MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 /PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 59, Pasal 70, Pasal 81, dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
Menetapkan 2 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6613); 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penenmaan Pemerintah Pusat di luar penenmaan
3 - perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negen, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara R.epublik Indonesia Tahun 1945. 4. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP. 5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lain. 7. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan se bagai Pengguna Anggaran. 8. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan se bagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam Pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. 10. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan
sebagian k:egiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 11. Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasionaL 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 13. An.ggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan dan/atm1 penetapan target PNBP clan pagu penggunaan dana PNBP yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran. 15. Target PNBP adaiah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan. 16. Pagu Penggunaan Dana PNBP adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBP yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk tahun yang direncanakan. 17. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nornenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara. 18. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 19. Collecting Agent adalah agen penenmaan melip11ti bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi Valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya Valas yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara. 20. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber day a dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan,
5 - akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. 21. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 22. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 23. Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. 24. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administrasif berupa denda. 25. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/ atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBP Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar. 26. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Lembaga meliputi inspektorat jenderal/inspektorat utama/inspektorat/unit lain yang
6 - menjalankan peran pengawasan internal Kementerian/ Lembaga. 28. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan p1mpman dalam mewujudkan tata kepemerin tahan yang baik. BAB II PENGELOLA PNBP Pasal 2 Pengelola PNBP terdiri atas: a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Pasal 3 ( 1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas: a. Kementerian/Lembaga; dan b. Kernen terian yang men j alankan fungsi se bagai Bendahara Umum Negara. (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. (3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara. (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP untuk melaksanakan tugas pengelolaan PNBP.
7 - (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP. Pasal 4 Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berwenang: a. menyusun kebijakan umum Penge1olaan PNBP; b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan Jen1s dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan usulan dari lnstansi Pengelola PNBP; c. menetapkan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/ atau rancangan APBN perubahan; d. menetapkan persetujuan penggunaan dana PNBP; e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP; f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/ atau Mitra Instansi Pengelola PNBP; g. menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola yang dipimpinnya. (2) Dalam mengelola PNBP sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP bertugas: a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;
8 - b. menyusun dan menyampaikan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan; c. melaksanakan penentuan PNBP Terutang; d. memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara; e. melaksanakan penetapan dan penagihan PNBP Terutang; f. rnengelola piutang PNBP; g. mengusulkan penggunaan dana PNBP; h. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP; L rnenyusun dan menyarnpaikan Iaporan pertanggungjawaban PNBP; J. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan PNBP; k. meminta instansi pemeriksa untuk 111.elakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP; L menyelesaikan perrnohonan keberatan, keringanan dan pengembalian yang diajukan \iVajib Bayar; dan m, melaksanakan tugas lain di hidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peratu:ran perundang-undangan di bidang PNBP. (3) Tugas Pirnpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kepada Pcjabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), kecuali tugas: a. menyampailmn usulan jenis dan tarif PNBP kepada Menteri; dan b. mengusulkan penggunaan dana PNBP. (4) Dengan pertimbangan percepatan layanan dan/atau karakteristik PNBP pada Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (:3) kepada_ Sekretaris ,J enderal / Sekretaris U tam a/ Sckretari s / Pej aba t Eselon I yang setingkaL
9 - Pasal 6 (1) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bersifat ex officio yang melekat pada jabatan Kuasa Pengguna Ar1ggaran. (2) Dalarn menjalankan tugas pengelolaan PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh: pejabat perbendaharaan lainnya untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP yang melekat dengan tanggung jawab perbendaharaan; dan/ atau b. pengelola PNBP lainnya sesuai kebutu_han untu_k melaksanak.an tugas-tugas tcknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBP. (3) Tanggung jawab perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa penagihan atas PNBP denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. (4) Tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBP sebagaimana dimak_sud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pengadministrasian loket pemungutan PNBP dan/ atau melaksanakan penelitian dokumen terkait pengelolaan PNBP. (5) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak terikat tahun anggaran. (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada saat pergantian tahun anggaran, penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku_. (7) Penjelasan rnengenai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalarn Larnpiran Huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10 - Pasal 7 (1) Dalam hal diperlukan untuk menunJang pelaksanaan kewenangan Pengelolaan PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat menunjuk dan menetapkan tersendiri jumlah, susunan dan kewenangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dengan tetap mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat ex officio yang melekat pada jabatan sesuai organisasi dan tata kerja Instansi Pengelola PNBP. (3) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menatausahakan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2). (4) Penjelasan mengenai kewenangan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8 (1) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat berbentuk: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; atau d. badan lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (2) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas termasuk namun tidak terbatas pada: a. melakukan penentuan PNBP Terutang; b. melakukan pemungutan PNBP; c. melakukan penyetoran PNBP;
11 - d. melakukan monitoring atau verifikasi atas PNBP Terutang; e, melakukan pencatatan Piutang PNBP; L melakukan penagihan PNBP Terutang; g. menyelesaikar1 koreksi atas Surat Tagihan PNBP; h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban PNBP; l. melaksanaJcan administrasi penenmaan atas permohonan pengembalian PNBP; dan/ atau J. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP sesum penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain. (3) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk berdasarkan: a. U ndang-Undang/ Peraturan Pemerin tah / Peraturan Presiden; dan/ atau b. penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan Pengelolaan PNBP dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi Pengelola PNBP. (4) Penugasan dari Pirnpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) hurufb dapat berupa kontrak/pe1janjian atau perikatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--undan gan setelah mendapat persetujuan Menteri. (5) Materi kontrak / pe1j anj ian atau pe:rikatan Iain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mernuat paling sedikit: a. hak dan kewajiban berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagian pengelolaan PNBP; b. jangka waktu perjanjian; c. bentuk dan tata cara pengenaan sanksi; d. keadaan kahar; dan e. tata cara penyelesaian persclisihan. (6) Penjelasan mengenai materi kontrak/perjanjian atau perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
12 - tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b. pertimbangan biaya-manfaat berupa analisis besaran tambahan beban terhadap APBN dan peningkatan layanan/manfaat yang didapatkan melalui penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP dibandingkan dengan beban APBN untuk pengelolaan sendiri oleh Instansi Pengelola PNBP; dan/ atau c. kesiapan tata kelola dan persyaratan badan yang akan ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP berupa rencana strategis atau proposal badan berkenaan. (2) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan penugasan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. (4) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
13 - (5) Penjelasan lebih lanjut penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1) Dalam hal seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a telah dilaksanakan, Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat diberikan imbal jasa berupa: a. pembagian pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP; b. pemberian kewenangan untuk memberikan sebagian layanan Instansi Pengelola PNBP dan mendapatkan pendapatan atas layanan tersebut; c. pembayaran biaya jasa layanan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. dukungan sarana prasarana untuk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal suatu badan telah membantu sebagian pelaksanaan pengelolaan PNBP sebelum ditetapkan sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP, bentuk imbal jasa yang selama ini telah menjadi hak badan dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penjelasan lebih lanjut mengenai imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB III TATA CARA PERENCANAAN PNBP
14 - Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Rencana PNBP Pasal 11 (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/ atau rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBP wajib menyusun dan menyampaikan Rencana PNBP atas Bagian Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN. (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju Rencana PNBP untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan. Pasal 12 ( 1) Rencana PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk: a. Target PNBP; atau b. Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBP. (2) Penyusunan Rencana PNBP dalam bentuk Target PNBP dan Pagu Penggunaan Dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBP yang dalam hal telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP. Pasal 13 (1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Realistis dalam Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
15 - (3) Optimal dalam Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP. (4) Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah. Pasal 14 (1) Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan dasar berupa: a. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP; b. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP; c. asumsi dasar ekonomi makro dan/ atau parameter lainnya untukjenis PNBP tertentu; d. Piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan; dan/ atau e. hasil pengawasan PNBP yang dapat berupa adanya PNBP kurang bayar atau PNBP lebih bayar. (2) Pagu Penggunaan Dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP. (3) Persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada Rencana PNBP. Pasal 15 ( 1) Rencana PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disampaikan secara berjenjang untuk setiap Bagian Anggaran yang terdiri atas: a. Rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; b. Rencana PNBP tingkat Unit Eselon I; dan/ a tau
16 - c. Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP atau Bagian Anggaran, (2) Rencana PNBP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal yang paling sedikit n1enn1at: a. pokok-pokok k:ebijakan PNBP; b. perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan; C. Target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya; d. justifikasi atas peningkatan atau pcnurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan te:rhadap target PNBP tahun anggaran be1jaian; e. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan unluk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP; [ Pagu Penggunaan Dana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP; dan g. penjelasan capaian realisasi kinerja PNBP dalam 3 (tiga) tahun terakbir. (3) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan arsip data komputer (ADK) Rencana PNBP. Pasal 16 (1) Dalam rangka penyusunan Rencana PNBP sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib: a. melakukan penyusunan rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; dan
17 - b. menyampaikan rencana PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas: a. melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBP tingkat unit organisasi/ unit eselon I; dan b. menyampaikan rencana PNBP kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/ Pejabat Eselon II setingkat terkait perencanaan lingkup Instansi Pengelola PNBP atau mengembalikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam hal terdapat perbaikan atau penyesuaian berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertugas melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP atau mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat J enderal / Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat perbaikan atau penyesuaian berdasarkan penelitian. (4) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertindak selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tingkat satuan kerja, pelaksanaan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan rencana PNBP tingkat satuan kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
18 - Pasal 17 Sekretaris J enderal / Sekretaris U tama/ Sekretaris / Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 18 Dalam hal p1mpman Instansi Pengelola PNBP menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP selain Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat menetapkan tersendiri mekanisme penyusunan, konsolidasi, dan penyampaian Rencana PNBP. Pasal 19 Penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi yang dikelola Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi dan/ a tau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan. Bagian Kedua Penelaahan Rencana PNBP Pasal 20 ( 1) Direktorat J enderal Anggaran melakukan penelaahan terhadap Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7. (2) Proses penelaahan berupa penilaian Rencana PNBP dilakukan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dapat didasarkan pada data atau informasi berupa:
19 - a. perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dan/ atau parameter lainnya; b. pokok kebijakan PNBP Instansi Pengelola PNBP; c. data historis; dan d. mitigasi risiko. (3) Penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan. Pasal 21 (1) Dalam hal satuan kerja pada Instansi Pengelola PNBP telah ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum, analisis Rencana PNBP berupa Target PNBP dilaksanakan bersamaan dengan analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Rencana PNBP yang disampaikan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dengan hasil analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dengan Rencana PNBP yang akan dituangkan dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal atau dalam rangka penyusunan postur Rancangan Undang-Undang APBN, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Direktorat J enderal Perbendaharaan dan Instansi Pengelola PNBP. Pasal 22 (1) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) Rencana PNBP yang disampaikan Instansi Pengelola PNBP tidak sesuai dengan kriteria, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP. (2) Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP terkait untuk
20 - melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung Rencana PNBP berdasarkan penelaahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I pada Instansi Pengelola PNBP harus menyampaikan perbaikan dan/ atau kelengkapan dokumen pendukung dimaksud kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Bagian Ketiga Siklus Penyampaian dan Penetapan Rencana PNBP Paragraf 1 Penyusunan Rencana PNBP dalam rangka Penyusunan Kapasitas Fiskal Pasal23 (1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17 menyampaikan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan. (2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan.
21 - Pasal24 ( 1) Hasil penelaahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menjadi salah satu bahan penetapan Menteri terhadap postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal dan bahan Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan reviu angka dasar. (2) Penetapan Menteri terhadap postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup pen eta pan Rencana PNBP berupa Target PNBP. (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana yang bersifat c:].inamis sampai dengan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau sampai hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBP bersamaan dengan penyampaian pagu indikatif. Paragraf 2 Penyesuaian Rencana PNBP dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Unda,ng APBN Pasal25 (1) Dalam hal hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah mengakibatkan perubahan Rencana PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP secara berjenjang. (2) Mekanisme penyusunan dan penelitian Rencana PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 1 7, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
22 - penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat pada Instansi Pengelola PNBP menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi paling sedikit penjelasan atas perubahan Rencana PNBP berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan/ atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah. (4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas penyesuaian Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan. (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu bahan dalam rangka penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan Undang-Undang APBN. (7) Penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP. (8) Rencana PNBP berupa target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Paragraf 3 Pemutakhiran Rencana PNBP dalam rangka Penetapan Undang-Undang APBN
23 - Pasal 26 ( 1) Instansi Pengelola PNBP melakukan pemutakhiran Rencana PNBP berdasarkan Rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran Rencana PNBP se bagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. (3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai penetapan Target PNBP yang dituangkan dalam rincian pendapatan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan menjadi salah satu bahan penetapan dokumen penganggaran tahun anggaran berikutnya. Paragraf 4 Revisi Perkiraan Penerimaan dalam Dokumen Penganggaran Tahun Berjalan Pasal 27 ( 1) Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan rev1s1 perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP dalam dokumen penganggaran tahun berjalan sesua1 kewenangan. (2) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar perubahan pagu penggunaan PNBP dalam dokumen penganggaran. (3) Dalam hal revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
24 - Instansi Pengelola PNBP harus melakukan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per satker dalam dokumen penganggaran. (4) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per satker dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Revisi Anggaran. Paragraf 5 Perubahan Rencana PNBP dalam rangka Rancangan Perubahan APBN Pasal 28 ( 1) Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBP dapat menyampaikan perubahan Rencana PNBP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran. (2) Perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (3) Penyusunan dan penelitian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Rencana PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1). ( 4) Direktorat J enderal Anggaran melakukan penelaahan atas perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
25 - (5) Hasil penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan. (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu bahan dalam rangka penyusunan postur perubahan APBN untuk mendapatkan penetapan Menteri Keuangan. (7) Penetapan Menteri terhadap postur perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP. (8) Rencana PNBP berupa Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (9) Rencana PNBP dalam bentuk Target PNBP dituangkan dalam rincian Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN. Pasal 29 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan pemutakhiran rencana PNBP berdasarkan Rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perubahan APBN. (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran atas Rencana PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) mmggu setelah Undang-Undang Perubahan APBN ditetapkan. (3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan rmc1an pendapatan dalam Peraturan
26 - Presiden mengenai rincian Perubahan APBN dan menjadi salah satu bahan penetapan dokumen penganggaran. Pasal 30 '1 ) l -- Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak menyarnpaikan Rencana PNBP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat ( 1), dan Pasal 29 ayat (2), Direktorat ,J enderal Anggaran dapat melakukan perhitungan Rencana PNBP berdasarkan data historis PNBP clan kebijakan fiskal Pemerintah. (2) Dalam hal Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat ,Jenderal Anggaran, Rencana PNBP disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBP. (3) Berdasarkan Rencana PNBP yang disusun untuk tingkat Jnstansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengelola PNBP melakukan penncian Rencana PNBP sampai dengan tingkat Satuan Ker:ja. (4) Dalam hal tertentu, Ir1stansi Pengelola PNBP tidak diharuskan untuk menyampaikan penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud clalam Pasal 25 ayat (3) dan pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rneliputi: a. hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah tidak mengakibatka:n perubahan Rencana PNBP; dan/ atau b. penetapan Undang-Undang tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBP.
27 - Pasal 31 Ketentuan mengenai tata cara perencanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran Huruf D sampai dengan Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri lnl. BAB IV PELAKSANAAN PNBP Bagian Kesatu Umum Pasal32 Pelaksanaan PNBP dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Tata Cara Penentuan PNBP Terutang; b. Tata Cara Pemungutan PNBP; c. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PNBP; d. Tata Cara Penetapan PNBP Terutang; e. Tata Cara Penagihan PNBP Terutang; dan f. Tata Cara Penggunaan dana PNBP. Bagian Kedua Tata Cara Penentuan PNBP Terutang Paragraf 1 Penentuan PNBP Terutang Pasal 33 (1) Penentuan PNBP Terutang merupakan penentuan jenis PNBP dan penghitungan atas besaran kewajiban PNBP yang harus dibayarkan oleh Wajib Bayar.
28 - (2) Penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh: a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP; b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP; atau c. Wajib Bayar. (3) Penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan dasar berupa: a. pemanfaatan sumber daya alam; b. pelayanan; c. pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; d. pengelolaan barang milik negara; e. pengelolaan dana; dan/ atau f. hak negara lainnya. Paragraf 2 Penghitungan PNBP terutang Pasal 34 (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a menentukan besaran PNBP Terutang berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tarif spesifik, penentuan PNBP Terutang menggunakan unsur pembentuk perhitungan yang meliputi: a. volume Jen1s produk/layanan yang diberikan dan/atau diminta oleh Wajib Bayar; dan b. tarif atas jenis PNBP. (3) Penghitungan PNBP Terutang dilakukan dengan mengalikan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Dalam hal tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tarif ad valorem atau formula, penentuan PNBP
29 - terutang dihitung dengan rnenerapkan formula beserta unsur pernbentuk perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 Dalarn hal Pirnpinan Instansi Pengelola PNBP rnenunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk rnelaksanakan penentuan PNBP Terutang, ketentuan penentuan PNBP Terutang sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pirnpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 33 ayat (2) huruf b. Pasal 36 ( 1) Berdasarkan pertirnbangan tertentu, rnekanisrne penentuan PNBP Terutang yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 33 ayat (2) huruf c sesuai karakteristik jenis PNBP yang dikelola diatur oleh Instansi Pengelola PNBP. (2) Pertirnbangan tertentu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. untuk rnenyegerakan pernenuhan kewajiban PNBP; b. peningkatan kelancaran usaha Wajib Bayar; dan/atau c. kepastian waktu dan besaran PNBP Terutang yang harus dibayar oleh Wajib Bayar. (3) Wajib Bayar sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnenghitung besaran PNBP Terutang berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan tata cara penghitungan yang diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengelola PNBP. Pasal37 Proses penentuan PNBP Terutang oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, atau Wajib Bayar sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 33 ayat (2) dapat rnenggunakan sistern inforrnasi.
30 - Pasal 38 Tata cara penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan PNBP Pasal 39 ( 1) Pemungutan PNBP merupakan mekanisme penarikan atau pemenuhan hak negara yang menjadi kewajiban Wajib Bayar atas PNBP Terutang. (2) Pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (3) Dalam hal jenis PNBP tertentu yang jumlah terutangnya dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), pemungutan PNBP diwujudkan dalam bentuk pengaturan tata cara penghitungan, pembayaran, dan penyetoran PNBP Terutang. Pasal 40 ( 1) Pemungutan PNBP Terutang oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen pemungutan atau sarana lain. (2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat pemberitahuan, invoice, dan/atau dokumen elektronik yang dipersamakan dengan dokumen pemungutan.
31 - (3) Sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaturan tata cara pembayaran oleh Wajib Bayar. (4) Dalam hal terdapat kesalahan dalam dokumen pemungutan atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat melakukan pembetulan atas dokumen pemungutan atau sarana lain. Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PNBP Paragraf 1 Jatuh Tempo Pembayaran PNBP Terutang Pasal 41 (1) Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jatuh tempo pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur oleh Instansi Pengelola PNBP sepanjang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal42 Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai piutang negara dan mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Bayar.
32 Paragraf 2 Tempat Pembayaran PNBP Terutang Pasal 43 (1) \Vajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang ke Kas Negara melalui tempat pen1bayaran yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank perseps1, pos perseps1, a tau len:1 baga lain yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Bank perseps1, pos perseps1 atau lembaga lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai Collecting Agent. (4) Penunjukan Collecting Agent sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Pasal 44 Dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Wajib Bayar, Wajib Bayar melaporkan pembayaran PNBP Tcrutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai pengatu:ran tata cara penghitungan, pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3). Pasal 45 (1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBP Terutang melalui Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Mekanisme pern bayaran PNBP Terutang se bagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan set:elah mendapatkan persetujuan Direktur .Jenderal Perbendaharan. (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat disebabkan kondisi termasuk namun tidak terbatas pada:
33 - a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran langsung oleh Wajib Bayar ke Kas Negara; b. jumlah nominal PNBP yang dibayarkan tidak signifikan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menyetorkan ke Kas Negara lebih tinggi daripada jumlah nominal PNBP; c. kurangnya sarana dan prasarana; dan/ a tau d. pertimbangan efektivitas atas karakteristik Jen1s PNBP. (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat menunjuk Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 46 Dalam hal Instansi Pengelola PNBP dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), tata cara penerimaan pembayaran melalui Mitra Instansi Pengelola PNBP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, kontrak/ perjanjian kerjasama a tau nota kesepahaman Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan Instansi Pengelola PNBP. Paragraf 3 Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara Pasal 47 ( 1) Pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) menggunakan sarana lain berupa sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian
34 - Keuangan dan/ atau sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. (2) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan menerbitkan surat pernyataan gangguan pada sistem informasi. (3) Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pada saat jatuh tempo akibat gangguan sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan pembayaran atau penyetoran pada hari kerja berikutnya. (4) Wajib Bayar yang melakukan pembayaran pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1). (5) Penyelesaian mekanisme pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. Pasal 48 (1) Pembayaran PNBP Terutang melalui Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat ( 1) dengan menggunakan dokumen atau sarana lain. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Invoice; atau b. Dokumen pembayaran lain yang dipersamakan dengan invoice. (3) Sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa billing yang dicetak dari sistem informasi yang
35 - dikelola oleh Kementerian Keuangan dan/ atau sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. (4) Dokumen atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pembayaran PNBP Terutang oleh Wajib Bayar. Pasal 49 (1) Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara paling lambat: a. pada akhir hari kerja yang sama dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; atau b. pada hari kerja berikutnya dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau dalam hal diterima pada hari libur /hari yang diliburkan. (2) Dalam kondisi tertentu, Instansi Pengelola PNBP dan/ a tau Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat menyetorkan PNBP ke Kas Negara di luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari; b. biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBP lebih besar daripada penenmaan yang diperoleh; c. komplikasi perhitungan PNBP yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak lain; dan/ atau
36 - d. rekomendasi hasil pengawasan PNBP, pemeriksaan PNBP dan/ a tau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. Pasal 50 ( 1) Dalam hal Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak dapat memberikan sebagian atau seluruh pelayanan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat memberikan sebagian atau seluruh pelayanan kepada Wajib Bayar. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian PNBP sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP. Pasal 51 (1) Selain melalui mekanisme pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 45, terdapat mekanisme lain untuk pembayaran dan pen ye to ran PNBP. (2) Mekanisme lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemindahbukuan; b. potongan SPM; c. pencatatan jurnal akuntansi; atau d. perhitungan terlebih dahulu atas kewajiban Pemerintah sesuai kontrak dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan
37 - (3' ) Mekanisme lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. Paragraf 4 Monitoring atas Pembayaran dan Penyetoran PNBP Terutang yang Dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atm1 Mitra Instansi Pengelola PNBP Pasal 52 (1) Dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 1) a tau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 35, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan monitoring atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. monitoring atas pembayaran PNBP Terutang oleh \Vajib Bayar langsung ke Kas Negara; b. monitoring atas pembayaran PNBP Terutang oleh Wajib Bayar melalui p1mpman Mitra Instansi Pengelola PNBP; c. monitoring atas pembayaran PNBP Terutang oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerimaan; d. monitoring atas kesesuaian jumlah PNBP Terutang berdasarkan kontrak kerjasama dengan pernbayaran; dan/atau e. monitoring atas terpenuhinya layanan PNBP utama oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra lnstansi Pengelola PNBP. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paling sedikit berupa penelitian atas kesesuaian waktu, jenis dan tarif atas jenis PNBP, volume layanan/manfaat PNBP, dan jumlah nominal pembayaran PNBP.
38 - (4) Dalam hal monitoring dilaksanakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), periode dan mekanisme pelaksanaan monitoring dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1 tanggung jawab bendahara sebagai pengelola APBN. (5) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi Instansi Pengelola PNBP yang memiliki integrasi data dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan. Paragraf 5 Verifikasi atas Pembayaran dan Penyetoran PNBP Terutang yang Dihitung oleh W ajib Bayar Pasal 53 (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Terutang berdasarkan data yang dimiliki Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP, laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Wajib Bayar. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap: a. kesesuaian variabel pembentuk kewajiban PNBP; b. ketepatan waktu pembayaran; c. ketepatan nominal PNBP yang dibayarkan; dan/ a tau d. kebenaran data dukung. (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau p1mpman Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan verifikasi
39 - sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang meminta laporan dan/atau dokumen pendukung kepada Wajib Bayar dalam hal: a. Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung; atau b. laporan dan/ atau dokumen pendukung yang disampaikan Wajib Bayar tidak lengkap dan/ atau tidak benar. (5) Wajib Bayar harus menyampaikan laporan dan/ atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP paling lambat sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. Pasal 54 (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan dan/ atau dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) atau menyampaikan laporan dan/ atau dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak benar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melakukan kebijakan yang meliputi: a. penundaanlayanan; b. penghentian layanan; dan/ atau c. permintaan penghentian layanan negara lainnya kepada instansi lain, termasuk namun tidak terbatas pada layanan kepabeanan dan cukai. (2) Kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan pengawasan atas pengelolaan PNBP dan sebagai bahan koordinasi untuk meminta penghentian layanan kepada instansi lainnya.
40 - Pasal 55 Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat melakukan verifikasi secara spesifik selain verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dengan melakukan pengujian kebenaran data berupa: a. kebenaran data kualitas; b. kebenaran data kuantitas; c. data pembayaran PNBP; dan/ atau d. data harga. Pasal 56 (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan verifikasi secara spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memastikan keandalan sistem informasi dimaksud. (2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penilaian atas: a. ketersediaan fasilitas pertukaran data dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan; dan b. keandalan sistem informasi yang digunakan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam mendukung verifikasi pembayaran dan penyetoran PNBP. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran: a. sebelum sistem informasi digunakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP; dan b. secara berkala sebagai evaluasi atas penggunaan sistem informasi. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil monitoring dan/ atau pengawasan atas pelaksanaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP. (5) Dalam hal berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan
41 - ketidakandalan pada sistem informasi, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP melakukan penyempurnaan sistem informasi sesuai rekomendasi penilaian Direktorat Jenderal Anggaran yang disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. (6) Pembayaran dan penyetoran PNBP yang dilakukan sebelum sistem informasi hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijalankan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dan pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP melaksanakan verifikasi dengan menggunakan rnetode dan jangka waktu sesuai rekornendasi penilaian Direktorat Jenderal Anggaran yang disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Pasal 57 (1) Dalarn hal Pirnpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan monitoring atas pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar. (2) Dalam hal pimpinan Mitra lnstansi Pengelola PNBP menemukan indikasi pelanggaran ketentuan di bidang PNBP oleh Wajib Bayar pada saat melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib mernberitahukan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Bagian Kelima Tata Cara Penetapan PNBP Terutang Paragraf 1 Penetapan PNBP Kurang Bayar
42 - Pasal 58 (1) Dalam hal terjadi kurang bayar PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang berdasarkan: a. hasil rnonitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP; b. hasil verifikasi oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP; c. laporan hasil pemeriksaan terhadap \7Vajib Bayar; d. putusan peradilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap; e. putusan peradilan selain peradilan tat.a usaha negara yang berkekuatan hukurn tetap; dan/ atau f. sumber lainnya. (2) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa: laporan hasil pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan; b. ha_sil pengawasan Direktorat ,Jenderal Anggaran yang merekomendasikan penagihan PNBP Terutang; c. basil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pem erin tah; d. putusan tuntutan ganti rug1 non bendahara; dan/atau e. dokumen/laporan/informasi tertulis lainnya sesuai peraturan perundang-un dangan. (3) Dokumen yang menjadi dasar penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari sistem informasi. (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai penetapan PNBP Terutang antara dua atau lebih dasar penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP melakukan evaluasi dasar penetapan PNBP Terutang sebelum menetapkan PNBP Tcrutang.
43 - Pasal 59 (1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBP. (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBP. (3) Dalam haljangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/hari yang diliburkan, penetapan PNBP Terutang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir sebelum hari libur nasional. Paragraf 2 Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Hasil Monitoring dan/ atau Hasil Verifikasi Pasal 60 (1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan/ atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat adanya PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif.
44 - Paragraf 3 Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar Pasal 61 ( 1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar sesuai ketentuan perundang undangan mengenai pemeriksaan PNBP terdapat PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam laporan hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif. (3) Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. nilai nominal PNBP yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. batas waktu pembayaran. Pasal62 ( 1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar sesuai ketentuan perundang undangan mengenai pemeriksaan PNBP terdapat PNBP Kurang Bayar yang dihitung secarajabatan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Kurang Bayar dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u:qdangan.
45 - (2) Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) telah rnemperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. (3) Dalam hal \Vajib Bayar tidak melunasi PNBP Kurang Bayar dalam batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif. Pasal 63 Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan laporan hasil perneriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. Ke ten tuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pimpinan :Mitra Instansi Pengelola PNBP. Paragraf 4 Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Putusan Peradilan Pasal64 (1) Dalam hal terdapat putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d yang menetapkan adanya jurnlah PNBP Ten.Hang kurang bayar oleh Wajib Bayas, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar serta rnencatatnya sebagai piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (l) huruf d
4-6 - yang menguatkan Surat Tagiha11 PNBP kurang bayar yang diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP rnenetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan kembali Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar serta mencatatnya sebagai piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang clan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh terhitung sejak tanggal jatuh tempo semula. (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (5) Dalam hal terdapat putusan peradilan selain putusan peradilan tata 11saha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e yang menetapkan adanya jumlah PNBP Terutang kurang bayar oleh Wajib Bayar, mekanisrne penetapan dan penagihan PNBP Kurang Bayar oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal penetapan dan penagihan PNBP Terutang atas pelaksanaan putusan peradilan dilaksanakan sesuai basil kesepakatan eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata, proses penetapan penagihan dimaksud mengikuti proses negosiasi terkait pelaksanaan putusan eksekusl. (7) Contoh perhitungan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
47 - Pasal 65 (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. Paragraf 5 Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Sumber Lainnya Pasal66 (1) Dalam hal berdasarkan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) terdapat PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatatnya sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam Surat Tagihan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah memperhitungkan sanksi administratif. Pasal67 (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan sumber lainnya kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.
48 - Paragraf 6 Penetapan PNBP Lebih Bayar Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar Pasal68 ( 1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sesuai ketentuan perundang undangan mengenai pemeriksaan PNBP terdapat adanya PNBP lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan besaran PNBP lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dan melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Berdasarkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Pasal 69 (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Lebih Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.
49 - Paragraf 7 L Pcnetapan PNBP Lebih Bayar Berdasarkan Hasil Monitoring, Basil Verifikasi, atau Sumber Lainnya Pasal 70 ( 1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring, hasil verifikasi atau sumber lainnya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 58 ayat ( 1) huruf a, huruf b, dan huruf f terdapat adanya PNBP lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau p1mpman Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menindaklanjuti dengan: a. menerbitkan surat pemberitahuan besaran PNBP lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) kerja setelah diterimanya hasil monitoring atau hasil verifikasi atau s11mber Iainnya; dan b. melakukan pencatatan sesum dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan surat pemberitahuan PNBP lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat rn.engajukan permohonan pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-1Jndangan mengenai tata cara penga~iuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Paragraf 8 Penetapan PNBP Lebih Bayar Berdasarkan Putusan Peradilan Pasal 71 (1) Dalam hal berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat ( l) huruf d terdapat adanya PNBP lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberitahuan besaran PNBP lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
50 - setelah putusan peradilan diterima dan melakukan pencatatan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan PNBP Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Pasal 72 ( 1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Lebih Bayar berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan putusan peradilan tata usaha negara kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 73 Dalam hal terdapat putusan peradilan selain putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e yang menetapkan adanya jumlah PNBP yang lebih dibayar, mekanisme pemberitahuan PNBP lebih bayar oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 9 Penetapan PNBP Nihil Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
51 - Pasal 74 Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP tidak terdapat PNBP Kurang Bayar dan PNBP lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan PNBP diterima. Pasal 75 (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Nihil, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan PNBP diterima. Bagian Keenam Tata Cara Penagihan PNBP Terutang Paragraf 1 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBP Terutang Berdasarkan Hasil Monitoring, Hasil Verifikasi, dan Sumber Lainnya Pasal 76 ( 1) Surat Tagihan PNBP berdasarkan hasil monitoring a tau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
52 - ayat (1) dan berdasarkan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Tagihan PNBP pertama; b. Surat Tagihan PNBP kedua; dan/ atau c. Surat Tagihan PNBP ketiga. (2) Contoh Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 77 (1) Surat Tagihan PNBP pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil monitoring, hasil verifikasi atau sumber lainnya diterima. (2) Surat Tagihan PNBP Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa: a. identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar; c. batas waktu pembayaran; d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBP pertama; dan e. besaran tambahan denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan PNBP pertama; f. kode tagihan. Pasal 78 ( 1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP atau p1n1pman Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kedua kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir. (2) Surat Tagihan PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa: a. identitas V✓ajib Baya.r; b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar; c. batas waktu pembayaran; d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBP kedua; e. tambahan besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode rnasa berlakunya Surat Tagihan kedua; dan f. kode tagihano Pasal79 (1) Dalam hal ·wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP Terutang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 78 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP ketiga kepada Wajib Bayar selambat lambatnya pada hari ke1:ja berikutnya setelah jangka waktu 2 (du.a) bulan berakhir. (2) Surat Tagihan PNBP ketiga sebagai:mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa: ao identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar; c. batas waktu pembayaran; d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo I!!
54 - pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBP ketiga; e. tambahan besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan ketiga; dan f. kode tagihan. Pasal 80 ( 1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh a tau sebagian PNBP Terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1): a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang piutang negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir; atau b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penerusan tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir. (2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penerusan tagihan PNBP. (3) Surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) memuat informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
55 - undangan mengenai pengurusan piutang negara yang paling sedikit berupa: a. identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar; dan c. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga. (4) Besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan nilai maksimal yang tercantum dalam surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berd13-sarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf 2 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBP Terutang Berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 81 (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau p1mpman Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan peradilan tata usaha negara diterima. (2) Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:
56 - a. identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar; c. batas waktu pembayaran; d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBP; e. besaran tambahan denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan PNBP; dan f. kode tagihan. (3) Wajib Bayar harus membayar PNBP Terutang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara. (4) Contoh Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal82 (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3): a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir; atau b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penerusan tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
57 - berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir. (2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penerusan tagihc:1.n PNBP. (3) Besaran nominal PNBP Terutang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan nilai maksimal yang tercantum dalam lampiran Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2). (4) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara. (5) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf 3 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBP Terutang Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar Pasal 83 ( 1) Surat Ketetapan PNBP kurang bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) atau Pasal 63 diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP paling lama
58 - 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan PNBP diterima. (2) Contoh Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal84 (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBP Terutang dan tidak mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengaJuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP diterbitkan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 83: a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir; atau b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penerusan tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir. (2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penerusan tagihan PNBP.
59 - (3) Besaran nominal PNBP Terutang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan nilai maksimal yang tercantum dalam lampiran Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83. (4) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara. (5) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf 4 Optimalisasi Penagihan Piutang PNBP dan Penyelesaian PNBP Terutang yang Tidak Dapat Diserahkan atau Ditolak oleh Instansi yang Berwenang Mengurus Piutang Negara Pasal 85 ( 1) Penagihan secara tertulis oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 81, dan Pasal 83 dilaksanakan secara simultan dengan upaya penagihan melalui kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBP. (2) Upaya penagihan melalui kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara. (3) Kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. memperkuat pemeliharaan data Wajib Bayar yang mempunyai utang PNBP;
60 - b. meningkatkan upaya pemantauan dan penilaian PNBP Terutang kepada Wajib Bayar yang akan jatuh tempo; c. melakukan kerja sama penagihan dan/ atau koordinasi dalam rangka penghentian layanan dengan pihak ketiga yang dapat berupa: 1) aparat penegak hukum; 2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 3) Direktorat Jenderal Anggaran; 4) Direktorat Jenderal Pajak; 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 6) Direktorat Jenderal Imigrasi; 7) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan/atau 9) pihak ketiga lainnya; d. crash program penyelesaian piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara; e. melaksanakan analisis umur piutang; f. menyiapkan rencana atau pilihan pembayaran untuk Wajib Bayar; dan/atau g. memberikan himbauan Wajib Bayar untuk melunasi PNBP Terutang. (4) Penjelasan mengenai optimalisasi penagihan Piutang PNBP tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 86 ( 1) Dalam hal PNBP Terutang tidak dapat diserahkan a tau ditolak oleh instansi yang berwenang mengurus piutang negara, Instansi Pengelola PNBP melanjutkan upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
(2) Besaran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi adrninistratif. (3) Dalam hal setelah diJakukan upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 85 rnasih terdapat sisa PNBP Terutang, Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan penyelesaian piutang negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara. Paragraf 5 Mekanisme Koreksi atas Surat Tagihan PNBP Pasal 87 (l) Dalam hal \Vajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 76 dan Pasal 81, \Vajib Bayar dapat rnengajukan permohonan koreksi terhaclap Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan ]Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Koreksi te:rhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koreksi administratif atas Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 81. b. koreksi substantif atas Surat Tagihan sebagaimana din1aksud dalam Pasal 76. (3) Batas waktu pengajuan koreksi administratif oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dite:rbitkannya surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang men.gurus piutang negara. (4) Batas waktu pengajuan koreksi substantif oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum diterbitkannya
62 - surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara. Pasal 88 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Surat Tagihan PNBP dan Surat Ketetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 yang bersifat administratif, w·ajib Bayar dapat mengajukan pembetulan Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Wajib Baya.r dapat mengajukan keberatan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Paragraf 6 Pengajuan Koreksi oleh Wajib Bayar Pasal89 (1) Pengajuan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat ( 1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa: a. surat permohonan secara tertulis; dan b. kopi Surat Tagihan PNBP. Dalam hal Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa badan usaha, pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP ditandatangani oleh pimpinan badan usaha. (3) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat rnenunjuk kuasa kepada pihak yang dikuasakan dalam pengajuan koreksi Surat Tagihan PNBP berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani pimpinan badan usaha.
63 - (4) Dalam hal Wajib Bayar berupa badan usaha telah dinyatakan pailit, pengajuan koreksi Surat Tagihan PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (5) Dalam hal Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa orang pribadi telah meninggal dunia, pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP dapat dilakukan oleh ahli waris atau pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 90 (1) Koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a merupakan kesalahan tulis yang dapat berupa kesalahan: a. penulisan identitas Wajib Bayar; b. jenis PNBP; c. kode akun; d. periode bayar; e. pencantuman jumlah nominal tagihan; dan/ atau f. informasi administratif lainnya di dalam Surat Tagihan PNBP. (2) Koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan terhadap Surat Tagihan atas PNBP Terutang yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. (3) Pengajuan koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi. (4) Pengajuan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperpanjang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Terutang dalam Surat Tagihan PNBP. (5) Dalam hal Wajib Bayar telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah PNBP Terutang berdasarkan hasil perhitungan PNBP Terutang menurut Wajib Bayar pada
64 - saat pengajuan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan denda tidak dikenakan atas nilai PNBP Terutang yang telah dibayar. Pasal 91 Koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b merupakan kesalahan perhitungan yang dapat berupa kesalahan matematis. perhitungan dan/ a tau formula. (2) Pengajuan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 1 . pa,Jng sedikit dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat ( 1) dan penjelasan a Las bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi. (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi; b. metode perhitungan PNBP Terutang; c. hasil perhitungan PNBP Terutang menurut VVajib Bayar; dan/ atau d. dokumen lain yang relevan dengan perhitungan PNBP Terutang. (4) Pengajuan koreksi sebagaimana dhnaksud pada ayat (1) tidak memperpanJang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Terutang dalam Surat Tagihan PNBP, (5) Dalam hal Wajib Bayar telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlab PNBP Terutang berdasarkan hasil perhitungan PNBP Terutang menurut Wajib Bayar pada saat pengajuan ko:reksi se bagai:rnana dimaksud pada ayat ( 1), perhitungan denda tidak dikenakan atas nilai PNBP Terutang yang telah dibayar, Pasal 92 ( 1) Dalam hal rnenurut Wajib Bayar terdapat kesalahan administratif dan kesalahan substantif, \iVajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a bersamaan clengan permohonan koreksi substanti[ l'')) P _ . enye esman atas l pengaJ uan permohonan korcksi administratif sebagaimana dirn.aksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyelesaian koreksj substantif. Pasal 93 Pengajuan permohonan koreksi se bagaimana dimaksud dalmn Pasal 87 dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi. Paragraf 7 Penyelesaian Koreksi Administratif oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP Pasal94 ( 1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pnnpman Mitra Instansi Pengelola PNBP menditi permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 87 ayat (2) huruf a dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokurnen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki Instansi Pengelola PNBP atau Mitra lnstansi Pengelola PNBP. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP a tau pin1pinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling larnbat 10 (sepulul:1) hari ke1ja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar menerbitkan: a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar; atau b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagiban PNBP kepada Wajib Bayaro
66 - Paragraf 8 Penyelesaian Koreksi Substantif oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP Pasal95 ( 1) Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP meneliti permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Dalam rangka penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat meminta tambahan dokumen, data atau keterangan yang relevan dengan permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar. (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar menerbi tkan: a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan; atau b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar. (4) Dalam hal koreksi substantif mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau memenuhi kriteria tertentu, pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP terlebih dahulu meminta pertimbangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kekhususan karakteristik PNBP yang diatur oleh Instansi Pengelola PNBP.
67 - Pasal 96 (1) Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (4), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP meminta pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima secara lengkap dan benar. (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pertimbangan diterima menerbitkan: a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan kepada Wajib Bayar; atau b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar. Paragraf 9 Pemberian Pertimbangan kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Penyelesaian Koreksi Substantif oleh Instansi Pengelola PNBP Pasal97 ( 1) Dalam rangka penyelesaian permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b atau permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melaksanakan penelitian dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBP. (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat meminta tambahan dokumen, data, atau keterangan yang relevan
68 - dengan permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar. (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan: a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan kepada Wajib Baya.r dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar; b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau C. pertim bang an penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari ke1ja setelah permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar. Pasal 98 (1) Dalam ha] tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk dilakukan reviu dan/ a tau Instansi Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan PNBP sebelum menerbitkan tanggapan atau pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal. 97 ayat (3). (2) Hal tertentu yang dapat menjadi dasar permintaan kepada Aparat Pengawasan Intern Pcmerintah untuk dilakukan reviu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidal< terbatas pada: a. permohonan koreksi substantif yang diajukan Vl/ajib Bayar atau pennohonan pe rtirn bangan atas penyelesaian koreksi substantif yang dimintakan p1mpman Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang rnelebihi
69 - Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau b. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP belum memiliki tingkat keyakinan yang memadai atas permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar. (3) Hal tertentu yang yang dapat menjadi dasar permintaan kepada Instansi Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada: a. permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b atau permohonan koreksi substantif yang dimintakan pertimbangan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang melebihi Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP belum memiliki tingkat keyakinan yang memadai atas permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar; b. rekomendasi hasil rev1u Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau c. permohonan koreksi substantif diajukan oleh Wajib Bayar yang kewajiban PNBP terutangnya dihitung oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau dihitung oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas pada: 1. formula penghitungan PNBP Terutang tidak sederhana; 2. berdimensi luas terhadap perhitungan kewajiban Wajib Bayar kepada negara di luar kewajiban PNBP; dan/ a tau 3. berdimensi hukum. (4) Kriteria lebih lanjut tentang tingkat keyakinan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
70 - dan ayat (3) huruf a dapat diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengelola PNBP. Pasal 99 (1) Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk dilaksanakan reviu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan koreksi substantif atau permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar. (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pengawasan PNBP. (3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan: a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima; b. surat penolakan beserta penegasan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima; atau c. pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima. Pasal 100 (1) Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP mengajukan perrnohonan pemeriksaan Wajib Bayar kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi substantif atau permohonan pertimbangan penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar.
71 - (2) Instansi Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP. (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan: a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima; b. surat penolakan beserta penegasan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima; atau c. pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima. Paragraf 10 Tindak Lanjut atas Penyelesaian Koreksi Substantif Pasal 101 (1) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), dan Pasal 100 ayat (3) disetujui dan mengakibatkan adanya kelebihan bayar PNBP, Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian PNBP sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP. (2) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), dan Pasal 100 ayat (3) tidak disetujui atau disetujui namun tetap terdapat PNBP Kurang Bayar, Wajib Bayar membayar pokok PNBP sebesar nominal yang ditolak
72 - beserta denda terhitung sejak jatuh tempo semula paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah jawaban diterima. (3) Persetujuan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) tidak mengubah jatuh tempo pembayaran dan periode waktu penerbitan Surat Tagihan PNBP. Paragraf 11 Mekanisme koreksi atas Surat Tagihan PNBP dan Pengaturan Lebih Lanjut Penyelesaian Permohonan Koreksi Pasal 102 Mekanisme koreksi atas Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai deng9:n Pasal 101 tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 103 Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menentukan waktu penyelesaian permohonan koreksi administratif dan/ atau koreksi substantif yang lebih cepat. Bagian Ketujuh Tata Cara Penggunaan PNBP Paragraf 1 Ruang Lingkup, Batasan, dan Pola Penggunaan Dana PNBP Pasal 104 Penggunaan dana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dapat ditujukan untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
73 - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBP; b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP; c. kegiatan lainnya; dan/ atau d. opti:maiisasi PNBP. Pasal lOS ( 1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP a tau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sckretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri. (2) Penggunaan dana PNBP yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clilaksanakan dengan ketentuan: a. diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBP; dan b. diprioritaskan untuk satuan kerja atau unit eselon I penghasil PNBP. Pasal 106 ( 1) Pola penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP terdiri atas: a. penggunaan dana PNBP olch satuan kerja penghasil PNBP; b. penggunaan dana PNBP oleh unit eselon I penghasil PNBP; dan/atau c. pengg1..maan dana PNBP oleh lintas unit eselon I pada Instansi Pengelola PNBP. (2) Penghasil PNBP :merupakan entitas yang memperoleh PNBP serta melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan/ atau pertanggungjawaban PNBP yang diterimanya. Pasal 107 ( 1) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola penggunaan dana PNBP dalam Iingkup unit Eselon I penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
74 - huruf b, Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat memastikan ketersediaan anggaran bagi satuan kerja penghasil dalam rangka penyelenggaraan layanan PNBP, peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP. (2) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola , penggunaan dana PNBP oleh lintas unit pada Instansi Pengelola PNBP se bagaimana dima,ksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat memastikan ketersediaan anggaran bagi unit Eselon I dan/ atau satuan kerja penghasil dalam rangka penyelenggaraan layanan PNBP, peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP. Paragraf 2 Penyusunan dan Pengajuan U sulan Penggunaan Dana PNBP Pasal 108 ( 1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun usulan penggunaan dana PNBP dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 107. (2) Penyusunan usulan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam rangka: a. persetujuan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang belum memiliki dasar hukum penggunaan dana PNBP; atau b. perubahan persetujuan penggunaan dana PNBP bagi Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki dasar hukum penggunaan dana PNBP. (3) Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
75 - a. kerangka acuan kerja; dan b. rincian kegiatan yang akan didanai dan nncian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan. (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. tujuan penggunaan dana PNBP; c. jenis PNBP yang diusulkan penggunaan dana PNBP; d. usulan besaran penggunaan dana PNBP; dan e. pola penggunaan dana PNBP. (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa nilai estimasi penggantian dari penanggung asurans1. (6) Surat usulan beserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/ atau dokumen digital. PasaI 109 (1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas surat usulan beserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksu.d dalam Pasal 108 ayat (3). (2) Dalam · hal pelaksanaan penelitian atas surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disertai dokumen pendukung sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Lembaga atau Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kckayaan Negara Dipisahkan dapat meminta tambahan kelengkapan dokumen pendukung kepada Instansi Pengeiola PNBP. (3) Berdasarkan permintaan tambahan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro
76 - Keuangan/Pejabat Eselon II atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat rnenyampaikan surat untuk rnelengkapi dokumen pendukung. Paragraf 3 Penelaahan U sulan Penggunaan Dana PNBP Pasal 110 (1) Dalam hal hasil penelitian dokumen atas usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat ( 1) telah sesu.ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan penelaahan dengan dasar pertimbangan: a. kondisi keuangan negara; b. kebijakan fiskal; clan/ atau c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP. (2) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kondisi keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan te:rhadap: a, usulan besaran penggunaan dana; dan b. rincian kegiatan yang akan dibiayai. (3) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan terhadap: a. tujuan penggunaan dana PNBP; dan b. prioritas pengalokasian belanja pada bidang tertentu atau sektor tertentu. (4) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit dilakukan terhadap: a. latar belakang pengusulan penggunaan dana PNBP; b. jenis PNBP yang diusulkan; dan
77 - c. pola penggunaan dana PNBP. Paragraf 4 Persetujuan atau Penolakan Usulan Penggunaan Dana PNBP Pasal 111 (1) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan konsep persetujuan atau penolakan atas usulan penggunaan dana PNBP yang diajukan oleh Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri. Dalam usulan penggunaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan penggunaan dana PNBP yang paling sedikit berisi: a. jenis PNBP yang dapat digunakan; b. besaran penggunaan dana PNBP; dan c. tujuan penggunaan dana PNBP. (3) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBP yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan penggunaan dana PNBP. Paragraf 5 Peninjauan Kembali, Perubahan, dan Pencabutan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP Pasal 112 ( 1) Persetujuan penggunaan dana PNBP yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dapat dilakukan peninjauan kembali secara periodik oleh Menteri paling lama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya surat persetujuan penggunaan dana PNBP.
78 - (2) Peninjauan kembali secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilaksanakan berdasarkan: a. data historis capaian PNBP realisasi belanja dari sumber dana PNBP; b. perubahan peraturan perundang--undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP; c. hasil evaluasi kinerja anggaran dan reviu alokasi belanja pada Instansi Pengelola PNBP; hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; e. hasil pengawasan Menteri; f. hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan; dan/ atau g. hasil pemeriksaan PNBP. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 1m, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri m1 diundangkan terhadap Surat Menteri Keuangan yang materi muatannya mengatur dan/atau menetapkan penggunaan dana PNBP. Berdasarkan hasil pemnJaJ.1an kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat , Menteri dapat memberikan perubahan atau pencabutan persetujuan penggunaan dana PNBP. Paragraf 6 Penggunaan Dana PNBP atas Jen.is PNBP Tertentu Pasal 113 (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan surat persetujuan penggunaan dana PNBP atas jenis PNBP tertentu.
79 "" (2) Jenis PNBP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara; atau b. jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP. (3) Penyusunan penggunaan dana PNBP untuk jenis PNBP yang sama pada beberapa instansi Pengelola PNBP se bagairnana dimaksud pada ayat huruf b, diiaksanakan dengan berdasarkan, namun tidak terbatas pada: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. arahan Presiden; atau c. kondisi mendesak. Pasal 114 (1) Penggunaan dana PNBP untuk jenis PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a merupakan PNBP yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan dana PNBP untuk jenis PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam rangka: a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBP Bendahara Umum Negara; b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP Bendahara Umum Negara; dan/ atau Co optimalisasi PNBP Bendahara Umum Negara. Pejabat Eselon I yang melaksanakan kewenangan Bendahara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan penggunaan dana PNBP kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran selaku pengelola fiskal.
80 - (4) Dalam hal terdapat Satuan Kerja sementara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, Kepala Satuan Kerja sementara menyampaikan usulan penggunaan dana PNBP kepada Menteri c.q Direktur J enderal Anggaran selaku pengelola fiskal. (5) Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi dokumen yang paling sedikit berisi: a. kerangka acuan kerja; dan b. rincian kegiatan yang akan didanai dan rmc1an anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan. (6) Penelaahan usulan penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian atas efektivitas rencana pengalokasian penggunaan. (7) Persetujuan penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan dengan surat Menteri yang paling sedikit berisi: a. jenis PNBP yang dapat digunakan; b. besaran penggunaan dana PNBP; dan c. rincian kegiatan dalam rangka peningkatan layanan dalam rangka pengelolaan PNBP Bendahara U mum Negara. (8) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBP yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan. (9) Direktur Jenderal Anggaran dapat melakukan peninjauan kembali persetujuan penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
81 - (10) Tata cara pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan dana PNBP yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara. Pasal 115 (1) Menteri dapat memberikan persetujuan penggunaan dana PNBP atas jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris JenderaI/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. (2) Usulan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP a tau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan jenis PNBP yang sama pada Instansi Pengelola PNBP. (3) Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen yang paling sedikit berisi: a. kerangka acuan kerja; dan b. rincian kegiatan yang akan didanai dan nncian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan. (4) Persetujuan penggunaan dana PNBP Jems PNBP yang sama pada be berapa Instansi Pengelola PNBP paling sedikit berisi: a. jenis PNBP yang dapat digunakan; b. besaran penggunaan dana PNBP;
82 - c. rincian kegiatan dalam rangka peningkatan layanan pengelolaan PNBP; clan d. Instansi Pengelola PNBP yang dapat menggunakan dana PNBP. (5) Dalam hal usulan penggunaan PNBP atas jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBP yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan. (6) Tata cara pelaksanaan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan peninjauan kernbali persetujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan clan.a PNBP atas jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Paragraf 7 Ketentuan Lain-lain Pasal 116 Dalam hal telah tersedia sistem informasi sebagai sarana untuk memfasilitasi tugas Menteri terkait penggunaan clan.a PNBP, pelaksanaan usulan penggunaan dana PNBP, penelitian, penelaahan, persetujuan atau penolakan penggunaan dana PNBP, dan/ a tau penn~Jauan kembali atas persetujuan penggunaan dana PNBP dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan. Pasal 117 (1) Perhitungan realisasi PNBP yang menjadi dasar pencairan penggunaan dana PNBP yang diajukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP mempertimbangkan besaran pengajuan
83 - pengembalian PNBP seJen1s yang diajukan oleh Wajib Bayar. (2) Mekanisme pencairan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan APBN. Pasal 118 Penjelasan mengena1 tata cara penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan 115 tercantum dalam Lampiran Huruf N sampai dengan Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABV TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PNBP Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pertanggungjawaban PNBP Pasal 119 (1) Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayaryang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang, menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBP. (2) Pertanggungjawaban PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penatausahaan PNBP; dan b. pelaporan PNBP. Bagian Kedua Penatausahaan PNBP
84 - Pasal 120 (1) Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menatausahakan PNBP. (2) Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam: a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/ atau b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri. (3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun. (4) Tata cara dan mekanisme peny1mpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Ten1tang. Pasal 121 ( 1) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan PNBP. (2) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilakukan terhadap sebagjan pengelolaan PNBP berupa pencatatan dan pengelolaan dokumen atas penugasan kepada Mitra Instansi pengelola PNBP sesuai dengan penugasan Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP atau kontrak/ perjanjian antara Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP. (3) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) meliputi:
85 - a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP; dan b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP. Pasal 122 ( 1) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) mengacu pada standar akuntansi dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBP. (2) Ketentuan penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Mitra lnstansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2). Pasal 123 Pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (3) huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan dan/ atau mekanisme yang berlaku bagi Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang. Bagian Ketiga Pelaporan PNBP Pasal 124 (1) Dalam rangka pertanggungjawabE!.n pelaksanaan APBN, Sekretaris J enderal / Sekretaris U tama/ Sekretaris / Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menyusun laporan pelaksanaan PNBP berupa: a. laporan realisasi PNBP; b. laporan penggunaan dana PNBP; dan c. laporan piutang PNBP.
86 - (2) Penyusunan laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan ke1ja sampai dengan tingkat lnstansi Pengelola PNBP. (3) Laporan realisasi PNBP sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa: a. periode laporan; b. jenis PNBP; dan c. jumlah realisasi PNBP, (4) ,Jumlah reaJisasi PNBP sebagaimana dimak.sud pada ayat (3) huruf c termasuk realisasi jenis PNBP yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dalam hal terdapat kebijakan pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Instansi Pengelola PNBP. (5) Laporan penggunaan dana PNBP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mernuat informasi berupa: a. periode ]aporan; b. pagu penggunaan dana PNBP; dan c. jumlah realisasi penggunaan dana PNBP. (6) Laporan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c paling sedikit memuat informasi berupa: a. periode laporan; b. saldo awal piutang PNBP; c. mutasi piutang PNBP; dan d. saldo akhir piutang PNBP. Bagian Keempat Ketentuan Pelaporan Lain Pasal 125 (1) Dalam hal terdapat informasi penyelesaian keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengernbalian PNBP, tindak lanjut pengawasan PNBP, dan/ atau tindak lanjut hasil pemeriksaan PNBP, Sekretaris ,Jenderal/ Sekretaris
87 - Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menatausahakan dan rnenyusun laporan perkernbangan: ae penyelesaian 1:ebera_tan, keri11.gar1an, dan pengembalian PNBP; dan/ atau b. tindak lanjut/ penyelesaian hasil pemeriksaan PNBP dan/atau pengawasan PNBP. (2) Penyusunan laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Instansi Pengelola PNBP. (3) Laporan perkembangan sebagain1.ana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi bagian dari informasi yang disajikan dalam laporan pelaksanaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP. Pasal 126 (1) Laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1) disampaikan kepada 1\/Ienteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (2) Laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester paling lam.a 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir dengan dilampiri surat pengantar yang telah ditandatangani Sekretaris ,Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkaL (3) Daiam hal hari terakhir periode penyampaian laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2} bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan pelaksanaan PNBP dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Pasal 127 ( 1) Dalam rangka penyusunan proyeksi dan mengamati perkembangan realisasi penerimaan negara, Sekretaris ,Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I
88 - yang setingkat melakukan pemutakhiran atau menyampaikan informasi proyeksi dan perkembangan PNBP yang dapat berupa: a. proyeksi PNBP; b. realisasi PNBP; c. deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP; dan/ atau d. penjelasan atas deviasi tersebut. (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemutakhiran dan penyampaian informasi proyeksi dan perkembangan PNBP kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat yang mengelola PNBP. (3) Informasi proyeksi dan perkembangan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap bulan untuk proyeksi PNBP selama satu tahun anggaran. (4) Informasi proyeksi dan perkembangan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimutakhirkan a tau disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua setiap bulannya. (5) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, penyampaian informasi dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. (6) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat melakukan pemutakhiran atau menyampaikan informasi proyeksi dan perkembangan PNBP di luar periode sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa perkembangan kebijakan fiskal atau kebijakan Pemerintah lainnya.
89 - Pasal 128 Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 126 serta informasi proyeksi dan perkembangan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat dilaksanakan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan. Pasal 129 ( 1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan PNBP sebagai bagian dalam pelaksanaan APBN, pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP setiap semester. (2) Laporan realisasi PNBP dan PNBP terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa: a. periode laporan; b. jumlah realisasi penyetoran PNBP; dan c. jumlah PNBP terutang. (3) Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir. (4) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang se bagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Pasal 130 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang dan memiliki transaksi terkait PNBP, menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP setiap semester. (2) Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi atas
90 - penyetoran PNBP dan jumlah PNBP Terutang dari Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang pada periode laporan. (3) Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa: a. identitas Wajib Bayar antara lain berupa nama Wajib Bayar dan/atau nama penanggung dalam hal vV2Jib Bayar berbentuk badan, alamat, dan nomor pokok wajib pajak; b. periodelaporan; c. jenis PNBP; dan d. jumlah yang telah disetor dan masih terutang pada periode laporan. (4) Pin1pinan Instansi Pengelola PNBP dapat mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir. (6) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. (7) Dalam rangka mendukung efektivitas penyusunan dan pelaporan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP dapat mengembangkan sistem inforr.nasi pelaporan PNBP oleh Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang. Bagian Kelima Ketentuan Lain-lain
91 - Pasal 131 Penjelasan mengenai tata cara pertanggungjawaban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 130 tercantum dalarn Lampiran Huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VI TATA CARA MONITORING PNBP Pasal 132 (1) Monitoring PNBP dilakukan oleh: a. Instansi Pengelola PNBP; clan/ atau b. Kernenterian Keuangan. (2) Monitoring PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satuan ke1ja dan/ atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sampai dengan tingkat In stansi Pengelola PNBP. (3) Monitoring PNBP oleh Kementerian Keuangan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. Direktorat Jenderal Anggaran; dan/ atau b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pasal 133 (1) Monitoring PNBP oleh Direktorat ~Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Unit Esclon I pada Instansi Pengelola PNBP. (2) Monitoring PNBP oleh Direktorat Jendera1 Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap pengelolaan PNBP yang dilakukan secara bei:jenjang dari tingkat satuan kerja pada Instansi Pengelola PNBP.
92 - Pasal 134 ( 1) Monitoring PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. monitoring realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN/Perubahan APBN; b. monitoring penggunaan dana PNBP; c. monitoring pengelolaan piutang PNBP; d. monitoring perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP; e. monitoring perkembangan tindak lanjut/ penyelesaian hasil pemeriksaan PNBP dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta hasil pengawasan PNBP; f. monitoring proyeksi dan perkembangan realisasi PNBP; dan/atau g. monitoring atas terpenuhinya pelayanan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Monitoring PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaporan PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (1), dan/atau sumber lainnya. (3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBP dan/ atau pihak lainnya. (4) Selain monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP dan Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan monitoring atas pengelolaan PNBP sesuai kebutuhan. Pasal 135 (1) Monitoring PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan oleh Instansi Pengelola PNBP dan Direktorat Jenderal Anggaran.
93 - (2) Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Instansi Pengelola PNBP melaksanakan rekonsiliasi hasil monitoring PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara triwulanan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode berakhir. (3) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi belanja. Pasal 136 Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 dapat ditindaklanjuti dengan Pengawasan PNBP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 137 ( 1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring PNBP secara berjenjang sesuai tugas dan kewenangannya. (2) Monitoring PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik pada tahun anggaran berjalan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 138 Pelaksanaan monitoring PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 137 dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem yang dikembangkan antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pasal 139 Penjelasan mengenai tata cara monitoring PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 138
94 - tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VII TATA CARA PENGAWASAN PNBP Bagian Kesatu Ruang Lingkup pengawasan Pasal 140 Pengawasan PNBP dilakukan oleh: a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/ atau b. Menteri. Pasal 141 Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan terhadap: a. pemenuhan kewajiban PNBP; atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan di bidang PNBP. Bagian Kedua Pengawasan PNBP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pasal 142 (1) Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
95 - PasaI 143 Jenis pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah. Pasal 144 (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan PNBP menyusun perencanaan pengawasan PNBP yang merupakan bagian dari rencana pengawasan intern. (2) Perencanaan pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan memperhatikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 137. Pasal 145 Selain pengawasan sebagaimana dimaksu.d dalam Pasal 144, Aparat PengmNasan Intern Pemerintah dapat melakukan pengawasan PNBP berdasarkan permintaan: a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berupa: 1. rev1u dalam rangka penyelesaian permohonan koreksi substantif atas Surat Tagihan PNBP; dan/atau; 2. rev1u dalam rangka penyelesaian permohonan keringanan PNBP dan pengembalian PNBP; atau b. Menteri berupa pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Mitra lnstansi Pengelola PNBP. Pasal 146 ( 1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pelaksanaan pengawasan PNBP sesum dengan perencanaan pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) atau berdasarkan permintaan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dan/ atau Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
96 - (2) Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah. Pasal 147 (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat ( 1), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi Pengelola PNBP. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesimpulan dan/ atau rekomendasi. (3) Kesimpulan dan/ atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. perbaikan regulasi; b. perbaikan proses bisnis; c. perbaikan sistem; d. usulan permintaan pemeriksaan PNBP dalam hal memenuhi kriteria permintaan pemeriksaan; e. usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar; dan/atau f. pertimbangan terkait permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP, keringanan PNBP, dan/atau pengembalian PNBP. (4) Kesimpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dan/ atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. (5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyampaikan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
97 - (6) Penyampaian tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi. Pasal 148 Dalam menyusun laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengelompokkan hasil pengawasan berdasarkan kodefikasi. Pasal 149 (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyampaik:an laporan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, (2) Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan basil pengawasan diterbitkan. (3) Penyampaian laporan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri e,q" Direktur Jenderal Anggaran melakukan konsolidasi dan penelaahan. Bagian Ketiga Pengawasan oleh Menteri Pasal 150 (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP.
98 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/ atau evaluasi. (3) Pengawasan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 151 Pengawasan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) terdiri atas: a. Pengawasan rutin; atau b. Pengawasan tematik/ pendalaman. Pasal 152 (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a didasarkan pada data/ informasi yang berasal dari: a. hasil monitoring Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Direktorat J enderal Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan hasil monitoring Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139; b. laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; dan/atau c. sumber lainnya. (2) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk berasal dari data internal Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBP, dan/ atau pihak lain. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang terkait dengan pengelolaan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP.
99 - Pasal 153 Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a dilakukan dengan cara men1.bandingkan data/ informasi terkait pengelolaan PNBP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Pasal 154 Pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.51 huruf b dilakukan berdasarkan: a. analisis, kajian, dan data potensi PNBP; b. evaluasi atas jenis dan tarif PNBP; c. indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban PNBP; d. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; e. arahan Direktur Jenderal Anggaran; dan/atau f. arahan Menteri Keuangan. Pasal 155 (1) Pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan melalui kegiatan: a. identifikasi data/informasi; b. analisis data/informasi; dan/atau c pembahasan atas hasil analisis. (2) Kegiatan identifikasi data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data/ inforrnasi. (3) Kegiatan analisis data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan dengan cara mengolah data/informasi untuk rnemastikan kebenaran pemenuhan kewajiban PNBP atau ketentuan peraturan perundang undangan. (4) Kegiatan pembahasan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan bersama pihak terkait untuk memberikan keyakinan yang rnemadai atas analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
100 - Pasal 156 ( 1) Dalam melaksanakan pengawasan tematik/ pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat J enderal Anggaran dapat: a. meminta dokumen, keterangan, dan/ atau bukti lain kepada Instansi Pengelola PNBP; b. meminta dokumen, keterangan, dan/ atau bukti lain kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/ atau pihak lain melalui Instansi Pengelola PNBP; c. melakukan observasi kepada Instansi Pengelola PNBP; dan/atau d. melakukan observasi kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/ atau pihak lain dengan melibatkan Instansi Pengelola PNBP. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pemenuhan kewajiban PNBP. Pasal 157 (1) Berdasarkan hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 atau pengawasan tematik/ pendalaman se bagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesimpulan dan/atau rekomendasi. (3) Penyusunan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi. Pasal 158 ( 1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 atau pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ditemukan potensi PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan.
101 - (2) Laporan hasil pengawasan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dapat disusun se bagai satu kesatuan kesirnpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2). Pasal 159 (1) Dalarn hal Iaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, terdapat rekomendasi atas pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP dan/ atau potensi PNBP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 158, rekomendasi hasil pengawasan disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBP. (2) Rekornendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) disampaikan oleh: a. Menteri dalam hal rekomendasi bersifat strategis dan nasional; b. Direktur ,JenderaI Anggaran dalam hal adanya rekomendasi antara lain berupa: 1, perbaikan regulasi PNBP; 2. perbaikan proses bisnis PNBP; ;3. perbaikan sistem pengelolaan PNBP; 4. permin taan penagihan PNBP; 5. usulan pe:meriksaan PNBP; 6. usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar; 7, usulan penghentian kerjasama dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP; dan/ atau 8. data indikasi/ data perrucu pemeriksaan perpajakan; atau C. Direktur Penerirnaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga atau Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Surnber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan dalam hal kesimpulan dan/ atau rekomendasi yang diberikan selain pada huruf a dan huruf b.
102 - Pasal 160 (1) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) harus menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan PNBP kepada Direktur lJenderal Anggaran, paling sedikit l (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. (3) Tindak Ian.jut hasil pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui sistem inforrnasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Pasal 161 (1) Dalam hal tertentu, laporan hasil pengawasan se bagaimana climaksud dalam Pasal 159, dapat disampaikan kepada pihak lain di luar Instansi Pengelola PNBP. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. adanya data indikasi/ data pemicu; b. hasil pengawasan membutuhkan tindak lanjut dari pihak lain di luar Instansi Pengelola PNBP; dan/ atau c. adanya pertimbangan Menteri atau Direktur JenderaI Anggaran untuk menyarnpaikan laporan hasil pengawasan kepada pihak lain. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Direktorat ~Jende:ral Pajak, b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan/ atau c aparat penegak hukum. Bagian Keempat Laporan Kepada Menteri Pasal 162 ( 1) Direktur Jenderal Anggaran menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi pengawasan PNBP
103 - kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. (2) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal Anggaran dapat menyarnpaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri. (3) Hal tertentu sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. arahan langsung dari Menteri; b. tindak Ianjut berupa penyempurnaan kebijakan pengelolaan PNBP; c. tindak lanjut yang berdampak signifikan pada penerimaan PNBP; dan/ atau d. tindak lanjut yang membutuhkan keterlibatan lintas unit internal Kementerian Keuangan clan/ atau lintas Instansi Pengelola PNBP. Bagian Kelima Ketentuan Lain-lain Pasal 163 Penjelasan mengenai ta.ta cara pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 162 tercantum dalam Lampiran Huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VIII PENGELOLAAN PNBP OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA Pasal 164 (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan PNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. (2) Penetapan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempertimbangkan:
104 - a. PNBP yang penghitungan dan/ atau penetapannya membutuhkan earning process; b. bagian Pemerintah dari basil pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; atau c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan ditetapkan sebagai penerimaan Bendahara Umum Negara. Pasal 165 (1) Penetapan PNBP BUN sebagaimana dimaksud daiam Pasal 164 ayat (2) h-uruf c dilakukan berdasarkan dokurnen yang antara lain berasal dari: a. hasil pengawasan Menteri; b. laporan hasil pemeriksaan PNBP; atau c. sumber lainnya yang sah clan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan lnstansi Pengelola PNBP terkait. (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penetapan PNBP tertentu sebagai PNBP BUN. Pasal 166 (1) Menteri dapat menetapkan PNBP BUN sebagai akibat pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan PNBP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur oleh lV!en terL Pasal 167 Dalam hal terdapat Satuan Kerja sernentara pada Bagian Anggaran Bendahara Umurn Negara (BA 999), PNBP pada
105 - Satuan Kerja sementara ditetapkan sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Pasal 168 (1) PNBP yang selama ini telah dikelola Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan sebagai PNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. (2) PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. PNBP dari pengusahaan minyak bumi; b. PNBP dari pengusahaan gas bumi; c. PNBP dari pertambangan dan panas bumi; d. PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan e. PNBP BUN lain yang merupakan pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara. Pasal 169 (1) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Pasal 166, dan Pasal 167, Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi perumusan kebijakan teknis, melaksanakan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan sesuai kewenangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri atau Peraturan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sepanjang bersinggungan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Pasal 170 ( 1) Tata cara pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP Bendahara Umum Negara dapat mengacu pada ketentuan J
106 - dalam Peraturan Menteri nu sepanJang belum diatur tersendiri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP BUN dapat diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri sesuai karakteristik PNBP BUN, BAB IX TATA CARA PERMINTAAN PEMERIKSAAN PNBP Bagian Kesatu Dasar Pemeriksaan PNBP Paragraf 1 Urnum Pasal 171 (1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/ atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pen1eriksa. (2) Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap: a. W<ijib Bayar; b. Instansi Pengelola PNBP; atau c. Mitra Instansi Pengelola PNBP. (3) Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Perneriksaan PNBP terhadap: a. Wajib Bayar; atau b. Mitra Instansi Pengelola PNBP, (4) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, terdiri dari: a, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang; dan
.. 107 - b. w·ajib Bayar yang PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. Paragraf 2 Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Menteri terhadap Wajib Bayar Pasal 172 ( 1) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf a, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan PNBP berdasarkan permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. (2) Permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan berdasarkan: a. hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan; b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP; dan/ atau c. permohonan keringanan PNBP Terutang. (3) Hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan termasuk: a. hasil pengawasan menemukan indikasi Wajib Bayar tidak rnenyampaikan Iaporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang selama dua periode berturut turut dengan nilai potensi kurang bayar lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. hasil pengawasan menemukan adanya indikasi Wajib Bayar melakukan pemalsuan dokumen pembayaran PNBP;
108 - c. hasil pengawasan menemukan adanya indikasi VVajib Bayar menggunakan bukti pembayaran PNBP secara beni.Iang; dan/ atau d. hasil pengawasan berupa reviu terhadap permohonan atas koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a. Permohonan pengembalian PNBP yang dapat dimintakan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan permohonan pengembalian PNBP dengan nilai lebih dari Rpl00.000 .. 000.000,00 (seratus miliar rupiah) clan besarannya belum diyakini oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. (5) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c rnerupakan permohonan keringanan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan dengan nilai lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas. Pasal 173 (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemerik:saan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban Pl\JBP Teru tangnya se bagairnana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (t:'.J.) huruf a. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; b. adanya indikasi kerugian negara dan/ atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau C. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai. (3) Seiain dasar permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Menteri dapat meminta pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang
109 - menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutangnya sebagai tindak lanjut atas: a. adanya permohonan keringanan PNBP; b. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran; dan/ atau c. pertimbangan Menteri lainnya. (4) Permintaan pemeriksaan karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran PNBP secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP secara Iangsung melalui pemindahbukuan yang mernerlukan pertimbangan Menteri, dalam hal: a. permohonan pengernbalian kelebihan pembayaran PNBP tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP; atau b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasark:an pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP kembali. (5) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan permohonan keringanan yang memerlukan pertimbangan atau persetujuan l\!Ienteri, dalam hal: a. permohonan keringanan PNBP tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Perneriksa namun berdasarkan pertimbangan Menteri perh1 dimintakan pemeriksaan PNBP; atau b. permohonan keringanan PNBP telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP kembali. (6) Hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat :3 huruf (b) merupakan
110 - hasi] pengawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, tennasuk: a. adanya tunggakan terhadap penenmaan negara lainnya; b. berdasarkan hasiI analisis profil risiko Wajib Bayar perlu ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan; dan/ atau c. Instansi Pengelola PNBP tidak menindaklanjuti hasil pengawasan yang menemukan adanya: 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; 2. indikasi kerugian negara; dan/ atau 3. unsur tindak pidana. (7) Dalam rangka permintaan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP. Pasal 174 (1) Dalarn hal tertentu, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP a tau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 171 ayat (4) huruf b. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: a. adanya permohonan koreksi atas Surat Tagihan PNBP; b. adanya pe:rmohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/ atau c. adanya pern10honan keringanan PNBP. (3) Selain dasa:r permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutangnya dihitung oleh lnstansi
111 - Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP kepada Instansi Pemeriksa, termasuk se bagai tindak lanjut atas hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (4) Permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan permohonan koreksi yang bersifat substantifyang diajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a. (5) Permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran PNBP secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pengembalian PNBP dengan nilai lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan yang besarannya belum diyakini oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. (6) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan permohonan keringanan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan dengan nilai lebih dari Rpl00.000.000.00O,00 (seratus miliar rupiah) sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas. (7) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat ditindaklanjuti dengan permin taan pemeriksaan, termasuk: a. hasil pengawasan menemukan indikasi Wajib Bayar melakukan pemalsuan dokumen pembayaran PNBP; dan/atau b. hasil pengawasan menemukan indikasi vVajib Bayar menggunakan bukti pembayaran PNBP secara berulang. Pasal 175 ( 1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa melakukan Perneriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra Instansi
112 - Pengelola PNBP se bagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 71 ayat (4) huruf b. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: a. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; clan/ atau b. adanya permohonan keringanan PNBP. (3) Seiain dasar permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP kepada Instansi Pemeriksa, antara lain: a. hasil pengawasan Direktorat J enderal Anggaran; dan/atau b. adanya arahan Menteri untuk dimintakan pemeriksaan PNBP. (4) Permintaan pemeriksaan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam hal: a. permohonan pengembalian kele bihan pembayaran PNBP tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa, tetapi berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP; atau b. permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran PNBP secara tunai telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan perneriksaan PNBP kembali. (5) Permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan permohonan yang memerlukan pertimbangan atau persetujuan Menteri, dalarn hal: a. permohonan keringanan PNBP tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari lnstansi Pemeriksa, tetapi
113 - berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP; atau b. permohonan keringanan PNBP telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBP kembali. (6) Hasil pengawasan Direktorat J enderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) merupakan basil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, termasuk: a. adanya tunggakan terhadap penenmaan negara lainnya; b. berdasarkan hasil analisis profiI risiko Wajib Bayar perlu d.itindaklanj u ti dengan permintaan pemeriksaan; dan/atau c. hasil pengawasan Menteri menemukan adanya: 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; 2. indikasi kerugian negara; dan/ atau 3. unsur tindak pidana, tetapi tidak segera ditindaklanjuti oleh Instansi Pengelola PNBP. (7) Dalam rangka permintaan pemeriksaan PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)' Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP. Paragraf 3 Permintaan Perneriksaan PNBP oleh Menteri Terhadap Instansi Pengelola PNBP Pasal 176 (1) Menteri dapat :meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Instansi
114 - Pengelola PNBP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 71 ayat (2) huruf b. (2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan berdasarkan: a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; b. adanya indikasi kerugian negara dan/ atau :indikasi unsur tindak pidana; c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau d. hasil pengawasan Menteri. (3) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dapat ditindaklanjuti dengan pennintaan pemeriksaan, antara lain berupa temuan yang mengindikasikan Instansi Pengelola PNBP tidak melakukan perbaikan tata kelola PNBP: a, setelah berulang kali direkomendasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/ atau b. setelah beru]ang kali diberikan bimbingan teknis oleh MenterL (4) Hasil pengawasan Menteri sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf d merupakan hasil pengawasan Direktorat ,Jenderal Anggaran yang dapat ditindakl2.njuti dengan permintaan pemeriksaan, antara lain: a. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang berdasarkan arahan Menteri perlu ditindaklanj uti dengan pemeriksaan; dan/ atau b. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran menemukan adanya: 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP: 2. indikasi kerugian negara; clan/ atau 3, unsur tindak pidana.
115 - Paraoraf 4 b Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Menteri dan/ atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP Terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP Pasal 177 (1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 171 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b. (2) Permintaan Menteri dan/ atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; b. indikasi kerugian negara dan/ atau indikasi unsur tindak pidana; dan/ atau c. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (3) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain berupa temuan adanya indikasi bahwa Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak melakukan perbaikan tata kelola PNBP: a. setelah berulang kali direkomendasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/ atau b, setelah beru]ang kali diberikan bimbingan teknis oleh Menteri dan/ atau Instansi Pengelola PNBP. (4) Dalam hal perrn_intaan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri, Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.
-- 116 - Bagian Kedua Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBP Paragraf 1 Surat Permintaan Pemeriksaan PNBP Pasal 178 (1) Permintaan pemeriksaan PNBP disampaikan oleh Menteri dan/ atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Pimpinan Instansi Pe:meriksa melalui surat perrnintaan pemeriksaan PNBP. (2) Perrnintaan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawah Menteri dan/ atau Pimpinan Instansi Pengeloia PNBP. (3) Surat permintaan perneriksaan PNBP yang disampaikan oleh Menteri dan/ atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Instansi Pemeriksa, paling sedikit memuat keterangan: a. maksud dan tujuan pemeriksaan; b. identitas instansi atau Wajib Bayar yang diperiksa; c. dasar permintaan pemeriksaan; d. jenis PNBP yang akan diperiksa; dan e. periode tahun buku. Paragraf 2 Tata Cara Pennintaan Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP Pasal 179 ( 1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permintaan Pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya:
117 - a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP dari Wajib Bayar setelah dokumen diterima lengkap dan benar; b. permohonan keringanan PNBP Terutang setelah dokumen diterima lengkap clan benar; c. permohonan koreksi su bstantif atas Surat Tagihan PNBP setelah dokumen diterima lengkap dan benar; d. rekomendasi hasil pengavvasan atau pertimbangan A.parat Pengawas Intern Pemerintah; e. laporan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; atau [ laporan indikasi kerugian negara dan/ atau indikasi unsur tindak pidana. (2) Surat permintaan pemeriksaan PNBP ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat setingkat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemeriksa PNBP, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Wajib Bayar atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa. Paragraf 3 Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP Sebagai Tindak Lanjut atas Rekomendasi Men.teri Pasal 180 ( 1) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP dalam rangka permintaan pemeriksaan PNBP. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam rangka klarifikasi data dan informasi terkait objek clan dasar permintaan pemeriksaan PNBP.
118 - (3) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permin taan pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa. (4) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat setingkat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Paragraf 4 Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Menteri Pasal 181 ( 1) Pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian Keuangan atas nama Menteri menyampaikan permintaan pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya: a. arahan Menteri terhadap penyelesaian pertimbangan atau persetujuan permohonan keringanan PNBP; b. arahan Menteri terhadap penyelesaian persetujuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan; c, persetqjuan Menteri terhadap laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang perlu ditindaklanjuti den.gan permintaan pemeriksaan; dan/atau d. arahan Menteri terhadap hal atau kondisi tertentu yang perlu dimin takan pern.eriksaarL (2) Surat permintaan pe:rneriksaan PNBP ditanclatangani oleh pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian Keuangan atas nama Menteri dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemeriksa, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Wajib
119 - Bayar atau Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa. BABX PENGHE;NTIAN DAN PEMBUKAAN ATAS PENGHENTIAN LAYANAN Pasal 182 (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melakukan penghentian layanan pada Instansi Pengelola PNBP kepada Wajib Bayar. (2) Hal tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. tidak dilaksanakannya kewajiban Wajib Bayar atas: 1. pembayaran PNBP Terutang; 2. pemenuhan dokumen yang diperlukan dalar.n rangka monitoring atau verifikasi pembayaran; atau 3. pertanggungjawaban PNBP oleh Wajib Bayar; dan/atau b. ada:nya usulan penghentian layanan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan PNBP. (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP telah memiliki sistem informasi PNBP yang terkoneksi dengan sistem infonnasi yang dikelola Kementerian Keuangan, penghentian layanan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi PNBP. (4) Selain penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat menindaklanjuti dengan permintaan penghentian akses layanan kode billing pada sisten1 informasi yang dikernbangkan Kementerian Keuangan kepada Direktorat .Jenderal Anggaran,
120 - Pasal 183 (1) Berdasarkan permintaan penghentian akses layanan kode billing sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 174 ayat (4), Direktorat Jenderal Anggaran menghentikan akses layanan penerbitan kode billing pada sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan. (2) Penghentian akses layanan kode billing sebagaimana dirnak.sud pada ayat (1) dikecualikan: a. Wajib Bayar sedang daiam proses pengajuan koreksi atas Surat Tagihan PNBP; b. Wajib Bayar sedang dalam proses pengaJuan keringanan PNBP; c. Wajib Bayar sedang dalam proses pengaJuan keberatan PNBP; dan/ atau d. Wajib Bayar sedang dalam proses peradilan terkait kewajiban PNBP. (3) Selain penghentian akses layanan penerbitan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat ,Jenderal Anggaran dapat menyampaikan permintaan penghentian ]ayanan-layanan pada instansi lain berkenaan kepada \Vajib Bayar. (4) Layanan-layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa layanan perpajakan, layanan kepabeanan dan cukai, layanan in1igrasi, dan layanan administrasi hukum umum. Pasal 184 Permintaan penghentian akses layanan kode billing se bagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4) dan permintaan penghen tian layanan pacla instansi lain se bagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) dapat dilakukan melalui sistern informasi. Pasal 185 Dalam haI Vl/ajib Bayar telah memenuhi kewajiban pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalarn Pasa] 174 ayat 2 huruf a,
121 - Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan pembukaan atas penghentian layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dan pernbukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode billing pada sistem informasi yang dikelola Kernen terian Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1). BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif karena Keterlambatan Pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar Pasal 186 ( 1) Sanksi administrasi se bagaimana dimaksu d dalam Pa sal 42, Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), dan Pasal 86 ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) hulan penuh. (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh em.pat) bulan. (3) Contoh perhitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l} dan ayat (2) tcrcantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Sanksi Administratif Bagi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
122 - Pasal 187 ( 1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalarn peraturan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/ atau pemeriksaan ditemukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBP se bagairn.ana dimaksud pada Pasa1 121 ayat ( 1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana. Bagian Ketiga Sanksi Administratif Bagi Mitra Instansi Pengelola PNBP Pasal 188 (1) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka pelaksanaan tugas berupa: a. penentuan PNBP Terutang; b. pemungutan PNBP; c. penyetoran PNBP; d. monitoring atau verifikasi atas PNBP Terutang; e. pencatatan piutang PNBP; f. penagihan PNBP Terutang; g. penyelesaian koreksi atas Surat Tagihan PNBP; h. pelaporan dan pertanggungjawaban PNBP; 1. pelaksanaan administrasi penenmaan atas permohonan pengembalian PNBP; dan/ atau J. pelaksanaan tugas lain di bidang PNBP sesum penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan daiam bentuk lain, dikenai sanksi administratif
123 - (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/ a tau pemeriksaan ditemukan p1mp1nan Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBP se bagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2) dikenai sanksi administrati[ (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administrasi; c, pemotongan imbal jasa dan bonus; d. penghapusan imbal jasa dan bonus; e. penambahan bagian pemerintah atas yang dikelola Mitra Instansi Pengelola PNBP di atas tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan mengenm jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/ a tau f. pencabu_tan status se bagai Mitra Instansi Pengelola PNBP, (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP secara berjenjang. (5) Pengenaan sanksi administratif secara ber:jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan dari tingkat sanksi yang paling ringan sampai dengan tingkat sanksi yang paling berat. (6) Dalam hal Mitra Instansi Pengelola PNBP rnelakukan pelanggaran secara berulang, sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sekurang-kurangnya sama dengan sanksi terakhir yang diberikan. (7) Ketentuan lebih lanjut rnengenai mekanisrne pengenaan, bentuk dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengelola PNBP clan/ atau dalam kontrak/perjanjian kerja sama/nota kesepahaman Instansi Pengelola PNBP dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP.
124 - Bagian Keempat Sanksi Administratif Bagi Wajib Bayar Yang Menghitung Sendiri PNBP Terutang Pasal 189 (1) Dalam hal berdasarkan pengawasan PNBP dan/atau pemeriksaan PNBP ditemukan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dengan menerbitkan Surat Tagihan PNBP sanksi administratif kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang. (3) Mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan/atau Pasal 83. Pasal 190 (1) Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang tidak menyampaikan laporan realisasi penyetoran PNBP dan PNBP Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran sanksi administratifkepada Wajib Bayaryang menghitung sendiri PNBP Terutang. (3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Bayar yang
125 - menghitung sendiri PNBP Terutang setelah batas waktu penyampaian laporan dimaksud berakhir. (4) Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang melakukan pembayaran sanksi administratif paling lambat 10 hari setelah menerima surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 191 (1) Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang tidak melakukan pembayaran sanksi administratif sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP sanksi administratif kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang. (2) Mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengikuti mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 192 Instansi Pengelola PNBP menyerahkan tagihan PNBP Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan telah memenuhi persyaratan untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Pasal 193 (1) Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti PNBP Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan sedang dalam proses penyelesaian keberatan, keringanan, koreksi atas surat tagihan, gugatan peradilan, atau
... 126 .. pemeriksaan PNBP sesum ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNBP Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak dapat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara, Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 194 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis yang merupakan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, dinyatakan rnasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 195 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMI(.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kernenterian/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
127 - Pasal 196 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
128 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1235 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ,,- · Kepala B~gia:ri. ministrasi Kementerian YAI;I~ ... 13-199703 1 001
129 - LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMIZ.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK A. KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pengelolaan PNBP merupakan suatu tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. Rangkaian kegiatan tersebut menggambarkan pedoman pengelolaan PNBP dalam setiap tahapannya. Pengaturan rangkaian kegiatan pengelolaan PNBP yang dituangkan dalam Peraturan Menteri secara garis besar adalah sebagai berikut: a. perencanaan PNBP yang mengikuti siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. pelaksanaan PNBP yang mempertimbangkan manaJemen pengelolaan PNBP yang professional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar. c. Pertanggungjawaban PNBP yang memberikan gambaran atas proses perencanaan dan pelaksanaan PNBP; d. Monitoring dan pengawasan PNBP yang mengatur kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
130 - B. PEJABAT KUASA PENGELOLA PNBP Pejabat Kuasa Pengelola PNBP mempunyai peran penting dalam pengelolaan PNBP. Hal ini dikarenakan tugas Pimpinan Instansi Pengelola PNBP secara operasional, akan dilimpahkan kepada ~ejabat Kuasa Pengelola PNBP. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang mendapatkan pelimpahan tugas tersebut akan bertanggungjawab atas pengelolaan PNBP yang berada dalam penguasaannya kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Beberapa ketentuan terkait dengan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah sebagai berikut: 1. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP bersifat ex-officio pada jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan PNBP merupakan bagian dari pengelolaan anggaran suatu Satuan Kerja. Untuk efektifitas pengambila;n keputusan, Kuasa Pengguna Anggaran suatu Satuan Kerja ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Hal ini berarti surat keputusan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran secara otomatis berlaku juga sebagai penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Selain itu, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berarti Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugas Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri in. Karena bersifat ex-officio, jabatan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP mengikuti pengangkatan/ pemberhentian/ masa jabatan Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada saat pergantian tahun anggaran, penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Contoh: Pada tahun 2020, Bapak A menjadi Kepala Kantor Pelayanan ABC yang berperan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja yang dipimpinnya. Dalam struktur pengelola PNBP, Bapak A juga berperan sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PNBP di satuan kerjanya.
131 - Pada tahun 2021, Bapak A masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan ABC dan masih sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan demikian, Bapak A juga berperan sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tanpa perlu SK Pengangkatan kembali. 2. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat dibantu oleh pejabat perbendaharaan dan pengelola PNBP lainnya a) Pejabat perbendaharaan lainnya Pejabat perbendaharaan lainnya ditunjuk untuk melaksanakan se bagian tugas pengelolaan PNBP yang melekat dengan tanggung jawab perbendaharaan. Pejabat perbendaharaan lainnya yang dapat melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan. Contoh sebagian tugas yang dilaksanakan oleh PPK adalah melakukan penagihan atas PNBP denda keterlambatan pekerjaan Pemerintah kepada rekanan/ pihak ketiga yang wanprestasi. b) Pengelola PNBP lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBP. Pengelola PNBP lainnya merupakan pejabat atau pegawai di lingkungan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP selain pejabat perbendaharaan yang ditunjuk untuk melakukan sebagian tugas teknis dan administrasi pengelolaan PNBP. Togas teknis dan administasi yang dilakukan oleh pengelola PNBP lainnya antara lain: ■ melakukan input rencana PNBP dalam aplikasi TPNBP ■ melakukan pencatatan realisasi PNBP ■ menatausahakan atau membukukan transaksi PNBP ■ menatausahakan piutang PNBP ■ menyiapkan dan mengadministrasikan dokumen pemungutan dan/ atau surat tagihan PNBP ■ menyusun laporan semesteran PNBP melalui aplikasi Single Source Database PNBP.
132 - 3. Jumlah, Susunan, dan Kewenangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP Jumlah, susunan, dan kewenangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tergantung dengan cakupan PNBP dalam penguasaannya yang dikelola dalam Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja. Misal, dalam suatu Satuan Kerja terdapat beberapa PNBP yangjumlahnya signifikan, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk beberapa Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang khusus menangani PNBP tersebut dengan kewenangan . . masmg-masmg. C. PENGELOLAAN PNBP OLEH MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP 1. Mekanisme penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP a. Penugasan kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP karena amanat ketentuan perundang-undangan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat yang didelegasikan menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dimaksud. Contoh: Kementerian A menetapkan satuan kerja pada Kementerian B atau Pemerintah Daerah X sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan mengacu pada Undang-undang teknis dengan pertimbangan bahwa sesuai undang-undang tersebut satker B atau satker X merupakan instansi yang memiliki kompetensi teknis dan operasional atas jenis PNBP yang merupakan kewenangan Kementerian A. b. Penugasan atau penunjukan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat yang didelegasikan melaksanakan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan mekanisme penawaran dan/atau seleksi atas kandidat badan yang dapat menjadi Mitra Instansi Pengelola PNBP yang dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, da:i;i akuntabel.
2. 133 - Contoh: Kementerian C membuka penawaran dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan atas kegiatan yang dapat didelegasikan kepada Mitra Instansi Pcngeloia PNBP dan mengumumkannya melalui media nasionaL Berdasarkan proposal yang diterima, Kcmenterian C melakukan seleksi dari berbagai aspek dan selanjutnya menetapkan badan tertentu sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP. Dalam hal kegiatan Kementerian C memiliki tingkat risiko tinggi, bersifat rahasia untuk kepentingan negara, atau hanya dapat dilakukan oleh suatu badan tertentu dalam rangka cfisiensi dan efektivitas. Dengan tetap memenuhi kriteria/ standar pelayanan yang ditetapkan, Kementerian C dapat melakukan penetapan secara langsung suatu badan untuk menjadi Mitra Instansi Pengelola PNBP. Imbal Jasa bagi Mitra Instansi Pcngelola PNBP Dalam hal Mitra Instansi Pcngelola PNBP telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian dengan Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat diberikan imbal jasa tennasuk berupa: a. pembagian pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP Instansi Pengelola PNBP dapat membagi persentase pendapatan atas layanan dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan terlebih dahulu menetapkan persentase tersebut dalam peraturan perundangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP. Contoh: Kementerian A memiliki layanan PNBP dari jasa pemanduan pesawat terbang dan yang menjadi Wajib Bayar atas layanan tersebut adalah perusahaan penerbangan. Mempertimbangkan bahwa pcrusahaan penerbangan ban.ya berhubungan dengan Perusahaan Navigasi Udara sebagai operator pemanduan pesawat terbang, maka dalam rangka efektivitas dalam Peraturan Pemerintah ten.tang ,Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementcrian A diatur bahwa tarif PNBP atas layanan pemanduan
134 - pesawat terbang yang ditagihkan kepada Perusahaan Navigasi Udara sebesar 15% dari pendapatan bruto. b, pemberian kewenangan untuk memberikan sebagian layanan Instansi Pengelola PNBP dan mendapatkan pendapatan atas layanan tersebut. Pemberian irnbal jasa juga dapat dilakukan melalui pendelegasian sebagian kewenangan kepada suatu badan untuk melakukan layanan yang seharusnya merupakan kewenangan Pernerintah Pusat. Contoh: Kementerian B memiliki kewenangan dari Undang-undang tcknis untuk memberikan sertifikasi atas kelayakan kapal laut. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas untuk rnelakukan penguvan, sesuai ketentuan peraturan perundangan Kementerian B memberikan pendelegasian sebagian kewenangan kepada suatu bad an untuk m.elakukan pclayanan. A tas pelayanan ini, badan te:rsebut dapat. memungut pihak yang mernerlukan pengujian. Biaya sertifikasi tetap dibayarkan sesuai dengan PP atas jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian B dan dipungut oleh badan tersehut serta disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. c. pembayaran biaya jasa layanan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; Instansi Pengelola PNBP dapat mengalokasikan anggaran dari APBN untuk memenuhi kebutuhan operasional Mitra Instansi Pengclola dalarn melakukan tugas pengelolaan PNBP Contoh: Kementerian C rnengalokasikan anggaran pada DIPA untuk memenuhi kebutuhan layanan tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ses11ai kewenangannya. Atas pengalokasian belanja tersebut Pemerintah Daerah selaku Mitra Instansi Pengelola PNBP membantu melakukan pemungutan PNBP layanan terten.tu dari Kementerian C. d. duku.ngan sarana prasarana untuk pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
135 - Bentuk imbai jasa juga dapat diberikan melalui penyediaan sa:rana prasarana bagi Mitra Instansi Pengelola untuk melakukan kegiatan yang ditugaskan oleh Instansi Pengelola PNBP. Sarana prasarana yang disediakan tersehu.t digunakan oleh Mitra lnstansi Pengelola untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat/ pemangku kepentingan lainnya atau digunakan untuk optimalisasi PNBP pada Instansi Pengelola PNBP. Contoh: Lembaga D menyediakan perangkat alat pengolah data clan mesin cetak untuk digunakan Pemerintah Daerah sebagai Mitra lnstansi Pengelola dalam membantu pelayanan penerbitan surat keterangan dalarn rangka ekspor barang. Atas sarana yang diberikan oleh Lembaga D, Pemerintah Daerah selaku Mitra Instansi Pengelola PNBP mernbantu melakukan tugas pemungutan jenis PNBP Lernbaga D berupa penerbitan surat keterangan. Selanjutnya, dalam hal suatu badan telah membantu sebagian pelaksanaan pengelolaan PNBP sebelum ditetapkan sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP, bentuk imbal jasa yang selarna ini telah menjadi hak badan dimaksud tetap berlaku sepan.1ang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. Yang dimaksu_d tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan diantaranya bentuk imbal jasa yang telah diberikan tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/ atau ketentuan mengenai kebijakan penganggaran. 3. Bentuk kontrak/pe1janjian antara Instansi Pengelola PNBP dengan Mitra lnstansi Pengelola PNBP Setelah menetapkan suatu badan menjadi Mitra Instansi Pengelola PNBP, selanjutnya Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat yang didclegasikan bersama dengan Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menuangkan kesepakatan dalam bentuk kontrak/pe1janjian atau bentuk lain yang serupa sesuai kehutuhan kedua belah pihak atau
136 - sesuai ketentuan perundang-undangan, yang paling sedikit berisi muatan materi sebagai berikut: a. Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas Substansi yang diatur dapat berisi hak Instansi Pengclola PNBP untuk mendapat bagian dari pendapatan atas layanan yang dHakukan Mitra Instansi Pengelola PNBP, hak Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk mendapatkan imbal jasa atas layanan, kewajiban Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk memberikan standar pelayanan sesuai ketetapan Instansi Pengelola PNBP serta hak dan kewajiban lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengeiolaan PNBP. b. Jangka waktu pe1janjian c. Bentuk dan tatacara pengenaan sanksi Substansi yang diatur mcngenai jL1mlab, Jems dan kategori pelanggaran Mitra Instansi Pengelola PNBP seperti apa yang dapat dikenakan sanksi administrasi oleb Instansi Pengelola PNBP serta tata cara pengenaan sanksi dalam bentuk: 1) Teguran tertulis 2) Denda administrasi 3) Pemotongan imbal jasa dan bonus 4) Penghapusan imbal jasa dan bonus 5) Pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP d. Mengatur kesepakatan kedua pihak apabila terdapat keadaan kahar yang menyebabkan tugas pengelolaan PNBP tidak be-r:jalan sebagaimana mestinya. e~ l\1Je11gatu.r kese1Jakatan ked·ua. pil1.al{ 1111tL1k mer1etapka.r1 lokasi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memutuskan penyelesaian perselisihan. D. PENYUSUNAN RENCANA PNBP OLEH INSTANSI P:ENGELOLA PIUJP l. Penyusunan Rencana PNBP secara Berjenjang Pelaksanaan penyusunan Rencana PNBP dilaksanakan berjenjang sesuai kewenangannya, yaitu sebagai berikut:
2. 137 - a. Rencana PNBP tingkat Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat; b. Rencana PNBP tingkat Unit Eselon I/Unit Organisasi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat; dan c. Rencana PNBP tingkat Satuan Kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Pembagian Tugas Dalam Penyusunan Rencana PNBP a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris atau pejabat setingkat dalam penyusunan Rencana PNBP bertugas: 1) Memberikan arahan kebijakan dan rencana kerja Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan penyusunan Rencana PNBP. 2) Melakukan penelitian atas Rencana PNBP yang disampaikan setingkat Direktur Jenderal/Deputi atau pejabat setingkat. 3) Melakukan konsolidasi Rencana PNBP tingkat Kementerian/Lembaga termasuk dalam hal terdapat usulan penggunaan dana PNBP lintas unit. 4) Menyampaikan Rencana PNBP tingkat Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. 5) Melakukan sinkronisasi Rencana PNBP dengan RKA-K/L. Pelaksanaan tugas pada angka 2, angka 3 dan angka 5 didelegasikan kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat. b. Direktur Jenderal/Deputi atau pejabat setingkat dalam penyusunan Rencana PNBP bertugas: 1) Memberikan arahan kebijakan dan rencana kerja Unit Eselon I/Unit Organisasi yang berkaitan dengan penyusunan Rencana PNBP. 2) Melakukan penelitian atas Rencana PNBP yang disampaikan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.
138 - 3) Melakukan konsolidasi Rencana PNBP tingkat Unit Eselon I/ Organisasi termasuk dalam hal terdapat usulan penggunaan dana PNBP lintas Satuan kerja. 4) Menyampaikan Rencana PNBP tingkat Unit Eselon I/Unit Organisasi kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris atau pejabat setingkat. 5) Melakukan sinkronisasi Rencana PNBP dengan RI<fo~ tingkat Unit Organisasi. Pelaksanaan tugas pada angka 2 ., angka 3, dan angka 5 didelegasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat. c. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dalam penyusunan Ren.can.a PNBP bertugas: 1) Menyusun Rencana PNBP tingkat Satuan Kerja. 2) Menyampaikan Rencana PNBP tingkat Satuan Kerja kepada Direktur Jenderal/Deputi atau pejabat setingkat. 3) Melakukan sinkronisasi Rencana PNBP dengan RKA tingkat Satuan Kerja. Hubungan pola kerja dan pelaksanaan tugas dari masing-masing Kuasa Pengelola PNBP dalam penyusunan Rencana PNBP secara ringkas dapat digambarkan dalam bagan pada halaman berikutnya. 3. Taha pan Penyusunan Rencana PNBP a. Penyampaian arahan dan kebijakan oleh Sekretaris ,Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat setingkat Berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan PNBP tahun t-1 dan prognosa tahun t, kebijakan sektoral Kementerian/Lembaga, serta mempertimbangkan hasil pengawasan PNBP dari APIP Kernen terian / Lem bag a dan Kementerian Keuangan, Sekretaris J enderal / Sekretaris U tama / Sekretaris / Pej a bat setingkat menyampaikan arahan dan kebijakan penyusunan Rencana PNBP kepada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Arahan dan kebijakan dimaksud di antaranya peningkatan kualitas layanan yang dapat berdampak pada kenaikan target PNBP, penyempurnaan proses bisnis pengelolaan
139 - tingkat Kementerian/Lembaga (digitalisasi atau otomasi layanan), kebijakan distribusi penggunaan dana PNBP lintas Unit dan/ atau rencana penerapan tarif s.d. RpO atau 0% untuk kriteria tertentu pada kelompok Wajib Bayar tertentu. b. Penyusunan kebijakan di tingkat Direktorat Jenderal/Deputi Direktur Jenderal/Deputi/pejabat setingkat menyusun arahan dan kebijakan untuk seluruh Satuan Kerja di Unit yang bersangkutan berdasarkan arahan dan kebijakan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/pejabat setingkat serta mempertimbangkan kekhususan unit yang bersangkutan, termasuk kebijakan distribusi penggunaan dana PNBP lintas Satuan Kerja.
Pola Kerja dan Tugas Kuasa Pengelola PNBP dalam Penyusunan Rencana PNBP Unit Memberikan / Menyusun Meneliti Mengkonsolidasikan Menyampaikan Mensikronkan Direktorat Jenderal Anggaran ELE Al Penelaahan Reneana PNBP K/L Sekretaris J ende ral/ Se kretaris / Pe jabat MULAI Arahan dan kebijakan Renea na PNBP K/L Setingkat Direktur Jenderal/De puti /Pejabat Ara ha n dan kebijakan Renea na PNBP UE I Setingkat Kepala Unit/Kepala Satuan Kerja Reneana PNBP Satker Reneana PNBP Satker RKASatker Catatan: Dalam hal pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP selain Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan lnstansi Pengelola PNBP atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat menetapkan tersendiri mekanisme penyusunan, konsolidasi dan penyampaian Rencana PNBP ~ I ...... ..i:::,. 0
141 - c. Penyusunan Rencana PNBP Satuan Kerja Berdasarkan arahan dan kebijakan Direktur Jenderal/Deputi/pejabat setingkat Rencana PNBP dimaksud, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menyusun Rencana PNBP Satuan Kerja dengan pendekatan: 1) Realistis, yaitu mempertimbangkan data historis capaian kinerja realisasi PNBP tahun-tahun sebelumnya (t-3, t-2, t-1) dan prognosa tahun berjalan (t), potensi PNBP untuk tahun yang direncanakan (t+ 1), asumsi-asumsi yang paling mungkin (probable) dan andal untuk melakukan estimasi Rencana PNBP, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungiawabkan (antara lain data demografis, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan Pemerintah terkait PNBP sektoral). 2) Optimal, yaitu jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP. 3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu mendasarkan pada peraturan yang terkait dengan Rencana PNBP diantaranya ketentuan tentang jenis dan tarif PNBP dan penyusunan rencana pendapatan jangka menengah. Dengan menggunakan tiga pendekatan di atas, Target PNBP disusun berdasarkan: 1) Jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP; · Jenis dan Tarif PNBP serta akun pendapatan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan difasilitasi dalam sistem aplikasi sehingga Instansi Pengelola PNBP cukup melakukan pemilihan jenis dan tarif PNBP yang sesuai dengan layanan/produk yang akan diberikan serta menentukan kesesuaian Jen1s PNBP dimaksud dengan akun pendapatan yang tepat. 2) Perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masingjenis PNBP; Instansi Pengelola PNBP perlu berfokus dalam penghitungan estimasi/proyeksi/perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP. Instansi Pengelola PNBP menggunakan data-data historis yang
142 - dimiliki dan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang andal untuk memproyeksikan potensi PNBP optimal yang dapat dicapai untuk tahun yang direncanakan. Besaran Target PNBP yang disusun secara umum dihitung dengan cara mengkalikan jumlah/volume dengan tarif atas jenis PNBP berkenaan (untuk tarif bersifat nominal). Namun mengingat terdapatjenis PNBP yang memiliki bentuk tarif PNBP berupa advalorem/formula, mekanisme penghitungannya dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku. Besaran Target PNBP yang diusulkan sebagai Rencana PNBP tersebut menjadi dasar untuk sinkronisasi rencana pendapatan dalam dokumen penganggaran. 3) Asumsi dasar ekonomi makro untuk jenis PNBP tertentu; Asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh terhadap jenis PNBP tertentu, antara lain: nilai tukar Rupiah terhadap USD, harga minyak mentah Indonesia, dan/ atau lifting minyak mentah dan gas. 4) Piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan; dan/ atau Dalam hal terdapat piutang PNBP yang berpotensi ditagihkan pada tahun yang direncanakan, bagian piutang PNBP tersebut dapat dicantumkan sebagai bagian dari Target PNBP dengan tambahan penjelasan bersumber dari penagihan piutang PNBP. Selain itu, Instansi Pengelola PNBP perlu memperhatikan laporan hasil monitoring, laporan hasil pengawasan, laporan hasil pemeriksaan dan/ atau laporan sumber lainnya yang memberikan rekomendasi/ saran adanya potensi PNBP yang perlu dioptimalkan. 5) hasil pengawasan PNBP yang dapat berupa adanya PNBP kurang bayar atau PNBP lebih bayar. d. Rencana PNBP juga memuat usulan pagu penggunaan PNBP untuk mendanai kegiatan dalam hal Kementerian/Lembaga telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP dari Menteri Keuangan. Pencantuman pagu penggunaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai persetujuan penggunaan dana PNBP. Besaran
143 - pagu penggunaan PNBP tersebut menjadi salah satu bahan dalam penetapan pagu sumber dana PNBP dalam dokumen penganggaran. e. Penyampaian Rencana PNBP ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat J enderal Anggaran Rencana PNBP tingkat Satuan Kerja yang telah disusun kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Unit Eselon I masing-masing dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat setingkat untuk diteliti dan dikonsolidasikan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana PNBP tersebut dilengkapi dengan dokumen berbentuk proposal yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1) pokok-pokok kebijakan PNBP; 2) perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan, yang nilainya dirincikan per bulan dan total akumulasi dalam setahun; 3) target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi kerangka penganggaran jangka menengah (medium term budget framework) di mana target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan nilainya dirincikan per bulan dan total akumulasi dalam setahun; 4) justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBP tahun anggaran berjalan; 5) perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP; 6) pagu penggunaan PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP untuk memenuhi kerangka penganggaran jangka menengah (medium term budget framework); dan
144 - 7) penjelasan capaian realisasi kinerja PNBP dalam 3 (tiga) tahun terakhir. E. PENELITIAN RENCANA PNBP OLEH INSTANSI PENGELOLA PNBP Penelitian Rencana PNBP difokuskan antara lain untuk: 1. memastikan keseluruhan unit eselon I dan Satuan Kerja yang memiliki PNBP telah tertampung dalam rencana PNBP; 2. menguji kelengkapan dokumen pendukung dasar perhitungan; 3. menguji keandalan perhitungan termasuk asumsi atau data yang digunakan; 4. menguji kesesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang digunakan; 5. menguji kesesuaian akun yang digunakan; 6. menguji validitas Arsip Data Komputer yang disusun: 7. memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh potensi PNBP telah diperhitungkan, termasuk yang bersumber dari piutang dan sumber sumber lainnya; 8. menguji kesesuaian usulan pagu penggunaan PNBP dengan persetujuan penggunaan PNBP, termasuk penggunaan lintas Unit maupun lintas Satuan kerja; dan 9. menguji sinkronitas data Rencana PNBP dengan dokumen Penganggaran. F. PENYAMPAIAN RENCANA PNBP OLEH INSTANSI PENGELOLA PNBP KEPADA MENTERI KEUANGAN C.Q. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN Rencana PNBP yang telah disempurnakan berdasarkan hasil penelitian selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat setingkat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Rencana PNBP yang disampaikan merupakan hasil konsolidasi seluruh Rencana PNBP Unit Eselon I terrnasuk yang berasal dari Satuan Kerja BLU. Penyampaian Rencana PNBP menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal sistem aplikasi dimaksud belum optimal, penyampaian Rencana PNBP dapat dilakukan secara tertulis atau menggunakan surat elektronik dengan tanda tangan digital. Penyampaian Rencana PNBP disertai dengan dokumen berupa proposal yang menyajikan ringkasan substansi terkait PNBP keseluruhan unit eselon I.
145 - Untuk memperjeias, penyusunan rencana PNBP dapat diilustrasikan sebagai berikut: Dalam :rangka penyusunan target PNBP Tahun 202X, Kementerian Z akan melakukan perhitungan Rencana PNBP yang tersebar di beberapa unit eselon 1. Beberapa layanan PNBP tersebar di unit-unit eselon satu sebagai berikut: a. Sekretariat Jenderal, berupa: ✓ Sewa tanah, gedung dan bangunan ,/ PNBP Lainnya (TGR) b. Direktorat Jenderal ZA, berupa: ✓ Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor ,/ Jasa Angkutan ,Jalan ✓- PNBP Lainnya (TGR) c. Direktorat Jenderal ZB, berupa: / Jasa Kepelabuhanan ,/ Jasa Kenavigasian ✓ Jasa Konsesi ✓ PNBP Lainnya (TGR) d. Direktorat ,Jenderal ZC, berupa: ✓ Pelayanan ,Jasa Navigasi Penerbangan ✓ Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara ✓ PNBP Lainnya (TGR) e. Direktorat ,Jenderal ZD, berupa: ✓ Penggunaan Prasarana Perkeretaapian ✓ PNBP Lainnya (TGR) f. Balai Pendidikan dan Pelatihan ZE v' ,Jasa Pendidikan dan Pelatihan ✓ ~J asa Pelayanan Pendidikan ✓ PNBP Lainnya (TGR) Sedang arahan dan kebijakan yang diambil dalam penyusunan re:ncana PNBP TA 202X adalah: ✓ Pengembangan pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi ✓ Peningkatan pelayanan melalui pengembangan fasilitas kebandarudaraan, kepelabuhan serta pengembangan teknologi terkini
146 - ✓ Peningkatan kualitas SDM transportasi dan penyerapan lulusan diklat ✓ Optimalisasi pemafaatan tanah, gedung dan bangunan ✓ Peningkatan tata kelola PNBP Dalam rangka menyusun rencana PNBP yang realistis dan optimal, maka masing-masing unit eselon I beserta satker-satkernya dalam menyusun Rencana PNBP harus melakukan analisa terkait: ✓ Data historis capaian realisasi PNBP tahun-tahun sebelurnnya (t-3, t-2, t-1) ✓ Prognosa tahun be1jalan (t), ✓ Potensi PNBP untuk tahun yang direncanakan (t+ 1), ✓ Informasi terkait yang dapat mendukung (antara lain jumlah mobil, jumlah penumpang pesawat terbang, kereta api dan kapal laut) Data-data atas perlu divalidasi dan dianalisa, seberapa berpengaruh dalam menghasilkan PNBP di Kementerian Berdasarkan arah kebijakan pengelolaan PNBP TA 202X serta hasil analisa dan validasi, masing-masing unit eselon I beserta satuan kerja (Satker) menyusun rencana PNBP berdasarkan: ✓ Jenis PNBP dan Tarif PNBP; ✓ Akun Pendapatan Sesuai Bagan Akun Standar; dan ✓ Perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP. Rencana PNBP yang disusun oleh masing-masing unit eselon I beserta satkernya adalah: l. Sekretariat cJenderal: a. Sewa tanah, gedung, dan bangunan Sek:retariat Jenderal mempunyai pertemuan dengan tanah yang Iuas. Gedung terletak dipusat kota. Sekretariat Jenderal melakukan kontrak kerjasama dengan durasi setahun untuk kemudian diperbaharui kontraknya dengan PT M (Pengelola). Kontrak ke1jasama untuk TA 202X sebesar Rp3 miliar. b. PNBP Lainnya (TGR) Rata-rata TGRyang bisa ditagih setiap tahunnya sebesar
147 Rencana PNBP yang disusun oleh unit eselon I Sekretariat Jenderal beserta satker-satkernya adalah: Unit/Jenis Volume Tarif Akun Target Pagu Penggunaan Keterangan Sekretariat Jenderal
Pendapatan tanah, Sewa gedung, 1 Rp3 miliar 425131 Rp3.000.000.000 Tarif berupa Kontrak bangunan
Pendapatan TGR Setoran 1 Rp50 juta 425931 Rp50.000.000 Rata-rata TGR setahun TOTAL Rp3.050.000.000 2. Direktorat Jenderal ZA: a. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan data historis dan informasi produksi kendaraan, volume layanan akan mengalami peningkatan. Volume diperkirakan sebanyak 2 juta, sehingga akan menghasilkan PNBP sebesar Rpl triliun. b. Jasa Angkutan Jalan Berdasarkan data historis dan informasi penambahan perusahaan travel dan bus antar propinsi, volume layanan akan mengalami peningkatan. Volume layanan diperkirakan sebanyak 50 ribu, sehingga akan menghasilkan PNBP sebesar Rpl00 miliar. c. PNBP Lainnya (TGR) Rata-rata TGR yang bisa ditagih setiap tahunnya sebesar Rp50 juta d. Ijin Penggunaan Dana PNBP sebesar 50%. Rencana PNBP yang disusun oleh unit eselon I Direktorat Jenderal ZA beserta satker-satkernya adalah: Unit/Jenis Volume Tarif Akun Target Pagu Penggunaan Keterangan Direktorat Jenderal ZA
Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor 2juta Rp500 ribu 425511 Rpl.000.000.000.000 RpQ00. 000. 000. 000 Tarif sesuai PP 15/2016
Jasa Angkutan Jalan 50 ribu Rp200 ribu 425511 Rp 100.000.000.000 Rp50. 000. 000. 000 i Tarif sesuai PP 15/2016
Pendapatan Setoran TGR 1 Rp50 juta 425931 Rp50.000.000 Rata-rata TGR setahun TOTAL Rpl.100.050.000.000 Rp550.150.000.000 3. Direktorat Jenderal ZB: a. Jasa Kepelabuhanan Berdasarkan data historis dan dibukanya beberapa jalur tol laut, volume layanan akan mengalami peningkatan. Volume layanan diperkirakan sebanyak 1,65 juta, dan akan menghasilkan PNBP sebesar Rp2,4 75 triliun. b. Jasa Kenavigasian Berdasarkan data historis dan dibukanya beberapa jalur tol laut, volume layanan akan mengalami peningkatan. volume diperkirakan sebanyak 7,3 triliun, sehingga akan menghasilkan PNBP sebesar Rp504 miliar. c. Jasa Konsesi Berdasarkan evaluasi atas laporan keuangan dan RKAP badan usaha pelabuhan serta akan dibukanya beberapa jalur tol laut maka pendapatan operasional BUP akan meningkat menjadi sebesar Rp3 triliun, sehingga akan menghasilkan PNBP sebesar Rp450 miliar. d. PNBP Lainnya (TGR) Rata-rata TGR yang bisa ditagih setiap tahunnya sebesar Rp50 juta. e. Ijin Penggunaan Dana PNBP sebesar 60%. Rencana PNBP yang disusun oleh unit eselon I Direktorat Jenderal ZB beserta satker-satkernya adalah: Unit/Jenis Volume Tarif Akun Target Pagu Penggunaan Keterangan Direktorat Jenderal ZB
Jasa Kepelabuhanan 1,65 juta Rp 1,5Juta 425131 Rp2.4 75.000.000.000 Rp 1. 485. 500. 000. 000 Tarif sesuai pp 15/2016
Jasa Kenavigasian 7,3 Triliun Rp0,07 425514 Rp504.190.184. 773 Rp302.514.l 10.864 Tarif sesuai pp 15/2016
Jasa Konsesi 3 Triliun 15% 425518 Rp450. 000. 000. 000 Rp225.000.000.000 Pendapatan BUP
Pendapatan Setoran TGR 1 Rp50 Juta 425931 Rp50.000.000 Rata-rata TGR setahun TOTAL Rp3.429.240.184. 773 Rp2.057 .514.110.864 4. Direktorat Jenderal ZC: a. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Berdasarkan data historis dan adanya peningkatan kapasitas bandar udara, volume penerbangan akan mengalami peningkatan sebanyak 2,4 triliun, sehingga akan menghasilkan PNBP sebesar Rp360 miliar. b. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) Berdasarkan data historis dan adanya promosi wisata yang dilakukan pemerintah, volume penumpang pesawat akan mengalami peningkatan sehingga diperkirakan volumenya sebanyak 5,5 juta sehingga akan menghasilkan PNBP sebesar Rp137,5 miliar. c. PNBP Lainnya (TGR) Rata-rata TGR yang bisa ditagih setiap tahunnya sebesar Rp50 juta. d. Ijin Penggunaan Dana PNBP sebesar 85%. Rencana PNBP yang disusun oleh unit eselon I Direktorat Jenderal ZC beserta satker-satkernya adalah: Unit/Jenis Volume Tarif Akun Target Pagu Penggunaan Keterangan Direktorat Jenderal ZC
Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan 2,4 triliun 0,15 424115 Rp360. 000. 000. 000 Rp306.000.000.000 Tarif sesuai pp 15/2016
Jasa Kenavigasian 5,5 juta Rp25 ribu 425516 Rpl37.500.000.000 Rpl 16.875.000.000 Tarif sesuai pp 15/2016
Pendapatan Setoran TGR 1
Rp50 juta
425931 Rp50.000.000 Rata
rata TGR setahun TOTAL
Rp497 .550.000.000 Rp422.875.000.000
150 - 5. Direktorat Jenderal Transportasi ZD: a. Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) PNBP TAC dihitung menggunakan formula sesuai tarifyang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yaitu: n TACICA=[ GTKAXL,(KMKA,x TACoe,op/Divre.)]x Fp i-l Total Biaya. Pe-ngguoaan Pra:aarana Perken:taapien Pertahun Daop/ Oiv.-e .,., I; Pa88i1>& Tonnage, X Pa;qjang Koridor Da.op/ Olvn, Seauai Un,_. Pela.ya.nan Biaya perawatan praaarana perkeretaa.pian pe:rtahun per DB.op/Div-re " I: Pa81ting Tonnaces X PB.n.t,a.n,g K<>rldor Daop/ Divn, Seau,"t W11taa Pelayanan .,., Bia,.a. pe"IOperaaien Jl4."ft""rana pedoe:retaaplan pertah,.,.. per Daop/Dfvm n ~ 1 Pa.ssJ:.ng Tonnaa~X Ptua.Jang. Koridor Daop/Dlvre Seauai LiQta:a Pela.ya.nan Bl8.ya. penyu....,..._n pm.llll1"ftna perkeretaaplen pertabun per Daop/Dhre ID°'"""'°'.,..- ft f, Pas.sing Tonna;ce;X Pa.ajang Korld.or Daop/Divre Seau.ai Lintaa Pelaya.na.n Berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dalam formulasi TAC, maka PNBP diperkirakan sebesar Rp715 miliar. b. Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Berdasarkan data historis dan adanya kecenderungan masyarakat memilih moda tranportasi kereta api, Volume Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian akan mengalami peningkatan sehingga diperkirakan volumenya sebanyak 110 ribu, dan akan menghasilkan PNBP sebesar Rp26,95 miliar. c. PNBP Lainnya (TGR) Rata-rata TGR yang bisa ditagih setiap tahunnya sebesar Rp50 juta. Rencana PNBP yang disusun oleh unit eselon I Direktorat Jenderal ZD beserta satker-satkernya adalah:
151 Unit/Jenis Volume
Tarif Akun
Target Pagu Penggunaan Keterangan
Direktorat Jenderal ZD
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) 4 triwulanan 425512 Rp715.000.000.000 Tarif Formula sesuai PP
Sertifikasi Sarana Prasarana dan 110 ribu Rp245.000 425512 Rp26.950.000.000 Tarif sesuai pp Perkeretaapian
Pendapatan Setoran TGR 1 Rp50juta 425931 Rp50.000.000 Rata-rata TGR setahun TOTAL Rp742.000.000.000 6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Z a. J asa Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan data historis dan adanya kebijakan peningkatan sumber daya manuasia, volume diklat mengalami peningkatan sehingga diperkirakan volumenya sebanyak 10 ribu, dan akan menghasilkan PNBP sebesar Rpl0 miliar. b. Jasa Pelayanan Pendidikan (BLU) Berdasarkan data historis dan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas kampus, volume pelayanan pendidikan peningkatan sehingga diperkirakan volumenya sebanyak 250 ribu, dan akan menghasilkan PNBP sebesar Rp500 miliar. Penyusunan ini dilakukan sejalan dengan penuangan dalam rencana bisnis dan anggaran Satuan Kerja BLU yang bersangkutan. c. PNBP Lainnya (TGR) Rata-rata TGR yang bisa ditagih setiap tahunnya sebesar Rp50 juta. d. Ijin Penggunaan Dana PNBP pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebesar 95%. e. Ijin Penggunaan Dana PNBP pada BLU yang menyelenggarakan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar 100%. Rencana PNBP yang disusun oleh unit eselon I Balai Pendidikan dan Pelatihan Z beserta satker-satkernya adalah:
152 Unit/Jenis Volume Tarif Akun Target Pagu Penggunaan Keterangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Z
Jasa Pendidikan dan Pelatihan 10 ribu Rpl juta 425412 Rpl0.000.000.000 Rp9.500.000.000 Tarif Formula sesuai PP
Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian 250 ribu Rp2juta 424112 Rp500. 000. 000. 000 Rp500. 000. 000. 000 Tarif sesuai
Pendapatan Setoran TGR 1 Rp50juta 425931 Rp50.000.000 Rata-rata TGR setahun TOTAL Rp510.050.000.000 Rp509.500.000.000 Unit-unit eselon I kemudian menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal Z c.q Biro Keuangan. Biro Keuangan mengkonsolidasikan data usulan yang masuk sebagai berikut: Unit/Jenis Target Pagu Penggunaan Keterangan Sekretariat Jenderal Rp3.050.000.000 Direktorat Jenderal ZA Rpl .100.050.000.000 Rp550.150.000.000 Direktorat Jenderal ZB Rp3.429.240.184. 773 Rp2.057.514. l 10.864 Direktorat Jenderal ZC Rp497 .550.000.000 Rp422.875.000.000 Direktorat Jenderal ZD Rp742.000.000.000 Balai Pendidikan dan Pelatihan Z Rp510.050.000.000 Rp509. 500. 000. 000 TOTAL Rp6.28 l.940.184. 773 Rp~.540.039.110.864 Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Z melakukan validasi data dan penelitian terdapat rencana PNBP masing-masing unit eselon I. Dari penelitian, perlu adanya hal-hal yang harus ditambahkan dalam penyusunan target sebagai berikut: 1. Adanya gedung pertemuan di masing-masing unit eselon I yang bisa dimanfaatkan dan dapat menambah PNBP sebesar Rpl miliar.
Unit/Jen:is Sekreta:riat Jendernl Direktorat .Jenderal ZA Direktorat Jenderal ZB Direktorat ,Jenderal ZC Direktorat Jenderal ZD .. 153 - 2. Adanya hasil monitoring PNBP yang dilakukan oleh Biro Keuangan yang mengindentifikasi tunggakan SPP mahasiswa yang sudah dibaya:rkan tetapi belum dibukukan sebesar RplO miliar. 3. Hasil pegawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang menemukan adanya pembukuan pendapatan operasional BUP, dibukukan kurang dari seharusnya sehingga target jasa konsesi laut dapat ditambahkan sebesar Rp50 miliar 4. Adanya temuan BPK yang harus disetorkan sebagai TAYL sebesar RplOO juta di Direktorat Jenderal ZD. 5, Adan.ya arahan presiden agar harga tiket pesawat diturunkan dalam rangka promosi pariwisata TA 202X. Menteri Z memberikan arahan untuk mengajukan tarif s.d. 0 kepada Menteri Keuangan. Potential loss dari implementasi tarif s.d nol diperkirakan sebesar Rp50 miliar. Berdasarkan, hasil penelitian biro keuangan dan sudah dibahas serta dikoordinasikan, masing-masing unit eselon I memperbaiki rencana PNBP dan rnenyampaikan kembali Rencana PNBP ke Biro Keuangan. Sehingga rekap Rencana PNBP di Kementerian Z setelah penelitian menjadi sebagai berikut: Target Pagu Penggunaan Penelitia:n Ta:rget Pagu Pe:nggunaan Rp3.050.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp4.150.000.000 Rpl.100.050.000.000 Rp550.150.000.000 Rp3.429.240.184.773 Rp2.057.514.110.864 Rp50.000.000.000 "pJ.479.340.184.773 Rp2.087.514.l 10.864 Rp497 .550.000.000 Rp422.875.000.000 Rp50.000.000.000 Rp447.650.000.000 Rp380.375.000.000 Rp742.000.000.000 Rpl00.000.000 Rp742.200.000.000 Ket 1 3 5 4
Balai Pendidikan dan Pelatihan z TOTAL 154 - RpSl0.050.000.000 Rp509.500.000.000 Rpl0.000.000.000 Rp520.150.000.000 Rp5 l 9.500.000.000 Rp6.283 l. 940.184. 773 Rp3.540.039. l 10.864 Rpl 1.100.000.000 ~p6.271.440.184.773 Rp3.537.539.110.864 Rencana hasil penelaahan Biro Keuangan inilah yang akan disampaikan Kementerian Z kepada Kementerian Keuangan c.q Ditjen Anggaran. G. PENELAAHAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dalam melakukan penelaahan, Direktorat PNBP SDA dan KND atau Direktorat PNBP K/L dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain di antaranya dengan Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Koordinasi dilakukan baik melalui permintaan informasi tambahan dan/atau dengan melaksanakan pertemuan baik secara tatap muka atau secara virtual dengan menggunakan perangkat komputer dan media internet, di mana pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya masing-masing. Koordinasi pada penelaahan dilakukan terutama dalam hal terdapat: 1. PNBP signifikan atau terpengaruh oleh Asumsi Dasar Ekonomi Makro; 2. Adanya Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP baru dan/atau Persetujuan Penggunaan Dana PNBP baru; 3. Adanya Satuan Kerja PNBP dan/ atau Satuan Kerja BLU baru; dan 4. Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan rencana PNBP. Apabila Instansi Pengelola PNBP tidak hadir dalam koordinasi penelaahan, Direktorat PNBP SDA dan KND atau Dire;ktorat PNBP K/L dapat melakukan penelaahan terhadap perhitungan Rencana PNBP berdasarkan kepada dokumen sumber yang disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBP maupun dokumen lainnya. Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan rencana PNBP, Direktorat PNBP SDA dan KND a tau Direktorat PNBP K/ L dapat menyusun rencana PNBP berdasarkan data historis PNBP dan kebijakan fiskal Pemerintah. Hasil perhitungan Rencana PNBP merupakan rencana PNBP tingkat K/L, dan akan disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBP 2
155 - untuk kemudian disusun rencana PNBP sampai dengan tingkat Satuan Kerja. 1. Ruang Lingkup Penelaahan Rencana PNBP Ruang lingkup Penelaahan Rencana PNBP mencakup 2 (dua) kriteria sebagai berikut: a. Kriteria Administratif Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dokumen yang digunakan dalam penelaahan Rencana PNBP. Penelaahan kriteria administratif terdiri atas penelaahan terhadap: 1) Surat Pengantar Rencana PNBP, dengan ketentuan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pimpinan Unit Eselon I yang membidangi perencanaan pada Instansi Pengelola PNBP atau pejabat yang ditunjuk dalam hal telah dilimpahkan; 2) Proposal Rencana PNBP, dalam hal penelaahan dilakukan dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal; 3) Arsip Data Komputer (ADK) Rencana PNBP, termasuk kerangka penganggaran jangka menengah (medium term budget framework) menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan; dan 4) Hasil penyesuaian Rencana PNBP dalam hal terdapat perubahan Rencana PNBP sebagai hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/ atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah. b. Kriteria Substantif Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti relevansi, konsistensi, dan/ atau komparasi dari Rencana PNBP dengan acuan yang menjadi kebijakan menuju perencanaan PNBP yang realistis dan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kualitas Rencana PNBP Penelaahan kriteria substantif paling sedikit terdiri atas:
1) 2) 156 - penelitian atas kesesuaian terhadap acuan penyusunan Rencana PNBP dilakukan dengan memastikan: a) Rencana PNBP disusun berdasarkan: 1. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP; 11. akun pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; dan 111. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP. b) Rencana PNBP disusun dan disampaikan secara berjenjang untuk setiap Bagian Anggaran yang terdiri atas: 1. rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; 11. rencana PNBP tingkat Unit Eselon I; dan/ atau 111. rencana PNBP tingkat lnstansi Pengelola PNBP atau Bagian Anggaran. c) perkiraan jumlah/volume disusun secara realistis dan optimal dengan memperhitungkan potensi PNBP yang berasal dari piutang PNBP dan/ a tau hasil pengawasan; d) pagu penggunaan PNBP disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP; e) persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam angka 3) merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada rencana PNBP; penelaahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan pada Rencana PNBP yang terpengaruh dilakukan dengan meneliti pengaruh atau korelasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan perubahannya terhadap Rencana PNBP, adapun asumsi ekonomi makro dimaksud adalah: a) Produk Domestik Bruto (PDB); b) Pertumbuhan ekonomi; c) Inflasi y-o-y; d) Tingkat suku bunga SPN 3 bulan; e) Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat; dan/ atau f) Rata-rata harga minyak.
3) 4) 157 - komparasi antara Rencana PNBP dengan data historis, dilakukan dengan menelaah: a) data realisasi PNBP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk dapat menghitung pertumbuhan angka realisasi sebagai bahan pertimbangan perhitungan target tahun selanjutnya; b) kinerja pagu penggunaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk dapat menghitung realisasi belanja dari pagu penggunaan sebagai bahan pertimbangan perhitungan angka pagu penggunaan di tahun selanjutnya; dan/ a tau c) Data Piutang PNBP 5 (lima) tahun anggaran ke belakang untuk dapat menghitung potensi penerimaan piutang PNBP sebagai bahan pertimbangan perhitungan target tahun selanjutnya. penilaian Rencana PNBP dengan dinamika kebijakan Pemerintah, dilakukan penelaahan dengan cara: (a) memastikan ada atau tidaknya dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP baru; Dalam hal terdapat dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP baru pada K/L, perlu diteliti adanya penambahan, penghapusan, kenaikan, dan penurunan tarif PNBP sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung rencana PNBP dalam hal ini target PNBP. Penelaahan dapat dilakukan dengan cara: 1. Pastikan dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP baru sudah ada; 11. Pastikan data jenis dan tarif atas jenis PNBP sudah masuk dalam referensi tarif pada aplikasi perencanaan PNBP; 111. Pastikan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru sudah dijadikan acuan dalam perhitungan Rencana PNBP yang diajukan.
158 - (b) memastikan ada atau tidaknya dasar hukum persetujuan penggunaan dana PNBP baru oleh Menteri Keuangan; Dalam hal terdapat dasar hukum persetujuan penggunaan dana PNBP baru oleh Menteri Keuangan, perlu diteliti adanya penambahan, penghapusan, kenaikan, dan penurunan persetujuan penggunaan dana PNBP sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung rencana PNBP dalam hal m1 pagu penggunaan dana PNBP. Penelaahan dapat dilakukan dengan cara: 1. Pastikan dasar hukum persetujuan penggunaan dana PNBP baru oleh Menteri Keuangan baru sudah ada 11. Pastikan data persetujuan penggunaan dana PNBP baru oleh Menteri Keuangan sudah masuk dalam ref erensi tarif pad a aplikasi perencanaan PNBP; 111. Pastikan persetujuan penggup.aan dana PNBP baru oleh Menteri Keuangan sudah dijadikan acuan dalam perhitungan Rencana PNBP yang diajukan. (c) memastikan ada atau tidaknya penetapan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah); Dalam hal terdapat penetapan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah), perlu diteliti adanya penurunan dan/ atau penghapusan target penerimaan dengan volume tertentu dan tarif tertentu sesuai yang ditetapkan pada peraturan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah). (d) memastikan ada atau tidaknya pemberian keringanan PNBP. Keringanan PNBP dapat berupa: 1. Penundaan Dalam hal terdapat kebijakan keringanan berupa penundaan pembayaran piutang PNBP, dapat diteliti pengaruhnya terhadap Rencana PNBP pada tahun yang dianggarkan maupun tahun-tahun selanjutnya
159 - sesuai dengan jangka waktu kebijakan penundaan yang diberikan. 11. Pengangsuran Dalam hal terdapat kebijakan keringanan berupa pengangsuran pembayaran piutang PNBP, maka dapat diteliti pengaruhnya terhadap Rencana PNBP pada tahun yang dianggarkan maupun tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan jangka waktu periode kebijakan pengangsuran yang diberikan. 111. Pengurangan Dalam hal terdapat kebijakan keringanan berupa pengurangan pembayaran piutang PNBP, maka dapat diteliti dan dihitung seberapa besar pengaruhnya terhadap Rencana PNBP dikarenakan potensi PNBP yang berkurang dari kebijakan pengurangan pembayaran piutang PNBP tersebut 1v. Penghapusan Dalam hal terdapat kebijakan keringanan berupa penghapusan piutang PNBP, maka dapat diteliti dan dihitung seberapa besar pengaruhnya terhadap Rencana PNBP dikarenakan potensi PNBP yang berkurang dari kebijakan :penghapusan piutang PNBP tersebut. 2. Mekanisme Penelaahan Rencana PNBP Mekanisme Penelaahan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal, penyesuaian rencana dalam rangka Penyusunan RUU APBN, penyusunan dalam rangka perubahan A~BN dilakukan dengan langkah-langkah beriku t: a. Penelaahan kriteria administratif dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang digunakan dalam penelaahan Rencana PNBP dengan ketentuan yang berlaku. b. Penelaahan kriteria substantif, yaitu penelHian atas kesesuaian terhadap acuan penyusunan Rencana PNBP.
160 - 3. Tindak lanjut Hasil Penelaahan Rencana PNBP Hasil penelaahan Direktorat PNBP SDA dan KND atau Direktorat PNBP K/L dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat eselon III pada Diryktorat PNBP SDA dan KND atau Direktorat PNBP K/L, dengan format sebagaimana berikut: Format Lembar Rekomendasi Hasil Penelaahan Rencana PNBP: KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORATJENDERALANGGARAN LEMBAR REKOMENDASI HASIL PENELAAHAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ... (1) TAHUN ANGGARAN ... (2) Berdasarkan hasil penelaahan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan ... (3). Dengan ini ditetapkan Hasil Penelaahan sebagai berikut: NO. UNIT ESELON I (4) USULAN (5) HASIL PENELAAHAN (6) SELISIH (7) KETERANGAN (8) TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Catatan penelaahan: (9) Jakarta, ... (10) Kepala Subdirektorat ... (11) ... (12) NIP ... (13) 4
161 - PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR REKOMENDASI HASIL PENELAAHAN NOMOR URAIAN ISIAN ( 1) Diisi nama lnstansi Pengelola PNBP (2) Diisi tahun anggaran. (3) fase / siklus perencanaan PNBP (4) Diisi nama Unit Eselon I yang bersangkutan (5) Diisi target dan pagu yang diusulkan oleh Instansi Pengelola PNBP (Rp) (6) Diisi target dan pagu hasil penelaahan (Rp) (7) selisih dari target dan pagu yang diusulkan oleh Instansi Pengelola PNBP dengan target dan pagu hasil penelaahan (Rp) (8) Diisi keterangan (9) Diisi dengan catatan pen.ting yang perlu diungkapkan dalam pelaksanaan penelaahan (10) Diisi tanggal, bulan, dan tahun lembar rekomendasi hasil penelaahan ( 11) Diisi jabatan pejabat eselon HI yang berwenang menandatangani lembar rekomendasi hasil penelaahan ( 12) Diisi nama pejabat yang menandatangani lembar rekomendasi hasil penelaahan ( 13) Diisi NIP pejabat yang menandatangani lembar rekomendasi hasil penelaahan Dalam Direktorat PNBP SDA KND atau Direktorat PNBP L berkoordinasi dengan K/L dalam menelaah Rencana PNBP, hasil penelaahan dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat eselon III pada Direktorat PNBP SDA dan KND atau Direktorat PNBP L dan perwakilan dari Instansi Pengelola PNBP dengan format sebagaimana berikut: l
162 - Format Lembar Rekomendasi Hasil Penelaahan Rencana PNBP: KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN LEMBAR REKOMENDASI HASIL PENELAAHAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ... (1) TAHON ANGGARAN ... (2) Berdasarkan hasil penelaahan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan ... (3). Dengan ini ditetapkan Hasil Penelaahan sebagai berikut: NO. UNIT ESELON I (4) USULAN (5) TARGET PAGU HASIL PENELAAHAN (6 TARGET PAGU SELISIH (7 TARGET PAGU KETERANGAN (8) Catatan penelaahan: (9) Jakarta, ... (10) ... (11) Kepala Subdirektorat ... (14) ... (12) NIP ... (13) ... •... (15) NIP ... (16)
163 - PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR REKOMENDASI HASIL PENELAAHAN NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi nama Instansi Pengelola PNBP (2) Diisi tahun anggaran (3) Diisi fase / siklus perencanaan PNBP (4) Diisi nama Unit Eselon I yang bersangkutan (5) Diisi target dan pagu yang diusulkan oleh Instansi Pengelola PNBP (Rp) (6) Diisi target clan pagu hasil penelaahan (Rp) Diisi selisih dari target dan pagu yang diusulkan oleh Instansi Pengelola PNBP dengan target clan pagu hasil penelaahan (Rp) (8) Diisi keterangan (9) Diisi dengan catatan penting yang perlu diungkapkan dalam pelaksanaan penelaahan ( 10) Diisi tanggal, bulan, dan tahun pengisian lembar rekomendasi hasil penelaahan ( 11) Diisi jabatan pejabat yang mewakili Instansi Pengelola PNBP yang berwenang menandatangani lembar rekomendasi hasil penelaahan ( 12) Diisi nama pejabat yang menandatangani lembar rekomendasi hasil penelaahan (13) Diisi NIP pejabat yang menandatangani rekomendasi hasil penelaahan (14) Diisi jabatan pejabat eselon III yang berwenang menandatangani lembar rekomendasi hasil penelaahan ( 15) Diisi nama pejabat yang menandatangani lembar rekomendasi hasil penelaahan (16) Diisi NIP pejabat yang menandatangani lembar rekomendasi hasil penelaahan H. PEMUTAKHIRAN RENCANA PENERIMAAN NEG-ARA BUlUN PAJAK Dalam hal terdapat perubahan Rencana PNBP sebagai akibat kesepakatan Pemerintah dan DPR dilakukan pemutakhiran Rencana PNBP. Sebelum melakukan pemutakhiran yang akan dituangkan dalam lampiran !
1 Perpres, Direktorat PNBP SDA dan KND atau Direktorat PNBP K/L melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP. Mekanisme Penelitian atas Pemutakhiran Rencana PNBP dalam rangka dalarn rangka Penyusunan Lampiran Peraturan Presiden mengenai rindan APBN atau APBN-P, meliputi: 1. Kriteria administratif Rencana PNBP yang diteliti kelengkapan dokumen dan penandatanganannya: a. Surat Pengantar pemutakhiran Rencana PNBP harus: 1) ditandatangani Sekretaris Jenderal/ Sekretaris U tama / Sekretaris / Pim pi nan Eselon I yang mernbidangi perencanaan pada Instansi Pengelola PNBP. 2) Surat pengantar Rencana PNBP dapat ditandatangani Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II yang ditunjuk. 3) Surat Pengantar pemutakhiran Rencana PNBP disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling larnbat 1 (satu) mmggu setel.ah Undang-undang APBN atau APBN-P ditetapkan. b. Penjelasan atas pemutakhiran Rencana PNBP hasil kesepakatan Peme:rintah dan Dewan Pervvakilan Rakyat; c. Arsip Data Kornputer pernutakhiran Rencana PNBP rnenggunakan aplikasi perencanaan PNBP. 2. Kriteria substantif, yaitu: Penelitian atas kesesuaian terhadap acuan penyusunan penyesuaian Rencana PNBP dilakukan dengan memastikan: a. perubahan yang disarnpaikan pada pernutakhiran Rencana PNBP telah sesuai dengan kesepakatan pemerin tah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dilakukan penelitian dengan cara memeriksa data kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. b. perubahan yang disampaikan pada pernutakhiran Rencana PNBP telah dituangkan ke dalam .ADK penyesuaian Rencana PNBP pada aplikasi perencanaan PNBP.
165 - I. PERHITUNGAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1. Perhitungan Rencana PNBP dalam rangka Penyusunan Rencana Kapasitas Fiskal Langkah-langkah Perhitungan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal dapat mengikuti tahapan antara lain sebagai berikut: a. Persiapan Perhitungan (Pengumpulan bahan) 1) Mempersiapkan data historis PNBP: a) Data realisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Uika memungkinkn termasuk jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP) b) Kinerja pagu penggunaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir c) Data piutang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2) Mempersiapkan informasi terkait kebijakan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau kebijakan Pemerintah terkait PNBP sektoral, antara lain: a) dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP b) dasar hukum persetujuan penggunaan dana PNBP c) asums1 dasar ekonomi makro yang mempengaruhi penghitungan Rencana PNBP d) kebijakan penetapan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) e) pemberian keringanan PNBP (Penundaan, Pengangsuran, Pengurangan, Penghapusan) 3) Mempersiapkan data dan informasi lainnya diantaranya hasil pengawasan. 4) Melakukan validasi atas data dan informasi yang disiapkan. b. Langkah-langkah Perhitungan terhadap Rencana PNBP Langkah-langkah dalam Perhitungan antara lain dapat dilakukan sebagai berikut: 1) Menganalisis data historis PNBP
166 - Tahun Rata-rata Realisasi Kenaikan/ PNBP Penurunan PNBP Realisasi Penggunaan PNBP % Penggunaa n terhadap Realisasi PNBP* Piutang PNBP Rata-rata Kenaikan/ Penurunan Piutang PNBP Keterangan Ijin 2015 2.000.000 1.000.000 50% 100.000 Penggunaan 50% 2016 2.100.000 100.000 950.000 45% 90.000 (10.000) 2017 2.150.000 50.000 1.000.000 47% 85.000 (5.000) 2018 2.200.000 50.000 1.050.000 48% 100.000 15.000 2019 2.200.000
1.100.000 50%
105.000 5.000 2020
2.250.000 50.000 1.125.000 50%
105.000
Tahun Berjalan Rata-rata 50.000 48% 1.000 ) perhitungan % realisasi penggunaan dihitung secara proporsional terhadap realisasi pencapaian target penerimaan 2) Melakukan Perhitungan PNBP ❖ Target PNBP TA 2021 = Target Tahun Berjalan (Target TA 2020) +/ _ (rata-rata kenaikan /penurunan realisasi selama 5 tahun terakhir) +/- (rata-rata kenaikan /penurunan piutang selama 5 tahun terakhir) ❖ Target PNBP TA 2021 = Rp2.250.000,00+Rp50.000,00 - Rpl.000 = Rp2.299.000,00 3) Menganalisis hasil perhitungan dengan kebijakan asumsi dasar ekonomi makro dan/ atau kebijakan Pemerintah terkait PNBP sektoral ❖ Ada kebijakan tarif 50% utk UMKM dalam rangka meningkatkan meningkatan lapangan pekerjaan, di mana diperkirakan akan adanya potential loss sebesar Rp4.000 ❖ Maka, Target PNBP TA 2021 disesuaikan sebesar Rp4.000
167 - ❖ Target PNBP TA 2021 = Rp2.299.000,00 - Rp4.000,00 = Rp2.295.000,00 4) Menganalisis hasil pcrhitungan dengan hasil pengawasan ❖ Hasi! pengawasan menen:rukan adanya PNBP belum disetor di bendara penerima sebesar Rp5.000,00 .. :.. Maka, Target PNBP TA 2021 disesuaikan sebesar Rp5.000,00 ❖ Target PNBP TA 2021 = Rp2.295.000,00 + Rp5.000,00 = Rp2.300.000,00 5) Pagu Penggunaan = Target PNBP TA 2021 X rata-rata realisasi penggunaan selama 5 tahun terakhir +!• Pagu Penggunaan = Rp2.300.000 x 48% = Rp 1.104.000 6) Dengan dernikian target dan pagu yang akan disampaikan (diusulkan) ❖ Target PNBP TA 2021 = Rp2.300.000 ❖· Pagu Penggunaan = Rp 1. 104. 000 2, Perhitungan Rencana PNBP dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang Undang APBN dan Nota Keuangan Dalam hal terdapat perubahan Rencana PNBP pada tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan, dilakukan langkah langkah penelaahan dengan mengikuti tahapan antara lain sebagai berikut: a. Persiapan Perhitungan (Pengumpulan bahan) Persiapan yang diiakukan sebelum Perhitungan yaitu: 1) Mempersiapkan data: a) Lembar rekomendasi hasil pendaahan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal; atau b) Kertas Kerja perhitungan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal. 2) Mempersiapkan informasi terkait kebijakan ekonomi makro yang memepengaruhi, kebijakan Pemerintah terkait PNBP sektoral dan hasil pembicaraan pendahuluan. ~'3) Melakukan validasi atas data dan infonnasi yang disiapkan.
-· 168 - b. Langkah-langkah Perhitungan terhadap Rencana PNBP Langkah-langkah dalam Perhitungan antara lain dapat dilakukan se bagai berikut: 1) Mcnganalisis data lembar rekomendasi hasil penelaahan a tau Kertas Kerja perhitungan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Kapasitas FiskaL 2) Melakukan Perhitungan dengan mempertimbangkan kebijakan asumsi dasar ekonomi makrn yang mempengaruhi, kebijakan Pemerintah terkait PNBP sektoral dan/ atau hasil pem_bicaraan pendahuluan ,.:.. basil pembicaraan pe:ndahuluan: Pelayanan PNBP diharapkan dapat ditingkatkan sebesar 203/c.i mengingat penerimaan pajak sedang lesu. ❖ Maka, Target PNBP TA 202] disesuaikan sebesar 20% ❖ Target PNBP TA 2021 = Rp2.300.000 + (20% X Rp2.300.000) = Rp2.760.000 3) Pagu Penggunaan = Target PNBP TA 2021 X rata-rata reahsasi penggunaan selama .S tah un terakhir ❖ Pagu Penggunaan = Rp2.760.000 x 48 % = Rpl.324.800 4) Dengan demikian target dan pagu yang akan disampaikan (diusulkan) ❖· Target PNBP TA 2021 = Rp2.760.000 .. : .. Pagu Penggunaan = Rpl.324.800 :3. Perhitungan Rencana PNBP dalam rangka Penrutakhiran Rencana PNBP pad.a tahap penyusunan Lampiran Perpres APBN Dalarn hal terdapat pemutakhiran Rencana PNBP pada tahap penyusunan Lampiran Perpres APBN, dilakukan langkah-langkah penelaahan dengan mengikuti tahapan antara lain sebagai berikut:
169 - a. Persiapan Perhitungan (Pengumpulan bahan) Persiapan yang dilakukan sebelum perhitungan yaitu: 1) Mempersiapkan data/informasi terkait hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI. 2) Melakukan validasi atas data dan informasi yang disiapkan. b. Langkah-langkah Perhitungan terhadap Rencana :PNBP Langkah-langkah dalam perhitungan antara lain dapat dilakukan sebagai berikut: 1) Menyesuaikan data sesuai hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI. 2) Hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI: Target PNBP disepakati sebesar Rp2.400.000,00. 3) Pagu Penggunaan = Target PNBP TA 2021 X rata-rata realisasi penggunaan selama 5 tahun terakhir ❖ Pagu Penggunaan = Rp2.400.000,00 x 48 % = Rpl.152.000,00 4) Dengan demikian target dan pagu yang akan disampaikan (diusulkan) ❖ Target PNBP TA 2021 = Rp2.400.000,00 ❖ Pagu Penggunaan = Rpl.152.000,00 4. Perhitungan Rencana PNBP dalam rangkaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dalam hal terdapat perubahan Rencana PNBP pada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), dilakukan langkah-langkah penelaahan dengan mengikuti tahapan antara lain sebagai berikut: a. Persiapan Perhitungan (Pengumpulan bahan) Persiapan yang dilakukan sebelum Perhitungan yaitu:
1 l) Mempersiapkan data: a) Lembar rekomenclasi hasil penelaahan Rencana PNBP; b) Kertas Kerja perhitungan Rencana PNBP; clan/ atau C . ~ PND O T h · B - . 1 apaian -_ ul .a .. un erJaan. Mempersiapkan informasi terkait kebijakan asumsi dasar ekonomi makro yang mempengaruhi clan/ atau kebijakan Pemerintah terkait PNBP sektoraL Melakukan valiclasi atas data dan informasi yang disiapkan. b. Langkah-langkah Perhitungan terhadap Rencana PNBP Langkah-langkah dalam Perhitungan antara dapat dilakukan se bagai berikut: 1) Menganalisis data Capaian PNBP Tahun Berjalan Bulan Realisasi PNBP tahun 2020 Rata-rata kenaikan/penurunan PNBP Bu.fa.nan Realisasi PNBP tahm:1 2019 %YoY Keterangan Januari 2.000.000 1.900.000 105% Ijin Penggunaan 50% ~ - Februari 2.100.000 100.000 2.000.000 105% Maret 2.150.000 50.000 1.950.000 110% ~--·--- April 2.200.000 50.000 2.050.000 107% Rata-rata 66.667 107% 2) Melakukan Perhitungan PNBP ❖ Target PNBP TA 2021 = Target Tahun Berjalan (Target TA 2020) + / _ (12 X rata-rata kenaikan /penurunan realisasi bulanan tahun berjalan) Target PNBP TA 2021 = Rp2.400.000 + ( 12 X Rp66.667) = Rp2.400.000 + Rp800.000 = Rp3. .000
171 - 3) Pagu Penggunaan = Target PNBP TA 2021 X rata-rata realisasi penggunaan selama 5 tahun terakhir ❖ Pagu Penggunaan = Rp3. QQQ X 48 % = Rpl.536.000 4) Dengan demikian target dan pagu yang akan disampaikan (diusulkan) ❖ Target PNBP TA 2021 = Rp3.200. ❖ Pagu Penggunaan = Rpl.536.800 J. TATA CARA PENENTUAN PNBP TERUTANG 1. Penghitungan PNBP Terutang Penentuan besaran PNBP Terutang berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk tarif atas jenis PNBP terdiri tarif spesifik dan tarif advalorem. a) Contoh penghitu.ngan untuk ta:df spes:ifik: Jumlah PNBP = tarif x volume Tarif = Rp1000,00/m3 Volume = 500 m 3 Makajumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah: Rp.1000,00/ x 500 m 3 = RpS00.000,00. b) penghitungan untuk advaforem: Jurnlah PNBP = x volume Tarif = persentase x dasar perhitungan tertentu (dasar pengenaan) Persentase = 20% Dasar pengenaan = RpL000,00/m3 Tarif = 20% X L000,00/ Volume = 1.000 m 3
172 - 1\/lakajumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah: (20% >< Rpl.000,00/m3 ) x 1.000 m 3 = Rp200.000,00 2. Perhitungan PNBP Terutang yang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP (Official Assessment) dan PNBP Terutang dihitung oleh Wajib Bayar (Se{f Assessment) Berdasarkan mekanisme perhitungannya, penentuan PNBP terutang dibedakan menjadi official assessment dan se{f assessment a. Contoh perhitu.ngan PNBP Official Assessment Sdr. B berencana mengajukan permohonan pembuatan paspor ke Kantor Imigrasi setempat. Tarif PNBP untuk pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP adalah sebesar Rp650.000,00 per permohonan paspor biasa 48 halaman elektronik. Setelah Sdr. B mengajukan permohonan penerbitan satu paspor tersebut, maka Kantor Imigrasi menerbitkan dokumen pemungutan dengan jumlah PNBP yang terutang sebesar Rp650.000,000. b. Co:ntoh perhitungan PNBP Self Assessm.ent 1) Mi:nerba PT ABS menjual hasil produksi batu bara open pit se ban yak 1. 000 ton. Perhitungan PT ABS yang didasarkan pada Harga Batubara Acuan (HBA), batu bara dengan kalori 4.000 kkal adalah sebesar USD60/ton. Tarif 1uran produksi/royalti sesum dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP adalah sebesar 3% dari hargajual. Nilai kurs tengah BI pacla saat itu Rp15.000/USD, PNBP Terutang berupa iuran produksi/royalti yang dihitung oleh PT ABS adalah sebagai berikut:
173 - Formula Iuran Produksi/ = Tarif sesuai dengan PP Jenis dan Royalti Tarif PNBP x volume x Harga Batubara Acuan x Kurs = 3% x 1.000 x 60 x Rp15.000,00 = Rp27.000.000,00 Maka jumlah PNBP yang terutang berdasarkan perhitungan PT ABS sebesar Rp27.000.000,00 dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara melalui collecting agent. 2) Kehutanan PT WL menjual hasil tebangan kayu untuk jenis meranti berdiameter 100 cm di wilayah Sumatera sebanyak 100 m 3 • Tarif PNBP berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP untukjenis tersebut adalah sebesar 10%. Harga Patokan Kayu untuk jenis merar;iti wilayah Sumatera adalah sebesar Rp810.000,00. Selanjutnya, PT WL menghitung besaran PSDH atas hasil tebangan kayu tersebut dengan perhitungan sebagai berikut: Formula PSDH = Tarif sesuai dengan PP J enis dan Tarif PNBP x Harga Patokan Kayu x volume = 10% x Rp810.000,00 x 100 = Rp8.100.000,00 Maka jumlah PNBP yang terutang berdasarkan perhitungan PT WL sebesar Rp8.100.000,00 dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara melalui collecting agent.
174 - K. CONTOH DAN SIMULASI PENGHITUNGAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PNBP TERUTANG 1. Contoh Format Surat Tagihan PNBP KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP SURAT TAGIHAN PNBP ... 1 Nomor: 2 Tanggal Penerbitan: 3 I. Berdasarkan PNBP/putusan pengadilan/ sumber lainnya*) 4 nomor ... dan tanggal. .. (apabila ada) atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP: a . Nama Wajib Bayar: b. Nomor Bukti Pembayaran PNBP: C. Tanggal Pembayaran PNBP: d. Jenis PNBP: hasil monitoring/ verifikasi / pemeriksaan 5 II. Terdapat kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran atas kewajban PNBP, 6 sehinggajumlah PNBP yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: Uraian Jumlah 1. PNBP terutang 2. PNBP yang telah dibayar 3. Kurang Bayar (1)-(2) 4. Denda Administratif (perhitungan denda bersifat dinamis sebagaimana terlampir) 5. PNBP yang masih harus dibayar (3)+(4) Terbilang .... Agar melakukan pembayaran atas kewajiban PNBP sebesar Rp ..... ( ... ) sebelum tanggal •••• (7) melalui saluran pembayaran yang telah ditetapkan dengan kode tagihan ..... (8l Dalam hal sampai dengan batas akhir pembayaran tersebut Saudara/Saudari belum melunasi pembayaran, dapat dikenakan tambahan denda sebesar perhitungan dalam lampiran. ) Dipilih salah satu yang sesuai Nama Pejabat Kuasa Pengelola (9l PNBP /Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP Nama NIP/ NRP / NIK
175 - Petunjuk Pengisian: No Keterangan 1 Diisi sesuai nama Surat Tagihan PNBP, diantaranya Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, Surat Tagihan Ketiga atau Surat Tagihan 2 Diisi nomor Surat Tagihan PNBP 3 Diisi tanggal penerbitan surat tagihan PNBP 4 Diisi dengan dasar penetapan dan penerbitan surat tagihan PNBP 5 Merupakan informasi dari pembayaran kewajiban PNBP yang telah dilakukan oleh wajib bayar yang terdiri dari: a. Nama Wajib Bayar: cukup jelas b. Nomor bukti pembayaran PNBP: diisi nomor kode billing/NTPN/NTB sesuai dokumen pembayaran kewajiban PNBP yang telah dilakukan wajib bayar. c. Tanggal Pembayaran: diisi tanggal pembayaran PNBP sesuai dokumen pembayaran PNBP d. Jenis PNBP: diisi sesuai rincianjenis PNBP yang telah dibayarkan oleh wajib bayar. Dalam hal Surat Tagihan ditujukan untuk satu Wajib Bayar dengan jumlah transaksi pembayaran lebih dari 1 (satu) atau multi transaksi, rmc1an nomor bukti transaksi pembayaran, tanggal pembayaran danjenis PNBP untuk Wajib Bayar yang bersangkutan dapat dirinci dalam lampiran Surat Tagihan. 6 Merupakan nnc1an dari penghitungan kekurangan pembayaran PNBP terutang yang terdiri dari: 1. Jumlah PNBP terutang: diisi sesuai jumlah penghitungan pokok PNBP terutang hasil PNBP yang dilakukan oleh IP/ APIP /Instansi Pemeriksa 2. PNBP yang telah dibayar: diisi sesuai jumlah PNBP yang telah dibayarkan oleh wajib bayar
176 - 3. Kurang Bayar: diisi sesuai jumlah pengurangan antara jumlah PNBP terutang dengan PNBP yang telah dibayar 4. Denda administrative; diisi sesuai perhitungan denda administratif sesuai pelanggaran (Perhitungan denda bersifat dinamis tergantung tanggal pen1.bayaran oleh Wajib Bayar yang dirinci dalam lampiran) 5. PNBP yang masih harus dibayar: cukup jelas Dalam hal Surat Tagihan ditujukan untuk satu Wajib Bayar dengan jumlah transaksi pembayaran lebih dari 1 (satu) atau multi transaksi, Surat Tagihan dapat menampilkan nilai akumulasi, sedangkan Drincian penghitungan kekurangan pembayaran untuk Wajib Bayar yang bersangkutan dapat dirinci dalam lampiran Surat Tagihan 7 Diisi dengan batas akhir pembayaran surat tagihan 8 Diisi dengan kode tagihan yang merupakan kode unik surat tagihan 9 Diisi sesuai jabatan, narna dan nomor register Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP yang mendapatkan kewenangan menerbitkan surat tagihan PNBP ~ -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -~ - - 2, Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi Dalam penghitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang, terdapat beberapa kaidah umum sebagai berikut: 1. Besaran tarif denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah pokok PNBP Terutang. 2. Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang dikenakan untuk waktu paling lama 24 bulan. 3. Tanggal awal dimulainya penghitungan denda keterlarnbatan pembayaran PNBP Terutang adalah l hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang" 4. Bagian dari bulan keterlambatan dihitung selama 1 bulan pen.uh.
177 - 5. Dalam hal pada bulan berikutnya tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal 1 hari setelah tanggal jatuh tempo, maka denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang pada bulan berikutnya mulai dihitung menggunakan tanggal terakhir pada bulan berkenaan. Contoh: PT. A memiliki kewajiban rnernbayar PNBP kepada satker B sebesar Rpl00.000.000,00 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2020. Dalam hal PT. A tidak melakukan kewajiban pembayaran PNBP Terutang sampai dengan tanggal 26 Desember 2020, maka besaran penghitungan denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang adalah sebagai berikut: Tanggal jatuh tempo = 26 Desember 2020 Tanggal awal dimulainya penghitungan denda keterlambatan = 27 Desember 2020 Besaran denda keterlambatan per bulan - 2%> x Rpl00.000.000,00 Rp2.000.000,00 Besaran denda keterlambatan tertinggi = 24 x 2% x Rpl00.000.000,00 = Rp48.000.000,00 Besaran denda keterlambatan untuk setiap buian keterlambatan (dalam hal PT. A tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP terutang) sebagaimana tabel di bawah ini: ~ - · -~ · - - Peaiode % Kumulatif Denda. Kumulatif Denda 27 Des 2020 - 26 Jan 2021 2% Rp2.000.000,00 27 ,Jan 2021 ·- 26 Feb 2021 4% Rp4.000.000,00 · 27 Feb 2021 - 26 Mar 2021 27 Mar 2021 ·- 26 Apr 2021 6% 8% Rp6.000.000,00 ~·-- Rp8.000.000,00 27 Apr 2021 - 26 Mei 2021 10% Rpl0.000.000,00 27 Mei 2021 - 26 Jun 2021 12% Rpl2.000.000,00 27 Jun 2021 - 26 Jul 2021 14% Rpl4.000.000,00 27 ,Jul 2021 - 26 Agt 2021 16% Rp16.000.00O,00 27 Agt 2021 - 26 Sep 2021 18% Rp18.000.000,00
178 - Periode % Kumulatif Denda Kumulatif Denda 27 Sep 2021 - 26 0kt 2021 20% Rp20.000.000,00 27 0kt 2021 - 26 Nov 2021 22% Rp22.000 .000,00 27 Nov 2021 - 26 Des 2021 24% Rp24. 000. 000, 00 27 Des 2021 - 26 Jan 2022 26% Rp26.000.000,00 27 Jan 2022 - 26 Feb 2022 28% Rp28 .000.000,00 27 Feb 2022 - 26 Mar 2022 30% Rp30.000.000,00 27 Mar 2022 - 26 Apr 2022 32% Rp32 . 000 . 000, 00 27 Apr 2022 - 26 Mei 2022 34% Rp34. 000. 000, 00 27 Mei 2022 - 26 Jun 2022 36% Rp36.000 .000,00 27 Jun 2022 - 26 Jul 2022 38% Rp38.000 .000 ,00 27 Jul 2022 - 26 Agt 2022 40% Rp40.000 .000 ,00 27 Agt 2022 - 26 Sep 2022 42% Rp42.000.000 ,00 27 Sep 2022 - 26 0kt 2022 44% Rp44.000 .000,00 27 0kt 2022 - 26 Nov 2022 46% Rp46.000.000,00 27 Nov 2022 - dst 48% Rp48.000.000,00 Simulasi 1: PT. A melunasi seluruh PNBP terutang pada tanggal 15 Maret 2021. Berdasarkan tabel di atas, penghitungan jumlah PNBP Terutang PT. A per tanggal 15 Maret 2021 adalah sebagai berikut: Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp6.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl06.000.000,00 Simulasi 2: Penerbitan Surat Tagihan PNBP Pertama berdasarkan Hasil Monitoring/Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring/Verifikasi Pembayaran PNBP yang dilaksanakan oleh satker B tertanggal 15 Februari 2021, PT. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sebesar Rp 100. 000. 000, 00. Dengan demikian, pada tanggal 16 Februari 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satker B menerbitkan Surat Tagihan PNBP Pertama
179 - kepada Pr. A dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut: Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Pertama: 16 Februari - 15 Maret 2021 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 16 - 26 Februari 2021 Pokok PNBP Terutang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp4.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Februari - 15 Maret 2021 Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp6.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rp106.000.000,00 Simulasi 3: Penerbitan Surat Tagihan PNBP Kedua berdasarkan Hasil Monitoring/ Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring/Verifikasi Pembayaran PNBP yang dilaksanakan oleh satker B, sampai dengan batas akhir periode pembayaran dalam Surat Tagihan PNBP Pertama, yaitu tanggal 15 Maret 2021, Pr. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang. Dengan demikian, pada tanggal 16 Maret 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satker B menerbitkan Surat Tagihan PNBP Kedua kepada Pr. A dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut: Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Kedua: 16 Maret - 15 Mei 2021 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 16 - 26 Maret 2021
180 - Pokok PNBP Terutang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp6.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl06.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Maret - 26 April 2021 Pokok PNBP Terutang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp8.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl08.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 April - 15 Mei 2021 Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rpl0.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl 10.000.000,00 Simulasi 4: Penerbitan Surat Tagihan PNBP Ketiga berdasarkan Hasil Monitoring/Verifikasi Berdasarkan laporan hasil monitoring/verifikasi pembayaran PNBP yang dilaksanakan oleh satker B, sampai dengan batas akhir periode pembayaran dalam Surat Tagihan PNBP Kedua, yaitu tanggal 15 Mei 2021, PT. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang. Dengan demikian, pada tanggal 16 Mei 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satker B menerbitkan Surat Tagihan PNBP Ketiga kepada PT. A dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut: Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Ketiga: 16 Mei - 15 Agustus 2021
181 - Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 16 - 26 Mei 2021 Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rpl0.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl 10.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Mei - 26 Juni 2021 Pokok PNBP Terutang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp12.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl 12.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Juni - 26 Juli 2021 Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rpl4.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl 14.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Juli - 15 Agustus 2021 Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp 16.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl 16.000.000,00 Simulasi 5: Penerbitan Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring/Verifikasi Pembayaran PNBP yang dilaksanakan oleh satker B, sampai dengan batas akhir periode pembayaran dalam Surat Tagihan PNBP Ketiga, yaitu tanggal 15 Agustus 2021, PT. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satker B menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. A kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara
182 - dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagaimana penghitungan pada tanggal terakhir berlakunya Surat Tagihan PNBP Ketiga (15 Agustus 2021) pada simulasi 4 sebagai berikut: Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp16 .000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl 16.000.000,00 Simulasi 6: Penerbitan Surat Tagihan PNBP berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Berdasarkan putusan pengadilan tata usaha yang diterima oleh satker B pada tanggal 20 Desember 2021, PT. A harus melakukan pembayaran PNBP Terutang berupa pokok sebesar Rpl00 .000 .000,00 (dengan jatuh tempo tanggal 26 Desember 2020) beserta denda keterlambatan pembayaran PNBP terutang kepada satker B. Dengan demikian, pada tanggal 22 Desember 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satker B menerbitkan Surat Tagihan PNBP kepada PT. A dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut: Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP: 22 Desember 2021 - 21 Januari 2022 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 22 - 26 Desember 2021 Pokok PNBP Teru tang Rp 100.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp24.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rp124.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Desember 2021 - 21 Januari 2022 Pokok PNBP Teru tang Rp 100.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp26.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rp126.000.000,00
183 - Simulasi 7: Penerbitan Surat Penyerahan Tagihan PNBP berdasarkan Putusan Pengadilan Tata U saha Berdasarkan putusan pengadilan tata usaha yang diterima oleh satker B pada tanggal 20 Desember 2021, PT. A harus melakukan pembayaran PNBP Terutang berupa pokok sebesar Rpl00.000.000,00 (dengan jatuh tempo tanggal 26 Desember 2020) beserta denda keterlambatan pembayaran PNBP terutang kepada satker B. Sampai dengan batas akhir periode Surat Tagihan PNBP, yaitu pada tanggal 21 Januari 2022, PT. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang. Dengan demikian, pada tanggal 30 Januari 2022, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satker B menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. A kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagaimana penghitungan pada tanggal terakhir berlakunya Surat Tagihan PNBP pada simulasi 6 (21 Januari 2022) sebagai berikut: Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp26.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rp 126.000.000,00 Simulasi 8: Penerbitan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap PT. A yang diterima oleh satker B pada tanggal 31 Desember 2021, PT. A memiliki kurang bayar PNBP Terutang berupa pokok sebesar Rpl00.000.000,00 (dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2020) kepada satker B. Dengan demikian, pada tanggal 5 Januari 2022, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satker B menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada PT. A dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut: Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP: 5 Januari - 4 April 2022
184 - Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 5 - 26 Januari 2022 Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp26.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl26.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Januari - 26 Februari 2022 Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp28.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl28.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Februari - 26 Maret 2022 Pokok PNBP Teru tang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp30.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rpl30.000.000,00 Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada rentang waktu 27 Maret - 4 April 2022 Pokok PNBP Terutang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp32.000.000,00 Jumlah PNBP Terutang Rp 132.000.000,00 Simulasi 9: Penerbitan Surat Penyerahan Tagihan PNBP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap PT. A yang diterima oleh satker B pada tanggal 31 Desember 2021, PT. A memiliki kurang bayar PNBP Terutang berupa pokok sebesar Rpl00.000.000,00 (dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2020) kepada satker B. Sampai dengan batas akhir periode Surat Tagihan PNBP, yaitu pada tanggal 4 April 2022, PT. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang dan tidak mengajukan keberatan PNBP.
185 - Dengan demikian, pada tanggal 8 April 2022, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada satker B menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. A kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagaimana penghitungan pada tanggal terakhir berlakunya - Surat Tagihan PNBP pada simulasi 8 (4 April 2022) sebagai berikut: Pokok PNBP Terutang Rpl00.000.000,00 Denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang Rp32.000.000,00 Jumlah PNBP Teru tang Rp132.000.000,00 Terkait dengan perbedaan mekanisme penghitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang pada PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP Terutang dan PP ' Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, maka penghitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang per tanggal 12 Oktober 2020 mengikuti ketentuan penghitungan pada PP Nomor 58 Tahun 2020. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2009, denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang pada periode sebelumnya menjadi salah satu komponen dalam penghitungan denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang pada periode berjalan (denda majemuk). Sedangkan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2020, denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang hanya dihitung berdasarkan kewajiban pokok PNBP Terutang yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo (denda tunggal). Contoh: PT. F memiliki kewajiban membayar PNBP kepada satker H sebesar Rp200.000.000,00 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2020. Dalam hal PT. A tidak melakukan kewajiban pembayaran PNBP Terutang sampai dengan tanggal 18 Juli 2020, maka besaran penghitungan denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang adalah sebagai berikut: Tanggal jatuh tempo = 18 Juli 2020 Tanggal awal dimulainya penghitungan denda keterlambatan = 19 Juli 2020 Mulai berlakunya PP No. 58 Tahun 2020 = 12 Oktober 2020
186 - Besaran denda keterlambatan untuk setiap bulan keterlambatan (dalam hal PT. F tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP terutang) sebagaimana tabel di bawah ini: Pedode perhitungan denda ketedam.batan pembaya:ran PNBP Te:ruta:ng menggunakan mekanisme PP No, 29 Tahu:n 2009 (den.da majemuk) Periode 19 Juli 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020 Periode Dasar Perhl.tungan De:nda (Kumulatif Pokok dan Denda) Dcnda Kumulatif Denda ----------- 19 Jul 2020 - 18 Agt 2020 Rp200.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp4.000.000,00 19 Agt 2020 · 18 Sep 2020 Rp204.000.000,00 Rp4.080.000,00 RpS.080.000,00 19 Sep 2020 .. 18 0kt 2020 Rp208.080.000,00 Rp4.161.600,00 Rpl2.241.600,00 Pe:riode pe:rhitungan denda ketedambatan. pembaya:ran PNBP Te:rutang menggunaka:n mekanisme PP No, 58 Tahun 2020 (denda tunggai) Periode 19 Oktober 2020 dan seterusnya. Besa.ran denda keterlambatan setiap bulannya berdasarkan pokok PNBP Terutang = 2% x Rp200.000.000,00 = Rp4.000.000,00 Pedode Denda I{umulatif De:nda Periode sebelumnya - Rpl2.241.600,00 19 0kt 2020 - 18 Nov 2020 Rp4.000.000,00 Rpl6.241.600,00 19 Nov 2020 - 18 Des 2020 Rp4.000.000.00 Rp20.24 l .600,00 19 Des 2020 - 18 cfan 2021 Rp4.000.000.,00 Rp24.24 l .600,00 19 Jan 2021 - 18 Feb 2021 Rp4.000.000,00 Rp28.241.600,00 19 Feb 2021 - 18 Mar 2021 Rp4.000.000,00 Rp32.24 l .600,00 19 Mar 2021 - 18 Apr 2021 Rp4.000.000,00 Rp36.241.600,00 · 19 Apr 2021 - 18 Mei 2021 Rp4.000.000,00 Rp40.24 l .600,00 19 Mei 2021 - 18 ,Jun 2021 Rp4.000.000,00 Rp44.24l.600,00 -- 19 Jun 2021 - 18 ,Jul 2021 Rp4.000.000,00 Rp48.24 l .600,00 19 Jul 2021 - 18 Agt 2021 Rp4.000.000,00 Rp52.241.600,00 19 Agt 2021 - 18 Sep 2021 Rp4.000.000,00 Rp56. 241 . 600, 00 19 Sep 2021 - 18 0kt 2021 Rp4.000.000,00 Rp60.24 l .600,00 19 0kt 2021 - 18 Nov 2021 Rp4.000.000,00 Rp64.241.600,00 19 Nov 2021 ·- 18 Des 2021 Rp4.000.000,00 Rp68.24 l .600,00 ... 19 Des 2021 - 18 .Jan 2022 19 ,Jan 2022 - 18 Feb 2022 ~~-~- Rp4.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp72.241.600,00 · · - Rp76.241.600,00 19 Feb 2022 - 18 Mar 2022 Rp4.000.000,00 Rp80.24 l .600,00 19 Mar 2022 - 18 Apr 2022 Rp4.000.000,00 Rp84.24 l .600,00
187 - - Pedode Denda. Kumulatif Denda 19 Apr 2022 - 18 Mei 2022 Rp4.000.000,00 Rp88.24 l .600,00 19 Mei 2022 - 18 Jun 2022 Rp4.000.000,00 Rp92.24 l .600,00 19 Jun 2022 -- 18 Jul 2022 Rp4.000.000,00 Rp96.24 l .600,00 19 Jul 2022 -- dst
Rp96.24 l .600,00 3. Penyelesaian penyerahan tagihan PNBP Terutang yang Iebih dari 6 (enam) bulan dan memenuhi persyaratan untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara Instansi Pengelola PNBP yang mempunyai piutang PNBP yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan clan memenuhi persyaratan untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang rnengurus piutang negara, menyerahkan tagihan PNBP Terutang kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara dengan ketentuan sebagai berikut: a. Instansi Pengelola PNBP harus menyerahkan tagihan PNBP Terutang paling larn_bat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. b. Sebelum penyerahan tagihan PNBP Teru.tang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP terlebih dahulu menyampaikan besaran PNBP Terutang yang belum dibayar melalui surat permintaan pernbayaran kepada Wajib Bayac c. Besaran nominal PNBP Terutang sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) terdiri atas pokok PNBP dan/ atau sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. d. Sanksi administratif berupa denda dihitung mulai tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal penyarnpaian surat perrnintaan pembayaran clan dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. e. Penyerahan tagihan dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dengan menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--undangan mengenai piutang negara.
188 - f. Besaran nominal PNBP Terutang yang tercantum dalam surat penyerahan mengacu pada nilai yang tercan tum dalam surat permintaan pembayaran. g. PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang nega:ra. h. PNBP Teru.tang diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuar1gan. L, OPTIMALISASI PENAGIHAN PIUTANG PNBP 1. Memperkuat pemeliharaan data \,Vajib Bayas yang mempunyai utang PNBP Agar penagihan Piutang PNBP dapat berjalan secara efektif dan ditujukan kepada pihak yang tepat, Intansi Pengeiola PNBP dan/ atau Mitra Instansi Pengelola PNBP menjalankan prinsip mengenal Wajib Bayar dengan baik. Artinya terdapat data dan informasi yang akurat berkaitan dengan Wajib Bayar selaku pihak yang akan ditagih. Data Wajib Bayar antara lain berupa: a) Identitas \Vajib Bayar Identitas Wajib Bayar berupa: 1) Identitas \Vajib Bayar perorangan mengacu misalnya pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada database kependudukan. 2) Identitas 'Wajib Bayar Badan Hukum rnengacu pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Norn.or Izin Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau dokumen identitas lainnya. Identitas badan hukum antara lain: 1. N ama badan hukum 11. Alamat Wajib Bayar, termasuk data dan informasi tambahan dalam hal kedudukan Wajib Bayar berbeda dengan dokumen identitas.
189 - 111. Susunan pengurus organisasi Wajih Bayar yang berbentuk badan hukum, untuk keperluan pertanggungjawaban perusahaan termasuk atas piutang PNBP. 1v. Izin perusahaan bagi Wajib Bayar yang memerlukan izin khusus dari lnstansi Pengelola PNBP berkaitan dengan aktivitas perusahaan. v. Masa berlaku izin untuk mengantisipasi tunggakan terhadap perusahaan yang akan habis masa berlaku 1zmnya. b) Administrasi data Piutang PNBP Agar surat penagihan sah, jumlah piutang yang merupakan objek penagihan harus pasti. Untuk menjamin hal tersebut kelengkapan data jumlah piutang, pengadministrasian data Piutang PNBP wajib memperhatikan: 1) Kelengkapan dokumen piutang negara yang meliputi: 1. dokumen sumber yang membuktikan adanya Piutang PNBP antara lain surat perjanjian, surat pejabat yang menimbulkan Piutang PNBP, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, dokumen pemungutan dan penyetoran PNBP, Surat Tagihan PNBP, Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan/ a tau dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. dokumen pendukung, yaitu dokumen yang memperkuat serta memperjelas status hukum dan administrasi Piutang PNBP meliputi surat pemberitahuan, peringatan, somasi, surat himbauan membayar atau surat lain sejenisnya dokumen identitas Penanggung Utang atau penjamin utang bukti kepemilikan jaminan dapat berupa sertifikat tanah dan/ atau bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau dokumen sejenisnya; bukti pengikatan jaminan antara lain berupa hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan gadai, surat kuasa untuk menjual/menjaminkan Barang Jaminan atau Harta
190 - Kekayaan Lain milik Penanggung Utang, daftar Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang yang diinventarisasi, surat bukti asuransi, penjaminan, surety bond, bank garansi, atau surat sejenisnya, foto, gambar, denah, peta, citra satelit; surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan/ atau dokumen lain yang mendukung keberadaan Piutang PNBP. 2) penentuan kualitas piutang PNBP dan penyisihan piutang PNBP tidak tertagih untuk menentukan prioritas upaya penagihan, Piutang dengan kualitas diragukan atau macet perlu diperhatikan upaya penagihannya terlebih dahulu; 3) penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan Piutang PNBP sesuai standar akuntansi pemerintahan. 2. Meningkatkan upaya pemantauan dan penilaian PNBP Terutang kepada Wajib Bayar yang akan jatuh tempo Kegiatan optimalisasi dilakukan melalui langkah persiapan untuk memastikan kelancaran penagihan dan penyetoran atas piutang yang akan jatuh tempo. Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat melakukan koordinasi atau menyampaikan informasi kepada Wajib Bayar perihal kewajiban PNBP yang akan segera jatuh tempo atau sebelum diterbitkannya surat ketetapan dan/ a tau surat tagihan. Pelaksanaan koordinasi atau penyampaian informasi di awal diharapkan dapat memberikan waktu kepada Wajib Bayar untuk rnelakukan pembayaran secara sukarela. Instansi Pengelola PNBP diharapkan dapat melakukan pemantauan dan penilaian terhadap: a) Informasi / la po ran perkembangan 1 penyeiesaian
keberatan, keringanan, dan pengembalian (KKP) PNBP; b) Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kementerian/lembaga; c) Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan (pengawasan tahun berjalan dan pengawasan tahun sebelumnya) Menteri Keuangan c.q. Ditjen Anggaran terkait pengelolaan PNBP;
191 - d) Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan instansi pemeriksa PNBP /Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengelolaan PNBP; e) Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan PNBP; dan/ a tau f) Informasi/laporan lainnya yang terkait pengelolaan PNBP. 3. Kerjasama penagihan dan koordinasi dalam rangka penghentian layanan dengan pihak ketiga Penghentian layanan dapat dilakukan apabila berdasarkan penilaian dari Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar tertentu perlu diberikan langkah tegas untuk memaksa Wajib Bayar yang bersangkutan patuh membayar PNBP. Penghentian layanan harus memperhatikan faktor manfaat, efektifitas untuk menghasilkan penerimaan. Penghentian layanan dapat dilakukan melalui: sistem informasi pemungutan PNBP yang ada pada Instansi Pengelola PNBP /Mitra Instansi Pengelola PNBP yang telah terintegrasi dengan SIMPON!; atau Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permohonan penghentian layanan ke SIMPON! bagi Instansi Pengelola PNBP /Mitra Instansi Pengelola PNBP yang belum memiliki sistem informasi pemungutan PNBP. Dalam kondisi tertentu, penghentian layanan juga perlu didukung dengan koordinasi antar-intansi pemerintah. Dukungan pelaksanaan kewenangan instansi lain diperlukan dalam hal diperlukan upaya ekstra untuk menghadapi situasi dan kondisi berkaitan dengan Wajib Bayar, misalnya Wajib Bayar sulit ditelusuri keberadaannya, berakhirnya izin, penghentian kegiatan operasi, penelusuran aset Wajib Bayar dan se bagainya. Koordinasi antar instansi pemerintah dapat dilakukan dengan unit pemerintah, antara lain: a) aparat penegak hukum; b) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
192 - c) Direktorat Jenderal Anggaran; d) Direktorat Jenderal Pajak; e) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f) Direktorat Jenderal Imigrasi; g) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; h) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan/ atau i) Pihak ketiga lainnya; 4. U paya optimalisasi lainnya a) Pengajuan keringanan PNBP; Dalam hal terjadi kondisi tertentu berkaitan dengan kemampuan Wajib Bayar untuk membayar kewajiban PNBP, Wajib Bayat dapat mengajukan keringanan atas kewajiban PNBP. Kondisi tersebut dapat berupa kahar, bencana alam dan/ atau non alam atau kondisi lain yang menyebabkan Wajib Bayar tidak dapat melakukan pembayaran PNBP, misalnya kondisi kesulitan likuiditas. Jenis keringanan yang dapat diajukan berupa pengangsuran atau penundaan pembayaran PNBP serta pengurangan atau penghapusan kewajiban PNBP. Khusus untuk industri kecil dan menengah, pengaJuan dimungkinkan b) menyiapkan rencana atau pilihan pembayaran untuk Wajib Bayar; dan/atau ❖ crash program penyelesaian piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara; ❖ debt to asset swap; ❖ hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah; ❖ konversi Piutang Negara menjadi penyertaan modal negara; ❖ penjualan hak tagih/Piutang Negara. M. MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KOREKSI ATAS SURAT TAGIHAN PNBP Koreksi atas Surat Tagihan PNBP pada prinsipnya merupakan bagian dari keberpihakan keadilan bagi Wajib Bayar dalam pemenuhan kewajiban di bidang PNBP. Koreksi merupakan upaya yang dapat dilakukan Wajib
193 - Bayar apabila Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBP. Dengan demikian, objek atas pengajuan koreksi adalah Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam hal terdapat adanya PNBP Kurang Bayar berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, yaitu: hasil monitoring, hasil verifikasi, putusan pengadilan dan sumber lainnya. Pembatasan objek pengajuan koreksi bukan berarti menutup hak bagi Wajib Bayar terhadap kondisi lainnya. Wajib Bayar tetap memiliki hak untuk tidak setuju atas Surat Tagihan PNBP dan Surat Ketetapan PNBP yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Instansi Pemeriksa PNBP, tetapi ketidaksetujuan Wajib Bayar tersebut diajukan dalam bentuk keberatan PNBP yang dilakukan sesuai ketentuan tentang Keberatan PNBP. 1. Mekanisme Pengajuan Koreksi Koreksi yang dapat diajukan Wajib Bayar berbentuk koreksi administratif dan koreksi substantif. Koreksi administratif merupakan koreksi Wajib Bayar terhadap ketidaksetujuan atas kesalahan tulis dalam Surat Tagihan yang diterbitkan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. Bentuk kesalahan tulis diantaranya berupa kesalahan: a. penulisan identitas Wajib Bayar, contoh seharusnya PT Dana Abadi, tertulis PT Dan Adi; b. jenis PNBP, contoh seharusnya pendapatan ~enjualan produk hasil litbang, tertulis pendapatan penjualan BMN; c. kode akun, contoh seharusnya akun 423423, tertulis akun 423432; d. periode bayar, contoh seharusnya Juni 20xx, tertulis Juli 20xx; e. pencantuman jumlah nominal tagihan, contoh seharusnya Rp151.200,00, tertulis Rp152.100,00 dan f. informasi administratif lainnya di dalam Surat Tagihan PNBP. Sementara itu, koreksi substantif merupakan koreksi Wajib Bayar terhadap ketidaksetujuan atas kesalahan perhitungan dalam Surat Tagihan yang diterbitkan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. Contoh kesalahan pePhitungan diantaranya
194 , seharusnya PNBP Terutang sebesar Rpl50.000.000,00 yang dihitung dengan dasar volume sebesar 5.000 unit dan tarif Rp30.000,00 per unit, tetapi tertulis Rpl.500.000.000,00 yang dihitung dengan dasar volume sebesar 50.000 unit dan tarif Rp30,000 per uniL Wajib Bayar dapat mengajukan koreksi sepanJang beium dilimpahkan kepada instansi yang berwenang men.gurus piutang negara. Pengajuan koreksi administratif dapat dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diterbitkannya Surat Penyerahan Tagihan PNBP, sedangkan pengajuan koreksi substantif dapat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelun1 diterbitkannya Surat Penyerahan Tagihan PNBP. Pembedaan batasan waktu pengajuan tersebut diatur dengan pertimbangan tingkat kerumitan dan waktu penyelesaian koreksi substantif apabila dibandingkan penyelesaian koreksi administratif. Dalarn rangka efisiensi dan simplifikasi, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi administrasi bersamaan dengan permohonan koreksi substantif. Kondisi ini dapat terjadi apabila menurut Wajib Bayar terdapat kesalahan administratif dan substantif dalam Surat Tagihan yang sama. Penyelesaian atas pengajuan dua bentuk permohonan koreksi tersebut akan mengikuti penyelesaian koreksi substantif. V1/ a jib Bayar dalam rnengajukan permohonan koreksi harus melengkapi dengan dokumen sekurang-kurangnya berupa: a. surat permohonan secara tertulis; dan b. kopi (salinan) Surat Tagihan PNBP yang akan dimintakan koreksi. Surat permohonan tersebut memuat substansi paling kurang berupa nomor Surat Tagihan yang akan dimintakan koreksi, alasan pengajuan permohonan secara ringkas, dan identitas serta tanda tangan Wajib Bayar. Pengajuan koreksi adn1inistratif memerlukan dokumen pendukung paling sedikit berupa penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksL Sementara itu, pengajuan koreksi substantif memerlukan tambahan dokumen pendukung terhadap penjelasan atas bagian Surat Tagihan yang dimintakan koreksi yang
195 - dapat berupa bagian Surat Tagihan yang dimintakan koreksi, metode perhitungan PNBP Terutang menurut Wajib Bayar, hasil perhitungan PNBP Terutang menurut Wajib Bayar, dan/ atau dokumen lain yang relevan untuk mendukung perhitungan Wajib Bayar. Berkaitan dengan penandantanganan surat permohonan, surat permohonan untuk Wajib Bayar berbentuk badan usaha ditandatangani oleh pimpinan badan usaha atau pihak yang dikuasakan berdasarkan surat kuasayang ditandatangani pimpinan badan usaha. Sementara itu, apabila Wajib Bayar merupakan orang pribadi yang telah meninggal dunia, surat permohonan dapat ditandatangani oleh ahli waris atau pihak lain yang sah. Surat permohonan koreksi dan surat kuasa dapat mengikuti contoh format sebagaimana terlampir. Wajib Bayar sebelum mengajukan permohonan koreksi dapat melakukan pembayaran PNBP terlebih dahulu sejumlah yang disetujui Wajib Bayar. Atas PNBP yang telah dibayar oleh Wajib Bayar dimaksud tidak akan dikenakan sanksi keterlambatan berupa denda. Wajib Bayar juga dapat memilih untuk tidak membayar sampai dengan proses permohonan koreksi diselesaikan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. Namun, hal ini akan dapat membawa konsekuensi pengenaan sanksi keterlambatan berupa denda 2% per bulan apabila permohonan koreksi tidak disetujui mengingat pengajuan permohonan koreksi tidak memperpanjang waktu pemenuhan kewajiiban pembayaran PNBP Terutang dalam Surat Tagihan PNBP. Untuk menjelaskan kedua alternatif tersebut, dapat disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut: a. PT A mengajukan koreksi atas Surat Tagihan PNBP dari Kementerian Y mengingat adanya perbedaan perhitungan PNBP Terutang menurut PT A dan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP Kementerian Y. Surat Tagihan PNBP mencantumkan besaran PNBP Terutang yang harus dibayar PT A adalah sebesar Rp102 juta (terdiri dari pokok Rpl00 juta dan sanksi keterlambatan sebesar Rp2juta). Atas Surat Tagihan dimaksud, PT A mengakui adanya kekurangc;ln bayar PNBP, tetapi hanya senilai Rp76,5 juta (pokok sebesar Rp75 juta ditambah sanksi
196 - keterlambatan sebesar Rpl,5 juta). Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pf A membayar terlebih dahulu sebesar Rp76,5 juta dan kemudian mengajukan surat permohonan koreksi. Berdasarkan hasil penelitian, surat permohonan koreksi Pf A tidak disetujui dan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tetap menagih kekurangan pembayaran dan ditambah sanksi keterlambatan tambahan atas kekurangan pembayaran yaitu sebesar Rp26 juta, dengan perhitungan: kekurangan pembayaran pokok Rp25 juta kekurangan pembayaran denda semula Rp0,5 juta tambahan denda keterlambatan Rp0,5 juta* Total kekurangan pembayaran Rp26juta dengan asumsi proses koreksi dari permohonan sampai dengan penyelesaian membutuhkan tambahan waktu sehingga melewati 1 bulan sehingga dikenakan tambahan sanksi keterlambatan 1 bulan sebesar 2% x Rp25 juta (selisih antara total pokok PNBP terutang dengan pembayaran awal oleh Wajib Bayar sebelum mengajukan koreksi). Dalam alternatif ini, Pf A secara total harus membayar sebesar Rp102,5 juta (Rp76,5 juta pembayaran sebelum pengajuan permohonan koreksi ditambah Rp26 juta setelah permohonan koreksi ditolak). b. Pf B mengajukan koreksi atas Surat Tagihan PNBP dari Kementerian Z mengingat adanya perbedaan perhitungan PNBP Terutang menurut Pf B dan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP Kementerian Z. Surat Tagihan PNBP mencantumkan besaran PNBP Terutang yang harus dibayar Pf B adalah sebesar Rp102 juta (terdiri dari pokok RplOO juta dan sanksi keterlambatan sebesar Rp2juta). Atas Surat Tagihan dimaksud, Pf B mengakui adanya kekurangan bayar PNBP, tetapi hanya senilai Rp76,5 juta (pokok sebesar Rp75 juta ditambah sanksi keterlambatan sebesar Rpl,5 juta). Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pf B memilih tidak membayar terlebih dahulu dan langsung mengajukan surat permohonan koreksi. Berdasarkan hasil penelitian, surat permohonan koreksi Pf B tidak disetujui dan
197 - Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tetap menagih kekurangan pembayaran dan ditambah sanksi keterlambatan tambahan atas kekurangan pembayaran yaitu sebesar Rp104 juta, dengan perhitungan: kekurangan pembayaran pokok RplOO juta kekurangan pembayaran denda semula Rp 2 juta tambahan denda keterlambatan Rp 2 juta* Total kekurangan pembayaran Rpl04 juta dengan asumsi proses koreksi dari permohonan sampai dengan penyelesaian membutuhkan tambahan waktu sehingga melewati 1 bulan sehingga dikenakan tambahan sanksi keterlambatan 1 bulan sebesar 2% x RplOO juta. Dalam alternatif ini, PT B secara total harus membayar sebesar Rpl04 juta. 2. Penyelesaian Koreksi Administratif Secara garis besar, penyelesaian atas permohonan koreksi administratif dilaksanakan dalam tahapan sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Uji kelengkapan dokumen permohonan koreksi Tahapan UJl kelengkapan dokumen oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dilakukan untuk menguji kelengkapan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar sesuai dengan persyaratan pengajuan permohonan koreksi. Apabila dokumen pern1ohonan yang di2.jukan Wajib Bayar telah lengkap, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat melanjutkan proses penelitian. Namun, apabila dokumen permohonan yang diajukan Wajib Bayar belum lengkap, Pejabat Ku.asa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Wajib Bayar.
198 - b. Penelitian materi dokumen permohonan koreksi. Tahapan penelitian materi dokumen permohonan koreksi oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dilakukan melaJui pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data dan dokumen yang dimiliki Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola menindaklanjuti dengan menerbitkan: 1) Surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya dalam hal hasil penelitian memberikan keyakinan bagi Pejabat Kumm Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP bahwa telah terjadi kesalahan tulis dalam Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya; atau 2) Surat penolakan yang sekaligus menegaskan bahwa Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya tetap berlaku dalam hal hasil penelitian tidak dapat memberikan keyakinan bagi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelol.a PNBP bahwa telah terjadi kesalahan tulis dalam Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya. 3. Penyelesaian Koreksi Substantif Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif, diatur tindak lanjut penyelesaian koreksi substantif baik oleh Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP maupun oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Secara gans besar, penyelesaian atas permohonan koreksi substantif dilaksanakan dalam tahapan sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Penyelesaian Koreksi Substantif oleh Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP 1) Uji kelengkapan dokumen permohonan koreksi Sebagaimana tahapan uji kelengkapan dokumen pada penyelesaian koreksi administratif, dalam tahap ini Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP melakukan pengu_pan
199 - kelengkapan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar sesum dengan persyaratan pengajuan permohonan koreksi. Apabila dokumen permohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar telah lengkap, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat melanjutkan proses penelitian. Namun, apabila dokurn_en permohonan yang diajukan Wajib Bayar belum lengkap, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada VVajib Bayar. 2) Penelitian materi dokumen permohonan koreksL Tahapan penelitian materi dokumen permohonan koreksi oleh Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dilakukan melalui pengecekan dan penyandingan dokumen/perhitungan yang disampaikan Wajib Bayar dengan data, perhitungan dan dokumen yang dimiliki Mitra Instansi Pengelola PNBP. Dalam rangka penelitian materi dokumen permohonan koreksi, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat meminta tambahan dokumen, data atau keterangan yang relevan dengan permohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar. Berdasarkan hasiI penelitian tersebut, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola menindaklanjuti dengan menerbitkan: a) Surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya dalam hal hasil penelitian memberikan keyakinan bagi Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP bahwa telah terjadi kesalahan hitung dalarn Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya; b) Surat penolakan yang sekaligus menegaskan bahwa Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelurnnya tetap berlaku daiam hal hasil penelitian tidak dapat memberikan keyakinan bagi Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP bahwa telah terjadi kesalahan hitung dalam Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya; atau c) Surat permohonan pertimbangan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dengan dilampiri surat permohonan koreksi beserta dokumen pendukung dalam hal:
200 - 1. hasil penelitian belum dapat memberikan keyakinan yang cukup bagi Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atas permohonan koreksi dari Wajib Bayar; 11. permohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/ atau iii. permohonan koreksi yang memenuhi kriteria, diantaranya terkait kekhususan karakteristik PNBP, yang diatur oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. b. Penyelesaian Koreksi Substantif oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP 1) Uji kelengkapan dokumen permohonan pertimbangan dari Mitra Instansi Pengelola PNBP dan permohonan koreksi dari Wajib Bayar Dalam tahap ini Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penguJ1an kelengkapan dokumen surat permohonan pertimbangan yang diajukan Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dan/atau permohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar dengan persyaratan pengajuan permohonan koreksi. Apabila dokumen permohonan pertimbangan yang diajukan Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dan permohonan yang koreksi diajukan Wajib Bayar telah le11-gkap, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melanjutkan proses penelitian. Namun, apabila dokumen permohonan yang diajukan Wajib Bayar belum lengkap, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar. 2) Penelitian materi dokumen permohonan pertimbangan dari Mitra Instansi Pengelola PNBP dan permohonan koreksi dari Wajib Bayar Tahapan penelitian materi dokumen permohonan koreksi oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dilakukan melalui pengecekan dan penyandingan dokumen permohonan pertimbangan yang diajukan oleh Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dan/ atau dokumen/ perhitungan yang
201 - disampaikan oleh Wajib Bayar dengan data, perhitungan dan dokumen yang dimiliki Pejabat Kuaa Pengelola PNBP. Dalam rangka penelitian materi dokumen permohonan koreksi, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat merninta tambahan dokumen, data atau keterangan yang relevan dengan pennohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar, termasuk permohonan koreksi yang dimintakan pertimbangan oleh Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. Berdasarkan hasil penelitian tersehut, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan: a) Surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya dalam hal hasil penelitian rnemberikan keyakinan bagi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP bahwa telah terjadi kesalahan hitung dalam Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya; b) Surat penolakan yang sekaligus menegaskan bahwa Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya tetap berlaku dalam hal hasil penelitian tidak dapat memberikan keyakinan bagi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP bahwa telah te1:jadi kesalahan hi tung dalam Surat Tagihan PNBP yang diterbitkan sebelumnya; c) Pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP yang pada intinya menyampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b); d) Surat permintaan untuk dilakukan rev1u kepada Aprat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal: 1. hasil penelitian belum dapat memberikan keyakinan yang mem.adai bagi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atas permohonan koreksi dari Wajib Baya:r; dan/ atau 11. permohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang melebihi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan hasil reviu dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menindaklanjuti
202 - dengan menerbitkan surat sebagailnana angka a), angka b), angka c) atau menerbitkan surat permintaan untuk dilakukan pemerik:saan PNBP sesuai rekomendasi hasil reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. e) Surat permintaan untuk dilakukan pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa PNBP dalam hal: L rekomendasi hasil reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; 11. permohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar mengakibatkan nilai tagihan PNBP berkurang melebihi Rpl00.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah); iii. hasil penelitian belum dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atas permohonan koreksi dari vVajib Bayar; dan/ atau iv. permohonan koreksi diajukan oleh \Vajib Bayar yang kewajiban PNBP terutangnya dihitung oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan kriteria antara lain: 111 formula penghitungan PNBP Terutang tidak sederhana; Ill berdimensi luas terhadap perhitungan kewajiban Wajib Bayar kepada negara di luar kewajiban PNBP; dan/ atau ~ berdimensi hukum. Berdasarkan hasil Pemeriksaan PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan surat sebagaimana huruf a), huruf b), atau huruf c). Kriteria lebih lanjut tentang tingkat keyakinan yang memadai diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengelola PNBP. c. Tindak Lanjut atas Penyelesaian Koreksi Substantif Persetujuan dan penolakan atas permohonan koreksi substantif menimbulkan konsekuensi bagi Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar berupa kekurangan bayar PNBP, tidak adanya kelebihan/kekurangan bayar PNBP, atau adanya kelebihan bayar PNBP oleh Wajib Bayar. 1) Adanya kekurangan bayar PNBP
203 - Kekurangan bayar PNBP dapat terjadi apabila permohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar tidak disetujui atau permohonan koreksi disetujui, tetapi nilai PNBP Terutang setelah disesuaikan menjadi lebih besar daripada PNBP yang telah dibayarkan \7Vajib Bayac Contoh: 1. Lembaga U menerbitkan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar F dengan nilai pokok PNBP Terutang Rpl00 Juta dan denda Rp2 juta. Atas Surat Tagihan PNBP dimaksud, V✓ajib Bayar F n1engajukan permohonan koreksi :substantif karena, menurut perhitungan Wajib Bayar, nilai PNBP terutang hanya sebesar Rp 75 juta. Sebelum mengajukan koreksi Wajib Bayar F telah melakukan pernbayaran PNBP atas PNBP Terutang dimaksud sebesar Rp75 juta sehingga seharusnya tidak terdapat kekurangan pernbayaran. Berdasarkan hasil penelitian, ditetapkan bahwa permohonan koreksi tidak disetujui dan ditegaskan kembali Surat Tagihan PNBP sehingga Wajib Bayar F masih memiliki kekurangan bayar PNBP dengan nilai pokok sebesar Rp25 juta (Rpl00 juta nilai Surat Tagihan - Rp75 Juta nilai yang telah dibayarkan Wajib Bayar F) dan denda sebesar Rp500 ribu (denda 2% x 1 bulan x Rp25 juta nilai pokok) dengan asums1 surat tanggapan koreksi diterbitkan dalam jangka 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. 11. Badan X menerbitkan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar H dengan nilai pokok PNBP Terutang Rpl00 juta dan denda Rp2 juta. Atas Surat Tagihan PNBP dimaksud, Wajib Bayar H mengajukan permohonan koreksi substantif karena, menurut perhitungan Wajib Bayar H, nilai PNBP terutang hanya sebesar Rp 75 juta" Wajib Baya_r H tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sesuai perhitungan dimaksud sebelum mengajukan permohonan koreksi. Berdasarkan hasil penelitian, ditetapkan bahwa permohonan koreksi dapat disetujui dan dilakukan koreksi atas Surat Tagihan PNBP sehingga Wajib Bayar H menjadi memiliki
204 - kekurangan bayar PNBP dengan nilai pokok sebesar Rp75 juta dan denda sebesar Rpl,5 juta (denda 2% x 1 bulan x Rp75 juta nilai pokok) dengan asumsi surat tanggapan koreksi diterbitkan dalam jangka 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. 2) Tidak adanya kelebihan/kekurangan bayar PNBP Tidak adanya kelebihan/kekurangan bayar PNBP dapat terjadi apabila permohonan koreksi yang diajukan Wajib Bayar disetujui dan nilai PNBP Terutang setelah disesuaikan menjadi sama dengan PNBP yang telah dibayarkan \Vajib Bayar. Contoh: Kementerian P menerbitkan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar M dengan nilai pokok PNBP Terutang Rp 100 juta dan denda Rp2 juta . .Atas Surat Tagihan PNBP dimaksud, Wajib Bayar M mengajukan permohonan koreksi substantif karena telah melakukan pembayaran PNBP atas pokok PNBP dimaksud sebelu.mnya sebesar Rp102 juta sehingga seharusnya tidak terdapat kekurangan pembayaran dari Wajib Bayar Mo Berdasarkan hasil penelitian, ditetapkan bahwa permohonan koreksi disetujui dan Surat Tagihan PNBP dikoreksi sehingga Wajib Bayar M tidak lagi men1.iliki kekurangan bayar PNBP, dengan perhitungan: Nilai Surat Tagihan (pokok di tam bah denda) : Rp 102 juta Nilai PNBP yang telah dibayarkan Wajib Bayar: Rpl02juta Kelebihan (kekurangan bayar) PNBP: 0 -" 3) .Adanya kelebihan bayar PNBP Kelebihan bayar PNBP dapat te1jadi apabila permohonan koreksi yang diajukan \Majib Bayar disetujui dan nilai PNBP Terutang setelah disesuaikan menjadi lebih kecil daripada PNBP yang telah dibayarkan Wajib Bayar.
-- 205 - Contoh: Kementerian Z menerbitkan Surat Tagihan PNBP kepada vVajib Bayar D dengan nilai pokok PNBP Terutang Rpl00 juta dan denda Rp2 juta. Atas Surat Tagihan PNBP dimaksud, Wajib Bayar D mengajukan permohonan koreksi substantif karena telah melakukan pembayaran PNBP atas pokok PNBP dimaksud sebelumnya sebesar Rp105 juta sehingga seharusnya tidak terdapat kekurangan pembayaran dari \A/ajib Bayar D. Berdasarkan hasil penelitian, ditetapkan bahwa permohonan koreksi disetujui dan Surat Tagihan PNBP dikoreksi sehingga Wajib Bayar D tidak lagi memiliki kekurangan bayar PNBP dan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5 juta (Rpl05 juta yang telah dibayarkan - Rp 100 juta nilai nominal pokok PNBP yang seharusnya menjadi kewajiban Wajib Bayar D). Atas kelebihan bayar tersebut, Wajib Bayar D dapat mengajukan pengembalian PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP /Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat memperhitungkan kelebihan bayar PNBP tersebut sebagai pembayaran PNBP dimuka Wajib Bayar yang bersangkutan atas jumlah PNBP Terutang berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Vl!ajib Bayar, 4. Contoh-contoh Format Dalarn rangka memudahkan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar daiam pengajuan permohonan dan penyelesaian koreksi, dokurnen yang digunakan dapat mengacu pada contoh-contoh format berikut.
206 - 1. Contoh Format Surat Permohonan Koreksi KOP BADAN USAHA (dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha) Nomor ... ( 1) Tanggal ... (2) Lampiran Hal ... Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP Yth. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP u.p ... (4) Yang bertandatangan dibawah ini : Nam.a ... (5) NPWP ... (6) Jabatan ... (7) Alam.at ... (8) N omor telepon Bertindak selaku ... (9) D Wajib Bayar D Kuasa dari Wajib Bayar Nam.a ... (10) NPWP ... ( 11) Alam.at ························ ... (12) bersama ini mengajukan koreksi atas Surat Tagihan PNBP: Bentuk koreksi Administratif/ substantif/keduanya* ( 13) Nomordan tanggal ... (14) Bagian yang dimohonkan koreksi dan penjelasan/ alasan pengajuan koreksi atas Surat Tagihan PNBP (15): 1. Bagian Surat Tagihan yang terdapat kesalahan tulis beru pa: Seharusnya tertulis beserta dasar /penjelasan koreksi menurut Wajib Bayar: 2. Kesalahan hitung berupa: Alasan ketidaksetujuan atas perhitungan danjumlah PNBP Terutang menurut Wajib Bayar: ... Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:
207 - a . . Jumlah PNBP Terutang menurut Surat Tagihan PNBP sebesar ... , ... ( 16) b. ,Jumlah PNBP Terutang menurut perhitungm1. Wajib Bayar sebesaL... ,.,.., .. , ... (17) c. cJumlah yang telah dilunasi sebesar ... ( 18) pada tanggal , ... ,... ,. ,. .. ,. .. ( 19) pada bank/ pos persepsi ... (20) dengan NTPN ... , .. (21) Lampi:ran: (22) LJ enis Dokumen set/lembar Demikian surat keberatan kami sampajkan untuk dapat dipertimbangk.an. Wajib Baya:r / Kuasa 1'*), ... , ... , ... (23) (Tm1.da Tangan) (Nama Jelas) Keterangan: 1. Beri tanda X pada D yang sesuai 2. *) Dipilih salah satu yang sesuai 3. **) Dipilih salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP ditandangani oleh Kuasa Wajib Bayar harus dilampiri Surat Kuasa Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP, PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KOREKSI PNBP NOMOR URAU\.N ISIAN (1) Diisi nmnor Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP sesuai dengan administrasi Wajib Bayar. ----·-----· (2) Diisi narna kota dan tanggal Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP dibuat. (3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP. --------
NOMOR (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11) (12) 208 - URAIAN ISIAN Diisi nama dan alamat kantor Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang mengeluarkan Surat Tagihan PNBP. Diisi nama Wajib Bayar / Kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP. Diisi jabatan Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP dan dalam hal permohonan koreksi oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi. Diisi alamat Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP. Diisi nomor telepon Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP. Diisi nama Wajib Bayar apabila yang mencl-ndatangani Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP adalah Kuasa dari Wajib Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP diajukan oleh Wajib Bayar Or~ng Pribadi Nomor (10) ini tidak perlu diisi. Diisi NPWP Wajib Bayar apabila yang menandatangani Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP adalah Kuasa dari Wajib Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor ( 11) ini tidak perlu diisi. Diisi alamat Wajib Bayar apabila yang menandatangani Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP adalah Kuasa dari Wajib Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor ( 12) ini tidak perlu diisi.
NOMOR (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 209 - URAIAN ISIAN Diisi bentuk koreksi yang diajukan (dipilih salah satu dengan cara mencoret yang tidak sesuai) Diisi nomor dan tanggal Surat Tagihan PNBP yang dimohonkan koreksi. Diisi jelas bagian yang dimohonkan koreksi dengan disertai penjelasan/ alasan Koreksi Surat Tagihan PN~P untuk masing- masing koreksi yang diajukan. Dalam hal permohonan hanya mencakup salah satu bentuk koreksi (administratif/ substantif) tidak perlu keduanya diisi. Diisi jumlah PNBP Terutang menunit Surat Tagihan PNBP. Diisi jumlah PNBP Terutang menurut perhitungan Wajib Bayar pada saat pengajuan Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP. Diisi jumlah pelunasan atas Surat Tagihan · PNBP oleh W ajib Bayar dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing jumlah pelunasan. Diisi tanggal pelunasan atas Surat Tagihan PNBP oleh Wajib Bayar dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tanggal pelunasan. Diisi nama bank tempat pelunasan atas Surat Tagihan PNBP oleh Wajib Bayar dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tempat pelunasan. Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dalam SSBP pelunasan Surat Tagihan PNBP oleh Wajib Bayar dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing- masing NTPN. Diisi jenis dokumen dan jumlah lembar mcl--sing-masing jenis dokumen. Diisi tanda tangan dan namajelas Wajib Bayar/Kuasa.
210 - 2. Contoh Format Surat Kuasa Permohonan Koreksi PNBP KOP BADAN USAHA (dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha) SURAT KUASA PERMOHONAN KOREKSI SURAT TAGIHAN PNBP Yang bertandatangan dibawah ini : Nam.a ... (1) NPWP ... (2) Alamat ... (3) Nomor Telepon ... (4) bertindak sebagai Wajib Bayar dengan bukti Surat Tagihru.1_ PNBP ... (5) nomor ... (6) tanggal ... (7) dengan ini memberi kuasa kepada: Narna ... (8) NPWP ... (9) Alamat ... (10) Nomor Telepon •••OO•oo••••oo• . . • . . •• . . ••••• . . •••(11) untuk bertindak: untuk dan atas nama saya, mengajukan permohonaJ.1 koreksi Surat Tagiha.11 PNBP kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP /Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, (Materai) ... ( 12) ... , .. , ... , ... (13) (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Narna Jelas) (Narna ,Jelas)
211 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PERMOHONAN KOREKSI PNBP NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi nama Wajib Bayar yang memberi kuasa. (2) Diisi NPWP Wajib Bayar yang memberi kuasa. (3) Diisi alamat Wajib Bayar yang memberi kuasa. (4) Diisi nomor telepon Wajib Bayar yang memberi kuasa. (5) Diisi jenis Surat Tagihan PNBP yang dimohonkan koreksi (6) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP (7) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP (8) Diisi nama Kuasa dari Wajib Bayar. (9) Diisi NPWP Kuasa dari Wajib Bayar. (10) Diisi alamat Kuasa dari Wajib Bayar. ( 11) Diisi nomor telepon Kuasa dari Wajib Bayar. (12) Diisi tanda tangan dan nama jelas penerima kuasa. (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pemberi kuasa.
212 - 3. Contoh Format Formulir Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP Nama Wajib Bayar ... (1) N omor Surat Pennohonan Koreksi ... (2) Tanggal Surat Permohonan Koreksi ... (3) Tanggal Diterimanya Surat Permohonan Koreksi dan Dokumen Pendukung ... (4) Nama Petugas Penguji Kelengkapai"'"l Dokumen ····················· ... (5) No Persyaratan Dokumen Ya(v) / Tidak (x) Catatan 1. Surat permohonan koreksi disampaikan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia 2. Surat permohonan koreksi ditujukan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP 3. Surat permohonan koreksi ditandatangani oleh: l) Wajib Bayar /Kuasa Wajib Bayar; 2) Pimpinm1 Badan Usaha dalam hal Wajib Baym Badan Usaha 3) Dalam hal ditandatangani pihak yang dikuasakan, melampirkan Surat Kuasa 4. Surat permohonan koreksi rnasih dalam batas waktu pengajuan permohonan koreksi: 1) 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diterbitkaJ.1_nya (koreksi Surat Penyerahan Tagihan PNBP administratif) 2) 14 hari kerja belas) diterbitkannya Surat Penyerahan PNBP (koreksi substantif) (empat sebelum_ Tagihan 5. Surat permohona:n koreksi dilengkapi dengan dokumen pendukung a. Koreksi administratif 1. kopi Surat Tagiha11 PNBP 11. dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kesalahan tulis
213 - No Persyaratan Dokumen Ya (v) / Tidak (x) Catatan iii. kopi bukti penerimaan Negara (dalam hal Wajib Bayar telah membayar PNBP sebesar yang disetujui Wajib Bayar b. Koreksi Substantif 1. 11. kopi Surat Tagihan PNBP penjelasan atas bagian Surat Tagihan yang dimintakan koreksi yang dapat berupa: 1) bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi; 2) metode perhitungan PNBP Terutang; 3) hasil perhitungan PNBP Terutang menurut Wajib Bayar 4) dokumen lain yang relevan dengan perhitungan PNBP Terutang Terhadap hasil pengujian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan keberatan PNBP, dinyatakan bahwa (*): Dokumen lengkap dan dapat dilanjutkan ke proses penelitian. Dokumen tidak lengkap dan perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen oleh Pejabat Kuasa Pegelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. Petugas Penguji Kelengkapan Dokumen, ... , ... (6) (NIP/ NRK/ NRP) ... (7)
214 - PETUN,JUK PENGISIAN FORMULIR UJI KELENGKLl~PAN DOKUMEN PENDUKUNG -------- NOMOR URAIAN ISIAN ~- (1) Diisi nama \iVajib Bayar (2) Diisi nomor surat permohonan koreksi yang disampaikan oleh Wajib Bayar. (3) Diisi tanggal surat permohonan koreksi yang disampaikan oleh Wajib Bayar. (4) Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan koreksi dan dokumen pendukung oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. - -~~~ (5) Diisi nama petugas penguji kelengkapan dokumen. (6) Diisi tanda tangan dan nama jelas petugas penguji dokumen. (7) Diisi Nomor Induk/Nomor Register lainnya petugas penguji dokumen.
215 - 4. Contoh Format Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP Nomor ... (1) Tanggal ... (2) Sifat ... (3) Hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Yth ... (4) tanggal ... (6) hal permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP atas Surat Tagihan PNBP nomor ... (8), dengan m1 diminta kepada Saudara/Saudari untuk menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung meliputi: Sehubungan dengan surat Saudara/Saudari nomor ... (5) ... (7) tanggal 1. 2 ... dst (9) Dokumen pendukung tersebut wajib disampaikan kep~da: nama jabatan tempat ... (10) paling lama sebelum batas waktu pengajuan surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. Apabila dalam jangka waktu pengajuan surat permohonan koreksi Surat tidak menyampaikan kelengkapan dokumen Tagihan PNBP Saudara/ Saudari pendukung, permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP Saudara/ Saudari dinyatakan ditolak. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP / Pejabat Kuasa Pengelola PNBP/Pimpinan Mitra lnstansi Pengelola PNBP *) (Jabatan) ... (12) ... (13) (NIP /NRK/NRP) ... (14)
216 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung dibuat. (3) Diisi sifat surat. (4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang mengajukan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (5) Diisi nomor surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (6) Diisi tanggal surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (7) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. (8) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. (9) Diisi jenis dokumen pendukung yang diminta kelengkapannya. (10) Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tern pat akan disampaikannya kelengkapan dokumen pendukung. ( 11) Diisi nama jabatan penandatangan surat. (12) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat. (13) Diisi Nomor Induk/Nomor register lain atas penandatangan surat.
217 - 5. Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP Dalam Hal Wajib Bayar Tidak Menyampaikan Kelengkapan Dokumen Pendukung KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP Nomor Lampiran Hal ... , ... (1) ... (3) Surat Penolakan Permohonan Koreksi Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ... (2) Yth ... (4) PNBP Saudara/Saudari melalui surat non10r ... , ... (5) tanggaJ ... (6), dengan ini disampaikm1 bahwa permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP atas Surat Tagihan nomor ... , ... , . ,. (7) tanggal ... , ... (8) tidak dapat kami penuhi. Sehubungan denga:n permohonan koreksi Surat Tagihan Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen, Saudara/ Saudari tidak memenuhi permintaan kelengkapan dokumen pendukung yang telah kami sampaikan melalui surat nomor ... , .. (9) tanggal ... ,. . ., ... ( 10) sehingga melarnpaui batas waktu pengajuan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (11) tentang Tata Cara Pengeiolaan Penerimaan Negara Bukan Pajal-c Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara/Saudari d.iucapkan terima kasih. Pimpinan Inst2.c_nsi Pengelola PNBP / Pej abat Kuasa Pengelola PNBP /Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP '') (Jabatan) ... (12) ... (13) (NIP/ NRK / NRP), ... ( 14) Keterangan: "') Diisi salah satu yang sesuai
218 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN KOREKSI SURAT TAGIHAN PNBP DALAM HAL WA.JIB BAYAR TIDAK MENYAMPAIKAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG NOMOR URAIAN ISIAN ( 1) Diisi nomor surat sesuai administrasi lnstansi Pengelola PNBP atau lVIitra Instansi Pengelola Diisi nama kota dan tanggal surat penolakan dihuat. (3) jumlah lampiran yang disertakan dalam surat penolakan. Diisi nama dan alamat kantor '1Vajib Bayar yang mengajukan permohonan koreksi Surat PNBP. -~ (5) Diisi nomor surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (6) Diisi tanggal surat pennohonan koreksi Surat PNBP. (7) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. (8) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. +---~----- (9) Diisi nornor surat permintaan kelengkapan dokurnen pendukung dari Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengeiola PNBP ( l 0) Diisi tanggal surat perrnintaan kelengkapan dokumen pendukung Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP ( 11) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi referensi pengaturan batas pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. ( 12) Diisi nama jabatan penandatangan surat. ( 13) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat. ~--~ (1 Diisi Nomor Nomor Register lainnya penandatangan surat. ~-~~-
219 - 6. Contoh Format Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan/ atau Informasi KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP Norn.or ... ( l) ... (2) Sifat ... (3) Hal Permintaan perninjaman buku, catatan, data, dan informasi Yth. ••oo• ... (4) tanggal 00 ... (6) hal pengajuan pennohonan koreksi Surat Tagiha.n PNBP atas Surat Tagihan nomor .... ,... (7) tanggal . . ,00 ... (8), dengan ini diminta kepada Saudara/ Saudari untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi: 1 ... , ... 2 ... dst (9) Sehubunga:n. dengan surat Saudara/Saudari nomor ... , .... (5) Buku, catatan, data, dan infonnasi, dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy tersebut wajib disampaikan kepada: nama jabatan tempat paling lama sebelum batas waktu pengajuan surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP... ( 10) tidak meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy, surat keberatan Saudara/ Saudari tetap di proses sesuai dengan data yang ada dalam proses penyelesaian koreksi Surat Tagihan PNBP. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Sauda.ra/Saudari Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP / Pejabat Kuasa Pengelola PNBP /Pimpinai.7. Mitra Instans Pengelola PNBP *) (cfabatan) ... (11) ... (12) (NIP/ NRK / NRP) ... ( 13) Keterangan: *) Diisi salah satu yang sesuai
220 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINLJAMAN BUKU, CATATAN, DATA DAN/ ATAU INFORMASI NOMOR URAIAN ISll\N (1) Diisi nornor surat permintaan peminjarnan buku, catatan, data, dan informasi sesum dengan administrasi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. I------------ (2) Diisi nama k.ota dan tanggal surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi dibuaL ~------------ (3) Diisi sifat surat. ---·-- (4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang mengajukan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (5) Diisi nomor surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (6) Diisi tanggal surat permohonan koreksi SuratTagihan PNBP. (7) Diisi nornor Surat Tagihan PNBP. (8) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. (9) Diisi jenis buku, catatan, data, dan informasi yang di pin jam dari Wajib Bayar, - (10) Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tern pat akan disampaikannya buku, catatan, data, dan informasi. ------·---···-- --- ( 11) Diisi nama jabatan penandatangan surat. ( 12) ------- Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat. ( 13) - Diisi Nomor Induk/Nomor Register lainnya penandatangan surat. --~--
221 - 7. Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP dan Terdapat Kekurangan Bay?-r PNBP. KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP Nomor Lampiran Hal ... ( 1) ... (3) Surat Penolakan Permohonan Koreksi Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ... (2) Yth ... (4) PNBP Saudara/Saudari melalui surat nomor ... (5) tanggal ... (6), dengan ini disampaikan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP atas Surat Tagihan nomor ... (7) tanggal ... (8). Sehubungan dengan permohonan koreksi Surat Tagihan Untuk itu, bersama ini kami tegaskan kembali Surat Tagihan PNBP kami nomor ... (9) tanggal ... (10) tetap berlaku. Selanjutnya, Saudara/Saudari diminta untuk segera melunasi kekurangan bayar PNBP sebesar ... (11) dengan rincian: 1. ············ 2 ... dst (12) Tata cara pembayaran dan pengenaan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (13) tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara/ Saudari diucapkan terima kasih. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP / Pejabat Kuc1-sa Pengelola PNBP /Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP *) (Jabatan) ... , ... (14) (NIP /NRK/NRP) ... ( 16) Keterangan: *) Diisi salah satu yang sesuai
222 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN KOREKSI SURAT TAGIHAN PNBP DAN TERDAPAT KEKURANGAN BAYAR PNBP NOMOR URAIAN ISIAN (l) Diisi nomor surat sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Diisi nama kota dan tanggal surat penolakan dibuaL - ------~" (3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat penolakan. (4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang mengajukan permohonan koreksi Surat PNBP. (5) Diisi nomor surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (6) Diisi tanggal surat permohonan koreksi Surat PNBP. 1-------- (7) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP_ (8) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. --~-~ (9) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. (10) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. ( 11) Diisi jumlah PNBP yang masih harus dibayar yang mencakup nilai nominal pokok PNBP dan denda (apabila ada). (12) Diisi dengan rincian perhitungan jumlah PNBP yang rnasih harus dibayar. (13) Diisi nomor Peraturan Menteri J{euangan yang menjadi referensi pengaturan batas pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (14) Diisi nama jabatan penandatangan surat. (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan suraL (16) Diisi Nomor Induk/Nomor Register lainnya penandatangan surat.
223 - Contoh Format Surat Persetujuan Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP dan Terdapat Kekurangan Bayar PNBP. KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP Nomor Lampiran Hal ... , ... (1) ... (3) Surat Persetujuan Permohonan Koreksi Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ... ••· .... , ... (2) Yth. ,... , .... (4) PNBP Saudara/Saudari melalui surat nomor ., ... (5) tanggal ... 00••······(6), dengan ini disampaikan bahwa kami dapat :rnenyetujui pennohonan koreksi Surat Tagihan PNBP atas Surat Tagiha11. nomor ... ,... (7) ta.11.ggal ., .. ., ... , ,. ... (8). Sehubungan dengan pennohonan k:oreksi Surat Tagihan Untuk itu, bersama ini kami sampaikan bahwa Surat Tagihan PNBP kami nomor ... (9) tanggaL .. , .... ,(10) kami koreksi menjadi sebagaimana terlampir. Selanju.tnya, Sauda.ra/Saudari diminta untuk segera melunasi kekurangan bayar PNBP sebesar .... ,. ... ,. . ( 11) dengan rincian: 1 ... , ... 2 ... QSL \ .L, 1 L ( ] " ) Tata cara pembayaran dan pengenaan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (13) ten.tang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dernikian disampaikan dan atas perhatian Saudara/ Saudari diucapkan terima kasih. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP / Pejabat Kuasa Pengelola PNBP /Pimpinan Mitra lnstansi Pengelola PNBP *) (.Jabatan) ... (14) ... , ... , .... (15) (NIP/ NRK / NRP) ... ( 16) Keterangan: k) Diisi salah satu yang sesuai
224 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN KOREKSI SURAT TAGIHAN PNBP DAN TERDAPAT KEKURANGAN BAYAR PNBP NOMOR URAIAN ISIAN ( 1) Diisi nomor surat sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Diisi nama kota dan tanggal surat penolakan dibuat. (3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat penolakan. (4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang mengajukan permohonan koreksi Surat PNBP. (5) Diisi nomor surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (6) Diisi tanggal surat permohonan koreksi Surat PNBP. (7) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. (8) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. (9) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. (10) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. ( 11) Diisi jumlah PNBP yang masih harus dibayar yang mencakup nilai nominal pokok PNBP dan denda (apabila ada). (12) Diisi dengan rincian perhitungan jumlah PNBf yang masih harus dibayar. (13) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi referensi pengaturan batas pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (14) Diisi nama jabatan penandatangan surat. (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat. (16) Diisi Nomor Induk/Nomor Register lainnya pe:µandatangan surat.
225 - Contoh Format Surat Persetujuan Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP dan Tidak Terdapat Kekurangan Bayar PNBP. KOP INST.ANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP Nomor Lampiran Hal ... , ... , ... ( l) ... , ... (3) Surat Persetujuan Permohonan Koreksi Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • (2) Yth. , ... (4) PNBP Saudara/Saudari melalui surat nomor ., ... , ... (5) tanggal ... (6), dengan ini disampaikan bahwa kami dapat rnenyetujui permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP atas Surat Tagihan nomor .. ,... ,... , .. (7) tanggal ... , ... ., ... (8). Sehubungan dengan permohonan koreksi Surat Tagihan Untuk itu, bersama ini kami sampaikan bahwa Surat T@gihan PNBP kami nomor ... (9) tanggal... ,.(10) dinyatakan tidak berlaku atau tidak perlu dipenuhi. Surat persetujuan ini berlaku juga sebagai surat pencabutan Surat Tagihan PNBP yang dimohonkan koreksi dimaksud. Kami ucapkan terima kasih atas pembayaran ya.rig telah dilakuka:n. Demikian disaxnpaika..'1. dan atas perhatian Saudara/ Saudari diucapkan te:rima kasih. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP / Pejabat Kuasa Pengelola PNBP /Pirnpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP *) pabatan) ... ( 11) • • • 0 • • • 0 0 • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 0 • • • • • • ( 12) (NIP/ NRK / NRP) ... ( 13) Keterangan: *) Diisi salah satu yang sesuai
226 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PERMOI-IONAN KOREKSI SURAT TAGIHAN PNBP DAN TERDAPAT KEKURANGAN BAYAR PJ\JBP -------" NOMOR URAIAN ISIAI\I (1) Diisi nomor su.rat sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Diisi nama kota dan tanggal surat penolakan dibuaL (3) -- Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat penolakan. (4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang mengajukan permohonan koreksi Surat PNBP. (5) Diisi nomor surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (6) Diisi tanggal surat permohonan koreksi Surat PNBP. (7) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. --~--~ (8) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. (9) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. (10) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. ( 11) -- Diisi nama jabatan penandatangan surat. ( 12) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat. (13) ----- Diisi Nomor Induk/Nomor Register Iainnya penandatangan surat.
8. Contoh Format Surat Persetujuan Permohonan Koreksi Surat Tagihan PNBP dan Terdapat Kelebihan Bayar PNBP. KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP ATAU MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP Nomor Lampiran Hal •••• .. •••• .. ••••••••••••••••oo•••••••••••••(l.) ... (3) Surat Persetujuan Permohonan Koreksi Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Paja..1-( (PNBP) ... (2) Yth ... ,... (4) PNBP Saudara/Saudari melalui surat nomor ... ,... (5) tanggal ... (6), dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP atas Surat Tagihan nomor ... (7) tanggal ... (8). Sehu bungan dengan permohonan koreksi Surat Tagihan Untuk itu, bersa.rna ini kami sampaikan bahwa Surat Tagihan PNBP kami nomor ... (9) tanggaL ... (10) dinyatakan tidak berlaku atau tidak perlu dipenuhi. Surat persetujuan ini berlaku juga sebagai surat pencabutan Surat Tagihan PNBP yang dimohonkan koreksi dimaksud. Kami ucapkan terima kasih atas pembayaran yang telah dilakukan. Selm-1.jutnya, Saudara/ Saudari dapat mengajukan pengembalian PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian disarnpaikan da_n atas perhatian Saudara/ Saudari diucapkan terima kasih. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP / Pejabat Kuasa Pengelola PNBP /Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP *) (,Jabatan) ... , ... (11) ... , ... (12) (NIP/ NRK / NRP) ... ( 13) Keterangan: *) Diisi salah satu yang sesuai
228 - PETUN~JUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN KOREKSI SURAT TAGIHAN PNBP DAN TERDAPAT KEKURANGAN BAYAR PNBP NOMOR URAIAN ISIAN ------- (1) Diisi nomor surat sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (2) Diisi nama kota dan tanggal surat penolakan dibuaL (3) · - - - - Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat penolakan. (4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang mengajukan permohonan koreksi Surat PNBP . . . .. (5) Diisi nomor surat permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP. (6) Diisi tanggal surat permohonan koreksi Surat PNBP. (7) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. (8) Diisi tanggal Slirat Tagihan PNBP. (9) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP. ( 10) Diisi tanggal Surat Tagihan PNBP. ( 11) Diisi nama jabatan penandatangan surat. ( 12) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan suraL ----- ( 13) Diisi Nomor Induk/Nomor Register lainnya penandatangan surat. N. PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PENGGUNAAN DANA PNBP 1. Kerangka Acuan Kerja a. Latar Belakang Latar belakang penggunaan dana PNBP ini memuat haJ.-hal prinsip yang perlu disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBP dalam mengajukan usulan penggunaan dana PNBP. Dalam latar belakang ini minimal disampaikan dasar hukum pemungutan PNBP, realisasi dan proyeksi capaian target PNBP 3 (tiga) tahun kedepan.
229 - 1) Dasar hukum pemungutan PNBP yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP berupa peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga dapat berupa peraturan pemerintah dan/ atau peraturan menteri keuangan. 2) Realisasi dan proyeksi capaian target PNBP 3 (tiga) tahun kedepan berisi realisasi PNBP selama 3 tahun sebelumnya, realisasi sampai dengan pengajuan diusulkan, proyeksi tahun anggaran berjalan dan proyeksi capaian target selama 3 tahun yang akan datang. Masing-masing data tersebut disusun berdasarkan pendekatan '-Terris PNBP. Catatan: Dalam hal Instansi Pengelola PNBP merupakan Instansi Pengelola PNBP yang sebelumnya belum memiliki jenis dan tarif PNBP sesuai peraturan perundang-undangan (Instansi Pengelola PNBP yang baru memiliki PP dan/ atau PMK Jen.is clan Tarif PNBP) dapat tidak melarnpirkan realisasi 3 tahun sebelumnya. Realisasi PNBP yang dilampirkan adalah realisasi yang tersedia datanya saja. b. Tujuan Penggunaan Dana PNBP Berisi tujuan penggunaan dana PNBP secara spesifik yang rnengikat padajenis layanan dan optimalisasinya. Misal, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penerbitan SIM guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi PNBP. Selain itu, dalam tujuan ini juga dijabarkan manfaat spesifik sesuai dengan tujuan berupa peningkatan layanan kepada masyarakat dan optimalnya PNBP yang dihasilkan. Khusus untuk optimalnya PNBP akan tergambar pada data proyeksi capaian target PNBP kedepan. Misal, masyarakat akan mendapat fasilitas k:emudahan dalam pelayanan SIM berupa sarana dan prasarana yang memadai dan nyaman, penggunaan layanan secara on.line dan terintegrasi secara cepat, cermat dan tepat yang memungkinkan masyarakat taat untuk mengaju.kan SIM sehingga PNBP dari layanan SIM dapat optimal. c, ,Jenis PNBP yang diusulkan penggunaan dana PNBP
230 .. Berisi jenis-jenis PNBP yang diusulkan untuk rnendapat persetujuan penggunaan dana PNBP nya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku. d. Usulan Besaran Penggunaan Dana PNBP Berisi usulan besaran penggunaan dana PNBP yang diusulkan dengan disertai justifikasi besaran tersebut. Misal penggunaan dana PNBP untuk jenis PNBP pendidikan dan pelatihan (diklat) sebesar 90% (sembilan puluh persen). Justifikasinya dikarenakan untuk membiayai proses pendidikan dan pelatihan berupa pengadaan materi Diklat (penggandaan bahan, A'TK, saran.a uitilitas (internet)), jasa profesi pengajar dan jasa transportasL Dalam hal tidak mencantumkan persentase, dapat pula mengusulkan besaran penggunaan dana PNBP dalam bentuk nominal dan disertai pula dengan justifikasinya. Apabila Instansi Pengelola PNBP mengusulkan pola penggunaan dana PNBP untuk unit penghasil PNBP atau lintas unit penghasil PNBP, harus dilengkapi dengan kebutuhan dasar pelaksanaan layanan pada unit penghasil PNBP atau satker penghasil PNBP sebagai dasar perhitungan untuk pembagian pada unit-unit dari/ atau satker-satker lain luar unit organisasi penghasil PNBP atau satker penghasil PNBP. e. Pola Penggunaan Dana PNBP Berisi pola penggunaan dana PNBP dengan disertai justifikasi pilihan pola penggunaan tersebut. Pada 1 (satu) instansi pengelola PNBP memilih lebih 1 (satu) pola penggunaan. 1) Penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil PNBP Pola penggunaan dana PNBP oleh satuan penghasil PNBP merupakan pola penggunaan dana PNBP dimana hanya satuan kerja penghasil PNBP yang dapat menggunakan dana PNBP yang dihasilkannya. Pada pola kepala satuan kerja penghasil melakukan pernungutan PNBP, penatausahaan dan pelaporan PNBP serta pelaksanaan penggunaan dana PNBP yang didalamnya meliputi rekonsiliasi, penerbitan maksimum pencmran dan pelaksanaan belanja yang bersumber dari
231 -· penggunaan dana PNBP. Pola penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil PNBP ini merupakan penerapan prinsip earmarking secara ketat karena hasil dari layanan PNBP hanya dapat digunakan oleh satuan kerja penghasil PNBP terse but. Hal ini menjamin apa yang dibayarkan oleh pengguna layanan akan kembali kepada pengguna layanan tersebut. Besaran persentase penggunaan dana PNBP pada pola penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil dapat diusulkan sama untuk instansi pengelola PNBP atau untuk unit organisasi atau secara spesifik berbeda antar satuan kerja dalam unit organisasi atau instansi pengelola PNBP. Namun demikian, walaupun besaran persentase sama, penggunaan dana PNBP hanya dapat digunakan oleh satuan kerja pengasil PNBP saja, tidak dapat dialihkan pada satuan k:erja lain, Sebagai ilustrasi, misalnya Kementerian XX diusulkan penggunaan dana PNBP se besar 80% yang berlaku untuk seiuruh Unit Oganisasi Penghasil dan Satuan Kerja Penghasil. Satker A menghasilkan PNBP sebesar Rp50 miliar, sedangkan terdapat Satker B, C, D, E dan F hanya menghasilkan Rpl00 ju.ta. Pada kejadian ini, Satker A telah merniliki semua saran.a dan prasarana sebagai pern.1nJang pelaksanaan layanan, peningkatan kualitas layanan dan opthnalisasi PNBP, sedangkan Satker B, C, D, E clan F masih membutuhkan pembangunan sarana clan prasarana untuk peningkatan pelayanan clan optimalisasi PNBP. Walaupun besaran persentase penggunaan dana PNBP nya sama yaitu 80%, clan Satker A memiliki kelebihan penggunaan dana PNBP, jika menggunakan pola penggunaan dana PNBP oleh Satuan Kerja PenghasiI PNBP, penggunaan dana PNBP tidak dapat dialihkan pada Satker B, C, D, Edan F. Dalam mengusulkan pola penggunaan dana PNBP ini, Instansi Pengelola PNBP harus memberikan justifikasi mengapa penggunaan dana PNBP hanya te:rbatas pada satuan kerja penghasil saja, prioritas apa yang ingin dicapai dengan pola penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil ini.
232 - 2) Penggunaan dana PNBP oleh Unit Organisasi penghasil PNBP Penggunaan dana PNBP oleh Unit Organisasi penghasil PNBP men.1pakan pola penggunaan dana PNBP dimana penggunaan dana PNBP dapat digunakan lintas Satker penghasil dalam 1 (satu) unit orgamsas1 penghasil. Besaran persentase penggunaan dana PNBP pada pola penggunaan dana PNBP ini melekat pada unit organisasi pengelola PNBP. Pada pola ini Pejabat Eselon II yang membidangi perencanaan anggaran sebagai koordinator yang bertanggungjawab dalam pengelolaan penggunaan dana PNBP terutama terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan pengusulan pencairan dana yang berasal dari penggunaan dana PNBP. Pejabat Eselon II tersebut berwenang untuk melakukan pengalokasian besaran dana yang berasal dari penggunaan dana PNBP sesuai kebutuhan dan prioritas pendanaan pada satker-satker dalam lingkup unit organisasi tersebut, tidak terbatas hanya pada satker penghasil PNBP. Namun demikian, dalam pengalokasian tersebut, Pejabat Eselon II harus menJamm terlaksananya penyelenggaraan layanan, peningkatan kualitas dan optimalisasi PNBP pada satker penghasil PNBP. Kepala Satker yang menenma alokasi penggunaan dana PNBP berperan se bagai Kuasa Pelaksanaan Anggaran yang melaksanakan anggaran dari penggunaan dana PNBP tersebuL Khusus untuk satker penghasil PNBP, walaupun pe:nggunaan dana PNBP dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon n yang membidangi perencanaan anggaran, Kepala Satker tetap melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemungutan PNBP, penatausahaan dan pelaporan PNBP serta optimalisasi PNBP, tetapi Satker tidak melakukan rekonsiliasi clan penerbitan maksimum pencairan dana PNBP. Sebagai ilustrasi, suatu Unit Organisasi memiliki 10 (sepuluh) Satker penghasil PNBP dimana terdapat 3 (tiga) Satker yang dominan menghasilkan PNBP. Target PNBP pada unit organisasi ini adalah Rp 100 miliar dan mengusulkan persen tase se besar 80% sehingga besaran penggunaan dana PNBP adalah Rp80
233 - miliar dengan pola penggunaan dana PNBP oleh Unit Organisasi Penghasil. Pada pelaksanaannya, dari target Rpl00 miliar, 3 (tiga) Satker yang dominan dapat menghasilkan Rp70 miliar sedangkan 7 (tujuh) satker lainnya secara total hanya menghasilkan Rp30 miliar. Untuk 3 (tiga) Satker yang dominan maksimal penggunaan dana PNBP adalah Rp56 miliar (Rp80 miliar x 80%). Kebutuhan terkait sarana dan prasarana untuk peningkatan layanan dan optimalisasi PNBP pada 3 (tiga) satker yang dominan te:rsebut telah terpenuhi sehingga kebutuhan penggunaan dana PNBP hanya pada pelaksanaan layanan saja. Besaran penggunaan dana PNBP untuk pelaksanaan layanan pada 3 (tiga) Satker dominan tersehut sebesar Rp21 miliar sehingga masih terdapat sisa penggunaan dana PNBP sebesar Rp25 miliar (Rp56 miliar - Rp21 miliar). Atas sisa penggunaan dana PNBP tersebut, Pejabat Eselon II sebagai koordinator dapat mengalokasikan penggunaan dana PNBP pada 7 (tujuh) Satker penghasil PNBP lainnya atau pada Satker lain yang bukan penghasil PNBP sesuai dengan prioritas belanja pada Unit Organisasi tersebut. Namun demikian, sebagaimana ilustrasi di atas, Pejabat Eselon II sebagai koordinator, dalam pengalokasian penggunaan dana PNBP harus terlebih dahulu menjamin terpenuhinya kebutuhan 3 (tiga) Satker dominan tersebut untuk pelaksanaan layanan PNBP. Dalam mengusulkan pola penggunaan dana PNBP ini, Instansi Pengelola PNBP harus memberikan justifikasi mengapa penggunaan clan.a PNBP dilakukan untuk unit organisasi PNBP, prioritas apa yang ingin dicapai dan jaminan pengalokasian pada Satker penghasil PNBP, 3) Penggunaan dana PNBP oleh lintas Unit Organisasi pada Instansi Pengelola PNBP Penggunaan dana PJ\JBP oleh lintas Unit Organisasi penghasil PNBP merupakan pola penggunaan dana PNBP dimana penggunaan dana PNBP dapat digunakan lintas unit organisasi dan Satker penghasil dalam 1 (satu) Instansi Pengelola PNBP.
Besaran persentase penggunaan dana PNBP pada pola penggunaan dana PNBP ini melekat pada Instansi Pengelola PNBP. Pada pola m1, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat setingkat sebagai koordinator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penggunaan dana PNBP terutama terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan pengusulan pencmran dana yang berasal dari penggunaan dana PNBP. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Pejabat setingkat tersebut berwenang untuk melakukan pengalokasian besaran dana yang berasal dari penggunaan dana PNBP sesuai kebutuhan dan prioritas pendanaan pada unit-unit organisasi maupun satker-satker dalam lingkup unit organisasi tersebut, tidak hanya terbatas pada unit organisasi pengahasil PNBP atau satker pengahsil PNBP dengan tetap menjamin terlaksananya penyelenggaraan layanan, peningkatan kualitas dan optimalisasi PNBP pada unit organisasi penghasil PNBP dan satker penghasil PNBP. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat setingkat mengalokasikan pada tingkatan unit organisasi sesuai dengan usulan unit organisasi tersebuL Dalam pengalokasian tersebut, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat setingkat harus memperhatikan unit orgamsas1 penghasiL Sedangkan pengalokasian pada tingkat Satker dilakukan oleh Unit Organisasi. Kepala Satker berperan sebagai KPA yang melaksanakan anggaran dari penggunaan dana PNBP. Khusus untuk Satker penghasil PNBP, walaupun penggunaan dana PNBP dikoordinasikan oleh Sekretaris ,Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat, Kepala Satker tetap bertugas untuk melaksanakan pemungutan PNBP, penatausahaan dan pelaporan PNBP serta optimalisasi PNBP, sedangkan Unit Organsisasi tetap mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dana PNBP pada lingkup unit organisasinya. Sebagai ilustrasi, suatu Instansi Pengelola PNBP memiliki 10 (sepuluh) Unit Organisasi dimana 6 (enam) Unit Organisasi merupakan penghasil PNBP. Dalam 6 (enam) unit organsisasi
235 - tersebut terdapat 2 (dua) unit organsms1 dominan penghasil PNBP. Target PNBP pada Instansi Instansi Pengelola PNBP ini adalah Rp l triliun dan mengusulkan persentase sebesar 80% sehingga besaran penggunaan dana PNBP adalah Rp800 miliar dengan pola penggunaan dana PNBP oleh Lintas Unit Organisasi. Pada pelaksanaannya, dari target Rpl triliun, 2 (dua) Satker yang dominan dapat rnenghasilkan Rp700 miliar sedangkan 4 (empat) Unit Organisasi Penghasil PNBP lainnya secara total hanya menghasilkan Rp300 miliar, Untuk 2 (dua) Unit Organisasi yang dominan menghasilkan PNBP tersebut maksimal penggu.naan dana PNBP adalah Rp560 miliar (Rp800 miliar x 80%). Kebutuhan terkait sarana dan prasarana untuk peningkatan layanan dan optimalisasi PNBP pada 2 (dua) unit orgamsas1 penghasil PNBP yang dominan tersebut telah terpenuhi sehingga kebutuhan penggunaan dana PNBP hanya pada pelaksanaan layanan saJa. Besaran penggunaan dana PNBP untuk pelaksanaan laym1.an pada 2 (dua) satker dominan tersebut sebesar Rp210 miliar sehingga masih terdapat sisa penggunaan dana PNBP sebesar Rp250 miliar (Rp560 miliar - Rp210 miliar). Atas sisa penggunaan dana PNBP terse but, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat setingkat se bagai koordinator dapat mengalokasikan penggunaan dana PNBP pada 8 (delapan) unit organisasi lain pada Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan proioritas belanja pada Instansi Pengelola PNBP tersebuL Namun demikian, sebagaimana ilustrasi di atas, Sekretaris Jenderal/Sckretaris Utama/Pejabat setingkat sebagai koordinator, dalam pengalokasian penggunaan dana PNBP harus terlebih dahulu menjamin terpenuhinya kebutuhan penggunaan dana PNBP pada 2 (dua) satker dorninan tersebut 1.:mtuk pelaksanaan layanan PNBP. Pada tataran pelaksanaan pengalokasian penggunaan dana PNBP untuk satuan kerja dibawah Unit Organisasi, pada prinsipnya sama dengan pengalokasian sebagaimana dimaksud pada pola penggunaan dana PNBP oleh Unit Organisasi
236 - penghasil PNBP yaitu dengan memprioritaskan SaH:::er penghasil PNBP, apabila terdapat kelebihan dapat dialokasikan pada satker lain. Dalam mengusulkan pola penggunaan dana PNBP ini, Instansi Pengelola PNBP memberikan justifikasi mengapa penggunaan dana PNBP dilakukan untuk lintas unit organisasi PNBP, prioritas apa yang mgm dicapai dan Jamman pengalokasian pada unit organisasi penghasil dan satker penghasil PNBP. 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Selama 3 (Tiga) Tahun Kedepan menggambarkan rencana penggunaan dana PNBP oleh Instansi Pengeiola PNBP selama 3 tahun ke depan termasuk gambaran komitmen Instansi Pengelola PNBP dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi PNBP sebagaimana konsep emmarking yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP. Penyusunan RAB ini mengikuti perkembangan peraturan yang mengatur tentang Petunjuk •--~---~ RKA KL clan dapat disusun dengan menggunakan aplikasi RKA yang tersedia. Format RAB Keluaran Kegiatan TA 20xx Instansi Pengelola PNBP (1) Unit Eselon I/ II (2) Kegiatan Sasaran Kegiatan (4) Indikator Kinerja Kegiatan 1 .. 0 • • • • • 0 • • • • • • 0 0 • • • 0 • • • • • • • • • • (5) 2 .. , ... Keluaran (output) (6) Indikator Kelauran (output) Kegiatan 1 ... (7) 2 .. , .... , ... Volume Keluaran (output) (8) Satuan Ukur Keluaran (output) Alokasi Dana (10)
Kocle U:rai.an Volume
Jenis Komponen Rincian
Harga
,Jurn.lah Suboutput/Komponen/
Sub Output
(Utama/ Pendukung)
Perhitungan Satuan
Su bkon1ponen/ detail Sat
jml
1 XXX.X,'C Suboutput l 2 3 99 4
999.999 X xx:x Komponen 1
Utama 999.999 A
Subkomponen A
-·
999.999 I a. Detail belanja 1 b. Detail belanja 2
99 sat. x 99 sat. x .... 99 sat. x 99 sat. x .... 99 99 999 999 999.999 999.999 C. ... , dst B Subkomponen B
999.999 a. ... , dst XXX.)Oi: Suboutput 2 X XXX Kornponen 1
Utama
---·-----·-
999.999 A
Subkornponen A
999.999 - a. Det:cdl belanja 1 b. Detm1 belanja 2
99 sat. x 99 sat. x .... 99 sat. x 99 sat. x .... 99 99 999 999 999.999 999.999 C. ... , dst B Subkomponen B
999.999 d . ... , dst
Petunjuk Pengisian Kolom 1 Kode Diisi kode sl1boutput, komponen, su bkom pan.en Kol om 2 U raian Diisi uraian nama suboutput, komponen, suboutput/komp subkomponen dan detail belanja onen/ subkompo Keterangan: nen/ detail Suboutput dan subkomponen bersifat opsional Kolorn 3 Volume Diisi jumlah/banyaknya kuantitas suboutput Suboutput yang dihasilkan. Diisikan sebaris dengan uraian suboutput Keterangan: ,Jumlah total volurne-volume suboutput harus sama dengan jumlah volume output keluaran Kegiatan O•
238 - Kolom 4 Jen.is Komponen Diisi utama atau pendukung. (Utama/Penduk Diisikan sebaris dengan uraian komponen, 1:mg) yang menyatakan bahwa komponen tersebut sebagai komponen utama atau komponen pendukung. Kolom 5 Rincian Diisi formula perhitungan satuan-satuan Perhitungan pendanaan. Diisikan sebaris dengan uraian detail belanja. Contoh: 2 orang x 2 hari x 2 frekuensi Jumlah perhitungan tersebut diisikan pada Subkolom 5 Uumlah) sebesar 8 Kolom 6 Harga Satuan Diisi nominal harga satuan yang berpedoman pada standar biaya yang berlaku. Diisikan sebaris dengan uraian detail belanja. Keterangan: Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam standar biaya dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kolom 7 Jumlah Diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada tingkat detail belanja, subkomponen, komponen suboutput Keterangan: Jumlah total alokasi anggaran suboutput harus sama dengan jumlah total anggaran pada Keluaran (output) Kegiatan. 0. TEKNIS PENELAAHAN AT.AS USULAN PENGGUNAAN DANA PNBP Seteiah dokumen Iengkap, Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan/Direktur PNBP Kementerian/Lembaga dan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur
239 - Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sebagai mitra kerja Instansi Pengelola PNBP atas nama Direktur ,Jenderal Anggaran melaksanakan penelaahan yang dapat melibatkan Instansi Pengelola PNBP atau pihak lain dengan dasar pertimbangan pokok pada kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal dan kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP. Pihak lain misalnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal proses penelaahan atas usulan persetujuan penggunaan dana PNBP yang berasal dari pemanfaatan barang milik negara. l. Penelaahan Yang Dilakukan Oleh Direktur PNBP Sumber Daya Alam Dan Kekayaan Negara Dipisahkan/Direktur PNBP Kementerian / Lembaga Penelaahan ini dilakukan terkait dengan PNBP yang dikelola oleh Instansi Pengelola PNBP yang telah dijabarkan pada bagian Kerangka Acuan kerja. Penelaahan ini dilakukan terhadap: a. Latar belakang; Penelaahan terkait latar belakang ini dilakukan terhadap dasar hukum pemungutan PNBP serta realisasi dan proyeksi capaian target PNBP 3 (tiga) tahun kedepan. Penelaahan dasar hukum pemungutan PNBP dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pemungutan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP. Penelaahan realisasi dan proyeksi capaian target PNBP 3 (tiga) tahun kedepan dilakukan dengan memvalidasi realisasi PNBP yang disampaikan oleh Instansi Pengelo]a PNBP dengan data-data yang tersedia di Direktorat Jenderal Anggaran, khususnya pada aplikasi database realisasi yang tersedia pada Direktorat PNBP Surnber Daya Alam Dan Kekayaan Negara Dipisahkan/Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga antara lain pada SIMPON!, SPAN, Single Source Database PNBP (SSD PNBP) maupun Business Intelligence Anggaran (BI Anggaran). Sedangkan proyeksi dan capaian target selama 3 (tiga) tahun kedepan penelaahannya dilakukan menyesuaikan dengan komitmen pencapaian tujuan dan manfaat yang telah dipaparkan sebelumnya. b. Tujuan penggunaan dana PNBP. Penelaahan tujuan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara jenis PNBP yang diusulkan dengan tujuan penggunaan dana PNBP
240 - secara spesifik sehingga diperoleh gambaran komtimen peningkatan pelayanan dan optimalisasi PNBP. Selain itu juga dilakukan penelaahan terhadap manfaat yang akan diperoleh dari adanya penggunaan dana PNBP baik terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kemandirian pendanaan dan kemampuan untuk optimalisasi PNBP. c. ,Jenis PNBP yang diusulkan penggunaan dana PNBP Penelaahan ini dilakukan terhadap kesesuaian jenis-jenis PNBP yang diusulkan untuk digunakan dengan dasar hukum pemungutan PNBP clan kebijakan fiskal pemerintah. Selain itu pada proses inijuga dilakukan untu.k memastikan bahwa Jen.is PNBP yang diusulkan hukan merupakan jenis PNBP yang tidak dapat digunakan kembali PNBP nya antara lain PNBP clari: a. Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, b. Pendapatan dari selisih kurs, c. Pendapatan dari penyelesaian tuntuan ganti kerugian negara perbendaharaan, d. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, e. Pendapatan keterlambatan penyelesaian peke1jaan pemerintah, L Pendapatan min.yak bumi, g. Pendapatan gas bumi, h. Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas, 1. Pendapatan pengusahaan panas bumi, dan J. Pendapatan kekayaan negara dipisahkan. d. Usulan Besaran Penggunaan Dana PNBP Penelaahan terhadap besaran persentase atau. nominal usulan penggunaan dana PNBP dilakukan dengan menelaah Justifikasi terkait dengan detail kegiatan dan besaran pembentuk persentase tersebut dengan berpedoman pada standar biaya ataupun nilai harga wajar sebagai faktor pembentuk biaya. Pada penelaahan ini juga dipertimbangkan aspek fiskal berupa belanja-belanja mandatory yang han.1s dialokasikan oleh Pemerintah Pusat seperti 20% (dua puluh persen) belanja pendidikan dan 5% (lima persen) belanja kesehatan. Apabila Instansi Pengelola PNBP mengusulkan pola penggunaan dana PNBP untuk unit penghasil PNBP atau lintas unit
241 - penghasil PNBP, perlu diperhatikan terkait besaran kebutuhan dasar pelaksanaan layanan pada unit penghasil PNBP dan/ a tau satker penghasil PNBP sebagai dasar perhitungan untuk pembagian pada unit-unit dan/ atau satker-satker lain diluar unit organisasi penghasil PNBP dan/ a tau satker penghasil PNBP. e. Pola penggunaan dana PNBP Penelaahan pola penggunaan dana PNBP ini dilakukan untuk melihat struktur kelembagaan penggunaan dana PNBP yang diusulkan oleh Instansi Pengelola PNBP. Penelaahan ini berfokus padajustifikasi atas pola penggunaan dana PNBP, prioritas apa yang ingin dicapai dan jaminan pengalokasian pada unit organisasi penghasil atau satker penghasil PNBP. 2. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian Dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Sebagai Mitra Kerja Instansi Pengelola PNBP. Penelaahan yang dilakukan oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sebagai mitra kerja Instansi Pengelola PNBP berfokus pada belanja yang akan dialokasikan oleh Instansi Pengelola PNBP atas penggunaan dana PNBP yang diusulkannya. Penelaahan 1m secara prms1p mengikuti metode penelaahan sesuai kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Penelaahan ini setidaknya dilakukan terhadap RAB yang merupakan komitmen pengalokasian belanja dari penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP dengan mempertimba;ngkan postur belanja keseluruhan serta ketersediaan sumber dana lain diantaranya sumber dana rupiah murni. Jika Instansi Pengelola PNBP merupakan Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP, hal yang menjadi perhatian dalam penelaahan ini adalah realisasi belanja sumber dana PNBP yang telah dilakukan oleh Intansi Pengelola PNBP berdasarkan realisasi penerimaan PNBP teruta,ma per satuan kerja
242 - penghasil PNBP dan per unit organisasi penghasil PNBP. Hal ini bertujuan agar tergarnbar kornitmen dari Instansi Pengelola PNBP untuk tetap menjamin pelaksanaan layanan kepada rnasyarakat, peningkatan k1J.alitas pelayanan maupun optirnalisasi PNBP yang dikelolanya. Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP untuk jenis PNBP baru yang belum terdapat realisasi penggunaan dana PNBP, tidak perlu mempertimbangkan realisasi penggunaan dana PNBP pada tahun sebelurnnya. Dalam hal terdapat layanan yang telah dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP namun baru rnenjadi jenis PNBP, penelaahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rincian anggaran belanja pada layanan sebelum menjadi PNBP. Selain itu penelaahan juga dapat dilakukan terhadap pemenuhan hal-hal yang harus dipenuhi alokasinya diantaranya untuk rnendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang clan/ atau kebijakan penganggaran pernerintah lainnya. P. PENINJAUAN KEMBALI PERSETUJUAN PENGGUNAA.N DANA PNBP l. Teknis Pelaksanaan Peninjauan Kembali Atas Persetujuan Penggunaan Dana PNBP Peninjauan kembali rnerupakan wujud dari pembinaan clan pengawasan PNBP. Menteri Keuangan selaku pengelola Fiskal harus melakukan pembinaan atas pelaksanaan pencapaian target sekaligus penggunaan dana PNBP sesuai tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBP termasuk di dalamnya adalah pencapaian komitmen atas hal-hal yang telah tertuang sebagaimana pada saat Instansi Pengelola PNBP mengusuikan dana PNBP. Peninjauan kembali dapat pula merupakan wujud dari pengawasan PNBP dikarenakan Menteri dalam pelaksanaan penmJauan kembali 1111 melakukan evaiuasi atas pelaksanaan pengelolaan PNBP yang telah dilakukan oleh Instansi Pengeloia PNBP pada Tahun-Tahun sebelumnya untuk itulah diatur bahwa pelaksanaan peninjauan kembali paling Ian1a 3 (tiga) tahun. Pelaksanaan penmJauan kembali m1 sangat penting untuk dilaksanakan mengingat fundamental tujuan dari Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 adalah mensinkronkan peran PNBP untuk
243 - ketahanan fiskal, namun tetap mengacu pada kesejahteraan dan peningkatan pertubuhan ekonomi sekaligus untuk mewujudkan peningkatan pelayanan. Sinkronisasi m1 menjadi dasar Menteri Keuangan berperan aktif dalam mengontrol pelaksanaan penggunaan dana PNBP agar tidak membuat penggunaan PNBP dimanfaatkan secara berlebihan oleh Instansi Pengelola PNBP diluar koridor tujuan Undang Undang Nomor. 9 Tahun 2018. Peran peninjauan kembali penggunaan dana PNBP misalnya pada kejadian suatu Instansi Pengelola PNBP telah diberikan persetujuan penggunaan dana PNBP sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada saat pengajuan usulan, target PNBP Instansi Pengelola PNBP tersebut missal sebesar Rp 100 miliar, artinya penggunaan dana maksimal adalah Rp 80 miliar dimana semua aspek baik sisi pemenuhan kebutuhan satker atau unit organisasi penghasil telah tercukupi dan unit-unit lain juga telah mendapat porsi dari penggunaan dana PNBP tersebut guna peningkatan pelayanan. Dalam usulan tersebut, peningkatan target PNBP secara konstan pada kisaran 50% (lima puluh persen) sehingga penggunaan dana PNBP juga meningkat pada kisaran 50% (lima pul-uh persen). Namun demikian, setelah diberikan persetujuan penggunaan dana PNBP, dan pelaksaan penggunaan dana PNBP juga telal1 dilaksanakan, ter:jadi peningkatan pelayanan yang mengoptimalkan PNBP sehingga capaian target PNBP menjadi l.ebih dari 100% (seratus persen), misalnya menjadi Rp 500 miliar dan terus berada pada capaian tersebuL Adanya capaian target ini tentunya rnenjadi capaian yang sangat baik bagi Instansi Pengelola PNBP, namun demikian, penggunaan dana PNBP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari capaian target tersebut perlu ditinjau ulang, mengingat unsur-unsur 80% (delapan puluh persen) ditentukan berdasarkan capaian Rp 100 miliar dimana secara komprehesif telah dipertimbangkan aspek-aspek pendukungnya, untuk itulah peran Menteri Keuangan dalam peninjauan kembali persetujuan dana PNBP agar capaian target Rp 500 miliar tersebut dapat dimanf aatkan se bagai bagian dari ketahanan fiskal.
244 - 2. Pelaksanaan Peninjauan Kembali Pelaksanaan peninjauan kembali atas persetujuan penggunaan dana PNBP mengacu pada hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yaitu dengan a. Data historis capaian PNBP dan realisasi belanja dari sumber dana PNBP; Pelaksanaan penmJauan kembali dengan mengacu pada capaian PNBP dan realisasi belanja dari sumber dana PNBP ini dilakukan dengan memonitoring data-data yang tersedia pada aplikasi seperti SIMPONI dan SPAN atau aplikasi lainnya. Data-data yang diperoleh dicocokan dengan usulan penggunaan dana PNBP atau dengan komitmen-komitmen dalam pencapaian target PNBP atau pencapain target belanja. Apabila capaian-capaian tersebut telah terpenuhi dan masih terdapat fiscal space, dimungkinkan untuk dioptimalkan dalarn rangka mendukung kemandirian fiskal pemerintah. Gambaran dari contoh pelaksanaan ini telah dikemukakan pada bagian pendahuluan. b. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP; Peninjauan kembali penggunaan dana PNBP dapat pula dilakukan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis clan tarif atas jenis PNBP. Hal ini dikarenakan salah satu dasar pokok penghitungan penggu.naan dana PNBP adalah tarif PNBP. Jika tarif PNBP naik dan disertai pula dengan capaian target PNBP yang naik signifikan dimana semua kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP telah terpenuhi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali penggunaan dana PNBP dengan mengurangi persentase penggunaan dana PNBP. Nam1..m demikian, jika tarif mengalami penurunan dimana terdapat penurunan target PNBP yang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan pokok terkait penyelenggaraan dan peningkatan layanan pada satker atau unit organisasi penghasil PNBP menjadi perlu ditambah, dapat pula dilakukan perubahan dengan menaikkan persentase penggunaan dana PNBP untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
24.S - pendanaan dalam penyelenggaraan dan peningkatan layanan penghasil PNBP. c. hasil evaluasi kinerja anggaran dan revn.1 alokasi belanja pada Instansi Pengelola PNBP; Peninjauan kembali penggunaan dana PNBP dengan mengacu pada hasil evaluasi kinerja anggaran dan reviu alokasi belanja pada Instansi Pengelola PNBP, dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen hasil evaluasi kinerja anggaran dan reviu alokasi belanja pada Instansi Pengelola PNBP paling sedikit untuk 2 (dua) periode. d. hasil. pengawasan A.PIP; Peninjauan kembali penggunaan dana PNBP ini dilakukan dengan meneliti rekomendasi atas laporan hasil pengawasan A.PIP tersebut guna menindaklanjuti basil pengawasan tersebut. e. b.asil pengawasan Menteri; dan/ atau Peninjauan kembali penggunaan dana PNBP ini dilakukan dengan meneliti rekomendasi atas laporan hasil pengawasan Menteri guna menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut. f. hasil temu.an BPK. Peninjauan kernbali penggunaan dana PNBP ini dilakukan dengan meneliti rekomendasi atas laporan hasil temuan BPK Menteri guna menindaklanjuti hasil pengawasan tersebuL 3. Pembahasan Peninjauan Kembali Dalam pelaksanaan peninjauan kembali ini Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan/Direktur PNBP Kementerian/Lembaga dapat bertindak secara mandiri termasuk didalamnya pembahasan secara mandiri. Namun demikian, dapat dimungkinkan Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan/Direktur PNBP Kementerian/Lembaga untuk rnelibatkan Instansi Pengelola PNBP maupun Direktur Anggaran Bidang Perekonornian dan Kemari timan / Direktur Anggaran Bidan.2:
'L,) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta unit-unit lain yang terkait guna memperoleh hasil peninjaiuan kembali yang komprehensif. Pelaksanaan pembahasan peninjauan kembali persetujuan penggunaan
246 - dana PNBP dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui sarana komunikasi Iainnya 4. Hasil Peninjauan Kernbali Hasil pembahasan penmJauan kembaii oleh Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan/Direktur PNBP Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Direktur Jendeal Anggaran untuk kemudian rnenjadi dasar Meneri Keuangan selaku Pengelola Fiskal menetepkan perubahan atau pencabutan persetujuan penggunaan clan.a PNBP sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri ini. Q" PENGGUNAAN DANA PNBP ATAS JENIS PNBP TERTENTU DALAM HAL TERTENTU Penggunaan dana PNBP atas jenis PNBP tertentu dalam hal tertentu rnerupakan persetujuan penggunaan dana PNBP terhadap jenis PNBP yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selak:u Bendahara Umum Negara ataujenis PNBP yang sa:rna pada beberapa Instansi Pengelola PNBP. 1. PetunJ-uk Teknis Penyusunan Dokumen U sulan Penggunaan dana PNBP a. Penggunaan Dana PNBP yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara Secara umum penyusunan dokumen usulan persetujuan penggunaan dana PNBP yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara secara umum mengikuti ketentuan sebagairnana penyusunan dokurnen pada persetujuan penggunaan dana PNBP yang terdiri dari: l) Kerangka acuan kerja yang berisi latar belakang, tujuan penggunaan dana PNBP, jenis PNBP yang akan diusulkan, usulan besaran penggunaan dana PNBP serta pola penggunaan dana PNBP; dan 2) Rincian kegiatan yang akan di danai beserta rincian anggaran biaya (RAB) atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 tahun kedepan Oleh karena itu, penyusunan kerangka acuan kerja atau Rincian anggaran biaya (RAB) rnengikuti panduan sebagairnana huruf M di
247 ·- atas dengan ditambahkan dasar pelaksanaan selaku pengelola PNBP Bendahara Umum Negara. b. Penggunaan Dana PNBP yang berasal dari jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP 1) Be:rdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP Mekanisme persetujuan penggunaan PNBP yang berasal dari jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP mempedomani panduan penyusunan dokumen persetujuan penggunaan dana sebagaimana huruf M atau dapat berupa surat pengusulan biasa. Atas usulan persetujuan penggunaan dana yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan/Direktur PNBP Kementerian/Lembaga dapat meminta kelengkapan dokurnen pendukung yang dibutuhkan kepada masing-masing Instansi Pengeloia PNBP yang mengelola jenis PNBP yang sama tersebut. 2, Teknis Penelaahan Atas Usulan Penggunaan Dana PNBP Penelaahan Atas U sulan Penggunaan Dana PNBP terhadap jenis PNBP yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umun:1 Negara atau jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat melibatkan Instansi Pengel.ola PNBP atau pihak lain. Unit Direktorat Jenderal Anggaran yang melakukan penelaahan adalah: a) Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan/Direktur PNBP Kementerian/Lembaga; dan b) Direktur Angga:ran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sebagai Teknis Mitra Instansi Pengelola PNBP atas nama Direktur ,Jenderal Anggaran.
248 - a. Pelaksanaan penelaahan usulan penggunaan dana PNBP yang berasal dari pelaksanaan kewenangan IV1enteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara Pelaksanaan penelaahan usulan penggunaan dana PNBP yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berpedoman pada hasil penilaian atas efektifitas rencana pengalokasian penggunaan dana PNBP. Hasil penilaian atas efektifitas rencana pengalokasian penggunaan mempertimbangkan tujuan dan manfaat penggunaan dana PNBP, mekanisme pengalokasian belanja satker Bendahara Umum Negara serta output kegiatan dalam rangka optirnalisasi PNBP Bendahara Urnum Negara. b. Penelaahan usulan penggunaan dana PNBP atas jenis PNBP yang sama pada beberapa instansi pengelola PNBP Penelaahan dapat dilakukan berdasarkan penilaian atas efektivitas rencana pengalokasian penggunaan dana PNBP atau dilakukan sesuai dengan teknis penelaahan sebagaimana pada huruf N. Pelaksanaan penelaahan berdasarkan hasil penilaian atas efektifitas rencana pengalokasian penggunaan dana PNBP mernpertimbangkan sirnplifikasi proses bisnis pengusulan atas penggunaan jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP, tujuan dan rnanfaat penggunaan dana PNBP clan output kegiatan dalarn rangka optimalisasi PNBP untuk jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP. R. TATA CARA PERTANGGUNGtJAWABAN PENERIMAA:fJ NEGARA BUKAN PAJAK L Penatausah.aan PNBP a) Penatausahaan PNBP pad.a Instansi Pengelola PNBP l) Ruang lingkup penatausahaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP a. Pencatatan pemungutan PNBP Pencatatan pemungutan PNBP merupakan pencatatan administratif yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atas PNBP yang dipungut dari wajib bayar. Dalarn
249 - melaksanakan pencatatan pemungutan PNBP, Instansi Pengelola PNBP harus berpedoman pada bukti atau dokumen pemungutan PNBP yang berlaku antara lain berupa karcis, tiket, kwitansi, clan bukti atau dokumen terkait lainnya. b. Pencatatan penyetoran PNBP Pencatatan penyetoran PNBP merupakan pencatatan yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atas setoran PNBP dari wajib bayar baik melalui bendahara penerimaan, bank perseps1, pos perseps1, dan agen penenmaan lainnya (collecting agent) ke Rekening Kas Negara. Pencatatan transaksi penyetoran PNBP harus didasarkan pada bukti atau dokumen penyetoran PNBP yang berlaku baik berupa bukti atau dokumen fisik maupun elektronik pada sistem inforrnasi teknologi yang berlaku dalam pembayaran/penyetoran PNBP. c. Pencatatan penetapan PNBP terutang Pencatatan penetapan PNBP terutang merupakan pencatatan yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atas kegiatan penetapan kewajiban PNBP yang harus dibayar oleh Wajib bayar. Dalam melakukan pencatatan penetapan PNBP terutang, Instansi Pengelola PNBP berpedoman pada hasil verifikasi dan monitoring oleh Instansi Pengelola PNBP, laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, dan/ atau sumber lainnya sesuai ketentuan berlaku. d. Pencatatan penagihan PNBP terutang Pencatatan penagihan PNBP terutang merupakan pencatatan yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atas kegiatan penagihan kewajiban PNBP yang belum dibayar oleh wajib bayar. Pencatatan penagihan PNBP terutang dilakukan dengan mencatat penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan PNBP kepada wajib bayar. e. Pencatatan pengelolaan piutang PNBP Pencatatan pengelolaan piutang PNBP :merupakan pencatatan yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP at.as serangkaian kegiatan yang meliputi proses pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian piutang PNBP.
250 - Pencatatan pengelolaan piutang PNBP didasarkan pada bukti dan dokumen sumber pengelolaan piutang yang berlaku antara lain berupa Perjanjian/kontrak piutang PNBP, Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, bukti setor pelunasan piutang PNBP, Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak, dan dokumen lain yang terkait pengelolaan piutang PNBP. f. Pencatatan penggunaan dana PNBP Pencatatan penggunaan dana PNBP merupakan pencatatan yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atas pagu belanja yang bersumber dari dana PNBP dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan realisasi belanja dimaksud. Pencatatan penggunaan dana PNBP didasarkan pada bukti dan dokumen sumber penggunaan dana antara lain berupa persetujuan penggunaan dana PNBP dari Menteri, realisasi rincian belanja yang bersumber dari PNBP, dan dokumen lain yang terkait dengan penggunaan dana PNBP. 2) Pedoman penatausahaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP Dalam melaksanakan penatausahaan terhadap pengelolaan PNBP, Instansi Pengelola PNBP harus berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan mekanisme penatausahaan penerimaaan negara yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBP. Adapun yang dimaksud mekanisme pentausahaaan yang berlaku adalah mekanisme dalam rangka pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) atau sistem yang terintegrasi dengan SPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, termasuk sistem penatausahaan PNBP yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku. b) Penatausahaan PNBP pada Mitra Instansi Pengelola PNBP (MIP) 1) Ruang lingkup Penatausahaan PNBP pada MIP Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP meliputi pencatatan dan pengelolaan dokumen:
251 - a. pemungutan PNBP; b. transaksi penyetoran PNBP; c. penetapan PNBP Terutang; penagihan PNBP Terutang; dan/atau e. pengelolaan piutang PNBP. 2) Pedoman penatausahaan pada MIP Penatausahaan PNBP yang dilakukan Mitra Instansi Pengelola PNBP harus berpedoman pada standar akuntansi dan mekanisme penatausahaan penenmaan negara yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP. Hal 1111 dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan PNBP memiliki kualitas dan yang sama dengan Instansi Pengelola PNBP. c) Penata:usahaan PNBP pada Wajib Bayar yang Mengh.itung Send.id Kewajiban PNBP 1) Ruang lingkup Penatausahaan PNBP pada Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar Wajib Baya:r yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP kegiatan sebagai berikut: a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBP; dan b. peny1mpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP. Dalam melaksanakan penatausahaan PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan PNBP dengan menggunakan bahasa Indonesia atau dengan menggunakan bahasa asmg. Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang menggunakan bahasa Indonesia dalam menatausahakan PNBP maka satuan mata uang yang digunakan adalah rnata uang Rupiah. Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang dapat menggunakan bahasa asing dengan menggunakan satuan
252 - mata uang asmg yang diizinkan oleh Menteri. Penatausahaan PNBP yang disusun dalam bahasa asing harus disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia. 2) Pedoman Penatausahaan PNBP pada Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang mengacu pada standar akuntansi keuangan dan/ atau mekanisme yang berlaku bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang. Selain melakukan pencatatan transaksi keuangan yang terkait pembayaran PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang Juga memiliki kewajiban untuk melakukan peny1mpanan dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP selama 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan perundang u_ndangan yang mengatur penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP. 2. Pelapo:ran PNBP a. Peiapo:ran PNBP pada Instansi Pengefola PNBP Laporan pelaksanaan PNBP pada lnstansi Pengelola PNBP dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Laporan Semesteran yang terdiri dari Laporan Realisasi PNBP, Laporan Penggunaan Dana PNBP, Laporan Piutang PNBP, Informasi/Laporan Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBP, dan Informasi/Laporan Perkembangan Tindak Lanjut/Penyelesaian Basil Pemeriksaan dan Pengawasan yang terkait dengan Pengelolaan PNBP Laporan Bulanan untuk keperluan pengelolaan/manajemen kas negara, yaitu Laporan Proyeksi PNBP 1) Laporan Semesteran a) Laporan Realisasi PNBP Laporan realisasi PNBP yang disusun oleh Instansi Pengelola PNBP paling sedikit memuat periode laporan, jenis PNBP, dan
253 - jumlah realisasi PNBP. Laporan Realisasi PNBP disust:m secara periodik setiap semester dan wajib disampaikan paling lambat 1 ( satu) bulan setelah periode laporan berakhir. Format dan tata cara penyusunan Laporan realisasi PNBP adalah sebagai berikut: LAPORAN REALISASI PNBP KEMENTERIA.N/LEMBAGA SEMESTER I/II TA 20XX Keme:nteria:n/Lembaga: . PNBP Akhii ; . • . . Period~./. ·(SMT 1/11) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) - (5)+(6) (8) - (7)/('Wl00% Tata cara penyusunan format Laporan Realisasi PNBP kemen terian / l.ern bag a adalah se bagai beriku t: (1) Diisi nomor urut unit eselon I dalam Iingkup Instansi Pengelola PNBP atau kementerian/lembaga bersangkutan (2) Diisi nama unit eselon I dalam lingkup lnstansi Pengelola PNBP atall kementerian/lembaga bersangkutan (3) Diisi akun rincian target PNBP (6 digit) pada eselon I bersangku tan (4) Diisi jumlah target PNBP per akun pada eselon I bersangkutan (5) Diisi realisasi PNBP semester I per akun pada eselon I bersangkutan (6) Diisi realisasi PNBP semester II per akun pada eselon I bersangku tan (7) Diisi realisasi PNBP akhir periode (semester l atau semester II) per aku.n dengan menjurnlahkan kolom (5) clan kolom (6) pada eselon I bersangkutan (8) Diisi persentase realisasi PNBP pada periode bersangkutan (semester I/H) dengan membandingkan antara realisasi PNBP pada kolorn (7) dengan dengan target PNBP pada kolom (4) pada eselon I bersangkutan.
254 - Dalam hal terdapat kebijakan pemberian tarif Rp0.00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), Instansi Pengelola PNBP menyusun clan menyampaikan laporan realisasi pemberian tarif Rp0,00 atau 0%) sebagai pendukung Laporan Reahsasi PNBP dengan format sebagai berikut: LAPORAN REALISASI PEMBERIAN TARIF NOL RUPIAH (RpO) ATAU NOL PER.SEN (0%) PNBP KEMENTERIAN /LEMBAGA SEMESTER I/II TA 20:K--X 1.;zeme:nte:ria:n/Lemba.ga: (1) (2) (3) (4) (5) (6) -(4)*(5) (7) (8) -(41"(7) (9) (.5)+(7) (10) - (4)*(9) Tata cara penyusunan Laporan Realisasi Pemberian Tarif Nol Rupiah (RpO) Atau Nol Persen (0%) Kementerian/Lembaga adalah se bagai berikut: (1) Diisi nomor urut unit eselon I dalam lingkup Instansi Pengelola PNBP atau kementerian/lembaga bersangkutan (2) Diisi nama unit eselon I dalam lingkup Instansi Pengelola PNBP atau kementerian/lembaga bersangkutan (3) Diisi jenis PNBP pada eselon I bersangkutan yang diberikan tarif RpO atau 0% (4) Diisi tarif normaljenis PNBP yang diberikan tarif RpO atau 0% pada eselon I bersangkutan (5) Diisi volume jenis PNBP yang diberikan tarif RpO atau 0% selama semester I pada eselon I bersangkutan (6) Diisi nilai PNBP yang diberikan tarif RpO atau 0% selama semester I dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (5) pada eselon I bersangkutan
255 - (7) Diisi volume jenis PNBP yang diberikan tarif RpO atau 0% selama semester II pada eselon I bersangkutan (8) Diisi nilai PNBP yang diberikan tarif RpO atau 0% selama semester II dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (7) pada eselon I bersangkutan (9) Diisi akumulasi volume jenis PNBP yang diberikan tarif RpO atau 0% selama semester I dan II dengan menjumlahkan nilai pada kolom (5) dan kolom (7) pada eselon I bersangkutan ( 10) Diisi akumulasi nilai PNBP yang diberikan tarif RpO atau 0% selama semester I dan II dengan dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (9) pada eselon I bersangkutan. b) Laporan Penggunaan Dana PNBP Laporan Penggunaan Dana PNBP yang disusun Instansi Pengelola PNBP paling sedikit memuat periode laporan, pagu penggunaan dana PNBP, dan jumlah realisasi penggunaan dana PNBP. Laporan Penggunaan Dana PNBP djsusun secara periodik setiap semester dan wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir. Adapun format dan tata cara penyusunan Laporan Penggunaan Dana PNBP adalah sebagai berikut: LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP SEMESTER I/II TA 20XX Kementerian/Lembaga: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5)+(6) (8) = 7 4 *100%
256 - Tata cara penyusunan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana PNBP adalah sebagai berikut: ( 1) Diisi nomor urut unit eselon I dalam lingkup Instansi Pengelola PNBP atau kementerian/lembaga bersangkutan (2) Diisi nama eselon I pada Instansi Pengelola PNBP atau kemen terian / lem bag a bersangku tan (3) Diisi akun rincian belanja (6 digit) dari pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP pada eselon I bersangkutan (4) Diisi jumlah pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP per akun pada eselon I bersangkutan (5) Diisi realisasi Penggunaan Dana PNBP semester I per akun belanja pada eselon I bersangkutan (6) Diisi Realisasi Penggunaan Dana PNBP semester II per akun belanja pada eselon I bersangkutan (7) Diisi Realisasi Penggunaan Dana PNBP akhir periode (semester I atau semester II) per akun belanja dengan menjumlahkan kolom (5) dan kolom (6) pada eselon I bersangku tan (8) Diisi persentase Realisasi Penggunaan Dana PNBP pada periode bersangkutan (semester I/II) dengan membandingkan antara Realisasi Penggunaan Dana PNBP pada kolom (7) dengan dengan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP pada kolom (4) pada eselon I bersangkutan. c) Laporan Piutang PNBP Laporan Piutang PNBP yang disusun oleh Instansi Pengelola PNBP paling sedikit memuat periode laporan, saldo awal piutang PNBP, mutasi piutang PNBP, dan saldo akhir piutang PNBP. Laporan Piutang PNBP disusun secara periodik setiap semester dan wajib disampaikan paling lama 1 {satu) bulan setelah periode laporan berakhir. Format dan tata cara penyusunan Laporan piutang PNBP adalah sebagai berikut:
257 - LAPORAN PIUTANG PNBP SEMESTER I/II TA 20XX Keme:nte:ria:n/Lembaga: Tata cara penyusunan format Laporan Piutang PNBP adalah se bagai berikut: (1) Diisi nomor urut unit eselon I dalam lingkup Instansi Pengelola PNBP atau kementerian/lembaga bersangkutan (2) Diisi nama unit eselon I pada Instansi Pengelola PNBP atau kemen terian / lem bag a bersangkutan (3) Diisi rincian akun piutang PNBP (6 digit) pada eselon I bersangkutan (4) Diisi saldo piutang PNBP awal periode (semester I/II) per akun pada eselon I bersangkutan (5) Diisi penambahan piutang PNBP selama periode (semester I /II) per akun pada eselon I bersangkutan (6) Diisi pelunasan piutang PNBP seiama periode (semester I/II) per akun pada eselon I bersangku tan (7) Diisi penghapusan piutang PNBP selama periode (semester I/II) per akun pada eselon I bersangkutan (8) Diisi pengurangan piutang PNBP selain sebab pelunasan dan penghapusan piutang PNBP selama periode (semester I/II) per akun pada eselon I bersangkutan (9) Diisi Saldo akhir piutang PNBP periode (semester I/II) pada eselon I bersangkutan dengan menjurn.lahkan saldo awal piutang pada kolom (4) dengan penambahan piutang pada kolom (5) dan mengurangkannya dengan pelunasan piutang
d) 258 - pada kolom (6), penghapusan piutang PNBP pada kolom (7), dan pengurangan lain pada kolom (8). Untuk efektifitas penyusunan dan penyampa1an Laporan Realisasi PNBP, Laporan Penggunaan Dana PNBP, dan Laporan Piutang PNBP, Instansi Pengelola PNBP dapat menggunakan sistem informasi berupa Aplikasi Single Source Database PNBP yang dapat diakses melaui tautan /ssdpnbp.kemenkeu.go.id/ . Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi PNBP, Laporan Penggunaan Dana PNBP, dan Laporan Piutang PNBP, Instansi Pengelola PNBP melalui SSD PNBP mengacu pada tutorial penyampaian laporan pelaksanaan PNBP pada aplikasi SSD PNBP dimaksud Informasi/laporan perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian (KKP) PNBP. Informasi perkembangan penyelesaian KKP PNBP disusun dan disampikan oleh Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri Keuangan secara periodik setiap semester bersamaan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi PNBP, Laporan Penggunaan Dana PNBP, dan Laporan Piutang PNBP. Format dan tata cara penyusunan informasi perkembangan penyelesaian KKP PNBP adalah sebagai berikut: INFORMASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PNBP Kementerian/Lemba~ · Pegajuan l'i'o ~· ~ J!em!!! I~ ~ Jlilai ~ !BJ!) ~ I Kate i Pe!!l(ajuan ~. Keteta11an/ 11eraet!!Juan J!em!!! Jlilai ~ ~ (RBI Keteta11ag/ Kcp1atuaaa. Gam.b'!flle Usum. lsd1J9;mbau:aa Peavcleaaian KKP Pl'i'BP Semester I/ll Il l (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7 ) (8 ) (9 ) Semester Semester n (11 ) I (10 ) Tata cara penyusunan format informasi perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP yang disusun Instansi Pengelola PNBP adalah sebagai berikut:
e) 259 - (1) Diisi nomor urut jenis/materi penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBP (2) Diisi jenis/materi penyelesaian pada kementerian/lembaga bersangkutan (misalnya: keberatan, keringanan, dan/ atau pengembalian PNBP). Keberatan atas PNBP Kurang Bayar, Nihil dan Lebih Bayar; Keringanan berupa: penundaan, pengangsuran, pengurangan, pembebasan; Pengembalian atas Kesalahan pembayaran PNBP, Kesalahan Pemungutan, Penetapan Keberatan, Putusan Pengadilan, Hasil Pemeriksaan, Pelayanan yang tidak dapat dipenuhi. (3) Diisi Tangal dan Nomor Surat Pengajuan (4) Diisi jumlah kasus per jenis/materi pada kemen terian / lembaga bersangku tan (5) Diisi nilai rupiah per jenis/materi pada kementerian/lembaga bersangkutan (6) Diisi jenis/materi penyelesaian pada kementerian/lembaga bersangkutan (misalnya: keberatan, keringanan, dan/ atau pengembalian PNBP) yang ditetapkan/ disetujui (7) Diisi Tangal dan Nomor Surat Ketetapan/Keputusan (8) Diisi jumlah kasus per jenis/materi pada kementerian/ lembaga bersangkutan yang telah ditetapkan/ diputuskan (9) Diisi nilai rupiah per jenis/materi pada kementerian/lembaga bersangkutan yang telah ditetapkan/ diputuskan (10) Diisi narasi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian KKP PNBP pada kementerian/lembaga bersangkutan Periode semester I (11) Diisi narasi gambaran umum Perker.p_bangan Penyelesaian KKP PNBP pada kementerian/lembaga bersangkutan Periode semester II. Informasi perkembangan tindak lanj"qt/ penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan PNBP dari BPK, aparat pengawas intei;-nal pemerintah, dan instansi pengawas / pemeriksa lain.
260 - Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan dan pemeriksaan yang terkait pengelolaan PNBP. Laporan monitoring perkembangan tindak lanjut/ penyelesaian hasil pengawasan clan pemeriksaan yang terkait pengelolaan PNBP terdiri dari: 1. Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasiJ pengawasan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kemen terian / lem bag a; 11. Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan (pengawasan tahun be1jalan dan pengawasan tahun sebelumnya) Menteri Keuangan c.q. Ditjen Anggaran terkait pengelolaan PNBP; 111. Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan instansi pemeriksa PNBP / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengelolaan PNBP; 1v, Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan PNBP, Format dan tata cara penyusunan informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil perneriksaan dan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan PNBP adalah sebagai berikut: INFORMASI/LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LAN.JUT /PENYELESAIAN HASIL PENGAWASAN APIP KEMENTERIAN /LEMBAGA YANG TERRA.IT DENGAN PENGELOLAAN PNBP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
261 - INFORMASI/LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT/PENYELESAIAN HASIL PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN C.Q. DITJEN ANGGARAN YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PNBP Kementerian/Lembaga: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) INFORMASI/LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LAN JUT /PENYELESAIAN HASIL PEMERIKSAAN INSTANSI PEMERIKSA PNBP /BPKP YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PNBP Kementerian/Lembaga: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) INFORMASI/LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT /PENYELESAIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PNBP Kementerian/Lembaga: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tata cara penyusunan format informasi perkembangan perkembangan tindak lanjut/ penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan PNBP dari BPK,
262 - APIP kementerian/lembaga, dan Instansi pemeriksa PNBP /BPKP dan instansi pengawas / pemeriksa lain yang disusun Instansi Pengelola PNBP adalah sebagai berikut: (1) Diisi nomor urut narna Nama Instansi/Unit/Objek Pemeriksaan / Penga was an (2) Diisi nama nama instansi/unit/ objek perneriksaan/pengawasan terkait pengelolaan PNBP (3) Diisi nomor dan tanggal LHP (4) Diisijenis/penjelasan temuan yang terkait pengelolaan PNBP pada kementerian/lembaga bersangkutan (5) Diisi nilai rupiah per jenis temuan terkait pengelolaan PNBP pad a kemen terian / lem bag a bersangkutan (6) Diisi rekomendasi dari Instansi Pemeriksa/Pengawas atas temuan terkait pengelolaan PNBP pada kementerian/lembaga bersangkutan (7) Diisi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian /Tindak Lan.jut yang telah dilakukan oleh kementerian/Jembaga bersangkutan Pe:riode semester I (8) Diisi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian /Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga bersangkutan Periode sem.ester II (9) Diisi nilai rupiah per jenis temuan terkait pengelolaan PNBP pada kementerian/lembaga bersangkutan yang telah diselesaikan atau ditindaklanjutL 2) Laporan Bulanan Laporan Bulanan merupakan proyeksi PNBP yang berisi infonnasi proyeksi PNBP, realisasi PNBP, deviasi antara proyeksi dan realisasi. PNBP, serta penjelasan atas deviasi tersebut. Adapun format dan tata cara penyusunan Laporan Proyeksi PNBP adalah sebagai berikut: LAPORAN PROYEKSI PNBP TAHUN 20XX Kementeda:n/ Lembaga.:
(1) (2) 263 - (3) (4) (5) (6) (7)-(6) (5/(5))*100% Penjelasan: (8) 1. 2. 3. dst. Tata cara penyusunan format Laporan Proyeksi PNBP yang disusun Instansi Pengelola PNBP adalah sebagai berikut: (1) Diisi nomor urut unit eselon I dalam lingkup Instansi Pengelola PNBP atau kementerian/lembaga bersangkutan (2) Diisi nama unit eselon I pada Instansi Pengelola PNBP atau kemen terian / lem baga bersangkutan (3) Diisi rincian akun target PNBP ( 6 digit ) pada eselon I bersangku tan (4) Diisi target PNBP untuk tahun berkenaan pada eselon I bersangku tan (5) Diisi jumlah proyeksi PNBP pada suatu bulan per akun pada eselon I bersangkutan (6) Diisi jumlah realisasi PNBP pada suatu bulan per akun pada eselon I bersangkutan (7) Diisi nilai deviasi (dalam persentase) antara realisasi PNBP dan proyeksi PNBP pada suatu bulan per akun pada eselon I bersangkutan. (8) Diisi penjelasan terjadinya deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP untuk periode suatu bulan. Untuk efektifitas penyusunan Informasi/Laporan Proyeksi PNBP, Instansi Pengelola PNBP dapat memanfaatkan data rencana kas yang
264 - disusun oleh kementerian/lembaga dan disampaikan secara periodik sebagaiman diatur dalam PMK 197 /PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. Penyampaian Laporan PNBP pada Instansi Pen.gelola PNBP pada Kementerian/Lembaga 1) Laporan Semesteran, yang terdiri dari Laporan Realisasi PNBP, Laporan Penggunaan Dana PNBP, Laporan Piutang PNBP, Informasi/Laporan KKP PNBP, dan lnformasi/Laporan Tinjut Pengawasan/Pemeriksaan PNBP disampaikan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir. Penyampaian laporan PNBP semesteran oleh Instansi Pengelola PNBP pada kementerian/lembaga dilakukan dengan melampirkan surat pengantar yang ditandatangani Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat. 2) Laporan Bulanan, berupa Laporan Proyeksi PNBP disampaikan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I kepada Direktur Jenderal Anggaran setiap bulan paling lambat minggu kedua setiap bulannya. Dalam hal kewenangan pemutakhiran dan penyampaian informasi/laporan proyeksi dan perkembangan PNBP telah dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya, penyampa1an informasi/laporan proyeksi dan perkembangan PNBP dimaksud dilakukan oleh Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/pejabat eselon II setingkat yang mengelola PNBP atas nama Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang seti1tgkat.
265 - b. Pelapo:ran PNBP pada. Mitra instansi Pengelola PNBP (MIP) l) Jenis Laporan PNBP pada MIP Dalam rangka pertanggungiawaban Pengelolaan PNBP sebagai bagian dalam pelaksanaan APBN, p· . _ 1mp1nan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang disusun setiap semester dengan memuat paling sedikit memuat periode Iaporan, jumlah realisasi penyetoran PNBP, dan jumlah PNBP terutang. 1v1itra Instansi Pengelola PNBP menyampaikan Laporan realisasi PNBP dan PNBP paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode Iaporan berakhir dengan dilengkapi data dukung terkait antara lain meliputi dasar perhitungan PNBP Terutang dan bukti penyetoran PNBP terkait. 2) Format dan Tata Cara Penyusunan Laporan PNBP pada MIP Format dan tata cara penyusunan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang pada MIP adalah sebagai berikut: l,APORAN REALISASI PNBP DAN PNBP TERUTANG MITRA IN.STANSI PENGELOLA PN.BP SEMESTER I/II 'rA 2OXX Nama MIP: XXX NPWP: xxxx (1) (3) (4) (5) (6) (7) ~ (4) - (6) Tata cam. penyusunan format Laporan Realisasi PNBP dan PNBP Terutang yang disusun MlP PNBP adalah sebagai berikut: (1) Diisi norn.or urut Wajib Bayar yang melakukan transaksi terkait PNBP melalui MIP dan memiliki PNBP Terutang (2) Diisi nama Wajib Bayar (beserta NPWP) yang melakukan tran.saksi terkait PNBP rnelalui MIP dan rnemiliki PNBP Terutang (3) Diisi rincian akun PNBP Terutang (6 digit) Wajib Bayar pada kolom ( 1 l
266 - (4) Diisijumlah PNBP Terutang Wajib Bayar selama periode (semester I/II) sesuai akun bersangkutan (5) Diisi tanggal penyetoran PNBP Terutang Wajib Bayar ke kas negara sesuai akun PNBP bersangkutan (6) Diisijumlah penyetoran PNBP Terutang Wajib Bayar ke kas negara selama periode (semester I/II) sesuai akun PNBP bersangkutan (7) Diisi sisa PNBP Terutang Wajib Bayar untuk periode bersangkutan (Semester I/II) dengan cara mengurangkanjumlah PNBP Terutang pada kolom (4) denganjumlah realisasi penyetoran pada kolom (6). Dalam hal, Instansi Pengelola PNBP yang memberikan penugasan kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP telah memiliki sistem informasi teknologi yang dapat mendukung pelaporan PNBP MIP PNBP , maka pelaporan PNBP MIP PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP dapat dilakukan melalui sistem informasi teknologi tersebut c. Pelaporan PNBP Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Terutang a. Jenis Laporan PNBP pada Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Terutang Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang disusun secara periodik setiap semester dan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir. Penyampaian laporan PNBP dimaksud dilengkapi data dukung terkait, antara lain berupa dasar perhitungan PNBP Terutang dan bukti penyetoran PNBP lain terkait. b. Format dan tata cara penyusunan laporan PNBP pada Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Terutang Bentuk/format dan tata cara penyusunan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang pada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang dapat diatur oleh masing-masing Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan karakteristik/ jenis PNBP yang dikelola. Dalam rangka mendukung efektivitas penyusunan dan pelaporan PNBP, apabila Instansi Pengelola PNBP telah memiliki sistem informasi
267 - teknologi yang dapat mendukung pelaporan PNBP Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Terutang, maka pelaporan PNBP Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP dapat dilakukan meialui sistem informasi teknologi terse but S. MONITOR.ING PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dalam modul ini, Instansi Pengelola PNBP dan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan pengawasan PNBP. Modul ini diharapkan dapat menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mewujudkan pengelolaan PNBP untuk mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat yang scmakin bersih, profesional, d transparan, an a -untaoeL k 1 ' 1. Monitoring PNBP oleh Jnstansi Pengelola PNBP Tujuan pelaksanaan monitoring atas pengelolaan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP adalah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan PNBP, mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan PNBP, clan mencegah dampak permasalahan pengelolaan PNBP. a. Waktu Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan PNBP Monitoring pengelolaan PNBP dilaksanakan secara periodik sesuai karakteristik pengelolaan PNBP dan menjadi satu kesatuan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban PNBP, Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Instansi Pengelola PNBP melaksanakan rekonsiliasi hasiI monitoring PNBP setiap triwulan dan dilakukan paling lama pada tanggal 30 April, 31 Juli, 31 Oktober, dan 31 Januari. b. Ruang Lingkup Monitoring Pengelolaan PNBP Ruang lingkup kegiatan Inonitoring Pengelolaan PNBP yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBP paling sedikit meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) Monitoring realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN/Perubahan APBN; 2) Monitoring penggunaan dana PNBP;
268 - 3) Monitoring pengelolaan piutang PNBP; 4) Monitoring perkembangan tindak lanjut/penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian (KKP) PNBP; 5) Monitoring/pemantauan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBP dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, serta hasil pengawasan PNBP; 6) Monitoring proyeksi dan perkembangan realisasi PNBP; dan/ atau 7) Monitoring atas terpenuhinya pel.ayanan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. Selain monitoring tersebut di atas, Instansi Pengelola PNBP dapat n1elakukan monitoring atas pengelolaan PNBP sesuai kebutuhan misalnya monitoring atas efektivitas tarif, monitoring atas penyetoran dan pembayaran PNBP, monitoring penagihan PNBP, dan monitoring I ,amnya. . c. Tahapan Pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP Monitoring Pengelolaan PNBP dilakukan secara berjenjang dan bertahap mulai tingkat satuan kerja, tingkat unit eselon I dan tingkat Instansi Pengelola PNBP. 1) Monitoring tingkat satuan kerja Satuan kerja melakukan monitoring atas ruang lingkup monitoring sebagaimana huruf b diatas dengan menambahkan catatan hasil monitoring berupa: a) Gambaran umum pelaksanaan dan pelaporan monitoring pengelolaan PNBP Triwulan/Semester I/II TA 20x.,"I:. b) Penjelasan singkat hasil identifikasi keleniahan pengelolaan PNBP / catatan atas pengelolaan PNBP, c) Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan pengelolaan PNBP. d) Kesimpulan monitoring. 2) Monitoring tingkat unit Eselon I Monitoring Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Unit Eselon I merupakan rekapitulasi atas pengelolaan PNBP pada satuan kerja dengan ditambahkan catatan hasil monitoring dengan nncian:
269 -- a) Gambaran umum pelaksanaan dan pelaporan monitoring pengelolaan PNBP Semester I/ II TA 20xx. b) Penjelasan singkat hasil identifikasi kelemahan pengelolaan PNBP / catatan atas pengelolaan PNBP. c) Langkah-langkah yang akan ditempuh meningkatkan pengelolaan PNBP. Kesimpulan monitoring. 3) Monitoring tingkat unit Instansi Pengelola PNBP Monitoring Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP merupakan rekapitulasi atas pengelolaan PNBP pada unit eselon I dengan ditambahkan catatan hasil monitoring dengan rincian: a) Gambaran umum pelaksanaan dan pelaporan monitoring pengelolaan PNBP Triwulan/Semester I/II TA 20xx. b) Penjelasan singkat hasil identifikasi kelemahan pengelolaan PNBP / catatan atas pengelolaan PNBP. c) Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan pengelolaan PNBP. Kesimpulan monitoring. d. Monitoring Pengelola PNBP oleh Kementerian Keuangan 1) Monitoring Pengelolaan PNBP oleh Direktorat ,Jenderal Anggaran Monitoring Pengelolaan PNBP oleh Direktorat Jenderal Anggaran dilakukan oleh Direktorat PNBP SDA-KND atau Direktorat PNBP yang melaksanakan tugas Menteri selaku pengelola fiskal di bidang PNBP. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan rnonitoring terhadap pengelolaan PNBP sebagaimana pada huruf b, untuk rnasing masmg Instansi Pengelola PNBP dan digunakan mengamati atau mengetahui perkembangan pengelolaan PNBP, mengidentifikasi permasalahan pengelolaan PNBP, dan/ atau pengawasan PNBP. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran akan melakukan rekonsiliasi dengan lnstansi Pengelola PNBP, dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi belanja
setiap triwulan dan dilakukan paling lama pada tanggal 30 April, 31 Juli, 31 Oktober, dan 31 Januari. Dalam melaksanakan monitoring, Direktorat Jenderal Anggaran menambahkan catatan hasil monitoring dengan rincian: Gambaran umum pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan PNBP Triwulan/Semester I/II TA 20xx. Penjelasan singkat basil identifikasi kelemahan pengelolaan PNBP / catatan atas pengelolaan PNBP. c) Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan pengelolaan PNBP. d) Kesimpulan monitoring. 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Monitoring Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan secara berjenjang sesum tugas dan kewenangannya. Monitoring Pengelolaan PNBP dilakukan secara periodik pada tahun anggaran be1jalan T. PEMGAWASAN PENERIMAAN NEGARA PAJAK Berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, Pengawasan PNBP dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Menteri Keuangan selaku pengelola FiskaL 1. Pengawasan PNBP oleh APIP a. Ruang Lingkup Pengawasan APIP melakukan pengawasan atas pengelolaan PNBP pada satuan kerja dan unit eselon I di lingkungan Instansi Pengelola PNBP. Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan PNBP adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban PNBP dan/atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. ,Jenis-jenis pengawasan PNBP yang dilakukan oleh APIP dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenm Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri atas audit, reviu, evaluasi, pemantuan dan kegiatan pengawasan lainnya.
271 - Dalam melaksanakan pengawasan, APIP menyusun rencana pengawasan PNBP yang disusun berdasarkan prioritas, risiko dan/ atau hasil monitoring yang disampaikan oleh Sekretariat ,Jenderal/Sekretariat Utama/unit lain yang setingkat, serta hasil monitoring dari Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya, APIP melaksanakan pengawasan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-u.ndangan dan sesuai dengan rencana pengawasan yang telah disusun, kemudian menyusun laporan hasil pengawasan. 2. Pengawasan PNBP oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku pengeiola fiskal Pengawasan PNBP yang dilakukan oleh Direktorat ~J enderal Anggaran berupa pengawasan rutin dan pengawasan tematik/ pendalamarL a. Pengawasan rutin 1) Waktu Pengawasan Pengawasan PNBP dilaksanakan dilaporkan setiap semester. Ruang Lingkup Pengawasan PNBP Pengawasan rutin dilakukan berdasarkan data/informasi yang berasal dari hasil monitoring oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Iaporan pengawasan APIP dan sumber lainnya. Pengawasan dilakukan antara terhadap pengelolaan Tarif, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, KKP, dan/ a tau tindak penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan PNBP. 3) Format laporan pengawasan Dalam melaksanakan pengawasan rutin, Direktorat ,Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan yang ditandatangani oleh Direktur PNBP SDA-KND atau Direktur PNBP KL dengan format: Pendahuluan Paling sedikit berisikan n1engenm latar belakang pengawasan, Jems pengawasan, ruang lingkup PNBP yang diawasi" Gambaran Umurn
272 - Berisikan rnengenai profil Jnstansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan/ atau Wajib Bayar yang diawasi, data PNBP yang diawasi, dan kiner:ja PNBP yang diawasi. c) Hasil Pengawasan Berisikan analisis hasil pengawasan. d) Kesirnpulan dan/ atau Rekomendasi Berisikan kesimpulan pengawasan dan/ atau rekornendasi atas hasil pengawasan. b. Pengawasan tematik/ pendalaman 1) Waktu Pengawasan Pengawasan PNBP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/ atau arahan dari Menteri dan/ atau Direktur Jenderal Anggaran atas kegiatan tematik/ pendalaman. 2) Ruang Lingkup Pengawasan Pengawasan tematik/ pendalaman dilakukan berdasarkan data potensi PNBP, data profil Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Wajib Bayar, data indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban PNBP, dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan di bidang PNBP, adanya arahan Direktur Jenderal Anggaran, dan/ atau arahan Menteri. Arahan Menteri terse but tennasuk adalah adanya program sinergi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Pengawasan tematik/ pendalaman dilakukan antara lain pengelolaan Tarif, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, KKP, tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan PNBP, dan/atau pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP. 3) Format laporan basil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan yang ditandatangani oleh Direktur PNBP SDA-KND atalJ Direktur PNBP KL dengan format:
273 - a) Pendahuluan Paling sedikit berisikan mengenai latar belakang pengawasan, Jen1s pengawasan, ruang lingkup yang diawasi. b) Gambaran Umum Berisikan mengenai profil lnstansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan/ atau Wajib Bayar yang diawasi, data PNBP yang diawasi, dan kinerja PNBP yang diawasi. c) Hasil Pengawasan Berisikan analisis hasil pengawasan. d) Kesimpulan dan/ atau Rekomendasi Berisikan kesimpulan pengawasan dan/ atau rekomendasi atas hasil pengawasan. 3. KodefikasiPengawasan Dalam menyusun laporan hasil pengawasan, APIP dan Direktorat Jenderal Anggaran mengelompokkan laporan hasil pengawasan berdasarkan kodefikasi dan disampaikan kepada Menteri melalui sistem pelaporan hasil pengawasan PNBP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kodefikasi pengawasan PNBP dikelompokkan menjadi: a. Kodefikasi permasalahan pengelolaan PNBP Digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan terkait permasalahan pengelolaan PNBP yang dimulai dari jenis dan tarif PNBP, perencanaan PNBP, pelaksanaan PNBP, pertanggungjawaban PNBP, serta keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP b. Kodefikasisebab Digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP yang terdiri atas kelemahan-kelemahan SDM, organisasi, regulasi/kebijakan/prosedur, sistem informasi dan sarana/ prasarana, serta pengawasan.
No. 1 1.1 l.1.1 274 - c. Kodefikasi rekomendas1 Digunakan untuk melaporkan rekomendasi pengelolaan PNBP yang bersifat finansial, penyelesaian kewajiban negara kepada VJ a jib Bayar /Pihak Ketiga, peningkatan pengendalian intern, pengenaan sanksi, permintaan pemeriksaan PNBP, penyerahan kasus ke Instansi Penyidik atau penyerahan kasus ke instansi berwenang, pelimpahan piutang ke instansi benvenang, serta perbaikan dokumen dan/ atau output. Nomor identifikasi kodefikasi, nncian kodefikasi, dan uramn kodefikasi dapat disampaikan sebagai berikut: ~-- Rincian U:rai.an Kodefikasi Pe:rmasalahan digunakan untuk melaporkan Pengefolaan PNBP hasii pengawasan terkait permasalahan pengelolaan PNBP yang dir.fft:ilai dari jenis dan tarif PNBP, perencanaan PNBP, pelaksanaan PNBP, pertanggungjawaban PNBP, serta keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP Jenis dan Ta.:rif PNBP digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan terkait permasalahan jenis dan tarif PNBP Jenis dan tarif PNBP tidak ada digunakan untuk melaporkan realisasinya atau realisasi tidak hasil pengawasan terkait adanya signifikan jenis dan tarif PNBP yang tidak memiliki realisasi PNBP dan/ atau realisasi tidak signifikan
275 - No. R:incian U:raian l" 1.2 Tarif tidak relevan dengan kondisi digunakan untuk melaporkan terkini hasil pengawasan terkait jen.is dan tarif PNBP baik secara besaran maupun secara jenis sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, antara lain ketidaksesuaian dengan harga pasar. Cth: tarif yang ada dalam peraturan besarannya sudah sangatjauh dengan harga pasar baik terlalu tinggi maupun rendah (mis. biaya laboratorium sudah tidak sesuai dengan harga pasar) 1. 1.3 Kualitas layanan yang diberikan digunakan untuk melaporkan tidak sesum dengan standar hasil pengawasan terkait dengan layanan PNBP standar layanan PNBP yang telah disusun oleh Instansi Pengelola PNBP tidak dijalankan untuk memberikan layanan > - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - , 1.1.4 Potensi PNBP belum ditetapkan digunakan untuk melaporkan dalarn ketentuan jenis dan tarif basil pengawasan terkait adanya jenis PNBP yang belum masuk ke dalam peraturan terkait jenis dan tarif PNBP 1.1.5 Pengaturan Jen1s dan tarif PNBP digunakan untuk melaporkan pada Instansi Pengelola tidak hasil pengawasan terkait adanya sesuai dengan ketentuan peraturan jcnis clan tarif PNBP tidak sesuai perundang-undangan PNBP dengan ketentuan (mis. masih ad.a tarif mengg1..1nakan peraturan Presiden dan/ atau peraturan Menteri teknis dan penggunaan tarif
276 - No. Rindan. U:raian volatile/ mendesak tidak ses-u.ai dengan peraturan perundang undangan) 1. 1. 9 Temuan lainnya tekait Jems dan digunakan untuk melaporkan tarif PNBP hasil pengawasan terkait permasalahan jenis dan tarif PNBP selain 1.1.1 s.d. 1. LS 1.2 Pe:rencanaan PNBP digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan terkait permasalahan perencanaan PNBP 1. 2. 1 Ren can.a PNBP tidak digunakan untuk melaporkan disusun/terlambat disampaikan hasil pengawasan karena rencana PNBP yang tidak disusun/terlambat disampaikan kepada D,JA sesuai dengan siklus APBN 1.2 Perencanaan target PNBP tidak digunakan untuk melaporkan didukung perhitungan dan hasil pengawasan karena data/ dokumen yang memadai perhitungan tidak dilakukan sesuai dengan data historis, asumsi rnakro, potensi dan selain itu dokurnen tidak dilengkapi dengan justifikasi, pokok-pokok kebUakan, dan data du.kung lainnya ter:masuk informasi mengenai perencanaan tarif RpO atau 0%. digunakan juga untuk deviasi atas PNBP yang dapat dilakukan proyeksi perhitungan. dikecual.ikan untuk PNBP tertentu, a.I. denda,
277 - No. Rincian Uraian pengembalian belanja, dan ganti rug1 1.2.9 Temuan lainnya terkait digunakaq untuk melaporkan perencanaan PNBP hasil pengawasan terkait permasalahan perencanaan PNBP selain 1.2.1 s.d. 1.2.2 1.3 Penentuan PNBP Terutang, digunakan untuk melaporkan Pemungutan, Pembayaran, dan hasil pengawasan terkait Penyetoran PNBP permasalahan penentuan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran dan penyetoran PNBP 1.3.1 PNBP dipungut tanpa dasar hukum digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan karena adanya pungutan yang dilakukan oleh IP /MIP tan pa didasari dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait jenis dan tarif PNBP 1.3.2 PNBP kurang bayar digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan karena adanya pembayaran/ penyetoran oleh Wajib Bayar lebih kecil daripada kewajiban yang seharusnya dibayarkan/ disetorkan ke kas negara, termasuk Wajib Bayar yang belum membayar denda keterlambatan dan IP/ MIP belum mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran PNBP 1.3.3 PNBP lebih bayar digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan karena adanya
278 - No. Rincian Uraian pem bayaran / penyetoran oleh Wajib Bayar lebih besar daripada kewajiban yang seharusnya dibayarkan/ disetorkan ke kas negara 1.3A PNBP dipungut tidak sesuai dengan digunakan untuk melaporkan ketentuan hasil pengawasan karena IP/ MIP melakukan pemungutan PNBP kurang/lebih atau tidak melakukan pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jenis dan tarif PNBP 1.3.5 PNBP Terutang terlambat/belum digunakan untuk melaporkan disetor ke Kas Negara. hasil pengawasan karena penyetoran PNBP dilakukan melampaui batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan 1.3.6 Monitoring/Verifikasi atas digunakan 1Jntuk 1nelaporkan pem bayaran / penyetoran PNBP hasil pengawasan karena IP/ MIP tidak dilakukan tidak melakukan monitoring/verifikasi atas pembayaran/penyetoran PNBP sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan 1.3.9 Temuan lainnya terkait penentuan digunakan untuk melaporkan PNBP terutang, pemungutan, hasil pengawasan terkait pembayaran dan penyetoran PNBP permasalahan penentuan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran PNBP selain 1.3.1 s.d. 1.3.6
·•279 - No. Ri:ncian Uraian 1.4 Penggunaan Dana PNBP digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan terkait permasalahan penggunaan dana PNBP f - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~ - -~ - - - - -~ - - - - - - - - - - - - -< 1. 4. 1 Pengusulan penggunaan dana digunakan untuk melaporkan PNBP tidak sesuai ketentuan basil pengawasan karena pengusuJan PNBP tidak sesuai ketentuan (mis. tidak sesuai prosedur termasuk tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak sesuai dengan dokumen yang memadai) 1.4.2 Penggunaan langsung dana PNBP digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan karena PNBP tidak disetor tedebih dahulu ke kas negara namun langsung digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan f - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4.3 Penggunaan dana PNBP tidak digunakan l:tntuk n1elaporkan sesuai persetujuan yang diberikan hasil pengawasan karena Menteri Keuangan besaran penggunaan dana PNBP mele bihi persen tase yang diberikan oleh Menteri, dan penggunaan dana PNBP tidak sesuai dengan perun tukan dana tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan (mis. Instansi Pengelola PNBP menggunakan dana pada akun tertentu, kegiatan tertentu, kriteria tertentu, belanja tertentu yang tidak diberikan persetujuan oleh Menteri I{euangan, contoh:
No. I Rincian 1.4.4 Penyerapan penggunaan PNBP rendah 1.4.5 Monitoring dan evaluasi penggunaan dana PNBP tidak dilakukan secara berkala 280 - U:raian Menkeu tidak memberikan persetujuan untuk belanja pegawm namun penggunaan dana PNBP digunakan untuk belanja pegawai, menggunakan dana PNBP untukjenis PNBP yang tidak diberikan persetujuan penggunaan oleh Menkeu, PNBP yang berasal dari pengembalian belanja tayl dimasukkan kedalam total realisasi sehingga penggunaan dilakukan berdasarkan total. realisasi) - - dana digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan karena penggunaan dana PNBP le bih rendah dari persen tase yang diberikan oleh Menteri Keuangan melebihi 20%/tahun selama 2 tahun berturut-turut dengan :mempertin1bangkan realisasi penerimaan (mis. Instansi Pengelola PNBP hanya mampu menyerap dana yang bersurnber dari PNBP kurang dari 80% setiap tahunnya dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan) digunakan untuk meiaporkan basil pengawasan karena Instansi Pengelola PNBP tidak m_elakukan rnonitoring dan
281 - No. Rincian Uraian evaluasi penggunaan dana PNBP paling sedikit lx dalam satu tahun 1.4.9 Temuan lain terkait Penggunaan digunakan untuk melaporkan dana PNBP hasil pengawasan terhadap permasalahan penggunaan dana PNBP selain 1.4.1 s.d. 1.4.5 1.5 Pengelolaan Piutang dan digunakan untuk melaporkan Penagihan PNBP hasil pengawasan terkait permasalahan pengelolaan piutang dan penagihan PNBP 1.5.1 Penagihan PNBP tidak digunakan untuk melaporkan optimal/ tidak dilakukan sesuai hasil pengawasan karena IP/ MIP ketentuan tidak dan/ atau terlambat melakukan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (mis. adanya kewajiban melakukan penagihan pertama, penagihan kedua, dan/ a tau penagihan ketiga kepada W ajib Bayar tetapi IP/MIP tidak dan/atau terlambat melakukan penagihan, termasuk IP/ MIP tidak melakukan koordinasi untuk melakukan penagihan PNBP secara optimal atau tidak mengusulkan untuk menghentikan layanan sesuai ketentuan) 1.5.2 Piutang PNBP tidak dilimpahkan ke digunakan untuk melaporkan instansi yang berwenang mengurus hasil pengawasan karena IP/ MIP piutang negara sesua1 ketentuan tidak atau terlambat atau dilimpahkan ke Instansi yang melimpahkan piutang PNBP
282 - No. Rincian Uraian berwenang mengurus piutang kepada instansi yang berwenang negara tetapi tidak sesuai mengurus piutang negara (mis. ketentuan antara lain ada kewajiban pelimpahan piutang berdasarkan kurang bayar hasil monitoring/verifikasi tiga bulan setelah tagihan ketiga, namun IP /MIP tidak melimpahkan sesuai dengan batas waktu terse but) 1.5.3 digunakan untuk melaporkan piutang PNBP tidak sesuai hasil pengawasan karena IP /MIP ketentuan tidak melakukan pengelolaan, pencatatan dan pengklasifikasian piutang PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 1.5. 9 Temuan lain terkait pengelolaan digunakan untuk melaporkan piutang dan penagihan PNBP hasil pengawasan terkait permasalahan pengelolaan piutang dan penagihan PNBP selain 1.5.1 s.d. 1.5.3 1.6 Penatausahaan dan Pelaporan digunakan untuk melaporkan PNBP hasil pengawasan terkait permasalahan penatausahaan dan pelaporan PNBP 1.6.1 Penatausahaan PNBP tidak tertib digunakan untuk melaporkan dan/atau tidak sesuai ketentuan hasil pengawasan karena penatausahaan PNBP tidak tertib dan/ atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Tidak tertib mis. IP/ MIP tidak tertib dalam menyimpan dokumen pendukung,
283 .. No • Rincian U:raian. .. pencatatan tidak informatif. tidak sesuai ketentuan mis. IP /MIP tidak melakukan pencatatan transaksi keuangan dan tidak menyimpan bukti pendukung) 1.6.2 Pela po ran PNBP tidak sesuai digunakan untuk melapork:an ketentuan hasil pengawasan karcna pelaporan PNBP tidak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan (mis. pelaporan tidak lengkap, tidak sesuai dengan format dan standar yang ditetapkan, tidak/ terlambat menyampaikan laporan, menyampaikan laporan dengan tidak benar) 1.6.3 Monitoring atas pelaksanaan dan digunakan untuk melaporkan pertanggungjawaban PNBP tidak hasil pengawasan karena sesuai keten tuan monitoring atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP yang tidak sesu.ai ketentuan peraturan perundang-undangan (mis. tidak melaksanakan monitoring atau tidak melaksanakan secara periodik) 1.6.4 Penatausahaan dan/atau digunakan untuk melaporkan pelaporan atas tarif RpO atau 0% hasil pengawasan karena tidak memadai penatausahaan maupun pelaporan atas tarif RpO atau 0% tidak memadai dalam hal kelengkapan administrasi berupa volume dan tarif dalarn kondisi normal (mis. tidak melakukan ------------- ----~------
284 - Rincian pengadministrasian, tidak mencatat jumlah tarif O yang telah dilaksanakan) L6.9 Temuan lainnya terkait digunakan untuk melaporkan penatausahaan dan pelaporan hasil pengawasan permasalahan PNBP penatausahaan dan pelaporan selain l ,6.1 s.d. 1.6.4 f - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l.7 digunakan untuk melaporkan Kebe:ratan PNBP hasil penga wasan pern1asalahan yang terkait dengan keberatan PNBP 1. 7. 1 Proses penyelesaian ke beratan digunakan untuk melaporkan PNBP di1akukan tidak sesuai hasil pengawasan karena proses ketentuan. penyelesaian atas permohonan keberatan PNBP dilakukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (mis. Tidak sesuai dengan ketentuan waktu, kelengkapan dokumen, dan persyaratan) 1. 7 .2 Penerbitan atas Surat Ketetapan digunakan untuk mdaporkan Keberatan PNBP terlambat hasil pengawasan karena penerbitan Surat Ketetapan PNBP tidak dilakukan sampai dengan batas waktu 6 bulan sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap, Surat Ketetapan PNBP tidak diterbitkan 1 bulan sejak batas jangka waktu penetapan atas keberatan (6 bulan) berakhir - -~ - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -< 1.7.9 Temuan lainnya terkait keberatan digunakan untuk melaporkan PNBP hasil pengawasan permasalahan
285 - No. Rincian 1.8 Keringanan PNBP 1.8.1 Proses penyelesaian keringanan PNBP dilakukan tidak sesuai ketentuan 1.8.2 Persetujuan dan/ atau penolakan keringanan PNBP tidak sesuai ketentuan Uraian keberatan PNBP selain 1. 7 .1 s.d. 1.7.2 digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan permasalahan yang terkait dengan keringanan PNBP digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan karena proses penyelesaian atas permohonan keringanan PNBP dilakukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (mis. Tidak sesuai dengan ketentuan waktu, kelengkapan dokumen, dan persyaratan) digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan karena persetujuan ataupun penolakan keringanan PNBP tidak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan (persetujuan atas permohonan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan karena alasan likuiditas tidak meminta pertimbangan APIP atau insta;nsi pemeriksa, persetujuan atas permohonan keringanan berupa pengurangan, pembebasan, atau penundaan dan pengangsuran mele bihi tahun anggaran berjalan tidak dimintakaµ
286 - No. Rincian Uraian pertimbangan / persetujuan Menteri terlebih dahulu) 1.8.9 Temuan lainnya terkait keringanan digunakari untuk melaporkan PNBP hasil peng~wasan permasalahan keringanan PNBP selain 1.8.1 s.d. 1.8.2 1.9 Pengembalian PNBP digunakan untuk melaporkan hasil pengawasan permasalahan yang terkait dengan pengembaFan PNBP 1.9.1 Proses penyelesaian pengembalian digunakan untuk melaporkan PNBP diproses tidak sesuai hasil pengawasan karena proses ketentuan penyelesaian atas permohonan pengembalian PNBP dilakukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (mis. Tidak sesuai dengan ketentuan waktu, kelengkapan dokumen, dan persyaratan) 1.9.9 Temuan lainnya terkait digunakan untuk melaporkan pengembalian PNBP hasil pengawasan permasalahan pengembalian PNBP selain 1. 9 .1 2 Kodefikasi Sebab digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP yang terdiri atas kelemahan- kelemahan SDM, organisasi, regulasi/kebijakan/prosedur, sistem informasi dan sarana/ prasarana, serta pengawasan
287 - No, Rincian Uraian 2,1 Kelemahan SDM: digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya perrnasalahan pengelolaan PNBP berupa kelemahan SDM 2.Ll SDM tidak kompeten digunakan llntuk melaporkan penyebab te1jadinya permasalahan pengelolaan PNBP karena SD M tidak memiliki kecakapan, kompetensi, dan/ atau pengetahuan yang memadai dalam mengelola PNBP termasuk kurangnya pembinaan kepada SDM 2.L2 SDM lalai digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP k:arena adanya SDM Ialai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ------ 2.1.9 Kelemahan SDM lainnya digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP selain 2. L 1 s.d. 2. 1.2 ··-- 2,2 Kelemah:an. 0:rganisasi: digunakan untuk melaporkan penyebab te:r:jadinya permasalahan pengelolaan PNBP berupa kelemahan organisasi ------~·--·-- 2.2.1 Pembagian wewenang dan tugas digunakan untuk rnelaporkan belum cukup jauh/jelas penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP karena organisasi belum memberikan pembagian tugas
288 - No. Rincian Uraian dan wewenang yang jelas terkait pengelolaan PNBP 2.2.2 Organisasi tidak memadai atau digunakan untuk melaporkan jumlah SDM tidak memadai penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP karena organisasi yang mengelola PNBP tidak memadai atau jumlah SDM tidak memadai 2.2.3 Kurangnya komitmen pimpinan digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP karena pimpinan organisasi belum berkomitmen menindaklan ju ti rekomendasi hasil pengawasan / pemeriksaan, banyaknya temuan yang sama berulang ( dalam hal rekomendasi dan temuan dalam jangkauan dan kewenangan pimpinan) 2.2.9 Kelemahan organisasi lainnya digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP selain 2.2.1 s.d. 2.2.3 2.3 Kelemahan digunakan untuk melaporkan Regulasi/Kebijakan/Prosedur: penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP berupa kelemahan regulasi / ke bij akan / prosedur terkait pengelolaan PNBP 2.3.1 Regulasi/kebijakan/prosedur digunakan untuk melaporkan belum ada penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP karena belum adanya
289 - ~~.--~· ~ No, Rh1ci:an U:raian. reguiasi/kebijakan/ prosedur terkait pengelolaan PNBP 2.3.2 Regulasi / ke bij akan / prosedur tidak digunakan untuk melaporkan mernadai penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP karena tidak rnemadainya regulasi/kebijakan/prosedur terkait pengelolaan PNBP termasuk regulasi / ke bij akan / prosed ur terkait pengelolaan PNBP tidak sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP 2.3.9 Kelemahan digunakan untuk melaporkan regulasi / ke bij akan / prosedur penyebab terjadinya lainnya pennasalahan pengelolaan PNBP selain 2.3.1 s.d. 2.3.2 2.4 Kefomahan Sistem Info:rmasi da:n digunakan un tuk melaporkan Sarana/ Prasa:rana: penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP berupa kelemahan dalam pengelolaan PNBP yang disebabkan oleh sistern informasi dan sarana/ prasarana 2.4.1 sistem informasi dan digunakan untuk melaporkan sarana/prasarana belum ada penyebab te1jadinya permasalahan pengelolaan PNBP k:arena belum adanya sistern informasi dan sarana/ prasarana terkait pengelolaan PNBP 2.4.2 sistem informasi dan digunakan untuk melaporkan sarana/ prasarana tidak memadai penyebab te1:jadinya
290 - No. Rincian Uraian permasalahan pengelolaan PNBP karena tidak memadainya sistem informasi dan sarana/ prasarana terkait pengelolaan PNBP 2.4.9 sistem informasi dan digunakan untuk melaporkan sarana/ prasarana lainnya penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP selain 2.4.1 s.d. 2.4.2 2.5 Kelemahan Pengawasan: digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP berupa kelemahan dalam pengelolaan PNBP yang disebabkan oleh pengawasan 2.5.1 Kelemahan pengawasan dan digunakan untuk melaporkan .. superv1s1 manaJemen penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP karena lernahnya pengawasan dan supervisi manajemen dalam pengelolaan PNBP 2.5.2 Kelemahan pengawasan intern digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP karena lernahnya pengawasan internal organisasi dalam pengelolaan PNBP (unit pengawasan internal dan APIP belum melakukan pengawasan secara memadai) 2.5.9 Kelemahan pengawasan lainnya digunakan untuk melaporkan penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan PNBP selain 2.5.1 s.d. 2.5.2
291 - No. Rincian 3 Kodefikasi Rekomendasi 3.1 Rekomendasi Bersifat Finansial 3.1.1 Penagihan PNBP 3.1.2 Penyetoran PNBP ke Kas Negara 3.1.9 Bersifat Finansial lainnya 3.2 Rekomendasi Bersifat Penyelesaian Kewajiban Negara Kepada Wajib Bayar/Pihak Uraian digunakan untuk melaporkan rekomendasi pengelolaan PNBP yang bersifat finansial, penyelesaian kewajiban negara kepada Wajib Bayar /Pihak Ketiga, peningkatan pengendalian intern, pengenaan sanksi, permintaan pemeriksaan PNBP, penyerahan kasus ke Instansi Penyidik atau penyerahan kasus ke instansi berwenang, pelimpahan piutang ke instansj berwenang, serta perbaikan dokumen dan/ atau output digunakan untuk melaporkan rekomendasi terkait pengelolaan PNBP yang bersifat finansial digunakan untuk melaporkan rekomendasi berupa penagihan PNBP kurang bayar dan/ atau piutang kepada Wajib Bayar digunakan untuk melaporkan rekomendasi berupa penyetoran PNBP ke kas negara oleh Wajib Bayar /IP/ MIP digunakan untuk melaporkan rekomendasi selain 3.1.1 s.d. 3.1.2 digunakan untuk melaporkan rekomendasi terkait pengelolaan PNBP yang bersifat penyelesaian
292 - No. Rincian Uraian Ketiga Rekomendasi kewajiban negara kepada Wajib Penyelesaian Kewajiban Bayar / Pipak Ketiga 3.2.1 Pengembalian Atas Kelebihan digunakacy untuk melaporkan PNBP rekomendasi berupa pengembaJian atas kelebihan PNBP oleh negara kepada Wajib Bayar / Pillak Ketiga 3.2.2 Pelunasan Kekurangan digunakan untuk melaporkan Pembayaran oleh Negara rekomendasi berupa pelunasan kekurangan pembayaran oleh negara kepada Wajib Bayar /Pihak Ketiga (khusus PNBP yang memerlukan earning process) 3.2.9 Penyelesaian Kewajiban Lainnya digunakan untuk melaporkan oleh Negara rekomendasi selain 3.2.1 s.d. 3.2.2 3.3 Rekomendasi Bersifat digunakan untuk melaporkan Peningkatan Pengendalian Intern rekomendasi terkait pengelolaan PNBP yang bersifat peningkatan pengendalian intern 3.3.1 Perbaikan Organisasi digunakan untuk melaporkan rekomendasi berupa perbaikan organisasi dalam pengelolaan PNBP 3.3.2 Perbaikan digunakan untuk melaporkan regulasi / ke bij akan / prosedur rekomendasi berupa perbaikan regulasi/kebijakan/prosedur dalam pengelolaan PNBP pada organ1sas1 3.3.3 Pembinaan SDM digunakari untuk melaporkan rekomendasi berupa pembinaan
293 - No. Rincian Uraian SDM dalaiin pengelolaan PNBP pada organisasi 3.3.4 Pembangunan/Perbaikan sistem digunakari untuk melaporkan informasi dan peningkatan sarana rekomend1,3..si berupa dan prasana pembangunan maupun perbaikan sistem informasi dan peningkat?-n sarana dan prasana dalam pengelolaan PNBP pada organ1sas1 3.3.5 Peningkatan Pengawasan Intern digunakan untuk melaporkan rekomendasi berupa peningkatan pengawasan internal dalam pengelolaan PNBP pada organ1sas1 3.3.6 Perbaikan dalam Pengelolaaan digunakan untuk melaporkan Risiko rekomendasi berupa perbaikan dalam pengelolaan risiko dalam pengelolaan PNBP pada orgamsas1 3.3.9 Peningkatan Pengendalian Intern digunakan untuk melaporkan lainnya rekomendasi selain 3.3.1 s.d. 3.3.6 3.4 Rekomendasi Bersifat Pengenaan digunakari untuk melaporkan Sanksi rekomendasi terkait pengelolaan PNBP yang bersifat pengenaan sanksi 3.4.1 Pengenaan Hukuman Disiplin digunakan untuk melaporkan Berdasarkan peraturan rekomendasi berupa pengenaan perundang-undangan yang berlaku hukuman disiplin kepada pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku
294 - No. Ri.ncian U:raian 3.4.2 pengenaan sanksi administrasi digunakan untuk rnelaporkan oleh IP /MIP kepada Wajib Bayar rekornendasi berupa pengenaan sanksi oleh IP/MIP kepada Wajib Bayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (mis. Sanksi administrasi berupa denda) 3.4.3 Pengenaan sanksi penghentian digunakan untuk melaporkan layanan kepada Wajib Bayar rekomendasi berupa pengenaan sanksi penghen tian layanan kepada Wajib Bayar berdasarkan ketentuan pe:raturan perundang- undangan yang berlaku 3.4.9 Rekomendasi Lain Bersifat digunakan untuk melaporkan Hukuman rekomendasi selain 3.4.1 s.d. :3.4.3 3.5 Rekom.en.dasi Dilanjutkan digunakan untuk melaporkan dengan. Permintaan Pemedksaan rekomendasi terkait pengelolaan PNBP PNBP yang bersifat permintaan pemeriksaan PNBP 3.5.1 Permintaan perneriksaan PNBP digunakan untuk melaporkan rekomendasi berupa permintaan pemeriksaan PNBP 3.6 Rekomendasi Bersifat digunakan untuk rnelaporkan Penye:rahan Kasu.s ke Instansi rekomendasi terkait pengelolaan Berwenang PNBP yang bersifat penyerahan kasus ke instansi berwenang 3.6.1 Penyerahan Kasus kepada instansi digunakan untuk melaporkan berwenang rekomendasi berupa penyerahan kasus kepada instansi berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
29.S - No. R.i:ncia:n U:raia:n undangan (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, clll) 1 - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - -< 3.7 Rekomen.dasi Be:rsifat cligunakan untuk melaporkan Pelim.pahan Piutang ke I:nstansi rekomendasi terkait pengelolaan Be:rwenang PNBP yang bersifat pelimpahan piutang ke instansi berwenang :3.7.1 Penyerahan piutang/tagihan ke digunakan melaporkan instansi berwenang rekomendasi berupa penyerahan piutang/tagihan ke instansi berwenang mengurus piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ~ - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -< 3.8 Perbaikan Dokumen dan/ a tau. digunakan untuk melaporkan Output rekomendasi terkait pengelolaan PNBP yang bersifat perbaikan dokumen clan/ atau outpl1t 3.8. l Perbaikan dokumen clan/ atau digunakan untuk melaporkan output jenis dan tarif rekomendasi berupa perbaikan dokumen clan/ atau output jenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.8.2 Perbaikan dokumen dan/ atau digunakan melaporkan output perencanaan rekomendasi berupa dokumen dan/ a tau output perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3 .3 Perbaikan dokumen dan/atau digunakan untuk melaporkan output penentuan PNBP terutang, rekomendasi berupa perbaikan pemungutan dan pembayaran dokumen dan/ a tau output clan/ atau penyetoran PNBP penentuan PNBP terutang,
296 - No. Rincian 3.8.4 Perbaikan dokumen dan/ atau output penggunaan dana PNBP 3.8.5 Perbaikan dokumen dan/ a tau output pengelolaan piutang dan penagihan PNBP 3.8.6 Perbaikan dokumen dan/ atau output penatausahaan dan pelaporan PNBP 3.8.7 Perbaikan dokumen dan/ atau output keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP Uraian pemungutan dan pembayaran dan/ atau penyetoran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk melaporkan rekomendasi berupa perbaikan dokumen dan/ a tau output penggunaan dana PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku digunakaq untuk melaporkan rekomendasi berupa perbaikan dokumen dan/ atau output pengelolaan piutang dan penagihan PNBP sesuai ketentuan. peraturan perundang- undangan yang berlaku digunakan untuk melaporkan rekomendasi berupa perbaikan dokumen dan/ atau output penatausahaan dan pelaporan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk melaporkan rekomendasi berupa perbaikan dokumen dan/ atau output keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku
297 No. Rincian Uraian 3.8.9 Perbaikan dokumen dan/ atau digunakan untuk melaporkan output lainnya rekomendasi selain 3.8.1 s.d. 3.8.7 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ,,.,-;:::;.-· u.b. ;,...,-~,,,~--- ,, 1t:vf,1<'l " "i: ~, Kepala5Ba:g 1an /( , / 1...i,..,, rr'i'in istrasi Kementerian ' / ,: