LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Untuk memenuhi ketentuan regulasi tersebut di atas, maka Laporan Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan maksud dan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2023 dan sekaligus sebagai lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Daerah Kabupaten Tegal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti kita ketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanat rakyat yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Untuk itu pelaksanaannya perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai mekanisme 1
konstitusi melalui DPRD. Sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tegal dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal tahun 2023 maka target pencapaian kinerja telah terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah, baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan. Demikian halnya dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan komponen dalam APBD Kabupaten Tegal telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Hal tersebut dimaksud untuk dapat menciptakan anggaran berbasis kinerja yang rasional dan proporsional. KUA Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2023. RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2024. RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 mempunyai makna yang strategis untuk mewujudkan visi Kabupaten Tegal yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia" dengan slogan Mbangun Berkah Nggawe Bungah. Kabupaten Tegal yang secara geografis cukup strategis dalam konstelasi regional mempunyai potensi sebagai salah satu penyangga pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga ke depan dapat diharapkan sebagai penggerak dinamika kehidupan dan pembangunan di tingkat regional. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan adanya infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat konstitusi tentang otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap berpegang pada Dasar 2
Negara dan Landasan Konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola setiap potensi daerah adalah ditujukan untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.2. Kondisi Umum Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Kondisi umum Kabupaten Tegal dalam tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kondisi Geografis Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi, lokasi yang strategis untuk pengembangan pembangunan poros Jakarta- Semarang dan poros ke selatan Purwokerto/Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa jalur utama, sebagai berikut : ▪ Jalan TOL Pejagan - Pemalang ▪ Jalan Arteri Pantura Semarang - Tegal - Cirebon di sebelah utara ▪ Jalan Arteri Primer Tegal - Cilacap ▪ Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan - Prupuk ▪ Jalur Kereta Api Jakarta - Semarang - Surabaya ▪ Jalur Kereta Api Jakarta - Cirebon - Yogyakarta ▪ Jalur Kereta Api Tegal - Slawi - Purwokerto 3
Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" LS, dengan luas wilayah daratan 87.878,56 ha atau 878,79 km2 dan Lautan seluas 121,50 km2, Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 Km. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut : batas wilayah sebelah Utara adalah Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) katagori daerah, yaitu : a) Daerah pantai, dengan kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-20) seluas 24.547,52 ha meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; b) Daerah dataran rendah, dengan kemiringan lahan tipe bergelombang/dataran (2-150) seluas 35.847,22 ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; c) Daerah dataran tinggi/pegunungan, dengan kemiringan lahan tipe curam/berbukit-bukit (15-400) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>400) seluas 7.099,97 ha meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng. Wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 mdpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 mdpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 mdpl. 4
Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 114,03 mm, suhu udara rata-rata setiap tahunnya berkisar pada 26,5 - 28,8 °C, dengan kelembaban udara rata-rata 68 - 86 %, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,9 mb, kecepatan angin rata-ratanya adalah 1,6 - 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm2 serta penguapan rata-ratanya 150,11 mm/tahun. Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa, 6 kelurahan, yaitu : Kecamatan Margasari (13 desa), Kecamatan Bumijawa (18 desa), Kecamatan Bojong (17 desa), Kecamatan Balapulang (20 desa), Kecamatan Pagerbarang (13 desa), Kecamatan Lebaksiu (15 desa), Kecamatan Jatinegara (17 desa), Kecamatan Kedungbanteng (10 desa), Kecamatan Pangkah (23 desa), Kecamatan Slawi (5 desa, 5 kelurahan), Kecamatan Dukuhwaru (10 desa), Kecamatan Adiwerna (21 desa), Kecamatan Dukuhturi (18 desa), Kecamatan Talang (19 desa), Tarub (20 desa), Kecamatan Kramat (19 desa, 1 kelurahan), Kecamatan Suradadi (11 desa), dan Kecamatan Warureja 12 desa). 2. Demografis Penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk hasil SP2020 sebanyak 1.654.836 jiwa yang terdiri atas 836.694 jiwa penduduk laki-laki dan 816.139 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan 2022, penduduk Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 1,25 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,76. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2023 mencapai 1.682 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Dukuhturi dengan kepadatan sebesar 6.040 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 558 jiwa/km2. 5
3. Perekonomian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mengalami kenaikan menjadi 4,93 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 12,62 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 0,06 persen. Sektor pertanian, kehutana dan perikanan adalah sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah sebesar -2,04 persen. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 36,30 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,10 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 11,95 persen dengan laju pertumbuhan sebesar - 2,04 persen. Adapun angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 28.023,03 milyar rupiah dan Atas Harga Berlaku mencapai 44.440,29 milyar rupiah. 4. Pertanian Pembangunan di sector pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dari tahun ketahun terus ditingkatkan untuk dapat memelihara kemantapan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganekaragaman jenis bahan pangan. Pada tahun 2023, produksi padi yaitu 308.829 GKG. Beberapa produktivitas tanaman palawija di Kabupaten Tegal tahun 2023 yaitu jagung tercatat 101.831 ton. Secara umum, produksi beberapa jenis sayuran semusim (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, cabe, tomat, wortel, dll) selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Demikian halnya dengan produksi beberapa 6
jenis buah tahunan seperti mangga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak, rambutan, sawo dll. 5. Perkebunan Produksi tanaman Perkebunan merupakan salah satu sumber devisa pertanian. Perkebunan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Subsektor Perkebunan di Kabupaten Tegal meliputi komoditas kelapa, kopi, kakao, tebu, the dan tembakau. Tahun 2023, produksi kopi, kakao, tebu dan tembakau mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya. Sedangkan produksi tanaman kelapa dan the mangalami penurunan. *(BPS Kab. Tegal) 6. Perikanan Sub sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut, perikanan perairan umum dan perikanan budidaya. Produksi perikanan laut tahun 2023 di Kabupaten Tegal yang tercatat di TPI Larangan dan TPI Suradadi sebesar 1.550.402 kg, produksi ikan perairan umum tercatat sebesar 1.507.738 kg, sedangkan produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 3.078.972 kg. *(BPS Kab. Tegal) 7. Peternakan Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Tegal, adalah ternak besar, yaitu sapi (potong/perah), kerbau, dan kuda, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing dan domba. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas(ayam, itik, burungpuyuh) dan kelinci. Populasi ternak besar pada tahun 2023 untuk sapi, kerbau dan kuda masing-masing tercatat sebanyak 5.227 ekor, 1.450 ekor dan 180 ekor. Kecamatan Tarub merupakan kecamatan dengan jumlah ternak besar terbanyak di Kabupaten Tegal. *(BPS Kab. Tegal) 8. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan semakin cerdas yang selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi. Pendidikan 7
bagi seseorang merupakan hal yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia. Upaya memajukan akhlak, pemikiran, serta keterampilan mewarnai proses menuju kedewasaan dalam rangka berpartisipasi dalam pengembangan diri, lingkungan, daerah, bahkan sebuah negara. Jumlah sekolah, murid dan guru pada tingkatan SD tahun 2023/2024 sebanyak 681 gedug sekolah, setiap sekolah rata-rata menampung 187 siswa dan 10 guru, dimana setiap guru menampung 19 siswa. Dari 117 sekolah SMP, rata-rata menampung 411 siswa dan tenaga pengajar 22 guru untuk setiap sekolah. Rasio murid terhadap guru adalah satu disbanding 18. Pada jenjang pendidikan SMA tahun 2023/2024 terdapat 26 gedung sekolah, setiap sekolah rata-rata menampung 459 siswa dan 25 guru dengan ratio murid terhadap guru adalah satu disbanding 18. 9. Kesehatan Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini telihat dari banyaknya sarana kesehatan maupun tenaga medis yang tersedia. Pada tahun 2023 jumlah rumah sakit sebanyak 11 buah. Jumlah puskesmas sebanyak 29 buah yang tersebar diseluruh Kecamatan dengan didukung tenaga Kesehatan 89 dokter/dokter gigi, 875 perawat dan 615 bidan. (BPS Kabupaten Tegal). 10. Agama Untuk meningkatkan kualitas umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka Pembangunan dibidang agama tidak bisa diabaikan. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan tempat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Keberadaan tempat ibadah merupakan sarana pembentukan dan pembinaan moral yang Tangguh. Jumlah tempat ibadah pada tahun 2023 sebanyak 3.709 Masjid dan Musholah, 17 Gereja Kristen dan Katholik, 3 pura dan 1 Vihara. 8
Menunaikan rukun Islam yang kelima adalah dambaan setiap muslim, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dalam arti bukan hanya dari sisi materi/biaya saja, melainkan mampu secara mental, cukup bekal ibadah lainnya. Tahun 2023, Kabupaten Tegal memberangkatkan jemaah haji sebanyak 989 orang. *(BPS Kabupaten Tegal). 11. Pariwisata Jumlah wisatawan pada tahun 2023 mengalami penurunan setelah sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2022. Tahun 2023, jumlah wisatawan yang masuk di Pemandian Air Panas Guci sebanyak 664.803 wisatawan, semuanya adalah wisatawan domestic. Jumlah wisatawan ini mengalami penurunan 3,82 persen dibandingkan tahun 2022. *(BPS Kabupaten Tegal). 12. Sarana dan Prasarana Umum Transportasi merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, social budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi diarahkan pada terwujudnya transportasi yang handal, berkemampuan tinggi serta tertib, lancer, aman, nyaman, dan efisien dalam menunjang dinamika pembangunan. Salah satu transportasi utama yang menunjang di Kabupaten Tegal adalah transportasi darat. Untuk mencapai pembangunan transportasi darat yang andal diperlukan prasarana jalan yang memadai. Panjang jalan di Kabupaten Tegal tahun 2023 menurut Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal mencapai 896,07 km. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan provinsi 48,80 km, dan jalan kabupaten 847,27 km.*(BPS Kab. Tegal). Jumlah kantor pos di Kabupaten Tegal yaitu sebanyak 18 kantor pos dimana setiap kecamatan terdapat 1 kantor pos pembantu. 9
1.3. Landasan Hukum Laporan Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan di bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950,Nomor 42); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11
14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 12
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 24) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 25) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 26) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 27) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) 28) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 29) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899); 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 13
31) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.974); 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781); 36) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 153); 37) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3) 38) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023); 39) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 179); 14
40) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 43); 41) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 31): 42) Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 12); 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, kondisi umum Kabupaten Tegal, landasan hukum penyusunan, serta sistematika penulisan. BAB II Kebijakan Pemerintah Daerah yang menjelaskan secara garis besar mengenai mengenai Visi dan Misi, Permasalahan dan Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Kebijakan APBD Tahun 2023, serta rencana kinerja APBD Kabupaten Tegal Tahun 2023. BAB III Ringkasan realisasi APBD Kabupaten Tegal tahun 2023 yang menjelaskan realisasi kinerja anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. BAB IV Penutup. 15
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 2.1. VISI DAN MISI 1. Visi Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, Visi Kabupaten Tegal adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia" dengan slogan Mbangun Berkah Nggawe Bungah. adapun penjabaran dari visi yaitu : 1. Sejahtera. Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan; 2. Mandiri. Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan; 3. Unggul. Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi. 4. Berbudaya. Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai- nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal. 5. Berakhlak mulia. Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan. 16
2. Misi Visi Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia tersebut akan dicapai melalui misi : a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat. b. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan. c. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2023 ditelah merujuk pada Data Capaian Kinerja masing-masing Urusan selama 5 (lima) tahun terakhir dan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 yang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global. Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka isu strategis 17
pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi; Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal, jika dilihat dari delapan aspek yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, e-goverment sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal. 2. Pemerataan Infrastruktur Dasar; Panjang jalan di Kabupaten Tegal tahun 2023 menurut Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal mencapai 896,07 km. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan provinsi 48,80 km, dan jalan kabupaten 847,27 km.*(BPS Kab. Tegal). Jika dilihat dari strategis dan fungsinya, seharusnya ada upaya distribusi pembagian kewenangan jalan kepada desa, sehingga dengan adanya anggaran DD/ADD di Desa maka menjadi potensi dalam akselerasi dalam pencapaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tegal. 3. Kesehatan Lingkungan Hidup; a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah b) Penataan ruang kota dan permukiman c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi 18
d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 4. Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif dan Ketahanan Pangan; Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan "pariwisata yang kekinian" tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Industri kreatif menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri konveksi dan industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal serta Industri kreatif lain diantaranya produk kriya yang berasal dari kayu. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis. Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi lokal, diantaranya pembangunan pasar tradisional, fasilitasi merk, fasilitasi SNI, dan pendampingan manajemen pelaku usaha. Daya saing ekonomi lokal harus didukung dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata 19
laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual. 5. Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasil pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada Tahun 2016-2023 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 68,79 pada Tahun 2021, menjadi 69,53 pada Tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 70,23 pada Tahun 2023. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. 6. Menekan Laju Kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. Merealisasikan agenda SDGs menjadi strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal pada 5 tahun ke depan. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal masih tinggi. Pada tahun 2021 secara persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yaitu dari 8,14 pada tahun 2020 menjadi 8,60 pada tahun 2021, secara nominal jumlahnya bertambah sebanyak 6,02 ribu orang yaitu dari 117,50 ribu orang menjadi 123,52 ribu orang. Garis Kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp470.728 /kapita/bulan, angka ini naik lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2022 yang mencapai Rp 434.638,00/kapita/bulan. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 20
Provinsi Jawa Tengah, maka penaggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa. Sasaran dan permasalahan pokok penyebab kemiskinan sudah terdata dengan baik, yang utama adalah terbangunnya komitmen semua pemangku kepentingan untuk menyepakati program dan kegiatan di sektor nya masing-masing agar target penurunan angka kemiskinan pada 5 tahun ke depan dapat tercapai. 2.3. ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024) : "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara. Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi 21
sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan. Adapun prioritas kebijakan tahun 2023 antara lain : 1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada: a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat b) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif c) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit system 2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada: a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah b) Penataan ruang kota dan permukiman c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada: a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan c) Penguatan dan diversifikasi pangan 22
d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan e) penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan f) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata g) Pengembangan SDM pariwisata kreatif h) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru i) Pemulihan dan pengembangan UMKM 4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada: a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK d) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru 5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada: a) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda c) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat 6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada: a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat 7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada: a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan 23
c) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja 8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyaman hidup masyarakat; fokus kebijakan pada: a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar 9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada: a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya 2.4. KEBIJAKAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dirancang untuk menjalankan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat alokasi sumber daya untuk menggerakkan ekonomi, maupun alat memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada upaya memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan pengungkit bagi peningkatan PAD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan rincian : 1. Pendapatan daerah, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2. Belanja Daerah, terdiri dari : a. Belanja Operasi 24
b. Belanja Modal c. Belanja tidak Terduga d. Transfer 3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2023 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal tahun 2023 yang merupakan nota kesepakatan antara Bupati Tegal dengan 900/25/B 1188 170/08 /2023 DPRD Kabupaten Tegal Nomor : tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. KUA disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. 2.4.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut: 2.4.1.1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD) 1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 25
Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak; 3. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga; 4. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar; 5. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan); 6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal; 7. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain- lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah. 8. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 9. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai Upaya meningkatkan retribusi daerah; 10. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga Tingkat Kesehatan UMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; 11. Penguatankelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha; 12. Pendayagunaan asset milik peerintah agar dapat menarik 26
minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. 2.4.1.2. Kebijakan umum sumber pendapatan transfer daerah (Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah) a. Pemenuhan readiness criteria, peningkatan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (Term Of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah. c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam terkait pelaksanaan khususnya pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan. dana perimbangan d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Intensif Daerah (DID). DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP/WDP serta penetapan Perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (50%), kinerja pelayanan publik dasar (25%) dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%). e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi. 2.4.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 27
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: 1. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal. 2. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. 3. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi. 4. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal. 5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program- program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor 28
ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, ekonomi daerah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : a. Belanja Operasi Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi : 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga; 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman; Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan usaha milik perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. swasta, 29
Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didorong untuk peningkatan sarpras kualitas pendidikan. 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk secara melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif. b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria : 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) Batas minimal kapitalisasi aset. c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas tahun-tahun kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi : tersebut 30
1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi : a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan; b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. d. Transfer Transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis: 1) Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Berdasarkan pada kebijakan umum serta arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2023 dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah pada tahun 2023 sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut : 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1) Urusan Pendidikan 31
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengelolaan Pendidikan; c. Program Pengembangan Kurikulum; d. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik; e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan; f. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra; 2) Urusan Kesehatan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; c. Program Peningakatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan; d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; g. Program Penataan Bangunan Gedung; h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; i. Program Penyelenggaraan Jalan; 32
j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi; k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengembangan Perumahan; c. Program Kawasan Permukiman; d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); 5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Program penanggulangan Bencana; d. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. 6) Urusan Sosial a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pemberdayaan Sosial; c. Program Rehabilitasi Sosial; d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. Program Penanganan Bencana; f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1) Urusan Tenaga Kerja a. Program Perencanaan Tenaga Kerja; 33
b. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; c. Program Penempatan Tenaga Kerja; d. Program Hubungan Industrial. 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; c. Program Perlindungan Perempuan; d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga; e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); g. Program Perlindungan Khusus Anak; 3) Urusan Pangan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; c. Program Pengawasan Keamanan Pangan. 4) Urusan Pertanahan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. 5) Urusan Lingkungan Hidup a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); 34
e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); f. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; j. Program Pengelolaan Persampahan. 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pendaftaran Penduduk; c. Program Pencatatan Sipil; d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Penataan Desa; c. Program Peningkatan Kerjasama Desa; d. Program Administrasi Pemerintahan Desa; e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat. 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a. Program Pengendalian Penduduk; b. Program Pembinaan Keluarga Berencan (KB); 35
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 9) Urusan Perhubungan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 10) Urusan Komunikasi Dan Informatika a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; c. Program Aplikasi Informasi. 11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); e. Program Pengembangan UMKM. 12) Urusan Penanaman Modal a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; c. Program Promosi Penanaman Modal; d. Program Pelayanan Penanaman Modal; e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; 36
c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; 14) Urusan Statistik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 15) Urusan Persandian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. 16) Urusan Kebudayaan a. Program Pengembangan Kebudayaan; b. Program Pengembagan Kesenian Tradisional; c. Program Pembinaan Sejarah; d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; e. Program Pengelolaan Permuseuman. 17) Urusan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan 18) Urusan Kearsipan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengelolaan Arsip. 3. Urusan Pemerintahan Pilihan 1) Urusan Kelautan Dan Perikanan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 2) Urusan Pariwisata 37
a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; b. Program Pemasaran Pariwisata; c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3) Urusan Pertanian a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; d. Program Pengemdalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; e. Program Penyuluhan Pertanian; 4) Urusan Perdagangan a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; d. Program Pengembangan Ekspor; e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. 5) Urusan Perindustrian a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; 38
d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; 6) Urusan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan 1) Sekretariat Daerah a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. Program Perekonomian dan Pembangunan. 2) Sekretariat DPRD a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; 5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Urusan Perencanaan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Urusan Keuangan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 4) Urusan Kepegawaian a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Kepegawaian Daerah. 5) Urusan Pendidikan dan Pelatihan 39
Program Pengembangan Sumber data Manusia 6) Program Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 6. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan 1) Inspektorat a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Penyelenggaraan Pengawasan; c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. 7. Urusan Kewilayahan 1) Kecamatan f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik; h. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; i. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; j. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; k. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. 8. Urusan Pemerintahan Umum 1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; dan 40
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik; d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya; f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 2.4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SILPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada Tahun Anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui : a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan dan 41
saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada Tahun Anggaran berkenaan maupun Tahun Anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 adalah penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2.5. RENCANA KINERJA APBD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 2.5.1. Anggaran Pendapatan Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 dalam pendapatan daerah Tahun 2023, maka kebijakan pendapatan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2023 dianggarkan sejumlah Rp2.760.984.023.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp570.483.464.000,00 terdiri dari: a) Pendapatan pajak daerah Rp222.948.270.000,00 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan Pajak BPHTB. b) Retribusi daerah Rp34.539.102.000,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp17.103.933.000,00 berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. 42
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp295.892.159.000,00 berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan BLUD, hasil dari pengelolaan dana bergulir, lain-lain PAD yang sah lainnya, hasil penjualan aset lainnya, pendapatan dari sumber mata air, pendapatan sewa BLK dan pendapatan sewa LPK Nelayan. 2) Pendapatan Transfer Rp2.183.923.713.000,00 yang terdiri dari : 1. Dana Perimbangan sebesar Rp1.618.314.299.000,00, yang terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil Rp34.771.310.000,00 b. Dana Alokasi Umum Rp1.074.419.249.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Rp509.123.740.000,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp85.909.548.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Rp423.214.192.000,00. 2. Dana Insentif Daerah (DID) Rp5.841.384.000,00 3. Dana Desa Rp308.281.385.000,00 4. Pendapatan Bagi hasil Rp240.854.645.000,00 5. Bantuan Keuangan Rp10.632.000.000,00 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6.576.846.000,00 yang berasal dari pendapatan hibah dari pemerintah Rp6.576.846.000,00 Penjelasan secara lengkap tentang rincian anggaran pendapatan daerah tahun 2023 terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2023. Fisik 43
2.5.2. Anggaran Belanja Anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2023 adalah sebesar Rp3.029.811.293.000,00. Berdasarkan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan kelompok belanja. Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp1.897.298.255.993,00, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp204.056.676.000,00, urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp14.526.618.907,00, unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp138.688.406.000,00, unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp676.542.153.000,00, unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp17.681.007.000,00, urusan kewilayahan sebesar Rp45.011.160.100,00 dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp36.007.016.000,00. Penjelasan secara keseluruhan dari alokasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut : 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar a) Urusan Pendidikan Belanja urusan pendidikan dianggarkan sebesar Rp994.099.298.716,00 digunakan antara lain untuk Program Program Pengelolaan Pendidikan; Pengembangan Kurikulum; Program Pendidik dan Tenaga Pendidik; Program Pengendalian Perizinan Pendidikan; Program Pengembangan Bahasa dan Sastra; b) Urusan Kesehatan Belanja urusan kesehatan dianggarkan sebesar Rp663.076.200.223,00 digunakan antara lain untuk Program 44
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningakatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataaan ruang Belanja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dianggarkan sebesar Rp184.411.108.600,00 digunakan antara lain untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penataan Bangunan Gedung; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengembangan Jasa Konstruksi; Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Belanja urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dianggarkan sebesar Rp24.295.789.000,00 digunakan antara lain untuk Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) e) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Belanja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dianggarkan sebesar Rp16.117.256.954,00 digunakan antara lain untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program penanggulangan Bencana; Program Pencegahan 45
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. f) Urusan Sosial Belanja urusan sosial dianggarkan sebesar Rp15.298.602.500,00 yang digunakan antara lain untuk Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Penanganan Bencana; Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar a) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dianggarkan sebesar Rp21.447.855.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak b) Urusan Pangan Belanja urusan lingkungan hidup dianggarkan sebesar Rp19.653.766.000,00 yang digunakan antara lain untuk peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Pengawasan Keamanan Pangan c) Urusan Lingkungan Hidup Belanja urusan lingkungan hidup dianggarkan sebesar Rp25.169.802.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan 46
dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Persampahan. d) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dianggarkan sebesar Rp8.597.353.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. e) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dianggarkan sebesar Rp14.356.829.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Penataan Desa, Peningkatan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat. f) Urusan Perhubungan Belanja urusan perhubungan dianggarkan sebesar Rp64.777.276.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). g) Urusan Komunikasi dan Informatika Belanja urusan komunikasi dan informatika dianggarkan sebesar Rp11.560.762.450,00 yang digunakan antara lain untuk program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Aplikasi Informatika. h) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Belanja urusan komunikasi dan informatika dianggarkan sebesar Rp13.611.938.000,00 yang digunakan antara lain untuk Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi, Pendidikan dan Latihan perkoperasian, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha makro (UMKM), pengembangan UMKM. i) Urusan Penanaman Modal 47
Belanja urusan penanaman modal dianggarkan sebesar Rp5.590.722.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. j) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Belanja urusan Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp14.999.205.000,00 yang digunakan antara lain untuk program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. k) Urusan Kearsipan Belanja urusan kearsipan dianggarkan sebesar Rp4.291.168.000,00 yang digunakan untuk program Pengelolaan Kearsipan. 3) Urusan Pemerintahan Pilihan a) Urusan Kelautan dan Perikanan Belanja urusan kelautan dan perikanan dianggarkan sebesar Rp3.403.365.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. b) Urusan Perindustrian Belanja urusan perindustrian dianggarkan sebesar Rp11.123.253.907,00 yang digunakan antara lain untuk program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengendalian izin usaha industry kabupaten/kota, pengelolaan system informasi industry nasional. 48
4) Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan a) Sekretariat Daerah Belanja urusan pemerintahan dianggarkan sebesar Rp71.616.343.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan; b) Sekretariat DPRD Belanja urusan Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp67.072.063.000,00 yang digunakan antara lain untuk program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 5) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan a) Urusan Perencanaan Belanja urusan perencanaan dianggarkan sebesar Rp7.763.450.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. b) Urusan Keuangan Belanja urusan keuangan dianggarkan sebesar Rp658.177.436.500,00 yang digunakan antara lain untuk program pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah. c) Urusan Kepegawaian Belanja urusan kepegawaian dianggarkan sebesar Rp10.601.266.500,00 yang digunakan antara lain untuk program pengembangan sumber daya manusia, dan kepegawaian daerah. 6) Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan a) Inspektorat 49
Belanja urusan pengawasan dianggarkan sebesar Rp17.681.007.000,00 yang digunakan antara lain untuk program penyelenggaraan pengawasan, dan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. 7) Urusan Kewilayahan a) Urusan Kecamatan Belanja urusan Kewilayahan (Kecamatan) dianggarkan sebesar Rp45.011.160.100,00 yang digunakan antara lain untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. 8) Urusan Pemerintahan Umum a) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp36.007.016.000,00 yang digunakan antara lain untuk program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka anggaran belanja daerah diklasifikasikan dalam (1) Belanja 50
Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan (2) Belanja Modal (3) Belanja tak terduga yang dialokasikan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (4) Transfer. Berdasarkan klasifikasi tersebut belanja operasi dianggarkan sebesar Rp2.117.903.612.771,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1.088.347.989.359,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp923.731.038.412,00 belanja hibah sebesar Rp104.132.585.000,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp1.692.000.000,00. Belanja modal dianggarkan sebesar Rp405.022.073.229,00 yang terdiri dari belanja tanah Rp346.000.000,00, belanja peralatan dan mesin Rp116.671.792.525,00, belanja bangunan dan gedung Rp143.066.163.015,00, belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp129.644.149.200,00, belanja aset tetap lainnya sebesar Rp15.153.715.989,00 serta belanja aset lainnya sebesar Rp140.252.500,00. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp4.918.722.000,00 Untuk Transfer dianggarkan sebesar Rp501.966.885.000,00 yaitu Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp18.850.000.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp483.116.885.000,00. Untuk anggaran pembiayaan daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penerimaan pembiayaan daerah Rp307.404.116.000,00 yang merupakan Penggunaan SILPA tahun sebelumnya. 2) Pengeluaran pembiayaan daerah Rp38.576.846.000,00 yang merupakan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah serta pemberian pinjaman daerah. 51
Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto adalah Rp268.827.270.000,00 dan SILPA tahun berkenaan Rp0,00. BAB III RINGKASAN REALISASI APBD TAHUN 2023 2.1. Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan daerah dalam APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.760.984.023.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp2.812.588.545.848,44 atau 101,87 % sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp51.604.522.848,44. Perincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran : Rp 570.483.464.000,00 Realisasi : Rp 553.338.257.851,44 Selisih lebih : Rp 17.145.206.148,56 Atau sebesar 96,99% Dengan rincian sesuai jenis pendapatannya sebagai berikut : 1. Pajak Daerah : Anggaran : Rp 222.948.270.000,00 Realisasi : Rp 193.217.970.934,00 Selisih lebih : Rp 29.730.299.066,00 Atau sebesar 86,66% 2. Retribusi daerah : Anggaran : Rp 34.539.102.000,00 Realisasi : Rp 31.469.473.639,00 Selisih kurang : Rp 3.069.628.361,00 Atau sebesar 91,11% 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Anggaran : Rp 17.103.933.000,00 52
Realisasi : Rp 16.927.282.193,00 Selisih lebih : Rp 176.650.807,00 Atau sebesar 98,97% 4. Lain-lain PAD yang sah Anggaran : Rp 295.892.159.000,00 Realisasi : Rp 311.723.531.085,44 Selisih lebih : Rp 15..831.372.085,44 Atau sebesar 105,35% b. Pendapatan Transfer Anggaran : Rp 2.183.923.713.000,00 Realisasi : Rp 2.249.792.292.997,00 Selisih lebih : Rp 65.868.579.997,00 Atau sebesar 103,02% Dengan rincian sesuai dengan jenis pendapatannya sebagai berikut: 1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Anggaran : Rp 1.618.314.299.000,00 Realisasi : Rp 1.704.041.733.426,00 Selisih kurang : Rp 85.727.434.428,00 Atau sebesar 105,30% Dengan perincian : 1.1. Dana Bagi Hasil Anggaran : Rp 34.771.310.000,00 Realisasi : Rp 39.038.115.356,00 Selisih lebih : Rp 4.266.805.356,00 Atau sebesar 112,27% 1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran : Rp 1.074.419.249.000,00 Realisasi : Rp 1.146.028.561.807,00 Selisih lebih : Rp 71.609.312.807,00 Atau sebesar 106,66% 53
1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran : Rp 509.123.740.000,00 Realisasi : Rp 518.975.056.263,00 Selisih lebih : Rp 9.851.317.263,00 Atau sebesar 101,93% 2. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah Anggaran : Rp 5.841384.000,00 Realisasi : Rp 5.841384.000,00 Atau sebesar 100% 3. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa Anggaran : Rp 308.281.385.000,00 Realisasi : Rp 307.953.560.600,00 Selisih kurang : Rp 327.824.400,00 Atau sebesar 99,89% 4. Pendapatan Transfer antar Daerah - Pendapatan Bagi hasil Pajak Anggaran : Rp 240.854.645.000,00 Realisasi : Rp 221.534.261.871,00 Selisih kurang : Rp 19.320.383.129,00 Atau sebesar 91,98% 5. Bantuan Keuangan yang merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya Anggaran : Rp 10.632.000.000,00 Realisasi : Rp 10.421.353.100,00 Selisih kurang : Rp 210.646.900,00 Atau sebesar 98,02% c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Anggaran : Rp 6.576.846.000,00 Realisasi : Rp 9.457.995.000,00 54
Selisih lebih : Rp 2.881.149.000,00 Atau sebesar 143.81% 2.2. Belanja Daerah Belanja daerah dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.029.811.292.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.845.915.030.703,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp183.896.262.297,00 atau 93,93%. Kekurangan tersebut antara lain disebabkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja disamping ada beberapa kegiatan yang belum tuntas pelaksanaannya sampai akhir tahun 2023 sehingga harus dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. Target dan realisasi penggunaan belanja daerah dalam tahun 2023 berdasarkan urusan pemerintahan daerah secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintaha Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1.1. Pendidikan Anggaran : Rp 994.099.298.716,00 Realisasi : Rp 933.789.512.961,00 Selisih kurang : Rp 60.309.785.755,00 Atau sebesar 93,93% 1.2. Kesehatan Anggaran : Rp 663.076.200.223,00 Realisasi : Rp 601.715.117.223,00 Selisih kurang : Rp 61.361.083.000,00 Atau sebesar 90,75% 1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Anggaran : Rp 184.411.108.600,00 Realisasi : Rp 176.194.849.252,00 Selisih kurang : Rp 8.216.259348,00 Atau sebesar 95,54% 1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 55
Anggaran : Rp 24.295.789.000,00 Realisasi : Rp 23.740.921.470,00 Selisih kurang : Rp 554.867.530,00 Atau sebesar 97,72% 1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Anggaran : Rp 16.117.256.954,00 Realisasi : Rp 15.035.743.793,00 Selisih kurang : Rp 1.081.513.161,00 Atau sebesar 93,29% 1.6. Sosial Anggaran : Rp 15.298.602.500,00 Realisasi : Rp 13.930.988.849,00 Selisih kurang : Rp 1.367.513.651,00 Atau sebesar 91,06% 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran : Rp 21.447.855.000,00 Realisasi : Rp 19.204.851.694,00 Selisih kurang : Rp 2.243.003.306,00 Atau sebesar 89,54% 1.2. Pangan Anggaran : Rp 19.653.766.000,00 Realisasi : Rp 18.501.324.516,00 Selisih kurang : Rp 1.152.441.484,00 Atau sebesar 94,14% 1.3. Lingkungan Hidup Anggaran : Rp 25.169.802.000,00 Realisasi : Rp 23.246.010.891,00 Selisih kurang : Rp 1.923.791.109,00 56
Atau sebesar 92,36% 1.4. Administrasi Kependudukan dan Capil Anggaran : Rp 8.597.353.000,00 Realisasi : Rp 8.116.803.584,00 Selisih kurang : Rp 480.549.416,00 Atau sebesar 94,41% 1.5. Pemberdayaan Masyarakat Desa Anggaran : Rp 14.356.829.000,00 Realisasi : Rp 13.628.453.591,00 Selisih kurang : Rp 728.375.409,00 Atau sebesar 94,93% 1.6. Perhubungan Anggaran : Rp 64.777.276.000,00 Realisasi : Rp 63.930.040.850,00 Selisih kurang : Rp 847.235.150,00 Atau sebesar 98,69% 1.7. Komunikasi dan Informatika Anggaran : Rp 11.560.762.000,00 Realisasi : Rp 10.996.476.087,00 Selisih kurang : Rp 564.285.913,00 Atau sebesar 95,12% 1.8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggaran : Rp 13.611.938.000,00 Realisasi : Rp 13.196.770.844,00 Selisih kurang : Rp 415.167.156,00 Atau sebesar 96,95% 1.9. Penanaman Modal Anggaran : Rp 5.590.722.000,00 Realisasi : Rp 5.149.253.600,00 Selisih kurang : Rp 441.468.400,00 57
Atau sebesar 92,10% 1.10. Kepemudaan dan Olah Raga Anggaran : Rp 14.999.205.000,00 Realisasi : Rp 14.335.377.670,00 Selisih kurang : Rp 663.827.330,00 Atau sebesar 95,57% 2.16. Kearsipan Anggaran : Rp 4.291.168.000,00 Realisasi : Rp 4.044.857.168,00 Selisih kurang : Rp 246.310.832,00 Atau sebesar 94,26% 3. Urusan Pemerintahan Pilihan 3.1. Kelautan dan Perikanan Anggaran : Rp 3.403.365.000,00 Realisasi : Rp 3.276.723.059,00 Selisih kurang : Rp 126.641.941,00 Atau sebesar 96,28% 3.2. Perindustrian Anggaran : Rp 11.123.253.907,00 Realisasi : Rp 9.659.499.125,00 Selisih kurang : Rp 1.463.754.781,00 Atau sebesar 86,84% 4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4.1. Sekretariat Daerah Anggaran : Rp 71.616.343.000,00 Realisasi : Rp 68.817.363.633,00 Selisih kurang : Rp 2.798.979.367,00 Atau sebesar 96,09% 4.2. Sekretariat DPRD 58
Anggaran : Rp 67.072.063.000,00 Realisasi : Rp 64.943.252.060,00 Selisih kurang : Rp 2.128.810.940,00 Atau sebesar 96,83% 5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5.1 Perencanaan Anggaran : Rp 7.763.450.000,00 Realisasi : Rp 7.261.859.083,00 Selisih kurang : Rp 501.590.917,00 Atau sebesar 93,54% 5.2 Keuangan Anggaran : Rp 658.177.436.500,00 Realisasi : Rp 633.274.034.720,00 Selisih kurang : Rp 24.903.401.780,00 Atau sebesar 96,22% 5.3 Kepegawaian Anggaran : Rp 10.601.266.500,00 Realisasi : Rp 10.149.302.569,00 Selisih kurang : Rp 451.963.931,00 Atau sebesar 95,74% 6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Pengawasan Anggaran : Rp 17.681.007.000,00 Realisasi : Rp 12.643.230.072,00 Selisih kurang : Rp 5.037.776.928,00 Atau sebesar 71,51% 7. Unsur Kewilayahan Kecamatan 59
Anggaran : Rp 45.011.160.100,00 Realisasi : Rp 41.884.647.393,00 Selisih kurang : Rp 3.126.512.707,00 Atau sebesar 93,05% 8. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Anggaran : Rp 36.007.016.000,00 Realisasi : Rp 35.247.764.945,00 Selisih kurang : Rp 759.251.055,00 Atau sebesar 97,89% a. Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut : 1. Belanja Operasi Anggaran : Rp 2.117.903.612.771,00 Realisasi : Rp 1.987.002.149.754,00 Selisih kurang : Rp 130.901.463.017,00 Atau sebesar 93,82% Dengan rincian sebagai berikut : 1.1. Belanja Pegawai Anggaran : Rp 1.088.347.989.359,00 Realisasi : Rp 1.024.291.899.517,00 Selisih kurang : Rp 64.056.089.842,00 Atau sebesar 94,11% 1.2. Belanja Barang dan jasa Anggaran : Rp 923.731.038.412,00 Realisasi : Rp 858.043.557.237,00 Selisih kurang : Rp 65.687.481.175,00 60
Atau sebesar 92,89% 1.3. Belanja Hibah Anggaran : Rp 104.132.585.000,00 Realisasi : Rp 103.035.193.000,00 Selisih kurang : Rp 1.097.392.000,00 Atau sebesar 98,95% 1.4. Bantuan Sosial Anggaran : Rp 1.692.000.000,00 Realisasi : Rp 1.631.500.000,00 Selisih kurang : Rp 60.500.000,00 Atau sebesar 96,42% 2. Belanja Modal Anggaran : Rp 405.022.073.229,00 Realisasi : Rp 358.320.634.457,00 Selisih kurang : Rp 46.701.438.772,00 Atau sebesar 88,47% Dengan rincian sebagai berikut : 2.1 Belanja Tanah Anggaran : Rp 346.000.000,00 Realisasi : Rp 306.453.280,00 Selisih Kurang : Rp 39.546.720,00 Atau sebesar 88,57% 2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Anggaran : Rp 116.671.792.525,00 Realisasi : Rp 103.615.390.435,00 Selisih kurang : Rp 13.056.402.090,00 Atau sebesar 88,81% 2.3 Belanja Gedung dan Bangunan Anggaran : Rp 143.066.163.015,00 61
Realisasi : Rp 112.049.441.261,00 Selisih kurang : Rp 31.016.721.754,00 Atau sebesar 78,32% 2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran : Rp 129.644.149.200,00 Realisasi : Rp 126.934.229.338,00 Selisih kurang : Rp 2.709.919.862,00 Atau sebesar 97,91% 2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Anggaran : Rp 15.153.715.989,00 Realisasi : Rp 15.279.075.343,00 Selisih lebih : Rp (125.359.354,00) Atau sebesar 100,83% 2.6 Belanja Aset Lainnya Anggaran : Rp 140.252.500,00 Realisasi : Rp 136.044.800,00 Selisih lebih : Rp 4.207.700,00 Atau sebesar 97% 3. Belanja Tak Terduga Anggaran : Rp 4.918.722.000,00 Realisasi : Rp 433.019.605,00 Selisih kurang : Rp 4.485.702.395,00 Atau sebesar 8,80% 4. Transfer Anggaran : Rp 501.966.885.000,00 Realisasi : Rp 500.159.226.887,00 Selisih kurang : Rp 1.807.658.113,00 Atau sebesar 99,64% 62
Dengan rincian sebagai berikut : 4.1 Transfer Bagi hasil Pajak Anggaran : Rp 18.850.000.000,00 Realisasi : Rp 18.187.210.287,00 Selisih kurang : Rp 662.789.713,00 Atau sebesar 96,48% 4.2 Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya Anggaran : Rp 483.116.885.000,00 Realisasi : Rp 481.972.016.600,00 Selisih kurang : Rp 1.144.868.400,00 Atau sebesar 99,76% 2.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah dan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal secara umum adalah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Dengan kata lain pembiayaan adalah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Realisasi pembiayaan daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penerimaan Pembiayaan Jumlah penerimaan pembiayaan tahun 2023 adalah: Anggaran : Rp 307.404.116.000,00 Realisasi : Rp 307.458.460.889,52 63
Selisih lebih : Rp 54.344.888,52 Atau sebesar 100% Dengan perincian sebagai berikut : a. Penggunaan SiLPA Anggaran : Rp 281.204.116.000,00 Realisasi : Rp 281.204.116.830,52 Atau sebesar 100% b. Pencairan Dana Cadangan Anggaran : Rp 26.200.000.000,00 Realisasi : Rp 26.200.000.000,00 Atau 100% c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Anggaran : Rp 0,00 Realisasi : Rp 54.344.059,00 Selisih lebih : Rp 54.344.059,00 2. Pengeluaran Pembiayaan Jumlah pengeluaran pembiayaan tahun 2023 merupakan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah adalah : Anggaran : Rp 38.576.846.000,00 Realisasi : Rp 38.000.000.000,00 Atau sebesar 100% Dengan perincian sebagai berikut : a. Pembentukan Dana Cadangan Anggaran : Rp 30.000.000.000,00 Realisasi : Rp 30.000.000.000,00 Atau sebesar 100% b. Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Pemerintah Daerah Anggaran : Rp 7.576.846.000,00 Realisasi : Rp 7.000.000.000,00 64
Selisih : Rp 576.846.000,00 Atau sebesar 92,39% c. Pemberian pinjaman daerah Anggaran : Rp 1.000.000.000,00 Realisasi : Rp 1.000.000.000,00 Atau sebesar 100% Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah merupakan pembiayaan neto yang jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran. Besarnya pembiayaan neto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : Jumlah penerimaan pembiayaan : Rp 307.458.460.889,52 Jumlah pengeluaran pembiayaan : Rp 38.000.000.000,00 Pembiayaan neto : Rp 269.458.460.889,52 2.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah jumlah antara surplus/(defisit) dan pembiayaan neto. Dalam APBD tahun 2023 maka posisi SILPA dapat dijelaskan sebagai berikut : Realisasi Pendapatan : Rp 2.812.588.545.848,44 Realisasi belanja : Rp 2.845.915.030.703,00 _ Surplus/(defisit) : Rp (33.326.484.854,56) Pembiayaan Neto : Rp 269.458.460.889,52+ SILPA : Rp 236.131.976.034,96 Selanjutnya SILPA akan digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran berikutnya. 65
BAB IV PENUTUP Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan mengenai ringkasan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2023 sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Anggaran : Rp 2.760.984.023.000,00 b. Realisasi : Rp 2.812.588.545.848,44 Selisih lebih : Rp 51.604.522.848,44 Atau sebesar 101,87% 2. Belanja a. Anggaran : Rp 3.029.811.293.000,00 b. Realisasi : Rp 2.845.915.030.703,00 Selisih kurang : Rp 183.896.262.297,00 Atau sebesar 94,24% Surplus / (defisit) : Rp 21.597.582.890,50 3. Pembiayaan neto a. Anggaran : Rp 268.827.270.000,00 b. Realisasi : Rp 269.458.460.889,52 Selisih lebih : Rp 631.190.889,52 Atau sebesar 100% SILPA : Rp 236.131.976.034,96 Demikian laporan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun 2023. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Semoga semua materi yang terdapat dalam laporan kinerja pelaksanaan APBD 66
Kabupaten Tegal tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai acuan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal di masa mendatang. Selanjutnya seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa laporan kinerja pelaksanaan APBD ini merupakan lampiran tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal tahun 2023. Untuk itu penjelasan secara lengkap mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2023 terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2023 beserta lampiran-lampiran LKPD secara keseluruhan. 67