BAB II PENJELASAN UMUM A. Batasan Kemiskinan 1. Definisi Kemiskinan Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. 2. Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan essential. Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non atas 52 Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi untuk perkotaan, dan 47 jenis komoditi untuk perdesaan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Garis Kemiskinan bersifat periodik dan meningkat tiap tahunnya, sebagaimana gambar berikut: PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU DESA DAMPINGAN MENUJU DESA LEBIH SEJAHTERA - 6
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018 Gambar 3 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Garis Kemiskinan Jawa Tengah periode September 2018 sebesar Rp. 357.600,- per kapita per bulan, meningkat 5,54% dibandingkan yang mencapai Rp.338.815,- perkapita perbulan. dengan September 2017 B. Data - data Kemiskinan Data terkait kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu data makro dan data mikro yang resmi diterbitkan secara berkala oleh BPS. 1. Data Makro Data makro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survey (sampel), bersifat kualitatif, memberikan gambaran umum dan profil suatu daerah, sebagai bahan analisis untuk pengambilan kebijakan makro penanggulangan kemiskinan, dan tidak dapat menampilkan secara by name by address. Contoh data makro adalah data kemiskinan Nasional dan Provinsi yang diterbitkan 2 kali setahun (periode Maret dan September) dan 1 kali setahun periode Maret untuk kabupaten/kota dalam Berita Resmi Statistik BPS. 2. Data Mikro Data mikro kemiskinan merupakan data yang diperoleh (bersifat menyeluruh), bersifat informasi detail, dan dapat melalui mekanisme kuantitatif, dapat memberikan sensus PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU DESA DAMPINGAN MENUJU DESA LEBIH SEJAHTERA - 7
dipergunakan sebagai intervensi program/kegiatan secara by name by address. Contoh data mikro adalah data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) diterbitkan secara periodik 3 tahun sekali oleh BPS. Contoh lainnya adalah Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PFM OTM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) yang diterbitkan 2 kali dalam setahun oleh Kementerian Sosial. Data Mikro program/kegiatan digunakan penanggulangan kemiskinan. untuk intervensi Data Terpadu PFM OTM adalah sistem data elektronik yang serta memuat tangga dengan status karakteristik kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Data Terpadu PFM OTM digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial, serta membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Data Terpadu PFM OTM merupakan basis data mikro untuk penanggulangan kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015, yang telah dimutakhirkan Tahun 2018. informasi sosial, ekonomi, dan demografi sekitar 40% rumah C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui : 1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (basic life acsess) yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih. 2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Penduduk Miskin. a) Dilakukan melalui pola pelatihan/keterampilan kewirausahaan pemula (start up) dan bantuan modal awal; b) Untuk menentukan penerima manfaat program/kegiatan agar memperhatikan kriteria yang terdapat pada data BDT 2018, antara lain : 1) Status kepemilikan usaha di suatu rumah tangga; 2) Akses terhadap KUR; 3) Kepemilikan lahan; 4) Kepemilikan asset bergerak; 5) Kepemilikan ternak; 6) Status pendidikan tertinggi. PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU DESA DAMPINGAN MENUJU DESA LEBIH SEJAHTERA - 8
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil fasilitasi terkait Dilakukan melalui fasilitasi akses modal/kredit pengembangan kewirausahaan, bersubsidi (jamkrida/ KUR/Mitra 25), pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, sertifikasi produk/HAKI, serta menjaga stabilisasi iklim usaha dan fasilitasi pemasaran. program/kegiatan 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dilakukan melalui sinergitas dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya, serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan KKN Tematik, TJSLP/CSR Perusahaan/BUMN/BUMD, serta mendorong pembangunan kawasan perdesaan. tinggi dengan D. Desa Dampingan Desa Dampingan merupakan target desa lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan intervensi penanggulangan kemiskinan, khususnya di 14 kabupaten prioritas (data makro). Pemilihan desa lokasi yang mendapatkan pendampingan dan/atau pembinaan didasarkan pada kriteria tingkat kesejahteraan terendah desa yang merupakan hasil pengolahan data jumlah rumah tangga pada desil 1 dan desil 2 Basis Data Terpadu (membandingkan tingkat kesejahteraan desa dalam satu kecamatan). Desil 1 merupakan rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia, yang menunjukkan kategori rumah tangga sangat miskin, sedangkan Desil 2 merupakan rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia, yang menunjukkan kategori rumah tangga miskin. E. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan (strengthening) kepada daya (empowerment) atau penguatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014). PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU DESA DAMPINGAN MENUJU DESA LEBIH SEJAHTERA - 9
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui gerakan "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera" dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dalam Dalam pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut : 1) Partisipasi : peran serta aktif semua masyarakat/kelompok masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan 2) Keberlanjutan : menjamin kegiatan tetap dapat dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah desa 3) Integrasi : kegiatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan disesuaikan kebutuhan desa melalui pencermatan Rencana Pembangunan Menengah Desa yang pada akhirnya desa mampu membiayai sendiri 4) Tranparansi : semua masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan pembangunan desa sehingga pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka. 5) Prioritas : masyarakat diberikan kesempatan memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan. 6) Demokratis : masyarakat mengambil keputusan pembangunan desa dengan musyawarah dan mufakat. Dengan prinsip - prinsip pemberdayaan tersebut, jika perangkat tidak melakukan pembinaan/ daerah dan stakeholder sudah pendampingan semua tetap dapat dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa. PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU DESA DAMPINGAN MENUJU DESA LEBIH SEJAHTERA - 10