Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial atas penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan capaian kinerja tahun 2023 tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas dukungan dan arahan pada seluruh pelaksanaan dan fungsi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta kepada seluruh stakeholder yang telah bersinergi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Akhirnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi ukuran ketercapaian atas kinerja serta pengungkapan secara memadai atas kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Jakarta, Januari 2024 Inspektur Bidang Linjamsos Neneng Heryani I 1
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran Tahun 2023. Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja yang mencakup keberhasilan maupun hambatan dalam rangka mencapai visi dan misi selama periode tahun 2023. Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2023, Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan program pengawasan antara lain: Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Kegiatan Reviu meliputi, Reviu LK, Reviu RKAKL, Reviu Laporan Kinerja (LKj) , Reviu LAKIN, kegiatan Evaluasi yeng meliputi Evaluasi Tata Kelola Pertanggungjawaban Akuntabilitas Keuangan, Evaluasi Program/Kegiatan, Evaluasi SAKIP, Evaluasi Cadangan Beras Pemerintah. Selain itu terkait dengan Pemeriksaan BPK Inspektorat Bidang Linjamsos melaksanakan kegiatan Quality Assurance dalam bentuk Pra Kondisi dan Pendampingan BPK, Kegiatan Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam bentuk Supervisi dan Koordinasi dengan mitra terkait. Di Tahun Anggaran 2023, muncul kebijakan pimpinan terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sehingga kegiatan pengawasan berfokus pada upaya Percepatan TLHP atas Rekomendasi pengawas eksternal yaitu berupa pengujian atas temuan BPK berikut olah data yang dilakukan satuan kerja mitra Inspektorat Bidang Linjamsos. Inspektorat Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial menetapkan 2 (dua) Sasaran Program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama untuk mendukung Sasaran Program Inspektorat Jenderal yang telah diperjanjikan antara Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Inspektur Jenderal. Sasaran program tersebut adalah Terwujudnya good governance dan clean government mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial II
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Secara umum capaian IKU Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak terealisasi sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Utama capaiannya melebihi 100%, dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama capaiannya 100%. Capaian kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.288.220.000,00, sampai dengan akhir tahun 2023 telah terlaksana kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.286.758.200,00 (99,96%) dengan realisasi fisik telah mencapai 101,42%. Untuk lebih mengoptimalkan penyerapan DIPA dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara akurat dengan tetap memperhatikan Rencana Strategis dan Kebijakan Pengawasan, serta melaksanakan hal tersebut secara konsisten. Disamping itu perlu penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi. III
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI ... BAB I PENDAHULUAN ... A. Latar Belakang... B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ... C. Maksud dan Tujuan ... ... D. Aspek Strategis ... ... E. Isu Strategis ... ... F. Sistematika Laporan ... BAB II PERENCANAAN KINERJA ... A. Rencana Strategis... B. Renja Kerja ... C. IKU ... ... D. Perjanjian Kinerja ... . 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... A. Capaian Kinerja Organisasi ... B. Realisasi Anggaran ... ... C. Permasalahan ... ... D. Pemecahan Masalah... .... BAB IV PENUTUP ... Kesimpulan Rekomendasi LAMPIRAN - LAMPIRAN I II IV 1 1 2 5 6 6 8 10 10 13 13 18 18 28 29 30 31 IV
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran pada Tahun 2023. Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja yang mencakup keberhasilan maupun hambatan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2023. Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai salah satu unit pengawasan internal pemerintah telah melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pengawasan, dimana pengawasan tidak hanya berperan sebagai "Watch Dog" semata tetapi juga harus dapat menjadi Quality Assurance dan menjadi Advisory Management bagi pelaku/pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat menjamin pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. LAKIN Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penggunan anggaran selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN tersebut juga merupakan kebijakan yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformarsi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 1
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 166/HUK/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Sosial, Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 208/2/HK.01/9/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan. B. Tugas dan Fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI N o m o r 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI Perubahan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian. Maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2. Fungsi Adapun fungsi yang diemban Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu: a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern; b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan; e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan; f. Penyiapan pelaksanaan investigasi; g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 2
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat. 3. Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, di lingkungan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas 1 (satu) Eselon II yaitu Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pejabat Fungsional Auditor dan 1 (satu) Eselon IV yaitu Sub Bagian Tata Usaha. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Inspektur Bidang Kasubbag TU Kelompok Jabatan Fungsional Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial didukung oleh 20 (Dua Puluh) orang pegawai. Jumlah tersebut digolongkan ke dalam beberapa jabatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada 7 3
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Jumlah pegawai per Tahun 2023 sebanyak 20 (Dua Puluh) pegawai, tersaji pada tabel berikut: Tabel 1.1 Tabel Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Berdasarkan Jabatan Tahun 2023 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Jabatan Inspektur Bidang Kasubag Tata Usaha Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama Auditor Mahir Arsiparis Pengadministrasi Umum PNPM ES II IV - - - - -
2 1 1
GOL RUANG III
IV 1
6 10 4 JML 1 1 3 3 5 2 1 1 2 20 8 4
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Grafik 1.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jabatan auditor mendominasi di Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Hal ini disebabkan tugas yang diemban Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. C. Maksud dan Tujuan 1) Maksud. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Inspektorat Jenderal 9 5
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 2) Tujuan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sehingga bisa dijadikan dasar penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun berikutnya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. D. Aspek Strategis Program yang dilaksanakan pada Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2023 adalah Program Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mengawal dalam Program Bantuan Sosial Perlindungan dan percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. E. Isu Strategis Pengawasan Program yang menjadi isu strategis pengawasan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2023 adalah kebijakan likuidasi satker terkait perubahan SOTK kementerian sosial yang mendorong adanya pemilahan maupun penggabungan sasaran bantuan sosial yang selama ini ditangani di beberapa unit kerja yang kemudian menjadi sasaran bantuan sosial di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang juga merupakan Program Prioritas Nasional. Kegiatan tersebut meliputi: 1. Program Keluarga Harapan Kebijakan Bansos PKH Tahun 2023: a. Pencegahan Stunting, Penanganan Gizi buruk dan Penderita TBC melalui pelaksanaan P2K2 10 6
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 b. Penyempurnaan skema graduasi bagi KPM PKH berdasarkan perubahan status kesejahteraan dalam DTKS c. Traget graduasi 10 % dari Total KPM PKH di Tahun 2022 d. Resertifikasi KPM PKH Kohor 2007 s.d 2013 e. Sinergitas KPM Transisi dan Gradusi melalui Program Kewirausahaan dan Pembiayaan Usaha Mikro lainnya f. Peningkatan Indeks bansos untuk Komponen ibu hamil dan anak usia dini. 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Alam yang meliputi Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana Alam, Penanganan Korban Bencana Alam, Pemulihan dan Penguatan Sosial Korban Bencana Alam, Tata Kelola Logistik Penanggulangan Korban Bencana Alam. 3. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Sosial yang meliputi Pencegahan Bencana Sosial, Penanganan Korban Bencana Sosial Politik, Penanganan Korban Bencana Sosial Ekonomi, Pemulihan dan Reintergasi Sosial. 4. Opname Fisik atas Aset BMN dan Barang Persediaan (buffer stock) serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bansos Terpadu. a. Kegiatan Opname Fisik atas Aset BMN dan barang persediaan (buffer stock) bertujuan untuk mengawal akuntabilitas pelaporan dalam Laporan Keuangan dimana terdapat kesesuaian data dalam laporan keuangan dengan bukti fisik di lapangan/gudang Penanggulangan Bencana Alam. b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bansos terpadu bertujuan dalam percepatan penyaluran dan peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial serta meminimalisir jumlah KPM tidak transaksi dan KKS tidak terdistribusi. 11 7
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 F. Peran Stategis Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultansi (consulting activities) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Peran strategis yang dilakukan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal di tahun 2023 lebih mengedepankan peran sebagai Advisory Managemen yaitu memberikan layanan konsultasi pada setiap pelaksanaan program yang dilakukan mitra kerja Inspektorat Bidang. G. Sistematika Pelaporan LAKIN ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Inspektorat Jenderal sebagai UKE I atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk memudahkan pemahaman, sistematika penyajian LAKIN adalah sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II Perencanaan Kinerja, Menyajikan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 12 8
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 BAB III BAB IV Akuntabilitas Kinerja, Menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2023. Penutup, Menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2023. 9 13
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul, maka Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terlibat dalam penyusunan rencana strategis Inspektorat Jenderal kementrian Sosial RI tahun 2020-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. A. Rencana Strategi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI tidak mempunyai Rencana Strategis sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi turut mendukung Rencana Strategis Kementrian Sosial yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal. Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana strategis tahun 2023 tersebut, yang mencakup penetapan visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan. 1. Visi dan Misi Di dalam pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial turut mewujudkan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah tahun 2020 - 2024 untuk bidang sosial. Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menjadi elemen penting untuk mendukung dan melaksanakan segala tugas dan fungsi Kementerian Sosial sesuai dengan visi dan misi nya yaitu: Kementerian Sosial yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan 14 10
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong. Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang berlandaskan pada asas "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Gotong-Royong." Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dari rencana pembangunan. Tidak hanya itu, Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan; meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial; dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020- 2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan), dengan urutan sebagai berikut: a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 15 11
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Laut, dan Udara; c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan antar lembaga; dan d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sosial. 2. Tujuan Tujuan Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI 2020 - 2024 antara lain: a. Mendorong terwujudnya peningkatan pengelolaan kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab b. Mewujudkan hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat bagi program pembangunan kesejahteraan sosial. 3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program a. Terwujudnya Good and Clean Goverment mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; b. Tersedianya kebijakan pengawasan mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berbasis resiko; c. Terselenggaranya pengawasan pada mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang efektif dan efisien; d. Terselenggaranya dukungan internal pengawasan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 4. Program dan Kegiatan Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, serta memperhatikan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020 - 2024, 16 12
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menjalankan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial sebagai program utama Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. B. Rencana Kerja Rencana Kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan penjabaran atas Rencana Kerja Inspektorat Jenderal yaitu pengawasan pada mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) No 1 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal 1. Indikator Kinerja Utama Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sumber Data Regulasi : Petunjuk Teknis penetapan batas materialitas, BPK, 2013 Sumber Data : Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI Realisasi anggaran Kemensos 17 13
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 No Sasaran Kegiatan 2. 3. 4. Indikator Kinerja Utama Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Predikat hasil evaluasi SAKIP UKE I mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sumber Data Regulasi : Petunjuk Teknis penetapan batas materialitas, BPK, 2013 Sumber Data : Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI Realisasi anggaran Kemensos Regulasi : Petunjuk Teknis penetapan batas materialitas, BPK, 2013 Sumber Data : Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI Realisasi anggaran Kemensos Regulasi : - Permensos Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemensos - PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas KInerja Pemerintah 18 14
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Sumber Data Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang 5. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial PKPT Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Jumlah laporan evaluasi kinerja/Target laporan evaluasi kinerja*100 - Terselenggaranya dukungan manajemen sesuai Target D. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai penerima amanah dari Inspektur Jenderal atas kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 15 19
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal 1. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 90% 90% 3. Pesentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Pesentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Program/Kegiatan Tahun 2023 Anggaran Program Dukungan Manajemen Kegiatan 1. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal : 1. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal : Pelaksanaan Pemeriksaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengawasan Internal dan Bidang Rp 3.286.940.000 2. Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Jenderal : Rp 112.495.000 20 16
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal 1. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 90% 90% 3. Pesentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Pesentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 112.495.000 JUMLAH Rp. 3.399.435.000 Dalam hal ini, 1 (satu) sasaran program dan 5 (lima) Indikator Kinerja beserta targetnya masing-masing dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 antara Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Inspektur Jenderal, yang ditandatangani Inspektur Jenderal sebagai pihak kedua sebagai pernyataan kesanggupan/kesediaan Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pihak pertama, dalam menjalankan tugas dengan segala konsekuensinya dengan indikator kinerja berupa Capaian IKU. 21 17
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya sebagai unsur layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat Jenderal pada tahun 2023. Penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dilakukan melalui pengukuran kinerja. Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2023, Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab organisasi. Berikut diuraikan kinerja dari masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan: A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah dengan melihat hasil pencapaian kinerja yang terjadi pada mitra kerjanya. Kebijakan pengawasan berubah sejalan dengan tuntutan masyarakat, dimana pengawasan tidak hanya berperan sebagai "watchdog" semata tetapi juga menjadi Quality Assurance dan Advisory Management dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan senantiasa dapat menjaga kualitas penyelenggaraan program pembangunan kesejahteraan sosial agar dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22 18
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Pada tahun 2023 Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki 2 (satu) sasaran kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Secara umum, capaian kinerja masing-masing sasaran Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2023 adalah sebagai berikut : 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Tabel 3.1 Capaian IKU Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN REALISASI KEGIATAN UTAMA 1 Meningkatnya 1 Perentase 90% 90% 100 kualitas Catatan Hasil pengelolaan Reviu (CHR) yang risiko, ditindaklanjuti pengendalian oleh satuan kerja dan lingkup pengawasan Inspektorat Internal Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2 Persentase hasil 90% 90% 100 evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3 Persentase hasil 70% 84,38% 120,54 pengawasan 23 19
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN REALISASI KEGIATAN UTAMA eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat 4 Predikat hasil A A 100 evaluasi SAKIP UKE I mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan 5 Persentase 100% 100% 100 terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Utama capaiannya melebihi 100%, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama capaiannya 100%. B. Evaluasi dan Analisis IKU Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU sebagaimana terdapat pada penetapan kinerja tahun 24 20
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 2023. Adapun penjelasan capaian IKU selama tahun 2023 adalah sebagai berikut: Sasaran Program 1: Terselenggaranya Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung Good and Clean Governance melalui Pengawasan Internal Berbasis Resiko Lingkup Mitra Kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. IKU 1: Prosentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Salah satu tugas pokok pengawasan yang dilakukan oleh APIP adalah melaksanakan Reviu. Dalam setiap pelaksanaan Reviu selain menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menyampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan Reviu dimaksud. Catatan Hasil Reviu (CHR) merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dan terungkap setelah dilaksanakan reviu pada hasil-hasil pelaksanaan program. Beberapa kegiatan Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2023 yaitu : Reviu Laporan Keuangan, Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL), Reviu Rencana Kerja Pengadaan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Laporan Kinerja (Lakin), Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) dan Reviu Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 25 21
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 Capaian Tahun 2021 Capaian 2023 Target Realisasi % Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
90% 90% 100 Catatan Hasi Reviu (CHR) yang disampaikan kepada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, seluruhya ditindaklanjuti. Sedangkan untuk Reviu CBP, dilaksanakan Reviu sebatas pada Penyaluran Cadangan Beras Beras Pemerintah pada Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kewenangan reviu atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun anggaran 2023 tidak menjadi kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Sosial. IKU 2 : Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Salah satu tugas pokok pengawasan yang dilakukan oleh APIP selain melaksanakan Audit dan Reviu adalah Evaluasi Atas Program. Dalam setiap pelaksanaan Evaluasi, Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), dimana beberapa catatan dan dan 26 22
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 saran perbaikan yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja. Atas saran yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dan terungkap setelah dilaksanakan evaluasi pada hasil-hasil pelaksanaan program. Beberapa kegiatan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2023 yaitu : Evaluasi Pertanggungjawaban dan Tata Kelola Kas, Evaluasi atas Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Evaluasi Lumbung Sosial, Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), Evaluasi Program Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (Riflok) dan Evaluasi Penatausahaan Barang Persediaan. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Yang Ditindaklanjuti Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 Capaian Tahun 2021 Capaian 2023 Target Realisasi % Persentase evaluasi ditindaklanjuti satuan kerja Inspektorat Perlindungan Jaminan Sosial hasil yang oleh lingkup Bidang dan
90% 90% 100 IKU 3 : Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka kegiatan Pemantuan Sistem Pengendalian Intern dilakukan kegiatan tindak lanjut rekomendasi hasil audit eksternal. Beberapa rekomendasi secara khusus ditujukan kepada Inspektorat Jenderal untuk melaksakan pengujian dan verifikasi atas permasalahan 23 27
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 yang timbul di satker mitra kerjanya. Persentase capaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklajuti adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan eksternal telah ditindaklanjuti Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 Capaian Tahun 2021 Capaian 2023 Target Realisasi % Persentase hasil pengawasan eksternal pada lingkup mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti
70% 84,38% 120,54 Total Temuan Hasil Audit Pemeriksa eksternal yaitu oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang memberikan rekomendasi agar Inspektorat Jenderal melaksanakan pengujian berjumlah 32 (tiga puluh dua) rekomendasi yaitu : Tahun 2022 sebanyak 5 rekomendasi, Tahun 2021 sebanyak 19 Rekomendasi dan Tahun 2020 sebanyak 8 Rekomendasi. (Rekapitulasi per tanggal 31 Desember 2023) sebanyak 32 rekomendasi pengujian dari LK dan PDTT tahun 2020 s.d. 2022 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 27 rekomendasi. Capaian yang diperoleh dari indikator kinerja ini sebesar 84,38% atau 120,54% dari target yang telah ditetapkan yaitu 70%. Untuk lebih mengoptimalkan capaian indikator ini, kedepan Inspektorat akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya: 24 28
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 a. Memperkuat sarana software dalam pengujian dan verifikasi terhadap dokumen tindak lanjut yang diperoleh di lapangan dalam bentuk instrumen-instrumen. b. Memfasilitasi tenaga pendamping dalam proses pengujian-pengujian yang bersifat masif yang mensyaratkan prosentase tertentu terhadap sasaran pengujian. c. Secara hokum mendorong kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial agar memperbaharui Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Lembaga Penyalur Bansos dengan menambahkan nomenklatur pengawasan eksternal dan internal dalam aksesibilitas data. IKU 4: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkup Mitra Kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB, melalui penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Inspektorat bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai nilai standar untuk penilaian kinerja mitra kerjanya adalah 75 (BB) untuk tahun 2021. Sejalan dengan tuntutan masyarakat agar proses penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya dalam melaksanakan core competency, agar setiap lembaga pemerintahan dapat berlangsung secara optimal, transparan, akuntabel, adil dan responsif, diperlukan adanya komitmen penegakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dari semua pihak. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas 29 25
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja lingkup mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja lingkup mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Capaian Tahun 2021 Capaian Tahun 2022 Capaian 2023 Target Realisasi % Nilai Evaluasi Akuntabiitas Kinerja lingkup mitra kerja Inspektorat Bidang 78,66 BB 78,70 (BB) A 80,26 (A) 100% Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan range kategori nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang terdapat pada Permenpan nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja ini dicapai dengan realisasi persentase sebesar 100% karena telah memenuhi nilai target yaitu 78,70 (BB). Beberapa perubahan yang telah dilakukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja adalah mengaplikasikan pengukuran kinerja sudah dikembangkan melalui teknologi informasi. 26 30
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Sasaran Program 2: Pengelolaan Umum dan dan Rumah Tangga IKU 1 : Prosentase Terselenggaranya dukungan manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program Dukungan Manajemen atau program generik merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi) internal K/L. Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan program generic yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kegiatan dalam Program ini adalah Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Capaian indikator Prosentase Terselenggaranya dukungan manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Prosentase Terselenggaranya dukungan manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Tahun 2023 Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 Capaian Tahun 2021 Capaian 2023 Target Realisasi % Nilai Realisasi Keuangan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 99,48% 99,93% 99% 99,96% 100,96% Bila dilihat dari tabel diatas, realisasi tahun 2023 berdasarkan OMSPAN 31 27
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 adalah Rp3.286.758.200,- yaitu sebesar 99,96% dari Pagu sebesar Rp.3.288.220.000,-yang artinya berada diatas target yang telah ditetapkan. Hal itu berarti inspektorat bidang linjamsos telah berhasil menjalankan langkah antisipasi dalam mengatasi beberapa kendala yang dialami dalam penyerapan anggaran yang berpengaruh terhadap perubahan jadwal pengawasan. Langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah dengan melakukan pemantauan rencana pencairan anggaran setiap bulan, melakukan rekonsiliasi anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan masing- masing pelaksana kegiatan secara berkala serta melakukan penyesuaian- penyesuaian anggaran yang dianggap perlu. ... .. C. Realisasi Anggaran Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2023 mencapai Rp3.288.220.000,- melalui Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Realisasi anggaran pada akhir tahun 2021 sebesar Rp3.286.758.200, - atau sebesar 99,96%. Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pagu Realisasi Sisa % Belanja Barang (52) 3.288.220.000 3.286.758.200 1.561.800 99,96 28 32
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Grafik 3.1 Realisasi Anggaran Dilihat dari realisasi anggaran tahun 2023, penyerapan anggaran adalah sebesar Rp3.286.758.200,- atau 99,96% dari total anggaran Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja Inspektorat dimasa yang akan datang, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan pada rencana operasional kegiatan (ROK), agar dilakukan penyusunan lebih akurat dan komprehensif, serta dilaksanakan secara konsisten. D. Permasalahan Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2023 antara lain : 29 33
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 1. Terbatasnya jumlah auditor dibandingkan dengan banyaknya penugasan yang diamatkan baik yang telah direncanakan dalam PKPT maupun penugasan langsung dari Pimpinan 2. Adanya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI khususnya untuk rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengujian, sehingga penugasan difokuskan pada pelaksanaan TLHP 3. Jadwal Rencana pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan/Audit bersamaan dengan Pemeriksaan BPK RI 4. Keterbatasan akses dalam memperoleh data-data transaksi penyaluran oleh Himbara 5. Terbatasnya jumlah tenaga administrator untuk penyelesaian administrasi dan rumah tangga Inspektorat Bidang E. Pemecahan Masalah Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target IKU di masa yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu di tindak lanjuti antara lain : 1. Pembagian tugas secara efektif dan selektif 2. Resceduling kegiatan (Penyesuaian jadwal); 3. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Mitra Inspektorat Bidang dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Auditor Inspektorat Bidang Linjamsos; 4. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan. 5. Mengusulkan kepada Satker utk menambahkan klausul pengawasan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) 6. Melalui Sekretaris Itjen, mengusulkan Penambahan tenaga administrator 34 30
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 BAB IV PENUTUP LAKIN Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran Strategis, dan program serta kegiatan, pencapaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2023 menunjukkan hasil yang memuaskan, walaupun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target. Dari 2 (dua) Sasaran Program serta 5 (lima) Indikator Kinerja Utama di tahun 2023, terealisasi sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Utama capaiannya melebihi 100% dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama capaiannya 100%. Terkait dengan akuntabilitas keuangan, alokasi anggaran Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2023 adalah sebesar Rp3.288.220.000, yang diperuntukkan bagi belanja barang. Dari pagu anggaran tersebut, telah fungsi 35 31
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 direalisasikan sebesar Rp2.286.758.200,00 atau dengan tingkat penyerapan sebesar 99.96%. Untuk mempertahankan dan/atau lebih mengoptimalkan penyerapan DIPA dan peningkatan kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di masa yang akan datang, hal-hal yang mungkin perlu dilakukan antara lain dengan menyusun rencana kinerja tahunan disusun secara akurat, integral, komprehensif, dengan tetap memperhatikan Renstra dan Kebijakan Pengawasan, serta dilaksanakan secara konsisten di lingkungan Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi. LAKIN Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain itu dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 yang dituangkan dalam LAKIN Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kerja (performance gap) yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di masa yang akan datang. LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja yang telah dicapai. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang terkait guna memperbaiki laporan ini. Kepada pihak- pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. 36 32
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: N ama Jabatan : Neneng Heryani : Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Selanjutnya disebut pihak pertama. N arna Jabatan : Dody Sukmono : Plt. Inspektur Jenderal Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, Oktober 2023 Pihak Kedua, Pihak Pertama Neneng Heryani Neneng Heryani 37 33
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal 1. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh Bidang lingkup Inspektorat satuan Perlindungan dan Jaminan Sosial kerja 90 % 3. Pesentase hasil pengawasan eksternal yang Bidang Inspektorat ditindaklanjuti Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup 70% 3. Pesentase hasil pengawasan eksternal yang Bidang Inspektorat ditindaklanjuti Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup 70% 4. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial A 5. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 100% Program/Kegiatan Tahun 2023 : Program Dukungan Manajemen Kegiatan : Anggaran 1. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal : Rp. 3.288.220.000 Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.288.220.000 2. Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Jenderal : Rp. 2. Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Jenderal : Rp. 112.495.000 Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga Inspektorat Bidang Rp. 112.495.000 Jakarta, Oktober 2023 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Neneng Heryani 38 34
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI DOKUMENTASI : 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : Pengujian Lapangan dalam rangka TLHP TP.B.9 di Kota Bandar Lampung, dimulai dari Koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, pihak-pihak terkait sampai dengan pengujian di KPM. 35 40
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 2. Quality Assurance Pendampingan Uji Petik Lapangan pada Pemeriksaan BPK di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 36 41
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Pendampingan Uji Petik Pemeriksaan BPK di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 37 42
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Pendampingan Uji Petik Lapangan pada Pemeriksaan BPK di Provinsi Jawa Barat 38 43
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 3. EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Evaluasi Program Bantuan Keserasian Sosial pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam (PSKBS NA) di Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta. 39 44
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Evaluasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial di Kota Ambon Provinsi Maluku 45 40
Inspektorat Bidang Linjamsos 2023 Evaluasi RST di Kab. LOMBOK Timur Provinsi NTB 46 41