E-ISSN: 2621-3737 Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat Desak Gde Dwi Arini, Putu Ayu Sriasih Wesna, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Published: 01/02/2023 How to Cite: Arini, D.G.D., Wesna, P.A.S., Astiti, N.G.K.S. (2023). Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 23-33. Abstrak Pelestarian lingkungan kawasan wisata alam oleh Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat saat ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (mitra), salah satunya adalah kerjasama dengan Pemerintah Desa hingga kelompok masyarakat. Keterlibatan mitra dalam hal ini adalah Pemerintah desa yang disekitarnya terdapat Desa Penyangga pada Taman Nasional Bali Barat, mengakibatkan ketertarikan untuk mengajukan kerjasama dengan kesatuan pelestarian hutan Konservasi, yang berpotensi meningkatkan nilai keberadaan hutan dan fungsi pemberdayaan sosial, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunitas mitra. Hubungan antara kesatuan pelestarian hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat dengan mitra pengelola dalam hal ini Pemerintah Desa, dapat dipandang sebagai sebuah hubungan kontrak antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra yaitu Pemerintah Desa. Dalam hubungan antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra dalam hal ini Pemerintah Desa tersebut dapat muncul berbagai permasalahan seperti ketimpangan informasi, hingga pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Identifikasi atas biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Taman Nasional Bali Barat juga menjadi aspek penting dalam hubungan kontrak dengan mitra. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan usaha kontrak kemitraan yang optimal dalam pemanfaatan wisata alam Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat, yang dapat dicapai dengan menganalisis kebijakan pemerintah desa yang mempengaruhi hubungan Taman Nasional Bali Barat, serta mengidentifikasi struktur hubungan kontrak dan menganalisis peran desa penyangga Taman Nasional Bali Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mitra dan Taman Nasional Bali Barat dalam menyusun kontrak kerjasama Konservasi, terutama pada kegiatan peran desa penyangga dalam pelestarian lingkungan wisata alam pada kesatuan pelestarian hutan Konservasi di Taman Nasional Bali Barat. Dalam hal ini Bendesa adat berperan mengawasi prilaku masyarakatnya agar tidak terjadi pelanggaran serta beperan manjaga harmonisasi keseimbangan sesuai konsep Tri Hita Karana, yaitu memprioritaskan keseimbangan hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Adapun luaran jurnal ilmiah yang menjadi sasaran adalah artikel yang di publikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Kerta Wicaksana Fakultas Hukum, dan Laporan Penelitian Tahun 2022, serta HKI. Kata Kunci: Kontrak Konservasi; Desa Penyangga; Wisata Alam; Taman Nasional Bali Barat I. Pendahuluan Secara umum manusia dan hewan serta alam saling berkaitan dan merupakan satu Ekosistem yang harus dilindungi, dimana harus ada hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati, maupun non hayati. Punahnya satwa tertentu dapat mempengaruhi proses ekologis, terganggunya sehingga keseimbangan ekologis. (Rahmadi, 2018, 2). Taman nasional sendiri mempunyai ekosistem ini merupakan yang baik dimana kawasan kawasan pelestarian alam, yang mempunyai ekosistem asli, yang biasanya dikelola dengan sistem zonasi. Manfaat adanya taman nasional dapat menyebabkan KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 23
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat dapat adalah dimanfaatkan baik untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan serta dapat juga untuk menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi. Dengan adanya manfaat ini masyarakat sekitar dalam hal ini desa dapat menikmati keuntungan juga dari adanya taman nasional. Oleh sebab itu taman nasiona Bali Barat harus dilindungi karena menjadi bagian dari kawasan pelestarian alam yang sesuai juga dengan perlindungan ekosistem, yaitu berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga pengawetan, kehidupan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Rico Saputra, Ritayani Iyan, 2015). adanya habitat asli yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan salah satu aturan tentang lingkungan hidup yang mengatur satwa dan tumbuhan. Dengan demikian aturan ini dapat digunakan untuk perlindungan satwa langka seperti burung jalak bali. Perlindungan satwa liar dalam aturan tidak hanya perlindungan satwa liar di habitatnya, tetapi juga mencakup satwa liar yang dipelihara oleh manusia. tentang ini sebetulnya Dengan adanya Taman Nasional Bali Barat pelestarian dilakukan agar habitat satwa aslinya juga tetap terjaga. Taman Nasional Bali Barat juga merupakan kawasan konservasi bagi satwa liar terutama satwa yang dilindungi, sehingga konservasi diharapkan pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini satwa dapat dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya. Dengan konservasi tetap demikian memelihara kualitas dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan nilainya. dengan adanya dengan dapat Kawasan Taman Nasional biasanya berupa hutan dengan jenisnya masing-masing tergantung dari keadaan alam tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas fungsi tertentu, pokok yang mempunyai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dengan demikian dari kedua aturan yang ada, Undang-Undang tentang Kehutanan tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan taman nasional juga mengatur tentang dan Undang-Undang ekosistemnya dapat dilakukan bahwa Taman Nasional baik berupa hutan maupun alam lainnya sangat penting untuk perlindungan satwa dihabitat aslinya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam dan ekosistemnya dijelaskan perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk perlindungan lingkungan karena konservasi juga menyangkut dengan sifatnya yang kepentingan masyarakat. Dengan demikian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat (Dwi Agus Sasongko, Cecep Kusmana, 2014). luas Taman Nasional Bali Barat (sering disingkat dengan TNBB) terletak di bagian barat pulau Bali di Indonesia, yang didirikan Tahun 1995, dan pihak pengelola Taman Nasional Bali Barat adalah Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Taman Nasional Bali Barat mempunyai luas 19.002,89 ha yang terdiri dari kawasan terestrial seluas 15.587,89 ha, dan kawasan perairan seluas 3.415 ha dan sebagai salah satu kawasan konservasi, pengelolaan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) ditujukan untuk sebagai berikut : (id.m.wikipedia.org/wiki Taman Nasional Bali Barat, diakses tgl 15 agustus 2021, pk. 18.00 wita). 1. Perlindungan populasi jalak Bali beserta ekosistem lainnya seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem mangroove, ekosistem hutan pantai dan ekosistem hutan daratan rendah sampai pegunungan sebagai sistem terutama ditujukan penyangga kehidupan untuk menjaga keaslian, keutuhan, dan keragaman suksesi alam dalam unit-unit ekosistem dan mampu mendukung kehidupan secara optimal; yang mantap 2. Pengawetan beragam jenis flora dan fauna serta ekosistemnya yang ditujukan untuk melindungi, keaslian, mengembangkan populasi dan keragaman generik dalam kawasan Taman nasional Bali Barat dari gangguan manusia; memulihkan, 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya ditujukan untuk berbagai pemanfaatan seperti : a. Sebagai laboratorium lapangan bagi peneliti untuk pengembangan ilmu dan teknologi; b. Sebagai tempat pendidikan untuk meningkatkan kepentingan Halaman 24 KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat; c. Obyek wisata pada zona khusus pemanfaatan yang dapat dibangun fasilitas pariwisata; d. Menunjang budidaya peningkatan jenis flora dan fauna dalam rangka memenuhi protein, binatang kesayangan dan tumbuhan obat-obatan. kebutuhan Taman Nasional Bali Barat, yang berlokasi di ujung barat pulau Bali, secara geografi berlokasi di dua kawasan, Buleleng dan Jembaran. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari pelabuhan gilimanuk Bali. Jadi, jika memulai perjalanan dari pelabuhan dengan melalui Jalur Raya Cekik dengan jarak tempuh 85 kilometer. Taman Nasional Bali Barat, buka setiap hari mulai jam 08.00 hingga jam 18.00 wita, harga tiket masuk sebesar Rp. 2.500,00,-- sementara tiket untuk wisatawan asing Rp.20.000,00,-. Spot menarik dan terindah di Taman Nasional Bali Barat, dengan luas taman hingga berhektar- hektar, ada banyak sport menarik yang dikunjungi ( di TNBB id.m.wikipedia.org/wiki.Taman Nasional Bali Barat, diakses tgl 15 Agustus Tahun 2021, pk. 17.00 wita). 1. Pantai Karang Sewu, merupakan yaitu sebagai berikut : spot serbaguna dengan lokasi di pantai , pesisir terlalu panas dan nyaman pantai tidak digunakan sebagai lokasi piknik hingga berkemah. Pantai ini dikelilingi oleh hutan mangrove, yang memberikan panorama tumbuhan hijau rimbun yang menyejukkan didaerah tropis. 2. Pulau Menjangan, merupakan lokasi paling populer dikawasan TNBB, hal ini karena banyak hal yang bisa dilakukan di pulau dengan panorama laut surgawi. Mulai dari berenang, menyelam, atau sekedar berperahu menikmati pulau keindahan menjangan yang jernih. perairan 3. Sumber Mata Air Panas Taman Nasional Bali Barat, lokasi ini memiliki kolam sumber air panas. Sumber air panas di kolam ini memiliki kandungan belerang yang diyakini memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. 4. Penangkaran jalak Bali, merupakan fauna eksotik khas bali yaitu burung Jalak Bali. ini memiliki penagkaran khusus TNBB burung jalak bali. Di lokasi ini, burung- burung dibudidayakan dalam sangkar besar yang menyatu dengan alam sekitar. 5. Teluk Brumbun, merupakan spot terbaik jalak bali adalah untuk melihat burung diteluk brumbun. Di lokasi ini burung jalak terbang bebasdi sekitar teluk. Tak hanya burung jalak, ada juga rusa yang cukup jinak berkeliaran di sekitar tepi teluk. Dan ada fauna dengan aman sambil bermain di pesisir pantai yang jernih. 6. Teluk Terima, merupakan pesona terumbu ini karangnya yang menakjubkan, merupakan spot snorkeling favorit di TNBB, ada juga fauna monyet ekor panjang dan penyu berenang dekat pulau Menjangan. lokasi Aktivitas seru yang bisa dilakukan di Taman Nasional Bali Barat. Ada berbagai paket wisata juga yang ditawarkan oleh pihak pengelola Taman Nasional Bali Barat yaitu sebagai berikut: diakses tgl 15 Agustus Tahun 2021, pk.7.00 wita) 1. Paket wisata trekking Taman Nasional Bali Barat; 2. Snorkeling melihat keindahan bawah laut; 3. Berendam di sumber air panas; 4. Berkemah di Pinggir pantai; 5. Lokasi Honeymoon komplit untuk pasangan Penggemar Kegiatan Outdoor. Struktur kontrak antara Taman Nasional Bali Barat dengan Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Penyangga akan sangat dipengaruhi oleh peraturan terkait perangkat desa karena status hutan Konservasi sebagai organisasi perangkat desa serta kegiatan kehutanan. Untuk itu perlu diketahui berbagai peraturan yang berpengaruh terhadap struktur kontrak kegiatan usaha wisata alam antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra. Keterlibatan pihak lain dapat meningkatkan nilai keberadaan hutan dan pemberdayaan sosial, juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunitas dalam pemanfaatan potensi hutan (Kasper W. M.W.Streit, 2002). Potensi konflik atau sengketa tersebut memungkinkan terjadinya prilaku moral oleh mitra maupun Taman Nasional Bali Barat. Principal-agent berfokus pada struktur preferensi setiap pihak, kondisi informasi, termasuk pembagian risiko dan manfaat agar dapat menciptakan kontrak yang optimal. Pemberian hak juga menimbulkan kelola tetapi ketidakpastian, struktur kepada mitra KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 25
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat konsekuensi munculnya biaya dalam melakukan kegiatan pengawasan atau penilaian laporan kegiatan usaha yang dilakukan mitra. Biaya keagenan yang dikeluarkan dalam mengawasi mitra harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Jensen MC, 1976). Kontrak akan optimal ketika biaya pengawasan atau biaya keagenan dapat ditekan seminimal mungkin. php/jpsl , diakses tgl 12 Nopember Tahun 2021,jam. 10.30 wita). Tujuan Penelitian Untuk memahami dan menganalisis kontrak konservasi terhadap desa penyangga wisata alam Taman Nasional Bali Barat, Untuk memahami, dan menganalisis peran desa penyangga terhadap wisata alam Taman Nasional Bali Barat. hubungan hukum dilakukan dengan penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi, melakukan wawancara, dan menyebarkan kuisioner. teknik pengumpulan data penulis Dalam mengadakan studi penelitiandengan pencatatan dokumen yang berkaitan dengan dengan permasalahan menginterpretasikan, menafsirkan dan mengkaji kemudian perundang-undangan peraturan dengan dituangkan dalam ilmiah dibahas. yang mengkaitkan Kemudian data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan teknik wawancara kepada informan, serta menyebarkan kuisioner kepada masyarakat. karya permasalahan Teknik Pengumpulan Data teknik dan data II. METODE • Tipe Penelitian Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Sonata, 2014). Pendekatan masalah yang akan digunakan adalah menggunakan dalam penelitian pendekatan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan sosiologis tentang peran desa penyangga dalam melestarikan wisata alam Taman Nasional Bali Barat. konseptual dan ini Pendekatan Masalah Sumber Data Untuk menunjang pembahasan permasalahan yang diajukan diperoleh dari 1) Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder terhadap sumber Data terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam bentuk: KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dalam literatur berupa pendapat para sarjana berbentuk definisi, asas- asas dan teori-teori. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Bali Barat, dengan alamat Jln. Raya Cekik Gilimanuk. • Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik kualitatif. Setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis. adalah pemaparan hasil Deskriptif penelitian secara sistematis dan menyeluruh menyangkut data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan analisis artinya datayang berhubungan penelitian dianalisis secara cermat, sehingga kemudian didapatkan kesimpulan. artinya III. HASIL PENELITIAN • Hubungan Hukum Kontrak Konservasi Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat Wisata Alam. Taman Nasional Bali Barat Teknik Pengolahan dan Analisis Data (TNBB) merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, guna memenuhi fungsinya sebagai daerah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna, dan rekreasi. Tujuannya 2) Sumber Data Primer Dalam penelitian ini sumber data primer Halaman 26 KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Balai Taman Nasional Bali Barat ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor 493/KptsI/1995 tanggal 15 September 1995 dengan luas kawasan 19.002.89 Ha (15.587.89 Ha berupa wilayah daratan dan 3.413 Ha berupa perairan). Kemudian pada Tahun 2014 , Balai Taman Nasional Bali Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan menteri 2849/Menhut- VII/KUH/2014 tentang kawasan Hutan pada kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19), dimana total luas kawasan Taman Nasional Bali Barat adalah 19.026.97 Ha. RTPN Bali Barat, 2019- 2029 : 1 (Muhammad Rifqi Tirta Mudhofir, Bramasto Nugroho, 2019). Visi Balai Taman Nasional Bali Barat merupakan pernyataan mengenai kondisi nilai penting kawasan Taman Nasional Bali Barat yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dan diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan. Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Taman Nasional Bali Barat sesuai dengan yang diamanatkan atau dimandatkan dalam keputusan Menteri Kehutanan dalam hal penunjukkan kawasan Bali Barat sebagai Taman Nasional Bali Barat. Visi yang akan dicapai Taman Nasional Bali Barat adalah : 1. Kawasan Taman Nasional Bali Barat dapat menjadi pusat habitat alami bagi burung endemik curik, mamalia khas Bali dan Flora serta satwa lainnya di Pulai Bali; Kehutanan SK 2. Pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat dapat lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun pemanfaatan potensi, alam yang ada di dalam kawasan melalui pengelolaan kolaboratif dengan para pihak, dengan yang prinsip Trihita Karana mengedepankan harmonisasi hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan alam, manusia dengan manusia (Nurita, 2016). 3. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata alam yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. (RPTN, Bali Barat, 2019-2029: 37) Misi pengelolaan Taman Nasional Bali Barat yaitu (RPTN, Bali Barat, 2019-2029: 37) 1. Mewujudkan kawasan sebagai habitat yang aman dan ideal bagi curik Bali, mamalia khas Bali dan satwa liar lainnya; 2. Meningkatkan pengelolaan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya; 3. Mengembangkan dan pusat penelitian konservasi untuk kepentingan pengetahuan dan penyadaran masyarakat; pendidikan 4. Mempertahankan efektifitas pengelolaan Taman Nasional Bali Barat . Tujuan pengelolaan Taman Nasional Bali Barat yaitu :(RPTN, Bali Barat, 2019-2029: 39) 1. Meningkatkan populasi burung curik Bali dialam liar sebesar 100 % dari baseline Tahun 2018; 2. Mempertahankan keberadaan 9 mamalia khas Bali; 3. Meningkatkan tata kelola pariwisata alam dan jasa lingkungan; 4. Mempertahankan efektifitas kelola kawasan Taman Nasional Bali Barat. Kegiatan pemanfaatan wisata alam oleh Kesatuan Pelestarian Hutan konservasi bersama mitra dipengaruhi oleh beberapa peraturan mengenai pemanfaatan hutan dan organisasi perangkat daerah (Christiani M, 2012) Peraturan kehutanan memberikan bagi KPH Konservasi untuk melakukan kegiatan usaha wisata alam bersama mitra dengan skema izin usaha (Peraturan Nomor: P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata alam pada Hutan Konservasi), skema kerjasama kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan). ruang Mentri Kehutanan Berdasarkan hasil wawancara Tanggal 18 Juli 2022 dengan bapak I Putu Gede Arya Kusdiyana,S.Hut, Msi selaku bagian Pengendali Ekosistem Hutan Muda, mengatakan bahwa hubungan hukum kontrak konservasi Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat adalah kontrak kerjasama koservasi dengan Pemerintah Desa, yaitu kerjasama dengan desa penyangga berupa kesepakatan kerjasama konservasi antara Balai Taman Nasional Bali Barat dengan beberapa desa penyangga seperti Desa Sumber Kelompok, Desa Pejarakan, Desa Blimbingsari, Desa Melaya, Kelurahan Gilimanuk KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 27
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat dan Desa Ekasari. Adapun isi kesepakatan konservasi antara Pemerintah Desa Ekasari, Desa Melaya, Dan Desa Blimbingsari memiliki kesepakatan konservasi yang sama yaitu sebagai berikut : PARA PIHAK, dalam hal ini PIHAK PERTAMA adalah Balai Taman Nasional Bali Barat, dan PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Desa (disebut desa penyangga TNBB) selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Taman Nasional Bali Barat ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 2849/Menhut-Vii/KUH/2014, Tanggal 16 April 2014. 2. Bahwa Desa Ekasari adalah desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat . 3. Bahwa sebagian masyarakat desa Ekasari, Desa BlimbingSari, Desa Melaya memiliki terhadap potensi kawasan ketergantungan Taman Nasional Bali Barat berupa pemanfaatan potensi jasa wisata alam dan pemanfaatan air. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah paham dan sepakat hal-hal sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA mengakui Taman Nasional Bali Barat merupakan tanah negara dan bukan merupakan hak milik yang dapat diperjual belikan, dipindahtangankan, maupun digunakan; diwariskan, desa Ekasari, Desa BlimbingSari, Desa Melaya dan kelestarian Taman Nasional Bali Barat. Selanjutnya menurut (Miru, 2016) Kontrak kesepakatan konservasi antara Taman Nasional Bali Barat dengan Pemerintah Desa Sumber Kelompok, memiliki pemanfaatan potensi yang berbeda dengan desa yang telah diuraikan di atas PIHAK PARA berikut: yaitu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Taman Nasional Bali Barat ditetapkan berdasarkan SK Mentri Kehutanan Nomor 2849/KUH/2014 Tanggal 16 April 2014. sebagai 2. Bahwa Desa SumberKlampok adalah desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat. 3. Bahwa desa SumberKlampok memiliki ketergantungan terhadap potensi kawasan Taman Nasional berupa pemanfaatan potensi perairan di zona Tradisional Teluk Terima potensi pariwisata alam. Sedangkan Kesepakatan konservasi antara Taman Nasional Bali Barat dengan Pemerintah Desa Pejarakan sebagai berikut : PARA PIHAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Taman Nasional Bali Barat ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 28449/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 16 April 2014. sebagian masyarakat dan 2. PIHAK KEDUA memberikan dukungan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat dalam rangka menjaga kelestarian kawasan tersebut; 3. PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok di Desa Penyangga dengan kegiatan-kegiatan antara lain: a. Pengembangan masyarakat. kelompok usaha b. Pendampingan produk usaha kelompok masyarakat. c. Peningkatan masyarakat. kapasitas kelompok d. PARA PIHAK membangun rasa saling percaya dalam proses kerja sama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat 2. Bahwa Desa Pejarakan adalah desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat. 3. Bahwa sebagian masyarakat desa pejarakan memiliki ketergantungan terhadap potensi kawasan Taman Nasional Bali Barat berupa pemanfaatan potensi jasa wisata Perairan Pulau Menjangan dan Teluk Banyuedang, Zona Religi Banyuedang dan Zona Religi Pahlengkong serta potensi Pariwisata Alam. Selanjutnya Kesepakatan Konservasi Antara Balai Taman Nasional Bali Barat dengan Pemerintah Kelurahan Gilimanuk sebagai berikut : PARA PIHAK Memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Taman Nasional Bali Barat ditetapkan berdasarkan SK Mentri Kehutanan Nomor 2849/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 16 April Halaman 28 KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat 2014. 2. Instansi Pemerintah yang terkait dengan subjek 2. Bahwa Kelurahan Gilimanuk adalah kelurahan yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat. 3. Bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Gilimanuk memiliki ketergantungan terhadap potensi kawasan Taman Nasional berupa pemanfaatan potensi perairan di Zona tradisional Teluk Gilimanuk dan potensi pariwisata Alam. 4. Kesepakatan kerjasama dengan Masyarakat kelompok di Desa penyangga Taman Nasional Bali Barat, dari hasil wawancara dengan Bapak kepala Desa Melaya, Bapak I Nyoman Warsana, hanya dilakukan dalam bentuk ijin kesepakatan menjalankan usaha berdasarkan rasa saling percaya, seperti menjalankan usaha budidaya jangkrik, budidaya margot, budidaya ikan, budidaya ayam, dan budidaya mutiara. Tujuan penyelesaian sengketa kehutanan di Taman Nasional Bali Barat merupakan pola atau bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat keperdataan (privat). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan penyelesaian melalui jalur Pengadilan dan diluar Pengadilan. Tujuan penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan mengenai sebagai berikut : 1. Pengembalian suatu hak; 2. Besarnya ganti rugi; 3. Tindakan tertentu; 4. Pembayaran uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu setiap hari. Pengadilan Yang menjadi tujuan penyelesaian sengketa di luar untuk mencapai adalah kesepakatan mengenai sebagai berikut: 1. Pengembalian suatu hak; 2. Besarnya ganti rugi; 3. Bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan. secara lisan berupa Dan penyelesaian sengketa kehutanan di luar Pengadilan tidak berlaku bagi kasus-kasus tindak pidana. Para Pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah sebagai berikut : 1. Para pihak yang mengalami kerugian dan sengketa; 3. Pihak (LSM) yang mempunyai kepedulian dalam lingkungan hidup atau kehutanan. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu 1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (Litigasi). Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak atau antara pemegang izin pemanfaatan Departemen Kehutanaan dan perkebunan atau lembaga lainnya, dimana dalam penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Pengadilan. Putusan bersifat mengikat. 2. Penyelesaian sengketa luar Pengadilan (Non Litigasi) adalah suatu pola penyelesaian atau mengakhiri suatu sengketa, dimana para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara Tanggal 18 Oktober 2021 dengan Pak Putu Arya,S,Hut, MSi selaku bagian Pengendali Ekosistem Hutan Muda, kontrak mengatakan kesepakatan konservasi antara Taman Nasional Bali Barat dan pihak Mitra belum pernah terjadi masalah wanprestasi, artinya salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji atau salah satu pihak sesuai tidak melaksanakan kewajiban kesepakatan. Karena para pihak melaksanakan kesepakatan konservasi sesuai dengan hak dan kewajiban yang disepakati para pihak. Dan upaya yang telah dilakukan para pihak untuk membangun rasa percaya dalam proses kerjasama konservasi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa dan kelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat dilakukan pengawasan (Monev) secara berkala dengan saling melakukan pembahasan bersama. Peran Desa Penyangga Terhadap Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat Dalam konsep keberlakuan sanksi adat dalam desa adat di Provinsi Bali merupakan suatu kontrol sosial bersanksi, demikian hal dengan Desa Penyangga pada Taman Nasional Bali Barat berguna memberikan sepat siku-siku masyarakat tradisional, kehendak disesuaikan hukum positip, walaupun struktur hukum di Indonesia kedudukan hukum adat merupakan substansi hukum nasional (Salim HS, 2004). Hal ini dilihat dalam awig-awig desa adat desa Penyangga dengan perangkat hutan dengan bahwa pelaksanaan mengakibatkan kerugian; KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 29
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat hukum adat, baru dapat mengikat warganya jika disahkan secara formal melalui hukum atau legitimasi formal daerah setempat. Desa adat desa Penyangga Taman Nasional Bali Barat Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali memiliki landasan kuat diatur hukum adat dan menjadi wahana pengembangan Tri Hita Karana. Tri Hita Karana pada dasarnya adalah suatu sistem panutan dijadikan pedoman masyarakat Desa Penyangga Kabupaten terhadap Jembrana, berpengaruh kehidupan masyarakat Desa Penyangga, sebab Tri Hita Karana berupa kumpulan ide-ide berkaitan dengan tiga dimensi secara kompleks terwujud dalam kenyataan sosial secara totalitas berupa satu kesatuan ( Kristinawati I, 2014). Menurut terdapat beberapa masalah pelaksanaan konsepsi "hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat". Di Indonesia cara pembangunan pengaturan berarti masyarakat pembangunan perundang- undangan. Hukum adat sebagai salah satu bidang hukum berada di luar bidang bersifat netral jalan diperbaharui kiranya perundang-undangan guna mencapai unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum ada sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia ( Prihadi N, 2010). Hal ini sejalan dengan teori aliran mazhab sejarah dipelopori Friedrich Carl Von Savgny (Volk Geist) menyatakan kebiasaan merupakan sumber hukum formal. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh berkembang bersama- sama dengan masyarakat, bahwa hukum semua berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Hal ini memberikan makna apabila seseorang memeluk suatu agama harus mengikuti hukum- hukum agama dengan setia, jadi secara tegas suatu tertentu, maka masyarakat memeluk agama hukum adat masyarakat bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.. (Kusumaatmaja, 2015) undang-undang merupakan utama, jalan hukum melalui hukum dengan hukum sulit dengan kodifikasi atau tidak menyimpang agar warga masyarakat sehingga kedamaian masyarakat terwujud. Fungsi lainnya adalah sebagai alat pemaksa (pengendalian sosial) agar seluruh warga masyarakat mematuhi dan menjaga keutuhan masyarakat sendiri. Jadi di satu sisi hukum berfungsi sebagai alat mengayomi dan melindungi, sedangkan di sisi lain berfungsi sebagai alat membatasi kebebasan bergerak bagi yang melanggarnya. Oleh karena fungsi hukum diibaratkan sebagai "Kepala Yanus" (Dewa Yunani berkepala dua), artinya hukum mempunyai dua wajah, yaitu pengayom dan pelindung di satu sisi, dan sanksi/hukuman di sisi lain. Adalah relevan dengan pernyataan Bendesa Adat bahwa: "awig- awig dalam desa adat mempunyai fungsi sebagai "tali penegul" (tali pengikat) bagi warga desa sehingga dijadikan pedoman berperilaku bagi warga desa. Dari pernyataan ini dicermati bahwa awig-awig desa di satu sisi berfungsi mengayomi dan melindungi sedangkan di sisi lain sebagai alat pemaksa dengan sanksinya bagi warga melakukan sejalan dengan pelanggaran. Fungsi hukum pengertian awig-awig sebagai peraturan dalam desa adat baik yang sudah dituliskan/tercatat maupun belum ditulis/tercatat mengokohkan serta menguatkan desa adat agar tidak rusak, untuk menjamin tegaknya desa adat. (Agung, berfungsi tetap mengugeri warga masyarakat berperilaku menurut koridor tatanan hukum yang ada. sendiri, yaitu 1986) Jadi awig-awig agar Tujuan pengenaan sanksi adat terutama bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran pada desa Penyangga yaitu (Hasil wawancara Tgl 23 Juli 2022) 1. Untuk melakukan ketertiban masyarakat desa adat desa Penyangga. 2. Membina persatuan dan kesatuan di desa adat Desa Penyangga. 3. Memelihara keajegan dari awig-awig desa adat Desa Penyangga. 4. Untuk mencegah agar masyarakat lain tidak perilaku ikut-ikutan melakukan terutama menyimpang melakukan pelanggaran terhadap tidak peniruan Jika dicermati teori tentang living law dan teori pembangunan hukum diuraikan di atas dinyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat sosial kontrol dalam arti mengugeri perilaku 5. Menjadikan pelaku sadar dan segera dapat kembali sebagai warga yang baik dan taat pada hukum. Di lain pihak tujuan Bendesa Adat dalam pengenaan sanksi adat adalah : Halaman 30 KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat 1. Memberikan yang pendidikan bersangkutan agar dapat kembali pada jalan yang patut. 2. Memberikan bagi bagi warga pendidikan masyarakat lain agar tidak mengikuti jejak tidak patut dan mencegah agar perbuatan tidak patut tidak ditiru oleh warga lain. 3. Memberikan pengayoman pada warga yang baik bertindak secara patut. Kemudian dari prajuru adat lainnya dan beberapa tokoh masyarakat menginformasikan bahwa tujuan pengenaan sanksi adat antara lain : 1. Agar masyarakat melaksanakan kewajiban telah sesuai awig-awig desa adat yang disepakati 2. Agar warga yang lainnya tidak melakukan peniruan terhadap jejak masyarakat bandel. 2. Apabila setelah dilakukan pendekatan secara musyawarah. Maka pengurus Desa adat dea Penyangga menyampaikan keadaan tersebut kepada Bendesa Adat atau Kelihan Banjar (Tetua Adat). Selanjutnya Bendesa Adat akan melakukan perundingan kepada masyarakat, apabila perundingan tidak membuahkan hasil. Upaya terakhir dilakukan adalah menerapkan sanksi adat yang terdapat dalam peraturan desa (awig-awig) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan mencermati penjatuhan sanksi adat pada masalah pelanggaran pada Desa Penyangga Taman Nasional Bali Barat yaitu di satu sisi berupa dijatuhi adat sanksi Kanorayang/ke-wusang (dinonaktifkan) sebagai krama banjar/desa menurut awig-awig Desa Adat masing-masing desa penyangga. hukuman 3. Menakut-nakuti warga lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. 4. Menjadikan pelaku bertobat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Jika dikaitkan dengan teori Living law dan teori diungkapkan tampaknya fungsi sanksi adat sejalan terutama pada motif pembalasan bersifat empiris, seperti sebagai alat mengganti kerugian ditimbulkan pada korban baik materiil atau inmateriil, sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang diperlukan menghilangkan rasa kebersalahannya. Tujuan untuk mengganti kerugian ditimbulkan tidak secara eksplisit pada korban memang dicatatkan dalam awig-awig desa, tetapi secara tersirat dicermati dari adanya formulasi sanksi "'ayah-ayahan panukun kasisipan" yang dalam lebih bersifat penggantian kerugian masalah materiil. Dalam pelaksanaannya, hasil wawancara tgl 23 Juli 2022, langkah-langkah yang dilakukan Desa Penyangga, apabila menghadapi masalah, pada Desa Adat Desa Penyangga adalah : 1. Bendesa Adat mengadakan pendekatan terhadap masyarakat Desa penyangga, pendekatan dimaksudkan mengetahui faktor- faktor penyebab masyarakat tidak melakukan kewajibannya. Apabila disebabkan oleh faktor internal keluarga telah atau ada hambatan di luar lingkungan masyarakat maka terhadap masyarakat demikian diberikan teguran dan dilakukan secara musyawarah. 4. Menjadikan pelaku bertobat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Jika dikaitkan dengan teori Living law dan teori diungkapkan tampaknya fungsi sanksi adat sejalan terutama pada motif pembalasan bersifat empiris, seperti sebagai alat mengganti kerugian ditimbulkan pada korban baik materiil atau inmateriil, sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang diperlukan menghilangkan rasa kebersalahannya. Tujuan untuk mengganti kerugian ditimbulkan tidak secara eksplisit pada korban memang dicatatkan dalam awig-awig desa, tetapi secara tersirat dicermati dari adanya formulasi sanksi "'ayah-ayahan panukun kasisipan" yang dalam lebih bersifat penggantian kerugian masalah materiil. Dalam pelaksanaannya, hasil wawancara tgl 23 Juli 2022, langkah-langkah yang dilakukan Desa Penyangga, apabila menghadapi masalah, pada Desa Adat Desa Penyangga adalah : 1. Bendesa Adat mengadakan pendekatan terhadap masyarakat Desa penyangga, pendekatan dimaksudkan mengetahui faktor- faktor penyebab masyarakat tidak melakukan kewajibannya. Apabila disebabkan oleh faktor internal keluarga telah atau ada hambatan di luar lingkungan masyarakat maka terhadap masyarakat demikian diberikan teguran dan dilakukan secara musyawarah. Pada dasarnya penjatuhan "sanksi" adat oleh Desa Adat masing-masing Desa Penyangga pada tujuan dasarnya berfungsi menertibkan masyarakat Desa penyangga karena kelalaian dari masyarakatnya tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga. Tampaknya belum menyadari bahwa harus taat pada awig-awig desa. Jika ia mau melaksanakan yang disepakati dalam paruman bisa diminimalisir. Namun tidaklah berarti terlambat yang jika seharusnya dilakukan apabila ia mau sebagai krama banjar/desa kembali, karena sanksi adat akan berakhir setelah masyarakat tertib dan taat melaksanakan kewajiban sesuai awig-awig Desa Penyangga. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dipenuhi sesuai dengan hasil paruman desa. Adanya sanksi ganda dimungkinkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, karena untuk pengikatan warga masyarakat Desa Adat desa Penyangga dilandasi awig-awig desa, yaitu sebagai konsekuensi logis warga masyarakat desa adat setempat ( Bernard, Dkk, 2006). Mencermati ketika ada pelanggaran tujuan utama adalah menertibkan masyarakat desa penyangga,agar patuh, taat, dan wajib melaksanakan aturan dalam awig-awig Desa adat. Pemerintah Daerah diperuntukkan meningkatkan taraf hidup krama desa guna menunjang pembangunan desa. Oleh karena "sanksi" adat yang dijatuhkan dalam masalah pelanggaran warga masyarakat adalah represif dengan permasalahannya desa, tentang kembali merenungkan penjatuhan "sanksi" adat KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 31
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat represif, yaitu untuk memberikan berfungsi tercipta perinan secara musyawarah sehingga "keseimbangan" meteriil. Oleh karena itu penjatuhan "sanksi" adat ini secara langsung memberikan perlindungan pada masyarakat desa adatnya. Hukum institusi melakukan pengintegrasian proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik, budaya untuk kemudian yang dikembalikan ke dalam masyarakat dalam bentuk justice (keadilan). (Ariawan, 1992) Masukan dimaksud berupa sengketa atau konflik. Hukum dengan otoritasnya menyelesaikan sengketa sehingga muncul struktur baru yang kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat. Apabila institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, harus diterima masyarakat menjalankan fungsinya. sebagai diolah menjadi keluaran Jika dicermati upaya yang dapat ditempuh mengatasi pada Desa Adat Penyangga, penerapan "sanksi" adat adalah sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya lain tidak berhasil dengan tujuan agar ketertiban dapat dilaksanakan kembali. Dalam penerapan "sanksi" adat diperlukan ketegasan dan objektifitas dari prajuru desa adat (Bendesa), karena penerapan "sanksi" adat yang dilandasi adanya unsur nepotisme menimbulkan krisis kepercayaan anggota (krama) banjar/desa terhadap keberadaan prajuru dan awig-awig desa dihormati dan ditaati. pelanggaran melengkapi ketentuan dalam kontrak kesepakatan kerjasama yang dilakukan. Pembagian peran dalam kegiatan usaha sesuai dengan manfaat yang diperoleh dapat mendorong kontrak menjadi lebih optimal. Sistem pengawasan dan sistem bagi hasil tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian kesepakatan konservasi secara tertulis, serta peningkatan peran Pemerintah Desa dapat menekan potensi prilaku menyimpang dari pihak mitra dan juga Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat. Pelaksanaan kesepakatan kontrak konservasi antara Desa Penyangga dengan Taman Nasional Bali Barat berjalan dengan kondusif, serta dalam pelaksanaan kontrak tersebut belum pernah terjadi masalah wanprestasi. Karena para pihak melaksanakan kontrak konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kesepakatn Konservasi. Dan upaya yang telah dilakukan para pihak untuk membangun rasa percaya dalam proses kerjasama tercapainya untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kelestarian kawasan Taman Nasional ( Bali Barat dilakukan pengawasan monev) secara berkala dengan saling melakukan pembahasan bersama. yang dituangkan IV. KESIMPULAN 1. Kontrak konservasi Desa Penyangga wisata alam hutan Taman Nasional Bali Barat dalam hal ini bekerjasama dengan Pemerintah Desa kelompok masyarakat, yang dilakukan kerjasama tertulis. kontrak konservasi Skema yang dilaksanakan memberikan kepastian perolehan manfaat bagi setiap pihak lebih efisien untuk serta berpotensi dilakukan. peraturan lingkungan wisata pemanfaatan alam dasar yang pelaksanaan skema ijin usaha dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan wisata alam pada kawasan hutan konservasi dan Keberadaan jasa juga menjadi dan secara konservasi kontrak 2. Peran Desa Penyangga terhadap wisata alam Taman Nasional Bali Barat, dalam hal ikut ini desa penyangga wajib berpartisipasi menjaga kelestarian Taman terjaga Nasional kelestariannya. Ketika tejadi pelanggaran di wilayah Desa Penyangga, hal ini Bendesa adat wajib ikut berperan dalam tersebut penyelesaian terhadap pengenaan sanksi adat yang bertujuan yaitu memberikan pendidikan bagi warga bersangkutan agar dapat patut, jalan kembali memberikan pendidikan bagi warga masyarakat lain agar tidak mengikuti jejak tidak patut dan mencegah agar perbuatan tidak patut tidak ditiru oleh warga memberikan pengayoman pada warga yang baik patut, membina bertindak secara yang serta pada lain, agar tetap pelanggaran Halaman 32 KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat persatuan dan kesatuan, memelihara keajegan dari awig-awig desa adat, mencegah agar masyarakat lain tidak melakukan peniruan terhadap prilaku sadar dan segera dapat kembali sebagai warga yang baik dan taat pada hukum, dan menjadikan pelaku sadar dan segera dapat kembali sebagai warga yang baik dan taat pada hukum. ownership Economic, 3(4). structure. Journal Of Financial Kasper W. M.W.Streit, P. J. B. (2002). Institusional Economics: Property, competition Politict. Edwad Elgar. Publishing Limited. Kusumaatmaja, M. (2015). Pengantar hukum internasional. Alumni. M, C. (2012). Kajian Wana Wisata Kemitraan Usaha Wisata Alam Di Kawah Putih Ciwidey. Institut Pertanian. Miru, A. (2016). Hukum Kontrak Dan Perancangan DAFTAR PUSTAKA Agung, A. A. N. G. (1986). Pedoman Penyuratan Awig-Awig Majelis Pembina 5 Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali. Ariawan. (1992). Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional Suatu Pendekatan Dengan Perspektif Sosiologi Penelitian Di Desa Adat Denpasar. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Dkk, B. L. T. (2006). Teori Hukum Strategi Tertib Kontrak. PT. Raja Grafindo Persada. Muhammad Rifqi Tirta Mudhofir, Bramasto Nugroho, S. S. (2019). Kontrak Usaha Pemanfaatan Wisata Alam pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, 9(2). N, P. Industri Penolahan Kayu Bersama Rakyat Dalam Rangka Pembangunan Hutan Di Pulau Jawa. Institute Pertanian. (2010). Kelembagaan Kemitraan Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. CV.Kita. Dwi Agus Sasongko, Cecep Kusmana, H. R. (2014). Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Angke Kapuk. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, 4(1). HS, S. (2004). Dasar-Dasar Hukum Pengelolaan Hutan Lindung Kehutanan Edisi Revisi. PT. Sinar Grafika. I, K. (2014). Pengaruh Pengembangan Wisata Alam Alam Gunung Pancar Terhadap Perspektif Sosial Ekonomi. Institute Pertanian. Jensen MC, M. W. (1976). Theory The Firm: and Manajerial Behavior, Agency Cost, Nurita. (2016). Strategi Pengembangan Wisata Penyu Berbasis Masyarakat Lokal di Pantai Temajuk Kabupaten Sambas Kalimantar Barat. Institute Pertanian. Rico Saputra, Ritayani Iyan, M. (2015). Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal Studi Kasus Ombak Bono Sungai Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Jurnal Online Mahasiswa, 2(2). Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Danempiris: Karakteristik Khas Dari Metodemeneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1). KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 1 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 33