Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 DOI: Received: 7 Maret 2022, Revised: 12 April 2022, Publish: 28 Mei 2022 PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Cris Kuntadi1, Juniarty Erika Magdalena Saragi2, Syasi Ikhlami Syafira3 1)Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 2)Mahasiswa Magister Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, 3)Mahasiswa Magister Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, Korespondensi Penulis: Cris Kuntadi1 Abstrak: Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan memiliki arah atau tujuan untuk menyediakan informasi yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi penggunanya. Artikel ini mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah (y) sebagai variabel dependen, dan standar akuntansi pemerintah (x1), sistem pengendalian internal pemerintah (x2) dan kompetensi sumber daya manusia (x3) sebagai variabel independen. Tujuan penulisan artikel ini untuk membangun hipotesis pengaruh antar variabel agar dapat dimanfaatkan dan digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah (x1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah variabel (y), adan pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintah (x2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah variabel (y), dan ada pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (x3) terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah (y). Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia PENDAHULUAN Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.Relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat Available Online: Page 458
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Selanjutnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah telah disusun standarisasi yang diatur kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan instansi pemerintah. Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sendiri terdiri atas Laporan Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Drebin et al (1981) dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasi terdapat sepuluh jenis kelompok yang memanfaatkan Laporan Keuangan, diantaranya Pembayar Pajak, Pemberi Dana Bantuan, Investor, Pengguna Jasa, Karyawan/Pegawai, Pemasok/Vendor, Dewan Legislatif, Manejemen, Pemilih, Badan Pengawas. Sebagai bentuk akuntabilitas penilaian pengelolaan APBN di suatu instansi, Laporan Keuangan dilakukan pemeriksaan dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sesuai dengan kualitas penyajian data laporan keuangan instansi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang, informasi capaian kinerja pelaksanaan APBN kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan APBN serta sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan komitmen. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan 13 masalah dalam LKPP tersebut. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti. Adapun temuan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan dan temuan permasalahan terkait laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah belum didukung Standar Akuntansi. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan literatur review untuk mengulas faktor- faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada sektor publik. Dari penjelasan beberapa jurnal, penulis menentukan 3 (tiga) faktor yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, yaitu Standar Akutansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, memiliki keterkaitan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. KAJIAN PUSTAKA Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Variabel Y) Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2010). Untuk itu dapat terhadap output pusat diartikan bahwa kualitas merupakan pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Masmudi, 2003). suatu penilaian Menurut Goverment Accounting Standard Board (2009), tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya, melaporkan Available Online: Page 459
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 hasil operasi, melaporkan kondisi keuangan, dan melaporkan sumberdaya jangka panjang. Secara umum informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik di masa mendatan serta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. laporan keuangan juga terfokus pada rencana serta hasil dari pelaksanaan sebelumnya, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. laporan keuangan sektor publik memerlukan Selain itu Baridwan (2000) juga mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut "Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan". Kualitas Informasi yang harus ada dalam laporan keuangan sektor publik menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah dapat dipahami (understandability), relevansi (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan (comparibility). Kualitas informasi yang harus ada dalam laporan keuangan adalah mudah dipahami oleh pembaca/pangguna laporan keuangan tersebut. maksudnya, pembaca/pengguna laporan keuangan diasumsikan memahami aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan juga mudah dipahami untuk pembaca/pengguna laporan keuangan yang memiliki pengetahuan terbatas terkait dengan sistem informasi akuntansi pada laporan keuangan. tentang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga menyatakan bahwa dalam melaksanakan standar akuntansi keuangan, intansi pemerintah harus membentuk unit akuntansi dalam organisasinya. Unit akuntansi yang dimaksud bertugas menjalankan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran oleh unit- unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Unit-unit tersebutlah yang akan bertanggung jawab terhadap bagaimana strategi mereka agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dalam pemeriksaan audit eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan anggaran pada tahun tersebut laporan keuangan instansi yang dimaksud dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Standar Akuntansi Pemerintah (Variabel x1) Menurut Halim (2012) Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami Informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Menurut Singkali & Widuri (2014) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah". Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan menurut (PP 71, 2010), tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan "bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan". Laporan Keuangan Pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum Available Online: Page 460
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Opini adalah pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai tingkat kewajaran atas laporan keuangan, opini BPK diberikan berdasarkan tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. (SAP) dapat membantu pengendalian sumber daya manusia atau aparatur daerah dalam penyusunan laporan keuangan, serta meminimalisir adanya implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Variabel x2) Menurut Mulyadi (2008) Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang-orang dari setiap jenjang organisasi yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. Menurut Martini, er al., (2019) Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri atas beberapa unsur, pertama, lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya. Aktivitas tersebut melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. terhadap pencapaian Menurut Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013), dimensi untuk mengukur sistem pengendalian internal, meliputi (1) Available Online: Page 461
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian internal. Berdasarkan pengertian sistem pengendalian intenal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat incidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus. Kompetensi Sumber Daya Manusia (x3) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau serta didukung oleh tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Veithzal (2003) menyebutkan, kompetensi adalah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten yang berarti cakap, mampu, terampil. Kompetensi mengacu kepada atribut/ karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Menurut Satori (2007) menyebutkan kompetensi berasal dari bahasa inggris competency yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Jadi kompetensi adalah performan yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya. Menurut Wibowo (2007) menyebutkan bahwa kompetensi Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki seseorang terutama pegawai untuk mencapai tingkatan pegawai profesional. Arsyiati (2008) menyebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional yang konsisten dan berkualitas tinggi. Dari pengertian para ahli di atas, dapat diuraikan bahwa kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. METODE PENELITIAN Metode penelitian menggunakan tinjauan sistematis literatur. Strategi pemilihan artikel jurnal terkait kualitas laporan keuangan pemerintah yang dipengaruhi oleh faktor Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian informasi dari artikel terkait yang diterbitkan melalui google scholar, dan media daring lainnya. Beberapa artikel yang menjadi sumber data penulisan dibatasi dengan rentang waktu 7 tahun yaitu antara tahun 2016 hingga tahun 2022. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Hermawan (2022), Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh Pemerintah Daerah. Available Online: Page 462
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 Berdasarkan penelitian Ayuningsih, dkk (2022) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan memberikan kualitas laporan keuangan yang baik. Karena dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan maka sama dengan mengikuti aturan Standar Akuntansi yang telah berlaku dan Penerapan standar akuntansi pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai pedoman sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas. Hasil penelitian tersebut konsisten mendukung hasil riset Rohmah, dkk (2020) yang menyimpulkan ada pengaruh yang searah dan bernilai positif antara pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Malang. Pegawai yang memahami standar akuntansi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Hasil penelitian Satirah, dkk (2022) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur SPI ini dengan melakukan Langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. Berdasarkan penelitian Khoer dan Atnawi (2022), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kecamatan Pabuaran. Artinya bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki SKPD, maka akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut konsisten mendukung hasil riset Aziyah dan Yanto (2022) adanya pengendalian intern yang baik akan memudahkan proses pencapaian target yang telah dibuat pemerintah, sehingga mampu menciptakan informasi keuangan yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan teori stewardship yang menjelaskan bahwa pada organisasi sektor publik pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana pemerintah memiliki tujuan bersama (Donaldson & Davis, 1991). Pemerintah diharuskan menyajikan informasi yang bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan penelitian Khoer dan Atnawi (2022), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kecamatan Pabuaran. Artinya bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki SKPD, maka akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Hermawan (2022), kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Sumber Daya Manusia yang profesional akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas, dengan kompetensi yang dimilikinya, Available Online: Page 463
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan membutuhkan kompetensi Sumber Daya Manusia agar laporan keuangan yang disususn memenuhi kualifikasi informasi. Hasil penelitian tersebut konsisten mendukung hasil riset Ayuningsih, dkk (2022) kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan disiplin ilmu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah juga dilakukan oleh Anggreni, dkk (2018), membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah, semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Artikel ini menguraikan pengaruh antara standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan pengaruh antar variabel yang diperoleh dari literatur jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan terkait variabel yang dianalisis, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini sebagai berikut: Standar Akuntansi Pemerintah (x1) H1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (x2) H2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (y) Kompetensi Sumber Daya Manusia (x3) H3 Gambar 1: Kerangka Konseptual H1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah H2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah H3. Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, maka disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (x1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (x2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (x3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini 1 Hermawan, A. R. (2022) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Tidak Ada Available Online: Page 464
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini 2 3 4 5 6 7 8 9 Ayuningsih, L., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2022) Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020) Herawati, Nopianti, D. (2017) T., & Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016) Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. (2022) Khoer, I. M., & Atnawi, A. (2022) Aziyah, W., & Yanto, H. (2022) Anggreni, N. M. M., Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020 Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan Desa Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating Pengaruh Good Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kompetensi Sumber Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Sistem Manajemen Daerah Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Good Governance Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Good Governance Tidak Ada Tidak Ada Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Komitmen Organisasi Terdapat Available Online: Page 465
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. D. (2018) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 466ariable lain yang diteliti yaitu Good Governance Tabel 2. Variabel Penelitian Terdahulu yang digunakan dalam Penulisan No 1 2 3 Penulis Hermawan, A. R. (2022) Ayuningsih, L., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2022) Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020) x1 v v v Variabel x x2 v x3 v v Variabel y v v v 4 5 6 7 8 9 Herawati, T., & Nopianti, D. (2017) Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016) Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. (2022). Khoer, I. M., & Atnawi, A. (2022) Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Anggreni, N. M. M., Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. D. (2018). v v v v v v v v v v v v v v KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan literatur review yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Selanjutnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh bidang akuntansi, oleh karenanya diperlukan SDM yang kompeten dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah serta organisasi tentang pemerintahan. Pada penelitian selanjutnya dapat dikaji variabel- variabel bebas lainnya yang laporan keuangan pemerintah, seperti variabel mempunyai pengaruh pada kualitas pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan good governance. Selain itu juga sumber-sumber literatur yang dijadikan acuan dalam penulisan artikel ini juga terbatas. Di penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sumber-sumber literatur yang lebih banyak dan beragam serta dapat dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan penyebaran kuesioner ke beberapa responden sehingga dapat diketahui kondisi sesungguhnya. Available Online: Page 466
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 DAFTAR RUJUKAN Alda, F., & Nasution, J. 2022. Pengaruh Kompetensi ASN, Kedisiplinan ASN, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Medan (Study Kasus pada BPKAD Kota Medan). Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (1), 3788- 3793. Anggreni, N. M. M., Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. D. 2018. Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi, 22 (1), 352-380. Arsyiati. 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBP Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi. Tesis. Aceh: Universitas Syiah Kuala Ayuningtyas, I., Sulistyawati, A. I., & Nugroho, A. H. D. 2022. Menakar Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Faktor-Faktor Penentunya (Studi Empiris pada SKPD di Kota Semarang). Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 2 (1), 45-55. Ayuningsih, L., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. 2022. Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 11 (04). Aziyah, W., & Yanto, H. 2022. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6 (1), 977-989. Azlim, D., & Bakar, U. A. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. Jurnal Akutansi ISSN, 2302, 164. Baridwan, Zaki. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: BPFE. Budiono, V. S., Muchlis, M., & Masri, I. 2018. Analisis pengaruh pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Depok). Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2), 110-128. Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16 (1), 49- 64. Halim, A., & Kusufi, S. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Hartati, S., Martini, R., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. 2018. Pengaruh Implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya. Herawati, T., & Nopianti, D. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal STAR, 14 (2), 10-45. Hermawan, A. R. 2022. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2 (2), 304-315. Mulyana, I. 2010. Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat. Jati, B. P. 2019. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 22 (1), 1-14. Available Online: Page 467
Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 Khoer, I. M., & Atnawi, A. 2022. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan Desa. Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman, 9 (1), 12-23. Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sains Akuntansi Dan Keuangan, 1 (1), 51-63. Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UII Press. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sector Public, Antara Konsep Dan Praktek. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sector Public, Volume 3 No.1 Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Munira, H. 2022. Analisis Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS], 2 (2). Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. 2016. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). Journal of Accounting, 2 (2). Putra, S., & Varina, R. (021. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 1 (2), 85-98. Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. 2020. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 9 (05). Roviyantie, D. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Universitas Siliwangi. Rivai, V. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Singkali, O. Y. F., & Widuri, R. 2014. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Tax & Accounting Review, 4 (2). Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. 2022. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal. Eksistansi, 11 (01). Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada. Available Online: Page 468