Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 : 1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN REFOREFOREFOREFOREFORMA A RMA A RMA A GRARIA, 2006-2007 GRARIA, 2006-2007 RMA AGRARIA, 2006-2007 GRARIA, 2006-2007 RMA A GRARIA, 2006-2007 a Rampai Peai Peai Peai Peai a Ramp a Ramp Bung Bung Bunga Ramp a Ramp Bung Bung Penyunting: Mohamad Shohibuddin M. Nazir Salim Kata Pengantar Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. Diterbitkan atas Kerjasama STPN PRESS dan Sajogyo Institute 2012
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan ©2009 STPN Press, Yogyakarta Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh STPN Press, Desember 2012 Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta, 55293 Tlp. (0274) 587239 Faxs: (0274) 587138 Bekerjasama dengan Sajogyo Institute Jl. Malabar 22 Bogor, Jawa Barat Tlp/Faxs: (022) 8374048 E-mail: Penyunting: Moh. Sohibuddin & M. Nazir S. Layout: Laiq EL Cover: Eja Art Design Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan STPN, SAINS, 2012 xIii + 902 hlm.: 14 x 21 cm ISBN : 978-602-7894-01-3
Kata Pengantar KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA Bila membaca buku ini, sebagai dokumen yang mere- kam perjalanan Simposium Agraria Nasional untuk Pem- bentukan Kebijakan Pembaruan Agraria sebagaimana dimuat di dalamnya, maka ada simpul penting yang segera dapat kita tangkap yaitu gambaran apa dan siapa 'daya penen- tangnya' dan apa dan siapa 'daya yang mendambakan peru- bahan' atas gagasan Pembaruan Agraria itu. Tentu saja ada keletihan tersendiri jika kedua kekuatan ini ternyata tidak pernah mampu dan mau untuk menjalin dialog kritis mem- bangun konsensus kolektif dan kemudian memasukkannya sebagai agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam hal ini kita tentu tidak ingin terperangkap dalam debat tak kun- jung putus antara pengusung keyakinan atas mitos-mitos ideologis 'neo-kolonialisme' dan 'neo-imperialisme' yang menyoal bagaimana Pembaruan Agraria sebaiknya mencegah atau menegasi ideologi yang menjadi lawan ter- v
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) hadapnya. Dari cara pandang ini kita sulit menemukan jalan-jalan praktis apa dan bagaimana untuk menuju emansispasi dari penghisapan kapitalis. Namun sebaliknya kita pun akan sangat jengah manakala problema tentang urgensi Pembaruan Agraria hanya ditanggapi dalam tataran pragmatis dan teknis semata, sebagaimana kebanyakan birokrat mengajukannya dalam agenda kebijakan pem- bangunan (lihat pula, Mahasin, 1984). Dalam konteks demikian barangkali ada baiknya bila Pembaruan Agraria kita letakkan sebagai masalah kebuda- yaan, atau dalam istilah Soedjatmoko (1984) disebutnya sebagai soal 'penyesuaian kreatif kepada dunia modern'. Layaknya organisme mahluk hidup, daya penentang peru- bahan tak lain sebagai 'kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan keutuhannya sendiri', dan daya ke arah perubahan yang tak lain sebagai 'hal yang diperlukan dalam penyesuaiannya terhadap masalah-masalah baru'. Keduanya sampai derajat tertentu sebenarnya merupakan penjelmaan daya hidup kebudayaan itu sendiri. Makin kuat integrasi kebudayaan, semakin kuat pula daya penentang perubahan. Sebaliknya, makin lemah integrasi kebudayaan semakin kuat pula daya ke arah perubahan. Di sini saya sepaham dengan pandangan tokoh intelektual besar (alm) Soedjat- moko bahwa setiap bangsa dalam sejarahnya senantiasa menghadapi benturan antara dua kekuatan yang berlawanan itu. Namun semua itu tak harus kita lihat sebagai obyek- tivitas yang sama sekali lepas dari manusia. Sebab semuanya itu akan harus ditafsirkan dalam dunia makna manusia, malahan merupakan penjelmaan manusia. Suatu perubahan vi
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria pada satu bagian akan menyebabkan perubahan pada bagian- bagian lainnya secara sistemik. Bila ini diterima Pembaruan Agraria sebagai daya perubahan niscaya juga akan masuk sebagai unsur yang harus dicernakan dalam kebudayaan itu sendiri. Pembaruan Agraria tidak boleh diposisikan sebagai transplantasi unsur kebudayaan baru yang tambal sulam atau yang sering diperolokkan sebagai 'eklektisme murahan'. Dalam konteks seperti itu yang menjadi amat krusial adalah bagaimana proses sosialisasi, internalisasi, dan enkul- turasi (baca: proses edukasi) atas urgensi penataan agraria digencarkan penyelenggaraannya pada individu-individu anak-anak bangsa sehingga pada gilirannya mereka menjadi generasi penerus yang handal memainkan peran sentral dalam Pembaruan Agraria. Hal ini amat perlu dicamkan, karena kita pernah atau sedang merasakan bagaimana mem- prihatinkannya suatu bangsa besar seperti Indonesia dengan sumberdaya agraria yang melimpah tetapi mewarisi satu generasi yang 'buta agraria' (agrarian illiteracy). Generasi ini adalah produk dari politik Orde Baru yang melarang anak-anak sekolah, pelajar, dan mahasiswa mempelajari masalah agraria dan bahkan oleh rezim ini pun kita tahu UUPA juga dipeti-eskan. Jadi sebagai kebutuhan mendasar gagasan dan praksis Pembaruan Agraria niscaya akan meli- batkan keperluan perubahan pola pikir, pola sikap, dan 'pola tanggapan jiwa'. Perubahan-perubahan makro dalam masya- rakat, tampaknya harus dimulai dari perubahan-perubahan mikro pada individu-individu anggota masyarakat, yakni dengan revolusi pandangan a-historis kepada pandangan yang historis (bandingkan, Mahasin, 1984). Dalam ide seperti itu maka Sekolah Tinggi Pertanahan vii
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Peny.) Nasional (STPN) bertekad untuk bahu membahu mela- hirkan generasi baru yang 'melek agaria'. Untuk itu kampus ini tidak pernah lelah untuk terus menapaki arah baru men- jadi pusat kegiatan ilmiah yang dinamis dan mampu meman- carkan pengaruh yang kuat terhadap kemajuan pengetahuan (Pembaruan) Agraria. Untuk itu semua kami pimpinan STPN menyampaikan penghargaan tinggi kepada rekan penyunting Moh. Shohibuddin dan M. Nazir Salim yang telah bekerja keras dengan tulus sehingga lahirlah buku tebal yang sangat ber- harga ini sebagai suatu dokumen ilmiah. Juga kepada staf di lingkungan STPN Press dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu kami ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga buku ini dapat ter- bit. Selamat membaca dan meraih ilham untuk kemasla- hatan masyarakat luas. Yogyakarta, Desember 2012 viii
DAFTAR ISI Kata Pengantar Ketua STPN ~ v Pengantar Penyunting: Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 ~ xviii Prolog: PASANG SURUT DAN TANTANGAN REFORMA AGRARIA Oleh Soeryo Adiwibowo (Institut Pertanian Bogor) ~ xxxviii Bagian I: Simposium Medan, 15 November 2006 "LANDASAN HISTORIS, POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL" Kerangka Acuan Umum Simposium Agraria Nasional ~ 3 Kerangka Acuan Simposium Medan ~ 11 Sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI ~ 17 Jastifikasi Historis, Kultural dan Sosial-Ekonomi bagi Pembaruan Agraria ~ 23 1. Kilas Sejarah Masalah Agraria Oleh Andi Achdian (Onghokham Institute) ~ 24 2. Perspektif Filosofis dan Sosio-Kultural atas Urgensi ix
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) Pembaruan Agraria Oleh Iwan Tjitradjaja (Universitas Indonesia) ~ 29 3. "Socio-Economic Rationale bagi Reforma Agraria Oleh Gunawan Wiradi (Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria) ~ 35 4. Urgensi Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional dalam Penyelesaian Konflik Keagrariaan di Tanah Air Oleh Satyawan Sunito (Institut Pertanian Bogor) ~ 42 5. Mempertanyakan Posisi Sistem Tenurial Lokal dalam Pembaruan Agraria di Indonesia Oleh Myrna Safitri (Huma) ~ 67 6. Urgensi Peran Ormas Tani dalam Gerakan Pembaruan Agraria: Pengalaman Lintas Negara Oleh Henry Saragih (Federasi Serikat Petani Indonesia) ~ 87 7. Pengalaman Gerakan Petani Lampung dalam Inisiatif Pelaksanaan Pembaruan Agraria Oleh Fenta Peturun (Dewan Rakyat Lampung) ~ 112 Landasan Politik dan Hukum Pelaksanaan Pembaruan Agraria ~ 119 8. Kerangka Politik bagi Pelaksanaan Pembaruan Agraria Oleh Bomer Pasaribu (Komisi IV DPR RI) ~ 120 9. Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk Mendukung Pelaksanaan Pembaruan Agraria Oleh Achmad Sodiki (Universitas Brawijaya) ~ 144 Landasan Kebijakan Ekonomi Pelaksanaan Pembaruan Agraria ~ 155 10. Ekonomi Kerakyatan: Industrialisasi Pedesaan Oleh Taufik Sumawinata (Brighten Institute; x
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria NC Securities) ~ 156 11. Kebijakan Ekonomi bagi Pelaksanaan Pembaruan Agraria Oleh Iman Sugema (Institut Pertanian Bogor) ~ 165 12. Skema Kebijakan Keuangan untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional Oleh Hermanto Siregar (Brighten Institute) ~ 171 Bagian II: Simposium Makassar, 4 Desember 2006 "STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL" Kerangka Acuan Simposium Makassar ~ 185 Sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI ~ 190 Strategi Umum Pelaksanaan Pembaruan Agraria ~ 197 13. Kilas Balik Implementasi Pembaruan Agraria Oleh Sediono MP Tjondronegoro (Profesor Emiritus Institut Pertanian Bogor) ~ 198 14. Pembaruan Agraria Nasional dan Isu-isu Strategis Oleh Yuswanda A. Temenggung (Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI) ~ 218 Identifikasi Obyek dan Subyek Pembaruan Agraria Nasional ~ 223 15. Pembaruan Agraria: Obyek dan Penetapan Hak Oleh Gunawan Sasmita (Direktur Landreform BPN RI) ~ 224 16. Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Hutan Oleh Ali Arsyad (Kepala Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan) ~ 231 Dukungan Program Akses dan Lintas Sektor ~ 267 17. Program Dukungan Akses Paket Pembaruan Agraria Oleh Harianto (Brighten Institute) ~ 268 xi
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) 18. Kebijakan Pemanfaatan Lahan Sebagai Bagian Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional Makalah Pendukung: Rancangan Umum Perluasan Lahan Pertanian Oleh Suhartanto (Direktur Pengelolaan Lahan Departemen Pertanian) ~ 283 19. Pengembangan Infrastruktur Fisik dalam Rangka Mendukung Program Pembaruan Agraria Nasional Oleh Sugimin Pranoto (Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum) ~ 306 Dukungan Data dan Informasi ~ 337 20. Implementasi Reformasi Agraria dari Perspektif Dukungan Penyediaan Data dan Informasi Statistik Oleh Rusman Heriawan (Kepala Badan Pusat Statistik) ~ 338 Partisipasi Masyarakat ~ 353 21. "Matang Atas Matang Bawah" (Prinsip Dasar dan Strategi Pelaksanaan Pembaruan Agraria Nasional) Oleh Usep Setiawan (Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria) ~ 354 22. Peranan Organisasi Tani (Masyarakat Agraris) dalam Pembaruan Agraria Oleh Agustiana (Sekjen Serikat Petani Pasundan) ~ 379 Peran Pemerintah Daerah dan Swasta ~ 389 23. Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan Oleh S. Ruslan (Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan) ~ 390 24. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Sulawesi Selatan: Suatu Pendekatan Pemasaran Produksi Melalui Kerangka Birokrasi xii
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria Oleh Tim Sekretariat Gerbang Emas (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) ~ 397 25. Reforma Agraria ala Siak Oleh Mardjan Ustha (Direktur SDM PTPN V) ~ 425 Bagian III: Simposium Jakarta, 12 Desember 2006 "REVITALISASI KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL" Kerangka Acuan Simposium Jakarta ~ 431 Sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI ~ 436 Urgensi Revitalisasi Kelembagaan ~ 334 26. Urgensi Revitalisasi Kelembagaan untuk Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional: Perspektif Sosial Oleh Gumilar Rusliwa Soemantri (Universitas Indonesia) ~ 444 27. Urgensi Revitalisasi Kelembagaan untuk Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional: Perspektif Ekonomi Oleh Bustanul Arifin (Universitas Lampung) ~ 451 Kerangka Acuan Revitalisasi Kelembagaan ~ 463 28. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional Oleh Bambang Prijambodo (Direktur Perencanaan Makro Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) ~ 464 29. Pembaruan Agraria Nasional di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Oleh Arif Satria (Institut Pertanian Bogor) ~ 483 30. Kebijakan Agropolitan dan Reformasi Agraria di Pedesaan (Pengalaman di Gorontalo) Oleh Fadel Muhammad (Gubernur Provinsi Gorontalo) ~ 495 xiii
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) Revitalisasi dan Sinergi Kelembagaan ~ 501 31. Urgensi Pembaruan Agraria dan Kesiapan Badan Pertanahan Nasional Oleh Benny (Plh Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN RI) ~ 502 32. Pendidikan Tinggi Agraria: Bertemunya Cendekiawan-Teknokrat Merumuskan Masa Depan Makalah pendukung: Revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Arah Baru Penelitian Pertanahan: Dukungan STPN terhadap Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) Oleh Endriatmo Soetarto (Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional BPN RI) ~ 515 33. Kelembagaan untuk Delivery System dalam Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional: Peran Departemen Kehutanan Oleh Iman Santoso (Sekretaris Badan Planologi Kehutanan) ~ 535 34. Kelembagaan untuk Delivery System dalam Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional: Peran Departemen Pertanian Oleh Ahmad Suryana dan Erizal Jamal (Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pertanian) ~ 543 35. Reformasi Agraria: Konsolidasi dan Transformasi Ekonomi Perdesaan Makalah Pendukung: Sinergi BUMN Mendukung Ketahanan Pangan Oleh Agus Pakpahan (Deputi Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Kementerian BUMN) ~ 574 36. Kebijakan Perbankan dalam Mendukung xiv
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria Pembaharuan Agraria Oleh Bunasor Sanim (Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia) ~ 608 Bagian IV: PROSES PERUMUSAN HASIL-HASIL SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL DAN USULAN KERANGKA KEBIJAKAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL Kerangka Acuan Lokakarya ~ 613 Pemaparan Rancangan Awal Program Pembaruan Agraria Nasional ~ 619 1. PPAN: Latar Belakang, Tujuan, Landasan Konstitusional, Perkiraan Dampak dan Pembiayaan Oleh: Hermanto Siregar (Staf Khusus Kepala BPN) dan Harianto (Brighten Institute) ~ 620 2. Simulasi Kebutuhan Dana Program Landreform+ dan Alternatif Strategi Landreform+ Oleh: Taufik Sumawinata (Brighten Institute) ~ 631 Masukan Kalangan Civil Society untuk Perumusan Program Pembaruan Agraria Nasional ~ 639 1. Poin-Poin Usulan Reforma Agraria Oleh Daniel Hutagalung (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi) ~ 640 2. Catatan-catatan Tambahan untuk Program Pembaruan Agraria Nasional Oleh Dadang Juliantara ~ 645 3. Kertas Posisi terhadap Program Pembaruan Agraria Nasional Oleh Petani Mandiri, AGRA, FSPI, STN, DTI, AMAN, API, KRKP, SBD, PBHI, KPA, UPC, Pergerakan, Pokja- xv
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) PA-PSDA, Walhi, HuMA, RACA, FWI, JKPP ~ 648 4. Pandangan dan Sikap Federasi Serikat Petani lndonesia (FSPI) Tentang Program Pembaruan Agraria Nasional Oleh Federasi Serikat Petani Indonesia ~ 660 5. Pandangan Serikat Tani Nasional (STN) atas Program Pembaruan Agraria Nasional Pemerintahan SBY- JK Oleh Serikat Tani Nasional ~ 665 Perumusan Hasil-hasil Simposium dan Usulan Kerangka Kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional ~ 669 1. Hasil Lokakarya Yogyakarta ~ 670 2. Rumusan Final Usulan Kerangka Kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional ~ 688 Bagian V: RUMUSAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) ~ 709 1. Paparan Kepala BPN RI pada Rapat Terbatas dalam Rangka Pelaksanaan Reforma Agraria, 22 Mei 2007 Oleh Joyo Winoto (Kepala BPN) ~ 710 2. Reforma Agraria dan Keadilan Sosial: Orasi Peringatan Dies Natalis Institut Pertanian Bogor, 1 September 2007 Oleh Joyo Winoto (Kepala BPN) ~ 754 Bagian VI: PANDANGAN KALANGAN MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) 1. Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat: Pelaksanaannya di Masa Lalu dan Revitalisasinya Pada Saat Ini xvi
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria Oleh Moh. Shohibuddin (Brighten Institute; Sajogyo Institute) ~ 790 2. Aspek Keadilan dalam Reforma Agraria Oleh Robertus Robet (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi) ~ 830 3. Momentum Baru Reforma Agraria? Oleh Usep Setiawan (Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria) ~ 836 4. Fajar Reforma Agraria di Indonesia? Dari Agenda Petani ke Agenda Bangsa Oleh Noer Fauzi (PhD Candidate UC, Berkeley) ~ 840 5. Bagi-bagi Lahan 22 Juta Hektar: Menuju Pasar Tanah, Tanam Paksa, atau Konflik Horisontal? Oleh Torry Kuswardono (WALHI) ~ 852 6. Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY Oleh Dianto Bachriadi (Pergerakan, Bandung) ~ 860 7. Di Balik Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) Oleh Iwan Nurdin (Koordinator Advokasi Kebijakan, Konsorsium Pembaruan Agraria) ~ 882 Epilog: QUO VADIS PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL? Oleh Noer Fauzi Rachman (Direktur Eksekutif Sajogyo Institute) ~ 896 Tentang Penyunting ~ 902 xvii
Pengantar Penyunting PEMBENTUKAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA, 2006-2007 Mohamad Shohibuddin Setelah lama diingkari dan dipandang dengan penuh curiga, agenda reforma agraria akhirnya masuk kembali menjadi kebijakan pemerintah nasional semenjak paroh terakhir dekade pertama Abad XXI. Dijan- jikan dalam visi, misi dan program pasangan Susilo Bam- bang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada saat Pemilihan Presiden tahun 2004, agenda ini kemudian dicantumkan secara resmi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2010 (Perpes No. 7 Tahun 2005). Selanjut- nya, ia ditegaskan lagi dalam dokumen Rencana Pem- bangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007). Secara kelembagaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah yang menja- lankan tugas di bidang pertanahan juga diperbarui dasar hukumnya melalui Perpres No. 10 Tahun 2006. Perpres ini memperkuat mandat dan fungsi lembaga ini, termasuk untuk xviii
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria menjalankan program pembaruan agraria nasional. Perkembangan di atas kian melambungkan harapan akan menyingsingnya "fajar kebangkitan reforma agraria" di Indonesia memasuki Abad XXI (Fauzi 2007). Jika selama periode Orde Baru tuntutan atas akses tanah seolah identik dengan agenda perjuangan petani, maka tumbangnya rezim otoriter ini pada Mei 1998, disusul dengan desakan pelak- sanaan reformasi total di segala bidang, telah menyediakan satu "struktur kesempatan politik" baru bagi aktor-aktor non-negara untuk melakukan perubahan, termasuk bagi kalangan pejuang agraria. Berbagai kelompok gerakan rakyat pedesaan di tingkat akar rumput berhasil memanfaatkan kesempatan politik yang terbuka ini dengan melancarkan aksi-aksi pendudukan dan penggarapan atas tanah-tanah yang sebelumnya meru- pakan bagian konsesi perkebunan dan kehutanan milik perusahaan pemerintah dan swasta. Faktor kesempatan politik ini pula yang memungkinkan diangkutnya agenda perjuangan akses atas tanah dan redistribusi kekayaan ke dalam arena-arena pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional (Rachman 2012). Keluarnya TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam - yang disambut para aktivis gerakan agraria dengan pandangan pro dan kontra itu (Lucas & Warren 2003) - adalah salah satu contoh hasil perjuangan aktor-aktor non-negara memanfaatkan struktur kesempatan politik yang terbuka ini. Dengan Joyo Winoto diangkat jadi Kepala Badan Perta- nahan Nasional (BPN), dan menyatakan komitmennya menjalankan reforma agraria, maka agenda yang selama xix
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) rezim Orde Baru dihidupkan oleh kaum tani dan para pen- dukungnya itu mendapatkan resonansinya di aras kebijakan pemerintah. Momentum awalnya adalah Rapat Terbatas Presiden SBY dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 28 Sep- tember 2006. Dalam rapat ini Presiden SBY memutuskan untuk mengalokasikan 8,15 juta hektar tanah yang berasal dari hutan konversi dan tersebar di 17 provinsi untuk dire- distribusikan kepada rakyat melalui kebijakan reforma agraria. Menindaklanjuti keputusan Presiden SBY ini, BPN di bawah kepemimpinan Joyo Winoto segera melakukan kon- solidasi internal serta menggalang dukungan politik untuk penyusunan kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan langkah-langkah pelaksanaannya. Sepanjang bulan November-Desember 2006, tiga Simpo- sium Agraria berskala nasional juga diselenggarakan oleh BPN di Medan, Makassar dan Jakarta dengan dukungan dari Brighten Institute, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Lem- baga Pengkajian Pertanahan Indonesia (LPPI).1 Selain untuk menjaring masukan dan aspirasi publik, rangkaian simposium itu secara politik juga diarahkan untuk men- dorong kesadaran masyarakat luas, menggalang dukungan dan kerjasama multi-pihak, serta mewujudkan komitmen 1 Brighten Institute adalah lembaga think tank kebijakan pembangunan yang merumuskan visi, misi dan program SBY-JK 2004-2009. Lembaga ini berperan penting dalam memasukkan agenda reforma agraria ke dalam dokumen tersebut. STPN adalah sekolah kedinasan di bawah BPN yang mendidik dan mengkader calon-calon birokrat pertanahan. KPA adalah koalisi LSM dan organisasi tani yang didirikan pada tahun 1995 untuk xx
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria politik dan konsensus nasional mengenai pentingnya menjalankan amanat reforma agraria secara sungguh-sung- guh, sinergis, terpadu dan berkelanjutan. Pada Januari 2007, Presiden SBY dalam pidato awal tahunnya secara eksplisit menyatakan bahwa "Program Reforma Agraria ... secara bertahap ... akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperun- tukkan bagi kepentingan rakyat." Pidato Presiden ini menun- jukkan adanya political will pemerintah untuk menjalankan agenda reforma agraria. Pada awalnya direncanakan Presiden SBY akan menca- nangkan program reforma agraria ini secara nasional di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam rangka itu, pada tang- gal 22 Mei 2007 Kepala BPN menyampaikan paparan pada Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan mengenai hasil penyusunan kebijakan PPAN dan langkah-langkah yang telah dilakukan BPN untuk persiapan pelaksanaannya, serta koordinasi yang dilakukannya dengan berbagai instansi pemerintah.2 Dalam kesempatan yang sama Kepala BPN mengembangkan studi-studi kritis atas kebijakan pemerintah, melakukan advokasi kebijakan di bidang agraria, dan mempromosikan land reform by leverage. LPPI adalah lembaga yang saat itu baru saja didirikan oleh sejumlah orang dengan beragam latar belakang: mantan pejabat agraria, praktisi notaris pertanahan, akademisi, dan aktivis agraria. 2 Selain dengan Departemen Kehutanan dan Pertanian, selama bulan Februari-April 2007 Kepala BPN telah melakukan road show ke sejumlah lembaga pemerintah untuk mengonsultasikan dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan PPAN, di antaranya Bappenas (7 Februari 2007), Mahkamah Agung (8 Februari 2007), Kejaksaan Agung (9 Februari 2007), xxi
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) juga melaporkan kesiapan kegiatan "Pencanangan Pelak- sanaan Reforma Agraria untuk Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat" yang akan bertempat di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Bli- tar. Pencanangan itu akan ditandai dengan penyerahan serti- pikat redistribusi tanah oleh Presiden SBY kepada perwa- kilan 12.001 keluarga petani yang berasal dari 27 Dusun, 9 Desa, 5 Kecamatan di Kabupaten Blitar. Akan tetapi, penca- nangan pelaksanaan reforma agraria secara nasional itu kemudian mendadak dibatalkan pelaksanaannya, sebagian karena sejumlah eksponen, termasuk pejabat yang menen- tukan agenda Presiden di kantor Sekretariat Kabinet, tidak setuju dengan pencanangan ini, dan akhirnya tidak pernah dilaksanakan hingga sekarang. *** Tidak kunjung dilaksanakannya pencanangan reforma agraria oleh Presiden, kepala pemerintahan nasional, sete- lah pembatalan rencana kegiatan tersebut di Kabupaten Bli- tar pada dasarnya mengindikasikan bahwa di tubuh peme- rintah sendiri terjadi ketegangan, friksi dan fragmentasi pan- dangan dalam menyikapi agenda reforma agraria. Di pihak Menko Kesra (27 Februari 2007), Departemen Pertahanan (1 Maret 2007), Badan Intelijen Negara (8 Maret 2007), Departemen Keuangan (20 Maret 2007), Menko Perekonomian (28 Maret 2007), Dewan Ketahanan Nasio- nal (4 April 2007), dan juga Kepala Polri dan Panglima TNI. Selain langkah- langkah koordinasi itu, diselenggarakan pula forum sosialisasi PPAN kepada pemerintah dan stakeholders di daerah oleh BPN. Forum sosiali- sasi ini diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu masing-masing untuk Indonesia Timur (5-7 Maret 2007) dan Indonesia Barat (13-15 Maret 2007). xxii
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria lain, di kalangan aktivis gerakan agraria hal serupa ternyata juga terjadi. Sebagian pihak, seperti pimpinan Konsorsium Pembaruan Agraria, menanggapi inisiatif politik pemerintah ini secara antusias dengan melihatnya sebagai satu kesem- patan politik baru yang harus dimanfaatkan secara optimal. Sebagian yang lain sejak awal telah menyikapi rencana peme- rintah ini dengan pesimistis dan memilih mengambil posisi yang berseberangan (misalnya, Bachriadi 2007). Refleksi Akhir Tahun 2007 KPA, misalnya, diisi dengan presentasi salah satu mantan pimpinannya3 yang menyambut rencana pemerintah ini sebagai perkembangan positif kebi- jakan reforma agraria "Dari Agenda Petani ke Agenda Bang- sa". Perkembangan ini juga dilihat sebagai bagian dari feno- mena mondial kebangkitan agenda reforma agraria di awal Abad XXI yang dihidupkan kembali oleh sejumlah kondisi obyektif global (selengkapnya, lihat Fauzi 2007). Meski demikian, sambutan antusias tersebut tidak urung disertai pula dengan kritik mengenai kemanjuran dari agenda ini.4 Sementara itu, pihak yang menentang mengemukakan sejumlah keberatan prinsipil terhadap reforma agraria versi pemerintah ini. Di antaranya, program reforma agraria ini dijalankan hanya sebagai urusan teknis sehingga ia sebangun 3 Mantan pimpinan KPA tersebut adalah Noer Fauzi yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 1995-2002. Judul lengkap pidato refleksi akhir tahunnya itu adalah "Fajar Reforma Agraria di Indonesia? Dari Agenda Petani Ke Agenda Bangsa". 4 Pada kesempatan yang berbeda, ia menyebut pelaksanaan PPAN ini "bagai menyediakan kelambu untuk mengatasi wabah malaria" (Fauzi 2008:20). xxiii
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) dengan proyek administrasi pertanahan. Program tersebut juga tidak berkeinginan kuat untuk merombak ketimpangan struktur agraria yang ada dengan memfokuskan pada tanah negara dan menghindari tanah-tanah di mana terjadi konflik agraria. Lebih lanjut, program tersebut tidak terlepas dari kerangka Bank Dunia yang mengarah pada proses liberalisasi pertanahan (lihat Bachriadi 2007 untuk uraian yang lebih terinci). Debat internal di kalangan aktivis gerakan agraria ini dan spektrum keragaman pandangan yang ada di dalamnya dengan padat telah direkam oleh Nurdin (2007).5 Muara dari perdebatan ini salah satunya adalah keputusan taktis yang diambil oleh satu kelompok gerakan agraria - dalam hal ini KPA - untuk melakukan apa yang disebut sebagai "kolaborasi kritis"6 bersama BPN di sepanjang proses kebi- jakan PPAN: yakni, sejak proses substantif penyusunan kebijakannya hingga tahap teknis pelaksanaannya. Nurdin mencatat lima langkah penting yang bisa dilakukan gerakan agraria melalui strategi "kolaborasi kritis" bersama BPN dengan memanfaatkan peluang politik yang disediakan oleh kebijakan PPAN ini: (1) melakukan pendataan secara akurat 5 Tulisan Iwan Nurdin ini dimuat dalam Bagian VI buku ini. Iwan Nurdin adalah Koordinator Advokasi Kebijakan, Konsorsium Pembaruan Agraria 6 Istilah "kolaborasi kritis" ini tidak ditemukan dalam tulisan Nurdin (2007), namun ia dipakai luas dalam berbagai diskusi maupun dokumen- dokumen yang muncul belakangan untuk menjelaskan pilihan langkah taktis semacam ini. Puncak dari strategi "kolaborasi kritis" ini adalah kesediaan Ketua Dewan Nasional KPA, Usep Setiawan, diangkat sebagai Staf Khu- sus Kepala BPN. Untuk uraian lebih lanjut mengenai strategi "kolaborasi kritis" yang dijalankan KPA dan peran khusus Usep Setiawan di dalamnya, lihat Rachman (2010). xxiv
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria atas wilayah penguasaan dan pengelolaan, wilayah klaim, rencana-rencana tata kuasa, tata kelola, dan tata produksi, dan rencana tata wilayah masyarakat sekaligus pendataan subjek secara jelas; (2) menyusun dan mempraktikkan mo- del pembaruan agraria yang disepakati oleh organisasi rakyat dengan dipandu oleh prinsip-prinsip kolektivitas dan berke- adilan; (3) melakukan dialog intensif, hingga perjuangan aksi-aksi terbuka, dalam wadah implementasi PPAN kepada pemerintah agar dapat mengimplementasikan model pemba- ruan agraria versi rakyat pada wilayah-wilayah yang selama ini telah diduduki sekaligus perlindungan legalnya; (4) melakukan promosi keberhasilan pembaruan agraria versi rakyat agar diadopsi secara nasional dalam program PPAN; (5) membentuk jaringan kerja untuk memonitor implemen- tasi PPAN pada level wilayah dan melaporkan keberhasilan maupun kegagalan implementasinya kepada pusat-pusat koordinasi jaringan kerja di wilayah dan nasional. Nurdin menegaskan, dengan pemahaman "kolaborasi kritis" semacam ini maka pengawalan dan keterlibatan orga- nisasi gerakan agraria dalam kebijakan PPAN bukanlah sebuah keterlibatan dan pengawalan yang tanpa kekritisan, mulai dari sisi substansi hingga implementasi. Pilihan ini justru bersifat strategis karena menempatkan PPAN sebagai salah satu kesempatan politik yang dapat "membuka pelu- ang politik lebih luas bagi dijalankannya pembaruan agraria sejati dan membuka peluang dalam memperjuangkan objek- objek pembaruan agraria yang lain dari yang ditawarkan semata-mata oleh pemerintah selama ini". *** xxv
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) Sketsa singkat perjalanan kebijakan reforma agraria di awal masa pemerintahan SBY-JK di atas (2006-2007) mencerminkan fase formatif dari satu periode di mana bu- kan saja kebijakan PPAN dinegosiasikan, dirumuskan dan direncanakan, serta akhirnya dibakukan. Lebih dari itu, juga satu periode di mana agenda reforma agraria tampil kembali menjadi master frame bagi BPN di bawah kepemimpinan Joyo Winoto (2005-2012). Sebagai master frame, agenda reforma agraria menjadi tema pengikat dan penggerak dalam upaya-upaya BPN untuk: merumuskan ulang filosofi dan prinsip pertanahan dalam kerangka ideologi kebangsaan, mengembangkan politik dan kebijakan pertanahan yang bervisi kerakyatan, serta merevitalisasi eksistensi dan peran kelembagaan. Rachman (2012) mencatat lima usaha penting terkait agenda reforma agraria yang berhasil dijalankan BPN di bawah kepemimpinan Joyo Winoto ini. Pertama, mem- perbarui dasar hukum BPN yang memperkuat eksistensi serta mandatnya dalam menjalankan program reforma agra- ria; menetapkan empat prinsip pertanahan menggantikan "catur tertib pertanahan"; melakukan pembaruan kelemba- gaan BPN, termasuk reformasi birokrasi. Kedua, menyetop upaya revisi UUPA dan memperkuat kembali signifikan- sinya sebagai dasar penataan politik dan hukum pertanahan, termasuk untuk legislasi baru reforma agraria (yakni RPP tentang Reforma Agraria dan PP tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar). Ketiga, menghilangkan sensitivitas pejabat pemerintah dan lembaga negara terhadap land reform sebagai agenda komunis; dan sebaliknya, mena- namkan kesadaran "Reforma Agraria sebagai Mandat Kon- xxvi
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria stitusi, Hukum dan Politik. Keempat, mempopulerkan rumus "Reforma Agraria = Asset Reform + Access Reform", yakni redistribusi tanah disertai paket asistensi dan fasilitasi untuk memaksimumkan manfaat tanah secara berkelanjutan. Kelima, merancang dan menjalankan PPAN yang mengagendakan redistribusi tanah pada tiga jenis objek: (i) 1,1 juta hektar dari berbagai tipe "tanah negara" yang berada langsung di bawah jurisdiksi BPN; (ii) 8,15 juta hektar tanah dalam kategori "hutan pro- duksi konversi", bagian dari kawasan hutan yang dapat dike- luarkan dari kawasan hutan untuk tujuan non-kehutanan, di bawah jurisdiksi Departemen Kehutanan; dan (iii) lebih dari 7 juta hektar "tanah-tanah terlantar" yang berada di bawah jurisdiksi BPN. *** Buku bunga rampai ini hendak menunjukkan bahwa periode 2006-2007 ini memiliki arti yang sangat penting secara historis karena menggambarkan proses-proses kebi- jakan seputar agenda reforma agraria yang ditandai dengan perdebatan, tarik menarik kepentingan dan negosiasi di antara berbagai pihak. Fase formatif yang singkat itu juga merupakan jendela untuk menelisik lebih dalam "kemung- kinan-kemungkinan konjungtural" yang tersedia dan seka- ligus "batas-batas struktural" yang menghadang, baik bagi aktor-aktor reformis di tubuh negara maupun kalangan gera- kan agraria dalam proses "kolabarosi kritis" mereka di sepan- jang perjalanan Program Pembaruan Agraria Nasional.7 7 Untuk teoretisasi atas interaksi yang saling menguatkan di antara aktor-aktor reformis di tubuh negara dengan kalangan gerakan sosial xxvii
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini sengaja disusun untuk mendokumentasikan dan menghadirkan kembali karya-karya tulis yang berasal dari periode formatif 2006-2007 ini. Karya-karya yang dipilih mewakili spektrum kelompok sosial yang beragam dan yang secara langsung melibatkan diri dalam usulan, perdebatan dan negosiasi seputar proses-proses kebijakan reforma agraria. Sumber dari mana karya-karya tulis itu diambil, diseleksi dan kemu- dian dihimpun dalam buku ini juga beraneka sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Sumber pertama adalah rangkaian Simposium Agraria Nasional yang berlangsung sepanjang bulan November- Desember 2006 yang disinggung di atas. Berbagai makalah dan presentasi yang disajikan dan didebatkan dalam rang- kaian simposium agraria ini mewakili perspektif beragam kalangan: anggota legislatif, badan-badan pemerintahan di pusat, pemerintah daerah, LSM agraria, serikat tani, lem- baga riset dan think tank, akademisi perguruan tinggi, pelaku bisnis, di samping pejabat BPN sendiri. Membaca bahan- bahan ini, terutama yang berasal dari badan-badan peme- rintah di pusat, siapapun dapat menemukan ketegangan dan penyikapan strategis yang diambil elemen-elemen di tubuh pemerintah sendiri di dalam merespon agenda reforma agra- ria dan mereposisi kepentingan sektoral lembaganya. Sumber yang kedua adalah bahan-bahan yang dipresen- tasikan, diedarkan dan didiskusikan dalam dua forum pem- bahasan dan perumusan hasil-hasil seri Simposium Agraria dalam arena proses kebijakan reforma agraria dan pelaksanaannya, lihat Borras (2007) xxviii
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria Nasional. Forum yang pertama adalah Roundtable Discus- sion yang diselenggarakan pada 14 Desember 2006 di Kampus Institut Pertanian Bogor (dengan tuan rumah Pusat Kajian Agraria IPB). Sedangkan forum kedua adalah Loka- karya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria Nasional di Kaliurang, Yogyakarta pada 17-18 Desember 2006 (dengan tuan rumah STPN). Bahan-bahan yang beredar dalam kedua forum tersebut mencakup: rangkuman materi- materi tiga simposium terdahulu (bahan ini tidak dimasuk- kan dalam buku ini), bahan presentasi dari pejabat BPN dan peneliti Brighten mengenai rancangan awal PPAN, dan bahan-bahan yang berasal dari kalangan gerakan sosial. Yang terakhir ini mencakup kertas posisi sejumlah organisasi serta sejumlah masukan dari perorangan. Kesemua bahan ini, berikut rumusan final hasil-hasil simposium agraria yang dihasilkan dari kedua forum di atas, merupakan sumber kedua yang dipilih untuk dihimpun dalam buku ini. Apabila kedua sumber terdahulu menggambarkan proses-proses perdebatan yang mengantarkan pada peru- musan PPAN, maka untuk sumber ketiga sengaja dipilih bahan yang mewakili rumusan PPAN itu sendiri sebagaimana difor- mulasikan oleh BPN. Untuk itu, sumber yang ketiga ini dipilih dari presentasi dan pidato Kepala BPN sendiri. Ada dua bahan yang dipilih dari sumber ini. Pertama adalah pre- sentasi Kepala BPN pada Rapat Terbatas di Kantor Kepre- sidenan tanggal 22 Mei 2007, dalam kesempatan mana ru- musan kebijakan reforma agraria secara resmi disampaikan kepada Presiden SBY. Kedua, orasi ilmiah Kepala BPN pada Peringatan Dies Natalis IPB pada 1 September 2007. Dalam xxix
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) orasi ini konsepsi PPAN yang sedang disiapkan BPN diela- borasi lebih mendalam dan analitis, yakni ditempatkan dalam konteks pemenuhan atas cita-cita keadilan sosial, kritik terhadap colonial mode of development, maupun sebagai bentuk kebijakan pembangunan yang mendasar. Sumber keempat, dan yang terakhir, adalah tulisan-tulisan di luar tiga simposium dan dua forum yang disebutkan terdahulu, namun ditulis pada periode yang sama (2006- 2007), dan berasal dari mereka yang secara sadar memilih berbagai cara, pendekatan dan metode yang berlainan untuk turut mempengaruhi kebijakan reforma agraria yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Tulisan-tulisan dari sumber terakhir ini dipilih untuk bisa mewakili keragaman nuansa dalam memandang kebijakan pemerintah ini: mulai dari tulisan yang bernada cukup positif dan menaruh harapan besar terhadap apa yang dipandang sebagai awal bersemainya political will pemerintah untuk menjalankan reforma agraria; lantas tulisan yang secara strategis menganggapnya sebagai satu peluang politik baru yang, kendati tidak sepenuhnya ideal, dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda reforma agraria yang sejati; hingga tulisan yang bernada sama sekali skeptis terhadap apa yang dianggap sebagai reforma agraria palsu. Meskipun semua tulisan yang dipilih dari sumber ini sama-sama mempostulatkan peran sentral pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria, namun nuansa pandangan di atas memperlihatkan posisi khusus masing-masing penu- lisnya pada momen konjungtural saat itu, dan jenis engage- ment apa yang mereka lakukan di dalam proses-proses kebi- jakan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, jenis tulisan ini dapat memberikan aspek informasi yang lain xxx
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria dalam memahami dinamika interaksi negara dan masyarakat sipil dalam rezim demokrasi liberal yang tengah berlangsung. *** Sumber-sumber tulisan yang disebut di atas secara sub- stantif mengisi buku suntingan ini dan sekaligus membentuk sistematika penyusunannya. Secara keseluruhan buku ini disusun menjadi enam bagian sebagaimana diuraikan beri- kut. Setelah Kata Pengantar ini, buku bunga rampai ini akan diawali dengan Prolog yang ditulis oleh Dr. Soeryo Adiwibowo, staf pengajar Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebagai Staf Khusus Kepala BPN RI pada masa kepemimpinan Joyo Winoto, prolog dari Dr. Soeryo Adiwibowo ini memberikan perspektif dari dalam mengenai dinamika perjalanan kebijakan PPAN. Seri Simposium Agraria Nasional di Medan, Makassar dan Jakarta yang mengangkat topik yang berlainan akan mengisi tiga bagian pertama buku ini. Bagian I, yang ber- asal dari simposium agraria pertama di Medan (15 Novem- ber 2006), membahas topik "Landasan Historis, Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi untuk Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional". Ada tiga pokok bahasan yang dibicarakan di sini, yakni: (i) jastifikasi historis, kultural dan sosial-ekonomi bagi pembaruan agraria; (ii) landasan politik dan hukum pelaksanaan pembaruan agraria; dan (iii) landasan kebijakan ekonomi pelaksanaan pembaruan agraria. Bagian II, yang berasal dari simposium agraria kedua (Makassar, 4 Desember 2006), membahas topik "Strategi Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional". Di dalam- nya ada enam pokok bahasan yang diangkat, yakni (i) stra- xxxi
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) tegi umum pelaksanaan pembaruan agraria; (ii) identifikasi obyek dan subyek pembaruan agraria nasional; (iii) du- kungan program akses dan lintas sektor. Selanjutnya, (iv) dukungan data dan informasi; (v) partisipasi masyarakat; dan (vi) peran pemerintah dan swasta. Bagian III, yang berasal dari simposium agraria ter- akhir di Jakarta (12 Desember 2006), membahas topik "Revitalisasi Kelembagaan untuk Pelaksanaan Program Pem- baruan Agraria Nasional". Pada bagian ini terdapat tiga pokok bahasan sebagai berikut: (i) urgensi revitalisasi kelemba- gaan; (ii) kerangka acuan revitalisasi kelembagaan; dan (iii) revitalisasi dan sinergi kelembagaan. Di setiap permulaan Bagian I hingga III ini akan dibuka dengan kerangka acuan simposium dan sambutan Kepala BPN yang memberi arah dan perspektif pada masing-masing topik pembahasan. Bagian IV yang berasal dari dua forum pembahasan hasil-hasil simposium berisikan bahan-bahan yang diedarkan dan didiskusikan dalam rangka menyusun usulan kerangka kebijakan reforma agraria kepada pimpinan BPN. Bagian ini pada dasarnya terdiri atas tiga jenis materi, yakni: (i) dua presentasi mengenai rancangan awal PPAN yang disam- paikan pejabat BPN dan peneliti Brighten Institute; (ii) lima bahan masukan yang disampaikan kalangan gerakan sosial, baik dari perorangan maupun organisasi; dan (iii) hasil peru- musan usulan kerangka kebijakan reforma agraria. Pada per- mulaan bagian ini juga akan dibuka terlebih dulu dengan kerangka acuan kegiatan lokakarya. Bagian V berisi dua naskah yang mencerminkan ru- musan resmi PPAN yang dihasilkan BPN pada periode awal pelaksanaan kebijakan reforma agraria. Dua naskah tersebut xxxii
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria adalah paparan Kepala BPN pada Sidang Terbatas di Kantor Kepresidenan tanggal 22 Mei 2007 dan orasi ilmiah Kepala BPN pada Peringatan Dies Natalis IPB tanggal 1 Septem- ber 2007. Tujuh tulisan tanggapan terhadap kebijakan reforma agraria versi pemerintah ini membentuk Bagian VI dari buku ini. Ditulis oleh penulis dengan latar belakang yang berbeda, ketujuh tulisan ini dapat dianggap mewakili kera- gaman pandangan terhadap PPAN yang muncul saat itu, mulai dari yang bernada apresiatif, kritis hingga skeptis. Ba- gian ini sekaligus merupakan bagian terakhir dari buku ini. Sebagai penutup, buku ini dipungkasi dengan Epilog yang ditulis oleh Noer Fauzi Rachman. Secara singkat dan padat, bagian epilog ini menguraikan trajektori perjalanan PPAN setelah tahap fase formatif ini (2006-2007) hingga saat kepemimpinan Joyo Winoto di BPN berakhir (per- tengahan 2012). Kepemimpinan progresif Joyo Winoto telah berhasil mengupayakan banyak hal penting dalam kaitan dengan kebijakan reforma agraria (lihat Rachman 2012). Namun, tanpa dukungan politik yang riil dari pucuk pim- pinan nasional dan kekuatan politik di parlemen, maka kemajuan agenda reforma agraria secara nyata masih jauh dari yang diharapkan. Apa yang terjadi adalah BPN yang terkucil dalam lingkungan ego-sektoral dari badan-badan pemerintah lain; reforma agraria yang menjadi urusan teknis BPN semata, alih-alih menjadi sebuah agenda nasional; proses legislasi PP Reforma Agraria yang berjalan di tempat; dan pelaksanaan redistribusi tanah terjebak pada legalisasi asset semata. Pada saat yang sama, tidak ada kemauan kuat dari Presiden SBY untuk mensinergikan badan-badan xxxiii
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) pemerintah agar berkomitmen menjalankan agenda reforma agraria secara sinergis dan terpadu. *** Seperti telah dikemukakan di atas, buku ini sengaja dihadirkan untuk merekam perdebatan dan proses sosial yang berlangsung pada fase formatif pelaksanaan kebijakan reforma agraria di tanah air. Meski demikian, dalam prak- tiknya, kebijakan reforma agraria yang dijalankan oleh BPN pada masa-masa berikutnya tidaklah selalu mengikuti jalur linier seperti yang telah direncanakan itu. Alih-alih, kebi- jakan itu harus menghadapi jalan yang berkelok-kelok; membentur lingkungan politik, sosial dan ekonomi yang tidak suportif; mengalami pembiasan baik pada tataran kon- sepsi maupun implementasi; bahkan tidak jarang berujung pada dampak akhir yang justru bersifat counter-reform.8 Keha- diran buku ini setidaknya berguna untuk menyediakan ba- han-bahan mentah bagi para peneliti, birokrat agraria, penggiat gerakan agraria, dan para peminat pada umumnya untuk memahami dinamika ketegangan, perdebatan, negosiasi, resistensi, dan dilema yang berlangsung di awal-awal pelaksa- naan kebijakan reforma agraria, dan yang sedikit-banyak turut mempengaruhi trajektorinya pada masa-masa berikutnya. Banyak pihak yang telah berjasa untuk memungkinkan buku ini dapat dihadirkan dalam bentuk yang ada sekarang ini. Tim penyunting yang terdiri atas Moh. Shohibuddin, 8 Mengenai dampak pelaksanaan PPAN yang bersifat counter-re- form, lihat misalnya Shohibuddin (2011), Savitri et al, eds (2009) dan Savitri et al, eds (2010). xxxiv
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria M. Nazir telah melewati proses panjang sejak pertengahan 2011 untuk mempersiapkan buku ini. Pengetikan ulang beberapa bahan yang dihimpun dalam buku ini juga dibantu oleh Widhiana Hestining Puri dan Dwi Wulan Pujiriayani. M. Nazir juga telah menyisihkan banyak waktu untuk melay- out naskah buku yang amat tebal ini. Kepada mereka semua, yang telah giat bekerja dengan semangat sukarela, ucapan terima kasih dihaturkan dengan penuh rasa hutang budi. Penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besar- nya juga disampaikan kepada para penulis yang karyanya dihimpun dalam buku ini, baik yang berhasil dihubungi dan diminta ijinnya secara langsung maupun yang tidak berhasil dihubungi (disertai permohonan maaf untuk yang terakhir). Penghargaan dan rasa terima kasih yang sama juga disam- paikan kepada Dr. Soeryo Adiwibowo dan Dr. Noer Fauzi Rachman yang berturut-turut telah meluangkan waktu menulis prolog dan epilog bagi buku ini di tengah kesibukan mereka yang menggunung. Semoga karya-karya tulis terse- but, dengan perspektif dan posisinya masing-masing, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan diskursus kebijakan mengenai reforma agraria di tanah air. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada STPN Press dan Sajogyo Institute yang bersedia menerbit- kan buku ini, dan yang memungkin penyebarluasannya kepada khalayak luas secara gratis. Semoga buku ini memberi manfaat. Banda Aceh, 8 November 2012 xxxv
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) Daftar Rujukan Bachriadi, Dianto (2007) "Reforma Agraria untuk Indone- sia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY." Disampaikan pada Perte- muan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007. Borras Jr, Saturnino M. (2007) Pro-poor Land Reform: A Cri- tique. Ottawa: The University of Ottawa Press. Fauzi, Noer (2007) "Fajar Reforma Agraria di Indonesia? Dari Agenda Petani ke Agenda Bangsa." Disam- paikan pada Refleksi Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, 27 Desember 2007. ______, (2008) "Gelombang Baru Reforma Agraria: Telaah Perkembangan Gerakan-gerakan Rakyat di Dunia Ketiga". Makalah disampaikan pada acara "Kajian dan Evaluasi Reforma Agraria 2008", Badan Per- tanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Jakarta, 29 Maret 2008. Lucas, Anton and Carol Warren (2003) "The State, the People and their Mediators - The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indone- sia." Indonesia, October 2003. Nurdin, Iwan (2007) "Di Balik Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)." Naskah tidak Diterbitkan. Rachman, Noer Fauzi (2010) "Perjalanan Aktivis Agraria: Dari Turba, Aksi Protes hingga Kolaborasi Kritis." Prolog pada buku karya Usep Setiawan, Kembali ke Agraria. Diterbitkan bersama oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Sajogyo Institute dan Konsor- sium Pembaruan Agraria. xxxvi
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria ______, (2012) Land Reform Dari Masa Ke Masa. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Savitri, Laksmi, Moh. Shohibuddin, Surya Saluang, eds (2009) Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial-Ekologi. Yogyakarta: STPN dan Sajogyo Institute. Savitri, Laksmi, Ahmad Nashih Luthfi, Amin Tohari, eds (2010) Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Ke- adilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keber- lanjutan Ekologis. Yogyakarta: STPN dan Sajogyo Institute. Shohibuddin, Mohamad (2011) "Differentiated Benefits in Land (Re)Distribution and Forest Devolution: Some Cases from Indonesia." Dipresentasikan pada konferensi internasional "Forest Tenure, Gov- ernance and Enterprise: Experiences and Opportu- nities for Asia in a Changing Context." Diseleng- garakan oleh Rights and Resources Initiative, Be- kerjasama dengan Departemen Kehutanan RI and International Tropical Timber Organization, Lom- bok, Indonesia, 11-13 July 2011. xxxvii
Prolog PASANG SURUT DAN TANTANGAN REFORMA AGRARIA Soeryo Adiwibowo Usai membaca draft buku yang disunting oleh saudara Shohibuddin dan Nazir ingatan saya melayang ke tahun 1977 dan awal tahun 2012. Di tahun 1977, tatkala masih duduk sebagai mahasiswa S1 Jurusan Sosial Ekonomi Perta- nian IPB, penulis memperoleh matakuliah Politik Pertanian. Di dalam matakuliah ini terdapat tiga topik utama: politik pembangunan pertanian yang bertumpu pada revolusi hijau, politik agraria dan agribisnis. Rupanya tahun 1977 adalah tahun penutup bagi matakuliah Politik Pertanian. Memasuki tahun 1978 hadir matakuliah baru sebagai pengganti Politik Pertanian, yakni Agribisnis. Dalam perjalanannya kemudian agribisnis tidak hanya matakuliah tetapi juga menjadi sosok Program Studi/Departemen Agribisnis tersendiri. Tahun 2012, atau sekitar 35 tahun kemudian, peristiwa yang nyaris serupa berulang kembali. Di saat tersebut penulis, dalam kapasitas sebagai Staf Khusus Kepala BPN, dapat menga- xxxviii
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria mati dan sekaligus terlibat dalam proses-proses Reforma Agraria yang berlangsung di akhir era Joyo Winoto. Memasuki panggung politik Indonesia, Soeharto merubah politik dan kebijakan Soekarno yang populis ke teknokratik pro-kapitalisme. Di era Orde Baru kebijakan pembangunan pertanian dan pertanahan bukan diarahkan pada penataan aset produksi terlebih dahulu, tetapi diarah- kan pada upaya peningkatan produktivitas. Kebijakan sema- cam ini tidak hanya merubah drastis struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land- reform) yang kemudian berujung pada proses eksklusi, marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat desa; tetapi secara sistematis dan perlahan juga menghapus pengetahuan/dis- kursus agraria dari bangku perguruan tinggi seperti yang penulis saksikan di akhir 1977. Merujuk pada Foucault kita tahu apa implikasi hilangnya pengetahuan. Diskursus agraria yang nyaris surut ke titik nadir dan hanya dikawal oleh segelintir akademisi ini tak dinyana di- giatkan kembali oleh dan mendapat dorongan kuat dari para aktivis muda. Memasuki pertengahan dekade 1990, peluang untuk menata kembali politik, kebijakan dan hukum pertanahan di Indonesia terbuka. Gerakan agraria, gerakan pro-demokrasi, gerakan lingkungan hidup, HAM, dan kaum buruh, bahu membahu menyongsong berakhirnya era Soeharto. Buku ini sesungguhnya tak hanya memotret Pemben- tukan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2006-2007. Sebab ramuan yang disajikan oleh kedua editor buku membawa kita menjadi paham betapa berliku dan beratnya jalan mem- perjuangkan keadilan agraria di era transisi demokrasi. xxxix
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) Tahun 2001 para aktivis gerakan agraria dan gerakan ling- kungan berhasil memasukkan agenda pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam sebagai kebijakan resmi negara (TAP MPR RI No IX/MPRRI/2001). Meski keber- hasilan ini disikapi berbeda-beda oleh kalangan organisasi non pemerintah namun kebijakan ini merupakan tonggak bersejarah, karena membentuk rute selanjutnya dari agenda reforma agraria, baik yang diusung oleh badan-badan negara, maupun organisasi-organisasi gerakan agraria (Fauzi 2007). Perjalanan waktu kemudian menunjukkan betapa jauh panggang dari api. Amanat yang tertuang dalam TAP MPR RI No IX/MPRRI/2001, ternyata tidak menjadi mesin peng- gerak perubahan di seluruh sektor sumberdaya alam dan agraria. Mesin perubahan keadilan agraria yang dituntut oleh Ketetapan MPR No IX hanya direspon oleh lembaga perta- nahan saja (dalam hal ini BPN). Di luar BPN, berbagai kementerian dan pemerintahan daerah yang menangani pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan agraria; masih menjalankan bussiness as usual, tak banyak berubah alias bergeming. Termasuk dalam hal ini menyele- saikan konflik-konflik sumberdaya alam dan agraria yang bertambah akut. Tampak tidak ada kemauan politik yang kuat dari SBY untuk mensinergikan badan-badan pemerin- tah agar berkomitmen menjalankan agenda reforma agraria secara sinergis dan terpadu. Sehingga tak heran bila hingga buku ini diluncurkan PP Reforma Agraria tak kunjung diter- bitkan SBY (bahkan mungkin tidak terbit hingga akhir era pemerintahan SBY). Sebagai akibatnya redistribusi tanah yang dijalankan BPN masih terjebak pada legalisasi asset, dan Reforma Agraria terasa asing di telinga aparatur peme- xl
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria rintah di luar BPN. Alih-alih menjadi sebuah agenda nasio- nal yang masif dan kompak, Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang digalang BPN ibarat pulau kecil di tengah-tengah lautan ego-sektoral yang ganas sumberdaya alam dan agraria. Sementara itu di lingkungan internal BPN gagasan Reforma Agraria juga tak mudah dicerna dan diadopsi hingga lini manajemen di daerah. Mengubah peran dan posisi apa- ratur BPN dari yang semula merasa banyak dibutuhkan masyarakat, menjadi aparatur yang harus lebih banyak mem- fasilitasi lapisan dan golongan masyarakat bawah (petani tanah gurem atau tak punya tanah); ternyata tak seperti membalik telapak tangan. Belum lagi cukup banyak aparat BPN yang galau menghadapi konsekuensi Reforma Agraria. Seperti, bagaimana cara memfasilitasi pemberdayaan masya- rakat (access reform) dalam konteks Reforma Agraria? Bagai- mana melakukan pemetaan sosial? Apa urgensinya mela- kukan kajian agraria, bagaimana melakukannya dan apa konsekuensinya bila ternyata kajian yang dilakukan mengungkapkan praktek-praktek yang menyimpang? Hingga bagaimana menyikapi warga yang menuntut keadilan agraria dengan dukungan LSM yang ketuanya nota- bene adalah Staf Khusus Kepala BPN? Semua kegalauan ini muncul karena hadirnya Reforma Agraria membuat zona nyaman harus ditinggalkan. Resistensi diam-diam mengalir. Apa yang tampak di permukaan tak senantiasa mencermin- kan apa yang sesungguhnya terjadi di bawah. Ditengah-tengah suasana seperti itu Joyo Winoto digan- ti oleh Hendarman Supanji. Gelombang kedua perjuangan agraria yang dimulai pertengahan dekade 1990an, dan xli
M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting) memuncak di tahun 2006-2007, kini nyaris berada di titik nadir. Syarat-syarat keberhasilan Reforma Agraria mulai menunjukkan tanda-tanda tak terpenuhi. Inilah yang penulis rasakan dan saksikan di pertengahan 2012. Nyaris mengu- lang kejadian tahun 1977 namun dalam wujud lain. Buku ini akan menjadi saksi sejarah bagi generasi men- datang. Mereka yang terlibat dalam perjuangan agraria era reformasi dan pembentukan kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 telah meletakkan nilai-nilai penting untuk gene- rasi mendatang: agar tak kenal lelah memperjuangkan nasib orang kecil melalui cara dan jalan masing-masing. Kepada Prof. Dr. Endriatmo Soetarto. MA dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang memprakarsai buku ini serta pada kedua editor - Mohamad Shohibuddin dan M. Nazir Salim - pantas kita acungkan dua jempol dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Bogor, medio Desember 2012 xlii
BaBaBaBaBagiagiagiagiagian I: n I: n I: n I: n I: SIMPOSIU SIMPOSIUM MEDM MEDM MEDM MEDM MEDAN,AN,AN,AN,AN, SIMPOSIU SIMPOSIU SIMPOSIU 2006 2006 VEMBER VEMBER 15 N15 N15 N15 N15 NOOOOOVEMBER 2006 VEMBER 2006 2006 VEMBER LANDASASASASASAN HISTO RIS, POLITIK, HUKUUUUUM,M,M,M,M, RIS, POLITIK, HUK RIS, POLITIK, HUK AN HISTO AN HISTO """""LAND LAND LAND AN HISTORIS, POLITIK, HUK RIS, POLITIK, HUK AN HISTO LAND AN EKAN EKOOOOONONONONONOMI UMI UMI UMI UMI UNTUKNTUKNTUKNTUKNTUK AN EKAN EK SOSIAL D SOSIAL D SOSIAL DAN EK SOSIAL D SOSIAL D OGRAM PEMBARARARARARUUUUUANANANANAN OGRAM PEMB OGRAM PEMB AAN PR PELAKSANANANANANAAN PR AAN PR PELAKS PELAKS AAN PROGRAM PEMB OGRAM PEMB AAN PR PELAKS PELAKS GRARIA GRARIA N AAAAAGRARIA N GRARIA N GRARIA N
KERANGKA ACUAN UMUM Simposium Agraria Nasional "Pembaruan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia" A. Latar Belakang Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indone sia - sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada "Pidato Pancasila" tanggal 1 Juni 2006 - amat ditentukan oleh se jauhmana Pancasila tetap ditegakkan sebagai dasar negara dan wawasan politik yang melandasi ikatan hidup bersama sebagai bangsa. Pancasila di sini harus dipahami pada aras ideologis sekaligus pragmatisnya, yaitu sebagai pemandu proses dialektika yang transformatif dari tataran politik normatif sampai kepada pengejawantahan aktual di aras empiris, yakni dalam bentuk pemenuhan cita cita kemer dekaan nasional (Soetarto 2006). Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, 3
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) bercorak agraris melahirkan konsekuensi bahwa kebijakan dalam pengelolaan sumber sumber agraria (bumi, air dan ruang angkasa) harus dipastikan bisa berkontribusi nyata dalam proses mewujudkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (amanat sila kelima Pancasila) atau "me wujudkan sebesar besar kemakmuran rakyat" (amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Dengan demikian, maka keberlan jutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia juga sangat ditentukan oleh sejauhmana amanat cita cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa ini juga dapat diwujudkan secara nyata, termasuk di bidang agraria. Tanpa yang terakhir ini berhasil diwujudkan, maka penerimaan Pancasila sebagai "asas bersama" dan landasan kesatuan nasional tidak akan berarti banyak. Ia hanya akan bersifat abstrak dan tidak bermakna karena "steril" dari persoalan persoalan riil sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh mayoritas rakyat Indone sia. Pergumulan pascakemerdekaan menunjukkan bahwa para tokoh bangsa memerlukan waktu 15 tahun untuk berhasil menemukan mekanisme yang tepat tentang cara memelihara, mengelola, dan memperuntukkan sumber sumber agraria bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. Konsensus yang dicapai itu menghasilkan apa yang kini dikenal sebagai Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Proses panjang dalam pencapaian consensus ini bisa dimaklumi mengingat demikian akutnya persoalan struktural di bidang pertanahan yang sangat timpang yang telah terkristal sebelum lahirnya UUPA. Pengelolaan tanah masa kerajaan kerajaan Nusantara, masa penjajahan, serta 4
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pasang surutnya politik kemerdekaan sampai menjelang lahirnya UUPA, semuanya ini melahirkan berbagai kom plikasi di bidang pertanahan. Justru upaya upaya transfor masi struktural atas aneka komplikasi persoalan agraria ini lah yang - melalui pengundangan UUPA - telah ditem patkan sebagai faktor penentu dalam perjuangan nasional bagi upaya upaya pembentukan karakter bangsa, pertum buhan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan nasional, maupun penyusunan perundangan dan kelembagaan agraria di masa depan. Sesungguhnya, inilah zitgeist, semangat za man dan situasi batin, yang melatari diundangkannya UUPA. Dalam rangka itu, maka UUPA telah menempatkan sendi sendi kesatuan nasional pada alas agraria, yaitu dengan menekankan kesatuan hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah air tumpah darahnya. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUPA disebutkan: "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia." Selanjutnya Pasal 1 ayat 3 menyebutkan: "Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa ... adalah hubungan yang bersifat abadi." Dengan demikian, hubungan manusia/ masyarakat Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan keterkaitan keduanya itulah yang menentukan keindo nesiaan kita. Ini berarti bahwa selama bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indo nesia itu masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagai manapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat me mutuskan atau meniadakan hubungan itu. Dengan kata lain, hubungan keduanya bersi fat asasi 5
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) atau mendasar dan fundamental. Hubungan yang tertata baik dalam kerangka keindonesiaan di antara keduanya inilah yang menentukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan sosial, dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia. Dan sesuai garis UUPA, hubungan ini hanya bisa dijamin oleh pelaksanaan pembaruan agraria. Dalam penglihatan yang sebaliknya, maka tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran (ter utama di pedesaan dan pertanian), belum adilnya tatanan kehidupan bersama, serta sengketa dan konflik pertanahan yang bak benang kusut di seluruh tanah air tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan struktural yang berkait dengan hubungan antara manusia/masyarakat dengan tanah yang bersifat timpang (Winoto 2006). Singkatnya, pembaruan agraria adalah suatu keharusan, karena bila jaminan kesatuan hubungan antara rakyat dan tanah tersebut tidak terealisasikan, maka hal ini dapat menjadi sumber disinteg rasi dan perpecahan yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi keindonesiaan kita. Bilamana pembaruan agraria telah diposisikan oleh UUPA sebagai variabel penentu bagi transformasi sosial yang krusial dalam pembangunan bangsa kita - yaitu demi mewujudkan "Transisi Agraris" dari struktur "agraris tradi sional" yang timpang, feodal, dan berwatak kolonial menjadi suatu struktur di mana sektor pertanian dan masyarakat pedesaan tidak lagi timpang, terkucil, dan terinvolusi - na mun kenyataan riilnya adalah bahwa orientasi pembangunan sejak dekade 1970 an justru telah membuat ketimpangan struktural penguasaan dan pemilikan sumber sumber agraria dilanggengkan dan bahkan dibuat semakin menajam. Aki 6
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 batnya, hal itu telah melahirkan komplikasi tambahan terha dap persoalan agraria nasional, baik secara politis, yuridis, kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun ekologis. B. Komitmen Baru Pemerintah dan Pentingnya Simposium Komplikasi ini dan aneka dampaknya dewasa ini sema kin disadari telah menciptakan ancaman yang mendasar bagi keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita sehingga upaya penanganan dan penye lesaiannya secara komprehensif menjadi sebuah imperatif tersendiri. Dewasa ini, kemauan dan komitmen politik pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria ini semakin menguat. Bahkan pucuk pimpinan nasional telah menggariskan agenda pembaruan agraria ini sebagai mana tertuang dalam visi dan misi pemerintahan SBY JK 2004 2009. Hal ini dinyatakan dalam dua konteks, yakni dalam "agenda perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja" dan "agenda revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan". Secara kelembagaan, Presiden Susilo Bambang Yudho yono melalui Perpres No. 10 Tahun 2006 mengenai Badan Pertanahan Nasional juga telah menggariskan bahwa pe nanganan kebijakan pertanahan dilakukan secara nasional, regional, dan sektoral. Hal ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: (a) bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meru pakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia; (b) bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik 7
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara; (c) bahwa pengaturan dan penge lolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul; (d) bahwa kebijakan nasional di bidang perta nahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka semua ini maka Perpres No. 10 Tahun 2006 telah memberikan mandat kepada Badan Perta- nahan Nasional RI antara lain untuk menjalankan reforma agraria dan sekaligus melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bi dang pertanahan. Pada tataran kebijakan, belum lama ini Presiden SBY telah mengalokasikan lahan seluas 8,1 juta hektar seba- gai titik tolak untuk pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Dengan adanya obyek lahan yang sudah ditetapkan untuk program ini, maka pelak sanaan PPAN diharapkan dapat berdampak langsung pada penciptaan sumber baru kesejahteraaan rakyat, penyediaan lapangan kerja baru, dan pengurangan angka kemiskinan. Kerangka waktu dan tahapan pelaksanaannya juga telah ditetapkan, yaitu harus dimulai pada tahun 2007 dengan diawali tahap pilot project redistribusi lahan seluas 400.000 hektar. Dengan digulirkannya kebijakan semacam ini, maka tantangannya kemudian adalah bagaimana mendesain PPAN ini sehingga bisa dilaksanakan secara terpadu dan diorien 8
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 tasikan pada penataan ulang struktur penguasaan agraria dan penyediaan pro gram program pendukungnya yang lebih luas (baca: reformasi aset dan akses). Apabila kedua aspek pembaruan agraria ini dapat dijamin perwujudannya, maka PPAN ini akan merupakan sebuah paket reforma agra ria yang menyeluruh dalam arti sebenarnya. Dalam rangka inilah maka dirasakan perlu untuk menyelenggarakan seri Simposium Agraria Nasional untuk membahas dan mengkaji berbagai dimensi pelaksanaan PPAN ini. Melalui penyelenggaraan seri simposium ini diharapkan dapat diserap pandangan dan aspirasi berbagai kalangan yang berkepentingan mengenai berbagai segi terkait perencanaan dan penyelenggaraan reforma agraria di tanah air. Secara keseluruhan, seri simposium ini terdiri atas tiga Simposium Agraria Nasional yang diselenggarakan di tiga tempat yang berlainan, yaitu berturut turut di Medan (15 November 2006), Makassar (4 Desember 2006), dan Jakarta (12 Desember 2006). C. Tujuan Penyelenggaraan Simposium Tujuan dari penyelenggaraan seri Simposium Agraria Nasional ini adalah sebagai berikut: 1. Melahirkan pemikiran dan terobosan kebijakan untuk memecahkan berbagai persoalan keagrariaan yang diha dapi bangsa Indonesia. 2. Mendorong kesadaran serta menggalang kerjasama di antara semua komponen bangsa untuk mengatasi ber bagai persoalan struktural keagrariaan. 3. Mendorong komitmen politik dan konsensus nasional untuk menjalankan amanat pembaruan agraria secara 9
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) sungguh sungguh, sinergis, terpadu dan berkelanjutan. 4. Memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dalam memperoleh akses pada tanah sebagai sumber kesejah teraan dan keadilan. 5. Menghasilkan kerangka kebijakan dan kelembagaan berikut langkah langkah strategis untuk implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional. D. Pelaksana Kegiatan Seri Simposium Agraria Nasional ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan Bulan Bhakti Agraria Tahun 2006 yang berlangsung sejak 1 September sd. 31 Desember 2006. Secara teknis operasional, kegiatan Simposium Agraria Nasional ini dilaksanakan oleh jajaran Kanwil BPN RI Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Sedangkan sisi substansinya menjadi tanggung jawab Panitia Pusat Bulan Bhakti Agraria Tahun 2006 BPN RI yang didukung oleh Brighten Institute, Seko lah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 10
KERANGKA ACUAN KHUSUS Simposium Agraria Nasional Pertama "Landasan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Untuk Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional" Medan, 15 November 2006 A. Latar Belakang Seperti kita ketahui, perubahan paradigma politik dan pembangunan sejak dekade 1970 an lebih diarahkan pada kebijakan makro ekonomi dan stabilitas politik untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang setinggi tingginya. Pada saat yang sama, program program pelaksanaan pem baruan agraria (yang oleh UUPA ditempatkan sebagai pra syarat fundamental bagi pembangunan ekonomi dan proses industrialisasi nasional) tidak lagi diposisikan sebagai variabel penentu dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Lambat namun pasti, hal ini telah mengakibatkan kondisi ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pemilikan sumber sumber agraria terus berlanjut dan bahkan semakin me najam. 11
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Di sektor pertanian, kebijakan pertanahan tidak dida sarkan atas penataan aset produksi tetapi langsung diarah kan kepada upaya peningkatan produktivitas melalui pene rapan teknologi baru. Seiring dengan ini, proses guremisasi petani, dan bahkan kehilangan lahan sama sekali, kian me ningkat karena petani kecil terlempar dari kompetisi di lapangan usahatani padi sawah yang kian komersial. Ironis nya, ketika banyak petani kehilangan akses pada tanah, pada saat yang sama berlangsung pula kebijakan pengalokasian tanah skala besar yang bias kepentingan pemodal. Di pihak lain, hampir setiap upaya pembangunan juga membutuhkan tanah yang menimbulkan konversi besar besaran lahan pertanian, terlebih karena belum ditaatinya tata ruang dan penataan tanah sebagai acuan pemanfaatan dan penggunaan tanah. Belum lagi kecenderungan secara tidak sadar mele takkan tanah dalam kerangka perburuan rente sehingga menjadi ajang permainan spekulasi. Kesemuanya ini telah mempertinggi kuantitas dan kualitas sengketa serta konflik pertanahan di tanah air yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kesemuanya ini tentu menciptakan komplikasi tam bahan terhadap persoalan agraria nasional, baik secara politis, yuridis, kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun ling kungan dan ekologis. Sebagai catatan, konflik agraria telah menjadi penyebab utama dari jumlah terbesar konflik yang berlangsung di tanah air, baik yang bersifat vertikal, dan bahkan horisontal. Konsorsium Pembaruan Agraria men catat bahwa selama periode 1970 2001 telah terjadi 1.753 sengketa tanah struktural dengan luas lahan sengketa hampir 11 juta hektar dan menimbulkan kerugian pada lebih 12
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dari 1,1 juta KK. Padahal ini baru kasus yang manifes dan tercatat saja. Adanya komplikasi dan konstelasi seperti dipaparkan di atas telah melahirkan beberapa problematika yang harus digulati bangsa ini. Pertama adalah kesenjangan antara cita cita kemerdekaan di bidang agraria dengan agenda politik agraria nasional yang ada. Kedua, kesenjangan antara impe ratif pelaksanaan pembaruan agraria (baik yang berasal dari tuntutan cita cita kemerdekaan, nilai nilai luhur kebangsaan dan konstitusi maupun tuntutan dari kenyataan di lapangan) dengan perangkat hukum, kebijakan dan kelembagaan yang ada untuk pelaksanaannya. Ketiga, kesenjangan antara me rebaknya konflik agraria dan inisiatif penataan agraria di aras lokal dengan kemauan pemerintah untuk menanga ninya secara terpadu menurut jiwa dan semangat UUPA. Keempat, kesenjangan di dalam desain perencanaan pem bangunan nasional yang dapat mendukung revitalisasi pertanian dan industrialisasi pedesaan dalam arti luas. Dengan demikian, komplikasi di atas dan aneka dam pak yang ditimbulkannya telah menciptakan ancaman men dasar bagi keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebang saan dan kenegaraan kita sehingga upaya penanganan dan penyelesaiannya secara komprehensif menjadi sebuah imperatif tersendiri. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah sama sekali. Ia menuntut adanya upaya kolektif untuk mengembangkan pemikiran kritis dan terobosan kebijakan alternatif dalam menangani dan memecahkan persoalan mendasar ini. Selain itu, kesepahaman dan kerjasama yang baik di antara semua komponen bangsa mutlak diperlukan. Saat ini, komitmen politik untuk menyelesaikan per 13
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) soalan agraria ini semakin menguat. Bahkan pucuk pimpinan nasional telah menggariskan agenda pembaruan agraria dalam visi dan misi pemerintahannya yang disebutkan dalam dua konteks, yakni dalam agenda: "perbaikan dan pencip taan kesempatan kerja" dan "revitalisasi pertanian dan akti vitas pedesaan". Lebih lanjut, Presiden SBY telah meng gariskan strategi pembangunan yang memberikan perhatian pada agenda revitalisasi pedesa an, revitalisasi pertanian, pembangunan perumahan rakyat, dan pembangunan infra struktur ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu bentuk kebi jakan konkretnya, belum lama ini Presiden SBY juga sudah mencanangkan untuk mengalokasikan 8,1 juta hektar lahan untuk diredistribusi kepada rakyat sebagai bagian program revitalisasi pertanian dan kehutanan. Kesemuanya ini, apabila dilaksanakan secara terpadu dan diorientasikan pada penataan penguasaan agraria dan penyediaan program pro gram pendukungnya, maka hal itu akan merupakan pelak sanaan pembaruan agraria yang menyeluruh dalam arti sebe narnya. B. Kerangka Acuan Khusus untuk Simposium Pertama Dalam rangka memberikan dorongan lebih kuat bagi pelaksanaan komitmen politik dan kebijakan pemerintah ini, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Simpo sium Agraria Nasional yang pertama yang bertempat di Medan. Melalui Simposium ini diharapkan dapat dilahirkan berbagai pemikiran kritis, terobosan kebijakan, dan konsen sus luas untuk mendukung upaya pemerintah di dalam 14
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 memberikan jawaban terhadap komplikasi persoalan agraria yang telah diuraikan di atas. Simposium ini sendiri merupakan bagian dari tiga seri Simposium Agraria Nasional yang dilaksanakan di tiga tem pat terpisah, yaitu berturut turut di Medan, Makasar dan Jakarta, yang masing masing membahas tiga topik besar yang berbeda namun saling berkaitan. Secara khusus, Simposium Agraria Nasional yang pertama di Medan ini akan difokus kan untuk mengidentifikasi, mendiskusikan dan merumus kan landasan landasan historis, filosofis, politik, hukum, sosial, dan ekonomi untuk pelaksanaan program pembaruan agraria nasional. Beberapa pertanyaan pokok yang akan dibahas dalam Simposium ini antara lain mencakup tema tema sebagai berikut: (1) Pemaknaan filosofis dan konstitusional atas sejarah dan cita cita kebangsaan mengenai amanat pelaksanaan pembaruan agraria; (2) Kerangka politik, hukum dan sosial untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria; (3) Ragam sistem tenurial di tanah air dan tempatnya di dalam konteks pelaksanaan pembaruan agraria nasional; (4) Dinamika konflik keagrariaan dan pergumulan di tingkat akar rumput dalam pelaksanaan pembaruan agraria; (5) Economic rationale bagi keharusan pelaksanaan pemba ruan agraria nasional (bahwa pembaruan agraria adalah niscaya dan feasible, bukannya beban atau cost); (6) Lessons learned dari pengalaman negara negara lain dalam melaksanakan pembaruan agraria. 15
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) C. Pelaksana Kegiatan Kegiatan Simposium Agraria Nasional yang pertama ini secara teknis operasional dilaksanakan oleh jajaran Kanwil BPN RI Provinsi Sumatra Utara. Sedangkan dari sisi substansi di bawah tanggung jawab Panitia Pusat Bulan Bhakti Agraria Tahun 2006 BPN RI yang didukung oleh Brighten Institute, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). D. Waktu dan Tempat Kegiatan Simposium Agraria Nasional yang pertama ini dilak sanakan pada hari Rabu, 15 November 2006 di kota Medan, Sumatra Utara. 16
SAMBUTAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pada Simposium Agraria Nasional Pertama Medan, Provinsi Sumatera Utara 15 November 2006 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu 'Alaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili; yang saya banggakan sahabat saya, tuan rumah Walikota Medan; dan juga yang saya hormati, Bupati dan Walikota seluruh Sumatera Utara atau yang mewakili. Para pimpinan partai, para pimpinan lembaga lembaga pendidikan, lembaga lembaga swadaya masyarakat, teman teman saya gerakan agraria dan gerakan petani seluruh tanah air, guru guru saya, profesor profesor saya dan profesor profesor kita yang hari ini ada di sini. Para cendekia, para tokoh masyarakat, para pimpinan dan para alim ulama. Sungguh hari ini saya sangat berbahagia bisa bersama sama dengan Ibu Bapak sekalian. Ditambah pada kesem 17
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) patan hari ini saya bisa memberikan sambutan dengan pakai an yang mungkin sekarang saya jadi selebritis. Ibu Bapak sekalian. Pada kesempatan ini saya tidak ingin bicara panjang, sebagaimana biasanya saya punya kebiasaan berbicara pan jang sekali. Pendek, tapi ada pesan khusus yang ingin saya sampaikan di dalam rangkaian pelaksanaan Simposium Reforma Agraria Nasional yang akan kita selenggarakan di beberapa tempat di tanah air. Termasuk juga yang skalanya lebih kecil di berbagai kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia. Catatan saya adalah reforma agraria merupakan peker jaan besar. Pekerjaan kita sebagai bangsa dan negara. Refor ma agraria jelas kita arahkan secara khusus untuk memas tikan minimal dua hal, dan kita harapkan dua hal yang lain. Pertama adalah kita ingin memastikan perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Penggunaan, peman faatan, penguasaan dan pemilikan tanah tertata secara adil. Dan itu adalah mandat terbesar karena, kita tahu betul, bahwa konsentrasi aset yang ada di Indonesia itu memang berkaitan dengan tanah atau pertanahan. Jadi, kita harus memastikan diri bahwa perjalanan reforma agraria dengan acuan yang jelas ini. Tetapi penataan struktur pemanfaatan penggunaan, penguasan dan pemilikan tanah itu adalah sarana untuk men capai hal yang kedua yang paling penting: ialah menter jemahkan mandat UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi sebesar besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Jadi reforma agraria ini adalah pekerjaan besar kita se 18
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 mua untuk berkontribusi secara jelas pada dua hal yang saya katakan tersebut. Apapun desain yang akan kita kembang kan, dua hal inilah buahnya. Kalau struktur yang kita maksudkan itu dapat tertata secara baik dan bisa kita orientasikan pada kesejahteraan rakyat Indonesia, maka adalah wajar kemudian kita berha rap reforma agraria bisa berkontribusi bagi dua hal berikut nya, yaitu terwujudnya keberlanjutan dan sistem kemasya rakatan kebangsaan dan kenegaraan kita, dan tentu berkon tribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan bersama yang lebih harmonis, di mana sengketa sengketa dan konflik konflik pertanahan dari hari ke hari semakin mengecil dan syukur kalau bisa hilang. Inilah beberapa prinsip mengapa saya katakan reforma agraria itu adalah pekerjaan besar. Kalau kita melaksanakan reforma agraria dengan ke rangka sistem nilai yang jelas seperti yang saya katakan di atas, maka tentunya tidak ada yang bisa menyatakan diri sebagai pemegang kebenaran tunggal. Ini adalah kerja ber sama sebagai bangsa. Oleh karena itu, kita harus mem bangun konsensus bersama bagaimana menyelenggarakan reforma agraria ini secara baik di Indonesia; tentu dengan beberapa catatan yaitu memanfaatkan akumulasi penge tahuan yang telah berkembang di tanah air dan akumulasi pengetahuan dan pengalaman reforma agraria di negara negara lain. Tetapi, catatan saya adalah, ketika kita mencoba meru muskan reforma agraria di tanah air ini maka proses historis kebangsaan dan kenegaraan kita harus menjadi acuan, harus menjadi pertimbangan yang utama. Sebab kita tidak bisa mendesain suatu program besar tanpa memahami sejarah 19
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dan realitas kehidupan rakyat, bangsa dan negara kita. Inilah yang saya sebut sebagai kerja besar tersebut. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Perspektif yang bisa kita berikan pada reforma agraria dari segi skup dan domain paling tidak saya ingin bersepakat pertama kali dengan Bapak Gunawan Wiradi ketika beliau menyatakan reforma agraria itu adalah "land reform plus". Tetapi saya ingin juga menyatakan, plusnya ini adalah access reform; yaitu memberikan rakyat Indonesia di samping akses pada tanah juga akses kepada bagian bagian kehidupan yang lain yang memungkinkan mereka untuk bisa memperoleh kontrol atas diri, atas kehidupan dan atas masa depannya. Berarti salah satunya juga berkaitan dengan usaha usaha ekonomi rakyat dan masyarakat yang berkait penuh dengan land reform tersebut. Nah, kaitan inilah barangkali meskipun sekarang dica nangkan secara khusus program reforma agraria dan pre siden akan memimpin langsung dan saya bertanggung jawab di lapangan - namun pada dasarnya reforma agraria adalah kerja bersama bangsa. Semua lembaga, semua komponen masyarakat tentunya menjadi satu bagian gerakan bersama yang tidak terpisah. Dan tidak ada di antara kita yang bisa mengklaim memiliki kebenaran tunggal atas hal ini. Ada harapan saya yang saya sampaikan, yakni di ujung perjalanan dari simposium dan seminar nasional berangkai ini kita bisa merumuskan secara jelas apa program reforma agraria yang kita maksudkan tersebut, bagaimana kita menjalankannya, dan bagaimana dari delivery system nya untuk memastikan ketika reforma agraria itu sudah selesai kita lakukan, pengelolaan ke depannya itu sudah dapat kita 20
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pikirkan sejak sekarang ini. Langkah langkah inilah barangkali yang saya harapkan dalam simposium ini, kita semua terlibat langsung atau tidak langsung. Cerdik cendikia ada di sini, ahli ahli politik ada di sini, ahli hukum ada di sini, ahli ahli sosial ada di sini. Adalah saatnya kita mempertemukan jiwa, pikiran, batin dan seluruh kreativitas yang kita miliki di dalam tataran suatu sistem nilai bersama yang ingin kita kejar, ingin kita wujudkan melalui reforma agraria. Ibu Bapak sekalian. Kebanggaan tentu pada saya sebagai pimpinan Badan Pertanahan Nasional, bisa bersama sama dengan Ibu Bapak sekalian dalam kerja besar ini. Dan dengan ini saya ingin menyatakan rangkaian simposium dan seminar reforma agraria nasional dinyatakan secara resmi dibuka. Billahit Taufiq wal Hidayah. Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb. 21
JASTIFIKASI HISTORIS, KULTURAL DAN SOSIAL- EKONOMI BAGI PEMBARUAN AGRARIA
Kilas Sejarah Masalah Agraria Andi Achdian Onghokham Institute Medan, 15 November 2006 Man, Land and Civilization ) Andi Achdian, Onghokham Institute. 24
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 25
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Apa yang menjadi modus kebijakan atau politik agraria dari kebijakan atau politik agraria dari setiap periode sejarah yang berbeda? berbeda? Different Historical Phase Pra-colonial Society Tributary System or Pajeg Colonial Modern Taxation Labor Colonial Modern Taxation Labor force for state enterprise Money economy Free peasant enterprise Colonial reform C l i l f Japanese Occupation Peasant a eco o y mobilization for war economy o ob at o Republic of Indonesia From Colonial to National Land System Agrarian Reform (UUPA & UUPBH) Reform (UUPA & UUPBH) 26
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Landreform 1960-1965 Infrastruktur Sosial-Politik Agenda Landreform Panitia Landreform Birokrasi pemerintah dari atas sampai bawah (P (Presiden, Menteri Agraria, Partai i P t i i A Politik, ) id M t Pengadilan Landreform Pengadilan Landreform 1 orang hakim pengadilan negeri sebagai ketua sidang merangkap Kepala Pengadilan Landreform Land efo m 1 orang Departemen Agraria sebagai hakim anggota 3 orang wakil organisasi tani sebagai hakim anggota 27
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Masalah-Masalah M l h M l h M l d Man-land ration (Di Jawa terdapat sekitar 200,000 hektar tanah yang siap dibagikan menurut panitia landreform, tetapi jumlah t t l k l total keluarga petani yang tidak memiliki iliki i tanah mencapai sekitar 20 juta jiwa. Jumlah ini belum termasuk hutan dan perkebunan) ti (Di J t d kit t t tid k [Sosialisasi] Kejelasan kriteria dari status tanah subyek landreform di dalam masyarakat absentee, wakaf, konversi tanah erfpacht, , dll. , , p Resistensi pemilik tanah di tingkat desa (ketidak seragaman pandangan dari atas dan (ketidak seragaman pandangan dari atas dan bawah) Aksi-Sepihak dan radikalisasi petani Ekonomi-Politik Landreform 28
Perspektif Filosofis & Sosio- kultural atas Urgensi Pembaruan Agraria g Pokok-pokok Bahasan yang disampaikan Iwan Tjitradjaja dalam SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL "PEMBARUAN AGRARIA UNTUK KEADILAN SOSIAL, KEMAKMURAN BANGSA DAN KEBERLANJUTAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" Medan, 15 November 2006 KondisiKeagrariaandiIndonesia Rumah tangga tani - 1993: 20, 8 juta - 2003: 25,4 juta " 54,4% di Jawa " 45,1% di luar Jawa Luas lahan pertanian - Indonesia - Jawa - Luar Jawa 1983: 18.350.000 ha 1993: 17.665.000 ha 1993: 17 665 000 ha 1983: 5.716.000 ha 1993: 5.248.000 ha 1983: 12.634.000 ha 1993: 12.417.000 ha ) Iwan Tjitradjaja, adalah staf pengajar pada Jurusan Antropologi FISIP UI. 29
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Rata2 luas lahan yg dimiliki rumah tangga tani Indonesia: 1983: 0,98 ha 1993: 0,83 ha Jawa: Luar Jawa: Luar Jawa: 1983: 0,58 ha 1993: 0,47 ha 1983: 1,58 ha 1983: 1 58 ha 1993: 1,27 ha Prosentase lahan pertanian menurut kategori luasnya (1983 & 1993) < 0,5 ha : 40,8% (1983) & 48.5% (1993) 0,5 - 1,99 ha: 44,9% (1983) & 39,6% (1993) 2.00 - 4,99 ha: 11,9% (1983) & 10,6% (1993) 5,0 + ha: 2,4% (1983) & 1,3% (1993) <Rana,G.K.(2003) 'Country Paper: Indonesia,' dalam Agrarian Reforms and Agricultural Productivity (M. Ghaffar Chaudhry,ed.). Tokyo: APO.> Struktur penguasaan lahan pertanian di Indonesia (1993) - 70 % dr total rumah tangga tani memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 ha dan yg tidak memiliki lahan; 13% dr l as total lahan pertanian 13% dr luas total lahan pertanian jumlah rumah tangga buruh tani: 9.054.000 - 14% dr total rumah tangga tani memiliki lahan pertanian dg luas dari 0,5 ha sd kurang dari 1 ha; 18% dr luas total lahan pertanian 18% d l t t l l h t i - 16% dr total rumah tangga tani memiliki lahan dengan luas satu hektar atau lebih; 69% dr total luas lahan pertanian 30
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Struktur penguasaan lahan pertanian di Indonesia (1993) - lanjutan Dari sekitar 11.465.000 rumah tangga tani di luar Jawa, 17% rumah tangga tani lahan luar Jawa 17% rumah tangga tani lahan pertanian dengan luas < 0,5 ha, dan 20 % rumah tangga tani tak memiliki lahan (buruh families. Dari sekitar 17.302.000 rumah tangga tani di Jawa, 44% rumah tangga tani yang memiliki lahan pertanian < 0 5 ha dan 39% rumah lahan pertanian < 0,5 ha, dan 39% rumah tangga tak memiliki lahan (buruh tani) <Prosterman, R.,&R.Mitchell (2002) 'Concept for Land Reform on Java.' Rural Development Institute.> C.Geertz (1963) - pertambahan penduduk - kepadatan penduduk yang tinggi - kecilnya luas lahan yang dimiliki - intensitas penggarapan, kecilnya peluang pekerjaan non pertanian di desa pekerjaan non pertanian di desa - 'shared poverty' Kemiskinan dan perubahan sosial-ekonomi di pedesaan - >> urbanisasi, sektor informal, pengangguran, pemukiman kumuh pemukiman kumuh - >> konversi lahan pertanian - menurunnya produktivitas pangan - ketidakamanan pangan - >> perubahan relasi sosial dan kekeluargaan - > perubahan nilai-nilai 31
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Struktur penguasaan lahan pertanian di Indonesia (1993) - lanjutan Dari sekitar 11.465.000 rumah tangga tani di luar Jawa, 17% rumah tangga tani lahan luar Jawa 17% rumah tangga tani lahan pertanian dengan luas < 0,5 ha, dan 20 % rumah tangga tani tak memiliki lahan (buruh families. Dari sekitar 17.302.000 rumah tangga tani di Jawa, 44% rumah tangga tani yang memiliki lahan pertanian < 0 5 ha dan 39% rumah lahan pertanian < 0,5 ha, dan 39% rumah tangga tak memiliki lahan (buruh tani) <Prosterman, R.,&R.Mitchell (2002) 'Concept for Land Reform on Java.' Rural Development Institute.> C.Geertz (1963) - pertambahan penduduk - kepadatan penduduk yang tinggi - kecilnya luas lahan yang dimiliki - intensitas penggarapan, kecilnya peluang pekerjaan non pertanian di desa pekerjaan non pertanian di desa - 'shared poverty' Kemiskinan dan perubahan sosial-ekonomi di pedesaan - >> urbanisasi, sektor informal, pengangguran, pemukiman kumuh pemukiman kumuh - >> konversi lahan pertanian - menurunnya produktivitas pangan - ketidakamanan pangan - >> perubahan relasi sosial dan kekeluargaan - > perubahan nilai-nilai 32
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Konflik agraria & kekerasan thd petani Selama periode 1979- awal 2006 ada sekitar 1000 kasus konflik agraria dan kekerasan thd petani yang berhasil didata <FSPI (2006) "Case Study in Indonesia: Agrarian Conflict and Violence Toward Peasants in Indonesia" ICARRD,7- 10 March> e u tut pe ba ua ag a a Gerakan menuntut pembaruan agraria Ge a a - Contoh: Afiff, S.,&et al (2005) Redefining Agrarian Power: Resurgent Agrarian Movements in West Java, Indonesia. Center for Southeast Asia Studies, University of California, Berkeley. Masalah keagrariaan di Indonesia Ketimpangan struktur penguasaan lahan pertanian Mengecilnya areal lahan pertanian akibat konversi lahan untuk penggunaan non-pertanian Kemiskinan penduduk pedesaan dan kecilnya peluang kerja non pertanian di pedesaan, mendorong laju urbanisasi yang juga membawa persoalan spt pengangguran, kemiskinan, okupasi lahan publik dan pemukiman kumuh di perkotaan Konflik agraria 33
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pembaruan agraria di Indonesia sudah dilaksanakan pemerintah Selama periode 1960 - 2000, pemerintah sudah meredistribusikan 850,128 ha melalui program pembaruan tanah. Dari luas itu, 339,227 ha di Jawa. Dalam luasan tersebut, baru terdapat 3% dari lahan Dalam luasan tersebut baru terdapat 3% dari lahan pertanian di Indonesia dan 6% lahan pertanian di Jawa. Diperkirakan hanya 7% dari total rumah tangga tani di Indonesia yang menerima lahan dan 6 % dari total rumah tangga tani. Prosentasi ini masih rendah dan hanya mencakup bagian yang sangat kecil dari rumah tangga tani yang tak memiliki lahan. Rumah tangga buruh tani musiman nyaris tak tersentuh. y Akses yg tidak merata atas lahan pertanian & pekarangan masih tetap berlanjut. <Prosterman, R.,&R.Mitchell (2002) 'Concept for Land Reform on Java.' Rural Development Institute.> Mengingat masalah keagrarian terutama ketimpangan struktur penguasaan lahan, tekanan penduduk yang tinggi atas sumberdaya, kemiskinan, konflik flik i ki sumberdaya yang makin merebak, maka pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan yang komprehensif dalam mengejawantahkan kedaulatan pangan, p g keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutn menjadi prioritas yang 'urgen' bagi pemerintah dan bangsa. b d k k g j 34
"SOCIO-ECONOMIC RATIONALE" BAGI REFORMA AGRARIA Gunawan Wiradi I. Argumen para Penolak Agraria (1) Tanah yang tersedia terbatas, atau kurang lebih sama saja (tetap) luasnya, sedang jumlah penduuduk semakin bertamabah. (2) Dengan kemajuan teknologi, potensi sumberdaya alam non tanah dapat dimanfaatan sebagai sumber bahan makanan. Tanah tak penting lagi (3) Untuk menjadi sejahtera, yang penting bukan "pemi likan faktor produksi" (kecuali tenaga kerja), melainkan kenaikan tingkat pendapatan. (Earning! Not owning!) (4) RA merupakan program berat, karena: (a) Diperlukan kemauan dan kepastian politik yang kuat dari pemerintah. Padahal, pada umumnya ) Gunawan Wiradi, Dewa Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria. 35
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) pemerintah negara berkembang menyandarkan diri kepada pemilik modal kuat atas dua alasan: bantuan dana dan dukungan politik (suara dalam pemilu) (b) Perlu biaya besar (c)Perlu organisasi yang rapi, dan kesanggupan mengendalikan gejolak (konflik) yang menyertai perombakan struktur yang mendasar II. "Socio-Economic Rationale" Reforma Agraria (1) Sampai dengan pertengahan abad ke 19, apa yang dike nal sebagai "land reform" adalah semata mata meru pakan kebijakan sosial politik. Aspek ekonomi belum memperoleh perhatian sebagaimana mestinya. (2) Pada tahun 1880, Bulgaria (sebelum menjadi negara sosialis, melancarkan program restrukturisasi pemili kan dan penguasaan tanah (land reform) dengan mem pertimbangkan aspek ekonomi, berupa program pro gram penunjang yaitu: penyuluhan/pendidikan, perkreditan, pemasaran, teknologi, dsb. Land reform plus program penunjang inilah yang kemudian dikon septualisasikan sebagai "agrarian reform", atau dalam bahasa spanyol Reforma Agraria. (3) Sebenarnya, rasionalisasi dari perlunya RA mencakup lima aspek: (a) aspek hukum: akan tercipta kepastian hukum mengenai hak hak rakyat terutama lapisan bawah, khususnya rakyat tani (b) Aspek sosial: "keadilan"! Struktur yang relatif merata, akan dirasakan lebih adil 36
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 (c) Aspek politik: "stabilitas"! Meredam keresahan, yang pada gilirannya dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan (d) Aspek psikologis: tercipta suasana "social eupho ria" dan "family security" (menurut istilah A.T. Mosher, 1976), sedemikian rupa sehingga para peta ni menjadi termotivasi untuk mengelola usaha taninya dengan lebih baik (e) Aspek ekonomi: semua itu pada gilirannya dapat menjadi sarana awal bagi peningkatan produksi. (4) Di luar negara negara socialis, para ilmuwan meletak kan pertimbangan ekonomi sebagai titik beratnya, walaupun argumentasinya berbeda beda sesuai kubu teori yang dianutnya, sehingga ada beberapa pandangan, Misalnya: (a) Chonchol, 1970: Rationale RA adalah membebaskan masyarakat pertanian dari kungkungan sistem penguasaan tanah feodal tradisional dan dengan demikian memberi kesempatan berkembnag bagi para pemilik tanah melalui persaingan. Yang dimaksud adil disini adalah "adil dalam peluang". Namun "start"nya harus kurang lebih sama. Karena itu perlu diciptakan kondisi tersebut melalui redistribusi penguasaan tanah. (b) Para penganut ekonomi neo klasik pada umumnya mengambil jalur argumen sebagai berikut: Walaupun petani kecil lebih efisien dalam hal memanfaatkan tanah dan modal, dan lebih intensif menggunakan tenaga kerja, dibanding petani kaya, namun petani 37
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) kaya lebih mempunyai akses terhadap modal dan sarana produksi. Mengapa? Karena, struktur penguasaan tanah yang timpang menimbulkan perbedaan kuasa dan kemampuan untuk menjang kau kedua faktor tersebut. Karena itu agar tercipta alokasi yang optimal atas sumberdaya yang tersedia dalam masyarakat secara keseluruhan, perlu dilaku kan redistribusi penguasaan tanah (Lihat juga, D. Lehmann, 1978) III. Kontra-Argumen Terhadap Argumen para Penolak (1) RA adalah "merombak struktur", bukan semata mata "membagibagi tanah"! Perombakan diperlukan karena adanya ketimpangan sebaran (distribusi) kepemilikan tanah. Ketimpangan struktur tidak ada hubungannya dengan "tekanan penduduk". Karena RA itu modelnya ada bermacam macam, maka kalaupun kepadatan penduduk menjadi kendala, dapat dipilih modal yang sesuai. (2) Walaupun mungkin benar bahwa dengan kemahjuan teknologi, potensi sumberdaya non tanah dapat diman faatkan sebagai sumber bahan makanan, namun selama manusia belum sama sekali bebas dari bahan makanan yang berasal dari bumi, maka selama itu masalah tanah tetap penting artinya. (3) Terhadap argumen ketiga dari para penolak, kontra argumennya sederhana saja: (a) Apakah "not owning" itu juga berarti masih "con trolling"? atau sama sekali menjadi buruk? 38
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 (b) Apakah ada buruh yang lebih kaya daripada majikannya? Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak. (c)Jika semua menjaid buruh dengan pendapatan tinggi, siapa yang menguasai sarana produksi, negara atau segelintir orang? Jika hanya segelintir orang, inilah sumber keresahan dan ketidakadilan (4) Keberatan yang keempat merupakan alasan yang dibuat buat, sedemikian rupa sehingga terbentuk citra bahwa karena begitu sulitnya maka RA tidak perlu dilak sanakan. (Lihat, antara lain M. Lipton dalam David Lehmann, (ed). 1974) 39
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Lampiran 1 40
Lampiran 2 Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 41
URGENSI PELAKSANAAN PPAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEAGRARIAAN DI TANAH-AIR Satyawan Sunito* Pendahuluan Sengketa agraria modern di Indonesia mempunyai seja rah panjang, setidaknya merentang hingga masa kolonial. Terutama sejak strategi kolonial mengexploitasi Indonesia secara langsung, dengan intervensi langsung kedalam sistim penguasaan sumberdaya alam dan sistim produksi masya rakat lokal. Kita dengan sendirinya lebih tertarik pada seng keta agraria masa kini, yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan petani saat ini dan kebijakan pemerintah seka rang. Namun sengketa agraria masa lalu seperti dikemukakan diatas mempunyai hikmahnya sendiri dalam memberi penerang bagi sengketa agraria masa kini. Sambil menengok ) Staf pengajar Dpt.Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Fak. Ekologi Manusia, IPB 42
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kebelakang, kita harus mengatakan bahwa sengketa sengketa agraria yang marak sekarang bukan sengketa biasa yang diselesaikan diantara pihak terlibat saja. Seperti halnya pada zaman kolonial abat ke 19, sengketa agraria masa kini merupakan fenomena yang kental politik. Beberapa petun juk mengarahkan kesimpulan tersebut: Pertama, pening katan kasus kasus sengketa tanah terjadi paralel dengan perubahan dalam konfigurasi kekuasaan di Indonesia. Terutama dengan diadopsinya pendekatan ekonomi liberal1 yang disertai oleh sistim pemerintahan otoriter masa Orde Baru. Kedua, sengketa agraria yang marak kini melatar bela kangi pengorganisasian petani dan masyarakat adat. Ketiga, sengketa agraria menyulut berkembangnya diskursus menge nai konsep konsep baru sistim penguasaan dan manajemen tanah dan sumberdaya alam lain. Pada intinya konsep konsep ini merupakan koreksi dari sentralisasi berlebihan 1 Istilah ekonomi liberal atau kapitalisme liberal untuk Indonesia dengan sendirinya kurang tepat, karena tidak dapat disandingkan dengan sistim pemerintahan otoritarian. Selanjudnya, pengertian ekonomi lib- eral juga tidak tepat bila dihadapkan dengan kenyataan bahwa kehidupan ekonomi tidak dibangun dari persaingan bebas antara pelaku-pelaku ekonomi yang mandiri. Sebaliknya pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia sepanjang masa Orde Baru dan juga dalam kadar lebih rendah kini, terdiri dari pada pelaku-pelaku yang memiliki hubungan bisnis dan interest erat dengan birokrasi, exekutif dan militer. Yoshihara Kunio (1990) menyebutnya pemburu rente dan sistimnya sebagai kapitalisme semu. Di dalam makalah ini istilah liberal lebih diartikan harafiah, sebagai sistim yang terbuka bagi infestasi asing disegala sektor, termasuk mengobral investasi sumberdaya alam bagi modal perusahaan multinasional. Sistim liberal ini kebalikan dari sistim ekonomi nasionalis yang lebih memilih pendekatan BERDIKARI. 43
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dan ketimpangan penguasaan dari sumber sumber agraria. Keempat, data konflik agraria yang ada memperlihatkan bahwa sebagian besar konflik ada pada sektor sektor - seperti perkebunan, kehutanan, kawasan industri yang mengindikasikan konflik konflik yang menyangkut orang banyak, komunitas sebagai keseluruhan dan menyangkut instansi instansi pemerintah. Kelima, sengketa sengketa agraria kini melibatkan kekerasan massal, pengerahan aparat keamanan dan preman, penahanan petani dan korban jiwa. Dengan indikator indikator seperti ini, maka sengketa agra ria masa kini tidak dapat disebut sengketa biasa, namun sengketa sengketa yang mempunyai akar kedalam struktur dan sistim kekuasaan serta sistim ekonomi dominan yang berlaku. Makalah ini akan menyoroti akar akar sengketa agraria yang ada dan konsekwensinya bagi strategi solusi. 1. Sentralisasi SDA oleh Negara dan Sengketa Agraria Sengketa agraria modern Indonesia berawal dari inter vensi negara kolonial di abat ke 19 kedalam sistim pengua saan sumberdaya dan sistim produksi masyarakat lokal dalam rangka intensifikasi exploitasi kolonial. Disebut seba gai sengketa agraria modern untuk memisahkannya dari sengketa agraria yang pasti ada di dalam konteks negara negara kerajaan pra kolonial. Disebut sebagai sengketa agraria modern karena merupakan sengketa agraria yang meletakkan masyarakat lokal berhadapan dengan negara (kolonial) dalam rangka pengintegrasian ekonomi lokal dan sumberdaya lokal kedalam ekonomi dunia melalui kelem bagaan ekonomi dan teknologi baru. Usaha untuk mengin tegrasikan ekonomi lokal kedalam ekonomi dunia dengan 44
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 merubah sistim penguasaan tanah di pedesaan sudah dimulai oleh kekuasaan kolonial interregnum Perancis dan Inggris. Namun tidak berlanjud karena sempitnya waktu dan persaingan imperialis diantara negara negara adidaya saat itu. Setelah berkuasa kembali, Belanda tidak meneruskan experimen liberal dari Perancis dan Inggris sebelumnya, terutama atas pertimbangan bahwa kapitalis Belanda - dibandingkan kapitalis Perancis dan Inggris belum siap memanfaatkan sistim kolonial liberal untuk menanam modalnya di kawasan kolonial. Strategi yang dipilih Belanda adalah exploitasi lebih langsung dengan menerapkan sistim tanam paksa, dimana negara kolonial sendiri yang memain kan peranan utama. Strategi kolonial ini merupakan inter vensi radikal pertama kedalam sistim kelembagaan pengu asaan sumberdaya alam dan sistim pertanian lokal, dan hanya dapat diterapkan di Jawa dan beberapa enklave diluar Jawa karena keterbatasan jangkauan aparat kolonial. Inter vensi radikal kedua yang mempunyai implikasi lebih luas adalah diberlakukannya Agrarische wet tahun 1870 (Suhendar & Winarni, 1997; Noer Fauzi, 1999). Salah satu inti perundangan tersebut, Domein Verklaring, merupakan langkah awal yang radikal dalam mengusahakan sentralisasi penguasaan tanah dan sumberdaya lain ketangan negara secara faktual. Ekonomi Belanda saat itu telah siap untuk expansi modalnya secara mendiri, tidak lagi diwakilkan pada negara kolonial seperti sebelumnya, didaerah kolonial. Ka wasan yang dianggap bebas kepemilikan, terutama daerah dataran tinggi, di definisikan sebagai tanah negara dan dapat disewakan pada swasta selama 75 tahun. Di dataran rendah swasta dapat menyewa tanah dari penduduk. Perkebunan 45
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tanaman keras bermunculan, dan kawasan tanam paksa (se perti daerah tebu) sedikit demi sedikit beralih dari negara ketangan swasta. Intervensi radikal dari negara (kolonial) kedalam sistim penguasaan tanah dan produksi masyarakat sejak awal telah berdampak besar pada kehidupan rakyat di desa maupun kelembagaan pemerintahan pedesaan. Penelitian dari peme rintah Belanda sendiri memperlihatkan peningkatan kemis kinan diantara penduduk desa. Studi studi dari Boeke yang melontarkan pengertian ekonomi dualistik dan statik expan- sion - lepas dari penilaian terhadap pengertian pengertian diatas - mengindikasikan kemandekan ekonomi rakyat. Demikianpun konsep involusi pertanian dari Geertz mengin dikasikan berkurangnya tanah bagi petani dan pemiskinan. Daya jangkau dan teknologi saat itu tidak memungkinkan negara (kolonial) dan pemodal besarnya saat itu cepat berexpansi keseluruh kawasan Indonesia. Hanya beberapa enklave, seperti Sumatera Timur/Deli, menyaksikan expansi kapital dalam bentuk perkebunan perkebunan tembakau dan berakibat pada penggusuran tanah tanah penduduk di prakarsai oleh penguasa pribumi yang mempunyai kepen tingan sama dengan pekebun pekebun asing. Di segi lain, expansi negara (kolonial) ini berdampak pada kebutuhan sistim pemerintahan yang langsung. Terutama di Jawa, peme rintahan de desa berkembang menjadi bagian integral dari pemerintah pusat (kolonial), mengabdi dan loyal pada ke pentingan pemerintahan pusat (kolonial) dan modal besar.2 2 Beberapa studi mengenai transformasi sistim colonial ini lihat: 46
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Masa pemerintahan Sukarno memperlihatkan gabungan unik dari manajemen sumberdaya alam yang konvensional dan usaha reforma agraria pertama (dan sampai kini terakhir) pasca kemerdekaan. Pada saat itu, paradigma pemusatan penguasaan sumberdaya alam setidaknya sebagian meru pakan pencerminan dari semangat nasionalisme, usaha menghapuskan bentuk bentuk "feodal" dan memberikan instrumen bagi negara untuk memobilisasi sumberdaya un tuk ekonomi nasional. Di Jawa, strategi ini memperlihatkan wajahnya yang sinikal ketika petani petani yang pada masa pendudukan Jepang dan revolusi fisik menduduki perke bunan perkebunan ex zaman kolonial dikeluarkan oleh pemerintahnya sendiri. Selanjutnya nasionalisasi perke bunan perkebunan asing ternyata banyak diantaranya secara riil jatuh ketangan tentara. UUPA cukup menjanjikan untuk menggerakkan perubahan struktur agraria di Jawa. Lain halnya untk petani dan masyarakat adat di luar Jawa. Walau UUPA memberikan pengakuan hak hak atas sumberdaya alam pada masayrakat adat, namun persyaratan persyaraan yang menyertainya boleh dikatakan dengan mudah meniada kan hak hak masyarakat adat. Pada masa itu tidak banyak konsekwensi yang dialami penduduk di luar Jawa, karena Wertheim W.F. (1956) Indonesian society in Transition. A Study of So- cial Change. Sumur Bandung; Wertheim W.F. (1978) Indonesie: van vorstenrijk ktot neo-kolonie. Boom Meppel, Amsterdam; Suhendar E. Dan Winarni Y.B. (1997) Petani dan Konflik Agraria. Akatiga.; Fauzi, Noer (1999) Petani dan Penguasa. Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indoneaia. Insist, KPA, Pustaka Pelajar; Untuk kawasan luar Jawa lihat Pelzer K.J. (1985) Toean Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur, 1863-1947. Penerbit Sinar Harapan. 47
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) sumberdaya pemerintah, swasta dan teknologi yang ada - mungkin juga ditambah oleh boikot negara negara industri Barat terhadap Indonesia yang mengambil sikap pro keman dirian Dunia ke III - belum mampu memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara modern dan besar besaran. Konflik konflik agraria yang terjadi di kawasan perke bunan pada masa pemerintahan Sukarno dikompensir oleh gerakan land reform yang dilansir pemerintah pada awal tahun 1960an. Sedangkan konflik konflik agraria yang berkepanjangan dan memiliki dampak nasional terjadi justru akibat dari program land reform dan pencerminan dari konflik diantara elite berkuasa mengenai strategi politik ekonomi Indonesia kedepan: suatu strategi yang lebih popu lis dan sosialistik atau strategi kapitalistik liberal. Sejarah mem perlihatkan bahwa elite politik yang menjagoi strategi ekono mi politik terakhir yang meraih kemenangan, dengan kon sekwensi besar terhadap proses perkembangan struktur pengu asaan dan sistim exploitasi smberdaya agraria di Indonesia. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rezim Orde Baru dengan pemerintahan otoritarian dan strategi ekonomi lib eral (note on kapitalisme semu), memperkuat kekuasaan negara thd. SDA untuk kepentingan modal besar. Hal ini paling nyata di luar Jawa dimana Hak Menguasai Negara di dalam konteks politik ekonomi yang baru menjadi instrumen negara untuk mengelola sumberdaya alam bagi kepentingan suatu sistim "kapitalisme semu". Salah satu konsekwensinya adalah didefinisikannya hampir 70% dari daratan Indonesia sebagai kawasan hutan. Suatu langkah yang tidak diambil melalui proses mendasar dari bawah, berdasarkan kondisi riil pada tataran lokal dan konsepsi 48
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 masyarakat lokal mengenai lingkungan SDA mereka.3 Penentuan kawasan hutan negara secara sepihak ini - walau menggunakan istilan Kawasan Hutan Kesepakatan mempunyai dampak luarbiasa bagi masyarakat masyarakat desa/ adat, yang dalam sekejap kehilangan hak terhadap jutaan hektar sumberdaya dalam bentuk berbagai ekosis tem4. Masyarakat masyarakat ini harus hidup dibawah bayang bayang perusahaan perusahaan raksasa pemegang konsesi HPH /Hak Pengusahaan Hutan, HTI/Hutan Ta naman Industri dan perkebunan, yang selanjudnya menen tukan sistim manajemen dan pemanfaatan SDA yang secara formal dikuasai mereka. Dan dengan demikian juga nasib dari masyarakat masyarakat desa/adat. Di Jawa rezim Orde Baru membungkam hak hak demokratis orang desa dengan menerapkan kebijakan "massa mengambang", sehingga dengan leluasa dapat menjalankan kebijakan pertanahan dan pertanian yang mengabdi pada kepentingan lapisan kelas menengah kota, dan lapisan petani kaya di pedesaan. 3 Untuk pembahasan detail kontroversi klaim Dep. Kehutanan terhadap kawasan hutan lihat Contreras & C. Fay (2006) Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia. ICRAF. 4 Masyarakat adat di luar Jawa, mengembangkan sistim penghidupan teradaptasi dengan tanah yang kurang subur, penduduk yang kecil serta teknologi sederhana - mengembangkan pertanian extensive, dengan sistim agroforestry dikombinasikan dengan pemanfaatan hail hutan, terutama hasil hutan non-kayu (getah, rotan). Dengan cepat masyarakat ini menyesuaikan sistim agroforestri mereka dengan meningkatnya kebutuha pasar internasional akan bahan mentah seperti karet, produk- produk getah lain, kopi, rotan, tengkawang, dll. 49
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 2. Ragam Konflik Berbagai cara dapat ditempuh untuk mengemukakan ragam dan kompleksitas dari sengketa agrarian. Endang Suhendar dan Winarni (1997) mengemukakan sengketa agrarian menurut kategori sektoral, regional serta vertical struktural. Pengkategorian menurut kategori sektoral diterapkan juga oleh Noer Fauzi (1999). Dalam rangka tuju an makalah ini mencirikan, mencari latar belakang sengke ta agraria - maka disini dicoba mengemukakan ragam seng keta agraria berdasarkan faktor pencetus yang paling pen ting. Dari beragam sumber5 mengenai sengketa agraria maka dapat diisolasi tiga faktor paling menonjol yang melatari sengketa sengketa agraria: Pertama, adalah kombinasi dari perbedaan persepsi mengenai keadilan, tekanan politik sesaat, perubahan halauan politik golongan elite yang menguasai negara. Termasuk dalam kategori ini adalah kasus kasus sengketa antara petani penggarap tanah tanah perkebunan ex kolonial yang digusur oleh pemerintah dalam rangka menerapkan perjanjian dengan Belanda yang mengantarkan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sengketa sengketa ini berlokasi di Jawa dan beberapa lokasi di Sumatera, dimana pada masa kolonial terdapat banyak perkebunan. Sebagian 5 Beberapa sumber mengenai konflik-konflik agrarian yang dapat ditelaan: Suhendar E. Dan Winarni Y.B. (1997) Petani dan Konflik Agraria. Akatiga; Kartodiharjo H. & Hira Jhamtani (2006) Politik Lingungan dan Kekuasaan di Indonesia. Equinox; Fauzi, Noer (1999) Petani dan Penguasa. Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indoneaia. Insist, KPA, Pustaka Pelajar. 50
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dari petani korban penggusuran tersebut mendapatkan kembali tanah mereka dalam rangka program landreform. Namun setelah Sukarno jatuh dan Orde Baru berkuasa, petani petani ini digusur kembali dari tanah tanah mereka, atas nama usaha menumpas petani petani yang berafiliasi dengan PKI. Termasuk di dalam kategori ini juga kasus kasus dimana pihak perkebunan menganulir hak petani menggarap tanah perkebunan yang diperoleh pada masa lalu sebagai bagian dari hak buruh perkebunan. Perkebunan juga berusaha mengusir petani dari lahan lahan perkebunan. Con toh terkenal adalah kasus sengketa tanah antara petani Jeng gawah dengan PTP XXVII. Sengketa kategori ini terjadi juga antara petani dengan instansi angkatan bersenjata, atas tanah tanah yang diduduki petani pada masa revolusi fisik, atau atas tanah yang diambil alih dari petani secara paksa oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan militer. Feno mena pengorganisasian petani kedalam paguyuban dan seri kat serikat tani di Jawa pasca Reformasi politik tahun 1998, merupakan salah satu respons petani dalam rangka penuntut kembali hak hak tanah yang telah dirampas dari tangan mereka. Kedua, adalah kategori konflik yang dipicu oleh ketim pangan kekuasaan dibarengi oleh ketidak pastian hak hak tanah rakyat serta sistim peradilan yang tidak berfungsi. Termasuk dalam sengketa agraria kategori ini adalah kasus kasus dimana pemerintah atau perusahaan besar memaksa petani menjual tanahnya, dengan harga yang ditentukan secara sepihak dan sangat merugikan petani. Kasus kasus ini terutama terjadi pada masa Orde Baru, dimana terdapat jurang kekuasaan yang lebar antara penduduk yang tidak 51
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mempunyai kekuasaan apa apa disatu pihak dan permerin tah atau perusahaan besar yang memiliki segala kekuasaan dipihak lain. Boleh dikatakan pada semua proyek proyek besar pemerintah maupun swasta, terjadi kasus kasus dima na penduduk dipaksa dengan segala cara melepaskan tanah mereka. Umumnya dengan kompensasi yang tidak sesuai dan diputuskan secara sepihak oleh pengusaha atau oleh pemerintah. Contoh terkenal adalah kasus waduk Kedung ombo dan proyek real estate Rancamaya. Sama sekali bukan perkecualian bahwa pada kasus kasus seperti ini kelompok kelompok preman dimanfaatkan untuk mengintimidasi penduduk. Termasuk juga dalam kasus ini adalah sengketa antara penduduk dengan pengusaha besar dalam menguasai sumberdaya laut dan sumberdaya bersama (the commons) lain, dengan dampak negatif terhadap kesempatan usaha penduduk. Pada kasus seperti ini, pengusaha besar tidak memperdulikan hak hak masyarakat lokal terhadap sum berdaya yang telah lama dikelola atau dimanfaatkan mereka. Sengketa panjang antara nelayan kecil dengan pihak pihak yang mengoperasikan pukat harimau merupakan contoh. Contoh lain adalah sengketa antara pengembang daerah wisata dengan penduduk setempat. Pada kasus terakhir ini sumberdaya bersama (the commons) yang dapat diakses oleh penduduk menjadi tertutup karena dihaki oleh pengembang. Penghakkan daerah pantai, pulau pulau kecil oleh hotel dan resort wisata merupakan contoh. Ketiga, adalah kategori sengketa agraria yang dipicu oleh pendefinisian secara sepihak oleh negara kawasan hutan dan tanah negara disertai oleh pengabaian hak hak adat 52
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 masyarakat lokal. Bersamaan dengan pengabaian hak hak atas sumberdaya ini, terjadi pengabaian terhadap pengeta huan lokal dan bentuk bentuk lokal dari manajemen sumberday alam. Sengketa sengketa ini merebak ketika pe merintah sejak tahun 1970an mendefinisikan Hak Mengu asai Negara (HMN) atas sumberdaya alam secara harafiah, dan memanfaatkan otoritasnya untuk mengkonsesikan tanah dan hutan negara kepada perusahaan perusahaan besar untuk exploitasi skala besar. Sistim pemerintahan yang otoritarian memudahkan pemerintahan masa itu memak sakan pendefinisian otoritasnya secara sepihak. Termasuk dalam kategori ini adalah kasus kasus pengabaian hak masyarakat terhadap sumberdaya yang turun temurun telah dimanfaatkan dan biasanya dikukuhkan di dalam adat masyarakat tersebut. Termasuk didalamnya adalah tanah tanah cadangan warga masyarakat maupun sumberdaya yang dikuasai bersama (common property). Kasus sengketa kate gori ini boleh dikatakan terjadi di semua sektor: kehutanan, perkebunan, pertambangan, transmigrasi, kelautan. Contoh sengketa kategori ini adalah sengketa penduduk dengan perusahaan air minum dalam kemasan, mengenai dominasi perusahaan swasta dalam akses pada sumber air yang mengurangi akses masyarakat terhadap air untuk konsumsi, sanitasi maupun irigasi. Dalam hal penguasaan sumber sum ber mineral (terutama emas), masyarakat lokal tidak selalu berhadapan langsung dengan perusahaan besar. Tidak ja rang, operasi penambangan dilakukan oleh kelompok kelom pok kecil penduduk yang didanai oleh pemodal. Dalam hal ini, sengketa horisontal antar penduduk dapat terjadi. Seperti 53
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) halnya pada kasus sengketa horizontal antara masyarakat Punan di hulu Kapuas dengan penambang penambang emas skala kecil dari luar yang di danai oleh pemodal. Faktor faktor yang membangun ketiga ketegori diatas dengan sendirinya sering hadir bersamaan, dan saling mem perkuat terutama kategori 2 dan 3. Seperti telah dikemukakan diatas, sengketa agraria yang belakangan ini bermunculan dapat dikategorikan secara berbeda. Dibawah ini dapat disa jikan pengkategorian sengketa agraria oleh Noer Fauzi (1999). Memperhatikan kategorisasi sengketa agraria yang dikemukakan Noer Fauzi, segera dapat kita tangkap bahwa pada setiapkategori, petani adalah pihak yang lemah bahkan Sumber: Fauzi, Noer, 1999: 197 2002 54
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 tersingkirkan. Apakah itu dalam hal pemaksaan sistim pro duksi baru(Rev. Hijau), Konflik dengan manajeman perke bunan, dalam hal pihak mana yang harus berkorban demi 'program pembangunan", atau dalam pemanfaatan hasil hutan. Disemua sektor, ternyata petani menjadi objek bela ka. Kita bertanya, untuk siapa "program pembangunan" ter sebut, bila yang harus berkorban adalah mayoritas warga negara? Salah satu ciri khas yang hadir pada banyak kasus sengketa agraria adalah penggunaan kekerasan terhadap penduduk oleh aparat pemerintah dan kelompok kelompok preman. Fenomena kekerasan ini mengindikasikan bahwa terdapat jurang kekuasaan yang besar antara subjek subjek sengketa agraria. Antara penduduk yang tidak terwakili secara politik disatu pihak dengan pemerintah dan perusa haan perusahaan besar yang memiliki kekuasaan yang berlebihan. Bentuk bentuk kekerasan tersebut dapat berupa intimidasi, teror, penangkapan, pembunuhan, pengrusakan rumah, pembabatan tanaman penduduk, dll. Data data yang dikumpulkan oleh KPA memberikan gambaran betapa keke rasan terhadap petani dan aktifis menjadi bagian integral dari sengketa agraria. 55
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Tindakan Kekerasan Terhadap Petani dan Aktifi Pembela Petani Yang Berjuang Merebut dan Mempertahankan Tanah Pada Era Reformasi Sumber: KPA, 2000 Usaha menguraikan komplesitas sengketa agraria kedalam faktor faktor yang melatarinya membuat jelas bahwa kita tidak berhadapan dengan sengketa biasa yang dapat diselesaikan melalui jalur jalur konvensional. Seng keta agraria yang terlihat disini bagaikan penyakit kronis yang memerlukan penanganan lebih menyeluruh. 3. Urgensi Reforma Agraria Gambaran yang terlihat sekarang adalah suatu kondisi dimana pada berbagai tataran, dari tataran paradigma penguasaan sumberdaya, Undang Undang, strategi eko nomi serta kelembagaan formal secara sistimatis menying kirkan masyarakat pedesaan dari penguasaan tanah dan sumberdaya lain. Dalam kata lain tercipta suatu tatanan atau struktur agraria yang pincang. Dimana sebagian besar sumberdaya alam dan tanah dikuasai oleh pelaku pelaku modal besar, dan dimanfaatkan sesuai dengan logika dina 56
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 mika pasar untuk keuntungan sendiri yang sebesar besarnya. Pendekatan pengelolaan sumberdaya seperti ini tidak memberikan prospek bagi penguatan basis ekonomi yang lebih luas, yang pada jangka panjang menguntungkan bagi semua pihak. Dari segi keberlanjutan sumberdaya, pendekatan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan tanah seperti yang ada telah membawa kerusakan parah pada beragam ekosistem hutan, kerusakan tanah oleh pemanfaatan intensive tanpa usaha pemeliharaan kesuburan, polusi tanah dan air. Nilai tambah dari manajemen dan pemanfaatan sumberdaya alam dan tanah yang diserahkan sepenuhnya pada pelaku pelaku modal besar dan pasar tidak jatuh pada petani miskin dan masyarakat desa pada umumnya. Namun dampak negatif dari pendekatan ini harus ditanggung oleh petani miskin dan masyarakat desa. Konflik-konflik agraria yang muncul akibat perbedaan persepsi dan kepentingan yang menyangkut sumberdaya alam dan tanah ini, dengan sendirinya hanya dapat diselesaikan dengan mengadakan perubahan yang cukup mendasar pada pendekatan, manajemen dan pemanfaatan sumberdaya alam dan tanah tersebut: Dalam kata lain Reforma Agraria. Beberapa prinsip kebijakan pertanahan dapat dikemu kakan disini, yang dapat membantu menjadi pedoman pengembangan kebijaksanaan: 1. Kebijaksanaan pertanian yang hanya berorientasi teknis-administratif tidak akan dapat memperbaiki nasib petani miskin. 2. Dalam kondisi ketimpangan akses terhadap tanah & hasil tanah, maka pembangunan pertanian yang ber- orientasi pada produktivitas semata tidak dapat 57
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mengurangi tingkat kemiskinan didalam masyarakat tani. 3. Tanah tidak dapat diperlakukan sebagai komoditi semata. 4. Adalah kewajiban negara untuk menjamin akses masyarakat lokal khususnya penduduk miskin - pada tanah dan hasil tanah, serta sumberdaya alam lokal lain nya. Implikasinya adalah mengedepankan hak hak masya rakat lokal terhadap tanah dan sumberdaya alam lokal. 5. Kebijakan pertanahan di Indonesia harus memperha tikan ciri spesifik sistim produksi dan manajemen SDA lokal. 6. memegang teguh prinsip keberlanjutan dengan mem perhatikan kelestarian lingkungan. Dengan sendirinya prinsip prinsip ini tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa sengketa agraria. Seba liknya, dalam proses pembaruan agraria, sengketa sengketa justru akan muncul sebagai dampak logis dari benturan persepsi dan kepentingan. Karena itu adalah esensial membangun kelembagaan resolusi konflik pada berbagai tingkat. Salah satu prinsip penting adalah membangun kelembagaan resolusi konflik pada tingkat paling rendah. Khususnya pada tingkat paling rendah ini apa yang disebut sebagai pendekatan legal pluralism6 dapat membantu mempertinggi sensitifitas orang akan perbedaan perbedaan norma, aturan dan nilai nilai yang melandasi manajemen 6 Roth, Dik (2005) TheRole of Legal Pluralism in Resource Tenure:Dilemmas and Challenges. Dlm. Yayasan Kemala: Tanah Masih Dilangit. Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang tak kunjung tuntas di era Reformasi. Yayasan Kemala & The Ford Foundation.). 58
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dan pemanfaatan sumberdaya alam dan tanah. Karena justru pada tingkat paling rendah ini, kelembagaan yang ada harus dimanfaatkan sebaik baiknya untuk proses resolusi konflik. Hanya dengan demikian proses resolusi sengketa agraria akan mempunyai makna bagi masyarakat lokal. Yang pada gilirannya menjadi modal untuk dapat berperan serta aktif dan dalam proses resolusi sengketa dan dalam merancang kembali sistim kelola sumberdaya alam dan tanah. 59
URGENSI PELAKSANAAN PPAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEAGRARIAAN DI TANAH-AIR TANAH AIR Satyawan Sunito Institut Pertanian Bogor Sengketa agraria modern di Indonesia mempunyai sejarah panjang, setidaknya merentang hingga masa kolonial. Terutama sejak strategi kolonial mengexploitasi Terutama sejak strategi kolonial mengexploitasi Indonesia secara langsung, dengan intervensi langsung kedalam sistim penguasaan sumberdaya alam dan sistim produksi masyarakat lokal. Sengketa agraria modern sengketa agraria yang meletakkan masyarakat lokal sengketa agraria yang meletakkan masyarakat lokal berhadapan dengan negara (kolonial) dalam rangka pengintegrasian ekonomi lokal dan sumberdaya lokal kedalam ekonomi dunia melalui kelembagaan ekonomi dan teknologi baru. ) Satyawan Sunito, Institut Pertanian Bogor. 60
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 CIRI STRUKTURAL DARI SENGKETA AGRARIA 1. Sengketa agraria terjadi paralel dengan perubahan dalam konfigurasi kekuasaan di perubahan dalam konfigurasi kekuasaan di Indonesia. 2. Berdampak pada pengorganisasian petani dan masyarakat adat. 3. Sengketa agraria menyulut berkembangnya diskursus mengenai konsep-konsep baru sistim penguasaan dan manajemen tanah dan sumberdaya alam lain. g p p 4. Data konflik agraria yang ada memperlihatkan bahwa sebagian besar konflik ada pada sektor- sektor - seperti perkebunan, kehutanan, kawasan industri kawasan industri - yang mengindikasikan yang mengindikasikan konflik-konflik yang menyangkut orang banyak komunitas sebagai keseluruhan dan menyangkut instansi-instansi pemerintah 5. Sengketa-sengketa agraria melibatkan k k kekerasan massal, pengerahan aparat - t l keamanan dan preman, penahanan petani dan korban jiwa. h 61
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PERUBAHAN POLITIK-EKONOMI SENGKETA AGRARIA exploitasi lebih langsung oleh negara (kolonial) dengan menerapkan sistim tanam paksa, dimana negara kolonial sendiri yang memainkan peranan utama. k l i l di i i k t Pemberlakuan Agrarische Wet 1870 - dengan inti Domein Verklaring - pelembagaan tanah negara yang mengabdi pada kepentingan modal besar. pemerintahan desa berkembang menjadi bagian pemerintahan desa berkembang menjadi bagian integral dari pemerintah pusat (kolonial), mengabdi dan loyal pada kepentingan pemerintahan pusat (kolonial) dan modal besar. Peningkatan kemiskinan diantara penduduk desa. Bundles of Rights Associated with Positions (Ostrom & Schlager, 1996) owner proprietor claimant Authorized user Authorized entrant Access X X X X X Withdrawal X X X X Management X X X Exclusion Exclusion X X X X Alienation X 62
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 TIGA KOMPLEKS-FAKTOR MELATARI SENGKETA AGRARIA 1. kombinasi dari perbedaan persepsi mengenai keadilan tekanan politik sesaat perubahan keadilan tekanan politik sesaat perubahan halauan politik golongan elite yang menguasai negara. 2. kategori konflik yang dipicu oleh ketimpangan kekuasaan dibarengi oleh ketidak pastian hak-hak tanah rakyat serta sistim peradilan yang tidak berfungsi. 3. 3 kategori sengketa agraria yang dipicu oleh kategori sengketa agraria yang dipicu oleh pendefinisian secara sepihak oleh negara kawasan hutan dan tanah negara, disertai oleh pengabaian hak-hak adat masyarakat lokal. Tindakan Kekerasan Terhadap Petani dan Aktifis Pembela Petani Yang Berjuang Merebut dan Mempertahankan Tanah Pada Era Reformasi - KPA, 2000 No Bentuk Kekerasan Jumlah Daerah dengan kasus tertinggi 1 Penganiayaan 479 org Jatim, SumSel 2 Pembunuhan 19 org Jatim 3 Penembakan 134 org Jatim 4 Penculikan 25 org Jatim, Lampung, SumUt 5 Penangkapan 936 org Jatim, SumSel, SumUt 6 Pembakaran/perusak an 284 buah SumUt, Jatim 7 Pembabatan/pemba- karan karan 307,954 Ha. KalSel, Jatim 8 Teror langsung 1,901 org Jatim, sumSel, SumUt, Riau 9 Intimidasi langsung 1,809 org Jatim, SumSel, SumUt 10 Orang hilang 14 org Jatim, Lampung 11 Pemerkosaan 1 org Lampung 63
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Gambaran yang terlihat sekarang adalah suatu kondisi dimana pada berbagai tataran, dari tataran paradigma penguasaan sumberdaya, Undang-Undang, strategi peng asaan s mberda a Undang Undang strategi ekonomi serta kelembagaan formal secara sistimatis menyingkirkan masyarakat pedesaan dari penguasaan tanah dan sumberdaya lain. Pendekatan pengelolaan sumberdaya seperti ini tidak memberikan prospek bagi penguatan basis ekonomi yang lebih luas yang pada jangka panjang menguntungkan bagi semua pihak. Konflik-konflik agraria yang muncul akibat perbedaan persepsi dan kepentingan yang menyangkut sumberdaya alam dan tanah ini: hanya dapat diselesaikan dengan mengadakan perubahan yang cukup mendasar pada pendekatan, manajemen dan pemanfaatan sumberdaya alam dan tanah tersebut: y Dalam kata lain Reforma Agraria. 64
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Prinsip kebijakan pertanahan 1. Kebijaksanaan pertanian yang hanya berorientasi teknis-administratif tidak akan dapat memperbaiki nasib petani miskin. 2. Dalam kondisi ketimpangan akses terhadap tanah & hasil tanah, maka pembangunan pertanian yang berorientasi pada produktivitas semata tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan didalam masyarakat tani. tingkat kemiskinan didalam masyarakat tani. 3. Tanah tidak dapat diperlakukan sebagai komoditi semata. 4. Adalah kewajiban negara untuk menjamin akses masyarakat lokal - khususnya penduduk miskin - pada tanah dan hasil tanah, serta sumberdaya alam lokal lainnya. Implikasinya adalah mengedepankan hak-hak masyarakat lokal terhadap tanah dan sumberdaya alam lokal. 5. Kebijakan pertanahan di Indonesia harus p memperhatikan ciri spesifik sistim produksi p dan manajemen SDA lokal. p 6. memegang teguh prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 65
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA Adalah esensial membangun kelembagaan resolusi konflik pada berbagai tingkat. Salah satu prinsip penting adalah membangun kelembagaan resolusi konflik pada tingkat paling rendah. Pendekatan legal pluralism membantu mempertinggi sensitifitas orang akan : perbedaan-perbedaan norma, perbedaan aturan dan perbedaan aturan dan nilai-nilai yang melandasi manajemen pemanfaatan sumberdaya alam dan tanah. 66
MEMPERTANYAKAN POSISI SISTEM TENURIAL LOKAL DALAM PEMBARUAN AGRARIA DI INDONESIA Myrna Safitri* I. Pendahuluan Dua belas September 1960, di hadapan Sidang DPR GR, Menteri Agraria Indonesia saat itu, Sadjarwo, menyam paikan pidato pengantar dalam rangka penyerahan Ran cangan Undang Undang Pokok Agria. Dalam pidato itu, Sadjarwo menegaskan bahwa rancangan undang undang ini merupakan sebuah perjuangan untuk melepaskan diri dari sistem hukum agraria lama yang bersifat feudal dan cende rung melayani kepentingan pemodal asing. Oleh karena itu, hukum yang baru ini dengan tegas meneguhkan posisinya sebagai penentang kapitalisme dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Untuk itu semua maka hukum adatpun dijadikan dasar utama dalam pembentukan hukum ) Sekretaris Badan Pengurus HuMa dan Peneliti pada Proyek Indo- nesian-Netherlands Studies on Decentralization of the Indonesia 'Rechtstaat' and its impact on 'Agraria' (INDIRA). 67
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) agraria nasional. Pelaksanaan hak hak adat terhadap tanah dan sumber daya alam (hak ulayat atau hak hak yang dise but dengan nama lain) diakui, meskipun harus dibatasi dengan sejumlah persyaratan. Pada praktiknya kemudian, pengakuan pemerintah terhadap hak hak adat itu sangat jarang ditemukan atau hampir tidak pernah terjadi. Perampasan hak hak adatlah yang justru banyak dilakukan dengan dalih untuk melayani kepentingan pembangunan yang dijalankan oleh kaum pemodal baik dari dalam maupun luar negeri. Kapitalisasi tanah dan sumber daya alam -sesuatu yang sejatinya ingin dihapuskan oleh UUPA terjadi atas beban rusaknya tatanan sistem tenurial masyarakat. Penyimpangan tafsir terhadap UUPA menjadikan pembaruan agraria sebagai sebuah agenda penting yang ingin dijalankan melalui undang undang ini tidak berhasil dilakukan. Inilah yang menjadi alasan bagi terbitnya Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR No.IX/MPR/2001). Ketetapan ini adalah landasan bagi peraturan perundang undangan tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengartikan pembaruan agraria sebagai suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan peman faatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, TAP MPR No.IX/MPR/2001 menetapkan salah satu prinsip dalam pembaruan agraria itu adalah pengakuan, penghor matan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan 68
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria. Kini, lima tahun setelah TAP MPR tersebut diterbitkan, apakah yang terjadi terhadap segala bentuk sistem tenurial lokal? Apakah ada perubahan yang progresif dalam hal pengakuan dan perlindungan sistem sistem tersebut di tengah terus ber gantinya kebijakan dan munculnya inisiatif dan program program yang dialamatkan pada terlaksananya pembaruan agraria? Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan ini maka dalam tulisan ini saya akan menampilkan beberapa pokok bahasan. Pertama, pembahasan tentang konsep dasar dan prinsip prinsip utama dalam sistem tenurial lokal di Indo nesia. Setelah itu akan diulas juga beberapa kesalahkaprahan dalam memahami konsep dan prinsip prinsip tersebut. Ke dua, pembahasan tentang urgensi pengakuan dan per lindungan sistem tenurial lokal dalam upaya melaksanakan pembaruan agraria serta beberapa acuan yang bisa digunakan dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan tersebut. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan mena warkan sebuap opsi bagi bentuk pengakuan sistem tenurial lokal yang dapat ditegakkan (enforceable) namun tidak meng ingkari prinsip prinsip dasar dari sistem tersebut. II. Salah Kaprah terhadap Sistem Tenurial Lokal Istilah sistem tenurial lokal yang digunakan di sini mengacu pada konsep tentang seperangkat relasi sosial dalam sebuah komunitas terkait dengan penguasaan terhadap tanah dan sumber daya alam. Secara sederhana, relasi itu terwujud dalam bentuk hak atau hubungan hukum antar orang/kelompok dengan obyek tanah/sumber daya. Karenanya dikenali pula dengan konsep 'a bundle of rights' 69
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) (Ridell, 1987; Panesar, 2001). Meskipun demikian, apa yang dinamakan hak itu sesungguhnya adalah manifestasi dari relasi sosial dan kekuasaan di dalam komunitas yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 'a bundle of powers' adalah sesuatu yang secara faktual akan sangat menentukan corak dan pelaksanaan hu bungan hukum tersebut (Ribot dan Peluso, 2003). Inilah yang perlu menjadi pijakan dalam memahami sistem tenurial. Sistem tenurial lokal merupakan pranata dan praktik penguasaan tanah dan sumber daya yang dijalankan oleh sekelompok orang yang membentuk komunitas baik dikenal dengan nama masyarakat adat ataupun tidak. Pada kelom pok yang secara kategoris dipandang sebagai masyarakat adat, sistem tenurial ini muncul dalam berbagai sebutan seperti halnya 'ulayat' di Sumatera Barat, 'petuanan' di Maluku, 'marga' di Lampung, 'simpukng' pada masyarakat Benuaq di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Semen tara itu, pada kelompok masyarakat lain yang umumnya merupakan komunitas migran, pada beberapa kasus, juga mempunyai sistem tenurial yang khas. Sekelompok masya rakat migran Jawa Sunda di Lampung, misalnya, juga mem punyai dan mengembangkan pranata penguasaan tanah dan sumber dayanya sendiri yang sebagian besar dibawa dari pranata di daerah asal namun mengadopsi pula beberapa elemen dari sistem tenurial di daerah baru. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat migran itu tidak selamanya merupakan masyarakat yang nir pengaturan dalam hal penguasaan tanah dan sumber daya. Beragamnya nama dari sistem tenurial lokal itu sesung guhnya tidak mengingkari adanya kesamaan ciri ciri dari sistem tersebut. Dapat disebutkan diantaranya adalah: 70
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Penguasaan terhadap tanah sebagai cara mengarti- kulasikan identitas kultural. Pada banyak komunitas, keterkaitan antara tanah dan identitas kultural ini sangat kuat sebagaimana muncul melalui pernyataan dan mito logi lokal yang menggambarkan bagaimana tanah dipersepsikan sebagai 'ibu' yang menjadi cikal bakal serta melahirkan kehidupan pada komunitas tersebut. Suku Simuri di Papua, misalnya, menyebut tanah dengan istilah 'wane' (Wiwaron, et.al., 2005) dan Suku Kajang di Sula wesi menyebutkannya dengan istilah 'angrongta' (Arsyad, 2005). Tanah dengan demikian mempunyai nilai yang lebih dari sekedar sumber daya ekonomi. Tanah adalah arena bagi berbagai kepentingan yang sangat kompleks. Secara ekonomi, tanah penting sebagai sumber kehidupan namun, tanah adalah pula wilayah kedaulatan bagi berla kunya pengaturan lokal. Lebih dari itu, tanah adalah pula sebuah alamat bagi keberadaan komunitas secara kultural. Laksono (2002: 382) misalnya mengatakan bahwa tanpa tanah maka sebuah kebudayaan tidak mempunyai alamat untuk menelusuri sejarahnya dan membayangkan sesuatu bagi masa depannya. Implikasi dari semua ini adalah keya kinan bahwa tanah tidak dapat dialihkan penguasaannya kepada pihak luar secara permanen. Saya menggaris bawahi kata permanen di sini untuk menunjukkan bahwa peralihan hak secara temporal seperti halnya penyewaan masih dimungkinkan terjadi. Dalam praktiknya hal ini dilakukan oleh banyak komunitas masyarakat adat seperti penyewaan tanah ulayat nagari kepada perusa haan perusahaan Belanda di masa kolonial (lihat Narihisa, 2002: 189 2002). Sayangnya, hukum, kebi 71
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) jakan dan program pembangunan nasional sering tidak mampu menangkap esensi ini. Tanah pada komunitas lokal (terutama masyarakat adat) lebih sering dilihat dalam dimensi ekonominya semata. Penguasaan terhadap tanah dipegang oleh komu- nitas (communal rights) dengan tetap mengakui ada- nya penguasaan keluarga dan individual pada bagian-bagian tertentu. Penjelasan lebih lanjut tentang sifat penguasaan komunal ini dapat dilihat pada bagian III dari tulisan ini. Hal yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa banyak kesalahpahaman terhadap karakter penguasaan ini. Sifat komunal dipahami sebagai pene gasian terhadap segala penguasaan individual. Padahal, dalam praktinya hak hak individual dan keluarga tetap diakui. Sistem tenurial lokal membentuk sistem kepe milikan berlapis (multi-layered property rights), di mana kepemilikan lokal berada pada lapis terluar dan umumnya berfungsi dalam relasi dengan pihak luar. Sementara itu, di dalamnya terdapat sejumlah kepemilikan individual dan keluarga yang saling berinteraksi dalam payung kepemilikan komunal yang ada. Batasan antara ranah publik dan privat dalam sistem kepemilikan tidak setegas pada sistem kepe- milikan dalam sistem hukum Barat, namun tidak berarti pula terdapat tumpang tindih antara kepe- milikan publik dan privat tersebut. Eksklusifitas merupakan ciri utama dari hak privat dalam sistem hukum Barat. Pada sistem tenurial lokal hal itu seakan akan tidak tampak. Sebuah contoh yang jelas misalnya orang bebas menggunakan tanah seseorang sebagai jalan tembus 72
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 menuju ke suatu lokasi. Demikian pula setelah habis pa nen, warga komunitas bebas mengambil sisa sisa buah yang tidak dipetik pemiliknya. Hal ini sering dipahami sebagai kondisi tumpang tindih antara kepemilikan publik dan privat dalam sistem tenurial lokal. Namun, sebenarnya tidaklah demikian. Konsepsi lokal tentang kepemilikan memasukkan kepentingan publik, pada derajat tertentu, inheren dalam kepemilikan individual. Ini merupakan pengejawantahan dari fungsi sosial tanah yang juga diatur oleh UUPA. Selain itu, pada beberapa komunitas, pemisahan ranah publik dan privat itu tidak ditentukan oleh batas tanah tetapi oleh waktu. Pranata dan praktik leles kopi pada masyarakat Jawa Sunda di Lam pung, misalnya, menunjukkan bahwa sisa sisa buah kopi yang tidak dipanen lagi oleh pemiliknya dianggap sebagai barang publik. Setiap orang bebas mengambil. Namun terhadap kopi yang belum dipanen oleh sang pemilik, tetapkah menjadi milik privat dari si pemilik tersebut. Ada batas yang jelas (biasanya berupa tanda-tanda alam) terhadap wilayah komunal dimana tanah dan sumber daya alam berada, batas mana memperoleh pengakuan dari komunitas lain. Dengan demikian, klaim penguasaan tanah yang diajukan oleh komunitas komunitas lokal itu bukanlah klaim yang tidak jelas sebagaimana sering diasumsikan selama ini. Anggota komunitas dan kelompok kelompok lain di luar komu nitas tersebut biasanya saling mengetahui batas wilayah masing masing. Ada pranata yang mengatur tentang penguasaan, pemanfaatan dan konservasi tanah dan sumber daya 73
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) alam, serta lembaga yang menjalankan dan mene- gakkan aturan termasuk menyelesaikan konflik. Ciri ini meneguhkan premis bahwa sistem tenurial lokal adalah konfigurasi relasi sosial politik yang kompleks dalam sebuah komunitas. Dengan demikian persoalannya bukan sekedar relasi manusia dengan tanah. Tanah hanyalah sekedar arena dimana aturan aturan lokal tumbuh dan dikembangkan. Pengakuan terhadap sistem tenurial lokal karenanya tidak bisa dilihat sebagai pemberian hak atas tanah semata melainkan bagaimana pengakuan itu sekaligus memberikan ruang bagi tumbuh dan berjalannya aturan aturan lokal tersebut. Pranata penguasaan tanah dan sumber daya alam umumnya didasarkan pada nilai-nilai yang diwarisi dari generasi ke generasi. Karena kondisi ini maka tidaklah mudah mengubah sistem tenurial lokal tanpa perubahan pada nilai nilainya. Introduksi pranata baru sering tidak mampu membuat perubahan bahkan men ciptakan benturan dengan pranata lama karena belum teringegrasi ke dalam alam pikiran warga komunitas. Pro yek proyek pensertifikatan tanah individual misalnya merupakan contoh yang sangat jelas menggambarkan bagaimana pranata baru dalam penguasaan tanah dapat menimbulkan konflik dalam komunitas lokal. III. Pembaruan Agraria dan Sistem Tenurial Lokal: Pengakuan dan Perlindungan seperti apa yang dibutuhkan? Penelitian klasik tentang sistem pertanahan di Indone sia telah menyimpulkan bahwa penguasaan komunal men 74
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 jadi karakter utama dari sistem tenurial lokal. Menggunakan nama 'beschikkingsrecht' misalnya, seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda Van Vollenhoven menyebutkan bah wa bescikkingsrecht itu menunjukkan karakter yang unik dan sulit dibandingkan dengan jenis jenis hak yang ada dalam sistem hukum Barat. Tanah dimana beschikkingsrecht itu ditemukan disebut sebagai beschkkingskring (Burns, 2004:13 14, 34 35). Dua istilah ini adalah konsep akademik yang dibuat oleh para ahli hukum. Bagi komunitas adat sendiri, hubungannya dengan tanah pada umumnya cukup diwakili oleh sebuah istilah seperti ulayat di Minangkabau atau petuanan in Ambon yang menjelaskan baik tentang tanah maupun hak atas tanah tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR IX/MPR/ 2001, pengakuan, penghormatan dan perlindungan sistem tenurial lokal adalah prinsip penting dalam pembaruan agraria nasional. Masalahnya, bagaimana pengakuan dan perlindungan ini semestinya dijalankan? Tidak banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengelaborasi konsep konsep yang operasional bagi upaya menjalankan prinsip ini. Pengakuan sistem tenurial lokal (khususnya sistem penguasaan tanah adat) lebih banyak dilakukan melalui pernyataan pernyataan normatif sebagaimana tampak dalam konstitusi dan produk legislasi nasional dan lokal (lihat misalnya pasal 18B dan 28I UUD 1945, pasal 3 dan 5 UUPA, Perda Kabupaten Lebak No.3/2001; Perda Pro vinsi Sumatera Barat No.2/2000; Perda Kabupaten Lampung Barat No.18/2004; Keputusan Bupati Luwu Utara No.30/2004). Namun, belum ada penjelasan yang memu askan tentang bentuk hak seperti apa yang semestinya di 75
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) akui dari sistem tenurial lokal itu. Pendaftaran tanah tanah komunal menjadi salah satu isu yang berkembang dalam perdebatan tentang pengakuan sistem tenurial lokal. Meskipun demikian, terdapat perbe daan pandangan yang tajam mengenai hal ini. Di satu sisi, ada pihak yang menganggap bahwa pendaftaran tanah bisa dimungkinkan pada bagian tanah komunal yang dikuasai secara individual (Soesangobeng, 2004). Bagi pihak lain, hal ini justru akan membahaykan keutuhan sistem sosial dari komunitas tersebut. Oleh karena itu, mereka menolak pemberian sertifikat tanah individual. Terhadap tanah tanah komunal itu cukup didaftarkan namun tidak diberikan ser tifikat hak atas tanah. Pertanyaannya kemudian adalah sebe rapa kuatkah pendaftaran itu bisa melindungi tanah dengan hak hak komunal itu. Menempatkan tanah tanah komunal dalam buku tanah ataupun peta wilayah kabupaten harus diakui hanyalah langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengakui keberadaan tanah tanah tersebut. Namun, penga kuan terhadap keberadaan tanah tanah komunal itu akan menjadi lebih bermakna jika ada sistem perlindungan hukum yang disiapkan pemerintah terhadap tanah dan pranata sosialnya dari tindakan tindakan pihak ketiga yang kontra produktif dan mengancam keberadaan hak hak komunal tersebut. Perlu disadari bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk merumuskan opsi yang tepat bagi bentuk hak komunal tersebut. Meskipun demikian beberapa prinsip seperti yang disebutkan di bawah ini kiranya layak dijadikan pijakan bersama dalam diskusi yang lebih konkrit mengenai hal ini. Prinsip prinsip yang ditawarkan itu adalah: 76
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 o Tanah perlu dipandang sebagai tanah yang dikuasai secara komunal. Tanah komunal secara sederhana dapat diar tikan sebagai teritori dimana tanah dan sumber daya alam terdapat yang dikuasai oleh sekolompok orang yang membentuk sebuah unit sosial disebut komunitas. Komunitas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang sama terhadap teritori tersebut baik untuk tujuan ekonomi, sosio kultural maupun spiritual. Hak hak yang muncul dari relasi sosial dalam teritori tersebut menda patkan legitimasi dan dilindungi serta ditegakkan oleh komunitas yang bersangkutan, bukan oleh kekuatan politik dan ekonomi yang berasal dari luar komunitas, seperti halnya negara. Dengan hak itulah maka komunitas yang bersangkutan mengatur, mengalokasikan, meman faatkan termasuk dapat mengeluarkan orang lain dari teritori tersebut. o Tanah komunal itu membentuk sistem kepemilikan ber lapis dimana kepemilikan individual/keluarga/kelompok kecil dimungkinkan ada di dalamnya. o Ketika berhadapan dengan pihak ketiga, maka tanah komunal itu dilihat sebagai kesatuan properti yang utuh dari anggota komunitas. Namun, properti itu mempunyai karakter yang khusus yakni sifat tidak bisa dialihkan kepa da pihak luar secara permanen. Termasuk dalam hal ini adalah tidak diperbolehkannya menggunakan tanah tersebut sebagai agunan dalam akad kredit dengan siapa pun yang dapat berisiko beralihnya hak atas tanah kepada pihak kreditor. o Sebagai hak properti yang utuh maka tanah tanah komu nal tidak dapat disamakan dengan tanah publik/tanah 77
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) negara melainkan tanah rakyat yang dikuasai dengan hak yang jelas yang diakui dan dilindungi oleh negara. o Untuk mendukung perlindungan terhadap tanah komunal itu maka komunitas lokal perlu diperlakukan sebagai subyek hukum sama halnya dengan perorangan atau badan hukum. IV. Catatan Penutup: Menggagas Hak Pengelolaan Komunitas sebagai sebuah opsi Prinsip prinsip pengakuan dan perlindungan sistem te nurial lokal sebagaimana disebutkan pada bagian III tulisan ini terlihat lebih dekat dengan karakter hak pengelolaan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum tanah dewasa ini. Hanya saja, hak pengelolaan yang sekarang berlaku lebih banyak ditujukan untuk melayani kepentingan institusi/ badan usaha pemerintah seperti halnya hak pengelolaan pada Badan Otorita Batam dan PT Pelindo/KAI. Skema seperti hak pengelolaan ini sebenarnya bisa memberikan inspirasi pada perumusan hak tanah pada komunitas lokal. Tetapi, tentu saja ada perbedaan mendasar antara keduanya. Pada hak pengelolaan untuk institusi pemerintah, tanah yang digunakan adalah tanah negara (hak pengelolaan publik). Hak bersifat pemberian dari pemerintah sehingga bisa dita rik kembali. Sedangkan pada hak yang untuk sementara bisa dinamakan hak pengelolaan komunitas, maka hak tersebut berlaku atas tanah tanah komunitas (hak penge lolaan privat). Hak juga tidak ditanggapi sebagai pemberian oleh pemerintah tetapi pengakuan pada keberadaan yang telah memperoleh legitimasi sosio kultural dari komuni 78
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 tasnya. Karena itu, hak ini tidak bisa dicabut. Sebagaimana galibnya pemegang hak pengelolaan publik, maka pemegang hak pengelolaan komunitas mem punyai kewenangan untuk mengaloksikan dan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah dan sumber daya ter masuk memberikan hak hak pemanfaatan tanah kepada anggota komunitas sesuai dengan pranata lokalnya. Dengan cara semacam ini maka pengakuan terhadap tanah tanah komunal itu di satu sisi tidak akan mengganggu sistem sosial di dalam komunitas, bahkan bisa memperkuat kapasitas masyarakat untuk melakukan pengaturan sendiri (self-regu- lation) terhadap wilayahnya secara bertanggung jawab. Di sisi yang lain pengakuan model ini juga lebih memberikan perlindungan hukum dari pada sekedar pencatatan dalam buku tanah atau peta wilayah. Dengan kata lain, pengembangan konsep hak pengelo laan komunitas juga bisa menjadi titik masuk yang baik bagi terwujudnya pembaruan agraria yang mampu men dorong pembagian kekuasaan yang adil antara negara dan rakyat serta mendukung penguatan pengaturan lokal dalam ranah penguasaan tanah dan sumber daya alam. Daftar Pustaka Arsyad, I.B. 2005, 'Potret Perlawanan Orang Tertindas (Studi Kasus Perkebunan PT.LOnsum vs Orang Kajang'. Hal.763 774 dalam Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Kemala. 79
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Burns, P. (2004), The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indo- nesia. Leiden: KITLV Press. Ribot, J.C. dan Peluso, N.L. 2003. 'A Theory of Access' dalam Rural Sociology 68 (2). Ridell, J. C. 1987. 'Land Tenure and Agroforestry: A Regional Overview', dalam Land, Trees and Tenure : Proceed ings of an International Workshop on Tenure Is sue in Agroforestry, John B. Raintree (Editor). ICRAF and Land Tenure Centre. Fitzpatrick, D (2005), Private Law and Public Power: Tangle Threads in Indonesian Land Regulation (in press). Harsono, B, (2005), Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. Hermayulis. 2000. 'Status Tanah Ulayat menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Tanah Nasional'. Hal. 51 74 dalam Jalaluddin, S. (ed.), Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Padang, 23 24 October. Laksono, P.M. 2002. 'Tanpa Tanah - Budaya Nir Papan - Antropologi Antah Berantah'. Hal. 375 - 390 dalam Lounela, A. and Zakaria, R.Y. (eds.), Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Yogyakarta: Insist Press. Narihisa, N. 2002. 'Tanah Ulayat dan Isu isu Pembangunan di Sumatera Barat. Hal. 185 210 dalam Lounela, A. and Zakaria, R.Y. (eds.), Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Yogyakarta: Insist Press. Panesar, S. (2001), General Principles of Property Law. Essex: Pearson Education. 80
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Parlindungan, A.P. (1989), Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA. Bandung: Mandar Maju. Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Atma Jaya (1998), Pola Penguasaan Tanah Masyarakat Tradisional dan Problema Pendaftaran Tanah: Studi Kasus di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Report of Indonesian Land Admin istration Project Customary (Adat) Land Rights Studies. Volume 1. Safitri, M. 2006. Communal Land Titling in Indonesia: Possibilities and Obstacles for Legal Protection of Adat Communities. Draft concept paper for World Agroforestry Center. Soesangobeng, H. (2004), The Possibility and Mode of Regis- tering Adat Title on Land. Paper at the 3rd FIG Re gional Conference. Jakarta, October 3 7. Warren, C. 2002. 'Membangkitkan Hak Ulayat - Pemetaan Partisipatif, Kedaulatan Masyarakat Adat, dan Peranan Mediatornya pada Era Reformasi. Hal. 239 270 dalam Lounela, A. and Zakaria, R.Y. (eds.), Berebut Tanah: Beberapa Kajian Ber perspektif Kampus dan Kampung. Yogyakarta: In sist Press. Wiwaron, P. et.al. 2005. 'Penguasaan Tanah Rakyat dan Sumber Daya Alam Lainnya untuk Kepentingan Pembangunan di Kawasan Teluk Bintuni Papua'. Hal. 141 152, dalam Tanah Masih di Langit: Penye lesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Kemala. 81
Sistem Tenurial Lokal dalam Pembaruan Agraria di Indonesia Myrna Safitri Mengapa Sistem Tenurial Lokal Penting? Representasi fakta sejarah tentang penguasaan dan pengelolaan tanah dan sumber daya di Indonesia. Pengakuan dari UUPA. Bagian dari prinsip pembaruan agraria TAP MPR IX/MPR/2001. 82
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kondisi sekarang Penyangkalan pada eksistensi sistem tenurial lokal ---- absen/minimnya pengakuan dan perlindungan pada sistem tersebut. Pembangunanisme yang menggerus g sistem-sistem sosial lokal. y g gg Reformasi menjadi momentum munculnya inisiatif perubahan kebijakan dan komitmen politik pada pembaruan agraria dan pengakuan/perlindungan sistem tenurial lokal. Otonomi daerah pada derajat terbatas membuka peluang bagi pengakuan sistem tenurial lokal dalam produk legislasi daerah. Presentasi ini... Karakter dasar sistem tenurial lokal dan h t h d Tempat sistem tenurial lokal dalam salah kaprah terhadapnya. l h k pembaruan agraria --- Pengakuan dan perlindungan apa yang dibutuhkan? Opsi hukum yang penting bagi pengakuan Opsi hukum yang penting bagi pengakuan dan perlindungan sistem tenurial lokal 83
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Apa sistem tenurial lokal? Sistem tenurial sebagai 'a bundle of rights' dan 'a bundle of powers' a bundle of powers . Sistem tenurial sebagai relasi sosial antar individu/komunitas dalam hubungannya dengan tanah dan sumber daya. Sistem tenurial: pranata dan praktik pengusaan dan pengelolaan tanah/sumber daya pada sekelompok komunitas adat/non adat. d t it Beragam nama: petuanan, ulayat, marga, k l k k d t/ simpukng, tanah ulen, dll. Ciri-ciri penting
Identitas kultural --- tanah bukan komoditas ekonomi tetapi 'alamat' bagi kebudayaan komunitas. Penguasaan komunal dengan sistem kepemilikan berlapis (multi-layered property rights): Komunal - keluarga - individual. Pemisahan kepemilikan publik dan privat sangat kompleks. Batas yang jelas dengan pengakuan sosial komunitas/warga lain. Ada pranata yang mengatur termasuk untuk penyelesaian konflik. Ditentukan oleh nilai-nilai 'tradisional' Nama menunjukkan teritori dan hak. 84
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Pembaruan Agraria dan Sistem Tenurial Lokal TAP MPR IX/MPR/200: pengakuan, penghormatan dan perlindungan sistem tenurial lokal adalah prinsip pembaruan agraria. Baru ada pengakuan normatif: Konstitusi Baru ada pengakuan normatif: Konstitusi pasal 18B, 28I, UUPA, berbagai Perda. Perlindungan hak masih dipertanyakan. Prinsip-prinsip Perlindungan Sistem Tenurial Lokal dalam Program Pembaruan Agraria Penguasaan komunal dan sifat multi fungsi tanah. Pengakuan pada sistem kepemilikan berlapis. Tanah sebagai kesatuan properti komunitas menghadapi pihak luar. i h d ih k l Bukan bagian dari tanah publik/negara. Komunitas sebagai subyek hukum. 85
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Hak Pengelolaan Komunitas: Sebuah Opsi Perlindungan Hukum Inspirasi dari hak pengelolaan pada instansi pemerintah/BUMN Perlunya pengembangan konsep sejenis hak pengelolaan bagi komunitas lokal yang berlaku pada tanah-tanah mereka, dengan tidak mengganggu pranata penguasaan tanah yang ada serta memperkuat kapasitas mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab pada komunitas ybs. 86
URGENSI PERAN ORMAS TANI DALAM GERAKAN PEMBARUAN AGRARIA: PENGALAMAN LINTAS NEGARA Henry Saragih* Gagasan pembaruan agraria dipercaya sebagai jalan yang paling memungkinkan untuk dapat memberdayakan rakyat pedesaan dari kedudukannya yang marjinal, sekaligus mele paskan diri dari eksploitasi kekuatan ekonomi besar dan penindasan yang terjadi. Penindasan terhadap rakyat ini bisa terjadi dari tiga dimensi. Pertama dari atas, yang bisa kita sebutkan sebagai tata ekonomi global yang tidak ber keadilan - terutama dengan dominasi negara tertentu dan keterlibatan rejim Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF) maupun Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kedua dari tengah, penindasan juga bisa terjadi melalui perpanjangan tangan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. Ketiga, penindasan juga bisa terjadi ) Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), General Coordinator of La Via Campesina, International Peasant Move- ment. 87
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dari bawah - yakni struktur di masyarakat sendiri yang melemahkan dirinya sendiri seperti budaya malas, gampang dipecah belah, dan sebagainya. Mengingat fakta juga menyatakan bahwa masih banyak rakyat miskin berada di daerah pedesaan (sekitar 75 persen) dan mayoritas rakyat pedesaan adalah petani, maka pembi caraan mengenai pembaruan agraria ini sangatlah krusial. Di Indonesia sendiri, Sekitar 46 persen dari angkatan kerja secara formal terdaftar bermatapencaharian petani, semen tara jumlah petani di Indonesia diyakini kurang lebih 60 persen dari total penduduknya - dan mayoritas tinggal di desa. Struktur kepemilikan sumber daya agraria dewasa ini Struktur kepemilikan sumber daya agraria secara makro saat ini adalah cermin dari kebijakan Bank Dunia tentang tanah yang dituangkan dalam strategi besar (grand strategy) pembangunan baru pada tahun 2002. Strategi ini dijabarkan dalam dua dokumen Bank Dunia yaitu LPRR (Land Policy Research Report) dan Land Policies for Growth and Poverty Re- duction. Jika di era sebelumnya struktur kepemilikan sumber daya agraria didominasi feodalisme dan tanah umumnya dikuasai oleh tuan tuan tanah atau penguasa, maka sesung guhnya perkembangannya pasca masa kerajaan hingga jaman negara tidak terlalu banyak berubah. Struktur kepe milikan sumber daya agraria saat ini masih juga timpang, dengan fakta bahwa masih banyak petani kecil dan tak bertanah di seluruh dunia. Hal ini berakibat pada jumlah rakyat miskin di seluruh dunia yang malah meningkat. 88
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Adalah sekitar 800 juta jiwa pada tahun 1995, sementara sekarang menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) malah meningkat menjadi 850 juta jiwa. Bedanya, kini sumber daya agraria dimiliki tidak hanya oleh struktur feodal yang masih berlangsung - namun juga ditambah oleh tata ekonomi yang tidak adil. Sumber sumber daya agraria kini dicaplok oleh mekanisme pasar, terutama oleh pihak pihak yang memiliki uang atau sumber daya finansial. Sektor privat, terutama perseorangan, perusahaan (kebanyakan perusahaan multinasional), adalah pihak yang berkuasa banyak atas sumber daya agraria saat ini. Rakyat kecil kembali menderita, dan terus menjadi korban. Hal ini bisa terjadi karena perubahan makna sumber daya agraria seperti yang dituangkan dalam dua dokumen Bank Dunia di atas. Di dalam LPRR, diadopsi model model pasar untuk strategi baru pembangunan daerah pedesaan dan untuk mengurangi kemiskinan. Prinsip dasarnya tak lain adalah (1) liberalisasi pasar pertanian (2) deregulasi peraturan atau Undang Undang, dan (3) privatisasi sektor yang masih menjadi milik pemerintah. LPRR juga mene kankan bahwa tanah sebagai sumber daya utama untuk orang miskin, pertumbuhan ekonomi, mekanisme pasar dan untuk pengembangan masyarakat. LPRR diorganisasi menjadi tiga bagian, yaitu hak milik atas tanah, pasar tanah (khususnya sewa dan jual beli tanah), serta peran pemerintah. Ketiga bagian penting ini tak lain adalah untuk mendukung investasi, kemudahan proses transaksi jual beli dan sewa tanah dengan mewujudkan pasar tanah yang mudah dan ekuitabel, dan meningkatkan efisiensi tanah (sebagai jaminan kredit misalnya), sehingga peran 89
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) pemerintah di tiap negara diharapkan bisa diminimalisasi, dan pasar bisa berguna untuk memberdayakan rakyat, terutama yang miskin. Liberalisasi pasar tanah ini ternyata tidak menyebabkan pemberdayaan rakyat miskin. Hingga saat ini, fakta yang terlihat malah sebaliknya. Bersama dengan memburuknya tata ekonomi dunia, kebijakan pertanian dan konteks mak roekonomi negara yang didominasi Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, Australia dan beberapa perusahaan multi nasional raksasa, maka yang terjadi adalah semakin mudah nya rakyat miskin (dalam hal ini petani) kehilangan tanah nya. Sementara yang lain masih tidak sanggup untuk menda patkan tanah. Kebangkrutan petani di berbagai negara banyak menye babkan mereka harus menjual atau menggadaikan tanahnya. Di berbagai bagian, tanah dijual untuk melanjutkan hidup kepada bank sebagai penjamin pasar tanah, atau kepada perusahaan agro ekspor. Perlu diingat bahwa tidak hanya struktur kepemilikan tanah yang timpang, karena sumber daya agraria mencakup lebih luas dari itu. Proyek proyek pembangunan Bank Dunia dan penetrasi pasar yang dipromosikannya juga semakin merusak keseimbangan struktur kepemilikan sumber daya agraria lainnya seperti air, sumber daya alam, dan juga ling kungan hidup. Sejarah pembaruan agraria dan pengalaman lintas negara Pembaruan agraria sebenarnya bukanlah isu baru bagi dunia. Di masa kerajaan hingga jaman negara (nation-state), sebenarnya ide ide tentang suatu upaya korektif untuk 90
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memung kinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria sudah dimulai. Gunawan Wiradi (2004) mengatakan bahwa gagasan ini telah ada lebih dari 2500 tahun yang lalu. Bah kan semboyan land to the tiller sudah berkumandang 565 tahun sebelum masehi. Gagasan mengenai penataan pembagian wilayah sendiri diperkirakan sudah terjadi ribuan tahun sebelum masehi. Bahkan buku Leviticus dalam kitab Perjanjian Lama meng gambarkan adanya redistribusi penguasaan tanah setiap 50 tahun sekali. Tetapi yang kemudian diterima dan disepakati sebagai fakta sejarah oleh para ahli sejarah adalah bahwa apa yang sekarang kita sebut dengan istilah "land reform" itu pertama kali terjadi di Yunani Kuno, sewaktu pemerin tahan Solon, 594 tahun sebelum Masehi. Lebih lanjut lagi, pada era Revolusi Perancis (1789) dimulailah protes petani petani yang mengorganisasi diri mereka sebagai kaum yang tidak puas terhadap struktur agraria saat itu. Praktis sejak saat itu, gerakan ini mem pengaruhi region sekitarnya - dan tak pelak lagi berbagai negara Eropa mulai menirunya. Gerakan ini juga muncul di negara negara di belahan bumi lain dengan kekhasan/ kearifan lokal masing masing, seperti di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Pasca Perang Dunia II, banyak negara meng adopsinya - terutama di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Konsep ini sempat jadi tabu pada masa Perang Dingin, karena kedekatannya dengan praktek praktek komunisme. Jadilah di banyak negara, 'cap' komunisme melekat pada gerakan pembaruan agraria. Padahal jelas bahwa gerakan 91
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) pembaruan agraria sebenarnya tidak identik dengan komu nisme, malah negara negara kapitalisme awal (Amerika Serikat, Inggris, Jepang) yang melakukan pembaruan agraria sebagai kebijakan populis di negara masing masing. Pada era pasca Perang Dingin, isu pembaruan agraria dinaikkan lagi - kali ini oleh Bank Dunia - seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, namun disempitkan menjadi pro gram land reform. Program ini beralih nama di berbagai situasi dan kondisi, ada yang disebut land titling project, land regis- try, atau mapping project (Peter Rosset, dalam Lubis (ed): 2003). Dalam perkembangan selanjutnya program land re form inilah yang ternyata mengakibatkan perubahan negatif di banyak negara. Jutaan petani merana, kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka akibat penciptaan pasar pasar tanah secara bebas. Hal inilah nantinya yang secara ekstrim membedakan proses pembaruan agraria sejati (genuine agrar- ian reform) dengan land reform versi World Bank, yang kerap disebut market-assisted land reform. Untuk membedakannya, bisa kita lihat ilustrasi pengalaman di berbagai belahan dunia di bawah ini: a. Asia: Dari kesuksesan Jepang hingga mandeg di Filipina Banyak pakar dan pengamat mengatakan bahwa pembaruan agraria yang berhasil salah satunya adalah di Jepang, yang berlangsung dari tahun 1945 1951. Di Jepang, gerakan pembaruan agraria berhasil karena sepenuhnya didukung oleh militer (pada saat itu sistem shogun). Hal ini mengakibatkan jumlah penduduk yang mendapatkan keuntungan (beneficiaries) dari gerakan ini mencapai jumlah 92
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 yang cukup signifikan, yakni 71 persen. Jumlah ini juga menyatakan bahwa gerakan pembaruan agraria di Jepang sangat meluas dan mencakup hampir seluruh petani yang ada pada saat itu. Menurut gerakan petani Nouminren Jepang, gerakan pembaruan agraria yang pertama cukup mengubah struktur kepemilikan sumber agraria yang pada saat itu sangat tim pang. Pada masa sebelum Restorasi Meiji, tanah tanah ratusan hingga ribuan hektar dikuasai oleh kaum feodal, yakni tuan tanah yang merupakan keluarga keluarga bang sawan Jepang. Dengan adanya gerakan yang disebut "The First Agrarian Land Reform", sekitar 41 persen dari seluruh lahan yang ditanami didistribusikan kepada petani kecil dan tak bertanah. Gerakan pembaruan agraria ini juga disebut gerakan yang populis, dan diikuti juga oleh negara negara tetangga Jepang seperti Korea Selatan. Beneficiaries akibat gerakan pembaruan agraria di Korea Selatan adalah sekitar 66 persen dari petani mendapatkan tanah dan proses produksi dan distribusi yang layak. Korea Selatan membagikan sekitar 44 persen tanah yang ada kepada petani. Hal ini diikuti oleh Taiwan yang membagikan 44 persen lahan yang ada, dan yang sangat mengagumkan adalah bahwa Prosteman (2003, seperti yang dikutip Saiful Bahari, 2004) mengklaim bahwa dari seluruh lahan yang dibagikan itu ternyata sampai ke seluruh lapisan petani kecil dan tak bertanah yang ada di Taiwan (atau terserap sempurna 100 persen). Disadari atau tidak, gerakan pembaruan agraria di negara negara ini adalah yang diklaim sebagai gerakan popu lis, walaupun pada perkembangan selanjutnya menjadi 93
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) cenderung kapitalistik seperti Jepang dan Korea Selatan. Gerakan petani di Jepang dan Korea Selatan saat ini menge cam penetrasi kapital atas tanah dan pertanian mereka, yang berusaha mendominasi pertanian dengan model agro ekspor. Akibatnya, petani kecil yang muncul pada gerakan pemba ruan agraria tahun 1950 an secara cepat terkikis dan digantikan dengan model industri dan perusahaan agro eskpor multinasional. Di Jepang saat ini, direncanakan sebuah program "The Second Agrarian Land Reform" yang ingin menghapuskan pertanian gaya lama - pertanian berbasis keluarga dan subsisten - digantikan dengan model korporasi (diusulkan oleh Hiroshi Okuda, Presiden Toyota tahun 2000 an awal). Petani di Jepang memprotes usulan ini dan mengatakan bahwa realisasinya hanya akan menen dang Jepang kembali ke sejarah lama, karena konsentrasi lahan akan dikuasai oleh perusahaan besar (Nouminren, dalam La Via Campesina: 2006). Sementara di Filipina, Revolusi Filipina dan gerakan pembaruan agraria dimulai oleh golongan menengah dan didukung oleh gereja. Kalangan elit gereja sendiri sebenarnya juga terdiri dari kelas menengah yaitu tuan tuan tanah (hasienda) yang dirugikan oleh Presiden Marcos. Pada tahun 1970 an, gerakan land reform dimulai dengan berbagai SK Presiden, mulai dari masa Marcos hingga UU yang dikelu arkan masa Aquino (1980 an). Gerakan pembaruan agraria di Filipina sebenarnya relatif lebih progresif dibandingkan dengan gerakan serupa di negara negara berkembang di sekitarnya (seperti Indo nesia, Thailand). Adanya UU Land Reform membuat kerangka konstitusi gerakan pembaruan agraria menjadi 94
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 semakin maju, dan digunakan oleh gerakan petani macam UNORKA (Koordinasi Nasional Organisasi Masyarakat Pedesaan yang Otonom) untuk melegitimasi okupasi lahan perkebunan dari satu area ke area lainnya. Dalam perkembangannya, UU Land Reform Filipina ternyata masih memiliki berbagai celah dan dianggap masih pro tuan tanah dan anti petani, seperti yang dicetuskan oleh gerakan petani KMP (Gerakan Petani Filipina). Dan kini, seperti yang terjadi di belahan Asia Tenggara, UU inilah yang digembosi oleh Bank Dunia bersama regulasi lainnya. Tak pelak lagi, karena dukungan pemerintah yang dipenga ruhi paham neoliberalisme dan pro pasar, gerakan pem baruan agraria pun mandeg. Hal ini terjadi di Filipina selama belasan tahun terakhir, sama seperti fenomena di Thailand dan Indonesia. b. Afrika: Market-assisted land reform di Afrika Selatan dan Mesir Kemiskinan bukan hal yang baru di daerah pedesaan di Afrika. Khususnya di Afrika Selatan, hal yang fenomenal adalah politik apartheid yang menindas kaum kulit hitam di negara ini sejak tahun 1948. Pertanian di negara ini seperti yang diterangkan Lebert (dalam Lubis (ed): 2000) adalah proses transformasi dari sistem sewa menyewa yang bebas menjadi sistem penyewaan tenaga kerja. Sistem penyewaan tenaga kerja ini juga berubah menjadi pekerja tani upahan, yang bersamaan waktunya dengan hilangnya akses ke sistem produksi pertanian berbasiskan keluarga (family farming) yang subsisten - ciri khas pertanian Afrika. Pengalaman penindasan kulit putih terhadap kulit hitam 95
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) juga terjadi terus menerus dengan masuknya pasar yang mengalahkan produksi pedesaan - yang hampir seluruhnya dihuni kulit hitam. Terjadilah perubahan bentuk tenaga kerja seperti diterangkan sebelumnya, dan kaum tani kecil kehilangan tanah sebagai sumber agraria utama mereka. Selanjutnya menurut Lebert, potensi peningkatan untuk perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian pun meningkat. Jadilah kulit hitam buruh, bahkan menganggur. Apalagi, sistem perburuhan memang sengaja diikat oleh politik diskriminasi ras secara rep resif. Akibat dari proses transformasi agraria ini adalah kehan curan orang orang kulit hitam di Afrika Selatan. Kemiskinan yang dihasilkan terstruktur dalam hubungan ekonomi dan sosial di daerah daerah. Orang orang asli Afrika hanya menguasai 14 persen total tanah, sementara 86 persen sisa nya dikuasai kulit putih. Pada awal era 90 an, ketimpangan digambarkan dengan 12 juta keluarga petani menguasai 17 juta hektar lahan. Sementara, hanya 60 ribu orang menguasai lebih dari 86 juta hektar. Kepemilikan lahan rata rata di Afrika Selatan hanya 0.2 hektar per orang. Tak heran angka kemiskinan mencapai 74 persen dari total jumlah penduduk. Bebasnya Afrika Selatan dari politik apartheid tahun 1994 belum bisa menyejahterakan penduduknya yang mayoritas petani kala itu (walaupun mulai beralih menjadi buruh pertambangan dan industri di akhir era 90 an). Partai ANC (Kongres Nasional Afrika) yang berkuasa malah mengadopsi strategi pembaruan yang berorientasi pasar dalam konteks hak milik yang dilindungi secara konstitu sional. 96
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Di awal masa pasca apartheid, program RDP (Recon- struction and Development Program) yang memasukkan land reform dan pembangunan pedesaan sebagai acuan. Namun di akhir 5 tahun masa redistribusi lahan yang berbasis pasar, program gagal di berbagai lapisan. Hal ini dikarenakan hanya kurang dari 1 persen lahan yang diredistribusi, dan hanya sedikit klaim tanah yang diproses. Di tahap kedua, dimulai pada tahun 1999 dengan cam pur tangan Departemen Urusan Tanah. Namun usaha usaha yang dilakukan untuk menjawab persoalan agraria menun jukkan pendekatan yang minimalis dan ahistoris, yang selalu mengembalikan struktur ketimpangan ke mekanisme pasar (dengan mengadopsi Washington Consensus dari IMF dan Bank Dunia). Sebagai hasilnya, banyak pengamat mengatakan bahwa akhirnya ketimpangan bukan lagi dipengaruhi oleh ras, namun oleh kelas (yang memiliki uang lebih banyak memiliki tanah dengan sistem willing-seller- willing-buyer). Akhirnya land reform di Afrika Selatan telah gagal untuk mencapai hasil yang berarti, bahkan malah me ningkatkan ketegangan di daerah dan menciptakan ancaman kekacauan dan perampasan tanah. Pengalaman di Mesir hampir sama, dan liberalisasi tanah dengan sistem sewa atau beli memang harus diwaspadai. Hingga tahun 1992, akses kepada lahan diatur dalam UU Agraria Tahun 1952 yang bertujuan melindungi petani skala kecil. Aturan aturannya antara lain membatasi kepemilikan maksimal lahan, mengatur harga sewa tanah, dan mengatur warisan lahan kepada petani yang mengolah lahan sehingga sulit diusir dari lahan yang ditanaminya. Dengan kerangka negosiasi Structural Adjustment Pro 97
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) gram (SAP) dengan Bank Dunia dan IMF, dibuatlah UU Reformasi Tanah tahun 1992. UU ini mengubah banyak aspek terutama pada jual beli dan sewa tanah, dengan mele paskannya pada mekanisme pasar. Akibatnya, biaya sewa tanah meningkat lebih dari 300%. Alhasil, petani kecil tidak sanggup lagi bertani, dan program kredit yang menyertai petani oleh Bank Dunia dan IMF tidak lagi berguna, karena bahkan tidak mencapai daerah pedesaan. Penerapan UU ini juga cukup sadis, karena didukung oleh aparat dan peme rintah yang represif. Tak jarang dalam penindasan dan peng gusuran terhadap petani kecil, terjadi kekerasan yang dila kukan oleh aparat (La Via Campesina dan FIAN: 2003). c. Amerika Latin: Revolusi mewujudkan pembaruan agraria Hal yang berbeda ditemukan di Amerika Latin. Dan jika membicarakan pembaruan agraria di Amerika Latin, maka kita harus merunut pada sepak terjang gerakan pem baruan agraria populis dari MST (Organisasi Petani Tak Bertanah) di Brazil. MST merupakan sebuah gerakan sosial paling fenomenal dalam sejarah Amerika Latin dan menjadi model gerakan masyarakat sipil - terutama petani di dunia. Sejak tahun 1984, sekitar 250.000 keluarga telah berjuang mewujudkan pembaruan agraria, dengan mengokupasi tanah seluas 21 juta hektar lebih. Gerakan ini berhasil mentransformasikan dirinya menjadi gerakan dari bawah ke atas yang mencerminkan masyarakat sipil (bottom-up) dan populis. Tercatat anggota MST sekarang mencapai 2.5 juta orang lebih plus ratusan ribu simpatisan (pendukung), dengan perkembangan tidak 98
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 hanya mengolah tanah, tapi juga mengembangkan alternatif sosial yang lebih dari itu. Untuk itulah di Amerika Latin, MST menjadi model pembaruan agraria yang sejati - karena cakupan makna pembaruan agraria yang diusungnya tidak berhenti hanya pada kepemilikan lahan, namun terus men jadi sebuah perubahan sosial dari proses produksi, konsumsi hingga distribusi kebutuhan anggotanya. Dari hampir 2000 settlement (desa yang dibuat dari proses okupasi lahan) yang tersebar di 23 propinsi, kini MST mulai memperlebar dan membuat gerakan pembaruan agra ria menjadi masif. Hebatnya lagi, gerakan ini populer dan mendapat dukungan rakyat sekitarnya. Hingga saat ini, ke beradaan MST pun menjadi krusial di kancah politik, dengan perannya pada kemenangan Presiden Lula Inacio da Silva di dua kali pemilihan (2003 dan 2006). Namun MST tetap independen dan menomorsatukan kepentingan anggotanya daripada politik praktis. Tabel 1. Okupasi tanah dalam gerakan pembaruan agraria oleh MST dalam periode 1990 1996 99
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Sementara sejak Juni 2006 kemarin, pemerintah Bo livia telah menjalankan program negara yang ditunggu tunggu petani: Revolusi Lahan. Dengan adanya revolusi lahan, tanah milik pemerintah harus dibagi bagi ke petani miskin dan tak bertanah di Bolivia. Petani kaya pun tak senang, mereka menggalang kekuatan untuk menentang redistribusi lahan Bolivia. Pemerintah tak peduli, karena dampak pembagian lahan ini bagi kehidupan rakyat Bo livia dipercaya nyata. Tanggal 3 Juni lalu, dieksekusilah tin dakan pemerintah untuk membagikan 3,1 juta hektar lahan untuk 60 kelompok masyarakat petani Indian. Pembagian lahan tersebut merupakan rencana besar Presiden Evo Morales yang juga petani. Ia mendambakan kesempatan yang sama, otonomi, dan terutama akses kepa da lahan pada seluruh campesinos (petani) yang ada di negara tercintanya. Hal ini sudah menjadi pandangannya sejak bergabung dalam Partai MAS (Movimiento Al Socialismo), dan kampanye kampanyenya menuju kursi kepresidenan. Di Bolivia, gerakan pembaruan agraria sudah ditunggu sejak lama, karena 90 persen lahan pertanian ternyata hanya dimiliki oleh beberapa keluarga. Sementara, sisa 10 persen lahan pertanian dibagi oleh 3 juta petani miskin. Sudah bertahun tahun lamanya penindasan ini berlangsung, dan saat pembaruan agraria sejati dilaksanakan rakyat tertin daslah yang bersorak. Pembaruan agraria di Bolivia dan Brazil - serta Amerika Latin pada umumnya - bisa disebut program yang populis, karena sudah menjadi aspirasi mayo ritas rakyat sejak lama. Kendalanya dulu hanya pada politi- cal will pemerintah yang tidak mendukung dan tidak ber pihak kepada rakyat. 100
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Di Venezuela, dewasa ini juga terjadi proses yang sama dengan dukungan Presiden Hugo Chavez. Kebijakan yang diambil juga populis, dengan melibatkan organisasi macam Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (CANEZ). Gerakan ini dimulai pada tahun 2001 dengan gerakan po pulis Kembali ke Desa (Vuelta al Campo) di bawah UU Tanah dan Pembangunan Pertanian. Di bawah gerakan pembaruan agraria era Chavez, telah diredistribusi tanah sebesar 2.2 juta hektar kepada lebih dari 130 ribu keluarga tani. Semen tara di jaman Bolivarian, pembaruan agraria juga sudah dilakukan dan dibagikan kepada 150 ribu keluarga tani. Tabel 2. Jumlah warga negara (petani) yang mendapat keuntungan dari gerakan pembaruan agraria di berbagai negara Genuine agrarian reform vs Market-assisted land reform 101
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Tabel 3. Perbedaan antara pembaruan agraria sejati (genuine agrarian reform) dan pembaruan agraria palsu (market-assisted land reform) Syarat-syarat berhasilnya gerakan pembaruan agraria Harus dimengerti, bahwa gerakan pembaruan agraria sebenarnya adalah gerakan yang bersifat sosial, yakni yang dikatakan Gunawan Wiradi (2004) lebih sebagai program 102
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pemerataan. Hal ini menentang pandangan Bank Dunia, bahwa land reform yang dilakukan harus memperhatikan melulu aspek ekonomi. Pandangan inilah yang membuat program land reform Bank Dunia malah tidak mengangkat rakyat dari kemiskinan, karena ahistoris dan tidak relevan dengan kondisi sosial dan politik ekonomi rakyat. Pemba ruan agraria juga setidaknya harus bersifat politis, sehingga tidak kehilangan maknanya sebagai jalan yang harus ditem puh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya menurut Gunawan Wiradi (2004) harus ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam konsep dan implementasinya. Karena itu pembaruan agraria haruslah bersifat: = "politically tolerable" = "economically viable" = "culturally understandable" = "socially acceptable" = "legally justifiable" = "technically applicable" Prasyarat terpenting dari pembaruan agraria agar berhasil dilaksanakan adalah (menurut Cf. Russel King, 1977 seperti yang dikutip dan diperbarui oleh Gunawan Wiradi, 2004): Kemauan politik (political will) dari pemerintah Seringkali pemerintah di banyak negara tidak mendukung terwujudnya gerakan pembaruan agraria. Sebagian lagi ada yang melakukannya setengah setengah atau terputus, seperti pengalaman Filipina dan Indonesia yang hanya melakukan gerakan pembaruan agraria yang direncanakan secara masif pada era 1960 an. Banyaknya tuntutan untuk pelaksanaan pembaruan agraria sesegera mungkin 103
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) sebenarnya sudah terakumulasi di berbagai negara, seperti Filipina, Indonesia, Thailand, India, Bangladesh, Srilanka, Argentina, Afrika Selatan, Mozambik, dan lainnya - namun kemauan politik dari pemerintah belum ada atau cukup kuat untuk melakukannya. Organisasi rakyat, khususnya organisasi tani yang kuat Pengalaman terbaik dari gerakan pembaruan agraria yang didukung oleh organisasi rakyat yang kuat adalah mungkin Brazil, dengan gerakan rakyat populis non kekerasan MST. Bolivia juga merupakan sebuah model yang patut menjadi panutan, dengan gerakan petani koka (cocaleros) dalam partai MAS yang menyuarakan urgensi pembaruan agraria di masa pemerintahan Presiden Evo Morales. Tersedianya data mengenai keagrariaan yang lengkap dan teliti Syarat ini tak kalah pentingnya, dan merupakan syarat teknis yang sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi objek land reform, siapa yang paling membutuhkan dan bagaimana distribusinya. Di banyak negara, sering terlihat diciptakan nya lembaga khusus untuk menangani masalah agraria, seperti Departemen Urusan Tanah di Afrika Selatan atau Departemen Pembaruan Agraria di Filipina. Namun banyak dari tugas pokok mereka tidak dimengerti, karena keber pihakan dan pengertian yang kurang terhadap konsep pem baruan agraria sejati. Di Indonesia, beban berat ini dipikul oleh Biro Pusat Statistik dan Badan Pertanahan Nasional. Dukungan dari pihak militer Banyak yang mengatakan bahwa pembaruan agraria di Mesir didukung oleh pihak militer. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena pelaksanaan pembaruan agraria di era kemerdekaan Mesir mungkin berlangsung relatif 104
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 lebih baik. Namun jika berbicara pasca masuknya Bank Dunia dan IMF, seringkali aparat malah merepresi petani kecil di sana. Dukungan militer juga terlihat labil di Mek siko dewasa ini, karena gerakan pembaruan agraria oleh rakyat seringkali ditekan oleh militer. Hasil yang relatif sukses adalah dukungan shogun terhadap pembaruan agraria Jepang, dan dukungan militer terhadap pembaruan agraria negara tersebut di tahun 1945 1951. Elit penguasa harus terpisah dari elit bisnis Tanah merupakan hal yang sensitif dan merupakan faktor modal yang terpenting dalam bisnis. Terpisahnya elit penguasa dari elit bisnis memungkinkan gerakan pem baruan agraria dilakukan secara bersih. Seringkali distorsi kekuasaan terhadap faktor modal ditemukan di berbagai negara, dikarenakan elit kekuasaan membutuhkan faktor modal tersebut untuk memajukan bisnis pribadinya. Kecenderungan korupsi dan kolusi juga bisa diminimal kan dalam gerakan pembaruan agraria, jika syarat ini dipenuhi. Dengan demikian, gerakan pembaruan agraria bisa luwes dan fokus untuk mencapai tujuannya yakni kesejahteraan rakyat kecil dan petani. Aparat birokrasi yang bersih, jujur, dan mengerti Syarat ini sebenarnya merupakan tambahan, namun tak kalah pentingnya dari syarat syarat sebelumnya. Khusus untuk birokrasi terutama di negara berkembang, perlu berevolusi menjadi birokrasi yang progresif. Birokrasi harus menjadi penopang gerakan pembaruan agraria, karena dukungan birokrasi berarti akselerasi dari gerakan pembaruan agraria yang berlangsung. 105
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pentingnya peran ormas tani dalam gerakan pembaruan agraria a. Sukses perjuangan ormas tani dalam mewujudkan pembaruan agraria sejati Sebagai salah satu syarat utama untuk berhasilnya gerakan pembaruan agraria, ormas tani jelas merupakan faktor krusial. Hal ini dibuktikan dengan contoh keber hasilan di berbagai negara akhir akhir ini, seperti di Brazil (MST) dan Bolivia (Consejo Andino de productores de Coca). Di berbagai negara, keberhasilan serupa coba dija dikan panutan dalam menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan rakyat kecil, dan model pembangunan pede saan. Proses tersebut tentunya akan terus berlangsung, namun tentunya perlu diidentifikasi tentang ormas tani macam apa yang harus berpengaruh dalam gerakan pembaruan agraria. Menurut Harris Putra (dalam Pramono (ed): 2003) setidaknya ormas tersebut harus bersifat (1) pelakunya harus kalangan rakyat tertentu yang mewakili, dalam hal ini adalah petani kecil dan tak bertanah (2) mempunyai gagasan, identitas, prinsip, nilai dan tujuan yang radikal hingga tercapai tujuannya; dalam hal ini berusaha meng hilangkan akar struktural dari penindasan itu secara lang sung maupun tidak langsung (3) memperkuat massanya dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas (4) memiliki tafsir dan analisis sosial tersendiri yang asli/orisinal dalam melihat realitas (5) memiliki gagasan dan alternatif praktis sebagai penjabaran konkrit cita cita organisasi (6) mem punyai komunitas atau massa pengusung utama gagasan 106
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 tersebut yang mempraktekkannya dalam kehidupan sehari hari (7) berkesinambungan dan (8) adanya rangkaian aksi berkelanjutan. Dengan terpenuhinya syarat syarat di atas, maka ormas tani harus berperan aktif dengan memposisikan dirinya sebagai kelompok penekan (pressure group), terutama terha dap pihak yang memiliki akses untuk memproduksi dan mempengaruhi kebijakan agraria. Ormas tani harus berpo sisi sebagai pihak yang mendesakkan, merencanakan, melak sanakan, menikmati serta mengontrol proses pembaruan agraria. Ormas tani juga harus menempatkan diri secara seta ra dan saling memberikan dukungan dan kerjasama dengan sesama kaum tertindas lainnya (buruh, nelayan, kaum mis kin kota), dan mampu menempatkan diri dalam percaturan politik ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini mengingat penguatan gerakan pembaruan agraria sebagai praktek di dalam negeri, ia juga mendapatkan potensi du kungan dan rintangan di dalam negeri maupun dalam kancah internasional. Sedangkan peran sukses ormas tani dalam gerakan pembaruan agraria bisa mendukung proses yang digam barkan seperti tabel di bawah. Seperti dikatakan sebelumnya, cakupan definisi pembaruan agraria sangat mempengaruhi identifikasi pada objek pembaruan agraria yang hendak dica pai. Sebagai bagian penting dari gerakan pembaruan agraria, ormas tani juga harus berperan sebagai bagian integral gerakan sosial yang lebih luas di dalam dan luar negeri. Da lam proses ini, ormas tani harus terlibat sebagai konsolidator utama kekuatan petani, juga untuk pemenuhan kebutuhan praktis petani. Hal ini bisa dilakukan dalam seluruh proses 107
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mulai dari kepemilikan alas produksi, proses produksi, bah kan hingga pasca produksi. Grafik: cakupan gerakan pembaruan agraria b. Suara yang mulai terdengar: pengaruh gerakan petani dalam forum dunia Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa ormas tani dalam gerakan pembaruan agraria harus juga berperan seba gai bagian integral gerakan sosial yang lebih luas di dalam dan luar negeri - hal ini menjadi fenomena yang tidak ter bantahkan dewasa ini. Solidaritas petani internasional telah mengkristal dalam perjuangan melawan neoliberalisme; yaitu paham yang dipercaya menjadi momok atas pelak sanaan gerakan pembaruan agraria di seluruh dunia. Neoliberalisme mewujud dalam kebijakan kebijakan yang dipaksakan oleh World Bank dan IMF dalam bidang agraria dan pertanian - seperti yang terjadi dalam kasus Land Ad ministration Project (LAP) I dan II di Indonesia pada kurun waktu 1995 1999 dan 2001 2004, dan implementasi LPRR (Land Policy Research Report) dan Land Policies for Growth and Poverty Reduction di berbagai belahan dunia lain. Solidaritas petani ini terwujud dalam sebuah wadah gerakan petani internasional, La Via Campesina, berdiri 108
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pada tahun 1992. La Via Campesina merupakan gerakan petani internasional yang mengkoordinasikan organisasi petani, terdiri dari produsen kecil dan medium, buruh tani, petani tak bertanah, petani perempuan, dan masyarakat adat. Sifatnya otonom, pluralistik dan independen dari denominasi politik, ekonomi atau lainnya. Organisasi ini terintegrasi dari organisasi petani nasional dan regional yang sangat dihormati, yang berada di hampir seluruh bagian dunia: dari Eropa hingga Asia, Amerika hingga Karibia, sam pai Afrika. Permasalahan petani yang utama, seperti mendesaknya dilaksanakan pembaruan agraria di berbagai negara terus disuarakan. Sementara itu, gerakan pembaruan agraria terus berjalan di negara negara dan didukung oleh peran ormas tani seperti di Brazil, Venezuela, Bolivia, Indonesia, Thai land, Filipina, India, Bangladesh, Jepang, Afrika Selatan, dan negara lainnya. Gerakan nyata ini mendapat sambutan yang baik, disamping aksi secara terus menerus yang dila kukan oleh petani. Hal ini tak lain juga karena alternatif yang diusulkan oleh petani di seluruh dunia memang menyentuh masalah mendasar yang diderita rakyat. Gerakan pembaruan agraria sejati menjadi alternatif untuk mengu rangi angka kemiskinan di pedesaan, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kini, suara petani sudah bisa mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Seperti yang dilakukan La Via Campesina dalam tuntutannya dalam lingkup global, menekankan pentingnya pembaruan agraria sebagai jawaban bagi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Dalam ICARRD (International Conference on Agrarian 109
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Reform and Rural Development) di Porto Alegre Brasil 6 Maret 2006 lalu, usulan tersebut diterima dan diamini oleh banyak pihak. Pada acara pembukaan ICARRD yang dihadiri oleh Wakil Presiden Brasil tersebut, Henry Saragih yang meru pakan Sekretaris Jenderal dari Federasi Serikat Petani In donesia (FSPI) sekaligus General Coordinator organisasi dunia buruh tani dan petani kecil La Via Campesina mem berikan pidato. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa semakin banyaknya petani yang kehilangan tanah perta niannya adalah disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan WTO. Upaya untuk kembali melaksanakan pembaruan agraria kali ini seharusnya juga dijalankan dengan komitmen penuh, yaitu pembaruan agraria yang integral dan sejati, yaitu benar benar mendistribusikan lahan pertanian. Dalam pidato tersebut ditekankan pula bahwa bukan pembaruan agraria dengan pendekatan pasar (market-assisted land reform) yang ditawarkan Bank Dunia yang diinginkan petani, dan pembaruan agraria palsu tersebut telah terbukti berdampak buruk dalam berbagai prakteknya. Pembaruan agraria yang integral dan sejati adalah ada nya distribusi lahan subur kepada petani, termasuk juga pem berian hak kepada petani untuk mengontrol air, benih, keanekaragaman hayati, teknologi untuk memproduksi pertanian berdasarkan prinsip kedaulatan pangan (food sov- ereignty). Konsep kedaulatan pangan ini juga sudah diadopsi FAO bersama dalam pembaruan agraria sejati sebagai alternatif petani untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pembangunan. Kedaulatan pangan dengan bersendikan 110
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pembaruan agraria juga sudah menjadi paradigma kebijakan di berbagai negara, seperti Kuba, Mali dan Venezuela. Daftar Pustaka Gunawan Wiradi, Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara, 2004 Indra Lubis (ed), Membongkar Kepalsuan Land Reform Bank Dunia, Petani Press, Jakarta: 2003 La Via Campesina, Rice and Food Sovereignty in Asia Pacific, 2006 La Via Campesia dan FIAN (FoodFirst Information and Action Network), Global Campaign for Agrarian Re- form Working Document: Commentary on Land and Rural Development Policies of the World Bank, 2003 Saturnino Borras Jr, La Vía Campesina: An Evolving Transnational Social Movement, TNI Briefing Series 6: 2004 Seth Delong, Land Reform in Venezuela, Counterpunch, Weekend Editon: 2005 Syaiful Bahari, Pembaruan Agraria Yang Dilupakan, 2004 Tejo Pramono (ed), Melawan Neoliberalisme, Petani Press, Jakarta: 2003 111
PENGALAMAN GERAKAN PETANI LAMPUNG DALAM INISIATIF PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA OlehOleh; ; Fenta Peturun Fenta Peturun ""Landasan Landasan Sosial dandan Ekonomi Politik, , HukumHukum, , Sosial Politik Pelaksanaan Program Pelaksanaan Agraria Nasional Agraria Medan, 15 November 2006 Medan, 15 November 2006 Ekonomi untuk untuk Pembaruan Program Pembaruan Nasional"".. Pengalaman Pengalaman Gerakan Inisiatif Pelaksanaan Inisiatif Di Lampung, Di Lampung, meskipun sangat besar terhadap sangat besar nasional nasional, , namun Kondisi kemiskinan petani terlihat dari perubahan. . Kondisi kemiskinan petani terlihat dari perubahan tingkat kesehatan rendahnya rendahnya tingkat tingkat pendidikan dandan putus tingkat pendidikan kehilangan kehilangan pekerjaan Statistik (BPS) Lampung tahun Statistik (BPS) Lampung penduduk Lampung 7.093.049 penduduk Lampung sebesar 1.561.931 jiwa 22% dari total g g p p Lampung sebesar 1.561.931 jiwa 22% dari total penduduk Lampung dan 70.23% penduduk miskin penduduk Lampung dan 70.23% penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Jumlah ini menjadikan bekerja di sektor pertanian. Jumlah ini menjadikan propinsi Lampung propinsi posisi keke--8 8 propinsi propinsi Lampung berada Ketertinggalan desadesa yang adaada. . Ketertinggalan termiskin daridari 33 33 propinsi termiskin dengan jumlah didi Lampung jumlah Sumatera. Pulau Sumatera. desadesa tertinggal Gerakan Petani Pelaksanaan Pembaruan Lampung dalamdalam Petani Lampung Agraria Pembaruan Agraria meskipun kontribusi terhadap perekonomian kesejahteraan petani kontribusi sektor perekonomian daerah pertanian sektor pertanian daerah dandan mengalami tidak mengalami petani tidak namun kesejahteraan buruk), ), rendahnya rendahnya sekolah, , pengangguran pengangguran-- Badan Pusat data Badan Pusat jumlah total jumlah 2005 daridari total kesehatan ((gizigizi buruk putus sekolah Berdasarkan data tahun 2005 pekerjaan. . Berdasarkan penduduk miskin di Lampung 7.093.049 jiwajiwa, , penduduk miskin di j j berada padapada posisi propinsi yang berada padapada posisi Lampung berada posisi keke--12, 12, dengan tertinggal terbanyak terbanyak keke--2 2 didi Pulau ) Fenta Peturun adalah aktivis Dewan Rakyat Lampung. 112
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Konflik Pertanahan di Lampung Konflik Pertanahan di Lampung Secara umumumum IssuIssu besar Secara terjadi terjadi didi Provinsi ;; yy Konflik Tanah yaitu; ; Konflik yaitu Perkebunan, Konflik Perkebunan, Konflik Tanah Antara Konflik Tanah yang yang mempunyai Konflik Tanah Konflik Dari Dari sisisisi kategori besar konflik Lampung dibagi yang pertanahan yang konflik pertanahan 5 (lima) issuissu Pertanahan Konflik Pertanahan Kota, Pengembangan Kota, Individu Rakyat dandan Individu dibagi atasatas 5 (lima) Provinsi Lampung ,, Tanah Kehutanan Kehutanan, , Konflik Tanah Pengembangan Konflik Tanah Kelompok Rakyat Antara Kelompok kekuatan politik modal dandan politik dandan modal mempunyai kekuatan Tanah Transmigrasi kategori jenis Transmigrasi. . konflik dapat jenis konflik yaitu konflik yaitu konflik vertikal vertikal dimana konflik vertikal vertikal dimana berhadapan langsung kekuatan pemilik dibagi dalamdalam dapat dibagi kategori konflik duadua kategori Pertama Pertama; ; konflik Pertama Pertama;; konflik rakyat rakyat berhadapan Negara dandan kekuatan Negara Kedua; ; konflik kelompok kelompok rakyat kebijakan yang kebijakan kekuatan dimana kekuatan dimana kekuatan kekuatan langsung dengan kekuatan dengan kekuatan modal, pemilik modal, dimana antara antara akibat berhadapan akibat Kedua konflik horizontal rakyat saling yang dikeluarkan horizontal dimana saling berhadapan negara.. dikeluarkan oleholeh negara Gambaran Kasus Gambaran Lampung yang Lampung yang tersebar berdasarkan berdasarkan:: Menurut Kasus pertanahan Propinsi pertanahan didi Propinsi tersebar didi 10 10 kabupaten Lampung Propinsi Lampung Pemerintahan Propinsi Biro Tata Pemerintahan sebanyak 327 327 telah mendata kasus dandan tahun tahun sebanyak 47 47 kasus jenis kasus dengan jenis kasus dengan kasus kepemilikan: : antara antara tindih kepemilikan masyarakat masyarakat, , masyarakat Menurut Biro Tata tahun 2000 padapada tahun kasus tahun 2004 kasus, , tahun 2005 2005 sebanyak meliputi meliputi tumpang pemerintah dengan pemerintah dengan pengusaha. . dengan pengusaha Sedangkan Sedangkan berdasarkan oleholeh Dewan Bandar Lampung, konflik Bandar Lampung, didi 10 10 kabupaten tahun tahun 1998 konflik konflik dengan korban sebanyak korban 2000 telah 2004 sebanyak mendata sebanyak sebanyak 51 51 kasus tumpang tindih dengan masyarakat yang didi terima terima LBH bersama LBH tersebar yang tersebar berdasarkan data kasus yang data kasus Dewan Rakyat Lampung (DRL) Rakyat Lampung (DRL) bersama ) bb ( ) ( pertanahan yang konflik pertanahan Provinsi Lampung tahun 2005 l hl h k k didi Provinsi dengan tahun sampai dengan 1998 sampai dengan luas tanah 350.225,77 Ha luas tanah 131.397 KK. sebanyak 131.397 KK. Lampung daridari 2005 tercatat tercatat 89 89 350.225,77 Ha dandan 113
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) TabelKasusPertanahan BerdasarkanWilayah NoNo Wilayah konflik Wilayah konflik Jumlah Jumlah Kasus Kasus Jumlah korban Jumlah korban ((kkkk)) Luas lahan (Ha) Luas lahan (Ha) Lampung Utara 11 Lampung Utara 1111 2,320 2,320 10,598 10,598 Lampung Timur 22 Lampung Timur 1616 22,290 22,290 56,451.30 56,451.30 Lampung Selatan 33 Lampung Selatan 1919 29,627 29,627 56,896.22 56,896.22 Lampung Barat 44 Lampung Barat 55 6,399 6,399 63,030 63,030 Lampung Tengah 55 Lampung Tengah 55 865 865 1,176.75 1,176.75 Tulang Bawang 66 Tulang Bawang 2020 59,284 59,284 110,407 110,407 Way Kanan 77 Way Kanan 88 9,244 9,244 51,146.5 51,146.5 Tanggamus 88 Tanggamus 11 84 84 50 50 Bandar Lampung 99 Bandar Lampung 44 1,284 1,284 470 470 Jumlah Jumlah 8989 131,397 131,397 350,225.77 350,225.77 Sumber : olah data Departemen Pendidikan & Informasi DRL, 2005 Tabel di atas berdasarkan tipologi konflik dan dampaknya terhadap korban contoh kasusnya sebagai berikut: Pertama, konflik pertanahan antara petani plasma kelapa sawit dengan perusahaan (PT BNIL) seperti yang terjadi di Kec Pakuon Ratu dan Negara Batin Kab Way Kanan dengan Kec. Pakuon Ratu dan Negara Batin Kab.Way Kanan dengan luas lahan ± 9.038 Ha. Dengan jumlah peserta plasmanya 1012 KK. Konflik ini dilalarbelakangi oleh pola kemitraan yang merugikan petani karena tidak transparanya pihak manajemen dengan Petani. Akibatnya setelah melakukan rotasi panen sebanyak dua kali dalam setiap bulan, pada setiap triwulan petani hanya mendapatkan hasil rata-rata Rp.20.000 s/d Rp. 70.000/Ha, dan sejak tahun 2002 sampai Rp.20.000 s/d Rp. 70.000/Ha, dan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang peserta plasma harus menanggung beban hutang berturut-turut Rp.6 juta pada tahun 2002 Rp.8 juta pada tahun 2003, Rp.10 juta pada tahun 2004 dan Rp. 20 juta (tahun 2005) sampai dengan sekarang nasib petani tidak menentu, kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan lahan untuk penghidupan 114
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KeduaKeduaKonflik seperti terjadi seperti didi Kabupaten Timur Timur. Tanah yang terdiri terdiri daridari Register 37 seluas 40. 000 Ha. Pemicu seluas 40. 000 Ha. ketidakpastian hukumhukum, status ketidakpastian h kh k k tid k k tid k kejelasan. . Sedangkan memiliki memiliki kejelasan lahan tersebut telah menduduki telah Konflik petani petani dengan terjadi didi Register 37 Kehutanan Departemen Kehutanan dengan Departemen Register 37 dandan Register 40 yang terletak Register 40 yang terletak Lampung Kabupaten Lampung Lampung Selatan dandan Kabupaten disengketakan seluas seluas 20.000 Ha konflik terjadi Kabupaten Lampung Selatan . Tanah yang disengketakan Register 37 seluas seluas ±± 60.000 Ha 60.000 Ha 20.000 Ha dandan Register 40 Register 40 akibat Pemicu konflik terjadi akibat hingga kinikini belumbelum lahan hingga , status lahan i b lb l iki ki hihi l hl h t tt t Sedangkan petani 1999 tahun 1999 sejak tahun petani sejak tersebut. . ti ti menduduki lahan KetigaKetiga,,konflik estate seperti estate Agung, , KabKab Lampung Selatan Jati Jati Agung sebanyak 280 KK penduduk penduduk sebanyak sebanyak 263 KK AkibAkib Akibatnya sebanyak Akibatnya k 263 KK b b k sebagai petani pekerjaannya pekerjaannya sebagai buruh tani menjadi tani, , sisanya menjadi buruh tahun 1985 diawal tahun diawal sayuran untuk sayur sayur--sayuran mulaimulai konflik konflik tahun masyarakat dengan masyarakat 1980). tahun 1980). tahun konflik tanah seperti terjadi tanah petani terjadi didi DesaDesa Jatimulyo petani dengan dengan pengembang real pengembang real Jatimulyo dandan Way Way HuiHui KecKec. . Lampung Selatan dengan 280 KK dandan luas telah kehilangan 263 KK l hl h k hil kehilangan k hil 263 KK telah . Dan ±± 90 90 orang petani. Dan jadi pekerja jumlah dengan jumlah luas tanah 300 Ha. tanah 300 Ha. orang sekarang sekarang serabutan. . Ketika Ketika terbesar penghasil terbesar pekerja serabutan salah satusatu penghasil sisanya jadi daerah ini untuk dipasarkan ini salah 1985 daerah Bandar Lampung ( dipasarkan keke Bandar Lampung ( konflik tanah tahun 1993 ). 1993 ). Keempat Keempatkonflik konflik pemerintah dalamdalam ((mulaimulai konflik antara tanah antara dengan pemerintah Keempat,,Konflik Keempat pemerintah pemerintah dalamdalam halhal ini terjadi terjadi didi DesaDesa Kertasari 214 Ha 214 Ha dengan konflik konflik Petani M) M) lahan Konflik tanah antara masyarakat tanah antara dengan masyarakat dengan ini, , Dinas Kertasari Tulang jumlah penduduk Dinas transmigrasi transmigrasi seperti seperti Konflik ini Bawang. . Konflik sebanyak 122 KK. Tulang Bawang penduduk sebanyak hidup dengan ini seluas seluas 122 KK. Akibat Akibat dengan ¼ ha (2500 ¼ ha (2500 1980). tahun 1980). dengan jumlah Petani harus lahan perumahan harus bertahan bertahan hidup perumahan, (, (mulaimulai konflik konflik tahun KelimaKelima, , konflik Agung Agung Tulang 5.512 KK peserta sebanyak 5.512 KK sebanyak perumahan perumahan dandan peladangan wargawarga menuntut seluas 361 Ha yang 1999 361 Ha yang dikuasai hanya seluas 1999 hanya sedangkan padapada tahun 0 5 H /KK ) 0,5 Ha./KK ) sedangkan 0,5 Ha./KK ) dd t ht h k k 0 5 H /KK ) konvensasi penggantian mendapat konvensasi mendapat rata -- rata 7000 KK KK seluas seluas rata sebanyak 204 KK masing sebanyak 204 KK tanah tanah banyak mendapat 800 M. mendapat buruh tani buruh, , buruh buruh konflik petani Tulang Bawang petani didi 11 11 DesaDesa Kecamatan Banjar Kecamatan Banjar pengusaha perkebunan perkebunan lahan kehilangan lahan setelah 11.217,22 Ha. setelah tahun awal tahun 722 KK ( untuk 722 KK ( dengan pengusaha Bawang dengan peserta Translok Translok kehilangan seluas 11.217,22 Ha. lahan awal peladangan seluas melalui pendudukan pendudukan lahan menuntut melalui dikuasai untuk 2000 yang 19991999 20002000 tahun 19991999--2000 yang masing 1.405 KK masing tanah 1.405 KK 2001 tahun 2001 status dengan status d d penggantian tanah rata 7000 -- 8000 M, 8000 M, tahun 1 Ha dengan hanya 42 KK hanya menjadi yang menjadi masing 1 Ha masing -- masing yang bermasalah banyak yang bermasalah dandan 42 KK 800 M. sisanya sisanya 3.139 KK 3.139 KK adaada yang serabutan. . tani dandan pekerja pekerja serabutan 115
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Perubahan Perubahan situasi 1998 setelah jatuhnya 1998 setelah membangunkan membangunkan kesadaran tentang hakhak--haknya tentang i didi yang selama ini yang selama i ll Kesadaran atasatas permasalahan permasalahan sosial politik politik, , ekonomi dialami oleholeh masyarakat dialami daerah daerah konflik program program kerja program program kerja Lampung Lampung melakukan intensif dalamdalam rangka intensif penyelesaian penyelesaian konflik damai dandan berkeadilan damai situasi politik tahun politik padapada tahun jatuhnya OrbaOrba, , masyarakat kesadaran masyarakat atas lahan garapan haknya atas lahan garapan ini didi rampas i i rampas. . Kesadaran sosial, , pertanahan yang yang khususnya didi ekonomi dandan pertanahan masyarakat khususnya mengarahkan dampingan, , mengarahkan konflik dampingan kerja DRLDRL dandan LBH Bandar LBH Bandar kerja DRL DRL dandan LBH Bandar LBH Bandar melakukan upaya upaya--upaya upaya mendorong rangka mendorong konflik pertanahan secara pertanahan secara berkeadilan. . DalamDalam Perjuangannya padapada duadua arasaras yakni yakni, , Perjuangan padapada arasaras penguatan Perjuangan membentuk membentuk posko berbasiskan berbasiskan didesa menjadi pusat menjadi pendidikan pp pendidikan dandan membangun serta serta hukumhukum kepada memperkuat soliditas memperkuat rakyat ini lahlah, , semua rakyat ini dimusyawarahkan untuk dimusyawarahkan Perjuangannya DRL DRL dandan LBH Bandar Lampung terfokus LBH Bandar Lampung terfokus penguatan rakyat rakyat; DRL ; DRL bersama organisasi rakyat konflik, , dimana petani bersama petani rakyat yang yang dimana posko posko memberikan guna memberikan pp politik ekonomi dandan politik reformasi ((organisasi wilayah konflik pendidikan guna kesadaran ekonomi sekaligus mendorong posko--posko didesa) ) didi setiap posko reformasi setiap wilayah pusat informasi informasi dandan pendidikan membangun kesadaran gg petani sekaligus diantara petani persoalan yang untuk menghindari kepada petani soliditas diantara semua persoalan mendorong dandan Melalaui Organisasi Organisasi masyarakat dihadapi masyarakat kekerasan.. menghindari caracara--caracara kekerasan petani. . Melalaui yang dihadapi Perjuangan padapada arasaras politik Perjuangan dilakukan dengan melakukan dilakukan dengan yang yang cukup 13 13 padapada tanggal unsur unsur : 8 ( perwakilan perwakilan LBH Bandar Lampung Lampung. Tim Lampung. Tim ini yang yang ditangani Sayangnya timtim ini Sayangnya politik: : PadaPada arasaras politik perjuangan politik perjuangan elite. Keberhasilan Keberhasilan dibentuknya Tim Tim berbagai terdiri daridari berbagai termasuk 2 (2 (duadua) ) 5 (lima) daridari Pemprop Pemprop pertanahan konflik pertanahan melakukan pendekatan pendekatan elite. ini dengan dengan dibentuknya signifikan padapada arasaras ini 1998, timtim ini Agustus 1998, orang presidium DRL cukup signifikan tanggal 26 26 Agustus delapan) ) orang LBH Bandar Lampung dandan 5 (lima) bertugas menyelesaian LBH Bandar Lampung. ditangani oleholeh DRL DRL dandan LBH Bandar Lampung. sampai dengan ini terdiri : 8 (delapan presidium DRL termasuk menyelesaian konflik ini bertugas efektif sampai ini bekerja bekerja efektif dengan tahun tahun 20002000 116
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Pembaharuan Agraria Pembaharuan Reclaiming Tahap Reclaiming Tahap Mengindentifikasi Mengindentifikasi bahwa bahwa kasus ditangani adalah ditangani Memberikan penyadaran Memberikan bebas rapat--rapat masyarakat masyarakat Pembangun organisasi Pembangun dengan kelompok dengan miskinmiskin yang Agraria PadaPada kasus--kasus petani miskinmiskin yang kasus tanah tanah yang yang akanakan bertanah yang taktak bertanah adalah parapara petani penyadaran dalamdalam bentuk rapat mimbar bentuk mimbar diskusi kelompok diskusi--diskusi kepada kelompok kepada sampai ditingkatan desadesa sampai petani petani--petani rakyat ditingkatan organisasi rakyat kelompok yang kelompok--kelompok yang taktak bertanah bertanah perencanan program, rencana--rencana berbasiskan petani yang berbasiskan Masyarakat terlibat aktif secara aktif DalamDalam perencanan program, Masyarakat rencana kegiatan kegiatan lahan yang masyarakat melalui terlibat secara menentukan menentukan rencana Penentuan pembagian Penentuan bersama oleholeh masyarakat bersama untuk untuk menentukan lahan lahan pekarangan luas lahan luas secara kesepakatan secara secara adiladil musyawarah secara fasilitas umumumum, , untuk fasilitas berdasarkan pertanian) ) berdasarkan yang kesepakatan melalui musyawarah pembagian lahan menentukan peruntukan pekarangan rumah tanah ((untuk lahan pertanian peruntukan tanah rumah dandan lahan anggota jumlah anggota lahan dandan jumlah claiming Lampung Data Re--claiming Lampung Data Re Secara terorganisir petani yang tergabung dalam Dewan Secara terorganisir petani yang tergabung dalam Dewan claiming atas tanah Rakyat Lampung telah melakukan Re--claiming atas tanah Rakyat Lampung telah melakukan Re tanpa terjadi konflik atau kekerasan seluas 25 975 22 Ha tanpa terjadi konflik atau kekerasan seluas 25.975,22 Ha. tanpa terjadi konflik atau kekerasan seluas 25.975,22 Ha. tanpa terjadi konflik atau kekerasan seluas 25 975 22 Ha Yang tersebar di 8 kabupaten. Yang tersebar di 8 kabupaten. yang menarik Re yang menarik Re--claiming tanah yang dilakukan DRL juga claiming tanah yang dilakukan DRL juga diikuti oleh masyarakat, atas inisiatif masyarakat sendiri diikuti oleh masyarakat, atas inisiatif masyarakat sendiri tanpa dukungan pihak luar dengan jumlah tanah seluas tanpa dukungan pihak luar dengan jumlah tanah seluas 57,986 Ha yang tersebar di 16 lokasi, melebihan dari re 57,986 Ha yang tersebar di 16 lokasi, melebihan dari re-- claiming secara terorganisir oleh DRL. (misalnya: kawasan claiming secara terorganisir oleh DRL. (misalnya: kawasan kehutanan). kehutanan). k h t k h t ) ) Hal ini membuktikan bahwa pembaharuan agrarian pada Hal ini membuktikan bahwa pembaharuan agrarian pada tanah redistribusi lahan yang didasarakan pada tanah redistribusi lahan yang didasarakan pada kesepakatan bersama melalui cara musyawarah dapat kesepakatan bersama melalui cara musyawarah dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik. berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik. 117
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Masalah Yang Masalah terbatasnya akses distribusi yang rendahnya produktivitas Yang Dihadapi Petani Dihadapi Petani permodalan dandan dengan rendahnya Disisi lain Pertama Pertama,,terbatasnya pemasaran ini ini berakibat terhadap pengijon pengijon dandan tengkulak petani petani terhadap produksi rendah. . petani rendah produksi petani KeduaKedua,,ketidakpastian KeduaKedua ketidakpastian obat--obatan pupuk pupuk dandan obat sangat tinggi petani petani pun hasil produksi melampaui hasil melampaui rendahnya penguasaan KetigaKetiga, , rendahnya dibarengi dengan petani dibarengi petani rendahnya rendahnya penggunaan berakibat berakibat padapada rendahnya pertanian pertanian. . Keempat, , lemahnya Keempat Akses petani Akses menghambat menghambat pemasaran produk dandan kebutuhan produk sumber permodalan diiringi dengan produktivitas. . Disisi akses sumber yang diiringi rendahnya kualitas SDM kualitas SDM ketergantungan lain ketergantungan berakibat rendahnya tengkulak membuat membuat nilainilai tukar hasil tukar hasil ketersediaan saprodi ketersediaan saprodi ketidakpastian atasatas ketersediaan ketidakpastian atasatas ketersediaan obatan kalaupun seperti: : bibitbibit, , seperti:: bibitbibit harus dibayar saprodi seperti saprodi seperti yang harus dibayar oleholeh harga yang seringkali biaya kalaupun adaada harga sehingga seringkali produksi jauhjauh biaya produksi tinggi, , sehingga pun sangat produksi.. .. teknologi ; ; Minimnya modal padapada Minimnya modal penguasaan teknologi produksi yang tradisional. . MasihMasih relatif tradisional dengan caracara produksi yang relatif pengolahan produk teknologi pengolahan penggunaan teknologi pertanian produk pertanian produktivitas dandan nilainilai tambah rendahnya produktivitas produk tambah produk perdesaan; ; lemahnya infrastruktur terhadap prasarana pemasaran produk kebutuhan produksi infrastruktur--fasilitas fasilitas umumumum didi perdesaan juga transportasi juga harga menekan harga sehingga menekan petani terhadap prasarana dandan sarana produk pertanian sarana transportasi pertanian sehingga petani.. produksi petani KelimaKelima,,llemahnya emahnya kepastian penguasaan tanah kepastian hukumhukum penguasaan petani.. terhadap hakhak petani tanah dandan tidakadanya perlindungan tidakadanya perlindungan terhadap Kondisi inilah Kondisi inilah, yang rendahnya kondisi rendahnya , yang menjadi menjadi pemicu pemicu ekonomi sosial ekonomi dengan Lampung dengan kemiskinan kemiskinan, , angka kemiskinan angka kemiskinan rendahnya mutumutu kondisi sosial masyarakat Lampung masyarakat tingginya angka tingginya tingginya tingginya angka pengangguran dandan rendahnya pengangguran kesehatan kesehatan masyarakat ini keberadaan ini rakyat bersama rakyat bersama yang persoalan pertanahan persoalan masyarakat. . DalamDalam konteks konteks organisasi sebagai organisasi concern terhadap terhadap mendukung pertanahan mendukung program program pembaharuan pembaharuan agraria agraria ii nasional guna nasional pengentasan guna pengentasan pengangguran kemiskinan dandan pengangguran kemiskinan keberadaan DRL DRL sebagai yang concern b hb h 118
LANDASAN POLITIK DAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA
KERANGKA POLITIK BAGI PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA Dr (IPB) H. Bomer Pasaribu, SH, SE, MS* I. Pendahuluan Dalam ilmu sosial, politik, hukum, dan ekonomi, sum ber daya agraria1 menduduki posisi yang sangat signifikan, karena merupakan penunjang seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi katalisator keberadaan/keberlanjutan suatu bangsa. Berhasilnya suatu pembangunan sangat diten tukan oleh kemampuan mengatasi persoalan agraria/perta ) Wakil Ketua Badan Legislasi DPR & Anggota Komisi IV, Dosen Pascasarjana IPB, Ketua Umum HPWD (Himpunan Ahli Perencanaan & Pembangunan Wilayah dan Perdesaan), & Mantan Menteri Tenaga Kerja RI. 1 Agraria dalam arti sempit hanya mencakup tanah pertanian sebagaimana berasal dari kata agrarius/agros (Yunani), sedangkan dalam pengertian luas adalah sebagaimana diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yaitu meliputi: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Vide Pasal 1 UUPA. 120
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 nahan. Untuk itu, sebagai sumber penghidupan rakyat pada umumnya dan para petani khususnya, perlu dilakukan upaya penanganan yang lebih instensif. Upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan sum ber daya alam berupa tanah ini disebut dengan Agrarian Reform atau Landreform (pembaruan agraria/pertanahan). Pengertian agrarian reform atau landreform secara khusus adalah sebagai upaya yang luas dari Pemerintah yang men cakup berbagai kebijakan pembangunan melalui redistribusi tanah. Terminologi ini juga sering dipakai untuk menun jukkan peralihan kepemilikan tanah dari kelompok minoritas yang memiliki tanah secara berlebihan (misalnya tanah per kebunan, plantation, dan agribisnis), yang disebut tuan tanah atau kaum feodal, kepada orang atau kelompok orang yang berkerja pada lahan tersebut (buruh tani).2 Sedangkan me nurut Ghimire, Landreform didefinisikan sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa jasa dan kebu tuhan pendampingan lainnya.3 Ditinjau dari perspektif politis, kebijakan agrarian re- form/landreform sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ghimire bahwa asumsi dam pak dari dilaksanakannya program landreform, yaitu: "Land- 2 3 Krishna B. Ghimire, Land Reform & Peasant Livelihoods: The Social Dinamics of Rural Poverty & Agrarian Reform in Developing Countries, (London-UK : ITDG Publishing, 2001), p. 8. 121
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) reform seharusnya, dan pada khususnya, akan membawa pada peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan bagi berbagai kelompok di pedesaan yang marginal secara sosio- ekonomis. Penguatan dan perlindungan hak-hak penguasaan tanah akan memperkuat sistem pertanian dan keragaman kebudayaan lokal."4 Landreform harus dipandang sebagai bagian esensial dari pemenuhan hak azasi manusia, termasuk di dalamnya pemenuhan dari "human dignity". Selain itu, terdapat korelasi positif antara kepastian hak yang diperoleh dari landreform dengan gairah investasi pada lahan dan dampak positif pada lingkungan umumnya. Trigger munculnya gerakan landreform itu sendiri, awalnya terjadi di daratan Eropa, bersamaan dengan munculnya Revolusi Perancis, sebagai akibat dari ketidakadilan sosial yang dialami masyarakat petani. Penderitaan yang dialami oleh mayoritas petani di daratan Eropa pada akhirnya mam pu membangkitkan kesadaran mereka untuk secara ber sama sama menuntut apa yang menjadi hak mereka agar dapat hidup lebih layak, yaitu dengan jalan memiliki tanah sendiri. Namun dalam perkembangannya, tuntutan ini memiliki muatan politis, yaitu agar mereka bisa terlepas dari belenggu dan ikatan kaum feodal/tuan tanah, sehingga haknya dapat diakui secara equal dengan kaum tuan tanah. Impact dari tuntutan para petani tersebut meluas ke Eropa Tengah dan Eropa Timur dan akhirnya gerakan landreform menjadi gerakan dunia terutama di negara negara agraris5, termasuk Indonesia. 4 Ibid, p. 2. 5 122
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 II. Konflik Agraria: Bom Waktu A. Agraria diambang Krisis Tak bisa dipungkiri, bahwa jumlah lahan subur, khususnya untuk lahan pertanian, kini makin berkurang sekitar 145.000 ha per tahun. Degradasi sumber daya lahan dan hutan 2,5 - 2,8 juta ha per tahun, sedangkan rehabilitasi hanya 400.000 - 500.000 ha per tahun. Sementara itu tuntutan atau kebutuhan atas lahan kian meningkat. Lebih dari itu penduduk Indonesia terus bertambah. Pertambahan ini tentu membawa tuntutan ketersediaan lahan, pangan, permukiman dan seterusnya. B. Peningkatan Konflik Agraria Ketimpangan struktur penguasaan lahan semakin nyata dan mencolok. Di berbagai wilayah, konflik agraria terus menerus terjadi diiringi dengan kekerasan terhadap petani. Ditambah lagi krisis turunan agraria, seperti krisis air, krisis lahan pangan, perkebunan, permukiman di desa dan kota, penggusuran, penyerobotan, dan sebagainya akan terus me ningkat. Agar konflik agraria ini tidak terus menerus ber langsung maka upaya upaya untuk menyelesaikan konflik agraria ini harus menjadi prioritas pemerintah saat ini. Di berbagai wilayah, banyak lahan yang sudah di reklaiming oleh para petani dan dikuasai secara de facto. Penguasaan lahan oleh petani tersebut telah terbukti mengatasi ancaman kelaparan dan kemiskinan, bahkan menjadi basis produksi bagi peningkatan taraf hidup para petani. Karenanya legalisasi atas lahan yang telah dikuasai rakyat harus segera dilakukan. Legalisasi lahan rakyat ini 123
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dalam kerangka memberikan jaminan bagi para petani atas penguasaan lahan dan kepastian hukum, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan dari Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA). Gambaran di atas mengantar kita kepada kenyataan, bahwa konflik pertanahan/agraria secara kuantitatif tidak kian berkurang, tetapi kian bertambah. Demikian pula ska lanya tidak kian mengecil tapi meluas. Pola yang menyertai kasus keagrariaan, kini kian banyak menggunakan keke rasan. Jika hal ini dibiarkan, maka kasus agraria adalah "bom waktu" yang menunggu waktu. Ledakan kecil telah mulai, maka yang besar harus dibatasi agar tidak meledak dengan akibat yang dahsyat. III. UUPA 1960: Tonggak Sejarah Pembaruan Agraria Di Indonesia, pembaruan agraria atau landreform, harus mengacu dan tidak bertentangan dengan semangat yang ada dalam UUPA. Karena dengan adanya UUPA ini terciptalah unifikasi dalam bidang hukum agraria dan dihapuskannya dualisme hukum pertanahan yang terdapat dalam masa kolonial.6 Dengan demikian, UUPA menjadi payung (um- brella act) bagi kebijakan kebijakan pertanahan nasional, termasuk kebijakan pembaruan agraria. Sebagai landasan kebijakan pertanahan, falsafah UUPA yang dilandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditujukan untuk terca painya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. 6 Vide UUPA pada bagian Dictum (memutuskan). 124
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Sehubungan dengan itu, program pembaruan agraria sebenarnya bukanlah sebuah kebijakan baru di Indonesia. Pembaruan agraria adalah cita cita dari kemerdekaan nasio nal demi kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan dan kemak muran rakyat sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam UUPA. Selanjutnya, sesuai dengan UUD 1945, diatur dan ditentukan bahwa sumber daya alam hayati dan air dikuasai oleh negara, incasu Pemerintah sebagai representasi negara bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang dihasilkannya untuk dapat digunakan sebaik baiknya bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penegasan dari implementasi pembaruan agra ria ini, terakhir telah dikeluarkan peraturan baru yang sangat penting, yaitu TAP MPR RI No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hal ini secara umum, dapat dilihat sebagai suatu pencapaian dan pernyataan eksplisit MPR agar Pemerintah berkomitmen terhadap pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan pembaruan agraria. Hal tersebut mengharuskan negara, incasu Pemerintah, untuk mengkaji, mencabut, dan merevisi semua peraturan perundang undangan mengenai tanah dan sumber sumber agraria lainnya dan pada saat yang sama menyelesaikan konflik agraria yang ada saat ini secara adil dan lestari. Tap MPR ini menjadi semacam a tools of law reform untuk penyempurnaan peraturan perundang un dangan agraria di Indonesia.7 7 TAP MPR No. 1 Tahun 2003 memperkuat TAP MPR No. IX Tahun 2001 dengan mengklasifikasikan TAP MPR IX Tahun 2001 tentang 125
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Mengacu pada seluruh uraian tersebut di atas, setidak nya terdapat tiga permasalahan penting yang menjadi un- derscore dalam pembahasan makalah ini, yaitu pertama, imple mentasi dan tindak lanjut program pembaruan agraria sebagaimana telah ditetapkan dan ditentukan dalam UUPA; kedua, pembaruan agraria pada saat ini dalam kaitannya dengan ekses globalisasi, demokrasi dan desentralisasi seba gai akibat adanya reformasi di Indonesia; dan ketiga, Politik legislasi dalam pembaruan agraria. IV. Masalah Pokok: Implementasi Pembaruan Agraria UUPA 1960 A. Program Pembaruan Agraria Sesuai UUPA 1960 Kebijakan Pembaruan Agraria secara yuridis formal, telah ada sejak ditetapkannya UUPA sebagai umbrella act dalam regulasi pertanahan di Indonesia. Dengan demikian segala peraturan perundang undangan di bidang agraria tidak boleh inkonsisten dengan UUPA ini, termasuk pelaksanaan landreform. Adapun dasar hukum pelaksanaan landreform sebagaimana dalam UUPA secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pasal 7 menyatakan: bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan; Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Dya Alam sebagai sumber hukum hingga semua isi TAP No. IX Tahun 2001 diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula, TAP MPR No. V Tahun 2003 tentang Saran kepada Lembaga Tinggi Negara, meminta agar segera merealisasikan TAP MPR No. IX Tahun 2001. 126
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 b. Pasal 10 ayat (1): Setiap orang dan Badan Hukum yang mempunyai Hak atas Tanah Pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktid dengan mencegah cara cara pemerasaan; c. Pasal 13 ayat (2): Pemerintah mencegah adanya usaha usaha dalam lapangan agraria dan organisasi organisasi, perorangan yang bersifat monopoli; d. Pasal 17 menyatakan: (1) Dengan mengingat ketentuan Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum; (2) Penetapan batas maksimum dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan peraturan perun dang undangan di dalam waktu yang singkat; (3) Tanah tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diam bil Pemerintah dengan ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menu rut ketentuan ketentuan dalam PP; (4) Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang undangan dilaksanakan secara berang sur angsur. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan 127
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tanah tanah serta hubungan hukum yang menyangkut tanah tanah yang melampaui batas, dan menentukan pula minimum pemilikan tanah seorang atau bersama sama demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. B. Enam Program Landreform & Implikasinya Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, maka secara garis besar terdapat enam program landreform berda sarkan UUPA, yaitu: 1) Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas; un tuk melaksanakan penetapan limitasi penguasaan/pemi likan tanah pertanian sebagai implementasinya dikelu arkan Perpu tanggal 29 Desember 1960 Jo. UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 2) Batas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian; dalam penentuan batas minimum lahan pertanian ini sebagai implementasinya mengacu pula pada UU No. 56 Tahun 1960 sebagaimana tersebut pada point A di atas. 3) Redistribusi Tanah Pertanian; redistribusi tanah secara umum lebih dikenal sebagai landreform8. Dalam hal hal ertentu, istilah landreform dipakai dalam arti sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan pengu asaan tanah, khususnya redistribusi tanah. Adapun syarat syarat redistribusi tanah pertanian ditetapkan dalam PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 8 Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia; Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 57. 128
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 4) Tanah Absentee; disebut juga dengan istilah tanah guntai adalah tanah pertanian yang terletak di luar kecamatan tepat tinggal pemiliknya. Pemilika tanah secara absentee dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUPA Jo. PP No. 41 Tahun 1964, PP No. 4 Tahun 1977 Jo. Permendagri No. 15 Tahun 1974. 5) Ganti Kerugian; Pemilikan tanah objek landreform yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan ab sentee akan diberi ganti kerugian berbentuk uang apabila tanahnya dambil oleh negara untuk keperluan redistri busi tanah. Pengecualiannya, adalah terhadap pelang garan ketentuan undang undang, misalnya pelanggaran mengenai batas maksimum , tidak diberi ganti kerugian dalam bentuk apapun. Adapun tata cara penghitungan nya merefer pada Pasal 6 PP No. 224 Tahun 1961 Jo. Peraturan Ditjen Agraria No. 4 Tahun 1967. 6) Konsolidasi Tanah; yaitu kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggu naan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepen tingan pembangunan yang bertujuan untuk mening katkan kualitas lingkungan hidup/pemeliharaan sumber daya alam, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UUPA Jo. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemu kiman Jo. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 tentang Konsolidasi Tanah. Namun disayangkan, semangat pembaruan agraria sebagaimana terkandung dalam UUPA tersebut di atas, 129
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) memasuki usianya yang ke 46 banyak dipertanyakan kem bali, sehingga ada keinginan untuk melakukan revisi, amandemen, atau reformasi UUPA. Hal ini perlu dilakukan pengujian/pengkajian untuk menentukan apakah UUPA perlu ditinjau ulang atau tidak.9 Secara filosofis, UUPA yang dilandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditujukan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. C. Revitalisasi Pembaruan Agraria Perbedaan pendapat tentang relevansi falsafah UUPA didasarkan pada kenyataan empiris tampak semakin tajam seiring dengan kebijakan deregulasi menyongsong era indus trialisasi dan globalisasi, yang antara lain semakin ditujukan untuk investasi modal asing.10 Kelompok populis melihat bahwa dalam perkembangannya, UUPA melalui berbagai kebijakan yang ada telah semakin kurang mampu menga yomi hak hak masyarakat. Sementara di sisi lain, UUPA makin memberikan peluang atau kemudahan kepada mereka yang mempunyai akses terhadap modal dan akses politik dengan segala dampaknya. Pandangan tersebut di atas, berbeda dengan sebagian masyarakat dan organisasi LSM/NGO/Ornop yang concern 9 Maria SW. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001), hal. 41. 10 Ibid. 130
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 terhadap pembaruan agraria, dimana justru menekankan agar kebijakan Agraria dan Pembaruan Agraria kembali pada semangat awal UUPA. Karena, produk kebijakan ini meru pakan payung dari dari seluruh kebijakan perundang un dangan agraria dalam rangka menjalankan program pem baruan agraria di Indonesia. UUPA telah menerapkan asaas asas penting bagi pelak sanaan pembaruan agraria di Indoensia. Pelaksanaan pem baruan agraria dimaksudkan agar tercipta pemerataan dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah bagi rakyat Indonesia. Namun, secara faktual asas atau spirit UUPA ini telah disimpangi oleh rezim yang berkuasa. Sejak rezim Orde Baru, misalnya program pembaruan agraria tidak dijalankan dengan sungguh sungguh, bahkan terkesan 'dideponeer'. Selanjutnya malah membuka pintu seluas luas nya bagi kapitalisme internasional dengan menderegulasi kebijakan investasi asing. Hingga saat ini justru kebijakan yang dibuat semakin kondusif bagi Neoliberalisme di In donesia, yang akibatnya membawa dampak penderitaan bagi petani. Misalnya Perpres No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dimaksudkan sebagai penyempurnaan Keppres No 55 Tahun 1993, yang dikenal sangat kontro versial. Dalam peraturan ini, definisi kepentingan umum tidak lagi stricted, melainkan cenderung didefinisikan secara meluas sehingga terdapat pergeseran makna. Contoh: dima sukkannya "jalan tol" sebagai kegiatan yang bersifat kepen tingan umum. Selanjutnya, Perpres No 36 Tahun 2005 diamendemen dengan Perpres No 65 Tahun 2006, yang tetap 131
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) saja dikritisi oleh sebagian besar masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, political will Pemerintah semakin diragukan dan berakibat membuat masyarakat menjadi skeptis. Untuk itu, perlu kiranya agar UUPA yang telah meref leksikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini berikut asas asas yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan. Selan jutnya, merevitalisasi dan merevisi peraturan perundang undangan sektoral dan operasional lainnya agar sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA. Dalam kaitan ini, perlu dilakukan pengujian terhadap beberapa Undang Undang sektoral/operasional terkait; apakah terdapat beberapa klausul/pasal yang inkonsisten dengan UUPA. Misalnya UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Pengelolaan Pesisir, UU Tata Ruang, UU Mineral dan Batu Bara. Sejalan dengan itu, usul revisi UUPA yang sempat mewacana bahkan sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2006, adalah merupakan hal yang sungguh kontraproduktif. V. Pengaruh Globalisasi, Demokratisasi, Desentralisasi, dan Reformasi terhadap Pembaruan Agraria A. Berbagai Model Landreform Pada World Conference on Agrarian Reform and Rural De- velopment tahun 1979, Pemerintah negara negara berkem bang menyatakan komitmen untuk melaksanakan pem bagian lahan yang berkeadilan melalui strategi redistribusi secara cepat. Hal ini justru merupakan akhir dari suatu perio de emas landreform yang sebenarnya (yang memihak pada 132
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 petani miskin). Periode emas ini berakhir tahun 1990 an ketika faham neo liberalisme menjadi dominan dalam kebijakan kebi jakan negara industri kaya, yang mempropaganda negara berkembang bahwa mekanisme pasar sebagai paling efektif dalam penanggulangan pola distribusi yang timpang. Negara negara berkembang yang berada di bawah tekanan beban hutang yang berat dan resesi ekonomi, tidak mem punyai pilihan ketika ditekan oleh World Bank dan IMF untuk menerapkan program structural adjustment dengan imbalan kredit. Dengan mengacu pada mekanisme pasar dalam melakukan kebijakan di bidang agraria, peran pemerintah menjadi tereduksi. Program pembaruan agraria menjadi bergeser dari Institutional Based Reform/Redistributif Landreform (RLF) menjadi Market Based Landreform/Land Market Reform (LMR).11 Pengalaman pendekatan Land Market Reform sampai kini tidak banyak memberi harapan bagi petani miskin. Pemilik tanah pada umumnya hanya menjual lahan kualitas rendah namun dengan harga tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan dan adanya monopoli politik oleh golongan tuan tanah.12 Karena itu, membeli tanah bagi kelas petani tanpa tanah boleh dikatakan tidak mungkin. Secara empirical, memperlihatkan terjadinya peningkatan tajam har ga tanah sejajar dengan ditempuhnya strategi neo liberal. Selain itu, petani tidak mampu membeli tanah melalui mekanisme pasar (seandainya ada yang menjual dengan 11 Ghimire, Op Cit, p. 20. 12 Ibid. 133
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) lokasi yang sesuai dan kualitas yang memadai). Data dari Mesir memperlihatkan bahwa pada periode market based transaction, harga tanah sama dengan 19 sampai 39 tahun upah harian buruh dewasa. Pada masa sistem Institutional Based Landreform, dimana terdapat intervensi Pemerintah di dalamnya dalam pembaruan agraria, hal tersebut dapat direduksi antara ¼ sampai dengan 1/5 nya.13 Akan tetapi, celakanya sesuai dengan Structural Adjustment Program yang dipaksakan World Bank, negara justru mengurangi perannya di segala bidang, termasuk di dalam memberikan fasilitas pada petani miskin. B. Dampak Globalisasi & Liberalisasi Dengan adanya proses globalisasi, ketergantungan pasar menjadi semakin tinggi, sebagai akibatnya suatu negara tidak lagi melansir kebijakan ekonomi yang independen. Perjanjian NAFTA dan GATT, yang pada dasarnya adalah liberalisasi perdagangan antar negara, berakibat dilepasnya petani miskin ke dalam kancah persaingan tanpa proteksi negara. Untuk mengantisipasi dampak globalisasi ini, perlu ditingkatkan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan tanah, terutama untuk kepentingan warga negara Indone sia atau Badan Hukum Nasional bukan untuk kepentingan pihak asing ataupun MNC/TNC. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mepercepat dan meningkatkan pendaf taran tanah, dengan surat tanda bukti hak berupa sertifikat. 13 Ibid. 134
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Sebaliknya, upaya memberikan kemungkinan bagi orang asing dan badan badan hukum asing untuk dapat menguasai tanah sebagaimana warga negara Indonesia, jelas tidak akan dibenarkan. Hal itu karena bertentangan dengan asas kebangsaan sebagaimana dalam UUPA, dan memper sulit negara Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi kepentinga nasional. Dalam rangka meningkatkan penanaman modal dibuka kemungkinan pemberian HGU/HGB dalam jangka waktu 30 35 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang paling lama 20 25 tahun, sehingga akan terjamin penguasaan lahannya. Berdasarkan uraian di atas, arus globalisasi memang tidak mungkin dicegah, yang perlu diusahakan adalah terse dianya perangkat hukum yang pada satu pihak dapat men ciptakan situasi yang memungkinkan dimanfaatkannya kelebihan pihak asing tersebut bagi peningkatan kemak muran dan kesejahteraan bangsa. Sementara di pihak lain dapat memberikan perlindungan kepada rakyat , terutama para petani sebagai golongan terbesar rakyat Indonesia, yang pada kenyataannya kedudukannya masih lemah, terutama dalam menghadapi luar. C. Pengaruh Desentralisasi & Reformasi Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi), maka program pembaruan agraria dilaksa nakan dengan mengupayakan keseimbangan hak dan ke wajian negara, pemerintah (Pusat, Daerah Provinsi, Kabu paten/Kota dan Desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. 135
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) IX/MPR/2001. Melaksanakan desentralisasi berupa pem bagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam. Semuanya itu tetap dalam rangka "Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia". Desentralisasi yang dinyatakan dalam TAP MPR tersebut meliputi alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam. Usaha pembaruan agraria hanya akan berhasil mencapai tujuan apabila pembangunan dalam Era Reformasi pasca Orde Baru, benar benar akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan baru. Seperti yang dinyatakan dalam TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan tidak akan kembali kepada kebi jakan pembangunan pertumbuhan seperti selama Orde Baru yang lalu.14 Kebijakan ekonomi baru mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, sebagai wujud keberpihakan pada kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi, sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional, tanpa menga baikan peranan perusahaan perusahaan besar. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala ben tuk pemusatan pengusahaan dan pemilikan dalam rangka 14 Boedi harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Penerbit Usakti, 2003), hal. 22. 136
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas. Tanah sebagai basis usaha pertanian diutamakan penggunaannya bagi pertum buhan pertanian rakyat.15 VI. Politik Legislasi untuk Pembaruan Agraria A. Big Bang Reform Sebelum Indonesia memasuki era reformasi, masya rakat Indonesia cenderung menjustifikasi bahwa peran DPR tidak begitu terlihat signifikan. Bahkan boleh dikatakan tidak berperan. Sebaliknya praktek kedudukan Pemerintah di bawah UUD 1945 terlalu kuat dan kurang menjamin demokrasi. Demikian pula halnya dalam menjalankan fungsi legis lasinya, kedudukan DPR berada subordinate atau di bawah Presiden. Sehingga DPR tidak mempunyai kekuasaan dan otoritas penuh dalam menjalankan fungsi legislasinya sehu bungan dengan pembentukan atau penyusunan peraturan perundang undangan. Hal ini ditegaskan secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 5 UUD 1945 (sebelum amandemen) dimana pada pokoknya ditentukan bahwa Presiden meme gang kekuasaan membentuk Undang undang dengan per setujuan DPR. Akan tetapi setelah era reformasi ini, terjadi perubahan paradigma yang sangat fundamental yang berimplikasi pada proses penguatan parlemen dengan trigger nya adalah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Sebagaimana ditentukan 15 Ibid 137
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dalam Pasal 20 Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama, dinyatakan: (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang undang. (2) Setiap Rancangan Undang undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. (3) Apabila RUU tersebut tidak mendapatkan persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang undang. (4) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak RUU tersebut disetujui, maka RUU sah men jadi undang undang dan wajib diundangkan. Berdasarkan ketentuan di atas, segala kewenangan Pre siden untuk mengatur, membuat regulasi, mengadakan legis lasi haruslah didasarkan pada kewenangan pokok yang sekarang telah dialihkan ke DPR. Dengan demikian, hasil amandemen UUD 1945 tersebut menempatkan kekuasaan legislatif DPR secara konstitusional menjadi mempunyai peran yang sangat penting dalam politik legislasi nasional. 138
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 BIG BANG REFORM Perubahan UUD 1945 sebagaimana dikemukakan, membawa implikasi adanya perubahan terhadap the old sys- tem & institution menuju lingkungan system & institution building. Proses transformasi ini memerlukan waktu. Perubahan ini juga membawa implikasi pada politik hukum dan kebijakan atau politik legislasi. Perubahan UUD 1945 beserta reformasi politik legislasi pada pokoknya dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. B. Politik Legislasi untuk Pembaruan Agraria Dalam kaitannya dengan politik legislasi di bidang pem baruan agraria, maka DPR bersama sama dengan Pemerintah dalam menyusun kebijakan atau regulasi di bidang pembaruan agraria perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: 1) Adanya komitmen politik untuk menyelesaikan segala 139
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) konflik menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar. Dalam kerangka politik hukum, sebenarnya kita sudah punya Ketetapan MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Ketetapan MPR ini dapat menjadi kerangka pokok upaya menyelesaikan aneka konflik agraria; 2) Semangat yang terkandung dalam UUPA adalah untuk melindungi kaum tani dari ancaman perampasan hak atas tanah dari pihak luar. Semangat untuk membawah bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dan mandiri dari dominasi dan pengaruh kapitalisme dan imprialisme yang telah terbukti menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk itu, UUPA masih relevan dan perlu untuk diper tahankan; 3) Dari segi politik legislasi UUPA yang inti, semangat, dan isinya masih sangat relevan, namun karena "produk lama", tidak ada semangat dan komitmen kuat untuk melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen. Untuk itu politik legislasi masa kini seyogyanya dapat memperbaharui "kemasan" UUPA direvitalisasi ke dalam "UU Pembaruan Agraria" yang baru menggan tikan UUPA No 5/1960, walaupun dengan kandungan landasan filosofis, sosiologis, politis, dan isi yang masih sangat relevan dari UUPA 1960 tetap dipertahankan dengan reformulasi pemutakhiran, perluasan, dan pendalaman sehingga lebih holistik dan komprehensif. 4) Revisi lainnya terhadap kebijakan dalam bidang agraria, yang perlu dilakukan adalah perubahan atau revisi ter hadap peraturan perundang undangan yang bersifat sek toral dan operasional, agar tidak terjadi overlapping, 140
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 inkonsistensi dan konflik di bidang agraria. Sehubungan dengan itu, maka dalam Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2007, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah, incasu Dephukham, misalnya telah sepakat untuk memasukkan RUU tentang Lahan Abadi Pertanian. VII. Kesimpulan 1. Dengan diberlakukannya TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sum ber Daya Alam, menjadi political will dari negara untuk kembali menjalankan program pembaruan agraria (agrarian reform/landreform), yang selama ini sempat ter deponeer pada rezim orde baru yang pro pasar cenderung mengarah kepada neo-liberalis. Pada rezim orde baru sampai memasuki era reformasi, landreform yang dijalankan lebih kepada sistem market-based system landreform/ land market reform, namun dalam suasana kegamangan. 2. Implementasi Pembaruan Agraria sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1960, yaitu sejak diberlakukannya UUPA 1960. Program landreform sebagaimana terkandung dalam UUPA meliputi, yaitu antara lain: Redistribusi Tanah Pertanian, Konsolidasi Tanah, Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas, Batas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian, Tanah Absentee (tanah guntai), Ganti Kerugian, dan lain lain. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya TAP MPR tersebut menjadi komitmen politik pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria yang didasarkan pada 141
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) semangat awal UUPA, yaitu untuk kepentingan dan kemakmuran sebesar besarnya bagi rakyat Indonesia. 3. Dari segi politik legislasi UUPA yang inti, semangat, dan isinya masih sangat relevan, namun karena "produk lama", tidak ada semangat dan komitmen kuat untuk melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen. Untuk itu politik legislasi masa kini seyogyanya dapat memperbaharui "kemasan" UUPA direvitalisasi ke dalam "UU Pembaruan Agraria" yang baru menggan tikan UUPA No 5/1960, walaupun dengan kandungan landasan filosofis, sosiologis, politis, dan isi yang masih sangat relevan dari UUPA 1960 tetap dipertahankan dengan reformulasi pemutakhiran, perluasan, dan pendalaman sehingga lebih holistik dan komprehensif. 4. Diperkirakan dengan "lahirnya" UU Pembaruan Agraria "yang baru" hasil karya DPR bersama Pemerintah era reformasi sekarang, maka kemauan politik dan komit men kuat untuk implementasi pembaruan agraria yang selama ini mengalami kemacetan, selanjutnya diharap kan memperoleh momentum baru untuk mewujudkan nya menjadi sebuah gerakan dan jaringan reformasi agra ria nasional. Daftar Pustaka Ghimire, Krishna B, Land Reform & Peasant Livelihoods: The Social Dinamics of Rural Poverty & Agrarian Reform in Developing Countries, London UK : ITDG Pub lishing, 2001. Harsono, Boedi, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasio- nal, Jakarta: Penerbit Usakti, 2003. 142
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Hutagalung, Arie Sukanti, Program Redistribusi Tanah di In- donesia; Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Jakarta: CV. Rajawali, 1985. Pasaribu, Bomer. Masalah & Kebijakan Penyediaan Infrastruk- tur Mendukung Ketahanan Pangan. Makalah Semi nar. Jakarta. 2006. Pasaribu, Bomer. Pilihan Model Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia: Dual Track Economy. Makalah Seminar. Jakarta. 2006. Sumardjono, Maria SW, Kebijakan Pertanahan: Antara Regu- lasi dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Kompas, 2001. TAP MPR No. V Tahun 2003 tentang Saran Kepada Lembaga Tinggi Negara. TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sumber Hukum Hingga Semua Isi TAP No. IX Tahun 2001. TAP MPR No. V Tahun 2003 tentang Saran Kepada Lembaga Tinggi Negara. Undang Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). 143
URGENSI PENEGUHAN UUPA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAN PEMBARUAN AGRARIA Achmad Sodiki* Pendahuluan Pada umumnya orang mengakui bahwa UUPA masih merupakan undang undang yang semangat dan jiwanya sesuai dengan tuntutan masyarakat, yakni mengedepankan kepentingan sebagian besar dari mereka yang kurang berun tung, sebagian besar petani dan buruh tani, dalam proses pembangunan bangsa. Bahkan banyak bukti bahwa mereka tidak beranjak keadaannya dari keadaan semula. Hidup berada di bawah garis kemiskinan sebagai proses pemis kinan yang berkelanjutan sejak zaman Hindia Belanda dise babkan karena sendi sendi hukum agraria saat itu mengabdi kepada kepentingan penjajahan. Setelah lebih dari 12 tahun ) Universitas Brawijaya Malang, Anggota Lembaga Pengkajian Pertanahan, Jakarta. 144
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 ditunggu tunggu maka dapatlah diundangkan suatu undang undang agraria yaitu UUPA tahun 1960. Suatu undang undang yang lahir berdasarkan dan atas jawaban terhadap pengalaman pahit selama beratus ratus tahun, sebagai unsur unsur materiil, serta unsur unsur idiil yaitu atas dasar cita cita bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur.1 Seiring dengan berubahnya politik pembangunan eko nomi dari sifatnya yang menekankan pada pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya dan ting gallah legitimasi hukumnya. UUPA dari sisi legalitasnya masih berlaku tetapi kehilangan dari sisi legitimitasnya, suatu keadaan yang tidak menentu. Terlebih lagi setelah diundang kannya UU no.5 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang Undang Kehutanan dan sebagainya UUPA semakin ditinggalkan. Itulah sebabnya sekalipun namanya Undang Undang Pokok, yang harapannya menjadi undang undang payung, namun karena sifat dan ciri cirinya tidak lagi sesuai dengan undang undang yang akan dipa yungi, maka undang undang baru tidak lagi mengkaitkan keberadaannya dengan UUPA. Hal itu pulalah mengapa tidak tercipta suatu tata hukum yang pasti, terintegrasi dengan baik, justru semakin berkembang ego sektoralisme. Peraturan Pelaksanaan Sebagai suatu undang undang pokok, maka banyak 1 Hal ini dapat diperiksa pada isi konsideran UU No.5 tahun 1960 (UUPA), baik pada Menimbang huruf a,b,c,d maupun Berpendapat, butir a,b,c,d,e. 145
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) sekali peraturan lain yang harus melengkapinya, baik yang sejajar dengan undang undang maupun peraturan lainnya yang lebih rendah sebagai peraturan yang lebih rinci dan tehnis. Sebagaimana juga peraturan pokoknya, maka pera turan pelaksanaannya dapat dipandang dari dua sisi, yakni dari sisi substansial (vertikal dan horizontal) ia tidak ber tentangan dengan aturan lain yang lebih tinggi atau yang lebih rendah atau yang sejajar, secara prosedural ia me menuhi prasyarat pembuatannya. Dari segi filsafat, yakni segi substansial berarti diterima oleh sebagian besar masyarakat (accepted by majority of the people), karena memenuhi keinginan dan kebutuhan masya rakat. Adapun dari segi prosedural, asalkan peraturan terse but cara pembuatannya sudah memenuhi prosedur yang telah ditentukan maka syahlah peraturan tersebut sebagai peraturan yang mengikat tanpa melihat segi substansialnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka per soalan UUPA dan peraturan pelaksanaannya meliputi pula dua sisi pandang tersebut di atas. Secara substansial isi atau substansi UUPA diterima oleh sebagian besar masya rakat karena sangat berpihak kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya justru peraturan pelaksanaannya yang seringkali bertentangan dengan UUPA, misalnya peraturan tentang pembebasan hak atas tanah yang sangat tidak manusiawi memberikan ganti rugi terhadap masyarakat, semakin menyempitnya ruang hak hak adat karena terdesak oleh peraturan tertentu. Demikian juga pemberian tanah yang luas kepada pengusaha di sektor perkebunan, kehutanan dan properti sehingga menimbulkan akumulasi penguasaan tanah; keten 146
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 tuan yang mendorong pemahaman bahwa tanah itu merupakan komoditas dan mengabaikan nilai lainnya seperti fungsi sosial dan nilai religius, menunjukkan ketidaksinkro nan sejumlah peraturan pelaksanaannya dengan UUPA.2 Dari hal terebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa UUPA telah dilingkari oleh berbagai ketentuan pelaksana annya, semacam lingkaran corona pada gerhana matahari yang melumpuhkan makna hakiki yang baik dari substansi UUPA. Jiwa UUPA yang populis, anti penindasan, anti mo nopoli telah ditelikung dengan aturan pelaksanaanya yang kapitalistik dan kurang melindungi rakyat jelata. Peraturan yang menelikung tersebut bukan hanya pada tingkatan di bawah undang undang (UUPA) tetapi juga yang sejajar dengan undang undang. Persoalan lain yang timbul ialah kurang lengkapnya peraturan pelaksaanaan nya, misalnya Peraturan Pemerintah tentang hak menguasai dari Negara yang pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah daerah swatantra (otonom) dan masyarakat masyarakat hukum adat, penge cualian dari asas pasal 10 UUPA, terjadinya hak milik menu rut hukum adat, pembatasan penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya, dan masih banyak lagi lainnya. Kurangnya peraturan yang melengkapi UUPA berarti ada kekosongan hukum, sehingga menambah ketidakpastian hukum, yakni bukan saja ketidak pastian dalam hukum tetapi juga ketidakpastian karena hukum, artinya akan terjadi peris 2 Sri Hayati "Restrukturisasi Hak atas Tanah dalam Rangka Pemba- ruan Hukum Agraria Nasional" Pidato pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 6 Maret 2005. 147
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tiwa yang seharusnya mendapat jawaban pengaturannya dalam hukum tetapi ternyata tidak diatur dalam hukum. Efektivitas hukum Secara sosiologis, hukum di Indonesia mengahapi ken dala tidak efektif dijalankan, artinya tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Sekalipun ada benarnya bah wa UUPA kurang dilengkapi peraturan pellaksanaannya akan tetapi persoalan yang utama, sebagaimana juga terjadi di negera negara yang sedang berkembang, adalah tidak efektifnya hukum. Dalam kaitan ini UUPA dikonsepsikan sebagai "law as a tool of social engineering", hukum sebagai sarana peru bahan sosial. Dari sudut politik, negara negara yang gagal melaksanakan perubahan agraria ( landreform) digolongkan negara negara yang tidak mempunyai strong political will, karena negara mempunyai tanggung jawab besar atas berhasil atu gagalnya landreform.3 Secara sosiologis kefeektifan hukum juga dipengaruhi atas jawaban pertanyaan apakah hukum sebagai sarana tidak mengandung cacat cacat, atau terlalu banyak memberikan pengecualian, bobot hukum merosot, jangkauan terlalu luas , dari sisi pelaksana kurang dipersiapkan serta tantangan dari lingkaran budaya hukum, atau lebih menjurus menjadi konflik politik, juga dari sisi sarana dan prasarana kurang dipersiapkan serta biaya yang tidak tersedia.4 Namun kemungkinan juga kurangnya kesadaran hukum pihak pihak yang diuntungkan dengan 3 Hung Chao Tai Landreform and Politics"University of California Press, 1974,h 267-286. 148
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 adanya perubahan tersebut sehingga mereka bangkit untuk merebut dan mempertahankan hak haknya. Yang sangat perlu diperhatikan tentunya sarana peru bahan yakni hukum yang ingin di teguhkan kembali harus dievaluasi ulang baik substansi, pelaksananya maupun mereka yang akan terkena perubahan tersebut akan kete patannya berdasarkan situasi dan kondisi yang sudah sangat berbeda dengan masa yang lalu. Misalnya saja apa yang dika takan dalam Jawaban Pemerintah atas Pemandangan umum yang diucapkan oleh Menteri Sadjarwo dalam sidang DPRGR tanggal 14 September 1960 yang intinya, bahwa RUUPA selain akan menumbangkan kemegahan modal asing ...akan mengakhiri pertikaian antara rakyat dengan kaum pengusaha asing dan seterusnya.5 Sistem dan Struktur Organisasi Peradilan di Indonesia yang tidak mengenal Pengadilan Landreform, Obyek Landreform, serta peraturan pelaksanaannya yang sudah tidak cocok dengan kondisi dan situasi baru. Demikian juga tantangan serta persaingan glo bal yang tidak seimbang yang menghadapkan persaingan antara petani petani yang diproteksi di negara negara yang telah maju dengan petani di negara negara yang sedang ber kembang, sehingga Indonesia semakin menjadi pasar komo ditas pertanian dari negara lain. Selain hal tersebut di atas penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial seringkali mengabaikan kenyataan keragaman masyarakat. Misalnya kebutuhan hukum pada 4 Bandingkan juga Peters, Recht als Project. 5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan ke sembilan Jambatan, Jakarta, 2003, hal 607. 149
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) masyarakat perkotaan yang berlainan dengan masyarakat pedesaan. Penyeragaman penyeragaman telah mengancam bahkan dapat menggusur "the living law" yang masih dibu tuhkan oleh masyarakat adat yang sederhana. Misalnya dalam hal gadai tanah masyarakat pedesaan masih banyak melakukan hal tersebut karena cepat dan sederhana untuk melayani kepentingan masyarakat pedesaan telah mulai terncam dengan bentuk modern yang sulit dan tidak seder hana yakni dengan ketentuan tentang hak tanggungan. Perlu suatu kajian yang mendalam bagaimana bentuk surat tanda bukti hak kuat bukan saja sertifikat tetapi ben tuk surat lain yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan di Lombok.6 Landasan Filosofis Sesungguhnya dengan adanya Amandemen UUD 1945, landasan filosofis di bidang keagrariaan bukan semata ber dasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. yang menunjuk negara sebagai penguasa bumi air dan kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya digunakan untuk sebesar besar kemak muran rakyat. Benar bahwa state atau negara dahulu dikon sepsikan sebagai negara budiman, yang bertugas memak murkan rakyatnya, tetapi segera konsepsi demikian menda patkan kritik yang tajam ketika negara kemudian tidak memegang amanah dalam menunaikan tugasnya. Berbagai sumber alam , minyak, gas, emas, tembaga telah dikuasai 6 Janis Maladi , Implementasi Pendaftran Tanah di Kabupaten Lemobok Barat", Desertasi , Program Doktor Pasca Sarjana Universi- tas Brawijaya, 2006, hal xiii. 150
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 asing, bahkan perusahaan asing telah memenangkan gugatan pada negara ratausan juga dolar atas salah urus sumber alam gas sebagai kekayaan bangsa. Sepanjang berlakunya UUPA dari tahun 1960 sampai dengan sekitar tahun 1997, berkuasa dua rezim represif dan kurang menghargai hak asasi manusia yang kurang ber hasil mengangkat taraf hidup sebagian besar rakyat yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun yang jelas bahwa usaha sektor ini telah mampu menjadi pelam pung tenggelamnya negara akibat dari krisis ekonomi. Dari itulah maka urgensi peneguhan UUPA yang ber sumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 harus dimaknai dari segi filosofinya untuk mencapai tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat, yang berarti tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Rakyat bukan sebagai obyek tetapi subyek yang ikut partisipasi dan diuntungkan dari perubahan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum atas dasar pemikiran utilitarianism yakni tercapainya the greatest happiness of the greatest number of people. Mereka yang tergolong the greatest number of people di Indonesia adalah kaum tani, nelayan dan sebagainya yang umumnya hidup di pedesaan atau pantai. Oleh sebab itu berdasarkan kenyataan tersebut, tepat kiranya apa yang dikatakan oleh Joseph E. Stiglitz bahwa politik pembangunan ekonomi kita seharusnya diorientasikan kepada kepentingan terbesar dari nasib kehidupan rakyat yang hidup dari sektor pertanian.7 Kehadiran modal asing seharusnya menjadi anugerah dan bukan musibah bagi nasib terbesar rakyat yang demi kian, sehingga seharusnya ada perlindungan hukum yang jelas 151
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) atas kelangsungan dan peningkatan harkat hidup mereka ketika mereka bersentuhan dengan investasi modal asing. Perlindungan tersebut bukan dengan maksud meng isolir kehidupan yang tradisonal dari kemajuan zaman, yang tidak akan mungkin dipertahankan terus menerus dan malah akan merugikan nasib mereka dalam alam kemajuan ilmu dan tehnologi tetapi perlindungan itu juga bermakna em- powerment, pemberdayaan untuk siap berkompetasi pada era global. Paradigma baru pembangunan mesti dikembangkan atas dasar pareto superiority yakni membangun tanpa merugikan kepentingan orang lain, sebaliknya apa yang selama ini diprak tekkan yakni membangun dengan mengorbankan kepen tingan orang lain, pareto optimality, harus segera ditinggalkan.8 Kesimpulan Pada prinsipnya UUPA 1960 masih tetap bisa diper tahankan dengan memperbaiki, melengkapi aturan pelak sanaannya. Penyesuaian penerapannya dengan keadaan baru memerlukan peninjauan kembali baik pada peraturan pelaksanaan yang telah ada, maupun yang akan dikeluarkan kemudian hari. Aspek efektivitas hukum sangat penting 7 Kompas , Rebo 15 Desember 2004. Ekonom peraih Nobel ini mengecam IMF karena kegaga-lannya memberikan resep penyelamatan ekonomi Indonesia.Negara Negara yang mengikuti sepenuhnya petunjuk IMF tidak ada yang berhasil lepas dari keterpurukan ekonomi baik di Amerika Latin maupun di Asia termasuk Indonesia. 8 Jeffrie G.Murphy, Philosophy of Law, Westview Press Boulder, 1990, h.181-229. 152
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dikaji kembali, karena kemungkinan terdapat cacat pada peraturannya, kelemahan pelaksanaannya, maupun du kungan masyarakat berdasarkan kesadaran hukumnya masih perlu dperhatikan. Oleh karena pelaksanan atau penerapan UUPA merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pem bangunan ekonomi, maka pemihakan terahadap kepen tingan rakyat terbesar yang harus lebih diutamakan dan tercermin dalam rencana pembangunan ekonomi kita ke depan. Daftar Pustaka Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan IX, Jambatan , Jakarta 2003 Hung Chao Tai, Landreform and Politics, University of Cali fornia Press, 1974 Murphy G.Jefferie, Philosophy of Law, Westview Press Bouilde, 1990. Peters, Rechts als Project. Sri Hayati, Restrukturisasi Hak atas tanah dalam Rangka Pembaruan Hukum Agraria Nasional' Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universi tas Airlangga Surabaya, 6 Maret 2005. Kompas, Rabu 15 Desember 2004. 153
LANDASAN KEBIJAKAN EKONOMI PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA
EKONOMI KERAKYATAN: INDUSTRIALISASI PEDESAAN Taufik Sumawinata* 14 November 2006 Ekonomi Kerakyatan: Industrialisasi Pedesaan Apa tujuan Pembangunan? 1. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang mana? Mayoritas masyarakat Indonesia (80%) adalah petani, nelayan dan pedagang kecil. Petani tanpa sawah dan kebun, nelayan tanpa kapal, pedagang tanpa modal dan akses kredit. Mereka adalah "buruh" petani, "buruh" nelayan, dan "buruh" pedagang kecil di pedesaan. 2. Sehingga sesungguhnya, aktivitas pembangunan ekonomi seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para "buruh" ini. 3. Untuk itu, salah konsep dasar ekonomi kerakyatan, adalah keberpihakan negara atas mayoritas rakyat yang miskin "assets, capital, dan land", tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar mekanisme pasar yang berlaku di Indonesia. Ekonomi Kerakyatan dengan Mekanisme Pasar 1. Seringkali masyarakat mengartikan bahwa sistem mekanisme pasar adalah identik dengan ekonomi modern (misalnya kapitalisme) dan ekonomi rakyat identik dengan ekonomi gaya "kiri". Padahal sistem mekanisme pasar telah ada sejak jaman dahulu sebelum konsep kapitalisme ala Barat tercipta. Dijaman merkantilisme, mekanisme pasar (demand versus supply) telah menjadi landasan majunya perdagangan kerajaan Inggris. Karena ada permintaan, banyak perusahaan mencari rempah-rempah di belahan dunia lain dan ini mendorong perusahaan perdagangan Inggris melakukan eksplorasi ke seluruh dunia. 2. Ekonomi rakyat tidak lebih kiri dengan konsep welfare state di Inggris dan Amerika Serikat, dimana Inggris memberikan pelayanan kesehatan gratis, sedangkan Amerika Serikat memberikan food stamp (kupon makanan) bagi yang tidak mampu membeli makanan, dan Medicare dan Mediaids untuk program kesehatan. Keberpihakan untuk kaum minoritas di negara adidaya seperti Amerika Serikat sama sekali tidak memberikan cap "kiri" bagi negara kapitalis paling maju di dunia. Taufik Sumawinata (62 21) 576 2701 ext. 8200 taufik@ncsecurities.biz ) NC Securities. 156
Industrialisasi Pedesaan Tehnologi Tepat Guna 14 November 2006 Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 1. Ide sentral ekonomi kerakyatan adalah industrialisasi pedesaan. Mengapa? Pertama, dalam sejarah ekonomi dunia, industrialisasi merupakan lokomotif perekonomian Amerika Serikat dan Eropa, dimulai dengan ditemukannya baja, telefon, dan lainnya. Sehingga industrialisasi merupakan syarat utama memajukan suatu perekonomian. Salah satu ciri utama dari industrialisasi adalah penguasaan tehnologi. Kedua, sebagian rakyat berada di desa. Ketiga, untuk tetap bisa bersaing, para petani, nelayan, dan pedagang harus dilengkapi dengan tehnologi yang mencukupi. 2. Industrialisasi pedesaan adalah "memindahkan" kegiatan ekonomi dengan skala industri ke daerah pedesaan. Didalam kosa kata industrialisasi termasuk cara berproduksi, akses kredit, akses bahan baku, tehnologi manajemen, pemasaran, pembukuan, dan lainnya. Selain itu industrialisasi pedesaan sama sekali tidak meninggalkan prinsip mekanisme pasar yang berlaku diseluruh dunia. 1. Tehnologi yang dimaksud bukan tehnologi canggih membuat pesawat terbang, kapal laut, atau tehnologi robot komputerisasi. Tehnologi yang diperlukan adalah tehnologi tepat guna, tehnologi madya, yang langsung meningkatkan produktifitas -sekaligus kualitas- para petani, nelayan dan pedagang kecil ini. 2. Manejemen adalah tehnologi. Pembukuan yang rapi, pengaturan pembelian bahan baku, negosiasi pembayaran adalah tehnologi. Sehingga keperluan untuk tehnologi canggih tidak diperlukan dalam program ekonomi kerakyatan, baru dalam stage berikutnya, setelah perekonomian bangkit, maka Indonesia akan masuk dalam era ekonomi modern. 3. Supervisi juga masuk dalam kategori madya ini. Contohnya, petani perlu diberi tahu bahwa cara memetik dengan menjaga tangkai tetap utuh akan memberikan tambahan daya tahan buah mangga selama satu minggu! 4. Tehnologi madya merupakan tehnologi yang paling cocok bagi para petani dan nelayan. Traktor kecil merupakan contoh yang paling tepat. Tidak saja memberikan produktifitas mengolah tanah lebih cepat, tetapi kualitas pengerjaan juga lebih tinggi. Peralatan panen padi, dengan tehnologi sederhana, akan membuat hasil beras yang lebih baik. 5. Mesin serut, mesin amplas dan gerjaji listrik berkapasitas kecil akan meningkatkan produktifitas perajin kayu (furniture, patung) dan kualitas produknya. Bayangkan seorang buruh biasanya memerlukan waktu seharian untuk satu lemari, tetapi dengan mesin amplas, dia hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 2 jam. Sehingga dalam satu hari, jumlah lemari yang dia amplas bisa meningkat 5 sampai 10 buah. 6. Semua tehnologi ini harus dipasok kedalam ekonomi pedesaan, sehingga "industriliasi pedesaan" akan menjadi motor kebangkitan mereka. Tetapi ini memerlukan keberpihakan negara dalam meng-alokasi sumber daya mereka. Modal diperlukan untuk membiayai mesin dan modal kerja. Universitas diperlukan untuk supervisi. Pengusaha diperlukan sebagai partner. 7. Sehingga proyek industrialisasi ini tidak bisa dilakukan hanya dalam satu angle saja. Perbankan tidak bisa bekerja sendiri, karena agar proyek "ndeso" ini berhasil, tetap diperlukan studi kelayakan yang diperlukan dalam menurunkan kredit, sekaligus menjaga prosedur perbankan yang benar. 157
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Infrastruktur Komponen Utama 1. Selain itu, seperti semua industrialisasi, listrik merupakan faktor utama penentu keberhasilan. Tanpa listrik, desa tidak bisa masuk dalam wawasan ekonomi "semi modern". Mesin amplas tidak jalan, begitu pula mesin gergaji. Artinya, industrialisasi pedesaan harus mempunyai "integrated approach", tidak bisa sendiri-sendiri. Dan untuk ini, masyarakat pedesaan tidak mampu. 2. Jalan-jalan pedesaan harus diperbaiki, karena tanpa transportasi pedesaan akan tetap terisolasi, sehingga produk- produknya tidak dapat dipasarkan dengan harga paling efisien. Perencanaan bukan anti pasar 1. Sentra-sentra industrialisasi harus di-indetifikasi. Misalnya dimana usaha furniture harus dibangun, begitu pula usaha budi daya buah mangga. Listrik harus masuk desa, jalan harus layak untuk menjadi sarana penjualan hasil produksi, layanan perbankan harus ada di pedesaan. Tanpa perencanaan menyeluruh, industrialisasi pedesaan (atau ekonomi kerakayatan) tidak akan berhasil! 14 November 2006 2. Isu "perencanaan" versus "mekanisme pasar bebas" juga seharusnya tidak dipertentangkan. Perencanaan jangan dianggap komoditi yang tabu. Perencanaan bukan produk tunggal sistem ekonomi Soviet yang gagal. Pasalnya, tanpa perencanaan yang baik, ekonomi Jepang tidak akan bangkit dari kehancuran Perang Dunia ke II. Sehingga, sesungguhnya, perencanaan akan memberikan manfaat yang tinggi bilamana rencana tersebut mempunyai kualitas yang baik. Kata kuncinya adalah perencanaan yang berkualitas. 3. Contoh pilot project adalah membangun industri minyak goreng di pedesaan. Disetiap desa, satu keluarga bisa menanam 10 sampai 20 pohon kelapa sawit. Bila satu desa ada 100 keluarga, maka jumlah pohon bisa mencapai 2000. Bila ada 10 desa yang berdekatan, maka akan ada 20.000 pohon kelapa sawit. Di pusat penelitian CPO Medan, telah dibangun protipe mesin pengolah kelapa sawit menjadi CPO dengan kapasitas yang rendah, bukan untuk perkebunan besar. Bayangkan kalau desa ini bisa menghasilkan minyak goreng untuk kebutuhan sendiri, plus menjual sisanya ke wilayah lainnya, maka perkebunan besar tidak lagi diharuskan menjual produknya kedalam negeri, dan langsung berkonsentrasi menjual keluar negeri. Dua manfaat terjadi. Pertama, penduduk desa semakin makmur. Kedua, negara mendapat panghasilan lebih besar dari ekspor! Industrialisasi pedesaan adalah kunci Ekonomi kerakyatan 1. Industrialisasi pedesaan adalah kata kunci dari ekonomi kerakyatan. Pasalnya, dengan industrialisasi, kualitas dan produktifitas terjaga, sehingga desa mampu bersaing di dalam sistem ekonomi yang modern. Pedesaan tidak diberikan "sedekah", tetapi mereka dilatih menjadi industrialis yang handal, yang akan berhadapan dengan industrialis lainnya dalam sistem mekanisme pasar. Dalam sistem mekanisme pasar ini, bila pemain pasar yang dapat menyediakan barang dengan kualitas bagus dengan harga yang kompetitif, maka pemain pasar tersebut akan "survive". 2. Sehingga, sesungguhnya, ekonomi kerakyatan bukanlah konsep ekonomi yang memberikan "sedekah" kepada masyarakat miskin, tetapi memberikan mereka "kesempatan" untuk menjadi industrialis. Ekonomi kerakyatan tetap menjaga konsep Demokrasi 1. Konsep-konsep demokrasi tetap terjaga, begitu pula kebebasan individual. Malahan prinsip demokrasi (apapun bentuknya, seperti 158
14 November 2006 Ekonomi kerakyatan bukan koperasi Ekonomi Kerakyatan menjawab banyak masalah 14 November 2006 Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 demokrasi pancasila) merupakan prasyarat berhasilnya ekonomi kerakyatan. Gagalnya koperasi di pedesaan kebanyakan karena masih utuhnya budaya feodal di pedesaan, dimana kepala desa merupakan penguasa tunggal. Masuknya institusi koperasi yang notebene adalah institusi bisnis modern, secara frontal bertubrukan dengan institusi kuno dan kolot (feudal). Sehingga akhirnya, karena kuatnya budaya kuno ini, koperasi gagal melakukan misinya, karena koperasi tidak bisa bergerak bebas melakukan bisnisnya, tetapi tetap tunduk pada nilai-nilai feudal yang bercokol dipedesaan. Kepentingan koperasi bisa tunduk kepada kepentingan kepala desa. 2. Keberhasilan ekonomi kerakyatan, yang meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan, akan menimbulkan elit politik baru yang mempunyai kekuatan politik di daerah dan wilayah regional. Hal ini akan menjadi ancaman bagi elit lama dan sekaligus menjadi sumbangan rakyat pedesaan dalam meningkatkan mutu demokrasi. 1. Seringkali banyak orang menyalah artikan koperasi. Koperasi bukan identik dengan ekonomi kerakyatan. Koperasi hanyalah bentuk badan usaha yang ada dalam pedesaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal dalam melakukan industrialisasi pedesaan, berbagai macam bentuk usaha bisa menjadi sarana peningkatan kemakmuran. Badan usaha itu bisa PT, CV, Ventura, koperasi dan lainnya. 2. Pemilihan bentuk koperasi dalam era Bung Hatta dan pemikir Soedjatmoko berdasarkan pertimbangan urun serta para pemegang saham (petani/buruh) dalam perekonomian nasional secara "equal". Tetapi lebih dari itu, alasan utamanya adalah komponen modernitas seperti manajemen perusahaan, keterbukaan masalah keuangan, dan lainnya, yang sebetulnya juga melekat dalam bentuk-bentuk usaha lainnya. 1. Perlu juga di-ingat, bilamana ekonomi kerakyatan ini bisa berjalan, berbagai masalah seperti urbanisasi, kemiskinan di daerah kota, pengangguran bisa secara terjawab sudah. 2. Urbanisasi. Dengan industrialisasi pedesaan, masyarakat pedesaan tidak lagi mempunyai insentif untuk mencari kerja di perkotaan. Brain Draining intelektual pedesaan bisa terhindar, sehingga para intelektual pedesaan ini tetap bertahan di pedesaan dan membantu proses industrialisasi. 3. Ketahanan Pangan dan Enerji. Ketahanan pangan dan enerji harus selaras dengan industrialisasi pedesaan, dan ini akan tergantung dengan "perencanaan" pemerintah pusat tentang sentra-sentra (lokasi) mana yang akan dipilih. Faktor tehnologi juga sudah masuk dalam konsep industrialisasi pedesaan, sehingga ide Green Revolution seharusnya dilihat dari pilihan strategi menaikkan produksi pangan melalui eksternalisasi (menaikkan jumlah lahan) atau internalisasi (green revolution, menanam bibit tanaman yang lebih tinggi produksinya). Green Revolution hanyalah salah satu komponen dari industrilasasi pedesaan, bukan isu sentral, tetapi sangat penting dalam mensukseskan program industrialisasi pedesaan. 4. Industrialisasi pedesaan memasukkan pedesaan kedalam struktur market formal. Hal ini merupakan ciri penting dari industrialisasi pedesaan, karena kegiatan pedesaan otomatis 159
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) masuk dalam struktur market formal, termasuk didalamnya transaksi perbankan. Hal ini berarti sebagian produksi ekonomi informal akan masuk dalam perhitungan PDB, dan potensi pendapatan pajak bagi negara sangat besar. 5. Industrialisasi pedesaan sesuai dengan Desentralisasi/ Otonomi Daerah. Tuntutan daerah atas kurangnya perhatian pemerintah pusat terjawab dengan strategi pembangunan ini. Masyarakat pedesaan secara ekonomi terangkat derajatnya dan hal ini akan mengangkat kesadaran demokrasi mereka. Pendapatan daerah juga akan meningkat, sehingga akan mengurangi ketimpangan antara daerah yang sejahtera (karena pendapatan sumber alam) dengan daerah miskin. 6. Industrialisasi pedesaan meningkatkan Pasar Domestik. Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif besar tidak berarti mempunyai pasar domestik yang besar karena pendapatan per kapita yang rendah. Dengan naiknya pendapatan pedesaan otomatis pasar domestik akan semakin besar, sehingga bagi para pengusaha orientasi investasi tidak semata dikosentrasikan kepada pasar luar negeri (export oriented). 7. Industrialisasi Pedesaan adalah wujud dari Growth with Equality. Hasil akhir dari industrialisasi adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dinikmati tidak saja masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan. 160
t2 Microeconomics / Corporate Black Box Micro Reflects Reality More than Macro Micro in good condition Macro always in good Micro in good condition Macro always in good condition Macro in good condition Micro may not Menghitung Macro economy - Expenditure: C+ I + G + X - M - Value Added: Salaries + Profit + Taxes + Rent Mendistribusi tanah untuk meningkatkan value added, value added siapa? value added siapa? Proses produksi menjadi perhatian utama, sehingga perhatian atas masalah microeconomics menjadi sangat penting dalam meningkatkan kapasitas makro ekonomi Micro lebih flexible dibandingkan dengan macro bilamana ada external shock ) Taufik Sumawinata, NC Securities. 161
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) t4 Problems Micro Project Value: Profitability Capital : Capex dan Working Capital Labor: Productivity Land: Kepastian hukum, lokasi, dan kesuburan menentukan value t3 Value for Stakeholders (1) Government Penerima hak Tanah: Petani/Buruh, Pengusaha Besar dan Kecil Publik 162
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Value for Stakeholders (2) Petani - Menjadi Assets: Menjadi Assets Agunan Incentive untuk menjaga assets - Tetapi masalah Black Box bukan hanya Assets dan Cash Flow - Marketing, kredit, manajemen merupakan Marketing, kredit, manajemen merupakan kesatuan dari tehnologi, dan petani harus mempunyai akses terhadap semua komponen faktor produksi ini Comprehensive Solution (1) Meningkatkan pendapatan petani harus dilihat dari bagaimana meningkatkan produksi dan dari bagaimana meningkatkan produksi dan produktifitas petani. Pemberian tanah tidak bisa menyelesaikan semua masalah akses faktor produksi, hanya dua yang terjawab: asset dan cash flow Tetapi proses mendapatkan kredit investasi dan working capital memerlukan tehnologi lain: working capital memerlukan tehnologi lain: penentuan barang produksi, prediksi pasar, pemasaran, transpotasi, akses kredit itu sendiri, dll 163
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Comprehensive Solution (2) Industrialisasi Pedesaan Reformasi Agraria hanya merupakan salah satu komponen, penyedia assets dan kredit, minimal konflik dan kepastian hukum Industrialisasi adalah merupakan proses peningkatan pendapatan masyarakat yang l lengkap dengan faktor produksi, tehnologi dan i d k infrastruktur d f kt d k i t h l Syarat utama: ekonomi makro harus sehat Comprehensive Solution (3) Industrialisasi Pedesaan: Micro Approach for Macroeconomics problems for Macroeconomics problems Tujuan Pembangunan Mekanisme Pasar Tehnologi Infrastruktur Perencanaan Demokrasi Non Koperasi Jawaban banyak masalah 164
Kebijakan Ekonomi Bagi Pelaksanaan Pembaruan Agraria A i Iman Sugema International Center for Applied Finance and Economics (Inter CAFÉ) Institut Pertanian Bogor Outline Pendahuluan Tanah sebagai aset Tanah sebagai faktor produksi Tanah sebagai habitat ) Iman Sugema, International Center for Applied Finance and Eco- Inter CAFÉ Inter CAFÉ Inter CAFÉ), Institut Pertanian Bogor. nomics (Inter CAFÉ Inter CAFÉ 165
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pendahuluan Tanah dan manusia: - Asalsa - Tempat hidup - Akhir Bangsa yang lupa dan tidak mengelola tanah dengan baik: Lupa akan asal selalu membuat kesalahan g yang berulang y g Lupa sumber penghidupan tidak sejahtera Lupa kemana akan berakhir tidak bisa mewujudkan cita-cita Fungsi Ekonomi Lahan Aset Faktor produksi Habitat Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memaksimumkan fungsi dan nilai ekonomi lahan j 166
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tanah sebagai ASET Aset yang paling esensial dan paling tua Aset yang paling esensial dan paling tua Nilai aset: fungsi eksponensial Evolusi: common access common property private property Implikasi: secured right Implikasi: secured right Conflicting used of asset Kebijakan (ASSET) Aset = klaim klaim Klaim menjadi berharga kalau memiliki Aset nilai legal certainty Nilai aset menjadi berkurang manakala terjadi diseconomies of scale (fragmentasi) (fragmentasi) Kebijakan: - Sertifikasi - Redistribusi 167
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Sertifikasi Sertifikasi hanya memiliki arti kalau memberikan nilai tambah: Legal certainty - Legal certainty - Harga jual - Kemudahan mendapatkan kredit Policy: - Bagaimana kalau legal certainty tidak memiliki nilai tambah? sertifikasi harus bebas biaya (terutama untuk wilayah dimana tekanan penduduk sangat untuk wilayah dimana tekanan penduduk sangat rendah dan adat masih kuat) - Bagaimana kalau tanah tidak akan dijual tidak punya nilai tambah insentif pajak untuk sertifikasi - Bagaimana kalau pemilik tanah tidak bermaksud mengajukan kredit sertifikasi tidak memiliki nilai tambah Redistribusi Miskin = tidak memiliki aset Kaya = berlimpah dengan aset Kaya = berlimpah dengan aset Redistribusi lahan merupakan mekanisme untuk pengentasan kemiskinan Persepsi negatif: redistribusi lahan = komunis Redistribusi tidak bisa berjalan sendiri karena menimbulkan ongkos bagi penerimanya menimbulkan ongkos bagi penerimanya pembukaan lahan dan penggarapan, pemeliharaan Karena itu di zaman Orde Baru redistribusi lahan diintegrasikan ke dalam transmigrasi dan PIR (Reforma Agraria terselubung) 168
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tanah sebagai FAKTOR PRODUKSI Tanah merupakan faktor produksi yang Tanah merupakan faktor produksi yang paling esensial disamping tenaga kerja dan modal Masalah: - Tekanan penduduk fragmentasi diseconomies of scale di i f l - Produktifitas marjinalisasi - Pergeseran tata guna lahan - Lahan tidur Kebijakan (FAKTOR PRODUKSI) Pencadangan lahan pertanian abadi b di l h Pencetakan lahan pertanian baru P d t i redistribusi Skema reboisasi dan rehabilitasi (moral hazard) h d) Disinsentif pajak untuk lahan tidur 169
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Tanah sebagi HABITAT Tanah adalah komponen utam habitat Tanah adalah komponen utam habitat Interaksi manusia dengan habitat menghasilkan kultur etos dan produktifitas Tekanan penduduk menuntut Tekanan penduduk menuntut peningkatan produktifitas perubahan kultur Kebijakan (HABITAT) Pendidikan Penyuluhan Pelatihan Teknologi 170
SKEMA KEBIJAKAN KEUANGAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) A AG A A AS O A ( A ) A Dr. Hermanto Siregar Brighten Institute & Dept. Ilmu Ekonomi - IPB Simposium Agraria Nasional Medan, 15 November 2006 Outline Pendahuluan Justifikasi Ekonomi PPAN Skema Kebijakan Pembiayaan PPAN Penutup ) Dr. Hermanto Siregar, Brighten Institute & Dept. Ilmu Ekonomi - IPB. 171
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PENDAHULUAN Reforma atau pembaruan agraria terkandung dalam Visi dan Misi Presiden RI, dan juga dikemukakan secara eksplisit oleh Presiden RI pada tanggal 21 secara eksplisit oleh Presiden RI pada tanggal 21 September 2006 di Padang. Komitmen pemerintah terhadap reforma agraria: rencana pengalokasian lahan seluas 8.15 juta hektar 2.5 juta hektar akan dialokasikan kepada perusahaan perkebunan skala besar perkebunan skala besar Selebihnya untuk rakyat: pemenuhan kebutuhan untuk tempat tinggal dan sumber-sumber penghidupan rakyat RA = kerja besar yang penuh tantangan... ... momentum penting yang harus dimanfaatkan secara baik solusi bagi masalah-masalah kritikal jangka pendek dan jangka panjang. Reforma agraria = Land Reform + Access Reform LR = necessary condition AR = sufficient condition Mengatasi masalah-masalah kritikal jangka pendek Memperkuat pondasi perekonomian tangguh dalam jangka panjang Masalah kritikal yang kita hadapi: Kemiskinan Pengangguran. s o l u s i PPAN 172
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 JUSTIFIKASI EKONOMI PPAN 1. Pengangguran (U) ) 2. Kemiskinan (Pov) ( U bukan semata-mata persoalan ketenaga- kerjaan kerjaan Pov bukan sekedar masalah rendahnya daya- beli masyarakat. U dan Pov merupakan permasalahan mendasar: Tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Tidak terpen hin a hak hak dasar rak at Memiliki konsekuensi tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga sosial/kemanusiaan, politik dan keamanan. Profil Kemiskinan Indonesia 60 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kawasan Kota 50 Desa 4 7. 9 7 K+D 4 5. 3 0 40 40 3 7. 50 3 8 . 70 3 8 . 4 0 4 0 . 2 7 4 0 . 2 7 ) a w J a t u J ( i 30 3 2 . 3 3 2 5. 10 2 6 . 4 0 3 7. 9 0 2 9 . 3 0 2 5. 10 3 7. 3 0 2 5. 10 3 6 . 10 2 4 . 8 0 3 5. 10 2 2 . 70 2 7. 6 4 3 0 . 4 0 20 15. 6 4 14 . 9 0 10 12 . 4 0 12 . 3 0 8 . 6 0 13 . 3 0 12 . 2 0 11. 4 0 12 . 4 0 12 . 6 3 0 1999 Ags-99 2000 2001 2002 2003 2004 Feb-05 Jul-05 Mar-06 Sumber: BPS Jumlah penduduk miskin pada periode 1999-2005 terus mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan cukup tajam mulai Februari 2005-Maret 2006 dampak kenaikan harga BBM yang berlebihan 1 Maret dan 1 Oktober 2005. Jml penduduk miskin di perdesaan periode 1999-Maret 2006 sekitar 2 kali lebih banyak daripada jumlah penduduk miskin di perkotaan desa relatif tak berdaya. 173
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Profil Kemiskinan Indonesia Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Tahun 1999-2004 30 25 20 1999 ) a w i J a ut J ( 15 2000 2001 2002 2003 10 2004 5 0 A R E T A A M M U S A W A J A S U N + + LI A B A R A G G G N E T N A T N A A M M LI A K SI E W A A L L U S + U K U L L A M A U P A A P Sumber: BPS Kemiskinan paling banyak dijumpai di pulau Jawa, lalu di pulau Sumatera dan Sulawesi walaupun "akses" ke pasar dll relatif baik, kepadatan dan tekanan penduduk yg besar & ketersediaan lahan produktif perkapita yg kecil menyebabkan kemiskinan di pulau Jawa relatif tinggi. Profil Kemiskinan Indonesia Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga 70 63.80 60 54.17 57.69 59.58 58.83 57.70 50 51.94 ) % ( 40 30 33.17 34.31 29.80 34.66 35.57 34.38 24.40 20 10 12.66 13.76 11.80 12.52 5.75 7.92 5.60 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sumber: BPS Sumber: BPS Tidak Berkerja/Lainnya Pertanian Industri Persentase kepala rumahtangga miskin paling banyak berada di sektor pertanian. Persentase tersebut lebih besar dibandingkan persentase kepala rumahtangga miskin yang "tidak bekerja atau bekerja pada sektor-sektor lain". Jadi secara umum, orang Indonesia miskin bukan karena tidak/malas bekerja. 174
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Profil Kemiskinan Indonesia 70 Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tidak Bekerja Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Karyawan/Buruh Pekerja Keluarga Sumber: BPS Secara konsisten dari tahun ke tahun, kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja di bawah 10 persen dari total kepala rumah tangga miskin. Pada tahun-tahun terakhir, dominasi kepala rumah tangga miskin adalah yang "berusaha sendiri" termasuk para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil miskin karena "skala usaha" terlalu kecil. Profil Kemiskinan Indonesia Perkembangan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Kepala RT 60 50 40 40 ) % ( 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tidak/Belum Tamat SD SD SLTP SLTA Di Atas SLTA Sumber: BPS Persentase terbesar rumah tangga miskin didominasi oleh rumah tangga yang kepala rumahtangganya "tidak tamat SD" atau "(tamat) SD" miskin karena kebodohan. 175
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Profil Pengangguran Indonesia 12.00 110.00 Pengangguran (Juta Org) 10.00 Grow th Angkatan Kerja (%) 105.00 8.00 100.00 6.00 95.00 4.00 90.00 2.00 Definisi Lama penganggur terbuka Definisi Baru penganggur terbuka 85.00
80.00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sumber : SAKERNAS (BPS) 1996-2005 Dari tahun ke tahun, dan seiring dengan peningkatan angkatan kerja, jumlah pengangguran terus meningkat secara persisten. Pengangguran yang persisten dapat menjelma menjadi hysteresis unemployment masalah pengangguran yang makin parah dan menciptakan berbagai persoalan serius lainnya. Profil Pengangguran Indonesia 8,000 7,000 6,000 g n n a r o 0 0 0 5,000 4,000 Kondisi Tahun 2005 3,000 2,000 1,000 0 Jawa Sum atera Kalimantan Sulawes i Lainnya Kota Desa Jumlah Sumber: Sekitar 63 persen penganggur terbuka terdapat di Pulau Jawa, dan sebagian besarnya ada di perkotaan. Pada urutan selanjutnya, penganggur terbanyak terdapat di Sumatera dan Sulawesi. Sebagian besar di antaranya berada di perdesaan, dengan sumber pencaharian dari sektor pertanian. 176
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Profil Pengangguran Indonesia Kategori Penganggur (Kondisi Thn 2005) Diantara 10,8 juta jiwa Sudah punya tapi j belum bekerja penganggur terbuka tahun 2005, yang berinisiatif untuk berwirausaha sangat kecil. Merasa putus asa Mempersiapkan Usaha Kota Desa Jumlah terbesar di antara penganggur terbuka berstatus "mencari pekerjaan". Sekitar 3,6 juta jiwa Mencari Pekerjaan Mencari Pekerjaan 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 penganggur sudah "merasa putus asa" dalam mencari putus asa dalam mencari pekerjaan, dan 2 juta jiwa di antaranya berada di perdesaan. Sumber: Profil Pengangguran Indonesia 7,000 6,000 5,000 Kondisi Tahun 2005 g n a r o 0 0 0 4,000 3,000 Kota Desa Jumlah 2,000 1,000 0 15 -19 20-24 25-29 30-34 35-39 Kelompok Usia Sumber: Sebagian besar (sekitar 60 persen) penganggur terbuka berusia di bawah 20 tahun; mereka dikenal dengan youth unemployement. Kelompok usia selanjutnya dimana banyak terdapat pengangguran adalah 20-24 tahun. Youth unemployment tersebar relatif merata di perkotaan maupun di perdesaan. 177
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Profil Pengangguran Indonesia Pendidikan Laki-laki (%) Perempuan (%) Jumlah (000) Kondisi Tahun 2005 < SD 45.61 54.39 3,553.69 SMTP 52.17 47.83 2,680.81 SMTA SMTA 54.73 54 73 45.27 45 27 3,911.50 3 911 50 Diploma/Akademi 42.98 57.02 322.84 Universitas 47.87 52.13 385.42 Jumlah (000) 5,483.30 5,370.96 10,854.25 Desa Kota Penganggur terbuka tahun 2005: Paling banyak berpendidikan SMTA, dan sebagian besar di perkotaan. perkotaan Sekitar 6.2 juta jiwa ber- < SD SMTP Sumber: SMTA Diploma/Akademi Universitas pendidikan SMTP ke bawah, dan sebagian besarnya (hampir 60%) berada di perdesaan. Pengangguran Pengangguran yang sulit diturunkan (persisten) dapat berkembang menjadi hysteresis unemployment - hysteresis unemployment - akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk me- mecahkannya, sehingga segera harus diatasi. Strategi utk mengatasi- nya haruslah: l h h Cepat Fokus dan efektif (pd/ Kemiskinan thd unemployment Angka chronicle poverty yang hampir 60% mem-butuhkan pemecahan yang berdampak pemecahan yang berdampak jangka panjang. Solusi jangka pendek/BLT tidak mencukupi. dan poverty) Berdampak nyata dlm jangka pendek s/d jangka panjang. 178
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kebijakan Riil Saat Ini Kebijakan yang ada untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan cenderung bersifat: parsial (seperti BLT) tidak fokus (seperti RUU Ketenagakerjaan) tidak fokus (seperti RUU Ketenagakerjaan) tidak memberikan dampak langsung (upaya-upaya utk menarik minat investor belum berdampak pada masuknya FDI dan pada penyerapan tenaga kerja; mungkin baru akan berdampak pd jangka panjang) Kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI 1,5 tahun yang lalu, yaitu Revitalisasi PPK: belum diimplementasikan secara efektif sehingga belum memberikan dampak yang berarti bagi rakyat banyak. Upaya pengembangan UMKM belum berdampak nyata dalam penurunan pengangguran dan kemiskinan. PPAN = Alternatif Kebijakan Riil yg Dibutuhkan Diperlukan kebijakan sektor riil yg formulasi dan eksekusi- nya dpt dilakukan secara cepat, fokus, dan akan mem- berikan dampak langsung pada jangka pendek DAN jangka g panjang. j p Sektor riil yang memiliki sifat-sifat tsb adalah yang dapat menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) dan sensitif mengurangi kemiskinan, terutama pertanian dan pengolahannya. Pertanian (on farm): menyerap banyak tenaga kerja, sejak penyiapan lahannya hingga panen terutama luar Jawa Pengolahan (agro-industri): linkages dan multiplier tenaga kerja yg tinggi Jawa dan luar Jawa Infrastruktur: prakondisi bagi kemajuan pertanian dan agro- industri Jawa dan luar Jawa Perumahan: salah satu elemen penting hak dasar rakyat Jawa dan luar Jawa. 179
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) SKEMA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PPAN: SUATU POTENSI Sumber pembiayaan PPAN dapat berasal dari domestik maupun luar negeri: maupun luar negeri: APBN Sumber Pembiayaan Perbankan Asuransi Sumber dana dalam negeri Non-Bank Dana Pensiun Pensiun Reksadana Luar Negeri Sumber Pembiayaan APBN: Hendaknya difokuskan untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat Tanah untuk pengembangan sumber ekonomi dan untuk shelter untuk shelter Infrastruktur dasar untuk membuka akses rakyat guna pengembangan ekonominya Sarana pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas SDM terutama di perdesaan Setidaknya diperlukan besaran anggaran 1.5 - 2 0 2.0 persen dari PDB setiap tahun (Rp 37 - 50 50 ti triliun). d i PDB t h (R 37 180
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Sumber Pembiayaan Perbankan: Digunakan untuk perkebunan dan agroindustri Total loanable fund yang dimiliki perbankan di atas Rp 950 triliun. Kredit investasi yang disalurkan untuk pertanian masih Kredit investasi yang disalurkan untuk pertanian masih relatif kecil (sekitar Rp 16 triliun) Kredit yang disalurkan untuk infrastruktur (secara keseluruhan) sekitar Rp 70 triliun Diharapkan jumlah pembiayaan dari perbankan setidaknya sama dengan jumlah pembiayaan melalui APBN Penurunan suku bunga SBI masih perlu dilakukan agar suku bunga kredit menjadi lebih rendah, atau mendirikan Bank Pertanian & Perdesaan. Sumber Pembiayaan Non-Bank: Digunakan untuk perkebunan dan agroindustri Sangat terbatas total jumlah investasi dari lembaga keuangan non bank (Dana pensiun, Asuransi dan Reksa Dana) bernilai sekitar Rp 250 triliun, diantaranya Rp 165 trn merupakan investasi pada instrumen pasar modal. Besaran sekitar 1/5 dari pembiayaan bank sudah cukup baik. Sumber Pembiayaan Luar Negeri: untuk Sumber Pembiayaan Luar Negeri: untuk infrastruktur dasar, sarana pendidikan dan kesehatan. 181
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Contoh: Lembaga Fasilitas Pembiayaan Khusus (Infrastruktur) Pinjaman PEMERINTAH Pemberian Pinjaman Lembaga Donor n a m a n P n a i r e b m e P j i n a a m a n P n a s u r e n e P j i g n n r a E i RDI RDI n a a t r e y n e P Dana Pensiun PASAR MODAL Bank DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Dana Asuransi Saham Obligasi Reksadana n a i r e b m e P n a m a n P j i ) * n a m a n P j i g n n r a E i 0 * * * n a a t r e y n e P P j Project t Sponsor PEMDA PROYEK Sumber: Tim Pembiayaan Percepatan Infrastruktur PENUTUP PPAN merupakan pilihan yang efektif untuk mengatasi masalah kritikal perekonomian Indonesia PPAN perlu segera dilaksanakan, dan pelaksanaannya harus fokus pada satu-dua kegiatan Pendanaan PPAN dapat dilakukan dengan Pendanaan PPAN dapat dilakukan dengan APBN, Perbankan, Non-perbankan, dan Pembiayaan luar negeri. 182
BBBBBAAAAAGIANGIANGIANGIANGIAN II: SIMPOSIU M MAKASSAR,AR,AR,AR,AR, M MAKASS M MAKASS II: SIMPOSIU II: SIMPOSIU II: SIMPOSIUM MAKASS M MAKASS II: SIMPOSIU 2006 2006 4 D4 D4 D4 D4 DESEMBER 2006 2006 ESEMBER 2006 ESEMBER ESEMBER ESEMBER OGRAM OGRAM ASI PR ASI PR TEGI IMPLEMENT TEGI IMPLEMENT "STRA "STRA OGRAM ASI PROGRAM TEGI IMPLEMENTASI PR "STRATEGI IMPLEMENT TEGI IMPLEMENT "STRA OGRAM ASI PR "STRA GRARIA GRARIA N PEMBARARARARARUUUUUAN AAN AAN AAN AAN AGRARIA N GRARIA N PEMB PEMB GRARIA N PEMB PEMB
KERANGKA ACUAN KHUSUS Simposium Agraria Nasional Kedua "Strategi Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional" Makassar, 29 November 2006 A. Latar Belakang Seperti kita ketahui, perubahan paradigma politik dan pembangunan sejak dekade 1970-an lebih diarahkan pada kebijakan makro ekonomi dan stabilitas politik untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pada saat yang sama, program-program pelaksanaan pem- baruan agraria (yang oleh UUPA ditempatkan sebagai prasyarat fundamental bagi pembangunan ekonomi dan proses industrialisasi nasional) tidak lagi diposisikan sebagai variabel penentu dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Lambat namun pasti, hal ini telah mengakibatkan kondisi ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria terus berlanjut dan bah- kan semakin menajam. Di samping itu, ia juga melahirkan komplikasi tambahan terhadap persoalan agraria nasional, 185
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) baik secara politis, yuridis, kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan dan ekologis. Adanya komplikasi dan konstelasi seperti dipaparkan di atas telah melahirkan beberapa problematika yang harus digulati bangsa ini. Pertama adalah kesenjangan antara cita- cita kemerdekaan di bidang agraria dengan agenda politik agraria nasional yang ada. Kedua, kesenjangan antara impe- ratif pelaksanaan pembaruan agraria (baik yang berasal dari tuntutan cita-cita kemerdekaan, nilai-nilai luhur kebangsaan dan konstitusi maupun tuntutan dari kenyataan di lapangan) dengan perangkat hukum, kebijakan dan kelembagaan yang ada untuk pelaksanaannya. Ketiga, kesenjangan antara merebaknya konflik agraria dan inisiatif penataan agraria di aras lokal dengan kemauan pemerintah untuk menanga- ninya secara terpadu menurut jiwa dan semangat UUPA. Keempat, kesenjangan di dalam desain perencanaan pem- bangunan nasional yang dapat mendukung revitalisasi perta- nian dan industrialisasi pedesaan dalam arti luas. Dengan demikian, komplikasi di atas dan aneka dam- pak yang ditimbulkannya telah menciptakan ancaman men- dasar bagi keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebang- saan dan kenegaraan kita sehingga upaya penanganan dan penyelesaiannya secara komprehensif menjadi sebuah impe- ratif tersendiri. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah sama sekali. Ia menuntut adanya upaya kolektif untuk mengem- bangkan pemikiran kritis dan terobosan kebijakan alternatif dalam menangani dan memecahkan persoalan mendasar ini. Selain itu, kesepahaman dan kerjasama yang baik di antara semua komponen bangsa mutlak diperlukan. Setelah Simposium Agraria Nasional pertama yang di- 186
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 selenggarakan di Medan mengidentifikasi, membahas dan mendiskusikan secara mendalam landasan-landasan politik, hukum, sosial dan ekonomi untuk mengatasi komplikasi persoalan agraria ini dalam kerangka program pembaruan agraria nasional, maka lebih lanjut pada tataran implemen- tasinya perlu dikaji dan ditelaah secara mendalam langkah- langkah yang lebih operasional dalam pelaksanaan program pembaruan agraria nasional ini. Dalam kaitan ini, maka Sim- posium Agraria Nasional kedua di Makassar akan memfo- kuskan pada topik: "Strategi Implementasi Program Pemba- ruan Agraria Nasional." Melalui Simposium ini diharapkan dilahirkan berbagai pemikiran kritis, terobosan kebijakan, dan langkah-langkah strategis dan operasional yang dapat digunakan oleh pemerintah di dalam menjalankan program pembaruan agraria nasional sehingga dapat menjamin opti- malisasi manfaat, potensi, kontribusi, dan kepentingan ma- syarakat, daerah, dan nasional. Kajian dan telaah yang mendalam atas topik ini amat penting terutama untuk merespon komitmen politik peme- rintah yang cukup kuat dalam upaya menyelesaikan perso- alan agraria di tanah air. Seperti diketahui, pucuk pimpinan nasional sendiri telah menggariskan agenda pembaruan agraria dalam visi dan misi pemerintahannya yang disebut- kan dalam dua konteks, yakni dalam agenda: "perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja" dan "revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan". Lebih lanjut, Presiden SBY telah menggariskan strategi pembangunan yang memberikan per- hatian pada agenda revitalisasi pedesaan, revitalisasi perta- nian, pembangunan perumahan rakyat, dan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Sebagai satu bentuk 187
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) kebijakan konkretnya, belum lama ini Presiden SBY sudah menca-nangkan untuk mengalokasikan 8,1 juta hektar lahan untuk diredistribusi kepada rakyat sebagai bagian program revitalisasi pertanian dan kehutanan. Kesemuanya ini tentu harus segera ditindaklanjuti secara lebih operasional pada tataran kebijakan dan implementasi di lapangan serta dapat diarahkan untuk penataan kembali struktur penguasaan agraria dan penyediaan program-program pendukungnya. Apabila hal ini bisa dilakukan, tentu ia akan merupakan pelaksanaan pembaruan agraria yang menyeluruh dalam arti yang sebenarnya. B. Kerangka Acuan Khusus untuk Simposium Kedua Dalam rangka memberikan dorongan lebih kuat bagi pelaksanaan komitmen politik dan kebijakan pemerintah ini, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Sim- posium Agraria Nasional yang kedua yang bertempat di Makassar. Simposium ini sendiri merupakan bagian dari tiga seri Simposium Nasional yang dilaksanakan di tiga tempat terpisah, yaitu berturut-turut di Medan, Makassar dan Jakar- ta, yang masing-masing membahas tiga topik besar yang berbeda namun saling berkaitan. Sesuai dengan topik yang diangkat, yaitu mengenai strategi implementasi program pembaruan agraria nasional, maka dalam Simposium Agraria Nasional yang kedua ini akan dibahas dan didiskusikan beberapa pokok pertanyaan sebagai berikut: (1) Kerangka, prinsip dasar, dan strategi program pemba- ruan agraria nasional; (2) Identifikasi obyek-obyek pembaruan agraria: sasaran, 188
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 mekanisme dan prosedur penentuannya, serta proses pene- tapannya (termasuk pelibatan masyarakat di dalamnya); (3) Identifikasi subyek-subyek pembaruan agraria dan memastikan keterkaitannya dengan kantong-kantong kemiskinan dan daerah tertinggal; (4) Skema-skema hak yang ditetapkan atas obyek-obyek pembaruan agraria supaya menjamin distribusi yang adil, mendorong lahirnya produktivitas dan sumber- sumber kesejahteraan, dan dapat berkelanjutan; (5) Identifikasi program-program untuk mengintegrasikan jaminan aset atas tanah dan dukungan akses yang lebih luas sebagai kesatuan paket program pembaruan agraria serta mekanisme implementasinya; dan (6) Prasyarat-prasyarat pendukung lainnya, baik di level sinergi lembaga-lembaga pemerintahan maupun parti- sipasi organisasi petani. C. Pelaksana Kegiatan Kegiatan Simposium Agraria Nasional yang kedua ini secara teknis-operasional dilaksanakan oleh jajaran Kanwil BPN RI Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari sisi sub- stansi di bawah tanggung jawab Panitia Pusat Bulan Bhakti Agraria Tahun 2006 BPN RI yang didukung oleh Brighten Institute, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). D. Waktu dan Tempat Kegiatan Simposium Agraria Nasional yang kedua ini dilaksana- kan pada hari Rabu, 29 November 2006 di kota Makassar, Sulawesi Selatan. 189
SAMBUTAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pada Simposium Agraria Nasional Kedua Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 04 Desember 2006 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu 'Alaikum Wr. Wb. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan. Para cerdik cendekia, para tokoh masyarakat, para pemimpin agama, para pegiat pembangunan. Teman-teman gerakan agraria dan serikat-serikat petani, para akademisi. Saudara-saudara semua yang hadir pada hari ini, termasuk keluarga besar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Hari ini sebagian yang sudah mengenal saya agak kaget karena saya tampil berbeda. Kata Sekretaris Daerah saya sudah menjadi orang Bugis. Semoga pakaian yang saya pakai tidak menghambat berbicara karena agak kesempitan di perut. Ibu-Bapak, saudara-saudara sekalian. Insya Allah pada kesempatan ini saya tidak berbicara 190
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 terlalu panjang, karena saudara tahu saya terlambat, jadi minta maaf. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Di berbagai kesempatan untuk mematangkan reforma agraria atau pembaruan agraria nasional, beberapa hal telah saya sampaikan. Yang pertama, program ini adalah kerja kita bersama-sama, bukan kerja besarnya satu lembaga saja, bukan kerjanya orang per orang. Tetapi ini adalah kerja besar bangsa ini. Yang belum pernah saya katakan secara utuh adalah sebagai berikut. Program reforma agraria yang akan kita jalankan minimal mencakup 5 (lima) hal. Pertama, menata kembali pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. Sudah cukup lama dari literatur yang saya baca, reforma agraria sejak tahun 1972 sampai ke atas pengertian ini selalu diangkat di dalam perdebatan yang ada di masyarakat: bahwa peman- faatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia itu masih timpang. Ini adalah momentum bagi kita untuk menata kembali. Oleh karena itu pemerintah mengalokasikan di dalam kerangka ini 8,5 juta hektar. Apa- pun yang akan kita lakukan nanti harus mengacu pada prinsip pertama ini. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan, kemak- muran rakyat Indonesia. Dalam hal ini secara khusus seka- ligus dikaitkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang notabene di dalam data statistik kita paling banyak berada di pedesaan - 67% berada di pedesaan terutama berada di pulau Jawa, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi. Jadi ini harus ditujukan dan diorientasikan ke sana. 191
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Ketiga untuk mengatasi persoalan pengangguran yang ada di Indonesia. Keempat, yang sangat penting artinya dan harus menjadi bagian utuh dari reforma agraria atau gerakan pembaruan agraria nasional adalah membuka akses bagi rakyat Indo- nesia terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik. Untuk memastikan kehidupan rakyat bisa berkem- bang lebih baik. Kalau dibutuhkan akses untuk menyu- arakan kepentingannya, dibutuhkan akses politik. Kalau mengembangkan unit-unit tanahnya atau bidang-bidang tanahnya, untuk pengembangan pertaniannya sebagai misal, maka dibutuhkan permodalan teknologi, informasi. Ini semua harus menjadi kerangka utuh di dalam kita mela- kukan gerakan pembaruan agraria nasional. Kelima adalah harus menjadi mekanisme sistematik, mekanisme yang efektif, untuk mengatasi sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Kalau melihat pilar-pilar ini maka ketika di tempat- tempat lain saya menyatakan ini adalah kerja besar ber- sama - hal ini sangat berlasan. Oleh karena itu, tidak ada satu lembaga, orang per orang di negeri ini yang bisa meng- klaim bahwa saya paling tahu, saya paling benar di dalam kaitannya dengan gerakan pembaruan agraria nasional. Dalam kerangka ini saya nyatakan bahwa untuk mema- tangkan program besar ini kita perlu membangun konsensus bersama bagaimana menjalankan pembaruan agraria secara baik. Saya memberikan catatan agar konsensus yang kita bangun dikembalikan kepada rakyat dan dikonsultasikan dengan realitas yang ada di masyarakat dan dikaji berda- sarkan kajian-kajian komperatif internasional. Sebagai 192
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 contoh, apakah betul model di Bolivia cocok untuk kita. Ataukah model Philipina, Taiwan. Apakah yang cocok ada- lah model yang sekarang diterapkan di Venezuela yang dilaksanakan secara utuh dalam 5 tahun ini bersama masya- rakatnya di bawah lembaga pertanahan bernama INTI dan telah berhasil mengembangkan kehidupan rakyatnya dengan mengalokasikan tanah 3,5 juta hektar. Apapun modelnya, tetapi catatannya dalam kaitan ini adalah harus historis. Harus terkait dengan perkembangan kehidupan kemasyarakatan kita sendiri. Model yang paling tepat bagi kita adalah model yang betul-betuk memahami jiwa, perasaan, dan pikiran rakyat yang ada di Indonesia. Hanya dengan cara itu program yang kita lakukan, gerakan pembaruan agraria ini, akan bisa dijalankan secara baik dan apik. Tambahan saya yang tidak banyak pada kesempatan pagi ini adalah ajakan saya kepada semuanya: sudah cukup lama di dalam perjalanan kebangsaan kita tidak memikirkan hal ini. Secara resmi yang terakhir pada tahun 1960, kalau tidak salah bulan Oktober. Bung Karno menyatakan sudah waktunya kita melakukan penataan pertanahan yang ada di tanah air dengan menggunakan Undang-undang Pokok Agraria. Di mana Undang-undang Pokok Agraria adalah undang-undang yang sangat konsisten dengan Undang- undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sekarang waktunya kita diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai bangsa Indonesia untuk menata kembali per- soalan-persoalan pertanahan di tanah air melalui gerakan pembaruan agraria nasional. Di dalamnya ada dua hal yang harus konsisten: (1) penataan politik dan hukum perta- 193
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) nahan; (2) aspek praktis dari penyelenggaraan gerakan pem- baruan agraria dengan alokasi tanah yang sudah disisihkan pemerintah tersebut. Dua hal ini harus berjalan seiring, sehingga pada ujung perjalanannya nanti kita memiliki sistem politik dan hukum pertanahan yang betul-betul mencermin- kan isi pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni dengan menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat In- donesia. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 yang ditopang pasal 23 ayat 2 dan pasal 28. Harapannya adalah kita mempunyai sistem politik pertanahan yang baik yang taat asas terhadap Undang-Undang dasar 1945, yaitu sistem politik pertanahan dan sistem hukum politik pertanahan yang mengarah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanahan mempunyai peran penting. Oleh karena itu, forum yang sangat berharga ini - para cerdik cendekia ada di sini, para praktisi ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat ada di sini - adalah saat bagi kita untuk membangun konsen- sus, bagaimana menjalankan gerakan pembaruan agraria nasional secara baik, utuh, dan apik. Saya melihat dari perjalanan proses dan diskusi-diskusi saya dengan berbagai pihak, visi, misi dan norma sudah bersama kita. Sekarang bagaimana menjadikan ini sebagai suatu gerakan yang utuh, gerakan yang betul-betul mencer- minkan perasaan, pikiran dan jiwanya rakyat Indonesia. Karena dengan hanya itu gerakan pembaruan agraria nasio- nal bisa jalan secara baik. Sesudah itu saya mempercayakan sepenuhnya kepada ibu-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, guru-guru saya juga kebetulan ada di sini untuk merumuskan ini sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya ini menjadi gerakan yang betul-betul mencapai lima tujuan yang 194
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 saya maksudkan tersebut. Ibu Bapak sekalian. Waktu sebenarnya bukan untuk saya berbicara banyak kepada Ibu Bapak. Oleh karena itu saya tidak ingin mem- perpanjang kata. Sekali lagi saya minta maaf atas keter- lambatan saya dan saya sangat berbagia bersama Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Billahit Taufiq Wal Hidayah. Wassalammu 'Alaikum Wr. Wb. 195
STRATEGI UMUM PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA
KILAS BALIK IMPLEMENTASI PEMBARUAN AGRARIA Sediono MP. Tjondronegoro* I. Pendahuluan Untuk menulis Kerangka Strategi Implementasi Pemba- ruan Agraria sebenarnya tidak terlalu sulit oleh karena sejak tahun 1960 sudah banyak gagasan yang dikemukakan dan dibahas, bahkan diresmikan dalam bentuk formal oleh Lem- baga Negara. Oleh karena itu yang diusahakan dalam maka- lah ini adalah menelusuri dalam kurun waktu sejarah sejak 1960 langkah-langkah Strategi Implementasi apa yang per- nah disepakati ditingkat Nasional, tetapi yang belum secara nyata dan konsekuen dilaksanakan. Penyelenggaraan Symposium Agraria Nasional tahap kedua di Makasar setelah selesainya tahap pertama di Me- ) Sediono MP. Tjondronegoro, Profesor Emiritus Institut Pertanian Bogor. 198
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dan (15 Nopember 2006), mengingatkan kita bahwa 46 tahun yang lalu juga dalam bulan Nopember (17 Oktober s/d 6 Nopember 1960) diselenggarakan Seminar Land Re- form di Jakarta untuk membahas langkah-langkah pelak- sanaan setelah Panitia Negara berhasil menyelesaikan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 pada tanggal 24 September 1960. Panitia Negara yang bekerja di Jogja dan di Jakarta sejak tahun 1947 menyerahkan hasil pekerjaan mereka kepada DPR Gotong-Royong yang menggodok buram UUPA no. 5/1960 sehingga selesai pada tanggal tersebut. Undang-un- dang juga dilahirkan pada masa terjadi perubahan dibidang Ketatanegaraan, yaitu perubahan dari "demokrasi liberalis- me ke demokrasi terpimpin dan sosialisme Indonesia" Intisari dari UUPA no. 5/1960 ialah untuk : 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional yang merupakan alat untuk memba- wakan kemakmuran; kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. 2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Dalam UUPA no. 5/1960 itu tercantum pula prinsip- prinsip dari land reform, yaitu suatu perombakan dari struktur dan penggunaan pertanahan, sehingga tercapai suatu cara penggunaan tanah yang adil dengan mempertinggi produksi dan pembagian yang adil pula dari hasil produksi, 199
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) menuju ke masyarakat yang adil dan makmur dan terben- tuknya suatu golongan tani yang kuat/sehat. Beberapa prinsip land reform bahkan sudah dicantumkan dalam beberapa pasal dalam UUPA no. 5/1960 seperti:
penetapan maksimum dan minimum pemilikan tanah.
penetapan batas penguasaan tanah.
pengaturan dan selanjutnya penghapusan hak-hak sementara yang mempunyai unsur-unsur penghisapan. mewujudkan azas tani untuk si tani. mengadakan pertanian gotong-royong. mengadakan landuse planning. Tegas disepakati bahwa land reform diadakan untuk mengikis sistim feodal, sistim liberal dan sistim kapitalisme atas tanah. Itulah yang dimaksud dalam rumusan "bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkan- dung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan pada bangsa Indonesia." Reform diartikan sebagai suatu perombakan struktur pertanahan dan bukan "reform reformis atau perombakan tambal sulam" Apabila kita telusuri beberapa peristiwa penting, maka ternyata Reforma Agraria dan Landreform dilaksanakan diberbagai Negara terlepas dari sistim ekonomi yang mereka anut. Baik di benua Eropa dan benua Amerika maupun Afri- ka. Cukup banyak contoh-contoh yang dapat di acu. Di Asia pun tidak kurang contoh-contoh yang dapat kita temukan. Negara-negara yang memilih sistim kapitalis atau ekonomi liberal seperti Jepang dan Taiwan serta Korea Selatan menerapkan Reforma Agraria dan Landreform. Bahkan pertumbuhan ekonomi setelah itu juga mengesankan. Ada negara yang memilih sistim ekonomi yang "cam- 200
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 puran" {ada unsur-unsur Sosialis) seperti India dan Paki- stan, ada pula yang Sosialis seperti RRC dan Viet Nam, yang juga hasilnya dalam pertumbuhan ekonomi menak- jubkan. Memang juga ada kegagalan-kegagalan dalam setiap kelompok juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa keber- hasilan Reforma Agraria dan Landreform benar-benar ter- gantung dari tekad politik suatu pimpinan negara beserta segenap aparat dan peranan serikat tani yang kuat. Dalam seminar Departemen Agraria yang telah diacu diatas bahkan Menteri Sadjarwo dalam pidato pembuka- annya mengatakan bahwa :"Landreform itu hanya bisa dilak- sanakan dengan jiwa yang revolusioner oleh revolutionaire leiders (pemimpin-pemimpin yang revolusioner). Maka oleh karena itu pun Landreform tidak mungkin dipimpin teruta- ma didaerah-daerah dan di desa-desa oleh orang-orang yang konservatif, oleh orang-orang yang anti-revolusioner dan orang-orang yang statis". Keberatan terhadap perombakan tentu akan ada dari pemilik tanah luas dan pemodal yang tergantung pada investor asing. Terlepas dari sistim ekonomi, yang sangat mendasar bila kita ingin/berniat memerangi kemiskinan adalah membe- rikan peluang dan hak kepada simiskin agar dapat mengak- ses asset untuk berproduksi1 Untuk masyarakat yang domi- nant agraris seperti Indonesia asset adalah tanah dan sumber air. Ini sudah diakui Hernando de Soto (2000) yang baru awal bulan Nopember ini untuk kedua kalinya mengunjungi Indonesia. "What the poor lack is easy access to the prop- 1 Hernando de Soto (2000) The Mystery of Capital; Why Capital- ism Triumphs in The West and Fails Everywhere Else. 201
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) erty mechanism that could legally fix the economic poten- tial of their assets so that they could be used to produce, secure or guarantee greater value in the expanded market". Di Negara Barat setiap asset sudah terdaftar sesuai peraturan dalam suatu sistim pemilikan formal sehingga sebidang tanah, rumah dan Iain-lain terlindungi oleh hukum. Karena itulah sistim hukum juga perlu disesuaikan dengan perombakan struktur agraria, sehingga yang miskin juga secara aktif dapat turut berproduksi. Jadi pilihan ekonomi politik adalah antara membuat potensi nasional termasuk simiskin berproduksi secara mandiri atau menarik investor dengan modal asing yang keuntungannya yang diperoleh juga akan keluar negeri untuk sebagian besar. Perombakan struktur pertanahan memang berkaitan dengan dampak pada struktur perekonomian maupun struktur sosial yang dewasa ini timpang. Oleh karena itu sebaiknya suatu strategi pelaksanaan sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu sesingkat mungkin dan dijadwalkan. Bila tahun 2007sudah akan dimulai, maka sebaiknya :
Ada pernyataan pemerintah yang tegas mengenai UUPA no. 5/1960 sebagai sumber acuan utama,
Penyesuaian undang-undang sektoral yang berhubungan dengan "bumi, air dan ruang angkasa beserta segala kekayaan yang terkandung didalamnya, karena undang- undang sektoral adalah perumusan yang bersifat de- rivative,
Satu lembaga negara yang selama periode pelaksanaan Reformasi Agraria dan Landreform diberi wewenang sebagai koordinator pelaksanaan antar-sektor,
Persiapan yang diusulkan untuk dilakukan antara 2007- 202
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 2010 tentu sudah harus juga membangun sistim kelem- bagaan dari pusat sampai ke pedesaan yang masing- masing diberi wewenang sesuai ruang cakup tugasnya. Sudah jelas tindakan ini setelah sistim hukum disele- saikan (tahap satu),
Kesiapan kelembagaan termasuk segenap aparat pe- merintah dari birokrasi sampai kepolisian dan angkatan bersenjata, sudah diberikan pejelasan dan instruksi. II. Laporan Interim Pertanahan Pada akhir tahun 1977 menjelang Repelita ke-3 (1978- 1983) Pemerintah Orde Baru telah menghadapi kesulitan dibidang pertanahan yang dibutuhkan untuk Pembangunan Nasional. Dengan dalih partai-partai politik antara 1960- 1965 mendalangi organisasi tani menuntut tanah, UUPA no. 5/1960 dibekukan. Menjelang akhir tahun 1977 Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Negara EKUIN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Negara Riset untuk mengadakan penilaian mengenai Masalah Pertanahan dan Latar Belakang Masalah-masalah Pokok. Walaupun dalam Pelita II sektor-sektor diluar pertanian juga berkem- bang, dalam tahun 1975 sektor pertanian saja menyum- bangkan hampir 37% kepada produk domestik bruto (PDB/ GDP). Sudah diperkirakan bahwa pertanian antara 1985- 2000 akan dapat ditingkatkan sampai 3,5 kali lipat. Memang ternyata bahwa waktu krisis moneter per- tengahan 1997 ekonomi negara dan usaha diperkotaan didesak kembali ke sektor pertanian didaerah rural/pede- saan. Pada tahun 1976 pertanian menyumbangkan 35% kepada nilai total ekspor negara kita dan tahun 2006-pun, 203
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dengan adanya kelesuan industri ekspor pertanian naik lagi. Dari semua ini tampak jelas betapa pentingnya sektor perta- nian yang secara mendasar memanfaatkan "bumi dan air". Hingga sekarangpun 8 tahun setelah krisis 1997 sektor perta- nian masih menyumbangkan 30% dari ekspor yang tahun 2006 mencapai US$ 14 miliar. Namun dibalik itu penduduk pedesaan nasibnya tidak bertambah baik, khususnya petani kecil dan buruh tani semakin terdesak. Bila melihat angka- angka Sensus Pertanian dari tahun 1973-2003. Dalam 30 tahun petani kecil dan buruh tani semakin kehilangan luas tanah garapan mereka dari 0,50 Ha (24%) sampai 0,20 Ha (30%). Artinya keadilan kehilangan arti dan ketimpangan antar-lapisan (stratifikasi sosial) semakin timpang yang tentu suatu pertanda "lampu merah" karena peluang konflik bertambah. Kesimpulan dan saran kebijaksanaan dari dua Menteri Negara tersebut ialah bahwa : UUPA no.5/1960 dan UU no.56 prp 1960 serta PP 224/ 1961 masih tetap sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Perlu ada penegasan tentang Struktur Panitia Landre- form, peradiian Landreform dan anggaran pembiaya- annya. Peraturan perundangan agar tanah-tanah pertanian dikuasai dan digarap oleh pemiliknya sendiri (land to the tiller). Perlu ada peraturan perundangan tentang : a. Tanah terlantar atau yang ditelantarkan. b. Perburuan di sektor pertanian. c. Sesuai Pasal 15 UUPA no.5/1960 seorang atau badan hukum yang menguasai suatu bidang tanah berke- 204
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 wajiban meningkatkan kesuburan tanah dan mencegah kerusakannya. d. Agar tidak terjadi konversi penggunaan tanah-tanah per- tanian yang subur yang telah memiliki jaringan irigasi yang baik. e. Sementara menunggu hasil penelitian, pelaksanan UU no. 2/1960 tentang perjanjian bagi hasil dan UU no. 16/1964 tentang perjanjian bagi hasil perikanan harus ditingkatkan. f. Peraturan perundangan tentang perburuhan di sektor pertanian. Ini beberapa saran yang dikemukakan dalam laporan interim tersebut yang penulis anggap penting dan diangkat dari 25 saran tentang langkah-langkah pelaksanaan, diluar saran untuk penelitian yang berjumlah 12. Sayangnya sela- ma Pelita III (1978/79 -1983/84) sedikit sekali dari saran- saran yang dilaksanakan. Namun demikian satu langkah maju dapat disebut ialah suatu Pertemuan Kerja yang dipra- karsai Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri dengan mengundang para Inspektur Jenderal Departemen- departemen dan Pejabat Tinggi Lembaga Tinggi Negara Non Departemen. Perlu dijelaskan bahwa setelah Departemen Agraria di tahun 1960-an dibubarkan, agak terpaksa dibentuk Direk- torat Jenderal Agraria didalam Departemen Dalam Negeri yang dianggap paling tepat. Namun dengan demikian kecuali ini seperti dikembalikan ke susunan zaman kolonial, juga kekuasaan dan wewenang dalam mengurus permasalahan agraria sangat dikurangi. (Keputusan Presiden RI No. 63/ 1966). 205
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pendek kata pada tanggal 21 Mei 1979 diselenggarakan pertemuan kerja sebagai diperintahkan oleh MPR dalam GBHN (Tap MPR No. IV/MPR/1978) dimasa Pelita III. Tugas-tugas yang diprioritaskan adalah : a) Tataguna tanah (landuse) b) Landreform c) Pengurusan Hak-hak tanah; perkebunan ; PJKA, per- tambangan dan kehutanan. d) Pendaftaran tanah. Praktis semua tugas yang diemban Departemen Agraria diturunkan sampai ke Direktur Jenderal Agraria sehingga dalam praktek berbagai masalah tenggelam. Sebenarnya baru tahun kemudian dalam Pelita IV (1985) Ditjen Agraria menyelenggarakan suatu Diskusi Panel tentang Pelaksanaan Pasal 14 dan 15 UUPA no. 5/1960 mengenai land use plan- ning dan pelaksanaannya sehubungan dengan Hari Ulang Tahun UUPA no.5/1960 ke-25. Dalam laporan tersebut telah disampaikan antara lain bahwa sejak tahun 1982, di Jawa Tengah 16.000 Ha tanah pertanian sudah menjadi non-pertanian. Di Jawa Barat ter- jadi konversi dibawah kedok real estate yang pada hake- katnya dikuasai orang-orang secara pribadi. Sekitar 420.000 Ha tanah di Jawa Tengah mengalami kerusakan dan seba- gainya. III. Menjelang Pelita III dan WCARRD Pada akhir Pelita II dalam masa Orde Baru tampaknya mulai dirasakan bahwa masalah tanah menjadi hambatan pembangunan, sehingga Presiden R.I. menugaskan kepada 206
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Meneg EKUIN /Ketua BAPPENAS dan Meneg RISET dalam suatu Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (8 Nopember 1977) untuk melakukan penilaian dan studi cepat mengenai masalah pertanian. Penugasan tersebut dilakukan dengan mengadakan pembahasan luas dan cukup mendalam dengan mengundang pejabat-pejabat tinggi departemen terkait, ahli-ahli univer- sitas dan lembaga-lembaga negara non departemen. Dalam beberapa bulan antara Nopember 1977 dan Pebruari 1978 diadakan rapat-rapat di BAPPENAS., yang menghasilkan Laporan Interim Pertanahan (4 Maret 1978) yang sebelum Pelita III dimulai dalam bulan April 1978 diserahkan kepada Presiden R.I. oleh kedua Menteri Negara tersebut. Sebelumnya juga telah diadakan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Amir Mahmud (Aim.) yang menye- tujui bahwa UUPA no.5/1960 tetap dipertahankan. Salah satu pertimbangan beliau adalah karena menggantikannya akan meminta banyak waktu dan juga dana. Akhirnya jadi UUPA no. 5/1960 dipertahankan sehingga pelaksanaan da- pat segera dimulai. Dalam makalah ini tidak diacu semua saran operasionil dan penelitian karena terlalu banyak, akan tetapi bila diper- lukan dapat difoto copy. Dalam garis besar ada saran-saran: A. JangkaPendek : (1) Operasional (25 saran) (2) Penelitian (12 saran) B. Jangka Panjang : (1) Operasional (5 saran) (2) Penelitian (3 saran) Yang penting adalah keputusan bahwa tanpa merubah UUPA no. 5/1960, peraturan-peraturan pelaksanaan harus mengacu ke UU tersebut tetapi juga disesuaikan dengan 207
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) perkembangan. Didorong oleh Laporan Interim Pertanahan tersebut Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan dengan para Inspektur Jenderal Departemen-departemen lain dan Pejabat Tinggi Lembaga Tinggi Negara Non-Departemen (21 Mei 1979). Dengan mengacu kepada UUD 1945 (Pasal 33/3) ditegaskan fungsi-fungsi Direktorat Jenderal tersebut setelah pembubaran Departemen Agraria sebagai berikut: a. Mengatur Tataguna Tanah (Landuse). b. Menyelenggarakan Landreform c. Mengurus hak-hak atas tanah. d. Mengurus pendaftaran tanah. e. Melakukan administrasi. Berdasarkan perintah MPR-RI (Tap no. IV/MPR/1978) yang tercantum dalam GBHN, tugas-tugas yang perlu di- prioritaskan adalah : Menyusun Tataguna Tanah (Landuse). Mulai Landreform. Mengurus Hak-hak Tanah: Perkebunan, PJKA , Pertambangan dan Kehutanan.
Pendaftaran Tanah. Pertemuan-pertemuan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan sejak Nopember 1977 ada gunanya waktu ada delegasi RI dibawah pimpinan Menteri Pertanian menghadiri World Conference on Agrarian Reform and Rural Develop- ment (WCARRD) antara 12-20 Juli 1979 di markas FAO Roma, Italia. Dalam laporan Menteri Pertanian/Ketua Delegasi RI. kepada sidang FAO disampaikan bahwa Indo- nesia dalam melaksanakan : "Agrarian Reform and Rural Development (for the 1980's)" akan tetap memprioritaskan 208
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pembangunan pertanian dan juga landreform akan dida- sarkan atas UUPA no.5/1960, kecuali itu dikemukakan tiga program prioritas, ialah : (a). Resettlement Programs; (b). Irrigation Program dan (c). Conservation of land resources. Sayangnya sepulangnya delegasi Indonesia dari Roma tidak ada pelaksanaan oleh Direktorat Jenderal Agraria; yang tampaknya dipentingkan oleh Departemen Pertanian adalah penerapan dan penyebaran teknologi pertanian dalam Revo- lusi Hijau, serta pembentukan wilayah produksi pertanian (BUUD dan WILUD). Baru tujuh tahun setelah WCARRD, Ditjen Agraria menyelenggarakan Diskusi Panel tentang pelaksanaan Pasal 14 dan 15 UUPA no. 5/1960 yanitu mengenai Landuse Plan- ning yang didambakan serta pelaksanaan Landuse Planning dengan mengacu kepada Pasal 2 UUPA no.5/1960 ("bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya"). IV. Perkembangan Pasca Reformasi Memasuki abad ke-21 setelah Reformasi 1998 tampak- nya timbul kesadaran kembali betapa pentingnya masalah agraria untuk Pembangunan Ekonomi Nasional yang sudah terpuruk sejak pertengahan Juli 1997. Pemicunya dikatakan adalah krisis moneter dunia, sehingga R.I. lebih terpuruk dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Krisis per- bankan menimbulkan inflasi tajam dan pelarian modal kelu- ar negeri, sehingga juga pengangguran meningkat tinggi. Untuk beberapa lama bahkan daerah pedesaan menjadi daerah penyelamatan kaum papa. Di tahun 2000 MPR mulai menyelenggarakan perte- 209
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) muan-pertemuan untuk mencari pemecahan agraria karena juga LSM melaporkan banyak konflik dan sengketa di daerah. Dua pertemuan diadakan berturut-tunit di Hotel Preanger dan Hotel Panghegar di Bandung dengan mengun- dang pakar-pakar universitas dan aktivis LSM. Boleh dikatakan usaha inilah yang menghasilkan TAP MPR IX/ 2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber- daya Alam. Karena konflik pertanahan semakin bertambah tahun berikutnya juga dilahirkan TAP no.VI/MPR/2002 yang mengandung rekomendasi kepada Presiden R.I. untuk "menyiapkan penyusunan peraturan perundangan yang mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk bumi, air, ruang angkasa dan seterusnya. Serta sekaligus mengantisipasi konflik yang mungkin timbul dihari depan dan harus dihindari. Langkah maju yang penting adalah juga prakarsa KomNas HAM yang bersama dengan aktivis LSM menga- dakan Seminar di Carita (Juli 2004) untuk "Menggagas Pembentukan Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Pertemuan ini menghasilkan : a. Naskah Akademik. b. Rancangan Keputusan Presiden R.I. tentang Pemben- tukan KNuPKA. c. SK Ketua KomNas HAM tentang pembentukan Tim Kerja Menggagas Pembentukan KNUPKA di Indone- sia. Sepanjang ingatan penulis hasil pertemuan juga telah disampaikan Bapak Hamidan dari KomNas HAM kepada Presiden RI tahun 2005. Demikianlah dalam garis besar gagasan yang telah dirumuskan dan usul/saran yang telah 210
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 disampaikan. Terakhir, tetapi tidak kurang untuk dilaporkan adalah sebuah PETISI CISARUA dari kalangan LSM yang "Menagih Janji SBY untuk Reforma Agraria di Indonesia" (2005). Semoga tiga Seminar Agraria Nasional di Medan, Makassar dan Jakarta yang diprakarsai oleh BPN akan menghasilkan kesimpulan yang segera disusul tindakan nyata. Bogor, 30 Nopember 2006, Sediono MP. Tjondronegoro 211
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Lampiran 1 Sistem Hukum 1 Boleh dikatakan dalam perubahan sistim hukum yang berlaku dalam zaman penjajahan sampai sistim hukum yang masih kita susun dan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat multi-ethnik dan multi kultural masih ber- langsung, dan ini harus dipercepat penyelesaiannya. Kesimpang-siuran perundang-undangan Sektoral dan Peraturan Pemerintah, mengakibatkan suatu krisis normatif artinya moral yang tercantum dalam hukum seperti memu- dar. Akibatnya memang lalu hukum tidak mengatur perilaku warga sehingga juga "Law enforcement" sangat melemah. Legitimasi yang mendalam kehilangan pengaruhnya. Pada hal ini merupakan satu tindakan pertama yang harus kita lakukan demi ketertiban kehidupan bermanfaat. Beberapa dasawarsa kita telah mengalami kekuasaan yang relative repressif dan setelah Reformasi 1998 dalam masa Demokratisasi mengharapkan lebih banyak pelayanan dari negara terutama tentu dari birokrasi baik ditingkat pusat maupun daerah. Jadi hukum yang responsif yang ingin kita bangun adalah sistim hukum yang menyesuaikan diri atau disesuaikan dengan kepentingan mayoritas masyarakat dan yang relatif terbelakang atau ekonomis terdesak Ada istilah "Sociological yurisprudence" yang berarti realisme hukum yang memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh mempertimbangkan fakta-fakta sosial dimana hukum itu berlaku dan diterapkan. Kepentingan umum dan keadilan tetap menjadi pedoman 212
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dalam penerapan tersebut. Salah satu tugas penting adalah menetapkan perun- dang-undangan pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip UUPA no.5/1960 Sistem Hukum 2 Beberapa UU Pelaksanaan dapat disebut: 1. Pembentukan Panitia-panitia Landreform di Pusat dan Daerah, beserta batasan wewenang masing-masing. 2. Mengatur Tataguna Tanah Nasional. Tidak dapat dihindari menentukan wilayah/ranah : (a) Tanah Negara; (b) Tanah Adat dan (c) Tanah Rakyat lain yang sudah dimanfaatkan/digarap. 3. Penentuan tanah yang dimiliki/disertifikasi yang perlu dibatasi maksimum dan minimum luasnya, dengan membedakan tanah berpengairan teknis, tanah tadah hujan dan tanah kering. 4. Tata ruang yang menentukan daerah/wilayah sesuai pemanfaatannya dihubungkan dengan persyaratan pelestarian lingkungannya. Dataran rendah (0-100 m diatas permukaan laut) tanaman pangan; teras berlereng (antara 100 - 500 m) tanaman tahunan untuk perke- bunan ; wilayah hutan ( 500 m keatas) 500 m 100 m Permukaan laut 213
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 5. Penentuan tentang penggunaan sumberdaya alam dan yang tergolong pertambangcm di tiga daerah yang berbe- da diatas. Oleh karena sejak beberapa dasawarsa dimasa lampau sampai sekarang sudah banyak terjadi sengketa dan konflik tanah perlu diadakan perundingan dan kesepakatan antar- sektor/Departemen untuk menyelesaikan konflik (perta- nian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan kelautan). Seperti pernah diusulkan Komisi HAM yang didukung oleh beberapa LSM (KPA-HUMA-WALHI-Bina Desa Saja- dipa) dapat dibentuk lembaga khusus seiama masa Land- reform dilaksanakan dengan akronim KNuPKA (2004) ref. SK Ketua Komnas HAM /XI/2003, Tgl. 4 Desember2003. 214
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Lampiran 2 K EMI SKIN AN KOMPAS 15 Nov. 2006 (p. 17) Neraca Orang Miskin dan Penghasilan orang Indonesia dalam US$; Tahun 2006 2007 Kurang US$ 1.00 19,5 juta 17,5 juta Kurang US$ 2.00 113,8 juta 108,2 juta Pertumbuhan Ekonomi 5,5 % 6,2 % Jumlah Penduduk 229,5 juta 232,9 juta KOMPAS 17 Nov. 2006 Pertumbuhan Ekonomi menurut B.P.S. dalam th. 2006 5,8% dan dalam Triwulan III telah mencapai 5,52%, sedangkan untuk Triwulan IV seharusnya lebih dari 6%. Sumbangan PERTANIAN antara Triwulan I-II/2006 1,96 % antara Triwulan II-III/2006 5,36 % Juga dibandingkan Triwulan III/2005 naik 5,52 % Tetapi menurut B.P.S. juga akibat kenaikan harga beras KEMISKINAN BERTAMBAH: Pebruari2005 Maret 2005 3,95 juta org.(15,97 %) 17,75 % 39,05 juta org KOMPAS April 2005: KEMISKINAN di : Riau 22,19 % Kutai 14,7 % (KalSel) Samarinda 9,2 % Pasir 16,7 % Bintang 8,4 % 215
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Menurut Dr. Bayu Krisnamurti (PSP3-IPB) penguasaan tanah di Jawa dalam Tahun 2002 yang kurang dari 0,5 Ha sudah parah Jawa Barat 71,4 % kurang dari 0,5 Ha Jawa Tengah 69,0 % s.d.a. Jawa Timur 69,0 % s.d.a. Rata-rata orang miskin membelanjakan 25 % dari penda- patan-nya untuk membeli beras sebagai makanan utama. Daftar Pustaka Djojohadikusumo, Sumitro (1978), Laporan Interim Perta- nahan (kerjasama BAPPENAS-Kantor MenRistek). Hadisaputro, Soedarsono (1979), Statement of the Minis- ter of Agriculture, Republic of Indonesia Jakarta, Ministry of Agriculture (Rome, WCARRD, 12-20 Juli 1979). Indonesian Position Paper at WCARRD, Rome, 1979. Indonesian Position Paper at ICARRD, Porto Allegre, 2006. KPA dan BSP. KEMALA (2000), Sendi-sendi Pembaruan Agraria, Revisi UUPA no. 5 /1960 Bandung, Suara Pembaruan Agraria No.5/2000. Komisi HAM (2004), "Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Jakarta, KomNas HAM. Pergerakan (2005), Petisi Cisarua ; Menagih Janji SBY untuk Reforma Agraria di Indonesia. Bandung, People- Centered Advocacy Institute. Soedargo (1962), Undang-undang Pokok Agraria Bandung, Cresco, Jl. I. Tjondronegoro, Sediono M.P. (2001), "Agraria Penggerak 216
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Roda Ekonomi", Bogor. _______, (2001), "Membangun Kerukunan dan Kebersa- maan Masyarakat Perkebunan Guna Meningkat- kan Daya Saing Agribisnis Perkebunan Indonesia" Medan, DitJenBun dan Perhepi. Seminar Sehari Pem- bangunan Perkebunan. Uraian Ditjen Agraria (1979), Pertemuan Kerja dengan Para Inspektur Jenderal Departemen-departemen dan Pejabat Tinggi Lembaga Tinggi Negara Non-De- partemen . Jakarta, Depdagri. Pertemuan Kerja dengan Para Inspektur Jenderal Depar- temen-departemen dan Pejabat Tinggi Lembaga Tinggi Negara Non-Departemen. Jakarta, Depdagri. 217
PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL DAN ISU-ISU STRATEGIS YUSWANDA A. TEMENGGUNG DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL MAKASSAR, 4 DESEMBER 2006 PEMBARUAN AGRARIA MERUPAKAN JAWABAN YANG MUNCUL TERHADAP MASALAH KETIMPANGAN STRUKTUR AGRARIA, KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA (WCARRD 1979 ICARRD 2006) BERBAGAI BELAHAN DUNIA (WCARRD, 1979; ICARRD, 2006). TIAP NEGARA SECARA BERAGAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM DAN AGENDA PEMBARUANNYA SESUAI DENGAN STRUKTUR DAN SISTEM SOSIAL-POLITIK YANG DIANUTNYA. NAMUN DEMIKIAN TERDAPAT KESAMAAN PANDANG DALAM MELETAKKAN KONSEP DASAR PEMBARUANNYA YAITU BERUPA 2 (DUA) KATA KUNCI: KEADILAN DAN PEMERATAAN ATAS SUMBERDAYA AGRARIA. PEMBARUAN AGRARIA (AGRARIAN REFORM) DITERJEMAHKAN DALAM BENTUK PEMBARUAN PERTANAHAN (DIKENAL DENGAN LAND REFORM), YANG SELANJUTNYA SECARA LEBIH SEDERHANA DIIMPLEMENTASIKAN DALAM BENTUK PEMBAGIAN ULANG SUMBERDAYA TANAH (DIKENAL DENGAN REDISTRIBUTIVE LAND REFORM). J ) Yuswanda A. Temenggung, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI. 218
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KETIMPANGAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TERBATASNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER KESEJAHTERAAN - TANAH. MELAHIRKAN : MELAHIRKAN : KEMISKINAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN. KETIMPANGAN STRUKTUR AGRARIA DAN KONFLIK AGRARIA YANG TERUS BERLANJUT BAHKAN SEMAKIN BERLANJUT BAHKAN SEMAKIN MENINGKAT,MENGHENDAKI PEMBARUAN AGRARIA YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA MASA YANG LALU, PERLU DIREVITALISASI. KEHENDAK UNTUK MEREVITALISASI PEMBARUAN AGRARIA DIWUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA DIWUJUDKAN DENGAN DITERBITKANNYA KETETAPAN MPR-RI NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM, 219
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PEMERINTAH KOMIT MELAKSANAKAN PEMBARUAN AGRARIA PEMBARUAN AGRARIA MENCAKUP SUATU PROSES YANG BERKESINAMBUNGAN BERKENAAN DENGAN PENATAAN KEMBALI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH, DILAKSANAKAN DALAM RANGKA TERCAPAINYA KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEADILAN DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA (PASAL 2 TAP.MPR-RI TAHUN 2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM) PEMBARUAN AGRARIA PEKERJAAN BESAR, AGAR BERHASIL, PERLU DUKUNGAN SEMUA KOMPONEN BANGSA. 1.TANAH OBYEK LANDREFORM: A. TANAH-TANAH YANG TERKENA KETENTUAN KELEBIHAN DARI MAKSIMUM, LANDREFORM - TANAH BATAS ABSENTEE, TANAH SWAPRAJA DAN BEKAS SWAPRAJA. B. TANAH NEGARA YANG TELAH DITEGASKAN TANAH MENJADI TANAH OBYEK LANDREFORM MENJADI TANAH OBYEK LANDREFORM 2. TANAH NEGARA LAINNYA 220
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARIES)? BAGAIMANA MEKANISMENYA? KELEMBAGAANNYA? SEDANG DIKAJI SECARA INTENSIF. SEDANG DIKAJI SECARA INTENSIF TANAH YANG TERSEDIA SEBAGIAN BESAR BERADA DI LUAR JAWA, SEDANGKAN RUMAH TANGGA MISKIN SEDANGKAN RUMAH TANGGA MISKIN SEBAGIAN BESAR DI P. JAWA, PADA MASA YANG LALU, JALAN KELUARNYA ADALAH PROGRAM "TRANSMIGRASI" SEKARANG??? MARILAH BERSAMA, KITA DISKUSIKAN DAN KITA CARI JALAN KELUARNYA !!!!! 221
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Sumber : Laporan Perkembangan SLT, Depsos, 2005 SUMBER : BPS, SUSENAS, 2003 222
IDENTIFIKASI OBYEK DAN SUBYEK PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL
PEMBARUAN AGRARIA: PEMBARUAN AGRARIA: PEMBARUAN AGRARIA: PEMBARUAN AGRARIA: PEMBARUAN AGRARIA: OBYEK DAN PENE OBYEK DAN PENE OBYEK DAN PENETTTTTAPAPAPAPAPAN HAK AN HAK AN HAK AN HAK OBYEK DAN PENE OBYEK DAN PENE AN HAK GUNAWAN SASMITA DIREKTUR LANDREFORM BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL MAKASAR, 4 DESEMBER 2006 KETIMPANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TELAH TERLIHAT SEJAK INDONESIA MERDEKA. KEBIJAKAN "PENGHAPUSAN DESA-DESA PERDIKAN"--DESA-DESA BEBAS YANG MEMPUNYAI HAK-HAK ISTIMEWA, SEPERTI TIDAK MEMBAYAR PAJAK TANAH (UU NO. 13 TAHUN 1946). KEBIJAKAN PENGHAPUSAN TANAH PARTIKELIR DENGAN UU KEBIJAKAN PENGHAPUSAN "TANAH PARTIKELIR" DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH PARTIKELIR. KEBIJAKAN LAND REFORM (AGRARIAN REFORM, PEMBARUAN AGRARIA): - UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL, - UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA (UUPA), - UU NO. 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN, DAN - PERANGKAT PERATURAN LAINNYA. LAND REFORM DALAM KONTEKS REDISTRIBUSI TANAH, BERTUJUAN UNTUK MENGADAKAN PEMBAGIAN TANAH YANG ADIL DAN MERATA ATAS SUMBER PENGHIDUPAN RAKYAT TANI YANG BERUPA TANAH, SEHINGGA DENGAN PEMBAGIAN TERSEBUT DAPAT DICAPAI PEMBAGIAN HASIL YANG ADIL DAN MERATA PULA. ) Gunawan Sasmita, Direktur Land Reform Badan Pertanahan Nasional RI. 224
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
PEMBARUAN AGRARIA (AGRARIAN REFORM) SERING DITERJEMAHKAN REFORM) SERING DITERJEMAHKAN DALAM BENTUK PEMBARUAN PERTANAHAN (DIKENAL DENGAN LAND REFORM), YANG SELANJUTNYA SECARA LEBIH SEDERHANA DIIMPLEMENTASIKAN DALAM BENTUK PEMBAGIAN ULANG SUMBERDAYA TANAH (DIKENAL DENGAN SUMBERDAYA TANAH (DIKENAL DENGAN REDISTRIBUTIVE LAND REFORM). 1. PEMBARUAN HUKUM AGRARIA, 2. PENGHAPUSAN HAK-HAK ASING DAN KONSESI- KONSESI KOLONIAL ATAS TANAH, 3. MENGAKHIRI PENGHISAPAN FEODAL SECARA BERANGSUR-ANGSUR, 4. PEROMBAKAN MENGENAI PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH SERTA HUBUNGAN- HUBUNGAN HUKUM YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENGUSAHAAN TANAH, DAN 5. PERENCANAAN PERSEDIAAN, PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA ITU SECARA BERENCANA SESUAI DENGAN DAYA KESANGGUPAN DAN KEMAMPUANNYA. 225
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 1. LARANGAN UNTUK MENGUASAI TANAH PERTANIAN YANG MELAMPAUI BATAS 2. LARANGAN PEMILIKAN TANAH SECARA "ABSENTEE" 3. REDISTRIBUSI TANAH-TANAH YANG SELEBIHNYA DARI BATAS MAKSIMUM, TANAH-TANAH YANG TERKENA LARANGAN "ABSENTEE", TANAH-TANAH BEKAS SWAPRAJA DAN TANAH-TANAH NEGARA LAINNYA 4. PENGATURAN SOAL PENGEMBALIAN DAN PENEBUSAN TANAH-TANAH PERTANIAN YANG DIGADAIKAN 5. PENGATURAN KEMBALI KEMBALI PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN, DAN TANAH PERTANIAN DAN 6. PENETAPAN BATAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH PERTANIAN, DISERTAI LARANGAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN PEMECAHAN PEMILIKAN TANAH-TANAH PERTANIAN MENJADI BAGIAN-BAGIAN YANG TERLAMPAU KECIL. UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) ) ( UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN UU NO. 56 PRP TAHUN 1960 PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PP 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN (j PP N 41 TAHUN 1964 d KERUGIAN (jo. PP No. 41 TAHUN 1964 dan PP No. 4 PP N 4 TAHUN 1977) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA. 226
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PASAL 7: LARANGAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI BATAS. PASAL 10: PASAL 10: SETIAP ORANG DAN BADAN HUKUM YANG MEMPUNYAI SESUATU HAK ATAS TANAH PERTANIAN PADA AZASNYA DIWAJIBKAN MENGERJAKAN ATAU MENGUSAHAKAN SENDIRI SECARA AKTIF, DENGAN MENCEGAH CARA-CARA PEMERASAN. PASAL 11: PENCEGAHAN PENGUASAAN ATAS - PENCEGAHAN PENGUASAAN ATAS KEHIDUPAN DAN PEKERJAAN ORANG LAIN YANG MELAMPAUI BATAS - PERLINDUNGAN GOLONGAN EKONOMIS LEMAH. PASAL 13: - MENINGGIKAN PRODUKSI DAN KEMAKMURAN RAKYAT - MENCEGAH USAHA-USAHA DALAM LAPANGAN AGRARIA YANG BERSIFAT MONOPOLI. PASAL 17 - DENGAN MENGINGAT KETENTUAN DALAM PASAL 7 MAKA UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT 3 DIATUR LUAS MAKSIMUM DAN / ATAU MINIMUM TANAH YANG BOLEH DIPUNYAI DENGAN SUATU HAK TERTENTU TERSEBUT DALAM PASAL 16 OLEH SATU KELUARGA ATAU BADAN HUKUM. - PENETAPAN BATAS MAKSIMUM TERMAKSUD DALAM AYAT 1 PASAL INI DILAKUKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN DI DALAM WAKTU YANG SINGKAT. DI DALAM WAKTU YANG SINGKAT. - TANAH-TANAH YANG MERUPAKAN KELEBIHAN DARI BATAS MAKSIMUM TERMAKSUD DALAM AYAT 2 PASAL INI DIAMBIL OLEH PEMERINTAH DENGAN GANTI KERUGIAN, UNTUK SELANJUTNYA DIBAGIKAN KEPADA RAKYAT YANG MEMBUTUHKAN MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH. - DILAKSANAKAN SECARA BERANGSUR-ANGSUR. 227
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) TANAH KELEBIHAN DARI BATAS MAKSIMUM MAKSIMUM TANAH ABSENTEE TANAH SWAPRAJA DAN BEKAS SWAPRAJA TANAH NEGARA LAINNYA YANG DITEGASKAN OLEH MENTERI AGRARIA (SEKARANG KEPALA BPN-RI) (SEKARANG KEPALA BPN RI) BAGIAN-BAGIAN DARI TANAH BAGIAN-BAGIAN DARI TANAH PARTIKELIR/EIGENDOM YANG TERKENA UU NO. 1 TAHUN 1958: - YANG MERUPAKAN TANAH PERTANIAN ; - YANG TIDAK DIBERIKAN KEMBALI KEPADA BEKAS PEMILIK SEBAGAI GANTI RUGI, SERTA; - YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN DENGAN HAK MILIK BERDASARKAN PASAL 5 UU NO. 1 TAHUN 1958. BERDASARKAN PASAL 5 UU NO. 1 TAHUN 1958. TANAH BEKAS HAK ERFPACHT/GUNA USAHA - YANG MERUPAKAN TANAH PERTANIAN DAN; - YANG SEKARANG SUDAH DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA. 228
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 a. b. b c. d. e. f. g. h. PENGGARAP YANG MENGERJAKAN TANAH YANG BERSANGKUTAN BURUH TANAH TETAP PADA BEKAS PEMILIK YANG BURUH TANAH TETAP PADA BEKAS PEMILIK YANG MENGERJAKAN TANAH YANG BERSANGKUTAN PEKERJA TETAP PADA BEKAS PEMILIK TANAH YANG BERSANGKUTAN PENGGARAP YANG BELUM SAMPAI 3 TAHUN MENGERJAKAN TANAH YANG BERSANGKUTAN PENGGARAP YANG MENGERJAKAN TANAH HAK PEMILIK PENGGARAP TANAH-TANAH YANG OLEH PEMERINTAH DIBERI PERUNTUKKAN LAIN PENGGARAP YANG TANAH GARAPANNYA KURANG DARI 0,5 HA. PEMILIK YANG LUAS TANAHNYA KURANG DARI 0,5 HA. PETANI ATAU BURUH TANAH LAINNYA. i. SEBELUM DIBERIKAN HAK MILIK CALON PENERIMA TANAH DIBERIKAN SIM SELAMA 2 TH, MEMBAYAR SEWA 1/3 HASIL. MEMBAYAR SEWA 1/3 HASIL APABILA MEMENUHI PERSYARATAN TERMASUK MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR SEWA, DIBERIKAN HAK MILIK: - KEWAJIBAN PENERIMA TANAH: MEMBAYAR HARGA TANAH MENGUSAHAKAN TANAHNYA SENDIRI KENAIKAN HASIL MENJADI ANGGOTA KOPERASI MENJADI ANGGOTA KOPERASI - LARANGAN: SEBELUM HARGA TANAH DILUNASI, HAK MILIK TSB DILARANG DIPINDAH TANGANKAN. PELANGGARAN - PENCABUTAN SIM DAN HM TANPA GANTI KERUGIAN 229
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PASAL 16, PASAL 20 - PASAL 41 UUPA (HM, HGU, HGB,HP). HAK ATAS TANAH BERSIFAT EKSKLUSIF (EXCLUSIVITY) HAK ATAS TANAH BERSIFAT EKSKLUSIF (EXCLUSIVITY) (NAMUN TETAP MEMPERHATIKAN FUNGSI SOSIAL), DAPAT DIWARISKAN (INHERITABILITY), DAPAT DIALIHKAN (TRANSFERABILITY), MEMPUNYAI KEKUATAN MEMAKSA (ENFORCEMENT). NILAI HAK ATAS TANAH DIPENGARUHI OLEH KADAR KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERMASUK SISTEM PENGADILAN, KEPOLISIAN, LEMBAGA PELAKSANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN TANAH, PEMBUKUAN TANAH DAN PEMBERIAN HAKNYA TANAH DAN PEMBERIAN HAKNYA. JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM (SECURITY OF TENURE) MEMPUNYAI ARTI BAHWA PEMERINTAH MENGAKUI, MENGHORMATI DAN MELINDUNGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DARI GANGGUAN (CLAIM) PIHAK LAIN ATAS TANAHNYA.
KEBIJAKAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN Ali Irsyad* I. PENDAHULUAN 1.1 Pengertian Hutan Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di permukaan bumi Indonesia yang menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan amanat tersebut, kawasan hutan di seluruh Indonesia telah ditunjuk dan/ atau ditetepkan oleh Peme- rintah yang luasnya mencapai 120,35 juta Ha (62 % dari daratan Indonesia) yang terdiri dari hutan lindung seluas 33,52 ha, hutan produksi 66,33 ha dan hutan konservasi 20,50 juta ha. Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Pasal 1 butir 3 dijelaskan bahwa ) Ali Arsyad, Kepala Badan Planologi Kehutanan. 231
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) kawasan hutan adalah : "wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". Pengertian ditunjuk dan atau ditetapkan bermakna bah- wa kawasan hutan mencakup : a. Wilayah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah, atau b. Wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian meskipun suatu kawasan hutan belum ditetapkan oleh pemerintah, selama wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka telah sah dan meme- nuhi syarat sebagai kawasan hutan. Hutan tetap adalah kawasan hutan dipertahankan keberadaannya yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan pro- duksi tetap. Tidak termasuk hutan tetap adalah kawasan hutan pro- duksi yang dapat dikonversi (HPK), yang dicadangkan oleh Departemen Kehutanan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan. 1.2 Penunjukan Kawasan Hutan Pengelolaan hutan Indonesia sesungguhnya didasarkan atas berbagai komitmen baik lokal, nasional maupun glo- bal. Di tingkat nasional, beberapa peraturan yang mendasari pengelolaan hutan adalah UUD 1945 (Pasal 33), UU No. 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, UU No. 24/ 1992 tentang Penataan Ruang, UU 232
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 No. 6/ 1994 tentang Perubahan Iklim, UU No. 41/ 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32/ 1997 tentang Penge- lolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan di tingkat global, pengelolaan hutan Indonesia terikat dengan berbagai komit- men Internasional diantaranya KTT Bumi (UNCED) tahun 1990 yang tertuang antara lain dalam Deklarasi Rio dan Agenda 21, pedoman ITTO tahun 1990 tentang Pengelolaan Hutan Lestari, serta Kyoto Protocol tahun 2000. Di tingkat lokal, pemerintah juga harus menghormati hak-hak atau perijinan yang telah diberikan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan pemegang HPH-HTI demi kepastian hukum dan kepastian berusaha, sehingga tidak bisa semena-mena memberikan arealnya kepada pihak lain. Saat ini seluruh hutan di Indonesia telah ditunjuk oleh menteri baik melalui penunjukan kawasan hutan register pada jaman Kolonial Belanda, penunjukan parsial oleh Menteri Pertanian/ Menteri Kehutanan, maupun penun- jukan kawasan hutan wilayah propinsi. Proses penunjukan kawasan hutan seluas 120,35 ha tersebut ditempuh malalui kesepakatan-kesepakatan di daerah yaitu melalui pemaduserasian antara penunjukan kawasan hutan "lama" yang lebih dikenal dengan nama Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Berdasarkan kesepa- katan-kesepakatan pemaduserasian TGHK dengan RTRWP di daerah itulah, selanjutnya Departemen Kehu- tanan "melegalkan secara hukum" sepanjang menyangkut kawasan hutan untuk selanjutnya ditunjuk sebagai kawasan hutan melalui pengesahan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Propinsi. 233
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Saat ini proses pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP tinggal menyisakan 3 (tiga) propinsi yaitu Kali- mantan Tengah, Riau dan Kepulauan Riau. Namun demi- kian, seiring dengan dinamika pembangunan yang begitu cepat, euforia reformasi dan otonomi daerah serta peme- karan wilayah provinsi dan kabupaten yang prosesnya juga didasarkan atas undang-undang, Departemen Kehutanan terus melakukan koordinasi dengan berbagai stake holders untuk merumuskan luas kawasan hutan yang optimal pada suatu wilayah. Saat ini sebagaian besar kawasan hutan tersebut telah ditata batas di mana bupati/ walikota bertindak selaku Ke- tua Panitia Tata Batas (PTB). Hasil penataan batas selan- jutnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai landasan pengelolaan hutan. Melalui proses bottom-up tersebut diharapkan terwujud suatu kawasan hutan yang mantap sesuai fungsi dan perun- tukannya sebagai landasan pengelolaan hutan lestari yang dicirikan antara lain oleh adanya kawasan hutan yang jelas batas, letak serta luasnya baik secara yuridis formal/ legal maupun legitimate berupa pengakuan oleh masyarakat. II. KEADAAN KAWASAN HUTAN SAAT INI 2.1 Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Luas kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan dan perairan adalah seluas 120,35 juta hektar. Luasan tersebut tidak termasuk kawasan hutan pada 3 (tiga) provin- si yang belum ditetapkan penunjukan kawasan hutan dan perairannya yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Kali- 234
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 mantan Tengah dimana perhitungan luas kawasan masih menggunakan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dari areal seluas 120,35 juta hektar tersebut, ter- diri dari Hutan Lindung (HL) seluas 33,52 juta hektar. Hu- tan produksi seluas 66,33 juta hektar dan kawasan konser- vasi seluas 20,50 juta hektar. Perbandingan kawasan hutan per fungsinya secara jelas digambarkan dalam grafik di bawah ini. 2.2 Permasalahan Kehutanan Sektor kehutanan saat ini menghadapi masalah yang sangat kompleks dan seluruh kawasan hutan dalam tekanan yang luar biasa beratnya. Terjadinya perubahan tatanan bangsa yang menyentuh ke seluruh elemen kehidupan ber- bangsa dan bernegara mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberadaan hutan. Parahnya kondisi hutan Indonesia diperlihatkan oleh hasil penafsiran citra landsat 235
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tahun 2000 yang menunjukkan bahwa terdapat kawasan hutan yang rusak lebih dari 59 juta ha, yakni di dalam hutan lindung (10,52 juta ha), hutan konservasi (4,69 juta ha) dan hutan produksi (44,42 juta ha). Laju kerusakan hutan pada periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta ha/ tahun. Laju kerusakan tersebut semakin parah dan tidak terkendali pada awal era reformasi (1997-2000) dengan laju degradasi sebe- sar 2,8 juta ha/ tahun dengan aktivitas penebangan liar, penyelundupan kayu dan konservasi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain yang semakin merajalela tanpa meng- indahkan hukum dan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang lestari. Penanganan terhadap permasalahan illegal logging telah dirumuskan melalui beberapa konsep kebijakan yang akhir- nya dikeluarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Seca- ra Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pada sisi lain, dengan adanya semangat otonomi daerah dan sejalan dengan upaya daerah untuk meningkatkan pere- konomian daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan terutama pele- pasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan semakin meningkat, karena kegiatan tersebut di nilai dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada sektor kehutanan. 236
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 III. KEBIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN 3.1 Pemanfaatan Kawasan Hutan 3.1.1. Pemanfaatan Kawasan Untuk Pembangunan Kehutanan Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang dido- minasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dilihat dari fungsinya, hutan memiliki fungsi konservasi. Fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pembangunan pertanian berkelanjutan bidang kehutanan tidak terlepas dari ketiga fungsi hutan. Terlebih karena hutan dapat bersifat sangat lokal namun sekaligus global. Uraian pembangunan pertanian berkelan- jutan bidang kehutanan harus mencakup ketiga fungsi tersebut. Fungsi konservasi memiliki tujuan untuk menjaga ke- beradaan keragaman hayati yang ada di hutan. Konservasi hutan dilakukan dengan menetapkan sebagian hutan sebagai kawasan konservasi seluas 20,5 juta ha. Fungsi lindung memiliki tujuan untuk melindungi tata air bagi masyarakat di sekitarnya, baik untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, juga untuk menjamin berjalannya pembangunan sektor lainnya. Hal ini terutama terkait dengan jaminan ketersediaan air. Upaya pembangunan untuk menjamin keberadaan air adalah penetapan 33,52 juta ha hutan sebagai hutan lindung. Fungsi produksi memiliki tujuan untuk memproduksi barang terutama berupa kayu dan non kayu. Upaya untuk memproduksi barang dilakukan dengan dua cara, yaitu 237
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) memungut dari hutan alam dan melalui budidaya. Hutan produksi yang seluruhnya 66,33 juta hektar, diarahkan untuk memproduksi kayu melalui pengelolaan hutan secara lestari. 3.1.2. Pemanfaatan Kawasan Untuk Pembangunan Non Kehutanan Dalam rangka menunjang pembangunan di luar ke- hutanan, Departemen Kehutanan telah mencadangkan ka- wasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan, peternakan, pertanian, transmigrasi, pengem- bangan wilayah dan lain-lain. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengem- bangan pembangunan di luar kehutanan dalam rangka me- ningkatkan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Peme- rintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan. Kri- teria hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang jumlah 124. Dari luas HPK yang dicadangkan oleh Departemen Ke- hutanan pada awal tahun 1980-an semula seluas 32,1 juta hektar, saat ini tinggal tersisa seluas 13,8 juta hektar (di luar provinsi Kalimantan Tengah, Riau dan Kepulauan Riau yang masih dalam proses pemaduserasian) akibat telah di- konversi menjadi bukan kawasan hutan maupun perubahan akibat proses pemaduserasian TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang tidak terelakkan. 238
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 3.1.2.1. Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Pelepasan kawasan hutan yang paling banyak adalah untuk budidaya pertanian terutama perkebunan, dimana ketentuannya diatur dalam Syrat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/1990; No. 519/Kpts/ HK.050/7/90; No. 23-VII-1990 tentang Ketentuan Pele- pasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Per- tanian. Dalam perjalanannya ternyata banyak HPK yang telah dilepaskan untuk budidaya perkebunan banyak yang disalahgunakan. Banyak permohonan yang berdalih mem- bangun perkebunan namun ternyata hanya ingin mem- peroleh kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang ada di dalam kawasan HPK tersebut. Setelah izin pelepasan kawasan hutan diperoleh maka kayu-kayu yang masih ada ditebang, kawasan menjadi rusak dan ditelantarkan. Perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan sampai dengan bulan ini adalah sebagai berikut : a. Tahap Ijin Prinsip sebanyak 276 unit= 4.092.557,16 ha b. Tahap SK Pelepasan sebanyak 528 unit= 4.710.167,84 ha c. Tahap HGU sebanyak 320 unit= 2.048.899,61 ha Dari data di atas dapat disumpulkan bahwa lebih dari 50% kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan, ternyata belum memperoleh pembebanan Hak Guna Usaha (HGU), yang menyebabkan ketidaktertiban administrasi pertanahan atas kawasan yang sudah dilepaskan tersebut. 239
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 3.1.2.2. Transmigrasi Kegiatan pelepasan areal hutan untuk pemukiman tran- smigrasi diatur dalam Keputusan Bersama (SKB) Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Kehutanan Nomor SKB 126/MEN/1994 dan Nomor 422/ Kpts-II/1994 tanggal 27 September 1994 dengan ketentuan pokok : a. Areal hutan yang dapat dilepaskan/ digunakan untuk pembangunan pemukiman transmigrasi adalah hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). b. Areal HPK yang akan dilepas diutamakan areal yang tidak berhutan (belukar, semak, alang-alang, dan tanah terbuka). Progres persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi yang tercatat sampai dengan 2006 sebanyak 688 lokasi meliputi areal seluas 1.558.331,5 ha terdiri atas : a. SK Pelepasan Kawasan hutan sebanyak 256 lokasi meliputi areal seluas 956.672,81 ha. b. Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan sebanyak 436 lokasi meliputi areal seluas lebih dari 605.203,66 ha. 3.1.2.3. Tukar Menukar Kawasan Hutan Tukar menukar kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%, atau pada provinsi-provinsi yang tidak terdapat areal HPK. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mem- perluas kawasan hutannya dengan menggunakan rasio lebih 240
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dari 1:1 denga harapan luas kawasan hutan di beberapa provinsi dapat mencapai lebih dari 30% atau dalam rangka restrukturisasi kawasan hutan lebih optimal mengingat pada beberapa provinsi terdapat HPK atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang masih berhutan dengan topografi curam, sementara kawasan hutan yang ada kondisinya rusak, ter- degradasi dan banyak perambahan. Kegiatan tukar-menukar didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 yang hanya dapat diperbolehkan untuk kegiatan : a. Pembangunan proyek-proyek untuk kepentingan umum terbatas oleh instansi pemerintah; b. Pembangunan proyek strategis; c. Menghilangkan enklave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; d. Menyelesaikan pendudukan tanah kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan; e. Memperbaiki batas kawasan hutan. Mekanisme proses tukar menukar kawasan hutan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau (2) UU No. 41 tahun 1999 sebagai berikut: a. Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan penelitian terpadu; b. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting, cakupan luas dan bernilai strategis ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan persetujuan DPR; 3.1.2.4. Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pinjam pakai kawasan hutan dilakukan terhadap 241
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) penggunaan kawasan hutan yang sifatnya "sementara" untuk kepentingan sektor lain tetapi tidak menganggu fungsi pokok kawasan hutannya. a. Pertambangan Kegiatan pertambangan pada kawasan hutan dapat dilakukan pada hutan lindung dan hutan produksi. Khusus untuk pertambangan dengan pola penam- bangan terbuka di hutan lindung, dilarang. Kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutang yang sampai saat ini juga mengacu pada Keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 429/Kpts-II/1989 dan Nomor 969.K/ 05/M.PE/1989. Namun demikian dengan terbitnya UU Nomor 41 Tahun 1999 maka kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lebih dibatasi. Hal ini dimak- sudkan agar kerusakan hutan dapat lebih dikurangi. b. Penggunaan Non Kehutanan Lainnya Kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pem- bangunan di luar kegiatan kehutanan dan pertambangan meliputi kegiatan (i) kegiatan religi; (ii) pertahanan dan keamanan; (iii) pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; (iv) pembangunan jaringan telekomunikasi; (v) pembangunan jaringan instalasi air; (vi) jalan umum dan jalan (rel) kereta api; (vii) saluran air bersih dan atau air limbah; (viii) pengairan; (ix) bak penampungan air; (x) fasilitas umum; (xi) repeater telekomunikasi; (xii) stasiun pemancar radio; atau (xiii) station relay televisi. Untuk menentukan layak tidaknya suatu kegiatan pem- bangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan di dalam 242
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kawasan hutan, maka persetujuan Menteri Kehutanan yang diberikan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Pene- litian terpadu dilaksanakan oleh tim yang mempunyai oto- ritas ilmiah, bersifat independen (scientific-authority) yang terdiri dari unsur pemerintah dan pihak lain yang diperlukan. 3.2 Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Sebagaimana diketahui kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa seba- gian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Guna meningkatkan taraf kehidupan mereka serta untuk menekan laju perambahan serta perusakan hutan, maka Departemen Kehutanan telah melaksanakan berabagai kebijakan dan program Pembanguan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), atau HPH Bina Desa Hutan. Di jawa Perum Perhutani mengembangkan intensifikasi tumpangsari pada tahun 1972, dan pada tahun 1984 mengembangkan PMDH. Di luar jawa perusahaan HPH (termasuk BUMN PT Inhutani) telah mengembangkan HPH Bina Desa pada akhir tahun 1980an. Berdasarkan data Perum Perhutani per 2005, terdapat 5.580 desa hutan, dan dari 5.580 desa hutan tersebut Perum Perhutani telah mengimplementasikan program PHBM pada 1.030 desa (+ 18%). Realisasi sharing produksi tahun 2005 untuk komoditas kayu adalah sebesar + 5,757 milyar dan untuk komoditas non kayu sebesar 881,76 juta rupiah. Berdasarkan data Badan Planologi Kehutanan per 2004, pada tahun 2003 terdapat kegiatan PMDH yang dilaksanakan oleh 169 HPH di 267 desa yang tersebar di 243
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 16 provinsi di luar jawa serta melibatkan + 20 ribu keluarga dengan jumlah biaya + 7,6 milyar rupiah. Jumlah desa yang menerima program maupun perusahaan HPH penyelenggara program tersebut diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan pelaksanaan PMDH tahun 1990an karena di era reformasi sebagian HPH terpaksa menghentikan kegiatannya akibat konflik areal konsesi. 3.3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia (RPPK) Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehu- tanan (RPPK) Indonesia dicanangkan pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dicanangkan seiring dengan tumbuhnya kesadaran untuk menempatkan arti penting kegiatan sektor pertanian, peri- kanan, dan kehutanan secara proporsional (dimana per- tanian memiliki peran yang tidak dapat digantikan dan sama pentingnya dengan sektor lain), kontekstual (dimana perta- nian memiliki peran penting dimasa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang baik berupa (biofuel, pangan, kesehatan, lingkungan, dan lain lain). Kegiatan tersebut juga dicanangkan dengan kesungguhan untuk menyegarkan kembali 'vitalitas' pertanian, perikanan dan kehutanan; memberdayakan kemampuannya dan meningkatkan kinerjanya. Kegiatan ini mencakup kegiatan : pertanian dalam arti luas (termasuk petemakan, perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan), perikanan (termasuk perikanan tangkap dan budidaya) serta kehutanan (termasuk kayu dan non 244
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kayu). Cakupan dari ketiga sektor tersebut adalah untuk semua kegiatan dari hulu sampai dengan hilir (lahan, air, bibit, pembiayaan, alat dan mesin, budidaya, industri, dis- tribusi, eceran, dan sebagainya). Pihak-pihak yang terlibat dalam program dimaksud antara lain: petani, nelayan, pekebun, petambak, pembudi- daya ikan, petani hutan, pengusaha dan perusahaan agri- bisnis, BUMN, koperasi, perbankan, universitas, asosiasi, dan sebagainya. Adapun tuiuan dari program RPPK adalah untuk : • mengurangi kemiskinan di pertanian, perikanan, dan kehutanan; mengurangi pengangguran dipertanian, perikanan, dan kehutanan; meningkatkan daya saing usaha dan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; • membangun ketahanan pangan; • membangun pedesaan, • membangun daerah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan membangun kesinambungan kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta melestarian lingkungan hidup. Terdapat 4 (empat) kelompok yang ditetapkan sebagai fokus kegiatan ini yaitu : • Terkait dengan aspek ketahanan pangan, yang mencakup aspek pasokan produk, aspek pendapatan dan ketegangkauan, dan aspek kemandirian.
Sumber perolehan devisa, terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar 245
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) internasional sebagai contoh untuk beberapa komodi- tas: sawit, udang, tuna, karet dan hutan tanaman
Penciptaan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, yang terutama terkait dengan peluang pengembangan ke- giatan usaha baru dan pemanfaatan pasar domestik an- tara lain hortikultura, ayam dan unggas, produk pangan olahan, produk kayu dan non-kayu.
Pengembangan produk-produk baru, yang terkait dengan berbagai isu global dan kecenderungan per- kembangan masa depan antara lain rumput laut, bioenergi, biomedicine. Dengan adanya program RPPK ini diharapkan akan terjadi pengurangan petani gurem dengan laju pengurangan 5 persen per tahun; petani, nelayan, dan petani hutan menguasai kegiatan usaha yang sesuai dengan skala keeko- nomiannya; pangsa jumlah petani dalam struktur tenaga kerja nasional seimbang dengan pangsa kontribusi pertanian dalam struktur pendapatan nasional; petani, nelayan, dan petani-hutan memiliki akses untuk turut melakukan dan menguasai kegiatan hulu dan hilir dalam sistem produksi- distribusi pertanian (sistem agribisnis); petani, nelayan dan petani-hutan memiliki akses sepenuhnya terhadap layanan dan sumberdaya produktif, seperti lahan, pembiayaan, infor- masi, teknologi, dan pasar; petani, nelayan, dan petani-hutan dilindungi dalam melakukan kegiatan usaha PPK serta memiliki kemampuan dan keberdayaan untuk mengembang- kan kegiatan PPK yang dilakukannya dan memiliki tingkat pendidikan, status gizi dan ketahanan pangan, serta kese- taraan gender yang baik. Dari sisi kondisi sumber daya alam diharapkan akan 246
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 terkelola dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang memungkinkan terjadinya kelestarian manfaat untuk saat ini dan dimasa yang akan datang. Tersedia dan termanfa- atkannya produk-produk jasa lingkungan seperti emisi kar- bon, tata-air, lansekap, keanekaregaman hayati, energi pa- sang surut, konvensi energi panas laut, ekosistem pulau- pulau kecil, air bersih kaya nutrien dari laut dalam, dan sebagainya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa program RPPK bukan hanya program Pemerintah, tetapi juga merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, petani/ asosiasi/ organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan semua stake holder yang terlibat di bidang pertanian, peri- kanan dan kehutanan. 3.4 Investasi Sektor Kehutanan Hutan di lndonesia mempunyai peran yang strategis, tidak hanya dalam menjaga keseimbangan ekosistem namun juga dalam menggerakkan perekonomian baik di tingkat nasional maupun wilayah. Bahkan sejak decade 1970-an, sumberdaya hutan menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional. Namun, seiak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 hingga saat ini kondisi sumber daya hutan semakin memprihatinkan. Sektor kehutanan mampu ber- kontribusi dalam penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, maupun dalam pembangunan wilayah. Perolehan devisa sebelum krisis ekonomi, bahkan sempat mencapai US$ 22 miliar, namun menurun tajam pada periode 1997- 2003. Untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut, 247
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) ada tiga agenda pokok dalam kebijakan revitalisasi sektor kehutanan berdasarkan refocusing Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan 2004-2009. Agenda pertama, pertumbuhan sektor kehutanan rata-rata 2-3 persen per tahun sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 6,6 persen per tahun sampai tahun 2009. Tujuan dari agenda ini adalah mening- katnya ekspor hasil hutan kayu dan non-kayu, serta masuk- nya investasi baru secara proporsional, yaitu antara pengu- saha besar dan usaha kecil dan menengah (UKM) baik dari sektor hulu maupun hilir berbasis pengelolaan hutan lestari. Agenda kedua adalah bergeraknya sektor riil kehutanan dan usaha terkait yang berbasis usaha kecil menengah di perkotaan dalam sentra-sentra bisnis perkayuan di jawa dan di luar jawa. Tujuan agenda ini adalah penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di perkotaan. Sedangkan agenda ketiga adalah memberdayakan ekonomi masyarakat setempat baik di dalam maupun di sekitar hutan, dengan cara memberi akses kepada mereka dalam pemanfaatan hutan produksi melalui pemanfaatan hutan produksi melalui pemanfaatan tanaman rakyat dan pola kemitraan antara petani sekitar hutan dengan peru- sahaan swasta maupun pemerintah. Berkaitan dengan agenda tersebut, di Pulau Jawa akan dilakukan peningkatan efektifitas pengelolaan hutan produksi dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk kerja sama pengelolaan. Dengan demikian, status hutan yang dikelola tetap merupakan kawasan hutan negara, sedangkan masyarakat diberi akses lebih luas untuk memanfaatkan lahan tersebut. Di luar jawa, sebagian dari 248
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 luas hutan produksi yang tidak produktif dikembangkan untuk hutan tanaman industri (HTl) yang pada akhir tahun 2009 ditargetkan seluas 9 juta hektar. Dari luasan itu, 5,4 juta hektar atau 60 persen dialokasikan untuk hutan ta- naman industri rakyat (HTI-R), yaitu HTI yang dikelola bersama masyarakat, dan sisanya murni HTl. Melalui upaya ini, pada tahun 2009 produksi hutan alam tidak akan digu- nakan lagi untuk industri pulp dan kertas, dan pada tahun 2014 untuk industi kayu gergajian, plywood dan lainnya. Dengan demikian kelestarian hutan, kemakmuran rakyat, dan meningkatnya peran industri kehutanan sebagai penggerak perekonomian nasional dapat segera terwujud. 4. PENUTUP
sebagai amanat penguasaan hutan oleh negara, peme- rintah telah menunjuk dan/ atau menetapkan kawasan hutan sebagai landasan pengelolaan hutan lestari. Dari kawasan hutan yang telah ditunjuk, terdapat fungsi kawasan hutan produksi yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan kehutanan, yang di dalamnya juga terdapat hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagai wujud komitmen Departemen Kehu- tanan untuk pembangunan non-Kehutanan. Departemen Kehutanan mengemban misi untuk mengelola hutan secara lestari dan memberi manfaat sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan sektor kehutanan, dilakukan revitalisasi peran dan posisi sektor kehutanan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lebih besar dan mengacu prinsip keles- 249
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tarian, serta peningkatan investasi bidang kehutanan, sehingga sumber daya hutan dapat kembali memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan nasional. Daftar Pustaka Div Pembinaan SDH. Perum Perhutani. 2005. Rangkuman Refleksi lmplementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. Perum Perhutani, Jakarta. Didik Suharjito. 2005. Arah dan Skenario Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan sekitar Hutan. Buletin Planologi, Oktober 2005. Departemen Kehutanan. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian/ Lembaga Kehutanan. Departemen Kehutanan, Jakarta. ________, 2006. Rencana Stratejik Departemen Kehutanan 2005-2009 (Penyempurnaan). Departemen Kehu- tanan, Jakarta. Bayu Krisnamurthi. 2006. Presentasi Revitalisasi Pertanian, perikanan, Dan Kehutanan lndonesia (RPPK). 250
DEPARTEMEN KEHUTANAN B A D A N P L A N O L O G I K E H U T A N A N GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI - JAKARTA KEBIJAKAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN Ali Arsyad Disampaikan pada SIMPOSIUM NASIONAL STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA MAKASSAR, 4 DESEMBER 2006 PENDAHULUAN ... PENDAHULUAN ... Ps. 33 UUD 1945 : Bumi, tanah, air dankekayaanyang PENDAHULUAN ... PENDAHULUAN ... Wewenang Pemerintah : Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, Menetapkan atau mengubah status kawasan hutan, p g Mengatur dan menetapkan hubungan hukum, Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. 251
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Definisi Hutan : suatu kesatuan ekosistem (hamparan, sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan). Kawasan Kawasan hutan dandan atauatau ditetapkan keberadaannya sebagai keberadaannya yang ditunjuk wilayah tertentu ditunjuk dipertahankan pemerintah dipertahankan ditetapkan oleholeh pemerintah tetap.. hutan tetap sebagai hutan hutan : : wilayah tertentu yang Hutan Register Era TGHK Era RTRWP Paduserasi TGHK - RTRWP Penunjukan KH Baru < 1980 1983 1990 1992 1995 1999 UU No. 5/1967 UU No. 24/1992 UU No. 41/1999 UU No. 5/1990 : KSDA Hayati & Ekosistemnya 252
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
160,000 , 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 36046 33867 30526 22796 36643 22453 HPK HP HPT HL HSAW-TN 40,000 40 000 30316 31592 31592 20,000 0 18125 23373 TGHK Penunjukan Baru 1) Provinsi Riau, Kepri dan Kalimantan Tengah masih menggunakan TGHK 2) Termasuk HPK di Riau + Kepri seluas + 4.770.085 Ha dan Kalteng seluas + 4.302.181 Ha. PENDAHULUAN Pengelolaan hutan Indonesia didasarkan atas komitmen : - - - Di ti Di tingkat nasional : UUD 1945 (Pasal 33), UU No. 5/1990, UU No. 24/1992, UU No. 6/1994 tentang Perubahan Iklim, UU No. 41/1999 dan UU No. 32/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di tingkat global : al. KTT Bumi (UNCED) 1990 yang tertuang antara lain dalam Deklarasi Rio dan Agenda 21, pedoman ITTO tahun 1990 tentang Pengelolaan Hutan Lestari serta Kyoto Protocol tahun 2000 Lestari, serta Kyoto Protocol tahun 2000. Di tingkat lokal : menghormati hak-hak atau perijinan yang telah diberikan kepada pihak ketiga (pemegang HPH-HTI) kepastian hukum dan kepastian berusaha, tidak bisa semena-mena berikan areal ke pihak lain. k t i l UUD 1945 (P l 33) UU N 253
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KEADAAN KAWASAN HUTAN SAAT INI Permasalahan Kehutanan Menghadapi masalah yang sangat kompleks Menghadapi masalah yang sangat kompleks dan dalam tekanan yang luar biasa. Hasil penafsiran citra Landsat th 2000 : kawasan hutan yang rusak >59 juta ha Laju kerusakan hutan pada periode 1985-1997 : 1,6 juta ha/tahun. Laju kerusakan pada awal era reformasi : Laju kerusakan pada awal era reformasi : sebesar 2,8 juta Ha/tahun Semangat otda : PAD Pengelolaan Hutan di Era Otoda Political pressure yang mempengaruhi pengelolaan hutan Hutan dilihat sebagai komoditas kayu Keinginan untuk memperoleh pendapatan dalam waktu singkat dari pada kepentingan kelestarian usaha pada jangka panjang. Keinginan untuk mengkonversi hutan Review RTRWP/K Kerusakan Hutan tahun 1998-2001 2x lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 254
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KEBIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN Fungsi konservasi : menjaga keberadaan keanekaragamn ragaman hayati yang ada di hutan. Dengan menetapkan sebagian hutan sebagai kwsn konservasi seluas 20,5 juta ha. sebagian hutan sebagai kwsn konservasi seluas 20,5 juta ha. Fungsi lindung : untuk melindungi tata air bagi masyarakat disekitarnya, baik untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, juga untuk menjamin berjalannya pembangunan sektor lainnya. Dengan menetapkan 33,52juta ha hutan sebagai hutan lindung. Fungsi produksi : untuk memproduksi barang (kayu & non kayu), yaitu memungut dari hutan alam dan melalui budidaya. Hutan produksi yang seluruhnya 66,33 juta hektar, diarahkan untuk memproduksi kayu pengelolaan hutan secara lestari. Pemanfaatan Kawasan Untuk Pembangunan Non Kehutanan - Dephut telah mencadangkan HPK untuk perkebunan, peternakan, pertanian, , p transmigrasi, pengembangan wilayah dan lain- lain. , p , p - PP No. 44/2004 HPK : Kriteria : kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan 124. : < 124. : - Luas HPK saat ini tersisa 13,8 juta hektar (diluar provinsi Kalteng, Riau dan Keppri yang masih dalam proses pemaduserasian) 255
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pelepasan Kwsn Hutan Untuk Perkebunan Diatur dlm SKB Menhut, Mentan dan Ka BPN No. Diatur dlm SKB Menhut Mentan dan Ka BPN No 364/Kpts-II/1990; No. 519/Kpts/HK.050/7/90; No. 23-VIII-1990. Banyak HPK yang telah dilepaskan disalahgunakan. Al. berdalih membangun perkebunan namun hanya ingin memperoleh kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Setelah izin pelepasan kawasan hutan Kayu (IPK). Setelah izin pelepasan kawasan hutan diperoleh, kayu-kayu yang masih ada ditebang, kawasan menjadi rusak dan ditelantarkan. Pelepasan Kwsn Hutan Untuk Perkebunan 5000000 4.710.167,84 4000000 4.092.557,16 3000000 Pencadangan SK Pelepasan 2000000 2.048.899,61 HGU 1000000 0 > 50% kawasan hutan yang telah dilepaskan, belum HGU ketidaktertiban administrasi pertanahan atas kawasan yang sudah dilepaskan tersebut. 256
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Transmigrasi SKB Mentrans & PPH dan Menhut No SKB 126/MEN/1994 & No 422/Kpts-II/1994 tgl 27 Sep 94 dengan ketentuan pokok: - Areal hutan yang dapat dilepas/digunakan untuk pembangunan pemukiman transmigrasi adalah Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). - Areal HPK yang akan dilepas diutamakan areal yang tidak berhutan (belukar, semak, alang-alang dan tanah terbuka). Progres s/d 2006 1400000 956.672,81 605.203,66 Pencadangan SK Pelepasan 0 Luas (ha) Tukar Menukar Kawasan Hutan Tukar menukar kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan l dil k k dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari d i 30%, atau pada provinsi-provinsi yang tidak terdapat areal HPK. d i i k h t k Dimaksudkan untuk memperluas kawasan hutannya dengan menggunakan ratio lebih dari 1:1 dengan harapan luas kawasan hutan di beberapa provinsi dapat mencapai lebih dari 30% atau dalam rangka restrukturisasi kawasan hutan lebih optimal mengingat pada beberapa provinsi terdapat HPK atau Areal Penggunaan Lain (APL) (APL) yang masih berhutan dengan topogrfi curam, sementara kawasan hutan yang ada kondisinya rusak, terdegradasi dan banyak perambahan. ih b h d fi 257
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Tukar Menukar Kawasan Hutan Kegiatan tukar-menukar didasarkan Kptsn Menhut No 292/Kpts-II/1995 yang hanya dapat diperbolehkan untuk kegiatan: - Pembangunan proyek-proyek untuk kepentingan umum terbatas oleh instansi pemerintah; - Pembangunan proyek strategis; - Menghilangkan enklave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; - Menyelesaikan pendudukan tanah kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan; - Memperbaiki batas kawasan hutan. Mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau (2) UU No. 41 tahun 1999 : ta u - Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah 999 berdasarkan penelitian terpadu; - Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting, cakupan luas dan bernilai strategis ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan persetujuian DPR; Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dilakukan terhadap penggunaan kawasan hutan yang sifatnya "sementara" untuk kepentingan sektor lain tetapi tidak mengganggu fungsi pokok kawasan hutannya. y Pertambangan - Pada HL dan HP. Khusus untuk pertambangan dengan pola penambangan terbuka di hutan lindung dilarang. - Mengacu pada SKB Menhut dan Mentamben No 429//Kpts-II/1989 dan No 969.K/05/M.PE/1989. Terbitnya UU 41/1999 maka kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lebih dibatasi. Hal ini dimaksudkan agar kerusakan hutan dapat lebih dikurangi. Non Pertambangan - Meliputi kegiatan : (i) kepentingan religi; (ii) hankam; (iii) pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; (iv) pembangunan jaringan telekomunikasi; (v) pembangunan jaringan instalasi air; (vi) jalan umum dan jalan (rel) kereta api; (vii) saluran air bersih dan atau air limbah; (viii) pengairan; (ix) bak penampung air; (x) fasilitas umum; (xi) repeater telekomunikasi; (xii) stasiun pemancar radio; atau (xiii) station relay televisi. 258
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (RPPK) INDONESIA KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN DALAM PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN NASIONAL/PDB (%) TAHUN 1993-2003 3,5 3,5 3,4 3,1 3,0 3,0 Sumber Data : bps, 1993-2003 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 ) 3 m a t u j ( Kayu Olahan & Hasil Hutan Olahan Lainnya e m m u 1,9 1,8 1 8 l o V 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 Kayu Bulat, Rotan, Madu dan lain-lain 0,5 1993 1994 1995 1996 1997 Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 259
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PRODUKSI KAYU (HPH, HTI DAN PERUM PERHUTANI PRODUKSI KAYU ( KONSUMSI KAYU SEKTOR KEHUTANAN KONSUMSI KAYU SEKTOR KEHUTANAN ) DAN HPH, HTI DAN PERUM PERHUTANI) DAN Luas (juta Ha) 60 50 40 Volume Permintaan Kayu Log 30 20 10 Produksi kayu log legal (HA & HT) 0 1989 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tahun Hasil Sensus Pertanian Indonesia 2003 No. Uraian 1993 2003 catatan 1. Jumlah Rumah Tangga Pertanian 20,8 juta RTP 25,4 juta RTP + 2,2% /tahun 2. Jumlah petani Gurem (Lahan Usaha < 0,5 Ha/KK) 10,8 juta RTP 13,7 juta RTP + 2,6% /tahun 3. 3 % RT Petani % RT Petani Gurem/RT Petani Pengguna Lahan 52,7% 52 7% 56,5% 56 5% Petani Petani Semakin Miskin P. Jawa 69,8% 74,9% Luar P. Jawa 30,6% 33,9% 260
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KONDISI PETANI, NELAYAN, DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Tahun 2004 : Jumlah orang miskin Jumlah orang miskin di pedesaan Jumlah orang miskin di dalam dan sekitar hutan Jumlah petani dan nelayan miskin : 36,1 juta : 24,8 juta : 10,2 juta : 21,3 juta 68,7 % orang miskin ada di pedesaan 20,1 % orang desa : miskin 20,6 % petani : miskin ISU KEHUTANAN 1. Good Governance; 2. Tenurial; 3. Pengelolaan htn tdk lestari; ; 4. Kejahatan khtn meningkat; 5. SDM Kehutanan; 6. Degradasi SDH meningkat; 7. Ketersediaan data dan info rendah; terapan; g 8. R&D tidak efisien dan tidak 1. Good Governance; 2. Land Tenure; 3. SDM Kehutanan; 4. Ketersediaan data dan info 5. R&D tidak efisien dan tidak terapan; 5. R&D tidak efisien dan tidak terapan; 6. Perencanaan kehutanan tidak partisipatif; 7. Penegakan Hukum rendah; 8. Otonomi daerah 9. Tata ruang 10.Kemiskinan. KELEMBAGAAN DAN GOVERNANCE GOVERNANCE LEMAH 9. Perencanaan kehutanan tidak partisipatif; 10. Penegakan Hukum rendah; 11 Industri & struktur industri 11. Industri & struktur industri kehutanan tidak efisien; 12. Konsep konservasi belum diterapkan; 13. Otonomi daerah; 14. Kemiskinan (cross cutting issue- CCI). 15. Tata ruang (CCI) 1. Pengelolaan hutan tidak lestari; 2. Land Tenure; 3. Kejahatan kehutanan meningkat; 4. Degradasi SDH meningkat; 5. Perencanaan kehutanan tidak partisipatif; 6. Penegakan hukum rendah; 7. Industri & struktur industri tidak efisien;; 8. Konsep konservasi belum diterapkan; PENGELOLAAN HUTAN TIDAK LESTARI 9. Kemiskinan (CC-I) 261
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pencanangan REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (RPPK) INDONESIA Sabtu, 11 Juni 2005, di Jatiluhur, Jawa Barat d i . t e n o o d n @ a n s i r k b y . i / h t r u m a n s i r K u y a B "TRIPPLE STRATEGY" BIDANG EKONOMI (SBY-YK): EKONOMI (SBY YK): Pertumbuhan 6,6 Persen Per Tahun, Menggerakkan Kembali Sektor Riil, Revitalisasi Pertanian dan Perekonomian Pedesaan. 262
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Pertanian dalam arti luas, termasuk peternakan, perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan. Perikanan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya. Kehutanan, termasuk kayu dan non kayu Mencakup semua kegiatan hulu-hilir: lahan, air, bibit, pembiayaan, alat dan mesin, budidaya, industri, distribusi, eceran, dsb. Pelaku : petani, nelayan, pekebun, petambak, pembudi-daya ikan, petani hutan, pengusaha dan perusahaan agribisnis, BUMN, koperasi, perbankan, universitas, asosiasi, dsb Tujuan Revitalisasi Kehutanan Upaya membangun kondisi industri kehutanan untuk berperan kembali sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Indikator : 1. Nilai tambah industri kehutanan 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Peningkatan devisa 4. Peningkatan ekonomi wilayah 5. Kesejahteraan masyarakat 6. Efisien dan Kompetitif 7. Perbaikan kualitas SDH g 263
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) RENCANA STRATEGIS DAN LANGKAH PENCAPAIAN LUAS HUTAN TANAMAN SEBESAR 5 JUTA HA SELAMA 5 TAHUN (2004 - 2009) 114 UNIT SK HPTI DEFINITIF LUAS 5.802.704 Ha REAL TANAMAN 2.167.272 Ha 214 UNIT PHTI 37 UNIT SK HPTI SEMENTARA LUAS 748.111 Ha REAL TANAMAN 237.867 Ha DIPROSES IJIN DEFINITIF PERCEPATAN HTI 63 SK HPTI PENCADANGAN LUAS 2.762.814 Ha REAL TANAMAN 103.767 Ha DIPROSES IJIN DEFINITIF TIDAK DAPAT DIPROSES IJIN DEFINITIF/DITOLAK RENCANA LUAS HUTAN TANAMAN 5.000.000 Ha PROSES LELANG PENYIAPAN AREAL Baru SELUAS 1.649.482,5 Ha Investasi Sektor Kehutanan ... (1) Tiga agenda pokok dalam kebijakan revitalisasi sektor kehutanan berdasarkan refocusingRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kehutanan 2004-2009. - Agenda pertama, pertumbuhan sektor kehutanan rata-rata 2-3% / tahun sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 6,6 persen per tahun sampai tahun 2009. Tujuan : meningkatnya ekspor hasil hutan kayu Tujuan : meningkatnya ekspor hasil hutan kayu dan non-kayu, masuknya investasi baru secara proporsional antara pengusaha besar dan UKM baik dari sektor hulu maupun hilir berbasis pengelolaan hutan lestari. 264
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Investasi Sektor Kehutanan ... (2) Agenda kedua : bergeraknya sektor riil kehutanan dan usaha terkait yang berbasis usaha kecil menengah di perkotaan dalam sentra yang berbasis usaha kecil menengah di perkotaan dalam sentra- sentra bisnis perkayuan di Jawa dan di luar Jawa. Tujuan : penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di perkotaan. Agenda ketiga adalah memberdayakan ekonomi masyarakat setempat baik di dalam maupun di sekitar hutan, dengan cara memberi akses kepada mereka dalam pemanfaatan hutan produksi melalui pemanfaatan hutan produksi melalui pemanfaatan tanaman rakyat dan pola kemitraan antara petani sekitar hutan dengan it perusahaan swasta maupun pemerintah. Tujuan : Peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan k t d l k t t i kit h t d Investasi Sektor Kehutanan ... (3) Di P Jawa : peningkatan efektifitas pengelolaan HP 1,8 juta hektar dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk kerjasama pengelolaan Status hutan yang dikelola tetap merupakan kerjasama pengelolaan. Status hutan yang dikelola tetap merupakan kawasan hutan negara, sedangkan masyarakat diberi akses lebih luas untuk memanfaatkan lahan tersebut (access reform). Di luar Jawa, sebagian dari luas HP tidak produktif dikembangkan untuk HTI yang pada akhir tahun 2009 ditargetkan seluas 9 juta hektar. Dari luasan itu, 5,4 juta hektar (60%) dialokasikan untuk hutan tanaman industri rakyat (HTI-R), yaitu HTI yang dikelola bersama masyarakat, dan sisanya murni HTI. Pada 2009 diharapkan produksi hutan alam tidak akan digunakan lagi Pada 2009 diharapkan produksi hutan alam tidak akan digunakan lagi untuk industri pulp dan kertas dan pada 2014 untuk industri kayu gergajian, plywood dan lainnya. Kemakmuran rakyat dan meningkatnya peran industri kehutanan sebagai penggerak perekonomian nasional dapat segera terwujud. 265
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Kondisi masyarakat sekitar hutan di bawah garis kemiskinan. Kebijakan dan program Pembangunan Masyarakat Desa y g Hutan (PMDH). Atau HPH Bina Desa Hutan. Data Perum Perhutani per 2005 : Dari 5.580 Desa Hutan, 1.030 Desa (± 18%) telah diimplementasikan PHBM. Realisasi sharing produksi tahun 2005 :
komoditas kayu komoditas non kayu p p : Rp ± 5,757 milyar dan : Rp ± 881,76 juta. p Data Baplan per 2004, pada tahun 2003 terdapat kegiatan PMDH yang dilaksanakan oleh 169 HPH di 267 Desa yang tersebar di 16 Provinsi di luar Jawa serta melibatkan ± 20 ribu keluarga dengan jumlah biaya ± 7,6 milyar Rupiah. p g PENUTUP Pemerintah telah menunjuk dan/atau menetapkan kawasan hutan sebagai landasan pengelolaan hutan lestari. Dari kawasan hutan yang telah ditunjuk, terdapat fungsi Dari kawasan hutan yang telah ditunjuk, terdapat fungsi kawasan hutan produksi yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan kehutanan, yang di dalamnya juga terdapat hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagai wujud komitmen Departemen Kehutanan untuk pembangunan non- kehutanan. Dephut mengemban misi untuk mengelola hutan scr lestari dan memberi manfaat sebesar-besarnya utk kemakmuran rakyat. Revitalisasi peran dan posisi sektor kehutanan melalui Revitalisasi peran dan posisi sektor kehutanan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lebih besar dan mengacu prinsip kelestarian, serta peningkatan investasi bidang kehutanan, sehingga sumberdaya hutan dapat kembali memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan nasional. 266
DUKUNGAN PROGRAM AKSES DAN LINTAS SEKTOR
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 269
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 270
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 271
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 272
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 273
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 274
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 275
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 276
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 277
PROGRAMDUKUNGANAKSES PAKETPEMBARUANAGRARIANASIONAL Harianto Harianto PSP3PSP3IPBIPB PeranPertanian MenyumbangpadaPDB Menyediakankesempatankerja Menghasilkanpangandanbahanbaku Menghasilkandevisa Pembentukanmodal Th1960:54%PDB Th2005:14.5%PDB;tetapi 43.9%tenagakerja 278
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Masalah Dilemakebijakan K fi k l Tututanpembangunanmeningkat SDMlemah Alihfungsilahanmeningkat Alih fungsi lahan meningkat Teknologimandeg i t h BiasKebijakan pengeluaranpemerintah inflasi BiasUrbandanIndustri Bi U b I d t i d 279
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) StrategiPembangunan Ekonomipasarmenentukanarah pemerintah Togetagriculturemoving 1. 1 2. 3. Kelembagaan Teknologi Teknologi SDM DukunganAksesPPN
Y/L=A/LxY/A Y- nilai(jumlah)produksi L- jumlahtenagakerja A- luaslahanyangdiusahakan 280
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 A/L(PenguasaanLahan) Reforma agraria Reformaagraria Kesempatankerjadiluarusahatani Perbaikansaranapertanian Pendidikandankesehatan Pendidikan dan kesehatan Industriberbasissumberdayaalam Y/A(Produktivitas) Teknologi(kuantitasdankualitas) Kelembagaan transfer teknologi Kelembagaantransferteknologi Aksesterhadapsaranaproduksi Aksespembiayaanmodalkerja Pendidikandankesehatan P didik h t d Kerjasamaantardaerahotonom k 281
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) DukunganKebijakan Kebijakanmakro Kebijakanfiskal Kebijakanlintassektor Kebijakansektor TERIMAKASIH 282
RI. Kebijakan Pemanfaatan Lahan Sebagai Bagian Pelaksanaan Pogram Pembaruan Agraria Nasional Pogram Pembaruan Agraria Nasional Oleh: Oleh: Dr. Suhartanto Dr. Suhartanto Direktur Pengelolaan Lahan Departemen Pertanian RI Direktur Pengelolaan Lahan Departemen Pertanian RI Disampaikan PadaPada Simposium Disampaikan Simposium Agraria Agraria Nasional Kedua Nasional Kedua Makassar, 4 Desember Makassar, 4 Desember 20062006 PERMASALAHAN LAHAN PERTANIAN PENCIUTAN LAHAN KONFLIK PERTANAHAN TATA RUANG KEPEMILIKAN LAHAN LAHAN LAHAN PERTANIAN PERTANIAN LAHAN KRITIS KESUBURAN/ PRODUKTIVITAS LAHAN TERLANTAR INFRASTRUKTUR ) Dr. Suhartanto, Direktur Pengelolaan Lahan Departemen Pertanian 283
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) MASALAHAN LAHAN PERTANIAN Luas Pemilikan Lahan Petani Sempit, Sehingga Sulit Untuk Menyangga Kehidupan Keluarga Tani. Produktivitas Lahan Menurun Akibat Intensifikasi Berlebihan dan Penggunaan Pupuk Kimia Secara Terus Menerus Alih Fungsi Lahan Produktif ke Industri Produktif ke Industri Akibat Kebijakan Belum Optimalnya Implementasi Pemetaan Komoditas Terkait dengan Agroekosistem Lahan Masih Banyak Lahan Tidur MASALAH KEPEMILIKAN TANAH Persengketaan Tanah Rakyat dengan P Pengusaha dan Pemerintah h d Banyak Lahan Petani yang Belum Bersertifikat (Biaya Mahal dan Sulit) Sistem Pewarisan Tanah Banyak Petani yang Tidak Punya Lahan 284 SOLUSI Pembangunan Agroindustri di Pedesaan dalam Upaya Merasionalisasi Jumlah Petani Dengan Lahan yang Ekonomis Ekonomis Penggalakkan Sistem Pertanian Yang Berbasis pada Konservasi Lahan Dikembangkan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan (Organik) Perencanaan dan Perencanaan dan Implementasi RTRW yang Konsisten Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Pemberdayaan Masyarakat SOLUSI Reforma Agraria Berpihak Pada Petani (Rakyat), Mudah dan Murahnya Sertifikasi Murahnya Sertifikasi Tanah Mendorong Tumbuhnya LSM Pertanian dan Peran Advokasinya Untuk Petani Penumbuhan Penumbuhan Kesadaran Petani Terhadap Hak-hak Petani melalui Pembinaan yang Berkelanjutan
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAHAN No Sasaran Kebijakan 1. Terkendalinya laju alih fungsi laju alih fungsi lahan. Penyusunan bahan legislasi dan regulasi di bidang pengendalian alih fungsi lahan. di bidang pengendalian alih fungsi lahan Perlindungan kawasan pertanian produktif. Pensertipikatan tanah petani. Pemberian insentif dan disinsentif. 2. Meningkatnya luas areal pertanian pada pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Perluasan areal pertanian yang ditempuh melalui penambahan baku lahan / kawasan dan peningkatan intensitas kawasan dan peningkatan intensitas pertanaman Pendayagunaan lahan bukaan baru. 3. Terwujudnya Peningkatan partisipasi pendayagunaan lahan pertanian terlantar. masyarakat dalam pendayagunaan lahan pertanian. Fasilitasi penanganan lahan terlantar. 4. Tercapainya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian. Perbaikan kondisi sosial ekonomi petani di lahan kritis (potensial, semikritis, kritis) Peningkatan partisipasi k t d l masyarakat dalam usaha tani konservasi lahan. h t i Fasilitasi upaya konservasi lahan melalui unit-unit percontohan. 285
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Strategi dan Kebijakan Pendayagunaan Sumberdaya Lahan Pertanian R a. Masalah : Sempitnya lahan pertanian per kapita penduduk (360 m2/kapita). - Petani gurem makin bertambah, dengan luas lahan garapan < 0,5 ha/KK. E Cepatnya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian. - Tidak amannya status penguasaan (land tenure). V P I E T R A T b. Peluang : b Peluang : Terdapat potensi 32 juta ha lahan untuk dijadikan lahan pertanian - Pembukaan lahan pertanian, melalui: pemanfaatan lahan baru. Dalam upaya perluasan lahan pertanian perlu : upaya keagrariaan, sosial-ekonomi dan teknis, mengingat lahan tsb diklaim sebagai kawasan hutan, HGU, milik adat/ hak ulayat, atau pribadi L A I N S I c. Upaya percepatan Revitalisasi Pertanian, al. melalui : kompensasi konversi lahan sawah - pembukaan lahan pertanian baru - penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan A A S N d. Program pembukaan lahan pertanian 5 (lima) tahun kedepan diarahkan melalui : pemanfaatan lahan terlantar (lahan alang-alang dan semak belukar) di 13 propinsi - pengendalian konversi lahan sawah - perluasan areal sawah di luar Pulau Jawa - perluasan areal pertanian lahan kering - peningkatan luas penguasaan lahan pertanian melalui pendekatan keagrariaan - penguatan kelembagaan yang kondusif untuk menunjang agroindustri pedesaan 286
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Pengertian Pembaruan Agraria/ Land Reform berdasarkan TAP.MPR-RI Nomor: 9/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, pasal 2 : "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Program Land Reform pada dasarnya tidak hanya program redistribusi tanah kepada rakyat tetapi harus didukung dengan p y p g g program peningkatan akses to reform yakni peningkatan akses rakyat setelah menerima redistribusi tanah, terhadap sumber-sumber ekonomi di perdesaan (misal : permodalan, infra-struktur, akses trasportasi, akses pasar dll.) RPPK Pelaksanaan RA Antara lain : Antara lain : Antara lain : Antara lain : Petani memiliki akses sepenuhnya Redistribusi tanah kepada rakyat / petani, disertai : terhadap layanan dan sumberdaya Peningkatan akses to reform produktif, seperti : lahan, permo- dalan, informasi, teknologi dan pasar, dll. Petani memiliki akses untuk Petani memiliki akses untuk melakukan kegiatan system yakni peningkatan akses thdp sumber-sumber ekonomi perdesaan : pembiayaan, in- formasi, teknologi dan pasar agribisnis dari hulu hingga ke hilir 287
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Kebijakan Pengemb Usahatani & Penyediaan Dukungan Akses yang lebih luas di Kawasan Pelaksanaan RA Kawasan lahan yang didistri yang didistri- busikan kepada petani akan diidentifikasi lebih lanjut dimana yang cocok untuk pangan/hortikul- tura, perkebunan dan peternakan Secara fisik fi ik S peruntukan lahan akan disesuaiakan dengan ting- kat kesubur- an dan topo- grafi lahan Lahan datar yang dapat diairi akan diperuntukan untuk pe sa a a persawahan Lahan dgn kemiringan 0-15 % untuk palawija, hortikultura dan ternak Serta lahan dgn kemiringan 15 % untuk perkebunan dan agroforestry MODEL-MODEL PENDISTRIBUSIAN LAHAN A. Pola "REAL-ESTATE" PEMERINTAH Penetapan aturan main, Sosialisasi, Pengendalian/Pengawasan Pengendalian/Pengawasan Penyerahan Lahan PENGEMBANG : Menyiapkan lahan dan melakukan penanaman serta membaginya dalam bentuk kapling siap jual Menjual Kapling ke Petani P Pembayaran Kapling Petani b PETANI Kapling diagunkan untuk memperoleh kredit PERBANKAN 288
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 B. Pola INTI-PLASMA/KEMITRAAN PEMERINTAH Penetapan aturan main, Sosialisasi, Pengendalian/Pengawasan Penyerahan Lahan PERUSAHAAN INTI Menyiapkan lahan dan Melakukan penanaman Satu Kesatuan Manajemen dalam bentuk kemitraan Konversi Lahan ke Petani Penjualan Hasil Usahatani Pembayaran Lahan yg sdh dikonversi Cicilan Kredit Cicilan Kredit PETANI PLASMA PERBANKAN Perjanjian Kredit atas lahan yang dikonversi Catatan : Petani Plasma diwadahi dalam Gapoktan, dan Gapoktan harus secara bertahap dapat memiliki perusahaan inti C. Pola KOPERASI PEMERINTAH Penetapan aturan main, Sosialisasi, Pengendalian/Pengawasan Penyerahan Lahan KOPERASI Menyiapkan lahan dan Melakukan penanaman Satu Kesatuan Kesatuan Manajemen dalam bentuk kemitraan Membagikan lahan pada anggota Penjualan Hasil Usahatani Pembayaran Lahan yg sdh dikonversi Cicilan Kredit PETANI ANGGOTA PETANI ANGGOTA KOPERASI PERBANKAN Perjanjian Kredit atas lahan yang dibagikan Catatan : Semua lahan anggota, dikonsolidasikan dalam satu manajemen skala usaha, dimana anggota koperasi bekerja di lahannya sebagai tenaga kerja yang dibayar koperasi 289
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) D. Pola Swasta Murni PEMERINTAH Penetapan aturan main, Sosialisasi, Pengendalian/Pengawasan Penyerahan/Pembagian Lahan Petani Individual Petani Individual Petani Individual Petani Individual Petani Individual Kegiatan Penyediaan Input, Produksi, Pemasaran dan Permodalan, semuanya diusahakan secara Individual Pemasaran Penyediaan Input Perbankan Catatan : Pelaksanaan Land Clearing, Persiapan Lahan dan Penanaman juga dilakukan secara individual E. Pola Cooperate Farming PEMERINTAH Penetapan aturan main, Sosialisasi, Pengendalian/Pengawasan Penyerahan/Pembagian Lahan Petani Individual Petani Individual Petani Individual Petani Individual Petani Individual MELAKUKAN KONSOLIDASI MANAJEMAN USAHA KELOMPOK MENUNJUK KOODINATOR/MANAJER Pemasaran Penyediaan Input Perbankan 290
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 F. Pola Penggembalaan Ternak PEMERINTAH Penetapan aturan main, Sosialisasi, Pengendalian/Pengawasan Penyerahan/Pembagian Lahan Utk Penggembalaan Ternak Peternak Individual Peternak Individual Peternak Individual Peternak Individual Peternak Individual Kegiatan Penyediaan Input, Produksi, Pemasaran dan Permodalan, semuanya diusahakan secara Individual Pemasaran Penyediaan Input Perbankan Catatan : Pelaksanaan Land Clearing, Persiapan Lahan dan Penanaman juga dilakukan secara individual Kebijakan dalam memperkuat hak dan kapasitas petani di kawasan Pelaksanaan Pembaruan Agraria Masalah Kondisi Petani Solusi Jumlahnya Sangat Besar, 25
Sistem PendidikanRendah- Juta Kk Tani, 20 Juta Berlahan, 5 Juta Kk Tani 20 Juta Berlahan 5 menengah Berbasis Juta Buruh Tani Kompetensi Daerah Pendidikan Formal Rendah
Sekolah Lapang Berbasis Rendahnya Regenerasi Petani Teknologi Tepat Guna (Best Pekerja Keras Practices) Miskin Miskin
Dukungan Sistem Insentif Dukungan Sistem Insentif Bekerja Tidak Efisien Dalam Implementasi Teknologi Rendah Produksi Komoditas Produktivitas/kk Rendah Unggulan Wilayah (Daerah) 291
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Masalah Mentalitas Petani SOLUSI Petani Lemah Dalam Memperjuangkan Haknya Haknya Lemahnya Sistem Pendidikan Rendah- menengah Berbasis Kompetensi Daerah Sekolah Lapang Berbasis p g Teknologi Tepat Guna (Best Practices) Kewirausahaan Masih Percaya Mitos Moral Hazard Penumbuhan Kesadaran Petani Terhadap Hak-hak Petani Melalui Pembinaan yang Berkelanjutan Penggalakan Sistem Alih T k Teknologi Melalui i i M l Pendampingan, Diklat Lapangan Bagi Petani Pembinaan Motivasi, Etos l l dan Wawasan Kewirausahaan Kebijakan Deptan terkait tata guna dan Kebijakan Deptan terkait tata guna dan konsolidasi pertanian, Melindungi kawasan pertanian penghasil komoditas khusus, mengembangkan kawasan pertanain abadi 292
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 STRATEGI PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN 1. Memperkecil peluang terjadinya konversi: Mengembangkan pajak lahan progresif Mengembangkan pajak lahan progresif Meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan non-pertanian sehingga mengurangi lahan terlantar Mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan (misalnya rusun) 2. Mengendalikan kegiatan konversi: Membatasi konversi p 2. Mengendalikan kegiatan konversi: Membatasi konversi p , lahan pertanian yang produktif, menyerap tenaga kerja dan memiliki fungsi lingkungan Mengarahkan konversi pada lahan kurang produktif Membatasi luas konversi dengan mengacu pada penyediaan pangan mandiri di Kabupaten/Kota Menetapkan Kawasan Pangan Abadi dengan insentif bagi pemilik lahan dan Pemda setempat STRATEGI PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN 3.Instrumen pengendalian konversi: Instrumen yuridis: peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan sanksi yang sesuai Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan dan Pemda setempat Pengalokasian dana dekonsentrasi untuk merangsang Pemda melindungi lahan pertanian, terutama sawah Pemda melindungi lahan pertanian, terutama sawah Instrumen RTRW dan perizinan lokasi 293
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KEBIJAKAN PRIORITAS PENGENDALIAN KONVERSI perundang-undangan perlindungan lahan pertanian produktif (PP, Perpres maupun UU) 2.Menetapkan 1.Menyusun l d peraturan l h d k f ( zonasi dilindungi (Keppres) tanah-lahan pertanian yang 3.Menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik lahan dan Pemerintah Daerah setempat 4.Mengintegrasikan ketiga ketentuan tersebut dalam 4 M i t ik k ti k t t t b t d l RTRW Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota 5.Membentuk Komisi Pengendali Lahan Sawah tingkat dengan nasional, kabupaten/kota, keputusan kepala daerah yang bersangkutan. propinsi dan PERANAN DEPTAN DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN 1. Melakukan kajian penyusunan naskah akademis RUU Lahan Pertanian Abadi akademis RUU Lahan Pertanian Abadi 2. Pemberdayaan Petani: Penguatan Hak Atas Tanah (Sertipikasi Lahan Pertanian TA. 2006 sebanyak 47.000 bidang dan rencana TA. 2007 ± 38.000 bidang) g pengendalian 3. Mendorong Pemda dalam menetapkan Perda tentang lahan pertanian, misalnya Perda tentang RTRW Prop. Jateng yang menetapkan kriteria lahan pertanian sawah utama, dapat dikonversi dgn syarat dan sawah dapat dikonversi, sesuai matriks sebagai berikut : p fungsi alih 294
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Lanjutan Peranan Deptan .... 4. Melakukan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air lahan pertanian per kapita Reforma Agraria serta meningkatkan rasio luas 5. Sebagai anggota BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional), melakukan pengendalian rencana (RTRW RTRW Prop/Kab/Kota) Prop/Kab/Kota) yang berpotensi terjadinya alih ang berpotensi terjadin a alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian perubahan 295
296
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 297
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 298
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 299
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 300
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 301
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 302
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 303
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 304
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 305
306
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 307
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 308
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 309
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 310
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 311
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 312
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 313
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 314
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 315
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 316
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 317
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 318
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 319
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 320
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 321
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 322
AGRARIANASIONAL (Kasus Agropolitan) Oleh Dr.Sugimin Pranoto,M.Eng Latar Belakang Permasalahan Pembaruan Agraria Nasional Konsep pengembangan Agropolitan Tujuan Pengembangan Agropolitan Kriteria Kawasan Agropolitan Studi Kasus Pengembangan Agropolitan Kesimpulan ) Dr. Sugimin Pranoto, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional. 323
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PERMASALAHAN PERMASALAHAN KOTA Orientasi Orientasi Pembangunan Pembangunan DESA Industri Industri Pertanian Pertanian Perkembangan Perkembangan Kota Kota Backwash effect Urbanisasi Pembangunan Pembangunan Perdesaan Perdesaan Human Human Human Human Capital Capital Akselerasi Akselerasi Urban Urban Infra Infra struktur struktur Social Social Capital Capital Rural--Urban Urban Rural--Urban Rural Rural Urban GapGap Persoalan Persoalan Agraria Agraria Program pembaruan Program pembaruan Agraria Nasional Agraria Nasional Program Program Agropolitan Agropolitan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan dan pertanian berkelanjutan dan pertanian berkelanjutan Menurut Todaro (1998) ada 4 pertanyaan pokok dalam pembangunan pertanian dan perdesaan pembangunan pertanian dan perdesaan Apakah output total dan produktivitas perkapita dapat memberi manfaat langsung? Cara-cara apa yang perlu ditempuh guna transformasi subsistem tradisional ke sistem unit usaha komersial berproduksi tinggi? b i? d k i ti Apakah insentif ekonomi selama ini cukup? Apakah peningkatan produktivitas pertanian saja cukup? 324
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KONSEP AGROPOLITAN Menurut Pradhan (2003), model agropolitan ini Menurut Pradhan (2003) model agropolitan ini sebenarnya didasarkan pada pendekatan perencanaan pembangunan perdesaan di Cina yang diorganisasikan oleh Mao Tse Tsung pada awal tahun 1960-an. Konsep ini dikembangkan oleh John Friedman dan seminar on Mike Douglas yang disiapkan pada industrialisation strategies and the growth pole to h l regional planinng and development di Nagoya Jepang dengan nama PENGEMBANGAN AGROPOLITAN , 1975 d l d h Definisi Agropolitan : Definisi Agropolitan : Kawasan Agropolitan adalah ruang sosio ekonomi politik dengan aktivitas pembangunan terkonsentrasi diwilayah perdesaan dengan memperkenalkan unsur-unsur urbanism,berpenduduk 50.000-150.000 orang. Otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan didesentralisasikan.(Friedman dan Douglass,1975) k lk Suatu model pembangunan yang Suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi,pembangunan infrastruktur setara kota pada kawasan tertentu di daerah perdesaan, dengan kegiatan pengolahan agrobisnis sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi (Pranoto,2005) 325
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra -sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian (Syaeful Hakim,2004) pertanian (Syaeful Hakim 2004) Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Deptan 2002) Tujuan Pengembangan Agropolitan Menciptakan pembangunan desa-kota secara berimbang Meningkatkan keterkaitan desa kota yang sinergis (saling memperkuat) Meningkatkan keterkaitan desa-kota yang sinergis (saling memperkuat) Mengembangkan ekonomi melalui upaya konsentrasi/akumulasi nilai tambah di perdesaan berbasis aktivitas pertanian Pengembangan lingkungan permukiman perdesaan Diversifikasi dan perluasan basis peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Menciptakan daerah yang lebih mandiri dan otonom Upaya menahan urbanisasi 326
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kriteria Agropolitan Kawasan Perencanaan Agropolitan Memiliki daya dukung dan potensi fisik yang memadai (kesesuaian lahan dan agroklimat) untuk pengembangan pertanian untuk pengembangan pertanian kawasan
jumlah Luas penduduk mencapai yang economicofscaledan economicof scope (biasanya dalam radius 3-10 desa km, mencakup hingga gabungan bagian beberapa kecamatan) kawasan dan beberapa Memiliki komoditas dan produk unggulan pertanian olahan (merupakan sektor basis) aktivitas Berkembangnya sektor-sektor sekunder (pengolahan), dan tersier (jasa dan financial) Terdapat penataan ruang kawasan terencana p p dan terkendali g Tersedianya prasarana dan sarana produksi Tersedianya prasarana dan sarana permukiman Kelembagaan ekonomi lokal yang kuat Kelembagaan ekonomi lokal yang kuat Adanya dukungan pemerintah kabupaten,kecamatan dan desa 327
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Hubungan Antara Pusat DPP PASAR/GLOBAL Keterangan: DPP Penghasil Bahan Baku DPP Pengumpul Bahan Baku g Sentra Produksi Kota Kecil/Pusat Regional Kota Sedang/Besar (outlet) Jalan & Dukungan Sapras Batas Kws Lindung, budidaya, dll Batas Kws Agropolitan DPP : Desa Pusat Pertumbuhan 7 Sketsa jaringan jalan agar terjadi efisiensi desa-kota sebagai satu kesatuan dalam meningkatkan SDA, Ifrasstruktur buatan & SDM j g j g j g Desa Hinterland Sentra Produksi Jalan antar Desa Jalan Utama antar Pusat Agropolitan Pusat Jalan Primer Agro politan Jalan Akses Jalan Usaha Tani 328
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KAW.AGROPOLITAN DALAM SISTEM PEMASARAN Ibukota Kota Propinsi I Jenjang Kawasan Agropolitan Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Ibukota Kota Propinsi I Jenjang Kota Jenjang Kawasan Agropolitan Kawasan Kawasan Agropolitan Agropolitan Jalan Arteri Primer 9 Agropolitan Tipologi Agropolitan Tipologi AGRIBISNIS AGRIBISNIS Ekosistem Ekosistem Pantai Pantai Pantai 1.1. Pantai 11 Dataran 2.2. Dataran rendah rendah Dataran 3.3. Dataran Tinggi Tinggi Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Unggulan Unggulan (on Pertanian (on Pertanian farm) farm) Tanaman 1.1. Tanaman Pangan Pangan Hortikutur 2.2. Hortikutur ((sayur sayur, , buahbuah, , bunga)) bunga Perkebunan 3.3. Perkebunan Perikanan DaratDarat 4.4. Perikanan Peternakan 5.5. Peternakan Perikanan LautLaut Perikanan LautLaut 6.6. Perikanan 6.6. Perikanan Pengolahan Pengolahan Pasca Panen Panen 1.1. Pasca industri non industri non Home 2.2. Home Industri Industri Industri 3.3. Industri KecilKecil/ / Menengah Menengah Industri BesarBesar 4.4. Industri Distribusi Distribusi dandan Pasar Pasar Tengkulak 1.1. Tengkulak Contract 2.2. Contract Farming Farming Penunjang Penunjang Agribisnis Agribisnis Lembaga 1.1. Lembaga Keuangan Keuangan 2.2. KiosKios Saprotan Saprotan dlldll SistemSistem UrbanUrban Hirarki 1.1. Hirarki permukiman permukiman 2.2. Mono/Mono/polipoli sentric sentric Infrastruktur 3.3. Infrastruktur Jumlah/kepad 4.4. Jumlah/kepad atanatan penduduk penduduk p urban urban dlldll Agropolis sebagai Sentra Agribisnis kawasan (Pasar Balai Penyuluhan storage), Bank Cabang storage), Bank agroindustri, , Kantor agroindustri Pertanian/sub terminal Pasar Pertanian /sub terminal agribisnis Informasi Pertanian/agribisnis (Cold agribisnis (Cold Pembantu, , Balai Pengelolan Agropolitan Penyuluhan dandan Informasi , Quality Control, dlldll)) Cabang Pembantu Sentra Pertanian/agribisnis, , Sentra Kantor Pengelolan Agropolitan, Quality Control, 18 329
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KAWASAN AGROPOLITAN PACET KABUPATEN CIANJUR KAWASAN AGROPOLITAN PACET KABUPATEN CIANJUR Peta Hasil Analisis Spasial untuk Prioritas Pengembangan Peta Hasil Analisis Spasial untuk Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan Pacet Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan Pacet Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Prioritas Lahan Hasil Analisis Spasial Prioritas Lahan Hasil Analisis Spasial Berdasarkan Kesesuaian Untuk Berdasarkan Kesesuaian Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Prioritas Lahan Luas (ha) Proporsi (%) Prioritas 1 1496,38 16 Prioritas 2 6131,35 65 Prioritas 3 1763,99 19 Jumlah J l h 9391,72 9391 72 100 100 Kembali PULOSARI KABUPATEN PEMALANG KAWASAN AGROPOLITAN BELIK--PULOSARI KABUPATEN PEMALANG KAWASAN AGROPOLITAN BELIK Peta Hasil Analisis Spasial untuk Prioritas Pengembangan Peta Hasil Analisis Spasial untuk Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan Belik--Pulosari Pulosari Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan Belik Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Prioritas Lahan Hasil Analisis Spasial Prioritas Lahan Hasil Analisis Spasial Berdasarkan Kesesuaian Untuk Berdasarkan Kesesuaian Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Prioritas Lahan Luas (ha) Proporsi (%) Prioritas 1 1709,46 13 Prioritas 2 10713,24 80 Prioritas 3 , 904,83 7 Jumlah 13327,53 100 Kembali 330
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Sosialisasi Program Sosialisasi Program Penetapan Lokasi Garapan Identifikasi Potensi Musyawarah Penyusunan Program y y g Pendampingan Pelaksanaan Program Kegiatan ini berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa yaitu dapat meliputi: masyarakat desa yaitu dapat meliputi: > Jalan poros desa > Sub terminal agribisnis > Pasar desa > Bangunan serba guna > Sarana air bersih dll > Sarana air bersih dll. Bantuan stimulan fisik pada kawasan agropolitan selama 3 th berturut turut berdasarkan masterplan / PJM. 331
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Studi kasus ini, tipologi kawasan yang diambil: > Dataran Tinggi ( Kab. Cianjur, Pemalang , dan D.I. Yogyakarta) > Dataran Rendah/pantai (Kab. Brebes) 332
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet g komoditas unggulan: bawang daun,wortel,cabe, dan sawi gg , , , Kabupaten Brebes, kecamatan Larangan komoditas unggulan: bawang merah, cabe merah, ternak bebek Kabupaten Pemalang, kecamatan Belik-Pulasari Komoditas unggulan: kubis, cabe merah,bawang daun, Kabupaten Sleman, Kecamatan Turi komoditas unggulan: salak pondoh dan cabe merah Analisis keragaan Usaha Tani: untuk memberikan gambaran tingkat produktivitas on farm serta kelayaan usahatani komoditas unggulan sebagai faktor pendorong l i k kawasan agropolitan. h di b i f k d Analisis kuadran: untuk melihat derajat keberhasilan pengembangan agropolitan.Indikator yang digunakan adalah Return/Cost ratio (R/C) Analisis spatial: untuk mengetahui potensi daya dukung dan kesesuaian peruntukan ruang dikawasan agropolitan, dengan pendekatan sistem informasi geografi(GIS) 333
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Lokasi Lokasi Lembaga Lembaga Penunjang Penunjang Kuadran R/CR/C Kuadran Cianjur Cianjur Cianjur Cianjur 63.64 63.64 63.64 63.64 2.482.48 2.482.48 IIII IIII Brebes Brebes 72.73 72.73 1.581.58 IIIIII Pelamalang Pelamalang 81.82 81.82 2.902.90 II Sleman Sleman 90.91 90.91 1.781.78 IVIV Nilai Tengah 77.275 Nilai Tengah 77.275 2.185 2.185 Kembali 1. ANALISIS KINERJA KAWASAN AGROPOLITAN a. ANALISIS KWADRAN Rasio R/C Rasio R/C 4 IIII Pemalang II Cianjur Cianjur 40%40% 100% Lembaga Lembaga Penunjang Penunjang Sleman Brebes Brebes IIIIII 0 IVIV 334
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 b. b. Analisis Analisis Spasial Berdasarkan Kesesuaian Lahan Spasial Berdasarkan Kesesuaian Lahan Kawasan Kawasan Agropolitan Agropolitan (Ha) Total (Ha) Total Prioritas 1 Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 3 Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur 9391,72 9391,72 1496,38 (16%) (65%) 6131,35 (65%) 6131,35 (19%) 1763,99 (19%) 1763,99 Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes 17734,65 17734,65 8720,25 (49%) 8720,25 (49%) (49%) 8744,72 (49%) 8744,72 (2%) 269,68 (2%) 269,68 Pemalang Kabupaten Pemalang Kabupaten 13327,53 13327,53 1709,46 (13%) 1709,46 (13%) (80%) 10713,24 (80%) 10713,24 (7%) 904,83 (7%) 904,83 pp Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman 5549,86 5549,86 ,, ( %) 202,25 (4%) ( %) 202,25 (4%) , , ( %) 3838,93 (69%) ( %) (69%) 3838,93 ,, ( %) 1508,68 (27%) ( %) (27%) 1508,68 ,, juta 45 40 41.377 Agropolitan Agropolitan Non Agropolitan Non Agropolitan 35 30 23.899 26.567 35 19.064 20 15 10 6.099 8.861 14.353 8.824 5 0 Cianjur Brebes Pemalang Sleman 335
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Konsep pengembangan agropolitan dapat mendukung pilot proyek dalam rangka program pembaruan agraria nasional, dengan tetap memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan. memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan Dalam hal kepemilikan tanah petani terbatas perlu menumbuhkan sistem pengelolaan lahan bersama (farm community ) dikalangan petani guna mengatasi keterbatasan lahan, sehingga biaya operasionalnya lebih rendah dan secara ekonomis menguntungkan Perlu merumuskan peraturan perundangan tentang pencegahan alih fungsi lahan dari peruntukan lahan pertanian ke non pertanian. Kebijakan ini harus didukung dengan penegakan hukum bagi yang melanggar baik perorangan maupun lembaga. g p p p TERIMA KASIH TERIMA KASIH 336
DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI
PERSPEKTIF DUKUNGAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASISTATISTIK Oleh: Rusman Heriawan • Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 1.Kemiskinan (1) Definisi: Kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/ rumahtangga sehingga tidak yang dialami seseorang/ rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya. BPS pertama kali menghitung jumlah dan persentase rumahtangga/penduduk miskin tahun 1984, untuk periode 19761981. i d 1976 1981 )Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). 338
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 1.Kemiskinan (2) Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan perkapita yang diperoleh dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalorie perkapita perhari, energi 2100 kalorie perkapita perhari, ditambah pengeluaran untuk non- makanan (seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain lain) 1.Kemiskinan (3) DataKemiskinan DiBPS: Datakemiskinan makro,dari hasil pendataan Susenas (sejak Susenas 1984) Data kemiskinan mikro dari hasil pendataan Bantuan Langsung Tunai Datakemiskinan mikro dari hasil pendataan Bantuan Langsung Tunai (PSE05)yangmemuat jumlah,nama dan alamat rumahtangga miskin. Catatan: data hasil pendataan makro dan hasil pendataan mikro tidak persis jumlahnya: (1) waktu (bulan) pelaksanaan berbeda, (2) untuk pendataan mikro melibatkan persepsi masyarakat lokal (emic perception) yang belum tentu sama dengan standard ukuran kemiskinan makro (Susenas). Data mikro (BLT) mengkategorikan ruta/penduduk menurut sangat miskin, miskin dan hampir miskin, sedangkan data makro (Susenas) hanya mencakup penduduk sangat miskin dan miskin. Disamping itu data BLT untuk sangat miskin + miskin masih harus dikoreksi sekitar 15 persen untuk match dengan kriteria kemiskinan Susenas. 339
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
Tabel 1. Perkembangan Jumlah (Juta) Dan Persentase (dalam kurung) Penduduk Miskin Hasil Susenas Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan+ Perdesaan (1) (2) (3) (4) 2001 8,6 (9,8) 29,3 (24,8) 37,9 (18,4) 2002 13,3 (14,5) 25,1 (21,1) 38,4 (18,2) 2003 12,3 (13,57) 25,1 (20,23) 37,3 (17,42) 2004 2004 11,4 (12,13) 24,7 (20,11) 36,1 (16,66) 2005 12,40 (11,68) 22,70 (19,98) 35,10 (15,97) 2006 14,49 (13,47) 24,81 (21,81) 39,30 (17,75) Tabel 2. JUMLAH RUMAHTANGGA MISKIN MENURUT KATEGORI, HASIL PSE05 KEADAAN: 30 AGUSTUS 2006 No. Propinsi Hampir miskin Kategori Kategori Miskin Sangat Miskin Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 NAD 195.745 208.774 92.519 497.038 2 Sumut 420.562 342.655 181.755 944.972 3 Sumbar 87.859 123.592 101.189 312.640 4 Riau 95.715 126.075 71.917 293.707 5 5 Jambi Jambi 88.753 88 753 77.676 77 676 33.309 33 309 199.738 199 738 6 Sumsel 269.216 265.846 148.119 683.181 7 Bengkulu 48.555 67.518 47.863 163.936 8 Lampung 230.321 342.777 211.943 785.041 9 Babel 6.569 18.692 8.391 33.652 10 Kepri 31.944 27.502 14.233 73.679 340
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tabel 2. JUMLAH RUMAHTANGGA MISKIN MENURUT KATEGORI, HASIL PSE05 KEADAAN: 30 AGUSTUS 2006 (lanjutan) No. Propinsi Hampir Miskin Kategori Miskin Sangat Miskin Jumlah (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) 11 DKI 66.513 70.316 23.651 160.480 12 Jabar 1.223.903 1.065.439 615.875 2.905.217 13 Jateng 1.277.795 1.544.513 348.893 3.171.201 14 DIY 105.592 130.079 39.439 275.110 15 Jatim 955.039 1.763.373 518.468 3.236.880 16 Banten 374.446 219.497 108.106 702.049 17 17 Bali Bali 31.832 31 832 70.705 70 705 44.507 44 507 147.044 147 044 18 NTB 125.969 259.907 181.729 567.605 19 NTT 187.907 297.997 137.233 623.137 20 Kalbar 160.873 98.345 101.687 360.905 21 Kalteng 62.968 62.872 71.633 197.473 22 Kalsel 106.893 62.609 76.446 245.948 Tabel 2. JUMLAH RUMAHTANGGA MISKIN MENURUT KATEGORI, HASIL PSE05 KEADAAN: 30 AGUSTUS 2006 (Lanjutan) No. Propinsi Hampir Miskin Kategori Miskin Sangat Miskin Jumlah 23 23 Kaltim Kaltim 82.591 82 591 92.395 92 395 53.109 53 109 228.095 228 095 24 Sulut 33.979 60.773 32.543 127.295 25 Sulteng 42.916 83.837 84.620 211.373 26 Sulsel 170.709 238.042 186.215 594.966 27 Sultra 124.383 117.366 39.591 281.340 28 Gorontalo 23.475 37.871 41.385 102.731 29 Sulbar 21.568 60.647 29.687 111.902 30 30 Maluku M l k 46.921 46 921 98.463 98 463 37.457 37 457 182.841 182 841 31 Malut 16.303 22.072 26.979 65.354 32 Irjabar 59.956 40.626 26.936 127.518 33 Papua 191.832 138.138 156.887 486.857 JUMLAH 6.969.591 8.236.977 3.894.301 19.100.891 Catatan: rata-rata jumlah anggota ruta per ruta: 3,99 341
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 342
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 343
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pulau Kalimantan Menurut Kabupaten/Kota Pulau Sulawesi Menurut Kabupaten/Kota 344
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 345
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 2. Siapa Rumahtangga/Penduduk Miskin Itu
Tabel 3.Rumah Tangga Miskin Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga dan Daerah,2006(%) Daerah Tidak Bekerja Pertanian Industri (1) (2) (3) (4) Perkotaan Perdesaan P d 15,81 8,10 28,41 71,93 71 93 10,10 4,86 4 86 10,91 Perkotaan+Perdesaan 56,07 6,77 Sumber:Hasil Susenas Panel,Maret 2006 346 Lainnya (5) 45,68 15,10 15 10 26,24
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 3.Kemiskinan DanKebutuhan Pertanian (1) Tanah/Lahan Seperti tabel, penduduk/rumahtangga miskin sebagian besar berada penduduk/rumahtangga miskin sebagian besar berada di perdesaan. ditunjukkan oleh Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Di daerah perdesaan, sekitar 72 persen penduduk miskin menggantungkan hidupnya dari pertanian. Mereka hanya adalah bergantung pada tanah/lahan yang sempit kurang dari 0,5 hektar (petani gurem) umumnya petani yang 3.Kemiskinan DanKebutuhan Tanah/Lahan Pertanian (2) Di Seluruh Indonesia terdapat 13,253 juta rumahtangga pertanian yang hanya menguasai (dan belum tentu memiliki) luas tanah kurang dari 0 5 hanya menguasai (dan belum tentu memiliki) luas tanah kurang dari 0,5 hektar (petani gurem). Jumlah ruta petani gurem tidak hanya monopoli petani di Pulau Jawa tetapi juga di luar Jawa. 74 dari 100 ruta petani di Jawa adalah petani gurem, sedangkan di luar Jawa 1 diantara 3 petani adalah petani gurem. Ruta Petani Gurem di Kalimantan sebanyak 423.406 atau sekitar 28 persen, dan di Sulawesi sebanyak 688.968 atau 31,05 persen terhadap masingmasing jumlah ruta petani. l h Permasalahan redistribusi depan yang cukup berat. tanah pertanian merupakan tantangan ke 347
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Tabel 5. Distribusi Rumahtangga Pertanian Menurut Propinsi dan Golongan Luas Lahan yang Dikuasai di Kalimantan dan Sulawesi, Hasil ST2003 (%) Propinsi < 0,50 0 50 Golongan Luas Lahan yang Dikuasai (Ha) 0,50-0,99 0 50 0 99 1,00-1,99 1 00 1 99 2,00-2,99 2 00 2 99 3,00 3 00 Jumlah % (absolut) % (absolut) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Kalbar 19,45 14,61 22,30 18,73 24,91 100 (585. 354) 2. Kalteng 20,89 10,90 22,80 24,15 21,26 100 (288. 611) 3. Kalsel 41,63 22,83 20,08 9,19 6,28 100 (433. 495) 4. Kaltim 31,74 10,22 18,96 18,70 20,37 100 (216. 761) Kalimantan 27,78 15,62 21,29 17,04 18,27 100 (1. 524. 221) 5. Sulut 35,97 22,74 25,94 8,64 6,71 100 (305. 314) 6. Sulteng 19,63 18,18 31,68 17,18 13,34 100 (370. 778) 7. Sulsel 34,00 23,75 24,93 10,09 7,23 100 (1. 138. 202) 8. Sultra 25,72 16,45 28,31 17,06 12,46 100 (286. 640) Sulawesi 31,05 21,62 26,66 11,92 8,75 100 (2. 218. 990) 3.Kemiskinan DanKebutuhan Tanah/Lahan Pertanian (3) K b t h l h di t ib i k lahan, terkait pengadaan lahan Kebutuhan akan redistribusi baru, akan terbentur pada fakta bahwa lahan produktif khususnya sedikit perkembangan. t k it d lahan hanya mengalami sawah l h Pertambahan lahan sawah (hasil Survei Pertanian) secara nasional hanya bertambah 0,34 persen pertahun. Sebagai catatan: Pertumbuhan rumahtangga petani gurem nasional di perdesaan sebesar 1,7 persen pertahun. Sinyalnya adalah keperluan untuk ekspansi cukup mendesak. lahan pertanian Di Sulawesi, dalam hal ini Sulawesi Selatan, perkembangan luas lahan sawah menunjukkan penurunan (berkurang 11.278 hektar) rata-rata dalam setahun, selama 4 tahun terakhir (2001 - 2005). 348
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tabel 6. Perkembangan Luas Lahan Sawah Menurut Propinsi, • 2001-2005 (Hasil Survei Pertanian) Propinsi 2001 (Ha) 2005 (Ha) Perkembangan (per tahun) (Ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) Sumatera 2.097.939 2.340.642 60.676 2,77 Jawa 3.339.168 3.235.546 25.906 0,79 3. Bali & N. Tenggara 413.377 421.515 2.035 0,49 Kalimantan 992.165 995.919 939 0,09 Sulawesi 937.084 892.256 11.207 1,22 Sulut 61.205 57.969 809 1,35 Sulteng 128.023 117.715 2.577 2,08 Sulsel 661.273 568.748 11.278 1,75 Sultra 64.075 73.312 2.309 3,42 Gorontalo 22.508 27.098 1.148 4,75 Sulbar 47.414 Indonesia 7.779.733 7.885.878 26.536 0,34 4.Pengembangan DataStatistik Pertanahan/ Penggunaan Lahan DiBPS(1) Data tentang pertanahan/ penguasaan lahan dikumpulkan Data tentang pertanahan/ penguasaan lahan dikumpulkan oleh BPS. Dengan bersumber pada 3 kegiatan BPS yaitu Sensus Pertanian, Survei Pertanian dan Pendataan Potensi Desa (Podes). Sensus Pertanian 2003 (juga Sensus Pertanian sebelumnya), mencatat data luas lahan yang dimiliki, lahan yang dikuasai dan lahan yang berada di pihak lain (baik lahan untuk ) p pertanian maupun bukan lahan untuk pertanian). p p Sedangkan Survei Pertanian mengumpulkan data luas lahan sawah per kecamatan (berdasarkan laporan Mantri Tani). 349
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 4. Pengembangan DataStatistik Pertanahan/ Penggunaan Lahan DiBPS(2) Pendataan Potensi Desa (PODES) juga mengumpulkan data Pendataan Potensi Desa (PODES) juga mengumpulkan data tentang luas desa/kelurahan, luas lahan sawah yang ada di suatu desa, dan luas lahan bukan sawah. luas tanah/lahan yaitu data tentang Ketiga sumber data yang disebutkan memiliki kelebihan dan dan kekurangan masingmasing kepentingannya. dari segi cakupan Luas lahan dari hasil Sensus/Survei Pertanian adalah lahan L /S yang dikuasai oleh rumahtangga, sedangkan luas lahan dari Podes adalah luas lahan dalam wilayah desa yang diketahui oleh kepala/aparat desa. l h d i h il S i P i d l h l h 5.Pengembangan DanTantangan: Koordinasi yangLebih Efektip (1) Data luas penguasaan tanah/lahan oleh rumahtangga Data luas penguasaan tanah/lahan oleh rumahtangga pertanian (hasil Sensus Pertanian) merupakan data pertanahan yang sangat berharga, terutama informasi tentang struktur penguasaan lahan oleh rumahtangga. BPS, berupaya meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan dengan terus meningkatkan kegiatan yang dimiliki termasuk teknisteknis statistik yang baru. dari sensus ke sensus, terus 350
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 5.Pengembangan DanTantangan: Koordinasi yangLebih Efektip (2) untuk Data dikembangkan, karena tidak hanya menyangkut lahan yang dikelola oleh rumahtangga (seperti pada Survei Pertanian), tetapi mencakup seluruh luas tanah yang ada dalam lingkup desa. lahan hasil pendatan Podes memiliki prospektif Ke depan, mutu data lahan dari Podes masih harus ditingkatkan, karena tidak saja ditentukan oleh kualitas petugas pengumpul data dari BPS, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan data lahan di masingmasing desa. Dari beberapa studi yang dilakukan di tingkat desa, secara umum, seluruh desa di Indonesia belum memiliki catatan yang baik tentang luas dan struktur penggunaan lahan di desa mereka. 5.Pengembangan DanTantangan: Koordinasi yangLebih Efektip (3) Tantangan ke depan adalah bagaimana agar setiap desa (aparat desa) di Indonesia memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk melakukan pencatatan secara baik tehadap beragam aspek sosialekonomi yang ada di masing masing desa. Perlunya koordinasi dan kerjasama BPN, BPS, Dep. Dalam Negeri dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mampu menyeragamkan konsep dan pemahaman data lahan dan upaya pendataannya d t BPS akan terus mengupayakan perluasan pencatatan data lahan melalui sensus/ survei yang diselenggarakannya. 351
PARTISIPASI MASYARAKAT
"Matang Atas Matang Bawah" (Prinsip Dasar dan Strategi Pelaksanaan Pembaruan Agraria Nasional)1 Oleh Usep Setiawan2 A. Pengantar Prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia tidak bisa tidak mestilah merujuk pada substansi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Pada dasarnya, UUPA 1960 merupakan produk 1 Makalah dalam "Simposium Agraria Nasional: Pembaruan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa, dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia", diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) didukung Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), The Brighten Institute, Lembaga Pengkajian Pertanahan (LPP) Indonesia dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam rangka Bulan Bhakti Agraria 2006, di Makassar - Sulawesi Selatan, 4 Desember 2006. 2 Penulis adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Alamat KPA: Jl. Zeni No. 10 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, T/f (021) 79191644, dan Jl. Antabaru IV No.1a Bandung, T/f (022) 7504967, Email: kpa@kpa.or.id; HP: 0818-613667. 354
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 hukum yang bukan saja relevan, melainkan sangat mende- sak untuk dijalankan mengingat persoalan agraria yang kian memprihatinkan. Dalam perkembangannya, reaktualisasi substansi UUPA terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Esensi Tap MPR ini telah menyerap sejumlah isu yang sejalan dengan semangat UUPA, seperti penegakan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Sekali- pun lahirnya Tap MPR ini disertai perdebatan pro-kontra, namun hemat penulis, secara strategis Tap MPR IX/2001 dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk menghidupkan kembali agenda nasional yang sempat tertunda sejak tahun 1960-an, yakni landreform. Dengan merujuk Tap MPR IX/ 2001 inilah rencana kebijakan penataan agraria menjadi lebih absah. Pada intinya, pembaruan agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia hendaknya menjawab persoalan pokok yang melatari berbagai fenomena agraria di lapangan. Masih tingginya angka kemiskinan sejatinya terkait erat dengan terbatasnya akses rakyat atas pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan keka- yaan alam lainnya. Mengatasi ketimpangan, menangani kon- flik, dan memulihkan lingkungan hidup merupakan tiga agenda yang hendaknya dijadikan dasar untuk perwujudan keadilan agraria bagi golongan ekonomi lemah, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, makalah ini akan membedah prinsip-prin- sip dasar yang penting dijadikan sebagai pijakan bagi pelak- sanaan pembaruan agraria dengan mengacu UUPA 1960 355
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dan Tap MPR IX/2001. Makalah ini juga akan mengupas relevansi berbagai perkembangan politik agraria mutakhir dalam konteks mempersiapkan pelaksanaan dan mengembangkan model-model praktis pembaruan agraria. Berangkat dari prinsip-prinsip dasar yang ada kemudian dirumuskan langkah-langkah strategis lebih lanjut, sehingga pembaruan agraria menjadi lebih operasional dalam menjawab tuntutan sosial dan perkembangan kebangsaan kita saat ini. B. Prinsip-Prinsip Dasar Pembaruan Agraria B.1. Pengertian Pembaruan Agraria Pembaruan agraria atau reforma agraria (agrarian reform) adalah suatu penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional. Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Agar memberikan hasil seperti yang diharapkan, landreform yang didahului dengan redistribusi tanah harus diikuti dengan sejumlah program pendukung yang intinya akan memberikan kesempatan bagi para penerima tanah untuk meraih keberhasilan pada tahap- tahap awal dijalankannya program. Karena itu, program redistribusi tanah harus diikuti dengan dukungan modal produksi (kredit usaha) di tahap awal, perbaikan di dalam distribusi barang-barang yang diperlukan sebagai input per- tanian, perbaikan di dalam sistem pemasaran dan perda- 356
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 gangan hasil-hasil pertanian, penyuluhan-penyuluhan perta- nian yang diperlukan untuk membantu para petani meme- cahkan masalah-masalah teknis yang dihadapinya, dan pro- gram lainnya yang pada intinya dapat mununjang keber- hasilan para petani penerima tanah dalam berproduksi.3 Pembaruan agraria yang kita maksud tidak hanya menyangkut landreform bagi kaum tani dan sebagai dasar pengembangan sektor pertanian semata. Pembaruan agraria, melainkan juga menyentuh upaya untuk menata ulang sistem penguasaan dan pengelolaan atas seluruh kekayaan alam secara mendasar dengan prinsip keadilan agraria. Sektor-sektor kekayaan alam yang dimaksud mencakup kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesisir, pulau-pulau kecil dan kelautan. B.2. Merujuk Substansi Prinsipil UUPA 1960 Karena UUPA 1960 merupakan dasar sekaligus payung dari program pembaruan agraria nasional yang akan dijalankan, maka substansi prinsipil dari UUPA 1960 mesti dijadikan rujukan utama dalam perumusan prinsip-prinsip dasarnya. Berikut ini 10 (sepuluh) substansi prinsipil yang diserap dari UUPA 1960 (Pasal 1-15): 3 Pengertian ini mengacu pada Petisi Cisarua: "Kerangka Pelaksanaan Pembaruan Agraria: Rekomendasi untuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak M. Jusuf Kalla (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2009)", disusun Sediono MP Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, Anton Poniman, Dianto Bachriadi, Syaiful Bahari, Usep Setiawan, Noer Fauzi, Dadang Juliantara, Erpan Faryadi, dan Agustiana (20 Oktober 2004). 357
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) (1) Nasionalisme. Tanah dan kekayaan alam lainnya meru- pakan karunia Tuhan bagi Bangsa Indonesia. Oleh penyusunnya, UUPA dimaksudkan untuk mengakhiri politik hukum agraria kolonial yang ditandai perpin- dahan klaim penguasaan atas tanah dan kekayaan alam lainnya dari cengkeraman kaum kolonialis/imperialis asing ke pangkuan Bangsa Indonesia. Nasionalisme hu- kum agraria inilah penanda penting kemerdekaan bang- sa. Hanya orang Indonesia yang punya hak milik atas tanah. Penghargaan atas rasa kebangsaan tercermin kuat pada prinsip hanya warga negara Indonesia yang bisa mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Warga asing hanya boleh mempunyai hak memanfaatkan dan mengusahakan tanah dan kekayaan alam melalui meka- nisme ketat yang tetap mengutamakan hak bangsa In- donesia dan kepentingan nasional. (2) Hak menguasai dari negara. Atas nama Bangsa In- donesia, Negara mempunyai hak untuk menguasai tanah dan kekayaan alam lainnya yang dikenal sebagai konsepsi hak menguasai dari Negara (HMN). Negara bukanlah pemilik tanah, melainkan organisasi rakyat tertinggi yang sah dan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur penguasaan, pemilikan dan peman- faatan tanah dan kekayaan alam lainnya demi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. (3) Tanah untuk penggarap. Penguasaan tanah pertanian diabdikan bagi mereka yang secara langsung menggarap dan menggantungkan hidupnya dari penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Kaum tani dan golongan ekonomi lemah lainnya yang hidupnya tergantung pada 358
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 tanah dijadikan sebagai subjek utama yang harus mene- rima manfaat dari tanah. Tanah pertanian tidak boleh dikuasai/dimiliki oleh para pemilik modal besar karena akan melahirkan penghisapan manusia atas manusia lainnya. (4) Landreform. Negara berkewajiban untuk dilakukan penataan ulang struktur agraria sehingga tak terjadi ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan dan peman- faatan atas tanah. Tidak dikehendaki adanya konsen- trasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta monopoli penggunaan dan pemanfaatan tanah di tangan seke- lompok orang sementara begitu banyak rakyat yang miskin karena tak bertanah atau berlahan sempit. Petani kecil dan rakyat miskin pada umumnya harus punya tanah untuk memastikan mereka memiliki sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. (5) Fungsi sosial. Tanah dan kekayaan alam lainnya tidak dibenarkan hanya digunakan untuk kepentingan eko- nomi semata. Komersialisasi atas tanah dan menjadikan tanah sebagai komoditi serta objek spekulasi harus dice- gah sedemikian rupa. Demikian halnya dengan konsen- trasi penguasan dan monopoli dalam pemanfaatan tanah oleh segelintir orang/badan usaha harus dijauhi. Kesem- patan bagi masyarakat luas dalam mengakses pengu- asaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dikedepankan. (6) Pengakuan hak adat. Keberadaan masyarakat adat dan hukum adat atas tanah dan kekayaan alam lainnya diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara. Masya- 359
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) rakat adat adalah komponen pembentuk negara Bangsa Indonesia yang menjadi kekayaan budaya, sebagaimana semboyan Bhineka Tungal Ika. Oleh karena itu, dele- gitimasi dan marjinalisasi eksistensi masyarakat adat dan hak-hak agrarianya harus diakhiri. (7) Kesetaraan gender. Tidak boleh ada pembedaan hak dalam penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan atas tanah antara laki-laki dan perempuan. Hak laki-laki dan perempuan sebagai sesama warga negara mestilah di- akui, dilindungi dan diaktualisasikan dalam setiap kebi- jakan agraria. (8) Kelestarian lingkungan. Penguasaan dan pengusa- haan tanah dan kekayaan alam lainnya mestilah tidak menjadikan lingkungan hidup menjadi rusak karenanya. Menjaga kesuburan dan kelestarian alam menjadi rambu-rambu etik agar tanah dan lingkungan kita tetap terpelihara untuk kelangsungan hidup generasi beri- kutnya. Usaha-usaha di lapangan agraria yang sifatnya eksploitatif destruktif hendaknya digantikan oleh sistem pengelolaan yang lebih adil terhadap lingkungan hidup. (9) Usaha bersama. Dalam pemanfaatan dan pengu- sahaan tanah dan kekayaan alam lainnya hendaknya mengutamakan bentuk-bentuk usaha gotong-royong dan usaha bersama yang dijalankan oleh dan untuk rakyat. Kekuatan ekonomi rakyat harus didorong dan dikembangkan seluas-luasnya agar rakyat punya kemampuan untuk BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Ekonomi rakyat kuat maka ekonomi bangsa akan tangguh dengan sendirinya. Perlu dikembangkan koperasi-koperasi produksi agraria rakyat sehingga 360
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 usaha-usaha yang sifatnya monopolistik dapat dicegah. (10)Lintas sektor. Cakupan kebijakan agraria hendaknya melintasi sekat-sekat sektoralisme. Keberadaan "bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkan- dung di dalamnya" hanya bisa dibedakan tetapi tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Adanya kesatuan arah dan tujuan dari kebijakan agraria (tanah, air, hutan, tambang, kebun, pertnaian, laut) tak boleh menyimpang dari prinsip demi: "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". B.3. Mengacu Tap MPR IX/2001 Disamping UUPA 1960, Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam juga mengandung prinsip-prinsip dasar yang relevan bagi pro- gram pembaruan agraria nasional, sebagaimana secara persis tertuang pada Pasal 4; (a) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (b) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (c) Menghormati supermasi hukum dengan mengakomo- dasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum. (d) Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. (e) Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, tran- sparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat. (f) Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender da- lam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya agraria/sumberdaya alam. (g) Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun 361
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. (h) Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. (i) Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. (j) Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyara- kat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam. (k) Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban nega- ra, pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu. (l) Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabu- paten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumberdaya agraria/ sumberdaya alam. C. Strategi Pelaksanaan Pembaruan Agraria C.1. Tap MPR IX/2001 Penunjuk Arah Kebijakan Setelah terang mengenai prinsip-pinsip dasar, baru kita menentukan strategi pelaksanaan pembaruan agraria. Tap MPR IX/2001 telah memberikan arah bagi kebijakan pem- baruan agraria (Pasal 5). Arah kebijakan yang dimaksud meliputi; (a) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai pera- turan perundang-undangan yang berkaitan dengan agra- ria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor 362
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. (b) Melaksanakan penataan kembali penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. (c) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasan, pemilikan, peng- gunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka melaksanakan landreform. (d) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa menda- tang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. (e) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi. (f) Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi. Dengan mendasarkan diri pada Tap MPR IX/2001, dapat direkomendasikan kerangka pelaksanaan pembaruan agraria, sebagai berikut:4 4 Lihat: Petisi Cisarua (20 Oktober 2004). 363
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PRAKONDISI KAJI ULANG PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTAR SEKTOR STRATEGI PEMANFAATAN SUMBER AGRARIA/SDA : OPTIMALISASI MANFAAT, POTENSI, KONTRIBUSI, KEPENTINGAN MSY, DAERAH, NASIONAL MEMPERKUAT KELEMBAGA- AN DAN KEWENANG- AN DLM PELAKSANA- AN TAP INI INVENTARISASI DAN REGISTRASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH INVENTARISASI SDA UNTUK OPTIMALISASI PEMANFAATAN NYA MEMPERHATIKAN KARAKTERISTIK SDA UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH SDA MENG- UPAYAKAN PEMBIAYAAN MENYELESAIKAN KONFLIK YG BERKENAAN DNG SUMBER AGRARIA/ SDA PENATAAN KEMBALI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER AGRARIA/SDA AKSES INFORMASI BAGI MASYARAKAT, TANGGUNGJAWAB SOSIAL, TEKNOLOGI RL/L PEMULIHAN EKOSISTEM YG RUSAK AKIBAT OVER EKSPLOITASI SUMBER AGRARIA/SDA PENGELOLAAN SUMBER- SUMBER AGRARIA/SDA SECARA ADIL DAN BERKELANJUTAN Sumber: Pokja PA-PSDA, Strategi Implementasi TAP MPR No. IX/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2001. Secara sistematik, pembaruan agraria dapat dicapai dengan tahapan berikut : 1. Melaksanakan kaji ulang terhadap peraturan perun- dangan yang ada untuk melakukan sinkronisasi kebi- jakan antar sektor; 2. Menyusun strategi pelaksanaannya dengan tujuan untuk mencapai optimalisasi manfaat, potensi, kontri- busi, dan kepentingan masyarakat, daerah, dan nasional - dengan melakukan beberapa kegiatan : a. Inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan SDA lainnya, sebagai dasar dua kegiatan utama: (1) Penyelesaian konflik, dan (2) Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peman- 364
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 faatan sumber-sumber agraria/SDA, b. Mewujudkan akses informasi bagi masyarakat untuk menumbuhkan tanggungjawab sosial, serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan teknologi lokal; c. Melakukan pemulihan ekosistem yang telah rusak; 3. Mempersiapkan prakondisi pelaksanaan seluruh ke- giatan di atas dengan melakukan penguatan kelem- bagaan dan kewenangan organisasi pelaksananya, serta mengupayakan tersedianya pembiayaan. Berangkat dari arah kebijakan di atas, kita memahami begitu kompleksnya faktor yang perlu dipersiapkan bagi pelaksanaan pembaruan agraria. Setidaknya faktor dasar legal, data, kelembagaan dan pembiayaan sangat mendesak untuk disiapkan agar agenda landreform maupun pe- nanganan konflik agraria dalam rangka pembaruan agraria dapat mulus dilakukan. C.2. Perpres 10/2006 dan Sebelas Agenda BPN Selain merujuk secara konsisten pada amanat UUPA 1960 dan Tap MPR IX/2001, strategi pelaksanaan pemba- ruan agraria di Indonesia sekarang dapat masuk melalui pintu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (11 April 2006). Hemat penulis, Perpres 10/2006 merupakan kebijakan terbaru dari peme- rintah yang memberi ruang dan peluang bagi pelaksanaan pembaruan agraria. Terbitnya Perpres 10/2006 layak diapresiasi sebagai momentum untuk memperkokoh upaya perubahan ke arah perbaikan agraria. Penulis mencatat lima substansi pokok 365
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Perpres 10/2006 yang relevan untuk kebutuhan pembaruan agraria, yakni; (1) Posisi BPN yang langsung berada di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden, (2) Melu- asnya cakupan tugas yang meliputi kebijakan pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, (3) Tercantumnya tugas dan fungsi pelaksanaan reforma agraria, (4) Adanya kedeputian khusus yang menangani sengketa dan konflik pertanahan, dan (5) Dibentuknya Komite Pertanahan yang memberikan saran, masukan dan pertimbangan. Disamping Perpres 10/2006, di bawah visi "Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat guna mewujudkan keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia" sebagai visi baru di bidang pertanahan, BPN juga telah menetapkan 11 prioritas agenda untuk lima tahun ke depan.5 Dari kesebelas agenda BPN, menurut pe- nulis ada lima agenda mendasar terkait langsung dengan program pembaruan agraria nasional yang perlu dielaborasi;6 1. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Ini diperlukan karena rakyat selalu berposisi lemah dalam memenuhi haknya. Rakyat rentan digusur dan didera kesewenangan di lapangan agraria. Pelaksanaan landreform adalah jantung dari agenda penguatan hak rakyat atas tanah. Oleh kerena itu, redistribusi tanah bagi kaum tani (rakyat) miskin, pengembalian dan pengukuhan wilayah kuasa/kelola rakyat, dan legalisasi tanah yang sudah digarap rakyat sangat relevan dalam agenda ini. 2. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh In- donesia secara sistematis. Sering diungkapkan bah- 366
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 wa penyelesaian konflik agraria salah satu tujuan pokok pembaruan agraria. Selama ini memang tercatat begitu banyak konflik agraria struktural yang terjadi akibat penggunaan dan penyalahgunaan kewenangan negara. Begitu banyak korban telah jatuh dan begitu luas lahan yang dipersengketakan tanpa ada mekanisme penye- lesaiannya secara adil. Kedeputian ini memberi harapan agar sengketa dan konflik agraria dapat ditangani dan diselesaikan dengan mengutamakan hak-hak rakyat yang menjadi korban. Desain kerja yang jelas-sistematis, kelembagaan yang kuat-kredibel, serta sumberdaya yang mahir-terpercaya jadi pra-syarat agenda ini. 3. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Korup- si, kolusi dan nepotisme adalah musuh bersama. Birok- rasi harus terbebas dari korupsi dan aparat yang korup mesti diamputasi agar tak berlaku pepatah "akibat nila setitik rusak susu sebelanga". Komitmen BPN untuk berbenah diri dalam menyambut tugas bagi pembaruan agraria memang harus dimulai dari menjaga ketulusan hati dan kejujuran niat bekerja untuk rakyat. Sedangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat harus diwu- judkan dengan melibatkan secara aktif organisasi rakyat dalam persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembaruan agraria. 4. Membangun data-base penguasaan dan pemilikan tanah skala besar. Keberadaan dan akurasi data objek- objek reform menjadi pra-syarat keberhasilan reform. Pengadaan data dan informasi objek dan subjek reform mesti dilakukan sistematis dan bisa dipertanggung- 367
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) jawabkan ilmiah maupun sosial, dan menggali fakta sesungguhnya di lapangan. Tanah-tanah yang selama ini dalam skala luas dikuasai orang/badan usaha tertentu yang terbukti menyebabkan terjadinya ketimpangan dan monopoli hendaknya segera ditetapkan sebagai objek pembaruan agraria sehingga dapat diakses rakyat. 5. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. Reforma agraria perlu aspek legal dan konstitusional. Implementasi reform akan lebih kokoh jika dilandasi dan dipayungi politik, hukum dan kebijakan agraria yang kondusif. Meninjau ulang peraturan agraria perlu disegerakan. Substansi dan format hukum agraria baru ditata agar lebih men- jamin keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Politik agraria yang pro kepada modal besar yang memicu konflik dan ketimpangan mestilah diganti politik agraria yang lebih pro kepada rakyat kecil dan mendorong kemakmuran bersama. C.3. Pembaruan Agraria untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran C.3.1. Masalah Agraria versus Kemiskinan7 Dalam sudut pandang ekonomi, ketunakismaan (land- lessness) yang meluas akan menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi rapuh. Apalagi jika negara tersebut masih sangat bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai penyumbang pendapatan domestik maupun sebagai penye- rap tenaga kerja. Ketunakismaan akan menyebabkan ren- dahnya produktivitas pertanian, karena petani-petani 368
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 penggarap yang miskin atau buruh-buruh tani tidak memiliki motivasi untuk mengerjakan lahan secara optimal. 'Petani yang tidak memiliki keamanan dalam penguasaan tanah (insecurity of tenure) juga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk meningkatkan modalnya atau untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk menghasilkan hasil- hasil pertanian yang baik' (Prosterman, Temple dan Hanstad, 1990: 1). Maka, secara akumulatif, rendahnya produktivitas dan tiadanya kekuasaan dari kelompok petani ini, yang jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk, akan menjadi faktor pem- berat bagi keseluruhan proses pembangunan. Kemiskinan di pedesaan yang berkepanjangan juga akan menyebabkan terjadinya urbanisasi yang eksesif. Para petani tak bertanah dan petani-petani miskin serta anggota keluarganya yang lain akan pergi ke kota-kota atau bahkan keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Kalau mereka berun- tung, mereka dapat menjadi tenaga kerja formal di ling- kungan industri yang banyak bertebaran di perkotaan. Kalau tidak beruntung, mereka akan menambah jumlah tenaga kerja di sektor informal dan menciptakan kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan. Lebih buruk lagi, jika sejumlah orang yang tidak memiliki tanah atau jadi kehi- langan tanahnya kemudian terlibat di dalam sejumlah aksi kriminalitas. C.3.2. Menyoal Rencana Redistribusi Tanah Sebuah rencana populis spketakuler belum lama ini dikumandangkan pemerintah. MS Ka'ban (Menteri Kehutanan), Anton Apriantono (Menteri Pertanian), dan 369
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional) di ha- dapan kuli tinta Istana Kepresidenan (28 September 2006) memaparkan rencana yang pada intinya: Pemerintah akan bagi-bagi tanah! Surat-surat kabar, memberitakan jumlah tanah yang akan dibagikan antara 8 - 9 juta hektar yang bersumber dari lahan bekas hutan produksi konversi. Renca- na ini, kabarnya dijalankan dalam rangka pelaksanaan refor- ma agraria untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Dapat dibayangkan semburat keriangan yang terpancar di lubuk hati kaum tani berlahan sempit, buruh tani, dan rakyat miskin pada umumnya menyambut rencana ini. Ber- bagai kalangan memberikan apresiasi positifnya karena menganggap rencana ini merupakan suatu kebijakan yang sudah lama dinantikan. Kalangan ini menempatkan rencana pembagian tanah kepada rakyat miskin merupakan sinyal paling nyata dari pemerintah dalam merealisasikan pemba- ruan (reforma) agraria. Pembagian tanah kepada rakyat me- rupakan langkah awal yang sangat tepat dari sebuah peme- rintahan yang masih diuji oleh beratnya beragam persoalan kusut warisan masa lalu. Dalam optik positif, rencana pembagian tanah ini dimak- nai sebagai redistribusi asset bagi kaum miskin dalam kon- teks "landreform" dan "akses reform" yang berimbas pada perombakan struktur agraria yang timpang sehingga jadi lebih adil. Landreform yang memungkinkan si miskin mengakses pemilikan, penguasaan, penggunaan dan peman- faatan tanah agar dapat keluar dari kubangan kemiskinan merupakan esensi reforma agraria sejati. Di lain pihak, ada yang menanggapi rencana ini dengan sikap kritis. Rencana bagi-bagi tanah ini perlu dikritisi 370
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 bahkan diwaspadai karena jangan-jangan sekedar "menanam tebu di pinggir bibir", alias lips service belaka. Bagi kalangan kritis, membagikan jutaan hektar tanah dengan data posisi tanah (objek) yang masih simpang siur dan eksistensi subjek penerima manfaat (subjek) yang juga belum terang bak meri- butkan pepesan kosong. Problem agraria yang paling akar berupa ketidakadilan agraria struktural yang memiskinkan rakyat sulit teratasi signifikan jika sekedar diterapi melalui pembagian tanah tanpa program reform yang komprehensif. Rencana ini dikhawatirkan memicu konflik agraria baru. Jika sekedar bagi-bagi tanah tanpa keutuhan konsep dikhawatirkan rencana ini menyimpang dari rel reforma agraria sejati, malah berpotensi memberi jalan bagi pemal- suan reforma agraria. Pandangan paling ekstrim mengkha- watirkan di balik rencana ini terselubung kehendak mensa- botase tujuan asli reforma agraria. Walau pandangan kritis semacam ini masih harus diuji kesahihannya, tapi tak layak dianggap angin lalu. Di luar pandangan positif maupun kritis tadi, masih ada dua golongan lain, yakni: yang tidak tahu dan yang dilanda kecemasan. Mereka yang tidak tahu karena tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai rencana ini, tapi sangat boleh jadi justru merekalah lapisan mayoritas potential beneficiaries dari rencana ini. Adapun golongan yang cemas ialah mereka yang menguasai tanah (terlalu) luas, baik berupa badan-badan usaha maupun pribadi-pribadi dan kaki-tangannya. Yang patut diwaspadai, golongan yang cemas ini punya potensi menggalang gerakan kontra reforma yang dapat menghalangi tujuan mulia pembaruan agraria. 371
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) C.3.3. Meluaskan Rencana: Dari Redistrubusi ke Reforma Menyeluruh Apa sikap yang tepat dalam merespon geliat kebijakan agraria teranyar ini? Bersikap langsung mendukung tanpa reserve tampaknya merupakan sikap yang kurang cerdas. Akan tetapi, sikap apriori dan gelap mata langsung menolak dan beritikad menggagalkannya juga merupakan sikap berlebihan yang sungguh tak bijak. Mengingat agenda refor- ma agraria di dalam tubuh pemerintahan ini masih seumur jagung -diperkenalkan SBY tahun 2004 dan belum optimal dijalankan, sehingga rentan untuk "layu sebelum berkem- bang", penulis lebih memilih untuk memperluas wacana dari "pemerintah berencana bagi-bagi tanah" menuju "reforma agraria yang menyeluruh". Dalam hal ini, ada tiga catatan yang dapat disorongkan: Pertama, hendaknya segera dirumuskan konsepsi untuh mengenai konsep, arah, model dan strategi implementasi program pembaruan agraria nasional yang akan dijalankan. Terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan umum, kemak- muran rakyat dan kemajuan segenap anak bangsa hendaknya jadi terminal akhir yang dituju pembaruan agraria yang dirumuskan. Di terminal akhir ini, golongan lemah/miskin seperti kaum tani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat dan kaum miskin kota mestilah jadi pihak yang paling harus merasakan keuntungan dari hasil pembaruan agraria. Adanya naskah konsep ini akan menjadi panduan bagi semua pihak untuk menjalankan pembaruan agraria dalam praktek di lapangan, sekaligus sebagai mekanisme kontrol dan alat evaluasi atas program ini. Kedua, Presiden RI hendaknya memimpin langsung 372
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pelaksanaan pembaruan agraria, mulai dari perumusan kon- sepsi, mengawal pelaksanaan, evaluasi dan pemantapannya. Untuk mengefektifkan operasi, presiden sebaiknya menu- gaskan salah satu pembantunya yang dipercaya untuk memimpin dan mengkoordinasikan teknis-operasionalisasi pembaruan agraria. Semua menteri dan pejabat serta aparat pemerintah di berbagai departemen/badan terkait di semua level (pusat sampai daerah) hendaknya bersungguh-sung- guh turut mensukseskan pelaksanaan program pembaruan agraria ini. Perlu dipertegas tugas pokok dan fungsi setiap unsur pemerintahan dalam pelaksanaan pembaruan agraria. Siapa mengerjakan apa dan sejauh mana masing-masing punya andil hendaknya disinergikan secara lintas sektor dan lintas wilayah. Harus dicegah adanya kesimpangsiuran dalam konsep dan praktek di internal pemerintahan karena dapat mengganjal kesuksesan pembaruan agraria. Ketiga, pemerintah bersama masyarakat hendaknya mengupayakan pengumpulan data dan informasi seakurat mungkin mengenai posisi, jenis, sebaran, luasan tanah dan sumber-sumber agraria lain yang akan dijadikan objek pembaruan agraria. Begitu juga dengan data mengenai subjek penerima manfaatnya mesti secara paralel disiapkan. Ketersediaan data yang relatif solid dan akurat mengenai objek dan subjek reform menjadi pra-syarat kunci keber- hasilan program reform itu sendiri. Ketepatan objek reform hendaknya disesuaikan dengan posisi, sebaran dan jumlah subjek calon penerima manfaat reform. Mesti diusahakan posisi lahan berada di sekitar subjek penerima manfaat. Harus dihindari model transmigrasi orang miskin dari Jawa ke luar Jawa yang di masa lampau sudah terbukti gagal, 373
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) memicu problem dan konflik sosial baru, serta sudah pasti bukan reforma agraria sejati. Penyediaan data objek dan subjek reform ini dijalankan dengan melibatkan rakyat calon pemerima manfaat melalui organisasi-organisasinya yang sejati. Tanah-tanah yang sudah diduduki dan dikuasai rakyat miskin hendaknya diintegrasikan sebagai bagian dari objek reform, dan jadi prioritas untuk dilegalisasi oleh pemerintah. Dengan demikian, rencana redistribusi tanah bagi rakyat miskin merupakan rencana bagus, namun perlu diletakkan dalam kerangka pembaruan agraria nasional yang menye- luruh. Sektor-sektor keagrariaan yang disentuh program pembaruan agraria nasional hendaknya mencakup perta- nian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesi- sir, pulau-pulau kecil dan kelautan. Hanya dengan pelaksa- naan program pembaruan agraria nasional yang kompre- hensif maka tujuan mengatasi kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai secara mendasar hingga menyentuh jantung akar persoalannya. C.4. Modal Sosial: Partisipasi Rakyat8 Ketika kita menghendaki adanya partisipasi rakyat dalam pembaruan agraria, maka perlu menengok terlebih dahulu bentuk dan pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di bidang agraria (pertanahan) selama ini. Secara substansial, politik agraria selama ini telah mela- hirkan ketidakadilan agraria dalam berbagai dimensinya. Politik agraria yang menganak-emaskan modal besar sem- bari meminggirkan hak-hak rakyat kecil atas tanah dan keka- yaan alam lainnya secara signifikan telah menyumbat potensi partisipasi yang ada di dalam tubuh masyarakat. 374
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Politik agraria semacam ini menenggelamkan elan partisipasi dan justru melahirkan resistensi dari masyarakat. Contoh nyata dari ekspresi dari resistensi masyarakat terhadap politik agraria dewasa ini adalah maraknya aksi "okupasi" dan "reclaiming" yang dilancarkan masyarakat. Reclaiming dan okupasi kian memassal dan lebih sistematis. Metamorfosis aksi sporadik ke gerakan sistematis menjadi indikasi menguatnya kebutuhan reforma agraria. Contoh- nya, tanah-tanah perkebunan menjadi sasaran empuk reklaimer dan okupaser. Perkebunan telantar, yang hak guna usahanya cacat hukum atau (hampir) habis, menjadi dalil pemicu reclaiming dan okupasi. Tanah-tanah bekas kehu- tanan juga menjadi sasaran dari aksi ini. Secara esensial, aksi reclaiming dan okupasi ini merupakan wujud kebutuhan rakyat atas lahan pertanian. Secara legal, aksi ini "melanggar" hukum. Namun secara sosio-politik menjadi keniscayaan karena reforma agraria tak dijalankan. Reclaiming dan okupasi diistilahkan para ahli sebagai agrarian reform by leverage, pembaruan agraria yang didongkrak rakyat bawah. Dalam merespon resistensi semacam ini, pemerintah mestilah tanggap dalam membe- rikan formulasi penyelesaian secara mendasar. Yang diper- lukan, pengakuan dan perlindungan tanah rakyat. Penga- kuan hak rakyat atas tanah adalah upaya serius pemerintah untuk mengakui hak rakyat atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lain, yang disebut legalisasi hak rakyat atas tanah (lihat artikel penulis: Kompas, 14 Juli 2005). Dengan demikian, hanya dengan pendekatan dan solusi yang memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat 375
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) untuk mengakses pemilikan dan pemanfaatan tanahlah yang akan mengubah berbagai bentuk "resistensi" itu menjadi "partisipasi". Pergeseran dari resistensi ke partisipasi ini akan secara strategis mempertemukan dua prasyarat terlaksa- nanya pembaruan agraria, yakni "komitmen pemerintah" dengan "kekuatan organisasi rakyat". Ada dua prasyarat yang penulis anggap terpenting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat; (1) Aparatus peme- rintah di bidang agraria mesti memiliki dasar keberpihakan yang kuat kepada masyarakat sebagai subyek yang harus dilayani, memahami aspirasi masayarakat sekaligus berke- mampuan membuka dan mengelola ruang pelibatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan (2) Sistem pelayanan di bidang agraria hendaknya memperluas kesem- patan kepada masyarakat - khususnya kepada golongan ekonomi lemah yang miskin, untuk mendapatkan kemu- dahan dalam pelayanan dan pengurusan berbagai keperluan terkait pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan peman- faatan tanah serta kekayaan alam lainnya. Kedua prasyarat ini akan menjadi dasar bagi perluasan spektrum pelayanan pertanahan dari sekedar teknis admi- nitratif prosedural ke ranah kebijakan yang lebih mempertimbangan berbagai dimensi kepentingan masyarakat luas yang kompleks. Agar kedua prasayarat ini dapat terwujud maka diperlukan suatu upaya mendasar dalam menggeser posisi masyarakat dari sekedar objek dari suatu kebijakan menjadi subjek yang secara aktif terlibat dan sebagai pihak yang punya kepentingan utama. Untuk itu, imaji tentang peran aparat pemerintah sebagai "penguasa" hendaknya digeser menjadi "pelayan" kepentingan masyarakat banyak. 376
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 D. Penutup Setelah memperhatikan prinsip dasar dan strategi umum pelaksanaan pembaruan agraria, kita ditantang untuk dapat menurunkannya ke dalam berbagai program dan rencana tindak yang lebih operasional. Prinsip dasar dan strategi umum ini hendaknya menjadi penunjuk arah kemana pembaruan agraria ini akan kita proyeksikan. Adalah sudah semestinya berbagai program dan rencana tindak dapat betul-betul menjawab akar persoalan sekaligus menun- taskan kenyataan-kenyataan praktis di lapangan agraria kita. Berkurangnya jumlah orang miskin, tersedianya la- pangan pekerjaan dan lahirnya sumber-sumber kesejah- teraan baru sejatinya muara dari pelaksanaan pembaruan agraria kita. Tiadanya penguasaan asset yang berlebihan di tengah derita kemiskinan mayoritas rakyat adalah kondisi ideal yang hendak kita tuju. Kemakmuran dan kesejahteraan bersama secara berkeadilan adalah keadaan bangsa yang dicita-citakan para pendiri republik yang mutlak dituntaskan generasi penerusnya sekarang. Oleh karenanya, semua pihak yang masih memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dan rasa kemanusiaan yang tulus hendaknya bersatu padu mengambil peran bagi keberhasilan pelaksanaan pembaruan agraria. Sebagai bangsa besar kita perlu segera sampai pada kesepahaman baru mengenai kon- sep dan praktek ideal pembaruan agraria sejati yang cocok dengan kebutuhan kita saat ini. Semua pihak mesti peduli agar pembaruan agraria dapat disiapkan dan dijalankan dengan sematang mungkin. Supaya pembaruan agraria berhasil ia harus diseleng- garakan oleh pemerintahan yang tahu, mau dan mampu 377
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) menjawab akar problem agraria (Matang Atas) serta dito- pang partisipasi aktif rakyat melalui organisasinya yang sejati (Matang Bawah). Tanpa kematangan salah satu pihak, pembaruan agraria terancam menyimpang, bahkan gagal. Semoga jangan! Makassar, 4 Desember 2006 378
PERANAN ORGANISASI TANI (MASYARAKAT AGRARIS) DALAM PEMBARUAN AGRARIA Agustiana* Sebelum menukik kepada pembahasan tentang permasalahan organisasi tani atau masyarakat agraris dalam pelaksanaan pembaruan agraria, sebagai mana yang diminta oleh Penitia SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL, perke- nalkan saya bersambang gagasan dalam kapasitas sebagai pengungkap perasaan, pikiran dan harapan petani atau masyarakat agraris lainnya. Dalam kaitannya dengan Pem- baruan Agraria, yang mana walaupun tidak secara utuh akan tetapi kiranya dapat memberikan gambaran sepintas tentang apa yang dimaksud Pembaruan Agraria / Reforma Agraria dalam cara pandang petani. Hal ini penting terutama di hadapan audiens dari ka- langan Badan Pertanahan Nasional (BPN), supaya Pembaruan Agraria tidak ditafsikan sebagai bentuk kagiatan (Sekjen Serikat Petani Pasundan), disampaikan pada acara Simposium Agraria Nasional BPN-RI, Makasar, 4 Desember 2006 379
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) amal kebaikan sosial semata yang dianggap kurang menarik dan dianggap akan dapat mengurangi peran kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terkait dengan hal ini, saya akan memulai dari pertanya- an-pertanyaan pokok tentang pembaruan agraria, diantara- nya : 1) Apa dan bagaimana Pembaruan Agraria menurut cara pandang organisasi petani dan masyarakat agraris lain- nya (masyarakat adat, miskin kota, nelayan dan lain- lain)? 2) Tahapan strategis Program Pembaruan Agraria ? 3) Target yang diharapkan dari pelaksanaan Pembaruan Agraria ? 4) Peran dan posisi pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang diterapkan oleh organisasi petani dan masyarakat lainnya ? 5) Bagaimana peranan organisasi tani dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria ? I. Apa dan bagaimana Pembaruan Agraria menurut cara pandang organisasi petani dan masyarakat agraris lain- nya (masyarakat adat, miskin kota, nelayan, dan lain- lain) ? Cara pandang organisasi petani atau masyarakat agraris, yang dimaksud dengan Pembaruan Agraria adalah "Penataan kembali atau memperbaiki arah kebijakan dan program pembangunan nasional agar berorientasi pada sektor agraris dengan memperhatikan pem- bangunan sektor lainnya, dengan daya dukung kekayaan 380
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 sumber daya alam atau sumber daya agraria yang dimi- liki secara mandiri termasuk daya dukung sumber daya manusianya". Karena kalau orientasinya dititikberatkan pada sektor industri seperti selama ini, maka masyarakat dan pemerintah disamping akan sulit menyiapkan pranata sosial dan daya dukung bahan baku juga per- saingan dengan negara lain yang jauh lebih maju. Kita bisa bayangkan sulitnya merubah karakter masya- rakat agraris (yang notabene mayoritas penduduk negara ini), menjadi masyarakat industri, belum lagi modal dukungan pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor industri sangatlah minim dan tidak merata, jangankan kita bicara soal teknologi, persoalan listrik saja sudah nyata menjadi problem negara ini, belum lagi persoalan upah buruh yang sampai saat ini belum mampu menjamin kesejahteraan secara adil dan layak. II. Tahapan strategis program Pembaruan Agraria ? Tahapan strategis pembaruan agraria tidak dimulai dari pemberian atau pengeluaran 8,15 juta ha tanah dari kawasan yang diklaim Departenen Kehutanan (walau- pun tentunya hal itu ada manfaatnya, akan tetapi itu dimulai dengan hal-hal berikut: a. Pendataan dan penataan potensi pemanfaatan sumber daya agnaria atau sumber daya alam lainnya. b. Mengatur dan menentukan luasan serla wilayah peruntukannya secara proposional, adil dan berke- lanjutan. Sebagai contoh, berapa luas dan di wilayah 381
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mana sumber saya agraria untuk keperluan industri, perluasan pemukiman, pertambangan, perkebunan, konservasi, pengembangan pertanian, daerah aliran sungai (DAS), peruntukan untuk masyarakat mis- kin, masyarakat adat dan cadangan masa depan. c. Memperbaiki, membuat tata aturan sistem agraria yang terpusat, terkoodinir dan terintegratif agar ti- dak tumpang tindih seperti sekarang ini. d. Membuat kelembagaan agraria yang terpusat dengan fungsi, pendataan, pengaturan dan kontrol atas penguasaan, pemanfaatan sumber daya agraria dan sumber daya alam lainnya, dalam kaitan ini pe- tani setuju kewenangan BPN diperluas. e. Menyerahkan semua inventarisasi aset tanah negara, atau sumber daya agraria lainnya yang di- kuasai pada kelembagaan agraria. f. Penyiapan keahlian, mental dan kecakapan apara- tur pemerintah yang bekerja pada kelembagaan agraria. g. Menyiapkan masyarakat agar mampu memanfaat- kan sumber daya agraria secara layak, cukup, adil, sejahtera dan berkelanjutan. h. Mengevaluasi, peruntukan/ pemanfaatn dan pengu- asan tanah atau sumber daya agraria lainnya secara monopolistik atau skala besar oleh perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar tidak terjadi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah atau pun sumber daya agra- ria lainnya. 382
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 III. Target yang diharapkan dari pelaksanaan Pembaruan Agraria ? a. Bagi petani dan masyarakat adat yang sudah punya tanah akan tetapi tidak memiliki legalitas formal, target dan harapannya adalah mendapatkan legalitas akan kapasitas hukum atas pemanfaatan serta penguasaannya terutama atas tanah milik adat yang sudah menjadi sumber pokok mata pencariannya. b. Bagi masyarakat yang telah menggarap tanah negara lebih dari 2 (dua) tahun atau sudah menjadikan lahan garapannya sebagai sumber mata pencaharian utamanya mendapatkan pengakuan dan perlin- dungan hukum yang jelas serta mampu memanfa- atkan tanah garapannya tersebut secara maksimal (produktif) mampu meningkatkan kesejahteraan secara layak, adil dan berkelanjutan. c. Selesainya sengketa agraria dengan memperhatikan aspek pemilikan, penguasan dan pemanfaatan tanah atas sumber daya agraria terutama bagi petani miskin atau petani tak memiliki alternatif mata pencaharian kehidupan lain selain dari ketergantungan atas tanah tersebut. d. Adanya pembatasan dan pengurangan secara ber- tahap atas monopoli atau penguasaan tanah negara yang berlebihan yang dilakukan badan usaha swasta maupun BUMN, yang selanjutnya penguasaan dan pemanfaatan diberikan pada masyarakat di sekitas kawasan penguasaan tanah tersebut, terutama pada masyarakat yang tidak memiliki tanah dan tidak 383
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) memiliki alternatif keahlian selain dari bertani atau berkebun. e. Mendapatkan akses permodalan, teknologi tepat guna, informasi dan pasar produk pertanian secara mudah dan terjamin bagi peningkatan produktivitas petani. f. Secara bertahap terjadinya transformasi dan alih fungsi serta kecakapan management usaha per- kebunan swasta atau BUMN kepada usaha perke- bunan masyarakat biasa, sehingga dengan demikian secara lambat laun perusahaan perkebunan tersebut di atas tidak harus menguasai tanah yang luas dengan resiko yang besar akan tetapi cukup jadi perusahaan inti yang menguasai sektor industri per- kebunan rakyat dan perdagangan ke luar negeri (ekspor). g. Peningkatan keberhasilan pembangunan pedesaan secara swadaya dan swadana sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan yang secara otomatis akan mengurangi dampak urbani- sasi. h. Terciptanya tatanan sosial, ekonomi dan politik yang dirasakan adil oleh masyarakat khususnya ke- adilan dalam memanfaatkan dan menguasai sumber daya agraria yang dikuasai oleh negara. IV. Peran dan posisi pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang diharapkan oleh orga- nisasi petani dan masyarakat lainnya ? 384
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 a. Peran Pemerintah Pusat : • Menentukan arah kebijakan (reorientasi) di bidang Pembaruan Agraria dengan menggali aspirasi dari daerah, walaupun kenyataannya lebih dari 70% arah kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada sektor Pembaruan Agraria. Menyiapkan perangkat hukum dan kelembagaan yang terintegrasi. Menjadikan Pembaruan Agraria sebagai prioritas agenda pembangunan nasional yang menyeluruh. b. Peran Pemerintah Daerah : • Menyesuaikan arah kebijakan, program pem- bangunan di daerah dengan program pemerintah secara nasional di bidang pembaruan agraria (walaupun kenyataannya lebih dari 70% arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah berorientasi pada sektor agraria). Menyiapkan komite atau panitia pelaksanaan pem- baruan agraria di tingkat daerah yang melibatkan kelompok masyarakat agraris. Melakukan pendataan dan penataan sumber daya agraria yang ada di wilayahnya, khususnya Tanah Negara (TN), baik dalam penguasaan PEMDA ataupun instansi pemerintah lainnya. Menentukan kawasan peruntukan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara proporsional, adil dengan memperhatikan berbagai aspek kemanfaatan, penguasaan bagi masyarakat yang tidak punya tanah 385
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) terutama untuk kepentingan mata pencaharian kehidupan pokok masyarakat tersebut. Mempermudah akses masyarakat khususnya peta- ni untuk mendapatkan kemanfaatan informasi, teknologi tepat guna, pasar, dan permodalan bagi usaha pertanian. Mendata, menyelesaikan dan melaporkan sengketa agraris yang ada di wilayahnya kepada pemerintah propinsi atau pemerintah pusat. V. Bagaimana peranan Organisasi Tani dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria ? • Melakukan pendataan wilayah penguasaan, pemanfaatan/ garapan seluruh tanah oleh anggo- tanya. Membuat aturan main yang disepakati bersama dalam mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah khususnya garapan di atas Tanah Negara, yang didasarkan pada prinsip-prinsip peningkatan pro- duktivitas, terurus, tanggung jawab, berkeadilan, berkelanjutan (tidak diperjualbelikan) dan keseim- bangan ekologis. Berperan aktif dan menumbuhkan kepeloporan dalam rangka pembangunan pedesaan secara swa- daya. Membentuk kelompok usaha bersama dalam bentuk koperasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. • Berperan aktif dalam menentukan kebijakan, baik 386
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat, terutama dalam sektor pembaruan agraria. Terlibat aktif dan masuk sebagai anggota resmi dalam tim penyelesaian sengketa/ konflik agraria yang dibentuk pemerintah daerah. Membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik dengan pemerintah, badan usaha, pim- pinan PARPOL, maupun dengan pimpinan organi- sasi masyarakat lainnya. 387
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA
PEMANFAATAN POTENSI WILAYAH PESISIR PROVINSI SULAWESI SELATAN Oleh: DR. S. Ruslan, SE (Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan) I.LATARBELAKANG I.LATARBELAKANG POTENSIWILAYAHPESISIRSULSEL Wilayahpesisir SulawesiSelatanmemiliki potensi lahan budi daya laut sebesar 6 600.500Hadan potensi lahan tambak b k t seluas 100.000Ha. Potensi perikanan tangkap Sulawesi Selatansebesar 620.480ton/tahun, dengan rincian ; i l h t - Selat Makassardengan potensi , 307.380ton/tahun, 3 7 3 / H d - Laut Floresdengan potensi 168.780 ton/tahun,dan - Teluk Bonedengan potensi sebesar 144.320ton/tahun. ) Dr. S. Ruslan, SE., Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. 390
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 LATARBELAKANG... LATARBELAKANG... KONDISIWILAYAHPESISIRSULSEL Masyarakat SulawesiSelatanmemiliki sejarah dan Sociocultur yangtak dapat dipisahkan dengan lingkungan pesisir dan laut dengan menempatkan sumber daya pesisir dan laut sebagai sumber daya ekonomi. g p y p g Potensi wilayah pesisir Sulsel dapat dikatakan besar,namun kondisinya sudah berada pada ambang batas penipisan sumber daya dan ekosistem yangmengkhawatirkan akibat eksploitasi sumber daya hayati laut dengan caracara destruktif yangtidak ramah lingkungan. - Luas hutan mangrove/bakau yangtersisa saat ini 22.353Ha h t L (19,85%dari kondisi tahun 80an). / b k t i t i i H - Ekosistem padang lamun dan terumbu karang yangtersisa dalam kondisi baik hanya ± 20%dari totalterumbu karang SulawesiSelatan. KONDISIWILAYAHPESISIR... KONDISIWILAYAHPESISIR... Tingkatpencemaran semakin meningkat sejalan dengan perkembangan mobilitas transportasi laut dan kegiatankegiatan industri yangsemakin pesat serta limbah domestik (rumah tangga),serta limbah dari aktifitas budidaya laut (tambak). Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut cukup memberikan sumbangan berarti pada perekonomian wilayah,namun kurang memberi arti/dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan secara umum yangdiindikasikan bahwa komunitas perikanan /nelayan masih merupakan kantongkantong kemiskinan. Produksi eksploitasi tambak menghasilkan 391.745,4tondengan tingkat pemanfaatan potensi tambak sebesar 98,60%dari totalluas 100.000Ha.Halini memberikan gambaran bahwa pengembangannya dapat dikatakan sudah tidak memberikan gambaran bahwa pengembangannya dapat dikatakan sudah tidak memungkinkan lagi.Apalagi bila dikaitkan dengan indikasi kerapatan tambak per - kilometerpanjang pantai yaitu mencapai 49,3Ha- perkilometerpanjang pantai yangmerupakan indikasi banyaknya usahausaha pembangunan tambak dengan letak persis di bibir pantai dan banyaknya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi pertambakan. 391
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) II.II. ISU & PERMASALAHAN ISU & PERMASALAHAN Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Wilayah Pesisir Sulsel Pesisir Sulsel
Isu Sosial Budaya,meliputi :(1)Rendahnya kualitas sumberdaya manusia; (2) Lambatnya perubahan sumberdaya manusia;(2)Lambatnya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat;(3)Buruknya sanitasi lingkungan permukiman;(4)Degradasi budaya dan semangat kebaharian (5)Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Isu Lingkungan,meliputi :(1)Degradasi ekosistem pesisir dan laut (2)Tercemarnya wilayah pesisir (3) Lemahnya penataan dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Lanjutan........ Lanjutan
Isu Kelembagaan,meliputi :(1)Tidak terpadunya pengelolaan wilayah pesisir;(2)Lemahnya k l kelembagaan masyarakat dan Pemerintah (3) h ( ) k d Lemahnya penegakan hukum diwilayah pesisir dan laut. Isu PembangunanEkonomi,meliputi :(1)Rendahnya daya tarik ODTWwisata bahari (2)Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap (3) Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap (3)Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya (4)Belum optimalnya pengelolaan bahan mineral(5)Rendahnya aksesibilitas antar pulau (6)Belum tersedianya energi listrik di pulaupulau kecil. b P i 392
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 III. ARAH KEBIJAKAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DI PROPINSI SULAWESI SELATAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SULSEL Visi Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yaitu : " Mewujudkan Sulawesi Selatan Menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang bernafaskan Keagamaan" Misi Propinsi Sulawesi Selatan: Menjadikan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan Budaya Lokal sebagai acuan dan sumber kearifan dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bernegara; Pilar pendukung dan perekat pengembangan perekonomian nasional terutama sebagai pusat pelayanan di KTI; Mempertahankan dan mengembangkan solidaritas kebangsaan yang berbasis NKRI (Wawasan Nusantara); Ikut melaksanakan ketertiban umum yang merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi dan sosial. RENSTRA PROPINSI SULAWESI SELATAN 2003 - 2008 AGENDA KETAHANAN EKONOMI WILAYAH AGENDA KETAHANAN EKONOMI WILAYAH "Program Penataan dan Pengelolaan SDA dan Kelautan yang berkelanjutan" KEGIATAN KEGIATAN Mengembangkan sistem pengolahan sumber daya hutan Mendorong pengembangan pendidikan,ilmu pengetahuan dan tehnologi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan di bidang sumber daya alam dan kelautan. sumber daya alam dan kelautan Meningkatkan pengendalian lingkungan melalui pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Pemberian izin usaha pertambangan umum dan energi lintas Kab/Kota. 393
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Kegiatan (Lanjutan) ... ! Pengelolaan sumberdaya mineraldan energi nonmigas kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut kewenangan propinsi. Mendorong dan melaksanakan kegiatan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut dan plasmanutfah konservasi dan pengelolaan kekayaan laut dan plasma nutfah spesifik serta suaka perikanan sebatas wilayah laut kewenangan proponsi. Meningkatkan pengendalian usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah kewenangan propinsi, Mendorong penguatan kelembangaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yangberkelanjutan. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan kelautan dalam pengembangan wisata bahari,agrowisata dan ekowisata secara terpadu. Pembangunanyangmemenuhi Pembangunanyang sekarang tanpa sekarang memenuhi kebutuhan mengorbankan kebutuhan generasi kebutuhan generasi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang generasi yang akanakan datang datang dalam dalam memenuhi memenuhi kebutuhan mereka.. kebutuhan mereka IV. STRATEGI PEMANFATAAN WILAYAH PESISIR A. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (WCED,1986) PerluPerlu keseimbangan keseimbangan antara antara pencapaian pencapaian tujuan tujuan ekonomi ekonomi, , sosial sosial dandan kelestarian kelestarian SDA SDA dandan LHLH Tujuan Sosial (Pemerataan) Ekonomi y Masyarakat k Tujuan Ekonomi (Efisiensi) ( i) fi i
Konservasi Dgn Equity Integrasi Ekonomi lingkungan Tujuan Lingkungan (Ekologi) 394
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 B.B. rangka upaya upaya rangka potensi sumberdaya pemanfaatan sumberdaya pemanfaatan potensi pesisir secara secara dandan pesisir berkelanjutan makamaka dilakukan berkelanjutan dilakukan wilayah pengelolaan wilayah perencanaan pengelolaan perencanaan secara nasional pesisir nasional laut secara pesisir dandan laut pendekatan pengelolaan dengan pengelolaan dengan pendekatan laut terpadu pesisir dandan laut wilayah terpadu wilayah pesisir rehabilitasi dandan optimal, rehabilitasi secara secara optimal, serta serta bencana bencana mitigasi mitigasi pengelolaan kelautan dandan pengelolaan jasajasa kelautan kemaritiman kemaritiman.. Pesisir es s Pengelolaan Wilayah aya e ge o aa Terpadu (Integrated Coastal Management) mengintegrasikan yang berbagai disusun oleh sektor dan daerah sehingga terwujud keharmonisan dan saling memperkuat dalam pemanfaatannya. DalamDalam laut laut perencanaan Tujuan Cakupan kegiatan Tatanan pelaksanaan RENCANA RENCANA AKSIAKSI Rencana kerja Pengaturan koordinasi RENCANA RENCANA PENGELOLAAN PENGELOLAAN Manfaat dll Paket terpadu kegiatan kegiatan Alokasi ruang Public campaign Pemilihan & penempat an kegiatan RENCANA ZONASI RENCANA ZONASI Isu pengelolaan RENSTRA PENGELOLAAN RENSTRA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR WILAYAH PESISIR Target kinerja Alokasi SDA Organisasi/ lembaga Rencana kerja Koordinasi PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU...
terpaduadalahsuatupendekatan y g y p g pengelolaanwilayahpesisiryang menghubungkan duaataulebih ekosistem dan sumberdaya dalam kegiatanpemanfaatan (pembangunan)secaraterpadu (integrated)dan berkelanjutan. p TUJUAN PENGELOLAAN SECARA TERPADU TUJUAN PENGELOLAAN SECARA TERPADU Meminimalisasi Meminimalisasi dampak kegiatan dampak kegiatan Mengurangi munculnya Mengurangi Mengurangi munculnya Mengurangi kelembagaan kepentingan, , kelembagaan kepentingan konflik munculnya konflik munculnya konflik konflik Mengoptimalkan Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya sumberdaya pemanfaatan ruang ruang dandan Mengkompromikan Mengkompromikan kepentingan pembangunan sektor pembangunan sektor berbagai kepentingan berbagai 395
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU... PRINSIP IMPLEMENTASI PENGELOLAN WILAYAH PESISIR TERPADU PRINSIP--PRINSIP IMPLEMENTASI PENGELOLAN WILAYAH PESISIR TERPADU PRINSIP Keterpaduan Antar Pemerintahan/ Kewenangan Kewenangan Keterpaduan Antar Ekosistem Darat dengan Laut Keterpaduan Antar Lembaga/Sektor Keterpaduan Antar Disiplin Ilmu Pengakuan terhadap Hak y Masyarakat Pengelolaan Pesisir Terpadu Pesisir Terpadu Desentralisasi Pengelolaan Pranata dan Penegakan hukum Konsistensi Pembiyaan Pranata Kelembagaan Konsistensi Perencanaan 396
397
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 398
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 399
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 400
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 401
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 402
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 403
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 404
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 405
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 406
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 407
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 408
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 409
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 410
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 411
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 412
GERBANG EMA GERBANG EMAS GERAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT GERAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT Oleh: Tim Sekretariat Gerbang Emas Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan ERBANG EEMASMAS KKONSEP ONSEP GGERBANG Latar Belakang / Masalah 1. KONSEP PENDEKATAN PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN SULAWESI SELATAN TIDAK TUNTAS, KARENA TIDAK HOLISTIC DAN BERORIENTASI PASAR 1. PELAKU UTAMA EKONOMI, TERMASUK KOMODITI UNGGULAN : UKMK, TETAPI BELUM DIBERDAYAKAN OPTIMAL 1. KENDALA UKMK : A) MODAL TERBATAS DAN B) AKSES KE SUMBER DANA/PERBANKAN LEMAH KE SUMBER DANA/PERBANKAN LEMAH 1. KEMAMPUAN PENDANAAN PEMERINTAH SEMAKIN TERBATAS 1. PENYALURAN KREDIT PERBANKAN UNTUK UKMK MASIH TERBATAS ) Tim Sekretariat Gerbang Emas Sulawesi Selatan. 413
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) GERBANG EMAS ? ApaApa ituitu GERBANG EMAS ? Gerbang Emas Sebuah Gerakan Pembangunan Ekonomi yang Mengintegrasikan Unsur Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Gerbang Emas Merupakan Kelanjutan Kebijakan Pembangunan sebelumnya yaitu Perwilayahan Komoditas (dasar pemilihan inkubator/klaster),dan GRATEKS 2 (dasar pemilihan komoditi), namun Berbeda dalam hal Sumber Dana,Mekanisme Pendanaan, Peranan Pemerintah dan Ruang Lingkup Kegiatan (Hulu Hilir) ( TUJUAN PROGRAM A. Makro 1. Membuka Lapangan Kerja 1. Membuka Lapangan Kerja 2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 3. Meningkatkan Citra Produk Sulsel pada Lingkup Lokal, Nasional dan Internasional 4. Meningkatkan Sinkronisasi, Harmonisasi dan Efektifitas Kegiatan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta 414 )
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 TUJUAN PROGRAM A. Mikro 1. Pemberdayaan UKMK 1. Pemberdayaan UKMK 2. Meningkatkan penyaluran kredit perbankan 3. Meningkatkan penggunaan produk lokal dimasyarakat TAHAPAN GERBANG EMAS TAHAPAN GERBANG EMAS KONSOLIDASI (2004), MEMBANGUN •• KONSOLIDASI (2004), MEMBANGUN KESAMAAN VISI & PERSEPSI KESAMAAN VISI & PERSEPSI PEMANTAPAN (2005--2006), TERIMPLEMENTASI 2006), TERIMPLEMENTASI PD WIL. INKUBATOR & KLASTER PD WIL. INKUBATOR & KLASTER AKSELERASI (2007), PERCEPATAN & •• AKSELERASI (2007), PERCEPATAN & PERLUASAN CAKUPAN GERAKAN TERMASUK PERLUASAN CAKUPAN GERAKAN TERMASUK KOMODITAS, INKUBATOR & KLASTER KOMODITAS, INKUBATOR & KLASTER PELEMBAGAAN (2008), TERLEMBAGANYA •• PELEMBAGAAN (2008), TERLEMBAGANYA GERAKAN INI DLM SISTEM EKONOMI MASY. GERAKAN INI DLM SISTEM EKONOMI MASY. •• PEMANTAPAN (2005 415
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) CIRI UTAMA CIRI UTAMA SINGLE ISSUE , SATU KOMODITAS TIAP KABUPATEN KABUPATEN FOCUS, PADA LOKASI, PETANI, PENGUSAHA/ SWASTA, PEMERINTAH, SERTA JELAS TARGET PRODUK AKHIR CLEAR, JELAS PROSES DARI HULU SAMPAI HILIR , (BUDIDAYA, PROCESSING, MARKETING) MENDORONG KETERLIBATAN INDUSTRI DAN PERBANKAN PENDEKATAN PENDEKATAN TERPADU, KEGIATAN HULU HILIR, INSTITUSI, PEMBIAYAAN, FOKUS, PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN TERTENTU, USAHA SKALA KECIL, MENENGAH DAN MIKRO, WILAYAH INKUBATOR DAN KLASTER, KEGIATAN & SASARAN SESUAI BUSINESS PLAN, TERUKUR, KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUK , JUMLAH UMKM YG TERFASILITASI , TENAGA KERJA YG TERSERAP, DISTRIBUSI DAN PEMUPUKAN MODAL 416
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PIHAK YANG TERLIBAT PIHAK YANG TERLIBAT (STAKEHOLDER) (STAKEHOLDER) PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT & PERANANNYA : 1. PEMERINTAH PROPINSI : - PENJAMIN DENGAN MELETAKKAN "STANDING BUDGET" DI BANK TERKAIT - KOORDINATOR KEGIATAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN MELALUI INSTANSI DINAS/BADAN YANG TERKAIT - TECHNICAL ASSISTANCE - FASILITATOR DAN MEDIATOR PADA STAKEHOLDER - REGULATOR REGULATOR 2. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA : - PENJAMIN DENGAN MELETAKKAN "STANDING BUDGET" DI BANK TERKAIT - FASILITATOR DAN MEDIATOR PADA STAKEHOLDER UTK IMPLEMENTASI - REGULATOR Lanjutan... Lanjutan... 3. PETANI DAN PENGUSAHA UKMK : - - - PENERIMA DAN PENGELOLA DANA KREDIT PELAKSANA PRODUKSI PELAKSANA PRODUKSI PROSES PENGOLAHAN AWAL 4. PENGUSAHA MENENGAH DAN BESAR : - PENJAMIN PASAR DAN HASIL PRODUKSI - PROSES PENGOLAHAN LANJUTAN - MEMBANGUN SARANA PABRIKASI - MENDORONG SUPLAI SARANA PRODUKSI 5. PERBANKAN : - - - SUMBER PENDANAAN FUNGSI INTERMEDIASI PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 417
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Lanjutan... Lanjutan... 6. TENAGA AHLI (EXPERT) - MEMBERIKAN JASA KONSULTASI (BIDANG : KEBIJAKAN DAN TEKNIS) BAGI TIM KEBIJAKAN DAN TEKNIS) BAGI TIM PEMERINTAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM HAL PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN 7 LEMBAGA DONOR BERPERAN SEBAGAI 7. LEMBAGA DONOR, BERPERAN SEBAGAI : - PENYEDIA FASILITAS PENDUKUNG - MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS (TECHNICAL ASISSTANT) PENANGANAN KOMODITAS PENANGANAN KOMODITAS 1.1. SUTRA ALAM SUTRA ALAM -- -- -- WILAYAH : WAJO, SOPPENG, SIDRAP, DAN ENREKANG WILAYAH : WAJO, SOPPENG, SIDRAP, DAN ENREKANG BANK : BANK MANDIRI BANK : BANK MANDIRI INDUSTRI : ASOSIASI PENGUSAHA SUTRA WAJO INDUSTRI : ASOSIASI PENGUSAHA SUTRA WAJO 1.1. 11 KELAPA KELAPA KELAPA KELAPA -- -- -- WILAYAH : PINRANG, BONE, DAN BULUKUMBA WILAYAH : PINRANG, BONE, DAN BULUKUMBA BANK : BPD SULSEL BANK : BPD SULSEL INDUSTRI : PT. TANJUNG COCONUT BERSINAR INDUSTRI : PT. TANJUNG COCONUT BERSINAR 1.1. RUMPUT LAUT RUMPUT LAUT -- -- WILAYAH : TAKALAR WILAYAH : TAKALAR BANK : BUKOPIN DAN KOPERASI MACCINI BAJI (POLA BANK : BUKOPIN DAN KOPERASI MACCINI BAJI (POLA SWAMITRA) SWAMITRA) -- INDUSTRI : PT. BANTIMURUNG INDAH DAN PT GIWANG INDUSTRI : PT. BANTIMURUNG INDAH DAN PT GIWANG 1.1. GARAM GARAM -- -- -- WILAYAH : JENEPONTO WILAYAH : JENEPONTO BANK : BUKOPIN DAN KOP. MEKAR GARAM (POLA SWAMITRA) BANK : BUKOPIN DAN KOP. MEKAR GARAM (POLA SWAMITRA) INDUSTR I: PT. EKA SARI LESTARI INDUSTR I: PT. EKA SARI LESTARI 418
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PENANGANAN KOMODITAS LANJUTAN 1.1. JAGUNG JAGUNG -- -- -- WILAYAH: BANTAENG WILAYAH: BANTAENG BANK: BRI CAB. BANTAENG BANK: BRI CAB. BANTAENG INDUSTRI: PT. JAFPA, PT. CHAROEM, DAN PT. CHARGILL INDUSTRI: PT. JAFPA, PT. CHAROEM, DAN PT. CHARGILL 2. KAKAO 2. KAKAO -- -- -- WILAYAH: LUWU DAN PINRANG WILAYAH: LUWU DAN PINRANG BANK: BRI CAB LUWU DAN CAB PINRANG BANK: BRI CAB LUWU DAN CAB PINRANG INDUSTRI: INDUSTRI: 3.3. KOPI KOPI -- -- -- WLAYAH: ENREKANG DAN TATOR WLAYAH: ENREKANG DAN TATOR BANK: BRI CAB ENREKANG DAN CAB TATOR BANK: BRI CAB ENREKANG DAN CAB TATOR INDUSTRI: PT. MEGAH PUTRA SEJAHTERA INDUSTRI: PT. MEGAH PUTRA SEJAHTERA SAPI PERAH 4. SAPI PERAH 4. -- -- -- WILAYAH: SINJAI WILAYAH: SINJAI BANK: BRI CAB. SINJAI BANK: BRI CAB. SINJAI INDUSTRI: PABRIK SUSU CV. CITRA NASIONAL INDUSTRI: PABRIK SUSU CV. CITRA NASIONAL PENANGANAN KOMODITAS (LANJUTAN) PENANGANAN KOMODITAS (LANJUTAN) SOUVENIR 5. SOUVENIR 5. WILAYAH: MAKASSAR -- WILAYAH: MAKASSAR WILAYAH: MAKASSAR WILAYAH: MAKASSAR BANK: -- BANK: INDUSTRI: ASOSIASI PENGUSAHA MARKISA INDUSTRI: ASOSIASI PENGUSAHA MARKISA -- LEBAH MADU 6. LEBAH MADU 6. -- WILAYAH: MAROS WILAYAH: MAROS BANK: BPD SULSEL BANK: BPD SULSEL -- INDUSTRI: PT. BEE TOBA INDUSTRI: PT. BEE TOBA -- 419
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) ALUR PIKIR ALUR PIKIR GERBANG EMAS GERBANG EMAS CIRI UTAMA DEFINIS I /ITEM & SASARA N CLEAR CAKUPAN HULU-HILIR -Budidaya -Pengolahan -Pemasaran SARANA DAN PELAKU PENDEKATAN Institusi - SDM - Teknologi - Regulasi - Investasi - Pemda - Perbankan - UMKM PROGRAM - ERPADU - FOKUS - ERUKUR UMPAN BALIK MONEV IMPLEMENTASI KONSE P DAN ACTIO N PLAN INDUSTRI PABRIKASI TARGET PENCAPAIN TAHAP I Pengolahan Garam Tenun Kain Sutra Polos Pengolahan Produk Kelapa Pengolahan Rumput Laut HASIL YG DIHARAPKAN Harmonis asi Peran Brand Image Komoditi Unggulan Penyerap an Tenaga Kerja Peningka tan tan Income Masyaraka t IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI PENYUSUNAN : RENCANA TINDAK RENCANA PENGEMBANGAN USAHA CASH FLOW INDUSTRI INDUSTRI PABRIKASI 420
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 RENCANA GERBANG EMAS KEDEPAN KHUSUS RENCANA GERBANG EMAS KEDEPAN KHUSUS TENTANG IMPLEMENTASI SERTIFIKASI MASSAL TENTANG IMPLEMENTASI SERTIFIKASI MASSAL SWADAYA (SMS) SWADAYA (SMS) PENGERTIAN: PENGERTIAN: Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) adalah program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) adalah program pemberian sertifikat kepada masyarakat secara pemberian sertifikat kepada masyarakat secara kelompok atau massal, Program SMS ini berupaya kelompok atau massal, Program SMS ini berupaya untuk memberdayakan masyarakat dan petani dalam hal y y untuk memberdayakan masyarakat dan petani dalam hal pemilikan lahan guna mendukung terwujudnya pemilikan lahan guna mendukung terwujudnya pemilikan sertifikat atas tanah milik atau lahan garapan pemilikan sertifikat atas tanah milik atau lahan garapan petani.. petani y y p p Tujuan Maksud Dan Dan Tujuan Maksud M a k s u d : M a k s u d : catur 11 Mewujudkan tertib pertanahan tertib tertib catur Mewujudkan catur Mewujudkan catur 1.1. Mewujudkan tertib pertanahan administrasi,, tertib tertib administrasi meliputi meliputi tertib penggunaan pemilikan pemilikan tertib tertib penggunaan,, hidup lingkungan hidup lingkungan 2.2. Terwujudnya Terwujudnya peningkatan melalui pajak melalui pajak melalui pajak melalui pajak Terwujudnya pemerataan 3.3. Terwujudnya hakhak atasatas tanah mampu dandan yang mampu pertanahan yang yang pertanahan yang yang tertib hukumhukum,, tertib tertib tertib tertib dandan daerah penghasilan daerah peningkatan penghasilan sertifikat pemilikan sertifikat tidak yang tidak pemerataan pemilikan antara golongan mampu yang mampu tanah antara golongan yang 421
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Tujuan Terciptanya ketenangan dalam menempati / 1.1. Terciptanya ketenangan dalam menempati / mengolah / menggarap tanah atas kejelasan status mengolah / menggarap tanah atas kejelasan status dan kepastian hukumnya. dan kepastian hukumnya. p p y y 2.2. Mengurangi Mengurangi birokrasi yangyang berbelit percaloan percaloan birokrasi pengurusan pengurusan hakhak atasatas tanah tanah praktek menghilangkan praktek berbelit--belitbelit sekaligus sekaligus menghilangkan beban beban Mengurangi 3.3. Mengurangi pengurusan pengurusan sertifikat kredit.. kredit masyarakat biaya masyarakat biaya dengan menggunakan sertifikat dengan dalamdalam fasilitas menggunakan fasilitas Sebagai alatalat penjaminan 4.4. Sebagai sebagai sebagai persyaratan utamanya untuk utamanya untuk UKMUKM yangyang selama jaminan.. dalamdalam halhal jaminan penjaminan dalamdalam mengakses persyaratan dalamdalam pengambilan mengakses keke bankbank pengambilan kredit kredit terbentur terbentur ini selama ini SASARAN :: SASARAN kk b ib i k M b ik 11 M b ik masyarakat kemudahan bagibagi masyarakat Memberikan kemudahan 1.1. Memberikan k petani kredit dukungan kredit memperoleh dukungan petani dalamdalam memperoleh perbankan perbankan tertib pertanahan Mewujudkan tertib 2.2. Mewujudkan pertanahan dalamdalam mendukung mendukung peningkatan p gp g g p g gg p Daerah penghasilan Daerah peningkatan penghasilan pajak pendapatan pajak melalui pendapatan melalui d h d h 422
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Langkah Kegiatan Langkah Program Kegiatan Program SMSSMS Sosialisasi Pengukuran / Penerbitan Sertifikat Inventarisasi Kelengkapan Inventarisasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pemberian Fasilitas Kredit Pembentukan Kelompok Masyarakat Pihak Yang Pihak Terkait Yang Terkait Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Kantor BPN Kabupaten Maros M O U PT. Bank Sulsel Cabang Maros Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) 423
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Program SMS Keuntungan Program SMS Keuntungan •• Masyarakat Masyarakat gg Pengurusan sertifikat 1.1. Pengurusan murahmurah, , mudah berbelit berbelit--belitbelit kepada Pembelajaran kepada 2.2. Pembelajaran bagaimana masyarakat bagaimana masyarakat berhubungan berhubungan dengan Adanya kepastian Adanya kepastian kepemilikan tanah atasatas kepemilikan tanah jual Meningkatkan nilainilai jual Sebagai alatalat penjaminan penjaminan kredit.. pengambilan kredit dalamdalam pengambilan B a n k B a n k 1.1. Merupakan pp Pendapatan pp Merupakan Pendapatan BankBank Sebagai alatalat dalamdalam 2.2. Sebagai sosialisasikan bank sosialisasikan bank masyarakat kepada masyarakat kepada lebih sertifikat lebih tidak mudah dandan tidak dengan bankbank 3.3. Adanya 3.3. Adanya kepastian hukumhukum kepastian hukumhukum 4.4. Meningkatkan 5.5. Sebagai 424
Mardjan Ustha (Direktur SDM PTPN V). 425
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 426
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 427
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 428 : g n i t n u y n e P n a t a t a C a i r a r g A m u s o p m S a d a p n a k s a t n e s e r p d t u r u t i i i i n " k a S a a a i r a r g a a m r o f e r " i l a n e g n e m i r e t a M s s a a t t n n e e s s e e r r p p n n a a h h a a b b t t a a g g n n g g n n e e M M i i . V V N N P P T T P P r r u u t t k k e e r r i i D D u u t t a a s s h h a a a a s s l l , a a h h t t s s U U n n a a d d r r a a M M h h e e o o j j I I I I I I l l a a n n o o s s a a N N i i a g a b e s n a k l i p m a t i d n s a n r u J n a i r a h d s a t r o p e r a k a m , i g a l n a k u m e t e k d k a d i t h a d u s i t u b e s r e t . 6 0 0 2 r e b m e s e D 6 2 l a g g n a t a d a p s a n r u J n a i r a H d n a k t i b r e t i d n i e s a t r o p e R . i t n a g
n III: SIMPOSIUM JM JM JM JM JAKARAKARAKARAKARAKARTTTTTA, 12 Desember 2006 A, 12 Desember 2006 A, 12 Desember 2006 n III: SIMPOSIU BaBaBaBaBagiagiagiagiagian III: SIMPOSIU n III: SIMPOSIU A, 12 Desember 2006 A, 12 Desember 2006 n III: SIMPOSIU AAN UNTUKNTUKNTUKNTUKNTUK AAN U AAN U ASI KELEMBAAAAAGGGGGAAN U ASI KELEMB "REVITALISALISALISALISALISASI KELEMB ASI KELEMB "REVIT "REVIT AAN U ASI KELEMB "REVIT "REVIT OGRAM PEMBARARARARARUUUUUANANANANAN OGRAM PEMB OGRAM PEMB AAN PR PELAKSANANANANANAAN PR AAN PR PELAKS PELAKS AAN PROGRAM PEMB AAN PR OGRAM PEMB PELAKS PELAKS GRARIA GRARIA N GRARIA N AAAAAGRARIA N GRARIA N
KERANGKA ACUAN KHUSUS Simposium Agraria Nasional Ketiga "Revitalisasi Kelembagaan untuk Pelaksanaan Pembaruan Agraria" Jakarta, 6 Desember 2006 A. Latar Belakang Seperti kita ketahui, perubahan paradigma politik dan pembangunan sejak dekade 1970-an lebih diarahkan pada kebijakan makro eko-nomi dan stabilitas politik untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pada saat yang sama, program-program pelaksanaan pemba- ruan agraria (yang oleh UUPA ditempatkan sebagai prasyarat fundamental bagi pembangunan ekonomi dan proses indus- trialisasi nasional) tidak lagi diposisikan sebagai variabel penentu dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Lambat namun pasti, hal ini telah mengakibatkan kondisi ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria terus berlanjut dan bahkan semakin menajam. Di samping itu, ia juga melahirkan komplikasi tambahan terhadap persoalan agraria nasional, baik secara 431
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) politis, yuridis, kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun ling- kungan dan ekologis. Adanya komplikasi dan konstelasi seperti dipaparkan di atas telah melahirkan beberapa problematika yang harus digulati bangsa ini. Pertama adalah kesenjangan antara cita- cita kemerdekaan di bidang agraria dengan agenda politik agraria nasional yang ada. Kedua, kesenjangan antara impe- ratif pelaksanaan pembaruan agraria (baik yang berasal dari tuntutan cita-cita kemerdekaan, nilai-nilai luhur kebangsaan dan konstitusi maupun tuntutan dari kenyataan di lapangan) dengan perangkat hukum, kebijakan dan kelembagaan yang ada untuk pelaksanaannya. Ketiga, kesenjangan antara merebaknya konflik agraria dan inisiatif penataan agraria di aras lokal dengan kemauan pemerintah untuk menanga- ninya secara terpadu menurut jiwa dan semangat UUPA. Keempat, kesenjangan di dalam desain perencanaan pem- bangunan nasional yang dapat mendukung revitalisasi perta- nian dan industrialisasi pedesaan dalam arti luas. Dengan demikian, komplikasi di atas dan aneka dam- pak yang ditimbulkannya telah menciptakan ancaman men- dasar bagi keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebang- saan dan kenegaraan kita sehingga upaya penanganan dan penyelesaiannya secara komprehensif menjadi sebuah imperatif tersendiri. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah sama sekali. Ia menuntut adanya upaya kolektif untuk mengembangkan pemikiran kritis dan terobosan kebijakan alternatif dalam menangani dan memecahkan persoalan mendasar ini. Selain itu, kesepahaman dan kerjasama yang baik di antara semua komponen bangsa mutlak diperlukan. Dalam rangka menggalang ini semua, maka penye- 432
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 lenggaraan seri Simposium Agraria Nasional dalam rangka kegiatan Bulan Bhakti Agraria Tahun 2006 memiliki nilai penting tersendiri. Melalui seri Simposium ini diharapkan dilahirkan berbagai rumusan pemikiran kritis, terobosan kebijakan, dan langkah-langkah strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah di dalam menjalankan agenda pembaruan agraria. Hal ini sejalan dengan komitmen pucuk pimpinan nasional sendiri yang telah menetapkan program reforma agraria dalam visi dan misi pemerintahannya. Pro- gram ini diletakkan dalam dua konteks, yakni sebagai bagian program "agenda perbaikan dan penciptaan kesempatan ker- ja" dan "agenda revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesa- an". Bahkan beberapa waktu lalu Presiden SBY telah menca- nangkan untuk mengalokasikan lahan seluas 8,1 juta hektar untuk diredistribusikan kepada rakyat sebagai bagian pro- gram penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemis- kinan. B. Kerangka Acuan Khusus untuk Simposium Ketiga Setelah Simposium Pertama dan Kedua diselengga- rakan berturut-turut di Medan dan Makassar pada bulan November 2006, maka Simposium Ketiga sebagai Simpo- sium penutup akan diselenggarakan di ibukota Jakarta. Da- lam Simposium Pertama di Medan telah dibahas dan diru- muskan landasan-landasan politik, hukum, sosial dan ekonomi untuk pelaksanaan program pembaruan agraria nasional. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Sim- posium Kedua di Makassar dengan topik yang lebih operasional, yaitu mengenai strategi implementasi program pembaruan agraria nasional. 433
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Bertolak dari dua Simposium ini, Simposium Ketiga di Jakarta akan mengkaji dan mendiskusikan topik yang tidak kurang pentingnya, yaitu menyangkut kerangka kelemba- gaan untuk pelaksanaan program pembaruan agraria nasional. Di sini akan dibicarakan soal penguatan kelem- bagaan dan kewenangan organisasi pelaksanaan pembaruan agraria dalam berbagai dimensinya serta sinerginya dengan sektor-sektor terkait. Beberapa pokok pertanyaan yang akan dibahas dan dikaji dalam Simposium Ketiga ini di antaranya sebagai berikut: (1) Telaah mengenai urgensi revitalisasi kelembagaan agra- ria untuk pelaksanaan pembaruan agraria; (2) Telaah mengenai kerangka politik dan kebijakan (nasional dan lintas sektoral) untuk penerapan pem- baruan agraria; (3) Telaah mengenai kerangka politik dan kebijakan pem- baruan agraria dalam konteks otonomi dae-rah; (4) Telaah mengenai kerangka kebijakan ekonomi untuk mendukung penerapan pembaruan agraria; (5) Peran institusi pendidikan keagrariaan dalam pelaksa- naan program pembaruan agraria nasional; (6) Telaah mengenai delivery system dalam pembaruan aset dan akses terhadap sumber-sumber agraria. C. Pelaksana Kegiatan Kegiatan Simposium Agraria Nasional yang ketiga ini secara teknis-operasional dilaksanakan oleh jajaran Kanwil BPN RI Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan dari sisi substansi di bawah tanggung jawab Panitia Pusat Bulan Bhakti Agraria 434
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tahun 2006 BPN RI yang didukung oleh Brighten Insti- tute, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). D. Waktu dan Tempat Kegiatan Simposium Agraria Nasional yang kedua ini dilak- sanakan pada hari hari Rabu, 6 Desember 2006 di Jakarta. 435
SAMBUTAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pada Simposium Agraria Nasional Ketiga Jakarta, 12 Desember 2006 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu 'Alaikum Wr. Wb. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Fauzi Wibowo, yang saya hormati Guru-guru Besar yang hari ini bersama kita. Kerabat saya para aktivis, kerabat saya para pemikir. Saudara-saudara saya kelompok gerakan Serikat-serikat Petani, Gerakan-gerakan Agraria, PPAT, Notaris dan semua pihak yang hari ini hadir bersama kita. Tentu kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mencoba meref- leksikan diri kita, menata diri kita, menyiapkan diri kita untuk melakukan suatu langkah besar yang merupakan kerja bersama setiap komponen bangsa yaitu gerakan pembaruan agraria nasional atau reforma agraria. Yang kita lakukan hari ini merupakan rangkaian ke- giatan yang sudah kita lakukan mulai September yang lalu. 436
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Dan saya telah berbicara di berbagai tempat untuk menyam- paikan gagasan-gagasan penting yang berkaitan dengan reforma agraria ini. Tetapi saya tahu, pada hari ini tidak semua yang hadir di sini ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan sejak September. Karena itu, izinkan saya menyampaikan sedikit saja aspek globalnya, kenapa pemerintah, Bapak Presiden, men- canangkan gerakan pembaruan agraria nasional. Dan beliau memutuskan akan beliau pimpin sendiri melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ada mandat konstitusi dan ada mandat Undang-Undang yaitu pasal 33 ayat (3) yang diturunkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada Undang-Undang Pokok Agraria, ada TAP MPR No. IX Tahun 2001, ada Perpres No. 10 Tahun 2006 yang di sana secara jelas mengharuskan setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 negara berke- wajiban untuk menyelenggarakan reforma agraria. Di dalam perjalanannya memang masih belum seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, pada saat Bapak Presi- den menjadi Menko Polkan pada tahun 2000, gagasan mengenai reforma agraria ini telah beliau bahas secara men- dalam di dalam kaitannya dengan tataran yang beliau pikir- kan mengenai revitalisasi pertanian dan revitalisasi pedesaan sebagai suatu keharusan, untuk mengembangkan kehidupan masyarakat pedesaan dan di pertanian, sedemikian rupa untuk kesejahteraan perkotaan menjadi sedemikian baik. Itu pertama, yakni tataran normatif. Selanjutnya, dalam sejarah Republik Indonesia, teruta- ma sejak Bung Karno menyatakan bahwa kita menjalankan Reforma Agraria pada bulan Agustus Tahun 1960 dan diikuti 437
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dengan keluarnya UUPA bulan September, baru 1,15 juta hektar tanah yang dikuasai negara yang diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme redistribusi. Dan ternyata kajian kita juga menunjukkan bahwa mereka yang menerima redistribusi ini tidak senantiasa kesejahteraannya mening- kat, kehidupannya membaik karena ada persoalan-perso- alan lain yang tidak menjadi pertimbangan dari proses redis- tribusi ini, yaitu terbukanya akses bagi masyarakat setelah punya tanah bagaimana mereka bisa memanfaatkan diri dan mengkaitkan dengan sumber-sumber ekonomi yang lain, termasuk pembiayaan teknologi dan seterusnya. Bahkan yang menarik adalah penerima redistribusi ini banyak yang justru kesejahteraannya turun oleh karena setelah mereka memperoleh redistribusi itu, tanahnya dijual atau justru dikondisikan sebelumnya untuk terpaksa dijual yang kita tidak boleh menghalangi hal ini. Inilah tataran kedua, yakni realita yang kita hadapi di masyarakat. Ketiga, kita melihat secara jelas bahwa sengketa dan konflik pertanahan sangat sistematik dan sangat mendasar terjadi di seluruh tanah air ini. Bahkan ketika kita totalkan keseluruhan sengketa dan konflik pertanahan ini, kita telu- suri persoalan-persoalannya dan tipologi persoalan-perso- alannya, dan ketika saya berdiskusi dengan Kapolri - saya tanyakan lebih complicated mana menangani sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di seluruh Indonesia ini dibanding dengan illegal logging? Beliau mengatakan, perso- alan pertanahan lebih complicated. Dan kita juga tahu, dan ini hampir menjadi jargon yang cukup lama yang kita gu- nakan, bahwa realitas yang kita hadapi adalah adanya ketim- pangan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemi- 438
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 likan tanah di tanah air. Ada di antara kita yang memperoleh hak untuk menge- lola tanah dalam skala besar, tetapi tidak kita manfaatkan. Tetapi banyak juga sebenarnya warga kita yang untuk men- dapatkan akses mengelola tanah itu tidak tersedia. Ini perso- alan yang sangat mendasar yang kita hadapi. Belum lagi berkaitan dengan persoalan konversi tanah pertanian di daerah-daerah pertanian utama kita. Dan juga berkaitan dengan keharusan dan kenyataan hidup bahwa ada transfor- masi ekonomi yang membutuhkan pengadaan tanah dan perubahan penggunaan tanah yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Fauzi Wibowo demikian mendasarnya persoalan kita. Persoalan-persoalan ini kalau kita rangkum secara kese- luruhan, mengharuskan kita untuk melaksanakan dua lang- kah besar. Dan dua langkah besar ini kita kemas dalam satu pengertian besar yaitu gerakan pembaruan agraria nasional atau reforma agraria yaitu: Pertama, menata kembali sistem politik, sistem hukum pertanahan kita yang notabene kita tahu persoalan-persoalan sengketa pertanahan ini tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi di tanah air. Kalau kita menyadari penuh, isi dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah kita membangun suatu basis hukum pertanahan nasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perta- nahan di tanah air yang tahun 60 dikeluarkan masa transi- sinya 20 tahun sampai tahun 1980. Kenyataannya kemudian justru dinamika politik membangkitkan kembali persoalan- persoalan pertanahan yang seharusnya sudah selesai pada tahun 1980 itu. Jadi, persoalan hukum sudah tertata, tapi ternyata ada 439
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dinamika politik yang berkembang. Oleh karena itu ke depan mau tidak mau kita harus melakukan penataan sistem hukum dan politik pertanahan ini. Dan ini komitmen Bapak Presiden sudah cukup besar, sudah jelas kita menata kembali politik dan hukum pertanahan ini dengan acuan yang jelas, yaitu pembukaan Undang-undang dasar 1945. Nilai tertinggi yang dituju adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan acuan Pasal 33 ayat 3, TAP MPR No. IX Tahun 2001 dan peraturan pelaksana yang lain sebagai acuan nilai. Dan itu sebagai langkah pertama yang harus kita laksanakan secara sistematis. Dan tentu ini adalah gerak bersama, gerak seluruh komponen bangsa. Tidak bisa pemerintah daerah saja, tidak bisa pemerintah pusat saja, apalagi hanya BPN saja. Ini adalah gerak bersama bangsa. Oleh karena itu, empat acuan ini, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sudah menghabiskan waktu, pikiran untuk memastikan bahwa program ini adalah program bersama, programnya seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tidak tahu bagaimana komunikasi, bagaimana reformasi agraria di gedung yang demikian mewah. Tetapi saya juga mengajak teman-teman saya petani Lampung. Paling tidak, bisa bersa- ma-sama saya dan Bapak Fauzi Wibowo berada dalam ru- angan yang demikian bagus. Tadi langkah pertama adalah penataan sistem politik dan hukum. Langkah yang kedua adalah menyelenggarakan reforma agraria itu sendiri. Presiden telah memanggil Mente- ri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN RI untuk memastikan reforma agraria dijalankan secara baik dan Presiden memerintahkan mengalokasikan 8,15 juta hektar 440
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 untuk menata gerak dari reforma agraria nasional ini. Kita sekarang sistem politiknya jelas, semangatnya jelas, keinginannya jelas, cita-citanya jelas, sekarang ini subyek dari reforma agrarianya jelas, keberadaannya di mana jelas, tanahnya, obyeknya hukumnya jelas ada, yang tidak senan- tiasa bertumpuk dalam satu lokasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalankan semua ini. Ini adalah tantangan dari simposium terakhir ini sebagai rangkaian simposium reforma agraria. Dan bagian terakhir dari keseluruhan rang- kaian ini kita memikirkan bagaimana mekanisme kelem- bagaan dan pelembagaan dari reforma agraria ini, sekaligus bagaimana sistemnya sehingga semua menerima dari lima tujuan reforma agraria yang telah disampaikan ketua panitia nasional tadi. Jadi begitu menyatakan bahwa kegunaan man- faat dari program ini sistem, bukan proyeknya yang sistem, bukan programnya yang sistem, tapi kegunaannya untuk rakyat yaitu sistem untuk mencapai 5 tujuan besar yang telah disampaikan. Program gerakan reforma agraria pada 8,15 juta hektar itu luas; kurang lebih 140 kali luasan Singapura. Dan itu hal besar. Karena hal besar, maka seluruh komponen bangsa harus bergerak bersama-sama. Dan kita semua harus mem- buka diri, pikiran, hati dan gerak karena tidak ada di antara kita yang punya pengalaman ini, keilmuan kita punya. Ayo sekarang kita jalankan konsensus untuk menemukan bentuk terbaik dari kelembagaan dan pelembagaan dari reforma agraria ini. Ibu Bapak sekalian, saya memang agak semangat kalau ketemu mic, nanti saya bisa ngomong terlalu panjang. Saya ingin mengucapkan selamat untuk melaksanakan simpo- 441
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) sium hari ini dan saya sangat-sangat berbahagia karena nanti yang berbicara hari ini sebagian besar adalah sahabat-sahabat saya dari pemikir. Di sini ada Dr. Bustanul Arifin, ini teman satu kamar, tetapi perkembangannya jauh lebih bagus; abang-abang saya, Bang Jakfar di sini; ada profesor-profesor yang sangat saya banggakan, ada Prof. Budi, ada Prof. Ari, ada Prof. Tjondro dan banyak sekali Guru-guru Besar, yang mendidik saya secara langsung atau tidak langsung. Dan yang tidak kalah pentingnya dari semua ini, ini semua tidak ada artinya nanti setelah desain kayak apapun, kalau Pak Sofyan dari BRI tidak bersama-sama kita. Beliau alham- dulillah bersama kita hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirra- him, dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Yang Menguasai alam semesta, Tuhan Yang Menguasai jiwa-jiwa manusia, secara resmi Simposium ke III Gerakan Pembaruan Agraria Nasional ini secara resmi saya buka. Wabillahit Taufiq Wal Hidayah Wassalammu 'Alaikum Wr. Wb. 442
URGENSI REVITALISASI KELEMBAGAAN
UI. Urgensi Revitalisasi Kelembagaan Untuk Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional Pembaruan Agraria Nasional Disampaikan dalam Simposium Nasional "Pembaruan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan NKRI" BPN RI, Brighten Institute, STPN, LPPI, dan KPA Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri (Guru Besar Sosiologi FISIP UI) Jakarta, 12 Desember 2006 MASALAH AGRARIA DI INDONESIA Pemilikan tanah yang sempit dan timpang; Konflik pertanahan; Sepanjang 1999-2003 terdapat 5000 masalah sengketa tanah (Kompas, 27 Mei 2003). Inkonsistensi regulasi; Data base dan inventarisasi data pertanahan. Data tahun 2003 hanya 31% tanah di Indonesia yang bersertifikat; Aspek kelembagaan dan kewenangan; ) Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri, Guru Besar Sosiologi FISIP 444
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 MASALAH AGRARIA DI INDONESIA (cont...) Pertumbuhan spekulasi tanah dan bentuk-bentuk pengelolaan tanah yang tidak produktif. Hal ini muncul sebagai bentuk investasi yang minim manajerial dan keahlian (Hans Dieter Evers, "Urban Landownership, Ethnicity and Class in Southeast Asian Cities", International Journal of Urban and Regional Research, 8 (4), 1984, hlm. 481-496) Regional Research 8 (4) 1984 hlm 481-496) Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran (pedesaan); Rusaknya habitus dan lifeworld; dsb. NEGARA SEBAGAI HASIL KONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI SOSIAL Negara adalah entitas yang memuat komitmen yang bersifat abstrak di antara para pendukungnya. Terbentuknya negara adalah hasil kontruksi dan rekonstruksi sosial, termasuk di dalamnya integrasi teritorial, kinship, ekonomi, politik dan kultural. Pemerintah sebagai state agency memiliki tugas untuk menyatukan orang-orang melalui sistem keadilan, menyatukan orang orang melalui sistem keadilan, administrasi dan distribusi kesejahteraan secara proporsional. Kegagalan pemerintah dalam melakukan hal ini, akan mengarahkan pada delegitimasi negara di mata para pendukungnya. 445
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) REFORMA AGRARIA Reforma Agraria menyangkut proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. "Gerakan reforma agraria" sebagai usaha, upaya, dan kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau bersama, dengan tujuan untuk merombak tata sosial di bidang agraria, karena tata yang ada dianggap tidak adil dan tidak sesuai sebagai dasar bagi ada dianggap tidak adil dan tidak sesuai sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (Gunawan Wiradi, Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000, 196). Yang Perlu Dihindarkan Dalam Regulasi Reformasi Agraria Formulasi kebijakan yang bersifat linear dari pemerintah kepada masyarakat; Formulasi kebijakan yang bersifat parsial; Penggunaan pendekatan dan instrumen represif dalam implementasi kebijakan. 446
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Yang Perlu Diadopsi Dalam Regulasi Reformasi Agraria Pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan land consolidation yang bersifat integral dan holistik; Aspek kelangsungan hidup warga negara; Langkah pembangunan sosial pun dapat ditempuh dengan pendekatan empatis people centred social dengan pendekatan empatis, people centred social development, sehingga partisipasi dan sinergi daya masyarakat dapat diciptakan. TEROBOSAN REGULASI Political will serta komitmen politik elit politik nasional untuk melaksanakan landreform; Dikembangkan suatu sistem perekonomian pasar yang melakukan proteksi pada sektor agriculture; Kebijakan Tata Guna Lahan diarahkan untuk tidak mudah berubah menjadi bangunan; Tata Ruang di perkotaan diarahkan untuk dibangun Tata Ruang di perkotaan diarahkan untuk dibangun secara vertikal; Efisiensi penggunaan lahan di pedesaan; Menggalakan kembali program transmigrasi yang berkaitan erat dengan pemerataan penduduk. 447
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) MENGAPA REVITALISASI KELEMBAGAAN URGEN? Melakukan pengkajian ulang aspek yuridis dan regulasi mengenai reforma agraria; Melakukan sinkronisasi dan koordinasi antar sektor; Melakukan penataan landreform yang berkeadilan; Membangun database, inventarisasi dan registrasi tanah secara komprehensif dan sistematik untuk landreform; landreform; Menyelesaikan konflik dan mengantisipasi potensi konflik pertanahan; Daya dukung finansial dan SDM. REVITALISASI KELEMBAGAAN Pemerintah tidak perlu membuat lembaga baru; Revitalisasi otoritas, fungsi dan peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN RI); BPN sebagai bagian dari eksekutif diberi kewenangan yang lebih besar dalam reformasi agraria Hal ini sejalan dengan amanat TAP MPR RI agraria. Hal ini sejalan dengan amanat TAP MPR RI No IX/ MPR/ 2001Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA yang memberikan tugas kepada Presiden dan DPR untuk mengatur lebih lanjut reformasi agraria; 448
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 REVITALISASI KELEMBAGAAN (cont...) Peningkatan otoritas BPN menjadi Kementerian Agraria yang setara dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Transmigrasi; p Penguatan aparatus negara (state aparatus) ) di tingkat bawah yang bersentuhan secara langsung dengan grass-roots (street level bureaucracy). Revitalisasi organ birokrasi kecamatan, kelurahan, desa, penyuluh pertanian, dsb. g g ( p REVITALISASI KELEMBAGAAN (cont...) Daya dukung pemerintah (respon, logistik, tenaga ahli, dsb) atas segala aspek yang berkaitan dengan landreform. Penguatan masyarakat sipil hingga ke tingkat lokal dan pedesaan. Diperlukan kristalisasi belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil agar fikiran maju masuk ke desa untuk melakukan t transformasi sosial dan ekonomi serta mengurangi i k terjadinya involusi pertanian; f i i l d i t Dilakukannya penguatan dan updating data base secara komprehensif dan simultan. 449
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) REVITALISASI KELEMBAGAAN (cont...) Dibangunnya political channelling bagi warga negara yang terkena dampak pembangunan, pemberdayaan yang berbasis ekonomi rumah tangga (household economy); Dibangunnya local financial institution yang menyertakan prinsip pengelolaan mandiri dan kontrol warga masyarakat sendiri. Pembatasan pemilikan tanah oleh pribadi dan penetapan harga pasaran tanah pada area area tertentu yang dibutuhkan bagi pasaran tanah pada area-area tertentu yang dibutuhkan bagi proses pembangunan untuk menghindarkan spekulasi tanah (Peter J.M. Nas, "Urban Development and Land Speculation: With Special Reference to Tropical Asia", Netherlands Review of Development Studies, Vol 3, 1990/ 1991, hlm. 66 ) TERIMA KASIH 450
Urgensi Revitalisasi Kelembagaan untuk Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional Prof. Dr. Bustanul Arifin Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA Dewan Pendiri & Ekonom Senior INDEF-Jakarta CV Prof. Dr. Bustanul Arifin Lahir: Bangkalan, 27 Agustus 1963 Status: Menikah, 1 isteri dan 3 anak Pendidikan .Doktor Ekonomi Sumberdaya Alam Univ. of Wisconsin-Madison (1995) .Sarjana Agribisnis, IPB-Bogor (1985) Pekerjaan saat ini .Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (1 Sep 2005) .Dosen Pascasarjana UI dan IPB .Dewan Pendiri/Komisaris INDEF .Penasehat Timnas Perunding WTO (Keputusan Presiden No.28/2005) Karya Ilmiah .33 judul buku (12 sbg penulis tunggal) .61 artikel jurnal atau bab-dalam-buku .38 makalah di forum internasional .lebih 200 makalah di forum nasional .lebih 300 artikel di media massa Pengabdian saat ini .Badan Eksekutif ASAE (Asian AgEcon) .Pakar di Dewan Ketahanan Nasional .Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan .Pengurus Pusat ISEI, Perhepi, dll ) Prof. Dr. Bustanul Arifin,Guru Besar pada Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Dewan Pendiri & Ekonomi Senior INDEF. 451
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Falsafah Pembaruan Agraria Pembaruan agraria (agrarian reform) adalah keniscayaan sebuah negara kesejahteraan (welfare state) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Penguasaan dan pemanfaatan tanah (dan sumber daya alam lainnya) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian dan perlindungan hukum serta keberlanjutan fungsi tanah (dan sumber daya alam) sesuai daya dukungnya. Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan SDA. Pembaruan agraria harus diperlakukan sebagai agenda nasional yang sangat mendesak. Selain merupakan tugas pemerintah, pembaruan agraria juga merupakan tugas lembaga legislatif, lembaga yudikatif, masyarakat madani, badan usaha swasta, dan lembaga terkait lainnya. Tiga Lapisan Kelembagaan Norma dan Konvensi (norms and conventions Keteraturan, nilai-nilai yang berlaku, aturan informal, ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, adat, dsb. ) Aturan Main (working rules) Lebih banyak formal dan tertulis, walau terdapat kelas. Hubungan Kepemilikan (property relations) Aransemen sosial yang mengatur: (1) individu (atau kelompok) pemilik, (2) objek nilai bagi pemilik dan orang lain, (3) orang dan pihak lain yang terlibat. 452
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 istence of poverty in the How do we account for the pers midst of plenty? If we knew the source of plenty, w don't poor countries simply adopt policies that ma plenty? ... We must create incentives for people to invest in more efficient technology, increase their and organize efficient markets. Such incentives ar embodied in institutions. Douglass North (2000) - Nobel Laureate 1993 What we are dealing with is a complex interrelated structure... The institutional structure of the econom be explained by the relative costs of different instit arrangements, combined with parties' efforts to kee costs at a minimum. Alongside price formation, the formation of the institutional structure is regarded a integral step in the process of resource distribution Ronald Coase (1998) - Nobel Laureate 1991 Pendekatan Ekonomi Kelembagaan Ekonomi Kelembagaan Klasik (1930-an) Berawal dari pemikiran John R. Commons, Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, Clarence Ayres, etc. yang menyatakan tegas bahwa kelembagaan bukan hanya suatu konstrain, tapi merupakan liberasi dalam konteks sekumpulan kepentingan. Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) Ronald Coase, Douglass North, Oliver Williamson, Mancur Olson, etc. yang mengembangkan prinsip analisis biaya transaksi, kontrak dan organisasi. Kelembagaan dapat menjadi suatu solusi "efisien" dalam ekonomi, kompetisi adalah media untuk mencari organisasi atau aturan yg efisien 453
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Hierarki Kebijakan Publik: Aransemen Kelembagaan Tingkat Politis (Lembaga Tinggi Negara: DPR, dsb) Aransemen Kelembagaan Tingkat Organisasi (Lembaga Departemen/Non-Departemen) Aransemen Kelembagaan Tingkat Operasional (Individu: Petani, Perusahaan, dsb) Bentuk dan Pola Interaksi Hasil Akhir/Akibat (Kegiatan/Pekerjaan) Evaluasi (Assessment) Pidato Bung Hatta "Ekonomi Indonesia di Masa Depan", Februari 1946 Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak; Perusahaan yang menggunakan tanah luas sebaiknya diatur sebagai koperasi di bawah pengawasan pemerintah; Menurut hukum adat Indonesia, tanah itu pada dasarnya adalah milik masyarakat. Tanah di luar tanah kediaman hanya boleh dipandang sebagai faktor produksi saja, dan tidak menjadi "obyek perniagaan" yang diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan. Seharusnya tidak terjadi pertentangan antara masyarakat adat dan negara, karena negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum. 454
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Gejolak dan Sejarah UUPA 1960 Pembatalan perjanjian KMB, pengambilan-alihan perkebunan belanda, menjadi PNP (lalu PTP), Rencana Kemakmuran Istimewa (RKI) ushatani, dsb. UU No. 1/1998: menghapuskan tanah-tanah partikelir; Dekrit kembali ke UUD 1945, kembali membahas hasil panitia ad-hocDPR dengan UGM, muncul Rancangan Sadjarwo, lalu UU No.5/1960 Pokok-Pokok Agraria; Sifatnya masih pokok-pokok, perlu operasionalisasi; UU 56/1960: penetapan batas luas tanah pertanian atau dikenal dengan UU Land-reform. Kritik terhadap Kebijakan Orde Baru Menafikan keberadaan dan pembahasan UUPA Beberapa aransemen kelembagaan "meminggirkan" UUPA (mulai UU 1/1967 ttg Penanaman Modal" Transmigrasi dipandang sebagai reforma agraria, dan desain besar pembangunan pertanian dan pangan; Revolusi Hijau mampu menghasilkan "swasembada", tetapi ketergantungan terhadap input dan teknologi baru tidak kompatibel dengan fragmentasi lahan; Strategi mirip neo-liberal justru memperburuk akses lahan dan permodalan oleh sebagian besar petani. 455
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Presiden SBY: Triple-Tracks Strategy (pro-growth, pro-employment, pro-po ) 1. Perbaikan investasi dan ekspor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi > 6.5% per tahun; 2. Peningkatan kapasitas industri untuk menggerakkan sektor riil dan menyerap tenaga kerja 3. Revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan; Perpres 36/2005: dianggap blunder? Perpres 65/2006: diharapkan kondusif 456
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kepala BPN: Rakyat yang Utama (Sambutan pada Hari Agraria Nasional 2006) 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber- sumber bary kemakmuran rakyat; 2. Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah; 3. Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas- luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat; 4. Menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Pelaksanaan Pembaruan Agraria Pembaruan Agraria harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPA, terutama pada tanah-tanah yang tidak dapat diperpanjang HGU-nya karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan (PP No. 40/1996 ttg HGU, HGB, dan Hak Pakai atas tanah). Pelaksanaan pembaruan agraria harus dilengkapi dengan penguatan perangkat kelembagaan sosial masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, termasuk pemberdayaan koperasi pertanian dan perdesaan yang mendukung ekonomi rakyat. 457
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pola Tataguna Lahan di Indonesia (Total luas lahan 190.923 juta ha) 14% 2% 4% 8% 9% Non Pertanian Sawah Lahan Kering Perkebunan 63% (120,2 juta ha) Hutan Lain-lain Sumber: BPN, 2004 Ancaman Alih Fungsi Lahan Sawah Tingkat kebutuhan lahan untuk perumahan dan industri sangat cepat karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Estimasi dalam lima tahun terakhir telah berkontribusi pada konversi lahan sawah sebesar 141 ribu hektar dalam 3 tahun pada periode 1999-2002 (Data Departemen Pertanian, 2005). Estimasi dalam sepuluh tahun terakhir tentang alih fungsi lahan terakhir telah mencapai 602,4 ribu hektar atau 60 ribu hektar per tahun (Data Badan Pertanahan Nasional, 2005). Bukti kasat mata di lapangan telah banyak menujukkan laju konversi lahan sawah produktif menjadi kegunaan lain yang cukup pesat, terutama di daerah penyangga kota-kota besar. 458
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Laju Konversi Lahan Sawah: Membahayakan 1981-1999 Konversi Pertambahan Net Perubahan Jawa (ha) 1,002,055 518,224 483,831 Luar Jawa (ha) 625,459 2,702,939 +2,077,480 Indonesia (ha) 1,627,514 3,221,163 +1,593,649 Indonesia (ha/th) 1999-2002 90,417 178,954 +88,536 Jawa (ha) 167,150 18,024 107,482 Luar Jawa (ha) 396,009 121,278 274,732 Indonesia (ha) 563,159 139,302 423,857 Indonesia (ha/th) 187,720 46,434 141,286 Sawah Dijual: Semakin mudah dijumpai 459
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Ketentuan Larangan Alih Fungsi Lahan Keppres 53/1989 jo. Keppres 33/1990 jo. Keppres 98/1998: melarang alih fungsi tanah pertanian subur untuk kawasan industri. SE MNA/KBPN 410-1851 (1994): tidak mengalihfungsikan sawah irigasi teknis dalam RTRW; alih fungsi agar dikoordinasikan dengan BKTRN. SE MNA/KBPN 410-2261 (1994): Izin Lokasi tidak diberikan pada sawah irigasi teknis; membantu penyusunan RTRW agar melindungi sawah irigasi. SE MNA/KBPN 460-1594 (1996): melarang pengeringan sawah irigasi. SE MenPPN/KaBAPPENAS 5334/MK/9/1994: pencegahan konversi sawah irigasi; Izin Lokasi yang terlanjur diberikan dibatasi dan tidak diperpanjang. SE MenPPN/KaBAPPENAS 5335/MK/9/1994: melarang alih fungsi dalam RTRW serta merevisi RTRW yang merubah sawah irigasi teknis. SE MenPPN/KaBAPPENAS 5417/MK/10/1994: Menpera mengarahkan perumahan pada tanah Izin Lokasi dan menghindari sawah irigasi teknis. SE Mendagri No. 474/4263/SJ (1994): Gubernur agar mempertahankan sawah irigasi teknis; RTRW yang mengalihfungsikan sawah agar direvisi. Revitalisasi Kelembagaan: Prioritas Pada kasus alih fungsi lahan, revitalisasi kelembagaan dapat dimulai dari peraturan perundangan (aransemen kelembagaan) yang mengikat dengan sanksi yang tegas; Operasionalisasi: Sistem insentif (dan disinsentif) bagi pemilik tanah dan Pemda setempat, RTRW dan ijin lokasi, dana dekonsentrasi untuk merangsang (dan melindungi) tanah pertanian, terutama sawah beririgasi Gagasan "Komisi Pengendali Tanah Sawah" di tingkat nasional, provinsi & kabupaten/kota, perlu direalisasikan. Analogi yang sama: untuk pelaksanaan pemberian sertifikasi lahan milik bagi petani kecil dan buruh tani (?) 460
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Pasca Sertifikasi Lahan.... Pemberian sertifikasi lahan perlu dilihat sebagai langkah awal dari rangkaian proses pembaruan agraria; Dalam istilah ekonomi, proses berikutnya adalah pada peningkatan skala ekonomi petani. Oleh karena itu, akses dan dukungan pembiayaan usaha (terutama pertanian), teknologi baru, informasi kesesuaian lahan, pendidikan petani, akses pemasaran dan sebagainya. Penguatan kelembagaan internal BPN (dan instansi lain) perlu diarahkan untuk mampu melakukan pemantauan berlapis pasca sertifikasi, untuk mengurangi dampak spekulasi tanah, yang dapat menjadi kontra produktif. Peningkatan Produktivitas & Daya Saing Langkah berikutnya adalah peningkatan pemahaman teknologi produksi & quality control usaha kecil-menengah di luar sektor pertanian. , terutama untuk Penguasaan sisi marketing, informasi pasar, produk, standarisasi, produk yang dikehendaki pasar, dll; Kualitas SDM, termasuk in-house training, lembaga yang mampu menyediakan training berkualitas, atau dana khusus untuk pengembangan SDM tersebut; Kemampuan manajerial, peraturan perpajakan, prosedur ekspor, informasi industri pendukung, dsb. 461
KERANGKA ACUAN REVITALISASI KELEMBAGAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL Bambang Prijambodo* Sebelum membahas fungsi perencanaan secara lebih rinci, ada beberapa butir pokok yang perlu kami sampaikan mengenai peranan tanah dalam pengertian yang lebih men- dalam termasuk yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pertama, pasal 33 UUD 1945 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian ini sangat mendalam karena bumi, air, dan kekayaan alam yang ter- kandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Setiap jengkal tanah, sebagai satu kesatuan tanah air, harus diupayakan dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. ) Bambang Prijambodo, Direktur Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 464
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kedua, hubungan tanah dan bangsa adalah satu kesa- tuan yang tidak terpisahkan. Wilayah Indonesia yang membentang dari 94Ú58¢21" BT sampai dengan 141Ú00¢00" BT dan 06Ú04¢30" LU sampai dengan 11Ú00¢36" LS memberikan posisi geo-politik dan geo- ekonomi yang sangat penting baik untuk saat ini maupun mendatang. Geografi Indonesia membentang dari Barat ke Timur sepanjang 5.110 km dan membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 1.888 km dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 5.193.252 km2 yang terdiri dari 1.890.754 km2 daratan dan 3.302.498 km2 lautan dengan panjang garis pantai 108.000 km. Dari sisi teritorial, pergeseran dari koordinat kedaulatan negara dapat mengganggu eksistensi bangsa. Yang dengan demikian juga mempengaruhi kemam- puan negara untuk memberi kemakmuran kepada rakyat. Intinya potensi geografi yang luas ini harus dijaga kedau- latannya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, potensi geografi yang sangat besar dengan tanah yang demikian luas belum dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bahkan terdapat kecenderungan me- ningkatnya kerumitan yang dapat mengganggu upaya untuk memanfaatkan tanah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan ekonomi dalam penggunaan dan peman- faatan lahan nasional adalah mengantisipasi secara cepat aglomerasi ekonomi yang terus berlangsung di Jawa. Kecen- derungan ini bahkan terus berlangsung setelah reformasi. 465
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Sensus Ekonomi Tahun 2006 memberikan gambaran sekitar 63,8 persen kegiatan ekonomi berpusat di Jawa yang hanya mempunyai luas sebagian kecil dari seluruh daratan Indo- nesia dengan industri pengolahan sebesar 66,7 persen. Hasil Sensus Ekonomi tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini. JUMLAH USAHA HASIL SENSUS EKONOMI TAHUN 2006 (dalam ribuan) Tmbang, Galian Industri Olahan Listrik, Gas, Air Bangun Perdag, Hotel, Rest Angkut, Kom Keu Sewa, Js Ush Jasa Total Sumatera Jawa Bali dan NT Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua 37 148 30 28 13 10 403 2146 278 122 235 32 7 5 1 2 3 1 44 59 20 18 23 4 2512 8468 612 675 919 175 432 1721 140 98 226 51 144 578 45 52 48 9 445 1372 84 102 118 20 4022 14496 1209 1097 1586 301 INDONESIA % thd Nasional Sumber: BPS (2006) 265 1,2 3215 14,2 19 0,1 168 0,7 13360 58,8 2668 11,7 876 3,9 2140 9,4 22711 100,0 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Pada tahun 2005, PDRB Jawa dan Bali menyumbang sekitar 60,6 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2000 (60,1 persen) dan bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 1985 (56,0 persen). Perbaikan pada KTI terutama karena menurunnya peranan Sumatera dalam perekonomian nasional. Dalam tahun 2005, peranan PDRB Sumatera turun menjadi 21,9 persen dari 27,8 persen pada tahun 1985 sehingga peranan KTI meningkat dari 16,2 persen pada tahun 1985 menjadi 17,6 persen pada tahun 2005 (atas dasar harga berlaku). Peranan PDRB Jawa+Bali dengan Luar (Jawa+Bali) serta KBI dan KTI pada tahun 2005 dan 1985 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 466 % thd Nas 17,7 63,8 5,3 4,8 7,0 1,3
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PERANAN EKONOMI JAWA + BALI Tahun 1985 PERANAN EKONOMI JAWA + BALI Tahun 2005 Luar (Jawa+Bali) (44,00%) Luar (Jawa+Bali) (39,44%) Jawa+Bali (56,00%) Jawa+Bali (60,56%) PERANAN EKONOMI KBI DAN KTI Tahun 1985 PERANAN EKONOMI KBI DAN KTI Tahun 2005 KTI (16,23%) KTI (17,56%) KBI (83,77%) KBI (82,44%) Ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga terlihat dari kepadatan penduduk di Jawa dan luar Jawa. Pada tahun 2005, kepadatan penduduk di Jawa masih 18,2 kali lipat dibandingkan dengan luar Jawa. Perbandingan ini makin besar untuk pulau-pulau yang luas dan berpenduduk sedikit. Implikasi dari ini bahwa tanah terutama di luar Jawa belum dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kepadatan penduduk di Jawa, luar Jawa, dan Indo- nesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini. ) KEPADATAN PENDUDUK Tahun 1961 - 2005 2 1200 m k / 1000 g n 800 a r 600 O ( 400 200 0 1961 1971 1980 1990 1995 2000 2005 Jawa Luar Jawa Indonesia 467
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Kecenderungan ini membawa beberapa konsekuensi be- sar, termasuk dalam pengelolaan pertanahan nasional seba- gai berikut. Pertama, konversi lahan pertanian ke non-pertanian di Jawa, yang relatif lebih subur dibandingkan dengan daerah- daerah lainnya, akan terus berlangsung pada laju yang agak mengkuatirkan. Hasil Sensus Pertanian 2003 menyebutkan telah terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian selu- as 563,2 ribu hektar selama 3 tahun (antara tahun 1999 - 2002) meskipun secara nasional terjadi peningkatan lahan pertanian seluas 285,2 ribu hektar selama 10 tahun terakhir (tahun 1996 - 2006) ini. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa laju konversi lahan pertanian di Jawa cukup tinggi yaitu selu- as 167,2 ribu hektar antara tahun 1999 - 2002 atau lebih dari 50 ribu hektar per tahun. Nilai tambah sektor pertanian yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan industri dan permukiman mengakibatkan pengaturan tata ruang di Jawa tidak akan berjalan dengan efektif. Kedua, arus migrasi ke Jawa akan mengakibatkan daya tampung Jawa semakin tidak memadai. Tanpa adanya peru- bahan yang berarti dalam arus migrasi penduduk, Jawa akan ditempati oleh sekitar 163 juta orang atau bahkan lebih pada tahun 2025 nanti. Ini akan memberi konsekuensi yang besar bagi penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat. Pem- bangunan transportasi di Jawa akan menghadapi biaya yang sangat tinggi baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Ketiga, disparitas akan tetap besar dan bahkan berpoten- si melebar antara Jawa dengan luar Jawa, serta antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pada gilirannya tidak memberi penguatan 468
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 yang kokoh bagi keberlanjutan NKRI dalam jangka panjang. Keempat, bagi kebijakan pertanahan nasional, mele- barnya disparitas pembangunan wilayah ini akan memberi konsekuensi yang rumit dalam pengelolaan pertanahan nasional. Demikian juga bagi pembangunan pertanian dibutuhkan pemikiran dan implementasi yang strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Rangkaian ini merupakan tantangan bagi kita bersama yang harus dihadapi dan ditangani secara dini. Arah Pembangunan Ekonomi Aspek ruang, termasuk tanah, dalam pembangunan eko- nomi selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Ruang, terutama tanah, harus dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kemakmuran sebesar-besarn rakyat. Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah ini secara mendasar yang pada keselu- ruhannya diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di luar Jawa. Dari sisi kebijakan pertanahan nasio- nal, kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan rakyat dengan menyeimbangkan penggunaannya. Dalam kaitan itu, pembangunan ekonomi di luar Jawa harus lebih cepat dibandingkan dengan Jawa dan di wilayah KTI harus lebih cepat dibandingkan dengan KBI. Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 persen per tahun dalam 20 tahun mendatang dan peranan KTI terhadap perekonomian nasional diupayakan meningkat sebesar 4 persen (yaitu dari sekitar 17 persen pada tahun 469
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 2005 menjadi 21 persen pada tahun 2025, atas dasar harga konstan tahun 2000), KTI harus tumbuh sekitar 7,6 persen.1 Berkurangnya kesenjangan antar wilayah ini nanti akan didukung oleh struktur ekonomi dengan peranan sektor pertanian yang terjaga sebesar 9 persen, sektor industri pengolahan sebesar 46 persen, dan sektor-sektor lainnya (tersier serta pertambangan dan penggalian) sebesar 45 persen dengan ketahanan pangan yang kokoh (Prijambodo, 2006). Gambaran ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025 dan gambaran pertumbuhan ekonomi daerah yang konsisten dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Proyeksi Ekonomi Indonesia Sampai Tahun 2025 Tahun Penduduk (Juta Orang) Pendapatan per Kapita (USD) Struktur Ekonomi (%) 2005 219,9 1.311 2010 234,1 1.952 2015 248,2 2.894 2020 261,5 4.246 Pertanian Industri Lainnya 13,4 28,1 58,5 12,9 32,6 54,5 11,5 36,6 51,9 10,2 41,1 48,7 Pembangunan Daerah Peranan KBI (%) Peranan KTI (%) 83,1 16,9 Sumber: Prijambodo, Bambang (2006) 1 Pada tahun 2025, tingkat pembangunan ekonomi Indonesia diperkirakan sekitar USD 6 ribu atau sekitar 1,3 kali lipat dari Malaysia saat ini. 470 2025 273,7 6.191 9,1 46,1 44,8 79,3 20,7
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH *) (%/tahun, 2006 - 2025) Provinsi KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Provinsi SUMATERA Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Pertumb 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 7,1 6,9 7,1 7,3 7,3 7,8 SULAWESI Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat JAWA-BALI DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Bali 5,9 5,9 5,8 5,9 6,0 5,7 6,0 5,9 LAINNYA Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Irian Jaya Barat Papua Pertumb 7,6 7,7 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 8,1 7,5 7,8 7,8 7,6 7,5 7,5 7,0 7,4 7,1 8,1 7,6 Sumber: Prijambodo, Bambang (2006) *) Yang konsisten dengan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan pengurangan kesenjangan antar wilayah Untuk mencapai gambaran tersebut, ada beberapa lang- kah pokok yang perlu ditempuh. Pertama, otonomi dan desentralisasi harus benar-benar memberi kemajuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pada wilayah KTI. Intinya bahwa ruang (termasuk tanah) yang tersedia sangat luas harus dimanfaatkan secara optimal bagi kese- jahteraan rakyat. Potensi yang terkandung di daerah perlu digali dengan baik. Selanjutnya otonomi dan desentralisasi juga harus benar-benar diarahkan untuk membangun per- desaan yang saat ini dihuni oleh sekitar 52 persen penduduk Indonesia. Dengan perdesaan yang lebih maju, pembangu- nan antar kota - desa akan lebih merata dan pemerataan pendapatan akan lebih baik. Kedua, kebijakan ekonomi nasional bersifat proaktif dan menyeluruh di dalam mendorong pemerataan pembangunan 471
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) antar wilayah dan pembangunan pertanian. Insentif inves- tasi, termasuk perpajakan, untuk mendorong pembangunan daerah-daerah tertinggal perlu dikembangkan secara dinamis. Pembangunan infrastruktur perlu mengarah ke luar Jawa. Ketiga, meningkatkan aspek kepastian dan pemanfaatan penggunaan tanah. Ini penting karena pembangunan eko- nomi tidak akan berjalan dengan baik apabila unsur kepas- tian dan pemanfaatan penggunaan tanah tidak dapat dijaga. Dalam kaitan itu, penyelesaian masalah, sengketa, dan kon- flik pertanahan sangat penting di dalam meningkatkan unsur kepastian tanah dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal juga diharapkan secara progresif mampu berperan untuk meningkatkan produktivitas tanah dengan sistem pajak yang tepat. Keempat, langkah-langkah afirmatif perlu ditingkatkan untuk mendorong akses kepada masyarakat miskin dan perdesaan terhadap kepemilikan tanah. Ini akan membantu masyarakat kurang mampu, termasuk masyarakat miskin, untuk meningkatkan akses terhadap modal. Untuk itu alo- kasi lahan seluas 8,1 juta hektar merupakan titik tolak pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional yang penting di dalam menjabarkan amanat konstitusi kita. Jakarta, 12 Desember 2006 472
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik. 2005. Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka. Badan Pusat Statistik. 2003. Profil Sektor Pertanian di In- donesia: Analisa Hasil Sensus Pertanian 2003 dan Statistik Lainnya. Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Peraturan Pemerintah No. 38/2002 tentang Daftar Koor- dinat Geografi Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Prijambodo, Bambang. 2006. Skenario Global dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025: Tantangan dan Arah Pem- bangunan Ekonomi. Kertas Kerja untuk Bank In- donesia. Yudhoyono, Susilo Bambang dan M. Jusuf Kalla. 2004. Membangun Indonesia Yang Aman, Adil, dan Sejahtera: Visi, Misi, dan Program. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 473
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL DISAMPAIKAN PADA SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL: PEMBARUAN AGRARIA UNTUK KEADILAN SOSIAL, KEMAKMURAN BANGSA, DAN KEBERLANJUTAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA OLEH: BAMBANG PRIJAMBODO DIREKTUR PERENCANAAN MAKRO KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) PERANAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) mengamanatkan bahwa ( ) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. - Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. y g - Setiap jengkal tanah, sebagai satu kesatuan tanah , air, harus diupayakan dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. p j g g 474
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 2. Hubungan tanah dan bangsa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Wilayah Indonesia yang membentang dari 94˚5821" BT sampai dengan 141 00 00 BT dan 06 04 30 LU sampai dengan 141˚0000" BT dan 06˚0430" LU sampai dengan 11˚0036" LS memberikan posisi geo-politik dan geo- ekonomi yang sangat penting baik saat ini maupun mendatang. - Dari sisi teritorial, pergeseran dari koordinat kedaulatan negara dapat mengganggu eksistensi bangsa. Yang dengan demikian juga mempengaruhi kemampuan negara untuk mempengaruhi kemampuan negara untuk memberi kemakmuran kepada rakyat. - Potensi geografi yang luas ini harus dijaga kedaulatannya untuk kepentingan bangsa Indonesia. TANTANGAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Potensi geografi yang sangat besar dengan tanah yang d demikian luas belum dimanfaatkan secara optimal bagi l b i f kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. iki l b l di tk ti - Terdapat kecenderungan meningkatnya kerumitan yang dapat mengganggu upaya untuk memanfaatkan tanah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu tantangan pokok dalam pemanfaatan tanah nasional adalah mengantisipasi secara cepat aglomerasi ekonomi yang terus berlangsung di Jawa. 475
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Sensus Ekonomi Tahun 2006 menyampaikan gambaran sekitar 63,8 persen kegiatan ekonomi berpusat di Jawa yang hanya mempunyai luas sebagian kecil dari seluruh daratan Indonesia dengan industri pengolahan sebesar 66,7 persen. Indonesia dengan industri pengolahan sebesar 66 7 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Pada tahun 2005, PDRB Jawa dan Bali menyumbang sekitar 60 6 persen lebih tinggi dan Bali menyumbang sekitar 60,6 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2000 (60,1 persen) dan bahkan jauh lebih besar dibandingkan tahun 1985 (56,0 persen). PERANAN EKONOMI JAWA + BALI Tahun 1985 PERANAN EKONOMI JAWA + BALI Tahun 2005 Luar (Jawa+Bali) (39,44%) Luar (Jawa+Bali) (44,00%) Jawa+Bali (56,00%) Jawa+Bali (60,56%) 476
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Perbaikan terjadi pada KTI. Diperkirakan karena menurunnya peranan Sumatera dalam perekonomian nasional. Dalam tahun 2005, peranan PDRB Sumatera turun menjadi 21,9 persen dari 27,8 persen pada tahun 1985 sehingga peranan KTI meningkat dari 16,2 persen 1985 sehingga peranan KTI meningkat dari 16 2 persen pada tahun 1985 menjadi 17,6 persen pada tahun 2005 (atas dasar harga berlaku). PERANAN EKONOMI KBI DAN KTI Tahun 2005 PERANAN EKONOMI KBI DAN KTI Tahun 2005 KTI (17,56%) KTI (17,56%) KBI (82,44%) KBI (82,44%) Ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga terlihat dari kepadatan penduduk di Jawa dan luar Jawa. Pada tahun 2005, kepadatan penduduk di Jawa masih 18,2 kali lipat dibandingkan dengan luar Jawa. Perbandingan ini makin besar untuk pulau-pulau yang luas dan berpenduduk sedikit Artinya untuk pulau pulau yang luas dan berpenduduk sedikit. Artinya bahwa tanah terutama di luar Jawa belum dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. KEPADATAN PENDUDUK Tahun 1961 - 2005 1200 1000 ) 2 2 m k / g n a r O 800 600 400 200 0 1961 1971 1980 1990 1995 2000 2005 Jawa Luar Jawa Indonesia 477
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) BEBERAPA KONSEKUENSI DARI PEMBANGUNAN YANG MASIH TERPUSAT KE JAWA Pertama, konversi lahan pertanian ke non-pertanian di Jawa akan terus berlangsung pada laju yang agak Jawa akan terus berlangsung pada laju yang agak mengkuatirkan. Hasil Sensus Pertanian 2003 menyebutkan telah terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian seluas 563,2 ribu hektar selama 3 tahun (antara tahun 1999 - 2002) meskipun secara nasional terjadi peningkatan lahan pertanian seluas 285,2 ribu hektar selama 10 tahun terakhir (tahun 1996 - 2006). - Laju konversi lahan pertanian di Jawa cukup tinggi yaitu seluas 167,2 ribu hektar antara tahun 1999 - 2002 atau lebih dari 50 ribu hektar per tahun. j p p gg - Nilai tambah sektor pertanian yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan industri dan permukiman mengakibatkan pengaturan ruang di Jawa tidak akan berjalan dengan efektif. Kedua, arus migrasi ke Jawa akan mengakibatkan daya tampung Jawa semakin tidak memadai. - Tanpa adanya perubahan yang berarti dalam arus migrasi penduduk, Jawa akan ditempati oleh sekitar 163 juta orang atau bahkan lebih pada tahun 2025 nanti. j g p - Ini akan memberi konsekuensi yang besar bagi penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat. - Pembangunan transportasi di Jawa akan menghadapi biaya yang sangat tinggi baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Ketiga, disparitas akan tetap besar dan bahkan berpotensi melebar antara Jawa dengan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). - Pada gilirannya tidak memberi penguatan yang kokoh bagi keberlanjutan NKRI dalam jangka panjang. 478
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Keempat, bagi kebijakan pertanahan nasional dan p p , pertanian. - Melebarnya disparitas pembangunan wilayah ini akan memberi konsekuensi yang rumit dalam pengelolaan pertanahan nasional. g j - Demikian juga bagi pembangunan pertanian dibutuhkan pemikiran dan implementasi yang strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan p g g nasional. g Rangkaian ini merupakan tantangan bagi kita bersama yang harus dihadapi dan ditangani secara dini. ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI MENDORONG PEMBANGUNAN DI LUAR JAWA Dari kebijakan pertanahan nasional, mendorong keseimbangan pemanfaatan tanah dengan mendorong pemanfaatan tanah di luar Jawa. f h d l Pembangunan ekonomi di luar Jawa harus lebih cepat dibandingkan dengan Jawa dan di wilayah KTI harus lebih cepat dibandingkan dengan KBI. Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 persen per tahun dalam 20 tahun mendatang dan peranan KTI terhadap perekonomian nasional peranan KTI terhadap perekonomian nasional diupayakan meningkat sebesar 4 persen (yaitu dari sekitar 17 persen pada tahun 2005 menjadi 21 persen pada tahun 2025), KTI harus tumbuh sekitar 7,6 persen. 479
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah ini nanti akan didukung oleh struktur ekonomi dengan peranan sektor pertanian yang terjaga 9 persen, sektor industri pengolahan 46 persen, dan sektor-sektor lainnya (tersier serta pertambangan dan penggalian) 45 persen dengan ketahanan pangan yang dan penggalian) 45 persen dengan ketahanan pangan yang kokoh (Prijambodo, 2006). 2005 Tahun 219,9 Penduduk (Juta Orang) Pendapatan per Kapita (USD) 1.311 Struktur Ekonomi (%) Pertanian Industri Lainnya Pembangunan Daerah Peranan KBI (%) Peranan KTI (%) Peranan KTI (%) PROYEKSI EKONOMI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2025 2015 248,2 2.894 2010 234,1 1.952 2020 261,5 4.246 13,4 28,1 58,5 12,9 32,6 54,5 11,5 36,6 51,9 10,2 41,1 48,7 83,1 16,9 16 9 Sumber: Prijambodo, Bambang (2006) 480 2025 273,7 6.191 9,1 46,1 44,8 79,3 20,7 20 7
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 BEBERAPA LANGKAH POKOK PERLU DITEMPUH Pertama, mendorong otonomi dan desentralisasi agar benar-benar memberi kemajuan bagi peningkatan benar-benar memberi kemajuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pada wilayah KTI. - Ruang (termasuk tanah) yang tersedia sangat luas harus dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. - Potensi yang terkandung di daerah digali dengan baik. - Otonomi dan desentralisasi juga harus benar-benar di diarahkan untuk membangun perdesaan yang saat t b ini dihuni oleh sekitar 52 persen penduduk Indonesia. Dengan perdesaan yang lebih maju, pembangunan antar kota - desa akan lebih merata dan pemerataan pendapatan akan lebih baik. hk t k d Kedua, kebijakan ekonomi nasional bersifat proaktif dan menyeluruh di dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah dan pembangunan pertanian. - Insentif investasi, termasuk perpajakan, untuk mendorong pembangunan daerah-daerah tertinggal perlu dikembangkan secara dinamis. dikembangkan secara dinamis - Pembangunan infrastruktur perlu mengarah ke luar Jawa. Ketiga, meningkatkan aspek kepastian dan pemanfaatan penggunaan tanah. - Pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik apabila unsur kepastian dan pemanfaatan penggunaan tanah tidak dapat dijaga. - Penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan sangat penting di dalam meningkatkan unsur kepastian tanah dalam pembangunan ekonomi. - Kebijakan fiskal juga diharapkan secara progresif mampu berperan untuk meningkatkan produktivitas tanah dengan sistem pajak yang tepat. 481
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Ketiga, meningkatkan aspek kepastian dan pemanfaatan penggunaan tanah. - Pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik apabila unsur kepastian dan pemanfaatan baik apabila unsur kepastian dan pemanfaatan penggunaan tanah tidak dapat dijaga. - Penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan sangat penting di dalam meningkatkan unsur kepastian tanah dalam pembangunan ekonomi. - Kebijakan fiskal juga diharapkan secara progresif mampu berperan untuk meningkatkan produktivitas mampu berperan untuk meningkatkan produktivitas tanah dengan sistem pajak yang tepat. Keempat, mempercepat langkah-langkah afirmatif untuk mendorong akses kepada masyarakat miskin dan perdesaan terhadap kepemilikan tanah. Keempat, mempercepat langkah-langkah afirmatif untuk mendorong akses kepada masyarakat miskin dan perdesaan terhadap kepemilikan tanah. - Sangat membantu masyarakat kurang mampu, g p y termasuk masyarakat miskin, untuk meningkatkan akses terhadap modal. - Alokasi lahan seluas 8,1 juta hektar merupakan titik tolak pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional yang penting di dalam menjabarkan g amanat konstitusi kita. y g p j TERIMA KASIH 482
Arif Satria, Disampaikan pada Simposium Agraria Nasional, Oleh BPN, Jakarta Selasa, 12 Desember 2006 TIPOLOGI KAWASAN PESISIR Inland zone Offshore Offshore zone zone Beach zone Lowland zone Adrianto (2006) ) Arif Satria, Pengajar Institut Pertanian Bogor. 483
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) WILAYAH PESISIR © Denny Boy Mochran (Puter) - Dec 18, 2002 PETA KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR Kondisi Faktual Masyarakat Pesisir 8.090 desa pesisir 16,42 Juta jiwa penduduk 3,91 Juta KK Poverty Headcount Index 0,3214 Sumber diolah dari Yayasan SMERU dan BPS, 2002 484
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KARAKTERISTIK KEMISKINAN Struktural/eksternal • Hubungan patron-klien • Kurang dukungan politik Akses modal, iptek & pasar d l Ak i t k & Kultural/internal dan Alamiah • Budaya subsistensi • Kapasitas manajemen • Kondisi sumberdaya alam DEFINISI PULAU KECIL PPK adalah kumpulan pulau-pulau yang secara g y p fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, baik secara individual maupun secara sinergis dapat t i d i meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber dayanya. p 485
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL ukuran fisik yang kecil :10.000 km2 kecil 10 000 k 2 g homogenitas penduduk Jumlah penduduk Terbatas 200.000 orang karakteristik sosial yang khas lingkungan dan ekonomi tidak menguntungkan potensi sumberdaya laut yang besar Sumber: dimodifikasi dari Adrianto (2006) PENTINGNYA PULAU KECIL Vulnerability (kerentanan) FAKTOR EKSOGEN Economic exposures Remoteness Environmental Disasters KEBERLANJUTAN PPK FAKTOR ENDOGEN Natural Resources Population dynamics Specialized economy, e.g. fisheries Resilience (ketahanan) Sumber: Adrianto (2006) 486
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 POTENSI PULAU-PULAU KECIL POTENSI PULAU-PULAU KECIL Karang SD Ikan POTENSI PULAU-PULAU KECIL Sumberdaya Hayati Sumberdaya ikan b d Mangrove Lamun Terumbu karang, dll Sumberdaya Nir-Hayati S ik Mineral Mineral Nikel, Bauksit Energi panas bumi Energi panas bumi, Pasang surut, gelombang Jasa-jasa Lingkungan Migas Wisata Bahari DKP (2006) Pariwisata Industri maritim 1. Sekitar 9.396 pulau belum bernama, 2 Data dan informasi pulau kecil masih terbatas 2. Data dan informasi pulau kecil masih terbatas, 3. Kerusakan ekosistem beberapa pulau kecil, 4. Peluang investasi yang belum dimanfaatkan, serta Infrastruktur pulau kecil belum berkembang 5. 487
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) SUMBER AGRARIA ISU AKTUAL Tanah Pemberian HGU sebagai "Penyewaan" Pulau Kecil (private property regime) Air Privatisasi sumberdaya laut untuk/oleh Wisata Bahari untuk/oleh Wisata Bahari (private property regime) -Ketidakadilan Konservasi (state property regime) 488
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KONFLIK PROPERTY RIGHT Kasus Kawasan Konservasi Laut State Property Right BKSDA koalisi konflik Private Property Private Property Right Pengusaha Wisata bahari konflik Common Property Right nelayan Wisata bahari Penangkapan ikan Sebelum Kebijakan Konservasi (1950-1999) (1950 1999) Muroami Fishing ground A B Setelah Setelah Kebijakan Knservasi (1999- 2004) D C ABCD: state property right 489
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Property-Right Nelayan Sebelum dan Setelah Kebijakan KOnservasi (1950-2005) Tipe Hak Access right Withdrawal right Management right Exclusion right Sebelum Konservasi (1950-1999) ya ya ya ya Setelah konservasi (1999-2005) dibatasi dibatasi tidak dibatasi Status : Proprietor Authorized User Solusi : "Compensation fee" ISU-ISU AGRARIA WILAYAH PESISIR Pemanfaatan Ekstraksi pasir Rekreasi dan Pariwisata P ki Pemukiman Pertambakan Industri garam Pembangunan pelabuhan KOnservasi Inland zone Offshore zone 2 2 Beach zone Lowland Lowland zone gambar: Adrianto (2006) 490
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 ISU-ISU AGRARIA WILAYAH PESISIR SUMBER AGRARIA ISU AKTUAL ISU Tanah Tanah Status lahan pemukiman,tambak, garam, mangrove -Reklamasi, abrasi, konflik spasial -Reklamasi abrasi konflik spasial -Relokasi nelayan Air Overfishing, polusi, kerusakan ekosistem - Hak pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat? Inland zone Offshore zone 2 2 Beach zone Lowland Lowland zone gambar: Adrianto (2006) Status Lahan Apung ? 491
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Status Lahan hasil "reklamasi" ? Kepmen 41/2000 Hak ulayat/hak adat atas penguasaan tanah dan wilayah perairan PPK oleh masyarakat hukum adat diakui negara adat diakui negara PPK yang dikuasa oleh masyarakat hukum adat, pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan masyarakat hukum adat itu sendiri, Setiap kerja sama pengelolaan PPK antara masyarakat hukum adat dengan pihak ketiga dari dalam/luar negeri: dari dalam/luar negeri: didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kepentingan nasional. 492
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin bahwa pantai dan perairan PPK merupakan akses yang terbuka bagi masyarakat, k t b k b i k t Pengelolaan PPK yang dilakukan oleh pihak ketiga harus memberdayakan masyarakat lokal, baik dalam bentuk penyertaan saham maupun kemitraan lainnya secara aktif dan memberikan keleluasaan aksesibilitas terhadap pulau-pulau kecil tersebut. kecil tersebut Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat harus memperhatikan adat, sosial budaya serta kepentingan masyarakat setempat". Spektrum Petunjuk Pengelolaan PPK Guidelines Framework Manual Methodology Level of direct applicability + Low ++ +++ ++++ high Level of prescriptive ness + Low ++ +++ ++++ high Level of flexibility ++++ high +++ ++ + Low 493
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Negara : RUU Pengelolaan wilayah pesisir (PWP) Hak Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan (HP3) ? Pengakuan hak ulayat laut Harmonisasi aturan pusat-daerah Hrmonisasi aturan BPN- DKP Sertifikasi tanah Pada lahan pemukiman Lahan produksi (tambak, garam) Masyarakat : Penguatan organisasi rakyat pesisir Revitalisasi hak ulayat laut 494
KEBIJAKAN AGROPOLITAN DAN REFORMASI AGRARIA DI PEDESAAN (PENGALAMAN DI GORONTALO) Fadel Muhammad* Separuh penduduk masih rentan menjadi miskin, demikian head line Harian Kompas 8 Desember 2006. Bank Dunia memperhitungkan 108,78 juta orang atau 49% dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Kalangan ini hanya hidup dengan kurang dari US$ 2 per hari. Revitalisasi pertanian dinilai salah satu jalan keluarnya. Namun sejak dicanangkan dari tahun 2005 hingga sekarang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kantong kemiskinan paling besar di Indonesia adalah petani. Mereka hidup di pedesaan dengan penguasa- an tanah yang cenderung terus menurun. Hasil penelitian SDP/SAE 1979 - 1984 di beberapa desa padi di Jawa menunjukkan bahwa secara umum kehi- dupan petani makin sulit. Dengan luas pemilikan lahan rata- rata hanya 0,21 - 0,37 ha, petani sulit mengandalkan pen- ) Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo. 495
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dapatannya dari pertanian. Temuan SDP/SAE yang lain adalah terjadinya akumulasi pemilikan tanah. 37 - 50% tanah pertanian dikuasai oleh 3 - 9% pemilik. Pada 1995 - 1999 PATANAS-ASEM melakukan penelitian yang sama menunjukkan kecenderungan yang lebih mengkhawatirkan. Petani tidak bertanah jumlahnya sudah mencapai hampir dari separuh dari total petani padi di Jawa. Fenomena "pelambatandan ketidakstabilan" produksi padi yang dikemukakan oleh Simatupang dalam makalah seminar tentang "Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahubn 2001 ke Depan" adalah berkaitan dengan semakin menciutnya penguasaan lahan yang menye- babkan semakin tidak ekonomisnya melakukan budidaya padi. Usaha tani diatas lahan yang kurang dari 1 hektar hanya mampu memberikan tingkat penerimaan 1,44 kali biaya input, oleh karena itu kegiatan pertanian sudah tidak bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan keluarga. Revitalisasi pertanian hampir tidak mungkin bisa dila- kukan tanpa diiringi dengan reformasi agraria. Reformasi agraria diarahkan untuk memperbaiki struktur penguasaan lahan di masyarakat, namun ini tidak mudah dilakukan. Merujuk pada Deklarasi Akhir Konferensi Internasional Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan yang dise- lenggarakan di Porto Alegre, Brazil 7 - 10 Maret 2006 yang menekankan tentang pentingnya pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pembaruan ini dilakukan dengan membentuk sistem administrasi yang kondusif dan efesien terhadap proses pendaftaran, sertifikasi dan survai kepe- milikan tanah, perbaikan sarana pasar, hukum dan kelem- 496
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 bagaan termasuk peraturan yang mengatur tentang peng- gunaan air, dan pengakuan formal terhadap hak pemakaian secara adat dan comunal dalam cara-cara yang bersifat transparan, dapat ditegakkan, dan consisten dengan kepen- tingan rakyat. Deklarasi Porto Alegre ini. Di Gorontalo kami menjalankan kebijakan pem- bangunan pertanian dengan pendekatan agropolitan yang kemudian ditindaklanjuti dengan reformasi agraria meskipun masih dalam skala lokal. Pendekatan agropolitan adalah sta- tus strategi untuk pengembangan pedesaan dengan membe- rikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan. Dalam kebijakan ini, petani ditempatkan sebagai customer agar kebutuhan (need) dan keinginannya (want) dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar petani yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran dilayani di sentra-sentra agropolitan, Goron- talo sentra agropolitan berada di kecamatan. Tujuan utama kebijakan agropolitan adalah mening- katkan pendapatan petani melalui efesiensi biaya produksi, peningkatan harga produk dan membuka akses finansial ke petani. Ini sejalan dengan teori ekonomi elementer, nilai moneter dari suatu produk akan terbagikan habis kepada pembayaran factor-faktor produksi yang terlibat dalam menghasilkan produk yang bersangkutan. Oleh karena itu, agar manfaat ekonomi dari pembangunan ekonomi daerah dapat dinikmati seara nyata oleh rakyat daerah yang ber- sangkutan, maka kegiatan ekonomi yang dikembangkan dalam pembangunan ekonomi haruslah kegiatan ekonomi yang mendayagunakan sumberdaya yang terdapat atau dikuasai/dimiliki daerah yang bersangkutan. Untuk Gorontalo adalah ekonomi jagung. 497
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Salah satu hambatan yang dihadapi oleh sebagian besar petani adalah hambatan modal untuk berproduksi. Mayo- ritas aset yang dimiliki oleh petani tidak layak bank (un- bankable), sementara mereka butuh modal untuk berpro- duksi. Saya terinspirasi oleh pemikiran Hernando de Soto bahwa keterbelakangan yang diidap oleh masyarakat negara berkembang terutama kaum tani adalah berkaitan dengan masalah ketiadaan akses terhadap sumber-sumber ke- uangan ini. Hak atas kekayaan (property right) di negara berkembang masih bersifat informal, ini harus diubah menjadi formal. Untuk menyelesaikannya perlu ada itikad baik dari pemerintah untuk menuntut petani agar mela- kukan sertifikasi aset sehingga menjadi layak bank (bank- able). Kami mengikuti pemikiran Hernando de Soto bahwa pemberian status hukum bagi sektor informal adalah salah satu inti dari pemberdayaan sektor informal seperti yang tertuang dalam bukunya The Mistery of Capital: Why Capi- talism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Melalui penelitiannya di Peru sekitar tahun 1980-an, de Soto mene- mukan bahwa banyak kegiatan usaha di sektor informal ternyata tidak memiliki izin usaha. Hasil temuannya itu me- mbuat pemerintah Peru menyadari bahwa ternyata tulang punggung perekonomian Peru adalah sektor informal. Hernando de Soto dengan dukungan pemerintah Peru dan bantuan dana dari USAID, bersama rekan-rekannya mulai memfasilitasi perolehan status kepemilikan yang sah atas 300.000 usaha sektor informal di Peru, termasuk kepemilikan atas lahan dan rumah mereka. Kemudian, difa- silitasi juga perolehan pinjaman dari lembaga pemberi kredit 498
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 untuk usaha mereka, dengan jaminan kepemilikan mereka yang telah sah itu. Hasilnya, usaha yang tadinya berstatus sebagai sektor informal itu mampu meningkatkan peneri- maan pajak oleh pemerintah sebesar 300 juta dollar AS per tahun. Apa yang dilakukan oleh de Soto kami replikasi dan modifikasi, mayoritas petani Gorontalo tidak memiliki cukup modal untuk melakukan usaha tani. Setiap musim tanam mereka kesulitan mendapatkan uang untuk membeli benih, mengolah tanah, membeli pupuk karena tanahnya belum bersertifikat tidak bisa dijadikan jaminan untuk pinjam ke bank. Kami bersama rekan kerja akhirnya berunding dengan kalangan perbankan untuk membuka jalan bagi penyaluran kredit untuk petani jagung. Nyaris dead lock, akhirnya dite- mukan jalan keluar untuk memberikan akses petani ke lembaga keuangan. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama BUMD memberikan jaminan ke perbankan di Gorontalo dengan menaruh dana APBD, sebaliknya perbankan menge- luarkan uang atas tanggungjawab Pemerintah Provinsi un- tuk disalurkan ke Petani melalui skema pembiayaan agrpo- litan. Ini adalah tindakan sementara. Untuk jangka panjang dilakukan upaya melakukan sertifikasi asset petani baik berupa tanah maupun sarana produksi lanilla agar memenuhi kelayakan perbankan. Selain itu kami juga melakukan reformasi agraria. Di Gorontalo banyak tanah-tanah bekas HPH yang terlantar, sebelumnya tanah-tanah tersebut sering menjadi incaran para pejabat karena bisa dikonversi menjadi hak milik dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Dengan dana pem- 499
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) bangunan dibuat infrastruktur seperti jalan yang membuka akses ke tanah-tanah tersebut, lokasi-lokasi yang strategis biaanya dikuasai oleh para pejabat. Kami melakukan reformasi agraria bekerjasama dengan Kanwil BPN Gorontalo, melalui kebijakan agropolitan, ta- nah-tanah HPH dikonversi menjadi lahan pertanian dan petani-petani yang tidak bertanah dan tinggal di lingkungan tersebut yang mendapat prioritas mendapatkan tanah eks HPH. Ini dapat dikatakan sebagai implementasi landreform yang sejak dulu tidak pernah berhasil. Apa yang kami laku- kan akhirnya dijadikan model untuk landreform terbatas. 500
REVITALISASI DAN SINERGI KELEMBAGAAN
URGENSI PEMBARUAN AGRARIA DAN KESIAPAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL 502
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 503
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 504
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 505
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 506
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 507
URGENSI PEMBARUAN AGRARIA DAN KESIAPAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL Ir. Benny, MSi (Inspektur Utama dan Plh. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN RI ) Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya yang terkandung didalamnya dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat ; UUPA : merupakan arahan untuk operasionalisasi pemanfaatan sumber daya agraria sebagai sumber kemakmuran rakyat secara nyata ; t mengisyaratkan keberpihakan Negara pada rakyat petani. i ih k N i tk k b d k t Dalam konstalasi kehidupan petani : tanah sebagai faktor produksi ) Ir. Benny, M.Si, Inspektur Utama dan Plh Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN RI. 508 2
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Suatu proses besar mengenai penatan asset pertanahan yang dilakukan secara intensif, massif dan sistematik ; Tujuan : (1) menata kembali struktur P4T, yang di Indonesia sangat timpang dan diharapkan akan seimbang; (2) mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan/pertanaian, yang pada umumnya 90 % rakyat telah bekerja keras namun tetap dalam keadaan miskin; (3) mengatasi pengangguran; (3) mengatasi pengangguran; (4) membuka akses dan harapan bagi rakyat untuk lebih baik; dan (5) sebagai mekanisme utama dalam mengatasi sengketa dan konflik pertanahan yang memiliki banyak dimensi. Obyek : tanah HPKV seluas 8,15 juya Ha 3 HAKHAK KEWAJIBAN KEWAJIBAN 4 509
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KEWAJIBAN KEWAJIBAN HAK HAK Terjamin kepastian hak Terlindungi secara hukum Menjual Menjaminkan Mewariskan Dst. 510 HAKHAK KEWAJIBAN Merencanakan sesuatu sesuai tujuan pemberian Memelihara agar tidak terlantar Dst. Membayar UP/Pajak 5 6
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PENEGAKAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN PENEGAKAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN PERTANAHAN UUD 45 Pasal 33 ayat (3) ) UUPA (UU 5/60) ( Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat PP 36/98 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Psl. 2 ayat 2 (umum) Norma Aspek Penguasaan/Pemilikan (Psl. PENGENDALIAN Norma Aspek Penggunaan Tanah (Psl. 4,14,15) PREVENTIF Norma Aspek Kepastian Hukum/Adm (Psl.19, 20,28,35,41) REPRESIF HAK & KEWAJIBAN Jenis Hak Ketentuan per-UU Karakteristk wilayah TANAH YG DIBERIKAN HAK TDK TANAH YG DIBERIKAN HAK TDK DIGUNAKAN SESUAI SIFAT DAN TUJUAN DIGUNAKAN SESUAI SIFAT DAN TUJUAN (BERINDIKASI TELANTAR) AKIBAT: - KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH - KERUSAKAN TANAH - PENURUNAN PRODUKTIFITAS - PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN 7 UUD 45 Pasal 33 ayat (3) Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat UUPA (UU 5/60 Mengatur Kewenangan, Penguasaan, Penggunaan, administrasi. Hak atas tanah, Fungsi Sosial, Tidak boleh berlebihan, tdk monopoli. sesuai sifat dan tujuan dst Hak dapat dicabut, jika terlantar PP 36/98 Penertiban dan Pendayagunaan TANAH YG DIBERIKAN HAK TDK DIGUNAKAN SESUAI SIFAT DAN TUJUAN (BERINDIKASI TELANTAR) Tanah Terlantar 8 511
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) UUD 45 Pasal 33 ayat (3) Tujuan Negara (Pembukaan UUD 45) Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat UUPA (UU 5/60 Menggariskan Kewenangan Negara dlm pengelolaan Keagrariaan/pertanahan. Menggariskan NORMA-NORMA dalam Pengelolaan keagrariaan/pertanahan. M Menggariskan pengaturan Penguasaan Tanah, Penggunaan Tanah, administrasi/ pendaftaran tanah. i k t P PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HAK & KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 9 STRATEGI DASAR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengendalian & Pemberdayaan (Political Will, Kebijakan, Regulasi, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi) ) Upaya Penegakan Hak & Kewajiban Pemegang HAT (Pengguna Tanah) INSTRUMENT TAP IX/2001 UUPA & UU Lain PP. 36/98 & PP Lain Perda Diktum SK (HAT) Diktum SK (HAT) Peningkatan kesadaran untuk memenuhi kewajiban & Hak oleh Para Pihak terkait Feed back : Konflik Penguasaan/Penggu- naan Tanah & Peningkatan Produktivitas 10 512
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tugas Badan Pertanahan Nasional RI ( Perpres 10/2006 ) : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan pada tingkat melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan pada tingkat nasional, regional dan sektoral ; Tindak Lanjut Perpres 10/2006 (antara lain) : Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI ; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 11 Langkah proaktif BPN RI : Penyiapan peraturan perundangan ( legal framewo); Penyiapan peraturan perundangan ( legal framewo); Penyiapan organisasi dan sumber daya manusia : organisation and personal capacity building, well experienced personals ; Penyiapan basis data dan sistem informasi : penyederhanaan prosedur pengaturan dan pelayanan, implementasi ICT, kemudahan akses informasi pertanahan bagi rakyat; Sinergitas program dan kegiatan jajaran BPN RI dengan kebijakan pengentasan kemiskinan t k i ki 12 513
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pembaruan agraria merupakan suatu gerakan nasional yang sangat strategis untuk pengentasan kemiskinan dan yang sangat strategis untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan tingginya tingkat pengangguran : Lintas sektoral, cakupan aspek yang terlibat sangat luas; Menuntut koordinasi, kerja sama dan kontribusi berperan aktif berbagai lembaga pemerintah pusat hingga daerah LSM berbagai lembaga pemerintah pusat hingga daerah, LSM, swasta dan partisipasi masyarakat ; 514 13
PENDIDIKAN TINGGI AGRARIA: BERTEMUNYA CENDEKIAWAN- TEKNOKRAT MERUMUSKAN MASA DEPAN Endriatmo Soetarto* Posisi 'Yang Ahli' dan 'Yang Berkuasa' 1. Di masa lalu empu, guru, atau begawan sudah hadir di sekitar tahta kerajaan. Nasehat kaum cendekiawan yang arif bijaksana itu diterima dan dipakai sang Raja atau Pangeran hanya kalau beliau berkenan memintanya. Seorang raja yang menerima nasehat orang lain tanpa diminta sebelumnya dianggap pertanda kelemahan atau kurang bijaknya sang pemimpin tersebut. 2. Kini jaman sudah berubah, raja-raja modern tak bisa lagi bersikap seperti tempo doeloe. Nasehat para ahli dan ) Prof. Endriatmo Soetarto, Penulis kini menjabat Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta, selain sebagai Staf Pengajar pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM), FEMA IPB Bogor. 515
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) kaum cerdik cendekia tak bisa lagi mereka hindari. Masyarakat kita sekarang sudah berkembang dipacu oleh pertumbuhan ekonomi dan perkembangan tekno- logi yang telah menglobal. Proses pembagian tugas dan spesialisasi bidang-bidang kegiatan sudah sedemikian rupa hingga masyarakat sudah tersekat-sekat dalam ja- ringan yang begitu kompleks. Dengan demikian tak satu pangeran pun yang mampu mengendalikan kerumitan jaringan kekuasaannya tanpa bantuan terus-menerus dari para ahli berbagai bidang dan ilmu. 3. Tuntutan penggunaan iptek menonjol sekali, demikian pula keahlian teknis dan kemampuan profesional de- mikian besar hingga banyak menggeser pola politik tradisional yang hanya menggandalkan kekuatan masa pengikut, bahkan juga menggantikan pola persaingan ideologis yang sering membingungkan rakyat. 4. Kini semua masalah sepertinya mesti dihadapi dengan kekuatan akal bukan hanya dengan emosi dan kekuatan otot belaka. Masalah-masalah pembangunan juga harus didekati secara rasional walaupun tentu bukan berarti hanya mengandalkan data-data statistik belaka, dengan analisis pendekatan sistem, pola pemecahan secara sistematis dll. Juga bukan dengan hanya berpuas diri pada pemahaman-pemahaman planning, programming, budgeting system, atau pun istilah lain seperti target, out- put, cost-benefit, efisiensi, monitoring, dan evaluasi. Bah- kan, masih menjadi tanggung jawab yang tak boleh dielakkan pula oleh para cendekiawan manakala istilah- istilah tersebut telah berkembang menjadi aturan per- mainan nasional dan bahasa sehari-hari para Menteri, 516
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Dirjen, Gubernur, Pimpro sampai dengan Camat dan manajer koperasi di desa. Mengapa, karena istilah- istilah tersebut tak boleh sampai kehilangan 'makna' sejatinya hanya karena tereduksi menjadi alat social en- gineering belaka. 5. Mengapa demikian ?, karena tantangan yang senantiasa harus mampu dijawab para cendekiawan dalam peranan tersebut adalah memastikan soal tanggung jawab mere- ka, secara moral, dan profesional maupun sosial: kepen- tingan siapa yang yang harus mereka dahulukan. Apa- kah cendekiawan hanya melayani kepentingan elite nasional tertentu saja, atau hanya mengikuti kepen- tingan kelompok penekan (pressure group) saja, atau hanya mengikuti kaedah-kaedah ilmu positivistik dengan dalih 'ilmu bebas nilai' ? Pendidikan Tinggi Agraria: Melahirkan Cendekiawan- Teknokrat yang Bukan Sekedar Berkemahiran (Kasus STPN) 1. Di Indonesia tak banyak perguruan tinggi yang mengu- sung agraria sebagai pokok keilmuan yang ditekuni. Kalau toh ada lebih terpusat pada masalah pertanahan/ agraria dalam pengertian teknis-fisik belaka seperti misalnya yang ada di lingkungan Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Pertanian di IPB Bogor. Di perguruan tinggi lain ada juga yang menekuni ilmu administrasi tanah di tingkat pascasarjana semisal di ITB dan perguruan tinggi lain yang menekuni bidang geodesi semisal di UGM Yogyakarta. 2. Pertanyaan berikut adalah apakah kita memerlukan juga 517
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) suatu kehadiran Institusi Pendidikan Tinggi Agraria yang meliputi aspek lengkap, baik menempa kemahiran teknis maupun berancangan sosial-idealis. Sampai seberapa jauh kebutuhan pendidikan ini diperlukan? Bila kita tengok permasalahan agraria maka paling sedikit ada 5 (lima) hal yang perlu kita laksanakan dalam konteks pembaruan agraria nasional di waktu-waktu mendekat ini, sbb: a. Menata kembali pemanfaatan, penggunaan, pengu- asaan dan pemilikan tanah (dan sumber-sumber agraria lainnya; pen.) yang masih timpang; b. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rak- yat khususnya di pedesaan yang menurut data sta- tistik merupakan tempat konsentrasi kemiskinan (67%); c. Mengatasi persoalan pengangguran dengan mem- buka lapangan kerja baru di bidang pertanian dan ekonomi pedesaan; d. Membuka akses bagi rakyat terhadap sumber-sum- ber ekonomi dan politik; di dalamnya adalah tanah dan semua hal yang dibutuhkan untuk membuat kehidupan rakyat lebih baik dan sejahtera (akses modal, penyuluhan, informasi, infrastruktur, tekno- logi, manajemen, dan bahkan akses politik). e. Mewujudkan mekanisme sistematis dan efektif untuk mengatasi sengketa dan konfik pertanahan di Indonesia (Joyowinoto, 2006). 3. Mengacu pada rumusan tersebut segera kita dapat kata- kan bahwa di aras pendidikan tinggi diperlukan institusi khusus yang mampu melahirkan dan memberdayakan 518
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kelompok cendekiawan-teknokrat. Mengapa?, karena seorang cendekiawan-teknokrat tidak akan mengguna- kan scientific approach murni dalam tindakan-tin- dakannya. Seorang cendekiawan-teknokrat bertindak lebih lanjut dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang ilmuwan atau pun teknolog. 4. Seorang teknolog saja sudah bisa bertindak lebih lanjut dari apa yang bisa dilakukan seorang ilmuwan yang serba ilmiah. Ilmuwan dapat memiliki pengetahuan untuk menjelaskan dan membuat prediksi-prediksi; seorang teknolog menguasai keterampilan teknis untuk bertin- dak atas dasar perhitungan daya guna dan hasil guna mematerialisasi prediksi-prediksi keilmuwanan. Sedangkan seorang cendekiawan-teknokrat seyogyanya akan menguasai pula intuisi atau apa yang disebut seni dan kemampuan pragmatis untuk mengontrol dan mengamankan upaya-upaya pematerialisasian itu, namun sekaligus dengan itu juga merasa terpanggil dan terlibat secara sah melaksanakan upaya-upaya itu. 5. Di sinilah kita dapat nyatakan bagi seorang cende- kiawan-teknokrat scientific approach bukanlah satu- satunya ancangannya. Ia bukan hanya orang berke- mahiran tekno-struktur, tetapi sekaligus sebagai orang yang merasa terpanggil menjalankan suatu misi sejarah, sebab ia adalah pejuang yang tahu mengendalikan diri di tengah dinamika politik dan perubahan sosio-kultural yang tengah berlangsung. 6. Dengan kata lain cendekiawan-teknokrat adalah model political decision making, yaitu para pengambil kata putus politik itu sendiri, atau setidaknya bagian integral dari 519
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) struktur dan proses pengambilan kata putus. Dia tidak berposisi netral dengan pandangan-pandangan yang bersifat ontologis, epistemologis saja. Dia juga terlibat dan pandangannya yang aksiologis mewarnai sikap dan tindakannya sejak awal. Perlunya Reposisi STPN dan Institusi Pendidikan Tinggi Agraria lainnya Dalam Konteks Baru. 1. STPN sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kedinasan antara lain ditugasi mendidik dan mengembangkan Pendidikan Pertanahan/Agraria bagi para pegawai BPN RI, jelas paling dekat dengan peluang melahirkan alumni yang berkarakter cendekiawan-teknokrat. Mengapa?, sebagai pegawai institusi pertanahan/agraria mereka telah menjalani pengalaman penting bidang teknis yang relevan di d alamnya. Sedang sebagai cendekiawan mereka (seharusnya) dicerahkan lebih jauh dalam gugus ilmu-ilmu humaniora dan sosial yang kontekstual sehingga dapat menjadi pemikir-pemikir kritis dengan dasar moral yang luhur dan sekaligus mampu menjadi pengambil keputusan yang rasional. 2. Kita sadar tenggelamnya kebanyakan lulusan perguruan tinggi yang advance - di tempat kerjanya, juga meru- pakan masalah. Mereka menjadi begitu sibuk, dan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk diam merenung. Jangan dilupakan, bahwa untuk menghasilkan prestasi yang besar, orang membutuhkan waktu untuk diam, berkonsentrasi untuk memikir entah di perpustakaan, laboratorium, atau di mana. Di sinilah STPN dapat dija- 520
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dikan wahana aparatnya (yang sebagian adalah alumni KAPTI) untuk melakukan refleksi diri. Hal lain yang tak kalah penting 'kontrol sosial' juga bisa dilakukan Institusi Pendidikan Tinggi Agraria melalui kajian-kajian ilmiah yang kritis terhadap jalannya birokrasi yang membidangi bidang pertanahan/agraria, sehingga me- mastikan pembaruan agraria berjalan menurut tujuan normatifnya. 3. Dalam istilah yang lebih lengkap STPN harus mampu mereposisi diri menjadi institusi yang melahirkan lulusan yang mampu meng-artikulasi-kan pikirannya secara jernih dan tajam (A), didukung bekal substansi yang kuat (S), memiliki dasar moral yang luhur (M), dan sekaligus memiliki determinasi pribadi yang tinggi (D) - 'ASMD'- manusia dengan kapasitas teknis yang memadai dan secara sosial-kultural tercerahkan. 4. Dengan kata lain STPN bukan hanya tempat berkumpul staf pengajar dan mahasiswa, akan tetapi merupakan 'wahana bertemu'. Karena jika hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul Perguruan Tinggi serupa itu tak ubah- nya hanya sebuah habitat belaka, seperti induk ayam yang kegelisahannya sudah terobati ketika semua anak- anaknya berceriricitan di seputar kelapak sayapnya. Bukankah telah cukup buat induk ayam bila mereka (anak-anaknya) sudah berkumpul semua, tak ada lagi urusan buat sang induk untuk bertanya mengapa mereka harus berkumpul. 5. Dengan kata lain hewan hanya memiliki habitat, tempat berdiri, tidur, makan, berkelamin, berbiak, dan lantas mati. Dia tidak membutuhkan kesadaran tempat (a- 521
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) spatial). Manusia ingin lebih dari itu. Perkumpulan fisik hanya syarat, pra-kondisi, untuk kebutuhan lebih jauh yaitu wahana bertemu. STPN (dan juga Pendidikan Tinggi Agraria lainnya) harus mampu menjadi 'tempat bertemu'. Suatu pertemuan yang menumbuhkan kesa- daran baru: titik temu antara ilmu teknologi, eksakta dan ilmu humaniora, sosial yang masing-masing ilmu saling membutuhkan dan menguatkan-academic excel- lence. Tempat bertemu untuk menumbuhkan 'ASMD' di kalangan sivitas akademikanya. Tempat bertemu un- tuk merumuskan masa depan yang lebih menjanjikan. Penutup STPN dan Pendidikan Tinggi Agraria lainnya Masa Kini dibentuk oleh Masa Lampau dan Masa Depan yang harus mampu diantisipasikan. Ada hubungan timbal balik antara diri kita yang berdiri sebagai cendekiawan-teknokrat dan masyarakat di mana diri kita adalah produk masyarakat itu sendiri. Namun bersamaan dengan itu kita sebagai cende- kiawan-teknokrat dituntut membantu membentuk masya- rakat yang lebih cerah daripada waktu sebelumnya, suatu hubungan dialektis. Yang penting di sini adalah STPN dan Institusi Pendidikan Agraria lainnya harus mampu menjadi tempat atau wahana bertemu di kalangan sivitas akade- mikanya agar mampu merumuskan masa depan yang lebih mencerahkan. 522
Makalah Pendukung REVITALISASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN ARAH BARU PENELITIAN PERTANAHAN: DUKUNGAN STPN TERHADAP PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN)1 Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin2 Reforma Agraria Sebagai Cita-cita Kemerdekaan Ketika bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdeka- annya dari kungkungan kolonialisme, salah satu alasan pokok yang mendasari kesadaran nasionalisme itu adalah perasaan ketidakadilan atas kondisi ketimpangan agraria di tanah air pada saat itu. Ketimpangan struktural di bidang 1 Versi ringkas tulisan ini diterbitkan di Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu, 27 September 2006. 2 Endriatmo Soetarto adalah Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan staf pengajar pada Fakultas Ekologi Manusia IPB. Moh. Shohibuddin adalah peneliti pada Brighten Institute dan Sajogyo Insti- tute yang berkedudukan di Bogor; saat ini turut membantu menyusun blue print transformasi kelembagaan dan pengembangan riset STPN 523
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) agraria ini lahir akibat penguasaan sumber-sumber agraria di tanah air oleh kekuatan modal asing maupun tuan tanah feodal yang menyebabkan rakyat kebanyakan menjadi kaum tani tak bertanah. Dihadapkan pada permasalahan mendasar ini, maka wajarlah apabila kemerdekaan yang dicita-citakan saat itu salah satunya bermakna kemerdekaan bangsa In- donesia dari beban struktur agraria warisan kolonial dan feodal yang timpang dan menindas ini. Sebagaimana diketahui bersama, kelahiran UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lazim disingkat UUPA) merupakan tonggak penting dalam politik pembaruan agraria nasional. Melalui UUPA, bangsa Indonesia memancangkan tekad politiknya untuk mem- bongkar struktur penguasaan agraria yang bercorak kolonial dan feodal menjadi struktur penguasaan yang dapat menja- min terwujudnya "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu ada lima misi utama UUPA, yaitu: (1) perom- bakan Hukum Agraria; (2) pelaksanaan land reform; (3) penataan penggunaan tanah; (4) likuidasi hak-hak asing da- lam bidang agraria; dan (5) penghapusan sisa-sisa feodal dalam bidang agraria. Dari sini terlihat jelas bagaimana kondisi agraria yang bercorak kolonial dan feodal saat itu dan upaya transfor- masinya dalam rangka mewujudkan kemakmuran bangsa telah ditempatkan sebagai faktor penentu dalam agenda "revolusi kemerdekaan". Hal itu berarti, ia menjadi faktor penentu bagi pembentukan karakter bangsa dan nasionalis- me yang hendak dibangun, bagi upaya pembangunan eko- nomi yang bertumpu kepada kekuatan nasional, maupun bagi konfigurasi perundangan dan kelembagaan nasional 524
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 yang hendak ditata ke depan. Sesungguhnya di sinilah letak zitgeist, yakni semangat jaman dan situasi batin, yang melatari diundangkannya UUPA pada tahun 1960. Agenda transformasi struktur agraria seperti dikehen- daki UUPA inilah inti dari kebijakan reforma agraria. Pada intinya, reforma agraria adalah upaya sistematis untuk mela- kukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertai- nya, dan yang diikuti pula oleh perbaikan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial lain- nya. Harus diakui, selama Orde Baru amanat dari cita-cita kemerdekaan nasional di lapangan agraria ini cenderung diingkari. Tidak mengherankan apabila persoalan agraria lantas hanya dilihat dalam bingkai sempit perspektif sekto- ralisme. Dengan begitu, maka ia telah diposisikan sebagai "non-faktor" dari proses ekonomi-politik yang berlangsung. Problem-problem agraria yang sudah ada maupun yang baru muncul (seperti meningkatnya kesenjangan penguasaan tanah, konversi lahan pertanian, konflik dan sengketa agra- ria, dll.) hanya dilihat sebagai "dampak" belaka, atau "eksternalitas", dari sebuah proses ekonomi-politik yang disebut "Pembangunan". Dengan kata lain, merupakan "efek samping" yang bisa dimengerti dan dianggap wajar- wajar saja. Pemahaman semacam ini sudah pasti salah besar karena apa yang disebut sebagai "efek samping" itu ternyata telah melahirkan 1.753 sengketa tanah struktural dengan luas 525
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) lahan sengketa hampir 11 juta hektar dan menimbulkan kerugian pada lebih dari 1,1 juta KK (data base KPA selama periode 1970-2001). Padahal ini baru kasus yang manifes dan terdokumentasi saja. Secara lebih fundamental, penga- baian agenda agraria selama sekian dekade ini telah menye- babkan transformasi agraria yang diharapkan semakin jauh dari kenyataan. Ini ditandai dengan masih bertahan dan kian menajamnya kontradiksi-kontradiksi struktural dalam perekonomian nasional kita, dualisme antara sektor perta- nian dengan non-pertanian, antara sektor yang teknologinya maju dengan yang teknologinya rendah; berikut segala dam- pak sosial-ekonomi-politiknya seperti: merebaknya konflik agraria, ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah (yang memberikan dis-insentif bagi dunia usaha), sekto- ralisasi kebijakan di bidang agraria (pertanahan, kehutanan, pertambangan, pertanian, tata ruang, sumberdaya air, ke- lautan dan pesisir, dll), instabilitas politik, dan pudarnya perspektif mengenai harmoni sosial dalam bingkai kesatuan nasional. Revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi STPN Adanya komplikasi dan konstelasi seperti dipaparkan di atas telah melahirkan beberapa problematika yang harus digulati bangsa ini. Pertama adalah kesenjangan antara cita- cita kemerdekaan di bidang agraria dengan agenda politik nasional dari rezim yang memerintah. Kedua, kesenjangan antara imperatif pelaksanaan reforma agraria (baik yang berasal dari tuntutan cita-cita kemerdekaan, nilai-nilai luhur kebangsaan dan konstitusi maupun tuntutan dari kenyataan riil di lapangan) dengan perangkat hukum, kebijakan dan 526
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kelembagaan untuk pelaksanaannya. Ketiga, kesenjangan antara kebutuhan teori reforma agraria yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi dan tuntutan mutakhir di lapangan dengan keman- degan kajian dan diskursus mengenai berbagai aspek perso- alan agraria, termasuk di lingkungan akademis. Keempat, kesenjangan antara intensitas dan skala konflik agraria dan inisiatif penataan struktur agraria di aras lokal (termasuk aksi reklaiming dan land reform by leverage oleh berbagai orga- nisasi tani) dengan kemauan dan kapasitas aparatur perta- nahan untuk menanganinya secara terpadu menurut jiwa dan semangat UUPA. Kelima, kesenjangan antara urgensi persoalan agraria dengan rendahnya kesadaran aparat peme- rintah maupun publik mengenai masalah ini. Dalam kaitan ini, patut diajukan pertanyaan reflektif mengenai di mana peran Sekolah Tinggi Pertanahan Na- sional (STPN) di dalam menanggapi berbagai kesenjangan yang tersebut di atas. Sebagai institusi pendidikan kedinasan keagrariaan di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada dua identitas yang secara intrinsik melekat pada jati diri STPN. Di satu sisi, seperti dimuat dengan jelas dalam pembukaan Statuta STPN, institusi kedinasan ini "mengem- ban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia profesional yang dapat mengantisipasi segala tantangan, hambatan dan perubahan internal maupun eksternal di bidang pertanahan, sehingga jiwa dan semangat Undang- Undang Pokok Agraria yang populis dapat diwujudkan." Di sisi lain, sebagai sebuah perguruan tinggi STPN meru- pakan institusi akademis yang dituntut untuk menyeleng- garakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, peneli- 527
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tian dan pengabdian kepada masyarakat. Status ganda semacam ini - yakni institusi kedinasan dan institusi akademis - pada dasarnya merupakan kele- bihan tersendiri bagi STPN yang tidak dimiliki perguruan tinggi lainnya yang memiliki program studi yang terkait dengan pertanahan. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan tuntutan menjawab sejumlah problematika yang dikemu- kakan di atas, kelebihan semacam ini seharusnya dapat didayagunakan secara optimal oleh STPN sebagai modal penting untuk menjalankan peran-peran strategis sebagai berikut. Pertama, dalam peran kedinasannya untuk menghasil- kan SDM yang profesional di bidang pertanahan, maka STPN sesungguhnya memiliki ruang yang luas untuk mela- kukan mainstreaming agenda reforma agraria di lingkungan pemerintahan, khususnya di antara para calon birokrat agraria yang menjadi peserta didiknya. Apabila peran "ideologisasi" itu berhasil dijalankan dengan baik, melalui pembentukan karakter yang kuat melalui sistem pendidikan berasrama, disertai dengan pembekalan kemampuan analitis dan teknis yang mumpuni di bidang pertanahan, maka proses pendi- dikan di STPN ini sangat potensial untuk mewujudkan peru- bahan mindset birokrat agraria yang peka terhadap semangat UUPA sekaligus kompeten secara teknis untuk merealisa- sikan cita-cita keadilan sosial di bidang agraria. Kedua, sebagai institusi akademis yang menjalankan dharma penelitian, maka STPN dituntut untuk bisa mengembangkan arah baru penelitian akademis yang bersifat kritis dan sekaligus solutif mengenai berbagai isu kebijakan pertanahan dan perubahan agraria. Dengan demikian, maka 528
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 proses penelitian itu akan dapat beresonansi langsung dengan proses-proses kebijakan di bidang pertanahan dan dinamika implementasinya, baik di lingkup BPN sendiri ataupun di lingkup badan pemerintah lain (pusat maupun daerah) yang bersinggungan dengan masalah pertanahan. Ketiga, dalam menjalankan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat), STPN memiliki potensi sumberdaya yang besar berupa ribuan mahasiswa dan jejaring alumninya. Sebagian besar dari mereka ini adalah calon birokrat, staf yang masih aktif, dan bahkan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional. Mendayagunakan potensi modal sosial yang amat besar ini untuk dikerahkan dalam berbagai pilot project pe- nanganan beberapa kasus yang terkait dengan problematika yang dikemukakan di atas dapat menjadi satu peran strategis yang mungkin dimainkan oleh STPN. Arah Baru Penelitian Pertanahan di STPN untuk Mendukung PPAN Saat ini Badan Pertanahan Nasional sedang gencar- gencarnya mempersiapkan pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional. Dalam kaitan ini, STPN sebagai institusi kedinasan dan sekaligus institusi akademis di bawah BPN memiliki kepentingan besar untuk dapat berkontribusi dan mengambil peranan strategis dalam proses-proses kebijakan dan implementasi PPAN ini. Sejalan dengan peran Tridharma Perguruan Tingginya, maka concern utama STPN adalah bagaimana agar pelaksa- naan penelitian dan pengembangan masyarakat dapat ber- jalan terpadu serta diarahkan untuk dapat mendukung agenda kebijakan nasional di atas. Upaya ini akan dilakukan 529
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) pada dua level sekaligus. Di satu sisi, dua dharma ini dila- kukan untuk menghasilkan naskah-naskah kebijakan yang dapat memberikan feedback terhadap formulasi kebijakan nasional di tingkat pusat. Dan di sisi lain, melalui kegiatan lapangan kolaboratif-multi pihak di daerah, dua dharma ini juga didorong untuk bisa menghasilkan temuan-temuan em- piris yang sangat penting dalam rangka mendorong keber- hasilan implementasi agenda nasional maupun untuk mempengaruhi proses kebijakan pembaruan agraria di level daerah. Dengan menempatkan kedua dharma pada dua tataran semacam di atas, maka diharapkan akan diperoleh aku- mulasi pengetahuan dan pengalaman yang amat kaya yang berasal dari dua proses pergulatan dialektis STPN, yaitu: "formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan" sekaligus "kiprah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas". Akumulasi pengetahuan dan pengalaman semacam ini akan menjadi bahan utama bagi pekerjaan besar rekonstruksi teori umum mengenai struktur agraria dan land reform ala Indonesia yang memang dicita-citakan untuk dapat dikontribusikan oleh STPN. Karena disusun berbasis dua proses pergulatan dialektis di atas, maka teori reforma agraria dimaksud (apa- bila berhasil diformulasikan menjadi sebuah buku daras untuk pengajaran di STPN) akan benar-benar merupakan hasil rekonstruksi dari landasan kenyataan empiris yang ada di Indonesia yang sangat bhineka. Untuk membangun teori reforma agraria semacam itu, sebuah framework studi kolaboratif sedang dikembangkan sebagai kerangka konseptual yang komprehensif untuk semua penelitian individual maupun kelembagaan yang 530
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dilakukan di STPN. Framework studi dimaksud difokuskan pada isu kebijakan mengenai "penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan reforma agraria ala Indonesia" di mana unit kabupaten dijadikan sebagai lokus pelaksanaannya. Dalam framework ini kegiatan riset kolaboratif akan meru- pakan satu tahapan menuju proses formulasi dan imple- mentasi kebijakan pembaruan agraria di daerah. Meskipun framework ini sendiri masih akan terus disem- purnakan lagi, namun setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan sebagai pilar utama untuk membangun framework studi kolaboratif ini, yaitu pilar pengkajian, pilar kebijakan asset reform, dan pilar kebijakan access reform. Tiga pilar ini merupakan tahapan dalam arti logis (bukan dalam penger- tian kronologis), dan karenanya dalam pelaksanaannya ketiganya bisa berlangsung secara dialektis dan simultan. Pilar pengkajian sendiri mencakup dua komponen studi, yaitu studi studi kemiskinan dan studi kerentanan tenurial (tenurial insecurity assessment). Studi pertama dibayangkan dapat dilaksanakan dengan Pemda sebagai bagian dari ren- cana pembangunan di tingkat kabupaten, khususnya pro- gram pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan studi kedua mengandung dua fokus kajian: pertama, studi identifikasi struktur P4T (pemilikan, pengu- asaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah) yang dibayang- kan dapat dilaksanakan dengan Kantor Pertanahan BPN- RI; dan kedua, studi mengenai rezim tenurial dan pengu- asaan sumberdaya agraria yang ada di masyarakat yang dibayangkan dapat dilaksanakan dengan LSM atau pergu- ruan tinggi di daerah. Output dari kegiatan pengkajian inilah yang bakal melandasi formulasi dan implementasi kebijakan 531
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) pembaruan agraria di daerah yang mencakup komponen kebijakan asset reform (pilar kedua) dan kebijakan access re- form (pilar ketiga). Lebih lanjut mengenai framework ini dapat dicermati pada bagan di bawah ini (Gambar 1). Untuk merealisasikan rencana studi kolaboratif ini, salah satu langkah penting adalah menjajagi kemungkinan kolaborasi di daerah dan merumuskan tema-tema lebih spesifik yang disepakati bersama mengenai riset kolaborasi yang akan dilakukan. Apabila kolaborasi di daerah ini nan- tinya dapat diwujudkan, maka pelaksanaan Tridharma Pergu- ruan Tinggi oleh STPN akan dapat dijalankan secara terpadu dan sekaligus berorientasi pada proses kebijakan secara langsung, yakni dengan menjadikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kolaborasi pemahaman, penanganan dan penyelesaian atas kasus spesifik perma- salahan agraria yang menjadi fokus kegiatan. 532
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 n a a n a s k a l e P i u l a l e m n a n i k s i m e K n a g n a l u g g n a n e P f i t a r o b a l o K n a i t i l e n e P l a u t p e s n o K a k g n a r e K . 1 r a b m a G 533 a i s e n o d n I a l a a i r a r g A a m r o f e R
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Penutup Pada akhirnya peran strategis STPN dalam mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria akan diuji oleh sejauh mana ia dapat menyumbang pada pengembangan teori umum mengenai struktur agraria dan kebijakan land reform yang khas sesuai dengan kondisi keindonesiaan, sekaligus pada saat bersamaan menyiapkan kader-kader birokrat agraria yang mumpuni untuk dapat mewujudkannya. Apabila peran itu dapat diupayakan, maka STPN secara institusional akan dapat berproses menjadi semacam "cul- tural broaker" untuk proses-proses sebagai berikut: meng- arusutamakan agenda reforma agraria di lingkungan pemerintahan di pusat maupun daerah; memperantarai "dinamika di bawah" (inisiatif penyelesaian konflik agraria di aras lokal) dengan "proses politik di atas" (perumusan kebijakan dan dukungan legal dan program); memperantarai akumulasi pengetahuan yang diperoleh dari riset dan pem- berdayaan masyarakat dengan perumusan kebijakan yang lebih operasional; dan pada akhirnya juga memperantarai dialog antara "pihak atas" (elit politik dan birokrasi) dan "pihak bawah" (masyarakat, civil society, dan kalangan usa- hawan) dalam rangka mendorong komunikasi, negosiasi dan konsensus bagi penyelesaian berbagai persoalan agraria. Kesemuanya ini adalah tantangan-tantangan yang diha- dapkan kepada STPN di tengah gelombang kebangkitan agenda reforma agraria saat ini. Apakah tantangan-tan- tangan ini bisa diwujudkan STPN? Hal itu sangat tergan- tung pada civitas akademika STPN sendiri dan institusi BPN RI secara khusus, serta dukungan dari para pendukung gerakan reforma agraria secara umum. Semoga. 534
KELEMBAGAAN UNTUK DELIVERY SYSTEM DALAM PELAKSANAAN PPAN: Peran Departemen Kehutanan p Iman Santoso Iman Santoso Sekretaris Badan Planologi Kehutanan Iman.s@dephut.go.id POKOK-POKOK BAHASAN 1. Penunjukan & Penetapan Kawasan Hutan 1 Penunjukan & Penetapan Kawasan Hutan 2. Reforma Agraria pada Kawasan Hutan 3. Masalah Reforma Agraria pd Kawasan Hutan 4. Kelembagaan yang diperlukan ) Iman Santoso, Sekretaris Badan Planologi Kehutanan. 535
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Penunjukan dan Penetapan KH KH: wilayah tertentu yg ditunjuk dan/atau KH il ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan tetap; h di j k d / Hutan tetap: KSA, KPA, HL, HPT, HP; Tidak termasuk kawasan Hutan tetap: Tidak termasuk kawasan Hutan tetap: HPK Penunjukan Kawasan Hutan Komitmen Nasional: UUD 1945 : Pasal 33 UUD 1945 : Pasal 33, UU No.5/1990: KSDAH dan Ekosistemnya, UU No. 6/1994: Perubahan Iklim, UU No. 32/1997: Pengelolaan LH, dan UU No. 41/1999: Kehutanan Komitmen Global: Deklarasi Rio & Agenda 21, Pedoman ITTO, dan Kyoto Protocol 536
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Penunjukan dan Penetapan KH Penunjukan KH: bagian & tindak Penunjukan KH: bagian & tindak lanjut dari penataan ruang Penetapan KH: bagian dari pembent kan nit/s b nit pembentukan unit/sub unit manajemen Penunjukan dan Penetapan KH Fungsi-fungsi Hutan : KSA :menjaga fenomena alam dan melestarikan flora/fauna penting (CA), dan melestarikan fauna penting ddan habitatnya (SM) :terutama untuk perlindungan tata tanah & air HL HPT :terutama untuk produksi hasil hutan secara terbatas terbatas :terutama untuk produksi hasil hutan HP HPK :produksi hasil hutan sebelum dikonversi untuk penggunaan lain 537
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Prinsip-Prinsip RA pada KH Penguasaan negara atas sumberdaya agraria/hutan i /h t Bingkai NKRI dan kedaulatan negara Pengutamaan sistem penyangga kehidupan & kesejahteraan menyeluruh Fungsi sosial sumberdaya agraria/hutan Fungsi sosial sumberdaya agraria/hutan, dan pentaatan pada fungsi ruang Prinsip-Prinsip RA pada KH Hak masyarakat hukum adat, penggarap, dan pemegang hak yg sah lainnya d h k Kesetaraan dan keadilan proporsional; Proses partisipatif, multisektor, dan h l i multistakeholder; Penghormatan pada nilai-nilai setempat Penghormatan pada nilai nilai setempat Distribusi kewenangan yang logis dan situasional 538
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Type-type RA pada KH Land reform : pada HPK, namun p perlu dijamin tdk terjadi transfer shg masyarakat kembali tak bertanah j j Akses ke sumber-sumber ekonomi/ finansial: pasar dan pendanaan Akses ke pengelolaan (usufruct): hak kelola & hak pemanfaatan pada kawasan hutan tetap Permasalahan RA pada KH UUKSDAHE 51990 UUK 5/1999 UU Lain yg Terkait sumberdaya agraria TAP MPR IX/2001 Reforma Agraria UUPA 5/1967 UUPA 5/1967 UUTR 24/1992 539
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Permasalahan Institusional RA pada KH Undang-Undang yang mengkait pertanahan U d kawasan hutan dan non-kawasan hutan U d k it t h Masyarakat Hukum Adat belum di PERDA-kan Blm ada mekanisme penyelesaian okupasi yg secara de facto sdh lama terjadi Blm ada mekanisme penyelesaian kasus sertifikat yg sudah ada di KH Masalah Faktual RA pd KH HPK sdh dirubah menjadi APL tapi t kk b k sebagian besar bukan diperuntukkan ke masyarakat, b i b di k Persepsi mengenai review dan perubahan RTRW Persepsi yg kurang tepat atas KH Persepsi yg kurang tepat atas KH Tenur pada KH 'kurang kuat' Tenur pada KH tdk dapat digunakan untuk mendapatkan dana bank 540
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kelembagaan yg diperlukan Kriteria dan Indikator, Aturan dan prosedur Organisasi Kriteria dan Indikator Kriteria Indikator Berkurangnya Ketimpangan pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan lahan g y p g Keragaman pemilikan lahan eks g HPK; p Terealisasinya eclave Terealisasinya HTR Terevitalisasinya sektor kehutanan di sekitar/dalam kawasaan hutan k h t Terjadinya kegiatan produksi masyarakat di dlm/sekitar hutan Terinformasikannya ketentuan/ peraturan/kebijakan pd masy. Terbukanya masyarakat pada pasar dan lembaga pendanaan Meningkatnya indeks pembangunan manusia 541
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Aturan dan Prosedur Tegas namun dapat dikembangkan untuk spesifikasi lokal: ifik i l k l Mekanisme yang pasti dan sederhana sehingga transparan dan dapat dilaksanakan; Organisasi Pusat : susun kriteria dan pengesahan, Pemerintah Provinsi : Rekomendasi dalam rangka pengendalian fungsi ruang, Pemerintah Kabupaten/Kota: pelayanan langsung dan pembinaan, dan UPT : pelayanan teknis UPT : pelayanan teknis Perlukan unit khusus pengelola konflik? 542
KELEMBAGAAN UNTUK DELIVERY SYSTEM DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN): Peran Departemen Pertanian Achmad Suryana dan Erizal Jamal* Abstrak Salah satu persoalan yang menyulitkan pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia adalah belum adanya suatu kesepahaman antara berbagai kalangan, terutama antara pihak pengambil kebijakan dan pihak LSM serta beberapa akademisi pada sudut lain, tentang pendekatan dan pola pelaksanaan pembaruan agraria itu sendiri. Melalui pelaksanaan simposium ini, kita mempunyai harapan besar untuk terjadinya dia- log yang konstruktif bagi implementasi PPAN. Departemen Pertanian sebagai muara dari semua persoalan pembangunan pertanian dan petani di Indonesia, sangat berkepentingan untuk suksesnya pelaksanaan PPAN ini, karena pengalaman empiris menunjukkan terbatasnya alternatif upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan ) Achmad Suryana, Kepala Badan Litbang Departemen Pertanian. Erizal Jamal, Peneliti Utama pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor. 543
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) kehidupan petani karena sempitnya rata-rata penguasaan lahan di tingkat petani. Pelaksanaan PPAN perlu direncanakan secara cermat, sehingga dampak dari kegitan ini bisa optimal. Untuk itu beberapa hal berikut perlu mendapat perhatian kita bersama : (1) Kebijakan pendukung dalam upaya perbaikan distribusi dan struktur penguasaan tanah, (2) Perbaikan upah buruh tani (3) Upaya pengembangan kegiatan non-pertanian di pedesaan dan (4) Upaya memperkuat posisi rebut tawar petani. Pendahuluan Keinginan pemerintah untuk merealisasikan upaya perbaikan distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan di tingkat petani, melalui pendistribusian 8,1 juta hektar lahan negara kepada petani berlahan sempit atau tuna kisma, patut disambut baik. Karena salah satu persoalan pelik kita selama ini adalah sempitnya rata-rata penguasaan lahan di tingkat petani, sehingga membatasi ruang gerak kita dalam upaya peningkatan taraf hidup petani. Kami dari Departemen Pertanian yang sehari-harinya selalu berhubungan dengan petani, menyadari betul bahwa upaya ini perlu direncanakan dengan seksama, sehingga upaya ini dapat menghasilkan efek pengganda yang tidak saja menguntungkan petani, teta- pi juga dapat menggerakkan perekonomian desa lebih prog- resif lagi. Secara umum permasalahan agraria di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam empat bentuk, yaitu: pemilikan tanah yang sempit dan timpang, konflik pertanahan, inkosistensi hukum, serta kerusakan sumber daya alam. Kalau kita runut ke belakang, pangkal dari persoalan ini sebagian besar merupakan warisan kolonial. Persoalan dimulai dengan adanya keterlibatan swasta besar dalam pemanfaatan lahan di Indonesia dari lahirnya Undang- 544
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet). Semangat dari undang- undang ini adalah memberikan berbagai kemudahan kepada pihak swasta kolonial menanamkan modalnya terutama da- lam bidang perkebunan. Upaya ini tidak diimbangi oleh pem- berian kesempatan yang memadai kepada pihak pribumi, sehingga ketimpangan pemilikan lahan berawal dari sini. Sementara itu permasalahan yang terkait dengan aspek hukum, lebih disebabkan peraturan perundangan yang ber- laku kadangkala bersifat paradoksal dan dualistik. Sebagai contoh, berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan upaya menahan laju alih fungsi lahan pertanian subur, terlihat adanya kepentingan yang bertolak belakang dari pemerintah sendiri. Disatu sisi hendak melindungi lahan sawah dari alih fungsi, pada sisi lain pemerintah juga mendorong pertum- buhan industri yang juga membutuhkan lahan sebagai basisnya. Kondisi semacam inilah yang menyebabkan tim- bulnya berbagai konflik dalam hal pertanahan. Berdasarkan gambaran di atas, diperlukan perspektif yang jauh ke depan dalam pengaturan distribusi lahan dalam program PPAN. Selain perlunya upaya preventif dalam men- cegah konflik, perlu pemikiran yang komprehensif berkaitan dengan masalah fragmentasi lahan, skala ekonomi terhadap pengembangan usaha dalam satu kawasan, serta sistem ke- lembagaan yang menjamin pemanfaatan lahan yang akan didistribusikan secara lebih baik lagi. Tulisan ini akan lebih terfokus pada saran-saran konstruktif dalam delivery sistem dalam pelaksanaan PPAN, tulisan ini akan diawali dari pengalaman Departemen Pertanian dengan program sejenis dan dilanjutkan dengan beberapa saran praktis yang terkait dengan peran Departemen Pertanian. 545
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Departemen Pertanian dan Program Pembangunan Pedesaan Pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah rumah tangga miskin. Persoalan pokok yang dihadapi selama ini adalah, terpecahnya pelak- sanaan pembangunan yang ada atas berbagai sektor. Dalam banyak kasus, pada sektor yang mendasarkan kegiatannya pada lahan, sering terjadi tumpang tindih klaim dan perben- turan kepentingan. Akibatnya pembangunan pedesaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Sehingga preva- lensi kemiskinan di pedesaan masih merupakan fenomena umum yang dapat ditemui pada banyak lokasi. Persoalan lain yang terkait dengan pembangunan pede- saan adalah rendahnya produktivitas pertanian dibanding- kan sektor lain. Bila dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja, berdasarkan harga konstan 1993, pendapatan tenaga kerja pertanian hanya sekitar 0,23- 0,26 dari tingkat pendapatan tenaga kerja non-pertanian. Hal ini tidak saja berkaitan dengan rendahnya akses petani terhadap berbagai sumber permodalan tetapi juga pencer- minan dari rendahnya rata-rata luas lahan yang dikuasai petani (Tabel 1). 546
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tabel 1. Tingkat pendapatan tenaga Kerja pertanian dan nonpertanian 1993- 2003(Rp/th harga konstan 1993) Periode/Tahun 1993-1997 Pertanian 1.656.886 Non Pertanian 7.054.242 Rasio Pertanian/Non Pertanian 0,23 1998-1999 1.653.568 6.356.905 0,26 2000-2003 1.673.812 6.955.986 0,24 2000 1.627.685 6.708.731 0,24 2001 1.682.225 6.753.018 0,25 2002 1.690.718 7.021.665 0,24 2003 1.694.619 7.340.531 0,23 Di sektor pertanian sendiri pembangunan selama ini lebih banyak terfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional, dan dalam beberapa kasus upaya ini belum sepenuhnya sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan petani. Untuk usahatani padi misalnya, dari sisi petani yang melaksanakan program peningkatan produksi padi, karena berbagai input yang digunakan harus di beli sementara kemampuan permodalan mereka sangat lemah, menyebabkan paket program dalam upaya peningkatan produksi lebih banyak menguntungkan dan dimanfaatkan petani kaya. Akumulasi peningkatan hasil dari program intensifikasi telah menumbuhkan petani-petani kaya baru dipedesaan yang sangat intensif dalam upaya perluasan lahan yang dikuasainya. Kondisi ini jelas mempersulit petani gurem (penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar), alternatif bagi mereka hanyalah menggarap lahan mereka dengan in- put apa adanya atau menjual lahannya pada petani kaya. Selama tahun 1973-1993 jumlah petani kaya relatif 547
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tetap sekitar 11,5-11,9 persen dari total rumah tangga petani, namun persentase total areal yang mereka kuasai meningkat dari 47,1 persen menjadi 50,2 persen. Ini berarti terjadi peningkatan rata-rata luas areal yang dikuasai petani kaya di pedesaan. Rata-rata luas pemilikan petani yang berada pada selang pemilikan 2,00 - 4,99 hektar, meningkat dari rata-rata 2,78 hektar menjadi 3,23 hektar, demikian juga untuk golongan petani dengan pemilikan lebih dari 5,0 hektar, rata-rata pemilikan meningkat dari 8,11 hektar menjadi 11,90 hektar (Tabel 2). Tabel 2. Distribusi Usaha Tani Di Indonesia (1983- 1993) Distribusi Usaha Tani No . Kelompok Luas Usaha Tani (ha) 1983 1993 % Usaha Tani Luas Rata- Rata (ha) % Usaha Tani Luas Rata- Rata (ha) 1. 2. 3. 4. Jumlah Usaha Tani (juta) Jumlah Areal (juta ha) Rata-Rata Luas Usaha Tani (ha) < 0,5 0,5 - 1,99 2,0 - 4,99 > 5 40,8 44,9 11,9 2,4 15,9 16,7 1,05 0,26 0,94 2,72 8,11 48,5 39,6 10,6 1,3 17,9 15,4 0,74 0,17 0,90 3,23 11,9 Sumber : Sensus Pertanian Indonesia 1985 dan 1995. Hal lain yang sejalan dengan fenomena di atas, salah satu diantaranya dari hasil analisis data Panel Petani Nasional (PATANAS) yang dilakukan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbang Deptan menunjukkan bahwa sekitar 51 persen dari pendapatan rumah tangga adalah berasal dari pertanian (Di Jawa 33 persen, di Luar Jawa 61 persen). Pertanian semakin penting peranannya 548
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 sebagai gantungan nafkah utama rumah tangga pada kelas- kelas pendapatan rendah. Jika rumah tangga dipilah menjadi 3 golongan: (1) 40 persen rumah tangga berpendapatan terendah, (2) 40 persen rumah tangga berpendapatan me- nengah, dan (3) 20 persen rumah tangga berpendapatan tertinggi maka dapat disimak bahwa proporsi pendapatan dari pertanian untuk masing-masing kelas itu adalah 62, 52, dan 45 persen. Kecenderungan seperti itu konsisten baik di Jawa maupun pedesaan Luar Jawa. Berkaitan dengan kondisi di atas dan sejalan dengan semangat untuk merevitalisasi kembali pembangunan perta- nian, maka Departemen Pertanian pada tahun 2005-2009 mencanangkan tiga program utama, yaitu : (1) Program Pe- ningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis; dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Pe- tani. Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk memberikan fasilitasi bagi terjaminnya masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal, (2) meningkatnya kera- gaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. Rencana tindak program peningkatan ketahanan pangan yang utama antara lain: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi komoditas pangan pokok, (2) Pengembangan sumber pangan alternatif lokal, (3) Pengembangan pola konsumsi pangan lokal non-beras, (4) Fasilitasi subsidi input produksi, (5) Perumusan dan 549
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) penetapan kebijakan harga pangan, (6) Pengelolaan tata niaga pangan, (7) Penyusunan dan penerapan standar kualitas dan keamanan pangan, dan (8) Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Program Pengembangan Agribisnis diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan yang berorientasi memperluas cakupan kegiatan ekonomi produktif petani serta pening- katan efisiensi dan dayasaing. Perluasan kegiatan ekonomi yang memungkinkan dilakukan adalah: (1) peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan perbaikan kualitas; dan (2) mendorong kegiatan usahatani secara terpadu men- cakup beberapa komoditas (sistem integrasi tanaman- ternak atau sistem integrasi tanaman-ternak-ikan). Adapun sasaran dari program ini adalah: (1) berkembangnya usaha di sektor hulu, usahatani (on-farm), hilir (agroindustri) dan usaha jasa penunjang; (2) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian; dan (3) meningkatnya ekspor produk per- tanian segar dan olahan. Selanjutnya rencana tindak program pengembangan agribisnis yang utama antara lain: (1) Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, (2) Penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, (3) Pengembangan varietas/jenis ternak ung- gul, (4) Pengembangan teknologi mekanisasi pertanian un- tuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta peman- faatan sumberdaya energi terbarukan, (5) Pemanfaatan bioteknologi untuk perbaikan tanaman dan ternak, (6) Pene- rapan teknologi pasca panen, (7) Pengembangan agro- industri di kawasan sentra produksi, dan (8) Penyesuaian kebijakan tarif impor dan subsidi ekspor. Program peningkatan kesejahteraan petani 550
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 diarahkan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya pro- duktif; dan (4) meningkatnya pendapatan petani. Rencana tindak program peningkatan kesejahteraan petani yang utama antara lain: (1) Penguatan kelembagaan penyuluhan dan pertanian lain di perdesaan, (2) Pengem- bangan diversifikasi usaha rumahtangga berbasis pertanian, (3) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi dan pen- cegahan konversi lahan, (4) Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan dan pajak progresif lahan, (5) Pemberian insentif usaha dan promosi investasi, (6) Fasilitasi investasi dan kemitraan usaha, (7) peningkatan infrastruktur perde- saan, dan (8) Pengembangan model kelembagaan usahatani berbasis inovasi pertanian. Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Departemen Pertanian Dalam upaya mendukung pelaksanaan PPAN, Depar- temen Pertanian, melalui berbagai kelembagaan yang ada dapat membantu dalam percepatan pelaksanaannya dan sinkronisasi program lintas sektor. Namun sebelum itu perlu identifikasi secara tepat berbagai persoalan yang ada dalam pelaksanaan PPAN, serta berbagai atribut yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya kelak. Dari sudut pandang sosial ekonomi, masalah perta- 551
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) nahan di Indonesia pada saat ini dan di masa mendatang masih akan berkutat dengan implikasi dari faktor-faktor be- rikut: 1. Disparitas pembangunan antar sektor yang kurang serasi 2. Disparitas pembangunan antar wilayah yang cukup besar 3. Sistem administrasi pertanahan dan penegakan hukum yang belum memadai 4. Implementasi Undang-Undang Penataan Ruang masih lemah 5. Penguasaan tanah tidak kondusif untuk pengembangan pertanian yang kompatibel dengan tuntutan pening- katan keunggulan kompetitif produk. Rata-rata pengu- asaan tanah terlalu kecil dan terus menyusut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan terus ber- langsungnya pemecahan lahan melalui pewarisan. 6. Persaingan antar sektor, antar golongan masyarakat ataupun antar individu untuk memperoleh lahan semakin tajam. Peningkatan kebutuhan tanah untuk pengembangan prasarana perhubungan, industri, jasa, dan pemukiman serta untuk pertanian. Karenanya upaya pemerintah untuk memperbaiki distribusi penguasaan lahan di tingkat petani, melalui pemanfaatan lahan-lahan negara, patut disambut baik. Namun harus mendapat perhatian dari semua pihak terkait, bahwa upaya ini harus mempertimbangkan beberapa faktor strategis berikut: 1. Perangkat pendukung perbaikan distribusi dan struktur penguasaan tanah. 552
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Secara teoritis, redistribusi tanah (land reform) adalah jawaban paling tajam yang dapat diajukan dalam uapay perbaikan distribusi tanah ditingkat petani. Akan tetapi, perumusan maupun implementasi kebijakan mengenai substansi ini memang membutuhkan suatu keputusan politik yang berani. Dalam konteks demikian itu, pem- baruan agraria merupakan pendekatan yang secara teo- ritis maupun empiris layak ditempuh. Dalam pem- baruan agraria, perbaikan distribusi penguasaan tanah ditempuh melalui dua jalur: (i) distribusi pemilikan, dan (ii) distribusi penggarapan. Sebelum sampai pada keputusan tersebut, langkah per- tama yang harus dibenahi adalah sistem dokumentasi dan administrasi pertanahan. Penegakan hukum di bidang pertanahan sebagaimana tertuang dalam UUPA harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen. Simultan dengan itu, perlu dipikirkan pula kebijakan- kebijakan yang ditujukan untuk mencegah fragmentasi tanah lebih lanjut. Pola pewarisan barangkali perlu dikaji. Sistem transaksi tanah antara satu pihak dengan pihak lain harus dibatasi apabila kecenderungannya adalah untuk memperlakukan tanah sebagai komoditas. Pemanfaatan ruang harus efisien. Konversi lahan pertanian ke non pertanian harus dikendalikan sampai pada tingkat paling rendah, karena bukan hanya luasan lahan pertanian menjadi semakin sempit tetapi lahan- lahan disekitarnya pada umumnya menjadi tidak kon- dusif lagi untuk kegiatan pertanian. Pada saat yang sama, perbaikan persebaran penduduk harus terus diupayakan, baik secara langsung maupun 553
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tidak langsung. Terkait dengan konteks ini, dalam imple- mentasi undang-undang perluasan otonomi daerah diperlukan berbagai pendekatan yang dapat mengeli- minasi/ meminimalkan konflik-konflik pendatang dengan penduduk setempat. 2. Perbaikan upah buruh tani. Sulit untuk membayangkan rumah tangga pedesaan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya apabila sumber pendapatan utamanya harus tergantung pada kegiatan buruh tani semata. Permintaan tenaga kerja di pertanian adalah berfluktuasi dan musiman (seasonal). Sementara itu, jumlah permintaan tenaga kerja per unit luasan usahatani semakin menurun pula. Perbaikan upah buruh tani harus dilakukan secara tidak langsung melalui peningkatan intensitas pengusahaan garapan usahatani maupun melalui penciptaan kesem- patan kerja non pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Secara teoritis sulit untuk mela- kukan intervensi formal dalam perbaikan upah buruh tani karena posisi petani maupun buruh tani dilematis. Hal ini disebabkan sebagian besar buruh tani adalah juga petani, demikian pula sebaliknya. Akibatnya seorang petani di satu sisi berdiri sebagai pihak pema- sok tenaga kerja (sisi penawaran), di bagian lain ketika berurusan dengan usahatani garapannya mereka berdiri di sisi permintaan. Tidak ada suatu kebijaksanaan yang dapat menjawab banyak masalah, dan tak ada suatu masalah yang peme- cahannya hanya membutuhkan satu pendekatan. Dengan kata lain masih banyak aspek-aspek relevan 554
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 yang sinergis dengan upaya-upaya tersebut di atas yang harus ditempuh. Kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang harga (masukan maupun keluaran), subsidi di bidang sarana/prasarana pertanian, dan kebijakan yang ditujukan untuk pemberdayaan kelembagaan-kelemba- gaan lokal/tradisional yang berkenaan dengan redis- tribusi pendapatan masyarakat adalah beberapa contoh yang dimaksud. 3. Upaya Pengembangan Kegiatan non-pertanian di Pedesaan Selain hal atas, permasalahan lain yang menghambat pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia adalah kurangnya perhatian terhadap syarat keharusan bagi terlaksananya pembaruan agraria, yaitu tersedia dan berkembangnya kegiatan non-pertanian di wilayah pe- desaan. Berbagai kalangan, terutama pihak LSM dan beberapa akademisi lebih menekankan prasyarat politis yang dapat dikategorikan sebagai syarat kecukupan bagi pelaksanaan pembaruan agraria, dengan melihat dan menyoroti kemauan politik dari pemerintah, data yang akurat, organisasi tani yang kuat, elit politik dan bisnis yang terpisah dan dukungan dari angkatan bersenjata dan kepolisian (KPA dan Wiradi dalam berbagai tulisan- nya). Padahal Hayami dan Kikuchi dalam bukunya Asian village economy at the crossroads (1981) secara gamblang menguraikan bahwa berkembangnya kegiatan non- pertanian di pedesaan, merupakan kunci keberhasilan Jepang dan Taiwan dalam memperbaiki struktur pengua- saan lahan di tingkat petaninya. Dengan berkembang- 555
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) nya kegitan non-pertanian di wilayah pedesaan di kedua negara tersebut, kelebihan tenaga kerja di pertanian akibat restrukturisasi penguasaan lahan yang ada, dapat diserap oleh sektor non-pertanian. Logikanya, bagaiman mungkin dapat dilakukan per- baikan terhadap struktur penguasaan lahan ada, bila petani yang terpaksa tersingkir akibat dari upaya ini, tidak mempunyai alternatif lapangan pekerjaan yang memadai bagi hidupnya. Sementara itu upaya per- baikan distribusi penguasaan lahan dengan membagikan lahan negara, perlu dibarengi dengan pengembangan usaha yang dapat mengurangi tekanan terhadap lahan yang ada. Pengalam sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa upaya ini, petani yang menerima lahan dalam kurun waktu tertentu akan kembali menjadi gurem, karena keturunan mereka tidak punya alternatif usaha lain yang tidak terkait dengan lahan yang dimilikinya. 4. Penguatan Posisi Rebut Tawar Petani Salah satu titik lemah sistem pertanian kita, yang perlu segera kita carikan jalan pemecahannya, adalah absennnya organisasi ekonomi petani yang kokoh sebagai salah satu ciri pertanian modern. Petani cende- rung berusaha sendiri-sendiri, sangat tergantung kepada bantuan pemerintah dan pelaku usaha lainnya seperti : pabrikan, pedagang dan pemilik modal. Pertanian indi- vidual seperti ini tentu saja menjadi tidak efisien karena harus mendatangkan input dalam volume kecil, serta juga mengalami masalah dalam peningkatan produk- tivitas dan mutu hasil, pemasaran, akses ke teknologi dan permodalan. 556
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Berbeda dengan petani di negara-negara maju yang memperoleh dukungan domestik (domestic support) yang memadai, petani Indonesia sangat minin dukungan domestik. Bahkan harus selalu menerima beban ke- tidakeffisienan sektor lainnnya. Naiknya harga input dan dibatasinya kenaikan harga komoditas pangan tanpa dukungan domestik yang memadai, misalnya, merupakan jawaban mengapa petani kita tidak kunjung sejahtera dan pertanian primer menjadi kurang menarik bagi generasi muda. Bunga bank yang relatif mahal dibandingkan dengan negara-negara lain, serta persya- ratan perbankan yang sulit dipenuhi petani, mengaki- batkan petani harus tergantung kepada pemilik modal swasta yang menyediakan bunga atau bagi hasil yang kurang menguntungkan petani. Di era otonomi daerah, perhatian pemerintah daerah terhadap pertanian secara umum dapat dikatakan semakin menurun. Maraknya alih fungsi lahan pertanian subur di berbagai lokasi merupakan salah satu bukti dari sinyalemen di atas. Selain itu penyuluh pertanian yang sudah menunjukkan peran nyata dalam pencapaian swasembada pangan, kurang mendapat perhatian yang memadai. Sementara itu pungutan dan retribusi terha- dap usaha pertanian, dengan alasan pendapatan asli da- erah (PAD) semakin menurunkan daya saing komoditi kita. Dalam masalah harga, petani belum sepenuhnya bisa menikmati harga yang baik karena tingginya fluktuasi harga antar musim panen dan panceklik. Selain itu mi- nimnya fasilitas, pengetahuan serta bimbingan dalam 557
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) pasca panen juga berpengaruh terhadap rendahnya har- ga yang diterima petani. Demikian juga dalam hal akses terhadap sarana produksi, petani sulit untuk mendapat sarana produksi yang murah dan tepat waktu yang an- tara lain disebabkan oleh buruknya berbagai infra- struktur pendukung, terutama jalan. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini adalah belum terbentuknya suatu sistem perencanaan pembangunan pertanian yang berjenjang dengan baik, dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Masih jarang kita temui wilayah kabupaten, apalagi kecamatan atau desa, yang memiliki cetak biru (master plan) pem- bangunan pertanian dan tahapan-tahapan pencapaian- nya (road map). Proposal-proposal pembangunan perta- nian seringkali dibuat parsial dan tidak jelas kemana arahnya. Berbeda dengan Thailand misalnya, yang telah berhasil mengembangkan OTOP (one tamboun one product atau satu desa satu produk), kabupaten- kabupaten di Indonesia pada umumnya belum memiliki fokus penanganan komoditas, sehingga wajah pem- bangunan pertanian kita belum tertata dengan baik. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mengumpulkan satu produk pertanian yang bermutu, karena areal pengem- bangannya tersebar/terpencar yang membuat mahal biaya pengumpulan dan sulitnya melakukan bimbingan dan pengawalan. Pada tataran praktis yang dapat dilakukan Depar- temen Pertanian adalah : (1) Dalam konteks pengkajian ulang peraturan dan 558
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 perundang-undangan, Departemen Pertanian dapat mengkaji ulang seluruh produk hukum yang dikeluarkan Departemen Pertanian sendiri, untuk kemudian disin- kronkan dengan UUPA, Tap MPR, dan produk hukum dari departemen lain. Beberapa produk hukum perlu diperkuat posisinya misalnya perlindungan lahan pertanian dari konversi melalui RUU Lahan Pertanian Abadi yang saat ini sedang disusun, perbaikan sistem bagi hasil, dan peningkatan akses petani terhadap sum- ber daya air. (2) Untuk penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, perlu dilakukan rekapi- tulasi secara menyuluruh konfigurasi penguasaan lahan yang terjadi antara pemerintah, rakyat, dan swasta. Di sisi lain, dalam konteks aspek non-landreform Depar- temen Pertanian dapat menyampaikan peta kebutuhan tanah pertanian berdasarkan kebutuhan ketahanan pangan nasional. (3) Pendataan pertanahan yang terpenting bagi sektor pertanian adalah data potensi tanah di Indonesia dengan mempertimbangkan kesesuaian agroekosistem serta pertimbangan konservasi. (4) Dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan, Departemen Pertanian akan pro-aktif memberikan data dan bantuan teknis dalam penyelesasian konflik penguasaan antara petani dengan swasta besar, tanah pertanian, dan tanah negara lain. (5) Departemen Pertanian juga akan memperkuat orga- nisasi petani, dalam konteks sebagai organisasi produksi 559
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) ekonomi maupun politik. (6) Dari sisi pembiayaan, Departemen Pertanian dapat mengusulkan pembiayaan yang dibutuhkan, khususnya untuk seluruh peran yang harus dijalankan untuk mengimplementasikan reforma agraria. Kelembagaan Pemerintah daerah Sejalan dengan semangat otonomi daerah, Departemen Pertanian menyadari bahwa pembagian kewenangan dan peran instansi pusat dan daerah perlu diperhatikan. Berda- sarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Da- erah, khususnya pasal 11 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa tugas pertanahan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota. Aturan ini merupakan implementasi dari Pasal 2 UUPA No. 5 tahun 1960 yaitu "hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat". Meskipun pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya telah memiliki legalitas yang cukup untuk melakukan reforma agraria di wilayah mereka, namun berbagai permasalahan kendala sosial, politik, dan ekonomi masih menjadi kendala yang nyata. Stigma politik yang negatif terhadap konsep reforma agraria pada masa lalu, khususnya pada pelaksanaan landreform di zaman Orde Lama, menyebabkan permasalahan ini belum menjadi topik yang populer baik pada tingkat birokrasi maupun masya- rakat. Namun, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Tap MPR no. IX tahun 2001 tersebut, maka reforma agraria sudah harus menjadi tugas birokrasi lokal, dan sekaligus 560
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 semua pemangku kepentingan yang terkait. Dalam upaya memposisikan peran pusat dan daerah ini, sebaiknya pemerintah pusat lebih memfokuskan kepada kebijakan tentang Hukum Tanah Nasional, pemerintahan propinsi pada kewenangan yang bersifat lintas kabupaten, sedangkan pemerintahan kabupaten/kota akan menitikbe- ratkan kepada pelayanan di bidang agrarianya. Urusan pertanahan tidak harus seluruhnya berada di pemerintahan kabupaten/kota. Wewenang yang berada di kabupaten/kota mengenai pertanahan sebatas yang bersifat lokalitas, teruta- ma dalam penetapan spatial planning, izin lokasi, dan izin prinsip. Penutup Secara teknis Departemen Pertanian sudah siap dengan berbagai kelembagaan yang ada atau bentukan baru untuk menyukseskan implementasi PPAN. Namun perlu disadari bersama, bahwa yang terpenting dari semua itu adalah ada- nya konsistensi perhatian yang seimbang semua pemangku kepentingan yang ada, dan terus terbinanya dialog yang kon- struktif bagi terlaksananya PPAN. Pelaksanaan uji coba PPAN tahun depan diharapkan dapat makin memperkaya pemahaman kita bersama terhadap berbagai permasalahan dalam implementasi PPAN, dan semua pentahapan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara baik, sehingga upa- ya ini benar-benar dapat dijadikan sebagai titik awal dalam memperbaiki penguasaan lahan di tingkat petani. 561
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Daftar Pustaka Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Otonomi daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas. Jakarta, 12 September 2002. Fauzi, Noer. 2002. Land reform sebagai Variabel Sosial: Perkiraan tentang Rintangan Politik dan Finansial Pelaksanaan Land Reform. Seminar "mengkaji Kembali Land Reform d Indonesia. BPN, Land Law Initiative (LLI) dan Rural Development Insti- tute (RDI), Jakarta 8 Mei 2002. Jamal, Erizal; Tri Pranadji; Aten M. Hurun; Adi Setyanto; Roosgandha E. Manurung; dan Yusuf Nopirin. 2001. Struktur dan dinamika penguasaan lahan pada komunitas lokal. Laporan Penelitian PSE no. 526, Bogor. Harsono, Boedi. 2002. Menuju penyempurnaan hukum tanah nasiona dalam hubungannya dengan Tap MPR RI Nomor IX tahun 2001, makalah pad semi- nar nasional pertanahan 2002 "pembaruan agraria". STPN Yogyakarta, tanggal 16 Juli 2002. Husodo, SY. Penataan Keagrariaan dan Pertanahan Wujud Kesinambungan Pertanian. Dalam: Endang Suhendar dkk. (eds) 2002. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Yayasan AKATIGA, Bandung. Hussein, Benyamin. 2002. Kelembagaan Pertanahan dalam Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi Pengembangan Kebijakan Pertanahan dalam Era Desentralisasi dan Peningkatan Pelayanan Perta- nahan Kepada Masyarakat. Direktorat Tata Ruang 562
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dan Pertanahan, Deputi Otonomi daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas. Jakarta, 12 September 2002. Mubyarto. 2002. Reforma Agraria Menuju Pertanan Berkelanjutan. Diskusi Panel "Pembaruan Agraria" di Hotel Salak Bogor, 11 September 2002, De- partemen Peratnain. Nasikun. 2002. Pembaruan Agraria: Perjalanan yang Tidak Boleh Berakhir. Dalam Endang Suhendar dkk. (eds) 2002. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Yayasan AKATIGA, Bandung. Simatupang, Pantjar. 2002. Reforma Agraria Menuju Pertanan Berkelanjutan: Komentar Terhadap Maka- lah Profesor Mubyarto. Diskusi Panel "Pembaruan Agraria" di Hotel Salak Bogor, 11 September 2002, Departemen Peratanin.*** Sitorus, Oloan. 2002. Pembagian Kewenangan usat, Propinsi, dan Daerah di Bidang Pertanahan. Diskusi Pengembangan Kebijakan Pertanahan dalam Era Desentralisasi dan Peningkatan Pelayanan Perta- nahan Kepada Masyarakat. Sumaryanto; Syahyuti, Saptana, Bambang Irawan, dan Aten M. Hurun. 2002. Kajian pembaruan agraria dalam mendukung pengembangan usaha dan sistem agribisnis. Laporan Penelitian PSE no. 561, Bogor. 563
KELEMBAGAAN UNTUK DELIVERY SYSTEM DALAM PELAKSANAAN PPAN: Peran Departemen Pertanian Oleh:Oleh: Achmad Suryana dan Erizal Jamal Achmad Suryana dan Erizal Jamal Badan Litbang Departemen Pertanian Badan Litbang Departemen Pertanian SIMPOSIUM PEMBARUAN AGRARIA JAKARTA 12 DESEMBER 2006 PENDAHULUAN Upaya perbaikan distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan di tingkat petani, patut disambut baik. p y p p g sempitnya rata-rata penguasaan lahan di tingkat petanimembatasi ruang gerak kita dalam upaya peningkatan taraf hidup petani. 564 1 2
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PENDAHULUAN Upaya ini perlu direncanakan dengan seksamaagar menghasilkan efek seksamaagar menghasilkan efek pengganda menguntungkan petani, dan juga menggerakkan perekonomian desa lebih progresif lagi. g 3 PENDAHULUAN Diperlukan perspektif yang jauh ke depan dalam pengaturan distribusi depan dalam pengaturan distribusi lahan dalam program PPAN Berkaitan dengan fragmentasi lahan, skala ekonomi, sistem kelembagaan yang menjamin pemanfaatan lahan y yang akan didistribusikan secara lebih baik. g j p 4 565
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Departemen Pertanian dan Program Pembangunan Pedesaan Pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia pedesaan di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi RT Miskin Terpecahnya pelaksanaan Terpecahnya pelaksanaan pembangunan yang ada atas berbagai sektor. Departemen Pertanian dan Program Pembangunan Pedesaan Persoalan lain : rendahnya produktivitas pertanian produktivitas pertanian dibandingkan sektor lain Upaya peningkatan produksi belum sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan petani 566 5 6
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Departemen Pertanian dan Program Pembangunan Pedesaan Akumulasi peningkatan hasil dari program intensifikasi program intensifikasi menumbuhkan petani kaya baru dipedesaan. Alternatif petani gurem menggarap lahan mereka dengan input apa lahan mereka dengan input apa adanya atau menjual lahannya pada petani kaya. 7 Departemen Pertanian dan Program Pembangunan Pedesaan Menjawab tantangan di atas Departemen Pertanian mencanangkan pogram pembangunan pertanian periode 2005- 2009 yaitu: g p g (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis; dan (2) P i d b (3) Program Peningkatan Kesejahteraan P A ibi Petani. 8 567
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Masalah pertanahan di Indonesia pada saat ini dan di masa mendatang Disparitas pembangunan antar sektor yang kurang serasi yang kurang serasi Disparitas pembangunan antar wilayah yang cukup besar Sistem administrasi pertanahan dan penegakan hukum yang belum penegakan hukum yang belum memadai Masalah pertanahan di Indonesia pada saat ini dan di masa mendatang Penguasaan tanah tidak kondusif untuk pengembangan pertanian untuk pengembangan pertanian Persaingan antar sektor, antar golongan masyarakat ataupun antar individu untuk memperoleh lahan semakin tajam. semakin tajam 568 9 10
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Upaya Perbaikan Pertimbangkan beberapa faktor strategis 1. Perbaikan distribusi dan struktur penguasaan tanah. penguasaan tanah 2. Perbaikan upah buruh tani. 3. Upaya non-pertanian di Pedesaan 2. Perbaikan upah buruh tani. 3. Upaya non-pertanian di Pedesaan 4. Penguatan Posisi Rebut Tawar 4 P i R b t T P i t Petani (kelompok Tani) 11 Hal-hal yang perlu mendapat perhaian Perlu dilakukan rekapitulasi secara g menyuluruh konfigurasi penguasaan lahan yang terjadi antara pemerintah, rakyat, dan swasta. y p g Pendataan potensi pertanahan dengan mempertimbangkan kesesuaian agroekosistem dan pertimbangan agroekosistem dan pertimbangan konservasi 12 569
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Kelembagaan untuk Delivery Sistem Undang-Undang dan Peraturan Petani Penerima i P Departemen Pertanian beserta P t i jajarannya Undang-Undang dan Peraturan Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Budidaya Pertanian,Undang-Undang Lahan Pertanian Abad i (dalam proses), Undang- Undang Penyuluhan. ( ) Persoalannya pada Implementasi dan Tindak lanjut. Kita Perlukan : Kesepakatan Nasional Pertanian mau kemana? (Proyeksi tahun 2010,2025) 570 13 14
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Undang-Undang dan Peraturan Otonomi daerah Perhatian Terhadap Pertanian Rendah (Alokasi Anggaran < 8%). Perhatian Kepala Daerah Thd Pertanian tidak sama Keberhasilan Pembangunan Pertanian Tolak ukur Keberhasilan Daerah Alokasi Anggaran Konversi lahan Pertanian gg Rendah 15 Petani Penerima Rata-rata Usia Petani di atas 48 Tahun,semakin langka Generasi Muda tertarik pada Pertanian t i 85% petani Jawa Barat menguasa lahan kurang dari 0,5 hektar (Petanian Pekerjaan sambilan) t ik d P t Kelompok tani Mati suri Gapoktan Penyuluh Pertanian Terbatas dan banyak p p terlibat dalam pekerjaan administrasi 16 571
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Departemen Pertanian danJajarannya Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air Optimalisasi Pemanfaatan lahan (bukan penguasaan) p ( Dinas di daerah Dibawah Pemda, menyulitkan koordinasi, selain itu jumlahnya terbatas. K l Di karier lagi Kepala Dinas PertanianBukan Jabatan P i B k J b Peran Deptan dalam PPAN Departemen Pertanian dapat mengkaji ulang seluruh produk hukum mengkaji ulang seluruh produk hukum yang dikeluarkannya, untuk kemudian disinkronkan dengan UUPA, Tap MPR, dan produk hukum dari departemen lain. p 572 17 18
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Peran Deptan dalam PPAN Dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan, Departemen Pertanian pertanahan Departemen Pertanian akan pro-aktif memberikan data dan bantuan teknis dalam penyelesasian konflik . Departemen Pertanian juga akan Departemen Pertanian juga akan memperkuat organisasi petani . 19 20 573
REFORMASI AGRARIA: REFORMASI AGRARIA: KONSOLIDASI DAN KONSOLIDASI DAN KONSOLIDASI DAN KONSOLIDASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI PERDESAAN PERDESAAN Agus Pakpahan Agus Pakpahan Deputi Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan Deputi Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan dan Penerbitan dan Penerbitan dan Penerbitan Kementrian Badan Usaha Milik Negara Kementrian Badan Usaha Milik Negara Jakarta, 12 Desember 2006 Jakarta, 12 Desember 2006 Permasalahan Permasalahan Perbendaan cara pandang menghasilkan rumusan permasalahan Perbendaan cara pandang menghasilkan rumusan permasalahan yang berbeda g yang berbeda--beda sehingga menyebabkan pilihan solusi yang g y y beda sehingga menyebabkan pilihan solusi yang juga berbeda juga berbeda--bedabeda Apa yang "workable" di negara lain, belum tentu "workable" Apa yang "workable" di negara lain, belum tentu "workable" untuk Indonesia untuk Indonesia Indonesia juga kondisi untuk masing g g gg gg y y y y p p Indonesia juga kondisi untuk masing--masing wilayahnya beraneka ragam masing wilayahnya beraneka ragam sehingga memerlukan solusi yang tidak homogen sehingga memerlukan solusi yang tidak homogen Perlu menggunakan cara pandang yang "pas" untuk ruang dan Perlu menggunakan cara pandang yang "pas" untuk ruang dan waktu serta karakteristik yang sesuai dengan kondisi masing waktu serta karakteristik yang sesuai dengan kondisi masing waktu serta karakteristik yang sesuai dengan kondisi masing-- waktu serta karakteristik yang sesuai dengan kondisi masing masing permasalahan masing permasalahan Misalnya: ruang dan waktu abad ke Misalnya: ruang dan waktu Jawa. Jawa. 21; kondisi Jawa dan Luar abad ke--21; kondisi Jawa dan Luar ) Agus Pakpahan,Deputi Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan Kemen BUMN. 574
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Simplifikasi Permasalahan Simplifikasi Permasalahan Jawa Jawa Kepadatan penduduk per satuan Kepadatan penduduk per satuan wilayah yg sudah sangat tinggi wilayah yg sudah sangat tinggi wilayah yg sudah sangat tinggi wilayah yg sudah sangat tinggi Pertumbuhan penduduk yang masih Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi tinggi Laju dan skala konversi lahan pertanian Laju dan skala konversi lahan pertanian tinggi tinggi Masih tergantung terhadap pertanian Masih tergantung terhadap pertanian Kerusakan lingkungan berhubungan Kerusakan lingkungan berhubungan erat dengan kependudukan erat dengan kependudukan Pusat penghasil pangan nasional, Pusat penghasil pangan nasional, khususnya padi dan palawija j j khususnya padi dan palawija Infrastruktur relatif sudah berkembang Infrastruktur relatif sudah berkembang Pengangguran besar proporsional Pengangguran besar proporsional terhadap jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk y p y p p p Luar Jawa Luar Jawa Kepadatan penduduk per satuan wilayah Kepadatan penduduk per satuan wilayah rendah relatif thd Jawa JJ rendah relatif thd Jawa Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dengan distribusi tdk merata dengan distribusi tdk merata Laju dan skala konversi lahan pertanian Laju dan skala konversi lahan pertanian relatif rendah dan masih tergantung relatif rendah dan masih tergantung terhadap pertanian terhadap pertanian Kerusakan lingkungan berhubungan erat Kerusakan lingkungan berhubungan erat dengan eksploitasi SDA dengan eksploitasi SDA pangan nasional, seperti Pusat penghasil non--pangan nasional, seperti Pusat penghasil non perkebunan dan kehutanan; perkebunan dan kehutanan; Infrastruktur relatif belum berkembang, Infrastruktur relatif belum berkembang, khususnya KTI; indikator: jumlah kota khususnya KTI; indikator: jumlah kota khususnya KTI; indikator: jumlah kota khususnya KTI; indikator: jumlah kota terbatas terbatas Pengangguran besar Pengangguran besar Kesempatan investasi di bidang pertanian Kesempatan investasi di bidang pertanian besar; didominasi investasi perkebunan; besar; didominasi investasi perkebunan; khususnya k. sawit. khususnya k. sawit. Potensi perikanan besar, khususnya KTI Potensi perikanan besar, khususnya KTI
DUA SKEKARIO BESAR DUA SKEKARIO BESAR REFORMASI AGRARIA REFORMASI AGRARIA SKENARIO I SKENARIO I REDISTRIBUSI ASSET LAHAN REDISTRIBUSI ASSET LAHAN UNTUK PETANI UNTUK PETANI UNTUK PETANI UNTUK PETANI LAND REFORM LAND REFORM PENYEDIAAN LAHAN BARU PENYEDIAAN LAHAN BARU UNTUK PETANI UNTUK PETANI SKENARIO II SKENARIO II TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI SEKALIGUS KONSOLIDASI SEKALIGUS KONSOLIDASI SEKALIGUS KONSOLIDASI SEKALIGUS KONSOLIDASI PERTANIAN PERTANIAN PENINGKATAN SKALA USAHA PENINGKATAN SKALA USAHA PETANI SEBAGAI HASIL DARI PETANI SEBAGAI HASIL DARI TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI YANG MENGALIRKAN TENAGA YANG MENGALIRKAN TENAGA KERJA KE SEKTOR NON KERJA KE SEKTOR NON PERTANIAN PERTANIAN REFORMASI AGRARIA REFORMASI AGRARIA MERUPAKAN PROSES YANG MERUPAKAN PROSES YANG KOMPLEKS YANG KOMPLEKS, YANG KOMPLEKS, YANG KOMPLEKS YANG MENSINERGISKAN SEMUA MENSINERGISKAN SEMUA ASPEK PEMBANGUNAN ASPEK PEMBANGUNAN DENGAN SASARAN UTAMA DENGAN SASARAN UTAMA TRANSFORMASI EKONOMI. TRANSFORMASI EKONOMI. 575
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KERANGKA PEMIKIRAN KERANGKA PEMIKIRAN CARA PANDANG I CARA PANDANG I TANAH SEBAGAI SUMBER 1.1. TANAH SEBAGAI SUMBER KESEJAHTERAAN KESEJAHTERAAN PETANI SEBAGAI INDIVIDU 2.2. PETANI SEBAGAI INDIVIDU PERTANIAN PRIMER BERDIRI 3.3. PERTANIAN PRIMER BERDIRI SENDIRI DAN TERPISAH SENDIRI DAN TERPISAH FOKUS PADA "FUNGSI 4.4. FOKUS PADA "FUNGSI PRODUKSI" PRODUKSI" 5.5. ORGANISASI EKONOMI PETANI ORGANISASI EKONOMI PETANI BERSIFAT ORGANISASI SOSIAL BERSIFAT ORGANISASI SOSIAL ORGANISASI EKONOMI TIDAK 6.6. ORGANISASI EKONOMI TIDAK DAPAT ME LEVERAGE DAPAT ME--LEVERAGE KEKAYAAN LOKAL MENJADI KEKAYAAN LOKAL MENJADI MODAL USAHA MODAL USAHA MODAL USAHA MODAL USAHA INTERVENSI PEMERINTAH INTERVENSI PEMERINTAH TIDAK MENGAKAR PADA TIDAK MENGAKAR PADA BUDAYA MASYARAKAT BUDAYA MASYARAKAT DUNIA INTEGRASI PETANI--DUNIA INTEGRASI PETANI USAHA LEMAH USAHA LEMAH JJ 7.7. 8.8. CARA PANDANG II CARA PANDANG II 1.1. PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, INFORMASI SEBAGAI SUMBER INFORMASI SEBAGAI SUMBER KEKAYAAN KEKAYAAN 2.2. TRANSAKSI SEBAGAI TRANSAKSI SEBAGAI MEKANISME UNTUK MEKANISME UNTUK MENDAPATKAN PENDAPATAN MENDAPATKAN PENDAPATAN ORGANISASI EKONOMI 3.3. ORGANISASI EKONOMI SEBAGAI MEDIA PERKUATAN SEBAGAI MEDIA PERKUATAN TRANSAKSI DAN INVESTASI TRANSAKSI DAN INVESTASI AKUMULASI KEKAYAAN 4.4. AKUMULASI KEKAYAAN SEBAGAI HASIL DARI SEBAGAI HASIL DARI AKUMULASI MODAL AKUMULASI MODAL (EKONOMI, SOSIAL, SPIRITUAL) , ) , ( ) ( (EKONOMI, SOSIAL, SPIRITUAL) ORGANISASI EKONOMI 5.5. ORGANISASI EKONOMI SEBAGAI MEDIA SEBAGAI MEDIA TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI (LEVERAGING) (LEVERAGING) KEKUATAN PETANI DICIRIKAN 6.6. KEKUATAN PETANI DICIRIKAN OLEH KEMAMPUAN OLEH KEMAMPUAN ORGANISASI DALAM BUTIR 1--5 5 ORGANISASI DALAM BUTIR 1 , , IMPLIKASI CARA PANDANG I IMPLIKASI CARA PANDANG I PENGUASAAN TANAH PENGUASAAN TANAH MENJADI FOKUS UTAMA MENJADI FOKUS UTAMA (BIAYA MENGUASAI (BIAYA MENGUASAI TANAH) TANAH) TANAH) TANAH) MODEL PERTANIAN 2.2. MODEL PERTANIAN ATOMISTIK DALAM ATOMISTIK DALAM KONDISI PADAT KONDISI PADAT PENDUDUK PENDUDUK PERTANIAN PERTANIAN KEMISKINAN. GUREM KEMISKINAN. GUREM KARENA GUREM (SKALA KARENA GUREM (SKALA KECIL) KEMAMPUAN KECIL) KEMAMPUAN MEMANFAATKAN MEMANFAATKAN POTENSI EKONOMI, POTENSI EKONOMI, IPTEK, DLL LEMAH. IPTEK, DLL LEMAH. IPTEK, DLL LEMAH. IPTEK, DLL LEMAH. 4.4. MELIHA FOKUS SOLUSI MELIHA FOKUS SOLUSI PADA KOMODITAS DAN PADA KOMODITAS DAN FAKTOR BIOFISIK FAKTOR BIOFISIK ENERGI SOSIAL, ENERGI SOSIAL, SPIRITUAL, DAN SPIRITUAL, DAN INTELEKTUAL PETANI INTELEKTUAL PETANI TERCERAI BERAI TERCERAI BERAI 1.1. 3.3. 5.5. DEKUMULASI MODAL, 6.6. DEKUMULASI MODAL, INVOLUSI, DAN PROSES INVOLUSI, DAN PROSES ENTROPY PERTANIAN ENTROPY PERTANIAN ENTROPY PERTANIAN ENTROPY PERTANIAN TERUS BERLANGSUNG TERUS BERLANGSUNG PERAN PEMERINTAH PERAN PEMERINTAH TERASA SANGAT TERASA SANGAT DIPERLUKAN TETAPI DIPERLUKAN TETAPI SERING TIDAK EFEKTIF SERING TIDAK EFEKTIF DAN TIDAK EFISIEN DAN TIDAK EFISIEN SERTA TIDAK SERTA TIDAK BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN PERTANIAN DAN PARA PERTANIAN DAN PARA PERTANIAN DAN PARA PERTANIAN DAN PARA PETANINYA MAKIN PETANINYA MAKIN TERTINGGAL DAN TERTINGGAL DAN MAKIN TIDAK MAKIN TIDAK BERDAYA BERDAYA 7.7. 8.8. 88 576
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 IMPLIKASI CARA PANDANG IMPLIKASI CARA PANDANG IIII FOKUS PADA KEMAMPUAN AKUMULASI MODAL SOSIAL, FOKUS PADA KEMAMPUAN AKUMULASI MODAL SOSIAL, SPIRITUAL, INTELEKTUAL DALAM PENINGKATAN SPIRITUAL, INTELEKTUAL DALAM PENINGKATAN KAPABILITAS SECARA BERKELANJUTAN (KITA INGIN MENJADI KAPABILITAS SECARA BERKELANJUTAN (KITA INGIN MENJADI KAPABILITAS SECARA BERKELANJUTAN (KITA INGIN MENJADI KAPABILITAS SECARA BERKELANJUTAN (KITA INGIN MENJADI APA DAN APA YANG BISA KITA KERJAKAN) APA DAN APA YANG BISA KITA KERJAKAN) ORGANISASI SEBAGAI ALAT DAN TUJUAN UNTUK ORGANISASI SEBAGAI ALAT DAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KAPABILITAS: INVESTASI, TRANSAKSI, MENINGKATKAN KAPABILITAS: INVESTASI, TRANSAKSI, KONSUMSI, DLL.) KONSUMSI, DLL.) ENTITLEMENT/PROPERTY RIGHTS INDIVIDUAL UTAMANYA ENTITLEMENT/PROPERTY RIGHTS INDIVIDUAL UTAMANYA BUKAN TERHADAP TANAH TETAPI TERHADAP HASIL KERJA BUKAN TERHADAP TANAH TETAPI TERHADAP HASIL KERJA (PENDAPATAN, DLL) (PENDAPATAN, DLL) MASA DEPAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA TANPA MASA DEPAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA TANPA MENGABAIKAN KEMAMPUAN SETIAP INDIVIDU MENGABAIKAN KEMAMPUAN SETIAP INDIVIDU MENGABAIKAN KEMAMPUAN SETIAP INDIVIDU MENGABAIKAN KEMAMPUAN SETIAP INDIVIDU KONSOLIDASI KEKUATAN & TRANSFORMASI EKONOMI TIDAK KONSOLIDASI KEKUATAN & TRANSFORMASI EKONOMI TIDAK SEMATA MATA BERGANTUNG PADA FAKTOR PEMERINTAH SEMATA--MATA BERGANTUNG PADA FAKTOR PEMERINTAH ATAU FAKTOR EKSTERNAL ATAU FAKTOR EKSTERNAL INVESTASI DALAM ORGANISASI EKONOMI PETANI MENJADI INVESTASI DALAM ORGANISASI EKONOMI PETANI MENJADI PRIORITAS PERTAMA PRIORITAS PERTAMA TAHAP I: IDENTIFIKASI DAN TAHAP I: IDENTIFIKASI DAN IMPLEMENTASI CARA PANDANG II IMPLEMENTASI CARA PANDANG II ENTITLEMENT/PROPERTY RIGHTS/OWNERSHIP SEBAGAI ASAL ENTITLEMENT/PROPERTY RIGHTS/OWNERSHIP SEBAGAI ASAL MULA STRUKTUR & KULTUR EKONOMI MODERN MULA STRUKTUR & KULTUR EKONOMI MODERN SUMBER KESEJAHTERAAN ADALAH ENTITLEMENT SUMBER KESEJAHTERAAN ADALAH ENTITLEMENT SUMBER KESEJAHTERAAN ADALAH ENTITLEMENT SUMBER KESEJAHTERAAN ADALAH ENTITLEMENT PETANI ENTITLE TERHADAP OUTPUT EKONOMI BERBASIS PETANI ENTITLE TERHADAP OUTPUT EKONOMI BERBASIS PERTANIAN PERTANIAN MENYATU PADA DIRI INDIVIDU PETANI MENYATU PADA DIRI INDIVIDU PETANI PETANI ADALAH INDIVIDU YANG BEKERJA DAN MENGHASILKAN PETANI ADALAH INDIVIDU YANG BEKERJA DAN MENGHASILKAN PRODUK PERTANIAN PRODUK PERTANIAN PENDAPATAN DARI SELURUH PRODUK TURUNAN PETANI PENDAPATAN DARI SELURUH PRODUK TURUNAN PETANI MENJADI SUMBER PENDAPATAN PETANI MENJADI SUMBER PENDAPATAN PETANI ENTITLEMENT MENJADI ALAT PEMERSATU PETANI DALAM ENTITLEMENT MENJADI ALAT PEMERSATU PETANI DALAM MEMBANGUN ORGANISASI EKONOMI PETANI MEMBANGUN ORGANISASI EKONOMI PETANI MEMBANGUN ORGANISASI EKONOMI PETANI MEMBANGUN ORGANISASI EKONOMI PETANI SAHAM (SHARE) PETANI INSTRUMEN UNTUK KONSOLIDASI DAN SAHAM (SHARE) PETANI INSTRUMEN UNTUK KONSOLIDASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI PETANI SECARA KESELURUHAN. TRANSFORMASI EKONOMI PETANI SECARA KESELURUHAN. STATUS PETANI BERUBAH DARI "LABOR" ATAU STAKE HOLDER STATUS PETANI BERUBAH DARI "LABOR" ATAU STAKE HOLDER MENJADI SHAREHOLDER MENJADI SHAREHOLDER 577
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) TAHAP I: LANJUTAN TAHAP I: LANJUTAN DARI MANA DATANGNYA SAHAM PETANI DARI MANA DATANGNYA SAHAM PETANI PETANI TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI BERUPA HASIL PETANI TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI BERUPA HASIL PRODUK PRIMER, MISAL: GABAH PRODUK PRIMER, MISAL: GABAH KEMAMPUAN PETANI MENGHASILKAN GABAH ADALAH KEMAMPUAN PETANI MENGHASILKAN GABAH ADALAH MODAL UTAMA DALAM KETAHANAN PANGAN MODAL UTAMA DALAM KETAHANAN PANGAN TIDAK SEMUA HAL YANG TERKANDUNG DALAM GABAH TIDAK SEMUA HAL YANG TERKANDUNG DALAM GABAH NILAINYA SUDAH TERCAKUP DALAM HARGA GABAH. NILAINYA SUDAH TERCAKUP DALAM HARGA GABAH. APALAGI PASAR GABAH TIDAK SEMPURNA. APALAGI PASAR GABAH TIDAK SEMPURNA. NILAI TOTAL GABAH = HARGA PASAR (X)+ NILAI NILAI TOTAL GABAH = HARGA PASAR (X)+ NILAI INSTRINSIK (Y)+ NILAI EKSISTENSI (Z) Y & Z DINIKMATI INSTRINSIK (Y)+ NILAI EKSISTENSI (Z). Y & Z DINIKMATI INSTRINSIK (Y)+ NILAI EKSISTENSI (Z). Y & Z DINIKMATI INSTRINSIK (Y)+ NILAI EKSISTENSI (Z) Y & Z DINIKMATI MASYARAKAT TETAPI TIDAK DINIKMATI PETANI MASYARAKAT TETAPI TIDAK DINIKMATI PETANI PEMERINTAH SEBAGAI INSTRUMEN NEGARA PERLU PEMERINTAH SEBAGAI INSTRUMEN NEGARA PERLU MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA PETANI UNTUK Y DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA PETANI UNTUK Y DAN ZZ TAHAP I: LANJUTAN TAHAP I: LANJUTAN DALAM BENTUK APA KOMPENSASI NILAI DALAM BENTUK APA KOMPENSASI NILAI Y+ZDIBERIKAN PEMERINTAH? Y+ZDIBERIKAN PEMERINTAH? Y+ZDIBERIKAN PEMERINTAH? Y+ZDIBERIKAN PEMERINTAH? SAHAM ATAU BENTUK LAIN YANG BISA SAHAM ATAU BENTUK LAIN YANG BISA MELEVERAGE KEKUATAN PETANI (MIRIP MELEVERAGE KEKUATAN PETANI (MIRIP UNEMPLOYMENT COMPENSATION DI NEGARA UNEMPLOYMENT COMPENSATION DI NEGARA MAJU) MAJU) FASILITASI PEMBENTUKAN ORGANISASI FASILITASI PEMBENTUKAN ORGANISASI EKONOMI PETANI (BADAN USAHA MILIK PETANI) EKONOMI PETANI (BADAN USAHA MILIK PETANI) EKONOMI PETANI (BADAN USAHA MILIK PETANI) EKONOMI PETANI (BADAN USAHA MILIK PETANI) DAN DUKUNGAN MANAGERIAL SERTA DAN DUKUNGAN MANAGERIAL SERTA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PETANI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PETANI 578
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 TAHAP I: LANJUTAN TAHAP I: LANJUTAN UNTUK APA SAHAM DIBERIKAN? UNTUK APA SAHAM DIBERIKAN? MENGUBAH STATUS PETANI MENJADI SHAREHOLDER MENGUBAH STATUS PETANI MENJADI SHAREHOLDER SEHINGGA PETANI MEMILIKI HAK TERHADAP NILAI SEHINGGA PETANI MEMILIKI HAK TERHADAP NILAI TAMBAH DAN KEUNTUNGAN BUMP TAMBAH DAN KEUNTUNGAN BUMP KONSOLIDASI EKONOMI TANAH DARI BENTUK FISIK KONSOLIDASI EKONOMI TANAH DARI BENTUK FISIK MENJADI 'SURAT BERHARGA' YANG TIDAK MENJADI 'SURAT BERHARGA' YANG TIDAK MEMFRAGMENTASI KEPEMILIKAN TANAH MEMFRAGMENTASI KEPEMILIKAN TANAH SAHAM PETANI DALAM BENTUK PERUSAHAAN SAHAM PETANI DALAM BENTUK PERUSAHAAN MEMBENTUK KEKUATAN MODAL UNTUK MELEVERAGE MEMBENTUK KEKUATAN MODAL UNTUK MELEVERAGE EKONOMI PERDESAAN EKONOMI PERDESAAN ORGANISASI BUMP MENGKONSOLIDASIKAN PETANI ORGANISASI BUMP MENGKONSOLIDASIKAN PETANI MELALUI KEKUATAN MODAL PERUSAHAAN MILIKNYA MELALUI KEKUATAN MODAL PERUSAHAAN MILIKNYA MENCIPTAKAN RUANG UNTUK MANAGER DAN TENAGA MENCIPTAKAN RUANG UNTUK MANAGER DAN TENAGA PROFESIONAL MENANGANI PERTANIAN SECARA UTUH PROFESIONAL MENANGANI PERTANIAN SECARA UTUH JJ TAHAP I: LANJUTAN TAHAP I: LANJUTAN APA WUJUD BUMP: APA WUJUD BUMP: HIBRIDA ANTARA KOPERASI DAN HIBRIDA ANTARA KOPERASI DAN PERUSAHAAN SWASTA PERUSAHAAN SWASTA KOPERASI: ONE MAN, ONE VOTE KOPERASI: ONE MAN, ONE VOTE PERUSAHAAN SWASTA: ONE SHARE ONE VOTE PERUSAHAAN SWASTA: ONE SHARE ONE VOTE BIASA DINAMAKAN: KOPERASI GENERASI BIASA DINAMAKAN: KOPERASI GENERASI BARU ATAU BADAN USAHA SWASTA BARU ATAU BADAN USAHA SWASTA BARU ATAU BADAN USAHA SWASTA BARU ATAU BADAN USAHA SWASTA BERJIWA KOPERASI BERJIWA KOPERASI 579
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) TAHAP II: IMPLEMENTASI TAHAP II: IMPLEMENTASI PENDIRIAN BUMP PENDIRIAN BUMP IDENTIFIKASI PETANI: SIAPA YANG IDENTIFIKASI PETANI: SIAPA YANG MENGHASILKAN PRODUK PERTANIAN MENGHASILKAN PRODUK PERTANIAN MENGHASILKAN PRODUK PERTANIAN MENGHASILKAN PRODUK PERTANIAN PRIMER, MISAL: SIAPA YANG PRIMER, MISAL: SIAPA YANG MENGHASILKAN GABAH. STATUS PENYEWA, MENGHASILKAN GABAH. STATUS PENYEWA, PENYAKAP, PEMILIKI TIDAK MENJADI PENYAKAP, PEMILIKI TIDAK MENJADI UKURAN SIAPA YANG BERHAK MENERIMA UKURAN SIAPA YANG BERHAK MENERIMA SAHAM. SAHAM. KEPEMILIKAN SAHAM HANYA BOLEH KEPEMILIKAN SAHAM HANYA BOLEH BELIKAN DI ANTARA PETANI DIPERJUAL--BELIKAN DI ANTARA PETANI DIPERJUAL ATAU DARI PETANI KE BUMP. ATAU DARI PETANI KE BUMP. TAHAP II: IMPLEMENTASI TAHAP II: IMPLEMENTASI BATAS YURISDIKSI OPERASIONAL BUMP @ 10.000 HA BATAS YURISDIKSI OPERASIONAL BUMP @ 10.000 HA ASUMSI: PER PETANI = 0.2 HA ASUMSI: PER PETANI = 0.2 HA ANGGOTA BUMP = 50.000 PETANI ANGGOTA BUMP = 50.000 PETANI BUMP DI KELOMPOKKAN KE DALAM 10 UNIT KERJA OPERASIONAL (UKO) BUMP DI KELOMPOKKAN KE DALAM 10 UNIT KERJA OPERASIONAL (UKO) PER UKO = 5000 PETANI = 1000 HA PER UKO = 5000 PETANI = 1000 HA TENAGA PROFESIONAL PER UKO 10 ORANG TENAGA PROFESIONAL PER UKO 10 ORANG INDIVIDU PETANI BISA TETAP MENJADI PEKERJA INDIVIDU PETANI BISA TETAP MENJADI PEKERJA BUMP DIPIMPIN OLEH DIREKSI DAN DIAWASI OLEH KOMISARIS YANG DI BUMP DIPIMPIN OLEH DIREKSI DAN DIAWASI OLEH KOMISARIS YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KOMISARIS INDEPENDEN. DIREKSI DAN KOMISARIS DALAMNYA TERDAPAT KOMISARIS INDEPENDEN. DIREKSI DAN KOMISARIS DIPILIH OLEH PEMEGANG SAHAM DIPILIH OLEH PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM BUMP: PETANI, BUMN DAN SWASTA. PEMEGANG SAHAM BUMP: PETANI, BUMN DAN SWASTA. KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM TERGANTUNG PADA KONDISI SOSIAL-- KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM TERGANTUNG PADA KONDISI SOSIAL EKONOMI DI SETIAP WILAYAH EKONOMI DI SETIAP WILAYAH OPSI PERTAMA KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS DIBERIKAN KEPADA OPSI PERTAMA KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS DIBERIKAN KEPADA PETANI (ORGANISASI PETANI) PETANI (ORGANISASI PETANI) HAL TEKNIS MENJADI TUGAS DEWAN DIREKSI RENCANA KERJA DAN HAL--HAL TEKNIS MENJADI TUGAS DEWAN DIREKSI PETANI MEMBENTUK DEWAN PERWAKILAN PETANI (DPP) YANG PETANI MEMBENTUK DEWAN PERWAKILAN PETANI (DPP) YANG BERANGGOTAKAN SATU WAKIL PER UKO; JADI JUMLAH DPP PER BUMP = 10 BERANGGOTAKAN SATU WAKIL PER UKO; JADI JUMLAH DPP PER BUMP = 10 ORANG. BUMN, BUMD DAN BUMS MASING MASING DIWAKILI OLEH SATU ORANG. BUMN, BUMD DAN BUMS MASING--MASING DIWAKILI OLEH SATU ORANG. SEHINGGA DEWAN PERWAKILAN BUMP (DPBUMP) = 15 ORANG. ORANG. SEHINGGA DEWAN PERWAKILAN BUMP (DPBUMP) = 15 ORANG. RENCANA KERJA DAN HAL 580
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 TAHAP II: IMPLEMENTASI TAHAP II: IMPLEMENTASI TOTAL VALUE CREATION: CONTOH PADI TOTAL VALUE CREATION: CONTOH PADI stream development): Horizontal Development (side--stream development): Horizontal Development (side Selain Beras, Minyak Beras dapat dihasilkan dari Dedak Selain Beras, Minyak Beras dapat dihasilkan dari Dedak (bran). (bran). Jerami dan Sekam dapat menghasilkan Energi Biomass. Jerami dan Sekam dapat menghasilkan Energi Biomass. Brown Rice menjadi sumber Nutrisi Tinggi, Kosmetik dll. Brown Rice menjadi sumber Nutrisi Tinggi, Kosmetik dll. Vertical Development (from Upstream up to Downstream): Vertical Development (from Upstream up to Downstream): Food Industry : Food Industry : Tepung Beras. Tepung Beras. Mi BMi B Mie Beras Mie Beras Infant Food. Infant Food. Instant Rice. Instant Rice. Non Food Industry: Non Food Industry: Particle board. Particle board. Cement and concrete, dan lain--lainlain Cement and concrete, dan lain TAHAP III: OPERASIONAL TAHAP III: OPERASIONAL PulauPulau Produksi Produksi PadiPadi Padi Padi (Juta Ton) (Juta Ton) Produksi Produksi SekamSekam SekamSekam (Juta Ton) (Juta Ton) Produksi Produksi Abu Sekam Abu Sekam Abu Sekam Abu Sekam (Juta Ton) (Juta Ton) Sumatera Sumatera 11,911,9 2,62,6 0,460,46 Jawa Jawa 28,528,5 6,26,2 1,121,12 Bali dan NTT Bali dan NTT 2,52,5 0,50,5 0,090,09 Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan 2,92,9 2 92 9 0,60,6 0 60 6 0,110,11 0 110 11 Sulawesi Sulawesi 5,15,1 1,11,1 0,200,20 Maluku dan Papua Maluku dan Papua 0,010,01 ---- ---- Indonesia Indonesia 51,251,2 1111 1,981,98 581
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) TAHAP III: OPERASIONAL TAHAP III: OPERASIONAL-- CONTOH MANFAAT SEKAM CONTOH MANFAAT SEKAM TAHAP III: OPERASIONAL TAHAP III: OPERASIONAL-- HASIL LISTRIK DARI SEKAM HASIL LISTRIK DARI SEKAM PADI PADI 582
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 TAHAP III: OPERASIONAL TAHAP III: OPERASIONAL Sinergi BUMN lingkup agro sebagai langkah awal: Sinergi BUMN lingkup agro sebagai langkah awal: PERUM BULOG PERUM BULOG PT. PUPUK PUSRI PT. PUPUK PUSRI PT. PUPUK KALTIM PT. PUPUK KALTIM PT. PUPUK KUJANG PT. PUPUK KUJANG PT. PETRO KIMIA GRESIK PT. PETRO KIMIA GRESIK PT. PERTANI PT. PERTANI PERUM SANG HYANG SERI PERUM SANG HYANG SERI PERUM JASA TIRTA I PERUM JASA TIRTA I PERUM JASA TIRTA II PERUM JASA TIRTA II PERUM JASA TIRTA II PERUM JASA TIRTA II 9 BUMN MEMBENTUK PT. PANGAN ENERGI 9 BUMN MEMBENTUK PT. PANGAN ENERGI NUSANTARA (PT. PEN) UNTUK MENDUKUNG BUMP NUSANTARA (PT. PEN) UNTUK MENDUKUNG BUMP-- BUMP BUMP POTENSI PENGEMBANGAN... POTENSI PENGEMBANGAN... RICE MILLING PT. PANGAN ENERGI NUSANTARA INDUSTRI HILIR SEKAM ( 20%) Rp 64/kg LISTRIK USD 5,4 cent Fly Ash Utk Bhn. Bangunan Rp300/kg, pack dlm 50 kg bag BERAS UTUH(66%) Rp 4.670/kg BERAS SMALL BROKEN (2%) 1.800/kg g Tepung Beras Rp4.850/kg Rp4 850/kg BRAN/DEDAK(11%) Rp 800/kg Rice Brain Oil USD 13,2 /kg SRB(Stabilized Rice Bran USD 32,2/kg, pack dlm capsul Un Accounted Losses (1%) 583
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) STRUKTUR USAHA KONSORSIUM KONSORSIUM 9 BUMN PT. PEN Research & Dev. Trading Human Res. Dev Security PT. PEN DAN PT. BUMP PT. PEN DAN PT. BUMP PT PEN BUMP 1 BUMP 2......K BUMP K...N 584
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 LINGKUP USAHA BUMP LINGKUP USAHA BUMP INDUSTRI PANGAN ENERGI BUMP 1 INDUSTRI NON-PANGAN RICE MILLING RICE MILLING STRUKTUR KORPORASI STRUKTUR KORPORASI KELOMPOK BUMN TANIKELOMPOK KELOMPOK TANI TANI BUMN BUMN PT PEN SWASTA PETANI/ KEL. TANI BUMN BUMP 585
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PERANAN MASING--MASING MASING PERANAN MASING PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM Industri Pupuk Industri ketersediaan ketersediaan pupuk 2.2. SHSSHS menjamin BUMP BUMP secara PERTANI menjamin 3.3. PERTANI kepada BUMP kepada PETRO, KALTIM, (PUSRI, PETRO, Pupuk (PUSRI, ii menjamin KUJANG) menjamin KALTIM, KUJANG) BUMP secara tepat.. secara 66 tepat benih dandan pestisida 1.1. kepada BUMP ketersediaan benih tepat.. secara 66 tepat pupuk kepada menjamin ketersediaan kepada pestisida kepada ketersediaan Alsintan menjamin ketersediaan tepat.. secara 66 tepat BUMP secara 4.4. PJTPJT II dandan PJTPJT IIII membimbing pestisida Alsintan dandan pestisida membimbing penerapan efisien.. management )) yangyang efisien sebagai offoff taker sebagai offoff taker penerapan pengelolaan pengelolaan airair (water (water management PERTANI dandan BULOG 55 PERTANI PERTANI dandan BULOG 5.5. PERTANI produk BUMP.. produk daridari BUMP BULOG memfasilitasi 6.6. BULOG jerami dandan sekamsekam sehingga jerami rangka rangka meningkatkan PETANI MENYEDIAKAN 7.7. PETANI BULOG sebagai BULOG sebagai pembelian taker dalamdalam pembelian taker dalamdalam pembelian pembelian pemanfaatan produk samping berupa berupa tertentu dalamdalam produk samping produk tertentu memfasilitasi pemanfaatan sehingga menjadi menjadi produk meningkatkan nilainilai tambah BAKU BAHAN BAKU MENYEDIAKAN BAHAN BUMP.. tambah BUMP MEKANISME OPERASIONAL MODEL USAHA MEKANISME OPERASIONAL MODEL USAHA BUMP BUMP PT. PANGAN ENERGI NUSANTARA INDUSTRI PUPUK SANG HYANG SERI PERTANI JASA TIRTA PUPUK U U PEMBAYARAN TUNAI BENIH DAN PESTISIDA PEMBAYARAN TUNAI PESTISIDA & ALSINTAN PEMBAYARAN TUNAI SUPPLY AIR / IRIGASI B B U M P KELOMPOK TANI HASIL GKP BERAS PEMBAYARAN TUNAI BERAS BERAS PEMBAYARAN TUNAI Permintaan Kredit Permintaan Kredit Penyaluran Kredit Premi / Provisi BULOG BULOG DAN PERTANI PASAR UMUM BANK ASURANSI Jaminan Catatan : - Untuk tahap awal BUMP sebagai SBU dari konsorsium dimana petani belum sebagai pemegang saham, hanya sebagai anggota 586
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Risk Analysis: Risk Analysis: Dengan Risk sharing, potensial loss akan semakin rendah Dengan Risk sharing, potensial loss akan semakin rendah jenis Risiko Jenis -- jenis Risiko jenis Risiko Jenis Jenis jenis Risiko Jenis Counter party Counter party Producer Producer Risiko gagal pasok/gagal panen kecil Risiko gagal pasok/gagal panen kecil Risiko terlambat pasok kecil Risiko terlambat pasok kecil Consumer Consumer risiko di pasaran umum kecil Risiko gagal bayar risiko di pasaran umum kecil Risiko gagal bayar risiko di pasaran umum kecil Risiko terlambat bayar risiko di pasaran umum kecil Risiko terlambat bayar Operational Operational pp Risiko kehilangan barang kecil Risiko kehilangan barang kecil Risiko susut kecil Risiko susut kecil Risiko kekurangan/kelebihan stok kecil Risiko kekurangan/kelebihan stok kecil PricePrice Risiko dampak perubahan harga komoditas pertanian relatif besar Risiko dampak perubahan harga komoditas pertanian relatif besar Risiko perubahan suku bunga kecil Risiko perubahan suku bunga kecil Risiko perubahan kurs tidak ada Risiko perubahan kurs tidak ada UNIT PANGAN UNIT PANGAN Prakondisi yang merupakan syarat untuk dapat berjalannya operasi Prakondisi yang merupakan syarat untuk dapat berjalannya operasi usaha BUMP sesuai dengan kelayakannya adalah : usaha BUMP sesuai dengan kelayakannya adalah : usaha BUMP sesuai dengan kelayakannya adalah : usaha BUMP sesuai dengan kelayakannya adalah : Harga Pokok Harga Luasan Luasan areal tahun tahun.. Harga jual Harga Produktivitas ratarata--ratarata GKPGKP 66 TonTon // HaHa.. Produktivitas Rendemen GKPGKP menjadi Rendemen menjadi Beras 6363%% menjadi Beras Investasi Investasi RpRp 110110 MilyarMilyar dengan Investasi Investasi RpRp 110110 MilyarMilyar dengan 7777 MilyarMilyar.. Modal kerjakerja tepat Modal Sarana produksi Sarana produksi memenuhi pasca panen Sarana pasca Sarana mencukupi.. tersedia mencukupi tersedia Pokok Produksi Produksi GKPGKP diatas diatas HPPHPP minimal 1010..000000 HaHa areal mendekati minimal areal mendekati panen perper areal panen beras ratarata--ratarata RpRp.. 44..300300/Kg/Kg.. jual beras berkisar menjadi GKGGKG berkisar 8383 %% dandan daridari GKGGKG hutang RpRp hutang RpRp equity RpRp 3333 MilyarMilyar dandan hutang equity RpRp 3333 MilyarMilyar dandan hutang dengan equity dengan equity tepat jumlah jumlah dandan tepat tepat waktuwaktu.. kriteria 66 (enam) terutama pengering tepat.. (enam) tepat pengering dandan gudang memenuhi kriteria panen terutama harus gudang harus 587
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KELAYAKAN USAHA UNIT PANGAN PT PEN (10.000 KELAYAKAN USAHA UNIT PANGAN PT PEN (10.000 Ha / MT) Ha / MT) 1.1. .. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. Investasi Investasi / Modal 70 : 30 D/E Ratio = 70 : 30 70 : 30 D/E Ratio D/E Ratio = 70 : 30 D/E Ratio = 33.000.000.000 Equity ( = 33.000.000.000 ) Equity (RpRp) Debt (Debt (RpRp)) = 77.000.000.000 = 77.000.000.000 Internal Rate of Return, IRR = 16,15 % Internal Rate of Return, IRR = 16,15 % IRR on Equity IRR on Equity Pay Back Period Pay Back Period =16%) Net Present Value (ii=16%) Net Present Value ( ) = 110.000.000.000 / Modal KerjaKerja ((RpRp) = 110.000.000.000 = 38,18 % = 38,18 % Tahun = 4,16 Tahun = 4,16 0,48 MilyarMilyar = = RpRp 0,48 Untuk merealisasikan U t k Untuk U t k li li Badan Badan Usaha masing masing--masing Nusantara makamaka perluperlu menyetor Nusantara merealisasikan PTPT Pangan ik PTPT PP ik Usaha diperlukan diperlukan Equity masing Pemegang b sebagai Nusantara sebagai N Energi Nusantara E Pangan Energi i i b i N i E dibagi ratarata Equity RpRp 3333 MilyarMilyar,, jikajika dibagi Energi Pangan Energi Saham didi PTPT Pangan t t Pemegang Saham menyetor sebesar sebesar RpRp 33,,666666 MilyarMilyar.. UNIT ENERGI UNIT ENERGI Prakondisi yang merupakan syarat untuk dapat berjalannya Prakondisi yang merupakan syarat untuk dapat berjalannya operasi usaha BUMP sesuai dengan kelayakannya adalah : operasi usaha BUMP sesuai dengan kelayakannya adalah : SekamSekam Padi Luas Lahan Luas Lahan Harga Jual Harga 11 KWHKWH setara Investasi RpRp 2727,,55 MilyarMilyar dengan Investasi hutang hutang RpRp 1919,,22 MilyarMilyar.. hutang hutang RpRp 1919 22 MilyarMilyar Jaminan ketersediaan Jaminan Husk) Padi (Rce(Rce Husk) == 2222%% GKGGKG == 1010..000000 HaHa Rp/KWH == 600600 Rp/KWH == 11,,55 KgKg SekamSekam Listrik Jual Listrik dengan setara dengan equity RpRp 88,,33 MilyarMilyar dandan dengan equity ketersediaan bahan bahan bakubaku sekamsekam 588
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KELAYAKAN UNIT ENERGI PT PEN KELAYAKAN UNIT ENERGI PT PEN
Investasi (Rp) Investasi (Rp) D/E Ratio D/E Ratio D/E Ratio D/E Ratio Equity (Rp) Equity (Rp) Debt (Rp) Debt (Rp) IDC IDC Modal Kerja Modal Kerja Tanah Tanah Internal Rate of Return, IRR Internal Rate of Return, IRR IRR on Equity IRR on Equity Pay Back Period Pay Back Period Pay Back Period Pay Back Period Net Present Value (i=16%) Net Present Value (i=16%) = 27.450.000.000 = 27.450.000.000 = 70 : 30 = 70 : 30 = 70 : 30 = 70 : 30 = 8.235.000.000 = 8.235.000.000 = 19.215.000.000 = 19.215.000.000 = Rp. 1,54 M = Rp. 1,54 M = Rp. 2,1 M = Rp. 2,1 M = Rp. 1,0 M = Rp. 1,0 M = 18,41 % = 18,41 % = 37,33 % = 37,33 % = 4,52 Tahun 4,52 Tahun 4,52 Tahun = 4,52 Tahun = Rp 2,3 Milyar = Rp 2,3 Milyar Untuk merealisasikan pengembangan unit energi PT PEN Untuk merealisasikan pengembangan unit energi PT PEN tersebut perlu tambahan dana Equity sebesar Rp 8,235 tersebut perlu tambahan dana Equity sebesar Rp 8,235 milyar milyar STRUKTUR ORGANISASI PT PEN STRUKTUR ORGANISASI PT PEN DEKOM DIREKTUR UTAMA DIREKTUR UTAMA DIREKTUR INVESTASI & KEUANGAN DIREKTUR KOMERSIL & PENGEMBANGAN DIREKTUR OPERASI BUMP MANAJER KEBUN MANAJER OPERASI/PABRIK MANAJER KEUANGAN MANAJER PEMASARAN Lampiran 589
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) STRUKTUR ORGANISASI BUMP STRUKTUR ORGANISASI BUMP KEPALA RAYON (500 ha) KEPALA RAYON (500 ha) KEPALA IT KEPALA PENYIMPANAN & PENGEMASAN KEPALA PENGOLAHAN KEPALA PENJUALAN KEPALA PEMASARAN KEPALA KEPALA DIKLAT SEKSI SEKSI GUDANG PENGOLAHAN PENGOLAHAN GABAH SEKSI PEMASARAN PEMASARAN & DISTRIBUSI SEKSI PROMOSI O OS ON FARM KETUA KELOMPOK TANI (50 HA) KETUA KELOMPOK TANI (50HA) SEKSI PENGEMASAN PENGOLAHAN BERAS SEKSI PEMASARAN RETAIL SEKSI PROMOSI OFF FARM LAMPIRAN Lampiran RINCIAN BIAYA MODAL KERJA RINCIAN BIAYA MODAL KERJA perusahaan Konsorsium Investasi (Project Investasi PEN) adalah PEN) biaya tersebut Keseluruhan Keseluruhan biaya rincian :: dengan rincian kerja, dengan kerja, i i i k jk j dd i (Project Cost)Cost) didi perusahaan Konsorsium (PT(PT adalah RpRp 110110..000000..000000,,-- tersebut digunakan digunakan sebagai sebagai modalmodal Keterangan Keterangan Satu Musim Tanam Satu Musim Tanam (Rp) (Rp) 3 Bulan Operasi (Rp) 3 Bulan Operasi (Rp) Modal Petani @ Rp 4.000.000/Ha Modal Petani @ Rp 4.000.000/Ha 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 Pembelian Gabah Kering Panen (GKP) Pembelian Gabah Kering Panen (GKP) 62.000.000.000 62.000.000.000 31.000.000.000 31.000.000.000 Biaya Processing & Out Sourcing Biaya Processing & Out Sourcing 6.986.940.000 6.986.940.000 3.493.470.000 3.493.470.000 Biaya Gaji j j Biaya Gaji y y 5.798.000.000 5.798.000.000 2.899.000.000 2.899.000.000 Biaya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan 1.397.388.000 1.397.388.000 698.694.000 698.694.000 Biaya Gudang Biaya Gudang 1.397.388.000 1.397.388.000 698.694.000 698.694.000 Overhead (penyuluhan, kendaraan, kantor & bag) Overhead (penyuluhan, kendaraan, kantor & bag) 5.133.600.00 5.133.600.00 2.566.800.000 2.566.800.000 Biaya Bunga (i = 16%) Biaya Bunga (i = 16%) 6.160.000.000 6.160.000.000 3.080.000.000 3.080.000.000 Biaya Depresiasi dan Amortisasi Biaya Depresiasi dan Amortisasi 4.125.000.000 4.125.000.000 2.062.500.000 2.062.500.000 Jumlah Modal Kerja Jumlah Modal Kerja 132.998.316.200 132.998.316.200 86.499.158.600 86.499.158.600 590
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Revenue 10.000 Ha BUMP Revenue 10.000 Ha BUMP UNIT PANGAN UNIT PANGAN 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. Produksi GKP Produksi GKP Hasil GKG (84% GKP) Hasil GKG (84% GKP) Beras (63% GKG) : 64.840 Ton Beras (63% GKG) : 64.840 Ton ) ) Menir (3% GKG) Menir (3% GKG) Dedak (7% GKG) : 7.204 Ton Dedak (7% GKG) : 7.204 Ton Revenue / Pendapatan Revenue / Pendapatan Biaya Produksi Biaya Produksi Keuntungan Keuntungan : 124.000 Ton : 124.000 Ton : 102.920 Ton : 102.920 Ton : 3.088 Ton : 3.088 Ton ( ( (A) (A) = Rp 278.812.000.000 = Rp 278.812.000.000 pp = Rp 5.040. 720.000 = Rp 5.040. 720.000 Rp 288.793.520.000 Rp 288.793.520.000 Rp 278.588.146.600 Rp 278.588.146.600 Rp 10.205.573.400 Rp 10.205.573.400 = Rp 4.940.800.000 = Rp 4.940.800.000 UNIT ENERGI UNIT ENERGI Sekam (Husk) ~ 22% GKG Sekam (Husk) ~ 22% GKG Pendapatan penjualan Listrik Pendapatan penjualan Listrik Biaya Produksi Listrik Biaya Produksi Listrik Keuntungan (B) (B) Keuntungan A+BA+B A+BA+B Apabila 75 % keuntungan dibagikan dalam dividen = Rp 8.739.114.450 Apabila 75 % keuntungan dibagikan dalam dividen = Rp 8.739.114.450 Apabila saham petani 70 %, dividen petani = Rp 6.117.380.115 Apabila saham petani 70 %, dividen petani = Rp 6.117.380.115 Apabila jumlah petani 50.000 orang/10000 ha, dividen/petani = Rp 122.347 sebagai tambahan pendapatan Apabila jumlah petani 50.000 orang/10000 ha, dividen/petani = Rp 122.347 sebagai tambahan pendapatan individu petani. individu petani. Pendapatan petani keseluruhan = Rp 2.4 jt + Rp 0.48 juta + Rp 0.12 juta Pendapatan petani keseluruhan = Rp 2.4 jt + Rp 0.48 juta + Rp 0.12 juta 15.094.933 KWH : 22.642 Ton : 22.642 Ton ~ ~ 15.094.933 KWH pertahun = Rp 9.056.960.000,-- pertahun = Rp 9.056.960.000, = Rp 7.610.380.800, pertahun = Rp 7.610.380.800,-- pertahun = Rp 1.446.579.200 = Rp 1.446.579.200 = Rp 11.652.152.600 = Rp 11.652.152.600 = Rp 11 652 152 600 = Rp 11 652 152 600 = Rp 3 juta/tahun/0.2 ha = Rp 15 juta/tahun/ha = Rp 3 juta/tahun/0.2 ha = Rp 15 juta/tahun/ha (hasil penjualan gabah + tenaga kerja + dividen) (hasil penjualan gabah + tenaga kerja + dividen) MODEL REFORMASI AGRARIA UNTUK LAHAN-- MODEL REFORMASI AGRARIA UNTUK LAHAN LAHAN NEGARA BARU YANG AKAN DIALOKASIKAN LAHAN NEGARA BARU YANG AKAN DIALOKASIKAN UNTUK PETANI UNTUK PETANI PENGALAMAN MODEL PERKEBUNAN INTI PENGALAMAN MODEL PERKEBUNAN INTI--PLASMA PLASMA HAMPIR SEMUA PETANI PESERTA PIR TIDAK DAPAT HAMPIR SEMUA PETANI PESERTA PIR TIDAK DAPAT MENGEMBALIKAN KREDITNYA KECUALI PETANI KELAPA SAWIT MENGEMBALIKAN KREDITNYA, KECUALI PETANI KELAPA SAWIT MENGEMBALIKAN KREDITNYA, KECUALI PETANI KELAPA SAWIT MENGEMBALIKAN KREDITNYA KECUALI PETANI KELAPA SAWIT NAMUN, PETANI KELAPA SAWIT PADA AKHIR MASA TANAMAN, NAMUN, PETANI KELAPA SAWIT PADA AKHIR MASA TANAMAN, TIDAK MAMPU MELAKUKAN REPLANTING KEBUNNYA TIDAK MAMPU MELAKUKAN REPLANTING KEBUNNYA BANYAK TERJADI PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEBUN PETANI BANYAK TERJADI PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEBUN PETANI PRODUKTIVITAS KEBUN/PERTANIAN PETANI PADA UMUMNYA PRODUKTIVITAS KEBUN/PERTANIAN PETANI PADA UMUMNYA RENDAH, MISAL HASIL CPO PETANI HANYA MENCAPAI RENDAH, MISAL HASIL CPO PETANI HANYA MENCAPAI 2 TON/ HA, POTENSI USAHA 4--5 TON/HA, SEKITAR 1 SEKITAR 1--2 TON/ HA, POTENSI USAHA 4 KEHILANGAN GAP: ±± 3 TON/HA ATAU US$ 1500/HA. KEHILANGAN GAP: 3 TON/HA ATAU US$ 1500/HA. HASIL UTAMA AGRIBISNIS KITA MASIH TETAP BERUPA PRODUK HASIL UTAMA AGRIBISNIS KITA MASIH TETAP BERUPA PRODUK PRIMER ATAU BULK PRIMER ATAU BULK PRIMER ATAU PRIMER ATAU PETANI MASIH TETAP MISKIN DAN TERTINGGAL, PERTANIAN PETANI MASIH TETAP MISKIN DAN TERTINGGAL, PERTANIAN SECARA KESELURUHAN MASIH BELUM MAMPU BERSAING SECARA KESELURUHAN MASIH BELUM MAMPU BERSAING SECARA GLOBAL. SECARA GLOBAL. POLA/MODEL PIR PERLU PENYEMPURNAAN POLA/MODEL PIR PERLU PENYEMPURNAAN 5 TON/HA, BULK, ATAU ASALAN BULK ATAU ASALAN NILAI RENDAH ATAU ASALAN NILAI RENDAH , ATAU ASALAN NILAI RENDAH NILAI RENDAH 591
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PENYEMPURNAAN MODEL PIR PENYEMPURNAAN MODEL PIR PERTUMBUHAN PERTANIAN SANGAT TERGANTUNG PADA MODAL PERTUMBUHAN PERTANIAN SANGAT TERGANTUNG PADA MODAL (INVESTASI) DAN KEBIJAKSANAAN INSENTIF SERTA KEBIJAKSANAAN (INVESTASI) DAN KEBIJAKSANAAN INSENTIF SERTA KEBIJAKSANAAN HARGA YANG KOMPREHENSIF HARGA YANG KOMPREHENSIF PERLU ORGANISASI EKONOMI YANG MAMPU MENJADI ALAT DAN PERLU ORGANISASI EKONOMI YANG MAMPU MENJADI ALAT DAN PROSES INTERNALISASI ASPEK ASPEK EKSTERNAL YANG SELAMA INI PROSES INTERNALISASI ASPEK--ASPEK EKSTERNAL YANG SELAMA INI BELUM MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PARA PETANI BELUM MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PARA PETANI PERLU KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN YANG PERLU KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN YANG SUDAH DAN AKAN MENJADI MILIK PETANI DAN KEBIJAKSANAAN SUDAH DAN AKAN MENJADI MILIK PETANI DAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAANNYA SEKALIGUS. PENGELOLAANNYA SEKALIGUS. SESUAI DENGAN UU NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, SESUAI DENGAN UU NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, BUMN DAN BUMS DAPAT MENJADI MITRA PETANI UNTUK BUMN DAN BUMS DAPAT MENJADI MITRA PETANI UNTUK MENGELOLA KEBUN BUMP KEBUN PETANI DALAM BENTUK BUMP--BUMP MENGELOLA KEBUN--KEBUN PETANI DALAM BENTUK BUMP MODEL KONTRAK MANAJEMEN DAPAT DIJADIKAN MODEL KERJA MODEL KONTRAK MANAJEMEN DAPAT DIJADIKAN MODEL KERJA MODEL KONTRAK MANAJEMEN DAPAT DIJADIKAN MODEL KERJA MODEL KONTRAK MANAJEMEN DAPAT DIJADIKAN MODEL KERJA DENGAN JAMINAN PENDAPATAN BAGI PETANI. DALAM MODEL INI DENGAN JAMINAN PENDAPATAN BAGI PETANI. DALAM MODEL INI PETANI DAPAT JUGA MENJADI PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG PETANI DAPAT JUGA MENJADI PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG MENJADI MILIKNYA. MENJADI MILIKNYA. PENGEMBANGAN PERUSAHAAN MILIK PETANI (BUMP) SEBAGAIMANA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN MILIK PETANI (BUMP) SEBAGAIMANA TELAH DIKEMUKAKAN MERUPAKAN KUNCI. TELAH DIKEMUKAKAN MERUPAKAN KUNCI. ILUSTRASI PENYEMPURNAAN ILUSTRASI PENYEMPURNAAN MODEL PIR MODEL PIR PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT PIR 10.000 HA MENJADI BUMP PIR 10.000 HA MENJADI BUMP PRODUKTIVITAS DITINGKATKAN SEKITAR 3 TON/HA ATAU US $ PRODUKTIVITAS DITINGKATKAN SEKITAR 3 TON/HA ATAU US $ PRODUKTIVITAS DITINGKATKAN SEKITAR 3 TON/HA ATAU US $ PRODUKTIVITAS DITINGKATKAN SEKITAR 3 TON/HA ATAU US $ 1500/HA 1500/HA PER 10.000 HA MENINGKAT US$15.000.000/TAHUN PER 10.000 HA MENINGKAT US$15.000.000/TAHUN ANDAIKAN INI DIBAGI 50:50 DAN SEMUA INPUT DIPIKUL ANDAIKAN INI DIBAGI 50:50 DAN SEMUA INPUT DIPIKUL PERUSAHAAN KONTRAKTOR, PENINGKATAN PETANI PERUSAHAAN KONTRAKTOR, PENINGKATAN PETANI MENINGKAT US$ 750/TAHUN, SEHINGGA PENDAPATAN MENINGKAT US$ 750/TAHUN, SEHINGGA PENDAPATAN TOTALNYA MENJADI US$ 1750/TAHUN/HA. TOTALNYA MENJADI US$ 1750/TAHUN/HA. PENINGKATAN PENDAPATAN PER 10000 HA BUMP SAWIT ADALAH PENINGKATAN PENDAPATAN PER 10000 HA BUMP SAWIT ADALAH US $ 7.500.000/TAHUN US $ 7.500.000/TAHUN BUMN ATAU BUMS AKAN MENDAPATKAN TAMBAHAN BUMN ATAU BUMS AKAN MENDAPATKAN TAMBAHAN BUMN ATAU BUMS AKAN MENDAPATKAN TAMBAHAN BUMN ATAU BUMS AKAN MENDAPATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN DAN PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA BARU PENDAPATAN DAN PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA BARU MODEL SEMACAM INI DAPAT JUGA DIGUNAKAN UNTUK AREAL-- MODEL SEMACAM INI DAPAT JUGA DIGUNAKAN UNTUK AREAL AREAL PENGEMBANGAN BARU AREAL PENGEMBANGAN BARU ORGANISASI PETANI DIKEMBANGKAN UNTUK BERSINERGIS ORGANISASI PETANI DIKEMBANGKAN UNTUK BERSINERGIS DENGAN BUMN DAN BUMS YANG BERSEDIA BERMITRA. DENGAN BUMN DAN BUMS YANG BERSEDIA BERMITRA. 592
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 INPUT KEBIJAKSANAAN INPUT KEBIJAKSANAAN DISTRIBUSI ENTITLEMENT BERUPA SURAT SAHAM DARI PEMERINTAH DISTRIBUSI ENTITLEMENT BERUPA SURAT SAHAM DARI PEMERINTAH UNTUK PETANI UNTUK PETANI MEWAJIBKAN BUMN/BUMS BERMITRA DENGAN PETANI (UU NO. 18 MEWAJIBKAN BUMN/BUMS BERMITRA DENGAN PETANI (UU NO. 18 MEWAJIBKAN BUMN/BUMS BERMITRA DENGAN PETANI (UU NO. 18 MEWAJIBKAN BUMN/BUMS BERMITRA DENGAN PETANI (UU NO. 18 TAHUN 2004 TTG PERKEBUNAN) TAHUN 2004 TTG PERKEBUNAN) PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (UNTUK PERKEBUNAN SUDAH TERAKOMODIR DALAM UU NO. 18 (UNTUK PERKEBUNAN SUDAH TERAKOMODIR DALAM UU NO. 18 TAHUN 2004 TTG PERKEBUNAN) TAHUN 2004 TTG PERKEBUNAN) PEMETAAN LAHAN--LAHAN PIR DAN LAHAN KONSOLIDASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI PERTANIAN KONSOLIDASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI PERTANIAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA REFORMASI AGRARIA DI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA REFORMASI AGRARIA DI PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA PEMBENTUKAN BUMP--BUMP PEMBENTUKAN BUMP BUMP PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF BAGI BUMN/BUMS YANG PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF BAGI BUMN/BUMS YANG BERSEDIA MENJADI MITRA PETANI MELALUI BUMP BUMP BERSEDIA MENJADI MITRA PETANI MELALUI BUMP--BUMP PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN BAGI USAHA--USAHA USAHA PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN BAGI USAHA PADI), DAN TANAMAN-- PERTANIAN STRATEGIS (MISAL PANGAN--PADI), DAN TANAMAN PERTANIAN STRATEGIS (MISAL PANGAN TANAMAN PENGHASIL DEVISA TANAMAN PENGHASIL DEVISA PEMETAAN LAHAN LAHAN BARU UNTUK LAHAN PIR DAN LAHAN--LAHAN BARU UNTUK PENUTUP PENUTUP REFORMASI AGRARIA MANA YANG AKAN DIPILIH TERGANTUNG PADA REFORMASI AGRARIA MANA YANG AKAN DIPILIH TERGANTUNG PADA POTENSI KEBERHASILAN PILIHAN MANA YANG AKAN MENINGKATKAN POTENSI KEBERHASILAN PILIHAN MANA YANG AKAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI SATU PIHAK DAN MEMPERCEPAT PROSES KESEJAHTERAAN PETANI DI SATU PIHAK DAN MEMPERCEPAT PROSES KONSOLIDASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL SECARA KONSOLIDASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL SECARA KESELURUHAN KESELURUHAN UNTUK EKSISTING USAHA TANI, TANPA MENYINGGUNG KEPEMILIKAN UNTUK EKSISTING USAHA TANI, TANPA MENYINGGUNG KEPEMILIKAN LAHAN, PEMERINTAH DAPAT MENGALOKASIKAN MODAL MILIK PETANI LAHAN, PEMERINTAH DAPAT MENGALOKASIKAN MODAL MILIK PETANI DALAM BENTUK SAHAM SEBAGAI ENERGI TRANSFORMASI EKONOMI DAN DALAM BENTUK SAHAM SEBAGAI ENERGI TRANSFORMASI EKONOMI DAN ALAT UNTUK MENARIK MANAJEMEN PROFESIONAL KE BIDANG PERTANIAN ALAT UNTUK MENARIK MANAJEMEN PROFESIONAL KE BIDANG PERTANIAN DAN SEKALIGUS PULA UNTUK MENCIPTAKAN TOTAL VALUE YANG TERSEDIA DAN SEKALIGUS PULA UNTUK MENCIPTAKAN TOTAL VALUE YANG TERSEDIA DALAM PERTANIAN. DALAM PERTANIAN. UNTUK LAHAN--LAHAN YANG MASIH DIMILIKI OLEH NEGARA, LAHAN LAHAN YANG MASIH DIMILIKI OLEH NEGARA, LAHAN DIALOKASIKAN UNTUK PETANI MELALUI KEPEMILIKAN SAHAM YANG DIALOKASIKAN UNTUK PETANI MELALUI KEPEMILIKAN SAHAM YANG MENJADI MODAL BUMP. BUMP INI MENJADI WADAH PETANI UNTUK MENJADI MODAL BUMP. BUMP INI MENJADI WADAH PETANI UNTUK MENCAPAI KINERJA KESEJAHTERAAN YANG LEBIH BAIK MELALUI TOTAL MENCAPAI KINERJA KESEJAHTERAAN YANG LEBIH BAIK MELALUI TOTAL VALUE CREATION. VALUE CREATION. BUMN DAPAT MENJADI MITRA PETANI, DEMIKIAN JUGA BUMS DAN BUMD BUMN DAPAT MENJADI MITRA PETANI, DEMIKIAN JUGA BUMS DAN BUMD DALAM PROSES REFORMASI AGRARIA. DALAM PROSES REFORMASI AGRARIA. UNTUK LAHAN 593
594
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 595
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 596
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 597
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 598
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 599
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 600
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 601
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 602
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 603
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 604
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 605
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 606
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 607
BIJAKAN PERBANKAN BIJAKAN PERBANKAN KEKEKEKEKEBIJAKAN PERBANKAN BIJAKAN PERBANKAN BIJAKAN PERBANKAN AM MENDUKUNG AM MENDUKUNG DALDALDALDALDALAM MENDUKUNG AM MENDUKUNG AM MENDUKUNG AHARUAN AGRARIA AHARUAN AGRARIA PEMB PEMB AHARUAN AGRARIA PEMBAHARUAN AGRARIA AHARUAN AGRARIA PEMB PEMB PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Jakarta, 12 Desember 2006 Arah Penyempurnaan UUPA Arah penyempurnaan, antara lain: 1. Falsafah UUPA Penggunaan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang alam) digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. terkandung didalamnya (sumber daya 2. Orientasi UUPA Pencapaian p lingkungan, berkelanjutan. keadilan dan , sosial, penggunaan , efisiensi, sumber p pelestarian alam daya ) Bunasor Sanim, Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia. 608
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kebijakan BRI Dalam Mendukung Penyempurnaan UUPA BRI mendukung Penggunaan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (sumber daya alam) digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran alam) digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memiliki komitmen target portofolio pinjaman: (September 2006) Target Realisasi Portofolio Portofolio (%) (%) (Rp) Agribisnis Non Agribisnis Total 40,00 24,29 20,82 T 60,00 75,61 64,91 T 100,00 100,00 85,73 T Mikro, Ritel, Menengah Korporasi Total 80,00 87,59 75,09 T 20,00 12,41 10,64 T 100,00 100,00 85,73 T Catatan : Portofolio kredit agribisnis perbankan nasional sekitar 5 % Kebijakan BRI Dalam Mendukung Penyempurnaan UUPA BRI melalui beberapa skim kredit dari Pemerinah UNTUK merealisasikan kredit kepada petani penggarap menjadi petani pemilik atas tanah garapannya dengan memiliki Sertifikat Hak Milik. Skim Kredit tersebut menggunakan Pola Inti - Plasma, antara lain: Skim Kredit tersebut menggunakan Pola Inti Plasma antara lain: Kredit Perkebunan Inti Rakyat (PIR), PIR-TRANS - Perkebunan Inti Rakyat dikaitkan progam Transmigrasi. - Perusahaan Inti Membangunkan Kebun Plasma untuk selanjutnya dikonversi/diserahkan kepada Petani. KKPA Pembangunan Kebun Plasma kpd Koperasi Premier u/ Anggotanya. - Perusahaan Inti membangun membengunkan Kebun Inti & Pabrik. - Anggota Koperasi membangun Kebun Plasma melalui Koperasi & gg g p p Perusahaan Inti. KPEN-RP Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan. - Direncanakan Tgl 23 Des 2006 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Menkeu R dengan Dirut BRI. Target 2 Juta Ha terdiri dari: kebun Kelapa Sawit 1,5 juta Ha, Karet 300 Ribu Ha & Kakao 200 Ribu Ha. 609
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Kebijakan BRI Dalam Mendukung Penyempurnaan UUPA Untuk mendukung percepatan realisasi Skim Kredit Pola Inti Plasma tersebut diatas untuk memberikan status kepemilikan kepada Petani Plasma dan memberikan kepemilikan kepada Petani Plasma dan memberikan kepastian jaminan bagi kreditor, diperlukan dari pihak BPN dan Instansi terkait: Percepaan Proses SHGU untuk Perusahaan Inti. Percepatan Proses SHM untuk Petani Plasma. Mencegah terjadinya pemberian ijin lokasi /hak atas lahan b i M h yang tumpang tindih. j di iji l k i /h k l h Mendayagunakan pemetaan via Satelit. TERIMA KASIH 610
OSES PERUUUUUMMMMMUSUSUSUSUSAN HASIL-HASIL AN HASIL-HASIL AN HASIL-HASIL OSES PER n IV: PRPRPRPRPROSES PER OSES PER n IV: BaBaBaBaBagiagiagiagiagian IV: n IV: AN HASIL-HASIL AN HASIL-HASIL OSES PER n IV: GRARIA NASIASIASIASIASIOOOOONNNNNAL DAL DAL DAL DAL DANANANANAN GRARIA N SIMPOSIUM AM AM AM AM AGRARIA N GRARIA N SIMPOSIU SIMPOSIU GRARIA N SIMPOSIU SIMPOSIU OGRAM OGRAM AKAN PR AKAN PR USULAN KERANGKA KEBIJ USULAN KERANGKA KEBIJ USULAN KERANGKA KEBIJAKAN PR OGRAM AKAN PROGRAM OGRAM AKAN PR USULAN KERANGKA KEBIJ USULAN KERANGKA KEBIJ GRARIA GRARIA N PEMBARARARARARUUUUUAN AAN AAN AAN AAN AGRARIA N GRARIA N PEMB PEMB GRARIA N PEMB PEMB
KERANGKA ACUAN LOKAKARYA PERUMUSAN HASIL-HASIL SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL "Pembaruan Agraria untuk keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia" Latar Belakang Setelah 60 tahun merdeka, Indonesia masih terus berjuang untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber- sumber agraria (bumi, air dan ruang angkasa) benar-benar dapat berkontribusi nyata dalam proses mewujudkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (amanat sila kelima Pancasila) serta "mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Menyadari hal tersebut pemerintah telah menyatakan komit- mennya untuk menjadikan agenda pembaruan agraria sebagai bagian dari visi, misi dan program pemerin- tahan. Pelaksanaan agenda ini diletakkan dalam dua ke- rangka program pembangunan nasional, yaitu sebagai 613
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) bagian dari agenda "perbaikan dan penciptaan kesem- patan kerja" dan "revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan". Perpres No.10 Tahun 2006 harus dilihat sebagai pengu- atan kelembagaan di dalam kerangka pelaksanaan agenda pembaruan agraria tersebut, di mana Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memperoleh mandat sebagai pelaksananya. Agenda ini, bersama dengan pengkajian dan penanganan konflik agraria, merupakan bagian dari 21 fungsi BPN RI dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Pada tataran kebijakan, titik tolak bagi pelaksanaan agenda ini juga telah ditunjukkan oleh komitmen pemerintah yang dinyatakan Presiden SBY beberapa waktu lalu untuk meng- alokasikan 8,15 juta lahan sebagai obyek pelaksanaan pembaruan agraria. Hal ini akan dilaksanakan dalam sebuah kerangka terpadu Program Pembaruan Agraria Nasional (disingkat PPAN). Dalam rangka sosialisasi dan mendapatkan masukan bagi operasionalisasi agenda di atas ke dalam kebijakan kon- krit, maka dilakukan suatu rangkaian Simposium Agraria Nasional yang digelar di tiga kota (pada 15 November 2006 di Medan, tgl 4 Desember 2006 di Makassar dan tgl. 12 Desember di Jakarta), dan dilanjutkan dengan Roundtable Discussion di IPB Bogor. Rangkaian kegiatan di atas mengu- sung tiga tema pokok, yaitu: 1) landasan politik, hukum, sosial dan ekonomi untuk pelaksanaan program pembaruan agraria nasional; 2) Strategi implementasi program pemba- ruan agraria nasional; 3) Kelembagaan untuk pelaksanaan program pembaruan agraria nasional. Tujuan yang diharap- 614
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kan dari rangkaian kegiatan tersebut adalah: 1. Melahirkan pemikiran dan terobosan kebijakan untuk memecahkan berbagai persoalan keagrariaan yang diha- dapi bangsa Indonesia. 2. Mendorong kesadaran serta menggalang kerjasama di antara semua komponen bangsa untuk mengatasi berba- gai persoalan struktural keagrariaan. 3. Mendorong komitmen politik dan konsensus nasional untuk menjalankan amanat pembaruan agraria secara sungguh-sungguh, sinergis, terpadu dan berkelanjutan. 4. Memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dalam memperoleh akses pada tanah sebagai sumber kese- jahteraan dan keadilan. 5. Menghasilkan kerangka kebijakan dan kelembagaan berikut langkah-langkah strategis untuk implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional. Peran Lokakarya di STPN Lokakarya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dimaksudkan sebagai forum untuk memformulasi- kan lebih lanjut hasil-hasil kegiatan sebelumnya menjadi sebuah kerangka kebijakan yang operasional. Rencana pemerintah untuk dalam waktu dekat mengalokasikan lahan yang tersebar di Jawa dan luar Jawa sebagai objek pembaruan agraria merupakan tantangan yang mencari jawaban-ja- waban nyata mengenai berbagai aspek dari proses imple- mentasi agenda tersebut. Tantangan di atas dapat diterje- mahkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan konkrit di bawah ini: 1. Sistem dan proses identifikasi Subjek pembaruan 615
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) agraria/redistribusi tanah? 2. Skema hak atas obyek pembaruan agraria agar menja- min distribusi yang adil, mendorong produktivitas tanpa meninggalkan azas keberlanjutan dan menciptakan sumber kesejahteraan rakyat? 3. Identifikasi suatu sistem yang mengintegrasikan ja- minan aset atas tanah dengan akses pada sistem du- kungan produksi (modal, teknologi, pasar, manajemen usaha tani) sebagai satu paket program pembaruan ag- raria? 4. Kerangka delivery system pembaruan agraria: peran dan mandat dari instansi pemerintah yang terlibat; sistem kerjasama dan komunikasi antara instansi pemerintah? 5. Sistem dan kelembagaan penyelesaian sengketa agraria yang efektif untuk berbagai skala dan tingkat adminis- trasi? 6. Peran organisasi petani dalam implementasi pembaruan agraria? Keenam pertanyaan diatas dapat dikelompokkan ke dalam empat kompleks permasalahan: A. Permasalahan di sekitar membangun suatu sistem untuk identifikasi subjek pembaruan agraria serta membangun suatu skema hak atas obyek pembaruan agraria yang menjamin distribusi yang adil serta sesuai dengan kon- disi setempat. B. Permasalahan di sekitar membangun suatu sistem yang mengintegrasikan jaminan aset atas tanah dengan akses pada sistem dukungan produksi (permodalan, teknologi budi daya maupun pasca panen, manajemen usaha tani dan akses pada pasar). 616
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 C. Kerangka delivery system bagi implementasi pembaruan agraria, termasuk di dalamnya pembagian peran serta komunikasi di antara instansi pemerintah, dan sistem berjenjang kelembagaan penyelesaian sengketa agraria. D. Permasalahan di sekitar penguatan dan peran dari orga- nisasi tani dan masyarakat lokal di dalam proses pem- baruan agraria. Keluaran dari Lokakarya Keluaran dari kegiatan lokakarya ini adalah penjabaran yang cukup kongkrit dari jawaban terhadap pertanyaan-per- tanyaan di atas ke dalam sebuah kerangka kebijakan opera- sional, sehingga dapat dijadikan masukan kepada Kepala BPN dalam memformulasikan kebijakan dan program pembaruan agraria. Metode Lokakarya Lokakarya ini akan berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama akan dilakukan diskusi terfokus yang akan menelaah lebih mendalam hasil-hasil ketiga simposium yang telah diformulasikan menjadi jabaran-jabaran kebijakan yang lebih operasional pada acara Round Table Discussion di IPB Bogor; sekaligus disandingkan dengan materi-materi kertas posisi yang telah dihasilkan oleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) dan beberapa organisasi petani nasio- nal. Diskusi pada hari pertama ini diikuti oleh peserta yang lebih banyak. Diskusi akan dipandu oleh fasilitator dengan mengacu kepada panduan kisi-kisi pertanyaan sebagaimana terlampir. 617
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pada hari kedua, hasil-hasil diskusi pada hari pertama ini akan menjadi bahan bagi Tim Perumus Kecil untuk menghasilkan jabaran formulasi kebijakan yang lebih operasional. Peserta Lokakarya Mengacu pada target keluaran yang diharapkan dari kegiatan lokakarya ini, maka peserta pada hari pertama merupakan kombinasi dari orang-orang yang yang mem- punyai pengalaman dalam permasalahan agraria, ahli hukum yang berkecimpung dalam pembaruan agraria, pejabat instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi pembaruan agraria, ahli ekonomi rakyat, ahli ilmu sosial, dan akademisi. Jumlah peserta pada hari pertama diperki- rakan sekitar 40 orang. Sedangkan kegiatan hari kedua terbatas pada anggota Tim Perumus Kecil yang telah diundang secara khusus, mewakili pejabat BPN RI, akademisi, ahli hukum, dan LSM. 618
PEMAPARAN RANCANGAN AWAL PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL
PPAN: LatarBelakang,Tujuan,Landasan Konstitusional,Perkiraan K DampakdanPembiayaan i i l P ki Harianto(BrightenInstitute) Belakang Latar Belakang Latar Permasalahan Permasalahan 1. Kemiskinan 2. Pengangguran g 3. Ketimpangan 4. TanahTerlantar gg 620
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 1.Kemiskinan Kota=13.47persen Desa=21.81persen Total=17.75persen Total = 17 75 persen 2.Pengangguran PengangguranTerbuka Kota = 13 32 persen (5 82 juta jiwa) Kota=13.32persen(5.82jutajiwa) Desa=8.44persen(5.28jutajiwa) SetengahPengangguran Kota = 15.83 persen (6.92 juta jiwa) 15.83persen(6.92jutajiwa) Kota Desa=36.76persen(23.00jutajiwa) 621
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 3.Ketimpangan Kemiskinandisektorindustri=6.77 Kemiskinan di sektor industri = 6 77 persen Kemiskinandisektorpertanian= 56.07persen Petanigurem(penguasaan Petani gurem (penguasaan lahan<0.5hektar)=56.5persen 4.TanahTerlantar Hutan rusak > 59 juta hektar Hutanrusak>59jutahektar KepulauanRiau) 622
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 SasaranPembangunan Pengangguran2009 Kemiskinan2009 Pertumbuhan Pendapatanperkapita Pendapatan per kapita =5.1persen =8.2persen =6.6persen 1731USD = 1731 USD AgendaPembangunan (TripleTractsStrategy) Meningkatkanpertumbuhanekonomi i t M i melaluiinvestasidanekspor. k tk b h k tumbuhdanberkembang. pedesaan. 623
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Makna,LandasandanTujuanPPAN 1.MaknaPembaruanAgraria danpemanfaatansumbersumber peningkatankesejahteraanrakyat. 624
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Komponen dalam Makna Pembaruan Agraria Restrukturisasi Sumberagraria(terutamatanah) Keadilaan(equity) Peningkatankesejahteraanrakyat k P i (efficiency) k j h k Keberlanjutan(sustainability) 2.TujuanPembaruanAgraria Mengatasikemiskinan. Mengurangipengangguran. pasokanair. sumberekonomi. sumber ekonomi lebihadil. 625
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 3.LandasanKonstitusional UUD1945(Pembukaan) UUNo.5Tahun1960tentangUUPA UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA TanahPertanian (jo.PPNo.41/1964danPPNo.4/1977) PengelolaanSumberdayaAlam PerkiraanDampakPPAN 626
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 DientaskanMelaluiPPAN Jawa Jawa Luar Jawa Luar Jawa Jumlah Jumlah Jumlah RT miskin yang hendak dientaskan 4,29 juta 2,21 juta 6,5 juta Luas tanah yang hendak dialokasikan 0,9 juta ha 5,1 juta ha 6,0 juta ha PPAN Periode Periode Jawa Jawa Luar Jawa Luar Jawa Jawa dan Luar Jawa 2007-2008 0,1755 juta ha/ 2 thn 0,9945 juta ha/ 2 thn 0,6 juta ha/ thn 2009-2010 2009-2010 0,3042 juta ha/ 1,7238 juta ha/ 1,1 juta ha/ 2 thn 2 thn thn 2011-2012 0,4203 juta ha/ 2 thn 2,3817 juta ha/ 2 thn 1,5 juta ha/ thn 627
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KerjaMelaluiPPAN Ja a Jawa ua Ja a Luar Jawa Jawa dan Luar Jawa L J Asumsi : 0,5 tk/ha 1 tk/ha
2007-2008 0,0878 juta tk 0,9945 juta tk 1,0823 juta tk 2009-2010 2009-2010 0,1521 juta tk 0 1521 juta tk 1,7238 juta tk 1 7238 juta tk 1,8759 juta tk 1 8759 juta tk 2011-2012 0,2102 juta tk 2,3817 juta tk 2,5919 juta tk Jumlah 0,45 juta tk 5,10 juta tk 5,5 juta tk EstimasiPembiayaanPPAN 628
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 EstimasiKebutuhanAnggaranPPAN KomponenSertifikasi - KomponenPematanganTanah - KomponenInfrastruktur - jutaha Komponenmodalkerjadaninvestasi - 6jutax1jutaha - 629
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) SumberPembiayaan(1) k h d (APBD) t (APBN) d d AnggaranPusatdibebankankepada DepartemenTeknis Pemda harus memikul sebagian biaya karena miskindidaerah SumberPembiayaan(2) (R 22 8 T) (Rp22,8T) - APBN=Rp4,56T - Perbankan=Rp18,24T 45 T) bisa dibebankan kepada anggaran pusat (APBN)dandaerah(APBD). 630
Simulasi Kebutuhan DanaProgram Landreform+dan Alternatif Strategi Landreform+ TaufikSumawinata BrightenInstitute DaftarIsi Pendahuluan SimulasiBiaya l Si - - EstimasiBiayaWorkingCapital i Bi SumberPembiayaan AlternatifSumberPembiayaan Hambatan AlternatifStrategiLadreform+ 631
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pendahuluan melakukanprogramLandreformplus l k k L d f l akses perbankan penyuluhan dan lainnya landreformplus ini EstimasiBiaya
su s Asumsi: 1. 2. kelapasawitdantebu kelapa sawit dan tebu 3.
Palingsedikitadaduajenisbiaya 1. Biayapenerbitansertifikat 2. Biayaprogramplus 632
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 1.Estimasi Biaya Sertifikasi Masyarakat Miskin (Pemetaan,Pengukuran,sd. Sertifikasi) Rp500.000,/hektar TotalBiaya: - Rp3triliun - Rp500.000, x6jutahektar R 500 000 6 j h k 2.Estimasi Kebutuhan DanaMasyarakat Miskin
DanaPendampinganpertahun
TanamanMusimandanKeras...? Danakebutuhanperbankan
A. TanamanMusiman: B. Rp6.000.000x1jutahektar Total Biaya: Rp 6 triliun TotalBiaya:Rp6triliun TanamanKeras Rp7.000.000x5jutahektar TotalBiaya:Rp35triliun Biayahidupsebelumpanen....? 633
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 3.TotalKebutuhanDanaMasyarakat Miskin Sertifikat: TanamanMusiman TanamanKeras TotalBiaya Rp1,8T Rp6T Rp15T Rp22,8T SumberPembiayaan(1) APBN anggaran pusat dan otonomi daerah didaerah didaerah 634
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 SumberPembiayaan(2) P b k dariAPBNdanPerbankan d i APBN d APBN=Rp4,2T(20%?) Perbankan=Rp16,8T(80%?) BRI?Mandiri? BRI? Mandiri? 4.EstimasiKebutuhanDana Pengusaha Biayapembukaankelapasawit USD3,000/hektaruntuk4tahun b k k l Biaya1tahun=USD750=Rp6.750.000, TotalBiaya=2,5jutahektarxRp6.750.000= p Rp168,75T 118,125Tpertahun 635
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) SumberPembiayaan(3) SubsidiSilangg - SertifikatPengusaha - AgrariaFund - Agraria Fund, ditawarkan kepada equity participants - foreignbanks) Hambatan b h hi l j ll t l (t h) h t t h k beralih pengusaannya) bilamana ada gagal bayar baik di Agraria 636
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 AlternatifStrategiLandreform+ Bilamanamemangpemerintah: y a) ) p y g p p programLandreform+ b) gagalbayar tersedianya dana maksimum dari AP N dan setiaptahunnya,e.q,20%setahun TerimaKasih 637
MASUKAN KALANGAN CIVIL SOCIETY UNTUK PERUMUSAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL
Poin-Poin Usulan Reforma Agraria Daniel Hutagalung (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi) Problem: 1. Persoalan reforma agraria yang akan dihadapi dalam waktu dekat adalah distribusi tanah/lahan. Problem yang akan muncul di sini adalah subyek (siapa) yang akan menjadi penerima; Wilayah mana (obyek) yang akan digunakan/dibagikan? Dan berapa luas lahan yang akan dibagikan. 2. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah: Bagaimana (proses) penentuan wilayah/lahan yang akan dibagikan? Siapa yang akan melakukannya? Dan apa dasar hukum yang menjamin proses tersebut memiliki kekuatan le- gal-formal? Dua problem tersebut merupakan problem-problem yang berkisar di seputaran pembagian/distribusi lahan, pada- hal reforma agraria bukan semata-mata persoalan bagi-bagi tanah. Reforma agraria merupakan suatu kebijakan politik pertanahan yang kompleks, yang di dalamnya terdapat prob- lem ekonomi-sosial-politik dan kebudayaan. Tapi di sini 640
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 langkah awal yang paling dekat yang harus dihadapi adalah bagaimana pembagian tanah yang telah ditetapkan melalui Keppres bisa berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan terutama tepat sasaran sesuai program reforma agraria. Tujuan: 1. Problem Siapa, harus dirujuk pada subyek yang meng- gantungkan hidupnya dari kerja-kerja agraria (pertanian, perkebunan, kehutanan). Dari subyek-subyek inilah diharapkan di kemudian hari akan berkembang kualitas kehidupan dari tanah yang dibagikan. Tanah bukan dipe- runtukkan bagi subyek yang mengandalkan kehidupan kesehariannya bukan dari mengolah tanah. Penegasan ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan lahan, bukan untuk peningkatan manfaat tanah bagi masyarakat-tani, melainkan untuk beralih fungsi menjadi lahan-lahan industri non-pertanian (sewa-menyewa). Fungsi produktivitas tanah harus dapat berkorelasi lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin yang hidupnya bergantung dari mengolah tanah. 2. Problem Wilayah (Obyek), harus dirujuk pada wila- yah-wilayah (lahan-lahan) di mana penguasaan tanah ada pada negara, dan bukan berada dalam situasi seng- keta/konflik hukum. Tanah yang sedang dalam sengketa hukum memiliki dimensi-dimensi konflik sosial-ekono- mi yang sangat tinggi, di mana keputusan-keputusan sepihak pada lahan-lahan sengketa akan mengakibatkan juga tindakan-tindakan sepihak yang membuat kebijakan reforma agraria menjadi tidak populer dan justru menjadi tidak produktif. Wilayah (lahan) yang 641
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dikuasai oleh komunitas/masyarakat adat juga bukan lahan yang bisa dijadikan dasar untuk distribusi. Seng- keta tanah akan merebak menjadi sengketa sosial dan politik yang lebih meluas jika distribusi dilakukan dengan cara intervensi berbagai lahan sengketa atau milik ma- syarakat adat (komunal). 3. Problem Luas lahan juga harus merujuk pada seberapa besar populasi wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk dilakukan distribusi, ketimpangan jumlah luas akan mengakibatkan persoalan susulan, baik persoalan dalam satu wilayah, maupun antar wilayah. Prinsip sama- rata sama-rasa mau tidak mau harus diterapkan dalam kerangka ini, untuk menimilasir persoalan lain seperti kecemburuan, agitasi sosial-politik, dan nilai ekonomi. 4. Penentuan Wilayah tentu saja harus dikuasai oleh BPN sebagai lembaga yang paling menguasai dan mengetahui struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam hal ini BPN harus mampu menghadapi berbagai intervensi yang akan muncul sehubungan dengan proses distribusi, di mana kepentingan politik akan dengan cepat menge- rubung pada kebijakan-kebijakan yang bersifat populis, dengan upaya untuk menarik simpati dan perhatian kon- stituen ataupun floating voters. Kepentingan politik dari lembaga legislatif (baik pusat maupun daerah) akan seketika muncul dan harus dihadapi dengan cara-cara tegas dan rasional-bernalar, sehingga argumen-argumen dalam menentukan wilayah didasarkan pada suatu argumen rasional-bernalar yang harus terlihat tidak besentuhan dengan kepentingan politik atau individu. 5. Subyek Pelaku kerja-kerja distribusi ini harus sepenuh- 642
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 nya di bawah kendali BPN dengan menyertakan mitra pokok Pemerintah-pemerintah Daerah dan Kanwil-kanwil Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian, dan juga menyertakan mitra sekunder dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, pengusaha di sektor agraria dan kehu- tanan. Unsur-unsur TNI yang banyak bergulat dalam hal penguasaan dan permainan sektor pertanahan juga harus dapat dikendalikan, dan perlu untuk dalam jangak pendek diajak terlibat dalam hal mengontrol hasrat bisnis yang masih meletup-meletup dari individu-individu dalam militer maupun institusi-institusi militer sendiri. 6. Dasar Hukum yang selama ini dikenal adalah UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 sebagai UU payung bagi proses reforma agraria, yang di bawahnya terdapat banyak sekalai Keppres, Inpres, SK Menteri, SK Gubernur (dan jajaran Pemda lainnya) yang secara po- kok bertentangan dengan UU No.5/1960. Pembenahan dan penyelarasan harus dilakukan beriringan dengan proses redistribusi lahan, agar tidak terjadi ketumpang- tindihan yang bisa berakibat pada persoalan legal-for- mal yang berbelit-belit. Dalam hal ini fungsi Presiden sebagai Kepala Negara akan sangat berperan besar un- tuk menciptakan keselarasan dalam hal legalitas, forma- litas dan normativitas proses redistribusi. Sehingga kerja-kerja reforma agraria di tahap yang paling awal ini memiliki pijakan yang kuat untuk melangkah pada tahap-tahap selanjutnya. Capaian: Sebagaimana disebutkan pada bagian awal bahwa 643
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) reforma agraria bukan sekedar pekerjaan bagi-membagi tanah, melainkan capaian maksimum apa yang bisa diha- silkan dari pembagian tanah ini. Capaian maksimum yang minimum penting untuk dicapai adalah: 1. Tanah yang dibagikan menjadi salah satu sumber peng- hidupan pokok bagi masyarakat miskin di sektor perta- nian, sehingga nilai produktivitasnya - dalam hal menca- pai peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin - harus dapat dipenuhi. 2. Akses terhadap kepemilikan dan pengelolaan tanah harus juga didukung dengan akses kepada sumber-sum- ber pangairan dan bibit-biibt cocok-tanam serta upaya pengembangan pengelolaan tanah dalam rupa dukungan teknologi untuk dapat berkembang dalam pasar. Untuk dapat memperoleh capaian-capaian maksimum maka hal-hal yang perlu dikerjakan selanjutnya adalah: 1. Dukungan untuk akses terhadap modal pengembagan usaha pengelolaan tanah yang dibagikan (kapital); 2. Pembentukan koperasi-koperasi untuk memfasilitasi pengembangan pengelolaan lahan (produksi); 3. Dukungan untuk peningkatan kualitas produksi lahan (tekonologi); dan 4. Dukungan kepastian pemasaran hasil-hasil pengelolaan lahan (distribusi). Ini bisa dilakukan beriringan dengan proses redistribusi yang akan memakan waktu yang tidak pendek. Contoh- contoh keberhasilan (success story) yang bisa diukur dari proyek awal reforma agraria, secara politik dan ekonomi akan menjadi rujukan bagi pengembangan proyek reforma agraria ke tahapan yang lebih lanjut. 644
Catatan-catatan Tambahan untuk Program Pembaruan Agraria Nasional Dadang Juliantara 645
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 646
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 647
Kertas Posisi Terhadap Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) Oleh: Petani Mandiri, AGRA, FSPI, STN, DTI, AMAN, API, KRKP, SBD, PBHI, KPA, UPC, Pergerakan, Pokja-PA-PSDA, Walhi, HuMA, RACA, FWI, JKPP Pemerintah baru-baru ini mewacanakan kepada masya- rakat hendak melaksanakan Pembaruan Agraria. Rencana pemerintah ini sangat penting, sebab agenda Pembaruan Agraria adalah agenda bangsa yang sampai saat ini belum terlaksana. Oleh sebab itu, kami dari berbagai Organisasi Petani, Masyarakat Adat dan NGO merasa penting menyampaikan posisi dan pandangan kami yang terangkum dalam pan- dangan sebagai berikut: Pembaruan Agraria yang hendak dijalankan oleh pemerintah mestilah dibawah kerangka hukum Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Kerangka hukum ini tentu saja harus diikuti dengan itikad untuk memegang teguh lima prinsip dasar melatar belakangi kelahiran UUPA yaitu: 1. Pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju 648
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 hukum agraria nasional yang menjamin kepastian hukum, Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia, Mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah, Wujud implementasi atas pasal 33 UUD 1945. Pengertian Pembaruan Agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya seperti terangkum dalam pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17. Inti dari pembaruan agraria adalah landreform yaitu redistribusi kepemilikan dan pengu- asaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penun- jang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya. Jadi pembaruan agraria adalah landreform plus. Tujuan pembaruan agraria menurut UUPA adalah penciptaan keadilan sosial, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa yang terangkum dalam Pembukaan UUD 1945 dan terjemahan dari praktek ekonomi negara dalam Pasal 33 UUD 1945. Selama ini, akibat tidak dijalankannya Pembaruan Agraria dan dipetieskannya UUPA telah menyebabkan se- makin mendalamnya ketimpangan kepemilikan, pengu- asaan dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah, maraknya konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Maraknya konflik graria yang merebak selama ini adalah tanda dari perlu dilaksanakannya pembaruan agraria. Jadi: 649
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pembaruan Agraria yang dimaksudkan oleh pemerintah adalah selain untuk menata ulang struktur kepemilikan, penguasaan sumber-sumber agraria sehingga dapat menja- wab ketimpangan agraria juga untuk menuntaskan konflik agraria yang selama ini timbul. Konflik agraria juga dapat terjadi dalam proses pelak- sanaan pembaruan agraria apabila prasyarat pendukungnya tidak disiapkan secara matang. Prasyarat utama tersebut adalah: kemauan dan dukungan politik yang kuat dari peme- rintah, data agraria yang akurat, serta organisasi tani yang kuat serta terpisahnya elit bisnis dan elit politik dalam men- jalankan Pembaruan Agraria. Dengan melihat prasyarat ini maka peran negara sangat penting bahkan tidak tergantikan, sementara pelaksanaan pembaruan agraria tanpa melibatkan organisasi rakyat maka tujuan-tujuan dari Pembaruan Agra- ria tidak akan tercapai dan bahkan mengalami kegagalan. Pengalaman pelaksanaan pembaruan agraria di sejum- lah negara Asia (seperti: China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan), Afrika dan Amerika Latin,) menunjukkan setidak- nya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang perlu diurus keleng- kapannya oleh penyelenggara negara bila pembaruan agraria mau berhasil, yakni : (1) Mandat Konstitusional, (2) Hukum Agraria dan Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4) Sistem Administrasi Agraria, (5) Pengadilan, (6) Desain Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan dan Latihan, (8) Pem- biayaan, (9) Pemerintahan Lokal, dan (10) Keterlibatan pe- nuh Organisasi Petani. Langkah-langkah Untuk menjalankan Pembaruan Agraria maka diper- 650
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 lukan sebuah badan pelaksana atau komite yang bertugas menjalankan Pembaruan Agraria. Komite tersebut adalah sebuah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). KNPA ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya adalah untuk: (i) Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan pembaruan agraria; (ii) Mengkordi- nasikan departemen-departemen terkait dan badan-badan pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan pembaruan agraria; (iii) Melaksanakan penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumber-sumber agra- ria lainnya; dan (iv) Menangani konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu, maupun konflik-konflik agraria yang mungkin muncul akibat pelaksanaan pembaruan agraria. Komisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) adalah sebuah badan adhoc yang bekerja hanya dalam jangka waktu pelaksanaan Pembaruan Agraria. Keanggotaanya komite ini wajib merepresentasikan unsur pemerintahan, unsur serikat petani, NGO, dan pakar yang sejak awal concern dalam per- juangan dan tujuan-tujuan Pembaruan Agraria. KNPA merumuskan desain rencana pelaksanaan hingga evaluasi Pembaruan Agraria. Desain rencana pelaksanaan itu sekurang-kurangnya memuat (1). Sistem pendataan ob- jek dan subjek Pembaruan Agraria, (2). Data peruntukan tanah, (3) Desain redistribusi tanah dalam skema rumah tangga pertanian, kolektive/komunal masyarakat, koperasi produksi dan atau usaha bersama pertanian oleh masyarakat, (4). Desain larangan dan sanksi bagi penerima tanah yang menelantarkan tanah dan menjual tanah, (5) sanksi berat bagi pemalsu objek dan subjek Pembaruan Agraria, (6). 651
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Desain keterlibatan dan peran para pihak dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria (7). Desain dukungan akses infrastruk- tur dan keuangan setelah distribusi. Untuk memudahkan KNPA mendata objek-objek Pem- baruan Agraria, KNPA menjalankan tugas berdasarkan sis- tem administrasi agraria yang nasional yang lintas sektoral, lintas regional sehingga identifikasi atas objek dan subjek Pembaruan Agraria akan dapat lebih mudah dilakukan. Dengan mengacu kepada UUPA maka objek-objek pemba- ruan agraria sebagian besar adalah tanah negara yang diku- asai oleh pihak perkebunan, tanah negara yang dikuasai oleh Kehutanan khususnya industri kehutanan dan tanah kele- bihan maksimum, tanah absentee (pertambangan, peri- kanan, peternakan dll). Pembaruan Agraria mestilah dibiayai oleh APBN/D pemerintah bersama DPR berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk Pembiayaan Pembaruan Agraria secara pro- porsional. Pembiayaan seluruh komponen dari Pembaruan Agraria haruslah berasal dari sumber dana yang bukan berasal dari Hutang Luar Negeri dan atau bantuan pendana- an lain dari pihak manapun yang mengikat dan dapat menyebabkan tujuan-tujuan Pembaruan Agraria menjadi tidak tercapai. KNPA mengkoordinasikan dukungan departemen- departemen dan lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan yang terkait dengan tujuan Pembaruan Agra- ria. KNPA juga bertugas melakukan sosialisasi dan pendi- dikan kepada masyarakat tentang pengetahuan dasar Pem- baruan Agraria khususnya mengenai tujuan, agenda, strategi dan pelaksanaan Pembaruan Agraria sehingga dapat mobili- 652
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 sasi dukungan dari rakyat. Dalam tahap pelaksanaan KNPA berhak merekrut dan mendidik para sukarelawan KNPA tentang tata cara pelaksanaan Pembaruan Agraria di tingkat wilayah. Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkewajiban membantu melaksanakan sepenuhnya program pembaruan agraria nasional ini sesuai dengan pasal 14 UUPA 1960. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga berkewajiban menghapus segala Peraturan Daerah yang dapat menghalang-halangi dan menghambat pelaksanaan Pembaruan Agraria. Pemerintah Daerah berke- wajiban menjaga hasil-hasil Pembaruan Agraria sehingga dapat lebih maju dan berkembang, yang secara nyata tercer- min dalam program dan anggaran Pemerintah Daerah. Keterlibatan penuh Organisasi Rakyat sejak dari peren- canaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembaruan Agraria adalah syarat utama keberhasilan pelaksanaan Pembaruan Agraria. Keterlibatan ini dimulai dari level nasional hingga level lokal. Keterlibatan ini untuk menjamin kepastian bahwa subjek utama penerima tanah dalam pelaksanaan Pem- baruan Agraria adalah petani miskin, buruh tani tanpa pembedaan laki-laki dan perempuan. Keterlibatan organisasi tani juga untuk memastikan bahwa serikat petani ataupun koperasi serikat petani bersama-sama pemerintah berke- wajiban memajukan taraf produksi dan teknologi produksi di lapangan agraria secara bersama-sama sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Demikian pandangan kami. JAKARTA, 27 November 2006 653
i s i s o P s a t r e K n a r i p m a L M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) n a g n a r e t e K i n i a g a b m e L a r a t n e m e s k u t n U N P B a a p e k h e l o i a u t e k i d t a p a d l A P a n a s k a l e p a g a b m e l i a g a b e s o n s e r p r e P a d a p u c a g n e m . N P B g n a t n e t 6 0 0 2 / 0 1 N A P P N A A N A S K A L E P I G E T A R T S . 1 L E B A T n a i c n i R A R a m a t U k e p s A h u l u p e S ) 3 3 l a s a p n a d 8 2 , 7 2 l a s a p a y n s u s u h K ( 5 4 9 1 D U U , l a n o i s u t i t s n o K t a d n a M ) 1 ( . 0 6 9 1 A P U U . 1 a y n n a k k a g e n e P n a d a i r a r g A m u k u H ) 2 ( n a n e v o K 1 1 l a s a p a r a g e n b a w a j g n u g g n a t n a d n a b i j a w e k h a l a d a A P . 2 c o s o c E l a n o i s a n r e t n I . A P U U p i s n i r p n a d t a g n a m e s n a g n e d i a u s e s s u r a h A P . 3 n a g n a t n e t r e b g n a y n a r u t a r e p n a d U U p a d a h r e t n a t u b a c n e P . 4 . A P U U p i s n i r p n a d t a g n a m e s n a g n a d n u r e p n a r u t a r e p i a g a b r e b n a a n a s k a l e p n a d n a n u s u y n e P . 5 . A P U U l a n o i s a r e p o n a r u t a r e p n a d n a g n a d n u r e p i s a s i n o r k n i S . 6 h u n e p n a g n a n e w e k i a y n u p m e m g n a y s u s u h k a g a b m e l a d a s u r a H . 1 , a n a s k a l e P i s a s i n a g r O ) 3 ( A P n a k n a l a j n e m m a l a d g n u s g n a l b a w a j g n u g g n a t r e b n a d n i p m i p i d s u r a h i n i a g a b m e L . 2 a t a t n a d i g e t a r t s n a k s u m u r e M ) i ( . n e d i s e r P a d a p e k : k u t n u h a l a d a a y n a m a t u s a g u T . 3 654 n a d n i p m m e M i ) i i ( ; a i r a r g a n a u r a b m e p n a a n a s k a l e p a r a c a g a b m e l a t r e s t i a k r e t n e m e t r a p e d - n e m e t r a p e d n a k i s a n i d r o k g n e m i s a s i n a g r o n a d , h a r e a d h a t n i r e m e p , a y n n i a l h a t n i r e m e p ; a i r a r g a n a u r a b m e p n a a n a s k a l e p t a p e c r e p m e m k u t n u t a k a r a y s a m n a d n a k i l i m e p , n a a s a u g n e p r u t k u r t s n a a t a n e p n a k a n a s k a l e M ) i i i ( ) v i ( n a d ; a y n n i a l a i r a r g a r e b m u s - r e b m u s a t r e s h a n a t n a a n u g g n e p u l a l a s a m n a s i r a w k i a b , a i r a r g a k i l f n o k - k i l f n o k i n a g n a n e M t a b i k a l u c n u m n i k g n u m g n a y a i r a r g a k i l f n o k - k i l f n o k n u p u a m a i r a r g a n a u r a b m e p n a a n a s k a l e p : n a t a t a C . A P k e j b u s n a d k e j b o i a n e g n e m t a r u k a g n a y a t a d n a k h u t u b i D . 1 a i r a r g A i s a r t s i n m d A m e t s i S ) 4 ( i s u r a h a i r a r g a i s a r t s i n m d a m e t s i S i g n a y n i a l m a l a n a a y a k e k n a d h a n a t - h a n a t i a n e g n e m i s a s i r e t n e v n I . 2 i s a r t s i n m d a m e t s i s i i u k a g n e m . A P g n a y k e j b o - k e j b o n a k i d a j i d n a k a n a g n e d i a u s e s g n a y t a d a h a y a l i w . A P t a a f n a m a m i r e n e m n a k a g n a y k e j b u s i a n e g n e m n a a t a d n e P . 3 . A P p i s n i r p . a i r a r g a g n a d i b m a l a d t a s u p r e t i s a r t n m i d a m e t s i S i . 4 a i r a r g a k i l f n o k h a y a l i w r i s i r a t n e v n I . 5
t a b i k a a t e k g n e s i s a p i s i t n a g n e m k u t n u n a k h u t u b i d i n i n a l i d a g n e P . 1 n a l i d a g n e P ) 5 ( . A P a y n n a k a n a s k a l i d . A P a t e k g n e s n a g n e d t u b e s i d g n a y a p a l a g e l n a r u k U . 2 i n a y a l e m k u t n u g n a n e w e w i a y n u p m e m k a d i t i n i n a l i d a g n e P 3 A P i t n a g n a y k a h i p - k a h i p i r a d n a t a g u g . A P k e j b u s p a d a h r e t n a g n u d n i l r e P . 4 k a j e s a y n n i a l t a y k a r i s a s i n a g r o n a d i n a t t a k i r e s n a t a b i l e p n i a s e D . 1 , i s a u l a v E n a d a n a c n e R n i a s e D ) 6 ( . i s a u l a v e a g g n i h n a a n a c n e r e p a r p i r a d a i r a r g A n a u r a b m e P k e j b u s n a d k e j b o n a a t a d n e p m e t s i S . 2 . A P a k g n a r e k i g a b h a n a t n a k u t n u r e p a t a D 3 , n a i n a t r e p a g g n a t h a m u r a m e k s m a l a d h a n a t i s u b i r t s i d e r n i a s e D . 4 Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 r e l u p o p e y n a p m a k a y n n u s u s i D A P i s a s i l a i s o s k u t n u i r a d r e b m u s r e b n a a y a i b m e P a h a s u u a t a n a d i s k u d o r p i s a r e p o k , t a k a r a y s a m l a n u m o k / e v i t k e l o k t a k a r a y s a m h e l o n a i n a t r e p a m a s r e b g n a y h a n a t a m i r e n e p i g a b i s k n a s n a d n a g n a r a l n i a s e D h a n a t l a u j n e m n a d h a n a t n a k r a t n a l e n e m a i r a r g A n a u r a b m e P k e j b u s n a d k e j b o u s l a m e p i g a b t a r e b i s k n a s n a a n a s k a l e p m a l a d k a h i p a r a p n a r e p n a d n a t a b i l r e t e k n i a s e D n a d r u t k u r t s a r f n i s e s k a n a g n u k u d n i a s e D a i r a r g A n a u r a b m e P . i s u b i r t s i d h a l e t e s n a g n a u e k A P n a a n a s k a l e p i g e t a r t s n a d p e s n o k i a n e g n e m h a k s a n n a n u s u y n e P h u r u l e y n e m g n a y t a k g n i t i r a d A P a n a s k a l e p t a r a p a n a d t a b a j e p a d a p e k n a k i d i d n e P h a r e a d a g g n i h l a n o i s a n g n a t n e t t a k a r a y s a m a d a p e k n a k i d i d n e p n a d i s a s i l a i s o S i a n e g n e m a y n s u s u h k a i r a r g A n a u r a b m e P r a s a d n a u h a t e g n e p a i r a r g A n a u r a b m e P n a a n a s k a l e p n a d i g e t a r t s , a d n e g a , n a u j u t t a y k a r i r a d n a g n u k u d i s a s i l i b o m t a p a d a g g n i h e s a r a c a t a t g n a t n e t A P N K n a w a l e r a k u s a r a p k i d i d n e m n a d t u r k e r e M h a y a l i w t a k g n i t i d a i r a r g A n a u r a b m e P n a a n a s k a l e p t a y k a R i s a s i n a g r O i r a d n a u h a t e g n e p n a d s a t i s a p a k t a u k r e p m e M . A P g n a t n e t D / N B P A i r a d r e b m u s r e b A P k u t n u n a a y a i b m e P . 5 . 6 . 7 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 n a h i t a L n a d n a k i d i d n e P ) 7 ( , n a a y a i b m e P ) 8 ( 655
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) l i s a h - l i s a h s a t a i s a s i l a n o i s a n g n a b m a t : n a t a t a C h a l s u r a h a i r a r g A n a u r a b m e P i r a d n e n o p m o k h u r u l e s n a a y a i b m e P r a u L g n a t u H i r a d l a s a r e b n a k u b g n a y a n a d r e b m u s i r a d l a s a r e b g n a y n u p a n a m k a h i p i r a d n i a l n a a n a d n e p n a u t n a b u a t a n a d i r e g e N n a u r a b m e P n a u j u t - n a u j u t n a k b a b e y n e m t a p a d n a d t a k i g n e m . i a p a c r e t k a d i t i d a j n e m a i r a r g A a t o K / n e t a p u b a K n u p u a m i s n i v o r P t a k g n i t i d h a r e a D h a t n i r e m e P n a u r a b m e p m a r g o r p n a a n a s k a l e p h u n e p g n u k u d n e m n a b i j a w e k r e b . l a n o i s a n a i r a r g a a l a g e s s u p a h g n e m n a b i j a w e k r e b a g u j h a r e a D h a t n i r e m e P t a b m a h g n e m n a d n a g n a t n e t r e b g n a y h a r e a D n a r u t a r e P . a i r a r g A n a u r a b m e P n a a n a s k a l e p a d m e p n a r a g g n a n a d m a r g o r p n u s u y n e m h a r e a D h a t n i r e m e P . g n a b m e k r e b n a d u j a m h i b e l A P l i s a h - l i s a h n a k i t s a m e m k u t n u i n a t e p m u a k i s a s i n a g r o h a l a d a d u s k a m i d g n a y t a y k a R i s a s i n a g r O . 2 . 1 . 2 . 3 . 1 l a k o L n a h a t n i r e m e P ) 9 ( i s a s i n a g r O h u n e p n a t a b i l r e t e K ) 0 1 ( 656 n a d i s a d i l o s n o k a y n h u t u B i s a s i n a g r o n a d n a y a l e n , a t o k n i k s i m m u a k , t a d a t a k a r a y s a m , n i k s i m . t a y k a R g n a y i n a t i s a s i n a g r o n a k i a b r e p m a l a d p a t n a m g n a y i g o l o e d i n a d n a u h a t e g n e p i k i l i m e m g n a y h u r u b . A P n a k g n a u j r e p m e m . i n a t e p a s s a m n a k i s a d i l o s n o k g n e m a g g n i h l a k o l t a k g n i t i r a d i a l u m t a y k a R A P s u r a h t u b e s r e t i s a s i n a g r O i s a s i n a g r O n a k t a p m e n e M . 2 . 3 n a r e p a t r e s i s a u l a v e n a d a n a s k a l e p , a n a c n e r e p i a g a b e s l a n o i s a n k e j b o a t a d - a t a d n a l u p m u g n e p m a l a d t a y k a r . A P l o r t n o k i s a s i n a g r o n a t a b i l e P . 4 m a l a d h a n a t a m . A P k e j b u s n a d i r e n e p a m a t u k e j b u s a w h a b n a k i t s a m e M . 5 i n a t h u r u b , n i k s i m i n a t e p h a l a d a a i r a r g A n a u r a b m e P n a a n a s k a l e p . n a u p m e r e p n a d i k a l - i k a l n a a d e b m e p a p n a t n a h a l n a k u t n u r e p n a d n a s a w a k n a a t a n e p m a l a d R O n a k i t s a m e M . 6 . A P a k g n a r e k m a l a d i s k u d o r p f a r a t n a k u j a m e m m a l a d t a y k a R i s a s i n a g r O n a k i t s a m e M . 7 . a m a s a- m a s r e b a r a c e s a i r a r g a n a g n a p a l i d i s k u d o r p i g o l o n k e t n a d
A P N K S A G U T N A I C N I R . 2 L E B A T n a g n a r e t e K s a g u T n a i c n i R a m a t u s a g u T e m a r f e m i t , a n a c n e r n i a s e d n a k h a m e j r e t n e M a r a c a t a t n a d i g e t a r t s n a k s u m u r e M ) i ( ; a i r a r g a n a u r a b m e p n a a n a s k a l e p N A P P n a a n a s k a l e p n a u j u t n a d h a r a n a k i r e b m e M . 1 n a k i s a n i d r o k g n e m n a d n i p m m e M i ) i i ( t i a k r e t a g a b m e l n a d n e m e t r a p e d p a i t e s n a k i t s a m e M 2 n a d a b - n a d a b n a d t i a k r e t n e m e t r a p e d - n e m e t r a p e d m a l a d s a l e j g n a y i s g n u f n a d s a g u t i k i l i m e m a d m e p a g g n i h n a d , h a r e a d h a t n i r e m e p , a y n n i a l h a t n i r e m e p . N A P P t a p e c r e p m e m k u t n u t a k a r a y s a m i s a s i n a g r o l a r o t k e s o g e n a d n a r e p h i d n i t g n a p m u t n a k g n a l i h g n e M . 3 ; a i r a r g a n a u r a b m e p n a a n a s k a l e p . A P n a a n a s k a l e p m a l a d m a l a d r u t k u r t s a r f n i n a d a y a d r e b m u s n a k a i d e y n e M 4 Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 n a k i l i m e p e k n a s a t a b m e P m u m i s k a m s a t a b ( n a h a l . ) m u m n m i i s a t a b n a d n a i r e b m e p n a s a t a b m e P r a s e b a l a k s a h a s u n i z i h a y a l i w a l a k e s m a l a d , H P H i g a b u t k a w m n a d n a d I T H , r i a U G H , U G H P K K l l d U G H p a d a h r e t t i d u A , U G H , H P H n a t u b a c n e P P K K n a d I T H , r i a U G H n a g n e d i a u s e s k a d i t g n a y A P U U p a d a h r e t i s a s i l a n o i s a N n a a h a s u r e p n a d i r t s u d n i . a i r a r g a n a g n a p a l i d g n i s a i s u b i r t s i d e R ) 3 t n i o P ( h a n a t n a a i d e y n e p u a t a n i k s i m t a y k a r k u t n u . i n a t h u r u b , l i c e k i n a t e p h a n a t s a t a i s a s i l a g e l h a l e t g n a y h a n a t . t a y k a r a d a p e k i s u b i r t i d i d . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . A P n a a n a s k a l e p g n a j n u n e m n a d n a k i l i m e p e k i s a r t n e s n o k a y n a d a k a d i t n m a j n e M i . n a a s a u g n e p n a t a a f n a m e p m a l a d i l o p o n o m a y n a d a k a d i t n m a j n e M i . i s m u s n o k n a d i s u b i r t s i d i s k u d o r p i g e s i r a d p u k u c g n a y n a h a l n a k t a p a d n e m i n a t e p n m a j n e M i n a t a p a d n e p n a d n a g n a p i s k u d o r p k u t n u a m a t u r e t ) n a g n a p n a t a l u a d e k ( a ol l e k h a y a l i w n a d a s a u k h a y a l i w a y n i l a b m e k n m a j n e M i . t a y k a r n a t u j n a l r e b e k n a d n a g n u k g n i l n a i r a t s e l e k n m a j n e M i . m a l a n a n a y a l h a n a t n a d a j r e k e b k u t n u h a n a t n a a i d e s r e t e k n m a j n e M i n i k s i m t a y k a r i g a b l a g g n i t t a p m e t k u t n u a d a p a j r e k e b g n a y h u r u b n a a r e t h a j e s e k n m a j n e M i . a i r a r g a n a g n a p a l a s e d a t r e s i r t s u d n i n a d n a i n a t r e p i s k i d a r t n o k i s a t a g n e M . l a g g n i t r e t n a d u j a m h a r e a d n a g n a j n e s e k a t r e s a t o k n a d . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 , n a a s a u g n e p r u t k u r t s n a a t a n e p n a k a n a s k a l e M ) i i i ( r e b m u s a t r e s h a n a t n a a n u g g n e p n a d n a k i l i m e p n a d ; a y n n i a l a i r a r g a r e b m u s 657
m a r g o r p a y n n a k a d a i D . 8 M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) g n a j n u n e p m a r g o r p , n a r i a g n e p i t r e p e s , n a h u u y n e p l , n a t i d e r k r e p , n a r a s a m e p n a k i d i d n e p . a y n i a g a b e s n a d a y n n a k g n a b m e k i D g n u k u d n e p i r t s u d n h a l o g n e p n a d n a i n a t r e p h e l o n a i n a t r e p l i s a h g n a y t a y k a r i s a r e p o k h e l o g n u k u d i d . a r a g e n n a a h a s u r e p l i s a h i g a b m e t s i s a y n a d A . i n a t e p k u t n u l i d a g n a y n a d n a h i l u m e p ) 4 t n i o P ( t a y k a r a l o l e k k a h i s u t i t s e r i g a b a y n s u s u h k g n a y t a d a t a k a r a y s a m a d a p s a p m a r e t a y n h a n a t . u l a l a s a m i . 9 . 0 1 . 1 1 658 m e t s i s n a u k a g n e P . 2 1 . t a d a t a k a r a y s a m l a i r u n e t h i l a h a g e c n e m ) 5 t n i o p ( . 3 1 e k n a i n a t r e p n a h a l i s g n u f . n a i n a t r e p n o n n a g n a b m i e s e k a y n a d A . 4 1 i m o n o k e , l a i s o s i s g n u f m a l a d s i g o l o k e n a d . g n a u r a t a t n a n u s u y n e p n a d i s a t i o l p k e h a g e c n e m . 5 1 n a d n a h a l i s a r o l p s k e a y n n i a l m a l a n a a y a k e k . n a h i b e l r e b a r a c e s m e t s i s n a k g n a b m e g n e M . 6 1 g n a y n a i n a t r e p . n a t u j n a l e k r e b
n a i a s e l e y n e p m a a d n a t a k e d n e P l n a r a g g n a l e p h a l a d a a i r a r g a k i l f n o k i a n e g n e m n a p a t e n e P . 1 k i a b , a i r a r g a k i l f n o k - k i l f n o k i n a g n a n e M ) v i ( n a k n a a j i d a i r a r g a k i l f n o k l a i r a r g a r e b m u s - r e b m u s p a d a h r e t t a y k a r k a h s a t a a r a g e n k i l f n o k - k i l f n o k n u p u a m , u l a l a s a m n a s i r a w n a k a n u g g n e m n a g n e d . ) M A H n a r a g g n a l e p ( n a a n a s k a l e p t a b i k a l u c n u m n i k g n u m g n a y a i r a r g a g n a y m a h e v i t k e p e s r e p k i l f n o k h u r u l e s i s a s i r a t n e v n I . 2 a i r a r g a n a u r a b m e p k a h - k a h n a k s a t i r o i r p m e m a r a c e s k i l f n o k n a i a s l e y n e p e m s i n a k e m n a k s u m u r e M . 3 . a i r a r g a r e b m u s s a t a n a b r o k k a h - k a h a d a p e k n a k r a d n a s r e b a n a c n e r e t n a d s i t a m e t s i s . n a b r o k i s a s i l a g e l n a d s a p m a r i d g n a y h a n a t - h a n a t n a k i l a b m e g n e M . 4 . t a y k a r h e l o i a s a u k i d h a l e t g n a y h a n a t p a d a h r e t m u m u i s a s n e p m o k , i s u t i t s e r , i s a t i l i b a h e r , i t s e n m A . 5 n a k g n a u j r e p m e m m a l a d n a k l a n m i i r k d g n a y i n a t e p Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 6 0 0 2 r e b m e s e D 1 , a t r a k a J a i r a r g a n a u r a b m e p a r a g e n i r a d i s a s n e p m o k , i s u t i t s e r , i s a t i l i b a h e r a y n a d A a i r a r g a k i l f n o k n a b r o k a r a p p a d a h r e t s a t a t a y k a r n a g n a u j r e p s a t a i s a s i l a n m i i r k a y n a d a h a g e c n e M . a y n n i a l m a l a n a a y a k e k n a d h a n a t . 6 . 7 659
Pandangan dan Sikap Federasi Serikat Petani lndonesia (FSPI) Tentang Program Pembaruan Agraria Nasional Federasi Serikat Petani Indonesia 660
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 661
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 662
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 663
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 664
Pandangan Serikat Tani Nasional (STN) atas Program Pembaruan Agraria Nasional Pemerintahan SBY- JK Serikat Tani Nasional 665
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 666
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 667
PERUMUSAN HASIL-HASIL SIMPOSIUM DAN USULAN KERANGKA KEBIJAKAN PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL
Rumusan ProgramPembaruan Agraria Nasional Nasional Hasil Lokakarya di Yogyakarta 1718Desember 2006 I.PengertianPembaruanAgraria A. MengapaPembaruanAgraria? B. MaknaPembaruanAgraria; C. CakupanPembaruanAgraria 670
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 A.MengapaPembaruanAgraria? g g y ayat3UUD1945) j g j lapanganagraria: likuidasi hakhak asing dalam bidang agraria; (3) penghapusan sisasisa likuidasihak sisa penataanpenggunaantanah agraris kolonial dan feodal) menjadi struktur agraris modern (di mana lagiterkucildanterinvolusi). 671
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) B.MaknaPembaruanAgraria YANG BERKESINAMBUNGAN BERKENAAN DENGAN PENGGUNAANDANPEMANFAATANTANAH, RAKYATINDONESIA C.CakupanPembaruanAgraria komponenkomponen: Restrukturisasi - Sumberagraria(terutamatanah) - Keadilan(equity) - - Keberlanjutan(sustainability) - lebih dari itu harus dapat mewujudkan capaian maksimum
672
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 II.KomitmenPemerintah A. LatarBelakang B. KomitmenPemerintahanSBYJK C. A.LatarBelakang ternyata sosialdankemakmuranbangsa. degradasi lingkungan besarbesaran di seantero tanah air degradasilingkunganbesar besarandiseanterotanahair 673
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) B.KomitmenPemerintahanSBY agenda tersebut,maka kesempatankerja" pedesaan" akandapatdiwujudkan. Dikeluarkannya manaBadanPertanahanNasionalRI memperolehmandat sebagai pelaksananya Agenda ini bersama dengan pengkajian bagiandari hektartanah i H l h kt l k yang mencakupduakomponen program. luasdan mencakup,antaralain, k infrastruktur,pasar,dll. t h i b k b b h dll) j di d l d k k l i j melainkangabungandari keduajenisreform sekaligus.Hal inilah 674
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 III.LandasanHukum III.LandasanHukum Pancasila Secara keseluruhan, Pancasila menjadi landasan idiil dan ditujudaripelaksanaanPPAN. UUD1945 A t 3 i kemakmuranrakyat". b b i "B i k d 675
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
TapMPRNo.IX/2001 dasarpembaruanagrariayang tertuangdalamKetetapanMPR SumberdayaAlam,yaitu: - - - - - - - - - - - - unifikasihukum, rakyat, Mewujudkankeadilanagraria, Memelihara keberlanjutan sumbersumber agraria Memeliharakeberlanjutansumber sumberagraria, setempat, dandaerah.
UUPANo.5/1960 ( ) Perpres10Tahun2006 untuk menjalankan reformasi agraria sebagai bagian dari , y , ( ) 676
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 A. TujuanPPAN B. ArahPelaksanaanPPAN A.TujuanPPAN Ada6 yakni: yakni: - berkeadilansosial, - - sumberekonomidan - Membuka akses bagi rakyat terhadap sumbersumber ekonomi dan politik, - sengketadankonflikagraria, - 677
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mengutamakanhakhakkorban. peningkatan usaha tani yang produktif sehingga dapat B.ArahPelaksanaanPPAN mengintegrasikan Ol h i pengangguran. b b it PPAN dil t kk b i d d i it li - - - 678
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 APBD perkebunan. PPANdilakukandenganpendekatan community PPAN dilakukan dengan pendekatan "community mencapaikemandirian. V. V. Dasar Operasional Dasar HukumHukum Operasional 679
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) V.DasarHukumOperasional Prememory VI.PenentuanObyek&Subyek A Obyek A. Obyek B. Subyek 680
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 A.Obyek
mengenaiPPAN. mengenai PPAN kewenanganyangdimilikinya. dapat diupayakan untuk melaksanakan pembaruan agraria landreformlainnya. untuk menjadi obyek pelaksanaan pembaruan agraria: - Tanahtimbul; - - TanahcadangandisekitarHGU;dan - Tanah yang pernah ditetapkan sebagai obyek landreform, 681
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Subyek adalah: - k - Petanigurem; - Petanitidakbertanah; - k t t t d d t di t j bk dipertanggungjawabkan. semangatpembaruanagraria. semangat pembaruan agraria. 682
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 VII.DeliveryMechanism A. DasarPemikiran B. Kelembagaan C. DilemayangDihadapi D. OutPutyangDiharapkan E. RoadMap A.DasarPemikiran b k b i k d k b h k S d PPAN ini harus didefinisikan secara jelas. Kedua, PPAN menjadi pemerintahdanmasyarakat. 683
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) B.Kelembagaan
p ketentuansebagaiberikut. ( ) g - - sekarang. tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur dengan Ketua Pelaksana - nasional) nasional) - committe KetuaPelaksanaHarianPPAN. - - peradilanumum. 684
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 D.DilemayangDihadapi - yakniBPNsaja. tanah; Intinya, desain kelembagaan berdasar Perpres hanya departemendapatdilakukan.
C.OutPut yangDiharapkan Bagi Petani Petani bertanah sempit menjadi memiliki tanah yang lebih kehidupansosialekonominya; melaluimodelmodelkemitraan 685
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Bagi Pengusaha pengelolaantanah denganjangkawaktuyangfeasible secara ekonomi; bakupemasok industriyangdikelolanya - sehinggabisa baku pemasok industri yang dikelolanya sehingga bisa
Bagi PemerintahLokal pemanfaataannya yangterlantar; Mendapatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakatnya; daerahnya.
D.RoadMap berikut. berikut. Kliktabel 686
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Road Map Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional Tahapan Persiapan Program/Action Identifikasi subjek Periode 2006-2010 Sasaran Subjek: 2007-2008: 0,63 juta RT per tahun 2009-2010: 1,1 juta RT per tahun 2011-2012: 1,52 juta RT per tahun
Identifikasi objek 2006-2010 Objek: 2007-2008: 750 ribu ha per tahun 2009-2010: 1,3-1,5 juta ha per tahun 2011-2012: 1,8-2 juta ha per tahun
Inventarisasi tanah-tanah sengketa (tugas reguler Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan) Penyusunan dokumen akademik dan dokumen legal Keluar produk hukum mengenai PPAN dan kelembagaan pelaksanaannya Koordinasi antar sektor dan level pemerintahan Penyiapan tenaga pelaksana Implementasi Sosialisasi Pengembangan model pelaksanaan program pembaruan agraria nasional Pelepasan objek PPAN (dari kawasan hutan menjadi tanah negara untuk implementasi PPAN) Pengkajian dan penanganan tanah- tanah sengketa (tugas reguler Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan) Redistribusi tanah 2007 dst. 2006-Januari 2007 Februari- Maret 2007 Februari 2007-2012 2007-2012 2006-2007 2007 Mulai April 2007-2010 2007 dst. Penerapan program-program pendukung (access reform) Mulai Mei 2007-2012 Mulai April 2007 Pelatihan dan pendampingan Akses modal Saprotan Teknologi Pengendalian dan Evaluasi Monitoring dan pengendalian 2007-2012 Terminasi Penyelesaian sengketa dan konflik Evaluasi Penutupan PPAN 2007-2012 2007-2012 2012 687
Rumusan Final Usulan Kerangka Kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional Rumusan Hasil-hasil Rangkaian Kegiatan Simposium Agraria Nasional "Pembaruan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia" Panitia Bulan Bhakti Agraria BPN RI Didukung Oleh: Brighten Institute Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia 688
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 DAFTAR ISI I. Pendahuluan A. Pengantar B. Komitmen Pemerintah untuk Menjalankan Pembaruan Agraria C. Pengertian Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) II. Landasan dan Prinsip-prinsip Dasar PPAN A. Pancasila B. UUD 1945 C. Tap MPR No. IX/2001 D. UUPA No. 5 Tahun 1960 E. Perpres 10 Tahun 2006 III. Tujuan dan Arah PPAN IV. Dasar Hukum Operasional PPAN A. Yang mendukung B. Yang harus disempurnakan C. Yang perlu dicabut V. Bentuk dan Sasaran Program A. Objek dan Subjek B. Program Dukungan VI. Pelaksanaan Program A. Kelembagaan Pelaksanaan PPAN B. Tahapan Pelaksanaan VII. Penutup 689
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) I. Pendahuluan A. Pengantar Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, bercorak agraris melahirkan konsekuensi bahwa kebijakan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria (bumi, air dan ruang angkasa) harus dipastikan bisa berkontribusi nyata dalam proses mewujudkan "keadilan sosial bagi selu- ruh rakyat Indonesia" (amanat sila kelima Pancasila) atau "mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat" (amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan In- donesia, oleh karenanya, sangat ditentukan oleh sejauhmana amanat cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa ini juga dapat diwujudkan secara nyata di bidang agraria. UUPA No. 5 Tahun 1960 telah menempatkan sendi- sendi kesatuan nasional dan keberlanjutan bangsa ini pada pondasi agraria, dengan menekankan kesatuan hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah-air tumpah darahnya. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUPA disebutkan: "Selu- ruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia." Selanjutnya Pasal 1 ayat 3 menyebutkan: "Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa ... adalah hubungan yang bersifat abadi." Dengan demikian, hu- bungan manusia/masyarakat Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan keterkaitan keduanya itulah yang 690
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 menentukan keindonesiaan kita. Ini berarti bahwa selama bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan itu. Dengan kata lain, hubungan keduanya bersifat asasi atau mendasar dan fundamental. Hubungan yang tertata baik dalam kerangka keindo- nesiaan di antara keduanya inilah yang menentukan kese- jahteraan, kemakmuran, keadilan sosial, dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan In- donesia. Dan sesuai garis UUPA, hubungan tersebut hanya bisa dijamin oleh pelaksanaan pembaruan agra- ria. Melalui pembaruan agraria ini, UUPA menempatkan upaya transformasi struktural atas hubungan keagrariaan ini sebagai faktor penentu dalam perjuangan nasional untuk pembentukan karakter bangsa (nation building), pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan nasional, maupun penyusunan perundangan dan kelembagaan agraria di masa depan. Ini berarti, pemba- ruan agraria adalah salah satu elemen kunci dalam pem- bentukan imaji keindonesiaan yang dicita-citakan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan nasional. B. Komitmen Pemerintah untuk Menjalankan Pembaruan Agraria Saat ini, setelah 60 tahun lebih merdeka, Indonesia ternyata masih terus berjuang untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria (bumi, air dan ruang angkasa) benar-benar berkontribusi nyata dalam proses 691
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa ini. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran (terutama di pedesaan dan pertanian), belum adilnya tatanan kehi- dupan bersama, maraknya sengketa dan konflik pertanahan, serta degradasi lingkungan besar-besaran di seantero tanah air merupakan indikasi bahwa cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa di bidang agraria belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara nyata. Kesemuanya ini tidak lain adalah akibat dari tidak dija- lankannya pembaruan agraria sesuai dengan mandat kon- stitusi. Oleh karena itu pelaksanaan pembaruan agraria menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dielakkan demi menjamin kesatuan hubungan antara rakyat dan tanah yang harmonis, berkeadilan dan membawa pada kemakmuran bersama. Tanpa jaminan hubungan semacam itu, maka persoalan keagrariaan akan menjadi sumber disin- tegrasi dan perpecahan yang pada gilirannya akan mengan- cam eksistensi keindonesiaan kita. Menyadari hal tersebut pemerintahan SBY telah menya- takan komitmennya untuk menjadikan agenda pembaruan agraria sebagai bagian dari visi, misi dan program pemerintahan. Pelaksanaan agenda ini diletakkan dalam dua kerangka program pembangunan nasional, yaitu sebagai bagian dari agenda "perbaikan dan penciptaan kesem- patan kerja" dan "revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan". Sejalan dengan ini, Perpres No. 10 Tahun 2006 meru- pakan penguatan kelembagaan di dalam kerangka pelaksanaan agenda pembaruan agraria tersebut, di 692
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 mana Badan Pertanahan Nasional Republik Indone- sia memperoleh mandat sebagai pelaksananya. Agenda ini, bersama dengan pengkajian dan penanganan konflik agraria, merupakan bagian dari 21 fungsi BPN RI dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Pada tataran kebijakan, titik tolak bagi pelaksanaan agenda ini juga telah ditunjukkan oleh komitmen pemerintah yang dinyatakan Presiden SBY beberapa waktu lalu untuk mengalokasikan 8,15 juta lahan sebagai obyek pelaksanaan pembaruan agraria. Hal ini akan dilaksanakan dalam sebuah kerangka terpadu Pro- gram Pembaruan Agraria Nasional (disingkat PPAN). Dengan digulirkannya kebijakan semacam ini, maka tantangannya kemudian adalah bagaimana merumuskan kerangka kebijakan operasional PPAN ini sehingga nantinya bisa dilaksanakan secara terpadu dan sistematis serta dapat diorientasikan pada penataan ulang struktur penguasaan agraria dan penyediaan pro-gram-program pendukungnya yang lebih luas (baca: reformasi aset dan akses). Apabila hal ini dapat dijamin, maka PPAN ini akan merupakan sebu- ah paket reforma agraria yang menyeluruh dalam arti sebe- narnya. C. Pengertian Program Pembaruan Agraria Nasional Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ta- nah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi 693
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) seluruh rakyat indonesia (Pasal 2 TAP MPR-RI No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sum- berdaya Alam). Pada intinya, pengertian pembaruan agraria adalah suatu upaya penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, pengu- asaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agra- ria, terutama tanah, untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi lan- dasan menuju upaya industrialisasi nasional. Jadi inti pem- baruan agraria adalah landreform atau redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Program redistribusi ini harus didukung dengan program lainnya dalam rangka mengem- bangkan produksi dan keberlanjutan pengusahaan tanah- tanah yang telah diredistribusikan tersebut melalui du- kungan modal, input pertanian, sistem pemasaran, penyu- luhan dan lain-lain. Di samping itu, yang dimaksudkan pembaruan agraria juga mencakup sumberdaya alam lain seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kelautan. PPAN adalah program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka melaksanakan agenda pembaruan agraria ini. Sesuai dengan makna pembaruan agraria di atas, PPAN bukanlah sekedar proyek bagi-bagi tanah, melainkan suatu program terpadu yang diorientasikan pada upaya perwu- judan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui revitalisasi pertanian dan aktivitas ekonomi pede- saan secara menyeluruh. Hal ini mencakup dua komponen. Pertama adalah redistribusi tanah untuk menjamin hak rakyat atas sumber-sumber agraria. Kedua adalah upaya pembangunan lebih luas yang melibatkan multipihak untuk 694
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 menjamin agar aset tanah yang telah diberikan dapat ber- kembang secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar dalam arti luas (pendidikan, kesehatan, dll), juga penyediaan dukungan modal, teknologi, manajemen, infrastruktur, pasar, dll. Kom- ponen yang pertama disebut sebagai asset reform, sedang- kan yang kedua disebut access reform. Gabungan antara kedua jenis reform inilah yang dimaksud dengan "Landreform Plus". Dengan kandungan semacam ini maka PPAN meru- pakan pekerjaan besar yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. PPAN adalah kepentingan kolektif bangsa yang menuntut konsensus, keterlibatan dan perjuangan aktif dari semua komponen bangsa. Dengan kata lain, PPAN meru- pakan agenda kolektif bangsa ini secara keseluruhan. Dan mengingat kompleksitas dan keterkaitan begitu banyak pihak dalam pelaksanaan PPAN ini, maka program ini harus dijalankan sebagai suatu gerakan yang bersifat nasional. Oleh karena itu, program ini harus dipimpin langsung oleh Presiden RI, dan dijalankan oleh semua unsur pemerintah yang terkait dari pusat sampai daerah, dengan keterlibatan aktif dari seluruh rakyat Indonesia. II. LANDASAN DAN Prinsip-PRINSIP Dasar PPAN A. Pancasila Secara keseluruhan, Pancasila menjadi landasan idiil dan prinsipil yang utama dari konsep dan pelaksanaan PPAN. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai sila kelima Pancasila, merupakan muara akhir yang hendak dituju dari pelaksanaan PPAN. 695
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) B. UUD 1945 PPAN juga mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, khu- susnya Ayat 3 yang berbunyi: "Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemak- muran rakyat". C. UUPA No. 5/1960 UUPA No. 5/1960 merupakan landasan pokok dan pegangan operasional dalam perumusan konsep dan pelaksanaan PPAN. Ada 10 (sepuluh) prinsip dasar yang dapat diserap dari substansi UUPA, yaitu: (1) Nasionalisme, (2) Hak menguasai dari negara, (3) Tanah untuk penggarap, (4) Landreform, (4) Fungsi sosial, (6) Pengakuan hak adat, (7) Kesetaraan gender, (8) Kelestarian lingkungan, (9) Usaha bersama rakyat, dan (10) Lintas sektor. D. Tap MPR No. IX/2001 Pinsip-prinsip pelaksanaan PPAN juga merujuk kepada 12 (dua belas) prinsip dasar pembaruan agraria sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pem- baruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Kedua belas prinsip tersebut meliputi: (1) Memelihara dan mempertahankan NKRI, (2) Menghormati dan menjunjung tinggi HAM, (3) Menghormati supremasi hukum dengan mengako- modasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum, (4) Mensejahterakan rakyat, terutama melalui pening- katan SDM, 696
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 (5) Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan partisipasi rakyat, (6) Mewujudkan keadilan agraria, (7) Memelihara keberlanjutan sumber-sumber agraria, (8) Melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ekologis sesuai kondisi sosial budaya setempat, (9) Meningkatkan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah, (10) Mengakui, menghormati dan melindungi hak masya- rakat hukum adat, (11) Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban Negara, pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan individu, dan (12) Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional dan daerah. E. Perpres 10 Tahun 2006 Perpres 10 Tahun 2006 menjadi landasan kelembagaan untuk pelaksanaan PPAN. Perpres ini memberikan mandat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menjalankan reformasi agraria sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. III. Tujuan dan Arah PPAN Ada 5 (lima) tujuan utama dalam pelaksanaan PPAN ini, yakni: (1) Menata kembali struktur pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dan kekayaan alam lainnya sehingga menjadi lebih berkeadilan sosial, 697
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) (2) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, khususnya kaum tani dan rakyat miskin di pedesaan, (3) Mengatasi pengangguran dengan membuka kesem- patan kerja baru di bidang pertanian dan pengem- bangan ekonomi pedesaan, (4) Membuka akses bagi rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, (5) Mewujudkan mekanisme sistematis dan efektif untuk mengatasi sengketa dan konflik agraria, (6) Kesemua hal di atas dilaksanakan dengan cara-cara yang menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan. Mengacu kepada tujuan di atas, maka pelaksanaan PPAN ini diharapkan dapat secara simultan mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan produktivitas pertanian, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, mem- perkuat ekonomi desa dan pembangunan pedesaan, sekali- gus menyelesaikan sengketa dan konflik agraria yang mengu- tamakan hak-hak korban. Secara khusus, PPAN diarahkan untuk dapat mendo- rong peningkatan usaha tani yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga-keluarga petani di pedesaan. Peningkatan pendapatan petani ini pada akhirnya akan mengangkat kualitas martabat kemanusiaan dari kaum tani dan sekaligus menjadi landasan sistem ekonomi na- sional. Operasional PPAN harus dihindarkan dari suatu kompetisi individual di kalangan rakyat. Sebaliknya, yang mesti didorong adalah upaya-upaya pengembangan usaha bersama petani secara berkelompok melalui pembentukan unit-unit usaha tani dalam koperasi-koperasi petani dan lembaga sejenisnya yang bersemangatkan gotong royong. 698
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 IV. DASAR hukum operasional Untuk pelaksanaan PPAN diperlukan suatu regulasi khusus yang memungkinkan PPAN dapat berjalan dan mencapai maksud dan tujuannya. Diusulkan diterbitkan Perpres tentang PPAN yang dalam konsiderannya mele- takkan produk regulasi yang ada dan mendukung PPAN sebagai landasan hukum dan pedoman operasional. Dalam Perpres tersebut juga akan ditetapkan peru- bahan-perubahan terhadap produk regulasi yang tidak me- mungkinkan berjalannya PPAN secara efektif dan tepat sasaran. Terkait dengan objek dan subjek, Perpres akan menga- tur penambahan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PP 224/1961, dan subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) PP 224/1961. Usulan lebih rinci mengenai hal ini akan disampaikan kemudian. V. Bentuk dan sasaran Program A. Objek Objek utama dari pelaksanaan PPAN ini adalah alokasi tanah seluas 8,15 juta hektar dari pelepasan kawasan hutan produksi konversi yang akan ditetapkan melalui Kepres mengenai PPAN. Simultan dengan ini, penguatan fungsi dan pengem- bangan struktur kelembagaan BPN RI melalui Perpres 10 Tahun 2006 juga memungkinkan BPN RI untuk langsung memulai upaya pelaksanaan pembaruan agraria sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam rangka ini, 699
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dengan memanfaatkan momentum pelaksanaan PPAN, maka secara simultan dan bertahap dapat diupayakan untuk melaksanakan pembaruan agraria pada obyek-obyek tanah sengketa/konflik, HGU yang sudah berakhir atau ditelan- tarkan, dan tanah-tanah obyek landreform lainnya. Beberapa kategori berikut juga dapat diupayakan untuk menjadi obyek pelaksanaan pembaruan agraria: (1) Tanah timbul; (2) Tanah bekas bengkok desa yang telah menjadi kelu- rahan; (3) Tanah cadangan di sekitar HGU; dan (4) Tanah yang pernah ditetapkan sebagai obyek landre- form, tetapi saat ini dikuasai oleh Perhutani atau pihak lain; B. Subjek Kriteria subjek yang akan menerima manfaat dari PPAN adalah: (1) Korban sengketa agraria pada periode sebelumnya, dengan kriteria yang ketat, akurat dan dapat dipertang- gungjawabkan; (2) Petani gurem; (3) Petani tidak bertanah; (4) Rakyat miskin yang tidak memiliki pekerjaan dan sangat membutuhkan lahan produksi pertanian; Pemberian hak tanah atas subjek-subjek inidividual dilakukan dalam unit rumah tangga. Semua kriteria subjek ini tidak bersifat diskriminatif baik berdasarkan gender, suku, agama, asal-usul, dll. Prioritas subjek PPAN adalah penduduk miskin di pedesaan, dimulai dari penduduk yang lokasinya terdekat; dan dibuka kemungkinan 700
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain dan di perkotaan sebagai penerima manfaat. Diperlukan mekanisme khusus untuk mengidentifikasi dan menentukan subjek secara teliti, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penentuan subjek di lapangan, selain melalui mekanisme pendataan oleh instansi pemerintah, juga harus melibatkan kelompok-kelompok tani lokal, serikat-serikat tani di tingkat wilayah dan nasional yang selama ini bekerja, perguruan tinggi atau lembaga independen yang ditunjuk. Harus dipastikan agar pelaksanaan PPAN ini bersih dari penumpang-penumpang gelap, yang justru bertentangan dengan semangat pembaruan agraria. Dalam pertimbangan sangat khusus, dimungkinkan melalui skema tertentu subyek hak diberikan kepada: (1) kelompok tani dan (2) komunitas adat yang benar-benar "eksis", untuk menghindari terjadinya ketegangan antar ke- lompok dan komunitas, yang selama ini telah "ada". Hal ini untuk menjaga agar pelaksanaan PPAN ini tidak justru merusak ikatan-ikatan sosial yang ada dan pada gilirannya akan menghancurkan modal sosial. C. Program Dukungan (Access Reform) PPAN harus dijalankan secara komprehensif dan tidak bersifat parsial. Pelaksanaan PPAN mesti mengintegrasi ber- bagai kekuatan dan sumberdaya yang ada baik di peme- rintahan, masyarakat, maupun sektor usaha. Oleh sebab itu, PPAN diletakkan sebagai dasar dari revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan, serta agenda pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Secara operasional, PPAN mengandung tiga program utama: 701
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) (1) Suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penerima tanah-tanah redistribusi, dalam bentuk akses kesehatan, pendidikan, subsidi perumahan, dan hak- hak dasar lainnya, (2) Suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan pene- rima tanah redistribusi untuk mengelola lahan dan ber- produksi secara optimal, dalam bentuk akses modal, teknologi, infrastruktur (irigasi, jalan, jembatan, listrik), subsidi sarana produksi (benih, pupuk, teknologi, dll), pendampingan, akses pasar; dan (3) Suatu kebijakan insentif dan disintensif (subsidi, pajak, proteksi, dll) untuk memberi perlindungan terhadap komoditas yang dihasilkan oleh usaha tani penerima tanah-tanah redistribusi. Instansi-instansi yang terkait, dan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan program dukungan pasca redis- tribusi tanah (asset reform) adalah: Pertanian; Pedesaan (dalam negeri dan pemda); Keuangan; Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Pekerjaan Umum (infrastruktur); Per- tambangan dan Energi; Kehutanan; Kelautan dan Perikanan; Tenaga Kerja; Perdagangan dan Industri; Lingkungan hidup; Pendidikan; Kesehatan; Perumahan; Pemberdayaan Perempuan; Sosial; dan juga badan usaha (milik swasta maupun pemerintah). Secara prinsip, pembiayaan PPAN tidak boleh berasal dari dana hutang melainkan harus disediakan melalui APBN dan APBD. Implementasi pembiayaan PPAN akan dikelola di pusat dan daerah. Diupayakan juga penggalian sumber pendanaan dari badan-badan usaha di lapangan agraria, seperti dari pendapatan pertambangan, kelautan dan peri- 702
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kanan, kehutanan dan perkebunan. PPAN dilakukan dengan pendekatan "community em- powerment" di mana subjek PPAN ditempatkan sebagai pihak yang diberdayakan sehingga pada akhirnya mampu menca- pai kemandirian. VI. Pelaksanaan Program A. Kelembagaan Pelaksanaan PPAN PPAN harus dilaksanakan dengan tepat, khususnya pada aspek sasaran dan mekanismenya. Tepat sasaran berarti PPAN harus benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Sedangkan tepat pada tataran mekanisme berarti PPAN harus bisa menjadi program yang bisa me- nanggulangi masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Agar mekanisme delivery yang dimaksud itu bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tepat sasaran, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama, kelembagaan untuk pelaksanaan PPAN ini harus didefinisikan secara jelas. Kedua, PPAN menjadi agenda politik nasional yang menuntut koordinasi dengan semua sektor yang terkait langsung maupun tidak langsung, koordinasi antar level pemerintahan, maupun antara pemerintah dan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, dan dengan memper- hatikan peluang dan kemungkinan politik yang ada, maka harus ada produk hukum sekurangnya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai PPAN dan kelembagaan pelak- sananya. Dalam Perpres ini diatur ketentuan sebagai berikut. • PPAN akan mendasarkan diri pada posisi dan fungsi 703
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) BPN RI yang sekarang. Untuk keperluan pelaksanaan PPAN akan dibentuk kelembagaan kepanitiaan PPAN dengan skema berikut: (a) Dipimpin langsung oleh Presiden dengan Ketua Pelaksana Harian adalah Kepala BPN RI; (b) di tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur dengan Ketua Pelaksana Harian Kakanwil BPN RI; dan (c) di tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati dengan Ketua Pelaksana Harian Kepala Kantor Pertanahan BPN RI. Di tingkat lebih bawah (kecamatan dan desa) bisa dibentuk panitia pelaksana khusus untuk keperluan pelaksanaan program ini.
Pengawasan pelaksanaan PPAN dilakukan oleh sebuah oversight committe (Komite Pengawasan) yang diben- tuk Kepala BPN RI sebagai Ketua Pelaksana Harian
PPAN. Sengketa mengenai subjek akan diselesaikan di tingkat kepanitiaan PPAN. Untuk sengketa mengenai admi- nistrasi dan mekanisme pembagian objek juga akan diselesaikan di tingkat kepanitiaan PPAN. Sedangkan sengketa mengenai alas hak dan status objek akan diselesaikan di lembaga mediasi penyelesaian sengketa di dalam kepanitiaan PPAN. Apabila proses mediasi sengketa tidak bisa diselesaikan dalam periode tertentu di lembaga mediasi, maka akan diselesaikan melalui lembaga peradilan umum. B. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mengikuti road map berikut. 704
P A M D A O R L A N O I S A N A I R A R G A N A U R A B M E P M A R G O R P N A A N A S K A L E P n a a y a i b m e P i s a k o L n a r a s a S l a n o i s g n u F e d o i r e P n o i t c A m a r g o r P / n a p a h a T n a p a i s r e P T R a t u j 9 2 , 4 : a w a J
T R a t u 3 6 , 0 : 8 0 0 2 - 7 0 0 2 : k e b u S j
2 1 0 2 - 6 0 0 2 k e b u s j i s a k i f i t n e d I : a w a J r a u L n u h a t 2 r e p T R a t u j 1 2 , 2
T R a t u 1 , 1 : 0 1 0 2 - 9 0 0 2
n u h a t 2 r e p Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 t j t j t j t j t j t j : a w a J 5 5 7 1 , 0 : 8 0 0 2 - 7 0 0 2
n h t 2 / a h 2 4 0 3 , 0 : 0 1 0 2 - 9 0 0 2
n h t 2 / a h 3 0 2 4 , 0 : 2 1 0 2 - 0 1 0 2
n h t 2 / a h : a w a J 5 4 9 9 , 0 : 8 0 0 2 - 7 0 0 2 r a u L
n h t 2 / a h 8 3 2 7 , 1 : 0 1 0 2 - 9 0 0 2
n h t 2 / a h 7 1 8 3 , 2 : 2 1 0 2 - 1 1 0 2
n h t 2 / a h T R a t u j a h a t u a h a t u a h a t u 2 5 , 1 : 2 1 0 2 - 1 1 0 2
n u h a t 2 r e p : k e b O j j 6 , 0 : 8 0 0 2 - 7 0 0 2
n u h a t r e p 1 , 1 : 0 1 0 2 - 9 0 0 2
n u h a t r e p j 5 , 1 : 2 1 0 2 - 1 1 0 2
n u h a t r e p 2 1 0 2 - 6 0 0 2 . t s d 7 0 0 2 i r a u n a J - 6 0 0 2 k e b o i s a k i f i t n e d I j s a g u t ( a t e k g n e s h a n a t - h a n a t i s a s i r a t n e v n I n a d n a i j a k g n e P g n a d B i i t u p e D r e l u g e r k i l f n o K n a d a t e k g n e S n a n a g n a n e P ) n a h a n a t r e P n a d k i m e d a k a n e m u k o d n a n u s u y n e P 705 7 0 0 2 l a g e l n e m u k o d
g M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) i r a u r b e F 7 0 0 2 t e r a M 7 0 0 2 i r a u r b e F 2 1 0 2 2 1 0 2 - 7 0 0 2 7 0 0 2 - 6 0 0 2 7 0 0 2 l i r p A i a l u M 0 1 0 2 - 7 0 0 2 . t s d 7 0 0 2 i e M i a l u M N A P P i a n e g n e m m u k u h k u d o r p r a u l e K a y n n a a n a s k a l e p n a a g a b m e l e k n a d l e v e l n a d r o t k e s r a t n a i s a n i d r o o K n a h a t n i r e m e p a n a s k a l e p a g a n e t n a p a i y n e P i s a s i l a i s o S n a a n a s k a l e p l e d o m n a g n a b m e g n e P l a n o i s a n a i r a r g a n a u r a b m e p m a r g o r p n a s a w a k i r a d ( N A P P k e b o n a s a p e l e P j k u t n u a r a g e n h a n a t d a n e m n a t u h j ) N A P P i s a t n e m e l p m h a n a t - h a n a t n a n a g n a n e p n a d n a i j a k g n e P g n a d B i i t u p e D r e l u g e r s a g u t ( a t e k g n e s n a d a t e k g n e S n a n a g n a n e P n a d n a i j a k g n e P ) n a h a n a t r e P k i l f n o K h a n a t i s u b i r t s i d e R i i s a t n e m e l p m I 706 2 1 0 2 - 7 0 0 2 l i r p A i a l u M 7 0 0 2 g n u k u d n e p m a r g o r p - m a r g o r p n a p a r e n e P ) m r o f e r s s e c c a ( n a g n i p m a d n e p n a d n a h i t a l e P l a d o m s e s k A
n a t o r p a S
i g o l o n k e T
n a d n a i l a d n e g n e P i s a u l a v E 2 1 0 2 - 7 0 0 2 n a i l a d n e g n e p n a d g n i r o t i n o M 2 1 0 2 - 7 0 0 2 k i l f n o k n a d a t e k g n e s n a i a s e l e y n e P 2 1 0 2 - 7 0 0 2 i s a u l a v E n a r i h k a g n e P 2 1 0 2 N A P P n a p u t u n e P
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 VII. Penutup PPAN bukan merupakan agenda politik jangka pendek, meskipun pembaruan agraria adalah program yang dike- rangkai oleh periode waktu tertentu. PPAN harus dapat dipastikan diterima oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di masyarakat, sebagai agenda nasional yang dijalankan negara. Untuk itu, pelaksanaan PPAN harus memper- hitungkan momentum politik yang ada dan tingkat resistensi dari berbagai pihak. 707
BaBaBaBaBagiagiagiagiagian V:n V:n V:n V:n V: OGRAM OGRAM AN PR AN PR RRRRRUUUUUMMMMMUSUSUSUSUSAN PR OGRAM AN PROGRAM OGRAM AN PR AL (PPAN)AN)AN)AN)AN) AL (PPAL (PP AL (PP GRARIA NASIASIASIASIASIOOOOONNNNNAL (PP GRARIA N PEMBARARARARARUUUUUAN AAN AAN AAN AAN AGRARIA N GRARIA N PEMB PEMB GRARIA N PEMB PEMB
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA Program Pembaruan Agraria Nasional " PAPARAN PAPARAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL EPUBLIK INDONESIA RREPUBLIK INDONESIA RAPAT TERBATAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA KANTOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Hari/Tanggal : Selasa/22 Mei 2007 Jam : 10.00 WIB - Selesai 710
B. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 A. 4 PRINSIP KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN Pertanahan Harus Berkontribusi Secara Nyata: y Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Untuk menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan; Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia Untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis (terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan). 11 AGENDA BPN RI 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional RI 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran 2 M i d p d ft r p l k k tk p l tanah, serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia 3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah 4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air 5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis 711
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) B. 11 AGENDA BPN RI (lanjutan) 6. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia 7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 8. Membangun basis data penguasaan dan pemilikan tanah skala besar 9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan p 10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI 11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan (Reforma Agraria). PIDATO POLITIK PRESIDEN RI (31 JANUARI 2007) Program eo a ga a... secara bertahap ... akan "Program ReformaAgraria... secara bertahap ... akan Langkah itu dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Rakyat... [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan." 712
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 TANAH UNTUK KEADILAN DAN TANAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT REFORMA AGRARIA (UUPA, Keputusan MPR No. 5 MPR/2003) = PEMBARUAN AGRARIA (Tap IX/MPR/2001, Keputusan MPR No.5 MPR/2003) DEFINISI C.C. DEFINISI I. TAP MPR No. IX/MPR/2001. Pembaruan Agraria : merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta t i k ti d li d h k t keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia 713
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) DEFINISI (lanjutan) DEFINISI (lanjutan) II. Penjelasan UUPA Pasal 10 Ayat 1 dan 2. Reforma Agraria: Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azaz yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur truktur d pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "land reform" atau "agrarian reform" yaitu "tanah ......harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri." ......... Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain. r d ri p d p rub h n p rub h n d l DEFINISI (lanjutan) III. Definisi Operasional Reforma Agraria : a. Penataan ulang sistim politik dan hukum pertanahan berdasarkan prinsip pasal - pasal UUD 45 dan UUPA; b. Proses penyelenggaraan land reform (LR) dan access reform (AR) secara bersama; RA = LR + AR 714
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 DEFINISI (lanjutan) b1. LR adalah proses redistribusi tanah untuk menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan politik dan hukum pertanahan. T litik d h b d k h k t h b.2. AR adalah suatu proses penyediaan akses bagi masyarakat (Subyek Reforma Agraria) terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan (partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan). D.D. MODEL MODEL REFORMA AGRARIA I. Istilah dan pelaksanaan Reforma Agraria jarang menjadi perdebatan. II. Perdebatan terjadi pada tingkat model-model reforma II P d b t t j di d ti k t d l d l f yang dijalankan III. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain yang menjalankan, Reforma Agraria dapat dikatagorikan dalam 4 Model : 1. Radical Agrarian Reform 2. Land Right Restitution 3. Land Colonization 4. Market Based Agrarian Reform 715
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) E.E. REFORMA AGRARIA MERUPAKAN:: REFORMA AGRARIA MERUPAKAN . I. Upaya bersama untu mewujud an eadilan sosial; Upaya bersama untuk mewujudkan keadilan sosial; II. Mandat politik, konstitusi dan hukum; III. Keharusan sejarah; IV. Bagian mendasar Triple Track Strategy. I. UPAYA BERSAMA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL Masalah-masalah Struktural yang kita hadapi : 1. Adanya konsentrasi aset di sekelompok masyarakat 2. Kemiskinan 3. Pengangguran 4. Sengketa dan konflik pertanahan yang sistemik 5. Ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah tangga 6. Kualitas lingkungan hidup 6. Kualitas lingkungan hidup 7. Akses terhadap hak-hak dasar masyarakat Reforma Agraria dilakukan untuk langsung menyentuh akar permasalahan-permasalahan struktural tersebut di atas 716
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 II. REFORMA AGRARIA SEBAGAI MANDAT POLITIK, KONSTITUSI DAN HUKUM RA merupakan keharusan untuk dilaksanakan atas dasar: A.1. Tap MPR No. IX/MPR/2001 A.2. Keputusan MPR-RI No. 5/MPR/2003 A.3. Pidato politik Presiden RI awal tahun tanggal 31 Januari 2007 B1. Pembukaan UUD'45 B2. Pasal 33 ayat 3, Pasal 27 ayat 2, dan pasal 28 UUD'45 C1. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait III. REFORMA AGRARIA SEBAGAI KEHARUSAN SEJARAH . Pengalaman negara negara yang menjalankan Reforma 1. Pengalaman negara-negara yang menjalankan Reforma Agraria 2. Reforma Agraria di penghujung abad 20 dan di abad 21 3. Pengalaman Reforma Agraria di Indonesia 717
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) IV. REFORMA AGRARIA SEBAGAI TRIPLE TRACK STRATEGY 1. Sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi Pemerintah (Triple Track Strategy): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor Menggerakkan sektor riil agar semakin tumbuh dan berkembang Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan 2. Reforma Agraria berdampak langsung untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan baik pertanian maupun jasa, perdagangan, industri dan lainnya F. TUJUAN REFORMA AGRARIA 1. Menata ulang ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, 2. Mengurangi kemiskinan, 3. Menciptakan lapangan kerja, 4. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, 5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, 5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan 6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, 7. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga. 718
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 G. STRATEGI DASAR REFORMA AGRARIA YANG AKAN DILAKSANAKAN 1. Melakukan penataan atas konsentrasi aset dan atas 1 Melakukan penataan atas konsentrasi aset dan atas tanah-tanah terlantar melalui penataan politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD'45 dan UUPA 2. Mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai oleh 2 Mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai oleh negara (Obyek Reforma Agraria) untuk rakyat (Subyek Reforma Agraria) H. OBYEK REFORMA AGRARIA I. Tanah-tanah yang berasal dari: 1. ; tanah bekas HGU, HGB atau HP; , 2. tanah yang terkena ketentuan konversi; 3. tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya; 4. tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan; 5. tanah obyek landreform; 719
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) OBYEK REFORMA AGRARIA (lanjutan) 6. tanah bekas obyek landreform; 7. 7 tanah timbul; h i b l 8. tanah bekas kawasan pertambangan; 9. tanah yang dihibahkan oleh pemerintah; 10. tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah; 11. tanah yang dibeli oleh pemerintah; 11 tanah yang dibeli oleh pemerintah; Berdasarkan penelitian BPN tanah dalam kelompok ini diperkirakan seluas 1,1 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia OBYEK REFORMA AGRARIA (lanjutan) II. Tanah yang dialokasi oleh Bapak Presiden RI yang berasal dari hutan produksi konversi, tersebar di 17 provinsi (Rapat Terbatas Presiden RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN-RI tanggal 28 September 2006 seluas 8,15 juta hektar) ) l 28 S b 2006 l 8 15 j h k 720
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PETA OBYEK REFORMA AGRARIA konversi)) Tanah Negara berasal dari hutan produksi konversi ((Tanah Negara berasal dari hutan produksi OBYEK REFORMA AGRARIA (lanjutan) III. Tanah-tanah hasil koordinasi antara Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan BPN-RI tanggal 27 Maret 2007 atas tanah-tanah yang sudah dilepaskan dari Kawasan Kehutanan menjadi tanah negara yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Luas sedang dalam proses indentifikasi Departemen Kehutanan dan BPN-RI 721
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) I. HUBUNGAN ANTARA OBYEK DAN TUJUAN PPAN TUJUAN 1 2 3 4 5 6 OBYEK 1. Tanah bekas HGU, HGB atau HP
2. Tanah yang terkena ketentuan konversi
3. Tanah yang diserahkan oleh pemiliknya y g p y
4. Tanah hak yang pemegangnya melanggar
5. Tanah obyek landreform
6. Tanah bekas obyek landreform
7. Tanah timbul
8. Tanah bekas kawasan pertambangan
9. Tanah yang dihibahkan oleh pemerintah
10. Tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah
11. Tanah yang dibeli oleh pemerintah 11 T h dib li l h h i
12. Tanah dari hutan produksi konversi
13. Tanah hutan produksi konversi yang dilepaskan 13. Tanah hutan produksi konversi yang dilepaskan
1. Menata ulang ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, 5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, 6. Memperbaiki dan menjaga kualitas 2. Mengurangi kemiskinan, 3. Menciptakan lapangan kerja, 4. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, lingkungan hidup, 7. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga. J. SUBYEK REFORMA AGRARIA I. Secara umum : Masyarakat miskin sebagaimana yang telah Masyarakat miskin sebagaimana yang telah diindentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) II. Secara Khusus : Penduduk miskin di perdesaan, baik petani, nelayan maupun profesi lain, dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (sebagaimana skema berikut). 722 7
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 SUBYEK REFORMA AGRARIA BERDASARKAN PRIORITAS K. MEKANISME & DELIVERY SYSTEM 723
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) L. TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA Luas (Ha) 2.000.000 1.800.000 Wilayah Padat Penduduk Wilayah Jarang Penduduk Total 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 M. KELEMBAGAAN PELAKSANA REFORMA AGRARIA 1. Dewan Reforma Agraria (DRA) Merumuskan dan menetapkan kebijakan Reforma Agraria Organisasi DRA: Organisasi DRA: 1. Tingkat Pusat DRAN 2. Tingkat Provinsi DRAP 3. Tingkat Kabupaten/Kota DRAK 2. Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria (BPP-RA) Merupakan unit kerja BPN-RI, mengelola dan memberikan , p akses pembiayaan operasional Reforma Agraria j g Organisasi BPP-RA: 1. BPP-RA Nasional 2. BPP-RA Regional (1 atau > 1 provinsi) 3. BPP-RA Cabang (1 atau > 1 kabupaten/kota) 4. BPP-RA Ranting I1 atau > 1 kecamatan) 724
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 N. LANGKAH PERSIAPAN YANG TELAH DILAKUKAN I. PEMATANGAN GAGASAN SECARA INTERNAL DI BPN-RI: 1. Arahan dan konsultasi secara terus menerus dengan Bapak Presiden RI 2. Penataan substansi pertanahan (Tap MPR No. IX/MPR/2001 dan Perpres No. 10/2006) 3. Penataan kelembagaan pertanahan (Tap MPR 3 P (T MPR k l h b No. IX/MPR/2001 dan Perpres No. 10/2006) 4. Pembentukan dan penyusunan program Reforma Agraria PEMATANGAN GAGASAN SECARA INTERNAL DI BPN-RI (lanjutan): 5. Pembentukan kelompok kerja Reforma Agraria 6. Pemantapan gagasan dan proses Reforma Agraria : rapat kerja, kunjungan kerja/seminar/simposium, dll. 7. Penyusunan dan pengembangan Model-model Reforma Agraria di 3 provinsi dan diikuti oleh provinsi lainnya. provinsi lainnya 8. Studi banding ke Venezuela, Thailand dan Taiwan. 725
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) II. KONSULTASI BPN RI DENGAN LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA : 1. Komisi II DPR RI secara rutin melalui rapat-rapat kerja dan khusus tentang Reforma Agraria: didukung k j d R f kh A i did k secara resmi pada tanggal 29 Januari 2007 2. Ketua Mahkamah Agung dengan seluruh jajaran III. KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta j j jajaran 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat beserta jajaran 3. Menteri Keuangan beserta jajaran 4. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajaran Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajaran 5. Menteri Kehutanan beserta jajaran 6. Menteri Pertanian beserta jajaran 7. Menteri Pertahanan beserta jajaran 726
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH (lanjutan) 8. 9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta jajaran 10. Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajaran 11. Kepala Badan Intelejen Negara beserta jajaran 12. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI) j j beserta jajaran Panglima TNI beserta jajaran 13. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI beserta jajaran 14. Dan lain-lain yang sedang menunggu jadwal pertemuan IV. KOMUNIKASI/DISKUSI/MEMBANGUN KESEPAHAMAN 1. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) 1. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) 2. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 3. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 4. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) 5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 727
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) KOMUNIKASI/DISKUSI/MEMBANGUN KESEPAHAMAN (lanjutan) 6. Serikat-Serikat Petani di hampir Seluruh Provinsi 7. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) 8. Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) 9. Obor Tani 9 Ob T i 10. KOPEBANG (Koalisi Penyelamat Bangsa) 11. Dan lain-lain yang sudah dan sedang diatur waktunya. V. KOMUNIKASI DAN KERJASMA DENGAN BERBAGAI PERGURUAN TINGGI 1. Institut Pertanian Bogor (IPB) 2. Universitas Gajah Mada (UGM) 3. Universitas Indonesia (UI) 4. Universitas Jember (UNEJ) 5. Universitas Brawijaya (UNIBRAW) 6. Universitas Bengkulu (UNIB) 7. Dan lain-lain yang sedang diatur waktunya 728
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 VI. KOMUNIKASI DAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA KAJIAN 1. Pusat Kajian Agraria (PKA), IPB 2. Pusat Studi Pembaruan Agraria, UGM g , 3. Akatiga 4. Pusat Studi Agraria, UGM 5. Rural Development Institute, Washington 6. Land Policy Institute, Michigan State University 7. Brighten Institute (BI) 7 Brighten Institute (BI) 8. Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) 9. Ong Hok Ham Institute 10. Dan lainnya yang sedang diatur waktunya. VII. SOSIALISASI SECARA BERTAHAP 1. Langsung dengan masyarakat di berbagai daerah 2. Melalui media masa cetak, media elektronik, 3. Melalui wahana budaya, seni dan olah raga 4. Melalui buku, brosur, dan sebagainya. 729
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) VIII. FINALISASI PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI REFORMA AGRARIA Telah dilakukan pembahasan interdep untuk menetapkan Telah dilakukan pembahasan interdep untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan Reforma Agraria dan telah melakukan pembahasan interdep untuk keputusan Presiden mengenai kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Reforma Agraria PENCANANGAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN: TANAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 730
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 LOKASI PELAKSANAAN Lapangan Sepakbola Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur PETA KABUPATEN BLITAR Kec. Gandusari Desa Gadungan Desa Ngaringan Desa Sumber Agung Kec. Doko Desa Kalimanis Desa Resapombo Desa Sumberurip Kec. Selorejo Desa Sidomulyo Desa Bumirejo Kec. Kesamben Desa Balerejo Kec. Panggung Rejo 731
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) ROUTE LOKASI TEMPAT ACARA Lokasi Acara FOTO LOKASI TEMPAT ACARA Luas Lapangan ± 6.500 m2 Lapangan Sepakbola Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur 732
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 FOTO - FOTO SEKELILING LOKASI TEMPAT ACARA FOTO - FOTO SEKELILING LOKASI TEMPAT ACARA 733
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) FOTO - FOTO SEKELILING LOKASI TEMPAT ACARA FOTO - FOTO SEKELILING LOKASI TEMPAT ACARA 734
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 FOTO - FOTO SEKELILING LOKASI TEMPAT ACARA SALAH SATU TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA YANG DIDISTRIBUSIKAN 735
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Pencanangan Pelaksanaan Reforma Agraria Ditandai Dengan Redistribusi Tanah Bersertipikat g p Kepada 12.001 Keluarga Petani yang tersebar di 27 Dusun, 9 Desa, 5 Kecamatan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur PENYERAHAN TANAH REDISTRIBUSI BERSERTIPIKAT • 30 tanah redistribusi bersertifikat diserahkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia p 900 tanah redistribusi bersertifikat diserahkan di tempat acara oleh Panitia, setelah acara dengan Presiden RI selesai (masing-masing desa 100 sertifikat) Sisa tanah redistribusi bersertifikat akan diserahkan b b di masing-masing desa mulai dari H +1 sampai selesai 736
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PENYERAHAN TANAH REDISTRIBUSI BERSERTIPIKAT Seleksi dan penyiapan petani penerima tanah redistribusi bersertifikat dilaksanakan oleh Panitia BPN Kab. Blitar dan Panitia Pemkab. Blitar Jumlah dan seleksi petani untuk temu wicara dengan Presiden RI akan difasilitasi oleh Panitia Kantor Pertanahan Kab. Blitar dan Panitia Pemkab. Blitar DAFTAR KECAMATAN, DESA DAN JUMLAH BIDANG TANAH REDISTRIBUSI BERSERTIPIKAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2007 NO KECAMATAN DESA JUMLAH BIDANG TANAH 1 1 GANDUSARI GANDUSARI NGARINGAN NGARINGAN SUMBER AGUNG GADUNGAN 601 601 720 1.201 2 SELOREJO SIDOMULYO 960 3 DOKO RESAPOMBO KALIMANIS U SU SUMBER URIP 2.652 738 955 1.955 4 PANGGUNG REJO BALEREJO 485 5 KESAMBEN BUMIREJO JUMLAH TOTAL 2.689 12.001 Luas Total Tanah Redistribusi Bersertipikat : 2.151, 0817 Ha 737
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PROFIL PENERIMA TANAH REDISTRIBUSI BERSERTIFIKAT Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Jenis Kelamin 41.0% 59.0% LAKI-LAKI PEREMPUAN PROFIL PENERIMA TANAH REDISTRIBUSI BERSERTIFIKAT (lanjutan) Berdasarkan Usia Berdasarkan Usia 12.0% 38.0% 50.0% Kurang Dari 30 Tahun 30-50 Tahun Lebih Dari 50 Tahun 738
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PROFIL PENERIMA TANAH REDISTRIBUSI BERSERTIFIKAT (lanjutan) Berdasarkan Mata Pencaharian Berdasarkan Mata Pencaharian 0.7% 6.8% 2.1% 2.1% 88.3% Petani Buruh Tani Buruh Harian, Tukang, Sopir, PRT Pedagang, W iraswasta Lain-lain PROFIL PENERIMA TANAH REDISTRIBUSI BERSERTIFIKAT (lanjutan) Berdasarkan Luas Tanah Berdasarkan Luas Tanah 15.6% 2.9% 18.1% 25.0% 25 0% 38.4% Kurang dari 500 m2 501-1.000 m2 1.001-2.500 m2 2.501-5.000 m2 Lebih dari 5.000 m2 739
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PROFIL PENERIMA TANAH REDISTRIBUSI BERSERTIFIKAT (lanjutan) Berdasarkan Penggunaan Tanah Berdasarkan Penggunaan Tanah 4.6% 6.4% 18.6% 6.0% 14.3% 0.0% 0 0% 50.1% Sawah Kolam Tegalan dan Rumah Perumahan Tegalan Kebun campuran Kebun Campuran dan Rumah JADWAL ACARA a. Kedatangan dan Keberangkatan Presiden RI Acara No Jam Keterangan 1 Presiden Tiba di Bandara ABD Saleh Malang 2 2 Presiden Menuju Blitar Presiden Menuju Blitar 3 Presiden Tiba di Hellipad Batalion 511 Blitar 4 Presiden menuju Ke Pendopo 5 Presiden tiba di Pendopo Kab. Blitar 6 Presiden menuju ke tempat acara 7 Presiden di tempat acara 8 Penyelenggaraan Acara 9 9 Presiden meninggalkan tempat acara menuju Presiden meninggalkan tempat acara menuju Pendopo Blitar 10 Tiba di Pendopo: Istirahat/melihat pameran (bila ada)/makan siang 11 Meninggalkan Pendopo, ke Hellipad batalion 511 Blitar dan menuju Bandara ABD Saleh Malang 740
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 b. Jadwal Acara Pelaksanaan Reforma Agraria No 1 Pembukaan Acara Waktu Keterangan 2 Tarian selamat datang 3 4 5 6 7 8 9 10 Sambutan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Laporan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembaruan Agraria Nasional Penyerahan Tanah Redistribusi Bersertipikat secara simbolis oleh Presiden RI dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria Amanat Presiden RI dilanjutkan dengan penandatangan prasasti Program Reforma Agraria Temu wicara Doa Presiden meninggalkan tempat acara menuju Pendopo Blitar Pendopo Blitar Penyerahan Tanah Redistribusi Bersertipikat secara langsung 30 petani mewakili 9 desa 900 sertifikat. Penyerahan Sertifikat sisanya dilaksanakan oleh Petugas BPN di desa masing-masing KEPANITIAAN Diselenggarakan oleh Panitia Gabungan, yang terdiri dari : Panitia Nasional (BPN-RI) Panitia Provinsi (Kanwil BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) Panitia Kabupaten (Kantor Pertanahan Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Blitar) 741
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) UNDANGAN Undangan disiapkan oleh BPN-RI dengan menampilkan tiga logo (BPN-RI, Pemda Provinsi Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Blitar) Jumlah Undangan : 440 orang Seluruh Petani /masyarakat penerima tanah redistribusi bersertifikat (12.001 keluarga) + diluar masyarakat penerima tanah redistribusi bersertipikat Undangan untuk Petani dikelola oleh Pemkab. Blitar melalui 9 kepala desa, masing-masing desa 260 petani. DAFTAR UNDANGAN 1. Presiden RI 2. Wakil Presiden RI 3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 4. Duta Besar/Korps Diplomatik Negara Sahabat 5. Lembaga Tinggi Negara/DPR/DPD 6. Ketua Komisi Negara 7. Lembaga Pemerintah Non Departemen 8. Ketua Fraksi DPR RI 9 K t U 9. Ketua Umum Partai P t i 10. Gubernur Seluruh Indonesia 11. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia 12. Rektor Universitas Se-Jawa 742
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 DAFTAR UNDANGAN (lanjutan) 13. BUMN 14. Eselon I Departemen/LPND Terkait 15. TNI/Polri 16. Eselon I BPN RI 17. Staf Khusus BPN RI 18. Eselon II BPN RI 19. Kepala Kantor Wilayah BPN Seluruh Indonesia 20. Bupati dan Walikota Seluruh Jawa Timur 21 Pemda Provinsi Jawa Timur 21. Pemda Provinsi Jawa Timur 22. Ketua DPRD Kab/Kota Seluruh Jawa Timur 23. Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota Seluruh Jawa Timur 24. Asosiasi Profesi/LSM KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara Pelaksanaan REFORMA AGRARIA (Program Pembaruan Agraria Nasional) Tahun 2007 ditandai dengan redistribusi tanah bersertipikat kepada 12.001 keluarga petani di Kabupaten Blitar Oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Hari , tanggal 2007, pukul WIB Bertempat di Lapangan Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Harap hadir 60 menit sebelum acara dimulai dan membawa undangan - Harap jawaban telepon : Biro TU Pimpinan dan Protokol BPN RI 021-7222420, 7228874,7394262 Pakaian : Pejabat Pemerintah TNI/POLRI Undangan : Batik lengan panjang : Yang berlaku pada hari itu : Menyesuaikan 743
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) TULISAN PRASASTI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENCANANGAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN "TANAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA" Blitar-Jawa Timur, 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MOHON ARAHAN BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Atas waktu Pencanangan Pelaksanaan Reforma 1 A k P P l k R f Agraria dan langkah yang dipandang kurang dalam persiapan 2. Finalisasi RPP-RA dan Keppres yang akan disampaikan ke Sekretaris Negara 744
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 TERIMA KASIH LAMPIRAN 745
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Kemiskinan: sebagian besar di perdesaan (petani) Penduduk miskin: 39,05 juta jiwa (17,75%) Perkotaan: 13,36%; perdesaan: 21,90% (90% Perkotaan: 13,36%; perdesaan: 21,90% (90% pekerja). kembali ke kemiskinan Pengangguran: erat kaitannya dengan kemiskinan Pengangguran terbuka: 11,1 juta (10,45%) Tersebar di perdesaan maupun perkotaan p p p Ketimpangan Sosial: distribusi pendapatan belum merata Angka kemiskinan: sektor pertanian 56,07%;sektor industri 6,77% i d i 6 77% Penguasaan tanah sempit (petani gurem <0,5 ha: 56,5%) kembali ke pengangguran 746
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 1/3 JUMLAH KASUS TAHUN 2006 SENGKETA : 1.423 kasus KONFLIK : 322 kasus PERKARA : 1.065 kasus TOTAL KASUS TOTAL KASUS : 2.810 kasus : 2 810 kasus 2/3 DIAGRAM PROSENTASE KASUS BERDASARKAN TIPOLOGI 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 A B C D E F G H Keterangan: A :Sengketa Penguasaan dan Pemilikan B :Sengketa Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah C :Sengketa batas/letak bidang tanah D :Sengketa ganti rugi tanah ex partikelir E :Sengketa tanah ulayat F :Sengketa tanah obyek landreform G :Sengketa pengadaan tanah H :Sengketa pelaksanaan putusan pengadilan 747
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) DIAGRAM PROSENTASE SEBARAN PIHAK-PIHAK DALAM SENGKETA BERDASARKAN TIPOLOGI 0.9 % 2 % Instansi Pemerintah - Masyarakat k t M Masyarakat - Masyarakat 4.9 % 12.1 % 8.2 % Orang - Perorang 3.4 % Perorangan - Badan Hukum 13.5 % 18.1 % 36.85 % Perorangan - Instansi Pemerintah Badan Hukum - Badan Hukum Hukum Badan Hukum - Instansi Pemerintah Badan Hukum - Masyarakat Instansi Pemerintah - Instansi Pemerintah/BUMN kembali ke Sengketa dan konflik pertanahan yang sistemik DASAR HUKUM PPAN (1) a. Landasan Idiil: Pancasila b. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya c. Landasan Politis: 1. TAP MPR-RI Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam 2. Keputusan MPR-RI Nomor 5/MPR-RI/2003 tentang Penugasan kepada Pimpinan MPR-RI untuk menyampaikan Saran atas Pelaksanaan Putusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003 3. Pidato Politik Presiden-RI awal tahun 2007 (31 Januari 2007) d. Landasan Hukum: 1. UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir 2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria/UUPA) 3. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil 748 3/3 1/3
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 DASAR HUKUM PPAN (2) 2/3 d. Landasan Hukum: 4. UU No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak 5. UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 5. UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 6. UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah 7. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 8. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan 9. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 10. UU No. 21 Tahun 1997 jo. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 11. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 11 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 13. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 14. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 15. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan DASAR HUKUM PPAN (3) 3/3 d. Landasan Hukum (lanjutan): 16.PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 17.PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 P 1961 i t h N 224 T h 18.PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 19.PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 20.PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 21.PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan 22.PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 23.PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 24.Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Kembali ke semua peraturan perundang-undangan yang terkait 749
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Banyak negara dengan ideologi kanan atau kiri melaksanakan pembaruan agraria
Ideologi kanan, seperti Jepang dan Taiwan, Korea Selatan, Filipina, Brazil,
Ideologi kiri, seperti Cina, Vietnam, Rusia Hasil yang beragam - ada yang berhasil, setengah berhasil dan gagal. Beberapa negara melaksanakan land reform lebih dari satu kali Beberapa negara melaksanakan land reform lebih dari satu kali seperti: Rusia, Jepang dan Mexico, Venezuela. MODEL LAND REFORM
radical land reform, tanah milik tuan tanah yang luas diambil alih oleh pemerintah, dan selanjutnya dibagikan kepada petani tidak bertanahan. Contoh, land reform yang dilaksanakan di Cina dan Rusia,
land restitution, tanah-tanah perkebunan luas yang berasal dari tanah-tanah land restitution tanah tanah perkebunan luas yang berasal dari tanah tanah masyarakat diambil alih oleh pemerintah, kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik asal. Contoh, land reform yang dilaksanakan di Afrika Selatan.
land colonization, pembukaan dan pengembangan daerah-daerah baru, kemudian penduduk dari daerah yang padat penduduknya dipindahkan ke daerah baru tersebut, dan dibagikan tanah dengan luasan tertentu. Contoh; daerah baru tersebut dan dibagikan tanah dengan luasan tertentu Contoh; cikal bakal transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia 1905.
Market based land reform (market assisted land reform), land reform yang dilaksanakan berdasarkan atau dengan bantuan mekanisme pasar. Contoh, land reform yang dilaksanakan di Brazil. Kembali ke pengalaman negara-negara yang menjalankan Reforma Agraria 750 1/2 2/2
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 1/5 PERIODE AWAL Penghapusan desa-desa perdikan (UU No. 13 Tahun 1946). Penghapusan tanah partikelir (UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir). Komitmen Pemimpin Bangsa: Tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato kenegaraan, Presiden Soekarno menyatakan bahwa land reform bila dilaksanakan secara tepat akan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata diantara penduduk dan menciptakan struktur sosial yang dapat meningkatkan produksi pertanian nasional. 2/5 PERIODE PELETAKAN DASAR UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, untuk mencipatakan pembagian hasil yang adil antara pemilik tanah dan penggarap UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU induk pembaruan agraria Indonesia, dan berakhirlah dualisme hukum pertanahan di Indonesia. Pembaruan Agraria Indonesia dituangkan dalam program yang meliputi: (1) pembaruan hukum agraria, (2) penghapusan hak-hak asing dan konsesi- konsesi kolonial atas tanah, (3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, (4) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah, dan (5) perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. 751
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PERIODE PELAKSANAAN 1 Januari 1961, berlaku UU No. 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pada tanggal yang sama, Presiden Soekarno memerintahkan dilaksanakannya Pada tanggal yang sama Presiden Soekarno memerintahkan dilaksanakannya landreform pada upacara Pengayunan Cangkul Pertama Pembangunan Nasional Semesta Berencana. UU ini mengatur: (a) penetapan luas maksimum dan minimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, (b) larangan untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian- bagian yang kecil, dan (c) penebusan dan pengembalian tanah-tanah pertanian g y g , ( ) p p g p yang digadaikan. Sebagai pelaksanaan UU ini diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dan peraturan perundang-undangan lainnya. PERGESERAN MAKNA
Landreform di Indonesia mengalami pasang surut seirama dengan Landreform di Indonesia mengalami pasang surut seirama dengan perkembangan jaman. Landreform mencapai puncaknya antara tahun perkembangan jaman. Landreform mencapai puncaknya antara tahun 1964.. 1962 -- 1964 1962 erubahan konstelasi politik Indonesia pasca 1965, menyebabkan PPerubahan konstelasi politik Indonesia pasca 1965, menyebabkan pula pembaruan agraria surut. Namun bukan hilang, tetapi pula pembaruan agraria surut. Namun bukan hilang, tetapi mengalami pergesaran. mengalami pergesaran. Tanah tanah yang akan diredistribusikan (dibagikan) kepada petani Tanah--tanah yang akan diredistribusikan (dibagikan) kepada petani tanah yang penggarap, yang awalnya terutama berasal dari tanah--tanah yang penggarap, yang awalnya terutama berasal dari tanah tanah kelebihan dari batas maksimum terkena ketentuan landreform----tanah kelebihan dari batas maksimum terkena ketentuan landreform dan tanah absentee -- bergeser menjadi tanah dan tanah absentee tanah yang dikuasai bergeser menjadi tanah--tanah yang dikuasai langsung oleh negara. langsung oleh negara. Program landreform sendiri telah menyusut menjadi kegiatan Program landreform sendiri telah menyusut menjadi kegiatan redistribusi tanah baik secara langsung kepada petani penggarap redistribusi tanah baik secara langsung kepada petani penggarap maupun melalui program transmigrasi, Perkebunan Inti maupun melalui program transmigrasi, Perkebunan Inti Trans, dsb. Rakyat/Nucleus Estate Small holders (PIR/NES), PIR--Trans, dsb. Rakyat/Nucleus Estate Small holders (PIR/NES), PIR 752 3/5 4/5
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 5/5 KEBERHASILAN DAN HAMBATAN Secara fisik, sampai saat ini (1961 - 2005), telah dibagikan tanah obyek landreform diseluruh Indonesia seluas lebih kurang 1.159.527,273 Ha kepada 1.510.762 KK dengan rata-rata luasan 0,77 Hektar. 0,77 Hektar. Ditinjau dari segi tujuan akhir landreform yaitu peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan petani penerima tanah (beneficiaries), dapat dikatakan belum seperti yang diharapkan. Faktor penghambat: - Rendahnya dukungan politik, stigma bahwa ideologi land reform adalah kiri. - Kurangnya penegakan hukum, K k h k - Tidak tersedianya biaya, data dan informasi yang memadai, - Peraturan perundang-undangan yang tidak secara jelas dan tegas mengatur, - Lemahnya lembaga pelaksana dan kualitas sumber daya manusia. Kembali ke pengalaman Reforma Agraria di Indonesia 753
REFORMA AGRARIA DAN KEADILAN SOSIAL1 Joyo Winoto, Ph.D. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dosen Departemen Ilmu Ekonomi, FEM-IPB Direktur Senior Brighten Institute Reforma Agraria Reforma Agraria Reforma Agraria ... ... Inilah yang saya sebut sebagai "Program Reforma Agraria Reforma Agraria Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat mutlak mutlak mutlak untuk dilakukan." ... [yang] saya anggap mutlak mutlak (Presiden RI, 31 Januari 2007) Bismillaahirrohmaanirrohiim, Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati, Ketua dan Anggota MWA-IPB Yang saya hormati, Rektor IPB dan Seluruh Jajaran Pim- pinan IPB Yang saya hormati, Ketua dan Anggota Senat Guru Besar IPB Yang saya hormati, Para Guru Besar, Dosen, Seluruh 754
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Unsur Civitas Academica, dan Hadirin sekalian Adalah suatu kehormatan bagi saya - baik sebagai priba- di, sebagai dosen Departemen Ilmu Ekonomi IPB, sebagai Direktur Senior Brighten Institute, maupun sebagai Kepala BPN-RI - bisa berdiri di mimbar yang terhormat ini. Dan, saya merasa lebih terhormat lagi karena IPB mengundang saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan topik yang sangat penting bagi negeri ini dan sangat menggugah pemi- kiran para akademisi, yaitu "Reforma Agraria dan Keadilan Sosial". Hal ini menunjukkan kejelian IPB dalam melihat realita yang dihadapi rakyat, bangsa dan negeri ini serta da- lam mengambil fokus pemikiran untuk dikontribusikan. Reforma Agraria dan keadilan sosial adalah suatu hal yang mendasar bagi negeri ini, bagi masa depan negeri ini. Melalui gerak dan pemikiran bersama dalam menjalankan reforma agraria, IPB akan mampu mengukir kembali kontribusinya bagi negeri ini sebagaimana telah berhasil ditorehkan dalam sejarah sebelumnya melalui BIMAS. Selanjutnya ijinkan saya, secara bertahap menyampai- kan pemikiran-pemikiran tentang Reforma Agraria dan Ke- adilan Sosial. Tetapi sebelum itu, ijinkan saya atas nama keluarga besar BPN-RI, atas nama keluarga besar Brighten Institute, dan atas nama pribadi menyampaikan selamat merayakan hari lahir IPB yang ke-44 semoga kontribusi IPB semakin dirasakan kebaikannya oleh rakyat, bangsa dan negeri ini. 1. Keadilan Sosial sebagai Tujuan Mendasar Ketika kita memerdekakan diri, tekad kita jelas. Kita bertekad untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 755
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Itu adalah tekad besar. Dan kalau kita re- nungkan lebih dalam, ujung dari perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah amanat, itulah mandat, itulah cita-cita, itulah ujung perjalanan yang kita tuju. Pertanyaannya kemudian: Sudah sampai di mana kita berjalan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini? Sudahkah kita mengkaji dan mem- bangun strategi bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut? Mari kita lihat apa yang sudah ada dan kita miliki saat ini. Untuk bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus terlebih dahulu memaknai kemerdekaan. Kemerdekaan sesungguhnya adalah proses pembebasan. Ketika kita canangkan kemerdekaan, ia baru- lah pembebasan dari penguasaan asing. Menurut Bung Karno, kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk menuju pembebasan-pembebasan lainnya. Yang kita perlu- kan lebih jauh dari itu, yaitu: sebagai bangsa merdeka kita harus mampu membebaskan diri kita dari kebodohan dan kemiskinan, dari kedunguan dan ketidakadilan, dari keter- gantungan, dari hegemoni pemikiran dan penguasaan, dari berbagai persoalan mendasar dan belenggu masa lalu. Proses- proses pembebasan ini adalah sekaligus proses rangsangan- rangsangan kreatif dan rangsangan-rangsangan inovatif dari bangsa kita untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut. 756
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 2. Kemiskinan, Pengangguran, dan Colonial Mode of Development Apakah proses-proses pembebasan sudah cukup jauh kita lalui? Apa persoalan-persoalan utama yang kita hadapi? Mari kita lihat terlebih dahulu persoalan kemiskinan. Data kemiskinan terakhir dari BPS menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari total populasi Indonesia. Di kawasan perkotaan, percepatan kemiskinan tersebut adalah 13,36 persen, sedangkan di kawasan perdesaan mencapai 21,90 persen. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami penduduk perdesaan yang pada umumnya adalah petani. Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan sekitar 56 persen menggan- tungkan hidupnya dari pertanian. Dari seluruh penduduk miskin pedesaan ini ternyata sekitar 90 persen bekerja - bekerja keras tetapi tetap miskin. Hal ini terutama disebab- kan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sum- ber ekonomi dan sumber-sumber politik termasuk yang terutama adalah tanah. Dan, peluruhan kehidupan di pede- saan ternyata memiliki percepatan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Hal ini menandakan pentingnya kita menata kembali kehidupan di pedesaan, dalam konteks keadilan spasial. Selanjutnya, UUD 1945 pasal 27 ayat 2 mengamanat- kan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh peker- jaan yang layak untuk kehidupannya. Berkenaan dengan hal ini, bagaimana keadaan kita sekarang? Pengangguran di Indonesia relatif tinggi. Angka pengangguran terbuka 757
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mencapai 11,10 juta jiwa (10,45 persen dari total angkatan kerja), yang tersebar di perdesaan sejumlah 5,28 juta jiwa (8,44 persen dari jumlah angkatan kerja di perdesaan) dan di perkotaan 5,82 juta jiwa (13,32 persen dari jumlah ang- katan kerja di perkotaan). Sedangkan angka setengah pengangguran di Indonesia mencapai 29,92 juta jiwa (28,16 persen); paling banyak terdapat di perdesaan yaitu 23,00 juta jiwa (36,76 persen) dan di perkotaan 6,92 juta jiwa (15,83 persen). Lemahnya kesempatan di pedesaan mendo- rong angkatan kerja mengalir ke perkotaan yang ternyata juga belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Kedua masalah tersebut di atas adalah cerminan dari persoalan-persoalan struktural yang kita hadapi. Mari kita lihat sekarang dengan perspektif yang lebih jauh. Bagaimana kemiskinan dan masalah ketenagakerjaan ini sepertinya demikian rumit untuk bisa kita pecahkan? Persoalan-per- soalan struktural ini lahir dari akumulasi persoalan sebelum kemerdekaan dan sejak kemerdekaan. Adalah wajar bila persoalan keadilan sosial itu tidak terwujud pada saat In- donesia di bawah penjajahan. Tetapi ketika kita telah mer- deka, adalah wajar kemudian kita berharap bahwa keadilan sosial di negeri merdeka ini membaik. Tetapi, data di atas menunjukkan bahwa kita masih harus berjuang keras untuk mewujudkannya. Perjuangan ini harus kita mulai terlebih dahulu secara konsepsional dengan melepaskan diri kita, nilai-nilai pemikiran, dan praksis - dari colonial mode of de- velopment, yaitu kerangka pemikiran pembangunan yang kolonialistik, eksploitatif, tidak membebaskan, myopic, dan berperspektif jangka pendek. Dan setelah itu, kita juga harus membebaskan diri kita dari perspektif penanganan masalah 758
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 berbasis simptomatik, kita harus akhiri end pipe policies atau kebijakan ujung pipa. Dengan colonial mode of development, kita tidak akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan end pipe policies kita tidak akan mampu mengatasi persoalan struktural yang ada. Akibatnya, selain masalah kemiskinan dan pengangguran yang demikian persisten, kesenjangan sosial-ekonomi menjadi melebar. Ini adalah persoalan keadilan sosial. Distribusi pendapatan Indonesia belum tersebar secara merata. Indeks Gini mengalami peningkatan dari 0,308 (tahun 1999) menjadi 0,329 (2002) dan menurut data terakhir dari BPS 0,363 (2005). Indeks Gini tersebut dihitung dengan pendekatan pengeluaran; bila dihitung dengan pendekatan kepemilikan aset, tentu lebih besar. Dan hal ini menandakan adanya kesenjangan yang lebih lebar. Lebarnya kesenjangan pendapatan juga terjadi antara petani dan non-petani. Dengan tenaga kerja sebanyak 44 persen dari total tenaga kerja, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian - yang merupakan proksi dari pendapatan petani - hanya 13 persen dari PDB total. Pada tahun yang sama (2006), sektor industri dengan tenagakerja 12 persen dari total tenagakerja memiliki PDB sejumlah 28 persen dari PDB total. Pada sektor tersebut percepatan kemiskinan mencapai 56,07 persen, jauh melebihi yang terjadi di sektor industri yakni 6,77 persen. Banyaknya kemiskinan di sektor pertanian berkaitan dengan penguasaan tanah yang timpang. Data terakhir menunjukkan bahwa petani gurem (penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektar) mencapai 56,5 persen dari total jumlah petani. 759
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 3. Akhir dari End Pipe Policies: Langkah ke Arah Kebijakan untuk Memecahkan Persoalan Mendasar Kalau kita mau mengatasi persoalan-persoalan struk- tural sebagaimana telah dijelaskan di atas, end pipe policies, yakni kebijakan yang terjebak hanya mengatasi symptom dari permasalahan namun gagal mengidentifikasikan dan memecahkan akar persoalan, tidak akan mampu mengatasi persoalan. Bahkan, akar masalah yang tidak terpecahkan akan melahirkan berbagai persoalan-persoalan baru ikutan- nya. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang memang langsung mengatasi persoalan-persoalan struktural ini. Namun demikian, tetap harus diingat bahwa dalam mengatasi persoalan struktural kita tetap harus taat asas pada konstitusi, harus taat asas kepada ideologi yang kita anut. Kita mengenal apa yang disebut sebagai structural ad- justment program (SAP).2 Telah lama dikampanyekan bahwa SAP merupakan pendekatan kebijakan yang dapat menye- lesaikan persoalan struktural di tanah air. Tetapi pertanya- annya kemudian adalah: apakah SAP itu taat asas dengan konstitusi dan taat asas dengan ideologi negara, Pancasila? Kalaupun SAP tidak bersifat generik dan cukup efektif mengatasi "persoalan mendasar" tetapi ahistoris dan tidak taat asas pada ideologi dan konstitusi kita, apakah kebijakan semacam ini layak dijalankan? Tentu, kita harus kritis terhadap hal ini. Sebagai ilustrasi, untuk mengatasi "per- soalan mendasar" lambatnya pertumbuhan ekonomi, SAP cenderung akan berupaya memaksimalkan investasi, terutama investasi asing - baik dalam bentuk portfolio in- 760
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 vestment di pasar modal maupun dalam bentuk foreign direct investment. Fokus ini umumnya tanpa memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap kesenjangan dan rasa keadilan. Mungkin SAP menyebabkan pertumbuhan eko- nomi menjadi lebih tinggi; namun, melahirkan senjangnya distribusi pendapatan serta melahirkan ketidakadilan baru bagi rakyat. Dan, hal ini tentunya tidak sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Saya telah kemukakan bahwa kita tidak bisa lagi mengatasi persoalan-persoalan struktural menggunakan co- lonial mode of development dan end pipe policies. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah kebijakan atau program yang dengannya akar persoalan utama harus diselesaikan; hulu persoalan diatasi, dan kerak-karat sepanjang pipa diber- sihkan. Hanya dengan empowering mode of development, serta kebijakan dan program pembangunan yang langsung mengatasi persoalan dasar, masalah-masalah struktural yang dihadapi negeri ini dapat diatasi. Kita ambil sebagai contoh, kemiskinan. Kajian-kajian di seluruh dunia, baik di negara-negara Asia, Afrika maupun Amerika Latin, mengkonfirmasi bahwa rakyat miskin ham- pir tidak pernah berbicara mengenai pendapatan. Penda- patan menjadi variabel yang irrelevant karena seberapa pun "besarnya" pendapatan yang diperoleh, tetap tidak mencu- kupi untuk bisa memberikan kehidupan yang layak. Rakyat miskin itu, dengan apa pun bahasa dan ungkapan kata yang mereka gunakan, hampir selalu bicara mengenai aset apa yang bisa dikelola dan bagaimana dia bisa menggarap aset itu untuk sandaran kehidupannya, untuk meningkatkan 761
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) kehidupan keluarganya. Rakyat miskin juga hampir selalu berbicara kesempatan atau akses apa yang mereka bisa da- patkan agar bisa meningkatkan derajad dan kualitas kehi- dupannya. Jadi ketika kita berbicara tentang kemiskinan, mau tidak mau kita harus berbicara mengenai aset dan akses rakyat miskin pada sumber-sumber kehidupan - yaitu, sum- ber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik. Berbicara mengenai aset dan akses bagi rakyat miskin berarti kita berbicara mengenai hak dasar. Secara akademik, hak dasar rakyat bisa dibagi dua. Pertama, yang disebut seba- gai given rights yaitu hak-hak yang bisa lahir dari keharusan konstitusi, Undang-undang, peraturan, norma, budaya, atau lainnya. Kedua, yang disebut exercised rights yaitu hak-hak yang perwujudannya harus diperjuangkan. Karena kita menghadapi persoalan struktural, yang given rights itu pun ternyata masih harus diperjuangkan, apa lagi the exercised rights. Karena itu, kita harus wujudkan langkah yang harus kita tempuh pertama adalah given rights melalui proses dan kebijakan pembangunan yang tepat. Paralel dengan itu, ex- ercised rights dikembangkan sebagai bagian penting dari kom- ponen negara modern. Dalam pengertian ini, konsepsi Amartya Sen menemukan bentuknya, yaitu bahwa pem- bangunan sebagai proses pembebasan. Proses pembebasan ini dilakukan dengan memberikan hak-hak rakyat melalui pengembangan akses rakyat - masyarakat - pada sumber- sumber ekonomi dan sumber-sumber politik. Rakyat harus punya akses untuk membebaskan dirinya tentu melalui proses pembangunan - dari kebodohan, keter- tinggalan, ketertindasan, sempitnya ruang gerak kehidupan, ketergantungan, rasa takut. Dan, untuk ini rakyat harus 762
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 punya aset yang dapat dikelola dan punya akses untuk memberdayakan asetnya. Petani harus punya tanah dan punya akses pada modal, teknologi, pasar, manajemen dan seterusnya. Petani harus punya alat-alat produksi, punya kapasitas dan kemampuan untuk menyuarakan kepen- tingannya. Punya akses untuk melahirkan inovasi-inovasi sosial yang menjadi prasyarat lahirnya perubahan sosial di pedesaan. Dalam kerangka itulah, reforma agraria menjadi bagian penting yang harus dijalankan. Reforma agraria meru- pakan strategi dasar negara-negara untuk membangun struktur politik, ekonomi, dan sosial yang berkeadilan. Ba- gaimana kita, sebagai bangsa, memandang dan memaknai reforma agraria ini? Indonesia mulai menjalankan land reform tahun 1961, bersamaan dengan Taiwan memulai program reforma agra- rianya. Taiwan berhasil dan terus melanjutkan strategi ini dalam pembangunannya, namun Indonesia berhenti pada pertengahan tahun enam puluhan. Dampaknya, empat dekade kemudian timbul persoalan ketidak-merataan distri- busi penggunaan tanah pertanian di Indonesia yang disertai dengan serangkaian masalah struktural3. Tanpa adanya reforma agraria, persoalan keadilan sosial tampaknya sulit sekali untuk diatasi dan masih menjadi bagian penting yang harus diperjuangkan dalam proses pembangunan kita. Syu- kurlah kesadaran baru atas pentingnya mewujudkan ke- adilan sosial melalui reforma agraria tumbuh dan ber- kembang kembali di masyarakat kita serta di berbagai negara lain. Bagaimana reforma agraria bisa mengatasi masalah itu? Bagaimana perspektif reforma agraria di negara-negara yang 763
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) telah menjalankan, dan bagaimana kita akan menjalankan- nya? Negara-negara yang pada saat ini mempunyai struktur sosial, ekonomi dan politik yang lebih baik, seperti Jepang, Taiwan, Cina serta beberapa negara lain adalah negara telah mengalami, menjalankan, atau sedang merevitalisasi pro- gram reforma agrarianya. Sebelum memaparkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, akan terlebih dahulu saya pa- parkan peran sentral tanah bagi kita dan bagaimana reforma agraria akan kita jalankan. 4. Tanah, Kebangsaan, dan Pembangunan 4.1. Tanah sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia (cross border identity) Tanah air Indonesia-yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa-menyatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, hubungan dengan tanah air Indonesia bersifat abadi. Selama bangsa Indonesia ada, ada pula tanah air Indonesia. Tidak ada suatu kekuasaan dan kekuatan - selain Tuhan Yang Maha Esa - yang dapat memutus hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah air Indonesia. Tanah-yang merupakan kekayaan Nasional-dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diper- juangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, merupakan hak dari bangsa Indonesia. Tanah-untuk menjamin keber- lanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara-tidak semata menjadi hak pemiliknya saja. Demikian pula tanah- tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata menjadi hak rakyat dari daerah atau pulau yang bersang- 764
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kutan saja, tapi merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia hubungan dengan tanah meru- pakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Hubungan ini sangat menentukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa dan Negara Indo- nesia. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, akan lahir kemiskinan bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia, ketidakadilan, peluruhan serta sengketa dan konflik yang berkepanjangan yang bisa bersifat struktural. Hubungan yang mendasar dan asasi tersebut dijamin dan dilindungi keberadaannya oleh Konstitusi4. 4.2. Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Sejalan dengan UUD 1945 yang menunjukkan suatu perjalanan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam alinia ke-4 Pembukaan UUD 1945, bahwa ujung dari cita-cita negara adalah mewu- judkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 194555 Pasal 33 ayat (3) memberikan dasar bagi lahirnya kewe- nangan negara yang disebut dengan hak menguasai negara6. Hak negara dimaksud berisi kewenangan: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hu- kum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Ketiga kewenangan dimaksud, merupakan landasan untuk 765
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mewujudkan cita-cita mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemer- dekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Republik Indonesia7. Negara mempunyai kekuasaan atas seluruh bumi, air dan ruang angkasa. Negara dapat memberikan tanah yang belum dipunyai sesuatu hak kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukannya. Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah8. 4.3. Tanah untuk keadilan sosial Negara menggariskan nilai-nilai dalam upaya menata struktur keagrariaan nasional yang berkeadilan: (a) semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, (b) penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diper- kenankan, (c) tanah harus dikerjakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya dan mencegah cara-cara pemerasan, (d) usaha dalam bidang agraria tidak boleh bersifat monopoli, (e) menjamin kepentingan golongan ekonomi lemah, dan (f) untuk kepentingan bersama 9. Tidak dapat dibenarkan, bila pemegang hak atas tanah mempergunakan atau tidak mempergunakan tanahnya untuk kepentingan pribadinya semata. Apalagi jika merugikan kepentingan umum. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemegang hak, masyarakat dan Negara. Ini tidak berarti bahwa kepen- tingan perseorangan terabaikan oleh kepentingan umum. Kepentingan umum dan kepentingan perseorangan harus 766
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 seimbang, sehingga tercapai kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Guna mencegah tertumpuknya penguasaan dan pemili- kan tanah di tangan segelintir orang, maka penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena merugikan kepentingan umum. Untuk itu, ditetap- kan batas minimum dan maksimum luas tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang sehingga dapat memperoleh peng- hasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian dan selanjutnya tanah tersebut akan dibagi- kan kepada rakyat yang membutuhkannya. Orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Lebih jauh, usaha dalam bidang agraria tidak boleh bersifat monopoli, harus dapat menjamin kepentingan golongan ekonomi lemah, dan untuk kepen- tingan bersama. 4.4. Tanah adalah kehidupan Pancasila, UUD 45 dan UUPA menuntut agar politik, arah dan kebijakan pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran, utamanya tanah. Terbukanya akses rakyat kepada tanah dan kuatnya hak rakyat atas tanah, memberikan kesempatan rakyat untuk 767
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) memperbaiki sendiri kesejahteraan sosial-ekonominya-hak- hak dasarnya terpenuhi, martabat sosialnya meningkat, rasa keadilannya tercukupi-harmoni sosial tercipta. Kesemuanya ini akan menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan politik, arah dan kebijakan pertanahan dida- sarkan pada empat prinsip: (1) pertanahan harus berkon- tribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, (2) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, peng- gunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, (3) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keber- lanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kene- garaan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat - tanah, dan (4) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Berlandaskan empat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional R.I. telah merumuskan 11 Agenda Prioritas,10 antara lain, mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. Semua ini dibingkai dalam sebuah kebijakan yaitu Reforma Agraria. 768
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 5. Reforma Agraria sebagai Kebijakan Pembangunan yang Mendasar 5.1. Reforma agraria (RA): strategi dasar pembangunan Di berbagai belahan dunia, reforma agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap masalah ketimpangan struk- tur agraria, kemiskinan dan ketahanan pangan, dan pem- bangunan wilayah. Berbagai negara, secara beragam meng- implementasikan reforma agraria sesuai dengan struktur dan sistem sosial, politik dan ekonomi yang dianut masing- masing. Terdapat kesamaan pandang dalam meletakkan konsep dasar pembaruannya: keadilan dan kesejahteraan rakyat. Reforma agraria sebagai strategi dasar pembangunan telah ditempuh oleh hampir semua negara yang mempunyai struktur politik, ekonomi, dan sosialnya baik, seperti China, Jepang, Taiwan, atau bahkan Amerika Serikat. Pada peng- hujung abad yang lalu, reforma agraria telah menjadi bagian penting strategi negara-negara di dunia11 untuk menata struktur politik, ekonomi, dan sosialnya dalam memasuki abad sekarang ini. Negara-negara Amerika Latin - seperti Venezuela, Bra- zil, Uruguay, El Salvador, Bolivia sebagai contoh - dan demikian juga negara-negara Asia - seperti Vietnam, Thai- land, Philippines, India - telah menjadikan reforma agraria sebagai strategi dasar pembangunannya. Demikian juga Taiwan - yang berhasil dalam melaksanakan reforma agraria - masih terus melanjutkan strategi ini dalam proses pembangunannya12. Pengalaman pelaksanaan reforma agraria di berbagai 769
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) negara, menunjukkan bahwa hampir tidak ada perbedaan pendapat mengenai reforma agraria sebagai strategi dasar pembangunan, perdebatan akan muncul pada tataran imple- mentasi model apa yang akan diterap oleh suatu negara. Memetik pengalaman dari berbagai negara, reforma agraria secara garis besar dapat dikelompokan menjadi empat kate- gori: (1) radical land reform, tanah milik tuan tanah yang luas diambil alih oleh pemerintah tanpa ganti kerugian, dan selanjutnya dibagikan kepada petani tidak bertanah, (2) land restitution, tanah-tanah perkebunan luas yang berasal dari tanah-tanah masyarakat diambil alih oleh pemerintah, ke- mudian tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik asal dengan kompensasi, (3) land colonization, pembukaan dan pengembangan daerah-daerah baru, kemudian penduduk dari daerah yang padat penduduknya dipindahkan ke daerah baru tersebut, dan dibagikan tanah dengan luasan tertentu, dan (4) market based land reform (market assisted land reform), land reform yang dilaksanakan berdasarkan atau dengan bantuan mekanisme pasar yang bisa berlangsung bila tanah- tanah diberikan hak (land titling) agar security in tenureship bekerja untuk mendorong pasar finansial di pedesaan. Model-model ini umumnya tidak bisa memenuhi prinsip land reform untuk melakukan penataan penguasaan dan pemilikan tanah yang adil. 5.2. RA: upaya bersama bangsa mewujudkan keadilan sosial Cita-cita reforma agraria yang digagas oleh para pendiri bangsa sejak tahun 194613 untuk menata struktur keagra- riaan nasional dari yang feodalistik dan kolonialistik - yang 770
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dicirikan oleh adanya sistem pertuanan dan konsentrasi aset keagrariaan pada sekelompok kecil masyarakat - menjadi struktur keagrariaan yang berkeadilan sosial, secara resmi dicanangkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 1 Januari 1961. Pencanangan reforma agraria (yang saat itu disebut sebagai land reform) - bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (yang merupakan UU pelaksana UUPA) - pada saat Pencangkulan Pertama Kali Pembangunan Semesta Nasional yang merupakan pencanangan pembangunan semesta nasional. Dengan demikian reforma agraria diposisikan sebagai bagian dari strategi dasar dari pembangunan. Dalam perjalanannya, reforma agraria yang dilaksanakan tahun 1961 terhenti pada tahap awal pelaksanaannya di pertengahan tahun sembilan belas enampuluhan. Kenyataan ini menjadikan persoalan- persoalan keadilan sosial masih menjadi bagian penting yang harus diperjuangkan dalam proses pembangunan Indone- sia. Kesadaran baru atas pentingnya mewujudkan keadilan sosial melalui reforma agraria tumbuh dan berkembang kembali di masyarakat dan juga - sebagaimana disebut di atas - di negara-negara lain. Kesadaran akan pentingnya menata kembali kehidupan bersama yang berkeadilan sosial melalui reforma agraria mencapai puncaknya dengan diterbitkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang mengharuskan dilakukannya pembaruan agraria atau reforma agraria. Kemudian, MPR 771
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) RI mengingatkan kembali perlunya pelaksanaan reforma agraria ini dengan dilahirkannya Keputusan MPR Nomor 5 Tahun 2003. Hal ini dimaknai sebagai bentuk konsensus sosial dan konsensus politik baru dalam mewujudkan ke- adilan sosial, konsensus baru yang taat azas dan taat kon- stitusi. Bila dicermati secara seksama, jiwa dan isi TAP MPR tersebut di atas sangat konsisten dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28. Lebih lanjut, isi TAP MPR tersebut juga sejalan dan konsisten dengan jiwa dan isi Undang-undang Pokok Agraria, undang-undang yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa melalui proses peru- musan yang memakan waktu sekitar 14 tahun (1946-1960). Undang-undang Pokok Agraria inilah yang menjadi payung hukum dan dasar dari pelaksanaan Reforma Agraria di In- donesia. Sebagai tindak lanjut konsensus sosial dan konsensus politik sebagaimana dijelaskan diatas, reforma agraria dituangkan dalam BAB IV.1.5 Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 : "....... menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. ........, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui........land reform". 772
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 5.3. RA: jawaban terhadap masalah dan tantangan kekinian Di samping lahirnya konsensus politik dan sosial yang baru serta peneguhan pelaksanaan mandat konstitusi dan undang-undang, reforma agraria saat ini semakin penting untuk dilaksanakan mengingat kenyataan-kenyataan beri- kut. Sebagai bangsa, sebagaimana telah diuraikan di atas, saat ini kita masih menghadapi persoalan-persoalan struk- tural yang mewujud dalam bentuk: (a) tingginya tingkat pengangguran, (b) besarnya kemiskinan, (c) tingginya konsentrasi aset agraria pada sebagian kecil masyarakat, (d) tingginya sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indo- nesia14, (e) rentannya ketahanan pangan dan ketahanan enerji rumah tangga dari sebagian besar masyarakat kita, (f) semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan (g) lemahnya akses sebagian terbesar masyarakat terhadap hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, reforma agraria ditujukan untuk: (1) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, (2) mengurangi kemiskinan, (3) menciptakan la- pangan kerja, (4) memperbaiki akses rakyat kepada sumber- sumber ekonomi, terutama tanah, (5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, (6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, serta (7) meningkatkan ke- tahanan pangan rakyat Indonesia dan ketahanan enerji nasional. Apabila dicermati, keseluruhan tujuan reforma agraria di atas bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat 773
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dan penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemung- kinan dapat menimbulkan potensi sengketa dan masalah baru yang tidak kita inginkan bersama. Kemungkinan po- tensi sengketa dimaksud bisa lahir akibat kekurangpahaman kita bersama terhadap pelaksanaan reforma agraria yang strategis ini. Untuk itu penyamaan persepsi, kesatuan gerak dan langkah semua pihak menjadi sangat penting. 5.4. RA: mengatasi persoalan struktural bangsa Persoalan-persoalan struktural yang menghambat per- wujudan keadilan sosial tersebut, seperti telah dikemukakan di depan, tidak akan pernah memadai bila diatasi dengan pendekatan yang bersifat end pipe policies. Proses pem- bangunan yang masih banyak dipengaruhi oleh colonial mode of development, maupun proses-proses pembangunan yang tidak senantiasa taat azas pada tujuan dan cita-cita Indone- sia merdeka harus segera ditinggalkan. Proses pembangunan yang dibutuhkan ialah yang secara mendasar mampu mengatasi persoalan struktural. Di era transisi demokrasi ini, rakyat Indonesia memiliki caranya sendiri untuk meng- gulirkan roda pembangunan. Reforma agraria sebagai strategi dan langkah pem- bangunan telah terbukti dalam sejarah dan dalam penga- laman negara-negara lain, sebagaimana telah diuraikan di atas. Mengapa reforma agraria mampu mengatasi persoalan- persoalan struktural dan dapat kita jalankan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik kita? Tidak lain karena reforma agraria - baik sebagai konsepsi, strategi, maupun langkah pembangunan - bergerak langsung untuk mengatasi 774
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pokok persoalannya dengan menggunakan mandat negara, yang merupakan mandat publik, dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Untuk saat ini, dapat saya pahami, reforma agraria diartikan secara beragam oleh beragam orang, profesi, atau kelompok. Di kalangan akademisi, di kalangan pegiat reforma agraria, maupun di kalangan pemerintah, reforma agraria tidak jarang dipahami secara berbeda-beda. Tetapi, dari semua ragam pemahaman ini, ada benang merah yang dapat menghubungkan semuanya, yaitu bahwa reforma agraria dimaknai sebagai penataan atas penguasaan, pemi- likan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) atau sum- ber-sumber agraria menuju suatu struktur P4T yang berke- adilan dengan langsung mengatasi pokok persoalannya. Apabila makna ini didekomposisi, terdapat lima komponen mendasar di dalamnya, yaitu : (a) restrukturisasi penguasaan asset tanah ke arah penciptaan struktur sosial-ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan (equity), (b) sumber pening- katan kesejahteraan yang berbasis keagrariaan (welfare), (c) penggunaan/pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara optimal (efficiency), (d) keberlanjutan (sustai- nability), dan (e) penyelesaian sengketa tanah (harmony). Penataan tersebut tentu membutuhkan kekuatan dan mandat negara untuk memastikan bahwa rakyat harus memiliki sumber-sumber ekonomi dan memiliki akses sosial dan politik bagi kehidupannya. Dalam kerangka mandat inilah diperlukan pula adanya distribusi/redistribusi aset- aset yang dimiliki negara untuk rakyat yang tidak memiliki aset atau yang asetnya tidak memadai untuk menopang kehidupan rumah tangganya, termasuk di dalamnya tanah 775
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dan aspek-aspek agraria lainnya. Distribusi/redistribusi aset ini harus pula disertai dengan pengembangan akses masya- rakat terhadap berbagai hal yang memungkinkan rakyat memanfaatkan asetnya secara baik15. Di antaranya adalah akses untuk bisa berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan sosial dan politik serta akses terhadap modal, teknologi, manajemen, pendampingan/pembinaan, pening- katan kapasitas dan kemampuan, pasar input dan pasar output, atau lainnya yang dibutuhkan untuk berkembang. Perlu dicermati bahwa meskipun pendistribusian tanah kepada masyarakat yang berhak merupakan salah satu komponen kegiatan penting dalam program ini, namun reforma agraria tidaklah sama maknanya dengan program pendistribusian atau pembagian tanah semata. Justru, esensi yang perlu terus dijaga adalah bagaimana agar masyarakat penerima manfaat dapat mengoptimalkan pengelolaan aset tanahnya secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan perekonomian wilayahnya. Sehingga, secara keseluruhan akan sejalan dengan tujuan reforma agraria. Pembukaan akses perlu direncanakan, diselenggarakan dan dikendalikan secara cermat baik dalam konteks penyediaan dukungan-dukungan teknis dan mana- gerial maupun dalam pembinaan lanjutan lainnya serta ketentuan-ketentuan hukumnya. Pembukaan akses ini merupakan komponen kegiatan yang bersifat multi-sektoral, oleh karena itu koordinasi intensif dan kontributif dari segenap komponen yang terkait dalam kegiatan ini merupakan suatu keharusan. Atas dasar hal tersebut, untuk mempermudah pemahaman, reforma agraria dapat kita 776
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 definisikan sebagai land reform plus. Artinya reforma agraria adalah land reform di dalam kerangka mandat konstitusi, politik, dan undang-undang untuk mewujudkan keadilan dalam P4T ditambah dengan access reform. Atau, secara mudah dirumuskan sebagai berikut: Reforma Agraria = Land Reform + Access Reform Di dalam kerangka inilah, Presiden Republik Indone- sia, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Pidato Awal Tahun yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2007 memutuskan bahwa mulai tahun 2007 ini secara bertahap reforma agraria dilaksanakan dengan prinsip dasar: tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. 5.5. RA: persiapan dan perencanaan Reforma agraria merupakan agenda besar bangsa yang membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang dan cermat guna memastikan tercapainya tujuan. Untuk memastikan bahwa reforma agraria tersebut berjalan secara baik, Pemerintah merencanakan akan mengalokasikan 9,25 juta hektar tanah yang berasal dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang tetapi masih belum diredistribusikan, tanah-tanah negara yang haknya telah berakhir, tanah-tanah negara yang peman- faatan dan penggunaannya tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, tanah-tanah yang secara fisik dan secara hukum terlantar, tanah bekas kawasan kehutanan, dan jenis-jenis tanah lainnya yang telah diatur 777
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) oleh undang-undang. Sering dipertanyakan oleh berbagai pihak, siapa pene- rima manfaat reforma agraria? Penerima manfaat reforma agraria adalah rakyat miskin. Semua tanah yang dialoka- sikan untuk reforma agraria pada prinsipnya untuk rakyat miskin. Kriteria miskin disusun secara hati-hati dan menda- lam, dengan mempertimbangkan berbagai standar kemis- kinan. Penyusunan kriteria penerima manfaat berdasarkan pendekatan hak-hak dasar rakyat (basic rights approach), yang merupakan hak yang universal dan dijamin oleh konstitusi. Kemudian diperoleh 3 (tiga) variabel pokok dalam mene- tapkan kriteria: kependudukan, sosial-ekonomi, dan penguasaan tanah. Dari ketiga variabel ini akan ditetapkan kriteria umum, kriteria khusus dan urutan prioritas. Proses seleksi penerima manfaat dapat dilihat pada Gambar 1. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme dan de- livery system reforma agraria? Data menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan berada terutama berada di hampir semua provinsi di Pulau Jawa, kemudian provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan tanah yang dialokasikan sebagian besar tersedia di luar provinsi tersebut. Dengan perkataan lain, penerima manfaat (subyek) reforma agraria tidak berada dalam satu lokasi dengan tanah yang tersedia (obyek). Namun terdapat pula keadaan dimana penerima manfat berada pada lokasi yang sama dengan tanah yang tersedia. Keterpisahan antara penerima manfaat dengan tanah yang dialokasikan memerlukan desain sosial dan ekonomi, sehingga penerima manfaat dan tanahnya berada pada lokasi yang sama. Dari pendalaman diperoleh 3 (tiga) model dasar mekanisme dan 778
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 delevery system sebagai berikut: (1) Mendekatkan Obyek ke Tempat Subyek. Gambar 1. Alur Seleksi Calon Penerima Manfaat. KRITERIA UMUM Warga Negara Indonesia Berusia minimal 18tahun atau sudah menikah KRITERIA KHUSUS Miskin Bertempat tinggal atau bersedia tinggal di kecamatan letak tanahnya Kemauan yang tinggi untuk mendayagunakan tanahi Memiliki aset yang bernilai <15juta rupiah Bertempat tinggal atau bersedia tinggal di kecamatan letak tanahnya URUTAN PRIORITAS Tidak memiliki tanah (landless) Jumlah Tanggungan Keluarga Lamanya bertempat Tinggal a. b. c. d. Mata Pencaharian e. , Pendidikan. Pembobotan Dalam model ini, tanah dari daerah yang surplus tanah atau tidak padat penduduknya didekatkan ke daerah yang minus tanah, padat penduduknya dan dekat dengan penerima manfaat. (2) Mendekatkan Subyek ke Tempat Letak Obyek. Dalam model ini calon penerima manfaat 779
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) (subjek) berpindah secara sukarela (voluntary) ke lokasi tanah yang tersedia,.(3) Subyek dan Obyek di Satu Lokasi yang Sama. Model ini untuk keadaan di mana subyek dan obyek berada di lokasi yang sama. Secara skematis,ketiga model dasar delivery system obyek Reforma Agraria tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2. Model dasar meknisme dan delivery system Model Dasar Mekanisme Penyatuan Obyek-Subyek Delivery Obyek Obyek M1 M2 Perolehan tanah dari penerimaan Negara Pelepasan dan perolehan tanah P1 Penerimaan secara langsung V1 V2 Kepemilikan perorangan Kepemilikan bersama Model II (S ? O ) Model III (O ? S ) Model I (O ? S ) M3 M4 M5 Kewajiban badan usaha menyediakan tanah Tukar-menukar tanah secara langsung Tukar-menukar tanah guna menyelesaikan konflik Obyek& Subyek PPAN telah berada pada lokasi yang sama P2 Perusahaan patungan V3 V4 V5 Kepemilikan Badan Usaha Kepemilikan perorangan Kepemilikan bersama Subyek M6 Tukar-menukar tanah secara tidak langsung & menyelesaikan konflik V6 Kepemilikan perorangan M7 Mendekatkan subyek ke obyek PPAN P3 Melalui perusahaan patungan V7 Kepemilikan bersama Keterangan: - M= mekanisme, V = varian - Mekanisme, sistem dan varian dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik subyek obyek dan masing-masing wilayah
V8 Kepemilikan Badan Usaha Perusahaan patungan: Pemerintah Pemdapenerima manfaat badan usaha Guna menjamin terlaksananya Reforma Agraria akan disempurnakan peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional, termasuk yang berkaitan dengan kelembagaan reforma agraria. Kelembagaan Reforma Agraria dibagi dalam dua kelompok kelembagaan, yaitu: (1) lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan, koordinasi dan pengendalian reforma agraria, serta (2) Lembaga yang berfungsi mengelola dan membiayai reforma agraria. 780
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 5.6. RA: niat menuju perwujudan Reforma agraria bukanlah program yang ringan untuk dilaksanakan. Cakupan dan dampak dari program ini berdimensi sangat luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karenanya, reforma agraria menuntut komitmen dan keterlibatan penuh dari semua komponen bangsa. Tidaklah berlebihan kemudian bahwa reforma agraria ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, sebagaimana negara-negara lain yang berhasil melaksanakan reforma agraria semuanya dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi negara. Pengalaman banyak negara yang berhasil menjalankan reforma agraria juga mengajarkan bahwa reforma agraria harus dilakukan dengan sepenuh hati, pikiran, dan sum- berdaya; tiada mengenal kata setengah-setengah; terus mengembangkan diri dan mencoba berbagai pola implemen- tasi yang sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat setempat; memberikan ruang gerak bagi terjadinya peru- bahan sosial (social change) yang taat azas terhadap konstitusi dan budaya bangsa; serta memberikan ruang gerak yang leluasa bagi masyarakat untuk mengembangkan inovasi sosial (social inovation) di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial. Niat, tekad, dan langkah untuk menjalankan reforma agraria telah kita bulatkan. Daya, kreasi, dan keuletan telah kita tuangkan, dan masih akan lebih banyak lagi yang perlu kita tuangkan. Komitmen, konsensus, dan gerak bersama telah pula kita ikrarkan. Bersama ini semua, kita bersandar kepada Allah SWT - Tuhan yang menguasai bumi dan beserta isi-isinya, termasuk jiwa-jiwa manusia. Dengan 781
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) bersandar penuh kepada-Nya, reforma agraria yang tengah kita siapkan agar mampu kiranya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik untuk generasi kini maupun untuk generasi yang akan datang. Gagasan dan niat besar untuk mewujudkan keadilan sosial melalui reforma agraria akan dapat dijalankan dengan kesungguhan dan dengan komitmen yang utuh dan tak berkesudahan dari seluruh pihak. 6. Penutup Sebagai penutup, saya ingin mengundang gagasan-ga- gasan bernas dari Institut Pertanian Bogor. Reforma agraria adalah gagasan besar. Diperlukan pemikiran-pemikiran besar yang membumi dari kalangan ilmuwan dan cerdik- cendekia dari IPB. IPB pernah menghasilkan program BIMAS, yang telah kita saksikan bersama, mampu mening- katkan kinerja usahatani khususnya padi. Namun perjalanan sejarah membuktikan kepada kita semua, bahwa pening- katan kinerja usahatani saja tidak cukup. It is necessary but not sufficient. Telah saya uraikan bahwa ada persoalan struk- tural yang secepatnya perlu kita atasi, dan reforma agraria merupakan strategi/kebijakan mendasar yang saya yakini mampu mengatasi persoalan tersebut. Melalui sumbangsih pemikiran dari IPB (dan perguruan-perguruan tinggi lain yang berkompeten) untuk mempertajam dan semakin mem- pertajam detil kebijakan reforma agraria, insya Allah kebi- jakan ini dapat mengatasi persoalan-persoalan struktural yang tengah kita hadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, kolaborasi Pemerintah dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga- 782
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 lembaga pengkajian dan pegiat pembangunan (civil society) sangat diperlukan. Saya melalui Brighten Institute telah berkomunikasi dengan pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2001 yaitu Prof. J.E. Stiglitz. Beliau yang saat ini mengajar di Columbia University, USA dan juga berkiprah di sebuah lembaga Initiatives for Policy Dialogue (IPD) di USA berkenan untuk memberikan pandangan- pandangannya. Beliau terbuka untuk bekerjasama dalam hal penelitian serta dialog kebijakan dengan lembaga pendidikan seperti IPB - di mana sebagai dosen FEM IPB, saya juga masih sangat tertarik untuk melakukannya. Bidang kolaborasi BPN, IPB, dan lembaga pengkajian seperti IPD dan Brighten Institute terutama adalah kebijakan reforma agraria, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan sumber- daya alam. Semoga semuanya bisa kita wujudkan demi kesejahteraan bangsa dan negara. Amiin. Billaahittaufik wal hidayah, wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaa- tuh. Catatan-catatan 1 Orasi ilmiah disampaikan pada acara Dies Natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) ke-44, Bogor, 1 September 2007 2 Structural adjustment program (SAP) adalah paket kebijakan yang cenderung bersifat generik, yang biasanya disusun oleh lembaga internasional tertentu untuk diterapkan bersamaan dengan penyaluran pinjaman atau bantuan oleh lembaga tersebut. Karena sifatnya yang cenderung generik, paket kebijakan tersebut umumnya gagal memecahkan pokok persoalan yang sebenarnya. 3 Persentase usahatani yang tergolong gurem (kurang dari 0.5 ha) cenderung meningkat, yaitu dari sekitar 41 persen menjadi 55 persen dari total usahatani, sepanjang periode 1983-2003. Peningkatan ini seiring dengan penurunan persentase jumlah usahatani pada kelompok luas 0.5-1.99 ha, yakni dari sekitar 45 persen menjadi 33 persen pada periode yang sama, yang 783
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mengindikasikan terjadinya masalah fragmentasi tanah usahatani yang signifikan. Fragmentasi tersebut diikuti oleh marjinalisasi tanah usahatani. Rataan luas usahatani pada periode 1983-1993 untuk kelompok luas <0.5 ha menurun dari 0.26 ha menjadi 0.17 ha; dan pada kelompok 0.5-1.99 ha penurunannya adalah dari 0.94 ha menjadi 0.90 ha. Sementara itu, pada kelompok luas 2.0-4.99 maupun ³5 ha, rataan luas usahataninya pada periode yang sama meningkat masing-masing dari 2.72 ha menjadi 3.23 ha dan dari 8.11 ha menjadi 11.90 ha 4 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 UUD'45. 5 Pasal 33 ayat (3) 6 Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ( UUPA). 7 Pasal 2 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa : " Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indo- nesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur". 8 Pasal 4 UUPA, menurut pasal 16 UUPA hak atas tanah meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang akah ditetapkan oleh UU serta hak-hak yang sifatnya sementara; hak guna air dan ruang angkasa meliputi: hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa. 9 Pasal 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17 UUPA 10 Sebelas Agenda Prioritas yang telah dicanangkan Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional RI adalah: (1) Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional RI, (2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, (3) Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah, (4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air, (5) Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis, (6) Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia, (7) Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, (8) Membangun basis data penguasaan dan pemilikan tanah skala besar, (9) Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan, (10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI, (11) Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan (Reforma Agraria). 784
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 11 Beberapa pengalaman Negara di dunia antara lain: Di Cina, Landreform merupakan kerangka perjuangan untuk menata kembali struktur sosial dan politik. Pertengahan tahun 20an -30an, Cina melaksanakan tiga program besar yaitu menghilangkan neo imperialisme, menata ulang struktur sosial dan politik, menata kembali struktur penguasaan tanah. Namun, fokusnya berada pada yang ketiga yaitu menata kembali struktur penguasaan tanah (Landreform). Artinya dalam gerakan besar Cina, Landreform menjadi suatu kerangka perjuangan politik untuk menata kembali struktur politik yang ada di Cina. Program Landreform di Cina, mengalami stagnasi ketika Cina dijajah oleh Jepang. (1935 - 1945). Namun, perjuangan melawan Jepang tetap berpusat pada isu tanah. Isu tanah dalam konteks untuk mempersiapkan struktur sosial dan politik yang menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Ketika Jepang menyerah, program Landreform dilaksanakan kembali dan mencapai puncaknya antara tahun 1959 - 1961, bersamaan dengan peristiwa banjir besar dan kekeringan yang sangat parah melanda Cina. Periode yang sangat menyakitkan bagi rakyat Cina. Selepas tahun 1961, Landreform terus dijalankan, tanah-tanah milik tuan tanah dibagikan kepada penggarap secara kolektif (koperasi), yang dalam perkembangannya kemudian tanah tersebut bergeser menjadi tanah milik negara, namun petani mempunyai akses penuh untuk memanfaatkan tanah tersebut (usufruct right). Awalnya para pakar ekonomi pembangunan menyatakan periode 1959 -1961 merupakan ketidakberhasilan dari Landreform. Namun kemudian pendapat tersebut bergeser, periode tersebut merupakan penentu bagi pertumbuhan ekonomi Cina yang luar biasa. Jepang berhasil melaksanakan Reforma Agraria. Tanah-tanah luas milik para daimyo diambil alih oleh pemerintah dan dibagikan kepada petani penyewa tanah. Landreform di Jepang dilaksanakan pada masa pemerintahan pendudukan Amerika dan dipimpin oleh Mac Arthur. Namun sebelumnya Jepang telah berpengalaman melakukan Reforma Agraria (tahun 1868) -- Restorasi Meiji. Sehingga pada waktu melaksanakan Landreform, Jepang telah mempunyai data tanah yang lengkap. Landreform menjadi dasar pembangunan ekonomi Jepang. Venezuela, Reforma Agraria dimulai pada tahun 1960an dengan dikeluarkannya UU mengenai Reforma Agraria. Dalam perjalanannya sejak tahun 1960 sampai dengan 1999, boleh dikatakan Reforma Agraria di Ven- ezuela kurang begitu berhasil. Pada tahun 1999, Hugo Chaves terpilih menjadi Presiden Venezuela, salah satu programnya adalah Reforma Agraria. Kemudian melalui referendum (1999) konstitusi disempurnakan, dan Reforma Agraria merupakan mandat dari konstitusi, yang kemudian diikuti 785
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dengan dikeluarkannya UU Landreform yang berlaku tahun 2002. Presiden memimpin langsung pelaksanaan Reforma Agraria, sehingga dapat dikatakan ia satu-satunya Presiden di Amerika Latin atau bahkan di dunia, saat ini, yang melaksanakan Reforma Agraria dengan antusias. Tahun 2002 terjadi kudeta yang menggulingkan Presiden Chaves, namun rakyat Venezuela mengembalikan ia ke posisinya. Selain itu pemerintah juga memperkenalkan prinsip-prinsip kebijakan pertanian yang baru, seperti kedaulatan pangan dan mengutamakan penggunaan tanah (land use) dari pada pemilikan tanah. Zimbabwe tidak terlalu berhasil melaksanakan Landreform. Ketidak- berhasilan itu disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang. Yang menjadi target adalah tanah-tanah pertanian milik orang kulit putih, sehingga terjadi perlawanan atau penolakan yang sangat kuat. Thailand melaksanakan land reform pada tahun 1975, dengan dikeluarkannya UU Landreform Pertanian BE 2518, dipimpin langsung oleh Raja sehingga disebut juga "Crowny Landreform." Agricultural Landreform meliputi tenurial structure reform, production structure reform dan supporting service reform. Tanah-tanah yang dibagikan awalnya adalah tanah milik pribadi yang merupakan tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum dan absentee, atau tanah-tanah yang dilepaskan (dijual) secara sukarela oleh pemiliknya. Dalam perjalanannya karena tanah tersebut semakin langka, maka tanah yang dibagikan dalam rangka Landreform (agricultural Landreform) adalah tanah-tanah negara, antara lain yang berasal dari tanah kawasan hutan. Taiwan, land reform dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, dan secara berkesinambungan dan damai. Pemerintah memberikan perlindungan baik kepada petani penyewa atau penggarap tanah maupun kepada tuan tanah. Prinsip keadilan sosial mendasari program ini. Program Landreform di Taiwan diawali dengan program pengurangan sewa tanah (farm land rental reduction) menjadi 37,5%. Melalui program ini, diperoleh data dan informasi mengenai tanah, pemilik dan petani penyewa tanah yang dipakai untuk melaksanakan program selanjutnya. Program ini dilanjutkan dengan pelepasan tanah pertanian milik pemerintah (release of public land), program "tanah untuk petani yang menggarapnya", program penyeimbangan hak tanah (equalization of land right), dan konsolidasi tanah pertanian dan perkotaan. Sampai saat ini Landreform di Taiwan telah mencapai tahap ketiga. Tahap pertama dimulai tahun 1949 - 1971, tahap kedua 1971 - 2000, dan tahap ketiga 2000 sampai sekarang. Hasilnya, jumlah tenaga kerja di bidang pertanian yang tadinya di atas 35% dari jumlah total tenaga kerja (pada awal Landreform), menjadi 8% (2004). Terjadi pergeseran struktur sosio-profesional masyarakat dari pertanian ke industri dan jasa, namun landasan pembangunannya tetap 786
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pertanian. Sementara, kontribusi sektor pertanian secara agregat tetap besar, walaupun angka nisbinya terhadap ekonomi nasional--Gross National Prod- uct--saat ini hanya 1,8%, dari yang sebelumnya 35% (1970 - 1975). 12 Yang menarik dan layak dicatat adalah bahwa Taiwan memulai program reforma agrarianya berbarengan dengan Indonesia pada tahun 1961. Taiwan berhasil dan terus melanjutkan strategi ini dalam pembangunannya, Indo- nesia berhenti pada pertengahan tahun enam puluhan. 13 Tahun 1946 reforma agraria telah menjadi agenda utama bangsa Indonesia sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa- Desa Perdikan. Dan, pada tahun ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan undang-undang keagrariaan nasional yang berkeadilan sosial oleh suatu Panitia Negara yang dibentuk untuk itu. Hasil dari proses panjang inilah yang akhirnya melahirkan Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960) yang menjadi acuan penataan keagrariaan nasional yang berkeadilan dan sekaligus menjadi payung dasar pelaksanaan reforma agraria. 14 Saat ini, terdapat 2.810 kasus pertanahan yang dilaporkan daerah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tanah yang berada dalam sengketa/konflik/perkara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga merupakan opportunity loss dan menutup akses rakyat untuk memanfaatkannya. 15 Stiglizt dalam Bardhan (1991) telah menunjukkan bahwa land reform berdampak ekonomi lebih baik daripada sharecropping. Pendekatan share cropping semata, manakala terjadi kemajuan teknologi dan infrastruktur, juga meningkatkan kesenjangan. Namun land reform yang dimaksud bukanlah semata-mata pembagian tanah melainkan juga memperbaiki akses petani terhadap teknologi, infromasi, pasar input, kredit maupun output. 787
BaBaBaBaBagiagiagiagiagian VI:n VI:n VI:n VI:n VI: ARAKATTTTT ARAKA ARAKA AN MASY AN MASY AN KALANG KALANG AN KALANG AN MASYARAKA AN KALANGAN MASY ARAKA AN MASY AN KALANG SIPIL TERHADAP PRAP PRAP PRAP PRAP PROGRAM PEMB OGRAM PEMBARARARARARUUUUUANANANANAN OGRAM PEMB OGRAM PEMB SIPIL TERHAD SIPIL TERHAD OGRAM PEMB SIPIL TERHAD SIPIL TERHAD AL (PPAL (PPAN)AN)AN)AN)AN) AL (PPAL (PP GRARIA NASIASIASIASIASIOOOOONNNNNAL (PP GRARIA N AAAAAGRARIA N GRARIA N GRARIA N
Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat: Pelaksanaannya di Masa Lalu dan Revitalisasinya Pada Saat Ini Moh. Shohibuddin1 1. Pendahuluan Seperti diketahui bersama, pemerintah saat ini menya- takan komitmennya untuk menjalankan kembali landreform melalui program pembaruan agraria nasional (PPAN). Dalam program ini, pemerintah akan meredistribusikan tanah kepada rakyat seluas 9,25 juta ha selama tujuh tahun ke depan hingga tahun 2014. Selain redistribusi tanah, pro- gram ini juga akan diikuti dengan pengembangan akses secara luas kepada petani penerima untuk dapat memanfa- atkan dan mengusahakan tanah yang telah diperolehnya secara optimal. 1 Penulis adalah staf peneliti pada Brighten Institute dan saat ini menjabat Direktur Eksekutif Sajogyo Institute. 790
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai rencana pro- gram pemerintah ini, tulisan berikut akan memerikan secara lebih detil program reforma agraria yang telah dipersiapkan oleh pemerintah sejauh ini. Dalam hal ini, ketimbang menyajikan uraian kritis-analitis,2 tulisan ini lebih bersifat deskriptif untuk melihat bagaimana program reforma agraria ini pernah berjalan pada satu masa sampai kemudian terdis- torsi, dan dalam pengertian apa upaya revitalisasinya pada saat ini. Untuk itu, tulisan ini akan diawali dengan uraian mengenai pelaksanaan reforma agraria pada masa lalu dan sejauh mana capaian yang dihasilkannya; persoalan struk- tural yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yang menjadi konteks pelaksanaan reforma agraria saat ini; dan bagai- mana proses politik yang berlangsung untuk merevitalisasi agenda reforma agraria ini, termasuk perangkat kelemba- gaannya. Bagian berikutnya secara rinci akan diuraikan kerangka kebijakan dan perencanaan kegiatan reforma agraria yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Hal ini mencakup penentuan obyek, subyek, mekanisme dan delivery system, hingga pengem- bangan acces reform. Akhirnya pada bagian penutup penulis akan menngajukan beberapa isu kunci yang sangat menen- tukan bagi keberhasilan program reforma agraria yang diren- canakan oleh pemerintah ini. 2 Untuk ulasan kritis-konstruktif atas program reforma agraria, lihat laporan riset awal atas pilot project reforma agraia di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah: Moh. Shohibuddin et, al., Laporan Pelaksanaan Model Reforma Agraria di Provinsi Lampung. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute, 2007. 791
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 2. Program (Re)distribusi Tanah yang Sudah Dilakukan dan Capaiannya Landreform dapat dimaknai sebagai usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang karena faktor-faktor historis, politis dan ekonomis masih dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan semacam ini dilakukan dengan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keag- rariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa "tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri" (land for the tiller). Pelaksanaan landreform dengan demikian bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah. Landreform juga diharapkan dapat mening- katkan gairah kerja petani penggarap dengan jalan mem- berikan kepastian hak pemilikan atas tanahnya. Pengertian ini dapat dilihat dalam penjelasan umum PP No. 224/ 1961 yang menyebutkan bahwa landreform bertujuan menga- dakan pembagian yang adil dan merata atas sumber peng- hidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pemba- gian hasil yang adil dan merata. Secara umum, ada enam elemen pokok program landre- form sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960: 1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas (pembatasan pemilikan maksimum); 792
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 2. Larangan pemilikan tanah secara absentee; 3. Redistribusi tanah-tanah yang melampaui batas maksimum, tanah-tanah yang terkena ketentuan absen- tee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara lainnya; 4. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan 5. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Implementasi kebijakan landreform ini pada masa yang lampau ternyata masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi tujuan-tujuan seperti yang diharapkan di atas. McAuslan (dalam Wiradi 2006), misalnya, menyebutkan dua hambatan pokok (di samping berbagai hambatan lain- nya) dalam pelaksanaan program landreform ini. Pertama adalah hambatan hukum. Baik di pusat maupun di daerah, aparat hukum belum menguasai benar persoalan agraria. Hal ini berkaitan dengan hambatan pokok kedua, yaitu ham- batan ilmiah. Berbeda dari negara berkembang lainnya, di Indonesia jumlah ilmuwan agraria amat terbatas. Akibatnya setiap kali membahas agraria, yang dibahas selalu "hukum agraria". Padahal agraria itu mencakup hampir semua aspek kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan politik, bahkan juga hankam). Walf Ladejinsky, arsitek landreform di Jepang di bawah Jendral McArthur, setelah tiga kali datang ke Indonesia pada tahun 1961-1963, memberi penilaian serupa mengenai pelaksanaan landreform yang saat itu sedang dilaksanakan. 793
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Ada dua kritik utama Ladejinsky (dalam Wiradi 2006): Per- tama, antara gagasan dan tindakan pelaksanaan landreform tidak konsisten. Gagasannya revolusioner, tetapi pelemba- gaan pelaksanaannya rumit. Birokrasi berbelit-belit dan data tidak akurat sehingga di lapangan pelaksanaan redistribusi menjadi sulit dan terhambat. Kedua, model redistribusinya tidak sesuai dengan kondisi obyektif yang ada. Batasan kepemilikan minimum 2 ha yang diberlakukan secara menyeluruh menurut Ladejinsky tidaklah realistis. Juga tidak jelas siapa dan berapa jumlah orang yang berhak menerima redistribusi tanah (potential beneficiaries), dan berapa yang diperkirakan akan menjadi penerima nyata (real beneficia- ries)? Juga tanah-tanah apa saja yang akan menjadi objek landreform? Prosterman dan Mitchell (2002) menyoroti capaian pelaksanaan program redistribusi di Indonesia yang menurut mereka sangat terbatas. Selama periode 1960-2000, peme- rintah ternyata hanya dapat membagikan tanah di bawah program redistribusi seluas 850.128 ha saja, yang dari jum- lah itu sebesar 339.227 ha berada di Jawa.3 Jumlah ini hanya mencerminkan 3% tanah pertanian di Indonesia dan 6% di Jawa menurut luasan tanah pertanian pada tahun 1960an (lihat Tabel 1). 3 Seperti diuraikan di bawah, angka yang dikemukakan Prosterman dan Mitchell ini terbatas pada capaian landreform yang berupa redistribusi tanah dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan belum memasukkan pembagian tanah negara secara langsung melalui program-program seperti transmigrasi, PIR, PIR-Trans dan sebagainya. 794
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tabel 1. Tanah Pertanian yang Diredistribusi Melalui Landreform Tanah pertanian yang diredistribusi Total tanah pertanian yang diusahakan Persentase tanah yang diredistribusi terhadap total tanah pertanian yang diusahakan Indonesia 850.128 ha 26.000.000 ha 3% Jawa 339.227 ha 5.800.000 ha 6% Dilihat dari penerima manfaat, program redistribusi ini telah membagikan tanah kepada hanya 1.292.851 rumahtangga, termasuk 816.849 rumahtangga di Jawa. Rata- rata luas tanah yang diterima adalah 0,66 ha di Indonesia dan 0,42 ha di Jawa. Menurut data populasi rumahtangga petani tahun 1963 (tidak memasukkan rumahtangga petani buruh), jumlah ini hanya mencapai 11% dari total rumah- tangga petani di Indonesia atau 10% di Jawa. Dari jumlah ini ternyata sedikit sekali yang menjangkau kelompok petani yang paling rentan, yaitu rumahtangga buruh tani musiman yang menempati prioritas paling bawah dalam kategori penerima yang disebutkan dalam Pasal 8 PP No. 224/1961. Pasca perubahan drastis konstelasi politik sejak tahun 1965, pelaksanaan reforma agraria mulai surut. Namun ini tidak berarti bahwa program distribusi tanah terhenti sama sekali, melainkan mengalami pergeseran makna yang signi- fikan. Tanah-tanah yang dibagikan, yang pada awalnya terutama berasal dari tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform - tanah kelebihan dari batas maksimum dan tanah absentee - bergeser menjadi tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini dilakukan baik dengan cara pembagian tanah baik secara langsung kepada petani maupun melalui skema-skema program seperti: transmigrasi, 795
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) PIR, PIR-Trans, dsb. Apabila kategori yang disebutkan terakhir ini turut diperhitungkan, maka total tanah yang telah dibagikan di seluruh Indonesia cukup luas yaitu lebih kurang 1.159.527,273 ha. Jumlah penerima tanah seluas ini adalah sebanyak 1.510.762 keluarga petani dengan rata- rata tanah yang diterima per keluarga adalah seluas 0,77 ha (lihat Tabel 2). Tabel 2. Tanah Pertanian yang Sudah Dibagikan Melalui Semua Skema Distribusi No Provinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. NTB 16. NTT 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. MALUKU 26. 27. 28. 29. MALUKU UTARA GORONTALO 30. JUMLAH KALSEL KALTENG KALBAR KALTIM SULTENG SULTRA SULSEL SULUT PAPUA BABEL BANTEN ACEH SUMUT R I A U SUMBAR SUMSEL JAMBI BENGKULU LAMPUNG DKI. JAKARTA JAWA BARAT D.I.Y. JATENG JATIM B A L I Tanah yang Diredistribusi, 1961-2005 (ha) 17.976,000 111.145,000 9.308,000 11.615,000 20.254,000 10.855,620 36.208,000 37.116,000 0,000 183.614,019 692,000 39.566,682 262.936,073 9.854,000 17.668,000 41.468,000 20.793,158 42.842,326 13.634,000 26.761,478 12.705,917 57.529,000 88.764,000 5.526,000 18.697,000 2.860,000 915,000 50.186,000 0,000 8.037,000 1.159.527,273 Jumlah Penerima Redistribusi, 1961- 2005 (KK) 13.120 123.260 9.079 12.516 22.497 6.868 22.630 59.909 0 426.930 3.447 142.987 261.708 17.979 9.466 49.660 22.052 30.734 11.246 13.879 15.927 49.723 103.719 5.145 9.714 2.117 929 52.347 0 11.174 1.510.762 Rata-rata Luas Tanah yang Diterima (ha) 1,370 0,902 1,025 0,928 0,900 1,581 1,600 0,620 0,000 0,430 0,201 0,277 1,005 0,548 1,866 0,835 0,943 1,394 1,212 1,928 0,798 1,157 0,856 1,074 1,925 1,351 0,985 0,959 0,000 0,719 0,768 796
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 3. Persoalan Krusial yang Dihadapi Bangsa Indonesia Saat Ini Terlepas dari upaya yang telah dilakukan di atas, namun sampai saat ini struktur penguasaan tanah di Indonesia masih amat timpang. Pelaksanaan distribusi dan redistribusi tanah di masa lalu belum pernah berhasil dilakukan sebagai sebuah kebijakan yang menyeluruh dan konsisten sehingga belum berdampak signifikan terhadap pengurangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang dan tidak adil. Sebagai gambaran, saat ini ada sekitar 40% rumah- tangga pedesaan yang merupakan petani tanpa tanah. Hal lain yang menyedihkan adalah: banyak petani setelah mene- rima tanah melalui program landreform terpaksa melepas- kan tanahnya kepada orang lain. Kasus ini terjadi karena kebanyakan petani, setelah diberi tanah, ternyata tetap tidak memiliki akses kepada sumber finansial, pasar, manajemen usaha, hingga teknologi pertanian. Akibatnya, mereka tidak dapat memaksimalkan manfaat dari tanah yang dimiliki, dan melalui sistem pewarisan yang berlaku maka penguasaan tanah oleh petani generasi berikutnya semakin kecil dan tidak lagi mencapai skala ekonomi untuk menjalankan usa- hatani yang berkelanjutan. Secara makro, saat ini bangsa Indonesia juga mengha- dapi permasalahan struktural yang mendasar berupa kemis- kinan, pengangguran dan ketimpangan. Data kemiskinan dari BPS4 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di In- 4 Semua penyajian data BPS tentang kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan di sini mengutip tulisan Winoto (2007). 797
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) donesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari total populasi Indonesia. Di kawasan perkotaan, percepatan kemiskinan adalah 13,36%, sedangkan di kawasan pedesaan mencapai 21,90%. Ini menunjukkan kemiskinan paling banyak dialami penduduk pedesaan yang umumnya petani. Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66% berada di pedesaan dan sekitar 56% menggantungkan hidup dari pertanian. Dari seluruh penduduk miskin di pedesaan ini 90% bekerja, yakni mereka bekerja keras akan tetapi tetap miskin. Angka pengangguran terbuka kini mencapai 11,10 juta jiwa (10,45% dari total angkatan kerja), yang tersebar di pedesaan sejumlah 5,28 juta jiwa (8,44% dari jumlah angkatan kerja di pedesaan) dan di perkotaan 5,82 juta jiwa (13,32% dari jumlah angkatan kerja di perkotaan). Sedangkan angka setengah pengangguran di Indonesia mencapai 29,92 juta jiwa (28,16%); paling banyak terdapat di pedesaan yaitu 23,00% juta jiwa (36,76%) dan di perkotaan 6,92 juta jiwa (15,83%). Masalah struktural lain yang tidak kalah pelik adalah problem ketimpangan dari berbagai dimensinya. Distribusi pendapatan belum tersebar merata. Indeks Gini meningkat dari 0,308 (tahun 1999) menjadi 0,329 (2002) dan menurut data terakhir 0,363 (2005). Indeks Gini ini dihitung dengan pendekatan pengeluaran; bila dihitung dengan pendekatan kepemilikan aset tentu lebar kesenjangan akan lebih besar lagi. Wiradi (2006) mengemukakan rasio Gini penguasaan tanah di Indonesia yang terus meningkat, dari 0,55175 (tahun 1963) menjadi 0,5200 (tahun 1973), 0,54535 (1983) dan 0,5938 (1993). Secara detil, tabel-tabel menge- 798
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 nai distribusi penguasaan tanah dan petani gurem berikut menggambarkan kondisi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Tabel 3. Distribusi Penguasaan Tanah Pertanian di Indonesia, 1963 Golongan Luas Tanah (ha) 0,10 - 0,25 0,25 - 0,50 0,50 - 1,00 1,00 - 2.00 2,00 - 5,00 >5,00 Total Rumahtangga Pertanian yang Menguasai Tanah (%) 18,80 24,77 26,52 18,17 9,19 2,55 12.236.470 Tanah yang Dikuasai (%) 3,01 8,34 17,30 22,83 24,75 23,76 12.883.868 Sumber: Wiradi (2006) Tabel 4. Distribusi Penguasaan Tanah Pertanian di Indo- nesia, 1973-1993 Golongan Luas Tanah (ha) <0,10 Rumahtangga Pertanian yang Menguasai Tanah (%) 1973 3,41 1983 7,30 1993 8,09 Tanah yang Dikuasai (%) 1973 0,22 1983 0,38 1993 0,48 0,10 - 0,19 12,48 10,37 12,27 1,86 1,48 2,02 0,20 - 0,49 29,76 26,84 28,24 9,79 8,63 10,32 0,50 - 0,99 24,73 23,43 22,19 17,10 15,77 16,95 1,00 - 1,99 18,07 18,62 16,80 23,98 24,27 24,81 2,00 - 5,00 9,42 11,18 11,04 26,55 30,80 33,57 >5,00 2,14 2,27 1,37 20,51 18,67 11,84 Total 14.373.542 17.076.016 19.713.744 14.168.192 16.841.249 17.145.036 Sumber: Wiradi (2006) Tabel 5. Rasio Gini Penguasaan Tanah, 1963-1993 1963 1973 1983 1993 43,57% 45,64% 44,51% 48,61% Sumber: Wiradi (2006) 799
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Khusus untuk desa-desa padi di Jawa, hasil penelitian SDP/SAE pada tahun 1979"1984 (dalam Erizal Jamal dkk (2002) menunjukkan bahwa kehidupan petani Jawa secara umum semakin sulit. Dengan luas pemilikan lahan yang rata-rata hanya 0,21" 0,37 ha, petani sulit mengandalkan pendapatannya hanya dari pertanian saja. Apalagi bagi sekitar 38"58% petani yang tidak bertanah. Sementara itu, akibat berbagai kebijakan yang kurang berpihak kepada petani kecil, akumulasi tanah pada petani kaya tidak bisa dihindari. Dari desa-desa yang dikaji dalam penelitian SDP/ SAE ini ditemukan bahwa akumulasi tanah terdapat pada sekitar 3"9% petani yang menguasai lahan sawah sekitar 37"50% dari total lahan sawah yang ada. Akibatnya, Indeks Gini pemilikan lahan sawah relatif tinggi yaitu sebesar 0,57"0,85, di mana persentase petani yang menguasai lahan kurang dari 0,25 ha berkisar 29"40%. Kondisi ini setelah 15 tahun cenderung semakin meng- khawatirkan. Hasil penelitian PATANAS-ASEM (1995"1999) sebagaimana dikutip Erizal Jamal dkk (2002) menunjukkan bahwa jumlah petani tuna kisma mencapai hampir setengah dari total petani padi di Jawa. Pemilikan tanah cenderung menyempit, sementara itu akumulasi lahan pada beberapa petani kaya tidak banyak mengalami peru- bahan, sehingga Indeks Gini pemilikan cenderung makin timpang. Hasil dua penelitian ini juga memperlihatkan bahwa persentase petani dengan luas pemilikan lahan di bawah 0,25 ha kian berkurang. Setelah dicermati ternyata bagian terbesar dari petani kelompok ini telah tergeser menjadi petani tuna kisma karena tanah-tanahnya telah dilepaskan kepada petani kaya. 800
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tabel 6. Sumber: Erizal Jamal dkk (2002) 4. Revitalisasi Kebijakan Reforma Agraria dan Lembaga Pelaksananya Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat di atas dan pengaruhnya terhadap merebaknya angka kemiskinan dan pengangguran di pedesaan tidak terlepas dari faktor kebijakan pertanahan tiga dekade terakhir ini, yang diorientasikan untuk mendu- kung kebijakan makro ekonomi nasional yang lebih menge- jar pertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan pertanahan bukannya didasarkan atas penataan aset produksi terlebih dahulu, akan tetapi langsung diarahkan kepada upaya peningkatan produktivitas. Akibat orientasi pembangunan semacam ini, maka rakyat kecil pun semakin terpinggirkan, misalnya petani yang tadinya memiliki tanah berubah men- jadi petani penggarap dan akhirnya menjadi buruh tani (Winoto, 2005). Selain itu, ia juga telah melahirkan 801
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) berbagai persoalan keagrariaan mendasar yang mengeja- wantah dalam bentuk kerusakan sumber-sumber agraria itu sendiri serta meluasnya konflik-konflik sosial terkait agraria. Kesemua permasalahan ini pada intinya dapat dijelas- kan dari bagaimana proses peruntukan, penatagunaan dan alokasi pemanfaatan dari sumber-sumber agraria yang dila- kukan pemerintah. Secara khusus bisa dicatat bahwa penga- daan sumber-sumber agraria ternyata lebih sering diperun- tukkan kepada segolongan masyarakat yang bermodal besar dan untuk jenis pemanfaatan dengan skala besar. Sementara di pihak lain, komunitas lokal seringkali justru merasa disingkirkan dan bahkan dihilangkan hak-haknya terhadap penguasaan serta pemanfaatan sumber-sumber agraria yang selama ini melekat dalam kehidupan mereka. Kebijakan pe- merintah semacam ini didasari asumsi bahwa mereka yang memiliki modal besar diyakini akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (trickle down effect); suatu asumsi linier dan naif yang nujumannya tidak pernah terbukti. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kebijakan peruntukan, penatagunaan dan alokasi pemanfaatan sumber-sumber agraria dalam rangka memfasilitasi orientasi pertumbuhan ekonomi tinggi telah melahirkan hubungan asimetris di antara pihak- pihak pelaku yang berkepentingan dengan sumber-sumber agraria. Sudah barang tentu, seiring perkembangan waktu dan makin langkanya tanah maka hubungan asimetris ini menjadi kian kompleks, terutama karena di dalamnya terbentuk pula akulturasi dengan proses kapitalisasi dan liberalisasi yang datang dari luar (PKA IPB, tt). Komplikasi 802
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dari semua keadaan inilah yang menimbulkan parselisasi tanah di tingkat rumahtangga petani, meningkatnya pengu- asaan tanah skala besar, konversi penggunaan tanah yang tidak terencana, tata ruang dan penatagunaan tanah yang tidak konsisten dan tumpang tindih, serta terus berlang- sungnya konflik dan sengketa tanah. Tanah semakin lama semakin diartikan sebagai komoditas yang diletakkan dalam kerangka perburuan rente, yang tentunya hanya menjadi ajang permainan para spekulan tanah. Yang dikorbankan dari proses ini adalah sebagian besar masyarakat, pem- bangunan itu sendiri, maupun hal-hal mendasar bagi rakyat dan bangsa ini seperti: ketahanan pangan, infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat, perumahan rakyat, lingkungan hidup, dsb (Winoto, 2006). Kesemuanya ini menghendaki dilaksanakannya reforma agraria yang merupakan kebijakan yang bertujuan mengu- rangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (perta- nian) yang pada akhirnya akan bermuara pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998, maka peluang politik untuk menata kondisi ekonomi, sosial dan politik bangsa Indonesia, termasuk di bidang pertanahan, terbuka kembali. Pada masa ini MPR pun mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor 16/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rang- ka Demokrasi Ekonomi. Pasal 7 ayat (1) menyatakan: "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilang- kan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan usaha ekonomi kecil, menengah, koperasi dan masyarakat luas." Ketetapan 803
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) MPR ini telah mengawali konsensus dan komitmen seluruh bangsa Indonesia untuk menjalankan kembali reforma agra- ria demi mewujudkan distribusi penguasaan dan peman- faatan tanah yang adil dan dapat melahirkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yang dimaksudkan untuk memberikan dasar dan arah pembaruan agraria yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan serta untuk memastikan penguatan kelembagaan untuk menanganinya. Dalam Pasal 3 Kete- tapan ini dinyatakan: "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan peman- faatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka ter- capainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Secara rinci, Ketetapan MPR No. IX ini memberikan mandat mengenai arah kebijakan pembaruan agraria yang tersebut dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai pera- turan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemi- likan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. 804
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehen- sif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa men- datang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi. f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi. Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, Pemerin- tahan SBY-JK sejak awal telah berkomitmen untuk melak- sanakan reforma agraria ini. Melalui pelaksanaan reforma agraria diyakini bahwa pertanahan akan dapat berkontribusi secara nyata pada perwujudan keadilan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Melalui reforma agraria juga dapat dijamin kontribusi pertanahan pada proses revitalisasi pertanian, revitalisasi pedesaan, pem- bangunan perumahan rakyat, dan pembangunan infrastruk- tur serta, yang lebih kongkrit lagi, pada proses pemenuhan hak-hak dasar rakyat (Winoto, 2005). Komitmen politik untuk melaksanakan reforma agraria 805
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) ini selanjutnya juga dikukuhkan sebagai komponen penting dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pem- bangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2005. Dalam UU ini reforma agraria dituangkan pada Bab IV.1.5 mengenai Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berke- adilan sebagai berikut: "...menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan pene- gakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi ... perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui ... land reform." Sebagai operasionalisasi lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, khususnya pada Bab 16, Butir C, Sub-Bab 1.7. terkait dengan "peme- nuhan hak atas tanah", dikemukakan program-program konkret antara lain sebagai berikut: 1. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan per- undangan pertanahan, penyelesaian konflik dan pengembangan budaya hukum; 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pe- manfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum; 3. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria; 4. Redistribusi secara selektif terhadap tanah absentia dan perkebunan sesuai dengan UUPA; 5. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah; 806
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 6. Sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum; 7. Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat tanpa diskriminasi gender; 8. Pembuatan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah; 9. Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang; Terlepas dari ketentuan legal dan komitmen politik di atas, pelaksanaan reforma agraria mensyaratkan upaya penguatan kapasitas di lingkungan internal lembaga negara yang melaksanakannya maupun lingkungan yang mendukungnya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah secara sistematis dan terukur (Arifin, 2007). Dalam kaitan ini Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebenarnya merupakan penguatan kelembagaan di dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria tersebut. Agenda reforma agraria ini, bersama dengan pengkajian dan penanganan konflik agraria serta pemberdayaan masyarakat, merupakan tiga fungsi penting BPN di antara keseluruhan 21 fungsinya dalam "melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral". Dalam Perpres ini struktur kelembagaan BPN juga diper- kuat dengan menegaskannya sebagai instansi vertikal. Selain itu, struktur keorganisasian BPN oleh Perpres ini dikem- bangkan, termasuk dengan penambahan kedeputian baru yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 807
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Penataan kelembagaan BPN ini selain menyangkut "perangkat keras" juga dilakukan terhadap "perangkat lunaknya", antara lain berupa reorientasi kebijakan sebagai- mana tertuang dalam Dokumen Renstra BPN RI 2007- 2009. Dalam Renstra ini dinyatakan Visi BPN-RI 2007- 2009 adalah: "Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rak- yat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasya- rakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia." Sedangkan Misi BPN-RI adalah: "Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: • peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber- sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pen-dapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;
peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari;
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas- luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, 808
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. Lebih lanjut, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi BPN di atas, maka sasaran strategis yang diharapkan akan dicapai adalah sebagai berikut: 1. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mening- katkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan pangan (Prosperity). 2. Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam pening- katan tatanan kehidupan bersama yang lebih berke- adilan dan bermartabat dalam kait-annya dengan pengu- asaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) (Equity). 3. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujud- kan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara perta- nahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari (Social Welfare). 4. Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas- luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (Sustainabi- lity). 809
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 5. Kerangka Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria5 5.1. Reforma Agraria Sebagai Bagian Strategi Pembangunan Nasional Presiden SBY telah menegaskan bahwa program reforma agraria akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2007 ini. Saat menyampaikan Pidato Politik Awal Tahun 2007 pada tanggal 31 Januari 2007 lalu, Presiden menyatakan arah kebijakannya mengenai pertanahan sebagai berikut: "Program Reforma Agraria ... secara bertahap ... akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan Tanah untuk Tanah untuk bagi rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Tanah untuk Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat... (yang) saya anggap mutlak Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat untuk dilakukan." Dalam dokumen "Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat" yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (2007) dinyatakan bahwa pro- gram reforma agraria ini merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden SBY. Dalam rangka mengatasi problem kritikal kemiskinan dan pengangguran, Presiden SBY telah menetapkan tiga strategi pembangunan yang disebut Triple Track Strategy seba- 5 Uraian pada bagian ini sebagian besar mengacu pada: Reforma Agra- ria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat; dokumen resmi yang diterbitkan BPN RI untuk mensosialisasikan program reforma agraria yang akan dilaksanakan. 810
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 gai berikut: [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor; [2] menggerakkan sektor riil agar semakin tumbuh dan berkembang; [3] melaksanakan revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan. Strategi pertama dan kedua dimaksudkan untuk memacu perekono- mian agar tumbuh lebih cepat sekaligus mengatasi masalah pengangguran. Sedangkan strategi ketiga dimaksudkan untuk mengurangi masalah kemiskinan. Ada empat indikator sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah melalui tiga strategi tersebut per 2009, yaitu: angka pengangguran terbuka menjadi 5,1%, kemiskinan 8,2%, pertumbuhan rata- rata 6,6%, dan pendapatan per kapita US$ 1.731. Namun penerapan tiga strategi ini secara parsial menye- babkan capaian hasil-hasil pembangunan tidak saling ber- kaitan satu sama lain sehingga stabilitas di tataran makro yang sudah baik tidak mampu untuk mengatasi dua masalah kritikal pengangguran dan kemiskinan di tataran mikro. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang sekaligus dapat menerapkan ketiga unsur triple track strategy ini. Meng- ingat kedua masalah kritikal ini berada pada tataran mikro, maka kebijakan dimaksud haruslah langsung menyentuh rakyat yang mengalami kemiskinan dan pengangguran yang sekaligus diyakini akan efektif meningkatkan pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian di tingkat makro. Kebijakan yang dipandang dapat mewujudkan semua itu adalah restrukturisasi sumber-sumber kemakmuran - terutama tanah - secara lebih adil dan lebih mampu men- jamin kesejahteraan rakyat, yaitu melalui pelaksanaan reforma agraria. Program ini, yang akan mengalokasikan tanah dan layanan-layanan pendukungnya, diyakini akan 811
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan dan penciptaan tambahan kesempatan kerja. Untuk menciptakan dampak semacam itu, maka refor- ma agraria haruslah merupakan proses sistematis restruk- turisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemili- kan sumber-sumber agraria, terutama tanah, yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejah- teraan rakyat. Apabila makna ini didekomposisi, terdapat lima komponen mendasar di dalamnya yaitu: 1. restrukturisasi penguasaan aset tanah ke arah pencip- taan struktur sosial-ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan (equity); 2. sumber peningkatan kesejahteraan yang berbasis keag- rariaan (welfare); 3. penggunaan/pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara optimal (efficiency); 4. keberlanjutan (sustainability); dan 5. penyelesaian sengketa tanah (harmony). Dengan kata lain, pelaksanaan reforma agraria harus diarahkan untuk bisa mewujudkan distribusi/redistribusi aset yang dimiliki negara untuk rakyat yang tidak memiliki aset atau yang asetnya tidak memadai untuk menopang kehidupannya, terutama di dalamnya adalah aset tanah dan aspek-aspek agraria lainnya. Namun distribusi/redistribusi aset saja tidak cukup. Menyadari kekurangan program seru- pa di masa lalu, maka distribusi/redistribusi aset harus diser- tai dengan pengembangan akses terhadap berbagai hal yang memungkinkan rakyat memanfaatkan aset mereka secara baik. Hal ini antara lain mencakup akses rakyat untuk bisa berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan sosial dan 812
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 politik; akses pada modal, teknologi, manajemen, pendam- pingan/pembinaan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, pasar input dan pasar output; bahkan juga penataan organi- sasi usaha serta akses-akses lain yang dibutuhkan para petani untuk dapat berkembang. Atas dasar ini, maka reforma agraria yang akan dilak- sanakan oleh BPN ini didefinisikan sebagai landreform plus, yakni landreform untuk mewujudkan keadilan dalam pengu- asaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, ditambah dengan access reform. Atau secara mudah diring- kaskan dalam rumusan sebagai berikut: Reforma Agraria = Land Reform + Access Reform (Winoto 2007). Dengan pengertian yang menyeluruh semacam ini, maka pelaksa- naan reforma agraria diharapkan dapat mencapai tujuan- tujuan sebagai berikut: 1. menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil; 2. mengurangi kemiskinan; 3. menciptakan lapangan kerja; 4. memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber eko- nomi, terutama tanah; 5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; 6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan 7. meningkatkan ketahanan pangan. 5.2. Kerangka Operasional Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah ini - yang disebut sebagai Program Reforma Agraria 813
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Nasional (PPAN) - direncanakan berlangsung dalam kurun waktu tujuh tahun (2007-2014). Secara umum, pelaksanaan program ini akan mencakup empat lingkup kegiatan sebagai berikut ini: [1] penetapan obyek, [2] penetapan subyek, [3] mekanisme dan delivery system untuk distribusi aset tanah, dan [4] pengembangan access reform. Secara skematis, keempat lingkup kegiatan ini dapat digambarkan dalam gambar berikut. Gambar 1. Bagan Alir Penetapan Obyek, Penetapan Subyek, Mekanisme dan Delivery System Aset Tanah, dan Penyediaan Akses 5.2.1. Penetapan Obyek Reforma Agraria Tanah-tanah yang ditetapkan sebagai obyek reforma agraria pada dasarnya adalah tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat didistribusikan kepada masyarakat. Identifikasi tanah 814
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 negara yang dapat menjadi obyek reforma agraria meru- pakan tahapan yang sangat krusial. Per definisi, tanah negara adalah bidang-bidang tanah yang tidak dimiliki perorangan atau badan hukum dengan hak tanah tertentu yang dite- tapkan dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya, dan dengan demikian dikuasai langsung oleh negara. Terhadap tanah semacam ini kekuasaan negara bersifat penuh dan mutlak: negara sebagai "Badan Penguasa" (bukan pemilik) dapat mengatur peruntukan tanah ini dan menentukan hu- bungan hukumnya dengan seseorang atau badan hukum dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan. Apabila tanah tersebut telah diberikan negara dengan suatu hak tertentu kepada perseorangan atau badan hukum, maka dengan sendirinya kekuasaan negara telah dibatasi oleh isi dari hak itu. Meskipun demikian, dalam faktanya kekuasaan negara atas tanah-tanah yang belum dipunyai oleh seseorang atau badan hukum ini sedikit banyak dibatasi pula, misalnya oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Bilamana menurut kenyataan masih terdapat hak-hak ulayat sedemikian ini, maka kekuasaan negara atas tanah-tanah tersebut tidak bebas sepenuhnya. Begitu juga terhadap ka- wasan hutan yang secara legal juga tanah negara, tidak bisa diberikan suatu hak tertentu sampai ia dilepaskan terlebih dulu dari status kawasan hutan (cf. Gautama, 1997). Dengan demikian, tidak semua tanah negara dapat dengan bebas dijadikan sebagai obyek reforma agraria. Dari segi lain, dengan memperhatikan karakteristik sebaran penduduk di Indonesia, maka penyediaan tanah yang dialokasikan sebagai obyek reforma agraria juga perlu 815
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dibedakan menurut tingkat kepadatan penduduknya, yakni antara wilayah yang memiliki penduduk padat dan yang kurang padat. Mengingat makna strategis reforma agraria ini adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, pengu- asaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, maka diper- lukan penyediaan tanah yang memadai baik dari luasannya maupun kualitasnya guna menjamin terselenggaranya restrukturisasi tersebut. Untuk itu, diperlukan penyediaan tanah dalam jumlah luas dan berada pada wilayah-wilayah yang berpenduduk kurang padat. Di sisi yang lain, pemilihan obyek reforma agraria di wilayah yang berpenduduk padat juga dipandang amat strategis untuk dapat menjawab persoalan kemiskinan dan penguasaan tanah yang sempit, selain diharapkan bisa turut membantu menyelesaikan seng- keta dan konflik pertanahan yang umumnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang lebih padat penduduknya. Berdasarkan kesemuanya ini, maka persoalan menge- nai lokasi yang akan ditetapkan sebagai obyek reforma agraria haruslah ditunjuk pada tanah-tanah yang pengu- asaannya ada pada negara sepenuhnya. Apabila masih terda- pat hak-hak yang melekat pada tanah yang menjadi calon lokasi reforma agraria, atau yang haknya masih disengke- takan oleh berbagai pihak, maka hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Apabila dalam faktanya tanah negara yang akan dijadikan lokasi reforma agraria telah digarap oleh para petani, maka mereka ini harus mendapat prioritas sebagai penerima redistribusi tanah sehingga hak mereka atas tanah yang telah mereka garap selama ini dapat dikuatkan. 816
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Mengenai kategori obyek reforma agraria menurut ting- katan kepadatan penduduk, pemerintah sendiri telah menyiapkan alokasi tanah baik untuk wilayah yang berpen- duduk kurang padat maupun yang padat. Untuk obyek reforma agraria di wilayah berpenduduk kurang padat, Presi- den SBY telah mengalokasikan tanah seluas 8,15 juta ha yang berada di luar Jawa. Tanah seluas ini diidentifikasi dari areal indikatif kawasan hutan produksi konversi yang akan dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan untuk tujuan reforma agraria ini. Sedangkan untuk obyek reforma agraria pada wilayah penduduk padat, BPN telah mengidentifikasi tanah negara seluas 1,1 juta ha dari berbagai sumber yang dapat dialokasikan sebagai obyek reforma agraria. Dengan demikian, luasan keseluruhan tanah obyek reforma agraria yang dialokasikan untuk pelaksanaan program reforma agraria ini dalam periode 2007-2014 adalah seluas 9,25 juta ha. Secara rinci, penyediaan tanah bagi pelaksanaan reforma agraria ini diperoleh dari sejumlah sumber sebagai berikut: a. Tanah bekas Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai; b. Tanah yang terkena ketentuan konversi; c. Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya; d. Tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Tanah obyek landreform; f. Tanah bekas obyek landreform g. Tanah timbul; h. Tanah bekas kawasan pertambangan; i. Tanah yang dihibahkan oleh pemerintah; j. Tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah; 817
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) k. Tanah yang dibeli oleh pemerintah; l. Tanah pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi; m. Tanah bekas kawasan hutan yang pernah dilepaskan. Tabel 7. Hubungan Antara Obyek dan Tujuan Reforma Agraria 1. Menata ulang ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, 5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, 2. Mengurangi kemiskinan, 3. Menciptakan lapangan kerja, 4. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber- sumber ekonomi, terutama tanah, 6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, 7. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga. 5.2.2. Penetapan Subyek Reforma Agraria Keberhasilan program reforma agraria selain ditentukan ketersediaan tanah yang menjadi obyeknya, juga amat ter- gantung pada penentuan penerima manfaatnya (subyek reforma agraria) secara tepat. Pada prinsipnya, tanah yang dialokasikan untuk reforma agraria adalah untuk rakyat mis- kin. Kriteria miskin ini disusun secara hati-hati dan menda- lam, dengan mempertimbangkan berbagai standar 818
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kemiskinan. Penyusunan penerima manfaat akan didasarkan pada pendekatan hak-hak dasar rakyat (basic rights approach) yang merupakan hak yang universal dan dijamin oleh kon- stitusi. Dari sini diperoleh tiga variabel pokok dalam menen- tukan kriteria, yaitu kependudukan, sosial-ekonomi, dan penguasaan tanah (Winoto 2007). Dari ketiga variabel ini ditetapkan kriteria umum, kriteria khusus dan urutan pri- oritas. Gambar 2. Alur Proses Seleksi Calon Penerima Manfaat Tahapan penentuan rakyat miskin ini mestilah dimulai dari mereka yang tinggal di dalam atau terdekat dengan lokasi, baru selanjutnya dibuka kemungkinan melibatkan kaum miskin dari daerah lain (termasuk dari daerah perkotaan), sejauh punya kemauan tinggi untuk mendaya- 819
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) gunakan tanah. Dalam proses seleksi dan penentuan final nama-nama penerima manfaat ini, Pemerintah Daerah bersangkutan tentunya harus banyak berperan. Secara umum, urutan kelompok-kelompok prioritas dalam penentuan subyek penerima dapat digambarkan dalam pola sebagai berikut. Gambar 3. Urutan Kelompok-kelompok Prioritas dalam Penentuan Subyek 5.2.3. Mekanisme dan Delivery System Setelah obyek dan subyek reforma agraria ditetapkan, maka persoalan selanjutnya yang mendesak adalah bagai- manakah mekanisme dan delivery system reforma agraria? Pertanyaan ini penting terutama jika dihadapkan pada kondisi di mana subyek agraria tidak berada dalam satu lokasi dengan tanah yang tersedia (obyek eforma agraria). Kondisi semacam ini sangat mungkin terjadi karena, seperti diketahui, kantong kemiskinan terutama berada di Jawa, kemudian di Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan. Semen- 820
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 tara sebagian besar alokasi tanah yang disiapkan untuk reforma agraria justru berada di luar provinsi tersebut. Untuk itu dikembangkan model-model alternatif ber- dasarkan letak/posisi obyek dan subyek reforma agraria. Secara garis besar mekanisme dan delivery system reforma agraria ini dapat dikelompokkan menjadi tiga model dasar berikut: 1. Model I: mendekatkan obyek ke tempat subyek. Dalam model ini, tanah dari daerah surplus tanah atau tidak padat penduduk didekatkan ke daerah minus tanah, padat penduduknya dan dekat dengan penerima man- faat. 2. Model II: mendekatkan subyek ke tempat letak obyek. Dalam model ini calon penerima manfaat (subyek) ber- pindah secara sukarela (voluntary) ke lokasi tanah yang tersedia. 3. Model III: subyek dan obyek di satu lokasi yang sama. Model ini berlaku untuk keadaan di mana subyek dan obyek berada di lokasi yang sama. 821
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Gambar 4. Mekanisme dan Delivery System Reforma Agraria Seperti terlihat dalam gambar di atas, ketiga model da- sar tersebut saling berkaitan erat dan merupakan siklus ter- tutup, sekaligus mempunyai manfaat sesuai dengan tujuan reforma dan prinsip-prinsip pengelolaan pertanahan, yaitu antara lain: 1. Menyerap calon penerima manfaat sekaligus tenaga kerja yang mau berpindah ke lokasi tanah yang tersedia, untuk bekerja dan menerima tanah, dengan membangun kegiatan usaha yang sesuai. 2. Menyediakan tanah bagi calon penerima manfaat yang tidak ingin pindah ke tempat lain yang jauh. 3. Menyelesaikan konflik-konflik pertanahan yang seba- gian besar berada di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan ketersediaan tanahnya sangat terbatas. 822
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 5.2.4. Pengembangan Access Reform Setelah tanah dibagikan, kepastian keberlanjutan man- faat yang diterima oleh subyek reforma agraria memerlukan pengembangan access reform dalam arti luas secara tepat. Access reform dilakukan guna mengoptimalkan pengusahaan obyek reforma agraria oleh penerima manfaat (subyek reforma agraria). Pada pokoknya, access reform ini merupakan rangkaian aktivitas yang saling terkait dan berkesinambungan yang meliputi antara lain: (a) penyediaan infrastruktur dan sarana produksi, (b) pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat, (c) dukungan permodalan, (d) dukungan distribusi pemasaran serta dukungan lainnya. Pengelolaan access reform dapat dikembangkan dalam berbagai alternatif model, namun struktur dasarnya kurang lebih mengikuti model sebagai berikut. Gambar 5. Model Access Reform Dalam rangka pengembangan access reform ini penerima manfaat dapat memilih alternatif untuk mengelola tanah 823
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) secara perorangan atau membentuk usaha bersama ataupun kelompok tani. Apabila membentuk kelompok tani maka perlu dilakukan penggabungan tanah untuk kegiatan usaha bersama tertentu. Selanjutnya kelompok tani tersebut, bersama dengan Pemerintah Daerah/BUMD dan badan usaha lain/penanam modal, dapat membentuk badan usaha patungan misalnya di bidang perkebunan. Untuk mendu- kung usaha patungan ini, Bank atau lembaga keuangan lainnya diharapkan dapat memberikan dukungan permo- dalan. Selain model di atas, petani penerima manfaat juga da- pat memilih opsi lain yaitu membentuk sebuah badan usaha milik petani (BUMP) yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pengusahaan tanahnya. BUMP ini dapat juga terlibat dalam proses produksi turunan dari kegiatan produksi badan usaha patungan. BUMP ini merupakan salah satu model dari ac- cess reform yang sedang dikembangkan oleh berbagai pegiat pembangunan pedesaan. Dalam model BUMP ini, kontri- busi petani penerima manfaat dapat dikelompokkan ke dalam tiga kemungkinan pilihan, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja terutama apabila tidak memiliki tanah, sebagai pemilik saham apabila mereka berkeinginan menjadikan tanahnya sebagai aset modal dalam proses produksi kegiatan BUMP, dan sebagai pemilik tanah jika mereka lebih memilih mengelola tanahnya sendiri di dalam BUMP. Selanjutnya terhadap tanah-tanah tersebut dapat dikembangkan usaha- usaha produktif yang dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian petani, di samping fasilitas pengelolaan usaha dalam aneka bentuknya. 824
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 6. Penutup: Beberapa Isu Kunci untuk Keberhasilan Reforma Agraria Menyadari bahwa program reforma agraria merupakan rangkaian kegiatan yang sangat kompleks dan pelik, maka pelaksanaan program ini agar dapat berhasil baik harus didasarkan pada konsep pentahapan yang jelas. Konsep pentahapan ini perlu direncanakan dengan cermat dan terinci agar proses pembaruan terkelola baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, supaya semua rangkaian ke- giatan reforma agraria dapat berjalan lancar di berbagai tataran, maka juga penting untuk menentukan distribusi peran antar berbagai level pemerintahan maupun pihak- pihak lain yang berkepentingan (Prosterman et al, 2007). Lebih lanjut, Prosterman et al (2007) menyebut enam tahapan yang sangat krusial dalam pelaksanaan reforma agraria yang prosedur, mekanisme dan peran berbagai pihak di dalamnya harus didefinisikan secara jelas. Keenam tahapan itu adalah sebagai berikut: 1. Tahap identifikasi tanah-tanah dan memperkirakan jumlah penerima manfaat di level provinsi dan kabu- paten. 2. Tahap identifikasi desa-desa yang terkait dengan masing- masing obyek reforma agraria. 3. Tahap penentuan jumlah keluarga yang akan menerima tanah, rata-rata ukuran bidang tanah yang dialokasikan, serta keluarga mana yang bakal menerima. 4. Tahap mengorganisir keluarga-keluarga yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan reforma agraria. 5. Tahap alokasi tanah untuk para keluarga sasaran, mengu- atkan hak mereka atas tanah, dan mendaftarkan haknya. 825
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 6. Tahap pemberdayaan terhadap keluarga-keluarga pene- rima tanah. Dalam perspektif lintas negara, Jacobs dan Brenda (2001) mengemukakan beberapa pelajaran penting untuk keberhasilan program reforma agraria, yaitu di antaranya: 1. Keberhasilan program reforma agraria mebutuhkan tingkat kemauan politik yang tinggi dan konsistensi dalam kerja-kerja politik dan administratif. 2. Reforma agraria sangat tergantung kepada wilayah dan negara; ia merupakan fungsi dari budaya, sejarah, ke- rangka legal. Tidak ada formula yang mudah atau dapat dijiplak mengenai bagaimana pendekatan pembaruan agraria yang akan dilakukan. (Keragaman semacam ini juga meniscayakan pentingnya fleksibilitas dan adap- tabilitas yang tinggi untuk konteks keragaman antar daerah yang ada di Indonesia.) 3. Keberhasilan reforma agraria mensyaratkan transparansi dan partisipasi yang luas, yang dengan sendirinya mem- butuhkan suatu proses implementasi dengan mekanisme resolusi sengketa yang efektif dan tidak dapat diganggu gugat. 5. Keberhasilan dalam reforma agraria juga membutuhkan keterbukaan untuk mengadopsi beragam bentuk hak penguasaan. (Termasuk penguasaan komunal yang masih banyak berlaku pada sejumlah komunitas di Indonesia). 6. Program reforma agraria juga harus sangat antisipatif terhadap konsekuensi-konsekuensi yang tak dike- hendaki dari perencanaan kebijakan dan pembaruan. Di luar itu, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria juga memerlukan kelembagaan yang tangguh guna dapat 826
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 menyelenggarakan fungsi perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian rangkaian ke- giatan reforma agraria. Keberadaan lembaga semacam ini perlu diperkuat dengan landasan hukum sehingga lembaga ini mampu melaksanakan sejumlah agenda-agenda strategis, mulai dari tingkat penyusunan kebijakan dan koordinasi sampai dengan tingkat pelaksanaannya. Lembaga ini juga harus dipimpin langsung oleh Presiden sehingga dapat berjalan efektif dan mampu menangkal berbagai intervensi yang akan muncul sehubungan dengan proses distribusi, mengingat banyak kepentingan politik dan perilaku rent seek- ing yang akan mengerubungi kebijakan-kebijakan yang bersifat populis semacam ini. Kesemuanya ini merupakan isu penting dan krusial yang perlu diperhatikan dalam semua proses pelaksanaan reforma agraria. Mengingat Indonesia baru akan memulai kembali program yang mencakup serangkaian kegiatan yang amat pelik dan kompleks ini, maka menjadi langkah strategis un- tuk memulainya dalam situasi yang "lebih mudah", mengu- jicoba dan mencapai kesuksesan dari proses itu, dan baru setelahnya beranjak lebih lanjut dari kisah sukses itu untuk menjalankannya secara lebih luas dan pada situasi yang lebih kompleks. Uji coba semacam ini juga harus disadari menge- nai konteks utama yang menjadi arena pelaksanaannya, yaitu kian meluasnya tuntutan atas terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan partisipatif, serta konteks In- donesia yang terdesentralisasi. Untuk itulah dibutuhkan adanya dialog kebijakan yang intens pada berbagai tingkatan sepanjang rangkaian kegiatan reforma agraria. Melalui proses semacam ini diharapkan 827
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) dapat dibangun kapasitas pemerintah untuk mengkoordi- nasikan dan melaksanakan kebijakan reforma agraria mela- lui proses yang konsultatif dan partisipatif, sekaligus dengan proses itu dapat dikembangkan distribusi peran antar berba- gai sektor dan level pemerintahan, maupun pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan (masyarakat sipil, orga- nisasi tani, swasta).6 Sejauh mana sinergi semacam ini dapat diwujudkan, hal itulah yang turut menentukan conditions for success bagi pelaksanaan program populis ini, baik terkait mekanisme implementasinya maupun kaitan dan dampaknya pada kebijakan makro dan proses pembangunan yang lebih luas. [] 6 Lihat Lampiran untuk ilustrasi mengenai aspek-aspek kebijakan reforma agraria dan tahap-tahap kritikal di mana sinergi antar sektor dan level pemerintah serta partisipasi luas dari serikat-serikat tani amatlah dibutuhkan untuk pelaksanaan reforma agraria yang berhasil. 828
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Lampiran Berbagai Aspek Kebijakan Reforma Agraria Gambar di atas secara skematis memperlihatkan aspek- aspek terkait dari kebijakan reforma agraria, mulai dari pe- nentuan obyek dan subyek, pelaksanaan model-model as- set reform yang tepat, dan pengembangan berbagai dukungan access reform yang dibutuhkan. Semua tanda panah putus-putus yang diberi tanda tanya pada gambar di atas menunjukkan proses-proses pelaksa- naan reforma agraria yang amat genting di mana pembelokan agenda reform dapat terjadi. Untuk itu, dalam gambar ter- sebut ditunjukkan pentingnya penyelenggara kebijakan reforma agraria untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar sektor dan level pemerintah, serta di sisi lain memberi ruang yang besar bagi partisipasi dari masyarakat khususnya serikat-serikat tani. 829
Aspek Keadilan dalam Reforma Agraria Robertus Robet (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi) 830
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 831
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 832
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 833
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) 834
835
Momentum Baru Reforma Agraria Oleh Usep Setiawan* Realisasi reforma agraria kini menemukan momentum baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan memulainya tahun 2007. Presiden beberapa waktu lalu menyebutkan, program reforma agraria, yakni pendistribusian bertahap tanah untuk rakyat, dilaksanakan mulai 2007. Dialokasikan tanah bagi rakyat termiskin dari hutan konvesi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan di Indonesia boleh diperun- tukan bagi kepentingan rakyat. Presiden menyebutnya sebagai prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (Kompas, 12/2/2007). Rencana besar ini patut diap- resiasi dan menuntut persiapan matang. Batang terendam Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto menegaskan, pemerintah akan melaksanakan Penulis adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). [Sumber Tulisan: KOMPAS, 23 Februari 2007] 836
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 reforma agraria pada 2007 hingga 2014. Untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan 8,15 juta hektar tanah untuk diredistribusi. Disebutkan, tanah yang akan dibagikan berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah telantar, tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja. Reforma agraria dimaksudkan untuk memberi rakyat akses atas tanah sebagai sumber ekonomi, mengatasi sengketa, dan konflik pertanahan. Pemberian tanah bagi keluarga miskin diharapkan meningkatkan taraf hidup mere- ka (Kompas, 13/12/2006). Riwayat pembaruan (reforma) agraria di Indonesia panjang berliku. Sejak merdeka, reforma agraria telah mengisi benak Bung Karno yang lalu meluncurkan gagasan land reform sebagai inti reforma agraria. Pertengahan tahun 1960 land reform dipraktikkan. Saat itu land reform bertujuan menumpas ketimpangan pengu- asaan tanah sisa feodalisme dan kolonialisme. Masa ke- emasan raja-raja pribumi dan penjajah asing pra-Indonesia dalam penguasaan tanah-air di Nusantara coba dikikis. Tanah-tanah yang kepemilikannya melewati batas maksi- mum dan dikuasai di luar ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dijadikan objek land reform. Sayang, land reform yang menurut Bung Karno "bagian mutlak revolusi kita" ternyata ternoda konflik vertikal dan horizontal. Kericuhan sosial dipengaruhi polarisasi ideologis- politis massa rakyat yang terkotak-kotak bingkai ideologi dan partisan. Kelompok "kiri" pendukung land reform bersi- 837
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tegang dengan "kanan" penolak land reform. Stabilitas poli- tik nasional terguncang. Pada era Bung Karno, land reform yang baru dimulai terhenti akibat pergantian rezim. Kolaborasi kepentingan elite dalam negeri dengan kekuatan asing anti-reform meng- ganjal land reform. Jika Soekarno menganut politik agraria pro-rakyat kecil, Soeharto pro-modal besar. Sepanjang 30 tahun Orde Baru, land reform tak hanya diabaikan, tetapi dimusuhi, ide maupun penganut-pengan- jurnya. Kini, Presiden Yudhoyono membangkitkan "batang yang terendam". Kematangan bersama Perlu pengkajian pengalaman mempraktikkan land re- form pada masa lampau dan menjadikannya pelajaran berharga. Kita kenali cita-cita pendiri bangsa sambil mem- bedah ulang bentuk dan model reforma agraria, agar tidak terjerembap ke lubang kekeliruan yang sama. Kita harus berangkat dari kesadaran reforma agraria sebagai keniscayaan bagi bangsa. Karena itu, birokrasi dan masyarakat perlu disiapkan paralel terintegrasi. Perlu keuletan kerja dan komunikasi intensif semua pihak. Kha- layak luas diberi pengertian utuh-jernih mengenai agenda ini. Salah pengertian dan gesekan yang tak perlu antar- komponen masyarakat dan masyarakat-pemerintah harus dicegah. Mustahil reforma agraria dapat dijalankan seorang pre- siden, satu-dua pejabat, maupun tiga-empat instansi. Refor- ma agraria ialah panggilan mendesak bagi segenap anak bangsa. Pejabat dan instansi pemerintah yang terkait urusan 838
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 tanah dan kekayaan alam harus bekerja keras, tepat, cepat. Ketegasan dan konsistensi presiden memang wajib. Namun, juga harus dipastikan para gubernur, bupati/wali kota, dan pemerintahan daerah menggulirkan agenda reforma agraria. Arah, prinsip, tujuan, dan garis besar program reforma agraria perlu ditetapkan pemerintah pusat sebagai guide- line. Kekhasan model implementasi reforma agraria di daerah tetap diakomodasi. Perbedaan teknis sejatinya keka- yaan kebhinekaan bangsa. Agar pembaruan agraria berhasil, jajaran pemerintahan mesti tahu, mau, dan mampu menjawab akar problem agra- ria. Keikutsertaan rakyat melalui organisasi yang sejati perlu ditumbuhkembangkan. Tanpa kematangan pemerintah dan rakyat, reforma agraria terancam menyimpang dari tujuan dan gagal sasaran. Setelah pidato pada awal tahun diucapkan, kini publik menanti langkah nyata Presiden dan jajarannya. Waktunya tidak lama, Detik sekarang hingga Pemilu 2009 ialah per- taruhan menyiapkan (memulai) reforma agraria secara lebih matang. Kemauan Presiden memulai reforma agraria adalah mo- mentum baru yang harus dioptimalkan. Kita tak tahu kapan momentum berulang. Begitu momentum menguap, mimpi reforma agraria patut digantungkan kembali di bibir langit.*** 839
FA J A R R E F O R M A A G R A R I A D I I N D O N E S I A ? D A R I A G E N D A P E T A N I K E A G E N D A B A N G S A D i s a m p a i k a n p a d a a c a r a R e f l e k s i A k h i r Ta h u n Ko n s o r s i u m Pe m b a r u a n A g r a r i a , Ja k a r t a 2 7 D e s e m b e r 2 0 0 7 NOER FAUZI 1 Sejak mula saya harus terang-benderang menunjukkan bahwa tempat berangkat dan cara pandang refleksi ini berpinjak dari pengalaman kerja-kerja dalam gerakan-gerakan sosial, organisasi-organisasi non-pemerintah dan kemudian dunia akademis dimana saya sekarang bercokol. Penegasan ini sangatlah membantu, sebab dalam ilmu sosial dan humaniora, tidak dapat dibenarkan ada klaim bahwa penceritaan suatu karya - baik dengan klaim ilmiah, essay filosofis, observasi sekilas, maupun fiksi - adalah bebas dari pengaruh dari posisi-posisi si pembuatnya. Bila ada klaim bahwa narasi ilmu sosial dan humaniora itu bebas-posisi alias netral, maka yang musti diselidiki adalah bukan benar salahnya klaim tersebut, karena akan sia-sia dan tak berkesudahan, melainkan dalam kondisi apa dan bagaimana klaim itu disebarluaskan dan kemudian dianut oleh komunitas tertentu, dan kemudian kepentingan apa yang diemban oleh pengetahuan dan penyebar-penganut pengetahuan tersebut. Pentingnya posisi dan kesadaran akan posisi (positionality) mempengaruhi isi dan cara pengetahuan disajikan telah disadari oleh sejumlah penulis kalangan antropologi refleksif, 1 Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria 1995-2002, Kordinator Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria 2002-2005. PhD Candidate di University of California - Berkeley, Department Environmental Science, Policy and Management (ESPM). 840
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 sosiologi ilmu, dan feminis di tengah tahun 1980-an (misalnya Clifford dan Marcus 1986; Haraway 1988; Hartsock 1987). Argumen utama yang mereka kemukakan adalah bahwa semua pengetahuan akademik, juga pengetahuan lainnya, senantiasa bergantung situasi (are always situated), dan selalu dihasilkan oleh pelaku yang berposisi tertentu (are always produced by positioned actors), yang bekerja di dalam berbagai hubungan sosial dan di antara berbagai posisi lain yang dihadapinya. Semua inilah yang membuat satu pengetahuan yang satu berbeda dengan pengetahuan lainnya, sebagai akibat dari proses pembuatannya (dilakukan oleh siapa, bagaimana dan juga untuk siapa bentuk akhir pengetahuan itu mau disajikan). Justru kesadaran dan pengakuan bahwa pengetahuan yang dihasilkan senantiasa bersifat kontekstual dan relasional inilah yang kemudian dinilai lebih jujur, meyakinkan dan memberdayakan para pembaca dan peneliti lainnya untuk melihat hubungan-hubungan baru yang sering tidak terduga, termasuk yang memberi kemungkinan untuk aksi-aksi kolektif yang baru pula (Cook 2005). Kebangkitan Agenda Reforma Agraria di Badan Dunia, Negara dan Organisasi Gerakan Sosial Pada jaman kiwari, akses pada tanah dan agenda mengubah struktur agraria - yang biasa dikenal dengan istilah reforma agraria (bahasa spanyol), atau dikenal juga dengan nama agrarian reform (bahasa Inggeris) atau pembaruan agraria (bahasa Indonesia) - telah kembali menjadi salah satu pokok bahasan terdepan dari agenda pembangunan dari berbagai badan internasional, negara dan organisasi gerakan sosial pedesaan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kebangkitan itu diiringi pula oleh beragam cara pandang untuk memahami, menganalisas dan merancang jalannya reforma agraria (Putzel 2000, Ghimire 2001, FAO 2001, Prosterman and Hanstaad 2001, Ghonemy 2003, Cox et al 2003, Moyo and Yeros 2005b, Cauville and Patel 2006, Quan 2006, Borras et al 2006, and Cousin 2007). Pertama, kegagalan global teori dan praktek neoliberalisme sepanjang 25 tahun, semenjak dilancarkannya apa yang diistilahkan dengan SAP (Structural Adjustment Program) atau Program Penyesuaian Struktural, yang diberlakukan secara menyeluruh dalam suatu negara maupun yang khusus pada sektor pertanian. Apa yang dimaksud dengan SAP itu adalah serangkai paket kebijakan IMF dan Bank Dunia yang dimulai tahun 1980-an untuk menghadapi krisis hutang yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Paket kebijakan itu dapat dibedakan menjadi dua: stabilisasi dan kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural. Sebagaimana diurai Rita Abrahamsen, "Stabilisasi didorong oleh IMF dan umumnya berjangka pendek serta dirancang untuk segera mempunyai dampak pada nota anggaran negara melalui kebijakan-kebijakan seperti devaluasi, deflasi, serta kontrol moneter dan fiskal. Program- program ini, diharapkan mengurangi pendapatan riil sehingga dapat menekan permintaan domestik baik terhadap barang-barang import maupun eksport. Meskipun program-program stabilisasi memusatkan perhatian pada pengendalian permintaan, namun kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural ditujukan pada sisi suplai ekonomi. Sementara itu, tindakan-tindakan penyesuaian struktural dikelola oleh Bank Dunia dan berusaha mengatasi persoalan keseimbangan pembayaran dengan meningkatkan produksi ekspor. Program-program ini umumnya lebih berjangka-panjang serta berupaya meningkatkan produktifitas dan efisiensi, mengubah sumberdaya menjadi proyek-proyek yang produktif, dari sektor yang tidak dapat diperdagangkan menjadi sektor yang dapat diperdagangkan" (Abrahamsen, 2003:65-66). Akibat dari SAP ini adalah liberalisasi ekonomi, dimana peran-negara secara drastis telah direduksi melalui pengurangan-pengurangan pengeluaran publik, privatisasi kegiatan-kegiatan sektor 841
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) publik, serta penghapusan kontrol atas impor, ekspor dan devisa. Kedua, sepanjang periode yang sama, bangkitnya kembali suatu generasi baru gerakan-gerakan sosial pedesaan. Dengan sangat menyadari perbedaan asal-usul dan cara bagaimana gerakan- gerakan itu menampilkan dirinya, titik berangkat pemahaman kita dapat dimulai dari kerangka besar proses penghilangan dunia pedesaan, agraria dan petani (deruralization, deagrarianization and depesasantization processes), yang dilakukan melalui bentuk-bentuk urbanisasi yang umum, dan masuknya perkebunan-perkebunan skala raksasa, perusahaan ekstraksi sumber daya alam (tambang, hutan, dll), industri manufaktur, perluasan kawasan industri dan permukiman, dan lainnya, ke pedesaan. Araghi mengemukakan istilah global depeasantisation untuk gejala "meningkatnya jumlah orang yang tadinya terlibat dalam pertanian ... dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah besar-besaran menjadi terkonsentrasi di wilayah perkotaan" (1995:338). Seperti yang dilaporkan World Population Prospects (1988), di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin - yang pada dalam konteks perang dingin diistilahkan "Dunia Ketiga" - penduduk yang hidup di kota mencapai 41 persen di tahun 2000, melonjak cepat dari 16 persen di tahun 1950 (Araghi 1995). Sejarawan kondang Hobsbawm adalah penyuara dari golongan yang menganggap petani akan lenyap, seperti yang ditulisnya dalam karya klasik Age of Extremes bahwa "... perubahan yang sangat dramatis dari paruh kedua abad ini, dan sesuatu yang memutus hubungan kita dari dunia masa lalu, adalah the death of the peasantry, kematian petani (yang merupakan mayoritas penduduk manusia sepanjang sejarah yang diketahui) (Hobsbawm,1994: 288-9, 415). Kenyataan ini diperparah oleh "penerapan kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural (structural adjustment policies) dan liberalisasi pasar skala dunia akan terus memberi akibat pemusnahan (dissolving effect) kehidupan petani" (Bryceson dkk 2000: 29), sebagai mana yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian perubahan agraria di Asia, Afrika dan Amerika Latin di akhir abad 20. Ketiga, adalah suatu faktor kesempatan politik yang terbuka, yang memungkinkan diangkutnya agenda akses atas tanah ke dalam arena-arena pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal, nasional dan global. Perubahan struktur kesempatan politik memberi sinyal dan peluang bagi angkai aksi kolektif tertentu. Tentunya, tiap-tiap aksi kolektif tertentu niscaya menghadapi struktur kesempatan politik yang tertentu pula. Adalah tidak mungkin menggeneralisir struktur kesempatan politik yang dihadapi setiap aksi dari gerakan tertentu. Namun, memang ada perubahan politik utama yang dihadapi oleh masing-masing gerakan pedesaan. Secara umum pada skala nasional, kesempatan politik bagi aksi-aksi kolektif dan perjalanan gerakan sosial dapat dibuka oleh tumbangnya rejim apartheid, transisi dari rejim otoritarian atau komunis, dan adanya berbagai partai politik yang membutuhkan legitimasi dan dukungan mayoritas penduduk pedesaan. Sedangkan pada tingkat global, kesempatan politik itu dapat dibuka melalui perubahan kepemimpinan, kebijakan, orientasi teori dan agenda pembangunan badan-badan internasional. Penyelidikan atas pemanfaatan kesempatan-kesempatan politik yang tersedia itu, diketahui bahwa bentuk umum dari aksi-aksi kolektif dari gerakan pedesaan saat ini berbeda nyata dengan yang dilakukan gerakan-gerakan yang berkembang di masa kolonial maupun di masa ketika land reform berjaya di tahun 1960an-1970-an. Petras (1998), yang menuliskan bahwa "Gerakan- gerakan petani kontemporer tidak dapat dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang terdahulu, yang tidak juga cocok dengan pandangan umum mengenai para petani yang tidak kemana-mana, buta huruf dan tradisional yang berjuang demi "tanah untuk penggarap." Webster (Webster, 842
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 2004:2) menguatkan "Dapat dipastikan adanya perbedaan yang nyata dengan karakter gerakan- gerakan sosial pedesaan yang dahulu bertumbuhan mulai awal tujuh dekade pertama abad 20 dan seterusnya, baik perubahan bentuk organisasinya, bentuk mobilisasinya, gagasan perjuangan yang disuarakannya, hingga bentuk aksi yang dilancarkannya." Publikasi Akademik yang Mengiringi Kebangkitan Agenda Reforma Agraria Di publikasi akademik di awal abad 21 ini, pokok bahasan seputar akses pada tanah dan reforma agraria kembali tampil berupa buku maupun artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah. Sekedar sebagai ilustrasi, di awali di tahun 2001, terbit naskah di bawah bendera the UN World Institute for Development Economics Research (WIDER) berjudul Access to Land, Rural Poverty and Public Action (de Janvry et al. 2001). Naskah ini mendiskusikan panjang lebar seluk-beluk betapa pentingnya akses atas tanah dan kebijakan dan tindakan publik untuk memerangi kemiskinan di pedesaan. Buku kumpulan tulisan ini juga menghadirkan evaluasi terhadap dua bentuk land reform, yakni State-led Land Reform dan untuk sebagian menghadirkan Grassroot-Initiatiated Land Reform. Namun, pada intinya buku itu adalah promosi mengenai tak tergantikannya peran pasar dalam meningkatkan akses orang miskin terhadap tanah, dan perlunya pemerintah mengadopsi Market-assisted Land Reform. Jelas-jelas promosi pendekatan pasar ini dielaborasi dalam buku Land Policies for Growth and Poverty Reduction. World Bank Policy Research Report. Walaupun buku ini dinyatakan sebagai karya karya Klaus Deininger (2003), namun lebih jauh buku ini merupakan "pegangan ideologis" dari the WB's Thematic Group on Land Policy and Administration (sering disebut secara singkat sebagai The Land Thematic Group), yang mengarahkan proyek- proyek land reform dan manajemen dan administrasi pertanahannya Bank Dunia, dan badan- badan pembangunan internasional lainnya. Pendekatan pasar ini memperoleh tantangan dari IFAD (International Fund for Agricultural Development) yang mengeluarkan IFAD Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty,yang secara eksplisit menghidupkan kembali keunggulan usaha pertanian skala kecil, dan redistribusi tanah skala besar dalam strategi mengurangi kemiskinan di pedesaan secara drastis. Yang memimpin penulis laporan IFAD tersebut adalah Michael Lipton, yang telah terkenal sebagai tokoh pendekatan neo-populis dalam pembangunan pedesaan (Lipton 1977) dan juga khususnya berjasa dalam teorisasi land reform ketika agenda ini sedang jaya- jayanya di badan-badan pembangunan interansional dan negara-negara berkembang di akhir tahun 1970an (Lipton 1974). Laporan tersebut segera dikuatkan oleh artikel panjang dari K. Griffin, A.R. Khan and A. Ickowitz, (2002) "Poverty and Distribution of Land" dalam Journal of Agrarian Change No. 2(3), yang untuk kembali menghidupkan argumen tentang kebijakan dan praktek urban bias yang memelihara kemiskinan, dan pentingnya land reform sebagai strategi memeranginya. Sebagai tanggapan atas artikel ini, dan buku Access to Land di atas, Bernstein (2002) "Land Reform: Taking A Long(er) View" dalam Journal of Agrarian Change 2002 No. 2(4) mengedepankan suatu kritik yang tajam berangkat dari pandangan strukturalis Marxis baik terhadap pendekatan pasar maupun neo-populis. Selanjutnya, Byres (2004) menyunting artikel- artikel yang mengelaborasi lebih lanjut pandangan Marxis strukturalis ini dalam Journal of Agrarian Change 2004 No. 4 (1&2) dan mengkritik argumen utama pendekatan neo-populis dengan basis contoh-contoh empiris, yang kemudian ditanggapi balik oleh Griffin, A.R. Khan and A. Ickowitz (2004) dalam karya "In Defence of Neo-Classical Neo-Populism" dalam Journal of Agrarian Change 2004 no 4(3). 843
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Keseluruhan naskah yang disebut di atas sekarang ini merupakan naskah-naskah wajib bagi para pelajar kebangkitan agenda land reform. Setahun kemudian, terbit pula buku suntingan Sam Moyo and Paris Yeros (2005) Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America, yang mengkoleksi artikel-artikel tentang politik perjuangan tanah dari berbagai belahan negara Afrika, Asia and Latin America. Argumen utama dari para penulis ini memperoleh tanggapan kritis dari Ben Cousin (2006) "Debating the Politics of Land Occupations" dalam Journal of Agrarian Change No. 6(4). Selanjutnya UNDP (the United Nations Development Programme) membiayai dan kemudian menerbitkan studi yang berjudul Land, Livelihoods and Poverty in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries yang disunting oleh A. Haroon Akram-Lodhi, Saturnino M. Borras Jr, Cristóbal Kay (2007), dan yang terakhir adalah karya-karya tulis yang bermutu tinggi dari suatu lingkaran aktivis yang tergabung dalam LRAN (Land Research Action Network) yang sepanjang tiga tahun pergulatan advokasi kebijakan nasional dan global pada "Agrarian Reform and Food Sovereignty": Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform, yang disunting oleh Peter Rosset,Raj Patel,Michael Courville (2007). Sekelumit karya akademik yang diulas di atas, dimaksudkan untuk menunjukkan kecenderungan global dan rangkai karya akademik yang mendebatkan agenda reforma agraria dari berbagai sudut pandang, dan menghantar pada suatu niat pokok untuk meninjau fajar (?) agenda reforma agraria di Indonesia saat ini. Dalam suasana demikian itu lah refleksi dari kemelut-kemelut keagrariaan saat ini dilakukan. Pesan refleksi utama yang hendak secara tegas disampaikan disini adalah reforma agraria pada dasarnya adalah bukan sekedar agendanya petani, tapi lebih dari itu adalah agenda kebangsaan. Saat ini sedang kita cari adalah cara bagaimana agenda bangsa itu bekerja di atas alas kemelut kelembagaan dan perjuangan kongkrit rakyat untuk mempunyai dan menggarap tanah, dan mengelola kekayaan alam dengan aman dan nyaman. Perjalanan Panjang Berliku Reforma Agraria di Indonesia Di dalam sejarah Indonesia sendiri, agenda Reforma Agraria memiliki perjalanan yang panjang, berjalinan dengan pembentukan bangsa dan negara. Elan kebangsaan yang dahulu tumbuh dan ditumbuhkan dari alas pengalaman penderitaan kolektif di bawah imperialisme dan kolonialisme itu, telah menjadi dasar bagi dijalankannya program-program reforma agraria di awal masa dekolonisasi, seperti penghapusan hak istimewa desa-desa perdikan di Banyumas (UU No. 13/1946), penghapusan hak conversie, hak istemewa sekitar 40 perusahaan tebu di Surakarta dan Yogyakarta untuk peroleh tanah dan tenaga kerja (UU Darurat No. 13/1948), legalisasi pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat (UU Darurat No. 8/1954), dan pelarangan tanah-tanah partikelir (UU No. 1/1958). Elan kebangsaan itulah yang tidak mengizinkan berlangsungnya struktur agraria yang eksploitatif dan organisasi "negara dalam negara" yang berjalinan langsung dengan penderitaan kaum tani di desa-desa perdikan, kawasan vostenlanden dan tanah-tanah pertikelir itu. Elan kebangsaan dan penderitaan kaum petani ini jua lah yang mendasari pembentukan panitia negara untuk menyusun undang-undang agraria nasional (melalui Surat Penetapan Presiden No 16/1948), yang selama 12 tahun melalui banyak lika-liku dan pada gilirannya menjadi apa yang kita kenal sekarang dengan nama UUPA 1960, yang lengkapnya bernama Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria. (Praptodihardjo 1952, Tauchid 1953, Gautama 1973, Soemardjan 1962, Fauzi 1999). 844
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Sayangnya karya monumental bangsa (UUPA 1960) itu, ruang dan program penerapannya menyempit pada sektor pertanian rakyat dengan pengaturan perjanjian bagi hasil agar lebih adil (UU No. 2/1960), pembatasan penguasaan tanah maksimum dan minimum (UU No. 56/PRP/1960), dan cara pelaksanaan redistribusi tanah objek land reform, yakni tanah kelebihan, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah negara lainnya (PP 224/1960). Sistem agraria dan kawasan perkebunan dan kehutanan yang seyogyanya dikenai program reforma agraria berhasil menghindarkan diri dan selamat dari peluruhan yang dilakukan politik agraria dan pergerakan rakyat pada saat itu. Tenaga rakyat petani yang didorong oleh rasa pemenuhan keadian sosial itu telah digerakkan secara politik untuk berhadapan frontal dengan para tuan tanah. Yang kemudian terjadi adalah penciptaan perjuangan kelas di pedesaan di keseluruhan Jawa dan Bali, serta sebagian Sumatera dan Nusa Tenggara. Penyederhanaan dan penyempitan hubungan sosial dan kebudayaan menjadi sekedar hubungan kelas belaka memungkinkan masing-masing aliran ideologi dan pengelompokan politik menemukan arena pertarungannya secara nyata di pedesaan (Lyon 1976, Utrecht 1969, Mortimer 1972). Kelembagaan dan desain penerapan land reform - seperti panitia pendaftaran tanah desa-demi-desa, panitia land reform hingga pegadilan land reform - pun menjadi arena dari pertarungan itu.2 Walhasil, yang terbentuk adalah suatu "bara" bagi percik api pertarungan elite nasional yang di tahun 1965- 19966 berujung pada peralihan politik yang brutal dan sangat dramatis dari rejim yang kemudian dijuluki "Orde Lama" ke rejim "Orde Baru" (Cribb 1990, 2001, 2002, Fauzi 1999). Selanjutnya, di bawah masa konsolidasi kekuasaan orde yang baru, agenda redistribusi kekayaan jelas dikeluarkan dari perancangan strategi pembangunan. Agenda itu akan akan memporak-porandakan koalisi politik antara militer, elite-elite partai politik kanan, teknokrat pro-kapitalime Barat, petani-petani penguasa tanah luas, dan segelintir pengusaha modal besar bangsa pribumi dan asing. Koalisi ini lah yang menjadi sandaran dari strategi pembangunan agraria yang baru (Mas'oed 1983, 1989, Utrecht 1973). Politik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang kapitalistik dijalankan Orde Baru secara sentralistik, otoritarian dan sektoral sepanjang 32 tahun (Husken and White 1989, Kasim dan Suhendar 1996, Fauzi 1977, 1999, Farid 2005). Keterputusan perjalanan reforma agraria itu, dan selanjutnya pilihan model pembangunan itu menyebabkan terciptanya berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang kronis, kesemerawutan tata penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan dan konflik agraria yang berkepanjangan (Kartodiharjo dan Jhamtani 2006). Kesemua pusaka itu, yang mungkin saja dapat diwakili dalam konsep "ketidakadilan agraria dan lingkungan" semakin diperhebat dengan cara penanganan dan pemulihan krisis ekonomi yang berlangsung semenjak 1997 sampai 2004, bahkan hingga sekarang. Yang merebak di kalangan rakyat dan pimpinan lokal di banyak daerah adalah sentimen "anti-negara", sebagai proksi dari anti-praktek rejim Orde Baru, dan merebaknya etno-nasionalime. Ironisnya, instrumen-instrumen pembentukan negara yang demokratis dan terdesetralisir saat ini belum sanggup mendekatkan perjuangan keadilan sosial dan lingkungan itu dengan pembentukan rasa kebangsaan. Kontras dengan hal itu, yang terjadi adalah suatu pendalaman integrasi sumberdaya alam dan tenaga kerja rakyat ke dalam sirkuit kapital modal internasional, yang saat ini telah sampai pada apa yang dirumuskan oleh Karl 2 Dalam suasana demikian, tidak heran bila Ladejinsky (1961) menyatakan "I am almost inclined to to view that it is essentially an anti-land redistribution program, although I am certain that it was not planned that way originally" (Walinsky 1977:298) 845
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Polanyi (1944) kekuasaan pasar yang memaksa tenaga kerja, uang dan tanah dilepas dari sistem- sistem sosial yang mengikatnya. Inilah hakekat dari Neoliberalisme, suatu utopia eksplotasi tanpa batas (Bourdieu 1998). Geliat Reforma Agraria Saat ini Agenda "Reforma Agraria" dan "pengelolaan sumber daya alam" kembali bergeliat dimulai sejak awal 1990an dan terus digeluti oleh sejumlah sarjana dan aktivis agraria dan lingkungan yang aktif dalam pengorganisasian penduduk miskin pedesaan (petani, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya), dan advokasi kebijakan land reform/pembaruan agraria, serta menghasilkan naskah-naskah studi kondisi agraria dan kritik politik agraria yang dianut rejim Orde Baru (Kasim dan Suhendar 1996, Bachriadi et al 1997, Suhendar dan Winarni 1997, Wiradi 1999). Lebih dari itu, rangkaian kegiatan demonstrasi, diskusi, seminar, konferensi yang dimotori serikat-serikat petani lokal, dan organisasi non-pemerintah tak putus-putusnya menyuarakan keharusan penyelesaian konflik agraria dan agenda reforma agraria (lihat misalnya Harman et al 1995, Fauzi and Fidro 1998). Sementara itu, tuntutan-tuntutan keadilan agraria dan lingkungan yang dijalankan oleh penduduk-penduduk desa berlangsung terus hingga menemukan momentum yang pas untuk meluaskan aksi-aksi pendudukan tanah itu, yakni saat mengiringi berakhirnya kekuasaan rejim Soeharto, di tahun 1998. Keterbukaan politiklah yang memungkinkan penampilan terbuka dari berbagai mobilisasi massa hingga pembentukan asosiasi-asosiasi organisasi gerakan agraria di tingkat lokal hingga nasional, yang di antaranya ditulang punggungi oleh aktivis-aktivis agraria dan lingkungan. Ketika kesempatan politik terbuka dalam sidang-sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 1999 hingga 2001, yang terbentuk sebagai bagian dari transisi politik nasional setelah Soeharto mundur sebagai presiden Indonesia 1966-1998, para promotor reforma agraria dan aktivis gerakan lingkungan untuk pertama kalinya mampu memasukkan agenda pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam proses pembuatan dokumen negara, yang kemudian menjadi TAP MPR RI No. IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Meskipun dokumen ini dinilai berbeda-beda oleh kalangan ornop (Bey 2002, 2003, Bachriadi 2002 , Wiradi 2002, Lucas and Warren 2003, Ya'kub 2004), namun dokumen negara itu merupakan tonggak bersejarah, yang membentuk rute selanjutnya dari agenda reforma agraria, baik yang diusung oleh badan-badan negara, maupun organisasi-organisasi gerakan agraria (Fauzi 2002, Soemarjono 2002, 2006, Winoto 2007). Salah satu badan negara yang selanjutnya mengusung agenda ini adalah Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam konteks "transitional justice" untuk menyelesaikan pelanggaram HAM di masa Orde Baru.3 Ujung dari usaha ini adalah promosi usulan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) yang kemudian ditolak pembentukannya oleh Presiden Megawati Sukarnoputri, dan 3 Sebelumnya, Komnas bekerjasama dengan organisasi gerakan agraria menyelenggarakan Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani 17-20 April 2001 di Jakarta. Salah satu resolusinya adalah desakan pembentukan TAP MPR tentang Pembaruan Agraria. 846
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 merekomendasikan penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk menangani dan menyelesaikan konflk-konflik agraria (Fauzi 2001, Bachriadi 2004, Tim kerja KNUPKA 2004). Pimpinan BPN-RI pada periode 2002 - 2005 menggunakan TAP MPR itu untuk melakukan pengusulan undang-undang baru pengganti UUPA dengan "meredefinisi prinsip-prinsipnya" (Soemardjono 2006). Hal ini tentu menangguk pro dan kontra yang tidak selesai, baik di kalangan ornop, sarjana hukum agraria, dan pejabat pemerintahan, hingga akhirnya tercapai kesepakatan antara pimpinan baru BPN-RI saat ini dengan Komisi II DPR-RI pada tahun 2006 untuk tidak mengubah UUPA, dan pembaruan perundang-undangan dilakukan terhadap produk perundang-undangan di bawah UUPA. Sedangkan, BPN-RI berkonsentrasi untuk menjalankan dan mengembangkan mandat pelaksanaan reforma agraria dari Presiden RI dengan prinsip "tanah untuk keadilan dan kemakmuran", termasuk mencoba apa yang disebut sebagai PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN) (Winoto 2006). Meskipun pengumuman bahwa pemerintah hendak menjalankan PPAN itu dilakukan Kepala BPN bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian (Republika Online September 28,2006), dan sejumlah studi telah merekomendasikan keharusan agenda reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam di jurisdiksi kedua departemen ini (misalnya untuk sector kehutanan lihat Kartodirjo 2002, Contreras-Hermosilla and Fay 2005, sedangkan untuk sektor pertanian lihat Mayrowani et al 2004), namun di dua departemen itu, agenda reforma agraria belum menjadi agenda utama. Dengan demikian, tidaklah mengherankan, kita sulit menemukan integrasi program Reforma Agraria di kedua departemen itu. Bahkan inisiatif-inisiatif dari Departemen Kehutanan, mulai dari pembentukan kawasan konservasi yang koersif, pembolehan invesasi pertambahangan di kawasan konservasi hingga bentuk-bentuk baru perhutanan sosial, dan Departemen Pertanian, mulai dari revitalisasi perkebunan, perkebunan untuk bahan bakar nabati hingga pelestarian lahan pertanian sawah abadi, dapat dinilai sebagai bentuk-bentuk yang tergolong dalam apa yang disebut Feder (1970) sebagai counterreform. Tentunya hal ini semakin memperumit kelembagaan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam saat ini. Tatapan Ke Depan: Kebutuhan akan Pengetahuan Teori dan Praktek Reforma Agraria Saat ini karya tulis akademik berbahasa Indonesia mengenai seluk-beluk kondisi, politik, gerakan dan reforma agraria masih sangat terbatas. Undangan Benjamin White (2005:132) untuk merintis bahan pengajaran "teori dan praktek reforma agraria" sungguh-sungguh relevan untuk Indonesia saat ini. Dengan sangat menyadari bahwa salah satu syarat dari pelaksanaan reforma agraria yang berhasil adalah tersedianya basis pengetahuan yang memadai, maka yang benar- benar diperlukan adalah produksi pengetahuan mengenai keragaman kondisi dan struktur agraria wilayah, kelembagaan agraria, politik dan pembangunan agraria wilayah, dan Kesemerawutan pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai inisiatif menjalankan reforma agraria. Reforma agraria meniscayakan ragam-ragam itu. Keragaman itu sungguh adalah kekayaan bangsa Indonesia. ***) 847
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) B I B I L I O G R A F I Y A N G D I K U T I P Abrahamsen, Rita. 2000. Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa, New York: Zed Book. _____. 2003, Sudut Gelap Kemajuan, Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta, Lafald Pustaka. Araghi, Farshad A. (1995). Global Depeasantization, 1945-1990. Sociological Quarterly, 36(2), 337- 368. Bachriadi, Dianto (2002)"Lonceng Kematian atau Tembakan Tanda Start? Kontroversi seputar Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 - Komentar untuk Idham Samudra Bey", Kompas, 11 January 2002. _____(2004). "Tendensi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia: Menunggu Lahirnya Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA)". Jurnal Dinamika Masyarakat Vol. III, No. 3/ 2004: pp 497-521. Bey, Idham Samudra (2002) "Lonceng Kematian UUPA 1960 Berdentang Kembali - Menyoal TAP MPR No IX/MPR/2001," Kompas, 10 January 2002 (2003) _____"UUPA 1960 Lebih Baik Dibandingkan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam" Kompas, 10 May 2003.Bernstein, Henry (2002) "Land Reform: Taking a Long(er) View". Journal of Agrarian Change 2(4):433-463. Borras Jr., Saturnino M., Cristóbal Kay, and A. Haroon Akram Lodhi (2007) "Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues," in Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization. Perspectives from Developing and Transition Countries. Edited by Akram-Lodhi, A.H., S.M. Borras Jr, and C. Kay. London: Routledge. Clifford, James , and George Marcus (eds) (1986) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Los Angeles & Berkeley: University of California Press. Contreras-Hermosilla, Arnoldo and Fay, Chip (2005) Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework for Action. Washington D.C.:Forest Trends. Cook, I et al: 'Positionality / situated knowledge', in D Atkinson et al (eds) Cultural Geography: A Critical Dictionary of Key Concepts. London, I.B. Tauris. Halaman 16-26 Cousins, Ben (2006) "Debating the Politics of Land Occupations" Journal of Agrarian Change, 6(4): 584- 597. _____ (2007) "Land and Agrarian Reform in the 21st Century: Changing Realities, Changing Arguments?" Keynote address on the Global Assembly of Members, International Land Coalition. Entebbe, Uganda, 24-27 April 2007. Courville, Michael and Raj Patel (2006) "The Resurgence of Agrarian Reform in the Twenty-first Century" dalam Promissed Land. Competing Visions of Agrarian Reform. Edited by Rosset, Peter, Raj Patel, and Michael Courville. Oakland: Food First. Cribb, Robert, 1990. "Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia." In The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali, ed. Robert Cribb, 1-43. Clayton, Victoria, Monash University Centre of Southeast Asian Studies. _____ (2001) "Genocide in Indonesia, 1965-1966" Journal of Genocide Research (2001), 3(2), 219-239. _____ (2002) "unresolved Problems in The Indonesian Killings of 1965-1966" Asian Survey, 42:4, pp. 550-563. Davis, Mike (2004a) "The Urbanization of Empire. Megacities and The Laws of Chaos" Social Text 22(4):9-15. _____ (2004b) "Planet of Slums". New Left Review 26: 5-34, merupakan bagian inti dari _____ 2006. Planet of Slums. Verso: London and New York. Deininger, Klaus (2003) Land Policies for Growth and Poverty Reduction, A World Bank Policy Research. Report, Oxford, Oxford University Press and the World Bank. 848
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 De Janvry, Alain, Gustavo Gordillo, Jean-Philippe Platteau (eds) (2001) Access to Land, Rural Poverty and Public Action. Oxford : Clarendon Press. De Soto, Hernando (2000) The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. London, Bantam Press. _____ (2003) " Listening to the Barking Dogs: Property Law against Poverty in the non-West". Focaal - European Journal of Anthropology. 41:179-185. El-Ghonemy, M.R. (2003) "Land Reform Development Challenges of 1963-2003 Continue into the Twenty-First Century". Land Reform, Land Settlement and Cooperatives No. 2/2003. FAO (2002) "The continuing Need for Land Reform: Making. the Case for Civil Society". FAO Land Tenure Series: Concept Paper, Vol. 1. Rome: FAO. Farid, Hilmar, (2005). Indonesia's Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965-66. Inter- Asia Cultural Studies 6(1):3-16. Fauzi, Noer (1997) "Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Paska Kolonial". In Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Jakarta: LP-FEUI dan KPA. 67 - 122. _____. (1999) Petani dan Penguasa. Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan Insist Press dan Pustaka Pelajar. _____ (2003) Bersaksi untuk Pembaruan Agraria. Jogjakarta, Karsa.. Fauzi, Noer, dan Boy Fidro (Eds) (1998). Pembangunan Berbuah Sengketa. Kumpulan Kasus-kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru. Medan: Yayasan Sintesa dan Serikat Petani Sumatera Utara . Feder, Ernest (1970) Counterreform. In Stavenhagen, Rudolfo (ed), Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America. Doubleday Anchor, New York. Ghimire, Krishna B. (2001) "Land Reform at the End of the Twentieth Century: An Overview of Issue, Actors and Processes" dalam Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform. Edited by Krishna Ghimire. London: ITDG; Geneva: UNRISD. Griffin, Keith, A.R. Khan and A. Ickowitz, (2002) "Poverty and Distribution of Land". Journal of Agrarian Change No. 2(3): 279 - 330 _____ (2004) "In Defence of Neo-Classical Neo-Populism". Journal of Agrarian Change 2004 no 4(3):361- 386. Haraway, Donna (1988) "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and Privilege of Partial Perspective" Feminist studies 14, p.575-99. Harman, Benny K., Paskah Irianto, dan Noer Fauzi (eds). (1995) Pluralisme. Hukum. Pertanahan. dan. Kumpulan Kasus Pertanahan. Yayasan Lembaga Bantuan. Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta. Hartsock, Nancy (1987) "The Feminist Standpoint" in Sandra Harding (ed) Feminism & Methodology. Milton Keynes: Open University Press. Hobsbawm, Eric. (1985). Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991. London: Abacus Books, Little, Brown and Co. Husken, Frans and Ben White, 1989, "Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control", in Hart, G., Andrew Turton, Benjamin White, (eds.), 1989, Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia, University of California Press, Berkeley. IFAD (2001) IFAD Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty. Rome: international Fund for Agricultural Development. Kartodihardjo, Haryadi (2002) "Hutan kemasyarakatan dalam belenggu Penguasaan Sumber-sumber Agraria", dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi. Endang Suhendar, Satyawan Sunito, MT. Felix Sitorus, Arif Satria, Ivanovich Agusta, dan Arya Hadi Dharmawan (Eds). Bandung, Akatiga. Halaman 339-357. Kartodiharjo, Hariadi dan Hira Jhantami (2006) Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing. Kasim, Ifdhal dan Suhendar (1996). Tanah sebagai Komoditas Strategis: Tinjauan ritis terhadap Kebijakan Pertanahan Orde baru. Jakarta: ELSAM. Ladejinsky, Wolf. (1961) "Land reform in Indonesia" (memorandum, 24 January 1961), dalam Land 849
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Reform as Unfinished Business: The Selected Papers of Wolf Ladejinsky. L. Walinsky, ed. Pp. 297-299. Oxford: University Press for the World Bank. _____ (1964) "Land reform in Indonesia" (memorandum, 27 February 1964), dalam Land Reform as Unfinished Business: The Selected Papers of Wolf Ladejinsky. L. Walinsky, ed Pp. 340-352. Oxford: University Press for the World Bank.Leite, Sergio and Avila, Rodrigo (2006) "Agrarian Reform, Social Justice and Sustainable Development", Issue Paper 4 in International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARD), Porto Algere, 7-10 Maret 2006. Lipton, Michael (1974) "Toward A Theory of Land Reform", in Agrarian Reform and Agrarian and Reformism: Studies in Peru, Chile, China and India, edited by D. Lehmann. London: Faber. _____ (1977) Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development. Cambridge: Harvard University Press, 1977. Lucas, Anton and Carrol Warren, (2003) "The State, The People and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia". Indonesia, October, 76: 87-126. Lyon, Margo. L., (1970) Bases of Conflict in Rural Java. Berkeley, Center for South and Southeast Asia Studies: University of California Mas'oed, Mochtar, (1983). 'The Indonesian Economy and Political Structure During the Early New Order 1966-1971'. PhD dissertattion, Ohio State University. _____ (1989) Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971. Jakarta, LP3ES. McKeon, Nora, Michael Watts and Wendy Wolford. 2004. "Peasant Associations in Theory and Practice". UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development): Civil Society and Social Movements Programme Paper Number 8. Mayrowani, Henny (2004) "Studi Prospek dan Kendala Penerapan Reforma Agraria di Sektor Kehutanan", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan penelitian dan Pengembagan Pertanian, Departemen Pertanian. Moyo, Sam (2004). 'African Land Questions, the State and Agrarian Transition: Contradictions of Neoliberal Land Reforms'. Paper Presented at CODESRIA Conferences on Land Reform, the Agrarian Question and Nationalism in Gaberone and Dakar during 2003. Moyo Sam and Yeros Paris (2005a). 'Introduction' and 'The Resurgence of Rural Movements under Neoliberalism' in Moyo S and Yeros P (eds.). 2005. Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America. London, Zed Books. Moyo, Sam and Paris Yeros (Eds) (2005b) Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America. London: Zed Book. Petras, James. 1998. "The New Revolutionary Peasantry, The growth of peasant-led opposition to neoliberalism", Z Magazine, dalam Polanyi, Karl. 1944. The Great Transformation, The Political and Economi Origin of Our Time. Boston, Beacon Press Prosterman, Roy L. and Tim Hanstad (2001) "Land Reform in the 21st Century: New Challenges, New Responses" Rural Development Institute (RDI) Reports on Foreign Aid and Development No. 117. Putzel, James (2000) "Land Reform in Asia: Lessons from the Past for the 21st Century". LSE Development Studies Institute, London School of Economics and Political Science. Working Paper Series No 00-04. Tim Kerja KNUPKA (2004). Pokok Pokok Pikiran mengenai Penyelesaian Konflik Agraria. Hasil Lokakarya Persiapan Menuju Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA). Jalarta: KOMNAS HAM, KPA, HUMA, WALHI, BINA DESA, Maret 2004. Quan, Julian (2006) "Land Access in the 21st Century: Issues, Trends, Linkages and Policy Options". Food and Agriculture Organization - Livelihood Support Program(FAO- LSP) Working Paper no. 24. 850
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Syahyuti (2004) Peran Strategis Departemen Pertanian terhadap Reforma Agraria di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Soemarjono, Maria S.W. (2002). "Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Pertanahan", Makalah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pertanahan Nasional di Malino, 25-28 Maret 2002. _____ (2006) Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Edisi revisi. Jakarta: Penerbit Kompas. Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni (1997). Petani dan Konflik Agraria, Bandung: Akatiga. Webster, Neil, 2004. "Understanding the Evolving Diversity and Originalities in Rural Social Movements in the Age of Globalization": Civil Society and Social Movements - Paper No. 7. United Nation Research Institute for Social Development. Wiradi, Gunawan. (1997). "Pembaruan Agraria: Masalah yang Timbul Tenggelam". In.Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Jakarta: LP-FEUI dan KPA. Halaman 39 - 44. ______. (2001). Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Noer Fauzi (Ed) Yogyakarta: Insist Press and Pustaka Pelajar. _____. (2002). "Tantangan Gerakan Pembaruan Agraria "Posta" TAP-MPR No. IX/2001. Jurnal Analisis Sosial 7(3):1-10. Bandung, Yayasan Akatiga. Ya'kub, Ahmad (2004). "Agenda Neoliberal menyusup Melalui Kebijakan Agraria di Indonesia", Jurnal Analisis Sosial 9(1):47-64. Bandung, Yayasan Akatiga. White, Benjamin (2002) "Agrarian Debates and Agrarian Research in Java, Past and Present", Menuju Keadilan Agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi. Endang Suhendar, Satyawan Sunito, MT. Felix Sitorus, Arif Satria, Ivanovich Agusta, dan Arya Hadi Dharmawan (Eds). Bandung, Akatiga. Halaman 41-83. _____ (2005) "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia" in Social Science and Power in Indonensia. Veri R. Hadiz and Daniel Dhakidae (Eds). Jakarta: Equinox and ISEAS. Halaman 107-142. Winoto, Joyo (2007). "Reforma Agraria dan Keadilan Sosial". Orasi Ilmiah di Instititut Pertanian Bogor (IPB) 1 September 2007. 851
Bagi-bagi Lahan 22 Juta Hektar: Menuju Pasar Tanah, Tanam Paksa, atau Konflik Horisontal? Torry Kuswardono (WALHI) Dalam 2 minggu terakhir di bulan November 2006, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara bersamaan mengeluarkan pernyataan akan membagi-bagi lahan sebesar kurang lebih 22 juta hektar kepada petani dan rakyat miskin di seluruh Indonesia. Menurut kabar yang bisa dipercaya, Presiden SBY pun merestui hal ini dan akan mengeluarkan Keppres dalam waktu dekat. Menurut jadual yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan yang diperoleh dalam rapat Working Group Tenure, dan anggota-anggota Pokja PSDA pada bulan De- sember 2006, presiden akan mengeluarkan keputusan ber- kaitan dengan program ini. Seluruh program bagi-bagi tanah ini direncanakan berakhir pada tahun 2009, persis pada saat akhir masa jabatan Presiden SBY. Sejumlah pertanyaan muncul dalam benak aktifis-aktifis agraria dan lingkungan. Tanah di bagian mana yang hendak 852
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dibagikan? Apa dasar hukumnya? Bagaimana prosesnya? Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana perangkat- nya? Bagaimana dengan lahan-lahan yang saat ini masih disengketakan antara negara dan warga, antara korporasi dan warga, atau antar warga? Bagaimana dengan tanah-tanah yang berhasil direbut dan diduduki oleh rakyat? Adapula yang mengeluarkan pertanyaan lebih kritis, kenapa tiba-tiba ada pembagian lahan 22 juta hektar dengan komposisi riil 9 juta hektar lahan yang dikuasai oleh Dep- hutbun, 8 juta hektar tanah yang dikuasai atau dalam wewe- nang oleh BPN, dan sisanya tidak jelas kewenangannya. Pokok tulisan ini mencoba mengkritisi skenario lewat sejarah dan konsep teoritik yang barangkali melatarbe- lakangi dikeluarkannya kebijakan ini. Restrukturisasi penguasaan lahan adalah titik puntir dari kebangkitan kapitalisme dimana pun termasuk di In- donesia. Gubernur Van den Bosch, dalam pidatonya di depan parlemen Kerajaan Belanda, pada intinya mengatakan pen- tingnya mengundang investasi swasta untuk berbisnis di Hindia Belanda. Investasi swasta diperlukan untuk menaik- kan pendapatan pajak kerajaan Belanda demi membayar utang yang disebabkan oleh bangkrutnya parastatal VOC dan utang akibat perang di awal abad ke 19. Investasi di sektor perkebunan dan infrastruktur termasuk energi dan bahan tambang penting demi pundi-pundi pajak Kerajaan Belanda. Namun, yang menjadi persoalan adalah lahan-lahan yang terhampar di seluruh kepulauan masih berada dalam kewenangan kerajaan-kerajaan dan suku-suku yang ribuan jumlahnya. Untuk memastikan agar investasi masuk, 853
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) diperlukan satu program restrukturisasi lahan yang melahirkan Agrarische Wet di pertengahan abad ke 19, yang mengubah seluruh moda pemerintahan dan penguasaan lahan di sebagian wilayah Hindia Belanda terutama Pulau Jawa. Apa relevansinya dengan program bagi-bagi lahan rejim SBY? Kondisi Republik Indonesia di penghujung abad ke 20 memiliki kemiripan yang sama dengan Kerajaan Belanda di awal abad ke 19; krisis dan penuh utang. Secara keselu- ruhan pidato-pidato kepala negara dan para menteri RI dari jaman Habibie hingga SBY pun tak jauh berbeda; penting mengundang investasi langsung untuk mendorong roda perekonomian demi membayar utang. Dalam banyak pidato pula, bahkan jauh sebelum krisis 1997, persoalan penguasaan dan kepemilikan lahan disebut- sebut sebagai salah satu penghambat masuknya investasi. Di jaman orde baru, penggunaan kekerasan boleh jadi men- jadi jalan tol pembebasan lahan. Tetapi seiring dengan ber- tumbuhnya demokrasi yang masih amat muda, kekerasan tampaknya bukan satu-satunya cara. Apalagi, para pemberi utang dikecam oleh kelompok masyarakat sipil dan pem- bayar pajak di negara-negara donor jika menggunakan keke- rasan dalam penyediaan lahan. Untuk memudahkan penyediaan lahan yang dianggap lebih ekonomis, terbentuknya pasar tanah adalah jalan yang dianggap paling mudah. Maka, institusi garis depan masuk- nya modal asing yaitu Bank Dunia menciptakan program yang disebut sebagai Land Administration Project pada tahun 1996. Program ini juga didukung oleh AusAid yang mendanai pengembangan kapasitas pemetaan dan pengu- 854
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kuran yang efisien bagi para petugas sertifikasi. Program ini mendapat legitimasi kuat, setelah Hernan- do de Soto, mantan Presiden Peru yang juga seorang eko- nom, menulis buku berjudul the Mistery of Capital. Buku ini menjelaskan pentingnya formalisasi aset lahan penduduk miskin agar dapat menjadi aset yang dapat diagunkan di bank-bank demi perbaikan nasib penduduk miskin. Buku ini pula yang saat ini menjadi pegangan Bank Dunia untuk menjalankan misinya membentuk pasar tanah di negeri- negeri pengutang. Di Indonesia, misi pembentukan pasar tanah dilanjut- kan dengan Land Administration Project II (LAP II) yang lagi-lagi bekerja sama dengan BPN untuk mensertifikasi lahan-lahan di pedesaan di Pulau Jawa, dan melakukan studi kemungkinan sertifikasi lahan-lahan komunal di luar Jawa. Program ini juga mendanai penyusunan UU Pendaftaran Tanah yang mencoba menerobos ketidakpastian pemilikan lahan. Tetapi, pembentukan pasar tanah boleh jadi bukanlah satu-satunya obat dari mandeknya penguasaan properti di Indonesia. Kurang lebih 4 tahun belakangan, setelah semakin lang- kanya bahan baku berbasis hutan dan perkebunan baik untuk kertas, furniture, dan yang paling mutakhir energi, pasar dunia mulai kelimpungan mencari kembali sumber- sumber bahan baku. Tingginya harga minyak dunia dan ke- tergantungan terhadap minyak mulai mengganggu pereko- nomian negara-negara utara terutama Eropa dan Asia Timur. Di Indonesia, perkembangan perkebunan bukannya menyusut tetapi malah semakin menggila. Bakrie Group 855
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) salah satu kelompok bisnis terkuat negeri ini dalam strategi usaha kelompoknya menempatkan perkebunan sebagai tulang punggung bisnis strategisnya. Selain itu, Uni Eropa pun melirik Indonesia tetap sebagai sumber produksi bahan bakar nabati (biofuel) dengan asumsi luasnya lahan di kepulauan. Ya, energi nabati menjadi primadona saat ini. Lebih gila lagi, Junta Militer di Myanmar bahkan menetapkan hu- kuman mati bagi warganegaranya yang menolak menanam jarak (jathropa sp), bahan baku bahan bakar nabati. Mengundang investasi bukanlah hal gampang. Setiap investasi menginginkan modalnya mulus bekerja termasuk dalam soal-soal pembebasan lahan. Negeri pemburu rente seperti Indonesia perlu memutar otak agar sekelompok or- ang masih bisa mengutip dari produksi ekonomi skala besar yang masih ditunggu-tunggu. Mengembangkan perkebunan lewat inisiatif swasta bukanlah hal mudah. Perlu keberanian dan kenekatan luar biasa untuk mampu mendorong orang mau menjual tanah- nya. Hingga saat ini hanya perusahaan tambang yang lewat rekayasa teknisnya mampu mengusir orang tanpa kekerasan dan tanpa bayaran. Perusahaan tambang mampu meng- hancurkan tata air tanah atau meracuni air dan udara hingga orang pergi dari lahannya dengan biaya murah atau tanpa bayaran sama sekali. Tetapi perkebunan tidak memiliki daya rusak secepat pertambangan. Lantas apa yang perlu dilakukan? Sebetulnya sama dengan yang dilakukan oleh Admi- nistrasi Hindia Belanda sebelum kapitalisme berkembang lewat perkebunan-perkebunan swasta. Tanam paksa! Ya itu 856
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 jawabannya. Jika tidak percaya, tiliklah kepulauan Nusa Tenggara Timur, di mana modus lain dari tanam paksa tetap berlangsung. Bisa dikatakan kepulauan yang dikatakan miskin itu tidak memiliki estat perkebunan seperti Sumatera, Sulawesi, atau Kalimantan. Yang ada adalah kebun-kebun tanaman komoditi (kopi, mente, kemiri, kayu manis, lada, pala, dsb) milik rakyat. Seluruh bibitnya adalah hasil introduksi Hindia Belanda maupun Administrasi RI. Para petani dibujuk sedemikian rupa untuk mengganti tanaman pangannya dengan tanaman komoditi. Rakyat dipaksa sedemikian rupa agar tergantung pada pasar dan tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup selain menjual hasil panennya. Mengapa karena tanaman komoditi tak satupun bisa dimakan. Apakah rakyat menjadi makmur, sayangnya tidak. Seluruh hasil panen dimonopoli oleh kartel dari kelompok- kelompok bisnis di Surabaya yang memainkan harga sedemikian rupa hingga petani tak bisa memiliki daya tawar lagi. Investasi saat ini membutuhkan lahan dan buruh murah sebagai faktor produksinya. Membangun sebuah estat bukan menjadi pilihan karena lambatnya perbaikan aturan soal bisnis dan investasi. Memberikan lahan pada petani dan memaksa petani dan rakyat miskin menanam tanaman komoditi jelas lebih mudah. Dalam beberapa kasus, lebih mudah dan murah membeli hasil dari petani dibanding mem- bangun sebuah estate. Tidak ada urusan perburuhan, tidak ada urusan pajak tanah, dan harga bisa dimainkan. Bahkan bagi perusahaan tambang batu bara skala Arut- 857
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) min dan Adaro di Kalimantan Selatan atau PT Bukit Asam di Sumatera Barat pun menggunakan sistem yang serupa untuk mempertinggi keuntungan. Lepaskan lahan pada para penambang rakyat dan menengah, beli batu bara dari mereka, dan jual kepada pembeli. Tidak ada risiko perbu- ruhan dan beban lingkungan. Yang ada hanya tambah ku- rang dari hasil pembelian dan penjualan. Kondisi kemiskinan yang meninggi di Indonesia, rendahnya harga tanaman pangan, akan mendorong rakyat untuk terjebak dalam tiga skenario; pertama menjual lahan yang diberikan oleh negara, atau kedua menanam tanaman komoditi yang dibutuhkan oleh pasar dunia (Eropa dan Asia Timur) dan terjebak dalam lilitan sirkuit produksi kapital. Skenario dua ini amat terlihat lewat program Depar- temen Kehutanan yang akan mendeklarasikan Hutan Tanaman Rakyat pada bulan Desember 2006 (lihat: Action Plan Penanganan HTR). Hutan Tanaman Rakyat akan men- dorong ditanaminya tanaman komoditi. Studi ketersediaan dan permintaan sudah didesain untuk memastikan tanaman apa yang cocok untuk HTR. Pada kondisi lain terutama di wilayah-wilayah yang memiliki ketegangan pemilikan antar etnik atau semi-feodal di luar Jawa, pembagian tanah yang serampangan akan memicu konflik antar warga yang bisa jadi setinggi eskalasi kekerasan di Poso dan Ambon. Kelompok yang menamakan dirinya masyarakat adat adalah kelompok yang paling rentan berhadapan dengan skenario ketiga ini. Keputusan membagi-bagi lahan dalam jumlah besar kepada rakyat miskin barangkali adalah setetes embun di tengah padang gurun yang dinanti-nanti oleh berjuta rakyat. 858
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Tetapi bagi kaum kapitalis, pembagian lahan adalah sebuah langkah kecil untuk langkah-langkah lanjutan demi menarik keuntungan dari keringat dan jerih payah kaum miskin. Kita perlu berhati-hati dan kritis terhadap agenda ini. Seluruh agenda studi kita mengenai agraria, perdagangan, dan investasi langsung perlu dibaca kembali untuk menandai dan memaknai agenda pertanahan yang boleh jadi ditunggu- tunggu ini. Agenda rakyat mengenai land reform tidak berhenti pada urusan pembagian lahan. Ancaman masih menanti bahkan ketika alat produksi sudah ditangan. Masyarakat sipil hingga saat ini belum berhasil menemukan moda pro- duksi dan konsumsi tandingan yang mampu mencegah pasar tanah, tanam paksa, maupun eskalasi konflik. 859
Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY1 Dianto Bachriadi2 "Kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak ditempatkannya pembaruan agraria yang berupa penataan kembali penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber agraria sebagai pra-kondisi dari pembangunan... Pembaruan agraria dipercayai pula sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian yang sehat, terjaminnya kepastian penguasaan atas tanah bagi rakyat sebagai sumberdaya kehidupan mereka, sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." (Deklarasi Pembaruan Agraria, Jogjakarta 1998) "Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia." (Soekarno, Djalannja Revolusi Kita, 1960) Akhirnya yang dinanti-nanti terjadi juga: Presiden SBY dalam rangka pidato awal tahun 2007 di TVRI (31/01/2007 malam) menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria (Reforma Agraria) yang pada intinya adalah melakukan redistribusi Tanah Negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani termiskin. Pidato ini hendak menjawab keraguan sejumlah kalangan akan niatan SBY menjalankan reforma agraria ketika beliau bersama dengan Jusuf Kalla (JK) menyusun visi, misi dan agenda kerja kandidat presiden pada Pemilu 2004 yang lalu3. Adapun agenda untuk menjalankan reforma 1 Tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007. Tulisan yang sama pernah disampaikan dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UniB), Bengkulu, 2 Juni 2007, dan beberapa pertemuan/diskusi lainnya di Indonesia. 2 Pada tahun 1995 ikut mendirikan, dan pernah menjadi Ketua (1998-2002) serta anggota Dewan Pakar (2002- 2005), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Saat ini sedang melakukan riset tentang Gerakan Sosial Pedesaan di Bengkulu dan Jawa Barat. 3 Lihat dokumen yang berjudul Membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera: Visi, Misi, dan Program Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla, 2004, khususnya halaman 55-69. Dalam dokumen ini tercantum agenda dan program ekonomi dan kesejahteraan yang mengedepankan kebijakan, di antaranya: (a) Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja, (b) Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro, (c) Penghapusan kemiskinan, (d) Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, (e) Peningkatan akses rakyat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, (f) Penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuknya, (g) Perbaikan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian mutu lingkungan hidup, dan (h) Revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan. Pada agenda ini, pelaksanaan reforma agraria disebutkan sebanyak dua kali, yakni pada agenda (a) dan (h). 860
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 agraria ini diletakan sebangun dengan berbagai program lainnya dalam kerangka revitalisasi pertanian di Indonesia. Secara teknis, program ini dikatakan akan mulai dilaksanakan pada bulan April 2007, tetapi hingga saat ini kepastian rencana peluncuran (launching) program ini oleh Presiden masih belum jelas, karena Peraturan Pemerintah (PP) yang akan dijadikan landasan teknis pelaksanaan program in belum rampung4. Pandangan-pandangan yang mencoba mendorong pemerintahan baru pasca Pemilu 2004 untuk menjalankan Reforma Agraria telah jauh hari dikemukakan oleh sejumlah kalangan akademisi, aktivis Ornop dan organisasi tani5. Salah satunya adalah yang tersusun di dalam satu dokumen yang berjudul "Petisi Cisarua" yang disusun oleh sejumlah akademisi, aktivis Ornop dan pimpinan organisasi tani yang telah disampaikan kepada SBY sejak yang bersangkutan masih menjadi kandidat presiden dalam Pemilu 2004 dan disampaikan kembali hanya berselang beberapa bulan setelah ia dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI - untuk untuk mengingatkan keduanya akan janji-janji politik ketika mereka berkampanye6. 4 Hingga saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut dapat dikatakan belum beredar secara terbuka di berbagai kalangan untuk memperoleh masukan-masukan dan kritik. Hal ini seperti 'biasanya'. Banyak RPP yang sedang disusun sudah beredar sebelum ditetapkan sehingga memperoleh second opinion dari berbagai pihak di luar pemerintah itu sendiri. Akibatnya, terkesan konsep utuh dari rencana pelaksanaan program 'reforma agraria' ini seperti disembunyikan oleh pihak pemerintah sendiri. Pada kenyataannya memang telah timbul sejumlah kontroversi dan pandangan yang pro dan kontra mengenai rencana pelaksanaan program tersebut sejak awal pemerintah mulai merumuskannya sekitar setahun yang lampau. 5 Seruan ini menguat dan semakin utuh dengan dibentuknya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 1995 yang melibatkan puluhan organisasi non pemerintah (ornop), aktivis, dan akademisi. KPA menjadi wadah bagi kerja-kerja advokasi di tingkat nasional untuk mempromosikan dan mendorong dijalankannya reforma agraria di Indonesia. Pada tahun 1998, KPA mengeluarkan Deklarasi Pembaruan Agraria yang kemudian menjadi dasar dari penyusunan usulan KPA untuk dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Mengenai sejarah singkat terbentuknya KPA serta kerja-kerja advokasinya, lihat misalnya: Bachriadi, Dianto dan Noer Fauzi (2001), Dari Aksi-aksi Protes menuju Pembaruan Agraria di Indonesia Masa Kini, makalah yang disampaikan dalam Lokakarya "Reconstructing the Historical Tradition of 21th Century Indonesian Labour", CLARA-CAPTRANS-LIPI, Bali 4-6 Desember 2001; dan Bachriadi, Dianto (2001), "Melihat Selayang ke Dalam: Latar Belakang Munculnya Usulan Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan", pengantar editor dalam Meneguhkan Komitmen, Mendorong Perubahan, Dianto Bachriadi (ed.), hal. v-xxxiv (Bandung: KPA-Pokja PSDA-KSPA). 6 Lihat: Poniman, Anton, et.al. (2005), Petisi Cisarua: Rekomendasi untuk Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2009, "Reforma Agraria dalam Rangka Pelaksanaan Visi, Misi dan Program Pemerintah Baru" (Bandung: Pergerakan). 861
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Reforma Agaria sebagai Dasar bagi Pembangunan Nasional Indonesia Baru Dalam dokumen "Petisi Cisarua" sejumlah pakar dan aktivis pembaruan agraria telah mengingatkan bahwa jika hendak menjalankan reforma agraria di Indonesia jangan lah "setengah-setengah", tetapi jadikan reforma agraria sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) bagi Indonesia baru7. Sesungguhnya reforma agraria yang berhasil - dalam pengalaman banyak negara seperti di Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Mesir, dan sebagainya - adalah yang menempatkannya sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi secara nasional yang kemudian menjadikannya basis penting bagi pertumbuhan industri nasional yang kuat. Dalam hal ini Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat 'baru' yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya8. Reforma agraria jika 7 Poniman, et.al. (2005), Petisi Cisarua (Bandung: Pergerakan). Lihat juga: Bachriadi, Dianto (1999), Pembaruan Agraria (Agrarian Reform): Urgensi dan Hambatannya dalam Pemerintahan Baru di Indonesia Pasca Pemilu 1999, makalah untuk Seminar "Mendesakan Agenda Pembaruan Agraria dalam Sidang Umum (SU) MPR 1999" yang diselenggarakan oleh KPA, ELSAM, dan Lab. Sosiologi-Antropologi IPB di Jakarta, 22 September 1999; dan Wiradi, Gunawan (2000), Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (Yogyakarta: Insist Press-KPA-Pustaka Pelajar). Dalam hal ini patut juga disampaikan adanya sejumlah keraguan dari para pakar bahwa sesungguhnya momentum bagi palaksanaan reforma agraria yang sejati sesungguhnya belum lagi terbentuk, meskipun SBY-JK selaku kandidat calon presiden dan wakil presiden telah mencanangkannya sebagai bagian dari Visi dan Misi yang mereka ajukan ke KPU dan publik untuk menjalankan program ini jika mereka terpilih sebagai pimpinan nasional yang baru pasca Pemilu 2004. Gunawan Wiradi, salah seorang pakar agraria di Indonesia dan mantan anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa momentum yang paling pas bagi pelaksanaan reforma agraria yang sejati sesungguhnya telah terlewat dan tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin negeri ini ketika pemerintahan Orde Lama mengesahkan UUPA 1960 dan mulai menjalankan program landreform setahun kemudian. Dalam pandangannya, pada saat itu sejumlah prasyarat bagi dilaksanakan reforma agraria yang sejati di Indonesia relatif tersedia, tetapi tidak pada saat ini. Mengenai sejumlah prasyarat ini lihat: King, Russel (1977), Land Reform: A World Survey (Boulder: Westview Press); dan Wiradi (2000), Reforma Agraria. 8 Lihat: Tuma, Elias H. (1965), Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform, a Comparative Analysis (Berkeley: University of California Press); Senior, Clarence (1958), Land Reform and Democracy (Westport: Greenwood Press); Dorner, Peter (1972), Land Reform and Economic Development (Baltimore: Penguin Books); Lin, Sein (ed.) (1974), Readings in Land Reform (Taipe: Good Friends Press); Lehmann, David (ed.) (1974), Agrarian Reform and Agrarian Reformism (London: York: Holmes and Meier Pub.); Rodriguez, Joel (1978), Genuine Agrarian Reform (Quezon City: URM-NCCP); FAO (1981), Peasant Charter (Rome: UN-FAO); Herring, Ronald J. (1983), Land to the Tiller: The Political Economy of Agrarian Reform in South Asia. (New Haven: 862
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dijalankan dengan benar dan baik, akan menjadi landasan bagi pembangunan - termasuk pengembangan industrialisasi - nasional yang kokoh. Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya9. Tuma (1965) menyimpulkan bahwa "landreform" dalam pengertian luas akhirnya dapat disamakan dengan "agrarian reform" (reforma agraria), yakni suatu upaya untuk mengubah struktur agraria demi terciptanya tujuan sebagaimana disebutkan di atas. Jadi reforma agraria dapat diartikan sebagai landreform plus10. Penataan ulang struktur penguasaan tanah (landreform), bukan saja akan memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Lebih dari itu, landreform bukan hanya akan suatu dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini akan membuka kesempatan untuk terjadinya proses pembentukan modal (capital formation) di pedesaan yang akan menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh. Selain itu, ia juga akan memberikan sejumput kekuasaan pada kelompok-kelompok petani miskin di pedesaan di dalam ikatan-ikatan sosial pada masyarakatnya. Memberikan tanah kepada para petani miskin yang selama ini terpinggirkan, seperti dikatakan Yale University Press); Prosterman, Roy L. dan Jeffrey M. Riedinger (1987), Land Reform and Democratic Development (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Putzel, James (1992), The Captive Land: the Politics of Agrarian Reform in the Philippines (London: CIIR); Sobhan, Rehman (1993), Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development (London: Zed Books); Setiawan, Bonnie (1997), "Konsep Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum", dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, dan Bonnie Setiawan (ed.), hal. 3- 38 (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia); Wiradi (2000), Reforma Agraria; Borras Jr., Saturnino M. (2004), Rethinking Redistributive Land Reform: Struggles for Land and Power in the Philippines, Phd Thesis at the Institute for Social Science, The Hague, The Netherlands; dan Eric, Eckholm (tt), "Orang- orang yang Tergeser: Land Reform dan Pembangunan yang Mantap", dalam Seri Wawasan, hal. 28-62. 9 Lihat, misalnya, dokumen Kelompok Studi Pembaruan Agraria (2001), Ketetapan MPR RI tentang Pembaruan Agraria sebagai Komitmen Negara Menggerakan Perubahan menuju Indonesia yang Lebih Baik, masukan Pemikiran dari Kelompok Studi Pembaruan Agraria Disampaikan kepada Badan Pekerja II MPR-RI pada 21 Mei 2001. 10 Istilah reforma agraria dan landreform itu sendiri sering dipergunakan secara bertukaran untuk makna (dalam pengertian) yang sama. Lihat Wiradi, Gunawan (1984), "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria", dalam Dua Abad Penguasaan Tanah di Indonesia: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed.), hal. 286-382 (Jakarta: Gramedia), khususnya hal. 312- 313. 863
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) oleh Prosterman, Temple dan Hanstad, adalah "satu-satunya cara yang efektif untuk menggeser ketidakseimbangan di dalam struktur kekuasaan yang kemudian dapat menjadi dasar bagi pengembangan institusi-institusi sosial dan politik yang lebih partisipatoris, baik di tingkat lokal dan nasional, sekaligus memperkuat demokrasi"11. Tetapi tidak boleh diabaikan, dalam landreform selain ada proses redistribusi tanah bagi petani-petani miskin, tak bertanah atau yang hanya menguasai lahan sedikit, harus terkandung muatan aksi-aksi untuk mencegah dan mengurangi konsentrasi penguasaan tanah. Dalam pengamatannya terhadap pelaksanaan landreform di beberapa negara Amerika Latin, Lindquist (1979) menyimpulkan bahwa suatu landreform harus12: (1) Bermakna sebagai suatu transfer kekuasaan; (2) Pengembalian tanah-tanah (property) rakyat yang dirampas; (3) Pembagian tanah secara merata (hal ini dapat menimbulkan konflik dengan poin no. 2); (4) Mengarah kepada pengelolaan tanah yang lebih baik (hal ini dapat konflik dengan poin no. 2 dan 3); (5) Meningkatkan standar kehidupan dari petani-petani yang menerima manfaat dari reform; (6) Meningkatkan produksi pertanian; (7) Menciptakan lapangan kerja; (8) Mempercepat pembentukan modal (capital formation), investasi dan teknologi (inovasi di bidang pertanian); (9) Menciptakan dukungan politik untuk partai atai kelompok-kelompok politik yang pro reform; (10) Memungkinkan untuk dilakukan/diterapkan dalam kondisi yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam hal kapasitas personal/orang-orang yang ada/tersedia; dan (11) Menjungkirbalikan (mengubah) masyarakat kapitalis. 11 Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (1990), "Introduction", dalam Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies, Roy L. Prosterman, Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (ed.) (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.), hal. 2. 12 Lindquist, Sven (1979), Land and Power in South America (Harmondsworth: Penguin Books). 864
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Jadi, reforma agraria selain merupakan bagian dari program pembangunan ekonomi, juga bermakna sebagai "suatu program politik untuk merubah struktur kekuasaan dalam lapangan agraria (penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria)"13. Di dalamnya, redistribusi tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang telah dikuasai dalam skala besar atau melebihi batas maksimum yang ditentukan, dan pengembalian tanah-tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang diambil dari penguasaan rakyat sebelumnya, menjadi satu program penting dalam rangka merombak struktur penguasaan tanah atau sumber-sumber agraria tersebut. Dalam konteks peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dapat dikatakan hampir semua negara industri maju telah melakukan reforma agraria sebelum melaksanakan industrialisasinya. Pengalaman pelaksanaan reforma agraria di sejumlah negara Asia (seperti: Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Cina), Afrika dan Amerika Latin, seperti yang diungkapkan oleh Lin (1974) menunjukkan setidaknya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang perlu diurus kelengkapannya oleh penyelenggara negara bila reforma agraria mau berhasil, yakni: (1) Mandat Konstitusional, (2) Hukum Agraria dan Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4) Sistem Administrasi Agraria, (5) Pengadilan, (6) Desain Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan dan Latihan, (8) Pembiayaan, (9) Pemerintahan Lokal, dan (10) Partisipasi Organisasi Petani14. Reforma agraria akan menghasilkan revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh. Reforma agraria yang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang mampu membuat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, sektor pertanian kita akan menjadi sandaran hidup mayoritas rakyat dan juga sekaligus penyokong industrialisasi nasional. Dengan demikian reforma agraria akan mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keamananan. Dengan kata lain tujuan pokok dari reforma agraria (yang sejati) adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (agrarian 13 Bachriadi (1999), Pembaruan Agraria (Agrarian Reform), hal. 27. 14 Lin (ed.) (1974), Readings in Land Reform. 865
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) justice), peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Itu sebabnya pula, sejak lama banyak ahli meyakini bahwa reforma agraria yang sejati akan memberikan kontribusi penting bagi proses demokratisasi pedesaan yang dalam konteks Indonesia adalah salah satu pangkalan penting bagi kehidupan sosial sebagai besar penduduknya15. Sementara itu, konflik agraria yang merebak selama ini adalah tanda lain dari perlu dilaksanakannya reforma agraria, karena konflik agraria itu sendiri merefleksikan pudarnya keadilan agraria di dalam suatu masyarakat (:negara). Reforma agraria dimaksudkan untuk menjawab ketimpangan dan konflik yang timbul. Konflik agraria selain merupakan akibat tidak dilaksanakannya reforma agraria, juga dapat terjadi dalam proses reforma agraria apabila persiapannya tidak matang16. Karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik yang biasanya menyertai pelaksanaan reforma agraria, maka reforma agraria perlu dipersiapkan dengan matang dengan memenuhi berbagai prasyarat yang diperlukan. Peran negara (dalam hal ini: pemerintah) sangat penting, bahkan tidak tergantikan dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk menyediakan prasyarat-prasyaratnya. Prasyarat pelaksanaan reforma agraria yang dimaksud meliputi: (1) kemauan politik, (2) data keagrariaan yang lengkap dan akurat, (3) adanya organisasi tani 15 Lihat misalnya: Senior (1958), Land Reform and Democracy (Westport: Greenwood Press); Prosterman dan Riedinger (1987), Land Reform and Democratic Development (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (ed.) (1990), Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.). 16 Lihat, misalnya: Lindquist (1979), Land and Power in South America (Harmondsworth: Penguin Books); Christodolou, Demetrios (1990), The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide (London: Zed Books); dan Wiradi, Gunawan (2002), Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung "Pembaruan" Agraria, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pembaruan Agraria, Yogyakarta 16 Juli 2002, STPN dan BPN. 866
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 yang kuat, (4) elit politik dan elit bisnis yang harus terpisah, dan (5) dukungan dari angkatan bersenjata17. Berdasarkan sejumlah pandangan di atas, seperti ditegaskan oleh para pakar dan aktivis penyusun "Petisi Cisarua", siapa pun yang memerintah Indonesia khususnya pemerintahan baru pasca Pemilu 2004, hendak lah tidak sekedar menempatkan reforma agraria sebagai program penyerta atau complementary program bagi revitalisasi pertanian. Apalagi sejatinya gagasan tentang revitalisasi pertanian itu masih disandarkan pada cara-cara lama, yakni mengandalkan kekuatan modal besar yang diundang dari luar pedesaan untuk mengeksploitasi potensi lokal. Jika reforma agraria hanya ditempatkan sebagai complementary program, apalagi lebih diorientasikan untuk memberikan kepastian hukum (secara formal) bagi penguasaan tanah oleh petani semata untuk kemudian dilibatkan dalam program-program pengembangan ekonomi yang eksploitatif yang dikendalikan oleh korporat-korporat bisnis. Jika demikian, maka itu lah yang disebut dengan reforma agraria "pura-pura" yang kemudian akan lebih mencuatkan kepentingan- kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda ketimbang untuk mencapai tujuan- tujuan pokoknya yang berujung pada penciptaan keadilan agraria (agrarian justice). Hal-hal yang Patut Diwaspadai dari Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Program "Reformasi Agraria" ala SBY Perlu diperhatikan bahwa rencana SBY untuk menjalankan "reforma agraria" - yang dalam pidatonya disebutkan secara salah sebagai reformasi agraria - lebih ditumpukan kepada dua hal, yakni: (1) redistribusi lahan secara terbatas, dan (2) sertifikasi tanah18. Dalam pidatonya tersebut, Presiden SBY tidak menyebutkan berapa banyak Tanah Negara yang akan diredistribusi, dimana lokasinya, berapa banyak rumah tangga petani (yang disebutnya sebagai "termiskin") yang akan menjadi penerima manfaat langsung, dan siapa saja serta dengan cara bagaimana para "petani termiskin" ini diidentifikasi. Dalam pidatonya hanya disebutkan, "langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang 17 King (1977), Land Reform. Lihat juga Wiradi (2000), Reforma Agraria. 18 Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007, Jakarta 31 Januari 2007, hal. 10. 867
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat"19. Dari pemberitaan media massa terakhir20, diketahui oleh publik bahwa Tanah Negara yang hendak diredistribusi adalah sekitar 9,25 juta hektar yang terdiri dari 1,1 juta hektar merupakan tanah-tanah yang menurut UU sudah bisa diperuntukan bagi landreform21, dan 8,15 merupakan tanah-tanah yang berstatus kawasan hutan produkti konversi22. Sementara itu menurut Kepala BPN, Joyo Winoto, pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah BPN dan Departemen Kehutanan masih akan melakukan indentifikasi dan penghitungan kembali terhadap sejumlah lahan yang mungkin dapat diredistribusikan melalui program ini23. Sebelumnya, sejak akhir tahun 2006 hingga pertengahan bulan Mei ini, pemberitaan di media massa yang mengutip pernyataan sejumlah pejabat negara terkait, khususnya kepala BPN, lebih sering mengutip bahwa ada 8,15 juta hektar eks kawasan hutan produksi konversi dan tanah-tanah negara lainnya yang jumlahnya tidak diketahui24. 19 Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007, Jakarta 31 Januari 2007, hal. 10. 20 Lihat, misalnya: "9,25 juta hektar Tanah Gratis untuk Rakyat Miskin", Media Indonesia Online, 22 Mei 2007 "Rakyat Miskin bisa Punya Tanah", Pikiran Rakyat, 23 Mei 2007; "Rakyat Miskin akan Dapat Lahan", Republika, 23 Mei 2007. 21 Bandingkan juga pernyataan Kepala BPN ini, dengan pernyataan mantan Wakil Kepala BPN periode sebelumnya, Prof DR. Maria Soemardjono, SH, MPA yang memperkirakan bahwa secara akumulatif jumlah Tanah Negara yang dapat diredistribusi ada sekitar 1.397.167 hektar, dimana hingga tahun 1998 telah diredistribusi sekitar 56,4% atau sekitar 787.931 hektar. Lihat: Bachriadi, Dianto (2000), "Land for the landless: Why are the democrats in Jakarta not interested in land reform?", dalam Inside Indonesia No. 64, October- December 2000. 22 Tanah-tanah yang berstatus sebagai "kawasan hutan produksi" merupakan bagian dari kawasan yang disebut dengan Hutan Negara yang berada dalam yurisdiksi UU Pokok Kehutanan dan memerlukan proses pelepasan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan terlebih dahulu sebelum dapat dipergunakan untuk kegiatan- kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengelolaan hutan. 23 Lihat, "9,25 juta hektar Tanah Gratis untuk Rakyat Miskin", Media Indonesia Online, 22 Mei 2007 24 Lihat, misalnya: "Tanah Gratis untuk Petani Dibagikan 2007", Tempo Interaktif, 04 Oktober 2006, "Pemerintah Siapkan Pembagian Lahan Petani", Koran Tempo 13 November 2006; "Redistribusi Lahan bukan Hanya untuk Petani", KOMPAS 6 Januari 2007; dan "Lahan 24 juta hektar Tidak Teridentifikasi", KOMPAS 16 Januari 2007. Sementara itu, Tempo Interaktif, 28 September 2006 (19:54 WIB), "Pemerintah Bagikan 9 Juta Hektar Tanah" memberitakan bahwa pemerintah akan meredistribusi 9 juta hektar Tanah Negara yang akan diberikan kepada petani sebanyak 60% dan sisanya (40%) disediakan kepada investor, baik investor domestik dan asing, untuk pengembangan perkebunan besar yang diberi HGU selama 100 tahun (khusus untuk investor asing disesuaikan dengan UU Penanaman Modal Asing yang baru). Dalam Tempo Interaktif, 04 Oktober 2006, "Tanah Gratis untuk Petani Dibagikan 2007" Menteri Pertanian menyebutkan selain 9 juta ha tanah negara yang berupa hutan tanaman rakyat, masih ada 8,12 juta hektar tanah lain dan 2 juta hektar tanah perusahaan umum Perhutani di Jawa yang 1,15 juta hektar diantaranya sudah dapat dipergunakan untuk kepentingan program ini. Namun menurut BPN, tanah seluas 8,12 juta hektar tersebut masih berupa alokasi indikatif. Artinya 868
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Kesimpang-siuran mengenai angka ini, yang tentu saja nantinya berdampak pada soal penentuan lokasi implementasi program, bisa jadi bertambah runyam jika dihubungkan dengan pernyataan Presiden SBY dalam pidato akhir tahunnya. Beliau mengatakan "... mengingat selama kurun waktu 43 tahun (sejak 1961 hingga 2004), tanah negara yang diberikan kepada rakyat baru berjumlah 1,15 juta hektar"25. Apakah angka yang disebutkan oleh Presiden SBY ini (: 1,15 juta hektar) sama dengan angka yang disebut-sebut sebagai "1,1 juta hektar merupakan tanah-tanah yang menurut UU sudah bisa diperuntukan bagi landreform" oleh media massa di atas? Jika benar angka yang dimaksud adalah sama, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Kemungkinan pertama adalah, pemerintah melalui Kepala BPN telah mengklaim tanah-tanah yang telah diredistribusi selama ini sebagai bagian atau hasil dari program "reformasi agraria ala SBY". Kedua, pihak media massa telah salah menyitir atau mengintepretasi pernyataan dari Kepala BPN sehubungan dengan angka 1,1 juta hektar tersebut. Kenyataan-kenyataan yang terurai ini menyiratkan bahwa sesungguhnya pemerintah tidak memiliki suatu jaringan data dan informasi yang baik, apalagi akurat, yang bisa dijadikan pegangan tepat untuk menjalankan program landreform. Selain itu, pada kenyataannya hingga saat ini belum diketahui benar siapa yang akan menjadi subyek (penerima manfaat langsung pembagian tanah), dengan cara bagaimana redistribusi tanah ini akan dilakukan dan apa bentuk hak yang akan timbul atas tanah-tanah tersebut. Ditambah dengan ketidakjelasan - untuk tidak mengatakannya dengan 'absen' alias 'tidak ada' - beberapa hal yang sangat prinsip di dalam suatu program landreform ataupun reforma agraria di dalam konsepsi "reformasi agraria ala SBY" ini, seperti: pembatasan penguasaan tanah, penyelesaiakan konflik, dan penyediaan sarana-sarana produksi serta proteksi terhadap kegiatan produktif di atas lahan-lahan yang diredistribusi. Maka patut dipertanyakan apakah SBY memang menganggap dan meyakini reforma agraria sebagai suatu agenda yang penting untuk dijalankan sebagai landasan baru bagi penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia atau gagasan ini tanah tersebut belum berstatus Tanah Negara yang bisa dibagikan. Mengenai tanah-tanah obyek program "reformasi agraria ala SBY" yang tidak hanya ditujukan untuk kalangan petani, lihat juga "Redistribusi Lahan bukan Hanya untuk Petani", KOMPAS 6 Januari 2007. 25 Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007, Jakarta 31 Januari 2007, hal. 10. 869
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) sesungguhnya lebih sebagai suatu program politik untuk merebut simpati dan dukungan politik khususnya dari kaum tani bagi kepentingan-kepentingan yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan upaya menciptakan keadilan agraria. Sudah menjadi keyakinan teoritik sejumlah ahli agraria bahwa tidak seluruh pelaksanaan redistribusi tanah dapat disebut sebagai landreform atau lebih luas lagi sebagai reforma agraria. Karena pada dasarnya, reforma agraria harus bermakna penataan ulang struktur penguasaan tanah yang di dalamnya dapat terliput - dan biasanya menjadi program intinya - suatu aktivitas redistribusi tanah dan pembatasan (: pencegahan) konsentrasi penguasaan tanah. Bahkan dapat pula di dalamnya terkandung aksi-aksi untuk menata ulang sistem bagi hasil dalam kegiatan pertanian26. Aktivitas redistribusi tanah tersebut selanjutnya harus disertai dengan sejumlah program ikutan yang tidak bisa tidak harus disediakan secara programatik pula, yakni penyediaan segala kemudahan bagi petani penerima tanah untuk memulai mengembangkan potensi produktivitasnya di atas tanah yang mereka terima. Peran negara (dalam hal ini pemerintah) tidak hanya menyiapkan sarana untuk kemudahan berproduksi dan kemudian memasarkan hasil-hasil produksi kelompok-kelompok petani penerima tanah tersebut, tetapi juga ada perannya untuk memberikan perlindungan ketika petani-petani penerima tanah masih harus memperkuat unit-unit ekonomi produksinya. Di sini masih menjadi pertanyaan, apakah program redistribusi tanah yang baru saja dicanangkan oleh SBY juga akan menjadikan negara (: pemerintah) menjadi penyedia (kemudahan) berbagai sarana produksi dan kemudian melindungi mereka dari berbagai ancaman nyata atau potensial atas keberlangsungan kegiatan produktifnya? Tampaknya dua hal ini masih perlu diragukan mengingat berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan-kebijakan sosial lainnya dalam beberapa tahun terakhir justru menegaskan hilangnya peran negara (: pemerintah) sebagai pelindung bagi penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, selain sebagai penyedia berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk menegakan hak-hak dasarnya untuk dapat hidup layak sebagai warga negara. Ingat saja 26 Mengenai hal ini lihat: Cohen, Suleiman. I. (1978), Agrarian Structures and Agrarian Reform (Leiden: Martinus Nijhoff); dan Parlindungan. A. P. (1991), Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia: Suatu Studi Komparatif (Bandung: Mandar Maju). 870
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kebijakan-kebijakan SBY-JK yang menaikan harga BBM, melanjutkan dan mempertegas kebijakan pengurangan subsidi untuk sarana produksi pertanian, kebijakan bagi kemudahan masuknya hasil-hasil pertanian dari luar begeri untuk menyaingi produk lokal, membiarkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dikendalikan oleh hukum pasar dan korporat bisnis, dan lain sebagainya lagi yang semuanya sudah memerosotkan kemampuan petani untuk berproduksi - apalagi menjadi kuat! - dan memerosotkan kualitas kehidupan rakyat pada umumnya. Jeratan komitmen pemerintah Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi global saat ini, seperti perjanjian-perjanjian untuk memfasilitasi investasi dan pasar bebas, adalah hal pertama dan pokok yang harus diterabas jika memang hendak menjalankan reforma agraria yang sejati di Indonesia. Hal lain yang sangat penting disorot dari rencana program redistribusi tanah ala SBY adalah absennya komitmen pemerintah untuk membatasi penguasaan tanah secara berlebihan. Padahal, reforma agraria yang sejati dalam kerangka mewujudkan keadilan agraria bukan hanya mengandung program redistribusi tanah, tetapi secara bersamaan harus disertai dengan mengurangi dan mencegah terjadinya konsentrasi penguasaan tanah. Artinya, jika ditemukan praktek-praktek penguasaan tanah berlebih, termasuk yang menguasainya dengan cara guntai (absentee)27, maka pemerintah dalam kerangka reforma agraria harus melakukan upaya-upaya pencabutan hak atas tanah-tanah yang dikuasai melebihi batas-batas yang ditentukan untuk kemudian diredistribusi kepada pihak-pihak yang secara hukum telah ditetapkan sebagai penerima manfaat redistribusi. Mengenai hal ini sejumlah peraturan hukum yang masih berlaku hingga saat ini sangat jelas mengatakan hal tersebut, seperti: (1) UUPA 1960 pasal 728 dan pasal 1729; UU No.56/Prp/1960 27 Pengertian absenteeism dalam bidang pertanahan adalah adanya tanah yang dimiliki atau dikuasai yang letaknya berjauhan atau tidak sama dengan letak tempat tinggal si pemilik/penguasa, sehingga yang bersangkutan tidak dapat atau tidak mengusahakan sendiri tanah tersebut secara aktif. 28 Dalam pasal 7 dinyatakan: "untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan". 29 Pasal yang terdiri dari 4 ayat ini menyatakan: (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum; (2) Penetapan batas maksimim termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat; (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah; (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur- angsur. 871
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian30; dan PP No. 6/1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, serta Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi31. Sedangkan ketentuan tentang larangan tanah guntai (absenteeism) diatur dalam pasal 1032. Selebihnya, pemerintah (: negara) kemudian harus melindungi para penerima manfaat (: penerima tanah dan bagi hasil yang relatif setara) ini dari aksi-aksi perlawanan yang biasanya digerakan oleh pihak-pihak yang merasa "dirugikan" oleh kebijakan afirmatif tersebut33. Dalam pidato politiknya beberapa bulan yang lampau, SBY sama sekali tidak menyinggung dan menegaskan kembali pentingnya pencegahan dan pelarangan penguasaan tanah secara berlebihan baik oleh perseorang maupun oleh korporasi ini sebagai bagian pokok dari kerangka "reformasi agraria" yang hendak dijalankannya34. Bahkan sebaliknya, dari beberapa pemberitaan media massa35 dan 30 Penetapan batas maksimum penguasaan tanah dibuat berdasarkan kondisi tanah, wilayah dan keadaan geografi setempat serta komposisi demografi. 30 Menurut UU No. 56/Prp/1960, penetapan luas tanah maksimal yang dapat dikuasai dibedakan menurut: (a) daerah yang padat dan tidak padat; (b) tanah sawah (arable land) dan tanah kering (non arable land); (c) besaran keluarga yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dan keluarga yang terdiri dari lebih tujuh orang; dan kebijakan bagi anggota ABRI/Pegawai Negeri yang sedang bertugas di luar daerah yang berhak hanya 2/5 dari yang dimungkinkan untuk penduduk biasa. Lihat: "UU No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian"; "Penjelasan UU No.56 PRP Tahun 1960"; dan "Keputusan Menteri Agraria No.SK 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian", dalam Harsono, Boedi (1996), Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, edisi revisi (Jakarta: Penerbit Djambatan), hal. 771-777, 778-788, dan 789-796. 31 Kedua peraturan ini muncul setelah adanya sejumlah desakan untuk menguangi dan mengerem ekspansi usaha perusahaan-persuhaan pemegang HPH serta ekspansi areal perkebunan sawit, maupun pengembangan kawasan- kawasan wisata dan perumahan-perumahan terpadu yang dalam 15 tahun terakhir menunjukan kecenderungan ekspansionis yang luar biasa. Walaupun kedua peraturan ini tidak diberlakukan surut, dan terlepas dari lemahnya aspek penerapan dan pengawasannya, keduanya sebagai peraturan yang membatasi konsentrasi penguasaan tanah oleh satu perusahaan atau satu perusahaan induk (holding company) peraturan ini cukup progresif. 32 Pasal ini menyatakan: (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan; (2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan; (3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. 33 Mengenai pelaksanaan program landreform di Indonesia dan juga gerakan perlawanannya lihat, misalnya: Utrect, Ernst (1969), "Land Reform", dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies 5(3), hal. 71-88; Morad, Aly A. (1970), Land Reform: Report to the Government of Indonesia (Rome: FAO); Huizer, Gerrit (1980), Peasant Movements and Their Counterforces in South-East Asia (New Delhi: Marwah Publications); Hutagalung, Arie Sukanti (1985), Program Redistribusi Tanah di Indonesia: Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah (Jakarta: Rajawali Pres); Bachriadi, Dianto (1999), Landreform terhadap Tanah Negara dan Lahan Tidur, makalah untuk Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 1999 LBH-Jakarta, Jakarta 7 April 1999; Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas (segera terbit), "Loosing Rights to land: the fate of landreform in five villages in West Java", dalam Land for the People: State Policy and Agrarian Conflicts in Indonesia, Anton Lucas dan Carol Warren (ed.) (London: Zed Books). 34 Lihat Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007, Jakarta 31 Januari 2007. 872
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dalam beberapa diskusi yang berkembang di "lingkungan dalam" dari para penyusun gagasan "reformasi agraria ala SBY" ini juga berkembang gagasan untuk juga memberikan porsi kepada sejumlah korporat bisnis. Dalam salah satu lokakarya terbatas yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Ketua STPN, DR Endriatmo Sutarto, mengatakan: "Rencana Pembaruan Agraria atas lahan seluas 8,15 juta hektar yang dialokasikan untuk rakyat (seluas 6 juta hektar), dan pengusaha (sekitar 2,15 juta hektar) harus dilihat dalam rangka model Reforma Agraria gabungan semacam ini"36. Berikut ini adalah 7 hal lainnya yang patut diwaspadai sehubungan dengan rencana "reformasi agraria ala SBY" yang secara formal dinyatakan sebagai Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)37. Ke-7 hal tersebut adalah: (1) Program reformasi agraria ini besar kemungkinannya merupakan kemasan baru dari upaya pemerintah untuk memperluas kembali areal-areal perkebunan besar dengan mengerahkan petani kecil sebagai bagian penting penyangga tenaga kerja murah melalui sejumlah skema kemitraan seperti model inti- plasma yang sesungguhnya merupakan gagasan "kuno" dan sudah "bangkrut", baik secara teoritik maupun prakteknya dalam kerangka memberdayakan petani kecil38. Dalam berbagai studi dan literatur malah disebutkan model inti-plasma, 35 Salah satu pemberitaan media massa, "Pemerintah Bagikan 9 Juta Hektar Tanah", Tempo Interaktif, 28 September 2006 (19:54 WIB) disebutkan: "pemerintah menyediakan 9 juta hektar tanah dikuasai negara untuk diberikan kepada masyarakat sebesar 60 persen dan investor dalam negeri dan asing sebesar 40 persen. Reformasi agraria ini diberikan untuk masa pemanfaatan tanah itu selama 100 tahun." 36 Sutarto, Endriatmo (2006), Perlunya Konsensus Mengenai Reforma Agraria ala Indonesia, Pidato Sambutan Ketua STPNdalam Lokakarya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria Nasional, Yogyakarta 17-18 Desember 2006. 37 Hal ini saya kemukakan secara lebih jelas dalam Bachriadi, Dianto (2006), Keterbatasan Politik Penyelenggara Negara: 7 Alasan Logis untuk Menyatakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) sebagai Penyesatan, makalah yang disampaikan dalam Forum Dialog Refleksi Akhir Tahun Gerakan Sosial di Indonesia, Bandung 27-28 Desember 2006. 38 Mengenai kritik mengenai praktek pengembangan perkebunan besar dengan model inti-plasma di Indonesia, lihat misalnya: Wiradi, Gunawan (1991), Industri Gula di Jawa dalam Perspektif Model "Inti-Satelit": Kasus di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Working Paper PSP-IPB Vol. A-31 (Bogor: PSP-IPA); Bachriadi, Dianto (1995), Refleksi 20 Tahun Program TRI: Madu Pahit untuk Petani, makalah untuk seminar Program TRI dan Kesejahteraan Petani Tebu, Yogyakarta 24 Agustus 1995; Bachriadi, Dianto (1995), Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital: Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming (Bandung: Akatiga); dan Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin, dan Mies Grijns (1995), Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR-Bun Jawa Barat (Bandung: Akatiga). Mengenai "kebangkrutan" perspektif perkebunan besar sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat pedesaan, melainkan sebaliknya menjadi sumber bertahannya kemiskinan di pedesaan-pedesaan Dunia Ketiga, lihat misalnya: Beckfors, George L. (1972), Persistent Poverty: Underdevelopment in Plantation Economic of the Third World (Oxford: Oxford Univ. Press); dan Bachriadi, Dianto (1999), From Neo-Feodalism to Neo-Liberalism: Big Plantations, Small 873
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) yang kemudian di Indonesia diperlunak istilahnya dengan "kemitraan", pada hakekatnya tidak lebih dari upaya untuk menjadikan petani sebagai buruh murah di atas tanah mereka sendiri39. Jadi dalam hal ini Petani kecil diikutkan dalam skema penguatan sektor pertanian, tetapi tidak dijadikan basis bagi pembentukan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi sebagaimana layaknya orientasi pokok dari reforma agraria yang sejati. Hal ini jelas nampak dari pernyataan Kepala BPN, Joyo Winoto, yang menyatakan bahwa kebijakan untuk menjalankan "reformasi agraria" saat ini hanya merupakan complementary program untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi sektor pertanian40, perikanan, dan kehutanan41. (2) Program redistribusi tanah ala SBY tidak lebih merupakan suatu instrumen untuk memperkuat kebijakan penciptaan pasar tanah yang didahului dengan penciptaan kepastian hukum terhadap pemilikan tanah melalui sertifikasi42. Redistribusi tanah dapat meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang pada dasarnya menjadi salah satu fondasi dari Program Manajemen/Administrasi Pertanahan dalam kerangka menciptakan "pasar tanah yang bebas" (free land Plantations, and Plantation Workers Conditions in Indonesia, Laporan Penelitian untuk The International Union of Food and Agriculture Workers (IUF) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 39 Mengenai hal ini lihat: Wilson, John (1986), "The Political Economy of Contract Farming", dalam Review of Radical Political Economy 18(4), hal. 47-70; Kirk, Colin (1987), "Contracting Out: Plantations, Smallholders, and Transnational Enterprises", dalam Institute of Development Studies Bulletin 18(8), hal. 45-51; Wiradi (1991), Industri Gula di Jawa dalam Perspektif Model "Inti-Satelit" (Bogor: PSP-IPA); Bachriadi (1995), Refleksi 20 Tahun Program TRI; Bachriadi (1995), Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital (Bandung: Akatiga); dan Gunawan, Thamrin dan Grijns (1995), Dilema Petani Plasma (Bandung: Akatiga). 40 Salah satu bagian dari program revitalisasi pertanian adalah Program Revitalisasi Perkebunan yang dapat diselenggarakan dengan berbagai macam skema, yang salah satunya adalah denga melibatkan kebun-kbun atau tanah-tanah garapan yang dikuasai atau dimiliki oleh petani setempat dengan skema PIR atau Kemitraan. Jika tanah-tanah belum dikuasai secara formal oleh masyarakat setempat, program sertifikasi lahan yang akan menjadi bagian dari program "reformasi agraria ala SBY" atau PPAN dapat/akan mendahuluinya dengan jalan menerbitkan sertifikat-sertifkat tanah dengan status Hak Milik yang dapat diklaim sebagai bagian dari program redistribusi tanah. Mengenai Program Revitalisasi Perkebunan, lihat: Program Revitalisasi Perkebunan, bahan presentasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, Jakarta, 29 Maret 2007. 41 "Pemerintah Bagikan 9 Juta Hektar Tanah", Tempo Interaktif, 28 September 2006 (19:54 WIB) 42 Suatu konsepsi teoretik mengenai efek pendaftaran tanah terhadap pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi dikembangkan oleh Bank Dunia, seperti yang tampak misalnya pada Byamugisha, Frank F.K. (1999), The Effects of Land Registration on Financial Development and Economic Growth: A Theoretical and Conceptual Framework, World Bank's Policy Research Working Paper 2240. 874
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 market)43. Dalam konteks ini, menurut Lutfi Nasution, Kepala BPN periode yang lalu, "dari sekitar 85 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, baru 25 juta bidang yang sudah disertifikasi atau sekitar 32%-nya"44. Sedangkan menurut Bank Dunia, "hanya sekitar 27 juta (30%) dari sekitar 80 juta parsil tanah yang sudah terdaftar selama 40 tahun sejak pendaftaran tanah diberlakukan di Indonesia. Jika gerak pendaftaran tanah seperti ini terus dipertahankan, dengan pertumbuhan total persil tanah sebanyak 1 juta persil setiap tahunnya, maka pendaftaran tanah di Indonesia tidak akan pernah dapat meliputi seluruh persil yang ada"45. Patut dicatat bahwa sertifikasi tanah dalam kerangka penciptaan "pasar tanah yang bebas" adalah suatu kebijakan global yang didorong oleh sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia misalnya, untuk memberikan landasan bagi intensifikasi penetrasi kapital yang lebih leluasa dalam era globalisasi saat ini46. Ini adalah bagian dari operasi paham neoliberal untuk melanjutkan suatu proses yang biasa disebut dengan primitive capital accumulation47. Dalam konteks Indonesia, pengembangan pasar tanah yang efisien itu sendiri diyakini oleh Bank Dunia akan memberikan keuntungan bagi sebagian besar rakyat dan dapat membantu mengurangi kemiskinan [sic!]48. 43 Lihat Rosset, Peter (2002), The Good, the Bad, and the Ugly: World Bank Land Policies, makalah di presentasikan pada Seminar "The Negative Impacts of the World Bank's Policies on Market-Based Land Reform", George Washington University, Washington, DC, 15-17 April 2002. 44 "BPN: 60 Juta Bidang Tanah Belum Bersertifikat", Tempo Interaktif 05 Pebruari 2004 45 Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development Project, World Bank's Document, March 31 2004, hal. 5. Kutipan ini telah diterjemahkan secara bebas oleh penulis dari sumber aslinya yang berbahasa Inggris. 46 Lihat, misalnya: Kay, Cristobal (2000), "Latin America's Agrarian Transformation: Peasantisation and Proletarianisation", dalam Dissapearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America, Deborah Brycesson, Cristobal Kay dan J. Mooij (ed.), hal. 123-138 (London: ITDG Press); dan Borras Jr., Saturnino M. (2003), "Questioning Market-Led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa", dalam Journal of Agrarian Change 3(30), hal. 367-394. Mengenai konsepsi Bank Dunia mengenai pentingnya pasar tanah yang bebas (free land market), lihat misalnya: Deininger, Klaus dan Hans Binswanger (1999), "The Evolution of the World Bank's Land Policy: Principles, Experience, and Future Challenges", dalam World Bank Research Observer 14(2), hal. 247-276; dan Deininger, Klaus (2003), Land Policies for Growth and Poverty Reduction: A World Bank Policy Research Report (Oxford: Oxford Univ. Press). 47 Byres, Terrence J. (2005), "Neoliberalism and Primitive Accumulation in Less Developed Countries", dalam Neoliberalism: A Critical Reader, Alfredo Saad-Filho (ed.), hal. 83-90 (London: Pluto Press); 48 Lihat: Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development Project, World Bank's Document, March 31 2004, hal. 10. 875
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) (3) Pelaksanaan program ini bersama dengan beberapa program penyediaan lahan lainnya yang secara pararel akan dijalankan - seperti penyediaan tanah untuk alasan pengembangan bahan bakar nabati (bio-fuel), pengembangan areal-areal pertambakan, dan revitalisasi perkebunan49 - memiliki potensi untuk menciptakan bentuk-bentuk baru penguasaan tanah dalam skala besar50. Ditambah dengan kenyataan bahwa program reformasi agraria ala SBY ini tidak menyasar pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah dalam jumlah yang melebihi batas-batas maksimal penguasaan tanah yang telah ditetapkan oleh peraturan perudangan, maka program ini bukannya menata ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah tetapi malah berpotensi memperkuat proses re-konsentrasi penguasaan tanah51. (4) Program redistribusi dan sertifikasi tanah ala SBY ini dapat menjadi sumber baru bagi penambahan utang luar negeri. Melalui pemelintiran gagasan land reform, program ini dapat memberikan legitimasi baru bagi pemerintah saat ini untuk mengakses hutang baru dari Bank Dunia, karena pihak Bank Dunia sendiri dalam beberapa dokumen resmi mereka telah menyatakan menyiapkan diri untuk memberikan hutang baru jika pemerintah hendak menjalankan land reform di Indonesia yang tentu saja harus sejalan dengan prinsip-prinsip baru yang mereka anut, yakni land reform yang pro pada pasar (pro-market land reform scheme). Dalam salah satu dokumen Bank Dunia yang berjudul "Project Appraisal Document Report No: 28178-IND for a Land Management and Policy Development Project"52 disebutkan: "... proyek53 akan mendukung studi-studi 49 Dalam program revitalisasi perkebunan ada beberapa skema, di antaranya adalah revitalisasi perkebunan rakyat dan revitalisasi perkebunan besar itu sendiri, khususnya melalui program kemitraan dan PIR. Lihat: Program Revitalisasi Perkebunan, bahan presentasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, Jakarta, 29 Maret 2007, hal. 5-6. 50 Lihat kembali poin nomor (1) dalam bagian ini. 51 Mengenai konsentrasi penguasaan tanah oleh korporat-korporat besar di Indonesia, termasuk oleh perusahaan- perusahaan perkebunan besar milik negara maupun swasta, lihat: Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi (segera terbit), "Land Problem in Indonesia: the Need for Reform", dalam Land for the People Lucas dan Warren (ed.) (London: Zed Books). 52 Dokumen ini adalah suatu dokumen Bank Dunia yang sifatnya hanya dapat didistribusikan dan digunakan secara terbatas (restricted distribution and for official use only). 53 "Proyek" yang dimaksud di sini adalah Land Management and Policy Development Project (LMPDP). LMPDP merupakan nama untuk Land Administration Project (LAP) atau Proyek Administrasi Peratanah fase II, yang dimulai sejak Juni 2004 hingga Desember 2009. Proyek ini bernilai US$87.62 juta yang bersumber dari pinjaman ke Bank Dunia sebesar US$32.8 juta dan International Development Agency (IDA) juga sebesar 876
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kebijakan dalam rangka untuk menilai kelayakan dan lingkup dari land reform, dan akan mencoba membuat isu ini menjadi suatu konsensus nasional. Jika suatu konsensus nasional telah tercapai, dan pemerintah mengadopsi suatu pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat sipil (CSOs), maka Bank akan menyediakan dana dalam bentuk mekanisme pinjaman yang terpisah untuk menjalankan skema yang telah disetujui"54. Tentu saja pendekatan dan skema yang dimaksud adalah suatu land reform yang pro pada pembentukan pasar tanah atau suatu "market-friendly land reform". (5) Program redistribusi tanah ala SBY ini tidak didisain sebagai suatu upaya pemerintah saat ini untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada dan telah meluas sedemikian rupa hingga saat ini55. Apalagi untuk menjawab kenyataan pendudukan tanah oleh kelompok-kelompok petani tak bertanah yang telah berkembang sedemikian rupa dalam 15 tahun terakhir sebagai cara genuine dari mereka untuk merebut hak-hak ekonomi mereka yang telah diabaikan selama ini. Semestinya kenyataan ini ditempatkan sebagai prioritas untuk diakomodasi secara optimal melalui program reforma agraria yang sejati, seperti telah dimaknai oleh Christodolou (1990); Wiradi (2002); Eckholm (tt); dan Bachriadi, Faryadi dan Setiawan (1997)56. US$32.8 juta, sementara yang berasal dari sumber dana dalam negeri (non hutang) sebesar US$22.02 juta. Lihat: Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development Project, World Bank's Document, March 31 2004. Proyek ini sendiri memiliki 5 komponen implementasi, yakni: (1) Pengembangan Kerangka Kebijakan dan Kebijakan Pertanahan Nasional; (2) Pengembangan Institusional, Pembangunan Kapasitas, dan Pelatihan; (3) Impelementasi Program yang Diakselerasikan dengan Land Titling; (4) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan; (5) Mendukung/mendorong Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Lokal. Sedangkan gagasan untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan land reform yang pro pada pasar akan diletakan dalam komponen implementasi proyek nomor (3) dan (5). Suatu analisa kritis mengenai rencana proyek ini, lihat: Bachriadi, Dianto dan Meidi Pratama (2006), Dijual Tanah! yang Berminat Silahkan Hubungi Pemilik. Seratus Persen Dijamin oleh Pemerintah: Kritik dan Implikasi Pelaksanaan Land Management Policy and Development Project (LMPDP) di Indonesia, Kertas Posisi ARC No. 001/2006 (Bandung: Agrarian Resource Center). 54 Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development Project, World Bank's Document, March 31 2004, hal. 12. Kutipan yang dicantumkan di sini telah diterjemahkan secara bebas dari bentuk aslinya yang berbahasa Inggris. 55 Suatu analisis yang komprehensif mengenai konflik agraria yang bersifat struktural, lihat misalnya: Bachriadi, Dianto (2004), "Tendensi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia: Menunggu Lahirnya Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA)", dalam Jurnal Dinamika Masyarakat Vol. III, No. 3, November 2004, hal. 497-521. 56 Christodolou (1990), The Unpromised Land (London: Zed Books); Wiradi (2002), Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung "Pembaruan" Agraria; Bachriadi, Faryadi dan Setiawan (ed.) (1997), Reformasi Agraria (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia); Eckholm (tt), "Orang-orang yang Tergeser: Land Reform dan Pembangunan yang Mantap". 877
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Dalam kesempatan menyampaikan hasil-hasil pembicaraannya dengan Presiden SBY, Kepala BPN, Joyo Winoto, tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa PPAN akan diarahkan kepada penyelesaian konflik-konflik agraria khususnya di lokasi-lokasi di mana sejumlah lahan HGU perkebunan maupun yang diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan telah diduduki dan digarap oleh sejumlah petani. Disebutkannya bahwa penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang dikatakan berjumlah sekitar 2.810 kasus di seluruh Indonesia akan dilokalisasi ke dalam wilayah kewenangan instansi penyelesaian sengketa pertanahan yang berada dalam tubuh BPN sendiri yang berada di bawah Deputi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Selain itu, yang bersangkutan juga mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan akan dilakukan secara proporsional dengan mengacu kepada dan mempertimbangkan hak-hak dari para pihak yang bersengketa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku57. Dalam hal ini patut diperhatikan bahwa selama ini putusan-putusan BPN yang mengeluarkan sertifikat-sertifikat HGU - baik dalam bentuk HGU baru maupun HGU perpanjangan - sesungguhnya telah menjadi salah satu sumber permasalah atau sumber dari konflik itu sendiri58. Suatu studi yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang bekerja sama dengan KPA malah menyimpulkan bahwa BPN dan Kantor-kantor Pertanahan-nya memang telah terjerumus ke dalam jurang praktek mal administrasi pertanahan yang cukup serius59. (6) Alih-alih menyelesaikan berbagai konflik agraria yang telah merebak tersebut, program redistribusi tanah ala SBY ini malah dapat menjadi alat delegitimisasi bagi aktivitas reclaiming tanah di atas60. Bahkan program ini dapat menjadi 57 "Sengketa Tanah: Terdapat 2.810 Kasus Sengketa dan Konflik", KOMPAS 23 Mei 2007; "9,25 juta hektar Tanah Gratis untuk Rakyat Miskin", Media Indonesia Online, 22 Mei 2007 58 Lihat: Bachriadi (2004), "Tendensi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia"; dan Tim Kerja Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) (2004), Naskah Akadaemik Penyelesaian Konflik Agraria dan Usulan Pelembagaannya (Jakarta: Komnas HAM dan KPA). 59 Lihat: Bachriadi, Dianto, Yudi Bachrioktora, dan Hilma Safitri (2005), Ketika Penyelenggaraan Pemerintahan Menyimpang: Mal Administrasi di Bidang Pertanahan (Yogyakarta: Pustaka Lapera). 60 Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah menyampaikan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000, ada sekitar 119.136 hektar tanah perkebunan yang dikuasai oleh PTPN (I hingga XIV) yang telah digarap oleh rakyat. Lihat dokumen "Jawaban Presiden Dalam Sidang Tahunan MPR 2000, Rabu 9 Agustus 2000", khususnya halaman 5-6. Sementara itu, menurut catatan BPN, dan ada sekitar 60.000 hektar lahan perkebunan dari 120 perusahaan perkebunan yang telah diduduki oleh rakyat. Lihat: Bachriadi (2000), "Land for the Landless", hal. 28. 878
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 penguat legitimasi dan tameng politik bagi proses pengusiran kembali kelompok-kelompok petani tersebut dari lahan-lahan yang sekarang telah mereka kuasai dan pada kenyataannya di beberapa tempat telah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka61. Jika demikian, ditambah dengan keterbatasannya untuk menjangkau petani-petani miskin lainnya yang juga potensial menjadi subyek penerima tanah, program ini malah dapat menjadi sumber konflik agraria yang baru. (7) Program reformasi agraria ini dapat dibaca sebagai cara SBY dan politisi di sekelilingnya "mendekati" petani sebagai sumber suara bagi kepentingan politiknya dalam Pemilu 2009. Dalam satu dokumen yang dikeluarkan oleh BPN, disebutkan bahwa dalam implementasi PPAN akan dibentuk "Kelompok- kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan" (disingkat "Pokmasdartibnah") di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia62. Adapun secara formal tujuan dan fungsi kelompok-kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 30 orang ini adalah untuk "memperoleh kesamaan persepsi dalam pembentukan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PPAN"63, dan untuk proses pembentukan serta aktivitasnya disediakan anggaran yang berasal dari anggaran PPAN itu sendiri64. Dalam konteks pelaksanaan reforma agraria, jelas kelompok-kelompok seperti ini tidak memiliki relevansi. Jika yang dimaksud untuk menyelenggarakan reforma agraria atau landreform yang dimaksud, maka yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah adalah lembaga penyelengara program ini yang berbentuk badan-badan atau komite landreform yang disusun bertingkat dari tingkat nasional hingga tingkat desa/kelurahan. Adapun badan ini tugas pokoknya pada tahap awal adalah untuk melakukan pendataan 61 Kehadiran UU No. 18/2004 tentang Perkebunan dalam hal ini akan menjadi alas hukum baru untuk melakukan kriminalisasi petani-petani penggarap di areal lahan perkebunan besar tanpa memperhatikan alasan- alasan dan motif-motif keadilan yang lebih luas, tetapi sekedar menegakan "keadilan dan hak" dari para pemegang HGU semata. 62 Pembentukan "Pokmasdartibnah" dijelaskan dalam tiga buah dokumen petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan BPN pada tahun 2007 dalam rangka pelaksanaan PPAN, yakni: (1) "Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan PPAN"; (2) "Petunjuk Tenis Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Partisipasi Kelompok Masyarakat Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam PPAN"; dan (3) "Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan dalam PPAN". 63 Disebutkan pada halaman 1 dalam ketiga dokumen petunjuk teknis pelaksanaan PPAN yang dikeluarkan BPN tahun 2007, seperti tertulis pada catatan kaki nomor 58. 64 Dalam dokumen "Petunjuk Tenis Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Partisipasi Kelompok Masyarakat Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam PPAN" halaman 5, disebutkan "penggunaan anggaran sesuai DIPA (Daftar Isian Proyek Anggaran) tahun 2007 untuk pelaksanaan PPAN". 879
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mengenai subyek dan obyek landreform itu sendiri dan kemudian bersama- sama dengan pemerintah daerah kemudian menjadi pelaksana dari proses redistribusi tanah. Komite-komite pelaksana landreform ini dapat disusun sedemikian rupa secara demokratis dengan melibatkan serikat-serikat petani yang ada. Jika dikehendaki juga dapat dibentuk lembaga-lembaga peradilan agraria di tingkat desa/kelurahan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin/dapat terjadi akibat proses reform itu sendiri, seperti hal dahulu pernah dibentuk lembaga "peradilan landreform" di tingkat desa ketika landreform dilaksanakan di Indonesia pada masa Orde Lama65. Pembentukan "Pokmasdartibnah" di tiap-tiap desa/kelurahan itu sendiri disebutkan dalam dokumen-dokumen petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BPN tidak hanya dalam kerangka atau untuk pelaksanaan PPAN saja, tetapi "... dalam penyelenggaraan kegiatan pertanahan pada umumnya dan PPAN 2007, meliputi PRONA, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, sertifikasi tanah transmigrasi, inventarisasi P4T, model Reforma Agraria, LMPDP dan PPAN"66. Artinya, ada anggaran PPAN yang itu akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses reforma agraria itu sendiri. Dengan kata lain, dari segi pemanfaatan anggaran ini, PPAN itu tidak lebih dari sekedar urusan pemantapan administrasi pertanahan semata - bukan penataan struktur penguasaan tanah. Dari perspektif politik, "Pokmasdartibnah" dapat saja berubah menjadi suatu mesin politik yang pada saatnya dapat digerakan untuk kepentingan politik elektoral (peraihan suara), seperti halnya ketika Golkar melalui Departmen Penerangan pada masa Orde Baru membentuk "Kelompencapir" (kelompok pemirsa, pembaca dan penyampai informasi) di setiap desa/keluarahan di seluruh Indonesia67. Berbagai studi klasik telah mengingatkan bahwa program redistribusi tanah selalu mengandung kepentingan politik yang lebih luas dari sekedar komitmen 65 Pada masa itu, lembaga "peradilan landreform" yang dibentuk berdasarkan UU No.21/1964 tentang Pengadilan Landreform yang dimaksud adalah peradilan adhoc yang dibentuk di desa-desa yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari serikat-serikat petani. 66 Dokumen "Petunjuk Tenis Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Partisipasi Kelompok Masyarakat Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam PPAN" yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 2007, hal. 1. 67 Bagi para peneliti ilmu sosial, dugaan ini seharusnya dapat menjadi suatu topik atau agenda penelitian lebih lanjut yang sangat menarik dan menantang. 880
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 untuk keadilan sosial68. Dalam hal ini artinya akan banyak kepentingan politik non populis yang akan mendompleng dan menyelewengkan program "reformasi agraria ala SBY" ini untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya sama sekali penciptaan keadilan agraria. PPAN Sungguh Dapat Menjadi Reforma Agraria Palsu! Akhirnya, sejumlah keraguan di atas patut ini juga diperhatikan di dalam bingkai kenyataan adanya "pertarungan kepentingan yang berbeda" di dalam tubuh rejim SBY-JK (= SBY tidak sekuat yang kita duga dan harapkan!). Jika reforma agraria yang sesungguhnya hendak dijalankan di Indonesia, jelas ada banyak kepentingan ekonomi dan politik para tuan tanah dan pengusaha yang akan terancam. Padahal penerapan reforma agraria oleh pemerintah (agrarian reform by grace) memerlukan suatu rejim negara yang kuat dan memiliki komitmen penuh untuk membela kepentingan ekonomi dan politik kaum tani dan rakyat miskin lainnya69. Rejim yang lemah akan membuat program reforma agraria dapat terombang-ambing, besar kemungkinan dikooptasi oleh kepentingan lain, dan potensial untuk menyimpang. Karena itu, ketimbang berharap terlalu banyak kepada program "reformasi agraria ala SBY" ini yang dalam pidato awal tahunnya diberi jargon sebagai penegakan prinsip "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat"70, baiknya sejak awal kita mewaspadai (: bisa juga dinyatakan) bahwa ini adalah jalan bagi pelaksanaan Reforma Agraria Palsu!
68 Lihat misalnya: Senior (1958), Land Reform and Democracy (Westport: Greenwood Press); Stavenhagen, Rodolfo (1970), Agrarian Problem and Peasant Movement in Latin America (New York: Anchor Book); Jacoby, Erich H. dan Charlotte F. Jacoby (1971), Man and Land (New York: Alfred A. Knopf); Migdal, Joel S. (1974), Peasants, Politics, and Revolution: Pressures toward Political and Social Change in the Third World (Princeton: Princeton Univ. Press); Prosterman dan Riedinger (1987), Land Reform and Democratic Development (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Putzel (1992), The Captive Land (London: CIIR); dan Borras Jr. (2004), Rethinking Redistributive Land Reform, Phd Thesis at the Institute for Social Science, The Hague, The Netherlands. 69 Mengenai hal ini lihat: Bachriadi, Dianto (2007), Membedakan "Agrarian Reform by Grace" dan "by Laverage", bahan presentasi dalam Sekolah Politik untuk Reforma Agraria, diselenggarakan oleh PERGERAKAN-KPA-SPP, 4 -15 Februari 2007. 70 Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007, Jakarta 31 Januari 2007, hal. 10. 881
DI BALIK PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) Iwan Nurdin1 Pendahuluan Secara singkat, kondisi agraria nasional kita yang sangat memprihatinkan dewasa ini disebabkan oleh kesalahan pembangunan ekonomi kapitalistik yang selama ini dija- lankan. Meski pada masa awal pembangunan era Soekarno, pembaruan agraria sempat menjadi agenda bangsa, namun telah kita ketahui bersama bahwa program pembaruan agra- ria akhirnya dipetieskan sebelum berhasil dijalankan sepenuhnya pada saat orde baru berkuasa. Kebijakan pembangunan ekonomi Orba sedikitnya telah menambah persoalan dalam bidang pertanahan yaitu: pertama, di sektor pertanian, kebijakan pertanahan tidak didasarkan atas penataan aset produksi tetapi langsung 1 Penulis adalah Koordinator advokasi kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 882
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 diarahkan kepada upaya peningkatan produktivitas melalui revolusi hijau. Sehingga meningkatkan jumlah petani tuna kisma dan mendorong percepatan guremisasi petani. Kedua, pada saat banyak petani kehilangan akses pada tanah, ber- langsung pula kebijakan pengalokasian tanah dalam skala besar kepada industri perkebunan dan industri kehutanan. Ketiga, Pembangunan industri dan perluasan kota juga telah menimbulkan konversi besar-besaran lahan pertanian, apa- lagi belum ditaatinya tata ruang dan penataan tanah sebagai acuan pemanfaatan dan peng-gunaan tanah. Kelima, tum- buhnya kecenderungan meletakkan tanah dalam kerangka perburuan rente sehingga menjadi ajang permainan speku- lasi. Kelima hal ini telah mengakibatkan setidaknya dua hal utama: pertama, kesemua proses di atas telah mendo- rong semakin tingginya kuantitas dan kualitas sengketa serta konflik pertanahan di tanah air. Kedua, kesemua hal di atas telah mendorong semakin timpangnya pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria khusus- nya tanah. Sudah barang tentu, berbagai komplikasi tambahan di atas semakin mengukuhkan argumentasi bahwa pembaruan agraria adalah sebuah agenda yang sangat mendesak untuk dijalankan bagi bangsa ini. Juga, ini merupakan tantangan, sebab mewujudkan pembaruan agraria pada masa kini tidak lebih mudah dibanding era sebelumnya. Rezim Pasar dalam Pembaruan Agraria. Pasca ditetapkannya Tap. MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, diskursus dan aksi politik yang berelasi dengan isu pemba- 883
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) ruan agraria semakin mendapat tempat dalam panggung politik Indonesia. Tapi, kecenderungan ini bukanlah gejala Indonesia semata. Karena, sebenarnya hampir di semua tem- pat di berbagai belahan dunia yang tengah mengalami proses integrasi ke dalam rezim pasar bebas yang intensif, keadaan yang demikian ini selalu terjadi. Jadi, bisa dikatakan, ini adalah sebuah gejala internasional. Jika merunut lebih kebelakang, sejak tahun 1975, Bank Dunia sebenarnya telah mengeluarkan sebuah dokumen penting yang berjudul Land Reform Policy Paper (LRPP). Dalam dokumen tersebut, Bank Dunia mengakui bahwa program Land Reform adalah sebuah jalan yang penting dalam menggerakkan perekenomian nasional sebuah negara dan dapat mendorong lebih cepat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun, mengacu pada situasi pasar politik dewasa itu, dokumen tersebut tidak dijalankan. Sebab, pada masa itu lembaga-lembaga semacam WB masih menaruh keperca- yaan yang tinggi kepada keberhasilan revolusi hijau di bidang pertanian yang dianggap jauh lebih mudah dan aman secara politik. Di lain sisi, jurus penyesuaian ekonomi domestik ke dalam sistem ekonomi pasar internasional (Structural Adjusment Programs - SAPs) dianggap lebih jitu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya kemudian, kedua program tersebut justru secara nyata terbukti semakin meningkatkan ketergantungan petani kepada para industriawan benih, pu- puk dan pestisida. Sementara lahan-lahan pertanian mereka semakin kurus akibat model pertanian semacam ini. Semen- tara itu, SAPs bisa dengan mudah dibuktikan kegagalannya 884
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 di banyak tempat di berbagai belahan dunia. Bercermin pada dua kegagalan ini, isu tentang pemba- ruan agraria kembali mendapat tempat yang penting di era 90-an. Bahkan, pembaruan agraria saat ini, selalu tidak dipisahkan dengan isu-isu pengentasan kemiskinan dunia. Sayangnya, pembaruan agraria yang dimaksud oleh lembaga seperti WB, IMF, WTO dan bahkan FAO serta berbagai lembaga pengabdi pasar lainnya adalah pembaruan agraria yang sama sekali berbeda dari pembaruan agraria yang diperjuangkan oleh banyak kalangan gerakan sosial dan serikat petani. Pembaruan agraria yang disebarluaskan oleh lembaga-lembaga ini adalah sebuah pembaruan agraria yang singkatnya mendorong secara luas sertifikasi tanah, dan distribusi tanah kepada para penggarap dengan cara dikredit/ dihutangkan kepada para petani penggarap. Basis argumentasi utamanya adalah, dengan sertifikasi tanah yang meluas maka para petani akan lebih mudah ber- hubungan dengan lembaga keuangan karena sertifikat tanah adalah surat berharga yang dengan mudah diagunkan. Pada- hal, sistem ekonomi pasar telah menempatkan pertanian pada posisi yang kerdil dan terkucil. Sehingga, cara ini dalam jangka menengah akan mengakibatkan petani terlempar secara legal dari tanahnya. Pilihan ini sebenarnya sebuah fase transisi untuk mencapai jalan yang lempang bagi kemu- dahan transaksi tanah, dan upaya menjadikan tanah dan air sebagai komoditas jual beli (saat ini, isu ini tengah di bahas di WTO). Di sisi lain, cara ini akan memudahkan konsentrasi kepemilikan tanah kepada pemodal besar. Sistem kredit/hutang kepada para petani yang men- dapatkan tanah berdasarkan pada pandangan bahwa tanah 885
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) hanya akan terdistribusi kepada petani yang benar-benar bisa memproduktifkan tanah. Padahal, proses ini telah mendorong petani penggarap mendapatkan tanah-tanah dengan harga yang lebih mahal dan kurang subur. Bukankah akan selalu lebih banyak permintaan (demand) dibandingkan supply tanah. Juga, tanah-tanah yang subur kecil kemung- kinan dilepaskan oleh para tuan tanah kepada para petani. Model ini juga juga membahayakan perekonomian nasional secara luas dan jangka panjang, sebab seringkali biaya pem- belian tanah tersebut didapat oleh pemerintah melalui ske- ma hutang. Dan, hutang tersebut diperoleh dengan persya- ratan membuka pasar pertanian di dalam negeri. Pembaruan agraria versi pasar juga didasarkan kesim- pulan bahwa pembagian tanah kepada rumah tangga petani akan lebih menguntungkan ketimbang kepada serikat tani atau koperasi produksi serikat tani. Pandangan ini dida- sarkan bahwa pertanian besar yang selama ini dikelola negara dan komune produksi di negara-negara sosialis telah menga- lami kegagalan dalam mencapai efisiensi produksi. Pandangan inilah yang mengkhawatirkan dan sekaligus mendapat perlawanan banyak gerakan sosial dunia. Sebab, pembaruan agraria yang dijalankan adalah sebuah upaya sistematis dalam mengintegrasikan masyarakat pertanian dan pedesaan kedalam rezim pasar bebas dalam hal produksi dan keuangan. Proses pembaruan agraria yang dibimbing pasar ini sama sekali tidak ditujukan sebagai sebuah cara dalam mendorong transformasi sosial melalui lapangan agra- ria melalui pembentukan modal di pedesaan. Sehingga, pem- baruan agraria model pasar sama sekali tidak menyentuh proses perencanaan pembangunan ekonomi desa kota yang 886
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 saling menguatkan, serta menumbuhkan industri nasional yang kuat. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) Lalu, bagaimana dengan pembaruan agraria di Indone- sia di tengah situasi nasional dan internasonal yang demikian ini? Berikut rangkuman pandangan yang membingkai advokasi PPAN. Sebagai kebijakan yang dilatari keinginan untuk mendistribusikan lahan hutan produksi yang bisa dikonversi sejumlah 8.15 juta hektar, tentu beragam tanggapan diberi- kan oleh kalangan termasuk juga kelompok yang mem- perjuangkan Pembaruan Agraria. Ada dua tanggapan utama. Pertama, kalangan yang menganggap bahwa Program Pem- baruan Agraria Nasional (PPAN) ini mesti ditentang. Sementara kelompok kedua kalangan yang menganggap bah- wa program ini mesti dikawal secara kritis mulai dari sisi substansi hingga ke sisi implementasi. Kelompok pertama yang menentang misalnya, membe- rikan ulasan setidaknya ada tujuh alasan mengapa PPAN mesti ditolak. Pertama, PPAN bertumpu pada revitalisasi pertanian sehingga lebih mengacu pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang sudah ada khususnya perkebunan. Upaya jenis ini jelas-jelas sangat dititikberat- kan pada investasi bukan membentuk modal pedesaan yang kuat. Kedua, Pembaruan Agraria hanya dijadikan urusan teknis semata sehingga sejalan dengan proyek administrasi pertanahan dan mendorong integrasi usaha petani kecil ke dalam pertanian/perkebunan skala besar. Ketiga, PPAN hanya ditujukan pada tanah-tanah Negara yang hanya 887
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) mungkin dibagikan tanpa ada keinginan kuat merombak struktur agraria yang ada. Keempat, PPAN tidak mengakomodasi sepenuhnya keinginan menyelesaikan konflik agraria. Kelima, PPAN bertumpu pada institusi yang lemah yakni BPN. Keenam, PPAN kemungkinan di bawah bimbingan program-program Bank Dunia yang mendorong liberalisasi pertanahan. Dan terakhir, PPAN kemungkinan besar hanya sebuah dagangan politik jangka pendek SBY-JK (Dianto Bahcriadi: 2006). Sementara kelompok kedua, berangkat dari pandangan bahwa PPAN bukanlah reforma agraria sejati seperti yang diinginkan selama ini. Namun, sebagai sebuah batu loncatan dalam mendorong pembaruan agraria sejati yang diinginkan. Dengan demikian, PPAN dianggap sebagai peluang politik yang ada dalam memperkuat basis-basis kelompok masya- rakat dalam memperjuangkan Pembaruan Agraria. Menurut Gunawan Wiradi, pembaruan agraria yang sukses setidaknya memenuhi beberapa prasyarat utama yang harus dipenuhi. Di antaranya: adanya keinginan politik yang kuat dari pemerintah, organisasi tani yang kuat, adanya elit politik yang terpisah kepentingannya dari elit bisnis, adanya dukungan dari pihak tentara dan kepolisian, serta minimal adanya pemahaman dasar dalam hal pembaruan agraria. Dengan mengacu pada prasyarat inilah sesungguhnya PPAN, dalam implementasinya kelak, mestilah diperjuang- kan sebagai peluang politik untuk memperkuat prasyarat yang diperlukan. Pertama, dengan dijadikannya pembaruan agraria sebagai sebuah program nasional dari pemerintah yang berkuasa, pembaruan agraria akan lebih dapat menarik 888
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 masyarakat banyak sesuai dengan beragam kepentingan politiknya untuk terlibat dan peduli dalam mengawasi kebaikan, keburukan dan kesalahan teknis implementasi dari program ini. Melalui proses dan keterlibatan masya- rakat banyak semacam ini, ruang-ruang publik yang bebas (free public sphare) akan termanfaatkan secara lebih luas dalam menyebarluaskan gagasan dan pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati. Kedua, PPAN haruslah diperjuangkan sebagai program nasional yang akan melibatkan pejabat birokrasi dari pusat hingga daerah dengan kewajiban melibatkan organisasi rak- yat dan masyarakat sipil dari nasional hingga wilayah. Pola kerja ini, akan membuka luas lahirnya serikat-serikat atau kelompok tani baru di semua wilayah nasional. Dengan demikian, terjadi sebuah lompatan kebutuhan masyarakat tani untuk mengorganisasikan diri. Proses ini juga akan membuka keragaman baru dari serikat-serikat tani yang selama ini masih didominasi oleh petani yang terlibat konflik semata. Ketiga, meski belum terlalu kuat dijelaskan, PPAN mestilah dipandang oleh serikat tani sebagai salah satu jalan bagi penyelesaian konflik agraria. Dalam kaitan ini, upaya- upaya legalisasi tanah-tanah rakyat yang selama terkait dalam kawasan konflik agraria dan telah diduduki oleh masyarakat mempunyai peluang lebih luas untuk segera diselesaikan. Peluang ini dapat dilakukan dengan melakukan pendataan kawasan-kawasan yang selama ini telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tani. Pendataan ini semestinya dilakukan dalam aspek-aspek antara lain: pemetaan wilayah klaim atau wilayah kelola masyarakat, pemetaan rencana 889
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) tata kuasa, tata guna, tata produksi serta tata wilayah pada kawasan masyarakat tersebut. Selanjutnya, data harus dilengkapi dengan sejarah pendudukan tanah dan data dari kalangan masyarakat yang berhak menjadi subjek pem- baruan agraria. Keempat, PPAN adalah salah satu wahana legal yang ada dan tersedia (bukan semua) sebagai salah satu alat tran- sformasi serikat tani yang selama ini telah ada. Transformasi yang dimaksud berdasarkan kenyataan: selama ini organisasi tani keberadaannya didasarkan pada ikatan solidaritas sesama korban konflik agraria. Padahal, upaya penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan pemerintah adalah mem- bagi tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat per-individu. Melihat kenyataan selama ini bahwa tanah-tanah tersebut juga secara satuan ekonomi tidak membuat petani dapat bertransformasi secara pendapatan dan teknologi apalagi di tengah situasi makro ekonomi nasional yang meming- girkan pertanian dan petani. Sehingga, dalam kurun waktu tertentu, tanah-tanah tersebut dijual dan terkonsentrasi kembali pada golongan ekonomi kuat. Dengan terbukanya berbagai skema implementasi dalam PPAN, kalangan gerakan pembaruan agraria dapat memperjuangkan agar tanah-tanah yang diklaim oleh organisasi rakyat jatuh dalam wilayah pengelolaan dan penguasaan bersama. Penguasaan secara kolektif ini juga harus diupayakan pada usaha penataan kembali struktur corak produksi yang berlaku selama ini menuju struktur kolektif usaha pertanian bersama (koperasi). Dengan demi- kian, upaya-upaya penetrasi teknologi, manajemen, dan mo- dal akan dapat dilakukan oleh masyarakat secara bersama. 890
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Pelatihan dan pengawalan intensif harus dilakukan oleh ka- langan gerakan sehingga menjadi alternatif penataan pro- duksi dari yang ditawarkan regim. Kelima, program ini akan membuka peluang kesadaran politik baru di masyarakat. Sebab, idiom-idiom pembaruan agraria yang selama ini seringkali dilekatkan dengan komu- nisme akan mendapat alat peredam yang kuat dari tubuh lembaga negara sendiri. Dengan demikian, pengawalan terhadap PPAN dapat dipandang sebagai sebuah proses advokasi dalam mendorong alat negara seperti tentara dan kepolisian "mendukung" atau minimalnya tidak anti ter- hadap pembaruan agraria. Keenam, PPAN haruslah dipandang sebagai peluang politik dan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan gerakan tani dengan cara mengawal pelaksanaan PPAN setidaknya dapat dilakukan dengan langkah-langkah seba- gai-berikut: • Melakukan pendataan secara akurat wilayah penguasaan dan pengelolaan; wilayah klaim masyarakat; rencana-rencara tata kuasa, tata kelola, dan tata pro- duksi; rencana tata wilayah sekaligus data subjek secara jelas. Menyusun dan mempraktekkan model pembaruan agraria yang disepakati oleh organisasi rakyat dengan dipandu dengan prinsip-prinsip kolektif dan berke- adilan. Melakukan dialog intensif, hingga perjuangan melalui aksi-aksi terbuka dalam wadah implementasi PPAN kepada pemerintah untuk dapat mengimplementasikan model pembaruan agraria versi rakyat pada wilayah- 891
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) wilayah yang selama ini telah diduduki sekaligus perlin- dungan legalnya. Melakukan promosi keberhasilan pembaruan agraria versi rakyat agar diadopsi secara nasional dalam pro- gram PPAN. Membentuk jaringan kerja untuk melakukan monitor- ing terhadap implementasi PPAN pada level wilayah dan melaporkan hasil-hasil monitoring pada pusat-pusat kordinasi jaringan kerja di wilayah dan nasional. Moni- toring ini mestilah mencatat secara jernih keberhasilan, kegagalan teknis implementatif PPAN. Sehingga membuka peluang politik lebih luas bagi dijalankannya PA sejati dan membuka peluang dalam memperjuang- kan objek-objek pembaruan agraria yang lain dari yang ditawarkan semata-mata oleh pemerintah selama ini. Dengan corak pandang yang demikian, pengawalan dan keterlibatan organisasi gerakan Pembaruan Agraria bukanlah sebuah keterlibatan dan pengawalan tanpa kekritisan dari sisi substansi hingga implementasi. Juga, cara pandangan ini telah menempatkan PPAN sebagai salah satu peluang yang ada dalam mendorong Pembaruan Agraria sejati. Ketujuh, PPAN sesungguhnya secara praktek telah menggiring kelompok pembaruan dan kontra pembaruan bergerak dalam sebuah ruang persinggungan dan perten- tangan yang sama yakni PPAN. Sehingga, identifikasi perso- alan (substansi filososofis, praktek implementasi, dishar- moni produk hukum) mudah dilakukan, sekaligus juga kemudahan bagi konsolidasi dan kerja bersama antar serikat dan unsur gerakan reforma agraria dalam memberikan perlawanan. 892
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 PPAN Menjelang Lauching Pada pertemuan dengan elemen-elemen Gerakan Pem- baruan Agraria di kantor BPN jalan Sisingamangaraja (09/ 5 2007), Kepala BPN Joyowinoto mengungkapkan bahwa: Pemerintah sedang menggodok PP Reforma Agraria dan sedang dalam tahap-tahap akhir. Setelah disahkan presiden, Reforma Agraria akan dilaunching ke publik di Blitar tang- gal 20 Mei 2007 atau 1 Juni. Namun, hingga sekarang launching tersebut belum ada kelanjutan kabarnya. Menurut keterangan Kepala BPN, bahwa penerima man- faat dari Reforma Agraria ini adalah: WNI yang sudah dewasa baik laki-laki maupun peremuan dengan syarat-syarat: perorangan, usia paling kurang 18 tahun, sudah kawin, miskin, tidak memiliki tanah, memiliki tanah kurang dari 0.5 Ha. Sementara, Objek Reforma Agraria ini adalah:
Tanah bekas HGU, HGB dan HP • Tanah yang terkena ketentuan konversi Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya
Tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan
peraturan perundang
undangan Tanah objek Landreform
Tanah bekas objek landreform • Tanah timbul Tanah bekas kawasan pertambangan
Tanah yang dihibahkan oleh pemerintah • Tanah tukar-menukar dari dan oleh pemerintah Tanah yang dibeli oleh pemerintah
Tanah pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi atau tanah bekas kawasan hutan yang pernah dilepaskan yang jumlahnya 8.15 Juta ha. 893
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Sementara, dalam melaksanakan rencana ini, akan dibentuk lembaga Dewan Reforma Agraria Nasional (Ketua Presiden dan Ketua Pelaksana Ka. BPN RI), di tingkat provinsi akan dibentuk DRAP serta di tingkat kabupaten/ kota DRAK. Untuk pembiayaan, akan dibentuk Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria (BPP-RA) di nasional dan di wilayah. Badan ini akan bertanggung jawab kepada Ka.BPN. Pembiayaan dari RA ini akan mengambil APBN dan APBD. Dalam tatacara pelaksanaannya, identifikasi objek akan dilakukan oleh BPN Wilayah atau BPN Provinsi yang dilaporkan kepada Ka.BPN. Selanjutnya, hasil identifikasi ini akan divalidasi. Dalam inventarisasi penerima manfaat (subjek reform), identifikasi akan dilakukan oleh pemerintah daerah dimulai dari tingkat terendah (desa/ kelurahan), atau inventarisasi langsung yang dilakukan BPN RI atau dengan BPP-RA. Para penerima manfaat yang diusulkan ini akan diseleksi sesuai dengan syarat penerima manfaat yang telah disebutkan. Di sinilah kita mulai melihat bahwa harapan-harapan dalam advokasi PPAN mulai menjauh. Sebab, rencana kita sebagai insan gerakan tidak terwadahi. Bukankah subjek individu di tengah ekonomi makro dan mikro yang meminggirkan pertanian akan mengakibatkan tanah-tanah tersebut tidak akan dapat secara maksimal mengangkat kesejahteraan rakyat. Bukankah dengan subjek individu, transformasi organisasi petani (tanah, modal dan teknologi) yang kita harapkan melalui PPAN tidak terwadahi. Sementara, objek-objek yang ditawarkan oleh PPAN memang mewadahi keinginan selama ini. Namun, 894
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 mekanisme identifikasi objek yang ditentukan oleh peme- rintah tanpa melibatkan serikat tani telah mengakibatkan semua objek tersebut sebenarnya sangat sulit diperoleh rak- yat. Seharusnya, masyarakat dibuka kesempatan melakukan klaim objek reforma agraria dalam wadah PPAN. [] 895
EPILOG: Quo Vadis Program Pembaruan Agraria Nasional? Noer Fauzi Rachman* Pada perayaan Hari Tani 24 September 2012 yang baru lalu, lebih dari sepuluh ribu petani dan aktivis berdemon- strasi, termasuk di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jakarta, menuntut BPN di bawah kepemimpinan Hendarman Supandji untuk tanggap terhadap masalah yang dihadapi oleh petani, khususnya yang hidup dalam konflik- konflik agraria. Lebih dari itu, para demonstran menuntut BPN untuk menjalankan reforma agraria sebagai jawaban atas struktur penguasaan tanah yang semakin hari semakin timpang saja. Menurut penulis, demonstrasi semacam ini akan terus menerus berlangsung karena tidak adanya penye- lesaian yang adekuat, menyeluruh dan tuntas terhadap ka- sus-kasus konflik agraria yang bersifat struktural, kronis dan berdampak luas. Tulisan pendek ini hendak menunjukkan bahwa apa yang disebut Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) telah diagendakan dan dijalankan oleh BPN di bawah 896
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 kepemimpinan Joyo Winoto (2005-2012). Namun sayang- nya, hal itu tidak memperoleh dukungan yang memadai dari kementerian-kementerian lainnya. Juga tidak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang telah menjanjikan agenda reforma agraria ini dalam visi dan misi pemerin- tahannya. Program Pembaruan Agraria Nasional yang dirancang oleh kepemimpinan BPN terdahulu mensyaratkan kerja- sama lintas kementerian, setidaknya Kementerian Kehu- tanan dan Kementerian Pertanian. Namun, kerjasama ini tidak berjalan karena masing-masing badan pemerintahan memiliki dan terus memelihara "ego sektoral", suatu kecen- derungan dari suatu badan pemerintah untuk hanya memenuhi kepentingan lembaga/sektornya sendiri-sendiri tanpa perduli dengan kepentingan lembaga/sektor lainnya. Yang juga tidak terjadi adalah upaya Presiden SBY untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan kepentingan yang berbeda-beda dari badan-badan pemerintah untuk menja- lankan Program Pembaruan Agraria tersebut. Agenda redistribusi 8,15 juta hektar tanah-tanah negara yang berada dalam "Kawasan Hutan Negara" yang tergolong hutan produksi Konversi (HPK) yang terletak di 474 lokasi di 17 provinsi - tidak berjalan sama sekali. Menurut La- poran Persiapan Pelaksanaan PPAN BPN 2007, dari kese- luruhan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang berjumlah 22.140.199 ha, di dalamnya telah dikuasai oleh masyarakat lokal seluas 13.411.025 hektar, alias lebih dari 60 persen (Badan Pertanahan Nasional 2007: 56). BPN telah memi- liki detil data dan peta tanah seluas 8.15 juta hektar itu. Sayangnya, komunikasi dan koordinasi BPN dengan Ke- 897
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) menterian Kehutanan mengenai agenda redistribusi tanah seluas 8,15 juta ha tersebut sama sekali tidak mema- dai. Kementerian Kehutanan tidak bersedia memenuhi agenda ini, dan tetap mempertahankan diri sebagai 'tuan tanah negara' terbesar, melalui penguasaan sekitar 70 persen wilayah Republik Indonesia dalam "Kawasan Hutan Negara". Kementerian Pertanian pun tidak mendukung program Reforma Agraria yang diinisiasi oleh BPN tersebut. Alih- alih menyokong segala upaya memberdayakan petani pene- rima tanah-tanah yang telah diredistribusi oleh BPN dengan segala fasilitas, asistensi, kredit, dan bentuk-bentuk "access reform" lainnya untuk membuat tanahnya produktif, efisien dan berkelanjutan, Kementerian Pertanian justru menjalan- kan skema-skema baru untuk menggenjot produksi pangan, terutama beras, dalam program food security, mengagen- dakan RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berke- lanjutan yang kemudian menjadi UU No. 41/2009, hingga memfasilitasi perusahaan-perusahaan raksasa untuk membuat perkebunan-perkebunan baru untuk produksi makanan dan energi, termasuk yang paling luas: Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Selain dari Kementerian Kehutanan dan Pertanian, hambatan utama lainnya adalah tidak disetujuinya usulan BPN untuk membentuk Lembaga Pengelola Reforma Agra- ria, suatu badan otorita khusus yang dirancang mengurus segala sesuatu berkenaan dengan upaya merencanakan hing- ga memberdayakan para penerima tanah objek land reform dan membuat tanah-tanah yang diredistribusikan itu pro- duktif dan bisa dikelola secara berlanjutan. Namun, 898
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 pembentukan Badan yang diancangkan berbentuk "Badan Layanan Umum" (BLU) ini - yakni suatu jenis badan usaha pemerintah yang tidak ditujukan untuk kepentingan profit - tidak berhasil memperoleh otorisasi dari Departemen Keu- angan sehubungan dengan keharusan untuk menunjukkan bahwa badan ini tidak akan terus-menerus bergantung pada dana APBN, melainkan sanggup secara terus-menerus hidup dari perputaran uang yang bermula dari modal awal yang akan diberikan pemerintah. Walhasil, ide Lembaga Pengelola Reforma Agraria ini kemudian dihilangkan dari draft RPP Reforma Agraria, yang juga belum tuntas dija- dikan Peraturan Pemerintah hingga Joyo Winoto diganti oleh Hendarman Supandji. Dengan segala keterbatasan ini, pada praktiknya apa yang disebut Program Pembaruan Agraria Nasional oleh Joyo Winoto adalah suatu skema legalisasi hak atas tanah melalui jalur "pemberian hak di atas tanah negara", di mana diagendakan sekitar 1,1 juta hektar tanah negara yang berada di bawah jurisdiksi BPN akan diredistribusikan kepada rakyat. Sumber lain untuk "redistribusi tanah" adalah "ta- nah-tanah terlantar". "Tanah-tanah terlantar" adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah, yang kemudian berstatus terlantar karena tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Hasil identifikasi BPN menemukan bahwa luasan "tanah terlantar" tersebut mencapai 7.386.289 hektar, terdiri atas Hak Guna Usaha 1.925.326 ha, Hak Guna 899
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting) Bangunan 49.030 ha, Hak Pengelolaan 535.682 ha, dan tanah dengan ijin lokasi dan lainnya 4.475.172 ha (Sumber Data: Deputi Pengendalian Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN 2009). Untuk melakukan pengambilalihan dan pemanfaatan kembali keseluruhan "tanah terlantar" ini, BPN membuat PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Sebagai pasangannya BPN memprakarsai RPP tentang Reforma Agraria yang memuat ketentuan kategori asal tanah yang akan diredistribusikan, yang disebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kriteria penerima TORA, dan mekanisme distribusinya, hingga pem- berdayaan subjek yang menerima TORA. Namun, berbeda dengan RPP tentang Tanah terlantar yang berhasil diun- dangkan menjadi PP No 41/2009, RPP RA tidak kunjung berhasil menjadi PP. Penulis kerap bertanya pada pejabat-pejabat di BPN mengenai mengapa RPP ini tidak kunjung dibahas di Rapat Kabinet dan disetujui? Dari waktu ke waktu penulis menda- patkan jawaban bahwa dukungan politik atas Reforma Agraria kurang memadai, dan menggantungkan pada hubungan antara Joyo Winoto dengan Presiden. Presiden pun tidak menggunakan kewenangannya untuk membuat RPP itu terwujud menjadi PP. Dengan demikian, usaha men- ciptakan legislasi yang mengatur pelaksanaan reforma agraria yang menyeluruh dan membentuk kelembagaan pelaksana yang kuat dan mampu menjalankan program-program redistribusi tanah tak kunjung terwujud karena tidak adanya dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi pemerin- tahan maupun koalisi partai yang berkuasa di pemerintah 900
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 dan DPR RI. Dalam jaman demokrasi liberal saat ini, dijalankan atau tidak dijalankannya reforma agraria tidak mengganggu keberlangsungan dan reproduksi elit penguasa politik di par- lemen maupun pemerintahan yang dihasilkan melalui meka- nisme pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Walhasil, walau konflik agraria meletus di sana-sini, reforma agraria tidak menjadi agenda utama pemerintahan nasional. Lebih jauh dari itu, sekto- ralisme hukum dan kelembagaan pemerintahan yang terus dilanjutkan pada akhirnya membuat apa yang disebut PPAN menjadi urusan BPN saja. Quo vadis Program Pembaruan Agraria Nasional? ) Noer Fauzi Rachman PhD adalah Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, Penasehat pada Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan, Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, dan dosen luar biasa di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB). Tulisan ini semula adalah artikel opini yang dimuat di harian Sinar Harapan, 26 September 2012. Tulisan ini dimuat kembali sebagai epilog dengan beberapa penyesuaian dan tambahan di sana-sini. Untuk mengikuti analisis yang lebih elaboratif mengenai trajektori program reforma agraria di Indo- nesia mulai 1945-2009 bisa dibaca publikasi terakhir Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa. Yogyakarta: STPN Press, Desember, 2012. 901
Tentang Penyunting Moh. Shohibuddin adalah staf pengajar pada Depar- temen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fak. Ekologi Manusia IPB. Menyelesaikan studi masternya pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pasca- sarjana IPB dengan tesis mengenai devolusi hutan berbasis kelembagaan adat pada komunitas Toro Sulawesi Tengah. Kini tengah menempuh studi doktoral di University of Amsterdam, Belanda. M. Nazir Salim adalah staf pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta dan peneliti agraria di PPPM STPN. Alumni Pascasarjana Sejarah UGM 2008. E-mail: 902