ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA NO:221/PID.SUS/2022/PN MEDAN) Nurul Syach F Chaniago1, Marolop Butar-Butar2, Zico Ricardo Aritonang3, Andos Rewindo Sirait4, *Agus Armaini Ry5 1.2.3Universitas Prima Indonesia 4Universitas Quality Medan Jl. Sampul No.4, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 Email penulis : *agusarmaini@unprimdn.ac.id5 Abstrak Anak merupakan aset Negara yang menjadi penerus bangsa sehingga Negara wajib melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. Dalam suatu masyarakat, anak itu hrus terhindar dari yang namanya kekerasan ataupun kejahatan yang bisa membahayakannya. Dilihat dari latar belakang, sehingga dapat berfokus pada penjelasan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid. Sus/2022/PN. Medan. Sehingga perlu dikaji bagaimanakah duduk perkara dalam Putusan Majelis Hakim, penerapan hukum pidana materil, dan bagaimana penerapan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan hukum dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi pustaka. Bahwa duduk perkara disebabkan kurangnya pengawasan kedua orang tua akibat dari telah terjadinya perceraian. Tindak pidana pencabulan telah ada diatur dalam KUHP serta hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan tidak mengandung kepastian hukum. Kata Kunci: Analisa, Pencabulan, Anak Dibawah Umur. Abstract Children are a State asset that is the nation's successor, so the State is obliged to protect and ensure the welfare of children. In a society, the child must avoid violence or crime that can harm him. Judging from the background, it can focus on explaining the Criminal Act of Obscenity Against Minors Based on Decision Number 221/Pid. Sus/2022/PN. Medan. So it is necessary to examine how the case is in the Judges' Decision, the application of material criminal law, and how the application of the law by the Judge in imposing Criminal Sanctions. This type of research uses normative juridical methods based on law with the nature of descriptive analysis research. Literature study data collection techniques. That the case was caused by the lack of supervision of both parents due to the divorce, the criminal act of obscenity is already regulated in the Criminal Code, and the sentences imposed are too light and do not contain legal certainty. Keywords: Analysis, Obscenity, Underage Children. 36
1. PENDAHULUAN Indonesia yaitu suatu negara hukum yang sudam menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, dalam setiap tindakan yang dilakukan sudah bernilai dihadapan hukum. Namun, dalam kemajuan zaman makin bertambahkan jenis pelanggaran hukumserta beragamnya didalam bermasyarakat. Oleh sebab itu permerintah serta jajarannya harus terus melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menanamkan kesdaran terhadap akibat serta kerugian yang akan terjadi apabila melakukan tindak pidana, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadarinya. Menurut Moeljatno Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum larangan dengan ancaman berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan itu.1 Peristiwa pidana ialah suatu rangkaian tindakan seseorang, yang berselisih dengan hukum atau lainnya, sehingga diberlakukan tindakan hukuman".2 Ketika seseorang menyatakan bahwa dia melakukan keadilan tertentu, masalahnya harus terkait dengan disiplin universal yang mengakui ruang lingkup keadilan. Skala yudisial sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala ditentukan dan ditentukan sepenuhnya oleh warga negara sesuai dengan disiplin.3 Anak merupakan aset Negara yang menjadi penerus bangsa sehingga Negara wajib melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. dalam suatu masyarakat, anak itu harus terhindar dari yang namanya kekerasan ataupun kejahatan yang bisa membahayakannya4 Sesuai pada tujuan negara yang terdapat pada pembukaan UUD Tahun 1945 alenia 4. Tindak pidana adalah tindakan, yang tidak memakai akal sehatnya dan ditambah dengan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadi kejahatan melampaui batas seperti kejahatan seksual".5 Seseorang akan disebut delik jika tindakan yang dilakukan dijatuhkan hukuman pidana. 6Kejahatan semakin meningkat yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang menyangkut kesusilaan yang semakin pesat terjadi. Kejahatan yang tejadi dalam belakangan yaitu kejahatan kesusilaan seperti kejahatan seksual atau pencabulan.7 Pencabulan bisa diklasifikasikan dalam bentuk kejahatan kesusilaan seperti mengelus atau meraba alat kelamin, menyentuh payudara, mengecup mulut wanita atau lainnya.8 Pencabulan merupakan pengalaman yang dapat merusak masa depan maupun pertumbuhan anak. Perlindungan anak menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan Negara akan memastikan kesejahteraan setiap warganya, begitu juga dalam melindungi anak atau HAM. Semua anak memiliki hak dalam melangsungkan kehidupannya dalam tumbuh kembang serta untuk dilindungi dari kekerasan atau diskriminasi sesuai dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9Berdasarkan latar belakang maka peneliti fokus terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid. Sus/2022/PN Mdn. 1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),hlm 54. 2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 72-73. 3 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua (Jakarta: Kencana,2015), hlm.84. 4Firdaus, Skripsi" Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur DitinjauDari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam(Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)"( Kendari: IAIN,2016), hlm.1. 5Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 47. 6 Amir ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012, ), hlm 19. 7Ayindah Frisdayanti, Skripsi:" Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)",( Makassar: UH,2021),hlm.1. 8 Adami chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 80. 9Andi Anna Eqhi Pratama P, Skripsi "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.b/2015/PN.MKs)",( Makassar:UH,2016), hal.2-3. 37
2. METODE PENELITIAN Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asa hukum ataupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikaitan dengan pendekatan kepustakaan. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian dilakukan secara berurut tanpa adanya manipulasi data.10 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu dengan cara pengumpulan data yang melakukan penelusuran bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif dengan meneliti hasil persidangan studi kasus yaitu Putusan No.221/Pid.sus/2022/PN. Medan serta menggunakan data pendukung yang dapat didapat dari sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Duduk perkara dalam Perkara No. 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn Adapun duduk perkara dalam perkara No.221/Pid.Sus/2022/PN.Medan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut : Bahwa saksi M.ZULFAN dan saksi NURBAITI selaku orang tua anak ADE SHINTYA Alias TIA sejak tahun 2019 sudah berpisah dimana anak ADE SHINTYA Alias TIA bersama dua orang adiknya tinggal bersama saksi NURBAITI selaku ibu kandung di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; - Bahwa pada pertengahan tahun 2020 anak ADE SHINTYA Alias TIA mengenal terdakwa karena sering datang kerumah dimana ketika itu saksi NURBAITI membawa terdakwa kerumah dan memperkenalkannya dengan anak ADE SHINTYA Alias TIA beserta kedua adiknya dimana saksi NURBAITI memperkenalkan terdakwa sebagai pacar atau teman dekatnya dan sejak itu terdakwa sering datang kerumah dan terkadang menginap dan tidur sekamar dengan saksi NURBAITI dan terdakwa juga memberikan uang jajan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA dan kedua adik anak ADE SHINTYA Alias TIA antara Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000,- ; Bahwa terdakwa mulai sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak ADE SHINTYA Alias TIA diawali dari mencium pipi anak ADE SHINTYA Alias TIA dan pernah meremas payudara anak ADE SHINTYA Alias TIA yang dilakukan terdakwa didepan saksi NURBAITI dan pernah terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak ADE SHINTYA Alias TIA dimana ketika itu anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang tidur dan terdakwa menjilati kedua paha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan selama ini terdakwa mengetahui kalau umur anak ADE SHINTYA Alias TIA masih dibawah umur; - Bahwa tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 10.48 wib anak ADE SHINTYA Alias TIA mengirimkan pesan chat kepada terdakwa melalui whatsapp yang berisi "OM PENASARAN KAN SMA KU, KALOK OM MAU BELIK KAN AKU IPHONE 11 PRO MEX, SMA KASIH AKU UANG JAJAN, KALOK MAU, TAPI JANGAN BILANG SMA MMK" kemudian terdakwa mengatakan "YAKIN KAU MASIH PW" dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "YA YAKIN AJA SOAL NYA AKU KAN GK PERNAH GITU, TAPI KAN YG OM CARIK ANAK? MANA TAU SMA AKU BISA PUNYA ANAK" kemudian terdakwa mengatakan "OK, OM PIKIR DLU Y" setelah itu anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "IYA, GPP LA AKU JDI SIMPANAN OM TAPI INGAT JANGAN KASIH TAU MMK," dan terdakwa mengatakan "OK", dimana terdakwa bersedia untuk membelikan anak ADE SHINTYA Alias TIA handphone yang diminta seharga Rp17.000.000,- dimana setelah itu terdakwa dan anak ADE SHINTYA Alias TIA janjian bertemu langsung di Play Store Medan jalan 10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.6. 38
SM. Raja, saat itu sudah siang dimana terdakwa tiba duluan di Play store dan sekira 15 menit anak ADE SHINTYA Alias TIA datang dengan membawa sepeda motor dan terdakwa membelikan handphone Iphone 12 Pro Max untuk ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "HABIS INI MAU KEMANA OM" dan terdakwa mengatakan "KE HOTEL K" dan ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "OM DULUAN AJA NANTI AKU NYUSUL" setelah itu terdakwa langsung menuju hotel K didaerah padang bulan, setelah tiba di hotel terdakwa memesan kamar dan sekira 30 menit kemudian anak ADE SHINTYA Alias TIA juga tiba di hotel dan setelah berdua didalam kamar terdakwa membuka baju dan celana anak ADE SHINTYA Alias TIA dan kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa , dan saat terdakwa hendak mencium bibir anak ADE SHINTYA Alias TIA menolak katanya dia tidak mau ciuman, kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu terdakwa menyuruh anak ADE SHINTYA Alias TIA memegang penis/batang kemaluan terdakwa sampai menegang, kemudian terdakwa naik kebadan ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA, saat itu terdakwa baru masukkan kepala batang kemaluan/penis terdakwa dan anak ADE SHINTYA Alias TIA langsung mengatakan "SAKIT" dan terdakwa menarik penis/batang kemaluan terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diperut anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu kami pulang; Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib saat anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang berada dirumah di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sedangn tidur didalam kamar tiba- tiba anak terbangun karena anak merasakan geli pada paha anak, dan anak melihat terdakwa duduk mengelus-elus paha anak ADE SHINTYA Alias TIA , melihat itu anak ADE SHINTYA Alias TIA langsung berteriak "TOLONG!" dan terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup wajah anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih badan anak ADE SHINTYA Alias TIA dengan naik kepaha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa saat itu membuka bantal dari wajah anak ADE SHINTYA Alias TIA kemudian membuka celana dalam anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa memegangi tangan anak dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dimana terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan rumah anak ADE SHINTYA Alias TIA , sekira pukul 12.00 wib saksi NURBAITI pulang kerumah dan sekira 5 menit kemudian terdakwa juga datang kerumah, namun saat itu anak ADE SHINTYA Alias TIA tidak ada mengadu kepada saksi NURBAITI , 1 minggu sesudah itu saksi NURBAITI dan terdakwa bertengkar dirumah saat itu saksi NURBAITI menangis dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan kepada Saksi NURBAITI "MAK AKU UDA DITIDURI AMIN WAKTU ITU" dan saksi NURBAITI mengatakan "DIMANA?" anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "DIRUMAH" saat itu terdakwa mengatakan "NGGAK SEMPAT MASUK" dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "AKU YANG MERASAKAN ITU MASUK", setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi NURBAITI keluar rumah dan sampai keesokan harinya saksi NURBAITI dan terdakwa tidak pulang kerumah, keesokan harinya saksi NURBAITI pulang kerumah dan mengatakan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA "YA UDALAH MAU KEKMANA LAGI, DIAKAN SUMBER DANA KITA, KAU HARGAI DIA"; 39
Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib saat anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang berada dirumah di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sedang berbaring ditempat tidur didalam kamar terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk disamping anak ADE SHINTYA Alias TIA yang kemudian mengelus-elus paha anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam anak ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa naik keatas paha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan anak ADE SHINTYA Alias TIA didalam kamar, dimana sebelum pergi terdakwa ada memberikan uang jajan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA sebesar Rp.1.000.000,- dan setelah saksi NURBAITI pulang anak ADE SHINTYA Alias TIA bercerita kepada saksi NURBAITI soal perbuatan terdakwa namun saksi NURBAITI hanya mengatakan "YAUDALAH MAU GIMANA LAGI, PINTAR- PINTARLAH KAU, DIAKAN SUMBER UANG KITA", ; Bahwa pada Oktober 2021 anak ADE SHINTYA Alias TIA bertemu dengan saksi BOBBY dan bercerita kalau anak ADE SHINTYA Alias TIA sudah disetubuhi oleh terdakwa, dan kemudian anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan tidak mau lagi tinggal dengan saksi NURBAITI dimana keesokan harinya saksi BOBBY menjumpai ayah kandung anak ADE SHINTYA Alias TIA yaitu saksi M.ZULFAN menceritakan perihal apa yang dialami oleh anak ADE SHINTYA Alias TIA dimana pada saat anak ADE SHINTYA Alias TIA pulang kerumah saksi M.ZULFAN di jalan Puri Gang Kejora No.17 Kelurahan Kota Matsum 2 Kecamatan Medan Area dimana saksi M.ZULFAN bertanya kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA, tentang apa yang dialaminya dirumah saksi NURBAITI selaku ibu kandungnya dimana anak ADE SHINTYA Alias TIA menceritakan sudah disetubuhi oleh terdakwa dan atas keterangan anak ADE SHINTYA Alias TIA tersebut saksi M.ZULFAN merasa keberatan dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib agar terdakwa dituntut sebagaimana hukum yang berlaku; Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.PIRNGADI MEDAN No.196/ver/obg/bpdrm/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj. SUTY NASUTION SpOG.K dengan kesimpulan : Selaput darah atau hymen tampak robekan hingga kedasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 3 (tiga) Liang senggama diameter lebih kurang 2 cm; Selaput dara dan liang senggama yang bersangkutan diatas tidak sama lagi, sudah pernah dilalaui trauma benda tumpul; Berdasarkan uraian duduk perkara di atas, maka dapat dibuatkan fakta-fakta hukum sesuai keberadaan korban dan perbuatan melawan hukum dari terdakwa yaitu: 1) Keberadaan dan keadaan korban Bahwa keberadaan korban bernama Ade Shintya Alias Tia pada waktu menjadi korban masih berstatus anak, sehubungan dengan umurnya 17 tahun dan belum masanya buat dikawin berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, mengatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan baik pria ataupun wanita yang belum berusia 21 tahun harus mendapat restu orangtua atau wali, dengan batas umur minimum dewasa kawin untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan oleh mahkamah konstitusi dalam keputusannya telah mempersamakan batas minimum dewasa kawin baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Oleh karena itu, dengan keberadaan umur korban Ade Sintia 40
dalam perkara ini secara fakta hukum adalah anak di bawah umur atau bersangkutan belum masanya dikawin. Dan dalam UU perlindungan anak ditegaskan bahwa yang dimaksudkan anak adalah umur sebelum 18 tahun. Setelah korban mengalami perbuatan terdakwa, maka keadaan korban telah mengalami Selaput darah atau hymen tampak robekan hingga kedasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 3 (tiga) Liang senggama diameter lebih kurang 2 cm, serta Selaput darah dan liang senggama yang bersangkutan diatas tidak sama lagi, sudah pernah dilalaui trauma benda tumpul. Hal mana sesuai dengan hasil visu Et Repertum berdasarkan ketentuan Pasal 184 Dan 187 KUHP No.8 Tahun 1981 adalah menetapkan alat bukti bentuk surat. Oleh karena itu, dengan keadaan korban berdasarkan visum Et Repertum, maka keadaan korban secara fakta hukum adalah korban atas persetubuhan. 2) Perbuatan melawan hukum pidana terdakwa Bahwa atas duduk perkara di atas perbuatan terdakwa Forman Fajar Alias Amin ada beberapa yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan pidana atau yang melawan hukum pidana antara lain: a) Pada waktu antara pertengahan tahun 2020 sampai sebelum tanggal 7 Juli 2021 telah sering dan atau sudah berkali-kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak Ade Shintya Alias Tia, dengan mencium pipi, memeras payudara, menjilati paha korban. b) Pada tanggal 7 Juli 2021 bertempat di Hotel K di daerah Padang bulan Medan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan bagaikan suami istri terhadap korban. c) Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 bertempat di rumah Jalan Starbam Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Terdakwa juga telah melakukan hubungan badan bagaikan suami istri terhadap korban. d) Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Jalan Starbam Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, kembali terdakwa melakukan hubungan badan bagaikan suami istri terh Penerapan 3.2 221/Pid.us/2022/PN.Medan Hukum Pidana Materil Dalam Putusan Berdasarkan duduk perkara dalam putusan nomor 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diterapkan beberapa ketentuan hukum pidana materiil. Prof.Satochid kartanegara, S.H mengatakan bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang : 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, misalnya: mengambil barang milik orang lain, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggungan jawab terhadap hukum pidana 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga hukum penetentiar.11 Dimana hukum pidana materiil dimaksud merupakan ketentuan-ketentuan dalam mengatur mengenai sikap maupun perbuatan subjek hukum yang diberi sanksi pidana berupa hukuman pokok yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda serta hukuman tambahan yaitu berupa pengumuman keputusan hakim, penyitaan barang dan perampasan hak. Memperhatikan duduk perkara dan fakta umum dalam hal ini merupakan tindak pidana pencabulan. 1) Ketentuan pidana dalam KUHP 11 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.5. Nomor 41
Adapun ketentuan pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang pengaturannya berkaitan dengan duduk perkara sesuai fakta hukum dimaksud di atas, yaitu: a. Ketentuan umum a) Ketentuan pasal 63 KUHP b) Ketentuan pasal 64 KUHP c) Ketentuan pasal 65 KUHP b. Ketentuan pencabulan Adapun ketentuan pidana yang merumuskan bahwa perbuatan cabul sebagai tindak pidana sesuai duduk perkara dengan fakta di atas dirumuskan dalam ketentuan pasal 290 ayat 2E KUHP.12 2) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka rumusan ketentuan tindak pidana yang mengatur peristiwa pidana sebagaimana dalam duduk perkara sesuai fakta kejadian yang sudah diuraikan yaitu: a) Ketentuan Pasal 81ayat (1) dan (2); b) Ketentuan Pasal 76D ; c) Ketententuan Pasal 76E;13 3.3 Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Medan Adapun penerapan oleh hakim terhadap Putusan No.221/Pid.Sus/2022/PN.Medan sesuai duduk perkara antara lain menyatakan : a. oleh karena semua unsur dakwaan kedua sudah dinyatakan terkabul, oleh sebab itu dakwaan tersebut sudah dapat dinyatakan akurat; b. Oleh karena dalam diri Terdakwa tidak adanya penjelasan sebagai pembenar atau sebagai permintaan maaf yang bisa meringankan tanggungjawab Tedakwa atas tindakannya, oleh sebab itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya tersebut; c. Terdakwa ditetapkan bersalah serta dijatuhi pidana oleh sebab itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar dijatuhi pidana seringan mungkin menggunakan alasan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dapat dipertimbangkan mengingat Terdakwa dalam persidangan memperlihatkan penyesalannya; d. Terdakwa telah menjalani penangkapan serta penahanan yang sah, sehingga waktunya tersebut di kurang dari semua hukuman yang diputuskan; e. Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta penahanan yang berlandaskan dilandasi alasansehingga Terdakwa masih dalam penahanan; f. Barang bukti telah diberikan dalam sidang berikutnya dapat diputuskan antara lain: seunit handphone bermerek OPPO V11 berwarna Flourite Purple dan seunit handphone bermerek IPHONE 12 PROMAX berwarna Rose Gold, yang merupakan milik Anak korban dan milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan pada yang berhak; g. Dalam menjatuhkan hukuman pada Pelaku, diperlukan pertimbangan mengenai: Keadaan yang memberatkan: 1) Tindakan menghancurkan masa depan Anak; 2) Tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji; 3) Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama para orang tua; Keadaan yang meringankan: 12Pasal 290 KUHP Indonesia 13UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.29 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 42
1) Adanya rasa bersalah; 2) Belum pernah dijatuhi hukuman; h. Terdakwa dijatuhi pidana sehingga wajib membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan yang bersangkutan. Adapun dari pertimbangan diatas, hakim menyatakan bahwa : 1) Terdakwa Foman Fajar Alias Amin dinyatakan sah dan diyakinkan bersalah dalam terencana membujuk anak melangsungkan persetubuhan tindak pidana secara dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan kurungan penjara selama 6 tahun serta kompensasi Rp60.000.000,00 dengan syarat apabila kompensasi tidak dilunasi akan dilimpahkan kurungan selama 3 bulan; 3) Memutuskan waktu penangkapan serta penahanan yang sudah dilakukan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang ditetapkan; 4) Memutuskan Terdakwa tetap dalam tahan; 5) Memutuskan barang bukti berbentuk: a. seunit handphone bermerek OPPO V11 berwarna Flourite Purple;Dikembalikan kepada Terdakwa; b. seunit handphone bermerek Gold;Dikembalikan kepada Anak korban; IPHONE 12 PROMAX berwarna Rose 6) Melimpahkan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,-; Berdasarkan Keputusan Hakim yang memutuskan dan menetapkan terdakwa dinyatakan sah dan diyakinkan bersalah dalam tindak pidana secara terencana membujuk anak melangsungkan persetubuhan dengannya, dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan kurungan penjara selama 6 tahun serta kompensasi Rp60.000.000,00 dengan syarat apabila kompensasi tidak dilunasi akan dilimpahkan kurungan selama 3 bulan. Untuk ini penulis berpendapat antara lain: a) Penerapan hukum pidana materiil Memperhatikan dasar hukum oleh majelis hakim untuk mempersalahkan terdakwa, penulis adalah sependapat dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa peristiwa pidana sesuai dengan duduk perkara dan fakta hukum persidangan menegaskan beberapa perbuatan terdakwa yang juga merupakan tindak pidana yang sejenis dan dengan niat yang sama untuk mencabuli si korban, maka menurut ketentuan pasal 64 KUHP adalah merupakan perbuatan berlanjut, oleh karena itu yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya atau dengan kata lain hanya satu ketentuan pidana yang dijatuhkan. Dan disebabkan ketentuan ini merupakan petunjuk bukan dasar penghukuman, maka tidak disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya. 2) Bahwa peristiwa pidana sesuai duduk perkara dan fakta persidangan tidak ada tindakan paksaan dan atau kekerasan sebagaimana dirumuskan ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga patut dikesampingkan majelis hakim sebagai dasar hukum untuk menyatakan terdakwa bersalah dan untuk menjatuhkan hukuman. 43
3) Bahwa peristiwa pidana sesuai duduk perkara dan fakta hukum persidangan sudahterpenuhinya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 290 Ayat 2E KUHP dan Ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana penegasannya merupakan perbuatan cabul terhadap korban anak dan atau belum masanya kawin. Dan sehubungan dengan prinsip hukum bahwa ketentuan khusus dapat mengesampingkan. Ketentuan umum, di mana ketentuan KUHP sebagai ketentuan umum dikesampingkan oleh ketentuan khusus rumusan tindak pidana dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. b) Hukuman terdakwa Hukuman yang dilimpahkanterhadap terdakwa hakim dalam perkara pidana yang penulis analisa yaitu hukuman penjara selama 6 tahun serta denda Rp60.000.000 yang diganti Pidana kurungan 3 bulan. Dengan itu penulis kurang sependapat, dengan alasan sebagai: 1) Bahwa salah satu pertimbangan untuk melindungi Anak sebagai korban adalah pemberatan hukuman bagi terdakwa di mana dalam kuhp ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara sehingga dalam undang-undang perlindungan anak 15 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Sedangkan yang diputuskan majelis hakim di bawah yang diancamkan dalam kuhp, yang sepatutnya di atas yang diancamkan KUHP. 2) Hukuman denda dari ancaman maksimal 5 miliar rupiah tapi yang dijatuhkan majelis hakim hanya 60 juta rupiah adalah jauh dengan harapan rasa keadilan pembuat undang-undang dan masyarakat khususnya korban yang telah rusak masa depannya, apalagi hari ini dapat digantikan dengan hukuman kurungan yang lebih ringan pelaksanaannya dibanding hukuman penjara itupun hanya digantikan 3 bulan kurungan, dengan demikian sudah pasti terhukum tidak akan membayar hukuman denda tersebut. Oleh karena itu kuman ini kurang mengandung keadilan dan kepastian sebagai tujuan daripada hukum itu sendiri. 4. SIMPULAN Bahwa duduk perkara Putusan Nomor 221/Pid. Sus/2022/PN. Medan adalah disebabkan oleh faktor, akan tetapi diawali faktor atau faktor yang paling dekat adalah kurangnya pengawasan kedua orang tua akibat dari telah terjadinya perceraian antara ayah dan ibu korban. Tindak pidana pencabulan telah ada diatur dalam tindak pidana umum sebagaimana telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi dengan alasan untuk menjamin perlindungan Anak sebagai korban pencabulan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana ancaman maksimal hukuman lebih berat dibanding yang dirumuskan dalam KUHP. Bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dimaksudkan adalah terlalu ringan, sehingga dipandang kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban dan tidak mengandung kepastian hukum. UCAPAN TERIMA KASIH Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kami kepada pihakpihak yang membantu dalam proses penyelesaian jurnal penelitian ini yaitu : 1. Terimakasih untuk Ibu Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting,M. Kes selaku Rektor Universitas Prima Indonesia. 44
2. Terimakasih untuk Bapak dr.I. Nyoman Erich Lister, M.Kes, AIFM. selaku Kepala yayasan Universitas Prima Indonesia. 3. Terimakasih untuk Ibu Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. 4. Terimakasih untuk Ibu Dewi Ervina Suryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. 5. Terimakasih untuk Bapak Marolop Butar-Butar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian. Sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. 6. Terimakasih untuk kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberi semangat, motivasi, doa serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. 7. Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian jurnal ini. DAFTAR PUSTAKA Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta. Chazawi, A. (2010). Pelajaran Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Santoso, M. A. (2015). Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Kencana. Firdaus. (2016). Skripsi Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015). Huraerah, A. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa. Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta. Frisdayanti, A. (2021). Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin). Chazawi, A. (2007). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. PT.Raja Grafindo Persada. P, A. A. E. P. (2016). Skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.b/2015/PN.MKs). Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 48. Ahmad Bahiej. (2016). Skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI. (1981). Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum. 5(1), 1-133. 45