M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Medan Laga Pengendalian Rokok di Indonesia Penulis Nurika Manan Adhitya Ramadhan Rita Widiadana Editor Maria Hartiningsih Rita Widiadana Evyrachmawati Diterbitkan atas Kerjasama IAKMI dan STOP Penerbit Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) LSPR I
II Medan Laga Pengendalian Rokok di Indonesia Penulis Nurika Manan Adhitya Ramadhan Rita Widiadana Editor Maria Hartiningsih Rita Widiadana Evyrachmawati Alih Bahasa Rita Widiadana Design Cover Fadlin Nur Ichwan Design Layout Xenia Angelica Wijayanto ISBN Cetakan Pertama, Agustus 2022 Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Kecuali dinyatakan lain, ciptaan ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. "This document has been produced with the help of a grant from the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) on behalf of STOP. STOP, a global tobacco industry watchdog, is funded by Bloomberg Philanthropies and comprised of a partnership between the Tobacco Control Research Group at the University of Bath, The Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC), The Union and Vital Strategies. The contents of this document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the positions of The Union, STOP nor those of the Donors'." Penerbit Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) LSPR. Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35, Sudirman Park Campus. Jakarta Pusat 10220. Email: publication@lspr.edu M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Pengantar IAKMI Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan izin-Nya Buku Medan Laga Pengendalian Rokok di Indonesia dapat terbit. Buku ini merupakan kumpulan artikel hasil investigasi tim jurnalis dalam mengungkap alasan dibalik lambatnya proses amandemen PP 109 tahun 2012. Artikel yang masuk dalam buku ini telah diterbitkan di berbagai media siber dan cetak, baik dalam versi Bahasa Indonesia, maupun Bahasa Inggris. Industri rokok memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia. Terdapat lebih dari 65 juta perokok aktif atau pasar rokok yang terbesar di dunia setelah Tiongkok. Jumlah ini akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang jika tidak ada perubahan regulasi pengendalian tembakau. tembakau selalu regulasi pengendalian Upaya penguatan dibenturkan dengan petani tembakau. Buku ini menyajikan fakta bahwa ketidakadilan sistem tataniaga tembakau yang sebenarnya mengancam kelangsungan hidup petani tembakau, bukan regulasi pengendalian konsumsi rokok. Selain itu, buku ini juga mengungkap strategi industri rokok yang dengan sigap menggunakan media baru dalam mempromosikan produknya. Sementara itu, pemerintah terkesan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengaturnya. Kami mengucapkan terimakasih kepada tim wartawan yang telah berupaya keras menyajikan fakta yang lengkap dari berbagai sumber primer serta media yang telah menerbitkan tulisan hasil liputan waktu satu tahun terakhir. Buku ini tentunya tidak akan terbit tanpa dukungan dari berbagai pihak termasuk partner internasional yaitu International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (The Union). Semoga kerja keras bersama ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Ketua Umum IAKMI Dr. Ede Suryadarmawan, SKM, MDM III
IV Daftar Isi Pengantar IAKMI Daftar Isi Urgensi Amandemen Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012; Sebuah Pengantar Petani Tembakau dalam Pusaran Revisi Peraturan: Tameng yang Kemudian Diabaikan Skema Kemitraan, Ilusi Keadilan Robohnya Gudang (Tembakau) Kami Petani Tembakau Temanggung Dalam Jerat Utang Sikap 'Netral' Pejabat Tak Lindungi Petani Tembakau Terbatas di Televisi, Merajalela di Kotak Lima Inci Menelisik Pengembalian PP No 109/2012: Quo Vadis Pengendalian Tembakau di Indonesia M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A III IV 1 7 29 41 57 69 81 101 101
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Minimnya Wibawa Otoritas Dalam Pengendalian Tembakau di Indonesia 113 "Medan Laga" Pembatasan Rokok di Indonesia 125 Who benefits from Indonesia's tobacco deadlock? Not the farmers 143 'Unfair' trading system leaves East Java farmers weak against Big Tobacco 157 Kesehatan Anak-anak Versus Gula-gula Ekonomi Industri Rokok 165 Tembakau, Cukai, dan Nasib Petani 173 Sistem KTA untuk Aparat dan Pejabat Hingga Oligarki 'Pandawa Lima' 185 Tak Ada Solusi Tata Niaga Tembakau Temanggung 189 Sahabat Lembutan, Ikhtiar Melawan Oligarki Tengkulak 193 Mahal di Lahan, Murah di Pasar 197 Media key in challenging tobacco industry's narratives 203 V
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Urgensi Amandemen Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012; Sebuah Pengantar RIDHWAN FAUZI & EDE SURYADARMAWAN Hari ini 17 Agustus 2022 kita memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke 77: Dirgahayu Republik Indonesia dengan tagline Bangkit Cepat Pulih Cepat !. Segudang harapan selalu mencuat pada setiap kali merayakan kemerdekaan negeri ini. Kita patut mengenang kerja keras dan pengorbanan para pahlawan yang telah merelakan harta bahkan jiwanya untuk kemerdekaan. Kita juga harus berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupn bangsa. Kondisi ideal dan harapan tertinggi tentu saja kita gantungkan pada momentum 17 Agustusan ini agar Indonesia dapat bangkit cepat dan pulih cepat setelah dua hingga tiga tahun dihantam badai pandemi Covid-19 yang seolah memutar ulang proses kehidupan dan pembangunan bangsa. Bangkit cepat dan pulih cepat sebenarnya bukan hanya dari Pandemi Covid-19, namun dari berbagai persoalan yang menghambat percepatan pencapaian cit-cita kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun hingga saat ini kita menyadari bahwa masih ada hal-hal penting yang seolah dibirakan justru malah menghambat mencapaian memajukan dan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya yaitu membiarkan bangsa Indonesia terncinta menjadi konsumen terbesar rokok dan produk tembakau dalam bentuk apapun. 1
2 Berbagai negara telah menandatanganin Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Sebuah internasional yang mengatur tentang upaya pengendalian konsumsi rokok yang telah menyebabkan berbagai masalah katastropik. Menandatangin FCTC menjadi bukti keseriusan negara dalam mengurangi bahaya konsumsi rokok bagi warganegaranya. Industri rokok sadar bahwa ruang gerak akan semakin sempit di negara yang telah menjadi bagian dari FCTC. Oleh karena itu, mereka seperti berlomba mengalihkan industri dan pasar konsumen rokok ke negara yang belum mengaksesi FCTC termasuk Indonesia. Kita, Bangsa Indonesia tercinta, masih berkutat diam dan tidak ada kemajuan kalau ingin disebut mengalami kemunduran dalam penanganan bahaya akibat konsumsi rokok dan tembakau. Hal ini bisa dilihat secara nyata: industri rokok berkembang subur, pendapatan industri rokok merupakan salah satu yang terbesar, omset pendapatan industri rokok jauh lebih besar dari RAPBN 2023, perokok pemula semakin muda, prevalensi perokok tetap meningkat, dan uang untuk belanja rokok menjadi urutan kedua pada rata-rata rumah tangga Indonesia setelah bahan makan pokok. traktat tidak Indonesia dikenal dengan negara yang "ramah" terhadap industri rokok. Jumlah perokok di Indonesia merupakan pasar rokok terbesar ke-dua di dunia setelah Tiongkok. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa prevalensi perokok pada penduduk dewasa tahun 2008 sebesar 33,8%, terdiri dari 62,0% pada laki-laki dan 4,8% pada petempuan. Angka prevalensi perokok laki-laki merupakan yang tertinggi di dunia. Sementara itu, prevalensi perokok perempuat telah meningkat beberapa kali lipat dalam satu dekade terakhir. Epidemi tembakau di Indonesia diperkirakan akan semakin parah apabila tidak ada intevensi kebijakan yang serius baik di tingkat pusat atau daerah. Konsumsi rokok yang tinggi berkontribusi pada meningkatnya belanja untuk pelayanan kesehatan, berkurangnya produktivitas pekerja dan menambah biaya sosial. Pada tahun 2019, kematian terkait rokok diperkirakan sebanyak 290.444 kasus atau sekitar 17,1%. Sementara itu, biaya untuk pengobatan penyakit terkait rokok diperkirakan antara 17,9-27,7 miliar Rupiah atau setara dengan 0,1 sampai 0,2 persen dari total produk domestik bruto pada tahun yang sama. Konsumsi rokok juga berdampak pada ketahanan pangan pada level keluarga. Badap Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A presentase belanja produk tembakau pada kelompok rumah tangga miskin jauh lebih besar dibandingkan dengan untuk membeli sumber protein seperti daging, susu, telur, dan ikan. Praktik baik dari berbagai negara menunjukkan bahwa penerapan strategi MPOWER dapat menekan lajju epidemi teembakau. MPOWER merupakan sebuah paket opsi kebijakan yang diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) yang terdiri dari (M)onitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya; (P)erlindungan terhadap asap rokok; (O)ptimalkan dukungan untuk (W)aspadakan masyarakat akan bahaya berhenti merokok; tembakau; (E)liminasi iklan, promosi dan sponsor rokok; (R)aih kenaikan cukai rokok. MPOWER merupakan turunan dari FCTC yang telah disahkan dalam World Health Assembly pada tahun 2003. Meskipun Indonesia tidak turut serta mengkasesi dan belum menandatangani FCTC sampai hari ini, berbagai kebijakan yang sejalan dengan FCTC telah coba diterapkan. Salah satunya Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden RI pada bulan Desember 2012. Regulasi ini memuat aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pembatasan iklan, promosi dan sponsor rokok, dan pencantuman peringatan kesehatan dalam bentuk gambar pada kemasan rokok bagian depan dan belakang. PP 109/2012 telah disahkan oleh Presiden lebih dari satu dekade yang lalu. Beberapa ketentuan dirasakan tidak sesuai lagi dengan permasalahan epidemi tembakau terkini. Salah satunya semakin marak Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok di internet. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menemukan bahwa sekitar 36,2% anak terpapar iklan rokok di internet atau media sosial. Selain itu, Beberapa waktu belakangan ini muncul tren produk baru tembakau dan nikotin seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan. Mayoritas pengguna produk baru tembakau dan nikotin ini kalangan muda. Industri produk baru dan nikotin memasarkan produknya lebih aman dibandingkan rokok konvensional sekaligus dapat menjadi alat untuk membantu upaya berhenti merokok. Akan tetapi penelitian tentang manfaat dan risiko kesehatan serta efektivitas rokok elektronik dalam membantu upaya berhenti merokok belum menemukan hasil yang konklusif. Disi lain, banyak dilaporkan gangguan pernafasan akibat konsumsi rokok elektronik 3
4 pada anak muda yang sebelumnya sehat yang disebut dengan E- cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury (EVALI). PP 109/2012 belum secara spesifik mengatur pemasaran maupun penggunaan produk baru tembakau dan nikotin. Oleh karena itu, produk ini seringkali luput dari berbagai regulasi pengendalian tembakau yang ada. Kebijakan yang terkandung dalam PP 109/2012 dinilai masih di bawah standar seperti besaran peringatan kesehatan bergambar yang masih 40%, tidak ada mekanisme penagakan hukum yang tegas bagi penjualan rokok pada anak maupun dengan eceran, serta iklan, promosi dan sponsor rokok yang masih diperbolehkan. Peraturan juga tidak mampu meredam prevalensi perokok terutama pada anak. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mentargetkan penurunan prevalensi perokok sebesar 0,4% dari 9,1% pada tahun 2020 menjadi 8,7% di tahun 2024. Oleh karena itu, PP 109/2012 sudah untuk mengakomodir situasi dan kondisi pengendalian tembakau terkini serta sebagai instrumen untuk mencapai target RPJMN yang telah ditetapkan. sepatutnya untuk dilakukan amandemen Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah berupaya untuk melakukan amandemen PP 109/2012 sejak September 2017. Upaya diskusi yang melibatkan antar kementerian juga telah intens dilakukan pada tahun 2019-2020. Masyarakat sipil juga telah memberikan dukungan kepada pemerintah untuk amandemen PP 109/2012 justru mengembalikan Kembali permohonan izin prakararsa amandemen PP 109/2012 ini kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 8 November 2021. Proses amandemen ini masih belum menemukan titik terang hingga tulisan ini terbit. ini. Akan tetapi, Menteri Sekretaris Negara Buku ini merupakan kumpulan artikel hasil liputan mendalam tim jurnalis yang telah dipublikasikan oleh Project Multatuli dan beberapa media lainnya. Buku ini terdiri dari 20 bab yang akan membahas tentang lambatnya pemerintah dalam membuat regulasi pengendalian tembakau di Indonesia. Terdapat 2 topik utama yang diangkat dalam buku ini, yaitu mitos regulasi pengendalian tembakau akan mengancam kesejahteraan petani tembakau, serta hambatan dalam upaya amandemen PP 109/2012. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Bab 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, dan 18 membahas tentang upaya untuk penguatan kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia selalu dibenturkan dengan petani tembakau. Regulasi pengendalian tembakau dianggap akan semakin menyengsarakan petani. Project Multatuli dalam serial artikel #TobaccoDeadlock menemukan bahwa petani tembakau justru tertekan dengan tata niaga yang tidak adil, bukan karena PP 109/2012. Mereka tidak memiliki daya tawar untuk menentukan harga daun tembakau. Bagian awal pada buku ini membahas tentang nasib petani tembakau yang selalu menjadi tameng industri rokok dari upaya penguatan regulasi pengendalian tembakau yang dilakukan oleh pemerintah. Bab 7, 8, 9, 10, 13, 19, dan 20 membahas tentang sikap pemerintah yang kurang tegas dalam mengatur pengendalian konsumsi rokok dalam menyebabkan mempormosikan produknya terutama pada anak dan remaja. Buku ini memuat artikel yang telah dipublikasikan oleh Project Multatuli secara khusus membahas bagaimana kerja industri rokok dalam influencer di media sosial untuk memasarkan menggunakan produknya. Industri rokok secara bebas memasarkan produknya selama 24 jam di internet. Hal ini sangat berbeda dengan iklan rokok di media penyiaran atau media luar ruang yang terdapat aturan pembatasan isi, waktu atau tempat penanyangan. industri rokok semakin massif Demikian pengantar dan penjelasan buku ini, Kami berharap dapat mencerahkan para pembaca untuk melihat kembali realita bahwa ternyata tidak mudah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa pada saat dihadapkan dengan orang-orang yang egois dan hanya terfokus pada keuntungan dirinya dan kelompoknya semata, tanpa memikirkan dampak besar bagi orang lain dan bangsa ini. Sangat jauh tentunya dari nilai-nilai kepahlawaan yang dicontohkan oleh para pahwalan dan pendiri bangsa ini. Saat ini, tidak lah mungkin pahlawan dengan menjadi pejuang kemerdekaan, karena bagi kita Indonesia Merdeka itu, Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Kini saatnya membangun bangsa dengan memajukan kesejateraan umum mencerdaskan bangsa dengan lebih benar sesuai tantangan masa kini dan mendatang. 5
6 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli Petani Tembakau dalam Pusaran Revisi Peraturan: Tameng yang Kemudian Diabaikan NURIKA MANAN Editor MARIA HARTININGSIH 29/10/2021 (Project M/Zain Firmansyah) 7
8 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa tersandera. Produk Tembakau bagi Kesehatan masih Sandungan perubahan ini salah satunya kerap dikaitkan dengan kondisi petani tembakau di Indonesia. Pengetatan aturan pengendalian tembakau itu dituding bisa jadi salah satu biang kerok sebab harga panen tembakau anjlok. Padahal problem kesejahteraan petani tembakau terutama bersumber pada buruknya tata niaga. Akan tetapi, setiap kali regulasi pengendalian produk olahan tembakau muncul, tak jarang perdebatan terpolarisasi sebatas isu kelompok dan isu kesejahteraan petani sering dihadap-hadapkan dengan kesehatan, seolah keduanya berlawanan. Substansi masalah pun bergeser. protembakau antitembakau. Jadi, Ihwal perlindungan kesehatan dan petani justru terlupakan. Revisi PP 109/2012 untuk membentengi kesehatan warga dan anak-anak dari zat adiktif tak kunjung tercapai, payung hukum perlindungan petani tetap kosong; harga tembakau pun tembakau tetap tak pasti, sebagian petani dibayangi utang, juga panen yang merugi. Industri rokok skala besar dituding jadi pihak yang paling diuntungkan dari kekosongan kebijakan yang terjadi secara serempak ini; mulai dari cukai yang tak naik, tata niaga yang buruk; petani yang sengaja tak dilindungi. SIYAMIN sedang berpikir untuk menanam senerek - sejenis kacang-kacangan, setelah panen tembakau tahun keduanya kandas. Hidup harus terus dilanjutkan. "Untuk bertahan hidup. Yang penting muter saja. Dari tembakau, ada modal sedikit, ya udah untuk senerek sama membayar tenaga," ucap bapak empat bocah ini mengutarakan rencana. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Senerek bisa dipanen dalam tiga bulan. Selanjutnya, ia akan menanam jagung yang dipanen April. Lalu akan kembali menanam tembakau seraya berharap hasil panen bakal membaik. Panen tembakau Oktober tahun ini sudah tak menyenangkan. Siyamin merasa, dua tahun belakangan jadi waktu yang sangat buruk bagi petani tembakau sepertinya. "Kami dihajar habis-habisan, sehingga mau berbuat apa-apa itu juga nggak bisa," ungkap Siyamin menggambarkan kondisinya. Sudah dihantam cuaca yang tak mendukung karena kemarau basah, datang lagi isu tahunan soal kenaikan cukai, masih pula diperparah dengan pandemi Covid-19. Tengkulak pun makin punya "alasan" untuk menggencet harga panen tembakaunya. Yamin - begitu ia biasa dipanggil - puluhan tahun menanam tembakau di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ia bertani di lahan seluas kurang dari satu hektare. Ketika panen, ia akan mendapatkan rata-rata 18 keranjang. Satu keranjangnya di kisaran 40-50 kilogram tembakau kering. Meski dari segi kuantitas dan kualitas tembakaunya tak turun- turun amat, tapi harganya kini anjlok luar biasa. "Faktor cuaca dijadikan alasan pihak pabrikan untuk menekan harga tembakau. Kedua, isu kenaikan cukai yang menjadi isu tahunan juga jadi alasan untuk menekan harga," cerita petani yang sudah puluhan tahun menanam tembakau tersebut. "Ditambah lagi kan, pandemi ini," lanjut dia. Penentuan harga tembakau didasarkan pada grade mulai dari A hingga F. Grade A adalah kualitas terendah, grade B di tingkat kedua, dan seterusnya hingga F yang tertinggi. Kata Yamin, bila grade A dibanderol di kisaran Rp17.000-Rp20.000, maka grade 9
10 B akan berlaku dua kali lipatnya. Begitu seterusnya hingga grade F. Sementara tembakaunya yang seharusnya ada di grade F, tahun ini hanya dibanderol seharga grade C. Bisa tinggal separuh harga atau turun lebih dari 50 persen. "Waduh, harga itu sudah hancur-hancuran sekarang. Saya kasih contoh begini, sekarang (tembakau) sudah masuk grade E-F, mestinya sudah lebih dari Rp100 ribu. Tapi harganya tetep di kisaran Rp40-50 ribu, ini kan nggak bener juga," keluh Yamin. Hasil petani itu pun masih harus dipotong tengkulak. Itu sebab saat tiba panen, jangankan untung, modal saja kini tak kembali. Yamin justru tombok. "Karena modal yang dikeluarkan untuk petani seperti saya saja itu, lumayan juga. Sehingga modal saja kan nggak balik. Sekarang taroh kata, modal keluar 15 juta, kok balik saja 10 juta. Kan masih rugi," ungkapnya. "Itu pun tenaga petaninya sendiri tidak dihitung. Makanya sekarang mau menanam selain tembakau, bisa jagung, atau sayuran, paling modal seadanya dulu," tambah dia. Karena itu tak jarang petani berutang dulu ke tengkulak untuk bisa menanam lagi. "Kalau saya pribadi nggak sampai ke arah situ, cuma kan sebagian besar seperti itu." Meski dua tahun terakhir terbilang waktu yang sangat remuk bagi Yamin, ketidakpastian harga sudah dialaminya tahun- tahun sebelum ini. Petani usia 49 ini mengingat, tembakau mulai redup sekitar tahun 2013. Kala itu tiba-tiba hasil panennya mulai mendapat penolakan dari gudang-gudang pabrik rokok. Ia tak tahu sebabnya. Yang ia dengar, dari para tengkulak, pabrik tak mau lagi menerima tembakaunya karena gudang sudah penuh. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Alasan lain yang juga kerap disampaikan padanya, pabrik kehabisan uang untuk membeli tembakau. Tapi kebenarannya, sampai sekarang pun tak pernah ia mengerti, mengapa tembakaunya ditolak. "Katanya duit sudah habis, katanya ada impor tembakau, katanya gudang sudah penuh, macam-macam lah, tapi kebenarannya bagaimana ya petani tidak tahu," tutur Yamin. "Yang kami tahu hanya tembakaunya tidak laku, atau harganya jadi dibeli murah," kata dia lagi. Petani tembakau di Temanggung, seperti halnya di beberapa daerah lain, tidak bisa langsung menjual hasil tanamnya ke pabrik. Mereka harus melalui rantai panjang yang disebut "tata niaga" yang terdiri dari perantara seperti pedagang besar, pedagang kecil, grader, baru kemudian tembakau mereka bisa sampai ke pabrik. 11
12 Riset Muhamadiyah Tobbaco Control Center Unimma dan CHED ITB AD tentang opini tembakau dan pemerintah daerah tentang regulasi pertanian di Temanggung salah satunya mendapati bahwa regulasi tata niaga tembakau menjadi keresahan petani di kabupaten ini. Revisi PP 109/2012, Antara Kesehatan dan Nasib Petani Tembakau Sementara ratusan kilometer dari tempat Yamin menanam tembakau di Temanggung, di ibu kota Jakarta, surat-surat silih ganti datang untuk Presiden Joko Widodo soal revisi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Jumlahnya menumpuk hingga puluhan. Sebagian dari kelompok yang mendukung pembahasan revisi itu segera disetujui, sebagian lagi dari mereka yang menentang. Yang menentang - beberapa di antaranya mengatasnamakan ini akan petani berdampak negatif pada industri hasil tembakau. Sedangkan para pendukung revisi beralasan, penting melindungi kesehatan warga utamanya anak-anak dari bahaya konsumsi rokok - yang merupakan produk olahan tembakau. tembakau - berpendapat, perubahan PP Desakan itu sudah lama. Pasalnya lima tahun setelah regulasi yang memuat 65 pasal itu terbit pada 2012, prevalensi merokok tak kunjung turun, justru perokok anak dan remaja meningkat. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013-2018 mencatat peningkatan prevalensi perokok usia 10-18 tahun. Dari yang semula 7,2 persen pada 2013, menjadi 8,8 persen pada 2016 dan 9,1 persen pada 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan prevalensi merokok pada anak dan remaja ini turun dari 9,1 menjadi 8,7 persen. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Itu sebabnya sejumlah kelompok sipil yang tergabung dalam Jaringan Koalisi Pengendalian Tembakau atau Indonesia Tobacco Control Network getol mendorong revisi PP 109/2012 dengan pengetatan pembatasan. Mereka menganggap, regulasi yang berjalan kurang galak sehingga prevalensi merokok pada anak meningkat. Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI) yang juga bagian dari jaringan koalisi pengendalian tembakau, Sumarjati Arjoso menjelaskan perlu penambahan beberapa poin di antaranya soal peningkatan persentase peringatan kesehatan bergambar atau Pictorial Health Warning (PHW) dan pelarangan iklan. "Dulu kan belum ngomong soal rokok elektronik, kemudian iklan masih dibatasi dan kami ingin di-banned. Kemudian kenaikan cukai kan masih jadi polemik," tutur Sumarjati yang bertahun-tahun mengadvokasi pengendalian tembakau. "PHW juga masih 40% padahal Indonesia menjual ke negara lain sudah 90%. Itu kan masak kita jual ke negara lain sudah 90%, di Indonesia masih 40%. Banyak hal yang semestinya direvisi, kalau visinya presiden, SDM unggul Indonesia maju," sambung dia. Hasil survei lembaganya pada 2017 tentang efektivitas ukuran peringatan kesehatan bergambar mendapati mayoritas masyarakat, yakni 80,9% (dari 5.349 sampel), mendukung peningkatan peringatan kesehatan bergambar menjadi 90%. Menurut survei ini, masyarakat merasa, semakin besar ukuran peringatan kesehatan bergambar maka akan kian tinggi pula efek perasaan takut akan bahaya rokok terhadap kesehatan. Sumarjati mengatakan kelompok pengendalian tembakau tidak melulu mengutamakan aspek kesehatan dan abai aspek-aspek lain. Menurut dia, apa yang ia suarakan lebih dari itu, yakni soal dampak bagi kualitas SDM Indonesia. Dan ia meyakini pelbagai pengetatan pengendalian rokok akan menurunkan prevalensi perokok anak dan melindungi generasi muda. 13
14 "Merokok ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi soal kualitas SDM. Anak-anak yang merokok, pembelajarannya pasti berkurang, nanti membuat penyakit maka produktifitas berkurang. Jadi kapan kita menjadi SDM unggul," kata dia. Sementara aspek lain ihwal kesejahteraan petani tembakau, menurut Sumarjati, masalahnya bukan pada keberadaan PP 109/2012 atau revisinya, melainkan pada tata niaga yang buruk. Walapun menyinggung soal tata niaga yang perlu diatur, tapi bagi dia, problem kesejahteraan petani tembakau bisa diselesaikan dengan alih tanam yang disubsidi pemerintah. "Sebetulnya, petani tembakau yang sekarang juga tidak sejahtera ... dan kalau melihat kondisi yang ada, sekarang ini sudah mulai banyak yang diversifikasi, tembakaunya diselingi yang lain atau ganti dari pertanian tembakau ke komoditas lain," ucap mantan anggota DPR tersebut. "Kalau Indonesia ingin kedaulatan pangan misalnya, tidak usah banyak impor sayuran dan sebagainya, alangkah baiknya petani tembakau yang mau beralih tanam itu disubsidi dengan benih-benih pemerintah untuk sayur atau hortikultura lain. Sehingga mereka beralih tanam tapi tetap menguntungkan dan sejahtera," lanjut Sumarjati lagi. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Itu barangkali yang tak mudah bagi Yamin. "Mereka harus bertanggung jawab, harus beralih ke apa, terus diajari cara menanamnya, setelah panen itu penjualannya bagaimana, harus dituntun seperti itu. Tapi yang terjadi kan hanya wacana-wacana saja," begitu jawaban Yamin ketika ditanya soal kemungkinan diversifikasi. Keresahan Petani yang Belum Terjawab Yamin sempat mengutarakan, mau-mau saja beralih tanam, toh selama setahun ia juga tak sepenuhnya menanam tembakau. Ia bercerita, di Temanggung memang sudah ada sebagian yang beralih - meski tak sepenuhnya. Tanaman selingan itu menurutnya merupakan siasat para petani manakala panen tembakau mereka hancur. "Saya juga mau mencoba tanaman lain, alpukat, cuma untuk pinggiran- pinggiran." Namun problemnya sekarang, ketika kemarau tiba, satu- satunya komoditas yang mungkin ditanam adalah tembakau. Dan untuk hal itu, sejak bertahun lamanya belum ada peraturan yang melindungi petani tembakau. "Petani ini kan mengharapkan dari hulu sampai hilir itu ada kepastian. Sehingga petani bisa mendapat kepastian soal, harga. Lalu ada perlindungan, katakanlah itu, ada asuransi buat petani. Sehingga manakala ada kegagalan dan lain sebagainya, ya minimal petani mendapatkan asuransi lah," Yamin berangan-angan. Organisasi tempat Yamin bernaung, Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) adalah salah satu yang menyurati Jokowi menyatakan penolakan revisi PP 109/2012. Asosiasi beranggotakan lebih dari 3 juta petani dan buruh ini menilai revisi akan mendatangkan lebih banyak dampak negatif dan membatasi ruang gerak industri hasil tembakau. tani di belasan provinsi 15
16 Yamin sejak lama mendengar soal rencana revisi PP 109/2012. Walaupun tak semua petani tembakau mendengar gonjang- ganjing revisi PP 109/2012 seperti Yamin. Ia pun mengaku tak paham betul, detail isinya saja belum sempat dibacanya. Hanya saja karena aktif di organisasi APTI Temanggung, ia tahu, revisi peraturan itu disebut-sebut salah satu yang akan membuat tembakau tak laku. Kecemasan Yamin masuk akal. Hasil kajian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU mengenai dampak kebijakan pelaksanaan PP 109/2012 di Rembang, Lombok dan Madura menemukan bahwa regulasi ini dijadikan alasan tengkulak untuk membeli tembakau dengan harga murah. Temuan lain, tembakau menumpuk karena beredar isu adanya pembatasan pembelian akibat larangan-larangan yang diatur dalam PP 109/2012 dan penjualan tembakau pun turun diikuti penurunan harga. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Pakar hukum di Firma Hukum dan Kebijakan Strategis HICON yang juga konsultan hukum Lakpesdam PBNU, Hifdzil Alim regulasi, sebab sebatas menyoroti adanya ketimpangan mengatur perlindungan kesehatan sementara perlindungan petani tembakau tak dibahas. Revisi PP 109/2012, lanjut Hifdzil, boleh jadi bisa menjawab masalah kesehatan. Tapi ia mengingatkan, perubahan itu tak bisa menjawab masalah lain yang berpotensi muncul akibat kehadiran regulasi tersebut - salah satunya dampaknya pada petani tembakau. "Kalau menurut teori, penyusunan undang-undang, kan ini menjadi kemudian dihilangkan. Nah ketika bagian itu dihilangkan, maka regulasi itu menjadi pincang," terang Dosen Hukum dan Tata Negara di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut. tidak fair karena ada bagian yang "Karena Anda hanya bisa mengatasi satu masalah, padahal Anda dihadapkan pada 10 masalah. Nah masalah 2 sampai 10 bagaimana mengatasi?" lanjut Hifdzil retorik. Tapi menurut Hifdzil, kecemasan petani tembakau bisa terjawab asalkan ada regulasi lain yang mengatur perlindungan petani dan perbaikan tata niaga tembakau. Misalnya, disusun dalam bentuk peraturan pemerintah soal perlindungan terhadap zat adiktif, perlindungan petani tembakau, dan perbaikan tata niaga tembakau. "Ketiga PP terhadap budidaya tembakau di pertanian, soal perindustrian khususnya perlindungan terhadap petaninya, lalu kesehatannya tetap. Anda mau membatasi orang merokok, diatur saja tidak masalah," kata Hifdzil. ini berjalan selaras. Perlindungan "Soal industri, bisa mengatur pembatasan impor. Lalu atur juga jaring pengaman petani perlindungan petani tembakau. Saya pikir itu akan menjadi win-win untuk semua, dan akan lebih fair. Jadi helicopter view-nya dapat," usulnya. tembakau, 17
18 Sebab Mengapa PP 109/2012 Alot Dirombak Tanaman tembakau yang diatur dalam peraturan pemerintah ini merupakan komoditas pertanian yang menguntungkan dan mendatangkan pendapatan yang tinggi untuk negara. Karena itu dalam pengaturannya pun melibatkan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan, Kementerian Perindustrian. Sejumlah narasumber baik dari kementerian maupun kelompok sipil senada menyebut lintas kementerian membuat revisi PP ini sulit terwujud. tarik ulur kepentingan Selain itu, sejarah pro dan kontra penerbitan PP 109/2012 telah terekam lama sejak bertahun silam dan digambarkan dalam buku yang diangkat dari disertasi sosiolog dan budayawan Mohamad Sobary berjudul "Perlawanan Politik dan Puitik Petani Temanggung". Polemik terjadi sejak peraturan pemerintah itu masih berupa rancangan. Sobary menulis, sepanjang 2009 hingga memasuki 2012 Rancangan Peraturan Pemerintah - yang dalam buku ini disebut - RPP Anti-tembakau mendapat perlawanan dari petani. Hingga kemudian pada Desember 2012, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Presiden mengesahkan RPP menjadi PP 109 Tahun 2012. Kebijakan yang meresahkan petani itu kemudian mendorong gerakan-gerakan protes dan perlawanan di berbagai daerah. "Ada satu hal yang terasa penting untuk segera menjadi tambahan penjelasan bagian ini. Berbagai peraturan atau kebijakan seolah tidak mengancam pertanian tembakau, karena sekadar mengatur pengamanan produk olahan tembakau, berupa kretek," tulis Sobary dalam buku terbitan 2016 ini. "Walaupun demikian, sejak dulu petani paham bahwa bila terancam, kelestarian bahan mentah kelestarian kretek M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A utamanya, yakni tembakau, dengan sendirinya terancam pula," ia melanjutkan. Karena itu ketika revisi PP 109/2012 kembali mencuat, tak ayal jika sehingga prosesnya berkepanjangan. sarat batu sandungan Wacana revisi regulasi tersebut sesungguhnya sudah muncul sejak 2018. Rencana perubahannya bahkan diamanatkan melalui Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan PP Tahun 2018. tak Namun beberapa kali pertemuan antar-kementerian kunjung menemui sepakat, revisi pun tak rampung. Hingga kemudian tahun ini, perubahan PP 109/2012 tak lagi masuk daftar PP prioritas yang dibahas. 19
20 Kementerian Kesehatan lantas pada Mei 2021 melayangkan surat permohonan persetujuan penyusunan rancangan PP 109/2021 ke Presiden Jokowi. Budi Gunadi Sadikin yang baru lima bulan menjabat Menteri Kesehatan menempuh mekanisme izin prakarsa. Peningkatan prevalensi perokok pemula dan munculnya berbagai produk adiktif seperti rokok elektronik jadi alasan permohonan persetujuan penyusunan rancangan PP. "Bahwa tiap tahun terjadi peningkatan prevalensi perokok pemula usia 10-18 tahun yaitu sebesar 9,1 % pada tahun 2018, hal ini apabila tidak diatasi akan membebani Jaminan Kesehatan Nasional (beban negara) dan juga mempengaruhi tertanggal 6 Mei 2021 yang produktivitas," salinannya diterima Project Multatuli. tulis surat "Serta berpotensi tidak tercapainya kembali indikator target RPJMN 2020-2024. Peningkatan terjadi karena maraknya iklan dan promosi rokok, kemudahan akses membeli dan harga rokok yang cukup murah," lanjut poin pertama tersebut. tersebut Surat yang ditandatangani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan ditembuskan ke Menko PMK Muhadjir Effendi serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Presien Joko Widodo untuk menyetujui penyusunan rancangan PP 109/2012. Adapun substansi perubahan di antaranya soal perbesaran PHW, penguatan pengawasan peredaran - termasuk larangan penjualan rokok eceran atau Batangan, dan pengaturan terhadap berbagai jenis produk tembakau. Kemenkes semula menargetkan pembahasan rampung Agustus 2021, tapi molor lagi. Karena pada bulan-bulan itu kasus Covid-19 melonjak. Pemerintah pun memusatkan perhatian pada penanganan pandemi. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan perkembangan ini masih menunggu arahan dari Sekretariat Kabinet (Setkab). Hingga kini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan revisi peraturan pemerintah tersebut. revisi Sementara Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fiskal dan Pengendalian Aset, Kedeputian Bidang Perekonomian Setkab, Trikawan Jati Iswono mengatakan pemerintah belum berencana merevisi PP 109/2012. Trikawan berdalih perlu kehati-hatian dan independen untuk memutus kebijakan dengan aspek yang kompleks tersebut. Sampai saat ini, kata dia, belum ada persetujuan terkait revisi PP 109/2012. Ia beralasan penentuan kebijakan ini bukan hanya menyoal juga mempertimbangkan dampak sosial ekonomi mengingat industri dan pertanian tembakau berperan strategis, hingga aspek kultural sosiologis. aspek kesehatan melainkan "Bukan kemudian pemerintah tidak konsisten atas sesuatu yang sudah ditargetkan (di RPJMN soal penurunan prevalensi merokok), tapi juga melihat kondisi di lapangan khususnya terkait peran strategis dan cukai hasil tembakau," papar Trikawan dalam webinar 'Mengupas Proses Pembentukan Kebijakan dalam Menentukan Langkah Strategis Pemerintah, Studi Kasus Urgensi Revisi PP 109/2012', Kamis (21/10). Siapa yang Diuntungkan dari Kebuntuan Ini? Deputi Koordinator Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus lintas kementerian/lembaga untuk isu ini menyadari pro-kontra revisi PP 109/2012 akan terus terjadi, karena memang ada banyak kepentingan di dalamnya. Suprapto yang mengkoordinasikan Ia bahkan merasa pembahasan regulasi pengendalian tembakau kerapkali mentok pada perdebatan tak berujung 21
22 antara kesehatan dan ekonomi. Dan kebuntuan ini justru membuat substansi masalah tak terjawab. Regulasi mengenai perlindungan kesehatan tak kunjung tercapai, sementara perlindungan petani dan tata niaga tembakau tetap diabaikan. Agus menambahkan, posisi kementeriannya sudah terang menyatakan bahwa revisi PP 109/2012 ini urgen demi melindungi anak-anak dan remaja serta tercapainya SDM yang itu harus diikuti berkualitas. Tapi menurutnya kebijakan regulasi yang melindungi petani tembakau dan merombak tata niaga. Jika tidak, perdebatan akan terus mengalami kebuntuan. Ia bahkan menduga selama ini petani tembakau "diperdayai" untuk menolak PP 109/2012, tapi kepentingan perlindungan terhadap petani malah tak pernah disinggung. "Jangan sampai petani kita itu di - maaf ini bahasa saya - diperdayai mindsetnya," ucap dia. Agus melanjutkan, terus menolak perbaikan PP 109/2012 tanpa memberikan payung hukum perlindungan dan perbaikan tata niaga tembakau, sama saja dengan membiarkan petani kembali dipermainkan tengkulak dan berada dalam posisi lemah. Itu sebab ia mengusulkan ke sejumlah kementerian terkait untuk mengajukan regulasi perlindungan petani tembakau dan perbaikan tata niaga. "Kemarin baru saya tanda tangani nota dinas kepada Pak Menko tentang hal itu (usulan regulasi untuk perlindungan petani tata niaga) supaya disampaikan ke Kementan dan Kemenperin atau Kemendag. Yang jelas sesmenkonya Kemenperekonomian sudah saya informasikan (secara informal)," ungkap Agus. tembakau dan perbaikan M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Karena tidak bisa para petani kita digituin, kan dibiarkan supaya protes saja, bertahun-tahun gayanya begitu. Tapi tidak ada jalan keluarnya," tukas dia. Menanggapi kebuntuan revisi PP 109/2012, dalam kesempatan berbeda Pakar Kebijakan Publik Riant Nugroho mengingatkan bahwa secara teori esensi sebuah kebijakan publik yang paling utama adalah mampu bertanggung jawab pada publik. Karena itu penyusunan kebijakan pun harus jujur. Bila ditemukan ada banyak masalah, maka tak bisa yang diselesaikan hanya satu masalah saja. Demikian dampaknya bagi kesehatan. juga pada masalah pertanian Itu sebab tembakau dan ia menyarankan 23
24 pemerintah untuk kembali ke titik awal, melakukan riset, memetakan masalah dan menyusun yang komprehensif. kebijakan "Rekomendasi saya, back to zero, nolkan dulu. Baru kemudian dipikir, jadi kita cek dulu, research, apa sebenarnya masalah kita, kita berada di mana, mau ke mana kita? Kebijakan publik bukan masalah saya punya kewenangan di bidang kesehatan, atau di bidang lain," terang dia dalam webinar daring bertema 'Urgensi Revisi PP 109 Tahun 2012'. Pakar hukum yang juga tergabung dalam Jaringan Koalisi Pengendalian Tembakau, Julius Ibrani mengungkapkan pihak yang paling diuntungkan dari berlarutnya kekosongan kebijakan lintas sektor ini adalah industri rokok skala besar. Indikasi itu berdasarkan analisisnya membaca pola kebijakan yang ditempuh pelbagai kementerian. "Adanya kekosongan-kekosongan hukum yang mengatur, ini semua kompak dan serempak lho," tukas Julius yang bertahun- tahun fokus di isu pengendalian tembakau. "Di Kementerian Keuangan, cukai nggak dinaikkin dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dimainkan. Di Kementerian Kesehatan PP 109/2012 nggak direvisi, dia pertahankan yang lama. Di Kementerian Pertanian, nggak ada aturan yang melindungi petani, menetapkan harga dan segala macam," urai Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum Indoensia (PBHI) tersebut. Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan tidak menjawab telepon dan tak membalas pesan melalui aplikasi WhatsApp hingga berita ini diturunkan. Isu pengendalian ini digunakan kelompok tertentu untuk mereguk untung dengan memanfaatkan dan mengatasnamakan petani tembakau. tembakau menurut Julius, selama M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Sudah jelas, yang untung adalah industri besar. Mulai dari cukainya tidak disimplifikasi, petani yang sengaja tidak dilindungi buat jadi alasan apa-apa - nanti tinggal dibilang petani miskin, padahal mereka (industri besar) juga nggak pernah peduli (petani)," ucap Julius. nggak dinaikkin, sistem layer yang Itu sebab menurutnya, jawaban dari kesejahteraan petani tembakau bukan mempertentangkan dengan revisi PP 109/2012. Ia paham, regulasi ini memang tak mengatur ihwal perlindungan petani dan hanya mengatur soal kesehatan. adalah perbaikan tata niaga, Namun yang juga ia tekankan, Indonesia sebenarnya memiliki UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bisa dijadikan pijakan untuk menyusun peraturan perlindungan bagi petani tembakau. "Ini kan selalu rokok dengan keuntungan terbesar dibanding industri beras atau tomat. Mengapa tata niaga tembakaunya justru ditiadakan? Siapa yang memanfaatkan ini tetap nggak ada? Ini jadi ada satu sikap sistemik untuk mematikan tata niaga," beber Julius. jadi pertanyaan, industri Tapi sayangnya, penyusunan regulasi untuk menjawab problem kesejahteraan petani justru tak dilakukan. Yang terjadi malah membenturkan petani tembakau dengan revisi PP 109/2012. "Hegemoni yang diciptakan, pokoknya kalau PP 109/2012 lalu cukai naik, berarti yang rugi itu petani. Itu mitos. Persoalan yang dihadapi petani adalah tata niaga. Berapa harga grading tembakau? Siapa yang meng-grading itu? Apa tata ukur yang jadi indikator grading nilai? Kan nggak ada," tukas Julius. Di Temanggung, Yamin - barangkali juga petani tembakau lainnya - sedang memutar otak menyiapkan musim tanam lahannya harus berikutnya. Setelah ditanami kembali. Kehidupan mereka terus berjalan dan duit hasil panen perlu diputar. tembakau dipanen, 25
26 Seperti yang diutarakan Yamin, juga mungkin kawan- kawannya di lahan belum sempat detail membaca isi PP 109/2012. ia Yang mereka pikirkan saat ini, bagaimana musim tanam berikutnya. Yang mereka pikirkan, jika panen ini kali rugi maka dari mana dapat modal menanam lagi. Yang mereka pikirkan, bagaimana hasil panennya kelak laku dijual. Lalu menanam lagi. juga butuh modal. Sementara "Untuk menanam harapan tembakau bisa baik itu, tidak sesuai harapan. Sehingga petani hanya bisa, yah, pasrah saja, nrimo. Yang penting usaha, itu saja," ucap Yamin. lagi kan M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Kalau saya bilang, komunitas yang paling nerimo se-Indonesia adalah petani. Petani apapun," seloroh Yamin diikuti tawa. Kalaupun ada harapan ihwal penyusunan aturan, keinginan Yamin sederhana dan masih itu-itu saja; seperti halnya petani pada komoditas pertanian lain, dia ingin kepastian harga, panennya laku dan tak rugi, syukur-syukur jika ada asuransi ketika gagal panen. Tulisan	ini	merupakan	tulisan	pertama	dari	serial	#TobaccoDeadlock	yang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	ini	didukung	oleh	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia.	Dana	hibah	tidak	mempengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. 27
28 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli Skema Kemitraan, Ilusi Keadilan NURIKA MANAN Editor MARIA HARTININGSIH 04/01/2022 Petani dan pedagang tembakau, Sojo, sedang memeriksa tumpukan tembakau di gudang penyimpanan di Karangjati, Ngawi. (Project M/Nurika Manan) 29
30 Skema "kemitraan" antara perusahaan dan petani dipandang ideal dalam itu mengandaikan adanya kesetaraan antara para pihak yang terlibat di dalamnya. tata niaga tembakau. Namun skema Pertanyaannya: bagaimana kesetaraan bisa terwujud kalau salah satu pihak ditempatkan dalam posisi subordinat? Bagaimana petani bisa sejahtera kalau kerugian mengepung dari segenap sisi? Bagaimana kalau negara tidak memahami bahkan tidak mengakui kerentanan dan penderitaan petani? PAGI itu di rumahnya yang nyaman, Sojo, petani Karangjati di Kabupaten Ngawi, menceritakan kejadian empat tahun lalu. Nada bicaranya dipadati sisa-sisa kekesalan. Ia bicara sambil mengantuk-antukkan korek api ke meja kayu, setiap kali memberi penekanan pada kata-kata tertentu. "Kemarahan saya waktu itu memuncak. Ketika saya lihat, wah ini ndak bener, saya sudah mentok, tidak ada lagi pintu nego, saya naik konveyor, saya pencet itu, saya matikan listrik," kenang Sojo mengenai peristiwa tahun 2017. Hari itu, Sojo berdiri di antara ratusan petani yang sedang menunggu giliran grading tembakau di pabrik milik PT SA - sebuah perusahaan pemasok daun tembakau untuk produsen rokok yang beroperasi di wilayah Ngawi, Jawa Timur. PT SA adalah satu-satunya perusahaan yang menjalin "kemitraan" dengan petani tembakau di Kabupaten Ngawi sejak tahun 2005. Setelah 15 tahun, perusahaan pemasok tembakau ini memutuskan mengakhiri kemitraan pada 2020 lalu. Grading, adalah proses penilaian tembakau. Petugas grader, yang ditunjuk perusahaan, memeriksa berbal- bal tembakau yang disetor petani, kemudian menggolongkan mutu sekaligus menentukan harga, lalu menimbangnya. kualitas M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Sojo tak sanggup lagi menahan geram. Tubuh kecilnya melompat. Dan dalam sekejap sepasang kakinya berada di atas tombol power konveyor off dan buru-buru meraihnya. Setengah berteriak, ia meminta proses pembelian tembakau dihentikan. tembakau. Matanya mencari-cari Pangkal kemarahan Sojo adalah mekanisme "kemitraan" tak memberikan kepastian harga, sehingga harga dengan mudah dipermainkan. "Pabrik yang kendalikan harga. Kami tidak bisa menghargai komoditi kami sendiri," protes Sojo. Dengan skema "kemitraan", umumnya ada kontrak tertulis antara petani dan industri rokok. Dengan skema itu petani bisa mendapatkan pendampingan, juga pinjaman modal di antaranya berupa bibit, pupuk ataupun, kebutuhan alat pertanian lain. Utang ini biasanya dibayar ketika panen tiba. Sementara perusahaan menentukan target produksi dan membeli hasil panen petani tembakau dengan harga yang sudah ditentukan, meski belum tentu juga semuanya bakal diserap. Jika perusahaan menganggap kualitas tembakau petani tak sesuai keinginan mereka, produk bisa saja ditolak masuk gudang. Di sinilah persoalannya. "Yang terjadi, sudah tidak pantas. Misalnya, ada (grader) yang mengatakan, 'oh ini nggak masuk, nggak sesuai kriteria'. Kalau sudah begitu, petani tidak bisa apa-apa," lanjutnya. tembakau selama Penilaian grade dan penentuan harga puluhan dasar subjektivitas grader. Posisi grader sebagai penentu kualitas sangat berkuasa, dan petani menjadi pihak yang dirugikan karena ketiadaan standar sebagai patokan penentuan mutu. tahun dilakukan atas "Tembakau yang saya bawa masuk (ke pabrik), di-reject, tetapi melalui tangan orang lain, tembakau yang sama, ternyata laku," keluh Sojo, menyiratkan kekesalan. 31
32 Pembelian dengan PT IDS di Lumajang, Jawa Timur, juga menggunakan sistem kemitraan. Pola yang ia harapkan lebih memberikan kepastian-dari segi harga dan penyerapan panen-nyatanya juga tak semulus konsep di atas kertas. "Yang ngegrade kan manusia. Manusia kan bisa main-main juga. Yang harusnya (grade) 1, karena alasan gini-gini, bisa masuk dua. Padahal ya, kadang sama-sama saja itu. Kami sering bertengkar soal Ismail Hidayat, petani itu," ujar tembakau dari Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. "Tapi yang menang ya jelas perusahaan." Seperti Kentut Tidak jelas berapa jumlah kuota yang ditetapkan oleh pabrik, tetapi pabrik membatasi jadwal pembelian tembakau ketika panen melimpah. Akibatnya banyak petani yang tak kebagian jadwal setor karena gudang tembakau keburu tutup. Alhasil, M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A berkoli-koli tembakau terparkir di rumah-rumah petani. Lebih parah lagi, kadang pabrik kemudian urung menyerapnya. Tembakau yang ditolak masuk gudang adalah santapan empuk para tengkulak. Penolakan pabrik akan dimanfaatkan untuk membeli tembakau petani dengan harga semurah-murahnya. "Sudah ada itu yang menunggu di luar (gudang). Tembakau yang ditolak dibeli (tengkulak) Rp7.000 - Rp8.000 (per kilogram), terjun bebas dari Rp25.000. Padahal untuk bisa menutup biaya produksi, menurut hitungan sederhana saja, tembakau itu harus laku di kisaran Rp20.000," ungkap Sojo. Sojo menduga, tengkulak itu menyetorkan tembakau-tembakau yang dibeli dengan harga murah itu ke pabrik. Dari situlah mereka menangguk untung. "Itulah yang saya katakan mafia tembakau. Mafia itu kayak kentut: ada baunya, tetapi enggak bisa dibuktikan," ucapnya mengibaratkan. Keputusan sepihak dari pihak perusahaan itu membuat pola kemitraan yang ada tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Setelah 15 tahun, perusahaan pemasok tembakau di Ngawi, PT SA, memutuskan mengakhiri kemitraan pada 2020 lalu. "Banyak perusahaan yang tiba-tiba meninggalkan kabupaten tertentu. Di Lumajang, ada dua perusahaan yang meninggalkan Lumajang," ujar Mudi, petani dari Lumajang, yang juga Ketua Asosiasi Petani Indonesia (APTI) Jawa Timur, menjelaskan kondisi di daerah itu, setahun terakhir. Menurut Mudi, di Kabupaten Lumajang semula ada tiga perusahaan yang bermitra dengan petani tembakau yakni PT IDS, PT SA dan PT AOI. Akan tetapi satu per satu tanggal. Sampai kemudian pada 2021 hanya tersisa PT IDS. 33
34 Untung dan Buntung Dari kursi kereta rute Bojonegoro-Surabaya, pada November 2021, beberapa petak lahan masih menyisakan tanaman tembakau - komoditas perkebunan yang menempati urutan kedua terbesar di Jawa Timur, setelah tebu, diikuti kopi dan kakao. Pemandangan itu bisa dilihat dari kejauhan, karena warna cokelat daun tembakau yang kontras di antara hijau padi juga jagung. "Akhir Oktober dan awal November itu hujan luar biasa, jadi tanaman tembakau petani sekitar 30-50 persen habis kena hujan. Enggak bisa dipanen semua," ujar Mudi, Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Jawa Timur, yang menjelaskan kondisi setahun terakhir. Indonesia Cuaca buruk pula membuat Mudi memutuskan untuk rehat menanam tembakau tahun ini. Ia rugi. Pada 2020 lalu, Mudi masih bertani tembakau. Tapi hanya 50 persen tanamannya yang bisa dipanen dari lahan seluas 1 hektare. Tahun ini, Sojo juga menanam tembakau di lahan seluas 1 hektare. Tapi faktor cuaca membuat tanamannya hanya bisa dipanen 70 persen. Itu pun dengan kualitas buruk. "Dihitung pakai kalkulator merek apapun enggak ketemu hasilnya," kata Sojo menggambarkan kerugian hasil panen tembakaunya. Meski hal yang sama banyak dialami petani tembakau dari Jawa Timur, provinsi terluas di Pulau Jawa itu merupakan penghasil Indonesia. Data dari terbesar di Kementrian Pertanian tahun 2020 mencatat, produksi tembakau di Jawa Timur mencapai sekitar 85 ribu ton pada tahun 2020, dengan jumlah petani mencapai 370 ribu orang. Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan 48,3 ribu ton dan NTB 46 ribu ton. tembakau M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Tanaman tembakau di Indonesia sebagian besar adalah jenis tembakau musim kemarau atau Voor-Oogst (VO), di antaranya, tembakau Virginia, tembakau asli, tembakau White Burley, tembakau Srinthil, tembakau Deli, yang kualitasnya tinggi. Kepada wartawan pada bulan September 2021, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur (Jatim) Dr. Ir. Drajat Irawan SE., SH., MT Jawa Timur menyatakan, berdasarkan data per tahun 2020, kontribusi Jatim terhadap penerimaan cukai negara sebesar Rp101,09 triliun atau sebesar 59,83 persen dari total penerimaan cukai nasional. Kendati sumbangan produk tembakau secara nasional besar, regulasi perlindungan petani tembakau tak kunjung dibuat. Padahal panjangnya rantai tata niaga tembakau masih menjadi 35
36 masalah tahunan. Menurut Mudi, pengawasan pemerintah baru sebatas pada kepatuhan perusahaan terhadap aturan cukai, tidak ada pengawasan kepada perusahaan yang tetapi memakai tengkulak atau pengepul untuk mendapatkan tembakau petani dengan harga murah. tangan-tangan "Tata niaga tembakau di Indonesia mata rantainya panjang, mulai dari pedagang kecil, atau pengepul, pedagang besar, baru ke grader," ungkap Mudi. "Rata-rata seperti itu, paling tidak empat sampai lima kali lah harga (tembakau) itu bergeser. Jadi harga yang harusnya dinikmati petani jadi terpotong. Misalnya kalau pabrik mematok Rp30 ribu, yang sampai ke petani hanya Rp25 ribu." Ia menegaskan, "kalau pola kemitraan itu kan harusnya sama- sama untung. Jangan yang sebelah untung, tapi yang sebelah buntung." Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur menolak disebut tidak adil dalam urusan harga pembelian tembakau petani. Ketua Jatim Sulami Bahar menyebut industri rokok telah mematok harga yang layak untuk tembakau petani. Namun ia tak mau disalahkan jika ada tembakau yang dibeli dengan harga murah. Ia menduga hal itu terjadi karena ulah pelaku di lini tengah tata niaga tembakau. "Seakan-akan petani ini dikuyo-kuyo. Kalau harganya ditekan sepihak, kasarnya dibuat murah-murah, itu tidak benar!" Sulami membantah, "Industri rokok tidak sejahat itu. Walaupun belinya ke pihak ketiga, industri rokok juga tahu, kalau harga tembakau mahal ya akan dibeli mahal. Jadi nggak ada, industri minta harga yang kecil." Sulami berdalih, perusahaan rokok tak pernah berinteraksi langsung dengan petani, melainkan menggunakan pihak ketiga. Tapi bagaimanapun, ia tak menampik, perusahaan rokok selektif dalam memilih mutu tembakau petani karena ini berkaitan dengan kualitas produk rokok yang dijual. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Harga murah atau mahal, enggak adil kalau yang disalahkan industrinya. Karena sekali lagi, mata rantainya pasar tembakau seperti itu. Pabrik jarang berinteraksi langsung dengan petani, tetapi melalui pihak ketiga," tutur Sulami. Oleh sebab itu, seperti ditegaskan Mudi, problem mendasar pertanian tembakau harus diurai dengan perbaikan tata niaga dan jaminan perlindungan bagi petani. Pasalnya skema kemitraan yang ditawarkan menjadi jalan tengah, terbukti bukan solusi tepat dan justru menimbulkan masalah baru. Dua Sistem tidak seragam Sistem modelnya. Di Jawa Timur, mengutip buku Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau, Petani Tembakau dan Pekerja Rokok di Indonesia(2021) dilakukan dengan dua skema kemitraan, dengan gudang dan langsung melalui tengkulak. tata niaga di daerah tembakau Di Jember, misalnya, ada tiga perusahaan yang menjadi gudang, kisaran harganya antara Rp2,6 juta-Rp4,5 juta per kuintal. Kalau melalui tengkulak, petani umumnya memperoleh 80 persen dari harga jual gudang. Meski demikian, petani lebih suka menjual pada tengkulak karena bisa medapatkan uang langsung setelah transaksi, tidak harus menunggu seperti pada skema kemitraan. Dua sistem itu digunakan secara bersama oleh petani yang juga menjadi pedagang atau tengkulak. Sojo, misalnya. Sudah 10 tahun terakhir ini ia merangkap menjadi pedagang tembakau karena kerap menjumpai petani yang mengiba agar tembakau mereka dibeli, meski dengan harga yang sangat murah, asal tembakau mereka laku dijual. 37
38 "Kalau saya, semurah-murahnya, ada beban moral. Karena selain pedagang, saya juga petani, saya menghitung biaya tanam tembakau," ujarnya. ia menekankan tetap membeli Tanpa menyebut nominal, tembakau petani dengan harga layak. Saat pertama kali memulai berdagang tembakau tahun 2011, dalam sehari ia bisa mengantongi Rp10 juta dari hasil membeli 10 ton tembakau petani dan menyetornya ke tengkulak besar suatu pabrik rokok terkemuka. "Pernah sehari dapat Rp25 juta, tetapi pernah juga tiga bulan enggak dapat apa-apa." Saat didapuk menjadi Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Ngawi pada 2013, Sojo merasa M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A memiliki tanggung jawab moral ke ribuan anggotanya. Alhasil, bila masih ada tembakau petani yang tidak diserap pabrik, ia yang akan mengambil. Saat ini masih ada sekitar 15 ton tembakau tersimpan di gudang yang ia sewa. Menyimpan tembakau dalam jumlah besar juga butuh biaya dan tenaga. Tumpukan tembakau harus dibongkar dan dipindahkan, satu atau dua bulan sekali, agar kualitasnya terjaga. Untuk itu juga dibutuhkan tenaga kerja. Belum lagi beberapa bal tembakau yang juga ia simpan di gudang kecil di sebelahnya. Tapi apa daya, statusnya sebagai pengayom perhimpunan petani membuat Sojo tidak bisa meraup untung dari pasokan yang ada. "Kalau saya, suruh untung buanyak, ya nggak bisa," tutur Sojo. Tulisan	ini	merupakan	tulisan	kedua	dari	serial	#TobaccoDeadlock	yang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	ini	didukung	oleh	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia.	Dana	hibah	tidak	mempengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. 39
40 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli Robohnya Gudang (Tembakau) Kami NURIKA MANAN Editor MARIA HARTININGSIH 10/01/2022 Maryati, petani tembakau di Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko , Kabupaten Lumajang, sedang melakukan kegiatan sortasi setelah panen. (Dokumentasi Maryati) 41
42 SEBUAH gudang bambu yang usianya belum genap dua tahun berdiri kokoh di belakang rumah Mardi. Bangunan ini semula digunakan untuk mengeringkan tembakau jenis White Burley yang jadi bahan dasar utama sigaret putih. Namun sejak PT AOI, perusahaan pemasok tembakau Burley dari Lumajang, menutup kegiatan operasionalnya di kota itu tahun 2020, gudang itu menganggur. Masih ada kursi-kursi dan balai bambu yang dilapisi karpet. Tiang-tiang yang sempat digunakan untuk mengeringkan tembakau berubah fungsi untuk menjemur pakaian. Onthel koleksi Mardi dan motor roda tiga pengangkut hasil panen, terparkir di sana. "Saya buat (gudang) ini, modalnya sampai hampir Rp30 juta. Baru setahun dipakai, pabrik tutup. Mau saya hancurkan, sayang," ungkap Mardi. "Sekarang gudangnya dipakai ngerumpi saja," tawa Mardi berderai, terkesan menghibur diri. Mardi tinggal di Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. KTP mencatat profesinya sebagai petani. Ia menanam tahun 1990-an. Tak pernah terbayang di benaknya bakal mengakhiri kebiasaan bertani tembakau secepat ini. tembakau sejak Setahun belakangan setelah pabrik tutup, Mardi kerja serabutan. Uang hasil panen tembakau Burley sudah habis digunakan melunasi utang biaya produksi termasuk membayar itu saya hancur. Ndak upah tenaga kerja. "Tahun 2021 menanam total." Sampai tahun 2020, ia masih menanam tembakau jenis White Burley di lahan seluas 3 hektare, yang ia sewa Rp14,5 juta per hektarenya tiap kali musim tanam tembakau tiba. "Satu tanaman menghasilkan sekitar 20, 23, 24 daun. Kalau saya paksa 25-26 itu kurang gemuk, dan kurang bagus," katanya. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Pada panen terakhir itu Mardi mendapatkan 10 ton tembakau. Kualitas rata-rata dibanderol Rp32.500 per kilogram. Jauh dari harga patokan tertinggi atau top gradeyang ditetapkan pabrik senilai Rp38.000. terbaik daun tembakaunya Standar harga tahun sebelumnya. Yang semula Rp42.000 per kilogram menjadi Rp38.000 pada tahun 2019. Pihak Gabungan Perusahaan Rokok yang diwakili oleh Ketua Gapero Jatim, Sulami Bahar mengatakan, kadang pabrik kekurangan pasokan dalam negeri karena kualitasnya buruk. Sementara menurut kabar yang beredar, harga diturunkan karena bersaing dengan tembakau impor. tertinggi pun menurun dibanding Data BPS menyebut, volume impor tembakau meningkat sejak 2016 hingga 2018, kemudian volumenya menurun 8,65 persen pada tahun 2019 menjadi 110,9 ribu ton dan kembali menurun 0,54 persen menjadi 110,3 ribu ton pada tahun 2020. Meski tak puas dengan penentuan harga tersebut, Mardi pasrah. Yang lebih penting baginya, tembakau habis diserap pabrik sehingga uang hasil panen bisa dipakai untuk membayar utang, membayar upah tenaga kerja, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia sangat paham, memilih bertani tembakau berarti memasuki arena pertarungan penuh risiko. Ia takkan selalu untung. Bahkan pernah pada satu masa, hasil penjualan panen tembakaunya tak cukup untuk sekadar menutup modal. Mardi mengenang, tahun 1995 dan 2010, utangnya di bank nyaris saja tak terbayar. Ia sampai harus menjual beberapa aset untuk melunasinya. Meski begitu Mardi tak kapok. Tahun berikutnya ia tetap bertani tembakau. Di desanya, ia sudah dikenal sebagai salah satu juragan tembakau. Ketika pabrik tutup pada 2020, ia terpaksa berhenti menanam, karena ia hanya menanam tembakau jenis White Burley, yang tak akan ada pembelinya. Benih-benih tembakau White Burley yang seharusnya ia tanam tahun 2021, masih disimpannya. "Ini benih dari perusahaan masih saya simpan di kulkas, biar mati jalu," ucap Mardi, sambil menunjukkan kantung-kantung biru. 43
44 Di atas balai bambu berlapis karpet di gudang yang tak terpakai itu, Mardi gamang menimbang yang hendak ia lakukan ke depan; tetap bertani tembakau, atau yang lain. Sekitar 30 menit dari lokasi rumah Mardi, sebuah gudang tembakau milik Ismail tak lagi berbentuk. Bangunan yang semula tegak menghadap ke jalan raya itu kini wujudnya sudah tak jelas. Tumpukan bambu berjajar, kultivator, dan sisa-sisa perkakas pertanian ditutupi terpal. Angin kencang merobohkan tempat untuk menjemur tembakau White Burley tersebut. "Saya mau coba bikin tempat lomba burung (di bekas gudang Burley) saja. Mau saya sewakan, kan bisa dapat pemasukan juga dari sewa parkir, nanti istri saya bisa jualan makanan," kata Ismail menceritakan rencananya. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Tak Terjawab Kalau Mardi masih bimbang, Ismail sudah memutuskan. Tahun depan, ia bakal berhenti menanam tembakau. Ia masih tetap bertani, tetapi bukan lagi tembakau. Ismail Hidayat adalah satu-satunya petani tembakau yang tersisa di Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Bapak tiga anak ini mulai bertanam tembakau pada 2001. Dulu, ada banyak tetangga menanam tembakau, tetapi rontok satu-persatu. "Dulu itu sampai 400 petani dari satu desa ini," kata Mail, begitu Ismail biasa dipanggil. Ismail semula menanam tembakau White Burley. Dari bertani lahan, tembakau kendaraan, dan menghidupi keluarga. "Istilahnya, kalau punya keinginan, misalnya ingin punya apa, Alhamdulillah, waktu itu bisa." ia bisa membangun rumah, membeli ingin punya motor, Namun memasuki 2015, Ismail oleng. Harga tembakaunya terjun bebas, padahal saat itu kualitasnya bagus. Ia curiga ini permainan grader pabrik. Kelak ia mengerti prasangkanya itu benar. "Waktu ada acara, kan ada sesi tanya-jawab dengan narasumber yang nge-grade itu, saya tanya, 'Mas, kira-kira dengan luasan 800 meter persegi lalu menghasilkan 2 ton 3 kuintal itu termasuk bagus atau kurang?'" ceritanya. "Waduh, buagus itu, Pak Mail," Ismail mengutip jawaban grader waktu itu. "Tapi waktu itu kok tembakau saya dihargai rendah sama njenengan. Bingung dia." Ismail ingat betul, waktu ngepres (mengemas), tembakau hasil panennya memang sampai tertekuk, karena terlalu panjang. "Tapi gradenya kok malah rendah..." Sang grader tidak bisa menjawab. 45
46 Gara-gara permainan harga itu, Ismail kesulitan membayar utang di bank. Uang hasil panennya jauh dari cukup untuk menutup utang biaya produksi. Ia kebingungan. Alhasil, tiga petak lahan yang sebelumnya ia beli dari hasil panen terdahulu, dijual demi melunasi utang. Ismail memulai lagi semuanya. Kembali menanam tembakau. Semua baik-baik saja sampai kemudian pada 2020, pabrik penyerap tembakau White Burley tutup. Namun ia belum berhenti. Ismail menanam tembakau lagi, tetapi beralih ke jenis Kasturi, karena satu-satunya pabrik yang tersisa di Lumajang, yakni PT IDS, menyerap jenis tersebut. Namun bukannya untung, Ismail justru rugi dan terpaksa tombok. Hasil penjualan panen tembakau Kasturi pada 2021 tak bisa menutup modal. "Biasanya kan lahan saya tanami Burley, minimal dari lokasi itu dapat 1,5 ton, dan itu modalnya paling besar Rp20 juta. Ambil rata-rata harga Rp30.000 per kilogram, berarti kan dapat Rp45 juta. Itu paling rendah." Sedangkan saat menanam Kasturi, Ismail hanya mendapat separuhnya atau 7 kuintal tembakau dengan total Rp19 juta. Padahal upaya menanam kasturi bisa tiga kali lipat lebih berat dibandingkan White Burley baik dari segi biaya maupun tenaga. Sialnya lagi, pabrik belum sepenuhnya melunasi uang hasil penjualan panen tersebut. Dari sekitar Rp19 juta, perusahaan baru membayar Rp7 juta. "Kalau kata orang kan, berilah upah sebelum keringat, kan. Sekarang ini, kering keringatnya sudah lama, tapi belum-belum dibayarkan," ucap Ismail diikuti tawa. Ia melanjutkan, "Sebenarnya, selama ada gudang tembakau, saya tidak akan lepas dari tanam tembakau. Tapi kalau tahun depan yang membeli cuma satu perusahaan, saya istirahat dulu." M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Meski tahun ini babak belur, Ismail merasa masih cukup beruntung karena bisa menutup kerugian dari hasil panen ini merupakan program dari jagung. Penanaman pemerintah provinsi sehingga seluruh biaya modal hingga tenaga kerja ditanggung. jagung Menangkap Peluang Tidak semua petani semujur Ismail, yang mendapat pupuk sampai tenaga kerjanya dari program bantuan pemerintah tembakau di Desa Mojosari, daerah. Edi Syarif, petani Kecamatan harus menanggung semua sendiri. Sumbersuko, Kabupaten Lumajang Uang hasil panen tembakaunya, sekitar Rp7 juta, juga belum dilunasi oleh pabrik. Pada saat yang sama, ia harus mengurus ladang jagungnya. Padahal harga pupuk sedang sangat tinggi. 47
48 Suatu siang ketika kami bertemu, ia baru pulang dari mencari pupuk. Selain harganya mahal, pupuk juga langka. Syarif belum mendapatkan pupuk untuk lahan jagungnya. Berbeda dengan Ismail, Syarif sama sekali tak mendapatkan jatah pupuk subsidi. "Sejak pertama, saya tidak pernah dapat subsidi. Semuanya sendiri," katanya seraya melanjutkan, "saya terdaftar (untuk mendapatkan pupuk bersubsidi), tetapi sekarang susah. Padahal saya juga punya kartu tani." Petani tembakau di desa yang sama, Sri Maryati, memilih tidak menyetor seluruh hasil panennya ke perusahaan, karena harga yang dipatok pabrik menurut ia, tidak cukup layak. Meski begitu, karena masih harus menjalin relasi dengan pabrik, Maryati setor secukupnya. "Saya itu tidak pernah fanatik sekali ke pabrik, meskipun saya bermitra ke pabrik. Prinsip saya seperti ini, saya tetap bermitra ke pabrik, tapi jangan sampai saya meninggalkan utang atau menimbulkan kerugian ke pabrik," kata Maryati yang mulai bertanam tembakau sejak 2008. Relasi dengan perusahaan masih ia butuhkan untuk keperluan meminjam modal seperti bibit ataupun alat pertanian lain. Yang penting, bagi Maryati, utang ke pabrik sudah terbayar dari hasil setor panennya. Setelah itu, sisa tembakaunya akan ia olah sendiri menjadi 'tembakau lokalan', untuk kemudian dijual ke pengecer. Maryati mengaku sudah berterus terang soal ini ke perusahaan. izin, ke manajer dan ke PPLnya "Tapi saya benar-benar (Penyuluh Pertanian Lapangan). Saya bilang, saya tidak setor lagi, ya. Saya jelaskan, saya butuh uang," tutur ibu tunggal dua anak ini. "Kalau yang ke pabrik harganya jauh sama yang dibuat lokalan. Di pabrik, top grade itu Rp38.000. Tapi untuk mencapai top grade itu susah sekali," terangnya. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Jadi yang disetor ke pabrik itu paling cuma mentok di Rp35.000," lanjut Maryati. Pendapatan dari tembakau lokalannya bisa jauh lebih tinggi dua kali lipat. Terlebih jika tembakau itu disimpan untuk waktu yang lama. "Apalagi kalau disimpan satu tahun, harganya dari Rp40.000 bisa sampai Rp90.000." Menjual 'tembakau lokalan' menjadi cara Maryati menyiasati hasil yang tak seberapa dari penjualan ke pabrik. Tembakau lokalan biasanya digunakan untuk rokok linting dhewe (tingwe, melinting sendiri). Di Lumajang, pasar rokok linting dhewe ini mulai bergolak. Maryati menangkap peluang tersebut. Bertani tembakau, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan harian melainkan juga investasi bagi Maryati. Mata perempuan 42 tahun itu berkaca-kaca ketika mengungkapkan, hasil penjualan 'tembakau lokalan' yang dihargai lebih tinggi itu membuatnya bisa menabung. Ia menyimpan uang itu untuk anak sulungnya. "Aku pengin, anakku tidak bekerja lagi di pabrik (pabrik kayu)," tutur Maryati diikuti jeda agak lama. "Ini kan uangnya masih ada, aku tabung untuk beli pickup-nya dia, untuk bisnis degan, atau sayuran. Saya nggak ingin anak saya sampai tua di pabrik, kasihan waktunya," sambung Yati, panggilan akrabnya. Tahun depan pun Yati menimbang-nimbang untuk tidak lagi setor ke pabrik, sama sekali. Ia berencana fokus mengolah daun tembakaunya untuk produk lokalan. Itu artinya, daun tembakaunya akan dibeli langsung oleh pedagang untuk diecer. "Insyaallah tahun depan lokalan murni. Saya kan sudah punya nama dan pelanggan. Suatu saat kalau saya tinggalkan ke Yusuf (anak sulung Maryati) kan, 'Ini lho le bisa bertani tembakau'," tuturnya. 49
50 Maryati juga berangan-angan, pemerintah daerah bisa membikin sebuah koperasi untuk petani tembakau agar ia dan kawan-kawannya tak lagi kesulitan saat membutuhkan modal, tak harus lari ke bank, atau ketika uang panen tembakau tak bisa diandalkan. Ia mengenang, sempat rehat menanam tembakau sampai tiga tahunan. Maryati trauma setelah mengalami gagal panen pada 2010. "Perjuangannya cukup berat. Aku pinjam bank, untuk modal Rp40 juta, nggak bisa mengembalikan sama sekali," cerita Maryati. Namun nilai keuntungan dari tembakau yang mampu dua hingga tiga kali lipat dibanding tanaman pangan, kata Maryati, membuatnya kembali menanam tembakau. Ia memulai lagi, hingga sekarang. Upaya Maryati itu merupakan bagian dari caranya menyiasati pasar tembakau yang jauh dari kendali petani. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Dua Tingkat Kerentanan Berbagai kesaksian dari narasumber menggambarkan tata niaga tembakau Indonesia belum berpihak pada petani. Posisi grader sebagai penentu kualitas - yang berpengaruh pada harga - sangat berkuasa. Petani tembakau kerap dirugikan karena ketiadaan standar yang bisa dijadikan patokan. Selain harga tembakau sudah ditentukan pihak lain, kajian singkat dari Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) (UNIMMA) dan Universitas Muhammadiyah Magelang menemukan, petani tembakau masih dibebani bermacam pungutan. Misalnya, setiap 1 keranjang tembakau dipotong 20 persen oleh tengkulak untuk sampel ke industri rokok, potongan dari grader sebanyak 2 kilogram per keranjang yang peruntukannya tidak jelas, pajak penjualan tembakau yang dibebankan ke petani dan transportasi mengantar tembakau ke industri rokok yang juga ditanggung petani. Studi mengenai "Analisis Ekonomi Usaha Tani Tembakau di tembakau Indonesia" menemukan, pendapatan petani cenderung lebih bergejolak dibandingkan pendapatan petani non-tembakau. Peneliti juga Asisten Profesor yang Departemen Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Gumilang Aryo Sahadewo memaparkan ketidakpastian itu disebabkan faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi dan penentuan harga tembakau yang ditentukan pasar. "Kualitas tembakau itu tidak sepenuhnya bisa menjelaskan kenapa harga naik atau turun. Struktur pasar itu sebetulnya dikuasai oleh entitas yang bisa membeli tembakau sedemikian rupa sehingga tembakau petani dibeli tidak setinggi harga yang diharapkan," jelas Gumilang. Riset yang mengambil lokasi petani tembakau di Jawa Timur, Jawa Tengah dan, Nusa Tenggara Barat ini membandingkan 51
52 kondisi perekonomian petani tembakau dan petani non- tembakau (yang sudah beralih tanam). Studi yang dilakukan dengan mewawancarai lebih 2.500 petani dalam tiga gelombang ini, menurut Gumilang, berangkat dari narasi tembakau yang menyatakan kebijakan terhadap pengendalian kesejahteraan pekerja di sektor ini, termasuk petani tembakau. industri tembakau berdampak negatif "Padahal semua narasi tersebut belum banyak didukung bukti ilmiah terkait penghidupan petani tembakau dan dinamika dari kehidupan petani tembakau antar-waktu," kata Gumilang saat memaparkan hasil studinya (2/12/21), secara daring. Bahkan Gumilang menuturkan, tingkat kemiskinan petani tembakau tergolong tinggi. "Dalam catatan kami, paling tidak dari yang kami kumpulkan, persentase petani tembakau yang tergolong miskin itu masih luar biasa tinggi. Pendapatannya cukup besar, tetapi biaya yang harus mereka tanggung baik biaya yang keluar dari kantong maupun biaya kehilangan kesempatan ekonomi, sangat tinggi," terang ia tanpa memerinci angka. Meski begitu, studi juga mendapati beberapa alasan mengapa petani masih tetap bertanam tembakau. Yang paling tinggi adalah karena persepsi keuntungan dari usaha tani tembakau. Baru kemudian, karena sudah terbiasa menanam tembakau, karena cuaca yang relatif cocok, dan adanya pasar untuk menjual tembakau. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta, justru melihat keputusan petani memilih tembakau sebagai tanaman budidaya adalah cara bertahan yang paling mungkin, karena komoditas ini menjanjikan hasil yang tinggi. "Ini soal survival. Spekulasi yang dilakukan, walaupun mereka tahu akan menanggung kerugian, ini satu-satunya jalan dan politik harapan," jelas Abe, sapaan AB Widyanta. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Tembakau, menurut Abe, termasuk tanaman yang menyediakan peluang bagi petani untuk menuai pendapatan besar. Petani juga mengerti bahwa memilih tembakau artinya membawa mereka masuk ke dalam pertaruhan yang sangat berisiko. "Tetapi itu harus mereka ambil. Kalau tidak, pinjaman atau utang yang dilakukan untuk menanam tanaman pangan sebelumnya, tidak akan tertutup," sambungnya. Abe menggambarkan kehidupan petani tembakau kini terjepit. Kerentanan petani tembakau bukan hanya karena tidak mendapatkan perlindungan pemerintah, tetapi juga digencet oleh industri rokok. 53
54 Negara menurut Abe, hanya menjadikan petani tembakau sebagai sapi perahan lewat cukai rokok. Sedangkan problem petani tembakau tak serius dipikirkan dan diselesaikan. Bukan dan saja memberdayakan petani tembakau, pemerintah juga abai terhadap masalah tata niaga tembakau. tidak bersungguh-sungguh melindungi "Mau mendapat madunya, pulutnya," Abe mengibaratkan. tetapi tidak mau mendapat Pengabaian oleh negara, menurut Abe, mau tak mau menyeret petani tembakau mendekat ke lingkar industri rokok. Saat bicara korporasi maka kepentingan utama adalah soal keuntungan, bukan lagi kehidupan petani. "Ketika negara tidak merekognisi, korporasi yang hadir. Pabrik rokok lah yang kemudian melakukan pendekatan terhadap petani. Itu yang membuat kerentanan bukan lagi hadir karena mis-rekognisi atau tidak ada rekognisi dari negara. Bahkan di dalam piramida korporasi, dia (petani tembakau) juga adalah yang terpuruk," Abe merinci. "Jadi petani berada dalam lanjutnya. level dua kaki kerentanan," Abe mengibaratkan posisi petani tembakau terhimpit di antara dua kekuatan besar yang sedang bertarung. "Pelanduk mati di tengah-tengah, gajah bertarung dengan harimau ini," ucapnya menganalogikan. "Petani tidak pernah tahu detail bagaimana relasi kuasa berkaitan dengan ekonomi politik pangan, maupun juga ekonomi politik pertembakauan ini," kata Abe. Mardi, Ismail, Syarief, Maryati, Sojo, juga petani tembakau lainnya barangkali tak ambil pusing soal bagaimana relasi kuasa yang dijelaskan Abe tadi mengepung mereka. Yang ada di kepala adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan kegiatan bertanam. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Setelah merasa ditinggalkan, mereka mencari jalan sendiri- sendiri, secara mandiri, untuk tetap melanjutkan hidup. Saya teringat percakapan dengan Mardi di balai-balai bambu, di gudang tembakaunya yang sudah tak terpakai, yang kami gunakan untuk nongkrong sore itu. "Kalau saya cerita begini, apakah yang di Jakarta itu akan mendengar?" ucap Mardi saat kami membahas keluhan petani yang pontang-panting menghadapi kelangkaan pupuk. Maklum, Mardi juga Ketua Gabungan Kelompok Tani di kecamatannya sejak 1997. "Yang di Jakarta itu nggak butuh pupuk," tiba-tiba suara Sri Maryati menyahut obrolan kami. Di Ngawi, Sojo seperti kehabisan kata-kata saat ditanya apa yang diharapkan petani tembakau. "Kadang-kadang begini, saking mentoknya, saking terbentur tembok, bisa cerita begini ini sudah plong. Nggak dapat solusi juga nggak papa," ungkapnya sambil memberi jeda di setiap juga, semakin sakit rasanya kata yang diucapkan. "Tapi membuka memori yang sebenarnya pilu," tutup Sojo.*** Tulisan	ini	merupakan	tulisan	ketiga	dari	serial	#TobaccoDeadlock	yang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	ini	didukung	oleh	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia.	Dana	hibah	tidak	memengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. 55
56 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli Petani Tembakau Temanggung Dalam Jerat Utang PRADITYA WIBISONO Editor MARIA HARTININGSIH 11/01/2022 Petani menanam tembakau di sebuah lahan di Temanggung, Jawa Tengah, dengan latar belakang Gunung Sindoro (Project M/Zain Firmansyah) 57
58 Temanggung dikenal sebagai 'surga' tembakau. Kabupaten yang membentang dari lereng Gunung Sumbing sampai Gunung Sindoro di Jawa Tengah ini merupakan salah satu dari lima daerah penghasil tembakau rakyat terbesar dengan kualitas terbaik, di samping Deli, Lombok, Madura dan Jember. Pada musim kemarau, hamparan hijau tembakau itu tergelar di lahan seluas sekitar 18.615 hektare di dataran dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya tersebar di lereng gunung Sumbing-Sindoro-Prahu dan areal persawahan. Sayangnya 'surga' itu hanya dinikmati oleh beberapa kelompok saja. Tingkat kesejahteraan sebagian besar petani tembakau di wilayah itu semakin berkurang dari tahun ke tahun, antara lain karena kondisi iklim yang semakin tidak menentu, jerat utang, tata niaga yang semakin tidak adil, kurangnya edukasi on farm dan perlindungan secara hukum, serta terkotak-kotaknya petani dalam persaingan yang tidak seimbang di antara kelompoknya sendiri. Seperti lazim terjadi dalam bisnis yang melibatkan para pihak dengan posisi tidak setara, notion "Exploitation de l'homme par l'homme" atau eksploitasi manusia atas manusia lainnya, juga berlaku di dalam mata rantai bisnis pertembakauan. Jerat ijon dimulai dari biaya produksi tembakau tidak kecil. Lahan di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, bukan tanah biasa, melainkan pasir dan bebatuan, jadi harus menggunakan pupuk kandang untuk mengikat akar sekaligus memberi nutrisi pada tanaman tembakau. "Biaya pupuk kandang sebesar Rp1,75 juta sampai Rp2 juta per truk, sedangkan lahan satu hektare membutuhkan 12 truk. Itu biaya sampai parkiran terdekat lahan saja," papar Sutopo. Sedangkan biaya langsiran atau ongkos dari parkir ke lahan yang mau digarap mencapai Rp1 juta hingga Rp1,75 juta, M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A karena akses jalan menuju lahan tidak bisa dilalui kendaraan besar. "Jika biaya untuk pupuk rata-rata Rp2 juta, berarti Rp2 juta x 12 sama dengan Rp24 juta. Biaya langsiran, katakan, Rp1 juta, dibutuhkan Rp12 juta. Jadi biaya untuk keperluan pupuk saya, Rp36 juta," jelas Sutopo. Petani masih harus mengeluarkan biaya cangkul lahan sebesar Rp50 ribu per orang. Untuk lahan seluas satu hektare membutuhkan 100 tenaga kerja. "Rp50 ribu itu dari pukul 7-12. Kalau kerjanya sampai pukul 4 sore, upahnya Rp75 ribu. Kalau rata-rata Rp50 ribu sudah Rp5 59
60 juta. Kalau hujan ya bayarnya tetap tetapi harus mengulang besoknya lagi. Jadi biaya tambah besar." Biaya petik tembakau Rp50 ribu per orang dengan waktu kerja pukul 8-11. Satu hektare membutuhkan 100 tenaga kerja. Jika petik dua kali pulangnya pukul 3 sore ongkosnya menjadi Rp 100 ribu per orang. Jika hasil panen bagus semua, petani akan mendapat untung lumayan tetapi jika curah hujan tinggi, petani rugi karena kualitas dan hasil panennya menurun. Pil Pahit Namun akhir-akhir ini tak semua petani merasakan gurihnya tembakau. Beberapa petani mengaku merugi, bahkan banyak yang terjerat utang atau ijon karena turunnya harga tembakau. Tri Supono, petani tembakau dari Dusun Lamuk Gunung, satu desa dengan Sutopo, mengeluhkan penjualan tembakau Srintilnya yang merugi hingga 50 persen dari modal produksi. "Selain kualitas tembakau saya yang kurang bagus, juga harga dari tengkulak yang tidak sesuai. Misalnya tembakau saya dihargai Rp100 ribu, nanti bayarnya enggak segitu, karena tergantung harga yang ditetapkan gradernya," papar Tri. Jadi, sekali pun tembakaunya berkualitas, petani tak bisa menikmati hasil maksimal karena harga jual ditetapkan oleh tengkulak yang juga sering disebut 'juragan'. Mereka adalah perantara pabrik atau grader yang bisa mempermainkan harga dan membuat petani tidak berdaya. antara petani dan perwakilan "Jika tembakaunya bagus, ya pasti bisa laku mahal. Kalau ada petani yang punya tembakau bagus bilang susah jual, bilang ke saya. Nanti saya beli mahal, atau mau titip jual, nanti saya kasih tahu harga dari pabrik. Tapi per kilogramnya saya minta M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Rp5.000, itu kan fair," ujar Velas, saat ditemui awal Desember kemarin. Velas adalah salah satu pemasok ke pabrik, atau tengkulak yang 'juragan'. Ia menjalani profesinya sejak 1997, dan tetap setia menjual tembakau kepada salah satu pabrik rokok terbesar yang beroperasi di Temanggung. juga sering disebut sebagai Velas menjamin bahwa tembakau yang dijualnya 90 persen asli Temanggung. "Saya punya sekitar 30 petani. Ada yang di gunung dan di sawah. Tahun ini saya jual 150 keranjang, per keranjang 40 kilogram," ujarnya. Dari luas lahan sekitar 5.000 meter persegi yang dimilikinya, Tri hanya dapat memanen sekitar 7 keranjang. Per keranjangnya ada yang berisi 32 kilogram, 35 kilogram dan 37 kilogram. Per kilogram hanya dihargai Rp70.000 oleh tengkulak. "Untuk biaya tanam tahun ini modal saya Rp40 juta, hasil jual hanya Rp20 juta atau rugi 50 persen dari modal. Biaya panen juga sudah sudah mahal, yang semula per orang Rp50.000 per hari, sekarang Rp75.000," lanjutnya. Selama menjadi petani tembakau, Tri menjual hasil panennya kepada tengkulak yang kemudian dijual kembali kepada pabrik rokok besar di Temanggung. Setiap musim panen, tengkulak keliling kampung untuk menawar tembakau rajang milik petani. Di kampung itu ada empat tengkulak yang biasa membeli hasil panen. Menjual tembakau tidak semudah menjual hasil perkebunan lainya. Ada banyak biaya yang dibebankan ke petani, termasuk ongkos transportasi. Apalagi penjualan ke pabrik minimal harus 25 kilogram. "Itupun harus dipotong 20 persen dari seluruh nilai jual. Misal, pas ditimbang di pabrik berat tembakau 62 kilogram, terus 61
62 dikurangi 12 kilogram untuk rendemen pabrik, jadi hanya 50 kilogram yang dibayar," lanjut Tri. Potongan tersebut belum termasuk kortingan dari tengkulak yang setiap Rp1 jutanya akan dikenakan Rp10.000. Ada lagi biaya transportasi sebesar Rp80.000 per keranjang. "Kalau tengkulaknya yang nakal, biaya transportasi bisa sampai Rp120.000 sambil menunjukkan nota penjualan. per keranjangnya," sambungnya Jika Tri menjual tujuh keranjang, artinya ia harus membayar sebesar Rp560.000. Sebuah angka yang tidak murah bagi petani seperti Tri. "Kalau saya bawa sendiri ke gudang pabrik, ya, sebenarnya bisa lebih murah, tapi enggak bisa karena harus punya Kartu Tanda Anggota atau KTA dari salah satu dari dua pabrik rokok besar, lagian tengkulaknya pasti enggak mau," ungkapnya. Menjadi lebih sulit adalah karena uangnya tidak bisa diterima langsung. "Maunya dibeli langsung dengan sistem beli putus." M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Di kampung tempat Tri tinggal, pada musim panen tembakau, ada retribusi sebesar Rp10.000 per keranjang untuk disetorkan ke desa. "Per musim kira-kira, ya, desa bisa dapat Rp40 juta," ucapnya. Menurut Velas, salah satu pabrik itu menerapkan sistem KTA sejak 2002, setelah ada aksi warga yang mengatasnakaman petani tembakau agar pihak pabrik menaikkan harga tembakau. Pasalnya, pabrik hanya menerima tembakau dari tengkulak yang punya KTA. rokok terbesar Biaya mendapatkan KTA sebenarnya hanya Rp110.000, namun harus ada rekomendasi dari 'Pandawa Lima', lima bersaudara yang dipercaya perusahaan untuk menentukan kualitas atau grade tembakau. "Yang satu sudah meninggal tahun 2014, dan digantikan oleh dua anaknya," kata Velas, merujuk pada salah satu anggota Pandawa Lima. Atas rekomendasi tersebut, perusahaan mengeluarkan 600 KTA, dengan 250 di antaranya adalah milik petani. Setiap pemegang KTA, ada yang punya petani langganan, sama seperti Velas. Bisnis tembakau ibarat Indonesia kecil. Banyak intrik, politik dan rentan penyuapan. Menurut Velas, tengkulak kerap memberi uang kepada grader agar tembakaunya diloloskan atau dibeli oleh pabrik. "Yang punya KTA ada polisi juga. Ada juga yang KTA nya disewakan," tambahnya. Namun Humas Polres Temanggung, Rozikan, tidak yakin adanya keterlibatan anggota kepolisian yang berbisnis tembakau. Dugaan bahwa ada aparat yang punya KTA juga ditepis Asisten Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Ripto Susilo Tenoyo. "Saya tidak tahu orang dinas yang berbisnis tembakau dan punya KTA, karena itu sifatnya personal. Tapi kalau yang mengatasnamakan dinas, tidak ada," tegas Ripto. 63
64 Namun Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung, Slamet Raharjo, mengakui sebanyak 15 persen dari anggota DPRD di sana ikut terjun berbisnis tembakau. Menurut Tri, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dirasa kurang cukup mengayomi petani kecil. "APTI itu isinya yang ber-KTA semua, kecuali Pak Topo. Mereka bisa langsung jual ke grader. Terus per kilogramnya disisihkan Rp2.500 untuk APTI," papar Tri. Jebakan Utang Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC APTI Temanggung, Siamin, membenarkan harga tembakau yang menurun. "Harganya hancur-hancuran. Ini jelas tidak sesuai harapan. Petani hanya bisa pasrah. Untuk menutupi kebutuhan, jalan satu-satunya ya berutang. Padahal, utang tahun lalu saja belum lunas. Banyak juga yang terjerat ijon," ungkapnya. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Tri sudah merasakan manis-pahitnya pertembakauan, "tetapi rasanya kok masih banyak pahitnya ya..." Pada tahun 2016, petani tembakau di dusun dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut itu terpaksa berutang pada tengkulak, dengan sistem ijon, untuk membeli pupuk. "Tengkulak paling banyak ngasih modal Rp5 juta hingga Rp10 juta, tetapi hasil panen harus jual ke tengkulak itu dengan harga lebih rendah," ungkap Tri. Tri beruntung karena bisa melunasi utangnya dalam setahun. Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirrichadl, ada banyak petani yang bergantung pada tengkulak. Biasanya petani itu diberi pinjaman sebelum masa tanam untuk kebutuhan bibit, pupuk, biaya perawatan dan lain- lain. itu. Ini yang "Hasil panen kemudian dijual ke tengkulak biasanya sering menyebabkan terjadinya 'permainan harga'," ungkap Ngainirrichadl. Lepas dari tengkulak, Tri meminjam uang dari bank pada tahun 2017, untuk kebutuhan pertanian dan juga menghidupi keluarganya. Jumlah yang ia pinjam mencapai Rp50 juta atau batas maksimal dari Kredit Usaha Rakyat atau KUR, dengan masa pengembalian satu tahun. "Ya kadang bisa nutup, kadang ya enggak. Kalau enggak bisa nutup, pihak bank membolehkan membayar bunganya saja," jelas Tri sambil menghembuskan asap lintingan. Ia bisa saja melunasi utang itu tetapi setelah itu tak ada lagi sisa uang untuk menyangga kebutuhan hidup, apalagi menggarap lahan. "Mau nggak mau ya pinjam bank lagi." Sebenarnya yang terjadi pada Tri banyak dialami petani lain, sehingga banyak petani tembakau berada pada kondisi ekonomi subsisten. 65
66 "Kalau ada yang bilang petani tembakau hidupnya sejahtera, ya, mungkin ia yang dari kakeknya sudah punya 'merek', artinya keluarga mereka memang sudah dipercaya hasil tembakaunya punya mutu bagus," kata Tri menegaskan. Namun, yang sudah punya 'merek' itu, menurut Tri, enggan mau berjuang dengan petani lain untuk mendapatkan harga yang bagus. Ketua APTI tidak menampik ada beberapa petani yang mendapat keuntungan. Mereka umumnya petani tembakau srintil dari Dusun Lamuk dan Desa Tlilir yang dibeli mahal karena kualitasnya bagus. itu. Yang untung orang tertentu "Hanya di dua tempat saja. Namun, mayoritas petani tembakau hancur. Sebab, sebaran pertanian tembakau itu dimulai dari Gunung Prahu, Sindoro dan Sumbing. Sementara, Dusun Lamuk berada di Lamsi yang berada di Gunung Sumbing bagian selatan. Lalu, wilayah tengah bagaimana? Wilayah utara bagaimana? Sindoro bagaimana? Prahu bagaimana? Hancur," ujar Siamin. tembakau di Ia menjelaskan, dari Temanggung sekitar 15.000 hektare itu jika ditanami tembakau semua, bisa menghasilkan 13.000 ton, sementara serapan tembakau di PT Gudang Garam Tbk, berkisar antara 7.000 hingga 8.000 ton dan PT Djarum sekitar 6.000 ton. luas area pertanian "Itu belum termasuk serapan dari pabrik rokok kecil-kecil. Tapi, kenapa serapan dari petani tidak maksimal? Seharusnya pabrik kekurangan tembakau Temanggung," katanya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Joko Budi Nuryanto mengatakan, tembakau Temanggung yang dijual ke pabrik lebih sedikit dari tembakau yang didatangkan dari luar Temanggung. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Hanya sepertiga dari tembakau yang beredar di Kabupaten Temanggung. Lainya ya dari seluruh pulau Jawa dan ada dari Nusa Tenggara," ucapnya. Velas mengatakan, tembakau asli Temanggung yang terjual ke pabrik kira-kira hanya 30 persen. Sementara sisanya berasal dari luar daerah, seperti dari Jombang, Banyuwangi, Boyolali dan lainnya. Ia menyebutnya 'mbako impor' yang harganya dibilang lebih murah. Ia mengatakan, "kalau enggak ada tembakau Temanggung, ya rokok tidak jadi. Ibaratnya tembakau Temanggung itu lauknya, tembakau yang dari luar itu nasinya." Yang membuat harga tembakau Temanggung turun, menurut Velas, juga karena tidak ada pembatasan tembakau impor yang dijual tengkulak. Kalau dibatasi, harga tembakau lokal bisa lebih stabil. 67
68 Budi menambahkan, tembakau dari luar wilayahnya itu sedikit memengaruhi harga tembakau lokal. Tahun ini, salah satu pabrik rokok di sana membeli 26 ribu ton, sedangkan tembakau lokal hanya memproduksi 12 ribu ton. "Logikanya kan terserap semua. Kalau pun tidak terserap, itu pasti karena masalah mutu," ujar Joko. Kualitas atau mutu yang turun menurut Velas disebabkan oleh akibat cuaca yang tidak menentu dalam dua tahun terakhir ini. Sambil mengisap tembakau lintingan, Velas menceritakan penghasilannya yang kian menurun. Kalau pada 2011, ia bisa mendapat keuntungan sebesar Rp3,3 miliar dengan menjual 16 juta saja susah," ribu keranjang, "sekarang dapat Rp500 katanya.*** Tulisan	ini	merupakan	hasil	kolaborasi	bersama	Serat.id	dan	menjadi	artikel	keempat	dari	serial	#TobaccoDeadlockyang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	ini	didukung	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia.	Dana	hibah	tidak	memengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli Sikap 'Netral' Pejabat Tak Lindungi Petani Tembakau PRADITYA WIBISONO Editor MARIA HARTININGSIH 21/01/2022 Pengunjuk rasa menuntut regulasi yang memihak petani tembakau. (Project M/Zain Firmansyah) 69
70 PERSOALAN tembakau kerap membuat pihak pemerintah gamang dan dilematis sehingga tidak mampu bersikap tegas melindungi kepentingan petani. Sikap 'netral' pejabat tidak memberikan jawaban atas kesulitan yang terus dihadapi petani tembakau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah, Joko Budi Nuryanto, mengatakan tugasnya hanya meningkatkan hasil produksi petani lantaran secara teknis, tugas kelembagaan hanya membina dan mendampingi mereka. Pihaknya tidak dapat membuat kebijakan, apalagi mengatur harga tembakau. Joko bilang, harga tembakau tidak bisa diseragamkan, harus sesuai grade. "Pemerintah hanya bisa harga," katanya. intervensi, enggakbisa menjamin "Monopoli harga itu sebenarnya enggak ada, tetapi kalau di pasar, sebelas dua belas itu banyak budayanya, enggak hanya bisnis," Joko menambahkan. lah. Tembakau Pemerintah setempat tidak mampu mengintervensi penjualan tembakau dengan sistem kartu tanda anggota (KTA) yang menjadi kebijakan pabrik rokok. juga "Intervensi kita di tata niaga enggak akan sampai ke situ," ucapnya, saya intervensi, enggak boleh sistem KTA, lalu pihak pabrik bilang silakan saja, terus petani mau jual ke mana? Kita tidak bisa memikirkan satu sisi saja." seraya melanjutkan, "kalau misalnya Joko berkilah, kesejahteraan petani tidak bisa dilihat hanya dari hasil tembakau. Kabupaten Temanggung mempunyai lahan garapan seluas 18.615 hektare, tersebar pada 20 kecamatan, dengan jumlah M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A petani antara 55.000-65.000 orang. Dari total itu, terdapat 14 kecamatan yang lahannya ditanami tembakau. "Tidak hanya petani tembakau, karena dalam setahun lahannya tak hanya ditanami tembakau. Bisa sayur juga," kata Joko. Penelitian berjudul "Politik Ekonomi Pertembakauan di Kabupaten Temanggung" yang disusun akademisi Universitas Diponegoro di Semarang, Teguh Yuwono dan Kharisma Melati pada tahun 2020, menyebutkan angka produksi tembakau yang dihasilkan di Temanggung pada 2018, setara dengan 31 persen produksi tembakau di Jawa Tengah atau 26 persen dari total produksi tembakau nasional. Kabupaten Temanggung memiliki jumlah penduduk sebanyak 83.257.000 jiwa yang tersebar di 266 desa dengan angka kemiskinan berkisar 0,09 persen dari total populasi di sana, sebut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung, Slamet Raharjo. 71
72 Belum Ada Regulasi Lalu, adakah usaha untuk membantu petani? Asisten Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Ripto Susilo Tenoyo, mengakui hingga saat ini belum ada regulasi bagi perlindungan petani. "Hanya setiap tahun dibentuk Gugus Pertembakauan yang bersifat ad hoc," katanya. Gugus pertembakauan bertugas melakukan komunikasi antara pihak pabrik, pedagang, bakul kecil, perajin dan petani, kata Ripto. Meski begitu, petani tetap bertahan mengandalkan tembakau sebagai komoditas utama. Mereka, kata Ripto, seperti terikat oleh tradisi betapa pun besar risikonya. "Walaupun harga tembakau belum sepenuhnya memuaskan petani," kata Ripto. Joko, Kadis di Temanggung, menambahkan, tahun ini pihaknya bermitra dengan petani yang memiliki lahan seluas total 1.300 hektare. Dalam kemitraan itu, pemerintah menyediakan bantuan bibit dan pupuk untuk pengelolaan lahan. Tidak ada paksaan dalam bermitra. Apabila petani sudah memiliki pupuk dan bibit sendiri, mereka tetap bisa melanjutkan usaha. "Kalau petani yang tidak mau bermitra, ya memilih mandiri," kata Joko. "Atau sama tengkulak dengan sistem ijon, tetapi ada pula pedagang tembakau yang meminjami modal." Pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak terhadap harga potongan tembakau petani yang diambil pabrik. Potongan berat tembakau yang dijual ke pabrik, katanya, dilakukan berdasarkan kesepakatan. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Setiap tahun, suatu pabrik rokok besar membuat kesepakatan berapa kilogram potongan per keranjang. Mau lewat orang dalam manapun potongannya segitu dan itu sudah dihitung," ujarnya. Potongan itu berkaitan dengan risiko yang ditanggung pabrik. Jika tembakau disimpan dalam waktu yang lama, kadar air akan berkurang dan berat tembakau otomatis akan berkurang. "Kalau untuk menghilangkan itu saya gak berani. Karena itu ada berat kotor berat bersih," kata Joko. Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirrichadl menambahkan, sudah empat tahun terakhir petani tembakau selalu merugi. Sebab, harga tembakau tidak sesuai dengan harapan sehingga modalnya tidak kembali. Tapi, memilih untuk tidak menanam juga berisiko. "Kalau tidak tanam tembakau, jangan-jangan nanti harganya mahal, jadinya getun," kata Ngainirrichadl. 73
74 "Tembakau masih menjadi komoditas unggulan bagi sebagian besar petani di Temanggung, khususnya di lereng Sindoro- Sumbing, Kedu, dan Jumo, dengan harapan bisa untuk memperbaiki nasib petani." Tidak terlindungi Sirkulasi uang dalam bisnis tembakau yang beredar sejak Agustus, September, Oktober dan awal November 2021, triliun, sedangkan APBD di Kabupaten mencapai Rp2 Temanggung hanya Rp2,1 triliun. "Pertanyaannya, uang yang dinikmati petani berapa persen?" tutur Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Temanggung, Siamin. Regulasi yang ada tidak memihak petani tembakau. Salah satunya cukai yang naik tiap tahun. Hal ini berdampak kepada pabrikan yang mengurangi biaya pembelian bahan baku. Kalau sudah begitu, Siamin melanjutkan, petani jadi tak punya pilihan. Supaya hasil panennya habis, mereka mau tak mau harus menerima harga jualnya menjadi hancur-hancuran akibat tekanan pasar. Siamin juga menyinggung dana bagi hasil cukai yang tidak tepat sasaran. Seharusnya dinas tekait memiliki data jumlah kelompok tani penerima bantuan dana dari hasil cukai, selain peta jalan yang jelas dan hasilnya. "Dana bagi hasil cukai di Temanggung mencapai sekitar Rp30 miliar. Dari dana itu, seharusnya 50 persen kembali ke petani, 25 persen untuk kesehatan dan 25 persen untuk penegakan hukum. Namun, hanya 15 persen atau Rp6 miliar yang ke petani. Dari enam miliar itu mestinya bisa terdistribusi ke petani dengan model giliran sehingga keadaan menjadi lebih baik," terangnya. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Pihaknya menduga banyak bantuan dari bagi hasil cukai yang menumpuk pada orang atau kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Lalu bagaimana APTI Temanggung melindungi petani? Siamin mengatakan, sebagai pengurus baru di organisasi itu, pihaknya siap melakukan penataan kelembagaan terlebih dahulu. Kepengurusan akan dibentuk di tiap desa di 14 kecamatan. "Pengurus KTA sekarang, terutama ketua dan sekretaris tidak boleh punya KTA, kecuali pengurus yang dulu, yang sudah punya KTA. Kami murni petani. Takutnya ada penyalahgunaan. hanya APTI memperjuangan petani agar sejahtera," kata Siamin. tidak boleh berpolitik praktis. Kami Setelah itu, ia akan memaksimalkan kelompok tani. Hal itu mulai dari melakukan edukasi ke petani. Subsistem budidaya pertanian atau on farm, dibenahi dulu sehingga kualitas tembakau bagus. "Kami mengedukasi petani untuk melakukan pemurnian kualitas tembakau sehingga memiliki posisi tawar dengan pabrik. Setelah itu baru mencoba bekerja sama dengan pabrikan," katanya. Dalam tata niaga tembakau itu, ia menilai akan lebih baik jika peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dimaksimalkan. Hasil pertanian akan ditampung dan dikelola di BUMDes, kemudian baru memanggil pabrik. Siamin juga mendorong pemerintah kabupaten dan legislatif membuat perda tentang perlindungan produk unggulan Temanggung. "Dengan demikian, keberadaan petani tembakau terlindungi secara hukum, terutama di sisi tata niaga," katanya. 75
76 Untuk menunjang pembentukan peraturan daerah, pihaknya telah berdiskusi dengan pengurus APTI daerah lain dan anggota Komisi D DPRD Temanggung. Siamin menambahkan, pihaknya telah meminta draf perda dari Pamekasan Madura dan Lombok untuk dipelajari. Keberadaan perda sangat penting untuk memutus mata rantai tata niaga tembakau yang selama ini terlalu panjang, terstruktur dan masif, sehingga banyak merugikan petani. juga mendorong Pemkab Temanggung segera Siamin mewujudkan pembentukan Sentral Industri Hasil Tembakau yang kajiannya sudah dilakukan Pemkab Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Kini tinggal political will dari pemerintah. Sebab, selama ini yang masuk ke Temanggung baru dua pabrik besar. Kalau ada pesaing lain kan jadi bagus," katanya. Dengan berbagai upaya itu, ia berharap petani tembakau menjadi lebih sejahtera seperti dulu. Ia mengenang kala duduk di bangku SMP tahun 1987, hasil berjualan satu keranjang tembakau bisa digunakan untuk membeli mobil jenis Colt T seharga Rp3.250.000. Sampai menjelang akhir tahun 1980-an, kondisi petani Temanggung masih sejahtera karena harga tembakau masih tinggi. petani masih menikmati momentum booming-nya produksi rokok kretek di Kudus dan Kediri yang dimulai sekitar satu dekade sebelumnya. Pada era itu, Mukani dan Isdiyoso dalam Monograf Balittas Nomor 5 tahun 2000 mengungkap, pada tahun 1976, harga tembakau Srinthil pernah mencapai Rp120.000. Kalau satu keranjang berisi 40 kilogram, maka pendapatannya mencapai Rp4,8 juta, yang saat itu senilai Jeep Toyota Baru. Kondisi petani mulai terpuruk pada tahun 1990-an akibat ketimpangan tata niaga dan kosongnya perlindungan regulasi. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Kulonuwun" Kepada Bumi Bumi, bagi petani tembakau di Temanggung adalah sakral. Semua bibit tembakau yang hendak ditanam 'dititipkan' supaya lancar sampai musim panen tiba. Itu sebabnya, musim tanam selalu didahului dengan ritual, sebagai simbol minta ijin atau 'kulonuwun' kepada Bumi. Sebelum bercocok tanam, beberapa petani menyiapkan ubo rampe untuk upacara ritual itu. Berbagai keperluan disiapkan, memulai dengan memilih hari yang baik untuk memulai bertanam hingga sesajen yang akan disajikan dalam ritual itu. "Sebelum menanam, kami kulonuwun dulu kepada Bumi. Istilahnya nyecel atau peletakan batu pertama. Ini wujud rasa syukur kami," ujar Sutopo, petani tembakau, yang ditemui di rumahnya di Dusun Lamuk Legok, Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Senin, 6 Desember 2021. 77
78 Ritual dilakukan dalam setiap tahapan proses. "Sebab, selama setahun lalu, satu musim tanam, kami sudah menikmati hasil bumi dan seyogyanya kami berterima kasih kepada bumi," lanjut Sutopo, petani tembakau di Lamuk yang juga anggota APTI. "Niat ingsun nyeblokake wit mbako, titip ana ing gegering bumi. Iki engko arep tak gujeng." (Aku berniat menanam pohon punggung Bumi. Ini nanti akan saya pegang..) tembakau, menitipkan di Selain ritual, petani juga memperhitungkan pranata mangsa, yakni pengetahuan tentang kalender 'waktu tanam' tradisional, sebagai acuan dalam kegiatan pertanian, mulai dari menanam dan menggunakan komoditas tertentu sampai panen. Hal itu yang dipegang teguh para petani di Lamuk, daerah yang selama ini dianggap menghasilkan tembakau dengan kualitas paling istimewa. "Dengan berbagai cara, kualitas tembakau Temanggung masih dipertahankan, seperti tembakau Srintil milik Mbak Prayit yang rumahnya di dekat sini," kata Sutopo. Mbah Prayit, dikenal sebagai petani ber-'merek'. Karena berhasil menjaga kualitasnya dengan pupuk organik. Tahun ini saja, tembakau Strintilnya laku hingga Rp700.000 per kilogram. Maka tak aneh apabila tembakau milik Mbah Prayit itu menjadi parameter harga di Temanggung. Jika tembakau Mbah Prayit sudah dijual, maka harga tembakau lain dipastikan akan turun. Menurut Sutopo, kunci menanam tembakau bukan semata karena keinginan mendapat harga tinggi, melainkan supaya semua selamat. Musim kemarau adalah waktu yang tepat bagi mereka menanam tembakau. Pada saat itu, hamparan hijau tembakau M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A melingkupi Kabupaten Temanggung dengan lahan seluas sekitar 18.615 hektare di dataran dengan ketinggian 400- 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dia mengotak-atik hari yang dinilai baik untuk menggelar ritual mengacu pada perhitungan kalender Jawa "Aboge" (Alif-Rabo- Wage). Kemudian dia juga memperhitungkan hari kematian anggota keluarganya. ritual nyecel. "Itu hari-hari yang Kemudian, kami lain, yakni berdasarkan suku, watu, gajah, buto. Kami ambil yang gajah, karena gajah itu besar dan kuat," kata Sutopo. tidak digunakan untuk juga melihat perhitungan Perhitungan itu kemudian dikomparasikan dengan hari pasaran. Tak kalah penting, doa petani juga diwujudkan dalam 79
80 bentuk simbol yang dibawa dalam ritual, yakni sego bakar (nasi bakar), kecambah (biji-bijian yang merambat), gereh pethek lanang (ikan asin). Tradisi itu, menurut Sutopo, masih lestari di dusun tempat dia tinggal, namun mungkin telah memudar di daerah lain. Tulisan	ini	merupakan	hasil	kolaborasi	bersama	Serat.id	dan	menjadi	artikel	kelima	dari	serial	#TobaccoDeadlock	yang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	didukung	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia	dan	tidak	memengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli Terbatas di Televisi, Merajalela di Kotak Lima Inci NURIKA MANAN Editor MARIA HARTININGSIH 23/02/2022 Konten influencer yang menampilkan produk rokok di media sosial menjadi pemasaran samar di ranah digital. (Project M/Rangga Firmansyah) 81
82 POTRET Abdur Arsyad menghadap layar laptop diunggah di akun pribadi Instagramnya. Di samping Abdur ada bungkus rokok, secangkir minuman, dan sebuah asbak yang masih tampak bersih. Dia membubuhkan kalimat... "Saya jatuh cinta dengan tulisan. Ketika menemukan sebuah tulisan yang fresh dan bagus, seringkali saya baca berulang- ulang hingga bingung bagaimana cara mengagumi padanan kata dan ide di dalamnya," tulis komedian tunggal ini pada Minggu, akun Januari 23 instagram @abdurarsyad. 2022, dikutip dari "Saya sadar, saya belum di tahap itu, tapi saya selalu mencintai manusia dan tulisan," tulis dia lagi. Berselang lima hari, Abdur menulis lagi. "Bersantai membaca dan buku, memikirkan membayangkannya di atas panggung adalah hal yang menyenangkan. Seperti yang tak butuh biaya." ide-ide fresh yang muncul, Bungkus rokok dan asbak-yang kali ini terlihat sedikit lebih kotor karena abu rokok-kembali terpampang pada unggahan yang memuat potret diri Abdur. Barangkali, ada yang tak langsung menyadari bahwa konten tersebut merupakan bagian dari pemasaran industri rokok. Maklum saja, sekilas unggahan-unggahan Abdur itu seperti curahan perasaan biasa, andai tak diikuti beberapa tagar. Dan jika salah satu tagar dilacak, Anda akan menemukan lebih dari 500 seragam. Konten-konten menggambarkan aktivitas yang dianggap menyegarkan bagi sang pengunggah, memantik semangat, atau, yang dirasa memicu kreativitas. unggahan hampir Seluruh potret disertai sebungkus rokok-dengan merek yang sama. Rata-rata pengunggah di antaranya berasal dari M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A kalangan komika, pemengaruh atau influencer, juga musisi. Abdur hanyalah satu di antaranya. Saat ditanya, Abdur mengakui, konten yang mendulang ribuan likes tersebut merupakan dengan perusahaan rokok. Salah satu merk produk yang disebut-sebut ini menjadi sponsor merajai pasar rokok rasa menthol pendukung helatan Stand Up Comedy edisi spesialnya bertajuk #Rewrite. kerja sama "Yang diminta, postingan biasa, tapi kelihatan produknya, Produknya interest, cukup kelihatan saja. Dengan caption yang bebas ditambah tagar dari sponsor," terang Abdur kepada Project Multatuli, Sabtu (29/1). tidak harus menjadi point of Menurut komika dengan lebih 348.000 pengikut di Instagram ini, pihak sponsor tidak mengajukan permintaan khusus ataupun menentukan target tertentu. "Kayaknya tidak (menargetkan pasar spesifik seperti anak muda)," tak begitu yakin dengan jawabannya. tutur Abdur terkesan "Karena mereka juga tidak minta grafik data dari sosmed saya. Biasanya kalau sponsor atau endorse yang menarget pasar tertentu, mereka minta data aktivitas sosmed seminggu atau sebulan terakhir," tambahnya lagi. Abdur mengungkapkan, tawaran kerja sama itu dia terima lantaran menganggap sponsor tak bertentangan dengan konsep acaranya. Selain itu, kata dia "penjualan tiket acara saat pandemi seperti ini cukup sulit". Pemasaran Samar di Ranah Digital Konten di Instagram seperti yang diunggah Abdur Arsyad baru sekelumit dari rimba iklan dan promosi rokok di pelbagai media digital. 83
84 Survei Nielsen yang mencakup 15 stasiun TV Nasional, 118 media cetak, 104 stasiun radio, dan top 200 website serta beberapa channel YouTube saja, mencatat total belanja iklan untuk kategori rokok sebesar Rp9,1 triliun pada 2021. Angka ini meningkat sekitar 12 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp8,1 triliun pada 2020. Sepanjang tahun 2021, terdapat 519.135 spot iklan produk rokok yang berseliweran. Jumlah itu naik 66 persen dibanding 2020 dengan total 311.934 spot iklan rokok. Setidaknya tiga tahun belakangan, belanja iklan rokok masih menempati 10 besar dibanding belanja iklan lain. Survei itu belum mencakup medium seperti Instagram maupun TikTok. Berbagai trik pemasaran industri rokok tersebut diam- diam menyusup ke tengah masyarakat berbagai kalangan. Celakanya, serbuan iklan dan promosi rokok bukan saja mengitari orang-orang dewasa melainkan juga anak-anak dan remaja. Pada 2019, Instagram pernah mengeluarkan kebijakan yang sekilas tampak meyakinkan: pelarangan iklan beberapa produk, di antaranya rokok dan senjata. Tapi fitur pada platform dengan 93 juta pengguna di Indonesia ini sebatas mengawasi bagian keterangan foto atau video. Boleh jadi, itulah sebab, konten yang dibuat Abdur, atau juga influencer lain musykil terjaring sistem dan luput mendapat peringatan. Sebab caption atau keterangan foto yang diunggah para influencer ini memang tak gamblang menyebut rokok - meski tetap mencantumkan bungkus ataupun batang rokok. Kemiripan akal-akalan yang juga ditemukan pada iklan-iklan rokok yang wara-wiri di layar televisi. Kebanyakan tak terang- terangan menyodorkan produk atau ajakan merokok. Karena memang ada aturan yang melarangnya. Aturan pengendalian rokok, salah satunya melalui pembatasan iklan dan promosi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Hanya saja, sejumlah ahli kesehatan dan aktivis pengendalian tembakau menilai regulasi ini tak lagi relevan. Iklan, promosi dan sponsor rokok muncul kian masif dalam pelbagai bentuk. Ragam strategi pemasaran pun ditempuh dan diyakini jadi pintu masuk perilaku merokok pada orang muda. Iklan rokok di televisi memang telah dibatasi jam tayangnya- demi melindungi anak-anak. Tapi rupanya pelbagai bentuk lain model pemasaran samar-samar dilakukan di ranah digital, iklan juga promosi rokok merembes, menjangkau para bocah dan anak muda. 85
86 Riset teranyar keluaran 2021 yang dikerjakan Yayasan Lentera Anak bersama Emancipate Indonesia menemukan 99,4 persen iklan rokok. respondennya pernah melihat atau terpapar Sebanyak 77, 09 persen di antaranya terpapar banyak iklan rokok. Itu artinya, dalam sehari ada lebih dari 1 iklan rokok yang dilihat. Seluruh responden yang dilibatkan adalah anak-anak berusia 10-19 tahun. Studi membagi level keterpaparan menjadi tiga yakni Banyak (terpapar lebih dari 1 iklan rokok dalam sehari), Sedikit (setidaknya terpapar 1 iklan rokok dalam sehari) dan, Tidak ada (tidak terpapar iklan rokok dalam sehari). Survei dilakukan melalui metode daring (survei) dan luring (wawancara langsung) sejak Mei hingga Juni 2021. Teknik sampling menggunakan Purposive Random Sampling dengan responden yang didapatkan secara acak. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Kajian yang melibatkan 180 responden anak tersebut sejalan dengan temuan studi Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka pada 2007, yang mendapati 46,3 persen remaja mengakui iklan rokok turut memengaruhi keputusan mereka untuk mulai merokok. Hasil statistik studi pun mendapati ada hubungan antara iklan rokok yang diingat dengan merek rokok yang dikonsumsi. Itu sebabnya, tim kajian merekomendasikan kebijakan pelarangan iklan rokok secara total. Program Manager Yayasan Lentera Anak, Nahla Jovial Nisa mengatakan, riset juga menemukan hubungan antara merk rokok yang disukai anak dan iklan rokok yang mereka ingat. "Adapun iklan rokok yang paling banyak dilihat responden adalah Sampoerna (40 persen), diikuti iklan rokok Djarum (26 persen), Gudang Garam (23 persen), dan Bentoel (11 persen)," tulis Nahla dalam siaran pers peluncuran hasil kajian pada Agustus 2021. Dalam Laporan Tahunan 2020, PT Hanjaya Mandala berkomitmen Sampoerna memastikan aktivitas pemasaran dan penjualan hanya ditujukan untuk perokok dewasa. Produsen rokok terbesar di Indonesia ini mengklaim telah menerapkan prinsip pemasaran dan penjualan rokok dengan bertanggung jawab. menyatakan perusahaan "Kami memasarkan dan menjual produk tembakau yang dibakar kepada perokok dewasa. Kami tidak melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan kepada yang bukan merupakan perokok dewasa dan bukan perokok," demikian dikutip dari Laporan Tahunan PT HM Sampoerna. "Kami mengingatkan konsumen atas dampak kesehatan produk tembakau yang dibakar. Semua iklan dan kemasan untuk konsumen harus memuat semua peringatan kesehatan, sesuai aturan yang berlaku," lanjut penjelasan tersebut. 87
88 Iklan memang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada anak-anak dan remaja. Beberapa studi memaparkan ada faktor lain seperti lingkungan atau pergaulan sekitar, dan akses rokok yang mudah didapat serta murah. Namun iklan rokok bisa menjadi pintu masuk yang secara tidak langsung menggiring anak-anak dan remaja untuk merokok. "Mereka menampilkan friendship, happiness. Ini adalah suatu taktik atau cara yang sangat canggih sehingga mereka mengirimkan pesan-pesan ke otak kita bahwa ini bukan sesuatu yang berbahaya, ini sesuatu yang menyenangkan," papar psikolog dan psikoterapis Sandi Kartasasmita saat menjadi narasumber di Podcast Relatif Perspektif bertajuk "Teror Iklan Rokok di Internet" yang tayang di akun YouTube YLP Relatif pada 9 Januari 2022. tentang kemachoan, Iklan rokok yang hilir-mudik di layar gawai menurut Sandi memang tak eksplisit mengajak orang atau anak muda yang menonton, untuk merokok. Tapi materi yang terkandung dalam iklan mampu menggeser risiko atau bahaya merokok menjadi hal yang biasa saja atau bahkan terkesan positif. "Tanpa disadari, kita masuk ke 'jebakan batman' iklan rokok, sehingga kita tergerak mau merokok," lanjutnya. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Adu Cepat Advokasi vs Taktik Industri "Sebenarnya industri rokok ini kreatif, semua talenta mereka serap, termasuk menggunakan pemengaruh atau influencer untuk memasarkan produk mereka," ujar Gian (27). Margianta Surahman Juhanda Dinata, nama lengkap Gian, seperti tak kaget dengan manuver industri rokok di kalangan muda. Pemuda yang aktif berkampanye mengadvokasi kebijakan pengendalian tembakau itu mengamati berbagai metode pemasaran yang sejak lama dipakai, mulai dari iklan konvensional hingga masuk ke berbagai remaja. "Banyak sekali influencer yang berkontribusi pada normalisasi (perilaku merokok). Mereka bukan saja dibayar oleh industri rokok (untuk promosi), tapi juga menjadi aktor, pemilik bisnis liquid untuk rokok elektrik atau vape," terangnya lagi. Tak sulit menemukan nama-nama mereka di media sosial. Gian pun tanggap akan perluasan lanskap pemasaran industri rokok ke kalangan muda. Kelompoknya bukan saja sedang digempur melalui iklan dan promosi di media konvensional, seperti televisi, billboard hingga banner di sepanjang jalan, melainkan juga harus menghadapi siasat yang melesap di berbagai platform media sosial, mulai dari konten YouTube, Instagram, hingga film serial di layanan penyedia streaming. "Belum lagi kalau kita lihat tren di Netflix ya. Bahkan Netflix pernah ditegur jaringan internasional, kok banyak sekali serial dengan adegan merokok, dan sebenarnya adegan merokok itu nggak diperlukan dalam cerita," ungkap aktivis muda yang pernah internasional termasuk 12th Asia-Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) di Bali dan One Young World Summit dengan 2.000 pemimpin muda, di Den Haag, Belanda. jadi perwakilan di berbagai event Gian juga menjadi bagian dari Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC) atau Dewan Muda Indonesia untuk 89
90 Pengendalian Tembakau. Gerakan yang dibentuk Februari 2021 ini 43 organisasi/komunitas pemuda dan perwakilan dari 20 kota se- Indonesia. berisi anak-anak muda dari sedikitnya Dia dan kawan-kawannya aktif memetakan pergerakan industri rokok dan mengadvokasi kebijakan pengendalian produk tembakau. Mulai dari kampanye, aksi-aksi di lapangan hingga, sowan ke pemangku kebijakan. Gian merasa, segala cara telah ditempuh secara optimal. Tapi tetap saja seperti harus beradu cepat dengan gerak industri rokok memasarkan produk yang seolah tak habis energi. Pelbagai gempuran itu diakui Gian terkadang membuat ia dan kawan-kawannya cukup kewalahan. "Jaringan pun kadang kewalahan untuk memetakan, karena jujur tidak cukup waktu, sumber daya, dan kapasitas untuk lanjut direct atau indirect menginvestigasi relations. Karena kan juga ada endorse, dan lain-lain," tuturnya. lebih Dia paham betul melebarnya ketimpangan dan adu cepat antara kerja-kerja advokasi dengan taktik industri rokok. Meski begitu Gian tak mau berhenti. "Kami melakukan apa yang kami bisa saja," tukas Gian. "Kalau menghadapi influencer dan yang lain yang tidak kalah populer, kami nggak takut sih. Cuma kami mau fokus saja ke kerja-kerja kami," imbuhnya lagi. Riset Dasar Kesehatan (Riskesdas) pada 2018 mencatat prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun ada di angka 9,1 persen atau 3,3 juta anak. Persentase ini naik dari sebelumnya pada Riskesdas 2013 tercatat 7,2 persen. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia membelanjakan Rp76.583 per kapita per bulan pada Maret 2021. Konsumsi ini naik 4,3 persen dari Rp73.442. (BPS), orang M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Belanja buat rokok ada di posisi kedua tertinggi setelah makanan dan minuman jadi. Lebih banyak duit yang dikeluarkan untuk belanja rokok ketimbang konsumsi padi- padian dan sayur-sayuran, karena kedua kelompok itu ada di urutan ketiga dan keempat. Tutup Satu Pintu Masuk Jika dibandingkan elemen lain pengendalian tembakau, ihwal pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok di Indonesia termasuk yang paling lemah. Negara ini disebut sebagai satu- tidak memiliki aturan satunya di Asia Tenggara yang pelarangan rokok secara menyeluruh. iklan, promosi dan sponsor 91
92 Akademisi Universitas Udayana yang juga meneliti seputar iklan dan promosi industri rokok, Putu Ayu Swandewi Astuti, mengatakan iklan memang bukan satu-satunya faktor yang memicu perokok anak. Ada faktor lingkungan, seperti orang tua juga pertemanan, hingga kemudahan akses mendapatkan rokok. Tapi gawatnya, jalan industri rokok beriklan seolah kian lapang dengan kemajuan teknologi internet yang serba leluasa dan tak berbatas. Ayu yang mendalami transformasi tersebut untuk studinya pada 2016 menilai strategi industri rokok di ranah digital dan media sosial jadi tantangan tersendiri. "Media online ini challenging, bukan hanya Indonesia saja, tapi negara lain juga. Dan media online itu kan bisa melewati yurisdiksi," ungkap Ayu. "Artinya kalau dilarang di tempat ini, tapi tidak dilarang di tempat lain maka orang tetap bisa lihat. Jadi selain satu negara ya butuh bersama-sama juga untuk melarangnya," terangnya. Karena total. itu penting mengupayakan pelarangan Setidaknya, satu pintu masuk yang mengarahkan orang muda ke perilaku merokok sudah dicegat. Bertahun-tahun regulasi pembatasan iklan dan promosi telah kalah cepat dibanding gerak pemasaran industri rokok. "Praktik-praktik industri (memasarkan rokok) pasti selalu ada, iklan merupakan salah satu bagian penting dari karena iklan benar-benar bisa marketing. Tapi setidaknya, kalau dilarang, walaupun lain, setidaknya sebagian dari upaya mereka memasarkan itu sudah tertutup jalurnya," kata Ayu. industri pasti mencari channel Meski demikian, Ayu sadar betul wacana pelarangan yang diusulkan bakal sulit terwujud bahkan terancam menuai penolakan keras, utamanya dari kalangan industri rokok. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Kalau iklan dilarang, industri pasti tidak terima. Termasuk upaya meningkatkan pesan bergambar (itu kencang ditolak), karena sekarang (peringatan kesehatan bergambar) 40 persen. Sisa 60 persen masih luas banget untuk bikin promosi." Bagaimanapun pengetatan aturan penting dikonkretkan sehingga anak-anak dan remaja terlindungi dari paparan iklan dan promosi rokok. Pemasaran melalui media sosial jadi salah satu strategi pemasaran yang mulai dilirik, termasuk oleh industri rokok. Apalagi internet terbanyak ketiga di Asia setelah China dan India. Indonesia tercatat sebagai pengguna Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mendapati 53,73 persen populasi Indonesia telah mengakses internet pada 2020. Sebanyak 34,63 persen pengguna internet berusia 5 hingga 18 tahun. Lebih 88 persen bocah usia 5 tahun ke atas mengakses internet untuk bermedia sosial. 93
94 Anarkisme Bahasa Ironisnya, regulasi di Tanah Air dianggap masih setengah- setengah dalam membatasi iklan, promosi dan, sponsor rokok. Celah ini disadari Kementerian Kesehatan. Oleh ihwal penguatan pengawasan dan pengendalian iklan rokok di media digital serta media luar ruang menjadi satu dari empat poin yang diusung dalam revisi PP 109/2012 usulan Kemenkes. karena itu, Yang kemudian, sudah bisa ditebak kelanjutannya, berbuah penolakan dari kalangan industri. Dalam sebuah dokumen berjudul "Kajian Revisi PP 109/2012" yang diterima Project Multatuli dari kalangan industri rokok tertulis beberapa poin keberatan. Berkas yang dibuat 16 Juni 2021 ini salah satunya memuat keluhan ihwal wacana perpendekan durasi tayang iklan rokok di berbagai media. Mereka keberatan jika ada pembatasan waktu tayang di ranah media teknologi informasi alias media digital. Industri rokok menganggap pengaturan iklan dan promosi rokok dalam beleid lama sudah jelas dan cukup membatasi ruang gerak perusahaan. Kian dipangkasnya waktu tayang iklan menurut mereka semakin menyulitkan konsumen memahami informasi tentang merek yang dibutuhkan. langsung antara "Selain iklan rokok dengan terpaparnya anak atau remaja akan pembelian rokok," demikian salah satu sub-poin dari total tujuh hal yang disorot. itu, belum terbukti ada korelasi Padahal menurut Pakar Semiotika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Acep Iwan Saidi dengan regulasi yang ada kini, perusahaan masih memiliki celah untuk mengakali aturan. Ragam dan kreasi iklan serta promosi rokok yang Anda lihat adalah buktinya. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Mereka harus memutar kepala bagaimana supaya iklan tentang rokok tetap bisa disampaikan," kata Acep kepada Project Multatuli. "Maka mereka berbicara dalam dua cara, yaitu cara visual (menampilkan rokok. Substitusinya bisa dengan "kelaki-lakian", petualangan, dan lain-lain). Selain itu, cara analog-verbal yakni dengan membuat narasi-narasi tertentu yang mengirim pesan yang diarahkan ke rokok atau aktivitas merokok," tambahnya. image yang mengasosiasikan ke Beberapa di antaranya kemudian bahkan, muncul dengan teks dan tampilan iklan yang bisa dikatakan estetik juga menarik. Acep terkesan enggan menyebut produk pemasaran itu sebagai bentuk kreativitas industri. Dia justru menilai apa yang diperbuat oleh industri rokok sebagai upaya menyiasati regulasi dengan bahasa. "Di situ jadi ada semacam 'tindakan anarkis' terhadap bahasa," tukas Acep. Situasi tersebut diperparah oleh penegakan aturan yang menurut Acep tidak jelas dan serba kontradiktif. "Secara semiotik, tampak pemerintah bersikap ambivalen. Satu sisi melarang, sisi lain tetap membiarkan rokok tetap dijual. Mungkin banyak pertimbangan. Tapi eksplisit, betapa kalahnya pemerintah oleh pengusaha," tutur Acep lagi. (APPINA) Pengiklan Asosiasi sependapat soal perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Perusahaan Indonesia Pemerintah, menurut Ketua Umum APPINA Eka Sugiarto, telah mengatur pemasaran produk rokok secara detail dan jelas. Bukan saja pada perundang-undangan tapi juga melalui dokumen Etika Periklanan Indonesia. 95
96 Prinsip dan tanggung jawab dalam beriklan telah gamblang diuraikan, kata dia. Tapi itu tak cukup, keberadaan regulasi harus diiringi penegakan hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar. Sebab ia pun mengaku khawatir dengan meningkatnya prevalensi perokok anak di Indonesia. "Jumlah perokok anak memang menciptakan kekhawatiran. Untuk menjembatani hal industri dan ini perlindungan kesehatan), kolaborasi diperlukan di beberapa ranah. Salah satunya kepastian adalah bahwa iklan rokok di ranah publik harus mematuhi peraturan dan menjunjung tinggi etika yang berlaku," Eka memerinci. (kepentingan "Pengawasan secara berkala, peninjauan dan pembaharuan, iklan, perlu dilakukan," mengingat perkembangan media lanjutnya. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A 'Disneyland' Industri Rokok Salah satu poin usulan revisi PP 109/2012 sebetulnya telah memuat itu. Tapi sayangnya, wacana perubahan regulasi yang berusia sekitar 9 tahun ini kembali mental. Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui surat tertanggal 8 November 2021 mengembalikan izin prakarsa rancangan PP Nomor 109/2012 ke Kemenkes. Setneg mengaku menerima surat dari sejumlah pihak di antaranya Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Forum Warga Kota Indonesia, Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Onkologi Indonesia, Ahmad Dahlan Tobacco Control, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia dan, Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia. Karena itu kemudian Kemenkes diminta untuk mengkaji ulang. Meski tak dijelaskan detail kajian ulang seperti apa yang diinginkan Setneg. secara terlebih dahulu dilakukan pengkajian "Untuk komprehensif atas konsepsi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tersebut bersama kementerian/lembaga terkait dan melibatkan partisipasi publik," demikian isi surat yang ditembuskan ke Sekretaris Kabinet. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rondonuwu mengaku tak mudah meloloskan revisi PP 109/2012. Karena di arena ini, yang dihadapi bukanlah lawan biasa. "Karena lawan kita sudah pasti ini bukan lawan kaleng-kaleng. Jadi lawan kita ini lawan berat," cetus Maxi dalam sebuah webinar pada pertengahan Januari 2022. "Lawan kita itu tentu pabrik rokok, industri rokok. Ya sudah pasti itu. Itu lawan berat kita. Jadi saya kira sudah jelas, kalau 97
98 mau bilang lawan, saya nggak sembunyi-sembunyi, lawan itu sudah pasti industri rokok," tutur Maxi lagi ketika diminta menjelaskan soal lawan yang ia maksud. "Yang mengubah gambar (peringatan kesehatan pada bungkus rokok) sekian persen saja itu sudah menjadi pertentangan yang berat," ungkapnya lagi. Indonesia - setidaknya berdasar data 2015 yang dipaparkan Maxi - masih menduduki peringkat tiga dunia tertinggi jumlah prevalensi perokok usia 10 tahun ke atas, setelah China dan India. Adapun laporan WHO pada 2019 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Pasifik dengan harga rokok termurah. M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Kini ditambah regulasi dan pengawasan aturan yang serba bolong. Barangkali kombinasi situasi tersebut yang menjadikan Indonesia sempat diledek bakal menjadi Disneyland atau taman hiburan bagi industri tembakau. "Di Indonesia, industri rokok itu layaknya berada di Disneyland, ya. Karena ini adalah taman hiburan bagi mereka, di mana mereka bebas beriklan dan promosi," ucap Gian. Artikel	ini	merupakan	tulisan	keenam	dari	serial	#TobaccoDeadlock	yang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	didukung	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia.	Dana	hibah	tidak	memengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. 99
100 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli Menelisik Pengembalian PP No 109/2012: Quo Vadis Pengendalian Tembakau di Indonesia MARIA HARTININGSIH Editor RITA WIDIADANA 08/03/2022 Eksposur rokok pada anak-anak terjadi sejak usia dini. (Project M/Rangga Firmansyah) 101
DUNIA investasi di Indonesia bersorak ketika pada tanggal 30 November 2021, Presiden Direktur PT Hanjaya Mandala Trumpaitis, Sampoerna mengumumkan akan mengoperasikan pabrik rokok elektrik atau IQOS di Karawang, Jawa Barat, akhir tahun 2022. Tbk (HMSP), Mindaugas Nilai investasi pembangunan perangkat yang dirancang secara khusus untuk memanaskan tembakau itu mencapai 166,1 juta Dolar AS atau sekitar Rp2,3 triliun. Pabrik rokok khusus produk IQOS ini adalah yang kedua di Asia dan ketujuh di Asia Pasifik. Dengan demikian, seperti dikemukakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Indonesia menunjukkan potensinya sebagai hub ekspor di kawasan. HMSP adalah produsen dan penjual rokok terbesar dan pertama di Indonesia yang berdiri sejak 1913. Pada Mei 2005, mayoritas kepemilikan saham perusahaan yang dikelola keluarga Sampoerna itu berpindah tangan ke PT Philip Morris Indonesia, anak usaha dari perusahaan rokok terbesar di dunia, Philip Morris International Inc. Sebelumnya, pada 8 November 2021, di Kantor Kementerian Istana Sekretaris Negara yang berlokasi di Kompleks Kepresidenan Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengembalikan Peraturan Prakarsa Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Izin Rancangan Pengembalian ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui surat bernomor B-880/M/D-1/HK.02.03/11/2021. Berselang sekitar dua pekan setelah pengumuman investasi, tepatnya pada 17 Desember 2021, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 192/PMK.010 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Tembakau Berupa Sigaret, Rokok Daun atau Kobot dan Tembakau Iris, dan diundangkan tanggal 20 Desember 2021. 102 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Peraturan itu berisi tentang kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 12 persen-lebih rendah dibandingkan tahun 2021, sebesar 12,5 persen. Kenaikan yang berlaku sejak 1 Januari 2022, konon dimaksudkan untuk mencapai target penurunan prevalensi merokok usia anak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024. PP No 109 Tahun 2012 tembakau, Tiga peristiwa khususnya pemberantasan perokok anak dan remaja serta maraknya rokok elektrik, tak sulit ditemukan keterkaitannya satu sama lain. terkait upaya pengendalian Banyak pertanyaan yang bisa dilontarkan. Pertanyaan besar bermuara pada dikembalikannya PP No 109/2012 bersama Izin Prakarsa kepada Kementrian Kesehatan. Bagi yang bisa 'membaca' seluruh penanda di atas, tak sulit menjelaskan kemandekan dari proses upaya revisi karena benturan keras dari kepentingan lembaga-lembaga yang terkait of dengan interest, meminjam istilah Widyastuti Soerojo dari The Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). isu ini, atau irreconcilable conflict Mengapa PP No 109/2012 menjadi penting dalam upaya pengendalian tembakau. Organisasi PRAKARSA, mengungkapkan tiga kunci pentingnya pengendalian produk tembakau. nonpemerintah di Jakarta, Pertama, prevalensi merokok di Indonesia naik terus dan berada pada titik yang mengkhawatirkan bagi kualitas Instrumen pengendalian konsumsi kesehatan nasional. merokok belum efektif karena kebijakan pajak dan cukai rokok terlalu rendah. 103
Kedua, rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar setelah beras dan mengakibatkan rendahnya investasi rumah tangga pada tumbuh kembang anak. Ketiga, rokok merupakan salah satu penyebab penyakit katastropik yang menyedot biaya pelayanan kesehatan. PP No 109/2012 merupakan turunan dari UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 116 yang menekankan pentingnya peraturan pemerintah mengenai bahan yang tembakau bagi mengandung zat adiktif berupa produk kesehatan. Sejak awal, PP No 109/2012 yang terdiri dari 65 pasal itu diliputi penolakan. Salah satu alasan paling keras dari penolakan itu adalah: PP No 109/2012 hanya mengatur produk tembakau di dalam negeri, sementara produk tembakau ekspor tidak disentuh. Di tengah kontroversi itu, Presiden Soesilo 'SBY' Bambang Yudoyono mengesahkan PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan resmi berlaku pada tanggal 24 Desember 2012. Melalui PP No 109/2012, setiap bungkus rokok harus mencantumkan peringatan dalam bentuk kalimat dan gambar pada 40 persen bungkusnya. Terdapat lima jenis peringatan kesehatan bergambar yang harus dicantumkan dalam setiap kali produksi. Lima jenis peringatan itu adalah gambar kanker mulut, orang merokok dengan asap yang membentuk tengkorak, kanker tenggorokan, orang merokok dengan anak di dekatnya dan paru yang menghitam karena kanker. Gambar kesehatan tersebut harus berwarna pada 40 persen sisi lebar atas bagian depan dan belakang dan tidak boleh tertutup. Sedangkan informasi kesehatan dicantumkan pada 104 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A sisi samping, seperti kandungan tar dan nikotin, serta kalimat, "Dilarang menjual dan memberikan keada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil." Kewajiban Health Warning (PHW) atau Peringatan Kesehatan Bergambar pada setiap kemasan rokok itu mulai berlaku pada 24 Juni 2014. untuk mencantumkan Pictorial Laporan Global Burden yang diluncurkan Institute of Health Metric and Evaluation (IHME), pusat riset kesehatan global independen yang berkantor di University of Washington, Amerika Serikat, mengenai tren merokok 1990-2019, menyebut jumlah perokok dunia pada 204 negara terus bertambah menjadi 1,14 miliar. of Disease tahun 2019 Dari laporan itu, Indonesia merupakan pasar rokok kedua terbesar di dunia yang dijual secara eceran. Indonesia mewakili 95 persen dari pasar rokok kretek dengan kecenderungan sasaran konsumen yang semakin menyasar kepada kelompok remaja. 105
Pada 2011, sebanyak 67 persen laki-laki di Indonesia adalah perokok dan 87 persen orang dewasa terpapar asap rokok di rumah, demikian survei Badan Kesehatan Dunia (WHO). Upaya revisi Karena banyak hal penting belum tercakup dalam aturan tersebut, upaya revisi PP No 109/2012 mulai digaungkan pada tahun 2018. Komponen yang dibahas dalam revisi bertujuan untuk mengurangi prevalensi perokok pemula, khususnya anak dan remaja usia 10-18 tahun. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 9 persen dari 67 juta perokok berusia di bawah 15 tahun, dengan seperlima dari perokok aktif. Ditelusur lebih jauh melalui data Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), sebanyak 18,8 persen dari pelajar berusia 13-15 tahun adalah perokok aktif, sementara 57,8 persen dari pelajar kelompok usia sama terpapar asap rokok. setiap 100 remaja adalah Secara keseluruhan, jumlah perokok usia di atas 15 tahun berkisar 59,86 juta jiwa dengan dua pertiganya adalah laki-laki, demikian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Adapun revisi berkaitan dengan empat klausul. Pertama, terkait peringatan kesehatan bergambar pada bungkus produk tembakau yang dalam PP No 109/2012 adalah 40 persen, ditingkatkan menjadi 90 persen. Kedua, berkaitan pengaturan iklan atau promosi dari produk tembakau. Ketiga, pengaturan rokok elektrik dengan pemanasan (IQOS), yang belum diatur dalam PP No. 109/2012, dan berpotensi menjebak orang muda. Keempat, pengawasan dalam PP No 109/2012 membutuhkan kejelasan, khususnya penggunaan teknologi digital melalui berbagai platform yang bisa diakses 106 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A 24 jam. Pengguna Internet di Indonesia adalah ketiga terbesar di Asia dan keenam terbesar di dunia. Berbagai penelitian menunjukkan besarnya pengaruh media sosial dalam meningkatkan promosi rokok di kalangan kaum muda. Dengan teknologi digital, industri bisa menggunakan wahana apa saja yang dengan bebas merampas ruang publik tanpa pengawasan ketat. Dengan demikian, pengaturan PHW saja menjadi kurang efektif. Semua klausul dalam upaya revisi sebenarnya sejalan dengan RPJMN 2020-2024 target menurunkan yang memiliki prevalensi merokok anak usia 10-18 tahun dari 9,1 persen menjadi keberhasilan sebagai pembangunan sumber daya manusia. 8,7 persen, indikator Dalam diskusi virtual dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 10 November tahun lalu, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Imran Agus Nurali, mengatakan Izin Prakarsa kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan sudah sampai ke Sekretariat Kabinet (Setkab). Padahal dua hari sebelumnya, Izin Prakarsa itu sudah dikembalikan Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Kesehatan. Tak bisa dihindari pula, perbenturan keras antara pihak yang mendukung revisi dengan pihak-pihak yang anti dan menolak revisi. Pihak yang menolak revisi melihat usulan dalam revisi lebih ketat dibandingkan Framework Convention on jauh Tobacco Control Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani dan meratifikasi FCTC. (FCTC). Sebagai catatan, Menengarai Arah Kebijakan Pertanyaannya kemudian, mengapa Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 dikembalikan kepada Menteri Kesehatan? 107
Dalam surat pengembalian tersebut dikatakan, pengembalian Izin Prakarsa PP No 109/2012 dilakukan setelah menerima masukan dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Forum Warga Kota Indonesia, Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perkumpulan Onkologi Indonesia, Dahlan Tobacco Control, Indonesia (GAPRI) Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) dan Forum Masyarakat Industri Seluruh Indonesia (Formasi), yang menyampaikan pandangan atas materi perubahan regulasi. Dalam surat Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP No 109/2012 itu terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara komprehensif atas konsepsi RPP tersebut bersama kementerian/lembaga terkait dan melibatkan partisipasi publik. itu juga dinyatakan, agar permohonan Dari masukan dan keputusan pencabutan Izin Prakarsa yang termuat dalam selembar surat itu, tak sulit menengarai kecenderungan yang terjadi. Sekretaris Kabinet Trikawan J. Iswono dalam webinar yang digelar Universitas Ahmad Yani Cimahi, Jawa Barat, Oktober 2021, mengatakan revisi PP No 109/2012 dikhawatirkan memperparah kondisi industri rokok yang produksinya sudah menurun tajam. Catatan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan produksi rokok turun hingga 3,3 persen tahun 2021. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengatakan, produksi rokok terus turun sejak tahun 2013. Alasan lain, data. "Data yang digunakan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi fondasi revisi PP No 109 merupakan data Riskesdas 2018 yang dikeluarkan Kemenkes lima tahun sekali, jadi ini data lama. 108 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Kalau melihat data Susenas BPS 2020, kami melihat trend perokok anak sangat menurun yaitu 3,81 persen. Jadi kami harus hati-hati mengeluarkan kebijakan publik. Ini juga menjadi pertimbangan kami dalam menanggapi PP No 109/2012," ujar Trikawan. Dihubungi seusai rapat sektoral daring Januari lalu, Rama Prima Syahti Fauzi, Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Kemenko PMK, mengatakan, pelaksanaan PP No 109/2012 berhasil menurunkan prevalensi merokok pada usia di atas 10 tahun dari 29,3 persen pada 2013 menjadi 28,9 persen pada 2018. "Tetapi pada anak di bawah 18 tahun prevalensinya justru naik dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen. Ini yang perlu menjadi catatan," ujar Rama. 109
Yang jelas, dengan pengembalian Izin Prakarsa, proses revisi tidak bisa berlanjut. Trikawan mengatakan, pada dasarnya pemerintah tidak ingin revisi PP No 109 Tahun 2012 ini menimbulkan 'shockwaves' yang kuat bagi industri rokok dan industri hasil tembakau (IHT). Selanjutnya kita amati pemasukan negara dari cukai. Dalam APBN dan Fakta Kementerian Keuangan edisi Maret 2021 dikemukakan, cukai hasil tembakau (CHT) masih menjadi sumber utama Kepabeanan dan Cukai, yakni sekitar 96,7 persen. Dalam APBN 2021, target penerimaan cukai sebesar Rp180 triliun, sementara penerimaan dari cukai hasil tembakau Rp173,78 triliun. Ekspor rokok juga menyumbang 1,66 persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Meski dipertimbangkan signifikansinya dibandingkan biaya akibat penyakit katastopik sebagai dampak jangka panjang merokok termasuk tahun- tahun hilangnya produktivitas manusia. Ironisnya, justru ini yang kurang mendapat perhatian. demikian, jumlah itu harus Penasihat Riset Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Teguh Danarto pada Oktober 2021, mengatakan kalau cukai rokok naik 30 persen bahkan sampai output 45 perekonomian, malah menambah penerimaan negara sampai Rp9,92 triliun. persen, sebenarnya tidak memengaruhi Data terakhir WHO juga mengungkapkan, kenaikan cukai hasil tembakau 25 persen per tahun selama lima tahun mulai tahun 2022, justru akan mengurangi 4,8 juta perokok, satu juta kematian dan menahan kerugian antara Rp102,8 sampai Rp254,8 Triliun. 110 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Hati-hati Terkecoh! Estimasi biaya ekonomi penggunaan tembakau penting bagi pembuat kebijakan, terutama dalam merencanakan penyediaan layanan kesehatan dan pengeluaran publik lainnya. Salah satu temuan dari kajian CISDI, The 2019 Health Care Cost of Smoking in Indonesia, beban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait smoking attributable direct expenditure(SDE) atau biaya langsung akibat merokok sangat tinggi, antara 56,3 persen hingga 58,6 persen. Kalau seluruh biaya termasuk rawat inap ditanggung, jumlahnya mencapai 86,3 persen sampai 87,6 persen dari anggaran BPJS. Biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKN) bakal menjadi beban individu, antara 41,4 persen dan 43,7 persen. Bagi masyarakat menengah bawah, situasi itu berpotensi membuat spiral kemiskinan sulit diputus. Pengeluaran perawatan kesehatan meningkat dengan bertambahnya usia perokok yang mencapai tingkat maksimum pada kelompok usia 50-59 tahun. Menurut audit BPJS Kesehatan tahun 2019, defisit JKN mencapai kisaran Rp17 triliun, dengan akumulasi defisit sejak ini dimulai pada 2014, mencapai Rp51 triliun. program Tanggungan BPJS Kesehatan meliputi 60-90 persen dari biaya total defisit JKN. Bila tidak ada perubahan perilaku, Kementerian Keuangan memproyeksikan akumulasi defisit skema pembiayaan BPJS Kesehatan untuk beban pasien akan terus meningkat hingga Rp72,6 triliun pada 2047. Studi CISDI juga menemukan bahwa naiknya prevalensi merokok meningkatkan biaya kesehatan akibat merokok tahun 2019, adalah antara Rp17,9 triliun (0,1 persen dari PDB) hingga Rp27,7 triliun (0,2 persen dari PDB). 111
Pada tahun yang sama, pemerintah mengalokasikan Rp5,8 triliun dari pajak rokok daerah untuk JKN. Pemerintah daerah juga diamanatkan untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,6 triliun untuk mendukung kesiapan sisi penawaran dan menutupi iuran JKN masyarakat miskin dan pekerja yang kena PHK. Beban BPJS Kesehatan untuk menutupi SDE jauh lebih tinggi dari perkiraan alokasi maksimum pajak daerah 2019 dan DBHCHT yang jumlahnya Rp7,4 triliun (26,7 persen dari SDE). Kebijakan cukai tembakau tahun 2020 juga tidak cukup untuk menutup hanya mengalokasikan sebagian kecil untuk JKN. Disesuaikan inflasi, biayanya mencapai sekitar Rp18,2 hingga dengan Rp28,2 triliun. biaya merokok karena pemerintah Sedangkan alokasi untuk JKN maksimal Rp8,1 triliun (terdiri dari Rp6,4 triliun dari pajak rokok daerah dan Rp1,7 triliun dari DBHCHT). Penerimaan pajak tembakau pada tahun 2020 adalah Rp170,2 triliun. Oleh karena itu, klaim industri tembakau bahwa cukai rokok telah membantu JKN merupakan manipulasi opini publik. Tulisan	ini	merupakan	bagian	dari	serial	#TobaccoDeadlock	yang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	ini	didukung	oleh	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia.	Dana	hibah	tidak	memengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. 112 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli Minimnya Wibawa Otoritas Dalam Pengendalian Tembakau di Indonesia MARIA HARTININGSIH Editor RITA WIDIADANA 10/03/2022 Sebuah keluarga mengunjungi toko vape. (Project M/Rangga Firmansyah) 113
TAK sulit menengarai carut-marut antarkementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan urusan tembakau. Dari satu diskusi saja dengan mudah dibaca bahwa kesepahaman adalah sesuatu yang mustahil karena kepentingan-kepentingan yang berpunggungan. juga terjadi kekacauan terkait prosedur yang Di membuat situasi kian runyam dan berakhir dengan pengembalian Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bersama Izin Prakarsa kepada Menteri Kesehatan. luar itu Dalam Rapat Lintas Sektor PP No 109 Tahun 2012 melalui daring pada 31 Januari 2022, suara Widyastuti (Tuti) Soerojo terdengar bergetar. Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau itu dengan tegas mengatakan pengembalian PP dan Izin Prakarsa mengartikan proses revisi PP No 109/2012 mandek. "Tanpa lisensi bagaimana mungkin kementerian/lembaga yang berkepentingan dengan PP mau hadir," katanya. Yang pasti, seperti dikemukakan Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rama Prima Syahti Fauzi, dengan pengembalian Izin Prakarsa itu, pembahasan di dalam Panitia Antar-Kementerian tidak dimungkinkan lagi. (PAK) sudah Blunder antarkementerian saling-silang. Seperti blessing in disguise, karena silang pendapat itu, justru persoalan internal di Kementerian Kesehatan-yang menjadi kunci kecarut-marutan-terbuka. mengundang Minim Wibawa Otoritas Rama, yang dihubungi secara terpisah, menjelaskan dalam proses revisi PP No 109/2012, PAK diketuai oleh Dirjen 114 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Kesehatan Masyarakat (Kesmas) selaku unsur Pelaksana di Kementerian Kesehatan atau leading sector. Yang dibahas dalam PAK adalah tujuh pasal dalam PP No 109/2012 yang memang masih berat kepada urusan pengendalian tembakau. Di antaranya terkait pictoral health warning (PHW) serta urusan iklan di luar ruang dan media sosial. "Dalam pembahasan di Kemenko PMK, diamanahkan untuk menambah soal rokok elektrik atau STP/pemanas karena substansinya belum masuk," tambah Sakri Sab'atmaja, Kepala Subdit Advokasi dan Kemitraan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Banyak UU harus ditelisik terkait revisi itu. "PHW ujung-ujungnya ada UU Cukai, iklan ujung-ujungnya ada UU Pers, UU Penyiaran, kemudian ada UU ITE dan lain-lain. Revisi PP No 109 bisa membentur semua UU itu," ungkap Sakri. Situasi ini juga menyebabkan terjadinya kebingungan banyak pihak. Pada beberapa kesempatan, Anthonius Malau, Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan adanya ketidak- konsistenan beberapa pasal dalam PP No 109/2012 sehingga pihaknya gamang untuk memblokir konten rokok di internet. Dengan semua keruwetan itu, rapat-rapat pembahasan revisi PAK lebih sering dipimpin oleh pejabat di bawah Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Hukor). Dua dari delapan pertemuan PAK yang dihadiri Rama tidak dipimpin oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Hal serupa juga disampaikan Sakri, yang mengatakan pertemuan PAK dipimpin oleh pejabat eselon II, yakni Kepala Biro dan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat secara bergantian. Namun menurut salah satu sumber, kepala biro hanya datang satu kali. 115
Hal ini sangat berbeda dengan proses pembuatan PP No 109/2012. "Dulu dipimpin Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Umumnya, Dirjennya, Prof Tjandra Yoga Aditama yang memimpin rapat-rapat PAK," ungkap Tuti Soerojo, yang diamini oleh Sakri. Pada proses itu, dilakukan tiga kali sosialisasi setelah adanya dukungan dari lembaga swadaya masyarakat. Ketika PAK pembuatan PP selesai, tentu tidak semua setuju. Irreconcilable conflict of interestantara pihak yang mendukung peningkatan penjualan dan yang mendukung penurunan konsumsi, sulit dijembatani. "Waktu itu Biro Hukor menyurati Menkes memberitahu aspek yang disetujui dan yang belum disetujui, ada catatan. Lalu diusulkan supaya dikirim ke Menteri Hukum dan HAM untuk harmonisasi, Biro Hukor yang membuat surat, Menkes yang menandatangani." 116 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Wibawa otoritas kesehatan dalam proses pembuatan PP No 109/2012 ini yang, maaf, tidak ada dalam proses revisi PP. Lewat Waktu Dalam beberapa rapat lintas-sektoral via daring, Koodinator Penyusunan PP yang membawahi Kesehatan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi (Hukor) Kemenkes, Ali Usman, mengatakan, pihaknya sudah mengawal proses revisi sejak tahun 2018. Pihaknya juga sudah melakukan rapat PAK sampai delapan "Paparan Bappenas kali, tidak bisa berdiri menunjukkan, pengendalian sendiri, harus ada dukungan dari sektor pertanian, perdagangan, industri, perpajakan, tenaga kerja, semuanya harus mendukung," kata Ali Usman. tetapi tidak ada titik temu. tembakau Karena di PAK tidak ada titik temu, maka dilakukan koordinasi sesuai Inpres 7 Tahun 2017 oleh Kemenko PMK. Menurut Rama, Kemenko PMK telah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi antar lembaga dan kementerian menyangkut revisi PP No 109 Tahun 2012. Secara formal dan non formal, Kemenko PMK juga sudah melakukan diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kebijakan tembakau dan rokok termasuk soal cukai. "Bahkan ketika akan mengajukan revisi Izin Prakarsa, kami melakukan rapat koordinasi dulu dengan kementerian dan lembaga agar argumen yang diajukan pada revisi PP No 109/2012 cukup kuat," ujar Rama. Namun kemudian, karena penyusunan terkait regulasi tersebut sudah dua tahun lewat, dan sesuai ketentuan Inpres 7 Tahun 2017, Kementrian Kesehatan diminta untuk melakukan Izin Prakarsa lagi. 117
Kemkes, melalui Biro Hukum sudah melakukannya. Begitu dijelaskan Ali Usman. Oleh sebab itu, RPP revisi tidak diusulkan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Progsun) tahun 2022 karena proses Izin Prakarsa yang masih berlangsung di Setneg. "Tadinya kami berharap tidak masuk Progsun tetapi di Prakarsa kita sudah dapat izin," ujar Ali Usman. Progsun ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). "Namun, Izin Prakarsa dikembalikan, sehingga tidak mungkin lagi kita mengusulkan di Progsun, apalagi harus ada kesiapan kita untuk melakukan kajian lagi terhadap pro dan kontra, khususnya terkait tanggapan, baik dari asosiasi, organisasi, dari kesehatan, maupun industri, seperti tercantum pada surat Setneg. Dalam penyusunan kajian, Setneg meminta Menkes melibatkan masyarakat," lanjut Ali Usman. Leadership Lemah Dari keruwetan ini, tak sulit mengatakan bahwa dalam proses revisi PP No 109/2012, terdapat leadership yang lemah, diikuti kekacauan sistem. Padahal ini adalah kunci dari dari seluruh upaya untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Koordinasi dan mencari titik temu antar kepentingan-kepentingan yang saling bertolak-belakang membutuhkan kepemimpinan yang berwibawa. Masalah tembakau ini bukan hanya berkaitan dengan sektor- sektor yang sudah disebutkan di atas, tetapi juga kental nuansa politiknya, khususnya kebijakan politik ekonomi nasional yang mem-'backup' industri tembakau. Harap Keuangan menargetkan penerimaan negara dari cukai rokok yang mencapai sekitar Rp173 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp193 triliun pada dicatat: Kementerian 118 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A tahun 2022. Seluruh target penerimaan cukai tahun 2022 adalah sebesar Rp203,9 triliun. Di sisi lain, begitu seringnya pergantian pejabat membuat sulitnya mempertahankan kontinuitas upaya revisi dan esensinya, terutama karena ketidaksamaan visi, atau tidak paham masalah sampai kepada aspek teknis, atau tak punya nyali berhadapan dengan kelompok yang kekuatannya bak 'raksasa Goliath.' Di samping itu juga ada masalah COVID-19 yang menyita seluruh perhatian. Korban yang tidak bertahan ditengarai memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak ada penelitian lebih lanjut penyebab penyakit komorbit itu, yang bisa jadi juga disebabkan oleh rokok. Singkatnya, fondasi di sisi lembaga negara yang mendukung revisi sangat lemah karena tidak ada kesepahaman satu sama lain. Bahkan seperti dikemukakan Sakri, ada kementerian dari perekonomian yang tidak mau ikut lagi dalam pertemuan- pertemuan. Bisa dipahami kalau upaya revisi PP No 109/2012 dengan mudah dihentikan. Pada saat yang sama, industri justru sangat solid untuk mengupayakan keberlanjutan peningkatan konsumsi melalui semua wahana dan memanipulasi ketidakberdayaan konsumen menolak kecanduan. Karena begitu digdayanya teknologi, regulasi yang ada kurang efektif, apalagi, teknologi internet menerjang batas wilayah, bisa dibuka kapan saja tanpa jeda. Sebenarnya strategi komunikasi dari kelompok pro-revisi lengkap meliputi semua sisi. sangat bagus. Materinya Sementara hanya yang menolak saja, alasan menyandarkan mengatasnamakan petani dan buruh pabrik rokok. Dalam kondisi terpuruk, petani juga lebih mudah dipecah belah, membuat sistem tata-niaga yang eksploitatif terus berjaya. kelompok pada revisi 'itu-itu' yang 119
Di luar soal itu, lobi industri sangat kuat. Tak mudah mengikuti gerak industri di ranah ini, tetapi buktinya langsung menohok mata. Pabrik rokok elektrik atau IQOS di Karawang dibangun dan segera beroperasi, tanpa hambatan. Regulasi vs Edukasi? Di tengah kegamangan dan kebingungan di kalangan birokrasi beberapa kementerian, hal menarik lainnya muncul. Menurut Ali Usman, dari berbagai pertemuan yang diikutinya, banyak kementerian lebih condong kepada edukasi, bukan regulasi. Bahkan yang semula mendukung, setelah kenaikan cukai merasa tidak perlu lagi dan menganggap pengendalian tembakau bisa dengan edukasi, bukan perubahan regulasi. "Kalau masih ada acara lain, mengapa tidak diambil, seperti tidak edukasi, kampanye dan menimbulkan efek drastis pada kondisi sosial dan ekonomi dan sosial di Indonesia," ujar Sekretaris Kabinet, Trikawan J.Iswono, dalam Webinar Universitas Ahmad Jani, bulan November tahun lalu. lain-lain yang lebih soft, Padahal, seperti dikemukakan Kasubdit SDM dan Pembiayaan Kesehatan Bappenas, Renova Siahaan, dalam diskusi virtual dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 10 November 2021, berbagai intervensi kebijakan dalam RPJMN tak bisa dilakukan tanpa dukungan regulasi. Dalam RPJMN juga dijelaskan tiga aspek kebijakan pemerintah, yaitu, kebijakan fiskal, non fiskal yang mitigasi bagi pihak-pihak yang terdampak. Fenomena lainnya adalah siasat industri mendayagunakan teknologi internet untuk memperluas strategi pemasarannya. Hasil penelusuran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019 menunjukkan ditemukannya 114 kanal di media sosial Facebook, Instagram dan Youtube telah melanggar UU 120 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A No 36 tahun 2009, khususnya Pasal 46 ayat (3), butir c tentang promosi rokok yang menggunakan wujud rokok. Namun tak kalah siasat. Mereka mengerahkan para influencer dalam kampanye lunak (soft campaign) melalui semua wahana berbasis teknologi, dengan cara yang sangat yang kreatif, imaji konsep sangat powerful. Tidak ada produk rokok yang nongol di gambar, tetapi dengan mudah orang tahu maksudnya. industri dengan mengeksplorasi Namun, bukankah iklan bukan hanya soal menjual produk tetapi juga menjual cara untuk memahami dunia. Iklan bahkan sangat kuat dalam mendefinisikan diri target, dengan menyasar aspek psikologisnya. Kritikus media, seperti Jean Kilbourne (2014), menegaskan dampak dari pesan iklan masuk 121
melalui bawah sadar 'generasi gawai' setelah berulang-ulang menontonnya. Para ahli pemasaran digital meyebutnya sebagai 'a call to action'. Jadi, boleh saja, Jos Adiguna Ginting, mantan Direktur Corporate Affairs PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, dalam suatu wawancara dengan media asing pada akhir tahun 2018, menyatakan bahwa program pemasarannya ditujukan untuk orang dewasa tetapi kenyataannya sungguh berbeda. Regulasi yang ada kedodoran menangkap fenomena ini. Kalau merokok adalah pilihan sukarela, kenapa tidak memberikan edukasi? Akan tetapi, kalau tanpa regulasi bagaimana menahan laju informasi melalui digital platforms? Memang internet melampaui batas negara, tetapi dampak destruktifnya bisa dihambat. New Zealand dan Singapura berada pada baris terdepan yang memiliki kebijakan khusus pelarangan iklan rokok secara total melalui semua wahana, termasuk melalui 'media baru', media digital. Bersama Malaysia, ketiga negara itu bahkan melarang penjualan rokok di negaranya. Itu pula sebabnya, banyak pula yang meyakini upaya pengendalian tembakau masih bisa dilakukan. Kalau pintu ditutup, bukankah selalu ada jalan keluar melalui jendela? Mengapa harus menghadapkan regulasi dengan edukasi? Kenapa tidak keduanya sekaligus? Itu berarti, edukasi dan regulasi harus berjalan seiring. Kalau tidak mungkin lagi dengan revisi PP No 109/2012, masih bisa dilakukan cara lain. Itulah yang diipayakan dalam Rakornis PMK di Bogor akhir Januari 2022. "Kami membuat matriks, setiap kementerian terkait bisa melakukan sesuatu dalam upaya ini," ujar seorang sumber yang hadir di dalam rapat tersebut. 122 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Artikel	ini	adalah	bagian	kedua	dari	laporan	menelisik	pengembalian	revisi	Peraturan	Pemerintah	Nomor	109	Tahun	2012.	Laporan	menelisik	pengembalian	revisi	PP	109/2012	merupakan	bagian	dari	serial	#TobaccoDeadlock	yang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	ini	didukung	oleh	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia.	Dana	hibah	tidak	memengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. 123
124 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Project Multatuli "Medan Laga" Pembatasan Rokok di Indonesia NURIKA MANAN Editor MARIA HARTININGSIH 30/05/2022 Buruh tani beristirahat di samping keranjang berisi tumpukan daun tembakau di Desa Legoksari, Temanggung. (Project M/Felix Jody Kinarwan) 125
Akhir Mei 2022, menjadi target Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merampungkan naskah akademik revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Usulan perubahan regulasi ini sebenarnya sudah berproses sekitar lima tahun silam, tapi berulang kali terpental dan gagal direvisi. Yang terbaru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan izin prakarsa untuk merevisi PP 109/2012 pada Mei 2021 ke Sekretariat Negara (Setneg). Namun Izin prakarsa dikembalikan Setneg ke Kemenkes. Alasannya, masih perlu kajian menyeluruh. Mengapa regulasi setingkat peraturan pemerintah ini begitu alot? lagi-lagi, revisi urung terlaksana. Pengembalian izin prakarsa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, boleh jadi mengecewakan sebagian kelompok. Utamanya mereka yang aktif mengkampanyekan regulasi pengendalian rokok. tentang Pengamanan Bahan Namun, bagi sebagian orang yang terlibat jalan panjang regulasi, keputusan itu barangkali bukan hal yang mengejutkan. Termasuk, penuturan seorang sumber yang sekitar lima tahun mengikuti proses ini. itu kemudian "Saya dikembalikan dan diminta kajian dan lain sebagainya," ungkap sumber tak disebutkan. tidak kaget kalau Izin Prakarsa ini percaya diri. Dia meminta identitasnya Izin Prakarsa merupakan salah satu 'pintu' untuk mengubah peraturan dalam hal ini PP 109/2012. Regulasi yang hampir 10 126 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A tahun tak direvisi ini secara garis besar memuat rambu-rambu pembatasan rokok dan pengendalian tembakau. Tujuannya antara lain untuk melindungi kesehatan warga dan mencegah perokok anak. Akan tetapi bagi para aktivis pengendalian rokok dan Kementerian Kesehatan - sebagai otoritas yang mengurus kesehatan - menilai PP berisi 65 pasal tersebut masih menyimpan celah. Itu sebabnya, jalan lempang. mengubah Perubahan sudah digodok dan usulkan sejak 2017, tapi hingga kini seperti tak berbuah hasil. Terpental berkali-kali. revisi diperlukan. Tapi sayangnya, regulasi tersebut tak sepenuhnya Sumber yang mengikuti hampir seluruh rapat demi rapat pembahasan PP 109/2012 membeberkan nyaris selalu ada benturan pendapat pada setiap pertemuan. Yang terjadi biasanya, sektor ekonomi dihadap-hadapkan pada tujuan perlindungan kesehatan. 127
Debat kusir itu bukan hanya dijumpai pada forum-forum tertutup, melainkan juga saat diskusi terbuka. Salah satu contohnya dalam webinar pada 21 Oktober 2021, yang digelar Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Trikawan Jati Iswono yang mewakili Sekretariat Kabinet jika mengungkapkan kecemasan akan keruwetan dampak revisi PP 109/2012 jadi terlaksana. Ia setengah mengingatkan, niat merevisi aturan ini tak boleh hanya berfokus pada konteks kesehatan. "Ketika kita mengendalikan konsumsi rokok, itu kemudian tak bisa lepas, dimensinya sangat kompleks. Karena untuk kasus Indonesia, ada keterkaitan hulu ke hilir termasuk keterlibatan petani dan dari sisi industri," Trikawan beralasan dan coba meyakinkan bahwa PP 109/2012 belum urgen direvisi. Padahal jika bicara soal kondisi petani tembakau, tulisan sebelum ini telah menyinggung bahwa akar masalah para petani terletak pada absennya negara mengatur perlindungan bagi petani dan indikasi pembiaran tata niaga tembakau yang karut-marut. itu, Trikawan sebagai Kepala Bidang Perencanaan Selain Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset Setkab ini merasa, kebijakan revisi akan memberikan pukulan yang sangat berat bagi industri rokok. "Kita harus melihat revisi ini akan berdampak pada IHT (industri hasil tembakau), dan sektor-sektor terkait lainnya. Belum lagi aspek kultural sosiologis yang berkembang di masyarakat terkait tembakau," ucap Trikawan. "Yang kedua, timing dan urgensi. Dari sisi timing, dengan adanya pandemi, saat ini industri tembakau sudah mendapat tekanan yang berat," lanjutnya. Sebaliknya, mengutip data Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, produksi rokok sepanjang Januari- 128 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A November 2021 sebelumnya, atau mencapai 235 miliar batang. justru naik 4,6 persen dibanding tahun Sumber yang ditemui Project Multatuli mengungkapkan, geliat investasi diduga kuat jadi salah satu alasan pengembalian Izin Prakarsa yang diajukan Mei 2021. Asumsi ini muncul bertolak pada dokumen yang ia miliki dan rapat terbatas yang dihadirinya. Ia pun bercerita, pada salah satu rapat bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo sempat ditekankan agar masing-masing kementerian dan lembaga menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Tidak spesifik soal industri rokok, tapi ada arahan soal meningkatkan investasi," ungkap sumber tersebut tentang rapat terbatas yang diikutinya pada 2019. 129
Sejak mula pembahasan wacana revisi ini berjalan ia sudah mengira, salah satu regulasi pengendalian tembakau seperti PP 109/2012 rentan dianggap menjadi batu sandungan investasi. "Itu berangkat dari dokumen yang saya tunjukkan, investasi itu yang ditekankan. Pasti Izin Prakarsa dikembalikan, karena memang pertimbangan itu (sektor ekonomi dan investasi). Sudah pasti," tukasnya. "(Mengapa Anda yakin betul?) Sangat yakin saya [Izin Prakarsa akan dikembalikan karena pertimbangan ekonomi]. Karena memang di situ (dokumen yang dimiliki sumber Project Multatuli) mengatakan, pertimbangan ekonomi dan investasi memang harus betul-betul ditingkatkan," terang dia lagi. Dokumen yang dimaksudnya merupakan sebendel berkas paparan dalam sebuah rapat terbatas pada 2019. Pelbagai runutan itu kemudian jadi penanda-penanda baginya, sehingga sudah bisa memprediksi bahwa revisi PP 109/2012 tak bakal gol. ia mendengar kabar, Betul belaka, belakangan kemudian Setneg menerbitkan surat pengembalian izin prakarsa revisi PP 109/2012. Itu tak mengherankan baginya. Malahan, muncul kecurigaan, pengembalian bukan murni persoalan 'memperhalus' penolakan. izin prakarsa teknis melainkan cara untuk "Jadi itu sebenarnya bahasa bijak untuk menolak secara halus," kata dia menduga. Sumber yang menghadiri pelbagai rapat demi rapat mulai dari pembahasan antar-kementerian pada sekitar 2018-2019 ini hingga pertemuan yang digelar Setneg pada 2021 mengungkapkan, seperti pengembalian menguatkan syak wasangkanya ihwal keengganan untuk merevisi PP 109/2012. izin prakarsa 130 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Sempat anjloknya kondisi perekonomian dan hantaman pandemi COVID-19, tak ayal menambah keruwetan. Belum lagi surat-surat keberatan yang sampai ke meja Jokowi. Pelbagai situasi tensi. itu menurutnya berkelindan meningkatkan Sehingga revisi salah satu aturan pengendalian rokok melalui PP 109/2012 pun sulit kelakon. Meski tak gamblang menyebut soal investasi, ihwal alasan situasi perekonomian ini juga ditangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Elvieda Sariwati. Selain soal ketaksepahaman antar-kementerian dan lembaga terhadap urgensi pengendalian rokok, menurut dia penyebab lain kebuntuan revisi adalah kewaswasan akan kondisi ekonomi. "Masih ada keraguan dari pihak tertentu yang menyatakan imbasnya sangat besar terhadap perkembangan ekonomi bila RPP No. 109/2012 disahkan," analisa Elvie soal mengapa revisi peraturan sekelas PP ini sukar ditembus. "Padahal ditujukan mengendalikan konsumsi rokok pada generasi muda yang sudah meningkat secara drastis, demi meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia," terang dia lagi kepada Project Multatuli pada April 2022. perubahan PP Nomor 109/2012 'Batu Sandungan' Revisi PP 109/2012 Senada, Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan, Indah Febrianti menduga alasan pengembalian lantaran pihak Setneg mempertimbangkan pendapat kelompok yang menolak revisi. Meski ia mengakui, Izin Prakarsa yang dikirim ke Setneg masih berupa pokok-pokok usulan perubahan secara garis besar. Namun menurutnya, bukan itu yang menjadi alasan pokok pengembalian. 131
"Jadi memang kami tidak menyampaikan satu draft naskah analisis," tutur Indah saat dihubungi. "Tapi karena Setneg menyelenggarakan rapat klarifikasi dan di dalam rapat tersebut ada banyak pertimbangan-pertimbangan dari sektor lainnya untuk tidak menyepakati atau ada substansi ini menjadi yang kurang disetujui, sehingga mungkin pertimbangan Setneg agar Kemenkes melengkapi dulu dengan kajian," tambahnya. Usulan revisi PP 109/2012 yang diajukan Kemenkes memuat empat poin antara lain perubahan terkait perluasan peringatan kesehatan bergambar (PHW/Pictorial Health Warning), pengaturan iklan, pengawasan terhadap kepatuhan regulasi dan, penambahan aturan soal rokok elektrik. Keempat poin tersebut bersinggungan setidaknya dengan regulasi lain seperti UU Penyiaran, UU Cukai, UU Perlindungan Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan, Permendag. Mau tak mau, pembahasan revisi ini juga perlu melibatkan lintas sektor. 132 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Beberapa institusi yang berkaitan dengan revisi PP 109/2012 di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Revisi PP 109/2012 ini bukan saja mengundang perhatian kelompok sipil melainkan juga berbagai institusi. Banyaknya pihak yang perlu diajak bicara ini boleh jadi menggambarkan cermin betapa kompleks mengatur ihwal rokok. Adapun dalam surat pengembalian izin prakarsa rancangan PP 109/2012 ke Kemenkes, Setneg tak memerincikan alasan detail. Surat yang juga ditembuskan ke Sekretaris Kabinet itu sekadar menyatakan bahwa perlu kajian menyeluruh, karena itu izin prakarsa dikembalikan. "Untuk terlebih dahulu dilakukan pengkajian komprehensif atas konsepsi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tersebut bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan melibatkan partisipasi publik," tulis surat balasan yang diteken Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 8 November 2021. Surat Setneg itu tak spesifik menyebut bagian mana yang perlu dikaji atau diperbaiki. Hanya saja, balasan ini mencantumkan keterangan bahwa pengembalian 109/2012 menindaklanjuti surat dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Forum Warga Kota Indonesia, Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perkumpulan Onkologi Indonesia, Ahmad Dahlan Tobacco Control, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI), Gabungan Produsen Rokok Putih Seluruh Indonesia, dan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia. izin prakarsa revisi PP Beberapa surat yang disebut di atas berisi penolakan terhadap revisi PP 109/2012. 133
Dua Poin yang Dominan Ditolak Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya adalah salah satu kelompok yang mengirim surat penolakan revisi PP 109/2012 ke Presiden Joko Widodo. Dokumen yang didapatkan Project Multatuli menunjukkan surat keberatan itu dilayangkan sebulan setelah izin prakarsa dari Kemenkes dikirim ke Setneg. "Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan penolakan kami atas seluruh isi dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP No. 109 Tahun 2012," tulis GAPERO Surabaya dalam surat tertanggal 18 Juni 2021. Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar menganggap regulasi yang kini ada sudah cukup untuk membatasi konsumsi rokok. Sehingga ia pun merasa revisi tak lagi perlu ditempuh. Toh, Sulami mengklaim, ketentuan dalam PP 109/2012 saat ini sudah lebih ketat jika dibandingkan traktat FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). "Kalau perubahannya, enggak (setuju). Kalau PP 109/2012 yang sudah jalan itu kami sudah bisa menerima. Namun kalau revisi PP 109 kami menolak, sebaiknya tidak ada revisi," ucap Sulami saat dihubungi ihwal rencana revisi PP 109/2012. "Karena juga ada yang memberatkan, gambar peringatan kesehatan dilebarkan menjadi 90 persen, iklan tidak boleh," kata dia lagi. Penentangan bukan saja datang dari 'kaki dan tangan' industri rokok, melainkan juga kepala daerah. Sebulan sebelum surat pengembalian dari Setneg terbit, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersurat ke Presiden Joko Widodo. Surat tertanggal 30 September 2021 ini, mulanya membahas penyampaian aspirasi terkait kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Tapi isi surat juga menyiratkan keberatan soal revisi PP 109/2012. 134 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tidak memiliki urgensi maupun penelitian yang kuat, karena cukup dalam pasal-pasal pada PP 109/2012 mengendalikan konsumsi produk hasil tembakau," dikutip dari salinan dokumen dengan stempel dan tanda tangan Gubernur Jawa Timur, yang didapatkan Project Multatuli. telah Surat Khofifah menyinggung usulan Kemenkes soal rencana perluasan gambar peringatan kesehatan hingga 90 persen yang dianggap menghilangkan hak atas merek dan berpotensi menyuburkan praktik rokok ilegal. "Gambar peringatan kesehatan yang ditujukan sebagai salah satu dari sarana edukasi atas bahaya merokok yang saat ini mencapai 45% dari luas kemasan depan dan belakang telah mampu menjadi jalan tengah atas kebutuhan edukasi kepada masyarakat Indonesia," Khofifah beralasan. Berdasarkan surat-surat keberatan yang dilayangkan ke Presiden Jokowi, seorang sumber yang terlibat pembahasan revisi PP 109/2012 mengungkapkan, setidaknya ada dua dari empat poin revisi yang secara dominan ditolak. Rencana perluasan PHW adalah salah satunya. Sementara poin lain, adalah soal pengaturan iklan. Sementara Kepala Biro Kemenkes, Indah Febrianti mengakui memang itu kementeriannya secara informal menghubungi pihak Setneg sebelum menindaklanjuti surat pengembalian. tak mendapat penjelasan detail. Karena "Kami sudah hubungi dan mengundang Setneg, prinsipnya kami diminta mengkaji secara komprehensif keseluruhan substansi yang akan dituangkan dalam RPP perubahan. Termasuk juga dengan mempertimbangkan pendapat publik dan masyarakat, tidak hanya yang pro tetapi yang kontra juga," terang Indah. 135
Bayangan 'Kaki Tangan' Industri Rokok Bila dirunut, terpentalnya revisi PP 109/2012 ini terjadi bukan karena faktor tunggal. Ada saling silang kepentingan antar- kementerian dan lembaga, tekanan dari berbagai kalangan revisi, hingga kesan kurang gigihnya untuk menunda Kementerian Kesehatan mengupayakan perubahan. Pakar hukum yang juga tergabung dalam Jaringan Koalisi Pengendalian Tembakau, Julius Ibrani menilai, industri rokok skala besar adalah pihak yang paling diuntungkan akibat berlarutnya revisi PP 109/2012. Indikasi itu berdasarkan analisisnya membaca pola kebijakan pelbagai kementerian. Kendati yang terlihat seperti benturan kepentingan antar- kementerian dan lembaga, tapi menurut Julius justru ada keseragaman gerak yang arahnya menguntungkan industri. 136 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "Adanya kekosongan-kekosongan hukum yang mengatur, ini semua kompak dan serempak lho," tukas Julius yang bertahun- tahun fokus di isu pengendalian tembakau. "Di Kementerian Kesehatan PP 109/2012 nggak direvisi, dia pertahankan yang lama. Di Kementerian Pertanian, nggak ada aturan yang melindungi petani, menetapkan harga dan segala macam," urai Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) tersebut. Namun, tak mudah membuktikan ada lobi kawanan industri rokok di sana. "Kalau saya menyebut, gurita, ya bisa seperti gurita, karena kan kakinya banyak, tangannya banyak dan panjang panjang semua. Semacam itu lah menurut saya," kata seorang sumber mengibaratkan kekuatan industri rokok. "Karena mereka (industri rokok) menggunakan sesuatu, ya bukan satu sisi saja, banyak sisi. Mulai dari advokasi, kemitraan, melalui edukasi, yayasan, dan lain sebagainya, semua dikerjakan. Dan mereka memiliki tenaga profesional semua itu. Jadi gempurannya masif, strateginya masif," terang sumber yang sekitar 5 tahun terlibat perjalanan revisi PP 109/2012. Bagian dari kelompok industri rokok dari Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO) Surabaya, Sulami Bahar mengklaim sebenarnya pihaknya tak keberatan dengan pembatasan konsumsi rokok. Asalkan, kata dia, tidak mematikan industri rokok. Dan cukup dengan regulasi yang saat ini ada, alias tidak perlu ada revisi PP 109/2012. "Kalau memang tujuan pengendalian rokok untuk kesehatan masyarakat dan ada bukti real bahwa rokok mengakibatkan kematian yang cukup signifikan dan lain-lain, silakan saja. 137
Selama dimatikan," Sulami menukas. ini kan juga sudah dikendalikan. Namun jangan "Kan sekarang arahnya pemerintah akan mematikan. Kalau mengendalikan kan paling diawasi. Tapi sekarang kan enggak. Salah satu contoh, harga rokok ditinggikan, naiknya tinggi sekali, tidak boleh ini tidak boleh itu. Namanya itu kan mematikan, bukan mengendalikan," lanjutnya. Kamar Dagang dan (KADIN) Jawa Timur pun menyuarakan hal yang sama. Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menyatakan pada kesempatan sebelumnya: "Wacana revisi PP 109/2012 akan memberikan tekanan yang hebat bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang merupakan penggerak ekonomi dan seluruh mata rantai yang ada didalamnya, termasuk industri penyiaran dan periklanan." Industri Ia melanjutkan di masa pandemi ini: "Pemerintah sebaiknya berfokus pada pemulihan ekonomi dari pada melakukan Revisi Peraturan yang berpotensi kontra produktif." Sementara itu Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Yogyakarta menyatakan revisi PP 109/2012 akan menjadi persoalan serius di tengah pandemi COVID-19, tutur ketua Waljid Budi Lestarianto dalam temu wartawan. "Kementerian Kesehatan ditunggangi oleh kepentingan lain sehingga kami sebagai salah satu stakeholder tidak diberi tahu hingga akhir revisi dan tahap sosialisasi," ujar Waljid. Sebelumnya (Kemenperin) mengatakan bahwa revisi tidak tepat apabila dilakukan pada masa pandemi. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rohim mengatakan situasi industri sedang turun sehingga fokus saat ini ada pada pemulihan ekonomi - lagi-lagi masalah ekonomi. Kementerian Perindustrian 138 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Selain masalah ekonomi, keberatan tentang Revisi PP 109/2012 adalah masalah kedaulatan negara. Hal ini internasional Universitas disampaikan oleh pakar hukum Indonesia yang juga rektor Universitas Ahmad Jani (UNJANI) Hikmahanto pada sebuah acara Webinar: "Revisi PP 109/2012 sebaiknya tidak dilanjutkan karena tidak memiliki urgensitas dan sarat akan adanya intervensi asing yang mengganggu kedaulatan negara." Kompromi Membatasi Rokok Sumber dari kalangan pemerintah yang menyaksikan benturan kepentingan pelbagai pihak berpendapat, tanpa kompromi, sampai kapanpun revisi salah satu aturan pengendalian rokok ini rentan dijegal. 139
"Jadi terbitnya regulasi yang tidak mengalami jalan kompromi yang baik itu pasti akan mengalami upaya pelemahan. Pertama, akan dibangun regulasi-regulasi lain tandingannya yang lebih tinggi lagi yang bisa melemahkan pasal-pasal," terang dia. "Kemudian ada juga, penggalangan kekuatan. Yang lainnya, menciptakan opini seakan-akan penyebab masalah adalah regulasi ini. Dalam proses perjalanannya terjadi," kata dia lagi membeberkan kemungkinan-kemungkinan. Namun apakah Kemenkes sebagai pengusul revisi akan menempuh jalan kompromi? Indah Febrianti mengaku, Kepala Biro Hukum Kemenkes kompromi adalah salah satu yang diusulkan ke Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes sebagai koordinator pengkajian revisi PP 109/2012. Demi menekan pro-kontra dan mengakhiri berlarutnya revisi. "Kalau kami sih mengarahkannya, makanya di dalam kajian ini betul-betul melihat pro-kontranya. Jadi pasal-pasalnya kami kelompokkan. Kan arahan pimpinan ada 4 substansi pokok yang harus dibahas," tutur Indah. "Nanti kita coba cari win-winnya seperti apa. Karena kan dulu juga PP 109/2012 sebenarnya isinya banyak kompromi kompromi. Kan kita, yang Namanya aturan, apalagi lintas sektor, itu harus ada yang Namanya sinkronisasi, harmonisasi dengan aturan lain," imbuhnya. Dengan catatan, tim pengkaji tetap akan menelusuri substansi masing-masing pasal dan mengelompokkan poin yang penting dimasukkan untuk mengatur konsumsi rokok. "Mana yang berpotensi mendapatkan pertentangan publik, mana yang memang harus diselesaikan untuk pengendalian 140 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A tembakau. Itu semuanya nanti ada pertimbangannya, kajiannya secara menyeluruh," Indah menerangkan. Saat ini tim di Kementerian Kesehatan tengah menyusun kajian menyeluruh revisi PP 109/2012 dari segi substansi dan hukum. Kemenkes menargetkan, penyempurnaan naskah akademik rampung akhir Mei 2022 dan berkas perbaikan bakal langsung diserahkan ke Setneg. "Saat ini sedang berlangsung pembahasan terkait dengan data dukung dari berbagai riset yang berkenaan dengan dampak konsumsi rokok dan bila hal ini sudah terselesaikan, maka akan dilakukan pengusulan kembali revisi PP 109/2012," tutur Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes, Elvieda Sariwati. Izin Prakarsa Pembahasan meliputi empat substansi pokok yang diajukan dalam revisi PP 109/2012 yakni pembesaran Peringatan iklan, promosi Kesehatan Bergambar dan sponsorship; pengawasan pengendalian konsumsi tembakau; dan pengaturan rokok elektrik. (PHW); peningkatan larangan fungsi Elvie menambahkan, pembahasan kajian ini melibatkan lintas program dan sektor di Kemenkes, praktisi kesehatan serta, kalangan akademisi. Sementara koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Andai seluruh proses tersebut berjalan lancar, Kementerian Kesehatan optimistis setidaknya akhir tahun ini mampu mencapai harmonisasi aturan. Dan revisi, bakal berlanjut tahun depan. "Kalau memang itu bisa kami sepakati dan pimpinan juga dukung dan punya komitmen tinggi, ya mudah-mudahan tahun ini bisa selesaikan, walaupun paling tidak sampai tahapan harmonisasi, itu sudah bisa hampir terselesaikan lah," tukas Kepala Biro Hukum Kemenkes, Indah Febrianti. 141
Tulisan	ini	merupakan	bagian	dari	serial	#TobaccoDeadlock	yang	ingin	memeriksa	mengapa	diskusi	dan	kebijakan	tentang	pengendalian	tembakau	kerap	menghadapi	jalan	buntu.	Serial	ini	didukung	oleh	dana	hibah	dari	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia.	Dana	hibah	tidak	memengaruhi	independensi	redaksi	Project	Multatuli. 142 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A The Jakarta Post Who benefits from Indonesia's tobacco deadlock? Not the farmers NURIKA MANAN Project Multatuli (The Jakarta Post) 20/12/2021 Bad days: Tobacco farmers have had a particularly challenging time during the COVID-19 pandemic. (Project Multatuli/Courtesy of Project Multatuli) 143
For two consecutive years, Siyamin's tobacco harvests failed to bring in enough revenue to cover his costs. So, he decided he had to make a change. The tobacco farmer began growing corn and senerek (red beans) to be harvested every three months. "This is for my survival," said Siyamin, who hails from Temanggung, Central Java, one of Indonesia's tobacco cultivation hubs. But he hasn't fully abandoned tobacco. He plans to grow it again after he harvests his corn, perhaps in April. Like other tobacco farmers, Siyamin has struggled for the past two years. "Extreme weather and complicated excise taxes aggravated by the COVID-19 pandemic have made local farmers helpless and powerless," he said. Tobacco farmers, he noted, were at the bottom rung of the industry and had felt the pinch most acutely, while the middlemen who bought the harvest from farmers remained relatively unaffected. He accused the intermediate buyers of exacerbating the issue because farmers had no choice but to accept the prices they offered. Yamin, as he is usually called, has been growing tobacco for decades on less than a hectare of farmland in Temanggung's Bulu subdistrict. If he plants only tobacco, he harvests about 18 large bamboo baskets of dried leaves each season. Each basket contains between 40 and 50 kilograms of dried leaves. He said the yield was consistent but the price of tobacco fluctuated erratically and farmers did not have the bargaining power to demand otherwise. His last harvest fetched much less than he had expected. Under the current system, powerful tobacco graders sniff and examine farmers' tobacco samples and award the crop a grade from A to F, with F denoting the highest typical quality. Even more desirable leaves can get grades of G or H. 144 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Yamin said grade A tobacco fetched Rp 17,000 (US$1.20) to Rp 20,000 per kilogram. The price increased incrementally by grade, and grade F tobacco could fetch as much as Rp 100,000 per kg. Farmers, graders, middlemen and buyers have used the testing system for decades, but this year, Yamin said, the pricing had left him confused. "My tobacco leaves were grade F, but the buyers paid me half of the value - equivalent to the grade C price [...] at Rp 40,000 to Rp 50,000 per kg. That's not right," he said. On top of that, the middlemen took commission fees out of Yamin's payment. Instead of making a profit from the harvest, he said, he had suffered a loss. To grow tobacco, farmers have to shell out a large sum upfront. Yamin spent Rp 15 million to grow and process his most recent crop, excluding the wages he paid farmhands. "It turned out that I only got Rp 10 million from the sale of my harvest." Unaffected: Most middlemen who buy from tobacco farmers have remained relatively unaffected. (Project Multatuli/Courtesy of Project Multatuli) 145
"That's why I'm going to grow other crops, such as corn and vegetables, which don't require a lot of money [to grow]," he said. The 49-year-old started seeing a decline in tobacco's glory in 2013, when big tobacco warehouses rejected his harvest. The middlemen told him the warehouses were full and that the crop was overstocked. "They said they didn't have any money to buy local harvests. They also said they had imported tobacco from overseas, their warehouses were already full and so many other reasons. We didn't know the truth. What we knew was that our tobacco leaves had been rejected and the price had drastically dropped. That was all we knew," said Yamin. The tobacco trading system in Indonesia does not allow farmers to sell directly to big tobacco companies such as HM Sampoerna, Gudang Garam or Djarum. The product must instead pass through a long chain of middlemen, small and large-scale traders and tobacco graders before it arrives at the factory. According to a study conducted by the Muhammadiyah Tobacco Control Center at Muhammadiyah University and CHED ITB AD on tobacco and agricultural regulations, the majority of farmers in Temanggung regency had complaints about the current tobacco trading mechanism. Health vs. economics As Yamin struggled with the sale of his crop, President Joko "Jokowi" Widodo's office in Jakarta was receiving letters and documents regarding revisions to Government Regulation (PP) No. 109/2012 on the restriction of addictive tobacco substances for health. The letters came from representatives of both sides of a heated debate. Those who wanted more tobacco control sought revisions in 146 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A favor of public health, such as higher excise taxes on cigarettes, and those who did not claim to speak on behalf of tobacco farmers like Yamin. More tobacco control makes for lower cigarette sales, equaling more misery for farmers, they said. The pro-tobacco control camp argued that the proposed revisions were for the protection of citizens - children and young adults in particular - from the hazardous health impacts of cigarettes and other tobacco products. It was pushing for wider-reaching revisions to the regulation, noting that since the issuance of PP No. 109/2012, smoking rates among children and young people had continued to increase. The Health Ministry's Basic Health Survey (Riskesdas) paints a bleak picture. The periodic studies show a sharp increase in smoking rates in the 10- to 18-year-old age group, from 7.2 percent in 2013 to 8.8 percent in 2016 and to 9.1 percent in 2018. In the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), the government set an ambitious target of reducing the smoking rate among young people from 9.1 percent in 2018 to 5.4 percent in 2019. No choice: Tobacco farmers allege that intermediate buyers exacerbate their plight because farmers have no choice but to accept any price they offered. (Project Multatuli/Courtesy of Project Multatuli) 147
No choice: Tobacco farmers allege that intermediate buyers exacerbate their plight because farmers have no choice but to accept any price they offered. (Project Multatuli/Courtesy of Project Multatuli) This is partly why so many civil society organizations (CSO) have immediate and more demanded that the government take aggressive action to speed up the revision of PP No. 109/2012. Sumarjati Arjoso, the chair of the Association of Public Health Experts' Tobacco Control Support Center (TCSC IAKMI), part of the network of CSOs seeking to ensure stronger tobacco regulation, said further provisions should be added to PP No. 109/2012, such as an increase in the size of the health warning and cautionary photo on tobacco packaging and an outright ban on tobacco advertising. "The prevailing PP No. 109/2012 has not touched on electronic cigarettes, or e-cigarettes. The advertising of tobacco-related products is still allowed at minimum exposure. We want it totally remains banned. The problematic," she said. taxation of tobacco products also Sumarjati noted that Indonesia required only 40 percent of cigarette packaging to be taken up by a pictorial health warning (PWH), while the same products exported to neighboring countries had to abide by those countries' packaging regulations, in some cases up to 90 percent PWH coverage. She said the government had a vision of producing an advanced next generation and that healthy young people who did not smoke cigarettes were imperative to this goal. A 2017 survey by the TCSC IAKMI on the impact of PWHs found that the majority of respondents (80.9 percent of 5,349 people polled) supported an increase in the size of PWHs to 90 percent of cigarette packaging. Respondents believed that a large PWH on cigarette packages would deter people from starting or continuing to smoke. PWHs usually include detailed photographs of the effects of smoking-related diseases, such as a tracheostomy hole or a pair of tar-coated lungs. 148 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Sumarjati said that while the tobacco control group focused on health, the issue extended beyond that. "Smoking is more than a health issue. It is also about the reduction in the quality of human resources," she said, noting that research showed that young smokers tended to have lower grades at school and this would impact the country's efforts to develop a more productive workforce. She disputed the claim that stronger tobacco regulations were responsible for tobacco farmers' misery. She said the decline in tobacco farmers' revenue was the product of an unfair trading system that put the farmers at a disadvantage. That tobacco farmers are rich is only a myth, she said, as many struggled to make ends meet. "Many of them have moved away from tobacco or are alternating with other crops that are equally - or even more - profitable," said Sumarjati, who is a former House of Representatives lawmaker. The last rung: Tobacco farmers often feel like they are at the bottom rung of the tobacco industry. (Project Multatuli/Courtesy of Project Multatuli) 149
A 2018 World Bank report found that tobacco farming families tended to spend more time and energy cultivating and processing tobacco. Former tobacco farmers who switched to other crops had more time to earn money from various other sources. "In addition, tobacco farmers spend disproportionately large amounts of their household labor time cultivating tobacco leaves, meaning that their economically productive time is almost completely subsumed by tobacco growing. In contrast, their neighbors who are no longer growing tobacco are generally developing more robust and varied economic lives," the report said. Sumarjati said the government had to stop importing food that could be grown in Indonesia so that tobacco farmers could switch to fresh produce. "Ideally, the government should provide local farmers with information, technical support, training and monitoring, as well as subsidies and financial assistance for farmers to procure the seeds of vegetables and other horticultural crops," she added. The government has issued some regulations to help tobacco farmers. The Agriculture Ministry's Seasonal Crops Directorate is responsible for overseeing tobacco planting and General production, as well as the welfare and improvement of tobacco farmers. Meanwhile, Law No. 39/2007 sets a legal framework for tobacco production. The law stipulates that 2 percent of the excise tax on tobacco products is to be used for the improvement of raw materials, industry, social development, the enforcement of excise regulations and the prevention of the production and sale of illicit tobacco products. the development of the tobacco Indonesia, like other countries in Southeast Asia, has a national policy on crop diversification intended to phase out tobacco farming. The directorate also assists farmers with the use of technology in the production and post-harvest handling of tobacco to increase production and quality. 150 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A But Yamin said that while those policies sounded good on paper, the reality was that farmers were often left to their own devices. He did not know why they did not get the help promised. Yamin is a member of the National Board of the Indonesian Tobacco Farmers' Association (DPN APTI), which claims 3 million members. The DPN APTI is among the organizations that have opposed the proposed revisions to PP 109/2012 in official letters to President Jokowi. The group says the changes will negatively impact the livelihoods of people working in the tobacco sector, particularly tobacco farmers. Although Yamin is a member of the DPN APTI, he acknowledged he knew relatively little about the revision and the group's rejection of it. He had heard from the association that the current revision of PP No. 109/2012 could lead to the fall of the tobacco market. A study conducted by the Nahdlatul Ulama (NU) Center for Human Resources Development (Lakesdam) in July of this year found that the prevailing PP No. 109/2012 had affected the welfare of tobacco farmers in Rembang, Central Java; Lombok, West Nusa Tenggara; and Madura, East Java. NU, one of the largest Muslim groups in Indonesia, said it had raised concerns about tobacco policy because many tobacco farmers were NU members. The report found that middlemen passed the costs of tobacco restrictions and higher excise taxes onto farmers. Hifdzil Alim, a consultant at Lakesdam PBNU, said the revisions to PP No. 109/2012 focused only on health issues, neglecting the welfare of tobacco farmers. "There should be three government regulations, one providing legal protection for tobacco cultivation, one for farmers and one for health protection," he said. "When the three regulations are simultaneously and harmoniously enacted, I think it will become a 'win-win' situation and a fair solution for all parties involved. So we can capture an 'aerial view' of these complex problems." 151
Conflicting ministry agendas The revisions to PP No. 109/2012 have become the concern of several ministries, each with its own agenda and some in conflict with each other. Issues of tobacco regulation involve at least the Agriculture Ministry, the Health Ministry, the Finance Ministry, the Trade Ministry and the Industry Ministry, and whenever the government raises issues of tobacco control, a classic tug-of-war between public health issues and the economy ensues. In 2018, President Jokowi issued Presidential Decree No. 9/2018 on guidelines for draft government regulations, which contained a list of 43 regulations to be deliberated, including revisions to PP No. 109/2012. Ministries held numerous meetings on the revisions, but the discussions went nowhere. In May, newly appointed Health Minister Budi Gunadi Sadikin sent a letter to President Jokowi asking for his approval to revise PP No. 109/2012. The minister said the revision was urgently needed as the smoking rate among young people had increased significantly. The minister also noted the emergence of a wide variety of new addictive tobacco products such as e-cigarettes. Failing to address the issue, the minister argued, would burden the national health insurance (JKN) program. Furthermore, it would affect the productivity of young smokers and result in a failure to achieve the 8.7 percent youth smoking rate target outlined in the 2020-2024 RPJM. A study Indonesia's Strategic the Center for Development Initiatives (CISDI) in June of this year found that the Health Care and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) would require at least Rp 10.5 trillion to cover the medical costs of smoking- related diseases for policyholders. released by 152 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Widespread cigarette advertising, the aggressive promotion of tobacco products, cheap cigarettes (sometimes sold individually) and easy access have made these products highly accessible to all population groups - young and old alike. Trikawan Jati Iswono, the head of fiscal development planning and asset control at the Cabinet Secretary's Economic Sector (Setkab), said in October that the executive did not have plans to revise PP No. 109/2012, arguing that it required "prudence and independence" to change the complex regulation. He said the regulation should not only address health issues but also deal with the social, economic and cultural impacts on the tobacco industry, considering the strategic role of the tobacco industry in the country's economy. A study by the Forum for Socio-Economic Studies (FOSES) published last year found that the share of the country's workers employed in the tobacco industry had declined from 7.6 percent in 2008 to 4.6 percent in 2017. According to Tobacco Atlas 2020 by TCSC-IAKMI, tobacco farmers remain only in Java and West Nusa Tenggara. Two provinces, Central Java and East Java, were found to have more than 100,000 families that depended on tobacco farming. Tobacco 'deadlock'? Agus Suprapto, the deputy minister for health quality improvement at the Office of the Coordinating Human Development and Culture Minister, said he fully realized that there would always be pros and cons to revising PP No. 109/2012. Agus claimed the ministry had a clear stance on the regulation, that the revisions were urgently needed to protect young people from the hazardous effects of tobacco products. But such a policy, he said, had to be followed by regulations that could protect tobacco farmers and improve tobacco trading schemes. 153
While acknowledging that tobacco farming could be negatively affected by stronger tobacco regulations, Agus claimed such policies would not necessarily impoverish farmers. "Forgive my language; don't let these farmers be brainwashed," he said. Agus said that as long as unfair tobacco markets existed, tobacco farmers would have a weak bargaining position against buyers and middlemen. "Yesterday, I sent an official note to the coordinating human development and culture minister about [a proposal on farmer protection and the tobacco trading scheme] to be passed on to the agriculture minister, the industry minister and the trade minister," he said in late October. "We should not allow farmers to be drawn into that similar pattern of protests without giving them a real solution." Julius Ibrani, a legal expert from the Tobacco Control Coalition Network, said large tobacco companies were the ones that benefited from the snail's-pace interministerial effort. Stalled progress on the revisions to PP No. 109/2012, he said, offered a broad range of advantages to the companies. The prevailing PP No. 109/2012 contained legal loopholes that could be used to the industry's advantage. The Health Ministry, Julius added, had a weak bargaining position to push the revisions forward, and the Agriculture Ministry did little to protect farmers or to regularly monitor the floor prices of unprocessed tobacco. Henry Najoan, the chair of the Association of Indonesian Cigarette Factories (GAPPRI), declined to comment on the issue. "It is crystal clear that the big tobacco industry is gaining from this vague situation, with low excise taxes, complicated and multi-layered trading schemes and other factors. When taxes are increased and the trading scheme is simplified, the industry will just say that the 154 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A policies hurt farmers' livelihoods. In reality, they don't really care about the fate of these farmers," Julius said. In Temanggung, Yamin and other tobacco farmers are struggling to prepare for the next growing season. After harvesting tobacco leaves, farmers have to think hard about planting alternative crops. "Life goes on, and we have to make do with the money we have," said Yamin. "What we need most are price certainty, good harvests and profitable farming. We will be grateful if the government can grant us farming insurance to cover possible harvest failures. That's all." Indonesian	Editor:	Maria	Hartiningsih	Translator:	Rita	Widiadana This	article	first	appeared	in	Project	Multatuli	in	Indonesian.	It	was	made	possible	by	the	Association	of	Indonesian	Public	Health	Experts	(IAKMI). 155
156 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A The Jakarta Post 'Unfair' trading system leaves East Java farmers weak against Big Tobacco NURIKA MANAN Project Multatuli (The Jakarta Post) 13/03/2022 Sniff test: Farmers and tobacco sellers regularly assess the quality of tobacco for grading and pricing. (Project Multatuli/Nurika Manan) 157
Trading relationships between big tobacco businesses and East Java farmers are officially referred to as "partnerships", but farmers say they are deeply lopsided. Tobacco farmer Sojo could not hold back his anger that day in 2017. He was standing among hundreds of other farmers waiting for his harvest to be graded on a factory conveyor belt. He jumped on the machine, found the "off" button and switched off the belt. He then shouted to the factory workers to stop the grading and trading of the crop. He was angry because he felt he and other tobacco farmers were being treated unfairly - that they had no say in the grading process and were forced to accept whatever the graders decided, even if they felt it was inaccurate. The factory belonged to a company that sold tobacco leaves to a major cigarette producer in Ngawi, East Java. The trading relationship between the tobacco buying company in Ngawi and the farmers was officially referred to as a "partnership", but it was certainly not equal, Sojo said. Tough market: Fifteen tons of tobacco are stored in sacks near the homes of Ngawi farmers. (Project Multatuli/Nurika Manan) 158 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A The graders evaluated the quality of the farmers' flue-cured tobacco leaves and categorized them by quality to set a price. The "partnership scheme", established through a 2019 Agriculture Ministry regulation, aims to create mutually beneficial cooperation between small-scale farmers and large tobacco businesses. It is intended to offer farmers assistance in cultivating tobacco through the provision of training, seeds and fertilizer, while tobacco warehousing companies gain a sure supply of the leaf. Weak bargaining position "The partnership sounds too good to be true. In reality, the scheme weakens farmers' bargaining positions over pricing and grading systems," said Sojo. The country's tobacco trading system does not allow farmers to sell directly to big factories. Instead, the product must pass through a long chain of middlemen, small- and large-scale traders and tobacco graders before arriving at the factory. "It is the middlemen and the graders who have huge power to determine the quality and the prices, which are often subjective because there is no basic standard," Sojo added. He said that once, after having his harvest rejected by a factory, he entrusted it to another farmer, who managed to sell it easily to the same factory. This, he said, was proof that the system was subjective and unaccountable. But there is a more common practice involving rejected harvests. Middlemen often wait to approach farmers until after their harvests are rejected by major factories and offer them a much lower price, generally Rp 7,000 to Rp 8,000 per kilogram, compared to the Rp 25,000 factory price. Many farmers feel this is their only alternative to simply throwing away their harvests. 159
Bad weather's costs Mudi, chair of the East Java branch of the Indonesian Farmers' Association (APTI), said bad weather hurt tobacco farmers as well. "From October to early November, Lumajang entered the wet season, with heavy rains that destroyed some 30 to 50 percent of the harvest," noted Mudi. Sojo experienced the same thing in Ngawi. His last harvest gave him 70 percent of his normal yield as a result of bad weather. And what he managed to harvest, Sojo added, was of poor quality. East Java is the country's largest tobacco-producing province, yielding 85,000 tons of tobacco leaf in 2020 from some 370,000 tobacco farmers. The second-largest producer is Central Java with 48,300 tons of tobacco, and the third is West Nusa Tenggara with 46,000 tons in the same year, according to Agriculture Ministry data. Drajat Irawan, the head of East Java's Industry and Trade Office, said the province contributed some Rp 101 trillion in tobacco excise taxes, or nearly 60 percent of the total national excise revenue. Adverse weather: Tobacco plants yellow and rot in Bojonegoro as the rainy season starts. (Project Multatuli/Nurika Manan) 160 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Despite this contribution to state revenue, protections for tobacco farmers remain scant. "The tobacco partnership and trading system has been unfavorable to farmers. So far, the government only pays attention to regulating tobacco excise as sources of state revenue, while leaving the tobacco trading to middlemen and big businesses, without significant intervention to change that system," Mudi said. Fair prices? Sulami Bahar, chair of the East Java chapter of the Cigarette Companies' Association (Gapero), denied that the tobacco pricing and trading system was unfair. "Cigarette companies have set fair prices for farmers' harvests," he said. However, he acknowledged that cigarette companies did not interact directly with farmers, who had to go through a long trading chain. "We buy their harvests through third parties, the middlemen. If there is any discrepancy in this trading scheme, it must involve those in the middle stages," Sulami said. "It is unreasonable to blame the industry for the fluctuation of tobacco prices. Once again, we do not have any direct interaction with farmers." Multiple systems Different tobacco growing areas have different trading systems. In East Java, at least two systems prevail. One is the factory partnership scheme described in Sojo and Mudi, and the other involves selling the leaves to middlemen. Many farmers prefer to sell their harvests to middlemen because they are paid more quickly than under the partnership scheme. 161
Sometimes, farmers also double as middlemen, selling as well as buying from smaller-scale farmers. Sojo, for instance, is a farmer and a middleman. Since 2011, he has been purchasing tobacco leaves from smaller farmers. One of his best days as a middleman earned him Rp 25 million in profit. "But other times, I get nothing for three months," he said. Big brick: A man displays a packet of tobacco in a warehouse in Ngawi. (Project Multatuli/Nurika Manan) Whichever system farmers choose, they have little say in pricing. A study conducted by the Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) of Muhammadiyah Magelang University (Unimma) and by Gumilang Aryo Sahadewo, assistant professor at the Gajah Mada University (UGM) Faculty of Economics and Business, found that while farmers had to bear all the upfront costs of growing tobacco, 162 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A the pricing dictated by warehouses and "partnership" companies did not take into account the costs the farmers had to bear. These expenditures harvesting, but also transportation, taxes and incidental expenses. included not only planting, growing and The study, which involved 2,500 farmers in East Java, Central Java and West Nusa Tenggara, had actually been expected to corroborate the narrative of big tobacco companies: that tobacco farmers earned decent livings and that tobacco control policies would have a negative impact on farmers' livelihoods, Gumilang said. The data, however, suggested otherwise. "The majority of smallholder tobacco farmers are poor. Many tobacco farmers are prone to losses because of the high cost of tobacco farming," he added. AB Widyanta, a sociologist from UGM, said many farmers continued to grow tobacco because they presumed it would remain profitable and provide a steady source of income. "Having been in this venture for many years, farmers are reluctant to move beyond their comfort zones." He said they were trapped between the interests of the government and big tobacco businesses. "The government has been using farmers as a 'cash cow', to generate tobacco excise revenue from the industry. At the same time, farmers are left unprotected against greed from middlemen and the industry." Sojo, when asked, was unsure of how to remedy the situation. "When we think about what the future may hold for us, we feel stuck between a rock and a hard place. It hurts us tobacco farmers." 163
This	article	first	appeared	in	Project	Multatuli	in	Indonesian.	It	was	made	possible	by	support	from	the	Association	of	Indonesian	Public	Health	Experts	(IAKMI).	It	was	translated	by	Rita	Widiadana,	and	the	Indonesian	version	was	edited	by	Maria	Hartiningsih. 164 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Kompas.id Kesehatan Anak-anak Versus Gula-gula Ekonomi Industri Rokok ADHITYA RAMADHAN Editor EVYRACHMAWATI Kompas 04/11/2021 Siswa sekolah dasar yang tergabung dalam Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup memperingati Hari Anak dengan berunjuk rasa tolak asap rokok di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/7/2016). Mereka mengajak orang dewasa untuk berhenti merokok dan menghormati hak anak untuk mendapat lingkungan hidup yang bebas dari asap rokok. 165
Sikap sejumlah kementerian terbelah soal revisi PP No 109/2012, ada yang membela kepentingan kesehatan publik ada juga yang membela kepentingan industri rokok. Kini, bola panas revisi ini berada di tangan presiden. Lisda Sundari membuka percakapan dengan ramah di ujung telepon. Namun, selama bercerita nada suaranya terdengar getir. Hatinya resah karena menurut dia anak-anak di negeri ini nyaris tidak diperhitungkan kepentingannya dan dilindungi masa depannya. Satu hal yang menjadi keprihatinan Ketua Yayasan Lentera Anak itu adalah perlindungan anak-anak dari paparan iklan dan promosi rokok yang nyaris tidak ada. "Anak tidak diperhitungkan di negeri ini. Mereka cuma dilihat sebagai angka, tidak dilihat sebagai manusia yang punya hak kesehatan," kata penerima penghargaan Judy Wilkenfeld 2019 dari Campaign for Tobacco-Free Kids itu, Rabu (27/10/2021). Padahal, sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban melindungi anak-anak. Lisda mengaku selalu bingung menjawab pertanyaan anak-anak Indonesia yang cerdas soal rokok. "Bu, kalau rokok berbahaya kenapa dijual bebas, malah diiklankan. Sementara narkoba yang juga bikin kecanduan tidak boleh diiklankan. Sering mereka tanya begitu. Jangan salah, anak-anak kita sudah sekritis itu," tutur Lisda. Kekhawatiran Lisda beralasan. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan, prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun di Indonesia naik dari 7,2 persen (2013) menjadi 9,1 persen (2018). Selama satu dekade, perokok pemula juga meningkat 240 persen (Riskesdas 2007-2018). Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 menargetkan perokok anak harus turun menjadi 5,4 persen pada 2019. Anak tidak diperhitungkan di negeri ini. Mereka cuma dilihat sebagai angka, tidak dilihat sebagai manusia yang punya hak kesehatan. 166 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Data tersebut menunjukkan betapa konsistennya industri rokok selama ini dalam meraup untung dari anak dan remaja yang kecanduan rokok. Dokumen internal Philip Morris tahun 1981 menyatakan bahwa remaja hari ini adalah pelanggan potensial esok hari. Nota internal RJ Reynolds Tobacco Company tahun 1984 pun menyatakan bahwa "perokok remaja adalah satu-satunya sumber perokok pengganti. Jika para remaja tidak merokok, industri akan bangkrut, sebagaimana masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah". Sebenarnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah menargetkan terbaru, pemerintah penurunan prevalensi perokok anak menjadi 8,7 persen pada 2024 dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Revisi ini menjadi amanah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. (RPJMN) Lisda memandang RPJMN ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk melindungi anak dari iklan dan promosi rokok. Pemerintah harus melihat perlindungan anak sebagai sumber daya manusia investasi jangka panjang. Investasi tak melulu soal uang. Urgensi Jika melihat aspirasi kelompok pengendalian tembakau yang memperjuangkan revisi, ada empat materi pokok revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Pertama, memperluas peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok dari 40 persen menjadi 90 persen. Kedua, melarang iklan rokok luar ruang dan di media daring. Ketiga, lain (HPTL) untuk mendefinisi ulang hasil produk tembakau mengakomodasi produk nikotin dan tembakau baru yang dipanaskan. Keempat, menyempurnakan pengawasan PP No 109/2012. 167
Kemudian, setidaknya ada tiga alasan mengapa revisi PP No 109/2021 mendesak dilakukan. Pertama, komitmen pemerintah sendiri yang ingin membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pembudayaan perilaku hidup sehat. Itu sebabnya, RPJMN 2020-2024 mengamanatkan perluasan peringatan kesehatan bergambar, revisi PP No 109/2012, dan pelarangan total iklan dan promosi rokok. Kedua, pengawasan implementasi PP No 109/2012 di lapangan yang sejauh jelas. Ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Produk tembakau baru (vape dan rokok dengan pemanasan) sudah dikenai cukai, tapi ada kekosongan aturan soal pengendalian konsumsinya. Industri rokok juga terus memanfaatkan teknologi digital yang berkembang pesat untuk memasarkan produknya. ini tidak Melihat materi di atas, revisi PP No 109/2012 jelas tidak sejalan dengan bisnis industri rokok. Iklan rokok, misalnya. Selama ini iklan menjadi "senjata" untuk menjaring perokok pemula. Ketika iklan rokok luar ruang dan daring dilarang, maka kanal industri rokok untuk "menyapa" calon perokok jadi berkurang. Larangan iklan rokok luar ruang ini sudah dilakukan sejumlah daerah. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Henry Najoan menilai PP No 109/2012 masih relevan dengan kondisi saat ini. Jika ada revisi, itu justru akan memperburuk usaha industri hasil tembakau yang terpuruk akibat dikenai cukai pada 2020 dan 2021. "Pemerintah sebaiknya lebih dulu mengkaji pemberlakuan PP No 109/2012, salah satunya terkait edukasi. Pemerintah belum melakukan upaya konkret mencegah perokok anak," katanya. Rezim kesehatan yang didorong para pegiat pengendalian tembakau dan rezim ekonomi yang dibawa industri rokok rasanya mustahil dipertemukan. Seiring materi revisi yang terus bergulir dan kini sudah ada di meja Sekretariat Kabinet menempatkan bola panas revisi ada di pemerintah. 168 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Pada siapa pemerintah akan berpihak? Apakah pemerintah akan konsisten dengan pendiriannya dalam RPJMN yang ingin merevisi PP No 109/2012 atau justru menjilat ludahnya sendiri dengan tidak konsisten terhadap kebijakannya sendiri? Meski hanya sebuah PP, bukan undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi, ternyata revisi PP No 109/2012 tak mudah dilakukan. Proses revisi sejauh ini telah berjalan tiga tahun. Di sisi yang lain, lambatnya revisi juga tidak bisa dipisahkan dari keterbelahan sikap pemerintah soal isu ini. Arah dukungan sejumlah kementerian yang berbeda satu sama lain menghambat proses revisi. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di rezim kesehatan yang mendukung Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian bersuara seperti industri rokok. revisi. Sementara Kementerian Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Peindustrian Edy Sutopo mengatakan, saat ini ketika laju pandemi Covid-19 melandai dan pemulihan ekonomi mulai berjalan bukanlah momen yang tepat untuk revisi PP No 109/2012. Industri hasil tembakau (IHT) juga sedang mengalami pukulan yang cukup berat dari kenaikan cukai rokok tahun 2020 yang tinggi dan menurunnya daya beli. Dengan demikian, revisi PP No 109/2012 dikhawatirkan membuat kondisi semakin terpuruk yang buntutnya berdampak juga kepada petani tembakau dan pekerja pabrik rokok. Ketika ditanya kapan waktu yang tepat untuk melakukan revisi, Edy menjawab, pihaknya harus bicara dengan pelaku usaha terlebih dulu. Menurut dia, belum banyak industri yang kontribusinya kepada negara melalui cukai dan pajak dan mengangkat kehidupan masyarakat seperti industri rokok. "Itu yang membuat kami hati- hati," ujarnya. Edy sepakat dengan keinginan untuk mengendalikan konsumsi rokok agar prevalensi perokok pemula menurun. "Pelaku usaha juga 169
ingin proaktif mengedukasi remaja soal pengendalian konsumsi merokok," katanya. Ia menilai PP No 109/2021 sudah lebih maju dalam mengendalikan konsumsi rokok dibandingkan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Apabila ada kekurangan, lebih baik PP dievaluasi menyeluruh, tidak perlu direvisi. "Jangan terlalu ketat dulu," katanya. Tumari (47) membersihkan daun tembakau miliknya di Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, yang turut terkena dampak guyuran hujan abu vulkanik dari Gunung Merapi, Rabu (11/8/2021). Tembakau yang terkena abu vulkanik tidak dapat dijual dengan harga maksimal ke pengepul. Sejumlah peristiwa awan panas guguran pada Merapi mengakibatkan hujan abu tipis pada 19 desa di tujuh kecamatan di Magelang (KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO). Edy juga menambahkan, revisi PP No 109/2021 akan berimbas panjang. Petani tembakau dan pekerja pabrik rokok akan terdampak. Serapan daun tembakau petani oleh industri akan menurun. Kebutuhan tembakau industri rokok 350.000-400.000 ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya 200.000 ton sehingga industri masih impor daun tembakau. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus 170 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Suprapto menyampaikan, aturan terkait revisi PP No 109/2012 seharusnya tak lagi dipertentangkan. Aturan itu diperlukan untuk melindungi anak dan remaja dari paparan rokok. Retno Rusdjijati, Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Magelang, mengatakan, nasib petani tembakau tidak terpengaruh revisi PP No 109/2012. Bahkan, petani pun banyak yang tidak tahu isi PP itu. Yang mereka tahu selama ini adalah mereka dirugikan oleh tata niaga daun tembakau yang tidak adil. Yang meraup untung justru tengkulak yang kadang mengatasnamakan organisasi petani. Selama ini, MTCC banyak mendampingi petani tembakau di daerah- daerah penghasil tembakau. "Mau ada iklan rokok atau tidak, mereka tidak peduli. Meski mereka perokok, petani tembakau umumnya tidak ingin anak-anaknya merokok," kata Retno. Beberapa waktu lalu, pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio menilai, target penurunan prevalensi perokok pemula tak akan tercapai jika pengendalian produk tembakau lemah. Jika pemerintah serius mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, kebijakan harus lebih tegas. Alasan industri rokok menentang penguatan kebijakan seharusnya tak jadi pertimbangan. 171
"Padahal, jika disiapkan dengan baik, alasan ini bisa diselesaikan. Pemerintah yang melingkupi semua kementerian ataupun lembaga lain, seperti Kementerian Pertanian, bisa melatih petani tembakau beralih tanam. Kementerian Ketenagakerjaan bisa memberi pelatihan keterampilan bagi buruh industri rokok," tutur Agus. Kini, proses revisi sudah berada di Sekretariat Kabinet. Ketika kepentingan antarkementerian saling bertolak belakang, maka tumpuannya ada pada presiden. Akankah presiden menanamkan investasinya pada anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas dan menyerahkan masa depan bangsa kepada mereka atau memberikan ruang pada industri rokok untuk terus mewarnai kebijakan pemerintah dengan gula-gula investasi? 172 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Kompas.id Tembakau, Cukai, dan Nasib Petani ADHITYA RAMADHAN Editor EVYRACHMAWATI Kompas 09/01/2022 Pelajar SMP Wahyu (12) membantu ibunya membersihkan rumput di sela-sela tanaman tembakau yang ditanam di samping rumahnya di Desa Sukabumi, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (18/6/2020). Budaya bercocok tanam diajarkan secara turun-temurun di kawasan pertanian tersebut. Memasuki kemarau, petani di kawasan kaki Gunung Merapi tersebut beralih menanam tembakau, antara lain, karena hujan sudah semakin jarang turun. Masa panen raya komoditas itu berlangsung pada pertengahan Agustus 2020. 173
Nasib petani tembakau diombang ambing oleh tata niaga yang tidak adil, cuaca buruk, dan kebijakan pengendalian tembakau yang sering kali tak terkait langsung dengan mereka. Mulai 1 Januari 2022 tarif cukai hasil tembakau yang baru mulai berlaku. Selain bertujuan mengendalikan konsumsi rokok, cukai juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan buruh industri rokok. Selama ini, beberapa pihak selalu menjadikan petani tembakau sebagai alasan dalam menolak kebijakan pengendalian tembakau yang ketat, seperti kenaikan tarif cukai, pelarangan/pembatasan iklan dan sponsor rokok, hingga ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Padahal, umumnya, petani tembakau tidak paham dengan aturan pengendalian tembakau yang, mungkin untuk mereka, rumit. Yang ada di benak mereka adalah bagaimana caranya agar hasil panennya dihargai layak oleh pabrik rokok. Selain itu, realitanya, sering kali nasib petani dan kebijakan pengendalian tembakau adalah dua hal yang tak terkait langsung. Dalam diskusi di Kedai Kopi Benem, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, 8 Desember 2021, petani tembakau dari Temanggung Muhamad Nur Ajib mengatakan, dirinya sudah terlalu sering menceritakan masalah yang dihadapi petani tembakau yang, notabene, itu-itu saja. Kondisi cuaca yang tak bersahabat dan tata niaga yang tidak adil. Namun, sampai sekarang pun belum ada perubahan signifikan yang mendongkrak nasib petani. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) sebagai organisasi petani sepenuhnya memperjuangkan nasib petani tembakau. "Pas harga dari pabrik murah, enggak ada gerakan masif untuk, misalnya, menentang atau mengajak petani menahan tembakaunya untuk tidak dijual kepada pabrik. Kalau gerakan mengajak menanam tembakau sih iya, ada," kata Ajib. tembakau juga dinilai Ajib belum 174 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Ajib menceritakan, di antara pengurus APTI pun sebenarnya terjadi perbedaan. Mereka yang dekat dengan pabrik bisa memiliki kartu tanda anggota (KTA) sehingga bisa menjual langsung ke pabrik tanpa perantara tengkulak. Tapi, ada juga Ketua APTI tingkat kecamatan yang puluhan keranjang tembakaunya hanya dihargai Rp 35.000 per kilogram maksimal. Bahkan, tambah Ajib, ada pula petani yang tiga bulan lebih belum menerima uang pembayaran penjualan tembakaunya. Mereka dijanjikan akan dibayar pada Januari 2022 ini dengan harga jual Rp 27.500 per kilogram. "Menyakitkan, ngenes, Pak. Pemerintah harus campur tanganlah," ujar Ajib. Tuhar, Ketua (APTI) Kecamatan Kledung, Temanggung, mengakui bahwa ketika harga daun tembakau jatuh, APTI belum berperan maksimal menaikkan posisi tawar petani. Namun, perlu diketahui juga bahwa APTI tidak memiliki kewenangan menentukan harga jual karena harga jual ditentukan oleh pembeli. "Yang punya barang harusnya yang punya daya tawar. Ini tidak. APTI hanya mediator saja soal harga," ujarnya. DBHCHT Rokok merupakan barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif. Untuk itu, rokok dikenai pungutan cukai. Dana cukai yang berhasil dihimpun kemudian didistribusikan kepada daerah. Selain untuk mengendalikan konsumsi rokok, melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dana cukai rokok yang dihimpun untuk meningkatkan dimanfaatkan kesejahteraan petani tembakau. juga bisa Untuk tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menaikkan rata-rata tarif cukai hasil tembakau sebesar 12 persen. "Hari ini, Bapak Presiden telah menyetujui dan sesudah rapat koordinasi di bawah Bapak Menko Perekonomian, kenaikan cukai rata-rata rokok adalah 175
12 persen. Tapi, untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT), Presiden meminta kenaikan 5 persen, jadi kita menetapkan 4,5 persen maksimum," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pernyataannya saat mengumumkan tarif cukai hasil tembakau, Senin (13/12/2021). Kenaikan tersebut lebih tinggi daripada kenaikan cukai hasil tembakau pada periode 2016-2018 yang berturut-turut sebesar 11,19 persen; 10,54 persen; dan 10,04 persen. Pada 2019, tarif cukai rokok tidak dinaikkan. Namun, kenaikan tarif cukai rokok mencapai 23 persen pada 2020, kemudian 12,5 persen pada 2021. Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kenaikan ini tidak hanya mempertimbangkan isu kesehatan, tetapi juga memperhatikan perlindungan buruh, petani, dan industri rokok. Kalau penggunaan DBHCHCT seperti sekarang, tidak mungkin petani akan sejahtera Seperti diketahui, pada 2020, minimal 50 persen DBHCHT dialokasikan untuk sektor kesehatan dan untuk sisanya daerah memiliki kebebasan dalam menggunakannya. Sejak 2021, alokasi DBHCHT berubah menjadi 25 persen untuk kesehatan, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, dan 25 persen untuk penegakan 176 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A hukum. Alokasi penggunaan DBHCHT tahun 2022 pun masih sama dengan 2021. Secara spesifik, untuk petani tembakau, DBHCHT dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku, iuran jaminan produksi, subsidi harga, serta batuan bibit, benih, pupuh, sarana dan prasarana produksi. Hendratmojo Bagus Hudoro, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian, mengatakan, DBHCT merupakan bagian dari transfer ke daerah penghasil tembakau dan penghasil cukai dan tembakau. Rincian pemanfaatannya diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pertanian Nomor 13/LB.030/E/01/2020. Hendratmojo mengatakan, 15 persen dari 50 persen alokasi DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat diperuntukkan bagi peningkatan kualitas bahan baku. Sementara porsi 35 persen sisanya diatur oleh pemerintah daerah, bisa untuk bantuan langsung tunai, asuransi, atau subsidi harga. 177
178 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Nasib Petani Akan tetapi, aturan hitam di atas putih itu tidak seindah tembakau dari Temanggung, terdengarnya. Yamidi, petani mengatakan, belum tentu petani tembakau setiap tahun menikmati DBHCHT. Hanya sebagian kecil saja porsi dana bagi hasil itu yang menetes ke petani. Ketua Forum Petani Multikultur Istanto menyampaikan, tidak setiap tahun kelompok tani menikmati DBHCHT yang sudah dikirim ke pemerintah daerah. Kalaupun dana bagi hasil turun sebagai bantuan sarana produksi, jumlahnya tidak sesuai kebutuhan. Petani tembakau, misalnya, mendapat bantuan pupuk 1.500 kilogram. Padahal, satu hektar tanaman tembakau butuh 450 kilogram pupuk dan setiap kelompok tani mempunyai kurang lebih 20 hektar lahan tembakau. Indonesia (FPMI) Menurut Istanto, ketika musim panen dan harga tembakau anjlok, DBHCHT juga seharusnya bisa menjadi dana talangan bagi petani. Dengan begitu, kerugian yang ditanggung petani tidak begitu besar. 179
Selain itu, DBHCHT juga seharusnya bisa dipakai kelompok tani untuk menjalin kerja sama dengan pabrik rokok sehingga rantai tata niaga melalui petani-pengepul kecil-pengepul besar-grader- perwakilan pabrik yang merugikan petani bisa dipangkas. Dana bagi hasil bisa menjadi daya tawar petani. "Kalau penggunaan DBHCHCT seperti sekarang, tidak mungkin petani akan sejahtera," kata Istanto. Biyanto (35) memanen tomat di Desa Keditan, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (23/4/2021). Komoditas tersebut laku dijual ke pengepul dengan harga sekitar Rp 5.000 per Kilogram. Menjelang kemarau, para petani di kaki Gunung Merbabu tersebut mulai beralih menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Sebagian petani memilih menanam tembakau di awal musim kemarau (KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO). Tuhar mengutarakan, petani tembakau bisa saja melakukan diversifikasi komoditas tanam dengan menanam sayuran atau bahkan kopi. Tapi tidak semua lahan cocok ditanami sayur terutama di lahan kering. Untuk itu, jika didistribusikan untuk kepentingan petani, DBHCHT bisa dipakai untuk membuat embung yang bisa menyuplai kebutuhan air bagi lahan petani. 180 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Istanto menambahkan, pemerintah juga seharusnya mengerem impor tembakau ketika petani tembakau panen sehingga daun tembakau dalam negeri bisa diserap pabrik rokok. Petani tembakau dari Nusa Tenggara Barat, Jopi Hendrayani, berpendapat, selama ini DBHCHT sulit diakses oleh petani tembakau. Hanya petani yang dekat dengan pemerintah daerah saja yang bisa mengaksesnya. Sosialisasi penggunaan DBHCHT juga dinilai kurang. Jopi juga tidak keberatan tarif cukai rokok terus dinaikkan, lagipula petani tidak merasakan langsung efek langsungnya. Namun, setiap kali cukai naik pabrik rokok akan menekan harga jual tembakau sehingga petani dirugikan. Jopi menyarankan agar petani dilibatkan dalam proses alokasi pemanfaatan DBHCHT agar tepat sasaran. Dana tersebut bisa dipakai untuk biaya produksi tanam tembakau, asuransi kesehatan, atau biaya alih tanam petani tembakau. Terkait sosialisasi berjenjang DBHCHT dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke petani tembakau yang tersendat, Hendratmojo mengatakan akan memperbaikinya. Aktivitas pengepul yang menjadi salah satu mata rantai perdagangan tembakau dari petani hingga diterima pabrik di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/11/2019). Regulasi tentang tembakau dari isu kesehatan dan cukai memengaruhi industri tersebut dalam beberapa tahun ini (KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA). 181
Ekonomi Tembakau Gumilang Aryo Sahadewo, Asisten Profesor di Departemen Ilmu Ekonomo Universitas Gadjah Mada (UGM) dan kolega dalam Ekonomika Pertanian Tembakau di Indonesia, Gelombang Ketiga Survei Petani Tembakau menggambarkan bagaimana kontribusi pertanian tembakau terhadap petaninya. Studi itu menunjukkan, usaha tani tembakau biasanya hanya memberikan kontribusi kecil terhadap pengasilan rumah tangga pada umumnya. Bagi lebih dari 85 persen petani tembakau, usaha tani tembakau hanya memberikan kontribusi kurang dari separuh pendapatan mereka di tahun produksi yang buruk pada Gelombang 1 (tahun 2016). Bahkan, di tahun-tahun yang lebih baik (tahun 2017 dan 2019), 70 dan 79 persen petani tembakau yang masih memperoleh kurang dari separuh pendapatan mereka dari budidaya tambakau. Pada tahun 2016, petani non-tembakau konsisten mendapat keuntungan antarwaktu sementara petani tembakau merugi. Diketahui juga, biaya pertanian tembakau per hektar lebih tinggi dari biaya pertanian nontembakau. Selain itu, petani tembakau juga mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih besar. Penelitian Whedy Prasetyo (2017) di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 20 No.1 2017 memperlihatkan paradoks ganda petani tembakau. Pada hulu petani menghadapi berbagai masalah penentuan biaya produksi yang tinggi dan risiko kesehatan akibat proses penanaman tembakau. Sementara di hilir mereka juga menghadapi timpangnya tata niaga yang meniadakan standar harga dan kepastian usaha serta perubahan iklim dan anomali cuaca. Peningkatan produksi dan konsumsi rokok serta keuntungan berlipat yang dinikmati industri rokok ternyata tidak diikuti peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Dalam Studi Kualitatif Kehidupan Petani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah, Pamekasan, dan Kendal di Tengah Upaya 182 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Pengendalian Konsumsi Rokok, Suci Puspita Ratih dkk dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyejahterakan petani tembakau. Tata niaga tembakau perlu dievaluasi dan diperbaiki, tembakau dikendalikan, pengolahan tembakau menjadi produk selain rokok, dan alih tanam harus dilakukan. Selain itu, DBHCHT harus betul-betul dialokasikan untuk petani agar mereka lebih berdaya. impor 183
184 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Serat.id Sistem KTA untuk Aparat dan Pejabat Hingga Oligarki 'Pandawa Lima' Redaksi Serat.id 11/01/2022 Ilustrasi Petani Tembakau (SM Fitri/Serat.id) 185
Perusahaan rokok besar hanya menerima tembakau dari tengkulak yang punya kartu tanda anggota atau KTA. Biaya mendapatkan KTA sebenarnya hanya Rp110 ribu, namun itu tidak mudah. Harus ada rekomendasi dari 'Pandawa Lima'. Banyak yang mengambil keuntungan dalam sistem tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung. Pabrikan yang selama ini seharusnya menerima tembakau petani secara justru menciptakan kepanjangan tangan menjadi oligarki melibatkan banyak pihak. langsung Salah satu sumber yang ditemui serat.id di Temanggung mengatakan ada istilah 'Pandawa Lima' yang selama ini memainkan tata niaga tembakau di daerah itu. "Mereka bersaudara yang dipercaya pabrik besar untuk menentukan kualitas atau grade tembakau," kata Velas, nama samaran salah satu pemasok tembakau atau biasa disebut tengkulak di Kabupaten Temanggung. Velas menyebutkan pabrik rokok besar mengeluarkan 600 kartu tanda anggota (KTA) atas rekomendasi Pandawa Lima. Ia sendiri mengaku salah satu pemegang KTA sebagai pemasok tembakau ke pabrikan. Sistem KTA sendiri mulai diberlakukan perusahaan rokok sejak 2002 sebagai tanggapan aksi protes sistem distribusi tembakau ke gudang milik pabrik. Selain menetapkan sistem KTA, pemasok tembakau kala itu juga diuntungkan kebijakan kenaikan harga oleh pabrik rokok. "Yang aksi itu para preman, orang suruhan gitu sepertinya. Karena tak ada petaninya. Setelah itu pabrik bagi-bagi KTA," ujar Velas menjelaskan. Velas mengakui bisnis termasuk ranah politik dan rentan penyuapan. Bahkan ia menyebut aparat kepolisian juga punya KTA agar bisa menyuplai kebutuhan tembakau. tembakau banyak intrik, 186 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Infografis (SM Fitri/Serat.id) 187
Pabrik rokok hanya menerima tembakau dari tengkulak yang punya KTA. Biaya mendapatkan KTA sebenarnya hanya Rp110 ribu, namun itu tidak mudah. Harus ada rekomendasi dari 'Pandawa Lima'. "Yang punya KTA ada polisi juga. Ada juga yang KTAnya disewakan," katanya. Tak hanya itu, tengkulak kerap memberi uang kepada grader agar tembakaunya diloloskan atau dibeli oleh pabrik. Velas menceritakan pada 2011 lalu, dia mendapat keuntungan sebesar Rp3,3 miliar dari penjualan 16 ribu keranjang tembakau. Humas Polres Temanggung, Bripka Rozikan membantah keterlibatan anggota Polisi dalam perniagaan tembakau di daerahnya. Termasuk kepemilikan KTA agar bisa ikut menjual temabakau ke pabrikan. Menurut Rozikan, kepolisian selalu mengadakan patroli setiap panen raya tiba. "Untuk keamanan, baik Polsek maupun polres pasti ada," ujar Rozikan. Ia yakin ada keterlibatan anggota kepolisian yang berbisnis tembakau. "Kalau aparat yang berbisnis tembakau, mohon maaf saya kurang tahu," katanya. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung, Slamet mengakui ada 15 persen anggotanya yang berbisnis tembakau. Namun ia engan komentar banyak terkait keterlibatan itu. Menurut Slamet, selama ini belum ada peraturan daerah tentang tata niaga khusus tembakau karena masuk komoditas bebas. "Kalau untuk proteksi perlindungan petani tembakau sudah ada, kegiatan yang dilaksanakan Dinas terkait,"kata Slamet singkat. (*) . Tulisan	ini	merupakan	edisi	khusus	kolaborasi	Serat.id	dengan	Project	Multatuli. 188 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Serat.id Tak Ada Solusi Tata Niaga Tembakau Temanggung Redaksi Serat.id 11/012022 Ilustrasi Petani Tembakau (SM Fitri/Serat.id) 189
Pemerintah Kabupaten angkat tangan, hanya bisa mendampingi produksi, tak ada wewenang untuk membuat kebijakan harga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Joko Budi Nuryanto mengatakan tak dapat mengatur harga dalam tata niaga tembakau di daerahnya. Menurut dia harga tembakau tidak bisa diseragamkan, harus sesuai grade. Sedangkan petani juga tak bisa dilihat kesejahteraanya dari hasil tembakau saja. "Kalau secara kelembagaan atau secara teknis, tugas kami membina dan mendampingi petani. Kalau mengubah harga ya tak bisa. Pemerintah yang bisa intervensi tak bisa menjamin harga," kata Joko. Untuk perlindungan petani, Joko menyebut bukan ranahnya. Dia mengatakan hanya ditugaskan mendampingi produksi sebanyak- banyaknya, tak ada wewenang untuk membuat kebijakan harga. "Setiap tahun kami juga ada gugus tugas untuk petani tembakau, dan itu sifatnya hanya ad hoc, begitu selesai kan sudah," ujar Joko menjelaskan. Tercatat Kabupaten Temanggung mempunyai lahan pertanian seluas 18.615 hektare tersebar di 20 Kecamatan. Sebagian besar atau 14 Kecamatan lahannya ditanami tembakau oleh 55 ribu hingga 65 ribu petani. Joko membantah adanya monopoli harga tembakau yang dihasilkan petani. Ia menyebut penanaman tembakau oleh petani bukan hanya bisnis, tapi juga budaya. "Itu sebenarnya tak ada, tapi ya kalau di pasar sebelas dua belas lah. Tembakau itu banyak budayanya, tak hanya bisnis semata," kata Joko menjelaskan. Terkait dengan monopoli lewat kartu anggota atau KTA, disebut kebijakan dari perusahaan rokok. Selama ini usaha membantu petani dilakukan dengan kemitraan, itu pun dengan lahan seluas 1.300 hektare. 190 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Sedangkan persoalan potongan berat tembakau yang dijual ke pabrik, menurut Joko berdasarkan kesepakatan. Menurut dia, potongan itu sebagai risiko yang ditanggung pabrik. Artinya jika tembakau itu disimpan dalam waktu yang lama, maka kadar air akan berkurang dan berat tembakau otomatis akan berkurang. Ia juga membantah adanya pungutan pajak petani saat menjual tembakau ke pabrik. Joko menegaskan pemerintah memungut pajak penjualan tembakau ke dari petani. "Kalau ada pasti kita sudah mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD, ataupun surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Sepanjang pengetahuan saya, gak ada pajak produk pertanian," kata Joko menjelaskan. Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirrichadl membenarkan sudah empat tahun ini petani tembakau selalu merugi. Sedangkan menanam tembakau bagi petani seakan sudah menjadi ketergantungan. "Kalau tidak tanam tembakau, jangan-jangan nanti harganya mahal, jadinya gethun (menyesal)," kata Ngainirrichadl. tembakau masih menjadi komoditas Menurut Ngainirrichadl unggulan bagi sebagian besar petani di Temanggung, khususnya di lereng Sindoro-Sumbing, Kedu, dan Jumo. ini ada beberapa petani yang Ia mengalami ketergantungan dengan tengkulak yang memberi pinjaman sebelum masa tanam, ketika para petani butuh bibit, pupuk, biaya perawatan, dan lainnya. tak memungkiri selama "Biasanya petani itu diberi pinjaman dulu, kemudian setelah panen dijual ke tengkulak itu. Ini yang biasanya terjadi di sana, sehingga 'permainan harga' itu sering di situ" kata Ngainirrichadl menjelaskan. Dengan kondisi itu ia mendorong Pemkab Temanggung membuat Perda tata niaga tembakau. Selain itu Pemkab Temanggung harus koordinasi dengan pabrikan untuk mengetahui jumlah kebutuhan 191
tembakau yang akan diserap dan memastikan agar semua tembakau petani Temanggung dibeli. "Tentu yang lebih punya kewenangan pemkab temanggung. Komisi B Jateng turut mendorong dan mengawasinya," katanya. (*) Tulisan	ini	merupakan	edisi	khusus	kolaborasi	Serat.id	dengan	Project	Multatuli. 192 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Serat.id Sahabat Lembutan, Ikhtiar Melawan Oligarki Tengkulak Redaksi Serat.id 11/01/2022 Ilustrasi Petani Tembakau (SM Fitri/Serat.id) 193
Selain bertani komunitas ini melakukan perlawanan monopoli tata niaga tembakau lewat seni dan budaya Rendahnya nilai tawar petani tembakau dalam penjualan hasil produksinya membuat warga Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung membuat komunitas lembutan. Mereka tak hanya bertani namun juga mengunakan gerakan seni dan budaya untuk memasarkan tembakau hasil panen lewat festival membawa missi nilai lokal. "Kami hadir pada 2018, para pemuda membuat Komunitas Sahabat Lembutan. Nama "lembutan" diambil dari istilah tembakau yang sudah dirajang lembut," kata Sofyan Ashari, tokoh pemuda setempat menjelaskan, kepada Serat.id, kediamanya Selasa, 7 Desember 2021. Kehadiran komunitas yang ia dirikan bersama pemuda tani di desanya sebagai puncak keprihatinan ulah para tengkulak yang dinilai merugikan petani. Komunitas itu mampu kecamatan dan 13 desa mengelar Festival Sahabat Lembutan kali pertama digelar di lapangan setempat pada tahun 2018 sebagai sarana menjual tembakau hasil rajangan mereka sendiri. Untuk mengundang pengunjung, festival itu dimeriahkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran tembakau, pentas musik, pertunjukan jathilan, hingga lomba merajang tembakau. "Banyak pembeli datang ke desa kami. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia," kata Sofyan menambahkan. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Pada festival pertama mereka mampu menjual tembakau rajangan hingga sekitar Rp200 juta. Kegiatan digelar selama dua hari satu malam. Untuk pergelaran yang kedua pada tahun 2019, omzet yang dihasilkan lebih besar, berkisar antara Rp300 juta-Rp400 juta. Kegiatan ini digelar selama tiga hari. Adapun pada tahun 2020 dan 2021 festival tidak digelar karena pandemi Covid-19. 194 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Menurut Sofyan kegiatan itu mendapat dukungan dana dari desa. Pada kegiatan pertama mendapat dukungan dana sekitar Rp30 juta dan untuk kegiatan kedua sekitar Rp70 juta. "Pemerintah daerah sebenarnya menawarkan agar kegiatan itu digelar di Temanggung dan akan dibiayai. Namun, kami memilih kegiatan tetap digelar di sini secara mandiri," kata Sofyan menjelaskan. Dia menerangkan yang dibutuhkan Sahabat Lembutan itu butuh badan hukum komunitas agar punya legalitas saat menggelar kegiatan dengan konsep mandiri dan menjual tembakau bercukai. "Niat kami dengan menggelar kegiatan ini tidak ingin menjadi tengkulak, melainkan ingin mengelolanya agar petani memiliki nilai tawar sendiri. Sebab, untuk menjual tembakau tengahan ke bawah tidak mudah, " katanya. Ia menjelaskan keuntungan penjualan tembakau itu melalui tengkulak itu sangat kecil. Dalam empat bulan selama masa tanam hingga panen, petani hanya mendapat keuntungan sekitar Rp 10 juta. Dengan keuntungan sebesar tidak bisa untuk modal menanam tembakau lagi. Kondisi petani kian parah dalam dua tahun terakhir ini. "Untuk beli pupuk kandang atau lemi saja, saya membutuhkan dana sebesar Rp 16 juta," kata petani yang menggarap tembakau sejak delapan tahun lalu. Ia mengakui tata niaga tembakau saat ini membuat seperti petani tidak memiliki nilai tawar di hadapan tengkulak. Banyak cara dilakukan tengkulak yang merugikan petani, mulai istilah 'angetan' atau tembakau bobot tembakau dalam satu keranjang dikurangi yang jumlahnya hingga 4 kilogram dalam satu kerajang berisi antara 40 hingga 60 kilogram Harman Kardono, sukarelawan Sahabat Lembutan mengungkapkan, di Kecamatan Bansari ini ada 13 desa dari tiap desa itu diambil dua orang untuk jadi sukarelawan. Sebagian besar adalah anak petani tembakau. Mereka terlibat dalam festival kemarin. 195
Dengan kegiatan itu tembakau dijual dalam bentuk rajangan. Sebab, harganya tembakau rajangan itu lebih mahal antara Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per kilogram. "Namun, penjualan tembakau permintaannya tidak sebanyak pabrik," kata Harman. lembutan masih sedikit karena Ia berharap petani memiliki opsi lain dalam menjual tembakau. Dengan demikian, mereka tidak harus menjual ke tengkulak atau pabrik, namun bisa menjual dalam bentuk rajangan di festival ini. Dampak kegiatan itu mulai dirasakan petani, tak hanya itu juga membuat komunitas "lintingan" menjadi tren. Lintingan adalah proses merokok dari tembakau langsung dengan cara melinting tanpa produksi pabrikan. Menikmat tembakau dengan cara itu kini menjadi tren anak muda sekarang. Buktinya toko lembutan juga banyak ditemukan di berbagai tempat untuk melayani perokok khusus non pabrikan itu. Tulisan	ini	merupakan	edisi	khusus	kolaborasi	Serat.id	dengan	Project	Multatuli. 196 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Serat.id Mahal di Lahan Murah di Pasar Redaksi Serat.id 11 Januari 2022 Ilustrasi Petani Tembakau (SM Fitri/Serat.id) 197
Petani mengaku merugi, bahkan banyak pula yang terjerat hutang dengan sistem ijon. Beban itu tak hanya dirasakan di lahan saat mereka bergelut dengan tanah, di tingkat tengkulak mereka harus rela pengurangan bobot hingga 20 persen dari satu keranjang tembakau hasil penen. Tri Supono, petani tembakau dari Dusun Lamuk Gunung, mengeluhkan penjualan tembakau yang sebelumnya ia panen. Dia menyebut merugi hingga 50 persen dari modal produksi. "Selain kualitas tembakau saya yang kurang bagus, juga harga dari tengkulak yang tidak sesuai. Artinya, misal tembakau saya dihargai Rp100 ribu, tapi nanti bayarnya tak segitu, karena tergatung harga yag dikasih gradernya," kata Tri, saat ditemui di kediamanya, Selasa, 7 Desember 2021. Menurut Tri, luas lahan miliknya sekitar 5000 meter persegi hanya dapat memanen sekitar 7 keranjang daun tembakau. Rata-rata per keranjang berisi 32 kilogram hingga 37 kilogram, dihargai per kilo Rp70 ribu oleh tengkulak. "Untuk biaya tanam tahun ini modal saya Rp40 juta, hasil jual hanya Rp20 juta atau rugi 50 persen dari modal. Karena untuk biaya panen aja sudah mahal. Yang tadinya ongkos per orang Rp50 ribu per hari, sekarang Rp75 ribu," kata Tri menjelaskan. Tri menjadi petani tembakau sejak 2011 lalu di dusun dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut itu menjalani profesi turunan dari orang yang ia tekuni hingga sekarang. Dalam sistem penjualan, Tri dihadapkan pada sistem titip jual lewat tengkulak yang menerima tembakaunya di gudang milik pabrik. Dia harus menghadapi beragam potongan saat menjual hasil panen. Di antaranya 20 persen dari seluruh nilai jual untuk tengkulak yang membeli tembakaunya. Tri mencontohkan, saat ditimbang dengan berat tembakau 62 kilogram, harus dikurangi 12 kilogram dengan dalih rendemen pabrik. Artinya total pembayaran yang ia terima dari hasil penjualan hanya 50 kilogram. 198 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Potongan tersebut, belum termasuk potongan dari tengkulak yakni, setiap Rp1 juta dipotong Rp10 ribu sebagai pajak saat mengabil uang penjualan. Itu di luar biaya transportasi sebesar Rp80 ribu per keranjang. "Kalau tengkulaknya yang nakal biaya tranportasi bisa sampai Rp120 ribu per keranjang," katanya. Biaya itu dinilai sangat tinggi, jika Tri menjual 7 keranjang ia harus membayar sebesar Rp80 ribu kali 7 keranjang, yakni Rp560 ribu. Nilai yang cukup besar buat petani seperti Tri. Ada semacam monopoli oleh tengkulak saat pengiriman tembakau ke gudang pabrik di Temangung. "Kalau saya bawa sendiri ke gudang pabrik ya sebenarnya bisa lebih murah, tapi tak bisa karena harus punya Kartu Tanda Anggota atau KTA dari pabrik rokok besar," Kata Tri menjelaskan. Pungutan yang dirasakan oleh Tri Supono tak hanya dirasakan saat di pasar. Di kampungnya pun ia harus membayar retribusi sebesar Rp10 ribu per keranjang dan di setorkan ke pemerintah desa saat panen tembakau. Pungutan itu dilakukan dengan dalih pemasukan desa. Sudah lama Tri merasakan jenuh dengan sistem titip jual seperti selama ini, namun menurut dia, jika datangnya perubahan itu hanya angan-angan saja. "Di kampung sini, kalau musim kemarau ya hanya tanaman tembakau yang bisa bertahan hidup dengan air yang sedikit. Kalau ada tanaman yang bisa hidup seperti tembakau ya saya mau beralih aja," Kata Tri berharap. Pada tahun 2016 dia mengaku terjerat sistem ijon atau berhutang pada tengkulak. Dia mendapat pinjaman dari tengkulak untuk biaya pembelian pupuk. Tetapi setahun kemudian dia mengaku dapat keluar dari sistem tersebut karena pada tahun itu Tri mendapat keuntungan yang lumayan untuk menutup utangnya pada tengkulak. 199
"Kalau tengkulak paling banyak kasih modal Rp5 juta hingga Rp10 juta saja. Tapi hasilnya ya harus jual ke tengkulak itu dengan harga yang lebih rendah biasanya," kata Tri menjelaskan. Masih beruntung Tri memanfaatan lahan bekas tanaman tembakau untuk menanam sayuran sebagai pemasukan, di luar komoditas utama bahan baku rokok itu. "Tembakau kan hanya 5 bulan, dari bibit sampai panen, setelah itu ya kami tanami bawang, cabe, sayuran, jagung dan sebagainya," katanya. Namun tahun sejak 2017 Tri terpaksa meminjam uang dari Bank untuk juga menghidupi keluarganya. Jumlah yang ia pinjam dari Bank mencapai Rp50 juta, atau batas maksimal dari Kredit Usaha Rakyat atau KUR, dengan masa pengembalian satu tahun. kebutuhan pertanian dan "Ya kadang bisa nutup, kadang ya tidak. Kalau tak bisa nutup, pihak Bank membolehkan membayar bunganya saja," Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau atau APTI Temanggung, Siamin mengakui tata niaga tembakau selama ini merugikan petani. Ia menyebut petani terpaksa hutang untuk menutupi kebutuhan ketika harga jual tembakau rendah. "Padahal, utang tahun lalu saja belum lunas. Banyak juga yang terjerat ijon," kata Siamin. Hal itu tak sesuai dengan fakta yang ia sampaikan bahwa sirkulasi uang dari perdagangan tembakau yang beredar sejak Agustus, September, Oktober dan awal November 2021 tembus Rp2 triliun, nilai itu mendekati dana APBD di Kabupaten Temanggung Rp 2,1 triliun. "Pertanyaannya uang yang dinikmati petani berapa persen? ini," kata Siamin Kenyataannya petani kondisinya seperti menambahkan. 200 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A Menurut Siamin, kondisi petani yang jeratan dalam kemiskinan terjadi karena tak regulasi yang memayungi. Hal dimanfaatkan pabrikan memainkan harga lewat kepanjangan tangan grader dan tengkulak. Sedangkan sejumlah regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat tak ada yang memihak petani tembakau. Salah satunya aturan menaikkan cukai setiap tahun yang justru menjadi dalih pabrikan mengurangi biaya pembelian bahan baku. "Itu digunakan untuk menekan petani sehingga harganya menjadi hancur-hancuran," kata Siamin menjelaskan. Sedangkan dana bagi hasil cukai dinilai tidak tepat sasaran. Seharusnya dinas terkait memiliki peta jalan yang jelas selain memperhatikan pemasukan daerah. "Kami menenggarai banyak bantuan dari bagi hasil cukai yang menumpuk pada orang tertentu atau kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan," katanya. Dia berharap dinas memiliki data yang jelas jumlah kelompok tani penerima bantuan dari dana bagi hasil cukai itu. Agar dana bagi hasil cukai di Temanggung yang mencapai sekitar Rp30 miliar itu setidaknya 50 persen kembali ke petani, 25 persen untuk kesehatan dan 25 persen untuk penegakan hukum. "Selama ini hanya 15 persen atau Rp6 miliar diterima petani. Dari uang itu mestinya bisa terdistribusi ke petani dengan model bergulir untuk membantu produksi komoditas tembakau," katanya. (*) Tulisan	ini	merupakan	edisi	khusus	kolaborasi	Serat.id	dengan	Project	Multatuli. 201
202 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A The Jakarta Post Media key in challenging tobacco industry's narratives RITA WIDIADANA The Jakarta Post 15/06/2022 Smokescreen: A volunteer talks to a minimarket cashier about the dangers of cigarettes during a campaign against child smokers in Cengkareng, West Jakarta, on March 7, 2021. The campaign aims to accelerate the government's target to reduce child smokers to 8.7 percent of the smoking population by 2024. (Antara/Muhammad Iqbal). 203
Indonesia has been infamously regarded as a "Disneyland for the big-tobacco industry", a baby-smoking country and other demeaning terms. While ASEAN neighbors are taking up arms against the tobacco industry, however, Indonesia has preferred economy over public health. The Global Adults Tobacco Survey 2021 shows a significant increase in tobacco users to 70.2 million people in 2021 from 61.4 million in 2011. Worst of all, smoking prevalence among children aged 10 to 18 years also in- creased to 9.1 percent in 2018 from 7.2 percent in 2013. Enforcing Government Regulation (PP) No. 109/2012 is not enough to discourage tobacco consumption and to regulate the tobacco industry. "These figures show Indonesia failing to address the epidemic of tobacco smoking that kills over 200,000 Indonesians every year. This is unacceptable," commented Tara Singh Bam, Asia Pacific director of the International Union for Tuberculosis and Lung Diseases (The Union). As the current policies on tobacco control are ineffective in Indonesia, the media play a critical role in holding the government accountable for effective tobacco- control measures, added Tara. However, it might be easier said than done for the media to work on tobacco-related problems. Indonesia's tobacco-control policy is toothless when facing the powerful influence of the giant tobacco industry. "Working on these issues is delicate and risky," explained Maria Hartiningsih, Project Multatuli's lead editor of its investigative- reporting team, told participants of the 7th Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH 2022) recently. 204 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A "In doing so, we were armed to the teeth with deep knowledge, information, past and current researches and studies, tobacco- control policies and regulations at local, national and global levels, the sophisticated tobacco tactics and certainly field works," said Maria, a seasoned journalist and a winner of Yap Thiam Hien human- rights award. In June 2021, the Association of the Indonesian Health Professionals (IAKMI) engaged a team of journalists to find out why the planned revision of PP No. 109/2012 submitted by the Health Ministry to the State Secretariat went nowhere. Currently the regulation is the prevailing legal instrument to control tobacco use. Indonesia is the only country in Asia that has not yet ratified the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). Soemarjati Aryoso, chair of To- bacco Control Support Center (TCSC- IAKMI), said the revision of the regulation aimed to impose stricter control over advertisement and promotion of tobacco products, electronic cigarettes (e-cigarettes) and heated tobacco products such as IQOS. The revision also covers advertisement and promotion on the internet, digital and other social media platforms. Both tobacco control advocates and industry have been using the media to achieve their goals. There are pro-tobacco control media as well as pro-tobacco industry media in the country. "When we tried to assemble a team of journalists for this re- porting work, many declined our offers, fearing it was against their media organization's standpoints and policies," Maria explained. After almost a year, the team has identified a number of key takeaways - debunking myths and created narratives that the tobacco control policy would hurt tobacco farmers. After visiting tobacco-producing centers in East Java and Central Java and interacting closely with farmers, the team found out it was the injustice-trade scheme that hurt them more than tobacco control policy. 205
At least, there are three irreconcilable conflicts of interests - investment, excise and the health of Indonesia's future generation, Maria said. From the government's point of view, it is obvious that investment and economic issues have become its first priority over public health concerns. Maria said only a few sources agreed to be named, while the majority of government officials opted to remain anonymous due to their positions. The government's pro-tobacco standpoint was obvious when President Joko "Jokowi" Widodo via State Secretary Pratikno returned the initiative permit to revise PP No. 109/2012 in November 2021, said Maria. "In this case, the media's role is even more vital to disclose the to- bacco industry's wrongdoing and inform public and policymakers of the industry's trick to lure children to smoke through advertising, promotion and sponsorship," Tara added. As of April 2022, globally, the tobacco industry spent US$7.8 billion for cigarette advertising and promotion (Tobacco Atlas, May 2022). In Indonesia, Eleanor Crum from AC Nielsen stated via email that cigarette and tobacco-advertising expenditures between January- November 2021 alone reached nearly Rp 1 trillion (US$66,560). With such a huge amount of financial resources, the industry has managed to create a perception that tobacco use is socially acceptable and less hazardous than it really is. A recent study conducted jointly by Vital Strategy and the Indonesian Guidance and Counseling Teachers' Association and several partners has shown that the tobacco industry's efforts to create such positive images have been working extremely well. The outbreak of the current COVID -19 pandemic has made the situation even more challenging as Indonesian youth are spending more time online. 206 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A
M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A A study of 2,282 adolescents aged between 13 and 15 years reveals that 83 percent of teenagers do not believe that tobacco advertising encourages smoking initiation or misleads people about smoking being addictive (72 percent), while 22 percent say they trust messages in tobacco ads and 12 percent remember the slogan of cigarette brands advertised on the internet. Shobha Shukla, executive director of New Delhi-based Citizen News Service (CNS), insisted: "The media should be able to connect the dots between tobacco use, health impacts on users and even non- smokers. It should also comprehensively address social inequity." "It is equally important for the media to focus on youth and adolescents, sharing of correct information, exposing health-related corporate social responsibility activities of tobacco companies and their greenwashing efforts," said Shobha, also founder of the Asia Pacific Media Alliance (APCAT) for Health and Development Tan Shiow Chin, deputy health editor at the Star Malaysia said: "What the media can do is basically to educate the public and maintain awareness of the ill effects of tobacco use." In Malaysia, the majority of media and the public generally supported the government plan to strictly ban smoking as one in five Malaysian aged above 15 years smoke, she said. In February 2022, the Malaysian Health Ministry planned to introduce a new law to totally ban smoking and the possession of tobacco products, including electronic cigarettes, for people born after 2005. The new law is called Generational End Game for smoking in Malaysia. Myanmar, surprisingly, ratified the FCTC in 2004, a year after its issuance. "Preventing people from the danger of smoking is a national duty for every citizen, especially for the media," said Tin Making Htwe, a noted editor in Myanmar. 207
In October 2021, despite the political crisis and pressures from the tobacco industry, Myanmar announced the implementation of plain packaging. As Tim Johnson, medical editor of ABC News puts it, we, given the privilege of access to media, should be aware of our own responsibilities in the fight against tobacco use, including the need to choose words and images to counter misinformation and temptation aimed at the young entrusted to our care. 208 M E D A N L A G A P E N G E N D A L I A N R O K O K D I I N D O N E S I A