BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perempuan dan anak-anak menghadapi risiko kejahatan yang tinggi dan karena itu membutuhkan pengamanan. Anak-anak memainkan peran penting baik dalam kelangsungan hidup umat manusia maupun kesejahteraan bangsa dan pemerintahannya. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui kepentingan strategis anak dan menjamin hak mereka atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akibatnya, memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak sangat penting tidak hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan (Hurairah, 2012: 21). Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki konsekuensi yang mendalam dan berjangkauan jauh, yang menyebabkan kerugian yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kekerasan ini berdampak buruk pada kesehatan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi mereka. Dalam hal kesehatan, hal itu menyebabkan cedera fisik dan mental, kecacatan, dan masalah kesehatan terkait lainnya, yang selanjutnya melanggengkan siklus kekerasan. Selain itu, ada dampak negatif terhadap prestasi pendidikan, yang mengakibatkan rendahnya capaian pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual, serta penelantaran. Bentuk kekerasan ini tetap menjadi topik 1
diskusi yang menonjol di antara berbagai kelompok. Perempuan dan anak sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk diskriminasi dan pelecehan. (Hurairah, 2012: 21). Biasanya, bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi melibatkan pelanggaran seksual, seperti pemerkosaan, dan tindakan agresi fisik, seperti penyerangan. Namun, penting untuk menyadari bahwa kekerasan melampaui manifestasi fisik dan seksual saja; itu juga mencakup kerugian psikologis atau emosional. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi semakin meresahkan ketika pemerintah gagal memberikan dukungan dan bantuan yang memadai kepada para korban. Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi dan mengurangi dampak kekerasan tersebut (Hurairah, 2012: 21). Saat ini, berbagai peristiwa kekerasan terus terjadi, di antaranya adalah kejahatan yang secara khusus menyasar perempuan dan anak. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang merendahkan, merendahkan, dan merendahkan martabatnya, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian fisik dan/atau psikis. Tindakan semacam itu berpotensi mengganggu kesejahteraan mereka di berbagai tingkatan (Huraerah, 2007: 47-48). Sayangnya, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan seringkali dilakukan oleh orang dewasa, padahal individu tersebut memikul tanggung jawab utama untuk melindungi mereka. Konsekuensi dari kekerasan semacam itu bisa parah, meliputi kerusakan fisik dan psikologis. Faktanya, kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat berakibat fatal, berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa para korban. Selain itu, ada risiko trauma 2
berkepanjangan yang signifikan, yang dapat menyebabkan terulangnya perilaku kekerasan di generasi mendatang, dengan korban menjadi pelakunya sendiri. Untuk mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan ini, undang-undang dan peraturan yang ketat diberlakukan. Peraturan ini tidak diskriminatif, artinya orang tua yang menjadi pelaku pun dimintai pertanggungjawabannya, dengan tujuan untuk meminimalisir dan pada akhirnya memberantas terjadinya kekerasan yang merajalela (Hidayat, 2021: 1). Setiap anak memiliki martabat yang melekat yang pantas untuk dihormati, dan hak-hak mereka harus diberikan tanpa mereka harus memintanya. Asas ini sejalan dengan ketentuan yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga memperkuat konsep ini. Selanjutnya Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membahas Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 menitikberatkan pada Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kekerasan dalam Bencana. Selain itu, Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Semua peraturan ini menekankan prinsip-prinsip dasar perlindungan perempuan dan anak, termasuk non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, memastikan pembangunan berkelanjutan, dan menghargai partisipasi mereka. 3
Selain poin-poin di atas, persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung lama, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang seringkali tersembunyi di balik permukaan seperti fenomena gunung es di masyarakat, menjadi krusial (Sadawi, 2001: 1-2). Kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga, menghadirkan tantangan tersendiri karena terjadi di semua lapisan masyarakat, memengaruhi individu dari berbagai latar belakang sosial, tanpa memandang status sosial mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang terutama terkena dampak kekerasan tersebut, yang sebagian besar adalah perempuan. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa individu-individu ini dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat, untuk menjaga martabat kemanusiaan mereka. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ternyata menjadi masalah yang kompleks karena beberapa alasan. Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut karena berbagai faktor, antara lain takut akan pembalasan, ketergantungan finansial, keterikatan emosional dengan pasangannya, dan menjadi sasaran teror. Selain itu, para pelaku mungkin menyadari bahwa tindakan mereka merupakan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka memilih untuk mengabaikannya, berlindung pada norma-norma masyarakat yang menormalkan perilaku tersebut dalam konteks dinamika keluarga. Konsekuensinya, kekerasan dalam rumah tangga seringkali 4
dipandang sebagai masalah yang melekat dan pribadi, tanpa menghiraukan kerugian yang ditimbulkannya terhadap individu dan keluarga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mayoritas korbannya adalah perempuan. Perempuan, sebagai kelompok rentan, seringkali mengalami perlakuan tidak adil, sehingga menimbulkan ketidakadilan berbasis gender. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk, seperti peminggiran atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau dianggap tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, dan beban timbunan beban kerja yang lebih lama dan lebih berat. Kekerasan yang bersumber dari bias gender juga disebut sebagai kekerasan terkait gender (Saraswati, 2006: 16). Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah ditangani melalui undang-undang nasional dan peraturan daerah. Di Kabupaten Buleleng, pengaturan terkait kekerasan dalam rumah tangga dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. Pasal 11, khususnya ayat (1) dan (3), menegaskan penyediaan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan perempuan. anak-anak. Termasuk pemanfaatan Visum Et Repertum sebagai alat bukti. Visum Et Repertum mengacu pada laporan tertulis dari seorang dokter yang disumpah yang merinci pengamatan dan temuan mereka dari pemeriksaan bukti, bersama dengan kesimpulan mereka demi keadilan. Dokumen ini telah diakui sebagai alat bukti yang sah, karena merupakan kesaksian keahlian profesi dokter. Tujuan utama Visum Et Repertum adalah untuk menentukan penyebab dan cara kematian, yang memerlukan pemeriksaan 5
menyeluruh terhadap semua organ di dalam tubuh (Soeparmono, 2016: 1). (Soeparmono, 2016: 1). Dalam kasus kekerasan seksual, Visum Et Repertum berfungsi untuk memberikan bukti (corpus delicti) tentang adanya persetubuhan dan unsur kekerasan. Selain itu juga membantu dalam memperkirakan waktu terjadinya tindak pidana pelecehan dan dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Di Kabupaten Buleleng, pengaturan penanganan kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 yang menitikberatkan pada Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pasal 5, khususnya huruf (b), menyebutkan bahwa tanggung jawab perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berada pada Pemerintah Daerah. Penyediaan layanan terpadu bagi korban kekerasan diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres tersebut. UU tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan komprehensif kepada korban melalui kegiatan seperti layanan pengaduan, kesehatan, konseling, bimbingan spiritual, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendampingan, bantuan hukum, dan bantuan reintegrasi. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (3) menentukan bahwa pelayanan tersebut, termasuk penerbitan Visum Et Repertum, diberikan secara cuma- cuma. Menurut Lembaga P3KBP3A Kabupaten Buleleng, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020. Tabel di bawah ini menyajikan data kasus yang ditangani oleh P3KBP3A di Kabupaten Buleleng selama tahun tersebut. 6
No Jenis Kasus 1 Kejahatan Terhadap Perempuan a Perzinahan b Pemerkosaan c Perbuatan cabul d Penganiayaan (orang lain) e Penghinaan f Perdagangan perempuan j Pembunuhan h Melarikan perempuan i Penculikan j Lokika sanggraha k Membuat perasaan tidak menyenangkan l Menelantarkan istri m Kawin lagi n Mengancam o Penganiayaan istri p Percobaan mengugurkan Jumlah II Kejahatan Terhadap Anak Tahun 2020
8 7
a Pemerkosaan 1
b Perbuatan cabul 5
c Penganiayaan anak 2
d Penculikan 1
e Perdagangan anak
f Penelantaran anak 3
g Pembunuhan
h Melarikan gadis di bawah umur
i Persetubuhan anak 5
j Kekerasan psikis 2
k Penyekapan anak
l Perlakuan salah 1 Jumlah 20 JUMLAH KESELURUHAN 28 Tabel 1.1 Tabel Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2020 Menurut Bapak Putu Martha Ardana, perwakilan dari P3KBP3A Kabupaten Buleleng, peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti yang ditunjukkan dalam data yang diberikan, dapat dikaitkan dengan kurangnya efek jera bagi pelakunya. Selain itu, stigma masyarakat seputar kekerasan dalam rumah tangga, yang menganggapnya sebagai masalah keluarga pribadi daripada pelanggaran yang dapat dilaporkan, berkontribusi pada meningkatnya kasus. Penting untuk memenuhi 8
kebutuhan para korban itu sendiri. Hingga pertengahan Maret 2022, P3KBP3A Buleleng mencatat beberapa peristiwa kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak di Buleleng, termasuk kasus yang melibatkan NS (47) yang melakukan hubungan seksual dengan putri kandungnya di Kecamatan Sawan (Sukerta, 2021: 1). Dalam kasus tersebut, korban harus menjalani pemeriksaan visum di rumah sakit umum Kabupaten Buleleng dengan biaya Rp. 1.000.000 untuk pemeriksaan. Ini membebani korban secara signifikan, karena semua biaya ditanggung oleh mereka. Keadaan seperti itu bertentangan dengan peraturan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 11 ayat (3) yang mengatur bahwa Visum Et Repertum harus dilakukan secara cuma- cuma. Implementasi efektif beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 yang bertujuan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya pada penerapan pelayanan Visum Et Repertum secara gratis. Namun pada kenyataanya dalam pelayanan Visum Et Repertum korban melakukan pembayaran pribadi kepada ahli atau dokter yang bertugas. Pelayanan Visum Et Repertum ini sangat memberatkan bagi korban apalagi kebanyakan korban-korban pelecehan seksual berasal dari keluarga kurang mampu. Pelayanan Visum Et Repertum saat ini belum bisa diberikan secara gratis karena dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 SOP (Standar Operasional Prosedur) dari Bupati Kabupaten Buleleng belum ditetapkan dan masih dalam tahap 9
pembahasan. Sehingga terdapat suatu norma yang belum diatur yang menyebabkan pelaksanaan Visum Et Repertum gratis tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan adanya pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan "Perlindungan Hukum Terkait Pelaksanaan Visum Et Repertum Bagi Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Buleleng". 1.2. Identifikasi Masalah Setelah menelaah isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa identifikasi masalah telah diamati: 1. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan dampak yang beragam dan mendalam yang berdampak buruk bagi kehidupan mereka. 2. Belum terealisasinya penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, terhadap Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Buleleng. 3. SOP dari Bupati Kabupaten Buleleng mengenai pelayanan Visum Et Repertum masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan. 1.3. Pembatasan Masalah Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah pada kasus kekerasan perempuan dan anak sehingga penelitian ini dapat lebih fokus dalam mengkaji secara mendalam dan 10
menjawab permasalahan yang ada secara jelas. Kajian ini berpusat pada maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan belum dilaksanakannya Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui belum terealisasinya penerapan peraturan tersebut akibat belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Visum Et Repertum yang saat ini masih dalam pembahasan dan belum ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Buleleng. 1.4. Rumusan Masalah Berdasarkan keterbatasan masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan dua masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pelayanan Visum Et Repertum bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual? 2. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Visum Et Repertum di Kabupaten Buleleng? 1.5. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait dengan pemberian layanan Visum Et Repertum. 11
12 2. Tujuan Khusus a) Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan Visum Et Repertum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng. b) Tujuannya untuk mengkaji sejauh mana upaya perlindungan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pelayanan Visum Et Repertum sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan. 1.6. Manfaat 1. Manfaat Teoretis Kontribusi teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang implementasi Visum Et Repertum di Kabupaten Buleleng. 2. Manfaat Praktis a) Bagi Perempuan dan Anak, ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada perempuan dan anak tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mereka dalam pemenuhan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 11 ayat (3). b) Bagi Masyarakat, penelitian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan Visum Et Repertum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
c) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng diharapkan penelitian ini dapat membantu mengembangkan analisis tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan SOP (Standar Operasional Prosedur) Visum Et Repertum dari Peraturan Bupati. 13