Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 PEMBIYAAN PENDIDIKAN MELALUI SEKTOR ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ROKAN HULU Syukri Rosadi Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian Email: ABSTRACT This study aims to find out how educational financing program is done, to know the criteria of students who will get educational scholarship, and to know the flexibility in allocating zakat funds for education at the bazanas kabupaten rokan hulu. This research use desciptive qualitative approach. Methods of data collection in this study was conducted by observation, interview, and documentation. Data analysis techniques in this study using interactive data analysis techniques consisting of three components of data analysis that is data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study found there are two educational financing programs undertaken by this institution is an integrated scholarship program and orphaned pesantren. Both programs are financed from the utilization of zakat funds that have been collected. The criteria of the students receiving educational scholarships are classified by priority scale: 1) the poor, orphan, takmir mosque; 2) the poor, orphans; 3) the poor. In addition there is the flexibility of the budget in allocating zakat funds for education programs Keywords: amil zakat institution, management of zakat, tuition fee ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pembiayaan pendidikan yang dilakukan, untuk mengetahui kriteria siswa yang akan mendapatkan beasiswa pendidikan, dan untuk mengetahui fleksibilitas dalam mengalokasikan dana zakat untuk pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) fakir miskin, yatim/piatu, takmir masjid; 2) fakir miskin, yatim/piatu; 3) fakir miskin. Selain itu ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidika. Kata kunci: lembaga amil zakat, pengelolaan zakat, pembiayaan pendidikan. Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 95
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 PENDAHULUAN Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Namun di Indonesia khususnya Jawa Tengah masalah putus sekolah telah menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dimulai. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan yang harus di tanggung, daya serap pendidikan masih rendah dan anggaran pendidikan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan UU yakni 20 % dari APBN/APBD yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 yakni pasal 49 ayat 1.1 Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya adalah pembiayaan. Orang tua tidak memiliki dana cukup membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Karena itu tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis. Memang UUD 1945 (setelah amandemen) menetapkan, anggaran 20 persen, yang dipikul oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi kita semua mengetahui bahwa, tetap belum terjadi peningkatan yang betul- betul signifikan dalam anggaran pendidikan. Kondisi ini dapat menyebabkan negeri ini kehilangan generasi, dikarenakan generasi yang akan datang adalah generasi yang memiliki kualitas intelektual yang rendah sehingga dikhawatirkan akan terjadi menjamurnya kasus pekerja anak, anak jalanan, pelacuran anak dan kasus sosial anak lainnya akibat kemiskinan dan tekanan hidup. Melihat kenyataan ini menurut Munadi menjadikan rasa pesimisme menyelimuti dunia pendidikan terutama implementasi minimal 20 % APBN/APBD untuk alokasi bidang pendidikan di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan sebagaimana yang diamanah konstitusi, baik Tap MPR No. VI tahun 2002, UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal Pasal 49 ayat 1.2 Namun demikian ada amanat terobosan dari penjelasan Pasal 46 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuannya menyebutkan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang syah. 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal Pasal 49 ayat 1 2 Munadi, Muhammad, Instrumen Religius Philantropy sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan Islam, Jurnal at Tarbawi, Vol.2.No.1 2004, hal. 71 Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 96
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 Sebenarnya apa yang telah dinyatakan dalam penjelasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 46 itu merupakan manifestasi legitimasi bagi gerakan yang sudah dilakukan dan dikembangkan oleh pribadi maupun lembaga dalam mengatasi pengurangan ketergantungan terhadap biaya pendanaan pendidikan. Kedermawanan berbasis keagamaan inilah yang bisa menjadi alternatif pembiayaan atau alternatif pendanaan pendidikan. Hal ini tidak terjadi saat ini saja tetapi sudah berlangsung lama, terutama dalam sejarah peradaban umat Islam. Pertama, mengembangkan sektor wakaf. Kedua, pengembangan distribusi infaq wajib maupun sunnat (baik produktif maupun konsumtif). Ketiga, pengembangan dan penggalakan kerjasama tanggung jawab sosial. Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat lembaga-lembaga atau kelompok masyarakat yang memiliki konsentrasi pada bidang sosial, pendidikan dan sebagainya, namun jumlahnya masih sedikit. Salah satu lembaga yang peduli dengan pendidikan adalah Badan Amil Zakat Rokan Hulu. Dalam aktifitasnya memiliki konsentrasi bidang garap yaitu bidang sosial, dakwah dan pendidikan. Sedangkan penghimpunan dananya diperoleh dari zakat, infaq dan shodaqoh yang dialokasikan salah satunya pada program pembiayaan pendidikan. Sesuai misi BAZ Rokan Hulu guna meningkatkan sumber daya manusia, maka program pembiayaan pendidikan ini menjadi salah satu prioritas utama untuk mengguragi jumlah anak putus sekolah di Rokan Hulu. Zakat merupakan konsep ibadah yang diajarkan oleh agama Islam dengan memberikan berbagai kemaslahatan baik untuk mustahik (penerima zakat) maupun muzakki (pemberi zakat). Namun kemaslahatan yang diharapkan belum optimal karena berbagai faktor yaitu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan belum maksimalnya kesadaran para wajib zakat. Sebagai aset utama yang sangat berharga maka zakat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat termasuk diantaranya permasalahan pendidikan. Dalam hal ini peneliti hanya akan mengkonsentrasikan keterlibatan Badan Amil Zakat Rokan Hulu pada bidang pendidikan yang nantinya dapat dilihat berbagai hal yang meliputi alokasi pemanfaatan dana zakat, kriteria siswa penerima bantuan beasiswa dan besarnya bantuan, serta ada tidaknya fleksibilitas pengalokasian dana terkait pembiayaan pendidikan. Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 97
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 KAJIAN TEORI 1. Pengertian Zakat Zakat telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi penerus sampai sekarang. Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari kata dasar, zakaa yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut-Nya, disamping mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.3 Yusuf Qordhowi juga mengatakan zakat merupakan ibadah maaliyah al ijtima'i artinya ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.4 Menurut Gazi Inayah makna zakat yaitu berkah dan bersih dalam harta. Ia juga berarti takwa, pahala, dermawan, berkecukupan bersih dan halal.5 Sedangkan menurut Shidiqy bahwa pengertian dari zakat itu sendiri adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.6 Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti berkah tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta yang dimaksud adalah harta zakat untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Dengan demikian zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk menyerahkan sejumlah harta tertentu sesuai dengan syariat agama Islam yang diserahkan kepada orang- orang yang berhak menerimanya. 2. Landasan Hukum Zakat a. Al Qur'an Al Quran Surat Al Taubah (9): 103 yang artinya sebagai berikut "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".7 3 Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal. 10 4 Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 8. 5 Inayah, Gazi, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003, hal. xi. 6 Shiddieqy, Hasbi (-Ash), Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1999, hal. 8 7 Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, 2005. Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 98
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 Pada kata ambillah dalam kaidah ushul fiqih berarti bersifat keharusan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Rosulullah mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat, untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. b. Hadits-Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: Artinya: "Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu didirikan di atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim).8 c. Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999 Dalam UU RI tentang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999 disebutkan antara lain: 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1). 2) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atas benda yang dimiliki orang miskin sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2). 3) Setiap warga negara Indonesia yang bergama Islam dan mampu atau kadar yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat (pasal 2). 4) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat (pasal 3). 5) Pengelolaan zakat berasalkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 4). 6) Pengelolaan zakat bertujuan a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. b) Meningkatkan fungsi peranan pranata keagaman dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk pemerintah sesuai dengan tingkatan di lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. 8 Nawawi, Imam, Hadis Arbain An Nawawiyah dan terjemahannya, Surakarta: Media Insani Press 2003, hal. 15 Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 99
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 d) Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.9 3. Syarat dan Rukun Zakat a. Syarat zakat Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, memiliki harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul, jumhur zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya, karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya. 1) Merdeka Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. 2) Islam Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya Sebelum riddah-nya terjadi, yakni harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seorang muslim. 3) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu: a) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas b) Barang tambang dan barang temuan c) Barang dagangan d) Hasil tanaman dan buah-buahan e) Menurut jumhur binatang ternak yang meruput sendiri. 4) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya. Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seorang dan kadar- kadar berikut yang mewajibkannya zakat. 5) Harta yang dizakati adalah milik penuh Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa yang dimaksud ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang 9 Departemen Agama RI, Pola Pembinaan Lembaga Zakat Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hal. 12 Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 100
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.10 b. Rukun zakat Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepad wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.11 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang wajib berzakat adalah mereka yang merdeka, muslim, berakal, memiliki harta yang penuh, mencapai nishob dan mencapai haul. Sementara sebagai rukunnya dengan menyerahkan harta zakatnya kepada delapan (8) asnaf atau diantaranya melalui lembaga yang bertugas memungut zakat atau diserahkan langsung kepada mustahik zakat. 4. Macam-macam Zakat a. Zakat maal 1) Zakat pertanian dan ternak Zakat pertanian dan ternak telah dicontohkan pada zaman Rosulullah SAW. Zakat pertanian dengan sistem irigasi dikeluarkan sebesar 5 % dan dengan sistem tadah hujan sebesar 10 % dari hasil tiap panen dengan ketentuan telah mencapai nishob yaitu 652,8 kilogram gandum.12 Contoh zakat pertanian adalah gandum, biji gandum, kurma, anggur. Zakat peternakan diberikan pada ternak yang memberi manfaat. Contoh: unta, sapi kambing dan lain- lain. 2) Zakat emas dan perak Wajib mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas, maupun emas mentah, jika masing-masing benda tersebut telah sampai satu nishab, waktunya cukup setahun dan si pemilik bebas dari hutang dan keperluan- keperluan pokok kehidupannya.13 10 Zuhayly, Wahbah (-Al), Zakat, Kajian BerbagaiMadzhab, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 99 11 Ibid 12 Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 91 13 Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 515. Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 101
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 3) Zakat perdagangan Yang termasuk kategori harta perdagangan adalah segala sesuatu yang sejak awal diniatkan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan.14 Contoh zakat kekayaan dagang adalah mobil, obat- obatan, peternakan, emas dan perak dan lain-lain. 4) Harta rikaz Para ulama berbeda pendapat mengenai arti rikaz dan maa'din, baik dari sisi macamnya maupun batas minimumnya. Mazhab Hanafi tidak membedakan antara rikaz dan maa'din, wajib dikeluarkan zakat atas keduanya sebesar 20 % baik yang telah maupun belum mencapai nishob. Sementara itu, jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah) membedakan antara rikaz dan maa'din.15 Maa'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, tembaga, minyak, gas, besi sulfur, dan yang lainnya, serta ada usaha untuk mengeksploitasinya. Sedangkan rikaz menurut jumhur adalah harta kekayaan peninggalan orang terdahulu dari zaman purbakala yang dipendam dalam bumi, atau biasa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya, barang (harta) yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (luqathah). Para ulama sepakat, kadar zakat adalah 20 % tanpa ada nishob Sedangkan maa'din (barang tambang) kadar zakatnya 2,5% dan harus mencapai nishab, yaitu senilai 85 gram emas. Berbeda dengan pendapat Hanafi yang menetapkan 20 % tanpa mensyaratkan nishab. 5. Penerima zakat Sebagaimana ketentuan atas zakat, Al-Qur'an Q.S. At Taubah (9) ayat 58-60 yang artinya sebagai berikut : "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Dan sekiranya mereka benar- benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan RosulNya dan berkata: cukuplah Allah bagi kami, Allah dan rosulNya akan memberikan kepada kami sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 14 Hafidhuddin, Zakat ..., Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 95 15 Tim Pelatihan Amil Zakat, Panduan Praktis Zakat. Jakarta: Inti Mandiri Sejahtera, 2003, hal. 58 Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 102
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yan diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".16 a. fakir Al Faqir menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.17 b. Miskin Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai. c. Amil Zakat amil zakat adalah mereka yang menyediakan waktunya yang cukup (full time) dalam mengelola zakat, melalui kelembagaan yang amanah terbuka, professional dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat. d.Muallaf menurut Qordhowi yang dimaksud dengan golongan muallaf antara lain adalah mereka yand diharapkan kecenderungan hati atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atas terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.18 e. Memerdekakan budak Barang siapa telah memerdekan budak, maka baginya berhak memperoleh zakat Walaupun dalam konteks sekarang memang tidak ada lagi praktik-praktik perbudakan sebagaimana praktik perbudakan yang terjadi pada zaman dahulu. f. Orang yang berhutang Mahzab Hanafi mengatakan orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa- apa selain hutangnya itu. Mazhab Maliki mengatakan bahwa orang yang berhutang adalah orang-orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak dia pakai untuk melakukan kemaksiatan seperti minum khamr dan berjudi. g. Sabilillah 16 Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, 2005, hal. 196 17 Zuhayly, Wahbah (-Al), Zakat, Kajian Berbagai Madzhab, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 280 18 Qordhowi, Yusuf, Hukum Zakat. Bandung: Mizan dan Jakarta: PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, 1999, hal. 563 Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 103
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 Menurut bahasa sabil artinya thoriq/jalan. Jadi sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridho Allah baik aqidah maupun perbuatan. h. Ibnu sabil Menurut jumhur ulama ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain. Biaya Pendidikan 1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua yang berhubungan membiayai.19 Menurut Fatah biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan sekolah yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan perabot /mebeler, pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis gambar, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi/ pembinaan pendidikan, serta ketatausahaas sekolah. Sementara Nanang Fatah juga mengatakan di Jurnal Edukasi Volume 5 tahun 2007 bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang dalam bentuk moneter (rupiah) dari seluruh sumberdaya (input) yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah/madrasah.20 2. Landasan Hukum Mengenai Sumber- Sumber Pembiayaan Pendidikan Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan tiap-tiap individu, maka pendidikan menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keberadaan pemerintah tanpa didukung masyarakat dan keluarga setiap kebijakan yang diambilnya tidak akan berarti apa-apa. Sehingga dalam rangka mengusahakan terwujudnya kerjasama itu lebih tegas perlu diciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, tentu saja didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Secara yuridis telah dicantumkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Dan ayat 2 " Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Ayat 3 "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka 19 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 17 20 Fatah, Nanang, Indikator Kemandirian Pembiayaan Madrasah..Jurnal Edukasi, Vol.5.No.1 Januari-Maret 2007, Hal. 35 Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 104
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang". Dan juga ditegaskan kembali dalam Pasal 31 Ayat 4 "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari ABPD, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga. 3. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan Menurut Supriyadi, sumber pembiayaan pendidikan pada tingkat makro berasal dari pendapatan negara dari sekitar pajak, pendapatan dari sektor non pajak misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang pemanfaatannya dalam gas dan non migas, keuntungan dari ekspor barang dan jasa, bantuan dalam bentuk hibah dan pinjaman luar negeri.21 Nawawi mengatakan sumber dana di lingkungan lembaga pendidikan tidak hanya dari pemerintah melalui APBN dan APBD. Sumber lainnya adalah dari murid/orang tua dalam bentuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan dari sumber masyarakat melalui Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3).22 Dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah, sehingga pembiayaan ini dibebankan pada selain pemerintah juga kepada keluarga dan masyarakat. Menurut H.A.R-Tilaar, membagi sumber pembiayaan menjadi 3 yaitu: 23 a. Pemerintah yang berupa biaya rutin, biaya pembangunan biaya Inpres dan subsidi bantuan pembangunan pendidikan. b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang sekarang masih berlaku untuk SLTA dan Perguruan Tinggi. c. Sumbangan untuk Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3) 21 Supriyadi, Dedi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, hal. 5 22 Nawawi, Hadari, Administrasi Pendidikan, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, hal. 72 23 H. A. R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 1995, hal. 424 Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 105
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berorientasi pada deskriftif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi yang berarti bahwa data yang dikumpulkan berupa kata- kata, gambar dan bukan angka-angka.24 Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut METODE PENGUMPULAN DATA Dalam usaha mendekati obyek penelitian untuk mendapatkan data, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Metode Observasi Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda, serta rekaman gambar.25 2. Metode Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara itu menurut Lincoln dan Guba antara lain mengkosentrasikan mengenai orang, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian. 3. Metode Dokumentasi Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti setiap bahan tulis, atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan pendidik. Menurut Guba dan Licoln mendefinisikan dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa.26 Keabsahan Data Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data digunakan teknik 24 Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 3 25H.B. Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002, hal. 64 26 Ibid. Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 106
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.27 Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi melalui penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknik Analisis Data Adapun langkah analisa data yang ditempuh oleh penulis dari data-data yang diperoleh, penulis berupaya mengkaji dan mengkaitkan data-data tersebut disesuaikan dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan kejelasan terhadap yang dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk kejelasan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan, dikategorisasikan kemudian mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Adapun tahap- tahap analisisnya adalah sebagai berikut: 1. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang berdasarkan dari catatan- catatan tertulis di lapangan (fieldnote). 2. Penyajian data, setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah memilah-milah data sesuai dengan pengelompokkan yang telah ditentukan dengan membuat semacam matriks, skema atau tabel. Hal ini memudahkan dalam pemahaman. 27 Lincoln, Denzin, Handbook of Qualitatife Research, California: Sage Publication, Inc., 2003, hal. 179 Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 107
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 3. Kesimpulan, dalam hal ini peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal dari reduksi data dan penyajian data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal tersebu merupakan rangkaian kegiatan analisis yang dilakukan secara berurutan. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Deskripsi Lokasi Penelitian Badan Amil Zakat Roka Hulu sebagai salah satu lembaga amil zakat yang senantiasa berusaha untuk mengoptimalkan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh lembaga ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menjamin masyarakat tetap dapat mengenyam pendidikan. Pada akhirnya mengurangi jumlah anak putus sekolah serta meningkatkan sumber daya manusia generasi bangsa ini untuk masa yang akan datang. a. Program penghimpunan Program penghimpunan yang dilakukan oleh badan amil zakat rokan hulu adalah berupa: penghimpunan zakat, infaq dan shodqoh, wakaf, donasi, konsultasi zakat, masjid center, dan baz network. b. Program pendayagunaan Program pendayagunaan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah berupa: klinik kesehatan cuma Cuma, beasiswa terpadu (beter) SD sampai peguruan tinggi, bantuan biaya hidup, pesantren yatim, peduli sosial remaja, training peningkatan skill, peduli sembako rakyat, bantuan kemanusiaan, tebar hewan qurban, crisis center, dan pemberdayaan ekonomi. c. Layanan khusus Selain program penghimpunan dan pendayagunaan, badan amil zakat rokan hulu memiliki program layanan khusus yang berupa: aksi cepat tanggap, riset dan magang, dan kerjasama pengelolaan zakat 2. Pendayagunaan Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan a. Produk program divisi pendidikan Ada dua program yang ada pada divisi pendidikan di lembaga amil zakat Al- Ihsan Jawa Tengah yaitu beasiswa terpadu (beter) serta pesantren yatim. Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 108
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 1) Program beasiswa terpadu (beter) Program beasiswa terpadu ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu: meningkatkan taraf hidup dan pendidikan anak- anak yatim dan dhuafa, memberikan kesempatan yang luas bagi anak-anak kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, memotivasi semangat belajar dan prestasi akademik serta mengembangkan potensi anak, dan memberikan pendampingan berupa bimbingan diniyah, life skill dan sains. Bentuk-bentuk program beasiswa terpadu ini adalah: a) memberikan pendampingan berupa bimbingan diniyah, life skill dan sains; b) bantuan biaya pendidikan dan alat-alat sekolah; c) pendampingan dan pengembangan potensi siswa; d) Life Skill Education; e) kunjungan ke orang tua asuh; dan f) Launcing penyerahan beasiswa kepada penerima beasiswa. Untuk memperoleh hasil maksimal pada program beasiswa terpadu dari aspek pembinaan anak asuh, lembaga ini berinisiatif mendirikan pondok yatim selain sebagai tempat tinggal, di sanalah penempaan mereka dengan pembinaan, baik ilmu umum (keduniaan) maupun ilmu din (agama), serta diharapkan model pribadi muslim lebih mudah dapat terbentuk disana. Melihat akan kebutuhan yang harus terpenuhi dan urgensinya program ini maka lembaga ini pun mengalokasikan dana zakatnya untuk pembiayaan program pondok yatim berserta operasionalnya. 2) Pesantren yatim Badan Amil Zakat Rokan Hulu adalah lembaga nirlaba yang kelahirannya berawal dari empati kolektif dari komunitas aktivis dakwah yang banyak berinteraksi dengan masyarakat dhuafa. Lembaga ini berkhidmat mengangkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa. Beranjak dari khidmat lembaga dan kondisi masyarakat tersebut di atas yang menggerakkan lembaga ini memberikan perhatian kasih sayang dan pembinaan sehingga lembaga ini mengangkat program pesantren yatim yang dimaksudkan untuk memberikan asuhan kepada anak anak yatim dari kaum dhuafa. Bentuk-bentuk program pesantrean yatim ini adalah: a) bantuan biaya pendidikan dan alat-alat sekolah; b) pendampingan keagamaan, melalui berbagai kegiatan kajian mentoring yang disampaikan oleh para pembinanya; c) motivasi dan pengembangan potensi anak yatim; Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 109
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 d) makanan sehat dan asrama bagi anak yatim; e) kunjungan ke orang tua asuh; dan f) bingkisan kasih sayang bagi anak yatim. Untuk mengantisipasi agar dana beasiswa yang diberikan tidak digunakan sebagaimana semestinya, lembaga ini melakukan kontrol secara rutin. Bentuk pengawasan ini dilakukan dengan 2 cara. Pertama : dengan pengecekan ke sekolah anak masing masing apakah pembayaran SPP atau pembayaran kebutuhan sekolah lainnya sudah dibayar atau belum. Kedua : pengecekan secara ditanyakan langsung kepada anak pada saat pembinaan. Pada program pembiayaan pendidikan ini baik beasiswa terpadu (beter) dan pesantren yatim, beserta kebutuhan operasional pendukung masing-masing, prosedur penetapan anggaran alokasi dananya berawal dari pengajuan dari tim devisi pendidikan. Ini diawali dengan analisa terhadap kebutuhan- kebutuhan masing-masing program oleh devisi pendidikan. Kemudian diplenokan di dewan manajemen khususnya direktur dan para manajer devisi, selanjutnya jika sudah diperiksa keamanan dari sisi syariah baik asal dana maupun rencana pengalokasian beserta besaran nominalnya oleh dewan syariah, akan ditetapkan dan dapat diteruskan kemudian ke pelaksanaan di lapangan. (diolah dari wawancara dengan manajer divisi pendidikan Badan Amil Zakat Rokan Hulu). Pengalokasian dana zakat untuk pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga ini lebih besar bila dibandingkan dengan pos pembiayaan untuk program yang lain, hal itu dilakukan sejalan dengan misi lembaga ini yaitu "meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan Islam dan pengembangan dakwah Islam" Secara kajian syariah penerima zakat kedua program pembiyaan pendidikan (program beasiswa terpadu dan pesantren yatim) tidaklah menyalahi syariat agama Islam sebab mereka yang mendapatkan yaitu para anak dhuafa dan yatim (yatim piatu) termasuk dalam golongan 8 asnaf yang berhak mendapat pembagian zakat. Hal ini dilandaskan pada Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 sebagai sumber hukumnya. Dari aspek asal dana, juga besarnya secara syariah aman, sebab dana yang digunakan untuk pembiyaan berasal dari ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) yang pos dana ini sah saja jika dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu dan dhuafa (muslim). b. Kriteria penerima pembiayaan atau beasiswa pendidikan Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 110
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 Pada pelaksanaannya, ada penyeleksian anak yang masuk dalam prioritas atau kriteria- kriteria untuk mendapatkan beasiswa ini diutamakan anak-anak yang tergolong sebagai berikut: 1) Fakir miskin, yatim/piatu, takmir masjid; 2) Fakir miskin, yatim/piatu; 3) Fakir miskin. dinyatakan fakir miskin yaitu mereka yang orang tuanya tidak mampu, yang berpenghasilan rendah dalam hal ini di bawah 1 juta, dinyatakan sebagai keluarga tidak mampu dari kelurahan atau takmir masjid, kemudian ditindak lanjuti dengan survei datang langsung ke rumah, dan yang penting pula anak tersebut sanggup mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Rokan Hulu. c. Pembinaan anak penerima beasiswa Sebagaimana yang menjadi program lembaga, beasiswa terpadu (beter) tidak hanya pemberian uang untuk biaya sekolah saja, namun disamping itu ada pembinaan secara berkala kepada mereka selama seminggu sekali oleh para relawan yang telah ditunjuk oleh pihak lembaga ini. Bentuk pembinaan yang diterapkan lebih kepada pembianaan mental, kepribadian Islami (akhlaqul karimah) sejenis mentoring keIslaman, tetapi tidak menutup kemungkinan secara insidental ada yang dalam bentuk pengembangan skill, serta permainan ke luar (out bond). Pada malam harinya mereka mendapat pendampingan materi tambahan pelajaran sekolah dari para pembina. Selama mereka di sana diwajibkan untuk mengikuti tata tertib yang berlaku mulai dari kebiasaan pola belajar, bermain ibadah semua diatur. d. Pola alokasi dana program pendidikan Mengenai pola alokasi dana yang digunakan untuk membiayai dua program di atas, dalam devisi pendidikan di sana ada yang namanya fundraising. Sementara untuk program pesantren yatimnya juga ada fundrising tersendiri melalui penawaran partisipasi pembangunan pesantren dan operasional pesantren yatim. Dari dana yang didapatkan semuanya masuk terlebih dahulu ke bendahara, baru kemudian dalam pendayagunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing program. Jika dalam pelaksanaannya kebutuhan untuk pembiayaan beasiswa misalnya mengalami kekurangan maka bisa diambilkan dari pos lain misalnya dari dana infaq sosial atau dari pos lain yang memungkinkan untuk dipindahkan berdasarkan tingkat kepentingan dan mendesaknya program (skala prioritas). Artinya terdapat fleksibilitas dalam pengalokasian dana zakat di lembaga amil zakat ini terkait pemanfaatannya di bidang Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 111
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 pendidikan. Hal ini dilakukan tentunya sesuai dengan pertimbangan- pertimbangan yang telah dimusyawarahkan. KESIMPULAN Badan Amil Zakat Rokan Hulu sebagai lembaga zakat yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, taraf hidup masyarakat serta mewujudkan infrastruktur ekonomi masyarakat yang kuat melalui pemberdayaan dana zakat. Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan itu adalah dengan membuat program pembiayaan pendidikan. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu (beter) dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan di badan amil zakat rokan hulu lebih kepada pembianaan mental, kepribadian Islami (akhlaqul karimah) sejenis mentoring keIslaman, tetapi tidak menutup kemungkinan secara insidental ada yang dalam bentuk pengembangan skill, serta permainan ke luar (out bond). Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) Fakir miskin, yatim/piatu, takmir masjid; 2) Fakir miskin, yatim/piatu; 3) Fakir miskin. Dari kriteria fakir miskin mereka yang penghasilan orang tuanya rendah yaitu di bawah 1 juta per bulan serta dilihat dari beban tanggungan keluarga. Dari ketiganya yang paling banyak yaitu kriteria fakir miskin, yatim piatu, disusul kemudian kriteria pertama yaitu fakir miskin, yatim piatu, talmir masjid dan yang terakhir yatim, piatu saja. Sistem alokasi dana zakat yang diterapkan lembaga ini untuk pembiayaan pendidikan, terlihat tidak kaku tata aturan atau sistem yang dipakai. Ini dapat dilihat dari pengalokasian dana untuk beasiswa, ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengalokasian dana pada program ini, sehingga akan berdampak positif pada program pemberian beasiswa. Sebab sistem seperti ini dapat menjamin keberlangsungan program yang sudah dijalankan, sehingga jika dalam kerjanya fundrising devisi pendidikan untuk beasiswa mendapatkan dana tidak sesuai target, program ini tidak berhenti di tengah jalan. Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 112
Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari - Juni 2020 DAFTAR PUSTAKA Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2005. Departemen Agama RI, Pola Pembinaan Lembaga Zakat Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Fatah, Nanang, Ekonomi dan Pembiayaan. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002. Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2003. H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 1995. H.B. Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002. Inayah, Gazi, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003. Lincoln, Denzin, Handbook of Qualitatife Research, California: Sage Publication, Inc., 2003. Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002. Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. Munadi, Muhammad, Instrumen Religius Philantropy sebagai Alternati Nawawi, Hadari, Administrasi Pendidikan, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997. Nawawi, Imam, Hadis Arbain An Nawawiyah dan terjemahannya, Surakarta: Media Insani Press, 2003. Qordhowi, Yusuf, Hukum Zakat. Bandung: Mizan dan Jakarta: PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, 1999 Shiddieqy, Hasbi (-Ash), Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1999. Supriyadi, Dedi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003. Madzhab, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000 TAP MPR No. VI tahun 2002 Tim Pelatihan Amil Zakat, Panduan Praktis Zakat. Jakarta: Inti Mandiri Sejahtera, 2003. Syukri Rosadi - Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat (BAZ) Rokan Hulu 113