ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 2 (2020) Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada Achmad Danial Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 10.15408/adalah.v4i2.17672 Abstract: The appearance of 'Empty Box' in the dictionary of democracy initially connotes well, because it is considered to provide room for other options if a contest is decided by only one candidate. However, in the empirical fact, there are policies in the technical realm that are far from the essence of democracy, the mistake is in one of the articles in Law Number 10 of 2016. Supposedly, from concept to theory must remain consistent with the normative val- ues that have been contained in democracy itself. Keywords: Democracy, Empty Box, Law Number 10 of 2016 Abstrak: Kemunculan 'Kotak Kosong" dalam kamus demokrasi awalnya dikonotasikan secara baik, karena dianggap memberikan ruang bagi opsi lain jika suatu kontestasi diputuskan hanya satu calon. Akan tetapi, dalam fakta empiriknya terdapat kebijakan di ranah teknis yang ternyata jauh dari nilai esensi demokrasi, kekeliruan itu ada pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Seharusnya, mulai dari konsep sampai teori harus tetap konsisten pada nilai normatif yang telah terkandung dalam demokrasi itu sendiri. Kata Kunci: Demokrasi, Kotak Kosong, UU No.10 Tahun 2016 59 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) Prolog Sejarah panjang mengenai sepak terjang terkait eksistensi demokrasi langsung di Indonesia memang sudah cukup lama, karena dengan lahirnya reformasi sebagai batu loncatan dimana beralihnya dari zaman orde baru yang dianggap otoriter ke tatanan politik yang lebih terbuka. Dalam cacatan perjalanan demokrasi di Indonesia jika diibaratkan sebuah kapal yang sedang melakukan ekspedisi mengarungi samudra perjalanannya tidak semulus yang dibayangkan, angin dan ombak terkadang sulit untuk diprediksi begitu pun demokrasi di tengah perjalanannya pasti ada hal-hal yang sifatnya teknis kemudian muncul dan dianggap sebagai jawaban dari perubahan sosial. Salah satunya adalah kebijakan kotak kosong yang sangat menarik untuk didiskusikan. Kebijakan ini lahir pada tahun 2015 dengan dasar hukum mengacu pada keputusan MK nomor 100/III/2015 mengenai kotak kosong yang diajukan oleh Efendi Ghozali di Mahkamah Konsitusi. Hal yang menarik adalah cara penunjukan pejabat yang menduduki jabatan kosong jika kotak kosong dinyatakan menang dalam kontestasi politik. Cara penunjukannya ini diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Mengenai teknis penunjukannya diafirmasi langsung oleh kepala pusat penerangaan Kemendagri. Namun bukan mengenai putusan MK yang ingin diangkat oleh penulis, tetapi lebih ingin menyoroti undang-undang nomor 10 tahun 2016 kemudian dikaitkan dengan kejadian pergantian pj Walikota Makassar oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kotak Kosong Sejarah lahirnya istilah kotak kosong dalam ensiklopedia kamus demokrasi Indonesia bermula kita Effendi Gazali yang mengajukan judicial riview ke MK terhadap pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, 60 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) (Herdian,2019). bupati dan walikota menjadi undang-undang Adapun pasal-pasal yang dimohonkan ke MK yaitu : pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), pasal Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015. Adanya pasal-pasal tersebut, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena: "... ketentuan yang mengharuskan adanya paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat diselenggararakan pemilihan kepala daerah, telah konstititusional Pemohon; menimbulkan merugikan diskriminasi, sebab pemilih yang tinggal di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah tidak dapat memilih sebagaimana halnya pemilih di daerah yang memiliki lebih pasangan calon; menimbulkan kerugian bagi pemilih yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh kemungkinan adanya penundaan berkali-kali sampai terpenuhi syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan potensial menyebabkan terjadinya perlamabtan dan ketidaksinambungan pembangunan...". hak adanya Atas dasar itu MK memberikan pertimbangan bahwa: "Setelah memperhatikan secara saksama rumusan norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian, maka tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, menginginkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah diikuti setidak-tidaknya oleh dua pasangan calon, tetapi di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana kekosongan hukum dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah". demikian akan berakibat pada tidak Selanjutnya menurut MK meskipun KPU telah menerbitkan Peraturan PKU No 12/2015, namun peraturan tersebut tidak 61 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) menyelesaikan persoalan terkait hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Alasannya, pertama, penundaan ke pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak saat itu. Kedua, andaikata penundaan demikian dapat dibenarkan, quod non, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi karena pasal yang mensyaratkan sekurang-kurangya dua pasangan calon itu sendiri masih berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi (MK), "Adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon." Sehubungan dengan itu ada dua catatan yang diajukan oleh MK terkait dengan keberadaan calon tunggal. Pertama, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. Kedua, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah "Setuju" atau "Tidak Setuju" dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila 62 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Setuju" maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Tidak Setuju" maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara "Tidak Setuju" tersebut (Sayahrial,2019). Payung hukum tentang keberadaan calon tunggal secara resmi diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 54C menyebutkan bahwa, "....pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon". calon tunggalpun sudah diatur dalam UU No 10/2016, yakni calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka yang menang adalah kolom kosong. Undang- undang mengatakan calon yang kalah bisa maju dalam pemilihan berikutnya, yang bisa digelar satu tahun kemudian. Pasal 54D menyatakan, Mekanisme penentuan kemenangan untuk "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan 63 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Kedua, penentuan pemenang dalam pilkada calon tunggal. Dalam pertimbangan dan pendapat MK atas dasar suara terbanyak. MK mengatakan, "Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Setuju" maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Tidak Setuju" maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya". Kebijakan Seorang Demokrat Yang Feodalistik Kebijakan kotak kosong memang merupakan bentuk modifikasi teknis yang dianggap menjadi penyegaran dari sistem pemilihan umum untuk menjawab perkembangan kondisi sosio politik yang sedang berkembang di negara ini, karena banyak asumsi yang menyatakan bahwa ini merupakan antitesis dari fenomena calon tunggal yang akhir ini ramai mencuak di pentas perpolitikan Indonesia, dilain sisi masih banyak argumentasi yang masih memperdebatkan tentang celah yang bisa saja dikapitalisasi oleh oligarki. Tepat pada tanggal 27 Juni 2020 jabatan PJ Walikota Makassar diserahkan kepada Rudy Jamaluddin, jika dihitung dari - 64 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) 13 Mei 2020 tanggal pelantikan Prof. Yusran terhitung masa pengabdian beliau tidak cukup sampai dua bulan. kemudian mirisnya kabar pencopotannya ini disampaikan oleh pihak pemprov via telepon pukul 11 malam waktu setempat, ini dikutip dari salah satu website media nasional (Anthony, 2020). Begitu pun dikonfirmasi oleh putri dari prof. Yusran keesokan harinya di akun instgram miliknya karena dia menganggap cara yang dilakukan Gubernur pada ayahnya kurang etis seolah-olah ingin menjatuhkan karir sang ayah: "Kami sekeluarga bukan berasal dari keluarga terpandang, ayah saya merintis karier dari nol dengan kakinya sendiri, dan alhamdulillah dapat mencapai impiannya di kampus menjadi seorang dekan, Pada saat periode keduanya, bapak memanggil ayah saya untuk bekerja sama di provinsi. Jujur keputusan yang sangat berat bagi ayah saya untuk meninggalkan apa yang sudah ia mulai dari 0 dengan keringatnya sendiri. Tapi ayah saya memilih untuk membantu bapak di provinsi, dan menjadi ketua Bapelitbanda. Tidak lama setelah itu, bapak kembali memilih ayah saya untuk menjadi Pj Wali Kota Makassar, sungguh sesuatu yang tidak pernah kami mimpikan. Namun, dalam waktu yang singkat bapak juga kembali menurunkan ayah saya. Jujur, saya sangat kecewa, bapak dengan mudahnya menempatkan dan menurunkan seseorang. Apakah evaluasi dapat dinilai dalam waktu kurang dari dua bulan? Dari awal, bapak yang menarik ayah saya ke dunia pemerintahan namun bapak pula yang menjatuhkan ayah saya. Secara tidak langsung dengan cara ini bapak telah merusak karir ayah saya dan juga merusak nama baiknya di luar sana." semangat berdemokrasi oleh para cendekiawan dan penentu kebijakan negeri ini, seperti di kutipan "sistem demokrasi adalah sistem terbaik diantara sistem yang buruk yang ada di dunia" itu artinya utopia yang di tawarkan oleh demokrasi pada ekspektasi ummat manusia dalam perjalanannya sesempurna yaang dibayangkan (Hamzah,2020), akan ada hal-hal yang keliru dalam ranah empirisnya. Kembali pada fenomena di atas, penjabarannya sangat Harapan besar memang disematkan pada tidak 65 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) mendeskripsikan kondisi semangat berdemokrasi negri ini. karna masih ada saja pejabat yang keliru dalam memahami dan menafsirkan konsep dasar demokrasi, maka dari itu saya mencoba meletakkan duduk permasalahan melalui tiga pendekatan: Pendekatan filosofis Dalam sejarah demokrasi filsuf yang dikenal di Yunani salah satunya adalah Sokrates, dia menginginkan warga negara Athena agar mengupayakan tercapainya "jiwa yang baik". Tugas negara adalah memajukan kebahagiaan para warga negara dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Sehingga penguasa negara harus memiliki pengertian tentang yang baik. Dasar inilah yang menjadikan Sokrates tidak setuju dengan pemerintahan demokratis ala Athena, dimana para pemegang kekuasaan dipilih berdasarkan tentang "yang mayoritas suara yang belum baik" (Zaini, 2018). tentu mengerti Selanjutnya, pemaparan konsep demokrasi oleh Abraham Lincoln yang dianggap sebagai bapak demokrasi Amerika Serikat berpandangan bahwa Hakikat demokrasi adalah "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat", jadi rakyatlah yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka punya hak dalam memperoleh kesempatan dan hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan (Rohman, 2019). Itu diaminkan dalam literasi manapun. Terakhir pandangan dari Yusuf Al- qordhawi, yang melihat demokrasi dalam hal ini warga masyarakat bisa menunjuk seseorang untuk mengurus atau mengatur segala urusan mereka melalui suatu wadah. Kembali pada undang-undang nomor 10 tahun 2014 tentang pilkada yang salah satu pasalnya mengatur tentang siapa yang berwenang menunjuk pelaksana jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan jika kotak kosong menang, dalam pasal 54 D ayat 4 itu 66 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) dijelaskan bahwa pemerintah menunjuk pejabat gebernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota. awalnya sudah sesuai dengan undang- undang karena Kementrian Dalam Negeri menunjuk pelaksana jabatan adalah harian, kemudian yang menunjuk pelaksana gubernur, secara hakikat demokrasi ini sangat jauh dari esensinya, karena bayangkan yang dipilih oleh rakyat kota Makassar adalah legitimasinya dilimpahkan ke kotak kosong dan kemudian Kementrian Dalam Negri dan Kementerian Dalam Negri melimpahkan itu ketangan seorang gubernur. Poin menariknya adalah secara langsung pemerintah menyimbolkan suara mayoritas rakyat kota Makassar kepada Gubernur untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi walikota. Maka dari itu jika kita menarik kesimpulan dari pentas lakon diatas nilai yang mampu di petik adalah penyuguhan praktek feodalistik yang di lakukaan oleh para pejabat yang terlibat. Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik (sosial politik) yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin- pemimpin lokal sebagai mitra (Santoso, 1971). legitimasi Dengan ini sangat sejalan dengan kronologi kejadiannya karena Gubernur menunjuk orang-orang terdekatnya semasa mengabdi di Universitas Hasanuddin dulu untuk menduduki kursi walikota, kebiasaan ini merupakan konsep praktek feodal dalam sistem Monarkhi. Pendekatan sosiologis Kebiasaaan yang dilakukan di negara yang notabene adalah negara demokrasi, dimana pemimpin unit kerja dari pusat sampai daerah biasanya dipilih oleh suara terbanyak dari rakyat yang kemudian dijewantahkan ke dalam bentuk legitimasi kekuasaan kepada salah satu calon, jika ditarik sesuai fenomena yang terjadi seperti kasus yang diangkat diatas maka, kejadiannya sudah melenceng dari tatanan norma yang telah disepakati, walaupun 67 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) Menteri mengambil keputusan sesuai dengaan UU nomor 10 tahun 2016 sebagai landasan hukumnya tapi bukan berarti norma dan esensi yang hidup di sanubari masyarakat itu di nomorduakan atau dengan kata lain penulis ingin menyampikan bahwa dengan UU tersebut, jangan sampai seorang Gubernur mengambil alih kewenangan yang bukan portofolio dari seorang pemerintah provinsi. Pendekatan Yuridis Sudah sangat jelas landasan hukum dari Kementrian Dalam Negri menyikapi fenomena ini mengacu pada UU No. 10 tahun 2016 tentang pilkada, dan lebih spesifiknya lagi tercantum dalam pasal 54D ayat 4. Dalam pembagian tugas pemerintah pusat sampai daerah ada di dalam UU nomor 23 tahun 2014 yakni dibagi 3; urusan pemerintah absolut, konkuren, dan umum. Dalam tiga urusan ini tidak ada dasar secara eksplisit menjelaskan bahwa Gubernur punya kewenangan untuk menunjuk dan mencopot PJ walikota secara sepihak. Adapun hubungan secara hirarkis dimana gubernur punya kewenangan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan tapi hanya dalam ranah sistem dan prosedur penyelenggaraan serta pelayanan umum, adapun urusan pemerintahan masing-masing itu tidak bersifat hirarkis. Selanjutnya, dalam undang-undang yang sama dalam pasal 13 ayat 1 yang bisa saja dijadikan dalih karena mengenai masalah strategi nasional harus disamakan dari provinsi sampai daerah. Dan itu memang menjadi dalih gubernur saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai pencopotan Prof. Yusran, karena menganggap beliau gagal dalam menangani peningkatan kasus covid-19. Bisa dibayangkan jika dalam satu priode seorang pejabat walikota diganti tiga kali, dampak yang ditimbulkan akan besar salah satunya adalah pembangunan dan penyerapan anggaran akan mandek, karena konsekuensi poilitis jika berbeda orang akan berbeda konsep apalagi kepentingan. 68 -
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) Epilog Demokasi menyiratkan makna bahwa indivdu yang menyatu dalam masyarakat tidak hanya berada pada ranah individual, namun juga pada ranah rublik. Rakyat harus memiliki akses penuh atas ruang publik tersebut. Dalam konsep pemerintahan modern masyarakat dikategorikan sebagai masyrakat politik dalam sebuah negara yang bergerak sesuai dengan prinsip masyrakat sipil (Hamzah, 2018). Pada akhirnya penulis mencoba menawarkan jalan keluar yang bijaksana agar menjadi rapor merah yang segera diselesaikan oleh kita semua sebagai unsur demokrasi agar tidak ada lagi prof. yusran selanjutnya, dengan meninjau kembali undang- undang nomor 10 tahun 2016 pasal 54D ayat 4 atau bahkan direvisi dengan diksi yang tidak lagi ambigu dan multitafsir, karena ini menjadi celah dan kemudian yang akan ditafsirkan secara liar oleh para pejabat, agar esensi dalam aturannya tersampaikan dengan baik, yakni nilai-nilai demokrasi harus di kedepankan baik secara eksplisit maupun implisit. Referensi : Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018. Antony, Noval Dhwinuari. diakses pada tanggal 1 Oktober pukul 18:00 WIB Hamzah, Fahri. "Buku Putih Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol", (Jakarta ;Yayasan faham Indonesia Mandiri, 2020) Hal.35 Hamzah, Fahri. "Negara, Pasar dan Rakyat", (Jakarta Pemberitaan Palemen Setjen DPR RI, 2018) Hal.141 Herdian, Dadan. "Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal", Nagari Law Review, Vol 3 No. 1 Oktober (2019) Kurniawan, Wawan. "Fenomena Pasangan Tunggal,Kotak Kosong/Kolom Kosong" pada pilkada Tangerang Selatan, jurnal mozaik, vol XI 69 - ;Biro
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2020) 2 desember (2019) Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017). Putusan MK nomor 100/III/2015. Rohman, Moh. Fatkur. Tesis, "Demokrasi di Indonesia Hakikat Demokrasi di Dalam Keberagaman". (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019), Hal.2 Santoso, Slamet Iman. "Feodalisme Ilmu Pengetahuan an Tata Negara". Jurnal hukum dan Pembangunan, Vol 1 no.1 (1971) Yozami, Agus. "Ini Aturan Bila Kotak Kosong Menang Pilkada diakses pada tanggal 1 Oktober pukul 20:00 WIB Yunus, N.R. Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jakarta: Jurisprudence Press, 2012. Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019). Zaini, Ahmad. Demokrasi: "Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas", jurnal al-ahkam, vol 14 No. 2 Juli-Desember (2018). Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Tim Redaktur: Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. Penyunting: Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. Setting & Layout: Imas Novita Juaningsih. 70 -