KOMPETENSI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL KULTUR JAWA DALAM KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI Bertha Sri Eko Murtiningsih Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara � bertasri@umn.ac.id Pendahuluan Budaya memberikan pengaruhi bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek seperti lingkup hubungan antar pribadi, organisasi dan bisnis, mau pun juga sosial dan politik. Terkait kehidupan politik, kemampuan berkomunikasi seseorang secara efektif sangat dipengaruhi oleh dinamika budaya yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungannya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Dedy Mulyana dalam artikel di Pikiran Rakyat tentang Komunikasi Politik Antar Budaya (4 Desember 2016), bahwa proses politik senantiasa terjadi dalam konteks budaya yang melibatkan interaksi antara kehidupan politik dan nilai - nailai budaya masyarakatnya. Budaya yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan tertentu mampu membentuk gaya komunikasi seseorang. Budaya dan komunikasi saling berkaitan. Budaya akan mempengaruhi cara seseorang ketika menciptakan, mengirim, menginterpretasikan dan merespon pesan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, budaya yang melekat pada insane politikus akan memengaruhi gaya komunikasi politiknya. Budaya adalah seperangkat makna, simbol, dan norma - norma. De Vito (2009) mendefinisikan budaya sebagai berikut : cultures as something that concerns with life style of people; values, beliefs, artifacts, ways of behaving, ways of communicating; language, modes of thinking, law, and religion. Therefore, culture affects all type of communication (what we say and how to say in personal, group or organizational communication). Such type of communication that takes place between persons who have different cultural beliefs, values, or 445
ways of behaving, is called intercultural communication (Devito, 2009: 44). More precisely, intercultural communication involves interactions between people whose cultural perceptions and symbol systems are distinct enough. This will eventually influence the effective communication. Karena itu pemahaman budaya sangat penting untuk membantu mengembangkan komunikasi yang efektif dan interaksi yang bermakna. Sehingga memahami hubungan antara budaya dan komunikasi menjadi sangat penting guna memahami dan memaknai interaksi antar seseorang dengan orang lain, maupun juga seseorang dengan komunitas masyarakat. Menurut Samovar, Porter dan Daniel (2006, h.327), hal ini dikarenakan budaya berbeda dari satu sama lain, praktek komunikasi dan perilaku individu bisa dibangun meskipun dalam budaya berbeda dan tingkatan pengaruh budaya pada komunikasi antar budaya adalah sebuah fungsi dari perbedaan budaya. Untuk itu kesuksesan bagi seorang politikus maupun pejabat publik melakukan komunikasi politik sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola dan memahami dinamika serta interaksi budaya masyarakat. Mereka perlu memahami bagaimana melakukan komunikasi politik yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, kompetensi budaya dalam politik menjadi penting untuk dipahami sepenuhnya oleh politikus dan pejabat publik tertentu. Menurut Deardoff (2006:7), pengertian kompetensi budaya merujuk pada pengelolaan interaksi yang pantas dan efektif diantara orang - orang yang setara atau berbeda dari sisi afektif, kognitif dan orientasi perilaku pada dunia. Orientasi ini secara normatif akan terepresentasikan dalam lingkup kebangsaan, ras, etnis, suku dan agama. Sedangkan istilah kompetensi dimaknai sebagai suatu sikap memahami, kepantasan, kesesuaian, keefektifan dan kemampuan beradaptasi. Dalam konteks Indonesia, kerapkali gaya komunikasi politik menimbulkan problematika serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara hanya karena kurangnya pemahaman konteks budaya ketika harus menjalankan komunikasi politik. Sebagaimana kita ketahui nuansa politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya konteks normatif dalam artian komunikasi harus dilakukan secara implisit yang mengutamakan basa - basi, memperhatikan loyalitas kelompok dari pada individu, memakai gaya komunikasi tidak langsung, mengutamakan pertukaran 446
informasi non verbal, mengutamakan suasana komunikasi non formal, reaksi terhadap sesuatu tidak selalu nampak, dan bentuk pesan sebagian besar pesan tersembunyi. Kompetensi budaya bisa digali dari kearifan lokal. Dalam konteks Indonesia banyak pejabat publik yang belum sepenuhnya melakukan komunikasi politik berbasis kearifan lokal dan memiliki sensitivitas terhadap keberagaman budaya. Sebagai contoh, komunikasi politik yang dilakukan oleh Ahok kerapkali menuai pro dan kontra. Dalam persoalan komunikasi politik yang dilakukan Ahok, banyak kalangan menilai bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Ahok kurang santun bahkan seringkali dimaknai negatif bila dilihat dari intonasi atau nada suara yang cenderung tinggi, gaya bicaranya yang ceplas - ceplos dan terkadang meledak - ledak, pilihan bahasa yang digunakan cenderung kasar, serta gesture yang kurang santun. terkait dengan kompetensi budaya, pemimpin publik juga perlu memahami konteks kearifan lokal dalam melakukan komunikasi politik. Hal ini dipandang penting karena dengan memahami dan mewujudkan nilai-nilai, norma, dan etika yang melembaga secara tradisional serta berlaku pada masyarakat tertentu akan memudahkan pemimpin publik dalam membangun komunikasi politik yang efektif untuk mempermudah mencapai tujuan yang dikehendaki. Tidak hanya Tulisan ini akan mengkaji tentang kompetensi budaya dan komunikasi politik yang berbasis kearifan lokal dari budaya Jawa yang dilakukan oleh Jokowi dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai pemangku kepentingan. Kajian Teori Kompetensi Budaya Menurut UNESCO (2013:12), pengertian kompetensi mengacu pada keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan untuk bertindak apakah melalui kata - kata atau tindakan yang sesuai dengan konteks tertentu. Kompetensi meliputi komponen kognitif ( pengetahuan), aplikasi pengetahuan, aspek personal, dan etika. Individu memiliki kapasitas pengetahuan yang bisa dicocokkan dengan kapasitas untuk berbicara dan bertindak dengan tetap sesuai dengan konteks serta memiliki etika dan perimbangan hak asasi manusia. 447
Kompetensi budaya adalah kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan tepat dengan orang - orang dengan beragam budaya. Dengan demikian setiap individu ketika melakukan interaksi dan komunikasi tidak melanggar aturan, norma, dan harapan yang berlaku dalam lingkup masyarakat tertentu. Menurut Fantini dan Tarmizi, 2006, kompetensi budaya adalah kemampuan untuk mahir menavigasi lingkungan yang kompleks ditandai dengan tumbuhnya keragaman masyarakat, budaya dan gaya hidup. Mampu berinteraksi secara efektif dan tepat dengan ornag yang berbeda bahasa dan budaya. Menurut Deardoff (2006:7), pengertian kompetensi antar budaya merujuk pada pengelolaan interaksi yang pantas dan efektif diantara orang - orang yang setara atau berbeda dari sisi afektif, kognitif dan orientasi perilaku pada dunia. Orientasi ini secara normatif akan terepresentasikan dalam lingkup kebangsaan, ras, etnis, suku dan agama. Sedangkan istilah kompetensi dimaknai sebagai suatu sikap memahami, kepantasan, kesesuaian, keefektivan dan kemampuan beradaptasi. Menurut Hofstede dalam Deardoff (2009:143), ada tiga hal yang menuntun individu masuk dalam kompetensi antarbudaya, yaitu awareness, knowledge dan skill. Pengetahuan dimaknai jika kita harus berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus memahami tentang budaya orang lain dengan belajar tentang budaya mereka. Meskipun kita mungkin tidak pernah berbagi dengan nilai - nilai mereka, namun paling tidak kita mendapatkan pemahaman intelektual dimana nilai - nilai mereka berbeda dari kita. Awareness merupakan kesadaran bahwa individu membawa kerangka mental tertentu dimana individu tersebut dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, maka ia akan membawa nilai-nilai yang berbeda. Tanpa awareness ini individu akan merasa superior dan kurang mau memahami isyarat atau petunjuk dari budaya lain. Sebaliknya, jika individu memiliki awareness maka ia mampu bersikap simpati dan menghargai motivasi orang lain yang sepenuhnya berbeda dengan dirinya. Sedangkan skill adalah kemampuan individu untuk mengakui dan menerapkan simbol - simbol dari budaya lain sehingga individu memperoleh kepuasan bergaul dalam lingkungan yang beragam. Menjadi komunikator yang kompeten secara budaya juga harus memiliki kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif merujuk pada 448
kemampuan untuk menghasilkan kata - kata yang tepat dan menggunakan bentuk komunikasi yang masuk akal dan dapat dipahami tidak hanya pada komunikator tapi juga untuk orang lain. Menurut Hymes, mengetahui bagaimana caranya memasukkan kata - kata ke dalam sebuah kalimat hanyalah awal dari komunikasi. Tetapi komunikator juga harus memahami berbagai konteks sosial dan budaya. Model kompetensi budaya menurut Deardoff Figure 1. Model Kompetensi Budaya Sumber: Deardoff (2009:68) 449
Komunikasi Politik Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultur yang mempunyai keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan sehingga memberi implikasi pada dinamika politik. Beragamnya etnis dan agama di Indonesia menuntut seorang komunikator politik harus dapat melakukan komunikasi politik yang memiliki kompetensi kearifan lokal. Mengingat komunikasi politik yang berbasiskan kearifan lokal akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terdapat dalam dinamika masyarakat secara efektif karena pesan - pesan politik tersampaikan dengan baik dan benar. Menurut Dahlan dalam Changara (2009:35), komunikasi politik merupakan proses pengoperan lambang - lambang atau simbol - simbol komunikasi yang berisi pesan - pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Komunikasi politik menurut Brian Mc Nair (2003:21) memiliki lima fungsi dasar, yaitu : 1) memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya; 2) mendidik masyarakat mengenai arti dan signifikansi fakta yang ada. hal ini bisa dilakukan oleh media dengan membuat liputan yang objektif; 3) menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah- masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat.; 4) membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga - lembaga politik Sedangkan menurut Hebro dalam Cangara (2009: 40-41), fungsi komunikasi politik adalah : 1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat 2. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik 3. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai 4. Menjadi platform yang bisa menampung ide - ide masyarakat 450
sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik 5. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara - cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara 6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai "peserta demokrasi" dengan menampilkan para juru kampanye, artis, dan komentator politik 7. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan masional 8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokrasi 9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentar - komentar politik 10. Menjadi watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya good governance yang transparansi dan akuntabilitas. Kearifan lokal dan Budaya Kekuasaan Jawa Kearifan lokal adalah gagasan - gagasan lokal yang bernilai baik, benar dan bersikap bijaksana yang dimiliki serta diimplementasikan oleh anggota masyarakat dalam komunitasnya. Kearifan lokal merupakan bagian dari kompetensi budaya. Dalam kultur masyarakat Jawa kearifan lokal tercermin melalui falsafah hidup yang kemudian mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam tataran keluarga, organisasi dan pemerintahan. Menurut Abubakar dalam Al Musanna (2011:589), kearifan lokal merupakan kebijakan yang bersandar pada filosofi, nilai - nilai, etika dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya ( alam, manusia, dan budaya) secara berkelanjutan. Didit dalam Istiawati (2016:5), mengungkapkan bahwa kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman komunitas dan akumulasi pengetahuan lokal sebagai hasil proses dialektika antara individu dan lingkungan. 451
Menurut Ellen, Parker & Bicker dalam Dahliani (2015:2), menamai local wisdom dengan pengetahuan lokal atau pengetahuan adat. Pengetahuan lokal didefinisikan sebagai (1) pengetahuan yang terkait dengan tempat dan satu set pengalaman yang dikembangkan oleh masyarakat lokal; (2) pengetahuan yang diperoleh dengan peniruan (imitasi) dan percobaan; (3) pengetahuan empiris yang ada; (4) pengetahuan di ranah tradisi dan budaya yang komprehensif dan terpadu. Sedangkan menurut Wagiran (2012:4), kearifan lokal memiliki cakupan yang luas. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam sebuah komunitas sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan budaya lain. Dengan demikian kearifan bisa dilihat dari konteks kekinian. Konsep tentang local widom juga diungkapkan oleh Nakorntap dalam Roikhwanphut Mungmachon ( 2012:3) : local wisdom is basic knowledge gained from living in balance with nature. It is realted to culture in the community which is accumulated and passed on. This is wisdom can be both abstract an concrete, but the important characteristics are that it comes from experiences of truth gained from life. This wisdom from real experiences integrates the body, the spirit and the environment. It emphasizes respect for elders and their life experiences. Moreover, it values morals more than material things Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan, filosofi, dan nilai - nilai yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu yang diperoleh dari interaksinya dengan lingkungan. Kearifan lokal juga bersifat terbuka, fleksibel dan dinamis. Sebagaimana diungkapkan oleh Wagiran (2012:7), kearifan lokal dapat dilihat dari aspek budaya seperti : (1) Religio-spritual, (2) Moral, (3) Kemasyarakatan, (4) Adat dan tradisi, (5) Pendidikan dan pengetahuan, (6) Teknologi, (7) Penataan ruang dan arsitektur, (8) Mata pencaharian, (9) Kesenian, (10) Bahasa, (11) Benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, (12) Kepemimpinan dan pemerintahan, (13) Kejuangan dan kebangsaan. Kearifan lokal pada masyarakat Jawa dalam konteks ini terlihat dari aspek filosofi nilai budaya yang terkait dengan aspek moral, kepemimpinan 452
dan pemerintahan. Masyarakat Jawa memiliki budaya kepemimpinan yang khas dan sarat dengan nilai - nilai filosofis. Masyarakat Jawa memiliki falsafah hidup yang menjadi pedoman dalam sikap dan perilakunya. Salah satu contoh falsah hidup jawa menurut Endraswara (2003:50), dalam diri manusia ada "angon rasa', artinya setiap manusia memiliki tiga unsur yaitu cipta, karsa , dan rasa. Cipta akan melahirkan pengetahuan, karsa melahirkan kehendak baik, dan rasa melahirkan perasaan atau nilai - nilai luhur. Falsafah ini memberi konsekuensi bagaimana orang Jawa harus bertindak. Dalam konteks ini, orang Jawa dalam bertindak harus memperhatikan konteks sosial, ruang, dan waktu. Falsafah Jawa"ngono yo ngono ning aja ngono", merupakan cara bertindak orang Jawa yang harus mampu menyesuaikan diri. Budaya ini memiliki makna bahwa seorang pemimpin dalam pemerintahan tidak boleh berlebihan, tidak memperkaya diri, dan tidak menutupi kesalahan orang lain. Istilah" anoraga" atau merendahkan diri, memberi makna bahwa dalam bertindak tidak boleh bersikap "sapa sira sapa ingsun, aja adigang-adigung adiguna, dan aja dumeh (mengunggulkan diri, merendahkan orang lain). Endraswara (2003:50) Menurut Suyanto (2005:9) konsep "budi luhur" merupakan salah satu nilai kepemimpinan Jawa yang penting. Konsep ini dianggap penting karena mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bisa menjadi pedoman bagi elit politik agar dapat mengekang diri dan tidak "kebablasan" dalam menjalankan kekuasaan, bersikap tanpa pamrih dan berpihak pada rakyat. Pemimpin harus mampu menunjukkan keseimbangan antara kewajiban dan kewenangan yang dimiliki, serta mampu melindungi dan mengasihi rakyatnya. Gaya kepemimpinan Jawa harus memiliki sikap "hamangku, hamengku, dan hamengkoni". sikap hamangku dimaknai sebagai sikap dan pandangan yang harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Sedangkan sikap hamengkoni merupakan sikap mampu mengakui kewajibannya. Kemudian sikap "hamengkoni" adalah sikap yang berani melindungi rakyatnya dalam segala situasi. Dalam kultur Jawa, maka seorang raja atau pemimpin harus mampu menjadi panutan seluruh rakyat. Sikap "mamayu ayuning bowo" yang dimaknai sebagai kemampuan untuk mewujudkan suasana aman, tentram, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. (Sardiman, 1992) 453
Ideologi kepemimpinan Jawa menurut Endraswara, (2010, h.177), meliputi : (1) sihsamastabuwana, yang berarti memiliki kasih sayang pada dunia sekelilingnya, (2) dwiyacitra, artinya mampu menggantikan segala situasi, (3) ginong pratidina, tiap saat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan yang mapan, (4) dirotsaha, membela hak- hak yang lemah. Selanjutnya dalam Serat Suryajaya, seorang pemimpin Jawa juga harus menguasai empat hal seperti (1) amulacantra yang berarti pemimpin senantiasa memperhatikan perubahan sekelilingnya, (2) pandamprana, artinya bersikap transparan dalam olah intelektual dan mengambil langkah - langkah positif dalam pemerintahan, (c) agung dan lembut dalam men jatuhkan hukuman pada yang bersalah, (d) dayakuwera, artinya bersedia berkorban dengan melimpahkan kepada kawula alit yang membutuhkan bantuan. Dalam kepemimpinan Jawa terdapat konsep yang sarat dengan kebajikan seperti konsep "mikul dhuwur mendhem jero" yang bermakna memikul setinggi-tingginya, memendam sedalam - dalamnya. Pembahasan Kompetensi Budaya, Kearifan Lokal Jawa dalam Kepemimpinan dan Komunikasi Politik Jokowi. Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan panggilan Jokowi menjadi sosok fenomenal dalam dinamika politik di Indonesia. Berlatar belakang pengusaha furnitur, Jokowi mampu menjadi Walikota Solo selama dua periode dengan beragam dinamika politik yang terjadi. Bahkan selanjutnya Jokowi mampu terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Puncaknya, Jokowi berhasil mendapatkan amanat kepercayaan rakyat melalui pemilihan umum langsung untuk menduduki posisi orang nomor satu di Republik Indonesia sebagai presiden. Sepak terjang Jokowi ketika menjadi pemimpin dan harus mempimpin mulai dari level walikota, gubernur, sampai presiden mempunyai pola-pola komunikasi ala Jawa. Kepemimpinan dan komunikasi politik yang berbasis pada local wisdom dapat memberikan arti dan dampak positif bagi terbangunnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna. Gagasan kepemimpinan dan komunikasi politik yang berbasiskan kearifan lokal merujuk pada kesadaran individu bahwa setiap masyarakat memiliki nilai - nilai filosofis dan cara hidup yang bisa dijalankan dalam setiap aspek kehidupan terutama dalam kehidupan berpolitik sesuai 454
konteksnya. Kearifan lokal yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa mampu memberikan solusi terhadap beragam persoalan yang ada. Nilai - nilai masyarakat Jawa yang mampu membangun kompetensi kepemimpinan dan komunikasi politik yang baik yang seringkali digunakan oleh Jokowi adalah : (1) Menang tanpa ngasorake. Hal ini terwujud dalam sikap Jokowi yang tidak suka mempermalukan orang lain di muka umum, (2) dayakuwera, artinya bersedia berkorban dengan melimpahkan kepada kawula alit yang membutuhkan bantuan, (3) "hamengkoni" adalah sikap yang berani melindungi rakyatnya dalam segala situasi, (4) diwaycitta, sikap mau mendengarkan pendapat orang lain dan bermusyawarah. Sebagai contoh, pertama dalam kasus sengketa terkait dengan ganti rugi lahan untuk proyek Jakarta Outer Ring Road West 2, Jokowi berupaya untuk melakukan dialog dan mencari upaya - upaya untuk penyelesaian masalah dengan mendengarkan suara warga Petukangan. Dalam kepemimpinannya Jokowi mempraktikan nilai - nilai , menghindari konflik, dan membela rakyat kecil. Jokowi menjaga harmonisasi politik dan kerukunan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa. Kedua, dalam pertemuan Jokowi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Organisasi ini gencar melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, namun Jokowi mau melakukan dialog dan musyawarah dengan organisasi ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggunakan diplomasi makan siang bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dalam diplomasi makan siang bersama, Jokowi mempraktikkan filosofi Jawa,(KOMPAS/WISNU WIDIANTORO) Sumber : - 05/12/2013, 16:07 WIB 455
Penampilan Jokowi jika dilihat dari komunikasi nonverbal, seperti : cara berpakaian, cara berbicara, dan gesture yang digunakan saat berkomunikasi. Jokowi menampilkan profil sebagai rakyat biasa. Dalam hal berpakaian tampak sederhana, hal ini berbeda dengan presiden - presiden sebelumnya yang menggunakan cara berpakaian tertentu untuk membentuk identitasnya. Misalnya, Presiden Habibie selalu menggunakan dasi dalam setiap kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia seorang yang berpendidikan atau intelek. Sama halnya dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menggunakan pakaian safari untuk menunjukkan kewibawaannya. Sedangkan presiden Gus Dur selalu tampil dengan pakaian gamis dan berkopiah yang menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang religius. Dalam hal nada suara, Jokowi tidak pernah bicara keras atau dengan nada tinggi. Kearifan lokal Jawa yang dipraktikan dalam gaya komunikasi nonverbal Jokowi berdasar pada konsep pimpinan jawa "manjing ajur ajer" yang bermakna pimpinan hendaknya bisa menjadi diri sendiri dan menjadi orang lain terutama wong cilik ( Endraswara, 2010:141) Kompetensi Budaya dalam komunikasi politik Jokowi. Hasil atau dampak eksternal yang diinginkan bagi setiap individu yang memiliki kompetensi budaya adalah individu mampu berperilaku dan berkomunikasi secara tepat dan efektif berdasarkan pengetahuan, sikap, dan perilaku antarbudaya. Sedangkan dampak internal dari kompetensi budaya adalah adanya kemapuan beradaptasi terkait dengan gaya komunikasi yang berbeda dan perilaku, penyesuaian terhadap lingkungan budaya baru, memiliki fleksibilitas dalam memilih 456
dan menggunakan gaya komunikasi yang sesuai, fleksibilitas kognitif, memiliki pandangan etnorelatif dan mampu berempati. Untuk mencapai hal tersebut maka individu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam hal : (1) kesadaran diri, (2) pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang budaya termasuk konteks, peran dan dampak budaya, world view, dan kesadaran sosiolinguistik. Selain itu individu harus memiliki keterampilan mendengarkan, mengamati, dan menafsirkan. Kemampuan menganalisa, mengevaluasi, dan mengaitkan. Sikap yang diperlukan dalam kompetensi budaya adalah kemampuan untuk menghormati dan menghargai budaya lain dan keragaman budaya. Keterbukaan untuk pembelajaran antar budaya dan orang- orang dari budaya lain, tidak mudah menghakimi. Adanya rasa ingin tahu sehingga individu bisa bertoleransi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian. Kompetensi budaya perlu dimiliki oleh komunikator politik termasuk politikus, pejabat publik bahkan presiden. Bila dikaitkan dalam gaya dengan model kompetensi budaya dari Deardof, kepemimpinan dan komunikasi politik Jokowi memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang konteks budaya lain. Jokowi memiliki keterampilan mendengarkan dan mengamati, menghormati dan terbuka terhadap orang - orang diluar budayanya. Sebagai contoh, Jokowi mau berdialog dengan masyarakat suku Anak dalam yang berbeda budaya. Jokowi berdialog dengan beberapa warga Suku Anak Dalam didampingi (dok. Tim Komunikasi Presiden) Sumber : 457
Dalam hierarki politik, Jokowi menempatkan dirinya sebagai rakyat biasa dan bukan sebagai penguasa. Jokowi ketika ketemu dengan rakyat selalu menempatkan posisi sebagai seorang bapak yang bijaksana dan mau mendengar. Profil kebapakan terlihat sangat jelas ketika dalam berbagai acara kunjungan ke daerah sering kali bersifat non formal bahkan cenderung mengabaikan protokoler yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kesan sebagai seoarng bapak dalam keluarga, bukan sebagai seorang pemimpin apalagi penguasa. Di berbagai pelosok tanah air ada banyak kisah kepahlawan tentang sosok-sosok perempuan Indonesia yang pada era nya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat luas. Mulai dari Cut Nyak Dien, Christina Martha, sampai kepada R.A Kartini. Hal ini tampaknya sangat dipahami oleh Jokowi ketika menjadi presiden dengan memberikan porsi menteri kepada perempuan cukup banyak, tercatat ada Sri Mulyani, Khofifah, Puan Maharani, Rini Soemarmo, Susi Pudjiastuti, Retno Lestari, Siti Nurbaya, Nila F Moeloek, dan Yohana Yambise. Dalam konteks kompetensi budaya, dengan memilih menteri yang bukan etnis Jawa dan memberi peluang kepada perempuan untuk menduduki jabatan menteri. Hal ini menyiratkan bahwa Jokowi mau memahami dan memiliki kesadaran diri terhadap orang - orang dari budaya lain. Kesimpulan Membangun kompetensi antar budaya dan saling pengertian saat ini merupakan hal yang relevan dalam politik. Berangkat dari berbagai persoalan antar budaya yang terjadi ketika seorang pejabat publik melakukan komunikasi politik dengan komunitas dan masyarakat yang beragam etnis yang seringkali memunculkan sikap prasangka, stereotip dan etnosentris yang membawa mereka pada konflik. Masalah ini muncul karena adanya kesalahpahaman yang terjadi dalam interaksi dan komunikasi antara orang - orang dengan beragam budaya. Kompetensi antarbudaya merupakan sebuah proses "long life process". Individu bisa sungguh - sungguh dapat memiliki kompetensi budaya jika individu mampu memperhatikan proses mulai dari bagaimana ia memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan mampu melakukan refleksi secara kritis. 458
Sebagai pejabat publik, khususnya di Indonesia yang memiliki keragaman budaya. suku dan agama, maka memiliki kompetensi budaya merupakan suatu keharusan. Mereka harus mampu mengembangkan sikap toleransi, menjembatani perbedaan dan hidup secara konstruktif dalam lingkup multicultural. Kemudian, mereka diminta untuk dapat menjembatani perbedaan demi melihat berbagai perspektif. Memiliki cara berfikir inklusif, memperhatikan emosi, dan memfungsikan tindakan. 459
Daftar Pustaka: Buku Brian Mc Nair. (2003). Pengantar Komunikasi Politik. Jakarta: Nusamedia Cangara, Hafied.(2009). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta : . RajaGrafindo Persada. Deardoff, Darla. K. (2009). Intercultural Competence. USA: SAGE Publication De Vito.(2009). Interpersonal Communication. USA : Pearson Education. Inc Endraswara. (2010). Falsafah Hidup Jawa. Yogyakarta :Penerbit Cakrawala. Samovar, Larry A, Richard E.Porter dan Edwin R.McDaniel.(2006). Intercultural Communication: A Reader. Thompson Wadsworth Tuman, Joseph.S.(2008). Communication in American Campaign. San Fransisco State. University: SAGE Publication Inc UNESCO. (2013). Intercultural Competences. Conceptual and operational framework. Paris :UNESCO Artikel Jurnal Isbodroini Suyanto-Gunawan.(2005). Faham Kekuasaan Jawa : Pandangan Elit Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Jurnal Antropologi Indonesia, 29 (2). Wahyudi, S. Sarjana. (2011). Kepemimpinan Jawa Islam dalam Masyarakat Jawa.Membangun Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Budaya. Sardiman.(1992). Konsep Kekuasaan dalam Tradisi Budaya Jawa. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 1(XI). Dahliani, dkk.(2015), Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era. International Journal of Education and Research, 3(6).ISSN: 2411- 5681 Roikhwanphut Mungmachon.(2012), Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. International Journal of Humanities and Social Science,2(13) Sumber lain : diakses 13 Juli pk. 10.30 - 05/12/2013, 16:07 WIB 460