PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DALAM TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT (STUDI PENANGANAN KASUS MARITAL RAPE OLEH LRC-KJHAM SEMARANG) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Disusun Oleh: QURROTUL 'AINI NIM: 1802016049 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2022
MOTTO ۗ اًهْراكَاء ََْنااَى ٰساعا فََّنُهْوُمُتْهِراكَْنِااف ََّلِّاََّنُهْوُمُتْ يا تٰا ٍَةاش ِحاافِبَا ْيِْتَّْيََّْناا آََ ََ اًْيِْثاكَاًْيْاخَِهْيِفَُٰ للّاَالاعْايََّوَاً ْياشَاْوُهارْكات َامَ ِضْعا بِبَاْوُ باهْذاتِلََّنُهْوُلُضْعا تَ الَاو ۤ ااسِ ۗ َِفْوُرْعامْلِبََِّنُهْوُر ِشااعاو َ الََاْوُ نامٰاَانْيِذَّلاَااهُّ ي َاٰي ۗ ٍَةانِ يا بُّم "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya." (Q.S. An-Nisa' [4]:19)1 1 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 109. iv
PERSEMBAHAN Sujud syukur kehadirat Allah SWT, sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasullullah SAW. Alhamdulillāh saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, banyaknya kasih sayang dan cinta yang saya rasakan menjadi support system terbesar. Saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan dan selalu ada di kehidupan saya, khususnya kepada: 1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yaitu Bapak Barizi dan Ibu Ningsih Puji Astuti, dengan doa restu dan keberadaan orang tua maka saya dapat menyelesaikan dengan usaha terbaik saya untuk menjadi kebanggaan bapak ibu. Menjadi anak dan mbak terkeren untuk adik saya, Hikam Jawahir. 2. Keluarga besar Simbah Ky. Moh Afandi dan Simbah Kodimu Narwoko yang telah memberikan doa dan dukungan. 3. Teman-teman seperjuangan HKI-B 2018 Ikrima Darojatunnaela, Sadad Aldiyansyah, Zatty Zahara, Heni Pangestuti, Nanda Ruslinda P, Moh. Bahrul F, Endang Novita R, Miftahul Lilfirda yang selalu ada untuk membantu saya tidak kenal ruang dan waktu. 4. Sahabat-sahabat yang selalu ada dan memberikan semangat yang menenangkan serta membuat overthinking Agata Dwi M, Annisya Berlianti, Donada Winta, Danar Rizka M. 5. Last but not least, I wanna thank me! Terima kasih telah berjuang menyelesaikan studi strata 1 dengan sangat baik. v
PEDOMAN TRANSLITERASI Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 1. Konsonan Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ج Ja J Je ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) خ Kha Kh Ka dan Ha د Dal D De ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ر Ra R Er vii
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م Za Sa Sya Ṣa Ḍat Ṭa Ẓa 'Ain Ga Fa Qa Ka La Ma Z S SY Ṣ Ḍ Ṭ Ẓ ' G F Q K L M Zet Es Es dan Ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) Apostrof Terbalik Ge Ef Qi Ka El Em viii
ن Na N En و Wa W We ـه Ha H Ha ء Hamzah ' Apostrof ي Ya Y Ye Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ( ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda ('). 2. Vokal Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut: Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Fatḥah A A ا Kasrah I I ا Ḍammah U U Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: Tanda Nama Huruf Latin Nama ا ي Fatḥah dan ya Ai A dan I ix
و ا Fatḥah dan wau Iu A dan U Contoh: َافْياك : kaifa : haula َالْواه 3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: Harokat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama ى ــ ا ــ Fatḥah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ي ــ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas وـ ــ Ḍammah dan wau ū u dan garis di atas Contoh: َاتاام : māta : ramā َىامار َُتْوُايَ : yamūtu َالْيِق : qīla 4. Ta Marbūṭah Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: لا ف طلأا ة ض و ر : rauḍah al-aṭfāl x
ة ل ـي ض فلا ة ن ـي د لما : al-madīnah al-fāḍīlah ة م ك لحا : al-ḥikmah 5. Syaddah Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: ا نَّـب ر ا ن ـيَّ نَ ق لحا ج لحا م ع ـن و د ع : rabbanā : najjainā : al-ḥaqq : al-ḥajj : nu''ima : 'aduwwun Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( ّّّ ــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: ي ل ع ب ر ع : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly) : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) 6. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّّلا (alif lam ma'arifah). ّّ Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsungّّ yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: س مَّشلا ة ل ز لَّزلا ة ف س ل فلا د لا بلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : al-falsafah : al-bilādu xi
7. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: ن و ر م تَ ءوَّنلا ء ي ش ت ر م أ : ta'murūna : al-nau' : syai'un : umirtu 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fī ẓilāl al-Qur'ān Al-Sunnah qabl al-tadwīn Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 9. Lafẓ al-Jalālah (هالل ) Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: الل ن ي د : dīnullāh Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: الل ة حْ ر فِ م ه : hum fī raḥmatillāh 10. Huruf Kapital Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku xii
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiż min al-Ḍalāl xiii
ABSTRAK Skripsi ini mengkaji tentang kasus pemerkosaan dalam perkawinan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Semarang yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang, terdapat 3 (tiga) kasus yang menjadi objek penelitian ini. Diketahui dalam periode tahun 2019-2022 telah ditangani oleh LRC- KJHAM yaitu pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola-pola pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang dan bagaimana analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), adapun sumber datanya berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa wawancara terkait marital rape dengan pengurus dari LRC-KJHAM Semarang dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian lain sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data penulis dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pola-pola pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang yaitu kasus tahun 2019 dengan pola tindakan pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan istri dan ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka ringan. Kasus tahun 2020 dengan pola tindakan melakukan hubungan seksual pada saat suami mabuk, memperpanjang durasi tanpa persetujuan bersama, dan terdapat ancaman kekerasan. Kasus tahun 2022 dengan pola tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan fisik dan psikis. Tindakan memaksakan melakukan hubungan seksual adalah diharamkan menurut perspektif fiqih munakahat, karena bertentangan dengan konsep mu'āsyarah bil ma'rūf. Maka dalam perspektif fiqih munakahat dalam kasus ini berimplikasi terjadinya fasakh. Pada praktiknya kasus tahun 2019 dan kasus tahun 2020 yang melakukan fasakh, walaupun kasus tahun 2020 belum mendapat putusan. Pada kasus tahun 2022 tidak ada fasakh karena suami bersikap manipulatif dan selalu mengancam pihak-pihak yang membantu istrinya. Kata kunci: Pemerkosaan dalam perkawinan, Fiqih Munakahat. xiv
ABSTRACT This thesis examines the cases of marital rape by taking a research location in Semarang handled by LRC-KJHAM Semarang, there are 3 (three) cases that are the object of this study. It is known that in the period 2019-2022 it have been handled, namely in 2019, 2021, and 2022. Based on this background, researchers are interested to examine how the patterns of marital rape handled by LRC-KJHAM Semarang and how the analysis fiqh munakahat against cases marital rape handled by LRC-KJHAM Semarang. The type of this research is field research, while the data sources come from primary source and secondary sources. Primary source is interviews related to marital rape with administrators from LRC- KJHAM Semarang and secondary sources are books, journals, and other research for supporting this research. Method for data collection by conducting interviews and documentation. Method for data analysis using qualitative descriptive analysis. Based on the analysis conducted, it can be concluded that the patterns of marital rape handled by LRC-KJHAM Semarang are cases in 2019 with a pattern of forcing sexual intercourse by the wife and threats of violence resulting in minor injuries. Cases in 2020 with a pattern of acts of sexual intercourse when the husband was drunk, extended the duration without mutual consent, and there was a threat of violence. A case in 2022 with a pattern of forcing sexual intercourse with physical and psychological violence. The act of forcing sexual intercourse is haram according to the perspective of fiqh munakahat, because it is contrary with concept of mu'āsyarah bil ma'rūf. So, perspective of fiqh munakahat in this case implicates for fasakh. In practice, the case in 2019 and 2020 carried out fasakh, although the case in 2020 has not yet received a verdict. In the case of 2022, there is no fasakh because the husband is manipulative and always threatens those who help his wife. Keyword: Marital rape, Fiqh Munakahat. xv
KATA PENGANTAR Assalāmu'alaikum wr. wb Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Tinjauan Fiqih Munakahat (Studi Penanganan Kasus Marital Rape oleh LRC-KJHAM Semarang". Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari jaman jāhiliyyah sampai ke jaman yang beradab seperti hari ini. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafā'at di hari kiamat nanti. Dalam penulisan skripsi ini tidak serta merta terselesaikan dengan sendiri, serta penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Akan tetapi penulis tak pernah menyerah dan meyakini bahwa ada Allah SWT yang senantiasa membantu mengirimkan bantuan-Nya dengan banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis berupa semangat, bimbingan, dan motivasi. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini: 1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. 2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III. 3. Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam. 4. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi saya dan menjadi pengajar saya selama proses belajar di jurusan HKI. 5. Bapak Dr. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing II sekaligus wali dosen penulis yang selalu memotivasi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini. 6. Seluruh pengajar dan pegawai UIN Walisongo Semarang, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran ilmu akademik maupun non akademik selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang, serta senantiasa membantu dalam pengurusan surat menyurat yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 7. Kedua orang tua penulis yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan. 8. LRC-KJHAM Semarang yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas jasa kepada semua pihak yang telah membantu, kecuali ucapan terima kasih. Tidak lupa penulis mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebaikan dengan berlipat ganda serta dapat memberikan kelancaran segala urusan semua pihak. Alhamdulillāh dengan segala daya dan upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang xvi
xvii membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, āmīn. Semarang, 2 Desember 2022 Penulis, Qurrotul 'Aini 1802016049
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii PENGESAHAN ... iii MOTTO ... iv PERSEMBAHAN ... v DEKLARASI ... vi PEDOMAN TRANSLITERASI ... vii ABSTRAK ... xiv KATA PENGANTAR ... xvi DAFTAR ISI ... xviii DAFTAR DIAGRAM ... xx DAFTAR GAMBAR ... xxi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 8 C. Tujuan Penelitian ... 8 D. Manfaat Penelitian ... 8 E. Telaah Pustaka ... 8 F. Metodologi Penelitian ... 12 G. Sistematika Penulisan ... 13 BAB II TINJAUAN UMUM FIQIH MUNAKAHAT DAN MARITAL RAPE A. Fiqih Munakahat ... 15 a. Perkawinan ... 15 b. Hak dan Kewajiban Suami Istri ... 16 c. Jima' ... 19 xviii
d. Nusyuz dan Fasakh ... 33 B. Marital Rape ... 37 BAB III PROFIL LRC-KJHAM SEMARANG DAN KASUS MARITAL RAPE YANG DITANGANI OLEH LRC-KJHAM SEMARANG A. Profil LRC-KJHAM Semarang ... 41 B. Kasus Marital Rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang ... 46 BAB IV ANALISIS POLA PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DAN TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP KASUS MARITAL RAPE YANG DITANGANI OLEH LRC-KJHAM SEMARANG A. Pola-pola Marital Rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang ... 56 B. Analisis Fiqih Munakahat Terhadap Kasus Marital Rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang ... 60 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 70 B. Saran ... 70 DAFTAR PUSTAKA ... 72 LAMPIRAN ... 77 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 90 xix
Diagram 1.1 DAFTAR DIAGRAM Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2017-2021 xx
Gambar 3.1 Gambar 3.2 DAFTAR GAMBAR Lambang LRC-KJHAM Semarang Peta Kecamatan Pedurungan xxi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkawinan merupakan hal yang sakral, menyatukan dua insan antara pria dan wanita bahkan keluarga besar dari masing-masing pihak. Tujuan dari adanya perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.2 Maka berdasarkan Undang-Undang tersebut bagi pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan harus matang dan masak jiwa raganya, hal tersebut demi keberlangsungan perkawinan agar dapat mewujudkan dari adanya tujuan perkawinan dan mendapatkan keturunan. Perkawinan menurut hukum Islam yang dalam istilahnya disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara untuk menggapai ridha Allah SWT.3 Khalayak ramai tahu bahwa, dalam perkawinan tentu tidak terlepas dari kebutuhan biologis (seks), seks sendiri termasuk bagian yang fundamental dari sebuah perkawinan, bahkan seks dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer atas kehidupan manusia. Semua agama mempercayai dan mengizinkan manusia untuk melakukan hubungan seks, termasuk agama Islam. Hanya saja Islam memberikan batasan dan ketentuan bagi manusia dalam melakukan seks tersebut. Batasan- batasan seks yang mudah diketahui adalah dengan cara menghalalkan antara pria dan wanita, kehalalan tersebut dapat diperoleh dengan menjalankan perkawinan yang sah, sesuai agama dan ketentuan negara yang berlaku. Akan berbeda jika batasan itu dilanggar, semisal manusia yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah (belum halal), maka dapat diketahui bahwa manusia tersebut telah melakukan zina. Islam mengategorikan seks sebagai bagian dari ibadah, dengan ketentuan apabila dilakukan sesuai hukum Islam dan terikat dalam perkawinan yang suci, oleh karenanya Islam mengutamakan adanya perkawinan. Keutamaan Islam dalam perkawinan tentu atas pandangan yang tidak sempit, Islam mengatur perkawinan sedemikian rupa karena melihat dampak-dampak yang signifikan, apabila manusia melakukan perkawinan diluar ketentuan yang telah di 2Undang-Undang No.1 Tahun 1974 3Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 5, 15. 1
syari'atkan. Dampak yang dapat diketahui seperti seks diluar nikah akan adanya kerusakan pada diri manusia.4 Dalam perkawinan setiap pasangan suami istri harus bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, salah satunya ialah menjalankan hubungan seksual yang baik, seimbang, dan adil.5 Hal demikian merupakan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan secara biologis bagi suami dan istri yang telah sah melakukan perkawinan dan hendak menjalani hubungan seksual. Selain itu juga, suami dan istri dapat memahami hakikat atau esensi dari seksual itu sendiri. Di sisi lain, pernyataan tersebut merupakan gambaran bahwa hubungan seksual adalah kenikmatan duniawiyah atau ibadah suci yang tidak boleh timpang dan tercampuri rasa ketidakadilan, ketidaknyamanan dan ketidakseimbangan antara suami dan istri. Antara kedua belah pihak harus seimbang, saling kasih sayang, dan memahami satu sama lain tanpa ada kekerasan di dalamnya. Namun di masyarakat, hal ini tidak diindahkan sama sekali, hingga muncul streotip bahwa, istri yang menolak ajakan berhubungan seksual suaminya akan dilaknat sampai pagi, bahkan tindakan kekerasan seperti memukul istri sebagai salah satu cara suami mendidik istri yang nusyuz masih menjadi doktrin yang dipegang oleh masyarakat, karena memang disebut dalam al-Qur'an. Padahal dalam menafsirkan ayat nusyuz tidak seharusnya secara tekstual namun dilakukan secara holistik karena dalam ayat yang lain Allah memerintahkan suami untuk mempergauli istrinya dengan baik atau ma'rūf. Bagi pasangan suami istri, seks merupakan bentuk dalam mengekspresikan cinta, mempertemukan kedua fisik dan emosinal menjadi satu kesatuan, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah hubungan seksual tidak harus dipahami hanya sebagai hubungan kelamin saja. Kodrat seorang perempuan juga harus dipahami dan dihargai oleh seorang suami, misalnya ketika istri dalam keadaan haid. Istri akan tetap merasakan hubungan seksual meski dalam batas yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Ketika istri sedang mengandung hingga pada akhirnya menyusui, suami harus tetap memperhatikan kemesraan. 6 Pada prinsipnya dalam berhubungan seksual pasangan suami istri harus memiliki hak masing-masing, dalam artian bahwa berhubungan seksual ini harus dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu secara adil dan seimbang. Bukan memaksakan salah satu pihak, khususnya seorang suami yang memaksakan untuk bersetubuh sementara istrinya sedang dalam keadaan capek, tidak berselera, sakit, atau bahkan sedang menstruasi. Dengan begitu jika hanya salah satu dari pasangan tersebut yang mendapat kepuasan dalam berhubungan seksual maka dianggap telah terjadi adanya pelanggaran. Terdapat firman Allah: 4Abdurahman Thalib al-jazairi, Bercinta Seperti Rasulullah, (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009), 84. 5 M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat", Jurnal Al-Ahkam, vol. 3, no. 2, tahun 2018, 173. 6Yusdani dan Muntoha, Keluarga Mashlahah, (Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013), 60-61 2
َايِْنِمْؤُمْلاََِر ِ تااوََََْۚمُك ِسُفْ ناِلََاوُمِ داقاوَََْۖمُتْ ئ ِشَََٰ ٌثْراحَْمُكُؤآاسِن "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak)ّّakan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (Q.S. Al-Baqarah [2]:223)7 Ayat tersebut memperumpamakan istri sebagai "ladang" atau tanah untuk bercocok tanam, dari pernyataan tersebut seharusnya dipahami secara sosial-sejarahnya yaitu dengan melihat situasi masyarakat Arab saat itu, karena sangat jarang ditemukan kebun untuk bercocok tanam di tanah Arab, selain itu juga negara Arab terkenal dengan daerah yang tandus dan kurang baik untuk bertani. Perumpamaan dengan kata "ladang" pada istri seharusnya dilihat dan dimaksudkan istri sebagai sesuatu yang amat sangat berharga. Sehingga istri harus dijaga dan dirawat dengan baik, penuh pengertian, perhatian, cinta, serta kasih sayang seperti halnya merawat tanaman di musim kering.8 Kontekstualitas makna Al-Qur'an tersebut apabila dimaknai dengan baik dan benar, maka tidak akan timbul kekerasan hubungan seksual antara suami dan istri. Istri merupakan tempat untuk menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik, maka seorang suami diperbolehkan untuk bercampur dengan istrinya dengan cara-cara yang mereka kehendaki asalkan tidak mendatangkan kemudharatan. Maka jelas bahwasanya jika maksud dari sebuah perkawinan guna menggapai kebahagiaan dalam berkeluarga termasuk untuk mendapatkan keturunan, tidak hanya untuk bersenang-senang sebagai pelepas syahwat. Menurut Jhonson dan Sacco, kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (intimate partner violence) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (wife abuse). 9 Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud kekerasan seksual menurut Pasal 8 huruf (a) berbunyi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.10 Maka dari itu adanya kekerasan seksual terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya merupakan bentuk dari marital rape yang berarti pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup privat yaitu hubungan perkawinan. Jadi dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, tetapi di dalam perkawinan pun juga kerap terjadi. 7Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019),47. 8 Yusdani dan Muntoha, Keluarga, 61. 9Hasmila, "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Skripsi UIN Alauddin Makassar (Repository UIN Alauddin Makassar, 2017), 3. 10Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 3
Marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan ini masih jarang mendapat perhatian di masyarakat, mungkin saja budaya yang mengesampingkan perempuan masih mengakar, sehingga masyarakat tidak sadar jika ada marital rape dalam sebuah hubungan. Di Jawa, seringkali para pemuka agama atau tokoh masyarakat memberikan wejangan, berupa pepatah- pepatah kepada kedua calon pengantin saat upacara perkawinan, pepatah tersebut diantaranya adalah "mikul dhuwur mendhem jero" yang memiliki makna "menjunjung setinggi-tingginya, dan memendam sedalam-dalamnya". Pepatah tersebut ditujukan setiap anggota keluarga harus menjunjung tinggi setinggi-tingginya kehormatan keluarga dan memendam sedalam-dalamnya keburukan atau kecacatan yang terdapat dalam keluarga. Secara tidak sadar, pepatah tersebut apabila di kontekstualisasikan dengan marital rape malah menjadi senjata bagi suami dalam tindak pemerkosaan dalam perkawinan. Sementara kaum perempuan akan terus dirugikan dan terlukai baik fisik maupun psikisnya. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami yang seharusnya termasuk dalam tindakan kriminal tersebut akan selalu terpendam rapat dan berlindung pada doktrin adat dan agama. Adanya sikap wajar terhadap pemerkosaan dalam perkawinan ini membuat kekerasan ini sering tejadi, karena beberapa alasan yaitu pertama, kekerasan seksual atau pemerkosaan dalam perkawinan ini merupakan kekerasan yang berada dalam ruang lingkup privat yang bersifat tertutup dan rahasia. Kedua, adanya keyakinan bahwa hubungan seksual merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan suami serta suami berhak untuk memperlakukan istrinya semaunya karena suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, pemerkosaan yang dilakukan terjadi di dalam hubungan yang legal yaitu perkawinan. Keempat, adanya kekhawatiran akan terbongkarnya suatu aib dalam keluarga sehingga jarang diselesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Pemerkosaan dalam perkawinan yang dilakukan suami jelas telah melanggar hak istri, karena berhubungan seksual melibatkan satu insan (suami) dengan insan lain (istri). Oleh karena itu terdapat hak-hak dimana keduanya tidak boleh saling melanggar hak, contoh halnya marital rape (pemerkosaan dalam perkawinan). Istri berhak untuk menikmati atau memuaskan nafsunya, sedangkan pemerkosaan merupakan pemaksaan. Hal tersebut sama saja dengan memuaskan sang suami saja, sedangkan istrinya tersakiti fisik maupun psikisnya. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri; kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami "kalap"; ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacaunya siklus haid. 11 Hukum Islam 11Hasmila, "Marital, 5. 4
memerintahkan untuk suami menggauli istrinya dengan baik, hal tersebut sesuai dengan Q.S. An- Nisa' [4]:19 yang berbunyi: ياشَاوُهارْكاتَْناأَ ٰىاساعا ِشااعاو "Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."(Q.S. An-Nisa' [4]:19)12 Diagram 1. 1 Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2017-2021 600 500 400 300 200 100 0 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2017 laporan masuk terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) pelaporan kasus marital rape (pemerkosaan dalam perkawinan) dan mengalami peningkatan pada tahun 2018.13 Hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap istri ini, mencapai 195 kasus pada tahun 2018. Pada 2019 diadukan 100 kasus marital rape, dan pada 2020 diadukan 57 kasus.14 Namun terjadi lonjakan yang sangat tinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 591 kasus marital rape yang dilaporkan.15 12Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 109. 13 Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia", diakses 21 Februari 2022. 14Aflina Mustafainah, dkk., Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Covid-19, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 17. 15 Aflina Mustafainah, dkk., Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2021: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 53. 5
Menurunnya pengaduan marital rape pada tahun 2020 dapat diidentifikasikan karena: Pertama, CATAHU tergantung dari pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), rumah sakit dan pengadilan. Kedua, jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadukan; Ketiga, dalam konteks pandemi, lembaga layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk mengadukan kasusnya. Menurunnya pengaduan kasus marital rape tidak mencerminkan kasus nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, pengaduan kasus marital rape ini tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya, yang dalam konteks masyarakat perempuan tidak boleh menolak hubungan seksual yang diminta suaminya.16 Di Semarang untuk kasus mengenai marital rape yang ditangani oleh Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang merupakan salah satu lembaga mitra komnas perempuan pengada layanan di Semarang, dengan mewawancarai langsung kepala divisi informasi dan dokumentasi yaitu Citra mengungkapkan bahwa di LRC- KJHAM setiap tahun terdapat 1 (satu) kasus masuk, dari tahun 2018-2021 atau 3 (tiga) tahun terakhir sudah ada 3 kasus marital rape. Dalam pendampingan korban dengan LRC-KJHAM jika memang terdapat bukti visum dan bukti lainnya diharapkan dapat dilanjutkan secara hukum, serta akan di dampingi dengan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Pada kasus marital rape terdapat beberapa korban yang menginginkan untuk melanjutkan pada proses hukum ataupun hanya untuk pemulihan psikologi. Hanya sedikit dari korban yang melanjutkan untuk proses hukum, tetapi ketika proses konseling telah diberikan beberapa informasi terkait pelayanan yang akan didapatkan dan melakukan diskusi bersama dengan korban terkait strategi atau langkah untuk kasus korban.17 Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, telah mengundangkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga (al-ahwal asy-syahsiyyah) yang berpedoman kepada tata aturan dalam fiqih Islam khususnya fiqih munakahat. Fiqih munakahat mengatur semua aspek kehidupan keluarga tak terkecuali tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berhubungan seksual. Setiap pasangan suami istri harus menjalankan hubungan seksual yang baik, seimbang, dan adil.18 Dalam fiqih munakahat terdapat aturan-aturan hukum Islam mengenai tata cara membina keluarga. Salah satu aspek penting dalam keluarga perihal hak dan kewajiban suami dan istri yang seharusnya dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kewajiban suami ialah memenuhi nafkah dan kebutuhan istri. Sedangkan istri wajib taat dan bersedia untuk melayani kebutuhan biologis suami. Istri yang tidak menjalankan kewajibannya dianggap sebagai nusyuz, yaitu sikap 16Ibid., 17 Wawancara dengan Citra (kepala divisi informasi dan dokumentasi LRC-KJHAM Semarang) pada 24 Maret 2022. 18 M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi, 173. 6
pembangkang terhadap kewajibannya. Perihal nusyuz diatur dalam Q.S.An-Nisa' [4]:34 yang berbunyi: َ ٌتَٰتِنَٰقَ ُتََٰحِلٰ نااَآاِبَِّوََ ٍضْعا بَىٰلاعَْمُهاضْعا بَُاللهَالَّضافَااِبَِِءآاسِ نلاَىالاعَانوُماَّوا قَ ُلااجِ رلاا َْنِاافَََّۚنُهوُبِرْضااوَِع ِجااضامْلاَ ِتَِٰ لااوََُۗاللهَاظِفاحَااِبَِ ِبَْياغْل ِلَ ٌتَٰظِفَٰح ًلًيِباسََّنِهْيالاعََاوُغْ با تَ الًافَْمُكانْعاطاا "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, berilah mereka nasehat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S.An-Nisa' [4]:34)19 Ketentuan hukum mengenai nusyuz telah diatur dalam al-Quran dan Hadist, akan tetapi apakah aturan tersebut meligitimasi adanya pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape. Hal ini yang menjadi problem dalam aturan hukum Islam. Dalam satu sisi, istri diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan biologis suami (istimtā') dan di sisi lain Islam tidak melegalkan adanya kekerasan dengan dasar menjaga kemaslahatan diri manusia (hifz al nafs). Bahkan jika istri dianggap nusyuz, ia hanya berhak dipukul dengan tanpa menyakiti istri dengan pukulan mendidik. Permasalahan lainnya, terkait alasan fasakh, apakah pemerkosaan dalam rumah tangga dapat digunakan istri untuk mengajukan fasakh. Peneliti akan menganalisis pola-pola pemerkosaan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LRC-KJHAM, pola dalam satu kasus tentunya berbeda antar satu dengan lainnya. Kemudian peneliti akan menganalisis pola-pola pemerkosaan dalam rumah tangga menggunakan tinjauan fiqih munakahat. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DALAM TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT (STUDI PENANGANAN KASUS MARITAL RAPE OLEH LRC- KJHAM SEMARANG)". 19Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 113. 7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah: 1. Bagaimana pola-pola pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang? 2. Bagaimana analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pola-pola pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang. 2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis. 2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat. E. Telaah Pustaka Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran penulis maka penelitian yang sudah ada akan dijadikan sebagai perbandingan dan literatur tambahan bagi penelitian ini. Berikut rincian dari berbagi penelitian. Skripsi Hasmila tahun 2017 berjudul "MARITAL RAPE (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Hasil penelitian menunjukkan persamaan antara Hukum Islam dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah bahwa di antara keduanya sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan, khususnya terhadap tindak pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Ini dilakukan dalam rangka menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak dan kewajiban 8
suami istri demi terwujudnya sebuah rumah tangga sakinah yang didasarkan pada mawadah dan rahmah.20 Dari penelitian karya Hasmila terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian ini mempunyai objek kajian berupa perilaku masyarakat yaitu kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM, dalam hal ini maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola dan analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM. Sedangkan dalam penelitian karya Hasmila melakukan kajian library research karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang hukum Islam dan UU PKDRT bertujuan mengetahui analisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut hukum Islam dan UU PKDRT. Skripsi Muhammad Yunus tahun 2018 yang berjudul "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)". Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual, selama tidak ada udzur syar'i seperti datang bulan atau sedang berpuasa Ramadhan istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Menurut hukum Islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan hukumnya diserahkan pada ulil amri atau hakim. Dan dalam hukum positif, Majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 46 UU No. 23 tahun 2004.21 Dari penelitian karya Muhammad Yunus terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian ini mempunyai objek kajian berupa perilaku masyarakat yaitu kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM, dalam hal ini maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola dan analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM. Sedangkan dalam penelitian karya Muhammad Yunus melakukan penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang marital rape dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. 20Hasmila, Marital, xv. 21Muhammad Yunus, "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), iv. 9
Skripsi Muhammad Rosyid Ridho tahun 2020 berjudul "Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam CATAHU Komnas Perempuan bentuk marital rape seperti pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang haid, ketika istri sedang sakit, pemaksaan melakukan anal ataupun oral seks dan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak manusiawi. Larangan tersebut sesuai dengan bentuk larangan yang ada dalam UU PKDRT dan Hukum Islam. Dalam CATAHU Komnas Perempuan perilaku marital rape merupakan tindakan kejahatan, di mana pelaku dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan UU PKDRT setiap kekerasan seksual terhadap istri dilarang dan hukumanya berupa pidana penjara atau denda. Sedangkan menurut hukum Islam, marital rape merupakan tindakan dilarang dan sanksi bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual berupa jarimah ta'zir.22 Dari penelitian karya Muhammad Rosyid Ridho terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian ini mempunyai objek kajian berupa perilaku masyarakat yaitu kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM, dalam hal ini maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola dan analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM. Sedangkan dalam penelitian karya Muhammad Rosyid Ridho menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan tinjauan hukum Islam dan UU PKDRT terhadap praktik pemerkosaan dalam perkawinan dan status hukum pemerkosaan dalam perkawinan dengan menggunakan studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016-2018. Tesis Moh. Qadarusman tahun 2020 berjudul "Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; Pertama, Konsep Marital Rape Menurut Pandangan Ahli Hukum Islam Di Kota Malang adalah marital rape merupakan sebuah pemaksaan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga antara suami dan istri. Bentuk-bentuk marital rape diantaranya adalah memaksa melakukan hubungan seksual, menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita, memaksa melakukan aborsi, memakasi obat-obatan, memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri, trafficking, tidak menggunakan kemaluan, menggunakan alat seks, kekerasan verbal yang berkonotasi seksual. Kasus marital rape hanya dapat dilaporkan menggunakan UU PKDRT saja, karena KUHP belum mengatur kekerasan dalam ranah rumah tangga disahkan oleh pemerintah. Kedua, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam UU No 22Muhammad Rosyid Ridho, "Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)", Skripsi IAIN Ponorogo, (Etheses IAIN Ponorogo, 2020). 10
23 Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori Maqasid Syari'ah adalah persamaan hak suami dan istri (Sexual Equality), menciptakan relasi yang baik dan patut (Mu'asyarah bi al-Ma'ruf), menjaga hak-hak dasar manusia.23 Dari penelitian karya Moh. Qadarusman terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian ini mempunyai objek kajian berupa perilaku masyarakat yaitu kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM, dalam hal ini maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola dan analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM. Sedangkan dalam penelitian karya Moh. Qadarusman menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memberikan konsep baru dan menganalisa tentang marital rape dan segala macam peraturannya di Indonesia dengan mewawancari beberapa ahli dalam bidang hukum keluarga Islam di Kota Malang. Jurnal yang memuat artikel dari M. Irfan Syaifuddin tahun 2018 berjudul "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan berumah tangga adalah tugas bersama antara suami dan istri, karena suami istri adalah mitra yang mempunyai posisi yang sama dalam keluarga. Sekalipun suami dalam al-Qur'an disebut dengan kata qawwam yang berarti pemimpin, bukan berarti suami mejadi superior atas istri, melainkan berperan sebagai pelindung istri dan anggota keluarga yang lain dari bahaya yang muncul dalam rumah tangga, ataupun yang datang dari luar rumah tangga. Selain berperan sebagai pelindung, suami juga berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak istri yang paling mendasar yaitu menggauli istri dengan baik (mu'āsyarah bil ma'rūf). Memperlakukan istri dengan hormat, menggauli dengan baik, memprioritas istri, dan menjalani kehidupan bersama istri dengan kesabaran merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap suami.24 Dari penelitian karya M. Irfan Syaifuddin terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola dan analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC- KJHAM. Sedangkan dalam penelitian karya M. Irfan Syaifuddin menjelaskan bagaimana konsepsi hukum marital rape dalam fiqih munakahat. 23Moh. Qadarusman, "Konsep Sanksi Kekerasan Seksualdalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang", Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Etheses UIN Malang, 2021), iv. 24M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi, 189. 11
F. Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.25 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. 26 Peneliti menggunaan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta dan dijadikan data penelitian kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah untuk menyelesaikan permasalahan. 27 Yang mempunyai objek kajian berupa perilaku masyarakat, dalam hal ini memperoleh data dari objek penelitian yaitu kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan objek kajian secara utuh.28 Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang. 2. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu: a. Sumber Primer Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian.29 Sumber data primer yaitu berupa wawancara terkait marital rape dengan pengurus dari LRC- KJHAM Semarang. b. Sumber Sekunder Sumber data sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari data-data pendukung.30 Penelitian ini memperoleh data dari undang-undang, buku, skripsi, tesis, jurnal, laporan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan judul. 3. Teknik Pengumpulan Data. a. Wawancara Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek 25 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 67. 26Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), 58. 27Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Ed. 1, Juni 2020, 27. 28Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3. 29Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 216. 30Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 235. 12
penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.31 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara semi terstuktur dengan pengurus dari LRC-KJHAM Semarang, sehingga peneliti dapat mengetahui kasus secara mendalam. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan peneliti yang awalnya secara terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dan mengorek keterangan lebih lanjut. Sehingga jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.32 b. Dokumentasi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 33 Dalam penelitian ini berupa form kasus masuk LRC-KJHAM Semarang. 4. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Yang berarti apa yang dinyatakan informan secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari secara utuh. Maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, menurut Mukti Fajar ND dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang merupakan hasil dari pendekatan kualitatif terhadap suatu penelitian analisis data yang bertujuan mengungkap kebenaran data dan memahami kebenaran tersebut.34 Dengan proses analisis secara bertahap; pertama, pengumpulan data yaitu proses pencarian data di lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kedua, reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemilahan data serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Ketiga, penyajian data yaitu deskripsi data, penarikan kesimpulan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. G. Sistematika Penulisan Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN diakses 14 Maret 2022. 32Suharsimi Arikunto, Prosedur, 270. 33Muhammad., Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103. 34Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192 13
BAB II BAB III BAB IV BAB V Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. : TINJAUAN UMUM FIQIH MUNAKAHAT DAN MARITAL RAPE Bab ini tentang kajian fiqih munakahat yang meliputi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, jima', nusyuz, dan fasakh. Serta kajian mengenai marital rape. : PROFIL LRC-KJHAM SEMARANG DAN KASUS MARITAL RAPE YANG DITANGANI OLEH LRC-KJHAM SEMARANG Bab ini meliputi profil LRC-KJHAM Semarang dan kasus marital rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang. : ANALISIS POLA PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DAN TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP KASUS MARITAL RAPE OLEH LRC-KJHAM SEMARANG Bab ini meliputi pola-pola pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang dan analisis fiqih munakahat terhadap kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang ditangani oleh LRC- KJHAM Semarang. : PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan umum dari skripsi dan saran. 14
BAB II TINJAUAN UMUM FIQIH MUNAKAHAT DAN MARITAL RAPE A. Fiqih Munakahat a. Perkawinan Perkawinan berasal dari kata "kawin", dalam bahasa Indonesia yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.35 Selain itu perkawinan juga sering disebut "pernikahan" yang berasal dari kata nikah (حاكن), menurut bahasa berarti mengumpulkan, memasukkan, serta digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).36 Terdapat beberapa definisi menurut hukum Islam, diantaranya adalah37 َِعااتْمِتْساََّل ِحاوَِةاأَ ْرامْلِبَِ ِلُجَّرلاَ ِعااتْمِتْساَ َ. ِلُجَّرلِبَِِةاأَ ْرامْلاَ َ "Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang- senangnya perempuan dengan laki-laki." Dari Abu Yahya Zakariya Al-Anshary yaitu َ.ِهِوْانََ ْواأَ ٍحااكِ نلَاِظْفالِبَ ٍئْطاوَاةاح ابِِاَُنَّماضاتا يٌَدْقاعَاوُهَاًعْراشَُحااكِ نلا "Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna." 38 Dari Muhammad Abu Ishrah yaitu . ٍَتااب ِجااوَْنِمَِهْيالاعَااماوَ تاو ََِةاأْرامْلااوَ ِلُجَّرلاَا "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."39 Maka dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah kebolehan hukum dalam hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan akibat hukum. Mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang bertujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pada Pasal 2 Buku I bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan 35Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456. 36Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 7. 37Ibid., 8. 38 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wahab, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, tth), 30. 39 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, 7. 15
16 ibadah." Dilanjutkan pada Pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."40 Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."41 b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.42 Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada subjek hukum, jadi dalam hubungan suami istri keduanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam terdapat dalam firman Allah yang berbunyi ٌَميِكاحٌَزيِزاعَُالله اوٌََۗةاجارادََّنِهْيالاعَ ِلااجِ رلِلاوَََََۖۖ "Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Baqarah [2]:228).43 ََۚ ِفوُرْعامْلِبََِّنُهوُر ِشااعاو "Pergaulihan mereka dengan cara yang patut."(Q.S. An-Nisa' [4]:19).44 Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan cara yang paling baik, serta istri memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang baik.45 1. Hak Bersama Suami Istri 1.) Suami istri dihalalkan untuk saling bergaul melakukan hubungan seksual. Perbuatan tersebut merupakan kebutuhan bagi pasangan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, maka seorang suami berhak berbuat kepada istrinya begitu juga sebaliknya. Melakukan hubungan seksual merupakan hak bagi suami istri, serta tidak boleh dilakukan jika tidak bersamaan. Artinya dalam melakukan hubungan seksual tidak dibolehkan jika dilakukan secara sepihak saja. 40Kompilasi Hukum Islam. 41Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 42 Sudarto, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 136. 43 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 48. 44 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 109. 45 Sudarto, Fikih, 143.
2.) Haram melakukan perkawinan. Yang dimaksud adalah istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya. 3.) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum melakukan hubungan seksual. 4.) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami. 5.) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.46 2. Kewajiban Bersama Suami Istri Diatur dalam KHI Pasal 77 dan Pasal 8 yang secara rinci yaitu Pasal 77 yang berbunyi: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.47 Pasal 78 yang berbunyi: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.48 3. Hak Suami Terhadap Istri Beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:49 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami. 46Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, 155-156. 47Kompilasi Hukum Islam 48Ibid., 49Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, 158. 17
5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Hakim meriwayatkan dari Aisyah: َْلاَىَامَْرَاأَِة َاعَْنَََاعَِئاَاشَاةَََاقَالا َِسا ََاأَْعَاظَُمََاحًَّقَاعَا ََََّنلا َُّىاا َال َِسا َُجَِلََ؟َاقَالا َََاأَْعَاظَُمَََاحًَّقَاعَا َ) مكالحاَهاور( َُأَ:َُّمَُهَ ََّرلاَى َال َا قَ.ا َازَْوَُجَاه "Dari Aisyah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: Ibunya." (HR. Hakim)50 َ: َالا َاقَ؟ َاتَاسَ: َالَْتَافَ:َاأَُّىََََّنلا 4. Kewajiban Suami Terhadap Istri Diatur dalam KHI Pasal 80 yang secara rinci yaitu (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendididikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Kewajiban pada Pasal 80 Ayat (4) tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin (menempatkan), yaitu istri mematuhi suami. Khususnya ketika suami menggaulinya, selain itu nafkah bisa gugur apabila istri nuszyuz.51 50 HR. Al-Hakim (IV/150) dan ia mengatakan: "Hadits ini sanadnya shahih, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Al- Mundziri berkata dalam at-Targhiib (III/53): "Al-Bazzar dan al-Hakim meriwayatkannya, dan sanad al-Bazzar hasan." Tetapi didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam Dha'iiful Jaami' (I/304). 51 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 161. 18 ingin
5. Kewajiban Istri Terhadap Suami Beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:52 1) Taat dan patuh kepada suami. 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. 3) Mengatur rumah dengan baik. 4) Menghormati keluarga suami. 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju. 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami; 8) Selalu berhemat dan suka menabung. 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami. 10) Jangan selalu cemburu buta KHI juga mengatur tentang kewajiban istri terdapat pada Pasal 83 dan Pasal 84 sebagai berikut Pasal 83 (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. c. Jima' 1. Pengertian Jima' Menurut bahasa jima' berasal dari kata yujami'u-jami'a-jama'an- wamujama'atan yang berarti "berkumpul atau bersetubuh", seperti kalimat jami' al mar'ah yang berarti bersetubuh dengan perempuan.53 Sinonim dari kata jima' yaitu 52Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, 163. 53Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PonPes Krapyak, 1998), 689. 19
wath'u, seperti wath'u al mar'ah artinya jami'uha. Kata jima' artinya persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Kedua kata tersebut maknanya lebih ditekankan pada kegiatan persenggamaan. Jima' yang berarti hubungan seksual terkadang juga memiliki arti umum, di mana setiap keadaan yang menyerupai persetubuhan sudah dikatakan bersetubuh.54 Dalam al-Qur'an memiliki makna berbeda-beda dengan kata jima' yaitu 1. Mulamasah (menyentuh) (Q.S. Al-Maidah[5]:6) 2. Rafats & Mubasyarah (Q.S. Al-Baqarah[2]:187). 3. Massun (Q.S. Maryam[19]: 20). 4. Tagasya (Q.S. Al-A'raf[7]: 189) 2. Syarat Jima' Mengenai syarat jima' terdapat berbagai perbedaan diantara para madzhab yaitu sebagai berikut: a. Hanafi: wajibnya mandi itu dengan beberapa syarat, yaitu: 1. Baligh. Kalau yang baligh hanya yang disetubuhi sedangkan yang menyetubuhi tidak, atau sebaliknya, maka yang mandi itu hanya yang baligh saja, dan kalau keduanya sama-sama kecil, maka keduanya tidak diwajibkan mandi. 2. Harus tidak ada batas (penghalang) yang dapat mencegah timbulnya kehangatan. 3. Orang yang disetubuhi adalah orang yang masih hidup. Maka kalau memasukkan dzakarnya kepada binatang atau kepada orang yang sudah meninggal, maka tidak diwajibkan mandi. b. Syafi'i: Sekalipun kepala dzakar itu tidak masuk semuanya atau hanya masuk sebagiannya saja, maka ia sudah cukup diwajibkan mandi, tak ada bedanya baik baligh maupun tidak, yang menyetubuhi maupun yang disetubuhi, ada batas (penghalang) maupun tidak, baik terpaksa maupun karena suka, baik yang disetubuhi itu masih hidup maupun sudah meninggal, baik pada binatang maupun pada manusia. c. Hambali dan Maliki: Bagi yang menyetubuhi maupun yang disetubuhi itu wajib mandi, kalau tidak ada batas (penghalang) yang dapat mencegah kenikmatan, tidak ada bedanya pada binatang maupun pada manusia, baik yang disetubuhi itu masih hidup maupun sudah meninggal. d. Maliki: Apabila orang yang berhubungan seks dan orang yang berhubungan seks adalah mukallaf, maka keduanya harus mandi. Mukallaf yang bersetubuh tidak 54M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 97-98. 20
wajib mandi bila yang bersetubuh belum baligh/masih anak-anak dan belum keluar mani. mukallaf yang menyetubuhi anak kecil/belum baligh, tetap wajib mandi.55 Nawawi berpendapat jika seseorang bisa memasukkan hasyafahnya ke dalam anusnya sendiri, maka ia telah dihukumi jima' sehingga wajib mandi. Berbeda pendapat dari Manawiy yang menurutnya hasyafah dengan klitoris bertemu merupakan sebab wajibnya mandi dan wajibnya mandi ketika waktu pertemuan keduanya. Tetapi jika tidak ada pertemuan kedua bagian tersebut atau yang semakna dengannya; misal menempelnya hasyafah pada vagina sehingga tidak sampai iltiqo', maka tidak wajib mandi.56 Hadist yang jelas membahas jima' yaitu hadist yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dan Ibnu Amr bin 'Ash yang berbunyi: فَََِنَاناَاتَِخَىَاقَا تَْلاَاَاذَِإ "Apabila dua bagian yang di khitan bertemu, maka sungguh telah wajib mandi"58 3. Hukum Jima' Jima' merupakan nafkah batin yang wajib ditunaikan oleh suami, pasangan suami istri boleh menjima' pasangannya kapanpun itu kecuali waktu tertentu. Yaitu ketika haid, mendapati nifas, dalam keadaan di dzihar sebelum bayar kafaroh, dalam keadaan ihram, dan beberapa keadaan lainnya. 59 Kehalalan jima' antara suami istri disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al-Mu'minun [18]:5-7 yang berbunyi: َِناماف ََّ ّۙ ّ ََۙ َا ْتاكالامَاامَ ْوااَْمِه ِجااوْزااَىٰلاعَ َّلَِا ََّ ۙ َانْوُدااعْلاَُمُهَ اكِٕى َانْوُظِف ٰحَْمِه ِجْوُرُفِلَْمُهَانْيِذَّلااو ٰلوُاافَ اكِلٰذَاء ااراوَىٰغا تْ با ۤ ۤ "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."(Q.S. Al-Mu'minun[23]:5-7).60 55Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terj. dari al-Fiqh 'Ala al- Madzhib al-Khamsah, Masykur A.B. dkk., (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 30-31 56M. Dahlan R, Fikih, 100. 57 Imam Muslim, Sohihul Muslim, ((Bayrut: Dar al-Fikr, tth), 230. 58M. Dahlan R, Fikih, 101. 59 Ibid., 60 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 484-485). 21
Dalam hadist riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda: َارََُسَالوَََِاللهََاأَْايََّ ِتَاأََاحَُدَانَاشَ َاأَا َْجٌَرَََاقَالاَََاأَارَاأَْ يَُتَْمََ َِفَا ََاْلحا َاضَاعَاه َايَاو َُلا َِفَِا َاوَِفَُِبَ َالَْوَاوَاضَاعَاه "Hubungan badan antara kalian (dengan istri atau hamba sahaya kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?' Beliau menjawab, 'Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa. Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala.'" (HR. Muslim)61 يَاهَِوَا 4. Etika Jima' Islam memandang jima' sebagai sesuatu yang moderat, yang tidak dibiarkan begitu saja sehingga manusia dapat melakukan dengan bebas. Serta tidak diperketat aturannya sehingga menjadi sesuatu yang membosankan. Maka dari itu perlu adanya etika atau tata cara yang disyariatkan agar mendapat keberkahan dan kenikmatan yang diridhoi Allah SWT, adapun tata caranya sebagai berikut:62 a. Membersihkan diri dan berwudhu. Membersihkan diri tubuh dengan mandi dan gosok gigi merupakan bagian dari etika jima' karena dapat membuat pasangan menjadi tertarik, jika sebaliknya dengan tubuh yang tidak bersih cenderung mengganggu dan tidak menimbulkan daya tarik. Abu Rafi' ra berkata: Nabi SAW pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau, beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau lebih baik cukup mandi sekali saja?" beliau menjawab, "Seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih." (HR. Abu Daud no. 189)63 b. Memakai parfum/wewangian. Memakai Wewangian merupakan salah satu sunnah Nabi. Abu Ayyub berkata bahwa Rasulullah bersabda: Empat macam di antara sunnah-sunnah para Rasul yaitu: berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. (HR. Tirmidzi no. 1000)64 61 Muslim, Sahih Muslim, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1992), Juz II, Cet. I, 445. 62Ibid., 103-106. 63 Software HadithEncyclopedia Sunan Abu Daud versi Baitul Afkar ad Dauliah, Kitab Bersuci bab berwudhu bagi yang ingin mengulangi persetubuhan. 64 Software HadithEncyclopedia Sunan Tirmidzi versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh, Kitab Nikah bab keutamaan menikah dan motivasi. 22
Bagi istri, memakai parfum/wewangian yang dianjurkan adalah ketika bersama dengan suami di dalam rumah, bukan pada saat keluar rumah. Hal tersebut justru dilarang Rasulullah. Al Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda: Siapapun wanita yang memakai minyak wangi, kemudian melintasi suatu kaum agar mereka mencium wanginya maka ia adalah seorang pezina (HR. Nasa'i no. 5036)65 c. Shalat dua rakaat. Etika ini terutama bagi pengantin baru. Sebagaimana atsar Abdullah bin Mas'ud ra yang menasihati pengantin baru agar mengajak istrinya shalat dua rakaat terlebih dahulu ketika memulai malam pertama. d. Berdandan dan berpakaian yang disukai pasangan. Ada kalanya istri malu memakai pakaian minim yang disukai suaminya. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan: Sebaik-baiknya istri adalah yang pandai menjaga dirinya dan pandai membangkitkan syahwat. Yakni keras menjaga kehormatan dirinya dan pandai membangkitkan syahwat suaminya. (HR.Ad Dailami). e. Jima' di tempat tertutup Islam mengatur kehidupan umat manusia agar terpelihara kehormatan dan kemuliaannya, sebaiknya dilakukan di tempat tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain sekalipun itu anak atau keluarga sendiri. f. Berdoa sebelum berhubungan seksual. Hadist riwayat Ibnu Abbas ra, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang mereka akan menggauli istrinya, hendaklah ia membaca: َاَانَا تَْ بَ "Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami" Sebab apabila ditakdirkan hubungan diantara mereka berdua membuahkan anak, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya. (Shahih Muslim no. 2591)66 g. Melakukan mula'abah atau pemanasan Suami tidak boleh to the point, tetapi harus ada mula'abahnya terlebih dahulu. Janganlah salah seorang di antaramu menggauli istrinya seperti seekor binatang. Hendaklah terlebih dahulu ia memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan. (HR.Ahmad)67 65 Software HadithEncyclopedia Sunan Nasa'i versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh, Kitab Perhiasan bab wewangian yang dimakruhkan bagi wanita. 66 Software HadithEncyclopedia Shahih Muslim versi Syarh Shahih Muslim, Kitab Nikah bab doa yang diucapkan saat akan berhubungan suami-istri. 23
h. Mencapai orgasme, saling memberi hak Ketika salah satu dari kalian selamatkan istrinya, biarkan dia memenuhi keinginan istrinya. Jika dia mendahului istrinya, maka dia tidak boleh bergegas meninggalkannya. (HR. Abu Ya'la) i. Mencuci kemaluan dan berwudhu jika hendak mengulangi Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian menyetubuhi istrinya, kemudian ingin mengulanginya. Maka hendaklah ia berwudhu. (HR. Muslim no. 466)68 j. Mandi besar (janabat) setelah jima' dan tidak bepergian sebelum bersuci (mandi besar). 5. Waktu Dilarang Jima' Adapun waktu-waktu dilarangnya pasangan suami istri melakukan jima' yaitu sebagai berikut:69 a. Siang hari ketika puasa. Larangan jima' diterangkan oleh 'Aisyah bahwa: Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, Celakalah aku!" Nabi bertanya: "Apa yang telah mencelakakanmu?" Laki- laki itu menjawab: "Aku telah bersetubuh dengan istriku di (siang hari) bulan Ramadhan." Beliau bersabda: "Bersedekahlah!", lelaki menjawab: "Demi Allah, wahai nabiyullah, saya tidak mempunyai sesuatu pun dan saya tidak sanggup untuk menunaikannya."maka Rasul menjawab, "kalau begitu, duduklah." Tiba-tiba datanglah seorang lelaki menuntun himar yang membawa makanan dan Rasul bertanya, "kemanakah laki-laki yang (katanya) celaka tadi? Bersedekahlah dengan ini." Maka lelaki yang (katanya) celaka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah mesti (aku berikan) kepada orang lain? Demi Allah, kami benar-benar dalam keadaan lapar, kami tidak memiliki makanan sedikit pun." Rasulullah menjawab, "kalau begitu makanlah (bersama keluargamu)." (HR. Muslim no. 1874)70 Tetapi jika dilakukan pada malam hari diperbolehkan, berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:187 yang berbunyi: 67 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, (Bayrut: Dar al-Fikr, tth), Juz II, 368. 68 Software HadithEncyclopedia Shahih Muslim versi Syarh Shahih Muslim, Kitab Haid bab bolehnya orang junub untuk tidur dan dianjurkannya berwudhu terlebih dahulu. 69M. Dahlan R, Fikih, 106-110. 70 Software HadithEncyclopedia Shahih Muslim versi Syarh Shahih Muslim, Kitab Puasa bab larangan bersetubuh pada siang hari pada bulan Ramadhan bagi yang berpuasa. 24
25 ََْمُتْ َََّۙنََُّلٌَِساابِلَْمُتْ ََْۙمُكِئَآَاسِنَٰالَِإَ ُثافَّرلاَ ِماايِ صلاَاةالْ يالَْمُكالََّل ِحَُا ّ َََْۙمُكالَََُاللهََ اباتاكَاامَاوُغا تْ بااوََّنُهوُر ِشابَََِانٰ ْلاافََّ ابااتا فَْمُكاسُفْ نَااََانوُنااتْاتَ "Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu."(Q.S. Al-Baqarah [2]:187)71 b. Saat menunaikan ibadah haji Dilarangnya berjima' dengan istri saat menunaikan haji dalilnya adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:197 yang berbunyi: ََۗ ِ جاْلحاَ ِفَِ الااد ِجَ الَاوَ اقوُسُفَ الَاوَ اثافارَ الًافََّجاْلحاََّنِهيِفَ اضارا فََْنامافََۚ "(Musim) haji itu (berlangsung pada) beberapa bulan yang telah dimaklumi, barangsiapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat dan bertengkar di dalam (melakukan ibadah) haji."(Q.S. Al-Baqarah [2]:197).72 c. Saat i'tikaf di Masjid Saat i'tikaf adalah salah satu waktu di mana suami istri dilarang melakukan jima'. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:187 yang berbunyi: ََِۗد ِجااسامْلاَ ِفَََِۙانوُفِكااعَْمُتْ ناأاوََّنُهوُر ِشاابُ تَ الَاو "Akan tetapi, janganlah campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beri'tikaf di dalam mesjid." (Q.S. Al-Baqarah [2]:187). d. Suami Berzhihar kepada istrinya. Menzhihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya dengan membandingkan haramnya berhubungan dengan ibunya sendiri, yang ucapan tersebut bertujuan untuk mengharamkan dirinya berhubungan badan dengan istrinya.73 Ketika seorang suami berzhihar kepada istrinya, maka diharamkan baginya untuk bersetubuh dengan istrinya sampai ia memenuhi tebusan zhihar berupa membebaskan seorang budak, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut jika tidak mampu, atau memberi makan enam puluh orang miskin Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 3-4 yang berbunyi: 71 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 38. 72 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 41. 73 M. Dahlan R, Fikih, 109.
ۤ ۤ ََّ َِۙهِبََانْوُظاعْوُ تَْمُكِلٰذََّ َََۙاَّس ااس ََْعِطاتْسايَََّْلََْنامافََّ ََۙاَّسَآَاماتََّ يَْناأَ ِلْبا قَْنِمَِ ْيْاعِبااتا تَااِبَُِٰ للّااو َ)٤َ(ٌَميِلاأَ ٌبااذاعَانيِرِفَََٰكْلِلاوََّ َََِۙاللهََُدوُدُحَ اكْلِتاوََّ تِلَ اكِلَٰذََّ ََۙاًنيِكْسِمَايِْ ت ِسَُمااعْطِإاف اامَاتَّ يَْنااَ ِلْبا قَْنِ مٍَةابا قارَُرْ يِرْحاتا فَاْوُلااقَاامِلَانْوُدْوُعا يََُّثَُْمِهِٕى "Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(3) Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(4)" (Q.S. Al- Mujadalah [28]: 3-4).74 e. Haid dan nifas. Sebagaimana pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:222 yang berbunyi: ۤ ََۚانْرُهْطايَ ٰ تّاحََّنُهْوُ بارْقا تََ الَاوَ ِۙضْي ِحامْلاَ ِفَاء ااسِ ِضْي ِحامْلاَِناعَََاكانْوُلا ْساياو َانْيِرَِ هاطاتُمْلاَ ُّبُِيَاوَا ْيِْباَّوَّ تلاَ ُّبُِيََاٰ للّاََّنِاََُٰۗ للّاَُمُكارامااَ ُثْياحَْنِمََّنُهْوُ تْأافَانْرَّهاطاتَااذِااف "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Q.S. Al-Baqarah [2]:222)75 6. Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual (Makruhatul Jima') Pemaksaan hubungan seksual merupakan pengertian dari kekerasan seksual, kekerasan seksual merupakan kejahatan serta kedzaliman yang berakibat pada keburukan dan kerusakan fisik maupun pikis pada korban yang mengalaminya. Islam mempunyai prinsip dasar dalam menolak segala bentuk keburukan, kerusakan, dan kekerasan. sebagaimana Nabi bersabda: ُلوُسارَ الااقَ ٍساَّباعَِنَْبِاَِناع "Dari Ibn Abbas ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak (boleh) ada perusakan pada diri sendiri, maupun perusakan pada orang lain." (Sunan Ibn Majah) 76 74 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 801. 75 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 47. 76 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz VII, 240. 26
Hadist tersebut tegas dalam "tidak (boleh) ada perusakan pada diri sendiri maupun pada orang lain", hal tersebut berarti seperti yang ditegaskan oleh para ulama bahwa segala bentuk kekerasan, kerusakan, dan keburukan harus ditolak (dar'ul mafasid). Arti ditolak tersebut berarti mengusahakan bagaimanapun caranya agar tidak terjadi, serta memberi perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban kekerasan supaya dampak dari kerusakan maupun kekerasannya dapat diminimalisir. Secara teologis adanya tindakan kekerasan seksual merupakan pelanggaran visi Islam yaitu rahmatan lil 'ālamīn, misi akhlak karimah, kaidah syari'ah yang menegaskan kemaslahatan umat serta ajaran-ajaran tentang kebaikan dalam berperilaku, kenyamanan hidup dan mu'āsyarah bil ma'rūf dalam perkawinan. 77 Kekerasan seksual adalah bentuk dari pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan yang sangat serius dan haram hukumnya dalam Islam, tindakan-tindakan seksual hanya diperbolehkan pada pasangan yang halal. Hal tersebut juga harus dilakukan berdasarkan kerelaan, tidak terpaksa, dan saling memberikan kenyamanan satu sama lain antar pasangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW:78 َُهااخاأَ ارِقْايََْناأََ ِرََّشلاَََانَِمٍََئِرْمَِاَ ِبْسا الااقَ الااقَاةارْ يارُهَ ِبِاأَْناع "Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda: antara muslim satu dengan muslim lainnya adalah haram untuk merusak hartanya, harga dirinya, dan darahnya. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya sesama muslim." (HR. Abu Daud no. 4238) Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang dilakukan suami kepada istri maupun sebaliknya seharusnya tidak terjadi, sebagaimana Islam telah mengilustrasikan praktik dalam berhubungan seksual antara pasangan suami istri dengan sebuah pakaian yang disebutkan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah [2]:187 berbunyi: ََانوُنااتْاتََْمُتْ َََّۙنََُّلٌَِساابِلََْمُتْ ََْۙمُكِئااسِنَٰالَِإَ ُثافَّرلاَ ِماايِ صلاَاةالْ يالَْمُكالََّل ِحَُا ّ َََْۙمُكالَََُاللهََ اباتاكَاامَاوُغا تْ بااوََّنُهوُر ِشابََِانٰ ْلاافََّ ابااتا فَْمُكاسُفْ نَاا "Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah 77 Faqih Abdul Kodir, dkk., Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), (Jakarta: tp, 2020), 14. 78 Ibid., 15-16. 79 Abu Daud, Sunan Abu Daud, (tp: tt, tth), Juz XIII, 25. 27
mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu."(Q.S. Al-Baqarah [2]:187)80 Hubungan seksual antara pasangan suami istri ini diibaratkan bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Karena pakaian merupakan sesuatu yang memberikan kenyamanan bagi mereka yang memakainya dalam menjalankan aktivitas, maka aktivitas seksual harus sesuatu yang memberikan kenyamanan kepada keduanya. Maka pasangan suami istri jika melakukan hubungan seksual haruslah dalam prinsip saling berbuat baik (mu'āsyarah bil ma'rūf), memberikan kenyamanan, kenikmatan, dan tidak dengan membuat kesakitan atau kerusakan.81 Pada hubungan perkawinan harus saling memberi kewajiban dan menerima hak dari keduanya, suami berhak menikmati tubuh istrinya dan istrinya juga berhak menikmati tubuh suaminya. Kenikmatan dalam berhubungan seksual ini harus berupa kesalingan diantara keduanya, bukan memonopoli hak suami semata dengan membuat istri tersakiti karena adanya pemaksaan. Sebagaimana suami juga berhak untuk tidak dipaksa dan disakiti oleh istrinya, sebab adanya aktivitas seksual diantara suami istri merupakan sebuah ibadah dan sedekah yang berpahala. Dalam melakukan hubungan seksualpun Islam menganjurkan untuk melakukan pemanasan (foreplay) terlebih dahulu, hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa fikih Islam menentang adanya kekerasan seksual. Nabi SAW bersabda:82 يَالََ: يارُهَ ِبِاأَْناع بُقْلِبَِ ٌلْوُسارَاامُها نْ يا بَْنُكايْلَ اوَُةامْيِهابْلَااَاعاقا ت Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda: "Janganlah salah seorang diantaramu menggauli istrinya seperti seekor binatang. Hendaklah terlebih dahulu ia memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan." (HR. Ahmad)83 Berdasarkan hadist diatas dapat dipahami bahwasanya jika tanpa pemanasanpun kurang disukai dalam Islam, maka pemaksaan hubungan seksual yang bahkan disertai dengan ancaman tentu dilarang dan diharamkan dalam Islam. 7. Fantasi Kekerasan Seksual Penyimpangan seksual dalam bentuk kekerasan yang bertujuan mendapatkan rasa nikmat dengan tindakan untuk menimbulkan kesakitan atau rasa malu merupakan bentuk dari sadomasokisme. Sadomasokisme yaitu perilaku kejam, kasar, secara 80 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 38. 81 Faqih Abdul Kodir, dkk., Tanya, 26-27. 82 La Jamaa, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih", Jurnal Ilmu Syariah, vol. XIII, no. 1 (Januari 2013); Ahkam, 73. 83 Ahmad ibn Hanbal, Musnad, 368. 28
psikologi merupakan bentuk kepuasan seksual dari menyakiti atau disakiti oleh pasangannya baik secara jasmani maupun rohani. Sadomasokisme terdiri dari dua bentuk kata, yaitu sadisme dan masokisme.84 a. Sadisme Seksual Sadisme adalah perilaku untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan penyiksaan kepada pasangannya dengan menimbulkan siksaan berupa fisik maupun psikis. Secara fisik akan memukul dengan anggota tubuh pelaku ataupun dengan benda-benda disekitarnya, menjambak rambut, mencubit, mencekik leher, menendang, ataupun menggunakan benda tajam. Secara psikis, penyiksaan berupa mengumpat, membentak dengan kata-kata kasar, menghina, dan mengancam.85 Sadisme seksual tidak sama dengan gangguan kepribadian sadistik, perbedaan tersebut karena sadisme seksual menginginkan kepuasan seksual. Sedangkan gangguan kepribadian sadistik cenderung merendahkan orang lain, kejam, dan menggunakan kekerasan karena menggemari penderitaan makhluk hidup, mengendalikan orang lain dengan rasa takut serta tertarik dengan senjata, luka, dan kekerasan.86 Kriteria adanya perilaku sadisme seksual berdasarkan diagnostic and stastical manual of mental disorders (DSM) edisi ke-IV tahun 1994 yaitu87 1) Berulang-ulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, berupa fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi atau pura-pura) mempermalukan atau menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain. 2) Menyebabkan distress bagi orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan atau orang tersebut bertindak berdasarkan dorongan tersebut kepada orang lain. Adanya perilaku sadisme seksual disebabkan oleh beberapa faktor yaitu88 1) Pendidikan yang salah. Pendidikan atau pengetahuan seseorang tentang seksual dapat mempengaruhi tindakannya, karena beranggapan bahwa aktivitas seksual merupakan perbuatan kotor. Sehingga pelakunya perlu ditindak dengan kekerasan dan kekejaman dengan perbuatan yang sadistis. 84 Inna Fauziatal Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati, "Sadomokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana", Journal of Sharia Economic Law, vol. 3, no. 2 (September 2020); Tawazun, 173. 85 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 260. 86 Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Sadomasokisme", Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Respository Walisongo, 2018), 35. 87 Ibid., 36. 88 Ibid., 36-37. 29
89 Ibid., 38. 2) Didorong oleh nafsu berkuasa yang ekstrim, hal tersebut berasal dari sifat arogansi seseorang. Dimana ia merasa lebih tinggi, lebih berkuasa dari pada pasangannya. Sehingga ia perlu menampilkan perbuatan kekejaman atau penyiksaan terhadap pasangannya. 3) Pengalaman traumatis dengan ibunya atau orang tuanya. Seorang pria mengembangkan pola sadisme dalam berhubungan seksual, baik secara sadar maupun tidak sadar. Karena banyak diilhami oleh tingkah laku orang tuanya. Misalnya perbuatan ibu yang sangat kejam, suka menyiksa anaknya, dan selalu menyebabkan penderitaan kepada anak-anaknya. Tingkah laku demikian menimbulkan rasa kebencian yang hebat pada anak laki-lakinya. Serta seorang ibu yang menunjukkan tingkah laku amoral di depan anaknya, juga akan menumbuhkan pola dendam dan sifat sadistis pada anak-anaknya. Juga karena perbuatan seorang kekasih yang tidak setia, asusila, dan khianat bisa menimbulkan rasa dendam dan agresif pada seseorang untuk berbuat sadistis pada semua partner seksualnya. 4) Pola kepribadian yang psikopatis. Perilaku mengikat pasangannya biasanya dilakukan dengan kondisi jiwa yang psikotis. Memiliki semacam obsesi "ditolak oleh wanita" yang sangat kuat sifatnya, sekaligus dibarengi rasa agresif, dendam, dan kebencian yang hebat yang diungkapkan dalam sadisme seksual. 5) Penyalahgunaan obat dan alkohol. Pengaruh dari obat-obatan tertentu memungkinkan seseorang yang memiliki potensi perilaku seksual menyimpang dapat melepaskan fantasi seksualnya tanpa hambatan kesadaran. 6) Penyalahgunaan kecanggihan teknologi. Dengan perkembangan informasi dan teknologi, sehingga banyak individu di satu wilayah bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah lain. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap perilaku mereka, karena sudah menjadi sifat dasar manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru dan asing bagi mereka. Manifestasi dari perilaku sadisme seksual dapat berupa:89 1) Pemaksaan atau pemerkosaan. Penolakan oleh korban menjadi gairah seksual bagi pelaku dalam melakukan aksinya. Semakin korban meronta, melawan, menangis, maka pelaku semakin bersemangat. 2) Memukul, menampar, menjambak, ataupun menendang pasangannya. 30
3) Pelaku melakukan penyiksaan, hingga pemukulan yang dilakukannya kepada korban menimbulkan luka memar. 4) Melukai bagian tubuh tertentu dari pasangannya hinga mengeluarkan darah. 5) Melakukan penyiksaan seksual dengan pemaksaan atau sampai melukai (alat genital). 6) Melakukan penyiksaan berat dengan menggunakan cambuk, kejut listrik, dan lain sebagainya. b. Masokisme Seksual Masokisme seksual merupakan perilaku untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan merasakan siksaan fisik atau mental pada dirinya, yang biasanya siksaan dalam bentuk flagellation (dipukul atau dicambuk). 90Seseorang yang mengalami masokisme seksual tidak dapat merasakan kepuasan seksual jika tidak merasakan sakit atau malu, rasa sakit yang dirasakan ketika berhubungan seksual berbeda dengan sakit akibat kecelakaan atau operasi. Tetapi dalam beberapa pasangan suami istri terdapat istri yang akhirnya harus menerima perlakukan suami yang berperilaku sadisme seksual, karena adanya agama yang mengharuskan istri untuk taat terhadap suaminya.91 Masokisme seksual berbeda dengan gangguan kepribadian mengalahkan diri, dalam masokisme seksual terdapat sindrom martir yang artinya orang yang ingin menjadi martir dan mencari penderitaan atau penganiayaan guna pemenuhan kebutuhan psikologis. Sedangkan gangguan kepribadian mengalahkan diri yaitu perilaku yang mengalah, menghindari kesenangan, dan tertarik kepada penderitaan. Gangguan kepribadian ini akan mencari seseorang yang dapat mengecewakannya, dan pasangan yang mengabaikannya yang tidak terkait dengan respon seksual. Secara umum perilaku masokisme seksual berkriteria sebagai berikut:92 1) Berulang-ulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi) yang dilakukan oleh orang lain untuk mempermalukan atau memukul dirinya. 2) Menyebabkan distress bagi orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Adanya perilaku masokisme seksual yang dirasakan seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, berikut faktor-faktor penyebabnya:93 90 Kartini Kartono, Psikologi, 262. 91 Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan, 39. 92 Ibid., 40. 93 Ibid., 40-41. 31
94 Ibid., 42. 1) Perilaku orang tua. Sewaktu masih kanak-kanak pernah dipukul oleh orang tuanya pada daerah erogen dan mendapatkan kepuasan seksual yang sangat mendalam karena pemukulan tersebut. Sehingga ingin mengulangi kembali peristiwa masokistis tersebut, terlebih ketika sudah beranjak dewasa dan memiliki pasangan. 2) Rasa bersalah dan berdosa besar. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan terhadap pasangannya, ia akan berusaha dengan keras agar dapat dimaafkan oleh pasangannya. Ia rela melakukan apa saja untuk menebus kesalahan yang pernah ia perbuat terhadap pasangannya. Bahkan sampai ia mengalami penderitaan. 3) Rasa cinta yang mendalam pada pasangannya. Seseorang yang mengalami masokisme bisa saja yang pada awalnya keberatan karena merasa tersakiti. Kemudian seiring berjalannya waktu karena merasa cinta yang mendalam atau keadaan pasrah, menjadi berbalik sebagai sebuah kenikmatan dalam kegiatan seksual. Sehingga ia akan meminta kembali untuk diperlakukan masokistis demi menunjukkan rasa cintanya terhadap pasangannya. Alasan yang menyebabkan perilaku sadomasokisme menjadi kesenangan bagi pasangan yaitu pertama, yang berperan masokisme akan merasakan pelarian dari stres kehidupan, tanggungjawab, dan rasa bersalah. Kedua, yang berperan sadisme akan merasa aman, menunjukkaan kekuatannya, dan akan dihormati. Kriteria diagnostik bagi sadomasokisme yaitu94 1) Preferensi aktivitas seksual yang melibatkan pengikatan atau menimbulkan rasa sakit atau penghinaan. (Seseorang yang menjadi resipien dari perangsangan demikian disebut "masokisme", sedangkan sebagai pelaku disebut "sadisme"). 2) Seringkali individu mendapatkan rangsangan seksual dari aktivitas sadistik maupun masokistik. 3) Kategori ini hanya digunakan apabila sadomasokistik merupakan sumber rangsangan yang penting bagi pemuasan seksual. 4) Harus dibedakan dari kebrutalan dalam hubungan seksual atau kemarahan yang tidak berhubungan dengan erotisme. Perilaku sadomasokisme menimbulkan madharat bagi pasangan suami istri, baik secara fisik maupun psikisnya. Madharatnya sebagai berikut: 1) Memar diakibatkan dari tamparan pasangan. 2) Memar akibat pemukulan dengan benda tumpul, seperti kayu. 32
33 3) Memar yang berbentuk garis akibat cambukan dari ikat pinggang atau tali tambang. 4) Kerusakan (cidera) di area reproduksi (alat kelamin). 5) Luka sayat akibat penggunaan benda tajam. 6) Gangguan stres, akibat pikiran yang selalu tertekan untuk selalu berperilaku sadisme dan masokisme seksual. 7) Rasa takut yang berlebihan. Hal ini terjadi karena perilaku sadisme dan masokisme seksual masih dianggap sebagai perilaku yang salah oleh masyarakat. Sehingga pelaku selalu dihantui perasaan takut (cemas) apabila perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat. Akibatnya mereka tidak merasa tenang dan nyaman apabila berkumpul atau melakukan aktivitas sosial dengan masyarakat. d. Nusyuz dan Fasakh A. Nusyuz Menurut bahasa nusyuz berasal dari kata nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.95 Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa pengertian seperti yang dikemukakan oleh Saldan diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri, menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri. Kemudian pendapat ulama Syafi'iyah yaitu perselisihan antara suami istri, sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nusyuz adalah ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai pergaulan yang tidak harmonis.96 Dalam kehidupan rumah tangga dikenal kata nusyuz yang merupakan istilah yang dipakai dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam Q.S.An-Nisa' [4]:34 yang berbunyi: ِتِٰ لااو ًلًْيِباس َََّنِهْيالاعَاْوُغْ با تَ بِرْضااوَِع ِجااضامْلاَ فاااتََْ "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka nasehatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi jika mereka 95 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1418-1419. 96 Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, terj. A. Syaiuqi Qadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. VI, 25-26.
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S.An-Nisa' [5]:34)97 Nusyuz tidak hanya dari pihak istri, suami juga dapat berbuat demikian. Nusyuz dari istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, sedangkan nusyuz dari suami seperti sakit, tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan tidak menggauli istrinya dengan baik. Maka nusyuz berarti meninggalkan kewajiban sebagai suami istri.98 Perilaku yang dapat dikatakan nusyuz oleh istri diantaranya:99 a. Istri enggan pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan berdasarkan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizing suami. b. Pasangan suami istri tinggal dirumah istri atas izin istri, kemudian pada suatu hari istri melarang suaminya untuk masuk rumah tersebut. Alasannya bukan karena akan pindah ke rumah yang disediakan suami. c. Istri menolak ajakan suami untuk menetap di rumah yang disediakannya tanpa alasan pantas. d. Istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib. e. Mengkhianati suami terkait dengan kehormatan dirinya, yaitu dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. f. Memasukkan orang lain ke dalam rumah, dimana suami tidak menyukai bila orang tersebut masuk. Baik ketika suami dirumah atau tidak. g. Lalai dalam melayani suami. h. Menghamburkan harta suami dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak pantas. i. Menyebarkan rahasia suami dan menurunkan tirai pelindung kehormatannya. Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan baik jika ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Jika istri masih berbuat hal seperti itu dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.100 Perilaku yang dapat dikatakan nusyuz oleh suami diantaranya:101 a. Sikap diam, enggan berbicara. 97Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 113. 98 Sobari bin Sutarip, "Memahami Hadits tentang Laknat Malaikat Terhadap Istri yang Menolak Ajakan Suami", Jurnal Indo- Islamika, vol. 8, no. 1, tahun 2019, 2. 99 M. Dahlan R, Fikih, 128-129. 100 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih, 186. 101 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 151. 34
35 b. Enggan mengajak tidur bersama. c. Membuang muka. d. Tidak memberikan hak-hak istrinya. e. Bersikap keras terhadap istri. Apabila istri melihat bahwa suami berbuat hal-hal tersebut maka cara mengatasinya dijelaskan dalam Q.S.An-Nisa' [4]:128 yaitu ّ َََۙاوا َاوَِاََِناَارْمَاا ََاًزوُشُنَااهِلْعا ب ََنِمَ ْتافااخٌَة ّ َََۙاوَُا ََ ِتارِضْح اَا ْلََْ ن ٌََْيْاخ َََّحُّشل ا ََُسُف "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S.An-Nisa' [4]:128)102 َااََ ْوَِاَْع ّ َََۙاوَِاَْنَ ََاًحْلُصَاامُها نْ يا بَااحِلْص َامِهْيالاعَاحاانُجَ الًافَاًضاار آَََااَْنَََُّي َافَاَِاََّنَااللهََ َْوُ ن ِسُْتُ َاًيِْباخَانوُلامْعا تَااِبَِانااك َْوُقَّ تا تاو اََ َُحْلُّصل Untuk menghentikan sikap dan tindakan suami maka perlu melibatkan orang ketiga, bahkan jika suami melakukan kekerasan maka dapat dilaporkan kepada aparat hukum.103 Adanya orang ketiga diperlukan untuk mendamaikan jika istri merasa lemah atau tidak mampu menghadapi suaminya. 2. Fasakh Fasakh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu اخسف ّّ ّّخسفي -ّّ ّّخسف artinya batal, rusak. 104 Sedangkan secara terminologi Mustofa Hasan menjelaskan menurut Sayid Bakri bahwa fasakh artinya menghilangkan sesuatu yang telah sah dan formal (legal formal). Fasakh disyariatkan untuk mencegah dari kemudharatan dan diperbolehkan bagi istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal untuk melakukannya.105 Secara umum, fasakh atau batalnya perkawinan adalah tidak sah atau rusaknya perkawinan karena adanya tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan, atau adanya sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.106 Dalam perkawinan suami memiliki hak talak kepada istrinya apabila diperlukan dan memenuhi syarat penjatuhan talak, serta istri memiliki hak fasakh. Maka dari itu suami istri memiliki hak yang sama dalam menghapus atau membatalkan perkawinan yang disebabkan karena adanya hal-hal yang tidak baik dan jika perkawinan dilanjutkan 102 Departemen agama Al-Quran dan terjemahan (Q.S.An-Nisa' [4]:128). 103 Abdul Hadi, Fiqh, 152. 104 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunu Wa Dzurriyyah, 2010), 316. 105 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 213. 106 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, 141.
akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Dengan demikian lebih baik untuk memutuskan menurut hukum dengan cara yang ditentukan. 107 Hukum Islam mewajibkan kepada suami untuk melaksanakan kewajiban dan hak-hak istri, serta memelihara dengan sebaik-baiknya. Suami tidak diperbolehkan untuk menganiaya dan menimbulkan kemudharatan kepada istrinya, serta dilarang menyengsarakannya. 108 Firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Baqarah [2]:231 yang berbunyi: َاًراارِضََّنُهوُك ِسُْتََُ الَاوََۚ ٍفوُرْعاِبََِّنُهوُحِ راسَ ْوَااََ ٍفوُرْعاِبََِّنُهَْوُك ِسْمااافََّنُهالاجَااََانْغالا با فَاءآاسِ نلاَُمُتْقََّلاطَااذِااو ََۚاوُداتْعا تِ ل "Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, maka tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan, sehingga kamu melampaui batas." (Q.S. Al-Baqarah [2]:231)109 Fasakh pada dasarnya mubah dan boleh, tidak disuruh dan tidak dilarang. Tetapi dilihat dari keadaan dan bentuk hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk- bentuk tertentu.110 Keadaan tertentu diperbolehkannya fasakh yang dimaksud adalah apabila terdapat faktor penyebab yaitu111 1. Hiperseksual (nafsu seksual berlebihan). Jika hiperseksual menjadi penyebab pihak suami atau istri mengalami kekerasan fisik dan membahayakan, maka diperlukan adanya fasakh. Tetapi jika hubungan seksual dilakukan dengan waktu sering dan pihak suami atau istri tidak mengalami penderitaan maka tidak diperlukan fasakh. 2. Suami tidak mampu memberikan nafkah. Hal ini dapat terjadi bila suami tidak sanggup menafkahi keluarganya yang menimbulkan kesusahan dan penderitaan yang tidak lazim bagi keluarga, maka berhak adanya fasakh. 3. Suami hilang atau ghaib, tidak jelas kabarnya, dan tidak memberi nafkah. Mayoritas ulama berpendapat sebaiknya istri melakukan fasakh. 4. Salah satu pihak mengalami gangguan jiwa. Jika suami atau istri mengalami gangguan jiwa, maka keduanya memiliki hak fasakh yang sama. 107 Fedry Saputra, "Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Fasakh Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik, vol. 1, no. 1, tahun 2022, 3. 108 Ibid., 4. 109 Departemen agama Al-Quran dan terjemahan (Q.S.Al-Baqarah [2]:231). 110 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 244. 111 Minda Putri Sonia Alhakima, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2021), 20- 21. 36
B. Marital Rape 1. Pengertian Marital rape merupakan kosa kata dari bahasa Inggris, marital artinya sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan rape artinya pemerkosaan.112 Menurut fuqaha tidak ada makna yang jelas dari pemerkosaan, tetapi menggunakan istilah dalam bahasa Arab yaitu ightisab al-untha. Ightisab secara umum berarti mengambil sesuatu dari seseorang tanpa kerelaanya. 113 Menurut KBBI pemerkosaan berasal dari perkosa yang berarti serangan dengan memaksa seseorang dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut.114 Dalam UU PKDRT Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud kekerasan seksual menurut Pasal 8 huruf (a) berbunyi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 115 Maka dari itu adanya kekerasan seksual terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya merupakan bentuk dari marital rape yang berarti pemaksaan hubungan seksual dalam hubungan perkawinan. Maka dari itu pengertian marital rape diartikan dengan pemerkosaan yang terjadi di dalam suatu ikatan perkawinan, dalam hal ini pemerkosaan yang dimaksud adalah memaksakan aktivitas seksual oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya yaitu suami terhadap istri ataupun sebaliknya.116 Adanya istilah marital rape semula karena popular di barat yang mengartikan adanya kekerasan dalam hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya, karena tidak adanya libido yang sama antara suami istri. Pihak istri tidak menginginkan kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak baik.117 Bergen dalam menafsirkan marital rape yang dikutip oleh Siti 'Aisyah mengartikan dengan melakukan hubungan seksual melalui vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau ketika istri sedang tidak dalam kesadaran.118 112John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 464 dan 583. 113 Zaleha Kamaruddin, dkk, "Woman, Rape and the Law: Comparative Perpectives", IIUM Law Journal, vol. 7, no. 2, tahun 1999, 148. 114 Muhammad Khoirul Anwar, dkk., "Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an", Jurnal Al Burhan, vol. 21, no. 02, tahun 2021, 258. 115Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 116 Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 11. 117 Muhammad Khoirul Anwar, dkk., "Kajian Ilmu, 259. 118 Lihat Siti 'Aisyah dikutip Milda Marlia, Marital, 12. 37
2. Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk marital rape diantaranya sebagai berikut:119 a. Melakukan pemaksaan hubungan seksual sesuai kehendak suami. Istri dipaksa untuk melakukan anal seks, oral seks, dan bentuk hubungan seksual yang lainnya yang tidak dikehendakinya. b. Hubungan seksual dengan cara paksa saat istri tidur. c. Memaksa hubungan seksual berkali-kali dalam waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupi. d. Memaksa hubungan seksual saat suami mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang durasi hubungan seksual tanpa persetujuan bersama. e. Memaksa istri untuk mengeluarkan suara desahan sebagai gairah seksual. Milda Marlia merumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut:120 a. Hubungan seksual yang tidak diinginkan istri, karena istri tidak siap dalam bentuk fisik dan psikis. b. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki, misalnya oral dan anal. c. Hubungan seksual disertai dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengkibatkan luka ringan maupun berat. Farha Ciciek membagi marital rape menjadi tiga yaitu memaksa hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual dengan penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.121 3. Penyebab Adanya marital rape ini disebabkan oleh penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya:122 a. Libido yang tidak sama. Gairah seksual dimiliki oleh setiap orang, tetapi tidak selalu sama kadar dan sifatnya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih bisa dan tidak takut untuk mengekspresikan gairah seksualnya daripada perempuan. Maka dalam sebuah perkawinan, seorang istri cenderung pasif dalam mengekspresikan gairahnya. Dari kepasifan tersebut dapat diatasi dengan adanya foreplay (pemanasan) sebelum melakukan hubungan seksual, tidak malah memaksakan istri untuk melakukan hubungan seksual. 119Aida Berlian Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum Marital Rape dalam UU Perkawinan dan UU N0. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), 11. 120 Milda Marlia, Marital, 13. 121 Farha Ciciek, IkhtiarMengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998), 24-25. 122 Milda Marlia, Marital, 20-21. 38
b. Penolakan istri. Penolakan tersebut karena kondisi istri sedang tidak bergairah dan cara suami dalam melakukan hubungan seksual disertai dengan kekerasan atau ketidakwajaran. Penolakan yang dilakukan istri dianggap sebagai pembangkangan kepada suami karena adanya keyakinan bahwa kewajiban istri adalah melayani suami. c. Suami dipengaruhi oleh alkohol atau obat-obatan. Tindakan yang tidak terkontrol dan berlebihan akibat alkohol atau obat-obatan tersebut. Penyebab tidak langsung diantaranya:123 a. Komunikasi yang kurang. Keterbukaan merupakan kunci kebahagiaan dalam hubungan suami istri, dalam melakukan hubungan seksual seharusnya dibicarakan dengan terang- terangan diantara keduanya. Adanya budaya yang menganggap bahwa istri hanya berkewajiban melayani suami membuat istri tidak berani dalam mengambil inisiatif untuk memulai hubungan seksual terlebih dahulu, meskipun istri menginginkannya. Sehingga istri hanya menerima sebagai objek pemenuhan seks suami saja. b. Suami diketahui pernah nyeleweng. Seorang suami yang berselingkuh dengan perempuan lain secara tidak langsung memicu adanya kekerasan seksual dalam perkawinan, istri secara tidak sadar akan terbayang perbuatan suaminya sehingga akan malas-malasan ketidak diajak suami. Sikap istri terebut dalam membuat suami kasar, agresif, dan bahkan keterlaluan. Atau suami akan memaksakan untuk berhubungan seksual diluar kebiasaan istri. c. Ketergantuan dan ekonomi tidak tercukupi. Istri yang secara ekonomi tidak mandiri maka posisinya akan lemah dalam urusan rumah tangga, begitu juga dalam hubungan seksual. Istri akan dipojokkan dengan pemutusan suplai ekonomi jika menolak hubungan seksual, maka ia akan mengiyakan meskipun tidak menghendaki. d. Kawin paksa. Hal tersebut membuat sulitnya komunikasi yang terjalin antara suami istri, akan jarang membicarakan persoalan rumah tangga secara terbuka bahkan terkait hubungan seksualitas. Selain penyebab langsung dan penyebab tidak langsung diatas, menurut Patricia Mahoney yang dikutip oleh Siti 'Aisyah menjabarkan sebab-sebab marital rape sebagai berikut:124 a. Reinforce power, dominance, and control (Pengukuhan kembali sebuah kuasa, dominasi, dan kendali). Pemaksaan hubungan seksual tidak selalu karena hasrat seksual, tetapi juga dilakukan sebagai pengukuhan kembali sebuah kuasa, dominasi, dan kendali suami terhadap istri. 123 Ibid., 21-22. 124 Ibid., 23. 39
b. Wujud kemarahan. Pemaksaan hubungan seksual sebagai wujud kemarahan suami kepada istrinya saat istri tidak dapat memenuhi perintah atau permintaannya. c. Stereotip atau "konsepsi" tentang bagaimana seorang istri atau perempuan bersikap. Misalnya melayani suami untuk berhubungan seksual adalah kewajiban istri, sehingga istri dianggap bisa menikmati hubungan seksual yang dipaksakan. 4. Dampak Secara garis besar dampak dari adanya marital rape yaitu sebagai 1.) Istri mengalami penderitaan fisik. Hubungan seksual yang dipaksakan tanpa adanya foreplay (pemanasan) dapat mengakibatkan rasa sakit pada istri di wilayah reproduksi dan ia tidak dapat menikmati hubungan seksual.125 Marital Rape menyebabkan luka pada vagina atau luka fisik lainnya, hal tersebut dapat terjadi apabila suami melakukan hubungan seksual setiap hari atau dengan durasi waktu yang lama. Perlakukan kasar suami dalam berhubungan seksual juga dapat menyebabkan istri mengalami memar wajah, luka kepala, pendarahan vagina, sulit dalam proses persalinan, bayi lahir premature, dan bahkan keguguran.126 2.) Istri mengalami penderitaan batin. Hubungan seksual untuk istri bukan lagi kebutuhan atau ibadah, melainkan siksaan. Istri merasa sebagai objek seksual yang tidak memiliki hak untuk menunda atau menolak hubungan seksual.127 Menimbulkan rasa kecewa dan takut dalam berhubungan seksual dengan jangka waktu yang panjang, istri juga tidak dapat mempercayai dirinya sendiri karena merasa tidak mampu untuk melayani suami dengan baik. Lebih parahnya yaitu istri dapat mengalami ketakutan luar biasa hingga merasa terus terancam oleh lingkungan disekitarnya.128 3.) Istri sebagai korban pemerkosaan sering merasa terasing dari masyarakat. Karena ia merasa perbuatan yang dilakukan suaminya disebabkan olehnya, rasa bersalah berlebihan yang dirasakannya membuat istri tidak dapat melakukan aktivitas positif dalam keluarganya. Hal tersebut tentu akan mengganggu keberlangsungan dan keutuhan keluarganya sendiri.129 4.) Adanya konflik yang berakhir dengan perceraian. Merasa diperlakukan keras dan kasar oleh suami membuat istri memberontak dan menentang, kemudian timbul masalah yang mengarah pada perceraian.130 125 Milda Marlia, Marital, 28. 126 Ibid., 24. 127 Ibid., 28. 128 Ibid., 25. 129 Ibid., 29. 130 Ibid., 40
BAB III PROFIL LRC-KJHAM SEMARANG DAN KASUS MARITAL RAPE YANG DITANGANI OLEH LRC-KJHAM SEMARANG A. Profil LRC-KJHAM LRC-KJHAM singkatan dari Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, yaitu organisasi non pemerintah (Non-Governmental Organization) untuk respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM merupakan salah satu mitra Komnas Perempuan pengada layanan yang berada di Kota Semarang serta bekerja di bawah yayasan SUKMA (Sekertariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia). LRC- KJHAM mendorong proses terintregrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum, dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan gender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC- KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan131 a. Sejarah LRC-KJHAM Organisasi ini terbentuk dari kelompok kerja yang fokus dengan pembelaan hak-hak perempuan yang berada di wilayah Jawa Tengah, pembentukan kelompok ini diinisiasi dari LBH Semarang-Yayasan LBH Indonesia dan dikenal sebagai Kelompok Kerja untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau K3JHAM pada 24 Juli 1999. Kemudian mulai dikenal pada saat pelaksanaan kegiatan 'Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan' yang diadakan pada 25 November-10 Desember 2000. Selanjutnya program tersebut naik pada tingkat nasional dan di koordinasi oleh Komnas Perempuan. K3JHAM telah bekerja secara efektif dalam melaksanakan pembelaan terhadap hak-hak perempuan di ruang pengadilan maupun dalam kebijakan publik, serta pengembangan konseling untuk perempuan korban tindak kekerasan. K3JHAM juga melaksanakan tanggungjawabnya dalam memperkuat cara kerja Bantuan Hukum Struktural (BHS) bagi kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) dalam aspek keadilan jender dan responsif pada hak-hak perempuan miskin.132 Tahun 2002 YLBHI menilai baik kerja K3JHAM dan dinyatakan selesai sebagai kelompok kerja, namun LBH Semarang memandang penting adanya kerja hak asasi perempuan K3JHAM kemudian dibentuk lembaga baru yaitu LRC-KJHAM di bawah Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Jender dan HAM (Yayasan SUKMA). Lembaga baru ini 131LRC-KJHAM, "Profil", diakses 25 September 2022. 132Soib Tiara Rhomadhona, "Komunikasi Terapeutik pada Perempuan Korban Perkosaan di Legal Resource Center KJHAM", Skripsi Universtitas Dian Nuswantoro, (Repository Udinus, 2017), 11 41
42 telah berhasil memprakarsai Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah tahun 2002. Model PPT dikampanyekan sebagai salah satu mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini, Tiga Puluh Lima kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki PPT. Dengan dukungan dana dari Hivos-Uni Eropa, model PPT diperkuat jangkauan operasionalnya hingga di tingkat kecamatan. Pada tahun 2009 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diinisiasi LRC-KJHAM telah berhasil di ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Perda No. 3 tahun 2009. Keberadaan Perda tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam merealisasikan hak-hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Dan pada tahun 2011, giliran Pemerintah Kota Semarang menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual. Pada Tahun 2010 atas dukungan Yayasan TIFA, WRIA dan FPAR telah dikembangkan untuk memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan. Pada tahun 2011-2012 atas dukungan dari Hivos FPAR dan WRIA dikembangkan lagi untuk meningkatkan komitmen dan kebijakan pemerintah lokal terhadap pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. FPAR dan WRIA akhirnya menjadi alat yang efektif untuk memperluas partisipasi perempuan dan untuk mendorong perbaikan kebijakan. Tidak hanya mendapatkan dukungan anggaran, tetapi bersama dengan Pemerintah, dan jaringan yang ada bekerja sama untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.133 Pada tahun 2014 atas dukungan MAMPU Ausaid, terbitlah buku analisis anggaran yang digunakan untuk meningkatkan alokasi anggaran penanganan kasus yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian dari hasil analisis anggaran tersebut dikembangkan menjadi sebuah buku pedoman analisis anggaran yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran oleh komunitas perempuan. Melalui program ini, LRC-KJHAM bersama FPL dan Komnas Perempuan melakukan advokasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di Jawa Tengah. Sehingga lahirlah Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu LRC-KJHAM juga melakukan advokasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diintegrasikan dengan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kendal.134 133 Ibid., 12-13. 134 Profil LRC-KJHAM Semarang.
Gambar 3. 1 Lambang LRC-KJHAM Semarang135 e. Visi dan Misi Visi : Menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan gender. Misi : 1. Memperkuat akses perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan gender. 2. Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan. 3. Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial. 4. Memperkuat akuntabilitas, manajemen, dan tata kelola organisasi.136 f. Divisi 1. Divisi Bantuan Hukum Adanya divisi bantuan hukum sebagai upaya meningkatkan akses perempuan atas keadilan, pekerjaan yang dilakukan oleh bantuan hukum untuk memperkuat akses perempuan miskin, marjinal, dan rentan pada keadilan. Perlakuan yang di dapatkan sebab adanya diskriminasi serta kemiskinan menahun membuat mereka tidak mampu membayar pengacara guna menuntut kewajiban negara. Kerja dari bantuan hukum dilakukan dari kerangka kerja hak asasi manusia yang di dasarkan pada instrumen hukum HAM. a. Layanan Konseling untuk Perempuan Korban Adanya konseling untuk memberikan fasilitas pada perempuan korban sehingga dapat memahami masalah serta akarnya, menemukan kekuatan agar dapat 135 LRC-KJHAM, "Profil", diakses 25 September 2022. 136 Ibid., 43
137 Ibid., 14-16. memutuskan sendiri tindakan yang harus dilakukan untuk menuntut keadilan dan tanggung jawab negara. b. Reintegrasi Sosial Adanya reintegrasi sosial untuk mengembalikan hak asasi korban seperti yang telah dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara supaya korban dapat menjalankan kehidupanya secara bermartabat. Reintegrasi sosial juga bermaksud sebagai upaya pencegahan terulangnya pelanggaran hak asasi manusia kepada korban. c. Support Group - Pemberdayaan untuk Survivors Adanya support grup sebagai konseling secara berkelompok dalam memulihkan psikologi survivors, memperkuat adanya solidaritas, dan kapasitas dari diri sendiri sebagai bentuk merebut kedaulatan atas diri termasuk kebijakan pemerintah terkait dengan perempuan.137 2. Divisi Advokasi Kebijakan a. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Bermaksud untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR) dan Women's Rights Impact Assessment (WRIA). Berdasarkan pengalaman LRC-KJHAM, FPAR dan WRIA telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan, memperluas partisipasi serta mendorong perubahan kebijakan. b. Penelitian dan Pemberdaayaan Melalui FPAR FPAR merupakan penelitian, pengorganisasian, dan pemberdayaan perempuan yang ditujukan kelompok perempuan miskin marjinal dan rentan berdaulat dalam masalahnya serta memegang kendali pada seluruh perubahan dalam mewujudkan hak asasinya. Pemberdayaan yang dilakukan mencakup kesadaran kepada realita penindasan pada perempuan dan penyebabnya, norma dan standar hak asasi perempuan berdasarkan hukum HAM internasional dan nasional. Baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan kapasitas kelompok-kelompok perempuan untuk berdaya membebaskan diri dan kelompoknya dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, gender, ras, suku, keyakinan, agama, dan kebangsaan. c. Mempromosikan Hak Asasi Perempuan LRC-KJHAM tak henti-hentinya mempromosikan hak asasi perempuan berdasarkan instrumen hukum HAM internasional, menyuarakan masalah dan isu- isu diskriminasi terutama kepada kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan. 44
Hal tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam menghapuskan diskriminasi pada perempuan dan memperbaiki kebijakan pemerintah dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan. 3. Divisi Informasi dan Dokumentasi Monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus pelanggaran hak asasi perempuan lainnya termasuk dalam konflik lingkungan yang berdampak pada perempuan, monitoring dalam pendokumentasian kasus berdasarkan pada instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Kemudian selain monitoring juga menilai tingkat ketaatan pemerintah dalam kewajiban hak asasi berdasarkan hukum HAM Internasional. a. Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Laporan tahunan merupakan hasil dari monitoring kasus dan kebijakan yang dilakukan sebagai integral dalam advokasi hak perempuan yang kemudian dianalisis dan dipublikasikan. Laporan dan rekomendasi kemudian diteruskan kepada lembaga-lembaga yang terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta Kantor Perwakilan PBB di Jakarta. b. Pengembangan Platform Digital untuk Kampanye Publik Publikasi ini dilakukan guna mendukung promosi hak asasi perempuan di Indonesia berupa pembuatan konten-konten foto, video, flyer, indografis, film dokumenter yang dipublikasikan melalui website dan sosial media. Selain itu ada pengembangan dengan mengadakan siaran langsung melalui platform Facebook, Instagram, serta Podcast. g. Struktur Organisasi Struktur Organisasi LRC-KJHAM Tahun 2022-2024 Direktur LRC-KJHAM : Nur Laila Hafidhoh, M.Pd Kepala Operasional : Ika Yuli Hernia Kepala Internal : Witi Muntari, M.Pd Divisi Bantuan Hukum : 1. Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H 2. Nia Lishayati, S.Ag 3. Moch. Soni Ridzal Kepala Divisi Advokasi Kebijakan : Lenny R, S.Pd 45
Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi : Citra Ayu Kurniawati Admin : Dhani Tri R, S.Kom Pembukuan : Ribut Handayani, S.E h. Lokasi LRC-KJHAM beralamat di Jalan Kauman Raya no. 61A, Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan pada peta di bawah ini maka letak lembaga berada di keterangan nomor 7 yaitu Kelurahan Palebon, yang berbatasan dengan Kelurahan Gemah, Kalicari, Pedurungan Tengah, dan Tlogosari Kulon. Gambar 3. 2 Peta Kecamatan Pedurungan138 B. Kasus Marital Rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang Kasus marital rape merupakan kasus yang sangat sensitif, karena menyangkut masalah pribadi seseorang. Penulis mendapatkan data marital rape yang diadvokasi oleh LRC-KJHAM. Data ini merupakan penunjang penulis dalam melakukan riset tentang marital rape yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber pendamping kasus marital rape di LRC- KJHAM. LRC-KJHAM menggunakan istilah marital rape sebagai pemerkosaan dalam rumah tangga. Di Indonesia sendiri jenis kekerasan telah diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bahwa ada 4 (empat) jenis kekerasan. Yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, dan kekerasan psikis. Definisi kekerasan seksual telah dijelaskan pada Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT bahwa "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut."139 Atas dasar 138 diakses 1 September 2022. 139 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 46
itulah, LRC-KJHAM dalam mendefiniskan marital rape yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah sah perkawinannya, sebab perkawinan bukan merupakan ajang untuk melampiaskan seksualitas, tetapi pernikahan merupakan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, bukan salah satu yang lebih tinggi dan satunya lebih rendah. Pengaduan yang masuk di LRC-KJHAM dapat melalui 2 (dua) cara yaitu berupa pengaduan langsung dan pengaduan online. Untuk pengaduan langsung, korban dapat langsung datang ke kantor LRC-KJHAM untuk mengadukan kasusnya. Sedangkan untuk pengaduan online korban dapat menghubungi media digital LRC-KJHAM, seperti Instagram, e-mail, hotline LRC- KJHAM. Selain itu, apabila terdapat kasus yang beredar di surat kabar atau media sosial LRC- KJHAM melakukan investigasi. Untuk mengategorikan pengaduan terkait kasus yang masuk, terdapat beberapa hal yang perlu dilalui yaitu proses konseling. Dalam proses konseling akan dijelaskan hak-hak perempuan, layanan yang dapat diperoleh oleh korban, medis, psikologis, bantuan hukum, reintegrasi sosial, rehabilitasi sosial, dan juga layanan rumah aman (shelter). Ketika proses konseling, pendamping dari LRC-KJHAM melakukan diskusi dengan korban sebagai salah satu cara menggali kronologi kasus secara detail dan terperinci. Kemudian oleh LRC-KJHAM akan mengindentifikasi pengaduan dari korban tersebut dan akan mengkategorikan sesuai kategori kekerasan seksual. Semisal ada pengaduan tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka akan dikategorikan dalam kasus marital rape. LRC-KJHAM mendapatkan deskripsi kasus dari para korban marital rape selama periode 2019-2022 di LRC-KJHAM. Berikut penjelasannya:140 1) Kasus Tahun 2019 a. Deskripsi Kasus Nama korban (istri) disamarkan dengan inisial M dan pelaku (suami) yang seterusnya dalam deskripsi ini akan disebut sebagai M dan pelaku. Di Kota Semarang terdapat pasangan suami istri yang telah menjalin hubungan selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun sampai tahun 2019, mereka melangsungkan perkawinan sejak tahun 1992. M dan pelaku diawal perkawinan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua M, segala keperluan dan kebutuhan ditanggung oleh orang tua M. Kemudian pada tahun 1999 mereka memutuskan untuk tinggal dirumah sendiri, sejak saat itu mulailah terjadi kekerasan. "Pernikahan sejak 1992 dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua korban, jadi semua keperluan dan kebutuhan ditanggung oleh orang tua korban. Kemudian tahun 1999 memutuskan untuk tinggal dirumah sendiri, sejak saat itu mulailah kekerasan."141 140 Wawancara dengan Nia (pendamping dari korban marital rape yang ditangani LRC-KJHAM ) pada 26 September 2022. 141 Ibid., 47
142 Ibid., 143 Ibid., 144 Ibid., Mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama masa perkawinan M yang menghidupi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja di pabrik. Tetapi pada bulan Agustus M memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena sakit-sakitan. Pelaku tidak pernah memberikan nafkah walaupun ia bekerja, serta memiliki indikasi berselingkuh dengan tetangganya. Pernah di suatu ketika M menanyakan gaji atau nafkah kepada pelaku tetapi pelaku selalu marah dan memukulnya. "Suami juga tidak memberikan nafkah, walaupun pelaku bekerja tapi uang tidak diberikan kepada keluarganya serta ada indikasi bahwa pelaku selingkuh dengan tetangganya."142 Pada tahun 2007 pelaku melakukan kekerasan fisik kepada anaknya, bahkan mengancam akan membunuh seluruh keluarganya. Puncaknya terjadi pada 31 Mei 2019 bertepatan pada bulan Ramadhan, pada saat itu pukul 02.00 WIB M dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Hal tersebut terjadi ketika M dalam keadaan tidur, ia beristirahat karena harus menyiapkan kebutuhan sahur dan pagi harinya harus menjalankan rutinitasnya untuk bekerja di pabrik. Pada saat dini hari tersebut, M menolak berhubungan seksual dan dipukul dibagian pelipis hingga lebam dan berdarah. "Inisial M tahun 2019 datang konseling dengan muka lebam di bagian pelipis, lalu ditanya kondisi dan korban menceritakan bahwa korban dipukul. Pada bulan puasa biasanya kan yang nyiapin perempuan kan ya? Nah suami dan anak tinggal makan, apalagi pada pagi harinya harus kerja dan energi harus lebih lagi. Nah sekitar jam 2 dini hari korban dipaksa suaminya untuk melakukan hubungan seksual, tapi korban menolak karena capek dan posisi masih tidur."143 Pelaku keluar dari kamar untuk mengambil linggis dan langsung diarahkannya linggis pada leher M dengan mengancam menggunakan kata-kata kasar. M berteriak meminta tolong kepada anaknya hingga anaknya bangun, hal tersebut disaksikan oleh anak mereka dan mereka akhirnya pergi. Kemudian pada pagi harinya langsung melalukan visum. "Nah dipukullah pelipis korban hingga berdarah dan bengkak, dia juga dicekik menggunakan linggis. Pelaku keluar dari kamar untuk mengambil linggis dan langsung diarahkannya linggis pada leher korban dengan ancaman, "kowe nek rak gelem tak pateni! (re: kamu jika tidak mau, kubunuh!)" sampai korbannya meminta tolong pada anaknya sampe anaknya bangun dan mereka pergi."144 M datang ke LRC-KJHAM dengan keadaan lebam di wajahnya, ia kemudian menceritakan kronologi yang terjadi. Kejadian yang sama juga pernah terjadi sebelum tahun 2019 setelah M melahirkan, ia memotong rambut namun pelaku marah dengan menyeret dan menendang M. M sering dipukul sampai anaknya mendapat imbas sebagai 48
korban KDRT. Semua anaknya juga sering dimaki dan mendapat kekerasan fisik. Setelah menceritakan kasusnya, M akhirnya melaporkan bentuk kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian dengan membawa hasil visum hingga berlanjut ke meja hijau dengan didampingi oleh LRC-KJHAM. b. Advokasi dan Pendampingan LRC-KJHAM M datang ke kantor LRC-KJHAM dengan membawa hasil visum, sehingga pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan di kepolisian. Sebelum ke kepolisian, M melakukan konseling terlebih dahulu dengan pendamping di LRC- KJHAM. Di kepolisian LRC-KJHAM mendampingi BAP hingga di persidangan sampai putusan. Pada saat BAP didampingi, meminta lembar BAP dan ditinjau kembali oleh LRC-KJHAM. Jika ada yang kurang akan ditambah dan jika salah akan meminta ganti, berdasarkan konseling yang pernah dilakukan dengan M. Pada kasus pidana M dimintai keterangan, kemudian LRC-KJHAM akan monitoring dari awal sampai putusan. LRC- KJHAM juga meminta urgent action atau surat dukungan dari beberapa jaringan yang fokus pada kasus kekerasan pada perempuan dan dikirim ke jaringan se-Indonesia kemudian mereka kirim ke pengadilan agar putusannya itu lebih tinggi. Ketika persidangan LRC-KJHAM meminta kepada hakim agar pada saat M diperiksa bisa didampingi, berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum bisa mengajukan pendamping atau bisa di dampingi oleh pendamping dari pekerja sosial, dlsb. Persidangan memutuskan bahwa hasil putusan Pengadilan Negeri pada Desember 2020 pelaku mendapat kurungan 8 bulan. "Kekerasan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dan penderitaan korban serta anaknya sudah sangat lama dialami. Korban melaporkan tindak kekerasan pelaku sendiri ke polisi dengan hasil visum dan kita mendampingi waktu proses di kepolisian, sidang juga kita dampingi, pemeriksaan di pengadilan, kita juga meminta surat desakan yang diminta dari temen-temen jaringan supaya mereka juga mendesak pengadilan agar memberikan keadilan pada korban dan hukuman setinggi-tingginya untuk pelaku. Itu kita dampingi sampai putusan PN bulan desember 2020, kalau perdatanya September 2019 sudah diurus."145 Sedangkan kasus perdata di Pengadilan Agama dimulai September 2019 dengan membantu untuk mengurus perceraian dari membuat gugatan sampai putusan, hakim memutuskan bercerai dengan putusan verstek. LRC-KJHAM juga menawarkan M untuk bergabung dalam support group Sekartaji sebagai upaya pemulihan KDRT dan mengikuti pelatihan selama 3 hari tetapi M menolak. 145 Wawancara dengan Nia (pendamping dari korban marital rape yang ditangani LRC-KJHAM ) pada 9 November 2022. 49
2) Kasus Tahun 2020 a. Deskripsi Kasus Nama korban (istri) disamarkan dengan inisial P dan pelaku (suami) yang seterusnya dalam deskripsi ini akan disebut sebagai P dan pelaku. Di Semarang terdapat pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 1988, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada tahun 2020 P mendatangi LRC- KJHAM dan melakukan konseling. Pada saat konseling diketahui bahwa P mengalami kekerasan seksual, P diminta melayani pelaku dalam keadaan mabuk. P mengatakan bahwa pelaku tidak dapat ereksi dan kemungkinan mengalami impotensi atau disfungsi ereksi. Namun P disalahkan karena tidak dapat memberikan hasrat seksual kepada pelaku dengan menggunakan bahasa kasar. "Diminta melayani suami ketika pelakunya dalam keadaan mabuk. Itu pelaku sudah sepuh ya dan mempunyai penyakit yang tidak dapat berereksi. Tetapi korban yang disalahkan karena tidak bisa membuat pelaku ereksi, "kowe mesti bar ngentu karo si A makane kowe rak iso karo aku! (re: kamu pasti habis berhubungan seksual dengan A, makanya kamu tidak bisa (membuat ereksi) denganku) serta durasi untuk melakukan hubungan seksual bisa berjam-jam kadang dari ashar sampai magrib. Kan itu pasti sakit kan ya? Berjam-jam harus mengangkang untuk membuat pelaku ereksi"146 Karena pelaku sering memaksa untuk berhubungan seksual dan P sering diancam dengan benda tajam yang diletakkan dibawah tempat tidur mereka saat berhubungan, maka P memutuskan untuk pisah ranjang. Ketika sudah pisah kamar pun pelaku jika ingin berhubungan seksual akan menyeret korban ke kamar pelaku dan menguncinya. Jika P menolak untuk berhubungan seksual, pelaku langsung mengancam dengan clurit yang diambil dari bawah kasurnya. Berawal dari marah-marah terlebih dahulu, melempar botol minuman kerasnya, dan mengacungkan pisau atau clurit ke P yang kemudian P melakukan kemauan pelaku untuk berhubungan seksual karena merasa terdesak. Pelaku melakukan pemerkosaan tersebut tidak hanya pada saat mabuk saja, tetapi ketika sadar pun selalu memaksa. "Nah mereka kan sudah pisah kamar ya, karena dulu pelaku selalu memaksa berhubungan seksual dan lebih dari sekali pelaku meletakkan benda tajam dibawah kasur mereka. Jika korban menolak untuk berhubungan seksual, pelaku langsung mengancam dengan clurit yang diambil dari bawah kasurnya. Kemudian menggunakan pisau juga pernah, jadi awalnya marah-marah dulu, lempar botol minuman kerasnya, dan ngacungin pisau atau clurit ke korban baru istrinya mau karena merasa terdesak. Ketika sudah pisah kamar pun pelaku jika ingin berhubungan seksual akan menyeret korban kekamar pelaku dan menguncinya. Berarti itu kan dengan keadaan sadar dan paksaan, pelaku melakukan hal tersebut tidak hanya pada saat mabuk saja. Ketika sadar juga selalu seperti itu dan marah-marah."147 146 Wawancara dengan Nia (pendamping dari korban marital rape yang ditangani LRC-KJHAM) pada 26 September 2022. 147 Ibid., 50
148 Ibid., 149 Ibid., Saat sadar juga selalu marah-marah ketika mengalami disfungsi ereksi, merobek jok motor P, kencing di kasur ketika P sedang tidur. Mengancam P dengan mengacungkan pisau, "kowe nek rak gelem nurut karo aku, wes tiji tibeh. Mati siji, mati kabeh" (re: jika kamu tidak nurut denganku, maka mati satu mati semua). Pelaku meminta hubungan seksual dari ashar sampai maghrib, ketika P meminta untuk melakukan sholat maghrib pelaku justru marah dan memaki. "Yang terakhir itu pelaku marah-marah dengan melempar botol-botol minuman keras, merobek jok motor korban, kencing di kasur ketika korban sedang tidur. Mengancam korban dengan mengacungkan pisau, "kowe nek rak gelem nurut karo aku, wes tiji tibeh. Mati siji, mati kabeh." Akhirnya pelaku meminta hubungan seksual dari ashar sampai maghrib, ketika korban meminta untuk melakukan sholat maghrib pelaku malah marah dan memaki."148 Setiap melakukan hubungan seksual, pelaku selalu mengeluarkan kata-kata kasar. Suatu ketika P ingin melakukan hubungan seksual dengan cara yang disyariatkan agama, P ingin berdoa dulu, memakai wangi-wangian, tetapi pelaku malah marah "kowe mesti bar praktek karo gemblekkanmu. Makane kowe koyok ngene" (re: kamu pasti habis praktek dengan selingkuhanmu. Makanya kamu seperti ini). "Ketika melakukan hubungan seksual, pelaku selalu keluar kata kasar. Ketika korban ingin berhubungan seksual, korban ingin berdoa dulu, memakai wangi-wangian, tetapi pelaku malah marah "kowe mesti bar praktek karo gemblekkanmu, makane kowe koyok ngene"149 P dan anak-anaknya juga pernah dipermalukan ketika P pulang dari ibadah umroh yang memang tidak dengan pelaku, pada saat itu rumah mereka (P dan pelaku) dicoret oleh pelaku dengan umpatan kasar. Kejadian ini selain mengorbankan P, berimbas juga kepada anak-anak mereka. Ancaman, perlakuan kasar, makian, dan berbagai tindak kekerasan lain sangat mengancam nyawa anaknya. Bunuh diripun hampir pernah dilakukan anaknya. Suatu ketika P membelikan motor untuk anak pertamanya, tetapi oleh pelaku dijual tanpa sepengetahuan P. Anak ketiga juga pernah dimaki dengan kata kasar, "kowe orak anakku, kowe anakke gemblekane ibumu, orak mirip karo aku!" (re: kamu bukan anakku, kamu anak dari selingkuhan ibumu, (kamu) tidak mirip denganku) sampai suatu ketika anak ketiganya melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum racun karena kelakuan dari pelaku yang berada di lokalisasi dan diketahui oleh teman dari anaknya. Anak keduanya juga tidak luput dari makian, karena anak kedua mengalami sakit menahun. Ia disumpahi oleh pelaku, "kowe orak bakal duwe bojo, orak bakal duwe anak" (re: kamu tidak bakal mempunyai pasangan, tidak bakal mempunyai anak) karena sakit yang dideritanya. Tidak hanya cacian dan sumpah yang dilontarkan oleh pelaku, 51
tetapi juga kekerasan fisik pada anak-anaknya. Dahulu P pernah dilempar kursi oleh pelaku, tetapi sekarang pelaku tidak berani melakukan kekerasan fisik pada P. Akan tetapi pelaku masih tetap melakukan tindakan seperti meludahi, menoyor, atau tindakan- tindakan yang dilakukan tidak dapat divisum, namun tetap melakukan kekerasan fisik pada ketiga anaknya.150 Berlangsungnya perkawinan antara P dan pelaku, dalam mebiayai seluruh kebutuhan rumah tangga P memiliki andil besar didalamnya. Sedangkan pelaku selalu meminta modal usaha dan modal usaha tersebet hanya dijadikan sebagai perantara foya- foya dalam hidupnya. Dahulu pelaku mempunyai usaha becak yang dibiayai kedua orang tua pelaku, tetapi lama kelamaan habis kejual karena setorannya untuk mabuk, main perempuan di lokalisasi seperti tempat pekerja seks, tempat karaoke. Pada saat usaha becak pelaku memberikan nafkah tetapi hanya sebatas uang susu untuk anak, tidak sepenuhnya dipenuhi nafkah yang seharusnya diberikan. Setelah becak habis kemudian P diminta untuk modal jual beli mobil tetapi itu juga habis entah kemana. Ketika ditanya ke pegawai, uangnya ternyata sudah diambil oleh pelaku. Ketika P meminta izin hendak kuliah lagi tidak diperbolehkan oleh pelaku, malah dicurigai dengan orang lain. b. Advokasi dan Pendampingan LRC-KJHAM Ketika P datang ke LRC-KJHAM dilakukan konseling untuk tahapan awal, kemudian P melakukan visum karena yang hendak dilaporkan adalah kekerasan seksual, psikis, dan penelantarannya. Jika kekerasan fisik yang dialaminya tidak dapat dilaporkan karena untuk kekerasan fisik sudah terjadi pada waktu yang lama, sehingga tidak dapat divisum. Kemudian kita melakukan visum seksual, pemulihan psikologis, dan pemeriksaan psikologis di RS Bhayangkara dengan psikolog dan psikiatri. LRC-KJHAM mendampingi di proses pidananya mulai awal pengaduan sampai diperiksa, selain itu karena prosesnya lama dilakukan koordinasi dengan penyidik untuk mengetahui hambatan dan tantanganya. Kemudian karena kasus kekerasan seksual dianggap "ya ini kan sudah suami istri, mesti kan kalaupun ada visumnya tidak bisa". Karena robekannya (vagina) sama, kecuali belum menikah. Kemudian kita hanya melaporkan kekerasan yang psikis dan penelantarannya, untuk penelantarannya juga mengalami kesulitan dikarenakan belum pernah ada kasus seperti itu dan jikapun ada melalui jalan damai atau RJ (Restotive Justice). "Nah itu (dimaki) kan bentuk dari kekerasan psikologis, kalau dihubungkan dengan marital rape ya itu termasuk. Karena ada unsur ancaman, paksaan, gitu. Sering 150 Wawancara dengan Nia (pendamping dari korban marital rape yang ditangani LRC-KJHAM) pada 3 Oktober 2022. 52
banget pelaku itu harus disiapin segala kebutuhannya, padahal tidak memberi nafkah. Padahal rumah tangga kan kesalingan."151 Pada saat P konseling terkait litigasi dari pendamping LRC-KJHAM memberikan langkah-langkah untuk mendokumentasikan sebagai bukti dalam proses hukum, bukti yang P berikan berupa audio dan laporan psikologis. Untuk psikologis ada pemeriksaan di psikolog, serta penelantaran terkait harta bersama. Karena pelaku menjual dan merusak perabotan yang ada dirumah seperti kulkas, AC, TV, dll. Kemudian LRC-KJHAM berusaha dengan mengajukan ahli pidana dan ahli perdata, ahli KHI yaitu Bu Anthin dari UIN Walisongo dan untuk ahli pidananya dari Unika Bu Marshella. Ahli tersebut menjelaskan ke kepolisian dan persidangan. Ahli pidana ditanya mengenai harta gono gini atau harta bersama dan ahli KHI ditanya mengenai nafkah, harta bersama, dan rumah tangga. Kemudian psikologisnya itu di RS Elizabeth, meskipun diperiksa di RS Bhayangkara tetapi ahlinya dari RS Elizabeth. Selanjutkan dalam perdatanya membantu membuat gugatan tetapi masih belum diajukan di pengadilan. P ditawarkan untuk mengikuti support group Sekartaji, tetapi belum bisa mengikuti. Sampai saat ini, kasus masih dalam proses di Pengadilan Negeri, sudah hampir satu setengah tahun dan belum ada putusannya. Meskipun P sudah pindah dari rumah dan bertempat tinggal di rumah yang ia beli sendiri, P masih takut apabila pelaku akan bersikeras untuk bagi harta. Maka setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri, LRC- KJHAM berharap agar pelaku ditahan dan akan dilanjutkan pada gugat perdata. "Dan prosesnya ini lama banget, hampir satu setengah tahun. Sampai sekarang belum ada putusannya, untuk perceraian juga mau diurus. Tapi karena korban sudah keluar dari rumah yang ia beli sendiri, ditakutkan pelaku akan mengotot untuk bagi harta. Strategi yang kita ambil, biar ada putusan PN dulu agar pelaku ditahan dan lanjut pada gugat perdata."152 3) Kasus Tahun 2022 a. Deskripsi Kasus Nama korban (istri) disamarkan dengan inisial C dan pelaku (suami) yang seterusnya dalam deskripsi ini akan disebut sebagai C dan pelaku. Pada tahun 2022 pukul 02.00 WIB C mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan oleh pelaku, memang pada saat hal itu terjadi kondisi atau keadaan rumah tangga antara pelaku dan C sudah sering terjadi KDRT. Pada saat itu C sedang tidur dan kaget ketika pelaku datang, "ketika pemukulan di jam 2 tersebut korban sedang tertidur dan kaget ketika pelaku datang. Karena sebelumnya sudah 1 bulan korban dan pelaku pisah ranjang dan sudah sejak lama. Namun tiba-tiba pelaku meminta untuk berhubungan seksual dan 151 Wawancara dengan Nia (pendamping dari korban marital rape yang ditangani LRC-KJHAM) pada 27 Oktober 2022. 152 Wawancara dengan Nia (pendamping dari korban marital rape yang ditangani LRC-KJHAM) pada 9 November 2022. 53
seketika korban menolak dan terjadilah cekcok hingga akhirnya pelaku memukul wajah dan badan korban. Hampir satu tahun tidak melakukan hubungan seksual dengan pelaku, karena pelaku memiliki selingkuhan dan bersama selingkuhannya terus dan korban sudah mengetahui."153 Pelaku juga sudah sering bergonta-ganti selingkuhan. Ketika pelaku memukul C karena menolak berhubungan seksual, C langsung melarikan diri hanya dengan pakaian yang dipakai saja, tidak membawa apapun. Meminta bantuan kepada temannya, berpindah-pindah tempat penginapan karena selalu dicari oleh pelaku. Perlakuan kasar hanya dilakukan kepada C, jika dengan anak pelaku sangat baik. C melapor kepada polisi dengan membawa hasil visum bersama pengacaranya, namun ketika pelaporan dilakukan pengacara yang mendampingi tiba-tiba tidak bisa menolong. Karena mengetahui bahwa pelaku ini membahayakan maka korban dititipkan di rumah aman. Seiring berjalannya waktu, C memilih untuk mencabut laporan secara tertulis agar tidak bertemu dengan pelaku karena pelaku bersifat manipulatif. C sudah menginginkan untuk menggugat cerai, sudah lebih dari tiga pengacara di mintai tolong tapi semuanya gagal. "namun ketika pelaporan dilakukan pengacara yang mendampingi tiba-tiba tidak bisa di mintai tolong lagi. Karena tau pelaku ini agak membahayakan maka korban dititipkan di rumah aman. Berjalannya waktu, korban memilih untuk mencabut laporan secara tertulis agar tidak bertemu dengan pelaku karena pelaku bersifat manipulatif. Korban sudah ingin menggugat cerai, sudah lebih dari tiga pengacara di mintai tolong tapi semuanya gagal karena beberapa pengacara tidak berani dengan pelaku. Hal tersebut didasari karena pelaku merupakan orang yang memiliki power (negatif), hingga akhirnya korban pergi dari Semarang."154 Karena jika C tetap berada di Semarang akan selalu dicari baik secara mistis ataupun langsung, sebelumnya C pernah pergi dari rumah sekitar 4 bulanan dan akhirnya kembali. "Katanya pembantu dirumah itu, percaya ngga percaya pelaku pasang ayam terus dikurungi dan setelah beberapa hari itu korban pulang seperti orang linglung, bingung. Alasannya pergi kerumah itu juga kekerasan seksual (oleh pelaku)"155 C dan pelaku telah menikah pada tahun 2005, selama pernikahan C selalu dilarang. Ketika C bekerja sebagai perias, ia tidak boleh mengambil job tanpa seizin pelaku serta ketika pergi merias harus selalu memberi detail lokasi kepada pelaku. Sampai saat ini C tidak ingin bertemu bahkan mediasi via zoom dengan pelaku, karena C sangat takut kepada pelaku. C keinginannya berpisah secara resmi tetapi sulit, berbagai cara sudah dilakukan C agar berpisah. Dampak dari kekerasan yang dialami, C 153 Wawancara dengan Nia (pendamping dari korban marital rape yang ditangani LRC-KJHAM) pada 27 Oktober 2022. 154 Ibid., 155 Ibid., 54
memikirkan bagaimana caranya supaya pelaku sebal dengan C hingga akhirnya C memiliki pacar sampai melakukan hubungan seksual yang akhirnya diketahui oleh pelaku dari handphone C yang tertinggal dirumah ketika C melarikan diri. Tapi tetap saja C selalu dikejar, dicari supaya pulang kerumah. b. Advokasi dan Pendampingan LRC-KJHAM Kasus C merupakan kasus bersama, ketika proses berlangsung C sudah melaporkan di kepolisian dengan mengajak pengacaranya, tapi pada saat itu pengacaranya mendadak tidak dapat dihubungi dan tidak datang. "Yang C ya, itu kan kasus bersama ya. Jadi itu kita dapetnya pas proses dia sudah laporan di polisi itu kan ngajak pengacaranya, tapi disaat itu pengacaranya nggak dateng. Terus akhirnya polisi ketakutan dan polisi merujuk, memintakan rumah aman ke lembaga lain. Akhirnya lembaga itu meminta bantuan kita untuk penanganan kasus bersama, kita menanganinya ya bersama."156 C sudah di BAP pada awalnya, tetapi belum melanjutkan untuk melakukan BAP lagi. Untuk penguatan pengambilan putusan pada kasus C maka diadakan konseling, C meminta untuk mencabut laporan karena ada hal lain. Padahal sebenarnya C sangat ingin meneruskan, tetapi karena situasi belum memungkinkan untuk melanjutkan perkaranya akhirnya C mencabut laporannya dan pergi keluar kota itu. Pada saat C hendak keluar kota, LRC-KJHAM mendampingi dengan mengantar dan membiayai tiket transportasi, semisal C naik bis maka akan diantar ke terminal, terus memastikan keamanannya disana. Tetapi C ini terdapat perubahan bahwa akhirnya dia dibelikan tiket oleh saudaranya. Untuk saat ini hanya bertanya-tanya kabar C, karena C berada diluar Kota Semarang maka tidak memungkinkan untuk menawarkan mengikuti support group. 156 Wawancara dengan Nia (pendamping dari korban marital rape yang ditangani LRC-KJHAM) pada 9 November 2022. 55
BAB IV ANALISIS POLA PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DAN TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP KASUS MARITAL RAPE YANG DITANGANI OLEH LRC-KJHAM SEMARANG A. Pola-pola Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC- KJHAM Semarang Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengertian dari marital rape yaitu pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam ranah rumah tangga yaitu suami terhadap istri maupun sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan marital rape maka pola-pola marital rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang sebagai berikut. 1. Kasus Tahun 2019 Menurut Milda Marlia dalam merumuskan bentuk-bentuk marital rape, maka kasus marital rape pada tahun 2019 oleh LRC-KJHAM polanya berupa tindakan memaksakan untuk berhubungan seksual ketika istri tidak menginginkannya dikarenakan istri dalam keadaan tidak siap dalam bentuk fisik dan pemaksaan hubungan seksual disertai dengan kekerasan. Arti ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dapat diketahui dari keadaan istri pada saat diminta untuk berhubungan seksual oleh suaminya masih dalam keadaan tidur, dimana hal tersebut dapat dikategorikan bahwa istri sedang dalam keadaan tidak sadar dan tidak siap untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Ketidaksiapan istri untuk melakukan hubungan seksual pada jam 02.00 WIB dini hari menyebabkan adanya penolakan dari istri kepada suaminya, hal tersebut kemudian membuat suami marah dan melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul pada bagian pelipis yang menyebabkan memar dan berdarah pada istrinya. Tidak berhenti setelah melakukan kekerasan fisik, setelah itu suami masih melanjutkan kemarahannya dengan mengancam menggunakan linggis yang kemudian digunakan untuk mencekik istrinya disertai dengan ancaman akan membunuh. Memaksa melakukan hubungan seksual dengan mengancam menggunakan linggis merupakan puncak dari segala konflik yang pernah dialami dalam perkawinan tersebut, hal tersebut terjadi pada 31 Mei 2019 yang bertepatan pada bulan Ramadhan. Adanya unsur memaksa untuk melakukan hubungan seksual inilah maka, kasus ini dikategorikan sebagai marital rape dengan pola tindakan memaksa berhubungan seksual yang tidak diinginkan istri karena istri tidak siap dalam bentuk fisik. Penyebab langsung dari adanya tindakan marital rape ini juga didasari dari perbedaan libido (nafsu berahi yang bersifat naluriah) diantara suami istri, ketika suami menginginkan untuk berhubungan seksual ia langsung mengekspresikan keinginannya begitu saja tanpa 56
adanya rayuan atau komunikasi terlebih dahulu pada istrinya. Terlebih pada saat itu dilakukan ketika istrinya dalam keadaan tidur dimana hal tersebut berarti istri dalam keadaan tidak bergairah untuk melakukan hubungan seksual dan suami secara langsung meminta tanpa melakukan pemanasan, selain faktor tersebut adanya penelantaran oleh suami juga menjadi faktor penolakan istri. Diketahui bahwa selama perkawinan suami tidak pernah memberikan nafkah, semua kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh istri dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Perkawinan yang telah berlangsung sejak tahun 1992 ini, pada akhirnya pada September 2019 melakukan cerai gugat dengan hasil putusan verstek dikarenakan sudah adanya putusan PN bahwa suami mendapat hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan. Perceraian tersebut menjadi sebuah dampak dari adanya konflik yang selama ini dialami oleh kedua pasangan suami istri tersebut, selain itu adanya dampak berupa penderitaan secara fisik dan psikis yang dialami oleh istri dan anak mereka selama bertahun-tahun lamanya akhirnya telah berakhir. Walaupun tetap menimbulkan traumatik dan menjadi luka secara psikis yang akan berbekas di hati mereka, baik penderitaan psikis jangka pendek (short term effect) maupun jangka panjang (long term effect). 2. Kasus Tahun 2020 Pada tahun 2020 LRC-KJHAM mendampingi kasus dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya sejak tahun 1988, namun berapa lama pun usia sebuah hubungan perkawinan tidak terhindar dari sebuah permasalahan. Kasus marital rape yang didampingi oleh LRC-KJHAM pada tahun 2020 ini ketika istri datang melakukan konseling dan menceritakan permasalahannya. Istri diminta untuk melakukan hubungan seksual ketika suami sedang dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman keras, ketika istri bersedia untuk berhubungan seksual justru suami memaksa untuk melakukan dengan durasi yang lama. Durasi dalam melakukan hubungan seksual sekitar 3 (tiga) jam dari waktu ashar hingga maghrib, hal tersebut dipaksakan oleh suami dikarenakan tidak dapat orgasme atau ereksi dikarenakan suami mengalami disfungsi ereksi. Selain melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual sampai suami ejakulasi, suami selalu melontarkan cacian dan makian ketika hendak dan saat melakukan hubungan seksual. Istri pada akhirnya berpisah ranjang dengan suami karena sering dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, diancam dengan benda tajam seperti pisau dan clurit yang sudah diletakkan suami dibawah tempat tidurnya untuk mengancam. Sudah menjadi sebuah kebiasaan ketika suami meminta untuk berhubungan seksual selalu diawali dengan ujaran kemarahan, melempar botol minuman keras, dan mengacungkan benda tajam. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah ancaman bagi istri, sehingga istri melakukan hubungan seksual karena terdesak dan terpaksa. Bahkan suami pernah buang air kecil di tempat tidur istrinya. Maka diketahui bahwa pola marital rape pada kasus ini adalah melakukan 57
hubungan seksual pada saat suami dalam keadaan mabuk, memperpanjang durasi berhubungan seksual tanpa persetujuan bersama, dan melakukan hubungan seksual karena ancaman kekerasan. Penyebab secara langsung adanya marital rape ini dikarenakan suami dipengaruhi oleh alkohol yang menyebabkan tindakan yang dilakukan tidak terkendali, salah satu dampak dari seringnya mengonsumsi minuman keras adalah menyebabkan disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi merupakan ketidakmampuan organ reproduksi pria melakukan hubungan seksual karena tidak mengalami ereksi penis, hal tersebut ditandai dengan sering atau selalu tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi. 157 Dalam kasus ini suami mengalami disfungsi ereksi yang kemudian tetap memaksa istri untuk terus melakukan hubungan seksual dengan durasi yang lama sebagai bentuk pemuasan hasrat suami hingga mencapai ejakulasi sesuai keinginannya, akan tetapi dalam memperpanjang durasi dalam berhubungan seksual tersebut tidak dengan persetujuan bersama dengan istri. Hal tersebut dapat menyebabkan istri mengalami penderitaan fisik dan batin, penderitaan fisik tersebut dapat berupa luka pada bagian vagina dikarenakan melakukan hubungan seksual dengan durasi yang lama. Sedangkan penderitaan batin yang dialami dapat berupa rasa kecewa dan tersiksa, karena ketika istri hendak meminta melakukan hubungan seksual dengan menggunakan etika agama justru suami bertindak semaunya. Rasa kecewa karena merasa bahwa istri hanya dijadikan sebagai objek seksual semata, tidak memiliki hak dalam menunda ataupun menggunakan etika berhubungan seksual yang diinginkannya. Adanya reinforce power, dominance, and control juga menjadi salah satu penyebab adanya marital rape ini menurut Patricia Mahoney yang dikutip oleh Siti 'Aisyah, bahwa pemaksaan hubungan seksual tidak selalu karena hasrat seksual, tetapi juga dilakukan sebagai pengukuhan kembali sebuah kuasa, dominasi, dan kendali suami terhadap istrinya. 3. Kasus Tahun 2022 Kasus marital rape pada tahun 2022 ini merupakan kasus bersama antara LRC- KJHAM dengan lembaga lain, diketahui bahwa korban marital rape ini yaitu istri yang oleh suaminya diminta untuk melakukan hubungan seksual pada jam 02.00 WIB dimana keadaan rumah tangga antara pasangan suami istri ini memang sudah sering terjadi KDRT dan mereka telah pisah ranjang. Sudah hampir 1 (satu) tahun mereka tidak melakukan hubungan seksual, namun tiba-tiba pada dini hari tersebut suami meminta untuk melakukan hubungan seksual. Seketika istri menolak, dikarenakan suami telah berselingkuh dan sering bergonta-ganti selingkuhan. Pada saat istri menolak melakukan hubungan seksual terjadilah pertikaian diantara keduanya hingga suami memukul wajah dan tubuh istrinya, seketika 157 Irene M Rotinsulu, dkk., "Pengaruh Konsumsi Minuman Alkohol terhadap Disfungsi Ereksi pada Sopir Perokok di Terminal Angkutan Umum Karombasan Manado", Jurnal e-Biomedik, vol. 4 no. 1 (Januari-Juni 2016), 2. 58
59 istri pergi dari rumah. Maka pola tindakan marital rape ini berupa pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan fisik dan psikis, karena marital rape pada kasus ini diidentifikasikan ketika suami meminta untuk berhubungan seksual pada jam 02.00 WIB tetapi istri menolak dikarenakan perselingkuhan dan suami tetap memaksakan melakukan hubungan seksual dengan memberikan kekerasan fisik berupa pemukulan. Penyebab dari adanya tindak marital rape ini adalah penolakan istri, hal tersebut menjadi pemicu terjadinya kekerasan serta adanya faktor bahwa suami secara terang-terangan berselingkuh dan sering bergonta-ganti pasangan membuat istri secara tidak sadar akan membayangkan suaminya melakukan hubungan seksual selain dengan dirinya. Dampak yang dilalui oleh istrinya berupa penderitaan fisik dan batin, baik itu karena sering mengalami kekerasan maupun karena diselingkuhi secara terus menerus oleh pasangannya. Dalam kasus ini istri sampai enggan bertemu dengan suaminya, dikarenakan setiap ingin melanjutkan kejalur hukum pasti tidak pernah berhasil. NO. DESKRIPSI KASUS PENYEBAB POLA MARITAL RAPE 1. Suami meminta untuk berhu- 1. Perbedaan libido antara Pola tindakan pemaksaan bungan seksual ketika istri dalam suami istri. ketika hubungan seksual yang tidak keadaan tidur dan tidak siap suami menginginkan diinginkan istri, karena istri untuk melakukannya. Kemudian untuk berhubungan tidak siap dalam bentuk fisik. suami marah dan memukul seksual tidak diawali Serta adanya pemaksaan untuk bagian pelipis istrinya hingga dengan rayuan atau berhubungan seksual dengan lebam dan berdarah, dilanjutkan komunikasi dengan ancaman kekerasan dan meng- dengan mengancam menggu- istrinya. akibatkan luka ringan. nakan linggis yang diarahkan 2. Penolakan istri, hal pada leher istri untuk mencekik tersebut karena istri dan mengancam membunuh jika dalam kondisi tidak istri menolak berhubungan bergairah serta ber- seksual. kewajiban untuk me- menuhi kebutuhan rumah tangga, sedang- kan suami melakukan penelantaran dengan tidak memberikan nafkah. 2. Suami meminta untuk ber- 1. Suami dipengaruhi Pola tindakan melakukan
60 hubungan seksual dalam keadaan oleh alkohol yang hubungan seksual pada saat mabuk. menyebabkan tinda- suami dalam keadaan mabuk, Ketika berhubungan seksual kan tidak terkendali. memperpanjang durasi berhu- dilakukan dengan durasi yang 2. Adanya reinforce po- bungan seksual tanpa perse- lama dari waktu ashar hingga wer, dominance, and tujuan bersama, dan melakukan maghrib. control yaitu sebagai hubungan seksual karena ada- Suami sering memaksakan untuk pengukuhan kembali nya ancaman kekerasan. berhubungan seksual dengan sebuah kuasa, domina- mengancam menggunakan benda si, dan kendali suami tajam yang diletakkan dibawah pada istrinya. tempat tidur mereka, maka istri memutuskan untuk pisah ranjang. 3. Istri diminta untuk melakukan Penolakan istri karena Pola tindakan berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suaminya, suami diketahui berse- hubungan seksual yang disertai dengan kondisi rumah tangga lingkuh, serta secara dengan kekerasan fisik dan sering terjadi KDRT. Ketika istri terang-terangan dan sering psikis yang mengakibatkan luka menolak berhubungan seksual bergonta-ganti pasangan. fisik dan psikis. suami tetap memaksa dan terjadi Hal tersebut membuat istri pertikaian hingga suami secara tidak sadar akan memukul wajah dan tubuh istri. membayangkan suaminya melakukan hubungan sek- sual selain dengan dirinya. B. Analisis Fiqih Munakahat terhadap Kasus Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang 1. Pemaksaan Hubungan Seksual Hubungan seksual merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam Islam, jika terdapat dorongan seksual yang datang pada manusia maka Islam mengajarkan untuk menyalurkan dorongan seksualnya kepada jalan yang benar dengan cara yang bertanggungjawab. 158 Cara yang bertanggungjawab tersebut yaitu dengan sebuah ikatan perkawinan, karena pada sebuah perkawinan melakukan hubungan seksual merupakan bentuk dalam mengekspresikan rasa cinta, pertemuan antara kedua fisik serta emosional 158 Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan, 15.
menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Namun perlu diketahui bahwasanya dalam berhubungan seksual pasangan suami istri harus mengetahui masing-masing haknya, karena dalam melakukan hubungan seksual harus bisa memenuhi kepuasan nafsu dari pasangannya secara adil dan seimbang. Bukan hanya memenuhi dari salah satu pihak saja, jika hanya salah satu pihak saja yang merasa puas dalam hubungan seksual yang dilakukan maka dianggap telah terjadi pelanggaran. Islam mengajarkan bahwa melakukan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan sebuah ibadah jika dilakukan berdasarkan hukum, hal tersebut dimaksudkan agar menghindari adanya kerusakan jiwa dan menjaga kemaslahatan diri manusia. Maka jelas bahwasanya jika maksud dari sebuah perkawinan guna menggapai kebahagiaan dalam berkeluarga termasuk untuk mendapatkan keturunan, tidak hanya untuk bersenang-senang sebagai pelepas syahwat. Penulis memaknai sebuah perkawinan dengan definisi dari Muhammad Abu Ishrah bahwasanya . ٍَتااب ِجااوَْنِمَِهْيالاعَا َاماوَ تاوَِةاأْرامْلااوَ ِلُجَّرلاَا "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."159 Maka dari pengertian tersebut jelas bahwasanya setelah adanya akad akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yaitu memiliki hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, serta dalam berhubungan diantara keduanya dilandasi dengan adanya tolong menolong. Hak yang dimiliki juga tidak semata-mata sebagai bentuk kepemilikan dari masing-masing pihak yang dapat diminta semaunya, tetapi juga ada batasannya. Sedangkan kewajiban berarti keharusan yang dilakukan secara penuh oleh kedua pasangan yang telah melakukan akad, maka diperlukan rasa bertanggungjawab, cinta, hormat, setia, dan saling menghargai agar dapat menjalankan kewajiban serta mendapatkan haknya. Bagi pasangan suami istri diharuskan menjalankan kewajibannya, kemudian bisa mendapatkan haknya. Dalam kasus marital rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM yang telah dijelaskan deskripsi kasus pada bab sebelumnya, bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) kasus telah dijelaskan bahwa suami menelantarkan istri dan anak-anaknya dengan tidak memenuhi hak yang semestinya didapatkan keluarganya. Suami tidak memberikan nafkah yang semestinya menjadi kewajibannya, padahal dalam perkawinan seorang suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga harus bisa membina rumah tangganya. Karena keberlangsungan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan suami, walaupun memang suami istri merupakan pondasi dalam mengokohkan sebuah perkawinan tetapi istri juga perlu pembimbing. Namun perlu diperhatikan apabila seorang suami memimpin sebuah rumah 159 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, 7. 61
tangga dengan kendalinya, maka diwajibkan untuk menunaikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya. Sebab dalam hubungan perkawinan pembagian hak dan kewajiban menyesuaikan proporsi dari pasangan suami istri, bagi pihak yang memiliki kewajiban lebih besar maka akan mendapatkan hak yang lebih besar pula sesuai dengan peran dan fungsinya di dalam perkawinan.160 Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai hak bersama suami istri bahwa pasangan suami istri dihalalkan untuk saling bergaul melakukan hubungan seksual, karena perbuatan tersebut merupakan kebutuhan bagi keduanya. Melakukan hubungan seksual merupakan hak bagi suami dan istri, serta tidak boleh jika dilakukan bila tidak bersamaan. Hal itu berarti dalam melakukan hubungan seksual tidak diperbolehkan untuk dilakukan atas kemauan dari salah satu pihak saja, melainkan kemauan dari keduanya. Namun ketika dari salah seorang suami atau istri meminta untuk berhubungan seksual dengan jalan paksa dan bahkan diketahui belum menjalankan kewajibannya hingga pada akhirnya menimbulkan keburukan dan kerusakan maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Sedangkan Islam menempatkan hubungan seksual sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah perkawinan, sehingga manusia tidak dapat bebas melakukannya. Terdapat etika atau tata cara yang disyariatkan, aturannya tidak ketat sehingga tidak menjadi sebuah aturan yang membosankan melainkan akan mendapatkan keberkahan dan kenikmatan jika dilakukan dengan cara yang baik. Berdasarkan etika melakukan hubungan seksual secara Islam yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis setuju bahwasanya ketika akan, sedang, dan setelah melakukan hubungan seksual perlu adanya ketentuan secara Islam untuk lebih mengeratkan hubungan antara pasangan suami istri dan mencari ridho Allah SWT. Karena hubungan seksual merupakan salah satu cara berkomunikasi pasangan dalam perkawinan yang dilakukan secara intens untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Namun pada kenyataannya dalam kasus yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, suami memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual secara sepihak tanpa mengkomunikasikan terlebih dahulu pada istrinya. Seharusnya ketika suami menginginkan haknya dipenuhi secara batin terlebih dahulu dapat memberikan rangsangan atau pemanasan pada istrinya. Suami sebelum melakukan hubungan seksual dapat menciptakan suasana yang syahdu dan romatis, dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat yang baik kepada istrinya agar menyenangkan hati istrinya hingga timbul rasa nyaman dan keinginan yang sama untuk berhubungan seksual. Begitupun sebaliknya, ketika melakukan hubungan seksual juga perlu merendahkan suara dan bersikap lembut. Karena terdapat sabda Rasulullah yang menganjurkan pasangan suami istri sebelum melakukan 160 Sudarto, Fikih, 151. 62
hubungan seksual untuk tidak langsung menyetubuhi, tetapi harus didahului dengan merayu dan mencium istrinya. Nabi SAW bersabda:161 َاعاقا يََالََ: يارُهَ ِبِاأَْناع بُقْلِبَِ ٌلْوُسارَاامُها نْ يا بَْنُكايْلَ اوَُةامْيِهابْلاا Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda: "Janganlah salah seorang diantaramu menggauli istrinya seperti seekor binatang. Hendaklah terlebih dahulu ia memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan." (HR. Ahmad)162 Dari hadist tersebut maka dapat diketahui bahwasanya seorang istri akan lebih menyukai segala sesuatu yang dilakukan oleh suaminya kepadanya dengan cara yang baik, sehingga jika suami hendak melakukan hubungan seksual pada istrinya secara langsung tanpa adanya rangsangan terlebih dahulu dan sudah mencapai orgasme sedangkan istrinya belum mencapai orgasme maka hal itu akan berakibat pada tidak terpenuhinya hak istri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Karena sejatinya suami dan istri memiliki perbedaan dalam mencapai orgasme, seorang istri dapat mencapai orgasme memerlukan waktu yang lebih dibandingkan suami. Jika hal tersebut terjadi maka seharusnya suami tidak meninggalkan istrinya begitu saja, maka jangan sampai seorang suami yang hendak melakukan hubungan seksual dengan istrinya dilakukan secara tergesa-gesa. Diperlukan ucapan yang lemah lembut, memperlakukan istrinya dengan mesra dan penuh cinta, membaringkan istrinya, kemudian menyalurkan hasrat seksual diantara pasangan suami istri. Karena jika pasangan suami istri melakukan hubungan seksual dengan cara yang baik, mereka akan menerima pahala yang besar dan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga. Penulis dalam memaparkan hasil wawancara mengetahui bahwa terdapat pasangan suami istri dalam berhubungan seksual mendapatkan tindakan kekerasan seksual, hal tersebut dilakukan oleh suami kepada istrinya. Diketahui bahwa suami ingin melakukan hubungan seksual tetapi dilakukan pada waktu malam hari dimana istri beristirahat, serta tidak diawali dengan tindakan yang baik. Melainkan dengan cara memaksa, kemudian ketika berhubungan seksual kendali diatur oleh suami tanpa mendengarkan pendapat dan keinginan istrinya. Pada kasus yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, suami memiliki indikasi melakukan penyimpangan seksual. Suami memiliki fantasi kekerasan seksual yang merupakan jenis dari penyimpangan seksual dengan melakukan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan apabila melihat pasangannya kesakitan. Fantasi tersebut disebut sadisme seksual, tindakan kekerasan yang dilakukan berupa fisik dengan cara memukul, menjambak, mencekik, menendang, atau menggunakan benda tajam. 161 La Jamaa, "Kekerasan, 73. 162 Ahmad ibn Hanbal, Musnad, 368. 63
Sedangkan secara psikis berupa umpatan, hinaan, dan ancaman. Dari unsur-unsur tersebut ketiga kasus yang ada benar adanya terindikasi sadisme seksual. Bahkan terdapat pasangan yang melakukan hubungan seksual dengan durasi yang lama disertai dengan kalimat umpatan dan ancaman. Menurut penulis tindakan suami yang memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual, haram terjadi karena dalam perspektif Islam hubungan seksual itu dilakukan dengan cara-cara yang dikehendaki keduanya asalkan tidak menimbulkan kemudharatan agar tujuan dari sebuah perkawinan untuk menggapai kebahagiaan dalam berkeluarga dapat terwujud. Maka tindakan pasangan suami istri dalam kasus ini tersebut bertentangan dengan konsep mu'āsyarah bil ma'rūf. Sejatinya bahwa berhubungan seksual dalam perkawinan yang semestinya menjadi ibadah untuk mendapatkan pahala serta ridho Allah justru menjadi sebuah bahaya bagi istri dari suami yang berperilaku sadisme seksual atau yang sering melakukan kekerasan seksual baik secara verbal maupun non verbal. Karena kekerasan seksual dengan cara memaksakan untuk melakukan hubungan seksual merupakan sebuah kejahatan yang dapat berakibat pada keburukan dan kerusakan fisik maupun psikis bagi korban yang mengalami. Sedangkan Islam telah memiliki prinsip bahwa menolak segala bentuk keburukan, kerusakan, dan kekerasan. Sebagaimana sabda Nabi SAW: ُلوُسارَ الااقَ ٍساَّباعَِنْبِاَِناع "Dari Ibn Abbas ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak (boleh) ada perusakan pada diri sendiri, maupun perusakan pada orang lain." (Sunan Ibn Majah) 163 Hadist tersebut secara tegas menyatakan "tidak (boleh) ada perusakan pada diri sendiri maupun perusakan pada orang lain", hal tersebut berarti seperti yang ditegaskan oleh para ulama bahwa segala bentuk kekerasan, kerusakan, dan keburukan harus ditolak. Arti menolak yaitu mengusahakan supaya perusakan tidak terjadi, dengan cara memberi perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban kekerasan supaya dampak dari kerusakan maupun kekerasannya dapat diminimalisir. Karena adanya tindakan kekerasan seksual merupakan pelanggaran visi Islam yaitu rahmatan lil 'ālamīn, misi akhlak karimah, kaidah syari'ah yang menegaskan kemaslahatan umat serta ajaran-ajaran tentang kebaikan dalam berperilaku, kenyamanan hidup dan mu'āsyarah bil ma'rūf dalam sebuah perkawinan.164 Penulis menyimpulkan bahwa suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik, arti dari bergaul dengan baik memiliki beberapa makna yaitu menghormati istri dan tidak menganiaya istri. Perintah tersebut merupakan kewajiban bagi suami, cara 163 Ibnu Majah, Sunan. 164 Faqih Abdul Kodir, dkk., Tanya, 14. 64
yang baik tersebut bermakna seorang suami wajib memberikan hak keperluan istrinya dengan cara suka rela. Apabila tidak terpenuhi hak dari istrinya maka hal tersebut menjadi penundaan dari pelaksanaan hak orang lain dan termasuk kedzaliman. Karena istri memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajiban suami dengan cara yang baik pula. Dalam sebuah perkawinan mu'āsyarah bil ma'rūf ditandai dengan sikap saling memberi dan menerima antara pasangan suami istri, serta adanya sikap saling mengasihi, menyayangi, dan tidak menyakiti satu sama lain, terlebih dapat saling melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak masing-masing.165 Menurut penulis berdasarkan fakta di lapangan terhadap kasus yang didampingi oleh LRC-KJHAM maka tindakan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya bertentangan dengan mu'āsyarah bil ma'rūf, dilihat dari adanya tindakan menginginkan hubungan seksual secara sepihak oleh suaminya dengan menggunakan kekerasan. Hal tersebut bertentangan dengan Islam yang sangat memperdulikan kepada kepatutan atau kebaikan, karena mu'āsyarah bil ma'rūf berarti kekeluargaan yang dibangun bersama dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam melakukan hubungan seksual jika menggunakan konsep mu'āsyarah bil ma'rūf akan ada rasa untuk saling memahami diantara pasangannya, tidak hanya menyenangkan salah satu pihak. Karena kenikmatan dalam berhubungan seksual harus berupa kesalingan diantara keduanya, tidak hanya memenuhi hak suami semata dengan membuat istri tersakiti karena adanya pemaksaan. Sebagaimana suami juga berhak untuk tidak dipaksa dan disakiti oleh istrinya, sebab adanya aktivitas seksual diantara suami istri merupakan sebuah ibadah dan sedekah yang berpahala. Adanya kesalingan maka suami berhak menikmati tubuh istrinya dan istrinya juga berhak menikmati tubuh suaminya. Tindakan tersebut harus berdasarkan pada kerelaan, tidak terpaksa, dan saling memberikan kenyamanan satu sama lain dengan pasangannya. Jika kekerasan seksual terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran martabat kemanusiaan yang hal tersebut dilarang dan diharamkan dalam Islam, karena telah mengganggu jiwa dan kehormatannya. Perilaku pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami ataupun istri tidak dibenarkan dalam Islam, karena hal tersebut termasuk dalam kekerasan seksual yang akan mengakibatkan kemudharatan bagi hubungan perkawinan itu sendiri maupun bagi korban yang mengalaminya. Karena dampak dari kekerasan seksual tersebut tidak hanya secara fisik yang dapat hilang dan tidak akan terlihat, tetapi terdapat dampak psikis yang walaupun dapat diobati tetap akan menimbulkan traumatik yang tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya. Maka karena yang ditimbulkan dari adanya pemaksaan hubungan seksual ini adalah sesuatu yang negatif, Islam melarang keras adanya tindak 165 Tri Purwanto, "Analisis Al Istiqra' Al Ma'nawi Terhadap Ketentuan Pencegahan Marital Rape dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT", Tesis IAIN Ponorogo (Etheses IAIN Ponorogo, 2021), 65. 65
kekerasan serta bertentangan dengan konsep mu'āsyarah bil ma'rūf dalam sebuah hubungan perkawinan. 2. Hukum Cerai Gugat Berdasarkan Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fasakh adalah batalnya perkawinan karena tidak sah atau rusaknya perkawinan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan atau terdapat sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Dalam penelitian ini diketahui bahwa beberapa faktor penyebab tersebut menjadi hukum diperbolehkannya fasakh dalam kasus ini, karena suami melakukan beberapa tindak kekerasan yang membahayakan untuk istri maupun anaknya. Serta melakukan pelanggaran pada UU PKDRT Pasal 1 Ayat (1). Secara rinci kekerasan yang dimaksud yaitu dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya maka bisa dikatakan bahwa suami melakukan penelantaran dalam rumah tangga, terlebih jika semua cara kekerasan telah dilakukan olehnya kepada keluarganya yang menyebabkan penderitaan. Sedangkan semestinya seorang suami yang merupakan kepala keluarga dapat mengayomi anggota keluarganya, karena hukum Islam mewajibkan kepada suami untuk melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak-hak istri, serta memelihara dengan sebaik-baiknya. Suami tidak diperbolehkan untuk menganiaya dan menimbulkan kemudharatan kepada istrinya, serta dilarang untuk menyengsarakannya. Diriwayatkan dari Aisyah oleh Hakim bahwa َاعَْنَََاعَِئاَاشَاةَََاقَالا َا قَ.ا َازَْوَُجَاه "Dari Aisyah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: Ibunya."166 َْلاَىَامَْرَاأَِة َِسا ََاأَْعَاظَُمََاحًَّقَاعَا َُّىاا َال َِسا َُجَِلَاقَ؟ َََاأَْعَاظَُمَََاحًَّقَاعَا َ) مكالحاَهاور( َُأَ:َُّمَُهَ َالا ََّرلاَى َال َالا َ: َاقَ؟ ََََّنلا َاتَاسَ: َالَْتَافَ:َاأَُّىََََّنلا Dalam kasus ini pelanggaran bagi suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak istrinya dan melakukan kekerasan dalam perkawinannya maka bisa dikatakan bahwa suami nusyuz, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa perilaku yang dikategorikan nusyuz oleh suami yaitu tidak memberikan hak-hak istrinya dan bersikap keras terhadap istri. Penulis mendefinisikan pemerkosaan dalam perkawinan dengan melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan pasangannya dengan cara memaksa dan menggunakan kekerasan dalam ruang lingkup perkawinan. Adanya hubungan perkawinan 166 HR. Al-Hakim (IV/150) dan ia mengatakan: "Hadits ini sanadnya shahih, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Al- Mundziri berkata dalam at-Targhiib (III/53): "Al-Bazzar dan al-Hakim meriwayatkannya, dan sanad al-Bazzar hasan." Tetapi didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam Dha'iiful Jaami' (I/304). 66
tidak menjadikan kepemilikan antar pasangan, Islam tidak memungkinkan untuk atau mentolerir kepemilikan manusia. Begitupun seorang istri tidak menjadi milik suami, karena martabat manusia tidak memungkinkan bahwa setiap orang merupakan hak milik dari orang lain, baik itu pikiran, tubuh, jiwa, serta Islam menuntut bahwa semua manusia harus menghormati satu sama lain. 167 Al Syirazi berpendapat meskipun pada dasarnya istri memiliki kewajiban untuk melayani permintaan suami, tetapi jika istri tidak terangsang untuk melakukan hubungan seksual maka diperbolehkan untuk menawarkan atau menangguhkannya. Serta bagi istri yang sedang tidak enak badan atau sakit maka tidak wajib untuk melayani hingga sakitnya hilang. Jika suami memaksa untuk melakukan hubungan sekual maka pada hakikatnya suami telah melanggar prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf dengan berbuat aniaya kepada istri yang seharusnya dilindungi.168 Maka dari itu dalam kasus marital rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang ini suami yang tidak memberikan hak-hak istrinya serta bersikap keras terhadap istrinya yang menimbulkan kemudharatan bagi perkawinannya ini dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Namun dalam KHI hanya menjelaskan nusyuz istri, selain itu dapat dilihat pelanggaran lain pada kasus ini mengenai kewajiban suami yaitu melanggar KHI Pasal 80 pada ayat-ayat sebagai berikut. (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendididikan bagi anak. Dampak dari pelanggaran yang dilakukan suami dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di lingkup rumah tangganya, suasana dan perilaku kekerasan yang dilakukan suami dengan ancaman membunuh, memaki dengan kata-kata kasar, dan tindakan yang mengancam nyawa mengakibatkan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga mengalami rasa takut, marah, dan terluka secara batin. Karena dalam kasus yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, bahwa anak dari salah satu pasangan tersebut sampai melakukan percobaan bunuh diri lantaran tindakan yang dilakukan oleh ayahnya. Hal 167 Hasmila, "Marital, 48 168 Muhammad Rosyid Ridho, "Tindakan, 97. 67
tersebut berarti memang benar-benar menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya jika terus dipertahankan, telah diatur pada KHI Pasal 77 Ayat (5) yang berbunyi: "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama."169 Serta jika dikembalikan pada kaidah pokok dalah fiqih yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an maka terdapat kaidah pokok yang berbunyi: "Madharat itu dapat dihapus"170 َُلاازُ يَُر Hadist tersebut memiliki arti bahwa berbuat madharat kepada diri sendiri tidak diperbolehkan, demikian juga berbuat madharat kepada orang lain. 171 Dalam konteks perkawinan maka kaidah ini dapat diartikan dengan kemudharatan dapat dihapus dengan melaksanakan kewajiban.172 Dalam sebuah hubungan perkawinan suami memiliki hak talak kepada istrinya apabila diperlukan dan memenuhi syarat penjatuhan talak, serta istri memiliki hak fasakh. Maka dari itu suami istri memiliki hak yang sama dalam menghapus atau membatalkan perkawinan yang disebabkan karena adanya hal-hal yang tidak baik dan jika perkawinan dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Hukum dasar dari fasakh adalah mubah dan boleh, tidak diperintah dan tidak dilarang.173 Dalam kasus ini diperbolehkan fasakh oleh istri karena suami mengakibatkan kemudharatan sebab kekerasan yang dilakukannya dalam lingkup rumah tangga dan istri mengalami penderitaan yang sudah tidak sanggup untuk ditahan serta adanya penelantaran yang dilakukan suami karena tidak memberikan hak-hak istri. Allah SWT telah menggambarkan fasakh sebab kemudharatan dalam firmannya yang berbunyi: ََۚاوُداتْعا تِ لََاًراارِضََّنُهوُك ِسُْتَُ الَاوََۚ ٍفوُرْعاِبََِّنُهوُحِ راسَ ْوَااََ ٍفوُرْعاِبََِّنُهَْوُك ِسْمااافََّنُهالاجَااََانْغالا با فَاءآاسِ نلاَُمُتْقََّلاطَااذِااو "Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, maka tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan, sehingga kamu melampaui batas." (Q.S.Al-Baqarah [2]:231)174 NO. KASUS PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT 1. Pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Islam melarang dan mengharamkan kekerasan Rape) yang dilakukan oleh suami kepada seksual berupa pemaksaan hubungan seksual istrinya. dalam perkawinan, karena mengakibatkan ke- 169 Kompilasi Hukum Islam. 170 Moh Adib Bisri, Terjamah Al Faraidul Bahiyyah, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 21. 171 Ibid., 172 Sudarto, Fikih, 152. 173 Amir Syarifuddin, Hukum, 244. 174 Al-Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah", diakses 1 November 2022. 68 َارَّضلاا
2. Istri mengajukan cerai gugat karena tindakan marital rape yang dilakukan suaminya. 69 mudharatan bagi hubungan perkawinan itu sendiri maupun bagi korban yang mengalaminya. Serta hal tersebut bertentangan dengan konsep mu'āsyarah bil ma'rūf dalam sebuah hubungan perkawinan, karena sejatinya perkawinan merupakan ibadah jika dilakukan berdasarkan hukum. Karena adanya hukum untuk menghindari kerusakan jiwa dan menjaga kemaslahatan diri manusia. Hukum dasar dari fasakh adalah mubah, dalam kasus ini diperbolehkan fasakh oleh istri karena suami mengakibatkan kemudharatan sebab kekerasan yang dilakukannya dalam lingkup rumah tangga dan istri mengalami penderitaan yang sudah tidak sanggup untuk ditahan serta adanya penelantaran yang dilakukan suami karena tidak memberikan hak-hak istri yang seharusnya didapatkan selama perkawinan atau suami tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya ditunaikan.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian "Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Tinjauan Fiqih Munakahat (Studi Penanganan Kasus Marital Rape oleh LRC-KJHAM Semarang)" yang disampaikan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pola-pola pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang ditangani oleh LRC- KJHAM Semarang yaitu a. Kasus tahun 2019 yaitu dengan pola tindakan pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan istri, karena istri tidak siap dalam bentuk fisik. Serta adanya pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan ancaman kekerasan dan mengakibatkan luka ringan. b. Kasus tahun 2020 yaitu dengan pola tindakan melakukan hubungan seksual pada saat suami dalam keadaan mabuk, memperpanjang durasi berhubungan seksual tanpa persetujuan bersama, dan melakukan hubungan seksual karena adanya ancaman kekerasan. c. Kasus tahun 2022 yaitu dengan pola tindakan berupa pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan fisik dan psikis yang mengakibatkan luka fisik dan psikis. 2. Tindakan yang dilakukan suami untuk memaksa melakukan hubungan seksual dengan istri adalah tindakan yang diharamkan menurut perspektif fiqih munakahat, karena bertentangan dengan konsep mu'āsyarah bil ma'rūf yang bertujuan untuk menghindari kerusakan jiwa dan menjaga kemaslahatan diri manusia. Maka dalam perspektif fiqih munakahat tindakan yang dilakukan suami terhadap istri dalam kasus ini berimplikasi pada terjadinya fasakh. Namun pada praktiknya hanya pada kasus tahun 2019 dan kasus tahun 2020 yang melakukan fasakh, walaupun pada kasus tahun 2020 belum mendapat putusan. Pada kasus tahun 2022 tidak ada fasakh karena suami bersikap manipulatif dan selalu mengancam pihak-pihak yang membantu istrinya. B. Saran 1. Dalam upaya menghindari adanya pemerkosaan dalam perkawinan maka pasangan suami istri perlu memahami kewajiban yang harus ditunaikannya terlebih dahulu sebelum meminta haknya secara paksa, serta perlu saling menghormati dan memahami pasangannya dengan melakukan komunikasi. 70
71 2. Ketika sedang terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat diantara pasangan suami istri maka menghindari menggunakan kekerasan dan menjauh dari anak, hal tersebut untuk menghindari anak meniru perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PonPes Krapyak, 1998. Anshary (al), Abu Yahya Zakariya. Fath Al-Wahab. Singapura: Sulaiman Mar'iy, tth. Arikunto, Suharismi. Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto, 1995. _____. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2019. Bisri, Moh Adib. Terjamah Al Faraidul Bahiyyah. Rembang: Menara Kudus, 1977. Ciciek, Farha. Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul. Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998. Daud, Abu. Sunan Abu Daud. tp: tt, tth. Juz XIII. Dep Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994). Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016. Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Hadi, Abdul. Fiqh Munakahat. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Hanbal, Ahmad ibn. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Bayrut: Dar al-Fikr, tth. Juz II. Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. Jazairi (al), Abdurahman Thalib. Bercinta Seperti Rasulullah. Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009. Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual. Bandung: Mandar Maju, 1989. Kodir, Faqih Abdul. dkk.. Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Jakarta: tp, 2020. Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Fikr, tth. Juz VII. Marlia, Milda. Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991. Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terj. dari al-Fiqh 'Ala al-Madzhib al-Khamsah. Masykur A.B. dkk. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996. Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. 72
Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997. Muslim, Imam. Sohihul Muslim. Bayrut: Dar al-Fikr, tth. Muslim. Sahih Muslim. Bayrut: Dar al-Fikr, 1992. Juz II, Cet. I. Mustafainah, Aflina. dkk. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Covid-19. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021. _____. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2021: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022. Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2014, cet. 5. R, M. Dahlan. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2015. Saldani (al), Saleh bin Ganim. al- Nusyuz, terj. A. Syaiuqi Qadri. Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. VI. Soekamto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Sudarto. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2021. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Tim Penerjemah. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019. Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: PT. Mahmud Yunu Wa Dzurriyyah, 2010. Yusdani dan Muntoha. Keluarga Mashlahah. Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013. JURNAL Anwar, Muhammad Khoirul. dkk.. "Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an". Jurnal Al Burhan, vol. 21, no. 02, tahun 2021. 73
Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Ed. 1, Juni 2020. Ciciek, Fedry. "Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Fasakh Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga". Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik, vol. 1, no. 1, tahun 2022. Jamaa, La. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih". Jurnal Ilmu Syariah, vol. XIII, no. 1 (Januari 2013); Ahkam. Kamaruddin, Zaleha. dkk.. "Woman, Rape and the Law: Comparative Perpectives". IIUM Law Journal, vol. 7, no. 2, tahun 1999. Ngazizah, Inna Fauziatal dan Maria Ulfa Fatmawati. "Sadomokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana". Journal of Sharia Economic Law, vol. 3, no. 2 (September 2020); Tawazun. Rotinsulu, Irene M. dkk.. "Pengaruh Konsumsi Minuman Alkohol terhadap Disfungsi Ereksi pada Sopir Perokok di Terminal Angkutan Umum Karombasan Manado". Jurnal e- Biomedik, vol. 4 no. 1 (Januari-Juni 2016. Sutarip, Sobari bin. "Memahami Hadits tentang Laknat Malaikat Terhadap Istri yang Menolak Ajakan Suami". Jurnal Indo-Islamika, vol. 8, no. 1, tahun 2019. Syaifuddin, M. Irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat". Jurnal Al-Ahkam, vol. 3, no. 2, tahun 2018. SKRIPSI Alhakima, Minda Putri Sonia. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Cahyaningrum, Aida Berlian. "Tinjauan Hukum Marital Rape dalam UU Perkawinan dan UU N0. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017. Hasmila, "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Skripsi UIN Alauddin Makassar (Repository UIN Alauddin Makassar, 2017). Na'im, Muhammad Ainun. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Sadomasokisme". Skripsi UIN Walisongo Semarang (Respository Walisongo, 2018). Rhomadhona, Soib Tiara. "Komunikasi Terapeutik pada Perempuan Korban Perkosaan di Legal Resource Center KJHAM". Skripsi Universtitas Dian Nuswantoro (Repository Udinus, 2017). 74
75 Ridho, Muhammad Rosyid. "Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)". Skripsi IAIN Ponorogo (Etheses IAIN Ponorogo, 2020. Yunus, Muhammad. "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). TESIS Purwanto, Tri. "Analisis Al Istiqra' Al Ma'nawi Terhadap Ketentuan Pencegahan Marital Rape dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT", Tesis IAIN Ponorogo (Etheses IAIN Ponorogo, 2021). Qadarusman, Moh. "Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang". Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Etheses UIN Malang, 2021). UNDANG-UNDANG Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. INTERNET diakses 14 Maret 2022. diakses 1 September 2022. LRC-KJHAM, "Profil", diakses 25 September 2022. Sari, Aldila Arumita dan R.B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia", diakses 21 Februari 2022. Software HadithEncyclopedia. WAWANCARA Wawancara dengan Citra (kepala divisi informasi dan dokumentasi LRC-KJHAM Semarang) pada 24 Maret 2022.
Wawancara dengan Nia (pendamping korban) pada 26 September 2022. 76
LAMPIRAN A. Dokumentasi 1. Form Kasus Masuk LRC-KJHAM Semarang 77
2. Foto wawancara dengan pendamping dari LRC-KJHAM Semarang 78
B. Wawancara Transkrip Wawancara Hari, tanggal : Senin, 26 September 2022 Senin, 3 Oktober 2022 Kamis, 27 Oktober 2022 Rabu, 9 November 2022 Waktu : 13.00 WIB Lokasi : LRC-KJHAM Semarang Nama Narasumber : Nia Lishayati, S.Ag Jabatan : Anggota Divisi Bantuan Hukum Keterangan P: Pewawancara I: Informan P : Assalamu'alaikum, perkenalkan saya Qurrotul 'Aini mahasiswi UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan hari ini saya hendak menanyakan beberapa hal terkait kasus marital rape yang ditangani oleh LRC-KJHAM. I : Wa'alaikumsalam, saya Nia. Silahkan jika akan bertanya. P : Marital rape menurut saudara seperti apa? I : Marital rape atau yang kita sebut sebagai pemerkosaan dalam rumah tangga sebenarnya di Indonesia telah diatur terkait hal tersebut di UU PKDRT dijelaskan ada 4 jenis kekerasan. Yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, dan kekerasan psikis. Nah jika diambil definisi kekerasan seksual pada Pasal 8 huruf a disebutkan bahwa "Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut." Di masyarakat juga masih awam ya, terhadap pemerkosaan dalam perkawinan. Karena perempuan harus nurut terhadap laki-laki ataupun yang diminta laki-laki harus dituruti, kemudian ketika perempuan capek, menstruasi, dan laki-laki ini mau melakukan hubungan seksual ya harus dituruti. Tetapi kan ada kondisi tertentu, jika kondisi tersebut selalu dipaksakan maka tidak baik. Dalam agama pun menganjurkan sesuatu yang baik kan ya? Jadi menurut pandangan saya, marital rape yaitu memaksakan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan, meskipun sudah menjadi pasangan sah. Karena pernikahan bukan merupakan ajang untuk melampiaskan seksualitas, tetapi pernikahan merupakan kesalingan antara laki-laki dan perempuan bukan salah satu yang lebih tinggi dan satunya lebih rendah itukan bukan, tapi pernikahan itu ya kesalingan antara dua orang 80
P I ini gitu. Dan di UU PKDRT juga diatur ancaman hukumannya 4 tahun maksimalnya 15 tahun, Jadi cukup tinggi ancaman pidananya. : Bagaimana LRC KJHAM mengkategorikan marital rape? : Jika kita liat dari definisi tadi gitu ya. Tapi kebanyakan korban yang datang ke kami itu nggak langsung mengidentifikasikan dia adalah korban perkosaan dalam rumah tangga atau apa engga, itu tergali dari proses konseling. Jadi kita pada proses konseling kemudian perkenalan kemudian kita menjelaskan layanan apa yang ada di LRC-KJHAM yang bisa diakses perempuan korban kekerasan, terus kita juga menjelaskan hak-hak perempuan korban. Terus disana kita berdiskusi gitu ya, menggali kronologi kemudian kita berdiskusi, "apa ya kira-kira kekerasan apa yang ibu alami atau mba alami" gitu. Mereka bilang " dipukul kemudian dicaci maki" nantikan kita bisa ini ya identifikasi kekerasan apa, terus mereka juga kadang cerita "iya mba, aku kemarin aku juga pernah mba, pas pulang kerja capek-capek diminta untuk ngelayanin atau pas aku menstruasi itu diminta untuk ngelayanin suamiku". Nah mungkin, mereka belum sadar gitu ya, banyak korban kan nggak sadar gitu ya kalo dia korban. Mungkin dia belum sadar gitu ya dan menganggap itu biasa gitu. Nah dari proses itu, baru kita tahu. Oh ini dia adalah korban marital rape. Meskipun laporan di kami ngga langsung "mba aku diperkosa suamiku" ngga sih mba. Itu identifikasi dari proses konseling gitu si biasanya kita. Kemudian adanya dogma agama, yang mengatakan perempuan yang harus nurut karena surga ada di telapak kaki suami jika sudah menikah. Nah itu nanti, "suamimu yang akan bertanggung jawab penuh pada kamu nantinya makanya kamu harus nurut, taat, tunduk", nah doktrin-doktrin itu yang membuat perempuan dilemahkan dan akhirnya mereka manut aja. Saat menstruasi diajak hubungan seksual ya ayok, pas capek ya ayok. Artinya mereka belum sadar bahwa itu kekerasan seksual, marital rape ini. Kalo dia tanya ke tokoh agama yang belum punya perspektif keperempuanan ya nanti lagi-lagi perempuannya yang disalahkan, "ya kamu itu salah, kamu perempuan harus nurut, suamimu kan imammu, semua yang diperintahkan harus menuruti itu". Nah kalo diceritanya ke orang yang tidak memiliki perspektif kepada perempuan ya akan disalahkan, sehingga mereka berfikir "oh iya, aku harus nurut. Berarti aku salah ya?" nah maka perempuan akan merasa bahwa dirinya yang bersalah, kemudian dia enggan speak up bahwasanya dia termasuk korban kekerasan seksual dari suami. Banyak kasus kekerasan pada perempuan yang angkanya tinggi, tapi tidak menggambarkan keseluruhan dari kasus yang ada. Hubungan rumah tangga dianggap privasi, "jika kamu menceritakan kesalahan pasanganmu. Maka kamu dianggap mengumbar aib". Jadi jika ia mengalami kekerasan seksual akan diam aja, apalagi jika relasinya hanya pasangan suami istri (karena) dianggap sudah sah secara agama dan negara tapi tidak menjamin bahwa akan menjadi korban kekerasan. 81
P I P I : Bagaimana cara mengadukan atau melaporkannya? : Jika di LRC-KJHAM disebut pengaduan, pertama kali ada kasus masuk bisa berupa pengaduan langsung dan pengaduan online. Untuk pengaduan langsung, korban dapat langsung datang ke LRC-KJHAM untuk mengadukan kasusnya dan untuk pengaduan online dapat (menghubungi) instagram lrckjham, email, hotline LRC-KJHAM. Kemudian ada juga kasus yang masuk di koran atau media sosial kita lakukan investigasi, ketika kasus itu masuk ke kami maka disebut sebagai pengaduan maka nanti masuk ke proses konseling dan kita jelaskan hak-hak perempuan, layanan yang dapat diperoleh oleh korban seperti konseling, medis, psikologis, bantuan hukum, reintegrasi sosial, rehabilitasi sosial, dan juga layanan rumah aman (shelter). Kemudian kan korban nanti akan cerita ya, kemudian dijelaskan bahwa hal yang diceritakan merupakan bentuk dari kekerasan. jika KDRT maka, "ibu mengalami KDRT salah satunya kekerasan fisik dan seksual". Meskipun dalam rumah tangga kekerasan seksual tidak diperkenankan, "ini melanggar pasal sekian bu". Lalu diberikan gambaran dan yang mengambil keputusan tetap korban. Jika korban meminta kasusnya di laporkan maka kita dampingi pelaporan di kepolisian, atau jika korban takut akan dicelakai suaminya atau situasi di keluarganya sudah tidak aman. "aku ngga berani pulang mbak, aku takut dipaksa dan dipukul suami lagi," maka layanan terdekatnya kita cari rumah aman. Nah ini juga mbak, biasanya perempuan apalagi dalam rumah tangga itu tidak hanya mengalami satu kekerasan saja. Jarang banget yang mengalami kekerasan seksual saja, biasanya dari kekerasan fisik atau psikis atau di maki-maki seperti, "alah kowe bajingan, lonte kowe, orak gelem tak ajak aku". Itu kan bagian dari kekerasan seksual, disini perspektif perempuan ya. Biasanya laki-lakinya itu akan memaki atau bahkan ada yang memakai linggis untuk mengancam korban jika korban menolak (hubungan seksual). Makanya dalam lingkup rumah tangga tidak hanya satu kekerasan, biasanya ganda ada juga yang kekerasan fisik seperti di tonjok, tendang, dan juga akan menyebabkan masalah psikis. Penelantaran juga ada, tidak diberi nafkah, maka itu kan empat kekerasan termasuk semua. Tapi terkadang tidak disadari kekerasan psikis dialami oleh banyak perempuan, karena dianggap biasa. : Rata-rata korban datang mengadukan ke LRC-KJHAM pada hari kejadian atau beberapa hari setelah kejadian? : Nah ini, kebanyakan ada yang langsung datang kesini dan ada juga yang beberapa hari (setelah kejadian) baru kesini. Macem-macem sih mbak, lagi-lagi perempuan datang untuk speak up butuh effort (usaha) yang besar ya. Mungkin masih denial (menyangkal) ya, "aku yang lebay" atau "bener ngga sih aku mengalami kekerasan?", atau ada yang menasehati "kamu harus nurut, tunduk sama suamimu." Itu membuat perempuan takut mengadukan apa yang dialaminya. 82
P I P I : Jika korban melanjutkan ke jalur hukum, layanan apa yang akan diberikan? : Prosesnya dari hasil konseling jika korban memutuskan untuk proses hukum, jika ini berbicara pada kasus yang kompleks maka seperti yang ada di Pasal 184 ayat 1 KUHAP ada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi biasanya kita visumkan dulu ke rumah sakit, tapi untuk kekerasan seksual polisi tidak berani. Karena untuk visum (guna kekerasan seksual) vaginanya ya, apalagi untuk suami istri pasti kan sudah robek kan. Pernah kita visumkan robekan dari vagina, tapi polisi menolak. Ada yang melihat pasangan kesakitan terlebih dahulu seperti ditampar, dia (pelaku) merasa bergairah itu termasuk (kekerasan seksual). Tidak hanya dilaporkan seksual aja, fisik juga bisa dikenakan. Sayangnya walaupun sudah ada UU yang mengatur dengan ancaman pidana minimal 4 tahun sampai 15 tahun, tapi implementasinya ini yang dipertanyakan. Kita kemarin mau laporan itu polisi tidak berani, akhirnya kita mengambil celah lain, ambil kekerasan psikis dan penelantaran lalu kita laporkan. Makanya itu sulit melaporkan kasus perkosaan dalam rumah tangga, biasanya kita pakai celah yang lain itu. Jika kekerasan seksualnya itu nanti kita periksakan ke psikiater, nanti psikolognya akan dimintai keterangan atau hasilnya diminta penyidik. Jika di Indonesia untuk pelaporan lebih mudah kekerasan fisik, karena terlihat. Berbeda dengan kekerasan psikis, apalagi seksual. Karena agama di lingkungan kita juga masih kentel, polisi juga kebanyakan laki-laki tidak tahu perspektifnya seperti apa. : Bagaimana kronologi tentang beberapa kasus marital rape yang di dampingi oleh saudara? : Kasus tahun 2019, saya mendampingi korban inisial M tahun 2019 datang konseling dengan muka lebam di bagian pelipis, lalu ditanya kondisi dan korban menceritakan bahwa korban dipukul. Pada bulan puasa biasanya kan yang nyiapin perempuan kan ya? Nah suami dan anak tinggal makan, apalagi pada pagi harinya harus kerja dan energi harus lebih lagi. Nah sekitar jam 2 dini hari korban dipaksa suaminya untuk melakukan hubungan seksual, tapi korban menolak karena capek dan posisi masih tidur. Suami juga tidak memberikan nafkah, walaupun pelaku bekerja tapi uang tidak diberikan kepada keluarganya serta ada indikasi bahwa pelaku selingkuh dengan tetangganya. Makanya udah tidak diberi nafkah, kasar, diduga selingkuh, terus korban capek karena harus bekerja di pabrik dan perlu menyiapkan sahur. Nah di pukullah pelipis korban hingga berdarah dan bengkak, dia juga di cekik menggunakan linggis. Pelaku keluar dari kamar untuk mengambil linggis dan langsung diarahkannya linggis pada leher korban dengan ancaman, "kowe nek rak gelem tak pateni" sampai korbannya meminta tolong pada anaknya sampe anaknya bangun dan mereka pergi. Beruntungnya pada pagi harinya korban langsung visum dan itu tidak hanya sekali. Sudah sering terjadi sejak menikah, pernah korban setelah melahirkan memotong rambut dan pelaku marah dengan menyeret dan menendang korban. Korban sangat sering 83
dipukul, sampai anaknya mendapat imbas sebagai korban KDRT. Semua anaknya juga sering dimaki, ada kekerasan fisik juga. Pernikahan sejak 1992 dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua korban, jadi semua keperluan dan kebutuhan ditanggung oleh orang tua korban. Kemudian tahun 1999 memutuskan untuk tinggal dirumah sendiri, sejak saat itu mulailah kekerasan. Setiap korban menanyakan gaji pelaku, pelaku selalu marah dan memukul. Pada tahun 2007 pelaku melakukan kekerasan fisik pada anaknya, bahkan mengancam akan membunuh sekeluarga. Puncaknya pada 31 Mei 2019 yang sampai ancam nyawa menggunakan linggis. Kekerasan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dan penderitaan korban serta anaknya sudah sangat lama dialami. Korban melaporkan tindak kekerasan pelaku sendiri ke polisi dengan hasil visum dan kita mendampingi waktu proses di kepolisian, sidang juga kita dampingi, pemeriksaan di pengadilan, kita juga meminta surat desakan yang diminta dari temen-temen jaringan supaya mereka juga mendesak pengadilan agar memberikan keadilan pada korban dan hukuman setinggi- tingginya untuk pelaku. Itu kita dampingi sampai putusan PN bulan desember 2020, kalau perdatanya september 2019 sudah diurus. Kasus tahun 2021, korban inisial P datang dan melakukan konseling. Pada saat konseling baru diketahui bahwa korban mengalami kekerasan seksual, diminta melayani suami ketika pelakunya dalam keadaan mabuk. Itu pelaku udah sepuh (re: tua) ya dan mempunyai penyakit impotensi atau disfungsi ereksi. Tetapi korban yang disalahkan karena tidak bisa membuat pelaku ereksi, "kowe mesti bar ngentu karo si A makane kowe rak iso karo aku!" serta durasi untuk melakukan hubungan seksual bisa berjam-jam kadang dari ashar sampai magrib. Kan itu pasti sakit kan ya? Berjam-jam harus mengangkang untuk membuat pelaku ereksi padahal pelaku mengalami disfungsi ereksi. Korban P dan pelaku menikah pada 1988, sejak saat itu korban yang mebiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Kemudian pelaku selalu meminta modal usaha, dulu punya usaha becak dari orang tua pelaku dan lama kelamaan habis kejual karena setorannya dibuat mabuk, main perempuan di lokalisasi seperti SK (Sunan Kuning). Itu tempat pekerja seks, tempat karaoke. Pada saat usaha becak itu memberikan nafkah tapi hanya sebatas uang susu buat anak, tidak full dipenuhi. Setelah becak habis kemudian korban diminta untuk modal jual beli mobil tetapi itu juga habis gatau kemana. Ketika ditanya ke pegawai, uangnya sudah diambil oleh pelaku. Ketika korban hendak kuliah lagi tidak boleh, malah dicurigai dengan orang lain. Karena korban habis pulang umroh dan tidak dengan pelaku, korban dicurigai dengan salah satu jamaah umroh yang lain. Pelaku mencoret rumah mereka dengan pilox yang bertuliskan asu, bajingan. Pernah suatu ketika korban membelikan motor anak pertamanya, tetapi oleh pelaku malah dijual tanpa sepengetahuan korban. Anak terakhir juga pernah dimaki dengan kata kasar, "kowe orak anakku, kowe anakke gemblekane ibumu, orak mirip karo aku!" sampai suatu ketika anak terakhirnya mencoba bunuh diri dengan meminum racun karena kelakuan dari pelaku yang berada di lokalisasi dan diketahui oleh teman dari anaknya. Anak keduanya juga tidak luput dari 84
makian, karena anak kedua kebetulan sakit dia disumpahi oleh pelaku, "kowe orak bakal duwe bojo, orak bakal duwe anak." Tidak hanya cacian dan sumpah, anak ketiganya pernah dicambuk menggunakan sabuk kulit. Dulu korban pernah dilempar kursi oleh pelaku, tapi sekarang pelaku tidak berani melakukan kekerasan fisik pada korban. Palingan Cuma diludahin, ditoyor, yang ngga bisa divisum, namun tetap melakukan kekerasan fisik pada ketiga anaknya. Nah mereka kan sudah pisah kamar ya, karena dulu pelaku selalu memaksa berhubungan seksual dan lebih dari sekali pelaku meletakkan benda tajam dibawah kasur mereka. Jika korban menolak untuk berhubungan seksual, pelaku langsung mengancam dengan clurit yang diambil dari bawah kasurnya. Kemudian menggunakan pisau juga pernah, jadi awalnya marah-marah dulu, lempar botol minuman kerasnya, dan ngacungin pisau atau clurit ke korban baru istrinya mau karena merasa terdesak. Ketika sudah pisah kamar pun pelaku jika ingin berhubungan seksual akan menyeret korban kekamar pelaku dan menguncinya. Berarti itu kan dengan keadaan sadar dan paksaan, pelaku melakukan hal tersebut tidak hanya pada saat mabuk saja. Ketika sadar juga selalu seperti itu dan marah-marah saat mengalami disfungsi ereksi. Yang terakhir itu pelaku marah-marah dengan melempar botol-botol minuman keras, merobek jok motor korban, kencing di kasur ketika korban sedang tidur. Mengancam korban dengan mengacungkan pisau, "kowe nek rak gelem nurut karo aku, wes tiji tibeh. Mati siji, mati kabeh." Akhirnya pelaku meminta hubungan seksual dari ashar sampai maghrib, ketika korban meminta untuk melakukan sholat maghrib pelaku malah marah dan memaki. Ketika melakukan hubungan seksual, pelaku selalu keluar kata kasar. Ketika korban ingin berhubungan seksual, korban ingin berdoa dulu, memakai wangi-wangian, tetapi pelaku malah marah "kowe mesti bar praktek karo gemblekkanmu. Makane kowe koyok ngene". Nah itu kan bentuk dari kekerasan psikologis, kalau dihubungkan dengan marital rape ya itu termasuk. Karena ada unsur ancaman, paksaan, gitu. Sering banget pelaku itu harus disiapin segala kebutuhannya, padahal tidak memberi nafkah. Padahal rumah tangga kan kesalingan. Ketika konseling kita bicara terkait litigasi, "nanti seumpama terjadi kekerasan lagi, ibu bisa melakukan langkah-langkah ini." Karena kalau bisa di dokumentasikan, karena proses hukum meminta bukti. Bukti yang korban berikan yaitu audio, laporannya psikologis dan penelantaran. Untuk psikologis ada pemeriksaan di psikolog, untuk penelantaran terkait harta bersama. Karena pelaku menjual dan merusak perabotan yang ada dirumah seperti kulkas, ac, tv, dll. Kita juga meminta bantuan ahli untuk menjelaskan itu. Salah satunya Bu Anthin, berbicara tentang KHI yaitu nafkah, harta bersama, dan rumah tangga. Intinya jika harta istri ya harta istri beda kalau suami, harta suami ya harta suami istri. Terus kita juga ada ahli pidana, menjelaskan terkait pasal penelantaran yang dikaitkan dengan harta bersama. Dan prosesnya ini lama banget, hampir satu setengah tahun. Sampai sekarang belum ada putusannya, untuk perceraian juga mau diurus. Tapi karena korban sudah keluar dari rumah yang ia beli sendiri, ditakutkan pelaku akan mengotot untuk bagi harta. Strategi yang kita ambil, biar ada putusan PN dulu agar pelaku ditahan dan lanjut pada gugat perdata. 85
Kasus tahun 2022, korban C mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan oleh pelaku pada jam 2 dini hari dirumah. Pada saat hal itu terjadi memang kondisi atau keadaan rumah tangga antara pelaku dan korban sering terjadi KDRT, ketika pemukulan di jam 2 tersebut korban sedang tertidur dan kaget ketika pelaku datang. Karena sebelumnya sudah 1 bulan korban dan pelaku pisah ranjang dan sudah sejak lama. Namun tiba-tiba pelaku meminta untuk berhubungan seksual dan seketika korban menolak dan terjadilah cekcok hingga akhirnya pelaku memukul wajah dan badan korban. Hampir satu tahun tidak melakukan hubungan seksual dengan pelaku, karena pelaku memiliki selingkuhan dan bersama selingkuhannya terus dan korban sudah mengetahui. Selingkuhannya itu pernah mengantar pelaku ke depan rumah, bahkan pernah tukar mobil. Pelaku juga sudah sering bergonta-ganti selingkuhan. Korban langsung melarikan diri hanya membawa pakaian yang dipakai saja, meminta bantuan kepada temannya, berpindah-pindah tempat penginapan karena selalu dicari oleh pelaku. Perlakuan kasar hanya kepada korban, jika dengan anak pelaku sangat baik. Akhirnya korban lapor ke polisi dengan membawa hasil visum bersama pengacaranya, namun ketika pelaporan dilakukan pengacara yang mendampingi tiba-tiba tidak bisa di mintai tolong lagi. Karena tau pelaku ini agak membahayakan maka korban dititipkan di rumah aman. Berjalannya waktu, korban memilih untuk mencabut laporan secara tertulis agar tidak bertemu dengan pelaku karena pelaku bersifat manipulatif. Korban sudah ingin menggugat cerai, sudah lebih dari tiga pengacara di mintai tolong tapi semuanya gagal karena beberapa pengacara tidak berani dengan pelaku. Hal tersebut didasari karena pelaku merupakan orang yang memiliki power, hingga akhirnya korban pergi dari Semarang. Karena jika korban tetap disini akan selalu dicari secara mistis atau langsung, sebelumnya korban pernah pergi dari rumah sekitar 4 bulanan dan akhirnya kembali. Katanya pembantu dirumah itu, percaya ngga percaya pelaku pasang ayam terus dikurungi dan setelah beberapa hari itu korban pulang seperti orang linglung, bingung. Alasannya pergi kerumah itu juga kekerasan seksual, jadi korban itu memiliki butik, toko sepatu, mobil tetapi semua itu dijual oleh pelaku. Pelaku bisa dikatakan kerja ngga kerja sebenernya, karena pelaku ini bekerja ke ranah yang negatif kayak preman gitu lah. Korban dan pelaku ini telah menikah pada tahun 2005, selama pernikahan korban selalu dilarang. Ketika korban bekerja sebagai perias, ia tidak boleh mengambil job tanpa seizin pelaku serta ketika pergi merias harus selalu memberi detail lokasi kepada pelaku. Sebelum kejadian korban keluar dari rumah sebab dipukul, korban dan pelaku sudah pisah ranjang terus korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Sampai saat ini korban tidak ingin bertemu bahkan mediasi via zoom pun dengan pelaku, saking takutnya korban. Padahal keinginannya ingin pisah secara resmi tetapi susah, berbagai cara sudah dilakukan oleh korban. Karena dampak dari KDRT yang dialami, korban memikirkan bagaimana caranya supaya pelaku sebal dengan korban akhirnya korban memiliki pacar terus sampai melakukan hubungan seksual yang akhirnya diketahui oleh pelaku dari hp korban yang tertinggal dirumah ketika korban melarikan diri. Tapi tetap saja korban selalu dikejar, di cari agar pulang kerumah. 86
P I P I P I : Pendampingan seperti apa yang dilakukan LRC-KJHAM dalam mendampingi korban marital rape tersebut? : Dari ketiga kasus itu ya? Yang kasus M dulu ya? M itu kan datang ke kita sudah melakukan visum ya, jadi pendampingannya ya kita melakukan pendampingan di kepolisian aja. Di kepolisian kita mendampingi BAP sampai di persidangan, persidangan itu kita sampai putusan. Terus meminta salinan putusan juga, kemudian yang perdatanya kita juga membantu dia untuk mengurus perceraiannya. Ya membuat gugatan, replik, duplik, dlsb sampai putusan. Terus kita juga mendampingi di persidangannya baik pidana maupun perdata, jadi pidana itu kan korbannya di mintai keterangan 1 kali ya. Tapi kalo LRC-KJHAM ya kita akan monitoring dari awal sampai putusan itu gimana, gitu. Perdata juga sama, terus kita juga tawarin si korban ini untuk gabung dalam support grup Sekartaji untuk pemulihan, yang kamu pernah gabung sekali itu to? Itu bagian dari pemulihan KDRT, terus saat itu kita juga tawarin untuk pelatihan, pelatihan 3 hari itu tapi ibunya tidak bisa karena kan lagi momong cucunya. : Berarti itu berupa penawaran ya? : Iya, kita tawarin. Kalau dia bisa ya silahkan, kalau tidak juga ngga papa. Kayak ibu-ibu (di Sekartaji) itu kan, kalo bisa ya datang. Kalo engga ya nggapapa gitu. Itu yang M. : Bentuk pendampingan seperti apa? : Ya ditemenin, ya nanti kalo ada proses-proses apa yang semisal di kepolisian ada suatu pemahaman yang nggak sesuai nanti kita akan koordinasi dengan penyidiknya atau nanti pas sudah dilimpahkan di kejaksaan kemudian kejaksaan ini menganggap bahwa unsurnya belum terpenuhi atau ada upaya-upaya lain atau ada upaya-upaya kayak di damaikan gitu ya. Nanti kita akan lakukan audiensi kesana, tergantung entah itu di kepolisian atau kejaksaan. Ndampinginya ngga hanya ndampingi aja, tapi ya kalo pas di BAP ya kita akan dampingi kemudian kan kita kan udah konseling ya sama korban, jadi kita udah tau ya kronologinya. Pas di BAP kemudian ada yang kurang-kurang atau ada yang perlu di tambahkan maka kita akan ini, habis di BAP kan nanti ada lembar BAPnya gitu lho, untuk dibaca ulang. Nah itu kita minta, BAP kita baca ulang terus kalau ada yang kurang kita minta ditambahin gitu atau kalau ada yang salah kita minta diganti. Jadi selain mendampingi secara duduk, datang, diam itu kita engga. Tapi kita melihat semua proses itu, sesuai atau engga gitu. Tujuannya kan itu, prosesnya sesuai atau engga. Biasanya yang terlupa itu penyidiknya ini, kerugian. Kerugian itu biasanya yang dituliskan secara materiil, tetapi immateriil kayak dampak psikologis itu kadang terlupakan. Nah kita mintakan itu, gitu. Pas di persidangan kita sama, pas korbannya diperiksa di PERMA 3 tahun 2017 itu kan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Nah itu juga diatur, 87
perempuan berhadapan dengan hukum bisa mengajukan pendamping atau bisa di dampingi oleh pendamping dari pekerja sosial, dlsb. Maka itu kita mintakan ke hakimnya, kalau pada saat perempuan itu diperiksa biasanya kan di depan dihadapan hakim kita minta pada saat diperiksa itu di dampingi gitu. Jadi ngga hanya sendirian, biasanya kan sidang sendirian ya tapi ada PERMA itu membolehkan perempuan itu mengajukan pendamping. Selain itu, kita melakukan monitoring ke persidangan ini. Kira-kira hakimnya dalam bertanya itu sesuai atau tidak, kalau di PERMA 3 itu kan ada aturannya, hakim tidak boleh menstigma kemudian menyalahkan. Kemudian apa ya, seumpama dia "kira-kira kamu mau nggak?" atau "enak ngga kamu digituin?" itu kan ngga boleh ditanyakan ya? Itu akan membuat traumatik apalagi kan korban, nah pertanyaan itu nggak boleh ditanyakan. Kalau seumpama hakim itu menanyakan, ya kita catat di catatan kita. Nanti kita bisa laporkan hakim itu ke MA atau KY gitu. Tetapi di kasus ini tidak sampai seperti itu, cuma kita minta urgent action atau surat dukungan dari beberapa jaringan yang fokus pada kasus kekerasan pada perempuan yang kasus M itu. Jadi aku ngirim ke jaringan se-Indonesia aku minta. Terus mereka kirim ke pengadilan agar putusannya itu lebih tinggi, biasanya kan kalo orang diawasi jadi lebih hati-hati ya. Nah itu tujuannya, itu sih palingan kalo yang M itu. Kalau yang P, P itu kan dateng kesini belum laporan polisi, belum lain sebagainya. Kita konseling buat tahapan awal, kemudian yang P itu kita visumkan karena sebenernya yang mau kita laporkan itu kekerasan seksualnya sama psikis sama penelantarannya. Kalo di PKDRT itu kan ada 4 ya, kalo fisiknya kan udah lama udah ngga bisa di visumkan. Terus kita visumkan yang seksualnya, kemudian kita juga melakukan pemulihan psikologis dan pemeriksaan psikologis di RS Bhayangkara dengan psikolog dan psikiatri pada saat itu. Terus kita juga melakukan ini, pendampingan di proses pidananya mulai awal pengaduan sampai dia diperiksa. Selain itu juga karena prosesnya lama ya, jadi kita koordinasi dengan penyidiknya. Hambatan dan tantanganya seperti apa? Kemudian karena kasus kekerasan seksual mereka tidak bisa, karena dianggap "ya ini kan sudah suami istri, mesti kan kalaupun ada visumnya tidak bisa". Karena robekannya (vagina) sama kan, kecuali dia belum menikah. Kemudian kita hanya melaporkan kekerasan yang psikis dan penelantarannya, nah penelantarannya itu ini mereka juga kesulitan. Karena belum pernah ada, mungkin pernah tapi cuma di RJ (Restotive Justice) kayak di damaikan, kemudian sudah selesai gitu. Terus kita, yaudahlah kita tetep dan mengajukan ahli. Ahli pidana dan ahli KHI, ahli KHI itu Bu Anthin dari UIN kemudian ahli pidananya dari Unika Bu Marshella. Ahli tersebut menjelaskan ke kepolisian, ya ikut di BAP. Kemudian pada saat dipersidangan juga akan diperiksa ahli-ahli itu, aku pas pemeriksaan itu juga ikut mendampingi. Ahli pidana ditanya mengenai harta gono gini atau harta bersama dan ahli KHI ditanya mengenai nafkah, harta bersama, dan rumah tangga itu. 88
P Kemudian psikologisnya itu di RS Elizabeth, meskipun diperiksa di RS Bhayangkara tapi ahlinya dari RS Elizabeth gitu. Terus di perdatanya kita juga membuat gugatan tapi ini belum diajukan di pengadilan, itu sih. Sama ya itu tadi, semua korban KDRT kita akan tawarkan untuk ikut di support grup Sekartaji itu. P ini belum ikut support grup, karena dia kan ngajar kan ya. Jadi bentrok sama jadwalnya. Yang C ya, itu kan kasus bersama ya. Jadi itu kita dapetnya pas proses dia sudah laporan di polisi itu kan ngajak pengacaranya, tapi disaat itu pengacaranya nggak dateng. Terus akhirnya polisi ketakutan dan polisi merujuk, memintakan rumah aman ke lembaga lain. Akhirnya lembaga itu meminta bantuan kita untuk penanganan kasus bersama, kita menanganinya ya bersama. Dia di BAP pada saat itu, terus belum BAP lagi, kita ya konseling kemudian yang proses pidananya itu kita konseling untuk penguatan pengambilan keputusan. Kemudian kita membuat, karena dia ingin mencabut laporan karena ada hal lain ya. Padahal dia ingin meneruskan, tetapi karena situasinya yang belum memungkinkan untuk melanjutkan perkaranya akhirnya dia mencabut laporannya dan pergi keluar kota itu. Kita juga mendampingi dia saat akan pindah dari Semarang, antar aja. Semisal dia naik bis maka akan kita antar ke terminal, terus memastikan dia aman disana. Kita juga belikan tiketnya sih paling, tetapi C ini ada perubahan ya akhirnya dia dibelikan tiket oleh saudaranya. Itu sih paling antar kesana, udah. Untuk saat ini sih paling cuma tanya- tanya kabar gitu aja, karena dia diluar Semarang juga tidak memungkinkan kita tawarin untuk ikut support group. Itu aja sih, kalo C itu. : Begitu ya, baik. Terima kasih atas waktu dan jawabannya dari Mbak Nia. Senang bisa mewawancarai. 89
90 DAFTAR RIWAYAT HIDUP Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Qurrotul 'Aini Tempat, tanggal lahir : Magelang, 18 April 2000 Jenis kelamin : Perempuan Agama : Islam Alamat : Jalan Gajah Timur Dalam I RT.05/RW.08, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Semarang Pendidikan : 1. TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Semarang Lulus tahun 2006 2. SDN Pandean Lamper 05 Semarang Lulus tahun 2012 3. SMPN 4 Semarang Lulus tahun 2015 4. SMAN 15 Semarang Lulus tahun 2018 Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Semarang, 2 Desember 2022 Qurrotul 'Aini