Dalam mengambil keputusan ha- kim tidak boleh terpengaruh oleh apa- pun. Dia harus mengacu pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Belakangan hakim sering merasakan adanya tekanan publik yang sangat berat. Selain itu, sebagai hakim harus siap ditempatkan dimanapun. Rencana kepindahan Hakim alber- tina Ho dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Sungai liat, Bangka Belitung, tampaknya telah mengundang simpati berbagai kalan- gan. Nyaris semua media menyoroti kepindahan atau mutasi mantan hakim kasus Gayus Tambunan ini sambil ber- tanya-tanya, misteri apa yang sesung- guhnya terjadi dibalik mutasi tersebut, Sekalipun secara de facto mutasi itu mengantar albertina Ho ke jenjang karier yang lebih tinggi, yakni sebagai Wakil Ketua, kenyataan itu tampaknya belum bisa memuaskan dan mengobati rasa dahaga para pengamat hukum maupun pencari keadilan yang selama ini mengikuti kiprahnya. meraka tam- paknya masih merindukan lengkingan albertina Ho atau ketukan palu bu ha- kim yang keras tapi tak menyakitkan itu. maka tak mengherankan bila sejak beberapa hari lalu rasa simpati itu terus mengalir mulai dari kalangan DPR, para pengamat, mahasiswa, sampai ke para pengguna jejaring sosial yang giat me- nyebarkan informasi ini ke rekan-rekan- nya. apresiasi masyarakat yang be- gitu tinggi bagi albertina Ho, sungguh sesua tu yang wajar mengingat selama kariernya sepak terjang wanita kela- hiran Dobo, maluku Tenggara tahun enam puluhan ini telah memperlihat- kan komitmennya sebagai hakim yang jujur, konsisten, teguh pada pendirian, berani, dan tegas. lantas bagaimana Albertina Ho sendiri menyikapi kepindahannya, be- rikut wawancara Warta BPK yang dilakukan disela-sela kesibukannya se- bagai hakim di Pengadilan Negeri Ja- karta Selatan. Bagaimana Anda menempatkan diri di tengah carut marut dunia peradilan saat ini ? Warta BPK PROFESI Albertina Ho : 'Hakim Dituntut Harus Kuat' Albertina Ho Saya kira sebenarnya sama saja. Fitrah seorang hakim adalah menjaga kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, dalam mengambil suatu keputu­ san, seorang hakim tidak boleh terpe­ ngaruh oleh apapun dan siapapun. Dia harus tetap mengacu kepada fakta­ fakta yang terungkap dalam persidan­ gan. Karena itu dalam situasi se perti apapun dia harus tetap berpegang pada komitmennya sebagai hakim. Nah permasalahannya, berani ti­ dak dia memutuskan perkara sesuai dengan fakta­fakta dipersidangan. Hal ini menjadi sangat penting karena ha­ rus diakui bahwa saat ini banyak sekali godan­godaan yang muncul dan ba­ nyak sekali opini publik yang begitu besar yang bisa menjadi tekanan be­ rat bagi seorang hakim. Harus diakui, akibat adanya tekan­ an yang begitu besar dan begitu berat itu memang kadang kala bisa menim­ bulkan suatu kebimbangan sehingga tak mustahil bisa saja mempengaruhi pendirian hakim dalam mengambil keputusan. Apalagi kekuatan atau ke­ tahanan mental setiap hakim dalam menghadapi tekanan itu kadarnya ti­ dak sama. Oleh karena itu belakangan ini para hakim seperti sering mengalami suatu, sebut saja permasalahan atau tepatnya suatu dilema. Menghukum dicemoohkan orang. Tidak menghu­ kum juga di cemoohkan. Menghukum salah, tidak menghukum salah. Apakah tekanan publik sedemikian berpengaruh? O iya. Bahkan tak jarang hakim seperti ditempatkan pada posisi yang sangat sulit dan tidak nyaman. Mis­ alnya saja di depannya ada sejumlah peristiwa yang tidak sepantasnya ter­ 53 agustus 2011 f o t o : i s t i m e w a
PROFESI PROFESI jadi. Pengadilan yang dikepung, mas­ sa yang memaksakan kehendaknya. Ada majelis yang diancam pihak yang berpekara. Ada terdakwa yang dipu­ kuli di muka persidangan. Bahkan, ada pula perkelahian dua belah pihak yang sampai mengakibatkan beberapa orang meninggal. Hal­ hal seperti ini tentu akan me­ ngusik jiwa seorang hakim. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Tengok saja peristiwa­peristiwa yang sering muncul di daerah. Namun, apapun yang terjadi, toh hakim dituntut ha­ rus kuat. Dia harus bisa menghadapi semua itu dan memutuskan perkara yang ditangani dengan segala risiko yang akan dihadapi. Risiko inipun tidak sedikit karena dalam persidangan. Namun, kalau ternyata keputusan saya itu dianggap salah, masih ada upaya hukum ke pe­ ngadilan tinggi. Itu jalur yang benar sesuai dengan UU. Upaya hukum di Pengadilan Tinggi memberi ruang untuk melakukan ko­ reksi terhadap putusan hakim yang ada di tingkat pertama. Dengan demikian, bila ada kesalahan atau kealpaan yang sifatnya teknis, kesalahan itu akan di­ perbaiki di tingkat yang lebih tinggi. Apa karena kesalahannya itu ha- kim yang bersangkutan bisa dikena- kan sanksi? Saya katakan tadi, bahwa kesala­ han ini bukan unsur kesengajan tetapi kealpaan. Kalau sifatnya kealpaan maka ada koreksi dari atasan. Kalau setiap tindakan hakim selalu diawasi. Misal­ kan saja, dalam hal teknis setiap putusan hakim secara struk­ tural, dia akan diawasi oleh hakim pengawas. Andai lalai sedikit saja dalam membuat kepu­ tusan, akan dilaporkan ke pengawas. Secara profesi, eti­ ka dan kehormatan, sekarang diawasi o leh Komisi Yudisial. Sementara itu secara umum dan tak kalah pentingnya, dia juga akan diawasi oleh pu­ blik langsung atau oleh pers yang pada dasarnya adalah perpanjangan tangan dari ma­ syarakat itu sendiri melalui mekanisme kontrol sosial. Apapun yang terjadi, seorang hakim harus berani mengam­ bil sikap dalam menegakkan komit­ mennya sebagai hakim. Albertino Ho dengan rekan-rekannya hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara sanksi itu berupa teguran karena kesa­ lahan dipandang sangat mendasar, itu bisa saja terjadi, bahkan sudah sering terjadi. Bagaimana jika kesalahan itu mengandung unsur kesengajaan? Lantas bagimana kalau hakim membuat kesalahan dalam memu- tuskan suatu perkara? Menurut saya, ini pribadi saya, se­ tiap menangani suatu perkara saya akan selalu berkomitmen untuk me­ mutus perkara dengan seadil­adilnya didasari fakta­fakta yang terungkap Pasti ada hukumannya, misalnya ada suap atau nego­nego tertentu. Bahkan, kalau kesalahan itu dikarena­ kan suatu tindakan yang kurang ter­ puji , hal itu akan jatuh ke pengawasan, karena kekeliruan itu tidak lagi me­ nyangkut masalah teknis tetapi sudah menyangkut perilaku. Pengawasan itu­ pun macam­macam. Ada pengawasan 54 agustus 2011 dari Komisi Yudisial, ada pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Bahkan, kalau ada unsur pidananya dia akan dipidanakan juga. Jadi jalur­jalurnya sudah ada. Anda menjadi hakim sudah 21 tahun. Artinya merasakan menjadi hakim sebelum masa reformasi dan pascareformasi. Apa perbedaan- nya? Begini. Ini yang ada hubungan­ nya dengan tugas saya sebagai ha­ kim. Saya melihat dengan adanya UU kebebasan berpendapat, semakin banyak orang yang berani menyam­ paikan pendapat, baik di forum resmi maupun melalui demo­demo. Bahkan demo itu terkadang meluas sampai ke pengadilan. Di samping itu, kebebasan pers semakin terbuka se­ hingga setiap orang de­ ngan mudah mengikuti semua perkembangan yang terjadi termasuk yang ada di pengadilan. Lantas saya pasti akan dikejar perta­ bagaimana nyaan, dam pak nya terhadap peradilan. Nah, kalau dari sisi positifnya, de­ ngan adanya era keter­ bukaan dan kebebasan berpendapat ini para hakim tentu akan lebih dalam meny­ correct idangkan suatu perkara, lebih teliti, lebih hati­ hati, sehingga dari rang­ kaian peristiwa itu tentunya juga di­ harapkan akan muncul putusan hakim yang lebih teliti, lebih baik, dan lebih berkualitas. foto: bd Apa segi negatifnya? Ya maaf, kadang­kadang berita peradilan yang muncul di media itu tidak utuh, sepotong­sepotong, bah­ kan terkadang rancu antara fakta persi­ dangan dengan pendapat pengacara atau jaksa yang dilakukan di luar per­ sidangan. Hal inilah yang terkadang menimbulkan opini publik yang ber­ beda atau menyimpang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Warta BPK
Sekalai lagi ya maaf. Ini padangan se­ cara kasat mata saja. Dalam waktu dekat ibu akan menjadi Wakil Ketua di Kabupaten Sungai Liat. Apa ibu pernah mem- bayangkan sebelumnya? Bukannya tidak membayangkan. Jadi tepatnya begini. Sejak saya diang­ kat menjadi hakim, saya sudah siap di­ tugaskan kemanapun. Jadi saya tidak mau membayangkan yang muluk­mu­ luk karena saya tahu risikonya. Apalagi Indonesia ini kan suatu wilayah yang sangat luas. Kemanapun kita harus siap. tekanan dari atas karena secara hierarki pengadilan negeri kan di bawah Mahkamah Agung? Saya tidak bisa menceritakan hal itu karena selama menjadi hakim saya be­ lum pernah mengalami. Lagi pula MA tentu tidak akan melakukan hal seperti itu karena MA sangat memahami arti kemandirian atau independensi hakim dalam memutusakan suatu perkara sebagaimana diamanatkan dalam UU. Bagaimana hubungan Anda dengan rekan-rekan hakim lain atau anggota majelis lain dalam menan- gani suatu perkara ? Sekalipun risikonya Anda ke- hilangan tunjangan sebagai hakim Tipikor sebesar Rp11 juta yang ten- tu sangat berarti? Oh ya. Memang begitu. Kabupaten Sungai Liat itu kan masuk Provinsi Ba­ bel dan di sana memang belum ada pengadilan Tipikor. Kalau sudah ada mungkin saja saya bisa ditunjuk lagi oleh Mahkamah Agung sebagai hakim Tipikor di sana karena saya sudah ter­ masuk hakim yang memiliki sertifikat sebagai hakim Tipikor. saling menghargai pendapatnya. Soal pendapat itu ber­ beda, tidak harus menjadi masalah karena semua sudah ada salurannya yang sah. Misalkan, dalam memutus suatu perkara saya harus berbeda pendapat dengan anggota majelis yang lain, itu wajar­wajar saja dan kita berhak menuangkan perbedaan sekecil apapun dalam putusan seb­ agai desenting opinion. Semua itu akan dihargai dan ada tempatnya. Semua sah. Jadi yang penting jangan sampai perbedaan pendapat tadi merusak Kita harus Bagimana kalau menghadapi Albertina Ho foto bersama dengan rekan-rekan seangkatannya usai olahraga. Warta BPK atau mempengaruhi hubungan kita sebagai pribadi. Sebelum di Jakarta, tentu Anda pernah menjadi hakim di tempat laian. Apa perbedannya? Bagi saya semua sama saja. Namun, kasus­kasus yang terjadi di Jakarta ini terkadang sangat komples dan gaung­ nya jauh lebih besar. Itu saja. Soal penanganannya sama, kita berupaya memberikan keadilan seadil­adilnya. Apa yang Anda lakukan saat menghadapi kasus-kasus yang be- rat dan kompleks? Saya percaya semua agama itu baik. Kalau kita memutuskan suatu perkara dengan dilandasi oleh suatu kebaikan, kearifan, kejujuran, ketulu­ san sesuai yang diajarkan oleh agama kita, saya yakin kita akan mendapat petunjuk ke jalan yang baik. Saya ya­ kin semua hakim juga akan berbuat demikian. Pelabuhan terakhir kita un­ tuk menghadapi semua masalah yang kita hadapi adalah kepada Tuhan. Dan saya yakin pasti akan diberi jalan yang terbaik. Itu saja. bd agustus 2011 55 f o t o : b d
REFORMASI BIROKRASI KTS Dilantik, JFP Dijalankan Penerapan sistem Jabatan Fungsional Pemeriksa menimbulkan sejumlah konsekuensi di antaranya penghapusan pejabat stuktural eselon IV. Namun, di sisi lain tugas pemeriksa akan lebih fokus dan handal. PAdA 29 Juli 2011, BPK mulai menerapkan sistem Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) dengan dilantiknya 80 Ketua Tim Senior (KTS) di Auditorium Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta. KTS yang dilan­ tik ini bertugas pada ketujuh Auditorat Keuangan Negara (AKN) Kantor Pusat BPK dan 33 BPK Perwakilan yang berada di bawah AKN V dan VI. Sejumlah KTS yang dilantik itu sebe­ lumnya adalah pejabat struktural eselon IV di unit kerja pemeriksa, baik di kantor pusat BPK maupun perwakilan. Artinya, jabatan struktural eselon IV dikosong­ kan. Mereka dialihtugaskan menjadi murni pemeriksa alias pejabat fungsio­ nal pemeriksa. Penempatan setelah pelantikan ma­ sih mengikuti penempatan awal pada saat pejabat yang bersangkutan men­ duduki jabatan struktural. Jadi, para KTS ini tersebar di kantor pusat dan kantor perwakilan. Komposisi pada setiap AKN pun mengikuti komposisi jabatan struk­ tural eselon IV yang ditetapkan oleh SK 39 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata laksana BPK. Ada beberapa pejabat struktural ese lon IV yang belum menduduki tugas baru yang murni sebagai pejabat fung­ sional pemeriksa itu. Hal ini disebabkan Kepala Seksi yang merupakan pejabat struktural eselon IV itu akan mendapat­ kan kenaikan pangkatnya yang baru ter­ laksana pada Oktober (periode kenaikan pangkat) tahun ini. tidak merugikan pejabat struktural eselon IV, pelantikan sebagai KTS ditunda sampai kenaikan pangkat terlaksana pada Oktober. Jika sudah mendapatkan kenaikan pangkat, ke­ mudian dilantik sebagai KTS, diusulkan pejabat struktural eselon IV untuk diha­ puskan. Agar 56 56 Warta BPK Warta BPK AGUSTUS 2011
Sementara, untuk melaksanakan tugas­tugas administratif yang semula menjadi tugas pejabat struktural eselon IV di unit kerja pemeriksa, akan dibentuk suatu gugus tugas administratif. dengan adanya KTS sebagai salah satu pejabat fungsional pemeriksa yang merupakan pengalihan dari ja­ batan struktural eselon IV, tugas sebagai pemeriksa lebih fokus, struktur organ­ isasi diharapkan lebih ramping, struk­ turnya tepat, dan kaya fungsi. Selama ini pemeriksa yang menja­ bat sebagai pejabat struktural eselon IV harus membagi pekerjaannya, antara pekerjaan utama pemeriksaan dan tu­ gas yang bersifat administratif. Seperti kondisi yang sama dengan Kepala Seksi Internal Auditorat (MIA) Manajemen yang tugas utamanya di bidang admin­ istrasi, kerap dipegang oleh pemeriksa. Atau, sebaliknya, Kepala Seksi MIA ke­ rap diperbantukan dalam tugas­tugas pemeriksaan. Bukan hanya pejabat struktural ese­ lon IV yang akan terimbas penerapan sistem JFP, tahun depan rencananya giliran pejabat struktural eselon III yang akan dievaluasi. Sehingga nantinya, pada unit kerja pemeriksa, pekerjaan lebih bersifat administratif akan ada pada pejabat struktural eselon II. Pada BPK perwakilan, penghapu­ san eselon IV penerapannya sama de­ ngan di kantor pusat. Namun, untuk eselon III akan dievaluasi terlebih da­ hulu. Mengingat Kasub Auditorat pada BPK Perwakilan mempunyai peran agak berbeda. Sebab pejabat eselon III di BPK Perwakilan itu merupakan satu­satunya tingkatan jabatan struktural teknis di bawah Kepala Perwakilan. Jika dari ha­ sil evaluasi nanti eselon III di BPK Per­ wakilan ini tetap diperlukan, mungkin akan dipertahankan. Namun, jumlah nya yang lebih sedikit. Jabatan struktural yang mengurus tugas administrasi tetap dibutuhkan. Namun, fokus di pekerjaan administrasi saja. Intinya, pemeriksa tidak lagi meme­ gang jabatan administrasi. Sebaliknya, pejabat yang mengurusi pekerjaan administrasi tak akan dilibatkan dalam tugas pemeriksaan. Namun, tetap akan Warta BPK Warta BPK lebih ramping. Ini akan dilakukan setelah dilakukan identifikasi apakah perlu ada jabatan baru atau struktur baru. Setelah pelantikan KTS, langkah se­ lanjutnya yang akan dilakukan dalam rangka penerapan JFP ini adalah pe­ menuhan formasi peran pemeriksa. Terutama untuk Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu. Selain pemenuhan melalui kenai­ kan peran, untuk pemenuhan formasi Pengendali Teknis ini direncanakan dari pengalihtugasan pejabat eselon III teknis. dengan kata lain, pejabat struk­ tural eselon III di unit kerja pemeriksa di BPK Pusat, akan alihtugaskan menjadi Pengendali Teknis. Sementara jabatan struktural eselon III­nya diusulkan untuk dihapuskan. profil entitas Mengkoordinir pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesai­ an kerugian negara/daerah pada ling­ kup tugasnya Mengkoordinir penyiapan bahan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Melakukan kegiatan manaje­ men SdM mencakup penilaian kin­ erja, pemantauan disiplin, pembinaan karir dan pengembangan kompetensi Pemeriksa. Kedua, tugas Kepala Seksi yang dia­ lihkan menjadi tugas Kepala Seksi MIA atau Kasubbagset Kalan adalah me­ mantau pemutakhiran database Entitas Pemeriksaan (dEP). Uraian Tugas Terkait dengan uraian tugas Kepala Seksi, uraian tugas Kepala Seksi yang belum tercakup dalam tugas KTS, dialih­ kan menjadi tugas Kepala Sub Auditorat (Kasub Auditorat), Kepala Seksi Manaje­ men Intern Auditorat (Kasi MIA) atau Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan (Kasubbagset Kalan), dan menjadi tugas tambahan KTS di luar SK Sekjen Nomor 12 Tahun 2011. Ketiga, tugas Kepala Seksi yang dia­ lihkan menjadi tugas tambahan KTS di luar SK Sekjen Nomor 12 Tahun 2011, yaitu: Menyiapkan bahan penjelasan ter­ hadap hasil pemeriksaan Memberikan bimbingan kepada PFP terkait pelaksanaan tugas pemerik­ saan Menelaah pengaduan masyarakat dan/atau permintaan pemeriksaan. and Pengalihan tugas tersebut meliputi: Tantangan yang dihadapi tugas Kepala Seksi yang dia­ lihkan menjadi tugas Kasub Auditorat. Tu­ gas­tugasnya yaitu: Pertama, Membuat rencana kerja operasional guna mendukung penyusu­ nan dan implementasi Rencana Kerja Peme­ riksaan (RKP) M e n g k o o rd i n i r kegiatan pemeriksaan untuk menilai penge­ lolaan dan tanggung jawab keuangan ne­ gara/daerah pada ling­ kup tugasnya M e n g k o o rd i n i r pengelolaan database PeneRAPAn Jabatan Fungsional Pemeriksa ini, bu­ kannya tanpa tantangan. Citra jabatan fungsional saat ini belum semenarik jabatan struktural. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam implementasinya. Selain itu juga mungkin akan berdampak pada sisi psikologis pej­ abat yang bersangkutan dengan berkurangnya prestise jabatan. Untuk mengatasi dampak­dampak yang mung­ kin muncul tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengusulkan penerapan tunjangan jabatan fungsional pemeriksa dan perpanjangan batas usia pensiun bagi pemeriksa. Selain itu, untuk meningkatkan prestise JFP dan untuk menduduki peran tertentu dalam sistem jabatan ini, pemeriksa diseleksi dengan melibatkan Baperjakat. dilantik sebagaimana halnya untuk jabatan struktural. Saat ini penerapan tunjangan dan perpanjangan BUP sedang dikaji oleh Litbang. and 57 57 AGUSTUS 2011
AKSENTUASI Laporan Keuangan Pemerintah, Mau Kemana? Oleh: Moenaf H. Regar * Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak 2004 sampai dengan 2010 terbukti mengandung kejanggalan. UU dan peraturan yang menjadi pedoman pembuatan laporan keuangan itu tidak sesuai dengan pedoman internasional. dengan tahun uu, pemerintah memberikan p e r t a n g g u n g j a w a b a n keuangan DPR melalui Laporan Keuangan Pusat/Daerah. Pemerintah Setelah melakukan pengkajian terhadap LKPP sejak 2004 hingga 2010, laporan terbukti bahwa mengandung tersebut beberapa kejanggalan bahkan kesalahan. SeSuai setiap kepada dan kas pengeluaran disebut mengikuti basis kas. Standar akuntansi Pemerintahan 2004 dan 2010 telah menyajikan laporan keuangan berupa neraca, yang artinya telah mengikuti basis akrual. Jadi konsep basis akrual dan basis kas yang dianut dalam Standar akuntansi Pemerintahan adalah salah. Laporan keuangan dengan dibuat harus berlaku pedoman sebagaimana disebut dalam uu dan peraturan pemerintah. Namun, ternyata uu dan peraturan tersebut mengandung beberapa tidak kesalahan, sesuai dengan pedoman internasional yang umum berlaku seperti disebut dalam international Public Sector accounting Standards, serta mengikuti pedoman yang ditetapkan. yang yaitu tidak akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan standar yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Standar ini tidak luput dari berbagai kesalahan, inkonsistensi, pertentangan dan dengan standar yang lazim. Khususnya dengan pedoman yang dikenal dengan international Public Sector accounting Standards dikeluarkan yang oleh Federation of international accountants. Standar konsep berikut ini mempengaruhi perkiraan yang lain sehingga akan menimbulkan kesalahan yang akhirnya berpengaruh pada pernyataan pendapat auditor, dalam hal ini BPK. Kesalahan-kesalahan 1. Basis Kas dan Basis Akrual Konsep basis akuntansi tersebut tidak mengikuti standar yang lazim dalam berlaku pedoman international Public Sector accounting Standards. jika dapat Menurut pedoman menyajikan Neraca maka telah mengikuti basis akrual, sedangkan jika hanya menyajikan penerimaan seperti disebut umum itu, 2. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA/SIKPA), Sisa Lebih Anggaran (SAL) Merupakan konsep yang salah sehingga terjadi kesalahan dalam penyajian dan perhitungan. Konsep tidak dikenal dalam ini akuntansi pemerintahan yang lazim. Surplus/Defisit, 3. Pembiayaan seperti disebut dalam uu dan peraturan pemerintah tidak konsisten diterapkan realisasi dalam membuat anggaran sehingga pengertian surplus atau defisit juga menjadi tidak benar dan jumlahnya dapat dimanipulasi. Pengertian pembiayaan laporan 4. Nonanggaran Dalam uu tidak tentang Keuangan transaksi dikenal Negara, nonanggaran yang menimbulkan perbedaan antara "Sisa Lebih/Kurang anggaran" dengan Saldo Kas yang tercantum di neraca. Dalam uu tentang keuangan negara tidak menyebutkan 58 Warta BPK AGUSTUS 2011
mengenai bahkan tidak membenarkannya. unsur-unsur nonanggaran juga tidak benar. nonanggaran 5. Dana Ekuitas Dana ekuitas yang dipisahkan menjadi Lancar", "ekuitas Dana "ekuitas Dana investasi", dan "ekuitas Dana Cadangan" tidak dikenal dalam pengetahuan akuntansi dan oleh sebab itu adalah salah, termasuk konsep "SiLPa/SiLKa dan SaL", dan "Pendapatan ditangguhkan". 6. Korupsi dan laporan keuangan Laporan keuangan yang telah disusun dengan "benar" dan telah diaudit berdasarkan standar audit yang biasa, tidak menjamin bahwa laporan keuangan itu telah "benar". Korupsi dapat terjadi walaupun telah diaudit dengan pernyataan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian". Tetapi bila laporan lagi menyajikan keuangan dengan wajar maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara. tidak Mempengaruhi pendapat Secara umum dapat disimpulkan bahwa semua laporan keuangan pe- merintah pusat dan daerah yang meny- angkut konsep di atas, akan menyajikan laporan keuangan yang mengandung kesalahan walaupun akibatnya tidak sama. Dengan demikian, hasil audit yang tidak memperlihatkan masalah ini akan mempengaruhi pernyataan pendapat. Beberapa hasil audit terhadap la- poran keuangan yang disajikan oleh pemerintah pusat maupun daerah se- harusnya akan menghasilkan pendapat yang lebih buruk daripada hasil audit yang dilakukan BPK. Seperti diketahui, Standar akuntansi Pemerintahan yang dipakai telah dimin- ta pertimbangannya dari BPK. untuk tahun buku 2010, laporan keuangan pe- merintah pusat juga telah direviu oleh BPKP tanpa ada catatan yang penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa BPKP juga tidak menyadari dan menge- tahui kesalahan dan kekurangan Stan- dar akuntansi Pemerintahan. Masih ada kejanggalan lain yang tidak diuraikan dalam tulisan ini. Perlu diketahui bahwa laporan keu- angan yang terpercaya dapat memberi- kan manfaat yang penting dalam peng- elolaan keuangan negara. Sebaliknya, laporan keuangan yang mengandung kesalahan atau tidak terpercaya, tidak akan membawa pengaruh yang berarti jika laporan itu tidak dipahami keku- rangannya yang menyebabkan kesala- han dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Hasil penelaahan tersebut menyata- kan pedoman akuntansi yang dituang- kan dalam uu dan peraturan pemerin- tah memastikan beberapa penyim- pangan dan kesalahan. Sekarang tergantung kepada pemerintah akan membiarkannya terus seperti itu atau memperbaikinya. BPK dapat mengam- bil peran yang penting. ini Kesimpulan akhir dari kajian adalah bahwa Standar akuntansi Pe- merintahan yang ditetapkan oleh pe- raturan pemerintah yang berlaku saat ini mengandung beberapa kesalahan. Hal ini disebabkan adanya konsep dasar yang keliru serta kurang memperhati- kan pedoman umum (international Pu- blic Sector accounting Standards), kon- versi antara peraturan resmi, serta ku- rang teliti dalam pengembangan stan- dar akuntansi pemerintahan. akibatnya, produk laporan keuangan pemerintah pusat/daerah tidak akan menghasilkan informasi yang terpercaya, sehingga jika diaudit tidak akan menghasilkan perny- ataan "Wajar Tanpa Pengecualian". Guru Besar emeritus Fakultas eko- nomi universitas Sumatra utara. Pedoman penyusunan laporan keuangan 1. undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keu ternyata pedoman yang berbentuk uu dan peraturan pemerintah itu menyebabkan kesalahan dalam LKPP yang antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut. •	Mengandung kejanggalan dan kesalahan dalam angan Negara 2. Keputusan Menteri Keuangan No. 295/KM.012/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002 tentang Stan dar akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Stan dar akuntansi Pemerintahan 5. international Public Sector accounting Standards konsep dan pedoman Pertentangan antara pedoman-pedoman tersebut •	Salah dalam menerapkan pedoman atau penyimpangan dari pedoman Beberapa konsep dan ketentuan dalam pedoman itu tidak sesuai dengan standar internasional yaitu international Public Sector accounting Standards, walaupun disebutkan Setelah mengkaji LKPP 2004 hingga 2010 yang telah diaudit oleh BPK dan LKPP 2010 yang direviu oleh BPKP, sebagai referensi Warta BPK AGUSTUS 2011 59
TEMPO doeloe Amanat Soekarno Pada Pimpinan BPK Pergantian pimpinan BPK dilakukan Presiden Soekarno pada Juni 1964 dan Maret 1965. Pimpinan BPK baru itu dilantik di Istana Negara, Bung Karno pun menyampaikan amanatnya. T ak laMa setelah mengeluarkan Perppu No. 6 Ta- hun 1964 yang dikeluarkan pada 2 Mei 1964, Pres- iden Soekarno mengganti pimpinan BPk era I.G.k. Pudja. Berdasarkan Surat keputusan (Sk) Presiden RI No. 158 Tahun 1964, tertanggal 23 Juni 1964, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai ketua BPk meng- gantikan I.G.k Pudja. Hampir setahun kemudian, pada 8 Maret 1965, Presiden mengeluarkan dua Surat keputusan sekaligus: Sk Presiden RI No. 44 dan No. 45 Tahun 1965. Pada Sk Presiden RI No. 44 Tahun 1965, berisi pengangkatan empat Wakil ketua BPk. adapun, Sk Presiden RI No. 45 Tahun 1965 berisi pengang- katan 15 anggota BPk yang dikenal dengan sebutan Pemer- iksa keuangan agung Muda. Secara resmi, pimpinan BPk baru ini dilantik oleh Pres- iden Soekarno di Istana Negara pada 17 Maret 1965. Selain melantik, Presiden juga menyampaikan amanatnya. Pidato sambutan yang disampaikannya itu terkandung informasi cukup penting. Presiden Soekarno menyatakan dengan tegas dan jelas, bahwa BPk berada di dalam tampuk kepemimpinannya. Dengan kata lain, pucuk pimpinan BPk yang sebenarnya adalah Presiden. Sementara, Sri Sultan Hamengkubuwo- no IX, hanya pelaksana tugas sehari-hari. Selain itu, secara umum, Presiden Soekarno berkeinginan agar pimpinan BPk baru ini dapat membawa BPk untuk menjadi institusi yang bisa melawan praktek korupsi, misadministrasi, dan birokratisme. Soekarno, Presiden RI-I atau akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian. Berikut ini pidato sekaligus amanat Presiden Soekarno pada pelantikan dan penyumpahan pimpinan BPk baru tersebut. Saja hendak mengambil sumpah dari Saudara-Saudara jang bersedia mengutjapkan sumpah Islam. Saudara-Sauda- ra itu saja minta mengikuti bersama-sama perkataan-per- kataan jang saja utjapkan. Saja bersumpah setia kepada Undang-Undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pe- kerdjaan saja dalam djabatan ini dengan penuh rasa tang- gung djawab pada diri sendiri dan terhadap nusa dan bang- sa sesuai dengan haluan negara". Saudara-Saudara jang tadi itu telah selesai mengutjap- kan sumpah Islam. Sekarang Saudara-Saudara jang bersedia mengutjapkan "Demi allah saja bersumpah, bahwa saja untuk mendjadi Pemeriksa keuangan agung atau anggota Badan Pemeriksa keuangan, langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau mendjandjikan atau- pun tidak akan memberikan atau mendjandjikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah, bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tidak akan menerima sumpah menurut agama kristen Protestan atau katholik. "Saja bersumpah, bahwa saja untuk mendjadi Pemer- iksa keuangan agung Muda atau anggota Badan Pemeriksa keuangan, langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau mendjandjikan atau ti- dak akan memberikan atau mendjandjikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah, bahwa saja untuk melakukan atau ti- 60 Warta BPK AGUSTUS 2011
dak melakukan sesuatu dalam dja- batan ini tidak akan menerima atau akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian. Saja bersumpah setia kepada Undang-Undang dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pekerdjaan saja dalam djabatan ini dengan penuh rasa tanggung djawab pada diri sendiri dan terhadap nusa dan bangsa sesuai dengan halu- an negara. kiranja Tuhan menolong saja". kasih Saudara-Saudara pihak kristen telah mengutjapkan sumpah. Terima Sekarang Saudara-Saudara jang hendak mengutjapkan djandji. "Saja berdjandji, bahwa saja untuk mendjadi Pemeriksa keuangan agung Muda atau anggota Badan Pemeriksa keuangan, langsung atau tak lang- sung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau mendjandji- kan ataupun tidak akan memberikan atau mendjandjikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja berdjandji, bahwa saja un- tuk melakukan atau tidak melaku- kan sesuatu dalam djabatan ini tidak akan menerima atau akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian. Saja berdjandji setia kepada Un- dang-undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pekerdjaan saja dalam djabatan ini dengan penuh rasa tanggung djawab pada diri sendiri dan terhadap nusa dan bangsa sesuai dengan halu- an negara". Terima kasih pula. Maka dengan ini Saudara-Saudara Pemeriksa agung Muda atau anggota (Badan Pemeriksa keuangan), BPk telah mengutjapkan sumpah. ada jang menurut adjaran agama Islam, ada jang menurut adjaran agama kris- ten, katholik atau Protestan, ada jang mengutjapkan djandji. Maka sekarang saja melantik Warta BPK Saudara-Saudara dengan resmi dalam fungsi itu dan Saudara-Saudara dapat bekerdja dengan penuh, bekerdja ses- uai dengan sumpah Saudara-Saudara atau djandji Saudara-Saudara. Penuh tanggung djawab, penuh rasa tang- gung djawab terhadap kepada diri sendiri dan terhadap kepada nusa dan bangsa. Rasa tanggung djawab terha- dap kepada diri sendiri jang itu berarti mendjaga agar supaja nilai insan kita tetap setinggi-tingginja, tidak ternod- akan oleh barang sesuatu. Dan, djuga rasa tanggung djawab terhadap kepa- da nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa sebagai satu hal jang terus harus kita tjintai dan abdii. Nusa dan bangsa jang pada waktu-waktu jang sekarang ini sedang di dalam Revolusi jang belum selesai. Saudara-Saudara masih ingat ut- japan saja dalam "TaVIP", bahwa nilai manusia itu ialah terutama sekali dia punja rasa tanggung djawab terhadap kepada diri sendiri. Dan disamping itu nilai manusia itu ditentukan pula oleh ia punya kebaktian, ketjintaan terha- dap kepada tanah air, tanah air jang sebagai kukatakan didalam pidato saja yang terachir di Stadion, tatkala men- Para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dari kiri ke kanan: Wakil Ketua R. Sukardan, J. Pulungan, S.H. dan para Anggota R. Tobing, Amir Wahid, F.S. Wignyosumarsono, Lukman Siregar, Soemali Prawirosoedirdjo dan lain-lain. Periode 23-6-1964 s.d 21-2-1966 gadakan pidato Rapat akbar kIaa, ta- nah air jang adalah amanat daripada Tuhan kepada kita. kukatakan didalam "TaVIP", ketjintaan kepada tanah air dan bangsa adalah kita punja oerkracht. Djadi djikalau Saudara bekerdja dengan rasa tanggung djawab penuh terhadap kepada nusa dan bangsa, ke- pada tanah air, itu sebenarnja Sauda- ra-Saudara bekerdja dengan rasa tang- gung djawab sepenuhnja terhadap ke- pada Tuhan. Tuhan Seru Sekalian alam. Tuhan jang membuat tanah air kita, Tuhan jang memberikan tanah air kita itu kepada kita sebagai satu amanat. karena itu, kita harus mendjundjung tinggi amanat ini. apalagi amanat ini sedang didalam Revolusi. Meskipun tidak didalam revolusipun kita harus tetap mendjundjung amanat ini. Men- tjintai tanah air dan bangsa itu sebagai Oerkracht, tenaga gaib jang selalu membuat kita itu bersedia untuk ber- korban, bersedia untuk mentjurahkan segenap kita punya minat dan tenaga, bersedia untuk memeras kita punya keringat, bersedia untuk terus berd- joang, bersedia untuk menghadapi se- gala tantangan-tantangan itu dengan rasa romantik, bersedia untuk mend- erita didalam dialektiknja revolusi. Oerkracht, tenaga gaib jang dari situlah selalu kita benar-benar/apa- lagi sebagai dikatakan tadi, kita itu se- dang didalam revolusi. Oerkracht jang membuat kita bertahan dalam rev- olusi ini, oerkracht jang membuat kita AGUSTUS 2011 61
TEMPO doeloe bersenjum terhadap kepada semua jang kita derita pukulan-pukulan dalam Revolusi ini. Jaitu oerkracht jang membuat kita tetap mendjalankan ro- mantik didalam Revolusi ini. Oerkracht pula jang membuat kita mendjalankan dialektiknja Revolusi ini. Dialektik seb- agai dikatakan tempo hari, kita dipu- kul, malah kita menteles. kita dipletet- kan, malah kita timbul tentangannja itu. kita diamblekkan, malah kita naik keatas. kita dipukul, malah kita mend- jadi lebih kuat. Ini semuanja bersumber kepada oerkracht. Oerkracht tjinta kepada tanah air dan bangsa, jang terutama sekali sekarang ini dalam Revolusi. Dan Revolusi sebagai kukatakanselalu ialah dinamika. karena itu, aku minta Saudara- Saudara sebagai Pemeriksa keuangan agung Muda atau sebagai anggota daripada Badan Pemeriksa keuangan ini selalu bersikap, berdjiwa, bertin- dak revolusioner. Berdiri dengan dua kaki di atas buminja revolusi ini. Djan- gan Saudara terbang diawang-awa- ng. karena djikalau Saudara terbang diawang-awangpenuh dengan teori awang-awang, Saudara nanti lantas mendjadi bureaucratie. Bureaucra- tisme adalah salah satu penjakit, teru- tama sekali penjakit dalam revolusi. Revolusi tidak kenal bureaucratie, tidak kenal bureaucratisme. Revolusi hanjalah bisa menang djikalau revolusi itu berdjalan revolusioner, dinamik, di- alektik, dengan berseri-serinja roman- tik. kalau sesuatu revolusi sudah kena penjakit bureaucratisme, musti revolu- si itu setapak demi setapak ja ambles, achirnja hilang sama sekali. Hajo tjoba Saudara-Saudara lihat didalam sedjarah dunia, mana ada revolusi jang dihinggapi penjakit- penjakit bureaucratisme, artinja rev- olusinja menang, tidak ada. Revolusi jang menang selalu revolusioner, tidak ada bureaucratisme. karena itu, saja minta Saudara-Saudara nanti didalam BPk ini djanganlah bekerdja vol met texbook thinking, penuh dengan teori diawang-awang, dus penuh dengan bureaucratisme, jang achirnja mem- 62 AGUSTUS 2011 buat Saudara seperti gumantung tan- pa tjantelan. Tidak berdiri dibumi, tidak pula diawang-awang, klejang-klejang antara langit dan bumi. Saudara akan membawa tanah air kita, djikalau demikian, ke alam, padahal Saudara tugas pekerdjaan ini adalah amat pent- ing. Saja special adakan BPk ini untuk accelereer, mempertjepat revolusi. Se- bab, tiap-tiap revolusi pun menderita penjakit-penjakit, antara lain penjakit korupsi, misadministration. Itu tiap- tiap revolusi. Tetapi revolusi jang kena penjakit misadministration, mati. Rev- olusi jang kena penjakit korupsi, mati. Revolusi jang kena penjakit bureau- cratisme, mati. Maka oleh karena itu Saudara-Saudara, saja special adakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX BPk ini untuk menentang korupsi, untuk menentang misadministration, untuk menentang bureaucratisme. Ini semuanja mendjadi hambatan-ham- batan daripada Revolusi kita itu. Dan, oleh karena saja ini adalah Pemimpin Besar Revolusi, oleh karena itu maka BPk langsung saja pegang pimpinanja. Oleh karena saja Pemimpin Besar Rev- olusi, saja menghendaki agar supaja BPk ini adalah satu alat Revolusi, alat jang Revolusioner. karena itu pimpi- nan, putjuk pimpinannja, saja send- iri, saja pegang. Pekerdjaan sehari- hari saja serahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono. djalankanlah pimpinan harian daripada Sri Sultan Hamengku Buwono itu dengan tjara jang sebaik-baiknja. Putjuk pimpinan- nja didalam tangan saja. Sebagaimana djuga putjuk pimpinan dari segala tin- dak tanduk kita dalam Revolusi kita itu saja pegang sendiri, oleh karena saja didjadikan Pemimpin Besar Revolusi. Saja bertanggung djawabterhadap ke- pada administrasi, saja bertanggung djawab terhadap kepada Pemerin- tahan, oleh karena itu saja didjadikan Perdana Menteri. Saja bertanggung djawab terhadap kepada angkatan Bersendjata, oleh karena itu saja di- djadikan Panglima Tertinggi angka- tan Bersendjata. Saja bertanggung djawab atas penjelenggaraan semua projek-projek MPRS, oleh karena itu saja didjadikan Mandataris MPRS. Saja bertanggung djawab oleh karena saja didjadikan Pemimpin Besar Revolusi, Pemimpin Tertinggi Revolusi, karena itu maka saja Perdana Menteri, saja Penglima Tertinggi angkatan Bersend- jata, saja Presiden, saja Mandataris dan sebagainja. Dan saja Putjuk Pimpinan daripada BPk. Saudara-Saudara, Nah, bekerdjalah dengan sebaik- baiknja. Djangan lupa rasa tanggung djawab jang setinggi-tingginja terha- dap kepada tanah air dan bangsa jang didalam Revolusi ini. Dan terhadap dju- ga diri Saudara sendiri. Djalankanlah. Mutu, nilai, tingkat keinsanan Saudara- Saudara, Saudara ingat, waktu ardjuna dan karna sedang berdebat, sebelum bertempur dalam Bratajuda, karna berkata kepada ardjuna, nilai manusia itu ditentukan oleh apanja. Bukan oleh turunan, bukan oleh kedudukan, tidak. Nilai manusia itu ditentukan oleh Budi pekerti. Budi pekerti menentukan nilai manusia. Saja menghendaki agar supaja Saudara-Saudara budi pekerti didalam mendjalankan tugas kewadjiban seb- agai Pemeriksa Muda agung atau se- bagai anggota daripada Badan Peme- riksa keuangan. Bismillah. and Warta BPK