Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu SAMPLE
SAMPLE Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi seba gai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud da lam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dila ku kan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu SAMPLE Dr. H.M. Syukri Albani Nasution, M.A.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu Edisi Pertama Copyright © 2019 SAMPLE ISBN 978-623-218-409-1 15 x 23 cm xii, 330 hlm Cetakan ke-1, Maret 2020 Kencana. 2019.1181 Penulis Dr. H.M. Syukri Albani Nasution, M.A. Desain Sampul Irfan Fahmi Penata Letak Witna & Iam Penerbit K E N C A N A Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220 Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134 Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP e-mail: INDONESIA Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.
KATA PENGANTAR (Rektor UIN Sumatra Utara) Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Sang Pencipta Alam, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sa­ yang­Nya dan menjadikan alam untuk bahan renungan bagi orang­orang yang berakal sebagai tanda dari hidayah­Nya. Selanjutnya selawat dan salam kita persembahkan kepada buah hati ibunda Aminah Sang pe mim­ pin umat ialah Nabi Muhammad saw., sebagai suri teladan yang syafa'at­ nya juga yang diharapkan pada hari penghabisan kelak. SAMPLE Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Mandailing Natal, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara­saudaranya, bahkan keluarga mereka masing­masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga me­ rupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah­arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata­mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mak­ sud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan para anggota kerabat dari pihak sua­ mi. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang ru­ kun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perka­ win an itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang­ tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orangtua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai ang­
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU gota kerabat, merupakan barometer dari asal­usul keturunan sese orang yang baik dan teratur. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan informasi dan pema­ haman tentang hukum perkawinan adat masyarakat Muslim Mandailing Natal . Selamat bagi penulis, semoga buku ini dapat mengukir nama kita dalam sejarah kehidupan generasi selanjutnya. Aamiin. Medan, Juni 2019 Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag. SAMPLE vi
KATA PENGANTAR Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Sang Pencipta alam, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sa­ yang­Nya dan menjadikan alam untuk bahan renungan bagi orang­orang yang berakal sebagai tanda dari hidayah­Nya. Selanjutnya selawat dan salam kita persembahkan kepada buah hati ibunda Aminah Sang pemim­ pin umat ialah Nabi Muhammad saw., sebagai suri teladan yang syafa' at­ nya juga yang diharapkan pada hari penghabisan kelak. SAMPLE Buku ini menjelasakan tentang hukum perkawinan masyarakat Mus­ lim Mandailing Natal. Bicara tentang perkawinan adat Mandailing Natal selalu menarik dibahas dikarenakan adat masyarakat Mandailing Natal sangat unik dan masyarakatnya sangat kuat terhadap hukum adatnya. Pada dasarnya, masyarakat Muslim Mandailing Natal sangat paham terhadap hukum Islam yang berlaku. Khususnya tentang perkawinan. Per­ masalahan perkawinan dalam masyarakat Muslim Mandailing yang se ring muncul tentang perjodohan, mahar, kawin malangkahi, keperawanan se­ bagai kafaah, sikap terhadap harta peninggalan (harta bersama), dan hak asuh anak. Di dalam buku ini penulis sudah menjelaskan tentang permasalahan perkawinan adat masyarakat Mandailing Natal dan penulis sudah meng­ analisisnya dari hukum Islam. Dan penulis berharap jika ada persoalan tentang perkawinan di masyarakat Mandailing Natal, buku ini bisa jadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis mengucapkan terima kasih dan doa tulus kepada semua pi­ hak yang telah berbuat baik dan berjasa secara langsung maupun tidak langsung, kedua orangtua, mertua, guru, saudara, kerabat, sahabat, te­ man, dan siapa pun mereka. Semoga Allah menerima amal baik yang berlipat ganda nilainya.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pastinya buku ini tidaklah sempurna, buku ini diambil dari semua bahan bacaan yang berkaitan dengan tema. Oleh karenanya, semoga buku ini mampu menjadi referensi dan bahan bermanfaat dalam studi keilmuan dan keislaman ke depannya, menjadi amal jariyah bagi semua penulis dari sumber rujukan dan bagi penulis. Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah, manusia hanya mampu berusaha secara maksimal. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam. Medan, 20 Juni 2019 Dr. H.M. Syukri Albani Nst., M.A. SAMPLE viii
ABSTRAK Dalam kajian hukum, masyarakat dapat melakukan pilihan hukum. Kecenderungan memilih dan menaati hukum Islam masyarakat Muslim Mandailing Natal bisa dilihat dari adanya asimilasi hukum antara adat­ budaya dan pemahaman terhadap hukum Islam. Secara sepintas hal ter­ sebut tidak menjadi masalah. Namun secara tidak langsung hal tersebut menjadi bias terhadap potret keragaman terhadap kepatuhan hukum. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam). SAMPLE Fokus penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pelaksanaan hu­ kum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal, kedua, bagaima­ na perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat Muslim Mandailing dan yang ketiga, apa faktor yang mel­ atarbelakangi keragaman hukum pelaksanaan perkawinan masyarakat Muslim Mandailing. Model penelitian (mode of inquiry) penelitian ini adalah kualita­ tif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu sosial. Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dengan mengamati pelaksanaan hukum perkawinan pada masyarakat Muslim Mandailing, selanjutnya menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan dan wawancara yang mendalam terhadap akibat yang ada dan mencari faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum perka­ winan masyarakat Muslim Mandailing dipengaruhi oleh tradisi keislam­ an yang sudah sejalak lama masuk ke Mandailing Natal sebelum Indone­ sia merdeka ditambah dengan kepercayaan adat­budaya yang juga sudah jauh mengikat sebelumnya. Selanjutnya pelaksanaan hukum perkawin an masyarakat Muslim Mandailing sampai saat ini terjadi tarik menarik an­
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU tara dominasi hukum, adat dan ada pula yang bertemu secara bersa ma. Penulis menemukan enam kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu Perjodohan, tuo (Mahar)r, kawin malakkahi, kafaah, harta bersama dalam perkawinan dan hadanah. Dari 6 kasus tersebut, penulis memisahkannya dalam tiga keranjang analisis. Pertama, adat mendominasi hukum, kedua, hukum mendominasi adat, dan ketiga, pertemuan dua hukum. Faktor yang melatarbelakangi keberagaman pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing adalah perbedaan kecen derungan ma­ syarakat dalam memilih dan menaati hukum. Faktor­faktor yang meme­ ngaruhi keberagaman pelaksanaan hukum perkawinan ma syarakat Mus­ lim Mandailing adalah ulama (keteladanan Malim kampung), adat (tradisi turun­temurun), pendidikan dan masuknya budaya lain ke Mandailing. Pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal terdapat pergerakan, masyarakat sudah lebih logis melihat penerapan tersebut. Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan mematuhi hukum Islam men­ jadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hu­ kum perkawinan masyarakat Muslim di Mandailing. Dengan begitu ber­ temulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing­masing menuntut kepatuhan dari penganutnya yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik­menarik antara kepentin­ gan adat­istiadat dan agama. Ombar Adat Dohot ugamo adalah bentuk penya tuan antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam hal ini telah ter­ jadi asimilasi hukum yang kedua produk hukum tersebut saling mengisi. Hal inilah yang menjadi tanda bahwa dalam penerapannya, masyarakat Muslim Mandailing Natal cenderung memakai teori Receptie in Complexu (dalam bahasa penulis neo-receptie complexu). SAMPLE x
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... v Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag. KATA PENGANTAR ... vii ABSTRAK ... ix DAFTAR ISI ... xi SAMPLE BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 10 C. Kerangka Konseptual ... 10 D. Landasan Teori ... 16 E. Kajian Terdahulu ... 29 F. Metode Penelitian ... 30 BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN ... 39 A. Sejarah Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal ... 39 B.	Keadaan	Geografis	dan	Iklim ... 43 C. Penduduk ... 47 D. Mata Pencaharian ... 50 E. Pendidikan ... 52 F. Agama ... 53 G. Situasi Sosial Adat dan Budaya ... 57 H. Upacara Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal .64 BAB III PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL ... 77 A. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Sebelum Rumah Tangga .77 B. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Mandailing Dalam Rumah Tangga ... 86
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL ... 89 A. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia ... 89 B. Ketentuan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ... 93 C. Jenis-jenis Harta Bersama ... 121 D. Pembagian Harta Bersama ... 125 E. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Sebelum Rumah Tangga ... 130 F. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing dalam Rumah Tangga ... 149 BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL ... 161 A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kearifan Lokal dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing .162 SAMPLE B. Pengaruh Perkembangan dan Perubahan Terhadap Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing ... 165 C. Pola Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing ... 169 BAB VI KESIMPULAN ... 187 DAFTAR PUSTAKA ... 191 LAMPIRAN ... 203 TENTANG PENULIS ... 329 xii
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL A. LATAR BELAKANG MASALAH Kabupaten Mandailing Natal1 adalah salah satu kabupaten yang ter­ letak Di Provinsi Sumatra Utara. Masyarakat Mandailing Natal termasuk sub­etnis Batak Mandailing, kehidupan sosial masyarakat dan hukum adat istiadat diwarnai oleh dominasi hukum adat Mandailing. Ada 13 marga di Madina yaitu: Nasution, Lubis, Hasibuan, Dalimunthe, Mardia, Pulungan, Rangkuti, Parinduri, Daulay, Matondang, Batubara, Tanjung, dan Lintang. Sistem sosial Mandailing adalah Dalihan Natolu (tumpuan yang tiga) Mora, Kahanggi dan Anak Boru. Adat istiadat tentang perka­ winan di Mandailing sesuai dengan hukum Islam karena mayoritas aga­ manya adalah Islam.2 SAMPLE 1 Nama Mandailing termaktub dalam Kitab Nagara kertagama, yang mencatat perluas­ an wilayah Majapahit sekitar 1365 M. Hal ini berarti sejak penggalan akhir abad ke­14 su­ dah diakui adanya suku bangsa dan wilayah bernama Mandailing. Sayangnya, selama lebih 5 abad Mandailing seakan­akan raib ditelan sejarah. Baru pada abad ke­19 saat Belanda menguasai tanah berpotensi daya alam ini, Mandailing pun mencatat sejarah baru. Kemu­ dian disusul ke masa pendudukan Jepang Penyair besar Mandailing, Williem Iskandar menulis sajak monumental "Si Bulus­Bulus Si Rumbuk­Rumbuk", mengukir tanah kelahir­ annya yang indah dihiasi perbukitan dan gunung. Terbukti tanah Mandailing mampu eksis dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas, kopi, beras, kelapa, dan karet. Kekayaan alam dan kemajuan dalam berbagai sektor, mulai dari tradisi persawahan, perair­ an, hingga semakin besarnya pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai barat ini maka dise­ but Mandailing Godang. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Lihat Sejarah Ka­ bupaten Mandailing Natal 2 Badan statistik Madina, Madina Dalam Angka 2011, hlm. 5. Lihat juga Abbas Pulungan, Perkembangan Islam di Mandailing, (Bandung: Cita Pustaka, 2007), hlm. 14.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Komunitas masyarakat adat sejak zaman nenek moyang telah meng­ ajarkan berbagai macam pelajaran sangat berharga untuk menghorma­ ti alam. Kehidupan masyarakat tradisional yang masih kuat memegang dan menjalankan adat memosisikan diri mereka sebagai kelompok yang diidealkan dalam berhubungan dengan alam, menekankan pada realita akan adanya hubungan spiritualitas masyarakat dengan alam. Konsep ini yang kemudian dimodernkan oleh kalangan pelaku pengembang masya­ rakat menjadi konsep pembangunan masyarakat baru yang memadukan kepercayaan, kebiasaan lama dan kearifan lokal, untuk menumbuhkan kehidupan modern yang sangat menghormati lingkungan hidup. Secara tradisional masyarakat adat mempunyai konsep konservasi alam yang berkaitan erat dengan kepercayaan supranatural. Hal inilah yang nantinya akan menjadi salah satu unsur masyarakat Muslim Man­ dailing Natal membuat keputusan hidup dan keputusan hukum yang ber­ laku. Berkaitan dengan perkembangan hukum Islam di Mandailing Natal akan sangat berkaitan dengan perkembangan agama Islam di Mandailing Natal, salah satunya melalui ulama­ulama sufi. Para ulama di daerah ini ada yang belajar di Pantai Barat dan Pantai Timur, kemudian mereka me­ ngembangkan agama Islam di Natal dan Mandailing.3 SAMPLE Batara R Hutagalung menyebutkan Natal sudah menjadi pusat pen­ didikan jauh sebelum pergerakan Paderi di Minangkabau.4 Reputasi Na­ 3 Syekh Abdul Fatah bermarga Mardia (1765­1855) adalah ulama besar yang turut me­ ngembangkan Islam di Natal. Ketika masih belia, Syekh Abdul Fatah tinggal di rumah Tuan Syekh Zainal Abidin memperdalam ajaran Islam dan tasawuf. Syekh Zainal Abidin sendiri adalah ulama di Barumun yang kemudian turut mengembangkan ajaran Islam di Mandai­ ling atas permohonan Sutan Kumala Yang Dipertuan Hutasiantar di Panyabungan. Syekh Abdul Fatah selanjutnya mengembangkan Islam bukan saja di Mandailing, tetapi juga di Pantai Barat, khususnya Natal. Ulama ini memilih tempat membangun kediamannya di ka­ wasan perbukitan kira­kira 2 kilo meter dari jalan raya Natal di titik Kampung Sawah saat ini. Banyak yang berpendapat bahwa Syekh Abdul Fatah­lah yang mengajarkan cara bela­ jar membaca huruf Al­Qur'an dengan gaya berlagu. Gaya itu hingga kini masih terkenal di wilayah Mandailing Natal. Yakni, alif date a, alif bawa i, alif dopen u: a-i-u. ba date ba, bab bawa bi, ba dopen bu: ba-bi-bu. Ta date ta, ta bawa ti, ta dopen tu: ta-ti-tu. Ban dua date ban, ba dua bawa bin, ban dua dopen bun: ban-bin-bun. Tan dua date tan, ta dua bawa tin, tan dua dopen tun: tan -tin-tun (Basyral Hamidi­2004). Syekh Abdul Malik (1825­1910) ber­ asal dari Muara Mais, terkenal sebagai Baleo Natal. Dia puluhan tahun mengembangakan ajaran Islam di Natal. Dia adalah murid Syekh Abdul Fattah. Meski sempat hijirah ke Huata­ siantar (Panyabungan) di usia mudanya, namun sebagian besar umur hidupnya berada di Natal hingga wafat dan dikebumikan di Pemakaman Bukit Kayu Aro di bagian timur Natal. 4 Lihat makalah yang disampaikan pada Seminar "Perang Paderi, 1803 - 1838. Aspek So­ sial Budaya, Sosial Psikologi, Agama dan Manajemen Konflik" 22 Januari tahun 2008 di USU. Lebih jauh Batara menuliskan bahwa Bahwa Natal di Pantai Barat Mandailing sebagai tem­ pat pertama Tuanku Lintau menimba ilmu agama Islam memperjelas Natal telah menjadi pusat pendidikan. Bahkan juga bisa menepis anggapan perang Paderi bukanlah gerakan Islamisasi di Mandailing. Karena berabad sebelum timbulnya gerakan Paderi, ulama­ulama 2
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL tal sebagai pusat perguruan Islam di Pantai Barat Mandailing telah dibuk­ tikan oleh Tuanku Lintau, tokoh legendaris Paderi yang belajar agama Islam di Natal, sebelum ia menceburkan diri dalam gerakan Paderi. Se­ lain wilayah Natal, wilayah Panyabungan tepatnya Mompang Julu telah menjadi daerah pendidikan yang dipelopori Syekh Syihabuddin.5 Syekh Sihabuddin mempunyai tiga orang anak dan ketiganya menuntut ilmu aga ma di Mekkah, anak Syekh Syihabuddin yang paling bungsu bernama Musthafa belajar agama Islam di Mekkah selama 14 tahun.6 Huta Pungkut juga merupakan daerah pendidikan agama Islam yang dipelopori oleh Syekh Abdul Hamid setelah ia pulang menuntut Ilmu dari Mekkah (1800­1895). Syekh Abdul Hamid juga merupakan anak dari se orang syekh di Huta Pungkut dan Syekh Abdul Hamid merupakan guru dari Syekh Mustahafa Husein Nasution sebelum berangkat belajar ke Mekkah.7 Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan, dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki­laki 203, 565 jiwa atau 49.20% dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80% (data tahun 2006). Dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.8 SAMPLE Kehidupan Masyarakat Mandailing Natal yang Agraris membuat struktur kehidupan ekonominya mudah diketahui, dari berbagai macam kehidupan ekonomi masyarakat Mandailing Natal di antaranya, menang­ kap ikan,9 perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan bebera­ sufi telah mengajarkan agama Islam kepada orang Mandailing dan Natal. 5 Tidak diketahui kapan syekh Sihabuddin lahir, namum pada tahun 1850­an Syekh Syi­ habuddin telah membangun masjid di daerah Mompng Julu. Syekh Syihabuddin adalah adik Raja Sutan Kanaekan II. M. Syukri al­Bani, Masjid Riyad al­Shalihin Mompang Julu (studi perubahan sosial keislaman), Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengab­ dian Masyarakat IAIN­SU. 2014, hlm. 31. 6 Kawan Syekh Musthafa berangkat ke Mekkah dari Mandailing adalah Muhammad Ya­ tim (Syekh Musthafa Husein pendiri Ponpes Musthafawiyah Purba Baru yang lahir pada tahun 1886). M. Soleh (Sutan Kumala Bumi) Cucu Syekh Syihabuddin. Wawancara pribadi, Mompang Julu. Pefbuari 2014. Dalam M. Syukri Albani, Masjid. hlm. 32. 7 M. Ayyub Lubis Sejarawan Madina. Huta Siantar Panyabungan Kota, Wawancara Pri­ badi. Agustus 2014. Keterangan ini berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Mandailing dibawa oleh pasukan Paderi 1820­an. Lebih lanjut Basyral hamidi Harahap menjelaskan "Perang Paderi bukanlah satu­satunya gerakan Islamisasi di Madina. Buktinya kira­kira 128 tahun sebelum perang yang dahsyat itu (Perang Paderi), ra­ ja­raja Natal telah membuka perjanjian dengan pengusaha VOC yang di dalam teks (perjan­ jian) disebutkan bahwa perjanjian itu dibuat di bawah sumpah berdasarkan Al­Quran. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu, abad­18, Islam sudah masuk ke Natal. Ada kemung­ kinan masuknya agama Islam ke Natal ialah dari Pelabuhan Barus yang tidak jauh dari Natal Basyral Hamidy Harahap, Madina yang Madani, (Panyabungan: Pemerintah Daerah Kabu­ paten Mandailing Natal, 2004), hlm. 282. 8 Data Direktori Perkembangan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2012. 9 Salah satu tradisi di Mandailing Natal ialah membuat Lubuk Larangan. Pada hakikat­ 3
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU pa kegiatan ekonomi yang tidak jauh dari kehidupan agraris.10 Hal inilah yang selanjutnya akan membentuk paradigma dan pola ke­ hidupan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Meskipun tidak dapat dimungkiri, modernisasi sudah masuk dalam kehidupan masyarakat Mandailing Natal, baik dari pendatang, maupun pengaruh perkembang­ an ke hidupan dan teknologi. Pola kehidupan yang agraris ini pula yang juga membentuk pola kehidupan sosial dan budaya serta pemahaman dan kepatuhan beraga ma nya sungai merupakan sumber kehidupan dan ekonomi bagi masyarakat Mandailing Natal. Banyak manfaat sungai yang digunakan masyarakat untuk kehidupannya seperti minum, mencuci, menangkap ikan, mencari emas dan irigasi sawah. Selain sebagai sumber kehi­ dupan ada satu budaya bernama Lubuk Larangan yang sudah di ada sejak turun­temurun di Mandailing Natal. Hampir semua desa di pinggiran sungai batang gadis yang terletak di Sumatra utara masih menjalankan tradisi Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah satu bentuk pengelolaan sungai dengan bentuk larangan, larangan dalam hal ini adalah meng­ ubah sungai yang pada dasarnya sumber daya milik bersama menjadi milik sekelompok atau komunitas (desa). Dilakukannya hal ini untuk menjaga sumber daya sungai yang di ambil oleh semua orang dengan semena­mena tanpa memedulikan akibatnya. Awalnya Lubuk Larangan adalah satu kepercayaan masyarakat Mandailing natal terhadap beberapa kawasan sungai yang dianggap sebagai tempat penghuni makhluk halus atau naborgo-bor- go. Pada akhirnya kawasan lubuk larangan menjadi kawasan yang enggan dimasuki oleh masyarakat Mandailing Natal. Hal tersebut ternyata memberikan dampak baik bagi eko­ sistem sungai, sumber daya ikan di sungai tetap terjaga dan keseimbangan alam juga tetap terjaga. Meskipun saat ini kebiasaan itu sudah mulai punah. Wawancara dengan H. Ayyub Tokoh adat Budaya Mandailing Natal, Huta Siantar Panyabungan Kota. 21 Mei 2014. SAMPLE 10 Beberapa kegiatan ekonomi Masyarakat Mandailing Natal yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat di bidang perkebunan: Kulit manis de­ ngan tingkat produksi sekitar 1.986 ton lebih setahun, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kentang, kacang panjang, cabe merah, ketimun. Di bidang kehutanan: 1. Hutan Negara: 317.825 hektar, 48,00%, 2. Hutan Rakyat: 42.176 hektar, 6,37%, 3. Hutan Mangrove: 988 hektar, 0,15%, 4. Lahan Perkebunan: 67.707 hektar, 10,23%, 5. Hutan Rawa: 59.976 hektar, 9,06%, 6. Lahan Persawahan: 19.450 hektar, 2,94%, 7. Lahan Perladangan: 42.715 hektar, 6,45%, 8. Pemukiman/Perkantoran: 14.258 hektar, 2,15%, 9. lain­lain: 96,976 hektar, 14.65%. Dari bidang Perikanan: Wilayah Laut luas 1.789. Km2, dengan pantai sepanjang 170 Km, sedangkan luas lahan tambak 1.500 hektar, prasarana/sarana berupa TPI sbanyak 2 unit dan perahu motor (inboard)< = 30 Gt sebanyak 252 unit. Tingkat produksi tahun 2007, hasil perikanan laut 14.969 ton, hasil perairan umum (ikan tawar) 167 ton dan hasil budidaya 753 ton. Potensi laut di atas akan dapat dikembangkan apabila ketersediaan sarana berupa pengadaan alat tangkat bermotor kapasitas di atas 10 GT, tempat pelelangan ikan, pabrik es serta cold storage. Untuk budidaya perikanan air tawar, dengan ketersediaan lahan yang cukup luas, pengembangan usaha akan dapat ditingkatkan bila sarana teknologi untuk pembenihan dan pembesaran ikan. Bidang Pertambangan: 1. Belerang dengan cadangan 493.000 ton pada lahan 1.500 Ba­ rang tambang ini berada pada Gunung Sorik Merapi yang berjarak sekitar 20 Km dari Kota Panyabungan dengan kandungan sulfur 86,72% cukup baik digunakan untuk bahan baku industri. 2. Serpentin yaitu bahan campuran pupuk ini memiliki cadangan 315.000.000 ton, membentang pada bukit sepanjang jalan Lintas Natal. Dengan demikian, pendirian pabrik pengolah pupuk tidak banyak menyerap dana untuk sarana jalan. Lokasi berada pada 50 Km dari ibukota kabupaten (Panyabungan) dan hanya sekitar 40 Km dari pelabuhan laut Natal. 3. Marmer dengan cadangan 967.000 ton yang berada pada 3 kecamatan pada jalan Lintas Sumatra, memberikan potensi dan kemudahan pada investor dalam mendirikan pabrik pengolah marmer. 4
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL masyarakat Mandailing Natal memiliki ciri tersendiri.11 Menarik untuk diamati, bahwa kecenderungan pilihan mematuhi hukum Islam masya­ rakat Mandaling Natal bukan semata­mata kepahaman mereka terhadap hukum tersebut, melainkan percampuran antara pemahaman, tradisi, dan keteladanan.12 Pada dasarnya, masyarakat Muslim Mandailing Natal sangat paham terhadap hukum Islam yang berlaku. Khususnya tentang perkawinan. Hal ini didapat dari kajian melalui malim kampung melalui setiap pengajian, dan para alumni­alumni pesantren, khususnya Pesantren Musthafawiyah yang alumninya tersebar di setiap kampung.13 Hal ini sebenarnya secara tidak langsung menjadi dampak dari se­ jarah hukum Islam di Indonesia, mulai dari teori receptive in complexu ke receptive sampai pada receptive in exit.14 Teori­teori inilah yang kemudian 11 Kehidupan masyarakat Mandailing Natal masih mengenal budaya Martarombo- Mar- lopo. Maksudnya berdiskusi baik tentang kehidupan bertetangga, kehidupan ekonomi, se­ perti menyepakati kapan musim menanam dan musim panen bagi masyarakat petani dan bahkan itu dilakukan di kedai kopi. Begitu juga dengan budaya maila, maksudnya budaya malu. Hal ini hampir dipraktikkan pada seluruh aspek kehidupan. Malu jika berdebat dan bertentangan dengan pendapat dan kebiasaan keluarga besar, malu jika tidak paham struk­ tur adat, malu jika menjadi pecundang di kampung. Hal inilah yang nantinya dalam kajian antropologi membentuk tradisi merantau bagi anak muda di Mandailing Natal. Dalam pe­ mahaman dan praktik beragama masyarakat Mandailing Natal juga masih terikat dengan tradisi. Sebut saja tradisi mengaji, tradisi nyantri, tradisi Markain-Marlobe (berpakaian kain dan lobe). Ini menjadi ciri yang identik bagi masyarakat Mandailing Natal, khususnya di perkampungan. SAMPLE 12 Pembahasan tentang keteladanan ini nanti akan diulas lebih jauh pada bab berikut­ nya. Keteladanan yang dimaksud adalah keteladan malim kampung dan Paradat (ustaz kampung dan tokoh adat). Hampir setiap kampung memiliki ustaz dan tokoh adatnya, hal ini secara tidak langsung menjadi simbol keberagamaan kehidupan masyarakat kampung tersebut. Sehingga bisalah kita katakan bahwa jika ingin menetahui karakter masyarakat kampung itu lihat dan Tanya saja dengan ustaz yang ada di kampung tersebut (sapai ma malim I kampungi). 13 H. Ayyub, Sejarawan­Mandailing Natal, Wawancara pribadi, Panyabungan Kota, 3 September 2014. 14 Jika dikaji dari segi politik hukum, teori receptie ini jelas mempunyai tendensi politik untuk mematahkan perlawanan bangsa Indonesia, yang dijiwai ajaran Islam atas kekua­ saan kolonial. Teori bukan hanya ditujukan untuk mematahkan perkembangan hukum Islam di tengah­tengah masyarakat Muslim, tetapi juga ditujukan sebagai propaganda de­ ngan berbagai cara tipu muslihat, untuk menekan pemuka­pemuka agama dan ulama be­ sar yang menentang rezim pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gagasan hukum adat tersebut telah mengubah teori sebelumnya receptio in complexu yang terdapat pada Pasal 78 ayat (2) dan 109 PR (stbl. No. 2), menjadi teori receptie di Pa­ sal 134 (2) IS. Bersamaan dengan perubahan nama Undang­undang Dasar Hindia Belanda dari RR menjadi Indische Staatsregeling (IS) pada 1919, maka Pasal 134 ayat (2) yang baru berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh Hukum Adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonantie". Pasal ini menetapkan hukum Islam baru berlaku seandainya telah diresepsi hukum adat yang diatur dalam Stbl. 1929 No. 221. Perubahan itu mempunyai konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi perkembang­ 5
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU memberi dampak yang luas dalam perkembangan penempatan hukum Islam di Indonesia.15 Dalam kajian hukum, masyarakat dapat melakukan pilihan,16 seperti pada masalah perkawinan17 termasuk di dalamnya kedudukan harta da­ an hukum Islam, khususnya sejak dilakukan perubahan Pasal 134 itu. Dampaknya, wewe­ nang peradilan agama di Jawa dan Madura diperkecil dan dibatasi pada hukum perkawin an saja. Adapun perkara waris yang selama ini termasuk wewenang peradilan agama dicabut dan kemudian dialihkan ke pengadilan umum lewat Stbl. 1937 No. 116 dan 610. Demikian pula di Kalimantan Selatan didirikan Kerapatan Qadhi Kecil dan Kerapatan Qadhi Besar melalui Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang wewenangnya persis sama seperti di Jawa dan Ma­ dura. Perkembangan peradilan agama di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkem­ bangan hukum Islam menjadi hukum nasional dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum yang mendasari proses legislasi berlakunya hukum Islam. Masa kolonial Belanda, muncul teori receptie in complexue yang pada hakikatnya mengakomodasikan hukum yang dapat di masyarakat. Kemudian untuk keperluan penjajahan Snouck Hugronje membuat teori receptie yang dikembangkan oleh Van Vollen Hoven, yaitu hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat se­ bagai hukum adat. Baca Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 19. Baca juga Ichtiyanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,(Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 100. SAMPLE 15 Setelah Indonesia merdeka, Hazairin berpendapat bahwa semua peraturan perun­ dang­undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan jika UUD 1945 serta Al­Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Maka berkembang­ lah teori receptie exit dalam sistem hukum nasional. Perkembangan teori receptie exit yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. selanjutnya adalah teori receptie a contrario yang secara harfiah berarti lawan dari teori receptie. Kalai teori receptie mendahulukan berlaku­ nya hukum adat daripada hukum Islam, dan hukum Islam tidak dapat diberlakukan bila bertentangan dengan hukum adat. Adapun teori receptia a contrario, mendahulukan hu­ kum Islam daripada hukum adat dan hukum adat tidak diberlakukan bila bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan Sayuti Thalib, jika hukum Islam telah masuk dan te­receptie (diterima) dalam hukum adat adalah paradigma yang keliru. Ia beralasan bahwa hukum Islam maupun hukum adat keduanya merupakan hukum yang mandiri. Atas dasar itu, Hazairin menyebut teori van Vollen Hoeven sebagai "teori iblis" karena bertentangan dengan hukum Islam. Mura P. Hutagalung, Hukum Islam dalam Era Pembangunan, (Jakar­ ta: In Hill Co, 1985), hlm. 19­20. 16 Pilihan tersebut bisa dicontohkan terhadap sistem peradilan, misalnya di Cirebon terdapat tiga bentuk peradilan, yaitu: Peradilan Agama, Peradilan Drigama, dan Peradilan Cilaga. Kompetensi peradilan agama adalah perkara­perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukum mati. Kewenangan absolut Peradilan Drigama adalah perkara­perka ra perkawinan dan waris. Adapun Cilaga khusus menangani sengketa perniagaan yang dike­ nal dengan peradilan wasit. Di Cirebon, pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Da­ lam memproses perkara menyangkut sidang diselesaikan menurut Undang­undang Jawa. Kitab hukum yang digunakan adalah Pepakem Cirebon (kitab yang dipengaruhi hukum Is­ lam. Lihat Zainuddin, Tarich Aceh dan Nusantara, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1983), hlm. 15. 17 Perkawinan menurut hukum adat tidak semata­mata berarti suatu ikatan antara se­ orang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum 6
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL lam perkawinan18 yang memiliki hal yang mengikat terhadap praktik dan pelaksanaan hukum di tengah masyarakat, antara lain: 1. Mahar 2. Perjodohan 3. Larangan Malangkahi kakak 4. Keperawanan sebagai Kafaah 5. Kepatuhan istri terhadap suami 6. Sikap terhadap harta peninggalan (harta bersama). Dalam penelitian ini penulis meneliti enam masalah perkawinan ma­ syarakat Muslim Mandailing yaitu: perjodohan, mahar, kawin malangka­ hi, keperawanan sebagai kafaah, sikap terhadap harta peninggalan (harta bersama) dan hak asuh anak. Pertama, masalah Mahar, bahwa dalam KHI ditegaskan bahwa Ma­ har adalah pemberian sukarela berdasarkan atas kesederhanaan dan ke­ mudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.19 Namun dalam praktiknya, penentuan mahar bisa saja melibatkan ukuran adat, ukuran kepantasan, ukuran tradisi yang berkembang. Masalah mahar dan pemberian suka­ rela akan menjadi masalah tersendiri dalam perkawinan.20 Hal tersebut SAMPLE yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan para anggota kerabat dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadi­ nya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orangtua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orangtua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota ke­ rabat, merupakan barometer dari asal­usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Li­ hat Hadikusuma, Hilman, Hukum Adat Perkawinan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 70­71. 18 Dalam Hukum adat biasanya harta perkawinan atau harta keluarga dapat dibedakan dalam empat golongan, yaitu: 1. Barang­barang yang diperoleh secara warisan atau penghi­ bahan. a. Barang­barang ini tetap milik suami atau istri yang menerima warisan atau peng­ hibahan. b. Barang­barang ini hanya jatuh kepada anak­anak mereka sebagai warisan. c. Kalau terjadi perceraian dan apabila tidak mempunyai anak, maka barang­barang ini kem­ bali kepada asalnya. 2. Barang­barang yang diperoleh atas jasa sendiri: a. Barang­barang ini diperoleh suami atau istri sebelum kawin 3. Barang­barang diperoleh dalam masa per­ kawinan. Kekayaan milik bersama disebut: a. Harta suarang (Minangkabau) b. Barang per- pantangan (Kalimantan), c. Barang cakkara (Bugis), d. Harta gonogini (Jawa), e. Guna kaya, campura kaya, barang sekaya (Sunda). 4. Milik bersama istri adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan asalkan kedua­duanya bekerja kepenting an somah. Walaupun seorang istri hanya bekerja dirumah mengurus anak­anak, mengurus ru­ mah tangga, sudah dianggap bekerja juga. Semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama. Suami telah menerima bantuan yang sangat berharga serta memperlancar pekerjaan suami sehari­hari. Ibid. 19 Baca Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan Bab V Pasal 30­38. 20 Di Kecamatan Kota Nopan pernah berlaku penetapan Mahar dengan ukuran yang tinggi. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak (calon suami­istri) beserta keluarganya menghormati pernikahan tersebut. Di sisi lain, mahar yang tinggi juga menjadi alasan kewi­ bawaan dan marwah keluarga dan keturunan. Meskipun nanti dalam penyebutan jumlah 7
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU bisa terkadang menjadi masalah, dan kadang kala menjadi sebuah pene­ rimaan yang pantas. Kedua, masalah perjodohan.21 Dalam hukum Islam, baik melalui Fi­ kih maupun KHI kita mengenal Peminangan22 bukan perjodohan. Meski dalam berbagai tempat peminangan dan perjodohan dianggap sama pe­ maknaannya. Cuma dalam pelaksanaannya, peminangan belum memiliki akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan tersebut sesuai dengan kebiasaan setempat. Banyak masyarakat Muslim Mandailing Natal memandang perjodoh­ an23 sebagai penyambung jalur kekerabatan. Sehingga ikatannya sangat kuat. Perjodohan bisa berlangsung sejak dini, perjodohan juga bisa dise­ pakati dalam rapat keluarga besar. Sehingga penempatan substansi perjo­ mahar tersebut "utang". Dalam praktiknya, mahar yang berutang tersebut akan menjadi tuntutan jika kelak terjadi perceraian. Meskipun nanti tuntutan membayar mahar terse­ but diatasnamakan adat. Sebab, proses perkawinan yang melibatkan adat, akan melibatkan adat pula dalam proses perceraian dengan segala konsekuensinya. Pada kasus lain, pernah terjadi masih di Kecamatan Kotanopan Mandailing Natal, batal melakukan peminangan perkawinan, sebab dalam proses tawar menawar mahar tidak menemukan kesepakatan ha­ nya selisih lima puluh ribu rupiah. Tentunya hal inilah nanti yang akan penulis teliti lebih jauh. Wawancara pada tanggal 06 Juni 2013. dengan Ahmad Bangun Nasution, Tokoh, Aka­ demisi asal Mandailing Natal. SAMPLE 21 Istilah perjodohan adalah upaya untuk terjadinya hubungan perkawinan yang datang dari orangtua dan perkawinan itu akan dilaksanakan meski tanpa izin dari anak. Perjodoh­ an di sini berbeda dengan peminangan dalam Kompilasi hukum Islam, karena peminangan dalam kompilasi Hukum Islam adalah upaya untuk mempertemukan antara laki­laki dan perempuan kearah terjadinya pernikahan atas dasar persetujuan mempelai. 22 Pada Pasal 1 huruf A KHI menegaskan bahwa Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita; selan­ jutnya dalam Bab III Pasal 11 menyatakan bahwa Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh per­ antara yang dapat dipercaya. Padahal Pasal 13 dijelaskan: Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling meng­ hargai. 23 Dalam istilah adat Mandailing Natal disebut Marnikah dohot Boru Tulang. Istilah lain menikah dengan Pariban. Dalam adat Batak Tapanuli Bagian Selatan (silakan baca Diser tasi Anwar Sadat PPs IAIN SU tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Adat Batak Tapanuli Bagian Selatan). Menikahkan anak dengan boru tulang men­ jadi prioritas sebagai penyambung tali persaudaraan sedarah. Meskipun dalam praktiknya, di era modern ini masyarakat Batak Mandailing cenderung lebih modern dalam memilih jodohnya, namun dalam praktik adat Mandailing Natal, khususnya di Kota Panyabungan ada pemahaman untuk menghindari perjodohan dengan pariban atau boru tulang, hal ini disebabkan keawasan terhadap kualitas persaudaraan. Ditakutkan jika sewaktu­waktu nanti terjadi permasalahan dalam rumah tangga maka ikatan persaudaraan yang kuat akan menjadi renggang. Dalam hal ini penulis melihat ada peralihan (logika terbalik) praktik dan pemahaman batak Tapanuli bagian selatan dengan Batak Mandailing. Wawancara pada tanggal 06 Juni 2013 dengan Ahmad Bangun Nst., Tokoh dan Akademisi Kabupaten Man­ dailing Natal. 8
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL dohan bisa saja berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam fikih mau­ pun KHI. Ketiga, berkaitan dengan upacara adat istiadat, sampai pada istilah mangoban Boru.24 Upacara adat dalam perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal memang tidak bisa disinggungkan dengan pengamalan dan pelaksanaan hukum Islam. Namun dalam praktiknya dan bisa dari upacara adat tersebut secara filosofis akan memberi makna terhadap pola kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Hal ini bisa penulis simpul­ kan dalam beberapa hal.25 Keempat, masalah kawin malangkahi, dalam literatur fikih maupun KHI tidak ditemukan adanya larangan malangkahi (melangkahi kakak), namun dalam tradisi masyarakat Muslim Mandailing ada larangan me­ langkahi kakak perempuan. Kelima, perawan sebagai kriteria kafaah, Dalam literatur fikih krite­ ria kafaah adalah agama, pendidikan dan strata sosial. Namun dalam tra­ disi Mandailing keperawanan merupakan kriteria kafaah, artinya se orang yang perjaka tidak kufu dengan seorang wanita yang sudah tidak per­ awan lagi, bahkan ketika telah terjadi pernikahan ternyata wanita (sang istri) sudah tidak perawan lagi terdapat aturan dalam hal memulangkan wanita tersebut ke rumah orangtuanya dan mahar akan dikembalikan jika belum terjadi dukhul. SAMPLE Keenam, masalah sikap terhadap harta peninggalan (harta bersama). Masyarakat Muslim Mandailing mengenal pembagian harta bersama se­ perti ketentuan KHI pada perkawinan yang putus karena cerai. Namun ke­ tika perkawinan putus karena salah satu suami atau istri meninggal maka pasangan yang hidup lebih lama tidak mendapat bagian harta bersama. Artinya jika suami meninggal maka semua harta akan menjadi harta waris­ an dan ibu hanya mendapat ¼ jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Penulis melihat ada praktik hukum perkawinan yang diamalkan ma­ syarakat Muslim Kabupaten Mandailing Natal bercampur baur dengan 24 Hal ini akan dibahas lebih jauh pada bab berikutnya. Mengenai adat mangoban boru secara sepintas memang tidak ada masalah yang menjadi biasa bagi praktik kehidupan masyarakat. Namun mangoban Boru tersebut memiliki makna secara filosofis. Bahwa nanti dalam praktik kehidupan berumah tangga suami cenderung memiliki hak absolut terha­ dap istri, hal ini juga akan berdampak pada pola kehidupan rumah tangga, harta bersama, sistem pembagian kerja dalam kehidupan, dan lain sebagainya. Meskipun pada era Modern ini masyarakat Muslim Mandailing Natal sudah lebih cenderung moderat memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. 25 Keenam hal tersebut yang nantinya menjadi bahan penelitian penulis melihat pelak­ sanaan hukum perkawinan dan praktik kehidupan berumah tangga masyarakat Muslim Kabupaten Mandailing Natal. Singgungan besarnya akan kelihatan jika dikaitkan pada pe­ mahaman masyarakat terhadap Hukum Islam, khususnya masalah perkawinan. 9
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU pemahaman adat tradisi.26 Hal tersebut secara sepintas bukan menjadi masalah dalam praktik kehidupan. Namun, secara tidak langsung men­ jadi biasa terhadap potret keragaman terhadap kepatuhan hukum. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam). B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa fokus utama penelitian ini adalah tentang pelaksanaan hukum perkawinan masyara­ kat Muslim Mandailing Natal dengan perincian rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal? 2. Bagaimana perspektif kompilasi hukum islam terhadap pelaksana an hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal? SAMPLE 3. Faktor­faktor apa yang menyebabkan adanya kearifan lokal dalam pe­ laksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal? C. KERANGKA KONSEPTUAL Paling tidak ada beberapa konsep kunci untuk dapat menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat dan kehidupan so­ sial, tradisi masyarakat dalam melaksanakan hukum Islam, pelaksanaan hukum perkawinan dan public reasoning. 1. Masyarakat dan Kehidupan Sosial Masyarakat, menurut Durkheim, memiliki dua ciri yang berkaitan dengan solidaritas positif, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas orga­ nik. Solidaritas yang pertama dapat terjadi dengan kuatnya apabila ci­ ta­cita bersama dari masyarakat bersangkutan secara kolektif, lebih kuat serta lebih intensif daripada cita­cita masing­masing warganya secara individual. Bentuk solidaritas yang dinamakan mechanical solidarity ini 26 Hal ini akan menjadi pengantar pada ulasan yang lebih jauh tentang upaya perubahan dari positivism formal menuju pluralism. Melihat pertemuan antara state law dengan living law (pada beberapa penelitian melakukan pendekatan state law, colonial law and Islamic law). Berupaya mengharmonisasi pendekatan law in books dengan law in action sehingga terjadi integration of law dalam praktik kehidupan masyarakat. Ulasan N.A. Fadhil pada S­3 Hukum Islam PPs IAIN SU Mata kuliah Antropologi Sosiologi Hukum tanggal 06 Juni 2013. Lebih jauh juga baca Ratno Lukito, Hukum Sakral Sekuler, (Jakarta: Alphabet, 2008), hlm. 54. 10
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL dapat dijumpai pada masyarakat­masyarakat yang secara relatif sederha­ na dan homogen. Keadaan ini disebabkan oleh karena keutuhan masya­ rakat­masyarakat tersebut dijamin oleh hubungan antarmanusia yang erat, serta adanya tujuan bersama. Solidaritas yang kedua dinamakan organic solidarity yang terdapat pada masyarakat yang lebih modern dan lebih kompleks, yaitu masyara­ kat­masyarakat yang ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks.27 Dari perspektif lain bahwa masyarakat, menurut Kimball Young, memiliki karakter dasar dalam pembentukannya yaitu interaksi; dengan kata lain bahwa interaksi merupakan faktor utama dalam kehidupan ma­ syarakat. Interaction is the key factor in all associative life. Hence, the concept is crucial to any study of the dynamics of society and culture. Furthermore, the repetition of certain forms of interaction provides on basis for the continuity and order in our social-cultural world. Of major importance, here, are opposition, co-opera- tion, and differentiation of role and status. Still other process relate to growth or accumulation of culture. Let us begin by examining the nature of interaction.28 Without interaction there would be no social or group life. The mere placing of individual in physical proximity, although it usually results in at least a medium of interaction, does not weld them into a social unit of group. It is when persons or groups of person's work of play or talk together with reference to a common end, or when they compete, quarrel, or frown at each other, that associative life, properly speaking, is at hand.29 SAMPLE Sebagaimana dijelaskan oleh Kimball di atas bahwa pertentangan (opposition) dan kerja sama (co-operation) termasuk dalam faktor terpen­ ting dalam proses sosial. Opposition dapat diartikan sebagai suatu perju­ angan (struggle) melawan pihak lain demi mendapatkan kebaikan, suatu tujuan atau nilai; co-operation adalah suatu kerja sama dengan pihak lain untuk kebaikan, tujuan, atau nilai uang, kekuasaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Selanjutnya Kimball menegaskan bahwa opposition da­ pat dibagi kepada kompetisi dan konflik. Kompetisi adalah bentuk opo­ sisi yang kurang keras di mana dua orang atau kelompok berlomba atau berjuang untuk mendapatkan satu tujuan. Berbeda dengan kompetisi, dalam konflik seorang atau sekelompok orang menjegal, menyakiti, atau menghancurkan lawannya untuk memperoleh sesuatu yang dituju.30 27 Soerjono Soekanto, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, hlm. 43. 28 Kimball Young, "Social Cultural Process" dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soe­ mardi, Setangkai Bunga Sosiologi, (Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Uni­ versitas Indonesia, 1964), hlm. 183. 29 Ibid., hlm. 184. 30 Ibid., hlm. 192. 11
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Jadi, masyarakat berkembang dengan proses interaksi sosial, di ma­ na konflik termasuk di dalam proses tersebut. Ini merupakan perspektif yang meletakkan sengketa merupakan salah satu proses dinamika masya­ rakat yang melekat dalam hubungan­hubungan sosial. Perhatian dalam studi sosiologi hukum mengenai masyarakat yang di antara proses sosial adalah konflik sosial. Studi­studi tentang ini dengan perspektif struktural­fungsional memandang sengketa dari sengketanya itu sendiri dengan memperhatikan struktur (lembaga, kelompok masya­ rakat), dan otoritas penyelesaian sengketa yang berada di tangan para headman, bigman, chief yang bertindak sebagai hakim atau dalam konteks bagaimana mereka membawa perkara mereka ke lembaga pengadilan atau ke lembaga adat, beserta teknik­teknik untuk menyelesaikannya. Studi­studi yang berpandangan prosedural, mengarahkan perhatian pada proses­proses sosial di mana sengketa merupakan bagian di dalam­ nya. Dalam hal ini perhatian bergeser dari masalah lembaga dan kelom­ pok sosial (struktur) ke masalah individual dan pilihan­pilihan hukum di mana seseorang dapat memilih dalam suatu sengketa. Dalam setiap situ­ asi sengketa pada tahap mana pun, orang melakukan interaksi. Mereka terlibat proses pembuatan keputusan mengenai bagaimana cara terbaik untuk memaksimumkan keuntungan mereka, cara terbaik untuk mem­ peroleh hasil yang mereka cari dalam sengketa. SAMPLE Pandangan ini fokus pada orang­orang yang berada dalam jaringan hubungan­hubungan sosial, orang yang membuat keputusan yang dida­ sarkan pada sejumlah faktor­faktor yang berkompetisi. Kata proses dalam proses penyelesaian juga mengacu pada berlangsungnya penyelesaian yang tidak selalu mulus, kadang­kadang terjadi ketegangan, dan hasilnya pun tidak selalu jelas sehingga sengketa tampak tidak terselesaikan atau mengambang.31 Yang penulis maksudkan dengan masyarakat Muslim dalam peneli­ tian ini adalah masyarakat Muslim yang berdomisili di kabupaten Man­ dailing Natal. Penentuan objek dalam penelitian ini dimaksudkan berda­ sarkan beberapa pertimbangan antara lain: a. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini bisa dilakukan semaksimal mungkin. b. Untuk memfokuskan peneliti, sehingga hasil penelitian ini tidak ber­ pariasi. c. Karena kompleksnya masalah yang diteliti. 31 Sulistyowati, Perempuan di Antara Berbagai pilihan Hukum; Studi mengenai Strategi Batak Toba, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 53­55. 12
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL 2. Adat, Adat Istiadat dan Budaya Adat merupakan tata kelakuan yg kekal dan turun­temurun dari ge­ nerasi satu ke generasi lain sebaig warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Jalaludi Tunsam menyatakan bah­ wa "Adat" berasal dari bahasa Arab تاداع, bentuk jamak dari ةَداع (adah), yang berarti "cara", "kebiasaan". Di Indonesia kata Adat baru digunakan pada sekitar akhir abad ke­19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyara kat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad ke­15­an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Un­ dang­undang Negeri Melayu. Lebih lanjut Tunsam menjelaskan "adat" berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari (adah) yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai ke­ budayaan, norma, kebiasaan serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah. Nah, biasanya apabila adat ini tidak dipatuhi maka akan ada sanksi baik yang tertulis maupun langsung yang diberikan ke­ pada pelaku yang melanggarnya.32 SAMPLE Adapun menurut Koen Cakraningrat, adat ialah suatu bentuk per­ wujudan dari kebudayaan. Kemudian, adat digambarkan sebagai tata ke­ lakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang melagggarnya akan dikenakan sanksi yang cukup keras. Contohnya, jika ada pasangan yang melakukan suatu hubungan tidak terpuji seper ti perzinaan, maka pasangan tersebut akan mendapatkan sanksi baik secara fisik maupun mental seperti yang diterapkan oleh Provinsi Aceh yang menerapkan hukuman cambuk.33 Budaya secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu Colere yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang. Poespo­ wardojo 1993 menjelaskan bahwa budaya adalah keseluruhan sistem ga­ gasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masya­ rakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar.34 Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal­hal yang berka­ itan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia. 32 Jalaluddin Tunsam, Hukum Adat, (Jakarta: Logos, 2000), Cet. V, hlm. 7. 33 Anto Sumarman, Hukum Adat dan Perspektif Sekarang dan Mendatang, hlm. 7. 34 Poespowardojo, Hukum Adat di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1993), hlm. 18. 13
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Sementara adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu ne­ geri yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut pengejawantahan unjuk rasa seni budaya masyarakat, seperti acara­acara keramaian anak negeri, se­ perti pertunjukan randai, saluang, rabab, tari­tarian dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan, pengangkat­ an penghulu maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung. Adat istiadat semacam ini sangat tergantung pada situasi sosial ekonomi ma­ syarakat. Bila sedang panen baik biasanya megah meriah, begitu pula bila keadaan sebaliknya. Tradisi (bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau aga­ ma yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya in­ formasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.35 SAMPLE Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul De Atjehers menye butkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detail terdiri dari hukum ada yang tercatat (beschreven), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (gedocumenteerch) seperti dokumentasi awig­awig di Bali.36 3. Tradisi Masyarakat dalam Mengamalkan Hukum Islam Tradisi keislaman bisa didefinisikan dengan pendekatan perilaku dan pola kehidupan masyarakat yang dilakukan berulang­ulang, sudah menjadi kebaikan dalam pola kehidupan, meskipun kualitasnya belum sampai pada adat dan kebudayaan. Termasuk ketika membicarakan pro­ 35 Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, daya, hlm. 12. 36 Roger M. Keesing, Antropologi Budaya suatu Perspektif Kotemporer, hlm. 67. 14
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL ses perilaku ibadah masyarakat Muslim majemuk di Indonesia.37 Hal ini menjadi menarik ketika tradisi di berbagai tempat dan wila­ yah menjadi objek penelitian dan penelaahan untuk melihat keragaman corak tradisi keislaman, baik melihat Islam dari aspek ibadah, muamalah, sosial dan termasuk hukum.38 Tradisi keislaman menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk melihat lebih jauh proses kehidupan dan pemaknaan hukum da­ lam kehidupan masyarakat berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hal inilah yang nantinya akan menjadi bahan untuk melihat sejauh mana tradisi keislaman menjadi panduan dalam memutuskan dan melakukan sesuatu. 4. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan berkaitan dengan rancangan atau kepu­ tusan.39 Pelaksanaan hukum perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan masyarakat menjadi tradisi dan dipahami sebagai hukum yang dipatuhi berkaitan dengan perkawinan. Untuk memudahkan peneliti dalam mela­ kukan penelitian ini, pelaksanaan hukum perkawinan dibedakan menjadi dua, pertama, hukum perkawinan sebelum rumah tangga seperti, mahar, perjodohan, pesta adat dan kawin malangkahi. Kedua, hukum perkawinan dalam rumah tangga seperti pemahaman tentang harta bersama dalam perkawinan, harta peninggalan, konsep hak dan kewajiban suami istri, hadanah, dan sebagainya. SAMPLE 5. Public Reasoning (Penalaran Publik) Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai­nilai dan norma yang beraneka ragam terdapat dalam suatu masyarakat. Antara nilai dan nor­ ma dari adat, agama dan state law terjadi kompetisi dalam suatu masyara­ kat untuk menjadi sistem hukum masyarakat, yang menurut Bowen dise­ but dengan competing norms.40 Dalam upaya pembentukan atau positivisasi hukum, idealnya dilaku­ kan law finding yang digali dari nilai­nilai yang hidup dalam masyarakat 37 Abuddin Nata, Pendidikan Spritual dalam Tradisi Keislaman, (Jakarta: Angkasa, 2003), hlm. 47. 38 Baca Laporan Penelitian, Nilai­nilai reformatif dalam tradisi keislaman, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin vol. 6. Lebih jauh dalam penelitian ini menegaskan bahwa tradisi keislaman di berbagai tempat memiliki nilai reformatif yang tinggi sebagai sarana awal pengubah hukum di tengah­tengah masyarakat. 39 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diunggah pada 07 Juni 2013. 40 John R, Bowen, Islam, Law and Equality in Indonesia; An Anthropology of Public Rea- soning, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hlm. 5. 15
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU agar produk hukum yang digagas memiliki efektivitas fungsionalnya. Agar suatu produk hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, paling tidak ada tiga aspek yang mesti dipenuhi dalam memproduk aturan hu­ kum tersebut yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sekaitan dengan aspek sosiologis, bahwa nilai yang digali dari ma­ syarakat harus merupakan muatan suatu produk aturan hukum. Namun, dalam konsep pluralisme hukum, tidak boleh terjadi pemaksaan agar suatu nilai masyarakat tertentu dijadikan dominan di atas nilai­nilai ke­ lompok lain dengan cara yang tidak demokratis. Oleh karena itu, suatu gagasan dari suatu nilai yang akan menjadi produk hukum seharusnya melalui tahapan penalaran publik (public reasoning), di mana prosesnya adalah dengan melemparkan gagasan tersebut kepada publik, dan publik yang akan menanggapinya dengan penalaran publik yang bisa saja de­ ngan melalui perdebatan publik akan menerima atau menolaknya.41 Studi­studi para ahli sosiologi dan antropologi telah memperlihat­ kan nilai­nilai atau norma dalam suatu masyarakat yang merupakan hu­ kum bagi mereka selain aturan hukum yang diatur oleh hukum negara. Penelitian sosiologi hukum yang dilakukan oleh peneliti ini juga meli­ hat bagaimana budaya hukum masyarakat Muslim Kota Medan, yang tentu nya sebagai bagian dari refleksi penalaran hukum mereka, dengan meminjam istilah Bowen, "Islamic sociolegal reasoning",42 yaitu bagaimana cara masyarakat menyelesaikan masalah mereka dalam kerangka plura­ lisme nilai dan hukum. SAMPLE D. LANDASAN TEORI Adapun kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting dalam lapa­ ngan penelitian. Hal ini terkait dengan teori­teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Selain itu pula, kajian pustaka menggambarkan ten­ tang penelitian­penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti yang lain dalam bidang yang sama. Oleh karena itu, kajian pustaka merupakan unsur penting dalam suatu penelitian. Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kajian teoretis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh masalah dan kasus­kasus yang diteliti harus punya landasan dan pijakan teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktik, maupun seba­ liknya. Sehingga semakin banyak teori yang digunakan menjadikan hasil penelitian itu mendalam dan teruji. 41 Lihat, Abdullah Ahmad An­Na'im, Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa De- pan Syariah (Terj.), (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 263­267. 42 John R. Bowen, Islam, Law and Equality in Indonesia, hlm. 9. 16
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL 1. Teori Aplikatif (Applicative Theory): Teori Mashlahah Untuk teori aplikatif (applicative theory), penulis menggunakan te­ ori mashlahah (nazhariyyah al-mashlahah). Menurut hemat penulis, teori penegakan mashlahah dan konstitusi dapat dijadikan pijakan untuk ter­ wujudnya penegakan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori mashla- hah yang dikemukakan kalangan fuqaha untuk menjelaskan penegakan hukum Islam. Penulis tentu tidak dapat mengabaikan penggunaan teori hukum Islam yang juga digunakan oleh kalangan ulama terdahulu dan pemikir hukum Islam modern. Di antara tokoh­tokoh ulama dan pemikir Muslim yang telah memperkenalkan teori mashlahah adalah Imam al­ Syatibi, al­Ghazali, dan Najamuddin al­Thufi. Teori mashlahah yang pertama dikemukakan oleh Imam al­Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori mashlahah dalam karyanya, al-muwafaqat, melalui konsep tujuan hukum syara' (maqashid al-syari'ah). Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mash- lahah al-'ammah) dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi shalihah li kulli zaman wa makan (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehi­ dupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan hukum perkawinan di Mandailing Natal hendak­ nya diaplikasikan sesuai dengan prinsip­prinsip, asas­asas, dan tujuan hukum syara', meskipun ada realitas adat yang berkembang di dalam­ nya, namun tidak bertentangan dengan asas­asas syar'i, terlebih Mandai­ ling Natal adalah daerah yang mayoritas Muslim taat dan militan pada mazhab. Imam al­Syatibi memberikan rambu­rambu untuk mencapai tujuan­tujuan syariat yang bersifat dharuriyyah, dan tahsiniyyah, dan ber­ isikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/hifzh al-din; (b) memelihara jiwa/hifzh al-nafs; (c) memelihara keturunan/hizh al-nasl; (d) memelihara akal/hifzh al-aql; dan memelihara harta/hifzh al-maal.43 Sepanjang dinamika kompetensi peradilan agama tersebut mam pu men­ jamin bagi tercapainya tujuan­tujuan hukum syara maka kemas lahatan menjadi tujuan akhir. Teori mashlahah yang diperkenalkan al­Syatibi da­ lam konsep maqashi al-syari'ah ini tampaknya masih relevan untuk men­ jawab segala persoalan hukum di masa depan. SAMPLE Adapun teori mashlahah yang kedua dikemukakan oleh Imam al­ Ghazali. Ia dikenal sebagai ulama pemikir yang memiliki suatu kesadaran 43 Al­Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut: Dar al­Kutub al­Ilmiyah, t.th.), Juz. II, hlm. 7. 17
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU yang tinggi bahwa teks­teks Al­Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadir­ kan untuk tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan­aturan Islam." Imam al­Ghazali (w. 1111 M) menyebutnya dengan istilah maqashid al-syari'ah.44 Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (al-kulliyah al-khams), yaitu hifzh al-din (memelihara keyakinan/agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-'aql (memelihara akal/pikiran), hifzh al-'rdh (memelihara kehormatan/keturunan atau alat­alat reproduk­ si), dan hifzh al-maal (memeliahra kekayaan atau properti). Menurutn­ ya, istilah mashlahah makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak mudarat. Akan tetapi, yang dimaksud mashlahah dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut mashlahah. Oleh karenanya al­Ghazali menyatakan bahwa setiap mashlahah yang bertentangan dengan Al­Qur'an, Sunnah atau ijma' adalah batal dan ha­ rus dibuang jauh­jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindak­ an syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam pene tapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al­Ghazali ingin menegaskan bahwa tidak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau de­ ngan kata lain tidak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsara­ kan dan membuat mudarat umat manusia.45 Atas pertimbangan maslahat inilah para ulama di Mandailing tidak menghapus serta­merta adat yang telah ada dan tertanam pada jiwa masyarakat Mandailing. Sebelum Is­ lam datang, masyarakat Mandailing telah memiliki tatanan hukum adat yang mapan, ketika Islam datang dan diterima oleh mayoritas masyarakat Mandailing para ulama selaku teladan di tengah­tengah masyarakat tetap mempertahankan adat ada, adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dijalankan sebagaimana biasanya, sementara adat yang tidak se­ jalan dengan hukum Islam erlahan diperbaiki, para ulama memasukkan nilai­nilai Islam ke dalam adat sehingga adat tersebut tetap bisa diper­ tahankan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. hal inilah yang merupakan salah satu sebab perkembangan hukum Islam di Mandailing begitu pesat sehingga masyarakat Mandailing mayoritas memeluk agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang religius.46 SAMPLE 44 Al­Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul, (Beirut: Dar Ihya al­Turats al­Arabi, t.th.), vol. I, hlm. 281. 45 Ibid. 46 Sikap arif dan bijaksana yang diperlihatkan oleh para malim kampung membuat ma­ syarakat mengikuti dan mencontoh perilaku para malam Kampung, sehingga ketela danan para ulama menjadi faktor penting dalam perkembangan Islam di Mandailing. Hal inilah 18
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL Adapun teori mashlahah yang ketiga Najamuddin al­Thufi menjelas­ kan teori mashlahah sebagai salah satu objek penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam (ijtihad). Dalam pandangan al­Thufi, asal usul kata mashlahah artinya, bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk men­ capai keuntungan. Pengertian dari keuntungan berdasarkan syariat ada­ lah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Sehingga, mashlahah dalam hal per­ dagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan pada tu­ juan dari perbuatan dagang dan melaksanakan kehendak syariat pada waktu yang bersamaan. Mashlahah menurut al­Thufi dipandang lebih dari sekadar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah). Seperti halnya disebut al­Syatibi (al-muwafaqat) bahwa mashlahah merupakan fundamen teori maqashid al-syari'ah. Al­Thufi juga menjelaskan kedudukan mashlahah selain se­ bagai tujuan hukum syara' juga merupakan inti dari seluruh konstruksi legislasi hukum Islam. Landasan teori yang dibangun oleh al­Thufi dida­ sarkan pada sketsa historis perkembangan hukum Islam, mulai dari masa pertumbuhan dan pembangunannya hingga pada masa pertengahan dan modern. Salah satu teori yang memperhatikan mashlahah secara mutlak, baik terhadap masalah hukum Islam yang ada nashnya maupun masalah hukum yang tidak ada nashnya adalah dalam bidang fiqh al-mu'amalah. Pemikiran al­Thufi tentang mashlahah fi fiqh al-mu'amalah termasuk da­ lam kategori mashlahah al-mursalah.47 SAMPLE Teori mashlahah al-Thufi dalam bidang hukum muamalah dan yang sejenisnya, dalil yang diikuti adalah mashlahah, sebagaimana telah kami tetapkan. Mashlahah dan dalil­dalil syariat lainnya, terkadang senada yang dicontohkan oleh rasul pada masyarakat kafir Quraisy di Mekkah khususnya dan Ma­ syarakat Arab pada umumnya, keteladanan yang ada pada diri Rasul mendapat respons baik dari masyarakat Arab, Rasul dicintai dan diikuti oleh masyarakat Arab, begitu juga dengan para khulafa a-Rasyidin keteladanan mereka juga menjadi contoh bagi masyarakat, se hingga masyarakat mengikuti pelaksanaan para khulafa ar­rasyidin. Lihat: Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam Iman dan sejarah Dalam peradaban Dunia, (Jakarta: Para Madina, 2002), hlm. 46. Hal serupa diungkapkan oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya Ibnu Rusyd dan Aver- roisme. Iqbal menjelaskan salah satu perkembangan Islam di Andalusia adalah keteladanan para ulama salah satunya adalah Ibnu Rusyd, keteladanan Ibnu Rusyd dalam keseharian dan perhatiannya yang besar terhadap Ilmu pengetahuan khususnya di bidang fikih dan filsafat membuat ia dicintai dan diikuti banyak orang. Keberhasilan Ibnu Rusyd dalam mengembangkan agama dan pemikiran di bumi Andalusia merupakan sejarah besar dan catatan penting dalam perkembangan Islam khususnya di Barat. Baca: Muhammad Iqbal, Ibnu Rusyd dan Averroisme, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 47. 47 Mustafa Zaid, al-Mashlahah fi at-Tasyri'I al-Islami wa Najamuddin al-Thufi, (Mesir: Dar al­Fikr al­Arabi), 1954), hlm. 113­127­132. 19
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dan terkadang bertentangan. Jika senada, memang hal itu baik seperti senadanya antara nash, ijma', qiyas, dan mashlahah mengenai ketetapan hukum dharuri yang berjumlah lima. Hukum­hukum kulli yang dharu­ ri tersebut, misalnya dibunuhnya orang yang membunuh, dibunuhnya orang­orang yang murtad, pencuri dipotong tangannya, peminum khamar dihukum dera, dan orang yang menuduh orang baik berbuat zina harus dijatuhi hukuman hadd, serta contoh­contoh lainnya yang serupa dengan hal dalil­dalil syariat yang menggunakan penyelesaian dengan mashla- hah. Jika ternyata tidak sejalan dan bertentangan dengan norma­norma syariat, maka penyelesaian hukumnya dapat dilakukan melalui perpadu­ an antara Al­Qur'an, Sunnah, Ijma', qiyas, mashlahah, dan sebagainya.48 2. Urf, Hukum Adat/Kebiasaan Adat kebiasaan atau dikenal dengan istilah 'urf adalah suatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus­menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.49 SAMPLE Undang­Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa ne­ gara mengakui dan menghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak­hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Repub­ lik Indonesia. Kemudian diperkuat lagi pada Pasal 2 8 1 ayat (3) mene­ rangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihor­ mati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya dalam penjelasan Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada satu romawi (1. Umum) ten­ tang Dasar Pemikiran huruf i (1) penyelenggaraan otonomi daerah dilak­ sanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemera taan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Undang­ undang yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang timbul di dalamnya.50 Pasal 2 ayat (9) Undang­undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas me­ 48 Yusdani, Al-Thufi dan Teorinya Tentang Maslahat, Makalah disampaikan pada Acara Bedah Metodologi Kitab Kuning Seri Usul al­Fiqh Humanis yang diadakan oleh Pusat Studi Islam UII, Selasa, 7 September 2004 bertempat di Ruang Sidang I Kampus UII Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta. 49 M. Hasbullah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, (Medan: USU Press, 2002), hlm. 32. 50 Ni'matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Cet. ke­1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 182. 20
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL nyebutkan bahwa negara hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Soecipto Rahardjo mengemukakan bahwa ada tiga fungsi nilai­nilai hukum adat di tengah­tengah masyarakat, yakni: a. Pembuatan norma­norma, baik yang memberikan peruntukan, mau­ pun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. b. Penyelesaian sengketa­sengketa. c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal ter­ jadinya perubahan­perubahan.51 Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui lembaga­lem­ baga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal.52 Para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu, banyak sekali memperhatikan ke­ pada adat istiadat setempat, fatwa­fatwa Imam Abu Hanifah misalnya, berbeda dengan fatwa­fatwa dari murid­muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka masing­masing; Imam Syari'i telah pindah ke negeri Mesir mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di negara baru, hingga fatwa­fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di Baghdad dengan fatwa beliau sesu­ dah pindah ke Mesir. Mengingat pentingnya keberadaan adat ini, maka lahirlah sebuah kaidah dalam masyarakat: "adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum." Setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas masya­ rakat, dikategorikan sebagai perbuatan yang baik di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, sebab tidak mungkin orang banyak bersepakat dalam ma salah keburukan atau ketidakbaikan.53 SAMPLE Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta ti­ dak melanggar ketentuan syariat, harus tetap dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat, wa­ laupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan, lantaran di dalam Hadis di atas diberi predikat hasanah, (baik), yang sudah ba­ rang tentu menurut ukuran syariat dan logika.54 Syariat Islam sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik, seperti mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman qishas, 51 Soecipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 126. 52 Pamusuk Harahap, Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan Masyarakat Kota Padang sidimpuan, (Padang Sidimpuan: T.p. 2004), hlm. 3. 53 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Cet. ke­10 (Bandung: Al MA'arif, 1993), hlm. 518. 54 Ibid. 21
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh untuk dijatuhi hukuman qishas atau menetapkan adanya kafaah dalam perkawinan. 'Urf atau adat kebiasaan ialah apa­apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus­menerus, baik berupa perkataan mau­ pun perbuatan.55 'Urf itu berbeda dengan ijma' disebabkan karena 'urf itu dibentuk dari kebiasaan­kebiasaan orang­orang yang berbeda­beda tingkatan me­ reka. Adapun ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus daripada mujtahidin. Orang­orang umum tidak ikut dalam pembentukan ijma' itu. 'Urf itu ada 2 (dua) macam, yakni:56 1. 'Urf shahih adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang­orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat ke­ biasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau utang, adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan membe­ rikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagai­ nya.57 'Urf fasid adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang­orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misal­ nya kebiasaan­kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan­kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan ma­ cam­macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan se­ bagainya.58 'Urf fasidah tidak harus diperhatikan, karena memelihara­ nya berarti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara'. SAMPLE 2. 3. Teori tentang Perubahan Hukum Pendekatan pertama, penulis mengadopsi teori perubahan hukum dari Lawrence Meir Friedmann. Penulis melihat bahwa masyarakat Man­ dailing Natal memberlakukan hukum sebagai kehidupan dengan melihat unsur­unsur perkembangan budaya sebagai cara menerima perubahan hukum, maka hukum akan dilihat dari beberapa unsur sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmann, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture).59 55 Ibid., hlm. 109. 56 Ibid., hlm. 110­111. 57 Thaib, Tajdid, hlm. 33. 58 Ibid., hlm. 34. 59 Lawrence Meir Friedmann sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali menjelaskan tiga un­ 22
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL a. Struktur Makna yang dimaksud dengan struktur dalam sistem hukum ada­ lah institusi­institusi penegakan hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta hierarki peradilan dari terendah (pengadilan nege­ ri, pengadilan agama, dan lain­lain) hingga yang tertinggi (Mahkamah Agung), begitu juga aparat penegak hukum yang bekerja pada institu­ si­institusi penegakan hukum tersebut.60 Maka dalam pendekatan peneli­ tian ini, kecenderungan masyarakat melihat hukum perkawinan di Man­ dailing Natal melalui kehidupan budaya sering terasa dikotomis dengan hukum Islam yang diajarkan baik dalam fikih dan perkembangannya. Maka legalitas hukum dalam bentuk penegakan hukum perkawinan akan menjadi sebuah sikap etik untuk menerapkan hukum Islam yang juga diadopsi oleh negara sebagai bagian dari hukum di Indonesia. b. Substansi Yaitu aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem itu atau produk­produk yang dihasilkannya berupa keputusan­ke­ putusan yang mereka keluarkan dan mencakup pula hukum yang hidup (living law) dan bukan hanya aturan­aturan yang ada dalam kitab un­ dang­undang (law books). Hal yang menjadi masalah dari substansi ini adalah kuatnya pengaruh positivisme dalam tatanan hukum di Indone­ sia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul dari otoritas yang berdaulat ke dalam bentuk undang­undang dan mengabaikan sama sekali hukum di luar itu serta memandang bahwa prosedur hukum se­ bagai segala­galanya dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah hal tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran.61 Dalam penelitian ini, substansi hukum akan sangat berkaitan dengan fungsi hukum yang muncul bagi masyarakat. Apakah fungsi tersebut berguna bagi individu, atau bagai struktur adat dan budaya untuk menjaga orisinalitas adat. Di samping juga menjadikan agama sebagai bagian dari hukum tersebut. SAMPLE c. Kultur Hukum Yaitu suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagai­ mana hukum itu digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Kultur hukum juga merupakan suatu ekspresi dari tingkat kesadaran hukum sur sistem hukum, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Lihat Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 60 Ibid., hlm. 76. 61 Ahmad Ali, ibid., hlm. 79 . 23
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU masyarakat yang belum kondusif bagi bekerjanya sistem hukum secara proporsional dan berkeadilan.62 Dalam penelitian ini, kultur hukum akan terlihat dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal ini akan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Adapun teori selanjutnya adalah teori perubahan hukum yang me­ nempatkan berbagai perkembangan sebagai sarana teori perubahan se­ perti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.63 Bisa saja kita sebut seperti kehidupan modern dan perubahan kebutuhan sebagai teori perubahan sosial. Pound menjelaskan bahwa hukum dapat diperankan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (law as a tool of social engeneering). Hukum­ hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat.64 Selain itu, hukum dapat juga digunakan oleh penguasa sebagai alat pembangunan.65 Sebagai contoh adalah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diaman­ demen menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 merupakan sebagian indikator bahwa kebijakan politik hukum di Indone­ sia telah berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak. Dalam penelitian ini nantinya akan terlihat apakah modernitas dan perkembang­ an teknologi serta kebutuhan masyarakat sebagai alasan perubahan hu­ kum di samping kesadaran masyarakat terhadap keharusan mematuhi hukum yang legal. SAMPLE Menurut Kierkegaard,66 Allah sama sekali jauh dan berbeda dengan yang lain khususnya manusia (the wholly other god). Ia tersembunyi dari kemampuan rasio manusia untuk mengerti. Tokoh filsuf Muslim seper­ ti Suhrawardi dan Mulla Sadra, keduanya dikenal sebagai eksistensialis. Kendati di antara keduanya ada perbedaan pendapat. Misalnya, menurut Suhrawardi esensilah yang lebih prinsipiel dan eksistensi (wujud), sebuah ajaran yang sering disebut ishalat al-mahiyyah atau prinsipialitas esensi, sebagai lawan dari ishalat al-wujud, yang menyatakan bahwa wujudlah yang prinsipiel, yang lebih fundamental, sedangkan esensi hanyalah per­ sepsi mental saja. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis lebih mendukung teori per­ 62 Ibid. 63 Roscoe Pound, The Law Theory of Social engeneering, dalam Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 13. 64 Ibid., hlm. 107; lihat juga Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Ang­ kasa, 1980), hlm. 112 dst. 65 A.A.G Peters dan Koesriani Siswosubroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, hlm. 207. 66 Walaupun terdapat tokoh dinamika kompetensialis lain yang cukup terkenal (seperti Martin Heidegger, Friedrich Nietzche, Fedor Dostoevsky, Karl Jaspers, Albert Camus dan Jean Paul Sartre), Kierkegraad tetap masih dianggap sebagai perintis di abad ke­19. 24
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL ubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al­Jauziyyah. Me­ nurut teori ini, pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Mandailing Natal merupakan akumulasi dari perubahan sosial dan hukum dalam masyarakat yang menghendaki hukum Islam berlaku di samping ada hukum adat yang sudah lama berkembang. Hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa: berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempat- nya (ةنكمأ�لاو ةنمزأ�لا ريغتب ماكحأ�لا ريغت) 67 serta merujuk kepada tujuan hukum Islam yang bersifat umum, yaitu meniadakan kemadlaratan dan mendahulukan kemaslahatan umum (حلاصملا بلج ىلع مدقم دسفملا عفد).68 Kedua kaidah hukum Islam tersebut dapat dijadikan bahwa pertim­ bangan hukum untuk menjelaskan adanya hubungan positif antara hu­ kum dan masyarakat dengan tujuan kemaslahatan. 4. Pluralisme Hukum Pluralisme hukum adalah berlakunya beberapa sistem hukum yang secara bersama­sama berada dalam lapangan sosial yang sama.69 Dalam pengertian lain bahwa pluralisme hukum merupakan situasi di mana ter­ dapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidup an sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masya­ rakat. Dalam pluralisme hukum terdapat hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi lain.70 SAMPLE Pengertian pluralisme hukum pada masa awal sangat berbeda de­ ngan masa sekarang. Pada masa awal pluralisme hukum diartikan se­ bagai eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan sosial tertentu yang dikaji dan sangat menonjolkan dikotomi hukum negara di satu sisi dan berbagai macam hukum rakyat di sisi yang lain.71 Membedakan hukum negara, hukum adat, hukum agama dan kebia­ saan secara tegas adalah romantisme masa lalu yang sudah mati. Terla­ lu banyak fragmentasi, tumpang­tindih dan ketidakjelasan. Karena ba­ 67 Ibn Qayyim al­Jauziyah, I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin, (Beirut: Daar al­ Fikr, t.th.), hlm. 14. Lihat pula, Hasbi ash­Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 444. 68 Al­Suyuti, al-asbah wa an-Nazhair, (Indonesia: al­Haramain, t.th.), hlm. 116. 69 Azhari Akmal Tarigan, "Pelaksanaan Hukum Waris pada Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo" (Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Sumatra Utara, 2010), hlm. 24, da­ lam Keeebet Von Benda­Beckman, Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Geneologis dan Per- debatan Teroris dalam Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, (Jakarta: tp, 2005), hlm. 22. 70 Ibid. 71 Sulistiowati Irianto, Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, Cet. I, (Jakar­ ta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 29. 25
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU tas antara hukum yang satu dengan yang lain menjadi kabur dan hal ini merupakan hal yang dinamis yang memang terjadi dan tidak dapat dielakkan.72 Pada situasi ini, kendatipun keberadaan hukum lokal: hukum adat dan agama, diakui eksistensinya, namun kekuatan hukum negara menja­ di tidak terbantahkan. Hukum negara memiliki kekuatan untuk memaksa karena ia berlaku atas dasar perintah oleh penguasa terhadap segolongan kecil masyarakat. Biasanya akibat pluralisme hukum lemah ini, tercip­ talah sistem hukum yang paralel, di mana kontrol hukum negara begitu kuat bahkan terhadap hukuman adat dan hukum agama sekalipun.73 Adapun dalam konteks pluralisme hukum kuat, dan tentu saja ber­ tentangan dengan ide sentralisme hukum, berlaku pada kondisi di mana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara atau atur­ an­aturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara, sehingga tertib hukum yang berlaku di masyarakat tidak seragam dan sistematis.74 Pluralisme hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai keragam­ an hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hu­ kum dalam sebuah lingkungan sosial. Gagasan pluralisme hukum sebagai sebuah konsep, mulai marak pada dekade 1970­an, bersamaan dengan berseminya ilmu antropologi.75 SAMPLE Sulit sekarang menarik batas yang tegas antara hukum internasio­ nal, transnasional, nasional dan lokal, karena sistem hukum yang berasal dari tataran yang berbeda­beda itu saling bersentuhan, berkonsentrasi, saling memproduksi dan mengadopsi satu sama lain secara luas.76 Dalam perjalanannya, pluralisme hukum ini tidak terlepas dari se­ jumlah kritik, di antaranya:77 a. Pluralisme hukum dinilai tidak memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan. b. Pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan faktor struk­ tur sosio­ekonomi makro yang memengaruhi terjadinya sentralis me hukum dan pluralisme hukum. Selain itu, kelemahan penting lain­ nya dari pluralisme hukum adalah pengabaiannya terhadap aspek 72 Ibid., hlm. 39. 73 Ibid., hlm. 25­26. 74 Ibid., hlm. 26. 75 Afrianto Sentosa, Realita Pluralisme dalam Masyarakat, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2011. 76 Ibid., hlm. 40. 77 Anne Griffith 29 juni 2010 dalam "Kongres Internasional ke­15 Mengenai Pluralisme Hukum" yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok. 26
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL keadilan. Lagi pula, pluralisme hukum belum bisa menawarkan se­ buah konsep jitu sebagai antitesis hukum negara. Pluralisme hukum hanya dapat dipakai untuk memahami realitas hukum di dalam ma­ syarakat. c. Pluralisme hukum tidak dapat menyelesaikan permasalahan masya­ rakat dengan baik dan tuntas sampai ke puncak permasalahan. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain seperti dalam keluarga, tingkatan umur, komunitas, kelompok politik, yang merupakan kesatuan dari mas­ yarakat yang homogen. Pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda me­ ngenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia. Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths pada dasar­ nya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem­ sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (state law) dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan sistem hukum agama (re- ligious law) dalam suatu kelompok masyarakat. Konsep pluralisme dari Griffiths yang cenderung terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem­sistem hukum yang lain, seperti berikut:78 a. Konsep pluralisme hukum dari Griffiths pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme yang kuat (strong legal plural- ism) dan pluralisme yang lemah (weak legal pluralism). Pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (legal centralism), karena walaupun dalam kenyataannya hukum negara (state law) mengakui adanya sistem­sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, dan sementara itu sistem­sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam hierarki sis­ tem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) yang berlangsung di negara­negara jajahan seperti dideskripsikan oleh Hoeeker. SAMPLE b. Sedangkan, pluralisme hukum yang kuat mengacu pada fakta ada­ nya kemajemukan sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hie­ 78 Ibid. 27
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU rarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Untuk ini, teori Living Law dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan­ aturan hukum yang hidup (living law) dari tatanan normatif yang biasanya dikontrakan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism). c. Selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori semi­autonomous sosial field yang diintroduksi Moore mengenai kapasitas kelompok­kelompok sosial (social field) dalam menciptakan mekanisme­mekanisme pengaturan sendiri (self-regula- tion) dengan disertai kekuatan­kekuatan pemaksa penaatannya.79 TINJAUAN HUKUM ISLAM Sumber Hukum Islam 1. Al-Qur'an 2. Al-Hadis 3. Al-Ijtihad TINJAUAN HUKUM ADAT-TRADISI KERANGKA TEORI 1. Teori maslahah 2. Teori Urf Prinsip Hukum Islam 1. At-Tauhud Al-'Adalah 2. Al-Syura 3. Al-Hurriyah 4. Al-Taawun 5. Amar Makruf Nahi Mungkar 6. Al-Tasamuh KERANGKA TEORI SAMPLE Tipologi Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal 1. Teori Pluralisme Hukum 2. Teori Perubahan Hukum KONSEP Asas Hukum Islam 1. Personalitas 2. Tabadul al-Manafi' 3. Takaful al-Ijtima' 4. Antaraddin 5. Birr al-Taqwa 6. Haq Allah wa Haq Adami 7. Ittifaq Definisi Konseptual Pendekatan Legal Research Pendekatan Sosio Legal Research OBYEK PENELITIAN 1. Tokoh Adat Mandailing Natal 2. Ulama-Tokoh Islam Mandailing Natal 3. Masyarakat Mandailing Natal 4. Doktrin-teori Pelaksanaah Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Madina Hukum Islam Pilihan Hukum Hukum Adat-tradisi Tipologi Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal Kebalikan dari teori pluralisme ini adalah terdapat dalam sistem hu­ kum yang dianut oleh United Kingdom di mana dalam sistem hukum 79 Ibid. 28
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL ini dianut prinsip keseragaman yang dikendalikan oleh Perdana Menteri dengan diawasi oleh kerajaan. Prinsip ini memang terbukti ampuh dalam meredam dan menyelesaikan berbagai sengketa dan permasalahan yang muncul di tengah­tengah masyarakat.80 E. KAJIAN TERDAHULU Berbagai kajian tentang pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal belum penulis temukan dan belum dilakukan secara mendalam dan tuntas. Penelitian yang dilakukan dan metode ser­ ta pendekatannya hampir sama, yaitu Pandapotan Lubis dalam bentuk buku yang berjudul Adat-Adat Mandailing. Dalam penelitian tersebut Pan­ dapotan Lubis berusaha menggambarkan adat­adat Mandailing dalam perkawinan secara keseluruhan. Berikutnya Disertasi Anwar Syadat yang berjudul "Penyelesaian Seng- keta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Tapanuli Selatan". Penelitian ini menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap prosedur penyelesaian sengketa perkawinan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Selatan melalui tutur batak Muslim dengan melakukan studi terhadap beberapa kasus. SAMPLE Disertasi Ratno Lukito yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Hukum Sakral dan Hukum Sekuler. Buku ini menjelas­ kan tentang pertarungan hukum kebiasaan masyarakat dengan hukum negara yang sudah berlaku, spesifikasi isi tulisannya melihat ber bagai ka­ sus yang berhasil diselesaikan lewat jalur legal formal, namun subtansi­ nya belainan dengan hukum Islam di dalam fikih. Selanjutnya penelitian Abbas Pulungan yang berjudul Perkembang an Islam di Mandailing. Buku ini menjelaskan tentang sejarah masuk, perja­ lanan dan perkembangan hukum Islam di Mandailing Natal. Penelitian lainnya dalam bentuk jurnal dan artikel seperti mangaraja Lelo Lubis yang berjudul "Beberapa Catatan tentang Adat Perkawinan Man- dailing", dalam tulisannya Mangaradja Lelo Lubis menjelaskan adat­adat perkawinan Mandailing tanpa menganilisisnya dengan hukum Islam. Se­ lanjutnya Z. Pangaduan Lubis yang berjudul Beberapa Catatan Lepas Ten- tang Mandailing. Tulisan ini menjelaskan bagaimana hukum Islam diteri­ ma dan diamalkan oleh masyarakat Muslim Mandailing. 80 Azimon Abdul Aziz, "Kontrak Bentuk Seragam Pengguna Layanan Perundangan di United Kingdom dan Jerman", dalam Kanun Jurnal Undang-undang Malaysia, KK 340 909151209 ISSN 0128­2670, hlm. 10­11. 29
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU F. METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Dari sisi model penelitian (mode of inquiry) penelitian ini dilakukan dengan model penelitian kualitatif karena kajian ini untuk memaha­ mi fenomena berkaitan dengan pelaksanaan hukum perkawinan dalam suatu setting masyarakat yang alami, untuk memahami suatu fenomena berdasarkan data informasi yang diperoleh dari para informan. Kemu­ dian realitas yang multidimensi muncul dari situasi yang bervariasi dan kompleks. Oleh karena itu, suatu kajian terhadap suatu gejala sosial mes­ ti dilakukan dengan menganalisis konteksnya dan ini dapat dilakukan ha nya melalui pendekatan kualitatif. Dari sisi disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melihat perbuatan hu­ kum sebagai fenomena sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial, yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam meneliti pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Kabupaten Mandailing Natal. SAMPLE Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi (peng­ amatan lapangan) yaitu melihat dan mengamati perilaku dan pelaksa­ naan perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal. Mengamati hal yang terjadi dalam praktik kehidupan berumah tangga masyarakat Mus­ lim Mandailing Natal. Sesuai objek penelitian ini mengumpulkan dan mendokumentasi berbagai model dan pola kehidupan perkawinan dalam rumah tangga ma­ syarakat Mandailing Natal, datanya diawali dari bentuk pengamatan dan meneliti dokumen­dokumen berkaitan dengan pelaksanaan perkawin an dan kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim Mandailing Natal, maka metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu "dengan menggam­ barkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak."81 Hal­hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian dianalisis secara cermat untuk kemudian diuraikan seca­ ra sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya. Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu "mendeskrip­ sikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta­fakta pelak­ sanaan hukum perkawinan yang di dalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat sifat, karakteristik dan faktor tertentu.82 Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode pene­ 81 Hadari Nawawi, Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada Univer­ sity, 1996), hlm. 73. 82 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 36. 30
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL litian kualitatif, yaitu "suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus­rumus dan simbol statistik.83 Akan tetapi langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian lalu membuat "keranjang­keranjang" temuan sesuai dengan golongannya. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasil­ kan data deskriptif berupa kata­kata tertulis atau tulisan dari orang­orang dan perilaku yang dapat diamati"84 atau disebutkan juga "bahwa pene­ litian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang­orang tersebut da­ lam bahasanya dan dalam peristilahannya.85 Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini dilakukan secara serempak (simultan) dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan meng­ interprestasikan semua data yang diperoleh secara cermat. Untuk mendapatkan data yang lebih meyakinkan, maka data pendu­ kung melalui wawancara tetap dilakukan dengan mewawancarai tokoh adat, tokoh agama dan beberapa masyarakat Muslim Mandailing Natal. "Wawancara adalah sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab seca ra lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka."86 SAMPLE Selain dari metode penelitian yang diutarakan di atas, perlu diserta­ kan cara "penelitian kausal komparatif" (causal comparative research) un­ tuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara: ber­ dasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.87 Dalam pengertian yang sama dinyatakan bahwa penelitian kausal komparatif pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang didu­ ga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan di antara data­data yang terkumpul atau diteliti.88 Dalam hal ini, semua penemuan data data dari hasil penelitian pelak­ sanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal akan 83 Ibid., hlm. 175. 84 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3. 85 Ibid. 86 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Sosial, (Yogyakarta: UGM Press, 1987), hlm. 94. 87 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 84. 88 Sunggono, Metodologi Penelitian, hlm. 37. 31
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dipertemukan dengan hasil dari data wawancara. Dengan mempertemu­ kan data data yang disebutkan tadi, kemudian bisa membuat pelaksanaan hukum perkawinan sesuai dengan tempat dan "keranjang­keranjang nya". Dari data tersebut pula dapat diperoleh jawaban atas masalah dengan meyakinkan dan juga menjadi pengetahuan tentang hasil dari sebab aki­ bat munculnya beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam diser­ tasi ini kemudian dijadikan hasil akhir penelitian. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini sesuai dengan fokusnya bertujuan untuk menemukan. pelaksanaan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat Muslim yang berdomisili di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris yang didekati dari disipilin ilmu sosial. Hukum yang dimaksud di sini meliputi pelaksanaan masyarakat dan pemahaman nya terhadap hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum perkawinan peneli­ SAMPLE tian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandaling Natal adalah daerah pemerintahan kota baru di wilayah Provinsi Sumatra Utara, dan merupakan yang memiliki ciri masyarakat homogen. Kabupaten Mandailing terdiri dari sejumlah peme­ rintahan kecamatan dan kelurahan. Dari sekian jumlah kecamatan terse­ but ada daerah­daerah yang mayoritas didiami oleh masyarakat Muslim. Di Kabupaten ini masyarakatnya cenderung memiliki gaya dan ke­ khasan tersendiri dalam melaksanakan hukum perkawinan, begitu juga dengan kehidupan sosial dan agama. Sehubungan dengan feasibilitas penelitian, penelitian ini dapat dila­ kukan karena kondisi infrastruktur dan transportasi sedemikian rupa di kota ini sehingga lokasi­lokasi di mana terdapat data­data penelitian ini dapat dijangkau dengan mudah. Lebih khusus, untuk melihat lokasi penelitian ini, penulis akan me­ nelusuri kecamatan­kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal untuk selanjutnya menelaah dan meneliti sesuai dengan rumusan pene­ litian. 3. Populasi dan Sampel Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah unsur­unsur terkait pada pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Man­ dailing yang terdiri dari 22 kecamatan. Karena satu kecamatan, yaitu Ke­ camatan Naga Juang didominasi oleh non­Muslim. Dikarenakan jumlah populasi tersebut besar, maka untuk mencapai efektivitas penelitian ini 32
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL perlu ditentukan sampel yang diperkirakan dapat mewakili tercapainya data dan informasi penelitian yang dibutuhkan. Untuk itu, sampel pene­ litian yang penulis tetapkan terdiri dari: a. Tokoh Adat (Keturunan raja­raja yang terdapat di kampung­kam­ pung Mandiling). b. Tokoh agama (Malim Kampung di Mandailing Natal). c. Kepala kantor Urusan Agama pada setiap kecamatan. d. Masyarakat Muslim Mandailing yang secara langsung sebagai pelak­ sana hukum perkawinan. 4. Sumber Data Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data­data. Data­data tersebut diperoleh dari: a. Tokoh adat dan tokoh Islam Kabupaten Mandailing Natal yang me­ ngetahui secara struktural dan non struktural kehidupan adat­tradisi perkawinan dan kehidupan rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal. SAMPLE b. Warga Muslim Kabupaten Mandailing Natal yang juga secara lang­ sung menjadi pelaku tradisi adat kehidupan bermasyarakat di Man­ dailing Natal. c. Pengurus MUI di Kabupaten Mandailing Natal yang akan terlibat se­ cara formal terkait dengan melihat realitas sosial dan mencari jawab­ an hukum atas realitas tersebut. d. Ka KUA pada setiap kecamatan. e. Dokumen­dokumen yang memuat informasi tentang praktik perka­ winan masyarakat Muslim Kabupaten Mandailing Natal. 5. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam pelaksanaan penelitian ini diguna­ kan wawancara dan studi dokumen. a. Observasi dan Wawancara Data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data. Sebelumnya, peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan secara mendalam tanpa melakukan tanya jawab untuk meli­ hat tentang pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Man­ dailing Natal dengan menghadiri pesta perkawinan masyarakat Muslim Mandailing di Pagaran Tonga, Panyabungan dan Kotanopan. Hal tersebut akan membantu peneliti untuk melakukan wawancara dan sinergisitas 33
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU data tentang perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan hukum perka­ winan dengan dokumen yang dikumpulkan. Dalam upaya pelacakan informan yang dijadikan sumber penelitian ini dilakukan dengan metode snowbolling sampling dan key person. Berkaitan dengan jumlah informan yang diwawancarai, tentu pene­ tapan hal tersebut tidak terlepas dari situasi dan kondisi seberapa banyak informasi yang telah didapatkan secara memadai. Penentuannya dilaku­ kan secara selektif oleh yang memberi petunjuk kepada peneliti siapa yang layak untuk dijadikan informan, sesuai dengan peran dan fungsi dalam pelaksanaan perkawinan dan kehidupan rumah tangga di Kabu­ paten Mandailing Natal Data primer yang telah dikumpulkan dari responden (dengan instru­ men kuesioner), dan dari informan (melalui instrumen wawancara atau diskusi) diedit dan disistematisasi. Secara teknis, langkah­langkah yang akan ditempuh bisa dilihat se­ bagai berikut: SAMPLE Pertama, mengumpulkan semua dokumen baik penelitian dan buku­ buku yang berkaitan dengan kehidupan masyarkat Mandailing Natal, khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal seperti tokoh adat, P3N, malim Kampung dan Ka KUA. Kedua, mewawancarai tokoh adat dan tokoh agama, serta masyara­ kat yang dianggap berkompeten menjawab permasalahan dalam penu­ lisan disertasi ini. Kemudian, semua data yang didapat akan dikelompokkan sesuai dengan temuan dan fakta yang ditemukan. Sebab penelitian ini mencari dengan latar belakang yang sama. Melalui hal inilah nantinya penulis berupaya mendapatkan jawaban tentang: • Bagaimana	pelaksanaan	hukum	perkawinan	masyarakat	Muslim	di	Mandailing Natal. Bagaimana	perspektif	kompilasi	hukum	islam	terhadap	pelaksanaan	hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing.
Mengapa	ada	kearifan	lokal	dalam	pelaksanaan	hukum	perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian akan disimpulkan seba­ gai data distribusi untuk kemudian dikonkretkan. b. Studi Dokumen Dokumen digunakan untuk memperoleh informasi pada penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum perkawinan, bagaimana masyarakat memahami tradisi perkawinan dan proses kehidupan rumah 34
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL tangga yang sudah sejak lama dipraktikkan di tengah­tengah masyarakat, kemudian, pengkajian tentang bagaimana konsep perkawinan yang ideal yang diajarkan dalam hukum Islam untuk sampai pada tujuan perkawin­ an dan rumah tangga tersebut. Demikian juga tentang bagaimana pertemuan hukum adat­budaya dengan pemahaman hukum Islam. Bagaimana upaya integrasi hukum me­ lalui praktik kehidupan masyarakat dan dokumen­dokumen lain, terma­ suk catatan­catatan tentang pelaksanaan perkawinan di berbagai tempat. Untuk memperoleh bahan atau data yang dibutuhkan tersebut digu na­ kan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen pada tempat terkait, seperti buku­buku, hasil penelitian, dokumen sejarah, dan sebagainya. Penelitian kepustakaan mencakup peraturan perundang­undangan, buku, laporan penelitian, jurnal, artikel, makalah dan hasil seminar il­ miah yang berkaitan dan relevan dengan bahasan yang difokuskan atau yang dikaji dalam penelitian.89 Seperti buku Madina yang Madani karya Basyral Hamidi Harahap, Tulisan Lepas Tentang Madina Z. Pangaduan Lubis, buku Sekilas Tentang Perkawinan Mandailing karya Pandapotan, buku Perkembangan Islam di Mandailing karya Abbas Pulungan, buku Khazanah Kampung Mandailing karya M. Syukri Albani Nasution dan Zul Pahmi Lubis. Makalah Perang Paderi yang telah diseminarkan pada 22 Januari 2008 USU. Begitu juga dengan dokumen lainnya seperti Rekam­ an video pelaksanaan resepsi perkawinan, foto­foto dan tulisan­tulisan para tokoh adat Mandailing. SAMPLE Kemudian, perlu ditegaskan bahwa studi dokumen dilakukan men­ cakup studi terhadap catatan­catatan proses (awal sampai akhir) pelaksa­ naan hukum perkawinan dan kehidupan rumah tangga masyarakat Mus­ lim Kabupaten Mandailing Natal. 6. Analisis Data Analisis data dalam hal ini sebagai unit of analisys.90 Dalam peneli­ tian ini, unit of analisisnya adalah kelompok masyarakat yang erat de ngan 89 Valerin J.L.K. Metode Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Pas­ casarjana, 2009), hlm. 57. 90 Unit analisis dalam penelitian sosial ialah Individu, kelompok, organisasi, artefak so­ sial, budaya, dan masyarakat. Lebih jauh ditegaskan "Individual human beings are perhaps the most typical units of analysis for social scientific research. We tend to describe and explain social groups and interactions by aggregating and manipulating the descriptions of indivi- duals. (Individu mungkin merupakan unit analisis yang paling khas dalam penelitian sosial ilmiah. Kita cenderung menggambarkan dan menjelaskan kelompok dan interaksi sosial dengan menggabungkan dan menggunakan gambaran individu) . Baca di Bernard, H. Rus­ sell Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, (Walnut Creek: Alta Mira Press, 1995) hlm. 35. 35
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU kehidupan adat tradisi di samping juga patuh terhadap hukum Islam. Dengan menjadikan perilaku hukum masyarakat di semua Kecamatan sebagai unit of analisisnya. Kelompok ini akan dibagi berdasarkan kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan tersebut. Lalu data tersebut di­ kumpul lalu dibuat keranjang­keranjangnya. Dalam hal ini peneliti membuka seluas­luasnya kemungkinan ter­ kumpulnya semua data tentang pelaksanaan hukum perkawinan yang di praktikkan di tengah­tengah masyarakat. Lalu berdasarkan itulah pe­ ne liti akan membuat keranjangnya untuk melihat kecenderungan pilih an hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Dari ke ran­ jang­keranjang tersebut, peneliti berharap akan lahir teori tentang kepa­ tuhan hukum masyarakat.91 Berikut langkah­langkah yang akan peneliti tempuh untuk mengana­ lisis data. Setelah terkumpulnya bahan hukum primer, sekunder, dan ter sier, hasil penelusuran kepustakaan, maka yang dilakukan terlebih dahulu terhadap bahan data tersebut adalah klasifikasi, klarifikasi dan inventarisasi menurut jenisnya. Demikian juga dilakukan terhadap stu­ di dokumen yang berupa catatan tentang praktik perkawinan dan kehi­ dupan rumah tangga pada masyarakat Muslim di Kabupaten Mandailing Natal. SAMPLE Kemudian bahan data dianalisis dan diabstraksi. Analisis dan ab­ straksi terhadap berbagai ketentuan termasuk kaitannya dengan hukum Islam bertujuan untuk memperjelas dan mengungkap posisi dan hukum serta kejelasan hukum pelaksanaan perkawinan masyarakat Muslim Ka­ bupaten Mandailing Natal. Selanjutnya analisis data berkaitan dengan realita kepatuhan hu­ kum Islam masyarakat Muslim Kabupaten Mandailing Natal dan melihat kepatuhan tersebut dari berbagai perspektif, termasuk perspektif agama, sosial, dan budaya. Oleh karena penelitian ini memiliki jenis data kualitatif, maka da­ lam mengadakan pengumpulan data di lapangan secara simultan peneliti meng adakan analisis secara bolak­balik. Dengan demikian, untuk kebu­ tuh an tersebut di lapangan peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu kisi­kisi bahan wawancara dengan metode analisis domain dan taksono­ mik. 91 Dalam hal ini, seperti yang sudah peneliti tegaskan sebelumnya bahwa di masyarakat pra kemerdekaan berkembang teori receptie in complexu, recepti, sampai recepti in exit. Hal inilah selanjutnya yang akan menjadi analisis peneliti untuk melihat apakah benar teori re- cepti telah exit dari pula kepatuhan atau pelaksanaan hukum masyarakat Muslim Mandai­ ling Natal tentang Perkawinan. 36
BAB I REALITAS MASALAH PERKAWINAN ISLAM DI MANDAILING NATAL Secara teknis untuk menganalisis data, baik dari hasil observasi, pe­ nelitian dokumen, dan hasil wawancara tentang masalah yang telah di­ rumuskan dalam proposal disertasi ini dilakukan pengklasifikasian data­ data yang dikumpulkan berdasarkan karakter dan kualitasnya mengenai: Bagaimana	pelaksanaan	hukum	perkawinan	masyarakat	Muslim	di	•	Mandailing Natal. Bagaimana	pelaksanaan	hukum	perkawinan	menurut	kompilasi	hu­ kum Islam.
Mengapa	ada	keragaman	Pelaksanaan	Hukum	Perkawinan	Masya­ rakat Muslim Mandailing Natal? SAMPLE 37
SAMPLE
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN A. SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL92 SAMPLE Pada tanggal 23 November Tahun 1998, Pemerintah Republik Indo­ nesia menetapkan Undang­Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang­Un­ dang tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) yang pertama, yaitu H. Amru Daulay, S.H. dan Wakil Bupati yaitu Ir. Masruddin Dalimunthe. H. Amru Daulay, S.H., memerintah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 hingga tahun 2009 dibantu oleh Sekretaris Daerah yakni Drs. H. Azwar Indra Nasution. Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemecahan dari Ka­ bupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari atas 8 kecamatan, yakni:93 1. Kec. Batahan dengan 12 desa; 2. Kec. Batang Natal dengan 40 desa; 3. Kec. Kota Nopan dengan 85 desa; 4. Kec. Muara Sipongi dengan 16 desa; 5. Kec. Panyabungan dengan 61 desa; 6. Kec. Natal dengan 19 desa; 7. Kec. Muara Batang Gadis dengan 10 desa; 8. Kec. Siabu dengan 30 desa. 92 Data yang tersaji dalam tulisan ini bersumber dari: Mandailingonline, seja­ rah pembentukan Mandailing, diakses pada September 2014. 93 Badan Statistik Kabupaten Mandailing Natal, Profil Mandailing Natal, (Panyabungan: Badan statistik kabupaten Mandailing Natal 1998), hlm. 2
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pada tanggal 29 Juli 2003 Kabupaten Mandailing Natal mengeluar­ kan Perda No. 7 dan 8 mengenai Pemekaran Kecamatan dan Desa. De­ ngan dikeluarkannya Perda tersebut, maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 322 desa dan kelu­ rahan sebanyak 7 kelurahan. Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas: 1. Kecamatan Batahan; 2. Kecamatan Batang Natal; 3. Kecamatan Lingga Bayu; 4. Kecamatan Kotanopan; 5. Kecamatan Ulu Pungkut; 6. Kecamatan Tambangan; 7. Kecamatan Lembah Sorik Marapi; 8. Kecamatan Muara Sipongi; 9. Kecamatan Panyabungan; 10. Kecamatan Panyabungan Selatan; 11. Kecamatan Panyabungan Barat; 12. Kecamatan Panyabungan Utara; 13. Kecamatan Panyabungan Timur; 14. Kecamatan Natal; 15. Kecamatan Muara Batang Gadis; 16. Kecamatan Siabu; 17. Kecamatan Bukit Malintang94 SAMPLE Berdasarkan pembagian wilayah, Mandailing dibagi kepada dua ya­ itu; Mandailing Jae (hilir) dan Mandailing Julu (hulu). Mandailing Jae terdiri dari kecamatan Panyabungan dan Siabu, dan Mandailing Julu ter­ diri dari kecamatan Kotanopan dan Muara Sipongi. Setelah Mandailing menjadi Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 1998, Kecamatan Panyabungan dimekarkan menjadi empat kecamatan, Kecamatan Sia­ bu menjadi dua kecamatan, dan Kecamatan Kotanopan menjadi empat keca matan. Jumlah kecamatan di Mandailing pada saat ini berjumlah 11 kecamatan. Wilayah pantai bagian barat yang sebelumnya terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Natal dan Natal dimekarkan menjadi enam kecamatan, maka Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 17 kecamatan.95 Pada 15 Februari 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 94 Ibid., hlm. 4. 95 Ibid., hlm. 6. Lihat juga Abbas Pulungan, Pekembangan Islam di Mandailing, (Bandung cipta Pustaka, 2007), hlm. 36. 40
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Keca­ matan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, dan Kecamatan Sinunukan. Pada tanggal 7 Desember 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 45 Ta­ hun 2007 dan No. 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pemben­ tukan Kecamatan Naga Juang di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal kini memiliki 23 kecamatan de­ ngan jumlah desa sebanyak 353 dan kelurahan sebanyak 32 kelurahan dengan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan hasil peme­ karan tersebut terdiri atas: 1. Kecamatan Batahan; 2. Kecamatan Batang Natal; 3. Kecamatan Lingga Bayu; 4. Kecamatan Kotanopan; 5. Kecamatan Ulu Pungkut; 6. Kecamatan Tambangan; 7. Kecamatan Lembah Sorik Merapi; 8. Kecamatan Muara Sipongi; 9. Kecamatan Panyabungan; 10. Kecamatan Panyabungan Selatan; 11. Kecamatan Panyabungan Barat; 12. Kecamatan Panyabungan Utara; 13. Kecamatan Panyabungan Timur; 14. Kecamatan Natal; 15. Kecamatan Muara Batang Gadis; 16. Kecamatan Siabu; 17. Kecamatan Bukit Malintang 18. Kecamatan Ranto Baek; 19. Kecamatan Huta Bargot; 20. Kecamatan Puncak Sorik Marapi; 21. Kecamatan Pakantan; 22. Kecamatan Sinunukan; 23. Kecamatan Naga Juang.96 SAMPLE Perihal urusan rumah tangga daerah dimulai sebelum pembentukan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal ini, dengan Peraturan Un­ dang­Undang No. 15 Tahun 1950 yang kemudian diubah dengan Un­ 96 Badan Statistik Mandailing Natal, Madina dalam Angka 2011, (Panyabungan: Badan Statistik Mandailing Natal 2011), hlm. 14. 41
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dang­Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. Seiring dengan tuntutan dae­ rah di era reformasi tahun 1998, maka Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang­Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Penyelengga­ raan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota. Sampai saat ini Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terdapat 15 dinas otonom yakni: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya; 4. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura; 5. Dinas Kelautan dan Perikanan; 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ; 7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 8. Dinas Kesehatan; 9. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi; 10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 11. Dinas Pasar; 12. Dinas Cipta Karya; 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 14. Dinas Kesejahteraan Sosial; 15. Dinas Pemuda dan Olahraga; 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 17. Dinas Peternakan.97 SAMPLE Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal juga membentuk bebera­ pa kantor otonom sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijak­ sanaan pemerintah dan pembangunan, yaitu: 1. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 2. Kantor Koperasi dan UKM; 3. Kantor PMD; 4. Kantor BUMD; 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; 6. Bappeda; 7. Inspektur; 8. Bapedalda; 9. Kantor Sat­Pol PP; 10. Kantor Pertamanan, Kebersihan, dan Pemadam Kebakaran; 11. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Kantor Ketahanan Pangan; 97 Ibid., hlm. 36. 42
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN 13. Kantor Balai Pusat Penanggulangan Malaria.98 Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Man­ dailing Natal dibantu instansi muspida juga terdapat instansi vertikal (pusat) yang berkedudukan di tingkat kabupaten, yakni: 1. Pengadilan Agama; 2. Kejaksaan Negeri; 3. Kementrian Agama; 4. Badan Pusat Statistik (BPS); 5. Badan Pertanahan Nasional (BPN). B. KEADAAN GEOGRAFIS DAN IKLIM 1.	Geografi Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak antara 00.10' - 10050' Lintang Utara dan 98050' - 100010' Bujur Timur. Wilayah admi nistrasi Mandailing Natal dibagi atas 17 kecamatan dan 392 desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang­Undang No. 12 Tahun 1998 pada tanggal 23 November 1998. Namun pada tahun 2010, setelah terjadi pemekaran maka jumlah keca­ matan menjadi 23 kecamatan dan 395 desa/kelurahan. SAMPLE Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak paling selatan dari Provinsi Sumatra Utara dengan batas­batas sebagai berikut: 1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Lawas; 2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatra Barat; 3. Sebelah Timur dengan Provinsi Sumatra Barat; 4. Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia.99 Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas wilayah 662.070 Ha atau 9,24 persen dari wilayah provinsi Sumatra Utara. Wilayah yang ter­ luas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yakni 143.502 Ha (21,67%). Sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Lembah Sorik Marapi se­ besar 3.472,57 Ha (0,52%). Luas wilayah per kecamatan disajikan pada Tabel 2.100 98 Ibid., hlm. 37. 99 Ibid., hlm. 38. 100 Ibid., hlm. 4. 43
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL I: Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal 1 Terletak antara/ Located is between : 0° 10°- 1°-50° LU (North Latitude) : 98° 50°- 100° 10° BT (East Longitude) 2 Luas areal/area : ± 6.620,70 Km² (662.070 Ha) 3 Letak di atas Kec. Batanhan Kec. Sinunukan Kec. Batang Natal Kec. Linga Bayu Kec. Ranto Baek Kec. Kotanopan Kec. Ulu Pungkut Kec. Tambangan Kec. Lembah Sorik Marapi Kec. Puncak Sorik Marapi Kec. Muara Sipongi Kec. Pakantan Kec. Panyabungan Kec. Panyabungan Selatan Kec. Panyabungan Barat Kec. Panyabungan Utara Kec. Panyabungan Timur Kec. Huta Bargot Kec. Natal Kec. Muara Batang Gadi Kec. Siabu Kec. Bukit Malintang Kec. Naga Juang 2 - 28 21 - 58 110 - 1.192 6 - 153 32 - 128 118 - 975 434 - 1.012 400 - 750 370 - 678 660 - 981 525 - 1600 619 - 954 196 - 614 1.160 - 2.265 41 - 305 198 - 300 250 - 873 230 - 285 3 - 64 3 - 500 189 - 225 230 - 874 175 - 222 Permukaan laut/ Heights above sea level (Altitude) SAMPLE 4 Batas - batas Utara/North Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Tapanuli Selatan Regency, Padang Lawas Regency Provinsi Sumatra Barat West Sumatra Province Provinsi Sumatra Barat West Sumatra Province Samudera Indonesia Indonesia Ocean Timur/East Selatan/South Barat/Wesh Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Sumber : BPS Kabupaten Mandailing Natal (BPS-Statistics of Mandailing Natal Regency). 44
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN TABEL 2: Luas Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Kecamatan Kecamatan District Luas (Ha) Area Ratio Terhadap Total% Ration Of Total (1) (2) (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Batanhan Sinunukan*) Batang Natal Linga Bayu Ranto Baek*) Kotanopan Ulu Pungkut Tambangan Lembah Sorik Marapi Puncak Sorik Marapi*) Muara Sipongi Pakantan*) Panyabungan Panyabungan Selatan Panyabungan Barat Panyabungan Utara Panyabungan Timur Huta Bargot*) Natal Muara Batang Gadis Siabu Bukit Malintang Naga Juang*) Jumlah/Total 66.971,00 - 65.150,99 34.539,01 - 32.514,72 29.519,06 21.413,65 3.472,57 - 22.930,00 - 25.977,43 8.759,72 8.721,83 17.993,61 39.787,40 - 93.537,00 143.502,00 34.536,48 12.743,52 - 10,12 - 9,84 5,22 - 4,91 4,46 3,23 0,52 - 3,46 - 3,92 1,32 1,32 2,72 6,01 - 14,13 21,67 5,22 1,92 - SAMPLE 662.070,00 100,00 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal. 2.	Topografi Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan atas tiga bagian: a. Dataran Rendah, merupakan daerah pesisi r dengan kemiringan 00 ­ 20. Luas daerahnya 160.500 Ha (24,24%); b. Dataran Landai, dengan kemiringan 20 ­ 150. Luas daerahnya 36.385 Ha (5,49%); c. Dataran Tinggi, dengan kemiringan 150 ­ 400. Dataran tinggi dibe­ dakan atas dua jenis: - Daerah perbukitan dengan luas 112.00 Ha (16,91%) dan kemi­ ringan 150 ­ 200; - Daerah pergunungan dengan luas 353.185 Ha (53,34%) dan ke­ miringan 200 ­ 400.101 101 Ibid., hlm. 47. 45
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 3. a. Musim Iklim Wilayah Mandailing Natal mempunyai iklim yang hampir sama de­ ngan sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hanya dike­ nal dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September. Arus angin berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air, seba­ liknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik. Keadaan ini seperti silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April­Mei dan Oktober­November. Frekuensi curah hujan tahun 2010 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2009.102 b. Suhu dan Curah Hujan Tinggi atau rendahnya suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di ketinggian antara 0­1.000 meter di atas permu­ kaan laut mengakibatkan suhunya berkisar antara 230C0 ­ 320C0 dengan kelembaban antara 80­85%. SAMPLE Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan oro­ grafi, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan wilayah tiap kecamatan.Tahun 2010 curah hujan maksimun yakni 3.059 mm pada bulan November dan minimum berkisar 598 mm pada bulan Agustus. Selama tahun 2010 ra­ ta­rata jumlah curah hujan di Kabupaten Mandailing Natal yakni 1.487 mm/tahun. Curah hujan maksimum terdapat di Kecamatan Natal yaitu 2.763 mm/tahun sedangkan minimum curah hujan 1.772 mm/tahun di Kecamatan Lembah Sorik Marapi. 4. Aliran Sungai Panjang daerah pengaliran dan aliran sungai yang terdapat di Ka­ bupaten Mandailing Natal disajikan pada Tabel 2 Kabupaten Mandailing Natal dialiri oleh sungai besar dan kecil. Beberapa sungai yang terdapat di daerah ini di antaranya adalah Sungai Batang Gadis, Batahan, Kun­ Kun, Parlampungan, Hulu Pungkut, Aek Rantau Puran, Aek Mata, dan lain­lain. Luas daerah dan aliran sungai terbesar yakni Sungai Batang Gadis yang terletak di ibukota Kecamatan Panyabungan. Aliran sungai 102 Ibid., hlm. 48. 46
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN tersebut sepanjang 180 km dan lebarnya 65 m dengan volume normal sekitar 25.781,11 m3. Secara umum sungai­sungai yang berada di dae­ rah ini biasa digunakan untuk sarana irigasi, perhubungan, MCK (mandi, cuci, dan kakus), dan yang lainnya.103 5. Wisata Selain mempunyai beberapa daerah aliran sungai untuk objek wisa­ ta, daerah Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai gugusan pegu­ nungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan. Selain itu, ada juga daerah pesisir/pantai. Karena itulah wilayah Mandailing Natal sa­ ngat indah, dilalui oleh Bukit Barisan di beberapa kecamatan serta pantai daerah persisir seperti di Kecamatan Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis. Di samping itu, di Kabupaten Mandailing Natal ditemukan lokasi air panas yang merupakan daerah objek wisata seperti Sirambas/Sampu­ raga, Sibanggor Julu dan di beberapa desa di Kecamatan Panyabungan. Namun sayang semuanya belum dikelola dengan baik oleh pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Daerah ini juga mempunyai banyak bina­ tang yang harus dilindungi seperti rusa, siamang, beberapa jenis burung. Selain itu, ada juga beragam jenis spesies tumbuh­tumbuhan.104 SAMPLE C. PENDUDUK Abbas pulungan dalam bukunya perkembangan Islam di Mandail­ ing menjelaskan, manusia yang pertama mendiami wilayah Mandailing secara pasti tidak dapat ditelusuri karena kepustakaan untuk itu belum ditemukan. Namun demikian, jika ditelusuri dari letak dan geograf­ is dae rah ini kemungkinan bisa dianalisis dengan pendekatan antro­ pologis, yaitu per sebaran manusia pada zaman dahulu adalah melalui sungai. Jika beranjak dari hal ini, bahwa sungai besar yang terdapat di Mandai ling adalah Sungai Batang Gadis yang melintasi seluruh da­ ratannya, hulu sungai ini adalah dari Gunung Kulabu berbatasan den­ gan Sumatra Barat dan bermuara di Lautan Hindia pantai barat Sumatra. Pemukiman­pemukiman tua terdapat di sepanjang sungai, dan kemudian berdiri pemukiman di daerah­daerah perbukitan. Menurut lagenda mar­ ga­marga yang terdapat di Mandailing, selalu terkait dengan perjalanan melalui sungai Batang Gadis ini, seperti marga Lubis adalah berasal dari keturunan Sibaitang dan Silangkitang, dan marga Nasution adalah berasal 103 Ibid., hlm. 50. 104 Ibid., hlm. 54; lihat juga M. Syukri al­Bani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Hazanah Kam- pung Mandailing, (Medan: Badan Perpustakaan dan arsip Daerah, 2014), hlm. 79. 47
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dari Sibaroar.Demikian juga marga­marga lainnya yang ada di Mandai­ ling seperti Rangkuti dan Pulungan bahwa perkampungan asli mereka adalah dekat dengan aliran sungai Batang Gadis. Jika pendekatan per­ jalanan manusia melalui sungai ini dipakai, sedangkan antara wilayah Batak Toba dengan Mandailing tidak terdapat perhubungan demikian, maka asal usul manusia di Mandailing bukan berasal dari Batak Toba, sebagaimana yang diasumsikan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa orang Tapanuli dan Mandailing berasal dari Batak Toba.105 Lebih lanjut Abbas menjelaskan Munculnya marga­marga di Mandai­ ling memberikan informasi yang kuat terhadap pengkajian pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kawasan ini. Setiap marga mem punyai lagenda dan silsilah masing­masing, dan selanjutnya menjadi komunitas sosial yang tertata dengan baik. Kelompok­kelompok marga mempunyai daerah dan wilayah teritorialnya masing­masing, seperti marga Nasu­ tion, Pulungan, dan Rangkuti terdapat di wilayah Mandailing Jae (hilir), dan marga Lubis di wilayah Mandailing Julu (hulu). Setelah abad ke­16 M, marga Nasution dan Lubis lebih banyak mendominasi kekuasaan di setiap huta (kampung) dan dari kedua marga inilah yang menjadi raja­ra­ ja adat Mandailing.106 SAMPLE Kaitannya dengan asal­usul, penduduk Mandailing dapat disebut ho­ mogen. Terdapat berbagai pendapat tentang latar belakang perjalanan orang­orang Mandailing di antaranya mengatakan, penduduk Mandail­ ing berasal dari Batak Toba, sementara sebagian lain mengatakan berasal dari Pagaruyung yakni marga Nasution di Mandailing,107 dan sebagian di pantai barat berasal dari Minangkabau. Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan dengan ke­ padatannya yakni 61,16 jiwa/km2. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Lembah Sorik Merapi yaitu 449,38 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Muara Batang Gadis (10,74 jiwa/km2). Sesuai dengan nama daerahnya, penduduk mayoritas adalah suku Mandailing.108 Mandailing. Selain itu dihuni juga oleh suku­suku lainnya seperti Batak, Jawa, Melayu, Minang, dan lainnya. Pemerintah daerah merupakan 105 Abbas Pulungan, Perkembangan Islam di Mandailing, (Bandung: Cipta Pustaka, 2007) hlm. 37. 106 Ibid. 107 Di antara pendapat yang mengatakan bahwa orang Mandailing bukan orang Batak terdapat pada buku Sutan Mangaradja, Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Sungai Mati, (Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1926), hlm. 35­69, dengan topik Riwajat dan Asal Oesoel Mandailing; Keuning, "Batak Toba dan Batak Mandailing", dalam Taufik Abdullah, Sejarah Lokal Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univesitas Press, 1990), hlm. 277­307. 108 Badan Statistik Madina, Madina Dalam Angka 2011, hlm. 4. 48
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memecahkan masalah kependudukan di daerah dengan cara pemindahan penduduk dari Pulau Jawa melalui program transmigrasi yang terdapat di Kecamatan Natal dan Batang Na­ tal berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Serta Program KB yang dimulai pada awal tahun 1970­an dapat menekan laju penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 adalah 404.945 jiwa, dengan laki­laki 199.037 orang dan perempuan 205.908 orang. Dengan sex ratio yaitu 96,66 dan banyak rumah tangga 94.948 KK dengan rata­rata anggota rumah tangga yakni 4,26. Laju pertumbuh an penduduk Mandailing Natal tahun 2009 sebesar ­5,80%. Struktur pendu­ duk Mandailing Natal menunjukkan bahwa usia produktif (15­64 tahun) sangat menonjol sebesar 59,90% dan usia ketergantungan terdiri usia (0­ 14 tahun) sebesar 36,90% dan lansia (65 tahun ke atas) sebesar 3,77%. TABEL 3: Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal SAMPLE Nama Kecamatan No. Jumlah Desa/Kelurahan 18 14 31 19 18 36 13 20 9 11 16 8 39 11 10 12 15 14 30 17 29 11 7 Penduduk 26, 432 23,290 33,945 33,805 16,946 38,939 6,345 16,773 23,387 11,802 14,485 3,219 114,993 13,916 13,105 29,700 18,278 8,442 41,049 23,207 70,230 16,228 5,466 Batahan Sinunukun Batang Natal Lingga Bayu Ranto Baek Kotanopan Ulu pungkut Tambangan Lembah Sorik Merapi Puncak Sorik Merapi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Muara Sipongi Pakantan 12. Panyabungan 13. Panyabungan selatan 14. Panyabungan Barat 15. Panyabungan Utara 16. 17. Panyabungan Timur 18. Huta Bargot 19. Natal 20. Muara Batang Gadis 21. 22. 23. Naga Juang Siabu Bukit Malintang Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal. 49
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU D. MATA PENCAHARIAN Keadaan alam yang terdiri dari tanah perbukitan, rendah, dan rawa­ rawa dijadikan sebagai sumber penghidupan penduduk. Sungai terbesar di Mandailing adalah sungai Batang Gadis yang mengalir di sepanjang ka­ wasan ini, dan semua sungai­sungai kecil seluruhnya bermuara ke sungai besar dan muaranya ke lautan Hindia pantai barat Sumatra. Tanah­tanah perbukitan terdapat di wilayah Mandailing Julu (hulu), tanah tersebut oleh penduduk menanaminya dengan karet, kopi, jeruk, kulit manis, dan di lereng­lereng pegunungan atau perbukitan yang agak datar ditanami padi, kelapa, pisang, dan lainnya. Tanah persawahan di wilayah ini ha­ nya menggunakan air yang mengalir dari pegunungan dan tidak dapat memanfaatkan air sungai yang mengalir karena letaknya terlalu rendah. Hasil pertanian sawah ini hanya untuk konsumsi makanan keluarga dan tidak sampai memberikan tambahan ekonomi penduduk. Tanah yang dijadi kan perkebunan karet rakyat di Mandailing Julu seluas 20.664 hek­ tare, areal persawahan seluas 5.700 hektare. Tanah per sawahan ini tidak seluruh penduduk setempat sebagai pemilik nya, tetapi banyak dikuasai para orang kaya atau tuan tanah.109 SAMPLE Wilayah Mandailing Jae/Godang (hilir/besar), tanahnya terdiri dari dataran rendah dan rawa­rawa. Tanah yang cukup luas itu dijadikan la­ han pertanian sawah, sedangkan tanah perbukitan ditanami dengan karet dan sebagian jeruk dan tanaman keras lainnya. Sungai Batang Gadis dija­ dikan sebagai sumber pengairan persawahan dengan bentuk irigasi per­ manen yang dibangun pada tahun 1990­an dan telah dapat menjangkau tanah persawahan yang agak tinggi. Selain sistem irigasi tersebut, su ngai­ sungai kecil yang terdapat di daerah Mandailing Jae/Godang sejak dahu­ lu telah dijadikan sebagai sumber pengairan persawahan. Hasil pertanian sawah ini dijadikan sebagai mata pencaharian pokok masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Selain tanah persawahan untuk pertanian padi, sebagian besar persawahan itu dijadikan tambak­tambak ikan pada saat belum musim tanam.110 Selain tanah pertanian sawah, di sepanjang pinggiran sungai dan ta nah darat terdapat perkebunan kelapa dan pisang yang cukup luas. Hasil perkebunan kelapa ini dapat memberikan tambahan perekonomian penduduk. Bagi mereka yang tidak mempunyai perkebunan kelapa yang luas, pada umumnya penduduk menanam kelapa di tanah­tanah darat di sekitar tanah persawahan untuk sekadar pemenuhan kebutuhan hi dup 109 Badan Statistik Madina, Madina Dalam, hlm. 16; lihat Abbas Pulungan, Perkembang- an.., hlm. 43. 110 Badan Statistik Madina, Madina Dalam,, hlm. 21. 50
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN mereka. Hasil pertanian penduduk di daerah Mandailing Jae/Godang ba­ nyak memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat di Mandai­ ling Julu yang lebih sedikit lahan per tanian nya. Tanah persawahan padi di Mandailing Jae/Godang seluas 24.782 hektare, dan tanah perkebun an karet hanya 12.816 hektare, perkebunan kelapa 2.579 hektare, dan seba­ gian ditanami dengan kelapa sawit sekitar 15 hektare. Mata pencaharian pokok selain sektor pertanian di atas, terdapat ju­ ga yang menjadi pedagang dan wiraswasta. Di antara penduduk Mandai­ ling terdapat yang cukup sukses dalam peng angkutan/transportasi bersi­ fat nasional seperti Pengangkutan PT Antar Lintas Sumatra (ALS). Semua pemegang saham perusahaan ini adalah orang asli Mandailing, yang di­ pimpin oleh H. Ali Sati Lubis berasal dari Desa Tamiang Kecamatan Ko­ tanopan. Perusahaan angkutan ini dijadikan sebagai simbol kesuksesan orang Mandailing di Sumatra Utara, dalam arti bagi orang Mandailing yang akan bepergian lebih mengutamakan menggunakan bus ALS dari­ pada bus lainnya. Realitas sosial demikian, menunjukkan kedekatan me­ reka dengan pihak pengelola dan pemilik perusahaan angkutan tersebut. Sekaitan dengan keberhasilan orang Mandailing dalam perdagang­ an, terlihat bahwa di kota­kota kabupaten dan kecamatan di daerah ini yang menguasai perekonomian adalah dari komunitas Mandailing, dan bisa dikatakan bahwa etnis Cina dan komunitas non­Muslim tidak bisa berkembang di Mandailing. Para kelompok elite ekonomi ini memberi­ kan pengaruh yang besar terhadap kehidupan keagamaan, karena mere­ ka selalu dekat dengan para ulama dan pemuka agama, serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Demikian juga, di antara kelompok elite ekonomi tersebut terdapat pemuka agama atau anggota keluarga dari para ulama. SAMPLE Penguasaan ekonomi di Mandailing, belakangan ini lebih banyak dari yang berasal dari Mandailing Julu tetapi mereka sudah berdomisili di Mandailing Jae karena pusat pemerintahan kabupaten Mandailing Na­ tal adalah Panyabungan. Sebelum daerah ini menjadi kabupaten dan ma­ sih bergabung dengan kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa Panyabung an sebagai ibukota kecamatan telah menunjukkan aktivitas perekonomian yang tinggi di antara kecamatan lainnya. Kemunculan kelompok elite ekonomi di daerah ini pada umumnya adalah para pendatang dari luar Panyabungan, maka jika ditelusuri ternyata jarang ditemukan yang ber­ asal atau dari keluarga kelompot elite adat atau raja­raja yang pada masa dahulu memiliki kekayaan yang besar di daerah ini. Para kelompok yang berhasil dalam per ekonomian ini kebanyakan dari masyarakat kebanyak­ an, sama halnya dengan kemunculan ulama atau pemuka agama. Maka 51
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU secara sosiologis, bahwa proses peralihan kekuasaan dan pengaruh da­ lam masyarakat telah diambil alih oleh ulama. E. PENDIDIKAN Untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Bab berikut ini memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah sekolah, kelas, maupun guru pada tahun 2010 untuk seluruh jenjang pendidikan. Di tingkat pendidikan dasar, jumlah seko­ lah pada tahun 2010 ada sebanyak 395 buah dengan jumlah guru 4.714 orang dan jumlah murid sebanyak 65.348 orang. Sementara jumlah Se­ kolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 74 sekolah dengan jumlah guru 1.360 orang dan jumlah murid sebanyak 16.005 orang. Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 21 seko­ lah dengan jumlah guru dan murid masing­masing 598 orang dan 10.545 orang. Adapun jumlah sekolah, guru, dan murid pada Sekolah Menen­ gah Kejuruan (SMK) masing­masing sebanyak 14 sekolah, 474 orang dan 6.339 orang.111 SAMPLE Rasio murid SD terhadap sekolah berarti jumlah rata­rata murid un­ tuk setiap sekolah SD yang ada di Mandailing Natal. Pada tahun 2010 rasio yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Panyabungan yaitu 281 murid per sekolah. Adapun rasio terkecil terdapat di Kecamatan Ulu Pungkut yaitu 64 murid per sekolah. Pada tingkat pendidikan SMP, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Panyabungan Selatan yaitu 492 murid per sekolah dan yang terendah terdapat di Kecamatan Ulu Pungkut yaitu 87 murid untuk setiap sekolah. Sementara itu rasio murid Sekolah Menengah Atas terhadap sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Kotanopan, yaitu 837 murid per sekolah dan terendah di Kecamatan Panyabungan Timur yaitu 46 murid untuk setiap sekolah. Akan tetapi tidak terdapat Sekolah Menengah Atas di Ke­ camatan Ranto Baek, Ulu Pungkut, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Pakantan, Panyabungan Barat, Panyabungan Timur, Bukit Ma­ lintang, dan Naga Juang. 111 Ibid., hlm. 28. 52
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN TABEL 4: Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan Sekolah Dasar Kecamatan Negeri/Public Swasta/Private No. Sekolah Murid Guru Sekolah Murid Guru (7) (4) 0 203 0 178 0 321 0 252 0 138 0 373 0 72 0 143 0 136 0 85 0 124 0 32 32 696 0 158 0 110 19 212 0 119 0 62 0 227 0 128 37 630 26 145 0 56 114 4.600 (1) (3) 2.938 2.798 3.674 3.708 2.119 3.809 706 1.718 1.598 1.388 1.669 344 11.562 1.347 1.528 3.091 2.207 898 4.428 2.725 7.527 1.676 662 64.120 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 9 (2) 19 18 30 23 12 36 11 14 11 9 13 5 41 11 10 13 10 6 24 15 40 10 5 386 (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 0 188 0 0 0 0 310 202 0 1.228 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Batanhan Sinunukan*) Batang Natal Linga Bayu Ranto Baek*) Kotanopan Ulu Pungkut Tambangan Lembah Sorik Marapi Puncak Sorik Marapi*) Muara Sipongi Pakantan*) Panyabungan Panyabungan Selatan Panyabungan Barat Panyabungan Utara Panyabungan Timur Huta Bargot*) Natal Muara Batang Gadis Siabu Bukit Malintang Naga Juang*) Jumlah/Total SAMPLE Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. F. AGAMA Pulungan112 menjelaskan, letak wilayah Mandailing yang berbatasan langsung dengan wilayah Minangkabau (Sumatra Barat) memberikan andil yang besar terhadap proses Islamisasi di bagian pedalaman Man­ dailing, Angkola (Tapanuli Selatan), dan sampai ke per batasan Tapanuli bagian Utara (Batak Toba). Pengembangan Islam di wilayah ini selalu dikaitkan dengan Perang Padri di Minangkabau Sumatra Barat tahun 1821­1837. Orang Man dailing menyebutnya dengan ugamo Padori atau agama Bonjol karena pengembang agama Islam ini dilakukan oleh las­ kar perang Padri dari Bonjol Minangkabau. Kedatangan laskar Padri dari 112 Abbas Pulungan, Perkembangan Islam.., hlm. 33. 53
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Minangkabau ini oleh sebagian melihatnya sebagai agresi perang untuk menduduki wilayah Mandailing menjadi wilayah teritorialnya, dan seba­ gian melihatnya sebagai perluasan pengembangan agama Islam. Persepsi yang pertama muncul dari kalangan pemerintahan tradisional/adat yang telah berjalan selama ini, dan persepsi yang kedua muncul dari masya­ rakat kebanyakan yang menerima agama Islam dengan damai. Pemikiran terhadap kedatangan laskar Padri ke Mandailing sebagai agresi perang, karena para pemerintahan adat di daerah ini merasa ketakutan terjadi­ nya perubahan atau pergeseran kekuasaan dari sistem pemerintahan tra­ di sional kepada sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam.113 Masyarakat Mandailing mayoritas memeluk agama Islam. Sementa­ ra agama lain masih dianggap asing dalam kehidupan mereka. Lebih lan­ jut Abbas menjelaskan, jika diamati secara mendalam ada tiga alasan mengapa agama Islam dengan cepat berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat dan yang berakar adalah Mazhab Syafiiyah. Perta- ma, Islam yang dibawa Padri ke Mandailing tidak menyentuh pada esensi ajaran­ajaran Islam itu sendiri, karena yang penting bagi Padri adalah pengakuan takluk dari raja­raja adat. Kedua, Para ulama yang mengem­ ban tugas menyiarkan agama Islam pada periode berikutnya berasal dari etnis Mandailing atau Tapanuli Selatan yang sudah belajar Islam di Mek­ kah dan daerah Timur Tengah lainnya. Paham keislaman mereka adalah mazhab Syafii dan bersifat moderat terhadap kehidupan sosial­budaya se­ tempat. Bersamaan dengan itu mendirikan perguruan­perguruan (madra­ sah) Islam pada waktu itu termasuk suatu kebutuhan dalam masyarakat. Ketiga, Paham keislaman yang ber kembang di masyarakat lebih dahu­ lu dipengaruhi oleh sufisme yang mempunyai jaringan­jaringan dengan luar, dan belakangan paham modern yang dikembangkan oleh Muham­ madiyah dari Sumatra Barat di sebagian daerah kurang dapat diterima masya rakat, khususnya sebelum pemberontakan PRRI (1958­1961).114 SAMPLE Untuk menunjang aktivitas keberagamaan diperlukan sarana ibadah yang memadai masjid, mushola dan langgar sebagai sarana sekaligus wa­ dah untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat. Keberadaan masjid dan mushola mempunyai arti penting sebagai sa­ rana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian baik di kalangan anak­anak, kaum ibu mau­ pun kaum bapak, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun un­ 113 Abbas Pulungan, Perkembangan Islam, hlm. 34. 114 Ibid., hlm. 76. 54
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN tuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Mandailing bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan ada­ nya program­program yang diselenggarakan dalam masyarakat. Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca Al­Qur'an dapat dijumpai di rumah­rumah ustaz, sedangkan menulis huruf Arab dan belajar ilmu agama dapat dijumpai mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai pada pondok pesantren. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinu bagi anak­anak dan remaja. Selain itu juga diadakan musabaqoh tilawatil Qur'an. Kegiatan untuk orangtua beru­ pa pengajian biasanya diadakan pada malam hari setelah shalat Magrib/ Isya dengan penceramah dari kalangan tokoh agama yang terdapat di Mandailing. Adapun materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut adalah membahas isi dan kandungan dari ayat­ayat Al­Qur'an maupun Hadis. Dengan adanya pengajian­pengajian tersebut masyarakat Man­ dailing dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari­hari sesuai kemampuan masing­masing.115 Dari kegiatan seperi ini mempu­ nyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa per­ saudaraan sesama warga masyarakat. SAMPLE Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di Desa Mandailing mempunyai dimensi sosial yang tidak semata menjadi rutinitas yang ber­ sifat transenden semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, ter­ utama masjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatan­ nya yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di masjid sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan. Untuk sarana ibadah umat beragama, pada tahun 2010 jumlah mas­ jid di Mandailing Natal terdapat sebanyak 506 buah, langgar/musala se­ banyak 807 buah, gereja Katolik 6 buah dan gereja Protestan 70 buah. Adapun kuil dan wihara tidak terdapat di Mandailing Natal.116 Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan social agama Masyarakat Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini. 115 Wawancara dengan Bapak S. Hasan Akhlaf, penasihat Masjid Jami', Juli 2014. 116 Badan Statistik Madina, Madina Dalam .., hlm. 41. 55
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL 5: Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Agama dan Kecamatan No. Kecamatan (1) Masjid (2) Langgar Mushalla Gereja (3) (4) (5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Batahan Sinunukan Batang Natal Lingga Bayu Ranto Baek Kotanopan Ulu Pungkut Tambangan Lembah Sorik Marapi Puncak Sorik Marapi Muara Sipongi Pakantan Panyabungan Panyabungan selatan Panyabungan Barat Panyabungan Utara Panyabungan Timur Huta Bargot Natal Muara Batang Gadis Siabu Bukit Malintang Naga Juang 2 1 4 6 17 8 7 5 1 2 2 5 9 3 5 0 3 5 12 6 8 1 0 18 27 41 28 15 38 14 20 9 10 24 6 51 12 10 16 16 17 50 18 50 12 4 35 36 42 29 17 45 33 29 49 14 22 4 95 16 24 16 25 34 23 30 56 19 2 SAMPLE 506 112 695 Jumlah/total Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal TABEL 6: Penduduk Penganut Agama Menurut Kecamatan Agama Kecamatan (1) No. Islam (2) Katolik (4) Kristen (3) Hindu (5) Budha (6) 2 4 2 5 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 19 0 0 5 0 11 6 8 70 Lain (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Batahan Sinunukan Batang Natal Lingga Bayu Ranto Baek Kotanopan Ulu Pungkut Tambangan Lembah Sorik Marapi Puncak Sorik Marapi Muara Sipongi Pakantan 17. 981 13.771 22.172 20.743 10.153 28.962 5.656 8.179 17.497 14.877 10.678 2.859 222 1.110 248 774 20 20 0 0 0 0 0 87 0 0 0 38 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN No. Kecamatan (1) Islam (2) Kristen (3) Agama Katolik (4) Hindu (5) Budha (6) Lain (7) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Panyabungan Panyabungan selatan Panyabungan Barat Panyabungan Utara Panyabungan Timur Huta Bargot Natal Muara Batang Gadis Siabu Bukit Malintang Naga Juang 73.333 17.154 9.532 10.391 13.275 5.576 24.399 14.75 49.020 10.794 2.336 558 0 0 2.539 0 0 841 0 1.935 880 1.087 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 403.613 10.521 681 0 0 0 Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal. G. SITUASI SOSIAL ADAT DAN BUDAYA SAMPLE Memahami situasi sosial Mandailing, dapat dilihat pada sistem sosial dan budaya yang telah tertata dan berlangsung dalam masyarakat. Nilai­ nilai sosial­budaya itu secara struktural dan fungsional terdapat pada sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu (tiga tungku) yang berdiri pada po­ sisinya masing­masing dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dip­ isahkan. Dari sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu inilah sistem budaya (cultural system), sistem sosial (social system), dan sistem keperibadian (personality system) dibangun dan dikembangkan.117 Pada waktu kolonial Belanda memasuki kawasan Mandailing (1837/1838 M), dalam masyarakat masih terdapat stratifikasi sosial. Raja seba gai pemimpin teritorial di wilayahnya dibantu anak boru dan didampingi oleh mora sebagai penasihat. Dalihan Na Tolu sebagai badan legislatif terdiri dari kahanggi, anak boru, mora, dan hatobangon yaitu, para sesepuh dan cerdik cendekiawan yang arif dan bijaksana. Dalam kepemimpinan huta (kampung) bahwa sistem kehidupan masyarakat tra­ disional Mandailing terdapat komposisi sosial kepada tiga macam, yakni; 1) kepemim pinan huta, 2) kepemimpinan ripe, dan 3) status kependudu­ kan.118 117 H.P. Panggabean, Pembinaan Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Natolu, (Jakarta: Dian Utama, 2007), hlm. 31. 118 Abbas Pulungan, Perkembangan Islam di Mandailing, hlm. 44. 57
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 1. Kepemimpinan Huta (Kampung) Sipungka huta adalah orang pertama yang mendirikan kampung, pendiri inilah dijadikan sebagai Raja Pamusuk. Dalam setiap huta, secara keseluruhan komposisi masyarakatnya adalah sebagai berikut: a. Namora-mora dan anggi ni raja sebagai kelompok bangsawan. b. Halak na jaji atau disebut juga situan na torop adalah orang keban­ yakan dan posisi mereka digolongkan dalam kelas menengah. c. Ampong dalam/ompu dalam adalah golongan budak yang sudah merdeka dan mereka ini termasuk kepercayaan raja. d. Pangkundangi adalah golongan sahaya atau pelayan, posisi mereka berada di bawah ampong dalam. e. Hatoban adalah budak yang berasal dari tawanan perang atau yang f. dibeli, mereka ini tinggal bersama tuannya. Parsingiran/halak na marutang adalah orang yang tetap mengabdikan dirinya karena tidak dapat melunasi utangnya, jika mereka telah melunasi utangnya akan menjadi merdeka.119 SAMPLE Dalam musyawarah adat, kelompok a, b, dan c mem punyai perwa­ kilan dan tiga golongan lainnya tidak mempunyai perwakilan dalam musyawarah adat. 2. Kepemimpinan Ripe Stratifikasi masyarakat yang terkecil adalah ripe yang terdiri dari kelompok masyarakat yang terikat dengan hubungan kekerabatan. Pada setiap huta (kampung), terdapat beberapa ripe yang dipimpin oleh se­ orang yang dituakan dan bijaksana. Ripe­ripe tersebut adalah: ripe anggi ni raja, ripe suhu­suhu, ripe bayo­bayo, dan ripe ampong dalam. Kepala setiap ripe itu disebut raja sioban ripe, jabatan kepala ripe disebut Jai­ hutan. Jika kepala ripe memimpin masyarakat yang jumlahnya besar, maka jabatan kepalanya disebut Jaihutan Na Godang (Jaihutan Besar).120 Di bawah huta masih terdapat pemukiman masyarakat yang disebut pagaran, yaitu daerah yang menjadi teritorial suatu huta. Pagaran ini bisa meningkat startusnya menjadi huta apabila persyaratan untuk menjadi huta telah terpenuhi. Huta yang demikian ini tetap menjadi bagian dari pengaruh huta induk. Nama­nama kampung/desa di wilayah Mandailing masih terdapat pada awalnya dengan sebutan huta dan pagaran seperti: Huta Namale, Huta Godang, Huta Bargot, pagaran Sigatal, Pagaran Ton­ 119 Jan. S Aritonang, dkk., Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu, (Jakarta:Dian Utama, 2006), hlm. 17. 120 Ibid., hlm. 21. 58
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN ga, Pagaran Batu dan lainnya. Stratifikasi kampung/desa ini nantinya akan terlihat dengan jelas dalam sistem pemerintahan adat/tradisional berdasarkan marga­marga yang ada di Mandailing. 3. Status Kependudukan Disebut dengan penduduk tetap (asli) pada setiap huta ada tiga ke­ tentuan, yaitu: a. Lahir di huta (kampung) yang bersangkutan. b. Orang luar huta yang telah menikah dengan orang huta tersebut. c. Orang luar yang tidak menikah dengan orang huta, tetapi sudah me­ netap selama dua musim penen sawah, yaitu musim tanam padi di sawah adalah sekali dalam satu tahun.121 Dalam sistem kehidupan masyarakat menurut kekerabatan Dalihan Na Tolu, yang lahir di huta itu adalah termasuk dalam unsut kahanggi dan mora, sedangkan orang yang kawin dengan orang huta masuk dalam unsur anak boru dan orang yang telah menetap selama dua kali tanam padi, harus mencari kerabat penduduk asli huta untuk dijadikan sebagai kahanggi-nya. Biasanya, bagi kelompok pendatang ini harus mencari mar­ ga yang sama dengan mereka, atau bisa dengan marga yang berbeda, tetapi dalam sistem kekerabatan yang pendatang ini dijadikan sebagai anak borunya. SAMPLE Dalam masyarakat adat (tradisional) di Mandailing, ter dapat kelom­ pok masyarakat yang disebut mempunyai hak men dirikan adat dan ada yang berhak serta berkewajiban sepanjang adat. Kelompok yang berhak mendirikan adat, ialah: a) Raja dan Namora­mora, b) Anggi ni raja, c) Suhu dan bayo­bayo, d) Natoras­Natoras, dan e) Halak na jaji. Adapun kelompok masyarakat yang berhak dan berkewajiban mengatur sepan jang adat adalah pada empat kelompok a, b, c, dan d, dan kelompok terakhir walau pun mempunyai hak tetapi tidak berkewajiban mengatur adat.122 Mekanisme dan tata kerja kehidupan masyarakat pada suatu huta terdapat komposisi yang didasarkan pada pelapisan sosial dan jabatan (kedudukan). Menurut sistem pemerintahan di tingkat huta berdasar­ kan kekerabatan Dalihan Na Tolu, terdapat setidaknya 24 fungsionaris yang masing­masing mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum. Para fungsionaris tersebut dibagi kepada dua komposisi, sebagai berikut: 121 J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 25. 122 Ibid. 59
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU a. Berdasarkan Pelapisan Sosial Pelapisan sosial dalam huta pada masa pemerintahan adat terdiri atas: 1. Kepala pemerintahan, yaitu orang yang pertama membuka huta (kampung) dengan jabatan Raja Pamusuk. 2. Wakil kepala pemerintahan, yang berasal dari kerabat Raja Pamu­ suk, seperti adik Raja Pamusuk, anak Raja Pamusuk, atau kahanggi dari pembuka huta. Jabatan ini disebut dengan raja kedua (Raja na padua na). 3. Raja sioban ripe, yaitu pemimpin kelompok dari komposisi masya­ rakat. 4. Natoras anggi ni Raja atau yang tertua dari kerabat Raja Pamusuk 5. Bayo-Bayo, atau golongan menengah yang anak perempuannya bo­ leh kawin dengan kerabat raja. 6. Suhu-Suhu atau wakil dari golongan menengah yang anak perem­ puannya tidak boleh kawin dengan kerabat raja. SAMPLE 7. Hulubalang. 8. Natoras ampong dalam, yaitu yang tertua dari ampong dalam. 9. Natoras pangkondangi, yaitu yang tertua dari golongan pangkundan­ gi.123 b. Berdasarkan Jabatan Pemerintahan adat di setiap huta yang bersifat oligarki ternyata ba­ nyak terdapat fungsionaris dalam menata kehidupan masyarakat. Jabatan ini bisa efektif dan berfungsi selama pemimpinnya mendapat legi timasi dari rakyatnya. Namun setelah Islam masuk kemudian datang kolonial Belanda, jabatan ini mulai bergeser dan sebagian besar tidak lagi berfung­ si kerena bertentangan dengan ajaran Islam. Para fungsionaris peme rin­ tahan adat di Mandailing sebagai berikut: 1. Raja Panusunan, sebagai pimpinan pemerintahan sekaligus pemim­ 2. pin adat tertinggi di wilayah teritorialnya. Imbang raja, wakil raja Panusunan atau mirip dengan jabatan putra mahkota. 3. Jombeng raja, sama dengan jabatan Mangkubumi di Jawa. 4. Pangkalbiri, sebagai sekretaris atau juru tulis raja. 5. Mutia raja, sebagai bendahara atau keuangan. 6. Suhut raja, sebagai juru bicara. 7. Martua raja, sebagai panglima perang. 123 H.P. Panggabean, Pembinaan Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Natolu, hlm. 41. 60
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN 8. Orang kaya bayo-bayo, penanggung jawab urusan muda­mudi. 9. Malim maulana, sebagai Datu pangubati (yang berfungsi sebagai ke­ sehatan). 10. Manjuang kato, sebagai wartawan atau hubungan masyarakat. 11. Tungkot raja, sebagai ajudan. 12. Goruk-goruk hapinis, penanggung jawab keamanan dan ketertiban. 13. Imang lelo, sebagai penasihat. 14. Barita raja, sebagai entelijen. 15. Tongku Imom, penanggung jawab urusan keagamaan. 16. Panto raja, ahli sejarah dan sastra atau parturi. 17. Sialang raja, sebagai jaksa. 18. Khatib maraja, sebagai juru penerang. 19. Manyusun dagang, pengawas dan pembinan penduduk pendatang. 20. Gading raja, penanggungjawab urusan luar kampung. 21. Gading na poso, wakil dari gading raja. 22. Paima raja, ketua delegasi atau perunding dengan kampung lain. 23. Mangkampi raja, sebagai hakim ketua. 24. Kahanggi ni raja, pengawas ripe­ripe. 25. Setia raja, termasuk dalam kelompok hulubalang.124 Komposisi jabatan pemerintahan adat di atas hanya berfungsi sebagai pembagian kerja jika terjadi peristiwa yang terkait dengan masyara kat luas, karena masa dahulu sering terjadi konflik atau peperangan antar­ wilayah yang melibatkan rakyatnya, dan bagi yang kalah dalam pepe­ rangan harus tunduk kepada yang menang. Komposisi jabatan yang cu­ kup banyak ini, secara juridis formal sulit untuk memahami pembagian kerja karena lingkup suatu kampung tidak begitu kompleks. Setidaknya, mekanisme kehidupan pemerintahan adat ini berlaku sebelum kawasan Mandailing dikuasai oleh kolonial Belanda, dan sebelum agama Islam berkembang dalam masyarakat. SAMPLE 10. Manjuang kato, sebagai wartawan atau hubungan masyarakat. 11. Tungkot raja, sebagai ajudan. 12. Goruk-goruk hapinis, penanggung jawab keamanan dan ketertiban. 13. Imang lelo, sebagai penasihat. 14. Barita raja, sebagai entelijen. 15. Tongku Imom, penanggung jawab urusan keagamaan. 16. Panto raja, ahli sejarah dan sastra atau parturi. 17. Sialang raja, sebagai jaksa. 18. Khatib maraja, sebagai juru penerang. 19. Manyusun dagang, pengawas dan pembinan penduduk pendatang. 20. Gading raja, penanggungjawab urusan luar kampung. 21. Gading na poso, wakil dari gading raja. 22. Paima raja, ketua delegasi atau perunding dengan kampung lain. 23. Mangkampi raja, sebagai hakim ketua. 24. Kahanggi ni raja, pengawas ripe­ripe. 25. Setia raja, termasuk dalam kelompok hulubalang.124 Komposisi jabatan pemerintahan adat di atas hanya berfungsi sebagai pembagian kerja jika terjadi peristiwa yang terkait dengan masyara kat luas, karena masa dahulu sering terjadi konflik atau peperangan antar­ wilayah yang melibatkan rakyatnya, dan bagi yang kalah dalam pepe­ rangan harus tunduk kepada yang menang. Komposisi jabatan yang cu­ kup banyak ini, secara juridis formal sulit untuk memahami pembagian kerja karena lingkup suatu kampung tidak begitu kompleks. Setidaknya, mekanisme kehidupan pemerintahan adat ini berlaku sebelum kawasan Mandailing dikuasai oleh kolonial Belanda, dan sebelum agama Islam berkembang dalam masyarakat. SAMPLE Sistem kekerabatan orang Mandailing tetap menganut patrilineal, di mana hubungan kekerabatan mereka dapat ditinjau berdasarkan perta­ lian darah dan perkawinan yang terpola. Dalam hal ini, orang Mandai­ ling mengelompokkan diri ke dalam tiga kelompok kekerabatan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai aktivitas sosial­budaya mereka. Menurut adat­istiadat, ketiga kelompok kekerabatan itu masing­masing berkedudukan sebagai mora (kelompok pemberi anak gadis), anak boru (kelompok penerima anak gadis), dan kahanggi (kelompok kekerabatan yang semarga), di mana ketiga kelompok kekerabatan tersebut terikat 124 Ibid., hlm. 41­43.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU erat satu sama lain berdasarkan hubungan fungsional dalam satu sistem sosial yang dinamakan Dalian Natolu, yang artinya "tumpuan yang tiga" atau "tiga tumpuan". Dengan menggunakan sistem sosial Dalian Natolu itulah orang Mandailing mengatur dan melaksanakan berbagai aktivitas sosial­budayanya, serta membentuk satu "persekutuan hukum" (adat- trechts gemeenschap) yang nama aslinya adalah Janjian. Selain ketiga kelompok kekerabatan mora, kahanggi dan anak boru tersebut di atas, orang Mandailing juga mengenal kelompok kekerabatan lain sebagai "kelompok kekerabatan tambahan" yang sebenarnya berasal dari ketiga kelompok kekerabatan inti (mora, kahanggi dan anak boru), yaitu mora ni mora (kelompok kekerabatan mora daripada mora) dan pisang raut atau kijang jorat (kelompok kekerabatan anak boru daripada anak boru). Di samping itu ada pula kelompok kekerabatan yang disebut kahanggi pareban, yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa "keluarga batih" yang berlainan marga namun mereka sama­sama atau merupakan anak boru dari satu keluarga yang ber­marga tertentu.125 SAMPLE Berdasarkan pertalian darah terdapat kelompok kekerabatan yang dinamakan saompu parsadaan (satu nenek moyang yang sama), saompu (satu kakek), sabagas (se­rumah), saudon (se­periuk) dan saama-saina (se­ayah dan se­ibu). Kelompok kekerabatan yang disebut saompu ada­ lah kelompok orang­orang semarga yang merupakan cucu dari beberapa orang ompung (kakek) yang bersaudara kandung; sabagas adalah sejum­ lah anak semarga yang bersaudara kandung; saudon adalah kumpulan orang­ orang semarga yang merupakan cucu dari seorang ompung (ka­ kek); dan saama-saina adalah kumpulan sejumlah anak dari pasangan ayah dan ibu kandung namun di dalamnya tidak termasuk "anak tiri" dan "anak angkat". Adapun berdasarkan hubungan perkawinan dike­ nal pula istilah koum, yaitu kelompok orang yang tidak semarga dengan seseorang, yang merupakan kelompok kekerabatan mora (mora ni mora) maupun anak boru (kijang jorat). Dalam hubungan ini, ada pula istilah "koum-sisolkot" yang terbentuk dari kata "koum" dan "sisolkot", yang masing­masing mengandung makna klasifikasi dalam konteks sistem kekerabatan. Adapun sisolkot berarti orang­orang yang se­marga, yang adakalanya disebut markahanggi atau marsisolkot. Oleh sebab itulah, sis­ tem sosial orang Mandailing yang dinamakan adat Dalian Natolu itu juga disebut adat Markoum-Sisolkot.126 Dalam praktiknya, meskipun orang Mandailing sekarang umumnya 125 Wawancara Pribadi Penulis dengan tokoh adat Mandailing, di Desa Rumbio, Keca­ matan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, tanggal: 13 September 2013. 126 Ibid. 62
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN telah memeluk agama Islam sebagai tuntunan hidup, namun mereka ma­ sih tetap mengamalkan dan melaksanakan adat­istiadat lama Dalian Na- tolu sebagai warisan para leluhur. Pada setiap upacara adat perkawinan (disebut markaroanboru atau marbagas) misalnya, baik pada tahap­tahap­ an upacara adat perkawinan dan pelaksanaannya, orang Mandailing ma sih tetap memfungsikan sistem sosial Dalian Natolu. Hal ini tampak sa ngat jelas ketika mereka (kelompok kekerabatan mora, kahanggi, dan anak boru) melakukan kegiatan adat markobar (berpidato adat) dan mar- pokat (musyawarah adat) untuk mencapai "kata sepakat" dalam pelaksa­ naan upacara adat perkawinan tersebut. Demikian pula halnya dengan peran dan fungsi masing­masing kelompok kekerabatan dalam setiap tahapan dari pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut, mulai dari kegiat an adat mangaririt boru, manyapai boru, patibal sere, pokat menek, pokat godang, paboru-boruon atau marburangir, mata ni orja, patuaek boru, hing ga kegiatan adat marulak ari atau mebat. Dalam setiap kegiatan adat markobar dan marpokat misalnya selalu dibuka dengan ucapan "Bismilla- hirrohmanirrohim" dan "Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh", serta diakhiri atau ditutup dengan kegiatan berdoa ke hadirat Allah Swt., yang dipimpin tokoh agama untuk memohon taufik dan hidayah­Nya dengan harapan semoga upacara adat perkawinan yang akan mereka lak­ sanakan bersama­sama tersebut dapat terselenggara semua tahapannya dengan sebaik­baiknya sesuai dengan adat­istiadat mereka yang sudah tidak lagi bertentangan dengan ajaran agama Islam. SAMPLE Pada upacara adat perkawinan di Mandailing di masa sekarang, me­ mang kaum bangsawan orang Mandailing (disebut: namora-mora) ma­ sih sering menampilkan berbagai macam kesenian tradisional sebagai warisan para leluhur, seperti misalnya penggunaan ensambel musik adat Gordang Sambilan, tarian adat Tortor dan nyanyian adat Jeir yang diiri­ ngi dengan ensambel musik adat Gondang Dua (Gondang Topap). Namun kesemuanya itu sekarang sudah dipandang orang Mandailing sebagai kesenian (seni pertunjukan) yang berfungsi sebagai "hiburan", meski­ pun pada dasarnya masih melekat fungsi lainnya yaitu untuk memper­ erat rasa persaudaraan antar sesama orang Mandailing. Sementara kalau pelaksanaan upacara adat perkawinan di kalangan orang kebanyakan (disebut: alak na jaji atau si tuan na jaji), tidak jarang pula menampil­ kan kesenian Pan­Islam seperti Barzanji dan Dikir yang berfungsi sebagai hiburan, dan juga sekaligus dapat mempererat rasa persaudaraan mereka sesama Muslim.127 127 Sutan Ahmad, Tokoh Masyarakat Kecamatan Panyabungan Utara, Wawancara Pri­ badi, Panyabungan Utara Agustus 2014.Hal serupa juga disampaikan oleh M. Ayyub, Seja­ 63
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Menurut Zuhri Nasution,Dikir adalah salah satu bentuk kesenian Is­ lam yang sudah sejak lama hidup dan berkembang di luat Mandailing. Seni pertunjukan Dikir terdiri atas tiga atau empat pemain "gondang dikir" sebagai pengiring nyanyian Dikir, namun adakalanya salah seorang pe­ main "gondang dikir" itu sekaligus bertindak sebagai penyanyi utamanya dan yang lainnya bertindak sebagai "penyanyi latar". Seni pertunjukan Dikir ini dapat dikategorikan sebagai "musik polifoni" yang diselenggara­ kan pada hari­hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Hari Raya Islam Idil Fitri. Selain itu, Dikir sering pula dipertunjukkan dalam upacara adat perkawinan di Mandailing.128 Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Mandailing de­ ngan kebudayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum agama Hindu memasuki wilayah Mandailing. Munculnya ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" merupakan puncak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat­ istiadat lama (tradisional) Mandailing dengan agama Islam yang datang kemudian. Lahirnya ungkapan tersebut tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses dalam masa yang cukup panjang, dan di da­ lam masa yang panjang itulah terjadi benturan antara adat­istiadat dan agama Islam. Benturan tersebut terjadi karena adat­istiadat orang Man­ dailing sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu mau­ pun secara bermasyarakat. Sementara agama Islam yang datang kemudi­ an juga membawa tatanan di berbagai aspek kehidupan, yang menuntut ketaatan pula dari para pemeluknya. Dengan kedatangan Islam itu maka bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing­masing menuntut kepatuhan dari penganut/pendukungnya, yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik­menarik antara kepentingan adat­istiadat dan agama, sehingga pada akhirnya lahirlah ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" di dalam masyarakat Mandailing. SAMPLE H. UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL Dalam adat Mandailing setiap ingin melangsungkan suatu pernikah­ rawan Madina, Wawancara Pribadi, Panyabungan Kota, Agustus 2014. Ayyub menjelaskan para ulama tidak menghapus kebiasaan lama masyarakat Mandailing merupakan bukti bahwa sebelum Islam masyarakat Mandailing telah memiliki tatanam hidup yang mapan, dan ini merupakan sikap arip dari ulama­ulama Mandailing, mereka memperbaiki adat is­ tiadat Mandailing sebagai penghormatan terhadap pendahulu adat dan dikarenakan mere­ ka paham agama mereka memasukkan nilai­nilai Islam ke dalam adat Mandailing. 128 Wawancara pribadi penulis dengan tokoh adat Mandailing Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, tanggal: 15 September 2014. 64
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN an ditekankan adanya keizinan orangtua, karena perkawinan merupa­ kan urusan kerabat dan masyarakat. Dikatakan sebagai urusan keluarga karena perkawinan merupakan syarat untuk meneruskan silsilah keluar­ ga, dan dikatakan sebagai urusan masyarakat karena perkawinan meru­ pakan upacara adat yang dilaksanakan masyarakat. Maka menurut adat di Mandailing seseorang yang akan melakukan perkawinan harus patuh kepada keputusan masyarakat dan keluarganya, maka apabila seseorang tidak patuh terhadap keputusan masyarakat dan keluarganya disebut tak beradat. Perkawinan bagi masyarakat di Mandailing Natal mempunyai mak­ na yang sangat penting, di samping apa yang telah disebutkan di atas maka perkawinan juga salah satu upaya untuk mempererat hubungan ke­ luarga meneruskan generasi terutama dikaitkan dengan Sifat kebapaan, yang berlaku dalam suku Batak, termasuk suku Mandailing yang lebih mengutamakan anak laki­laki sehingga garis keturunan tidak terputus, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat, meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan yang bersangkutan, adakalanya merupakan sarana untuk mendekatkan dan memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak dan juga perkawinan bersangkut paut dengan warisan dan kedudukan serta harta kekayaan.129 SAMPLE 1. Acara di Rumah Pengantin Perempuan a. Mangaririt Boru (Manyapai Boru) Sebelum memaparkan lebih lanjut tentang berbagai acara yang mes­ ti dilalui dalam sebuah perkawinan, baik acara yang dilakukan dirumah "Boru Na Ni Oli" dan di rumah "Bayo Na Mangoli", maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa unsur yang memegang peranan penting dan menetukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Unsur­unsur terse­ but ialah apa yang dinamakan dalam adat dengan "Dalihan Natolu", yaitu Tungku Yang Tiga, yang terdiri dari Kahanggi,130 Mora131 dan Anak Boru.132 129 Shadiqin, Tokoh adat Pidoli Dolok, wawancara Pribadi, Pidoli, Agustus 2014. 130 "Kahanggi" ialah kaean sekeluarga yakni keturunan kita sendiri, atau kesamping pi­ hak laki­laki yang masih satu "Marga" (Suku), ini juga dikatakan dengan istilah "Satu Peri- uk/Udon". 131 "Mora" adalah pihakpengambilan dari satu "Marga" atau suku lain yang memberikan gadisnya kepada pihak pertama, contohnya anak suku A mengawini gadis suku B, maka saudara­saudara si B yang kandung ataupun tidak kandung disebut dengan "Mora" dari suku A, dalam bahasa Mandailing "Mora" disebut dengan "Matahari Naso Gakgakan", mak­ sudnya tidak bisa tenang. 132 "Anak Boru" adalah yang mengambil anak gadis kita ataupun keluarga dari suami si­ perempuan baik dalam garis lurus keatas maupun ke samping yang laki­laki. "Anak Boru" ini mempunyai tugas dalam perkawinan sebagai berikut: "Nagogo Manjunjung" yaitu me­ 65
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Ketiga unsur tersebut, yaitu Kahanggi, Mora dan Anak Boru mesti selalu kompak, Anak Boru selalu hormat kepada Mora,dan Mora harus sayang kepada Anak boru, serta toleran terhadap kahanggi, sehingga ke­ tiganya sejalan dan searah dalam melaksanakan suatu upacara adat di­ daerah mereka, apabila tidak ada kekompakan dari ketiga unsur tersebut maka setiap acara suatu perkawinan tidak terjadi sesuai dengan aturan adat, dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut tidak mau melak­ sanakan tugasnya maka upacara perkawinan akan menjadi gagal. Karena ketiga unsur tersebutlah yang mengatur hubungan tutur sapa masyarakat dan aturan masyarakat sampai kepada masalah perkawinan, yang menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini. Sebagaimana disebut di atas, bahwa melakukan perkawinan teru­ tama bagi mereka yang masih memegang teguh adat istiadat bukanlah pekerjaan yang begitu mudah dapat dilakukan. Suatu perkawinan bukan­ lah urusan individu dengan individu akan tetapi keluarga dengan kelu­ arga. Setelah si pria menyampaikan keinginannya kepada orangtuanya bahwa ia ingin mempesunting si gadis untuk jadi istri. Maka kewajiban orangtua untuk menyelidiki apakah nanti kalau mereka datang memi­ nang, si gadis akan menerima pinangannya atau apakah si wanita telah menerima pinangan dari pria lain. Inilah yang di dalam adat Mandailing disebut dengan istilah Mangaririt (Manyisit). SAMPLE Mangaririt Boru atau Mangaresek133 yaitu, menjajaki guna memper­ oleh informasi apakah seorang gadis telah menerima pinangan orang lain, apakah apabila pihak keluarga pria datang nanti melamar si gadis akan diterima orangtuanya. Dalam kunjungan untuk Mangaririt ini se­ belumnya bahwa si pria dan si gadis telah saling kenal dan bergaul.Pada waktu dahulu karena keluarga si gadis belum saling mengenal sebelum Mangaririt ini keluarga si pria harus Menyisik dahulu untuk mengetahui secara jelas si gadis ini.Mangaririt Boru dapat langsung dilakukan oleh keluarga si pria ke rumah si gadis.Atau dapat dengan perantaraan Anak Boru kedua belah pihak. Adakalanya pihak orangtua gadis tidak langsung mengiyakan per­ mintaan kekeluargaan si pria untuk datang nanti melamar. Orangtua si mikul segala pekerjaan dari melakukan perkawinan atau memberikan bantuan moral dan materil, pekerjaan mereka ini disebut juga dengan "Najuljul Tu Jolo", yaitu selalu tampil ke depan untuk melakukan perkerjaan, ataupun dengan istilah "Nahorjak Tu Pudi", yaitu kelompok pekerja yang akan membantu kelompok pekerja yang tidak mampu melakukan upa cara adat perkawinan. 133 Istilah mangaririt boru lebih cenderung digunakan oleh masyarakat Mandailing yang berdomisili di Mandailing Godang (Panyabungan Sekitar) sedangkan istilah mangaresek lebih cenderung digunakan masyarakat Mandailing yang berdomisili di daerah Mandailing Julu (Kotanopan sekitar). 66
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN gadis akan meminta waktu agar ditanyakan dahulu si gadis apakah ia memang belum menerima pinangan orang lain. Dapat pula orangtua si pria langsung menyerahkan kepada keluarga si gadis kapan waktu yang baik menurut mereka, umpamanya satu minggu kemudian. Namun pada saat sekarang ini di mana si pria dan si gadis terhadap orangtuanya susah bersifat terbuka, sebelum keluarga datang melamarnya, jadi pada waktu keluarga si pria datang Mangaririt sudah ada jawaban yang pasti dari keluarga si gadis apakah mereka akan diterima lamarannya atau tidak. Jika diterima mereka akan mengatakan belum ada lamaran orang yang diterima, datang dan boleh tanyakan langsung kepada si gadis. Jika tidak dierima maka orangtua si gadis akan menjawab sudah ada diterima lamaran orang lain atau dengan alasan lain umpamanya bahwa mereka belum bermaksud mengawinkan anaknya, karena masih muda atau masih sekolah dan sebagainya. b. Manguso Boru (Mematangkan Pembicaraan) SAMPLE Setelah adanya persetujuan kedua belah pihak, bahwa tidak ada ke­ beratan dari keluarga si gadis untuk melamar anak gadisnya untuk dija­ dikan teman hidup (Dongan Matobang) anaknya, maka di sinilah peran langsung orangtua si pria untuk secara berkelanjutan datang kerumah keluarga si gadis membicarakan hal­hal yang diperlukan.134 Inilah yang disebut dengan Manguso Boru. Manguso Boru ini adalah merupakan rang­ kaian acara yang dilakukan secara berulang­ulang ke rumah orangtua si gadis untuk mematangkan pembicaraan mengenai: 1. Kesediaan si gadis untuk dijadikan sebagai teman hidup si pria. 2. Untuk besarnya adat yang akan diadakan untuk menyambut keda­ tangannya. 3. Besarnya beban yang akan dibebankan kepada si pria. Secara garis besarnya hal ini semua sudah diberi bayangan kepada kedua belah pihak secara timbal balik. Pada saat ini juga lah dibicara­ kan kapan saatnya Patobang hata Mangkobari Adat Boru, waktu yang te­ pat untuk Patibal Sere,Pabuat Boru dan sampai kepada pesta adat (Horja Godang). c. Patobang Hata Manyapai Boru Selesai Mangaririt dan Manguso Boru dilaksanakan, maka tibalah pula saatnya untuk Patobang Hata yaitu meningkatkan pembicaraan (me­ 134 Khalid Batubara, Tokoh Adat Saba jior, Wawancara Pribadi, Bagas Godang Saba Jior, Agustus 2014. 67
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU lamar/meminang secara resmi) menurut adat. Patobang Hata ini dilaku­ kan oleh keluarga sang pria ke rumah keluarga si gadis. Sebelum Patobang Hata ini dilaksanakan tentunya baik pihak kelu­ arga laki­laki maupun dari pihak keluarga si gadis, masing­masing sudah mengadakan pemufakatan dengan sanak familinya masing­masing pula. Ada tiga hal yang diharapkan (dimohon) oleh keluarga si pria kepada kelu arga si gadis, yaitu: 1. Lapok Ni Tobu Suanon maksudnya Meminta si gadis untuk penerus keturunan 2. Andor Na mangolu Parsiraisan maksudnya Meminta keluarga si gadis bersedia menjadi Mora temapt berlindung. 3. Jambatan Batu Naso Ra Buruk maksudnya Meminta agar kedua belah pihak mengikat tali persaudaraannya. Pada saat inilah secara resmi lamaran diterima dan ditetapkan Batang Boban (sejumlah uang/sere) yang diberikan oleh keluarga si pria pada pihak keluarga si gadis sesuai dengan yang telah disepakati, na­ mun diserahkan oleh pihak keluarga si pria pada waktu Manulak Sere (menyerahkan maskawin). Kelurga yang hadir juga pada saat ini masih dilingkungan saudara­saudara orangtua si pria ditambah dengan Anak Boru dan Mora. Setelah selesai dibicarakan semuanya segala keperluan, ditentukan pula harinya kapan mereka datang manulak sere. Biasanya diberi waktu 2 atau 3 minggu ke atas agar baik keluarga si pria maupun keluarga si gadis berkesempatan mengundang dan memberitahukan hal ini kepada sanak keluarganya yaitu Kahanggi, Mora dan Anak Boru serta Namora Natoras.135 SAMPLE d. Patibal Sere Pada waktu manulak sere ini dibawa semua apa yang telah dimufa­ katkan baik sere nagodang maupun sere namenek. Sere nagodang, yaitu me rupakan beban yang ditimpakan kepada pihak keluarga yang harus di­ tanggung oleh keluarga si pria. Sere namenek yaitu sejumlah uang (Sere) yang diberikan oleh keluarga si pria pada pihak keluarga si gadis sesuai dengan yang telah disepakati (Batang Boban). Pada waktu manulak sere ini pulalah semua sanak saudara diikutser­ takan. Sebelum berangkat kerumah si gadis (calon mora) pihak keluarga si pria mufakat terlebih dahulu dengan mengundang kahanggi, mora dan Anak Borunya. Saat itu akan dibicarakan maksud dari suhut yang akan di- patobang (melepas masa lajang) anaknya, dan akan dijelaskan sebagaima­ 135 Hasil wawancara dengan tokoh adat Mandailing, panyabungan Agustus 2014. 68
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN na yang telah direncanakan. Kemudian ditetapkan pula siapa­siapa yang berangkat ke rumah keluarga si gadis. Pada hari yang telah ditentukan keluarga si pria berangkat dengan sekitar 15 orang, jumlah dimaksud agar nantinya di sana tidak sampai membebani (memberatkan kepada keluarga si gadis). Rombongan yang datang ini biasanya membawa Silua (oleh­oleh) indahan tungkus (nasi bungkus) dengan lauknya dan sipulut (pulut) dengan intinya. Indahan tungkus yang dibawa anak boru ini mempunyai makna yang dalam, yai­ tu di samping kebesaran hati terhadap keluarga si gadis (sebagai calon mora), juga mempunyai arti ada sesuatu yang sangat diharapkan dari pihak yang diberi makan. Pada pertemuan ini segala sesuatunya yang telah diutarakan terda­ hulu diungkapkan kembali yaitu untuk melaporkan kedatangan mereka untuk menepati padan dohot janji (pemufakatan dan perjanjian). Setelah pembicaraan selesai, maka sudah dapat dilakukan penyerahan kewajib­ an­kewajiban (Garda) tadi. Benda­benda yang akan diserahkan ini dile­ takkan di atas Pahar, yang sudah dialasi dengan Kain Tonun Patani, daun pisang yang ada ujungnya (Bulung Ujung) ditaburi beras kunyit. Sesudah selesai acara penyerahan dan diterima oleh mora maka Sere Na Menek tersebut diserahkan langsung oleh Anak Boru kepada ibu si gadis, yang diterima dengan kain gendong lalu gendong dan kemudian diserahkan kepada si gadis.136 SAMPLE e. Mangalehen Mangan Pamunan Yang dimaksud dengan Mangalehen Mangan Pamunan yaitu member­ ikan makan anak gadisnya yang akan melangsungkan pernikahan. Pada acara mangalehen mangan ini si gadis bersama­sama dengan gadis­ gadis lain bersama teman­teman sepermainan maka bersama­sama yang khu­ sus dimasak istimewa. Makan bersama ini merupakan makan pamit an (Mangan Pamunan), karena si gadis meninggalkan masa gadisnya bersa­ ma orangtuanya dan akan masuk ke dalam keluarga si suami. Jika ia datang nanti kerumah orangtuanya dan makan di sana, maka statusnya sudah berbeda. Ia bukan lagi sebagai anggota keluarga orang­ tuanya tapi ia sudah sebagai tamu, yang berarti tidak merasa bebas lahi seperti dahulu. Pada waktu Mangalehen Mangan Pamunan ini pada sanak keluarga berkesempatan pula memberi nasihat kepada si gadis yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa statusnya yang sekarang sebagai anak gadis yang bisa bermanja­manja tidak lagi boleh dilakukannya apa­ 136 Hasil wawancara dengan Khalid Batubara, Agustus 2014. 69
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU bila ia sudah berumah tangga nanti. Sebagai anak ni namora (orang terhormat) ia harus menunjukkan tabiat yang baik. Bagaimana ia berbuat baik kepada orangtuanya harus demikian pula diperbuat terhadap keluarga si suami. Selaku ingat Tuhan, pandai­pandai membawa diri. Perselisihan dengan suami tidak boleh di dengar orang lain. Pokoknya keluarga hanya mendengar berita yang baik­baik saja dari mereka. Semua nasihat yang diberikan ini bertujuan agar si gadis dalam menjalani hidup berumah tangga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Mahakuasa, beberapa nasihat yang perlu disampaikan kepada anak gadisnya antara lain:137 1. Meninggalkan orangtua, menemui orangtua suami, yang mana harus diperlakukan sama. 2. Jika kelakuan tidak baik, semua sanak keluarga ikut malu. 3. Tubu Unte, tubu Dohot Durian (jika kita dilahirkan di lingkungan orang beradat, maka tingkah laku kita harus tingkah laku orang ber­ adat). f. Menikah SAMPLE 2. Jika kelakuan tidak baik, semua sanak keluarga ikut malu. 3. Tubu Unte, tubu Dohot Durian (jika kita dilahirkan di lingkungan orang beradat, maka tingkah laku kita harus tingkah laku orang ber­ adat). f. Menikah SAMPLE Sebelum Boru Na NiOli dibawa oleh Bayo Pangoli, tentunya secara agama tidaklah dibenarkan Boru Na ni Oli dibawa oleh Bayo Pangoli se­ belum dinikahkan secara agama. Dari wawancara penulis dengan Bapak Agussalim Lubis selaku P3N menyatakan sebagai berikut: Acara pernikahan ini dapat dilakukan pada hari yang sama, atau beberapa hari sebelumnya. Hanya perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa antara acara pernikahan dengan pabuat boru jangan terlalu lama, karena menurut hukum agama setelah pernikahan si gadis telah menjadi hak si pria. Adakalanya pada waktu manulak sere, dilanjutkan dengan pernikah an dan adakalanya pada waktu mangalap boru (pesta di rumah Boru Na Ni Oli). g. Pabuat Boru dan Marulak Ari Setelah keluarga si pria mendapat berita hari Pabuat Boru maka se­ belum pihak keluarga si pria berangkat Mangalap Boru, seluruh keluarga Namora Natoras berkumpul Marpokat Mangan Sipulut (musyawarah de­ ngan makan nasi ketan). Dalam hal ini untuk membahas tata cara kegiat­ an, tamu yang akan diundang dan pembagian tugas­tugas masing­masing yang akan dilakukan pada pesta yang dimusyawarahkan. Sipulut di sini 137 Hasil wawancara dengan tokoh adat Mandailing, Agustus 2014.
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN diartikan untuk menyatukan kesepakatan seperti Sipulut (nasi ketan).138 Demikian juga dirumah keluarga si gadis telah diundang semua Ka- hanggi, Anak boru,Mora dan Namora Natoras. Setelah undangan berkum­ pul semuanya, maka Namora Natoras menyampaikan Oncot Langka (ke­ sediaan untuk menghadiri acara), karena ada maksud untuk Pabuat Boru (catatan: setiap memulai hata untuk menyampaikan maksud selalu dida­ hulu dengan Manyurdu Burangir. Kemudian setelah diterima oleh yang hadir, di Surdu lagi Burangir untuk menyampaikan seberapa besar pesta (Horja) yang akan diadakan dan kapan pelaksanaannya. Memercayakan semua pekerjaan kepada sanak famili, yang kemudian diterima oleh yang hadir. Pada hari yang telah ditentukan tersebut pihak keluarga si pria be­ rangkat menuju rumah keluarga si gadis. Dalam hal ini mereka tidak langsung ke rumah orangtua si gadis. Mereka harus Manopot Kahanggi (Anak Boru dan Keluarga si gadis). Dari rumah kahanggi inilah mereka berangkat ke rumah orangtua si gadis. Si pria (Bayo Pangoli) calon peng­ antin pria masih tinggal di rumah Anak Boru sampai selesai pembicaraan (Mangkobar). Sebelum sampai rombongan Bayo Pangoli ke rumah orang­ tua Boru Na Ni Oli (si gadis), terlebih dahulu apa yang dibicarakan sebe­ lumnya yaitu maksud Oncot Langka ini disampaikan kembali dan setelah diterima semua, maka rombongan Bayo Pangoli dipersilakan masuk. SAMPLE Setelah duduk dipersilakan Mangan Sipulut (makan nasi ketan), ma­ ka dimulai menyampaikan maksud kedatangan mereka. Tentunya tetap dimulai dengan Manyurdu Burangir kemudian oleh Namora Natoras dita­ nyakan maksud kedatangan mereka dan disambut dengan menyampai­ kan maksudnya pula (Mangoloskkon Maksudnya).139 h. Pasahat Mora (Penyerahan Si Gadis Kepada Laki-laki) Selesai makan barulah dilanjutkan dengan acara Pasahat Mora, pada saat Bayo Pangoli dihadirkan dan diberi nasihat. Boru Na Ni Oli serta semua barang bawaannya diletakkan dipantar Bolak tempat Mangkobar. Keselamatan si gadis (Boru Na Ni Oli) serta semua yang dibawanya dise­ rahkan kepada Bayo Pangoli dan keluarganya. Pada acara Pasahat Mora 138 Hasil wawancara dengan tokoh Adat Mandailing, Kecamatan Singkuang, September 2014. 139 Juru bicaranya mengulang secara ringkas peristiwa yang telah lalu dan kedatangan mereka Manopot Padan Dohot Janji (menepati perjanjian yang telah disetujui Mora) dan jika kembali smoga dapat Manggolom (menggenggam) Tondi Dohot Badan (semangat badan) serta Manogu-nogu Boru Na Ni Oli (menjaga gadis ke rumah mereka). Kemudian pihak keluarga Boru Na Ni Oli menerima pihak permintaan keluarga Bayo Pangoli. Acara tahap pertama ini diakhiri dengan makan bersama sebelum keluarga si pria pulang mem­ bawa Boru Na Ni Oli. hasil wawancara dengan tokoh adat Mandailing, Agustus 2014. 71
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU ini keluarga Boru Na Ni Oli akan menjelaskan bahwa boru mereka ini ja­ ngan disia­siakan dan disebutkan bhawa boru ini mempunyai nilai yang tinggi bagi mereka (Anak Mata) yang harus dipelihara sebaik­baiknya. Antara lain disebut: "maroban sangap on nian maroban tua boru haholon- ganni hami. Muda madabu on angkon madabu tu ginjang do, muda mayup mayup tu julu, humolip ulang busuk." Setelah dipasahat mora dengan kata­kata pesan, bahwa anak gadis­ nya ini selalu dituntun. Jangan karena masih muda disayang­sayang. Pe­ nyerahan lengkap dengan barang bawaannya. Tikar (Amak Lampisan), pa ­ kaian, piring, mangkuk, beras sedikit di bakul kecil yang di atasnya dita ruh telur dan sonduk untuk pahoras tondi (sendok nasi pemberi semangat). Kemudian keluarga Bayo Pangoli dan Bayo Pangoli pamit dan turun dan menunggu ditangga, agar Boru Na Ni Oli diserahkan oleh orangtua­ nya dan disambut oleh Bayo Pangoli, kemudian mereka boleh berangkat. Barang­barang boru masih ditahan anak­anak gadis dan boleh diangkat jika telah diberi uang kenang­kenangan pada mereka sebagai tanda bah­ wa sahabat mereka telah boleh dibawa. Di depan rumah telah pula Man- gambat (menunggu) Anak Namborunya, yang seharusnya lebih berhak mengawini Boru Na Ni Oli.140 SAMPLE 2. Acara di Rumah Bayo Pangoli a. Painte Boru Pada uraian sebelumnya telah diuraikan sepintas mengenai aca­ ra­acara yang dilaksanakan dirumah orangtua si gadis yaitu dalam rang­ ka Pabuat Boru, maka uraian selanjutnya tentunya adalah bagaimana pelaksanaan dirumah si pria (Bayo Pangoli). Biasanya jika diadakan Hor­ ja Godang artinya potong kerbau dan Margondang, maka pada waktu menyambut boru gendang akan dibunyikan. Kira­kira 100 atau 200 me­ ter dari rumah orangtua pengantin laki­laki pengantin disorong (zdialo - Alo) dengan gendang dan diarak ampai ke pintu gerbang. Pada waktu Mangalo - Alo pengantin dan rombongan juga disambut dengan beras Kunyit (Ditaburkan). Demikian juga setelah sampai dipintu gerbang. b. Manjagit Boru (Menyambut Pengantin Perempuan) Dipintu masuk telah siap ayah dan ibu Bayo Pangoli serta uda 140 Mereka menyuguhkan air kelapa muda kepada kedua mempelai kemudian menanya­ kan hendak kemanakah tujuan mereka, yang dijawab bahwa mereka Langkah Matobang (mengarungi bahtera rumah tangga) dan hendak pergi ke kampung halaman Bayo Pangoli. Karena Anak Namboru lah sebenarnya yang hendak mengawini Boru Na Ni Oli maka mere­ ka diberi uang tebusan sebagai pengobat duka. 72
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN (paman) dan Inanguda­nya (istri paman) untuk menerima (Manjagit Boru). Anak Boru bona bulu berucap "Tanda Ni Burangir Roba, Rait Hamu So Hudungdungkon. Tanda Ni Godang Ni Roha, Jagit So Husurduhon", sam­ bil si Bayo Pangoli menyerahkan Boru Na Ni Oli dengan ucapan: "Jagit Bo Inang Parumaenmu On (Artinya: Tanda besar hati, terimalah biar saya serahkan/ulurkan), yang menyammbut tangannya adalah Namborunya (Orangtua perempuan Bayo Pangoli). Orangtua ibu Bayo Pangoli beserta Inangudanya menerimanya dengan membawanya kepelaminan, sementa­ ra ayah dan Uda Bayo Pangoli membawa anaknya pulang pelaminan.141 Pada waktu penyambutan disambut secara kebesaran yaitu dengan Gondang, demikian juga telah disediakan payung kebesaran. Ini diartikan bahwa Boru yang datang ini dikawal dan disambut dengan baik. Siap untuk dilindungi dari segala macam ancaman. Dipantar bolak sudah siap semua kaum famili, baik yang mengantar dari keluarga Boru, menjemput dan yang menunggu. Kemudian dimulai Mangkobar. Yang pertama laporan dari utusan yang, menjemput Pasahat (Menyerahkan) pada Namora Natoras. Selan­ jutnya utusan dari keluarga boru menyerahkan tanggung jawab kepada keluarga Bayo Pangoli, bahwa tugas mereka mengantar sudah selesai. Penyerahan ini diterima terlebih dahulu oleh Kahanggi dengan segala ke­ besaran hatinya dan menyerahkan pada Namora Natoras. Anak Boru ke­ mudian mengucapkan terimakasih pada pengantar dan menitipkan salam kepada keluarga Boru Na Ni Oli. SAMPLE c. Pataon Koum Sisolkot (Mengundang Kaum Kerabat) Jauh dari sebelum Horja Godang ini, semua Koum Sisolkot (Kerabat Dekat) telah diundang oleh suhut disampaikan kepada dua orang Napo- so Bulung untuk menyampaikan Taon-taon Horja (undangan perkawinan) kepada Koum Sisolkot untuk dapat hadir di acara horja. d. Horja Godang (Peresmian Perkawinan) Haroan Boru (Kedatangan Pengantin) dengan Horja Godang biasanya paling sedikit berselang satu hari. Pada masa sekarang ini Haroan Boru diseriahkan paling lama 3 hari 3 malam tapi sudah jarang. Pada saat ini karena hari minggu waktu yang luang, maka waktu Pabuat Boru dengan Horja Godang berselang satu minggu (diadakan pesta hari minggu). Pada hari Horja seluruh tamu­tamu Pemuka Adat diundang ke Pantar Bolak 141 Hasil wawancara dengan tokoh adat kecamatan siabu, antara lain: kaliman Nasutu­ ian, parlaungan Batubara, Agustus 2014. 73
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU untuk memulai Mangkobar Adat.142 Selesai makan pulut, Burangir disurdu lagi untuk memulai menyam­ paikan maksud Parpokatan ini. Yang pertama bicara adalah Suhut (yang punya pesta). Menceritakan jalannya semua apa yang telah berjalan, mu­ lai dari manyapai boru, sampai tu mangalap boru. Kemudian disampaikan pula bahwa hari ini diserahkan (dipasahat karejo). Kahanggi, Anak Boru dan Namora Natoras. Dijelaskan semua besarnya horja yang akan dib­ uat horja godang. Kemudian Namora Natoras menguatkan permohonan suhut setelah semua yang hadir menerima Pertanggungjawaban Horja dan akan menanganinya dengan semampunya. e. Mambawa Bayo Pangoli dan Boru Na Ni Oli ke Tapian Raya Bangunan Sebelumnya acara mangupa­upa pengantin akan diarak Ketapian Rarangan (Tapian Raya Bangunan). Acara ini disebut acara Mangudurkon Pengantin Tu Tapian Bangunan. Tujuannya untuk menghanyutkan masa gadis/masa anak muda pengantin (Mangayup Haposoan/Habujingan). Rombongan arakan ini adalah Anak Boru baik laki­laki maupun perem­ puan, anak gadis terutama Eda-eda (ipar) pengantin. Membawa pangir yang dimasukkan dicawan yang sudah diramu dengan air, kemudian per­ alatan lain seperti payung, cawan berisi pangir yang dimasukkan bunga rampai dan jeruk purut, di samping pangir juga dibawa beras kunyit, kapur sirih (bedak dingin). SAMPLE Ditempat tujuan ditepung tawari dengan pangir, beras kunyit dan ka­ pur sirih kemudian kembali kerumah. Setelah sampai dirumah langsung dibawa ke dapur untuk manggaor (Mengacau) nasi dan menyendoknya ke panci, kemudian dibawa kembali Kepantar Bolak dan di dudukkan di atas Amak Lampisan.143 f. Mangalehen Goar (Menabalkan Nama) Selesai acara di tapian Raya Bangunan, setelah ke rumah dan didu­ dukkan di tikar berlapir (Amak Lampisan) yang pinggirnya merah, hi­ jau, hitam sebagai tikar kebesaran yang dipakai untuk tempat duduk orang yang dihormati, kemudian diberi Gelar Harajaon (Kerajaan). Nama 142 Setiap memulai Mangkobar adat harus didahului dengan Manyurdu Burangir memo­ hon kesediaan untuk menghadiri acara ini sampai selesai (Mangoncot Langka). Kemudian oleh yang punya pesta dihidangkan pulut. Hidangan mangkobar selalu dengan Pulut wa­ laupun ada kue­kue lain yang akan dihidangkan. Pulut dimaksudkan agar pemufakatan itu satu (tidak bisa dipisah). Hasil wawancara dengan tokoh adat Mandailing. 143 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kecamatan Simpang Gambir, Natal Man­ dailing Natal. Agustus 2014. 74
BAB II MANDAILING NATAL DALAM CATATAN (Gelar) ini biasanya mengambil nama kakeknnya (misal: Baginda, Sutan, Mangaraja). Kalau kakeknya Sutan Atau Mangaraja, anak tidak boleh mengambil gelar bapaknya. g. Mangalehen Ajar Poda (Memberi Nasihat) Selesai mangupa diberikan ajar poda berupa nasihat­nasihat kepada kedua mempelai agar ada bekal mereka dalam menempuh hidup baru. Sebagai suami istri harus saling pengertian dan seia sekata yang dikias­ kan dengan pantun. h. Mangoloi Na Loja Setelah selesai Horja Godang, biasanya pada malam harinya seluruh sanak famili diundang kembali untuk acara makan bersama sebagai tan­ da ucapan terima kasih atas jerih payah yang telah diberikan selama Horja Godang, sehingga segala hajat semuanya telah terlaksana.Makan bersama ini disebut dengan Mangoloi Na Loja. SAMPLE i. Marulak Ari atau Mebat Marulak Ari maksudnya berkunjung kerumah orangtua si gadis (Bori Na Ni Oli) untuk pertama kalinya.Marulak Ari ini biasanya dilakukan satu minggu, tapi selallu diusahakan dilakukan dengan segera. Dengan kun­ jungan ini maka tidak ada halangan lagi baik kedua belah pihak untuk saling mengunjungi. Jika Marulak Ari ini tidak disegerakan ditakutkan bahwa jika ada kejadian mendadak (misalnya kematian salah seorang anggota keluarga) merupakan suatu pelanggaran pantangan kalau kedua belah pihak saling mendatangi.144 144 Pada acara Marulak Ari ini, pengantin dan keluarga yang datang (diharuskan orang­ tuanya ikut), membawa nasi bungkus (Indahan Lungun-lungun) serta lauknya dan kue Wa- jid (Pulut yang dimasak dengan Gula dan Itak Poul). Dahulu harus ada ayam dan ikan selai yang digulai (gulai ayam merupakan gulai kebesaran di Mandailing) dan ikan salai pada acara manungkus (Berkunjung). Dengan kunjungan ini maka mereka selanjutnya sudah boleh kunjung mengunjungi. 75
SAMPLE
BAB III PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL A. PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN SEBELUM RUMAH TANGGA SAMPLE 1. Perjodohan Pada dasarnya perjodohan merupakan sebuah upaya mempertemu­ kan calon pasangan suami istri untuk tercapainya sebuah keluarga sa­ kinah. Banyak orang berpikir bahwa perjodohan adalah refleksi dari ajaran agama. Konsep Ijbar145 sering kali dipakai sebagai landasan dari perjodohan. Dalam tradisi masyarakat Mandailing perjodohan sangat dipengaruhi oleh adat dan agama. Ide­ide yang memengaruhi terjadi­ nya perjodohan pada masyarakat Mandailing antara lain: pertama Untuk mempererat hubungan kerabat146 (pasolkot parkouman) sehingga dengan 145 Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fikih Islam, istilah ijbar dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fi­ kih Mazhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau kakek. Jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah yang mempu­ nyai kekuasaan atau hak mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak ijbar dimaksudkan sebagian bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anak­ nya karena keadaan dirinya yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Artinya hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mu- jbir.Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali nikah (ayah) berhak mengakadnikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya. Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 18; Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Aga- ma dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 107. 146 Masalah mempererat kekerabatan merupakan penyebab yang paling kuat terjadinya perjodohan, para orangtua menjodohkan anaknya dengan harapan hubungan kekeluar­ gaan semakin erat samapai kepada keturunan selanjutnya. Sehingga dengan dilakukannya
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU diadakannya perjodohan hubungan kekerabatan semakin erat sampai pada keturunan selanjutnya. Dalam masalah pasolkot parkouman para orangtua akan menjodohkan anak laki­lakinya dengan boru tulangnya (pariban) sementara anak perempuannya dijodohkan dengan anak nam- boruna. Kedua Karena pentingnya sebuah pernikahan.147 Ketiga kemapan­ an ekonomi.148 Dalam pemahaman masyarakat Mandailing, salah satu tanggung jawab orangtua adalah untuk memastikan bahwa anak­anak mereka me­ nikah. Indikator orangtua yang sukses adalah bahwa mereka bisa men­ dukung anak­anak mereka sampai menikah. Implementasi dari tanggung jawab tersebut adalah dengan mencarikan pasangan yang cocok untuk anak­anak mereka, terutama untuk anak perempuan mereka karena para orangtua khawatir bahwa dia akan dianggap sebagai seorang ayah yang buruk oleh masyarakat karena putrinya yang berusia lebih 25 tahun149 belum menemukan seorang suami yang cocok untuknya. Hal tersebut yang mendorong banyak orangtua melakukan perjodohan untuk anak­ nya, terutama anak perempuan. SAMPLE Selain tanggung jawab orangtua, hal lain yang menyebabkan menja­ murnya perjodohan adalah ketaatan anak terhadap orangtua. Standar ke­ suksesan perempuan adalah sebuah pernikahan yang sukses, dan orang­ tua adalah orang yang paling tepat untuk membantu mencapainya.150 perjodohan tersebut hubungan keluarga sampai pada generasi selanjutnya tidak putus. Par­ luhutan Batubara.Tokoh adat Bt. Natal wawancara pribadi. Batang Natal September 2014. 147 Pentingnya sebuah pernikahan memengaruhi kebanyakan pemikiran para orangtua di Mandailing sehingga mereka berpikir bahwa menikah lebih penting daripada pendi­ dikan. Untuk memastikan bahwa anak­anak mereka akan mendapat jodoh dan menikah, banyak orangtua yang menjodohkan anaknya sejak anak­anak mereka masih kecil. Abd. Rahman Nasution. Tokoh Adat Batahan. wawancara pribadi, Batahan 2014. 148 Masalah ekonomi menjadikan para orangtua menjodohkan anaknya dengan harapan kehidupan anaknya tidak terpuruk kemiskinan. Dengan terjadinya perjodohan, seorang anak tidak bisa melawan keinginan orangtuanya karena sekali ia menentang perjodohan itu semua keluarga pun akan mengucilkannya. Dengan demikian, seorang anak terpaksa mengikuti kata orangtua meskipun lelaki yang dijodohkan dengannya tidak dicintainya. Hasil wawancara dengan tokoh adat Ulu Pungkut, Ulu Pungkut September 2014. 149 Ketika perempuan menikah dalam usia yang melebihi umur 25 tahun, masyarakat sering berkata: akhirna laku juo anak borui (akhirnya dia laku juga). Hasil observasi di dae­ rah panyabungan dan sekitarnya serta Bukit Malintang dan Siabu. 150 Budaya Indonesia, khususnya di Mandailing, sangat berbeda dari budaya Amerika di mana hubungan ketergantungan antara anak dan orangtua tumbuh semakin lemah. Di Amerika seorang anak setelah lulus dari sekolah menengah atas diharapkan indepen­ den, baik secara finansial dan emosional, walaupun mereka belum menikah. Sebaliknya orangtua di Indonesia akan terus men­support anak­anaknya hingga mereka menikah. Setelah menikah pun, anak­anak masih banyak yang tinggal dengan orangtua. Dengan demikian, secara fisik dan emosional, orangtua dan anak­anak tetap terikat dalam suatu hubungan erat. 78
BAB III PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL Di dalam budaya Mandailing, pandangan bahwa anak harus me­ matuhi permintaan orangtua telah sangat mengakar kuat. Hal ini karena penekanan agama yang kuat kepada anak­anak. Nabi Muhammad pernah bersabda "Ridha Allah Allah tergantung pada ridha orangtua, dan murka Allah tergantung pada murka orangtua." Begitu kuatnya penekanan agama tentang ketaatan pada orangtua, maka tidak heran bila semua narasum­ ber mengatakan landasan pertama untuk menerima perjodohan adalah birrul walidain atau ketaatan pada orangtua. Para anak percaya bahwa orangtua adalah orang­orang yang tahu benar tentang diri mereka. Dan mereka percaya bahwa orangtua akan memilih suami terbaik bagi mereka. Lebih jauh lagi, mereka takut akan mempunyai masalah jika tidak mengikuti apa kata orangtua. Beberapa orang subjek menyatakan, "Saya masih muda, dan saya mungkin tahu cinta, tapi saya tidak tahu apa pun tentang pernikahan. Saya pikir orangtua saya sudah berpengalaman tentang pernikahan, jadi mau tidak mau saya harus mematuhi orangtua saya memilih suami untuk saya." Hal ini menjadi alasan kuat untuk menerima perjodohan.151 SAMPLE Selain faktor terjadinya perjodohan di atas, dalam kajian fikih ayah sebagai wali memiliki hak ijbar. Pada dasarnya praktik Ijbar muncul ber­ awal ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Saat itu Aisyah masih ber umur enam atau tujuh tahun. Oleh karena Aisyah masih berusia sa­ ngat muda, maka Abu Bakar al­Shiddiq menjalankan praktik ijbar ter­ hadap Aisyah. Tujuan ijbar sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk menikahkan putrinya dengan orang yang tepat. Ijbar berbeda dari Ikrah, yang berarti memaksa dengan cara kasar dan tidak bertanggung jawab. Namun pada praktik yang ada pada masyarakat Mandailing, ijbar dilaksanakan terkesan dengan pemaksaan, wali menikahkan anak gadis­ nya dengan tanpa meminta izin mereka sehingga seorang anak terpaksa menikah dengan pria yang dijodohkan padanya.152 Dalam tradisi masyarakat Mandailing, para orangtua menikahkan anaknya dengan pria pilihannya tanpa terlebih dahulu meminta izin pa­ da anaknya bahkan ada yang dijodohkan sejak kecil. Perempuan sebagai wanita yang otonom, seharusnya mendapat hak­hak sebagai mana yang diberikan pada laki­laki, akan tetapi dalam tradisi perjodohan yang terja­ di di Mandailing adalah perampasan hak perempuan dalam menentukan dalam menentukan siapa bakal suami yang akan hidup bersamanya. 151 Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Mandailing Natal.Mandailing Natal, Juli 2014. 152 Hasil wawancara dengan tokoh adat kecamatan Natal, Batahan, Lingga Bayu. Sep­ tember 2014. 79
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Selain masalah perjodohan, kawin paksa juga terjadi apabila se­ orang lelaki dan seorang perempuan diketahui telah berbuat zina. Dalam tradisi masyarakat Mandailing (khususnya kecamatan Batang Natal dan Natal) jika seorang lelaki dan seorang perempuan melakukan hubungan zina maka keduanya akan dinikahkan dengan paksa, selain itu keduanya akan dikenakan sanksi karena melawan norma­norma kesusilaan yang ada. Sanksi yang dimaksud adalah dengan membayar satu ekor kerbau kepada masyarakat adat setempat. Jika sanksi membayar satu ekor ker­ bau tidak dipenuhi maka masyarakat adat tidak akan mengurus keluar­ ga lelaki dan keluarga perempuan tersebut kecuali hanya dalam tataran fardu kifayah. 2. Tuor/Mahar Tuor adalah sebutan mahar pernikahan di Mandailing dan Angkola sekitarnya. Tujuan Tuor sebenarnya ditujukan untuk menata kesejahte­ raan dan kebahagiaan calon mempelai wanita setelah menjalani perni­ kahan, dengan istilah lain bekal hidup kedua mempelai setelah menjalani pernikahan dan kehidupan seterusnya.153 SAMPLE Tuor ini menjadi kontroversi belakangan ini di ranah Mandailing, besarannya tuor menjadi kendala bagi setiap laki­laki maupun remaja yang akan melangsungkan adat pernikahan, sebenarnya kalau kita kem­ bali merenungi leluhur Mandailing, keberadaan tuor pada awalnya ada­ lah satu keputusan yang bijaksana dalam pandangan hidup leluhur kita yang bertujuan menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita dan laki­laki. Besaran nilai tuor belakangan ini bagi segelintir orang menjadi b o­ merang seolah­olah hal ini menjadi penghambat atau bahkan menjadi kegagalan meminang istri (melamar), Angka 25 s/d 60154 juta rupiah adalah pasaran tuor di Mandailing.155 Dilematis memang kalau seorang calon mempelai berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau mungkin hal yang biasa bagi keluarga yang mampu, kesenjangan sosial dalam hal ini terlihat jelas, akan tetapi kalau kita pelajari asal usul tuor sebenarnya adalah hal yang bijak bagi adat istiadat Mandailing itu sendiri. 153 H. Syakban Lubis. Tokoh Adat Kec. Kota Nopan. Wawancara Pribadi, Kota Nopan 2014. 154 25 s­d 70 adalah nilai tuor untuk wanita yang berpendidikan, seperti lulusan akbid dan sarjana strata satu. Adapun untuk wanita yang sudah bekerja terutama PNS dan wa­ nita dari keturunan orang kaya maharnya 50 s­d 125. Hasil wawancara dengan masyarakat Panya bugan dan sekitarnya, Kota Nopan dan Siabu. 155 Hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Panyabungan dan sekitarnya, Kota Nopan dan sekitarnya serta Kec. Siabu. Mandailing Natal September 2014. 80
BAB III PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL Kontroversi tuor sebenarnya terjadi bagi orang yang memandang negatif akan hal ini, seolah­olah melahirkan jual beli dalam perkawinan. Pandangan negatif ini datang dari luar atau bahkan dari Mandailing itu sendiri yang tidak suka ataupun setuju dengan hal ini, ketidaksetujuan mungkin mempunyai alasan tersendiri tapi jauh sebelum ini terjadi adat istiadat melahirkan tuor sebenarnya tiada lain demi menata kesejahtera­ an, dan kebahagian calon pengantin. Secara histroris, asal usul tuor itu murni kebijakan para leluhur zaman dahulu, dan bukan menjadi patokan atau bahkan penentu dalam ikatan pernikahan. Nilai tuor sebenarnya di mata adat Mandailing dapat dinegosiasikan dengan asas keikhlasan, dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai.156 Tapi umumnya yang terjadi belakangan ini cukup mempri­ hatinkan karena tuor ini diidentikkan besarannya sesuai dengan pendi­ dikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluarga calon mem­ pelai wanita, dan bahkan tidak segan­segan mematok harga tuor apabila wanita tersebut sudah berkarier (bekerja). Jenis tuor berbentuk dengan jumlah uang maupun emas,157 Namun yang menjadi permasalahan dalam hal tuor yang seperti ini kadang men­ jadikan mereka jauh dari adat ataupun diresmikan secara adat. Negosi­ asi dalam hal tuor sebenarnya bisa ditunda atau dalam bentuk terutang sesuai dengan musyawarah dan keputusan adat. Utang tuor sifatnya se­ benarnya tidak mengikat sepanjang kesejahteraan dan kebahagiaan pa­ sangan pengantin berjalan, namun kadang kala di saat kehidupan mereka berpisah utang tuor ini sifatnya wajib dibayarkan.158 SAMPLE Dalam kebiasaan masyarakat Mandailing, jika tuor terutang maka di saat terjadi perceraian utang tuor wajib dibayar oleh suami. Dalam kebiasaan masyarakat Mandailing, setelah suami menjatuhkan talak ke­ pada istrinya suami akan mengantarkan istrinya ke rumah orangtuanya, dalam budaya Mandailing hal seperti ini sudah disebut resmi bercerai meskipun prosedurnya belum melalui pengadilan agama.159 156 Sutan Mahmud Lubis, Tokoh Agama Kota Nopan. Wawancara Pribadi, Kota Nopan September 2014. 157 Hasil wawancara dengan tokoh adat masyarakat Muslim Mandailing Natal, Septem­ ber 2014. 158 Nilai tuor sebenarnya di mata adat Mandailing dapat dinegosiasikan dengan asas keikhlasan, dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai. Tapi umumnya yang terjadi belakangan ini cukup memperihatinkan karena tuor ini diidentikkan besarannya se­ suai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluarga calon mem­ pelai wanita, dan bahkan tidak segan­segan mematok harga tuor apabila wanita tersebut sudah berkarier (bekerja). Sutan Kumala Bumi (M. Soleh Nasution), Ketua Adat Mandailing Natal, wawancara Pribadi, Panyabungan Utara, 13 Agustus­2014. 159 Hal ini didasari karena kuatnya pemahaman agama masyarakat Mandailing, dalam pandangan masyarakat Mandailing prosedur perceraian melalui pengadilan agama bukan­ 81
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pada saat suami mengantar istrinya ke rumah mertuanya, orangtua atau keluarga istri akan mempertanyakan tentang utang tuor dan me­ minta dilunasi, jika suami tidak bisa melunasi utang tuor maka orangtua atau keluarga istri akan menolak anaknya diantarkan ke rumahnya, orangtua atau keluarganya akan menyuruh suami membawa pulang istri ke rumah mereka dan sebelum ia mampu membayar utang tuor ia tidak boleh mengantar istrinya ke rumah orangtuanya. 3. Kawin Malangkahi Dalam hukum adat, perkawinan tidak semata­mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami­istri untuk mak­ sud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang me­ nyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Ter­ jadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.160 SAMPLE Oleh karena itulah Islam dengan ajaran yang luhur memberikan per­ hatian yang serius terhadap persoalan perkawinan. Islam menjelaskan dengan sangat detail dalam Al­Qur'an maupun al­Hadits, apa yang seha­ rusnya dilakukan seseorang apabila ingin melangsungkan pernikahan. Kendati pun demikian, dalam praktik pelaksanaannya perkawinan tidak selamanya lepas dari pengaruh kebudayaan di mana pernikahan itu dilaksanakan. Di Mandailing Natal misalnya, walaupun daerah ini tergolong masyarakat yang sangat religius dalam mengamalkan ajaran Islam, bahkan diberikan julukan serambi Mekkahnya Sumatra Utara.161 Akan tetapi dalam praktik perkawinan masih saja berbaur dengan adat is­ tiadat yang memang sudah ada dan tertanam dalam jiwa masyarakatnya. Praktik perkawinan di Mandailing Natal masih tergolong unik, bila dibandingkan dengan praktik perkawinan di daerah lain di Indonesia. Misalkan saja tradisi "mamodomi boru" (menemani calon istri), artinya lah hal yang menentukan sah atau tidaknya talak, tapi itu hanya sebagai persyaratan agar mendapat pengakuan dari pemerintah guna jika untuk pencatatan pernikahan selanjut­ nya jika janda atau duda ingin menikah kembali. Dalam hal perceraian tidak selama semua penyelesaian masalah teratasi dengan mulus, sebisa mungkin persengketaan perceraian akan diselesaikan dengan jalan musyawarah oleh pihak suami dan istri. setelah sengketa bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan barulah suami atau istri melapor ke penga­ dilan agama untuk mendapatkan akta cerai. Akan tetapi jika tidak bisa diselesaikan maka persengketaan perceraian akan diserahkan kedua belah pihak ke pengadilan agama. 160 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 70. 161 Basyral Hamidi Harahap, Madina Yang Madani, (Jakarta: PT Metro Pos, 2004), hlm. 277. 82
BAB III PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL ada seorang gadis dari keluarga perempuan yang menemani calon istri tersebut tidur di rumah calon suami sebelum dilangsungkannya perka­ winan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya fitnah.162 Begitu juga tradisi mengaririt boru dalam adat Mandailing, yaitu menjajaki guna memperoleh informasi apakah seorang gadis telah menerima pinangan atau telah dijodohkan dengan orang lain.163 Namun dari sekian banyak keunikan praktik perkawinan di Mandai­ ling, ada satu hal yang menjadi perhatian penulis, yaitu praktik perkawin­ an "mangalangkahi" (melangkahi) kakak perempuan bagi seorang perem­ puan yang ingin melangsungkan perkawinan di Mandailing Natal. Suatu tradisi apabila ada seorang perempuan ingin menikah, namun masih ada kakak perempuannya yang belum menikah, maka lamaran yang datang pun untuknya akan ditolak oleh pihak keluarga, karena me­ nurut pemahaman masyarakatnya, apabila ada seorang anak gadis di­ langkahi oleh adik perempuannya, maka kemungkinan sang kakak terse­ but sulit untuk mendapatkan jodoh. Bahkan bisa diasumsikan kakaknya tersebut tidak laku.164 SAMPLE Oleh karena itulah pihak keluarga pun akan menolak lamaran ke­ pada sang gadis tersebut. Memang dalam asas hukum adat "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan kerabat".165 Hal inilah yang kemudian mengakibatkan adanya praktik marlojong (kawin lari), sebagai jalan pintas menghindari penolakan lamaran tersebut. Dalam kasus ini terjadi dua pilihan yang sangat sulit bagi keluar­ ga dalam menentukan keputusan, yang pertama menikahkan anak gadis yang dilamar tersebut dan mengorbankan kakak perempuannya. Kedua menolak lamaran dan mengorbankan hak anak yang memang sudah saat­ nya untuk menikah. Dalam praktiknya, seorang perempuan ingin menikah, namun masih ada kakak perempuannya yang belum menikah, maka pihak keluarga perempuan akan menyarankan lamaran tersebut kepada kakaknya, kare­ na dalam adat Mandailing seorang gadis dilarang mendahului kakaknya untuk menikah.166 162 Musor Lubis Tobing dan Mr. Tanjung, "Mamodomi Boru" artikel diakses pada 25 Ok­ tober 2010 dari 163 Pandapotan Lubis, Uraiang Singkat Adat Mandailing, Serta Tata Cara Perkawinannya, (Jakarta: Widya Press, 1994), hlm. 56. 164 Misnan Nasution, Tokoh Masyarakat Sialambue, Panyabungan Timur, wawnaca­ ra pribadi, Sialambue, 21 Juli 2014; Rahmad Nasution, Tokoh Masyarakat Huta Buyung, Wawanacara Pribadi, Natal, 25 Juli 2014. 165 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 71. 166 Wawancara dengan tokoh adat kecamatan Tambangan dan Kotanopan. Mandailing September 2014. 83
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Selain hal tersebut di atas, ada juga yang mempraktikkan tetap me- nerima lamarannya syarat sang kakak harus mengizinkannya dan kepada pihak laki-laki diharuskan membayar Langka-Langka167 (uang pelangkah) kepada kakak perempuan yang dilangkahi.168 4. Kafaah Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah per- talian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia.169 Secara umum, pernikahan dianggap sebagai aktivitas penyatuan dua jiwa ke dalam sebuah ikatan yang sakral, menciptakan rumah tangga sakinah dan menurunkan generasi demi generasi. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan per- nikahan ini. Begitu teliti Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia sehingga menyentuh bagian dasar yang dianggap non-prinsipiel tetapi sebenarnya adalah prinsipiel, seperti menikah dengan pasangan yang sekufu-sepadan, baik dari segi sosial, harkat dan martabat, keturunan, pengetahuan, wawasan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya.170 SAMPLE Tidak dapat dimungkiri bahwa secara naluriah setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik da- ri dirinya. Sewajarnya mereka membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan. Kesepadanan dalam pernikahan berarti kecocokan yang di- perlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Sebaliknya, ketidaksepa- danan dalam pernikahan dapat mengakibatkan ketimpangan yang me- nimbulkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga. 167 Uang langka-langka adalah tebusan atau bayaran berupa denda karena melangkahi kakak perempuan. Fungsi uang langka-langka sebagai hadiah agar sang kakak terhibur dan tidak hilang semangat dalam bahasa Mandailingnya disebut "anso ulang tarlimpun ton- di". Dalam praktiknya uang langka-langka dibayar sebelum akad nikah dilangsungkan, dan uang langka-langka dibebankan kepada pihak laki-laki sebesar permintaan kakaknya. 168 Sutan Karitua, Tokoh Adat dan Agama kelurahan Mompang Jae, wawancara pribadi, mompang Jae kec. Panyabungan Utara, 04 Januari 2014. 169 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet. ke-1, (Bogor: Kencana-PrenadaMedia Group, 2003), hlm. 12. 170 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. ke-29, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 374. 84
BAB III PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL Sesuai dengan konsep fikih, masyarakat Mandailing Natal memaha­ mi kafaah sebagai salah satu faktor pendukung agar terciptanya rumah tangga yang sakinah. Dalam literatur fikih disebutkan bahwa kafaah itu dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain agama, keturunan, stra­ ta sosial, dan pendidikan. Dalam budaya masyarakat Mandailing selain faktor agama, ketu­ runan, strata sosial, dan pendidikan, masih ada lagi ukuran kafaah yang dianggap urgen yaitu masalah keperawanan.171 Dalam pemahaman masyarakat Mandailing seorang yang sudah ti­ dak gadis lagi tidak sepadan dengan lelaki yang masih perjaka. Fenome­ na yang terjadi pada masyarakat Mandailing Natal terkait masalah ke pe ­ rawanan biasa terjadi pada pasangan yang dijodohkan atau pada lelaki yang melamar perempuan tanpa ada perkenalan yang mencukupi anta­ ra lelaki yang melamar dan wanita yang dilamar.172 Dalam praktik nya jika, masyarakat (pemuda dan keluarganya) Mandailing tidak akan mau menikahi seorang wanita yang sudah tidak perawan lagi, dan jika pun setelah menikah dan ternyata wanita yang baru dinikahinya sudah ti­ dak perawan lagi maka ia akan memulangkan (menceraikan) istrinya ke rumah orangtuanya. Dan istri (wanita) tersebut akan mengembalikan setengah dari maharnya jika ia dipulangkan sebelum terjadi dukhul, dan jika telah terjadi dukhul maka mahar tidak dikembalikan. SAMPLE Tidak sampai di situ, budaya Mandailing juga ada mengatur tentang cara memulangkan istrinya apabila perceraian terjadi karena masalah keperawanan, yaitu dengan sebuah isyarat yang menandakan bahwa anaknya sudah tidak perawan lagi, dalam praktiknya, biasanya suami akan membawa bungkus rokok yang kosong dan akan meletakkannya di hadapannya dan di hadapan mertuanya dan ia pun akan mengajak dan meminta agar mertuanya merokok, seolah­olah ia menyuguhkan rokok yang dibawanya di hisap oleh mertuanya, jika mertuanya membuka ro­ kok ternyata isinya kosong ia akan paham maksud isyarat tersebut.173 171 M. Solih Batubara, Huta Baringin, Wawancara Pribadi, Siabu Agustus 2014. 172 Kasus seperti ini paling sering terjadi pada pemuda yang merantau. Tradisi meran­ tau pada masyarakat Mandailing terjadi pada kaum lelaki (pemuda) yang tidak sekolah lagi (baik karena putus sekolah maupun yang sudah selesai dan tidak melanjutkan lagi), setelah ia berhasil dalam perantauan dan merasa mapan berumah angga, ia akan pulang kampung untuk menikah. 173 Hasil wawancara dengan beberapa tokoh Adat Mandailing, antara lain, M. Parluhutan Hasibuan tokoh adat desa Huta Puli, Maulut Lubis tokoh adat desa Tangga bosi, Abdurrah­ man Lubis Tokoh adat Gunung Baringin, Naam Nasution Tokoh adat panyabungan Jae, Sutan muda Lubis tokoh adat Huta Siantar, Marasonang tokoh adat Muara Soma Batang Natal, Mahmudin Tokoh adat Simpang gambir Batang natal, Sutan Kumala Tokoh adat Ke­ camatan Kota Nopan. Mandailing Natal September 2014. 85
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU B. PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MANDAILING DALAM RUMAH TANGGA 1. Harta Bersama dalam Keluarga Perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersa­ ma174 itu adalah perkawinan baik perkawinan yang diatur oleh Pasal 26 dan seterusnya KUH Perdata, maupun perkawinan yang diatur Undang­ Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok­pokok Perkawinan.175 Dalam hukum adat, harta bersama dalam perkawinan adalah harta lepasan atau pecahan dari harta kerabat yang mengurung keluarga baru tersebut. Harta bersama ini berada di antara dua tarikan kutub, kutub ke­ rabat dan kutub keluarga. Pada suatu ketika tarikan kutub keluarga lebih kuat, dan pada ketika yang lain tarikan kutub kerabat lebih kuat. Un­ sur­unsur harta dari harta bersama menurut hukum adat adalah semua harta yang dihasilkan oleh suami istri selama perkawinan dan harta yang diberikan kepada keduanya ketika menikah.176 Indonesia memiliki banyak ragam budaya dan adat istiadat teruta­ ma dalam hal perkawinan, antara adat perkawinan satu daerah dengan daerah lain tentunya berbeda­beda begitu juga dengan masalah pemba­ gian harta bersama. Salah satunya adat perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal. SAMPLE Pemahaman masyarakat Mandailing tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang di­ peroleh harta yang diperoleh baik suami maupun istri selama dalam per­ kawinan.177 M. Ayyub menambahkan bahwa harta bersama dikecualikan dari harta warisan dan hadiah. Artinya harta bawaan/pribadi yang ada sebelum berlangsungnya pernikahan tidak termasuk harta bersama.178 174 Dalam konteks keIndonesiaan, harta kekayaan dalam perkawinan dapat diklasifi­ kasikan menjadi dua: Pertama, harta milik masing­masing suami istri. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut gono atau ghawan, di Sumatra disebut pusaka dan di Sulawesi disebut sisila. Kedua, harta campur kaya­raja kaya. Di Jawa Timur disebut gono gini, di Jawa Barat disebut guna kaya, di Minangkabau disebut harta suarang. Adapun di daerah Istimewa Aceh disebut hareuta seuhareukat. Keseluruhan jenis harta yang disebutkan di atas menjadi harta milik bersama Suami Istri, lihat: Ifdal, Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hu- kum Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 21. 175 Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perun­ dang­undangan di tanah air, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP maupun Kompilasi Hukum Islam adalah harta bersama. Hanya istilah gono gini lebih po­ puler dibandingkan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Li­ hat: A. Malik DKK, Harta Bersama, (Jakarta: Cita Pustaka, 2008), hlm. 6. 176 Zainul Arifin, Konsepsi Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Islam, hlm. 4­5. 177 Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat Muslim Mandailing: Sutan Kumala Bumi, Ketua Adat Mandailing Natal, Panyabungan Utara, 05 Agustus 2014; M. Khalid Batubara, Tokoh Masyarakat Jambur padang Matinggi, Bukit Malintang, 03 Agustus 2014; Kaliman Nasutian, Tokoh Masyarakat Tangga Bosi, Siabu 28 Juli 2014. 178 M. Ayyub Lubis, Tokoh Sejarawan Mandailing Natal, Huta Siantar Panyabungan Kota, 86
BAB III PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL Secara umum, masyarakat Desa Mandailing mengenal harta bersa­ ma, pelaksanaan pembagian harta bersama juga diamalkan masyarakat Mandailing Natal. Pandapotan menjelaskan jika Perkawinan putus karena cerai maka harta akan dibagi dua antara suami dan istri, masing­masing suami istri mendapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki,179 hal ini juga senada dengan penjelasan Pendi Lubis.180 Tentunya praktik seperti ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal yang menarik untuk dicermati adalah pendapat Sutan Karitua bahwa pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah ada se­ jak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawinan seperti demikian dianut oleh masyarakat Rumbio merupakan warisan dari nenek moyang mereka, se­ bab masyarakat Rumbio adalah masyarakat yang taat terhadap hukum adat istiadat yang ada.181 Dari uraian di atas pembagian harta bersama jika terjadi perce­ rian sesuai dengan ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun yang menjadi perhatian penulis adalah saat perkawinan putus karena salah satu suami atau istri meninggal lebih dahulu. Da­ lam kenyataannya, pada masyarakat Mandailing jika suami meninggal lebih dahulu maka seluruh harta yang ada menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing­masing, Istri akan mendapat 1/8 karena ada anak dan jika tidak ada anak maka ibu mendapat ¼, sementara sisanya akan dibagi anak sesuai dengan ketentu­ an yang berlaku yaitu dua banding satu (2 : 1) antara anak laki­laki dan perempuan. Berbeda halnya, jika istri yang meninggal lebih dahulu maka harta perkawinan tidak akan dibagi sebab ayah masih hidup.182 SAMPLE 2. Hak Asuh Anak (Hadanah) Anak merupakan anugerah dari Allah Swt. yang diamanahkan ke­ pada orangtua dan merupakan kewajiban orangtua untuk mendidiknya 07 Agustus 2014. 179 Awluddin Siregar dan Abd. Haris Hasibuan, Tokoh Adat Kecamatan Muara Batang gadis., wawancara pribadi, Muara Batang Gadis, 30 Agustus 2014. 180 Pendi Lubis menjelaskan, jika terjadi perceraian maka seluruh harta besama akan dibagi rata antara suami dan istri kecuali harta bawaan dan hasil warisan yang diterima masing­masing suami istri Pendi Lubis, Tokoh Masyarakat Simpang Gambir, Wawancara Pribadi, Batang Natal. 08 Agustus 2014. 181 Sutan Karitua, Tokoh adat (Hatobangon) Kec. Panyabungan Utara, Wawancara Prib­ adi, Panyabungan Utara 29 Agustus 2014. 182 Darwis Daulay dan Maksum Nasution, Tokoh Adat Panyabungan Barat, Wawancara Pribadi, Panyabungan Barat 27 Agustus 2014. 87
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dengan cara yang baik, dalam hal ini diperlukan kerja sama antara ayah dan ibu. Ulama telah bersepakat tentang kewajiban memelihara anak. Meninggalkan pemeliharaan anak sama halnya dengan akan merusak anak183 dan memberikan mudarat, tentu hal ini diharamkan. Mengasuh dan mendidik anak merupakan kewajiban yang mutlak bagi orangtua. Dalam kehidupan berumah tangga, tidak semua rumah tangga ber­ tahan selama­lamanya, sering kita mendengar kasus perkawinan yang pu­ tus dikarenakan perceraian ataupun salah satu suami atau istri meninggal dunia. Masyarakat Mandailing dikenal sebagai masyarakat yang religius dan taat kepada adat. Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Mandailing jika perkawinan putus akibat perceraian maka kewajiban da­ lam memelihara anak tetap menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri,184 akan tetapi jika salah satu suami istri menikah kembali atau pun salah satu suami atau istri meninggal dunia akan timbul persoalan siapakah yang paling berhak mengasuh anak, khususnya anak yang be­ lum mumayiz. SAMPLE Dalam kajian literatur fikih ulama telah menetapkan bahwa dalam kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki kaum perempuan, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak.185 Jika anak tidak mempunyai ibu yang berhak untuk mengasuh dan mendidiknya di rumah, baik karena ia tidak berhak atau tidak mem­ punyai kriteria untuk mengasuh atau mendidik, atau menikah dengan yang bukan mahram, atau telah meninggal dunia, maka neneknya (ibu­ nya ibu) lebih berhak daripada siapa pun.186 Sementara dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Mandai­ ling jika setelah perceraian dan istri menikah kembali ataupun istri telah meninggal dunia, maka yang mengasuh anak adalah suami dan orangtu­ anya (nenek dan kakek dari garis ayah).187 183 Wahbah az­Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, juz 10, (Damasqus: Dar al­Fikr, 1998), hlm. 2495. 184 Pardomuan Batubara, Tokoh Masyarakat Desa Hutabargot, wawancara pribadi, Huta bargot 8 Agustus 2014. 185 Dahlan Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke­1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Ho­ eve, 1996) h.415. 186 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2010), hlm. 182. 187 Kenyataan seperti ini hampir merata diseluruh kabupaten Mandailing Natal terutama di Kecamatan Panyabungan Utara, Hutabargot, ulu Pungkut, Bukit Malintang, Muara Si­ pongi, Tambangan, Lembah sorik Marapi, Puncak Sorik marapi dan kecamatan siabu. Hasil observasi di Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Juni 2014. 88
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL Pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan berkait­ an dengan rancangan atau keputusan.188 Pelaksanaan hukum perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan masyarakat dan menjadi tradisi serta dipa­ hami sebagai hukum yang harus dipatuhi. Dalam bab ini penulis akan mengkaji pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandai­ ling Natal (baik hukum perkawinan pra­rumah tangga maupun hukum perkawinan pasca­rumah tangga) dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan kajian ini diharapkan akan mencapai hasil ten­ tang bagaimana sebenarnya pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. SAMPLE A. SEJARAH TERBENTUKNYA KOMPILASI HUKUM INDONESIA Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih189 sebagai refe­ rensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah­tengah masya­ rakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda­beda. Akan tetapi penetapan kitab­kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Mun­ 188 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di unggah pada 07 Juni 2013. 189 Al-Bâjûriy, Fath al-Mu'în, Syarqâwi 'alâ al-Tahrîr, Mughnî al-Muhtâj, Nihâyat al- Muhtâj, al-Syarqâwî, I'ânat al-Tâlibîn, Qalyûbî/Mahallî, Fath al-Wahab dengan Syarh-nya, al-Umm, Bughyat al-Mustarsyidîn, Majmu' Syarh al-Muhazzab, Bidâyat al-Mujtahid, ', al- Fiqh 'alâ Madhâhib al-Arba'ah,,, Badâ'i al-Sanâ'î,, da Nihâyah.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU cul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan­ persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.190 Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan­gagasan ini di­ dasari pada pertimbangan­pertimbangan berikut: 1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hu­ kum maupun oleh masyarakat. 2. Persepsi yang tidak seragam tentang syariah menyebabkan hal­ hal: 1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa­apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalAllahu), 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (Tanfiziyah) dan 3. Akibat ke­ panjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan­jalan dan alat­alat yang tersedia dalam Undang­Undang Dasar 1945 dan per­ undangan lainnya. 3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara di mana hukum Is­ lam diberlakukan (1) Sebagai perundang­undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2) Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama MajAllah al­Ahkam Al­Adliyah dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.191 Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksa­ na Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim terse­ but Bustanul dipercaya menjadi pemimpin umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota tim dan ulama­ulama, cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI192 yang ditindaklanjuti de­ ngan keluarnya instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Aga­ 190 Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan per­ kara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. SAMPLE 3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara di mana hukum Is­ lam diberlakukan (1) Sebagai perundang­undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2) Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama MajAllah al­Ahkam Al­Adliyah dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.191 Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksa­ na Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim terse­ but Bustanul dipercaya menjadi pemimpin umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota tim dan ulama­ulama, cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI192 yang ditindaklanjuti de­ ngan keluarnya instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Aga­ 190 Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan per­ kara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. SAMPLE 191 tang-kompilasi-hukum-islam/. 192 Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin Compilare yang masuk ke dalam bahasa Belanda dengan sebutan compilatie, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut compilation. Secara harfiah berarti kumpulan dari berbagai karangan atau karangan yang tersusun dari kutipan­kutipan buku lain.
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... ma untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Perumusan KHI menggunakan kitab­kitab fiqih dari berbagai mazhab. Kitab­kitab tersebut adalah: Al-Bâjûriy, Fath al-Mu'în, Syarqâwi 'alâ al-Tahrîr, Mughnî al-Muhtâj, Nihâyat al- Muhtâj, al-Syarqâwî, I'ânat al-Tâlibîn, Tuhfah, Targîb al-Musytâq, Bulghah al-Sâ- lik, Syamsurî fî al-Farâ'id, al-Mudâwanah, Qalyûbî/Mahallî, Fath al-Wahab den- ganSyarh-nya, al-Umm, Bughyat al-Mustarsyidîn, Bidâyat al-Mujtahid, 'Aqîdah wa al-Syarî'ah, al-Muhalla, al-Wajîz, Fath al-Qadîr, al-Fiqh 'alâ Madhâhib al-Ar- ba'ah, Fiqh al-Sunnah, Kasyf al-Qinâ', Majmû'ah al-Fatâwâ ibn Taymiyah, Qa- wânîn al-Syar'iyyah Lî al-Sayyid Utsmân bin Yahya, al-Mughnî, al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah Taymiyyah al-Mubtadi, Qawânîn alSyar'iyyah Lî al-Sayyid Sudâqah Dahlân, Nawâb al-Jalîl, Syarh ibn 'Abidîn, al-Muwattâ', Hâsyiyah Syamsud- dîn Muhammad 'Irfân Dasûqî, Badâ'i al-Sanâ'î, Tabyîn al-Haqâ'iq, al-Fatâwâ al-Hindiyyah, Fath al-Qadîr, da Nihâyah. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, te­ lah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi­tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul ham­ batan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hu­ kum Islam.193 SAMPLE Upaya memositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai: - Melengkapi pilar peradilan agama. - Menyamakan persepsi penerapan hukum. - Mempercepat proses Taqribi baina al-Madzahib. Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkem­ bangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan 193 Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fikih dalam bahasa Un­ dang­undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut peng­Qanun­an hukum syara'". Wahyu Widhiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan - termasuk wasiat dan hibah - (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Lihat: Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98. 91
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU KHI terkait erat dengan usaha­usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori recep- tie, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Aga ma. Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah­tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fikih hasil interpretasi ulama­ula­ ma abad kedua hijriyah dan abad­abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taklid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fikih identik dengan Syariah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang­tindih antara yang sakral dengan yang profan. Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan peradilan agama. Pengidentifikasian fikih dengan syariah atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam meng­ hadapi penyelesaian kasus­kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab­kitab fikih sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat­pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di da­ lam kitab­kitab fikih..194 SAMPLE Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesa­ daran hukum masyarakat adalah Undang­Undang No. 4 Tahun 2004 Pa­ sal 28 ayat 1.195 Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, kare­ nanya pelaksanaan hukum menggunakan metode yang sangat memper­ hatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode itu ialah maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf.196 Kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. 194 Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan pen­ gadilan agama yang berbeda­beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fikih itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di pengadilan agama. Lihat Mahfud, Moh. MD. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 1999) hlm. 259. 195 "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai­nilai hukum dan rasa ke­ adilan yang hidup dalam masyarakat." Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaidah." 196 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 7. 92
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazai­ rin dan T.M. Hasbi Ash­Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain­lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat se­ tempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hu­ kum nasional di Indonesia.197 B. KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM 1. Perjodohan Hukum perkawinan nasional Indonesia telah diatur dalam Undang­ Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan khusus untuk masyarakat Islam Indonesia, hukum perkawinan itu di­ jabarkan dan dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam uraian singkat ini dikemukakan beberapa hal yang penting tentang hukum per­ kawinan dan hal­hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. SAMPLE Pada pokoknya, ketentuan­ketentuan yang diatur dalam KHI bidang Hukum Perkawinan adalah penegasan ulang tentang hal­hal yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diikuti dengan penjabaran lanjut ter­ hadap ketentuan­ketentuan UU itu dan PP No. 9 Tahun 1975.198 Istilah perjodohan dipahami sebagai upaya berupa kesepakatan ke­ dua pihak kearah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Kompilasi Hukum Islam menyebut upaya perjodohan ini dengan istilah peminangan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Bab 1 huruf a bahwa pengertian peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hu­ bung an perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara­ cara yang baik (makruf). Peminangan langsung dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilaku­ kan oleh perantara yang dapat dipercaya (Pasal 11 KHI).199 Peminang an 197 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38. 198 Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dan dijabarkan yang akan dijadikan ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Is­ lam yang akan diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam. Dengan kata lain, buku I KHI bidang perkawinan merupakan aturan dan hukum khusus yang akan diberlakukan dan diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. 199 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Citra Umabara, 2007), hlm. 132. 93
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU juga dapat dilakukan secara terang­terangan (shorih) atau dengan sin­ diran (kinayah). Pasal 12 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa peminangan dapat dilaku­ kan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Ini dapat dipahami sebagai syarat pemi­ nangan. Selain itu wanita yang dipinang haruslah tidak terdapat halang­ an sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4)200 dan wanita yang statusnya kebalikan dari KHI Pasal 12 maka tidak terha­ lang untuk dipinang. Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki­laki terhadap seorang wanita, belumlah berakibat hukum. Sebagai­ mana yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 13 ayat: a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memu- tuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. b. SAMPLE Karena peminangan pada prinsipnya belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhal­ wat (bersepi­sepi berdua) sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Hukum Islam di Indonesia menentukan bahwa salah satu syarat per­ kawinan adalah persetujuan dari kedua calon mempelai. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) KHI. Persetujuan ini penting agar masing­masing suami dan istri, memasuki gerbang perka­ winan dan dalam berumah tangga benar­benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak, dan kewajibannya secara proporsional dan bahwa persetujuan calon mempelai ini merupakan hasil dari peminangan atau khitbah. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyata­ an tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga beru­ pa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. Hal ini Sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 16 ayat (2). 200 Pasal 12 ayat (2) berbunyi "Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang." 3) Dilarang juga meminang seorang wa­ nita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita. Dan ayat (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena ada­ nya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam­diam. Pria yang me minang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. 94
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... 2. Mahar Pengertian secara etimologi dalam bahasa Arab mahar (رهم) adalah bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah روهم yang secara lugah (eti­ mologi) berarti maskawin.201 Adapun menurut istilah, mahar ialah "pem­ berian wajib202 dari calon suami kepada calon istri sebagai ketu lusan cin­ ta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya." Atau "suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda mau­ pun jasa (memerdekakan budak, mengajar)."203 Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang redaksinya, namun maksud dan tujuannya sama.204 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mem­ pelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentang­ an dengan hukum Islam.205 Dari rumusan­rumusan definisi di atas juga dapat dipahami bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar­benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya,206 bukan hak bersama SAMPLE 201 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 431. 202 Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar ha­ nya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi meng­ gunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan sang istri. Allah Swt. berfirman: ْيِنَه ُه ْوُلُكَف ا ًسْفَن ُهْنِّم ٍء ْيَش ْنَع ْمُكَل َنْبِط ْنِاَف ۗ ًةَلْحِن َّنِهِتٰق ُد َص َء ۤا َسِّنلا اوُتٰاَو أـۤ أـۤ ْيِرَّم اً اً "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai ma- kanan) yang sebaik-baiknya." (QS. an-Nisaa' [4]: 4) 203 Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana­PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 84. 204 Pendapat­pendapat tersebut adalah Golongan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, lebih lengkap lihat: Wahbah al­Zuhaily, Fiqh Islam Wa Adillatuhu. (Damaskus: Dar al Fikr, 2006) hlm. 6758. Dan Ibnu Humam, Syarh Fath al-Qadir, Juz III (Beirut: Darul Kutub al­'Ilmiyah, t.th.), hlm. 304. 205 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 24. 206 Mahar bukanlah pembayaran yang seolah­olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak­injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak dianggap se­ bagai barang yang diperjualbelikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Is­ lam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak un­ tuk memegang urusannya. Adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak­hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki­laki, sebagaimana adanya waris dan hak menerima 95
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dan bukan juga hak walinya. Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepa­ da istrinya, baik kontan atau pun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai sedekah, yang dicatat sebagai mahar secara mut­ lak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya apabila terjadi khalwat. Apabila telah terjadi khal- wat antara suami­istri, dan dapat dijadikan dasar bahwa terjadi dukhul (persetubuhan) antara keduanya, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat­alat bukti yang dapat menim­ bulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhalwat, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separuhnya saja. SAMPLE Ulama fikih sepakat bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal jumlah mahar yang harus diberikan. Jumlahnya terserah pada kemam­ puan mempelai laki­laki asal dianggap layak. Tidak ada ketentuan dalam agama yang menunjukkan batasan maksimal yang tidak boleh melebihi hal itu. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Tetapi sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya.207 Di dalam KHI, mahar diatur di dalam Pasal 30 sampai Pasal 38 di dalam Pasal 30 dinyatakan: Calon mempelai pria, wajib membayar mahar kepada calon mempelai perem- puan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di da­ lam Pasal 31 yang berbunyi: wasiat. Dan juga untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah untuk menceraikan istrinya sesukanya serta untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri. 207 Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seper­ empat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang se­ banding berat emas perak tersebut. Mereka yang berpendapat mahar tidak ada batasannya karena mengikuti bahwa sabda Nabi saw.," Nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi" adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batasan terendahnya tentu beliau menjelaskannya. 96
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam. Dengan demikian, kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penen­ tuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan ke­ mudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh membe rat­ kan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan. Persamaan kedudukan mahar dalam fikih dengan KHI adalah se­ bagai berikut: 1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV Pasal 30 dikatakan bah­ wa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mem­ pelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian pula, dalam syariat Islam khususnya fikih mu­ nakahat, pria wajib membayar mahar kepada calon istrinya.208 2. Dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa: penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Demikian pula, dalam fikih munakahat yang didasarkan ke­ pada Al­Qur'an dan Al­Hadits diterangkan bahwa perempuan yang baik dan membawa berkah adalah perempuan yang murah atau se­ derhana maharnya. Mahar diukur menurut kemampuan pihak mem­ pelai laki­laki.209 SAMPLE 3. Dalam Pasal 33 dikatakan bahwa: (1) penyerahan mahar dilaku­ kan dengan tunai; (2) apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya men­ jadi utang calon mempelai pria. Demikian pula halnya dalam hukum perkawinan Islam atau fikih munakahat, mahar dapat dilakukan se­ cara tunai atau berutang.210 Perbedaan kedudukan mahar antara KHI dengan hukum perkawinan Islam sebagai berikut: Dalam KHI Pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa: Kewajiban menye­ rahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, sedang­ kan dalam hukum perkawinan Islam. Slamet Abidin menjelaskan bahwa mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan Malik menyatakan bahwa mahar sebagai rukun nikah. Dalam KHI, mahar bukan rukun, juga 208 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 135 209 Ibid., hlm. 136. 210 Ibid. 97
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU bukan syarat dalam nikah.211 Dalam KHI bab IV Rukun dan syarat per­ kawinan Bagian kesatu mengenai rukun pada Pasal 14 dikatakan bah­ wa untuk melangsungkan pernikahan harus ada: a) calon istri, b) calon suami, c) wali nikah, d) dua orang saksi, e) ijab dan qabul. Dalam pasal itu mahar tidak termasuk rukun, padahal menurut hukum perkawinan Islam, nikah tanpa mahar tidak sah, sama dengan nikah tanpa akad. Ada­ pun yang dimaksud dengan kata "menyerahkan mahar" artinya memberi­ kannya kepada calon istri dan hukumnya wajib. 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Agama Islam yang sangat erat dengan tradisi bayani seperti yang diungkapkan oleh Abid al­Jabiri sebagai salah satu epistemologi ilmu di dalam dunia Islam, dan Al­Qur'an yang dinilai sebagai teks yang shalihun likulli zaman wa makan merupakan kamus hidup bagi kehidupan beraga­ ma seorang Muslim di mana pun ia berada. Oleh sebab itu, segala aspek kehidupan praktis manusia telah diatur sedemikian rupa oleh Al­Qur'an dan Sunnah Nabi untuk menjadikan Al­Qur'an sebagai hudan linnas. Jadi, segala kebijakan dan pola pikir manusia harus bisa sesuai dengan Al­ Qur'an untuk mencapai kehidupan yang survival sesuai dengan semangat Al­Qur'an untuk keselamatan dunia dan akhirat. SAMPLE Di dalam Al­Qur'an dan Hadis telah termaktub tentang penjelasan­ penjelasan tentang suami dan istri di dalam keluarga, meskipun masih membutuhkan tafsir agar bisa mengompromikan antara teks dan kebu­ tuhan masyarakat yang kontekstual, oleh sebab itulah para ulama fikih telah merumuskan di dalam karya­karyanya mengenai hak dan kewajib­ an suami istri di dalam keluarga. Apabila sepasang manusia sudah sah menjadi pasangan suami istri (pasutri), maka akan ada hukum yang berlangsung, hukum­hukum inilah yang harus dilakukan oleh pasutri untuk mencapai hidup bersama yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Menurut Sayyid Sabiq, membagi hak sua­ mi menjadi tiga, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.212 Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa­apa yang dite­ rima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai 211 Slamet Abidin, al-Munakahat dalam kacamata Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Cita Pustaka, 1999), hlm. 107. 212 As­Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, ahli bahasa: Moh. Tholib, (Bandung: al­Ma'arif, 1997), Cet. XIII, hlm. 51. 98
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... hak dan begitu pula istri mempunyai hak.213 Di balik itu suami mempu­ nyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.214 Hak dan kewajiban215 adalah dua sisi yang paling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hu­ kum Islam.216 Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan ru­ mah tangga itu dapat dilihat dalam ayat Al­Qur'an dan beberapa hadis Nabi, antara lain: al-Baqarah (2) ayat 228: ٌمْيِكَح ٌزْيِزَع ُهّٰللاَو ۗ ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع ِلاَج ِّرلِلَو ۖ ِفْوُرْعَمْلاِب َّنِهْيَلَع ْي ِذَّلا ُلْثِم َّنُهَلَو Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menu- rut cara yang makruf.217 Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.218 SAMPLE 213 Pengertian "hak" menurut bahasa yaitu kebenaran. Atau yang memiliki arti kekua­ saan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau dalam arti lain wewenang menuntut hukum. Menurut istilah yaitu menurut para pendapat ulama fikih yang sebagian ulama Mutaakhirin "hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara" atau dengan kata lain hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya, yang diakui oleh syara' Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indo- nesia, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 64­65. 214 Jika suami istri sama­sama menjalankan tanggung jawabnya masing­masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud ses­ uai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah. Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana­PrenadaMedia Group, 2003), hlm. 155. 215 Hak dan kewajiban suami istri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui akad (ijab­qabul). Pada saat itu pula, suami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hak dan kewajiban suami istri terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat materiil dan hak kewajiban yang bersifat immaterial. Hak dan kewajiban materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan kepada istri dan anak­anaknya. Adapun hak dan kewajiban immateriil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada istrinya Syahrijal Abbas, Me- diasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Ken­ cana­PrenadaMedia Group, 2009), hlm. 179. 216 Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, hlm. 75. 217 Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewa­ jiban.Kewajiban istri merupakan hak bagi suami.Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan se tingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas. 218 Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, hlm. 36. 99
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Sebelum menguraikan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompi­ lasi Hukum Islam terlebih dahulu penulis uraikan hak dan kewajiban dalam kajian fikih, yaitu: a. Nafkah Para ulama sepakat bahwa di antara hak istri terhadap suami adalah nafkah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah [2]: 233, yaitu: ِفْوُرْعَمْلاِب َّنُهُت َو ْسِكَو َّنُهُقْزِر ٗهَل ِد ْوُل ْوَمْلا ىَلَعَو ۗ Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf."219 Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga termasuk nafkah).220 Hal ini dikarenakan seorang perempuan yang menjadi istri bagi seorang suami menggunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya. SAMPLE Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada istri­ nya adalah sesuai kemampuan suami. Hal ini Allah Swt. berfirman dalam surah ath-Thalaaq [65]: 6: ْمُك ِدْجُّو ْنِّم ْمُتْنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُه ْوُنِكْسَا Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.221 Nafkah diberikan suami kepada istri dalam sebuah ikatan perkawin­ an yang sah, yang masih berlangsung dan istri tidak nusyuz (durhaka). Atau karena hal­hal lain yang menghalangi istri menerima belanja (naf­ kah).222 219 Ibid., hlm. 45. 220 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 115. 221 Departemen Agama RI. Al-Qur'an, hlm. 351. 222 Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang makruf (baik) memberi nafkah pada ibu si anak, termasuk pula dalam hak pakaian. Yang dimaksud dengan cara yang makruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan ma­ syarakatnya tanpa bersikap berlebih­lebihan dan tidak pula pelit. Hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Al-Qur'an Al 'Azhim, juz 2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, t.th.), hlm. 375. 100
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... Dari Mu'awiyah Al­Qusyairi r.a., ia bertanya pada Rasulullah saw. mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah saw. bersabda: َهْج َوْلا ِبِر ْضَت َ�لَو - َتْب َسَتْكا ِوَ أا إا اَهَمِعْطُت ْنَ إا ْرُج ْهَت َ�لَو ْحِّبَقُت َ�لَو "Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberi nya pakaian sebagaimana engkau berpakaian-atau engkau usahakan-, dan eng kau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkan nya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasihat) selain di rumah." (HR. Abu Daud. Syekh al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan shahih) أا - َتْي َسَتْكا اَذِ إا اَه َو ُسْكَتَو َتْمِعَط اَذِ 223ِتْيَبْلا ىِف َّ�لِ Demikianlah dalil yang menyebutkan kewajiban seorang suami menafkahi istri dan keluarganya. Lalu berapa besar nafkah yang menjadi kewajiban suami. Disebutkan dalam QS. ath-Thalaaq [65]: 7, yaitu: ُهَّللا ُهاَتَ آا اَّمِم ْقِفْنُيْلَف ُهُقْزِر ِهْيَلَع َر ِدُق ْنَمَو ِهِتَعَس ْنِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْنُيِل Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (QS. ath-Thalaaq [65]: 7) SAMPLE ُهُر َدَق ِرِتْقُمْلا ىَلَعَو ُهُر َدَق ِع ِسوُمْلا ىَلَع Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (QS. al-Baqarah [2]: 236) Dalil­dalil di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami dalam menafkahi istri dan keluarganya harus mencukupi kebutuhan is­ tri dan anak dengan baik, ini berbeda tergantung keadaan, tempat, dan zaman. Kadar nafkah itu juga dilihat dari kemampuan suami, apakah ia termasuk orang yang dilapangkan dalam rizki ataukah tidak. b. Memperlakukan dan Menjaga Istri dengan Baik Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan istrinya de­ ngan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya.224 Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwar­ nai dengan kegembiraan yang timbul dari hati ke hati sehingga keseim­ bangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.225 Bergaul dengan cara yang baik berarti memperlakukan dan meng­ 223 Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al­Muassat al­Risalah, 1998), Hadis No. 2142, hlm. 453. 224 As­Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah., hlm. 126. 225 Rs. Abdul Azis, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, (Semarang: CV Wicaksana, Cet. ke­ 1, 1990), hlm. 65. 101
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU hormati dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhan istrinya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan istri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Hal ini telah diajarkan oleh nabi di da­ lam hadis: "Hak istri kepada suami adalah memberi makan kepada istrinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika dia berpakaian, tidak memukul pada muka dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri ke- cuali dari tempat tidur."226 Seorang suami tidak boleh memarahi istri sekalipun sang istri memi­ liki kekurangan­kekurangan, namun suami tidak boleh permasalahkan apa yang menjadi kelemahan istrinya karena di balik kekurangan­keku­ rangan yang ada pada istrinya terdapat kelebihan­kelebihan yang dipu­ nyai oleh istrinya. Di samping itu, totalitas waktu istrinya tercurahkan oleh ketaatanya kepada suami. c. Meluangkan Waktu untuk Bercanda dengan Istri Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita saw. sebagaimana yang di­ SAMPLE ceritakan oleh istri beliau, 'Aisyah r.a. أا ىَلَع ُهُتْقَب َسَف ُهُتْقَبا َسَف ْتَلاَق ٍرَفَس ىِف -ملسو هيلع هللا ىلص- ِّىِبَّنلا َعَم ْتَناَك اَهَّنَ "ِةَقْب َّسلا َكْلِتِب ِه ِذَه" َلاَقَف ىِنَقَب َسَف ُهُتْقَباَس َمْحَّللا ُتْلَمَح اَّمَلَف َّىَلْجِر Ia pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam safar. 'Aisyah lantas berlomba lari bersama beliau dan ia mengalahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.Tatkala 'Aisyah sudah bertambah gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasulshallallahu 'alaihi wa sallam, namun kala itu ia kalah. Lantas Nabi shallal- lahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ini balasan untuk kekalahanku dahulu." (HR. Abu Daud No. 2578 dan Ahmad 6: 264.227 Syekh al­Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih. Nabi saw. ma­ sih menyempatkan diri untuk bermain dan bersenda gurau dengan istri­ nya tercinta. Seorang suami harus berlaku penuh sayang kepada istrinya, dan ber­ usaha menghibur dengan bermain serta bercanda,228 karena hal itu dapat 226 Al­Khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al­Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Bei­ rut: Dar al­Fikr, t.th.), Jilid 1, hlm. 593­594, lihat juga Abu dawud, Sunan Abi Dawud, (Mesir: Isa Al­Babi Al­Habi WA Auladih, t.th.), Jilid 1,cet ke 1 hadis No. 1952, hlm. 494. 227 Abu dawud, Sunan Abi Dawud, (Mesir: Isa Al­Babi Al­Habi WA Auladih, t.th.) Jilid 3, Cet. ke­1, hadis No. 2578, hlm. 367. 228 Tetapi dalam hal bermain­main dan bercanda, seorang suami tidak boleh berlebihan, karena mengikuti kesenangan nafsu semata, sehingga dapat merusak akhlaknya dan men­ jatuhkan wibawanya di mata istri. Betapapun dalam masalah ini ia harus dapat menjaga keseimbangan. Ia tidak boleh lemah atau kehilangan wibawa jika melihat suatu kemung­ karan. Bahkan ia sama sekali tidak boleh ikut membantu atas perbuatan­perbuatan mung­ kar. Al­Hasan mengatakan, "Demi Allah, seorang suami yang takluk terhadap istrinya demi 102
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... menyenangkan hati istri. Sesungguhnya seorang wanita sebelum me­ nikah mendapatkan kasih sayang serta kelembutan dari kedua orangtua­ nya. Namun setelah mengikat janji suci pernikahan, ia berlepas diri dari semua itu, untuk kemudian menambatkan tali kasih sayang dan penger­ tiannya kepada suaminya. Dalam benaknya, ia berharap agar di rumah suaminya kelak dirinya dapat mereguk cinta kasih sayang dari suaminya, sebagaimana yang sebelumnya ia peroleh dari kedua orangtuanya. Bah­ kan, dirinya berharap agar suaminya mencintai dan mengasihinya lebih daripada cinta dan kasih kedua orangtuanya.229 d. Mengajarkan Urusan Agama Kepada Istri Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri ialah mengajar­ kan hal­hal yang khusus tentang urusan agama. Abu Hamid l­Ghazali r.a. mengatakan: "Seorang suami wajib mengajari istrinya hukum-hukum agama, termasuk masalah-masalah yang menyangkut haid. Sebab, hal itulah yang akan menjaganya dari neraka." SAMPLE e. Suami Ditaati oleh istri Istri harus menaati suami selama dalam hal yang tidak mengandung maksiat, istri juga menjaga harta suaminya. Hal ini dijelaskan di dalam QS. an-Nisaa' [4]: 34, yaitu: ّٰللا َظِفَح اَمِب ِبْيَغْلِّل ٌتٰظِفٰح ٌتٰتِنٰق ُت ٰحِل ّٰصلاَف Wanita yang baik adalah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri di balik suaminya, sebab Allah telah memelihara. Yang dimaksud dengan memelihara di balik suaminya adalah ketika suaminya tidak ada di rumah dengan menjaga diri dari hal­hal yang tidak baik.230 Hak suami yang menjadi kewajiban istri asalnya dijelaskan dalam ayat berikut ini: ْنِم ا ْوُقَفْنَا آاَمِبَّو ٍضْعَب ىٰلَع ْمُه َضْعَب ُهّٰللا َل َّضَف اَمِب ِء ۤا َسِّنلا ىَلَع َن ْوُما َّوَق ُلاَج ِّرلَا َّنُهَز ْو ُشُن َن ْوُفاَخَت ْيِتّٰلاَوۗ ُهّٰللا َظِفَح اَمِب ِبْيَغْلِّل ٌتٰظِفٰح ٌتٰتِنٰق ُت ٰحِل ّٰصلاَف ۗ ْمِهِلا َوْمَا َّنِهْيَلَع ا ْوُغْبَت اَلَف ْمُكَنْعَطَا ْنِاَف ۚ َّنُه ْوُبِر ْضاَو ِعِجا َضَمْلا ىِف َّنُهْوُرُجْهاَو َّنُه ْوُظِعَف اًرْيِبَك اًّيِلَع َناَك َهّٰللا َّنِاۗ اًلْيِبَس menuruti keinginan nafsunya semata, niscaya Allah akan menyeretnya ke dalam neraka." Syekh Hafizh Ali Syuaisyi', Kado Pernikahan, hlm. 124. 229 Ibrahim Amini, Hak­hak Suami dan Istri, (Perpustaka Nasional RI, 2006), hlm. 190. 230 Jamaludin al­Dimasyiqi, Mauidloh al-Mu'minin, Indonesia: Dar al­Ihya' al­Kutub al­Arabi, jilid 1, hlm. 117. 103
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Se- bab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemu- dian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." (QS. an-Nisaa' [4]: 34) Hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, أا اًرِمآا ُتْنُك ْوَل ِّقَحْلا َنِم َّنِهْيَلَع ْمُهَل ُهَّللا "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri."231 أ�ل َن ْدُج ْسَي ْنَ أا َءا َسِّنلا ُت ْرَمَ أ�ل َدُج ْسَي ْنَ أا اًدَحَ َلَعَج اَمِل َّنِهِجاَوْزَ أ�ل ٍدَحَ SAMPLE Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membang­ kang yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita.232 Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat ataukah durhaka. Al­Hushoin bin Mi­ hshan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi shal- lallahu 'alaihi wa sallam karena satu keperluan. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah Saw bertanya kepadanya, أا َفْيَك :َلاَق . ْمَعَن : ْتَلاَق ؟ِتْنَ إا ُه ْوُلآا اَم : ْتَلاَق ؟ُهَل ِتْنَ أا أا ٍجْوَز ُتاَذَ أا َنيأا ْيِرُظْناَف :َلاَق .ُهْنَع ُت ْزَجَع اَم َّ�لِ ِكُراَنَو ِكُتَّنَج َوُه اَمَّنإاَف ،ُهْنِم ِتْنَ "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Hushain menjawab, "Sudah." "Bagai- mana (sikap) engkau terhadap suamimu?", tanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lagi. Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali da lam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sal- lam bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan 231 Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Muassat al­Risalah, t.th.), Juz III, Cet. ke­2, no. 2140, hlm. 187, lihat juga Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, no. 1159, hlm. 324, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Hadis No. 1852, hlm. 359 dan Ahmad, Suanan Ahamad, jilid 4, hlm. 381. Syekh al­Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih. 232 Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Ra­ sulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci" (HR. An­Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syekh al­Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan shahih). 104
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu."233 (HR. Ahmad) Dalam hadis lain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga memperingat­ kan agar manusia tidak boleh taat234 kepada perintah siapa pun jika pe­ rintah itu bertentangan dengan syariat: ِهللا ِةَي ِصْعَم يِف ٍق ْوُلْخَمِل َةَعاَط َ�ل "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah." (HR. Ah- mad. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan Sanad hadis ini shahih)235 f. Berdiam di Rumah dan Tidaklah Keluar Kecuali dengan Izin Suami Allah Ta'ala berfirman: ىٰلْوُ�ْلا ِةَّيِلِهاَجْلا َج ُّرَبَت َنْج َّرَبَت �َلَو َّنُكِت ْوُيُب ْيِف َن ْرَقَو Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan ber- tingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. (QS. al-Ahzab [33]: 33). SAMPLE Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik si istri keluar untuk mengunjungi kedua orangtua­ nya ataupun untuk kebutuhan yang lain, sampai pun untuk keperlu­ an shalat di masjid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengata­ kan, "Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya." Beliau juga berkata, "Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat nusyuz (pembangkangan), bermaksiat ke­ pada Allah Ta'ala dan Rasul­Nya, serta pantas mendapatkan siksa."236 g. Tidak Mengizinkan Orang Lain Masuk Rumah Kecuali dengan Izin Suami Pesan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada haji Wada', 233 Ahmad Bin Hanbal, Sunan Ahmad Bin Hanbal (Beirut: Muassat al­Risalah, t.th.), jilid 4, hlm. 341. Hadis ini shahih sebagaimana kata Syekh al­Albani dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib, (Kairo: Dar al­Hikmah, t.th.), hadis No. 1933, hlm. 321. 234 Ketaatan istri pada suami tidaklah mutlak. Jika istri diperintah suami untuk tidak berjilbab, berdandan menor di hadapan pria lain, meninggalkan shalat lima waktu, atau bersetubuh di saat haidh, maka perintah dalam maksiat semacam ini tidak boleh ditaati. Rasulullah shlAllahu 'alaihi wa sallam bersabda, إا ، ٍةَي ِصْعَم ىِف َةَعاَط َ�ل "Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang makruf (kebaikan)." (HR. Bukhari dan Muslim), lihat: Bukhari, Shahih al­Bukhari, (Mesir: Isaal­ Habi, 1998), Hadis No. 7145, hlm. 567. Muslim bin Hajjaj, Juz III, Hadis No. 1840, hlm. 234. 235 Ahmad bin Hanbal, Sunan Ahmad, (Mesir: Isa al­habi, t.th.), juz I, hlm. 131. 236 Ibnu Taimah, Majmu' Al-Fatawa, (Beirut: Dar al­Fikr, t.th.), jilid 32, hlm. 188. ِفوُرْعَمْلا ىِف ُةَعاَّطلا اَمَّنِ 105
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU أاِب َّنُهوُمُت ْذَخَ ِةَمِلَكِب َّنُهَجو ُرُف ْمُتْلَلْحَتْساَو ِهَّللا ِناَمَ أا ْمُكَّنِ أا ْمُكَش ُرُف َنْئِطوُي َ�ل ْنَ إاَف ِءا َسِّنلا ىِف َهَّللا اوُقَّتاَف أا َّنِهْيَلَع ْمُكَلَو ِهَّللا ُهَنوُهَرْكَت اًدَحَ "Bertakwalah kalian dalam urusan para wanita (istri-istri kalian), karena se- sungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian." (HR. Muslim no. 1218)237 Hadis di atas dipahami jika tidak diketahui ridha suami ketika ada orang lain yang masuk. Adapun jika seandainya suami ridha dan asalnya membolehkan orang lain itu masuk, maka tidaklah masalah. h. Tidak Berpuasa Sunnah Ketika Suami Ada Kecuali dengan Izin Suami Para fukaha telah sepakat bahwa seorang wanita tidak diperkenan­ kan untuk melaksanakan puasa sunah melainkan dengan izin suaminya. Dalam hadis yang muttafaqun 'alaih, dari Abu Hurairah, Rasulullah shal- lallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ِهِنْذِ SAMPLE أا ْرَمْلِل ُّل ِحَي َ�ل أا ِةَ إا ٌدِهاَش اَهُجْوَزَو َمو ُصَت ْنَ إاِب َّ�لِ "Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya." (HR. Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 1026)238 Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izin bi­ sa jadi dengan ridha suami. Ridha suami sudah sama dengan izinnya.239 Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, "Larangan pada hadis di atas dimaksudkan untuk puasa tathowwu' dan puasa sunah yang tidak diten­ tukan waktunya. Menurut ulama Syafi'iyah, larangan yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah larangan haram."240 237 Muslim Bin Hajjaj, Sahih Muslim (Beirut: dar al­Muassat al­Risalah), Jilid III, Hadis No. 1218, hlm. 141. 238 Al­bukhari, Sahih Bukhari, Hadis No. 5195, hlm. 231; lihat juga Muslim Bin Hajjaj, Sahih Muslim, Hadis No. 1026, hlm. 112. 239 Dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah disebutkan, "Jika seorang wanita menjalankan puasa (selain puasa Ramadhan) tanpa izin suaminya, puasanya tetap sah, namun ia tel- ah melakukan keharaman. Demikian pendapat mayoritas fukaha.Ulama Hanafiyah men­ ganggapnya makruh tahrim.Ulama Syafi'iyah menyatakan seperti itu haram jika puasanya berulang kali. Akan tetapi jika puasanya tidak berulang kali (artinya, memiliki batasan wak­ tu tertentu) seperti puasa 'Arofah, puasa 'Asyura, puasa enam hari di bulan Syawal, maka boleh dilakukan tanpa izin suami, kecuali jika memang suami melarangnya." Lihat: Imam Nawawi, Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, Juz 28, (Beirut: Dar Qalam, t.th.), hlm. 99. 240 Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Juz 7, (Beirut: Dar al­Muassat al­Risalah, t.th.), hlm. 115. 106
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... Al­Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Yang dimaksud la­ rangan puasa tanpa izin suami di sini adalah untuk puasa selain puasa di bulan Ramadhan. Adapun jika puasanya adalah wajib, dilakukan di luar Ramadhan dan waktunya masih lapang untuk menunaikannya, maka tetap harus dengan izin suami. Hadis ini menunjukkan diharamkannya puasa yang dimaksudkan tanpa izin suami.241 Berdasarkan pemahaman dalil yang telah disebutkan, jika suami ti- dak di tempat, maka istri tidak perlu meminta izin pada suami ketika ing in melakukan puasa sunnah. Keadaan yang dimaksudkan seperti keti­ ka suami sedang bersafar, sedang sakit, sedang berihrom atau suami sendiri sedang puasa. Kondisi sakit membuat suami tidak mungkin melakukan jima' (hubungan badan). Keadaan ihrom terlarang untuk jima', begitu pula ketika suami sedang puasa. Inilah yang dimaksud kondisi suami ti­ dak di tempat. i. Berkhidmat pada Suami dan Anak-anaknya SAMPLE Semestinya seorang istri membantu suaminya dalam kehidupannya. Hal ini telah dicontohkan oleh istri­istri shalihah dari kalangan shahabi­ yah seperti yang dilakukan Asma` binti Abi Bakar Ash­Shiddiq radhiyalla- hu 'anhuma yang berkhidmat kepada suaminya, az­Zubair ibnul 'Awwam radhiyallahu 'anhu. Ia mengurusi hewan tunggangan suaminya, memberi makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal embernya, serta mengadon tepung untuk membuat kue. Ia yang memikul biji­bijian dari tanah milik suaminya sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah tersebut sekitar 2/3 farsakh. Sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Jabir bin Abdil­ lah radhiyallahu 'anhu, menikahi seorang janda agar bisa berkhidmat padanya dengan mengurusi 7 atau 9 saudara perempuannya yang masih belia. Kata Jabir kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Ayah­ ku, Abdullah, telah wafat dan ia meninggalkan banyak anak perempuan. Aku tidak suka mendatangkan di tengah­tengah mereka wanita yang sama dengan mereka. Maka aku pun menikahi seorang wanita yang bisa mengurusi dan merawat mereka." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sal- lam mendoakan Jabir, 241 Jadi, puasa yang mesti dilakukan dengan izin suami ada dua macam: (1) puasa sun­ nah yang tidak memiliki batasan waktu tertentu (seperti puasa senin kamis), (2) puasa wajib yang masih ada waktu longgar untuk melakukannya. Contoh dari yang kedua adalah qodho' puasa yang waktunya masih longgar sampai Ramadhan berikutnya. Ini berarti kalau pua­ sanya adalah puasa Syawal, maka boleh tanpa izin suami karena puasa Syawal adalah pua­ sa yang memiliki batasan waktu tertentu hanya di bulan Syawal. 107
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU اًرْيَخ :ْوَ أا - َكَل ُهللا َكَرَابَف "Semoga Allah memberkahimu." Atau beliau berkata, "Semoga kebaikan un- tukmu." (HR. Muslim)242 j. Halalnya Pergaulan Suami istri sama­sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pa­ sangan suami istri dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar saling membutuhkan.243 Allah juga berfirman QS. al-Baqarah [2]: 187 yaitu: َّنُهَّل ٌساَبِل ْمُتْنَاَو ْمُكَّل ٌساَبِل َّنُه "Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian mereka." Ayat ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri, saling memerlukan dan saling melengkapi. SAMPLE k. Hak Saling Memperoleh Harta Waris Apabila salah satu suami­istri meninggal dunia, maka dapat memper­ oleh harta warisan dari harta yang ditinggalkan. Ini merupakan bentuk dari keadilan yang diperoleh antara suami dan istri. Hal mawaris ini dia­ tur oleh Al­Qur'an yang sudah mendetail di dalam QS. an-Nisaa' [4]: 7­12. l. Hak Timbal Balik Dalam kehidupan rumah tangga salah satu kriteria ideal untuk men­ capai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah suami se­ bagai pemimpin bagi keluarga memimpin istrinya untuk mendidik dan memperlakukan istrinya secara profesional sebagai perintah syariat Islam. Adapun sang istri sebagai yang dipimpin hendaknya mematuhi dan mengingatkan apabila suami keluar dari jalur keagamaan. Demikian hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara suami dan istri (simbiosis mutualisme). Dari uraian di atas, apabila dilihat dengan kacamata gender mung­ kin terlihat biasa, bahkan mendiskreditkan kaum perempuan di dalam keluarga, sebab beberapa penjelasan tentang hak dan kewajiban suami dan istri misalnya seorang istri harus menaati suami. Pada dasarnya hukum fikih menjadi sebuah produk pemikiran itu selalu terikat oleh tempat dan kebudayaan tertentu yang biasa terjadi 242 Muslim bin Hajjaj. Hadis No. 715. 243 Huzaemah Tahido, Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita, (Jakarta: Majlis Ulama' In­ donesia, 1999), hlm. 80­81. 108
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... di dalam masyarakat, oleh sebab itulah para ulama fikih merumuskan hukum­hukum demikian yang bertumpu pada Al­Qur'an dan hadis meru­ pakan kaidah umum, artinya mayoritas yang terjadi, para lelakilah yang menjadi tulang punggung keluarga di dalam menafkahi, dengan demiki­ an harus ada di rumah untuk menjaga harta yang ditinggalkan ketika suami sedang bekerja di luar rumah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa tradisi yang berbeda bahwa yang bekerja adalah pihak istri, maka harus ada pembagian tugas yang jelas, agar roda keluarga bisa berjalan sebagaima­ na mestinya dan baiknya. Bila demikian, maka istrilah yang dianggap berkompetensi di dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi ayat­ ayat dan dalil­dalil bahkan produk hukum fikih tersebut berlaku pada kaidah umum, dan setiap kaidah ada pengecualian (kullu qa'idatin mut- statsnayat). 4. Hak dan kewajiban Suami istri Menurut Undang-Undang Perkawinan SAMPLE Negara Indonesia merupakan negara yang mendasarkan segala ke­ giatan kehidupan pada peraturan perundang­undangan hukum yang ber­ laku dengan ancaman akan dikenakan suatu sanksi atau tindakan apa­ bila melanggarnya.244 Salah satu produk nasional adalah pada tanggal 7 Januari Tahun 1974, disahkannya Undang­Undang Perkawinan, yaitu Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tam­ bahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Undang­Undang perkawinan tersebut pada penerapannya dirasakan su­ dah mantap sekali pun masih diperlukan upaya lain untuk mempertahan­ kan eksistensinya dalam pengakuan hukum perkawinan.245 Dasar pertimbangan yang digunakan dalam mengeluarkan Undang­ Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita­cita untuk pembinaan hukum nasional sehing­ ga perlu dikeluarkanya Undang­Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Republik Indonesia.246 Undang­Undang Perkawinan terdiri dari 14 bab dengan 67 pasal. Dalam Undang­Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V Pasal 30 sampai 244 Badri, perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP, (Surabaya: CV Amin, 1985), hlm. 11. 245 Ibid. 246 Ibid., hlm. 208. 109
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dengan Pasal 34.247 Undang­Undang Perkawinan Pasal 30 menyatakan: "Suami­istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Undang­un­ dang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami­istri yang menyatakan: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan keduduk an sua- mi dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Inilah yang membedakan antara hukum perkawinan dengan Un­ dang­undang hukum perdata. Di dalam Undang­Undang Perkawinan me­ nyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab­sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk mengha­ dap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.248 SAMPLE Undang­Undang Perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa sua­ mi adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyata­ kan secara tegas.249 Kemudian Pasal 32 Undang­Undang Perkawinan menerangkan: (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentu- kan oleh suami-istri bersama. Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah, yang bisa ditempati pasangan suami­istri dan juga anak­anak mereka. Pasal 30 Undang­Undang Perkawinan merupakan prolog bagi Pasal 32, Undang­Undang Perkawinan menyatakan bahwa: Suami­istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami­istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang diten­ tukan bersama, di samping mereka (suami­istri) harus saling mencintai, hormat­menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. 247 R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang­undang hukum perdata dengan Tam­ bah an Undang­Undang Pokok Agraria dan Undang­Undang Perkawinan, Cet. ke­18 (Jakar­ ta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 547­548. 248 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, Cet. ke­1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 125­126. 249 Ibid. 110
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberi­ kan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik­baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili.250 Hal ini sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang­un­ dang perkawinan. Pada Pasal 33 Undang­Undang Perkawinan menerang­ kan bahwa suami­istri wajib saling cinta mencintai, hormat­menghorma­ ti, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Adapun Pasal 34 Undang­Undang Perkawinan menegaskan: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu ke perluan (2) (3) hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat meng- ajukan gugatan kepada pengadilan. Kewajiban suami dalam Pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nya­ man, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajiban­ nya, maka baik istri atau suaminya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. SAMPLE Salah satu sebab kemunculan KHI adalah, karena hukum materil dari peradilan agama masih variatif dalam berbagai kitab fikih sebagai pedoman dalam mengambil keputusan oleh para hakim. Hal ini membu­ ka peluang bagi terjadinya pembangkangan bagi orang yang kalah dalam beperkara seraya menanyakan pendapat yang dipakai dengan menunjuk­ kan kitab lain sebagai penyelesaian perkara untuk memenangkan per­ karanya.251 Inilah sebab kemunculan KHI agar orang dalam beperkara memiliki hukum positif dan konkret, karena pada hakikatnya peradilan agama itu sendiri telah lahir dari lebih dari seabad lamanya.252 Kemunculan Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami­istri dalam Bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang saki nah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susun- an masyarakat". 250 Ibid., hlm. 127. 251 Ibid., hlm. 48­50. 252 HM. Djamil Latif, Kedudukan dan kekuasaan peradilan agama di Indonesia, Cet. ke­1 (Jakarta: bulan Bintang, 1983), hlm. 9­10. 111
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU (2) Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. (3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecer- dasan dan pendidikan agamanya. (4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya. (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat meng- ajukan gugatan ke pengadilan agama. Adapun Pasal 78 KHI menjelaskan: (1) Suami-istri harus mempunyai kediaman yang sah. (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.253 Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan Suami­istri terdapat dalam Pasal 79, yaitu: (1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan keduduk an suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama mas- yarakat. SAMPLE (3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.254 Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu: (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan teta- pi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting di putuskan oleh suami-istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahu- an yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a (6) dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya se- bagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nu- syuz.255 253 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 146. 254 Ibid. 255 Ibid., hlm. 147. 112
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tem­ pat kediaman yang menyatakan: (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama da- lam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tem- pat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan nya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik beru- pa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lain nya.256 Dalam Pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu: (1) Suami yang mempunya istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tem- pat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. SAMPLE (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.257 Pasal 83 dan Pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri ter­ hadap suaminya, yaitu: (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di da- lam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam Istri menyelanggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. (2) Pasal 84 (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika Ia tidak mau melaksanakan kewajiban-ke- wajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istri nya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali se sudah istri tidak nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasar- kan atas bukti yang sah.258 256 Ibid. 257 Ibid., hlm. 148. 258 Ibid., hlm. 149. 113
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Agar tidak dianggap nusyuz maka istri harus melaksanakan kewa­ jiban dalam rumah tangga, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas­batas yang di benarkan oleh hukum Islam. Di samping itu, istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari­hari dengan sebaik­baiknya. 5. Harta Bersama a. Pengertian Harta Bersama Ketidaksepahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur ten­ tang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersa­ ma tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersa­ ma. Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "harta dapat berarti barang­barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama­sa­ ma."259 SAMPLE Pasal 1 Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita seba gai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksana­ kannya merupakan ibadah."260 Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan un­ tuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga untuk dapat bersama­sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keper­ luan hidup bersama­sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat digunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hi­ dup mereka sehari­harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut "harta perkawinan", "harta keluarga", ataupun "harta bersama".261 259 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebuda­ yaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 342. 260 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta 2000), hlm. 114. 261 Soerodjo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 149. 114
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak har­ ta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari­hari harta mempu­ nyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan. Sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan di Indonesia me­ ngatakan bahwa: "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan." Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri­sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: SAMPLE (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda ber- sama. (2) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentu- kan lain. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf f: "Har­ ta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri­sendiri atau bersama­sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun." Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.262 Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dije­ laskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa per­ kawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami.Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah har­ ta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta gawan/harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, 262 Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Jakarta: Ken­ cana­PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 108­109. 115
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU yang hasil kerja masing­masing suami istri ataupun harta benda yang didapat dari pemberian/hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya. Memperhatikan beberapa pendapat dan analisis di atas bahwa harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Masalahnya adalah apakah semua harta yang didapat atau diperoleh se­ lama perkawinan dinamakan harta bersama? Harta tersebut akan menja­ di harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan, atau bawaan dari masing­ masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan se­ bagaimana dijelaskan di atas seperti yang tercantum pada Pasal 35 ayat (2) Undang­Undang No. 1 Tahun 1974. SAMPLE b.	Klasifikasi	Harta	dalam	Perkawinan Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara suami istri, sebagaimana tertuang dalam Undang­Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1). Namun bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya har­ ta bersama sebab berdasarkan KHI Pasal 85, yang juga ditegaskan oleh Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam Di Indonesia, dinyatakan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing­masing suami atau istri."263 Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, sebagai berikut: 1) Harta Bersama Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh selama perkawinan." Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagai­ mana diatur dalam Undang­Undang HAM Pasal 51: (1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tang- gung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan sertta pengelolaan harta bersama. (2) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tang- gung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai 263 Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 201. 116
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.264 Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan de­ ngan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentu­ an peraturan perundang­undangan.265 2) Harta Bawaan Harta bawaan adalah "harta benda milik masing­masing suami is­ tri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah".266 Tentang macam harta ini, KHI Pasal 87 ayat (1) mengatur, "harta bawaan dari masing­masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing­masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing­masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."267 Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Su­ ami atau istri berhak menggunakan harta bawaannya masing­masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai Dasar hu­ kumnya adalah undang­undang perkawinan Pasal 36 ayat (2), yang men­ gatakan bahwa, "mengenai harta bawaan masing­masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum menge­ nai harta bendanya."268 SAMPLE Hal senada juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 ayat (2), "suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hu­ kum atas harta masing­masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lain­ nya."269 Artinya berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing­masing pasangan tidak bisa diutak­atik oleh pasangan yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang pen­ gantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang 264 Undang­Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. 265 Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri.Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama­sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati Lihat:Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 127. 266 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 15. 267 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 135. 268 Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Pusta Cita Printis, 2002), hlm. 200­ 203. 269 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 133. 117
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.270 3) Harta Perolehan Harta perolehan adalah "harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing­masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan."271 Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah.Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka ber­ dua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan. Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pri­ badi masing­masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjajian perkawinan. Dasarnya adalah KHI Pasal 87 ayat (2), "suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melaku­ kan perbuatan hukum atas harta masing­masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya." SAMPLE Harta perolehan sama dengan harta bawaan, keduanya bukan me­ rupakan objek dari harta bersama, yang hanya disebut dengan harta per­ olehan adalah harta milik masing­masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing­masing. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk mencukupi kebutu­ han rumah tangga suami, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu: a. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelum perka­ winan, yaitu harta bawaan. b. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri bersama­sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian. c. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara perse­ orangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan. d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawin­ an sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.272 Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagai­ mana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai objek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang be­ nar, baik Pasal 35 ayat (1), Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 maupun 270 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, hlm. 15. 271Ibid. 272 Imam Sudiyat, "Hukum Adat", (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 143­144. 118
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang di­ peroleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu per­ kawinan, di antaranya adalah sebagai berikut:273 a) Harta yang Dibeli Selama Perkawinan. Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Se­ tiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri di mana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak di manapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama.274 SAMPLE Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembe­ lian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri. b) Harta yang dibeli dan dibangun Sesudah Perceraian yang dibiayai dari Harta Bersama. Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta ber­ sama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pemba­ ngunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.275 Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, ke­ mudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi per­ ceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangun an bera­ sal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembang­ unan yang demikian tetap masuk ke dalam objek harta bersama. 273 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 275­278. 274 Ibid. 275 Ibid. 119
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU c) Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan. Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara har­ ta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu meng ajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi har­ ta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengaju­ kan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemam­ puan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta­harta yang digugat benar­benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.276 d) Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari har­ ta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama di antara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi objek harta bersama.277Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam per­ kawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekali pun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di ba­ wah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.278 SAMPLE e) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri. Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keun­ tungan melalui perdagangan masing­masing ataupun hasil peroleh an masing­masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta ber­ sama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pri ba di suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendiri nya ter­ 276 Ibid., hlm. 277. 277 Ibid., hlm. 277. 278 Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh daripadanya jatuh menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak me­ nentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalm perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pri­ badi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pri­ badi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yeng diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi Ibid, hlm. 278. 120
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... jadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan pengha­ silan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang sua­ mi atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perka winan. C. JENIS-JENIS HARTA BERSAMA Mengenai jenis harta bersama muncul pertanyaan, apakah benar se­ mua harta yang didapat dalam perkawinan antara suami istri selama be­ rumah tangga adalah merupakan harta bersama? Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:279 1. Harta masing­masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum ka­ win baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha­usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan. 2. Harta masing­masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama­sama maupun sendiri­sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing­masing. 3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perka­ winan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian. Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur da­ lam Undang­Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 se­ bagai berikut:280 Pasal 35: SAMPLE 2. Harta masing­masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama­sama maupun sendiri­sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing­masing. 3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perka­ winan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian. Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur da­ lam Undang­Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 se­ bagai berikut:280 Pasal 35: SAMPLE (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda ber- sama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diper- oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di ba wah pengua- saan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak se- penuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya; Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "adanya harta 279 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 99. 280 Ibid.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing­masing suami atau istri." Adapun jenis­jenis harta bersama di dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pi- hak atas persetujuan pihak yang lainnya.281 Menurut ketentuan dalam Pasal 100 dan Pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi: "harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma­cuma (warisan, hibah); sega­ la beban suami dan istri yang berupa utang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan."282 Memperhatikan Pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada atur­ an hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat­surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. SAMPLE Tentang harta bersama dalm Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 pa­ da bab VII dengan judul "harta bersama dalam perkawinan" yang terdiri dari tiga pasal yakni Pasal 35, 36, dan 37.283 ke­3 pasal­pasal tersebut menyatakan bahwa: Pasal 35: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain. Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetuju an kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepe- 281 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 135. 282 Ali Afandi, "Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 167. 283 Departemen Agama RI, UU. Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 12. 122
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... nuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37: (1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur me nurut hukumnya masing-masing. Dalam ketentuan Pasal 35 Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersa­ ma. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing­ma­ sing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing­masing suami atau istri.284 Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, di mana dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono­gini yang menjadi milik bersama suami is­ tri, dan harta bawaan menjadi milik masing­masing pihak suami atau istri. Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekuensi dari politik hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.285 SAMPLE Berbeda halnya dengan Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 soal har­ ta bersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, Pasal 35 sampai Pasal 37, maka dalam KHI soal harta bersama diatur secara lebih enumeratif mulai Pasal 85 sampai Pasal 97. Adapun pengaturan harta bersama secara lebih lanjut, menyatakan: Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemung kin an adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demi kian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 284 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 182. 285 R. Purwoto S., Renungan Hukum, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998), hlm. 449. 123
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 87: (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam per- janjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. Pasal 88: Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka pe- nyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Pasal 90: SAMPLE Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91: (1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa ben- da berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pi- hak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92: Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 93: (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepen tingan keluarga, dibebankan pada harta bersama. (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Pasal 94: (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih 124
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 dihitung pada saat berlang- sung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Pasal 95: (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c per aturan pe- merintahan No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk melakukan sita jaminan atas harta ber- sama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melaku- kan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan seba gainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Pasal 96: (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pas- angan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau sua- minya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputus an Pengadilan Ag- ama. SAMPLE Pasal 97: Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan.286 D. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.287 Undang­Un­ dang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 37 dikatakan: "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing­ma­ sing." Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing­masing" ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sekiranya penjelasan Pasal 37 Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik 286 R. Purwoto S., Renungan Hukum, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998), hlm. 449. 287 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat., hlm. 35. 125
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian posi­ tif. Karena dalam cerai mati Pasal 96 ayat 1 menegaskan "separuh har­ ta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang maka harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama.Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat 2, "pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama". Begitu juga dalam cerai hidup, Pasal 97 KHI menegaskan "janda atau duda cerai hidup masing­masing berhak seper­ dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing­masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.288 SAMPLE Masalah penerapan pembagian harta bersama dalam cerai hidup, tidak begitu menimbulkan persoalan, karena pembagian dapat dilang­ sungkan secara tunai dan langsung antara suami istri, masing­masing mendapat setengah bagian. Lain halnya dalam pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati. Dalam masalah ini, bisa timbul berbagai ma­ salah yang memerlukan penerapan tersendiri. 1. Cerai Mati Tanpa Anak Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapannya berdasarkan hukum adat dapat beberapa variasi. Misalnya, suami meninggal dunia tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda. Dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat bahwa harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda. Pen dapat yang seperti ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 No. 302K/SIP/1960. Dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan yang menjelaskan: 288 Pendapat dan penerapan yang demikian juga telah merupakan yurisprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa perang dunia kedua, sudah dipertahankan ketetapan hu­ kum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersa­ ma apabila perkawinan mereka pecah. Ambil contoh, putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No.424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan: "menurut yurisprudensi mahkamah agung dalam hal ini terjadi perceraian barang goni­gini harus dibagi antara sua­ mi dan istri dengan masing­masing mendapat separuh bagian, Lihat: Abdul Manann, Ane- ka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana­PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 129. 126
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... "Menurut hukum adat diseluruh Indonesia, seorang janda perempuan merupa- kan ahli waris terhadap barang asal barang suami, dalam arti bahwa sekurang- kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia di samping ketentuan itu mungkin dalam hal ba- rang-barang warisan amat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung."289 Jika putusan di atas diuraikan secara lanjut, terdapat beberapa peng­ garisan hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Pertama, dalam hal suami meninggal dunia tanpa keturunan, janda akan menguasai dan menikmati harta bersama selama ia masih hidup atau selama ia tidak kawin dengan lelaki lain, apabila harta bersama yang ditinggalkan hanya sedikit jika dia kawin dengan laki­laki, maka harta bersama dibagi dua. Setengah bagian untuk janda dan setengah bagian untuk ahli waris men­ diang suami.Terlepas dari putusan di atas, kita lebih setuju penerap an yang lebih bersifat tuntas, yaitu segera menyelesaikan pembagian har­ ta bersama antara janda dengan ahli waris mendiang suami. Cara yang demikian terasa lebih adil dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang menyuruh penyelesaian harta peninggalan sesegera mungkin pada saat harta peninggalan terbuka untuk dibagi.290 SAMPLE Uraian di atas, sekalipun masalah harta bersama yang hendak di­ terapkan dalam lingkungan peradilan bertitik tolak dan bersumber dari 'urf atau hukum adat yang sudah berkembang di masyarakat dan praktik peradilan, dalam hal tersebut peradilan agama harus mampu dan bera­ ni mengadakan "modifikasi" ke arah yang lebih sesuai dengan maslahat dan jiwa hukum Islam. Khusus menghadapi kasus harta bersama yang tidak dikaruniai anak, apabila perkawinan pecah karena salah satu pihak meninggal dunia, maka harus segera dilakukan pembagian antara pihak yang masih utuh dengan ahli waris yang meninggal tanpa mempersoal­ kan pihak mana yang lebih dahulu meninggal.Misalnya, istri yang dahulu meninggal maka pembagiannya adalah setengah bagian menjadi bagian duda (suami) dan yang setengah lagi jatuh menjadi bagian ahli waris mendiang istri untuk dibagi waris menurut ketentuan fara'id. 2. Cerai Mati dan Ada Anak Kasus cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik istri (janda) maupun anak­anak dapat menuntut pembagian harta bersama. Hal ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 289 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, hlm. 280. 290 Ibid., hlm. 281. 127
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 258/SIP/1959, "jadi apabila suami meninggal dunia dengan meninggal­ kan janda keturunan (anak), menurut hukum baik anak­anak atau se­ orang dari anak maupun janda, dapat menuntut pembagian harta bersa­ ma."291 Pada umumnya masyarakat merasa tabu untuk segera membagi har­ ta bersama antara janda atau duda dengan anak­anak mereka. Misalkan suami atau istri meninggal dunia jarang masyarakat langsung membagi harta bersama antara ayah atau ibu dengan anak­anak. Harta bersama tetap dijadikan utuh dibawah kekuasaan ayah atau ibu. Padahal dari pe­ ngalaman dan pengamatan sudah banyak contoh tragis sebagai akibat kelakuan dalam pembagian harta bersama segera sesaat setalah suami atau istri meninggal dunia. Kemalangan yang akan diderita anak­anak dibelakang hari akibat dari kekakuan tersebut, bisa terjadi apabila si ibu atau si ayah kawin lagi dengan laki­laki atau perempuan lain. Oleh kare­ na itu, sudah saatnya kita lebih bersifat prakmatis menghadapi kasus ini, jika pengadilan agama menghadapi kasus yang seperti ini, sekalipun anak­anak yang ditinggalkan masih kecil­kecil, seharusnya segera dila­ kukan pembagian. Tentukan barang­barang yang menjadi bagian anak­ anak, sekalipun pengawasan dan perwalian harta berada di tangan ibu atau ayah mereka yang penting, pembagian harta bersama harus dilaku­ kan guna memberi kepastian dan jaminan bagi anak­anak dan hak mere­ ka atas bagian harta bersama peninggalan ibu atau ayah mereka. SAMPLE 3. Hak Asuh Anak (Hadanah) Dalam kehidupan berumah tangga, tidak semua rumah tangga ber­ tahan selama­lamanya, sering kita mendengar kasus perkawinan yang putus dikarenakan perceraian ataupun salah satu suami atau istri me­ ninggal dunia. Masyarakat Mandailing dikenal sebagai masyarakat yang religius dan taat kepada adat. Dalam kenyataan yang terjadi pada masya­ rakat Mandailing jika perkawinan putus akibat perceraian maka kewa­ jiban dalam memelihara anak tetap menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri,292 akan tetapi jika salah satu suami istri menikah kembali ataupun salah satu suami atau istri meninggal dunia akan timbul perso­ alan siapakah yang paling berhak mengasuh anak, khususnya anak yang belum mumayiz. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 156: akibat perkawinan akibat perceraian adalah: 291 Ibid., hlm. 282. 292 Mahmud Batubara, Tokoh Masyarakat desa Hutabargot, wawancara pribadi, Huta­ bargot 8 Agustus 2014. 128
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... (1) Anak yang belum mumayiz berhak mendapat hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) Ayah; 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. (2) Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibu. (3) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jas mani dan rohani anak meski pun biaya hadanah telah dicukupi ma ka atas per- mintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindah- kan hak hadanah kepada kepada kerabat lain yang mempunyai hak hada- nah pula. (4) Semua biaya dan nafkah anak mengenai hadanah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu de- wasa dan dapat mengurus diri sendiri. (5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah anak Pengadilan Agama SAMPLE memberi putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). (6) Pengadilan juga dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.293 Berdasarkan Pasal di atas dapat dipahami bahwa yang paling berhak atas hadanah adalah ibu. Dan jika ibu meninggal dunia atau tidak layak sebagai pemegang hadanah maka urutan selanjutnya adalah nenek dari pihak ibu.Antara Kompilasi Hukum Islam dan Literatur fikih menjadikan wanita sebagai pemegang hadanah yang paling utama. Hal ini senada dengan penjelasan Imam Syafii dalam kitabnya: مث,اهمأا مث,ىلوأا مأ�لاف دلولا نع زانتف ءاسنلا نم ةبارق عمتجا اذإاو :ىعفاشلا لاق ةدجلا مث,اهتاهمأا مث,اهمأا مث,بأ�لا مأا ةدجلا مث,ندعب ناو اهمأا تاهمأا,اهم مأا مث,بأالل تخأ�لا مث,مأ�لاو بأالل تخأ�لا مث,اهتاهمأا مث,اهمأا مث,بأ�لا ىبأا دجلا مأا ةمعلامث,ةلاخلا مث,مأالل تخأ�لا Imam Syafi'i menjelaskan Apabila terdapat dari kalangan perempuan berselisih pendapat dalam menentukan hak asuh anak, maka yang paling berhak meng- asuh adalah ibunya, kemudian nenek (ibunya ibu), kemudian ibunya nenek, kemudian neneknya nenek sampai terus ke atas. Kemudian nenek (ibunya ayah), kemudian ibunya nenek dari pihak ayah, sampai terus ke atas. Kemudian ibunya kakek (dari pihak ayah), kemudian neneknya kekek dari pihak ayah sam- pai terus ke atas.Kemudian saudara kandungnya, kemudian saudara perem- 293 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 159. 129
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU puan seayah, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian tantenya, kemu- dian bibinya.294 Ulama­ulama terdahulu sepakat bahwa dalam kepengurusan anak yang belum mumayiz yang ditinggal mati oleh ibunya adalah nenek dari ibu bukanlah ayah, penetapan wanita lebih diutamakan sebagai yang paling berhak memegang hadanah disebabkan wanita lebih kompeten dalam mengurus anak, seperti belaian, sentuhan, dan kasih sayang lah menjadikan wanita berhak dalam pengurusan anak. Dan hal yang de­ mikian kurang terpenuhi bagi anak jikalau bersama ayahnya. E. PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING SEBELUM RUMAH TANGGA 1. Praktik Perjodohan Masyarakat Muslim Mandailing Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya perjodoh­ an merupakan sebuah upaya mempertemukan calon pasangan suami is­ tri untuk tercapainya sebuah keluarga sakinah. Masyarakat Mandailing memahami bahwa perjodohan adalah refleksi dari ajaran agama karena seorang ayah mempunyai hak ijbari295 untuk memaksa anaknya dalam menikah. Sutan Karitua menjelaskan:296 SAMPLE "pada dasarna so tarjadi parjodohan di masyarakat sangat dipengaruhi adat dot budaya, tujuan iadongkon parjodohan adong tolu, napertama, untuk me- lestarikan hubungan kerabat (pasolkot Parkouman). Jadi anso ulang mago atau magotap parkouman di generasi-genarasi nangkan naro makana porlu ibaen 294 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as­Syafi'i, al-Umm, Juz 5 (Beirut: Dar al­Ki­ tab al­Alamiyah) hlm. 135. 295 Baik Al­Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan makna ijbar secara perinci, namun diperlukan penjelasan etimologis dengan menelusuri makna kata­kata yang berkaitan de­ ngan masalah ijbar. Pengertian ijbar muncul dalam bentuk konsep utuh, dan makna yang sebenarnya secara implisit akan tampak kemudian dalam penelusuran konsep tersebut karena kata ijbar mempunyai arti yang dikenal umum dalam bahasa Arab. Secara etimolo­ gis kata Ijbar berasal dari kata dasar "ajbara "memaksakan dan mewajibkan untuk melaku­ kan sesuatu" lihat: Louis Ma'luf, al­Munjid Fi al­Lugat Wa al­A'lam, (Beirut: Dar Al­Masyrik, 1986), hlm. 68. Pengertian ijbar berdasarkan kata dasarnya bisa juga dilihat dari kata al-ikrah yang ber­ arti memaksa. Lihat: Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Pro­ gresif, 1997), hlm. 164­165. Sementara itu secara terminologis ijbar adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada diri anak itu sendiri. Hal itu dengan alasan bapak atau kakek tidak diragukan kasih sayangnya. Lihat Imam al­Syafii, al-Umm, (Beirut: dar al­Kutub al­Arabiyah, t.th.), jilid V, hlm. 162­163. Lihat juga Sayyid al­Bakri ibn al­Arif Billah Muhammad Syatha Ad­Dimyati, I'anatu at­Talibin. (Semarang: Toha Putera, t.th.), Juz IV, hlm. 53. 296 Sutan Karitua, Ketua adat Panyabungan Utara, wawancara pribadi, Agustus 2014. 130
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... sada usaho untuk mangantisipasina, ima sotarjadi parjodohan antara anak namboru daot boru tulangna. Dan sabotulna parjodohan antara boru tulang dohot anak namboruna on madung jadi adat doon di Mandailing, bope inda sude halak kawina dot boru tulang na tapi pala italigi alak-alak najolo I adong do on dalam sada keluargai samosili sada anak nia atau boru nia naijodohkan dohot boru tulangna atau anak namboruna. Paduana masyarakat Mandailing memandang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang penting dan saklar, jadi upaya anso perkawinan tetap martahan ibaen ma parjodohn sebagai upaya antisipasi anso ulang terjadi perceraian, napatoluna disebabkan pertimbangan ekonomi, orangtua memang pasti inda prroana anak nia malarat, nah untuk I ijodohkon ia mon anak nia tu alak namanurut nia bisa mamabahagiaon anak niao." Dari keterangan Sutan Karitua di atas dapat disimpulkan bahwa, tra disi perjodohan masyarakat Mandailing sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Ide­ide yang memengaruhi terjadinya perjodohan pada masyara­ kat Mandailing antara lain: pertama, untuk mempererat hubungan kera­ bat (pasolkot parkouman) sehingga dengan diadakannya perjodohan hu­ bungan kekerabatan semakin erat sampai pada keturunan selanjutnya. Dalam masalah pasolkot parkouman para orangtua akan menjodohkan anak laki­lakinya dengan boru tulangnya (pariban) sementara anak perem­ puannya dijodohkan dengan anak namboruna, kedua, karena pentingnya sebuah pernikahan. Ketiga, kemapanan ekonomi.297 SAMPLE Pada dasarnya hukum adat dibuat para leluhur bertujuan untuk meng atur dan memberikan kemaslahatan bagi para masyarakat adat. Jika dilihat gagasan nilai dari budaya perjodohan adat Mandailing pa­ ling tidak ada dua kemaslahatan di dalamnya, pertama, tradisi perjodoh­ an dengan boru tulang bertujuan untuk mempererat hubungan keluarga (pasolkot parkouman). Perjodohan antara boru tulang dengan anak nam­ borunya dilakukan masyarakat Mandailing untuk menjaga silsilah keke­ rabatan keluarga. Dengan dilakukan perjodohan tersebut hubungan keluar­ ga akan terjaga sampai pada cucu dan beberapa generasi berikutnya.298 Kedua: sebagai usaha untuk menjamin kesejahteraan rumah tang­ ga anaknya. Perjodohan yang dilakukan dengan alasan pertimbangan ekonomi dan keturunan bertujuan untuk kesejahteraan rumah tangga, dalam pemahaman para orangtua dalam masyarakat Mandailing, dengan dijodohkannya anaknya dengan seorang pria pilihannya ia yakin bahwa 297 Hal serupa dengan Suran Karitua juga disampaikan oleh tokoh adat Mandailing lain­ nya. Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh adat masyarakat Muslim Mandailing se­ bab yang paling dominan terjadinya perjodohan disebabkan pasolkot parkouman. 298 Hasil wawancara dengan tokoh adat masyarakat Muslim Mandailing. Mandailing Agustus 2014. 131
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU kehidupan anaknya akan sejahtera dan rumah tangganya akan bahagia.299 Melihat gagasan nilai yang ada pada tridisi perjodohan Mandailing tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi perjodohan masyarakat Man­ dailing merupakan sebuah hukum adat yang baik, akan tetapi dalam praktiknya, perjodohan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak anak. Dalam budaya Mandailing para orang yang menjodohkan akan anaknya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anaknya. Dengan begitu praktik perjodohan dalam tradisi Mandailing bertentangan den­ gan prinsip kemerdekaan yang sangat ditekankan oleh agama Islam, ya­ itu kebebasan memilih jodoh. Implikasi dari konsep tersebut adalah bah­ wa seorang anak tidak bisa menentukan apa­apa, sehingga seorang gadis yang akan dikawinkan, mungkin tidak mengenal wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Hal tentu merupakan sebuah perbuatan yang merampas hak seorang anak. Meskipun orangtua mempunyai hak ijbar dalam menikahkan anaknya, tentulah ijbar itu tidaklah serta merta ber­ arti pemaksaan.300 SAMPLE Dalam pengertian, ayah dapat menikahkan anak perempuannya tan pa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perem­ puan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubung an seksual misalnya karena terjatuh, kemasukan jari dan sema­ 299 Hasil wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Kotanoan dan sekitarnya (Keca­ matan Kotanoan, Kecamatan Muara Sipong, Tambangan dan Puncak Gunung Sorik mara­ pi), Agustus 2014. 300 Seorang ayah mempunyai hak mengawinkan anak gadisnya dengan seorang suami yang dipandang dapat membahagiakannya tanpa keharusan meminta persetujuan anak­ nya terlebih dahulu. Menurut ulama syafi'iyah terdapat beberapa syarat yang harus dipe­ nuhi dalam hak ijbar yaitu: 1. Yang boleh menikahkan anak gadis secara ijbar hanyalah ayah dan kakek dari mem­ pelai perempuan sendiri. Alasannya ialah seorang ayah dan kakek tidak diragukan lagi kasih sayangnya. Wali lain selain ayah dan kakek tidak berhak melakukan ijbar. Lihat: Muhammad asy­Syarbini al­Khatib, al-Iqna' Fihalli al-Fazi Abi Syuja'i, (Semarang: Toha Putera, t.th.), jilid II, hlm. 128. 2. Orangtua yang melakukan ijbar terhadap anak gadis tidak mempunyai permusuhan atau kebencian. Ijbar hanya dilakukan oleh ayahnya berdasarkan kasih sayang dan kepedulian yang tulus terhadap masa depan anak gadis. Bila ada perselisihan antara wali dan anak gadisnya, maka yang menjadi wali nikah adalah sultan (penguasa), lihat: Asy­Syirazi, al­ Muhazzab, II,(Beirut: Dar al­Fikr, t.th.), hlm. 37. 3. Calon suami harus setara, baik dalam tingkat sosial, pendidikan, perekonomian atau keturunan, supaya terdapat keharmonisan kesetaraan yang dimaksud adalah dalam urusan agama, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Lihat: Ibid. 4. Maskawin yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar mitsil, yakni maskawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan. 5. Calon suami adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya. Seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya apabila pernikahan tersebut tidak merugikan anak ga­ disnya. As­Syafii, al-Umm, V: 16­17; al­Malibari, Fathu al­Mu'in, hlm. 103. 6. Calon mempelai laki­laki diketahui sebagai orang baik­baik dan akan memperlakukan istrinya secara baik pula. 132
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... camnya. Ijbar perlu dibedakan dengan ikrah. Ikrah adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang diser tai dengan ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang­orang yang diragukan tanggung jawabnya terhadap si gadis. Adapun ijbar ada­ lah tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. Ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau teman untuk bertindak.301 Semen­ tara itu praktik yang berkembang dalam tradisi masyarakat Mandailing adalah bahwa orangtua sering kali memaksa anaknya untuk kawin atau menikahkan anaknya dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya, yang populer dengan sebutan kawin paksa. Dalam masyarakat Mandailing se­ ring kali hukum ijbar dalam gadisnya dengan paksa. Hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna ijbar dan ikrah.302 Baik dalam literatur fikih maupun Kompilasi Hukum Islam persetu­ juan seorang anak ketika dinikahkan merupakan hal yang penting. Seba­ gaimana disebutkan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam: SAMPLE (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan te gas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam da- lam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Pasal 16 KHI tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam perkawinan hendaknya meminta persetujuan terhadap mempelai perempuan. Pasal tersebut juga memberi pengertian terhadap hak seorang anak perempuan dalam perkawinannya. Kalimat "perkawinan harus didasarkan pada per­ setujuan calon mempelai" merupakan bukti bahwa anak punya hak yang seimbang dengan ayahnya dalam perkawinan meskipun ayah mempu­ nyai hak ijbar. Selain Kompilasi Hukum Islam, Agama Islam pun mengajarkan agar dalam perkawinan persetujuan seorang anak perlu diminta.303 301 Husein Muhammad, Refleksi Perempuan Wacana Kiyai dan Jender, Cet. ke­2, (Yogya­ karta: LKiS, 2002), hlm. 80. 302 Dengan memahami makna ijbar, kekuasaan seorang ayah untuk menikah anak pe­ rempuannya hanyalah hak mengawinkan saja, bukan tindakan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan kerelaan sang anak. Dengan demikian, hak ijbar seorang ayah lebih menekankan aspek tanggung jawab, dengan asumsi dasar bahwa anak perempuan­ nya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. 303 Adapun hadis yang menerangkan bahwa persetujuan anak perempuan perlu dalam perkawinan adalah, antara lain: 1. Hadis 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i yai­ tu: 133
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Jika diperhatikan hadis­hadis tentang konsep persetujuan calon mem­ pelai lebih banyak memberikan pengertian bahwa diamnya perempu an merupakan tanda kesepakatan seorang gadis untuk dinikahkan. Bunyi hadis itu selaras dengan setting historisnya dan dengan kehidupan serta kondisi psikologis kaum perempuan saat itu. Budaya patriarkhi saat itu sangat melekat pada masyarakat, di mana kaum perempuan masih ber­ kiprah di "pekarangan rumah", sehingga mereka sulit untuk mengung­ kapkan perasaannya secara terbuka. Perempuan cenderung memusatkan perhatian pada menyelaraskan diri dengan nilai dan norma yang berlaku. Hadis­hadis tersebut dijadikan dasar tentang hak berimbang antara ayah dan anak. Hak ayah didasarkan atas mafhum mukhalafah hadis tersebut bahwa ayah lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi perjodohan da­ lam masyarakat Mandailing tidak selaras dengan ketentuan Pasal 16 KHI yang menjelaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai. SAMPLE 2. Tuor/Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Secara histroris, asal usul tuor itu murni kebijakan para leluhur za­ man dahulu, dan bukan menjadi patokan atau bahkan penentu dalam ikatan pernikahan. Nilai tuor sebenarnya di mata adat Mandailing dapat dinegosiasikan dengan asas keikhlasan, dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai.304 Hal senada dengan ini juga disampaikan oleh para tokok­tokoh adat Mandailing kecmatan Natal dan sekitarnya.305 (ئاسنلا و ملسم و دمحا هاور( .اهوبا اهرمأاتست ركبلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسر لاق ,تلاق اهنع هللا ىضر هشئ اع نع 2. Hadis yang bersumber dari 'Aisyah diriwayatkan oleh Imam al­Bukhari: al-Bukhari, sa- hih al-Bukari (Beirut: Muassasat al­Risalah, t.th.), jilid III, hlm. 161. اهنذإا لاق ,ىحتست و نذأاتست ركبلا نإا تلق ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ,تلاق اهنع هللا ىضر هشئ اع نع ىراخبلا هاور .هتامص 3. Hadis dari Abu Huarairah. r.a. diriwayatkan oleh jama'ah. هللا لوسراي ولاق نذأاتست ىتح ركبلا �ل و رمأاتست ىتح ميأ�ل حكنت�ل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ,لاق ةريره يبا نع ةع امجلا هاور ,تكس نإا لاق اهنذإا فيكو 304 Roli Wilpa (Hakim Pengadilan Agama Panyabungan), Kedudukan Tuor dalam Per­ kawinan Mandailing dan kaitannya dengan perjanjian perkawinan, artikel, hlm. 3. 305 Dalam adat Mandailing tuor it sudah dikenal sejak dahulu, ketentuan tuor adalah waris an daripada pendahulu­pendahulu adat Mandailing. Tujuan Tuor sebenarnya dituju­ kan untuk menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita setelah menjala­ ni pernikahan, dengan istilah lain bekal hidup kedua mempelai setelah menjalani pernikah­ an dan kehidupan seterusnya. Hasil wawancara dengan tokoh­tokoh agama Mandailing: antara lain Mahmud Amin, tokoh adat Kecamatan Siabu, Siabu Agustus 2014; M. Ayyub Lu­ 134
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... Tapi umumnya yang terjadi belakangan ini cukup memperihatinkan karena tuor ini diidentikkan besarannya sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluarga calon mempelai wanita, dan bahkan tidak segan­segan keluarga mempelai calon wanita mematok harga tuor apabila wanita tersebut sudah berkarier (bekerja).306 Kontroversi tuor sebenarnya terjadi bagi orang yang memandang negatif akan hal ini, seolah­olah melahirkan jual beli dalam perkawinan. Pandangan negatif ini datang dari luar atau bahkan dari Mandailing itu sendiri yang tidak suka atau pun setuju dengan hal ini, ketidaksetujuan mungkin mempunyai alasan tersendiri tapi jauh sebelum ini terjadi adat istiadat melahirkan tuor sebenarnya tiada lain demi menata kesejahtera­ an, dan kebahagiaan calon pengantin. Perkembangan praktik harga tuor di Mandailing menjadi sebuah ke­ adaan yang dilematis bagi masyarakat Mandailing terutama pria yang hendak melangsungkan perkawinan. Besarnya harga tuor yang dipatok sesuai pendidikan dan tingkat ekonomi keluarganya membuat banyak pria minder disebabkan kemampuan ekonomi yang kurang, akhirnya ter­ jadi sebuah keadaan di mana pria yang memiliki kemapanan ekonomi menikah dengan wanita yang berpendidikan sedangkan pria yang kurang memiliki kemampuan ekonomi menikahi wanita lulusan sekolah mene­ ngah ke atas (SMA).307 SAMPLE Tingginya harga tuor di Mandailing juga disebabkan pendidikan, besarnya biaya pendidikan menjadi salah satu penyebab tingginya tuor. Rosmawati mengatakan.308 "Penyebab anso godang tuor marmacam-macam dei alasanna, tap napaling bahat haranai pasikolaon boru nia, madung bahat abis epeng pasikolan ia, pino- mat ma godang tuorna anso mararga naisikolaon niai." Tentang tingginya tuor di masyarakat Mandailing, Mangaradja Mu da Lubis menjelaskan:309 bis, tokoh adat Panyabungan Kota dan Sejarawan Mandailing, Panyabungan Agustus 2014. Parluhutan Batubara, tokoh adat Kecamatan Batang Natal, Muara Soma, Agustus 2014. M. Syamsir Lubis, tokoh adat kecamatan Tambangan. Tambangan, Agustus 2014. 306 Harga tuor yang dipatokkan para orangtua tergatung pada pendidikan anaknya, da­ lam praktiknya jika calon mempelai wanita telah lulus S­1 dan telah bekerja patokan tuor minimal 50 juta. 307 Hasil wawancara dengan masyarakat Mandailing natal. M. Thalib Batubara, tokoh pemuda kecamatan Huta Bargot Agustus 2014. M. Ibrahim Hasibuan, Tokoh pemuda Keca­ matan Bukit Malintang. Agustus 2014. 308 Rosmawati, masyarakat Panyabungan Jae. keluarga Rosmawati mematok tuor anak­ nya 50 juta karena anaknya merupakan lulusan salah satu Akademi Kebidanan di Panya­ bungan. wawancara Pribadi, Panyabungan Agustus 2014. 309 Mangaradja Muda lbs, Tokoh Adat Kecamatan Kota Nopan, Wawancara pribadi, Kota 135
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU "Sebelum Islam masuk tu Mandailing on, madung adong do peraturan adat yang berlaku dan mapan di tengah-tengah masyarakat. Masalah tuor, memang tuor on sada kewajiban ni suami doon tu istrina, pada dasarna penetapan tuor bisa sajo don ditetapkon berdasarkan asas musyawarah oleh keluarga, jadi pala godang tuor I benna adong doon partimbangan ni orangtua aso godang ibaen, misalna godang ibaen tuor I untuk kesejahteraan ni mempelai do on, haran ntong tuor I ma nangkan ibaen keluarga ni adaboru untuk manabusi perlengkap- an prabot rumah tangga, mulai ngon lamari, podoman, pingggan-pinggan dan lain-lain, atas dasar pertimbangan I ma terjadima godang tuor i dan ipe atas persetujuan pihak suami." Selanjutnya, Halim Nasution juga menjelaskan:310 "Tuor dalam Mandailing madung adong sejak zaman nenek moyang kita, najolo tuor ditetapkan berdasarkan musyawarah dan tujuan na untuk kesejahteraan keluarga. Namun belakangan on terjadi suatu pergeseran di masyarakat ten- tang tuor on, najolo penetapan tuor berdasarkan pertimbangan kesejahteraan, pala sannari ukuran penetapan mahar targantung tu keadaan ni adaborui do ma nabahat terjadi, maksudna pala tinggi ma sikola na tuorna pe godang mai. Sab- otulna masalah on adong doon sisi positifna adong negatifna. Pala sisi positifna ntong, pala godang tuor I maka alak lai lebih olong roa nia, torus tuor I kan jadi hak ni adaboru doi, jadi pala godang tuor I lengkap perabotan rumah tangga nia, tapi negatifna pe bahat, misalnya pala godang tuor I, kebetulan inda sang- gup pihak alak lai, sementara madung naporan roa nia tu gadis I, bisa sajo ia marutang tu nalain untuk manutupi tuor I, jadi dung terjadi ma pernikahan kan mancicil utang tuor maia on, sehingga penghasilan I pe marbagi-bagi sebagian untuk pambayar utang sebagian untuk belanja, olo pala ngacukup penghasil an I pala inda kan kurang ma rumahtangga on, kondisi nasongon rawan dalam rumah tangga bisa sajo terjadi parbadan suami istri. selanjutnya tingginya tuor disaat inda mampu pihak laki-laki maka ia berutang ke pihak perempuan, bope masalah tuor utang inda mengikat tapi ketika terjadi perceraian I angkon nadi- lunasi, satorusna terkesan songon namanggadis anak atau songon namanjalaki panggonti epeng napasikolaon nai." SAMPLE Dalam hal ini para tokoh adat memandang bahwa tingginya tuor di Mandailing mengandung nilai positif dan negatif, besarnya tuor yang dilakukan untuk kesejahteraan kedua mempelai karena tuor itu akan di­ gunakan untuk memberi perlengkapan rumah tangga yang menjadi tang­ gung jawab mempelai wanita dan biayanya diambil dari tuor dan seba­ gian lagi digunakan untuk pesta perkawinan. Pematokan harga tuor yang tinggi itu berdasarkan pertimbangan keluarga mempelai wanita dan atas persetujuan keluarga mempelai pria. Jadi meskipun tuor tinggi hal itu su­ dah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sementara nilai negatif dari Nopan Agustus 2104. 310 Halim Nasution, tokoh adat dan agama masyarakat Kecamatan Tambangan, wawan­ cara pribadi, Agustus 2014. 136
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... tingginya tuor biasanya ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, mempelai pria tidak sanggup membayar tuor yang ditentukan maka melalui musyawarah calon mempelai wanita akan berutang tuor kepada mempelai wanita. Meskipun dalam pernikahan utang tuor tidak mengikat namun pada saat terjadi perceraian suami harus meluna sinya, kedua, ketidakmampuan mempelai pria dalam tuor yang dipatokkan akan membuat dia mencari pinjaman ke pihak lain, nah dalam hal ini selama dalam rumah tangga ia harus melunasi utang tuor kepada orang yang meminjami uang padanya, di samping suami mencari nafkah untuk ke­ butuhan keluarganya ia juga harus melunasi utang tuor kepada orang memimjaminya uang dalam hal ini tentunya kehidupan rumah tangga kurang baik karena hal itu, hal negatif lainnya adalah tingginya tuor ter­ kesan seperti menjual anak gadis dalam perkawinan.311 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal ini mengisyaratkan bahwa mahar harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak merupakan isyarat bahwa dalam penentuan jumlah nominal mahar harus berdasarkan kesederhanaan dan mudah. Hal ini di­ pahami dari bunyi Pasal 31 KHI bahwa penetapan mahar harus berdasar­ kan asas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan anjuran agama. SAMPLE Dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, tingginya tuor/mahar pada masyarakat Mandailing bertentangan dengan asas kesederhanaan dan kemudahan seperti dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KHI. Tingginya tuor/ mahar pada masyarakat Mandailing Natal disebabkan oleh tingkat pen­ didikan calon mempelai wanita seolah­olah nilai tuor/mahar ditetapkan berdasarkan tingkat dan biaya pendidikan calon mempelai wanita. Selain pendidikan tingginya tuor/mahar juga dipengaruhi keadaan orangtua calon mempelai wanita, pada praktiknya jika orangtua calon mempelai wanita adalah orang yang berada terlebih­lebih seorang tuan tanah, para orangtua pun tidak akan sungkan mematok nilai tuor pada angka 50 s/d 100 juta. Jika seandainya calon mempelai pria tidak sanggup dengan ang­ ka yang dipatokkan oleh orangtua calon mempelai wanita, kedua belah pihak akan bermusyawarah dan biasanya mahar akan dibayar berdasar­ kan kesanggupan calon mempelai wanita sementara sisanya dari angka patokan orangtua calon mempelai wanita akan dijadikan sebagai utang mahar. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan asas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang digariskan oleh KHI. 311 H asil wawancara dengan beberapa tokoh adat Mandailing, Agustus 2014. 137
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 3. Praktik Kawin Malangkahi pada Masyarakat Muslim Mandailing Dalam praktik pelaksanaannya perkawinan tidak selamanya lepas dari pengaruh kebudayaan di mana pernikahan itu dilaksanakan. Seper­ ti budaya malangkahi dalam masyarakat Mandailing Natal, walaupun daerah ini tergolong masyarakat yang sangat religius dalam mengamal­ kan ajaran Islam, bahkan diberikan julukan serambi Mekkahnya Suma­ tra Utara.312 Akan tetapi, dalam praktik perkawinan masih saja berbaur dengan adat istiadat yang memang sudah ada dan tertanam dalam jiwa masyarakatnya. Suatu tradisi apabila ada seorang perempuan ingin menikah, namun masih ada kakak perempuannya yang belum menikah, maka lamaran yang datang pun untuknya akan ditolak oleh pihak keluarga, karena me­ nurut pemahaman masyarakatnya, apabila ada seorang anak gadis di­ langkahi oleh adik perempuannya, maka kemungkinan sang kakak terse­ but sulit untuk mendapatkan jodoh. Bahkan bisa diasumsikan kakaknya tersebut tidak laku. Hal ini dijelaskan oleh Faisal Hamdani:313 SAMPLE "madung jadi kebiasaan di masyarakat mula adong ala boru na git marnikah, tapi kakak nai inda pe marnikah maka lamaran naro tu ala boru na git kawini angkan ditolak keluarga nai harana pemahaman di masyarakat, mula adong anak gadis (ala boru) na git dilangkahi anggi nai, kemungkinan kakak nai payah mandapatkon jodoh bisa idokon kakak nai inda laku be." Oleh karena itulah pihak keluarga pun akan menolak lamaran ke­ pada sang gadis tersebut. Memang dalam asas hukum adat "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan kerabat."314 Hal inilah yang kemudian mengakibatkan adanya praktik Marlojong (kawin lari), sebagai jalan pintas menghindari penolakan lamaran tersebut. Larangan melangkahi kakak perempuan dalam budaya Mandailing bertujuan agar sang kakak tidak merasa berkecil hati, malu dan hilang semangat hidup karena adiknya lebih duluan menikah, yang dalam ba­ hasa Mandailing anso ulang tarlipun tondi,315 tarlipun tondi dalam bahasa Mandailing berarti seseorang dalam keadaan tidak mempunyai semangat 312 Basyral Hamidi Harahap, Madina Yang Madani, (Jakarta: PT Metro Pos, 2004), hlm. 277. 313 Faisal Hamdani, Tokoh Masyarakat salambue, Panyabungan Timur, wawancara pri­ badi, salambue, 21 Juli 2014. Arif Hasibuan, Tokoh Masyarakat Huta Buyung, Wawancara Pribadi, Natal, 25 Juli 2014. 314 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 71. 315 Isman Junaid batubara, tokoh adat kec. Lingga Bayu. Wawancara pribadi Linggabayu September 2014. 138
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... hidup, sedih, dan sering menyendiri.316 Definisi atau pengertian tentang pernikahan melangkahi kakak tidak ditemukan secara spesifik pembahasannya dalam literatur fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, secara terpisah kedua kata tersebut da­ pat dirujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata melangkahi ber­ asal dari akar kata "langkah" yang berawalan "me" dan berakhiran "i". Salah satu makna dari kata ini adalah "mendahului kawin". Ada juga ditemukan kata "ke­langkah­an" yang bermakna "didahuli kawin".317 Adapun kata "kakak" dalam kamus yang sama memiliki makna (1) sau­ dara yang lebih tua, (2) panggilan kepada (laki­laki atau perempuan) yang dianggap lebih tua, (3) panggilan kepada suami. Dari dua akar kata di atas dapat diartikan bahwa perkawinan me­ langkahi kakak adalah perkawinan seorang adik yang melangkahi sauda­ ra tertua dari (laki­laki atau perempuan) dalam menikah. Apabila ada seseorang yang melakukan pernikahan padahal masih ada kakak (laki­ laki atau perempuan)­nya yang belum menikah, maka pernikahannya tersebut dapat digolongkan kepada perkawinan yang melangkahi kakak. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda­beda. Dalam memahami pernikahan melangkahi kakak juga akan berbeda pemahaman antara satu daerah dengan daerah lainnya, orang Sunda belum tentu memiliki pemahaman yang sama dengan orang Batak. Apalagi pada kata "kakak" sering terjadi pemahaman yang berbeda, panggilan "kakak" hanya dibe­ rikan kepada saudara perempuan yang lebih tua umurnya pada masya­ rakat Batak, sedangkan di tempat lain belum tentu demikian. SAMPLE Pada dasarnya masyarakat Mandailing sudah mulai menganggap per­ kawinan melangkahi kakak menjadi sesuatu yang biasa, walaupun masih ada beberapa orangtua yang menghalang­halangi perkawinan tersebut, bahkan dalam pergaulan hidup masyarakat sudah sering melakukann­ ya. Berbeda dengan desa Sirambas 10 tahun yang lalu, saat itu orang masih menganggap perkawinan tersebut sesuatu yang tabu, karena ada beberapa alasan: Pertama, apabila ada seorang perempuan dilangkahi kawin oleh adiknya yang perempuan, maka diasumsikan kakaknya itu tidak laku atau tidak dapat jodoh. Kedua, bila seorang perempuan di­ langkahi kawin oleh adik perempuannya, dikhawatirkan si kakak sulit 316 Munir Daulay, Tokoh adat kecamatan Ranto Baik, wawancara Pribadi. Ranto Baik September 2014. Hal serupa dengan Daulay juga disampaikan oleh tokoh adat Mandailing Natal lainnya bahwa uang langka-lang diberikan kepada sang kakak bertujuan sebagai ha­ diah dan sebagai usaha untuk menyenangkan hati sang kakak sehingga ia tidak berkecil hati karena sang adik lebih dahulu menikah (anso Ulang tarlipun Tondi). 317 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 09 November 2010 dari Indo­ nesiagratis­lengkap.php.htm. 139
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU untuk mendapatkan jodoh atau jadi perawan tua. Hal ini disampaikan oleh Amaliyah:318 "Pada dasar na masyarakat Mandailing mandung muloi manganggap kawin ma- langkahi kakak na mandung biaso di masyarakat, bope adong sebagian orang- tua na inda patolaon kawin na malangkahi, bahkan di pergaulan masyarakat mandung sering dilaksanaon masyarakat masalah kawin na malangkahonon, marbeda dohot di kampong desa sirambas 10 taon na lewat saat i masyarakat mangganggap perkawinan malngkahon jarang dope tarjadi di masyarakat se- bab alasan na: parjolo, mula adong anak gadis (ala boru) malangkahi kakak na pandapot di masyarakat kakak naon payah mandapotkon jodoh dohot inda laku-laku; alasan padua na pala ala boru na dilangkahi anggi nai di khawatirkon kakak nai susah mandapotkon jodoh dohot dikhawatirkon kakak nai manjadi perawan tua." Maka dari hal itu diharuskan bagi seorang yang ingin menikah me­ langkahi kakak untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya, supaya perkawinannya nanti tidak mendapat halangan dan rintangan. Karena masih menjadi kepercayaan sebagian masyarakat bila adik tidak meminta izin, maka dikhawatirkan terjadi hal­hal yang tidak diinginkan dalam perkawinannya atau menimpa sang kakak sendiri, seperti yang dijelaskan di atas. SAMPLE Menurut data yang diambil dari KUA Panyabungan Barat, bahwa dari 22 orang perempuan yang menikah dari desa Sirambas sepanjang tahun 2009­2010, terdapat 5 orang di antaranya melakukan pernikah­ an melangkahi kakak.319 Sementara data yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara dari Tahun 2012 sampai 2014 terdapat tiga kasus kawin melangkahi.320 Hal ini menunjukkan betapa ma syarakat sudah mulai mengganggap itu sesuatu yang biasa. Namun walaupun demikian masih ada anggapan dari sebagian masyarakat bah­ wa bila masih ada kakak gadis yang mau menikah tersebut yang belum menikah, maka seharusnya dia bersabar dahulu, menunggu kakaknya dapat jodoh, itu pun apabila gadis itu belum terlalu tua. Karena bagaima­ na pun juga antara kakak dengan adik masih harus saling menghargai. Soal adanya uang pelangkah yang harus dibayarkan bila perkawinan tersebut melangkahi, ada dua pendapat di kalangan masyarakat; pertama, bahwa kewajiban uang pelangkah itu dibebankan kepada calon suami. Kedua, dibebankan kepada adik yang mau menikah, dengan cara meng­ 318 Hasil wawancara dengan Ibu Amaliah Nasution, Staf KUA di Kecamatan Panyabung­ an Utara pada hari Rabu 19 Agustus 2014. 319 Data Perkawinan Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat. 320 Data Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara, Mompang Jae Agustus 2014. 140
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... ambil sebagian dari maharnya. Adapun nominal yang harus dibayarkan tidak ada patokannya, tergantung berapa yang disepakati pada saat taha­ pan membicarakan mahar. Dari wawancara peneliti dengan warga masyarakat, dapat keterang­ an bahwa dalam bidang perkawinan sebenarnya sudah banyak adat/ke­ biasaan yang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, misal­ kan saja tradisi meng­khatam bagi calon istri pada malam pestanya atau sebelum dilangsungkannya acara akad nikah, ini sudah jarang ditemukan. a. Pandangan Ulama Perkawinan itu merupakan sesuatu yang harus disegerakan bila su­ dah tiba saatnya, apalagi melihat kondisi masyarakat sekarang ini, yang budaya ketimurannya sudah digilas oleh budaya barat. Sangat sulit untuk menyelamatkan anak­anak muda dari keterjerumusan kepada perbuatan­ perbuatan yang dilarang agama.321 Ketika ditanya soal bagaimana pandangan beliau tentang adanya la­ rang melangkahi kakak dalam adat Mandailing, beliau menjelaskan bah­ wa hal tersebut sangat tidak dibenarkan, apalagi sampai menggagalkan pernikahan tersebut. Karena perkawinan itu merupakan anjuran agama. Banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan betapa pentingnya melang­ sungkan perkawinan, bahkan ada anjuran menyegerakan perkawin an, bila takut jatuh kepada perbuatan yang diharamkan agama.322 SAMPLE Terkait dengan itu, masalah adanya uang pelangkah yang harus di­ berikan kepada kakak yang dilangkahi, Pak ustaz memberi penjelasan dengan; 1. Apabila uang pelangkah itu menyebabkan terhalangnya pernikahan, misalkan pihak suami tidak mampu untuk membayarkan, maka tin­ dakan tersebut adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. 2. Apabila uang pelangkah itu tidak sampai memberatkan, maka itu adalah hal­hal yang wajar saja, dan itu memang berguna buat kakak­ nya yang dilangkahi, dan pada prinsipnya yang dipraktikkan keba­ nyakan masyarakat, tidak sampai memberatkan kepada pihak keluar­ ga laki­laki, walaupun tidak menutup kemungkinan yang menyalahi itu. 321 Perkawinanon angkon copat dilaksanaon mula madung dapot waktu na, apalagi mula ita ligin kondisi masyarakat saat on, budaya ketimuran mandung mago di buat bu- daya barat. Kondisi di masyarakat saat on ana payah git manyalamatkon naposo-poso bu- lung di masyakaraton sian perbuatan na di larang agama nita: Hasil wawancara dengan Kaharuddin tokoh Agama Batang Natal. Selasa 22 Agustus 2014. 322 Kaharuddin, Tokoh Agama Batang Natal. Agustus 2014. 141
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Demikian juga halnya dengan orangtua yang menghalangi anak pe­ rempuan untuk menikah, disebabkan masih ada kakaknya yang belum menikah,ini merupakan perbuatan yang dicela. Pada dasarnya menikah itu merupakan hak yang sangat asasi, kebutuhan yang sangat mendasar bagi laki­laki dan perempuan yang sudah mencapai umur dewasa, dan itu merupakan tuntutan fitrahnya.323 b. Pandangan Tokoh Adat Hampir seirama dengan Ustaz Malim Sulaiman, menurut tanggap an tokoh adat desa Sirambas ketika diwawancarai menjelaskan bahwa, se­ benarnya masalah jodoh itu merupakan kewenangan Tuhan Yang Maha­ kuasa, manusia tidak dapat menentukan kapan jodohnya datang. Namun walaupun demikian, menurut adat bila seseorang yang ingin menikah melangkahi kakaknya, maka diharuskan meminta izin kepada sang kakak terlebih dahulu, sebelum ia melangsungkan perkawinan. Ini bertujuan supaya kakaknya Soulang tarlimpon tondi (biar jangan merasa kecil hati). Sebenarnya adat tidak sampai menghalang­halangi seseorang untuk menikah, jika itu berkaitan dengan persoalan ada kakaknya yang belum menikah, akan tetapi ada kewajiban adik untuk meminta izin ke­ pada kakaknya. Hal ini disampaikan oleh Gustamam Lubis:324 SAMPLE "Bagaimanapun, menurut adat mula adong halak na git kawin malangkahon kakak na, maka diharuskon mangido izin tu kakak nai parjolo, dompak ia indape malaksanaon perkawinan, on ma tujuan na anso kakak nai so ulang tarlimpon tondi. Sabotulna adat inda sampe na sopatolaon tu halak na git kawin, mula adong na berkaitan dohot parsoalan kakak nai indape kawin, bope songoni adong do kewajiban ni anggi nai mangido izin tu kakak nia." Tapi walaupun demikian masih ada juga orang yang menghalang­ha­ langi pernikahan tersebut. Itupun sebenarnya bukan karena adatnya, me­ lainkan kembali kepada orangtua gadis tersebut yang tidak mengingin kan ada anak perempuannya yang dilangkahi kawin, dengan mendasarkan kepada keharusan dalam adat untuk meminta izin kepada sang kakak. Bicara soal adanya uang pelangkah, beliau menjelaskan bahwa itu sebe­ narnya tidak ditentukan nominalnya, melainkan tergantung seberapa ke­ 323 Songoni juo dohot orangtua naso mampatolaon ala boru na git marnikah, alasan na adong dope kakak na git kawini inda pe kawin, harana perbuatano na sangat jat menurut masyarakat. Mula dasar na perkawinan marupaon hak na sangat asasi, marnikahi kebutu- han ni halak lai dohot ala boru na mandung dewasa, dohot marupaon tuntutan fitrah na. Hasil wawancara dengan para tokoh agama Mandailing Natal. Antara lain, Kaliman Nasuti­ on, Tokoh Agama Kecamatan Siabu; Sadiqin, KUA Panyabungan Kota; A. Gozali Pohan, To­ koh Agama Panyabungan Selatan, Abd. Thalib Lubis Tokoh Agama Ulu Pungkut; Parlaung­ an Lubis Tokoh Agama Mura Sipongi dan tokoh Agama Mandailing Lainnya Agustus 2014. 324 M. Gustamam Lubis, tokoh Agama pada masyarakat Batahan, Agustus 2014. 142
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... mampuan keluarga laki­laki. Dan memang menurut pengamatan beliau selama ini, belum ada yang merasa diberatkan dengan adanya uang pe­ langkah tersebut. c. Pandangan Fikih dan KHI Ketika melakukan pembahasan menggunakan perspektif fikih, di sini penulis akan meninjau apakah ada praktik dalam adat yang berkaitan dengan perkawinan melangkahi kakak bertentangan dengan fikih. Da­ lam literatur fikih pembahasan mengenai larangan menikah hanya pada hal­hal yang berkaitan dengan adanya hubungan sedarah, perkawinan, persusuan antara kedua calon suami istri. Adapun untuk larangan me­ langkahi kakak tidak ditemukan. Justru yang ada adalah anjuran untuk menyegerakan pernikahan. Seperti dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya, jika seseorang sudah merasa perlu untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinaan, maka ia diwajibkan untuk mendahulukan pernikahan daripada kewajiban haji.325 SAMPLE Berdasarkan hal tersebut, maka praktik melarang seseorang untuk menikah disebabkan masih ada kakaknya yang belum menikah adalah tidak dibenarkan, bahkan bisa jatuh perbuatan yang diharamkan. Hal ini berdasarkan kepada ayat Al­Qur'an yang telah menegaskan tentang menyegerakan perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah an- Nuur [24] ayat 32: ُمِهِنْغُي َءۤاَرَقُف ا ْوُن ْوُكَّي ْنِا ۗ ْمُكِ إى ۤاَمِاَو ْمُكِداَبِع ْنِم َنْي ِحِل ّٰصلاَو ْمُكْنِم ىٰماَيَ�ْلا اوُحِكْنَاَو ٖهِل ْضَف ْنِم ُهّٰللا ٌمْيِلَع ٌع ِساَو ُهّٰللاَو ۗ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampu- kan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah-nya menjelaskan kata "al­ ayyama" adalah bentuk jamak dari ayyim yang pada mulanya berarti pe- rempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya diguna kan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis­ga­ dis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membu­ jang, baik jejaka maupun duda. Bahkan Ibnu, Asyur dalam tafsirnya seba gaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa perin­ 325 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 459. 143
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU tah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabaiannya melahirkan kemudaratan agama dan masyarakat.326 Abdul Aziz bin Abdurrahman dalam bukunya menjelaskan, sesung­ guhnya Allah maha mengetahui, bahwa manusia sering kali menolak orang yang meminang anak gadisnya, karena orang tersebut miskin. Padahal sesungguhnya mereka itu mengerti, bahwa anaknya itu sekufu dengan orang itu, baik agamanya, akhlaknya, maupun keturunannya.327 Memang kafaah itu diatur dalam perkawinan Islam; namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al­Qur'an maupun dalam hadis, maka kafaah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun krite­ ria apa yang digunakan dalam penentuan kafaah itu.328 Masalah kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki­laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak me­ nikah dengan perempuan yang derajat tinggi. Laki­laki yang memiliki kebesaran apa pun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi.329 Sehingga tidak tepat membeda­ kan manusia disebabkan perbedaan keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Karena yang membedakan manusia hanya ketakwaan. SAMPLE Dari ulasan tersebut dan dijelaskan bahwa sesungguhnya memper­ cepat perkawinan dan selalu melapangkan jalannya adalah menjaga ke­ maslahatan; agar tidak jatuh dan terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang akibatnya ditanggung oleh keluarga khususnya dan masyarakat se­ cara keseluruhan. Semua fitnah dan kerusakan serta kehancuran moral tidak hanya menimpa kedua belah pihak, tetapi akan menjalar ke seluruh penduduk negeri. Kompilasi Hukum Islam sebenarnya hampir sejalan dengan fikih, karena KHI merupakan godokan dari para ulama dengan menggunakan fikih klasik maupun fikih kontemporer, dengan menyesuaikan kepada masyarakat Indonesia. Karena dalam penyusunan KHI, secara subtansial dilakukan dengan mangacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al­Qur'­ an dan Sunnah Rasul; dan secara hierarkial mengacu kepada peraturan 326 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesa, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, jilid 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 335. 327 Abdul Aziz bin Abdurrahman Al­Musnad, Perkawinan dan Permasalahannya, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1993, hlm. 59. 328 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fikih Munakahat dan Undang­undang Perkawinan, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2009), hlm. 140. 329 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Ja­ karta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 56. 144
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... perundang­undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memper­ hatikan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia, dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.330 Berdasarkan hal itulah, pembahasan mengenai larangan perkawinan tidak berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam fikih. Sehingga tidak ditemukan larangan yang berkaitan dengan melangkahi kakak perem­ puan. Hanya saja dalam KHI terdapat 6 pasal yang menjelaskan larangan perkawinan dimulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 46. Dari beberapa penjelasan di atas, ada beberapa hal menurut penulis yang menarik untuk dianalisis, yaitu: 1. Soal larangan melangkahi, apakah kemudian bila pernikahan tersebut dilangsungkan dapat memengaruhi sah tidaknya suatu pernikahan. 2. Apakah praktik membayar uang pelangkah merupakan sesuatu yang SAMPLE 2. Apakah praktik membayar uang pelangkah merupakan sesuatu yang SAMPLE dibenarkan atau tidak. Untuk pembahasan yang pertama, sesuai dengan penjelasan­penje­ lasan yang tersebut di atas, baik menggunakan perspektif fikih maupun KHI, sudah sangat jelas bahwa pernikahan seorang perempuan tidak dapat dipengaruhi oleh kakak perempuannya yang belum menikah. Bah­ kan menurut penulis seorang kakak tidak dapat menghalang­halangi adik perempuannya untuk menikah. Sebuah bentuk keegoisan menurut penu­ lis bila itu dilakukan oleh seorang perempuan. Bahkan bagi seorang ibu sendiri pun tidak boleh menghalang­halangi anak perempuannya untuk menikah, apalagi memang sudah saatnya untuk menikah. Karena banyak hal yang dikhawatirkan, misalnya terjadi perbuatan yang melanggar aga­ ma, bahkan bisa dihukumkan haram. Melangkahi tidaklah memengaruhi terhadap sah tidaknya suatu per­ ni kahan. Karena itu tidak menjadi persyaratan, dalam adat sendiri la rang­ an tersebut tidak sampai menjadi sesuatu yang menyebabkan sah tidak­ nya pernihakan itu. Namun menurut pandangan penulis, diharuskannya minta izin kepada kakak yang mau dilangkahi, tidak lebih sebagai peng­ hargaan adik kepada kakaknya. Dan hal memang pantas untuk dilaku­ kan, sebagai bentuk penghormatan kepada sang kakak. Walaupun ma­ sih ada di sebagian warga yang melarang anak perempuannya menikah, 330 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU disebabkan masih ada kakaknya. Bicara kebiasaan "adat" yang mengharuskan adik untuk meminta izin kepada kakaknya, penulis mencoba menggunakan salah satu metode ijtihad yang dijadikan ulama sebagai instrumen untuk mengistinbath hu­ kum. Adapun kaidah yang berkaitan dengan itu adalah: همكحملا ةداعلا "Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum."331 Alasan ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap adat tersebut adalah berdasar kepada Hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu: نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا هأار ام "Apa yang dipandang ummat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka hal terse- but di sisi Allah adalah baik."332 Menurut penulis dengan menggunakan kaidah tadi, tidak semua dari praktik larangan melangkahi tersebut dapat dikatakan bertentang an den­ gan syara'. Maka harus dipisahkan antara larangannya dengan diharus­ kannya untuk meminta izin. Bagi penulis meminta izin di sini mengan­ dung maslahat buat hubungan persaudaraan dan keluarga nantinya. Karena pada dasarnya pernikahan itu bukan hanya kepentingan suami istri saja, tapi lebih dari itu. Jangan sampai dengan adanya perkawinan menyebabkan retaknya hubungan antara adik dengan kakaknya. Dalam hal "menghalangi menikah" penulis sendiri sepakat bahwa perbuatan ter­ se but yang sangat tercela. Namun dalam hal meminta izinnya, penulis berpedoman kepada penjelasan. SAMPLE Amir Syarifuddin dalam buku ushul fiqh-nya, yang menjelaskan bahwa terjadinya pertemuan antara syara' dan adat akan menimbulkan perbenturan. Maka perlu dilakukan proses penyeleksian adat yang di­ pan dang masih diperlukan untuk dilaksanakan.333 Salah satu pedoman yang dijadikan pedoman penyeleksian adalah "Adat yang lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan." Maksud­ nya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat, namun dalam pelaksa­ naan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Adapun unsur manfaat yang bisa diambil dalam praktik tersebut adalah supaya kakak 331 Imam Musbikin, Qawa'id al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al­fikr, t.th.), hlm. 94. 332 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2009), Jilid 2, Cet. ke­2, hlm. 376. 333 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 2, hlm. 153. 146
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... yang dilangkahi itu tidak merasa kecil hati, atau tidak merasa bahwa dia seorang gadis yang tidak laku. Jadi menurut penulis untuk yang satu ini memang harus dipertahankan, tetapi harus dilakukan penyesuaian jangan sampai bertentangan dengan syara', misalnya sampai tidak mem­ bolehkan adiknya untuk menikah, atau dijadikan alat untuk menghalangi adiknya menikah, maka ini tidaklah dibenarkan. Selanjutnya pada pembahasan kedua, tentang uang pelangkah. Me­ nurut keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat, ulama, kepala desa, semuanya memiliki pemahaman yang sama tentang "uang pelangkah". Bahwa uang pelangkah di sini hanya sebagai pemberian sukarela, yang tidak ada patokan dalam adat berapa nominal yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki­laki, kepada ka­ kak yang dilangkahi itu. Namun sedikit tambahan dari Mahmudin Pasaribu,334 beliau mene­ rangkan bila "uang pelangkah" itu dijadikan sebagai persyaratan, maka itu tidak dibenarkan. Menurut penulis sendiri dengan melihat kepada realitas yang ada di desa Sirambas, bahwa apa yang dipraktikkan masya­ rakat selama ini hanya sebagai pemberian sukarela, yang dalam istilah adatnya "so ulang tarlimpon tondi" (supaya jangan merasa rendah diri), dan lagi ini tidak sampai memberatkan kepada pihak keluarga laki­laki, maka itu sah­sah saja dilakukan. Namun apabila sampai memberatkan, dan dijadikan sebagai alat untuk menghalang­halangi pernikahan, maka sangatlah tidak dibenarkan. SAMPLE Jadi dari praktik perkawinan adat Mandailing menurut penulis, ada yang harus dihilangkan dan ada juga yang harus dipertahankan sebagai­ mana dijelaskan sebelumnya. d. Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Dalam perkawinan, Islam mempunyai metode tersendiri yang ber­ dasarkan wahyu Ilahi serta selaras dengan naluri kemanusiaan. Untuk menghindari kehidupan manusia yang tidak diinginkan atau yang dila­ rang Allah Swt. Islam menganjurkan agar setiap perkawinan yang di lang­ sungkan mesti menurut tata cara yang telah digariskan oleh Al­Qur'an dan al­Hadis agar maksud perkawinan tersebut tercapai.335 Meskipun 334 Mahmudin Pasaribu, Tokoh Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi/Mantan Ketua MUI Madina, wawancara Pribadi, Purba Baru 2014. 335 Islam tidak pernah memaksa umatnya untuk kawin tanpa ada dorongan yang menuju ke arah itu. Hanya mereka yang mampu saja diharuskan berbuat demikian. Dengan wujud­ nya tata cara perkawinan menurut syara' ini, akan mendekatkan hubungan kekeluargaan antara pasangan suami istri, dan seterusnya menjadi sel utama ke arah pembentukan ma­ syarakat yang harmoni, dedikasi dan inovasi. Basri Ibrahim, Pemantapan Sistem Kekeluar- 147
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU de mikian, dalam praktik pelaksanaannya perkawinan tidak selamanya lepas dari pengaruh kebudayaan di mana pernikahan itu dilaksanakan. Tidak dapat dimungkiri bahwa secara naluriah setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik dari dirinya. Sewajarnya mereka membutuhkan adanya keserasian dalam per­ nikahan. Kesepadanan dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlu­ kan untuk membentuk keluarga sakinah. Sebaliknya, ketidaksepadanan dalam pernikahan dapat mengakibatkan ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga. Dalam pemahaman masyarakat Mandailing selain masalah agama, keturunan, strata sosial dan pendidikan, keperawanan juga merupakan masalah penting dan merupakan salah satu kriteria kafaah, artinya ukur­ an kafaah juga dilihat dari segi keperawanan seorang yang sudah tidak gadis lagi tidak sepadan dengan lelaki yang masih perjaka. Fenomena yang terjadi pada masyarakat Mandailing Natal terkait masalah kepera­ wanan biasanya terjadi pada pasangan yang dijodohkan atau pada lelaki yang melamar perempuan tanpa ada perkenalan yang mencukupi antara lelaki yang melamar dan wanita yang dilamar.336 SAMPLE Pemahaman masyarakat Mandailing tentang Perawan sebagai krite­ ria kafaah karena masyarakat Mandailing mengikuti aturan yang dibuat para pendahulu adat, perumusan atuan tentang Keperawanan sebagai ukuran kafaah bertujuan untuk menghindari dan mengurangi perbuatan zina sekaligus hukuman bagi pelaku zina. Kompilasi Hukum Islam tidak ada menyinggung tentang kafaah, namun mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menya­ takan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing­masing, kata berdasarkan agama dan kepercayaan masing­masing memberi isyarat bahwa ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan dapat dilihat berdasarkan peraturan agama dalam hal ini adalah agama Islam. Dalam pemahaman masyarakat Mandailing Natal, maka seorang yang telah pernah melakukan zina boleh menikah baik dengan pria yang sudah pernah melakukan zina maupun dengan pria yang masih perjaka. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam dalam literatur fikih tidak ditemukan satu dalil, baik Al­Qur'an maupun Hadis gaan Islam, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1997), hlm. 1­2. 336 Kasus seperti ini paling sering terjadi pada pemuda yang merantau. Tradisi meran­ tau pada masyarakat Mandailing terjadi pada kaum lelaki (pemuda) yang tidak sekolah lagi (baik karena putus sekolah maupun yang sudah selesai dan tidak melanjutkan lagi), setelah ia berhasil dalam perantauan dan merasa mapan berumah tangga, ia akan pulang kampung untuk menikah. 148
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... yang menyatakan bahwa seorang yang melakukan zina tidak boleh me­ nikah dengan yang masih perjaka, namun apakah seorang wanita sekufu dengan pria yang masih perjaka?, maka dalam hal ini mazhab Syafi'i337 mengatakan bahwa seorang pria yang perjaka boleh menikah dengan wanita yang pernah melakukan zina, namun hukumnya makruh. Dari Pernyataan Mazhab Syafi'i ini dapat disimpulkan bahwa menikah dengan seorang wanita yang perawannya hilang karena zina merupakan sebuah perbuat an yang tidak disukai. Mahmudin Pasaribu338 menambahkan: "Dalam literatur fikih tidak ada larangan menikah wanita yang sudah tidak pera wan lagi, ketentuan adat Mandailing tentang pria yang saleh tidak seku- fu de ngan wanita yang sudah tidak perawan menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang beradab, saya yakin meskipun ketentuan ini dianut para leluhur kita bukan dari Islam akan tetapi hal ini sangat bagus dan tujuannya agar semua masyarakat Mandailing menjaga diri dari perbuatan keci itu. Imam al-Mawardi salah satu ulama besar dalam Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa makruh339 hukumnya menikahi wanita yang telah berzina." SAMPLE F. PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING DALAM RUMAH TANGGA 1. Harta Bersama dalam Keluarga a. Praktik Harta Bersama dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal Pemahaman masyarakat Mandailing tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang di­ peroleh baik suami maupun istri selama dalam perkawinan. Hal ini di­ 337 Imam Syafii mengatakan bahwa tidak diperdapati satupun larangan menikahi wanita yang pernah melakukan zina. Muhammad Bin Idris Al­Syafi'i, al-Umm, (Beirut: Dar al­Ku­ tub al­Ilmiyah, t.th.), Juz V. 19. Berikut pernyataan imam Syafi'i: دح او مرح هملعن مل نيملسملا نم ناز او ةين از يف ملس و هيلع هللا ىلص لوسر نع ةل �ل دلا ان دج وف :ىعف اشلا لاق ناز �لو ةيناز ريغ حكني نا امهنم Berkata imam Syafi'i: kami memperdapati dalil dari hadis Rasulullahi saw. tentang wa­ nita dan pria pezina dari golongan orang Islam bahwa kami tidak mengetahui keharam­ an atas salah satu keduanya menikah dengan wanita atau pria yang bukan pezina. 338 Mahmudin Pasaribu, Tokoh Agama Puncak Sorik Marapi/Mantan Ketua MUI Madina, wawancara pribadi, Purba­Baru Agustus 2014. 339 Imam al­Mawardi dalam kitabnya menjelaskan bahwa Mazhab Syafi'i memakruhkan kami memakruhkan bagi laki­laki yang saleh menikahi wanita yang berzina dan begitu juga kami memakruhkan bagi wanita yang saleh menikah dengan lak­laki yang berzina. Lihat: Muhammad Bin Habib Al­Mawardi Al­Bisri, Al-Hawi Al-Kabir, Juz IX (Beirut: Dar Al­Kutub al­Alamiyah, t.th.), hlm. 188­189. Teks asli pernyataan Imam al­Mawardi dalam kitabnya: ىنازلاب جوزتت نا ةفيفعلل هركنو ةينازلاب جوزتينا فيفعلل هركن اننا ملعا 149
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU sampaikan oleh Sulutan Nasution:340 "Dalam pemahaman masyarakat Mandailing tentang harto bersama inda marbeda antara naipahami sian adat dohot na diatur Undang-undang yaitu harto na dijalaki si suami bope si istri salamo di perkawinan ni alai. Jadi setiap harta benda namartamba atau namarkembang selama masa perkawinan dise- but harta bersama sehinggo kepemilikan i sama antara suami dot istri." Pemahaman seperti ini merata pada masyarakat Mandailing Natal. Pada pelaksanaannya, jika perkawinan putus karena cerai maka harta akan dibagi dua antara suami dan istri, masing­masing suami istri men­ dapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki.341 Dalam hal ini pembagian harta bersama pada masyarakat Mandai­ ling tidak bermasalah dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi terdapat kejanggalan terkait pembagian harta bersama pada mas­ yarakat Mandailing pada saat perkawinan putus karena salah satu pa­ sangan suami istri meninggal lebih dahulu.342 Dalam hal ini seluruh harta bersama menjadi harta warisan. Dengan kata lain, dalam budaya masya­ rakat Mandailing tidak mengenal konsep pembagian harta bersama jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia. SAMPLE Praktik pembagian harta warisan seperti ini sudah diamalkan sejak dahulu. Sutan Karitua menerangkan bahwa pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah ada sejak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada se­ jak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawian seperti demikian dianut oleh masyarakat Rumbio merupakan warisan dari nenek moyang mereka, sebab masyarakat Mandailing adalah masya­ rakat yang taat terhadap hukum adat istiadat yang ada.343 Masyarakat Mandailing memahami bahwa dalam kehidupan beru­ mah tangga hak kepemilikan atas harta hasil pencarian antara suami istri 340 M. Ibrahim Nasution, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama malintang Mandailing Natal, Juli­ Agustus 2014. 341 Hasil observasi dan wawancara terkait pembagian harta bersama pada masyarakat Mandailing Natal, Mandailing Natal, Juli­ Agusstus 2014. 342 Dalam budaya masyarakat Mandailing, jika suami meninggal lebih dahulu maka seluruh harta yang ada menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai de­ ngan bagian masing­masing, Istri akan mendapat 1/8 karena ada anak dan jika tidak ada anak maka ibu mendpat ¼, sementara sisanya akan dibagi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dua banding satu (2 : 1) antara anak laki­laki dan perempuan. Berbeda halnya, jika istri yang meninggal lebih dahulu maka harta perkawinan tidak akan dibagi sebab ayah masih hidup. M. Taufik SRG, Tokoh Agama Kecamatan Sinunukan, wawancara pribadi. Sinunukan, Agustus 2014. Muhammad Nuh, Tokoh Agama Muara Sipongi, Wawan­ cara Pribadi, 27 Agustus 2014. 343 Sutan Karitua, Tokoh adat (Hatobangon) Panyabungan Utara, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2014. 150
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... adalah sama sehingga jika suami istri berpisah maka harta tersebut harus dibagi dua. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama ha­ nya ada dalam perkawinan dan jika perkawinan putus karena maka harta bersama juga putus dan harta tersebut harus dibagikan kepada pemilik­ nya. Kifli Borotan menjelaskan:344 "Masyarakat Mandailing mamahami di kehidupan marrumah tangga hak na mamiliki harta na hasil ni pencarian antara suami istri adalah sarupo sahinggo mula suami istri marsarak maka harta na hasil pencarian ni alai i dibagi dua. Masalah na onan berdasarkon pemikiran bahaso harta bersama na adong di per kawinan mula perkawinan nai putus harani perceraian maka harta bersama putus juo dohot harta hasil pencarian ni suami istri angkon di bagi tu pemilik nai." Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan istri sebagai janda karena setelah habis masa iddahnya janda tidak mendapat hak nafkah dari bekas suaminya, begitu juga dengan anak­anaknya, pada saat terjadi perceraian dalam kebiasaan masyarakat Mandailing anak­anak tinggal bersama ibunya.345 SAMPLE Meskipun suami sebagai ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak­anaknya, namun tidak jarang seorang suami (duda) sangat lalai dengan kewajibannya terhadap anaknya apala­ gi ia (duda) telah menikah kembali dengan wanita lain dan untuk men­ jamin kehidupan istri sebagai janda dan anak­anaknya harta bersama harus dibagi. Berbeda halnya dengan perkawinan yang putus karena salah satu pasangan suami istri meninggal dunia, dalam hal ini meskipun perkawin­ an telah berakhir namun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tidak dibagi karena dalam budaya Mandailing pada saat perkawinan pu­ tus karena salah satu suami dan istri meninggal maka suami atau istri yang hidup lebih lama tetap bertanggung jawab terhadap anak­anaknya, maka dalam hal ini budaya Mandailing memandang tidak perlu untuk membagi harta bersama terhadap janda atau dua yang masih hidup. b. Harta Bersama dalam Tradisi Masyarakat Muslim Mandailing Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terkait dengan harta bersama, Pasal 35 (1) Undang­Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh 344 Kifli Borotan, tokoh adat dan masyarakat kecamatan Panyabungan Timur, wawan­ cara pribadi, Panyabungan Timur September 2014. 345 Dalam kebiasaan masyarakat Mandailing Sangat jarang ditemukan setelah perceraian anak­anak hidup dan tinggal bersama ayahnya. Hasil wawancara dan observasi pada ma­ syarakat Mandailing. Mandailing Natal Juli­Agustus 2014. 151
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU selama perkawinan berlangsung adalah harta bersama. Artinya harta bersama itu adalah harta yang diperoleh mulai tanggal dilaksanakannya perkawinan hingga perkawinan tersebut putus.346 Ketentuan Undang­Undang Perkawinan tersebut sama dengan Pasal sub F jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bah­ wa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawin­ an, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun istri.347 Selanjutnya pembagian harta bersama tidak disebutkan secara te­ gas. Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Per­ kawinan yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing­masing." Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang­Undang Perkawinan disebutkan bah­ wa "Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing­masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum­hukum lainnya."348 Meski tidak diatur secara tegas dalam Undang­Undang Perkawinan, akan tetapi jelas diatur dalam Pasal 96­97 KHI. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi bagian pasangan yang lebih lama hidup. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang suami istrinya hi­ lang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian yang matinya hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan Agama. Se­ dangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: janda atau duda yang cerai hidup masing­masing mendapat seperdua selama tidak diten­ tukan hal lain dalam perjanjian kawin.349 SAMPLE Dari ketentuan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda­be­ da, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pi­ hak untuk mengatur harta bersama. Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI meng­ atur "janda atau duda cerai hidup masing­masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perka­ winan." Berdasarkan Pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hu­ 346 Depag RI, Undang­Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 123. 347 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, Ibid, hlm. 216. 348 Lihat Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibid, 124. 349 Ibid., hlm. 127. 152
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... kum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta ber­ sama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang­barang itu.350 Jadi, berdasarkan Pasal 37 Undang­Undang Perkawin an jo. Pasal 126 dan 128 KUH Perdata, perceraian mengaki­ batkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi di antara pasangan suami­istri. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat di­ tentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing­masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya.351 Dari uraian di atas sekilas terlihat bahwa pembagian harta bersama masyarakat Mandailing bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama. Namun pembagian harta bersama dalam adat Mandailing juga masih mendapat legalitas hukum baik dalam undang­undang perkawin­ an maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dipahami dari ketentu­ an Pasal 37 Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perka winan yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing­masing." Lebih jauh dalam Penjelas­ an Pasal 37 Undang­Undang Perkawinan dinyatakan bahwa "Yang di­ maksud dengan 'hukumnya' masing­masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum­hukum lainnya." Begitu juga dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: janda atau duda yang cerai hidup masing­ ma sing mendapat seperdua selama tidak ditentukan hal lain dalam per­ janjian kawin. SAMPLE Berdasarkan pasal­pasal tersebut, ketentuan harta bersama dalam adat Mandailing pada saat perceraian putus karena salah satu pasangan hidup meninggal lebih dahulu boleh dilakukan dan sah di mata hukum. 2. Hak Asuh Anak (Hadanah) pada Masyarakat Muslim Mandailing Tidak semua perkawinan bertahan selama­lamanya, kadang ada yang harus putus dikarenakan perceraian ataupun disebabkan salah satu pasangan suami atau istri meninggal lebih dahulu. Dalam hal putusnya 350 Lihat Pasal 128 KUH Perdata, Andi Hamzah, Perkawinan dalam KUHPerdata dan UU No. 1 1974, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. Pertama, hlm. 148. 351 Ibid., hlm. 149. 153
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU perkawinan, ibu adalah orang yang paling utama sebagai pemegang hada­ nah sementara ayah merupakan orang yang berkewajiban memenuhi bi­ aya hadanah sekurang­kurangnya sampai anak tersebut dewasa. Namun jika ibu meninggal dunia ataupun menikah kembali dengan lelaki lain, maka dalam budaya Mandailing yang memegang hak hadanah mutlak adalah ayah. Karena ayah diyakini sebagai orang yang paling dekat dan paling berkompeten dalam mengurus dan memelihara anak. Wanita adalah orang yang paling berhak dalam mengasuh anak yang belum mumayiz apabila terjadi perceraian baik perceraian secara thalak maupun karena kematian. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih dijelaskan jika ibu telah meninggal dunia maka orang yang pa­ ling berhak memelihara atau pemegang hadanah adalah nenek dari ibu. Pemilihan nenek sebagai hadanah dalam pengasuhan anak yang diting­ gal mati ibunya memilki alasan rasionalis tersendiri, karena perempuan lebih banyak berperan dalam pengurusan anak hingga dewasa daripada laki­laki (ayah) karena di khawatirkan kurang belaian dan kesabarannya dalam pengsuhan anak.352 Sementara suami sebagai ayah berkewajiban membelanjai anaknya sampai dewasa. Hal ini dijelaskan oleh Zulfikar Nasution:353 SAMPLE "Wanita adalah orang na paling berhak dalam mangasuh anak na naso mu- mayyis mula tarjadi masalah perceraian bope perceraian nai harani tolak bope perceraian nai harani maninggal salah satu antara suami istri. Di dalam Un- dang-Undang Kompilasi Hukum Islam dohot fikih dijelaskon disi mula umak ni danaki maninggal dunia maka halak na paling berhak mangasuh anak nai ada- lah nenek sian umak ni danakon. Pemilihan nenek sebagai na mangasuh anak na ditinggalkon umak nai harani maninggal dunia alasan na harana ala boru na na paling bahat berperan dohot na paling mangarti dalam mangurusi anak sampe danaki dewasa, mula ayah nai mangurus anak ni alai i di khawatirkon urang kasih saying nai harana ayah nai sibuk manjalaki nafkah si anak manyo- got ke tu kobun habis sian kobun tu saba maka na di khawatirkon danakon inda terpelihara songoni buse ayah nai urang sabar dalam pengurusan anak adong sotik na diponingkon ayah nai mandung di tandoskon ia tu anak niai maka na lobih berhak mangurus anak na indape mumayyis na ditinggalkon mate umak na adalah nenek nai mula kewajiban ni ayah mangalehen balanjo ni anak niai sampe ia dewasa." Meninggalnya ibu menjadi penyebab gugurnya hadanah bagi dir­ inya. Dengan kata lain, apabila ibu meninggal dunia, kasih sayang dari seorang perempuan yang akan dicurahkan kepada anak tidak terlaksana. 352 Marasonag Nasution, Tokoh masyarakat Kecamatan Batang Natal, batang Natal Sep­ tember 2014. 353 Zulfikar Nasution, Tokoh Adat dan Agama Kecamatan Ulu Pungkut, wawancara pri­ badi, September 2014. 154
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... Jika posisi yang dibutuhkan anak ini diambil oleh ayah, maka hal yang semacam itu tidak didapatkan anak secara sempurna. Oleh sebab itu, pa ra ulama sepakat apabila ibu meninggal dunia maka yang mengambil posisi untuk mengasuh anak adalah nenek serta ayah diwajibkan untuk menafkahi anaknya dalam pengasuhan nenek dari ibu. Anak yang belum mumayiz yang ditinggal mati ibu kemudian dia­ suh oleh ayahnya menurut Mazhab Syafi'i adalah gugur, namun pelaksa­ naannya tidak demikian. Walaupun ayah mengakui bahwa ia dapat me­ menuhi kewajiban terhadap anaknya, namun pada realitanya kebutuh an rohani mereka seperti kelembutan, pendidikan dasar­dasar agama, dan kasih sayang yang utuh belum tentu dapat terpenuhi, karena ayah ku­ rang kompeten dalam mengurus anak yang belum mumayiz.354 Kendatipun demikian, di Kompilasi Hukum Islam seorang ayah juga bisa dapat memperoleh hak hadanah atas anaknya dengan ketentuan apabila para wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu anak seperti nenek tidak layak dalam pelaksanaan hadanah dan tidak menjamin kes­ elamatan jasmani dan rohani anak.355 SAMPLE Mengingat anak adalah amanah dari Allah kepada orangtua untuk diasuh dan dididik dengan sebaiknya. Baik mencakup tentang kebutuh an dirinya sehari­hari maupun tentang pengetahuan terhadap agama yang yang dianut. Apabila anak itu tidak mengetahui apa­apa tentang agama­ nya, maka orangtua adalah orang yang akan dimintai Pertanggung ja wab­ annya oleh Allah Swt., sebagaimana yang tertera di dalam surah al-An- faal [8] ayat 28: ٌمْيِظَع ٌرْجَا آ ٗه َدْنِع َهّٰللا َّنَاَّوۙ ٌةَنْتِف ْمُكُد�َلْوَاَو ْمُكُلا َوْمَا آاَمَّنَا اآ Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anak mu itu hanyalah sebagai coba- an dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.356 ْوُمَلْعاَو Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban orangtua tidak kecil, ke­ tika seorang anak sudah lahir ke dunia mulai dari mengadzankannya, 354 Dalam Pandangan Syafi'iyah orang yang paling berhak mengasuh anak yang belum mumayiz adalah ibu, kemudian ibu dari ibu (nenek) sampai ke atas, ayah. Lihat Muham­ mad bin Idris, al-Umm (Beirut: Dar al­Fikr, t.th.), jilid 5, hlm. 213 sebagaimana dikutip oleh Zuhdi Hasibuan, hak hadanah bagi anak piatu yang belum Mumayiz (Studi Analisis Mazhab Syafi'i), skiripsi Fakultas Syariah IAIN­Su 2014, hlm. 75; lihat juga Rahmat Sam­ poerna, Hak Hadanah bagi anak yang Belum Mumayiz akibat perceraian (Studi Putusan P A. Makssar. No. 67/GP/2008/PA.Mk.) tesis Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Hasa­ nuddin. 2010, hlm. 84. 355 Undang­undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a dan c, (Surabaya: Arkola,tth) hlm. 230. 356 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya,(Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 124. 155
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU memberikan nama yang baik untuk anak, kemudian mengakikahkannya, mendidiknya, serta membekalinya dengan ilmu keterampilan dunia dan akhirat. Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam, ayah bisa saja menjadi pemegang amanah setelah ibu jika nenek dari ibu tidak dapat menjamin keselamatan si anak, dan ayah boleh mengajukan permohonan ke peng­ adilan agama untuk meminta agar hak hadanah dipindahkan padanya. Namun dalam budaya masyarakat Mandailing jika ibu meninggal maka pemegang hadanah adalah ayah. Ketika ibu meninggal dunia maka orang yang paling berkewajiban memelihara anak adalah ayah oleh sebab itu dalam budaya Mandailing jika ibu meninggal maka yang memegang ha­ danah adalah ayah. Dari sini dapat dilihat bahwa praktik hadanah yang terjadi pada masyarakat Mandailing bertentangan dengan Kompilasi Hu­ kum Islam Pasal 156 yang menetapkan bahwa jika ibu meninggal maka orang yang paling kompeten memegang hadanah adalah nenek dari ibu. Di penghujung bab ini penulis membuat rangkuman tentang Pelak­ sanaan Hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing, baik pra ru­ mah tangga maupun pasca­rumah tangga, sebagai berikut: SAMPLE a. Perjodohan Tradisi perjodohan masyarakat Muslim Mandailing jika dilihat dari Pasal 16 KHI yang menyatakan, yaitu: 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wan­ ita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isya rat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada peno­ lakan yang tegas, maka perjodohan masyarakat Muslim Mandailing tidak selaras atau bertentangan dengan Pasal 16 KHI disebabkan karena perjo­ dohan masyarakat Muslim Mandailing tidak harus meminta persetujuan dari anaknya yang lagi dilamar kalau orangtuanya sudah merasa cocok untuk putrinya maka orangtua wanita itu menyutujuinya. b. Tuor Jika dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, maka feno­ mena tuor pada masyarakat Mandailing bertentangan dengan asas kese­ derhanaan dan kemudahan seperti dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KHI. Tingginya tuor/mahar pada masyarakat Mandailing Natal disebabkan penetapan nilai tuor/mahar ditetapkan berdasarkan tingkat dan biaya pen­ didikan calon mempelai wanita. Selain itu tuor/mahar juga dipenga ruhi keadaan orangtua calon mempelai wanita. Jika seandainya calon mempe­ lai pria tidak sanggup dengan angka yang dipatokkan oleh orangtua calon 156
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... mempelai wanita, kedua belah pihak akan bermusyawarah dan biasanya mahar akan dibayar berdasarkan kesanggupan calon mempelai wanita sementara sisanya dari angka patokan orangtua calon mempelai wanita akan dijadikan sebagai utang mahar. Hal ini tentunya sangat bertentang­ an dengan asas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang diga­ riskan oleh KHI. c. Kawin Malangkahi Pembahasan mengenai larangan perkawinan tidak berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam fikih. Dalam KHI terdapat 6 pasal yang men­ jelaskan larangan perkawinan dimulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 46. Sehingga tidak ditemukan larangan yang berkaitan dengan melangka­ hi kakak perempuan. Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sejalan de ngan fikih, karena KHI merupakan godokan dari para ulama dengan meng­ gunakan fikih klasik maupun fikih kontemporer, dengan menyesuaikan kepada masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia, dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. SAMPLE Berdasarkan hal di atas, sudah sangat jelas bahwa pernikahan se­ orang perempuan tidak dapat dipengaruhi oleh kakak perempuannya yang belum menikah. Bahkan menurut penulis seorang kakak tidak dapat menghalang­halangi adik perempuannya untuk menikah. Sebuah bentuk keegoisan menurut penulis bila itu dilakukan oleh seorang perempuan. Bahkan bagi seorang ibu sendiri pun tidak boleh menghalang­halangi anak perempuannya untuk menikah, apalagi memang sudah saatnya un­ tuk menikah. Karena banyak hal yang dikhawatirkan, misalnya terjadi perbuatan yang melanggar agama, bahkan bisa dihukumkan haram. Melangkahi tidaklah memengaruhi terhadap sah tidaknya suatu perni­ kahan. Karena itu tidak menjadi persyaratan, dalam adat sendiri larang­ an tersebut tidak sampai menjadi sesuatu yang menyebabkan sah tidak­ nya pernihakan itu. Namun menurut pandangan penulis, diharuskannya minta izin kepada kakak yang mau dilangkahi, tidak lebih sebagai peng­ hargaan adik kepada kakaknya. Dan hal memang pantas untuk dilaku­ kan, sebagai bentuk penghormatan kepada sang kakak. Walaupun masih ada di sebagian warga yang melarang anak perempuannya menikah, di­ sebabkan masih ada kakaknya. d. Kafaah Pemahaman masyarakat Mandailing tentang Perawan sebagai kri­ teria kafaah disebabkan masyarakat Mandailing mengikuti aturan yang dibuat para pendahulu adat, perumusan aturan tentang keperawanan 157
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU sebagai ukuran kafaah bertujuan untuk menghindari dan mengurangi perbuatan zina sekaligus hukuman bagi pelaku zina. Kompilasi hukum Islam tidak ada menyinggung tentang kafaah, namun mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang­Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing­masing, kata berdasarkan agama dan kepercayaan masing­masing memberi isyarat bahwa ukuran sah atau ti­ daknya sebuah perkawinan dapat dilihat berdasarkan peraturan agama dalam hal ini adalah agama Islam. Kriteria keperawanan sebagai kafaah bagi pria yang perjaka men­ gandung gagasan nilai bahwa kafaah dalam pemahaman masyarakat Mandailing tidak hanya sebatas sama agama, akan tetapi kepatuhan ter­ hadap agama pun merupakan ukuran kafaah, dengan kata lain seorang perempuan yang telah melakukan zina tidak kufu dengan lelaki yang menjaga kehormatan dan masih perjaka. e. Harta bersama SAMPLE Ketentuan pembagian harta bersama pada masyarakat Muslim Man­ dailing bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang me nyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing­masing ber­ hak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Namun, meskipun demikan pembagian harta bersama dalam adat Mandailing boleh dilaksanakan karena mendapat legalitas hukum baik dalam undang­undang perkawinan maupun Kompi­ lasi Hukum Islam. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 37 Un­ dang­Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing­masing." Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Un­ dang­Undang Perkawinan dinyatakan bahwa "Yang dimaksud de ngan 'hukumnya' masing­masing ialah hukum agama, hukum adat dan hu­ kum­hukum lainnya." f. Hadanah Dalam tradisi masyarakat Mandailing jika terjadi perceraian meme­ lihara anak tetap menjadi kewajiban bersama akan tetapi yang meme­ gang hak asuh anak adalah suami bukan istri, karena dalam pemahaman masyarakat Muslim Mandailing suami adalah orang yang paling bertang­ gung jawab atas anak, sehingga pemegang hadanah adalah ayah. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang ayah juga bisa dapat memperoleh hak hadanah atas anaknya dengan ketentuan 158
BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN... apabila para wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu anak seper­ ti nenek tidak layak dalam pelaksanaan hadanah dan tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Maka berdasarkan hal ini tradisi hadanah pada masyarakat Mandailing bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam karena dalam tradisi masyarakat Mandailing ayah sebagai pemegang hak asuh anak secara mutlak tanpa mempertimbangkan apa­ kah ibu atau ibu dari ibu merupakan orang yang layak atau tidak. SAMPLE 159
SAMPLE
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kabupaten Mandailing Natal adalah serambi Mekkah dan Kota santrinya Sumatra Utara. Hal ini di­ dasari karena banyaknya Pondok Pesantren yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal sehingga dengan adanya peran para ulama dan santri sebagai teladan di tengah­tengah masyarakat357 menjadikan masyarakat Mandailing Natal dikenal sebagai masyarakat yang religius, taat dan pa­ ham terhadap hukum Islam yang berlaku. Khususnya tentang perkawinan. Namun meskipun demikian, dalam pelaksanaan hukum khususnya hukum perkawinaan masyarakat Muslim Mandailing tidak bisa terlepas dari adat istiadat yang ada. Hal ini disebabkan masyarakat Mandailing telah mempunyai hukum yang mapan dan berlaku di masyarakat jauh sebelum Islam masuk ke daerah Mandailing. Setelah Islam masuk ke Mandailing, hukum Islam pun diterima dan dianut mayoritas umat Islam sehingga dalam kehidupan masyarakat Muslim Mandailing ada dua ke­ kuatan hukum berlaku, yaitu hukum adat sebagai tradisi turun­temurun dan hukum Islam yang datang kemudian. Hal inilah yang menyebabkan adanya kearifan lokal dalam pelaksanaan hukum perkawinan pada ma­ syarakat Muslim Mandailing. SAMPLE Kearifan lokal yang penulis maksudkan di sini adalah kecenderung­ an masyarakat yang berbeda dalam memilih hukum perkawinan sehing ga kecenderungan itu menyebabkan timbulnya kearifan lokal dalam pelak­ sanaaan hukum perkawinan, yaitu: pertama masyarakat lebih cenderung menaati dan memilih hukum adat daripada hukum Islam dan hukum 357 H. Ayyub, Sejarawan ­Mandailing Natal, wawancara pribadi, Huta Siantar Panyabung­ an Kota 3 Agustus 2014.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Nasional dan yang kedua masyarakat yang lebih cenderung memilih dan menaati hukum Islam dan Nasional dibandingkan hukum adat.358 Dalam kajian hukum, masyarakat dapat melakukan pilihan, seperti pada masalah perkawinan, kecenderungan pilihan mematuhi hukum Is­ lam masyarakat Mandailing Natal bukan semata­mata kepahaman mere­ ka terhadap hukum tersebut, melainkan percampuran antara pemaham­ an, tradisi, dan keteladanan.359 Pelaksanaan hukum oleh masyarakat yang lebih cenderung memi­ lih dan menaati hukum adat dibandingkan hukum Islam lebih diwar­ nai ketentuan adat mulai dari pelaksanaan pesta perkawinan, hak dan kewajiban suami istri sampai pada penyelesaian sengketa antara suami istri yang berselisih. Dan pelaksanaan hukum oleh masyarakat yang le bih cenderung memilih dan menaati hukum Islam dan hukum nasional akan berbeda dengan masyarakat yang lebih cenderung memilih hukum adat dan ini bisa diilihat mulai dari pelaksanaan pesta perkawinan sampai pada masalah rumah tangga seperti perceraian, harta bersama, dan lain­ lain sebagainya.360 SAMPLE A. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING 1. Pengaruh Ulama (Keteladanan) Bagi masyarakat Mandailing Ulama merupakan pewaris nabi dan memiliki peranan penting dalam mengawal perkembangan hukum di 358 Hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat Mandailing; M. Ayyub, Sejarawan Mandailing Natal kecamatan Panyabungan Kota, Mangaradja Muda Lubis, Tokoh Adat Kota Nopan, Sutan Mahmud Huta Godang, Tokoh adat Kecamatan Kotanopan dan Kaliman Nasution tokoh adat Kecamatan Siabu. Agustus 2014. 359 Keteladanan yang dimaksud adalah keteladan malim kampung dan Paradat (ustaz kampung dan tokoh adat). Hampir setiap kampung memiliki ustaz dan tokoh adatnya, hal ini secara tidak langsung menjadi simbol keberagamaan kehidupan masyarakat kampung tersebut. Sehingga bisalah kita katakan bahwa jika ingin mengetahui karakter masyarakat kampung itu lihat dan Tanya saja dengan ustaz yang ada di kampung tersebut (sapai ma malim I kampungi). 360 Pada pelaksanaan pesta perkawinan masyarakat yang lebih cenderung memilih adat daripada hukum Islam dan Nasional biasanya akan melaksanakan tradisi seperti dikir, tor- tor, mangupa, patuaekkon, mangompa manuk mangambat boru, dan lain­lain, begitu juga dalam masalah rumah tangga mulai seperti tradisi mangalopek ketika anak lahir, hak dan kewajiban suami istri (alak lai to lopo adaboru tusaba), sampai pada penyelesaian masalah suami istri. Adapun masyarakat yang lebih cenderung memilih dan mematuhi hukum Islam dan hukum nasional pelaksanaannya pon akan berbeda. Seperti dalam pelaksanaan pesta perkawinan seprti patuaekkon, mangompa maanuk, mangupa, dikir bahkan marhaata-ha- ta sering tidak dilaksanakan seperti tradisi. Wawancara dengan Irwan Lubis, Tokoh adat Batahan, Agustus 2014. 162
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... Mandailing. Bagi orang Mandailing fatwa atau pendapat seorang 'alim merupakan keputusan penentu yang tidak perlu dibandingkan lagi. Pada bagian ini, peneliti ingin mengutip Basyral Hamidy yang dalam salah satu artikelnya mengutip salah satu artikel Mohammad Natsir yang ber­ judul, Kedudukan Ulama-ulama Dalam Masyarakat yang dimuat dalam Pandji Islam edisi Juni 1939 dan diterbitkan kembali di dalam kumpulan tulisannya yang berjudul, Capita Selecta, 1954, halaman 133­138. Mo­ hammad Natsir antara lain menulis: "...masjarakat Islam sudah mempunjai pemimpin dan pengandjur mereka dalam hal2 jang berhubungan dengan keagamaan dan penghidupan mereka sehari2. Dalam desa2 dan kampung2 Guru atau Sjech, Angku Sieh di Minangkabau atau Kiai di Djawa dan bermatjam2 nama panggilan pada beberapa tempat, adalah tempat rakjat bertanja, tempat memulangkan sesuatu urusan, tempat meminta nasihat dan fatwa, tempat mereka menaruhkan kepertjajaan. Bagi mereka, fatwa seorang alim jang mereka pertjajai berarti suatu kata-kepu- tusan, jang tidak dapat dan tak perlu dibandingkan lagi. Sering kali terbukti, ba- gaimana susahnja bagi pemerintah negeri mendjalankan satu urusan, bilamana tidak disetudjui oleh alim-ulama jang ada dalam satu daerah. Sebaliknja pun begitu pula. Beruntunglah salah satu masjarakat, bila mempunjai seorang alim, sebagai pemimpin ruhani jang tahu dan insaf akan tanggungan- nja sebagai penganjur dan penundjuk djalan. Aman dan makmurlah salah satu daerah bilamana pegawai2 pemerintah disitu tahu menghargakan kedudukan alim ulama ang ada di daerah itu. Ulama bukanlah pemimpin yang dipilih dengan suara terbanjak, bukan jang di- angkat oleh persidangan kongres. Akan tetapi kedudukan mereka dalam kebati- nan rakjat yang mereka pimpin, djauh lebih teguh dan tjuci dari pergerakan jang berorganisasi, atau pegawai pemerintah jang manapun djuga. Ulama ialah waris nabi-nabi, pemimpin umat jang mendapat pengakuan agama. Dalam mentjapai kemadjuan rakjat umumnja, "korsp" ulama jang bertebaran itu sekali2 tak boleh diabaikan, baik oleh pegawai pemerintah, ataupun oleh pengandjur2 pergerakan kita. Mereka itu adalah satu factor jang penting dalam kerdja pertjerdasan rakjat pada umumnja. Koordinasi pekerdjaan antara ula- ma2, pegawai2 pemerintah dan pemuka2 pergerakan social dan politik, tidak akan diperdapatm bilamana pihak ulama tidak berkehendak turut memperhati- kan dan menurutkan gelora zaman,..."361 SAMPLE Kutipan panjang di atas menunjukkan arti penting kedudukan ulama bukan saja dalam relasinya dengan pemerintah tetapi lebih penting dari itu dalam hubungannya dengan ummatnya. Dalam konteks relasi ganda itulah para ulama harus mampu memosisikan dirinya secara tepat. Pada saat yang sama, ulama juga dihadapkan dengan persoalan yang tidak kalah peliknya, perubahan sosial yang tidak pernah bisa dibendung apa lagi dihentikan. 361 Basyral Hamidy Harahap, Ulama dan Perubahan Sosial, hlm. 2­3. 163
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Dalam sejarah yang panjang, ulama di Sumatra Utara khususnya di Mandailing telah menunjukkan kiprahnya dalam pembangunan umat. Peran­peran yang mereka ambil umumnya berkenaan dengan pembi­ naan umat Islam itu sendiri, baik dari sisi akidah, syariatnya dan juga akhlak nya. Media­media yang mereka tempuh tidak hanya bernuansa tradisional seperti tabligh atau halaqah, seperti para penuntut ilmu di Masjid al­Haram. Mencermati peran ulama dalam mengembangkan hukum Islam di Mandailing, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Syekh Musthafa Husein adalah simpul Islam di Mandailing.362 Nama Syekh Musthafa Hu­ sein dan Musthafawiyahnya adalah puncak dari perkembangan Islam di Mandailing. Bahkan dari Musthafawiyahlah Islam terus berkembang ke berbagai macam wilayah di Sumatra dan sekitarnya. Ulama­ulama masa lalu juga respons terhadap perkembangan zaman. Hal ini terlihat pada saat mereka mulai merespons model­model pendidik­ an modern dan menerapkannya dalam pendidikan Islam. Hanya saja yang membedakan respons tersebut adalah masalah waktu atau temponya saja. Ada ulama yang sangat cepat merespons perubahan zaman sepan­ jang tidak bertentangan dengan nilai­nilai syariat. Namun ada juga ulama yang memberikan respons yang sedikit lambat, walaupun pada akhirnya ia tak mampu menolak perubahan tersebut. Ulama pada masa lalu juga memiliki kesadaran akan alat perjuangan. Pada gilirannya mereka memi­ liki satu kesadaran baru bahwa perjuangan sesungguhnya membutuhkan satu alat yang disebut organisasi. Kesadaran berorganisasi sebagai alat perjuangan tampak pada kelahiran NU di Tapanuli Selatan. Semuanya dilandasi pada satu semangat bagaimana menghimpun kekuatan untuk mewujudkan sebuah mimpi bersama, hasanah fi al-dunya dan hasanah fi al-akhirat. SAMPLE Pengajian­pengajian dari masjid ke masjid atau dari kampung ke kampung yang dilakukan para ulama Mandailing sebagai usaha untuk mengembangkan dan menanamkan nilai­nilai Islam pada masyarakat Mandailing membuahkan hasil, sehingga dengan begitu pelaksanaan adat dan budaya di kalangan masyarakat Mandailing dengan sendirinya dimasuki nilai­nilai Islam sehingga pelaksanaan adat dan budaya terse­ but terkesan religius. 362 Syekh Musthafa Husein adalah salah seorang ulama terkemuka di Sumatra Utara yang meninggalkan karya bangunan keislaman monumental pesantren Musthafawiyah yang su­ dah berusia 112 tahun, pesantren Musthafawiyah melalui para alim ulama dan murid­mu­ ridnya merupakan orang­orang yang menduduki posisi strategis terhadap perkembangan Islam di Mandailing. Sebelum Syekh Musthafa Husein hadir di Mandailing, ada beberapa ulama yang telah mengawal keberadaan Islam di Mandailing. 164
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... 2. Warisan Budaya Terun Temurun Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa masyarakat Man­ dailing dengan kebudayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum agama Hindu memasuki wilayah Mandai­ ling adat­istiadat orang Mandailing sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara kelompok (bermasyarakat). De­ ngan begitu kedudukan hukum adat bagi masyarakat Mandailing meru­ pakan sesuatu yang urgen dan diyakini memiliki nilai yang baik. Sehing­ ga dengan begitu, pelaksanaan hukum adat tidak bisa dihilangkan dari masyarakat Mandailing. Pada saat berkembangnya Islam di Mandailing dan mayoritas ma­ syarakat Mandailing memeluk agama Islam. Pelaksanaan hukum perka­ winan dipengaruhi dua kekuatan hukum yang senantiasa tarik­menarik. Di satu sisi adat­istiadat orang Mandailing sudah memiliki tatanan ke­ hidupan, baik itu secara individu maupun secara kelompok (bermasya­ rakat) karena itu merupakan warisan turun­temurun dari para leluhur Mandaiing, di sisi lain agama Islam yang datang kemudian juga memba­ wa tatanan di berbagai aspek kehidupan, yang menuntut ketaatan pula dari para pemeluknya.363 SAMPLE Dengan kedatangan Islam itu maka bertemulah dua tatanan kehi­ dupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing­masing menuntut kepatuhan dari penganut/pendukungnya, yang membuat adanya persen­ tuhan intens yang saling tarik­menarik antara kepentingan adat­istiadat dan agama. Dalam praktiknya hukum adat dan hukum Islam merupakan dua tatanan yang memiliki kekuatan yang sama, sehingga hukum adat tidak bisa menolak hukum Islam dan hukum Islam juga tidak bisa menghi­ langkan hukum adat sehingga pada akhirnya ditemukan sebuah titik temu dalam pelaksanaan hukum khususnya dalam perkawianan sehingga mun­ cullah ungkapan ombar adat dohot ugamo pada masyarakat Mandailing.364 B. PENGARUH PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING 1. Pengaruh Ajaran Agama Masyarakat Mandailing dikenal sebagai masyarakat yang religius 363 Sutan Mahmud Lubis, Tokoh Adat Kecamatan Kota Nopan, wawancara pribadi, Kota Nopan Agustus 2014. 364 Sutan Kumala, Tokoh Adat Kecamatan Ulu Pungkut, wawancara pribadi, Ulu Pungkut Agustus 2014. 165
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dan dikenal sebagai kota santri, bahkan menurut penulis tidaklah ber­ lebihan jika dikatakan bahwa Mandailing merupakan serambi Mekkah­ nya Sumatra Utara. Sebelum Islam masuk ke Mandailing, masyarakat Mandailing dahulu memeluk sistem kepercayaan lama (animisme) yang disebut Si Pelebegu, kepercayaan Sipelebegu adalah menyembah roh­roh dari para leluhur (nenek moyang) mereka yang disebut Begu. Pada saat masyarakat Mandailing pelaksanaan adat dan budaya merupakan bagian ritual dari kepercayaan Sipelebegu.365 Namun dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan masuknya agama Islam ke Mandailing dan ma­ yoritas telah menjadi pemeluknya yang taat, para ulama Islam terus ber­ usaha untuk mengikis habis kepercayaan animisme Si Pelebegu. Dengan terkikisnya sistem kepercayaan Si Pelebegu, pelaksanaan hukum perka­ winan masyarakat Mandailing diwarnai dengan nilai­nilai keislaman. Sebelum Islam berkembang di Mandailing ada sebuah larangan se­ orang wanita dinikahi bukan karena nasab, mushaharah dan sesusuan melainkan karena semarga (satu marga).366 Artinya seorang peria yang bermarga Nasution dilarang menikahi wanita yang bermarga Nasution meskipun hubungan nasab, sesusuan dan hubungan mushaharah tidak ada, atau seorang pria yang bermarga Lubis dilarang menikahi wanita yang bermarga Lubis juga. Akan tetapi, setelah Islam berkembang di Mandailing dan mayoritas penduduk Mandailing menganut agama Islam kepercayaan tentang larangan nikah semarga hilang, sehingga seorang pria boleh menikahi wanita yang semarga dengannya. SAMPLE Begitu juga dengan budaya lainnya. Meskipun pada sekarang ma­ syarakat Mandailing masih ada yang melaksanakan budaya lama misal­ nya mangupa dan gordang sambilan, akan tetapi budaya itu tidak dipa­ hami sebagai bagian dari kepercayaan sipelebegu, budaya­budaya lama dilakukan masyarakat Mandailing dipahami sebagai sarana untuk mem­ pererat hubungan keluarga dan hiburan bukan lagi sebagai persembahan terhadap begu untuk membangkitkan semangat hidup.367 2. Pengaruh Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi pe­ laksanaan hukum perkawinan di Mandailing. Karena sudah mulai ting gi pendidikannya masyarakat sudah melihat dan memahami adat sebagai 365 Sutan Ahmad Nasution, Tokoh Adat Kecamtan panyabungan Kota (Cucu Raja Pidoli Dolok), Wawancara pribadi, Pdoli Dolok. Agustus 2014. 366 M. Soleh Nasution. Ketua Adat Mandailing natal. Wawancara Pribadi, Mompang juni 2014. 367 M. Soleh (Sutan Kumala Bumi/cucu syekh Syihabuddin mompang Julu dan merupa­ kan keturunan raja di Mompang julu). Juni 2014. 166
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... pengikut agama. Bukan lagi adat yang utama tapi agama. Sehingga pe­ laksanaan hukum perkawinan berubah.Misalnya perjodohan terhadap boru tulang. Menikahkan anak dengan boru tulang menjadi prioritas sebagai pe­ nyambung tali persaudaraan sedarah. Dahulu di saat seorang anak dijo­ dohkan terhadap anak namborunya tidak bisa menolak. Namun, di era modern ini dikarenakan pendidikan masyarakat Mandailing sudah tinggi, masyarakat Mandailing cenderung lebih modern dalam memilih jodoh­ nya, bahkan dalam praktik adat Mandailing Natal, khususnya di Kota Pa­ nyabungan ada pemahaman untuk menghindari perjodohan dengan boru tulang, hal ini disebabkan kedewasan terhadap kualitas persaudaraan. Ditakutkan jika sewaktu­waktu nanti terjadi permasalahan dalam rumah tangga maka ikatan persaudaraan yang kuat akan menjadi renggang. 3. Pengaruh Pendatang dan Budaya Asing Dalam hal perubahan disebabkan pengaruh pendatang dan budaya asing dalam pelaksanaan hukum perkawinan Mandailing, maka hal yang cukup menarik untuk dicermati adalah pernyataan Parluhutan Lubis:368 "...dalam praktiknya pandangan masyarakat terhadap sesuatu dalam perkawin- an berbeda sehingga terkesan bahwa pelaksanaan hukum itu beragam. Perbe- daan itu disebabkan karena perbedaan cara menilai atau pola pikir misalnya ada suatu masyarakat di kampung tertentu memandang bahwa tuor merupa- kan adat bukan hukum Islam, sementara ada masyarakat di desa tertentu lebih memahami bahwa tuor itu adalah hukum Islam, perbedaan pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah dalam perkawinan menjadikan pengamalan- pun menjadi berbeda, masyarakat yang lebih dominan memandang tuor seba- gai hukum adat maka tuor itu pun akan ditetapkan sesuai hukum adat yaitu berdasarkan asas sederhana dan musyawarah sehingga dalam masyarakat yang lebih dominan memandang bahwa tuor sebagai adat penetapan maharnya le bih murah dibandingkan masyarakat yang memandang sebagai hukum Islam, misal- nya masyarakat yang asli suku Mandailing dan lahir di Mandailing pelaksanaan hukumnya akan berbeda dengan masyarakat suku pendatang ataupun suku Mandailing yang lahir atau telah hidup lama di daerah lain. Misalnya alak Jawa, mesku pun alak Jawa di Mandailing on menganut Omabar adat dot Ugamo tapi dalam pelaksanaannya terutama dalam resepsi perkawinan itu terkesan ber- bau adat jawa sehingga pelaksanaannya terlihat seperti Jawa kemandailing an atau Mandailing kejawaan, ini bisa kita lihat misalnya di daerah Natal yang pen- duduknya banyak dari suku Jawa, di sana dalam pelaksanaan perkawinan ada istilah rewang sementara dalam adat Mandailing tidak mengenal rewang, tau misalnya dalam pembagian warisan, di Mandailing masalah bagas apa pun ce- SAMPLE 368 Parluhutan Lubis, tokoh agama dan adat Kecamatan Siabu, wawancara pribadi, Tang­ ga Bosi September 2014. 167
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU ritanya menjadi bagian anak laki-laki namenekna tapi di Natal tidak masyarakat akan membagi warisan sebagai berdasarkan hukum Islam atau bahkan ada yang melaksanakan waris dengan menggunakan sistem warisan adat Jawa." Kutipan panjang di atas menjelaskan bahwa pengamalan yang be­ ragam dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Mandailing disebabkan perbedaan pola pikir masyarakat itu sendiri, dengan kata lain masyarakat yang lebih dominan memandang suatu perbuatan hukum sebagai adat tentunya berbeda dengan masyarakat yang lebih dominan memandang suatu perbuatan hukum sebagai hukum Islam, hal ini sangat terlihat ke­ tika pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat yang lebih dominan me­ mandang perkawinan sebagai adat maka acara resepsi perkawinan pun akan dilaksanakan berdasarkan adat seperti mardikir manortor, markobar, cara menyambut tamu sampai pada marulak ari sementara masyarakat yang lebih dominan memandang perkawinan sebagai hukum Islam maka pelaksanaannya pun akan berbeda mulai dari acara markobar, menyam­ but tamu dan marulak ari. SAMPLE Hal menarik yang perlu dicermati adalah pernyataan Parluhutan Lubis di atas tentang masyarakat suku pendatang dan masyarakat Man­ dailing yang lahir di luar daerah Mandailing ataupun yang telah lama hidup di luar daerah Mandailing. Meskipun mereka semua memahami makna Ombar adat dohot Ugamo akan tetapi dalam praktiknya mereka tidak terlepas dari adat tradisi suku mereka ataupun kebiasaan di mana mereka tinggal. Suku jawa merupakan suku pendatang yang terbesar di Mandailing sehingga di daerah bagian Natal penduduknya didominasi suku Jawa sehingga bahasa yang digunakan pun berbeda dengan baha­ sa Mandailing, dalam kaitannya dengan hukum perkawinan masyarakat Mandailing suku Jawa yang berdomisili di daerah Natal di samping mer­ eka mengamalkan adat Mandailing mereka juga mengamalkan adat Jawa terlebih­lebih jika salah satu calon mempelai bersuku Jawa dan salah sa tunya suku Mandailing, pelaksanaannya akan terkesan seperti Mandai­ ling ke jawaan ataupun Jawa ke Mandailingan. Begitu juga dengan masyarakat yang lahir atau lama hidup di luar Daerah Mandailing pelaksanaan perkawinannya akan berbeda dengan masyarakat yang penduduk asli dan tinggal di Mandailing, faktor moder­ nitas dan tradisi asing juga merupakan penyebab beragamnya pelaksa­ naan hukum perkawinan di Mandailing. Namun terlepas dari itu semua dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Mandailing baik masyarakat memandang perkawinan sebagai hukum adat dan pelaksanaannya lebih dominan ke adat ataupun masyarakat yang lebih dominan memandang perkawinan sebagai hukum Islam ataupun karena tradisi suku lain atau­ 168
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... pun faktor moderinitas masyarakat Mandailing tetap memahami bahwa pengamalan seperti itu telah sesuai dengan adat dan agama, karena da­ lam pemahaman masyarakat Mandailing saat mereka mengamalkan adat berarti mereka telah mengamalkan agama begitu juga sebaliknya saat mereka mengamalkan agama mereka juga telah mengamalkan agama karena dalam pemahaman masyarakat Mandailing adat dan agama itu sejalan, seiring dan tidak bisa dipisahkan (Ombar do Adat Dohot Agama). C. POLA PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING Dalam kajian hukum, teori berlakunya hukum Islam dan adat serta hukum nasional di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, perta- ma, hukum Islam yang menyesuaikan diri kepada hukum adat (Teori Re- ceptie),369 artinya hukum Islam akan diterima jika sesuai dengan hukum adat, kedua, hukum adat yang menyesuaikan diri kepada hukum Islam (Receptio A Contario Theorie), artinya hukum adat diterima dan dibenar­ kan jika adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip­prinsip dasar hukum Islam. SAMPLE Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, masyarakat Mandailing telah mempunyai hukum (tradisi) yang mapan dan berlaku dimasyarakat jauh sebelum Islam masuk ke daerah Mandailing. Setelah Islam masuk ke daerah Mandailing, hukum Islam pun diterima dan dianut mayoritas ummat Islam sehingga dalam kehidupan masyarakat Muslim Mandail­ ing ada dua kekuatan hukum berlaku, yaitu hukum adat sebagai tradisi turun­temurun dan hukum Islam yang datang kemudian. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan hukum perkawinan pada masyarakat Muslim Mandailing Natal beragam. 1. Hukum Mengikuti Adat Dalam penelitian ini, penulis berupaya melihat dan memilah­milah bagaimana pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandai­ ling Natal. Dalam praktiknya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat. Hal tersebut sudah mengikat secara turun­menurun. Inilah yang membuat masyarakat dalam melaksanakan hukum perkawinan tetap mengikutsertakan adat sebagai bagian dari pelaksanaannya. Tidak jarang juga adat lebih mendominasi dibanding kepatuhan terhadap hu­ kum nasional dan hukum agama. 369 Teori­teori ini sudah dijelaskan di bab I. lihat: Ismail Suny, Hukum Islam dalam Hu- kum Nasional, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987) h. 5­6. ; H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 12. 169
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Penerapan yang turun­temurun inilah yang menyebabkan penerap­ an hukum Islam dan hukum nasional seolah­olah mengikut hukum adat. Seperti dalam masalah kawin Malangkahi.370 Dalam Fikih maupun Un­ dang­Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan adanya larang melangkahi kakak perem­ puan371 dan disaat seorang adik hendak menikah lebih dahulu tidak ditemukan ketentuan bahwa seorang adik harus mendapat izin kakaknya jika hendak menikah lebih dahulu daripada kakaknya372 seperti yang ada 370 Kawin malangkahi adalah larangan melangkahi kakak perempuan dan jika dilang­ kahi harus membayar denda yang disebut dengan uang langka-langka. 371 Dalam literatur fikih larangan menikahi seorang perempuan wanita yang haram dinikahi disebut dengan al-Nisaa al-Muharramat (wanita yang haram dinikahi) karena ada beberapa ikatan yang menghalangi untuk dinikahi. Ikatan yang dimaksud adalah ikat­ an nasab, ikatan pernikahan dan ikatan sesusuan. Berikut ini penulis akan menerangkan beberapa kriteria tentang wanita yang haram dinikahi. Sebagaimana firman Allah Swt. da­ lam an-Nisaa [4]: 23 yaitu "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu­ibumu; anak­anakmu yang perempuan saudara­saudaramu yang perempuan, saudara­saudara bapakmu yang perempuan; saudara­saudara ibumu yang perempuan; anak­anak perempuan dari sauda­ ra­saudaramu yang laki­laki; anak­anak perempuan dari saudara­saudaramu yang perem­ puan; ibu­ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu­ibu istrimu (mertua); anak­anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu cam­ puri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri­istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. SAMPLE Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa mana saja wanita yang haram untuk dinika­ hi dan mana yang halal untuk dinikahi, kemudian Zakaria al­Anshari dalam kitabnya as-Sarqawi Ala al-Tahrir mengklasifikasikan para wanita yang haram dinikahi karena dise­ babkan hubungan nasab yaitu menikahi ibu kandung, anak perempuan kandung, saudari kandung, saudara­saudara ayah yang perempuan, saudara­saudari ibu yang perempuan, anak perempuan dari anak saudara laki­laki, anak perempuan dari saudara perempuan, atau disebabkan hubungan sesusuan yaitu seperti hubungan nasab atau karena musharah (semenda) yaitu menikahi istri ayah, istri dari anak laki­laki (menantu), dan suami ibu yang telah dukhul. dan terkadang penyebab keharaman itu karena mengumpulkan seorang per­ empuan dengan ibunya, dengan saudari kandungnya, dengan bundenya, dengan makcik­ nya, dan seorang perempuan bagi orang yang telah mempunyai empat orang istri. Lihat Za­ karia al­ Anshari, Syarqawi ala al- Tahrir, juz II, (Surabaya: al­Hidayah, t.th.), hlm. 214­ 215. 372 Dalam literatur fikih klasik maupun yang kontemporer dan juga dalam Kompilasi Hu­ kum Islam (KHI), tidak ditemukan adanya larangan bagi perkawinan seorang perempuan yang melangkahi kakak perempuannya. Dalam hukum Islam, wanita yang hendak menikah harus mendapat izin dari walinya sebagaimana hadis 'Aisyah r.a.: أا َة َشِئاَع ْنَع ٌلِطاَب Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal" lihat: Muhammad bin Hibban Abu Hatim, Sahih Ibnu Hibban, Juz9, hadis No: 4074 (Beirut: Muassat al­Risalah, 1993), hlm. 384. Lihat juga Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah al­Qazwani, Sunan Ibnu Majah, juz 1, hadis No. 1880, (Beirut: Dar al­Fikr, t.th.), hlm. 605. إا ِرْيَغِب ْتَحَكَن ٍةَ أاَرْما اَمُّيَ أا َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّل َص ِهَّللا َلوُسَر َّنَ اَهُحاَكِنَف ٌلِطاَب اَهُحاَكِنَف ٌلِطاَب اَهُحاَكِنَف اَهِّيِلَو ِنْذِ 170
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... pada masyarakat Muslim Mandailing. Karena kawin Malangkahi ini sudah dianut oleh masyarakat Muslim Mandailing secara turun­temurun jauh sebelum Islam datang ketentuan kawin malangkahi ini tetap ada dan di­ amalkan masyarakat Mandailing. Hukum Islam melalui malim kampung tidak menghapus tradisi ini akan tetapi malim kampung selaku teladan dimasyarakat memasukkan nilai­nilai syariat Islam kedalam tradisi ma- langkahi, hukum Islam tetap membenarkan pembayaran denda terap yang melanggar ketentuan kawin Malangkahi akan tetapi denda terse­ but jangan sampai memberatkan kepada calon mempelai pria dan duda ter sebut tidak lagi dibayar sesuai permintaan kakak yang dilangkahi se­ perti dalam tradisi Mandailing. Dalam praktiknya uang langka-langka se­ karang berkisar satu ameh mas (2,5g) sementara dalam ketentuan adat Mandailing uang langka-langka itu dipatokkan sang kakak dan jika calon mempelai pria tidak sanggup maka uang langka-langka tersebut dijadi kan sebagai utang. Kedudukan uang langka-langka dalam tradisi Mandailing adalah wajib bagi mempelai pria karena telah melanggar adat. Keten­ tuan­ketentuan tradisi malangkahi tetap ada sampai sekarang, namun SAMPLE Begitu juga halnya dengan wali yang hendak menikahkan anak perempuanya, anak pe­ rempuan tersebut harus ridha terhadap pernikahan tersebut bahkan jika ia berstatus janda maka wali harus meminta izinnya. Sebagaimana dalam hadis sebagai berikut: أ�ْلا َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّل َص ِهَّللا َلوُسَر َّنَ إاَو اَه ِسْفَن يِف ُنَذْ أاَت ْسُت ُرْكِبْلاَو اَهِّيِلَو ْنِم اَه ِسْفَنِب ُّقَحَ أا ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع أا ُمِّيَ اَهُتاَم ُص اَهُنْذِ Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janda `itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.". Sulaiman Bin Asy'As Abu Daud al­Syajastani, Sunan Abu Daud, juz, 1, Hadis No. 2098, (Beirut: Dar al­Fikr), hlm. 638. Lihat juga: Mu­ hammad bin 'Isa bin Muhammad bin Musa al­tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz 2, hadis No. 1108 (Beirut: dar al­Garb al­Islami, 1998), hlm. 407. Lihat juga Abi Hasan 'Ali bin 'Umar al­Darqutni, Sunan al-Darqutni, Ju 4z, Hadis No. 3585 (Beirut: Muassat al­Risalah, t.th.), hlm. 350. Lihat juga Ahmad bin Syua'ib Abu 'Abdurrahman al­Nasa'i, Sunan Nasa'i, Juz. 3, Hadis no. 5371, (Beirut: Dar al­Kutub al­Ilmiyah, 1991), hlm. 280. Lihat juga Ibnu Hib­ ban, suann., Juz, 3. Hadis No. 4084 h. 396. Lihat juga: Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, Juz 2, Hadis No. 1421, (Beirut: Dar Ihya al­Turas al­'Arabiy, t.th.), hlm. 1037. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua. 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di­ peroleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu un­ tuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 171
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dalam ketentuan­ketentuan itu dimasukkan nilai­nilai Islam sehing ga hu­ kum Islam dan nasional melebur ke dalam hukum adat. Contoh lain adalah masalah hadanah. Dalam tradisi masyarakat Mandailing hak hadanah anak yang belum mumayiz adalah ayah baik perkawinan itu putus karena istri meninggal dunia maupun karena ber­ cerai. Sementara dalam literatur fikih dan kompilasi hukum Islam orang yang paling berhak dalam hadanah adalah ibu kemudian ibu dari ibu sampai ke atas baru ayah. Namun dikarenakan tradisi masyarakat Man­ dailing yang menyandang hadanah adalah ayah, ketentuan tersebut tetap berlaku akan tetapi sang ayah tidak boleh melarang jika sang anak me­ minta tinggal ditempat ibunya. Selanjutnya adalah masalah harta bersama, dalam Kompilasi Hu­ kum Islam harta bersama adalah milik suami dan istri, dengan kata lain istri mempunyai hak setengah dalam harta bersama begitu juga dengan suami.373 Akan tetapi dalam kebiasaan masyarakat Mandailing jika sua­ mi meninggal maka seluruh harta (kecuali harta bawaan istri) menjadi harta pusaka yang dibagikan kepada ahli waris, istri tidak mendapat ba­ gian harta bersama, istri hanya mendapat seperempat jika tidak ada anak dan seperdelapan jika ada anak. Seharusnya menurut Kompilasi Hukum Islam jika suami meninggal, maka istri berhak setengah harta bersama ditambah seperempat harta pusaka jika tidak ada anak dan seperdelapan jika ada anak. Namun dalam kebiasaan masyarakat Mandailing istri tidak mendapat bagian harta bersama jika suami meninggal. Dan ketentuan ini dipahami sebagai adat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. SAMPLE Terjadinya dominasi adat disebabkan masyarakat lebih cenderung memilih dan menaati ketentuan adat dibandigkan Hukum Islam dan Na­ sional. Masyarakat Mandailing dengan kebudayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum agama Hin­ du memasuki wilayah Mandailing adat­istiadat orang Mandailing sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara kelompok (bermasyarakat). Dengan begitu kedudukan hukum adat bagi masyarakat Mandailing merupakan sesuatu yang urgen dan diyakini memiliki nilai yang baik. Sehingga dengan begitu, pelaksanaan hukum adat tidak bisa dihilangkan dari masyarakat Mandailing.374 2. Adat Mengikut Hukum Sebagaimana telah disinggung sebelumnya Keberagaman hukum di­ 373 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 96. Apabila terjadi cerai mati maka seperuh harta bersama menjadi bagian pasangan yang lebih lama hidup. 374 Hasil wawancara dengan tokoh adat Mandailing Natal, Agustus 2014. 172
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... sebabkan kecenderungan masyarakat yang berbeda dalam memilih hu­ kum perkawinan sehingga kecenderungan itu menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaaan hukum perkawinan. Masyarakat yang lebih cende­ rung memilih dan menaati hukum Islam dan Hukum Nasional daripada hukum adat pelaksanaannya akan lebih didominasi oleh hukum Islam dan Hukum Nasional, termasuk di dalamnya hukum agama yang dilega­ liasi oleh negara. Contoh dominasi hukum Islam dibanding adat adalah masalah ma­ har. Sebelum Islam masuk ke daerah Mandailing, masyarakat Mandailing telah mengenal mahar dengan istilah tuor. Tuor merupakan kewajiban suami terhadap istri saat menikah. Namun saat Islam masuk dan dianut dan diamalkan masyarakat Mandailing pemahaman tentang tuor sedikit demi sedikit bergeser menjadi mahar sebagai ketentuan agama dan un­ dang­undang. Pemahaman yang berubah tentang tuor pada masyarakat Mandailing menjadikan praktik tuor berubah.375 Tuor yang dipahami sebagai adat akan relatif lebih rendah nilainya dibandingkan tuor yang dipahami sebagai mahar ketentuan agama. Karena dalam adat Mandail­ ing itu tuor itu ditetapkan berdasarkan asas sederhana dan mudah serta musyawarah, sementara dalam praktik yang sekarang terjadi mahar itu ditetapkan tinggi bahkan tidak jarang patokan mahar tergantung pendi­ dikan dan tingkat ekonomi pengantin wanita. Wanita yang sarjana atau lulusan akbid biasanya dipatok dengan angka 35­50 juta begitu juga de­ ngan wanita yang ekonomi orangtuanya menengah ke atas (kaya), orang­ tuanya akan mematok angka mahar dengan tinggi bahkan bisa di atas mahar lulusan akbid dan sarjana atau wanita yang sudah bekerja.376 SAMPLE Tingginya mahar karena masyarakat Mandailing lebih cenderung memahami bahwa mahar itu sebagai kewajiban suami terhadap istri se­ bagai warisan hukum Islam dan hukum nasional, sehingga masalah ma­ har tidak lagi seperti ketentuan adat yang didasari pada asas musyawa­ rah dan sederhana bahkan utang. Contoh lain adalah pencatatan pernikahan dan prosedur perceraian di pengadilan agama. Dalam tradisi masyarakat Mandailing tidak dikenal pencatatan pernikahan dan prosedur perceraian di depan persidang an pengadilan agama. Saat ketentuan pencatatan pernikahan dan prosedur perceraian di depan persidangan pengadilan agama ada dan dipahami 375 Meskipun sebagian masyarakat masih lebih menggunakan istilah tuor daripada ma­ har, tapi hakikat tuor tidak lagi dipahami sebagai ketentuan adat akan tetapi sebagai keten­ tuan agama dan Undang­Undang. M. Ayyub. Sejarawan Mandailing, wawancara pribadi, Panyabungan agustus 2014. 376 Hasil wawancara dengan tokoh­tokoh adat Mandailing Natal. Mandailing Natal Agus­ tus 2014. 173
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU masyarakat Mandailing, maka ketentuan ini mendominasi hukum adat sehingga setiap perkawinan harus yang dilakukan masyarakat Mandai­ ling didaftarkan ke kantor urusan agama setempat. Selain itu dalam ke­ tentuan adat masyarakat Mandailing perceraian diselesaikan secara adat dan musyawarah namun setelah peraturan tentang prosedur perceraian yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam masyarakat Mandailing Natal tidak lagi menyelesaikan masalah perceraian dengan cara adat tetapi me­ reka menyelesaikannya melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan Kompilasi Hukum Islam. Dominasi hukum Islam dan nasional ini terjadi karena disebabkan beberapa hal, antara lain: - Kesadaran hukum oleh masyarakat Mandailing Natal. Meskipun ma­ syarakat Mandailing Natal mempunyai hukum adat yang mapan jauh sebelum hukum Islam maupun hukum nasional ada, namun masya­ rakat Mandailing menyadari bahwa mereka sebagai rakyat Indonesia harus taat kepada ketentuan yang ada, kesadaran inilah yang mem­ buat mereka patuh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dan prosedur perceraian. SAMPLE - Keteladanan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kepatuhan masyarakat Mandailing terhadap hukum bukan karena penge tahuan dan pemahaman mereka akan tetapi dikarenakan tradisi turun­te­ murun dan keteladanan. - Adanya kepentingan. Kepentingan pencatatan perkawinan menjadi salah satu sebab ketentuan hukum tentang pencatatan perkawinan dan prosedur perceraian mendominasi tradisi masyarakat Mandai­ ling. Misalnya untuk pencatatan akta kelahiran anak, KTP, Kartu Ke­ luarga dan lain sebagainya, begitu juga dengan prosedur perceraian, seorang janda dan duda tidak akan bisa dicatat pernikahan yang selanjutnya tanpa akta cerai dari pengadilan. 3. Pertemuan Dua Hukum Berbeda dengan teori Receptio dan teori Receptio A Contraririo, da­ lam masyarakat Mandailing pelaksanaan hukum dalam perkawinan di­ kenal istilah ombar do adat dohot ugamo". Perkataan "ombar do adat dohot ugamo", yang secara harfiah artinya "adat dan agama seiring­sejalan", adalah sebuah ungkapan yang cukup sering diucapkan oleh orang Man­ dailing, baik itu warga masyarakat biasa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama.377 377 Mangaraja Lelo Lubis, "Beberapa Catatan Tentang Adat Perkawinan Mandailing", da­ lam bulletin Parata Na Malos No. V dan VI,(Medan: HIKMA, 1988), hlm. 2. 174
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... Ungkapan Omabar adat dohot ugamo yang berarti bahwa hukum adat dan hukum Islam sejalan memberi pengertian bahwa disaat seseorang melaksanakan adat perkawinan ia sudah merasa telah melaksanakan hu­ kum Islam begitu juga sebaliknya disaat ia melaksanakan ugamo (hukum Islam) ia juga telah berarti telah melaksanakan hukum adat. Sebagaima­ na dijelaskan oleh Sutan Ahmad: "Dalam pelaksanaan hukum, khususnya masalah perkawinan istilah ombar adat dohot ugamo merupkan istilah namuncul sebagai gambaran bentuk peng- amalan hukum masyarakat Mandailing, ombar adat dohot ugamo artina adat dot agama berbarengan, sairama dan inda bisa dipisahkon, jadi pala dilaksana- on ma hukum adat berarti madung malaksanaon hukum agama songoni juo sebalik nya pala diamalkon agama berarti mandung malaksanaon adat harana di Mandailing antara adat dot agama sejalan."378 Senada dengan Ahamad M. Ayyub menjelaskan.379 "Ungkapan ombar adat dohot ugamo atau ombar adat dohot ibadat ini muncul setelah orang Mandailing menganut dan menerima agama Islam secara mayo- ritas, sebelum Islam masuk tu Mandailing, masyarakat Mandailing menganut sistem kepercayaan sipele begu, sipele beguon merupakan kepercayaan terha- dap roh-roh para leluhur, jauh sebelum Islam datang orang Mandailing meru- pkan masyarakat yang memilki tatanan hidup yang mapan secara adat, setelah Islam masuk dan menyebar ke Mandailing yang ditandai dengan Penyerbuan pasukan Paderi agama Islam itu diterima dan dianut oleh orang Mandailing meskipun sebelumnya sudah ada orang Mandailing namanganut Islam. Setelah Islam berkembang sedikit demi sedikit kepercayaan Sipele Begu terkikis karena para ulama di Mandailing antusias dalam menyebarkan Islam dan memperbaiki aqidah masyarakat. Adat-adat yang dianggap bertentangan dengan Islam diper- baiki dicari solusi bagaimana menggabungkan adat itu dan Islam sehingga tidak terjadi pertentangan dan adat itupun tidak dihapuskan." SAMPLE Penjelasan Sutan Ahmad dan M. Ayyub di atas menggambarkan bah­ wa ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" atau ada juga yang menga­ takannya dengan ungkapan "ombar do adat dohot ibadat" ini belum ada semasa orang Mandailing dahulu memeluk sistem kepercayaan lama (ani­ misme) yang disebut Si Pelebegu, melainkan muncul setelah orang Man­ dailing mayoritas memeluk agama Islam di sekitar awal abad ke­18­19.380 378 Sutan Ahmad (golar harajaon) nama aslinya M. Nuh, tokoh adat manyabar dan me­ rupakan keturunan raja dari pagaran Tonga, wawancara pribadi, Manyabar, Agustus 2014. 379 M. Ayyub, sejarawan Mandailing, Huta Siantar Panyabungan Kota, wawancara priba­ di, Panyabungan Agustus 2014. 380 Dalam sistem kepercayaan Si Pelebegu di masa lalu itu orang Mandailing menyem­ bah roh­roh dari para leluhur (nenek moyang) mereka yang disebut Begu. Menurut sistem kepercayaan animisme Si Palebegu ini, jumlah begu tidak hanya satu tetapi banyak dan menghuni berbagai tempat. Ada yang menghuni hutan, pohon­pohon kayu besar, su­ ngai, batu besar, dan sebagainya. Misalnya begu yang bernama Begu Tagasan dipercayai 175
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Keterangan atau infomasi mengenai sistem kepercayaan Si Pelebegu ini sekarang sudah sangat sulit diperoleh karena sebagian besar warga masyarakat Mandailing sendiri pun tidak banyak lagi yang mengetahui seluk­beluknya. Namun demikian, beberapa orangtua di Mandailing per­ nah mengemukakan bahwa dalam sistem kepercayaan lama Si Pelebegu ini ada dua tokoh utama yang memiliki peran yang cukup penting, yaitu Si Baso dan BayoDatu.381 sebagai begu pelindung. Begu Tagasan ini pun banyak macamnya, seperti begu pelindung bagi orang­orang yang satu marga, yang satu keturunan, yang satu kakek, atau pelindung orang­orang atau tokoh­tokoh tertentu. Dalam buku Turi-turian Ni Raja Gorga Di Langit Dohot Raja Suasa Di Portibi disebutkan ada begu yang bernama Boru ni Namora Nam Puna Tano (puteri yang mulia, pemilik tanah); Boru Ni Ambolungan Bulu Begu Na Pahae Paulu di Batang Aek (Puteri Ambolungun Bambu Begu yang ke hilir ke hulu mandi di sungai); dan Tuan Jonjang Balentung Na Mian Di Pangulu Balang (Tuan Jonjang yang menempati pa­ tung penjaga). Dalam pada itu, dahulu ada juga orang Mandailing yang percaya bahwa ada orang­orang tertentu yang dapat memelihara begu dan dapat disuruhnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya, seperti membuat orang sakit atau sebaliknya menyembuhkan penyakit. Menurut keyakinan orang Mandailing pada masa pra­Islam ini, dari semua begu yang dipuja tersebut terdapat tokoh tunggal atau satu tokoh yang mahakuasa yang oleh warga masyarakat pada masa itu dinamakan Na Gumorga Langit Na Tumompa Tano (yang mengukir menciptakan langit, yang menempati tanah atau bumi). Adapun yang disebut se­ bagai Na Gumorga Langit Na Tumompa Tano ini dianggap berada di atas segala­galanya karena dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Lihat: Mangaraja Lelo Lubis, "Beberapa Catatan Tentang Adat Perkawinan Mandailing", dalam bulletin Parata Na Malos No. V dan VI, (Medan: HIKMA, 1988), hlm. 2. SAMPLE 381 Dalam banyak hal, Si Baso sangat dibutuhkan oleh komunitas Huta atau Banua ("kerajaan kecil") untuk melakukan hubungan (komunikasi) dengan alam gaib atau roh­ roh leluhur karena Si Baso diyakini dapat berperan sebagai medium (perantara) untuk itu, di mana melalui suatu upacara ritual tertentu Si Baso dapat dirasuki oleh roh leluhur un­ tuk memberi petunjuk guna mengatasi berbagai macam bala (malapetaka) yang sedang menimpa warga Huta, misalnya seperti terjadinya kemarau panjang yang mengganggu aktivitas pertanian masyarakat dan timbulnya penyakit menular yang mewabah. Upaca­ ra ritual yang dilaksanakan untuk meminta pertolongan roh leluhur itu, yang dinamakan Pasusur Begu atau Paturun Si Baso, dilakukan melalui perantaraan Si Baso dengan bim­ bingan dan arahan dari Bayo Datu. Pada upacara ritual Pasusur Begu atau Pasusur Si Baso ini dimainkan pula ensembel musik adat Gordang Sambilan dengan memainkan gondang (irama musik) khusus yang dinamakan Mamele Begu. Hingga sekarang Bayo Datu masih memiliki peran dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Bayo Datu dikenal dan dibutuh­ kan sebagai traditional healer (penyembuh tradisional) atau sebagai medicine man (dukun untuk mengobati). Di setiap Huta atau Banua biasanya terdapat beberapa orang Bayo Datu, ada Bayo Datu yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit, namun ada pula Bayo Datu yang menjurus kepada spesialisasi penyembuhan penyakit­penyakit tertentu seperti misal­ nya Datu Rasa khusus untuk menyembuhkan orang yang terkena rasa (racun), Datu Ipon adalah dukun yang khusus menyembuhkan orang yang mengalami sakit gigi, dan Datu Natarsilpuk adalah dukun khusus untuk mengobati orang yang terkilir dan patah tulang. Namun kedudukan dan peran Bayo Datu jauh lebih luas lagi di masa­masa sebelumnya. Bayo Datu dapat menentukan waktu­waktu yang tepat dan baik untuk mengerjakan sawah dan ladang, pelaksanaan upacara adat dan ritual, maupun untuk memasuki rumah baru dan memberi nama anak yang baru lahir. Di samping itu, kemampuannya yang mumpuni dalam meramal diperlukan untuk melihat kapan datangnya suatu bencana atau sebaliknya keberuntungan, dan ilmu gaibnya yang luar biasa itu dibutuhkan pula untuk menangkal atau menyembukan penyakit akibat guna­guna. Seorang Bayo Datu selalu diserahi tang­ 176
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... Namun dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan masuk­ nya agama Islam ke Mandailing dan mayoritas telah menjadi pemeluk­ nya yang taat, para ulama Islam terus berusaha untuk mengikis habis keper cayaan animisme Si Pelebegu. Begitupun, sampai sekarang di antara orang Mandailing masih ada yang melaksanakan berbagai upacara adat yang erat kaitannya dengan sistem religi kuno Si Pelebegu, seperti misal­ nya ritus mangupa-upa (upacara memanggil "tondi" guna membangkit­ kan kembali semangat hidup seseorang), dan marpangir (tradisi berlangir di sungai), sehingga pelaksanaan ritus­ritus tersebut selalu menjadi sum­ ber perdebatan yang tak kunjung habis antara tokoh­tokoh adat dan para ulama Islam di Mandailing. Sehubungan dengan itulah, entah bagaimana prosesnya, lalu kemu­ dian muncul ungkapan "ombar do adat dohot ugamo", yang boleh dikata­ kan merupakan suatu "sejarah pemikiran" yang mengungkapkan pro ses dinamika agama Islam yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat Man dailing, sehingga terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran adat­istiadat (lama) dengan agama Islam sebagai sebuah sistem nilai dan norma yang baru. SAMPLE Hal ini merupakan puncak dari proses, pertemuan, persentuhan, per­ benturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat­istiadat orang Mandai­ ling yang telah ada sebelumnya di wilayah Mandailing sebelumnya de­ ngan ajaran agama Islam yang datang kemudian. Hal ini menurut pe nulis senanda dengan yang disebutkan N.A. Fadhil tentang integrasi hukum.382 gung jawab untuk memimpin berbagai upacara adat dan ritual karena dia dipandang se­ bagau "gudang ilmu". Dalam konteks sistem pemerintahan di masa lalu, Bayo Datu sebagai pendamping Raja yang mengepalai kepemimpinan tradisional Huta atau Banua yaitu Namora Natoras, memiliki kemampuan yang luar biasa pula dalam memberikan berbagai macam kearifan tradisional (traditional wisdom) yang sangat dibutuhkan guna kesempur­ naan hi dup keseluruhan warga Huta. Z. Pangaduan Lubis, Kumpulan Catatan Lepas Ten- tang Mandailing, (Medan: Pustaka Widiasarana & Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, 2010), hlm. 64; M. Ayyub, Sejarawan Mandailing Natal, Hutasiantar Panyabungan Kota, Agustus 2014. 382 Menarik dicermati apa yang dijelaskan N. A. Fadhil, jika aterjadi interaksi dua jenis hukum, maka akan terjadi empat hal sebagai kemungkinannya. Pertama, terjadi integrasi Hukum. Hal ini akan terjadi jika salah satu hukum lebih kuat dari hukum lainnya. Sebut saja orang Aceh yang lama tinggal di kampong Mandailing. Pada dasarnya ia orang Aceh, mahir berbahasa Aceh, dan berperilaku orang Aceh. Namun, karena ia tinggal di komunitas Man­ dailing, maka perubahan perilaku, bahasa dan cara hidupnya menjadi perilaku Mandailing menjadi bagian yang integral dua perilaku menjadi satu. Dalam masalah hukum bisa kita contohkan dengan tradisi dalam perkawinan bergabung dengan pemahaman hukum per­ kawinan masyarakat Muslim Mandailing, sehingga adat dan tradisi yang diselenggarakan tersebut diyakini integral dengan kepatuhan terhadap hukum Islam tersebut. Kedua, terjadi Asimilasi, yaitu percampuran dua tradisi hukum atau lebih, namun dalam praktiknya ciri hukum masing­masing masih kelihatan, misalnya saja ada pesta per­ kawinan adat Mandailing dan Jawa, pada saat resepsi pakaian adat keduanya dipakai secara bergantian, hidangannya pun di buat sedemikian rupa mewakili adat masing­masing tanpa 177
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Sama keadaannya dengan sistem kepercayaan animisme Si Pelebe- gu, bahwa sampai sekarang pun belum pernah ditemukan tulisan yang mengemukakan dengan pasti kapan waktunya agama Islam masuk ke Mandailing untuk pertama kalinya. Namun demikian cukup banyak orang yang berpendapat bahwa yang pertama kali mengembangkan aga ma Islam di Mandailing adalah kaum Paderi yang datang menyerbu ke Mandailing dari Minangkabau.383 Pendapat ini dibantah oleh Lance membedakan satu dengan yang lain. Asimilasi hukum terjadi bilamana keseimbangan ke­ butuhan hukum terhadap produk hukum tersebut sama pentingnya dan mewakili substan­ si masing­masing. Ketiga, terjadi akulturasi, yaitu percampuran dua hukum atau lebih dan menghasil­ kan hukum yang baru, sehingga hukum yang lama tak bisa ditandai lagi. Bisa kita contoh­ kan dengan budaya Betawi. Ternyata budaya Betawi itu gabungan dari budaya Cina, Pesisir, budaya lokal keIndonesiaan dan mungkin percampuran dengan budaya lainnya. Sehingga saat ini yang kita kenal adalah budaya Betawi. Yang keempat terjadi Segregasi. Yaitu Feno­ mena hukum hidup bersama secara terpisah. Contohnya kita bisa mengenali ada kampong Mandailing, Kampung Jawa, Kampung Betawi, Kampung Keling, dan sebagainya. Inilah bagian dari kepatuhan hukum. Hukum. Bahwa hukum adalah kehidupan yang berjalan sesuai dengan tujuannya. Maka, masyarakat akan cenderung menggunakan hak pilihnya terhadap hukum, meskipun masyarakat punya pemahaman norma hukum yang menjadi pusat keadaban. Misalnya jujur adalah norma sebagai pusat keadaban perilaku dan hukum, namun secara kasuistik masyarakat akan memilih perilaku hukum tentang ke­ jujuran tersebut. SAMPLE 383 Menarik untuk mencermati uraian Abbas Pulungan di dalam bukunya, Islam di Mandailing. Lebih jelas Pulungan menyatakan: Memahami kapan dan bagaimana proses agama Islam masuk di kawasan Mandailing, mulai terungkap pada awal abad ke­20. Jika diban dingkan dengan kawasan lain, Islam masuk ke daerah ini termasuk belakangan. Hal ini mung kin terjadi karena beberapa faktor antara lain: pertama, wilayah Mandailing ter­ masuk bagian pedalaman dan belum terdapat jalur perhubungan dengan dunia luar ke­ cuali melalui sungai­sungai yang bermuara ke pantai barat Samudra Hindia. Kedua, Be­ landa memasuki kawasan ini relative belakangan, yaitu pada abad pertengahan abad ke­19 melalui jalur Sumatra Barat. Ketiga, munculnya pembagian wilayah menurut administrasi pemerintahan daerah dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sementara se­ belumnya pembagian wilayah didasarkan pada wilayah dari luar kawasan Tapanuli Selatan. Di bagian pantai barat atau daerah Natal yang terletak di antara Barus, Sibolga dan Padang Sumatra Barat kemingkinan besar Islam masuk lebih awal. Demikian juga di bagian timur wilayag Padang Lawas Tapanuli Selatan yang mempunyai hubungan melalui sungai Baru­ mun menuju Selat Malaka. Kemungkinan besar Islam masuk ke wilayah in melalui Aceh dan Sumatra Timur. Namun demikian, jika ditelaah dari silsilah (tarombo) marga­marga besar di Mandailing ternyata baru empat sampai lima generasi yang memeluk Islam, yai­ tu pada waktu Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai dating dari Minangkabau memperluas ekspansi nya ke Mandailing dan Tapanuli Selatan. Lebih lanjut Pulungan, kontak pertama dengan dunia luar tentang pengembangan Islam di Mandailing adalah dengan Minangkabau di waktu Padri memasuki wilayah ini dari bagian selatan. Setelah perang Padri berakhir, sebagian laskarnya tidak kembali ke Minangkabau tetapi menetap di Mandailing dan sekitarnya. Mereka ini menjadi guru­guru agama dalam memenuhi kebutuhan hidup seharian, kepada mereka diberikan lahan pertanian oleh Kepa­ la Kuria setempat. Sebagian lainnya menjadi pedagang. Ada juga yang menjadi tukang jahit, tukang pangkas, tukang bangunan rumah, dan semacamnya. Dengan terbukanya hubungan dengan dunia luar, memberikan kesempatan kepada orang Tapanuli Selatan untuk belajar agama Islam ke luar daerah. Kota yang menjadi tujuan belajar agama pada waktu itu ada em­ 178
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... Castles384 yang mengatakan bahwa sebelum kaum Paderi masuk ke Man­ dailing dan menyerang pada tahun 1820, beberapa pemimpin orang Mandailing telah beragama Islam. Hal ini dapat berarti bahwa agama Islam sudah mulai dianut tokoh­tokoh pemimpin orang Mandailing men­ jelang dekade kedua abad ke­19.385 Dalam hal ini, Pangaduan Lubis juga sependapat bahwa "agama Islam pertama kali ke Barus, yang letaknya relatif tidak jauh dari Natal, sehingga ada kemungkinan dari Barus kemu­ dian agama Islam masuk ke Natal dan selanjutnya dari Natal masuk ke Mandailing sekitar abad 18."386 Lebih lanjut M. Ayyub Menjelaskan:387 "Meskipun sekarang orang Mandailing secara mayoritas telah mengamalkan Hukum Islam namun dalam pengamalan orang Mandailing masih tetap meng- amalkan sistem kepercayaan si Pelebegu, ini disebabkan karena pada saat Islam diterima dan di amalkan ada dua system ukum yang ada di Mandailing, perta- ma hukum adat yang telah ada dan diamalkan sebelum Islam datang dan hu- kum Islam yang diterima sebagai sistem nilai yang baru. Jadi antara hukum adat dan agama berdiri sendiri dan sama-sama kokoh, terjadilah tarik menarik dan pergesekan antara hukum adat dohot hukum agama, sehingga dari persentuhan SAMPLE pat, yaitu (1) Kaidah Malaya (Malysia), (2) Basilam Sumatra Timur, (3) Parabek Bukit Tinggi, dan (4) Candung Bukit Tinggi Sumatra Barat. Setelah berdiri madrasah di daerah Mandailing yang dirintis oleh ulama yang telah kembali belajar dari Mekkah, maka madrasah­madrasah ini menjadi tempat belajar agama. Di antaranya Syekh Sulaiman al­Kholidy dan Syekh Abdul Hamid di Hutapungkut Mandailing Julu, Syekh Mukhtar di Sibuhuan dan Padang Lawas, dan Syekh Mustafa Husein di Purbabaru Mandailing. Lihat Abbas Pulunga, Perkembangan Islam di Mandailing, (Bandung: Cita Pustaka, 2008), hlm. 92­110. 384 Lance Castles, Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940 (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 14. 385 Hal ini diperkuat pula oleh hasil penelitian Basyral Hamidy Harahap yang menga­ takan bahwa "menurut cacatan Wilter, ada dua raja Mandailing yang sudah memeluk aga­ ma Islam sebelum Paderi, ialah Raja Gunung berdiam di Gunung Baringin dan Manga raja Gunung Kuria Huta Siantar. Mereka memerintah kira­kira setengah abad sebelum perang berkecamuk di Mandailing". Meskipun ada keterangan yang demikian itu, menurut Pan­ gaduan Lubis (2010: 52), tidak dapat berarti bahwa kedua tokoh raja tersebutlah yang me­ rupakan dua orang pertama pemeluk agama Islam di Mandailing dan juga tidak menun­ jukkan bukti laporan yang sebenarnya mengenai agama Islam pertama kali masuk ke Mandailing dan siapa yang membawanya pertama kali masuk ke Mandailing, serta dari mana datangnya ke Mandailing. Masih menurut Basyral Hamidy Harahap bahwa "Perang Paderi bukanlah satu­satunya gerakan Islamisasi di Madina. Buktinya kira­kira 128 tahun sebelum perang yang dahsyat itu (Perang Paderi), raja­raja Natal telah membuka perjanjian dengan pengusaha VOC yang di dalam teks (perjanjian) disebutkan bahwa perjanjian itu dibuat di bawah sumpah ber­ dasarkan Al­Quran. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu, abad ke­18, Islam sudah masuk ke Natal. Ada kemungkinan masuknya agama Islam ke Natal ialah dari Pelabuhan Barus yang tidak jauh dari Natal", Basyral Hamidy Harahap, Madina yang Madani, (Panya­ bungan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, 2004), hlm. 282. 386 Z. Pangaduan Lubis, Kumpulan Catatan Lepas Tentang Mandailing, hlm. 53. 387 M. Ayyub Lubis, Sejarawan Mandailing. Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kota. Wawancara Pribadi, Agustus 2014. 179
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dan pergesekan itu muncullah suatu kesimpulan teori bahwa adat dan agama harus sejalan. Jadi meskipun alak Mandailing masih mangamalkon sistem keper- cayaan misalna dalian natolu, marpangir, mangupa sude tradisi I inda dipahami seperti pemahaman saat orang Mandailing menganut kepercayaan si Pele Begu, itu semua dipahami dan dilakukan untuk mempersatukan persaudaraan atau sebagai hiburan." Penjelasan Ayyub di atas memberikan kesimpulan bahwa orang Man­ dailing sekarang umumnya telah memeluk agama Islam, namun sis tem ke­ kerabatan orang Mandailing tetap menganut patrilineal, di mana hubung­ an kekerabatan mereka dapat ditinjau berdasarkan perta lian darah dan perkawinan yang terpola. Dalam hal ini, orang Mandailing mengelom­ pokkan diri ke dalam tiga kelompok kekerabatan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai aktivitas sosial­budaya mereka. Menurut adat­istiadat, ketiga kelompok kekerabatan itu masing­masing berkedudukan sebagai mora (kelompok pemberi anak gadis), anak boru (kelompok penerima anak gadis), dan kahanggi (kelompok kekerabatan yang semarga), di mana ketiga kelompok kekerabatan tersebut terikat erat satu sama lain ber­ dasarkan hubungan fungsional dalam satu sistem sosial yang dinamakan Dalian Natolu, yang artinya "tumpuan yang tiga" atau "tiga tumpuan". Dengan menggunakan sistem sosial Dalian Natolu itulah orang Mandailing mengatur dan melaksanakan berbagai aktivitas sosial­budayanya, serta membentuk satu "persekutuan hukum" (adattrechts gemeenschap) yang na­ ma aslinya adalah Janjian.388 SAMPLE Dalam praktiknya, meskipun orang Mandailing sekarang umumnya telah memeluk agama Islam sebagai tuntunan hidup, namun mereka ma­ sih tetap mengamalkan dan melaksanakan adat­istiadat lama Dalian Na- tolu sebagai warisan para leluhur. Pada setiap upacara adat perkawinan (disebut markaroanboru atau marbagas) misalnya, baik pada tahap­tahap­ an upacara adat perkawinan dan pelaksanaannya, orang Mandailing ma­ sih tetap memfungsikan sistem sosial Dalian Natolu. Hal ini tampak sang­ at jelas ketika mereka (kelompok kekerabatan mora, kahanggi, dan anak boru) melakukan kegiatan adat markobar (berpidato adat) dan marpokat 388 Selain ketiga kelompok kekerabatan mora, kahanggi dan anak boru tersebut di atas, orang Mandailing juga mengenal kelompok kekerabatan lain sebagai "kelompok kekera­ batan tambahan" yang sebenarnya berasal dari ketiga kelompok kekerabatan inti (mora, kahanggi dan anak boru), yaitu mora ni mora (kelompok kekerabatan mora daripada mora) dan pisang raut atau kijang jorat (kelompok kekerabatan anak boru daripada anak boru). Di samping itu ada pula kelompok kekerabatan yang disebut kahanggi pareban, yaitu kelom­ pok kekerabatan yang terdiri dari beberapa "keluarga batih" yang berlainan marga namun mereka sama­sama atau merupakan anak boru dari satu keluarga yang ber­marga tertentu. Lihat: Z. Pangaduan Lubis, "Na Mora Na Toras: Kepemimpinan Tradisional Mandailing", Skripsi FISIP USU, 1986. hlm. 36. 180
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... (musyawarah adat) untuk mencapai "kata sepakat" dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut. Demikian pula halnya dengan peran dan fungsi masing­masing ke­ lompok kekerabatan dalam setiap tahapan dari pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut, mulai dari kegiatan adat mangaririt boru, manyapai boru, patibal sere, pokat menek, pokat godang, paboru-boruon atau marbu- rangir, mata ni orja, patuaek boru, hingga kegiatan adat marulak ari atau mebat. Dalam setiap kegiatan adat markobar dan marpokat misalnya sela­ lu dibuka dengan ucapan "Bismillahirrohmanirrohim" dan "Assalamu'alai- kum warohmatullahi wabarokatuh", serta diakhiri atau ditutup dengan ke­ giatan berdoa kehadirat Allah Swt., yang dipimpin tokoh agama untuk memohon taufik dan hidayah­Nya dengan harapan semoga upacara adat perkawinan yang akan mereka laksanakan bersama­sama tersebut dapat terselenggara semua tahapannya dengan sebaik­baiknya sesuai dengan adat­istiadat mereka yang sudah tidak lagi bertentangan dengan ajaran agama Islam. SAMPLE 4. Neo-Receptie In Complexu Pada upacara adat perkawinan di Mandailing di masa sekarang, me­ mang kaum bangsawan orang Mandailing (disebut: namora-mora) masih sering menampilkan berbagai macam kesenian tradisional sebagai waris­ an para leluhur,389 namun kesemuanya itu sekarang sudah dipandang orang Mandailing sebagai kesenian (seni pertunjukan) yang berfungsi sebagai "hiburan" dan tidak lagi merupakan sebuah ritual dari keper­ cayaan Sipelebegu, meskipun pada dasarnya masih melekat fungsi lainnya yaitu untuk mempererat rasa persaudaraan antar sesama orang Mandai­ ling. Sementara kalau pelaksanaan upacara adat perkawinan di kalangan orang kebanyakan (disebut: alak na jaji atau si tuan na jaji), tidak jarang pula menampilkan kesenian Islam seperti Barzanji dan Dikir390 yang ber­ fungsi sebagai hiburan, dan juga sekaligus dapat mempererat rasa per­ saudaraan mereka sesama Muslim. 389 Misalnya penggunaan ensambel musik adat Gordang Sambilan, tarian adat Tortor dan nyanyian adat Jeir yang diiringi dengan ensambel musik adat Gondang Dua (Gondang Topap). 390 Dikir adalah salah satu bentuk kesenian Islam yang sudah sejak lama hidup dan berkembang di luat Mandailing. Seni pertunjukan Dikir terdiri atas tiga atau empat pemain "gondang dikir" sebagai pengiring nyanyian Dikir, namun adakalanya salah seorang pe­ main "gondang dikir" itu sekaligus bertindak sebagai penyanyi utamanya dan yang lainnya bertindak sebagai "penyanyi latar". Seni pertunjukan Dikir ini dapat dikategorikan sebagai "musik polifoni" yang diselenggarakan pada hari­hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Hari Raya Islam Idil Fitri. Selain itu, Dikir sering pula dipertunjukkan dalam upacara adat perkawinan di Mandailing. 181
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Hal ini berarti bahwa dalam upacara pelaksanaan perkawinan hu­ kum adat dan hukum Islam sejalan, artinya meskipun dalam upacara per­ kawinan masyarakat Mandailing masih melakukan adat sebagai waris an leluhur akan tetapi masyarakat Mandailing tidak lagi memahaminya se­ bagai bagian ritual kepercayaan Sipele begu, hal ini dikarenakan keper­ cayaan sipele begu sudah terkikis dari masyarakat Mandailing, sehingga upacara adat dan budaya Mandailing sudah tidak lagi dipahami sebagai ritul kepercayaan sipele begu melainkan dipahami sebagai sesuatu yang dapat menghibur dan memperkuat persaudaraan masyarakat Mandai ling. Dalam perkembangannya, pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal terdapat pergerak an. Dengan peran pendidikan, masuknya kebudayaan yang beragam ke Man­ dailing Natal serta faktor moderninasi. Pergerakan itu membuat masyarakat Muslim Mandailing Natal tidak lagi begitu memisahkan penempatan mana wailayah adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan tersebut. Masyarakat sudah lebih logis meli­ hat penerapan tersebut. Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan mematuhi Hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan pola hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum Per­ kawinan Masyarakat Muslim di Mandailing Natal. hal ini menurut penu­ lis sama dengan yang disebut Bowen tentang The Shoping Theory.391 SAMPLE Munculnya ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" merupakan pun­ cak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara 391 Persentuhan hukum formal dengan Hukum adat, atau boleh kita sebut sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan, ditambah lagi pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, menjadi perpaduan yang sering membuat masyarakat tidak berketetapan dalam pilihan. Terkadang kecenderungan memilih hukum berpihak pada hukum adat, bisa juga hukum agama, dan terkadang masyarakat sangat formal, memandang hukum sebagai tujuan. Da­ lam hal inilah Bowen (Peneliti tentang resolusi atas konflik di aceh) menyebutkan dalam hasil penelitiannya, bahwa masyarakat Aceh dalam mematuhi hukum memakai pendekat­ an The Shoping Theory, maksudnya masyarakat aceh, ketika memilih hukum seberti "ber­ belanja" sehingga pada masalahan yang sama dengan masyarakat yang berbeda, bisa ber­ beda pilihan hukumnya. Walaupun masyarakat yang memakai pendekatan ini cenderung menggunakan yurisprudiensi sebagai uji coba hukumnya. Selain itu, yang lebih menarik, masyarakat terdahulu, (kita sebut saja masyarakat tra­ disional) sering berbeda menempatkan perbuatan hukum pirvat maupun publik. Hal ini juga didasari oleh pandangan terhadap kewibawaan hukum. Masalah perkawinan dan ke­ warisan misalnya. Jika ada perkawinan masyarakat adat dengan tidak memakai upacara adat, maka masalah ini akan menjadi masalah publik. Semua warga desa akan ikut resah, ketua adat mungkin akan marah, dan orang tersebut berikut keluarga garis keturunannya akan ikut bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Padahal, perkawinan dengan segala peraturannya adalah masalah privat yang sangat individualis sifatnya. Lain lagi misalnya kasus penyiksaan yang terjadi disebabkan pertarungan antara kam­ pung A dan kampung B, maka semua warga akan berupaya melindungi warganya untuk tidak ter­eksekusi secara hukum, karena ini akan mengganggu wibawa kelompok. Padahal masalah penyiksaan adalah masalah publik. Dan banyak kasus publik yang juga mampu di selesaikan secara privat oleh masyarakat tradisional. 182
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... adat­istiadat lama (tradisional) Mandailing dengan agama Islam yang datang kemudian. Lahirnya ungkapan tersebut tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses dalam masa yang cukup panjang, dan di dalam masa yang panjang itulah terjadi penyatuan antara adat­is­ tiadat dan agama Islam. Benturan tersebut terjadi karena adat­istiadat orang Mandailing su­ dah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara kelompok (bermasyarakat). Sementara agama Islam yang datang kemudi­ an juga membawa tatanan di berbagai aspek kehidupan, yang menuntut ketaatan pula dari para pemeluknya. Dengan kedatangan Islam itu maka bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing­masing menuntut kepatuhan dari penganut/pendukungnya, yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik­menarik antara kepentingan adat­istiadat dan agama, sehingga pada akhirnya lahirlah ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" di dalam masyarakat Mandailing, sehingga dengan begitu dalam pelaksanaaan hukum perkawinan Man­ dailing ini (Ombar Adat Dohot ugamo) adalah bentuk penyatuan antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga masyarakat Mandailing disaat ia melakukan hukum adat ia sudah merasa mengamalkan hukum Islam dan nasional begitu juga sebaliknya saat masyarakat Mandailing melaku­ kan hukum Islam ia juga sudah melaksanakan hukum adat karena dalam pelaksanaan hukum perkawinan Mandailing agama dan adat menyatu (ombar adat Dohot Ugamo). SAMPLE Hukum dan budaya hubungannya akan sangat elastis. Teori receptie in complexu akan menjadi pendekatan dan unit of analisys dari penelitian yang menelaah hukum budaya dengan hukum agama. Dalam hal ini hu­ kum Islam. Maka, sebenarnya semangat pelaksanaan masyarakat Muslim Man­ dailing Natal terhadap Hukum Perkawinan adalah semangat menyatu­ kan dua hukum. Dalam hal ini telah terjadi asimilasi hukum yang kedua produk hukum tersebut saling mengisi. Masyarakat Muslim Mandailing Natal tidak mau disebut mereka tidak patuh terhadap Hukum Islam, tapi mereka juga tidak mau disebut tidak patuh terhadap hukum adat. Kedua produk hukum tersebut saling mengisi dan yang menjadi kata kunci adalah selama hukum adat yang melebur kedalam hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah yang menjadi tanda bahwa dalam penerapannya, masyarakat Muslim Mandailing Natal cen­ derung memakai teori Receptie in Complexu (dalam bahasa penulis neo-re- ceptie in complexu).392 392 Dalam hal ini penulis menyebut Neo­Receptie in Complexu sebab pelaksanaan hukum 183
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL XI: Pola Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING SEBELUM RUMAH TANGGA DALAM RUMAH TANGGA 1. JODOH 2. MAHAR 3. KAWIN MELANGKAHI 4. Kafaah Dominasi Hukum Islam & Hukum Adat 1. HARTA BERSAMA 2. HAK ASUH ANAK (HADHONAH) PELEBURAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM SAMPLE Teori Neo-Receptie in Complexu (Ombar Adat Dohot Ugamo) perkawinan masyarakat Muslim Mandailing berintegrasi antara hukum Adat dan hukum Is­ lam dalam hal ini KHI. Dan muncullah hukum yang lebih dominan di antara yang lainnya. Meskipun dominasi di antara kedua hukum tersebut bisa dirasakan tarik menarik dalam pelaksanaan hukum tersebut. Penulis membagi "keranjang analisi dalam tiga bagian, per­ tama, hukum mendominasi adat, kedua, adat mendominasi hukum dan ketiga pertemuan dua hukum. Melalui keranjang analisis inilah nanti akan terlihat sentuhan pertemuan dua hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya, semboyan yang berlaku di masyarakat tentang "Ombar do Adat dohot ugamo" berperan aktif dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal. Menurut analisis penulis, dalam pelaksanaan hukum perkawinan ma­ syarakat Muslim Mandailing Natal berlaku dua hukum yang dipandang sama (hukum adat dan hukum Islam). Sama jugalah dengan apa yang disebut Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845­1925) tentang Receptie In Complexu, bahwa hukum akan berterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan mendasar yang penulis amati, bah­ wa masyarakat Muslim Mandailing Natal memakai kedua hukum tersebut sebagai bagian dari kepatuhan, namun akan terasa pada dominasi di antara keduanya. Masyarakat Muslim Mandailing Natal memahami bahwa semua pelaksanaan hukum perkawinan tetap mema­ tuhi kedua produk hukum tersebut (adat dan hukum Islam) dan tidak mau memisahkan di antara keduanya. Dalam hal inilah penulis menyebut sebagai Neo-Receptie In Complexu. Menurut penulis, Neo-Receptie in Complexu, adalah kepatuhan masyarkat terhadap hu­ kum adat dan hukum Islam (dalam hal ini KHI) yang tidak menempatkan perbedaan di antara keduanya, namun ada dominasi yang terjadi dalam pelaksanaannya. 184
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM... Berdasarkan uraian di atas dapat penulis rangkumkan bahwa faktor keberagaman pelaksanaan hukum perkawinan pada masyarakat Muslim Mandailing disebabkan perbedaan kecenderungan masyarakat dalam me ­ milih dan menaati hukum. Faktor­faktor yang memengaruhi keberagaman Pelaksanaan Hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing antara lain: 1. Ulama (Keteladanan Malim kampung) Kepatuhan masyarakat Mus­ lim Mandailing dalam melaksanakan hukum bukanlah disebabkan pengetahuan semata, akan tetapi kepatuhan tersebut disebabkan ke­ teladanan dan tradisi. Bagi masyarakat Muslim Mandailing, ulama merupakan pewaris nabi dan memiliki peranan penting dalam meng­ awal perkembangan hukum di Mandailing, fatwa atau pendapat se­ orang ulama (malim Kampung) merupakan keputusan penentu yang tidak perlu dibandingkan lagi. 2. Adat (tradisi turun­temurun) masyarakat Mandailing dengan kebu­ dayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga te lah ada sebelum agama Hindu memasuki wilayah Mandailing adat­istiadat orang Mandailing sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara kelompok (bermasyarakat). Dengan begitu kedudukan hukum adat bagi masyarakat Mandai ling merupakan sesuatu yang urgen dan diyakini memiliki nilai yang baik. Sehingga dengan begitu, pelaksanaan hukum adat tidak bisa dihilangkan dari masyarakat Mandailing. Dalam perkembangannya, pilihan hukum dalam pelaksanaan hu­ kum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal terdapat perger­ akan. Dengan peran pendidikan, masuknya kebudayaan yang beragam ke Mandailing Natal serta faktor moderninasi. Pergerakan itu membuat masyarakat Muslim Mandailing Natal tidak lagi begitu memisahkan pen­ empatan mana wailayah adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan terse­ but. Masyarakat sudah lebih logis melihat penerapan tersebut.Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan me­ matuhi hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum Perkawinan Masyarakat Muslim di Mandai­ ling Natal yaitu ombar adat doho ugamo. SAMPLE 2. Adat (tradisi turun­temurun) masyarakat Mandailing dengan kebu­ dayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga te lah ada sebelum agama Hindu memasuki wilayah Mandailing adat­istiadat orang Mandailing sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara kelompok (bermasyarakat). Dengan begitu kedudukan hukum adat bagi masyarakat Mandai ling merupakan sesuatu yang urgen dan diyakini memiliki nilai yang baik. Sehingga dengan begitu, pelaksanaan hukum adat tidak bisa dihilangkan dari masyarakat Mandailing. Dalam perkembangannya, pilihan hukum dalam pelaksanaan hu­ kum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal terdapat perger­ akan. Dengan peran pendidikan, masuknya kebudayaan yang beragam ke Mandailing Natal serta faktor moderninasi. Pergerakan itu membuat masyarakat Muslim Mandailing Natal tidak lagi begitu memisahkan pen­ empatan mana wailayah adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan terse­ but. Masyarakat sudah lebih logis melihat penerapan tersebut.Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan me­ matuhi hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum Perkawinan Masyarakat Muslim di Mandai­ ling Natal yaitu ombar adat doho ugamo. SAMPLE Munculnya ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" merupakan pun­ cak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat­istiadat lama (tradisional) Mandailing dengan agama Islam yang datang kemudian. Lahirnya ungkapan tersebut tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses dalam masa yang cukup panjang, dan di dalam masa yang panjang itulah terjadi pertemuan antara adat­is­
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU tiadat dan agama Islam. Benturan tersebut terjadi karena adat­istiadat orang Mandailing su­ dah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara kelompok (bermasyarakat). Sementara agama Islam yang datang kemudi­ an juga membawa tatanan di berbagai aspek kehidupan, yang menuntut ketaatan pula dari para pemeluknya. Dengan kedatangan Islam itu maka bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing­masing menuntut kepatuhan dari penganut/pendukung nya, yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik­mena rik antara kepentingan adat­istiadat dan agama, sehingga pada akhirnya lahirlah ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" di dalam masyarakat Mandailing, sehingga dengan begitu dalam pelaksanaan hukum perka winan Mandai­ ling ini (Ombar Adat Dohot ugamo) adalah bentuk penyatuan antara hu­ kum adat dan hukum Islam, sehingga masyarakat Mandailing disaat ia melakukan hukum adat ia sudah merasa mengamalkan hukum Islam dan nasional begitu juga sebaliknya saat masyarakat Mandailing melakukan Hukum Islam ia juga sudah melaksanakan hukum adat karena dalam pelaksanaan hukum perkawinan Mandailing agama dan adat menyatu (ombar adat Dohot Ugamo). SAMPLE Maka berdasarkan hal tersebut, sebenarnya semangat pelaksanaan masyarakat Muslim Mandailing Natal terhadap Hukum Perkawinan ada­ lah semangat menyatukan dua hukum. Dalam hal ini telah terjadi asi­ milasi hukum yang kedua produk hukum tersebut saling mengisi. Masya­ rakat Muslim Mandailing Natal tidak mau disebut mereka tidak patuh terhadap Hukum Islam, tapi mereka juga tidak mau disebut tidak patuh terhadap hukum adat. Kedua produk hukum tersebut saling mengisi dan yang menjadi kata kunci adalah selama hukum adat yang melebur keda­ lam hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah yang menjadi tanda bahwa dalam penerapannya, masyarakat Muslim Mandailing Natal cenderung memakai teori Receptie in Complexu (dalam bahasa penulis neo-receptie in complex). 186
BAB VI KESIMPULAN Di akhir tulisan ini, penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu: 1. Pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing adalah sebagai berikut: a. Hal yang mendasari terjadinya perjodohan pada masyarakat Muslim Mandailing, pertama, pasolkot parkouman (mempererat hubungan kerabat), kedua, karena pentingnya sebuah pernikahan dan Ketiga kemapanan ekonomi. Dalam pemahaman masyarakat Mandailing salah satu tanggung jawab orangtua adalah memasti­ kan anak­anaknya menikah karena itu para orangtua menjodoh­ kan anaknya tanpa meminta izin anak. SAMPLE b. Tuor dalam tradisi Mandailing, nilai tuor sebenarnya dapat di­ negosiasikan dengan asas keikhlasan, dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai. Dalam perkembangannya, tuor menjadi menuai kontroversi dikarenakan tingginya tuor, tinggi­ nya tuor saat sekarang ini karena tuor ditentukan sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluar­ ga calon mempelai wanita. c. Jika kakak perempuan dilangkahi, mempelai pria wajib memba­ yar uang langka-langka kepada sang kakak karena sang adik telah melanggar adat. Kedudukan uang langka-langka dalam tradisi Man­ dailing adalah wajib sebagaimana kewajiban membayar mahar. d. Keperawanan dijadikan sebagai ukuran kafaah. Dalam praktik­ nya, jika seorang menikah dan setelah menikah ia tahu ternyata wanita yang baru dinikahinya sudah tidak perawan lagi maka ia akan memulangkan (menceraikan) istrinya ke rumah orangtua­ nya. Dan istri (wanita) tersebut akan mengembalikan setengah
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dari maharnya jika ia dipulangkan sebelum terjadi dukhul, dan jika telah terjadi dukhul maka mahar tidak dikembalikan. e. Pembagian harta bersama pada masyarakat Muslim Mandiling hanya ada pada perkawinan yng putus karena perceraian (cerai hidup). Jika perkawinan putus karena suami meninggal maka is­ tri tidak akan dapat bagian harta bersama, istri sebagai ahli waris hanya mendapat ¼ jika tidak ada anak atau 1/8 jika ada anak dan tidak mendapat apa­apa dari harta bersama. f. Jika terjadi perceraian maka kewajiban dalam memelihara anak tetap menjadi kewajiban bersama akan tetapi dalam masalah ke­ bijakan dan tempat tinggal anak adalah suami. Jika perkawinan putus karena istri meninggal maka yang memegang hak asuh adalah suami. karena dalam pemahaman masyarakat Mandailing suamilah yang paling bertanggung jawab atas anak sehingga sua­ milah yang memegang hak asuh anak. 2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing adalah sebagai berikut: a. Perjodohan dalam tradisi masyarakat Muslim Mandailing berbe­ da dengan Pasal 16 KHI yang menyatakan yaitu: 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 2) Bentuk persetu­ juan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. b. Fenomena tingginya tuor pada masyarakat Mandailing berbeda dengan asas kesederhanaan dan kemudahan seperti dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KHI. SAMPLE 2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing adalah sebagai berikut: a. Perjodohan dalam tradisi masyarakat Muslim Mandailing berbe­ da dengan Pasal 16 KHI yang menyatakan yaitu: 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 2) Bentuk persetu­ juan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. b. Fenomena tingginya tuor pada masyarakat Mandailing berbeda dengan asas kesederhanaan dan kemudahan seperti dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KHI. SAMPLE c. Larangan kawin malangkahi dalam tradisi masyarakat Muslim mandiling tidak sejalan dengan KHI Pasal 39 sampai dengan Pa­ sal 46. Melangkahi kakak tidaklah memengaruhi terhadap sah ti­ daknya suatu pernikahan. d. Perawan sebagai kriteria kafaah disebabkan masyarakat Mandai­ ling mengikuti aturan yang dibuat para pendahulu adat. Kompi­ lasi hukum Islam tidak ada menyinggung tentang kafaah, namun mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan ma­ sing­masing, kata berdasarkan agama dan kepercayaan masing­ masing memberi isyarat bahwa ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan dapat dilihat berdasarkan peraturan agama dalam hal ini adalah agama Islam.
BAB VI KESIMPULAN e. Ketentuan pembagian harta bersama pada masyarakat Muslim Mandailing berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Namun, meskipun demikan pembagian harta bersama dalam adat Mandailing boleh dilaksanakan karena mendapat legalitas hukum baik dalam undang­undang perkawian maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 37 Un dang­ Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang me nyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing­masing." Le bih jauh dalam Penje­ lasan Pasal 37 Undang­Undang Perkawinan dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'hukumnya' ma sing­masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum­hukum lainnya." f. Ayah sebagai pemegang hadanah dalam tradisi masyarakat Mus­ lim Mandailing berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam me­ nyebutkan bahwa seorang ayah juga bisa dapat memperoleh hak hadanah atas anaknya dengan ketentuan apabila para wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu anak seperti nenek ti­ dak layak dalam pelaksanaan hadanah dan tidak menjamin ke­ selamatan jasmani dan rohani anak. Dalam tradisi masyarakat Mandailing ayah sebagai pemegang hak asuh anak secara mutlak tanpa mempertimbangkan apakah ibu atau ibu dari ibu merupa­ kan orang yang layak atau tidak. SAMPLE 3. Faktor­faktor yang memengaruhi kearifan lokal dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing adalah Ketela­ danan (Malim kampong/ulama), adat (tradisi turun­temurun), pendi­ dikan dan masuknya budaya asing ke Mandailing. Dalam perkembangannya, pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing Natal terdapat pergerakan. Pergerakan itu membuat masyarakat Muslim Mandailing Natal tidak lagi begitu memisahkan penempatan mana wilayah adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan tersebut. Masyarakat sudah lebih logis melihat pen­ erapan tersebut. Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakral­ itas adat dan keharusan mematuhi hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum Perkawinan Masyarakat Muslim di Mandailing yaitu ombar adat dohot ugamo. "ombar do adat dohot ugamo" merupakan puncak dari persentuhan, perben- turan, penyesuaian dan perpaduan antara adat-istiadat lama (tradisional) Man- dailing dengan agama Islam yang datang kemudian. Benturan tersebut terjadi karena adat­istiadat orang Mandailing su­ dah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara 189
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU kelompok (bermasyarakat). Sementara agama Islam yang datang kemu­ dian juga membawa tatanan di berbagai aspek kehidupan, yang menun­ tut ketaatan pula dari para pemeluknya. Dengan begitu bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing­masing menuntut kepatuhan dari penganutnya yang membuat adanya persentuh­ an intens yang saling tarik­menarik antara kepentingan adat­istiadat dan agama. Ombar Adat Dohot ugamo adalah bentuk penyatuan antara hu­ kum adat dan hukum Islam, sehingga masyarakat Mandailing di saat ia melakukan hukum adat ia sudah merasa mengamalkan hukum Islam dan nasional begitu juga sebaliknya. Maka berdasarkan hal tersebut, sebenarnya semangat pelaksanaan masyarakat Muslim Mandailing Natal terhadap Hukum Perkawinan ada­ lah semangat menyatukan dua hukum. Dalam hal ini telah terjadi asimi­ lasi hukum yang kedua produk hukum tersebut saling mengisi. Masya­ rakat Muslim Mandailing tidak mau disebut mereka tidak patuh terhadap hukum Islam, tapi mereka juga tidak mau disebut tidak patuh terhadap hukum adat. Kedua produk hukum tersebut saling mengisi dan yang menjadi kata kunci adalah selama hukum adat yang melebur ke dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah yang menjadi tanda bahwa dalam penerapannya, masyarakat Muslim Mandai­ ling Natal cenderung memakai teori Receptie in Complexu (dalam bahasa penulis neo-receptie complex). SAMPLE 190
DAFTAR PUSTAKA Abbas, Syahrijal. 2009. Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana­PrenadaMedia Group. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Al-Qur'an Al 'Azhim, juz 2 Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, t.th. SAMPLE Abdullah. 1990. Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesitas Press. Abdurrahman. 2000. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. Fiqh Munakahat I. Bandung: Pus­ taka Setia. Abidin. Slamet. 1999. al-Munakahat dalam kacamata Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Cita Pustaka. Ad­Dimyati, Sayyid al­Bakri ibn al­Arif Billah Muhammad Syatha, I'anatu at­Talibin. Semarang: Toha Putera, Juz IV. T.th. Afandi, Ali. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Ali, Ahmad. 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia In­ donesia. Albani, Shahih At Targhib wa At Tarhib Kairo: Dar al­Hikmah, t.th, hadis No. 1933. Al­Bisri. Muhammad Bin Habib al­Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Juz IX Bei­ rut: Dar Al­Kutub Al­Alamiyah, t.th. al­Dimasyiqi, Jamaludin, al­Mu'minin. Mauidloh, Indonesia: Dar al­Ihya' al­Kutub al­Arabi, Jilid 1, T.th. Al­Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul. Beirut: Dar Ihya al­Turats al­Arabi, vol. I, t.th. Al­Jauziyah, Ibn Qayyim, I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin. Bairut: Daar al­Fikr, t.th.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Al­Qazwini. Al­Khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar Al­Fikr, Jilid 1, t.th. Al­Khatib, Muhammad asy­Syarbini. al-Iqna' Fihalli al-Fazi Abi Syuja'i. Semarang: Toha Putera, jilid II, t.th. Al­Musnad. Abdul Aziz bin Abdurrahman. 1993. Perkawinan dan Permasa- lahannya. Jakarta: Pustaka Kautsar. Al­Qazwani. Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah, Sunan Ibnu Majah, juz 1, Beirut: Dar al­Fikr, t.th. Al­Suyuti. al-asbah wa an-Nazhair. Indonesia: al­Haramain, t.th. Al­Syathibi. al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al­Kutub al­Ilmiyah, Juz. II, t.th. Al­Zuhaily, Wahbah. 2006. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al Fikr. Amini, Ibrahim. 2006. Hak-hak Suami dan Istri. Perpustakaan Nasional RI. An­Na'im, Abdullah Ahmad. 2007. Islam dan Negara Sekuler; Menegosi- asikan Masa Depan Syariah (Terj.). Bandung: Mizan. SAMPLE Arifin, Busthanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Seja- rah, Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press. Arifin, Zainul. 2009. Konsepsi Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Islam. Ash­Shiddiqie, Hasbi. 1993. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. As­Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, al-Umm, Juz 5, Bei­ rut: Dar al­Kitab al­Alamiyah, t.th. Asy­Syirazi. al- Muhazzab, Juz II, Beirut: dar al­Fikr, t.th. Ayyub M, Tokoh adat Budaya Mandailing Natal, Wawancara pribadi, Huta siantar Panyabungan 21 Mei 2013. Azhari Akmal Tarigan. 2010. "Pelaksanaan Hukum Waris pada Mas­ yarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo" Disertasi, Program Pas­ casarjana IAIN Sumatra Utara. Azimon. Abdul Aziz, "Kontrak Bentuk Seragam Pengguna Layanan Pe­ rundangan di United Kingdom dan Jerman", dalam Kanun Jurnal Undang-undang Malaysia, KK 340 909151209 ISSN 0128­2670. Azis, Dahlan Abdul. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Cet I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Az­Zuhaili, Wahbah. 1998. al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, juz 10. Damas­ qus: Dar al­Fikr. Badan statistik Kabupaten Mandailing Natal, Profil Mandailing Natal, Pa­ nyabungan: Badan statistik kabupaten Mandailing Natal 1998. Badan Statistik Mandailing Natal, Madina dalam Angka 2011, Panyabung­ an: badan Statistik Mandailing Natal 2011. 192
DAFTAR PUSTAKA Badri. 1985. perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP. Surabaya: CV Amin. Basyral Hamidy Harahap. 2004. Madina yang Madani, Panyabungan: Pe­ merintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Batubara, "Perang Paderi, 1803­1838. Aspek Sosial Budaya, Sosial Psi­ kologi, Agama dan Manajemen Konflik" makalah yang disampaikan pada Seminar USU 22 Januari Tahun 2008. Batubara, Isman Junaid, tokoh adat kec. Lingga Bayu. Wawancara priba­ di Linggabayu September 2014. Batubara, Khalid, Tokoh Adat Saba jior, Wawancara Pribadi, Bagas Godang Saba Jior, Agustus 2014. Batubara, M. Khalid, Tokoh Masyarakat Jambur padang Matinggi, Bukit Malintang, 03 Agustus 2014. Batubara, M. Solih, Huta Baringin, Wawancara Pribadi, Siabu Agustus 2014. Batubara, Mahmud, Tokoh Masyarakat desa Hutabargot, wawancara SAMPLE pribadi, Hutabargot 8 Agustus 2014. Batubara, Pardomuan, Tokoh Masyarakat desa Hutabargot, wawancara pribadi, Hutabargot 8 Agustus 2014. Batubara, Parluhutan, Tokoh adat Bt. Natal Wawancara Pribadi. Batang natal September 2014. Beckman, Keeebet Von Benda­, Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Geneolo- gis dan Perdebatan Teroris dalam Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekat- an Interdisiplin, Jakarta: tp, 2005. Bin Hajjaj, Muslim. Sahih Muslim. Beirut: Dar al­Muassat al­Risalah, Jilid III, t.th. Hanbal, Ahmad Bin. Sunan Ahmad Bin Hanbal. Beirut: Muassat al­Risalah, t.th, jilid 4, t.th. Bisri, Cik Hasan. 1999. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Borotan, Kifli, tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, wawancara pribadi, Panyabungan Timur September 2014. Bowen, John R. 2003. Islam, Law and Equality in Indonesia; An Anthropolo- gy of Public Reasoning. United Kingdom: Cambridge University Press. Budi Utomo, Setiawan. 2003. Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kon- temporer. Jakarta: Gema Insani. Bukhari. 1998. Shahih al-Bukhari, Mesir: Isaal­Habi. Bumi. Sutan Kumala (M. Soleh Nasution), Ketua Adat Mandailing Natal, wawancara Pribadi, Panyabungan Utara, 13 Agustus­2014. Busthanul Arifin. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Seja- 193
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU rah, Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press. Castles. Lance. 2001. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940. Jakaarta: Gramedia. Data Direktori Perkembangan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2012. Data Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara, Mompang Jae Agustus 2014. Data Perkawinan Kantor Urusan Agama Panyabungan Barat 2014. Daud. Abu, Sunan Abi Daud, Mesir: Isa Al­Babi Al­Habi WA Auladih, Jilid 1, Cet. ke­1. t.th. Daulay, Darwis dan Nasution. Maksum, Tokoh Adat Panyabungan Barat, Wawancara Pribadi, Panyabungan Barat 27 Agustus 2014. Daulay, Munir, Tokoh adat Kecamatan Ranto Baik, wawancara Pribadi. Ranto Baik September 2014. Depag RI, Undang­Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007. Departemen Agama RI. 2006. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: SAMPLE Diponegoro. Departemen Agama RI. 2008. UU. Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika. Dewi, Gemala, dkk. 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: PrenadaMedia Group. Djamil Latif, HM. 1983. Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Cet. ke­1. Jakarta: Bulan Bintang. F. Forrester Church. 1987. The Essential Tillich, (antologi). Canada: Mac­ millan. F.H. Klooster. 1984. "Revalation and Scripture in exiistentialist Theology" dalam Chalenges to Inerrancy A. Theological Response (ed. G.R. Lewis & B. Demarest). Chicago; moody. Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. Fiqh Munakahat, cet. ke­1. Bogor: Kencana. Griffith. Anne dalam "Kongres Internasional ke­15 Mengenai Pluralisme Hukum" yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indo­ nesia Depok. 29 Juni 2010. H. Russell, Bernard. 1995. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Walnut Creek: AltaMira Press. Hadari Nawawi. 1987. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: UGM Press. Hadari, Nawawi, Mimi Martini. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Ga­ jah Mada University. Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Adat Perkawinan. Bandung: Citra Adi tya Bakti. Hamdani, Faisal, Tokoh Masyarakat Salambue, Panyabungan Timur, 194
DAFTAR PUSTAKA wawancara pribadi, salambue, 21 Juli 2014. Hasibuan. Arif, Tokoh Masyarakat Huta Buyung, Wawancara Pribadi, Natal, 25 Juli 2014. Hamzah, Andi. 2005. Perkawinan dalam KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Pertama. Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Per- ceraian. Jakarta: Visi Media. Harahap, Basyral Hamidi. 2004. Madina Yang Madani. Jakarta: PT Metro Pos. Harahap, M. Yahya. 2007. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Cita Pustaka. Harahap, Pamusuk. Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan Mas- yarakat Kota Padang sidimpuan, Padang Sidimpuan: t.p. 2004. Hasibuan, M. Parluhutan tokoh adat desa Huta puli 03 September 2014. Huda, Ni'matul. 2005. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Cet. ke­1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Humam. Ibnu, Syarh Fath al-Qadir, Juz III Beirut: Darul Kutub al­'Ilmiyah, SAMPLE t.th. Husein Muhammad. 2002. Refleksi Perempuan Wacana Kiyai dan Jender. Cet. ke­ 2, Yogyakarta: LKiS. Hutagalung, Mura P. 1985. Hukum Islam dalam Era Pembangunan. Jakar­ ta: In Hill Co. Ibrahim, Basri. 1997. Pemantapan Sistem Kekeluargaan Islam. Kuala Lum­ pur: Darul Nu'man. Ichtiyanto. 1991. Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indone- sia. Bandung: Rosda Karya. Ifdal. 2010. Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indo- nesia. Bandung: Pustaka Setia. Irianto, Sulistiowati. 2009. Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hu- kum. Cet. I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Irianto, Sulistyowati. 2012. Perempuan di Antara Berbagai pilihan Hukum; Studi mengenai Strategi Batak Toba. Disertasi UIN Yogyakarta. Irianto, Sumadi, Suryabrata. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja­ Grafindo Persada. Ismail Suny. 1987. Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Jakarta: Univer­ sitas Muhammadiyah. J.L.K. Valerin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Pascasarjana. Kaharuddin, Tokoh Agama Batang Natal. Wawancara Pribadi, Muara Soma, Agustus 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Revisi, Jakarta: Logos, 2009. 195
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 41306/tipologi. di unggah pada 07 Juni 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 09 November 2010. Karitua. Sutan, Tokoh Adat dan Agama kelurahan Mompang Jae, waw­ ancara pribadi, mompang Jae kec. Panyabungan Utara, 04 Januari 2014. Klooster. F.H. 1984. "Revalation and Scripture in exiistentialist Theolo­ gy" dalam Chalenges to Inerrancy A. Theological Response ed. G.R. Lewis & B. Demarest. Chicago; moody. Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan Bab V Pasal 30­38, Jakarta: Logos 2007. Kumala. Sutan Tokoh Adat Kecamatan Kota Nopan. Mandailing Natal September 2014. Lubis, Abdurrahman Tokoh adat Panyabungan Timur, wawancara priba­ di, Gunung Baringin, 01 September 2014. SAMPLE Lubis, H. Syakban, Tokoh Adat Kec. Kota Nopan. Wawancara pribadi, Kota Nopan 2014. Lubis, M. Ayyub, Tokoh Sejarawan Mandailing Natal, Huta Siantar Panya­ bungan Kota, 07 Agustus 2014. Lubis, M. Gustamam, Tokoh Agama pada masyarakat kecamatan Batah­ an, wawancara pribadi, batahan, Agustus 2014. Lubis, M. Syamsir, Tokoh Adat Kecamatan Tambangan. Wawancara pri­ badi, Tambangan, Agustus 2014. Lubis, Mangaradja Muda, Tokoh Adat Kecamatan Kota Nopan, Wawan­ cara pribadi, Kota Nopan Agustus 2104. Lubis, Mangaraja Lelo. 1988. "Beberapa Catatan Tentang Adat Perkawinan Mandailing", dalam bulletin Parata Na Malos No. V dan VI. Medan: HIKMA. Lubis. Maulut tokoh adat desa kecamatan Siabu, wawancara Pribadi, Tangga bosi, 05 September 2014. Lubis, Musor Dkk, "Mamodomi Boru" dari page.tl/Adat­Mandailing.htm, artikel diakses pada 25 Oktober 2010. Lubis, N.A. Fadhil pada S­3 Hukum Islam PPs IAIN SU Mata kuliah Antro­ pologi Sosiologi Hukum tanggal 06 Juni 2013. Lubis, Pandapotan. 1994. Uraiang Singkat Adat Mandailing, Serta Tata Cara Perkawinannya. Jakarta: Widya Press. Lubis, Pendi, Tokoh Masyarakat Simpang Gambir, Wawancara Pribadi, Batang Natal. 08 Agustus 2014. Lubis, Sutan Mahmud, Tokoh Agama Kota Nopan. Wawancara Pribadi, 196
DAFTAR PUSTAKA Kota Nopan September 2014. Lubis. Sutan muda tokoh adat Huta siantar, 12 Agustus 2014. Lukito, Retno. 2008. Hukum Sakral Hukum Sekuler. Jakarta: Pustaka Al­ phabet. Al­Bani, M. Syukri, Masjid Riyad al­Shalihin Mompang julu (studi peru­ bahan sosil keislaman), Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Msyarakat IAIN­SU. 2014. Ma'luf, Louis. 1986. al-Munjid Fi al-Lugat Wa al-A'lam. Beirut: Dar al­Ma­ syrik. Mahadi, Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan, da­ lam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II Maret 1969. Mahmudin, Tokoh adat Simpang Gambir Batang Natal, wawancara pri­ badi, 10 Agustus 2014. Malik, A. DKK. 2008. Harta Bersama. Jakarta: Cita Pustaka. Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. SAMPLE Jakarta: Kencan­PrenadaMedia Group. Mangaradja, Sutan. 1926. Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Sungai Mati. Medan: Sjarikat Tapanoeli. Moleong, Lexi J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung; PT remaja Rosdakarya. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. 1993. Dasar-dasar Pembinaan Hu- kum Fiqh Islami, cet. 10. Bandung: Al MA'arif. Munawir, Ahmad Warson. 1997. Kamus al-Munawir. Surabaya: Pustaka Progresif. Mustafa, Zaid. 1954. al-Mashlahah fi at-Tasyri'I al-Islami wa Najamuddin al-Thufi. Mesir: Dar al­Fikr al­Arabi. Nasutian, Kaliman, Tokoh Masyarakat Tangga Bosi, Siabu 28 Juli 2014. Nasution, Marasonag, Tokoh masyarakat Kecamatan Batang Natal, batang Natal September 2014. Nasution Abd. Rahman. Tokoh Adat Batahan. Wawancara pribadi, Ba­ tahan 2014. Nasution, Ahmad Bangun, Tokoh, Akademisi asal Mandailing Natal Wawancara pada tanggal 06 Juni 2013. Nasution, Halim, tokoh adat dan agama masyarakat kecamatan Tamban­ gan, wawancara pribadi, Agustus 2014. Nasution, M. Soleh. Ketua Adat Mandailing natal. Wawancara pribadi, Mompang juni 2014. Nasution, M. Syukri al­bani, Lubis. Zul Pahmi. 2014. Hazanah Kampung Mandailing. Medan: Badan Perpustakaan dan arsip Daerah. 197
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Nasution, Misnan, Tokoh Masyarakat Sialambue, Panyabungan Timur, wa­ wancara pribadi, sialambue, 21 Juli 2014; Rahmad Nasution, Tokoh Masyarakat Huta Buyung, Wawancara pribadi, Natal, 25 Juli 2014. Nasution, Naam Tokoh adat Panyabungan Jae, wawancara Pribadi. 08 Agustus 2014. Nasution, Sutan Ahmad, Tokoh Adat Kecamtan panyabungan Kota (Cucu Raja Pidoli Dolok), Wawancara pribadi, Pdoli Dolok. Agustus 2014. Nasution, Zulfikar, Tokoh Adat dan Agama kecamatan Ulu Pungkut, wawancara pribadi, September 2014. Nata, Abuddin. 2003. Pendidikan Spritual dalam Tradisi Keislaman. Jakarta Angkasa. Nawawi, Hadari, Mimi Martini. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Ga­ jah Mada University. Nawawi, Imam, Syarh Shahih Muslim, Juz 7, Beirut: Dar al­Muassat al­Ri­ salah, t.th. Nawawi, Imam. Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, Juz 28. Beirut: Dar Qalam, t.th. Ni'matul Huda. 2005. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan SAMPLE Problematika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke­1. Nuh, Muhammad, Tokoh Agama Muara Sipongi, Wawancara Pribadi, 27 Agustus 2014. Panggabean, H.P. 2007. Pembinaan NilaiAdat Budaya Batak Dalihan Nato- lu. Jakarta: Dian Utama. Pasaribu, Mahmudin, Tokoh Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi/ Mantan Ketua MUI Madina, wawancara pribadi, Purba Baru 2014. Pound, Roscue. 1994. The Law Theory of Social engeneering, dalam Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan. Yog­ yakarta: Kanisius. Pulungan, Abbas. 2007. Perkembangan Islam di Mandailing. Bandung: Cita Pustaka. Purwoto S.R. 1998. Renungan Hukum. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka. Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa. Rahardjo, Soecipto. 1983. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni. Ramulyo, Moh. Idris. 2008. Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat. Jakarta: Prenada. Rasjidi, Lili. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan In- donesia. Cet. ke­1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 198
DAFTAR PUSTAKA RI. Departemen Agama. 2007. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Citra Uma­ bara. Rofiq, Ahmad. 1997. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafin do Persada. Roli Wilpa (Hakim Pengadilan Agama Panyabungan), Kedudukan Tuor dalam Perkawinan Mandailing dan kaitannya dengan perjanjian per­ kawinan, artikel. Mandailingonline. Diakses pada Agus­ tus 2014. Rs. Abdul Azis. 1990. Rumah Tangga Bahagia Sejahtera. Semarang: CV Wicaksana, cet. ke 1. S. Aritonang. Jan, dkk. 2006. Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu. Jakarta: Dian Utama. Sabiq, Sayyid. 2007. Fiqh Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Schuter, Simon and. 1972. A. History of Christian Thought: From its Judaic and Hellenistic Origins to Existentalism. New York: Harper & Row. Sentosa. Afrianto, Realita Pluralisme dalam Masyarakat, isme­hukum/. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2011. SAMPLE Shadiqin, Tokoh adat Pidoli Dolok, wawancara Pribadi, Pidoli, Agustus 2014. Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Mishbah, Pesa, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jilid 9, Jakarta: Lentera Hati. Simon and Schuter. 1972. A. History of Christian Thought: From its Judaic and Hellenistic Origins to Existentalism. New York: Harper & Row. Siregar, Awaluddin dan Hasibuan. Abd Haris, Tokoh Adat kecamatan Muara Batang gadis., wawancara pribadi, Muara Batang Gadis, 30 Agustus 2014. Siswosubroto. A.A.G Peters dan Koesriani, Hukum dan Perkembangan So- sial, . wikipedia. org/wiki/dinamika, "Pemikiran Filsafat Dinamika Kompetensialisme", kompetensialisme diakses tanggal 18 Juli 2010. Siswosubroto, Koesriani. 1998. Hukum dan Perkembangan Sosial. Jakarta: Cita Pustaka. Soemiati. 1997. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawin- an. Yogyakarta: Liberty. SRG. M. Taufik, Tokoh Agama Kecamatan Sinunukan, wawancara priba­ di. Sinunukan, Agustus 2014. subekti R. dan Tjitrosudibyo R., Kitab Undang­undang hukum perdata dengan Tambahan Undang­Undang Pokok Agraria dan Undang­un­ dang Perkawinan, Cet.ke­18 Jakarta: pradnya Paramita, 1984. 199
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Sudiyat, Imam. 1981. Hukum Adat. Yogyakarta: Liberty. Sulaiman Rasjid. 1996. Fiqh Islam. Cet. ke­29. Bandung: Sinar Baru Algen­ sindo. Sulistyowati. 2009. Perempuan di Antara Berbagai pilihan Hukum; Studi mengenai Strategi Batak Toba. Jakarta: Gramedia. Suminto, H. Aqib. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES. Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja­ Grafindo Persada. Suryabrata, Sumadi. 1003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafin­ do Persada. Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang­undang Perkawinan. Jakarta: Prena­ daMedia Group. Syarifuddin, Amir. 2009. Ushul Fiqh. Jakarta: PrenadaMedia Group, Jilid 2 Cet. Ke­2. Tahido, Huzaemah. 1999. Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita. Jakarta: SAMPLE Majlis Ulama' Indonesia. Taimah, Ibnu. Majmu' Al-Fatawa, jilid 32. Beirut: Dar al­Fikr, t.th. Thaib, M. Hasbullah. 2002. Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Is- lam Medan: USU Press. Tihami, M.A. dan Sahrani. Sohari. 2009. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Undang­Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a dan c, Surabaya: Arkola, t.th. Vergouwen, J.C. 2004. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogya­ karta: Lkis. Nasution, Amaliah, Staf KUA di kecamatan panyabungan utara pada hari Rabu 19 Agustus 2014. Lubis, Irwan. Tokoh adat Batahan, wawancara Pribadi, Batahan, Agustus 2014. Nasution, Ahmad Bangun, Tokoh, Akademisi asal Mandailing Natal Wawancara pada tanggal 06 Juni 2013. Wignjodipoero, Soerodjo. 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Ja­ karta: PT Toko Gunung Agung. Lubis, Zul Pahmi, Sejarah Kabupaten Mandailing Natal. lingnatal.go.id. Diakses pada 03 Maret 2014. Harahap, Yahya. 2003. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Aga- ma. Jakarta: Sinar Grafika. Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghia Indonesia. 200
DAFTAR PUSTAKA Young, Kimball, "Social Cultural Process" dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964. Yunus, Mahmud. 1990. Kamus Bahasa Arab-Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung. Yusdani, Al-Thufi dan Teorinya Tentang Maslahat, Makalah disampaikan pada Acara Bedah Metodologi Kitab Kuning Seri Usul al­Fiqh Hu­ manis yang diadakan oleh Pusat Studi Islam UII, bertempat di Ruang Sidang I Kampus UII Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta. Selasa, 7 Sep­ tember 2004. Yusdani, Al-Thufi dan Teorinya Tentang Maslahat, Makalah disampaikan pada Acara Bedah Metodologi Kitab Kuning Seri Usul al­Fiqh Hu­ manis yang diadakan oleh Pusat Studi Islam UII, bertempat di Ruang Sidang I Kampus UII Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta. Selasa, 7 Sep­ tember 2004. Lubis, Z. Pangaduan. 2010. Kumpulan Catatan Lepas Tentang Mandail- ing. Medan: Pustaka Widiasarana & Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri. SAMPLE Zaid, Mustafa. 1954. al-Mashlahah fi at-Tasyri'I al-Islami wa Najamuddin al-Thufi. Mesir: Dar al­Fikr al­Arabi. Zainuddin. 1983. Tarich Aceh dan Nusantara. Medan: Pustaka Iskandar Muda. Zakaria al­ Anshari. Syarqawi ala al- Tahrir, juz II, Surabaya: al­Hidayah, tth. Lubis. M. Syukri al­bani Nasution dan Zulfahmi. 2014. Khazanah Kampung Mandailing. Badan Perpustakaan dan Arsip daerah Sumatra Utara. 201
SAMPLE
L a m p i r a n - l a m p i r a n SAMPLE
LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA Hasil penelitian daerah Batang Natal Soal: 1. Bagaimana Posisi Hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksa­ naan perkawinan di kampung Bapak? Jawaban: 1. Pangiutan (tokoh agama dan adat): Posisi hukum adat dan hu­ kum Islam dalam pelaksanaan perkawinan di kampung ini sa­ ngat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, hukum adatnya acara pernikahan tersebut dan sedangkan hukum Islamnya apabila pa­ sangan calon suami istri itu tidak bisa mengaji atau tidak tahu sya rat­syarat untuk menjadi suami istri dan kewajiban suami istri maka perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan. SAMPLE 2. Saidin (tokoh agama): Posisi hukum adat dan hukum Islam da­ lam pelaksanaan perkawinan di kampung ini sama­sama berjalan dan sama­sama berdampingan tidak bisa dipisahkan. (ombar do adat dot ugamo) 3. Saimah Btr: Posisi hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksa­ naan perkawinan di kampung ini sangat dibutuhkan dan hukum adat dan hukum Islam tidak bisa dipisahkan. Soal: 2. Untuk masalah pelaksanaan perkawinan apakah masyarakat Muslim di kampung Bapak sudah meyakini apa yang dilaksanakan sudah berkaitan dengan hukum Islam, atau masyarakat sadar ada perbedaan yang jelas? 1. Pangiutan Nst: Semua tokoh masyarakat dan warga masyarakat sudah meyakini pelaksanaan perkawinan di kampung ini sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat meyakini tidak ada perbe­ daannya lagi dengan Al­Qur'an dan Hadis. 2. Saidin: Pelaksanaan perkawinan di kampung ini masyarakat su­ dah yakin sesuai dengan ajaran Islam.
LAMPIRAN 3. Saimah Btr: Mulai dari nenek moyang kami sampai sekarang sudah meyakini pelaksanaan perkawinan di kampung ini sesuai dengan ajaran hukum Islam dan kami percaya tidak ada perbe­ daannya dengan Al­Qur'an dan Hadis. Soal 3: Mohon dijelaskan keragaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak/ibu? 1. Pangiutan Nst: Keragaman perkawinan di kampung ini sama de­ ngan perkawinan di kampung lain yang ada di kabupaten Man­ dai ling Natal ini ada perkawinan yang direstui orangtuanya, perka winan lari, kawin paksa, kawin melangkahi. 2. Saidin: Keragaman perkawinan di kampung ini yaitu kawin pak­ sa, kawin lari, kawin direstui orangtuanya, kawin melangkahi. 3. Saimah Btr: Keragaman perkawinan di kampung ini mulai dari nenek moyang kami sampai sekarang yaitu kawin lari, kawin paksa, kawin direstui, kawin melangkahi. Soal 4 : Faktor apa yang melatarbelakangi tumbuhnya keragam an pelak­ sanaan hukum perkawinan tersebut? SAMPLE 1. Pangiutan Nst: Yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan itu di kampung ini karena faktor pergaulan, dan ekonomi keluarga­ nya. 2. Saidin: Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan ter se­ but yaitu faktor ekonomi, pergaulan, dan tidak ada restu orangtua. 3. Saimah: Yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan itu di kampung ini yaitu karena lingkungan, ekonomi, pergaulan. Soal 5 : Mohon dijelaskan secara teknis tentang aturan­aturan dari kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? 1. Pangiutan Nst: Semua macam perkawinan di kampung ini sama dilaksanakan sesuai dengan adat dan agama kecuali dalam pelak­ sanaan kawin paksa kalau pelaksanaan perkawinan paksa dian­ jurkan harus membayar denda dahulu kepada masyarakat adat baru bisa dilaksanakan perkawinan sesuai adat dan dendanya menyembelih 1 ekor kerbau, lembu, kambing apabila belum di­ bayar dendanya semua acara adat tidak berlaku sama keluarga yang melaksankan perkawinan paksa tersebut kecuali hanya fardhu kifayah yang berlaku dan sebab terjadinya perkawinan paksa ini karena dia melakukan perzinaan di kampung ini. Dan apabila ada oarang yang melaksanakan perkawinan melangkahi harus membayar uang atau emas sebesar 1­2 gram emas kepa­ da orang yang dia langkahi dan sebab terjadinya perkawinan ini 205
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU karena adeknya melangkahi kakaknya dan perkawinan melang­ kahi ini hanya berlaku kepada perempuan. 2. Saidin: Semua pelaksanaan perkawinan di kampung ini sama di­ laksanakan dengan secara adat dan agama dan khusus terhadap perkawinan terpaksa apabila ada orang yang melaksanakan per­ kawinan terpaksa dikeluarkan dari kampung ini selama 3 tahun dan keluarganya wajib membayar denda kepada masyarakat adat dan dendanya itu menyembelih kerbau, atau lembu selama kelu­ arganya belum membayar denda semua acara adat yang ada di kampung ini tidak berlaku sama keluarga yang melaksanakan per­ kawinan terpaksa kecuali fardhu kifayah. Dan dalam pelaksa naan perkawinan melangkahi diwajibkan kepada orang yang melaksa­ nakan perkawinan melangkahi ini membayar 1­2 gram kepada orang yang melangkahinya dan yang dimaksud kawin melang­ kahi ini adeknya melangkahi kakaknya yang belum kawin dan perkawinan melangkahi ini hanya berlaku kepada perempuan. 3. Saimah: Semua pelaksanaan perkawinan di kampung ini sama hanya dalam aturan perkawinan paksa yang berbeda karena se­ bab melakukan perzinaan dan orang yang melakukan perkawin­ an tersebut wajib membayar denda kepada masyarakat adat ada­ pun dendanya memotong kerbau atau kambing dikasih kepada masyarakat adat apabila selama belum dibayar dendanya itu, maka adat dalam masyarakat itu tidak berlaku kepada keluarga yang melakukan perkawinan paksa tersebut. Dan dalam aturan pelaksanaan perkawinan melangkahi tersebut diwajibkan kepa­ da orang yang melakukan perkawinan melangkahi itu memba­ yar uang langkah kepada orang yang dilangkahinya maksudnya adeknya duluan nikah daripada kakaknya makanya adeknya wa­ jib membayar kepada kakaknya sebesar 1­2 gram emas. SAMPLE Soal 6: Mohon dijelaskan makna filosofi dari semua keragaman pelaksa­ naan hukum (baik adat maupun Islam) perkawinan yang ada di kampung bapak tersebut? 1. Pangiutan Nst: Filosofi dari keragaman pelaksanaan perkawinan di kampung ini kami kurang tahu karena keragaman pelaksanaan perkawinan di sini sudah tradisi mulai dari nenek moyang kami. 2. Saidin: Filosofinya kurang tahu karena sudah tradisi dalam ma­ syarakat sejak mulai dari nenek moyang kami. 3. Saimah: Filosofi keragaman pelaksanaan perkawinan di kampung ini sudah ada mulai dari nenek moyang kami sampai sekarang jadi kami kurang tahu apa filosofinya. 206
LAMPIRAN Soal 7: Bagaimana peran hukum Islam bagi masyarakat dalam menerap­ kan pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? 1. Pangiutan Nst: Peran hukum Islam bagi masyarakat yang melak­ sanakan perkawinan sangat kuat apabila dia tidak bisa baca Al­ Qur'an maka tidak bisa dilanjutkan perkawinannya. 2. Saidin: Peran hukum Islam bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan sangat kuat. 3. Saimah: Peran hukum Islam dalam masyarakat yang melaksanakan perkawinannya sangat kuat contohnya apabila calon mempelai tidak bisa baca Al­Qur'an atau tidak tahu tentang rukun Islam, rukun iman maka perkawinannya tidak bisa dilanjutkan. Soal 8: Menurut Bapak/Ibu mana lebih berperan bagi masyarakat antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang diatur negara? 1. Pangiutan Nst: Yang lebih berperan bagi masyarakat yaitu hu­ kum Islam, hukum adat, dan hukum negara. 2. Saidin: Yang lebih berperan bagi masyarakat yaitu hukum Islam SAMPLE dan adat 3. Saimah: Yang lebih berperan bagi masyarakat hukum Islam dan adat Soal 9: Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum per­ kawinan yang berkembang di kampung bapak/ibu? 1. Pangiutan: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum per­ kawinan di kampung ini sangat baik. 2. Saidin: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkawin­ an di kampung ini sangat patuh sesuai dengan aturan yang ada. 3. Saimah: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perka­ winan di kampung ini sangat patuh apabila masyarakat tidak me­ matuhi aturan perkawinan yang ada di kampung ini maka ma­ syarakat tidak bisa melaksanakan perkawinan jadi masyarakat terpaksa mematuhi aturan perkawinan tersebut. Soal 10: Apakah ada faktor­faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan hukum perkawinan yang sudah ada di kampung bapak tersebut. (Bisa saja faktor modernisasi, teknologi, banyaknya pendatang, sehingga pe­ laksanaannya tidak lagi sama seperti aslinya.) 1. Pangiutan Nst: faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum perkawinan yaitu HP dan Internet. 2. Saidin: Faktor yang pengaruhi pelaksanaan hukum perkawinan tidak ada lagi. 3. Saimah: Faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum perka­ winan HP, internet, lingkungan. 207
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Soal 11: Jika dilakukan pilihan hukum terkait dengan pelaksanaan hu­ kum perkawinan di kampung bapak, antara yang diatur dalam hukum Islam sebagai prinsip, dan yang dipraktikkan secara teknis, apakah me­ mungkinkan adanya perubahan hukum menurut bapak? 1. Pangiutan Nst: Belum memungkinkan bisa dirubah karena hu­ kum adat di kampung ini masih kuat. 2. Saidin: Ia mungkin bisa berubah selama tidak menyalahi adat di kampung ini 3. Saimah: Kemungkinan besar susah mengubah hukum yang ada dalam masyarakat. Soal 12 : Siapa atau faktor apa yang memengaruhi tetap berjalannya ke­ ragaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? 1. Pangiutan Nst: Yang memengaruhi tetap berjalannya keragam­ an pelaksanaan hukum perkawinan di kampung ini yaitu masya­ rakat dan lingkungan. 2. Saidin: Yang memengaruhi tetap berjalannya keragaman pelak­ sanaan hukum perkawinan di kampung ini yaitu lingkungan. 3. Saimah: Yang memengaruhi tetap berjalannya keragaman pelak­ sanaan hukum perkawinan di kampung ini yaitu masyarakat dan adat makanya tetap berjalan keragaman perkawinan di kampung ini. SAMPLE Soal 13 : Untuk tokoh agama MUI pertanyaan tambahan "apakah hukum perkawinan yang selama ini dilaksanakan di kampung bapak sudah se­ suai dengan prinsip­prinsip hukum Islam? 1. Pangiutan Nst: Sudah sesuai dengan hukum Islam. 2. Saidin: Sudah sesuai dengan hukum Islam. Soal 14 : Jika ia atau tidak, bagaimana mengaitkan persamaan atau per­ bedaan hukum tersebut dengan hukum Islam, mungkin dengan pendekat­ an dalil atau kaidah ushuliyah atau fiqhiyah? 1. Pangiutan Nst. dan Saidin: Kami kurang tahu apa dalilnya karena tatacara perkawinan di kampung kami sudah turun­temurun mu­ lai nenek moyang kami. Soal 15: Bagaimana sikap MUI atau tokoh Islam terkait dengan kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? 1. Pangiutan Nst: Sikap MUI atau tokoh Islam ditanggapi dengan baik. 2. Saidin: Ditanggapi dengan benar. 3. Saimah: Sikap tokoh agama dalam keragaman perkawinan meng­ awasi dan menyikapi dengan baik. 208
LAMPIRAN Hasil Penelitian Kecamatan Kotanopan Soal 1: Bagaimana Posisi Hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksa­ naan perkawinan di kampung bapak? 1. Saripuddin Nst: Posisi hukum adat dan hukum Islam di kampung ini seimbang sama­sama dibutuhkan. 2. Tamin: posisi hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan di kampung ini sama­sama berjalan dan sama­sama berdampingan tidak bisa dipisahkan. 3. Ibarahim : Posisi hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksa­ naan perkawinan di kampung ini sangat dibutuhkan dan hukum adat dan hukum Islam tidak bisa dipisahkan. Soal 2: Untuk masalah pelaksanaan perkawinan apakah masyarakat Mus­ lim di kampung bapak sudah meyakini apa yang dilaksanakan sudah ber­ kaitan dengan hukum Islam, atau masyarakat sadar ada perbedaan yang jelas? 1. Saripuddin Nst: Masyarakat sudah meyakini kalau pelaksanaan perkawinan di kampung ini sesuai dengan hukum Islam dan ti­ dak ada perbedaannya lagi. SAMPLE 2. Tamin: Semua tokoh masyarakat dan warga masyarakat sudah meyakini pelaksanaan perkawinan di kampung ini sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat meyakini tidak ada perbedaannya lagi dengan Al­Qur'an dan Hadis. 3. Ibrahim: Pelaksanaan perkawinan di kampung ini masyarakat su­ dah yakin sesuai dengan ajaran Islam. Soal 3: Mohon dijelaskan keragaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak/ibu? 1. Saripuddin: Keragaman pelaksanaan hukum perkawinan di kam­ pung ini karena di kampung ini mayoritas penganut paham mu­ hammadiyah jadi pelaksanaan pernikahan di sini adalah walima­ tul ursy dan keragamannya sama dengan di kampung lain ada pernikahan direstui, kawin lari, melangkahi. 2. Tamin: Keragaman perkawinan di kampung ini sama dengan perkawinan di kampung lain yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini ada perkawinan yang direstui orangtuanya, perkawinan lari, kawin melangkahi. 3. Ibrahim: Keragaman pelaksanaan perkawinan di kampung ini yaitu kawin lari, kawin direstui orangtuanya, kawin melangkahi. Soal 4: Faktor apa yang melatarbelakangi tumbuhnya keragaman pelak­ sanaan hukum perkawinan tersebut? 209
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 1. Saripuddin: Faktor yang melatarbelakanginya adalah lingkung­ an, dan ekonomi. 2. Tamin: Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan ter­ sebut yaitu faktor ekonomi, pergaulan, dan tidak ada restu orang­ tua. 3. Ibrahim: Yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan itu di kampung ini karena faktor pergaulan, dan ekonomi keluarganya. Soal 5: Mohon dijelaskan secara teknis tentang aturan­aturan dari kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? 1. Saripuddin: Aturan dari keragaman perkawinan di kampung ini sama harus dihadapkan di depan pemuka adat, dan untuk kawin melangkahi orang yang melangkahi kakaknya dendanya terserah dari kakaknya berapa uang langkahnya. 2. Tamin: Aturan dari keragaman perkawinan di kampung ini sama harus dihadapkan di depan pemuka adat, dan untuk kawin me­ langkahi orang yang melangkahi kakaknya dendanya terserah dari kakaknya berapa uang langkahnya. SAMPLE 3. Ibrahim: Aturan dari keragaman perkawinan di kampung ini sama harus dihadapkan di depan pemuka adat, dan untuk kawin melangkahi orang yang melangkahi kakaknya dendanya terserah dari kakaknya berapa uang langkahnya. Soal 6: Mohon dijelaskan makna filosofi dari semua keragaman pelaksa­ naan hukum (baik adat maupun Islam) perkawinan yang ada di kampung bapak tersebut? 1. Saripuddin: Filosofi dari keragaman pelaksanaan perkawinan di kampung ini kami kurang tahu karena keragaman pelaksana an perkawinan di sini sudah tradisi mulai dari nenek moyang ka­ mi, dan yang paling penting dari arti keragaman perkawinan itu supaya masyarakat tidak anggap remeh terhadap perkawinan tersebut. 2. Tamin: Filosofi keragaman pelaksanaan perkawinan di kampung ini sudah ada mulai dari nenek moyang kami sampai sekarang jadi kami kurang tahu apa filosofinya. 3. Ibrahim: Filosofi dari keragaman pelaksanaan perkawinan di kampung ini kami kurang tahu karena keragaman pelaksanaan perkawinan di sini sudah tradisi mulai dari nenek moyang kami, dan yang paling penting dari arti keragaman perkawinan itu su­ paya masyarakat tidak anggap remeh terhadap perkawinan ter­ sebut. 210
LAMPIRAN Soal 7: Bagaimana peran hukum Islam bagi masyarakat dalam menerap­ kan pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? 1. Saripuddin Nst: Peran hukum Islam bagi masyarakat yang melak­ sanakan perkawinan sangat kuat apabila dia tidak bisa baca Al­ Qur'an maka tidak bisa dilanjutkan perkawinannya. 2. Tamin: Peran hukum Islam bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan sangat kuat. 3. Ibrahim: Peran hukum Islam dalam masyarkat yang melaksana­ kan perkawinannya sangat kuat contohnya apabila calon mem­ pelai tidak bisa baca Al­Qur'an atau tidak tahu tentang rukun Is­ lam, rukun iman, tidak tahu Hak dan kwajiban suami­istri maka perkawinannya tidak bisa dilanjutkan. Soal 8: Menurut bapak/ibu mana lebih berperan bagi masyarakat antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang diatur negara? 1. Saripuddin Nst: Yang lebih berperan bagi masyarakat 3 hukum tersebut yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. 2. Tamin: hukum yang berperan bagi masyarakat yaitu hukum Is­ lam dan adat SAMPLE 3. Ibarahim: Saripuddin Nst: Yang lebih berperan bagi masyarakat 3 hukum tersebut yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Soal 9: Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum per­ kawinan yang berkembang di kampung bapak/ibu? 1. Saripuddin: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum per­ kawinan di kampung ini sangat baik. 2. Tamin: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perka­ winan di kampung ini sangat patuh apabila masyarakat tidak me­ matuhi aturan perkawinan yang ada di kampung ini maka ma­ syarakat tidak bisa melaksanakan perkawinan jadi masyarakat terpaksa mematuhi aturan perkawinan tersebut. 3. Ibrahim: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perka­ winan yang ada di kampung ini sangat baik dan dijalankan se suai hukum yang ada. Soal 10: Apakah ada faktor­faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan hukum perkawinan yang sudah ada di kampung bapak tersebut. (bisa saja faktor modernisasi, teknologi, banyaknya pendatang, sehingga pelaksa­ naannya tidak lagi sama seperti aslinya). 1. Saripuddin: faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum per­ kawinan yaitu banyak pendatang baru. 211
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 2. Tamin: Faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum perka win­ an yaitu lingkungan, HP, internet 3. Ibrahim: Faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum perka­ winan yaitu internet sama lingkungan. Soal 11: Jika dilakukan pilihan hukum terkait dengan pelaksanaan hu­ kum perkawinan di kampung bapak, antara yang diatur dalam hukum Islam sebagai prinsip, dan yang dipraktikkan secara teknis, apakah me­ mungkinkan adanya perubahan hukum menurut bapak? 1. Saripuddin: Belum memungkinkan bisa dirubah karena hukum adat di kampung ini masih kuat. 2. Tamin: Susah untuk mengubah hukum yang ada di kampung ini karena adat masih kuat. 3. Ibrahim: Untuk mengubah hukum perkawinan di kampung ini kemungkinan bisa tapi butuh proses yang panjang karena penga­ ruh hukum adat di kampung ini sangat kuat. Soal 12: Siapa atau faktor apa yang memengaruhi tetap berjalannya ke­ ragaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? SAMPLE 1. Saripuddin: Yang memengaruhi tetap berjalannya keragaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung ini yaitu masyara­ kat dan lingkungan. 2. Tamin: Yang memengaruhi tetap berjalannya keragaman pelak­ sanaan hukum perkawinan di kampung ini yaitu masyarakat adat dan lingkungan. 3. Ibrahim: Yang memengaruhi tetap berjalannya keragaman pelak­ sanaan hukum perkawinan di kampung ini yaitu lingkungan. Soal 13: Untuk tokoh agama MUI pertanyaan tambahan "apakah hukum perkawinan yang selama ini dilaksanakan di kampung bapak sudah se­ suai dengan prinsip­prinsip hukum Islam? 1. Saripuddin Nst: Sudah sesuai dengan hukum Islam. 2. Tamin: Sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. 3. Ibrahim: hukum perkawinan di kampung ini sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Soal 14: Jika ia atau tidak, bagaimana mengaitkan persamaan atau perbe­ daan hukum tersebut dengan hukum Islam, mungkin dengan pendekat an dalil atau kaidah ushuliyah atau fiqhiyah? 1. Saripuddin: Hadis Rasulullah. 2. Ibrahim: Kalau dari kaidah ushuliyah kurang tahu tapi kalau Ha­ dis Rasulullah ada. 212
LAMPIRAN Soal 15: Bagaimana sikap MUI atau tokoh Islam terkait dengan kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? 1. Saripuddin Nst: Sikap MUI atau tokoh Islam ditanggapi dengan baik. 2. Tamin: Sikap tokoh agama sangat peduli dan ditanggapi. 3. Ibarahim: Sikap tokoh agama sangat baik dan ditanggapi dengan baik. Hasil Penelitian kecamatan Panyabungan Utara (Mompang Jae) Soal 1: Bagaimana Posisi Hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksa­ naan perkawinan di kampung bapak? Jawaban: Irwan Lubis: Posisi hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksana­ an perkawinan di kampung ini sama­sama dilaksanakan dan selalu berdampingan. Soal 2: Untuk masalah pelaksanaan perkawinan apakah masyarakat Muslim di kampung bapak sudah meyakini apa yang dilaksanakan sudah berkait­ an dengan hukum Islam, atau masyarakat sadar ada perbedaan yang jelas? Jawaban: SAMPLE Irwan Lubis: Semua tokoh masyarakat dan warga masyarakat sudah meyakini pelaksanaan perkawinan di kampung ini sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat meyakini tidak ada perbedaannya lagi dengan Al­Qur'an dan Hadis. Soal 3: Mohon dijelaskan keragaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak/ibu? Jawaban: Irwan Lubis: keragaman perkawinan di kampung ini yaitu kawin pak­ sa, kawin lari, kawin direstui orangtuanya, kawin melangkahi. Dalam pelaksanaannya terkadang masyarakat ada yang lebih dominan me­ mandang satu masalah sebagai hukum adat dan ada yang lebih do­ minan memandang sebagai hukum Islam dan masyarakat yang agak modern memandang bahwa dalam pelaksanaan suatu hukum baik adat maupun agama harus berbarengan dengan hukum nasional. Soal 4: Menurut bapak/ibu mana lebih berperan bagi masyarakat antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang diatur negara? Jawaban: Irwan Lubis: Semuanya sama berperan sama dipilih, saat melaksana­ kan adat sudah termasuk melaksanakan agama, dan saat melaksana­ kan kedua hukum itu harus dibarengi dengan hukum negara. 213
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Soal 5: Apakah ada faktor­faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan hukum perkawinan yang sudah ada di kampung bapak tersebut (bisa saja faktor modernisasi, teknologi, banyaknya pendatang, sehingga pelaksa­ naannya tidak lagi sama seperti aslinya). Jawaban: Irwan Lubis: Faktor modern jelas pemikiran yang berkembang dan kehidupan yang maju membuat pelaksanaan adat berkurang, orang mau cepat dan mantap. Soal 6: Bagaimana sikap MUI dan tokoh Islam terkait dengan keragaman pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? Jawaban: Irwan Lubis: Sikap MUI menerima dan patuh hukum masyarakat Soal 7: Siapa atau faktor apa yang memengaruhi tetap berjalannya kerag­ aman pelaksanaan perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban Irwan Lubis: Yang memengaruhi tetap berjalannya keragaman pelaksanaan perkawinan di kampung bapak Hatobangon, tokoh­to­ koh masyarakat, pejabat pemerintahan. SAMPLE Soal 8: Jika dilakukan pilihan hukum terkait dengan pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak, antara yang diatur dalam hukum Islam sebagai prinsip, dan yang dipraktikkan secara teknis, apakah memung­ kinkan adanya perubahan hukum menurut bapak? Jawaban Irwan Lubis: sangat memungkinkan ada perubahan hukum. Hasil Penelitian di Kecamatan Hutabargot Desa Pasarakat Bersama dengan Bapak Parlohotan Pulungan Soal 1: Mohon dijelaskan secara teknis tentang aturan­aturan dari kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban: Dalam aturan pelaksanaan hukum perkawinan di kam­ pung ini hukum adat, hukum Islam, dan hukum pemerintah itu sa­ ma­sama dilaksanakan sekaligus. Soal: 2. Untuk masalah pelaksanaan perkawinan apakah masyarakat Muslim di kampung bapak sudah meyakini apa yang dilaksanakan sudah berkaitan dengan hukum Islam, atau masyarakat sadar ada perbedaan yang jelas? Jawaban: Masyarakat menyadari bahwa hukum adat, hukum Islam, hukum negara semuanya itu adalah tujuannya baik untuk masyara­ kat. 214
LAMPIRAN Soal 3: Menurut bapak/ibu mana lebih berperan bagi masyarakat antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang diatur negara? Jawaban: Pada dasarnya yang lebih berperan itu hukum adat dan hukum Islam tapi hukum negara juga harus dilakukan. Soal 4: Mohon dijelaskan secara teknis tentang aturan­aturan dari kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban: Aturan dan teknis itu memang sangat berbeda tidak semua peraturan dapat dilaksanakan oleh seseorang. Soal 5: Siapa atau faktor apa yang memengaruhi tetap berjalannya kera­ gaman pelaksanaan perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban: Yang memengaruhi tetap berjalannya pelaksanaan perka­ winan di kampung ini adalah Hatobangon, tokoh adat, dan perang­ kat desa. Soal 6: Apakah ada faktor­faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan hu­ kum perkawinan yang sudah ada di kampung bapak tersebut. (bisa saja faktor modernisasi, teknologi, banyaknya pendatang, sehingga pelaksa­ naannya tidak lagi sama seperti aslinya.) SAMPLE Jawaban: Faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum perkaw­ inan di kampung ini adalah faktor modren Soal 7: Bagaimana sikap MUI atau tokoh Islam terkait dengan keragaman pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? Jawaban: Sikap MUI dan tokoh agama selalu mengusahakan agar pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil Penelitian Kecamatan Siabu Desa Tangga Bosi Dengan Bapak Kaliman Nasution (Tokoh Adat dan Agama) Soal 1: Mohon dijelaskan makna filosofi dari semua keragaman pelaksa­ naan hukum (baik adat maupun Islam) perkawinan yang ada di kampung bapak tersebut? Jawaban: Hukum adat sudah ada sejak dahulu bahkan sebelum Is­ lam datang dan dianut masyarakat terjadi percampuran antara adat dan Islam, setelah Islam berkembang terkadang adat yang tidak se­ suai dengan Islam dicari jalan keluar agar adat berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Soal 2: Bagaimana peran hukum Islam bagi masyarakat dalam menerap­ kan pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? Jawaban: Peran hukum Islam cukup besar dan seharusnya bisa mem­ perbaiki hukum perkawinan adat. 215
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Soal 3: Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum per­ kawinan yang berkembang di kampung bapak/ibu? Jawaban: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkawin­ an sangat patuh setiap acara perkawinan masyarakat sangat antusias mengikuti peraturan­peraturan yang sudah ada. Soal 4: Hukum pelaksanaan perkawinan di kampung bapak hukum apa aja yang berlaku? Jawaban: Hukum perkawinan yang berlaku di kampung ini adalah: hukum adat, Islam, dan hukum negara. Soal 5: Mohon dijelaskan secara teknis tentang aturan­aturan dari kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban: Di dalam masyarakat tentang aturan dalam pelaksanaan perkawinan sudah merangkap antara adat dengan Islam, misalnya akad nikah atau acara walimatul 'ursy hukum Islam dan adat sa­ ma­sama dilaksanakan dalam acara tersebut. Bapak Kalman Nasution mengatakan bahwa dalam rumah tangga tidak bisa di pungkiri ada yang bandal dan tidak sesuai lagi de ngan yang seharusnya misalnya dalam mencari nafkah suami mencari nafkah hanya setengah hari kalau istri malah lebih lama daripada suami istri mencari nafkah sepanjang hari. SAMPLE Hasil Wawancara Kecamatan Huta Brgot Dengan bapak Halim Batubara (tokoh agama) Soal 1: Bagaimana posisi hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksa­ naan perkawinan di kampung bapak? Jawaban: Hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak dibuang begitu saja tetapi dicari jalan keluarnya bagaimana adat itu tidak bertentangan lagi dengan hukum Islam, sehingga pelaksanaan hukum adat benar memberi maslahat terhadap masyarakat dan ti­ dak bertentangan lagi dengan hukum Islam. Soal 2: Menurut bapak/ibu mana lebih berperan bagi masyarakat antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang diatur negara? Jawaban: Hukum yang lebih berperan dalam masyarakat adalah hukum adat dan hukum Islam, sedangkan hukum negara baru be­ lakangan ini berperan dalam masyarakat, tetapi sekarang hukum negara harus dilaksanakan kalau tidak berpengaruh terhadap anak, terkadang masyarakat lebih mengutamakan hukum negara daripada hukum adat, adat tidak dilaksanakan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap anak akan tetapi kalau pernikahan tidak dicatat 216
LAMPIRAN bagaimana kita mengurus anak dan bagaimana anak kita sekolah kalau kita tidak patuhi aturan negara. Soal 3: Apakah ada faktor­faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan hu­ kum perkawinan yang sudah ada di kampung bapak tersebut. (bisa saja faktor modernisasi, teknologi, banyaknya pendatang, sehingga pelaksa­ naannya tidak lagi sama seperti aslinya.) Jawaban: Dikarenakan faktor modern dan pelayanan pemerintah se­ hingga yang lebih utama adalah peraturan pemerintah. Soal 4: Siapa atau faktor apa yang memengaruhi tetap berjalannya kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban: Hatobangon, malim kampung, dalihan natolu, dan perang­ kat desa. Soal 5: Hukum apa saja yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan di kampung bapak? Jawaban: Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan. SAMPLE Hasil Penelitian Kecamatan Panyabungan Utara Desa Mompang Julu Dengan Bapak Sutan Kantua (tokoh adat) Soal: 1. Bagaimana Posisi Hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksa­ naan perkawinan di kampung bapak? Jawaban: Posisi hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan di kampung ini sangat berdampingan dan tidak terpisah­ kan. Soal 2: Menurut bapak/ibu mana lebih berperan bagi masyarakat antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang diatur negara? Jawaban: Hukum adat tidak terpisahkan dari hukum Islam, jika dilakukan hukum adat maka hukum Islam sudah termasuk atau jika dilakukan hukum Islam hukum adat sudah termasuk, sedangkan peraturan pemerintah untuk keamanan anak. Soal 3: Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum per­ kawinan yang berkembang di kampung bapak/ibu? Jawaban: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkawin­ an di kampung ini sangat patuh. Soal 4: Apakah ada faktor­faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan hu­ kum perkawinan yang sudah ada di kampung bapak tersebut. (Bisa saja faktor modernisasi, teknologi, banyaknya pendatang, sehingga pelaksa­ naannya tidak lagi sama seperti aslinya.) 217
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Jawaban: Faktornya adalah modern karena faktor modern itu bisa me ngurangi pelaksanaan adat. Soal 5: Siapa atau faktor apa yang memengaruhi tetap berjalannya kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban: Yang mempengaruinya adalah hatobangon, malim kam­ pung, aparat desa. Soal 6: Bagaimana peran hukum Islam bagi masyarakat dalam menerap­ kan pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? Jawaban: Peran hukum Islam bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan sangat kuat apabila dia tidak bisa baca Al­Qur'an maka tidak bisa dilanjutkan perkawinannya. Bapak sutan mengatakan bahwa di dalam rumah tangga sekarang ke banyakan tidak ada keadilan lagi suami tetap sebagai kepala ke­ luarga, meskipun kadang istri lebih lama bekerja untuk mencari naf­ kah keluarga. SAMPLE Hasil Penelitian Kecamatan Bukit Malintang Desa Malintang Dengan Bapak Pangiutan Hasibuan Soal 1: Mohon dijelaskan secara teknis tentang aturan­aturan dari kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban: Teori dengan aturan dlam pelaksanaan perkawinan di kampung ini tidak selamanya sama kadang­kadang berbeda tapi itu hanya sebagian kecil saja. Soal 2: Mohon dijelaskan makna filosofi dari semua keragaman pelaksa­ naan hukum (baik adat maupun Islam) perkawinan yang ada di kampung bapak tersebut? Jawaban: Hukum adat sudah ada sejak dahulu bahkan sebelum Is­ lam datang dan dianut masyarakat terjadi percampuran antara adat dan Islam, setelah Islam berkembang terkadang adat yang tidak se­ suai dengan Islam dicari jalan keluar agar adat berlaku dan tidak berten tangan dengan hukum Islam. Soal 3: Bagaimana peran hukum Islam bagi masyarakat dalam menerap­ kan pelaksanaan hukum perkawinan tersebut? Jawaban: Peran hukum Islam sangat besar, apalagi masyarakat desa semuanya memeluk agama Islam tentunya yang dilakukan adalah hukum Islam. Soal 4: Untuk masalah pelaksanaan perkawinan apakah masyarakat Mus­ lim di kampung bapak sudah meyakini apa yang dilaksanakan sudah ber­ 218
LAMPIRAN kaitan dengan hukum Islam, atau masyarakat sadar ada perbedaan yang jelas? Jawaban: Sudah. Soal 5: Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum per­ kawinan yang berkembang di kampung bapak/ibu? Jawaban: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkaw­ inan di kampung ini sangat patuh. Soal 6: Menurut bapak/ibu mana lebih berperan bagi masyarakat antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang diatur negara? Jawaban: Hukum adat dan hukum Islam tidak terpisahkan keduanya sama dilakukan hukum negara baru­baru saja, dan sebagian kecil nikah dicatat akta kelahiran anak dan lain­lain. Soal 7: Apakah ada faktor­faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan hu­ kum perkawinan yang sudah ada di kampung bapak tersebut. (Bisa saja faktor modernisasi, teknologi, banyaknya pendatang, sehingga pelaksa­ naannya tidak lagi sama seperti aslinya.) SAMPLE Jawaban: Faktor modern jelas pemikiran yang berkembang dan kehi dupan yang maju membuat pelaksanaan adat berkurang, orang mau cepat dan mantap. Soal 8: Siapa atau faktor apa yang memengaruhi tetap berjalannya kera­ gaman pelaksanaan hukum perkawinan di kampung bapak tersebut? Jawaban: Yang memengaruhinya adalah masyarakat, dalian natolu, hatobangon. Soal 9: Hukum apa yang berlaku dalam melaksanakan perkawinan di kampung ini? Jawaban: Hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Hasil Penelitian tentang Mahar, Perjodohan, Harta Bersama, Waris­ an, Melangkahi di Kecamatan Hutabargot Mahar Aspiah: Jika anaknya yang berpendidikan sampai sarjana maka ma­ harnya di hitung semua berpa habis uang orangtuanya untuk menye­ kolahkan dia. Siti Hajar: Tergantung kesanggupan dari calon suami. Sahria: Tergantung dari keluarga calon istri. Perjodohan: Kenapa banyak keluarga menikahkan anaknya terha­ dap ke luarganya sendiri. Aspiah, Sitihajar, Sala'ah: Untuk mendekatkan kekeluargaan lagi 219
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dan harta warisan dari orangtua kami biar jatuhnya kepada kami semua. Harta bersama Semua harta milik suami dan istri, tapi apabila perkawinan putus karena mati maka tidak ada harta bersama semuanya harta warisan. Kawin melangkahi Sesuatu yang dipantangkan orang di sini karena ditakutkan kakak­ nya susah mendapatkan jodohnya, tapi kalau sudah terlanjur adekn­ ya melngkahi kakaknya adeknya harus membayar ½ gram emas, ada juga yang buat 2 gram emas. Warisan: Jika suami meninggal harta dibagi dan bagian istri dikeluarkan 1/8 harta tidak terlebih dahulu dibagi 2. Hasil Penelitian SAMPLE Ervina dan Yusro (Desa Lubuk Samboa Kec. Batang Natal): Adat di Kecamatan Batang Natal hampir sama semua adatnya masih kuat, walaupun adat sangat kuat tapi tidak bertentangan dengan Islam. Aslani dan Sangkot (Desa Psarakat Kec. Hutabargot): Di desa kami masih kental adatnya semua masalah pernikahan di kampung ini dilaksanakan dengan adat. Rofikoh dan Adilah Nur (Kelurahan Panyabungan I Kec. Panyabung­ an Kota): Desa kami salah satu desa yang ada di kecamatan panya­ bungan kota dan kami yakin bahwa hukum adat di kecamatan ataupun di desa kami masih dilaksanakan dalam acara pernikahan ataupun yang me nyangkut permasalahan perkawinan namun hu­ kum adat itu dalam acara perkawinan sudah mulai dikurangi pelak­ sanaannya disebabkan karena faktor modren dan waktu. Nur Atikah dan Zulfan (Desa Tangga Bosi Kec. Siabu): Di desa kami hukum adat dan hukum Islam itu selalu berdampingan tidak bisa dipisahkan dalam acara pelaksanaan perkawinan dan dalam masa­ lah perkawinan. Nimar dan Sofiah (Desa Tamiang Kec. Kota Nopan): Hukum adat di de sa ini selalu dikedepankan kalau ada masalah pernikahan di­ selesaikan dengan adat misalnya masalah melangkahi, kawin lari itu semua diselesaikan dengan adat walaupun adat yang mengata­ si semua masalah yang ada di kampung ini tapi hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 220
LAMPIRAN Zulaikha dan Rafe'ah (Desa Sibaung­baung Kec. Panyabungan Utara): di dalam pelaksanaan hukum perkawinan di kampung ini atau sekitar kampung ini hukum adat dan hukum Islam selalu yang dikedepankan kalau di antara hukum adat dan hukum Islam tidak ada maka perkawinan itu tidak sah tapi walaupun hukum adat dan hukum Islam yang mengontrol dalam pelaksanaan acara perkawinan hukum negara juga kami lakukan juga gunanya supaya pernikahan warga masyarakat di sini dicatat dan supaya keluar akta kelahiran anak nanti. SAMPLE 221
DAFTAR TABEL TABEL 1: Nama­Nama Tokoh Adat dan Agama Masyarakat Muslim Mandailing Natal TABEL 2: Letak Geogarafis Kabupaten Mandailing Natal TABEL 3: Luas Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Kecamatan SAMPLE TABEL 4: Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal TABEL 5: Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan TABEL 6: Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Agama dan Kecamatan TABEL 7: Penduduk Penganut Agama Menurut Kecamatan TABEL 8: Kasus Perjodohan dalam Adat Perkawinan Mandailing pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal TABEL 9: Kasus Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal TABEL 10: Kawin Malangkai dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal 239 TABEL 11: Kafaah dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal TABEL 12: Kasus Pembagian Harta Bersama karena Suami Meninggal dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal TABEL 13: Kasus Hadhonah dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal 246 TABEL 14: Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal TABLE 15: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Perkawinan Muslim Mandailing Natal 225 228 229 230 231 232 233 234 237 241 243 248 249
LAMPIRAN TABEL 16: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dengan Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal 251 TABEL 17: Klasifikasi/Kelompok Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing 253 SAMPLE 223
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU PETA KABUPATEN MANDAILING NATAL SAMPLE 224
LAMPIRAN TABEL 1: Nama-Nama Tokoh Adat dan Agama Masyarakat Muslim Mandailing Natal NO NAMA KECAMATAN Agama STATUS Adat 1. H. ALI SANJAYA
2. H. IRWAN LUBIS 3. M. GUSTAMAN BATAHAN
ABD. RAHMAN NASUTION
ZULKIFLI
6. 7. H. SAIDIN NST H. MARZUKI HSB SINUNUKAN
8. M. TAUFIQ SRG
PARLUHUTAN BTR
10. H.MUKHTAR LUBIS 11. MARASONANG NST BATANG NATAL
12. M. NUH NST
SAMPLE
13. H. PANDI LUBIS
14. H. ISMAN JUNAID BTR LINGGA BAYU 15. MAHMUDDIN NST FAISAL HAKIM SRG 16.
17. H. MUNIR DLY
18. HARUN RASYID LBS RANTO BAEK 19. M. YASIR HRP 20. AHMAD HUSEIN NST 21. MANGARAJA MUDA LBS SUTAN MAHMUD LBS 22. KOTANOPAN
23. H. SYAKBAN LUBIS
24. H. ABD. ROZAK LUBIS
25. H. ALI IMRAN NST
26. ABDUL THOLIB NASUTION 27. ZUL FIKAR LUBIS ULU PUNGKUT
28.
SUTAN KUMALA LUBIS
29. H. ALI ADAM BATUBARA
30. H. SULAIMAN HSB 31. PANDAPOTAN LBS LEMBAH SORIK MERAPI
32.
SHAOLAHUDDIN NST
33. H. KAHARUDDIN NST
34. H.M. YUNUS NST 35. KHAIRUL ANWAR SRG PUNCAK SORIK MERAPI
36.
PALIT LUBIS
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU NO NAMA KECAMATAN Agama STATUS Adat 37. H. YUSUF DAULAY
38. PARLAUNGAN LUBIS 39. ANWARUDDIN LUBIS MUARA SIPONGI
40.
LOKOT NST
41. H. ABD. KARIM NST
42. H. KHOIRUDDIN LBS 43. TASLIM RKT PAKANTAN
44. M. YASIR HSB
45. H. SADIQIN HSB
46. H.M. AYYUB LUBIS PANYABUNGAN KOTA
47.
SUTAN AHMAD NST
48.
KARI SUTAN NST
49. H. MARKAT NST
SAMPLE PANYABUNGAN SELATAN
50. AHMAD GOZALI POHAN KAMALUDDIN NST 51. 52. HENDRA SIREGAR
53. ABDUL KHALID HSB
54. H. MAKSUM NST PANYABUNGAN BARAT 55. DARWIS DAULAY 56. PORKAS LBS
57. H.M. NUH LBS
58. H. NA'AM NST PANYABUNGAN UTARA 59. PANDAPOTAN LUBIS
60.
SUTAN KARITUA NST
61. H. FAISAL HAMDANI NST
62. ABDURRAHMAN LUBIS 63.
ZULKIFLI BOROTAN PANYABUNGAN TIMUR
64. MISNAN NST
65. H. MAHMUD BTR
66. M. THALIB NST 67. SARWEDI LBS HUTA BARGOT
68.
PARDOMUAN BTR
LAMPIRAN NO NAMA KECAMATAN Agama STATUS Adat 69. H. AHMAD MARZUKI LBS 70. H. RAMADHAN NST 71. SULAIMAN NATAL
72.
ZULFIKAR
73. H. HABIBUDDIN LBS
74. AWALUDDIN SIREGAR 75. ABD. HARIS HSB MUARA BATANG GADIS
76.
LAUDDIN MATONDANG
77. H. SHOLIHUDDIN BTR
78. H. KALIMAN NASUTION 79. M. PARLUHUTAN HSB SIABU
80. MAULUT LUBIS
SAMPLE 81. SULUTAN NST 82. NASRULLAH BUKIT MALINTANG
83. H. MASRI NASUTION
84. M. IBRAHIM RANGKUTI SYAMSIR LUBIS 85. 86. HALIM NST TAMBANGAN
87. H. SANUSI DLT
88. ANWAR SADAT
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL 2: Letak Geogarafis Kabupaten Mandailing Natal 1 Terletak antara/ Located is between : 0° 10°- 1°-50° LU (North Latitude) : 98° 50°- 100° 10° BT (East Longitude) 2 Luas areal/area : ± 6.620,70 Km² (662.070 Ha) 3 Letak di atas Kec. Batanhan Kec. Sinunukan Kec. Batang Natal Kec. Linga Bayu Kec. Ranto Baek Kec. Kotanopan Kec. Ulu Pungkut Kec. Tambangan Kec. Lembah Sorik Marapi Kec. Puncak Sorik Marapi Kec. Muara Sipongi Kec. Pakantan Kec. Panyabungan Kec. Panyabungan Selatan Kec. Panyabungan Barat Kec. Panyabungan Utara Kec. Panyabungan Timur Kec. Huta Bargot Kec. Natal Kec. Muara Batang Gadi Kec. Siabu Kec. Bukit Malintang Kec. Naga Juang 2 - 28 21 - 58 110 - 1.192 6 - 153 32 - 128 118 - 975 434 - 1.012 400 - 750 370 - 678 660 - 981 525 - 1600 619 - 954 196 - 614 1.160 - 2.265 41 - 305 198 - 300 250 - 873 230 - 285 3 - 64 3 - 500 189 - 225 230 - 874 175 - 222 Permukaan laut/ Heights above sea level (Altitude) SAMPLE 4 Batas - batas Utara/North Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Tapanuli Selatan Regency, Padang Lawas Regency Provinsi Sumatera Barat West Sumatera Province Provinsi Sumatera Barat West Sumatera Province Samudera Indonesia Indonesia Ocean Timur/East Selatan/South Barat/Wesh Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal (BPS-Statistics of Mandailing Natal Regency) 228
LAMPIRAN TABEL 3: Luas Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Kecamatan Kecamatan District Luas (Ha) Area Ratio Terhadap Total % Ration Of Total (1) (2) (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Batanhan Sinunukan*) Batang Natal Linga Bayu Ranto Baek*) Kotanopan Ulu Pungkut Tambangan Lembah Sorik Marapi Puncak Sorik Marapi*) Muara Sipongi Pakantan*) Panyabungan Panyabungan Selatan Panyabungan Barat Panyabungan Utara Panyabungan Timur Huta Bargot*) Natal Muara Batang Gadis Siabu Bukit Malintang Naga Juang*) 66.971,00 - 65.150,99 34.539,01 - 32.514,72 29.519,06 21.413,65 3.472,57 - 22.930,00 - 25.977,43 8.759,72 8.721,83 17.993,61 39.787,40 - 93.537,00 143.502,00 34.536,48 12.743,52 - SAMPLE Jumlah/Total 662.070,00 10,12 - 9,84 5,22 - 4,91 4,46 3,23 0,52 - 3,46 - 3,92 1,32 1,32 2,72 6,01 - 14,13 21,67 5,22 1,92 - 100,00 229
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL 4: Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal No. Nama Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Penduduk 1. Batahan 18 26, 432 2. Sinunukun 14 23,290 3. Batang Natal 31 33,945 4. Lingga Bayu 19 33,805 5. Ranto Baek 18 16,946 6. Kotanopan 36 38,939 7. Ulu pungkut 13 6,345 8. Tambangan 20 16,773 9. Lembah Sorik Merapi 9 23,387 10. Puncak Sorik Merapi 11 11,802 11. Muara Sipongi 16 14,485 SAMPLE Pakantan 8 3,219 12. 39 114,993 13. Panyabungan 13,916 14. 11 Panyabungan selatan 10 15. Panyabungan Barat 13,105 12 Panyabungan Utara 29,700 16. Panyabungan Timur 18,278 17. 15 8,442 18. 14 Huta Bargot 41,049 19. Natal 30 20. Muara Batang Gadis 23,207 17 21. 29 Siabu 70,230 22. Bukit Malintang 11 16,228 23. Naga Juang 7 5,466 230
LAMPIRAN TABEL 5: Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan Sekolah Dasar Kecamatan Negeri /Public Swasta /Private Sekolah Murid Guru Sekolah Murid Guru (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Batanhan Sinunukan*) Batang Natal Linga Bayu Ranto Baek*) Kotanopan Ulu Pungkut Tambangan Lembah Sorik Marapi Puncak Sorik Marapi*) Muara Sipongi Pakantan*) Panyabungan Panyabungan Selatan Panyabungan Barat Panyabungan Utara Panyabungan Timur Huta Bargot*) Natal Muara Batang Gadis Siabu Bukit Malintang Naga Juang*) 19 18 30 23 12 36 11 14 11 9 13 5 41 11 10 13 10 6 24 15 40 10 5 2.938 2.798 3.674 3.708 2.119 3.809 706 1.718 1.598 1.388 1.669 344 11.562 1.347 1.528 3.091 2.207 898 4.428 2.725 7.527 1.676 662 203 178 321 252 138 373 72 143 136 85 124 32 696 158 110 212 119 62 227 128 630 145 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 0 188 0 0 0 0 310 202 0 SAMPLE 386 4.600 64.120 Jumlah/Total 9 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 19 0 0 0 0 37 26 0 114 231
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL 6: Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Agama dan Kecamatan No. Kecamatan Masjid Langgar Mushalla Gereja (1) (2) (3) (4) (5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Batahan Sinunukan Batang Natal Lingga Bayu Ranto Baek Kotanopan Ulu Pungkut Tambangan Lembah Sorik Marapi Puncak Sorik Marapi Muara Sipongi Pakantan Panyabungan Panyabungan selatan Panyabungan Barat Panyabungan Utara Panyabungan Timur Huta Bargot Natal Muara Batang Gadis Siabu Bukit Malintang Naga Juang 18 27 41 28 15 38 14 20 9 10 24 6 51 12 10 16 16 17 50 18 50 12 4 2 1 4 6 17 8 7 5 1 2 2 5 9 3 5 0 3 5 12 6 8 1 0 35 36 42 29 17 45 33 29 49 14 22 4 95 16 24 16 25 34 23 30 56 19 2 SAMPLE 506 Jumlah/total 695 112 Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal. 2 4 2 5 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 19 0 0 5 0 11 6 8 70 232
LAMPIRAN TABEL 7: Penduduk Penganut Agama Menurut Kecamatan Agama No. Kecamatan (1) Islam (2) Kristen (3) Katolik (4) Hindu (5) Buddha (6) Lain (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Batahan Sinunukan Batang Natal Lingga Bayu Ranto Baek Kotanopan Ulu Pungkut Tambangan Lembah Sorik Marapi Puncak Sorik Marapi Muara Sipongi Pakantan Panyabungan Panyabungan selatan Panyabungan Barat Panyabungan Utara Panyabungan Timur Huta Bargot Natal Muara Batang Gadis Siabu Bukit Malintang Naga Juang 17. 981 13.771 22.172 20.743 10.153 28.962 5.656 8.179 17.497 14.877 10.678 2.859 73.333 17.154 9.532 10.391 13.275 5.576 24.399 14.75 49.020 10.794 2.336 222 1.110 248 774 20 20 0 0 0 0 0 87 558 0 0 2.539 0 0 841 0 1.935 880 1.087 0 0 0 38 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SAMPLE 403.613 681 10.521 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL 8: Kasus Perjodohan dalam Adat Perkawinan Mandailing pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal No. Kecamatan Kasus Keterangan 1. Batahan (wawancara dengan H. Ali Sanjaya, Irwan Lubis dan Abdurrahman Nasution) 1. Ervina dijodohkan dengan anak namborunya bernama Faisal 2. Sri Rahayu dijodohkan dengan 1. Tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. Tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. Tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 3. Sekar Ayu dijodohkan dengan 3. Tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 3. Tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 2. Batang Natal (wawancara dengan Parluhutan Batubara, Mukhtar Lubis, Mara Sonang Nasution dan M. Nuh Nst dan masyarakat). 1. Nur Hidayah Lubis dijodohkan namborunya anak dengan Rosyidin Nasution 2. Adek Irma Siregar dijodohkan dengan Sori Martua Matondang 3. Nisa Hasibuan dijodohkan deng- an anak namborunya M. Taufik 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011). 2. Adek Irma Siregar Tidak menyetujui lari ia kawin perjodohan akhirnya dengan M. syarif (2012) 3. kawin lari dengan Rizky batubara (2013). 4. tidak setuju dengan perjodohan namun 4. Suaibatul Islamiya dijodohkan tetap menikah (2014) dengan Dedi Nasution 3. 4. 5. Lingga Bayu (wawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal hakim dan Munir DLY) 1. Sakiah dijodohkan dengan M. 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 2. Elvi Khairani dijodohkan dengan 3. Rini Hariyanti Lubis dijodohkan 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) SAMPLE 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 1. Asyifah Nasution dijodohkan Kotanopan (wawancara dengan Sutan Mahmud Lubis, H. Syakban Lubis, Mangaraja Muda Lubis dan H. Abd. Rozak Lubis) 2. Nur Avivah dijodohkan dengan A. 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. Nur Syakilah dijodohkan de ngan 4. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 4. Dermila Sanni Lubi dijodohkan 4. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 5. Siti Aminah Nasution dijodoh kan dengan Sofyandi Lubis 5. Siti Aminah tidak setuju dengan perjo- dohan akhirnya ia kawin lari dengan Hendra Wahyuda Lubis (2014) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011 Ulu Pungkut (wawancara dengan Abdul Thalib Lubs, Sutan Kumala Lubis, Ali Imran Nasution dan Zul Fikar Nasution) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011 1. Fitri Handayani dijodohkan de- 2. Heni Susifa tidak setuju dengan perjo- dohan tapi tetap menikah dengan M. Toharuddin 2. Heni Susifa dijodohkan dengan M. Toharuddin 3. Nur Hayana Siregar dijodohkan dengan Ibnu Soleh Lubis 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011 4. Laila Syafitri tidak perjodohan akhirnya dengan Mahmud Tanjung 4. Laila Syafitri Lubis dijodohkan dengan Putra Halomoan Nasu- tion setuju dengan lari ia kawin 6. Tambangan (Wawancara dengan Halim Nasution, Syamsir Lubis, Kaliman Nasution dan Sanusi Lubis) 1. Nur Khalidah Lubis dijodohkan 2. Amelia Agustina Rangkuti dijo- dohkan dengan Amran Syarif Lubis 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 3. Nur Lela dijodohkan dengan M. 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 7. Lemah Sorik Marapi (Wawancara dengan Ali Adam Batubara, Sulaiman Hsb, Pandapotan Lubis dan Solahuddin Nasution) 1. Asfiyah Btubara dijodohkan 2. Rukyiah Aini dijodohkan dengan 3. Dewi Utari dijodohkan dengan Fahmi Lubis 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 3. kawin lari dengan ABd. Muhaimin 234
LAMPIRAN No. Kecamatan Kasus Keterangan 8. Muara Sipngi (wawancara dengan H. Yusuf Daulay, Parlaungan Lubis, Anwaruddin Lubis dan Lokot Nasution) 1. Mawani Hasibuan dijodohkan dengan Andi Fikri Matondang 2. Lesnida Hendra dijodohkan dengan 3. Riska Wahyuni dengan Fikar dijodohkan 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011 9. Panyabungan (wawancara dengan Sadiqin Lubis. M. Ayyub Lubis, Sutan Ahmad Nasution, Kari Sutan Nasution) 1. Rizki Nirwana Nasution dijodoh- kan dengan Asnawi Batubara 2. Nurul Muthmainnah Siregar di- jodohkan dengan Rahmat Lubis 3. Nur Hakimah dijodohkan dengan 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. kawin lari dengan Anwar Syafutra 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 4. Izma Azizah Nur dijodohkan 4. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 4. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 5. Riski Amalia Nasution dijodoh- kan dengan putra ananda Siregar 5. kawin lari dengan Irfan Hakim (2014) 10. Panyabungan Selatan (wawancara dengan H. Markat Nasution, A. Gazali Kamaluddin Nasution dan Hendra Siregar) 1. Fatimah Hannum dijodohkan dengan Salman al-Faris harahap 2. Sa'adah Nasution dijodohkan 3. Nur Ilmi dijodohkan dengan 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 11. 12. 13. Panyabungan Timur (Wawancara dengan Abdurrahman Lubis, Zulkipli Nasution Borotan Misnan Nasution, dan Mahmud Batubara) 1. Siti Mawaddah dijodohkan 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) SAMPLE 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 3. kawin Lari dengan Ahamad fauzi (2014) dijodohkan 3. Sakinatrrahmi dengan Yahya Gunawan Panyabungan Utara (Wawancara dengan H. Na'am Nasution, Sutan Karitua Naution, Pandapotan Lubis dan M. Nuh Lubis) 1. `Elisa Muslimah dijodohkan de- 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. Siti Ramliah Lubis dijodohkan 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) lari dengan Naam Nasution 3. Addiyah Lubis dijodohkan de- ngan Habibullah Hasibuan 3. kawin (2013) Panyabungan Barat (wawancara dengan Abdul Khalid, Maksum Nasution, Darwis Siregar, Porkas Batubara) 1. Nur Salimah dijodohkan dengan 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. Roslian dijodohkan dengan Sah- 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 3. Seftiana Siregar batubara dijo- dohkan dengan Nur Fadli Lubis 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 14. Natal (Wawancara dengan A. Marzuki Lubis, H. Ramadhan Nasution, H. Habibuddin Lubis dan Zulfikar Nasution) 1. Sri Ayu dijodohkan dengan Arif 2. Santi Deswita dijodohkan de ngan 3. Muallimah Batubara dijodohkan dengan Asyroful Anwar Lubis 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 15. Muara Batang Gadis (wawancara dengan Awaluddin Siregar, Abd. Haris Hasibuan dan Lauddin Matondang) 1. Nur 'Aisyah Lubis dijodohkan 2. Samsiyah Lubis dijodohkan de- 3. Leli Syafitri dijodohkan dengan Imam Zhudi Siregar 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 3. kawin (2013) lari dengan Hilman Batubara 235
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU No. Kecamatan Kasus Keterangan 16. Siabu (wawancara dengan Solahuddin Batubara, Kaliman Nasution, M. Parluhutan Batubara dan Maualut Lubis) 1. Adek Ima Wahyuni dijodohkan dengan Purnama Matondang 2. Masnuro dijodohkan dengan 3. Hafsah 'Aini dijodohkan dengan 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 17. Bukit Malintang (wawancara dengan Sulutan Nasution, Nasrullah, H. Masri Nasution dan Ibrahim Rangkuty) 1. Leni Widiya dijodohkan dengan 2. Latifah Hannum dijodohkan dengan M. Hasan Nasution 3. Nurlaila dijodohkan Amsar Nusuk Nasution dengan 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2011) 2. Kawin Lari Dengan Pandapotan (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 18. Ranto Baek (wawancara dengan Harun al-Rasyid, M. Yasir Harahap dan Ahamad Husein Nasution) 1. Hidayah Vina dijodohkan dengan 2. Miskah Lubis dijodohkan dengan 3. Maimunah dijodohkan dengan 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. kawin lari dengan Abd. Mukrin (2014) Imam Abu Yazid Lubis 19. Huta Bargot 1. Irma Eviana dijodohkan dengan 1. Kawin Lari dengna Zuhdi Lubis (2012) 20. 21. 22. (wawancara dengan Pardomuan Lubis, Sarwedi Lubis, M. Mahmud Pulngan dan M. Thalib Nasution) parulian 2. Tina Wahyuni dijodohkan de- ngan Rahmat Danil Nasution 3. Nur hamidah dijodohkan dengan 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) SAMPLE Pakantan (Wawancara dengan Khoiruddin Lubis, Taslim RKT, dan Abd. Karim Lubis) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 1. Nurkarimah dijodohkan dengan Rizki Zul Hilmawan Hasibuan 2. Rabiatul Adawiyah dijodohkan 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 3. Helmiani dijodohkan dengan Sinunukan (wawancara dengan H. Zulkipli, Saidin Lubis, Marzuki Nasution dan M. Taufiq Siregar) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 1. Siti Rolian D. dijodohkan dengan 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 2. Erika Lasmi Khairi dijodohkan 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 3. kawin lari dengan M. Syafi'i (2013) 3. Eviana dijodohkan dengan Rolli Batubara 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) Puncak Sorik Marapi (wawancara dengan M. Yunus Nasution, Kaharuddin Nasution, Khairul Anwar Siregar dan Yusuf Dly) 1. Fatimaturridha dijodohkan de- 1. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2012) 2. Adelina dijodohkan dengan M. 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 2. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2013) 3. Fitri Herliza dijodohkan dengan 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 3. tidak setuju dengan perjodohan namun tetap menikah (2014) 236
LAMPIRAN TABEL 9: Kasus Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal No. Kecamatan Kasus Lulusan Keterangan Tuor/Mahar 1. Batahan dengan H. Ali Sanjaya, Irwan Lubis dan Abdurrahman Nasution) 1. Nurul Rizka Safdana 2. Devi Handayani SRG 3. Riska Ifrina LBS SMA PNS Lulusan Akbid 17 juta 30 juta + 5 Ameh Mas 27 juta 2. Batang Natal (wawancara dengan Parluhutan Batubara, Mukhtar Lubis, Mara Sonang Nasution dan M. Nuh Nst dan masyarakat). 1. Silvia Hasibuan 2. Puji Lestari Nasution 3. Nuri handayani LBS SMA PNS S1 Non PNS 15 juta 27'5 juta + 5 Ameh mas 20 Juta + 3 ameh mas 3. Lingga Bayu wawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal Hakim dan Munir DLY) 1. Tiwi Latifah Hasibuan 2. Anisa Nasution 3. Nurul Huda Fitriyani SMA PNS Lulusan Akbid 20 juta 25 juta + 10 Ameh mas 30 juta 4. Kotanopan wawancara dengan Sutan Mahmud Lubis, H. Syakban Lubis, Mangaraja Muda Lubis dan H. Abd. Rozak Lubis) 1. Welda Batubara 2. Regina Nasution 3. Tia hariati purba SMA PNS S1 Non PNS 22, 5 juta 40 juta 25 juta + 3 ameh mas SAMPLE 5. 1. Triana Lubis 2. Yuni syarah Tanjung 3. Riska Indira SRG Ulu Pungkut (wawancara dengan Abdul Thalib Lubs, Sutan Kumala Lubis, Ali Imran Nasution dan Zul Fikar Nasution) SMA PNS Lulusan Akbid 20 juta 30 juta + 5 ameh mas 27 juta Tambangan (Wawancara dengan Halim Nasution, Syamsir Lubis, Kaliman Nasution dan Sanusi Lubis) 1. Mey satriani 2. Lely Novita 3. Risty Hasibuan SMA PNS S1 Non PNS 6. 18 juta 28 juta + 10 ameh mas 25 juta + 5 Ameh mas 1. Rani Muti'ah 2. Friska Rahmawati 3. Dea Ananda Putri SMA PNS S1 Non PNS 17 juta 35 juta + & Ameh mas 30 juta 7. Lemah Sorik Marapi (Wawancara dengan Ali Adam Batubara, Sulaiman Hsb, Pandapotan Lubis dan Solahuddin Nasution) SMA PNS S1 Non PNS 1. Nisa Sinaga 2. Cahaya Utami C Abas 3. Marisa Armis 8. Muara Sipngi 20 juta 30 juta + 15 Ameh Mas 30 Juta (wawancara dengan H. Yusuf Daulay, Parlaungan Lubis, Anwaruddin Lubis dan Lokot Nasution) 9. Panyabungan (wawancara dengan Sadiqin Lubis. M. Ayyub Lubis, Sutan Ahmad Nasution, Kari Sutan Nasution) 1. Salsa Adira Siregar 2. Fatiah Ginting 3. Gina Sinaga SMA PNS Lulusan Akbid 23 juta 60 juta 32 juta = 3 Ameh Mas 10. Panyabungan Selatan (wawancara dengan H. Markat Nasution, A. Gazali Kamaluddin Nasution dan Hendra Siregar) 1. Intan Permata Sari 2. Yuli Kurnia 3. Icha Damanik SMA PNS S1 Non PNS 20 jut 50 juta 30 juta 11. Panyabungan Timur (Wawancara dengan Abdurrahman Lubis, Zulkipli Nasution Borotan Misnan Nasution, dan Mahmud Batubara) 1. Sintia Btubara 2. Anita Rosyadi Lubis 3. Gea Silalahi SMA PNS S1 Non PNS 22 juta 45 juta 30 juta 237
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU No. Kecamatan Kasus Lulusan Keterangan Tuor/Mahar 12. Panyabungan Utara (Wawancara dengan H. Na'am Nasution, Sutan Karitua Naution, Pandapotan Lubis dan M. Nuh Lubis) 1. Dina Meriahna Ginting 2. Ika irmayanti 3. Fitri Damanik SMA PNS S1 Non PNS 25 juta 35 juta + 7 Ameh Mas 30 Juta 13. Panyabungan Barat (wawancara dengan Abdul Khalid, Maksum Nasution, Darwis Siregar, Porkas Batubara) 1. Irma Siregar 2. Farida Ayu Lestari 3. Indi SMA PNS S1 Non PNS 18 juta 30 juta + 20 Ameh mas 25 Juta + 5 ameh Mas 14. Natal (Wawancara dengan A. Marzuki Lubis, H. Ramadhan Nasution, H. Habibuddin Lubis dan Zulfikar Nasution) 1. Dwi Suci Febrida 2. Nia Aprilia 3. Debby Paramita Harahab SMA PNS Lulusan Akbid 20 juta 25 juta + 15 Ameh Mas 10 Juta + 20 Ameh mas 15. Muara Batang Gadis (wawancara dengan Awaluddin Siregar, Abd. Haris Hasibuan dan Lauddin Matondang) 1. Mentari Saragih 2. Dean Winata 3. Ovit Sovia SMA PNS S1 Non PNS 27 juta 50 juta 30 juta 16. Siabu (wawancara dengan Solahuddin Batubara, Kaliman Nasution, M. Parluhutan Batubara dan Maualut Lubis) 1. Taradina Panjaitan 2. Alisa Gea 3. Rasti Nasution SMA PNS Lulusan Akbid 23 juta 55 juta 25 juta + 7 Ameh mas SAMPLE Bukit Malintang (wawancara dengan Sulutan Nasution, Nasrullah, H. Masri Nasution dan Ibrahim Rangkuty) 1. Windi Mustika 2. Silvy Aulia Jusen 3. Auvia Rahma SMA PNS S1 Non PNS 22 juta 75 juta 32 Juta + 5ameh mas 17. SMA PNS S1 Non PNS 18. 1. Karisa 2. Menanti 3. Tika 21,5 juta 45 juta + 5 ameh mas 35 juta Ranto Baek (wawancara dengan Harun al-Rasyid, M. Yasir Harahap dan Ahamad Husein Nasution) 19. Huta Bargot 1. Sintia Sari 2. Alifa Putri 3. Sarah Amelia Nasution SMA PNS S1 Non PNS 20 juta 37 juta + 5 ameh Mas 25 juta + 10 ameh mas (wawancara dengan Pardomuan Lubis, Sarwedi Lubis, M. Mahmud Pulngan dan M. Thalib Nasution) Pakantan (Wawancara dengan Khoiruddin Lubis, Taslim RKT, dan Abd. Karim Lubis) 20. 1. Sundari 2. Viona 3. Oca Diana Putrid SMA PNS S1 Non PNS 17 juta 42 juta 30 juta 21. Sinunukan (wawancara dengan H. Zulkipli, Saidin Lubis, Marzuki Nasution dan M. Taufiq Siregar) 1. Riny 2. Kiki Amelia 3. Asmara SMA PNS S1 Non PNS 15 juta 50 Ameh Mas + 10 juta 22. Puncak Sorik Marapi wawancara dengan M. Yunus Nasution, Kaharuddin Nasution, Khairul Anwar Siregar dan Yusuf Dly) 1. Dinda 2. Eka Rebeca 3. Isma Jein Damanik SMA PNS Lulusan Akbid 15 juta 25 Juta + 15 Ameh 10 juta + 20 Ameh mas 238
LAMPIRAN TABEL 10: Kawin Malangkai dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal No. Kecamatan Kasus Keterangan Kakak yang dilangkahi Uang langka- langka 1. Batahan dengan H. Ali Sanjaya, Irwan Lubis dan Abdurrahman Nasution) 1. Masdalina Nasution 2. Nelisma Lubis 3. Niar Harahap Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 3 Ameh 3 Ameh 2 ameh 2. Batang Natal (wawancara dengan Parluhutan Batubara, Mukhtar Lubis, Mara Sonang Nasution dan M. Nuh Nst. dan masyarakat). 1. Sartika Wulandari 2. Devi Ananda LBS 3. Vivi Syahara Siregar Satu (1) orang Satu (1) orang Dua (2) orang 2 ameh 3 Ameh @ 2 Ameh 3. Lingga Bayu wawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal hakim dan Munir DLY) 1. Novita Sari Nasution 2. Rara Diana Siregar 3. Rika Agustina Batubara Satu (1) orang Dua (2) orang Satu (1) orang 3 Ameh @ 2 Ameh 2 ameh 4. Kotanopan wawancara dengan Sutan Mahmud Lubis, H. Syakban Lubis, Mangaraja Muda Lubis dan H. Abd. Rozak Lubis) 1. Ririn Alima Daulay 2. Sani Saragih 3. Sri Rosmalina Siregar Satu (1) orang Dua (2) orang Dua (2) orang 7 ameh @ 2 Ameh @ 2 Ameh SAMPLE 5. 1. Rosita Ayu Wahyuni 2. Juliana damanik 3. Armina Sari Nasution Ulu Pungkut (wawancara dengan Abdul Thalib Lubs, Sutan Kumala Lubis, Ali Imran Nasution dan Zul Fikar Nasution) Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 7 ameh 2 ameh 2 ameh Tambangan (Wawancara dengan Halim Nasution, Syamsir Lubis, Kaliman Nasution dan Sanusi Lubis) 1. Nur Walijah Harahap 2. Vira Aryani Nasution 3. Tini Azizah Nur LBS Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 6. 7 ameh 3 ameh 5 ameh 1. Wika Syahputri Btr 2. Winda Lestari Nst 3. Aira Luvi Tanjung Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 7 ameh 3 ameh 3 ameh 7. Lemah Sorik Marapi (Wawancara dengan Ali Adam Batubara, Sulaiman Hsb, Pandapotan Lubis dan Solahuddin Nasution) Dua (2) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 1. Gigi Reana Dalimunte 2. Ade Wahyuni Nasution 3. Aira Prananda Lubis 8. Muara Sipngi @ 2 Ameh 2 ameh 1 ameh (wawancara dengan H. Yusuf Daulay, Parlaungan Lubis, Anwaruddin Lubis dan Lokot Nasution) 9. Panyabungan (wawancara dengan Sadiqin Lubis. M. Ayyub Lubis, Sutan Ahmad Nasution, Kari Sutan Nasution) 1. Wulan Dari Purba 2. Yosi Nurmalinda LBS 3. Rere Kania Hasibuan Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 5 Ameh 3 ameh 2 ameh 10. Panyabungan Selatan (wawancara dengan H. Markat Nasution, A. Gazali Kamaluddin Nasution dan Hendra Siregar) 1. Delvi Syafitri Lubis 2. Melvi Andani Siregar 3. Riri Harahab BTR Dua (2) orang Satu (1) orang Satu (1) orang @ 3 ameh 1 ameh 4 ameh 11. Panyabungan Timur (Wawancara dengan Abdurrahman Lubis, Zulkipli Nasution Borotan Misnan Nasution, dan Mahmud Batubara) 1. Tata Rianti Hasibuan 2. Sovianty Damanik 3. Ulan Diana BTR Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 5 Ameh 3 ameh 2 ameh 239
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 12. Panyabungan Utara (Wawancara dengan H. Na'am Nasution, Sutan Karitua Naution, Pandapotan Lubis dan M. Nuh Lubis) 1. Anjani Sari Lubis 2. Nur Ainun Lubis 3. Mey Anngi Muti'ah Nst Dua (2) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 2 ameh 5 Ameh 3 ameh 13. Panyabungan Barat (wawancara dengan Abdul Khalid, Maksum Nasution, Darwis Siregar, Porkas Batubara) 1. Ralinsa Batubara 2. Luvia Hayani Lubis 3. Aliyah Maharani Nst Dua (2) orang Satu (1) orang Satu (1) orang @ 2 Ameh 2 ameh 3 ameh 14. Natal (Wawancara dengan A. Marzuki Lubis, H. Ramadhan Nasution, H. Habibuddin Lubis dan Zulfikar Nasution) 1. Putri Apriliyani Nst 2. Julia Rahmah LBS 3. Hartati Siregar Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 5 Ameh 3 ameh 4 ameh 15. Muara Batang Gadis (wawancara dengan Awaluddin Siregar, Abd. Haris Hasibuan dan Lauddin Matondang) 1. Endang Batubara 2. Meni Yunita Nasution 3. Dini Neanda Lubis Dua (2) orang Satu (1) orang Satu (1) orang @ 3 ameh 2 ameh 3 ameh 16. Siabu (wawancara dengan Solahuddin Batubara, Kaliman Nasution, M. Parluhutan Batubara dan Maualut Lubis) 1. Lanni Batubara 2. Kanita Sari Siregar 3. Ema Indira Nasution Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 5 Ameh 4 ameh 5 Ameh SAMPLE 17. 1. Nur Halimah Hasibuan 2. Suci Fitriya Nasution 3. Dini Azizah Nur Lubis Bukit Malintang (wawancara dengan Sulutan Nasution, Nasrullah, H. Masri Nasution dan Ibrahim Rangkuty) @ 3 ameh 3 ameh 3 ameh Dua (2) orang Satu (1) orang Satu (1) orang Ranto Baek (wawancara dengan Harun al-Rasyid, M. Yasir Harahap dan Ahamad Husein Nasution) 1. Anni Agustina Lubis 2. Lina Junita Nasution 3. Ananda Putrid Daulay Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 3 ameh 5 ameh 7 ameh 18. @ 2 Ameh 5 Ameh 2 ameh 1. Dewi Fitri Lutfiya LBS 2. Yurika Sari Batubara 3. Fatimah Siregar 19. Huta Bargot Dua (2) orang Satu (1) orang Satu (1) orang (wawancara dengan Pardomuan Lubis, Sarwedi Lubis, M. Mahmud Pulngan dan M. Thalib Nasution) 20. Pakantan (Wawancara dengan Khoiruddin Lubis, Taslim RKT, dan Abd. Karim Lubis) Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 1. Qory Hustari Nst 2. Resi w Surbakti Tanjung 3. Wanda Meriska Hasibuan 3 ameh 2 ameh 1 ameh 1. Lia Amalia Nasution 2. Lanna Hari Lubis 3. Kania Hustari Siregar 21. Sinunukan (wawancara dengan H. Zulkipli, Saidin Lubis, Marzuki Nasution dan M. Taufiq Siregar) Satu (1) orang Satu (1) orang Satu (1) orang 3 ameh 5 Ameh 2 ameh 22. Puncak Sorik Marapi wawancara dengan M. Yunus Nasution, Kaharuddin Nasution, Khairul Anwar Siregar dan Yusuf Dly) 1. Ulfa Nadhirah Pulungan 2. Rasty Hermawani Batubara 3. Ririn Agustina Lubis Dua (2) orang Satu (1) orang Satu (1) orang @ 2 Ameh 3 ameh 5 Ameh 240
LAMPIRAN TABEL 11: Kafaah dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal No. Kecamatan Kasus Keterangan 1. Batahan dengan H. Ali Sanjaya, Irwan Lubis dan Abdurrahman Nasution) Mhd. Kodri Hasibuan Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 2. Batang Natal (wawancara dengan Parluhutan Batubara, Mukhtar Lubis, Mara Sonang Nasution dan M. Nuh Nst dan masyarakat). Rozybin Batubara Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 3. Lingga Bayu wawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal hakim dan Munir DLY) Ahmad Syarifudi Rambe Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan mahar tidak dikembalikan 4. Kotanopan wawancara dengan Sutan Mahmud Lubis, H. Syakban Lubis, Mangaraja Muda Lubis dan H. Abd. Rozak Lubis) Mhd. Hanafi Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 5. Ulu Pungkut (wawancara dengan Abdul Thalib Lubs, Sutan Kumala Lubis, Ali Imran Nasution dan Zul Fikar Nasution) Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan Mhd. Chairuzi SAMPLE Mhd. Ansyari Tambangan (Wawancara dengan Halim Nasution, Syamsir Lubis, Kaliman Nasution dan Sanusi Lubis) 6. Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan mahar tidak dikembalikan Ahlul Ramadhan Lubis Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 7. Lemah Sorik Marapi (Wawancara dengan Ali Adam Batubara, Sulaiman Hsb, Pandapotan Lubis dan Solahuddin Nasution) Ramadhan Edi Siregar 8. Muara Sipngi Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan (wawancara dengan H. Yusuf Daulay, Parlaungan Lubis, Anwaruddin Lubis dan Lokot Nasution) 9. Panyabungan (wawancara dengan Sadiqin Lubis. M. Ayyub Lubis, Sutan Ahmad Nasution, Kari Sutan Nasution) Toni Firdaus Harahap Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan mahar tidak dikembalikan 10. Panyabungan Selatan (wawancara dengan H. Markat Nasution, A. Gazali Kamaluddin Nasution dan Hendra Siregar) Djohan Arifin Harahap Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan mahar tidak dikembalikan 11. Panyabungan Timur (Wawancara dengan Abdurrahman Lubis, Zulkipli Nasution Borotan Misnan Nasution, dan Mahmud Batubara) Ahmad Baihaki Lubis Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan mahar tidak dikembalikan 241
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU No. Kecamatan Kasus Keterangan 12. Panyabungan Utara (Wawancara dengan H. Na'am Nasution, Sutan Karitua Naution, Pandapotan Lubis dan M. Nuh Lubis) Ramdansyah rambe Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan mahar tidak dikembalikan 13. Panyabungan Barat (wawancara dengan Abdul Khalid, Maksum Nasution, Darwis Siregar, Porkas Batubara) Dearman widiatmoko Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 14. Natal (Wawancara dengan A. Marzuki Lubis, H. Ramadhan Nasution, H. Habibuddin Lubis dan Zulfikar Nasution) Dedi juahta g Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 15. Muara Batang Gadis (wawancara dengan Awaluddin Siregar, Abd. Haris Hasibuan dan Lauddin Matondang) Putra Halomoan Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 16. Siabu (wawancara dengan Solahuddin Batubara, Kaliman Nasution, M. Parluhutan Batubara dan Maualut Lubis) Ardi Siddik Batubara Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan SAMPLE Deni ari wibowo Bukit Malintang (wawancara dengan Sulutan Nasution, Nasrullah, H. Masri Nasution dan Ibrahim Rangkuty) 17. Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan Ranto Baek (wawancara dengan Harun al-Rasyid, M. Yasir Harahap dan Ahamad Husein Nasution) Zainul sofian Nasution Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 18. 19. Huta Bargot Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan Fahri daulay (wawancara dengan Pardomuan Lubis, Sarwedi Lubis, M. Mahmud Pulngan dan M. Thalib Nasution) Abdila Nasution Pakantan (Wawancara dengan Khoiruddin Lubis, Taslim RKT, dan Abd. Karim Lubis) 20. Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 21. Sinunukan (wawancara dengan H. Zulkipli, Saidin Lubis, Marzuki Nasution dan M. Taufiq Siregar) Abdi Mujaib Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 22. Puncak Sorik Marapi wawancara dengan M. Yunus Nasution, Kaharuddin Nasution, Khairul Anwar Siregar dan Yusuf Dly) M. Nasvin daulay Setelah menikah ternyata istrinya sudah tidak perawan. Istrinya dipulangkan dan separuh mahar dikembalikan 242
LAMPIRAN TABEL 12: Kasus Pembagian Harta Bersama karena Suami Meninggal dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal No. Kecamatan Kasus Keterangan 1. Batahan Batang Natal (wawancara dengan Parluhutan Batubara, Mukhtar Lubis, Mara Sonang Nasution dan M. Nuh Nst dan masyarakat). Ibu Siti Marelan Lubis Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil 2. Batang Natal dengan H. Ali Sanjaya, Irwan Lubis dan Abdurrahman Nasution) Ibu Herlina Lubis Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil 3. Lingga Bayu wawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal hakim dan Munir DLY) Ibu Mas Nuro Siregar Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil 4. 5. 6. SAMPLE Kotanopan wawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal hakim dan Munir DLY) Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar Ibu Alpiza Batu Bara Ibu Runiah Hasibuan Ulu Pungkut wawancara dengan Sutan Mahmud Lubis, H. Syakban Lubis, Mangaraja Muda Lubis dan H. Abd. Rozak Lubis) Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil Tambangan (wawancara dengan Abdul Thalib Lubis, Sutan Kumala Lubis, Ali Imran Nasution dan Zul Fikar Nasution) Ibu Ijah Siregar Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar 7. Lemah Sorik Marapi (Wawancara dengan Halim Nasution, Syamsir Lubis, Kaliman Nasution dan Sanusi Lubis) Ibu Dearma Nasution Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil 8. Muara Sipongi (wawancara dengan H. Yusuf Daulay, Parlaungan Lubis, Anwaruddin Lubis dan Lokot Nasution) Ibu Imah Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar 243
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU No. Kecamatan Kasus Keterangan 9. Panyabungan (wawancara dengan Sadiqin Lubis. M. Ayyub Lubis, Sutan Ahmad Nasution, Kari Sutan Nasution) Ibu Arminah Pulungan Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil 10. Panyabungan Selatan (wawancara dengan H. Markat Nasution, A. Gazali Kamaluddin Nasution dan Hendra Siregar) Ibu Meriahna Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar 11. Panyabungan Timur (Wawancara dengan Abdurrahman Lubis, Zulkipli Nasution Borotan Misnan Nasution, dan Mahmud Batubara) Ibu Astuti Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil 12. Panyabungan Utara (Wawancara dengan H. Na'am Nasution, Sutan Karitua Naution, Pandapotan Lubis dan M. Nuh Lubis) Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar Ibu Salwiyah Hasibuan SAMPLE Ibu Rujaimah Hasibuan Panyabungan Barat (wawancara dengan Abdul Khalid, Maksum Nasution, Darwis Siregar, Porkas Batubara) 13. Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil Ibu Walijah Harahap Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar 14. Natal (Wawancara dengan A. Marzuki Lubis, H. Ramadhan Nasution, H. Habibuddin Lubis dan Zulfikar Nasution) 15. Muara Batang Gadis Ibu Mariati Lubis Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil (wawancara dengan Awaluddin Siregar, Abd. Haris Hasibuan dan Lauddin Matondang) 16. Siabu (wawancara dengan Solahuddin Batubara, Kaliman Nasution, M. Parluhutan Batubara dan Maualut Lubis) Ibu Miza Hasibuan Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar 17. Bukit Malintang (wawancara dengan Sulutan Nasution, Nasrullah, H. Masri Nasution dan Ibrahim Rangkuty) Ibu Ana Batu Bara Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar 244
LAMPIRAN No. Kecamatan Kasus Keterangan 18. Ranto Baek (wawancara dengan Harun al-Rasyid, M. Yasir Harahap dan Ahamad Husein Nasution) Ibu Teti Daulay Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar 19. Huta Bargot (wawancara dengan Pardomuan Lubis, Sarwedi Lubis, M. Mahmud Pulngan dan M. Thalib Nasution) Ibu Fitri Nasution Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil 20. Pakantan (Wawancara dengan Khoiruddin Lubis, Taslim RKT, dan Abd. Karim Lubis) Ibu Damiah Dalemunte Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar 21. 22. Sinunukan (wawancara dengan H. Zulkipli, Saidin Lubis, Marzuki Nasution dan M. Taufiq Siregar) Ibu Juliana Lubis Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar SAMPLE Puncak Sorik Marapi wawancara dengan M. Yunus Nasution, Kaharuddin Nasution, Khairul Anwar Siregar dan Yusuf Dly) Ibu Faridah Nasution Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing- masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil 245
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL 13: Kasus Hadhonah dalam Perkawinan Adat Mandailing yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal Keterangan No. Kecamatan Kasus Status Jumlah Anak Aang Belum Dewasa sebab 1. Batahan dengan H. Ali Sanjaya, Irwan Lubis dan Abdurrahman Nasution) Bapak Yusuf Siregar pemegang hak asuh anak 2 orang Istri meninggal 2. Batang Natal (wawancara dengan Parluhutan Batubara, Mukhtar Lubis, Mara Sonang Nasution dan M. Nuh Nst dan masyarakat). Bapak Syarifudin Rambe pemegang hak asuh anak 1 orang cerai 3. Lingga Bayu wawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal hakim dan Munir DLY) Bapak Komar Lubis pemegang hak asuh anak 3 orang Istri meninggal 4. Kotanopan wawancara dengan Sutan Mahmud Lubis, H. Syakban Lubis, Mangaraja Muda Lubis dan H. Abd. Rozak Lubis) Bapak Tera Harahap 2 orang pemegang hak asuh anak SAMPLE Ulu Pungkut (wawancara dengan Abdul Thalib Lubs, Sutan Kumala Lubis, Ali Imran Nasution dan Zul Fikar Nasution) Bapak Rojik Daulay pemegang hak 5. 3 orang asuh anak pemegang hak asuh anak 6. Bapak Zibril Lubis 1 orang Tambangan (Wawancara dengan Halim Nasution, Syamsir Lubis, Kaliman Nasution dan Sanusi Lubis) 7. Lemah Sorik Marapi (Wawancara dengan Ali Adam Batubara, Sulaiman Hsb, Pandapotan Lubis dan Solahuddin Nasution) pemegang hak asuh anak Bapak Idham Daulay 2 orang pemegang hak asuh anak 8. Muara Sipongi Bapak Khalik Siregar 3 orang (wawancara dengan H. Yusuf Daulay, Parlaungan Lubis, Anwaruddin Lubis dan Lokot Nasution) Cerai Cerai Istri meninggal Cerai Cerai 9. Panyabungan (wawancara dengan Sadiqin Lubis. M. Ayyub Lubis, Sutan Ahmad Nasution, Kari Sutan Nasution) Bapak Jen Lubis pemegang hak asuh anak 1 orang Cerai 10. Panyabungan Selatan (wawancara dengan H. Markat Nasution, A. Gazali Kamaluddin Nasution dan Hendra Siregar) Bapak Komarudin Harahap pemegang hak asuh anak 1 orang Istri meninggal 11. Panyabungan Timur (Wawancara dengan Abdurrahman Lubis, Zulkipli Nasution Borotan Misnan Nasution, dan Mahmud Batubara) Bapak Doni Rambe pemegang hak asuh anak 3 orang Istri meninggal 246
LAMPIRAN Keterangan No. Kecamatan Kasus Status Jumlah Anak Aang Belum Dewasa sebab 12. Panyabungan Utara (Wawancara dengan H. Na'am Nasution, Sutan Karitua Naution, Pandapotan Lubis dan M. Nuh Lubis) Bapak Herman Hasibuan pemegang hak asuh anak 3 orang Istri meninggal 13. Panyabungan Barat (wawancara dengan Abdul Khalid, Maksum Nasution, Darwis Siregar, Porkas Batubara) Bapak Syahren Lubis pemegang hak asuh anak 1 orang Istri meninggal 14. Natal (Wawancara dengan A. Marzuki Lubis, H. Ramadhan Nasution, H. Habibuddin Lubis dan Zulfikar Nasution) Bapak Anto Hasibuan pemegang hak asuh anak 2 orang Istri meninggal 15. Muara Batang Gadis (wawancara dengan Awaluddin Siregar, Abd. Haris Hasibuan dan Lauddin Matondang) Bapak Sabar Lubis pemegang hak asuh anak 2 orang Cerai 16. Siabu (wawancara dengan Solahuddin Batubara, Kaliman Nasution, M. Parluhutan Batubara dan Maualut Lubis) Bapak Surbakti pemegang hak asuh anak 3 orang SAMPLE Bukit Malintang (wawancara dengan Sulutan Nasution, Nasrullah, H. Masri Nasution dan Ibrahim Rangkuty) Bapak Amen Daulay 1 orang pemegang hak asuh anak 17. 3 orang 18. Bapak Sardi Siregar pemegang hak Ranto Baek (wawancara dengan Harun al-Rasyid, M. Yasir Harahap dan Ahamad Husein Nasution) asuh anak 19. Huta Bargot Bapak Rio Tarigan pemegang hak asuh anak 1 orang (wawancara dengan Pardomuan Lubis, Sarwedi Lubis, M. Mahmud Pulngan dan M. Thalib Nasution) Pakantan (Wawancara dengan Khoiruddin Lubis, Taslim RKT, dan Abd. Karim Lubis) 20. Bapak Agus Suwarno pemegang hak asuh anak 3 orang Cerai Istri meninggal Istri meninggal cerai Istri meninggal 21. Sinunukan (wawancara dengan H. Zulkipli, Saidin Lubis, Marzuki Nasution dan M. Taufiq Siregar) Bapak Jamingan Purba pemegang hak asuh anak 3 orang Cerai 22. Puncak Sorik Marapi wawancara dengan M. Yunus Nasution, Kaharuddin Nasution, Khairul Anwar Siregar dan Yusuf Dly) Bapak Periaman Lubis pemegang hak asuh anak 2 orang Istri meninggal 247
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU TABEL 14: Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal No. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Keterangan 1. Perjodohan Hal yang mendasari terjadinya perjodohan pada masyarakat Muslim Mandailing Pertama, pasolkot parkouman (mempererat hubungan kerabat), Kedua Karena pentingnya sebuah pernikah- an dan Ketiga kemapanan ekonomi. Dalam pemahaman masya- rakat Mandailing salah satu tanggung jawab orangtua adalah memastikan anak-anaknya menikah karena itu para orangtua menjodohkan anaknya tanpa meminta izin anak. 2. Tuor Tuor dalam tradisi Mandailing, nilai Tuor sebenarnya dapat dinegosiasikan dengan asas keikhlasan, dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai. Dalam perkembangannya, Tuor menjadi menuai kontroversi dikarenakan tingginya tuor, ting- ginya Tuor saat sekarang ini karena tuor ditentukan sesuai de- ngan pendidikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluarga calon mempelai wanita. 3. Kawin malangkahi Jika kakak perempuan dilangkahi, mempelai pria wajib memba- yar uang langka-langka kepada sang kakak karena sang adik telah melanggar adat. Kedudukan uang langka-langka dalam tradisi Mandailing adalah wajib sebagaimana kewajiban mem- bayar mahar. SAMPLE Perawan sebagai criteria kafaah 4. Keperawanan dijadikan sebagai ukuran kafaah. Dalam praktik- nya, jika seorang menikah dan setelah menikah ia tahu ternyata wanita yang baru dinikahinya sudah tidak perawan lagi maka ia akan memulangkan (menceraikan) istrinya ke rumah orangtua- nya. Dan istri (wanita) tersebut akan mengembalikan setengah dari maharnya jika ia dipulangkan sebelum terjadi dukhul, dan jika telah terjadi dukhul maka mahar tidak dikembalikan 5. Harta bersama Pembagian harta bersama pada masyarakat Muslim Mandiling hanya ada pada perkawinan yng putus karena perceraian (cerai hidup). jika perkawinan putus karena suami meninggal maka istri tidak akan dapat bagian harta bersama, istri sebagai ahli waris hanya mendapat ¼ jika tidak ada anak atau 1/8 jika ada anak dan tidak mendapat apa-apa dari harta bersama. 6. Hadanah Jika terjadi perceraian maka kewajiban dalam memelihara anak tetap menjadi kewajiban bersama akan tetapi dalam masalah kebijakan dan tempat tinggal anak adalah suami. Jika perkawinan putus karena istri meninggal maka yang memegang hak asuh adalah suami. karena dalam pemahaman masyarakat Mandailing suamilah yang paling bertanggung jawab atas anak sehingga suamilah yang memegang hak asuh anak. 248
LAMPIRAN TABLE 15: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Perkawinan Muslim Mandailing Natal No. PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN Adat ANALISIS KHI dan Fikih 1. Perjodohan Dalam tradisi Mandailing, orangtua ber tanggung jawab untuk memastikan anak-anaknya menikah, karena itu para orangtua menjodohkan anaknya tanpa meminta izin anak. perjodohan dilakukan bertujuan untuk pasolkot parkouman, dan pertimbangan eko nomi. Selain tanggung jawab orangtua, kepatuh- an anak pun menjadi pendorong terjadi- nya perjodohan meskipun ia di jodohkan dengan orang yang tidak ia inginkan. KHI menggunakan istilah peminangan. Tradisi perjodohan masyarakat Muslim Mandailing bertentangan dengan prinsip perkawianan yakni Pasal 16 KHI yang menyetakan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan calon mempelai. Dalam literatur fikih, ayah dan kakek mempunyai hak ijbar, namun hak ijbar tersebut tidak berarti ikrah (pe mak- saan) seperti praktik perjodoh an di Mandailing. 2. 3. Tuor Kawin Malangkahi Tuor dalam adat Mandailing ditetapkan berdasarkan asas keikhlasan, dan kese- pakatan bersama dari keluarga kedua mempelai. Tingginya tuor di Mandailing disebabkan masyarakat tidak lagi mengamalkan adat, akan te tapi dalam pandangan masyara kat Mandailing tuor itu kewajiban suami terhadap istri tanpa memper timbang kan ketentuan adat. Tingginya tuor pada masyarakat Mandailing karena penetapan tuor disesuaikan dengan pendidikan perem- puan, strata social dan keadaan ekonomi orangtua calon mempelai wanita. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih, tidak ditemukan batasan maksimal mahar, sehingga mahar boleh ditentukan berapa pun, namun fenomena tingginya tuor di Mandailing terkesan sebagai upaya menghalangi anak menikah dengan pria yang kemapanan ekonominya rendah dan terkesan menjual anak. Perbuatan seperti ini tentunya memberi kemu dratan dan kesulitan bagi para pria yang ingin menikah khususnya pria yang tingkat ekonominya rendah. Fenomena tingginya tuor pada masya- rakat Mandailing bertentangan de ngan asas kesederhanaan dan kemu dahan seperti dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KHI. SAMPLE Larangan melangkahi kakak perempuan dalam tradisi Mandailing merupakan upaya untuk memastikan wanita meni- kah pada usia yang tepat. Jika kakak perempuan dilangkahi, mempelai pria wajib membayar uang langka-langka kepada sang kakak karena sang adik telah melanggar adat. Kedudukan uang langka- langka dalam tradisi Mandailing adalah wajib sebagaimana kewajiban membayar mahar. kawin malangkahi dalam tradisi masyarakat Muslim mandiling tidak sejalan dengan KHI pasal 39 sampai dengan pasal 46. Melangkahi kakak tidaklah memengaruhi terhadap sah tidaknya suatu pernikahan. 4. Kafaah Dalam tradisi masyarakat Muslim Mandailing, keperawanan dijadikan sebagai ukuran kafaah. Dalam praktiknya, jika seorang menikah dan setelah menikah ia tahu ternyata wanita yang baru dinikahinya sudah tidak perawan lagi maka ia akan memulangkan (menceraikan) istrinya ke rumah orangtuanya. Dan istri (wanita) tersebut akan mengembalikan setengah dari maharnya jika ia dipulangkan sebelum terjadi dukhul, dan jika telah terjadi dukhul maka mahar tidak dikembalikan. Perawan sebagai kriteria kafaah disebab- kan masyarakat Mandailing mengikuti aturan yang dibuat para pendahulu adat. Kompilasi hukum Islam tidak ada menyinggung tentang kafaah, namun mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, kata berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing memberi isyarat bahwa ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan dapat dilihat berdasarkan peraturan agama dalam hal ini adalah agama Islam. 249
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU No. PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN Adat ANALISIS KHI dan Fikih 5. Harta bersama jika perkawinan putus karena suami meninggal maka istri tidak akan dapat bagian harta bersama, semua harta (kecuali harta bawaan istri) akan dijadikan sebagai harta pusaka dan dibagikan kepada ahli waris, istri sebagai ahli waris hanya mendapat seperempat dari harta jika tidak ada anak dan jika ada anak istri mendapat seperdelapan dan tidak mendapat apa-apa dari harta bersama. Ketentuan pembagian harta bersama pada masyarakat Muslim Mandailing bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Namun, meskipun demikan pembagian harta bersama dalam adat Mandailing boleh dilaksanakan karena mendapat legalitas hukum baik dalam undang-undang perkawian maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat difahami dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "hukum- nya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya." 6. Hadonah Hak asuh anak (hadanah) dalam Tradisi masyarakat Mandailing jika terjadi perceraian maka kewajiban dalam memelihara anak tetap menjadi kewajiban bersama akan tetapi yang memegang hak asuh adalah suami bukan istri. dan jika perkawinan putus karena istri meninggal maka yang memegang hak asuh adalah suami. karena dalam pemahaman masyarakat Mandailing suamilah yang paling bertanggung jawab atas anak sehingga suamilah yang memegang hak asuh anak. Ayah sebagai pemegang hadanah dalam tradisi masyarakat Muslim Mandailing bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang ayah juga bisa dapat memperoleh hak hadanah atas anaknya dengan ketentuan apabila para wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu anak seperti nenek tidak layak dalam pelaksanaan hadanah dan tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dalam tradisi masyarakat Mandailing ayah sebagai pemegang hak asuh anak secara mutlak tanpa mempertimbangkan apakah ibu atau ibu dari ibu merupakan orang yang layak atau tidak. SAMPLE 250
LAMPIRAN TABEL 16: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dengan Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal No. Hukum perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal Ada dalam Adat dan KHI Ada dalam Adat tidak ada dalam KHI Ada dalam KHI tidak ada dalam adat Keterangan 1. Perjodohan
KHI menyebut perjodohan dengan istilah peminang. Baik perjodohan maupun pe- minangan keduanya dipahamai sebagai upaya untuk terjadinya hubungan kea rah pernikahan. Akan tetapi tradisi Man- dailing berbeda dengan KHI. Perjodohan dalam tradisi Mandailing dilakukan tanpa meminta persetujuan mempelai sedang dalam KHI pemingan di dasari atas per- setujuan mempelai Pasal 16 KHI. 2. 3. 4. 5. Tuor Kawin Malangkahi Perawan sebagai kriteria kafaah Harta bersama
Dalam KHI Pasal 30 dan 31 ditegaskan bahwa mahar adalah pemberian sukarela berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajar- an Islam. begitu juga dengan adat Man- dailing tuor/mahar ditetapkan de ngan musyawarah dan asas sederhana. Namun dalam kebiasaan masyarakat Mandailing tuor, penetapan mahar sering melibatkan ukuran kepantasan dan ukuran tradisi yang berkembang. Sehingga dengan begitu penetapan angka tuor sangat tinggi. SAMPLE
KHI tidak mengatur tentang larangan me- langkahi kakak seperti adat masyarakat Muslim Mandailing.
KHI tidak mengatur tentang kafaah, begitu juga dengan literatur fikih tidak ada penjelasan bahwa keperawanan merupakan kriteria dalam kafaah. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya al- Majmu' Syarh al-Muhazzab bahwa lelaki yang soleh makruh menikahi wanita yang pernah melakukan zina.
Baik dalam KHI maupun adat Mandailing jika pernikahan putus karena cerai (Cerai hidup) maka harta bersama dibagi dua oleh suami dan istri. Dalam KHI desebutkan juga jika perka- winan putus dikarenakan salah satu suami atau istri meninggal maka pasangan (janda atau dua) berhak ½ dari harta bersama. Ketentuan seperti ini tidak dalam adat Mandailing. Jika suami meninggal maka semua harta (selain harta bawaan istri) menjadi harta warisan. Istri hanya mendapat 1/8 dari harta warisan jika ada anak, atau mendapat ¼ jika tidak ada anak. 251
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU No. Hukum perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal Ada dalam Adat dan KHI Ada dalam Adat tidak ada dalam KHI Ada dalam KHI tidak ada dalam adat Keterangan 6. Hadanah
Adat Mandailing dan KHI mengatur hadanah. Akan tetap ketentuan hadanah dalam adat berbeda dengan KHI. Dalam KHI disebutkan jika perkawinan putus maka yang berhak atas hadanah adalah ibu (istri) selanjutnya nenek dari ibu hingga sampai ke atas. Sedang dalam adat Mandailing jika perkawinan putus maka hak hadanah dipegang oleh suami (ayah). SAMPLE 252
LAMPIRAN TABEL 17: Klasifikasi/Kelompok Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing No. klasifikasi Pelaksanaan hukum perkawinan Alasan 1 . Adat mendominasi hukum Perjodohan Pada dasarnya KHI dan fikih mengatur tentang perjodohan yang diistilahkan dengan peminangan. Akan tetapi perjodohan ini berbeda dengan pemi- nangan. Peminangan didasari dengan persetujuan mempelai. Sedang perjodohan tidak. 2. Hukum mendominasi adat Kawin malangkahi KHI dan fikih tidak mengatur tentang larangan me- langkahi kakak dan uang langka langka sebagai denda karena melanggar ketentuan adat. Tradisi ini masih ada sampai sekarang dan besar uang langka- langka tergantung daerahnya. Panyabungan dan siabu uang langka-lang minimal satu ameh. Daerah bt. Natal, Kota Nopan dan sekitarnya min satu ameh mas dan sepasang pakaian. Sementara daerah Natal ung langka-langka tergantung kemampuan mempe- lai pria. Ketentuan ini sudah menjadi kebiasaan di mandailing dan di pandang sebagai hukum. Meskipun tidak dijelaskan dalam fikih dan KHI tentang larangan melangkahi dan denda melangkahi. Akan tetapi adat kawin malangkahi telah dimasukkan nilai-nilai islam. seperti tidak bolehnya pemaksaan membaya uang langka-langka diluar batas kemampuan mempelai pria. SAMPLE Keperwanan sebagai kaf'ah KHI tidak mengatur tentang kafa'ah, begitu juga dengan literatur fikih tidak ada penjelasan bahwa keperawanan merupakan criteria dalam kafa'ah. Imam nawawi menjelaskan dalam kitabnya al-Maj- mu' Syarh al-Muhazzab bahwa lelaki yang soleh makruh menikahi wanita yang pernah melakukan zina. Harta bersama Ketentuan harta bersama jika perkawinan putus karena suami meninggal, maka istri tidak mendapat bagian dalam harta bersama. Istri hanya mendapat harta warisan saja. Hadonah Hak hadonah dimiliki oleh suami. Meskipun dalam KHI di atur bahwa yang paling berhak memegang hadhanah adalah istri kemudian ibu dari istri. Tuor/ mahar Tuor dan mahar sama ketentuannya dalam adat. namun masyarakat lebih dominan memandang tuor sebagai hukum bukan sebagai adat. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan tuor berbeda dengan pelaksanaan sebelum islam masuk ke mandailing. Dahulu tuor itu ditetapkan dengan muswarah dan sederhana. Angkanya pun rendah bahkan tidak ja- rang tuor itu hutang. Akan tetapi sekarang masya- rakat memandang bahwa tuor itu bukan warisan adat lagi melainkan hukum sebagai syarat dalam perkawinan, sehingga penetapannnya tinggi kare- na di sesuaikan dengan ukuran kepantasan dan kebiasaan. 253
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU No. klasifikasi Pelaksanaan hukum perkawinan Alasan 3. Pertemuan dua hukum Harta bersama Baik dalam adat maupun KHI. Jika perkawinan putus karena perceraian maka suami dan istri masing- masing mendapat ½ dari harta bersama. Resepsi perkawinan meskipun masyarakat Mandailing telah memeluk Islam, namun mereka masih tetap mengamalkan adat-istiadat lama. Dalam kegiatan adat markobar dan marpokat misalnya selalu dibuka dengan ucapan "Bismillahirrohmanirrohim" dan "Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh", serta diakhiri de- ngan berdo'a. Hal ini berarti bahwa dalam upacara pelaksanaan perkawinan hukum adat dan hukum Islam sejalan, artinya meskipun dalam upacara per- kawinan masih melakukan adat akan tetapi tidak lagi difahami sebagai bagian ritual kepercayaan Sipele begu, Pilihan mematuhi hukum dalam masyarakat muslim Mandailing terdapat pergerakan. Pergerakan itu membuat masyarakat muslim Mandailing tidak lagi begitu memisahkan penempatan mana wailayah adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan tersebut. Masyarakat sudah lebih logis melihat penerapan tersebut. Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan mematuhi Hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum Per- kawinan. SAMPLE 254
LAMPIRAN 2 UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SAMPLE Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita­cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang­undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Un­ dang­Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG­UNDANG TENTANG PERKAWINAN. BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wa­ nita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 2 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing­masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap­tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang­undangan yang berlaku.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempu­ nyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak­fihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang­undang ini, maka ia wajib menga­ jukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. b. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuh­ kan; istri tidak dapat melahirkan keturunan. c. Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana di­ maksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang­undang ini, harus dipenuhi syarat­ syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri­istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan­keperlu­ SAMPLE an hidup istri­istri dan anak­anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri­istri dan anak­anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlu­ kan bagi seorang suami apabila istri/istri­istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apa­ bila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang­kurangnya 2 (dua) ta­ hun, atau karena sebab­sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. BAB II SYARAT­SYARAT PERKAWINAN Pasal 6 (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimak­ sud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan 256
LAMPIRAN dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang­orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mere­ ka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permint­ aan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang­orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepan­ jang hukum masing­masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sem­ bilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispen­ sasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan­ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang­undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). SAMPLE Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara sau­ dara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang ber­ laku, dilarang kawin. Pasal 9 Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kaw­ in lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Un­ dang­undang ini. Pasal 10 Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilang­ sungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing­masing agamanya dan ke­ percayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 257
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 11 (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Pasal 12 Tata­cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang­undan­ gan tersendiri. BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN Pasal l3 Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat­ syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 14 (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis ketu­ runan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak­pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah ber­ langsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata­nya­ ta mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang­orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. SAMPLE Pasal 15 Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang­undang ini. Pasal 16 (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawin­ an apabila ketentuan­ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang­undang ini tidak dipenuhi. (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang­undangan. Pasal 17 (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga ke­ pada pegawai pencatat perkawinan. (2) Kepada calon­calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pen­ cegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pen­ catat perkawinan. 258
LAMPIRAN Pasal 18 Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mence­ gah. Pasal 19 Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pasal 20 Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau mem­ bantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Un­ dang­undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 21 (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawin­ an tersebut ada larangan menurut Undang­undang ini, maka ia akan meno­ lak melangsungkan perkawinan. (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin me­ langsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberi­ kan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alas­ an­alasan penolakannya. SAMPLE (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan­rintangan yang mengaki­ batkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. BAB IV BATALNYA PERKAWINAN Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat­syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri; b. Suami atau istri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang­undang ini dan se­ tiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 259
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 24 Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang­undang ini. Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daer­ ah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua sua­ mi istri, suami atau istri. Pasal 26 (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali­nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pen­ catat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaha­ rui supaya sah. SAMPLE Pasal 27 (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perka­ winan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melang­ gar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan per­ kawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 28 (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempu­ nyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak­anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang­orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak­hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 260
LAMPIRAN BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN Pasal 29 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terha­ dap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas­batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI Pasal 30 Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. SAMPLE Pasal 31 (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan sua­ mi dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing­masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentu­ kan oleh suami istri bersama. Pasal 33 Suami istri wajib saling cinta­mencintai hormat­menghormati, setia dan mem­ beri bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah­tangga sebaik­baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing­masing dapat meng­ ajukan gugutan kepada Pengadilan. 261
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing­masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing­masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing­masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing­masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hu­ kumnya masing­masing. BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA SAMPLE Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Peng­ adilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan per undangan tersendiri. Pasal 40 (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak­ anaknya, semata­mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perse­ lisihan mengenai penguasaan anak­anak, Pengadilan memberi keputusan­ nya; 262
LAMPIRAN b. Bapak yang bertanggung­jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pen­ didikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan bia­ ya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. BAB IX KEDUDUKAN ANAK Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perka­ winan yang sah. Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan per­ data dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. SAMPLE Pasal 44 (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrin­ ya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas per­ mintaan pihak yang berkepentingan. BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak­anak mereka se­ baik­baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sam­ pai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku te­ rus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 46 (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlu­ kan bantuannya. Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 263
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dida­ lam dan diluar Pengadilan. Pasal 48 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang­ barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepen­ tingan anak itu menghendakinya. Pasal 49 (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Penga­ dilan dalam hal­hal: a. b. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; la berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewa­ jiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. SAMPLE BAB XI PERWALIAN Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 51 (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat­dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda­ nya sebaik­baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekua­ saannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan­ perubahan harta benda anak atau anak­anak itu. (5) Wali bertanggung­jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kela­ laiannya. Pasal 52 Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang­undang ini. 264
LAMPIRAN Pasal 53 (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal­hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang­undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputu­ san Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti keru­ gian tersebut. BAB XII KETENTUAN­KETENTUAN LAIN Bagian Pertama Pembuktian asal­usul anak Pasal 55 (1) Asal­usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang SAMPLE autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Peng­ adilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal­usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti­bukti yang me­ menuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang ber­ sangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia Pasal 56 (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga­ negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan wargane­ gara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indo­ nesia tidak melanggar ketentuan­ketentuan Undang­undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali diwilayah In­ donesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pen­ catatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Bagian Ketiga Perkawinan Campuran Pasal 57 Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang­undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang ber­ 265
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU lainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewar­ ganegaraan Indonesia. Pasal 58 Bagi orang­orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara­cara yang telah ditentukan dalam Undang­undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Pasal 59 (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum pub­ lik maupun mengenai hukum perdata. (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang­undang Perkawinan ini. Pasal 60 (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat­syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing­masing telah dipenuhi. SAMPLE (2) Untuk membuktikan bahwa syarat­syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan per­ kawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing­masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan su­ rat keterangan bahwa syarat­syarat telah dipenuhi. (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterang­ an itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberi­ kan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralas­ an atau tidak. (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3). (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempu­ nyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Pasal 61 (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang­undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama­lamanya 1 (satu) bulan. (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama­lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. 266
LAMPIRAN Pasal 62 Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang­undang ini. Bagian Keempat Pengadilan Pasal 63 (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang­undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya. (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang­undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan­peraturan lama, adalah sah. SAMPLE Pasal 65 (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hu­ kum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang­undang ini maka berlakulah ketentuan­ketentuan berikut: a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya; Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta ber­ sama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau beri­ kutnya itu terjadi; b. c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing­masing. (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang me­ nurut Undang­undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentu­ an­ketentuan ayat (1) pasal ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang­undang ini, maka dengan berlakunya Undang­undang ini ketentuan­ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang­undang Hukum Per­ data (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Cam­ puran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peratur­ an­peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang­undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 267
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 67 (1) Undang­undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Hal­hal dalam Undang­undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksa­ naan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang­undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SAMPLE SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1 268
PENJELASAN ATAS UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PENJELASAN UMUM: 1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Un dang­undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prin­ sip­prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masya­ rakat kita. 2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut: a. bagi orang­orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat; b. bagi orang­orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; c. bagi orang­orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Hu­ SAMPLE welijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); c. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan­ketentuan Kitab Undang­undang Hukum Per­ data dengan sedikit perubahan; d. bagi orang­orang Timur Asing lain­lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; e. bagi orang­orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Ero­ pa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang­undang Hukum Perdata. 3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang­undang Dasar 1945, maka Undang­undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip­ prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang­undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur­unsur dan ketentuan­ketentuan Hu­ kum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. 4. Dalam Undang­undang ini ditentukan prinsip­prinsip atau azas­azas menge­ nai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas­azas atau prinsip­prinsip yang tercantum dalam undang­ undang ini adalah sebagai berikut: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan ke­ kal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing­masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. b. Dalam Undang­undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan ada­ lah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing­masing agama­ nya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap­tiap perkawinan
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU harus dicatat menurut peraturan perundang­undangan yang berlaku. Pencatatan tiap­tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristi­ wa­peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat­surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. c. Undang­undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehen­ daki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari se­ orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak­pihak yang ber­ sangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persya­ ratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. d. Undang­undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu ha­ rus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan se­ hat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempu­ nyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin meng­ akibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang­undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. SAMPLE e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang­ undang ini menganut prin­ sip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan­alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami­istri. 5. Untuk menjamin kepastian hukurri, maka perkawinan berikut segala sesu­ atu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang­ undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang­undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ia lah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkaw­ inan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. 270
LAMPIRAN Pasal 2 Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing­masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang­undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing­mas­ ing agamanya dan kepereayaannya itu termasuk ketentuan perundang­un­ dangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang­ undang ini. Pasal 3 Ayat (1) Undang­undang ini menganut asas monogami. Ayat (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan­ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami. Pasal 4 Cukup jelas. SAMPLE Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat­syarat perkawinan menurut ketentuan hu­ kum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan­ketentuan dalam Undang­undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang­ undang ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Untuk menjaga kesehatan suami­istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas­batas umur untuk perkawinan. 271
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Ayat (2) Dengan berlakunya Undang­undang ini, maka ketentuan­ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimak sud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang­un­ dang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinya takan tidak berlaku. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar­benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak­masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tin­ dakan kawin­cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar­benar saling menghargai satu sama lain. SAMPLE Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Un­ dang­ undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang­undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing­masing tidak me­ nentukan lain. 272
LAMPIRAN Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak­ lik­talak. Pasal 30 SAMPLE Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing­masing. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing­masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Alasan­alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah: 273
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut­turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang men­ gakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri. f. Antara suami dan istri terus­menerus terjadi perselisihan dan pertengkar an dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah­tangga. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. SAMPLE Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekua­ saan sebagai wali­nikah. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. 274
LAMPIRAN Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. SAMPLE Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019 275
LAMPIRAN 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SAMPLE Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tum- buh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU- XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw- inan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
LAMPIRAN DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO- MOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per- kawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tamba- han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SAMPLE Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaima- na dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan ala- san sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi se- bagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentu- an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)." 2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 277
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Un- dang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta, Pada Tanggal 14 Oktober 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. JOKO WIDODO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 15 Oktober 2019 PLT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. TJAHJO KUMOLO SAMPLE LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186 278
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN I. UMUM Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk kel- uarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Peru- bahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. SAMPLE Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembe- daan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalan- gi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksa- naan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusann- ya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, per- baikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita diper-
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU samakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembi- lan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang se- hat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. SAMPLE Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilaku- kan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Penga- dilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan ti- dak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkaw- inan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang be- ragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya ber- dasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. 280
LAMPIRAN Ayat (4) Cukup jelas. Angka 2 Pasal 65A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401 SAMPLE 281
LAMPIRAN 4 INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM* BUKU I HUKUM PERKAWINAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan: a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau peja­ bat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertin­ dak sebagai wali nikah; c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang di­ ucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi; d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; SAMPLE e. Taklil­talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang; f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diper­ oleh baik sendiri­sendiri atau bersam suami­istri selam dalam ikatan per­ kawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa memper­ soalkan terdaftar atas nama siapapun; g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara­ dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri; h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum; i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan mem­ berikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya; j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak be­ rupa bendaatau uang dan lainnya. BAB II DASAR­DASAR PERKAWINAN Pasal 2 Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang san­ Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
LAMPIRAN gat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melak­ sanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang­undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkaw­ inan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang­undang No.22 Ta­ hun 1946 jo Undang­undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus di­ langsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah SAMPLE tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal­hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawin­ an; (d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang­undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halang an perkawinan menurut Undang­Undang No.1 Thaun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak­anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan per­ kawinan itu. Pasal 8 Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan su­ rat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan per­ ceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. 283
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 9 (1) Apabila bukti sebagaimana pada Pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pasal 10 Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. BAB III PEMINANGAN Pasal 11 Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak men­ cari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat di­ percaya. Pasal 12 (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih per­ SAMPLE awan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang. (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita. (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putus­ nya hubungan pinangan atau secara diam­diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Pasal 13 (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memu­ tuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN Bagian Kesatu Rukun Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; 284
LAMPIRAN d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul. Bagian Kedua Calon Mempelai Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan da­ lam Pasal 7 Undang­undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami seku­ rang­kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang­kurangnya be­ rumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus men­ dapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Pasal 16 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. SAMPLE Pasal 17 (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanya­ kan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetu­ juan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Pasal 18 Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan ti­ dak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. Bagian Ketiga Wali Nikah Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki­laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim. 285
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelom­ pok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki­laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki­laki kandung atau saudara la­ ki­laki seayah, dan keturunan laki­laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki­laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki­laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki­laki kandung kakek, saudara laki­laki seayah dan keturunan laki­laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sa­ ma­sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama­sa­ ma derajat kandung atau sama­sama dengan kerabat seayah, mereka sa­ ma­sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat­syarat wali. SAMPLE Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya. Pasal 23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab ti­ dak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagian Keempat Saksi Nikah Pasal 24 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki­laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. 286
LAMPIRAN Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta me­ nandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Bagian Kelima Akad Nikah Pasal 27 Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang ber­ sangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Pasal 29 (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal­hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. SAMPLE (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. BAB V MAHAR Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wan­ ita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu­ menjadi hak pribadinya. Pasal 33 (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh di­ tangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum di­ tunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal 34 (1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm per­ kawinan. 287
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35 (1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar be­ lum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar mitsil. Pasal 36 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang dite­ tapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 38 (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi ca­ lon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas. SAMPLE (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. BAB VI LARANGAN KAWIN Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (1) Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya (2) Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 288
LAMPIRAN b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama islam. Pasal 41 (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mem­ punyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. SAMPLE (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri­istrinya te lah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah. Pasal 42 Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wani­ ta apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keem­ pat­empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i. Pasal 43 (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN Pasal 45 Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 289
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 46 (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul­betul terjadi kemudian, tidek dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh­sung­ guh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pasal 47 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mem­ pelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta priba­ di dan pemisahan harta pencaharian masing­masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjan­ jian itu menetapkan kewenangan masing­masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. SAMPLE Pasal 48 (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau har­ ta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Pasal 49 (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing­masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing­masing selama perkawinan. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga di perjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Pasal 50 (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hada­ pan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan ber­ sama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan 290
LAMPIRAN (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pen­ daftaran itu diumumkan suami istri dalam suatu surat kabar setempat. (4) Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51 Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada istri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan per­ ceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 52 Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keem­ pat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu. BAB VIII KAWIN HAMIL SAMPLE Pasal 53 (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dial­ ngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diper­ lukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pasal 54 (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah. (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya ma­ sih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah. BAB IX BERISTRI LEBIH SATU ORANG Pasal 55 (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) Syarat utaama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister­istri dan anak­anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. 291
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 56 (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk mem­ peroleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat­syarat yang di­ tentukan pada Pasal 5 Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya pesetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup is­ SAMPLE tri­istri dan anak­anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemer­ intah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri­istri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan ter­ tulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri­istrinya tidak mungkin dimintai persetujuann­ ya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri­istrinya sekurang­kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang dia­ tur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan ten­ yang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN Pasal 60 (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang­undangan. 292
LAMPIRAN (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon is­ tri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat­syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang­undangan. Pasal 61 Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien. Pasal 62 (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis ketu­ runan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak­pihak yang bersangkutan (2) Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain. Pasal 63 Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. SAMPLE Pasal 64 Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mence­ gah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Pasal 65 (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. (2) Kepada calon­calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pence­ gahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 66 Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belu dicabut. Pasal 67 Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permo­ honan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan­ putusan Pengadilan Agama. Pasal 68 Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau mem­ bantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang­un­ dang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. 293
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 69 (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang­undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan me­ nolak melangsungkan perkawinan. (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin me­ langsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan­ alasan penolakannya. (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan­rintangan yang mengaki­ batkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. SAMPLE BAB XI BATALNYA PERKAWINAN Pasal 70 Perkawinan batal apabila: a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj`i; b. seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili`annya; c. seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkaw­ inan menurut Pasal 8 Undang­undang No.1 Tahun 1974, yaitu: 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas. 2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri­istrinya. Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 294
LAMPIRAN a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetap­ kan dalam Pasal 7 Undang­Undang No. 1 Tahun 1974; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pasal 72 (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan per­ kawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang me­ langgar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan per­ kawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. SAMPLE Pasal 73 Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; b. Suami atau istri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Un­ dang­undang. d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perun­ dang­undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67. Pasal 74 (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsun­ gnya perkawinan. Pasal 75 Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau istri murtad; b. anak­anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak­hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap. 295
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 76 Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum an­ tara anak dengan orangtuanya. BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI Bagian Kesatu Umum Pasal 77 (1) Suami istri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susun­ an masyarakat (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak­ anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecer­ dasannya dan pendidikan agamanya; SAMPLE (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; (5) Jika suami atau istri melalaikan kewjibannya masing­masing dapat menga­ jukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pasal 78 (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama. Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri Pasal 79 (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan sua­ mi dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing­masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal­hal urusan rumah tangga yang penting­penting diputuskan oleh sumai istri bersama. (2) Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 296
LAMPIRAN kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi ag­ ama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya seba­ gaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Bagian Keempat Tempat Kediaman Pasal 81 (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak­anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama da­ SAMPLE lam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak­anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, se­ bagai tempat menata dan mengatur alat­alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik be­ rupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dan Seorang Pasal 82 (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing­masing istri secara berim­ bang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing­ masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. (2) Dalam hal para istri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan istrinya da­ lam satu tempat kediaman. Bagian Keenam Kewajiban Istri Pasal 83 (1) Kewajiban utama bagi seoarang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari­hari dengan sebaik­baiknya. 297
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 84 (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban­ke­ wajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal­hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah istri nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing­masing suami atau istri. Pasal 86 (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri SAMPLE karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Pasal 87 (1) Harta bawaan masing­masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing­masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing­masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjan­ jian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing­masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lain­ nya. Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri. Pasal 90 Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa 298
LAMPIRAN benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat­surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pi­ hak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92 Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 93 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing­masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri. Pasal 94 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih SAMPLE dari seorang,masing­masing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Pasal 95 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pe­ merintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta ber­ sama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Pasal 96 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pa­ sangan yang hidup lebih lama. 2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau sua­ minya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 Janda atau duda cerai masing­masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 299
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK Pasal 98 (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Pasal 99 Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 SAMPLE Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 101 Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyang­ kalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an. Pasal 102 (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, meng­ ajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Penga­ dilan Agama. (2) Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima. Pasal 103 (1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwe­ but mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 300
LAMPIRAN Pasal 104 (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibeban­ kan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk me milih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. PASAL 106 (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperboleh­ kan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keslamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. SAMPLE (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kes­ alahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). BAB XV PERWALIAN Pasal 107 (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwalian­ nya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat un­ tukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat­dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Pasal 108 Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak­anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pasal 109 Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros,gila dan atau melalaikan atau 301
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 110 (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik­baiknya dan berkewajiban memberikan bim­ bingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut meng­ untungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak da­ pat dihindarkan. (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah per­ waliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang­Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali. SAMPLE Pasal 111 (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang me­ ngadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwalian­ nya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Pasal 112 Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwalian­ nya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir. BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 113 Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan. Pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi ka­ rena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 302
LAMPIRAN Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama se­ telah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan­alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut­ turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; SAMPLE g. Suami menlanggar taklik talak; k. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang men­ jadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Pasal 118 Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pasal 119 1. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. 2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pasal 120 Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apa­ bila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya. Pasal 121 Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan ter­ 303
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU hadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Pasal 122 Talak bid`I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicam­ puri pada waktu suci tersebut. Pasal 123 Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di de­ pan sidang pengadilan Pasal 125 Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama­ lamanya. Pasal 126 Li`an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zinah dan atau menging­ kari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. SAMPLE Pasal 127 Tata cara li`an diatur sebagai berikut: a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau penging­ karan anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata­kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta" Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata­kata murka Allah atas dirinya, tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"; b. c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka di­ anggap tidak terjadi li`an. Pasal 128 Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama. Bagian Kedua Tata Cara Perceraian Pasal 129 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mew­ ilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan terse­ but, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan 304
LAMPIRAN kasasi. Pasal 131 1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat­lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan­ ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. 3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrar­ kan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. 4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrar­ kan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh. 5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat peneta­ pan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bjukti per­ ceraian baki bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Penca tat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing­masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. Pasal 132 1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Aga­ ma. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. SAMPLE 2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui per­ wakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 133 1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggal­ kan gugatan meninggalkan rumah. 2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama. Pasal 134 Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab­se­ bab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang­orang yang dekat dengan suami istri tersebut. 305
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 135 Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara di­ sertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai keku­ atan hukum yang tetap. Pasal 136 1. Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mingkin ditimbul­ kan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk ti­ dak tinggal dalam satu rumah. 2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. menentukan hal­hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya ba­ rang­barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang­barang yang menjadi hak suami atau barang­barang yang menjadi hak istri SAMPLE Pasal 137 Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu. Pasal 138 1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempu­ nyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara me­ nempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat­siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua 3. Tenggang dwaktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang­kurangnya 3 (tiga) bulan. 4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ter­ gugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pasal 140 Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pas­ al 132 ayat (2), panggilandisampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat Pasal 141 1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat­lambat­ nya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian 306
LAMPIRAN 2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian ten­ yang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggu­ gat maupun tergugat atau kuasa mereka. 3. Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang­ku­ rangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pasal 142 1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. 2. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Pasal 143 1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. 2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. SAMPLE Pasal 144 Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan­alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 145 Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilaku­ kan dalam sidang tertutup. Pasal 146 (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat­akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hu­ kum yang tetap. Pasal 147 (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kua­ sanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing­masing yang ber­ sangkutan. (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan. (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan kepada masing­ masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. 307
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera. (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Penga­ dilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsung­ ka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu dis­ ampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta. (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. Pasal 148 1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilaya­ hi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan­alasannya. 2. Pengadilan Agama selambat­lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing­masing. SAMPLE 3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat­nasihatnya. 4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. 5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5) 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. BAB XVII AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam id­ dah, kecuali bekas istri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak­anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun 308
LAMPIRAN Pasal 150 Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Pasal 151 Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Pasal 152 Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Bagian Kedua Waktu Tunggu Pasal 153 1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: SAMPLE a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari: b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang­kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sem­ bilan puluh) hari; c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut da­ lam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut da­ lam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu di­ hitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai keku­ atan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami. 5. Waktu tunggu bagi istri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Pasal 154 Apabila istri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)Pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. 309
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 155 Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak. Bagian Ketiga Akibat Perceraian Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita­wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita­wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita­wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadha­ nah dari ayahatau ibunya; c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicu­ kupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Aga­ ma dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempu­ nyai hak hadhanah pula; SAMPLE d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang­kurangnya sampai anak tersebut dewa­ sa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Penga­ dilan Agama membverikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d); f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetap­ kan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak­anak yang ti­ dak turut padanya. Pasal 157 Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pa­ sal 96, 97. Bagian Keempat Mut`ah Pasal 158 Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar bagi istriba`da al dukhul; b. Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158. 310
LAMPIRAN Pasal 160 Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Bagian Kelima Akibat Khuluk Pasal 161 Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Bagian Keenam Akibat Li`an Pasal 162 Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. BAB XVIII RUJUK SAMPLE Bagian Kesatu Umum Pasal 163 (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masaiddah. (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal­hal: a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul; b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan­alasan selain zina dan khuluk. Pasal 164 Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di­ saksikan dua orang saksi Pasal 165 Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal 166 Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada instansi yang mengeluarkannya semula. 311
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Bagian Kedua Tata Cara Rujuk Pasal 167 (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama­sama istrinya ke Pe­ gawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewi­ layahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang ter­ jadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Ni­ kah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memerik­ sa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat­ syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dila­ kukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing­masing yang ber­ sangkutan besrta saksi­saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum­hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. SAMPLE Pasal 168 (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh mas­ ing­masing yang bersangkutan besreta saksi­saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat­surat keteren­ gan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pen­ catat Nikah dilakukan selambat­lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pega­ wai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab­sebab hilangnya. Pasal 169 (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya ru­ juk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsun­ gnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing­masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetap­ kan oleh Menteri Agama. (2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Ru­ juk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing­masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk. (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal 312
rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera. BAB XIX MASA BERKABUNG Pasal 170 (1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berk­ abung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. BUKU II HUKUM KEWARISAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 171 SAMPLE Yang dimaksud dengan: a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa­siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing­masing. b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hu­ bungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak­haknya. e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai mening­ galnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pembe­ rian untuk kerabat. f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya se­ hari­hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Peng­ adilan. i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU BAB II AHLI WARIS Pasal 172 Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identi­ tas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkun­ gannya. Pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menga­ niaya berat para pewaris; b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pe­ waris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 (1) Kelompok­kelompok ahli waris terdiri dari: SAMPLE a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki­laki terdiri dari: ayah, anak laki­laki, saudara laki­ laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal 175 (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik utang­utang berupa pengobatan, perawatan, ter­ masuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak. (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. BAB III BESARNYA BAHAGIAN Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah: ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. 314
LAMPIRAN orang atau lebih mereka bersama­sama mendapat dua pertiga bagian, dan apa­ bila anask perempuan bersama­sama dengan anak laki­laki, maka bagian anak laki­laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 177 Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.* Pasal 178 (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama­sama dengan ayah. Pasal 179 Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian. Pasal 180 SAMPLE Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan ba­ gian. Pasal 181 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka sauda­ ra laki­laki dan saudara perempuan seibu masing­masing mendapat sepere­ nam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama­sama mendapat sepertiga bagian. Pasal 182 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama­sama dengan sauda­ ra perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersa­ ma­sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama­sama dengan saudara laki­laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki­laki dua berbanding satu de­ ngan saudara perempuan. Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing­masing menyadari bagiannya. Pasal 184 Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. 315
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU Pasal 185 (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudu­ kannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut da­ lam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal 186 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal 187 (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pe­ waris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai SAMPLE dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 188 Para ahli waris baik secara bersama­sama atau perseorangan dapat men­ gajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Pasal 189 (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangku­ tan. (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing­masing. Pasal 190 Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing­masing istri berhak mendapat bagian atas gono­gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Pasal 191 Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya 316
LAMPIRAN tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Ag­ ama Islam dan kesejahteraan umum. BAB IV AUL DAN RAD Pasal 192 Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dza­ wil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penye­ but, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang. Pasal 193 Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing­masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. SAMPLE BAB V WASIAT Pasal 194 (1) Orang yang telah berumur sekurang­kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Pasal 195 (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di­ hadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak­banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di ha­ dapan Notaris. Pasal 196 Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa­siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pasal 197 (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: 317
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menga­ niaya berat kepada pewasiat; b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat un­ tuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan su­ rat wasiat dan pewasiat. (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia se­ belum meninggalnya pewasiat; b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerima­ nya; c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan me­ nerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pe­ wasiat. (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. SAMPLE Pasal 198 Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu ben­ da haris diberikan jangka waktu tertentu. Pasal 199 (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat be­ lum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte No­ taris. (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris. Pasal 200 Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewa­ siat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Pasal 201 Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. 318
LAMPIRAN Pasal 202 Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan har­ ta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Pasal 203 (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka penyimpanannya di tem­ pat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat­surat yang ada hubungannya. (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Pasal 204 (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disim­ pan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyim­ pan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Aga­ ma setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini. SAMPLE (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh No­ taris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. Pasal 205 Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk da­ lam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat su­ rat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 206 Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 207 Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan pera­ watan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan den­ gan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Pasal 208 Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi­saksi pembuat akte tersebut. Pasal 209 (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai den­ 319
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU gan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak­banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak­banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. BAB VI HIBAH Pasal 210 (1) Orang yang telah berumur sekurang­kurangnya 21 tahun berakal sehat tan­ pa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak­banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi un­ tuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211 Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 SAMPLE Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213 Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214 Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepan­ jang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal­pasal ini. 320
BUKU III HUKUM PERWAKAFAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 215 Yang dimaksud dengan: (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melem­ bagakannya untuk selama­lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpelu­ an umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (2) Wakif adalah orang atau orang­orang ataupun badan hukum yang mewak­ fkan benda miliknya. (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak berger­ ak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pe­ SAMPLE meliharaan dan pengurusan benda wakaf. (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW ada­ lah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. BAB II FUNGSI, UNSUR­UNSUR DAN SYARAT­SYARAT WAKAF Bagian Kesatu Fungsi Wakaf Pasal 216 Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tu­ juan wakaf. Bagian Kedua Unsur­unsur dan Syarat­syarat Wakaf Pasal 217 (1) Badan­badan Hukum Indonesia dan orang atau orang­orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang­undangan yang berlaku. (2) Dalam hal badan­badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas na­ manya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus mer­ upakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Pasal 218 (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf se­ bagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuang­ kannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang­ku­ rangnya 2 orang saksi. (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. Pasal 219 (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari pero­ rangan yang harus memenuhi syarat­syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. sudah dewasa; d. sehat jasmani dan rohani; e. tidak berada di bawah pengampuan; f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan SAMPLE sebagai berikut: a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang di­ wakafkannya. (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadap­ an Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang­kurang­ nya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak mem­ berikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga" "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan se­ suatu dalam jabatan ini tiada sekali­kali akan menerima langsung atau ti­ dak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya". (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti di­ maksud Pasal 215 ayat (5) sekurang­kurangnya terdiri dari 3 orang dan se­ banyak­banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Aga­ ma Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 322
LAMPIRAN Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak­hak Nadzir Pasal 220 (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekaya­ an wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan­ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepa­ da Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Pasal 221 (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: a. meninggal dunia; b. atas permohonan sendiri; c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir; d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. SAMPLE (2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagai­ mana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. Pasal 222 Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jum­ lahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan Pasal 223 (1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang­kurangnya 2 (dua) orang saksi. (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakaf­ kan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 323
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU 215 ayat (6), surat­surat sebagai berikut: a. Tanda bukti pemilikan harta benda; b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimak­ sud; c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf Pasal 224 Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pas­ al 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menja­ ga keutuhan dan kelestarian. BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF SAMPLE Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf Pasal 225 (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilaku­ kan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. (2) Penyimpangan dari ketentuantersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilaku­ kan terhadap hal­hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetuju­ an tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; b. Karena kepentingan umum. Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf Pasal 226 Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 324
LAMPIRAN Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 227 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dila­ kukan secara bersama­sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ma­ jelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 228 Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kan­ tor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentu­ an­ketentuan ini. Ketentuan Penutup Pasal 229 SAMPLE Hakim dalam menyelesaikan perkara­perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh­sungguh nilai­nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. 325
PENJELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM PENJELASAN UMUM 1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Un­ dang­undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. 2. Berdasarkan Undang­undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentu­ an­ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang­undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. 3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang­bidang hu­ kum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang­ bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kese­ muanya madzhab Syafi'i. SAMPLE 4. Dengan berlakunya Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw­ inan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakaf­ an Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab­kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab­kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara­negara lain. 5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu doku­ men Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara­perkara yang diajukan kepadanya. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 6 Cukup jelas. Pasal 7 Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­undang Peradilan agama. Pasal 8 s/d 18 Cukup jelas. Pasal 19 Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.
LAMPIRAN Pasal 20 s/d 71 Cukup jelas. Pasal 72 Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri. Pasal 73 s/d 86 Cukup jelas. Pasal 87 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­undang Per­ adilan Agama. Pasal 88 s/d 93 Cukup jelas. Pasal 94 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­undang Per­ adilan Agama. SAMPLE Pasal 95 s/d 97 Cukup jelas. Pasal 98 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­undang Per­ adilan Agama. Pasal 99 s/d 102 Cukup jelas. Pasal 103 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­undang Per­ adilan Agama. Pasal 104 s/d 106 Cukup jelas. Pasal 107 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­undang Per­ adilan Agama. Pasal 108 s/d 118 Cukup jelas. Pasal 119 Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa. Pasal 120 s/d 128 Cukup jelas. Pasal 129 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­un­ 327
HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN TEORI NEO-RECEPTIE IN COMPLEXU dang Per adilan Agama. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­un­ dang Per adilan Agama. Pasal 132 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­un­ dang Per adilan Agama. Pasal 133 s/d 147 Cukup jelas. Pasal 148 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang­un­ dang Peradilan Agama. Pasal 149 s/d 185 SAMPLE Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan ada­ lah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Pasal 187 s/d 228 Cukup jelas. Pasal 229 Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III. 328
TENTANG PENULIS Muhammad Syukri Albani Nasution, lahir 06 Juli 1984 di Medan. Alumni dari Pondok Pesan­ tren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal Sumatera Utara tahun 2002, lalu melanjutkan S1 Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sumatera Utara Medan, S2 Prodi Hukum Islam PPs IAIN SU tahun 2008 dan S3 Prodi Hukum Islam di PPs UIN Su­ matera Utara Medan Tahun 2015. SAMPLE Saat ini bertugas sebagai Dosen pada Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam di Fak Syariah & Hukum serta Pascasarjana UINSU Medan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni & Kerja­ sama FSH UINSU, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan dan Sekretaris Umum MUI Kota Medan. Pendidikan/ Pengalaman Non Formal yang pernah di ikuti Short Co­ urse di Leiden University Belanda 2015, France and Germain 2015, serta di Korea Selatan 2016. Pengalaman Mengajar di Luar Negeri di antaranya di Jamiyah Education Center (JEC) Singapore dan Kolej Islam Tekhnolo­ gi Antara Bangsa (KITAB) Penang Malaysia. Telah menulis 23 Buku, baik Lokal Maupun Nasional, berbagai jrunal dan artikel di berbagai media Lokal dan Nasional. Diantara buku yang sudah di terbitkan, Filsafat Ilmu (PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2017), Filsafat Gubahan Hati (Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, 2017), Hu­ kum dalam pendekatan Filsafat (Jakarta, Prenada, 2016), Metode Studi Islam (PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2015), Ilmu Sosial Budaya Dasar (PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2015), Filsafat Hukum Islam (PT. Grafin­ do Persada, Jakarta, 2013), KDRT sebagai penyebab perceraian (Zai Gra­ fika Publishing Medan, 2011), Menikmati indahnya sakit Hati ( Bandung, Cita Pustaka Media, 2008), Filsafat dalam Berbagai Perspektif (DINAS PERPUSTAKAAN SUMUM) 2019.
SAMPLE