BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN KETENTUAN MENGENAI SANKSI PERPAJAKAN DI INDONESIA 3.1. Gambaran Singkat Operasi Perusahaan Agar perencanaan pajak dapat dilakukan dengan baik dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya para pengguna jasa dalam perencanaan pajak, maka perlu sekali dimengerti sistem kerja dan trade record dari kantor konsultan pajak tersebut, untuk itu ada baiknya berikut ini diberikan gambaran singkat mengenai sejarah singkat serta sistem kerja Kantor Konsultan Pajak X. Kantor Konsultan Pajak X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan yang memberikan layanan konsultan dan advice, khusus dalam bidang perpajakan. Perusahaan didirikan pada tahun 1999 dengan nama Kantor Konsultan Pajak Y. Pada bulan mei 2004, dikarenakan terjadinya pengalihan saham dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang baru, maka di bawah kepemilikan pemegang saham serta manajemen yang baru, nama perusahaan diubah menjadi Kantor Konsultan Pajak X (KKP X). Kantor Konsultan Pajak X mempunyai visi yaitu menjadi konsultan terkemuka melalui keunggulan sumber daya manusia dan pelayanan yang professional. Selain visi, Kantor Konsultan Pajak X juga mempunyai misi yaitu menjadi mitra bisnis yang berintegritas tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam memberikan solusi bisnis yang professional. Walaupun masih terhitung baru dalam bisnis konsultan pajak, ternyata Kantor Konsultan Pajak X telah menangani hampir 50 perusahaan lokal dari berbagai jenis usaha. Tidak itu saja Kantor Konsultan Pajak X juga telah 40 Universitas Indonesia
41 dipercaya oleh perusahaan multinasional, hal ini terbukti sampai dengan tahun 2009 ini perusahaan multi nasional yang ditangani hampir berjumlah 15 perusahaan dengan pemanfaatan jasa yang berbeda-beda. 3.1.1. Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Kantor Konsultan Pajak X Skema 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak X Direktur Utama Tax Supervisor I Tax Supervisor II Supporting Staff HRD dan Finance Staff Senior Tax Consultant Senior Tax Consultant Junior Tax Consultant Junior Tax Consultant Junior Tax Consultant Junior Tax Consultant Sumber : Data Company Profile Kantor Konsultan Pajak X Dari stuktur organisasi diatas dapat dijelaskan mengenai pembagian kerja dari Kantor Konsultan Pajak X. Direktur utama bersama dengan supporting staff berkoordinasi dalam melakukan aktifitas marketing, entertainment serta seminar-seminar yang bertujuan dalam rangka mencari perusahaan-perusahan yang ingin menggunakan jasa dari Kantor Konsultan Pajak X. Setelah mendapatkan perusahaan yang ingin menggunakan jasa perpajakan, Direktur Utama meminta pihak Supporting untuk membuatkan proposal kerjasama. Ketika kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat maka Direktur Utama akan memberikan Universitas Indonesia
42 pekerjaan tersebut kepada Tax Supervisor, baik Tax Supervisor I maupun Tax Supervisor II sesuai dengan jenis pekerjaan jasanya. Tax Supervisor I dalam melakukan pekerjaannya lebih ke arah tax assistance (assistensi perpajakan) dalam pemeriksaan pajak dan juga Tax Review (penelahaan pajak), sedangkan Tax Supervisor II dalam melakukan pekerjaannya lebih ditekankan untuk pengerjaan Tax Compliance (kepatuhan perpajakan). Pekerjaan yang ada ditangan Tax Supervisor dialihkan kepada Tax Senior untuk dibagikan kepada Tax Junior. Nantinya pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tax Junior akan direview oleh Tax Senior, setelah itu akan direview kembali oleh para Tax Supervisor untuk mempersempit peluang-peluang kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang telah selesai tersebut dilaporkan oleh Tax Supervisor kepada Direktur Utama. 3.1.2. Produk-Produk Perusahaan Produk jasa perpajakan dari Kantor Konsultan Pajak X terdiri dari beberapa jenis, yaitu : 1. Konsultasi Perpajakan / Tax Consulting Memberikan advice sesuai dengan kebutuhan klien. Advice yang diberikan Kantor Konsultan Pajak X mencakup pemberian informasi perkembangan terkini dibidang perpajakan. 2. Penelahaan Pajak / Tax Diagnostic Review Jasa ini akan memberikan manfaat apabila klien ingin memperoleh keyakinan bahwa operasi perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jasa ini mencakup seluruh kegiatan perusahaan yang memiliki aspek perpajakan, seperti penjualan barang / jasa, pembelian barang, pemanfaatan jasa ketiga, transaksi afiliasi yang berkaitan dengan tujuan investasi / usaha, dan pengaruh transaksi - transaksi tersebut Universitas Indonesia
43 terhadap pemungutan dan pemotongan PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan PPN. 3. Perencanaan Pajak / Tax Planning Jasa ini mencakup pemberian alternatif terbaik dalam penghematan pajak. Manajemen perusahaan perlu menyusun perencanaan pajak guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperoleh alternatif terbaik dalam penghematan pajak, memperoleh keyakinan bahwa restitusi akan berhasil, serta menentukan anggaran yang terkait dengan pajak ditahun berikutnya. 4. Asistensi Pajak / Tax Assistance Jasa ini mencakup Asistensi Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Pajak. Tujuan jasa ini membantu dan pengguna jasa dalam hal kantor pajak melakukan pemeriksaan pajak atau pengguna jasa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jasa ini juga mencakup asistensi untuk memecahkan permasalahan dihadapi ketika berurusan dengan kantor pajak. 5. Tax Manual Jasa ini membantu pengguna jasa di dalam menyusun pedoman perpajakan yang menjadi panduan karyawan perusahaan dalam memahami ketentuan perpajakan yang terkait dengan perusahaan, mengidentifikasi permasalahan perpajakan perusahaan, menerapkan teknik dan prosedur rekonsiliasi fiskal, dan memahami cara meningkatkan penghematan pajak melalui penerapan tax planning. 6. Kewajiban Perpajakan / Tax Compliance Universitas Indonesia
44 Ahli perpajakan Kantor Konsultan Pajak X membantu pengguna jasa dalam menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk PPh Pasal 21/26, Pasal 23/26, Pasal 25, Pajak Pertambahan Nilai, dan SPT Tahunan PPh. Serta membantu dalam menghitung pajak terutang, menyiapkan SPT, serta melaporkannya ke kantor pajak. 7. Pelatihan Pajak / Tax Training Jasa ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan melalui pelatihan-pelatihan, baik yang dilakukan melalui seminar ataupun dalam bentuk in house training. 3.2. Ketentuan Mengenai Sanksi Perpajakan di Indonesia Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan49. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 3.2.1 Sanksi Administrasi Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Landasan hukum 49 Mardiasmo, Op.Cit, hal. 39 Universitas Indonesia
45 mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (tax law enforcement)50. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Pengertian sanksi administrasi dapat berupa : a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. 3.2.1.1 Sanksi Administrasi Berupa Denda Sanksi administrasi berupa denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, yang terdiri dari : a. Sanksi sebesar Rp100.000, Rp500.000, serta Rp1.000.000. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus 50 Safri Nurmantu, Op.cit, hal.126 Universitas Indonesia
46 ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU KUP No.28 Tahun 2007 dan adapun atas sanksi administrasi berupa denda tersebut ditagih dengan STP (Surat Tagihan Pajak ) dan dibayar dengan SSP (Surat Setoran Pajak). b. Sanksi sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar Dalam pasal 8 ayat 3 UU KUP No.28 Tahun 2007 walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Adapun atas sanksi administrasi berupa denda tersebut dibayar dengan SSP (Surat Setoran Pajak). c. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan pasal 14 ayat 4 UU KUP No.28 Tahun 2007 terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat Universitas Indonesia
47 faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Adapun atas sanksi administrasi berupa denda tersebut ditagih dengan STP (Surat Tagihan Pajak ) atau SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan dibayar dengan SSP (Surat Setoran Pajak). d. Sanksi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sesuai dengan pasal 14 ayat 4 UU KUP No.28 Tahun 2007 dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. e. Sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Berdasarkan Pasal 27 ayat 5d UU KUP No.28 Tahun 2007 dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak Universitas Indonesia
48 berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 3.2.1.2 Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi penagihan dan bunga ketetapan51. tiga bagian, yaitu bunga pembayaran, bunga Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain : Bunga karena pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT). Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran. Bunga karena terlambat membayar. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Sedangkan bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB. Adapun 51 Mardiasmo, Op.Cit, hal 41. Universitas Indonesia
49 sanksi administrasi berupa bunga di dalam ketentuan perundang- undangan adalah : a. Sanksi sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar Sesuai pasal 8 ayat 2 UU KUP No.28 Tahun 2007, Wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sepanjang belum dilakukan pemeriksaan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT sampai dengan pembayaran karena pembetulan SPT tersebut. Atas sanksi bunga tersebut dibayarkan dengan menggunakan SSP. b. Sanksi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, hal ini pasal 9 ayat 2a UU KUP No.28 Tahun 2007. c. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Sesuai Pasal 9 ayat 2a UU KUP No.28 Tahun 2007, atas pembayaran atau penyetoran pajak terhadap kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan Universitas Indonesia
50 yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. d. Sanksi bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP No.28 Tahun 2007. e. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar Berdasarkan Pasal 13 ayat 5 UU KUP No.28 Tahun 2007 walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Universitas Indonesia
51 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. f. Sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali Berdasarkan pasal 14 ayat 5 UU KUP No.28 Tahun 2007 terhadap Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. g. Sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UU KUP No.28 Tahun 2007 apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Universitas Indonesia
52 h. Sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan Menurut pasal 19 ayat 2 UU KUP No.28 Tahun 2007 Wajib Pajak yang mengangsur atau menunda pembayaran pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 3.2.1.3 Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan a. Sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar Pajak yang kurang dibayar atau timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dikenakan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan, hal ini berdasarkan pasal 8 ayat 5 UU KUP No.28 Tahun 2007 b. Sanksi kenaikan sebesar 50% dan 100% Berdasarkan pasal 13 ayat 3 UU KUP No.28 Tahun 2007, jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau Universitas Indonesia
53 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. c. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar Sesuai dengan pasal 13A UU KUP No.28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. d. Sanksi Kenaikan sebesar 100% Menurut pasal 15 ayat 2 UU KUP No.28 Tahun 2007, terhadap kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan tersebut (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). 3.3 Sanksi Pidana Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : denda pidana, kurungan, dan penjara. Denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada Universitas Indonesia
54 pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Sedankan pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, pidana penjara merupakan hukuman terhadap tindak kejahatan dalam hal ini tindak kejahatan dibidang perpajakan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat pajak dan kepada wajib pajak. Adapun sanksi pidana yang dijelaskan dalam undang- undang KUP nomor 28 tahun 2007 adalah : a. Pidana Penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun Berdasarkan pasal 39 ayat 1 UU KUP No.28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasak 39 huruf a sampai dengan huruf i dan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. b. Pidana Penjara minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Universitas Indonesia
55 keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 3 UU KUP No.28 Tahun 2007. c. Pidana Penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun Berdasarkan pasal 39 ayat a UU KUP No.28 Tahun 2007, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak d. Pidana kurungan 1 tahun dan pidana penjara maksimal 2 tahun Menurut pasal 41 ayat 1 dan 2 UU KUP No.28 Tahun 2007, Pejabat instansi pajak yang dikenakan penjara kurungan apabila karena kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan oleh wajib Universitas Indonesia
56 pajak karena jabatannya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (empat juta rupiah). Pejabat instansi pajak yang dikenakan sanksi pidana penjara apabila karena kesengajaan tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban tenaga ahli yang ditunjuk Dirjen Pajak (Pasal 34) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (sepuluh juta rupiah). e. Pidana kurungan maksimal 1 tahun Di dalam pasal 41A UU KUP No.28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). f. Pidana penjara maksimal 3 tahun Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), hal ini berdasarkan ketentuan perpajakan pasal 41B UU KUP No.28 Tahun 2007. g. Pidana kurungan 1 sampai dengan 10 tahun Di dalam ketentuan pasal 41 C UU KUP No.28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa : Universitas Indonesia
57 Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Universitas Indonesia