Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Satriya Nugraha Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Riwayat Jurnal Artikel diterima: Artikel direvisi: Artikel disetujui: Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Adat Tumbang Anoi dalam penerapan denda adat terhadap perceraian pada masyarakat adat Dayak Ngaju. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer yaitu Hukum Adat Tumbang Anoi dan bahan hukum sekunder yaitu bukum hukum dan hasil penelitian hukum. Hasil penelitian dari ini adalah hukum Adat Tumbang Anoi telah mengatur denda adat terhadap pasangan yang melakukan perceraian pada masyarakat adat Dayak Ngaju pada Pasal 3 yaitu singer Hatulang Belum atau denda perceraian karena kehendak bersama, sebagai bentuk eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Ngaju. Kata Kunci: Hukum Adat, Perceraian, Denda Adat, Dayak Ngaju. Abstract The purpose of this study was to find out how the regulation of the Tumbang Anoi Customary Law in the application of customary fines for divorce in the Ngaju Dayak indigenous peoples. The method used is a normative research method with a literature study approach, using primary legal materials, namely Tumbang Anoi Customary Law and secondary legal materials, namely legal books and legal research results. The results of this study are the Tumbang Anoi customary law has regulated customary fines for couples who divorce the Dayak Ngaju indigenous people in Article 3, namely singer Hatulang yet or divorce fines due to mutual will, as a form of the existence of customary law in the life of the Ngaju Dayak indigenous people. Keywords: Customary Law, Divorce, Customary Fines, Dayak Ngaju. 80
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) I. Pendahuluan Perkawinan merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Penentuan batas umur perkawinan sangatlah penting karena perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis juga kematangan jiwa raganya (Nugraha, 2016). Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalani proses kehidupan berumah tangga, pasti akan ada masalah dan tidak selalu berjalan lancar. Jika suatu hubungan rumah tangga yang sah tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik, tidak jarang terjadi banyak kasus perceraian. Di Indonesia kasus perceraian sangatlah tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kandasnya hubungan rumah tangga, contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, hingga masalah ekonomi. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam salah satu siaran pers yang dikutip dari mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Hal Ini berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun (Prihatin, 2020). Pada wilayah Kalimantan Tengah khususnya kota Palangka Raya, Humas Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Rahmad menyebut, untuk berkas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya pada Bulan Januari, kasus cerai talak ada 14 berkas, dan cerai gugat ada 52 berkas. Untuk Bulan Februari cerai talak ada 10 berkas dan cerai gugat ada 38 berkas. Selain itu untuk Bulan Maret sampai saat ini cerai talak ada 9 berkas dan cerai gugat ada 24 (Suroso, 2021). Selanjutnya berdasarkan laman 81
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada tahun 2021 bulan januari - desember tercatat 141 kasus perceraian dan pada tahun 2022 bulan januari - juli tercatat sebanyk 46 kasus perceraian (Palangka Raya, 2022). Hal ini menunjukan bahwa Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga tidak luput dari maraknya kasus perceraian. Fenomena diatas merupakan merupakan bencana hidup, setelah terjadinya perceraian kebahagiaan yang hendak dicapai melalui pernikahan akan lenyap. Mulai dari perginya suami/istri, pikiran menjadi berantakan, keluarga tercerai-berai, anak menjadi korban bahkan menjadi cemoohan orang. Hal tersebut menandakan bahwa perceraian merupakan kezaliman yang besar (Al-Amili et al., 2001). Dalam konteks kehidupan bermasyarakat di suku Dayak salah satunya dalah perceraian dan perkawinan, terdapat banyak pengaturan hukum secara adat. Perkawinan menurut suku Dayak adalah suatu proses dimana menyatukan laki-laki dan perempuan dengan sudut pandang dan latar belakang yang berbeda menjadi satu keluarga, juga perkawinan merupakan proses dimana sang perempuan yang dinilai sangat berharga pada masyarakat Suku Dayak menjadi pendamping hidup seorang laki- laki. Sangatlah sulit mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga dengan pandangan dan cara hidup yang berbeda. Suku Dayak memandang pernikahan sebagai momen yang sangat berharga. Hal itu jugalah yang menyebabkan masyarakat Suku Dayak juga sangat ketat terhadap perceraian. Perceraian menurut masyarakat Suku Dayak adalah hal yang dianggap sebagai sesuatu yang bercela atau aib karena seseorang yang bercerai dianggap melanggar sumpah setia yang diucapkannya pada saat perkawinan. Perceraian masyarakat adat adat Dayak Ngaju telah menjadi fenomena yang setiap saat mengalami peningkatan, dimana berbagai faktor berbeda menjadi penyebabnya perceraian tersebut. Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan sebagai upaya akademis dalam memberikan literatur maupun bahan pengetahuan dalam mencegah dan mempersukar perceraian terjadi, tetapi faktanya hal ini kerap terjadi pada masyarakat adat Dayak Ngaju bahkan yang berada di sekitar kita. Menurut Muhammad Abdul Azis dalam hasil penelitian yang diungkapkan pada skripsinya, denda cerai telah dimuat dalam perjanjian perkawinan sebagai upaya menjamin hak atas harta kekayaan 82
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) dalam perkawinan serta menjadi sebuah konsep dalam mempersukar perceraian melalui penetapan sanksi oleh kelembagaan adat (Aziz, 2013). Hal ini juga didukung hasil penelitian dalam tesis oleh Thoyib, yang mengungkapkan bahwa kedudukan perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Dayak Ngaju menjadi sebuah tahapan proses yang harus dipenuhi melalui berbagai tahapan adat jika pasangan yang telah melakukan perjanjian pernikahan ingin melakukan perceraian, sehingga dipandang penting dalam mencegah perceraian (Thoyib, 2018). Selanjutnya menurut Sri Kayun dan Gelar Sumbogo Peni dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, perceraian yang terjadi disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang menimbulkan perselingkuhan serta kedudukan perjanjian pernikahan sebelumnya dapat menjadi acuan dalam memberikan denda adat terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian (Kayun & Peni, 2021). Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, terlihat bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik menjelaskan bahwa dalam permasalahan perceraian masyarat adat Dayak Ngaju terdapat berbagai pengaturan yang telah dituangkan dalam Hukum Adat Tumbang Anoi yang memberikan denda adat kepada para pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian. Berangkat dari hal tersebut, peneliti merasa bahwa pentingnya dilakukan kajian terkait dengan eksistensi hukum adat khususnya pasal-pasal dalam Hukum Adat Tumbang Anoi yang mengatur denda adat terhadap perceraian pada masyarakat adat Dayak Ngaju. II. Metode Naskah ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang melakukan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Waluyo, 2008). Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan, dimana peneliti melakukan kajian dan analisi menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder seperti Hukum Adat Tumbang Anoi, buku hukum serta hasil penelitian hukum terkait. Selain itu peneliti juga mengimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku -buku ilmiah , laporan penelitian, karangan karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku 83
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain (Syaibani, 2012). III. Pembahasan A. Hukum Adat Masyarakat Suku Dayak Membicarakan tentang Suku Dayak, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang belum digali dan diketahui. Pada Suku Dayak jarang sekali ditemukan suatu peninggalan yang berupa tulisan. Suku Dayak menurunkan pengetahuan kebudayaan mereka secara tetek tatum atau pengetahuan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan keyakinan, dan diberikan secara lisan karena orang tua pada zaman dahulu tidak mengenal huruf atau aksara sehingga tidak ditemukan buku yang menulis tentang sejarahnya. Begitu juga soal hukum yang berlaku. Hukum adat Suku Dayak sudah ada sejak adanya suku ini. Hukum ini dibentuk dari kebiasaan masyarakat Suku Dayak sendiri dan terarah pada hal yang tersilah pada masalah duniawi, yaitu antara manusia dengan manusia lainnya, juga tersilah pada masalah agama, yaitu antara manusia dengan kepercayaannya (pada jaman dahulu, semua Suku Dayak menganut satu agama, yaitu agama Kaharingan). Para nenek moyang Suku Dayak tidak memiliki buku khusus untuk menulis hukum adat yang berlaku. Para nenek moyang Suku Dayak patuh pada hukum dan menurunkan kepercayaannya kepada anak- cucunya dengan cara lisan. Hukum adat memiliki peranan kuat dalam masyarakat. Walaupun tidak ada buku yang menuliskan tentang hukum adat masyarakat Suku Dayak pada jaman dahulu, mereka tetap menjalankan hukum tersebut sebagaimana fungsinya. Pada kepercayaan Suku Dayak, melanggar hukum adat merupakan hal yang sangat buruk dimasyarakat. Mereka percaya jika melanggar hukum tersebut dapat membangkitkan murka Ranying Hatalla (Tuhan) dan juga leluhur dalam kepercayaan agama Kaharingan sehingga membuat sang pelanggar hukum tersebut terkena kutukan dan dapat membawa bencana bagi dirinya dan orang-orang disekitarnya. Tidak jarang, orang-orang yang terkena kutukan ini mendapatkan hukuman yang tidak manusiawi, bahkan diusir dari desa tempat tinggalnya untuk membuang atau menghilangkan kutukan tersebut. Berdasarkan keterikatan hukum adat dan perasaan tunduk masyarakat inilah yang membangun tata cara kehidupan masyarakat Suku 84
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) Dayak sehingga sangat menghargai hukum adatnya. Hukum ini mengatur kehidupan masyarakat Suku Dayak di seluruh Pulau Kalimantan agar terjadinya keharmonisan pada kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya hukum adat secara tulisan pada masyarakat Suku Dayak adalah pada peristiwa bersejarah Konferensi Tumbang Anoi dimana seluruh Suku Dayak di Pulau Kalimantan berpartisipasi merundingkan hukum adat Suku Dayak. Di konferensi tersebut pun tidak semua hukum adat dibuat menjadi tulisan, hanya hukum adat yang tersilah kepada masalah duniawi saja yang ditulis didalamnya. Hukum adat yang tersilah kepada masalah agama masih tumbuh di dalam hati nurani Suku Dayak itu sendiri. Peristiwa Tumbang Anoi dilaksanakan di Betang Tumbang Anoi pada tanggal 22 Mei s/d 24 Juli 1894. Bertindak sebagai tuan rumah adalah Damang Batu serta melibatkan semua anak suku Dayak di seluruh Kalimantan yang selama berabad-abad saling berperang. Peristiwa Tumbang Anoi menghasilkan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tumbang Anoi yang berisi kesepakatan untuk mengakhiri kebiasaan dalam pertikaian sesama suku Dayak yang dahulu kerapkali diselesaikan dengan tradisi mengayau atau memenggal kepala manusia. Dengan adanya perjanjian itu maka terjalinlah persatuan dan persaudaraan antar suku Dayak yang dulunya saling bermusuhan satu sama lain. Jika pada jaman dahulu betang menjadi tempat perjanjian, maka perbedaannya saat ini betang biasa dijadikan tempat untuk bermusyawarah mengambil keputusan (Apandie & Ar, 2019). Selain itu, pertemuan Tumbang Anoi juga menghasilan pengaturan hukum adat yang dikenal dengan Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 yang berisi 96 Pasal hukum adat, dimana salah satunya mengatur tentang denda adat (singer) tentang perceraian yang ditulis dalam Pasal 3 dengan judul "Singer Hatulang Belum" atau "Denda dalam perceraian sepihak" dan Pasal 4 dengan judul "Singer Hatulang Palekak Sama Handak" atau "Denda perceraian karena kehendak bersama" (Nasional, 2012). B. Perkawinan pada Suku Dayak Pada masyarakat Suku Dayak, perkawinan adalah suatu upacara yang sangat sakral. Menurut pandangan Suku Dayak, menyatukan kedua keluarga dengan latar belakang dan sudut pandang berbeda tidaklah mudah. Hal lain yang menyebabkan perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat sakral adalah karena dalam Suku Dayak, nilai perempuan Dayak di mata masyarakat dihargai sangat tinggi 85
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) sehingga para pemuda Dayak sangat melindungi dan menghormati gadis-gadis remaja sukunya. Hal ini menyebabkan banyak sekali yang harus dibayarkan pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai bukti keseriusan mempelai pria melamar mempelai wanita Suku Dayak. Pada jaman dahulu, jika pihak mempelai pria tidak mampu melunasi apa yang menjadi kewajibannya, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Begitu juga dengan janji yang diucapkan pada saat upacara adat perkawinan Suku Dayak. Janji yang diucapkan kedua mempelai dituliskan pada kontrak kawin, beserta keterangan kewajiban yang telah dilunasinya, juga kesepakatan tentang denda yang dibayarkannya jika terjadinya perceraian walaupun tidak diharapkan. Janji pernikahan juga dianggap sebagai sesuatu yang sakral pada masyarakat Suku Dayak. Masyarakat Suku Dayak mempunyai budaya malu jika tak memenuhi janji pernikahan. Walaupun tidak ada hukum yang mengatur secara pasti tentang pengingkaran janji secara umum dimasyarakat Suku Dayak, sudah tertanam budaya untuk tidak mengingkari janji dikehidupan masyarakat. Seseorang yang mengingkar janji akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan akan menanggung perasaan malu seumur hidupnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Salomo (Salomo & Hermansyah, 2014), macam-macam perkawinan suku Dayak Ngaju antara lain: 1. Kawin Hatamput atau Kawin Lari. Kawin hatamput terjadi apabila seorang laki -laki dan seorang perempuan sepakat dan atas kehendak bersama melarikan diri dari orang tua mereka dengan maksud untuk bisa hidup bersama sebagai suami istri. Karena tak mungkin bagi mereka untuk dapat dikawinkan menurut proses dan tata cara yang lazim bagi setiap perkawinan biasa. Cara penyelesaian perkawinan hatamput ini adalah pihak laki -laki dikenakan tuntutan dan diharuskan membayar denda yang disebut sebagai "singer tekap bau mate" denda penutup muka dan mata, yang artinya denda penutup mata atau denda penghapus aib yang diderita oleh pihak perempuan. 2. Kawin Manyakey/Mandai atau Kawin Menaiki. Kawin ini bisa dilakukan oleh pihak laki-laki atau pun oleh pihak perempuan, peristiwanya terjadi dan diawali dengan kedatangan yang melakukan pekerjaan 86
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) manyakey atau mandai di rumah kekasihnya. Ketika datang itu diungkapkan bahwa maksudnya mendatangi kekasihnya untuk minta dikawini. 3. Kawin Sakin atau Kawin Gantung. Kawin sakin penyangka terjadi apabila dua keluarga saling berjanji untuk mengawinkan anak - anak mereka sedangkan anak-anak mereka masih kanak- kanak. 4. Kawin Picak Kacang atau Kawin Turus Kacang. Perkawinan ini terjadi ketika seorang laki -laki meminta seorang anak perempuan untuk dijadikan istrinya walaupun anak perempuan itu masih amat muda dan dibawah umur. Jika permintaan itu dikabulkan maka keduanya dipersandingkan dan dipalas (palas adalah upacara membersihkan manusia dari kesalahan dan dosa-dosanya dengan mengunakan darah, air dan dilengkapi dengan ramuan daun-daunan atau lainnya), tetapi kedua orang itu belumlah diijinkan untuk hidup bersama sebelum si istri benar -benar dewasa dan telah memenuhi syarat untuk kawin. 5. Kawin Pinang atau Kawin Hisek. Perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan yang dianggap paling ideal. Bentuk perkawinan pinang ini sebagaimana pula perkawinan pinang di tempat lain di Indonesia dianggap sebagai bentuk yang paling terhormat dilaksanakan. C. Perceraian Suku Dayak Perceraian pada Suku Dayak sebenarnya dianggap sebagai hal yang dianggap salah dimata masyarakat. Pada zaman dahulu, ketika seseorang menceraikan pasangannya, ia dianggap sangat bersalah oleh masyarakat. Selain karena ia mengingkari janji yang diucapkannya pada saat upacara perkawinan, ia juga telah melanggar hukum adat yang berlaku. Pada jaman dahulu, sanksi yang diberikan sangatlah tinggi, sehingga susah untuk dilanggar. Banyak yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Belum lagi ia harus menanggung malu karena dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pada jaman dahulu, pemuda-pemudi Suku Dayak sangat tunduk dan mematuhi dengan perkataan orang tuanya bukan karena terpaksa tapi dengan mematuhi orang tua merupakan cara anak menghormati orang tuanya. Mereka menerima saja keputusan orang tuanya seperti contohnya perjodohan. Walaupun begitu, 87
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) kelangsungan perkawinan yang berasal dari perjodohan tersebut mampu bertahan lama, jarang terdengar kata-kata bercerai pada jaman dahulu. Pada jaman dahulu hukum adat sangat kuat dan sangat dihayati, sehingga mereka terikat atau hormat pada hukum tersebut. Perceraian dalam masyarakat Adat Dayak tidak dapat terpisahkan dari perjanjian perkawinan yang dilakukan. Dalam surat kawin dituangkan perjanjian kawin yang memuat beberapa ketentuan atas kesepakatan bersama, salah satunya mengatur tentang perceraian yang berisi hal-hal sebagai berikut: 1. Pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi Adat dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar kesepakatan (berupa uang atau emas murni). 2. Palaku (mas kawin) tetap menjadi hak istri. 3. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang rupa tangan) menjadi hak anak-anak dan hak yang tidak bersalah (Maulana, 2018). Berdasaran hasil wawancara dengan Bapak N.S. Lampung sebagai Mantir Lembaga Adat (dalam Maulana, 2018), tahapan-tahapan perceraian yang harus dilalui oleh pasangan suami istri sebagaimana dalam ketentuan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Bab VII tentang tahapan-tahapan penyelesaian sengketa peradilan Adat Dayak di kota Palangka Raya, menyebutkan bahwa: 1. Tahap pertama, pihak yang ingin melakukan perceraian melaporkan kepada Mantir/Let Adat di kecamatannya. Atau membuat surat pengaduan yang di tujukan kepada Mantir/Let Adat di kecamatannya. 2. Tahap kedua, Mantir/Let adat melakukan penyelidikan kasus tersebut apakah sama antara pernyataan dengan surat pengaduan tersebut. 3. Tahap ketiga, pemberitahuan kepada para pihak bahwa peradilan adat akan digelar, Lembaga Kedamangan akan membuat surat panggilan kepada para pihak yang ingin bercerai tetapi tidak dipertemukan antara termohon dengan pemohon. 4. Tahap keempat, pemanggilan pertama kepada yang melakukan pengaduan terlebih dahulu, sebelum memasuki pokok perkara, Mantir/Let adat menawarkan perdamaian terlebih dahulu, apabila pemohon menerima tawaran untuk berdamai maka Lembaga Kedamangan akan menarik surat pengaduan pemohon tersebut. 88
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) 5. Tahap kelima, jika pemohon tidak mau berdamai, maka hakim Adat membuka sidang yang dimulai dengan mendengar keterangan, bukti-bukti dan memberikan pertanyaan kepada pemohon, Kerapatan Mantir/Let Adat melakukan pemanggilan kepada termohon dan memberikan pertanyaan yang sama dengan pemohon kemudian Kerapatan Mantir/Let Adat meneliti sejauh mana kebenaran keterangan pemohon dan termohon dengan surat pengaduan tersebut. 6. Tahap keenam, Kerapatan Mantir/Let adat menanyakan kepada pemohon apa yang dikehendaki dalam pengaduan dan keteraangan pemohon, dan Kerapatan Mantir/Let Adat melakukan musyawarah. Pihak yang dinyatakan bersalah dikenai singer. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran peradilan Adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara Adat. Lampung menjelaskan (dalam Maulana, 2018), beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Adat Dayak melakukan perceraian di Lembaga Kedamangan di antaranya adalah: 1. Karena merupakan kewajiban dalam Hukum Adat. Adanya kawin Adat mengharuskan adanya Cerai Adat. Sekalipun perkawinan dilakukan melalui KUA dan secara Hukum Islam akan tetapi kawin Adat juga harus dijalani sehingga dalam perceraian berlaku cerai Adat. 2. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut hak dari pihak yang bersalah berupa pembayaan denda. 3. Proses beracara yang cepat dan tidak berbelit-belit secara biaya ringan. D. Eksistensi Denda Adat (Singer) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Singer dalam bahasa Dayak adalah denda adat. Jika seseorang melanggar hukum adat, maka seseorang terkena sanksi yang disebut singer. Singer sebenarnya telah ada sejak hukum adat dibentuk. Pada awalnya singer diwariskan dimasyarakat secara lisan dan menjadi alat kontrol masyarakat dengan sangat kuat. Dikatakan bahwa tujuan adanya singer atau denda ini adalah penebusan atas dosa atau kesalahan agar tidak dijatuhi hukuman oleh Ranying Hatalla (Tuhan) juga Tempon Petak Danom (pemilik alam). Namun, tujuan sebenarnya dari singer ini adalah memberi pelajaran dan efek jera pada pelaku sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak mengulanginya lagi. Pada jaman dahulu, masyarakat adat percaya jika hukum-hukum 89
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) yang berlaku tercipta dan diperuntukkan agar manusia mengikuti perintah Sang Pencipta, agar manusia damai dengan sesamanya, dan damai dengan alamnya. Jika sesorang melanggar hukum adat maka ia wajib membayar singer. Singer yang dibayarpun sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ia lakukan. Pada jaman dahulu, pembayaran singer ini adalah dengan menggunakan jipen atau budak sebagai bayarannya. Karena pada masa itu, jika seseorang melakukan kejahatan, ia harus membayar dengan sesuatu yang setimpal. Hal ini digambarkan dengan ungkapan "nyawa ganti nyawa". Jika seseorang pada jaman dahulu merampas sesuatu dan tidak dapat membayarnya dengan setimpal, maka ia harus menyerahkan dirinya sebagai jipen atau budak orang lain. Seorang budak dapat diperlakukan sesuai kehendak sang majikan. Bahkan di Suku Dayak pada jaman dahulu sang budak harus mati jika majikannya mati. Tapi setelah peristiwa Rapat Besar Tumbang Anoi tahun 1894, jipen telah dihapuskan karena dianggap tidak berperikemanusiaan. Sanksi singer digantikan menjadi benda-benda, seperti emas atau gong. Pembayaran singer tidak bisa menggunakan sembarang benda. Masyarakat adat Dayak menetapkan benda yang digunakan seseorang sebagai singer adalah emas dan gong karena benda-benda tersebut adalah benda adat dan tidak semua orang memilikinya. Selain itu, benda-benda tersebut juga mahal harganya. Seseorang yang melanggar singer membayarkan sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggaran. Alat ukur gong pada jaman dahulu disebut kati ramu. Kati ramu adalah sebuah satuan massa pada masyarakat adat Dayak. 1 kati ramu jika dikonversikan adalah 6,25 ons. Jika pada emas memiliki alat ukur berupa keping, dengan 1 kepingnya adalah 2,88 gram. Nilai jipen pun diubah menjadi 1 jipen sama dengan 50 kati ramu. Semakin berkembangnya jaman, nilai kati ramupun berubah menjadi pikul dengan 1 pikulnya adalah 100 kg. Singer mulai tertulis ke dalam pasal-pasal setelah Rapat Besar Tumbang Anoi dan telah disepakati untuk ditulis ke dalam 96 pasal. Setiap pasal dirumuskan menyesuaikan dengan hukum lisan yang ada. Pembayaran denda dengan gong pun sekarang diubah menjadi uang. Para damang menyepakati jika 1 kati ramu sama dengan Rp. 100.000,- dikarenakan susahnya masyarakat mendapatkan gong. Setiap pasal dalam singer memiliki nominal pembayaran yang berbeda. Pada jaman dahulu, besarnya 90
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) nominal dan sulitnya seseorang memiliki gong untuk membayar singer inilah yang membuat orang-orang pada jaman dahulu sukar melanggar hukum adatnya. Penjelasan 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi juga mengatur mengenai perceraian. Hal tentang perceraian ditulis dalam Pasal 3, dimana ditulis dengan judul Singer Hatulang Belum atau denda dalam perceraian sepihak. Ancaman hukuman dalam singer ini yaitu: 1. Sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan. 2. Para Mantir adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya 30 kati ramu atau jika dirupiahkan menjadi Rp. 3.000.000,-. 3. Jika ada anak, segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh Mantir. 4. Biaya pesta adat makan-minum bersama ditanggung pihak yang bersalah. Selanjutnya, pada Pasal 4 Hukum Adat Tumbang Anoi juga mengatur perceraian dengan judul Singer Hatulang Palekak Sama Handak atau denda perceraian karena kehendak bersama. Pada singer ini, hak dan beban masing-masing yang melakukan perceraian antara lain: 1. Memberi harta rupa tangan menurut perjanjian kawin dahulu. 2. Jika ada anak, harta rupa tangan menjadi hak anak. 3. Jika tidak ada anak, harta dibagi secara damai, bagi dua, atau bagi tiga dipatutkan dengan pertimbangan para Mantir adat. 4. Biaya pesta adat, makan-minum bersama hambai hampahari (pesta persaudaraan) dengan hakekat pengumuman bagi segala unsur lingkungan hidup, baik yang tampak maupun yang tak nampak (panggutin petak danum) ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Penerapan Singer sebagai denda adat merupakan bentuk kontrol dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak mudah melanggar hukum adat dan ketertiban di daerah itu terus terjaga. Dalam hal perceraian, penerapan singer juga merupakan bentuk upaya dalam mempersulit perceraian pada masyarakat suku Dayak sehingga masyarakat suku Dayak selalu berusaha dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Simpulan Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang mengatur masyarakat adat khususnya Dayak Ngaju agar dapat menjalankan kehidupan yang beradat atau Belom 91
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) Bahadat. Hukum adat harus berjalan dan diterapkan dengan baik sebagai fungsi alat kontrol dalam berkehidupan dan bersosial pada masyarakat Dayak Ngaju. Penerapan singer dalam bagian 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi sebagai denda adat yang diterapkan dalam permasalahan perceraian yaitu Pasal 3 Singer Hatulang Belum atau denda dalam perceraian sepihak dan Pasal 4 Singer Hatulang Palekak Sama Handak atau denda perceraian karena kehendak bersama, bertujuan menjadi pengontrol dan pengingat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral oleh karena itu hendaknya rumah tangga yang dibangun selalu harmonis dan tidak mudah kandas, karena perkawinan menurut hukum adat tidak hanya semata-mata sebagai bentuk ikatan seorang pria dan wanita sebagai sumia istri tetapi juga terjadinya kekerabatan yang dapat saling membantu dan menunjang hubungan yang rukun dan damai. Daftar Pustaka Al-Amili, A. H. M. M., Assegaf, M. A., & Anwar, M. (2001). Perceraian salah siapa?: bimbingan Islam dalam mengatasi problematika rumah tangga. Lentera Basritama. Apandie, C., & Ar, E. D. (2019). Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Journal of Moral and Civic Education, 3(2), 76-91. Aziz, M. A. (2013). Denda Cerai Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah sebagai Upaya Mempersukar Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kayun, S., & Peni, G. S. (2021). Sanksi Adat (Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah. Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu2, 11(1). Maulana, R. (2018). penyelesaian perkara perceraian masyarakat dayak melalui lembaga kedamangan di kota palangka raya. Nasional, M. A. D. (2012). Mengenal peran, tugas, dan tanggung jawab Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dalam pembangunan di empat provinsi Kalimantan. Nugraha, S. (2016). Keabsahan Perkawinan Antara Pria dan Wanita yang Tidak 92
Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022 ISSN 2089-7553(print), ISSN 2685-9548(online) Memenuhi Ketentual Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 175-192. Palangka Raya, P. N. (2022). Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Palangka Raya. Prihatin, I. U. (2020). Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Www.Merdeka.Com. Agustus 306688-per-agustus-2020.html 2020. Salomo, T., & Hermansyah, U. (2014). Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 1(1), 20-27. Suroso, E. (2021). Kasus Perceraian Di Kalteng Masih Tinggi. tinggi Syaibani, R. (2012). bitstream Studi Kepustakaan. Thoyib, T. (2018). Eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak ngaju dalam mencegah perceraian pasca putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. IAIN Palangka Raya. Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek. 93