BAB II MUHAMMADIYAH POLITIK LOKAL DAN RENZIM GENDER 1.1 Muhammadiyah dan Politik Lokal 1.1.1 Muhammadiyah dan Karaton Sejarah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta sejalan dengan dasar sejarah berdirinya persyarikatan Muhammadiyah secara umum. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang lahir pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah/ 18 November 1912 di Yogyakarta tepatnya di Kecamatan Kraton. Pendirinya seorang pegawai kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan pedagang bernama Muhammad Darwis yang saat ini dikenal dengan KHA Dahlan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma"ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Qur"an dan Sunnah. Gerakan Muhammadiyah ini memiliki semangat untuk membangun tatanan sosial, pendidikan masyarakat yang lebih maju, terdidik, dan religious yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Organisasi ini didirikan untuk mendukung usaha KH. Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik, yang di Muhammadiyah lebih popular dengan TBC (Taqlid, Bid"ah, dan Khurofat). Pada awal kegiatan ini juga memiliki dasar dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian 30
Sidratul Muntaha dan juga peran dalam Pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar maupun sekolah lanjutan yang dikenal sekarang dikenal sebagai sekolah kader yaitu Madrasah Mu"allmin, sekolah ini khusus laki-laki yang bertempatan di Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan Mu"allimaat Muhammadiyah khusus untuk santriwati atau Perempuan di Suronatan Yogyakarta. Perkembangan Muhammadiyah Secara khusus perkembangan Muhammadiyah semakin pesat dan spektrum gerakan yang meluas tidak hanya di lokal Yogyakarta, namun menyebar di seluruh Indonesia sehingga terbentuklah jenjang organisasi tingkat . Muhammadiyah Daerah (dulu disebut Muhammadiyah Cabang) di provinsi, kabupaten, kota, karesidenan, kecamatan, bahkan kelurahan di seluruh Indonesia termasuk di Kota Yogyakarta. Perkembangan dan perluasan amal usaha Muhammadiyah, yang meliputi berbagai bidang kehidupan, oleh itu perkembangan bertambah luas dengan banyaknya yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah, sesuai tujuan, hal ini lah dibentuk kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pimpinan persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Muhammadiyah menempatkan faktor internal budaya jawa dengan sebagai factor munculnya yang dimana membuat Muhammadiyah memiliki muatan otonomi yang kuat, membuat factor internal nya dapat diartikan sebagai sikap dimanifestasikan oleh satuan social yang ditentukan oleh dua factor yaitu: adanya peran trasisi yang berubah dan 31
berkembang sesuai zaman dan penghayatan sesuatu yang suci sebagai dasar bersikap religious baik individu atau pun kelompok. Sikap kritis tersebut diarahkan pada tradisi Islam tradisional yang dipandang tidak memandai dengan menyikapi transisi budaya di sekitarnya akibat proses liberaliasi dan modernisasi yang berlangsung di wilayah urban Yogyakarta (Dzuhayatin, 2015). Berbicara Karaton dan Muhammadiyah tidak lepas dari sejarah yang dimana adanya kedekatan hubungan dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan persrikatan Muhammadiyah. Pada acara milad Muhammadiyah ke-106, Sultan Hameng kubuwono X mengatakan bawah Muhammadiyah merupakan bagian dari empat pilar utama di Yogyakarta, bagian dari empat pilar tersebut adalah Muhammadiyah, Tamansiswa, UGM, dan Keraton. Ia mengatakan bahwa empat pilar ini bersinergi yang akan menjadi kekuatan moral dahsyat yang memberikan nilai tambah dan akselerasi tercapainya tema gerakan Islam pencerahan keadaban bangsa 2015). "Salah satu alasan Muhammadiyah bisa tumbuh besar dan mencapai usia lebih dari satu abad karena didukung oleh Kasultanan Yogyakarta" (Sri Sultan Hamengku Bawono Ke 10). Bentuk pendukungan ini dibuktikan bahwa kedekatan Muhammadiyah dengan Karaton Yogyakarta, ada sembilan peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa Karaton Yogyakarta yang mendukung 32
keberadaan Muhammadiyah yaitu: pertama, Sri Sultan HB VII yang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Hindia Belanda sehingga Muhammadiyah yang mendapatkan rechtspersoon atau legalitas badan hukum. Kedua, pada tahun 1919 Sultan HB VII menuju Pesanggrahan Ambarrukmo dikawal oleh kepanduan Hizbul Wathon yang dipimpin Kyai Haji Mochtar dan menjadi satu-satunya barisan di luar pasukan kesultanan. Ketiga, Sultan HB VIII menghadiri peresmian Madrasah Muallimin, kempat, Sultan HB VIII wafat pada 1939, barisan kepanduan Hizbul Wathon ikut serta dalam prosesi pemakaman, kelima, Sultan HB IX memfasilitasi sejumlah kongres Akbar Muhammadiyah pada 1940, Keenam, Sultan HB IX memberikan sebidangtanah di Kauman untuk SD Pawiyatan Muhammadiyah, Ketujuh, Sultan HB IX memfasilitasi sejumlah kongres tahunan dan muktamar, antara lain pada kongres tahun 1950 di Pendopo Dalem Notoprajan dan muktamar ke-34 pada 1959 di Sasona hingga Keraton Yogyakarta. Dan Kedelapan, Sultan HB IX mengisinkan Hizbul Wathon masuk ke dalam barisan kirab saat penobatannya sebagai raja pada 1940. Kesembilan, Sultan HB X menghadiri Muktamar Muhammadiyah ke-42 pada 1990 dan mengizinkan Alun-alun Utara menjadi arena pameran dan bazar 2017). 1.2 Urgensi dan History Gender di Muhammadiyah Masa perkembangan dengan rentang waktu sampai saat ini dan berseiring dengan perubahan konteks social politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih kompleks dengan kontestasi gender yang berbeda 33
pula. Konstruksi gender yang terdapat tiga macam yang bersifat contested pada masa awal berdirinya Muhammadiyah yaitu: pertama Konstruksi Gender Priayi yang menelusuri sejauh mana pengaruhnya terhadap Muhammadiyah pada masa awal perkembangannya mengingat mayoritas anggotanya merupakan masyarakat Kauman Yogyakarta yang berbasis priayi-santri. Konstruksi gender dapat dilihat dari berbagai kesusastraan Jawa yang mencapai pucaknya pada akhir abad ke-19 di bawah pemerintahan Sunan Paku Buwana IX yang memunculkan orang besar Ki Ronggo Warsito. Florido menemukan relasi gender di Jawa banyak ditulis pada masa ini yang berkorelasi dengan runtuhnya kekuasaan politik. kedua Konstruksi Gender Kelompok orang Dagang, di samping priayi, basis social Muhammadiyah terdiri dari kalangan orang dagang dalam khususnya di masa awal perkembangannya, peran perempuan lebih dominan menguasai perdangan dari hulu ke hilir di karenakan peran sentral perempuan. ketiga Konstruksi dan Kontestasi Gender di Muhammadiyah, Muhammadiyah sebagai gerakan reformis atau pembaru, yang memiliki agenda memunculkan suatu tatanan masyarakat Muslim baru yang modern dan rasional atau dalam bahasa Ahmad Dahlan disebut dengan masyarakat Muslim berkemajuan dengan kata lain ungkapan tersebut mengandung isyarat munculnya masyarakat baru, termasuk perempuan yang berbeda dari sosok yang telah ada (Dzuhayatin, 2015). Pandangan umum Muhammadiyah terhadap Perempuan pada putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang menjelaskan bahwa laki- 34
laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk sebagai makhluk yang sempurna dan terhormat. Pergeseran ini akan mengukuhkan identitas Muhammadiyah sebagai organisasi modern dengan substantive dan responsive terhadap isu gender. 1.3 Hadirnya Organisasi Aisyiyah sebagai Representasi Kesetaraan Gender Berbicara sejarah berdirinya Aisyiyah tidak bisa dilepaskan kaitannya dari akar sejarah. Berdirinya Muhammadiyah telah mengillhami berdirinya hampir seluruh organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah, termasuk Aisyiyah, dengan berdirinya Muhammadiyah, Kiai Dahlan sangat memperhatikan embinaan terhadap wanita. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididik menjadi pemimpin, serta dipersiapkan untuk menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah, di antara mareka yang dididik oleh Kiai Dahlan ilah Siti Bariyah, Siti Dalalah, Siti-Busyro (putri Kiai Dahlan), Situ Dawingah, dan Siti Badilah Zuber. Anak-anak perempuan itu baru memasuki usia 15 tahun yang sudah diajak memikirkan soal-soal kemasyarakatan. Sebelum Aisyiyah secara kongkret terbentuk, yang dimana sifat gerakan pembinaan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak perempuan yang senang berkumpul, dan kemudian diberikan bimbingan oleh KHA Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Kelompok anak-anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Pendidikan dan pembinanaan terhadap wanita yang usianya sudah tua pun dilakukan jga oleh Kiai Dahlan dan istrinya ( Nyai Dahlan). 35
Ajaran agama Islam tidak memperkenankan mengabaikan wanita dan mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak, Kyai Dahlan bersama-sama KHA. Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang terdiri para gadis-gadis dan orang-orang wanita yang sudah tua, dalam perkembangannya, kelompok pengajian wanita itu diberi nama Sapa Tresna. Haji Fakhrudin kemudian mengusulkan nama Aisyiyah yang kemudian diterima oleh rapat terssebut Nama Aisyiyah dipandang lebih tepat bagi gerakan wanita ini karena didasari pertimbangan bahwa perjuangan wanita yang akan digulirkan ini yang diharapan dapat meniru perjuangan Aisyah, isteri Nabi Muhammad, yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. Aisyiyah dilaksanakan bersaman peringatan Isra"Mi"raj tersebut merupakan peringatan yang diadakan Muhammadiyah untuk pertama bimbingan jiwa keagamaannya bimbing langsung oleh KHA Dahlan. Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan Aisyiyah dicanangkan dengan mengadakan pemberantasan buta huruf pertama kali, baik buta huruf arap maupun latin pada tahun 1923. Dalam kegiatan ini para peserta yang terdiri dari para gadis dan ibu- ibu rumah tangga belajar bersama dengan tujuan untuk meningkatan pengetahuan odan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia public. Hadirnya Organisasi Aisyiyah, tahun 1917 yang dimana lima tahun setelah Muhammadiyah didirikan, persyarikatan ini secra melahirkan organisasi otonom pertama yang berfokus gerakannya dalam resmi 36
membina generasi muda perempuan Ortom yang dinamakan Nasyiatul Aisyiah ini menjadi symbol bahwa Muhammadiyah sangat menghormati kaum perempuan. Aisyiah biasa dikatakan menjadi pelopor emansipasi dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia. Muhammadiyah melalui Nasyiatul Aisyiah, telah terlibat aktif memperjuangkan penyetaraan hak dan kemerdekaan hidup perempuan jauh sejak bangsa ini belum merdeka yang memperjuangkan dengan tantangan yang tidak diragukan. Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan pelopor pembaruan yang berani dengan keluar dari zona nyaman untuk memulai pengupayaan terhadap keaadilan gender. Oleh karna itu Muhammadiyah dengan Nasyiatul Aisyiah merupakan perwakilan organisasi agama. 37
1.4 Dinamika Pengisian Kursi Gubernur DIY 1.4.1 Sisilah Raja Keraton Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyain pemerintahan sendiri atau disebut dengan daerah Swapraja, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kaultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I.Berikut sisilah Raja Kerajaan Mataram atau Raja Keraton. Gambar 2.1 Sisilah Raja Kerajaan Mataram Bendara Raden Mas Sujono 1756-1792 (Hamengkubuwono I) Bendara Raden Mas Sundoro 1792-1812 (Hamengkubuwono II) Bendara Raden Mas Surojo 1812-1814 (Hamengkubuwono III) Bendara Raden Mas Ibnu Jarat 1814-1823 (Hamengkubuwono IV) Bendara Raden Mas Batot Menol 1823-1835 (Hamengkubuwono V) Bendara Raden Mas Murtedjo 1855-1877 (Hamengkubuwono VI) 38
Bendara Raden Mas Murtedjo 1855-1877 (Hamengkubuwono VI) Bendara Raden Mas Musteyo 1877-1921(Hamengkubuwono VII) Bendara Raden Mas Sujati 1921-1939 (Hamengkubuwono VIII) Bendara Raden Mas Dorojatun 1949-1988 (Hamengkubuwono IX) Bendara Raden Mas Herjuno Darpito 1988-sekarang (Hamengkubuwono X) Sumber: (4 oktober 2018) Sri Sultan Hamengku Buwono I, Dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, pendiri dan pembangun Keraton Yogyakarta ini lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama Bendara Raden Mas (BRM) Sujono. Pangeran Mangkubumi merupakan putra Sunan Amangkurat melalui garwa selir yang bernama Mas Ayu Tejawati. Kelak, sebagai peletak dasar budaya Mataram, beliau akan memberi warna dan ruh tidak hanya bagi lingkungan keraton tetapi seluruh masyarakat Yogyakarta. Beliau meninggal pada tanggal 24 Maret 1792 (1 Ruwah 1718 TJ), dimakamkan di Astana Kasuwargan, Pajimatan Imogiri. IV 39
Sri Sultan Hamengku Buwono II. Lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret 1750 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengku Buwono I, ia diberi nama kecil Raden Mas (RM) Sundoro, saat ayahnya masih menjadi Pangeran Mangkubumi dan melakukan pemberontakan terhadap Surakarta dan VOC .Masa kecilnya dilalui bersama ibunda, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Kadipaten, di wilayah pengungsian akibat perang melawan VOC. Situasi tersebut kelak membentuk karakter yang keras pada diri Sri Sultan Hamengku Buwono II. Ketika kedaulatan Hamengku Buwono I mendapatkan pengakuan dalam perjnjiaan Giyanti 1755, Mas Sundoro juga ikut diakui sebagai Adipati Anom. Naik takhta Yogyakarta sebagai Sultan Hamengku Buwono II pada bulan Maret 1792. Ia merupakan raja yang penuh cita-cita. Sultan Hamengku Buwono II sendiri bersikap anti terhadap Belanda. Raja Kesultanan Yogyakarta ini memerintah selama tiga periode, yaitu 1792-1810, 1811-1812, dan 1826-1828. Posisi Sri Sultan Hamengku Buwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh,Pada periode kepemimpinannya yang ketiga ini, usia senja membuat kesehatan Sri Sultan Hamengku Buwono II menurun drastis. Pada tanggal 3 Januari 1828 (15 Jumadilakir 1755), Sri Sultan Hamengku Buwono II mangkat karena sakit. Beliau dimakamkan di Kotagede karena pada saat itu sedang berkecamuk Perang Jawa sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan prosesi hingga Makam Raja-Raja di Imogiri. Sri Sultan Hamengku Buwono III. Terlahir dengan nama Raden Mas Surojo, putra Sultan Hamengku Buwono II yang lahir pada tanggal 20 Februari 1769. Pada bulan Desember 1810 terjadi serbuan tentara Belanda 40
terhadap kraton Yogyakarta sebagai kelanjutan dari permusuhan antara Sultan Hamengku Buwono II melawan Herman Daendels. Sultan Hamengku Buwono II diturunkan secara paksa dari takhta. Herman Daendels kemudian mengangkat Raden Mas Surojo sebagai Sultan Hamengku Buwono III berpangkat regent, atau wakil raja. Ia juga menangkap dan menahan Pangeran Notokusumo saudara Sultan Hamengku Buwono II di Cirebon. Pada tahun 1811 Inggris berhasil merebut jajahan Belanda terutama Jawa. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sultan Hamengku Buwono II untuk nak takhta kembali dan menurunkan Sultan Hamengku Buwono III sebagai putra mahkota. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Desember 1811. Kemudian terjadi permusuhan antara Sultan Hamengku Buwono II melawan Thomas Raffles, yaitu kepala pemerintahan Inggris di Jawa. Pertempuran terjadi di Kraton Yogyakarta, dimana Thomas Reffles membuang Sultan Hamengku Buwono II ke pulau Penang, dan mengangkat kembali Sultan Hamengku Buwono III sebagai raja. Sri Sultan Hamengku Buwono IV. Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, putra kedelapan belas Sultan Hamengku Buwono III yang lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono tanggal 3April 1804. Ia naik tahta mengantikan ayahnya pada usia sepuluh tahun, yaitu tahun 1814. Karena usianya masih sangat muda, Paku Alam I ditunjuk sebagai wali pemerintahannya. Pada tanggal 20 Januari 1820 Paku Alam I meletakan jabatan sebagai wali raja. Pemerintahan mandiri Sultan Hamengku Buwono IV itu hanya berjalan dua tahun karena ia tiba-tiba meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1822 saat sedng bertamasya. Kemtian Sultan 41
Hamengku Buwono IV yang serba mendadak ini menimbulkan desas-desus bahwa ia tewas diracun ketika sedang betamasya. Sri Sultan Hamengku Buwono V. Nama kecilnya Raden Mas Menol dan dinobatkan sebagai raja di kesultanan Yogyakarta dalam usia 3 tahun.Putra keenam Hamengku Buwono IV yang lahir dari permisuri Gusti Kangjeng Ratu Kencono. Sewaktu dewasa ia bergelar Pangeran Mangkubumi. Ia juga erna mendapatkan pangkat Letnal Kolonel tahun 1839 dan Kolonel tahun 1847 dari pemerintahan Hindia Belanda. Dalam pemerintahan beliau dibantu dewan perwakilan yang antara lain beranggotakan Pangeran Diponegoro sampai tahun 1836. Dalam masa pemerintahannya sempat terjadi peristiwa penting yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung 1825-1830. Setelah perang selesai angkatan bersenjata Kesultanan Yogyakarta semaking diperkecil lagi sehingga jumlahnya menjadi sama dengan sekarang ini. Selain itu angkatan bersenjata juga mengalami demiliterisasi dimana jumlah serta macam senjata dan personel serta perlengkapan lain diatur oleh Gubernur Jenderal Belanda untuk mencegah terulangnya perlawanan kepada Belanda pada masa yang lalu. Beliau mangkat pada tahun1855 tanpa meninggalkan putra yang dapat mengantikanya dan tahta diserakan pada adiknya. Sri Sultan Hamengku Buwono VI. Nama aslinya Gusti Raden Mas Mutojo, putra kedua belas sultan Hamengku Buwono IV yang lahir pada tahun 1821 dari permisuri Gusti Kangjeng Ratu Kencono. Lahir 10 Agustus 1821 dan beliau meninggal 20 Juli 1877 pada umur 55 tahun. sultan 42
Hamengku Buwono VI naik takhta mengantikan kakanya, yaitu sultan Hamengku Buwono V pada tahun 1855. Pada masa pemerintahannya terjadi gempa bumi yang besar yang meruntuhkan sebagian besar Kraton Yogyakarta, Taman Sari, Tugu Golong Gilig, Mesjid Gedhe (mesjid kraton), Loji Kecil (sekarang Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta) serta beberapa bangunan lainnya di Ksultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono VII. Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Murtejo, putra tertua sultan Hamengku Buwono VI yang lahir pada tanggal 4 Februari 1839. Ia naik takhta menggantikan ayahnya tanggal 13 Agustus 1877. Masa pemeintahannya juga merupakan masa transisi menuju modernisasi di Yogyakarta. Banyak sekolah modern didirikan. Ia bahkan mengirim putra-putranya belajar hingga ke negeri Belanda. Pada tanggal 29 Januari 1921 sultan Hamengku Buwono VII yang saat itu berusia 81 tahun memutuskan untuk turun takhta dan mengangkat putra mahkotanya yang keempat (GRM Sujadi, bergelar GPH Purubaya) sebagai pengantinya. Dugaan yang muncul ialah adanya keterlibatan pihak Belanda yang tidak setuju dengan putra mahkota mengantikan sultan Hamengku Buwono VII yang terkenal selalu menentang aturan-aturan yang dibuat pemerintah Batavia. sultan Hamengku Buwono VII meninggal Pesanggrahan Ngambarrukma pada tanggal 30 Desember 1931 dan dimakamkan di Makam Imogiri. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Nama aslinya Gusti Raden Mas Sujadi. Lahir di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 3 Maret 1880 - 43
meninggal 22 Oktober 1939 pda umur 59 tahun. Ia memerintah tahun 1921, 1939. Dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta tanggal 8 Februari 1921. Pada masa sultan Hamengku Buwono VIII, Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasukpembiayaan sekolah-sekolah kesultanan. Putra-putra sultan HamengkuBuwono VIII banyak disekolahkan hingga perguruan tinggi, banyak diantaranya di Belanda. Setelah satunya adalah GRM Dorojatun yang bertakhta dengan gelar sultan Hamengku Buwono IX, yang bersekolah di Universitas Leiden. Pada masa pemerintahannya, ia banyak mengadakan rehabilita bangunan kompleks Kraton Yogyakarta. Salah satunya adalah Bangsal Pagelaran yang terletak paling depan sendiri (berada tepat di selatan alun-alun utara Yogyakarta). Ia meninggal pada tanggal 22 Oktober 1939 di kereta api di daerah Wates, Kulonprogo dalam perjalan pulang dari Jakartan untuk menjemput GRM Dorojatun dari negeri Belanda. GRM Dorojatun mendadak dipangil pulang yang belum sempat menylesaikan sekolahnya. Di Batavia, Sultan menyerahkan Keris Kyai Ageng Joko Pituru kepada GRM Dorojatun sebagai tanda suksesi kerajaan, sekaligus sebagai isyarat bahwa GRM Dorojtun-lah yang kelak akan menggantikan sebagai sultan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912 - meninggal di Washington, DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Ia adalah salah seorang sultan yang perna memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940-1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia perna menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua 44
antara tahun 1973-1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Dan perna menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Hamengku Buwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sanga. Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintahan RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa". Sebelum dinobatkan, sultan yang berusia 28 tahun bernegosiasi secara a lot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr. Lucien Adam mengenai otonomi Yogyakarta. Di masa Jepang, sultan melarang pengiriman romusha dengan mengadakan proyek local saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa local pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan pulalah yang mengundang Presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda I. Sri Sultan Hamengku Buwono X. Lahir 2 April 1946 dengan nama BRM Herjuno Darpito. Setelah dewasa bergerak KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelas KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Penobatan Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) dengan gelar resmi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkan Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati-ing- 45
Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada akhirnya, Sultan memutuskan mengeluarkan Sabda raja Pertama yang diucapkan pada tanggal 30 April 2015 dan kedua pada tanggal 5 Mei 2015. 1.4.2 Munculya UU No 13 Tahun 2012 UU No 3 tahun 1950 yang menjadi landasan yuridis formal pemerintah DIY pertama kali kemudian di revisi melalui UU No 19 tahun 1950. Kemudian mengalami perubahan menjadi UU No 9 tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan DIY, Kehadiran UU No 13 tahun 2012 untuk menegaskan mengatur secara khusus pengisian jabatan dan urusan keistimewaan Yogyakarta. Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 diyatakan resmi berlaku, Undang-undang tersebut terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal tersebut Pemerintah Pusat memberikan lima kewenangan khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima kewenangan tersebut yaitu: Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata ruang. Berdasarkan dari sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta sudah selayaknya jika hak-hak Istimewa diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perjalanan yang Panjang dan 46
polemic yang terjadi atas desakan masyarakat untuk dibuatkannya Undang-Undang Keistimewaan bagi DIY sampai di syahannya UUK DIY yang dituangkan dalam UU Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan. UUK tersebut menjelaskan bahwa Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY merupakan Pakualam yang bertahta termasuk proses dan mekanisme penentuan Sultan di Kesultanan dan Paku Alam di Kadipaten Pakualaman diserahkan sepenuhnya masing-masing kepada Kesultanan. Namun untuk kepentingan internal, Kesultanan tetap melakukan penyesuaian dengan UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam pemberian perlakuan Istimewa hanya berlaku di tingkat provinsi sementara pada kabupaten/kota tetap sama dengan daerah lainya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kedudukan Sultan dan Paku Alam system pemerintahan daerah, yang dimana posisi Sultan atau yang mengantikan Sultan sekaligus Gubernur DIY sampai sekarang tetap menjadi perdebatan. 1.4.3 Wacana Raja Perempuan dalam Internal Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikam penjelaskan mengenai Sabda Raja Dhawuh raja yang dikeluarkannya, yang dimana Sultan meminta semua pihak memahami Sabda Raja dan Dhawuh Raja tidak hanya dengan pikiran namun dengan rasa dan Sultan mengatakan bahwa Sabda Raja merupakan Dhawuh dan Allah. Sultan menjelaskan makna dari Sbada Raja yang di peroleh dari leluhur Eyang Panembahan 47
Senopati anatara lain, Buwono diganti Bawana karena Buwono yang mengartikan jagad kecil sedangkan Bawono jagad ageng(besar) (republika.co.id, 2015). Kemudian nama Kanjeng menjadi Sri, jelas Sultan, bermakna kembali sempurnanya jagad dan puncaranya jagad sehingga sudah utuh, sedangankan Khalifatullah Sayidin berubah menjadi Langgengin Tata Panatagama. Sultan tidak bisa menafsirkan lebih dari itu di karnakan Dhawuh dari Allah. Dalam Dhawuh Raja, Sultan mengatakan dilakukannya hanya menetapan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Bawana Langgeng Ing Mataram. Sultan mengatakan bahwa beliau hanaya diminta untuk menetapkan putri tetuanya menjadi GKR Mangkubumi (republika.co.id, 2015). Berikut Sabda Raja dan Dhawuh Raja yang di Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis 30 April 2015 dan 5 Mei 2015: 1. Sabda Raja. "Gusti Allah Gusti Agung Kuasa cipta paringana sira kabeh adiningsun sederek dalem sentolo dalem lan Abdi dalem." "Nampa welinge dhawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta lan rama ningsun eyang eyang ingsun, para leluhur Mataram Wiwit waktu iki ingsun Nampa dhawuh kanugrahan Dhawuh Gusti Allah Gusti agung, Kuasa Cipta Asma kelenggahan Ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng 48
Kasepuluh Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono langgeng ing tata Panatagama." "Sabda Raja iki perlu dimengerteni diugemi lan ditindake yo mengkono." Dalam bahasa Indonesia, Sabda Raja tersebut artinya: "Allah, Tuhan yang Agung, Maha Pencipta, ketahuilah para adik-adik, saudara, keluarga di Keraton dan abdi dalem, saya menerima perintah dari Allah, ayah saya, nenek moyang saya dan para leluhur Mataram, mulai saat ini saya bernama Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo. Sabda Raja ini perlu dimengerti, dihayati dan dilaksanakan seperti itu sabda saya.". 2. Dhawuh Raja Siro adi ingsun, sekseono ingsun Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo Kadawuhan netepake Putri Ingsun Gusti Kanjeng Ratu Pembayun tak tetepake Gusti Kanjeng Ratu GKR Mangkubumi. Mangertenono yo mengkono dawuh ingsun. Dalam bahasa Indonesia, Dawuh Raja tersebut artinya: Saudara semua, saksikanlah saya Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kesepuluh 49
Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo mendapat perintah untuk menetapkan Putri saya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Mengertilah, begitulah perintah saya 2015).. Sabda Raja yang dilontarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X yang mengenai siapa yang pantas menjadi Raja penganti Sultan Hamengku Buwono X. Salah satunya penilaian yang disampaikan adik Sultan HB X, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo beliau mengatakan, bahwa Sabda raja yang dikeluarkan Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X ternyata tidak didukung sejumlah kerabat keraton, terutama para adik laki-laki Sultan. Para pangeran keraton itu menilai, isi sabda Sultan, terutama terkait pergantian gelar raja, melanggar paugeran atau adat istiadat Keraton Yogyakarta 2015). Tabel 2.1 Sabdatama dan Sabdaraja 10 Mei 2012 6 Maret 2015 30 April 2015 5 Mei 2015 Sabdatama I Sabdatama II Sabda Raja Dawuh Raja Sumber: diolah berbagai sumber Sultan Hameng Kubuwono X pada 7 Maret 1989 dinobatkan sebagai Raja, Sultan sudah mengeluarkan dua kali Sabdatama dan Sabdaraja, Sabdatama ditujukan untuk kalangan eksternal, Sabdatama I 50
ditunjukan untuk memastika poin-poin Keistimewaan Yogyakarta diakomodasi dalam Undang-undang. Sabdatama II ditunjukan untuk mengakhiti polemic terkait pembahasan Perdais tentang Pengisian Jabatan Gubernur. Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda raja dimana dalam Sabda raja tersebut ada beberapa perubahan nama yang pertama perubahan dari Buwono menjadi Bawono, pengapusan gelar Khalifatullah mengganti kaping sedoso menjadi kaping sepuluh, mengubah perjanjian Kanjeng Ki Ageng Giring menjadi K Ageng Pamanah dan menyempurnakanKeris Kanjeng Kyai Ageng Giring menjadi Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun. Kemudian, Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Dawuh raja yang isinya terkait dengan perubahan gelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. 1.4.4 Wacana Gubernur Perempuan dalam Konstitusi Salah satu syarat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 huruf m Undang-Undang Keistimewaan DIY menyerahkan daftar riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung istri dan anak. Namun tidak disebutkan tentang suami pasal ini seolah-olah menyaratkan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karna itu ada sebanyak 11 pemohom di antaranya Saparinah Sadli,Siti Nia Nurhasanah, dan Ninuk Sumaryani Widiyantoro mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap pasaal 18 ayat 1 huruf m UU nomor 13 tahun 2012 2017). Dengan alasan mareka mempersalahkan terkait frasa 51
"istri" di dalam syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur, karna dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang di atur dalam Undang-Undang Keistimewaan yang bersifat deskriminasi yang menimbulkan penafsiran seolah-olah calon gubernur dan wakil gubernur harus laki-laki karna itulah alasan 11 pemohon mengajukan gugatan. Pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 12.02 keputusan dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberikan izin, jenis kelamin apa pun bias menjadi Gubernur DIY, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan Menyatakan frasa "yang memuat, anatara lain riwayat pendidikan, pekerja, saudara kandung, istri, dan anak" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) bertantangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Putusan dengan nomor 88/PUU-XIV/2016, frasa yang memuat antara lain riwayat pekerjaan, saudara kandung istri dan anak dalam pasal 18 ayat 1 huruf m UU Nomor 13 tahun 2012 itu bertetangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Berikut lima alasan 52
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait pasal 18 ayat 1 huruf m UU Nomor 13 tahun 2012: 1. Alasan Normatif: pasal 18B ayat (1) UUD 1945, negara menegaskan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. 2. Alasan Sejarah: secara sejarah status "daerah istimewa" kepada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang dinamakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan peran dan sumbangsih Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Yogyakarta Istimewa: pemberian status "Istimewa" kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pada masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. UU Indonesia tidak bias Turut Campur Kedaulatan Keraton: Secara historis maupun yuridis Kasultam Ngayogyakarta Hadiningrat lebih dahulu ada dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hokum yang berlaku dalam menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai Sultan di Kasultan Ngayogyakarta Hadiningrat 53
merupakan hokum yang berlaku di internal keraton Kasultanan dan di internal Kadipaten. 5. UU 13 Tahun 2012 Bersifat Diskriminatif: sebagai negara pihak (state party) maka sudah tentu terdapat kewajiban yang didasarkan pada hukum internasional (unternational legal obligation) bagi Indonesia untuk menaati ketentuan dalam hukum internasional yang dimana khasusnya dalam hal ini pentaatan terhadap larangan diskriminasi. Oleh karena itu, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendirianya bahwa diskriminasi adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus bertentangan pula dengan hokum internasional. Dengan kata lain Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah membatasi hak politik pihak-pihak tersebut untuk menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam hal ini perempuan 2017). Putusan Mahkamah Konstitusi 31 Agustus 2017 yang dimana Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pasal 18 ayah 1 huruf m tentang persyaratan calon Gubernur, Semula calon Gubernur haru menyertakan biodata saudara kandung, istri , dan anak. Dalam kata "istri: dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan Akibatnya dalam ketentuan persyaratan berubah. Calon Gubernur yang juga Sultan tidak harus laki-laki. Dalam Pasal 43 Amanat kepada Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertahta 54
melakukan penyesuaian dan penyempurnaan aturan di lingkungan kasultanan. Perdebatan dalam penentuan kursi Gubernur sekaligus menjadi raja di Keraton menjadi konflik yang menyebab kan banyak munculnya pro dan kontra pada saat pasca dan pra putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016. 55