secara masif untuk mengejar target operasional tahun 2021 mendatang. Dari total panjang trase kereta cepat, lebih dari 80 km di antaranya memiliki struktur elevated sedangkan sisanya berupa fasilitas sementara 13 tunnel dan subgrade. Beberapa seperti Batching Plant dan Casting Yard dibangun di beberapa titik kritis untuk mendukung percepatan proses pembangunan. Progress pembebasan tanah saat ini telah mencapai 99,94% dan progress konstruksi sebesar 40,30%. The construction was carried out massively to pursue the operational target for the next 2021. Of the total length of the fast train line, more than 80 km of which has an elevated structure, while the rest are 13 tunnels and subgrade. Several temporary facilities such as the Batching Plant and Casting Yard were built at several critical points to support the acceleration of the development process. The progress of land acquisition has currently reached 99.94% and the progress of construction is 40.30%. 108
Konektivitas Laut Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Pemerintah senantiasa memperkuat konektivitas laut baik sarana maupun prasarana yang akan memenuhi kebutuhan ekosistem maritim yaitu konektivitas antar pelabuhan dan optimalisasi kapasitas yang dimiliki. Hal tersebut diwujudkan dengan mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Maka, diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan, peningkatan kualitas layanan, hingga pemanfaatan teknologi yang menyeluruh. Ocean Connectivity Indonesia is the largest archipelagic country in the world, which has great potential to become the world's maritime axis. The government continues to strengthen marine connectivity, both facilities and infrastructure that will meet the needs of the maritime ecosystem, namely connectivity between ports and optimizing its capacity. This is realized by encouraging the development of infrastructure and maritime connectivity by building sea tolls, seaports, logistics, the shipping industry, as well as maritime tourism. Thus, synergy between stakeholders is needed, improving service quality, and using comprehensive technology. Melalui penguatan konektivitas laut ini, diharapkan akan tercipta pembangunan dan peningkatan ekonomi yang merata, dimana harga kebutuhan pokok di desa-desa tidak jauh berbeda dengan harga kebutuhan pokok di kota besar. Maka, hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menciptakan perkembangan perekonomian secara nasional. Through this strengthening of marine connectivity, it is hoped that equitable development and economic improvement will be created, where the prices of basic necessities in the villages are not much different from the prices of basic necessities in big cities. So, this can increase regional economic growth and can create national economic development. Voluntary Pilotage of Strait of Malacca and Singapore Pelindo telah mendapatkan pelimpahan untuk 1 melaksanakan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan kapal-kapal asing dan domestik di Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapore atau The Voluntary Pilotage Services in The Straits of Malacca and Singapore (VPS in SOMS) dari Kemenhub berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-428/PP 304 tanggal 25 November 2016. Pelimpahan tersebut meliputi kapal-kapal yang melintas, maupun yang menuju/berasal dari pelabuhan-pelabuhan yang berlokasi di sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura. Voluntary Pilotage of Strait of Malacca and Singapore Pelindo 1 has been delegated to carry out Guidance and Delay Services for foreign and domestic ships in the Special Guidance Waters in the Malacca Strait and Singapore Strait or The Voluntary Pilotage Services in The Straits Of Malacca and Singapore (VPS in SOMS) from the Ministry of Transportation based on a Decree Director General of Sea Transportation No. BX-428/PP 304 dated 25 November 2016. The transfer includes ships passing through, as well as those heading/originating from ports located around the Malacca Strait and Singapore Strait. Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 198 ayat (3) penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan. Based on Law No.17 of 2008 concerning Shipping, Article 198 paragraph (3) the guidance is carried out by the Port Authority or Port Management Unit and can be delegated to a Port Business Entity that meets the requirements. Kuala Tanjung Port & Industrial Estate Tahap I rencana pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung akan dikembangkan selama tiga tahun (2020 - 2022) sesuai dengan Penetapan Lokasi (Penlok) yang diperoleh Pelindo 1 dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara seluas 1.128 hektare. Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT), Sumatera Utara, yang dioperasikan anak perusahaan Pelindo 1 menunjukkan pertumbuhan kinerja positif Tahun 2020 ini. Kunjungan kapal sampai September 2020 mencapai 192 call atau terdapat empat sampai lima call per minggu. Angka ini tumbuh 47% dari kunjungan kapal pada 2019 sebanyak 130 call. Kuala Tanjung Port & Industrial Estate Phase I of the Kuala Tanjung industrial estate development plan will be developed for three years (2020 - 2022) in accordance with the Location Determination obtained by Pelindo 1 from the Batu Bara Regency Government, covering an area of 1,128 hectares. Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT), North Sumatra, which is operated by a subsidiary of Pelindo 1, shows positive performance growth in 2020. Ship visits until September 2020 reached 192 calls or there were four to five calls per week. This figure grew 47% from ship visits in 2019 of 130 calls. 110
Pertumbuhan Kinerja positif Pelabuhan Kuala Tanjung yang didukung kapasitasnya yang besar akan menarik minat para investor membangun industri. Realisasi bongkar muat peti kemas sampai dengan September 2020 sebesar 36.775 TEUs, naik 53 persen dari pencapaian realisasi bongkar muat peti kemas pada 2019 sebesar 23.937 TEUs. The positive performance growth of Kuala Tanjung Port, which is supported by its large capacity, will attract investors to build industries. The container loading and unloading realization until September 2020 was 36,775 TEUs, up 53 percent from the container loading and unloading realization in 2019 of 23,937 TEUs. Belawan Container Terminal Phase II Pembangunan TPK Belawan Fase II sudah mencapai 100 persen dan siap beroperasi pada tahun 2020. Pembangunan Terminal Petikemas Belawan Fase II diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Nasional, khususnya daerah Sumatera Utara dan sekitarnya. TPK Belawan Fase II ini memiliki panjang dermaga 350 meter, sementara untuk pengembangan TPK Belawan Fase I juga sepanjang 350 m infrastrukturnya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Belawan Container Terminal Phase II The construction of the Phase II Belawan TPK has reached 100 percent and is ready to operate in 2020. The construction of Phase II of the Belawan Container Terminal is expected to be able to encourage national economic and trade growth, especially in North Sumatra and its surroundings. TPK Belawan Phase II has a pier length of 350 meters, while the development of TPK Belawan Phase I is also 350 m long, the infrastructure is carried out by the Ministry of Transportation. Lebih lanjut, setelah selesai Proyek Pengembangan TPK Belawan Fase I dan Fase II, maka terminal petikemas Belawan akan mendapat tambahan dermaga sepanjang total 700 m dengan total tambahan kapasitas sebesar 800.000 - 900.000 Teus/tahun. Dengan begitu, total kapasitas Terminal Petikemas Belawan Fase I dan II ditambah terminal petikemas eksisting saat ini nantinya akan mencapai 2 juta Teus/tahun. Furthermore, after the completion of the Phase I and Phase II Belawan TPK Development Projects, the Belawan container terminal will receive an additional 700 m total pier with a total additional capacity of 800,000 - 900,000 TEU/year. That way, the total capacity of the Belawan Container Terminal Phase I and II plus the current existing container terminal will reach 2 million TEUs/year. Sebagai informasi, TPK Fase II ini telah dilengkapi dengan 20 unit Head Truck yang didatangkan pada bulan April 2019 lalu, dan tahun ini juga akan dilengkapi dengan peralatan bongkar muat modern seperti 4 unit STS (Ship to Shore) Crane dan 12 unit Automatic RTG. For information, this Phase II TPK has been equipped with 20 Head Trucks that were imported in April 2019, and this year it will also be equipped with modern loading and unloading equipment such as 4 STS (Ship to Shore) Cranes and 12 Automatic RTG units. Penambahan Armada Marine Service Pelindo 1 mendatangkan satu unit kapal tunda (tug boat) KT Hang Tuah VIII ke cabang pelabuhan Kuala Tanjung, untuk peningkatan pelayanan marine services, Rabu (1/7/2020). KT Hang Tuah VIII buatan PT Citra Shipyard Batam ini memiliki panjang (LoA) 30 meter, dilengkapi dua unit mesin induk dan Steerable Rudder Propeller (SRP) dan perlengkapannya dengan masing-masing mesin induk memiliki daya kekuatan 1800 HP pada putaran 750-1000 RPM. Addition of Marine Service Fleet Pelindo 1 brought a KT Hang Tuah VIII tug boat to the Kuala Tanjung port branch to improve marine services, Wednesday (1/7/2020). KT Hang Tuah VIII made by PT Citra Shipyard Batam has a length (LoA) of 30 meters, equipped with two main engine units and a Steerable Rudder Propeller (SRP) and equipment with each main engine have a power of 1800 HP at 750-1000 RPM rotation. Kapal tunda yang didatangkan di cabang pelabuhan Kuala Tanjung ini dilengkapi teknologi baru Integrated Bridge System (IBS) dan Alarm Monitoring System (AMS) yang dapat mengendalikan peralatan dalam satu konsol. The tugboats brought in at the Kuala Tanjung port branch are equipped with new Integrated Bridge System (IBS) technology and an Alarm Monitoring System (AMS) that can control equipment in one console. Penambahan Fasilitas Bongkar Muat Tingkatkan pelayanan bongkar muat di Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB), Pelindo 1 datangkan 2 unit sekaligus Ship-to-Shore (STS) Crane. Didatangkannya 2 unit STS Crane ini, bertujuan untuk semakin meningkatkan kecepatan proses pelayanan bongkar muat Additional loading and unloading facilities To improve loading and unloading services at the Belawan Domestic Container Terminal (TPKDB), Pelindo 1 has brought 2 units as well as Ship-to-Shore (STS) Cranes. The arrival of 2 STS Crane units aims to further increase the speed of the loading and unloading service process at 111
di TPKDB. STS Crane ini diangkut dari Pelabuhan Oita, Jepang menggunakan kapal Tugboat "Salvage Ace" dan Barge "Tenma" yang sandar pada Sabtu, 30 Maret 2019 di Dermaga TPKDB. 2 Unit Ship To Shore (STS) Crane ini merupakan produksi Mitsui E&S Machinery Co., Ltd asal Jepang. TPKDB. The STS Crane was transported from Oita Port, Japan using the Tugboat "Salvage Ace" and Barge "Tenma" which docked on Saturday, March 30, 2019 at TPKDB Pier. 2 Unit Ship To Shore (STS) Crane is a production of Mitsui E&S Machinery Co., Ltd from Japan. Sebelumnya, Pelindo 1 juga mendatangkan 4 unit alat bongkar muat peti kemas Rubber Tyred Gantry (RTG) di TPKDB. Brand New RTG Konecranes ini diharapkan dapat meningkatkan layanan bongkar muat peti kemas di (TPKDB). Previously, Pelindo 1 also brought in 4 units of loading and unloading equipment for Rubber Tyred Gantry (RTG) containers at TPKDB. It is hoped that the Konecranes brand new RTG can improve container loading and unloading services at (TPKDB). Pembangunan Terminal Kijing Pengembangan Terminal Kijing adalah pengembangan pelabuhan yang terletak di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi Pelabuhan Pontianak yang strategis menjadikan pertumbuhan arus barang di pelabuhan ini sangat tinggi. Dengan keterbatasan Pelabuhan Pontianak saat ini yang sudah sangat padat, sehingga sulit untuk mengakomodir kapal-kapal besar. Untuk itu, diperlukan pembangunan pelabuhan baru yang berada di sisi laut sehingga tetap dapat mengakomodir permintaan pasar serta dapat memberikan dampak terhadap peningkatan investor dalam mengembangkan industri perkebunan dan pertambangan. Construction of the Kijing Terminal Kijing Terminal Development is a port development located in Mempawah Regency, West Kalimantan Province. The strategic location of the Pontianak Port makes the growth of the flow of goods at this port very high. With limitations, the current Pontianak Port is already very congested, making it difficult to accommodate large ships. For this reason, it is necessary to build a new port on the sea side so that it can still accommodate market demand and can have an impact on increasing investors in developing the plantation and mining industries. Proyek pengembangan Terminal Kijing Tahap ini direncanakan memiliki kapasitas 950 ribu Teus Petikemas, juta ton curah kering. 8,34 Pengembangan Terminal Kijing Tahap I dengan nilai investasi Rp5,05 triliun ini meliputi antara lain: 1. Pembangunan Terminal Peti Kemas (18.9 Ha) 2. Pembangunan Terminal Curah Cair (16.5 Ha) 3. Pembangunan Terminal Curah Kering (14 Ha) 4. Pembangunan Terminal Multipurpose (16.3 Ha) 5. Pembangunan Causeway 3,5 km juta ton CPO, dan 15 I The Kijing Terminal Development Phase I project is planned to have a capacity of 950 thousand Teus Containers, 8.34 million tons of CPO, and 15 million tons of bulk dry. The development of the Kijing Terminal Phase I with an investment value of Rp5.05 trillion includes, among others: 1. Construction of Container Terminal (18.9 Ha) 2. Construction of Liquid Bulk Terminal (16.5 Ha) 3. Construction of Dry Bulk Terminal (14 Ha) 4. Construction of Multipurpose Terminal (16.3 Ha) 5. 3.5 km Causeway development Pengembangan Terminal Kijing ini dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II dengan jangka waktu pembangunan Tahap I dari tahun 2017 hingga 2023, dimana diharapkan pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan internasional pertama di Kalimantan. The development of the Kijing Terminal is carried out by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II with a Phase I development period from 2017 to 2023, which is expected to be the first international port in Kalimantan. Pembangunan Terminal dan Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) Inland Waterways Pengembangan Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) ini bertujuan untuk jalur kanal sungai sebagai mengoptimalkan potensi alternatif transportasi ini akan menghubungkan area off the road Pelabuhan Tanjung Priok dengan area hinterland. Pengembangan Terminal dan Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) Terminal dan logistik. Optimalisasi Construction of Terminals and Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) The development of Terminal and Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) aims to optimize the potential of river canals as an alternative to logistics transportation. This optimization will connect the off the road area of Tanjung Priok Port with the hinterland area. The development of Terminal and Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Java Sea (CBL) is needed for efficiency, 112
sangat dibutuhkan untuk efisiensi, juga untuk mengurangi beban jalan raya. Karena saat ini kawasan Tanjung Priok sudah sangat padat sehingga perlu ada alternatif proses pengangkutan. as well as to reduce road loads. Because currently the Tanjung Priok area is very dense, so there needs to be an alternative transportation process. Pengembangan Terminal dan Inland Waterways Cikarang- Bekasi-Laut Jawa (CBL) ini dimaksudkan untuk memberikan moda transportasi alternatif yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di Timur Jakarta. The development of Terminal and Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) is intended to provide a more effective, efficient and environmentally friendly alternative transportation mode, which connects Tanjung Priok Port with industrial estates in East Jakarta. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari Pembangunan Terminal dan Inland Waterways Cikarang- Bekasi-Laut Jawa (CBL) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029 adalah Badan Pelaksana Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 65 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pembangunan Proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL). Person in charge for the Cooperation Project (PJPK) of Terminal Development and Inland Waterways Cikarang- Bekasi-Java Sea (CBL) which is mandated by Presidential Regulation Number 55 of 2018 concerning the Transportation Master Plan for Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi in 2018-2029 is the Jabodetabek Transportation Implementing Body (BPTJ) in accordance with the Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KM 65 of 2019 concerning the Delegation of the Authority of the Minister of Transportation as Responsible for the Cooperation Project in the Implementation of Government Cooperation with the Cikarang Bekasi Sea Project Development Business Entity (CBL). Penanggung jawab kegiatan pembangunan pada proyek Pembangunan Terminal dan Inland Waterways Cikarang- Bekasi-Laut Jawa (CBL) sebagai berikut: 1. Pembangunan Dermaga, Terminal dan Fasilitasnya : dalam proses penunjukan/penugasan kepada Badan Usaha (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II) The person in charge of development activities for the Cikarang-Bekasi-Java Sea (CBL) Terminal and Inland Waterways Development project is as follows: 1. Development of Wharves, Terminals and Facilities: in the process of appointment/assignment to Business Entities (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II) 2. Pengerukan dan Normalisasi Kanal CBL : BPTJ 2. Dredging and Normalization of CBL Channels: BPTJ Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation 3. Pembongkaran dan Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR : 3. Demolition and Bridge Construction: Directorate General of Highways, Ministry of PUPR 4. Pembangunan Jalan Akses : Kementerian PUPR (Koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat) 5. Pembangunan Bendung Gerak : Direktorat Jenderal 4. Access Road Development: Ministry of PUPR (Coordination with West Java Provincial Government) 5. Motion Weir Construction: Directorate General of Water Resources, Ministry of PUPR 4. Access Road Development: Ministry of PUPR (Coordination with West Java Provincial Government) 5. Motion Weir Construction: Directorate General of Water Resources, Ministry of PUPR 6. Relokasi Pipa dan Utilitas : Stakeholder terkait dalam koordinasi BPTJ (Kementerian Perhubungan) 7. Relokasi Jalan Inspeksi dan Saluran Irigasi : Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR) 6. Relocation of Pipes and Utilities: Related stakeholders in the coordination of BPTJ (Ministry of Transportation) 7. Relocation of Inspection Roads and Irrigation Channels: Directorate General of Highways and Directorate General of Water Resources, Ministry of PUPR) The current progress of Terminal and Inland Waterways Development Cikarang-Bekasi-Java Sea (CBL) is the process of completing the Feasibility Study (FS) document by the Jabodetabek Transportation Implementing Agency (BPTJ) as the Person in Charge for Cooperation Projects (PJPK) for Public Private Partnership (PPP) ). 6. Relocation of Pipes and Utilities: Related stakeholders in the coordination of BPTJ (Ministry of Transportation) 7. Relocation of Inspection Roads and Irrigation Channels: Directorate General of Highways and Directorate General of Water Resources, Ministry of PUPR) The current progress of Terminal and Inland Waterways Development Cikarang-Bekasi-Java Sea (CBL) is the process of completing the Feasibility Study (FS) document by the Jabodetabek Transportation Implementing Agency (BPTJ) as the Person in Charge for Cooperation Projects (PJPK) for Public Private Partnership (PPP) ). 113
Pembangunan Fly Over Menuju Terminal Teluk Lamong Pembangunan fly over menuju Terminal Teluk Lamong dengan nilai investasi Rp1,8 triliun ini merupakan jalan akses antara Terminal Teluk Lamong (TTL) dengan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Dengan dibangunnya fly over yang nantinya terintegrasi dengan TTL ini, diharapkan bisa lebih mempercepat pergerakan arus barang baik secara lokal maupun regional menuju dan dari pelabuhan. Selain itu, kemacetan di jalan raya yang biasa digunakan oleh para pengguna kendaraan roda dua akan berkurang karena langsung terhubung ke jalan tol dari pintu tol Romokalisari. Fly Over Development Towards Teluk Lamong Terminal The construction of the fly over to the Teluk Lamong Terminal with an investment value of Rp1.8 trillion is an access road between the Teluk Lamong Terminal (TTL) and the West Outer Ring Line. (JLLB) Surabaya. With the construction of a flyover that will later be integrated with the TTL, it is hoped that it can further accelerate the movement of goods flow both locally and regionally to and from the port. In addition, traffic congestion on the road that is commonly used by two-wheeled vehicle users will be reduced because it is directly connected to the toll road from the Romokalisari toll gate. Pembangunan fly over yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo Ill ini, diharapkan dapat menjawab masalah kemacetan di Jalan Kalianak dan Osowilangun yang kerap dilewati truk dan kendaraan pribadi. Sehingga nantinya truk petikemas yang akan menuju TTL sudah bisa terintegrasi langsung dari tol menuju pelabuhan. The flyover construction carried out by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III is expected to be able to answer the problem of congestion on Jalan Kalianak and Osowilangun, which are often passed by trucks and private vehicles. So that later the container trucks going to TTL can be integrated directly from the toll road to the port. Hingga 15 Oktober 2020, progres fisik untuk pembangunan fly over menuju Terminal Teluk Lamong sudah mencapai 88% (Section I-V, total panjang 2400 meter) dengan realisasi proyek pembangunan pada Section I-IV sepanjang 1950 meter telah selesai 100 %. As of October 15, 2020, the physical progress for the construction of the fly over to the Teluk Lamong Terminal has reached 88% (Section I-V, total length of 2400 meters) with the realization of the construction project in Section I-IV along 1950 meters having been 100% completed. Pengadaan Lahan/Reklamasi Lahan Terminal Manyar ± 40 Ha Proyek pengadaan lahan/reklamasi lahan Terminal Manyar yang memiliki luasan sekitar ± 40 Ha ini dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) atau Pelindo Ill yang berlokasi di Terminal Manyar Pelabuhan Gresik Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Proyek dengan nilai investasi Rp872,35 miliar ini ditargetkan selesai pada Desember 2021 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan supply power plant mandiri kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. JIIPE adalah sebuah kawasan industrial, yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam, lahan pemukiman dan kawasan industrial di Gresik, Jawa Timur. Saat ini dalam tahap proses perijinan di Kementerian Perhubungan. Land Procurement/Land Reclamation of Terminal Manyar ± 40 Ha The project for land acquisition/land reclamation of Manyar Terminal which has an area of approximately ± 40 hectares is carried out by PT Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) or Pelindo Ill, which is located in Terminal Manyar, Gresik Port, Manyar District, Gresik Regency, East Java. The project with an investment value of Rp872.35 billion is targeted for completion in December 2021 with the aim of supporting the need for an independent power supply plant for the Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) integrated industrial area, Gresik, East Java. JIIPE is an industrial area, which is integrated with a deep sea port, residential land and industrial area in Gresik, East Java. Currently in the licensing process at the Ministry of Transportation. Pembangunan Terminal Penumpang di Waingapu PT Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) atau Pelindo Ill melakukan revitalisasi terminal penumpang di Waingapu yang bertujuan memberikan peningkatan kenyamanan terhadap penumpang serta melakukan standarisasi dalam penanganan penumpang. Pembangunan Terminal Penumpang di Waingapu dengan nilai investasi Rp10 miliar ini ditargetkan dapat selesai pada Desember 2021, berupa revitalisasi gedung terminal penumpang berkapasitas ±500 penumpang. Construction of a Passenger Terminal in Waingapu PT Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) or Pelindo Ill revitalized the passenger terminal in Waingapu which aims to provide increased comfort to passengers and standardize passenger handling. The construction of the Passenger Terminal in Waingapu with an investment value of Rp10 billion is targeted to be completed in December 2021, in the form of revitalizing the passenger terminal building with a capacity of ± 500 passengers. 114
Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim. Selain itu dilakukan redesain dalam rangka menarik potensi objek wisata dan memasukkan unsur kearifan lokal. Upaya yang dilakukan Pelindo Ill ini untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan dengan pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia Timur. This development is carried out in order to improve public services to accelerate maritime-based national economic development. In addition, redesign was carried out in order to attract potential tourist objects and incorporate elements of local wisdom. That effort Pelindo III carried out this to improve connectivity and services with small ports in Eastern Indonesia. Revitalisasi Terminal Penumpang Kupang Dalam rangka meningkatkan pelayanan guna mendukung pariwisata Pelindo III melakukan pembenahan fasilitas, salah satunya adalah revitalisasi terminal penumpang Kupang. Telah dipersiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar. Saat ini dalam tahap detail engineering design. Revitalization of Kupang Passenger Terminal In order to improve services to support tourism, Pelindo III has made improvements to facilities, one of which is the revitalization of the Kupang passenger terminal. A budget of Rp15 billion has been prepared. Currently in the detailed engineering design stage. Pembangunan Makassar New Port Pembangunan Makassar New Port (MNP) bertujuan untuk memindahkan sebagian kegiatan yang ada di Pelabuhan Makassar saat ini, sehingga efektivitas bongkar muat barang dapat lebih meningkat. Keberadaan MNP akan ikut menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara luas dan Indonesia secara umum. Makassar New Port Development The construction of the Makassar New Port (MNP) aims to move some of the existing activities in the Makassar Port at this time, so that the effectiveness of loading and unloading of goods can be further increased. The existence of MNP will also support the economic growth of South Sulawesi Province and Indonesia in general. Selain itu, pembangunan MNP yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau PT Pelindo IV ini, juga merupakan program nasional poros maritim yang lebih dikenal dengan Tol Laut. Pembangunan MNP itu sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. In addition, the MNP development carried out by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or PT Pelindo IV, is also a maritime axis national program, better known as the Sea Highway. MNP development is in line with the issuance of Presidential Regulation number 56 of 2018 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 3 of 2016 concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects. Sejak pelaksanaan Ground Breaking MNP tanggal 22 Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan Makassar New Port untuk Tahap IA telah selesai dan telah beroperasi sejak diterbitkannya izin operasi oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 28 Maret 2019, sedangkan untuk pembangunan lanjutan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC saat ini dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan progres pembangunan sampai akhir September 2020 mencapai 49,15% dengan nilai investasi sebesar Rp2,7 triliun yang meliputi kegiatan reklamasi, pengerukan, pembangunan dermaga dan Container Yard yang direncanakan akan selesai tahun 2022. Since the implementation of MNP Ground Breaking on 22 May 2015 by President Joko Widodo, the construction of the Makassar New Port for Phase IA has been completed and has been operating since the issuance of an operating permit by the Ministry of Transportation on March 28, 2019, while for the continued development of Makassar New Port Phase IB and The IC stage is currently in the process of carrying out the work with development progress until the end of September 2020 reaching 49.15% with an investment value of Rp2.7 trillion which includes reclamation, dredging, construction of jetty and Container Yard which is planned to be completed in 2022. Untuk mendukung Pelabuhan tersebut, Pemerintah juga akan membangun akses jalan yang terkoneksi dengan jalan tol eksisting. Pembebasan lahan akan dilaksanakan oleh PT Pelindo IV secara simultan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Material reklamasi pembangunan didatangkan melalui akses laut, sehingga tidak akan merusak jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. To support the port, the Government will also build road access which is connected to the existing toll road. Land acquisition will be carried out by PT Pelindo IV simultaneously with the South Sulawesi Provincial the Makassar City Government. Government and Reclaimed material development is imported through sea access, so that it will not damage roads and interfere with smooth traffic. 115
Seperti program Tol Laut yang lain yang mengedepankan konektivitas, Pelabuhan MNP ini juga akan terkoneksi dengan jalur rel kereta api Makassar-Pare-Pare dan Kawasan Industri Makassar (KIMA). Sinergi antara BUMN dan Pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kota, telah berjalan dengan sangat baik untuk mewujudkan Makassar New Port. Like other Sea Toll programs that prioritize connectivity, this MNP Port will also be connected to the Makassar- Pare-Pare railroad line and the Makassar Industrial Estate (KIMA). The synergy between BUMN and the Government, both at the provincial and city levels, has gone very well to realize the Makassar New Port. Jaringan Telekomonikasi Kehadiran telekomunikasi menjadikan manfaat besar bagi negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Dalam mendukung kebutuhan akses terhadap teknologi informasi, sangatlah infrastruktur Indonesia untuk memiliki penting bagi telekomunikasi yang kuat dan memiliki cakupan luas sehingga bisa mengakomodir semua kebutuhan, kapanpun dan dimanapun. Telecommunication Network The presence of telecommunications is of great benefit to the country of Indonesia, which consists of thousands of islands from Sabang to Merauke. In supporting the need for access to information technology, it is very important Indonesia to have a strong telecommunication for infrastructure with wide coverage so that it can accommodate all needs, anytime and anywhere. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, bersama Pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi melalui serat optik dan perluasan pita lebar (broadband) hingga ke pelosok. Dengan adanya program tersebut, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat menikmati layanan internet yang cepat. Program ini juga sebagai bentuk nyata BUMN dalam mewujudkan program Pemerintah untuk pembangunan Indonesia secara merata. Proyek ini juga merupakan wujud dari komitmen "BUMN Hadir untuk Negeri" yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat indonesia untuk saling terhubung. telekomunikasi berupa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk or Telkom, together with the Government, is carrying out the development of telecommunication infrastructure in the form of telecommunication networks through optical fiber and broadband expansion to remote areas. With this program, it is hoped that it will be able to provide benefits for the community to be able to enjoy fast internet services. This program is also a tangible form of SOEs in realizing the Government's program for Indonesian development equally. This project is also a manifestation of the commitment of "BUMN Hadir untuk Negeri" which is expected to make it easier for Indonesians to connect with one another. Program dan Kebijakan: Telkom memiliki tugas untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam berkomunikasi melalui pembangunan jaringan mobile broadband dan jaringan fiber optic sampai dengan ibukota kabupaten. Programs and Policies: improve connectivity and Telkom has a duty to accessibility of the community in communicating through the development of mobile broadband networks and fiber optic networks up to the district capital. Palapa Ring Broadband Saat ini, Pemerintah telah menjalankan kebijakan untuk membangun proyek "Palapa Ring" yang kedepannya dapat digunakan oleh operator dalam mem berikan pelayanan internet cepat. Palapa Ring adalah proyek pemerintah untuk membangun fiber optik guna menjangkau daerah- daerah dan desa yang belum tersentuh oleh internet cepat. Pemerintah menargetkan dapat membangun palapa ring broadband di 57 Ibu Kota Kabupaten/ Kota (IKK) dengan pola KPBU dan 457 IKK dengan pola non-KPBU sesuai Perpres Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Telkom sebagai Palapa Ring Broadband Currently, the Government has implemented a policy to build a "Palapa Ring" project which in the future can be used by operators to provide fast internet services. Palapa Ring is a government project to build optical fiber to reach areas and villages that have not been touched by fast internet. The government is targeting to be able to build broadband palapa rings in 57 regency/city capitals (IKK) with a PPP pattern and 457 IKK with a non-PPP pattern according to Presidential Decree No.56 of 2018 concerning the Second Amendment to Presidential Decree No. 3 of 2016 concerning the Acceleration of National Strategic 117
BUMN yang bergerak di sektor telekomunikasi diberikan mandat oleh pemerintah untuk ikut serta dalam proyek "Palapa Ring" dengan target untuk menyelesaikan pembangunan fiber optik sebanyak 457 IKK dengan pola Non-KPBU dan 1 (satu) IKK dengan pola KPBU. Implementation. Telkom as a State-Owned Project Enterprise engaged in the telecommunications sector is mandated by the government to participate in the "Palapa Ring" project with a target of completing the construction of as many as 457 IKKs with a Non-PPP pattern and 1 (one) IKK with a PPP pattern. Penyediaan jaringan serat optik bertujuan untuk pembangunan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk memenuhi target RPJMN 2015-2019 dengan menyediakan akses broadband yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia. Dengan terciptanya akses komunikasi yang lebih baik dengan proyek ini, maka diharapkan akan tercipta pemerataan dan kernudahan akses telekomunikasi-informasi, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan berbasis internet (e-commerce), meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem kerja, dan meningkatkan kompetensi untuk berkompetisi di pasar global. The provision of fiber optic networks is aimed at development as one of the Government's efforts to meet the 2015-2019 RPJMN target by providing evenly distributed quality broadband access throughout Indonesia. With the creation of better communication access with this project, it is hoped that equality and ease of access to information- telecommunications, open business opportunities and internet-based employment (e-commerce), increase the efficiency and effectiveness of work systems, and increase competence to compete in global market. Pembangunan Jaringan Mobile Broadband Seiring dengan penyediaan internet cepat, pemerintah juga memiliki program untuk mengembangkan jaringan 3G dan 4G LTE agar mendukung ketersediaan mobile broadband yang lebih baik di seluruh desa/kelurahan dapat dijangkau pada tahun 2019. Telkom hadir untuk melaksanakan program pemerintah membangun jaringan mobile broadband dengan target 52% pedesaan dapat terjangkau. Mobile Broadband Network Development Along with the provision of fast internet, the government also has a program to develop 3G and 4G LTE networks to support the availability of better mobile broadband in all villages/sub-districts that can be reached by 2019. Telkom is here to carry out the government's program to build a mobile broadband network with a target of 52% affordable countryside. Pemanfaatan mobile broadband akan mempengaruhi dinamika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mendorong peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung hadirnya mobile broadband dapat dilihat dengan adanya pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa barn, proses barn, model bisnis baru, serta meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. The use of mobile broadband will affect the dynamics of the economy and the welfare of the community because it encourages an increase in the number of sectors and economic activities. The direct effect of the presence of mobile broadband can be seen in the drivers of growth factors such as innovation, the emergence of new goods and services, new processes, new business models, and increased competitiveness and flexibility in the economy. Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Sebagai perusahaan terbuka, Telkom memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar- itu, Telkom menjalankan program- besarnya. Untuk program pemasaran dalam rangka pemanfaatan jaringan Telkom baik dalam bentuk komersial maupun sosial, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik Informasi dan terhadap pengembangan Teknologi Komunikasi Indonesia. Telecommunication Network Utilization As a public company, Telkom has the responsibility to get the maximum profit. To that end, Telkom runs marketing programs in the context of utilizing Telkom's network in both commercial and social forms, so as to have a better impact on the development of Indonesia's Information and Communication Technology. 118
Realisasi Realization Palapa Ring Broadband Dalam perjalanannya, hingga 2019 Telkom telah membangun jaringan fiber optik yang tersebar di 458 Ibu Kota Kabupaten/Kota (IKK) dengan rincian sebagai berikut: Palapa Ring Broadband In its journey, until 2019 Telkom has built a fiber optic network that is spread across 458 regency/city capitals (IKK) with the following details: Realisasi Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Fiber Optik di Ibu Kota Kabupaten/Kota (IKK) Realization of the Development and Operation of Fiber Optic Networks in Regency/City Capitals (IKK) Tahun Year Target IKK IKK TARGET Realisasi IKK Realization of IKK 2019 402 400 2018 409 425 2017 425 445 2016 450 458 2015 458 458 Realisasi Panjang Jaringan Fiber Optik yang Telah dibangun Realization of the Length of the Optical Fiber Network that has been Built (Data Audited) Akun Account Satuan Unit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fiber Optik Km 164.769 161.650 155.524 106.000 81.895 76.700 Pembangunan Fiber Optik secara konsisten dikerjakan oleh Telkom setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2019, Telkom diproyeksikan berhasil menyelesaikan pembangunan fiber optik sepanjang 164.769 Km. Dengan bertambah dan terkoneksinya jaringan serat optik tersebut, diharapkan akan memberikan dampak positif untuk pemerataan akses komunikasi dan informasi broadband dengan kualitas yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Fiber Optic development is consistently carried out by Telkom every year. Until the end of 2019, Telkom is projected to successfully complete the construction of fiber optic along 164,769 Km. With the added and connected fiber optic network, it is hoped that it will have a positive impact on equitable access to broadband communication and information with the same quality throughout Indonesia. Di samping pembangunan di atas, Telkom juga telah menyelesaikan pembangunan jaringan tulang punggung kabel serat optik yang meliputi: Besides the above developments, Telkom has also completed the construction of a fiber optic backbone network which includes: 1. SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut): 1. SKKL (Marine Cable Communication System): a. SEAMEWE5 (South East Asia-Middle East-Western Europe), konsorsium Telkom Group dengan 18 Operator Global, sepanjang 20.000 KM. b. SEAMEWE5 Extention, tambahan link Medan - a. SEAMEWE5 (South East Asia-Middle East- Western Europe), a consortium of Telkom Group with 18 Global Operators, along 20,000 KM. b. SEAMEWE5 Extention, additional 567 KM long Dumai sepanjang 567 KM Medan - Dumai link c. SMPCS (Sulawesi Maluku Papua Cable System) I Phase-2, Jalur Makassar-Maumere- Paket Selayar-BauBau-Kendari, sepanjang 1.407 KM. c. SMPCS (Sulawesi Maluku Papua Cable System) Package I Phase-2, Makassar-Maumere-Selayar- BauBau-Kendari Route, along 1,407 KM. d. ASBL (Aceh-Sibolga-Batam & Bakongan - d. ASBL (Aceh-Sibolga-Batam & Bakongan - Larantuka) sepanjang 775 KM. Larantuka) along 775 KM. e. SEA US (South East Asia - United States), konsorsium Telkom Group dengan 14 Operator Global, sepanjang 14.500 KM. IGG (Indonesia Global Gateway) Jalur Dumai - Batam - Jakarta - Surabaya - Denpasar - Makassar - Balikpapan - Tarakan - Manado, sepanjang 5.403 km. f. e. SEA US (South East Asia - United States), a consortium of Telkom Group with 14 Global Operators, along 14,500 KM. IGG (Indonesia Global Gateway) Dumai Line - Batam - Jakarta - Surabaya - Denpasar - Makassar - Balikpapan - Tarakan - Manado, along 5,403 km. f. 119
2. SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) di berbagai segmen untuk reliability, sepanjang 218 km pada tahun 2016, 676 km pada tahun 2017, dan 240 km pada tahun 2018. 2. SKSO (Fiber Optic Communication Systems) in various segments for reliability, along 218 km in 2016, 676 km in 2017, and 240 km in 2018. Pembangunan Jaringan Mobile Broadband Telkom telah berhasil membangun jaringan mobile broadband yang menjangkau 99% populasi, jauh lebih tinggi dibanding target keterjangkauan 52% pedesaan. Dalam mendukung keberhasilan tersebut, Telkom telah membangun infrastruktur guna mencapai target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, proyeksi infrastruktur Telkom yang berhasil dibangun sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: Mobile Broadband Network Development Telkom has succeeded in building a mobile broadband network that reaches 99% of the population, much higher than the affordability target of 52% for villages. In supporting this success, Telkom has built infrastructure to achieve the targets that have been set. In more detail, the projections for Telkom's infrastructure that have been successfully built up to 2019 are as follows: Data Infrastruktur Infrastructure Data (Data Audited) Akun Account Satuan Unit 2019 2018 2017 2016 2015 2014 BTS Unit 212.235 189.081 160.705 129.033 103.289 85.420 BTS 2G Unit 50.297 50.310 50.324 50.344 48.394 46.398 BTS 33G/4G Unit 161.938 138.771 110.381 78.689 54.895 39.022 Satelit TPE 133 133 72 102 60 60 Satelit Merah Putih TPE 60 60
Satelit Telkom
3S TPE
49 49
49 42
Satelit Telkom-2 TPE 24 24 24 24 24 24 Satelit Telkom-1 TPE dispose dispose dispose 36 36 36 Wi-fi Services Access point 386.420 382.361 352.642 362.200 170.000 BTS yang digunakan oleh Telkom telah menggunakan konsep "carbon free". Dengan menggunakan sel tenaga matahari sebagai energi untuk BTS, emisi karbon yang dapat dikurangi mencapai 961,39 ton CO2 setiap tahunnya. Telkomsel menjadi pelopor dalam penggunaan BTS yang menggunakan energi terbarukan dari energi matahari, microhidro, dan low power consumption, dan telah mengoperasikan ribuan BTS ramah lingkungan. The BTS used by Telkom has used the "carbon free" concept. By using solar cells as energy for base stations, carbon emissions that can be reduced are up to 961.39 tons of CO2 annually. Telkomsel is a pioneer in the use of BTS that use renewable energy from solar, micro-hydro, and low power consumption, and has operated thousands of environmentally friendly BTS. Kapasitas satelit Telkom pada tahun 2019 yaitu 133 Transponder Equivalent (TPE), terutama dengan hadirnya Satelit Merah Putih, sehingga secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) satelit yang beroperasi. Dengan adanya satelit Telkom, maka ketergantungan pada operator satelit asing menjadi berkurang dan penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi lebih baik, termasuk ke daerah - daerah terpencil di Indonesia. Telkom's satellite capacity in 2019 is 133 Equivalent Transponder (TPE), especially with the presence of the Red and White Satellite, so that in total there are 3 (three) operating satellites. With the existence of the Telkom satellite, the dependence on foreign satellite operators is reduced and the provision of information and communication technology (ICT) services is better, including to remote areas in Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2019 Telkom memiliki Wifi Services sejumlah 386.420 titik akses. Penurunan titik akses Wifi dikarenakan Telkom sedang melakukan pembongkaran beberapa titik yang pemanfaatannya rendah kemudian akan dibangun kembali di lokasi yang lebih strategis. Furthermore, in 2019 Telkom has Wifi Services totaling 386,420 access points. The decline in Wifi access points is due to Telkom's demolition of several points with low utilization and will then be rebuilt in a more strategic location. 120
Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Telkom menjalankan aktivitas operasional tidak hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan, namun tetap memperhatikan lingkungan hidup dan tanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan sesuai mandat pemerintah dengan menyalurkan CSR & PKBL. Program - program pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh Telkom antara lain: Telecommunication Network Utilization Telkom runs operational activities not only for profit, but also pays attention to the environment and responsibility for social development according to the government's mandate by distributing CSR & PKBL. Telecommunications network utilization programs carried out by Telkom include: 1. Program Lingkungan Digital (Planet) yang terdiri dari: a. Wifi.id Corner di lokasi - lokasi strategis seperti kampus, taman, bandara, dan cafe yang tersebar di ribuan titik pada berbagai kota besar di Indonesia; b. Broadband Learning Center & Pustaka Digital antara lain di sekolah dan juga pesantren; 1. Digital Environment Program (Planet) which consists of: a. Wifi.id Corner in strategic locations such as campuses, parks, airports, and cafes spread across thousands of points in various major cities in Indonesia; b. Broadband Learning Center & Digital Library, among others in schools and Islamic boarding schools; c. Digital c. Digital Innovation Lounge (DiLo) Creative Camp meliputi Working Facility dan Program Mentoring antara lain di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Medan, Solo, Surabaya, Malang, Balikpapan, Makassar; (DiLo) Creative Camp covering Working Facility and Mentoring Program, among others in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Medan, Solo, Surabaya, Malang, Balikpapan, Makassar; Innovation Lounge d. Digital Valley Creative Center yaitu Creative Camp yang memiliki fasilitas Funding & Market Access antara lain di Jakarta, Bandung, dan Jogja. d. Digital Valley Creative Center, namely Creative Camp which has Funding & Market Access facilities in Jakarta, Bandung and Jogja, among others. 2. Program Masyarakat Digital (People) antara lain melalui program Indonesia Digital Learning, dengan menyediakan fasilitas Pustaka Digital (PaDi) dan Program My Teacher My Hero. 2. The Digital Society (People) program, among others, through the Indonesia Digital Learning program, by providing Digital Library (PaDi) facilities and the My Teacher My Hero Program. 3. Program Ekonomi Digital (Profit) antara lain: 3. The Digital Economy (Profit) Program includes: a. UMKM Go Digital; b. Pelatihan Marketing Online, dengan memberikan pelatihan dan seminar digital kepada Mitra Binaan untuk mempromosikan dan memasarkan produknya pada website a. MSMEs Go Digital; b. Online Marketing Training, by providing digital training and seminars for Foster Partners to promote and market their products on the website; c. Rumah Kreatif BUMN & Kampung UMKM Digital; d. Aplikasi Mitra BUMDes Bersama. c. SOEs Creative Homes & Digital UMKM Villages; d. Mitra BUMDes Bersama Application. Elektrifikasi Dari waktu ke waktu PLN terus menghadapi tantangan bisnis yang silih berganti dan semakin kompleks. Namun PLN tetap berpegang teguh pada misi untuk terus menjaga kepuasan pelanggan, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menjadi pendorong kegiatan ekonomi serta tetap fokus dalam menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Electrification From time to time, PLN continues to face changing and increasingly complex business challenges. However, PLN still adheres to the mission to continue to maintain customer satisfaction, make electricity a medium to improve the quality of people's lives, become a driver of economic activity and remain focused on running environmentally sound business activities. Sepanjang tetap melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur kelistrikan yang telah dimulai sebelumnya. Di tahun 2019 penambahan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 462,89 MW, penambahan kapasitas transmisi serta gardu induk bisa melampaui target yang ditetapkan demi mencapai rasio elektrifikasi terpenuhi. tahun 2019, PLN Throughout 2019, PLN will continue to complete the electricity infrastructure development that had been started previously. In 2019, the addition of new and renewable energy (EBT) capacity of 462.89 MW, the addition of transmission capacity and substations can exceed the target set in order to achieve a met electrification ratio. 121
Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rasio Elektrifikasi (RE) adalah tingkat perbandingan rumah tangga yang telah menikmati listrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Pemerintah menargetkan RE seluruh Indonesia mencapai 100% pada tahun 2020. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar masyarakat yang belum mendapat layanan penyediaan tenaga listrik berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal untuk mempercepat peningkatan RE sehingga dalam dua tahun ke depan dapat mencapai target 100%, dimana ditargetkan RE 99,90% pada tahun 2019 dan 100% pada tahun 2020. Increased Electrification Ratio Electrification Ratio (RE) is the ratio of households that have enjoyed electricity to the total number of households. The government is targeting RE throughout Indonesia to reach 100% by 2020. Based on existing data, most of the people who have not received electricity supply services are in the frontier, outermost, disadvantaged (3T) areas. Therefore, maximum efforts are needed to accelerate the increase in RE so that in the next two years it can reach the target of 100%, where RE is targeted at 99.90% in 2019 and 100% in 2020. Pada tahun 2019, secara nasional (rumah tangga pelanggan PLN dan non- PLN) RE tercapai sebesar 98,89%. Dalam 2 tahun terakhir (2017-2019) sekitar 7 juta rumah tangga baru telah menikmati listrik. Rasio elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,35% pada tahun 2017 menjadi 98,89% pada akhir tahun 2019 dimana PLN berkontribusi sebesar 95,75%. Peningkatan rasio tersebut ditopang oleh program listrik perdesaan dengan capaian Desa Berlistrik (Electified Village) pada tahun 2019 sebesar 99,48% dan megaproyek 35.000 MW termasuk listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT). In 2019, nationally (PLN and non-PLN households customer ) RE reached 98.89%. In the last 2 years (2017- 2019) around 7 million new households have electricity. The national electrification ratio continues to be increased from 95.35% in 2017 to 98.89% at the end of 2019, where PLN contributed 95.75%. The increase in the ratio was supported by the rural electrification program with the achievements of the Electified Village Village in 2019 of 99.48% and the 35,000 MW megaproject including electricity from new renewable energy sources (EBT). Tren Rasio Elektrifikasi 2010 - 2019 2020 Trend of Electrification Ratio 2010 - 2019 2020 2010 67,15% 2011 72,95% 2012 76,56% 2013 80,51% 2014 84,38% 2015 88,30% 2016 91,16% 2017 95,35% 2018 98,30% 2019 98,89% Target 2020 100% Untuk mencapai RE 100% pada tahun 2020, diperlukan penambahan rata-rata sekitar 870.000 rumah tangga berlistrik per tahun. Sedangkan untuk mempertahankan RE tetap 100%, selanjutnya diperlukan penambahan rata- rata sekitar 560.000 rumah tangga berlistrik per tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2038. To achieve 100% RE by 2020, an average addition of about 870,000 electrified households is required per year. Meanwhile, to maintain RE at 100%, it is necessary to add an average of about 560,000 households with electricity per year from 2021 to 2038. 122
Dengan target RE Nasional sebesar 100% pada tahun 2020 bagi PLN, tugas ini adalah tugas mulia untuk menerangi desa- desa di daerah terdepan, terluar dan tertinggal, di antaranya bahkan ada yang belum pernah menikmati listrik sejak Indonesia merdeka. With a National RE target of 100% by 2020 for PLN, this task is a noble task to enlighten villages in the frontier, outermost and disadvantaged areas, some of which have never enjoyed electricity since Indonesia's independence. Rasio Elektrifikasi Tahun 2019 Electrification Ratio (RE) in 2019 Re National Natonal Re 98,99% Aceh 99% Sumut 99% Riau 99% Kepri 99% Jambi 99% Kalbar 97% Kalteng 94% Kaltra 99% Kaltim 99% Sulteng 97% Gorontalo 98% Sulut 99% Malut 99% Papua barat 99% Target 2020 100% Papua 94% Sumbar 98% Sumsel 98% Babel 99% Bengkulu 99% Lampung 99% DKI 99% Jateng 99% Kalsel 99% Sulbar 99% Sultra 94% Maluku 92% Banten 99% Jabar 99% DIY 98% Jatim 99% Bali 100% NTB 99% NTT 85% >95% >90-95% >90-95% : 29 Provinsi | Province : 4 Provinsi | Province : 1 Provinsi | Province Pertumbuhan kebutuhan listrik nasional didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan program elektrifikasi, serta program-program pembangunan yang memicu tumbuhnya kawasan bisnis dan permukiman baru. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa, yang membutuhkan tenaga listrik sebagai salah satu pendukung proses produksinya. Selain itu, hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendorong peningkatan konsumsi listrik untuk peralatan listrik/elektronik. Data PLN menunjukkan, realisasi penjualan listrik PLN dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 202.845 GWh menjadi 245.518 GWh dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) mencapai 5%. The growth in national electricity demand is driven by several main factors, namely economic growth, population growth and electrification programs, as well as development programs that have triggered the growth of new business areas and settlements. Economic growth has an impact on increasing demand for goods and services, which require electricity as a support for the production process. In addition, the result of economic growth is an increase in the welfare of the community which encourages an increase in electricity consumption for electrical/electronic equipment. PLN data shows that the realization of PLN's electricity sales in the last five years has continued to increase from 202,845 GWh to 245,518 GWh with a Compound Annual Growth Rate (CAGR) reaching 5%. Peningkatan penjualan meningkatnya penjualan tenaga pelanggan (6,5%), dan segmen pelanggan rumah tangga (6%). ini disebabkan oleh listrik pada segmen lainnya (7,5%), segmen pelanggan bisnis listrik The increase in electricity sales was due to increased sales of electricity to other customer segments (7.5%), business customer segment (6.5%) and household customer segment (6%). 123
Penjualan Tenaga Listrik berdasarkan Segmen Pelanggan Electricity Sales by Customer Segment Segmen Pelanggan Customer Segments 2017 (GWh) a 2018 (GWh) b 2019 (GWh) C Perubahan % d = (c-b)/b Rumah Tangga Household 94.457 97.832 103.733 6,0 Industri Industry 72.238 76.947 77.879 1,2 Bisnis Business 41.695 44.027 46.901 6,5 Lainnya other 14.743 15.812 17.005 7,5 Jumlah Total 223.134 234.618 245.518 4,6 Seiring dengan pertumbuhan realisasi penjualan listrik pada tahun 2019 hal ini berkorelasi juga jumlah pelanggan juta pelanggan, tumbuh 5,3% PLN mencapai 75,71 dibandingkan 71,92 juta pelanggan pada tahun 2018. Penambahan pelanggan terbesar terjadi pada Segmen Rumah Tangga sebanyak 3,5 juta pelanggan baru, meningkat 5,4% menjadi 69,62 juta pelanggan. Secara persentase, segmen Industri mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,0% dari 99,18 ribu pelanggan pada tahun 2018 menjadi 104,92 ribu pelanggan. Sedangkan segmen Bisnis naik 2,1% dari 3,75 juta pelanggan pada tahun 2018 menjadi 3,83 juta pelanggan. In line with the growth in the realization of electricity sales in 2019, this is also correlated with the number of PLN customers reaching 75.71 million subscribers, growing 5.3% compared to 71.92 million customers in 2018. The largest increase in subscribers occurred in the Household Segment with 3.5 million new subscribers, an increase of 5.4% to 69.62 million subscribers. In percentage terms, the Industry segment recorded the highest growth of 19.0% from 99.18 thousand subscribers in 2018 to 104.92 thousand subscribers. Meanwhile, the Business segment increased by 2.1% from 3.75 million subscribers in 2018 to 3.83 million subscribers. Jumlah Pelanggan per Segmen Pelanggan Number of Customers per Customer Segment Segmen Pelanggan Customer Segments 2017 a 2018 b 2019 c Perubahan % d = (c-b)/b Rumah Tangga Household 62.543.434 66.071.133 69.619.877 5,4 Industri Industry 76.816 88.185 104.922 19,0 Bisnis Business 3.579.364 3.750.666 3.829.553 2,1 Lainnya other 1.868.669 2.007.413 2.151.262 7,2 Jumlah Total 68.068.283 71.917.397 75.705.614 5,3 Sedangkan untuk pertumbuhan daya tersambung mengalami kenaikan 6,0% atau 7.796 MVA menjadi 138.077 MVA di tahun 2019. Meanwhile, the growth of connected power has increased by 6.0% or 7,796 MVA to 138,077 MVA in 2019. 124
Daya Tersambung per Segmen Pelanggan TConnected Power per Customer Segment Segmen Pelanggan Customer Segments 2017 (MVA) a 2018 (MVA) b 2019 (MVA) c Perubahan % d = (c-b)/b Rumah Tangga Household 59.257 63.577 67.878 6,8 Industri Industry 27.585 29.136 30.434 4,5 Bisnis Business 26.198 27.752 29.180 5,1 Lainnya other 8.978 9.816 10.585 7,8 Jumlah Total 122.018 130.281 138.077 6,0 Peningkatan daya tersambung yang tinggi pada Segmen Rumah Tangga dan Segmen Lainnya merupakan dampak infrastruktur yang berlangsung positif pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk pembangunan infrastruktur pendukung transportasi. The high increase in connected power in Households Segment and Other Segments is a positive impact of infrastructure development that is taking place throughout Indonesia, including the development of supporting infrastructure for transportation. Sinergi dengan Semua Pihak Dalam meningkatkan dan mendukung program-program yang dijalankan PLN, PT PLN memiliki pihak-pihak atau instansi terkait yang mengawasi dan mengontrol pelaksanaan program - program yang telah direncanakan, antara lain: 1. Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham 2. Kementerian Keuangan sebagai regulator dalam pemberian subsidi dan kompensasi kepada PLN 3. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebagai Synergy with All Parties In improving and supporting programs run by PLN, PT PLN has related parties or agencies that supervise and control the implementation of planned programs, including: 1. Ministry of SOEs as Shareholder 2. Ministry of Finance as the regulator in providing subsidies and compensation to PLN 3. The Ministry of Energy and Mineral Resources as the regulator dalam bidang ketenagalistrikan regulator in the electricity sector 4. BAPPENAS sebagai regulator dalam pembangunan 4. BAPPENAS as the regulator in long-term country negara jangka Panjang development Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 125
Instansi-instansi tersebut berperan penting dalam upaya peningkatan rasio pertumbuhan kebutuhan listrik nasional baik secara regulator maupun dukungan untuk proses bisnis di PLN demi tercapainya pertumbuhan ekonomi secara merata melalui pemerataan konsumsi listrik di seluruh Indonesia. These agencies play an important role in efforts to increase the ratio of the growth of national electricity demand both as a regulator and in support of business processes at PLN in order to achieve equitable economic growth through equitable distribution of electricity consumption throughout Indonesia. Tantangan dan Inisiatif Strategi 1. Ekonomi Global dan Domestik Semakin Melambat Challenges and Strategic Initiatives 1. Global and Domestic Economy Slowing Down Perekonomian dunia di tahun 2019 masih ditandai dengan perang dagang antar negara adidaya yang turut menekan harga komoditas dan melemahkan arus perdagangan dan investasi yang menekan pertumbuhan ekonomi global. The world economy in 2019 is still marked by a trade war between superpowers that also suppresses commodity prices and weakens trade and investment flows that suppress global economic growth. Prospek perekonomian domestik di sepanjang tahun 2019 juga ikut terdampak, ditambah dengan sikap "wait and see" dari kalangan usaha disebabkan tensi politik yang sempat meningkat oleh karena perhelatan politik pemilu legeslatif dan pemilu presiden-wakil presiden di April 2019. Kedua hal ini berdampak pada realisas 2020. Pertumbuhan ekspor Indonesia yang lebih rendah dan menahan pertumbuhan investasi yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 hanya mencapai 5,02%, lebih rendah dibandingkan 5,17% pada tahun sebelumnya. The prospect of the domestic economy throughout 2019 was also affected, coupled with the "wait and see" attitude from the business community due to increased political tensions due to the political events in the legislative elections and the presidential-vice presidential elections in April 2019. Both of these had an impact on realization. 2020. Indonesia's lower export growth and holding back investment growth can be seen from Indonesia's economic growth in 2019 which only reached 5.02%, lower than 5.17% in the previous year. Nilai tukar mata uang rupiah juga tak terlepas dari bayangan sentimen global. Melanjutkan pelemahan di akhir tahun 2018, rupiah memasuki tahun 2019 dengan kurs Rp14.465 per USD (kurs tengah Bank Indonesia). Tetapi masih di bulan Januari, dolar AS melemah secara global dipicu kebijakan Bank Sentral AS The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga acuannya yang akhirnya memicu masuknya aliran modal asing ke Indonesia yang mendorong penguatan rupiah yang meski fluktuatif namun terus menguat dan ditutup di level Rp13.901 pada 31 Desember, terbaik sepanjang tahun 2019. The rupiah exchange rate is also inseparable from the shadow of global sentiment. Continuing to depreciate at the end of 2018, the rupiah entered 2019 with an exchange rate of Rp14,465 per USD (Bank Indonesia's middle rate). But still in January, the US dollar weakened globally triggered by the US Central Bank's policy of the Fed not to raise its benchmark interest rate which eventually triggered an influx of foreign capital into Indonesia which prompted the strengthening of the rupiah, which, although fluctuating, continued to strengthen and closed at Rp13,901. on December 31st, best of 2019. Terlepas dari gejolak ekonomi global, Pemerintah konsisten melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp415 triliun di tahun 2019 yang dialokasikan pada proyek-proyek strategis nasional termasuk program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. from the global economic turmoil, the Apart Government to accelerate infrastructure development to improve competitiveness, growth and equality of the national economy with an infrastructure budget allocation of Rp415 trillion in 2019 which is allocated to national strategic projects including electricity infrastructure development programs. has consistently continued 2. Perkembangan Harga Komoditas Energi 2. Energy Commodity Prices Development Sepanjang tahun 2019, harga komoditas energi dunia seperti harga batubara dan harga minyak dunia terus terkoreksi seiring tren perlambatan ekonomi global. Sepanjang tahun 2019 HBA berfluktuasi dengan Throughout 2019, world energy commodity prices such as coal prices and world oil prices continued to be corrected in line with the global economic slowdown trend. Throughout 2019, the HBA fluctuated with 126
rata-rata HBA dari Januari- Desember 2019 sebesar USD77,89 per MT, turun 21% dibandingkan rata-rata tahun 2018 sebesar USD98,97 per MT. Demikian juga dengan harga minyak dunia juga menunjukkan tren menurun yang berdampak pada harga rata-rata acuan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP). Di awal tahun 2019, harga Brent kembali turun ke USD53,18 per barel. Pada Agustus 2019,harga ICP mencapai USD57,27 per barel yang terendah pada paruh kedua 2019 walaupun terkoreksi hingga mencapai USD67,18 per barel pada Desember 2019. the average HBA from January to December 2019 of USD77.89 per MT, down 21% compared to the 2018 average of USD98.97 per MT. Likewise, the world oil price has also shown a downward trend which has an impact on the average reference price of Indonesian crude oil (Indonesia Crude Price/ICP). At the beginning of 2019, the price of Brent fell to USD53.18 per barrel. In August 2019, the ICP price reached USD57.27 per barrel, the lowest in the second half of 2019 although it was corrected to reach USD67.18 per barrel in December 2019. 3. Industri Ketenagalistrikan Pertumbuhan kebutuhan listrik nasional didorong oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan program elektrifikasi, serta program-program pembangunan yang memicu tumbuhnya kawasan bisnis dan permukiman baru. Data PLN menunjukkan, realisasi penjualan listrik PLN dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 202.845 GWh menjadi 245.518 GWh dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/CAGR) mencapai 5%. 3. Electricity Industry The growth in national electricity demand is driven by several factors, namely economic growth, population growth and electrification programs, as well as development programs that have triggered the growth of new business areas and settlements. PLN data shows that the realization of PLN's electricity sales in the last five years has continued to increase from 202,845 GWh to 245,518 GWh with a compound annual growth rate (CAGR) reaching 5%. PLN melalui RUPTL 2019-2028 menetapkan enam sasaran untuk dicapai dalam sepuluh tahun ke depan yakni: 1) pemenuhan kebutuhan kapasitas energi listrik setiap tahun dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara least cost, 2) bauran energi pembangkit yang optimal untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), 3) pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) terutama panas bumi, tenaga air, serta sumber EBT lain seperti surya, bayu, biomass, dan sampah, 4) pencapaian target Rasio Elektrifikasi (RE), 5) keandalan dan kualitas listrik yang semakin baik, dan 6) angka rugi jaringan transmisi dan distribusi yang semakin rendah. PLN through the 2019-2028 RUPTL sets six targets to be achieved in the next ten years, namely: 1) meeting the needs for electrical energy capacity every year with the desired level of reliability at the least cost, 2) the optimal energy mix of generators to reduce the Cost of Supply (BPP) ), 3) utilization of new and renewable energy (EBT) especially geothermal, hydropower, and other renewable energy sources such as solar, wind, biomass, and waste, 4) achievement of the Electrification Ratio (RE) target, 5) better reliability and quality of electricity, and 6) loss of transmission and distribution networks Getting lower. Dua hal yang paling menjadi perhatian Pemerintah saat ini adalah peningkatan RE dan pengembangan EBT. RE secara nasional ditargetkan mencapai 99,9% pada tahun 2019 dan 100% pada 2020. Sementara porsi bauran energi dari Energi Baru Terbarukan sebesar 23% direncanakan akan dicapai pada tahun 2025. Two things that are of greatest concern to the Government at this time are the improvement of RE and the development of EBT. Nationally, RE is targeted to reach 99.9% in 2019 and 100% in 2020. Meanwhile, the 23% portion of the energy mix from New and Renewable Energy is planned to be achieved in 2025. 4. Inisiatif Strategis PLN Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan di tahun 2019, Perusahaan mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, yaitu (1) Optimalisasi kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan, (2) Menyempurnakan pengelolaan energi primer, (3) Meningkatkan kinerja layanan melebihi operasional, (4) Memberikan 4. PLN Strategic Initiatives In an effort to face various challenges in 2019, the Company implemented a number of strategic (1) Optimizing the capacity of steps, namely Improving primary electricity energy management, (3) Improving operational performance, (4) Providing services that exceed infrastructure, (2) 127
ekspektasi pelanggan, (5) Mengembangkan usaha dan portofolio, (6) Meningkatkan kemampuan keuangan, (7) Meningkatkan keunggulan organisasi dan human capital, serta (8) Menyempurnakan manajemen pemangku kepentingan dan regulasi. customer expectations, (5) ) Develop business and portfolios, (6) Improve financial capacity, (7) Increase organizational excellence and human capital, and (8) Improve stakeholder management and regulations. Penambahan Kapasitas Infrastruktur Tenaga Listrik pada tahun 2019 yaitu Penambahan Kapasitas Pembangkit jenis Energi Baru Terbarukan (NRE) 0,46 GW, dan jenis Non Energi Baru Terbarukan Non NRE 4,23 GW. Untuk penambahan Kapasitas Transmisi sebanyak 6.222,33 Kms dan penambahan Kapasitas Gardu Induk sebanyak 17.674,00 MVA. The addition of the Capacity of Electricity Infrastructure in 2019, namely the Increase of Capacity for New and Renewable Energy (NRE) 0.46 GW, and 4.23 GW of Non-Renewable Energy, Non-NRE types. For additional transmission capacity of 6,222.33 Kms and additional substation capacity of 17,674.00 MVA. Peningkatan kualitas layanan pelanggan dari sisi kehandalan dari sisi waktu yaitu SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dengan nilai 1.136,72 menit/plg min/cust, sedangkan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) 11,51 kali/plg times/cust. Increasing the quality of customer service in terms of reliability in terms of time, namely SAIDI (System Average Interruption Duration Index) with a value of 1,136.72 minutes/plg Min/cust, While SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) is 11.51 times/ plg times/cust. Mendatangkan Manfaat Bagi Semua Target untuk memberikan penerangan atau listrik kepada seluruh warga negara pada tahun 2020 atau rasio elektrifikasi 100%, pemerintah melalui PT PLN melakukan upaya-upaya antara lain mengembangkan infrastruktur kelistrikan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Benefit All The target is to provide lighting or electricity to all citizens by 2020 or an electrification ratio of 100%, the government through PT PLN is making efforts, including developing electricity infrastructure, such as solar power plants, to the 3T (disadvantaged, frontier, and outermost) areas. by using the Special Allocation Fund (DAK). Untuk meningkatkan dan mengejar target RE di Indonesia, PT PLN tentunya membutuhkan dukungan dana dari pemerintah baik dalam hal investasi maupun kontribusi lainnya. Dalam pencapaian subsidi, kompensasi dan target RE yang membutuhkan dana cukup besar. PT PLN sepanjang 2014 - 2019, masih dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Negara, diperkirakan mencapai Rp414,5 triliun, yang terdiri dari: 1. Sejak 2015, pemerintah telah mengurangi jumlah subsidi yang dianggarkan tahunan kepada PLN menjadi sekitar Rp50 triliun per tahun, sekitar 50% dari tingkat sebelumnya, yang diperkirakan dapat menghemat biaya pemerintah sebesar Rp240,5 triliun. To increase and pursue RE targets in Indonesia, PT PLN certainly needs financial support from the government both in terms of investment and subsidy contributions, compensation and others. In achieving RE targets that require a large amount of funds. PT PLN during 2014 - 2019, can still make a significant contribution to the State, estimated at Rp414.5 trillion, consisting of: 1. Since 2015, the government has reduced the amount of annual budgeted subsidies to PLN to around Rp50 trillion per year, about 50% from the previous level, which is estimated to save the government Rp240.5 trillion in costs. 99,30 Dalam Rp Triliun In Rp Trillion Subsidi 56,55 58,04 45,74 48,10 51,71 Kompensasi 23,17 22,25 2014 2015 2016 2017 2018 2019 128
2. Total kontribusi pajak sebesar Rp161,4 triliun 2. Total tax contribution of Rp161.4 trillion during 2014 sepanjang 2014 - 2019. 2019. 3. Total dividen yang dibayarkan kepada pemerintah 3. Total dividends paid to the government amounting to sebesar Rp12,6 triliun sepanjang 2014 - 2019 Rp12.6 trillion during 2014 - 2019 Dalam Rp Triliun In Rp Trillion Pajak Deviden 12,9 28,2 4,0 24,3 37,1 2,1 35,0 29,4 2,2 27,2 27,8 0,3 27,4 38,6 4,0 34,6 12,9 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ketahanan Energi Sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, indikator Ketahanan Energi Nasional terdiri dari: 1. Availability menjaga ketersediaan BBM antara lain melalui peningkatan cadangan dan produksi Migas, Peningkatan ketersediaan pasokan dalam negeri, dan Akuisisi pasokan Migas dari Luar Negeri. 2. Affordability dalam rangka penyediaan BBM yang terjangkau dan kompetitif untuk pembangunan keunggulan daya saing antara lain melalui program BBM Satu Harga. 3. Accessibility dalam rangka meningkatkan akses pelayanan hingga ke seluruh pelosok negeri antara lain melalui peningkatan infrastruktur penyaluran BBM dan SPBU serta Pertashop. Energy Security According to Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, the indicators of National Energy Security consist of: 1. Availability to maintain the availability of fuel, among others, through increasing reserves and production of oil and gas, increasing the availability of domestic supplies, and the acquisition of oil and gas supplies from abroad. 2. Affordability in order to provide affordable and competitive fuel to build a competitive advantage, among others, through the One Price Fuel program. 3. Accessibility in order to increase service access to all corners of the country, among others, through the improvement of fuel distribution infrastructure and gas stations and Pertashop. 4. Acceptibility dapat diserap oleh pasar/pengguna 4. Acceptibility can be absorbed by the market/user secara aman dan nyaman. safely and comfortably. 5. Sustainability produksi nasional melalui pemanfaatan produksi dalam negeri untuk keberlanjutan bisnis migas dan ketahanan ekonomi negara 5. Sustainability of national production through the use of domestic production for the sustainability of the oil and gas business and the country's economic resilience PT PERTAMINA (Persero) 1. Peningkatan Cadangan & Produksi Migas (Persero) senantiasa mendukung PT Pertamina Ketahanan energi nasional melalui beberapa faktor pencapaian diantaranya: a. Survei Seismik Laut Regional 2D tahun 2019 sepanjang 7.049 KM dengan target 30.000 KM hingga tahun 2020, hal itu merupakan terbesar di Asia Pasifik dan Australia dalam 10 tahun terakhir, dan meningkatkan cadangan sebesar 309 MMBOE (144% dari target). PT PERTAMINA (Persero) 1. Increasing Oil and Gas Reserves & Production PT Pertamina (Persero) always supports national energy security through several achievement factors including: a. The 2D Regional Marine Seismic Survey in 2019 for 7,049 KM with a target of 30,000 KM by 2020, it is the largest in Asia Pacific and Australia in the last 10 years, and increased reserves by 309 MMBOE (144% of the target). b. Pertamina juga mempertahankan produksi migas dengan melakukan kegiatan pengeboran dan workover secara agresif pemboran 322 sumur pengembangan, 14 sumur eksplorasi, 751 workover serta 13.683 well services. b. Pertamina also maintains oil and gas production by aggressively conducting drilling and workover activities, drilling 322 development wells, 14 exploration wells, 751 workovers and 13,683 well services. 129
c. Diperkuat oleh 13 Lapangan Migas yang tersebar di benua Asia, Afrika, Amerika dan Eropa, dengan produksi 104 Ribu BOPD Minyak (25% dari Total Produksi Pertamina) dan 273 MMSCFD (10% dari Total Produksi Pertamina) untuk mendukung aspirasi 1 Juta BOPD & 4 Ribu MMSCFD di tahun 2024. c. Strengthened by 13 oil and gas fields spread across the continents of Asia, Africa, America and Europe, with a production of 104 thousand BOPD Oil (25% of Pertamina's total production) and 273 MMSCFD (10% of Pertamina's total production) to support the aspiration of 1 million BOPD & 4 Thousand MMSCFD in 2024. 2. Pemanfaatan Produksi Dalam Negeri Untuk 2. Utilization of Domestic Production for State Ketahanan Ekonomi Negara Pertamina juga memanfaatkan produksi dalam negeri untuk ketahanan ekonomi negara antara lain: a. Penurunan nilai impor Crude 35% dan Produk 11%. Penghematan devisa sebesar USD7,3 M (ekv Rp109 T). Economic Resilience Pertamina also utilizes domestic production for the country's economic resilience, including: a. 35% decline in import value for Crude and 11% products. Foreign exchange savings of USD 7.3 billion (ekv Rp109 T). b. Stop impor Solar sejak Februari 2019 & stop b. Stop importing solar since February 2019 & stop impor Avtur sejak Maret 2019. c. Peningkatan volume penjualan avtur overseas 754.000 KL. Melayani airlines domestik & international di 40 bandara dari 20 negara. d. Setelah sukses penyaluran Biodiesel sejak 2006, Pertamina meneruskan komitmen implementasi B30 lebih cepat pada November 2019 dari target yang ditetapkan di Januari 2020 c. importing Avtur since March 2019. Increased aviation fuel overseas sales volume of 754,000 KL. Serving domestic & international airlines at 40 airports from 20 countries. d. After the successful distribution of biodiesel since 2006, Pertamina continues its commitment to implement B30 earlier in November 2019 than the target set in January 2020 3. Akses Pelayanan BBM Hingga Pelosok Negeri 3. Access to BBM Services to Remote Areas of the Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap akses pelayanan energi hingga pelosok negeri, Pertamina membangun infrastruktur penyimpanan skala besar dan prasarana distribusi untuk menyalurkan BBM ke seluruh Indonesia, diantaranya: a. Pembangunan 21 lokasi storage TBBM, 8 lokasi storage LPG, 7 lokasi storage avtur dan 2 Kapal General Purpose. Country In order to realize its commitment to access to energy services to remote areas of the country, Pertamina infrastructure large-scale storage has built a and distribution infrastructure to distribute BBM throughout Indonesia, including: a. Construction of 21 TBBM storage locations, 8 LPG storage locations, 7 avtur storage locations and 2 General Purpose ships. b. Penyelesaian 161 titik BBM 1 Harga (100,6% dari target) yang tersebar di wilayah 3T seluruh Indonesia. c. Konversi BBM ke LPG tercapai 100% yakni 13.305 paket untuk Nelayan di 38 Kab/Kota & 1.000 paket untuk Petani di 4 kab/kota. d. Tahun 2019 Digitalisasi 2.601 SPBU di Indonesia dari target 5.518 SPBU hingga tahun 2020. b. Completion of 161 points of 1 Price BBM (100.6% of the target) spread across 3T areas throughout Indonesia. 100% conversion of BBM to LPG is 13,305 packages for fishermen in 38 districts/cities & 1,000 packages for farmers in 4 districts/cities. In 2019 the digitization of 2,601 gas stations in Indonesia from the target of 5,518 gas stations by 2020. c. d. e. Pembangunan 15 SPBU Toll (Trans Jawa & Trans Sumatra) untuk menjamin ketersediaan BBM di jalur perekonomian pulau Jawa & Sumatera. f. 1,4 juta pengunduh baru MyPertamina sebagai digital channel Pertamina. e. Construction of 15 toll gas stations (Trans Java & Trans Sumatra) to ensure the availability of fuel in the economic route of the islands of Java & Sumatra. 1.4 million new MyPertamina downloaders as Pertamina's digital channel. f. g. Pembangunan 48 Pertashop di Tahun 2019. h. Tambahan Jaringan Pipa Gas tahun 2019 sebesar 253 KM hingga saat ini mencapai >10.000 KM (terpanjang di Asia Tenggara) untuk penyediaan industri & hampir 400.000 Jargas gas sambungan RT meningkat 22% dari tahun 2018. g. Construction of 48 Pertashops in 2019. h. Additional Gas Pipeline in 2019 of 253 KM to date has reached> 10,000 KM (the longest in Southeast Asia) for industrial gas supply & nearly 400,000 Jargas for RT connections increased 22% from 2018. 130
4. Pengelolaan Kekayaan Migas Nasional melalui 4. Management of National Oil and Gas Wealth Tata Kelola Yang Baik Komitmen prestasi Pertamina terhadap negara diwujudkan pengelolaan aset kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan minyak dan gas nasional yang dimiliki atau dikelola Pertamina sesuai tata kelola perusahaan yang baik yang dicerminkan dalam hal sebagai berikut: a. Tahun 2019 Peringkat 175 dari 500 perusahaan terbaik dunia versi Fortune Global meningkat dari tahun sebelumnya di peringkat 253. through Good Governance Pertamina's achievement commitment to the state is manifested in the management of separated state assets and national oil and gas assets owned or managed by Pertamina in accordance with good corporate governance, which is reflected in the following: a. In 2019, the ranking of 175 of Fortune Global's 500 best companies in the world increased from the previous year's ranking of 253. b. Kontribusi Pertamina Grup untuk APBN mencapai Rp181,5 T meningkat 13% dalam 5 tahun terakhir. c. 76 PROPER Hijau & 13 PROPER Emas (dari total 26 PROPER Emas Nasional), meningkat dari tahun sebelumnya 69 PROPER Hijau & 13 PROPER Emas. b. Pertamina Group's contribution to APBN reached Rp181.5 T, an increase of 13% in the last 5 years. c. 76 Green PROPERS & 13 Gold PROPERS (out of a total of 26 National Gold PROPERS), an increase from the previous year 69 Green PROPERS & 13 Gold PROPERS. d. Realisasi perolehan laba tahun 2019 Audited sebesar sebesar US$2,53 miliar (169% dari RKAP 2019 sebesar US$1,50 miliar). Laba tersebut termasuk pengakuan kekeurangan pendapatan selisih HJE sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-361/MK.02/2020. d. Realized profit in 2019 Audited amounting to US$ 2.53 billion (169% of the 2019 RKAP of US$ 1.50 billion). This gain includes recognition lack of difference in HJE income according to the Minister of Finance Letter No. S-361/ MK.02/2020. e. Realisasi pencapaian EBITDA sampai dengan tahun 2019 Audited sebesar US$7,91 miliar dengan EBITDA Margin sebesar 14,49%. f. Pelaksanaan PSO dan Penugasan tahun 2019 audited mencatatkan kerugian sebesar US$0,36 Miliar dan LPG Tabung 3 Kg menghasilkan laba sebesar US$0,03 Miliar. Laba PSO dan Penugasan termasuk tambahan pendapatan selisih harga jual formula dan harga jual eceran sesuai Perpres No. 43 Tahun 2018. e. Realization of EBITDA achievement up to 2019 Audited amounting to US $ 7.91 billion with an EBITDA Margin of 14.49%. Implementation of the PSO and Assignment in 2019 audited recorded a loss of US $ 0.36 Billion and 3 Kg Cylinder LPG generated a profit of US $ 0.03 Billion. Profit from PSO and Assignments including additional income from the difference between the formula selling price and the retail selling price in accordance with Presidential Decree No. 43 of 2018 f. 5. Peningkatan Pengolahan & Produksi BBM Dalam 5. Increasing Domestic Fuel Processing & Production Negeri a. Total yield on intake dari hasil produksi kilang sebesar 94,45%. Realisasi intake 351,29 juta Bbl dan output produksi pengolahan sebesar 331,79 juta Bbl. a. Total yield on intake from refinery production is 94.45%. Actual intake of 351.29 million Bbl and output of processing production of 331.79 million Bbl. b. Penjualan Jenis BBM Tertentu Kerosene sebesar 523,84 ribu KL, Penjualan Jenis BBM Tertentu Solar sebesar 16.169,67 ribu KL, Penjualan Jenis BBM Khusus Premium Penugasan dan Umum sebesar 11.552,68 ribu KL termasuk penjualan Fungsi Industrial Fuel Marketing. b. Sales of certain types of kerosene fuel were 523.84 thousand KL, sales of certain types of diesel fuel were 16,169.67 thousand KL, sales of special types of assignment premium and general fuels were 11,552.68 thousand KL including sales of the industrial fuel marketing function. c. Realisasi Penjualan Jenis BBM Umum Pertalite sebesar 19.349,06 ribu KL, Pertamax sebesar 3.914,31 ribu KL, Dexlite 467,43 ribu KL. c. Realization of sales of Pertalite general fuel types was 19,349.06 thousand KL, Pertamax 3,914.31 thousand KL, Dexlite 467.43 thousand KL. d. Penjualan LPG Tabung 3 Kg sebesar 6.858,76 ribu MT, dan LPG Non PSO sebesar 877,29 ribu MT. d. Sales of LPG 3 Kg Cylinders amounted to 6,858.76 thousand MT, and LPG Non PSO amounted to 877.29 thousand MT. 131
6. Energy security (proyek-proyek strategi nasional) Pertamina juga menunjukan komitmennya terhadap terjaminnya keamanan energi di bumi Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai proyek strategis nasional, sebagai berikut: a. Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran - Tiung Biru Pt Pertamina Ep Cepu Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran - Tiung Biru PT Pertamina EP Cepu bertujuan untuk produksi gas dan kondensat dari Lapangan Jambaran - Tiung Biru dengan produksi rata-rata raw gas sebesar 315 MMSCFD dengan target on stream pada Q2 tahun 2021 dengan sales gas sebesar 192 MMSCFD (100%) dan kondensat kurang lebih 2800 BCPD. Untuk realisasi progress fisik secara keseluruhan pada tahun 2019, telah tercapai sebesar 51.5%. 6. K A B U PAT E N B LO R A 6. Energy security (proyek-proyek strategi nasional) Pertamina juga menunjukan komitmennya terhadap terjaminnya keamanan energi di bumi Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai proyek strategis nasional, sebagai berikut: a. Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran - Tiung Biru Pt Pertamina Ep Cepu Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran - Tiung Biru PT Pertamina EP Cepu bertujuan untuk produksi gas dan kondensat dari Lapangan Jambaran - Tiung Biru dengan produksi rata-rata raw gas sebesar 315 MMSCFD dengan target on stream pada Q2 tahun 2021 dengan sales gas sebesar 192 MMSCFD (100%) dan kondensat kurang lebih 2800 BCPD. Untuk realisasi progress fisik secara keseluruhan pada tahun 2019, telah tercapai sebesar 51.5%. 6. K A B U PAT E N B LO R A Energy security (national strategic projects) Pertamina has also shown its commitment to ensuring energy security in Indonesian soil which is manifested in various national strategic projects, as follows: Blora E A S T JAVA CE N T R A L JAVA Gianti AREA : 919,2 Km2 (91,920 ha) Kalisari Pilang Cepu Banyu Urip Kedung Keris Sukowati BOJONEGORO Cendana Nampak Alas Tua West Jambaran Alas Tua East Cepu Block Oil & Gas Fieldh sssssss Original TAG Oil Gas Well 3D Survey Gas Oil Well Tiung Biru 3D Seismic Survey Area K A B U PAT E N B OJ O N EG O RO b. Proyek Pengembangan Lumut Balai Unit 1 & 2 b. Lumut Balai Development Project Units 1 & 2 Proyek Pengembangan Lumut Balai Unit 1 dan 2 bertujuan untuk optimalisasi cadangan geothermal di daerah sebagai energi alternative dan memanfaatkan peluang pasar terkait adanya shortage electricity dan pemenuhan peningkatan kebutuhan energi listrik di Sumbagsel. Untuk realisasi progress fisik secara keseluruhan pada tahun 2019, realisasi berhasil tercapai 85.3%. setempat The Lumut Balai Units 1 and 2 Development Project aims to optimize geothermal reserves in the local area as alternative energy and take advantage of market opportunities related to shortage electricity and meeting the increasing demand for electrical energy in West Sumatra. For the realization of the overall physical progress in 2019, the realization was successful at 85.3%. c. Proyek Pengembangan Tunu Shallow 4 c. Tunu Shallow Development Project 4 Proyek Pengembangan Tunu Shallow 4 bertujuan untuk menjaga kelanjutan produksi Lapangan Tunu dengan tambahan cadangan gas dari Shallow Zone yang direncanakan sebesar 138 BSCF. Untuk realisasi progress fisik secara keseluruhan, telah tercapai realisasi sebesar 71.5%. The Tunu Shallow 4 Development Project aims to maintain the continuation of Tunu Field production with additional gas reserves from the planned Shallow Zone of 138 BSCF. For the realization of the overall physical progress, 71.5% has been achieved. 132
d. Phase-4 MLN Development Project d. Phase-4 MLN Development Project Proyek Phase-4 Development Project bertujuan untuk mengembangkan Greater MLN reservoirs dalam rencana pengembangan yang terintegrasi, meningkatkan oil recovery sejumlah 43 MMBO total tambahan cadangan terproduksi serta meningkatkan laju produksi MLN Field dari 15 ribu menjadi 29 ribu barrel oil per hari. Untuk realisasi progres fisik secara keseluruhan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 63.9% dengan pekerjaan pengeboran sumur lebih cepat dari rencana. suatu The Phase-4 Development Project aims to develop Greater MLN reservoirs in an integrated development plan, increase oil recovery by 43 MMBO, total additional production reserves, and increase MLN Field production rate from 15 thousand to 29 thousand barrels of oil per day. For the realization of the overall physical progress in 2019, 63.9% was realized with well drilling works ahead of plan. e. RDMP - GRR e. RDMP - GRR i. Refinery Development Master Plan (RDMP) i. Refinery Development Master Plan RU V Balikpapan Proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional dan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018 (perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Keputusan Menteri ESDM No. 1001 K/12/MEM Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (RDMP) RU V Balikpapan This project is a National Strategic Project and is contained in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 56 of 2018 (amendments to Presidential Decree No.3 of 2016) concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects, as well as the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1001 K/12/MEM Year 2016 concerning Assignment to Pertamina in the Development and Operation of an Oil Refinery in Balikpapan City, East Kalimantan Province. Pembangunan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah kilang RU V dari 260 KBPD menjadi 360 KBPD, meningkatkan kualitas produk BBM dari Euro 2 ke Euro 5 yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan fleksibilitas pengolahan minyak mentah kilang agar dapat mengolah sour crude (crude dengan kadar sulfur lebih tinggi) dan meningkatkan margin kilang RU V dengan kompleksitas kilang yang lebih tinggi untuk menambah high value products. The development of this project aims to increase the processing capacity of the RU V refinery crude oil from 260 KBPD to 360 KBPD, improve the quality of fuel products from Euro 2 to Euro 5 which are more environmentally friendly, increase the flexibility of refinery crude oil processing so that it can process sour crude (crude with high levels of oil). higher sulfur) and increase the margin of RU V refinery with higher refinery complexity to add high-value products. Pelaksanan proyek RDMP RU V Balikpapan dilakukan dalam 2 tahap, dimana tahap pertama untuk peningkatan kapasitas produksi dan kualitas BBM untuk memenuhi spesifikasi minimum Euro 4, dan tahap kedua untuk meningkatkan fleksibilitas pengolahan minyak mentah. Dengan nilai investasi secara keseluruhan sebesar USD 6.506 juta, produksi BBM dari RU V akan meningkat antara lain produksi Gasoline dari 42 KBPD menjadi 142 KBPD, Diesel dari 125 KBPD menjadi 160 KBPD. Hingga akhir tahun 2019 Pertamina telah melakukan roses seleksi equity partner berjalan, dan telah menerima Letter of Intent (LoI) dari beberapa calon partner. The implementation of the RDMP RU V Balikpapan project is carried out in 2 stages, where the first stage is to increase production capacity and fuel quality to meet the minimum Euro 4 specifications, and the second stage Euro 4 minimum specifications, and a second stage to increase the flexibility of crude oil processing. With an overall investment value of USD 6,506 million, fuel production from RU V will increase, among others, Gasoline production from 42 KBPD to 142 KBPD, Diesel from 125 KBPD to 160 KBPD. Until the end of 2019, Pertamina had carried out an ongoing equity partner selection process and had received a Letter of Intent (LoI) from several potential partners. 133
ii. RDMP RU IV Cilacap ii. RDMP RU IV Cilacap Proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional dan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018 (perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Keputusan Menteri ESDM No. 1000 K/12/MEM Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. This project is a National Strategic Project and the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 56 of 2018 (amendments to Presidential Decree No.3 of 2016) concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects, as well as the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1000 K/12/MEM Year 2016 concerning Assignment to Pertamina in the Development and Operation of an Oil Refinery in Cilacap, Central Java Province. is contained in Dalam mengembangkan ini Pertamina bermitra dengan Saudi Aramco, dengan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan kilang RU IV dari 348 KBPD menjadi 400 KBPD, meningkatkan kualitas produk BBM dari Euro 2 ke Euro 5 yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan fleksibilitas kilang agar dapat mengolah sour crude (crude dengan kadar sulfur lebih tinggi) dan meningkatkan margin kilang RU IV dengan kompleksitas kilang yang lebih tinggi untuk mengkonversi crude menjadi high value products. Dengan nilai investasi secara keseluruhan sebesar USD 5.825 juta, produksi BBM dari RU IV akan meningkat antara lain Gasoline dari 74 KBPD menjadi 130 KBPD, Diesel dari 86 KBPD menjadi 155 KBPD. proyek lingkup In developing this project Pertamina is partnering with Saudi Aramco, with the scope to increase the processing capacity of the RU IV refinery from 348 KBPD to 400 KBPD, improve the quality of fuel products from Euro 2 to Euro 5 which is more environmentally friendly, increase refinery flexibility so that it can process sour crude ( crude with higher sulfur content) and increase the margin of the RU IV refinery with higher refinery complexity to convert crude into high-value products. With an overall investment value of USD 5,825 million, fuel production from RU IV will increase, among others, Gasoline from 74 KBPD to 130 KBPD, Diesel from 86 KBPD to 155 KBPD. Hingga akhir tahun 2019 Pertamina telah melakukan perpanjangan Joint Venture Development Agreement (JVDA) dengan Saudi Aramco, dimana Pertamina dan Aramco sedang mendiskusikan opsi- opsi asset valuation and utilization untuk melanjutkan proyek ke tahap berikutnya Until the end of 2019 Pertamina has extended the Joint Venture Development Agreement (JVDA) with Saudi Aramco, where Pertamina and Aramco are discussing asset valuation and utilization options to continue the project to the next stage. iii. RDMP RU VI Balongan iii. RDMP RU VI Balongan ini merupakan Proyek Strategis Proyek Nasional dan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018 (perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. This project is a National Strategic Project and is contained in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 56 of 2018 (amendments to Presidential Decree No.3 of 2016) concerning the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects. Proyek ini dilakukan dalam 3 fase, sebagai berikut: (1). RDMP Balongan Phase-1: Peningkatan kapasitas Crude Distillation Unit (CDU) dari 125 KBPD menjadi 150 KBPD, untuk memenuhi feed unit secondary existing, dengan perkiraan nilai proyek This project is carried out in 3 phases, as follows: (1). RDMP Balongan Phase-1: Increase the capacity of the Crude Distillation Unit (CDU) from 125 KBPD to 150 KBPD, to meet the secondary existing feed unit, with an estimated project value 134
sebesar USD 100 juta. Pasca Phase 1, produksi Gasoline RU VI meningkat dari 87 KBPD menjadi 97 KBPD, dan Diesel sebesar 43 KBPD. of USD 100 million. After Phase 1, the production of Gasoline RU VI increased from 87 KBPD to 97 KBPD, and Diesel by 43 KBPD. (2). RDMP Balongan Phase-2: Program fleksibilitas crude feed dan peningkatan volume dan kualitas produk BBM (EURO 5), dengan perkiraan nilai proyek sebesar USD 2 Miliar. Pasca Phase 2, produksi Gasoline RU VI menjadi 112 KBPD, Diesel sebesar 43 KBPD dan Polypropylene 400 KTPA (3). RDMP Balongan Phase-3: New Refinery & Petrochemical Complex untuk meningkatkan produksi BBM dan Petrokimia. Perkiraan nilai proyek sebesar USD 12 Miliar, dengan lingkup pembangunan kapasitas kilang baru sebesar 250 KBPD (feedstock kilang) dan 2900 ktpa (Feedstock Naphtha & Propane untuk Petrokimia) untuk memproduksi Gasoline 19 KBPD, Diesel 82 KBPD dan Petrokimia 3000 KTPA. (2). RDMP Balongan Phase-2: Crude feed flexibility program and increase the volume and quality of fuel products (EURO 5), with an estimated project value of USD 2 billion. Post Phase 2, the production of Gasoline RU VI becomes 112 KBPD, Diesel is 43 KBPD, and Polypropylene 400 KTPA (3). RDMP Balongan Phase-3: New Refinery & Petrochemical Complex to increase fuel and petrochemical production. The project value is estimated at USD 12 billion, with the scope of building a new refinery capacity of 250 KBPD (refinery feedstock) and 2900 ktpa (Naphtha & Propane Feedstock for Petrochemical) to produce 19 KBPD of Gasoline, 82 KBPD Diesel, and 3000 KTPA Petrochemicals. Hingga akhir tahun 2019 RDMP Balongan telah selesai Contract Award Phase-1 Pekerjaan Front-End Engineering Design (FEED) dengan implementasi Dual FEED sedangkan RDMP Competition tahap studi Balongan Phase-2 dalam konfigurasi/Linear (LP) dan pengerjaan studi kelayakan, dan RDMP Balongan Phase-3 dalam proses pelaksanaan pengadaan lahan Tahap 1, dan proses PENLOK Tahap 2 (DFC), Programming Until the end of 2019 RDMP Balongan Phase-1 has completed the Contract Award for Front- End Engineering Design (FEED) Work with the implementation of the Dual FEED Competition (DFC), while RDMP Balongan Phase-2 is in the configuration study/Linear Programming (LP) stage and work on studies. feasibility, and RDMP Balongan Phase-3 in the process of implementing Phase 1 land acquisition, and the Location Determination process Phase 2 iv. GRR Tuban Proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional dan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018 (perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Keputusan Menteri ESDM No. 807 K/12/MEM Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur. iv. GRR Tuban This project is a National Strategic Project the Presidential and Regulation of the Republic of Indonesia No. 56 of 2018 (amendments to Presidential Decree No.3 of 2016) concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects, as well as the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 807 K/12/MEM Year 2016 in concerning Assignment to Pertamina the Construction and Operation of an Oil Refinery in Tuban, East Java Province. is contained in ini, proyek Dalam mengembangkan Pertamina dengan Rosneft dalam JV Company PT Pertamina Rosneft Pengolahan dengan lingkup untuk membangun kilang baru yang bermitra dan Petrokimia, In developing this project, Pertamina is partnering with Rosneft in the JV Company PT Pertamina Rosneft Processing and Petrochemicals, with the scope to build a new refinery integrated with the petrochemical 135
terintegrasi dengan komplek petrokimia, dengan kapasitas pengolahan kilang 300 KBPD, dan menghasilkan kualitas produk BBM Euro 5 yang lebih ramah lingkungan. complex, with a refinery processing capacity of 300 KBPD, and to produce quality Euro 5 fuel products that are more environmentally friendly. ini bertujuan untuk mengurangi Proyek ketergantungan impor untuk terhadap pemenuhan kebutuhan domestik produk BBM dan petrokimia, sekaligus mendorong pertumbuhan hilir/petrokimia. Dengan nilai investasi secara keseluruhan sebesar USD 16 Miliar, kilang baru ini direncanakan menghasilkan Gasoline sebanyak 80 KBPD, Diesel 98 KBPD, dan Avtur 27 KBPD, serta total produksi petrokimia sebesar 4,250 KTPA. industri This project aims to reduce dependence on imports to meet domestic demand for petroleum and petrochemical products, while at the same time encouraging the growth of the downstream/petrochemical industry. With an overall investment value of USD 16 billion, the new refinery is planned to produce 80 KBPD of Gasoline, 98 KBPD Diesel, 27 KBPD Avtur, and a total petrochemical production of 4,250 KTPA. Hingga akhir tahun 2019 Pertamina telah melakukan Contract Award dengan salah satu licensor utama. Until the end of 2019, Pertamina has conducted a Contract Award with one of the main licensors. v. GRR Bontang Proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional dan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018 (perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Keputusan Menteri ESDM No. 7935 K/10/MEM Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. v. GRR Bontang This project is a National Strategic Project and the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 56 of 2018 (amendments to Presidential Decree No.3 of 2016) concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects, as well as the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 7935 K/10/MEM Year 2016 concerning Assignment to Pertamina in the Construction and Operation of an Oil Refinery in Bontang City, East Kalimantan Province. is contained in Tujuan proyek ini adalah untuk menambah kapasitas 300 KBPD serta untuk memenuhi kebutuhan Indonesia BBM dalam negeri terutama Bagian timur dan Menembus pasar BBM internasional dengan spesifikasi Euro 5. pengolahan sebesar The objective of this project is to increase the processing capacity by 300 KBPD and to meet domestic fuel needs, especially in eastern Indonesia, and to penetrate the international fuel market with Euro 5 specifications. ini, Dalam mengembangkan Pertamina bermitra dengan Overseas Oil and Gas (OOG dari Oman) dan telah dilakukan penandatanganan Frame Work Agreement (FWA) pada tanggal 10 Desember 2018. Selanjutnya Pertamina tidak memperpanjang FWA dengan OOG yang berakhir pada tanggal 10 Desember 2019. proyek this project, Pertamina In developing partnered with Overseas Oil and Gas (OOG from Oman), and a Frame Work Agreement (FWA) was signed on December 10, 2018. Furthermore, Pertamina did not extend the FWA with OOG which ended on December 10, 2019. 136
RDMP Cilacap GRR Tuban RDMP Balikpapan 137
7. Pembangunan dan Pengoperasian Tangki 7. Construction and Operation of Fuel Oil and Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas (Persero) Selama dan melaksanakan Pengoperasian Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Liquefied Petroleum Gas, DPPU serta kapal General Purpose di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan bahan bakar minyak dan gas nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional. tahun 2019, PT Pertamina proyek Pembangunan Liquefied Petroleum Gas Storage Tanks During 2019, PT Pertamina (Persero) carried out the construction and operation of Oil Fuel Storage Tanks, Liquefied Petroleum Gas, DPPU, and General Purpose ships throughout Indonesia to increase national oil and gas reserves to achieve national energy security. Lingkup Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Liquefied Petroleum Gas, Avtur serta kapal General Purpose meliputi: a. Pembangunan dan Pengoperasian 21 Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan rincian sebagai berikut: i. The Project Scope of Construction and Operation of Storage Tanks for Fuel Oil, Liquefied Petroleum Gas, Avtur and General Purpose vessels includes: a. Construction and Operation of 21 Fuel Oil Storage Tanks with the following details: Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas 2.500 KL di Badas i. Construction of stockpile tanks with a capacity of 2,500 KL in Badas ii. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas ii. Construction of stockpile tanks with a 2.000 KL di Dobo capacity of 2,000 KL in Dobo iii. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas iii. Construction of stockpile tanks with a 3.000 KL di Namlea capacity of 3,000 KL in Namlea iv. Pembangunan Tangki Timbun Kapastias iv. Construction of the Kapastias storage tank 6.000 KL di Ternate 6,000 KL in Ternate v. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas v. Construction of stockpile tanks with a 1.500 KL di Labuha capacity of 1,500 KL in Labuha vi. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas vi. Construction of stockpile tanks with a 5.000 KL di Merauke capacity of 5,000 KL in Merauke vii. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas vii. Construction of stockpile tanks with a 5.000 KL di Nabire capacity of 5,000 KL in Nabire viii. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas viii. Construction of stockpile tanks with a 40.000 KL di Bau Bau capacity of 40,000 KL in Bau Bau ix. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas ix. Construction of stockpile tanks with a 3.000 KL di Bula capacity of 3,000 KL in Bula x. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas x. Construction of stockpile tanks with a 1.000 KL di Donggala capacity of 1,000 KL in Donggala xi. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xi. Construction of stockpile tanks with a 2.500 KL di Gorontalo capacity of 2,500 KL in Gorontalo xii. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xii. Construction of stockpile tanks with a 1.300 KL di Kendari capacity of 1,300 KL in Kendari xiii. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xiii. Construction of stockpile tanks with a 1.500 KL di Raha capacity of 1,500 KL in Raha xiv. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xiv. Construction of stockpile tanks with a 1.500 KL di Tahuna capacity of 1,500 KL in Tahuna xv. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xv. Construction of stockpile tanks with a 2.500 KL di Pare Pare capacity of 2,500 KL in Pare Pare xvi. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xvi. Construction of stockpile tanks with a 2.000 KL di Atapupu capacity of 2,000 KL on Atapupu 138
xvii. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xvii. Construction of stockpile tanks with a 8.000 KL di Tegal capacity of 8,000 KL in Tegal xviii. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xviii. Construction of stockpile tanks with a 5.000 KL di ISG capacity of 5,000 KL at ISG xix. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xix. Construction of stockpile tanks with a 20.000 KL di Pengapon capacity of 20,000 KL at Pengapon xx. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xx. Construction of stockpile tanks with a 2.500 di Makassar capacity of 2,500 in Makassar xxi. Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas xxi. Construction of Storage Tanks with a 5.000 di Sampit capacity of 5,000 in Sampit b. Pembangunan dan Pengoperasian 8 Tangki Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan rincian sebagai berikut: i. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG 3.000 MT di Bali ii. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG 3.000 MT di Lombok iii. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG 2.000 MT di Amurang b. Construction and Operation of 8 Liquefied Petroleum Gas (LPG) Storage Tanks with the following details: i. Construction of 3,000 MT LPG Storage Tank ii. iii. in Bali Construction of 3,000 MT LPG Storage Tank in Lombok Construction of a 2,000 MT LPG Storage Tank in Amurang iv. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG iv. Construction of an 88,000 MT LPG Storage 88.000 MT di Tanjung Sekong Tank in Tanjung Sekong v. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG v. Construction of a 3,000 MT LPG Storage 3.000 MT di Padang Tank in Padang vi. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG vi. Construction of 3,000 MT LPG Storage 3.000 MT di Pulau Layang Tanks on Pulau Layang vii. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG vii. Construction of 3,000 MT LPG Storage Tank 3.000 MT di Cilacap in Cilacap viii. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG viii. Construction of a 5,000 MT LPG Storage 5.000 MT di Arun Tank in Arun c. Pembangunan dan Pengoperasian 7 DPPU c. Construction and Operation of 7 DPPU with the dengan rincian sebagai berikut: Pembangunan DPPU Sorong i. ii. Pembangunan DPPU Babulah iii. Pembangunan DPPU Modula Tual iv. Pembangunan DPPU Kualanamu v. Pembangunan DPPU Sultan Thaha vi. Pembangunan DPPU Supadio vii. Pembangunan DPPU SOEskarno Hatta following details: i. Development of the DPPU Sorong ii. Development of the Babulah DPPU iii. Development of DPPU Modula Tual iv. Development of the Kualanamu DPPU v. Development of the Sultan Thaha DPPU vi. Development of the Supadio DPPU vii. Development of the SOEskarno Hatta DPPU d. Penyediaan 2 kapal General Purpose (17.500 d. Provision of 2 General Purpose vessels (17,500 DWT) DWT) 139
TBBM Pengapon TBBM Badas TBBM Pare-Pare TBBM Ternate TBBM Bula TBBM Dobo TBBM Labuha TBBM Nabire TLPG Tanjung Sekong 140
8. Gasifikasi Batubara Menjadi Dme Di Peranap, Riau 8. Gasification of Coal into Dme in Peranap, Riau Proyek Gasifikasi Batubara di Peranap adalah Program Hilirisasi sekitar 6 juta Ton Low Rank Coal (LRC) menjadi DME dan Methanol yang akan berdampak dalam import LPG maupun menurunkan ketergantungan Methanol domestik. Seiring berjalannya project dan adanya tantangan dari sisi keekonomian, maka disepakati untuk relokasi project dari Peranap, Riau ke Tj. Enim, Sumatera Selatan dengan pertimbangan kualitas batubara yang lebih tinggi. The Coal Gasification Project is a Downstream Program of around 6 million tons of Low-Rank Coal (LRC) into DME and Methanol which will have an impact on reducing dependence on imported domestic LPG and Methanol. As the project progressed and there were challenges from the economic side, it was agreed to relocate the project from Peranap, Riau to Tj. Enim, South Sumatra with considerations of higher coal quality. in Peranap Tujuan proyek ini adalah untuk mengurangi LPG import dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah. Meningkatkan value dari bahan baku yang memiliki nilai komersial rendah. Penghematan terhadap devisa negara, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Produk yang akan dihasilkan adalah DME sebagai substitusi LPG, methanol, serta produk turunan lain yang bernilai tinggi. This project aims to reduce imported LPG by utilizing abundant local resources. Increase the value of raw materials that have low commercial value. Save on foreign exchange, and increase national energy security. The product to be produced is DME as a substitute for LPG, methanol, and other high-value derivative products. Program ini membutuhkan kompetensi baru yaitu teknologi proses untuk memproduksi synthetic gas, yang memungkinkan diterapkan untuk pemanfaatan sumber daya alam lainnya, seperti biomasa, uncommitted gas, dan lainnya. Hal ini dianggap penting Indonesia, mempertimbangkan banyaknya bagi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan melalui synthetic gas untuk produk-produk turunan lainnya. This program requires new competencies, namely process technology for producing synthetic gas, which can be applied to the utilization of other natural resources, such as biomass, uncommitted gas, and others. This is considered important for Indonesia, considering the large number of natural resources that can be utilized through synthetic gas for other derivative products. 9. Proyek Gasifikasi Batubara Menjadi DME Di Tanjung 9. Coal Gasification Project Into DME in Tanjung Enim Enim Proyek Gasifikasi Batubara menjadi DME di Tanjung Enim bertujuan untuk mengurangi LPG dan produk petrokimia import lainnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah. Meningkatkan value dari bahan baku yang memiliki nilai komersial rendah. Penghematan terhadap devisa negara, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Produk yang akan dihasilkan adalah DME sebagai substitusi LPG, Polypropylene, Urea dan Methanol. The Coal Gasification Project into a DME in Tanjung Enim aims to reduce LPG and other imported petrochemical products by utilizing abundant local resources. Increase the value of raw materials that have low commercial value. Savings in foreign exchange, and increase energy security country, and improve national energy security. The products to be produced are DME as a substitute for LPG, Polypropylene, Urea, and Methanol. Sebagai project gasifikasi pertama di Indonesia, diharapkan proyek ini dapat menjadi pioneer dari pengembangan industry coal-to-chemicals dengan memanfaatkan batubara dengan nilai kalori rendah untuk mengurangi import produk-produk petrokimia lainnya. Sehingga, dapat memberikan dampak peningkatan nilai ekonomi secara menyeluruh bagi Indonesia. As the first gasification project in Indonesia, it is hoped that this project can become a pioneer in the development of the coal-to-chemicals industry by utilizing coal with low-calorie value to reduce imports of other petrochemical products. Thus, it can have an impact on increasing the overall economic value of Indonesia. 10. Implementasi B20 & B30 PT Pertamina (Persero) 10. Implementation of PT Pertamina (Persero) B20 & Implementasi pemanfaatan Biodiesel/FAME pada produk Solar dengan komposisi 20% atau yang lebih dikenal dengan B20 merupakan program mandatori pemerintah mengacu pada Kepmen ESDM No. 12 B30 The implementation of the use of Biodiesel/FAME in diesel products with a composition of 20% or better known as B20 is a government mandatory program referring to the Minister of Energy and Mineral 141
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Resources Decree No. 12 of 2015 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 32 of 2008 concerning the Provision, Utilization, and Trading System of Biofuels as Other Fuels. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia berpotensi menjadi negara yang mandiri energi. Kelapa sawit diolah menjadi FAME yang merupakan bahan bakar nabati dan disebarkan ke seluruh indonesia melalui titik-titik penerimaan baik melalui kapal maupun mobil tangki. Indonesia as one of the largest palm oil-producing countries in the world has the potential to become an energy-independent country. Oil palm is processed into FAME, which is a biofuel and distributed throughout Indonesia through points of receipt either by boat or by tanker. Sebagai salah satu upaya meningkatkan penyerapan Biodiesel Pertamina di tahun 2019, PT Pertamina (Persero) melakukan simplifikasi pola suplai FAME dari 69 titik serah FAME di tahun 2018 menjadi 29 titik di tahun 2019. Tahun 2019 total realisasi penyerapan Biodiesel/FAME oleh Pertamina sebesar 5.334.956 Kilo Liter. As one of the efforts to increase the absorption of Pertamina's Biodiesel in 2019, PT Pertamina (Persero) simplified the FAME supply pattern from 69 FAME delivery points in 2018 to 29 points in 2019. In 2019 the total realization of Biodiesel/FAME absorption by Pertamina was 5,334. 956 Kilo Liters. Di penghujung tahun 2019, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero) berhasil menjadi Badan Usaha BBM pertama yang meluncurkan Biodiesel 30% atau B30 lebih awal daripada target yang ditetapkan. Implementasi B30 PT Pertamina (Persero) dilaksanakan secara bertahap di 8 lokasi PT Pertamina (Persero). Bulan November 2019, implementasi B30 dilaksanakan di 3 lokasi titik serah yaitu Fuel Terminal Boyolali, Fuel Terminal Rewulu dan Integrated Terminal Balikpapan. Selanjutnya pada bulan Desember 2019, implementasi B30 bertambah 5 lokasi titik serah yakni Integrated Terminal Medan, Refinery Unit Plaju, Integrated Terminal Panjang, Integrated Terminal Jakarta dan Refinery Unit Kasim. Total serapan Biodiesel B30 pada tahun 2019 adalah sebesar 181.395 KL. At the end of 2019, with the support of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Ministry of Energy and Mineral Resources, and the Ministry of SOEs, PT Pertamina (Persero) succeeded in becoming the first BBM Business Entity to launch Biodiesel 30% or B30 earlier than the target set. The implementation of B30 PT Pertamina (Persero) is carried out in stages in 8 locations of PT Pertamina (Persero). In November 2019, the implementation of B30 was carried out at 3 delivery points, namely Boyolali Fuel Terminal, Rewulu Fuel Terminal, and Balikpapan Integrated Terminal. Furthermore, in December 2019, the implementation of B30 added 5 delivery points, namely the Medan Integrated Terminal, the Plaju Refinery Unit, the Long Integrated Terminal, the Jakarta Integrated Terminal, and the Kasim Refinery Unit. The total absorption of Biodiesel B30 in 2019 was 181,395 KL. Saat PT Pertamina (Persero) telah sukses melaksanakan implementasi Biodiesel/FAME B30 di seluruh wilayah Indonesia dengan total penyerapan Biodiesel / FAME B20 dan B30 tahun 2020 sebesar 5.516.351 KL. PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen untuk mensukseskan program-program strategis pemerintah sebagai bagian dari lokomotif ekonomi Indonesia. ini, Currently, PT Pertamina (Persero) has successfully implemented Biodiesel/FAME B30 throughout Indonesia with the total absorption of Biodiesel/FAME B20 and B30 in 2020 of 5,516,351 KL. PT Pertamina (Persero) continues to be committed to the success of the government's strategic programs as part of Indonesia's economic locomotive. 142
B30 dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: a. Memenuhi kebijakan implementasi B30 dalam B30 is carried out with the following objectives: a. Meet the policy of implementing B30 in diesel produk solar guna mengurangi impor products to reduce imports b. Melakukan distribusi B30 di seluruh Indonesia c. Simplifikasi pola suplai Biodiesel nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan penyerapan Biodiesel Pertamina di tahun 2020. b. Distributed B30 throughout Indonesia c. Simplify the national Biodiesel supply pattern increase the absorption of as an effort to Pertamina's Biodiesel in 2020. telah Pada menghasilkan 28 Lokasi Penerima FAME dan Pencampuran Biosolar (B30) yang tersebar di seluruh Indonesia dan realisasi B30 per 2019 sebanyak 5.514.952 kl. tahun 2019, implementasi B30 In 2019, the implementation of B30 has resulted in 28 FAME Recipient Locations and Biosolar Mixing (B30) spread across throughout Indonesia and the realization of B30 as of 2019 was 5,514,952 kl. No. Bulan Month Realisasi (KL) Realization (KL) 1. Januari January 479,829.00 2. Februari February 453,813.00 3. Maret March 464,155.00 4. April April 418,265.00 5. Mei May 464,555.00 6. Juni June 404,157.00 7. Juli June 459,747.00 8. Agustus August 437,675.00 9. September September 481,215.00 10. Oktober October 496,610.00 11. November November 472,174.00 12. Desember December 482,757.00 TOTAL 5,514,952.00 Sementara itu, di sepanjang tahun 2019, BUMN yang bergerak pada sektor Mineral dan Batubara yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan telah melakukan pengembangan-pengembangan baik secara bisnis maupun operasional, yakni sebagai berikut: Meanwhile, throughout 2019, SOEs engaged in the Mineral and Coal sector which are members of the Mining Industry Holding have carried out developments both in business and operationally, namely as follows: 143
a. PT Inalum (MIND ID) a. PT Inalum (MIND ID) i. Pengembangan Bisnis Calcined Petroleum i. Business Development of Calcined Coke (CPC) joint Proyek (JVDA) venture development agreement PT Inalum (Persero) dengan PT Pertamina (Persero) untuk membangun perusahaan patungan pabrik pengolahan bahan baku utama aluminium berupa calcined petroleum coke (CPC) atau kokas. Total investasi pada proyek ini yaitu sebesar Rp774 miliar. Total progres aktivitas proyek pada tahun 2019 adalah 10,95%. Pembangunan pabrik CPC telah ditetapkan akan dilaksanakan di Kuala Tanjung. ini merupakan kerjasama Petroleum Coke (CPC) This project is a joint venture development agreement (JVDA) of PT Inalum (Persero) with PT Pertamina (Persero) to build a joint- venture factory for processing the main raw material for aluminum in the form of calcined petroleum coke (CPC) or coke. The total investment in this project is Rp774 billion. The total progress of project activities in 2019 is 10.95%. The construction of the CPC factory has been determined to be carried out in Kuala Tanjung. ii. Pengembangan Bisnis Smelter Grade ii. Business Development for the Smelter Alumina Refinery (SGAR) Plant Proyek ini merupakan joint project antara PT Aneka Tambang Tbk dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dalam rangka hilirisasi bauksit menjadi alumina sebagai bahan baku aluminium bagi PT Inalum. Proyek pembangunan pabrik SGAR ini berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Total investasi pada proyek ini sebesar Rp12 triliun. Proyek SGAR ini dikerjakan oleh PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) yang merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh PT Antam Tbk dan PT Inalum. ini akan mengolah bijih bauksit Pabrik menjadi produk smelter grade alumina yang merupakan bahan baku pabrik peleburan aluminium. Direncanakan pada Tahap I, akan dibangun pabrik dengan kapasitas 1 juta ton SGA yang direncanakan akan rampung pada tahun 2022. Total progres aktivitas proyek pada tahun 2019 adalah 13,76%. Perizinan dan Lahan dengan progres pembebasan lahan: 96.78% (272,7 ha dari total 281,81 ha). iii. Proyek Remelt Aluminium (PT Indonesia Grade Alumina Refinery (SGAR) Plant This project is a joint project between PT Aneka Tambang Tbk and PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) in the context of downstream bauxite to alumina as a raw material for aluminum for PT Inalum. The SGAR factory construction project is located in Mempawah, West Kalimantan. The total investment in this project is Rp12 trillion. The SGAR project is undertaken by PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) which is a joint venture founded by PT Antam Tbk and PT Inalum. This factory will process bauxite ore into smelter grade alumina products, which are the raw material for aluminum smelting plants. It is planned that in Phase I, a factory with a capacity of 1 million tons of SGA is planned to be completed in 2022. The total progress of project activities in 2019 is 13.76%. Licensing and Land with the progress of land acquisition: 96.78% (272.7 ha of a total of 281.81 ha). iii. Remelt Aluminum Project (PT Indonesia Aluminium Alloy) Merupakan proyek pada PT Inalum yang bertujuan untuk memproduksi aluminium pada sekunder Merupakan PT untuk memproduksi aluminium sekunder dengan memanfaatkan fasilitas pabrik eks PT Asahan Aluminium Alloys (PT AAA) yang berlokasi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Total investasi pada proyek ini sebesar USD 28 Juta. Direncakanakan proyek akan selesai pada Juli 2022 dan akan komersil pada November 2022. Total progres aktivitas proyek pada tahun 2019 adalah 5,92%, Kapasitas aluminium sekunder yang dapat dihasilkan mencapai 50.000 ton/tahun. proyek bertujuan Inalum yang Aluminum Alloy) This is a project at PT Inalum which aims to produce secondary aluminum. It is a project at PT Inalum which aims to produce secondary aluminum by utilizing the former PT Asahan Aluminum Alloys (PT AAA) factory facilities located in Kuala Tanjung, North Sumatra. The total investment in this project is USD 28 million. It is planned that the project will be completed in July 2022 and will be commercialized in November 2022. The total progress of project activities in the year 2019 is 5.92%, The secondary aluminum capacity that can be produced reaches 50,000 tons/year. 145
iv. Kawasan Industri Terpadu Kuala Tanjung iv. Kuala Tanjung Integrated Industrial Estate (KITKT) Sesuai dengan hasil koordinasi meeting antara PELINDO I, WIKA dan INALUM yang dimediasi oleh Asdep Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana KBUMN pada tanggal 2 Desember 2019, HoA dengan beberapa poin kesepakatan akan segera ditandatangani. (KITKT) Under the meeting results of coordination between PELINDO I, WIKA, and INALUM mediated by the Deputy for Construction of Facilities and Infrastructure at Ministry of SOEs on December 2, 2019, HoA with several points of agreement will be signed soon. the v. Head of Agreement Akusisi Saham PT v. Head of Agreement for the Acquisition of Vale Indonesia Tbk Inalum sebagai Industri Pertambangan memiliki mandat salah satunya menguasai cadangan mineral di diwujudkan diantaranya melalui akusisi perusahaan - perusahaan tambang strategis. Dalam rangka pelaksanaan mandat tersebut dan sebagaimana surat Menteri ESDM Nomor: tanggal 8 Oktober 1707/32/DJB/2019 2019 yang menunjuk INALUM sebagai Wakil Pemerintah Indonesia dalam akusisi saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk, pada tanggal 11 Oktober 2019, INALUM resmi melakukan penandatanganan perjanjian induk atau Head of Agreement dengan Vale Canada Ltd dan Sumitomo Mining Mineral dalam rangka akuisisi 20% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk. induk Holding dalam negeri yang Shares in PT Vale Indonesia Tbk Inalum, as the holding company for Mining Industry, has a mandate, one of which is controlling mineral reserves in the country, which is realized through the acquisition of strategic mining companies. To carry out this mandate and according to the letter of the Minister of Energy and Mineral Resources Number: 1707/32 /DJB/2019 dated 8 October 2019 which appointed INALUM as the Representative of the Government of Indonesia in the acquisition of the divestment shares of PT Vale Indonesia Tbk, on 11 October 2019, INALUM officially signed the agreement holding or Head of Agreement with Vale Canada Ltd and Sumitomo Mining Mineral in the context of acquiring a 20% stake in the divestment of PT Vale Indonesia Tbk. Proyek Remelt Aluminium / Aluminum Remelt Project (PT Indonesia Aluminium Alloy) Sumber/Source : paparan MIND ID 146
b. PT Antam Tbk b. PT Antam Tbk i. Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel i. Haltim Ferronickel Factory Construction Haltim (F3FH) Proyek ini merupakan proyek hilirisasi pada PT Antam dalam rangak hilirisasi bijih nikel menjadi feronikel yang berlokasi di dekat cadangan dan sumber daya nikel utama di Halmahera Timur. Total investasi pada proyek ini sebesar Rp4 triliun. Proyek ini di danai dengan PMN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.494 miliar. Sampai dengan akhir 2019, kemajuan fisik proyek tahap I Line I telah mencapai 97,75%. Diharapkan setelah rampungnya fase konstruksi, tahap commissioning dapat dimulai pada tahun 2020. Dengan kapasitas produksi sebesar 13.500 TNi, nantinya dengan selesainya feronikel proyek pembangunan pabrik Haltim (Line 1) akan meningkatkan kapasitas total terpasang feronikel ANTAM sebesar 50% dari kapasitas produksi feronikel ini sebesar 27.000 TNi terpasang saat menjadi 40.500 TNi per tahun. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian P3FH saat ini adalah penyediaan listrik untuk operasional pabrik. Adapun terkait penyediaan listrik saat ini masih dalam proses pengadaan. i. Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery Project (F3FH) This project is a downstream project at PT Antam in the downstream phase of nickel ore to ferronickel which is located near the main nickel reserves and resources in East Halmahera. The total investment in this project is Rp4 trillion. This project was funded by PMN for the 2015 Fiscal Year amounting to Rp3,494 billion. Until the end of 2019, the physical progress of the Phase I Line I project had reached 97.75%. It is expected that after the completion of the construction phase, the commissioning phase can begin in 2020. With a production capacity of 13,500 TNi, later with the completion of the Haltim ferronickel plant construction project (Line 1), ANTAM's total installed ferronickel capacity is 50% of the current ferronickel production capacity. amounting to 27,000 TNi to 40,500 TNi per year. The obstacle faced in completing P3FH at this time is the provision of electricity for factory operations. As for the provision of electricity, it is currently still in the procurement process. installed ii. Mempawah Smelter Grade Alumina (SGAR) Mempawah. Proyek ini merupakan joint project antara PT Aneka Tambang Tbk dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dalam rangka hilirisasi bauksit menjadi alumina sebagai bahan baku aluminium bagi PT Inalum. Proyek pembangunan pabrik SGAR ini berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Total investasi pada proyek ini sebesar Rp12 triliun. Proyek SGAR ini dikerjakan oleh PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) yang merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh PT Antam Tbk dan PT Inalum. Pabrik ini akan mengolah bijih bauksit menjadi produk smelter grade alumina yang merupakan bahan baku pabrik peleburan aluminium. Direncanakan pada Tahap I, akan dibangun pabrik dengan kapasitas 1 juta ton SGA yang direncanakan akan rampung pada tahun 2022. Total progres aktivitas proyek pada tahun 2019 adalah 13,76%. Perizinan dan Lahan dengan progres pembebasan lahan: 96.78% (272,7 ha dari total 281,81 ha). Refinery (SGAR) This project is a joint project between PT Aneka Tambang Tbk and PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) to downstream bauxite to alumina as a raw material for aluminum for PT Inalum. The SGAR factory construction project is located in Mempawah, West Kalimantan. The total investment in this project is Rp12 trillion. The SGAR project is undertaken by PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) which is a joint venture founded by PT Antam Tbk and PT Inalum. This factory will process bauxite ore into smelter grade alumina products, which are the raw material for aluminum smelting plants. It is planned that in Phase I, a factory with a capacity of 1 million tons of SGA is planned to be completed in 2022. The total progress of project activities in 2019 is 13.76%. Licensing and Land with the progress of land acquisition: 96.78% (272.7 ha of a total of 281.81 ha). 147
Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (F3FH Feronikel Haltim Factory Construction Project (PT Indonesia Aluminium Alloy) Sumber/Source : paparan MIND ID c. PT Bukit Asam Tbk c. PT Bukit Asam Tbk i. Proyek Peningkatan Kapasitas Logistik Angkutan Batubara (Tanjung Enim - Tarahan) Merupakan proyek pada PT Bukit Asam Tbk yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas angkutan batubara dari Tanjung Enim menuju Tarahan menjadi 25 juta ton pada akhir Tahun 2020. Pada tahun 2018 dan 2019 kapasitas angkutan batubara menggunakan kereta api dari Tanjung Enim menuju Tarahan baru mencapai 19,7 juta ton dan 20,8 juta ton. Total investasi pada proyek ini sebesar Rp4,5 triliun. Proyek ini direncanakan akan beroperasi pada tahun 2025. Progress sampai akhir tahun 2019 yaitu Feasibility study telah selesai 100% dan saat ini sedang dilakukan penyusunan dokumen AMDAL. i. Project for Capacity Building for Coal Transportation Logistics (Tanjung Enim - Tarahan) This is a project at PT Bukit Asam Tbk which aims to increase the coal transportation capacity from Tanjung Enim to Tarahan to 25 million tons by the end of 2020. In 2018 and 2019 the capacity of coal transportation using trains from Tanjung Enim to Tarahan only reached 19.7 million. tons and 20.8 million tons. The total investment in this project is Rp4.5 trillion. This project is planned to operate in 2025. Progress until the end of 2019, namely the Feasibility Study has been completed 100% and The AMDAL document is currently being prepared. 148
ii. Proyek Sumsel 8 ii. Project Sumsel 8 Proyek Sumsel 8 merupakan proyek pada PT Bukit Asam Tbk dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik 35.000 MW yang berlokasi di Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan. Total investasi pada proyek ini sebesar USD 1,7 Miliar. Direncanakan proyek ini akan selesai pada Agustus tahun 2021. Proyek PLTU Sumsel 8 terdiri dari pembangunan PLTU dengan kapasitas terpasang 2 x 620 MW dan pembangunan SUTET 500 Kv sepanjang 45KM dari PLTU Sumsel 8 ke Gardu Induk PLN Muara Enim. PLTU Sumsel 8 akan dikerjakan oleh PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) sebagai Independent Power Producer (IPP) yang meruapakan konsorsium antara PT Bukit Asam Tbk dengan China Huadian Hongkong Company Ltd. Progres sampai dengan akhir tahun 2019 adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap pembangunan proyek Sumsel 8. The Sumsel 8 project is a project at PT Bukit Asam Tbk to support the government's program in supplying 35,000 MW of electricity located in Kab. Muara Enim, Prov. South Sumatra. The total investment in this project is USD 1.7 billion. It is planned that this project will be completed in August 2021. The Sumsel 8 PLTU project consists of the construction of a PLTU with an installed capacity of 2 x 620 MW and the construction of a 45KM 500 Kv SUTET from PLTU Sumsel 8 to the PLN Muara Enim substation. PLTU Sumsel 8 will be worked on by PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) as an Independent Power Producer (IPP) which is a consortium between PT Bukit Asam Tbk and China Huadian Hongkong Company Ltd. The progress until the end of 2019 is to study and evaluate the development of the South Sumatra 8 project. iii. Proyek Gasifikasi Batubara iii. Coal Gasification Project Proyek Gasifikasi Batubara merupakan proyek pada PT Bukit Asam Tbk yang bertujuan melakukan hilirisasi batubara menjadi syngas yang kemudian diolah menjadi sejumlah produk turunan seperti: methanol, polypropylene, dan dimethyl ether (DME). Total investasi pada proyek ini sebesar USD 2,2 Miliar. Direncanakan proyek ini akan beroperasi pada tahun 2023. Pada Tahap Awal PT Bukit Asam Tbk akan melakukan hilirisasi batubara menjadi methanol yang salah satunya dapat bermanfaat sebagai substitusi gasoline. PT Bukit Asam Tbk telah menandatangani MOU dengan Pertamina yang mana dalam MOU tersebut PTBA diharapkan mampu memasok 1 juta ton batubara yang akan digunakan dalam program Gasoline-Methanol-Ethanol blending dalam rangka mengurangi impor bahan bakar. Progres sampai akhir tahun 2019 telah dilakukan studi kelayakan terhadap pengembangan proyek tersebut dan akan masuk ke tahap FEED dan EPC. The Coal Gasification Project is a project at PT Bukit Asam Tbk which aims to downstream coal into syngas which is then processed into several derivative products such as methanol, polypropylene, and dimethyl ether (DME). The total investment in this project is USD 2.2 billion. It is planned that this project will operate in 2023. In the early stages, PT Bukit Asam Tbk will carry out a downstream of coal into methanol, one of which can be used as a substitute for gasoline. PT Bukit Asam Tbk has signed an MOU with Pertamina in which the MOU PTBA is expected to be able to supply 1 million tons of coal which will be used in the Gasoline- to Methanol-Ethanol blending program reduce fuel imports. Progress until the end of 2019 a feasibility study has been carried out on the development of the project and will enter the FEED and EPC stages. 149
Proyek Sumsel 8 South Sumatra 8 Project (PT Bukit Asam Tbk) Sumber/Source : PT Bukit Asam Tbk Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (F3FH Feronikel Haltim Factory Construction Project (PT Bukit Asam Tbk) Sumber/Source : PT Bukit Asam Tbk 150
d. PT Timah Tbk d. PT Timah Tbk i. Proyek Smelter Ausmelt PT Timah Tbk saat ini sedang melakukan pembangunan Smelter Ausmelt dengan kapasitas 40.000 Ton/tahun yang berlokasi di Muntok, Bangka Barat dengan total nilai proyek USD 80 juta atau (± Rp1,2T). Adapun pekerjaan pembangunannya dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/PT WIKA Tbk dengan nilai kontrak ± Rp800 miliar. Sisanya dilakukan oleh Outotec selaku pemilik teknologi dengan nilai proyek ± Rp400 miliar. Proyek ini termasuk salah ID (holding satu proyek strategis MIND BUMN industri pertambangan). Tin Ausmelt merupakan proyek smelter pada PT Timah Tbk yang dapat melebur bijih timah kadar rendah 40 - 60% dengan menggunakan teknologi ausmelt. Proyek Tin Ausmelt diperkirakan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2021 dan diharapkan konstruksi fisik dapat mencapai 30% pada akhir tahun 2020. Progress sampai 2019 mencapai 19,5% (overall) termasuk pembongkaran, keseimbangan revisi teknik dasar pabrik, pasokan peralatan teknologi inti, EPCC, dan proses tender pasokan oksigen. kontraktor i. Ausmelt Smelter Project PT Timah Tbk is currently constructing an Ausmelt Smelter with a capacity of 40,000 tons/year located in Muntok, West Bangka with a total project value of USD 80 million or (± Rp1.2T). The construction contractor work was carried out by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/PT WIKA Tbk with a contract value of ± Rp800 billion. The rest was carried out by Outotec as the technology owner with a project value of ± Rp400 billion. This project is one of the strategic projects of MIND ID (SOEs holding mining industry). Tin Ausmelt is a smelter project at PT Timah Tbk that can smelt 40 - 60% low-grade tin ore by using Ausmelt technology. The Tin Ausmelt project is expected to start commercial operations in 2021 and it is expected that physical construction can reach 30% by the end of 2020. Progress until 2019 reaches 19.5% (overall) including demolition, the balance of revision of basic factory engineering, supply of core technology equipment, EPCC, and the oxygen supply tender process. ii. Proyek Tambang Primer Batubesi ii. Belitung Coal Mine Primary Project Belitung Proyek ini merupakan pembukaan tambang yang dilakukan dengan rencana area tambang ± 604 Ha pada cadangan deposit timah primer. Metode penambangan yang dilakukan adalah Metode Open Pit menggunakan peralatan mekanis. Total proyek ini sebesar USD 6,17 juta (include IDC dan working capital). Proyek ini berlokasi di Damar, Bangka Belitung dengan tujuan untuk memenuhi target produksi bijih timah perusahaan yang berasal dari deposit timah primer dan direncanakan akan selesai pada tahun 2020. Progres sampai tahun 2019 yaitu: (1). Jig sudah beroperasi 2 shift (siang & This project is a mine opening that is carried out with a planned mine area of ± 604 Ha in primary tin deposits. The mining method used is the Open Pit Method using mechanical equipment. The total project is USD 6.17 million (including IDC and working capital). This project is located in Damar, Bangka Belitung to meet the company's tin ore production target from primary tin deposits and is planned to be completed in 2020. Progress until 2019, namely: (1). The jig has operated 2 shifts (day & malam) night) (2). Shaking table sudah beroperasi 2 shift (2). Shaking table has operated 2 shifts (siang & malam) (day & night) (3). Crusher & Mil sudah beroperasi 2 shift (3). Crusher & Mill has operated 2 shifts (siang & malam) iii. Proyek Rare Earth (REE) (day & night) iii. Rare Earth Project (REE) ini merupakan proyek strategis Proyek nasional yang merupakan industri pionir dalam pengembangan industri logam tanah jarang tahun 2015 - 2035 yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pertambangan timah (Monazite) sebagai is a national strategic This project project which is a pioneer industry in the development of the rare earth metal industry in 2015-2035 which aims to optimize the economic potential of tin mining (Monazite) as a mineral carrying Rare Earth Metal 151
mineral pembawa Logam Tanah Jarang (LTJ). Proyek ini berada di Tanjung Ular, Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan total investasi sebesar USD 11,6 Juta dan total kapasitas 2.000 tpa feed. Rencananya proyek tersebut akan selesai pada tahun 2021. Progress sampai akhir tahun 2019 yaitu untuk project charter, business plan, dan feasibility study telah selesai. (LTJ). This project is located in Tanjung Ular, Muntok, West Bangka Regency with a total investment of USD 11.6 million and a total capacity of 2,000 tpa feed. The project is planned to be completed in 2021. Progress until the end of 2019, namely the charter project, business plan, and a feasibility study has been completed. Proyek Smelter Ausmelt Ausmelt Smelter Project (PT Krakatau Steel (Persero) Tbk) Sumber/Source : paparan MIND ID Selain Holding Industri Pertambangan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk selaku BUMN, juga telah melakukan pengembangan perusahaan, yakni melalui program restrukturisasi dan transformasi perusahaan. 1. Restrukturisasi Keuangan a. Strategi Pembayaran Hutang b. Reprofiling Kredit Modal Kerja dan Current In addition to Mining Industry Holding, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk as a State-Owned Enterprise has also carried out company development, namely through corporate restructuring and transformation programs. 1. Financial Restructuring a. Debt Payment Strategy b. Working Capital Credit Reprofiling and Current Portion of Long Term Debt Portion of Long Term Debt c. Relaksasi Tarif Bunga d. Penyesuaian Kurs (Currency Matching) e. Penyelarasan Jadwal Pembayaran Hutang c. Relaxation of Interest Rates d. Currency Matching e. Alignment of Debt Payment Schedule 152
Progress : Penandatanganan Restrukturisasi Pinjaman pada 30 September 2019 dengan 6 kreditur (78% dari total pinjaman): a. Nilai restrukturisasi pienjaman USD 2.2 miliar Perjanjian Progress: The signing of the Loan Restructuring Agreement on September 30, 2019, with 6 creditors (78% of the total loan): a. USD 2.2 billion debt restructuring value with a dengan tenor 9 tahun b. Relaksasi tarif Bunga menjadi 1% (step up sampai dengan 4% pada tahun ke-8 untuk USD dan 6% untuk IDR) b. tenor of 9 years Interest rate relaxation to 1% (step up to 4% in the 8th year for USD and 6% for IDR) 2. Restrukturisasi Organisasi 2. Organizational Restructuring a. Pengurangan posisi pada Struktur Organisasi b. Perampingan (Slimming) Organisasi. c. Optimalisasi Sumber Daya Manusia d. Pemangkasan Layer (De-layering) Organisasi a. Reducing positions in the Organizational Structure b. Organizational Slimming. c. Optimization of Human Resources d. Layer trimming (De-layering) Organization Progress : a. Pengurangan 37.8% posisi pada Struktur Organisasi dari semula 6.264 posisi menjadi 3899. Jumlah Pegawai Organik dari 4.135 menjadi 3.618, dengan melakukan penyaluran ke anak perusahaan untuk program cost center to profit center Progress: a. 37.8% reduction in positions in the Organizational Structure from the original 6,264 positions to 3899. The number of Organic Employees from 4,135 to 3,618, by distributing to subsidiaries for the cost center to profit center program b. Perampingan kontrak outsourcing: 2.295 orang, Management Trainee: 121, Apprentice: 311 orang c. Regenerasi Direksi anak perusahaan dan Afiliasi b. Outsourcing contract downsizing: 2,295 people, Management Trainees: 121, Apprentices: 311 people c. Regeneration of the Directors of subsidiaries and affiliates d. Penataan kembali dan simplifikasi prosedur e. Menjalankan program pensiun dini d. Rearrangement and simplification of procedures e. Running an early retirement program 3. Restrukturisasi Bisnis/Optimalisasi Portofolio 3. Business Restructuring/Portfolio Optimization a. Kerjasama Divestasi Anak Perusahaan ke Mitra a. Divestment Cooperation between Subsidiaries Strategis. and Strategic Partners. b. Mengurangi redudansi fungsi di induk dengan pengelolaan unit/asset tersebut oleh Anak Perusahaan dengan bisnis yang sama (Water Treatment Plant, Perawatan, Perumahan, Lahan, dll) b. Reducing redundancy of functions at the parent by managing these units/assets by subsidiaries with the same business (Water Treatment Plant, Maintenance, Housing, Land, etc.) c. Pemisahan (Spin-Off) fasilitas produksi c. Spin-Off of production facilities Progress : a. Klusterisasi bidang usaha anak/cucu usaha (bidang logistik ke PT KBS, pengelolaan air ke PT KTI, trading ke PT KNR) Progress: a. Business clustering of children/grandchildren (logistics to PT KBS, water management to PT KTI, trading to PT KNR) b. Rencana kerjasama mitra strategis dengan BUMN lain, seperti Pertamina, PLN, PGN, perusahaan karya karya dan lain lain c. Pembicaraan awal dengan calon mitra strategis untuk rencana spin-off b. Plans for strategic partnerships with other SOEs, such as Pertamina, PLN, PGN, work companies, and others Initial talks with potential strategic partners for a spin-off plan c. 153
Ketahanan Pangan Upaya mencapai ketahanan pangan selalu digaungkan Pemerintah, terutama pada perayaan Hari Pangan Dunia yang jatuh pada 16 Oktober setiap tahunnya. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing. Food Security The Government has always echoed efforts to achieve food security, especially at the celebration of World Food Day which falls on October 16 every year. Food Security is a condition for the fulfillment of food for the state to individuals, which is reflected in the availability of sufficient food, both in quantity and quality, safe, diverse, nutritious, equitable and affordable and does not conflict with the religion, belief, and culture of the community, to be able to live. healthy, active, and productive in a sustainable manner. The three pillars of food security contained in this definition are availability, physical and economic accessibility, and stability which must be available and affordable at any time and any place. If the three pillars of food security are fulfilled, the community or household will be able to meet their respective food security. Pilar I Pilar II Pilar III AVAILABILITY (Ketersediaan) (Availability) ACCESSIBILITY (Keterjangkauan fisik &ekonomi) (Accessable & Affordable) STABILITY (Stabilitas pasokan & harga) (Supply & Price Stability) HARUS TERWUJUD SETIAP SAAT, TEMPAT DAN RUMAH TANGGA Must Be Realized Anytime, Anywhere, and Every Family Untuk menjaga pilar-pilar ketahanan pangan ini, Pemerintah menugaskan BUMN di bidang pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum BULOG. To maintain these pillars of food security, the Government has assigned SOEs in the food sector, including PT Pupuk Indonesia (Persero) and Perum BULOG. PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapatkan penugasan Pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk subsidi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program Nasional Pemerintah untuk mencapai Ketahanan Pangan. Wujud dukungan antara lain dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi Petani sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu). PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) PT Pupuk Indonesia (Persero) received a government assignment to produce and distribute subsidized fertilizers. This is done to support the Government's National program to achieve Food Security. The form of support includes providing subsidized fertilizers for farmers according to the 6 (six) right principles (type, quantity, price, place, time, and quality). 154
Pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea dan non urea (NPK, ZA, SP-36, dan pupuk organik). Kementerian BUMN juga mendorong agar pelaksanaan penugasan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat dilaksanakan dengan optimal, maka telah diambil langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat sehingga pupuk bersubsidi sebagai salah satu faktor utama dalam peningkatan produksi dapat tersedia dan diterima oleh pihak yang berhak untuk menerimanya. Pada tahun 2019 penyaluran/penjualan pupuk subsidi mencapai 8.708.912 ton dengan detail sebagai berikut: Subsidized fertilizers include urea and non-urea fertilizers (NPK, ZA, SP-36, and organic fertilizers). The Ministry of SOEs also encourages the implementation of assignments by PT Pupuk Indonesia (Persero) to be carried out optimally, so strategic steps and appropriate policies have been taken so that subsidized fertilizers as one of the main factors in increasing production can be available and accepted by parties entitled to accept it. In 2019, the distribution/sales of subsidized fertilizers reached 8,708,912 tons with the following details: Volume Pupuk Bersubsidi Subsidized Fertilizer Volume Realisasi 2019 (Ton) 2019 Realization (Tons) Realisasi 2018 (Ton) 2018 Realization (Tons) Target 2019 (Ton) 2019 Target (Ton) Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 Increase (Decrease) 2018-2019 (%) Pencapaian Target 2019 2019 Target Achievement (%) (1) (2) (3) ((1-2)/2)1 (1/3) Urea 3.719.397 4.100.528 4.100.000 9,29% 90,72% NPK 2.411.728 2.658.688 2.550.000 9,29% 94,58% Lainnya *) Other *) 2.577.787 2.581.022 2.900.000 0,13% 88,89% Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi Total Subsidized Fertilizer Distribution 8.708.912 9.340.238 9.550.000 6,76% 91,19% ) Terdiri dari SP-36, ZA, dan Organik Including SP-36, ZA, dan Organic 10.000.000 8.000.000 8.881.084 9.181.396 9.297.956 9.340.238 8.708.912 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 PERUM BULOG Selama tahun 2019, Perum BULOG telah melaksanakan penugasan Pelayanan Publik (PP) atau Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah berupa stabilisasi harga dan pasokan berbagai komoditas pangan utama terintegrasi dari sisi hulu hingga ke hilir di seluruh wilayah Indonesia. Komoditas penugasan PP yang ditangani Perum BULOG selama tahun 2018 antara lain beras, gula pasir, daging sapi dan kerbau. Bentuk kegiatan penugasan tersebut dimulai dari pembelian komoditas di tingkat produsen sampai ke penyalurannya melalui berbagai kegiatan seperti Beras Bantuan Sosial (Bansos) untuk Rakyat Sejahtera (Rastra), Operasi Pasar (OP), hingga program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). PERUM BULOG During 2019, Perum BULOG has carried out a Public Service Obligation (PSO) assignment from the Government in the form of price stabilization and supply of various main integrated food commodities from upstream to downstream Indonesia. Commodities assignment PP throughout handled by Perum BULOG during 2018 includes rice, sugar, beef, and buffalo. The form of assignment activities starts from purchasing commodities at the producer level to distribution through various activities such as Social Assistance Rice (Bansos) for Prosperous People (Rastra), Market Operations (OP), to the Supply Availability and Price Stabilization (KPSH) program. 155
Selama tahun 2019, Perum BULOG melaksanakan Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan sebesar Rp7.300/kg untuk beras dan Rp4.650/kg untuk Gabah Kering Giling (GKG). Penyediaan gabah dan beras DN tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh produksi gabah dalam negeri, harga gabah/beras di pasaran, dan jumlah pagu Bansos Rastra. Selama periode tahun 2019 jumlah pengadaan gabah/beras Dalam Negeri (DN) mencapai 1.201.264 ton setara beras. During 2019, Perum BULOG carried out the Procurement of Domestic Grain/Rice based on Presidential Instruction Number 5 of 2015 dated 17 March 2015 with a Government Purchase Price (HPP) set at Rp7,300/kg for rice and Rp4,650/kg for Milled Dried Unhulled Grain ( MPD). The provision of domestic grain and rice in 2019 is strongly influenced by domestic grain production, the price of grain/rice in the market, and the Bansos Rastra ceiling. During the period of 2019, the number of domestic (DN) unhulled rice/grain procurement reached 1,201,264 tons of rice equivalent. Adapun untuk program kerja penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Rastra Tahun 2019, ditargetkan sebanyak 213.520 ton sesuai dengan RKAP Tahun 2019. Selama tahun 2019, realisasi penyaluran Bansos Rastra mencapai 351.848 ton atau 164,78% dari RKAP 2019. Selain penyaluran Bansos Rastra, terdapat penyaluran untuk Golongan Anggaran dari rencana sebanyak 111.600 ton, terealisasi sebanyak 91.206 ton atau sebesar 81,73% dari rencana. Pemanfaatan CBP sebanyak 622.380 ton atau sebesar 41,49% dari rencana sebesar 1.500.000 ton. As for the work program for the distribution of Social Assistance (Bansos) Rastra in 2019, it is targeted as much as 213,520 tons according to the 2019 RKAP. During 2019, the realization of the distribution of Bansos Rastra reached 351,848 tons or 164.78% of the 2019 RKAP. In addition to the distribution of Bansos Rastra, there was distribution for the Budget Group of 111,600 tons, realized of 91,206 tons or 81.73% of the plan. CBP utilization was as much as 622,380 tons or 41.49% of the planned 1,500,000 tons. Selanjutnya, tantangan BUMN Pangan ke depan adalah bagaimana agar harapan Pemerintah melalui BUMN dapat menciptakan ketahanan pangan yang stabil untuk beberapa tahun ke depan. BUMN Pangan diharapkan dapat mewujudkan rencana pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional dan untuk menjalankan peran tersebut Kementerian BUMN telah mencanangkan lima prioritas utama yang harus dilakukan oleh BUMN Pangan: Furthermore, the challenge for SOEs Food in the future is how the Government expectation through SOEs to create stable food security for the next few years. SOEs Food is expected to be able to realize the government's plan to create national food security and to carry out this role the Ministry of SOEs has declared five main priorities that must be carried out by SOEs Food: 1. Menciptakan Nilai Ekonomi dan Sosial bagi 1. Creating Economic and Social Value for Indonesia Indonesia Menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan dan memberikan dampak positif secara sosial dengan mendukung ketahanan pangan, energi dan lingkungan. Secara khusus, BUMN Pangan diharapkan mampu mampu memberikan kontribusi nilai tambah ekonomi dan sosial melalui penciptaan sinergi di keseluruhan ekosistem pangan nasional melibatkan petani kecil dan UMKM, peningkatan produksi melalui ekstensifikasi, penerapan intensifikasi & keunggulan operasi, optimalisasi & pengembangan aset bersama, kepemimpinan dalam produk hilir yang inovatif dan juga integrasi, penguatan & efisiensi rantai nilai pangan nasional. To become a catalyst for long-term sustainable economic growth and to have a positive social impact by supporting food, energy, and environmental security. In particular, SOEs Food is expected to be able to contribute economic and social added value by creating synergies in the entire national food ecosystem small farmers and MSMEs, increasing production through extensification, application of intensification & operational excellence, optimization & development of joint assets, leadership in innovative downstream products as well as integration, strengthening & efficiency of the national food value chain. 2. Menciptakan Inovasi Bisnis Model 2. Creating Business Model Innovations Memfokuskan dan mendefinisikan kembali bisnis model inti, dengan mendorong pengunaan teknologi, kemitraan dan pembangunan ekosistem. Melalui Focusing and redefining the core business model, by encouraging the use of technology, partnerships, and ecosystem development. Through the restructuring 156
proses restrukturisasi, BUMN Pangan dituntut untuk mampu meningkatkan fokus pengembangan usaha pada bisnis inti, mendivestasikan bisnis-bisnis non- inti, mengalokasikan portofolio inti untuk menghindari tumpang tindih dan kanibalisme di sepanjang rantai nilai ekosistem pangan dan menciptakan bisnis model yang terintegerasi. is required to be able to process, SOEs Food increase the focus of business development on core businesses, divest non-core businesses, allocate core portfolios to avoid overlaps and cannibalism along the food ecosystem value chain, and create an integrated business model. 3. Mengembangkan Keunggulan Teknologi 3. Develop Technology Excellence Mengembangkan keunggulan dalam penerapan teknologi pertanian yang strategis dan pelembagaan kapabilitas digital seperti pengelolaan data, analitiks tingkat lanjut, AI dan big data untuk meningkatkan produktivitas di sepanjang rantai nilai ekosistem pangan nasional. BUMN Pangan dituntut untuk dapat mampu melakukan modernisasi atas rantai nilai ekosistem pangan nasional melalui mekanisasi dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan proses produksi, baik dalam aspek produktivitas dan biaya; meningkatkan otomasi untuk efisiensi pemrosesan off-farm; mengembangkan kolaborasi teknis dengan perusahaan-perusahaan pangan terbaik di dunia; serta mendorong kerjasama dengan lembaga- lembaga penelitian untuk meningkatkan R&D. Develop excellence in the application of strategic agricultural technology and institutionalizing digital capabilities such as data management, advanced analytics, AI, and big data to increase productivity along the value chain of the national food ecosystem. SOEs Food is required to be able to modernize the value chain of the national food ecosystem through mechanization and application of information technology to improve the production process, both in terms of productivity and costs; increased automation for off-farm processing efficiency; develop technical collaborations with the best food companies in the world; and encourage collaboration with research institutions to increase R&D. 4. Mendorong Investasi 4. Encouraging Investment Mengoptimalkan nilai dari aset-aset yang ada dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi domestik maupun dari luar negri untuk mendorong penanaman modal yang mendukung rencana strategis pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan. BUMN Pangan diharapkan mampu untuk melakukan restrukturisasi keuangan untuk semua Anggota serta mencari sumber pendanaan kompetitif untuk modal kerja dan pengembangan bisnis. Optimizing the value of existing assets and creating a conducive environment for domestic and foreign investment to encourage investment that supports strategic plans in the agriculture, fisheries, and livestock sectors. SOEs Food is expected to be able to conduct financial restructuring for all Members as well as seek competitive funding sources for working capital and business development. 5. Meningkatkan Pengembangan Tenaga Kerja Melakukan peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja, mengembangkan tenaga kerja terbaik untuk Indonesia, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif untuk calon-calon pemimpin bagi sektor pangan nasional. Melalui penerapan layanan-layanan internasional, BUMN Pangan yang berstandard dituntut untuk mampu mengembangkan potensi baik pekerja BUMN Pangan maupun petani, peternak dan nelayan melalui knowledge transfer & best practice sharing dan program-program pelatihan keunggulan operasional. 5. Improve Workforce Development Carry out skills improvement and workforce training, develop the best workforce for Indonesia, and create an inclusive work environment for potential leaders in the national food sector. Through the application of international standard services, SOEs Food is required to be able to develop the potential of both SOEs Food workers and farmers, breeders, and fishermen through knowledge transfer & best practice sharing and operational excellence training programs. 157
Pertahanan Nasional National Defense PT Len Industri (Persero) PT Len Industri (Persero) / PT Len Industri saat ini berada di bawah koordinasi Kementerian Negara BUMN dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selama ini, PT Len Industri telah mengembangkan bisnis dan produk-produk dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana, serta telah menunjukkan berbagai pengalaman dalam bidang : 1. Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur utama PT Len Industri (Persero) PT Len Industri (Persero) / PT Len Industri is currently under the coordination of the Ministry of State- Owned Enterprises with 100% share ownership by the Government of the Republic of Indonesia. During this time, PT Len Industri has developed business and products in the electronics sector for industry and infrastructure and has shown various experiences in the fields of: 1. Railway Signaling System on various main railway kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera. lines in Java and Sumatra. 2. Pembangunan urban transport di kota-kota besar seperti LRT Sumatera Selatan, LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Skytrain Bandara SOEskarno Hatta Jakarta. 2. Development of urban transport in big cities such as South Sumatra LRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek and Jakarta SOEskarno Hatta Airport Skytrain. infrastruktur telekomunikasi yang telah terentang baik di kota besar maupun daerah terpencil. Salah satunya adalah Palapa Ring Paket Tengah yang menghubung 17 kabupaten Indonesia Bagian Tengah sehingga masyarakat dapat menikmati pita lebar. 4. Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara. Radar, Taktikal Radio, Combat Management System (CMS) pada kapal perang, adalah beberapa produk andalan dalam spektrum bisnis pertahanan. 5. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang 3. Jaringan 3. A telecommunication infrastructure network that has been stretched in both big cities and remote areas. One of them is the Palapa Ring Central Package which connects 17 districts of Central Indonesia so that people can enjoy broadband. 4. Electronics for defense, whether land, sea, or air. Radar, Radio Tactics, Combat Management System (CMS) on warships, are some of the mainstay products in the defense business spectrum. 5. Solar power plants that have been installed in various diberbagai pelosok Indonesia. parts of Indonesia. 6. Broadcasting, selama lebih dari 30 tahun, dengan ratusan Pemancar TV dan Radio yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia. 6. Broadcasting, for more than 30 years, with hundreds of TV and radio transmitters that have been installed in various regions in Indonesia. Program/produk unggulan PT Len Industri (Persero) meliputi: 1. Communication Tactical Data Link System PT Len Industri (Persero)'s featured programs/products include: 1. Communication Tactical Data Link System (CTDLS) Latar Belakang program ini adalah rangka memenuhi kebutuhan TNI AU untuk mewujudkan interoperabilitas sistem alutsista melalui sistem komunikasi data taktis. Proyek CTDLS merupakan proyek pembangunan sistem komunikasi data taktis antara pesawat patroli maritim dan Puskodal. Ruang lingkup pekerjaan PT Len Industri dalam proyek ini antara lain; Pembangunan 4 unit Puskodal, Pembangunan 15 unit base station, Pembangunan sistem komunikasi data taktis untuk 3 unit pesawat patroli maritime. Saat ini proyek CTDLS telah memasuki tahap kedua yang pengerjaannya dijadwalkan selesai pada 2021. (CTDLS) The background of this program is to meet the needs of the Indonesian Air Force to realize the interoperability of the defense equipment system through a tactical data communication system. The CTDLS project is a project to build a tactical data communication system between maritime patrol aircraft and Puskodal. The scope of work of PT Len Industri in this project, among others; Construction of 4 units of Puskodal, Construction of 15 units of base stations, Development of a tactical data communication system for 3 units of maritime patrol aircraft. Currently, the CTDLS project has entered its second phase, the work of which is scheduled to be completed in 2021. Proyek untuk mewujudkan interoperabilitas sistem alutsista antara pesawat patroli maritim dengan puskodal dalam berbagai operasi militer, baik operasi di TNI AU maupun operasi gabungan militer antar matra. Rencana ini bertujuan This project aims to realize the interoperability of the defense equipment system between maritime patrol aircraft and puskodal in various military operations, both operations in the Indonesian Air Force and joint military operations between elements. The 159
pengembangan ke depan yaitu pembangunan sistem komunikasi data taktis untuk jenis pesawat lain milik TNI AU dan di KRI milik TNI AL. future development plan is the development of a communication system tactical data for other types of aircraft belonging to the Indonesian Air Force and on the KRI belonging to the Indonesian Navy. PT Len Industri (Persero) mendesain dan membangun jaringan komunikasi data taktis bagi seluruh sensor dan alutsista milik TNI AU. Beberapa jenis alutsista yang sedang dan akan dikembangkan Tactical Data Link-nya antara lain pesawat patroli maritim, pesawat angkut, pesawat jet figther, dan satuan radar. Selain itu, saat ini PT. Len Industri juga terlibat dalam pengembangan tactical data link untuk KCR-60 TNI AL. PT Len Industri (Persero) designed and built a tactical data communication network for all sensors and defense equipment belonging to the Indonesian Air Force. Several types of defense equipment that the Tactical Data Link is currently developing and will be developing include maritime patrol aircraft, transport aircraft, fighter jets, and radar units. Also, currently PT. Len Industri is also involved in developing the tactical data link for the KCR-60 TNI AL. 2. LRT Jakarta 2. LRT Jakarta Kemacetan yang ada di ibukota Jakarta semakin meningkat, dan LRT Merupakan salah satu moda transpotasi yang dinantikan warga Jakarta untuk mempermudah mobilisasi. Proyek LRT Jakarta terdiri atas pekerjaan 3rd rail, Telekomunikasi, Scada, Train Simulator, Depo Equipment dan AFC. Dengan jumlah 6 Stasiun dan 1 Depo. LRT Jakarta sebagai salah satu moda transportasi massal berguna untuk mempermudah mobilisasi dan efisiensi waktu penumpang juga untuk mengurai kemacetan yang ada di Jakarta. Selain itu juga dapat menurunkan angka kecelakaan di jalan raya dan mengurangi penggunaan BBM. Ini juga merupakan bukti kemandirian teknologi, karena melibatkan BUMN dan BUMD dalam porsi yang besar. Traffic jams in the capital Jakarta are increasing, and LRT is one of the modes of transportation that Jakarta residents are waiting for to facilitate mobilization. The Jakarta LRT project consists of 3rd rail work, Telecommunications, Scada, Train Simulator, Equipment Depot, and AFC. With 6 stations and 1 depot. LRT Jakarta as one of the modes of mass transportation is useful for facilitating mobilization and efficiency of passenger time as well as to unravel congestion in Jakarta. Also, it can reduce the number of accidents on the road and reduce the use of fuel. This is also proof of technological independence because it involves a large portion of SOEs and BUMD. PT Pindad (Persero) PT Pindad (Persero) / PT Pindad memiliki visi untuk menjadi perusahaan global terkemuka di bidang pertahanan & keamanan serta produk industrial pada tahun 2026. Sementara itu misi Pindad adalah melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional serta secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara. PT Pindad (Persero) PT Pindad (Persero) / PT Pindad has the vision to become a leading global company in the field of defense & security and industrial products by 2026. Meanwhile, Pindad's mission is to carry out integrated efforts in the field of defense and security equipment to support national development and specifically to support national defense and security Kehadiran Pindad ditujukan untuk menyediakan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan secara mandiri, untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut selaras dengan meningkatkan potensi perusahaan untuk mendapatkan peluang usaha yang menjamin masa depan perusahaan melalui sinergi internal dan eksternal. The presence of Pindad is intended to provide the needs of the Main Armament System independently, to support the implementation of the defense and security of the Republic of Indonesia. This is in line with increasing the company's potential to obtain business opportunities that ensure the company's future through internal and external synergies. Program/produk unggulan Pindad meliputi: 1. Medium Tank Pindad 's featured programs/products include: 1. Medium Tank Produk ini hadir dalam rangka menjawab Tujuh Program Prioritas Industri Pertahanan Nasional yaitu: Roket, Rudal, Propelan, Radar, Kapal Selam, Pesawat This product is present to answer the Seven Priority Programs for the National Defense Industry, namely: Rocket, Missile, Propellant, Radar, Submarine, KFX/ 160
Tempur KFX/IFX dan MEDIUM TANK. Produk ini diharapkan menjadi kekuatan Pindad untuk menembus pasar global dengan membuktikan kemampuan produk Pindad yang canggih sehingga memperoleh kepercayaan customer. Medium Tank juga menjadi sarana untuk membangun networking strategis pengadaan material dan teknologi Ranpur Kavaleri, selaras dengan masterplan Indhan untuk peningkatan TRL & MRL Medium Tank berbagai varian. Rencana pengembangan ke depan adalah menghadirkan all variant Medium Tank yaitu: Medium Tank APC, Medium Tank Recovery, Medium Tank Ambulance, Medium Tank Logistic, Medium Tank Command Post, Medium Tank AVLB, dan Medium Tank Amphibious. IFX Combat Aircraft, and MEDIUM TANK. This product is expected to be Pindad's strength to penetrate the global market by proving the ability of Pindad's sophisticated products to gain customer trust. The Medium Tank is also a means to build strategic networking for the procurement of Ranpur Cavalry materials and technology, in line with the Indhan master plan for the improvement of TRL & MRL Medium Tanks in various variants. The future development plan is to present all Medium Tank variants, namely: Medium Tank APC, Medium Tank Recovery, Medium Tank Ambulance, Medium Tank Logistic, Medium Tank Command Post, Medium Tank AVLB, and Medium Tank Amphibious. 2. RANPUR 8x8 2. RANPUR 8x8 Ranpur 8x8 hadir untuk memenuhi kebutuhan Satuan Infanteri TNI AD akan kendaraan tempur 8x8. Produk ini bertujuan untuk percepatan penguasaan teknologi ranpur 8x8 yang sudah teruji, sekaligus membangun networking strategis di sektor pengadaan material dan teknologi ranpur 8x8. Produk ini juga merupakan inisiasi pembangunan kapabilitas perusahaan dalam rangka pemenuhan MEF serta aspirasi pemegang saham untuk menyediakan kendaraan tempur yang modern. Ke depannya, PINDAD akan melakukan pengembangan dengan menghadirkan produk Ranpur 8x8 Amphibious. Ranpur 8x8 aims to meet the needs of the Indonesian Army Infantry Unit for 8x8 combat vehicles. This product aims to accelerate the mastery of the proven Ranpur 8x8 technology, as well as to build strategic networking in the ranpur 8x8 material and technology procurement sector. This product is also initiation of the development of the company's capabilities to fulfill the MEF as well as the aspirations of shareholders to provide modern combat vehicles. In the future, PINDAD will carry out development by presenting Ranpur 8x8 Amphibious products. 3. R-HAN 122B 3. R-HAN 122B R-HAN 122B telah memenuhi Sertifikat Tipe Senjata Udara Militer Nomor IMAA TC AW/ROKET 001-2019, yang diterbitkan oleh Puslaik Kemenhan RI. Kehadiran R-HAN 122B merupakan perwujudan dari Tujuh Program Prioritas Industri Pertahanan Nasional : ROKET, Rudal, Propelan, Radar, Kapal Selam, Pesawat Tempur KFX/IFX dan Medium Tank. Ini merupakan salah satu alpalhankam yang digunakan oleh Korps Marinir TNI AL dalam operasi amphibi dan operasi pertahanan pantai. Rencana pengembangan ke depannya adalah uji Konsistensi Tabel Tembak (1.000 unit Roket) dan Penggunaan Drag Ring R-HAN 122B has met the Military Air Weapons Type Certificate Number IMAA TC AW/ROKET 001-2019, issued by the Indonesian Ministry of Defense's Puslaik. The presence of R-HAN 122B is the embodiment of the National Defense Industry's Seven Priority Programs: ROCKET, Missile, Propellant, Radar, Submarine, KFX/ IFX Combat Aircraft, and Medium Tank. This is one of the defense equipment used by the Indonesian Navy- Marine Corps in amphibious operations and coastal defense operations. The future development plan is to test the Consistency of Shoot Table (1,000 units of Rockets) and Use of Drag Ring. 4. Senjata Otomatis KAL. 5,56 mm 4. KAL's Automatic Weapon. 5.56 mm First Article Senjata Otomatis KAL. 5,56 MM menjadi salah satu bagian dari Program Bangtekindhan TA. 2019 Ditjen Pothan Kemenhan RI. Latar belakang kehadiran produk ini karena Senjata Otomatis (SO) Kal. 5,56 mm sebagai satu Alpalhankam yang dimiliki TNI, sebagian besar memerlukan perbaikan. SO merupakan senjata kelompok yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan tembakan rentetan dalam pertempuran kepada regu senapan dalam Satuan Infanteri TNI AD. First Article KAL's Automatic Weapon. 5.56 MM is a part of the Bangtekindhan TA Program. 2019 Ditjen Pothan Kemenhan RI. The background of the presence of this product is because of Automatic Weapons (SO) Kal. 5.56 mm as one of the Alpalhankam owned by the TNI, mostly in need of repairs. SO is a group weapon that can be used to provide gunshot assistance in combat to rifle teams in the Indonesian Army Infantry Unit. 161
5. Motor Listrik BLDC 3 KW 5. 3 KW BLDC Electric Motor MOTOR LISTRIK BLDC 3 KW produksi PT PINDAD (PERSERO) menjadi motor penggerak Motor Listrik GESITS yang bersinergi dengan PT WIKA Industri Manufaktur (PT WIMA). Latar belakang kehadiran produk ini guna mendukung terwujudnya program kendaraan listrik nasional, selaras dengan produksi secara massal untuk mengurangi ketergantungan produsen luar negeri dan meningkatkan kandungan lokal dalam sepeda motor listrik domestik The 3 KW BLDC ELECTRIC MOTOR produced by PT PINDAD (PERSERO) is the motor that drives the GESITS Electric Motor in synergy with PT WIKA Industri Manufaktur (PT WIMA). The background of this product's presence is to support the realization of the national electric vehicle program, in line with mass production to reduce en masse to reduce dependence on foreign producers and increase local content in domestic electric motorbikes PT Dirgantara Indonesia (Persero) Pesawat adalah alat transportasi yang memiliki makna yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi dan pertahanan, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sulit ditembus tanpa alat transportasi yang memadai. Dari kondisi yang disebutkan di atas, muncul pemikiran bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia berada dalam posisi untuk memiliki industri maritim dan penerbangan. Hal ini menyebabkan lahirnya industri pesawat terbang di Indonesia yang digawangi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero). PT Dirgantara Indonesia (Persero) Aircraft are a means of transportation that has a important meaning for economic and defense very development, considering that Indonesia is an archipelago with geographic conditions that are difficult to penetrate without adequate means of transportation. From the it appears that as an conditions mentioned above, archipelagic country, Indonesia is in a position to have a maritime and aviation industry. This led to the birth of the aircraft industry in Indonesia which was fronted by PT Dirgantara Indonesia (Persero). Produk unggulan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di antaranya: 1. NC212i-MOAC The superior products of PT Dirgantara Indonesia (Persero) include: 1. NC212i-MOAC MOAC merupakan Kementerian pertanian di negara Thailand, yang bertanggung jawab atas administrasi kebijakan pertanian, kehutanan, sumber daya air, irigasi, promosi dan pengembangan petani dan sistem koperasi, termasuk produksi dan produk pertanian. Karena Thailand adalah negara agraris dengan tradisi agraria yang kuat. Atas dasar tersebut dan kebutuhan pesawat yang digunakan oleh MOAC maka A.I.C.E sebagai agen dari Thailand melakukan penandatangan kontrak jual beli dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan nilai kontrak sebesar USD 25.219.914,60 yang rencana pengadaan tahap kedua di akhir tahun 2020. MOAC is the Ministry of Agriculture in Thailand, which is responsible for the administration of policies on agriculture, forestry, water resources, irrigation, promotion, and development of farmers and cooperative systems, including agricultural production and products. Because Thailand is an agricultural country with a strong agrarian tradition. On this basis and the need for aircraft used by MOAC, A.I.C.E as an agent from Thailand signed a sale and purchase contract with PT Dirgantara Indonesia (Persero) with a contract value of USD 25,219,914.60 which plans to procure the second phase at the end of 2020. 2. CN235 NEPALI ARMY 2. CN235 NEPALI ARMY Produk ini merupakan jawaban atas kebutuhan Master General of Ordnance (MGO) terhadap Medium Light Aircraft yang akan digunakan oleh Directorate General of Army Aviation (DGAA). Pemenuhan Pesawat CN235 multi-role dengan 7 konfigurasi, yaitu: a. Troop b. Para-troop c. VIP d. VVIP e. Medevac f. Passenger g. Cargo This product is the answer to the needs of the Master General of Ordnance (MGO) for the Medium Light Aircraft that will be used by the Directorate General of Army Aviation (DGAA). Fulfillment of multi-role CN235 aircraft with 7 configurations, namely: a. Troop b. Para-troop c. VIP d. VVIP e. Medevac f. Passenger g. Cargo 162
Untuk produk ini, nilai kontrak yang dicapai adalah sebesar USD 30.477.160,94. For this product, the contract value achieved was USD 30,477,160.94 3. AS365 N3+ DAUPHIN BASARNAS 3. AS365 N3 + DAUPHIN BASARNAS Kontrak pengadaan ini merupakan yang ketiga kalinya didapatkan PTDI dari Basarnas. Sebelumnya, PTDI telah berhasil menyerahkan 4 (empat) unit Helikopter SAR Medium Class AS365 N3+ Dauphin, dengan rincian 2 (dua) unit Helikopter diserahkan pada tanggal 18 Februari 2014 dan 2 (dua) unit Helikopter diserahkan pada tanggal 15 November 2016. Pelaksanaan Program pengadaan 2 (dua) unit helikopter medium intermediate dengan menggunakan helikopter dari Airbus Helicopter tipe AS365N3+ Dauphin. Modifikasi dan penambahan peralatan sesuai kesepakatan yang ada di dalam kontrak. This procurement contract is the third time PTDI has obtained from Basarnas. Previously, PTDI had successfully delivered 4 (four) units of SAR Medium Class AS365 N3 + Dauphin, with details of 2 (two) units of Helicopters handed over on February 18, 2014, and 2 (two) units of helicopters submitted on November 15, 2016. Implementation of the procurement program 2 (two) intermediate medium helicopters using helicopters from Airbus Helicopter type AS365N3 + Dauphin. Equipment modification and added according to the agreement in the contract. PT PAL Indonesia (Persero) PT PAL Indonesia (Persero) sebagai salah satu industri sistem strategis yang memproduksi alat utama pertahanan laut, keberadaannya tentu memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pengembangan industri kelautan nasional. Usaha PT PAL Indonesia (Persero) merupakan langkah besar Indonesia untuk memasuki industri global bidang pertahanan. Dengan posisinya sebagai pemandu utama alutista matra laut, maka pada masa mendatang PT PAL Indonesia (Persero) akan terus meningkatkan kemampuannya untuk dapat berperan dalam Driving Synergy to Global Maritime Access. Peran penting dari PT PAL Indonesia (Persero) ini akan membawa industri maritim Indonesia kepada pemenuhan pasar maritim secara global. Indonesia khususnya untuk matra PT PAL Indonesia (Persero) PT PAL Indonesia (Persero) as one of the strategic industries that produce the main tools of the Indonesian defense system, especially for the marine dimension, certainly has an important and strategic role in supporting the development of the national marine industry. The effort of PT PAL Indonesia (Persero) is a major step for Indonesia to enter the global industry in the defense sector. With its position as the main guide for the marine defense equipment, PT PAL Indonesia (Persero) will continue to improve its ability to play a role in Driving Synergy to Global Maritime Access in the future. This important role of PT PAL Indonesia (Persero) will lead the Indonesian maritime industry to fulfill the global maritime market. Produk unggulan PT PAL Indonesia (Persero) di antaranya: 1. Kapal Selam Nagapasa Class The superior products of PT PAL Indonesia (Persero) include: 1. Nagapasa Class Submarine Kapal Selam Nagapasa Class merupakan kerjasama pengadaan dengan skema Transfer of Technology (ToT) antara Indonesia dan Korea Selatan (PAL dengan DSME). Kapal Selam Ketiga Alugoro dibangun di PAL dan saat ini tengah menjalani rangkaian Sea Acceptance Test (SAT) dan Harbour Acceptance Test (HAT). Kapal Selam Alugoro telah berhasil menjalani tes menyelam Nominal Diving Depth (NDD) 250 meter dan Tactical Diving Depth (TDD) 300 meter. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa struktur badan Kapal Selam (Hull Structure), semua peralatan, dan kekedapannya (tightness) sanggup dioperasikan dengan baik dan optimal sampai dengan kedalaman tersebut dengan tekanan sampai dengan 30 bar. Dalam kontrak pengadaan Batch 1, sebanyak 3 unit, dimana Kapal selam pertama dan kedua dibangun di DSME Korea Selatan sementara kapal selam ketiga (Alugoro) dibangun di PAL. The Nagapasa Class Submarine is a procurement collaboration with the Transfer of Technology (ToT) scheme between Indonesia and South Korea (PAL and DSME). The Alugoro Third Submarine was built in PAL and is currently undergoing a series of Sea Acceptance Test (SAT) and Harbor Acceptance Test (HAT). The Alugoro Submarine has successfully undergone a Nominal Diving Depth (NDD) of 250 meters and a 300 meter Tactical Diving Depth (TDD). This success shows that the Hull Structure, all the equipment, and its tightness can be operated properly and optimally up to that depth with a pressure of up to 30 bar. In the Batch 1 procurement contract, there were 3 units, of which the first and second submarines were built at DSME South Korea while the third submarine (Alugoro) was built in PAL. 163
2. Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) 2. Hospital Auxiliary Ship (BRS) Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) merupakan kapal support yang memiliki fasilitas dan kemampuan setara rumah sakit. Kapal BRS memiliki panjang 124 meter, lebar 21,8 meter, berat 7300 ton, kecepatan maksimum 18 knot, endurance selama 30 hari, serta memiliki kapasitas akomodasi personel sebanyak 643 orang. kapal tersebut mampu untuk menampung 2 unit helikopter di dek dan 2 unit ambulance boat. PAL saat ini tengah membangun 2 unit Kapal BRS pesanan TNI AL. Dimana PAL telah membangun LPD KRI Semarang-594 yang dikonversi menjadi Kapal BRS dan di-delivery pada 21 Januari 2019. Direncanakan Kapal BRS Pertama akan diluncurkan pada Desember 2020 dan Kapal BRS kedua pada Desember 2021. Kapal BRS akan dilengkapi peralatan kesehatan setingkat rumah sakit seperti poliklinik, UGD, fasilitas operasi, fasilitas rawat inap, serta fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu Kapal BRS juga dapat melaksanakan operasi SAR, bantuan kemanusiaan dan bencana alam, evakuasi massal, hingga pelaksanaan misi naval diplomacy. Hospital Assistance Ship (BRS) is a support ship that has facilities and capabilities equivalent to a hospital. The BRS ship has a length of 124 meters, a width of 21.8 meters, a weight of 7300 tons, a maximum speed of 18 knots, endurance for 30 days, and has a personnel accommodation capacity of 643 people. The ship is capable of accommodating 2 helicopters on deck and 2 ambulance boats. PAL is currently building 2 units of BRS ships ordered by the Indonesian Navy. Where PAL has built LPD KRI Semarang-594 which was converted into a BRS Ship and delivered on January 21, 2019. It is planned that the First BRS Ship will be launched in December 2020 and the second BRS Ship in December 2021. The BRS ship will be equipped with hospital-level medical equipment such as a clinic, emergency room, operating facilities, inpatient facilities, and other health facilities. Also, the BRS Ship can carry out SAR operations, humanitarian assistance and natural disasters, mass evacuations, to the implementation of the naval diplomacy mission. 3. Dual Fuel Barge Mounted Power Plant 3. Dual Fuel Barge Mounted Power Plant Salah satu produk non-defense PAL di bidang kelistrikan adalah Dual Fuel BMPP. Dual Fuel BMPP merupakan pembangkit listrik terapung yang dioperasikan dengan mode BBM atau diesel atau mode Gas tanpa perlu mematikan pembangkit dan tanpa kedip. PAL saat ini tengah membangun 2 unit Dual Fuel BMPP 60 MW yang akan ditempatkan di Kolaka dan 1 unit Dual Fuel BMPP 30 MW yang akan ditempatkan di Lombok pesanan PT Indonesia Power. Sesuai dengan jadwal, Dual Fuel BMPP 60 MW pertama direncanakan akan commissioning on site pada Januari 2021. (Dimana Pembangunan masing- masing Dual Fuel BMPP membutuhkan waktu selama 15 bulan). Dual Fuel BMPP sangat vital dan menjadi bagian dalam Program Elektrifikasi Nasional 35.000 MW Presiden Joko Widodo yang akan diproyeksikan di wilayah-wilayah terpencil (remote area) karena memiliki dimensi yang compact dan sarat barge rendah. Selain itu Dual Fuel BMPP menjadi sangat strategis karena sifatnya yang mobile, selain cocok dengan karakteristik geografis Indonesia berupa kepulauan, juga sangat cocok dengan karakteristik kerawanan bencana karena letak Indonesia di wilayah ring of fire. One of PAL's non-defense products in the electricity sector is Dual Fuel BMPP. Dual Fuel BMPP is a floating power plant that is operated in BBM or diesel or Gas mode without the need to turn off the generator and without flickering. PAL is currently building 2 units of Dual Fuel BMPP 60 MW which will be placed in Kolaka and 1 unit of Dual Fuel BMPP 30 MW which will be placed in Lombok ordered by PT Indonesia Power. According to the schedule, the first 60 MW Dual Fuel BMPP is planned for commissioning on site in January 2021. (Where the construction of each Dual Fuel BMPP takes 15 months). Dual Fuel BMPP is very vital and is part of President Joko Widodo's 35,000 MW National Electrification Program which will be projected in remote areas because it has compact dimensions and is full of a low barge. Also, Dual Fuel BMPP is very strategic because of its mobile nature, besides being compatible with Indonesia's geographical characteristics in the form of an archipelago, it is also very suitable for disaster-prone characteristics due to Indonesia's location in the ring of the fire area. PT Dahana (Persero) PT Dahana (Persero) atau "Dahana" adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri strategis yang menyediakan layanan bahan peledak terpadu untuk sektor Migas, Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi serta untuk Pertahanan. Lini Bisnis Dahana terus berkembang PT Dahana (Persero) PT Dahana (Persero) or "Dahana" is a State-Owned Enterprise (SOEs) in the strategic industry sector that provides integrated explosives services for the Oil and Gas, General Mining, Quarry, and Construction sectors as well as for Defense. Dahana's business lines continue to grow 164
mencakup: Explosives Manufacturing, Drilling & Blasting, Related Services, dan Defence Related untuk pelanggan di seluruh Indonesia dan dunia. including: Explosives Manufacturing, Drilling & Blasting, Related Services, and Defense Related for customers throughout Indonesia and the world. Saat ini, Dahana telah mengembangkan produk Bom Pesawat Sukhoi dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan nasional dan mendukung industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, kehadiran produk ini juga sebagai efek deterrent bagi negara lain. Bom tersebut terdiri dari dua tipe, yaitu: 1. Bom P-100L Currently, Dahana has developed the Sukhoi Aircraft Bomb product in the context of realizing defense independence nationwide and support the domestic defense industry. Also, the presence of this product is a deterrent effect for other countries. These bombs are of two types, namely: 1. The P-100L bomb Bom buatan PT Dahana (Persero) kerjasama dengan PT Sari Bahari kaliber 100-120 Kg yang telah tersertifikasi & dibeli oleh Baranahan Kemhan untuk memenuhi kebutuhan operasi TNI AU pada kontrak pengadaan tahun 2015 dan 2019. Bombs made by PT Dahana (Persero) in collaboration with PT Sari Bahari caliber 100-120 Kg which have been certified & purchased by Baranahan Kemhan to meet the operational needs of the Indonesian Air Force on procurement contracts 2015 and 2019. 2. Bom P-250L 2. P-250L bomb Bom buatan PT Dahana (Persero) kerjasama dengan PT Sari Bahari kaliber 250 Kg yang telah tersertifikasi & dibeli oleh Baranahan Kemhan untuk memenuhi kebutuhan operasi TNI AU pada kontrak pengadaan tahun 2019 (PDN). The bomb was made by PT Dahana (Persero) in collaboration with PT Sari Bahari caliber 250 Kg which has been certified & purchased by Baranahan Kemhan to meet the operational needs of the Indonesian Air Force in the 2019 procurement contract (PDN). Kawasan Industri Modern Modern Industrial Area PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Sebagai kawasan industri pertama di Indonesia, Kawasan Industri Pulogadung pada awalnya dikelola melalui wadah proyek, dengan nama Proyek Industrial Estate Pulogadung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan perkembangan arus penanaman modal di Indonesia yang meningkat, khususnya di DKI Jakarta, maka lingkup kerja Proyek Industrial Estate Pulogadung semakin kompleks. Guna menunjang perkembangan kebutuhan masyarakat industri, Pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian diri, baik dari segi kelembagaan maupun permodalannya. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) As the first industrial area in Indonesia, the Pulogadung Industrial Estate was initially managed through a project container, under the name Pulogadung Industrial Estate Project owned by the DKI Jakarta Provincial Government. In line with the increasing development of investment flows in Indonesia, especially in DKI Jakarta, the scope of work of the Pulogadung Industrial Estate Project is increasingly complex. To support the development of the needs of the industrial community, the Government considers it necessary to make adjustments, both in terms of institutions and capital. Pada tanggal 26 Juni 1973 dibentuklah PT Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) yang menggantikan Proyek Industrial Estate Pulogadung dengan Akta Notaris Abdul Latief No. 127 tahun 1973. Adapun penyertaan modal Negara RI pada PT JIEP, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1973 dan Surat Gubernur Provinsi KDKI Jakarta No. D.V-a.3/2/36/73. Sampai saat ini komposisi pemegang saham PT JIEP adalah 50% Negara RI dan 50% Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. On June 26, 1973, PT Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) which replaced the Pulogadung Industrial Estate Project with Abdul Latief's Notary Deed No. 127 of 1973. As for the state capital participation of the Republic of Indonesia in PT JIEP, stipulated through Government Regulation No. 28 of 1973 and the Letter of the Governor of the KDKI Jakarta Province No. D.V-a.3/2/36/73. Until now, the composition of shareholders of PT. JIEP is 50% shareholder composition of PT JIEP is 50% of the Republic of Indonesia and 50% of the Provincial Government of DKI Jakarta. 165
Produk dan jasa yang dikelola oleh JIEP adalah sebagai berikut: 1. Tanah Kavling Industri Sebagai pengembang Kawasan Industri Pertama di Indonesia PT JIEP yang pertama menghadirkan produk Tanah Kavling Industri untuk menjawab kebutuhan akan tempat usaha yang selalu berkembang. Hadir dengan alternatif ukuran 1.000 m2 sampai 1 Ha, hingga memberikan kemudahan untuk merancang pabrik sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dapatkan beberapa keuntungan dari Tanah Kavling Industri yang terletak di kota Jakarta. Products and services managed by JIEP are as follows: 1. Industrial Plots As the developer of the First Industrial Estate in Indonesia, PT JIEP was the first to present Industrial Plots of Land products to answer the need for an ever- growing business place. Comes with an alternative size of 1,000 m2 to 1 ha, making it easy to design factory according to your needs. Apart from that, get some benefits from the Industrial Plots located in the city of Jakarta. 2. Bangunan Pabrik Siap Pakai 2. Factory Buildings Ready for Use Bagi investor yang segera ingin berproduksi, kami hadirkan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) dua dan empat lantai, berbagai tipe dengan luas bangunan. For investors who want to start producing immediately, we present two and four-story Ready-to-Use Factory Buildings (BPSP), various types with building areas 3. Pergudangan 3. Warehousing Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara barang-barang yang disimpan di dalamnya. Selain itu gudang dapat pula digunakan sebagai tempat mengolah, menyortir, membungkus, dan mengepak barang-barang yang akan dijual ataupun dikirim. Untuk itu PT JIEP menyediakan lokasi pergudangan yang modern dan sejumlah berstandar tinggi di dalam kawasan industri dan di area pergudangan eksklusif dengan penghijauan. The warehouse serves as a place to store and maintain the items stored in it. Also, the warehouse can be used as a place to process, sort, wrap, and pack goods to be sold or shipped. For this reason, PT JIEP provides some modern and high standard warehousing locations in industrial areas and exclusive warehousing areas with greenery. lokasi yang strategis di kota Jakarta Dengan pergudangan di Kawasan Industri Pulogadung akan menjadikan barang dapat dikirimkan ke pelanggan lebih cepat. Dengan luas keseluruhan 25.576 m2, area pergudangan terdiri dari Gudang Tertutup dengan luas 10.176 m2, Gudang Terbuka dengan luas 3.050 m2, dan Transit Warehouse dengan luas 4.500 m2. Gudang penyimpanan harus menyeimbangkan antara tingkat pelayanan pelanggan dan biaya distribusi. With a strategic location in the city of Jakarta, warehousing in the Pulogadung Industrial Estate will allow goods to be delivered to customers more quickly. With a total area of 25,576 m2, the warehouse area consists of a Closed Warehouse with an area of 10,176 m2, an Open Warehouse with an area of 3,050 m2, and a Transit Warehouse with an area of 4,500 m2. The storage warehouse must balance between customer service levels and distribution costs. 4. Perkantoran dan UKM a. Perkantoran 4. Offices and SMEs a. Offices Dilengkapi dengan area perkantoran dengan desain yang representatif dan eksklusif, terhindar dari suasana hiruk pikuk pabrik sehingga menghadirkan suasana kenyamanan yang optimal. Equipped with an office area with a representative and exclusive design, avoiding the hustle and bustle of the factory to provide an atmosphere of optimal comfort. b. Sarana UKM b. SMEs Facilities JIEP senantiasa peduli dengan Program Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk itu, JIEP menyediakan areal seluas -/+ 2 Ha yang terdiri dari 94 ruangan dengan ukuran 24 m2, 36 m2 dan 72 m2 di Kawasan Industri Pulogadung. Selain itu, prosedur mendapatkan yang mudah menjadi komitmen rasa peduli JIEP. JIEP always cares about the Small Entrepreneur Development Program. For this reason, JIEP provides an area of -/+ 2 Ha consisting of 94 rooms with sizes of 24 m2, 36 m2, and 72 m2 in the Pulogadung Industrial Estate. Also, the easy getting procedure becomes JIEP's sense of commitment. 166
JIEP merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Negara Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang usaha pengembang dan pengelola kawasan terpadu seluas 500 Ha untuk industri, bisnis, properti, logistik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tetap fokus dalam memberikan layanan terbaik kepada stakeholder terutama pelanggan, baik pada captive market maupun tersebut, non-captive market. Dengan komitmen diharapkan dapat mempertahankan kinerja usaha. JIEP is a State-Owned Enterprise (SOEs) and Regional State-Owned Enterprise (BUMD) which is engaged in developing and managing an integrated area of 500 hectares for industry, business, property, logistics. In carrying out its business activities, the Company remains focused on providing the best service to stakeholders, especially customers, both in the captive market and the non-captive market. With this commitment, it is hoped that it can maintain business performance. Kinerja operasional pengelolaan kawasan tahun 2019 berupa tanah kavling yang tersedia sebanyak 14.047 m2 dengan tanah kavling yang tersewa sebanyak 14.047 m2. Adapun tingkat hunian antara tanah kavling yang tersedia dengan yang tersewa sebesar 100%. The operational performance of area management in 2019 is in the form of available lots of 14,047 m2 of land with 14,047 m2 of leased lots. The occupancy rate between the available plots and those that are leased is 100%. Pendapatan dari pengelolaan kawasan mencapai Rp263,26 miliar meningkat 75,98%, sedangkan pendapatan penyewaan properti mencapai Rp59,74 miliar, meningkat 3,60%. Adapun pendapatan dari PMU TLS mencapai Rp46,10 miliar, naik 117,74% dan pendapatan PMU RB & SM sebesar Rp1,12 miliar. Revenue from area management reached Rp263.26 billion, an increase of 75.98%, while property rental income reached Rp59.74 billion, an increase of 3.60%. The income from the PMU TLS reached Rp46.10 billion, up 117.74%, and PMU RB & SM's revenue of Rp1.12 billion. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Industri Wijayakusuma (Persero) yang PT Kawasan biasa disingkat dengan PT KIW (Persero) merupakan perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Kepemilikan saham PT. KIW (Persero) terbagi dalam 51.09% milik Kementerian BUMN; 40.19% milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 8.52% milik Pemerintah Kabupaten Cilacap. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) which is commonly abbreviated as PT KIW (Persero) is a State- Owned Enterprise (SOEs) which in the development and management of industrial estates. Share ownership of PT. KIW (Persero) is divided into 51.09% owned by the Ministry of SOEs; 40.19% belong to the Central Java Provincial Government and 8.52% belong to the Cilacap Regency Government. is engaged PT KIW di Semarang, Jawa Tengah yang memiliki infrastruktur lengkap dan terus berkembang serta ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan kompetitif yang sangat mendukung untuk investasi di bidang industri. PT KIW terletak jalur utama lintas provinsi yang strategis dengan akses yang sangat dekat dengan Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, Stasiun Kereta Api, terminal bus, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit, Pusat Kota, serta Pusat Perbelanjaan. PT KIW in Semarang, Central Java, which has a complete and growing infrastructure and the availability of a competent and competitive workforce that is very supportive of investment in the industrial sector. PT KIW is located on a strategic cross-provincial main route with very close access to toll roads, ports, airports, train stations, bus terminals, Central Java provincial government centers, hospitals, city centers, and shopping centers. PT KIW merupakan kawasan industri terbaik untuk investasi dengan lahan siap bangun dan bebas banjir seluas 250Ha serta Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) seluas 48.338 m2. KIW didukung dengan layanan yang lengkap seperti WTP, WWTP, Low Cost Service Charge, Pengelolaan Parkir dan Penyewaan Bangunan Kantor, serta dilengkapi fasilitas terbaik seperti fasilitas KLIK, kemudahan bisnis, keamanan 24 jam, pemadam kebakaran dan lain sebagainya. PT KIW is the best industrial area for investment with 250ha of ready-to-build and flood-free land and a ready- to-use factory building (BPSP) covering an area of 48,338 m2. KIW is supported by complete services such as WTP, WWTP, Low-Cost Service Charge, Parking Management, and Office Building Rentals, and is equipped with the best facilities such as KLIK facilities, business conveniences, 24 hour security, fire brigade, and so on. 167
PT KIW juga telah memiliki banyak prestasi dengan menerima berbagai penghargaan bergengsi. Hal ini menunjukkan profesionalisme PT KIW dalam mengembangkan dan mengelola Kawasan Industri. PT KIW akan semakin lincah dan berkembang dengan telah memiliki anak perusahaan, PT Putra Wijayakusuma Sakti. PT KIW has also had many achievements by receiving various prestigious awards. This shows PT KIW's professionalism in developing and managing Industrial Estates. PT KIW will be more agile and develop by having a subsidiary, PT Putra Wijayakusuma Sakti. Memilih lokasi yang tepat adalah keputusan penting dalam mengoperasikan bisnis anda. Indonesia adalah lokasi yang sangat strategis untuk bisnis anda. Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, setelah Jakarta, memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. Memiliki populasi 3,5 juta jiwa. Surabaya menjadi salah satu kota di pelabuhan perdagangan paling penting dan tersibuk di Asia. Surabaya memiliki infrastruktur keuangan yang kuat dengan lembaga ekonomi modern seperti bank, asuransi, dan perusahaan ekspor-impor yang baik. Choosing the right location is an important decision in operating your business. Indonesia is a very strategic location for your business. Surabaya as the capital city of East Java province is the second largest city in Indonesia, after Jakarta, has the highest economic growth. Has a population of 3.5 million people. Surabaya is one of the cities in the most important and busiest trading port in Asia. Surabaya has a strong financial infrastructure with modern economic institutions such as banks, insurance, and good export-import companies. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Surabaya (SIER) adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Sebagai salah satu kawasan industri terbaik, terbesar dan berpengalaman selama lebih dari 40 tahun, SIER dikembangkan berdasarkan master plan yang dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan industri dan lingkungan yang nyata dan dikelola secara profesional untuk meningkatkan efisiensi produktivitas. Industrial Estate Rungkut PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) is a State- Owned Enterprise that was founded on February 28, 1974 in Surabaya to support and develop industrial estates in Indonesia, especially in East Java. As one of the best, largest, and most experienced industrial estates for more than 40 years, SEER is developed based on a master plan that is well designed to meet the real needs of industry and the environment and is professionally managed to increase production efficiency. Selain didukung dengan fasilitas industri yang lengkap, SIER juga terintegrasi dengan akses cepat ke pelabuhan Tanjung Perak dan bandara Internasional Juanda. Saat ini, SIER mengelola dan mengembangkan 3 wilayah industri: 1. Surabaya Industrial Estate Rungkut meliputi area 245 hektar yang telah disewa dan ditempati oleh sekitar 300 perusahaan yang mempekerjakan ribuan pekerja. Apart from being supported by complete industrial facilities, SIER is also integrated with quick access to the Tanjung Perak port and Juanda International airport. Currently, SEER manages and develops 3 industrial areas: 1. Surabaya Industrial Estate Rungkut covers an area of 245 hectares which has been rented and occupied by around 300 companies employing thousands of workers. 2. Sidoarjo Industrial Estate Berbek meliputi area seluas 87 hektar yang telah mempekerjakan ribuan pekerja. 3. Pasuruan Industrial Estate Rembang, dengan luas 563 hektar yang berpotensi tinggi dalam hal investasi. PIER terletak 60 km dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan telah terhubung dengan jalan tol. 2. Sidoarjo Industrial Estate Berbek covers an area of 87 hectares which employs thousands of workers. 3. Pasuruan Industrial Estate Rembang, with an area of 563 hectares which has high potential in terms of investment. PIER has located 60 km from the Tanjung Perak Port of Surabaya, and has been connected to the toll road. 168
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Bisnis PT KBN adalah mengelola kawasan industri baik yang berstatus kawasan berikat (Export Processing Zone) maupun non berikat. Pengertian kawasan berikat adalah wilayah tertentu di dalam daerah pabean Indonesia yang merupakan salah satu prasarana penunjang pengembangan ekonomi dengan menggunakan lokasi tersebut untuk meningkatkan industri pengolahan berorientasi ekspor yang mendapat insentif khusus yaitu pembebasan bea masuk dan pungutan negara lainnya. Fasilitas lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor di KBN bahwa 50% dari hasil produksinya dapat dipasarkan di dalam negeri serta investor asing dapat memiliki saham 100%. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) PT KBN's business is managing industrial estates, both with the status of bonded areas (Export Processing Zone) and non-bonded areas. The meaning of a bonded zone is a certain area within the Indonesian customs area which is one of the supporting infrastructures for economic development by using that location to increase export- oriented processing industries that receive special incentives, namely exemption from import duties and levies from other countries Another facility provided by the Government to investors in KBN is that 50% of their products can be marketed domestically and foreign investors can own 100% of shares. Bisnis Utama 1. Jasa Properti Kegiatan jasa properti merupakan penyewaan tanah dan atau gedung pabrik kepada investor/pelanggan yang berorientasi ekspor dengan dukungan layanan satu pintu (one stop service). Pelayanan satu pintu adalah pelayanan pemberian izin untuk kegiatan usaha para investor yang langsung diterbitkan oleh PT KBN sebagai pengelola kawasan sehingga investor tidak perlu lagi mengurus izin usahanya di instansi- instansi atau departemen terkait, izin-izin meliputi : a. Persetujuan penanaman modal asing (PMA); b. Persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN); c. Daftar induk (master list) barang modal ; Izin usaha tetap (IUT) bagi PMA/PMDN; d. e. Angka pengenal importir terbatas (APIT); f. g. Surat keterangan asal (SKA); dan Izin mendirikan bangunan (Keputusan Gubernur DKI No. 2599 Tahun 1987). Main Business 1. Property Services Property service activities are leasing of land and/ or factory buildings to export-oriented investors/ customers with the support of one-stop services. One- stop service is a license-granting service for investors' business activities that are directly issued by PT KBN as an area manager so that investors no longer need to apply for business permits at related agencies or departments, permits include: a. Approval of foreign investment (PMA); b. Approval of domestic investment (PMDN); c. A master list of capital goods; d. Permanent business license (IUT) for PMA/ PMDN; e. Limited importer identification number (APIT); f. Certificate of origin (SKA); and g. Building construction permit (Governor DKI Decree No. 2599 Year 1987). 2. Jasa Pelayan Logistik 2. Logistics Services Kegiatan jasa pelayanan logistik mengintegrasikan usaha pelayanan forwarding dan pergudangan baik gudang berikat maupun gudang umum serta depo kontainer ke dalam mata rantai sistem logistik terpadu (total logistic system), meliputi : a. Jasa pengurusan dokumen ekspor / impor ; b. Jasa angkutan barang (trucking) ; c. Jasa bongkar muat (forklift, crane, reachstaker); Logistics service activities forwarding and warehousing service businesses both bonded warehouses and general warehouses and container depots into the chain of an integrated logistics system (total logistic system), including: a. Export/import document management services; b. Trucking services; c. Loading and unloading services (forklifts, cranes, integrate reach stackers); d. Jasa sewa gudang / lapangan dan depo kontainer. d. Warehouse/field rental services and container depots. 170
3. Fasilitas Penunjang Untuk mendukung kegiatan para pelanggan perusahaan menyediakan pula fasilitas penunjang berupa pelayanan jasa kepelabuhanan di Marunda dan pelayanan kesehatan (health center) di semua unit usaha. 3. Supporting Facilities To support the activities of its customers, the company also provides supporting facilities in the form of port services in Marunda and health services (health centers) in all business units. PT Kawasan Industri Makassar (Persero) PT Kawasan Industri Makassar (Persero) / PT KIMA sebagai Kawasan Industri Pemerintah merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan lingkungan yang dalam kurun waktu selama ini mengalami perkembangan pesat dan mendapat pengakuan Internasional berupa sertifikat ISO 9001, menjadi perusahaan BUMN terbaik serta Peringkat Pertama, Kawasan Industri dalam Lingkungan Kementerian BUMN Versi INFOBANK 2013. PT Kawasan Industri Makassar (Persero) PT Kawasan Industri Makassar (Persero) / PT KIMA as a Government Industrial Estate is a vehicle for environmentally friendly industrial locations which during this period has experienced rapid development and received international recognition in the form of an ISO 9001 certificate, becoming the best SOEs company and First Ranking, Industrial Estates within the Ministry of SOEs, INFOBANK Version 2013. Hal ini menjadikan PT KIMA sebagai pengelola Kawasan Industri di Kawasan Timur Indonesia yang terdepan. Kebijakan pembangunan Industri Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) 2005-2025 yang direncanakan secara nasional maupun melalui pendekatan industri berbasis produktivitas wilayah (Daerah) telah memberikan sumbangan berarti bagi Pembangunan Ekonomi Nasional dalam menciptakan Kesejahteraan dan Kemakmuran bagi masyarakat dan dunia usaha. This makes PT KIMA is the foremost manager of Industrial Estates in Eastern Indonesia. The National Industrial development policy through the Long-Term Development Plan (RJPJ) 2005-2025 which is planned nationally or through the regional (regional) productivity-based industrial approach has made significant contributions to National Economic Development in creating Welfare and Prosperity for the community and the business world. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan telah merekomendasikan pengembangan Kawasan Industri baru, KIMA 2 Maros sebagai bagian dari konsep pengembangan Kawasan Strategis Propinsi Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, Takalar). In line with this, the Government of South Sulawesi has recommended the development of a new Industrial Zone, KIMA 2 Maros as part of the concept of developing the Mamminasata Province Strategic Area (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, Takalar). Dalam memberikan pelayanan bagi dunia usaha industri, PT.KIMA telah mengembangkan usaha industri terpadu (Newcore Business) antara lain : 1. Central Business Cluster (CBC) dengan konsep "One In providing services to the industrial business world, PT KIMA has developed an integrated industrial business (Newcore Business), including: 1. Central Business Cluster (CBC) with the concept of Stop" estate business services. "One Stop" estate business services. 2. Total Logistic Service dan Pengembangan infrastruktur kawasan, antara lain : Container Yard, Warehouse, Rental Building Industry & Equipment, BBM Industri, Club House, Construction & Property Management, Rusunawa, Power System & Telecomunication Facilities, and Water Treatment Plan. 3. Jasa Penunjang : Jasa Service Industri seperti Charge, Water Supply (PDAM), Jasa Pengangkutan dan Penyewaan alat berat, Klinik pengobatan dan Pelayanan Kesehatan. 2. Total Logistic Service and Development of area infrastructure, including: Container Yard, Warehouse, Rental Building Industry & Equipment, Industrial Fuel, Club House, Construction & Property Management, Rusunawa, Power System & Telecommunication Facilities, and Water Treatment Plan. Industrial Support Services such as: Service Charge Services, Water Supply (PDAM), Heavy Equipment Transport and Rental Services, Medical Clinics and Health Services 3. With professional commitment and application of modern management oriented to customer satisfaction, PT KIMA believes that Makassar-Maros is not only a pioneer but also the best in Eastern Indonesia. 2. Total Logistic Service and Development of area infrastructure, including: Container Yard, Warehouse, Rental Building Industry & Equipment, Industrial Fuel, Club House, Construction & Property Management, Rusunawa, Power System & Telecommunication Facilities, and Water Treatment Plan. Industrial Support Services such as: Service Charge Services, Water Supply (PDAM), Heavy Equipment Transport and Rental Services, Medical Clinics and Health Services 3. With professional commitment and application of modern management oriented to customer satisfaction, PT KIMA believes that Makassar-Maros is not only a pioneer but also the best in Eastern Indonesia. 171
PT Kawasan Industri Medan PT Kawasan Industri Medan (Persero), adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha jasa pengelolaan Kawasan Industri. Kawasan inididirikan pada tanggal 7 Oktober 1988, dengan komposisi sahamnya terdiri dari Pemerintah RI (pusat) 60%, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara 30%, dan Pemerintah Kota Medan 10%. PT Kawasan Industri Medan PT Kawasan Industri Medan (Persero), is a State-Owned Enterprise (SOEs) with the business of industrial estate management services. This area was established on October 7, 1988, with a composition of shares consisting of the Government of the Republic of Indonesia (central) 60%, the Government of North Sumatra Province 30%, and the Government of Medan City 10%. Pengembangan adalah kata kunci bagi PT. Kawasan Industri Medan. Perusahaan telah menyusun berbagai perencanaan pengembangan agar KIM semakin diminati investor, baik domestik maupun asing. Dalam jangka pendek, KIM akan berkonsentrasi pada optimalisasi gudang , depo container, dan juga trading. Sejalan dengan itu, perusahaan juga akan melakukan perbaikan jaringan limbah dan air bersih serta penataan saran infrastruktur jalan. Pembukaan tahap III, IV, V dan VI akan semakin meneguhkan posisi PT KIM sebagai Kawasan Industri terkemuka di Sumatera Utara. PT KIM akan melanjutkan upaya untuk menjadi kawasan industri yang smart, terintegrasi, didukung infrastruktur dan teknologi yang baik, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Development is the keyword for PT. Kawasan Industri Medan. The company has prepared various development plans so that KIM is increasingly attractive to investors, both domestic and foreign. In the short term, KIM will concentrate on optimizing warehouses, container depots, and also trading. In line with that, the company will also make improvements to the sewage and clean water networks and arrange road infrastructure suggestions. Opening stages III, IV, V, and VI will further strengthen the position of PT KIM as a leading Industrial Estate in North Sumatra. PT KIM will continue its efforts to become a smart, integrated industrial area, supported by good infrastructure and technology, while still paying attention to environmental aspects. Hingga tahun 2019, terdapat 500 mitra industri yang menjalankan bisnis dan produksinya di Kawasan Industri Modern. Dengan jumlah total karyawan lebih dari 50.000 pekerja, tentu saja menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah karena hasil produksi dan sumber bahan baku yang berasal dari Sumatera Utara. Potensi dan keunggulan ini juga didukung oleh kenyamanan berinvestasi di Kawasan Industri Modern dengan membangun sinergi antara Shareholders dan Stakeholders. Until 2019, 500 industrial partners are running their business and production in Modern Industrial Estates. With the total number of employees of more than 50,000 workers, of course it is an opportunity to increase regional income because the production results and sources of raw materials come from North Sumatra. This potential and advantage are also supported by the convenience of investing in Modern Industrial Estates by building synergies between Shareholders and Stakeholders. Kawasan industri Modern merupakan aset negara dan Pemerintah Daerah, yang terus harus berkembang serta didukung dengan komposisi jumlah penduduk Sumatera usia produktif yang berjumlah 4.998.740 jiwa dan jika dibandingkan dengan jumlah pekerja pada mitra industri di KIM yang berjumlah sekitar 50.000 jiwa. Dengan terus meningkatkan kepercayaan dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mitra industri dan investor, Kawasan Industri Modern akan menjadi tujuan investasi bagi investor yang tentunya akan berdampak pada tersedianya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah sehingga masyarakat usia produktif dapat berkarya melalui lapangan pekerjaan yang tersedia. Modern industrial estates are state and regional government assets, which must continue to develop and be supported by the composition of the productive age population of Sumatra, amounting to 4,998,740 people and when compared to the number of workers at industrial partners in KIM which amount to around 50,000 people. By continuing to increase trust and commitment to providing the best service for industrial partners and investors, Modern Industrial Estates will become investment destinations for investors which will certainly have an impact on the availability of jobs and increase local income so that people of productive age can work through available jobs. 172
BUMN untuk Indonesia SOEs for Indonesia Perjalanan panjang Kementerian BUMN dan BUMN sebagai tulang punggung pembangunan nasional digambarkan dalam inovasi program-proglam unggulan dan berkualitas. BUMN bertanggung jawab atas segala ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kemajuan dan pemerataan perekonomian nasional. The long journey of the Ministry of SOEs and SOEs as the backbone of national development is illustrated in the innovation of superior and quality programs. SOEs is responsible for all the availability of quality goods and services for the community and actively participates in the progress and distribution of the national economy. BUMN Peduli Bencana BUMN selalu hadir untuk Indonesia, termasuk apabila terjadi bencana di pelosok negeri. BUMN selalu siap sedia untuk turun dan membantu masyarakat yang terdampak bencana melalui program Bina Lingkungan (BL) serta Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimilikinya. Untuk tahun 2019, BUMN menganggarkan dana BL sebesar Rp1,73 triliun serta dana CSR dianggarkan sebesar Rp1,10 triliun. BUMN Peduli Bencana SOEs is always there for Indonesia, including when a disaster occurs in remote parts of the country. SOEs are always ready to go down and help people affected by disasters through their Community Development (BL) program and Corporate Social Responsibility (CSR). For 2019, SOEs has budgeted BL funds of Rp1.73 trillion and CSR funds are budgeted at Rp1.10 trillion. Dari dana BL dan CSR yang dianggarkan tersebut sebagian ditujukan untuk kegiatan Tanggap Darurat Bencana serta Rehabilitasi Pasca Bencana. Untuk kegiatan tanggap darurat bencana terdiri dari: Penyelamatan & Evakuasi; Pemenuhan Kebutuhan Dasar; Pengurusan Pengungsi serta Pemulihan Sarana dan Prasarana. Sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi pasca bencana merupakan lain: Pemulihan pemulihan pelayanan publik antara Layanan Kelistrikan; Pemulihan Layanan Telekomunikasi; Pemulihan Layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagainya. Part of the budgeted BL and CSR funds are intended for Disaster Emergency Response and Post-Disaster Rehabilitation activities. Disaster emergency response activities consist of: Rescue & Evacuation; Fulfillment of Basic Needs; Management of Refugees and Recovery of Facilities and Infrastructure. Meanwhile, post- disaster rehabilitation activities are the restoration of public services including: Electricity Service Recovery; Telecommunication Service Restoration; Fuel Oil (BBM) Service Recovery, and so on. Banjir Sulawesi Tenggara 30 BUMN Rp1.978.342.050 Gempa Maluku Utara 30 BUMN Total Bantuan Aid Total Rp14.415.360.225 Rp1.111.702.893 Banjir & Longsor Bantul 26 BUMN Rp1.848.754.354 Banjir Bengkulu 26 BUMN Rp1.848.754.354 Gempa Ambon 44 BUMN Banjir Sentani 32 BUMN Rp3.547.013.881 Rp2.370.888.081 Gempa & Longsor Sukabumi 10 BUMN Rp384.964.700 Banjir Madiun 27 BUMN Rp1.973.990.250 173
Bencana Banjir Madiun & Sekitarnya Curah hujan tinggi yang terjadi sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai mencapai puncaknya tanggal 6 Maret 2019 mengakibatkan air sungai meluap dan banjir pun melanda wilayah Madiun dan sekitarnya. Warga masyarakat yang terdampak banjir akhirnya harus mengungsi ke Posko Bencana terdekat. Sekitar 90 Desa terdampak banjir yang mengakibatkan sekitar 6.587 rumah rusak, 497 hektar lahan pertanian rusak, 4.137 hewan ternak mati serta 3 unit jembatan rusak. Madiun & Surrounding Flood Disaster The high rainfall that occurred from March 5, 2019 until it reached its peak on March 6, 2019, resulted in river water overflowing and floods that hit the Madiun and surrounding areas. The people affected by the flood finally had to flee to the nearest disaster post. Around 90 villages were affected by the flood which resulted in damage to around 6,587 houses, 497 hectares of damaged agricultural land, 4,137 dead livestock and 3 units of bridges damaged. PT Industri Kereta Api (Persero) / "INKA" ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjadi koordinator penanganan bencana banjir Madiun. INKA mendirikan posko dan dapur umum di wilayah Balarejo, Madiun untuk menampung dan menyalurkan bantuan bencana dari 30 BUMN. Bantuan-bantuan tersebut terdiri dari uang tunai, obat-obatan, sembako, perlengkapan sekolah serta perlengkapan lainnya dengan jumlah total nilai bantuan sebesar Rp1,97 miliar. PT Industri Kereta Api (Persero) / "INKA" was appointed by the Ministry of SOEs to be the coordinator for the Madiun flood disaster management. INKA established a post and public kitchen in the Balarejo area, Madiun to accommodate and distribute disaster relief from 30 SOEs. These aids consist of cash, drugs, basic needs, school supplies and other equipment with a total value of assistance of Rp1.97 billion. Bencana Banjir Bandang Sentani Banjir bandang disertai longsor terjadi di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada 16 Maret 2019. Mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan bangunan antara lain pada 8 titik drainase, 4 unit jembatan, 4 titik ruas jalan, 1 unit pasar, 375 unit rumah, 8 unit sekolah, 104 rumah toko (ruko) dan 2 unit rumah ibadah. Selain kerusakan tersebut, banjir bandang disertai longsor juga mengakibatkan 104 jiwa meninggal dunia, 160 orang luka, 79 jiwa hilang serta 9.691 orang harus mengungsi di 18 titik pengungsian. Flash Flood Disaster in Sentani Flash floods accompanied by landslides occurred in Sentani District, Jayapura Regency on March 16, 2019. Damaged infrastructure and buildings, including 8 drainage points, 4 bridge units, 4 points of the road, 1 market unit, 375 housing units, 8 school units, 104 shophouses (ruko) and 2 houses of worship units. Apart from the damage, flash floods accompanied by landslides also resulted in 104 deaths, 160 people were injured, 79 people are missing and 9,691 people have to flee at 18 evacuation points. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / "BRI" diminta oleh Kementerian BUMN untuk menjadi koordinator penanganan bencana banjir bandang Sentani. BRI bersama BUMN Donatur mendirikan posko yang terletak di Kantor BRI Unit Doyo dan halaman parkir Kantor Bupati Sentani. Posko tersebut didirikan untuk menampung dan mendistribusikan bantuan bencana dari 32 BUMN dengan jumlah total nilai bantuan sebesar Rp2,37 miliar. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / "BRI" was asked by the Ministry of SOEs to become the coordinator of the flash flood disaster in Sentani. BRI together with SOEs Donors established a post located at the BRI Unit Doyo Office and the parking lot of the Sentani Regent's Office. The post was established to accommodate and distribute disaster relief from 32 SOEs with a total value of Rp2.37 billion. Bencana Alam Bantul Pada 17 Maret 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB terjadi hujan deras yang mengakibatkan banjir, tanah longsor serta angin kencang di wilayah Kabupaten Bantul. Banjir menggenang 30 Desa yang tersebar di 11 Kecamatan, sedangkan tanah longsong menimpa 15 desa yang tersebar di 10 Kecamatan. Angin kencang mengakibatkan beberapa pohon tumbang di 30 titik yang tersebar pada 19 Desa di 10 Kecamatan. Bantul Natural Disaster On March 17, 2019 from 08.00 WIB to 24.00 WIB heavy rain occurred which resulted in floods, landslides, and strong winds in the Bantul Regency area. The flood inundated 30 villages spread over 11 districts, while the landslides hit 15 villages spread over 10 subdistricts. Wind 15 villages spread across 10 districts. Strong winds caused several trees to fall in 30 points spread over 19 villages in 10 districts. PT Angkasa Pura I (Persero) / "AP I" diminta oleh Kementerian BUMN koordinator penanganan bencana di Kabupaten Bantul. Dua buah posko didirikan oleh AP I, yakni di Bandara Adi Sucipto untuk menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) / "AP I" was asked by the Ministry of SOEs to become the coordinator for disaster management in Bantul Regency. Two posts were established by AP I, namely at Adi Sucipto Airport and 174
serta Kantor BPBD Kabupaten Bantul. posko tersebut berfungsi untuk menampung dan manyalurkan bantuan bencana dari 25 BUMN Donatur kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan jumlah total nilai bantuan sebesar Rp1,20 miliar. the Bantul Regency BPBD Office. The post functions to accommodate and distribute disaster assistance from 25 SOEs Donors to the affected communities with a total value of Rp1.20 billion. Bencana Alam Bengkulu Hujan deras mulai mengguyur wilayah Provinsi Bengkulu pada 26 April 2019 hingga 27 April 2019 masih belum reda, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor tersebut menyebabkan dampak kerusakan pada 8 wilayah yakni Kab. Bengkulu Utara, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur serta Kab. Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Dengan jumlah total kerugian antara lain: 45.142 orang terdampak, 25 korban jiwa, 4 orang luka-luka, 3 orang hilang, 458 orang mengungsi serta 2.002 unit rumah rusak. Bengkulu Natural Disaster Heavy rains began to flush the Bengkulu Province from April 26, 2019 to April 27, 2019, and it has not subsided, resulting landslides. The floods and landslides caused damage to 8 regions, namely North Bengkulu Regency, Lebong Regency, Rejang Lebong Regency, Kepahiang Regency, Seluma Regency, South Bengkulu Regency, Kaur and Central Bengkulu Regency and Bengkulu City. With the total number of losses, among others: 45,142 people affected, 25 casualties, 4 people were injured, 3 people missing, 458 people were displaced and 2,002 houses were damaged. in floods and Kementerian BUMN menunjuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/"Pelindo II" sebagai koordinator penanganan bencana di Provinsi Bengkulu. Pelindo II mendirikan posko yang terletak di Kantor Pelindo II Cabang Bengkulu yang digunakan untuk menampung dan mendistribusikan bantuan dari 26 BUMN kepada masyarakat yang terdampak, dengan jumlah total nilai bantuan sebesar Rp1,85 miliar. Selain itu bantuan rehabilitasi pasca bencana juga sudah dilaksanakan yakni pembangunan kembali beberapa jembatan gantung yang rusak di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. The Ministry of SOEs appointed PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/"Pelindo II" as the disaster management coordinator in Bengkulu Province. Pelindo II established a post located at the Pelindo II Bengkulu Branch Office which was used to accommodate and distribute assistance from 26 SOEs to affected communities, with a total value of aid of Rp1.85 billion. Also, post-disaster rehabilitation assistance has been implemented, namely the reconstruction of several damaged suspension bridges in the North Bengkulu Regency area. Bencana Banjir Sulawesi Tenggara Pada tanggal 1-9 Juni 2019 terjadi hujan deras yang mengakibatkan banjir di wilayah Kabupaten Konawe Utara serta Kabupaten Konawe. Bencana banjir tersebut mengakibatkan korban sebanyak 1 orang meninggal dunia dan 5.924 orang mengungsi. Selain itu terdapat juga kerusakan infrastruktur dan bangunan antara lain: 1.806 unit rumah, 8 unit sekolah, 4 unit jembatan, 5 unit Masjid, 3 puskesmas serta 3 unit pasar. Untuk kerugian lainnya berasal dari rusaknya 11 hektar ladang, 970 hektar sawah, 83,5 hektar ladang jagung serta 420 hektar tambak ikan. Southeast Sulawesi Flood Disaster On June 1-9, 2019, heavy rain occurred which resulted in flooding in the North Konawe Regency and Konawe Regency. The flood disaster resulted in 1 person dying and 5,924 people being displaced. Also, there were also damage to infrastructure and buildings, including: 1,806 housing units; 8 school units, 4 bridge units, 5 units of mosques, 3 health centers, and 3 market units. Other losses come from the destruction of 11 hectares of fields, 970 hectares of rice fields, 83.5 hectares of cornfields, and 420 hectares of fish ponds. PT Pertamina (Persero) / "Pertamina" ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai koordinator penanganan bencana banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai koordinator, Pertamina mendirikan posko bantuan bencana yang berlokasi di Desa Abelisawa, Kec. Sampara, Kab. Konawe serta di Desa Tawarulondro, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe. Posko tersebut dipergunakan untuk menampung dan menyalurkan bantuan-bantuan dari 30 BUMN kepada masyarakat yang terdampak dengan total nilai bantuan sebesar Rp1,98 miliar. PT Pertamina (Persero) / "Pertamina" was appointed by the Ministry of SOEs as the coordinator for flood disaster management in Southeast Sulawesi Province. As a coordinator, Pertamina established a disaster relief post located in Abelisawa Village, Kec. Sampara, Kab. Konawe and in Tawarulondro Village, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe. The post was used to accommodate and distribute aid from 30 SOEs to the affected communities with a total value of assistance of Rp1.98 billion. 175
Bencana Tanah Longsor Kab. Sukabumi Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Sukabumi pada 28 April 2019 mengakibatkan kerusakan 29 unit rumah serta korban jiwa 31 orang, korban luka-luka 2 orang, korban hilang 3 orang dan total korban terdampak sebanyak 100 orang yang 64 orang diantaranya harus mengungsi. Landslide Disaster Kab. Sukabumi A landslide disaster occurred in Sukabumi Regency on April 28, 2019, resulting in damage to 29 housing units and the death of 31 people, 2 people injured victim, 3 people missing and a total of 100 affected victims, 64 of whom had to flee. Kementerian BUMN menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/"BRI" dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia koordinator penanganan bencana longsor di Kabupaten Sukabumi. BNI dan PPI bertugas untuk mengoordinasikan bantuan- bantuan dari 10 BUMN agar dapat tersalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan total nilai bantuan sebesar Rp384,96 juta. (Persero)/"PPI" sebagai The Ministry of SOEs appointed PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/"BRI" and PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PPI" to coordinate the landslide disaster management in Sukabumi Regency. BNI and PPI are tasked with coordinating assistance from 10 SOEs so that they can be distributed to affected communities with a total value of Rp384.96 million. Bencana Gempa Maluku Utara Pada 14 Juli 2019 terjadi gempa bumi berkekuatan 7,2 SR dengan kedalaman 10 km di wilayah Halmahera Selatan, dengan wilayah dengan kerusakan terparah yakni Daerah Gane dan Pulau Bacan. Gempa bumi tersebut mengakibatkan 2.517 unit rumah rusak serta 53.076 jiwa terpaksa mengungsi. Selain itu 18 unit rumah ibadah, 22 unit fasilitas umum dan 18 unit fasilitas Pendidikan mengalami kerusakan. North Maluku Earthquake Disaster On July 14, 2019 there was an earthquake measuring 7.2 on the Richter scale with a depth of 10 km in the South Halmahera area, with the areas with the worst damage, namely the Gane Area and Bacan Island. The earthquake damaged 2,517 housing units and displaced 53,076 people. Also, 18 units of houses of worship, 22 units of public facilities, and 18 units of educational facilities were damaged. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk/"Antam" ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjadi koordinator penanganan bencana gempa bumidi Provinsi Maluku Utara. Antam mendirikan posko bencana yakni di Kantor Perwakilan Antam Ternate dan di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat. Posko tersebut dipergunakan untuk menampung dan mendistribusikan bantuan-bantuan dari 30 BUMN dengan total nilai bantuan sebesar Rp1,11 miliar. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk/"Antam" was appointed by the Ministry of SOEs to be the coordinator for the Earthquake Disaster Management in North Maluku Province. Antam established disaster posts at the Antam Ternate Representative Office and in Saketa Village, West Gane District. The post is used to accommodate and distribute aid from 30 SOEs with a total value of Rp1.1 billion. Bencana Gempa Ambon - Maluku Bencana gempa bumi berkekuatan 6,5 SR melanda wilayah Provinsi Maluku dengan pusat gempa yang berada di 40 km arah timur laut Kota Ambon dengan kedalaman 10 km pada 26 September 2019. Wilayah yang terdampak gempa bumi tersebut antara lain Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah serta Kab. Seram Bagian Barat. Jumlah korban jiwa sebanyak 41 orang dan 303 orang mengalami luka-luka serta 103.301 orang terpaksa mengungsi. Kerusakan yang ditimbulkan yakni 11.331 unit rumah rusak dan 519 unit fasilitas umum serta fasilitas sosial rusak. Ambon - Maluku Earthquake Disaster An earthquake measuring 6.5 on the Richter scale struck Maluku Province with the epicenter located 40 km northeast of Ambon City with a depth of 10 km on September 26, 2019. The areas affected by the earthquake included Ambon City, Central Maluku Regency and West Seram Regency. The number of casualties was 41 people and 303 people were injured and 103,301 people were forced to flee. The damage caused was 11,331 houses damaged and 519 public facilities and social facilities were damaged. Kementerian BUMN menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/"Wika" sebagai koordinator penanganan bencana gempa bumi di provinsi Maluku. Wika mendirikan posko bencana di Desa Wayame, Ambon yang berfungsi sebagai tempat penampungan bantuan serta koordinasi penyaluran bantuan-bantuan dari 44 BUMN dengan total nilai bantuan sebesar Rp3,54 miliar. The Ministry of SOEs appointed PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/"Wika" as the coordinator of earthquake disaster management in Maluku province. Wika established a disaster post in Wayame Village, Ambon, which functions as a shelter for aid as well as coordinating the distribution of aid from 44 SOEs with a total value of Rp3.54 billion. 176
Siswa Mengenal Nusantara Program BUMN untuk Indonesia yang dilakukan di bidang pendidikan salah satunya adalah program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan melibatkan seluruh BUMN. Para peserta diharapkan memiliki pemahaman nyata terhadap kekayaan alam dan bangsa serta potensi Indonesia yang luar biasa melalui pertukaran informasi dan pengalaman langsung di lapangan. Para peserta program ini diharapkan memiliki pandangan yang baik terhadap Kementerian BUMN selaku pengelola BUMN dan seluruh BUMN di Indonesia yang dalam kegiatan operasionalnya mengambil peran untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui kiprah nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara One of the SOEs programs for Indonesia in the education sector Siswa Mengenal Nusantara (SMN) program which is carried out by the Ministry of SOEs by involving all SOEs. The participants are expected to have a real understanding of the natural wealth and the nation as well as Indonesia's extraordinary potential through the exchange of information and direct experience in the field. The participants of this program are expected to have a good view of the Ministry of SOEs as the manager of SOEs and all SOEs in Indonesia which in their operational activities take a role in increasing the competitiveness of the nation through real actions that have a direct impact on society. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebijakan dan kebajikan kepada para pesertanya tentang arti keberagaman bangsa dan budaya Indonesia dengan segala perbedaannya yang bermuara pada utuhnya wawasan kebangsaan calon-calon pemimpin masa depan sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan mampu bersaing dalam ranah global. This activity aims to instill policy values and virtues in the participants regarding the meaning of the diversity of the nation and culture of Indonesia with all its differences which lead to the integrity of the national insight of future leaders so that they have confidence and pride as a large and capable nation. compete in the global realm. Menciptakan generasi muda berwawasan Nusantara yang baik dan memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu tujuan diadakannya program Siswa Mengenal Nusantara, dengan mengikuti program ini diharapkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini sudah tertanam di dalam jiwa para siswa SMA/SMK/SLB. Keragaman kekayaan nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui langsung siswa dengan komponen Pemerintahan dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi para calon pemimpin masa depan ini. interaksi Creating a good archipelago-minded young generation with a spirit of Bhinneka Tunggal Ika is one of the goals of holding the Students Know the Archipelago program, by participating in this program it is hoped that a sense of pride and love for the country from an early age will be embedded in the souls of SMA/SMK/SLB students. The diversity of the archipelago's wealth and regional potential is introduced through direct interactions of students with government and community components in the provinces visited by these future leaders. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi dahaga pengetahuan para peserta SMN, mulai dari mengunjungi tempat - tempat bersejarah, menyaksikan keindahan alam, melihat potensi alam, merasakan kuliner khas setempat, hingga ikut membuat kerajinan khas provinsi yang mereka kunjungi. Semua kegiatan ini mereka laksanakan untuk mendapatkan pengalaman langsung mengenai keindahan budaya Indonesia yang beragam. Various activities were carried out to meet the thirst for knowledge of the SMN participants, ranging from visiting historical places, witnessing natural beauty, seeing natural potential, experiencing local specialties, to participating in making handicrafts typical of the provinces they visited. They carry out all of these activities to gain a first-hand experience of the beauty of Indonesia's diverse culture. Para peserta kegiatan SMN ini terdiri dari Pelajar SMA/ SMK/SLB kelas XI dari sejumlah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi tersebut. Untuk Provinsi yang mempunyai kurang dari 18 Kabupaten/Kota, jumlah peserta minimal 20 siswa yang mewakili seluruh Kabupaten/Kota. Dari seluruh peserta yang demikian, ditambah tiga orang yang merupakan siswa penyandang disabilitas dan bersekolah di SLB. The participants of this SMN activity consisted of XI grade SMA/SMK/SLB students from several districts and cities in the province. For Provinces with less than 18 Regencies/ Cities, the number of participants is at least 20 students representing all districts/cities. Of all such participants, three were added who are students with disabilities and are attending special schools. 177
Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan mengirimkan sebanyak 558 siswa sebagai peserta, di tahun-tahun berikutnya jumlah peserta hampir selalu meningkat karena melihat antusiasme para peserta dan keberhasilan program awal SMN, untuk itu pada tahun 2016 jumlah peserta menjadi 679 siswa, di tahun 2017 jumlah peserta menjadi 752 siswa, di tahun 2018 menjadi 853 siswa dan untuk tahun 2019 jumlah peserta menjadi 851 siswa. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, tercatat total peserta yang mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara adalah sebanyak 3.693 siswa. This program was implemented for the first time in 2015 by sending 558 students as participants, in subsequent years the number of participants has almost always increased due to the enthusiasm of the participants and the success of the initial SMN program, for that in 2016 the number of participants became 679 students, in 2017 The number of participants became 752 students, in 2018 it became 853 students and for 2019 the number of participants was 851 students. From 2015 to 2019, the total number of participants who took part in the Siswa Mengenal Nusantara program was 3,693 students. 752 853 851 Siswa Mengenal Nusantara (SMN) 679 558 Wawasan yang dibangun Insights: Wawasan social budaya Socio-cultural Insight • Wawasan Pendidikan Educational Insight Total 3.693 siswa student Wawasan entrepreneurship Entrepreneurial Insight Wawasan pengenalan BUMN SOEs Comprehension Insight Wawasan kebangsaan Nationality Insight 2015 2016 2017 2018 2019 Peserta SMN (Siswa) Mudik Gratis BUMN Mudik Gratis BUMN merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan BUMN dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Program ini diinisiasi oleh Kementerian BUMN dengan menyediakan fasilitas kendaraan seperti bus, kereta api, kapal laut maupun pesawat udara yang disediakan secara gratis bagi masyarakat yang dapat mengantarkan hingga ke kampung halaman mereka masing-masing. Mudik Gratis BUMN Mudik Gratis BUMN is one of a series of BUMN Hadir Untuk Negeri activities organized by the Ministry of SOEs and SOEs in order to facilitate people who want to celebrate Eid Al-Fitr in their respective hometowns. This program was initiated by the Ministry of SOEs by providing vehicle facilities such as buses, trains, ships and airplanes which are provided free of charge to people who can take them to their respective hometowns. Tujuan program Mudik Gratis BUMN adalah untuk menekan kepadatan lalu lintas, serta turut serta membantu menciptakan kegiatan mudik yang lebih aman. Menteri BUMN melalui surat nomor: SK-52/MBU/2/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mudik Gratis Tahun 2019 telah menetapkan BUMN-BUMN Pelaksana Mudik Gratis tahun 2018, yang diketuai oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja. Untuk meningkatkan keselamatan perjalanan, Jasa Raharja menggandeng Dinas Perhubungan melakukan pengujian kelaikan bus dan cek kesehatan pengemudi. The goal of Mudik Gratis BUMN Program is to reduce traffic congestion, and participate in helping to create safer homecoming activities. The Minister of SOEs through the letter number: SK-52/MBU/2/2019 concerning Establishment of a Free Homecoming Task Force in 2019 has appointed SOEs to Implement Mudik Gratis 2018, which is chaired by the President Director of PT Jasa Raharja. To improve travel safety, Jasa Raharja collaborates with the Transportation Agency to conduct a bus worthiness test and a driver's health check. Program Mudik Gratis ini bertujuan untuk mengalihkan pemudik yang biasa menggunakan sepeda motor ke moda transportasi yang lebih nyaman dan aman seperti menggunakan bus, kereta api, kapal laut dan udara. Kegiatan ini juga menjadi upaya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. This Mudik Gratis Program aims to divert travelers who usually use motorbikes to a more comfortable and safer mode of transportation such as using buses, trains, ships, and air. This activity is also an effort to reduce the number of traffic accidents. 178
Di tahun 2019, telah dilaksanakan flag-off keberangkatan Mudik Gratis di Gelora Bung Karno pada tanggal 30 Mei 2019 yang diikuti oleh 26.018 pemudik dari 73 BUMN yang berangkat menggunakan moda transportasi bus. Realisasi jumlah penumpang program Mudik Gratis mencapai 102,9% yaitu sebanyak 257.266 penumpang dari yang ditargetkan sebanyak 250.000 penumpang, atau naik 26,02% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, sebanyak 204.146 penumpang. Adapun rinciannya adalah sebanyak 4.131 bus dengan 185.415 penumpang, kereta api sebanyak 53 rangkaian dengan 15.553 penumpang, kapal laut sebanyak 156 trip dengan 53.962 penumpang, serta pesawat udara sebanyak 186 flight dengan 2.336 penumpang. Seluruh penumpang ini diberangkat menuju 80 kota keberangkatan dan 164 kota tujuan yang tersebar di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Dengan jumlah yang meningkat ini dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pada saat mudik. In 2019, a flag-off for the departure of the Mudik Gratis at Gelora Bung Karno was held on May 30, 2019, which was attended by 26,018 travelers from 73 SOEs who departed using the bus transportation mode. The number of passengers for the Mudik Gratis program reached 102.9%, namely 257,266 passengers from the targeted 250,000 passengers, or an increase of 26.02% compared to the realization in 2018, which was 204,146 passengers. The details are as many as 4,131 buses with 185,415 passengers, 53 trains with 15,553 passengers, 156 ships with 53,962 passengers, and 186 airplanes with 2,336 passengers. All of these passengers departed for 80 departure cities and 164 destination cities spread across Java and outside Java. With this increasing number, it can reduce the use of motorized vehicles during homecoming. Penjaminan & Penyaluran KUR Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan strategis UMKM tersebut dalam perekonomian nasional tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (BPS, 2018). Pelaku UMKM dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia, mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Guarantee & Distribution of KUR Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role and contribution to the Indonesian economy. The strategic role of MSMEs in the national economy is reflected in the total MSMEs business units reaching 99.9% of the total business units and the contribution of employees in MSMEs of 96.9% of the total employment and the contribution of MSMEs to GDP of 60.34% ( BPS, 2018). MSME actors and cooperatives occupy the largest share of all economic activities of the Indonesian people, ranging from farmers, fishermen, ranchers, miners, craftsmen, traders, and various service providers. Besarnya kontribusi UMKM, mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan potensinya. Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal dari lembaga atau institusi keuangan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan sejak November 2007. large contribution of MSMEs encourages the The government to continue to develop its potential. One of the government programs in developing MSMEs is increasing access to MSME financing to formal financial services from financial institutions or institutions through the People's Business Credit (KUR) program which was launched in November 2007. Tujuan dari dilaksanakannya program KUR antara lain untuk meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Melalui peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, diharapkan mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (scalling up) dalam rangka mendukung kemandirian pembangunan nasional. The objectives of implementing the KUR program include increasing the competitiveness capacity of MSMEs and encouraging economic growth and employment. Through increasing the competitiveness of MSMEs and cooperatives, it is hoped that they will be able to grow into a sustainable business with a larger scale (scaling up) to support the independence of national development. 179
Dalam pelaksanaan penyaluran program KUR, Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN, sangat aktif terlibat dan memiliki peran besar dalam penyaluran KUR. Pada Tahun 2019 realisasi penyaluran KUR Nasional sebesar Rp139,5 triliun atau 99,6% dari target penyaluran KUR oleh Pemerintah sebesar Rp140 triliun. Berdasarkan realisasi penyaluran tersebut, Bank Himbara berkontribusi sebesar Rp130,7 triliun atau 93,1% dari total penyaluran dan meningkat 17% dari tahun 2018. Berbanding lurus dengan peningkatan volume penyaluran, penerima fasilitas KUR tahun 2019 sejumlah 4,6 juta nasabah meningkat 5,7% dari tahun 2018 sebesar 4,35 juta nasabah. In implementing the distribution of the KUR program, state-owned banks that are members of the Association of State-Owned Banks (Himbara), namely Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, and Bank BTN, are very actively involved and have a big role in the distribution of KUR. In 2019, the realization of the National KUR distribution was Rp139.5 trillion or 99.6% of the KUR distribution target by the Government of Rp140 trillion. Based on the realization of this distribution, Bank Himbara contributed Rp130.7 trillion or 93.1% of the total disbursement and increased by 17% from 2018. In line with the increase in distribution volume, KUR recipients in 2019 amounted to 4.6 million customers, an increase of 5, 7% from 2018 of 4.35 million customers. Data Penyaluran dan Nasabah KUR oleh Himbara Periode 2015-2019 Data on KUR Distribution and Customers by Himbara for the 2015-2019 Period Penyaluran KUR KUR Distribution (Rp Triliun) Nasabah KUR KUR Customers (Juta) 113,86 130,77 4,30 3,92 4,35 4,60 93,10 92,70 22,70 1,12 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksanaan penyaluran program KUR tentunya tidak terlepas dari dukungan PT Askrindo dan PT Jamkrindo, BUMN yang berperan dalam penjaminan KUR. Sejak dimulainya program KUR pada tahun 2007, PT Askrindo dan PT Jamkrindo telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga penjamin KUR. Skema fasilitas pembiayaan yang diharapkan mampu mengembangkan kapasitas UMKM tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang seringkali dihadapi UMKM, diantaranya kondisi kegiatan usaha UMKM yang feasible namun tidak bankable sehingga sulit bagi UMKM mengakses fasilitas permodalan dari perbankan atau lembaga pembiayaan lain. Disinilah peran dari hadirnya PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo untuk menjembatani pemenuhan creditworthiness kepada pihak perbankan sehingga dapat membantu UMKM memperoleh dana sebagai modal pengembangan usaha melalui program KUR. The implementation of the distribution of the KUR program is of course inseparable from the support of PT Askrindo and PT Jamkrindo, SOEs that play a role in KUR guarantee. Since the commencement of the KUR program in 2007, PT Askrindo and PT Jamkrindo have been appointed by the government as KUR guarantees. The financing facility scheme that is expected to be able to develop the capacity of MSMEs is inseparable from the many problems that are often faced by MSMEs, including the conditions of feasible but not bankable MSME business activities so that it is difficult for MSMEs to access capital facilities from banks or other financing institutions. This is where the role of PT Askrindo (Persero) and PT Jamkrindo to bridge the fulfillment of creditworthiness to banks so that they can help MSMEs obtain funds as capital for business development through the KUR program. 180
Dari total penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp139,5 triliun, sejumlah 98,9% atau Rp137,9 triliun mendapatkan cover penjaminan dari PT Askrindo dan PT Jamkrindo dengan komposisi PT Askrindo sebesar Rp78,4 triliun atau 57,0% dan PT Jamkrindo sebesar Rp59,0 triliun atau 43,0%. Berdasarkan historical data 5 tahun terakhir, share volume penjaminan PT Askrindo dan PT Jamkrindo terhadap total penjaminan nasional lebih dari 97%, hal ini memperlihatkan peran vital PT Askrindo dan PT Jamkrindo dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. The total KUR distribution in 2019 of Rp139.5 trillion, a total of 98.9% or Rp137.9 trillion received insurance coverage from PT Askrindo and PT Jamkrindo with the composition of PT Askrindo of Rp78.4 trillion or 57.0% and PT Jamkrindo of Rp59.0 trillion or 43.0%. Based on historical data for the last 5 years, the share of the guaranteed volume of PT Askrindo and PT Jamkrindo to the total national guarantee is more than 97%, this shows the vital role of PT Askrindo and PT Jamkrindo in supporting the growth of the MSME business. Data Penjaminan KUR oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo Periode 2015-2019 KUR Guarantee data by PT Askrindo and PT Jamkrindo for the 2015-2019 period 98,9% Penjaminan KUR Askrindo Askrindo KUR Guarantee 99,8% 137,9 Penjaminan KUR Jamkrindo Jamkrindo KUR Guarantee 98,7% 97,7% 119,8 Total KUR Nasional Total National KUR 97,0 94,5 69,25 (57,8%) 78,94 (57,0%) 50,02 (51,6%) 44,06 (46,6%) 98,0% 98,3 96,7 120,0 139,5 22,2 47,01 (47,0%) 50,47 (53,4%) 50,53 (42,2%) 59,01 (43,0%) 11,97 11,97 10,27 2015 2016 2017 2018 2019 Mekaar dan ULaMM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan program pembiayaan produktif yang disertai pembinaan khusus untuk ibu-ibu prasejahtera non-bankable. Program Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Kementerian BUMN menugaskan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT PNM) untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan pra sejahtera. Mekaar and ULaMM Mekaar (Fostering a Prosperous Family Economy) is a productive financing program accompanied by special guidance for non-bankable underprivileged mothers. The Mekaar program is a group-based empowerment service with a joint responsibility system for women entrepreneurs in ultra-micro businesses. The Ministry of SOEs has assigned PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT PNM) to help the government alleviate poverty through empowering underprivileged women. Pemerintah terus memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Mekaar merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta inklusi keuangan. Saat ini program Mekaar sudah berada di pelosok Nusantara dengan melibatkan ibu-ibu keluarga prasejahtera. The government continues to provide support for improving community welfare. The Mekaar program is a concrete manifestation of the government's support for increasing economic growth and financial inclusion. Currently, the Mekaar program is located in remote parts of the archipelago, involving mothers of underprivileged families. 181
Program Mekaar memberikan penyaluran modal serta pendampingan kepada setiap nasabah untuk memperkuat hard skill dan soft skill. Kedisiplinan, kejujuran, serta semangat para nasabah juga dipupuk melalui pertemuan dengan kelompok yang dilakukan secara mingguan disertai dengan motivasi dan pembayaran angsuran pinjaman sehingga mendorong nasabah untuk selalu produktif. The Mekaar program provides capital distribution and assistance to each customer to strengthen hard skills and soft skills. Discipline, honesty, and enthusiasm for customers are also fostered through weekly group meetings accompanied by motivation and loan repayment payments to encourage customers to be productive. Nasabah Mekaar PT PNM tidak hanya nasabah yang sudah memiliki usaha, namun juga nasabah yang baru akan memulai usaha baru maupun nasabah yang mau memulai ulang usahanya. Dengan pemberian pinjaman disertai pendampingan, PT PNM senantiasa mendorong dan menumbuhkan jiwa wiraswasta dari para nasabahnya. PT PNM Mekaar's customers are not only customers who already have a business, but also customers who are just starting a new business as well as customers who want to restart their business. By providing loans accompanied by assistance, PT PNM always encourages and fosters the entrepreneurial spirit of its customers. ULaMM atau Unit Layanan Modal Mikro merupakan layanan satu atap atau "One Stop Shopping" bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dilengkapi berbagai dukungan teknis kepada debitur. Tujuan dukungan teknis adalah untuk membantu UMK agar terus berkembang dan mempercepat kemajuan usahanya. Dukungan tersebut meliputi pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan maupun pengelolaan keuangan dan akses pasar. ULaMM or Micro Capital Service Unit is a one-stop service or "One Stop Shopping" for Small Micro Enterprises (MSEs), which is equipped with various technical support for debtors. The purpose of technical support is to help MSEs continue to grow and accelerate business progress. This support includes providing consultation, training, mentoring as well as financial management and market access. Berikut merupakan kinerja dari program Mekaar dan ULaMM tahun 2019: The following is the performance of the Mekaar and ULaMM programs in 2019: No. Uraian Description Mekaar Desember 2019 December 2019 ULaMM Total Mekaar dan ULaMM Total Mekaar and ULaMM 1 Jumlah Kantor Layanan Total Service Office 2.172 628 2.800 2 Akumulasi Jumlah Nasabah Total Customer Accumulation 7.275.395 335.370 7.610.765 3 Akumulasi Penyaluran (Rp Miliar) Distribution Accumulation (IDR Billion) 35.657 27.483 63.140 4 Jumlah Outstanding (Rp Miliar) Total Outstanding (IDR Billion) 11.479 6.760 18.238,26 5 Jumlah Nasabah Aktif Total Active Customers 6.043.840 73.711 6.117.551 6 Jangkauan Daerah Area Coverage 34 Provinsi, 330 Kabupaten, 95 Kota, dan 4.297 Kecamatan Balkondes Balkondes merupakan kegiatan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar Candi Borobudur yang melibatkan 20 BUMN sponsor untuk membangun balai ekonomi desa yang berfungsi sebagai etalase potensi desa yang dilengkapi dengan fasilitas dari akomodasi (homestay), workshop handycraft lokal, penyajian kuliner masyarakat sekitar, dan pentas kesenian. Balkondes Balkondes is a tourism village development activity in the area around Borobudur Temple that involves 20 sponsoring SOEs to build a village economic hall that functions as a potential village storefront equipped with facilities from accommodation (homestay), local handicraft workshops, culinary presentations for the surrounding community, and art performances. 182
Balkondes dibangun dengan tujuan untuk menumbuhkan peluang usaha masyarakat sekitar dan fasilitasi Balkondes, memperpanjang length of stay wisatawan dengan adanya atraksi baru pada tiap desa di kawasan Candi Borobudur, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Balkondes was built to foster business opportunities for the surrounding community and facilitate Balkondes, extending the length of stay of tourists with new attractions in each village in the Borobudur Temple area, increasing people's economic income, and creating jobs. Program Balkondes ini merupakan perwujudan dari sinergi BUMN dalam upaya membangun pariwisata dalam wujud destinasi dan event, aksesibilitas dan infrastruktur, pemasaran pemberdayaan dan masyarakat serta pelestarian lingkungan. dan manajemen, This Balkondes program is a manifestation of the synergy of SOEs to build tourism in the form of destinations and events, accessibility and infrastructure, marketing and management, and community empowerment and environmental preservation. Balkondes sendiri memiliki 3 filosofi yaitu raga, nyawa, dan sukma. Arti dari ketiga filosofi tersebut secara berurutan adalah balai etalase desa, community engagement, dan coffective welfare. Program pembangunan dari Balkondes ini sudah dimulai sejak tahun 2016 oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero). Kemudian dilanjutkan oleh Patra Jasa pada tahun 2018 untuk kemandirian pengelolaan. Sejak tahun 2019, Balkondes dikelola oleh PT Management Community Based Tourism Nusantara (PT MCN) dengan tujuan agar Balkondes dapat semakin meningkat potensi lokal dan kualitas SDM sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat melalui munculnya wirausaha baru di desa sekitar Candi Borobudur. Balkondes itself has 3 philosophies, namely body, life, and spirit. The meanings of the three philosophies are, in order, the village storefront hall, community engagement, and coffective welfare. The development program of Balkondes has been started in 2016 by PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, and Ratu Boko (Persero). Then followed by Patra Jasa in 2018 for management independence. Since 2019, Balkondes has been managed by PT Management Community Based Tourism Nusantara (PT MCN) with the aim that Balkondes can increase the local potential and the quality of human resources so that community welfare can be achieved through the emergence of new entrepreneurs in the villages around Borobudur Temple. Secara korporasi PT Manajemen CBT Nusantara merupakan cucu usaha dari 6 BUMN melalui anak perusahaan dengan komposisi Kepemilikan Saham dalam tabel berikut : As a corporation, PT Manajemen CBT Nusantara is the grandson of 6 SOEs through its subsidiaries with the composition of Share Ownership in the following table: Nama Perusahaan Company Name Nama BUMN SOEs Name Porsi saham Share portion Rp PT Mitra Tours And Travel PT Patra Jasa 1.000 (33,33%) 1.000.000.000 PT Biro Perjalanan Wisata Bhumi Visatanda PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko 1.000 (33,33%) 1.000.000.000 PT ITDC Nusantara Utilitas PT ITDC 250 (8,33%) 250.000.000 PT Hotel Indonesia Natour PT Hotel Indonesia Natour 250 (8,33%) 250.000.000 PT Tri Sari Veem PT PPI 250 (8,33%) 250.000.000 PT Aero Wisata PT Garuda Indonesia 250 (8,33%) 250.000.000 Total 3.000 (100,00%) 3.000.000.000 Program dan Kebijakan Dalam penetapan program dan kebijakan untuk Balkondes, PT MCN menerapkan 3 (tiga) local wisdom yang jika digabungkan akan membentuk sustainability yaitu: 1. Outcomes profit: adanya pertumbuhan pendapatan Programs and Policies In determining programs and policies for Balkondes, PT MCN implements 3 (three) local wisdom which when combined will form sustainability, namely: 1. Outcomes profit: an income growth of 4-6% sebesar 4-6% 2. People: terbentuknya equal opportunity dan community 2. People: the formation of equal opportunity and based community based 3. Planet: natural resources conservation dan environment 3. Planet: natural resources conservation and the environment 183
Dalam menjalankan kegiatan Balkondes, PT MCN memiliki empat program dan kebijakan diantaranya: 1. Optimalisasi CBT Balkondes Borobudur 2. Set Up Organisasi 3. Pengembangan Desa 4. Pengembangan CBT model di Indonesia In carrying out Balkondes activities, PT MCN has four programs and policies including: 1. Optimization of CBT Balkondes Borobudur 2. Organizational Set Up 3. Village Development 4. Development of the CBT model in Indonesia Pencapaian 2019 Hingga tahun 2019 ini sudah terdapat 20 Balkondes dan homestay dengan jumlah kamar sebanyak 240 kamar, yang tersedia di desa-desa sekitar kecamatan Borobudur. Selain itu, beberapa realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan di Balkondes antara lain: 1. Membangun sistem Digitalisasi Balkondes dan homestay (terkait reservation system dan online transaction) 2019 achievements Until 2019, there have been 20 Balkondes and homestays with 240 rooms available in villages around Borobudur sub-district. Also, several realizations of activities that have been carried out in Balkondes include: 1. Build a digitalization system for Balkondes and homestays (related to reservation systems and online transactions) 2. Marketing dan event publikasi 3. Pelatihan dan pendampingan Balkondes dan homestay 4. Benchmarking 5. Pengembangan Potensi Desa 6. Program Bisdev, Keuangan dan Umum 7. Standarisasi produk dan kualitas pelayanan 8. Training hospitality dan ketrampilan di bidang Balkondes 2. Marketing and publication events 3. Balkondes and homestay training and mentoring 4. Benchmarking 5. Village Potential Development 6. Bisdev, Finance, and General Programs 7. Product standardization and service quality 8. Hospitality and skills training in the Balkondes field 9. Awareness dan promosi Balkondes 10. Pemanfaatan Kawasan untuk investasi aset produktif 9. Awareness and promotion of Balkondes 10. Utilization of areas for investment in productive assets 11. Pendampingan operasional Balkondes oleh 11. Balkondes operational assistance by professionals profesional (PT Manajemen CBT Nusantara) (PT Manajemen CBT Nusantara) 12. Pengembangan Balkondes di daerah lain 13. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 12. Development of Balkondes in other areas 13. Statement of financial position as of December 31, 2019 (Audited) a. Total assets, liabilities, and equity of Rp3.75 12. Development of Balkondes in other areas 13. Statement of financial position as of December 31, 2019 (Audited) a. Total assets, liabilities, and equity of Rp3.75 billion. b. Realisasi laba bersih tahun berjalan pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp634,40 juta. b. Realized net profit for the current year at the end of 2019 was recorded at Rp634.40 million. Kendala dan Upaya ke Depan Kendala yang dihadapi dalam realisasi Balkondes antara lain: 1. Kualitas SDM Setempat yang masih terbatas 2. Pemahaman yang tidak merata dari aparat desa dan Constraints and Future Efforts The obstacles faced in the realization of Balkondes include: 1. 2. Unequal understanding of village officials and stakeholders 1. 2. Unequal understanding of village officials and stakeholders Limited quality of local human resources 3. Status tanah dan peruntukan lahannya 4. Sarana telekomunikasi di daerah terdalam belum 3. Land status and land designation 4. Telecommunication facilities in the deepest areas have not been fully reached 3. Land status and land designation 4. Telecommunication facilities in the deepest areas have not been fully reached Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Balkondes dan mengatasi kendala yang terjadi di lapangan maka yang perlu dilakukan ke depannya antara lain: 1. Pendampingan SDM secara berkelanjutan 2. Perlu adanya komunikasi dan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas dengan aparat desa dan stakeholder terkait To improve the performance of Balkondes and overcome obstacles that occur in the field, what needs to be done in the future include: 1. HR assistance on an ongoing basis 2. It is necessary to have continuous communication and socialization to increase capacity with village officials and related stakeholders 184
3. Perbaikan akses jalan antar Balkondes, terutama 3. untuk Balkondes di daerah terdalam. Improvement of road access between Balkondes, especially for Balkondes in the deepest areas. 4. BUMN sponsor agar melakukan pembahasan kembali 4. Sponsor BUMN to conduct discussion again with the dengan desa. 5. Perlu adanya penambahan jaringan telekomunikasi di daerah terdalam 6. Optimalisasi peran PT Manajemen CBT Nusantara 6. 6. Optimalisasi peran PT Manajemen CBT Nusantara 6. village. It is necessary to add telecommunication networks in the deepest areas Optimizing the role of PT Manajemen CBT Nusantara Rumah Kreatif BUMN Kementerian BUMN menyadari penuh bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam memakmurkan ekonomi negara, baik melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun menciptakan inovasi baru. Besarnya jumlah pelaku UKM di Indonesia menunjukkan potensi UKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran negeri. Hal ini sebagaimana data yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bahwa UKM menyumbang 60,34% GDP, 97% serapan tenaga kerja, 99% Lapangan Pekerjaan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). SOEs Creative Houses The Ministry of SOEs is fully aware that Small and Medium Enterprises (SMEs) play an important role in the prosperity of the country's economy, both through creating jobs, encouraging the improvement of people's welfare, and creating innovations. A large number of SMEs in Indonesia shows the potential of SMEs as one of the drivers of the Indonesian economy to increase the country's prosperity. This is according to the data presented by the Ministry of Cooperatives and SMEs that SMEs contribute 60.34% of GDP, 97% of labor absorption, 99% of employment (Ministry of Cooperatives and SMEs, 2019). Untuk membantu UKM, dan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 Ayat (1) huruf e yang disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, maka Kementerian BUMN mengembangkan program inisiatif untuk meningkatkan kelas UMKM melalui Rumah Kreatif BUMN. To help SMEs, and to carry out the mandate of Law Number 19 of 2003 concerning SOEs Article 2 Paragraph (1) letter e which states that one of the aims and objectives of establishing SOEs is to actively participate in providing guidance and assistance to economically weak entrepreneurs, cooperatives. and the community, the Ministry of SOEs develops an initiative program to improve the MSME class through SOEs Creative Houses. Rumah Kreatif BUMN atau RKB merupakan wadah langkah kolaborasi BUMN yang bergerak di berbagai bidang dalam membentuk Digital Economy Ecosystem. RKB bertujuan untuk menaikan kelas ekonomi pelaku UKM melalui pembinaan dan pembelajaran bersama. Pada prinsipnya bentuk RKB ada 2 (dua), yaitu bangunan fisik RKB dan website dengan alamat yang berperan sebagai pusat data dan informasi RKB di seluruh Indonesia serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UMKM. Website tersebut dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, sedangkan bangunan fisik RKB dikelola masing-masing BUMN pendiri dan melaporkan perkembangan masing-masing RKB melalui website tersebut. SOEs Creative Houses or RKB is a platform for collaborative steps for SOEs engaged in various fields in forming a Digital Economy Ecosystem. RKB aims to raise the economic class of SMEs players through coaching and learning together. In principle, there are 2 (two) forms of RKB, namely buildings physical RKB and a website with the address which acts as a data and information center for RKB throughout Indonesia as well as a center for education, development, and digitization of MSMEs. The website is managed by PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, while the physical building of the RKB is managed by each of the founding SOEs and reports the progress of each RKB through the website. Dasar pelaksanaan RKB tersebut adalah lembar penetapan Menteri BUMN tentang Distribusi Lokasi 514 Rumah Kreatif BUMN yang akan dibangun oleh BUMN Indonesia tertanggal 29 Oktober 2016 yang disebutkan bahwa 514 RKB akan dibangun oleh 25 BUMN. Per 4 Mei 2020 telah berdiri sebanyak 244 RKB oleh 14 BUMN di 34 Provinsi di Indonesia. The basis for the implementation of the RKB is the SOEs Minister's determination sheet regarding the Location Distribution of 514 SOEs Creative Houses to be built by Indonesian SOEs dated October 29, 2016 which states that 514 RKB will be built by 25 SOEs. As of 4 May 2020, as many as 244 RKBs had been established by 14 SOEs in 34 Provinces in Indonesia. 185
Berikut adalah tabel rencana dan realisasi pendirian RKB: Here is a table of plans and realization of the RKB establishment: No. BUMN SOEs Target Jumlah RKB Total RKB Realisasi Realization 1. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 47 46 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 47 55 3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 46 19 4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 46 44 5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 10 10 6. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 20 1 7. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
1 8. PT Jasa Marga (Persero) Tbk 15
9. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 10
10. PT Waskita Karya (Persero) Tbk 10
11. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 10
12. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 10
13. PT Pertamina (Persero) 46 29 14. PT Perusahaan Listrik Indonesia (Persero) 47 29 15. PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) 10 1 16. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 20 3 17. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 10
18.
PT Pupuk Indonesia (Persero)
19. PT Angkasa Pura II (Persero) 10 1 20. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 10
21. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 10
22.
PT Pegadaian (Persero)
23.
Perum Bulog 10
24. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
1 Anak Perusahaan BUMN eks BUMN: SOE's Subsidiaries Ex-SOEs: 25. PT Jasa Raharja 10
26. PT Perusahaan Gas Negara Tbk 20
27. PT Bukit Asam Tbk 15 4 Jumlah Total 514 244 Adapun sebaran 244 RKB berdasarkan pulau dan BUMN adalah sebagai berikut: The distribution of 244 RKBs based on islands and SOEs is as follows: 186
Pulau Sumatera Telkom: 12 RKB BNI: 11RKB BRI: 12 RKB BTN: 3 RKB Mandiri: 3 RKB Pertamina: 11 RKB PLN: 7 RKB Bukit Asam: 4 RKB Perkebunan Nusantara: 3 RKB Semen Baturaja: 1 RKB Inalum: 1 RKB Total 68 RKB Pulau Kalimantan Telkom: 6 RKB BNI: 5 RKB BRI: 4 RKB BTN: 1 RKB Mandiri: 2 RKB Pertamina: 6 RKB PLN: 4 RKB Total 28 RKB Pulau Sulawesi Telkom: 10 RKB BNI: 6 RKB BRI: 12 RKB BTN: 2 RKB Mandiri: 3 RKB Pertamina: 3 RKB PLN: 4 RKB Total 40 RKB Pulau Papua Telkom: 4 RKB BNI: 6 RKB BRI: 3 RKB BTN: 1 RKB Mandiri: 2 RKB PLN: 1 RKB Total 17 RKB Pulau Jawa Nustra Telkom: 13 RKB BNI: 14 RKB BRI: 21 RKB BTN: 3 RKB Mandiri: 8 RKB Pertamina: 9 RKB PLN: 13 RKB Angkasa Pura:1 RKB Semen Indonesia: 1 RKB Peruri: 1 RKB Total 84 RKB Pulau Maluku Telkom: 1 RKB BNI: 2 RKB BRI: 3 RKB Mandiri: 1 RKB Total 7 RKB Program peningkatan kelas UKM yang dilakukan RKB diantaranya adalah pelatihan dan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan antara lain dalam bentuk: 1. Digitalisasi UKM pada website rkb.id; 2. Promosi produk melalui media sosial dan gerai toko The SMEs class improvement program carried out by RKB includes training and coaching. Coaching that will be carried out includes: 1. Digitalization of SMEs on the website rkb.id; 2. Product promotion through social media and BUMN Rumah BUMN; Home store outlets; 3. Membantu pengurusan ijin, sertifikasi, paten dan 3. Assisting with licensing, certification, patents, and administrasi lainnya; other administration; 4. Layanan konsultasi dan adanya fasilitator UKM; 4. Consultation services and the presence of SME facilitators; 5. Mengikutsertakan UMKM pada pameran/bazar baik 5. Participating MSMEs in exhibitions/bazaars both at dalam maupun luar negeri; 6. Akses permodalan, seperti penyaluran pinjaman 6. dengan bunga sebesar 3%. home and abroad Access to capital, such as lending with an interest of 3%. Melalui program RKB, UMKM di dorong untuk merubah bisnis konvensional menjadi modern (Go Modern), digital bisnis (Go Digital), penjualan secara online (Go Online) yang pada akhirnya akan menuju global (Go Global). Through the RKB program, MSMEs are encouraged to change the conventional business to modern (Go Modern), digital business (Go Digital), online sales (Go Online) which will eventually go global (Go Global). Berdasarkan data pada website rkb.id, sampai dengan 4 Mei 2020, UKM yang terdaftar sebanyak 536.793 UKM dan 14.279 UKM diantaranya telah listing di online market place dengan jumlah produk yang listing sebanyak 32.833 produk. Pelatihan yang telah diselenggarakan sebanyak 10.700 pelatihan. Sedangkan jumlah fasilitator RKB sebanyak 408 orang. Based on data on the website rkb.id, up to May 4, 2020, there were 536,793 SMEs and 14,279 SMEs, including those listed on the online market place with 32,833 products listed. 10,700 trainings have been held. Meanwhile, the number of RKB facilitators was 408 people. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring dengan tersosialisasikannya dengan baik program dan kegiatan RKB dan dukungan dari stakeholder karena pengembangan This number will continue to be increased along with the socialization of RKB programs and activities and support from stakeholders because the development of SMEs 187
UKM tidak dapat dilakukan sendiri oleh BUMN tetapi harus berkerjasama dan bersinergi dengan instansi lainnya yang terkait. cannot be carried out by BUMN alone but must cooperate and synergize with other related agencies. Rumah Pangan Kita Dalam program pangan, BUMN harus berperan lebih nyata dan optimal agar ketersediaan dan harga komoditas lebih terjamin di masyarakat. Perum BULOG telah memperluas implementasi "Rumah Pangan Kita" (RPK) dan outlet yang tersebar di berbagai daerah. Rumah Pangan Kita In the food program, SOEs must play a more real and optimal role so that the availability and price of commodities can be guaranteed in the community. Perum BULOG has expanded the implementation of "Rumah Pangan Kita" (RPK) and outlets spread across various regions. RPK adalah program kerja sama antara Perum BULOG dan masyarakat, di mana warga yang menjadi agen RPK akan mendapatkan suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung. Program RPK merupakan salah satu wujud dari upaya Perum BULOG untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Perum BULOG untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau. RPK is a cooperation program between Perum BULOG and the community, in which residents who become RPK agents will get supplies of food needs in the form of rice, sugar, cooking oil, and flour. The RPK program is a manifestation of Perum BULOG's efforts to stabilize food prices and is also an embodiment of Perum BULOG's function to provide affordable food ingredients. to provide affordable food. Petani Farmers Penebas / Ijon Redeemer Pengepul Collector Secara umum, distribusi beras dan pangan lainnya dari petani hingga konsumen/rumah tangga melewati beberapa rantai nilai yang membuat tingginya harga di level konsumen tidak dinikmati petani. Pasar Tradisional Traditional Market In general, the distribution of rice and other food from farmers to consumers/ households passes through several value chains, which makes high prices at the consumer level can not be enjoyed by the farmers. Konsumen / Rumah Tangga Consumer/Household Toko / Warung Retail Store/Retail Shop Pasar Tradisional Traditional Market Kegagalan Pasar Market Failure Insentif Incentives Intervensi Intervention Perlu adanya Intervensi dan Insentif dari Pemerintah dalam Hal ini Peranan BULOG untuk membuat harga pangan di level konsumen dapat terkontrol guna mendukung stabilitas harga dan peningkatan efisiensi dalam rantai nilai pangan Petani Farmers Lumbung Pangan Desa Village Food Granary Perum BULOG Rumah Pangan Kita Konsumen / Rumah Tangga Consumer/Household Government intervention and incentives are needed, in this case, the role of BULOG, to control food prices at the consumer level to support price stability and increase efficiency in the food value chain. Untuk Memenuhi Objektif Pengelolaan Pangan Nasional Perum BULOG Mengembangkan Distribusi Pangan Pokok Multikomoditas Hilir Berbasis Masyarakat Melalui Program Rumah Pangan Kita (RPK) To Fulfill National Food Management Objectives, Perum BULOG Develop Community-Based Downstream Multicodity Staple Food Distribution through the Rumah Pangan Kita (RPK) Program. 188
Sampai dengan tahun 2019 telah dibuka 56.906 unit RPK dan yang aktif tercatat 17.310 unit. Pembukaan RPK ini untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar. Hingga tahun 2019, RPK telah dibangun di 472 kabupaten/ kota dan akan terus dibangun di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah-wilayah perbatasan, antara lain di Kaltara dan Papua. Selain itu, tingkat aktivitas RPK juga akan senantiasa ditingkatkan dan menambah produk sesuai budaya lokal masing-masing. Up to 2019, 56,906 RPK units have been opened and 17,310 active units have been recorded. The opening of this RPK is to facilitate the affordability of the community to get food needs at a reasonable price. Until 2019, RPKs have been built in 472 districts/cities and will continue to be built throughout Indonesia including in border areas, including in Kaltara and Papua. Also, the RPK activity level will be continuously improved, and add products according to each local culture. Program RPK ini juga bersinergi dengan PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) yang ditujukan untuk ikut berperan aktif dalam menjawab tantangan pembangunan desa di Indonesia. PT Mitra Mitra BUMDes Nusantara sebagai Channel bagi Produk BUMN dan Produk Desa yang dapat memberikan peluang bagi bisnis produk BUMN melalui PT Mitra BUMDes Nusantara. The RPK program is also in synergy with PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) which is aimed at taking an active role in answering the challenges of village development in Indonesia. PT Mitra Mitra BUMDes Nusantara as a Channel for SOEs Products and Village Products that can provide opportunities for SOEs product businesses through PT Mitra BUMDes Nusantara. Kartu Tani Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, salah satu peran BUMN dalam memperkuat ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, keterjangkauan dan kestabilan harga, serta kualitas beberapa komoditas utama, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Upaya terlepas dari peningkatan ketahanan pangan bagaimana BUMN meningkatkan kesejahteraan Petani. tidak Kartu Tani To support food security, one of the roles of SOEs in strengthening food security is to ensure the availability of basic needs, affordability, and price stability, as well as the quality of several main commodities, such as rice, cooking oil, and sugar. Efforts to increase food security cannot be separated from how SOEs improves the welfare of farmers. Maksud Purpose Tujuan Goals Manfaat Secara Umum Benefits in General Terwujudnya pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak. Terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat dan membiasakan perbankan (Modernisasi petani). Memperbaruhi data base petani di lapangan Pembelian pupuk subsidi sesuai alokasi dan 6 tepat To realized distribution, control and supervision of subsidized fertilizers to entitled farmers. To realized distribution of subsidized fertilizers according to the Principle 6 (six) Accurate and familiarize banking (Modernization of farmers) "Upaya modernisasi petani" • Ketersediaan pupuk terjamin • Memudahkan monitoring sampai dengan individu penerima subsidi Updating the farmer database • Purchase of subsidized fertilizers according to the allocation and 6 Tepat "Farmer modernization efforts" • Guaranteed availability of fertilizer • Facilitate monitoring up to individual subsidy recipients Untuk maksud juga menggagas tersebut, BUMN diluncurkannya Kartu Tani yang mana dengan kartu tersebut para petani dapat kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan pembiayaan terkait dengan aktivitas pertanian dan untuk biaya hidup selama masa musim tanam. Kehadiran Kartu ini mampu mengintegrasikan sistem untuk kepentingan petani untuk mengetahui data sektor pertanian mulai dari tanam, pemeliharaan, pasca panen, dan pembiayaan. For this purpose, the SOEs has also initiated to launched Kartu Tani, which enables farmers to obtain financing needs related to agricultural activities and for living expenses during the growing season. The presence of this card can integrate the system for the benefit of farmers to find out data on the agricultural sector starting from planting, maintenance, post-harvest, and financing. 189
Melalui Kartu Tani ini, para petani nantinya akan banyak mendapat kemudahan jika sudah menggunakan Kartu Tani ini, seperti mendapatkan akses pembiayaan dengan perbankan di bawah BUMN, mendapat kemudahan kredit murah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau,. Selain itu, kartu ini juga dapat memfasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Through this Kartu Tani, farmers will get a lot of facilities, such as getting access to finance with banks under SOEs, getting cheap credit facilities through the people's business credit scheme (KUR) with affordable interest. Also, this card can also facilitate easy land certification through the Prona scheme from the National Land Agency (BPN). Kartu Tani tersebut akan berisi data petani baik lahan maupun masa tanam sehingga akan diketahui dengan mudah kapan para petani akan memanen. Kartu Tani tersebut merupakan bagian sinergi antara bank-bank BUMN (Himbara) dengan Perum BULOG, Perhutani, PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) atau PIHC. Kartu Tani will contain farmer data on both land and planting period so that it will be known easily when the farmers will harvest. Kartu Tani is part of the synergy between state- owned banks (Himbara) with Perum BULOG, Perhutani, PT Sang Hyang Seri (Persero), and PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) or PIHC. Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, multifungsi. Kartu Tani ini juga bisa digunakan sebagai database para petani sehingga petani dapat mengetahui kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan) bersubsidi/non-subsidi, termasuk distribusi pupuk. integrated banking service access Kartu Tani facility that functions as savings, transactions, lending to subsidized cards (e-wallet). The advantages of this Kartu Tani include single data entry, a tiered online validation process, transparent, multifunctional. This Kartu Tani can also be used as a farmer database so that farmers can know the certainty of the availability of subsidized/non- subsidized agricultural production facilities (saprotan), including the distribution of fertilizers. is an Pada tahap awal, tahun 2016, Kartu Tani diuji coba untuk para petani tebu, dan pada tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan uji coba secara lebih luas kepada para petani lainnya yang menerima bantuan pupuk bersubsidi. Pada tahun 2019, sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah petani yang menerima subsidi pupuk tercatat 10,78 orang dengan luas tanam 20,38 juta hektar. Dari total jumlah penerima pupuk subsidi, Kartu Tani telah diterbitkan dan didistribusikan sebanyak 5,6 juta kartu namun petani yang aktif menggunakannya baru 571.396 petani. Kendala yang dihadapi oleh petani antara lain kelalaian dalam menyimpan sehingga kartu rusak atau hilang, lupa PIN dan masalah persinyalan di daerah. Implementasi Kartu Tani ini terus akan dilaksanakan sehingga seluruh petani di Indonesia pada akhirnya dapat memanfaatkan Kartu Tani untuk menopang aktivitas pertanian. In the initial phase, in 2016, Kartu Tani was tested for sugarcane farmers, and in 2017 and 2018 a wider trial was carried out on other farmers who received subsidized fertilizer assistance. In 2019, according to the Definitive Group Needs Plan (RDKK), the number of farmers receiving fertilizer subsidies was recorded at 10.78 people with a planted area of 20.38 million hectares. Of the total number of subsidized fertilizer recipients, Kartu Tani have been issued and distributed of 5.6 million cards, but only 571,396 farmers are active user. Obstacles faced by farmers include negligence in storing the card so that it is damaged or lost, forgotten PINs, and signal problems in the regions. The implementation of this Kartu Tani will continue to be carried out so that all farmers in Indonesia can eventually utilize the Kartu Tani to support agricultural activities. Hutan Sosial Kementerian BUMN melalui Perum Perhutani senantiasa membangun komitmen bersama menjaga kelestarian hutan sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi, dan sosial kepada masyarakat. Perhutani memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan namun melalui proses monitoring serta evaluasi yang selaras dengan program Perhutani yaitu program Perhutanan Sosial (PS) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Social Forest The Ministry of SOEs through Perum Perhutani always builds a joint commitment to preserving the forest so that it provides economic, ecological, and social benefits to the community. Perhutani provides opportunities for communities to manage forests but through monitoring and evaluation processes that are in line with the Perhutani program, namely the Social Forestry (PS) program and Collaborative Forest Management (PHBM). 190
Hal ini dilakukan untuk mewadahi partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan hutan, menunjukan bahwa Perhutani turut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini berlandaskan semangat kebersamaan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pemanfaatan kawasan hutan, lahan tidak produktif, dan lokasi di lokasi sekitar hutan. Dalam rangka mewujudkan program tersebut, Perhutani telah merancang beberapa program sebagai berikut: This is done to facilitate community participation and active involvement in preventing forest security disturbances, showing that Perhutani is involved in improving community welfare. This synergy is based on the spirit of togetherness to manage the potential of existing natural resources to create a just and prosperous society through the use of forest areas, unproductive land, and locations in forest areas. To realize this program, Perhutani has designed several programs as follows: 1. Fasilitasi Perijinan Perhutanan Sosial Perhutani membantu pemohon melalui fasilitasi dalam proses percepatan ijin Perhutanan Sosial. Pihak terkait dan peran masing masing dalam proses perijinan Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut: a. Kementerian Pertanian : dukungan saprodi. b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: lahan/lokasi, petani/kelompok tani, rencana pengelolaan hutan yang telah disusun. c. Perum Perhutani : pendataan calon objek dan subjek, fasilitasi usulan, pendampingan kelompok. 1. Facilitating Social Forestry Licensing Perhutani assists the applicant through facilitation in the process of accelerating the Social Forestry permit. Related parties and their respective roles in the Social Forestry licensing process are as follows: a. Ministry of Agriculture: input production support. b. Ministry of Environment and Forestry: land/ forest location, management plans that have been prepared. c. Perum Perhutani: data collection of potential objects and subjects, facilitation of proposals, group assistance. farmers/farmer groups, Sampai dengan Tahun 2019 telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial untuk 468 kelompok, seluas 206,769 Ha, untuk petani hutan sebanyak 127,727 KK. Pada Tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial sebanyak 40 kelompok, seluas 7,711 Ha, untuk petani hutan sebanyak 3,021 KK. As of 2019, Social Forestry Decrees have been issued for 468 groups, covering an area of 206,769 hectares, for forest farmers totaling 127,727 households. From 2020 to August, 40 groups of Social Forestry Decrees, covering an area of 7,711 hectares, have been issued for forest farmers totaling 3,021 households. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka fasilitasi perijinan PS adalah sebagai berikut : a. Konsolidasi dengan pihak terkait b. Sosialisasi internal c. Sosialisasi kepada calon subjek d. Fasilitasi dan Pendampingan proses usulan Some of the efforts that have been made to facilitate SF licensing are as follows: a. Consolidation with related parties b. c. Socialization to prospective subjects d. Facilitation and Mentoring of the proposal process Internal socialization SK perhutanan sosial bermanfaat untuk meningkatkan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui ijin perhutanan sosial The social forestry decree is useful for increasing legal access to the community in forest management through social forestry permits 2. Penyelesaian konflik Perhutanan Sosial 2. Resolution of Social Forestry conflicts Perhutani aktif melayani para pihak yang mengalami konflik agar implementasi percepatan perhutanan sosial dapat berjalan sesuai tujuan. Perhutani actively serves the parties experiencing conflict so that the implementation of accelerated social forestry can run according to its objectives. Pihak terkait dan peran masing masing dalam upaya penyelesaian konflik adalah sebagai berikut : a. KLHK : fasilitasi, sosialisasi, asesmen dan mediasi Related parties and their respective roles in conflict resolution efforts are as follows: a. KLHK: facilitation, outreach, assessment, and mediation b. Pemda : fasilitasi dan mediasi c. Pemdes : fasilitasi dan mediasi b. Local government: facilitation and mediation c. Village government: facilitation and mediation 191
d. pendamping: menyamakan persepsi e. Perhutani: asesmen, pemetaan dan penyelesaian d. companion: equalizing perceptions e. Perhutani: assessment, mapping, and conflict konflik resolution penyelesaian Kemajuan dengan Agustus 2020 sebayak 5 kategori Pra SK= 3 titik dan Pasca SK = 2 titik. konflik PS sampai titik yaitu The progress of PS conflict resolution up to August 2020 is 5 points, namely Pre SK category = 3 points and Post SK = 2 points. Tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian konflik adalah sebagai berikut : a. b. asesmen konflik PS c. Pemetaan Konflik PS d. Mediasi Konflik PS e. Mitigasi Konflik PS f. Penanganan Konflik g. Supervisi, monitoring dan evaluasi rangka upaya Identifikasi konflik PS The steps taken in the context of conflict resolution efforts are as follows: a. Identify PS conflicts b. PS conflict assessment c. PS Conflict Mapping d. PS Conflict Mediation e. PS Conflict Mitigation f. Conflict Handling g. Supervision, monitoring, and evaluation Upaya penyelesaian konflik PS menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Negara hadir dalam program pemerataan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan melalui akses legal pemanfaatan hutan The PS conflict resolution efforts show the following: a. The state is present in an economic equality program for forest communities through legal access to forest use b. Masyarakat sebagai pelaku utama merasakan keadilan, pengakuan dan perlindungan dari Negara cq Pemerintah dalam pemanfaatan hutan. b. The community as the main actor feels justice, recognition, and protection from the State cq the Government in forest utilization. 3. Model Lokasi Ketahanan Pangan Perhutanan Sosial Perhutani membantu program pemanfaatan kawasan hutan (di bawah tegakan) khususnya areal Hutan Sosial untuk penguatan produksi komoditas bahan pangan. 3. Social Forestry Food Security Location Model Perhutani supports forest area utilization programs (understanding) especially Social Forest areas to strengthen the production of food commodities. Pihak terkait dan peran masing masing dalam pengembangan model lokasi ketahanan pangan Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut : a. Kementerian Pertanian : dukungan saprodi b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: lahan/lokasi, petani/kelompok tani, rencana pengelolaan hutan yang telah disusun c. Perum Perhutani : pendataan calon objek dan subjek, fasilitasi usulan, pendampingan kelompok Related parties and their respective roles in the development of a location model for food security in Social Forestry are as follows: a. Ministry of Agriculture: input production support b. Ministry of Environment and Forestry: land/ forest location, management plans that have been prepared c. Perum Perhutani: data collection of potential objects and subjects, facilitation of proposals, group assistance farmers/farmer groups, 10 KPH pengembangan lokasi model ketahanan pangan dengan luas 26. 109,96 Ha dengan komoditi padi dan jagung dalam proses penghimpunan data CPCL. 10 FMUs for the development of a food security model location with an area of 26. 109.96 Ha with rice and corn commodities in the process of collecting CPCL data. Inisiatif yang dilakukan dalam rangka pengembangan lokasi model ketahanan pangan adalah sebagai berikut: budidaya a. Pendampingan/bimbingan teknis The initiatives undertaken in the context of developing a location for a model for food security are as follows: a. Assistance/technical guidance for food crop tanaman pangan melalui pola agroforestry cultivation through agroforestry patterns b. Pendataan CPCL untuk bantuan program b. CPCL data collection for assistance with rice and pengembangan padi dan jagung maize development programs 192
c. Pendataan kebutuhan petani/kelompok tani c. Data collection on the needs of farmers/farmer groups d. Koordinasi dan fasilitasi lintas K/L d. Coordination and facilitation across Ministries/ Agencies Pengembangan lokasi model ketahanan pangan diharapkan dapat membantu program nasional dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional dan gejolak harga pangan It is expected that the development of a location for a food security model can assist national programs in maintaining the stability of national food availability and volatility in food prices 4. Pembentukan dan klasifikasi KUPS 4. Establishment and classification of KUPS Perhutani mendorong Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang akan diklasifikasikan dalam Kriteria Blue, Silver, Gold dan Platinum sesuai Peraturan Dirjen PSKL Nomor : P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 Pasal 9 ayat (2) Perhutani encourages the Social Forestry Group (KPS) to form a Social Forestry Business Group (KUPS) which will be classified into Blue, Silver, Gold, and Platinum criteria according to the Regulation of the Director General of PSKL Number: P.2/PSKL/SET/ KUM.1/5/2018 Article 9 paragraph (2) Pihak terkait dan peran masing masing dalam pembentukan dan klasifikasi KUPS adalah sebagai berikut: a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Related parties and their respective roles in the formation and classification of KUPS are as follows: a. Ministry of Environment and Forestry: facilitation fasilitasi dan pendampingan b. Perum Perhutani : fasilitasi dan pendampingan b. and assistance Perum Perhutani: facilitation and assistance Sampai dengan saat ini telah diperoleh klasifikasi KUPS sebagai berikut a. Blue : 158 KUPS b. Silver : 145 KUPS c. Gold : 36 KUPS d. Platinum : 1 KUPS Until now, the KUPS classification has been obtained as follows a. Blue: 158 KUPS b. Silver: 145 KUPS c. Gold: 36 KUPS d. Platinum: 1 KUPS Inisiatif yang dilakukan dalam rangka pembentukan dan klasifikasi KUPS adalah sebagai berikut : KPS a. Mendorong masing-masing untuk menbentuk KUPS berdasarkan komoditi yang dikembangkan The establishing and classifying KUPS are as follows: a. Encourage each KPS to form a KUPS based on initiatives undertaken in the framework of the commodities developed b. Mendata kelompok berdasarkan klasifikasi c. Melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada b. Listing groups based on classification c. Provide assistance and outreach to each group masing-masing kelompok Pembentukan dan klasifikasi KUPS diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi usaha yang ada dimasing-masing kelompok sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. It is hoped that the formation and classification of KUPS will encourage the development of existing business potentials in each group so that people's welfare increases. Padat Karya Tunai Program Padat Karya Tunai (PKT) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang kurang mampu dan marginal. Program ini bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Hal tersebut diharapkan menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan generasi milenial. Padat Karya Tunai The Padat Karya Tunai Program (PKT) is an activity to empower rural communities, especially those who are less fortunate and marginalized. This program is produced in nature which prioritizes the use of local resources, labor, and technology. This is expected to increase income, reduce poverty, and improve people's welfare by involving the millennial generation. 193
pemberdayaan Sebagai masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyelenggarakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa. salah satu bentuk As one form of community empowerment, the Government through the Ministry of State-Owned Enterprises organizes a Padat Karya Tunai (PKT) program that prioritizes local resources, local labor, and local village technology. Pelaksanaan Program PKT pada tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian besar kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Kementerian BUMN dan Hari Ulang Tahun BUMN Bersama yang tepatnya dilaksanakan pada 1 April - 10 April 2019. Program PKT dilaksanakan di 35 Titik Lokasi yang tersebar di Seluruh Indonesia dengan melibatkan 21 BUMN yang dikoordinir oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rangkaian kegiatan yang digelar meliputi : 1. Penanaman Pohon atau Penghijauan 2. Bersih-Bersih lingkungan The implementation of the PKT Program in 2019 is part of a large series of activities to commemorate the 21st Anniversary of the Ministry of SOEs and the Anniversary of Joint SOEs which was precisely held on April 1 - April 10, 2019. The PKT program is implemented in 35 location points throughout Indonesia involving 21 SOEs coordinated by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The series of activities held include: 1. Tree planting or reforestation 2. Clean up the Environmental Kegiatan bersih-bersih lingkungan dilakukan dengan cakupan area minimal 5 km. cleaning activities are carried out with a minimum coverage area of 5 km. 3. Perbaikan Sarana Umum, Sarana Ibadah dan/atau 3. Repair of Public Facilities, Worship Facilities, and/ Sarana Pendidikan Kegiatan perbaikan sarana yang dilakukan seperti normalisasi Saluran air, Perapian atau Pengerasan Jalan Renovasi Sekolah atau Digitalisasi Kampung. 4. Pemberian Tempat Sampah. 5. Promo Link Aja dengan Pekan Pangan Murah. or Educational Facilities Facilities repair activities carried out such as normalizing drains, fireplaces or road paving, school renovations, or village digitization. 4. Provision of Trash Can. 5. Link Aja Promo with Cheap Food Week. Metode atau cara yang digunakan dalam pelaksanaan Program PKT terdiri atas 3 (tiga) rangkaian tahapan yaitu : 1. Pra Event The methods or methods used in implementing the PKT Program consist of 3 (three) series of stages, namely: 1. Pre Event BUMN melakukan persiapan pelaksanaan Program PKT seperti berkoordinasi dengan pihak pemerintahan setempat perihal perizinan, titik lokasi, jumlah warga, (CSR, kebutuhan Corporate Social Responsibility dan kebutuhan persipaan lainnya, mempersiapkan bentuk Program PKT, jumlah peserta Program PKT, budget kegiatan, materi komunikasi, undangan serta berkoordinasi dengan PIC Milenials di Kota pelaksanaan Program PKT. SOEs are making preparations for the implementation of the PKT Program such as coordinating with the local government regarding permits, location points, number of residents, needs for Corporate Social Responsibility (CSR, and other piping needs, preparing the form of the PKT Program, number of PKT Program participants, activity budgets, communication materials, invitations and coordinating with PIC Millennials in the City for the implementation of the PKT Program. 2. Event 2. Event Melaksanakan rangkaian kegiatan Program PKT seperti kegiatan bersih-bersih lingkungan dan/atau perbaikan sarana umum bersama warga, melakukan Promo Link Aja dengan Pekan Pangan Murah. Carry out a series of PKT Program activities such as cleaning the environment and/or repairing public facilities with residents, conducting Link Aja Promos with Cheap Food Week. 3. Post Event 3. Post Event Kegiatan finishing seperti penghijauan lokasi (peletakan tanaman atau pembuatan taman) serta pemberian tempat sampah serta melakukan publikasi dokumentasi pelaksanaan Program PKT. Location finishing activities such as reforestation (laying plants or making gardens) as well as providing trash cans and publishing documentation of the implementation of the PKT Program. Kewirausahaan Pertanian Kewirausahaan Pertanian merupakan salah satu Program rangka mengembangkan Presiden Jokowi dalam dengan perekonomian yang ada di Indonesia Agricultural Entrepreneurship Agricultural Entrepreneurship is one of President Jokowi's programs to develop the economy in Indonesia by optimizing the agricultural sector. As a development 194
agen pengoptimalan pembangunan, Kementerian BUMN memberikan dukungan terhadap program Presiden tersebut melalui kolaborasi kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta pemerintah daerah terkait, dalam melaksanakan program kewirausahaan pertanian untuk membantu menyejahterakan para petani dengan peningkatan produk pertanian yang berdaya saing. Program yang dapat meningkatkan pendapatan petani ini, dibuat dengan cara mengkorporasikan petani. sektor pertanian. Sebagai agency, the Ministry of SOEs provides support for the President's program through collaborative collaboration with the Ministry of Agriculture, the Ministry of Villages for Disadvantaged Areas and Transmigration, as well as related local governments, in implementing agricultural entrepreneurship programs to help improve the welfare of farmers by increasing competitive agricultural products. Programs that can increase income helping the welfare of farmers by increasing competitive agricultural products. This program that can increase farmers' income is made by exporting farmers. Kolaborasi kerjasama antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah Collaborative government and local governments, namely as follows: 1. Regional government collaboration between the central Memberi dukungan dan fasilitas keberadaan Mitra BUMDES Bersama (MBB) untuk meningkatkan skala ekonomis desa dengan sinergi Pemda dan BUMN. Providing support and facilities for the existence of Mitra BUMDES Bersama (MBB) to increase the economic scale of the village with the synergy of the local government and SOEs 2. Kementerian Pertanian Sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui GAPOKTAN dengan sharing database RDKK untuk Kartu Tani, bimbingan teknologi SAPROTAN, ALSINTAN untuk optimalisasi produksi. 2. Ministry of Agriculture improve to Synergy through GAPOKTAN by sharing the RDKK database for Farmer Cards, SAPROTAN technology guidance, ALSINTAN for production optimization farmer welfare 3. Kementerian Desa Pembangunan Daerah 3. Ministry of Villages for Disadvantaged Areas and Tertinggal dan Transmigrasi a. Inisiator dan pengarah pendirian Mitra BUMDES Nusantara (MBN) Transmigration a. Initiator and director for the establishment of Mitra BUMDES Nusantara (MBN) b. Sinergi pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDES untuk meningkatkan skala ekonomis desa dengan mengoptimalkan PRUKADES b. Synergy to empower village communities through BUMDES to increase the economic scale of the village by optimizing PRUKADES 4. Kementerian BUMN 4. Ministry of SOEs Mengkoordinasikan BUMN dalam memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani Coordinating SOEs in providing benefits for the welfare of farmers Program Kewirausahaan Pertanian 2019 Agricultural Entrepreneurship Program 2019 Koloborasi dengan Kementerian Pertanian Collaboration with the Ministry of Agriculture Program Kewirausahaan Pertanian Agricultural Entrepreneurship Program Pengembangan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor pertanian Economic development by optimizing the agricultural sector Petani mampu menentukan nasib Sendiri Farmers are able to determine their own destiny Menghasilkan kelompok tani yang mandiri dan memiliki daya tawar dan lebih baik Producing farmer groups that are independent and have better bargaining power Petani Sejahtera Prosperous Farmers 9Lokasi Piloting 8BUMN Pelaksana Purwakarta, Karawang, Indramayu, SUmedang, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya dan, Garut BRI, BNI, BTN, Mandiri, BULOG, RNI, PIHC, Telkom Indonesia 195
Untuk menciptakan masa depan pertanian yang semakin baik, maka petani harus teroganisir. Tidak hanya terorganisir sebagai Kelompok Petani (PokTan), namun menjadi sebuah organisasi yang lebih besar dengan sistem kerja setingkat korporasi. Program ini dimulai pada awal tahun 2018 dimana Pemerintah meresmikan program Kewirausahaan Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian di lokasi Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Wirausaha Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian ini dikembangkan dalam bentuk sebuah perseroan, yaitu PT Mitra Bumdes Bersama (MBB). PT MBB ini di bawah pembinaan perusahaan- perusahaan BUMN. Sembilan kabupaten di Jabar pun dipilih untuk pengembangan program ini sebagai perintis kawasan kewirausahaan pertanian. To create a better agricultural future, farmers must be organized. Not only organized as a Farmers Group (PokTan) but into a larger organization with a corporate level work system. This program was started in early 2018 when the Government inaugurated the Farmers Entrepreneurship program and the Digitalization of the Agricultural System at the location of the Integrated Rice Processing Center (SPBT) in Sliyeg District, Indramayu Regency. Farming Entrepreneurship and the Digitalization of Agricultural Systems were developed in the form of a company, namely PT Mitra Bumdes Bersama (MBB). PT MBB is under the guidance of SOEs companies. Nine districts in West Java were also selected for the development of this program as pioneering areas for agricultural entrepreneurship. PT MBB berdiri agar petani tidak hanya bisa menjual padi dalam bentuk gabah saja. Namun, melalui perseroan ini petani bisa menjualnya hingga telah menjadi beras dalam packaging yang baik. PT MBB di Sliyeg ini, akan menjadi contoh pengembangan usaha tani dan sistem digitalisasi pertanian di Indonesia. Saham PT MBB Sliyeg 51% akan dikuasai oleh Mitra Bumdes Nusantara (MBN) yang merupakan anak perusahaan dari tujuh BUMN, yaitu Perum Bulog, Danareksa, PPI, PIHC, RNI, PTPN III, dan Pertamina Retail. Sementara 49% sisanya dimiliki oleh Perkumpulan Gapoktan Bersama, terdiri dari 14 Gapoktan dan Perkumpulan Bumdes Bersama terdiri dari Bumdes dari 14 Desa. PT MBB was established so that farmers could not only sell rice in the form of unhulled rice. However, through this company, farmers can sell it until it becomes rice in good packaging. PT MBB in Sliyeg, will be an example of agricultural business development and agricultural digitization systems in Indonesia. 51% of PT MBB Sliyeg's shares will be controlled by Mitra Bumdes Nusantara (MBN) which is a subsidiary of seven state-owned companies, namely Perum Bulog, Danareksa, PPI, PIHC, RNI, PTPN III, and Pertamina Retail. While the remaining 49% is owned by the Joint Gapoktan Association, consisting of 14 Gapoktan, and the Joint Bumdes Association consisting of Bumdes from 14 villages. Sedangkan pembagian hasil usaha tidak mencerminkan porsi saham tersebut. Melainkan 80% untuk perkumpulan Gapoktan dan Bumdes dan 20% untuk PT MBN. Keterlibatan BUMN dalam MBB adalah untuk mendukung manajemen profesional dan teknologi informasi digital. Sehingga diharapkan pengelolaan MBB lebih profesional dan governance. Meanwhile, profit sharing does not reflect the share portion. But 80% for Gapoktan and Bumdes associations and 20% for PT MBN. The involvement of SOEs in MBB is to support professional management and digital information technology. So it is hoped that MBB management will be more professional and governance. itu, untuk memudahkan para petani,dibentuk Selain juga Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian yang dikelola MBB binaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Hal tersebut sesuai dengan amanat presiden dalam hal korporatisasi pertanian, Kementerian BUMN telah menerjemahkannya dengan mewujudkan Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian yang diharapkan akan meningkatkan ini merupakan pilot kesejahteraan Petani. Program project digitalisasi sistem pertanian di Indonesia. Melalui keberadaan program tersebut diharapkan petani yang sebelumnya hanya sebagai penanam yang menghasilkan padi saja, saat ini bisa menjadi wirausaha yang unggul. farmers, Agricultural Also, to make Entrepreneurship and Digitalization of Agricultural Systems were also formed which were managed by MBB under the guidance of PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Thing Under the president's mandate in terms of agricultural corporatization, the Ministry of SOEs has translated it by realizing the Agricultural Entrepreneurship Program and the Digitalization of the Agricultural System which is expected to improve the welfare of farmers. This program is a pilot project for digitizing agricultural systems in Indonesia. Through the program, it is hoped that farmers who previously were only rice growers, nowadays can become excellent entrepreneurs. it easier for 196
Digitalisasi sistem pertanian merupakan mesin penggerak guna memaksimalkan produktivitas petani. Digitalisasi pertanian dapat memudahkan monitoring data dan informasi, seperti lokasi kerja petani, luas lahan, serta waktu tanam dan panen. Data ini nantinya dapat digunakan MBB untuk memfasilitasi kebutuhan para petani. The digitization of agricultural systems is a driving machine to maximize farmer productivity. Agricultural digitization can facilitate the monitoring of data and information, such as farmers' work locations, land area, and planting and harvesting times. This data can later be used by MBB to facilitate farmers' needs. Digitalisasi sistem pertanian diperuntukkan bagi kelompok tani melalui kehadiran BUMN dalam 4 siklus tanam. Pada siklus pratanam, BUMN menyediakan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat melalui PT Jasindo, PT Askrindo, dan Himbara. Sedangkan pada tahap tanam, BUMN hadir dengan menyediakan benih, distribusi pupuk, dan pendampingan melalui PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, dan PT PNM. The digitization of agricultural systems intended for farmer groups through the presence of SOEs in 4 planting cycles. In the pratanam cycle, SOEs provides farm insurance and people's business credit through PT Jasindo, PT Askrindo, and Himbara. Meanwhile, at the planting stage, SOEs is present by providing seeds, fertilizer distribution, and assistance through PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, and PT PNM. is Sementara itu, pada tahap panen, BUMN menyediakan resi gudang yang penyimpanan hasil panen dan diselenggarakan PT Pegadaian. Selanjutnya, di tahap pascapanen, BUMN membantu distribusi hasil tani melaui Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Pangan. Keberadaan sebagai platform e-commerce juga memungkinkan petani menjual secara online. Meanwhile, at the harvest stage, SOEs provides storage of crops and warehouse receipts organized by PT Pegadaian. Furthermore, in the post-harvest stage, SOEs helps the distribution of agricultural products through Perum Bulog and PT Pupuk Indonesia Pangan. The existence of Blanja. com as an e-commerce platform also allows farmers to sell online. Program layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi petani, seperti usaha skala kecil, daya tawar petani lemah, serta insentif petani yang tidak tepat dan tidak berkelanjutan. Semua pelayanan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan kartu tani. It is hoped that the farmer entrepreneurship service program and digitization of the agricultural system can overcome various problems faced by farmers, such as small-scale businesses, weak farmers' bargaining power, and inappropriate and unsustainable farmer incentives. All services are carried out through a system that is integrated with the farmer card Pelaksanaan Fungsi PSO (public service BUMN melaksanakan program PSO obligation) dari Pemerintah agar pelayanan produk atau jasa terjamin dan terjangkau oleh publik. Pemerintah memberikan untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan kegiatan BUMN itu sendiri. Pemerintah harus berperan dalam kegiatan yang memberikan multiplier effect secara ekonomi bagi masyarakat meskipun tidak memberikan keuntungan secara finansial bagi BUMN. penugasan kepada BUMN Implementation of PSO Functions SOEs carry out the PSO (public service obligation) program from the government so that product or service services are guaranteed and affordable by the public. The government assigns SOEs to carry out public benefit functions while maintaining the goals and objectives of the SOE's activities. The government must play a role in activities that provide a multiplier effect economically for the community even though they do not provide financial benefits for SOEs. Dasar hukum PSO adalah Undang-Undang RI No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1. Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. The legal basis for PSO is Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Article 66 paragraph 1. According to Law no. 19 of 2003, the government can assign a special assignment to SOEs to carry out public benefit functions while still paying attention to the aims and objectives of SOEs activities. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. If the assignment according to the study is not financially visible, the Government must provide compensation for all costs incurred by the SOEs including the expected margin. 197
rakyat Berkaitan dengan banyak, BUMN mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengingat BUMN merupakan perwujudan dari peran negara untuk mensejahterakan rakyat berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Penugasan PSO pada BUMN ini diharapkan dapat tetap memelihara kesehatan dan kesinambungan usaha BUMN pelaksana PSO. tujuan mensejahterakan In line with the society welfare, SOEs has a very strategic role in the implementation of the national economy to realize people's welfare, considering that SOEs is a manifestation of the state's role for the welfare of the people based on Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. PSO assignment at SOEs is expected to maintain business soundness and sustainability of the SOEs implementing PSO. Mekanisme penugasan dan pelaksanaan PSO pada BUMN telah terlaksana secara efektif efisien, sehat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai aktivitas pelayanan umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sumber anggaran penugasan PSO merupakan komponen biaya yang dimasukkan dalam APBN, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. The mechanism for assigning and implementing PSO to SOEs has been carried out in an effective, efficient, healthy, and accountable manner. As a public service activity that can provide benefits to the community, the source of the PSO assignment budget is a cost component included in the APBN, as regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. Untuk tahun 2019, terdapat 7 BUMN yang melaksanakan program atau fungsi PSO untuk memberikan pelayanan produk atau jasa yang terjangkau bagi masyarakat, diantaranya PT Pupuk Indonesia, Perum LKBN Antara, PT Pertamina, PT PLN, PT KAI, PT Pelni, PT Pos Indonesia. For 2019, there were 7 SOEs carried out PSO programs or functions to provide affordable products or services for the community, including PT Pupuk Indonesia, Perum LKBN Antara, PT Pertamina, PT PLN, PT KAI, PT Pelni, PT Pos Indonesia. Pemerintah RI Indonesia Government Penugasan Khusus Special Assigment Kementerian BUMN SOEs Ministry Peppres, Permen/Surat Menteri/KL Presidential Regulation/Ministerial Regulation/ Minister Letter/KL Peppres, Permen/ Surat Menteri/KL Presidential Regulation/ Ministerial Regulation/ Minister Letter/KL BUMN Sebagai Agen of Development SOEs as Agents of Development Memberikan Multiplier Effect Creating Multiplier Effect Tidak Memberikan Keuntungan Secara Financial Have No Financial Benefits BBM Satu Harga Dalam rangka mewujudkan program Pemerintah untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, BUMN pun hadir dengan melaksanakan program "BBM Satu Harga" melalui PT Pertamina (Persero). Pertamina terus melanjutkan komitmennya untuk melaksanakan penugasan Pemerintah untuk mendistribusikan BBM Satu Harga di wilayah-wilayah 3T (terpencil, terluar dan tertinggal) dalam rangka pemerataan dan asas keadilan. Pelaksanaan tugas BBM Satu Harga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor: 36 tahun 2016 tentang Percepatan BBM Satu Harga (One Price Fuel) To realize the Government's program to provide social justice for all Indonesian people, SOEs is also present by implementing the "BBM Satu Harga" ("One Price Fuel") program through PT Pertamina (Persero). Pertamina continues its commitment to carry out the assignment of the Government to distribute One Price Fuel in 3T areas (remote, outermost and underdeveloped) in the context of equity and principles of justice. The implementation of the BBM Satu Harga (One Price Fuel) task is regulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 198
Pemberlakuan Satu harga Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Number: 36 of 2016 concerning the Acceleration of Enforcement of One Price for Certain Types of Fuel and Specific Types of National Assigned Fuel Oil. Jenis BBM yang diatur terdiri dari Jenis BBM tertentu (JBT) yaitu minyak solar (gas oil) 48 dan minyak tanah (kerosene), dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yaitu bensin (Gasoline) RON 88. Harga dasar dan harga jual eceran JBT dan JBKP ditetapkan oleh Menteri ESDM. Badan usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual eceran yang ditetapkan Menteri ESDM. Penyaluran oleh badan usaha penerima penugasan melalui penyalur yang ditunjuk. Apabila belum terdapat penyalur di lokasi tertentu, maka badan usaha wajib menunjuk penyalur baru. Lokasi BBM Satu Harga ditentukan oleh Dirjen Migas. Biaya distribusi dari lokasi suplai ke lokasi penyalur tidak menjadi beban penyalur, melainkan beban Badan Usaha Penerima Penugasan. The types of fuel that are regulated consist of certain types of fuel (JBT), namely diesel oil (gas oil) 48 and kerosene (kerosene), and the Special Assignment Fuel Type (JBKP), namely gasoline (Gasoline) RON 88. Base price and retail selling price JBT and JBKP are determined by the Minister of Energy and Mineral Resources. The business entity that receives the assignment is obliged to apply the retail sale price set by the Minister of Energy and Mineral Resources. Distribution by the business entity that receives the assignment through the appointed distributor. If there is no distributor in a certain location, the business entity is obliged to appoint a new distributor. The location of One Price Fuel is determined by the Director General of Oil and Gas. Distribution costs from the supply location to the distributor location are not borne by the distributor, but rather the burden on the Assigned Business Entity. Penugasan ini merupakan salah satu peran Pertamina sebagai BUMN untuk memastikan ketersediaan pasokan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok negeri. Program BBM Satu harga di daerah 3T ini sebagai bagian dari kontribusi penting Pertamina yang telah diberi mandat untuk mendistribuskan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Untuk merealisasikannya, Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi baik darat, laut maupun udara, at any cost, agar masyarakat di daerah 3T bisa mendapatkan BBM dengan harga sama dengan daerah lainnya. Pertamina meyakini, Program BBM Satu Harga akan memberikan dampak bermakna bagi peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T. This assignment is one of Pertamina's roles as a State- Owned Enterprise to ensure the availability of energy supply for all Indonesian people to all corners of the country. The One Price Fuel (BBM Satu harga) Program in the 3T area is part of Pertamina's important contribution, which has been mandated to distribute BBM throughout Indonesia. To make this happen, Pertamina uses various modes of transportation, both land, sea, and air, at any cost, so that people in the 3T area can get fuel at the same price as other regions. Pertamina believes that the BBM Satu Harga Program will have a significant impact on increasing business productivity and community welfare in the 3T area. Program BBM Satu Harga dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Bangun Lembaga Penyalur 2. Membangun Lembaga penyalur di wilayah yang belum BBM Satu Harga program is carried out in the following steps: 1. Build a channeling agency 2. Build channeling agencies in areas where there are no terdapat penyalur 3. Peningkatan Storage Capacity 4. Meningkatkan kapasitas storage Lembaga penyalur di wilayah terpencil 5. Pembangunan Infrastruktur 6. Percepatan pembangunan infrastruktur darat dan distributors Increased Storage Capacity Increase the storage capacity of distributor agencies in remote areas Infrastructure development 3. 4. 5. 6. Acceleration of development of land and sea/pier infrastructure by the Government 5. 6. Acceleration of development of land and sea/pier infrastructure by the Government Sejak tahun 2017, dari target 54 SPBU, PT Pertamina (Persero) berhasil merealisasikan sesuai target sebanyak 54 SPBU dengan realisasi volume Premium 15.033 KL dan Solar 7.234 KL sehingga total Premium dan Solar sebanyak 22.267 KL. Pada tahun 2018, dari target 67 SPBU, PT Pertamina (Persero) berhasil merealisasikan melebihi target yaitu 70 SPBU sehingga total ada 124 Since 2017, from the target of 54 SPBUs, PT Pertamina (Persero) has succeeded in realizing the target of 54 SPBUs with the realization of Premium volumes of 15,033 KL and 7,234 KL of diesel, bringing the total of Premium and Diesel to 22,267 KL. In 2018, from the target of 67 SPBUs, PT Pertamina (Persero) succeeded in achieving more than the target of a total of 22,267 KL of Premium and Diesel. In 199
SPBU yang sudah terealisasi dengan realisasi total volume Premium sebanyak 61.779 KL dan Solar sebanyak 26.764 KL sehingga total Premium dan Solar sebanyak 88.543 KL. Pada tahun 2019, dari target yang tersisa, PT Pertamina (Persero) berhasil merealisasikan sebanyak 37 SPBU, sehingga total SPBU BBM Satu Harga yang sudah terealisasikan dari tahun 2017 hingga 2019 adalah sebanyak 161 SPBU atau 100.6% dari target 160 SPBU dengan rincian total volume Premium sebanyak 135.115 KL dan Solar sebanyak 54.335 KL dengan total Premium dan Solar sebanyak 189.451 KL. 2018, from the target of 67 SPBUs, PT Pertamina (Persero) managed to exceed the target of 70 SPBUs so that a total of 124 SPBUs have been realized with the realization of a total volume of Premium as much as 61,779 KL and 26,764 KL of Solar, so that the total Premium and Diesel are 88,543 KL. In 2019, of the remaining targets, PT Pertamina (Persero) succeeded in realizing 37 SPBUs, so that the total One Price Petrol Station that has been realized from 2017 to 2019 is 161 SPBU or 100.6% of the target 160 SPBU with details of the total volume of Premium. as many as 135,115 KL and diesel as much as 54,335 KL with a total of Premium and diesel as much as 189,451 KL. BBM Satu Harga yang telah dioperasikan Pertamina tersebar mulai dari Papua (33 titik), Maluku (17 titik), Nusa Tenggara (25 titik), Sulawesi (18 titik), Kalimantan (35 titik) Sumatera (28 titik) dan Jawa - Bali (5 titik). Kehadiran BBM Satu Harga telah menjadi solusi ketika harga BBM yang semula berkisar Rp7.000 hingga Rp100.000 per liter dikarenakan tidak adanya lembaga penyalur resmi. Kini dengan adanya lembaga penyalur resmi, harga BBM di pelosok sama dengan wilayah lain yakni Rp6.450 untuk premium dan Rp5.150 untuk solar. Dengan BBM Satu Harga, telah membantu mendorong aktivitas ekonomi di wilayah 3T, menurunkan biaya transportasi yang menjadikan penurunan harga barang terutama produk lokal. BBM Satu Harga that has been operated by Pertamina is spread from Papua (33 points), Maluku (17 points), Nusa Tenggara (25 points), Sulawesi (18 points), Kalimantan (35 points) Sumatra (28 points), and Java - Bali ( 5 points). The presence of BBM Satu Harga has become a solution when the original fuel price was around Rp7,000 to Rp100,000 per liter due to the absence of an official channeling agency. Now with the existence of an official channeling agency, the price of fuel in remote areas is the same as in other areas, namely Rp6,450 for premium and Rp5,150 for diesel. With BBM Satu Harga, it has helped stimulate economic activity in the 3T region, lowering transportation costs which have led to lower prices for goods, especially local products. BBM Satu Harga telah mendorong aktivitas perekonomian di daerah 3T, karena masyarakat semakin mudah mendapatkan akses BBM dengan harga yang terjangkau. Harga BBM pada daerah 3T yang sebelumnya tinggi berkisar Rp7.000 hingga Rp100.000 per liter, kini jauh menurun menjadi sama dengan harga eceran di daerah lain yaitu Rp6.450 (Premium) dan Rp5.150 (Solar). BBM Satu Harga has boosted economic activity in the 3T area, because it is easier for people to get access to BBM at affordable prices. The fuel price in the 3T area, which was previously high, ranging from Rp7,000 to Rp100,000 per liter, has now fallen to the same level as retail prices in other areas, namely Rp6,450 (Premium) and Rp5,150 (Solar). 200
ICT ICT Untuk memastikan seluruh proses bisnis di PLN dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, di tahun 2019 PLN semakin melengkapi berbagai infrastruktur tata kelola diantaranya pengembangan sistem IT melalui sarana single point of contact (SPOC) bagi pegawai PLN yang menggunakan layanan TI, untuk mengajukan keluhan permasalah TI atau permintaan layanan agar operasional pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. To ensure that all business processes at PLN are carried out following the principles of good corporate governance, in 2019 PLN is increasingly completing various governance infrastructure including IT system development through a single point of contact (SPOC) facilities for PLN employees using IT services, to apply complaints about IT problems or requests for services so that work operations can run smoothly. IT Service Management Service Management memperkenalkan Service Desk TI PLN sebagai sarana SPOC bagi pegawai PLN yang menggunakan layanan TI, untuk mengajukan keluhan permasalah TI atau permintaan layanan agar operasional pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jumlah layanan yang telah terlayani oleh Service Desk PLN dalam 5 tahun terakhir telah bertambah dari 9 layanan menjadi 17 layanan dengan rata-rata 1 orang support melayani 208 pengguna. Divisi STI memiliki IT Service Catalog. IT Service Management Service Management introduced the PLN IT Service Desk as a SPOC facility for PLN employees using IT services to file complaints about IT problems or request services so that work operations can run smoothly. The number of services that have been served by the PLN Service Desk in the last 5 years has increased from 9 services to 17 services with an average of 1 support person serving 208 users. The STI Division has an IT Service Catalog. Sistem System Keterangan Description Business Process Owner Pengguna User ERP PLN Sistem untuk mencatat, mengontrol dan menjalankan proses bisnis keuangan, material dan SDM System to record, control, and perform financial, material, and HR business processes PLN Kantor Pusat PLN Head Office Internal Nasional National Internal e-Proc Sistem untuk menjalankan proses registrasi supplier, lelang dan seleksi supplier untuk pengadaan barang dan jasa System to run supplier registration process, auction, and supplier selection for procurement of goods and services PLN Kantor Pusat - Divisi Suply Change Management PLN Head Office - Division of Supply Change Management Internal Nasional (Vendor) National Internal (Vendor) Email dan Jaringan data Email and data network Sistem yang digunakan untuk mengirimkan surat melalui jaringan internet System utillizedto send letters over the internet PLN Kantor Pusat PLN Head Office Internal Nasional National Internal Desktop Support Layanan pemeliharaan desktop Desktop Maintenance services PLN Kantor Pusat PLN Head Office Internal PLN Pusat Internal PLN Head Office AP2T Sistem Aplikasi Pelayanan Pelanggaran Terpusat (AP2T) yang digunakan untuk pelayanan pelanggan mulai permohonan [embukaan piutang, pelaporan dan proses billing Integrated Customer Service Application System (AP2T) for customer services, from requesting of receivables, reporting, and billing process PLN Kantor Pusat - Divisi Niaga PLN Head Office - Division of Commerce Internal Nasional Eksternal (Call Center 123) National Internal External (Call Center 123) P2APST Sistem payment gateway untuk menjalankan proses penagihan tagihan pelanggan Payment gateway system to process customer billing PLN Kantor Pusat - Divisi Treasury PLN Head Office - Division of Treasury Internal Nasional Eksternal (Bank Switching) National Internal External (Bank Switching) AMS Sistem untuk kemudahan proses surat menyurat internal PLN System to facilitate PLN's internal correspondence PLN Kantor Pusat - Divisi Umum PLN Head Office - Division of General Affairs Internal Nasional National Internal 201
Sistem System Keterangan Description Business Process Owner Pengguna User ABG Sistem untuk melakukan pengawasan dan pengaturan jaminan-jaminan System for supervision and regulation of guarantees PLN Kantor Pusat - Divisi Treasury PLN Head Office - Division of Treasury Internal Nasional National Internal A2K Sistem berbasis web yang mendukung proses pengelolaan dan pengendalian anggaran kas A web-based system that supports cash budger management and control process PLN Kantor Pusat - Divisi Anggaran PLN Head Office - Division of Budget Internal Nasional National Internal EAM Sistem yang digunakan untuk pengelolaan asset yang terdiri dari EAM pembangkitan, transmisi dan distribusi System utilized for asset management, consisting of EAM generation, transmission, and distribution functions PLN Kantor Pusat - Direktorat Bisnis Regional PLN Head Office - Directorate of Business Regional Internal Nasional National Internal APKT Sistem yang mengatur keluhan pelanggan atas gangguan yang terjadi System governs customer complaints for disruptions PLN Kantor Pusat - Direktorat Bisnis Regional PLN Head Office - Directorate of Business Regional Internal Nasional National Internal BBO Sistem untuk mendukung proses penyediaan batubara System to support coal procurement process PLN Kantor Pusat - Satuan Batubara PLN Head Office - Coal Unit Internal Nasional National Internal SIP2A Sistem untuk memfasilitasi progress penyusunan RKAP secara otomatis dan terintergrasi dengan aplikasi ERP System to facilitate the process of RKAP preparation, automatically, integrated with ERP application PLN Kantor Pusat - Divisi Anggaran PLN Head Office - Division of Budget Internal Nasional National Internal ITSM Sistem yang digunakan oleh pengelola teknologi informasi untuk pengelolaan insiden, permasalahan, dan perubahan System for IT Managers to manage incidents, problems, and changes PLN Kantor Pusat - Divisi Sistem dan Teknologi PLN Head Office - Division of Information Technology and System Internal Nasional National Internal CC123 Sistem untuk melayani keluhan pelanggan terkait layanan PLN System to manage customer complaints related to PLN service PLN Kantor Pusat - Divisi Niaga PLN Head Office - Division of Commerce Internal Nasional National Internal PMO Sistem untuk monitoring progress proyek System to monitor project progress PLN Kantor Pusat - Divisi Administrasi Konstruksi PLN Head Office - Division of Construction Administration Internal Nasional Eksternal (ESDM dan BUMN) National Internal External (EMR and SOEs) PLN Mobile Sistem yang digunakan untuk melayani keluhan pelanggan, permintaan sambung baru, penyambungan sementara dan perubahan daya berbasis mobile System utilized to rerve customer complaints, now connection request, temporary switching, and mobile- based power changes PLN Kantor Pusat - Direktorat Bisnis Regional PLN Head Office - Directorate of Business Regional Pelanggan PLN PLN Customers ERBAS Sistem yang digunakan untuk menerapkan metodelogi risk based audit System used to implement the risk based audit methodology PLN Kantor Pusat - Satuan Pengendali Internal PLN Head Office - SPI Internal Nasional National Internal AGO Sistem yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keluar masuk material dari unit PLN level 2 ke unit PLN level 3 dan sebaliknya System used to record material entry transactions from level 2 PLN units to level 3 PLN units and vice versa PLN Kantor Pusat - Divisi Supply Chain Management PLN Head Office - Supply Chain Management Division Internal Nasional National Internal 202
Kemudahan Akses Ease of Access Program Pertashop merupakan salah satu bentuk sinergi BUMN dan kewajiban memenuhi TKDN. Pabrikasi Modular Pertashop dilakukan oleh PT PINDAD dan PT Barata Indonesia (Persero) dengan pabrik yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat dan Gresik - Jawa Timur. Kandungan TKDN Modul Pertashop sebesar saat ini 53,11% (unit dispenser masih impor). The Pertashop Program Is one of SOEs Synergy and Obligation implementation to meet TKDN. Pertashop Modular manufacturing was carried out by PT PINDAD and PT Barata Indonesia (Persero) with factories located in Bandung, West Java, and Gresik - East Java. The TKDN content of the Pertashop Module is currently 53.11% (the dispenser units are still imported). Proyek Pertashop bertujuan untuk: 1. Penambahan jaringan/channel fuel di area-area sub The Pertashop project aims to: 1. Additional fuel networks/channels in sub-urban/ urban/Desa. 2. Peningkatan brand awareness atas produk Pertamina. 3. Salah satu solusi atas keterbatasan lahan minimal dalam pembangunan SPBU. 2. Peningkatan brand awareness atas produk Pertamina. 3. Salah satu solusi atas keterbatasan lahan minimal dalam pembangunan SPBU. construction of gas stations. 4. Mendukung program pemerintah dalam rangka Sinergi BUMN serta peningkatan kesejahteraan dan kemandirian Desa. 4. Supporting government programs in the context of SOEs Synergy and increasing the welfare and independence of the Village. 5. Perlunya penguasaan pasar dan entry barrier terhadap kompetitor asing (yang sudah mulai masuk) /lokal di area pedesaan. 5. The need for market control and entry barriers against foreign (already entering)/local competitors in rural areas. Pada tahun 2020, Pertamina menandatangani MOU dengan Kementerian dalam negeri untuk pengembangan bisnis Pertashop di Desa, menindaklajuti MOU tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 117/3015/SJ tanggal 28 April 2020 perihal Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop di Desa dimana melalui surat tersebut pihak Menteri Dalam Negeri menyampaikan poin utama sebagai berikut: 1. In 2020, Pertamina signed an MOU with the Ministry of Home Affairs for the development of the Pertashop business in the village, following this MOU the Minister of Home Affairs issued a Letter of Minister of Home Affairs No. 117/3015/SJ dated April 28, 2020, regarding the Acceleration of the Implementation of Pertashop Program in the Village where through this letter the Minister of Home Affairs delivered the following main points: 1. Terdapat 3.827 kecamatan yang belum terdapat lembaga penyalur BBM resmi Pertamina. There are 3,827 sub-districts where there is no official Pertamina fuel distribution agency. 2. Pemanfaatan aset desa sebagai sumber daya desa dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. 2. Use of village assets as village resources in improving services and welfare of village communities. 3. Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan PT Pertamina (Persero) dalam peningkatan dan pengembangan program Pertashop di Desa. 3. Cooperation between the Ministry of Home Affairs and PT Pertamina (Persero) in enhancing and developing the Pertashop program in the village. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dari 3.827 kecamatan yan belum ada lembaga penyalur, terdapat 2.376 kecamatan yang dapat di akses mobil tangki. 5. Tahapan Crash Program di 418 titik dengan lokasi 4. Based on the verification results from 3,827 sub- districts where there are no distribution agencies, there are 2,376 sub-districts that can be accessed by tankers. 5. Crash Program stages at 418 points with locations as attached in the letter attachment. 4. Based on the verification results from 3,827 sub- districts where there are no distribution agencies, there are 2,376 sub-districts that can be accessed by tankers. 5. Crash Program stages at 418 points with locations as attached in the letter attachment. 6. Kemudahan/dispensasi perijinan selama kurang lebih 3 bulan dalam masa pelaksanaan Crash Program Pertashop di Desa. 6. Ease/licensing dispensation for approximately 3 months during the implementation of the Pertashop Crash Program in the village 203
Menindaklanjuti surat tersebut saat ini sedang diupayakan implementasi dari 418 titik di wilayah MOR 1 , 2 , 3 ,4, 5, 6, 7 dimana s/d bulan Mei 2020 sudah terealisasi 29 titik Pertashop dengan detail lokasi sebagai berikut: Following up on this letter, currently, to implement from 418 points in the MOR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 areas where up to May 2020, 29 Pertashop points have been realized with location details as follows: No. MOR Provinsi SAM Kabupaten Kecamatan Kelurahan 1. 1 SUMATERA UTARA SAM MEDAN KARO BARUSJAHE PARIBUN 2. 1 SUMATERA UTARA SAM MEDAN KARO SIMPANG EMPAT BEGANDING 3. 1 SUMATERA UTARA SAM MEDAN SAMOSIR SIMANINDO GAROGA 4. 1 SUMATERA UTARA SAM MEDAN SAMOSIR SIMANINDO MARTOBA 5. 1 SUMATERA UTARA SAM SIBOLGA TOBA SAMOSIR HABINSARAN PASOBURAN 6. 1 SUMATERA UTARA SAM SIBOLGA TOBA SAMOSIR PINTU POHAN MERANTI MERANTI UTARA 7. 2 KEP BABEL SAM SUMSEL BABEL BELITUNG TIMUR DAMAR MENGKUBANG 8. 2 KEP BABEL SAM SUMSEL BABEL BELITUNG TIMUR SIMPANG PESAK SIMPANG PESAK 9. 3 BANTEN SAM BANTEN PANDEGLANG MENES MENES 10. 3 BANTEN SAM BANTEN SERANG PADARINCANG CURUG GOONG 11. 3 JAWA BARAT SAM CIREBON INDRAMAYU PASEKAN PABEAN ILIR 12. 3 JAWA BARAT SAM CIREBON MAJALENGEKA LEMAHSUGIH DAYEUHWANGI 13. 4 JAWA TENGAH SAM JOGJA BOYOLALI KEMUSU KLEWOR 14. 4 JAWA TENGAH SAM TEGAL BANJARNEGARA PUNGGELAN PUNGGELAN 15. 4 JAWA TENGAH SAM JOGJA KARANGANYAR TAWANGMANGU KARANGLO 16. 4 JAWA TENGAH SAM TEGAL PEKALONGAN TALUN KALIREJO 17. 4 JAWA TENGAH SAM TEGAL TEGAL TALANG TALANG 18. 4 JAWA TENGAH SAM TEGAL BANYUMAS SUMBANG LIMPAKUWUS 19. 4 JAWA TENGAH SAM SEMARANG BATANG PENCALUNGAN SELOKARTO 20. 4 JAWA TENGAH SAM SEMARANG JEPARA KEMBANG KANCILAN 21. 4 JAWA TENGAH SAM SEMARANG KENDAL SINGOREJO SINGOREJO 22. 4 JAWA TENGAH SAM JOGJA BOYOLALI JUWANGI PILANGREJO 23. 5 BALI KARANGASEM SELAT DUDA 24. 5 JAWA TIMUR SAM SURABAYA GRESIK KEDAMEAN SIDORAHARJO 25. 5 JAWA TIMUR SAM SURABAYA JEMBER PANTI KEMIRI 26. 5 JAWA TIMUR SAM SURABAYA LUMAJANG YOSOWILANGUN KRATON 27. 5 JAWA TIMUR SAM SURABAYA MALANG PAGAK PAGAK 28. 5 JAWA TIMUR SAM SURABAYA MALANG DAU KALISONGO 29. 5 JAWA TIMUR SAM SURABAYA MOJOKERTO PACET PACET 204
BUMN Goes to Global BUMN Goes to Global BUMN yang masuk ke dalam daftar Global Fortune 500 pada tahun 2019 adalah PT Pertamina (Persero), yang berada di peringkat 175 berdasarkan peringkat Global Fortune 500. Peringkat tersebut meningkat dari tahun 2018 yang berada pada peringkat 253. Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan pendapatan bruto mereka setelah penyesuaian dibuat oleh Fortune untuk menghindari dampak pajak eksis yang dikumpulkan perusahaan. The State-Owned Enterprise that was included in the Global Fortune 500 list in 2019 is PT Pertamina (Persero), which is ranked 175th based on the Global Fortune 500 ranking. This increased from 2018 which was ranked 253. Global Fortune 500 is an annual list that is compiled and published by Fortune magazine which ranks the top 500 public and state-owned companies ranked by their gross income after adjustments by Fortune to avoid the impact of existing taxes collected by companies. Selain itu, Forbes telah merilis daftar 2.000 perusahaan publik global terbesar di dunia pada 2018. Terdapat empat BUMN yang masuk dalam daftar Forbes 2000, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Peringkat 363), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Peringkat 481), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Peringkat 747) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Peringkat 835). In addition, Forbes has released a list of the 2,000 largest global public companies in the world in 2018. Four SOEs are included in the Forbes 2000 list, namely PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Rank 363), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Rank 481), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Rank 747) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Rank 835). 205
Pengelolaan dan Pengembangan Talent BUMN SOEs Talent Management and Development Kementerian BUMN menerapkan berbagai program terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Talenta BUMN dalam rangka mendukung prioritas Pemerintah sekaligus implementasi dari Road Map BUMN The Ministry of SOEs implements various programs related to the management and development of SOE's Talents to support the Government's priorities as well as the SOEs Road Map implementation. 206
05 207
Transformasi Pengelolaan Talenta Badan Usaha Milik Negara Talent Management Transformation of SOEs Presiden Republik Indonesia dalam pidato tanggal 14 Juli 2019 menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai salah satu prioritas pada periode tahun 2019-2024. Selaras dengan Prioritas Pemerintah tersebut, dalam Roadmap BUMN tahun 2020-2024 juga dicanangkan bahwa pembinaan BUMN akan bertransformasi ke dalam Superholding BUMN, dimana upaya penyelarasannya dapat dimulai dari aspek yang paling fundamental yakni Sumber Daya Manusia/Human Capital BUMN. The President of the Republic of Indonesia in his speech on 14 July 2019 said that the Government has determined the development of Indonesian Human Resources as one of the priorities in the 2019-2024 period. In line with the Government's Priorities, the SOEs Roadmap 2020-2024 also announced that the development of SOEs will be transformed into SOEs Superholding, where alignment efforts can be started from the most fundamental aspect, namely Human Resources/Human Capital SOEs. Dalam rangka mendukung prioritas Pemerintah sekaligus implementasi dari Road Map BUMN, Kementerian BUMN melakukan berbagai program terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Talenta BUMN sepanjang Tahun 2019, yang antara lain berupa: To support the Government's priorities as well as the implementation of the SOEs Road Map, the Ministry of SOEs has carried out various programs related to the management and development of SOEs Talents throughout 2019, which include: 1. Penyusunan Kebijakan tentang Transformasi dan 1. Penyelarasan Human Capital BUMN. Kebijakan tentang Transformasi dan Penyelarasan Human Capital BUMN bertujuan untuk: a. Akselerasi dalam mengurangi kesenjangan antar Formulation of Policies on Transformation and Alignment of SOEs Human Capital. The policy on Transformation and Alignment of SOEs Human Capital aims to: a. Acceleration in reducing the gap between SOEs; BUMN; b. Tercapainya cost-effectiveness melalui sharing b. Achieving cost-effectiveness through sharing ekonomi; c. Peningkatan kapabilitas BUMN dalam mencetak talenta berkualitas; d. Meningkatkan kemampuan people analytics melalui platform yang terintegrasi; serta e. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi talenta BUMN untuk memperkuat daya saing. c. d. e. economy; Increasing the capability of SOEs in producing quality talents; Improve the ability of people analytics through an integrated platform; and Increase collaboration and synergy of SOEs talents to strengthen competitiveness. Agar implementasi penyelarasan Human Capital BUMN dapat berjalan dengan lebih optimal, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-212/MBU/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019, telah dibentuk Tim Transformasi Human Capital BUMN dengan keanggotaan berasal dari perwakilan Direktur BUMN yang membidangi Human Capital, Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN, dan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN. rumusan program dan For the program formulation and implementation of alignment of SOEs Human Capital to run more optimally, through the Decree of the Minister of SOEs Number: SK-212/MBU/10/2019 dated October 3, 2019, a SOEs Human Capital Transformation Team has been formed with membership from representatives of the SOEs Directors in charge of Human Capital, Deputy Assistant of SOEs Executive HR Management, and Head of Legal Bureau of the Ministry of SOEs. Tugas Tim Transformasi HC BUMN meliputi: a. Merumuskan kebijakan strategis Menteri BUMN tentang Program Transformasi Human Capital BUMN; b. Menyusun langkah-langkah implementasi/rencana Program Transformasi Human Capital BUMN dan target waktu pencapaian; rekomendasi aksi The duties of the SOEs HC Transformation Team include: a. Formulating the strategic policy of the Minister of SOEs regarding the SOEs Human Capital Transformation Program; b. Formulating for implementation steps/action plans for the SOEs Human Capital Transformation Program and target dates for achievement; recommendations 208
c. Melakukan pemangku kepentingan rangka penyusunan Program Transfomasi Human Capital BUMN; koordinasi dengan (stakeholders) dalam c. Coordinating with the framework of preparing the SOEs Human Capital Transformation Program; stakeholders in d. Membantu Kementerian BUMN dalam melakukan sosialisasi Program Transformasi Human Capital BUMN kepada BUMN dan/atau pihak-pihak lain yang terkait; d. assist the Ministry of SOEs in disseminating the SOEs Human Capital Transformation Program to SOEs and/or other related parties; e. Menyusun Laporan Tugas Tim; f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh e. Compile Team Task Reports; f. Carry out other tasks assigned by the Minister of Menteri BUMN. SOEs. Sampai dengan akhir tahun 2019, telah tersusun konsep Kebijakan tentang Transformasi dan Human Capital BUMN, yang siap untuk diimplementasikan secara bertahap dimulai pada tahun 2020. Until the end of 2019, the concept of a Policy on SOEs Transformation and Human Capital has been drafted, which is ready to be implemented in stages starting in 2020. 2. Sistem Penatakelolaan Talenta BUMN 2. SOEs Talent Management System Menteri BUMN melalui Surat Nomor: S-564/ MBU/08/2018 tentang Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019, dalam Arahan Umum pada huruf B angka 15 telah menyampaikan bahwa seluruh BUMN wajib membangun Integrated Talent Management System (ITMS) dan mengirimkan talenta perusahaan ke dalam talent pool di Kementerian BUMN, yang terdiri minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi. The Minister of SOEs through Letter Number: S-564/MBU/08/2018 concerning the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Compilation of 2019 Company Work Plans and Budgets dated August 31, 2019, in the General Direction in letter B number 15 has stated that all SOEs are obliged to build an Integrated Talent Management System (ITMS) and sending corporate talent into the talent pool at the Ministry of SOEs, which consists of a minimum of 20% of all officers one level below the Board of Directors. Sampai dengan Desember Tahun 2019, terdapat 43 BUMN yang telah memenuhi data talent pool dalam Aplikasi Integrated Talent Management System (ITMS) sebagai berikut: As of December 2019, 43 SOEs have fulfilled the talent pool data in the Integrated Talent Management System (ITMS) Application as follows: No BUMN / SOEs No BUMN / SOEs 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 9 PT Pupuk Indonesia (Persero) 2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 10 PT Adhi Karya (Persero) Tbk 3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 11 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 4 PT Pertamina (Persero) 12 PT Angkasa Pura II (Persero) 5 Perum Bulog 13 PT BioFarma (Persero) 6 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 14 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 7 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 15 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 16 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 209
No BUMN / SOEs No BUMN / SOEs 17 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 31 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 18 PT Pegadaian (Persero) 32 PT Brantas Abipraya (Persero) 19 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 33 PT Industri Kereta Api (Persero) 20 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 34 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 21 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 35 PT Jasa Raharja (Persero) 22 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 36 PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) 23 PT Pos Indonesia (PerseroPerum Perumnas 37 PT LEN Industri (Persero) 24 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 38 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 25 PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 39 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 26 PT Waskita Karya (Persero) Tbk 40 PT Sucofindo (Persero) 27 Perum Jasa Tirta I 41 PT Taspen (Persero) 28 Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia 42 PT Nindya Karya 29 Perum Pembangunan Perumahan Nasional 43 PT Sarinah (Persero) 30 PT ASABRI (Persero) 3. Program Pengembangan bagi Direksi BUMN (Great Leaders Camp bagi Direktur yang Membidangi SDM BUMN) Human Capital Management Great Leaders Camp merupakan program Kementerian BUMN yang bertujuan untuk memperkuat wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat diwujudkan melalui tauladan, sikap dan perilaku positif sebagai karyawan BUMN yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap dan perilaku positif tersebut salah satunya adalah kesadaran mengenai dampak korupsi dan membangun budaya anti korupsi. Sehingga terwujudlah manajemen perusahaan yang mampu mencegah praktek suap dengan sistem pengawasan yang terintegrasi secara lebih transparan dan efektif. 3. Development Program for SOEs Directors (Great Leaders Camp for Directors in charge of SOEs HR) Human Capital Management Great Leaders Camp is a program of the Ministry of SOEs which aims to strengthen the insight of nationality and national resilience by maintaining the unity and integrity of the nation. This can be realized through exemplary, positive attitudes and behavior as SOEs employees based on Bhinneka Tunggal Ika. One of the positive attitudes and behaviors is awareness of the impact of corruption and building an anti-corruption culture. So that the company management can prevent bribery with an integrated monitoring system that is more transparent and effective. 4. Perekrutan Bersama BUMN 4. Joint Recruitment of SOEs a. Program Perekrutan Bersama a. Joint Recruitment Program Sebagai bentuk perwujudan BUMN Hadir Untuk Negeri, Kementerian BUMN melalui Forum Indonesia (FHCI) membuka Human Capital kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar BUMN melalui Program Perekrutan Bersama BUMN. Pendaftaran program ini dibuka pada tanggal 8 Maret 2019. As an embodiment of SOEs Present for the Country, the Ministry of SOEs through the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) opens opportunities for the best Indonesian sons and daughters to join and become part of the large SOEs family through the SOEs Joint Recruitment Program. Registration for this program opens on March 8, 2019. Program Perekrutan Bersama BUMN ini terbagi ke dalam dalam tiga kategori yaitu reguler, disabilitas dan Kawasan Timur Indonesia. Sebanyak 110 BUMN bergabung dalam program The SOEs Joint Recruitment Program is divided into three categories, namely regular, disability, and Eastern Indonesia. A total of 110 SOEs joined this program, with 11,000 job vacancies provided. 210
ini, dengan 11.000 lowongan pekerjaan yang disediakan. Dari kuota 11.000 lowongan kerja BUMN, sebanyak 1.000 dialokasikan khusus untuk para penyandang disabilitas. Sistem PPB dilakukan secara terbuka dan memberikan peluang yang sama bagi semua kalangan lulusan SLTA/SMK, Vokasi, S1 dan S2. of the 11,000 quotas for SOEs job vacancies, as many as 1,000 are allocated specifically for people with disabilities. The PPB system is carried out openly and provides equal opportunities for all high school/vocational, undergraduate, and postgraduate graduates. Mekanisme rekrutasi PPB dilakukan dengan standarisasi proses perekrutan secara bersama dan serentak dimulai dari satu pintu pendaftaran, yang meliputi: Asesmen Tata Nilai, Tes Kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang, dan Pembekalan serta Pembetukan Karakter sebagai Karyawan BUMN. Hal ini merupakan bentuk dari Spirit of BUMN Unity (One Nation, One Vision & One Family). Dalam Program Perekrutan Bersama ini hampir satu juta orang melakukan registrasi dan 583 ribu mengikuti proses seleksi. Adapun jumlah peserta yang lolos sebanyak 3.310 peserta. The recruitment mechanism for PPB is carried out by standardizing the recruitment process together and simultaneously starting from one registration gate, which includes: Appraisal Assessment, Basic Ability Test, Field Ability Test, and provision and formation of character as SOEs employees. This is a form of the Spirit of SOEs Unity (One Nation, One Vision & One Family). In this Joint Recruitment Program, almost one million people registered and 583 thousand participated in the selection process. The number of participants who passed was 3,310 participants. b. Perekrutan Bersama Putra/Putri Terbaik Papua b. Recruitment with the Best Men/Women in Papua dan Papua Barat Sesuai arahan Presiden RI untuk merekrut tenaga kerja Putra/Putri terbaik Papua dan Papua Barat sejumlah 1.000 orang untuk ditempatkan di BUMN seluruh Indonesia, Kementerian BUMN bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) telah menindaklanjuti arahan tersebut melalui Program Perekrutan Bersama Putra/ Putri Terbaik Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2019. and West Papua Following the direction of the President of the Republic of Indonesia to recruit the best Men/ Women Papuan and West Papua workers totaling 1,000 people to be placed in SOEs throughout Indonesia, the Ministry of SOEs together with the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) has followed up on this direction through the Joint Recruitment Program for the Best Papuan Men/Women and West Papua which will be held starting on October 26, 2019. Berdasarkan pelaksanaan Program Perekrutan Bersama Putra/Putri Papua dan Papua Barat Tahun 2019 baik yang dilakukan melalui sarana offline, online maupun jalur mandiri, total jumlah peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir adalah sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) peserta, dengan rincian sebagai berikut: • Based on the implementation of the 2019 Joint Recruitment Program for Men/Women in Papua and West Papua through offline, online and independent channels, the total number of participants who passed the final stage was 522 (five hundred and twenty two) participants, with the following details : • Applicants who registered for the Co-
• Pelamar Perekrutan Bersama 4.299 Pelamar Kemampuan Dasar 2.856 Pelamar Lulus Akhir Program Perekrutan Bersama 375 Pelamar Lulus Jalur Mandiri 147 TOTAL 522 yang mendaftar Program lolos BUMN Values dan Tes Recruitment Program 4,299 Applicants passing SOEs Values and Basic Ability Test 2,856 Applicants Pass the End of the Joint Recruitment Program 375 Applicants Pass the Independent Track 147
• TOTAL 522 211
Kebijakan dan Program Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Restructuring and Development of Businesses Program Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Increasing the efficiency and productivity of SOEs must be carried out through restructuring and privatization steps. The sectoral restructuring was carried out to create a conducive business climate to achieve efficiency and optimal service. 212
06 213
Program Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN Restructuring and Development of SOEs Businesses Program Kementerian BUMN memiliki program restrukturisasi dan pengembangan usaha berupa privatisasi BUMN yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha. Kementerian BUMN berkomitmen menjalankan program restrukturasi dan pengembangan BUMN dalam rangka efisiensi dan mempertahankan eksistensi tatkala persaingan industri yang semakin terbuka dan kompetitif, serta mengoptimalkan peran BUMN sebagai penggerak roda ekonomi negara agar lebih terukur, tentunya dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). The Ministry of SOEs has a restructuring and business development program in the form of SOEs privatization carried out by the Deputy for Restructuring and Business Development. The Ministry of SOEs is committed to carrying out the SOEs restructuring and development program in the context of efficiency and maintaining existence when the industrial competition is increasingly open and competitive, as well as optimizing the role of SOEs as the driving force of the state economy to be more measurable, of course with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Increasing the efficiency and productivity of SOEs must be carried out through restructuring and privatization steps. The sectoral restructuring was carried out to create a conducive business climate to achieve efficiency and optimal service. Meanwhile, company restructuring includes the restructuring of business entities, business activities, organization, management, and finance. Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi. Stipulation Number IV/MPR/1999 concerning Outlines of State Policy Year 1999-2004 outlines that SOEs, especially those whose business is related to the public interest, need to be continuously organized and healthy through restructuring and for SOEs whose business is not related to the public interest and is under competitive sectors are pushed for privatization. Program Restrukturisasi BUMN Pengertian Restrukturisasi BUMN berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2003 pasal 1 ayat 11 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restructuring Program of SOEs The definition of SOEs Restructuring based on Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2003 article 1 paragraph 11 concerning State-Owned Enterprises is an effort made in the context of restructuring SOEs, which is one of the strategic steps to improve internal company conditions to improve performance and increase company value. Tujuan Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Adapun Tujuan restrukturisasi berdasarkan pasal 72 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2003 adalah untuk: 1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; 2. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak Purpose The restructuring was carried out to make SOEs healthy so that they could operate efficiently, transparently, and professionally. The purpose of restructuring based on article 72 paragraph 2 of the Republic of Indonesia Law Number 19 Year 2003 is to: 1. 2. Provide benefits in the form of dividends and taxes to Improve company performance and value; kepada negara; the state; 3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang 3. Produce products and services at competitive prices kompetitif kepada konsumen; dan 4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi. to consumers; and 4. Facilitate the implementation of privatization. 214
Tantangan Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam melakukan program restrukturisasi BUMN adalah sebagai berikut: 1. Regulasi terkait restrukturisasi saat ini belum optimal mendukung percepatan proses restrukturisasi inisiatif strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan melakukan perubahan/revisi regulasi yang terkait dengan restrukturisasi. 2. Terbatasnya sumber pendananaan untuk kebutuhan restrukturisasi inisiatif strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan melakukan pembentukan leveraging aset BUMN idle, sinergi dengan BUMN yang memiliki kapasitas finansial lebih baik serta dalam value chain yang saling mendukung. Challenge Meanwhile, the challenges faced in carrying out the SOEs restructuring program are as follows: 1. The current regulations related to restructuring have not optimally supported the acceleration of the restructuring process of strategic initiatives undertaken in facing these challenges, namely by making changes/revisions to regulations related to restructuring. 2. Limited funding sources for restructuring needs. The strategic initiatives undertaken in facing these challenges are by establishing idle SOEs asset leveraging, synergizing with SOEs with better financial capacity, and in mutually supportive value chains. 3. Kurangnya kesepahaman dalam penyelesaian BUMN dengan kinerja kurang baik inisiatif strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi antar instansi. Restrukturisasi BUMN Tahun 2019 Di sepanjang tahun 2019, Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan Program Restrukturisasi terhadap 6 (enam) BUMN yang memiliki rencana karakteristik permasalahan dan dengan penanganan berbeda sesuai dengan kondisi masing- masing entitas. Perkembangan pelaksanaan Program Restrukturisasi BUMN yang telah dilakukan Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1. Restrukturisasi PT Survai Udara Penas (Persero) 3. Lack of understanding in resolving SOEs with underperformance. The strategic initiative undertaken in facing these challenges is to improve coordination between agencies. Restructurisation SOEs of 2019 Throughout 2019, the Deputy for Restructuring and Business Development has implemented a Restructuring Program for 6 (six) SOEs that have problem characteristics and with different handling plans according to the conditions of each entity. The progress of the implementation of the SOEs Restructuring Program that has been carried out by the Deputy for Business Restructuring and Development in 2019 is as follows: 1. Restructuring of PT Penas Air Survey (Persero) a. Pada tahun 2017 dilakukan proses rightsizing lay-off 71 karyawan telah dilakukan melalui karyawan (91% dari total karyawan). a. In 2017, the employee rightsizing process was carried out through the lay-off of 71 employees (91% of total employees). b. Telah dilaksanakan restrukturisasi operasional dan manajemen dengan skema bad bank good bank dimana PT Penas sebagai bad bank dan anak usaha pemetaan yang sehat sebagai good bank. PT PPA telah membantu pendirian anak usaha pemetaan tersebut melalui PT PPAK, yaitu PT Pratama Persada Airborne (PT Airborne). Sejak Januari 2018, PT Airborne telah dikonsolidasikan ke PT Penas sehingga secara konsolidasian PT Penas diharapkan sudah dapat mencatat keuntungan. b. Operational and management restructuring has been carried out with a bad bank good bank scheme in which PT Penas is a bad bank and a healthy mapping subsidiary is a good bank. PT PPA has supported the establishment of the mapping subsidiary through PT PPAK, namely PT Pratama Persada Airborne (PT Airborne). Since January 2018, PT Airborne has been consolidated into PT Penas so that on a consolidated basis PT Penas is expected to be able to record profits. c. Meningkatkan potensi pendapatan dengan melakukan Sinergi dengan BUMN Jasa Survei seperti PT Sucofindo, PT BKI, dan PT SI. c. income by conducting Increase potential synergies with Survey Service SOEs such as PT Sucofindo, PT BKI, and PT SI. 215
d. Pada bulan Agustus - November 2018, PT Penas melakukan penarikan dana RR yang digunakan untuk Revitalisasi dan Restrukturisasi SDM, pendirian anak usaha, dan kalibrasi peralatan. Selain itu juga PT Penas pada bulan Desember 2018 mendapatkan setoran modal dari PT PPA untuk konversi trache B dan mengambil alih tagihan PPAF. d. In August - November 2018, PT Penas withdrew RR funds which were used for HR Revitalization and Restructuring, the establishment of subsidiaries, and equipment calibration. Besides, PT Penas in December 2018 received a capital deposit from PT PPA for the conversion of trace B and took over the PPAF bill. e. Dengan pelaksanaan program Stop Bleeding dan program restruktrisasi lainnya, PT Penas mampu menunjukan peningkatan kinerja terlihat dari kinerja tahun 2018 PT Penas memapu mencatat keuntungan konsolidasi pada tahun 2018 sebesar Rp2.126 juta. f. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: i. Restrukturisasi hutang: (1) Reschedule Hutang Jangka Panjang, Bunga sesuai kemampuan; dan (2) Konversi Tagihan PPA Group menjadi Ekuitas lainnya melalui penerbitan Convertible Bond dengan tujuan akan berdampak pada ekuitas PT Penas yang diharapkan menjadi positif mulai tahun 2020. e. With the implementation of the Stop Bleeding program and other restructuring programs, PT Penas was able to show an increase in performance as seen from the 2018 performance, PT Penas recorded a consolidated profit in 2018 of Rp2,126 million. Further programs that are/will be implemented: i. Debt restructuring: (1) Rescheduling of Long- Term Debt, Interest according to ability; and (2) Conversion of PPA Group Receivables into Other Equity through the issuance of Convertible Bonds to have an impact on PT Penas equity which is expected to be positive starting in 2020. f. restructuring and/or revitalization ii. Pengembangan Usaha: (1) Proses AOC 135 bidang usaha charter Pesawat Udara (Cargo, Trading, keagenan dan Support Pemetaan); (2) Tetap Mempertahankan Kemampuan Bisnis Pemetaan (Penetrasi Pasar bersama Anak Usaha-PT Airborne); dan (3) Pengembangan Bisnis Pemetaan sub sektor Darat (Photogrametry Udara, Aero Magnetic, IFSAR) dan Laut (Bathymetry, Batas Laut). ii. Business Development: 135 Process Aircraft charter business (Cargo, Trading, Agency and Mapping Support); Business Mapping (2) Maintaining Capability Penetration with Subsidiary-PT Airborne); and (3) Mapping Business Development of Land (Aerial Photogrammetry, Aero Magnetic, IFSAR) and Sea (Bathymetry, Sea Boundary) Mapping Business. (1) AOC (Market iii. Mengarahkan PT Penas untuk fokus pada bisnis aviasi dan PT Airbone (anak perusahaan) yang akan berfokus pada bisnis pemetaan. Pendanaan transformasi bisnis tersebut akan didukung oleh PT PPA sebagai agen penyehatan BUMN. iv. Sejalan dengan upaya percepatan program restrukturisasi rangka serta meningkatkan nilai perusahaan, PT Penas juga dalam proses untuk diinbrengkan dalam holding PPA bersama 8 BUMN dalam restrukturisasi lainnya dan 4 Perusahaan Minoritas. dalam iii. Directing PT Penas to focus on the aviation business and PT Airbone (a subsidiary) which will focus on the mapping business. The business transformation funding will be supported by PT PPA as a SOEs restructuring agent. line with efforts to accelerate the In restructuring program and to increase company value, PT Penas is also in the process of being inbred with the PPA holding together with 8 SOEs in other restructuring and 4 Minority Companies. iv. 216
2. Restrukturisasi PT Kertas Leces (Persero) 2. Restructurisation PT Kertas Leces (Persero) a. Dengan pelaksanaan program Stop Bleeding, kerugian PT KL menurun dari semula Rp232 miliar di tahun 2016, menjadi Rp17 miliar di tahun 2017. a. implementation of the Stop Bleeding program, PT KL's losses decreased from the original Rp232 billion in 2016, to Rp17 billion in 2017. b. PT KL telah berhenti beroperasi sejak tahun 2015 dikarenakan ketidaktersediaan pasok bahan baku serta tidak memiliki bisnis yang terintegrasi. Alat produksi mesin pulp dan kertas sudah berumur tua mengakibatkan operasional tidak efisien. b. PT KL has stopped operating since 2015 due to the unavailability of raw material supplies and does not have an integrated business. The old pulp and paper machine production equipment resulted in inefficient operations. c. PT KL dinyatakan pailit oleh PN Niaga Surabaya, dalam persidangan gugatan pembatalan proposal perdamaian oleh 15 eks karyawan PT KL yang tergabung dalam Pakar dan salah satu kreditur (CV Alex Supraptono Group) pada tanggal 25 September 2018. Terhadap putusan tersebut PT KL telah mengajukan memori Pembatalan Keputusan (PK) dan telah dijawab dengan kontra PK dari penggugat. Pada akhir Desember 2018, Direksi PT KL telah melakukan pengajuan tambahan PK untuk menjawab kontra PK dari penggugat, namun posisinya belum disampaikan ke Mahkamah Agung (MA). Sementara terkait putusan pailit yang diberikan pada PT KL, pengurus kepailitan sudah mulai melakukan lelang salah satunya yaitu lelang jaminan PT PPA berupa tanah di Jl. Radio. Saat ini aset PT Kertas Leces sudah berada pada pengawasan kurator. c. PT KL was declared bankrupt by PN Niaga Surabaya, during the trial for the cancellation of the peace proposal by 15 former employees of PT KL who were members of the Expert and one of the creditors (CV Alex Supraptono Group) on September 25, 2018. Regarding this decision, PT KL has submitted a memory of Decision Cancellation (PK) and has been answered with a counter PK from the plaintiff. At the end of December 2018, the Board of Directors of PT KL has submitted an additional PK to answer the contra PK from the plaintiff, but the position has not been submitted to the Supreme Court (MA). Meanwhile, concerning the bankruptcy decision given to PT KL, the bankruptcy management has started to carry out an auction, one of which is the auction guarantee for PT PPA in the form of land on Jl. Radio. Currently, the assets of PT Kertas Leces are under the supervision of the curator. d. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi d. Further restructuring and/or revitalization lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: i. Pencarian investor dengan memanfaatkan aset dan alat produksi. programs that are/will be implemented: i. Search for investors by utilizing assets and production tools. ii. Menawarkan kepada BUMN konstruksi dan BUMN kawasan sebagai land bank atau fasilitas produksi. ii. Offer construction SOEs and regional SOEs as land banks or production facilities. iii. Melakukan atas Putusan Homologasi. Apabila mitra strategis dan penjualan aset tidak terealisasi, maka dapat dipertimbangkan exit strategy dengan dampak risiko yang paling minim. re-negosiasi hutang iii. Re-negotiating debt on the Homologation Verdict. If strategic partners and asset sales are not realized, an exit strategy with the least risk impact can be considered. iv. Sejalan dengan upaya percepatan program restrukturisasi rangka serta meningkatkan nilai perusahaan, PT KL juga dalam proses untuk diinbrengkan dalam holding PPA bersama 8 BUMN dalam restrukturisasi lainnya dan 4 Perusahaan Minoritas. dalam iv. In line with the efforts to accelerate the restructuring program and to increase corporate value, PT KL is also in the process of being inbred with the PPA holding together with 8 SOEs in other restructuring and 4 Minority Companies. 217
3. Restrukturisasi PT Industri Gelas (Persero) 3. Restructurisation PT Industri Gelas (Persero) a. Pelaksanaan program Stop Bleeding dan upaya- upaya restrukturisasi seperti optimalisasi aset melalui penyewaan lahan dan bangunan, dapat menyebabkan kerugian PT Iglas menurun dari semula Rp5,87 miliar di tahun 2017, menjadi Rp4,9 miliar di tahun 2018. Stop operasi menghentikan beban biaya operasional sebesar Rp5 miliar per bulan. a. The implementation of the Stop Bleeding program and restructuring efforts such as optimizing assets through leasing land and buildings could cause PT Iglas's losses to decrease from Rp5.87 billion in 2017 to Rp4.9 billion in 2018. Stop operations stop expenses operational amounting to Rp5 billion per month. b. Memaksimalkan pendapatan PT Iglas dengan melanjutkan penjualan sisa persediaan botol sebesar 139 ton. b. Maximizing PT Iglas' revenue by continuing to sell the remaining 139 tons of bottle inventory. c. Proses rightsizing karyawan melalui layoff 571 orang telah diselesaikan dengan membayar H2N dan kewajiban pensiun serta biaya pemeliharaan dan pengamanan aset dengan sumber pendanaan dari talangan PT PPA sebesar Rp50 miliar. upaya-upaya d. Melakukan untuk lahan di Ngagel dari hukum mempertahankan aset sengketa dengan Pemerintah Kota Surabaya. e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi c. The employee rightsizing process through a layoff of 571 people has been completed by paying H2N and pension obligations as well as maintenance and asset security costs with funding from PT PPA's bailout of Rp50 billion. d. Taking legal measures to defend land assets in Ngagel from disputes with the Surabaya City Government. e. Further restructuring and/or revitalization lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: i. Melakukan program pencarian investor atau mitra strategis dalam rangka pengoperasian kembali pabrik PT Iglas baik untuk produksi botol maupun tranformasi ke segmen bisnis lain yang memungkinkan. programs that are/will be implemented: i. Conducting a program to find investors or strategic partners to re-operate the PT Iglas factory both for bottle production and transformation to other possible business segments. ii. Optimalisasi aset PT Iglas dengan melakukan penyewaan bangunan serta melakukan penjajakan dengan BUMN maupun anak perusahaan BUMN dalam rangka penjualan sebagian aset PT Iglas. ii. Optimization of PT Iglas assets by leasing buildings and conducting assessments with SOEs and SOE's subsidiaries in the context of selling some of PT Iglas assets. iii. Restrukturisasi utang melalui PKPU apabila telah diperoleh investor atau mitra strategis. iv. Sejalan dengan upaya percepatan program restrukturisasi rangka serta meningkatkan nilai perusahaan, PT Iglas juga dalam proses untuk diinbrengkan dalam holding PPA bersama 8 BUMN dalam restrukturisasi lainnya dan 4 Perusahaan Minoritas. dalam iii. Debt restructuring through PKPU if it has been obtained by investors or strategic partners. line with efforts to accelerate the In restructuring program and to increase corporate value, PT Iglas is also in the process of being inbred with the PPA holding together with 8 SOEs in other restructuring and 4 Minority Companies. iv. 4. Penyelesaian Restrukturisasi PT Industri Sandang 4. Completion of PT Industri Sandang Nusantara Nusantara (Persero) a. Pada tahun 2017, mengikuti Tax Amnesty dengan membayar Rp10,7 miliar dan menghapus kewajiban pajak sebesar Rp33,7 miliar. (Persero) Restructuring a. In 2017, participated in Tax Amnesty by paying Rp10.7 billion and eliminating Rp33.7 billion of tax liabilities. b. Penyelesaian termasuk kewajiban karyawan, hutang dividen dan hutang pajak. seluruh kewajiban b. Settlement of all liabilities including employee liabilities, dividend payable, and tax payable. c. Perampingan Organisasi (Efisien). Proses rightsizing karyawan melalui lay-off 577 orang telah diselesaikan dengan dukungan dari PT PPA. c. Organizational Downsizing (Efficient). The employee rightsizing process through the lay-off of 577 people has been completed with support from PT PPA. 218
d. Melakukan banyak program sinergi dengan BUMN, antara lain memperoleh order penyediaan seragam kantor. d. Conducting many synergy programs with SOEs, including obtaining orders for the supply of office uniforms. e. Sudah mulai melakukan kegiatan bisnis kembali dan telah memiliki modal kerja untuk memulai kembali kegiatan operasional f. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: i. Melakukan banyak program sinergi dengan BUMN-BUMN, antara lain memperoleh order penyediaan seragam kantor. e. Have started doing business activities again and already have the working capital to restart operational activities Further programs that are/will be implemented: i. Conducted many synergy programs with SOEs, including obtaining orders for the supply of office uniforms. f. restructuring and/or revitalization ii. Perusahaan mulai berfokus kepada sektor trading dengan proporsi 84% dari total pendapatan yaitu sebesar Rp272 miliar. iii. Performance keuangan semakin membaik yang terlihat pada tahun 2018 perusahaan dapat membukukan laba bersih Rp686 juta dengan posisi ekuitas positif sebesar Rp229.631 juta. ii. The company began to focus on the trading sector with a proportion of 84% of total revenue, amounting to Rp272 billion. iii. Financial performance is getting better, as seen in 2018 the company can book a net profit of Rp686 million with a positive equity position of Rp229,631 million. iv. Dikarenakan kondisi perusahaan mulai membaik, sehingga saat ini kepercayaan kreditur sudah mulai muncul. PT ISN berhasil mendapatkan pendanaan dari PT KBI, PT JIEP, PT SIER dan PT KIM dan pada tahun 2019 PT ISN berhasil mendapatkan NCL dari Bank Mandiri dalam rangka mendukung pengembangan produk sarung dan industri tekstil. iv. Due to the condition of the company starting to improve, so now creditor confidence has started to emerge. PT ISN managed to get funding from PT KBI, PT JIEP, PT SIER, and PT KIM, and in 2019 PT ISN managed to get NCL from Bank Mandiri to support the development of sarong products and the textile industry. v. Permasalahan sengketa lahan milik PT ABP (anak perusahaan PT ISN dan PT PPA, dan Lingkar Barat Development) masih dalam proses penyelesaian. vi. Sejalan dengan upaya percepatan program rangka restrukturisasi meningkatkan nilai perusahaan, PT ISN juga dalam proses untuk diinbrengkan dalam holding PPA bersama 8 BUMN dalam restrukturisasi lainnya dan 4 Perusahaan Minoritas. serta dalam v. The issue of land disputes belonging to PT ABP (a subsidiary of PT ISN and PT PPA, and Lingkar Barat Development) is still in the process of being resolved. line with efforts to accelerate the In increase restructuring program and to corporate value, PT ISN is also in the process of being inbred with the PPA holding together with 8 SOEs in other restructuring and 4 Minority Companies. vi. 5. Restrukturisasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 5. Restructuring of PT Kertas Kraft Aceh (Persero) a. Program Stop Bleeding dan program-program restrukturisasi dengan optimalisasi aset PT KKA, pendapatan PT KKA mengalami kenaikan semula Rp146 miliar di tahun 2017, menjadi Rp172 miliar di tahun 2018. a. Stop Bleeding Program and restructuring programs by optimizing PT KKA assets, PT KKA's revenue has increased from Rp146 billion in 2017 to Rp172 billion in 2018. b. Proses rightsizing karyawan melalui lay-off 934 orang telah diselesaikan dengan dukungan pendanaan dari PT PPA. b. The employee rightsizing process through the lay-off of 934 people has been completed with financial support from PT PPA. c. Optimalisasi fasilitas pembangkit listrik untuk memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya operasional melalui skema sinergi dengan PT PLN, PT PJBS dan PT PPA. c. Optimization of power generation facilities to generate income to cover operational costs through a synergy scheme with PT PLN, PT PJBS, and PT PPA. 219
d. Melakukan kajian skema operasi dan bisnis sebagai upaya untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas kraft baik melalui pencarian investor maupun sinergi BUMN, termasuk assesment terhadap Floresta. d. Conduct studies on operating and business schemes as an effort to re-operate the kraft paper factory, both through the search for investors and the synergy of SOEs, including an assessment of Floresta. e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi e. Further restructuring and/or revitalization lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: i. Pendirian JV pengelolaan hutan antara IV, PT PPA dan PT KKA, PT Perusahaan Pembangunan Aceh (PDPA). Tujuan pembentukan JV pengelolaan hutan adalah sebagai pemasok utama kebutuhan bahan baku pinus untuk Pabrik Kertas PT KKA secara penuh dan berkesinambungan. Pihak Pemda telah memberikan rekomendasi lahan, namun terdapat kendala untuk mengoperasikan JV ini yaitu belum adanya persetujuan dari pemegang saham lain (PT Alas Helau). ii. Pendirian JV Pabrik Kertas melalui sinergi BUMN dengan prasyarat kondisi off-taker produk minimum 30% dari PT Semen Indonesia Group (PT SMI) serta setoran modal sebesar Rp215 M dari sinergi BUMN dengan rincian PT SMI Rp160 miliar, PT PPA Rp30 miliar, dan Perhutani Rp25 miliar, Dalam hal tidak ada setoran modal dari sinergi BUMN, dan pabrik kertas kraft tetap akan dioperasikan perlu ada tambahan modal Negara minimum sebesar Rp800 miliar baik melalui PMN langsung atau PMN melalui PT PPA. Sinergi juga dilakukan dengan PT EMI sebagai pihak yang membantu dalam revitalisasi teknologi mesin pabrik kertas. Inhutani Daerah programs that are/will be implemented: i. Establishment of a JV for forest management between PT KKA, PT Inhutani IV, PT PPA, and the Aceh Regional Development Company (PDPA). The purpose of establishing a forest management JV is to become the main supplier of pine raw material needs for the PT KKA Paper Mill in a full and sustainable manner. The local government has provided recommendations for land, but there are obstacles to operating this JV, namely the absence of approval from other shareholders (PT Alas Helau). ii. Establishment of the JV Paper Mill through the synergy of SOEs with a minimum product off-taker condition of 30% from PT Semen Indonesia Group (PT SMI) and a capital deposit of Rp215 billion from SOEs synergy with details of PT SMI Rp160 billion, PT PPA Rp30 billion and Rp25 billion Perhutani If there is no capital injection from the synergy of SOEs, and the kraft paper factory will continue to operate, there is a need for a minimum additional State capital of Rp800 billion, either through direct PMN or PMN through PT PPA. Synergy is also carried out with PT EMI as the party that assists in the revitalization of paper mill machine technology. iii. Restrukturisasi keuangan antara lain dengan melakukan rescheduling hutang perbankan dan melakukan debt to equity swap hutang PT PPA. iii. Financial restructuring, among others, by rescheduling bank loans and conducting debt to equity swaps for PT PPA. iv. Berdasarkan proyeksi keuangan pasca restrukturisasi, Perusahaan dapat mencapai omzet penjualan Rp1,2 triliun dengan profitabilitas antara 7% - 15% dan IRR ±18%. Dalam hal tidak tersedia pendanaan, maka dapat dipertimbangkan exit strategy dengan dampak risiko yang paling minim. v. Sejalan dengan upaya percepatan program restrukturisasi rangka serta meningkatkan nilai perusahaan, PT KKA juga dalam proses untuk diinbrengkan dalam holding PPA bersama 8 BUMN dalam restrukturisasi lainnya dan 4 Perusahaan Minoritas. dalam iv. Based on the post-restructuring financial projections, the Company can achieve a sales turnover of Rp1.2 trillion with the profitability of between 7% - 15% and an IRR of ± 18%. If funding is not available, an exit strategy with the least risk impact can be considered. line with efforts to accelerate the In restructuring program and to increase corporate value, PT KKA is also in the process of being inbred with the PPA holding together with 8 SOEs in other restructuring and 4 Minority Companies. v. 220
6. Restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines 6. Restructurisation PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) a. Dengan pelaksanaan program Stop Bleeding dan upaya restrukturisasi, kerugian PT MNA menurun dari semula Rp957 miliar di tahun 2017, menjadi Rp626 miliar di tahun 2018. (Persero) a. With the implementation of the Stop Bleeding program and restructuring efforts, PT MNA losses decreased from the original Rp957 billion in 2017 to Rp626 billion in 2018. b. PT MNA telah berhenti operasi sejak Februari 2014/ Air Operator Certificate (AOC) 121 telah dicabut. Seluruh fasilitas produksi (pesawat terbang) berusia > 30 tahun dan dalam kondisi rusak (Beyond Economic Repair). PT MNA terus menerus mengalami kerugian yang mengakibatkan ekuitas negatif Rp8,64 triliun di tahun 2016. Seluruh aset perusahaan telah dijaminkan kepada kreditur. b. PT MNA has stopped operating since February 2014/ Air Operator Certificate (AOC) 121 has been revoked. All production facilities (aircraft) are> 30 years old and in a damaged condition (Beyond Economic Repair). PT MNA continues to experience losses resulting in negative equity of Rp8.64 trillion in 2016. All company assets have been pledged as collateral to creditors. c. Proses rightsizing karyawan melalui lay-off 1.482 orang (97%) telah diselesaikan dengan dukungan pendanaan dari PT PPA. c. The rightsizing process for employees through the lay-off of 1,482 people (97%) was completed with financial support from PT PPA. d. Optimalisasi pendapatan dari anak perusahaan yaitu PT Merpati Training Center dan PT Merpati Maintenance Facility. d. Optimization of revenue from subsidiaries, namely PT Merpati Training Center and PT Merpati Maintenance Facility. e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi e. Further restructuring and/or revitalization lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: i. Restrukturisasi Hutang melalui PKPU yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Keputusan Nomor 4/Pdt.Sus/PKPU/2018/ PN.Surabaya pada tanggal 14 November 2018. ii. Penjajakan programs that are/will be implemented: i. Debt Restructuring through PKPU which has been determined by the Commercial Court at the Surabaya District Court through Decree Number 4/Pdt.Sus/PKPU/2018/ PN.Surabaya on November 14, 2018. Investor: (1) Telah dilakukan pencarian investor sejak April 2018 s.d. Agustus 2018 dan hanya 1 (satu) calon mitra yang berhasil didapatkan yaitu PT Intra Asia Corpora (PT IAC); dan (2) Dalam hal kesepakatan dengan investor tidak diperoleh, maka dapat dipertimbangkan exit strategy dengan dampak risiko yang paling minim. iii. MoU PT MNA dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengenai pengoperasian pengangkutan barang di wilayah Timur, namun hingga akhir tahun 2019 belum terealisasi. ii. Investors Exploration: (1) Investors have been searched since April 2018 s.d. August 2018 and only 1 (one) potential partner that was successfully obtained, namely PT Intra Asia Corpora (PT IAC); and (2) If an agreement with an investor is not obtained, an exit strategy with the least risk impact may be considered. iii. MoU between PT MNA and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. regarding the operation of transporting goods in the Eastern region, but until the end of 2019 it has not been realized. 221
Program Privatisasi BUMN SOEs Privatization Program Privatisasi bukan sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya. semata-mata dimaknai Privatization is not merely interpreted as the sale of companies, but is a tool and means of restructuring SOEs to achieve several goals at once, including improving improving company performance and added value, financial and management structures, creating healthy and competitive industrial structures, empowering SOEs able to compete and have a global orientation, spread ownership by the public and develop the domestic capital market. By carrying out the privatization of SOEs, it does not mean that state control or sovereignty over the SOEs concerned is reduced or lost because as stated above, the state continues to carry out its control function through sectoral regulations in which the privatized SOEs carries out its business activities. Pengertian Privatisasi berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2003 pasal 1 ayat 12 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. The definition of privatization based on Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2003 article 1 paragraph 12 concerning State-Owned Enterprises is the sale of shares of Persero, either partially or completely, to other parties to improve company performance and value, increase benefits for the state and society, and expand share ownership by the community. Tujuan Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Adapun tujuan privatisasi berdasarkan pasal 74 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2003 adalah untuk: 1. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; 2. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; Purpose Privatization is carried out to increase the performance and added value of the company and increasing community participation in the ownership of shares in Persero. The objectives of privatization based on article 74 paragraph 1 of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2003 are to: 1. Expanding public ownership of the Persero; 2. Increase the efficiency and productivity of the company; 3. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen 3. Create a sound financial structure and financial keuangan yang baik/kuat; management; 4. Menciptakan struktur industri yang sehat dan 4. Create a healthy and competitive industrial structure; kompetitif; 5. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan 5. Creating a company that is competitive and globally berorientasi global; oriented; 6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan 6. Fostering the business climate, macroeconomy, and kapasitas pasar. market capacity. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip- prinsip akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, dan kewajaran. kemandirian, Privatization is carried out by taking into account the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. 222
Kriteria Perusahaan 1. Persero yang dapat diprivatisasi Company Criteria 1. Persero that can be privatized Sesuai dengan Pasal 76 UU RI Nomor 19 Tahun 2003, Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang- kurangnya memenuhi kriteria: a. b. Industri/sektor usahanya kompetitif; atau Industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Under Article 76 of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003, Persero that can be privatized must at least meet the following criteria: a. Competitive industry/business sector; or b. Industries/business sectors whose technological elements are rapidly changing. c. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/ atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi. c. Part of the assets or activities of the Persero that carry out public service obligations and/or which based on the law their business activities must be carried out by SOEs can be separated to be used as participation in the establishment of the company for the next if needed can be privatized. 2. Persero yang tidak dapat diprivatisasi 2. Persero that cannot be privatized Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; Persero that cannot be privatized are: a. Persero whose line of business is based on the provisions of laws and regulations may only be managed by SOEs; b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; b. Persero which is engaged in the business sector related to state defense and security; c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; c. Persero operating in certain sectors which the government is given a special task to carry out certain activities related to the public interest; d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. peraturan d. Persero is engaged in the business of natural is expressly prohibited resources which from being privatized based on the statutory provisions. Skema Privatisasi Privatisasi dilaksanakan dengan cara: 1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; 2. Penjualan saham langsung kepada investor; 3. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau Privatization Scheme Privatization is carried out by: 1. Sale of shares based on capital market regulations; 2. Direct sale of shares to investors; 3. Sale of shares to the management and/or employees karyawan yang bersangkutan. concerned. Sementara faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan cara Privatisasi sebagaimana mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) antara lain: 1. Berdasarkan hasil kajian, cara yang dipilih adalah While the factors that need to be considered in determining the method of privatization as referred to in Government Regulation number 33 of 2005 concerning Procedures for the Privatization of Limited Liability Companies (Persero) include: 1. Based on the results of the study, the method chosen yang terbaik; is the best; 2. kondisi pasar modal, terutama dalam rangka 2. Capital market conditions, particularly in the context menstimulasi pertumbuhan pasar modal; of stimulating capital market growth; 3. Kebutuhan modal Persero dalam rangka meningkatkan 3. The need for the capital of the Persero to increase perputaran arus kas, modal kerja dan investasi; cash flow, working capital, and investment; 4. Prospek usaha Persero; 5. Kebutuhan teknologi baru dan keahlian manajemen 4. Persero's business prospects; 5. The need for new technology and management expertise by the Persero; 4. Persero's business prospects; 5. The need for new technology and management expertise by the Persero; 223
6. perluasan jaringan usaha Persero; 7. peningkatan efisiensi dan pelayanan masyarakat; 8. perluasan kepemilikan saham kepada masyarakat; 9. peningkatan prestasi kerja manajemen dan karyawan; 6. expansion of the Persero business network; 7. increased efficiency and public services; 8. expansion of share ownership to the public; 9. improvement of work performance of management and employees; 10. kemungkinan penjualan kepada karyawan dan/atau 10. possible sales to employees and/or management; manajemen; 11. keperluan dana oleh negara. 11. funding requirements by the state. Manfaat Privatisasi BUMN Privatisasi BUMN di Indonesia mulai dicanangkan Pemerintah sejak tahun 1980-an. Perusahaan BUMN yang telah diprivatisasi sejak tahun 1980-an, adalah PT Telkom (Persero) Tbk., PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank BNI 46 (Persero) Tbk., PT Indosat (Persero) Tbk., PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Program privatisasi tersebut, ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap likuiditas dan pergerakan pasar modal. Kondisi ini membuat semakin kuatnya dorongan untuk melakukan privatisasi secara lebih luas kepada perusahaan BUMN lainnya. Benefits of SOEs Privatization The privatization of SOEs in Indonesia was initiated by the Government since the 1980s. State-owned companies that have been privatized since the 1980s, are PT Telkom (Persero) Tbk., PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank BNI 46 (Persero) Tbk., PT Indosat (Persero) Tbk., PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., And PT Semen Gresik (Persero) Tbk. The privatization program was able to make a significant contribution to liquidity and capital market movements. This condition makes the encouragement to carry out more broadly privatization of other SOEs companies stronger. Perusahaan BUMN yang sudah diprivatisasi dan menjual sahamnya di pasar modal yaitu: 1. PT Indofarma Tbk (INAF), masuk bursa 17 April 2001 SOEs companies that have been privatized and sell their shares on the capital market that is: 1. PT Indofarma Tbk (INAF), entered the stock exchange on April 17, 2001 2. PT Kimia Farma Tbk (KAEF), masuk bursa 4 Juli 2001 2. PT Kimia Farma Tbk (KAEF), entered the stock exchange on July 4, 2001 3. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), masuk bursa 3. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), entered the 15 Desember 2003 stock exchange December 15, 2003 4. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), masuk bursa 10 4. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), entered the stock November 2010 exchange on November 10, 2010 5. PT Adhi Karya Tbk (ADHI), masuk bursa 18 Maret 2004 5. PT Adhi Karya Tbk (ADHI), entered the stock exchange March 18, 2004 6. PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), masuk 6. PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), entered the bursa 9 Februari 2010 stock exchange on February 9, 2010 7. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), masuk bursa 29 Oktober 7. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), entered the stock 2007 exchange 29 October 2007 8. PT Waskita Karya Tbk (WSKT), masuk bursa 19 8. PT Waskita Karya Tbk (WSKT), entered the stock Desember 2012 exchange December 19, 2012 9. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), masuk bursa 9. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), entered the 25 November 1996 stock exchange on November 25, 1996 10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), masuk bursa 10 10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), entered the November 2003 stock exchange on November 10, 2003 11. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), masuk bursa 11. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), entered the 17 Desember 2009 stock exchange December 17, 2009 12. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), masuk bursa 14 Juli 12. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), entered the stock 2003 exchange on July 14, 2003 13. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), masuk bursa 27 13. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), entered the stock November 1997 exchange on November 27, 1997 225
14. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), masuk bursa 23 Desember 14. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), entered the stock 2002 exchange December 23, 2002 15. PT Timah Tbk. (TINS), masuk bursa 19 Oktober 1995 15. PT Timah Tbk. (TINS), entered the stock exchange on October 19, 1995 16. PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR), masuk bursa 28 Juni 16. PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR), entered the stock 2013 exchange on June 28, 2013 17. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), masuk 17. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), entered bursa 8 Juli 1991 the stock exchange on July 8, 1991 18. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), masuk bursa 12 18. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), entered the November 2007 stock exchange on November 12, 2007 19. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), masuk 19. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), entered bursa 11 Februari 2011 the stock exchange on 11 February 2011 20. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), masuk bursa 14 November 1995 20. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), entered the stock exchange on November 14, 1995 Sementara BUMN yang diprivatisasi dengan cara penjualan langsung adalah Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Port Holdings (HPH), anak usaha Hutchison Whampoa Limited (HWL) milik orang terkaya Hong Kong Li Ka-shing. Adapun PT Indosat Tbk (ISAT) yang dijual ke Singapore Telecom (SingTel) pada 2002 silam, dan kini mayoritas sahamnya sudah dipegang Ooredoo Group dari Qatar. Meanwhile, the SOEs that was privatized by direct selling was the Jakarta International Container Terminal (JICT) to Hutchison Port Holdings (HPH), a subsidiary of Hutchison Whampoa Limited (HWL) owned by Hong Kong's richest man Li Ka-shing. As for PT Indosat Tbk (ISAT) was sold to Singapore Telecom (SingTel) in 2002, and now the majority of its shares are already held by the Ooredoo Group from Qatar. Selama tahun 2019, sesuai dengan APBN 2019 tidak terdapat program privatisasi BUMN. During 2019, according to the 2019 State Budget, there was no SOEs privatization program. Kolaborasi BUMN SOEs Collaboration Dalam upaya meningkatkan akselerasi kinerja dan turut membantu program Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional, BUMN diharapkan terus melakukan inovasi salah satunya adalah berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan maupun elemen terkait selaras dengan penguatan pondasi ekonomi bangsa. Guna mewujudkan hal tersebut.Diharapkan kedepan sinergi/ kolaborasi antar BUMN lainnya juga terus ditingkatkan dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola juga bertujuan perusahaan yang baik. Hal tersebut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing BUMN secara global dan tentunya mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. increase performance acceleration and help To government programs in improving the national economy, SOEs are expected to continue to innovate, one of which is to collaborate with some companies and related elements in line with strengthening the nation's economic foundation. To make this happen, it is hoped that in the future the synergy/collaboration between other SOEs will also continue to be improved by always paying attention to the principles of good corporate governance. This also aims to increase the added value and competitiveness of SOEs globally and of course to encourage national economic development. 226
Kolaborasi PLN Seiring perjalanan usahanya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT PLN melakukan banyak kolaborasi antar BUMN guna mendukung program pemerintah dalam beberapa aspek demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Melalui beberapa program kolaborasi, setiap perusahaan dapat memanfaatkan kapasitas dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan bisnis masing- masing Perusahaan. Kolaborasi tersebut diwujudkan dengan berbagai kerjasama sebagai berikut: dan kapabilitas PLN Collaboration Along with the journey of its business, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PT PLN carried out many collaborations between SOEs to support government programs in several aspects for the sake of economic growth and national welfare. Through several collaborative programs, each company can take advantage of the capacity and capabilities in implementing, developing, and improving the business of each company. This collaboration is realized through various collaborations as follows: 1. Pertamina Gandeng PLN dan PT LEN Industri 1. Pertamina Collaborates with PLN and PT LEN Kembangkan Bisnis EBT Mewujudkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, PLN dan Pertamina turut bekerjasama dalam Heads of Agreement tentang kerja sama di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia antara Pertamina, PLN, dan PT LEN Industri. Pertamina dalam hal ini sebagai pemegang saham dalam pengembangan PLTS yang bekerja sama dengan PT PLN dan PT LEN Industri sudah memiliki pasar pertamanya, yakni seluruh BUMN. Industri to Develop EBT Business Realizing a 23% New Renewable Energy (EBT) mix by 2025, PLN and Pertamina are collaborating in the Heads of Agreement regarding cooperation in the field of Solar Power Plants (PLTS) in Indonesia between Pertamina, PLN, and PT LEN Industri. Pertamina in this case as a shareholder in the development of PLTS in collaboration with PT PLN and PT LEN Industri already has its first market, namely all SOEs. 2. PLN dan Pertamina dalam RU II Hemat Biaya 2. PLN and Pertamina in RU II Save Refinery Operasional Kilang Hingga 25% PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Dumai wujudkan sinergi BUMN bersama terkait pemanfaatan lingkungan Pertamina RU II. Kerjasama antara Pertamina dan PLN di RU II Dumai tahap pertama ini ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pada tanggal 6 Desember 2018. Pada tahap awal, PLN memberikan layanan listrik untuk kawasan Bukit Datuk dengan daya 5540 kVA menggunakan tegangan menengah 20 KV. Selain menghasilkan penghematan biaya penyediaan listrik, kerjasama ini akan memberikan manfaat tambahan bagi kilang RU II yakni penurunan kebutuhan fuel oil yang sebelumnya digunakan untuk menghasilkan listrik, kini dapat diubah menjadi produk yang lebih bernilai seperti solar. listrik PLN di Operational Costs Up to 25% PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Riau Region and Riau Islands (WRKR) in collaboration with PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Dumai to create joint SOEs synergies related to the use of PLN electricity within Pertamina RU II. The first phase of collaboration between Pertamina and PLN at RU II Dumai was marked by the signing of the Power Purchase Agreement (SPJBTL) on December 6, 2018. In the initial stage, PLN provided electricity services for the Bukit Datuk area with a power of 5540 kVA using a medium voltage of 20 KV. In addition to generating savings in electricity supply costs, this collaboration will provide additional benefits for the RU II refinery, namely reducing the need for fuel oil which was previously used to generate electricity, which can now be converted into more valuable products such as diesel. Lebih lanjut dari sisi efisiensi tentunya perpindahan pasokan listrik dari Kilang RU II ke PLN memberikan efek biaya. Penggunaan sumber listrik baru ini dapat berimplikasi penghematan biaya operasional mencapai 25%. Pelayanan prima PLN kepada Pertamina dapat mendukung efektifitas operasional kilang dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Dengan paket signifikan secara penghematan Furthermore, in terms of efficiency, of course, the transfer of electricity supply from the RU II Refinery to PLN has a significant effect on cost savings. The use of this new source of electricity has implications for operational cost savings of up to 25%. PLN's excellent service to Pertamina can support the effectiveness of refinery operations in meeting national energy needs. With the cooperation package carried out, PLN has 227
kerjasama yang dilakukan, PLN telah menyiapkan strategi khusus dalam supply tenaga listrik yang dialokasikan dari 2 gardu induk yakni gardu induk Pelintung dan Purnama. prepared a special strategy in the supply of electricity that is allocated from 2 substations, namely Pelintung and Purnama substations. 3. PLN-Pelni Teken MoU Pengangkutan Logistik 3. PLN-Pelni Signs MoU on Logistics Transportation PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memulai babak baru dalam transportasi laut. Perusahaan yang selama ini dikenal dengan angkutan laut nasional melayani penumpang antarpulau ini secara bertahap bertransformasi memasuki bisnis angkutan barang. Transformasi tersebut diawali dengan pelaksanaan penugasan angkutan barang tol laut dari pemerintah pada 2015 dan saat ini Pelni siap mengangkut komoditas batu bara serta angkutan barang lain untuk kebutuhan proyek milik PT PLN. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) or Pelni started a new chapter in sea transportation. The company which has been known as the national sea transportation serving is gradually transforming into the freight transportation business. The the implementation of a sea toll freight assignment from the government in 2015 and currently, Pelni is ready to transport coal commodities and other goods for the needs of projects owned by PT PLN. inter-island passengers transformation began with Pengangkutan batu bara PT PLN disebut menjadi titik kebangkitan Pelni melayani angkutan barang curah. Pengangkutan batu bara dan angkutan logistik PT PLN merupakan upaya Pelni bertransformasi dari angkutan penumpang sebagai angkutan penugasan dan angkutan barang sebagai angkutan non- Public Service Obligation (PSO). Melalui Kegiatan mengangkut barang milik BUMN, Pelni berharap ke depan pendapatan perusahaan bukan hanya dari PSO, namun juga dikontribusikan dari pendapatan non-PSO. PT PLN's coal transportation is said to be the point of the revival of Pelni in serving bulk goods transportation. Coal transportation and PT PLN to logistical as transform assignment transportation and freight transportation to non-Public Service Obligation (PSO) transportation. Through the activity of transporting goods owned by SOEs, Pelni hopes that in the future the company's revenue will not only come from PSO but also will be contributed from non-PSO income. transportation are Pelni's efforts transportation from passenger 4. Jalankan Sinergi BUMN, PT Timah Tbk Jadi 4. Run SOEs Synergy, PT Timah Tbk Becomes PLN Pelanggan Premium PLN Sebagai salah satu bentuk sinergi antar- BUMN, PT Timah Tbk kini menjadi pelanggan premium PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri (UIWRKR). Awal proses rencana penyambungan listrik ke PT Timah dimulai secara intensif sejak Oktober 2016. Sebelumnya, PT Timah menggunakan listrik dari pembangkit sendiri (captive power) untuk pabrik dan perumahannya. Layanan PLN ke PT Timah di Tanjung Batu meliputi kebutuhan listrik untuk 720 perumahan dan 20 fasilitas umum milik PT Timah. Total daya yang dipasok PLN sebesar 2.023.600 VA. Rencananya, PLN juga akan menambah pasokan listrik layanan premium daya 555 KVA untuk fasilitas workshop PT Timah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan perluasan jaringan. Premium Customer As a form of synergy between SOEs, PT Timah Tbk is now a premium customer of PT PLN (Persero) Main Unit Riau and Riau Islands (UIWRKR). The initial process of connecting the electricity to PT Timah began intensively since October 2016. Previously, PT Timah used electricity from its power plant (captive power) for its factory and housing. PLN's services to PT Timah in Tanjung Batu include electricity needs for 720 houses and 20 public facilities owned by PT Timah. The total power supplied by PLN is 2,023,600 VA. According to the plan, PLN will also add 555 KVA of premium service electricity supply to the PT Timah workshop facility, which is currently in the process of developing a network expansion. 5. Sinergi BUMN, Pertamina EP Lirik Field Teken 5. SOEs synergy, Pertamina EP Lirik Field Signs MoU MoU dengan PLN Dalam rangka peningkatan kualitas suplai tenaga listrik, PT PLN menandatangani MoU Penyediaan Tenaga Listrik Layanan Khusus STARR (Solusi Total Riau dan Kepulauan Riau) di Pekanbaru. MoU antara Pertamina EP Asset 1 dan PT PLN (Persero) ini merupakan langkah awal sebelum dilaksanakan with PLN To improve the quality of electricity supply, PT PLN signed an MoU for the Provision of Electricity for Special Services STARR (Total Solution for Riau and Riau Islands) in Pekanbaru. The MoU between Pertamina EP Asset 1 and PT PLN (Persero) is the first step before the STARR special service power purchase 228
perjanjian jual beli tenaga listrik layanan khusus STARR, dimana PT PLN (persero) akan menyuplai tenaga listrik selama 24 jam setiap harinya tanpa terputus pada tegangan 13,8 kV dan frekuensi 60 Hz ke PEP Lirik. agreement is implemented, where PT PLN (Persero) will supply electricity for 24 hours every day without interruption at a voltage of 13.8 kV. and frequency 60 Hz to PEP Lyrics. Hal juga sebagai wujud sinergi antar BUMN yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Secara finansial, implementasi Penyediaan Tenaga Listrik Layanan Khusus PREMIUM STARR untuk Lirik Field cukup menguntungkan. Pasalnya Lirik Field dapat memangkas biaya produksi sekitar Rp68,328 miliar setiap tahunnya. Lirik Field sebagai salah satu unit operasi Pertamina EP yang ada di provinsi Riau saat ini masih mampu memproduksikan minyak hingga 1.904 bopd atau 105,1% dari target produksi harian. Dengan adanya perbaikan suplai tenaga listrik ke depan, diharapkan produksi PEP Lirik dapat mencapai 2.000 bopd. This is also a form of synergy between SOEs which mutually benefits both parties. Financially, the implementation of PREMIUM STARR Special Service Electricity Provision for Lirik Field is quite profitable. The reason is that Lirik Field can cut production costs by around Rp68.328 billion each year. Lirik Field as one of Pertamina EP's operating units in Riau province is currently still able to produce oil up to 1,904 bopd or 105.1% of the daily production target. With the improvement of the electricity supply in the future, it is expected that PEP Lirik production can reach 2,000 bopd. 6. PLN Suplai Listrik ke Industri Tambang Bauksit 6. PLN supplies electricity to Antam's bauxite mining Antam di Sanggau Kalbar Sebagai wujud sinergi BUMN, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Barat menyuplai listrik sebesar 3.465 kilo Volt Ampere (kVA) ke industri tambang bauksit PT Antam yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat. PT Antam resmi menjadi pelanggan tegangan menengah PLN Sanggau yang terbesar di bidang industri dimana suplai listriknya diperoleh dari Gardu Induk Tayan berkapasitas 30 Mega Volt Ampere (MVA) dengan panjang jaringan 9,3 kilometer sirkit (kms). industry in Sanggau, West Kalimantan As a form of SOEs synergy, West Kalimantan Regional Main Unit PLN (UIW) supplies 3,465 kilo Volt Ampere (kVA) of electricity to PT Antam bauxite mining industry located in Tayan Hilir District, Kab. Sanggau, West Kalimantan. PT Antam is officially the largest PLN Sanggau medium-voltage customer in the industrial sector where its electricity supply is obtained from the Tayan Main Substation with a capacity of 30 Mega Volt Ampere (MVA) with a network length of 9.3 circuit kilometers (kms). Dengan sinergi yang dilakukan oleh kedua BUMN ini diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dari sisi energy cost. Saat ini, sistem kelistrikan di Kalbar memiliki daya mampu sebesar 462 MW dan beban puncak sebesar 309 MW. PLN UIW Kalbar melayani 12 kabupaten dan 2 kota di Kalbar dengan total pelanggan sebanyak 1.117.470 pelanggan. With the synergy carried out by the two SOEs, it is hoped that it can realize efficiency in terms of energy costs. Currently, the electricity system in West Kalimantan has a capacity of 462 MW and a peak load of 309 MW. PLN UIW West Kalimantan serves 12 districts and 2 cities in West Kalimantan with a total of 1,117,470 customers. Kolaborasi PT EMI PT Energy Management Indonesia (Persero) atau PT EMI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang manajemen energi dan konservasi air. PT EMI senantiasa berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang mendukung keberlangsungan tersedianya energi, terutama energi terbarukan, dan tersedianya air bersih pada masa depan sebagai penunjang pembangunan bangsa dan peningkatan daya saing negara di kancah regional maupun internasional. Salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut adalah dengan melakukan sinergi melalui program-program berikut ini: PT EMI Collaboration PT Energy Management Indonesia (Persero) or PT EMI (Persero) is a state-owned company engaged in energy management and water conservation. PT EMI is always committed to being a company that supports the sustainable availability of energy, especially renewable energy, and the availability of clean water in the future to support national development and increase the country's competitiveness in the regional and international arena. One of the manifestations of this commitment is by creating synergies through the following programs: 229
1. Kolaborasi Program Pengembangan Biofuel 1. The collaboration of the Palm Gasoline Biofuel Bensin Sawit Program Pengembangan Biofuel adalah upaya penyediaan EBT dari sumber setempat baik berbasis sawit maupun bio-energy plantation lainnya (nyamplung, kemiri sunan, dll) dalam rangka meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan energi di sektor pertanian, perikanan dan pembangkit listrik dgn sistem produksi terdesentralisasi (skala kecil dan menyebar sesuai klaster pengguna). Development Program The Biofuel Development Program is an effort to provide EBT from local sources both oil-based and other bio-energy plantations (nyamplung, kemiri sunan, etc.) to independence and security, especially to meet energy needs in the agriculture, fishery, and power generation decentralized production (small scale and spread according to user clusters). increase energy Pada proyek ini terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran masing-masing pihak pada proyek ini sebagai berikut: a. ITB Berperan dalam melakukan kegiatan penelitian terkait dengan produksi bahan bakar setara bensin dari minyak sawit pada skala laboratorium dan menyediakan informasi atau nasehat teknis berkaitan dengan pengembangan unit produksi Bensin Sawit (BENSA) berkapasitas 1000 L/hari. In this project, there are several parties involved, either directly or indirectly. The roles of each party in this project are as follows: a. ITB Play a role in carrying out research activities related to the production of fuel equivalent to gasoline from palm oil on a laboratory scale and provide information or technical advice related to the development of a production unit for Petrol Oil (BENSA) with a capacity of 1000 L/day. b. PT EMI (Persero) b. PT. EMI (Persero) Berperan dalam pengembangan Conceptual Design dan Feasibility Study, Process Engineering Design dan Basic Design, serta Front-End Engineering Design (FEED) berkaitan dengan proyek produksi bahan bakar setara bensin dari minyak sawit. c. PT Pura Barutama Play a role in the development of Conceptual Design Study, Process Engineering Design and Basic Design, as well as Front-End Engineering Design (FEED) about the production project of fuel equivalent to gasoline from palm oil. c. PT Pura Barutama and Feasibility Berperan sebagai fabricator dan pihak yang membeli equipment-equipment pada unit produksi bensin sawit yang sudah didesain oleh PT EMI (Persero) dan ITB. d. BPDPKS Acting as the fabricator and the party who buys the equipment in the palm oil production unit that has been designed by PT EMI (Persero) and ITB. d. BPDPKS Berperan sebagai pihak pemberi bantuan dana dalam rangka pembuatan unit produksi bensin sawit dari minyak kelapa sawit. Acting as a party providing financial assistance in the context of making a palm oil production unit from palm oil. PT EMI telah melakukan konseptual desain dan pre-Feasibility Study pada tahun 2019 dimana menunjukkan keekonomian feasible untuk pabrik Bio-energi Terdesentralisasi dengan kapasitas 8 ton/hari umpan minyak kelapa sawit. Adapun desain dan pembangunan pilot plant kapasitas sekitar langkah awal dalam 1000 eskalasi skala laboratorium menjadi kapasitas pabrik terdesentralisasi (8 ton/hari) agar mendapatkan gambaran parameter operasi proses dan utilitas yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penyelesaian desain untuk pilot plant bio-energi sawit dengan kapasitas sekitar 1000 liter/hari merupakan fokus dari aktivitas ini. liter/hari merupakan PT EMI has carried out conceptual design and pre- Feasibility Study in 2019 which shows the economical feasibility of a Decentralized Bio-energy factory with a capacity of 8 tonnes/day of palm oil feed. The design and construction of a pilot plant with a capacity of around 1000 liters/day is the first step in the laboratory scale escalation to a decentralized factory capacity (8 tons/day) to obtain an overview of the required process and utility operation parameters. In this regard, the completion of the design for a palm bio-energy pilot plant with a capacity of around 1000 liters/day is the focus of this activity. 230
2. Kolaborasi Energy and Environmental 2. Collaboration on Energy and Environmental Conservation Sejalan dengan Visi PT EMI (Persero) yaitu menjadi mitra dalam Program pemerintah Konservasi Energi dan Lingkungan untuk Mewujudkan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan (Sustainable Indonesia), salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui implementasi konservasi air pada limbah pabrik dengan basis konservasi energi melalui pengembangan teknologi yang proven dan inovatif. strategis Conservation In line with the vision of PT EMI (Persero), which is to become a strategic partner of the government in the Energy and Environment Conservation Program to Achieve Sustainable Indonesia Development (Sustainable Indonesia), one of the steps taken is through the implementation of water conservation in factory waste based on energy conservation through the development of technology proven and innovative. Dalam pengembangan dan pengimplementasian teknologi konservasi air khususnya limbah industri, diharapkan terdapat efek positif yang akan dirasakan oleh industri baja, logam dan manufaktur. Dengan pemberdayaan sumber daya dalam negeri, diharapkan teknologi pengolahan limbah industri yang dikembangkan oleh PT EMI (Persero) memiliki TKDN yang tinggi yang berdampak positif secara langsung terhadap kegiatan perekonomian negeri. industri-industri pendukung seperti In developing and implementing water conservation technology, especially industrial waste, it is hoped that there will be a positive effect on supporting industries such as the steel, metal, and manufacturing industries. By empowering domestic resources, it is hoped that the industrial waste processing technology developed by PT EMI (Persero) has a high TKDN which has a direct positive impact on the country's economic activities. Beberapa pihak pihak yang berpotensi terlibat dalam mendukung pengembangan teknologi konservasi air diantaranya adalah PT Krakatau Steel (Persero) dalam penyediaan pipa dan baja, PT Boma Bisma Indra (Persero) dalam penyediaan tangki dan vessel dan manufaktur-manufaktur lokal dalam pembuatan peralatan lainnya. Several parties that have the potential to be involved in supporting the development of water conservation technology include PT Krakatau Steel (Persero) in the supply of pipes and steel, PT Boma Bisma Indra (Persero) in the provision of tanks and vessels, and local manufacturers in the manufacture of other equipment. Selain itu, teknologi konservasi air dikembangkan oleh PT EMI (Persero) dapat mendukung kontraktor- kontraktor lokal seperti PT Rekayasa Industri dalam penyediaan paket pengolahan limbah cair industri di proyek pembangunan pabrik pengolahan minyak dan gas bumi serta petrokimia dalam negeri. Lebih lanjut, PT EMI (Persero) memiliki potensi kerja sama dengan perusahaan pemilik pabrik pengolahan minyak dan gas dan petrochemical seperti PT Pertamina Ep Cepu, PT Pertamina Kilang dalam mengolah limbah cair di pabrik. Besides, the water conservation technology developed by PT EMI (Persero) can support local contractors such as PT Rekayasa Industri in the provision of industrial liquid waste treatment packages in the construction of domestic oil and gas and petrochemical processing plants. Furthermore, PT EMI (Persero) has the potential to collaborate with companies that own oil and gas and petrochemical processing plants such as PT Pertamina Ep Cepu, PT Pertamina Kilang in processing liquid waste in factories. 3. Kolaborasi Pemanfaatan Biomass untuk UMKM 3. Collaboration of Biomass Utilization for MSMEs dan Rumah Tangga Program Pemanfaatan Biomass untuk UMKM dan Rumah Tangga adalah upaya penyediaan EBT dari sumber setempat baik berbasis limbah biomassa (jerami dan sekam padi, gergajen, dan lainnya) maupun biomass plantation (kaliandra, gamal, dan lainnya). Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan enegi di sektor pengolahan pangan UMKM dan Rumah Tangga serta mini PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) dengan sistem produksi terdesentralisasi (skala kecil dan menyebar sesuai klaster pengguna). lainnya and Households The Biomass Utilization Program for MSMEs and Households is an effort to provide EBT from local sources both based on biomass waste (straw and rice husks, gergajen, and others) and other biomass plantations (calliandra, gamal, and others). This is done to increase energy independence and security, especially to fulfill energy needs in the food processing sector for MSMEs and households as well as mini PLTBm (Biomass Power Plants) with a decentralized production system (small scale and spread according to user clusters). 231
Saat ini PT EMI (Persero) telah melaksanakan rintisan program Multiple Hearth Furnace Oven (MHFO) ke beberapa daerah. Adapun Roadmap program MHFO adalah sebagai berikut : Currently PT EMI (Persero) has implemented the Multiple Hearth Furnace Oven (MHFO) program in several regions. The Roadmap for the MHFO program is as follows: 2020 2021 2022 2023 2024 Kajian dan Pilot Project Project Study and Pilot Implementasi Tahap I Stage I Implementation Implementasi Tahap II Stage II Implementation Implementasi Tahap III Stage III Implementation Pre Studi untuk Pilot Project : 1 Penambahan Program Penambahan Program Penambahan Program bulan Pilot Project : penetrasi 1.500 Rumah Tangga di : 6 daerah. Durasi: 4 Bulan Upscaling Implementasi Program Diversifikasi Wood Pellet menjadi 7.500 Rumah Tangga, termasuk kajian pembangunan pabrik Wood Pellet. Durasi : 6 Bulan Biaya Investasi yang dibutuhkan: Rp7.000.895.000,- Pre Study for Pilot Project: 1 month Diversifikasi Wood Pellet menjadi 100.000 Rumah Tangga. Durasi: 11 bulan Biaya investasi yang dibutuhkan Rp30.820.950.000,- Pembangunan 5 pabrik Produksi Wood Pellet untuk keperluan domestik di 4 lokasi (Purworejo, Merauke). Durasi: 15 bulan The addition of the Wood Pellet Diversification Program to 100,000 households. Duration: 11 months The addition of the Wood Pellet Diversification Program to 100,000 households. Duration: 11 months Diversifikasi Wood Pellet menjadi 715.000 Rumah Tangga. Durasi: 11 bulan Biaya Investasi yang dibutuhkan The addition of the Wood Pellet Diversification Program to 715,000 households. Duration: 11 months The investment cost required: Diversifikasi Wood Pellet menjadi 6.800.000 Rumah Tangga di tahun 2024 Biaya Investasi yang dibutuhkan: Rp2.030.087.872.088 Biaya Investasi yang dibutuhkan: Rp2.030.087.872.088 The addition of the Wood Pellet Diversification Program to 6,800,000 households in 2024 • The investment costs required: Rp2,030,087,872,088,-. Pilot Project: penetration of 1,500 households in: 6 areas. Duration: 4 months Upscaling the implementation of the Wood Pellet Diversification Program to 7,500 households, including a study on the construction of a Wood Pellet factory. Duration: 6 months The investment cost required is Rp30,820,950,000,- Construction of 5 Wood Pellet Production factories for domestic use in 4 locations (Purworejo, Merauke). Duration: 15 months The investment costs required: • Rp7,000,895,000,-. Setelah program MHFO selesai, PT EMI (Persero) telah memiliki program lanjutan yaitu Program Pemanfaatan Wood Pellet untuk Pasar Domestik yang akan difokuskan pada pengembangan energi terbarukan pada sektor Industri Kecil dan Menengah. Program ini akan dilaksanakan melalui kerjasama antara PT EMI (Persero) dan beberapa mitra strategis seperti Perum Perhutani sebagai pemasok tanaman energi yang kemudian dapat diolah dan dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar biomassa dalam bentuk Wood Pellet. Program ini juga didasari pada keberhasilan PT EMI (Persero) dan PT GMS dalam program konversi penggunaan LPG non-subsidi menjadi wood pellet pada industri pengeringan gabah di Karawang dan Subang, Jawa Barat. After the MHFO program was completed, PT EMI (Persero) had an advanced program, namely the Wood Pellet Utilization Program for the Domestic Market which would focus on developing renewable energy in the Small and Medium Industry sector. This program will be implemented through a collaboration between PT EMI (Persero) and several strategic partners such as Perum Perhutani as a supplier of energy plants which can then be processed and used to become biomass fuel in the form of Wood Pellets. This program is also based on the success of PT EMI (Persero) and PT GMS in a program of converting the use of non-subsidized LPG into wood pellets in the grain drying industry in Karawang and Subang, West Java. 232
Holding BUMN SOEs Holding Dalam mengemban dua mandat sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN harus memiliki struktur korporasi yang kuat, lincah dan transparan dan memiliki tenaga yang besar. Tingkat persaingan bisnis global mendorong korporasi harus saling berkonsolidasi dalam berbagai format seperti membentuk holding, merger atau akuisisi. Untuk itu, Kementerian BUMN mengambil langkah strtegis dengan menginisiasi pembentukan Holding BUMN, agar perusahaanBUMN tetap kuat dan mampu memenangkan usaha dalam persaingan baik lokal, regional maupun global. In carrying out the two mandates as stipulated in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, SOEs must have a strong, agile, and transparent corporate structure and have a large force. The level of global business competition encourages corporations to consolidate each other in various formats such as forming a holding, merger, or acquisition. To that end, the Ministry of SOEs is taking strategic steps by initiating the formation of SOEs Holding, so that SOEs companies remain strong and able to win businesses in competition both locally, regionally, and globally. BUMN yang ditunjuk sebagai induk holding merupakan BUMN yang dimiliki 100 persen oleh Pemerintah untuk menghindari terjadinya dilusi dan BUMN yang memegang peranan penting secara sektoral atau berdasarkan UU harus tetap mejadi BUMN atau kemudiahan dalam menjadi induk holding. Holding dilakukan dalam bentuk Inbreng atas saham BUMN ke dalam suatu BUMN (penerbitan saham baru) dan diberikannya saham Dwiwarna di BUMN yang di-inbreng-kan. SOEs that are appointed as holding is SOEs owned 100 percent by the Government to avoid dilution and SOEs which plays an important role in sectoral or by law must remain SOEs or then become the holding. Holding is carried out in the form of Inbreng of SOEs shares into a SOEs (issuance of new shares) and the issuance of Dwiwarna shares in the inbred SOEs. Dalam roadmap BUMN 2015-2019 telah disusun 4 (empat) pilar yang menuju pada tujuan BUMN yaitu Agen Pembangunan dan Penciptaan Nilai. Keempat pilar tersebut adalah sinergi antar BUMN, hilirisasi dan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu serta kemandirian keuangan dan penciptaan nilai. Pembentukan holding BUMN sektoral merupakan tingkatan tertinggi dari bentuk sinergi antar BUMN yakni konsolidasi. In the 2015-2019 SOEs roadmap, 4 (four) pillars that lead to SOEs goals, namely the Development and Value Creation Agency. The four pillars are the synergy between SOEs, downstreaming, and local content, integrated regional economic development, and financial independence and value creation. The formation of a sectoral SOEs holding is the highest level of synergy between SOEs, namely consolidation. Proses pembentukan holding BUMN sektoral tersebut dilakukan melalui skema pengalihan kepemilikan saham negara pada beberapa BUMN menjadi penyertaan Negara kepada BUMN yang diputuskan sebagai induk holding BUMN. Latar belakang pembentukan holding BUMN sektoral adalah: 1. Rightsizing BUMN yang dilakukan dengan pendekatan The process of forming sectoral SOEs holding is carried out through a scheme of transferring state share ownership in several SOEs into state participation in SOEs which are decided as the holding of SOEs holding. The background for the formation of sectoral SOEs holding are: 1. Rightsizing SOEs, which is carried out with a sectoral sinergi secara sektoral dan terintegrasi and integrated synergy approach 2. Rencana transformasi BUMN sebagai agen 2. Plans for the transformation of SOEs as agents of pembangunan nasional 3. Meningkatkan competitiveness value dari BUMN untuk 3. dapat bersaing di pasar global national development Increase the competitiveness value of SOEs to be able to compete in the global market 4. Rencana akselerasi pertumbuhan dan pengembangan 4. Plans for accelerated growth and development of BUMN melalui inorganic growth SOEs through inorganic growth Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Sebagaimana tercantum dalam UU BUMN No. 19 Tahun 2003 Pasal 73, salah satu ruang Restructuring in the context of restructuring SOEs, which is one of the strategic steps to improve the company's internal conditions to improve performance and increase company value. As stated in the SOEs Law no. 19 of 2003 Article 73, one of the scopes of restructuring is sectoral restructuring, namely is an effort made 234
lingkup restrukturisasi adalah restrukturisasi sektoral, yaitu restrukturisasi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan perundang- undangan. restructuring whose implementation is following sector policies and/or statutory provisions. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui program holding/ klaster. Tujuan restukturisasi adalah: 1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; 2. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak Implementation can be done through a holding/cluster program. The objectives of the restructuring are: 1. 2. Providing benefits in the form of dividends and taxes Improve company performance and value; kepada negara; to the state; 3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang 3. Producing products and services at competitive prices kompetitif kepada konsumen; dan 4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi. to consumers; and 4. Facilitate the implementation of privatization. Di tahun 2019 Kementerian BUMN memutuskan untuk membentuk Holding BUMN Farmasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk membantu Pemerintah menghadapi tantangan sektor Kesehatan pada umumnya dan Industri Farmasi pada khususnya. Dengan PT Bio Farma (Persero) sebagai induk holding serta PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk sebagai anggota holding, diharapkan dapat membantu merealisasikan aspirasi dan target pemerintah untuk mewujudkan kemandirian, ketersediaan, kualitas, keterjangkauan, skala dan sinergi di tengah keterbatasan BUMN Industri Farmasi atas kemampuannya untuk menyediakan akses produk farmasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat karena tingginya biaya supply chain dan tingkat ketergantungan terhadap impor untuk finished product dan API masih sangat tinggi. In 2019 the Ministry of SOEs decided to form a SOEs Pharmacy Holding which has a very important role to help the Government face the challenges of the Health sector in general and the Pharmaceutical Industry in particular. With PT Bio Farma (Persero) as the holding company and PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma Tbk as holding members, it is hoped that it can help realize the aspirations and targets of the government to realize independence, availability, quality, affordability, scale, and synergy amidst the limitations of SOEs Pharmaceutical Industry. for its ability to provide affordable access to pharmaceutical products for all levels of society due to high supply chain costs and the level of dependence on imports for finished products and APIs is still very high. Holding BUMN Farmasi memiliki 7 area utama untuk mendorong penciptaan nilai atau value driver yang mencakup: (i) peningkatan dominasi produk dalam area fokus, (ii) maksimalisasi efisiensi dan produktivitas, (iii) penguatan rantai nilai secara keseluruhan, (iv) mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan eskpor, (v) mengembangkan inovasi melalui riset dan pengembangan, (vi) menciptakan sinergi dengan ekosistem sektor kesehatan nasional, serta (vii) diversifikasi produk dan jasa ke segmen lifestyle. Tujuh value driver tersebut diproyeksikan akan menghasilkan nilai tambahan bersih sebesar Rp10,1 triliun selama tahun 2019-2023 yang bersumber dari potensi peningkatan pendapatan dan potensi penghematan biaya. Selain tambahan nilai dari value driver, pembentukan Holding BUMN Farmasi juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah melalui potensi tambahan dividen dan pajak bagi Negara yang diproyeksikan masing-masing sebesar Rp1,5 triliun dan Rp2,6 triliun selama tahun 2019-2023. Holding SOEs Pharmaceuticals has 7 main areas to encourage value creation or value drivers which include: (i) increasing dominance of products in focus areas, (ii) maximizing efficiency and productivity, (iii) strengthening the overall value chain, (iv) reducing dependence on imports and increasing exports, (v) developing innovation through (vi) creating synergies with the national health sector ecosystem, and (vii) diversifying products and services into the lifestyle segment. The seven value drivers are projected to generate a net added value of Rp10.1 trillion during 2019-2023, which comes from the potential for increased revenue and potential cost savings. In addition to the added value of the value driver, the formation of the SOEs Pharmacy Holding also has the potential to increase Government revenue through the potential for additional dividends and taxes for the State which are projected to be Rp1.5 trillion and Rp2.6 trillion respectively during 2019-2023. research and development, Pembentukan Holding BUMN Farmasi akan memberikan manfaat kepada Pemerintah, yaitu diharapkan mampu menjawab tantangan Industri Farmasi dalam bentuk: The formation of the SOEs Pharmacy Holding will provide benefits to the Government, which is expected to be able to answer the challenges of the Pharmaceutical Industry in the form of: 235
1. Meningkatkan dominasi produk di area fokus untuk 1. melayani masyarakat secara lebih luas; 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk 2. mendorong keterjangkauan dan akses; Increase the dominance of products in focus areas to serve the wider community; Increase efficiency and productivity to promote affordability and access; 3. Mengelola rantai nilai secara keseluruhan untuk 3. Manage the whole value chain to ensure the availability memastikan ketersediaan produk dan layanan; of products and services; 4. Membangun dengan mengurangi ketergantungan impor dan mendorong ekspor untuk meningkatkan laba; kemandirian 4. Build self-reliance by reducing dependence on imports and encouraging exports to increase profits; 5. Membangun keunggulan kompetitif melalui riset dan pengembangan (R&D) untuk menyediakan produk dengan kualitas tinggi; sinergi antar perusahaan untuk memperkuat ekosistem sector kesehatan nasional; dan 7. Mengembangkan bisnis ke segmen lifestyle untuk 6. Menciptakan 5. Building a competitive advantage through research and development (R&D) to provide high-quality products; 6. Creating synergies between companies to strengthen the national health sector ecosystem; and 7. Expanding business into the lifestyle segment to memperluas penawaran produk dan layanan. expand product and service offerings. Terobosan Program Pendanaan BUMN SOEs Funding Program Breakthrough Kementerian BUMN melaksanakan Program Pendanaan BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah yang Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau PT lainnya, dan dikelola secara korporasi. PMN ke dalam BUMN dan PT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan/ atau sumber dana lainnya The Ministry of SOEs implements the SOEs Funding Program through State Capital Participation (PMN) which is one form of government support where State Capital Participation is the separation of State assets from the State Budget or the determination of company reserves or other sources to be used as capital for other SOEs and/ or PT, and managed corporately. PMN into SOEs and PT is sourced from the State Budget (APBN), capitalization of reserves, and/or other sources of funds. Berpangkal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan kemudian melimpahkan kembali wewenangnya dalam hal pemilikan dan pengelolaan sebagian kekayaan negara dipisahkan kepada Menteri Negara BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan kepada Menteri Negara BUMN. Starting from Law Number 17 of 2003 concerning State Finance which states that the President as the holder of state financial management power gives power to the Minister of Finance as the fiscal manager in ownership of separated state assets. The Minister of Finance then in terms of ownership and delegated his authority management of a portion of state assets to be separated to the State Minister for SOEs through Government Regulation Number 41 of 2003 concerning Delegation of the Position, Duties, and Authority of the Minister of Finance to Persero, Perum, and Perjan to the State Minister for SOEs. 236
Namun, ada beberapa kewenangan Menteri Keuangan yang tidak dilimpahkan kepada Menteri BUMN, yaitu terkait penatausahaan dan pengusulan PMN serta pendirian Persero dan Perum. Kemudian berdasarkan pasal 1082 dan 1083 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu tugas dan fungsi Dirjen Kekayaan Negara c.q Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Dit. KND) ialah pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara. However, there are several powers of the Minister of Finance that have not been delegated to the Minister of SOEs, namely related to the administration and proposal of PMN and the establishment of Persero and Perum. Then based on articles 1082 and 1083 of the Minister of Finance Regulation Number 184 of 2010 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance, one of the duties and functions of the Director- General of State Assets c.q the Directorate of Separated State Assets (Dit. KND) is the establishment and proposal of state capital participation. Penyertaan Modal Negara diatur dalam Undang - Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam pasal 1 angka 10 yang menyebutkan pengertian Kekayaan Negara Dispisahkan yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara (PMN) pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Pelaksanaan PMN diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). State Equity Participation is regulated in Law number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), in article 1 point 10 which states the definition of disparate State assets, namely state assets originating from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to be used as capital participation. state (PMN) in Persero and/or Perum and other limited liability companies. PMN implementation is regulated in article 1 of Government Regulation (PP) number 44 of 2005 as amended by PP number 72 of 2016 concerning Procedures for State Capital Participation in SOEs and Limited Liability Companies (PT). Disebutkan dalam PP dimaksud bahwa PMN merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Dimana pemberian PMN kepada BUMN adalah dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau PT. It is stated in the PP referred to that PMN is the separation of state assets from the State Budget and Revenue or the determination of company reserves or other sources to be used as capital for SOEs and/or other Limited Liability Companies, and managed as a corporation. Where the provision of PMN to SOEs is to improve the capital structure and/or increase the business capacity of SOEs or PT. Bentuk penambahan PMN dimaksud dapat berupa tunai/ dana segar dari APBN, atau non tunai dalam bentuk aset/ barang milik negara maupun dari hasil konversi piutang negara. Dimana secara administrasi penambahan PMN tersebut ditetapkan dalam suatu perturan pemerintah. Status PMN yang telah diberikan kepada BUMN secara tegas disebutkan dalam PP 72 Tahun 2016 pada pasal 2 ayat 3 dan 4, bahwa kekayaan negara yang telah dijadikan PMN pada BUMN atau PT bertransformasi menjadi saham/ modal pada BUMN atau PT tersebut yang kemudian dicatat sebagai kekayaan BUMN atau PT bersangkutan. Namun demikian hal tersebut tetap memiliki hubungan dengan negara karena status negara sebagai pemegang saham / pemilik modal pada BUMN atau PT. The form of additional PMN can be in the form of cash/ fresh funds from the State Budget or non-cash in the form of state-owned assets/goods or from the conversion of state receivables. Where administratively the addition of PMN is stipulated in government regulation. The PMN states that have been given to SOEs is expressly stated in PP 72 of 2016 in article 2 paragraphs 3 and 4, those state assets that have been made PMN in SOEs or PT are transformed into shares/capital in SOEs or PT which are then recorded as SOEs assets or PT. However, this still has a relationship with the state because of the country's status as a shareholder/owner of capital in SOEs or PT. 237
Pemberian PMN kepada BUMN dinilai lebih efektif dan efisien dalam hal mendorong terjadinya multiplier effect dibandingkan dengan mekanisme belanja, dimana dana PMN yang dikelola oleh BUMN diharapkan meningkatkan capital expenditure (capex) lebih besar melalui leverage. Kebijakan penambahan PMN diberikan dalam bentuk tunai dan non tunai. Pemberian PMN tunai kepada BUMN pada tahun 2019 diberikan secara selektif dan cermat dengan harapan dapat mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkan. PMN Non-Tunai yang merupakan konversi piutang pemerintah kepada BUMN. Pemberian PMN tunai di Tahun 2019, dibeerikan kepada 2 BUMN dengan nilai total Rp17 triliun. The provision of PMN to SOEs is considered more effective and efficient in terms of encouraging a multiplier effect compared to the spending mechanism, where PMN funds managed by SOEs are expected to increase capital expenditure (capex) more through leverage. Additional PMN policy is given in cash and non-cash. The provision of PMN cash to SOEs in 2019 is given selectively and carefully with the hope of being able to realize the stated goals. PMN Non-Cash, which is a conversion of government receivables to SOEs. The provision of cash PMN in 2019 was given to 2 SOEs with a total value of Rp17 trillion. Penambahan PMN non tunai berasal dari restrukturasi 2 (dua) sumber berikut: 1. Barang milik negara berupa bantuan pemerintah (BPYBDS) yang belum ditetapkan yakni asset Kementerian/Lembaga yang telah diserahterimaoperasionalkan kepada BUMN guna menunjang fungsi Kementerian/Lembaga bersangkutan. Sejak Tahun 2015 telah ditetapkan BPYBDS tersebut menjadi tambahan PMN kepada 13 BUMN dengan total nilai Rp50.353 miliar. statusnya tugas The additional non-cash PMN comes from the restructuring of the following 2 (two) sources: 1. State-owned goods in the form of government assistance whose status has not been determined (BPYBDS), namely assets of Ministries/Institutions that have been transferred to SOEs to support the duties of the functions of the Ministries/Institutions concerned. Since 2015, the BPYBDS has been determined to be an additional PMN for 13 SOEs with a total value of Rp50,353 billion. 2. Konversi piutang negara yang berasal dari subsidiary loan agreement (SLA) dan rekening dana investasi (RDI). Salah satu bentuk penyelesaian atas pinjaman SLA/RDI pada BUMN adalah dengan melakukan konversi menjadi tambahan PMN pada BUMN bersangkutan. 2. Conversion of state receivables from subsidiary loan agreements (SLA) and investment fund accounts (RDI). One form of settlement of SLA/RDI loans to SOEs is by converting them to additional PMN at the SOEs concerned. PMN Tunai Tahun Anggaran 2019 PMN Tunai Tahun Anggaran 2019 dialokasikan kepada 2 (dua) BUMN yakni PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp10.500 miliar dan PT PLN (Persero) sebesar Rp6.500 miliar untuk mendukung Program Pembangunan Infrastuktur Jalan Tol Trans Sumatera dan Program Pembangunan Infrastuktur Ketenagalistrikan. PMN Cash for Fiscal Year 2019 PMN Cash for Fiscal Year 2019 is allocated to 2 (two) SOEs, namely PT Hutama Karya (Persero) amounting to Rp10,500 billion and PT PLN (Persero) Rp6,500 billion to support the Trans Sumatra Toll Road Infrastructure Development Program and the Electricity Infrastructure Development Program. No. Agenda Prioritas Nasional National Priority Agenda BUMN SOEs Peraturan Pemerintah Government Regulations 1. Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera Trans Sumatra Toll Road Infrastructure Development Program PT Hutama Karya (Persero) PP No. 61 Tahun 2019 Government Regulations Number 61 of 2019 2. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Electricity Infrastructure Development Program PT PLN (Persero) PP NO. 51 Tahun 2019 Government Regulations Number 51 of 2019 238
Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) Salah satu pemberian PMN Non-Tunai yang dilakukan adalah melalui konversi atas aset Barang Milik Negara yang diserahkan kepada BUMN untuk dioperasionalkan atau dikenal dengan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang didanai oleh Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) dimana telah diserahterimakan kepada BUMN untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN tetapi belum ada penetapan status dari proyek Pemerintah tersebut kepada BUMN. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) One of the non-cash PMN grants that is made is through the conversion of State Property assets that are handed over to SOEs to be operationalized or known as Government Assistance with Undetermined Status (BPYBDS). Government Assistance that has not been Determined Status (BPYBDS) is Government assistance in the form of State Property which is funded by the State Budget (APBN) which has been handed over to SOEs to support SOEs operational activities and is recorded in the SOEs balance sheet but there is no determination of the status of the project. The government to SOEs. Konversi BPYBDS menjadi PMN Periode Tahun 2019 Conversion of BPYBDS to PMN for the Period of 2019 BUMN SOEs PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PP No. 10 Tahun 2019/ PP No. 10 of 2019 Nilai (Rp. Miliar)/ Value (Rp. Billion) 527,13 Jumlah/ Total 527,13 Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub Loan Agreement (SLA) Bentuk pemberian PMN Non-Tunai yang dapat dilakukan lainnya adalah melalui konversi atas utang Rekening Dana Investasi (RDI) atau Subsidiary Loan Agreement (SLA). Rekening Dana Investasi (RDI) atau Subsidiary Loan Agreement (SLA) merupakan bentuk Investasi Pemerintah pada BUMN dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya. Investasi Pemerintah Diharapkan dengan pemberian tersebut memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Untuk menyelesaikan utang RDI/SLA, optimalisasi penyelesaian atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pemberian pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan Terbatas Terbatas/Badan Hukum Lainnya salah satunya adalah melalui mekanisme konversi utang menjadi Tambahan Penyertaan Modal Negara. Investment Fund Account (RDI) / Sub Loan Agreement (SLA) Another form of Non-Cash PMN that can be done is through the conversion of an Investment Fund Account (RDI) debt or a Subsidiary Loan Agreement (SLA). The Investment Fund Account (RDI) or Subsidiary Loan Agreement (SLA) is a form of Government Investment in SOEs with the right to get a return in the form of loan principal, interest, and/or other fees. It is hoped that the provision of this Government Investment will have economic, social, and/ or other benefits. To settle RDI/SLA debts, optimization of settlement or restructuring of debtor liabilities can be carried out under the Regulation of the Minister of Finance Number 13/PMK.05/2016 concerning Procedures for Optimizing Settlement of State Receivables Sourced from Providing Foreign Loans and Investment Fund Accounts in SOEs/Companies Limited Limited Liability/Other Legal Entities, one of which is through the mechanism of debt conversion to Additional State Equity Participation. 239
Program Dukungan Layanan Hukum Legal Service Support Program Melalui Omnibus Cipta Lapangan Kerja, Kementerian BUMN mengusulkan beberapa perubahan aturan/ketentuan guna mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan. Through the Omnibus Cipta Lapangan Kerja, the Ministry of SOEs has proposed several changes in rules/regulations to optimize the role of SOEs as agents of development. 240
07 241
Program Dukungan Layanan Hukum Legal Service Support Program lembaga yang patuh terhadap hukum dan Sebagai perundang-undangan Kementerian BUMN memiliki Biro Hukum yang tugas dan fungsinya sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (PER- 10/2015). Biro Hukum merupakan Unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Kementerian BUMN dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN. yang berlaku, As an institution that complies with applicable laws and regulations, the Ministry of SOE has a Legal Bureau whose duties and functions are as outlined in the Minister of SOE Regulation Number PER-10/MBU/07/2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of State- Owned Enterprises (PER -10/2015). The Legal Bureau is an Echelon II Unit under the Secretariat of the Ministry of SOE and has the task of carrying out the preparation of coordination and drafting of Legislative Regulations, as well as the implementation of internal legal advocacy of the Ministry of SOE. Struktur organisasi Biro Hukum Kementerian BUMN Struktur organisasi Biro Hukum Kementerian BUMN berdasarkan PER-10/2015 adalah sebagai berikut: The organizational structure of the Legal Bureau of the Ministry of SOE The organizational structure of the Legal Bureau of the Ministry of SOEs based on PER-10/2015 is as follows: Kepala Biro Hukum Head of Law Bureau Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Head of Legislation Section Kepala Bagian Bantuan Hukum Head of Legal Aid Section Kepala Sub-bagian Peraturan Perundang- undangan I Head of Legislation Subsection I Kepala Sub-bagian Peraturan Perundang- undangan II Head of Legislation Subsection II Kepala Sub-bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Head of Legal Documentation and Information Network Subsection Kepala Sub-bagian Bantuan Hukum I Head of Legal Aid Subsection I Kepala Sub-bagian Bantuan Hukum II Head of Legal Aid Subsection II Analisis Hukum Legal Analyzer Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan koordinasi penyusunan peraturan In carrying out these duties, the Legal Bureau carries out functions: 1. Preparation of coordination for the preparation of perundang-undangan; statutory regulations; 2. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sosialisasi 2. Preparing the coordination of the implementation of peraturan perundang-undangan; the socialization of statutory regulations; 3. Penyiapan koordinasi pengkajian dan penyiapan evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan; 3. Preparation of study coordination and preparation of evaluation and synchronization of statutory regulations; 242
4. Penyiapan koordinasi penyusunan perjanjian, Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Keputusan Menteri BUMN (Kepmen BUMN) yang tidak terkait dengan aksi korporasi; 4. Preparation of coordination for drafting agreements, Memorandum of Understanding (MoU) and the like involving the Ministry of SOEs as a party, as well as a Decree of the Minister of SOEs (Kepmen BUMN) that is not related to corporate action; 5. Penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion (LO) dan/atau keterangan ahli terkait tugas pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN; 5. Preparation of legal opinions/Legal Opinion (LO) and/ or expert statements related to general government tasks within the Ministry of SOEs; 6. Memberikan konsultasi kepada internal Kementerian BUMN terkait tugas penyelenggaraan pemerintahan umum; 6. Provide consultation to the internal Ministry of SOEs regarding the task of administering general government; 7. Penyiapan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi hukum Kementerian dokumentasi dan BUMN; dan 8. Penyiapan dan pemberian bantuan hukum. 7. Preparing the coordination of the implementation of the management of legal documentation and information of the Ministry of SOEs; and 8. Preparation and provision of legal assistance. Biro Hukum terdiri dari 2 (dua) bagian dengan tugas pokok sebagai berikut: 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan (PUU) The Legal Bureau consists of 2 (two) sections with the following main tasks: 1. Part of Legislation (PUU) Bagian PUU mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan, koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengkajian, evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, informasi dan dokumentasi hukum, pengelolaan penyusunan perjanjian, Nota Kesepahaman/MoU dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Kepmen BUMN yang tidak terkait dengan aksi korporasi, penyusunan pendapat hukum/ Legal Opinion dan/atau keterangan ahli terkait tugas pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN, serta pemberian konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain terkait tugas penyelenggaraan pemerintahan umum. The PUU section has the task of preparing materials for the coordination of the preparation of statutory regulations, coordinating and implementing the dissemination of statutory regulations, reviewing, evaluating and synchronizing statutory regulations, information and documentation, managing drafting agreements, Memorandum of Understanding/ MoU and the like involving the Ministry. SOEs as a party, as well as the Ministerial Decree of SOEs that is not related to corporate action, preparation of legal opinions/legal opinions and/or expert statements regarding general government tasks within the Ministry of SOEs, as well as providing consultation to internal SOEs Ministry or other parties related to the task of administering general government. legal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bagian PUU menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; koordinasi penyusunan b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan; In carrying out the tasks as mentioned above, the PUU Section carries out functions: a. Preparation of materials for the coordination of the preparation of statutory regulations; materials coordination b. Preparing and implementing the socialization of statutory regulations; c. Penyiapan koordinasi pengkajian dan penyiapan bahan evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan; c. Preparation of study coordination and preparation of evaluation materials and synchronization of statutory regulations; d. Penyiapan penyusunan perjanjian, Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Kepmen BUMN yang tidak terkait dengan aksi korporasi; bahan koordinasi d. Preparation of materials for the coordination of agreement preparation, Memorandum of Understanding (MoU) and the like involving the Ministry of SOEs as a party, as well as the Ministerial Decree of SOEs that is not related to corporate action; 243
e. Penyiapan koordinasi penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion dan/atau keterangan ahli; e. Preparing coordination for the preparation of legal opinions/Legal Opinions and/or expert statements; f. Penyiapan koordinasi pemberian konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain terkait tugas penyelenggaraan pemerintahan umum; dan g. Penyiapan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian BUMN terkait tugas pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN; bahan f. Preparation of coordination for the provision of consultations to the internal Ministry of SOEs or other parties related to the task of administering general government; and g. Preparing materials for the coordination of implementation of the management of the documentation and legal information of the Ministry of SOEs related to general government tasks within the Ministry of SOEs; 2. Bagian Bantuan Hukum (Bankum) 2. Legal Aid Section (Bankum) Bagian Bankum mempunyai tugas penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion, pendampingan hukum serta pemberian konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain dan bantuan hukum di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bagian Bankum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan The Bankum division has the task of drafting a legal opinion/Legal Opinion, legal assistance and providing consultation to the internal Ministry of SOEs or other parties and legal assistance within the Ministry of SOEs. In carrying out the tasks as mentioned above, the Bankum Division carries out the following functions: koordinasi penyusunan bahan a. Preparing coordination for the preparation of pemberian bantuan hukum; materials for the provision of legal aid; b. Penyiapan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit- unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa; b. Preparing the coordination of the implementation of the provision of legal aid to the Minister of SOEs and units of the Ministry of SOEs, including proceedings at all types and levels of the judiciary and/or dispute resolution processes; c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/ pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan; dan c. Preparing the coordination of the implementation of the provision of legal aid in the form of assistance to former SOEs Minister and former SOEs Ministry officials/employees who have been asked for information by law enforcement officials relating to their positions; and d. Penyiapan koordinasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait BUMN dan/atau Kementerian BUMN. d. Preparation of coordination for the provision of expert testimony and/or expert witnesses requested by litigants related to SOEs and/or the Ministry of SOEs. Mandat dan Peran Strategis Biro Hukum Mandat kepada Biro Hukum di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Mandate and Strategic Role of the Legal Bureau The mandate to the Legal Bureau is based on statutory regulations, as follows: 1. Presidential Regulation Number 41 of 2015 concerning the Ministry of State-Owned Enterprises as amended by Presidential Regulation Number 41 of 2017 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 41 of 2015 concerning the Ministry of State- Owned Enterprises. 244
2. PER-10/2015, khususnya dalam Pasal 24 diatur bahwa Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN. 2. PER-10/2015, especially in Article 24 stipulates that the Legal Bureau has the task of carrying out the preparation of coordination and drafting of laws and regulations as well as the implementation of internal legal advocacy of the Ministry of SOEs. 3. Peraturan Nomor PER-01/ MBU/04/2016 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian BUMN, dimana sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 25 diatur bahwa koordinasi pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Kementerian BUMN dilaksanakan oleh Biro Hukum Kementerian BUMN. Menteri BUMN 3. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/ MBU/04/2016 concerning Legal Aid in the Ministry of SOEs, where according to the provisions of Article 10 and Article 25 it is stipulated that the coordination of the implementation of legal aid within the Ministry of SOEs is carried out by the Legal Bureau of the Ministry of SOEs. Performance evaluation The achievement of performance targets for the Main Performance Indicators (IKU) of the Legal Bureau of the Ministry of SOEs in 2019 are as follows: 3. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/ MBU/04/2016 concerning Legal Aid in the Ministry of SOEs, where according to the provisions of Article 10 and Article 25 it is stipulated that the coordination of the implementation of legal aid within the Ministry of SOEs is carried out by the Legal Bureau of the Ministry of SOEs. Performance evaluation The achievement of performance targets for the Main Performance Indicators (IKU) of the Legal Bureau of the Ministry of SOEs in 2019 are as follows: No. Indikator Kinerja Performance Indicators Target 2019 Realisasi Realization Capaian 2019 2019 Achievements Capaian 2018 2018 Achievements Capaian 2017 2017 Achievements Capaian 2016 2016 Achievements Capaian 2015 2015 Achievements Sasaran Strategis 1: Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif Strategic Goal 1: Quality and implementable planning and policy formulation Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan tepat waktu Timely submission of Performance Agreements, Budget Plans and Terms of Reference for activities 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan secara tepat waktu merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dapat terlaksana dengan baik. Realisasi Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan tepat waktu sebanyak 100% dari yang ditargetkan. Timely submission of Performance Agreements, Budget Plans and Terms of Reference for activities is an effort to support the implementation of the duties and functions of the Legal Bureau. The realization of the submission of Performance Agreements, Budget Plans and Terms of Reference for activities on time was 100% of the target. Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum secara efektif Strategic Target 2: Implementing effective control, supervision and law enforcement Penanganan perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi Handling cases involving the Ministry of SOEs which is being advocated 100% 100% 100% 100% 100% 100% 129% 1. Dalam melaksanakan program strategis, Bankum Biro Hukum Kementerian BUMN melaksanakan penanganan perkara yang melibatkan Kementerian BUMN. Biro Hukum melakukan penanganan terhadap perkara perdata di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan tingkat peninjauan kembali, serta pada pengadilan tata usaha negara dan juga penanganan pada perkara arbitrase. Dalam penanganan perkara tersebut terdapat 57 tahapan penanganan perkara yaitu 15 perkara di tingkat pertama,12 perkara di tingkat banding, 8 perkara di tingkat kasasi, dan 3 perkara di tingkat peninjauan kembali, 1 perkara di tingkat kasasi PTUN, dan 1 perkara arbitrase . Dari 57 target tahapan penanganan perkara telah terealisasi 57 tahapan perkara sampai dengan bulan Desember sehingga tercapai 100%. In implementing strategic programs, Bankum, Legal Bureau of the Ministry of SOEs carries out case handling involving the Ministry of SOEs. The Legal Bureau handles civil cases at the first level, at the appeal level, at the level of cassation and at the level of review, as well as at the state administrative court and also in the handling of arbitration cases. In the handling of the case, there are 57 stages of case handling, namely 15 cases at the first level, 12 cases at the appeal level, 8 cases at the cassation level, and 3 cases at the case review level, 1 case at the PTUN cassation level, and 1 arbitration case. Of the 57 target stages in case handling, 57 case stages have been realized up to December so that 100% have been achieved. 245
No. Indikator Kinerja Performance Indicators Target 2019 Realisasi Realization Capaian 2019 2019 Achievements Capaian 2018 2018 Achievements Capaian 2017 2017 Achievements Capaian 2016 2016 Achievements Capaian 2015 2015 Achievements Laporan pendampingan kepada Pejabat/Pegawai Kementerian BUMN di hadapan kepolisian/ kejaksaan/pengadilan Assistance reports to Officials/ Employees of the Ministry of SOEs before the police/prosecutors/ courts 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 2 2. Sebagai pelaksanaan salah satu tugas dan fungsinya, Biro Hukum telah melakukan pendampingan baik kepada pejabat dan pegawai Kementerian BUMN dalam menghadapi pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan di hadapan Aparat Penegak Hukum, dan/atau persidangan, baik pidana maupun perdata dihadapan dalam 10 kasus/perkara. Pejabat dan pegawai Kementerian BUMN yang didampingi oleh Biro Hukum selama tahun 2019, adalah dalam status sebagai saksi dan/atau ahli. As the implementation of one of its duties and functions, the Legal Bureau has provided assistance to officials and employees of the Ministry of SOEs in facing examinations, investigations/investigations before Law Enforcement Officials, and/or trials, both criminal and civil before the police/prosecutor/court in 10 case/case. Officials and employees of the Ministry of SOEs who are accompanied by the Legal Bureau during 2019, are in the status of witnesses and/or experts. Penyusunan Materi Bantuan Hukum atas perkara yang melibatkan Menteri BUMN/ BUMN Preparation of Legal Aid Materials for cases involving the Minister of SOEs/SOEs 100% 100% 100 %
3. Penyusunan Materi Bantuan Hukum atas perkara yang melibatkan Menteri BUMN/BUMN pada tahun 2019 direalisasikan dalam bentuk dukungan di luar litigasi atas perkara hukum yang dialami BUMN yaitu sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor S-738/MBU/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Nomor S-739/MBU/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang merupakan dukungan terhadap perkara yang dihadapi oleh PT Perkebunan Nusantara VII di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN. Bbu jo Nomor 9/Pdt.G/2016/ PT.Tjk jo Nomor 2212K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016. Disamping dukungan tersebut, dalam tahun 2019 terdapat pula dukungan atas perkara BUMN yang dilakukan melalui litigasi berupa gugatan perlawanan oleh Menteri BUMN, yang pelaporannya dimasukkan dalam penanganan perkara yang melibatkan Menteri BUMN. Preparation of Legal Aid Materials for cases involving the Minister of SOEs/SOEs in 2019 is realized in the form of support outside of litigation for legal cases experienced by SOEs, namely as referred to in Letter Number S-738/MBU/10/2019 dated October 15 2019 and Letter Number S-739/MBU/10/2019 dated 15 October 2019 which is the support for the case faced by PT Perkebunan Nusantara VII at Blambangan Umpu District Court Number 08/Pdt.G/2014/PN. Bbu jo Number 9/Pdt.G/2016/PT.Tjk jo Number 2212K/Pdt/2016 dated November 14, 2016. In addition to this support, in 2019 there is also support for SOEs cases which were carried out through litigation in the form of a lawsuit by the Minister of SOEs, whose reporting is included in case handling involving the Minister of SOEs. Evaluasi atas penanganan perkara yang melibatkan Kementerian BUMN Evaluation of case handling involving the Ministry of SOEs 100% 100% 100%
4. Evaluasi penanganan perkara yang melibatkan Kementerian BUMN dilakukan melalui penyampaian Nota Dinas kepada Sekretaris Kementerian BUMN mengenai perkara-perkara yang ditangani oleh Biro Hukum, khususnya mengenai perkara-perkara yang strategis atau yang memerlukan arahan/perhatian khusus Sekretaris Kementerian BUMN. Evaluasi penanganan perkara dilakukan secara berkala yaitu Per Triwulan. Evaluasi meliputi tingkat capaian penanganan perkara per tingkat pengadilan. Dalam evaluasi tersebut juga dianalisa perkara-perkara yang memiliki dampak strategis bagi Kementerian BUMN yang kemudian disampaikan melalui Laporan/Nota Dinas kepada pimpinan Di tahun 2019 realisasi evaluasi penangan perkara dapat terpenuhi sesuai target yaitu sebesar 100% Evaluation of case handling involving the Ministry of SOEs is carried out by submitting an Official Note to the Secretary of the Ministry of SOEs regarding cases handled by the Legal Bureau, especially regarding cases that are strategic or that require special direction/attention to the Secretary of the Ministry of SOEs. Evaluation of case handling is carried out regularly, namely per quarter. Evaluation includes the level of achievement in case handling per court level. In this evaluation, cases that have a strategic impact on the Ministry of SOEs are also analyzed which are then submitted through a Service Report/Memorandum to the leadership.In 2019, the case handler evaluation can be fulfilled according to the target, which is 100% 246
No. Indikator Kinerja Performance Indicators Target 2019 Realisasi Realization Capaian 2019 2019 Achievements Capaian 2018 2018 Achievements Capaian 2017 2017 Achievements Capaian 2016 2016 Achievements Capaian 2015 2015 Achievements Sasaran Strategis 3: Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Strategic Target 3: Implemented drafting and harmonization of laws and regulations Pengkajian, sinkronisasi, dan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BUMN serta pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN Assessment, synchronization, and drafting of laws and regulations related to the development, management and supervision of SOEs and general governance within the Ministry of SOEs 100% 100% 100% 100% 100% 100% 250% Untuk melaksanakan program strategis harmonisasi peraturan perundang-undangan, Biro Hukum Kementerian BUMN melaksanakan kegiatan pengkajian, sinkronisasi, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BUMN serta pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam realisasinya, Biro Hukum telah menyelesaikan penyusunan 8 rancangan peraturan sebagai berikut: To carry out a strategic program of harmonization of statutory regulations, the Legal Bureau of the Ministry of SOEs carries out activities to study, synchronize, and draft legislation related to the development, management and supervision of SOEs and general governance within the Ministry of SOEs. In its realization, the Legal Bureau has completed the preparation of 8 draft regulations as follows: 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/05/2019 Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/05/2019 1. 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/10/2019 Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-02/MBU/10/2019 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/10/2019 Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-03/MBU/10/2019 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/10/2019 Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-04/MBU/10/2019 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/10/2019 Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-05/MBU/10/2019 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/10/2019 Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-06/MBU/10/2019 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/10/2019 Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-07/MBU/10/2019 8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-08/MBU/12/2019 Disamping itu pada tahun 2019, Biro Hukum menerbitkan 9 Surat Edaran Menteri yang merupakan bagian dari kebijakan pembinaan BUMN dan mengatur lingkup Kementerian BUMN. Berdasarkan arahan Presiden, dalam rangka penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja, Kementerian BUMN mengusulkan ketentuan yang mengatur pendirian Lembaga Pengelola Investasi yang merupakan bagian dari RUU Cipta Lapangan Kerja. Sampai dengan saat ini draft sedang dalam pembahasan intensif antar Kementerian/Lembaga sebelum diserahkan kepada Presiden guna diproses lebih lanjut bersama DPR. In addition, in 2019, the Legal Bureau issued 9 Circular of the Minister which is part of the SOEs development policy and regulates the scope of the Ministry of SOEs. Based on the direction of the President, in the framework of drafting the omnibus law on copyright for employment, the Ministry of SOEs has proposed provisions regulating the establishment of an Investment Management Institution which is part of the Job Creation Bill. Until now, the draft is under intensive discussion between Ministries/Agencies before being submitted to the President for further processing with the DPR. 2. Pengkajian, sinkronisasi, dan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ekstemal yang melibatkan Kementerian BUMN/BUMN Assessment, synchronization, and drafting of external laws and regulations involving the Ministry of SOEs/SOEs 100% 100% 100%
125%
247
No. Indikator Kinerja Performance Indicators Target 2019 Realisasi Realization Capaian 2019 2019 Achievements Capaian 2018 2018 Achievements Capaian 2017 2017 Achievements Capaian 2016 2016 Achievements Capaian 2015 2015 Achievements Keterlibatan Biro Hukum Kementerian BUMN dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan eksternal yang melibatkan Kementerian BUMN/BUMN dilakukan dengan melakukan kajian dan sinkronisasi sehingga peraturan perundang-undangan eksternal tersebut tetap selaras dengan ketentuan- peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Rincian keterlibatan Biro Hukum dalam penyusunan peraturan peraturan perundangan-undangan eksternal di tahun 2019, sebagai berikut: The involvement of the Legal Bureau of the Ministry of SOEs in the drafting of external laws and regulations involving the Ministry of SOEs/ SOEs is carried out by conducting studies and synchronization so that these external laws and regulations remain in line with statutory provisions in the SOEs sector. Details of the involvement of the Legal Bureau in drafting external laws and regulations in 2019, are as follows: 1. Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran. The Draft Nuclear Law. 2. Rancangan Undang-Undang Tentang Pelaporan Keuangan. Draft Law on Financial Reporting. 3. Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan. Draft Law on Land. 4. Rancangan Undang-Undang tentang RPerPres tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah. Draft Law on RPerPres regarding the Collection of Zakat on Income at Central and Regional Ministries/Agencies. 5. Rancangan Peraturan Pemerintah Pembiayaan Usaha Tani. Draft Government Regulation on Farming Business Financing. 6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pengelolaan Rumah Susun. Draft Presidential Regulation on Housing Development for Low-Income Communities and Management of Flats. 7. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Investasi Pemerintah. Draft Government Regulation on Government Investment. 8. Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Government Regulation Concerning Implementation Regulations of Law Number 2 Year 2017 Concerning Construction Services. 9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Status dan Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai yang Diangkat pada Perusahaan dan/atau Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi dan/atau Perusahaan Negara Pos dan Giro. Draft Government Regulations concerning Determination of Status and Pension Rights of Civil Servants for Employees Appointed to Companies and/or State Post and Telecommunications Companies and/or State Post and Giro Companies. 10. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Draft Government Regulation concerning the Sixth Amendment to Government Regulation No. 23/2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. 11. Rancangan Peraturan Presiden Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024. Draft Presidential Regulation on Social Security Roadmap for 2020-2024. 12. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Mekanisme Dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pelayanan Publik. Draft Presidential Regulation on the Mechanism and Conditions of Compensation Payment in Public Services. 13. Rancangan Peraturan Presiden sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Draft Presidential Regulation in lieu of Presidential Regulation Number 71 of 2012 concerning Implementation of Land Acquisition for Development of Urnum Interests 14. Rancangan Peraturan Presiden tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Dunia; Draft Presidential Regulation on Indonesia's Membership and Contribution to the World Organization; 15. Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara. Presidential Instruction concerning the Acceleration of Economic Development in State Border Areas. 16. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma. Draft Regulation of the Minister of Health regarding Plasma Fractionation. 17. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Draft Regulation of the Minister of Trade concerning Company Annual Financial Statements. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan eksternal di tahun 2019 sebanyak 17 Rancangan, lebih banyak dibanding realisasi penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan di tahun 2018 sebanyak 16 Rancangan. Namun penyusunan peraturan perundang- undangan eksternal ini tergantung pada banyaknya permintaan/undangan dari pihak luar. There were 17 drafts of external laws and regulations in 2019, more than 16 drafts of legislation in 2018. However, the preparation of these external laws and regulations depends on the number of requests/invitations from outside parties. 248
No. Indikator Kinerja Performance Indicators Target 2019 Realisasi Realization Capaian 2019 2019 Achievements Capaian 2018 2018 Achievements Capaian 2017 2017 Achievements Capaian 2016 2016 Achievements Capaian 2015 2015 Achievements Di samping itu, di tahun 2019, Biro Hukum juga terlibat dalam penyusunan Nota Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga lain, dengan rincian sebagai berikut: In addition, in 2019, the Legal Bureau was also involved in drafting a Memorandum of Understanding with other Ministries/Agencies, with the following details: 1. Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait tentang Pemberdayaan Hutan Pantai dalam rangka Mitigasi Risiko. Memorandum of Understanding with the Jakarta Health Training Center regarding the Implementation of Basic Training for Class II and Class III Civil Servant Candidates for Candidates for Civil Servants within the Ministry of SOEs. 2. Nota Kesepahaman dengan Badan Statistik Nasional tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data Dan Informasi Serta Dukungan Kegiatan Dalam Lingkup Tugas Penyelenggaraan Statistik Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Memorandum of Understanding with the National Disaster Management Agency and several related Ministries/Agencies regarding Coastal Forest Empowerment for Risk Mitigation. 3. Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang Dan Industri Indonesia tentang Memberdayakan Usaha Swasta, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah serta Koperasi. Memorandum of Understanding with the National Statistics Agency on the Provision, Utilization, Development of Data and Information and Support for Activities within the Scope of Duties of Statistics Implementation and Development of State Owned Enterprises. 4. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agama tentang Pembinaan Rumah Sakit Milik Badan Usaha Milik Negara Seluruh Indonesia Dalam Pelayanan Terpadu Kesehatan Haji Dan Umrah Oleh Rumah Sakit Haji Jakarta. Memorandum of Understanding with the Indonesian Chamber of Commerce and Industry on Empowering Private Businesses, Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives. 5. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Memorandum of Understanding with the Ministry of Religion regarding the Development of Hospitals for State-Owned Enterprises throughout Indonesia in Integrated Services for Hajj and Umrah Health by the Jakarta Haj Hospital. 6. Nota Kesepahaman Dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Sinergi Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) pada Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memorandum of Understanding with the Ministry of Home Affairs regarding Collaboration on the Utilization of Population Identification Numbers, Population Data and Electronic KTP in the Scope of Duties of the Ministry of State-Owned Enterprises. 7. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perhubungan Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat Serta Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi. Memorandum of Understanding with the Ministry of Villages, Disadvantaged Areas and Transmigration, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, the Provincial Government of the Bangka Belitung Islands concerning the Synergy of Development of Superior Products for Rural Areas (Prukades) in Transmigration Areas and Rural Areas in the Bangka Belitung Islands Province. 8. Nota Kesepahaman Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Pembangunan Kawasan Industri Rotan, Kayu Olahan Dan Hasil Hutan Non Kayu. Memorandum of Understanding with the Ministry of Transportation regarding Human Resource Development, Research and Community Service and Utilization of Human Resources in the Field of Transportation. 9. Nota Kesepahaman dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Usaha Milik Negara. Memorandum of Understanding with the Ministry of Environment and Forestry regarding the Development of Industrial Estates for Rattan, Processed Timber and Non-Timber Forest Products. 10. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Kompetensi melalui Pendekatan Keterkaitan dan Kesesuaian dengan Industri di Badan Usaha Milik Negara. Memorandum of Understanding with the Financial Transaction Reports and Analysis Center regarding Cooperation in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering in the Ministry of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises. 11. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sinergi dan Integrasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pendampingan, Pelatihan dan Penyuluhan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Memorandum of Understanding with the Ministry of Research, Technology, and Higher Education regarding the Competency Certified Student Internship Program through the Linkage and Conformity Approach to Industry in State-Owned Enterprises. 12. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sinergi dan Integrasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pendampingan, Pelatihan dan Penyuluhan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Memorandum of Understanding with the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration, Ministry of Home Affairs, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Social Affairs, Ministry of Cooperatives and SMEs, Ministry of Tourism, and the National Population and Family Planning Agency concerning Synergy and Integration of Program Implementation and Assistance, Training and Extension Activities in Development and Empowerment of Village Communities. Capaian realisasi penyusunan Nota Kesepahaman di tahun 2019 sebanyak 12 juga lebih banyak dibanding tahun 2018 sebanyak 10 konsep Nota Kesepahaman. Namun demikian, penyusunan Nota Kesepahaman ini sangat tergantung pada permintaan atau keperluan pihak Kementerian/Lembaga lain. The realization of the drafting of the Memorandum of Understanding in 2019 was 12 more than in 2018 as many as 10 concepts of the Memorandum of Understanding. However, the preparation of this Memorandum of Understanding really depends on the requests or needs of other Ministries/Agencies. 249
No. Indikator Kinerja Performance Indicators Target 2019 Realisasi Realization Capaian 2019 2019 Achievements Capaian 2018 2018 Achievements Capaian 2017 2017 Achievements Capaian 2016 2016 Achievements Capaian 2015 2015 Achievements Efektivitas pelaksanaan Sosialisasi/ focus group discussion (FGD) peraturan perundang-undangan The effectiveness of the implementation of socialization/ focus group discussion (FGD) of laws and regulations 100% 100% 100% 100%- 100% 100% 62,5% Sosialisasi merupakan bagian tugas dan fungsi dalam rangka menyampaikan kebijakan terbaru ataupun dalam rangka evaluasi aturan eksisting guna mendapatkan masukan dari para stakeholders. Selama tahun 2019 Biro Hukum telah menyelenggarakan kegiatan: Socialization is part of the duties and functions in order to convey the latest policies or in the framework of evaluating existing regulations in order to get input from stakeholders. During 2019 the Law Bureau has carried out activities: 1. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Focus Group Discussion (FGD) Evaluation of the Decree of the Minister of SOEs Number KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning the Management Report of State-Owned Enterprises 2. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Focus Group Discussion (FGD) Evaluation of the Decree of the Minister of SOEs Number KEP-101/MBU/2002 concerning the Preparation of Work Plans and Budgets for State-Owned Enterprises 3. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara Focus Group Discussion (FGD) Evaluation of the Decree of the Minister of SOEs Number KEP-102/MBU/2002 concerning the Formulation of Long-Term Plans for State-Owned Enterprises 3. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara Focus Group Discussion (FGD) Evaluation of the Decree of the Minister of SOEs Number KEP-102/MBU/2002 concerning the Formulation of Long-Term Plans for State-Owned Enterprises 4. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Focus Group Discussion (FGD) Evaluation of Minister of SOEs Regulation Number PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises 5. Sosialisasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/10/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2018 Tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Socialization of the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-06/MBU/10/2019 concerning Amendments to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/03/2018 concerning the Implementation of Dynamic Archives in the Ministry of State-Owned Enterprises 6. Sosialisasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/10/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/12/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dissemination of Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-06/MBU/10/2019 concerning Amendments to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/12/2016 concerning Guidelines for Manuscripts of the Ministry of State-Owned Enterprises 7. Sosialisasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.Socialization of the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER- 08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises. Evaluasi peraturan perundangundangan terkait pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BUMN serta pemerintahan umum di Lingkungan Kementerian BUMN Evaluation of laws and regulations related to the development, management and supervision of SOEs and general government within the Ministry of SOEs 100% 100% 100%
4. Pada saat ini masih terdapat beberapa peraturan yang ada (existing) di lingkup Kementerian BUMN yang belum dapat dikatakan ideal dan memenuhi semua prinsip-prinsip peraturan yang baik. Banyak peraturan yang ada (existing) sudah tidak lagi berlaku secara efektif. Hal tersebut secara umum disebabkan karena proses evaluasi atas peraturan yang ada (existing) tidak berjalan dengan baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa sampai dengan saat ini Kementerian BUMN belum pernah melakukan evaluasi yang terencana terhadap peraturan yang telah dibuatnya. Evaluasi secara spesifik juga akan menjawab berbagai persoalan penerapan peraturan yang ada seperti apakah peraturan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan pada saat pembentukannya. At this time there are still several existing regulations within the scope of the Ministry of SOEs that cannot be said to be ideal and meet all the principles of good regulations. Many of the existing regulations are no longer effective. This is generally due to the fact that the evaluation process of existing regulations is not going well. It can even be said that to date the Ministry of SOEs has never conducted a planned evaluation of the regulations it has made. The evaluation will specifically address various issues regarding the implementation of existing regulations such as whether the regulations have achieved the expected objectives at the time of their formation. 250
No. Indikator Kinerja Performance Indicators Target 2019 Realisasi Realization Capaian 2019 2019 Achievements Capaian 2018 2018 Achievements Capaian 2017 2017 Achievements Capaian 2016 2016 Achievements Capaian 2015 2015 Achievements Guna meningkatkan kualitas peraturan baik yang sudah ada (existing) maupun peraturan yang baru maka pengelolaan peraturan di lingkungan Kementerian BUMN perlu disempurnakan. Untuk itu, perlu diluncurkan suatu inisiatif program yang akan "memaksa" berjalannya proses evaluasi dan "akselerasi" pelaksanaan tugas dan fungsi evaluasi peraturan yang selama ini telah tertinggal melalui suatu kegiatan yang bersifat crash program, yang diberi nama "Program Evaluasi Peraturan Menteri BUMN" (Prepare BUMN). In order to improve the quality of existing and new regulations, the management of regulations within the Ministry of SOEs needs to be improved. For this reason, it is necessary to launch a program initiative that will "force" the evaluation process and "accelerate" the implementation of the duties and function of evaluating regulations that have been left behind through an activity that is a crash program, which is called the "SOEs Minister Regulation Evaluation Program" ( Prepare BUMN). Untuk tahun 2019 telah terealisasi untuk melakukan evaluasi terhadap 4 Peraturan Menteri BUMN melalui Prepare BUMN, yaitu: For 2019, it has been realized to evaluate 4 Regulations of the Minister of SOEs through Prepare BUMN, namely: 1. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Decree of the Minister of SOEs Number KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning Management Reports of State-Owned Enterprises 2. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Decree of the Minister of SOEs Number KEP-101/MBU/2002 concerning the Preparation of Work Plans and Budgets for State-Owned Enterprises. 3. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara Decree of the Minister of SOEs Number KEP-102/MBU/2002 concerning the Formulation of Long-Term Plans for State-Owned Enterprises 4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises. Program Penyusunan Usulan Pendirian Lembaga Pengelola Investasi dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Berdasarkan arahan Presiden, diperlukan suatu Undang- Undang yang dapat mengakomodir sekaligus merevisi aturan-aturan yang menghambat investasi di Indonesia. Melalui Omnibus Cipta Lapangan Kerja, Kementerian BUMN mengusulkan beberapa perubahan aturan/ ketentuan guna mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan. Disamping itu untuk mengoptimalisasi aset-aset BUMN, Kementerian BUMN telah melakukan pembicaraan dengan beberapa calon investor khususnya pemilik dana besar dari negara-negara Asia dan Timur Tengah. Namun demikian, salah satu masukan dari calon- calon investor tersebut untuk pengembangan investasi asing di Indonesia adalah perlunya skema investasi dalam bentuk Sovereign Wealth Funds (SWF) dengan landasan hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut Kementerian BUMN mengusulkan ketentuan yang mengatur pendirian Lembaga Pengelola Investasi yang merupakan bagian dari RUU Cipta Lapangan Kerja. Sampai dengan saat ini draft sedang dalam pembahasan intensif antar Kementerian/ Lembaga sebelum diserahkan kepada Presiden guna diproses lebih lanjut bersama DPR. Program for the Proposal for the Establishment of an Investment Management Institution in the Omnibus Law of the Job Creation Bill. Based on the President's direction, a law is needed that can accommodate and revise the regulations that hinder investment in Indonesia. Through the Job Creation Omnibus, the Ministry of SOEs has proposed several changes to the rules/regulations to optimize the role of SOEs as agents of development. In addition, to optimize SOEs assets, the Ministry of SOEs has held talks with several potential investors, especially large fund owners from Asian and Middle Eastern countries. However, one of the inputs from these potential investors for the development of foreign investment in Indonesia is the need for an investment scheme in the form of Sovereign Wealth Funds (SWF) with a strong legal basis. Based on this, the Ministry of SOEs proposes provisions governing the establishment of an Investment Management Institution which is part of the Job Creation Bill. Until now, the draft is under intensive discussion between Ministries/ Agencies before being submitted to the President for further processing with the DPR. 251
Digitalisasi di Lingkungan Kementerian BUMN Digitalization within the Ministry of SOEs Kementerian BUMN telah merancang Roadmap Teknologi Informasi (TI) yaitu proyek jangka panjang yang berisikan strategi-strategi untuk menghadapi persaingan global yang kompetitif. The Ministry of SOEs has designed the Information Technology (IT) Roadmap, which is a long-term project that contains strategies to face competitive global competition. 252
08 253
Roadmap Teknologi Informasi Kementerian BUMN Roadmap of Information Technology of The Ministry of SOEs BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional yang menguasai sumber daya milik negara dan memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu untuk melakukan transformasi organisasi dan digitalisasi dalam pengelolaannya saat menghadapi era digital seperti sekarang ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat persaingan ketat di tengah-tengah euforia era revolusi industri 4.0. BUMN ke depannya diharapkan mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara industri yang kuat dan tangguh, yang diharapkan mampu menghidupi seluruh masyarakat Indonesia. SOEs as a driver of the national economy that controls state-owned resources and has a function to provide services to the community, it is deemed necessary to carry out organizational transformation and digitalization in its management when facing the digital era like today. This needs to be done considering the intense competition amid the euphoria of the 4.0 industrial revolution era. In the future, SOEs is expected to be able to deliver Indonesia as a strong and resilient industrial country, which is expected to be able to support all Indonesian people. Grand Design atau Roadmap Teknologi Informasi (TI) merupakan proyek jangka panjang Kementerian BUMN dalam menggambarkan sistem informasi yang berisikan strategi-strategi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menghadapi persaingan global yang sangat kompetitif. Implementasi dari Roadmap TI sendiri berupa pengembangan berbagai aplikasi yang didesain untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya. organisasi The Grand Design or Information Technology (IT) Roadmap is a long-term project of the Ministry of SOEs in describing an containing organizational strategies in utilizing information technology to face highly competitive global competition. The implementation of the IT Roadmap itself is in the form of developing various applications designed to provide maximum benefits. information system Lebih lanjut, pembangunan aplikasi Kementerian BUMN dibedakan berdasarkan kepentingan yaitu aplikasi untuk publik, aplikasi untuk BUMN, dan aplikasi untuk internal Kementerian BUMN. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Furthermore, the development of SOEs Ministry applications is differentiated based on interests, namely applications for the public, applications for SOEs, and applications for internal SOEs Ministry. This can be described as follows: Arsitektur Aplikasi TI Kementerian BUMN Cluster Publik Single Log In Web Services Centralized Access Control Middleware Cluster BUMN Cluster Internal 254
Sejak tahun 2015, Kementerian BUMN melakukan pengembangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini, yakni sebagai berikut. aplikasi Since 2015, the Ministry of SOEs has developed applications by utilizing the latest information technology developments, namely as follows. No. Tahun Year Aplikasi yang Dikembangkan Developed Applications 1. 2015 OA, FIS, Portal PKBL, Portal Publik OA, FIS, PKBL Portal, Public Portal 2. 2016 OA, FIS, Portal PKBL, Portal Publik, Portal Untuk Negeri, Portal WBS, Portal Aset, Portal JDIH OA, FIS, PKBL Portal, Public Portal, Portal for Country, WBS Portal, Asset Portal, JDIH Portal 3. 2017 OA, FIS, Portal PKBL, Portal Publik, Portal Untuk Negeri, Portal WBS, Portal Aset, Portal JDIH, Portal PPID, Portal SiLaba OA, FIS, PKBL Portal, Public Portal, Portal for Country, WBS Portal, Asset Portal, JDIH Portal, PPID Portal, SiLaba Portal 4. 2018 OA, Portal PKBL, Portal Untuk Negeri, Portal WBS, Portal Aset, Portal JDIH, Portal PPID, Portal SiLaba, Portal SiManis OA, PKBL Portal, Country Portal, WBS Portal, Asset Portal, JDIH Portal, PPID Portal, SiLaba Portal, SiManis Portal 5. 2019 Portal PKBL, Portal Untuk Negeri, Portal WBS, Portal JDIH, Portal PPID, Portal SiLaba, Portal SiManis PKBL Portal, Portal For Nation, WBS Portal, JDIH Portal, PPID Portal, SiLaba Portal, SiManis Portal Sektor Publik Public Sector Portal Publik (bumn.go.id) Portal Publik merupakan website resmi yang menyediakan informasi secara umum terkain BUMN dan Kementerian BUMN yang dikelola secara kolektif oleh masing-masing BUMN bersama Kementerian BUMN sebagai komponen pendukung untuk transparansi kepada publik dan wadah bagi publik untuk berinteraksi dengan BUMN dan Kementerian BUMN. Selain itu, konten yang ada pada Portal Publik merupakan informasi dan data yang dapat diketahui, didistribusikan, dan diambil masyarakat umum secara langsung. Didistribuskian secara berkala maupun setiap saat. Public Portal (bumn.go.id) The Public Portal is an official website that provides general information regarding SOEs and the Ministry of SOEs which is managed collectively by each SOEs with the Ministry of SOEs as a supporting component for transparency to the public and a forum for the public to interact with SOEs and the Ministry of SOEs. Besides, the content on the Public Portal is information and data that can be known, distributed, and taken by the general public directly. Distributed periodically or at any time. Dalam rangka penyegaran Portal Publik bumn.go.id, Kementerian BUMN mengubah tampilan desain Portal Publlik. Wajah baru salah satu sumber informasi utama tentang Kementerian BUMN tersebut dirilis pada 1 Juli 2020 bersamaan dengan diluncurkannya logo dan slogan baru Kementerian BUMN. Dengan tampilan baru Portal Publik tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi publik, tidak hanya mengenai Kementerian BUMN tetapi juga BUMN yang dikelola. In order to refresh the bumn.go.id Public Portal, the Ministry of SOEs has changed the appearance of the Public Portal design. The new face of one of the main sources of information about the Ministry of SOEs was released on July 1, 2020, in conjunction with the launch of the new logo and slogan of the Ministry of SOEs. With the new appearance of the Public Portal, it is hoped that it can meet the needs of public information, not only regarding the Ministry of SOEs but also managed SOEs. 255
Tampilan Lama Old Appearance Tampilan Baru New appearance Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbarui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/08/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian lingkup BUMN yang di dalamnya mencakup ruang kewenangan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian BUMN informasi serta mekanisme penjawaban permohonan publik yang dilakukan oleh Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait. Information and Documentation Management Officer (PPID) In line with the spirit of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness, the implementation of public information services within the Ministry of SOEs refers to the Minister of SOEs Regulation Number PER-08/ MBU/2014 dated June 30, 2014 concerning Guidelines for Information and Documentation Management within the Ministry of SOEs as has been updated based on the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-09/ MBU/08/2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-08/ MBU/2014 dated June 30, 2014 concerning Guidelines for Information and Documentation Management within the Ministry of SOEs which includes the scope of the authority to implement Public Information Services of the Ministry of SOEs, the appointment of the Ministry of SOE's Information and Documentation Management Officer (PPID) and the mechanism for responding to requests for public information carried out by the Public Relations and Strategic Support Facilitation Bureau in coordination with other related work units. Pemenuhan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian BUMN juga mengacu pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor KEP-01/PPID. MBU/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian BUMN serta Keputusan PPID Nomor KEP-02/PPID.KBUMN/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018 dan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian BUMN. Fulfillment of Public Information Services at the Ministry of SOEs also refers to the Decree of the Information Management and Documentation Officer (PPID) Number KEP-01/PPID.MBU/08/2020 dated August 31, 2020, concerning the List of Public Information in the Ministry of SOEs and PPID Decree Number KEP-02 /PPID. KBUMN/12/2018 December 21, 2018, and List of Excluded Information within the Ministry of SOEs. 256
implementasi keterbukaan Dalam informasi Badan Publik tahun 2019, PPID Kementerian BUMN mendapat nilai skor 84.86 dengan kategori Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diraih yaitu "Menuju Informatif". Tentunya hal ini semakin memacu PPID Kementerian BUMN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. rangka penilaian In the framework of assessing the implementation of information disclosure of Public Bodies in 2019, the PPID of the Ministry of SOEs received a score of 84.86 with the category of Information Disclosure of Public Bodies achieved, namely "Towards Informative". Of course, this has further spurred the PPID of the Ministry of SOEs to continue to improve the quality of public information services in line with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness. Selain menerima permohonan secara langsung, PPID Kementerian BUMN juga melayani permohonan informasi yang disampaikan secara tidak langsung, diantaranya melalui surat elektronik melalui alamat ppid@bumn.go.id serta melalui portal PPID Kementerian BUMN. Saat ini, PPID Kementerian BUMN tengah melakukan pengembangan sistem pelayanan informasi melalui aplikasi mobile PPID dan telah sampai pada tahap prototype. Dalam hal ini, PPID berkolaborasi dengan Bidang Teknologi Informasi Kementerian BUMN dan target penyelesaian pengembangan aplikasi tersebut dijadwalkan pada akhir tahun 2020. In addition to receiving requests directly, the PPID of the Ministry of SOEs also serves information requests submitted indirectly, including through electronic mail through the address ppid@bumn.go.id and the PPID portal of the Ministry of SOEs. Currently, the PPID of the Ministry of SOEs is developing an information service system through the PPID mobile application and has reached the prototype stage. In this case, PPID is collaborating with the Information Technology Sector of the Ministry of SOEs, and the target for completion of the application development is scheduled for the end of 2020. 257
Whistleblowing System (WBS) Makna whistleblowing system (WBS) dalam konteks disini adalah sebagai suatu sistem yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik pegawai dilingkungan Kementerian BUMN, maupun masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami maupun rasa kepekaannya terhadap hal-hal yang terkait dengan perilaku ataupun tindak korupsi. Melalui whistleblowing system, kami berupaya memberi kesempatan luas bagi seluruh elemen untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Melalui sistem ini, siapapun berhak dan dapat melapor untuk dapat diproses lebih lanjut. Ini merupakan bentuk komitmen kepada masyarakat sebagai organisasi yang tengah berusaha melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Diharapkan WBS dapat digunakan dan dimanfaatkan baik oleh pegawai, maupun anggota masyarakat yang mengetahui atau mencurigai adanya prilaku atau tindak pidana korupsi. Whistleblowing System (WBS) The meaning of the whistleblowing system (WBS) in the context here is as a system that is available and can be used by anyone, both employees within the Ministry of SOEs, and the public to convey what they know, feel, experience, and sense of sensitivity to matters related to behavior or actions. corruption. Through the whistleblowing system, we strive to provide broad opportunities for all elements to participate in efforts to eradicate corruption. Through this system, anyone has the right and can report for further processing. This is a form of commitment to society as an organization that is trying to make efforts to eradicate corruption. It is hoped that WBS can be used and utilized by both employees and members of the public who know or suspect corrupt behavior or acts. Whistleblowing system merupakan alat bantu deteksi kecurangan yang cukup efisien dan sebagai bagian dari program integritas dalam diri setiap pegawai. WBS hadir dalam rangka transparansi dan akuntabilitas organisasi yang mendorong tata kelola Pemerintahan yang baik. Kementerian BUMN telah memiliki portal WBS yang merupakan portal guna memfasilitasi masyarakat untuk fungsi pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian BUMN. Unit di Kementerian BUMN yang mengelola portal WBS adalah Bagian Inspektorat. Unit tersebut bertugas menerima pengaduan, update status pengaduan, koordinasi dengan pelapor, dan melakukan monitoring pengaduan. internalisasi nilai-nilai The whistleblowing system is a fairly efficient fraud detection tool and is part of the internalization program for integrity values in every employee. WBS exists in the context of organizational transparency and accountability that encourages good governance. The Ministry of SOEs has a WBS portal which is a portal to facilitate the public in the function of reporting suspected violations at the Ministry of SOEs. The unit in the Ministry of SOEs that manages the WBS portal is the Inspectorate Section. This unit is tasked with receiving complaints, updating complaint status, coordinating with reporters, and monitoring complaints. Beberapa fitur utama dari Portal WBS adalah input detail pengaduan disertai dengan softcopy bukti dokumen pengaduan, melihat status terakhir atau progres pengaduan yang masuk, sarana komunikasi dengan admin WBS terkait aduan yang disampaikan, dan memberikan penilaian terhadap aplikasi WBS oleh masyarakat. Some of the main features of the WBS Portal are detailed input of complaints accompanied by softcopy of proof of complaint documents, viewing of the latest status or progress of incoming complaints, means of communication with WBS admins regarding complaints submitted, and providing an assessment of the WBS application by the community. 258
JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum (JDIH) Kementerian BUMN merupakan satu sistem pendayagunaan bersama peraturan per-uu-an dan bahan dokumentasi lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, pengelola perlu menyebarluaskan informasi hukum merupakan sistem tertentu. Langkah tersebut menghasilkan dan mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. JDIH (Legal Documentation and Information Network) The Ministry of State-Owned Enterprises' Documentation and Legal Information Network (JDIH) is an efficient, integrated, and sustainable joint use system of legal services. To achieve efficiency and information effectiveness, managers need to disseminate legal information on a particular system. This step generates and realizes complete, accurate, easy, and fast legal information services. Kementerian BUMN telah memiliki portal JDIH jdih.bumn.go.id) yakni aplikasi portal yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai produk hukum dari Kementerian BUMN. Produk-produk hukum yang ditampilkan sebagai informasi antara lain adalah produk hukum yang dibuat oleh Kementerian BUMN seperti Peraturan Menteri BUMN, Keputusan Menteri BUMN, Surat Edaran Menteri BUMN, Instruksi Menteri BUMN. Selain produk hukum yang dibuat oleh Kementerian BUMN juga terdapat produk hukum dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan Kementerian BUMN, seperti Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. The Ministry of SOEs already has the JDIH portal jdih.bumn.go.id), a portal application used to provide information about legal products from the Ministry of SOEs. Legal products that are displayed as information include, among others, legal products made by the Ministry of SOEs, such as the Regulation of the Minister of SOEs, Decree of the Minister of SOEs, Circular of the Minister of SOEs, Instruction of the Minister of SOEs. In addition to legal products made by the Ministry of SOEs, there are also legal products from government agencies related to the Ministry of SOEs, such as Legislation, Presidential Regulations, Constitutional Court Decisions, Supreme Court Regulations, Regional Regulations, and so on. Sebagaimana ini yang memberikan informasi mengenai produk hukum, portal ini juga menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang berita yang terkait dengan peraturan dan undang-undang yang melingkupi Kementerian BUMN. Portal ini memiliki fitur yang digunakan oleh umum dan administrator aplikasi. Adapun gambaran menu dijelaskan pada sub bab proses bisnis portal JDIH. fungsi aplikasi As the function of this application which provides information about legal products, this portal is also a means to provide information about news related to regulations and laws covering the Ministry of SOEs. This portal has features that are used by the public and application administrators. The menu description is explained in the JDIH portal business process section. PANSEL JPT (Pansel.jpt.bumn.go.id) Untuk melaksanakan sistem merit, Undang-Undang mewajibkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka dan instansi menerapkan prinsip prinsip merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut hanya dikecualikan bagi instansi yang sudah menerapkan sistem merit. Melalui portal pansel JPT, kami berupaya mengakomodasi impementasi kewajiban pengisian JPT tersebut berbasis web agar Inspektorat dapat lebih efektif dan efisien. PANSEL JPT (Pansel.jpt.bumn.go.id) To implement a merit system, the law requires filling out a High Management Position (JPT) through open selection and agencies applying the principles of merit in the management of ASN. The policy is only exempted for agencies that have implemented a merit system. Through the JPT pansel portal, we try to accommodate the implementation of the obligation to fill in JPT on a web- based basis so that the Inspectorate can be more effective and efficient. 259
Sektor BUMN SOEs Sector Pengembangan aplikasi yang dapat digunakan dan diakses oleh BUMN di seluruh Indonesia dikelompokkan dalam klaster BUMN. Adapun aplikasi yang termasuk dalam klaster BUMN adalah sebagai berikut: Application developments that can be used and accessed by SOE throughout Indonesia are grouped into the SOE cluster. The applications included in the SOE cluster are as follows: ITMS Sistem Informasi TI Kementerian BUMN adalah Sistem Informasi Manajemen pelaporan dan penyajian informasi berbasis web baik untuk internal Kementerian BUMN maupun BUMN. Adapun Sistem Informasi yang ada dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu klaster internal, klaster BUMN, dan klaster publik yang seluruhnya terkoneksi oleh middleware sebagai sistem integrator antar aplikasi sebagaimana tergambar pada diagram di bawah ini: ITMS The IT Information System of the Ministry of SOE is a Management Information System for reporting and presenting web-based information for both the internal Ministry of SOE and SOE. The existing Information Systems are grouped into 3 clusters, namely the internal cluster, the SOE cluster, and the public cluster which are all connected by Middleware as a system integrator between applications as illustrated in the diagram below: Arsitektur Aplikasi TI Kementerian BUMN Cluster Publik Single Log In Web Services Centralized Access Control Middleware Cluster BUMN Cluster Internal 260
SILABA (Sistem Informasi Laporan Berkala) Dalam saing BUMN menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif di era global seperti saat ini, diperlukan sistem dan mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan secara cepat dan tepat di setiap level organisasi. Untuk mengambil keputusan, diperlukan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Penggunaan sarana elektronik dapat digunakan untuk penyampaian data, laporan berkala BUMN atau dokumen lain sehingga lebih akurat, efisien, efektif dan akuntabel. Melalui sistem informasi yang dimiliki, maka data yang disampaikan secara elektronik tersebut dapat diolah sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dalam pembinaan BUMN. rangka meningkatkan daya SILABA (Periodic Report Information System) To increase the competitiveness of SOEs in facing the competitive business world competition in the current global era, we need a system and mechanism for making decisions and policies quickly and precisely at every level of the organization. To make decisions, accurate, complete, and timely data is needed by utilizing advances in information technology. The use of electronic means can be used for submitting data, SOEs periodic reports, or other documents so that it is more accurate, efficient, effective, and accountable. Through the information system that is owned, the data submitted electronically can be processed as supporting material for decision making in developing SOEs. merupakan aplikasi Silaba bagi BUMN dalam menyampaikan laporan rutin kinerja BUMN. Dalam SiLaba, BUMN wajib menyampaikan laporan-laporan keuangan dalam periode tertentu, yang selanjutnya akan diverifikasi. Jenis Laporan yang diinput oleh BUMN di dalam SiLaba antara lain RKAP Final, Laporan Tahunan Unaudited, Tahunan Audited, Laporan Realisasi Triwulan I, Semester I, Triwulan III, Laporan Tahunan Audited Final, Laporan Tahunan Prognosa, dan RKAP Usulan. Hasil pengelolaan data laporan BUMN ke dalam aplikasi SiLaba kemudian disajikan dalam bentuk dashboard kinerja BUMN. Silaba is an application for SOEs to submit routine SOEs performance reports. In SiLaba, SOEs is obliged to submit financial reports within a certain period, which will then be verified. Types of reports inputted by SOEs in SiLaba include the Final RKAP, Unaudited Annual Report, Audited Annual Report, Quarter I Realization Report, Semester I, Quarter III, Final Audited Annual Report, Prognosis Annual Report, and Proposed RKAP. The results of managing SOEs report data into the SiLaba application are then presented in the form of a SOEs performance dashboard. PKBL PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil lingkungan oleh BUMN dan pemberdayaan kondisi laba BUMN. melalui pemanfaatan dana dari bagian Program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnyadisebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuanusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. PKBL PKBL is a Small Business Development Program and empowerment of environmental conditions by SOEs through the use of funds from the SOE's profit share. The SOEs partnership program with Small Businesses, hereinafter referred to as the Partnership Program, is a program to increase the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of funds from SOE's profit share. Tujuan program kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi social masyarakat. Sedangkan Program Bina Lingkungan, yang yang selanjutnya disebut program BL, yaitu program untuk membentuk calon mitra Binaan Baru dan pemberdayaan kondisi social masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program BL ini Bersifat bantuan (Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/ atau Pelatihan pengembangan Sarana dan/ atau Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah) The goal of the partnership program is to increase the ability of small entrepreneurs to be strong and independent as well as to empower the social conditions of the community. Meanwhile, the Community Development Program hereinafter referred to as the BL program, is a program to form prospective new fostered partners and empowerment of the social conditions of the community by SOEs through the use of funds from the SOEs profit share. This BL program is an aid (Natural Disaster Victims, Educational Assistance and/or Training for the development of Facilities and/or Infrastructure and Aid for Worship Facilities) 261
Portal PKBL merupakan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan dan menampilkan Laporan Keuangan pelaksanaan PKBL oleh BUMN. Laporan yang disampaikan pada portal merupakan Laporan berdasarkan periodisasi yaitu: RKA, Triwulan/Semester, Prognosa, dan Audited. Portal PKBL dalam halpengelolaan dan verifikasi data laporan dilakukan oleh Keasdepan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) sebagai Pembina BUMN Pelaksana Program PKBL. is a web- The PKBL Portal based application for managing and displaying Financial Statements of PKBL implementation by SOEs. Reports submitted on the portal are reports based on periodization, namely: RKA, Quarter/Semester, Prognosis, and Audited. The PKBL Portal, in terms of managing and verifying report data, is carried out by Keasdepan TJSL (Social and Environmental Responsibility) as the SOEs Advisor for the Implementation of the PKBL Program. Portal PKBL dibuat dengan tujuan untuk mempermudah sistem pelaporan PKBL oleh BUMN serta mempermudah Kementerian BUMN dan Instansi lainnya yang terkait untuk melakukan monitoring dan pengawasan segala bentuk pelaksanaan PKBL. Pelaporan PKBL dilakukan oleh BUMN melalui Portal PKBL untuk laporan periode Triwulanan, Prognosa, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Audit Tahunan. Adapun informasi-informasi yang termuat dalam portal PKBL antara lain: 1. Penyaluran Bina Lingkungan Berdasarkan Provinsi The PKBL portal was created to simplify the PKBL reporting system by SOEs and make it easier for the Ministry of SOEs and other related institutions to monitor and supervise all forms of PKBL implementation. PKBL reporting is carried out by SOEs through the PKBL Portal for Quarterly period reports, Prognosis, Work Plans, and Budget as well as Annual Audit Reports. The information contained in the PKBL portal includes: 1. Distribution of Community Development by Province dan Bentuk Bantuan and Form of Assistance 2. Penyaluran Program Kemitraan Berdasarkan Provinsi 2. Distribution of Partnership Programs by Province and dan Sektor Usaha Business Sector 3. Data Demografi Mitra Binaan 4. Posisi Piutang outstanding dan kualitas piutang PK 3. Demographic Data of Foster Partners 4. Position of outstanding receivables and quality of PK receivables 5. Data laporan keuangan PKBL 5. PKBL financial report data Selain Portal PKBL, juga terdapat platform berita PKBL yaitu dan bumn.go.id. yang merupakan tempat berbagi berita dan informasi terkait program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan termasuk Program BUMN Hadir Untuk Negeri yang telah dilakukan oleh BUMN yang saat ini telah terintegrasi portal Kementerian BUMN yaitu Apart from the PKBL Portal, there are also PKBL news platforms, namely and untuknegeri.bumn.go.id. which is a place to share news and information related to Social and Environmental Responsibility programs including the SOEs Present for the Country Program that has been carried out by SOEs which currently has integrated the SOEs Ministry portal, namely Portal ASET Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, BUMN penyampaian data, laporan, dan dokumen secara elektronik melalui sistem informasi. Pemadatan data dilakukan sesuai dengan kewenangan hak akses yang disusun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan data. Portal Aset merupakan aplikasi yang kjami bangun untuk mencatat data aset yang dimiliki oleh BUMN. Di dalam portal ini, BUMN wajib melakukan input dan update aset, baik aset baru maupun aset yang sudah terdaftar sebelumnya. Layanan portal ini meliputi data dan demografi aset BUMN, rencana dan realisasi investasi, siklus aset yang terdiri dari penatausahaan, sewa, dan pemindahtanganan aset, penawaran/permintaan aset, serta ringkasan eksekutif. ASET Portal To increase effectiveness and efficiency, SOEs submit data, reports, and documents electronically through information systems. Data compaction is carried out under the authority of the right of access which is compiled by still taking into account data confidentiality principles. Asset Portal is an application that we built to record data on assets owned by SOEs. In this portal, SOEs are required to input and update assets, both new assets, and previously registered assets. This portal service includes data and demographics of SOEs assets, investment plans, and realization, asset cycle consisting of administration, leasing and asset transfer, asset supply/demand, and executive summary. 262
Sektor Internal Internal Sector Aplikasi yang terdapat pada klaster internal adalah sebagai berikut; The applications contained in the internal cluster are as follows; SiManis Simanis Sistem Manajemen Informasi ASN merupakan pengembangan yang dilakukan dari aplikasi OA (Office Automation). Aplikasi SiManis dibangun untuk mendukung otomasi proses bisnis internal yang terdiri dari sub-sub aplikasi (Modul). Adapun modul-modul yang terdapat didalam SiManis adalah sebagai berikut: atau SiManis the ASN Simanis Information Management System is a development carried out from the OA (Office Automation) application. The SiManis application is built to support automation of internal business processes which consist of sub- applications (Modules). The modules contained in SiManis are as follows: or 1. Modul Izin - SiManis 1. Permission Module - SiManis Modul Izin merupakan sub aplikasi didalam aplikasi SIMANIS untuk mendukung otomasi prosen bisnis internal, khususnya administrasi terkait pengajuan izin, lupa/gagal absen, dan absensi tidak berada di tempat. The Permit Module is a sub-application in the SIMANIS application to support the automation of internal business percentages, especially administration related to permitting applications, forgetting/failing to attend, and absent attendance. 2. Modul Cuti - SiManis 2. Leave Module - SiManis Modul Cuti merupakan menu pengelolaan sistem cuti Pegawai dengan berbasis web. Proses mulai pengajuan sampai dengan proses persetujuan dilakukan melalui paperless yang meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, dan Cuti Alasan Penting serta informasi kuota cuti yang meliputi akumulasi, realisasi, dan sisa cuti bagi masing pegawai. The Leave Module is a web-based management menu for the employee leave system. The process from submission to approval process is carried out through paperless which includes annual leave, leave, sick leave, maternity leave, and leave for important reasons as well as information on leave quota which includes accumulation, realization, and remaining leave for each employee. 3. Modul Pasti kuntabel - SiManis (Aplikasi Terintegrasi Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Elektronik) Modul Pasti Akuntabel merupakan menu pengelolaan Surat Tugas yang meliputi proses administrasi, pertanggungjawaban, refrensi kegiatan serta anggaran. Modul ini memiliki peran penting dalam pertanggungjawaban keuangan dikarenakan memiliki berbagai fitur seperti masa tenggat pertanggungjawaban, pencairan, hingga monitoring realisasi kinerja dan anggaran. rekapitulasi, dan 3. Definite kuntabel module - SiManis (Integrated Application of Financial Administration and Accountability for Electronic Budgeting) The Certainly Accountable Module is a menu of that Assignment Letter management includes administrative accountability, processes, recapitulation, and activity and budget references. This module has an important role in financial accountability because it has various features such as accountability deadlines, disbursements, monitoring performance, and budget realization. 263
4. Modul Organisasi - SiManis 4. Organization Module - SiManis Modul Organisasi merupakan menu yang digunakan untuk pengelolaan dan update struktur organisasi sesuai dengan peraturan Menteri BUMN yang terbaru. Struktur Organisasi ini sangat penting pada portal simanis.bumn.go.id karena digunakan untuk pengelolaan modul-modul lain yang menggunakan nomenklatur Unit Kerja dan Pejabat yang aktif pada periode saat ini. The Organization Module is a menu that is used to manage and update the organizational structure according to the latest SOEs Ministerial regulations. This organizational structure is very important on the simanis.bumn.go.id portal because it is used for the management of other modules that use the nomenclature of Work Units and Officials that are active in the current period. 5. Modul Tunjangan Kinerja SiManis 5. SiManis Performance Allowance Module Modul tukin merupakan menu pengelolaan untuk melakukan kalkulasi dan perhitungan besaran nilai tunjangan kinerja setiap pegawai setiap bulannya yang didasari pada realisasi SKP bulanan, absensi, dan disiplin. Pengelolaan modul ini dilakukan oleh unit yang menangani SDM. The tukin module is a management menu for calculating and calculating the amount of the performance allowance for each employee each month based on the realization of monthly SKP, attendance, and discipline. The management of this module is carried out by the unit that handles HR. 6. Modul 3R - SiManis 6. 3R Module - SiManis Modul 3R dalam aplikasi SiManis merupakan fitur aplikasi yang digunakan untuk mengelola data penilaian program 3R (Rapi, Resik, dan Ringkas). Penilaian dilakukan atas 3 komponen penilaian yaitu kerpian (Rapi), kebersihan (Resik) dan keringkasan (Ringkas) yang dilakukan setiap bulannya oleh tim penilai yang dibentuk lintas unit kerja yang disebut sebagai admin penilai. The 3R module in the SiManis application is an application feature that is used to manage the 3R program assessment data (neat, clean, and concise). The assessment is carried out on 3 components of the assessment namely kerpian (neat), cleanliness (clean), and conciseness (concise) which is carried out every month by an assessment team formed across work units called the appraiser admin. 7. Modul Data Pegawai dan CV - SiManis 7. Employee Data Module and CV - SiManis Modul Data Pegawai digunakan untuk pengelolaan data diri pegawai, beserta dengan riwayat kepegawaiannya. Informasi yang ada pada modul ini akan menghasilkan curriculum vitae pegawai yang bersangkutan. The Employee Data Module is used to manage employee personal data, along with their employment history. The information in this module will generate a curriculum vitae for the employee concerned. 8. Modul Surat Tugas - SiManis Modul Surat Tugas adalah fitur pada alikasi SiManis yang memiliki fungsi pengelolaan surat tugas pegawai. Fungsi yang ada pada modul surat tugas dimulai dari administrasi, pertanggungjawaban, kehadiran sampai dengan rekapitulasi. Modul ini digunakan untuk membuat kinerja administrasi penugasan pegawai menjadi lebih efektif. 8. Letter of Assignment Module - SiManis The Assignment Letter module is a feature on the SiManis application that has the function of managing employee assignment letters. The functions in the assignment letter module start from administration, accountability, recapitulation. This module is used to make the administrative performance of employee assignments more effective. attendance to 9. Modul Anggaran - SiManis 9. Budget Module - SiManis Modul Anggaran adalah modul yang mengelola administrasi pengelolaan anggaran. Informasiyang didapatkan pada modul ini terkait dengan DIPA tahunan, beserta dengan kode mata anggaran yang sesuai dengan keputusan pemerintah. The Budget Module is a module that manages the administration of budget management. The information obtained in this module is related to the annual DIPA, along with the line item code according to government decisions. 264
10. Modul Makin Baik - SiManis 10. Getting Better Module - SiManis Makin Baik adalah modul untuk pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Fungsi yang ada pada modul ini mulai dari penyusunan target kerja, evaluasi berskala sampai dengan realisasi dan pelaporannya. Penilaian kinerja dilakukan pada periode bulanan dan tahunan. Hasil akhir dari fungsi modul ini dapat menyajikan informasi berupa hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja per pegawai. Getting Better is a module for managing organizational performance and employee performance. The functions in this module start from the preparation of work targets, scale evaluation to realization, and reporting. Performance appraisal is carried out on a monthly and annual basis. The final result of the function of this module can provide information in the form of an assessment of organizational performance and performance per employee. 11. Modul Makin Kompeten - SiManis Modul Makin Kompeten adalah modul yang difungsikan untuk pengelolaan data pelatihan dan pengembangan pegawai. Hasil dari pengelolaan data pelatihan dan pengembangan pegawai, yang mana informasi tersebut digunakan untuk penentuan pola karir pegawai. Sebagaimana dengan fungsi yang ada, modul ini digunakan oleh tim yang mengelola pengembangan sumber daya manusia. 11. Increasingly Competent Module - SiManis The increasingly competent module is a module that functions to manage training data and employee development. The results of data management training and employee development, which information is used to determine employee career patterns. As with existing functions, this module is used by a team that manages human resource development. 12. Modul Absensi - SiManis 12. Attendance Module - SiManis Modul Absensi merupakan sub aplikasi dari aplikasi SiManis untuk mendukung otomasi proses bisnis, khususnya administrasi terkait absensi pegawai. Modul ini berisi data absensi pegawai dan akumulasi estimasi pemotongan tunjangan kinerjanya. The Attendance Module is a sub-application of the SiManis application to support business process automation, especially administration related to employee attendance. This module contains employee attendance data and the accumulated estimates of their performance allowance deductions. 13. Modul SiMonas - SiManis 13. SiMonas Module - SiManis Modul SiMonas atau Sistim Informasi Monitoring Aset merupakan sub aplikasi di dalam aplikasi SIMANIS untuk mendukung otomasi proses bisnis internal, khususnya terkait dengan pengelolaan terkait Barang Milik Negara. Modul ini berisi data barang milik negara (BMN) yang merupakan aset penting. The SiMonas module or the Asset Monitoring Information System in the SIMANIS application to support automation of internal business processes, particularly related to management related to State Property. This module contains data on state property (BMN) which is an important asset. is a sub-application 14. Modul Sistem Pola Karir - SiManis Modul Sistem Pola Karir merupakan sub aplikasi dalam aplikasi SiManis untuk mendukung otomasi proses bisnis internal, khususnya terkait dengan pengelolaan calon talenta pegawai yang akan mengisi posisi-posisi jabatan di Kementerian BUMN. Modul ini dapat mengidentifikasi talenta berdasarkan pemetaan kompetensi dan kinerja, menetapkan critical job, melihat calon suksesor yang dinilai melalui talent pool management, serta menetapkan suksesi. 14. Career Pattern System Module - SiManis The Career Patterns System module is a sub- application in the SiManis application to support automation of internal business processes, especially those related to managing employee talent candidates who will fill positions in the Ministry of SOEs. This module can identify talents based on competency and performance mapping, determine critical jobs, see potential successors who are assessed through talent pool management and determine succession. 265
SINADINE (Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh instansi Pemerintah diamanatkan menyusun petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik dengan mengacu pada pedoman umum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dimaksud. SINADINE (Electronic Service Manuscript Information System) Based on the provisions of Article 3 of the Regulation of the State Minister for State Apparatus Empowerment and Reform Number 6 of 2011 concerning General Guidelines for Electronic Office Correspondence in Government Agencies, all Government agencies are mandated to prepare guidelines for implementing Electronic Office Correspondence regarding general guidelines in the Regulation of the State Minister for Administrative Reform. The State and Reforms referred to. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi atau e-government dalam proses pemerintahan telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi pemerintahan. dan Pemanfaatan upaya Pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. akuntabilitas penyelenggaraan e-government merupakan The use of communication and information technology or e-government in government processes has been proven to increase efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in government administration. The use of e-government is the Government's effort to develop electronic-based governance to increase the productivity and quality of public services effectively and efficiently. Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu bentuk implementasi e-government, diyakini dapat mempercepat proses dalam penanganan surat dan komunikasi kerja, karena prosedur standar yang biasanya dilakukan secara manual dialihkan pada sistem komputerisasi. Dengan Naskah Dinas Elektronik, kinerja dalam hal koordinasi dan penanganan surat juga akan meningkat karena sistem aplikasi memungkinkan semua aktivitas berlangsung secara real time yang dibantu dengan teknologi informasi. form of Electronic Office Correspondence are a implementation, believed to be able e-government to speed up the process of handling letters and work communications because standard procedures that are usually done manually are transferred to a computerized system. With Electronic Office Correspondence, performance in terms of coordination and handling of letters will also improve because the application system allows all activities to take place in real-time, aided by information technology. 266
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah ditetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/12/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian BUMN sebagai pedoman diterapkan sistem naskah elektronik dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan komputer dan aplikasi web based guna memproses Naskah Dinas dan mempermudah arus informasi/lalu lintas Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. To increase the effectiveness and productivity of work as well as an orderly administration within the Ministry of State-Owned Enterprises, the Minister of SOEs Regulation Number PER-05/MBU/12/2016 concerning Guidelines for the Electronic Office Correspondence of the Ministry of SOEs has been established as a guideline for implementing an electronic script system by utilizing technology-based computer networks and web-based applications to process official scripts and facilitate the flow of information/ traffic of official texts within the Ministry of State-Owned Enterprises. Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalm proses pengambilan putusan. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Elektronik di Kementerian Badan Usaha Milik Negara adalah keseluruhan layanan persuratan mulai dari penanganan surat masuk, pemrosesan berupa pembuatan Naskah Dinas secara elektronik sampai penanganan surat keluar, yang dilaksanakan secara bertahap. Electronic Office Correspondence are the management of official manuscripts electronically by utilizing information and communication technology for speed and convenience in the decision-making process. The scope of Electronic Office Correspondence at the Ministry of State-Owned is all correspondence services ranging Enterprises from handling incoming mail, processing in the form of Electronic Office Correspondence to handling outgoing mail, which is carried out in stages. Manfaat penggunaan Naskah Dinas Elektronik diantaranya tidak terbatas pada: 1. Terwujudnya percepatan e-government The benefits of using Electronic Office Correspondence include not limited to: 1. The realization of e-government acceleration akan Pemanfaatan Naskah Dinas Elektronik mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. The utilization of Electronic Office Correspondence will support the realization of good governance by utilizing information technology. 2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Penggunaan Naskah Dinas Elektronik akan memberikan manfaat berupa penghematan sumber daya, seperti tenaga, kertas, waktu, dan biaya karena mengurangi jumlah Naskah Dinas yang harus dicetak. 2. The realization of the effectiveness and efficiency of government administration The use of Electronic Office Correspondence will provide benefits in the form of saving resources, such as labor, paper, time, and costs because it reduces the number of Office Correspondence that must be printed. 3. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi 3. The realization of the acceleration of bureaucratic Pemanfaatan Naskah Dinas Elektronik akan mendorong terjadinya reformasi birokrasi aparatur negara. reform Utilization of Electronic Office Correspondence will encourage reform of the state apparatus bureaucracy. 4. Mempercepat komunikasi dan proses koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. Efektivitas dan efisiensi pekerjaan dapat dicapai dengan tersampaikannya informasi secara langsung informasi lainnya yang atas Naskah Dinas atau memanfaatkan teknologi informasi, tanpa bergantung pada keberadaan kurir. 4. Accelerate coordination processes between organizational units within the Ministry of BUMN. The effectiveness and efficiency of work can be achieved by conveying information directly on the Office Correspondence or other information that utilizes information technology, without depending on the presence of a courier. communication and 5. Kemudahan pengelolaan dokumen Naskah Dinas 5. Ease of managing manuscript documents and their dan penggunaannya akan Penggunaan Naskah Dinas Elektronik memberikan penyimpanan dokumen, kemudahan dalam menangani dokumen, dan keakuratan dalam pelacakan status dokumen. keamanan dalam use The use of Electronic Office Correspondence will provide security in document storage, ease in handling documents, and accuracy in tracking document status. 267
Seluruh surat masuk kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan dipusatkan pada unit Penerimaan Dokumen dan diproses melalui Aplikasi Sistem informasi Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik, yaitu suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal. All incoming letters to the Ministry of State-Owned Enterprises will be centered in the Document Receipt unit and processed through the Electronic Office Correspondence Management Information System Application, which is a Service Manuscript management system, which is built by utilizing legal information and communication technology. telah BUMN Layanan menggunakan Aplikasi Sistem informasi Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik dimulai sejak tahun 2017 dengan aplikasi berbasis lotus domino dan mengalami pengembangan/penyempurnaan pada bulan April 2018 dengan menggunakan SiNadine (Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik) yang berbasis microsoft office. persuratan Kementerian The correspondence service of the Ministry of SOEs has used the Electronic Office Correspondence Management information system application starting in 2017 with a lotus Domino-based application and underwent development/ refinement in April 2018 using SiNadine (Electronic Office Correspondence Information System) based on Microsoft office. Aplikasi merupakan aplikasi pengelolaan persuratan berbasis web dan dipakai oleh seluruh unit kerja dari level Menteri sampai dengan staf Pelaksana. Beberapa modul naskah dinas yang tersedia di Sinadine antara lain: Surat Masuk, Surat keluar, Disposisi, Penerimaan Dokumen dan Ekspedisi, Pengarsipan, Dashboard, dan Monitoring SLA. SiNadine The SiNadine application is a web-based correspondence management application and is used by all work units from the ministerial level to the executive staff. Some of the Office Correspondence modules available at Sinadine include: Incoming Mail, Outgoing Mail, Disposition, Receiving Documents and Expeditions, Archiving, Dashboard, and SLA Monitoring. Aplikasi Sinadine juga telah didukung aplikasi Mobile Apps yang dapat diinstall pada perangkat berbasis OS Apple maupun Android pejabat dan pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sampai saat ini, pengembangan fitur SiNadine terus dilakukan untuk mendukung kinerja pejabat dan pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai mobilitas tinggi dan mengantisipasi kebutuhan infrastruktur working for home ditengah pandemi dan remote working kedepannya. The Sinadine application has also been supported by the Mobile Apps application that can be installed on Apple OS-based devices and Android officials and employees of the Ministry of State-Owned Enterprises. Until now, the development of the SiNadine feature continues to support the performance of officials and employees of the Ministry of State-Owned Enterprises who have high mobility and anticipate the need for working for home infrastructure amid the pandemic and remote working in the future. SIBAGAS (Sistem Informasi Berbagi Gagasan) Kementerian BUMN membangun Knowledge Management System (KMS) yang terdiri dari tiga bagian penting, yaitu electronic sharing (e-sharing), electronic learning (e-learning), dan electronic repository (e-repository). Aplikasi Sistem Berbagi Gagasan go.id) merupakan media implementasi KMS untuk e-sharing, yaitu pembelajaran sosial melalui berbagi ide/ gagasan serta bekerja secara kolaboratif. Sibagas mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut, 1) berbagi update informasi (ide, gambar, video dan dokumen) dengan pegawai di Kementerian BUMN, 2) berbagi success story dan pengalaman dalam bentuk blog, 3) komunikasi, kolaborasi dan membangun teamwork berupa diskusi dan grup, 4) mencari profile pegawai dan informasi terkait BUMN, dan 5) feature agenda dan polling. SIBAGAS (Information System Sharing Ideas) The Ministry of SOEs is building a Knowledge Management System (KMS) which consists of three important parts, namely electronic sharing (re-sharing), electronic learning (e-learning), and electronic repository (e-repository). The Idea Sharing System application go.id) is a media for implementing KMS for e-sharing, which is social learning through sharing ideas and working collaboratively. Sibagas can facilitate the following activities, 1) sharing information updates (ideas, pictures, videos, and documents) with employees at the Ministry of SOEs, 2) sharing success stories and experiences in the form of blogs, 3) communication, collaboration, and building teamwork in the form of discussions and groups, 4) looking for employee profiles and information related to SOEs, and 5) agenda and polling features. 268
Tingkat partisipasi pegawai di tahun 2019 sebesar 78,3% meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 74,8%. Jumlah postingan di tahun 2018 sebanyak 1.448, mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sebesar 4.416. dengan meningkatnya partisipasi pegawai, jumlah blog di tahun 2018 yang awalnya sebanyak 133 blog menjadi 287 blog di tahun 2019 yang terdiri dari 179 blog tusi dan 107 blog umum. The employee participation rate in 2019 was 78.3%, an increase from 2018 which was 74.8%. The number of posts in 2018 was 1,448, an increase in 2019 to 4,416. With the increase in employee participation, the number of blogs in 2018 was initially 133 to 287 blogs in 2019 consisting of 179 tusi blogs and 107 public blogs. SIMAWAS (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Internal) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal. Untuk menunjang proses bisnis Inspektorat, telah dibangun sistem informasi manajemen pengawasan internal (simawas.bumn.go.id) yang digunakan untuk melakukan pengelolaan objek pengawasan. Aplikasi simawas diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja unit inspektorat agar dapat lebih efektif dan efisien. SIMAWAS (Internal Supervisory Management Information System) The inspectorate has the task of carrying out internal supervision. To support the Inspectorate's business process, an internal control management information system (simawas.bumn.go.id) has been built which is used to manage the object of supervision. The simawas application is expected to optimize the performance of the inspectorate unit so that it can be more effective and efficient. SiMonas (Sistem Informasi Monitoring Aset) Dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kementerian BUMN diwajibkan melakukan penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara diantaranya meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. SiMonas (Asset Monitoring Information System) In the context of managing State Property (BMN), the Ministry of SOEs is required to administer BMN as regulated in Regulation of the Minister of Finance number 181 /PMK.06/2016 concerning Administration of State Property including bookkeeping, inventory, and reporting. Penatausahaan BMN dilakukan melalui aplikasi SIMAK- BMN (Sistem informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2019, Kementerian BUMN mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Aset (SiMonas) sebagai bentuk inovasi penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian BUMN khususnya untuk perbaikan proses inventarisasi BMN. BMN administration is carried out through the SIMAK-BMN (Management Information System and Accounting for State Property) application developed by the Ministry of Finance. In 2019, the Ministry of SOEs developed the Asset Monitoring Information System (SiMonas) application as a form of innovation in the administration of BMN within the Ministry of SOEs, especially for improving the BMN inventory process. Aplikasi SiMonas merupakan aplikasi yang berinduk pada aplikasi Sistem Manajemen Informasi ASN (SiManis) yang mendukung dan memudahkan proses pelaksanaan urusan pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). The SiMonas application is an application that is based on the ASN Information Management System (SiManis) application that supports and facilitates the process of implementing the management and reporting of State Property (BMN). Aplikasi SiMonas memiliki fungsi: 1. mencatat riwayat perolehan, perpindahan lokasi, dan kuantitas dari suatu BMN; The SiMonas application has the following functions: 1. record the history of acquisition, location movement, and quantity of a BMN; 2. memantau keberadaan posisi BMN secara berkala; 3. dapat mencetak label dengan sistem QR Code untuk 2. monitor the presence of BMN positions regularly; 3. can print labels with the QR Code system to assist the BMN inventory process; and 2. monitor the presence of BMN positions regularly; 3. can print labels with the QR Code system to assist the BMN inventory process; and 4. membuat dan mencetak laporan Daftar Barang Ruangan (DBR) yang formatnya telah disesuaikan dengan format laporan DBR pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) milik Kementerian Keuangan. 4. create and print a report on the Room Property List (DBR) in the format that has been adjusted to the DBR report format in the State Property Management Information System and Accounting Application (SIMAK-BMN) belonging to the Ministry of Finance. 269
Tantangan Ke Depan Challenges Ahead Kementerian BUMN telah merancang kebijakan strategis terkait menjawab tantangan yang menanti di masa mendatang, yaitu; Resilience & Survival (Ketahanan dan Kelangsungan Hidup), Restructuring & Strengthening (Restrukturisasi dan Penguatan), dan Reimagination & Reinnovation (Reimaginasi dan Melakukan Inovasi Ulang). The Ministry of SOEs has designed strategic policies to answer the future challenges, namely; Resilience & Survival, Restructuring & Strengthening, and Reimagination & Reinnovation. 270
09 271
Tantangan Ke Depan Challenges Ahead Merujuk pada data Kajian Stabilitas Keuangan yang dirilis oleh Bank Indonesia, dinamika ekonomi dan keuangan global berpengaruh pada makrofinansial domestik. Penurunan volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas di pasar global telah menekan kinerja korporasi, namun ketahanan korporasi Indonesia secara umum masih terjaga. Penurunan pertumbuhan penjualan mendorong korporasi untuk fokus pada keunggulan yang dimiliki,meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban utang untuk menjaga prudensial. Referring to the Financial Stability Study data released by Bank Indonesia, global economic and financial dynamics have an impact on domestic microfinance. The decline in world trade volume and the decline in commodity prices on global markets have put pressure on corporate performance, however, the resilience of Indonesian corporations is generally maintained. The decline in sales growth has encouraged corporations to focus on their advantages, increase efficiency, and reduce debt burden to maintain prudentially. Di sisi permintaan, ketidakpastian yang masih berlangsung mendorong korporasi cenderung wait and see sehingga permintaan pembiayaan baik dari perbankan domestik maupun utang luar negeri cenderung turun. Sementara di sisi penawaran, persepsi risiko perbankan terhadap menurunnya kinerja korporasi cenderung meningkat. Peningkatan rasio Loan at Risk (LaR) mendorong perbankan lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit, khususnya kepada debitur baru. Kombinasi ini menyebabkan pertumbuhan kredit perbankan pada akhir 2019 jauh melambat dibandingkan perkiraan awal. On the demand side, ongoing uncertainty has pushed corporations to wait and see, so that demand for financing from both domestic banks and foreign debt tends to decline. Meanwhile, on the supply side, bank risk perceptions of the decline in corporate performance tended to increase. The increase in the Loan at Risk (LaR) ratio has encouraged banks to be more careful in lending, especially to new borrowers. This combination caused bank credit growth at the end of 2019 to slow down considerably compared to initial estimates. Mencermati tantangan makrofinansial domestik pada 2019, risiko yang bergerak naik serta siklus finansial yang di bawah optimal maka Bank Indonesia berupaya untuk mendorong dengan pembiayaan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia melonggarkan pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah menjadi 84-94% dan memperluas pendanaan perbankan, termasuk pinjaman luar negeri secara hati-hati. ekonomi Observing the domestic macro-financial challenges in 2019, upward risk, and sub-optimal financial cycles, Bank Indonesia strives to encourage economic financing while still observing the principle of prudence. Bank Indonesia relaxed the regulation of the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM)/Sharia RIM to 84-94% and carefully expanded banking funding, including foreign loans. Ketentuan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/ FTV) juga dilonggarkan menjadi rata-rata 5-10% untuk mempermudah kepemilikan rumah dan kendaraan, termasuk yang berwawasan lingkungan. Selain aspek prudensial, kebijakan mendorong juga diimbangi dengan kebijakan menjaga kecukupan permodalan dan likuiditas yang memadai. Selain itu, Bank Indonesia juga mempertahankan kebijakan Countercyclical Buffer (CCB) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) pada level 0% dan 4%. intermediasi The provisions for the Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) ratio were also relaxed to an average of 5-10% to facilitate ownership of houses and vehicles, including those with an environmental perspective. Apart from the prudential aspect, policies to encourage intermediation are also balanced with policies to maintain adequate capital and adequate liquidity. Besides, Bank Indonesia also maintains the Countercyclical Buffer (CCB) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) policies at the 0% and 4% levels. Pada saat penyelesaian penyusunan dokumen Laporan Tahunan ini, dunia sedang dilanda oleh kejadian luar biasa dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok dan menyebar begitu cepat ke berbagai negara. Berbagai negara mengambil kebijakan untuk membatasi akses dalam rangka memutus penyebaran virus ini. At the time of completing the preparation of this Annual Report document, the world was being hit by an extraordinary incident with the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic which emerged at the end of 2019 in Wuhan, China, and spread rapidly to various countries. Various countries have adopted policies to limit access to stop the spread of this virus. 272
Ke depan, tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan diperkirakan semakin meningkat seiring meluasnya dampak pandemi Covid-19. Meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 ke banyak negara termasuk ke Indonesia telah menjadi ancaman bagi stabilitas makrofinansial global dan domestik. Dampak rambatan (contagion) Covid-19 dari global diperkirakan dapat mempengaruhi Indonesia terutama melalui jalur pariwisata, perdagangan/ ekspor, dan investasi. Looking ahead, the pressure on financial system stability is expected to increase in line with the widespread impact of the Covid-19 pandemic. The widespread of the Covid-19 pandemic to many countries including Indonesia has become a threat to global and domestic macro-financial stability. The contagion impact of Covid-19 from global is estimated to affect Indonesia, especially through tourism, trade/export, and investment channels. Lebih lanjut, penyebaran Covid-19 dari global berpotensi menurunkan kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, permintaan tenaga kerja menurun, dan pendapatan serta konsumsi tertahan, yang pada akhirnya dapat mengurangi permintaan domestik. Ketidakpastian tersebut dapat memberikan efek terhadap perubahan portofolio yang dimiliki investor yang menyebabkan aliran dana keluar dan menekan nilai tukar Rupiah. Apabila penyebaran Covid-19 terus berlanjut, tekanan terhadap kinerja korporasi dan rumah tangga akan lebih besar karena menyebar ke berbagai sektor sehingga hal ini berpotensi menekan kinerja industri jasa keuangan terutama perbankan. Furthermore, the spread of Covid-19 from global has the potential to reduce production and economic activities, decrease demand for income and consumption, which in turn can reduce domestic demand. This uncertainty can affect changes in the portfolio owned by investors, which causes the outflow of funds and depresses the Rupiah exchange rate. If the spread of Covid-19 continues, the pressure on the performance of corporations and households will be greater because it spreads to various sectors so that this has the potential to suppress the performance of the financial services industry, especially banking. labor, and stifle Mencermati terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional yang berpotensi meningkat, Pemerintah perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang di dalamnya termasuk pengaturan peran Bank Indonesia. tekanan Observing the pressure on the economy and national financial system stability that has the potential to increase, the Government needs to take extraordinary policies and steps in the context of saving the national economy and financial system stability, which includes regulating the role of Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah diharapkan cenderung menguat hingga akhir tahun 2020. Penguatan nilai tukar Rupiah didukung oleh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar, komitmen kebijakan yang erat serta komunikasi yang intensif antara pemerintah, BI, OJK dan LPS. Selain itu, mekanisme pasar telah berjalan baik. Ke depan, diharapkan Bank Indonesia akan terus berada di pasar dan melakukan langkah-langkah intervensi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. The rupiah exchange rate is expected to tend to strengthen until the end of 2020. The strengthening of the Rupiah exchange rate is supported by exchange rate stabilization measures, close policy commitment, and intensive communication between the government, BI, OJK, and LPS. Besides, the market mechanism has worked well. Going forward, it is hoped that Bank Indonesia will continue to stay on the market and take necessary intervention steps to maintain exchange rate stability. Berkaca Kementerian BUMN senantiasa melakukan mitigasi demi menjaga keberlanjutan usaha guna meraih hasil yang optimal. Kementerian BUMN telah merancang kebijakan strategis terkait menjawab tantangan yang menanti di tahun 2020, sebagai berikut: 1. Resilience & Survival (Ketahanan dan Kelangsungan dari fenomena tersebut, Reflecting on this phenomenon, the Ministry of SOEs always carries out mitigation to maintain business sustainability to achieve optimal results. The Ministry of SOEs has designed strategic policies related to answering the challenges that await in 2020, as follows: 1. Resilience & Survival (Resilience and Survival) Hidup) Terdapat 3 (tiga) program atau kebijakan yang akan dilakukan, yaitu There are 3 (three) programs or policies that will be carried out, namely 273
a. Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 pada Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN bekerjasama dengan Yayasan BUMN yang bertugas sebagai bendahara untuk pengumpulan donasi, selain itu bekerjasama dengan PMO rumah sakit BUMN dan rumah sakit daerah Wisma Atlet. a. Formation of a Covid-19 Handling Team at State-Owned Enterprises. The Ministry of SOEs collaborates with the SOEs Foundation which serves as treasurer for collecting donations, in addition to collaborating with the PMO of the SOEs hospital and the Wisma Atlet regional hospital. b. Intensive Performance Management. Terdapat 3 langkah pada program ini yaitu melaukan stress test kinerja keuangan BUMN untuk proyeksi tahun 2020 pada beberapa kondisi, antara lain alternative nilai tukar IDR to USD, tingkat suku bunga acuan, alternative berakhirnya pandemi Covid-19, dan kondisi spesifik lainnya. Setelah dilakukan stress test, langkah selanjutnya yaitu perlu melakukan Assessment & Monitoring secara intensif terhadap kinerja keuangan BUMN terutama pada 3 (tiga) indikator yaitu Cash Flow Operating, EBITDA, dan Debt to EBITDA. Langkah terakhir akan dilihat hasilnya apakah masuk pada kategori hijau, kuning, atau merah. b. Intensive Performance Management. There are 3 steps in this program, namely conducting a stress test on SOEs financial performance for 2020 projections in several conditions, including alternative IDR to USD exchange rates, reference interest rates, alternatives to the end of the Covid-19 pandemic, and other specific conditions. After the stress test is carried out, the next step is to conduct intensive Assessment & Monitoring of SOEs financial performance, especially on 3 (three) indicators, namely Operating Cash Flow, EBITDA, and Debt to EBITDA. The final step will see the results whether they fall into the green, yellow, or red category. c. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi apabila Indonesia terdampak Covid-19. BUMN terlibat dalam 3 (tiga) hal, yaitu pencairan utang Pemerintah ke BUMN, penyertaan Modal Negara kepada beberapa BUMN, dan memberikan dana talangan kepada BUMN. c. Implementation of the Economic Recovery Program if Indonesia is affected by Covid-19. SOEs is involved in 3 (three) matters, namely disbursement of Government debt to SOEs, the inclusion of State Capital in several SOEs, and providing bailout funds to SOEs. 2. Restructuring & Strengthening (Restrukturisasi dan 2. Restructuring & Strengthening (Restructuring and Penguatan) Terdapat 2 (dua) program atau kebijakan yang dilakukan, yaitu : a. Kebijakan ini melakukan transformasi kelembagaan Kementerian BUMN, dengan target setiap tahunnya sebagai berikut : i. struktur 2020, Tahun organisasi. Pada tahun ini Kementerian BUMN melakukan penyelesaian holding BUMN sektoral, lalu melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), integrasi sistem informasi, dan digitalisasi proses bisnis. Pemantapan ii. Tahun 2021, Korporatisasi pengelolaan dilakukan tahun BUMN. standardisasi proses bisnis, perbaikan proses perencanaan, pelapoan, dan aksi korporasi, lalu optimalisasi value BUMN, leverafe potensi bisnis BUN, melakukan dan terakhir meminimalkan potensi risiko pengambilan keputusan. Pada ini Strengthening) There are 2 (two) programs or policies carried out, namely: a. This policy carries out the institutional transformation of the Ministry of SOEs, with targets every year as follows: i. the In 2020, organizational structure. This year, the Ministry of SOEs completed the completion of sectoral SOEs holding, then increased the capacity and capability of Human Resources (HR), integrated information systems, and digitized business processes. In 2021, the corporation will manage SOEs. This year, business process standardization was carried out, improved planning, reporting, and corporate action processes, then optimized the value of SOEs, leveraged BUN's business potential, and finally minimized the potential risk of decision making. the strengthening of ii. 274
iii. Tahun 2022, Integrated Strategic Holding yaitu melakukan integrasi seluruh proses pengelolaan BUMN. iv. Tahun 2023, Pengembangan kemampuan khusus BUMN. Pada tahun ini meningkatkan kemampuan daya saing melalui efisiensi peningkatan mutu, inovasi, dan perbaikan layanan pelanggan. Lalu pengembangan efisiensi industri hulu hingga hilir, membanun penguasaan pasar, memperkuat organisasi, dan membangun kemitraan Internasional. v. Tahun 2024, Meningkatkan skala dan ekspansi pasar BUMN di level Internasional. Pada tahun ini adanya perluasan akses dan peranan Internasional, meningkatkan peranan dan kerja sama BUMN di kancah Internasional dalam memprakarsai kerjasana Internasional, dan melakukan investasi pada noncore area. iii. iv. v. In 2022, namely integrating management process. In 2023, the development of the special capabilities of SOEs. This year, increasing competitiveness through efficiency, quality improvement, innovation, and customer service improvements. Then develop the efficiency of the upstream to downstream industries, build market control, strengthen organizations, and build international partnerships. In 2024, increase the scale and expansion of the SOEs market at the international level. This year there will be an expansion of international access and role, increasing the role and cooperation of SOEs in the international arena in initiating international cooperation, and investing in non-core areas. Integrated Strategic Holding, the entire SOEs b. Program Prioritas Kementerian BUMN 2020- b. Ministry of SOEs Priority Programs 2020-2024. 2024. Kementerian BUMN memiliki 5 prioritas utama yang akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis, yaitu : i. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia. Program ini menyeimbangkan nilai ekonomi dan social melalui pendekatan pengelolaan portfolio, menstimulasi pertumbuhan lapangan kerja, mendukung ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan lingkungan. Pada kebijakan ini Kementerian BUMN melakukan pemetaan BUMN berdasarkan nilai ekonomi dan sosial yang dikelompokan ke dalam 4 kuadran. High 2024. Kementerian BUMN memiliki 5 prioritas utama yang akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis, yaitu : i. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia. Program ini menyeimbangkan nilai ekonomi dan social melalui pendekatan pengelolaan portfolio, menstimulasi pertumbuhan lapangan kerja, mendukung ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan lingkungan. Pada kebijakan ini Kementerian BUMN melakukan pemetaan BUMN berdasarkan nilai ekonomi dan sosial yang dikelompokan ke dalam 4 kuadran. High The Ministry of SOEs has 5 main priorities that will be used to achieve strategic goals, namely: i. Economic and Social Value for Indonesia. This program balances economic and social values through a portfolio management approach, stimulates job growth, supports food security, energy, health, and the environment. In this policy, the Ministry of SOEs conducts SOEs mapping based on economic and social values which are grouped into 4 quadrants. Nilai Ekonomi Economic Value BUMN dengan fokus untuk menghasilan eknomi bagi Indonesia SOEs focused on increasing the economy for Indonesia Surplus Creator Memaksimalkan Nilai tambah To maximize Added Value Strategic Value Memberikan nilai strategis yang meningkatkan keekonomian dan menyediakan layanan publik To provide strategic value which can increasing economy and provides public services Pelayanan Publik Public Services Organizational Health Organizational Health Dead-weight Tidak memiliki nilai ekonomi dan pelayanan publik Has no economic value and public services. BUMN dengan tujuan utama melakukan pelayanan publik bagi Indonesia SOEs with the main purpose to carried out public services for Indonesia. Key enablers yang memungkinkan setiap BUMN dalam menghasilkan nilai ekonomi dan pelayanan publik bagi bangsa Key enablers who can enable each SOEs to generate economic value and public services for the nation. Low High 275
Selain itu Kementerian BUMN juga melakukan pemetaan BUMN berdasarkan nilai ekonomi dan aset jumlah 3 kelompok yaitu BUMN yang masih bertransformasi, BUMN yang sudah berkembang melakukan improvisasi, dan BUMN yang memiliki jumlah aset yang tinggi. Besides, the Ministry of SOEs has also conducted SOEs mapping based on economic value and assets totaling 3 groups, namely SOEs that are still transforming, SOEs that have developed improvisation, and SOEs that have a high number of assets. Kementerian BUMN melakukan pembinaan BUMN sesuai hasil asesmen. Pembinaan ini dilakukan untuk menghasilkan laba yang lebih besar, peningkatan dividen, serta memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Pembinaan BUMN dilakukan dengan fokus sebagai berikut : (1). 9,1% BUMN masuk kategori dipertahankan dan dikembangkan. BUMN ini memiliki pangsa pasar tinggi, daya Tarik pasar tinggi, kinerja baik, dan memiliki regulasi yang kuat atau risiko sistemik. The Ministry of SOEs conducts SOEs development according to the assessment results. This guidance is carried out to generate greater profits, increase dividends, and provide added value for Indonesia. SOEs development is carried out with the following focus: (1). 9.1% of SOEs are in the category of being maintained and developed. This SOEs has a high market share, high market attractiveness, good performance, and has strong regulation or systemic risk. (2). 6,3% BUMN masuk kategori untuk dilakukan transformasi. BUMN ini memiliki pangsa pasar tinggi, daya Tarik pasar tinggi, kinerja rendah, dan memiliki risiko sistemik. (3). 68% BUMN masuk kategori dilakukan konsolidasi. BUMN ini memiliki pagsa pasar rendah, daya Tarik pasar tinggi, kinerja baik, dan memiliki risiko sistemik dalam hal konsolidasi. (2). 6.3% of SOEs are in the category for transformation. This SOEs has a high market share, high market attractiveness, low performance, and carries systemic risk. (3). 68% of SOEs are categorized as being consolidated. This SOEs has low market performance, high market attractiveness, good performance, and has systemic risk in terms of the consolidation. (4). 8,2% BUMN diutamakan untuk pelayanan public. BUM ini memiliki pangsa pasar tinggi/rendah, daya tarik pasar rendah, kinerja baik.buruk, memiliki PSO atau nilai sosial lainnya. (4). 8.2% of SOEs are prioritized for public services. This BUM has high/low market share, low market attractiveness, good performance, poor performance, has PSO, or other social values. (5). 8,2% BUMN masuk kategori untuk bermitra atau divestasi. BUMN ini memiliki pangsa pasar rendah, daya Tarik pasar rendah, kinerja baik buruk, dan memiliki nilai sosial. (5). 8.2% of SOEs are categorized as partnerships This SOEs has low market share, low market attractiveness, performs well and is bad, and has social value. or divestments. Untuk saat telah merampingkan 114 BUMN menjadi 107 BUMN hal ini bertujuan agar pembangunan menjadi lebih efisien, kompetitif, dan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu perampingan jumlah BUMN dilakukan agar BUMN mampu menghadapi persaingan global, sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional ini, Kementerian BUMN For now, the Ministry of SOEs has downsized 114 SOEs to 107 SOEs, intending to make development more efficient, competitive, and able to produce better results. Besides, downsizing the number of SOEs is carried out so that SOEs can face global competition, as well as to increase national competitiveness and productivity b. Inovasi Model Bisnis, Restrukturisasi. Program ini berinovasi untuk membangun kembali moel bisnis inti dengan memanfaatkan teknologi, melakukan restrukturisasi BUMN-BUMN, membangun ekosistem, kemitraan, dan kerjasama mikro b. Business Model Innovation, Restructuring. This program is innovating to rebuild core business models by utilizing technology, restructuring SOEs, building ecosystems, partnerships, and micro collaboration 276
c. Kepemimpinan Teknologi. Program prioritas ini bertujuan mengembangkan dan melembagakan teknologi/kapabilitas digitas pada skala yang luas seperti Digital Capability Center. lebih Lalu menciptakan nilai dari Big Data, Artificial Intelligence seperti integrasi data konsumen. Lalu mendorong kepemimpinan Indonesia di dalam teknologi strategis seperti Predictive maintenance untuk kilang minyak. c. Technology Leadership. This priority program aims to develop and institutionalize digital technology/capabilities at a wider scale such as the Digital Capability Center. Then create value from Big Data, Artificial Intelligence such as integration of consumer data. Then encourage Indonesia's leadership in strategic technology such as Predictive maintenance for oil refineries. d. Peningkatan ini Mengoptimalkan nilai aset-aset fisik seperti lahan maupun non-fisik seperti data konsumen juga pada BUMN. Kemudian, program untuk menarik minat luar negeri dari pihak swasta, asing, dan investor sosial. Selanjutnya menerapkan mekanisme berbasis pasar seperti Listing/IPO. Terakhir program ini akan mewujudkan kelincahan birokrasi dan kemudahan melaksanakan usaha. Investasi. Program ini investasi d. Investment Increase. This program optimizes the value of physical assets such as land and non-physical assets such as consumer data on SOEs. Then, this program is also to attract foreign investment from the private sector, foreigners, and social investors. Furthermore, applying market-based mechanisms such as Listing/IPO. Finally, this program will realize bureaucratic agility and ease of doing business. e. Pengembangan ini meningkatkan keterampilan dan memberi pelatihan bagi tenaga kerja terkait teknologi baru, meningkatkan proses tata kelola penunjukan Dewan Komisaris/Direksi, membentuk kumpulan talenta UMN tingkat menengah (VP+), dan lingkungan inklusif seperti persentase wanita pada jajaran pimpinan senior. Talenta. Program e. Talent Development. This program improves skills and provides training for the workforce related the governance process for the appointment of the Board of Commissioners/Directors, creates a mid-level UMN talent pool (VP +), and an inclusive environment such as the percentage of women in senior leadership. to new technology, improves 3. Klasterisasi BUN yang disusun berdasarkan value 3. BUN clustering is compiled based on the core business chain core business BUMN untuk optimalisasi. Terdapat 12 Klasterisasi BUMN yaitu : a. Klaster Industri Migas dan Energi b. Klaster Industri Minerba c. Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan d. Klaster Industri Pangan e. Klaster Industri Kesehatan f. Klaster Industri Manufaktur g. Klaster Jasa Keuangan h. Klaster Jasa Asuransi & Dana Pensiun i. Klaster Telekomunikasi & Media j. Klaster Infrastruktur, Klaster Logistik, Klaster Pariwisata & Pendukung value chain of SOEs for optimization. There are 12 SOEs Clusterizations, namely: a. Oil and Gas Industry Cluster and Energy b. Minerba Industry Cluster c. Plantation and Forestry Industry Cluster d. Food Industry Cluster e. Health Industry Cluster f. Manufacturing Industry Cluster g. Financial Services Cluster h. i. j. Insurance Services & Pension Fund Clusters Telecommunication & Media Cluster Infrastructure Cluster, Logistic Cluster, Tourism & Support Cluster 4. Reimagination & Reinnovation (Reimaginasi dan 4. Reimagination & Reinnovation (Reimagination and Melakukan Inovas Ulang) Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk adanya kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19 secara global, Kementerian BUMN perlu melakukan langkah yang tepat dan cepat untuk mendapatkan manfaat dari keadaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian BUMN perlu untuk membayangkan posisi Indonesia pada kondisi Doing Innovation) To face various challenges going forward, including an extraordinary event in the form of the Covid-19 pandemic globally, the Ministry of SOEs needs to take appropriate and fast steps to benefit from this situation. Based on this, the SOEs Ministry needs to envision Indonesia's position in the conditions after the end of the Covid-19 pandemic, namely: 277
setelah berakhirnya masa pandemi Covid-19, yaitu: a. Meningkatkan ketahanan negara selama krisis terjadi dengan memperhatikan aspek-aspek : i. Keamanan Pangan. Apakah Indonesia dapat melakukan diversifikasi terhadap sumber dari dari suatu pola suplai dan/atau mencoba menggunakan teknologi baru? a. Increasing state resilience during a crisis by paying attention to the following aspects: i. Food Safety. Can Indonesia diversify its sources from a supply pattern and/or try to use new technologies? ii. Keamanan Nasional. Bagaimana Indonesia dapat memikirkan keamanan sosial secara holistik. Hal ini mencakup, kesehatan, cyber, dan privasi individu? iii. Kontrak Sosial. Peran yang dimainkan suatu negara dalam kaitannya dengan bantuan sosial kemanusiaan dan kontrak sosial dengan negara tetangganya? apakah ii. National Security. How can Indonesia think about social security holistically. This includes health, cyber, and individual privacy? iii. Social Contract. What role does a country play in humanitarian social assistance and social contracts with its neighbors? b. Merebut peluang dalam memimpin suatu sektor spesifik dalam transisi menuju "New Normal" dengan memperhatikan aspek-aspek : i. E-Commerce. Apakah Indonesia dapat berkembang dengan bergantung pada e-commerce unicorn yang dimiliki pada kondisi disrupsi pasar global? b. Seize the opportunity to lead a specific sector in the transition to the "New Normal" by paying attention to the following aspects: i. E-Commerce. Can Indonesia develop by depending on its unicorn e-commerce under conditions of global market disruption? ii. Pola Supply. Apakah Indonesia dapat melakukan rekonfigurasi pada pola suplai saat ini untuk dapat menjadi Global Supply Chain Hub? ii. Supply patterns. Can Indonesia reconfigure its current supply patterns to become a Global Supply Chain Hub? iii. Digitalisasi. Apakah peluang dapat menangkap akselerasi digitalisasi yang saat ini berlangsung di lintas sektoral? Indonesia dari iii. Digitalization. Will Indonesia be able to seize the opportunities from the accelerated digitalization that is currently taking place across sectors? c. Mempercepat atau tepat dalam memposisikan penggerak dengan memperhatikan aspek-aspek: Infrastruktur Digital. Apakah Indonesia harus i. melakukan percepatan dalam kesiapan infrastruktur seperti Pusat Data, 5G untuk IIOT ? ii. Kesiapan Tenaga Kerja. Apakah Indonesia dapat mengembangkan penyesuaian skill untuk menyambut Digital Economy? c. Accelerate or precisely position the movers by paying attention to the following aspects: i. Digital Infrastructure. Does Indonesia have to accelerate the readiness of infrastructure such as data centers, 5G for IIOT? ii. Workforce Readiness. Can Indonesia develop skill adjustments to welcome the Digital Economy? iii. Ketahanan tenaga Kerja. Apakah kita dapat melakukan cross-skill untuk memastikan kemampuan kita dapat disesuaikan dengan "future shocks"? iii. Labor resilience. Can we cross-skill to ensure that our abilities can be adjusted to the "future shocks"? iv. Next Wave of Talent. Bagaimana Indonesia dapat melakukan peninjauan kembali terkait dengan kebijakan imigrasi untuk dapat menangkap peluang Global Talent? iv. Next Wave of Talent. How can Indonesia carry out a review related to immigration policy to seize the Global Talent opportunity? Mewujudkan BUMN yang Sehat Berdaya Saing Global, Pusat Inovasi, dan Kontribusi untuk Indonesia adalah wajah baru BUMN 2024 yang akan berusaha dicapai oleh Kementerian BUMN. Creating a Healthy SOEs with Global Competitiveness, a Center for Innovation, and Contribution for Indonesia is the new face of SOEs 2024 that the Ministry of SOEs will strive to achieve. 278
060201070308040905ANNUAL REPORT 2019 MINISTRY OF STATE OWNED ENTERPRISES 279
280