Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : 1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Ketentuan Pidana Pasal 72 : (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (2)
KENAPA MEREKA TAKUT DAN ENGGAN BERURUSAN DENGAN POLISI Sebuah Catatan Harian CHRYSHNANDA DL ISBN : 978-979-18090-9-2 416 Halaman + xxxii
Daftar Isi Kata Pengantar Penulis ... xi Kata Pengantar ... xv Kata Sambutan ... xix Kata Penutup ... xxvii CDL Agustus 2010 Jabatan dan Pejabatnya ... 3 Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas (Gakkum Lantas)... 7 Kamseltibcar Lantas ... Implementasi Polmas Pada Fungsi Lantas... Pelajaran dari Filipina ... Samsat ... Polri Profesional, Cerdas, Tegas dan Humanis dalam Masyarakat Demokratis ... 22 Polantas sebagai Ikon Perkotaan dan Pariwisata ... 27 Polantas Dicaci dan Dinanti ... 31 Suatu Sore di Simpang Jalan ... 35 Operasi Kepolisian ... 39 Narsisme Para Pemimpin atau Agar Bapak Senang .... 42 CDL September 2010 Ormas dan Premanisme ... 47 Reformasi Polri Perlu Energi Baru ... 50 Penyerangan Warga kepada Institusi dan Petugas Polisi sebagai Pelecehan Hukum atau Akumulasi Kebencian ... 52 Disiplin, Inovatif dan kreatif sebagai Bagian dari Perubahan ... 55 10 13 16 19 v
Peran dan Fungsi Polisi dalam Penanganan Bencana Alam ... 57 Polisi dan Media ... 61 Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi ... 64 Memaknai Sikap yang Menyakitkan Hati ... 68 71 72 Pemolisian dengan Kearifan Lokal ... 76 Pemahaman Seni dan Budaya bagi Petugas Polisi ... 79 Pola Pemolisian ... 83 Polisi dalam Pemolisiannya dalam Puisi Lebaran ... Makna Menyelesaikan Masalah ... Kelompok Marjinal ... 86 Senyum Salam dan Sapa ... 90 Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi ... 92 Terorisme : Kejahatan Kemanusiaan dan Pembunuh Kehidupan ... 96 Terorganisir ... 99 103 107 Konflik	SARA	dan	Penanganannya	... Pola Pemolisian Kontijensi ... Paradigma dan Perkembangan Polisi dalam Menangani Lalu Lintas ... Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tilang ... Kebiadaban Perusak Peradaban ... Modernisasi Penanganan Lalu Lintas Keharusan dan Kewajiban ... Tindakan Tegas Kepolisian ... Pandangan Masyarakat dan Citra Polisi ... Konflik	dan	Penanganannya	... Polri Institusi Pembelajar? ... Lembaga Pendidikan Polri ... Polisi dan Media ... Polri,	Konflik	Antarwarga	... vi 110 114 118 120 124 127 130 135 138 142 145
CDL Oktober 2010 Polisi Sasaran Teroris? ... Menyehatkan Polisi ... O2H=Otak, Otot dan Hati Nurani ... Kecintaan dan Kebanggaan Menjadi Polisi ... Pengakuan Tersangka di Media ... Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ... Jasa Tak Terhimpun Dosa Tak Terampun ... Citra Polisi dalam Persahabatan : Sebuah Dialog ... Patroli ... Tim Transformasi ... Pelecehan Hukum ... Perdata Atau Pidana ... Tindakan Tegas atau Tindakan Keras ... Kritis vs Loyalitas ... Harga Diri dan Kehormatan ... Pembinaan SDM ... Electronic Enforcement ... Keselamatan Perlukah Menjadi yang Pertama dan Utama ... 202 Harapan Baru ... 206 Quo Vadis Korps Lalu Lintas? ... 210 Civil Disobidience atau Civil Disorder ... 214 Membangun Budaya dan Karakter Polisi Sipil yang Modern dan Demokratis ... 218 Polisi Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban dan Pejuang kemanusiaan ... 222 Penilaian Kerja ... 224 Empati Seorang Pemimpin ... 227 Perilaku Negatif ... 230 Oh... Lalu Lintas Jakarta, Kenyataan dan Harapan Sama Saja... 233 Inspiring Police ... 237 Teman Dalam Penderitaan ... 239 151 155 158 160 162 165 168 172 174 176 181 184 186 189 192 194 198 vii
Kesetiaan, Kecintaan, Kebanggaan Akan Tugas dan Tanggung Jawab ... 242 Belajar Menjadi Rasional ... 244 Core Business Polisi ... 240 CDL Nopember 2010 Citra Polisi dan harapan Masyarakat ... 251 Belajar Membandingkan Membangkitkan Kemampuan ... 254 Bangun karakter, Perbaiki Citra ... 257 Profesional dan Loyalitas ... 261 Managemen Bencana, Perlukah? ... 264 Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan ... 267 Car Loundering ... 269 Peran dan Fungsi Polisi ditengah Bencana ... 272 Ketika Kata Mewakili Hati ... 276 Citra dan Kepercayaan ... 277 Siapa Guru Bangsa Ini ... 280 Arti Sebuah Nama ... 283 Apa yang Salah ... 285 Guru ... 288 Korupsi : Kejahatan Kemanusiaan yang Membunuh Kehidupan ... 290 Micek Mbudek ... 292 Kejahatan Jalanan ... 295 Polmas ... 299 Grey Area ... 303 Tidak Boleh Kalah dengan Preman dan Premanisme . 306 Kemacetan Lalu Lintas ... 310 Minumlah Obatnya Bukan Resepnya ... 313 Polisi dan Guru ... 316 Teman Dalam Penderitaan ... 320 Hukum dan Pelecehannya ... 323 viii
CDL Desember 2010 Isu dan Counter Isu ... 329 Kesadaran dan Tanggung Jawab I ... 332 Kesadaran Sosial ... 335 Akpol Pusat Unggulan ... 337 Damarwulan ... 341 Kaderisasi Menjaga Mutu dan Meningkatkan Kualitas ... 343 Lawan Terorisme ... 347 Harapan dan Kenyataan: Hubungan Polisi dan Masyarakat... 350 Komunikasi dan Informasi ... 354 Kepercayaan adalah Segalanya ... 356 Birokrasi Feodal, Konvensional, dan Tidak Rasional ... 359 Pendapat dan Pendapatan ... 362 Belajar dari Rasa Malu ... 366 SDM Aset Utama ... 369	Amati,	Tiru	dan	Modifikasi	(ATM)	... 373 Menghargai Waktu ... 376 Citra dan Harga Diri ... 379 Integritas dan Komitmen ... 382 Kesadaran dan Tanggung Jawab II ... 385 Previlage ... 388 Keselamatan Berlalu Lintas "Keselamatan itu yang Pertama dan yang Utama" ... 391 Satu Hari Satu Ide ... 395 "Kalau ingin mencapai sesuatu arahkan otak dan hatimu pada sesuatu itu" ... 399 Keamanan dan Rasa Aman ... 401 Mimpi sang Pemimpin ... 406 Mewujudkan Mimpi ... 410 Inovasi	dan	Kreatifitas	... 414 ix
Penulis Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. "Non scholae, sed vitae discimus" Kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Pada awalnya kumpulan tulisan ini merupakan materi diskusi, sharing pendapat dan saling belajar dalam BBM grup di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan para Kasat Lantas Jajaran Polda Riau. Materi-materi yang disampaikan adalah ide-ide singkat dan sederhana yang merupakan catatan harian penulis dalam mengkritisi masalah-masalah yang terjadi sehari-hari dalam penyelenggaraan tugas polantas khususnya dan polri pada umumnya. Yang ditujukan untuk menstimuli dan	mengembangkan	inovasi-inovasi	serta	kreatifitas	dalam	penyelenggaraan tugas polantas jajaran Polda Riau. Namun dalam perjalanannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh polantas semakin hari semakin kompleks dan tidak hanya seputar masalah lalu lintas saja tetapi juga masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budayapun terjadi dan mempengaruhi tugas polisi lalu lintas. Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan menjadi bahan diskusi periode Sgustus s/d Desember 2010 dalam bbm grup : 1) xi
Dirlantas, 2) mitra polri, 3) eks batalyon Dharana Lastarya, 4) KIK UI, 5) Ikatan Sakura Indonesia, 5) Forum Polda Riau, 6) Polantas Pekan baru, 7) PJR polda riau, 8) Reg ident Polda Riau, 9) Mitra reformasi Polri, 9) Magelangan, 10) altar (alumni taruna) angkt 89, 11) Garuda bhayangkara (mantan pasukan perdamaian PBB),12) Alumni apeldorn, 13) Tim LLAJ (tim Lalu Lintas Angkutan Jalan) Selain itu juga sebagai bagian diskusi dalam mailing list, e mail, website maupun blog. Dari hasil diskusi ada berbagai saran dan kritik antara lain : 1) terlalu sering, sehingga orang akan bosan 2) untuk ukuran bbm terlalu panjang, 3) agar dibukukan, 4) ditulis ulang sebagai materi pelajaran ilmu kepolisian dan sebagainya. Kritik dan saran ini semakin menguatkan saya untk terus menulis dan menyampaikan ide-ide dan gagasan bahkan mengkritisi atas situasi yang ada (khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas kepolisian). Tatkala harus mengkritik saya pun akan melakukan kritikan yang membuat kuping merah atau hati panas bagi yang membacanya. Namun itu bukanlah suatu kebencian, atau sebagai upaya mencari cari kesalahan atau menyalahkan. Justru apa yang saya lakukan merupakan suatu kecintaan, kepedulian saya terhadap Institusi Polri yang saya cintai dan banggakan, yang telah memberi kesempatan bagi saya untk berkarya di dalamnya. Tak ada gading yang tak retak, tulisan-tulisan dalam buku ini penuh dengan kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Namun dari lubuk hati yang terdalam saya menyampaikan terimkasih kepada guru-guru saya, pimpinan-pimpinan saya, senior-senior saya, teman sahabat yg selalu mendorong saya untk terus menyampaikan dan menyuarakan ide-ide dan gagasan untuk belajar dari kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, harapan, kebutuhan serta tantangan masa kini dan untk menyiapkan masa depan yang lebih baik. xii
Tatkala senja mulai tertutup awan Malam kini makin gulita Yang ku tulis di sini bukanlah kebencian Tetapi krena ku cinta dan bangga Tatkala biji jatuh dan mati Di situlah awal kehidupan Tatkala polisi mampu mereformasi Tumbuhlah harapan dan kesejahteraan Belajar bukanlah untuk sekolah ttp unk kehidupan. Polisi ada bukanlah untuk mengejar n menangkap yg berbuat salah, ttp untk meningkatkan kualitas kehidupan. Jakarta Dalam Keheningan Malam Paskah April 2011 CDL xiii
Pengantar Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono Dr. Chryshnanda, penulis buku ini, adalah seorang perwira Polisi (saat ini berpangkkat Komisaris Besar Polisi), tetapi lebih dari itu, dia adalah seorang pemikir, karena pekerjaannya memang selalu berpikir. Dia selalu meluangkan waktu untuk merenung (atau	lebih	tepat:	berefleksi),	setiap	pagi	sebelum	memulai	tugasnya sebagai Polisi Lalu Lintas (saat tulisan ini dibuat, dia menjabat sebagai Dir Lantas, Polda Riau). Hasil renungannya selalu dia bagi (sharing) melalui BBM (Black Berry Massanger) group yang anggotanya terdiri dari alumni dan dosen Program Studi Ilmu Kepolisian, Pogram Pascasarjana UI, karena memang Chryshnanda adalah Doktor lulusan program studi tersebut. Melalui BBM itulah setiap pagi saya sarapan pagi dengan membaca renungan paginya. Isi	renungan	paginya	biasanya	hanya	merupakan	refleksi	dari	peristiwa-peristiwa sehari-hari yang biasa dialaminya di lapangan sebagai polisi lalu lintas. Karena itu isu-isunya biasanya sederhana dan memang merupakan pengalaman kita semua, sebagai warga negara Indonesia, ketika berhadapan dengan polisi, maupun xv
sebagai anggota polisi yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat.	Tetapi	dibalik	refleksi	sederhana	itu,	dia	menyisipkan	analisis	filsafah	-normatifnya	dan	mencoba	menganalisis	mengapa	terjadi penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Khususnya di era Polri sudah mandiri selama lebih dari satu dekade dan sudah begitu banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi di dalam tubuh Polri. Intinya ternyata kembali kepada persoalan manusia-manusia yang mengawaki organisasi alat negara yang namanya Polri ini. Lebih nyata lagi, sumbernya adalah pada kepemimpinan Polri, yang menurut Chryshnanda, adalah "ndoro-ndoro" yang lebih bersifat feodal ketimbang profesional. Dalam hal ini, maksud saya dalam hal mengkritik pimpinan, Chryshnanda tergolong berani angkat bicara. Walau tidak menyebutkan nama, tetapi pembaca tentu tahu siapa-siapa yang dimaksud. Menurut hemat saya dia berani mempertaruhkan karirnya untuk menguji sampai seberapa jauh kebebasan berpikir dan berpendapat memang dijamin di negeri ini. Untunglah sejauh ini, kebebasan berpikir dan berpendapat itu memang masih dijamin di negeri ini. Tetapi yang lebih penting dari itu, menurut pendapat saya adalah bagaimana caranya menyebar luaskan pikiran-pikiran Chryshnanda ini kepada publik atau masyarakat luas, sehingga masyarakatpun main kritis, tetapi sekaligus juga bisa lebih memahami persoalan-persaoalan yang sesungguhnya sedang terjadi dalam tubuh Polri. Karena itu, pada suatu kesempatan saya sampaikan kepada Chryshnanda, alangkah baiknya jika tulisan- tulisan itu dibukukan dan dipulikasikan. Maka jadilah buku yang sedang dibaca ini. Mudah-mudahan pembaca menikmatinya, karena selain materinya yang enteng dan bahasanya yang mudah dicerna, formatnya juga berupa tulisan-tullisan pendek yang mandiri. Masing-masing tulisan bisa dibaca tersendiri dan hanya makan xvi
waktu 2-3 menit untuk membaca satu artikel. Pas betul untuk mengisi waktu luang yang singkat, seperti sambil menunggu Busway, atau sambil makan pagi (kalau sudah bosan dengan koran yang isinya kerusuhan melulu). Selamat membaca. JAKARTA, 13 mei 2011. xvii
xviii
Sambutan Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si. MENGEMBALIKAN JIWA "SANG ANAK" Pada dekade awal 1960'an, penulis sudah duduk di bangku Sekolah Dasar dan masih ingat-mengenang kejadian-kejadian di suatu desa, terletak di salah satu pinggiran pantai selatan Madura. Di antaranya adalah kebiasaan untuk menghormat dengan cara menundukkan kepala atau memelankan kayuhan sepeda yang kita naiki atau bahkan turun dari sepeda sambil berucap salam "Gelenon" atau pemisi atau "kulo nuwun" kepada pak polisi yang bertugas, setiap kita lewat di depan Kantor Polisi. Kebiasaan menghormat tersebut berlangsung begitu saja secara alamiah tanpa direkayasa oleh siapapun, tanpa ada rambu lalu lintas yang mengharuskan tunduk kepala atau pelan-pelan atau turun dari sepeda. Kebiasaan tersebut seolah-olah sudah menjadi milik publik yang mengharuskan setiap orang yang lahir-hidup-bergaul dalam lingkungan desa-pinggiran pantai selatan Madura tersebut untuk berperilaku demikian. Kebiasaan tersebut, jika dibahasakan dalm gaya kampus atau gaya konstitusi, merupakan bentuk atau ujud dari tatanan nilai xix
bahwa setiap lembaga publik yang menjalankan tugas negara sepertihalnya kantor polisi harus dihormati. Suatu tatanan nilai merupakan bagian dari budaya yang menjadi pedoman berperilaku bagi setiap orang yang berada dalam lingkaran budaya tersebut. Ada atau tidak jabarannya dalam hukum tertulis negara, budaya hormat tersebut mendorong siapapun untuk melaksanakannya. Pembentukan sikap hormat bukan dimaksudkan untuk lembaga dan petugas kepolisian. Perilaku menyangjung menghormat lebih didorong oleh sikap dan perilaku para anggota kepolisian yang merakyat dan selalu berupaya mengayomi anggota masyarakat. Anggota kepolisian pada dekade itu ditugaskan bukan untuk menghukum orang namun untuk memberi rasa aman, menciptakan keharmonisan dalam masyarakat,	dan	menyelesaikan	konflik	dan	bukan	memperbesar	bara	konflik	yang	terjadi. itu Penulis	masih	ingat,	ketika	terjadi	konflik	antar	tetangga	di	desa yang berujung pada penggunaan "celurit" dan salah seorang di antaranya mengalami luka sangat parah meski tidak sampai mati. Ketika polisi datang tidak langsung membawa pelakunya ke kantor polisi dan dijebloskan ke dalam ruang tahanan atas dasar melakukan penganiayaan berat. Pak polisi justeru mengumpulkan anggota kedua keluarga termasuk pelaku di "langgar/surau" untuk diajak bermusyawarah. Tujuannya agar kedua keluarga yang	anggotanya	berkonflik	dan	bacok-bacokan	itu	mengakhiri	konfliknya,	tidak	saling	dendam	yang	akan	menciptakan	gangguan	ketidak-amanan dan ketidaknyamanan bukan hanya bagi kedua orang dan keluarga namun juga ketidakharmonisan komunal dalam lingkungan sosial secara keseluruhan. Sikap dan perilaku polisi, jika dibahasakan anak kampus yang	berorientasi	pada	final	goal	of	law	yaitu	kondisi	harmonis	dan tertib dalam masyarakat, tampaknya bersumber dari sebuah kesadaran bahwa negara termasuk di dalamnya polisi lahir dari xx
rahim seorang ibu kandung yang namanya rakyat. Sebagai anak wajib hukumnya bagi setiap anggota polisi yang bertugas untuk menjunjung tinggi dan membahagiakan sang ibu kandung dalam bentuk keharmonisan dan kedamaian sosial. Beban rasa bersalah akan merasuk dalam diri anggota polisi ketika bersikap dan berperilaku yang menyakiti hati rakyat. Kedamaian hati sang ibu wajib selalu dijaga sebagai bagian dari pengabdiannya. Demikain gambaran jiwa kepolisian yang penulis masih ingat, paling tidak, yang terjadi di satu desa-pinggiran pantai selatan Madura pada dekade awal tahun 1960'an. Kepolisian sebagai salah satu unsur kelembagaan negara terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Polisi sebagaimana seorang anak tumbuh menjadi remaja dan memasuki pergaulan baru serta mulai melepaskan diri dari genggaman tangan sang ibu. Ada 2 (dua) fenomena yang menandai masa pergaulan remaja, yaitu : (1) polisi memasuki kelompok pergaulan politik yang menyebabkan terkotak-kotaknya polisi sehingga ada polisinya partai A, ada polisinya partai B dan seterusnya; (2) polisi mengalami kondisi bias dalam memotret wajah sang ibu yaitu rakyat yang terkotak dalam lingkup kelompok pergaulannya. Pengabdian pada rakyat sang ibu hanya dimaknai pengabdian pada kepentingan kelompok lingkup pergaulannya. Jiwa polisi sudah mulai bergeser tidak lagi sepenuhnya mengabdi, mengayomi, dan melindungi seluruh rakyat, sang ibu, namun lebih pada rakyat yang menjadi anggota kelompoknya. Pada perkembangan berikutnya, polisi sudah meninggalkan rakyat, sang ibu, ketika negara sebagai tempat bersatunya polisi terpisahkan dari rakyat. Negara dengan rakyat ditempatkan dalam sisi yang berbeda. Polisi dengan rakyat dinilai sebagai sosok yang berbeda. Hubungan antara negara dan polisi di satu sisi dengan rakyat di sisi lain bukan lagi ditempatkan dalam hubungan sang ibu xxi
dengan anak sebagaimana dicita-citakan dalam Negara Organik atau Negara Integralistik. Hubungan keduanya diskenariokan sebagai dua sosok badan yang berbeda dengan kepentingannya masing-masing sebagaimana dalam negara yang menganut paham kapitalisme otoritarian. Negara mengembangkan kepentingan sesuai dengan yang dicitakan oleh rezim pemegang kekuasaan yang tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyatnya. Negara menganggap dirinya bukan lahir dari siapa-siapa, bukan lahir dari ibu yang namanya rakyat. Negara lahir dan ada dengan sendirinya untuk menguasai yang namanya rakyat. Bahkan negara menganggap dirinya sebagai ibu yang melahirkan rakyat yang tidak dikehendaki sehingga negara ya negara dan rakyat ya rakyat. Negara menyebut dirinya sebagai "Gue" dan rakyat disebut sebagai "Lo". Dalam paham individualisme, Gue dan Lo bukan hanya tidak sama namun keduanya tidak mungkin melebur menjadi satu. Kepentingan negara kepentingan Gue, sedangkan kepentingan rakyat kepentingan Lo. Bahkan begitu merasuknya paham individualisme, ketika rakyat diuntungkan dari memanfaatkan hutan tanpa izin atau menerima ganti rugi dari tanah yang diambil untuk kepentingan umum dalam jumlah yang menjamin kesejahteraan, pemberian kerugian tersebut dinilai merugikan negara. Perubahan di atas merasuk juga ke dalam jiwa kepolisian. Polisi dituntut untuk mengabdi dan membela kepentingan pemegang kekuasaan negara. Mulailah terjadi perubahan jiwa kepolisian dari polisi yang merakyat menjadi polisi yang represif. Polisi tidak lagi berbaur dan dekat dengan rakyat. Polisi dipaksa harus mengambil jarak dengan rakyat. Kepolisian dipaksa untuk melupakan sejarahnya sebagai anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang namanya rakyat. Kepolisian didoktrinir bahwa dirinya lahir dari seorang ibu yang namanya "negara". Jika negara menghendaki tindakan represif terhadap rakyat untuk xxii
mewujudkan kepentingannya, maka polisi bagaikan sebuah mesin akan bertindak mengikuti kemauan penguasa negara. Reformasi dapat ditempatkan sebagai gerakan moral syang ibu, rakyat, untuk menyadarkan syang anak yang "balelo". Reformasi ingin menuntun negara kembali pada jati dirinya sebagai anak yang membela kepentingan syang ibu kandung yaitu rakyat. Reformasi harus dimaknai sebagai gerakan yang ingin mengembalikan jiwa kepolisian sebagai polisinya rakyat, polisi yang dekat dengan rakyat, polisi yang selalu membela dan mengayomi serta melindungi kepentingan rakyat. Ketika rakyat menderita karena kebijakan negara karena tidak semua kebijakan berpihak pada rakyat, polisi dikehendaki membela rakyat yang menderita akibat kebijakan negara. Namun upaya untuk mengembalikan jiwa kepolisian yang merakyat dan membela kepentingan rakyat tidaklah mudah. Sama tidak mudahnya mengembalikan jiwa negara yang individualistis menyatu kembali dengan kepentingan rakyat. Di internal kepolisian sendiri, semangat untuk mengembalikan semangat dan jiwa kepolisian terus dilakukan. Hal ini dapat dicermati dari nilai baru yang dirumuskan dan dijabarkan seperti : "Kami memang belum baik, namun berupaya menjadi baik" atau "Kami belum sempurna namun kami selalu berusaha". Konsep ini bukan rangkaian kata tanpa makna namun ungkapan sebuah semangat atau tata nilai yang sudah dan terus dijabarkan ke dalam kebijakan dan ditanamkan sebagai nilai baru dalam setiap anggota kepolisian. lagi, suatu perubahan tidaklah mudah dilakukan, perubahan memerlukan suatu proses yang harus terus diupayakan dan didorong oleh semua pihak melalui kontrol sosial. Adalah seorang anggota kepolisian yang menyadari belum sempurnanya perubahan dalam diri lembaga kepolisian tempat mengabdinya, yang menuangkan kesadaran itu dalam sejumlah Namun sekali xxiii
tulisan pendek, yang kemudian dirangkum dalam buku berjudul : Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi? : Sebuah Catatan Harian. Tulisan dalam buku ini merupakan ungkapan kerisauan dan harapan seorang anggota kepolisian, Chryshnanda DL, mengenai masih belum tuntasnya proses pengembalian jiwa kepolisian menjadi polisi yang merakyat. Sebagian ungkapan kerisauan itu diungkapkan dalam nada yang serius, dan sebagian lainnya dibahasakan secara santai bahkan humoris. Namun semuanya tidak mengurangi intinya sebagai sebuah kerisauan dan kritik internal yang disertai dengan ungkapan harapan terhadap kepolisian di masa yang akan datang sebagai jalan keluar. Bagi sebagian anggota kepolisian yang belum peka terhadap kritik, tulisan ini dapat menimbulkan lonjatan kekagetan. Itulah cermin dan gaya seorang Chryshnanda yang secara obyektif mengkritik dirinya sendiri sebagai bagian dari institusi kepolisian. Chrysnanda, penulis buku ini, adalah seorang perwira Polisi berpangkkat Komisaris Besar Polisi dan lulusan doktor dari Program Studi Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Perpaduan sebagai perwira menengah dan titel doktor membentuk dirinya sebagai seorang polisi yang pemikir karena memang dia punya pikiran dan digunakan untuk berpikir. Dia selalu meluangkan waktu	untuk	merenung	dan	berefleksi	agar	dirinya	dan	polisi	mampu belajar dari masa lalu, untuk membangun masa kini, dan menyiapkan polisi yang mampu bekerja profesional dan modern di masa yang akan datang. Setiap pagi saya selalu menerima dan membaca kiriman emailnya	atau	BBMnya	berupa	hasil	refleksinya.	Bahkan	hasil	renungan	dan	refleksinya	selalu	dia	bagikan	melalui	BBM	(Black	Berry Message) group yang anggotanya para lulusan Program Studi Ilmu Kepolisian, Pascasarjana Universitas Indonesia dan beberapa perwira tinggi Polri. Hal ini menandakan bahwa Chryshnanda xxiv
selalu meluangkan untuk menuangkan pemikirannya setiap pagi sebelum memulai tugasnya sebagai Kadit Lanttas, Polda Riau. Polisi Lalu Lintas, jabatan yang dipangku saat buku ini dibuat. Isi	renungan	paginya	biasanya	hanya	merupakan	refleksi	dari	peristiwa-peristiwa sehari-hari yang biasa dialami di lapangan sebagai polisi lalu lintas. Karena itu isyu-isyunya biasanya sederhana dan ungkapan pengalaman yang dapat dicermati setiap orang sebagai warga negara Indonesia ketika berhadapan dengan polisi atau sebagai anggota poilisi yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat. Hanya sesuai dengan pendidikan doktornya, hasil	refleksinya	dibumbui	dengan	analisis	berbau	kampus	yaitu	filosofis-yuridis.	Ungkapan	kekurangan	dan	kurang	sesuainya	sikap dan perilaku kepolisian dengan norma hukum yang ada dapat dibaca dalam buku ini. Terselip di dalamnya harapan Chryshnanda agar Polri sudah berada dalam kedudukan yang mandiri selama lebih dari satu dekade dan sudah begitu banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi di dalam tubuh Polri semakin mendekati kesempurnaan. Kekurangan dan penyimpangan sudah seharusnya semakin terkikis mendekati sempurna sebagaimana ungkapan nilai : Kami memang belum sempurna, namun Kami selalu berusaha". Intinya, menurut Chrysnanda, upaya untuk menjadi semakin sempurna di samping perlunya kekuatan kontrol internal dan eksternal, juga tergantung pada manusia-manusia polisi itu sendiri dan wabil khusus pola kepemimpinan Polri. Upaya mengembalikan jiwa polisi yang merakyat tidak dapat dilaksanakan melalui pola kepemimpinan yang elitis atau dalam istilah yang selalu diucapkan Chryshnanda dengan pola kepemimpinan "ndoro- ndoro" feodalistik. Pola kepemimpinan yang diperlukan harus berkembang dari semangat populis dan profesional. Begitulah gaya polisi yang satu ini dalam mengkritik dirinya dan kelemahan institusinya termasuk pola kepemimpinan di xxv
dalamnya. Kesan saya, polisi yang bernama Chryshnanda ini cukup berani dalam menyampaikan kritik meskipun tertuju pada dirinya serta institusi dan pola kepemimipinan kepolisian. Bahkan dalam benak saya, gaya kritiknya cukup berani untuk menunjukkan adanya kebebasan berpikir meskipun dapat berdampak pada karir dirinya sebagai bagian dari anggota kepolisian. Namun saya tetap menilai dari sisi obyektivitas pemikiran seorang polisi serta semangat dan harapan yang terkandung dalam Buku ini yaitu untuk mendorong terjadinya proses mendekati kesempurnaan dari institusi kepolisian. Pola pemikiran dan gaya penyampaian selalu ditunjukkan oleh Chryshnanda secara konsisten dalam pergaulan sehari- hari saya dengan dirinya. Oleh karenanya, ketika kerisauannya tentang kondisi kepilisian saat sekarang dan harapannya pada kepolisian di masa yang datang dituangkan dalam tulisan singkat, saya	sarankan	kepadanya	untuk	menyebarkan	hasil	refleksinya	dengan cara merangkum ke dalam satu Buku. Hal yang lebih penting,	menurut	pendapat	saya,	bagaimana	hasil	refleksinya	dapat tersebar kepada masyarakat luas, sehingga mereka dapat ikut serta bersikap kritis terhadap perjalanan kepolisian, tetapi sekaligus juga bisa lebih memahami persoalan-persaoalan yang sesungguhnya sedang terjadi dalam tubuh Polri. Mudah-mudahan pembaca menikmatinya, karena selain materinya yang enteng dan bahasanya yang mudah dicerna, formatnya juga berupa tulisan-tullisan pendek yang mandiri. Selamat bersantai sambil menikmati hidangan dalam Buku ini. xxvi
Sekapur Sirih Aminoto SH., M.Si Sekalipun buku ini diberi judul "Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi?", tapi jangan berharap isi buku ini memberikan jawaban instan atas pertanyaan itu. Buku yang ditulis oleh Mas Chrys (nama panggilan Kombes Pol Dr. Chryshnanda DL) diangkat dari kumpulan aplikasi pesan instan khusus (BBM) bagi pengguna Blackberry. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku setebal 402 halaman ini lebih tepat merupakan "ngudarasa" (bahasa Jawa) yang berarti berbicara dalam perspektif ke dalam pada diri manusia melihat realitas yang dilihatnya dari kacamata diri sendiri. Ngudarasa atau berkata dengan diri sendiri, menelaah, mencerna, menanggapi, membuat argumen, terhadap realitas yang biasanya sangat menarik perhatian. Dalam ilmu komunikasi sering disebut sebagai komunikasi 'interpersonal' yaitu komunikasi yang berlangsung dalam diri kita, kegiatan berbicara dengan diri sendiri untuk memberikan makna intelektual dan emosional melalui perenungan, perencanaan dan penilaian kepada lingkungan sekitar. (Ronald L. Applbaum, Fundamental Concept in Human Communication, 1973:13). Tulisan yang ada dalam buku ini dikumpulkan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010, sebagian besar ditulis pada malam hari bahkan dini hari, "naik cetak dan beredar" pagi hari di BBM Group. Sebagian besar tulisan mengandung kritik dan otokritik, yang dikemas dalam berbagai gaya bahasa xxvii
dari euphemisme sampai sarkasme. Penulis dalam menuangkan gagasannya sangat tidak terikat pakem (pedoman penulisan), sehingga terkesan sebagai catatan harian yang dibiarkan apa adanya. Pada halaman awal bukunya, pembaca langsung "digeber" dengan kritik "Masihkah lembaga ini akan dikuasai kaum feodal, konvensional yang kasak-kusuk ke sana ke mari untuk memberi buluh bekti glondong pangareng-areng dalam menentukan jabatan yang diinginkan tanpa kompetensi? Kalau jawabannya 'ya' maka cepat atau lambat masa keemasan Polantas akan runtuh karena dikuasai oleh golongan pencari pesugihan yang bermental babu serta penghianat. Kalau jawabannya 'tidak' maka Polantas harus diawaki oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi, berkomitmen, berintegritas, konsisten, cerdas, bermoral, akuntabel, dan peduli pada institusi." (Judul "Jabatan dan Pejabatnya" 7 Agustus 2010.) Penulis adalah orang yang cermat. Kecermatannya dalam memetakan permasalahan (problem mapping) dan menawarkan juga patut mendapat perhatian. solusi (problem solving) Untuk yang satu ini, penulis sangat teliti, lihat saja dalam judul "Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi"(7 September 2010) penulis merumuskannya dalam faktor internal dan eksternal serta solusi alternatif apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi. Dalam tulisan berjudul "Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi?"(15 September 2010), penulis mengakhiri catatannya dengan "Sudah saatnya Polri secara arif dan bijaksana membahas dan memperbaiki faktor-faktor penyebab citra buruk, kurangnya kepercayaan, dan mengurai label buruk yang selama ini bagai kanker yang tumbuh dan berkembang." Sindirian "guyon parikeno" sebagai gaya penyampaian gagasan dan uneg-unegnya juga muncul dalam bentuk dialog, xxviii
seperti pada judul "Memaknai Sikap yang Menyakitkan Hati" (8 September 2010). "Seorang polisi berbicara dengan tersangka kasus kecelakaan lalu lintas. Sekilas tampak ia akan membantu dan memberi solusi. Simak saja dialog berikut ini: "Pak ini perkara kalau dilanjutkan akan merepotkan Bapak karena perlu biaya besar". "Pak tolonglah saya, sayakan sudah lama tidak bekerja, kalau selesai di sini bagaimana, Pak?" "Bagaimana saya mau membantu kalau kamu tidak berterus- terang dan tidak terbuka!" Maknanya, si petugas ingin tahu apa maunya tersangka dan punya uang berapa untuk dapat digalinya dan diperolehnya. Tersangka pun tersentak dan tertantang. Pintu seolah mulai terbuka. Apa boleh buat, sayang kata kucing kalau lihat ikan asin kalau tidak disikat. Digunakanlah kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan tawaran pertama. Ada juga dialog lengkap antara seorang polisi dan sahabatnya yang "taipan", tapi biarlah pembaca membaca sendiri isinya. Catatan penting yang dapat diambil yaitu kalimat "Harga diri memang harus di atas segala-segalanya. Kewibawaan petugas bukan dari jaim-nya tetapi dari tindakan dan produknya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat polisi dituntut untuk profesional, tulus merespon laporan dengan cepat, empati dan tentu juga problem solving. Cepat, dekat dan bersahabat". (Citra Polisi dalam Persahabatan: Sebuah Dialog ditulis 9 Okt 2010). Tak afdol kiranya, kalau tak mencatat frase monumental yang selalu ditulis mas Chrys yang kebetulan dijadikan judul tulisan "Polisi Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban, dan Pejuang Kemanusiaan" (23 Oktober 2010). Selain itu, terdapat tulisan yang memberi inspirasi untuk selalu mawas diri misalnya "Belajar dari masa lalu, menghadapi masa kini, dan menyiapkan xxix
masa depan merupakan salah satu core value dan kebijaksanaan untuk menyiapkan langkah yang berkesinambungan." (Lihat judul "Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan", 8 November 2010.) Belajar dan memperbaiki diri tidak selalu harus meniru dalam arti "copy paste", tetapi mengambil prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum. Jepang mampu mengambil hakikat dari apa yang ditirunya. Mereka tidak semata-semata meniru, namun mengembangkan dan menyempurnakannya. Prinsip amati, tiru, dan mengembangkan (ATM) telah mampu merealisasikan mimpi orang	Jepang	dalam	mewujudkan	berbagai	inovasi	dan	kreatifitas.	(17 Desember 2010). Belajar Menghargai Waktu, dia gunakan untuk mengkritik birokrasi dengan mengutip "8 Penyakit Birokrat" yang pernah muncul di mailing listnya. Misalnya ASMA (Asal Mengisi Absen), TBC (Tidak Bisa Computer), dan GINJAL (Gaji Ingin Naik Tapi Kerjanya Lamban), serta PUCAT (Pulang Cepat) ini menggelitik kritik tapi tetap mengandung senyuman. Untuk mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain, ia menulis di hari Natal pertama dan kedua dengan judul "Satu hari satu ide" (25 Desember 2010) dan "Kalau ingin mencapai sesuatu arahkan otak dan hatimu pada sesuatu itu" (26 Desember 2010). Pada bagian akhir bukunya tanpa tendensi dan pretensi, penulis memberi judul "Mimpi Sang Pemimpin" (29 Desember 2010), "Mewujudkan Mimpi" (30 Desember 2010), dan "Inovasi dan Kreatifitas"	(31	Desember	2010). Buku ini tampaknya tidak dimaksudkan untuk pembacanya berkerut memikirkan sistematika penulisan, tapi mengajak dan memerdekakan pembaca untuk mengikuti logika liar penulisnya. Tapi sekali lagi, bukan sistematika yang penting, tapi isi dan pesan yang disampaikan kiranya lebih penting dan menjadi catatan penting dalam buku ini. Seperti sering disampaikan oleh penulisnya, dalam kredo "tiada hari tanpa perbaikan, tiada xxx
hari tanpa kebaikan" itulah upaya yang terus menerus penulis lakukan. Rupanya penulis sadar betul, bahwa metode "replikasi" (penyampaian berulang dan terus menerus) akan efektif digunakan untuk menyampaikan konsep, model dan pemikiran penulis. Dengan "replikasi" alam bawah sadar akan mencatat dan membekas pada ingatan. Kesemua pernak pernik dalam kehidupan Polisi rasanya terwakili dalam buku ini sehingga pembaca diajak menyelami kehidupan Polisi dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Kendati disampaikan dalam gaya Metaraman "guyon parikeno" pembaca seolah mendapat gambaran utuh mengenai sosok polisi,yang kadang ditakuti, dicemooh, dicaci maki, tapi sekaligus dirindukan kehadirannya. Berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi Polisi memang terungkap dalam buku ini, namun penyelesaian seolah berakhir pada dinding tebal yang tak mudah dibobol. Kalau kita lihat keseharian penulis, mestinya masih banyak hal yang bisa dieksplrorasi lagi. Jika memang buku ini diniatkan menjadi sebuah bacaan ringan, rasanya tetap membutuhkan perenungan, tapi untuk dikategorikan bacaan berat banyak hal yang disampaikan dengan "celelekan" Namun terlepas kelemahan yang ada, secara umum buku ini saya sangat layak menjadi bacaan bagi polisi khususnya, dan masyarakat pada umumnya yang masih peduli pada polisi dan lembaga kepolisian. Buku ini menyadarkan kita semua bahwa perubahan selalu harus dimulai dari yang paling sederhana, paling dekat dan dari diri sendiri. Kiranya	buku	ini	merupakan	refleksi	jiwa	yang	sarat	makna	dari kehidupan seorang Polisi berpangkat Kombes, yang dalam keseharian sama sekali tidak menampakkan diri seorang petugas "alat negara", tapi "penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan". xxxi
Membaca keseluruhan isi buku mas Chrys, Saya jadi ingat syair sindiran yang dibuat Tan Tjien Hwa, jurnalis harian Warna Warta dan pemilik toko buku di Tjapkauwking, Semarang. Tan Tjien Hwa adalah salah satu tokoh genre otokritik dalam masyarakat Tionghoa terhadap kalangan Tionghoa sendiri, terutama elitenya. "Djangan toewan bersakitlah hati, kaloe ada famili terseboet nanti, soedah takdirnja Allah dan Goesti, djahat dan baik terkarang misti."(Stevanus Subagijo, Seni Otokritik dalam Masyarakat Tionghoa, Investor Daily Indonesia, Rabu, 2 Februari 2011 | 9:53) Yogyakarta, Mei 2010 xxxii
CDL Agustus 2010 "Sikap bijak merupakan bagian dari keteladanan kepada masyarakat, agar tidak selalu menilai jelek dan curiga terus-menerus terhadap Polisi Lalu Lintas ..." 1
Jabatan dan Pejabatnya Suatu hari ada telegram mutasi jabatan. Dalam telegram itu dijelaskan bahwa si A ditawari menjadi pejabat di sana. Si B ditawari jadi pejabat di situ... . Sambil terhera-heran, saya bertanya, "Kok nggak ada yang menawari saya jabatan ya? Jabatan kok ditawar-tawarkan. Yang ditawari orangnya itu-itu saja dan yang dianggap loyalitasnya tidak diragukan lagi dalam "melayani". Yang kutanya dengan ketus menjawab keras, "Jadi pejabat lalu lintas ya jangan apatis ... Mau berbagi... Mau ngadep sana sini... Harus loyal luar dalam. Jangan suka mengeluh. Pokoknya siap melaksanakan. Ya kita harus tahu jugalah sama sanak famili dan keluarga. Kalau perlu sak babu babunya harus direspeki " Kepala saya pusing mendengar jawaban seperti itu. Dia tidak peduli, terus saja ngrocos dengan jurus ngolor dan membabunya. Ini jelas menunjukan ketololan dan sikap babunya yang tak layak menjadi pejabat polantas di zaman reformasi (mungkin itulah 3
yang top markotop di zaman kejayaan para koruptor). Ya, zaman sekarang ternyata masih ada, bahkan ditumbuhkembangkan oleh golongan-golongan tertentu, yang berkiblat pada pandangan bahwa menjabat adalah anugerah untuk mencari kekayaan. Dari cerita di atas jelas pendekatan orang itu adalah materialis dan dapat dipastikan ia mengabaikan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya, nilai perjuangan, kompetensi, profesionalitas, serta	obyektifitas.	Berbagai	hal	yang	ideal	tidak	lagi	dianggap	penting. Bagi orang seperti ini, uanglah yang berkuasa sekaligus kebanggaan sehingga untuk mencapainya dihalalkanlah segala cara. Tentu aparat seperti itu tidak akan mampu memuliakan institusinya dan tidak mungkin peduli terhadap masyarakat yang dilayaninya. Pasti ia akan jadi benalu. Gaya kepemimpinannya akan sepereti katak berenang : menyembah ke atas, menyepak ke samping, dan menginjak ke bawah. Yang baik-baik hanya yang di atas, itupun masih dipilih. Yang menjabat dan yang besar pengaruhnya itu yang dipilih, sedangkan yang tidak pasti dianggapnya rumput dan ilalang liar juga. Rekan dan bawahnya dijadikannya batu pijakan. Masyarakat akan dilibasnya demi sungkem memberikan glondong pangaren areng sebagai buluh bekti (upeti karena menjabat bukan karena prestasi, namun karena hutang budi). Model kebudayaan seperti itulah yang kini tengah terjadi, suatu kebudayaan yang bertentangan dengan yang ideal. Lalu, apa itu kebudayaan? Kebudayaan jika dilihat sebagai fungsi merupakan konsep, teori, keyakinan, pedoman yang dimiliki oleh individu, masyarakat, atau organisasi yang digunakan secara selektif dalam memberdayakan sumber daya yang ada. Di Polri, khususnya Polantas, kebudayaan adalah konsep, pengetahuan, keyakinan, nilai, dan pedoman yang diyakini sebagai frame work dalam menyelenggarakan tugasnya di tingkat manajemen 4
maupun operasional. Di sini, kebijakan pimpinan dijabarkan dan dipedomani dalam melaksanakan tugas. Kebudayaan Polri bersumber dari UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Tribrata, dan Catur Prasetya, kode etik Polri, Perkap, serta berbagai petunjuk dan pedoman-pedoman pelaksanaan kerja. Ada kalanya semua itu diabaikan atau dikalahkan oleh nilai-nilai inti (core value) yang diyakininya. Tindakan ini tentu tidak akan membawa citra positif. Ongkos sosialnya pun mahal, yaitu mendapat citra buruk dan ketidakpercayaan masyarakat. Apabila ini terjadi pada Polantas, sudah pasti merupakan kebangkrutan yang amat memalukan sekaligus membahayakan karena legitimasi atas kewenangannya diragukan karena dianggap menyelewengkan atau menyalahgunakan. Keadaan ini memang sudah mulai berkurang, namun masih ada sekelompok orang yang berpandangan seperti itu, bahkan melanggengkannya; menganggap pejabat lalu lintas sebagai orangnya bapak ini atau bapak itu dan core value-nya bukan pelayanan kepada masyarakat tetapi uang. Apabila pola pikir demikian membudaya, maka pola pikir itu akan menjadi kangker bagi institusi. Dapat dipastikan tidak ada prestasi dan tidak perlu kompetensi. Yang ada adalah orang-orang yang mengeksploitasi apapun dengan tujuan yang pasti temporer, parsial, seremonial, penuh kepura-puraan, dan tidak tulus. Pejabat-pejabat di tempat- tempat itu menjadi untochable karena sama dengan siluman. Polisi Lalu Lintas boleh dikatakan telah ikon, menjadi unggulan sekaligus menginspirasi, menjadi andalan yang dipercaya sebagai korps. Masihkah lembaga ini akan dikuasai kaum feodal, konvensional yang kasak-kusuk ke sana ke mari untuk memberi buluh bekti glondong pangaren areng dalam menentukan jabatan yang diinginkan tanpa kompetensi? Kalau jawabannya 'ya' maka cepat atau lambat masa keemasan Polantas akan runtuh karena dikuasai oleh golongan pencari pesugihan Sekarang, 5
yang bermental babu serta penghianat. Kalau jawabannya 'tidak' maka Polantas harus diawaki oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi, berkomitmen, berintegritras, konsisten, cerdas, bermoral, akuntabel, dan peduli pada institusi. Di lingkungannya senantiasa inovatif, kreatif, serta memiliki cita-cita besar untuk membangun Polantas dan masyarakatnya. Bagaimana? Akankah kita masih berharap pada model-model konvensional atau berani keluar dari tatanan gombal yang memalukan dan memuakkan itu? Semoga hati nurani masih menjadi panduan! CDL 7 Agustus 2010 6
Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas (Gakkum Lantas) Membaca koran Kompas (edisi 9 Agustus 2010, rubrik Metropolitan, hlm. 25) tentang sanksi bagi pemicu kemacetan dikatakan bahwa karena pertambahan kendaraan pribadi yang tidak terkendali, pemerintah perlu mengevaluasi dan mengenakan sanksi tehadap pusat kegiatan seperti mal, perkantoran, dan pengembang perumahan yang menjadi pemicu kemacetan. Pertanyaannya, bagaimana dengan para pengguna lalu lintas yang menjadi pemicu kemacetan, seperti pembangunan infrastruktur, bus atau truk atau angkutan umum yang tidak layak operasional dan mogok, pengemudi angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan, pedagang kaki lima, pasar tumpah yang sampai di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan sebagainya? Apakah kepada mereka juga dikenakan sanksi? Jawabannya adalah 'ya'. 7
Kembali kita bertanya, dalam fungsi penegakkan hukum lalu lintas, apakah hanya menilang dan menyidik kecelakaan lalu lintas? Bagamana pula dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun demo yang tanpa izin sehingga menimbulkan kemacetan? Menurut saya seharusnya Polisi Lalu Lintas juga harus memberi sangsi atau tindakan bagi para pemicu kemacetan lalu lintas. Ini yang perlu dipikirkan dalam penataan ulang sistem Gakkum Polantas karena Gakkum Lantas bukan sebatas tilang dan lidik laka saja, tetapi juga menegakkan hukum bagi seseorang, sekelompok orang, atau institusi pemicu kemacetan. Di samping itu, perlu juga dipikirkan cara perolehan sumber dana untuk pembangunan lalu lintas dan infrastrukturnya, baik dari para penggunanya maupun dari para pelanggar atau para pemicu terjadinya masalah-masalah lalu lintas. Bagi petugas Polantas, menegakkan hukum memang harus diyakini sebagai tindakan dengan tujuan berikut. Pertama, menyelesaikan	konflik	atau	masalah	dengan	cara	yang	beradab	melalui pemetaan dan mencari akar masalah untuk menemukan terpeliharanya kamseltibcar solusi yang bermanfaat bagi lantas. Kedua, memiliki kepekaan, kepedulian, keberanian, dan kemampuan mencegah terjadinya masalah yang lebih luas. Ketiga, melindungi, mengayomi, serta melayani korban maupun pencari	keadilan	dalam	rangka	upaya	mendukung	produktifitas	dan melindungi harkat serta martabat manusia. Keempat, melakukan tindakan edukasi yang dapat membangun kepekaan atau kepedulian pada kamseltibcar lantas. Kelima, menciptakan kepastian hukum yang dapat menjadi sandaran bagi pemecahan masalah. Sehubungan dengan penjelasan di atas, apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan Gakkum Lantas? Ada sembilan langkah yang dapat dilakukan. 1. Memetakan wilayah, masalah, dan potensinya. 8
2. Membuat standar kamseltibcar lantas yang dapat dijadikan pedoman bagi upaya gakkum 3. Membuat MoU dengan unsur CJS lainnya 4. Membentuk forum yang berisi representasi dari seluruh pemangku kepentingan. 5. Menyiapkan sistem on line baik untuk kontrol dan gakkum. 6. Menyiapkan soft ware dan hard ware pendukung electronic enforcement. 7. Menyiapkan sumber daya manusia (penyidik) yang profesional 8. Mendorong pengkajian dan pembenahan sistem pendanaan untuk pengadaan dan perawatan infrastruktur lalu lintas. 9. Membangun sistem K3i untuk menciptakan keterpaduan yang berkesinambungan Pemikiran-pemikiran kritis atas sistem yang ada dalam mewujudkan dan pemeliharaan kamseltibcarlantas memang bukan hal mudah, tetapi terus dirintis dan diperjuangkan. CDL Pekanbaru-Jakarta, 9 Agustus 2010 9
Kamseltibcar Lantas keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas) adalah situasi dan kondisi penggunaan lalu lintas merasa baik dengan atau tanpa kendaraan; merasa aman karena terbebas dari rasa ketakutan, tidak adanya ancaman hambatan maupun gangguan kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, pengguna lalu lintas terjamin keselamatanya akibat terhindar dari segala marabahaya. Ketertiban ini dapat dipahami akibat adanya pengaturan dan kesadaran serta tanggung jawab baik untuk dirinya maupun orang lain. Kelancaran berarti arus lalu lintas berjalan lancar tanpa ada hambatan tanpa ada gangguan yang dapat menimbulkan kemacetan. Apa yang harus dilakukan oleh polisi dalam mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas? Kamseltibcarlantas (keamanan, 1. Membangun political will atau dukungan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan LLAJ. 2. Membangun sistem. 3. Membuat pemetaan untuk kecepatan dan kedekatan penanganan. 10
4. Melakukan	survey	dan	mengidentifikasi	masalah. 5. Melakukan analisis dan melakukan pengkajian. 6. Mengoperasionalkan sistem yang telah dibangun berdasarkan hasil anev maupun kajian (tur jag wal patroli pembatasan pengalihan arus dan sebagainya) 7. Membangun net working 8. Mengoptimalkan sistem pendukung yang terpadu 9. Memberi rekomendasi (pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, pembatasan, perijinan, pengendalian) 10. Menyelenggarakan K3i 11. Mengedukasi 12. Memperketat uji SIM 13. Menegakkan hukum 14. Mengoptimalkan kemitraan 15. Membangun forum sebagai wadah untuk kemitraan dalam rangka mencari akar masalah dan menemukan solusi 16. Mengevaluasi kinerja 17. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik yang berkaitan dengan kamseltibcarlantas 18. Melakukan inovasi-inovasi terus menerus dan mencari kreatifitas	baru. Ke-18 langkah tersebut di-manage dalam TMC sebagai pusat K3i (komunikasi, koordinasi, kodal, dan informasi) yang diawaki oleh para petugas profesional dengan IT yang modern serta program-program yang unggul. Hal tersebut tidak mudah dalam implementasinya. Diperlukan proses yang panjang dan berkesinambungan. Diperlukan komitmen dan integritas pimpinan penyelenggara LLAJ yang menyadari, memahami, dan meyakini bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, 11
cermin budaya bangsa, dan cermin kemajuan suatu bangsa. Jika tidak, jangan harap akan terwujud dan terpelihara sebuah kamseltibcarlantas....... CDL Jakarta 11 agustus 2010 12
Implementasi Polmas pada Fungsi Lalu Lintas Polmas merupakan implementasi community policing dalam penyelenggaraan tugas Polri. Community policing	merupakan	filosofi	dan	strategi	pemolisian dengan prinsip sebagai berikut. 1. Polisi bersama-sama dengan masyarakat bekerja sama untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima dan disepakati bersama. 2. Keberadaan polisi dimaksudkan untuk mengurangi rasa takut masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas. 3. Tindakan-tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan. 4. Keberadaan polisi ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Polisi dalam mengimplementasikan pemolisiannya dilandasi oleh prinsip kemitraan dalam memecahkan masalah yang 13
diterapkan pada lingkup kecil. Modelnya bersifat proaktif berupa patroli, pemetaan, penempatan pos-pos polisi, serta petugas polisi yang didukung oleh warga masyarakat yang dilayaninya. Model implementasi Polmas ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, komunitas yang berdasar pada wilayah/area/ territorial (geographical community) dengan batas-batas wilayah tertentu, seperti RW dan kelurahan. Kedua, kelompok-kelompok kepentingan/kategorial (community of interest) yang tidak ada batas wilayahnya tetapi memiliki kepentingan yang sama di antara mereka, seperti kelompok asal suku bangsa, asal daerah, hobi, pekerjaan, dan sebagainya. Keberhasilan tugas polisi dalam menangani masalah-masalah dalam dua kelompok tersebut bukan semata-mata pada pengungkapan kasus tetapi mengusahakan agar kasus atau perkara tidak terjadi. Lalu, bagaimana pula implementasi Polmas pada fungsi lalu lintas? 1. Membangun model kewilayahan berdasarkan area/teritorial dengan cara membagi wilayah dalam penggal-penggal jalan yang bisa dengan mendirikan pos-pos polisi atau pembagian tugas wilayah penggalan pada petugas patroli. 2. Menangani kelompok-kelompok kepentingan/kategorial/ kelompok-kelompok kemasyarakatan, seperti klub, asosiasi, pengusaha angkutan umum, pengemudi, dan sebagainya. Implementasi di atas harus dibantu oleh sebuah sistem terpadu yang dikendalikan melalui TMC guna mendukung petugas pos atau petugas pada penggallan tertentu baik oleh petugas patroli maupun petugas dari pos terdekat. Semuanya berdasarkan pada hasil pemetaan (mapping) dan sistem K3i yang didukung oleh sarana dan prasarana berbasis teknologi (ITS: intelegence Transportation System). Dengan demikian, tidakan bisa cepat dilakukan dalam menyelesaikan masalah lalu lintas yang terjadi. Untuk kelompok-kelompok kategorial masalah bisa ditangani dengan program-program yang dielaborasikan dengan pendidikan 14
di sekolah-sekolah formal, maupun program-program dari Polantas, seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah, police go to campus/school, safety riding, cara aman ke sekolah, taman lalu lintas, dan sebagainya. Selain itu, dibangun pula forum, asosiasi, atau dewan, seperti community safety, komunitas korban kecelakaan, asosiasi orang tua murid-guru dan sebagainya. Penerapan Polmas pada fungsi lalu lintas ini tidak dilakukan dengan cara-cara instan atau dengan seremonial yang penuh dengan kepura-puraan tetapi dilakukan secara terpadu, bertahap, dan berkesinambungan dengan pola kemitraan bersama para pemangku kepentingan, di antaranya adalah pemerintah daerah, DPRD, LSM, media, sektor bisnis, dan masyarakat. Aksi yang dikedepankan bertolak dari model pemolisian yang humanis, misalnya komunikasi, konsultasi, petunjuk, penjagaan, pengaturan, patroli, TPTKP (tindakan pertama di tempat kejadian perkara), dan sebagainya. Semua tindakan tersebut merupakan satu sistem yang terpadu yang didukung oleh teknologi yang ada pada	TMC.	Ukuran	keberhasilannya	dapat	diukur	dari	filosofi	dan	strategi polmas yang telah ditetapkan, sebagai berikut. 1. Terwujud dan terpeliharanya kamseltibcarlantas, 2. Meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. 3. Terbangunnya budaya tertib lalu lintas 4. Meningkatnya kuualitas pelayanan kepada publik CDL Jakarta, 24 Agustus 2010 15
Pelajaran dari Filipina Drama pembebasan sandera terhadap wisatawan Hongkong yang disandera oleh seorang mantan polisi Filipina berakhir tragis karena memakan korban delapan orang wisatawan meninggal dunia (23 Agustus 2010). Walaupun polisi berhasil melumpuhkan penyandera tetapi korban terlanjur berjatuhan. Kepala Kepolisian Philipina mengakui taktik dan strategi yang mereka lakukan memang lemah. Kejadian di Jose Rizal Park yang tidak jauh dari Istana Malacanang itu tentu mencoreng nama baik negara dan bangsa serta melemahkan tingkat kepercayaan nasional maupun internasional. Apa yang terjadi di Filipina seperti tergambar di atas harus menjadi cermin bagi kepolisian dalam melakukan tindakan dengan upaya paksa. Tindakan tersebut harus dikaitkan dengan peran dan fungsi polisi dalam negara demokratis yang berbunyi sebagai berikut. 1. Mewujudkan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. 2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM. 3. Transparan. 16
4. Akuntabilitas kepada publik. 5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaanya, bolehkah polisi melakukan tindakan upaya paksa (menangkap, menggunakan tongkat, borgol, dan senjata)? Kalau boleh mengapa dan kapan? Polisi menggunakan upaya paksa untuk melindungi harkat dan martabat	manusia	yang	produktifitasnya	terganggu	oleh	tindakan	perorangan atau sekelompok orang. Polisi harus melumpuhkan tindakan-tindakan yang menghambat, merusak, atau mematikan produktivitas itu. Dalam melakukan tindakan itu, polisi melalui prosedur pada saat yang tepat, cepat, dan akuntabel. Saat yang tepat berarti mengenai sasaran dan tidak salah sasaran serta tidak ada korban selain yang menjadi target sasaran. Cepat merupakan tindakan yang profesional, mahir, dan terlatih. Akuntabel berarti tindakan tegas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara adminstratif, teknis kepolisian, hukum, maupun moral. Apakah upaya paksa hanya dimiliki oleh para petugas kepolisian yang khusus seperti Densus 88, Brimob, dan Reskrim? Ternyata tidak. Petugas kepolisian umum dan polisi lalu lintas pun harus mempunyai kemahiran dan ketrampilan dalam menggunakan alat-alat kepolisian yang dapat digunakan untuk mendukung tindakan tegas. Mengapa demikian? Polisi lalu lintas bertugas di bagian depan yang menjadi etalase Polri. Hampir semua tindakan kriminalitas menggunakan lalu lintas sebagai tempat aksinya, tempat pelariannya, atau saat mendistribusikan hasil kejahatannya. Oleh karena itu, masalah-masalah yang terjadi di jalur-jalur lalu lintas sangat kompleks sehingga perlu pengetahuan, ketrampilan, dan kemahiran petugas lapangan. Para petugas itu harus mampu mendatakan, memetakan, berkomunikasi, bernegosiasi, menembak, dan membela diri. Semua kemampuan itu selain dilatihkan secara teori dan praktik secara parsial juga ada model-model problem solving-nya. 17
Pertanyaanya kemudian, adakah waktu bagi petugas Polantas berlatih atau belajar hal-hal itu secara berkala? Petugas-petugas yang ada di kota-kota besar yang selalu sibuk dan kota-kota kecil yang dianggap aman harus menyempatkan diri untuk latihan walaupun sulit dan terbatas sumber dayanya. Kita harus ingat peristiwa di Filipina yang mengguncang dan merusak citra dan kepercayaan publik, karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. CDL Jakarta, 25 Agustus 2010 18
Samsat Sistem Administrasi Manunggal Satu AStap (Samsat) merupakan wadah bagi petugas Polantas untuk (regident)	menangani	registrasi	dan	kendaraan bermotor dalam memberikan surat tanda nomor kendaraan. Petugas dinas pendapatan pajak daerah melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dilayani oleh PT Jasa Raharja. Samsat merupakan kesatuan dari tiga institusi yang bertujuan untuk: identifikasi 1. Memberikan jaminan keabsahan/legitimasi keberadaan/ kepemilikan kendaraan bermotor (KBM). 2. Memfungsikan dirinya sebagai kontrol karena kendaraan bermotor digunakan operasional di jalan raya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan kontrol perilaku para pengemudi dalam berlalu lintas. 3. Menjadi forensik kepolisian. 4. Membangun budaya taat pajak. 5. Membangun budaya asuransi. 19
Bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah kecepatan, ketepatan, keakurasian, informatif, dan akuntabel. Implementasinya tentu ada dalam sistem filling and recording dalam menyediakan database yang unggul dengan sistem yang online berdasar teknologi dan informasi yang modern Polantas di Samsat adalah pintu pertama dalam memberikan jaminan keabsahan kendaraan bermotor, sedangkan Dispenda menerima pembayaran pajak, dan Jasa Raharja menangani asuransi kecelakaan lalu lintas. Produk layanan Samsat adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), bukti notice pajak, dan bukti pembayaran asuransi. Sekarang masing-masing instansi mengeluarkan surat yang menjadi lampiran STNK. Lalu, mengapa KBM harus diberi nomor? KBM diberi nomor karena dioperasikan di jalan raya sehingga harus dijamin keabsahannya untuk berlalu lintas. Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan KBM bisa menghambat, merusak, bahkan mematikan produktifitas,	sehingga	perlu	ditata	dan	di	kontrol.	KBM	juga	dapat digunakan sebagai alat kejahatan seperti terorisme, perampokan bank, dan sebagainya. Nomor KBM itulah sebagai tanda identitas bagi sebuah kedaraan. Para pemilik KBM sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas kepemilikan KBM juga harus membayar asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Sejalan dengan pemikiran di atas tentunya, STNK berfungsi sebagai berikut. 1. Tanda legalitas dan identitas kendaraan yang melekat di KBM dengan diberikannya tanda nomor KBM. 2. Sebagai alat kontrol atau penegakkan hukum 3. Tanda bukti telah membayar pajak dan asuransi kecelakaan lalu lintas Kalau masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya apa 20
yang harus diberikan sebagai hak mereka dan yang menjadi kewajiban para petugas Samsat? 1. Pelayanan yang prima (cepat , tepat akurat, akuntabel, dan informatif) 2. Dana yang diperoleh sebagian dikembaikan untuk memperbaiki sistem lalu lintas yang ada dan pemeliharaannya sebagai upaya meningkatan kualitas pelayanan. Dana itu bukanlah honorarium atau insentif petugas apalagi sebagai upah pungut. Apabila ini yang terjadi maka ini pandangan salah kaprah dan memalukan. Selain itu juga perlu juga dianggarkan untuk mendukung kegiatan edukasi sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas serta berbagai usaha lainnya yang dapat mewujudkan kamseltibcar lantas. Adapun hak bagi petugas samsat diberikan apabila hasil telah lampaui target yang ditentukan. Hak itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang diperlihatkan. Artinya, jangan diartikan sebagai karitas, sedekah, atau parahnya sebagai belas kasihan atas kebelumsejahteranya mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan Dispenda dan bagaimana pula dengan Jasa Raharja? Apabila kedua lembaga ini setuju, Samsat sebagai satu sistem terpadu harus dibangun bersama dan ditingkatkan kualitas layanannya melalui langkah-langkah yang inovatif dan kreatif sehingga memberikan hak yang layak bagi pembayar pajak dan asuransi sekaligus bagi petugas yang berprestasi. CDL Jakarta, 26 Agustus 2010 21
Polri Profesional, Cerdas, Tegas, dan Humanis dalam Masyarakat Demokratis Pendahuluan Institusi kepolisian didirikan untuk menangani berbagai masalah sosial, memelihara keamanan, dan menegakkan hukum untuk mendukung meningkatnya kualitas hidup masayarakat. Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa tugas-tugas kepolisian adalah mengangkat harkat dan martabat manusia serta membangun peradaban sekaligus. Mengapa demikian? Kalau tidak ada konsep yang ideal itu, polisi akan berpikir parsial, temporer, konvensional, bahkan konyol sehingga kontrapoduktif. Dengan	filosofi	itu,	polisi	tidak	main-main	dengan	kewenangan	dan kekuasaan yang ada padanya. 22
Dalam menegakkan hukum, tindakan Polisi harus berdasarkan semangatnya berikut. 1.	Menyelesaikan	konflik	dengan	cara	beradab. 2.	Mencegah	agar	tidak	terjadi	konflik	yang	lebih	luas 3. Melindungi, mengayomi, dan melayani korban serta para pencari keadilan 4. Membangun kepastian 5. Mengedukasi Dengan karya atau produk sebagai penjaga kehidupan dan pembangun peradaban dapat dikatakan bahwa polisi sebagai pejuang kemanusiaan. Sejalan dengan itu, perlu dikembangkan visi, misi, dan tujuan yang penjabarannya dapat dilihat di bawah ini. Visi Polri yang profesional, cerdas, tegas, dan humanis dalam masyarakat yang modern dan demokratis sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dann pejuang kemanusiaan sekaligus. Misi 1. Membangun SDM yang unggul melalui sistem kompetensi dan menejemen SDM yang modern. 2. Meningkatkan kualitas kinerja di semua lini dari tingkat terdepan hingga pimpinan tertinggi. 3. Membangun budaya organisasi Polri yang mencerminkan tegas, dan humanis dalam profesionalisme, cerdas, masyarakat yang demokratis. 4. Membangun dan mengimplementasikan program-program unggulan dalam rangka mewujudkan dan memelihara keamanan serta rasa aman warga masyarakat untuk 23
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 5. Membangun jejaring dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam suatu sistem yang terpadu dan berkesinambungan guna terciptanya keteraturan sosial dan terbangunnya kepekaan dan kepedulian sosial dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas. 6. Mengembangkan dalam penyelenggaraan pemolisianya agar masyarakat benar-benar merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani dengan baik (cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan informatif). kreativitas dan inovasi 7. Meningkatkan kinerja dengan mengedepankan pencegahan dan selalu berupaya mengurangi rasa takut warga masyarakat terhadap gangguan kamtibmas. 8. Terjaminnya keamanan wilayah dan rasa aman warga sehinga aktifitas	dan	produktifitas	masyarakat	tidak	terganggu,	terhambat, terusak, atau termatikan oleh berbagai hal yang kontra produktif. 9. Membangun sistem komunikasi, koordiansi, kodal, dan informasi yang dipusatkan baik dalam call and comand centre, TMC (traffic management centre), dsb. 10. Melakukan analisis dan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitasa kinerja serta pertanggung jawaban kepada publik. Tujuan 1. Terwujud dan terpeliharanya kamtibmas 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan terwujud dan terpeliharanya kamtibmas 3. Terbangunnya sistem yang terpadu dan berkesinambungan. 4. Terwujudnya kemitraan antara Polisi dan para pemangku kepentingan lainnya 24
5. Meningkatnya kualitas kinerja Polri dengan produk-produk yang	secara	signifikan	dirasakan	oleh	masyarakat	yang	dilayaninya sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Kebijakan Kebijakan sebagai political will adalah kebijakan yang diambil oleh pimpinan baik (pimpinan pemerintah, pimpinan Polri) setidaknya diambil berdasarkan kajian, pertimbangan, dan tentu untuk: 1. Memperbai kesalahan dan kekurangan masa lalu. 2. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang sedang dilakukan 3. Menyiapkan landasan bagi pemolisian di masa yang akan datang. 4. Meyakinkan publik dan pemanku kepentingan lainya dalam rangka mendapatkan legitimasi dan dukungan serta kepercayaan masyarakat. 5. Membangun jejaring dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam suatu sistem yang terpadu dan berkesinambungan guna terciptanya keteraturan sosial dan terbangunnya kepekaan dan kepedulian sosial dalam rangka mewujudkan dan terpeliharanya kamtibmas. 6. Mengembangkan dalam penyelenggaraan pemolisianya agar masyarakat benar-benar merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani dengan baik (cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan informatif). kreativitas dan inovasi 7. Meningkatkan kinerja dengan mengedepankan tindakan- tindakan pencegahan dan senantiasa berupaya mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas. 8. Menjamin keamanan wilayah dan rasa aman warga yang 25
dilayaninya	sehingga	aktifitas	dan	produktifitas	masyarakat	tidak terganggu, terhambat, terusak, atau termatikan oleh berbagai hal yang kontraproduktif. 9. Membangun sistem komunikasi, koordiansi, kodal, dan informasi yang dipusatkan baik dalam call and comand centre, TMC (traffic management centre) dsb. 10. Melakukan analisa dan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitasa kinerja serta pertanggung jawaban kepada publik. Model yang dapat digunakan sebagai faktor penentu yang keberhasilan Polri transformatif. adalah model kepemimpinan CDL Pekan Baru, 27 Agustus 2010 26
Polantas sebagai Ikon Perkotaan dan Pariwisata Tugas Polantas adalah untuk kemanusiaan melalui penataan lalu lintas agar terwujud situasi dan kondisi aman, selamat, tertib, dan lancar. Selain itu, tugas tadi harus mampu meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan serta membangun budaya tertib lalu lintas. Kesemuanya memerlukan inovasi dan kreatifitas	agar	kualitas	pelayanan	kepada	publik	senantiasa	meningkat. Tugas-tugas Polantas memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik di jalan raya maupun di bidang pelayanan administrasi, dan edukasi. Sering juga Polantas dianalogikan sebagai etalasenya Polri. Apa yang dilakukan polantas itulah cermin Polri. Apa yang dikerjakan polantas ada yang berdampak positif namun ada pula yang negatif sehingga label buruk bagi kepolisian. Sebagai contoh, istilah "priit jigo", "polisi tidur saja bikin susah 27
apalagi yang bangun", "polisi korek api", dan sebagainya. Oleh karena itulah, berlaku peribahasa: gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Agar hal itu semakin berkurang, Polantas memerlukan berbagai	inovasi	dan	kreatifitas	yang	dapat	meningkatkan	kualitas pelayanan kepada publik (cepat, tepat, akurat, akuntabel, informatif), membangun birokrasi yang modern (kompetensi dan assesment), edukasi tentang safety, melakukan pencegahan melalui sistem terpadu (on line), menangani permasalahan secara cepat (quick respon time), meningkatkan kinerja bidang rekayasa lalu lintas, manajemen yang mertolak pada prinsip transparansi, dan sebagainya. Di internal kepolisian sendiri, Polantas memiliki citra yang positif juga negatif. Positifnya, Polantas dijadikan bagian terdepan dalam program-program unggulan kepolisian. Yang negatif, Polantas dianggap sebagai pelaksana tugas yang tidak memerlukan pemikiran tingkat tinggi dan hanya sebatas sebagai penjaga dan pengatur saja. Pandangan-pandangan sempit itul masih ada di kalangan internal kepolisian sehingga ikut melemahkan Polantas. Mengapa anggapan itu bisa muncul? Jawabannya adalah karena ketidaktahuan dan cara pandang konvensional yang parsial dan pendekatan tentang lalu lintas yang keliru. Apabila lalu lintas hanya dipandang sebagai gerak pindah saja, maka cara konvensionallah yang akan muncul. Namun, apabila melihat lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan yang mendukung atau menopang segala aktivitas masyarakat untuk menghasilkan produksi yang dapat mensejahterakan mereka, maka yang terjadi adalah penghargaan terhadap Polantas. Harus diingat, lalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Semakin maju suatu bangsa semakin tinggi pula kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kamseltibcarlantas. Bagaimana dengan Polantas sendiri? Sudahkah menyadari dan memahami masalah ini? Apabila jawabannya 'belum', maka image 28
buruk tidak akan berubah. Demikian pula dengan perubahan pola pikir. Apabila jawabannya 'ya' berarti landasan-landasan polantas untuk maju harus dibangun dan disiapkan agar terus tumbuh dan berkembang serta dapat dijadikan andalan untuk membangun image dan kepercayaan masyarakat. Pernahkah terpikirkan jika Polantas dengan segala aktivitas dan kegiatannya dapat digunakan sebagai ikon atau simbol perkotaan atau pariwisata, sehingga dapat menarik perhatian publik? Polantas Metro Jaya pernah memasukkan unsur musik dan tari dalam tugas-tugas mereka. Langkah awal ini mengundang komentar dari senior-senior polisi dan para pengamat yang berfikir	jadul,	"Kok begini, kok begitu?" Karena tidak memiliki konsep yang jelas dan banyak yang ribut, kegiatan kreatif itu kemudian ditiadakan. Inilah salah satu kondisi internal Polisi dan Polantas	yang	kadang	harus	mengalah	dari	pada	berkonflik	dengan	senior. Masalahnya sekarang, kalau seniornya benar dan cerdas itu baik, tetapi jika senior itu sekelas kampret, habislah inovasi dan	kreatifitas	yang	muncul.	Lebih	parah	lagi,	kritik	itu	hanya	berupa cibiran yang tidak memberikan solusi. Keadaan seperti itu harus diberantas dan tidak boleh diberi kesempatan hidup di zaman sekarang ini. Mengapa? Karena itu hanya bermuara pada menyalahkan atau mencari-cari kesalahan. yang dapat ditangkap untuk dijadikan energi baru dalam menumbuhkembangkan	inovasi	dan	kreatifitasnya.	Salah	satu	kreatifitas	itu	adalah	menjadikan	Polantas	sebagai	ikon	perkotaan	atau pariwisata. Dengan demikian, performanya harus menarik dan berseni, namun tetap profesional dalam memelihara kamseltibcar lantas. Polantas memang memiliki banyak momen Pertanyaannya, beranikah Polantas menerima kritik dan hujatan dari kalangan internal dan eksternal yang berpikir konvensional? Mampukah mereka membuat konsep yang rasional 29
sehingga tetap bertahan? Bisakah kinerja itu terus ada walau pimpinan mengalami pergantian? Kalau mampu dan berani, Polantas layak dibilang cerdas, humanis, tegas, dan profesional. Analoginya, mampukah mengolah gabah menjadi aneka hidangan yang bercita rasa tinggi. CDL Jakarta 27 agustus 2010 30
Polantas Dicaci dan Dinanti Saat Polantas secara aktif melakukan penjagaan dan pengaturan, selalu ada warga masyarakat yang mencaci atau mencibir, "Ngapain lagi polisi ini? Apa ngga ada kerjaan lain? Bikan orang susah saja!" Sebaliknysa, saat arus lalu lintas padat, apalagi macet, selalu saja ada yang nggrundel, "Ke mana saja polisi ini? Macet kok malah menghilang." Polantas di jalan raya memang mudah menjadi sasaran kemarahan apabila ada masalah lalu lintas walaupun di luar kewenangannya, seperti traffic light mati atau jalur trayek angkutan umum yang tidak sesuai. Jalan rusak (kewenangan dinas pekerjaan umum) dan berlubang polisi juga yang jadi sasaran. Bahkan, banyaknya sepeda motor polisi juga yang disalahkan. Padahal, pemangku kepentingan lainnya tahu bahwa ketidakmampuan menyiapkan sarana transportasi angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat telah mendorong warga masyarakat memilih sepeda motor sebagai alternatif angkutan. Dalam kondisi seperti ini, Polisi memang bisa dianalogikan sebagai sepatu. Semahal apapun 31
harganya, tempatnya tetap di kaki. Tidak mungkin sepatu ditaruh di kepala atau di dada. Akan tetapi, kalau tidak memakai sepatu dalam kegiatan-kegiatan resmi pasti dikira orang gila. Lalulintas sebagai urat nadi kehidupan memerlukan polisi untuk mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas karena lalu lintas merupakan tempat umum tempat semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Agar orang tidak saling merasa paling penting dan merasa punya hak yang lebih dari yang lainya serta melindungi kelompok-kelompok yang lemah diperlukan suatu institusi untuk menata dan mengatur. Salah satunya adalah polisi. Institusi inilah yang menata dan mengatur terwujudnya kamseltibcar lantas Mengapa harus polisi? Penegakkan hukum dengan upaya paksa sebenarnya mengambil hak sebagian atau seluruh dari pengguna jalan. Padahal, di tempat umum semua penggunanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, tidak semua orang boleh menegakkan hukum. Di negara yang modern, upaya paksa dilakukan oleh polisi. Proses itu ditujukan agar	produktifitas	masyarakat	terus	tumbuh	bersama	rasa	aman	pengguna lalu lintas di samping terbangunnya budaya tertib lalu lintas yang bertanggung jawab. Makian atau cacian yang dilontarkan kepada Polantas dikarenakan masyarakat tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab polisi serta pemangku kepentingan lainya (termasuk masyarakat pengguna lalu lintas dalam mewujudkan dan memelihara kam seltib carlantas). Atau mungkin juga karena watak atau budaya masyarakat kita yang suka menyalahkan, melempar tanggung jawab, atau saling mencari kesalahan tanpa mampu belajar dari kesalahan. Bisa juga karena sistem yang dibangun bersifat parsial, temporer, serta dangkal sehingga tidak ada sistem-sistem yang mendukung transformasi kultural pada warga masyarakat. 32
Kamseltibcarlantas memang menjadi simbol atau bagian dari citra masyarakat atau bangsa. Kalau ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, image buruk akan menjadi label bagi masyarakat atau bangsa itu. Untuk membenahinya, diperlukan proses panjang sehingga mampu meningkatkan kualitas kesematan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib lantas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. 1. Mendukung political will pimpinan yang tahu dan memahami makna lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa, dan cermin peradaban. 2. Membangun sistem terpadu dan berkesinambungan antara pemanku kepentingan agar menyadari wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya di bidang lalu lintas sehingga tidak lagi memanfaatkan kewenangannya itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Melakukan pengkajian yang komprehensif antarbidang sebagai landasan atau acuan 4. Membangun infrastruktur yang modern dan sebagai bagian transformasi budaya untuk mendukung pembangunan budaya tertib lantas, termasuk electronic enforcement. 5. Membangun ikon lalu lintas sebagai bagian edukasi untuk perubahan mind set. 6. Memelihara dan menumbuhkembangkan apa yang telah dibangun. 7. Menegakkan sistem hukum yang tegas dan ketat dalam tindakan maupun denda sebagai bentuk pertanggung jawaban para pelanggar hukum. 8. Membangun sistem k3i yang mewadahi dan representasi untuk mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas. 33
Tentu masih banyak cara yang lain yang dapat dilakukan namun setidaknya itulah yang diperlukan sebagai landasan kerja polisi agar tidak lagi dicaci dan dimaki tetapi dinanti keberadaannya dalam menciptakan rasa aman masyarakat. CDL Pekan Baru, 28 agustus 2010 34
Suatu Sore di Simpang Jalan Seorang kernet truk berlari mendekati pos polsi dan meninggalkan sesuatu, lalu ia sambil senyum-senyum lega seolah ada kepuasan jiwa kembali menuju truknya, dan dengan tenang truk itu masuk kota. Seorang gembala yang harusnya menjaga ternaknya tetapi karena mendapatkan sesuatu ia membuka pintu kandang membiarkan serigala masuk. Ironis memang, tetapi itulah kenyataan. Suatu ketika saya berdiskusi tentang polisi sebagai pelindung pengayom pelayan dan penegak hukum, saya menawarkan suatu konsep kalau mau mengangkat hartkat dan martabat manusia dan memuliakan tugas-tugas kepolisian beranikah polri memaknai dirinya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus. 35
Apa jawabannya ? Apa cantolannya dan dasar hukumnya kita melihat UU yang tidak menyebut seperti apa yang kamu katakana ? Boleh saja mempunyai pendapat tetapi kita harus melihat apa yang tertulis dari UU No 2 th 2002. Pertanyaan dan jawaban di atas konyol dan menunjukan produk belajar para penghafal. Para penghafal tentu tidak akan cerdas karena cara belajar itu identik dengan cara belajarnya para binatang sirkus. Contoh sarimin yang disuruh ke pasar begitu disuruh ke mall apa ke sekolah sudah tidak bisa lagi. Belajar menghafal tentu juga tidak akan kreatif, dan hanya menjadi ekor, penakut dan yang pasti abs (asal bos senang). Saya menjawab :" cantolannya justru di pancasila, UUD 45, UU , Tri Brata, Catur Prasetya benang merahnya itulah yang saya tawarkan. Polisi penjaga kehidupan dimaknai bahwa keberadaan dan tugas polisi adalah untuk kemanusiaan, melindungi harkat dan martabat manusia yang produktif. Polisi tidak akan main-main dengan hal yang kontra produktif. Tidak main-main dengan yang ilegal. Karena ia sadar keberadaannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yaitu polisi senantiasa berupaya mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman warga masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya yang dapat menghasilkan produk yang dapat menghidupi dan mensejahterakan mereka. Polisi sebagai pembangun peradaban dimaknai polisi sebagai penegak hukum yang berarti mengajak masyarakatnya menyelesaikan	konflik	dengan	cara-cara	yang	beradab	bukan	balas	dendam, bukan dengan cara-cara anarkis. Kalau polisi memahami dan menyadari bahwa menegakkan hukum itu membangun peradaban maka polisi tidak akan lagi mencari sesuatu dari proses penegakkan hukum. Dan tidak lagi berpikiran penegakkan 36
hukum menjadi lahan subur untuk mencari sesuatu baik dengan penyuapan atau pemerasan. Polisi	pejuang	kemanusiaan	berarti	aktifitas	polisi	adalah	untuk mengangkat harkat dan martabat manusia memperjuangkan suatu kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian pemolisian yang dilakukan polisi baik tingkat manajemen maupun operasional (pelindung, pengayom, pelayan dan penegakkan hukumnya) semua tertuju pada tegaknya kehidupan dan terpeliharanya dan	meningkatnya	produkrtifitas	masyarakat.	Dan	tentu	bukan	dengan gaya preman " melindungi, mengayomi, melayani tetapi harus membayar". Memang tidak mudah menerapkan apalagi mewujudkan dengan sempurna. Tetapi setidaknya landasan secara konseptual dan teoritikal sudah dicanangkam bahwa polisi itu memang dibutuhkan dan diinginkan serta didukung dan mendapat legitimasi keberadaanya. Dengan demikian para petugas polisi benar-benar dapat merasakan dan menghayati maknanya sebagai polisi. Walaupun ia masih belum sempurna tetapi ia sudah tahu dan mala apa yang dialkukannya keliru. Ia tidak akan vulgar lagi ia akan lebih berhati- hati dan tentu saja akan berusaha memperbaiki. Sang gembala memang bukan serigala, sang penjaga tentu bertugas memelihara menumbuhkembangkan, sang pembangun tentu bukan merusak dan sang pejuang adalah seorang yang dengan sadar tulus iklas peka peduli dan bertanggung jawab demi mengangkat harkat dan martabat manusia yang produktif dan tentu juga tidak kontra produktif. Sang gembala tidak lagi membuka kandang bagi serigala, sang pembangun tidak akan mengahsut dan merusak peradabannya, sang pejuang tentu dengan gigih dan rela berkorban demi kecintaan dan kebanggannya pada kemanusiaan dan menyiapkan 37
landasan yang kokoh bagi penerusnya. Pertanyaannya beranikah ndoro-ndoro polisi yang hebat terhormat sebagai para pejabat yang bermartabat berpangkat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab mendeklarasikan dirinya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus? CDL Pekanbaru, 29 Agustus 2010 38
Operasi Kepolisian Dalam menyelenggarakan kegiatanya, polisi memiliki tiga kategori. Pertama, kegiatan rutin, yang dilakukan intel dasar, sehari-hari dengan mengacu pada kalender kamtibmas, maupun perkiraan intelejen. Kedua, operasi kepolisian merupakan kegiatan-kegiatan khusus kepolisian dengan sumber daya tertentu dan dalam waktu yang terbatas, seperti penanganan kegiatan politik (pemilu/kada), kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan protokoler dan sebagainya. Ketiga, kegiatan kontijensi dengan tujuan menangani masalah-masalah kontijensi	karena	faktor	manusia	(terorisme,	konflik	antarwarga	masyarakat, demo dengan massa besar, dan sebagainya), faktor alam (banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya), serta faktor kerusakan infra struktur (jalan rusak, jembatan putus, dan sebagainya). Ketiga kategori operasi kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditujukan untuk mewujudkan dan memelihara kamtibmas. Kegiatan ini bisa dimaknai bahwa polisi sebagai penjaga keamanan 39
dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sekaligus membangun budaya taat hukum atau peraturan. Polisi juga dapat dimaknai sebagai pembangun peradaban karena hukum merupakan simbol dari peradaban, melindungi jiwa, harta benda,	dan	segala	aktifitas	masyarakat	dari	berbagai	ancaman,	gangguan atau hambatan yang dapat merusak atau menghambat bahkan	mematikan	produktifitas	tersebut.	Selain	itu,	polisi	juga	dapat dimaknai sebagai pejuang kemanusiaan karena segala aktivitasnya untuk melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Jarang orang mengingat atau menyatakan bahwa polisi adalah kumpulan orang yang baik yang bertugas mengajak masyarakat agar beradab. Mengapa demikian? Karena polisi adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan sekaligus. Apabila dipahami, dihayati, dan dilaksanakan, nilai-nilai ini dapat dijadikan pedoman bagi para petugas kepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah kamtibmas dan membangun budaya taat hukum. Dengan demikian, polisi setidaknya harus menyiapkan landasan yang kokoh untuk kehidupan generasi mendatang. Peyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh polisi bisa menimbulkan dampak negatif, bahkan merusak peradaban dan membunuh kehidupan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan memang bisa dikategorikan dalam dua hal, yaitu grass eater dan meat eater. Grass eater sebatas mencari makan karena kekurangan dan keterbatasan, sedangkan meat eater untuk menumpuk kekayaan sampai tujuh turunan dan delapan tanjakan tidak habis-habisnya. Operasi kepolisian selain untuk mewujudkan dan memelihara kamtibmas dan membangun budaya taat hukum juga untuk pencegahan, problem solving, kemitraaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Yangt dilakukan tentu tidak 40
lagi dengan cara-cara konvensional tetapi juga dengan cara-cara proaktif. Dalam konteks ini, yang dikedepankan adalah pencegahan dan pemberdayaan potensi-potensi yang ada. Selain itu, untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat, tindakan yang dilakukan	tidak	boleh	hanya	sebatas	seremonial	atau	superfisial tetapi harus bertahap, terpadu, dan berkesinambungan. CDL Pekanbaru, 30 Agustus 2010 41
Narsisme Para Pemimpin atau Agar Bapak Senang Membaca editorial Media Indonesia tanggal 31 Agustus 2010 tentang narsisme perangko Pak Gubernur, saya tergelitik atas sejumlah baliho, poster, leaflet, buku-buku pedoman, dan sebagainya yang bergambar pimpinan kepolisian dari tingkat polsek, satuan fungsi, polres, polda sampai mabes. Pesannya kecil saja, bahkan hampir hilang. Pesan itu kalah oleh senyum manis sang pemimpin yang bertampang sangat ngarang atau bertampang seperti pendekar (pendek dan kekar). Sebenarnya ini sah-sah saja, tetapi kalau dipikir, rasa-rasanya pimpinan menjadi orang yang narsis atau di pihak lain anak buah yang bertindak agar bapak senang. Kalau kategori itu masuk dua-duanya atau salah satu saja, ini berarti sebuah model otoriter dan korupsi dalam birokrasi yang patrimonial. Silakan direnungkan pendapat saya ini. Mungkin menyakitkan, tetapi inilah faktanya. Saya teringat pemimpin otoriter dari Irak yang gambar dan patungnya ada di mana. Namun, saat ia ditumbangkan, semua itu pun dirontokan atau dihancurkan oleh kemenangan rakyat. Di lingkungan birokrasi kita masih ada nuansa antipejabat lama dan menjilat pejabat baru. Pejabat lama dipandang salah dan buruk, sementara yang baru selalu dipandang hebat 42
dan bijaksana sehingga penuh dengan puja puji. Semua yang sudah dibangun dinilai jelek. Apa yang sedang dibangunnya diruntuhkan atau setidaknya diabaikan. Anehnya, semua kerabat dan orang dekatnya juga ikut dibabat sebagai akibat atau dampak kedekatan dengan pejabat lama. Setiap pejabat baru tampaknya ingin punya nama sendiri dan ingin menjadi matahari penguasa. Ia berusaha membangun kerajaannya dengan model klik yang cukup kuat. Padahal, pada saat turun, ia akan kena babat juga. Apabila birokrasi model balas dendam ini terus dilakukan, tentu tidak akan ada kaderisasi. Yang ada hanya membeli kucing dalam karung. Itupun kalau kucingnya ada. Kalau isinya ular malah jadi lebih berbahaya. Pembangunan model seperti di atas jelas bersifat parsial dan tidak berkesinambungan. Ya ... walaupun pendapat saya itu tidak semuanya benar, tetapi nuansa anti yang lama dan memuja yang baru menunjukkan birokrasi feodal, patrimonial, personal, dan korup. Mengapa demikian? Karena semua kewenangan ada pucuk pimpinan, semua akan datang manyembah kepadanya untuk meminta petunjuk, bahkan ada yang meminta berkah. Orang-orang ini adalah para kerabat yang berdasar kedekatan peronal atau orang-orang yang bisa membuat bapak senang. Demikian halnya saat ada masalah, semua dilemparkan seolah-olah menjadi dosa pimpinan karena label dan sikap narsis yang telah dibangun dan dikuatkan oleh golongan-golongan ABS. Apabila sang pimpinan itu turun, tentu saja semua lambang narsismenya tadi akan segara diturunkan, bahkan dihacurkan. Orang-orang ABS itu akan menyusut dan lama-lama hilang sama sekali karena akan memindahkan posisi jilatannya. Jika sang pemimpin itu tidak siap diabaikan dan dilupakan tentu ia akan kena post power syndrme. CDL Jakarta 31 Agustus 2010 43
CDL September 2010 45
Ormas dan Premanisme Masyarakat	demokratis	menuntut	produktifitas masyarakat yang dapat menghidupi dirinya sendiri. Mereka yang tidak produktif akan menjadi benalu, menjadi beban bagi mereka yang produktif. Dalam proses produktifitas	selalu	ada	hambatan,	ancaman,	dan	gangguan	yang	dapat	merusak	produktifitas	sehingga	perlu	aturan,	hukum,	norma,	etika, moral, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan institusi yang mampu melayani. Salah satunya adalah polisi. Organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah suatu wadah bagi kelompok-kelompok kemasyarakatan berdasarkan kepentingan (community of interest) atau menampung berbagai kegiatan yang ada dalam mesyarakat. Contohnya, kelompok-kelompok kemasyarakatan yang berdasar suku bangsa, hobi, kepentingan suatu komunitas (keagamaan, lingkungan pendidikan, profesi dan sebagainya. Ormas dapat digunakan sebagai wadah kemitraan atau wadah untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi, sekaligus wadah untuk membantu pemerintah dalam kegiatan sosial 47
kemanusiaan. Hal ini berarti ormas dibuat untuk mendukung produktivitas atau mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, premanisme adalah sekelompok preman yang diorganisir berdasarkan kepentingan atau kelompok kategorial yang aktivitasnya bersifat benalu dan kontra produktif karena preman tidak produktif dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup. Dikatakan sebagai benalu karena preman menikmati hasil dari keringat orang lain. Apa yang dilakukannya bukan berdasar pada kompetensi yang fair, tetapi melalui pemaksaan. Dalam konteks ini masyarakat mau tidak mau harus menuruti apa yang menjadi keinginan sang preman karena mereka takut. Usaha para preman ini biasanya bergerak di bidang jasa keamanan atau berbagai bisnis ilegal, seperti narkoba, human traffickking, money loundring, dan sebagainya. Premanisme dapat digolongkan menjadi premanisme kelas jalanan (blue collar crime) dan premanisme terorganisir (white collar crime). Namun, pada prinsipnya kedua jenis preman itu sama, yaitu benalu dan kontraproduktif. Pernyataan Kapolri yang dimuat dalam Kompas, 31 Agustus 2010, menyebutkan bahwa Kapolri akan membekukan ormas- ormas yang bernuansa anarkis. Statement itu merupakan suatu penjabaran atas peran dan fungsi polisi yang bersama pemangku kepentingan lainnya bermitra untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, segala tindakan yang bersifat kontraproduktif hendaknya dipangkas atau ditindak. Selain organisasi-organisasi tersebut tidak ada manfaatnya karena menjadi ancaman bagi masyarakat. Ormas yang anarkis dan sering melakukan tindakan main hakim sendiri dan tebang pilih jelas kontraproduktif dan identik dengan premanisme. Bagaimanapun hebatnya kegiatan-kegiatan kelompok kategorial ini membungkus dirinya dengan kegiatan 48
sosial kemasyarakatan, tetap saja kontraproduktif, karena pada dasarnya mereka adalah musang berbulu domba. aparat dalam menghadapi premanisme? Takut? Masa bodoh? Apa justru memanfaatkanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok? Bagaimana sikap para CDL Jakarta, 1 September 2010 49
Reformasi Polri Perlu Energi Baru? Tulisan di salah satu media yang menyinggung tentang reformasi Polri menyebutkan bahwa reformasi Polri bukan hanya belum selesai tetapi perlu energi baru. Kalimat dalam tulisan ini menggelitik dan menyengat sekaligus mengingatkan kita bahwa mereformasi Polri selain berat juga memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang selain energi yang besar. Mungkin saja nyali yang besar juga. Mengapa demikian? Polri sebagai institusi yang besar dan puluhan tahun dalam posisi tergabung dalam ABRI membuat budaya organisasinya tergolong deviation dan sudah mengakar. Perubahan budaya tentu saja dimulai dari perubahan mindset. Apa yang menjadi energi baru? Apakah kepemimpinan? Menurut saya ya, namun bukan hanya di pusat tetapi di semua level yang mempunyai visi dan misi serta pendekatan yang sama untuk membangn Polri. Kepemimpinan merupakan seni dan kemampuan untuk lain untuk melaksanakan kegiatan menggerakkan orang dalam rangka mencapai institusi. Dalam konteks tujuan ini, kepemimpinan bisa saja disebut sabagai pemberdayaan (empowering) sumber daya yang ada. Pemberdayaan inilah salah satu yang dikategorikan sebagai energi atau power untuk 50
meyakinkan, mendorong, menguatkan, dan menggerakan bahkan memanfaatkan sumber daya yang ada. Mengapa kepemimpinan bisa menjadi energi? Karena pemimpin mempunyai visi (pandangan jauh ke depan) yang mengispirasi serta mempunyai wawasan atau pengetahuan yang mampu menjadi daya dorong untuk dijadikan pedoman kerja dalam melaksanakan berbagai kegiatan (misi). Pimpinan mempunyai cara-cara yang membuat sumber daya terutama SDM dengan penuh kesadaran dan tulus mau mengerjakan dengan sebaik-baiknya (sebagai guru atau penddik) dengan berbagai variasi (seni) yang tidak membosankan atau membuat jenuh. Selain	itu	pemimpinjuga	harus	penuh	inovasi	dan	kreatifitas	(inspirator) sehingga pekerjaan menjadi menarik dan mendorong orang lain tertarik untuk berperan serta. Pemimpin juga harus mampu membangun jejaring yang luas (net working) yang juga mempunyai citra atau brand image yang positif dan dipercaya. Karena mampu menghasilkan produk kinerja yang secara signifikan	dapat	bermanfaat	bagi	masyrakat	atau	mitranya	(paling	tidak). Sebagai mutiara atau berlian yang bersinar tentu pancaran sinarnya menjadi kekaguman dan menjadi idola banyak orang, pemimpin memosisikan dirinya sebagai yang inspiratif, dimanis, edukatif, humanis, dan sebagainya. Yang tak kalah penting adalah pemimpin harus dipercaya oleh masyarakat karena kemampuanya (track record) memang layak. Kalau kita bertanya, siapa calon pemimpin yang mempunyai kemampuan di atas atau setidaknya dapat menjadi model pembinaan SDM dan pengkaderannya? Ini PR kita semua? Who knows you are the next leader... . CDL Jakarta, 2 September 2010 51
Penyerangan Warga kepada Institusi dan Petugas Polisi sebagai Pelecehan Hukum atau Akumulasi Kebencian? Beberapa	konflik	yang	berdampak	pada	penyerangan petugas polisi dan kantor polisi merupakan akumulasi atau puncak dari kebencian terhadap seseorang atau sekelompok, namun yang dicari tidak ada. Akar masalahnya bisa dari polisi, pihak-pihak lain, atau provokator yang menjadi detonator penyerangan terhadap institusi Polri maupun petugas Polri. Dalam konteks ini polisi sering dijadikan sebagai kambing hitam atau sasaran antara. Mengapa demikian? Menurut saya karena citra dan image polisi di mata masyarakat. Permasalahan tidak terjadi tiba-tiba, tetapi dari kekecewaan kecil-kecil yang menumpuk sehingga menimbulkan preseden buruk dan mencapai puncak pada kebencian yang bisa berubah jadi kejahatan. Konflik	sosial	yang	terjadi	dalam	masyarakat	biasanya	dimulai	dari	konflik	pribadi	karena	adanya	perebutan	sumber	daya	atau	perebutan pendistribusian sumber daya atau karena harga diri. 52
Konflik	tersebut	meluas	karena	adanya	solidaritas	primordial,	baik	kesukuan maupun keagamaan, yang disebarluaskan melalui isu yang	kemudian	menjadi	sumbu	ledak	bagi	konflik	di	masyarakat.	Dari peristiwa ini, biasanya ada saja yang dijadikan kambing hitam. Dalam	konflik	sosial,	perilaku	petugas	polisi	dalam	melaksanakan tugas bisa juga menjadi pemicu. Agar ini tidak terjadi, harus ditanamkan segala nilai yang menjadi hakikat polisi sebagai kumpulan orang baik sebagai. Institusi kepolisian dan petugas polisi merupakan simbol atau ikon hukum juga simbol peradaban. Bagaimanapun, penyerangan terhadap institusi polisi maupun petugas polisi merupakan pelecehan hukum atau menginjak nginjak norma atau etika dan peradaban. Tentu saja dalam upaya membangun citra perlu adanya pola pemolisian yang modern yang mampu mengelaborasi antara yang reaktif dengan proaktif, problem solving, kemitraan. Keberadaan polisi bisa diterima oleh masyarakat untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi tepat yang dapat diterima semua pihak; keberadaan polisi bisa mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas; polisi dalam menyelenggarakan pemolisiannya lebih mengedepankan tindakan pencegahan; dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang demokratis dituntut adanya produktifitas.	Dalam	proses	tersebut	bisa	saja	ada	gangguan	yang	dapat	menghambat	produktifitas	sehingga	diperlukan	adanya	hukum, norma, etika, moral, dan sebagainya. Untuk melindungi harkat dan martabat manusia diperlukan institusi yang menanganinya yang salah satunya adalah polisi. Polisi memang menjadi tumpuan, menjadi sasaran, menjadi kambing hitam, namun jika mendapat legitimasi dan dukungan dari masyarakat. "Dadi polisi kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora 53
ono guinane, dadi polisi anane mung winates , dadi kawulo tanpo winates". CDL Jakarta, 3 September 2010 54
Disiplin, Inovatif, dan Kreatif sebagai Bagian dari Perubahan "Semua ketentuan yang sudah diatur dan dibakukan jangan dilanggar karena sudah ada dasar dan ketentuanya. Ikuti saja. Jangan membuat yang di luar ketentuan ... ." Kalimat seperti itu sering kita dengar terutama dari para senior atau pimpinan yang sudah sepuh yang lurus dan landai saja dalam mengimplementasikan pekerjaanya. Memang boleh dikatakan bahwa mereka disiplin, patuh, dan taat pada aturan yang berlaku. Sepertinya semua berjalan lancar. Akan tetapi, apakah benar demikian? Mampukah mereka mengejar perubahan? Mampukah mereka mengikuti dinamika perubahan yang begitu cepat? Tentu saja tidak. Cara berpikir demikian tentu saja antiperubahan yang pada akhirnya membentuk birokrasi yang feodal. Sebagai contoh, pengecatan gedung harus dengan warna A dengan nomor sekian. Apabila ada yang membuat warna atau model yang lebih bagus ditentang sebagai hal ilegal dan dianggap salah atau dosa. Lupa bahwa peraturan yang ada bukanlah kitab suci. Oleh karena itu, peraturan tadi bisa saja dikembangkan, diinterpretasikan, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. 55
inovatif, kreatif, dan keberanian dalam mengatasi sikap-sikap resisten dari kelompok yang mempertahankan status quo. Mengubah sesuatu juga memerlukan (1) ide, (2) power, (3) massa, dan (4) tempat dan waktu yang tepat. Keempat hal hal ini harus saling mendukung dan melengkapi. Perubahan memerlukan sikap Perubahan sosial yang begitu cepat harus menjadikan para pimpinan sebagai agent of change. Jika tidak, mereka pasti akan ketinggalan serta sulit memahami dan melayani masyarakat. Dampaknya, pemolisian menjadi tidak profesional. Akibatnya, image menjadi buruk dan kepercayaan masyarakatnya menjadi rendah. Inilah social cost bagi institusi kepolisian. Inovasi dan kreativitas memang diperlukan namun harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang berlaku umum. Mengapa demikian? Kemajemukan masyarakat Indonesia membuat langkah pemolisian tidak bisa disamaratakan antara satu daerah dengan daerah yang lainya. Pemolisian harus sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan setempat. Prisip dasarnya sama sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Implementasinya bisa bervariasi antarsatu daerah dengan daerah yang lainnya. CDL Pekanbaru, 4 September 2010 56
Peran dan Fungsi Polisi dalam Penanganan Bencana Alam "Air naik komandan... ," bunyi sebuah suara teriakan di HT pascatsunami Aceh 2004 akibat gempa susulan 6,7 skala richter. Tanpa pikir panjang, warga dan anggota polisi pun ikut berlarian saling tabrak. Dikabarkan enam orang meninggal akibat isu yang tidak benar tadi dan terjadi penjarahan di beberapa toko emas. Pascagempa Yogyakarta empat orang tewas dihakimi masa di daerah Karang Kates, dekat Prambanan. Mereka dihakimi karena dituduh menjarah hanya karena mereka orang asing yang tidak membawa identitas diri. Di lain pihak, penjarahan barang-barang bantuan yang akan didistribusikan kepada korban juga terjadi. Bencana alam menyisakan kesedihan. Bencana alam kadang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Saat terjadi yang ada adalah kepanikan, kesedihan, kebingungan dari warga masyarakat. 57
Dalam keadaan panik biasanya ada isu-isu yang muncul yang memperkeruh suasana. Bagaimana peran dan fungsi polisi sebagai penjaga kehidupan? Pasti juga akan panik karena menjadi korban juga. Kantor polisi pun kadang sudah rata dengan tanah. Baju dinaspun hanya yang dipakai. Jangankan peralatan, keluarganyapun habis juga. Bantuan datang terlambat. Ada yang datang hanya pasukan yang tidak membawa peralatan apa-apa. Bantuan mobil namun tidak ada pengemudinya dan kunci ketukar tukar. Mereka butuh makanan, minuman, pakaian tetapi yang dikirim peralatan lainnya. Yang datang pejabat yang tidak membantu, tetapi lebih banyak menuntut ini dan itu serta minta dilayani. Penanganan terhadap para sukarelawanpun tercerai berai dan kadang tidak terkontrol. Posko-posko pelayanan kemanusiaan minim, jalur-jalur lalu lintas lumpuh, banyak lagi masalah yang timbul pascabencana. Dalam kondisi demikian, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Sebagai penjaga kehidupan, polisi memang harus siap walaupun dirinya menjadi korban dan harus cepat merevitalisasi dirinya, kantornya, dan sebagainnya agar tetap dapat eksis melayani masyarakat. Mungkinkah tindakan polisi bisa dilakukan dengan cepat kalau mereka juga menjadi korban? Jawabannya tidak mungkin. Lalu bagaimana? Itulah pentingnya manajemen penanganan bencana. Penanganan bencana memang harus dimanage. Apa yang harus dilakukan polisi dalam mendukung penanganan masalah ini? Sebagai penjaga kehidupan, polisi harus siap dan sistem bantuan baik di tingkat Polres hingga Mabes harus disiapkan sebagai bagian dari kegiatan kepolisian dalam kontijensi. Langkah yang harus disiapkan, antara lain sebagai berikut. 1. Memetakan lokasi- lokasi yang memungkinkan untuk jalur evakuasi dan pengungsian, lokasi-lokasi untuk bantuan, lokasi-lokasi lokasi-lokasi rawan bencana dan 58
yang memungkinkan bila sarana dan prasarana serta sistem layanan kepolisian rusak total. 2. Memahami wilayah yang telah dipetakan dan membuat pola- pola atau langkah tindak apabila terjadi bencana. 3. Membangn wadah kemitraan antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana alam. 4. Mensosialisasikan cara-cara bertindak saat terjadi bencana, baik melaui media cetak maupun elektronik dan juga diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. 5. Melakukan latihan-latihan. 6. Menjelaskan siapa yang berhak mengabarkan bila terjadi sesuatu agar tidak terjadi isu-isu yang belum tentu benar yang dapat mengacaukan suasana. 7. Mendata keperluan alat berat untuk membantu pencarian korban atau untuk membuka jalur-jalur lalu lintas yang lumpuh akibat tertimbun sampah atau tanah juga untuk perbaikan-perbaikan secara darurat. 8. Memolakan penanganan situasi darurat atau kontijensi secara lengkap utuh untuk mendukung agar pelayanan kepolisian yang lumpuh dapat di-back up sampai mampu bangkit dan beroperasi kembali. 9. Membuat pedoman dan petunjuk situasi darurat yang variatif bagi semua fungsi teknis kepolisian dan fungsi-fungsi pendukung lainya. 10. Melatihkan pola-pola kontijensi dan menunjuk para pejabatnya sehingga saat terjadi tindakan dapat dilakukan dengan cepat, baik penunjukan orangnya, penangananya, sarpras dan materialnya, juga anggarannya. Memang tidak mudah menangani bencana alam, namun jika aparatnya siap akan lebih memudahkan penyelamatan. Penanganan bantuan kemanusiaan pun mudah pula. Masalah- 59
masalah sosial kemasyarakatan, termasuk kriminalitas, dapat ditangani dengan cepat guna mempercepat proses rehabilitasi. Dalam kepolisian memang perlu sistem operasi yang bersifat rutin, khusus, dan kontijensi. Sudahkah kita menyadari, memikirkan, memiliki, dan mempraktikannya? CDL Pekan Baru 6 September 2010 60
Polisi dan Media Seringkali polisi menjadi bulan-bulanan media dan berbagai isu yang memojokan polisi dan pemolisiannya. Tak jarang secara sosial malah menghakiminya. Media juga sering kali menimbulkan public opinion yang merugikan proses penyidikan atau citra kepolisian. Dalam undang-undang keterbukaan publik disebutkan ada informasi yang harus disampaikan kepada publik atas kinerja kepolisian sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pekerjaan polisi memang beragam dan kompleks dan tidak sebatas penegakkan hukum tetapi juga berbagai masalah sosial kemasyarakatan walaupun pada ujungnya tetapi yang menjadi sorotan publik adalah penegakkan hukumnya. Penegakkan hukum menjadi isu pentig bagi media karena berkaitan dengan pengambilan sebagian atau seluruhnya hak orang lain. Yang dilakukan oleh polisi adalah mewujudkan dan memelihara kamtibmas, melindungi, dan mengangkat harkat dan martabat manusia yang produktif. Agar tidak terganggu produktifitasny	tentu	saja	penegakkan	hukum	yang	dilakukan	polisi	adalah	untuk	menyelesaikan	konflik	secara	beradab,	mencegah	agar	jangan	terjadi	konflik	yang	lebih	luas,	memberikan	jaminan	dan	perlindungan HAM, pelayanan kepada korban, pencari keadilan, dan juga untuk edukasi. 61
Pemberitaan media tentang kinerja polisi kadang berlebihan dan melupakan hal di atas. Contoh saat, penangkapan, penggerebekan, penyergapan, dan penyerangan bahkan isi penyidikan pun sudah dipublikasikan. Yang juga sering terjadi malah menggunakan pakar atau pengamat untuk ikut mengadili secara sosial. Bahkan ada yang sengaja mencari kesalahan atau saling menyalahkan. Sering juga media tidak informatif tetapi malah provokatif yang menimbulkan kesan atau citra negatif polisi atau pemerintah bahkan citra bangsa. Media sebagai fungsi kontrol tetapi juga harus edukatif (memberi inspirasi, memberitahu hal yang baru, mendorong orang lain berbuat baik, juga menghibur). Jangan ada lagi bad news is good news bagi media. Media sebagai mitra tentu bukan corong bukan kaki tangan bukan pula alat atau saling memperalat tetapi saling menguatkan dan selalu ada hubungan sinergis yang tetap kritis dan tentu bukan untuk menghakimi atau memprovokasi. Kinerja kepolisian memang harus dikontrol dan dikritisi karena polisi dalam mengimplementasikan pemolisiannya di dalam masyarakat yang demokratis sebagai polisi sipil adalah (1) mewujudkan dan menjunjung tingi supremasi hukum, (2) memberikan jaminan dan perlindungan HAM, (3) transparan dan akuntabel, (4) berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, (5) lebih mengedepankan pencegahan, dan (6) pembatasan dan pengawasan kewenangan Point ke-6 ini sering tidak dipahami dan tidak disukai oleh polisi-polisi yang konvensional, feodal, dan korup. Mereka pasti menentang keras bahkan lupa kalau Polri mempunyai inspektorat dan propam sebagai bentuk implementasi point-point di atas. Media bagi pemolisian dalam negara yang demokratis dapat dibangun secara senergi untuk adanya informasi, transparansi, akuntabilitas, edukasi, pencegahan, empowering, kemitraan dan perluasan jejaring, peningkatan pelayanan kepada publik. Petugas 62
polisi dalam memberikan informasi kepada media mampu menjadi Public Relation atau marketing bagi keunggulan program polisi yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan informatif. Di samping itu, polisi juga perlu memiliki kemampuan membuat counter isu, baik secara konseptual maupun teoritikal untuk membangun image positif dan trust building. CDL Pekan Baru - Jakarta, 6 September 201 63
Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi Kepercayaan masyarakat merupakan suatu dampak dari kinerja yang produknya atau hasil kinerjanya sehingga dirasakan penting dan bermanfaat diharapkan atau dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya suatu masyarakat. Apakah kinerja polisi sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat? Kalau 'ya', mengapa masih saja ada penyerangan terhadap polisi? Bahkan saat diserangpun polisi yang dipojokan karena dianggap tidak berbuat apa-apa. Apabila kinerja polisi belum dirasakan penting bagi kehidupan masyarakat, apa sebabnya? Faktor penyebabnya sangat kompleks dan saling berkait satu sama lain, namun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal, antara lain sebagai berikut: 1. Birokrasi yang konvensional 2. Budaya oranganisasi yang patrimoinial dengan nilai-nilai yang bertentangan antara yang ideal dan yang aktual. 3. Tingkat kemampuan suber daya manusia yang tidak sesuai atau belum berdasar pada standar kompetensi. 4. Kinerja yang tidak professional. 64
5. Pola pemolisian yang tidak tepat. 6. Perilaku petugas polisi yang menyakiti hati masyrakat. 7. Dukungan sarana dan prasarana yang terbatas 8. Anggaran yang belum berbasis kinerja. 9. Lemahnya atau dilemahkannya fungsi lembaga pendidikan. 10. Kepemimpinan yang feodal dan otoriter. 11. Sistem	yang	parsial	sehingga	inovasi	dan	kreatifitasnya	belum mencapai sasaran karena sifatnya dangkal temporer, seremonial, bahkan penuh kepurapuraan. 12. Standar pemolisian di negara yang demokratis masih sebatas pada wacana, kalaupun ada baru tingkat individu. 13. Diskresi birokrsi yang cenderung korupsi. 14. Pola kepemimpinan yang masih mengedepankan model- model konvensional 15. Sistem-sistem pendukung yang lemah. 16. Jejaring dan kemitraan terbatas dan sebatas seremonial. 17. Program belum sepenuhnya mampu membangun citra dan kepercayaan. 18. Tidak memiki nilai kehumasan yang baik untuk mensosialisasikan produk kinerjanya. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut: Bertumpuknya label buruk yang didasari oleh rasa sakit hati mendalam yang mengarah pada kebencian. Penyebabnya antara lain: 1. Dijadikan obyek pemerasan. 2. Diskriminasi atau tebang pilih, 3. Kerja polisi dianggap hanya menyalahkan dan mencari kesalahan. 4. Berurusan dengan polisi rumit, berbelit, dan ujung-ujungnya 65
duit (UUD). 5. Maju tak gentar membela yang bayar. 6. Keberadaan polisi dirasakan menjadi beban bagi masyarakat. 7. Kalau butuh bantuan polisi selalu lambat dan tidak mudah. 8. Masyarakat tidak tahu apa yang sudah, sedang, dan yang akan dilakukan oleh polisi. 9. Masyarakat sering merasa dibutuhkan saat-saat aparat punya mau, selebihnya diabaikan bahkan dilupaan. Kategori-kategori di atas masih dapat dijabarkan secara panjang lebar dan perlu dibahas lebih mendalam untuk mencari akar masalahnya. Pertanyaanya apa yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi? Tentu juga harus dilakukan secara holistik atau sistemik, antara lain poin- poin berikut. 1. Mengubah budaya institusi dengan cara mengembangkan birokrasi yang rasional. 2. Melakukan pembenahan konsep untuk memaknai polisi dan pemolisian. 3. Menempatkan pendidikan dan lembaga pendidikan pada tempat yang sebagaimana mestinya. 4. Menerapkan standar kompetensi. 5. Menerapkan sistem reward dan punishment. 6. Membangun kepemimpinan yang transformasional. 7. Membangun pola pemolisian yang tepat dengan program- program unggulan. 8. Membangun sistem modern yang didukung oleh teknologi. 9. Menciptakan sistem anggaran yang berbasis kinerja. 10. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. 66
11. Mengewmbangkan kehumasan yang dapat mensosialisasikan produk-produk kepolisian. 12. Membangun sistem terpadu dan berkesinambungan. 13. Membangun jejaring dan kemitraan. 14. Mengembangkan perilaku petugas yang mencerminkan sikap sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradanan, dan pejuang kemanusiaan sekaligus. kepolisian Poin-poin di atas adalah pemikiran secara konseptual, yang harus dijabarkan operasionalisasinya. Tentu saja kita membutuhkan waktu untuk memprosesnya. CDL Jakarta, 7 September 2010 67
Memaknai Sikap yang Menyakitkan Hati Seorang polisi berbicara dengan tersangka kasus kecelakaan lalu membantu dan memberi solusi. lintas. Sekilas tampak ia akan "Pak ini perkara kalau dilanjutkan akan meperepotkan Bapak karena perlu biaya besar". Kalimat tadi menunjukan bahwa sang petugas membuka peluang untuk melakukan pemerasan atau meminta sesuatu dari tersangka. Dengan mengatakan kalau dilanjutkan akan merepotkan dan akan keluar biaya besar yang berarti mahal, secara logika orang tentu menginginkan yang mudah dan murah bukan yang sulit dan mahal. Kalimat tadi disambut oleh tersangka dengan kata-kata berikut, "Pak tolonglah saya, sayakan sudah lama tidak bekerja, kalau selesai di sini bagaimana, Pak?" Jelas, tersangka menyambut "gayung yang digoyangkan" oleh petugas tadi dengan memohon bantuan agar bisa selesai ditingkat penyidikan dan ia bisa kembali bekerja. Apa jawaban dari si petugas polisi, 68
"Bagaimana saya mau membantu kalau kamu tidak berterus- terang dan tidak terbuka!" Maknanya, si petugas ingin tahu apa maunya tersangka dan punya uang berapa untuk dapat digalinya dan diperolehnya. Tersangka pun tersentak dan tertantang. Pintu seolah mulai terbuka. Apa boleh buat, sayang kata kucing kalau lihat ikan asin kalau tidak disikat. Digunakanlah kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan tawaran pertama. "Pak bagaimana kalau saya hanya punya uang satu setengah juta". Sang si petugas tersentak dan berpikir wah lumayan juga nih. Pasti masih ada udang dibalik bajunya. Dalam hati, siapa tahu bisa ditinggkatkan jumlahnya. Dia ingin, tetapi malu berkata. Seolah kecewa dan ingin marah, dia berkata, "Saya berniat membantu, tetapi yang dibantu tidak mau tahu... malah mau mencelakakan saya lagi. Kalau segitu bagaimana saya melaporkan". Maknanya ayo tambah lagi kamu jangan mbulet. Pancingan tersangka sudah dicium bau harumnya. Ia tidak mau kalah dalam bersandiwara. Dengan mengiba dia berkata, "Pak, kami memang segitu kuatnya. Tapi, demi penghormatan saya kepada Bapak bagaimana kalau dua juta. Ini sudah pol... pol... pol... Pak. Sudah mentok. Nggak mampu naik lagi." Dengan senyum sedikit mengrenyit sengit, petugas polisi itu kembali berkata, "Ok, Baiklah, aku coba ya laporkan. Sekarang kau tanda tangani ini surat pernyataannya dan berdoa agar semuanya lancar. Saya hanya sebatas membantu saja." Maknanya ia berpura-pura menjembatani dan membantu padahal ia sudah memeras dan memaksa yang diperas untuk 69
mengikuti keinginannya. Makna dari peristiwa tadi adalah baik oknum petugas polisi maupun tersangka sama-sama tidak memahami makna hukum. Tentu saja mereka melanggar hukum karena penerima suap dan pemberi suap sama-sama melanggar hukum. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa kinerja polisi adalah produk hubungan polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Keduanya saling mempengaruhi. Jangan berharap mempunyai polisi yang sehat dalam masyarakat yang sakit. CDL Jakarta-Pekanbaru, 8 September 2010 70
fitri Puisi Lebaran Sore di kala langit cerah awan memerah Kala fajar menyinsing memberi terang dalam cahaya pagi Kicau burung bagai lagu yang dilantunkan Dikala wajah memerah hati penuh amarah Terdengar	suara	nyaring	di	hari	yang	fitri Tak lagi hati menjadi ragu untuk saling memaafkan Langit kupandang awan berarak Putih biru bagai hamparan indah permai Kulihat setitik awan tanda akan hujan Jauhlah badan dibatasi jarak Di	hari	yang	fitri	terasa	penuh	damai Sucikan diri dari dosa dalam hati dengan saling memaafkan Lancang kuning tanah bertuah pusaka negeri Sambut salam negeri junjungan kami Kami lantunkan dengan tulus hati sebagai ikatan batin Dengan hati yang bening kami lepaskan dosa di hari yang Kami Bhayangkara penjaga negeri Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin CDL Jakarta - Pekan baru, 8 September 2010 71
Makna Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah dalam pemolisian sering disalahartikan oleh para petugas polisi, terutama mereka yang berwawasan sempit. Mereka memaknai bahwa penyelesaian masalah tersebut adalah tindakan di luar jalur hukum untuk menyelesaikan suatu masalah atau perkara. Apabila dasarnya benar (keadilan, kemanusiaan, kepentingan, umum, edukasi yang tetap berdasar pada nilai-nilai, norma etika, moral yang berlaku) maka tindakan tersebut dapat dikatakan diskresi. Namun kalau ada atau demi kepentingan tertentu dan sebagai upaya mendapatkan sesuatu bagi diri pribadi atau kelompok tertentu, maka tindakannya dapat dikatakan suatu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dampaknya dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi (the excessive of discretion is a potential source of coruption). Penyelesaian masalah dalam pemolisian adalah segala usaha atau upaya untuk mencari akar masalah dan menemukan 72
solusinya yang berkaitan juga dengan kemitraan atau bersama- sama dengan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah agar tidak terulang kembali. Adapun dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah atau sedang terjadi semangatnya adalah agar tidak meluas atau tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Apabila sudah ditangani dalam penegakkan hukum juga menjadi salah satu bagian dari penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dititikberatkan pada penemuan akar masalah dan solusi-solusinya agar tidak berkembang luas. Mencegah adalah tindakan yang proaktif, walau kondisi aman tetap	terus	bekerja	kreatifitas	dan	inovasi	dalam	mewujudkan	dan	memelihara keamanan dan rasa aman dalam masyarakat. Polisi dalam konteks ini justru kondisi aman bekerja keras menyiapkan berbagai hal untuk menangani masalah-masalah yang sifatnya khusus maupun kontijensi. 1. Membangun sistem kontrol secara terus menerus. 2. Tetap melakukan mapping (pemetaan) 3. Terus mengembangkan jejaring (ne working) 4. Terus meningkatkan kualitas pelayanan (modernisasi) 5. Terus membangun kemitraan (partneship building) 6. Tetap membangun inovasi-inovasi baru untuk mengikuti perubahan atau perkembangan masyarakat yang dinamis. 7. Tetap menyiapkan dan melatih pola-pola pemolisian untuk kegiatan atau operasi yang bersifat khusus maupun kontijensi. 8. Terus memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya. 9. Senantiasa meningkatkan kesiapan dengan sistem-sistem K3i (komunikasi, koordinasi, kodal dan informasi) yang dibangun. 10. Melakukan patroli-patroli proaktif. 73
11. Melaksanakan dan mengembangkan program-program unggulan. 12. Dan sebagainya. Pekerjaan polisi dalam model pemolisian yang kontemporer dalam masyarakat yang modern dan demokratis salah satunya adalah pencegahan. Mencegah dapat dipahami sebagai berikut. 1. Polisi senantiasa siap setiap saat (pola pemolisian yang visioner baik menghadapi masalah yang telah, sedang maupun yang akan terjadi) 2. Polisi mempunyai program-program unggulan 3. Polisi memampunyai sumber daya yang unggul (SDM profesional, sarana dan prasarana modern dan didukung IT serta ada sistem-sistem yang terpadu (integrited dan berkesinambungan). 4. Memelihara sistem pendukung yang siap dioperasionalkan kapan saja 5. Mitra polisi yang siap memberikan dukungan dan legitimasi atas tindakan kepolisian baik dengan maupun tanpa upaya paksa 6. Terprogram dan tersedianya anggaran baik untuk inovasi maupun untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya kontijensi. 7. Dan sebagainya. Mencegah lebih penting daripada mengobati. Dengan kata lain, polisi yang mampu mencegah ibarat weruh sakdurunge winarah (mengetahui sebelum kejadian terjadi, atau dapat dimaknai sebagai polisi yang visioner. Baylei dalam bukunya Police for the Future (1998) mengkritik bahwa polisi dalam mengimplementasikan pemolisiannya boleh dikatakan tidak melakukan pencegahan. Mengapa demikian, karena ia bertindak reaktif dan dengan model-model konvensional yang dikedepankan 74
(law enforcement, crime fighter, dan sebagainya). Keberhasilan polisi dalam pemolisianya bukan semata-mata pada pengungkapan kasus atau perkara saja tetapi juga mencegah agar suatu perkara atau kasus tidak terjadi (Satjipto Rahardjo : 2000). CDL Pekan Baru, 9 September 2010 75
Pemolisian dengan Kearifan Lokal Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri kurang lebih 500 suku bangsa dengan berbagai corak kebudayaan yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Yang dibutuhkan oleh mereka tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Namun demikian, semua prinsip dasar yang berlaku umum dapat dikatakan sama. lokal yang merupakan suatu kebijaksanaan atau kecerdasan tingkat lokal yang diterima dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat. Kemampuan polisi dalam mengelaborasikan kearifan lokal ini merupakan salah satu faktor kesuksesan tugas-tugasnya. Masing-masing daerah memiliki kearifan Walaupun Kepolisian Negara RI (Polri) bersifat nasional, namun tetap memiliki variasi dalam pemolisian di tingkat lokal. Dalam model polmas, kebijakan lokal menjadi bagian penting bagaimana polisi dapat memahami kebutuhan atas rasa aman. Dengan mengelaborasikan kearifan lokal, polisi akan mendapat dukungan dan legitimasi dari komuninas yang di layaninya. Model birokrasi patrimonial (feodal dan korup) bisa dikatakan mempunyai rentang (gap) atau jarak yang cukup jauh dengan masyarakatnya. Bahkan seringkali keberadaanya 76
tidak diterima atau dianggap menjadi penghalang mereka. Polri memang memiliki banyak prestasi yang membanggakan pada tingkat nasional maupun internasional, namun pada tingkat lokal boleh dikatakan dalam menangani masalah-masalah yang bersifat rutin sehari hari, tanpa sadar sering menyakiti atau melukai hati masyarakat yang dilayaninya. Luka hati yang tak pernah terobati ini semakin lama semakin membesar dan yang berujung pada kebencian. Masyarakat merasa dieksploitasi, didiskriminasi, bahkan ada yang dikorbankan. Dalam satu tahun berapa kali polisi menjadi news maker yang sifatnya nasional. Mulai dari orang dalam yang kecewa dan sakit hati dan merasa paling benar dan membeberkan isu ke mana- mana. Walaupun belum tentu benar, tetapi isu tersebut terlanjur dianggap benar. Penyerangan-penyerangan terhadap petugas polisi dan kantor polisi baik oleh TNI maupun oleh masyarakat akan menyudutkan Polri apabila salah dalam menanganinya. Isu-isu kepolisian sekarang ini tidak hanya di dominasi oleh kota besar saja tetapi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja. Contoh yang sekarang ini di Kabupaten Buol (sulteng) menjadi isu nasional, penembakan petugas jaga di Kebumen dan Purworejo, pembunuhan anggota Polres Bengkalis, dan sebagainya. Pemanfaatan kearifan lokal akan menjadi bagian penting pada level-level komunitas baik secara teritorial atau wilayah maupun komunitas dalam kelompok-kelompok kategorial. Level-level komunitas ini merupakan dasar tingkat lokal yang merupakan kekuatan atau basis polri yang mengakar dalam masyarakat yang di layaninya. Tentu pada tingkatan yang lebih tinggi juga membangn sesuai dengan levelnya. tugas memang tidak sederhana atau boleh dikatakan kompleks karena dipengaruhi: Keberhasilan polisi dalam menyelenggarakan 77
1. Political will 2. Kepemimpinan 3. Profesionalisme 4. Data, program, model dan gaya pemolisiannya. 5. Jejaring 6. Sarana prsarana yang berbasis IT 7. Penerimaan dan dukungan serta legitimasi dari pemangku kepentingan lainya. Apabila semua level seperti di tunjuk pada poin-poin diatas mampu memberdayakan dan mengkaitkan kearifan lokal, bisa dikatakan keberadaan polisi dalam mengimplementasikan pemolisiannya benar-benar akan dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan mereka. Pertanyaanya apakah setiap individu polisi di semua level telah dan sedang serta akan senantiasa berpikir dan memikirkan dan mengembangkan inovasi dan kreatifitasnya	(sesuai	fungsi	dan	bidangnya	serta	tingkat	kemampuannya) tentang keamanan dan rasa aman warga yang dilayaninya? Jika belum, ini wajib dibangun dan disiapkan tetapi bukan parsial atau seremonial dan ABS (Asal Bapak Senang). Polisi memang harus dapat menjadi simbol dalam tata kehidupan sosial kemasyarakatan. CDL Pekan baru 11 September 2010 78
Pemahaman Seni dan Budaya bagi Petugas Polisi "Polisi itu penegak hukum. Polisi bisa menangkap pelaku kejahatan, mengungkap perkara, mengatur arus lalu lintas. Cukupkah itu bisa menyenangkan masyarakat yang dilayaninya". Ungkapan di atas seringkali menjadi pendekatan bagi pandangan petugas kepolisian maupun masyarakat kebanyakan. Benarkah tugas polisi sebatas menegakan hukum? Apakah menegakan hukum sebatas upaya paksa? Tugas polisi sekarang memang dinamis dan berkembang mengikuti dinamika perubahan masyarakat yang dilayaninya. Polisi sekarang banyak melakukan tugas-tugas sosial bahkan kemanusiaan. Mereka melindungi, mengangkat harkat dan martabat manusia, menjaga dan melindung, serta mendorong produktifitas	masyarakat	yang	dilayaninya.	Polisi	bisa	dikatakan	sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, serta pejuang kemanusiaan sekaligus. Pekerjaan tersebut memang tidak mudah dan memerlukan suatu seni untuk menata atau mengatur dan untuk menanganinya. 79
Dalam kehidupan masyarakat ada nilai-nilai, etika, norma, moral, seni, dan budaya yang hidup tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu upayanya adalah mendekatkan dan membangun kepercayaan masyarakat yang dilayaninya melalui kesenian dan kebudayaan. Keduanya menjadi roh bagi kehidupan sosial masyarakat yang keberadaannya bertingkat tingkat berdasarkan strata sosialnya. Seni bagi rakyat kebanyakan atau golongan bawah adalah (1) dangdut, (2) kesenian tradisional (kliwonan, bukak giling,ledhek, jaipongan,jathilan, cokek, ludruk, sintren, lenong, gambang kromong, dan sebagainya), (3) seni lukis (damar kurung, wayang kardus, lukisan sokaraja, lukisan kaca, dan sebagainya), (4) kerajinan (mainan-mainan anak-anak tradisional), dan (5) berbagai lagu khas daerah (jula- juli, langgam, canpur sari, dan sebagainya). Jenis kesenian tadi menjadi bagian dari kehidupan mereka yang menghibur. Masyarakat kelas bawah bisa berdesak-desakan sambil kerudungan sarung untuk bissa puas dan berbangga hati. Bisa bertemu atau pulang bersama sang kekasih puaslah hati mereka. Namun, di balik kesederhanaan itu, kesenian dapat dengan	mudah	menjadi	pemicu	terjadinya	konflik	fisik	di	antara	mereka. Jadi, apa hubungan seni budaya dengan pemolisian? Memang keduanya tampak berbeda. Bahkan kalau dipahami keliru tampaknya seperti minyak dengan air atau bagai air di atas daun talas. Namun kalau dipahami secara mendalam, pemolisian dalam implementasinya memerlukan seni dan budaya. Mengapa demikian? Karena pemolisian adalah memanusiakan manusia, membangun peradaban, dan menjaga kehidupan. Bagaimana bisa memanusiakan manusia kalau tidak memahami hal-hal yang humanis? Bagaimana mau membangun peradaban kalau polisinya juga tidak memahami kebudayaan? Bagaimana bisa menjaga kehidupan kalau tidak memahami makna dan isi kehidupan 80
masyarakat yang dilayaninya? Dengan pemahaman seni dan budaya ini pekerjaan-pekerjaan polisi akan lebih humanis. Polisi akan lebih peka dan peduli terhadap kehidupan manusia. Harus diingat, penyelesaian masalah dengan model Polmas lebih ditekankan pada tindakan pencegahan. Tindakan mencegah bukan hanya dengan menampilkan model petugas berseragam dengan bersenjata lengkap di pos atau di daerah rawan. Mencegah adalah tindakan berpikir baik secara manajemen maupun operasional untuk menemukan akar masalah dan solusinya sekaligus. Implementasi Polmas selain pada wilayah atau area juga dilakukan pada kelompok-kelompok kategorial. Pada kelompok ini polisi bisa masuk dan memahami mereka dari aspek seni dan budaya. Karena di situlah ungkapan dan symbol-simbol kebudayaan, bahkan uneg-uneg masyarakat diungkapkan. Tanpa sadar, makna kesenian rakyat juga menjadi simbol perlawanan atau bahkan sebagai bentuk civil disobidience (pembangkangan sipil). Sebagai contoh, ludruk adalah kesenian rakyat yang menghibur para pejuang sekaligus simbol perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pemain ludruk hampir semuanya laki-laki. Untuk memerankan tokoh perempuan, mereka rela berganti kostum walau dengan suara yang tetapi menggelegar dan berat. Tokoh Sakerah, pahlawan pujaan mereka, memang sederhana hidupnya walaupun diwarnai dengan minum-minum keras, senang dengan penari-penari tandak (samirah). Akan tetapi, ia dicintai sebagai tokok masyarakat karena membela kejujuran dan kebenaran. Ia tak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda karena menyengsarakan rakyat. Jangan sampai simbol- simbol tadi menjadi bahan ledekan atau perlawanan terhadap aparat yang kejam atau yang tidak humanis karena dianggap menyengsarakan rakyat. Dalam cerita disimbolkan, saat Sakerah dikhianati oleh bangsanya sendiri dan ditangkap Belanda hingga 81
di gantung di alun-alun, dia berteriak, "Biar satu Sakerah mati. Nanti akan tumbuh sakerah-sakerah yang lain." Pernahkan terpikirkan untuk memberi pelajaran atau memberikan pemahaman seni dan budaya kepada calon polisi atau kepada polisi yang sudah berdinas? Boleh dikatakan belum pernah. Polisi sering disibukan oleh hal-hal rutin dan seremonial. Pejabat-pejabatnya pun pada level Kapolsek ke atas sering mengatakan tidak ada waktu, tidak bisa belajar lagi, tidak sempat menulis, dan sebagainya. Sikap ini sebenarnya merupakan ungkapan ketololan yang dipamerkan. Jika tetap demikian, dapat dipastikan gaya pemolisiannya pasti konvensional dan jauh dari cita rasa humanis. Dengan pola kepemimpinan demikian, dia akan membangun gap antara dirinya dan bawahannya, termasuk dengan masyarakatnya. Dia juga akan pilih kasih dan melakukan diskriminasi dalam menjalin kemitraan. Bahkan, sangat mungkin dia bersikap jaim (jaga image) dan sok wibawa untuk menutupi ketololannya tadi. Gaya kepemimpinan seperti ini akan diikuti oleh bawahnanya dan korbannya adalah masyarakat. Seni dan budaya merupakan salah satu pembuka hati nurani, empati, kepedulian, bahkan solidaritas sosial yang perlu bagi petugas polisi dalam mengimplementasikan pemolisiannya. CDL Pekan Baru 12 September 2010 82
Pola Pemolisian Pemolisian adalah segala upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mewujudkan dan memelihara kamtibmas pada tingkat manajemen maupun operasional baik dengan maupun tanpa upaya paksa. Pemolisian secara garis besar dapat di kategorikan konvensional dan kontemporer. Pemolisian yang konvensional lebih menekankan pada tindakan yang reaktif, law enforcement, dan crime fighter. Model-modelnya, antara lain redial a cop policing, paramilitary policing, zero tolerance policing, quick response policing, dan sebagainya. Pemolisian kontemporer yang dikembangkan dalam negara yang modern dan demokratis adalah community policing (CP) dan community oriented policing (COP). Community policing merupakan model pemolisian yang menyadari atas kegagalan model-model pemolisian yang konvensional dalam mewujudkan kamtibmas dengan membangun model baru pada level kecil (community) yang mengelaborasi tindakan reaktif dengan proaktif melalui kemitraan untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Community Policing dalam implementasinya dapat di terapkan untuk hal-hal berikut. 1. Model wilayah memiliki batas-batas yang jelas, misalnya RT/ RW atau kelurahan, maksimal kecamatan). Di Jepang, model ini diterapkan dalam Koban dan Chuzaicho. Koban adalah pos polisi di daerah perkotaan yang padat penghuninya dan 83
dinamika kehidupan sosialnya tinggi. Di satu gedung, mal, dan perkantoran dibangun menjadi satu koban, misalnya Nagoya Tower yang tingginya 50 lantai. Chuzaicho model untuk daerah pedesaan yang relatif aman dan dinamika kehidupan sosialnya tidak terlalu ramai. Chuzaicho adalah rumah anggota polisi yang bagian depannya digunakan sebagai kantor polisi untuk menerima laporan, pengaduan, dan pelayanan. Ia dibantu oleh istrinya apabila dirinya sedang patroli atau tidak ada di tempat. Koban dan chuzaicho ini di-back up patroli dan dikendalikan dari call and comand centre. 2. Model kepentingan atau kelompok kategorial yang tidak ada batas wilayah tetapi disatukan oleh kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kelompok suku-bangsa, hobi, pekerjaan, atau kepedulian (baik terhadap kemanusiaan, lingkungan). Community policing dalam implementasinya mengacu dalam model masyarakat, yaitu adanya wadah-wadah kemitraan antara polisi dan pemangku kepentingan lainnya yang membantu (kepolisian) dalam rangka mewujudkan dan pemerintah memelihara kamtibmas dalam bentuk forum, dewan, asosiasi, dan sebagainnya. Pola pemolisian dapat pula dilihat dari corak masyarakat dan kebudayaannya: 1. Kota (urban) 2. Pantai (nelayan) 3. Pertanian dan perkebunan 4. Sekitar hutan 5. Daerah-daerah penghubung (jalur lintasan) Di daerah-daerah tersebut, walaupun pemolisian secara umum dapat dilaksanakan namun secara khusus kebutuhan akan rasa aman tidak sama bahkan antara satu daerah dengan daerah lainya karena mempunyai kebudayaan yang berbeda, kesenian 84
yang berbeda, bahkan keyakinan keagamaan yang berbeda walau agamanya sama. Pada konteks inilah polisi dalam melayani masyarakat perlu membuat pola-pola pemolisian sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya dengan memperhatikan kearifan-kearifan lokal yang ada. Dengan demikian, keberadaan polisi dapat menyatu dan diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial. Keberadaannya diterima dan mendapat dukungan (legitimasi) dari masyarakat yang dilayaninya. Selain model wilayah atau daerah yang berdasar corak masyarakat dan kebudayaannya, polisi juga dapat dikategorikan untuk: 1. Yang bersifat rutin mengacu pada kalender kamtibmas, intel dasar, maupun perkiraan intelejen. 2. Yang bersifat khusus (terpusat maupun mandiri kewilayahan, kegiatan politik, protokoler kenegaraan maupun kegiatan- kegiatan kemasyarakatan). 3. Kontijensi baik faktor manusia, faktor alam, dan faktor infrastruktur. Faktor manusia berupa terorisme, demonstrasi dengan	masa	yang	besar,	konflik	antarwarga	dan	sebagainya.	Faktor alam, misalnya bencana alam. Faktor kerusakan infra struktur, misalnya jalan putus, listrik mati, dan sebagainya. Pemolisian yang kontemporer harus senantiasa siap dan mampu menangani berbagai masalah yang terjadi dengan membuat pola, sosialisasi, dan dilatihkan sehingga menjadi profesional. Tidak mudah memang. CDL Pekan baru, 13 September 2010 85
Polisi dalam Pemolisiannya dalam Kelompok Marjinal ".... Polisi Polsek itu maunya ke desa tetangga Pak, karena warga desa di sana bisa memberikan kopi dan sesuatu. Kami memang miskin dan tak mempunyai apa-apa, kami sering yang disalahkan	kalau	terjadi	konflik...." Ceritera di atas merupakan contoh kecil tindakan diskriminasi petugas polisi dalam menyelenggarakan pemolisiannya. Masyarakat menengah ke bawah dan kelompok-kelompok marginal mempunyai hak yang sama atas pelayanan kepolisian. Menangani kelompok marginal, kepolisian memerlukan suatu seni dan ketrampilan menata sosial dan membuat mereka percaya dan loyal. Mereka mempunyai aturan tata lehidupan sendiri yang dijadikan acuan hidup. Mereka juga mempunyai pemimpin yang mereka akui, mereka ikuti, dan nereka hormati. Bahkan, para pemimpin mereka itu bukan pemimpin-pemimpin yang formal tetapi yang informal. Bagi mereka pemimpin adalah yang mampu melindungi dan membela mereka. Ini justru sering tidak tersentuh dan sering tidak dipahami oleh para petugas polisi di lapangan. Para kaum marginal sering sudah dilabel buruk sebagai kelompok yang kurang kooperatif kelompok-kelompok yang tidak aturan, pembangkang, sarang dan pusat kejahatan, kumuh, dan sebagainnya sehingga mereka bukannya dibimbing malah 86
dikucilkan dan dilabel negatif. Dengan demikian, makin lebarlah jurang pemisah antara mereka dengan masyarakat lainnya. Mereka menjadi marginal, miskin, kumuh dan mendapat label negatif antara lain: 1. Mereka miskin baik secara individual maupun secara struktural. 2. Terbatas pengetahuan dan tingkat pendidikan yang rendah. 3. Pembina mereka bukan dari aparat tetapi dari kelompok- kelompok nonformal yang tidak jelas standarisasinya. 4. Yang ada dalam benak mereka apa masih bisa makan atau apa yang bisa untuk di makan. 5. Mereka mempunyai solidaritas yang cukup kuat, sehingga terkesan seperti gerombolan dan keroyokan. 6. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering melanggar hukum atau bekerja dalam hal-hal yang ilegal. 7. Mereka suka minum dan mabuk-mabukan dengan minuman keras murahan. Apa yang dilakukan pemerintah oleh mereka dianggap sebagai seremonial dan demi kepentingan pejabatnya saja. Pemberiannya masih sebatas sedekah. Mereka merasa di diskriminasi, bahkan demi nama baik kota dan pejabatnya, kadang mereka dikorbankan atau ditangkapi. Dunia mereka memang dunia yang keras, bahkan kejam terhadap kehidupan mereka untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka. Apakah masalah seperti di atas bisa diselesaikan dengan model pemolisian yang mengedepankan penegakkan hukum semata? Jawabannya tentu saja tidak, karena masalahnya bukan	masalah	hukum	saja.	Hukum	positif	bukanlah	final	dari	segala tindakan penataan keteraturan sosial. Hukum dalam implementasinya perlu dielaborasi dengan model-model sosial kemanusiaan lainnya. Kalau kita masih ingat apa yang dilakukan 87
almarhum Romo mangun wijaya terhadap komunitas kali code yang akan digusur oleh pemda DIY, dan model-model lainnya yang dilakukan kelompok-kelompok LSM dan sebagainya. lakukan bagi mereka? Tentu saja polisi bisa dengan menjembatani dan bisa menjadi koordinator atau penggerak berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan bagi kemajuan dan keberhasilan mereka keluar atau lingkaran setan yang membelenggu mereka. Atau setidaknya melepaskan mereka dari pembinaan kelompok-kelompok yang tidak preman jalanan dan melepaskan mereka dari label negatif atau sebagai pelaku kriminalitas. Pertanyaannya, apa yang bisa polisi polisi mampukah mengimplementasikan hal di atas kalau kemampuan sumber daya manusianya juga terbatas? Masih dikelola dalam model birokrasi patrimonial dan tidak rasional? Diawaki oleh petugas- petugas polisi yang tidak humanis dan berorientasi pada jabatan atau kekuasaan? Nilai-nilai materialistis (uang) yang diyakini dan aktual hidup tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan organisasi kepolisian? Jawabannya dapat dipastikan tidak mampu bahkan menyentuh pun hampir tidak memungkinkan. Pertanyaannya, petugas Kalau polisi ingin diterima semua kalangan dan mendapatkan legitimasi masyarakat, bukan hanya kepada penguasa, kepada yang miskin pun harus dekat dan tidak lupa kepada yang termarjinalkan. Kita perlu melihat para pejuang kemanusiaan, seperti Bunda Theresia di Calcuta, Muhammad Yunus di Bangladesh dalam memperjuangkan perekonomian masyarakat miskin dan sebagainya. Model-model gerakan tokoh-tokoh kemanusiaan memang harus menjadi inspirasi bagi petugas kepolisian dalam mengimplementasikan pemolisiaannya, lebih khusus lagi bagi petugas Polmas. Lebih penting lagi, polisi mampu menjembatani dan membangun peradaban dan melepaskan mereka dari bebagai 88
tindakan kriminalitas dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. . Polisi memang bukan dinas sosial dan polisi bukan superman yang serba bisa, tetapi ingat bahwa polisi memiliki urusan untuk mewujudkan keteraturan sosial masyarakat. CDL Pekan Baru 14 September 2010 89
Senyum, Salam, Sapa "Senyum, salam, dan sapa" sepertinya hanya tiga kata yang sederhana. Namun, apabila dimaknai secara dalam, tiga kata ini merupakan kekuatan hati petugas polisi dalam menjalankan tugasnya. Senyum dari seorang petugas polisi merupakan suatu ungkapan ketulusan dan kerelaan. Senyum bisa juga dimaknai adanya empati dan perlindungan kepada yang dilayaninya. Pekerjaan melayani memang tidak mudah apalagi pelayanan diberikan di luar ruangan yang panas berdebu, kotor, hiruk pikuk sehingga dapat memancing ekspresi kurang familiar atau kurang welcome. Senyum dari petugas polisi juga menunjukkan adanya problem solving walaupun tidak sepenuhnya benar namun setidaknya sudah bisa memberi sedikit kelegaan hati. Senyum bagi petugas polisi juga menjadi indikator pencitraan dalam rangka membangun kepercayaan. Tersenyum ketika memberikan pelayanan kepada merupakan point penting untuk melangkah pada tindakan-tindakan lainnya. Wajah yang dihiasi senyum tulus akan membuat masyarakat tidak takut apabila mereka mempunyai masalah. Senyum merupakan ekspresi dan jembatan hati untuk bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. 90
Salam dan sapa dapat dimaknai sebagai sikap santun yang menghargai dan memanusiakan manusia pada tempatnya. Salam dan sapa merupakan ungkapan hati yang tulus yang diekspresikan lewat senyum tadi. Petugas polisi menyadari betul akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjaga kehidupan dan bagaimana ia bisa memberikan hatinya kepada masyarakat yang dilayaninya. Kadang mungkin kita juga mengeluh dan menyalahkan sikap arogan orang atau kelompok yang sinis pada polisi. Namun kita harus menyadari bahwa polisi merupakan kumpulan orang baik yang terdidik dengan tugas mengangkat harkat dan martabat manusia. Tak banyak yang mau tahu atau pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu akan kesusahan dan kesulitan terhadap tugas- tugas kepolisian. Namun kembali kita sadar dan tulus mengatakan bahwa polisi juga seorang pejuang kemanusiaan. Hujatan dan cacian bukanlah halangan untuk terus berjuang dengan prinsip: "tiada hari tanpa perbaikan dan berbuat kebaikan". Polisi memang bukan segala-galanya dan tahu semuanya, tetapi polisi haruslah bisa menjadi sandaran bagi masyarakatnya yang ingin dilayani. Polisi memang harus kuat otak, otot dan hati nuraninya. Sebagai kumpulan orang baik, polisi harus selangkah lebih maju dari masyarakatnya. Senyum, salam, dan sapa inilah simbol yang memberikan hatinya dengan tulus, sadar, dan bertanggung jawab. Rasa bangga muncul manakala yang dilayaninya merasa aman, nyaman, tenteram, dan damai. Senyum, salam, sapa, memang tak mudah dilakukan, tetapi harus dilakukan Sesudah itu terus dilatihkan untuk menjadi suatu kebiasaan.karena itulah landasan hati bagi masyarakatnya yang pen. Senyum, salam, sapa akan menjadi citra bagi polisi yang layak dipercaya, dicintai, dan dibanggakan oleh rakyatnya. CDL Pekan Baru, 14 September 2010 91
Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi? "Awas ada polisi, jangan nakal ya... ." "Ayo makan... Ntar ada polisi kalau nggak mau makan." Polisi dalam konteks di atas dianalogikan sebagai momok atau sosok yang menakutkan. Momok itu ditanamkan kepada anak-anak oleh orang tuanya. Hal di atas merupakan fakta yang menyebabkan masyarakat takut dan enggan berurusan dengan polisi. Faktr-fakta yang menjadi penyebab masyarakat takut dan enggan berurusan dengan polisi antara lain sebagai berikut. 1. Faktor internal kepolisian: a. Kinerja yang tidak profesional. b. Karena terbatasnya kemampuan SDM dan kurangnya dukungan sistem yang dibangun sehingga semua masih bersifat konvensional, parsial, dan temporer. c. Polisi memposisikan dirinya sebagai aparat penegak 92
hukum semata. d. Proses penegakkan hukum dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu, baik perorangan maupun kelompok. e. Adanya tindakan diskriminatif dalam memberikan pelayanan sehingga penegakkan hukum bersifat tebang pilih. f. Sikap petugas yang tidak familiar dan tidak menunjukan adanya empati kepada masyarakat, baik dalam tutur kata maupun perilaku. g. Nilai-nilai budaya organisasi yang mengindikasikan adanya jabatan basah dan jabatan kering sehingga berakibat pada sistem pembinaan sumber daya yang tidak berdasar kompetensi tetapi pada kedekatan personal. h. Sistem rekrutmen SDM Polri maupun PNS Polri pada masa lalu sarat dengan KKN sehingga kualitas SDM rendah. i. Lembaga pendidikan Polri belum mampu mendidik anggota Polri menjadi unggulan. j. Sistem yang dibangun adalah birokrasi patrimonial yang tidak rasional dengan orientasi pada pelayanan kepada pimpinan. k. Ketidakmampuan membuat dan mempromosikan ide, kinerja, dan produk-produknya kepada publik yang muncul dari bersifat seremonial, supervisial, penuh dengan trik, dan kepura-puraan. counter isue 2. Faktor eksternal a. Sistem edukasi baik formal maupun nonformal sebagai hasil hafalan bukan pemahaman. b. Sakit hati masyarakat atas perilaku atau kinerja polisi 93
yang tidak memuaskan tidak mendapatkan solusi. c. Masyarakat yang lebih suka pada tuturan daripada melapor secara tertulis sehingga isu mudah menjadi gosip yang belum tentu benar. d. Media sekarang lebih banyak memprovokasi daripada memberi informasi, solusi, atau edukasi dan sering menjadi lembaga penghakiman yang berlindung pada kebebasan pers. e. Sikap masyarakat yang senang menyalahkan atau mencari kesalah tanpa mampu belajar dari kesalahan. f. Label buruk diberikan kepada polri, seperti kerja lambat, berbelit-belit, sarat dengan KKN, dan sebagainya. Itulah beberapa faktor penyebab masyarakat tidak mau berurusan dengan polisi. Sayangnya, kondisi ini yang boleh dikatakan jarang dibahas dalam pencitraan maupun dalam kegiatan trust building dan partnership building. Faktor-faktor di atas merupakan bagian dari cara memetakan masalah yang harus ditangani segera dan dijabarkan secara detail melalui kajian yang holistik atau sistemik. Setelah itu, dibuat pedoman kerja bagi petugas Polri baik pada tingkat manajemen maupun operasional untuk kemudian diajarkan di semua lini, baik dalam lembaga pendidikan maupun dalam kesatuan-kesatuan kerja. Setelah pedoman selesai, dibuat pula etika kerja sebagai frame work yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan lengkap dengan sanksinya. Halam merumuskannya, dukungan political will serta pembenahan baik secara instrumental, struktural, maupun kultural menjadi penting. Sudah saatnya Polri secara arif dan bijaksana membahas dan memperbaiki faktor-faktor penyebab citra buruk, kurangnya 94
kepercayaan, dan mengurai label buruk yang selama ini bagai kanker yang tumbuh dan berkembang. CDL Pekanbaru, 15 September 2010 95
Terorisme: Kejahatan Kemanusiaan dan Pembunuh Kehidupan Teroriesme merupakan gerakan yang dilakukan oleh para teroris untuk meneror. Sasarannya adalah masyarakat sipil yang produktif, simbol negara, atau simbol kekuasaan, atau simbol yang dimusuhinya. Tujuan teror	adalah	merusak,	bahkan	mematikan	produktifitas	guna	menjatuhkan kepemimpinan yang sah dengan cara memaksakan kehendak. Terorisme dipahami secara berbeda-beda, namun ada satu kesimpulan yang bisa digunakan, yaitu terorisme adalah kejahatan kemanusiaan sekaligus pembunuh kehidupan. Mengapa demikian?	Karena	dengan	merusak	produktifitas	dapat	dikatakan	merusak peradaban. Para teroris bisa dikatakan kelompok pengecut yang memamerkan ketololanya dalam mencapai sasaran atau tujuannya. Mengapa tolol? Karena jalan yang dipilih adalah kekerasan dan anarkis tanpa membuka peluang untuk dialog, diplomasi, dan cara-cara beradab lain. Apa yang dilakukan para teroris selain tidak beradab juga merusak tata kehidupan sosial yang ada dan menggantinya 96
dengan tatanan yang diyakininya walupun keyakinan itu belum tentu benar. Dari tindakan yang diambilnya, para teroris ini juga dapat disebut sebagai pengecut karena menyerang dari belakang saat sasarannya tidak siap. Dalam melakukan teror, para teroris bisa saja memanfaatkan primordialisme guna menggalang solidaritas yang oleh masyarakat kebanyakan terasa tidak rasional. Mereka memaksakan kehendak, menggunakan cara-cara anarkis, memanfaatkan priomordialisme, dan menanamkan kebencian merupakan tindakan yang tidak humanisme. Anehnya, terorisme di Indonesia digerakan oleh orang asing atau keturunan asing yang menyerang dan merusak citra, nama baik, serta kepercayan bangsa. Analoginya, dalam satu keluarga kalau ada yang makan lebih dari saudara-saudaranya yang lain, apakah orang itu harus dibunuh. Kalau marah atau tersinggung haruskah menghancurkan rumahnya sendiri. Kalau kita sedang terjebak dalam lubang untuk keluar apakah kita harus pukul- pukulan dengan keluarga atau rekan yang sedang kesusahan juga. Ya, untuk mengatasi tindakan-tindakan itu, dengan mengapresiasi puisi Wiji Thukul, kita dapat satu kalimat yang cocok: "Hanya satu kata, lawan", maka untuk tindakan para teroris hanya ada satu kata juga: "Bodoh!". Polisi berperan besar dalam upaya memberantas terorisme. Peran dan fungsi polisi dalam menangni terorisme adalah sebagai berikut.: A. Membangun sistem yang terpadu karena polisi tidak mungkin bekerja sendiri. B. Membangun sistem jejaring yang holistik atau sistemik yang dapat menjangkau dan memantau kegiatan para teroris sampai tingakt RT. C. Membuat counter isu bahwa tindakan terorisme adalah: 97
(1) merusak peradaban, (2) membunuh kehidupan, (3) kejahatan kemanusiaan, (4) tindakan sparatisme, (5) tindakan para pengecut, (6) tindakan pamer ketololan, (7) tindakan pembodohan, (8) tindakan para penghianat bangsa, Isu-isu tadi harus juga dipahami dan diyakini dikalangan juga masyarakat dan pemangku internal kepolisian kepentingan lainya. D. Melakukan tindakan preemtif maupun prevetif E. Melakukan penegakan hukum baik dengan atau tanpa upaya paksa yang didukung oleh IT modern dan mutakhir. F. Melakukan rehabiliatsi terhadap kerusakan sosial, termasuk rehabilitasi para teroris yang akan keluar atau berhenti dari kelompoknya. G. Mengkaji berbagai kejadian dari berbagai pendekatan sehingga atas apa yang dilakukan oleh para teroris. H. Hasil kerja tim penanganan terorime dapat digunakan sebagai upaya-upaya pencegahan. Penanganan terorisme harus dilakukan dengan sistem terpadu dan berkesinambungan melalui dukungan political will dan berbagai cara yang saling terkait. CDL Pekanbaru-Jakarta 15 sept 2010 98
Terorganisir Kejahatan atau kriminalitas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sengaja, baik konvensional maupun terorganisir yang merugikan, merusak, menghambatan, bahkan mematikan	produktifitas.	Dampaknya	muncul	pada	tingkat	lokal,	nasional, maupun internasional. Dengan melihat konsep ini dapat dipahami bahwa pelaku kejahtan adalah benalu bagi masyarakat karena faktor-faktor berikut. 1. Menimbulkan ketakutan. 2. Melakukan pemaksaan kehendak. 3 Mengambil hak sebagian atau sepenuhnya secara melawan hukum. 4. Melakukan tindakan kekerasan. 5. Merusak keteraturan. 6. Melakukan pelanggaran hukum. 7.	Menimbulkan	dan	memicu	konflik	sosial, 8. Menimbulkan masalah-masalah sosial lainya, 9. Merusak citra wilayah, bangsa/ negara 10. Merusak kepercayaan pemerintah baik tingkat daerah maupun nasional. 99
Kejahatan jalanan Kejahatan jalanan (street crime) adalah kejahatan yang dilakukan secara konvensional yang lokasinya di jalan raya dan sekitarnya atau di tempat-tempat umum (public area). Contohnya, pemerasan, pencurian (dengan atau tanpa kekerasan penjambretan, pencopetan), perampokan, pemerasan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, perkelahian, perebutan sumber daya, transaksi ilegal, dan sebagainya. Kejahatan jalanan biasanya tanpa dukungan teknologi yang canggih atau ilmu pengetahuan, tetapi	mengandalkan	kekuatan	fisik	saja. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan (cemas, tidak nyaman,) dari tingkat yang wajar hingga luar biasa pada warga masyarakat karena kejahatan jalanan pada umumnya dilakukan dengan ancaman atau tindakan kekerasan. Kejahatan Terorganisir Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang diorganisasikan dengan sederhana hingga tingkat yang rumit. Pada prinsip- prinsipnya kejahatan teroganisir sama dengan kejahatan jalanan. Namun demikian, ada beberapa hal yang membedakannya. 1. Diorganisir secara profesional, 2. Didukung oleh aktor-aktor intelektual (pakar, politikus, aparat pemerintah, dan sebagainya). 3. Bergerak di bidang usaha-usaha jasa ataupun perdagangan (ilegal) seperti penyelundupan, peredagangan narkoba, perdagangan senjata, money loundaring, human trafficking, atau bank gelap, 4. Lingkupnya operasional dan dampaknya lebih kompleks dan luas (nasional sampai internasional) dan dari yang kasat mata hingga dunia maya (cyber cime). 5. Didukung oleh sebuah sistem untuk mengatasi masalah 100
managemen, hukum, masalah administrasi, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Tujuannya mulai dari mencari uang semata hingga mengubah ideologi negara dan menjatuhkan kewibawahan pemerintah yang sah (terorisamae dan separatisme). Kejahatan-kejahatan di atas harus ditangani secara profesional dengan sistem yang terpadu dan berkesinambungan; setidaknya dapat meminimalisir perkembangannya dan membatasi ruang geraknya, bahkan mematikannya sama sekali. Jika pemberantasan tidak dilakukan akan timbul preseden buruk karena dianggap sebagai hal yang wajar. Tentu saja ini merusak dan melecehkan hukum. Apa yang harus dilakukan oleh polisi? Polisi sebagai penjaga kehidupan setidaknya dapat melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Mencegah dengan cara-cara konvensional hingga modern pada tingkat petugas hingga sistem operasional. 2. Menindak tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Membangun sistem terpadu yang berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan lainya. 4. Membangun dan menggalang solidaritas sosial untuk menangani dan melawan kejahatan. 5. Melakukan kampanye atau propaganda perlawanan terhadap berbagai tindakan kejahatan. 6. Memberdayakan potensi yang ada untuk melawan kejahatan 7. Melakukan tindakan yang produktif dan tidak sebaliknya (memeras, menerima suap) atau memanfaatkan kejahatan untuk mendapatkan sesuatu baik untuk pribadi atau kelompok. 8. Manangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. 101
9. Melakukan shock teraphy. Kejahatan merupakan produk suatu masyarakat. Selama ada masyarakat, kejahatan tetap akan ada. Permasalahanya, mampukah kita meminimalisir atau membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. Untuk itu, perlu dukungan politik, kebijakan tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, perlu ada solidaritas sosial yang berani untuk mendukung aparat dalam melawan kejahatan. Citra aparat (khususnya kepolisian) memegang peranan penting untuk mendukung keberhasilan polisi dalam menangani kejahatan. Keberhasilan itu, tentu saja tidak sebatas pada kemampuan mengungkap tetapi juga mencegahnya. CDL Jakarta, 16 September 2010 102
Konflik	SARA	dan	Penanganannya Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas banyak pulau dan aneka suku bangsa. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yahg menurut Prof. Parsudi Suparlan merupakan model negara jajahan hindia Belanda. Untuk menyatukan masyarakat yang terdiri atas berbagai suku-bangsa dilakukan dalam sistem kesatuan. Potensi-potensi	konflik	dalam	masyarakat	majemuk	ini	cukup besar. Untuk menjaga keutuhan wilayah ini, pemerintahan harus	kuat.	Apabila	tidak,	akan	timbul	konflik	di	daerah	yang	dapat menjadi separatisme. Setelah Indonesia merdeka, model masyarakat majemuk ini masih digunakan terutama pada rezim Orde Baru dengan pemerintahan pusatnya yang cukup kuat. Namun	ketika	pemerintahan	pusat	goyang,	terjadi	konflik	di	daerah (Aceh, Ambon, Maluku, Poso, Kalbar, dan sebagainya). Konflik	ini	terjadi	karena	adanya	potensi	konflik: 1. Perebutan sumber daya (manusia, jabatan, tempat atau lahan, kekuasaan, sumber daya alam, dan sebagainya). 2. Pendistribusian sumber daya. 3. Harga diri. 103
Konflik	sosial	ini	bermula	adanya	konflik	pribadi	atau	konflik yang tidak terselesaikan. Juga dapat dipicu dari isu-isu berikut. 1. Sistem yang korup. 2. Ketidakadilan, 3. Pelecehan. 4. Kesewenang wenangan. 5. Diskriminasi. 6. Ajaran sesat. 7. Ketidakprofesionalan. 8. Penipuan/ penggelapan. 9. Pelanggaran HAM. 10. Masalah kemanusiaan dan sebagainya. Potensi	konflik	tersebut	bisa	berkembang	dan	meluas	pada pemberian label negatif hingga munculnya kebencian. Keadaan ini dimanfatkan oleh kelompok primordial (keagamaan, kesukubangsaan, dan sebagainya). Solidaritas dari kelompok- kelompok primordial ini biasanya tidak rasional, tetapi emosional dan spiritual). Konflik Sara atau Suku Bangsa, Agama, Ras dan Antargolongan ini	sebenarnya	merupakan puncak gunung es. Apabila tidak ada penyelesaian akan menimbulkan sumbatan yang bertumpuk sehingga menimbulkan kebencian yang siap diledakan oleh isu-isu di atas. Ini terjadi karena beberapa faktor. Konflik	sara	yang terjadi	belakangan 1. Ketidakpekaan aparat akan masalah-masalah sosial. 2. Kelambatan penanganan oleh aparat. 3. Tidak ada saluran atau wadah untuk mendiskusikan dan 104
menyelesaikan	konflik. 4. Provokasi melalui isu kebencian yang menjurus sara untuk menggalang solidaritas. 5. Tidak berjalannya sistem kontrol sosial. 6. Tingkat pendidikan yang rendah. 7. Tingkat sakit hati yang sudah tinggi. 8. Ketidakpercayaan kepada aparat 9. dan sebagainya. Kasus sara yang menimbulkan korban cukup besar beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti Sambas, Sampit, Surakarta, Jakarta (Kerusuhan Mei 1998), Poso, Ambon, Maluku, NTT, dan	sebagainya.	Biasanya	kerusuhan	diawali	oleh	adanya	konflik	pribadi yang diembuskan dengan isu-isu sara. Pada	saat	terjadi	konflik,	aparat	kepolisian	sering	menjadi	sasaran antara atau harus mengeluarkan kekuatan besar untuk menjaganya. Kadang kesulitan dalam mengamankan dan mengembalikan	keteraturan	sosial	yang	rusak	akibat	konflik	tersebut perlu proses panjang dan waktu yang tidak sebentar. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh polisi? 1. Pemetaan (wilayah, masalah, potensi-potensi) untuk pembuatan konsep yang jelas. 2. Mengimplementasikan Polmas. 3. Membangun jejaring sampai dengan tingkat RT 4. Membangun sistem terpadu dan berkesinambungan yang profesional dari fungsi-fungsi kepolisian melalui pola-pola penanganan SARA baik untuk pencegahan, penanganan, maupun rehabilitasi. 5. Mengaktifkan dan memberdayakan kembali sistem-sistem keamanan yang ada dalam masyarakat (pecalang, siskamling, dan sebagainya) 105
6. Membuka saluran- saluran komunikasi 7. Menyiapkan tim khusus yang profesional yang memiliki keunggulan (SDM, program, data, jejaring, IT, sarpras, maupun sistem- sistem yang ada) untuk menangani saat- saat kontijensi. 8. Sistem komunikasi dan sosialisasi program kamtibmas dan sebagainya. Konflik	SARA	sulit	ditangani	sebelum	sampai	puncaknya	karena sasarannya adalah menghancurkan simbol- simbol yang merupakan lawan mereka, seperti menyerang tempat ibadah (walaupun seagama) dan menyerang atau membunuh wanita atau anak-anak karena dianggap sebagai generasi penerus sang lawan, dan sebagainya. Polisi bekerja bukan hanya saat kejadian tetapi bekerja sepanjang masa secara proaktif dan problem solving. Saya meminjam analogi yang bagus dari Prof. Sarlito Wirawan, "Apakah PLN bekerja hanya saat lampu mati?". CDL Jakarta, 17 September 2010 106
Pola Pemolisian Kontijensi Kamis dini hari, 16 September 2010, pk. 03.00, jalan utama yang menghubungkan pelabuhan Tanjung Priok dengan pusat kota Jakarta (Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara) ambles sepanjang 103 meter, lebar 4 meter, kedalamannya 7 meter. Apa yang terjadi? Arus lalu lintas menuju pelabuhan Tanjung Priok terganggu. Jalur kemudian dialihkan ke jalur sebelahnya, namun dengan risiko yang sama: ambles. Bisa kita bayangkan apabila jalan itu putus total. Apa yang terjadi? Salah satu jalur utama ekonomi putus. Tahun 2007 jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta putus karena banjir pada km 22 sampi dengan km 25. Saat tsunami Aceh pada 2004, semua instrumen dan pelayanan publik nyaris putus. Gempa Yogyakarta tahun 2006 membuat infrastruktr terganggu. Bom Bali (1 dan 2) menyisakan kepiluan, kebencian, dan beberapa negara	melarang	warganya	ke	Bali,	bahkan	Indonesia.	Konflik	sara	di Sambas, Sampit, Poso, Papua, Ambon, Maluku, dan sebagainya menimbulkan kerusakan sosial parah sehingga menghambat produktifitas.	Masalah-masalah	kontijensi	ini	dapat	diakibatkan	oleh hal-hal berikut. 1. Faktor manusia: terorisme, demo dengan masa yang besar, dan	konflik	sara. 2. Faktor alam: banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin puyuh, dan sebagainya. 107
3. Faktor kerusakan infra struktur: jembatan patah, jalan ambles, listrik mati dalam jangka waktu lama, dan sebagainya. Masalah-masalah kontijensi ini tidak terjadi dengan tiba-tiba tetapi memiliki tanda-tandanya dan sebenarnya bisa diprediksi. Masalah ini tentu berdampak luas, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang dapat menggangu dan merusak kamtibmas. Akibatnya, untuk kesekian kali, polisi akan dicari bahkan hanya untuk dicaci. Pola pemolisian kontijensi Pola pemolisian kontijensi yang proaktif dan problem solving bisa menjadi salah satu alternatif penanganan masalah-masalah kontijensi.. Mengapa? Masalah kontijensi tentu saja dapat diprediksi dari lokasi atau tempat-tempat yang mungkin terjadi baik dari faktor manusia, alam, dan kerusakan infra struktur. Prediksi yang dibuat berdasarkan kajian yang komprehensif, holistik, dan sistemik dari berbagai pendekatan. Cara pandang Polisi dalam melihat masalah kontijensi setidaknya mencakup produktifitas	masyarakat,	keselamatan,	keamanan,	lalu	lintas,	kemanusiaan, dan masalah-masalah sosial lainya. Langkah-langkah pemolisian yang dapat dilakukan. 1. Memetakan masalah. 2. Membuat pola penanganan masalah kontijensi. 3. Membangun sistem back up pada tingkat mabes. 4. Membantu menyiapan tempat-tempat pengamanan dan evakuasi. 5. Mensosialisasikan tentang cara-cara melakukan pengamanan bila terjadi kontijensi. 6. Membangun sistem terpadu. 7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang pemolisian 108
kontijensi. 8. Menyiapkan sumber daya siap pakai untuk menangani masalah kontijensi. 9. Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainya dalam wadah-wadah crisis centre yang mencakup (forum, dewan, asosiasi, atau kelompok kemasyarakatan , LSM, media, sektor bisnis, pemerintah, DPRD, dan sebagainya) Pola-pola tersebut, selain disiapkan dan dilatihkan juga harus disosialisasikan. Karena masalah kontijensi dapat menimbulkan kepanikan dan merusak keteraturan sosial sehingga memerlukan kecepatan para petugas yang andal dengan dukungan sistem yang canggih. Sebab, pemolisian yang proaktif dan problem solving harus siap setiap saat. CDL Jakarta, 17 September 2010 109
Paradigma dan Perkembangan Polisi dalam Menangani Lalu Lintas Lalu lintas dapat dikategorikan sebagai darat, laut, udara, sungai, danau, dan perairan. Polisi lalu lintas sekarang ini identik dengan petugas polisi yang menangani masalah-masalah lalu lintas darat saja, itupun tidak termasuk yang menggunakan rel atau jalan khusus. Saat ini di kota- kota besar, lalu lintas darat sudah mulai padat dan menimbulkan berbagai masalah yang dapat menghambat, merusak, bahkan mematikan	produktifitas.	Yang	seharusnya	menjadi	urat	nadi	kehidupan bisa menjadi kontraproduktif. Lalu lintas sungai, perairan, dan danau pada masa lampau maupun masa sekarang pada daerah tertentu masih menjadi unggulan untuk melayani perpindahan manusia dan barang. Memahami lalu lintas tentu juga harus memahami tentang hidup dan kehidupan masyarakat. Lalu lintas akan berkaitan dengan infrastruktur (jalan, sungai, perairan, laut dan udara), rute, jalur atau trayeknya, tata ruang, kebijakan pemerintah, 110
penggunanya, kendaraan yang digunakan sebagai angkutan, perekonomian, sistem-sistem pendukung untuk kontrol dan kendalinya, aparat yang menanganinya dan sebagainya. Karena lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, boleh juga dikatakan cermin budaya dan cermin tingkat kemajuan atau modernitas. Dengan demikian, penanganannya bukan lagi reaktif (bekerja saat ada masalah) tetapi juga proaktif. Memang itu semua bukan hanya tugas dan tanggung jawab satu institusi saja tetapi juga tanggung jawab kita semua (seluruh pemangku kepentingan). sosial budaya, Untuk penanganan lalu lintas darat selain kereta api, polisi lalu lintas nampak proaktif dibandingkan dengan sungai, danau,perairan dan udara. Permasalahannyapun tidak sekompleks yang di darat. Namun untuk sungai, danau dan perairan cukup kompleks karena selain jalur-jalur lalu lintasnya juga mencakup lingkungannya. Di beberapa daerah di jalur lalu lintas sungai dan perairan bisa sangat padat, bahkan sering terjadi masalah- masalah yang kontraproduktif. Apa yang harus dilakukan oleh polisi? Peran dan fungsi polisi dalam menangani lalu lintas secara proaktif dan problem solving dalam mewujudkan kamseltibcar lantas antara lain: 1. Edukasi untuk menanamkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas, memberikan wawasan dan menstimulasi pemikiran tentang lalu lintas masa lalu. 2. Engineering untuk mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan lalu lints (manusia, jalan, kendaraan, lingkungan, dan sistem-sistem yang pendukungnya). 3. Enforcement (penegakkan hukum) untuk: a. menyelesaikan masalah lalu lintas dengan cara-cara beradab, b. mencegah agar jangan terjadi masalah yang lebih luas, 111
c. melindungi, mengayomi, dan melayani korban dan para pencari keadilan, d. kepastian, e. edukasi. Penegakkan hukum di masa depan tidak hanya sebatas pada cara-cara manual dan konvensional tetapi juga elektronik. 4.	Registrasi	dan	bermotor untuk: a. Memberikan 4.	Registrasi	dan	bermotor untuk: a. Memberikan legitimasi (kompetensi pengemudi, keberadaan, dan kepemilikan kendaraan bermotor), jaminan dan b. Kontrol karena baik pengemudi maupun kendaraan bermotor beroperasional di jalur-jalur lalu lintas yang dapat menghambat, merusak, bahkan mematikan produktifitas	sehingga	keberadaan	dan	mobilitasnya	perlu di kontrol, c. Forensik kepolisian, baik pengkajian ilmu pengetahuan, penyelidikan, dan penyidikan. 5. K3i (Komunikasi, Koordinasi Kodal. dan Informasi) untuk membangun berkesinambungan dengan memberdayakan para pemangku kepentingan lainya dalam rangka: a. Mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas, b. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban, c. Membangun budaya tertib lalu lintas, d. Meningkatkan yang diselenggarakan melalui TMC (traffic management centre). kualitas pelayanan publik 6. Koordinator para pemangku kepentingan untuk: a. Membangun wadah yang representatif dalam mencari 112
akar masalah dan menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak dalam menangani masalah lalu lintas, b. Membangun kepekaan, kepedulian, dan solidaritas sosial, c. Menjembatani dan dan menampung masukan,	inovasi,	kreatifitas	tentang	lalu	lintas	dan	permasalahannya aspirasi 7. Memberikan rekomendasi terhadap dampak lalu lintas karena lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. 8. Koordinator pengawas PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) karena polisi sebagai aparat penegak hukum ranah penegakannya di tempat umum, sedangkan PPNS bekerja di ranah terbatas (khusus karena harus menggunakan peralatan khusus juga). Untuk proses dan produknya harus dikoordinasikan dan dikontrol polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pertanyaanya, apakah delapan item di atas sudah dipahami dan dijabarkan hingga detail sebagai pedoman atau frame work para petugas polisi lalu lintas? Perlukah polisi lalu lintas memikirkan penanganan lalu lintas sungai, danau, dan perairan? CDL Pekan baru, 19 September 2010 113
Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tilang lintas dikenakan kepada pelanggarnya melalui pemberian surat bukti pelanggaran (tilang) peraturan lalu lintas. Penindakan dengan tilang dapat dikategorikan penegakkan hukum yang bersifat upaya paksa (coercive). Upaya paksa itu diikuti dengan penyitaan barang bukti, baik SIM, STNK, maupun kendaraannya. Pelanggar wajib membayar denda kepada negara melalui bank. Besaran denda tersebut ditentukan oleh pengadilan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing- masing. Penegakkan hukum atas pelanggaran lalu Penegakkan hukum dengan upaya paksa yang dilakukan oleh polisi sebenarnya untuk membangun budaya tertib lalu lintas dalam bentuk pencegahan, pelayanan, kepastian, dan edukasi. Dalam membangun budaya tertib lalu lintas diperlukan sistem pendukung yang salah satunya adalah sistem regident pengemudi maupun kendaraan bermotor (KMB). Dalam SIM yang dimiliki para pengendara kendaran bermotor maupun STNK ada sistem yang tercakup dalam material tersebut untuk: 114
1. Pendataan. 2. Kontrol keabsahan atau legitimasi (kompetensi pengemudi maupun keberadaan kendaraan bermotor). 3. Kontrol perilaku pengemudi maupun kendaraan bermotor di jalan raya. 4. Pembayaran denda tilang. 5. SIM dapat sebagai identitas pengemudi sedangkan STNK untuk identitas Dalam penegakan hukum dengan tilang, semangat electronic service tetapi menjadi pemikiran ke depan, baik untuk kecepatan, ketepatan, kontrol, pengendalian, kemudahan, serta keamanan. Electronic service ini akan dikembangkan menjadi electronic law enforcement. Dalam penegakkan hukum tidak boleh ada tindakan di luar ketentuan hukum yang menjurus korupsi. Adapun tindakan di luar jalur hukum yang diperbolehkan adalah diskresi dengan tujuan untuk kemanusiaan, kepentingan umum, keadilan, maupun edukasi. Tindakan diskresi ini harus tetap mengacu pada nilai- nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Diskresi boleh dilakukan karena tidak semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tercover oleh hukum yang tertulis. Tindakan merupakan kebijaksanaan dan tingkat kedewasaan petugas kepolisian. Sering kita mendengar bahwa surat tilang dijadikan alat untk memeras oleh oknum petugas kepolisian. Bagaimana meminimalisirnya? Salah seorang petugas di Kedutaan Besar Indonesia di Bogota, Kolombia, menceriterakan, "Polisi Kolombia tidak mau disuap saat menindak pelanggaran karena setiap menindak pelanggaran sepuluh persen dari denda tersebut otomatis masuk ke nomor rekening pribadinya. Sanksinya berat bagi petugas polisi yang menerima suap maupun memeras para 115
pelanggar." Cerita tadi menjadi inspirasi bagaimana meminimalisir penyimpangan dalam penegakkan hukum dengan tilang yang setidaknya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Membangun sistem on line dan mengembangkan electronic service yang mencakup e-enforcement terkait dengan regident dan sistem K3i dalam TMC. 2. Membangun sistem filling and recording dalam data base pelanggaran. 3. Membangun sistem edukasi dan transformasi. 4. Meningkatkan etika kerja petugas Polantas. 5. Membangun sistem pembagian insentif baik bagi petugas penindak, staf, barang bukti, jaksa, dan hakim (contoh masing-masing mendapat 10 persen dan bagi petugas lapangan langsung ke nomor rekening pribadi). 6. Mensosialisasikan dan melatih para petugas polantas. 7. Meningkatkan dukungan sarpras yang berbasis IT. 8. Membuat soft ware and hard ware. 9. Melakukan pilot project dalam kaitanya e-service dan e-enforcement. Pemikiran secara konseptual harus dibuat dan dijadikan pedoman, dilatih, dan dikembangkan. Rasionalisasi itu setidaknya akan membantu menjelaskan tentang maksud, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. Sistem penanganan tilang ini juga akan mengubah mind set dengan tahapan-tahapannya, (1) tahu, (2) paham, (3) memanfaatkan, dan (4) mengembangkan. Perlu diyakinkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya membangun ketertiban. Namun demikian, tahap-tahapini memerlukan (1) political will, (2) konsep yang benar, (3) kajian-kajian baik segi 116
undang-undang maupun teknologi yang transfomasi, (4) dibangun sistem online guna menyiapkan e-service dan e-enforcement, (5) sistem yang terpadu dan berkesinambungan, dan (6) komitmen kepolisiaan maupun pemangku kepentingan lainya. CDL Jakarta 20 September 2010 117
Kebiadaban Perusak Peradaban Perusakan dan pelecehan terhadap simbol-simbol hukum merupakan kebiadaban dan perusakan terhadap peradaban, sekaligua antikemanusiaan. Penyerangan Polsek Hamparan Perak, Polres Kp3 Belawan, Polda Sumut pada pukul. 01.00 WIB tanggal 22 September 2010 oleh kelompok Teroris mengakibatkan tiga anggota Polsek tersebut meninggal Dunia. Perusakan ini adalah perusakan yang kesekian kalinya terhadap simbol hukum. Kantor polisi dan petugas yang di dalamnya merupakan simbol hukum dan kebereadaban suatu bangsa. Polisi memang hukum yang hidup, penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Kalau polisi yang bertugas diserang dan kantornya dirusak, hal ini tidak bisa ditolelir. Siapa saja yang mendukung tindakan ini dapat dikatakan sebagai pendukung kebiadaban, pembunuh kehidupan, dan antikemanusiaan. Mereka harus ditindak tegas karena telah merusak peradaban. 118
Kelompok-kelompok perusak itu, entah dari golongan apa, telah melakukan ketololan yang harus ditindak tegas karena ini bukan politis tetapi penghianatan atas kemanusiaan dan kepada NKRI sebagai negara hukum. Menurut saya, sudah saatnya kita sebagai anak bangsa berani mengatakan, "Lawan". Bangsa ini masih punya harga diri, masih ada, dan bukan bangsa yang tolol yang dianggap sebagai babu, penjilat, atau penghianat kebenaran. Masih banyak yang berani. Masih banyak yang rela berkorban demi kebenaran. Kita memang harus tetap punya semangat dengan semangat melawan semua bentuk kebiadaban, pembunuh kehidupan, dan penghancur kemanusiaan. Seribu kali kali dihancurkan, sejuta kali kita akan bangkit. Darah para patriot pejuang kemanusiaan yang mengalir akan anak bangsa untuk cinta pada negeri. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Teruskan dan tumbuhkembangkan semangat sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. CDL Jakarta, 22 September 2010 119
Modernisasi Penanganan Lalu Lintas Keharusan dan Kewajiban? Selain sebagai urat nadi kehidupan, lalu lintas juga menjadi cermin modernitas dan cermin budaya bangsa. Dalam konteks modernitas, perkembangan teknologi dan informasi yang mengikuti perkembangan dan perubaahan masyarakat dapat dijadikan alat transformasi bagi aparatnya untuk membangun budaya tertib lalu lintas. Membangun budaya tertib lalu lintas tidak sebatas masyarakat tidak melakukan pelangaran terhadap peraturan-peraturan lalu lintas, tetapi bagaimana masyarakat dan pengguna jalan mempunyai kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kamseltibcarlantas. lintas merupakan kewajiban dan keharusan. Mengapa? Kalau kita melihat perkembangannya yang semakin kompleks, semakin banyak Modernitas dalam penanganan lalu 120
masalah yang bisa menghambat, merusak, bahkan mematikan produktifitas	di	samping	korban	kecelakaan	yang	terus	meningkat.	Modernisasi penanganan lalu lintas ini bisa juga dimaknai sebagai bentuk memanusiakan manusia yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penanganan lalu lintas, terutama di kota-kota besar, tidak akan selesai dengan cara-cara yang konvensional dan manual. Sebagai contoh, penanganan kepadatan arus lalu lintas memerlukan electronic road pricing, pembayaran tol dengan sistem elektronik, penataan sistem transportasi dengan intellegence transportation system), dan traffic management centre. Pelayanan dengan sistem elektronik ini menjadikan pelayanan lebih cepat, tepat, akurat, akuntable, dan informatif. Masalah lalu lintas yang begitu kompleks salah satunya adalah kemacetan. Di Jakarta kemacetan menggila. Bisa bayangkan apabila urat nadi manusia tidak lancar, akibatnya berarti adalam stroke atau kelumpuhan. Demikian pula dengan lalu lintas. Jika jalan	tidak	lancar,	aktifitas	masyarakat	dalam	menghasilkan	produksi yang mensejahterakan masyarakat menjadi terganggu. Mengapa hal itu terjadi? Apakah tidak ada ahlinya? Apakah tidak ada program yang mampu menangani atau mengatasinya? Jawabannya jelas, penanganan lalu lintas masih dilakukan secara konvensional, parsial, dan tanpa program. Mengapa demikian? Jawabannya adalah kesederhanaan cara berpikir atau menyederhanakan masalah lintas dengan tidak memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah lantas. Faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. lalu 1. Tidak jelas untuk berapa orang dan berapa kendaraan Jakarta ini dirancang. 2. Tata ruang dilanggar dengan berbagai alasan demi kepentingan tertentu. 121
3. Pengaturan	jumlah	kendaraan	masih	menimbulkan	konflik kepentingan. 4. Pembangunan infrastruktur konvensional dan parsial. 5. Tidak tersedianya angkutan umum yang nyamam dan aman bagi masyarakat. 6. Sistem kontrol dan kendali yang parsial dan konvensional. 7. Pengendalian dampak lingkungan yang tidak memadai dan sering di abaikan. 8. Penanganan sistem transportasi belum profesional. lintas dapat dikatakan mengalami kemunduran. Aparat lalu lintas boleh dibilang tugasnya dengan baik. Dampaknya adalah timbulnya berbagai masalah kamseltibcarlantas, tingginya angka fatalitas korban kecelakaan, rendahnya tingkat keselamatan, tidak terbangunnya budaya tertib lalu lintas, dan pelayanannya publik menjadi lambat. Terbuka lebarlah potensi penyimpangan. Tanpa penanganan yang modern, kondisi lalu tidak mampu menyelenggarakan Bagaimana dengan Polantas? Bagi Polantas, pembangunan sistem yang modern merupakan sebuah kewajiban sekaligus keharusan karena modernitas merupakan salah satu usaha menjadikan urat nadi kehidupan yang sehat terwujud. Selain itu, pembangunan sistem yang modern ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban, membangun budaya tertib lantas, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Polantas yang tidak peduli dengan modernitas dapat dipastikan memiliki kinerja lambat, memiliki potensi penyimpangan yang besar, dan mengalami kesulitan mengembangkan atau mengkuti perkembangan. Dampak luasnya adalah masyarakat sering komplain akibat pelayana yang tidak prima. Padahal, social cost yang amat mahal adalah ketidakpercayaan masyarakat. 122
Kalau sudah makan padi, jangan makan gabah lagi. Kalau sudah bisa membangun, jangan merusak lagi Kalau sudah modern, jangan konvensional lagi. CDL Jakarta hari ulang tahun Lantas (22 sept 2010) 123
Tindakan Tegas Kepolisian "Polisi melanggar HAM" "Polisi harus humanis" "Polisi harus melindungi siapa saja" "Polisi tidak boleh menembak mati tersangka, karena harus menyelidiki dan memanfaatkanya" isu yang diembuskan kelompok- kelompok yang sering memprovokasi dan memperkeruh suasana. Seolah-olah merekalah yang paling tahu tentang HAM, kemanusiaan, dan demokrasi. Sayang mereka sepertinya perlu memahami polisi serta pemolisianya. Mereka mesti tahu bahwa polisi bekerja melalui pemolisian dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas. Polisi yang demokratis dalam wajib untuk : Itulah beberapa 1. Menjunjung tinggi supremasi hukum. 2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM 3. Membuat kebijakan secara transparansi 4. Bertindak berdasarkan akuntabilitas 124
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat 6. Bersikap proaktif dan problem solving 7. Bersikap lebih mengutamakan pencegahan 8. Mengadakan pengawasan dan pembatasan kewenangan kepolisian. Dari poin-poin tersebut dapat dipahami bahwa dalam pemolisiannya itu polisi bekerja atas dasar hukum positif dan hukum tertulis negara yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas, hukumlah yang menjadi panglima. Dalam proses penegakan hukum, polisi penyidik bertugas membuktikan. Pembuktian ini dilakukan	dengan	mengedepankan	fungsi	identifikasi	(untuk	menemukan bukti-bukti baik makro maupun mikro). Penegakkan hukum yang dilakukan oleh polisi ditujukan untuk hal-hal berikut. a.	Menyelesaikan	konflik	dengan	cara-cara	beradab	yang	berarti dalam menegakkan hukum, polisi turut membangun peradaban bukan kebiada apalagi balas dendam. b.	Mencegah	agar	jangan	terjadi	konflik	yang	lebih	luas	polisi	bekerja demi mengangkat harkat dan martabat manusia. c. Melindungi, mengayomi, dan melayani korban serta pencari keadilan yang dapat diartikan bahwa polisi bekerja sebagai pejuang kemanusiaan. d. Membantu terciptanya kepastian hukum yang dapat dijadikan sandaran	terpercaya	untuk	menyelesaikan	konflik. e. Mengedukasi bahwa hukum adalah produk peradaban. Pertanyaanya, bolehkan polisi menembak? Bolehkah polisi menggunakan	kekuatan	fisik	dalam	melaksanakan	tugasnya?	Jawabannya boleh, karena dalam melaksanakan tindakannya, polisi harus tegasnya guna melindungi harkat dan martabat manusia. 125
Justru apabila polisi tidak bertindak berarti polisi melanggar HAM. Mengapa? Karena polisi sebagi penjaga kehidupan ibarat gembala yang membiarkan serigala masuk dan menakut-nakuti domba peliharaannya. Polisi memiliki kewajiban melindungi manusia yang produktif dari ancaman hambatan dan gangguan yang	dapat	menghambat,	merusak,	dan	mematikan	produktifitas. Yang ditindak tegas oleh polisi adalah (1) benalu masyarakat, (2) penjahat kemanusiaan dan pembunuh kehidupan, (3) perusak peradaban, (4) pelaku tindakan anarkis, (5) orang atau kelompok orang yang kontraproduktif (illegal, penipu, pembajak, dan sebagainya), (6) preman dan premanisme . Apabila polisi tidak menindak mereka, justru polisi melanggar HAM, karena HAM harus	dilihat	dalam	konteks	produktifitas.	Tentu	saja	yang	dibela	polisi bukan HAM bagi yang merusak dan membunuh kehidupan, perusak peradaban, maupun para benalu masyarakat. CDL Semarang 24 Sept 2010 126
Pandangan Masyarakat dan Citra Polisi Pada saat polisi melakukan pemeriksaan dan pengecekan di jalan raya, salah seorang dari penumpang mobil yang kebetulan lewat berkata. "Lihat tuh cara polisi cari uang. Polisi ini bikin sebel aja. Kerjanya cuma meminta uang. Lihat, dia ngeluarkan dompet. Bayangkan, sehari dapat berapa ... ." Ungkapan spontan tadi menunjukan betapa jengkelnya orang itu atas tindakan petugas polisi yang sedang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor karena operasi kepolisian, pencegahan terorisme, atau yang lainnya. Orang yang diberhentikan kemudian membuka dompetnya belum tentu akan menyuap atau meminta damai di tempat. Bisa saja dia mengeluarkan identitasnya (SIM atau STNK ). Namun vonis kepada polisi sudah dijatuhkan. Dia sudah menghakimi polisi secara sosial. Mengapa bisa demikian? Bisa saja karena hal-hal berikut. 1. Luka batin masyarakat kepada polisi sudah menumpuk sehingga berubah menjadi kebencian. 2. Citra polisi sudah dilabel negatif oleh masyarakat. 3. Kinerja beberapa oknum Polantas tanpa disadari telah membuat citra negatif. 127
4. Birokrasi patremonial menyebabkan terjadinya klik. 5. Adanya jabatan atau penugasan favorit yang menimbulkan kecemburuan sosial. 6. Kurangnya komunikasi dan sosialisasai 7. Model pemolisian yang konvensional yang menekankan semata pada penegakan hukum atau crime fighter. 8. Ketidakmampuan membuat counter isu yang menyudutkan polisi. 9. Sikap dan perilaku polisi yang arogan, tidak empati, dan sebagainya. lain yang menimbulkan polisi tidak dipercayai atau keberadaannya belum spenuhnya diterima sebagai bagian dari masyarakt yang dapat melayani. Salah seorang menceritakan sebuah peristiwa kepada saya. Mungkin juga masih banyak faktor-faktor "Mas, adik saya kemarin kena tipu di pabriknya. Saat melapor di kantor Polsek, pelayana yang diterimanya tidak manusiawi. Dengan gaya arogan, petugas sesekali melontakan kata-kata kasar. Itu kan mencerminkan dia tidak terdidik dan pengetahuannya rendah. Adik saya itu, ya mas, nggak bodo-bodo amatlah, dia Ph.D dari Australia. Kasian dia, mau melaporkan kok malah diperlakukan kasar". Tindakan petugas Polsek di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi atau tebang pilih. Sikap inilah yang menimbulkan citra negatif. Akibatnya, social cost yang mahal harus dibayar polisi akibat yaitu ketidakpercayaan ini. Prestasi dan inovasi polisi sangat banyak bahkan telah diakui di tingkat dunia. Hal itu bisa saja dianalogikan sebagai celebrity case atau proyek-proyek khusus yang besar dan global. Namun apa yang diperoleh polisi dari peristiwa di atas adalah hujan setahun 128
yang tidak bisa dihapus panas sehari. Perilaku dan tindakan sehari hari yang dirasakan oleh masyarakat inilah hakikat dari citra polisi sebenarnya. Kita sering mendengar, di antara polisi sendiri kadang saling serang,	saling	tuding,	saling	menyalahkan,	bahkan	konflik	pribadi	dibawa	menjadi	konflik	institusi	(antarfungsi,	satuan,	bagian,	divisi, bidang, dan sebagainya). Kenyataan ini menunjukkan arogansi sektoral yang masih tumbuh subur ditambah oleh sistem yang parsial dan temporeer serta SDM yang lemah. Kondisi ini perlu diubah di tingkat paradigma atau mind set. Perubahan mind set merupakan perubahan kultural yang mendasar. Semua itu tentu dimulai dari edukasi yang didukung oleh political will para pimpinan yang mempunyai integritas tinggi sehingga dapat menjadi agen of change. Mengubah mind set tidak mudah dan perlu proses panjang namun dasar dan tahapannya harus sudah mulai disiapkan, yaitu (1) tahap mengetahui, (2) tahap memahami, (3) tahap memanfaatkan , dan (4) tahap mengembangkan. Untuk itu, para pimpinan Polri di semua lini setidaknya harus memiliki semangat sebagai agen perubahan sekaligus berkomitmen untuk menyiapkan landasan kokoh bagi penerusnya. CDL Semarang, 25 September 2010 129
Konflik	dan	Penanganannya Konflik	yang	terjadi	di	Indonesia	bervariasi.	Ada konflik	antarsuku	bangsa,	antarpemeluk	keyakinan	agama, antardaerah, antarpelajar atau mahasiswa, antarwarga masyarakat, demonstran dengan aparat, antaraparat, antarpendukung partai atau calon pimpinan eksekutif, buruh dengan pengusaha, masyarakat dengan pemerintah, dan sebagainya.	Konflik-konflik	tersebut	memang	berbeda	antara	satu	dengan	lainya,	tetapi	pada	prinsipnya	konflik	disebabkan	karena	(1) perebutan sumber daya, (2) perebutan pendistribusian sumber daya, dan (3) harga diri. Konflik	terjadi	biasanya	dimulai	dari	konflik	perorangan	sebagai	pemicunya.	Konflik	tersebut	sebenarnya	tidak	tiba- tiba tetapi sudah menumpuk dan tinggal menunggu pemicu meledakannya.	Pada	konflik	antarsuku	bangsa,	misalnya,	ada	pengaruhi nilai budaya lokal dan ada prasangka yang berkembang menjadi	kebencian.	Konflik-konflik	tersebut	apabila	belum	sampai	puncaknya sulit dihentikan. Setiap	konflik	selalu	bertujuan	untuk	menang	dan	menghancurkan lawan. Sasarannya adalah menghancurkan simbol-simbol atau individu dari pihak lawan; tidak peduli wanita, 130
atau anak-anak, semua menjadi sasaran. Contoh yang nyata untuk ini	adalah	konflik	antarsuku	bangsa	di	Sambas	dan	Sampit	antara	orang Dayak dan Madura atau Melayu dan Madura. Anak-anak hingga wanita yang sedang hamilpun dibunuh. Konflik	antarwarga	masyarakat	amatlah	bervariasi;	dari	yang	ringan sampai yang rumit hingga memerlukan waktu berbulan- buan untuk mendamaikanya. Salah satu pemicunya adalah premanisme yang terjadi di mana-mana ditambah dengan isu yang dibesar-besarkan oleh padahal tidak jelas kebenaranya. Celakanya, isu-isu diangkat menjadi api yang sudah ditaburi minyak sehingga meledakan	konflik	sudah	menumpuk	dalam	waktu	yang	lama. Dalam menangani konplik, Polisi harus menjadi pihak ke tiga yang netral dan dipercaya oleh pihak-pihak yang tengah bertikai. Apabila polisi tidak netral dan memihak, habislah sudah, bahkan polisi pun akan menjadi sasaran. Dalam menangani ini setidaknya ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh polisi, yaitu bagaimana mencegah, bagaimana menangani, dan bagaimana merehabilitasi. 1. Mencegah konflik Mencegah berarti ada tindakan yang dilakukan pada saat aman atau saat sebelum terjadi sesuatu. a.	Memetakan	wilayah,	menganalisis	potensi	konflik,	menginventasasi masalah, mendatangi kelompok- kelompok yang mempunyai masa, menganalisis isu- isu yang beredar dan berkemban, menganalisis potensi masyarakat yang bisa mendukung, mendatangi tokoh- tokoh agama, menganalisis sumber daya yang menjadi potensi di wilayah tersebut (sumber daya alam, sumber daya manusia, menghitung jumlah massa pengikut suatu	kepercayaan	atau	aliran,	mengidentifikasi	tempat- tempat yang strategis bidang jasa yang bisa menghasilkan uang (tempat parkir, terminal, pasar, dan sebagainya). 131
b. Data-data tersebut senantiasa diperbarui, dianalisis, dan dievaluasi kemudian dihubungkan satu sama lain untuk dijadikan produk bagi penerapan sistem pemolisiannya. c. Membangun sistem penangananya, baik secara online maupun manual dalam aspek komunikasi, informasi, komando dan kendali, sistem-sistem back up, sistem edukatif. Letak kantor polisi juga menentukan dalam rute patroli dan penanganan yang cepat. Semua itu dikendalikan dari pusat K3i (komunikasi, koordinasi, komando dan kendali, informasi). d. Membangun jejaring dan wadah-wadah kemitraan sebagai sarana untuk menampung berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat, menemukan akar masalah, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. e. Mengembangkan sosial sstem-sistem kemasyarakatan dalam rangka membangun budaya patuh hukum. edukasi 2. Menangani saat terjadinya konflik Saat	terjadinya	konflik	yang	saling	menyerang	dan	saling	menghancurkan, tindakan polisi setidaknya adalah sebagai berikut. A.	Menjaga	agar	konflik	tidak	meluas,	membangun	pos- pos pengamanan dan sebagainya. B. Membuka dialog bila sudah memungkinkan C. Membantu evakuasi korban D.	Menindak	tegas	para	pelaku	konfik. E. Mencari provokatornya atau kelompok-kelompo preman yang memanfaatkn situasi. 132
F. Melakukan patroli dan komunikasi G. Membuat counter isu atas isu-isu yang berkembang, 3. Merehabilitai daerah konflik Pasca	terjadinya	konflik	terjadi	kerusakan-kerusakan	sosial	yang tentu menimbulkan masalah yang berkaitan dengan produktifitas	dan	aktifitas-aktifitas	sosial	kemasyarakatan.	Perbaikan atas kerusakan sosial yang terjadi dapat dilakukan antara lain: A. Membersihkan dan menata kembali lingkungan yang rusak. B. Memberikan dorongan, apabila situasi sudah normal, untuk mengatasi trauma warga. C. Melakukan pendampingan D. Memberdayakan potensi yang ada masyarakat bangkit dari keterpurukan. E. Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat	konflik Model	pemolisian	dalam	menangani	konflik	sosial	bisa	menerapkan pola Polmas dengan tindakan yang tegas namun humanis. Polisi yang dipercaya oleh pihak-pihak yang terlibat konflik	bisa	bertindak	sebagai	jembatan	untuk	membuka	dialog.	Untuk mencapai kepercayaan tersebut polisi dituntut untuk profesional, cerdas, bermoral, dan patuh hukum. Sebaliknya, apabila polisi tidak lagi dipercaya dan dinilai memihak, jangan sekali-kali bertugas sebagai juru damai. Posisinya dapat digantikan oleh	polisi	dari	luar	daerah	yang	tidak	tersangkut	dalam	konflik	tersebut. Pemolisian	dalam	menangani	konflik	memang	tidak	bisa	disamakan antara satu daerah dengan daerah lainya. Namun pada 133
hakikatnya, prinsip-prinsip penangannya berlaku umum dan sama. Pemahaman inilah yang setidaknya harus terus dibangun dalam penyelenggaraan pemolisian dengan model wilayah. CDL Jakarta, 26 September 2010 134
Polri Institusi Pembelajar? Saya tidak sempat membaca, "Dik, adik tahukan tugas saya banyak. Wah, kalau nulis makalah kayaknya tidak ada waktunya." Apakah kalau menjabat memang tidak perlu mikir lagi? Apakah kalau menjadi pejabat mempunyai ajian sabdo pandito ratu, semua perintah akan jalan sendiri? Apakah kalau pejabat ngurusi bidang edukasi lalu nampak turun kewibawaanya atau takut kelihatan tololnya? jawaban yang pasti karena semua penuh ketidakpastian. Mungkinkah itu produk birokrasi yang korup? Itulah kalau sekolah mengejar ranking dan mengejar ijazah saja? Sekolah tanpa kemampuan otak tapi minta ditukar selembar kertas yang bernama ijazah? Pak Koenarto, mantan Kapolri pernah bercerita: Tidak ada "Seorang polisi stres karena tidak juga dapat jabatan yang dia idamkan. Karena tidak tahan akan rasa sakitnya, ia berobat ke rumah sakit untuk cuci otak. Saat otaknya dikeluarkan dan sedang dicuci, keluarlah surat keputusan yang menunjukan bahwa yang bersangkutan mendapat jabatan yang diidam-idamkankan. Tak sabar ia rupanya dan berteriak dokter-dokter cepat rapikan kepala saya tutup saja segera. Karena saya akan menjadi pejabat, dokter yang mencuci otaknya bilang, "Pak, otaknya sedang dicuci". 135
Sudahlah dok tutup saja ngga pakai otak juga tidak apa-apa. Pejabat itu bekerja tanpa otak dan ia merasa ok-ok saja". Kita sering membaca kata-kata mutiara Jenderal Sudirman, kata-kata bijak Jenderal RS Soekanto, kata-kata bijak Jenderal Gatot Subroto ....dan sebagainya. Mengapa kini jarang kita menemukan kata-kata mutiara atau kata-kata bijak para petinggi- petinggi kita? Apa mutiaranya sudah habis sehinga kata-katanya pun tidak tersisa? Atau sudah kaya dan mampu beli mutiara aslinya sehinga tidak perlu kata-katanya? Belajar itu sepanjang hayat bukan hanya di sekolah atau saat sekolah saja. Keberhasilan dari pendidikan adalah transformasi atau perubahan. Bukan rangking bukan pula ijazah. Tentu juga bukan untuk mencari jabatan. Pendidikan membuka cakrawala berpikir kita dari kabut kebodohan. Pendidikan memberi nafas segar kehidupan. Manusia adalah sang pembelajar. Ia lahir tanpa kemampuan apa-apa semuanya harus belajar lain dengan hewan yang mempunyai insting tanpa belajar ia pun bisa dengan sendirinya. Bagaimana dengan institusi Polri? Perlukah belajar? Kalau Polri mau terhormat dan profesional, ia haruss menjadi institusi pembelajar. Artinya, harus ada peningkatan dan ada perbaikan, ada program-program, ide-ide, ada SDM yang handal, dan mampu memahami serta memenuhi kebutuan keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Belajar yang bagus bukanlah dengan menghafal, karena menghafal identik dengan cara belajar binatang sirkus. Kalau hanya menghafal, orang tidak kreatif dan tidak akan menemukan yang baru. Ia akan hanya menjadi ekor saja. Kalaupun ada kreasi atau produk, hal itu sebatas seremonial dan temporer yang dangkal dan tidak mampu berkembang. Pemimpin yang transformatif akan mampu mengembangkan 136
dan mendorong institusinya menjadi institusi pembelajar. Ia peduli dan sadar akan SDM sebagai aset utamanya. Menempatkan pendidikan pada posisi terhormat dan tidak diawaki orang-orang sembarangan. Tentu saja ada keberanian untuk melakukan perubahan dan ada keteladanan untuk tetap dan terus belajar mengembangkan kemampuan. Long life education CDL Jakarta, 27 September 2010 137
Lembaga Pendidikan Polri Lembaga pendidikan Polri (Lemdikpol) beberapa tahun yang lalu dijadikan sebagai pusat unggulan (centre of excellence). Namun sayangnya unggul itu masih dipertanyakan. Apa yang akan diunggulkan dan apakah keunggulannya itu mampu menginspirasi serta memotivasi institusi lain. Menempatkan Lemdik polri sebagai unggulan secara konseptual tepat dan memang seharusnya demikian karena ditempat inilah lahir petugas-petugas polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan patuh hukum. Di tempat itu pula SDM Polri sebagai aset utama Polri dididik dan dilatih. Lemdik Polri dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Lemdik Pembentukan 1. Bintara Polri (sekolah polisi negara atau SPN) 2. Perwira 3. Akademi kepolisian (Akpol), PPSS (pendidikan perwira polri sumber sarjana). B. Lemdik Lanjutan atau Pengembangan 1. Lanjutan bagi SPN adalah secapa (sekolah calon perwira). 2. Lanjutan Akpol untuk keilmuan (ilmu kepolisian) dahulu adalah PTIK (perguruan tinggi ilmu kepolisian) 138
dan sekarang STIK (sekolah tinggi ilmu kepolisian) baik S1 dan sedang akan dikembangkan menjadi S2 dan S3 Ilmu Kepolisian. Untuk managerial dan kepemimpinan baik dari Akpol maupun PPSS adalah untuk tingkat AKP adalah Selapa. Untuk Kompol dan AKBP adalah Sespimpol dan untuk Kombes adalah Sespati. Untuk keahlian pada fungsi teknis kepolisian adalah pendidikan- pendididkan kejuruan, seperti Brimob (Watu Kosek), Samapta (Porong), Lalu Lintas (Serpong), Reskrim (Mega Mendung), Intel (Soreang), Administrasi (Bandung), Pol Air (Jakarta), Sekolah Penerbang (Pol Udara Jakarta). Kalau memang benar Lemdik Polri akan dijadikan pusat unggulan, lembaga ini setidaknya harus didukung oleh sistem yang terpadu dan unggul juga dalam mendukung komponen pendidikan yang setidaknya mencakup hal-hal berikut. 1. Tempat yang representatif. 2. SDM profesional sebagai awak dari lembaga pendidikan. 3. Sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan belajar- mengajar. 4. Dukungan IT. 5. Kurikulum. 6. Sistem-sistem pendukung. 7. Nilai-nilai budaya organisasi. 8. Logistik. 9. Anggaran. 10. Kepemimpinan. Sepuluh unsur di atas akan menjadi pilar yang kuat dalam membangun lembaga pendidikan sebagai pusat unggulan yang ditunjukan oleh hasil. 139
lembaga pendidikan adalah adanya transformasi menuju kebaikan dan profesionalisme. Tidak ada lagi "kambing diikat di lemdik polri tapi lulus juga". Bagi yang tidak memenuhi syaratan dikeluarkan atau diperbaiki. Apabila tidak ada ketegasan dalam hal ini, maka status lemdik polri akan disamakan "sekolah atau tidak sama saja". Sekolah bukan cari rangking atau beli rangking. Pada saat ada kebijaksanaaan model ZR (zona dan rangking) untuk penempatan setelah lulus, rangking menjadi barang dagangan paling laris seperti lelang. Mengapa demikian? Karena dalam sistem ini, menurut saya, tersirat adanya zona basah dan zona kering. Keunggulan dari Semakin tinggi tingkat sekolahnya semakin kaya murid- muridnya namun mereka tidak mampu berpikir sendiri. Semua mburuhke, tinggal jalan-jalan bagai raja minyak pesiar karena nilai bagus dan rangking tinggi sehingga penempatan boleh memilih. Itu bagi yang kaya dan bisa melayani. Bagi golongan kere mbathil, ya angap saja menunggu saat eksekusi, pasti jatuh ranking-nya. "Maaf ya Dul, si Paijo bisa memberi lebih dari kamu, kamu nanti nomor dua di kelompok ujian kita, ya," kata salah seorang penguji disalah satu lemdik menghibur si Dul yang pada awalnya sangat yakin akan menang di kelompok kecilnya. Ternyata Paijo "ngebomnya" lebih ganas dan lebih mantap sehingga terkaparlah Paijo meratapi nasib. Salah seorang siswa yang cukup mampu saat dimintai sumbangan sosial untuk kepentingan pendidikan dengan ketus menjawab, "Aah gak sebanding, aku nggak mau kalau nyumbang nggak ada dampak di rangking. Segala sesuatu di sini harus sebanding dengan apa yang dikeluarkan." Semua seperti dibisniskan dan diperdagangkan. Ujian kesamaptaan jasmani dibuat bagai pasar murah; suasana pun meriah penuh tenda warna-warni dengan makanan di sana-sini. Pertanyaannya, inikah centre of excellence? Akankah para 140
pengejar rangking ini akan menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan saat mereka menjadi pejabat? Dapat dipastikan tidak. Mereka itu pada dasarnya adalah pedagang yang cari uang kembalian saat menjabat. Ia baik hanya kepada yang mampu melindungi atau yang dapat memberikan jabatan padanya. Apabila tidak, dilibasnya. Sekolah memang untuk meningkatkan kualitas SDM. Apabila rangking dikaitkan dengan jabatan, mereka akan mati-matian mengejarnya, bahkan mungkin ada yang mati beneran akibat mengejar rangking. Rangking sebagai menjadi simbol prestasi. Namun, bagaimana kalau itu hasil jual beli dengan pendekatan untung rugi? Yang terjadi adalah centre of excellence diplesetkan orang menjadi nyenteri celeng, krena yang dihasilkan akan menjadi celeng-celeg degleng yang menyusahkan dan merusak institusi, mungkin juga menggadaikannya. Semoga tidak. Gusti Allah ora sare lan ora nyerahake marang celeng-ealeg degleng mau dadi pimpinane ...... CDL Jakarta 28 September 2010 141
Polisi dan Media Apapun yang dilakukan polisi bisa berdampak positif maupun negatif di mata masyarakat. Bahkan prestasi kerja polisipun bisa dijadikan bahan kritikan bahkan hujatan. Citra polisi di mata masyarakat selain dari kinerja polisi juga produk media. Apa yang ditulis dan dikabarkan media merupakan bagian dari pencitraan polisi. Salah satu contoh adalah keberhasilan polisi mengungkap jaringan terorisme dan menangkap para pelakunya. Namun, apresiasi tidak serta merta menjadi bagian dari pembangunan kepercayaan masyarakat kepada polri. Ada salah satu media yang mengemasnya menjadi suatu arogansi. Media ini menampilkan gambar-gambar anggota Densus 88 sedang melakukan penyergapan maupun penyerangan. Gambar-gambar itu dibuat sampai berseri. Isinya belum tentu jelek atau menjelekan polisi tetapi membaca dari judulnya saja orang sudah ragu apakah ini prestasi atau arogansi. Bad News is Good News Ini yang konyol, karena yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemberitaan salah satunya laku atau tidak di masyarakat. Atau bisa tidak menjadi perhatian publik. Perbaikan ataupun edukasi atau pembangunan citra bangsa pun terkadang diabaikannya. informasi yang cepat ditangkap dan beredar di masyarakat, setidaknya apa yang Pemberitaan media merupakan 142
disampaikan itu: akurat, inspiratif, memotivasi, edukatif dan akuntabel. Mengkritisi atau mengkritik boleh-boleh saja karena media ini menjadi bagian dari pembangunan civil society (kepekaan, kepedulian dan solidaritas sosial). Namun sebaliknya bisa jadi media menjadi provokatif, pembodohan dan alat propagandanya kelompok-kelompok teroris, pelaku kejahatan lainya. Ada suatu kelompok teroris yang saat akan melakukan aksinya ditunda sampai waktu yang ratingnya tinggi di media. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa kami ada, kami eksis bahkan mempropagandakan aksi mereka kepada publik dengan memakai media. Sadar atau tidak pemberitaan yang bebas tetapi tidak dengan rambu-rambu di atas bisa kebablasan menjadi bumerang bagi masyarakat. Menampilkan penangkapan dengan upaya paksa dengan menunjukan gambar orang-orang yang sedang dibawa dan diperiksa, polisi dianggap melanggar HAM. Mengapa ? Karena polisi dalam melaksanakan upaya paksa adalah untuk membuktikan dan bukan menghakimi. Polisi hanya membuat terang suatu perkara melalui bukti atau membuktikannya baik secara makro atau secara mikro. Dalam proses pembuktian itu, polisi wajib memberikan jaminan dan perlindungan HAM karena kalau secara sosial sudah dihakimi. Media menjadi mitra polisi untuk membangunkan kepekaan, kesadaran, jawab dan solidaritas sosial dalam mewujudkan kamtibmas. Mitra itu sahabat, bukan bawahan bukan kaki tangan, bukan pula sebagai corong. Hubungan sinergitas antara polisi dan media menjadi penting sebagai upaya membangun brand image . tanggung Counter issue atas isu-isu yang dihembuskan media yang keliru perlu dilakukan. Polisi perlu juga memikirkan media sebagai sarana kontak dan memberitakan prestasi-prestasi dan kinerja yang tidak terekspose media massa. Langkah ini dapat dilakukan 143
melalui	jurnal,	majalah,	atau	leaflet	dan	sebagainya	yang	memuat	prestasi polisi sehingga orang membaca atau melihat sehinga mendapatkan kejelasan atas apa yang telah dilakukan oleh polisi. Sayangnya media polisi masih banyak berisi album foto pejabat, bahkan wadah pemujaan pimpinan yang berlebihan atau juga ekspresi narsis pejabat humas. Mereka lupa apa yang ditampilkan atau yang disuguhkan tidak mencapai sasaran. Media menjadi simbol kecerdasan dan menjadi simbol kekuatan salah pemanfaatannya, media akan menjadi bumerang bahkan menjadi simbol kebodohan dan kelemahan. Pemahaman tentang media bagi petugas polisi ini penting karena media bisa menjadi power yang mengingatkan namun bisa juga menjadi bumerang yang melemahkan. apabila tepat penggunaanya. Apabila CDL Jakarta, 29 September 2010 144
Polri,	Konflik Antarwarga masyarakat Konflik	Tarakan	menimbulkan	korban	5	meninggal dunia,	konflik	di	Ampera	Jakarta	Selatan	3	korban	terluka, meninggal ditambah beberapa polisi termasuk Kapolres Metro Jaksel KBP Drs. Gatot Edi Pramono, Msi. Konflik	antarwarga	biasanya	dipicu	dari	konflik	antarpribadi.	Akar	masalah	dari	konflik	tersebut	biasanya	berkaitan	dengan	perebutan penguasaan atau pengeksploitasian sumber daya, pendistribusian sumber daya, dan harga diri. Potensi-potensi konflik	tersebut	sudah	ada	yang	dapat	dimulai	dari	adanya	kecurigaan, rasa saling tidak percaya, ketidakadilan, diskriminasi, kecurangan,	dan	sebagainya.	Potensi-potensi	konflik	tadi	tidak	ada solusinya dan terus saja berkembang tanpa ada penyaluran penyelesaian. Keadaan ini dapat memuncak menjadi pemberian label atau cap negatif yang puncaknya pada kebencian. Kebencian inipun bisa menjadi kejahatan kebencian (hate crime). Kalau sudah menjadi kebencian tinggal menunggu adanya detonator dan sumbu ledaknya saja. 145
Sebuah	konflik	tjelas	merupakan	hal	yang	kontraproduktif.	Penyerangan dengan cara gerombolan menunjukan tindakan premanisme. Ini adalah salah satu bentuk pelecehan pada hukum, terang-terangan menyerang dengan senjata api dan senjata tajam bahkan menyerang polisi yang bertugas di mana mereka "tidak takut hukum". Mereka begitu berani dengan cara biadab menembak siapa pun dan membacok siapa pun, walaupun tahu ada ratusan polisi di lokasi. Bahkan, Kapolres hampir tertembak dan terserempet peluru, ajudan Kapolres tertembak di kaki, dan seorang Pama Kapospol luka bacok. Selain pelecehan pada hukum, kejadian ini menginjak-injak peradaban dan merupakan kejadian luar biasa, karena terjadi di Ibu kota Negara, di depan Pengadilan dan Polisi, yang merupakan simbol hukum dan peradaban. Mereka sudah tidak mempedulikan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Di luar batas kemanusiaan, dengan cara yang biadab dengan senjata api dan senjata tajam mereka membunuh dan melukai orang dengan kejam. Begitu murah nyawa manusia di mata mereka. Dikabarkan 200 polisi di dalam halaman PN Jaksel tidak bertindak untuk menghadapi kelompok preman tersebut, karena Polisi tidak membawa senjata. Inilah pemberitaan yang ironis dan memojokkan Polisi tanpa melihat situasi dan kondisi yang ada. Fungsi Intelijen Pengamanan intelijen kepolisian yang merupakan sebagai mata dan telinga untuk antisipasi, pencegahan, penanganan secara tepat, meminimalisir jatuhnya	korban	dan	menyelesaikan	konflik,	membuat	counter isu hingga merehabilitasi pola pemolisian. Intelijen pengamanan (intelpam) merupakan Dalam mewujudkan keteraturan sosial, kegiatan intelijen selain harus peka juga memiliki pengetahuan dan wawasan konseptual dan teoritikal yang cakap untuk menganalisa potensi- 146
potensi	konflik	yang	ada	dalam	masyarakat	sehingga	mampu	menghasilkan suatu produk analisis yang dapat dimanfaat dalam menentukan pola-pola pemolisian selanjutnya. Apa yang dilakukan intelpam sebagai mata dan telinga adalah mengumpulkan data dan membuka jejaring di semua lini. Ia ada di mana-mana, mempunyai berbagai informasi yang akurat, tepat dan dari sumber-sumber dari yang berkompeten bisa dipercaya. Data yang ada diolah atau dianalisa dengan mengacu pada konsep dan teori-teori yang sudah baku yang relevan dengan konteksnya. Di sinilah intelijen sebagai otak dari kepolisian harus mempunyai cara pandang jauh ke depan, tidak parsial dan tentu juga tidak temporer. Apa yang dikerjakannya "weruh sakdurunge winarah" atau melihat sebelum kejadian. Pola Pemolisian Pola pemolisian yang reaktif sekarang ini membuat polisi terlambat dan terhambat bertindak sehingga perlu diimbangi dengan pemolisian yang proaktif dan problem solving untuk memberikan layanan keamanan sebagaimana yang seharusnya. Pemolisian di perkotaan sekarang ini memang perlu dengan model Polmas yang dibagi pada lingkup-lingkup kecil, baik untuk model area dan model kelompok kepentingan. Walaupun yang dikedepankan para petugas Polmas namun sistem back up baik dari patroli samapta maupun lalu lintas tetap diberlakukan. Implementasi Polmas bukan dengan serta merta dapat dilaksanakan. Para petugas yang mengawakinya juga perlu ada perubahan mind set dan kepemimpinan yang transformatif. Penerapan polmas sebagai pemolisian yang humanis bukan berarti polisi tidak bertindak tegas. Polisi memang harus bertindak tegas terhadap preman- preman yang anarkis atau warga masyarakat yang mengganggu, menghambat,	merusak	bahkan	mematikan	produktifitas.	Tindakan 147
tegas polisi adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang	produktif,	agar	produktifitasnya	tidak	terganggu. Polisi sebagai pembangun peradaban mampu mengajak warga	untuk	menyelesaikan	konflik	secara	beradab,	mencegah,	dan	meminimalisir	terjadinya	konflik	fisik	dan	tindakan	anarkis.	Polisi harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang bertindak anarkis dan merusak peradaban. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya baik preemtif, edukasi, preventif, dan bertindak tegas untuk melindungi harkat dan martabat manusia. CDL Jakarta 30 September 2010 148
CDL Oktober 2010 149
Polisi Sasaran Teroris ? Kamis pukul 07.50 WIB telah terjadi peledakan bom di tempat kejadian perkara di Jalan Raya Kalimalang/ Noor Ali, dekat Pos Lantas Sumber Artha, perbatasan Jakarta Timur dengan Bekasi Kota. Pelaku bom bunuh diri meledakkan bom persis di belakang anggota lantas yang sedang pengatur lalu lintas, yakni AKP Hery dan AIPDA Sugianto. Pelaku dengan ciri kulit sawo matang, hidung mancung, tinggi 168 kg, rambut pendek, berjenggot, berkumis, dan berbaju koko putih serta celana biru. Untunglah, dua anggota polisi itu selamat tidak mengalami luka. Pelaku luka pada muka dan leher. Ia ditangkap anggota dan saat ini sudah dibawa ke RS Kramat Jati. Barang bukti berupa sepeda ontel, serpihan bom, serbuk bom paku ukuran 4 cm, serbuk putih, logam paralon ukuran 8 cm, periuk alminium, kantong warna hitam, dan bingkusan kecil masih terikat di sepeda. Ada pula tulisan yang berbunyi: Ini adalah pembalasan pada kalian sekutu- sekutu setan membunuh, menghukum mati, dan menahan mujahidin kami siap mati untuk agama yang mulia ini. Sasaran mereka salah satunya adalah petugas polisi yang terdepan	mengatur	berbagai	aktifitas	kegiatan	masyarakat,	yaitu	polisi lalu lintas. Petugas polisi lalu lintas yang berada di pos-pos 151
biasanya 2 sampai dengan 4 orang saja. Mereka kadang tidak bersenjata. Keberadaan mereka adalah simbol hukum. Menyerang polisi yang sedang bertugas adalah melecehkan hukum, menginjak- injak hukum, dan merusak peradaban. Ini suatu ketololan karena tidak	mampu	melakukan	dialog	atau	penyelesaian	konflik	dengan	cara-cara beradab. lebih memalukan dari tindakan tersebut adalah menyerang dari belakang saat petugas tidak siap. Ini tindakan pengecut. Menyatakan membela agama, tetapi tega membunuh dan tega melukai, menyengsarakan bahkan tega menimbuilkan keresahan. Inilah yang disebut kejahatan kemanusiaan karena merusak,	menghambat	bahkan	mematikan	produktifitas.	Padahal	kita	tahu,	produktifitas	adalah	kehidupan	masayarakat	untuk	kepentingan harkat orang banyak. Yang Inilah contoh ketololan anak bangsa yang saling serang, saling bunuh, saling rusak. Betapa bodohnya. Yang dijadikan pion bom bunuh diri itu adalah mereka yang marginal, miskin, dan bodoh. Kejamnya bagi mereka adalah tega mengorbankan yang miskin dan bodoh. Betapa kejam dan biadab. Yang lebih memalukan lagi, mereka bukanlah orang asli Indonesia. Tentu saja mereka tidak cinta dan tidak bangga sebagai bangsa Indonesia. Ada sebuah cerita yang patut kita renungkan: Si A dan si B hidup sekampung. Si A hidup berkecukupan, ia rajin beribadah. Si B hidup kekurangan. Utuk menghidupi anak dan istrinya,ia harus bekerja membanting tulang. Itupun tidak selalu diperolehnya. Ia jarang berdoa. Beribadah juga tidak rutin tetapi ia masih ingat Tuhan. Suatu ketika, si A yang merasa suci bertanya kepada Tuhan: "Tuhan siapa yang paling suci di kampung ini?" Dalam hatinya ia ingin Tuhan menjawab kamu A, tetapi ternyata Tuhan menjawab 152
B yang paling suci. Dengan keheranan ia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa si B?" Tuhan memanggil A. Mari aku tunjukan. Tuhan memberi si A sebaskom air penuh dan Ia memberi perintah, "A taruhlah baskom ini di atas kepalamu. Berkelilinglah di kampung ini jangan sampai ada air yang tumpah. Kamu juga harus mendaraskan doa-doa untukku. "Siap Tuhan," jawab A. Mulailah si A berkeliling. Beberapa saat kemudian, A menghadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, perintah sudah saya lakukan. Tidak setetes air pun tumpah dari baskom ini." Tuhan bertanya, "Apakah kamu mendaraskan doa untuk-Ku?" Jawab A, "Tentu tidak. Untuk menjaga air ini saya harus konsentrasi, bagaimana bisa mendaraskan doa?" Tuhan bertanya, "A, mana lebih berat, menjaga air atau menjaga kehidupan?" "O.... ya jelas menjaga kehidupan Tuhan," jawab A. "Nah sekarang kau tahu mengapa aku melihat B lebih suci daripada kamu. Si B menjaga kehidupan bagi dirinya dan keluarganya, namun sesekali ia masih mampu berdoa dan beribadah." Dari ceritera di atas tampak bahwa kesucian dan kemurnian itu bukan berasal dari ukuran dan sudut pandang manusia. Polisi sebagai penjaga kehidupan, walaupun banyak salah dan kekurangannya, selalu berusaha membuat aman nyaman. Ada seseorang matim mereka marah dan menghujat, tetapi apabila polisi yang mati, tidak ada yang marah atau membela. Walaupun oleh	sekelompok	orang	dianggap	kafir,	polisi	tetap	peduli	serta	cinta akan kemanusiaan dan berusaha mengangkat harkat martabat manusia karena polisi adalah pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Yang mengaku suci malah merusak, 153
mengebom, menghasut, membunuh, dan tega mengorbankan yang bodoh dan miskin. Polisi jelas bukan dewa, bukan superman. Polisi juga manusia, produk dari masyarakatnya. Jangan berharap punya polisi yang sehat kalau masyarakatnya sakit. Kami memang belum sempurna tetapi kami selalu berusaha. "CDL Jakarta, Hari Kesaktian Pancasila 2010" 154
Menyehatkan Polisi Seorang ibu mengendarai mobilnya di jalur yang salah. Ia diberhentikan seorang petugas Polantas dan dinyatakan bersalah setelah petugas itu memeriksa STNK dan SIMnya. "Ibu bersalah karena melanggar dua pasal. Ibu maunya bagaimana?". " Maaf Pak, saya bersalah, ditilang saja Pak alau saya dianggap bersalah". " Ibu punya waktu untuk sidang?". "Saya bisa menyuruh orang kantor, Pak, untuk mengurusnya". "Betul Ibu mau ditilang?" Ibu itu mengangguk saja. Sesampainya di kantor, ia menceriterakan pengalamannya itu kepada teman-temannya. Lalu, apa komentar teman-temannya? Dengan bangga teman-temen kerjanya mengolok dan menyudut-nyudutkan atas pilihan ibu tadi yang tetap meminta di tilang atas pelanggarannya. "Ibu sih terlalu idealis. Bayar saja Bu, selesai. Kalau begini, Ibu kan ribet, pakai nunggu, nulis tilang, SIM-nya disita polisi, 155
harus ikut sidang, bayar denda lagi." Polisi sering disalahkan dan dianggap pengganggu pemuja pelanggaran. Suatu hal yang biasa terjadi dalam masyarakat kita adalah menyalahkan padahal masyarakatnya yang bodoh dan bangga kalau melanggar. Tanpa sadar, teman si ibu yang bicara dengan penuh kebanggan itu sebenarnya telah merusak peradaban. Bahkan, di antara mereka ada yang beranggapan bahwa, "hukum dibuat untuk dilanggar." Dari contoh di atas. tersirat makna di balik tindakan petugas Polantas, ibu yang melanggar, dan teman-temen kerja si ibu. Tindakan Polantas menghentikan kendaraan yang melanggar jalur adalah	tindakan	untuk	mencegah	terjadinya	konflik	yang	lebih	luas. Ia bertujuan memberikan edukasi dan mengajak masyarakat patuh hukum. Ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang petugas. ibu yang mengakui kesalahan dan secara sadar bertanggungjawab atas kesalahannya itu, petugas yang memberhentikanya mengatakan, "Ibu punya waktu untuk sidang?" Kalimat ini bermakna bahwa petugas tadi membuka peluang agar si ibu membayar uang denda kepadanya (ibu yang melanggar diajak menjadi penyuap). Artinya, kalau sidang orang bisa rugi waktu, rugi materi, oleh karena itu bayarlah di sini: cepat, murah, tidak berbelit-belit. Petugas tadi tidak menyadari mahalnya social cost yang harus dibayar polisi, yaitu (1) rusaknya mental SDM Polri dan (2) rusaknya mental masyarakat. Ini tindakan pengecut. Saat sang Sikap ibu yang melanggar itu baik. Dengan mengatakan, "Kalau saya dianggap bersalah, tilang saja Pak" artinya ia tidak mau menjadi penyuap dengan segala resiko yang harus ditanggungnya. Dengan bersikat demikian, si ibu sebenarnya telah menunjukan sikap yang bertanggungjawab. Ia juga sadar, jika menjadi pengecut, ia akan merusak mentalnya sendiri. 156
Tanggapan teman-temen sekantor ibu tadi adalah tindakan salah. Dengan mengatakan: "Ibu sih terlalu idealis. Bayar saja Bu, selesai. Kalau begini, Ibu kan ribet, pakai nunggu, nulis tilang, SIM-nya disita polisi, harus ikut sidang, bayar denda lagi" artinya berikan saja uang kepada polisi. Jika ini dilakukan maka si ibu, maka ia telah menularkan virus KKN atau virus pengecut. Polisi adalah produk dari masyarakatnya. Polisi dan masyarakat saling mempengaruhi. Walau secara sederhana tindakan si ibu itu menyehatkan polisi. Sebaliknya, ia telah berupaya untuk menjadi orang yang beradab. Jadi, jangan berharap mempunyai polisi yang sehat kalau masyarakatnya sakit. CDL Pekanbaru, 2 Oktober 2010 157
O2H = Otak, Otot, dan Hati Nurani "... jadi polisi itu tidak usah pinter-pinter menurut saya, loyalitas kepada pimpinan saja cukup. Yang penting penilaian pimpinan kepada kita baik. Coba kalau kita dinilai tidak baik, bagaimana .... maka dari itu wajarlah kalau kita juga mau berbagi dan loyal kepada beliau-beliau itu...." Sepenggal pernyataan itu dilontarkan oleh seorang polisi senior dalam sebuah diskusi informal. Walaupun sebatas ungkapan spontan, itulah yang ada di otak dan hati nuraninya. Kalau kita pahami sungguh-sungguh apa yang dikatakannya ini akan dibenarkan oleh puluhan bahkan mungkin ratusan polisi-polisi bermental feodal dan tukang jilat. Jika sudah begini, jangan harap ada inovasi dalam kinerja. Kalaupun ada, semuanya semu dan seremonial belaka karena hanya memenuhi perintah dan menyenangkan pimpinan saja. Orang-orang macam ini akan merasa bangga saat ia menjabat seakan paling hebat. Bila tidak menjabat, ia akan resah dan gelisah bagai gajah kehilangan belalai. Bisa dibayangkan kalau orang- orang bermental seperti ini menjadi pimpinan. Ia akan membuat perhitungan untung rugi. Ia akan berusaha melanggengkan jabatannya, kedudukannya, bahkan nguber jabatan ke sana ke 158
sini. Ia bukan orang berprestasi tetapi cuma orang yang berhutang budi. Benarkah polisi tidak memerlukan kecerdasan? Kita perlu ingat nasihat Alm. Prof Satjipto Rahardjo yang berbunyi: "Polisi bekerja dengan O2H (otak, otot, dan hati nurani)". Jika polisi tidak mempunyai kompetensi O2H, ia akan mengundang serigala yang akan memakan ternak peliharaannya. Bahkan, sang penjaga akan tega berpesta dengan serigala dengan mengorbankan ternaknya. Sebagai pembangun peradaban, jika tidak memiliki kompetensi O2H, ia justru merusak peradaban dengan kewenangan dan kekuasaanya. Sebagai pejuang kemanusiaan tanpa kompetensi O2H, sudah dapat dipastikan tidak akan humanis, kontra produktif, bahkan mungkin kejam. Sebagai kumpulan orang baik, polisi setidaknya satu langkah harus lebh maju dari masyarakatnya agar mampu mengajak masyarakatnya hidup beradab. Senjata utama polisi adalah simpati masyarakat. Apa yang dilakukanya harus bisa dipercaya, didukung, dan dilegitimasi oleh masyarakat. CDL Pekanbaru, 3 Oktober 2010 159
Kecintaan dan Kebanggan Menjadi Polisi Mencintai pekerjaan adalah dasar menjadi profesional, dasar untuk menghasilkan kinerja yang baik, dan pelayanan prima. Mencintai pekerjaan berarti melaksanakan pekerjaan dengan tulus hati. Ketulusan dasarnya pada hati. Menjadi polisi hati nurani inilah yang menjadi kendali. Hati nurani ini juga yang bisa membangun empati, membangun simpati, dan mendengar suara rakyat. Mencintai dan bangga akan pekerjaan bisa dibangun sesuai kompetensi dan hobi, tentu juga nilai-nilai yang diyakininya sebagai polisi adalah kemanusiaan. Dia menyadari manfaat dan kegunaan bagi harkat dan martabat manusia tanpa berpikir basah dan kering, tidak ada lagi sistem klik, tanaman keras, orang kepercayaan, anak emas dan sebagainya. Semuanya dibangun berdasar kinerja dan kompetensi. Standar kompetensi dan assesment centre menjadi bagian penting dalam menyiapkan profesionalisme SDM dan transfer kemampuan maupun untuk regenerasi. Dalam menyelenggakan tugasnya, polisi memang ambivalen. Di satu sisi, dia harus melindungi dan melayani, namun di satu sisi dia harus menegakkan hukum dan bertindak tegas. Namun benang merah yang dapat diambil adalah untuk kemanusiaan, 160
melindungi harkat dan martabat manusia, serta membangun peradaban. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang menjadi kebanggaanya adalah kemanusiaan, atau setidaknya pekerjaan polisi dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Hal itulah yang menjadi kecintaan dan kebanggaan setiap anggota polisi. Tentu saja bukan pada pangkat, jabatan, kekayaan. Menjadi polisi memang bukan jalan menjadi orang kaya. Hal ini yang harus disadari dan diyakininya sebelum menjadi polisi. Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai inti kepolisian yang mampu membawa profesionalisme kepolisian diberi apresiasi atau ruang untuk mengembangkanya. Mencintai dapat dimaknai dalam mengimplementasikan pekerjaan dengan ketulusan, Bangga karena mempunyai spirit pendorong dari dalam yang menjadi energi bagi upaya-upaya mewujudkan nilai-niai yang diyakini dan dicintainya. Untuk menumbuhkembangkanya tentu saja perlu kebijakan pimpinan sebagai frame work, juga sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini sehingga antara yang ideal dan yang aktual sejalan dan tidak ada gap yang terlalu dalam. Apa yang dilakukan oleh Hoegeng Iman Santoso sebagai polisi mampu ia tunjukan. Ia berani memberikan teladan dalam memberikan kebenaran. Bahkan, ia berani dicopot dari jabatannya oleh Pak Harto tatkala berbeda pendapat atau tidak mau berkompromi dengan pelanggaran-pelanggaran yang diyakininya sebagai tindak kejahatan. Polisi memang kumpulan orang baik yang profesional, cerdas, bermoral, dan patuh hukum selain sebagai aparat yang humanis, tegas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilayaninya. CDL Jakarta, Hut TNI ke 65 161
Pengakuan Tersangka di Media Acara Metro TV tanggal 4 Oktober menampilkan pengakuan salah seorang pelaku perampokan bank CIMB Niaga. Dia diwawancarai reporter seperti sedang diinterogasi saja. Media itu tampaknya juga sedang menunjukkan keunggulannya agar tidak kalah saing dengan stasiun televisi yang lain. Akibatnya, bukan persaingan fair yang terjadi, tetapi mengejar rating tinggi semata-mata. Mereka seakan lupa bahwa media wajib melindungi dan mengormati hak asasi manusia (HAM). Apa yang disiarkan dan disuguhkan kepada masyarakat itu tentu bukan pengadilan. Bahayanya, apabila acara model begini terus terjadi, masyarakat tergiring pada rasa percaya dan selanjutnya pernghakiman sosial. Dampak tentu terjadi pada orang terdekatnya, keluarganya, tempat bekerjanya, dan sebagainya. Media sekarang ini bangga dan membanggakan acara-acara 162
yang berisi kekerasan, hantu, percintaan gombal, gosip yang mengorek privasi seseorang, dan sebagainya. Informasi yang ditayangkan tidak lagi informatif dan edukatif tetapi provokatif. Konyolnya, ini menginspirasi para pelaku kejahatan. Polisi sadar atau tidak sadar, kadang polisi malah memberikan kesempatan media untuk ikut dalam proses penangkapan, penyergapan,	penggrebekan,	memotret,	dan	memfilmkan	tersangka dalam keadaan yang tidak manusiawi. Yang aneh, para wartawan bisa menggalang para polisi di lapangan untuk berbagi berita dengan pulsa misalnya. Pertanyaannya? Perlukah penyidik ngetop karena tampil di televisi? Kalau ya, apa guna humas? Kalau tidak, mengapa?Adakah fungsi informasi dan sistem filling and recording yang menjadi penguat untuk pemberitaan humas? Benarkah fungsi humas mirip gendang, hanya hanya membuka dan menutup? Dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum, polisi wajib memberikan jaminan dan perlindungan HAM karena polisi mengikuti asas praduga tak bersalah dan kesamaan hak di muka hukum. Tidak boleh dilupakan, kerja polisi adalah membuktikan bukan menghakimi. Dengan demikian, apabila ada tersangka yang diwawancarai oleh media untuk memberi kesaksian atau itu bisa mengacaukan penyidikan pengakuan, wawancara sekaligus mempengaruhi opini publik. Akibatnya, apabila yang dihasilkan dalam proses penyidikan tidak sesuai dengan opini publik, kembali citra polisi yang tercoreng. Apabila keluarga atau orang-orang terdekatnya ternyata kemudian menjadi korban, kembali polisi yang disalahkan. Orang-orang akan berkata: " Apa perlindungan yang diberikan polisi?" Polisi bukan cuma razin, patuh, taat, serta memiliki loyalitas tinggi tetapi juga perlu kecerdasan dan mampu berpikir holistik. Ia harus bisa memahami makna yang ada di balik gejala dan fakta 163
tadi. Harus diakui, banyak petugas poilisi yang narsis. Sayangnya ia lupa, kenarsisannya itu justru menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Polisi memang harus transparan dan akuntabel, namun bukan berarti harus telanjang di jalan raya. CDL Jakarta, Hari TNI ke 65 164
Kepala Kepolisian Negara RI Polisi Indonesia yang disebut sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kepolisian nasional yang dipimpin seorang Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) dengan pangkat Jenderal Polisi. Kapolri merupakan jabatan karier yang ditunjuk oleh presiden melalui fit dan proper test di DPR. Tugas dan tangung jawab Kapolri tidak mudah karena memimpin Polri dalam masa-masa transisi seperti sekarang ini mengakibatkan banyaknya permasalahan yang bermuara pada polisi. Bahkan, masalah itu banyak yang menjurus pada kebencian. Kalau sudah begitu, apapun yang dilakukan polisi akan salah. Bahkan, ketika pemilihan Kapolri akan dilangsungkan, Polri dituduh tidak menyiapkan kader-kader terbaiknya. Semua orang ikut bicara, seakan menyalahkan, memanas-manasi situasi, memancing di air keruh, dan merasa paling benar sendiri. Orang- orang ini telah mengadili polisi secara sosial. Karena Kapolri merupakan jabatan karier berarti Polri harus menyiapkan kader-kader yang terbaiknya untuk duduk di situ. Perlu diingat, menjadi Kapolri tampaknya ada campur tangan Tuhan di dalamnya, bukan semata kuasa manusia. Garis tangan 165
ikut menentukan dalam soal yang satu ini walaupun prestasi dan track record penting. Jadi, siapapun yang ditunjuk menjadi Kapolri memang harus didukung agar dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik sebagai mana mestinya. Arahan Kapolri Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri tentang pencalonan Kapolri berisi ajakan agar Polri tetap solid dan tidak terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang senang apabila Polri hancur. Arahan itu adalah sebagai berikut. "Berkaitan dengan pencalonan TB1. Polri menyerahkan 8 nama ke Kompolnas. Kompolnas menyerahkan 3 nama ke Presiden. Dinamika politik saling tarik menarik dan dukung mendukung terhadap calon yang diajukan. Oleh karena itu, Presiden menarik kesimpulan, hal ini membahayakan internal Polri. Maka TB1 mengajukan alternatif cadangan, yakni Kapolda jabatan Kabaharkam untuk Metro, dengan menggunakan menaikkan ke bintang. Apresiasi kepada Komjen Iman Haryatna. Beliau ikhlas menyerahkan jabatan hari itu juga. Senin sore, pukul 15, dilakukan serah terima. Siapa pun nama yang dikirim, hanya Allah yang tahu siapa yang akan jadi Kapolri. Pak Nanan dan Pak Imam tetap pati yang terbaik. Jangan ada anggota polri yang terprovokasi oleh siapa pun. Jangan biarkan Polri diganggu orang eksternal Polri." Apa yang dilakukan Polri bukanlah sikap defensif atau antikritik. Justru sebaliknya, Polri siap menerima kritik demi perbaikan. Siapapun yang memimpin, Polri tetap solid, bekerja secara profesional, dan mendukung sepenuh hati. Oleh karena itu, siapa pun Kapolri yang terpilih adalah yang terbaik bagi Polri karena itulah yang ditentukan oleh Tuhan sebagai pemimpin yang mampu untuk membangun peradaban dan meningkatkan kualitas hidup. Sosok itu tidak hanya cerdas namun juga kreatif, inovatif, dan inspiratif. Kapolri yang dipilih akan mampu mengatasi berbagai 166
masalah, kesulitan dan berbagai keterbatasan, bahkan dalam keadaan darurat sekalipuin. Ia juga seorang yang bijaksana, mau mendengar dan selalu berusaha memahami. Keputusan yang diambilnya	dirasakan	betul	manfaatnya	secara	signifikan	bagi	yang	dipimpinnya. Dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, ia senantiasa berusaha untuk membawa kemajuan. Tiada hari tanpa perbaikan dan berbuat kebaikan. Ia seorang humanis yang senantiasa berusaha mengangkat harkat dan martabat manusia. Jiwa raganya diberikan bagi yang dipimpinnya sebagai landasan yang kokoh bagi yang dipimpinnya agar penggantinya kelak dapat lebih baik. CDL Jakarta, 6 Oktober 2010 167
Jasa Tak Terhimpun, Dosa Tak Terampun Menjadi polisi memang ibarat hidup dengan dua kaki di tempat berbeda; kaki kaki kanan di kuburan dan kaki kiri di rumah sakit. Itu dari segi operasionalnya. Dari segi pembinaanya, salah atau benar seolah abu-abu dan tidak jelas, bahkan ada yang mengistilahkan yang jelas adalah ketidakjelasan, yang pasti adalah ketidakpastian. Prinsip mereka, "Kamu memang tidak bisa mempromosikan, apalagi mengangkat tetapi kamu bisa menjatuhkan". Semangatnya bukan membangun tetapi menghancurkan. "Belum mati saja sudah jadi hantu apalagi kalau sudah mati, pasti jadi babi ngepet." Ini bentuk grundelan- grundelan yang mau menentang takut. Padahal, pembinaan bukan hanya mencari kesalahan atau menyalahkan dan menghukum, tetapi juga memperbaiki yang rusak untuk membangun inovasi. Track record sebagai riwayat atau perjalanan karier setiap petugas polisi harus terekam dengan baik sehingga dalam pembinaan, pemeliharaan, perawatan, bahkan penempatan bisa sesuai dengan kompetensinya. Demikian juga dalam sistem reward dan punishment-nya. Membina SDM memang bukan hal yang mudah karena manusia adalah makhluk yang berakal budi, bisa berinovasi, bahkan tidak konsisten sehingga motivasi, penyamaan 168
persepsi, pemberdayaan potensi, dan kompetensi memang harus bisa dicover. Kalau tidak, sistem personal akan subur tumbuh yang berakibat matinya sistem kompetensi. Beberapa hal bisa dilakukan untuk membangun landasan birokrasi yang rasional, antara lain sebagai berikut. 1. Dibangun jabaran dan analiss kerja secara konseptual yang dibuat secara berjenjang dan bertingkat-tingkat sesuai dengan peran dan fungsinya. 2. Dibangunnya standarisasi keberhasilan tugas. 3. Sistem penilaian kinerja sebagai bentuk penilaian produk dari kinerja baik perorangan maupun kesatuan. 4. Sistem reward dan punishment untuk mengapresiasi yang produktif, kreatif dan inovatif sekaligus menindak yang melanggar, apatis, dan tidak produktif. 5. Etika kerja yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. CDL Jakarta, 7 Oktober 2010 169
Citra Polisi dalam Persahabatan: Sebuah Dialog Polisi (P) : "Koh sini sebentar jangan banyak kerja terus, saya mau omong sedikit." Engkoh Orang Cina (K) : "Ada apa, Pa? Kok bapa cali-cali oe, pasti Bapa deket-deket oe ada pelulu dui ya? P : Kok engkoh e tau to? K : Oe... Oe... Oe pa betu kan bapa pelulu dui, mau untu apa ha? P : Begini koh ini ada acara kantor koh saya disuruh bos cari dananya. K : Oe ... Oe kenapa bapa datang kemali, emang di sini pablik dui ha? Kemalin kan balu saja oe kasi dui ha? Acala apa lagi kok polici acala telus. P : Gini koh kemarin kan hari raya, sekarang hari ulang tahun, besok hari perjuangan, besoknya lagi hari tamu koh. K : Haaaaaaa? Polici agamanya apa ha lebalan ya, natal iya, 170
P K P K P K P K P K P K P K P K P K waisak ya, galungan ya, imlek. ya iya, hali-hali acala telus dan dui telus. Besok hali kambing belanak jadi dui juga ... Oe ... Oe .. Lual biasa. : Koh ini juga sama minta sumbangan ada polisi ada yang meninggal. : Apa? Ada polici mati ha? Belapa ..belapa polici yang mati? : ya satu koh mosok banyak-banyak. : Oe ... Oe... ini oe bli dui untuk 10 polici mati ha. : Kok gitu koh emang polisi biar cepet pada matikah? : Jangan malah, ... Oe ..oe..oe bapa jangan malah, dalipada mati satu satu lama habisnya polisi pa, coba langsung sepulu, sepulu, sepulu, cepet habis la, besok da ada acala- acala hali ini hali itu ... : Koh jangan begitu... Ini cimpus saja polisi kawal koh. : Apa cimpus ha? : Cina mampus koh. : Ha... Cina mam..pus..oe balu dengel ini. Jadi dui ga pa? : Ya iyalah ko emang kalau ga pakai duit bisa ngubur sendiri engkoh ini piye tho? : Jangan malah...lokok dulu lah... : Ga koh ndak usah repot-repot : Makan dulu pa : Ndak usah repot koh : Oe ga lepot pa, semua ada di meja. Pa oe mau nanya mau kita bisnis bapa bantu oe mau? : Ada dui ga? : Ya dui kici pa, dui gampang bapa kerja ga belat, dudu, 171
P K P K P K P K P K P K P K P K 172 lihat dudu, lihat dudu dapat dui : Bisnis apa koh? : Oe aglo bisnis ha, oe datangkan sayulan dali aceh. : Sayur apa koh? Jangan ngarang-ngaranglah : Daun pa canabis sativa : Ganja itu pret, dasar cina kampret, agro bisnis kok sayur daun ganja. : Ok, ok kalau bapa taku nda apa apa, oe masih ada bisnis hibulan dan jasa mau ha? : Ini sip koh, saya senang ini : Oe bisnis chungkok ha, canti-canti muda, muda, muluuuuuuus pa : Kerja saya apa koh? : Kelja lingan nikmat oe pingin bapa tes semua chungko ada yang AIDS ga, bapa saya siapin obat-obat ha : Ngetes AIDS apa ngga? Edan kowe, dasar cino edan, emang saya punya tespen, main celap celup ngetes AIDS. Ini termometer meledup tau kalau kena AIDS dodol. : Jangan sewot-sewot ha oe emang cali yang afkilan mullah-mulah test kan enak pa. : Oooooo... Cinere : Apa? Cinele oe bukan cino kele pak. Ini oe kasi dui.. Ha : Hi hi hi thanks koh, makanannya saya makan, rokoknya saya bawa koh hi hi.... : Polici...polici di kasi loko kaga mau, di kasi makan bilang jangan lepot-lepot, e...di kasi dui makanan disekat dan loko diembat juga... Polici...polici. Sulu kelja aglo bisnis taku, jadi tukang tes chungko e taku pula, maunya yang belesih, sehat, oe...oe...oe.. Kalau yang itu oe yang tes emang oe ga punya test pen ha? Enak aja ....
Dialog di atas sederhana saja, namun maknanya bagi pencitraan luar biasa: Polisi tidak diinginkan dan tidak diharapkan keberadaannya karena semua kegiatan bersifat UUD (Ujung- Ujungnya Duit). Harga diri memang harus di atas segala-segalanya. Kewibawaan petugas bukan dari jaim-nya tetapi dari tindakan dan produknya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat polisi dituntut untuk profesional, tulus merespon laporan dengan cepat, empati dan tentu juga problem solving. "Cepat, dekat dan bersahabat". "Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu......." CDL Jakarta - Pekan Baru, 9 Oktober 2010 173
Patroli Pekerjaan unggulan polisi salah satunya adalah patroli, karena patroli bukan sekadar berkeliling dan mondar mandir saja atau sebatas mengitari wilayah yang harus diamankan. Petugas patroli tidak boleh sebatas melaporkan aman TKA (Tempat Kejadian dalam keadaan Aman). Dalam patroli, ia tidak boleh berhenti di warung dengan radio komunikasinya dihidupkan kemudian memberikan laporan sekenanya. Ia tidak boleh juga hanya berkeliling di tempat yang bisa menghasilkan sesuatu bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya, seperti mengunjungi tempat hiburan, hotel, tempat yang setengah legal atau remang- remang dengan mengatakan, "rame mas" sambil menunjukan pistol atau muka seramnya. Lalu, apa yang harus dilakukan polisi saat patroli: 1. Memetakan masalah di suatu wilayah untuk melakukan up date potensi yang ada agar dapat memperbaiki sistem operasional dan skala prioritas. 2. Melakukan komunikasi untuk mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memahami kebutuhan masyarakat serta memberikan berbagai informasi mengenai keselamatan yang diperlukan masyarakatnya. 174
3. Melakukan penjagaan dan pengaturan di wilayah yang membutuhkan kehadiran polisi. 4. Melakukan pencegahan berbagai kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas. 5. Membangun jejaring dengan pemangku kepentingan lainya. 6. Melakukan pencitraan dan mensosialisasikan program- program kepolisian. 7. Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang dilayaninya. 8. Membangun sistem quick respon time untuk kecepatan penanganan laporan atau aduan masyarakat. 9. Melakukan penegakkan hukum. Sejalan dengan pemikiran di atas, tentu saja para petugas patroli tidak boleh sembarangan ditempatkan di suatu bagian. Dengan melakukan patroli yang benar, tugas patroli akan menjadi tulang punggung pembangunan dan pemeliharaan kamtibmas. CDL Semarang - Jakarta 9 Oktober 2010 175
Tim Transformasi Kerja Polisi lamban, kurang profesional, cara kerjanya manual, arogan, suka cari-cari kesalahan, alasannya oknum, selalu defensif, UUD (ujung-ujungnya duit), tidak transparan, melanggar HAM, klik-klikan, hidup berkelompok model personal, birokrasi yang patrimonial, korup, SDM rendah, pembinaan tidak berdasar kompetensi, tidak tahan kritk, tebang pilih, diskriminasi, melakukan kekerasan, memutar balikan fakta, mempermainkan hukum, .....banyak lagi untuk disebutkan ..... Dalam berbagai masalah sosialpun polisi menjadi kambing hitam dan terkena imbasnya, seperti kemacetan, banjir, traffic light mati, kecelakaan kereta api, demonstrasi, kerusuhan antarwarga masyarakat, gelandangan pengengemis, pedagang asongan, pedagang kaki lima, kebocoran soal ujian nasional, human trafficking, dan sebagainya. Permasalahan penegakan hukum pun dipolitisasi, sebagai contoh kasus Antasari, Bank Century, penahanan Ketua KPK, penggelapan pajak, penyelidikan dan penyidikan pemilu dan 176
pemilukada, penanganan para teroris, dan sebagainya. Masalah- masalah internal kepolisianpun diangkat menjadi masalah publik: mutasi jabatan (dianggap sebagai bagi-bagi kekuasaan atau bayar budi), pencalonan pimpinan Polri, dan sebagainya. Masalah-masalah di atas dapat dipahami bahwa betapa polisi menjadi perhatian publik dan menjadi sasaran utama maupun sasaran antara. Kalau mau jujur ini merupakan sumbu ledak dan detonator sebagai puncak gunung es saja. Tentu di balik semua itu adalah ketidakpercayaan dan kekecewaan yang terus menumpuk tanpa ada solusi bahkan tidak terjangkau atau tidak tertangani. Dengan demikian, cepat atau lambat ledakan dapat terjadi. Melihat berbagai masalah seperti di atas miris rasanya. Bagaimana memperbaikinya? Padahal inovasi banyak, dukungan outsourching tidak sedikit, bantuan dari dalam dan luar negeri ada, prestasi tingkat nasional dan internasional ada. Kegiatan sosial kemanusiaan guna pencitraan ada di semua lini. Grand strategi juga ada. Mengapa masalah-masalah itu masih saja ada? Masalah-masalah di atas akan selalu ada apabila: 1. Model birokrasi masih konvensional dengan menggunakan pendekatan personal (kedekatan, klik, tim sukses, tanaman keras dan sebagainya) sehingga semua merasa memiliki hutang budi, bukan karena prestasi. Parahnya lagi, orientasi para polisi pada jabatan (strategis, favorit, basah, dan enak). 2. Kepemimpinan bermodel otoriter (senior or comander can't do no wrong) sehingga semua terpusat pada pimpinan tertinggi dari tingkat polsek sampai markas besar. 3. Orientasi kerja bersifat melayani yang di atas tetapi mengecilkan yang di samping dan menyepelekan yang di bawah. 4. Yang dicari dan diyakini adalah kekuasaan dan penguasaan. 5. Nilai-nilai budaya berorientasi pada uang 177
6. Kegiatan yang dilakukan bersifat rutinitas. 7. Inovasi	dan	kreatifitas	muncul	atas	perintas	agar	menyenangkan pimpinan 8. Tidak ada sistem kompetensi; yang ada adalah like and dislike. 9. Akuntabilitas rendah 10. Sistem bersifat parsial, bahkan cenderung ada arogansi sektoral. 11. Perilaku para petugas polantas tidak humanis. Masih banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya labeling,	kebencian,	konflik,	dan	ketidakpercayaan	masyarakat	kepada Polri. Sering ada keluhan bernada sinis dan isu yang beredar di kalangan kepolisian serta masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Dari mana memulainya? Tidak mungkin hanya dari kita sendirikan? Kalau sistemnya masih begini, mana mungkin kita bisa menyelesaikan semua ini? Semua yang dikeluhkan memang benar dan itulah faktanya. Menurut saya masih ada langkah yang bisa dijadikan jalan bagi penyelesaian. Jalan itu adalah sebagai berikut. 1. Berkomitmen melakukan perubahan sebagai bentuk kontrak kerja dan sebagai bagian dari etika kerja para pemimpin di semua lini 2. Membenahi konsep mengenai kepolisian dan membangun pola pemolisiannya, baik rutin, khusus, dan kontijensi kemudian dijabarkan dalam bentuk standard operation procedure (SOP), etika kerja, dan sebagainya. 3. Mensosialisasikan setiap perubahan yang mendasar, baik internal maupun eksternal. 4. Membangun sistem edukasi dan pelatihan yang baik. 178
5. Membuat pilot project. 6. Membangun kepentingan. kemitraan dengan para pemangku 7. Memperbaiki sistem pembinaan SDM yang berdasar kompetensi. 8. Meningkatkan produk kinerja sebagai bagaian dari akuntabilitas 9. Membangun sistem kontrol dan target pencapaian sasarannya. Hal diatas memang sudah banyak dilakukan, namun masih sebatas pada seremonial bahkan masih ANS (asal ndoro senang). Itu saja. Selanjutnya terserah Anda; ada yang melanjutkan dan ada yang sama sekali tidak melakukan tindakan. Yang sekarang ini diperlukan adalah tim transformasi sebagai tim khusus yang bisa dibuat secara ad-hoc yang berfungsi sebagai: 1. Think tank pimpinan. 2. Jembatan antara atasan dan bawahan dan antara polisi dan para pemangku kepentingan. 3. Kendali mutu yang mempu menjamin mutu kinerja polisi, baik di bidang administrasi maupun operasional. 4. Back up secara konseptual atau manajerial pada bagian atau fungsi yang kurang berhasil 5. Evaluasi atas kinerja para petugas polisi, baik bidang pembinaan maupun operasional. 6. Inovasi	dan	kreatifitas	guna	meningkatkan	kualitas	kinerja,	kualitas pelayanan, pencitraan, dan sebagainya. trust building, Tim transformasi ini tidak hanya terdiri atas internal kepolisian saja, tetapi bisa juga dari pakar dan praktisi lainnya. 179
Tentu saja kemampuan yang diharapkan adalah kemampuan menganalisis, evaluasi, back up, dan produk untuk kebijakan. CDL Pekan Baru, 11 Oktober 2010 180
Pelecehan Hukum Bandung: Pos polisi di Jalan Kebon Kelapa, Jalan Pungkur, Simpang Asia Afrika-Banceuy, dan simpang Jalan H Juanda, Bandung, Jawa Barat, dirusak sekelompok orang takdikenal, Ahad (10/10 2010). Pospol Kebon Kelapa menjadi pos yang paling parah kerusakannya. Selain jendela kaca, komputer, dan lampu-lampu di ruangan pospol juga hancur. Saksi mata menyebutkan, pengrusakan pospol terjadi dini hari. Saat itu di dalam pospol hanya ada seorang anggota polisi dan saksi. Tiba-tiba, sekitar 30 orang dengan mengendarai sepeda motor melempari pospol dengan batu. Penyerangan terhadap polisi yang bertugas atau kantor polisi atau pos polisi merupakan pelecehan hukum. Mengapa demikian? Karena polisi adalah simbol hukum. Dalam negara yang beradab hukumlah yang menjadi panglima dan hukum merupakan sandaran bagi kepastian akan adanya kekuatan dalam menata, menjaga, melindungi harkat dan martabat manusia yang produktif. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa hukum menjadi bagian penting dalam pembangunan peradaban dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyerangan dan pengrusakan terhadap simbol-simbol hukum sering kali ini terjadi. Pelakunya adalah preman, kelompok masyarakat, dan bisa juga aparat pemerintah. Hal tersebut tentu 181
saja hanya memamerkan ketololan suatu bangsa sekaligus tidak rasional karena tidak memikirkan dampaknya terhadap citra bangsa dan negara. Permasalahan terletak pada polisinya. Kalau kantor polisi dirusak 100 kali misalnya, masih dapat dibangun lagi, bahkan dibangun lebih hebat dan lebih mewah lagi. Namun yang dilupakan, polisi adalah simbol hukum; apabila bangunan itu diserang dan dirusak sebenarnya hanya memamerkan ketololan para pelakunya karena mereka tidak mampu menyelesaikan konflik	secara	beradab. Kejadian yang berulang itu tampaknya hanya didamaikan di tingkat pimpinan saja, tetapi tidak di tingkat bawahnya. Akibatnya, tindakan itu dianggap wajar sebagai bagian dari masalah kecil di masyarakat. Cara pandang seperti itu menurut saya salah besar. Anehnya, media justru memanfaatkan pengrusakan terhadap simbol hukum sebagai berita yang terus diulang. Tindakan media ini telah membangun citra seolah pelecehan hukum adalah hal yang biasa terjadi. Pendapat dari berbagai pihak juga seakan mendukung atau menganggap kejadian tersebut sebagai dampak dari kekecewaan masyarakat terhadap hukum dan aparatnya. Namun demikian, apapun alasannya, pengrusakan simbol hukum bukanlah solusi yang patut dicontoh. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah terulangnya pelecehan hukum perusakan simbol-simbol hukum? Beberapa langkah di bawah ini bisa menjadi tindakan yang dapat meminimalisir pelecehan tersebut. dan 1. Melakukan edukasi mengenai pentingnya hukum dan kepatuhan hukum yang merupakan bagian dari supremasi hukum. 2. Menetapkan political will yang tegas agar dapat menindak tegas pelakunya. 182
3. Mendukung political will para pemangku kepentingan lainya. 4. Melakukan counter isue atas opini-opini yang menyesatkan dan memprovokasi. 5. Membangun jejaring sebagai bagian kemitraan dalam rangka membangun citra dan kepercayaan dari masyarakat. 6. Membangun wadah kemitraan yang representatif untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang diterima semua pihak. Pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial atas pelecehan hukum selain merupakan bagian dari supremasi hukum juga sebagai upaya membangun peradaban. CDL Pekan Baru 12 Oktober 2010 183
Perdata atau Pidana? "Pak saya mau melaporkan perkara Pak. Apakah ini tergolong pidana atau perdata, Pak?" "Wah ... kalau itu, ya, tergantung yang Saudara bawa; kalau bawa dana, ya bisa dipidanakan, tetapi kalau hanya bawa data, ya, diperdatakan saja". Joke itu tampaknya ringan, tetapi maknanya dalam. Cerita di atas suatu sindiran sekaligus pukulan telak atas pemahaman sederhana para aparat terhadap hukum. Hal ini menggambarkan apa yang menjadi orientasi pada si petugas, yaitu UUD (Ujung- Ujungnya Duit). Memang disadari, masyarakat lebih senang memperkarakan masalahnya ke arah pidana. Dengan pidana aparat dapat melakukan tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penyitaan, penahanan yang membuat miris lawan. Harapannya, dengan tindakan aparat tadi, mereka dapat memaksa atau setidaknya membuat pihak lawan memenuhi kewajibannya atau mengikuti keinginannya. Aparat pun tahu apa yang dimaui kliennya. Oleh 184
karena itu, terjadilah tawar menawar sampai ada kesepakatan. Nah, joke lucui memang aneh, tetapi nyata. Apa yang saudara bawa? Dana atau data? Contoh di atas merupakan salah satu sebab terjadinya tebang pilih. Aneh memang, tetapi itulah yang terjadi dan menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Ini sebenarnya yang disebut dengan diskresi birokrasi; kebijakan pimpinan yang dijadikan pedoman oleh bawahannya dijabarkan menjadi kesepakatan kerja yang bervariasi. Diskresi birokrasi ini akan menjadi core value yang diyakini kebenarannya, bahkan kadang dibanggakan. Sebagai contoh:	"Atur	saja,	yang	penting	tidak	terjadi	konflik".	Apa	makna	kebijakan lisan ini? Anak buah diperintahkan menjabarkannya, yang penting tidak ada komplain. Apabila terjadi masalah kelak kemudian hari, pimpinan demikian tidak akan berani ambil risiko, bahkan mungkin ia sudah menyiapkan kambing hitam untuk dikorbankannya supaya dirinya selamat. Kondisi inilah yang kemudian membuat gap antara satu bagian dan bagian lainnya karena yang dicari bukanlah yang hakiki, tetapi apa yang dibawanya: data dan dana! CDL Jakarta, 12 Oktober 2010 185
Tindakan Tegas atau Tindakan Keras? Tembak di tempat...... Polisi akan menurunkan sniper .... Tersangka tewas ditembus timah panas.... Mengapa polisi menembak mati tersangka teroris? Harusnya polisi bisa menangkap hidup-hidup untuk menggali informasi... . Baik kepolisian maupun masyarakat kadang mempunyai pendekatan yang berbeda dalam menangani berbagai masalah kamtibmas. Perbedaan ini sering diangkat menjadi isu dan komoditas pemberitaan yang tak jarang menyudutkan polisi. Para nara sumber yang dimintai tanggapannyapun seakan menjadi pakar kepolisian yang langsung menghakimi sebagai pihak yang salah.	Anehnya,	subyektifitas	yang	begitu	besar	disampaikan	melalui media dan diangkat menjadi isu. Parahnya lagi, isu tadi belum bisa dibuktikan namun terlanjur diyakini sebagai kesalahan polisi. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat memang kompleks dan dilematis dalam penanganannya. Kadang para pejabat kepolisian terpancing oleh pertanyaan media sehingga 186
mengeluarkan statement represif dan defensif yang seakan menjadi bagian dari pemolisian model paramiliter (paramilitary policing). Dengan cepat, media menangkap statement pribadi tersebut sehingga menjadi opini publik. Pada saat opini publik itu muncul sebagai isu nasional yang kaitkan dengan HAM, polisipun kembali diadili secara sosial. Berbagai tudingan miring kepada polisi bermunculan seakan memang telah melanggar HAM. Betulkah demikian? Hakikat pekerjaan polisi adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang produktif agar dapat melanjutkan hidupnya. Dalam prosesnya pasti ada hambatan dan gangguan yang	merusak,	bahkan	mematikan	produktifitas	itu.	Untuk	melindunginya, diperlukan aturan, hukum, dan norma. Di sinilah, polisi berperan. Polisi berkewajiban melindungi masyarakat yang produktif tadi dari berbagai hal yang kontraproduktif. Polisi sebagai penjaga kehidupan	berkewajibannya	menjaga	produktifitas	masyarakat	tadi dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Penggunaan kewenangan ini harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, hukum, dan moral. Dalam tugas sehari-harinya, terkadang polisi bertindak tegas guna melumpuhkan yang bersangkutan karena membahayakan petugas maupun masyarakat khususnya. Contoh, para teroris yang jelas-jelas bertindak kontraproduktif. Mereka bersenjata, kejam, dan biadab. Mereka juga tega dan tidak berperikemanusiaan. Terhadap petugaspun mereka berani menyerang. Di luar itu, ada pula bandar narkoba, pengedar narkoba, preman jahat, copet, jambret, bajing loncat, dan rampok. Masih banyak lagi contoh yang merusak, menghambat, bahkan dapat	mematikan	produktifitas. Kalau sudah demikian, perlukan shock theraphy? Walaupun perlu menurut saya itu bukan komoditas publik. Kalau menjadi komuditas publik, kebijakan itu akan berdampak pada timbulnya 187
berbagai opini publik yang barangkali kontraproduktif. Opini itu bisa saja dijadikan senjata oleh mereka yang ingin melemahkan polisi. Di lain pihak, apabila tidak mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, tindakan ini akan menjadi bumerang bagi polisi. Oleh sebab itu, tindakan shock theraphy bukanlah komuditas publik tetapi lebih pada peningkatan kinerja rutin dalam memelihara kamtibmas. Tindakan tegas polisi terhadap para pelaku kejahatan dan para pelanggar hukum lainnya bukanlah untuk gagah-gagahan atau pamer kekuasaan tetapi untuk membangun peradaban dan memberikan perlindungan pada martabat manusia. Tindakan tegas	juga	dimaksudkan	untuk	mencegah	jangan	sampai	konflik	meluas selain sebagai edukasi dalam membangun kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan tegas polisi harus berada dalam koridor hukum guna memberikan jaminan perindungan HAM bagi warga masyarakat. CDL Jakarta, 14 Oktober 2010 188
Kritis vs Loyalitas Kritis dalam birokrasi yang otoriter sering dianggap sebagai ekstrimis, loyal, memprovokatif, bahkan dianggap berdosa. Kritikan akan dianggap sebagai sikap anti kemapanan. Orang-orang yang dikritik takut kehilangan previlage yang dimiliki, dan takut boroknya ketahuan. Mereka menganggap dirinya dewa sehingga kritikan akan membuka kedoknya. tidak Untuk mengkebiri kaum yang kritis tadi dibangunlah sekat- sekat, klik-klik, grup-grup primordial yang digunakan sebagai benteng. Mental orang-orang di dalamnya adalah cari selamat dan numpang kenikmatan. Kaum-kaum seperti ini sebetulnya tidak loyal kepada institusi tetapi justru merusak dan menghianati institusi. Mengapa demikian? Karena tindakan mereka penuh dengan	kepura-puraan,	kemunafikan,	supervisial,	seremonial.	Semuanya ANS (asal ndoro senang)! Tindakan kritis sebenarnya untuk membangun dan memberi imunisasi agar situasi terus sehat sehingga senantiasa ada kemajuan dan perbaikannya. Tanpa ada yang kritis, setiap ndoro 189
akan merasa paling .... pinter ... , bener... . Mereka akan mereka paling berjasa karena akan merasa sebagai ".... senopati ing ngalogo panoto gomo khalifatuloh...." Semangatnya, " pimpinan saya ambil alih ...." Seakan akan yang lain itu ganjel yang akan sungkem kalau diberi jabatan basah dan merasa berhutang budi kepada mereka. Para ganjel itu sebenarnya sekumpulan orang yang tidak punya nyali dan kemampuan. Mereka akan terus nggandoli ndoro- nya karena takut kalau si ndoro lengser, otomatis dia cepat atau lambat tersingkir. Kalau itu terjadi, maka segala jurus dan trik akan ia gunakan agar dapat mengikuti dan memasuki ranah lingkaran ndoro barunya. Ia pun memproklamirkan dirinya sebagai orang yang mendukung atau tim sukses yang ikut mengendalikan ini dan itu, sekaligus pamer jasa padahal mereka itu tidak tulus hati karena UUJ (ujung-ujungnya minta jabatan). Menjadi pejabat apalagi yang basah ....pasti top. Orang akan merasa sebagai anak dewa, golden child, gembelang gembeleng, pethitha pethithi....merasa orang penting, kelompok ring satu yang dekat dengan kekuasaan. Ia akan full power juga ...Di sana senang di sini senang. Sebaliknya, saat tidak menjabat di tempat yang basah, ia akan blingsatan bagai singgat yang mletik sana sini. Semua seakan runtuh dan penyakit ayannya kumat lagi. Yang aneh, ia merasa tidak dihargai dilecehkan ... ; kecengengan- kecengenannya keluar. Dalam iklim seperti ini tidak akan terjadi kaderisasi karena yang ada hanya balas dendam. Orang-orang kritis yang cerdas dan menonjol akan dibabatnya lebih dahulu karena dianggap sebagai ancaman. Sikap kritis bukanlah sikap yang jahat. Kritis sebetulnya mencintai, melihat dari kebenaran, bukan kebencian. Tujuannya menyadarkan dan membawa pada kebaikan dan perbaikan. Walau terasa kadang pedas tetapi sikap kritis tetap menyegarkan dan 190
menambah sedap. Walau pahit sikap kritis tetap menyehatkan. Pahit memang tidak selalu racun dan manis tidak selalu madu. Kritis bukanlah menghancurkan tetapi membangun dan menyadarkan, memberi kehidupan dan kesuburan untuk terus tumbuh dan berkembang. CDL Jakarta, 15 Oktober 2010 191
Harga Diri dan Kehormatan Perlukah harga diri dan kehormatan bagi polisi? Kalau perlu, polisi akan berani menyatakan core value-nya yang telah diikrarkan sebagai "penjaga kehidupan", "pembangun peradaban", dan pejuang kemanusiaan." Itulah menurut saya harga diri dan kehormatan polisi. Apapun yang terjadi dan apapun kondisi kekurangan dan keterbatasannya, polisi berani menagatakan," Ben mlarat ning ningrat" , " biar miskin tapi bermartabat". Tentu itu bukan sekedar lip service tetapi gerakan moral. Seorang penjaga tidak akan menampar tuannya (institusi, rakyat dan bangsanya), tidak akan mempermalukan, tidak akan melakukan hal-hal tercela, tidak pula melakukan tindakan- tindakan mencari keuntungan pribadi atau kelompok, atau tidak marah kalau dikritik ataupun ada otokritik. Tugas penjaga memang berat namun jangan lupa kalau dilakukan dengan kesetiaan, kecintaan, dan kebanggaan akan mendapat pujian dan penghormatan dari mana-mana. Pengakuan itu tulus sebagai impact dari ketulusanya menjaga. Penjaga memang harus berani dan mempunyai keberanian untuk tidak KKN, cari amannya, cari kesenangan, cari mudahnya atau sebagai safety player. Selai itu, ia berani menolak ajakan dan ajaran 192
sesat. Sebagai pembangun peradaban, polisi tidak melecehkan hukum, tidak menginjak-injak hukum, tidak pula menjual kewenanganya, tidak melakukan penyuapan atau bisa disuap, tidak melakukan pemerasann, perbuatan tercela lainya yang bisa merusak citra hukum, penegakan hukum, maupun aparat penegaknya. Ia sadar kalau hukum untuk membangun peradaban, hukum untuk melindungi mengayomi, dan melayani pencari keadilan maupun korban, hukum untuk mencegah agar jangan terjadi konflik	yang	lebih	luas,	serta	untuk	adanya	kepastian	hukum	yang	bisa menjadi sandaran. tentu berani memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang terinjak-injak karena adanya tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan seperti korupsi yang juga merupakan kejahatan kemanusiaan. Pejuang kemanusiaan Kritik dan saran bahkan tuntutan walau menyakitkan tetapi itu pil pahit obat untuk sembuh dari kegilaan. Menyadarkan masyarakat dari tidur panjang sebagai cermin betapa banyak topeng-topeng di muka kita. Kritik yang tulus merupakan imunisasi untuk menemukan kembali harga diri dan kehormatanya sebagai sang penjaga kehidupan, pembangun peradaban, serta pejuang kemanusiaan. CDL Pekanbaru - Jakarta, 16 Oktober 2010 193
Pembinaan SDM "Sudah berapa lama ....?" Itu pertanyaan yang pertama kali diucapkan untuk mendasari mutasi. "Kami memang tidak bisa mengangkat, tetapi kami bisa menjatuhkan...." Itulah kata-kata ancaman yang disampaikan oleh personalia. "Kalau nggak pernah ngadep bagaimana kita tahu ...Ya sudah sewajarnyalah kalian yang di lapangan ngopeni kami-kami yang di sini." "Ayolah ngadep bapak itu. Dia kan malaikatnya. Dia yang menentukan	nasib	kita.	Jangan	munafik.	Kita	masih	perlu	mereka.	Merekalah yang menentukan dan mengatur kita." "Ya, kita harus maklumlah, karena memang situasi harus bagaimana, ya, antara mutasi, promosi, dan demosi tidak jelas." Penggalan berbagai pandangan dan perkataan tentang SDM dan pola pembinaanya itu sering menjadi bagian dari birokrasi yang mencerminkan betapa pentingnya suatu jabatan (favorit, basah). Yang menjabat begitu bahagia begitu meriah begitu menyenangkan dan di situlah hidup dan penghidupan bagi anggota institusi. 194
Betapa diskriminasi dan jabatan yang dikategorikan favorit dan basah tadi akan menjadi ladang emas yang menjadi impian. Yang mendapat peluang menjabat di tempat itu memang seakan ketiban ndaru, ketiban pulung, kanugrahan. Mereka merasa sebagai golden child, merasa orang bapak ini dan bapak itu, menjadi tanaman keras, menjadi orang kepercayaan menjadi orang terpilih. Segala tingkah laku dan gaya hidupnya erubah menjadi high class, branded barang-barangnya, menjadi birokrat high class, exsclusive. Dalam bekerja, orang seperti ini tidak lagi berdasarkan kompetensi tetapi pada safety player yang hanya mementingkan rasa aman dan nyaman karena kesempatan tidak datang dua kali. Para petugas SDM pun dalam membinanya seperti petani mana yang berbuah mana yang tidak. Berbuah dan dapat ikut menikmati baik secara rutin maupun insidentil. Bagi yang tidak berbuah akan dipangkasnya. Mereka tidak peduli apakah itu pohan bonsai yang mahal dengan cita rasa seni tinggi. Kadang memang ada yang aneh, mereka menanam tomat ingin berbuah anggur. Parahnya lagi, dalam menata taman orang-orang ini tidak tahu polanya. Yang penting kalau berbuah cabut saja; ganti dengan yang lain. Para pembina SDM pun juga membangun kerajaan sendiri- sendiri tanpa mempertimbangkan yang kreatif dan inofatif tetap yang manut dan mampu menyenangkan ndoro-ndoro. Mereka ini bekerja tanpa kompetensi dan tidak berpola. Sebagian dari mereka ada yang bagai macan turun gunung masuk kampung. Menakut nakuti, mengancam.. Orang yang membenci dan anti terhadap orang-orang SDM, tentu ia akan mengutukinya: "Mereka harus dimusnahkan, dibakar, dan abunya harus dilarung di tengah laut karena itu virus yang masih bisa menular". Ungkapan tadi menunjukkan betapa 195
sakit hatinya orang yang tidak bisa melawan. Pembinaan SDM setidaknya harus memang berdasarkan kompetensi. Para pengelola SDM harus pula mengubah mindset dan culture set para anggotanya menjadi organisasi pembelajar. Hal-hal yang harus ada antara lain: 1. Job discription dan job analysis dibuat detil secara bertingkat sesuai bagian, fungsi, dan tingkatannya. 2. Adanya standar keberhasilan 3. Ada sistem penilaian kinerja yang dipusatkan pada assesment centre. 4. Sistem penggunaan dan penempatan (termasuk kaderisasi). 5. Sistem pemeliharaan dan perataan 6. Sistem penghargaan dan penghukuman. 7. Penghakiran tugas . Prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum yang dapat diterapkan dalam pembinaan SDM setidaknya mencakup: 1. Adanya kompetensi sehingga bagian yang tidak kompeten akan menyadari kemampuan tugas dan tanggungjawabnya sehingga yang tidak memadai tidak memaksakan diri. 2. Prestasi baik managerial maupun operasional dihargai sehingga di bagian apapun seseorang berada akan bisa berprestasi dan ada apresiasinya. 3. Kuatnya prinsip keadilan mengingat wilayah RI yang bervariasi. Dengan cara demikian, upaya-upaya meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dan image jabatan basah dan kering dapat dilakukan.. 4. Berpegang pada prinsip transparansi. Dalam menggunakan SDM harus ada prinsip the rigt man in the right place. Untuk menduduki jabatan-jabatan yang danggap faforit atau basah wajib dilakukan dengan dasar assesment, bahkan kalau perlu 196
uji kelayakan dari beberapa calon. Dalam hal ini harus jelas apa yang dikategorikan mutasi, promosi, maupun demosi. 5. Akuntabilitas. Dalam hal ini dalam pembinaan SDM yang dimulai dari rekrutment sampai dengan pengakhiran tugas semua dapat dipertanggubjawabkan sehingga mampu menepis tudingan KKN maupun NKK (Nolong Kawan- Kawan). 6. Kaderisasi. Penyiapan generasi penerus yang sudah ditata dengan menyiapkan SDM yang mempunyai potensi sebagai the next leader. 7. Motivasi. Memberikan semangat dan membangun sistem menjadikan organisasi pembelajar. 8. Edukasi. Memperbaiki kekeliruan masa lalu, khususnya upaya-upaya kesalahan-kesalahan meningkatkan kualitas dan mengembangkan SDM. rekrutment, dan 9. Apresiasi. Memberi ruang bagi yang berpretasi dan memberi lahan untuk tumbuh dan berkembang bagi SDM yang berkualitas. 10. Penindakan dan penghukuman. Bagi yang melanggar ada hukumannya dan yang tidak berprestasi ada sanksinya. Pembinaan SDM memang bukan hal yang mudah karena harus membangun fondasi yang kokoh. Semua hal tadi harus ada dalam pembinaan SDM karena SDM sebagai aset utama institusi. Mungkinkah institusi diawaki oleh SDM-SDM yang GGA (Gitu-Gitu Aja) dan IIS (Itu-Itu Saja). Tanpa kemampuan secara konseptual dan teoritikal, mustahil akan terbina SDM yang baik. Salah membina SDM akan berakibat fatal, bahkan menjadi benalu seumur ia menjadi anggota suatu institusi. CDL Pekan Baru, 16 Oktober 2010 197
Electronic Enforcement Norma hukum pada dasarnya dapat dibedakan dalam tiga kategori. yaitu perintah, larangan, dan perkenan. Hakikat hukum adalah untuk menata keteraturan dan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam masyarakat	yang	modern	dituntut	adanya	produktifitas.	Bagi	yang	tidak produktif, ia akan menjadi benalu. Proses	produktifitas	tidak	selalu	mulus	jalannya	namun	ada	kalanya muncul gangguan, hambatan, dan ancaman yang bisa menghambat. Di sinilah diperlukan hukum untuk melindungi warga masyarakat tadi. Dengan demikian, masyarakat akan dapat tumbuh dan berkembang dengan produktif. Untuk menegakkan dan mengajak masyarakat mentaatinya diperlukan institusi yang menanganinya, salah satunya adalah polisi. Penegakkan hukum dengan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh polisi adalah sebagai berikut. 1.	Menyelesaikan	konflik	dengan	cara-cara	yang	beradab. 2.	Mencegah	agar	jangan	terjadi	konflik	yang	lebih	luas. 3. Melindungi, mengayomi, melayani korban dan pencari keadilan. 4. Membangun kepastian 5. Membuat sistem edukasi yang baik. 198
Proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh polisi adalah untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar telah melakukan pelanggaran hukum, atau telah melakukan tindakan kontraproduktif. Proses pembuktian tersebut selama ini dilakukan dengan cara-cara yang manual dan konvensional walaupun telah didukung ilmu pengetahan dan teknologi untuk menemukan macro atau micro evidence. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial yang begitu cepat memerlukan penegakkan hukum yang maju seperti dilakukan dengan cara elektronik, misalnya foto dari kamera CCTV yang dipasang untuk mengambil gambar para pelanggar. Saat ini sistem peradilan kita masih menggunakan ketentuan: "barang siapa ......". Padahal dalam sistem elektronic enforcement tidak selalu dengan foto orang, tetapi bisa foto nomor kendaraan. Saat ini ada wacana menerapkan pungutan biaya pada jalan- jalan protokol dalam rangka mengendalikan pergerakan atau mobilitas kendaraan (kemacetan) dalam berlalu lintas selain untuk memperbaiki sarana dan prasarana (infrastruktur). Dengan cara itu, pengguna jalan melakukan pembayaran dengan media elektronik. Menurut Dr. Tri Tjahjono, seorang pakar transpoertasi UI, "Ada dua isu yang salah kaprah dalam istilah ERP. Seharusnya istilah generiknya hanya road pricing atau congestion charging. ERP adalah cara untuk mengolek uang yang tidak tidak bisa dijalankan kalau tidak ada cara meng enforcement kannya. Payung hukum penerapan ERP adalah dengan Peraturan Prersiden. Tri Tjahjono mengatakan, "Sepengetahuan saya, Rancagan Peraturan Presiden (RPP) yang diajukan ke Setneg hanya cara mengolek uang, dan ear marking agar uang dapat kembali uang/dana transportasi umum". Dalam RPP tersebut, proses penegakkan hukumnya juga seharusnya dimasukan. Alasannya, penerapan ERP bukan masalah teknis saja namun ada masalah kompleks di dalamnya. Apabila penegakkan hukumnya 199
harus dengan elektronik, apa yang harus disiapkan dan yang dilakukan? Dari sisi penegakan hukum, penggunaan media elektronik adalah suatu kemajuan yang boleh diberikan apresiasi. Akan tetapi, ide yang bagus ini harus didukung oleh sarana, SDM, dan perangkat hukum yang memungkinkan ide itu dapat ditegakkan. Pertanyaannya, sudah siapkah Polri untuk melaksanakannya?. Mengapa Polri yang harus menegakkannya. Polri bekerja di tempat umum (salah satunya jalan raya). Di tempat umum itu semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Jalan raya sebagai lalu lintas adalah urat nadi kehidupan, karena segala aktivitas untuk menghasilkan produk-produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagian besar menggunakan lalu lintas. Penegakkan hukum berbentuk upaya paksa dengan menggambil sebagian atau sepenuhnya hak orang lain tidak boleh dilakukan oleh semua institusi atau kelompok kemasyaraktan. Yang boleh hanya polisi. Selain itu ide penerapan yang diatur dalam RPP tidak boleh diajukan oleh salah satu stakeholder secara sembunyi-sembunyi tanpa koordinasi dan harmonisasi antardepartemen, karena penanganan suatu masalah yang diatur dalam RPP bersifat multisektor. Sebagai contoh, diterapkannya ERP harus dibahas antar-stakeholder karena sudah ada kesepakatan dibentuk pembina jalan yang terdiri beberapa institusi. Namun, janganlah ada dusta di antara kita karena pernyataan UULLAJ sebagai UU multisektor bukanlah pernyataan tanpa dasar rasional dan logis. Polisi dalam konteks ini setidaknya mewancanakan bahwa penerapan ERP tidak bisa berdiri sendiri tanpa e-enforcement yang dikaitkan dengan ERP karena sudah masuk agenda UKP4 (unit kerja presiden pengawasan perkembangan pembangunan). Apa yang disiapkan oleh polisi tentang E enforcement: 1. Data kendaraan scara on line. 200
2. Sistem jejaring untuk pengawasan dan kontrol di lapangan dapat dilakukan melalui TMC (traffic management centre) 3. Sarana dan prasaran pendukung. 4. Petugas-petugas TMC yang mahir dan mampu mengontrol pergerakan atau mobilitas kendaraan di lokasi ERP. 5. MoU dengan Makamah Agung, Kejaksaan Agung dalam penggunaan bukti elektronik dalam penegakkan hukum. 6. Sistem pembayaran denda. 7. Landasan atau payung hukum untuk menggunakan E enforcement. 8. Dukungan dari berbagai stakeholder 9. Sosialisasi penerapan E enforcemet. 10. Akuntabilitasnya Masih banyak hal yang memang dibuat oleh polisi dalam mengimplementasikan tidak menimbulkan	konflik	baru.	Hal	ini	menandakan	bahwa	polisi	juga	mampu mewujudkan peran dan fungsi nya sebagai kepolisian sipil dalam masyarakat yang modern dan demokratis, antara lain: electronic enforcement dan 1. Mewujudkan supremasi hukum 2. Memberikan jaminan dan perlindungan Ham 3. Membangun transparansi 4. Menciptakan akuntabilitas kepada publik 5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. CDL Pekan Baru, 17 Oktober 2010 201
Keselamatan Perlukah Menjadi yang Pertama dan Utama? Keselamatan memang sesuatu yang utama dalam berlalu lintas. Dalam konteks ini, lalu lintas harus dipahami sebagai berikut. 1. Urat nadi kehidupan Lalu lintas memang penting bagi kehidupan sosial karena lalu lintas menjadi sarana pendukung bagi tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, masyarakat memerlukan berbagai aktivitas. Aktivitas itu berlangsung melalui lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah sistem yang mampu untuk menciptakan kondisi aman dengan infrastruktur memadai dan mampu membangun budaya taat hukum. Dengan demikian, orang-orang yang berlalu lintas merasa aman, nyaman, selamat, lancar, dan tertib. Pembangunan sistem ini mencakupi pula tata ruang, pembangunan wadah 202
kemitraan antarstake holder, edukasi, engeneering, pola kontrol, hingga penegakan hukumnya. 2. Lalu lintas sebagai cermin budaya bangsa. Dalam konteks kebudayaan, lalu lintas dilihat sebagai fungsi yang berisi pengetahuan, konsep, keyakinan, serta pedoman yang dimiliki oleh seseorang, masyarakat, atau institusi. Melalui lalu lintas, kita dapat memahami kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Budaya tertib, taat, sadar, peka, peduli, dan tanggung jawab pada keselamatan dalam berlalu lintas bukan datang dengan tiba-tiba tetapi melalui edukasi dan penegakkan hukum. Lalu lintas merupakan cermin tingkat modernitas. Penanganan lalu lintas di masyarakat yang modern tidak lagi dengan cara-cara konvensional yang didukung oleh teknologi yang modern pula. Hasilnya, lalu lintas benar-benar aman, nyaman, sehat, lancar, cepat, dan tertib Masalah lalu lintas memang kompleks. Masalah satu daerah dengan daerah lainnya juga bervariasi karena yang dihadapi bukan hanya masalah teknis tetapi juga masalah sosial. Kalau kita melihat lalu lintas di kota-kota besar, korban fatalitasnya lebih tinggi. Di Jakarta, berdasarkan hasil pemantauan YLKI setiap hari rata-rata ada 5 orang meninggal dunia dan 9 orang menjadi cacat. Data itu bisa saja bertambah karena yang meninggal setelah beberapa saat di rumahsakit juga tidak sedikit. Keselamatan dalam berlalu lintas memang sering diabaikan bahkan tidak dianggap penting. Hal itu dapat ditunjukan dari political will pengguna lalu lintas. Kesadaran pengguna lalu lintas, baik pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor, maupun pengguna jalan lainnya masih rendah. Mereka suka melawan arus dan melanggar aturan penggunaan jalan di luar lalu lintas (pasar tumpah, parkir, PK5). Hal tersebut diakibatkan oleh factor-faktor berikut. 203
1. Political will yang buruk di bidang lalu lintas maupun transportasi. 2. Kurikulum pendidikan dasar sampai dengan menengah tentang tertib berlalu lintas dan cara aman ke sekolah boleh dikatakan hampir tidak ada; kalaupun ada, kecil sekali; itupun numpang pada mata pelajaran tertentu. 3. Pengguna lalu lintas yang tidak memiliki kesadaran akan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain. 4. Sistem yang terkait dengan pembagunan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas belum berjalan optimal. 5. Kinerja para pemangku kepentingan tidak terpadu. 6. Sistem penegakkan hukum yang konvensional belum mampu menjaring berbagai pelanggaran hukum lalu lintas sedangankan potensi penyebab masalah lalu lintas belum ditangani sama sekali. 7. Penggunaan teknologi informasi yang masih sangat terbatas bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada dalam pelayanan publik di bidang lalu lintas. 8. Angkutan umum tidak memadai untuk keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu. 9. Budaya masyarakat masih melihat kecelakaan lalu lintas dan korbanya sebagai takdir. 10. Tingkat keakurasian sistem filling dan recording belum maksimal. 11. Tata ruang dan penggunaan operasional lalu lintas masih sederhana, bahkan tidak tepat guna. Hal di atas setidaknya menjadi bagian penting yang perlu dibenahi dan ditangani secara serius oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam (1) mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, (2) 204
membangun budaya tertib lalu lintas, (3) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dan (4) upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lalu lintan dan angkutan jalan. CDL Jakarta, 18 Oktober 2010 205
Harapan Baru Sebagian masyarakat masih memandang negatif institusi yang sarat dengan Akar masalahnya memang kompleks, namun yang mendasar, salah satunya, karena paradigmanya belum mencerminkan polisi sipil (civilian police) yang humanis, cerdas, modern, dan profesional. Untuk menjungkirbalikkan paradigma para anggota kepolisian dari yang konvensional dan paradigma militeristik menjadi polisi sipil memang tidak mudah dan perlu komitment, integritas tinggi yang secara konsisten dan berkesinambungan. Jangan sampai hal tersebut menjadi slogan atau isapan jempol belaka. kepolisian sebagai penyelewengan kekuasaan. (UU Nomor 2 Tahun 2002) mengamanatkan kepada kepolisian untuk menjunjung tinggi nilai- nilai dan memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam mengimplementasikan pemolisianya, sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. TEMPO Interaktif Kamis 14 Okt 2010 memberitakan bentrokan massa versus polisi yang terjadi di Buol, Sulawesi Tengah. Akibatnya, sejumlah masyarakat sipil tewas. Pemicunya diduga kekerasan oleh oknum polisi terhadap seorang tahanan. Undang-undang Polri 206
Polri selama puluhan tahun telah membentuk personelnya dengan karakter militer ketika diintegrasikan ke institusi TNI. Ini memang konsekuensi yang tak terelakkan; secara sadar atau tidak roh militeristik menjadi core value polisi ketika terjun ke masyarakat, polisi cenderung menggunakan kekuatan senjatanya bukan hatinya. Amanat undang-undang kepolisian, selain mengatur polri juga sekaligus menunjukkan keinginan masyarakat melihat kepolisian sebagai polisi modern yang lebih berwatak sipil. Tidak bisa dipungkiri, polisi di negara mana pun di dunia diorganisasikan secara semimiliter. Namun watak semimiliter itu mestinya ditujukan ke dalam untuk membangun karakter para petugas Polri yang mempunyai kewenagan dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berbagai media dan kalangan juga mengkritik soal karakter militer ini, namun juga persoalan integritas akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Image polri yang konvensional, dalam birokrasi yang patrimonial, ADS (asal ndoro senang), lagi-lagi dengan pemegang kekuasaan (orangnya bapak ini, bapak itu), dan makjab (makelar jabatan) yang orientasinya pada jabatan basah. Indeks suap 15 institusi publik di Indonesia yang dilansir oleh Transparansi Internasional Indonesia menempatkan Polri di peringkat paling atas. Hasil survei itu menyatakan jumlah kasus suap tertinggi masih terjadi di lingkungan kepolisian, yang notabene merupakan aparat penegak hukum terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Survei itu mengatakan 48 persen atau hampir separuh dari masyarakat yang melakukan interaksi dengan aparat/institusi kepolisian harus membayar dan mengeluarkan uang agar masalah yang dihadapinya dapat selesai dengan baik dan cepat. Hal tersebut belum tentu benar tetapi isu tersebut sudah bergulir dan dianggap sebagai kebenaran, dan social cost-nya 207
mahal sekali bagi kepolisian, yaitu ketidakpercayaan dan citra negatif yang akibat nila setitik merusak susu sebelangga. Apakah ini merupakan krisis integritas? Belum. Masih ada harapan baru memperbaiki citra mengubah mind set dan culture set menjadi polisi humanis, cerdas, profesional, dan modern dalam masyarakat yang demokratis. 1. Menguatkan kepemimpinan yang mempunyai integritas, komitmen, dan jati diri yang kuat. 2. Mengubah birokrasi patrimonial menjadi birokrasi rasional dan modern berdasarkan kompetensi. 3. Menyadari SDM sebagai aset utama Polri sehingga perekrutan anggota baru tidak dilakukan sembarangan dan tidak boleh untuk main-main. Perlu menjaring kader terbaik, yang berwawasann cerdas ke perguruan-perguruan tinggi untuk mendapatkan sarjana-sarjana unggul yang merupakan lulusan terbaik untuk bertugas di lembaga kepolisian. 4. Mengubah mind set dan culture set dengan cara mengembalikan anggota kepolisian yang masih bertugas ke bangku pendidikan. Mereka yang mengikuti pendidikan ini	diharuskan	melewati	uji	verifikasi	yang	ketat	jika	ingin	kembali bertugas di kepolisian. 5. Memberantas korupsi di lembaga penegak hukum karena ini merusak peradaban yang mendorong evolusi kejahatan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. 6. Melakukan komputerisasi dan membangun sistem online dalam melayani masyarakat dengan cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan informatif. Kepala kepolisian Mexico Garcia mengubah paradigma kekuatan senjata dengan kekuatan teknologi. Pistol bagi aparat kepolisian adalah komputer. 7. Membangun pusat K3i (komuniasi, kodal, koordinasi, dan informasi) dengan sistem yang terpadu (integrated system) 208
dengn cara memasang kamera-kamera di berbagai penjuru kota di tengah ruangan untuk menerima gambar dari sehingga menjadi input bagi meningkatnya quick respon time. 8. Model	polmas	sebagai	filosofi	dan	strategi	pemolisian komuniti yang sekarang ini diadopsi di negara-negara yang modern dan demokratis. 9. Membangun SOP (standart operation procedure) untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. 10. Membuat komitment dalam etika kerja menyngkut apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, produk- produk yang harus dihasilkan dan sanksinya bila melanggar. Masih banyak hal yang menjadi harapan baru dalam era baru melalui perubahan mind set dan culture set. CDL Jakarta, 19 Oktober 2010 209
Quo Vadis Korps Lalu Lintas? Restrukturisasi oranganisasi Polantas sudah ditandatangani oleh presiden. Artinya, Polantas berdiri sendiri dari direktorat menjadi korps lalu lintas. Polantas memang menjadi besar, namun tantangan dan tanggung jawabnya juga semakin besar. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya baik di tingkat manajemen maupun operasional, Polantas diharapkan mampu menjaga lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan. Polantas juga diharapkan mampu memberikan transformasi dalam membangun budaya tertib sehingga kualitas keselamatan serta menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan bisa terjadi. Pelayanan kepada publik dapat diimplementasikan secara cepat, tepat, akurat, akuntabel dan informatif. Pertanyaanya, quo vadis korps lalu lintas? Mencapai prestasi sebagai Polantas yang ideal tentu bukan hal yang mudah karena memerlukan komitmen anggota polantas 210
dari semua tingkatan. Kalangan luar dan dalam banyak yang berpandangan bahwa kerja Polantas hanya pada penjagaaan, pengaturan lalu lintas, menindak pelanggaran, dan menyidik kecelakaan. Kinerjanya dikatakan konvensional bahkan konyol. Ada pula pakar transportasi yang menganggap bahwa lalu lintas merupakan bagian dari tugas manajemen dan teknis transportasi sehingga mereka memandang sebelah mata pada tugas polisi lalu lintas. Mengapa demikian? Citra negatif Polantas ini tampaknya merupakan akibat dari ulah para oknumnya. Padahal, sederet prestasi dan inovasi Polantas menunjukan perubahan yang menggembirakan. Untuk melihat permasalah secara jernih, perlu dilihat masalah-masalah yang mungkin terjadi di jalaur-jalur lalu lintas yang dihadapi dan harus ditangani oleh Polantas. 1. Pelanggaran hukum. 2. Kersuasakan jalan dan infrastruktur. 3. Kesalahan sistem pendukung. 4. Kemacetan. 5. Kecelakaan lalu lintas. 6. Masalah sosial (pasar tumpah, gelandangan, pengemis). 7. Sistem transportasi angkutan umm. 8. Jumlah kendaraan bermotor. 9.	Konflik	kepentingan	yang	berkaitan	dengan	lalu	lintas. 10. Street crime. 11. Premanisme. 12. Jaringan jalan. 13. Ruang gerak lalu lintas. 14. Program pembangunan 15. Dampak lalu lintas terhadap lingkungan. Permasalahan-permasalahan tersebut tampaknya merupakan puncak gunung es yang tentu saja di bawahnya makin kompleks 211
dan mengandung potensi terjadinya gangguan nyata. Padahal, peran dan fungsi Polantas dalam menangani lalu lintas mengacu pada UU Nomor 22 tahun 2009: 1. Edukasi. 2. Rekayasa lalu lintas. 3. Penegakan hukum. 4.	Registrasi	dan	bermotor. identifikasi	pengemudi	dan	kendaraan 5. Pusat K3i (komunikasi, koodinasi, kodal dan informasi). 6. Koord pemangku kepentingan lainya. 7. Rekomendasi dan koreksi atas dampak lalu lintas. 8. Koordinator pengawas PPNS (penyidik pegawai negeri sipil). Hal di atas merupakan pengkategorian kinerja polantas yang dijabarkan dalam bagian, satuan, yang bertingkat-tingkat dan bervariasi. Lalu, apa landasan manajemen dan operasional Polantas ke depan dalam menangani masalah-masalah lalu lintas yang semakin kompleks? 1. Menanamkan core value sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan sekaligus. 2. Membangun karakter Polantas yang profesional, cerdas, modern, dan bermoral dalam masyarakat yang demokratis. 3. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM yang berbasis kompetensi. 4. Membangun pemolisian pada Polantas yang berbasis IT 5. Mengimplementasikan model Polmas dalam penyelenggaraan tugasnya. 6. Membangun jejaring dan kemitraan dengan pemanku kepentingan dalam mewujudkan kamseltibcarlantas. 212
7. Membangun birokrasi yang rasional dan modern 8. Membangun sistem kepemimpinan yang transformatif. 9. Menyelenggarakan kaderisasi yang baik 10. Membangun pencitraaan dan kepercayaan (trust and image building). Poin-poin di atas saya analogikan sebagai daftar menu. Bagaimana bisa menikmati kelezatan masakan kalau yang dimakan daftar menu. Menu-menu tadi diwujudkan menjadi masakan dan dihidangkan di tempat-tempat yang aman nyaman terhormat maka bukan hanya masakan kemudian hatipun terpuaskan. Lagi-lag Polantas memang harus mampu menjadi ikon kecepatan, kedekatan, dan persahabatan yang menjabarkan secara detail sehingga kamseltibcarlantas	dapat	dirasakan	secara	signifikan	oleh	masyarakat. sebagai implementasi pemolisian CDL Jakarta, 20 Oktober 2010 213
Civil Disobidience atau Civil Disorder "Mahasiswa Universitas Bung Karno, Farel Restu, tertembak kakinya saat pecah bentrok dengan polisi di Jl. Diponegoro, Jakarta. Bentrok pecah setelah mahasiswa melempari polisi dengan batu karena tiga rekannya diamankan.Penembakan ini membuat mahasiswa marah kepada polisi. Mereka ngotot bertahan memblokir Jl Diponegoro, Jakarta. Negosiasi pun menemui jalan buntu. Polisi dan mahasiwa bersiaga di tempat masing-masing. Mahasiswa terus membakar ban dan menyanyikan lagu perjuangan. Aksi mahasiswa itu semakin memacetkan lalu lintas". 20/10/2010). Lagi-lagi polsi disalahkan karena menembak mahasiswa. Yang menjadi isu adalah mengapa mahasiswa ditembak oleh polisi? Martir sedang dipersiapkankah? Atau memang martir sedang dicari untuk menjadi detonator? Dalam suatu demonstrasi yang ditindak tegas oleh polisi bukan siapa tetapi apa yang dilakukan oleh para demonstran itu. Bagi yang kontraproduktif dan anarkis, polisi harus bertindak tegas. Bertindak tegas itu bukan hanya menembak. Statment tembak di tempat dari para petugas kepolisian tidak perlu ada 214
karena ini akan memperkeruh suasana sehingga lagi-lagi polisi yang tidak mampu membuat isu tandingan kembali jadi bulan- bulanan. Penanganan demonstrasi polisi hendaknya memandang atau melihat dengan pendekatan "Civil disobedience" dan "Civil disorder" Civil Disobedience atau Pembangkangan Sipil diambil dari salah satu esay paling populer yang ditulis oleh Henry David Thoreau,	seorang	filsuf	dan	penulis	asal	Amerika.	Mahatma	Gandhi, tokoh kemerdekaan India, adalah salah satu tokoh yang terpengaruh oleh tulisan itu. Prinsip Satyagraha (kebenaran dan keteguhan) dan Ahimsa (perlawanan tanpa kekerasan) adalah ajaran Gandhi yang sangat dipengaruhi gagasan Civil Disobedience. Martin Luther King Jr., tokoh gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat juga terpengaruh oleh gagasan Civil Disobedience tersebut. Martin Luther King, Jr. (1929-1968) memobilisasi demonstrasi masa untuk menuntut kebijakan dan kultur antidiskriminasi ras di Amerika Serikat, yang sekalipun merenggut nyawa-nya tetapi membuah hasil gemilang. King merumuskan motif gerakan pembangkangan sipil bukanlah untuk kepentingan golongan tertentu, karena ia tidak berjuang sekadar untuk kemenangan kaum kulit hitam, melainkan untuk kebebasan seluruh umat manusia. King menyadari, arah perjuangan satu golongan hanyalah menciptakan disequilibrium dalam masyarakat. Dalam bukunya tahun 1958, Stride Toward Freedom (teks oleh Revitch & Thernstrom), King menolak penggunaan kekerasan sebagai pendekatan melawan penindasan karena dianggapnya tidak praktis dan tidak bermoral, berpotensi menimbulkan krisis sosial baru. Sebaliknya King menawarkan cara perlawanan tanpa kekerasan. Pendekatan tanpa kekerasan ini dikemas bersama dua variabel	signifikan,	yakni	gerakan	massa	dan	militansi.	Gerakan 215
massa mengindikasikan bahwa perjuangan tersebut untuk public interest. Sedangkan militansi tidak boleh direduksi menjadi penggunaan kekerasan melainkan keteguhan hati memegang visi dan prinsip sekalipun menuntut pengorbanan. Tiga variabel Tri Tunggal tersebut, dalam analisis King, berkekuatan menimbulkan dukungan magnetis publik terhadap kubu gerakan non-violence yang pada gilirannya bangkit people power melawan penindasan pemerintah tiranis. Civil disorder, also known as civil unrest or civil strife, is a broad term that is typically used by law enforcement to describe one or more forms of disturbance caused by a group of people. Civil disturbance is typically a symptom of, and a form of protest against, major socio-political problems; the severity of the action coincides with public expression(s) of displeasure. Examples of civil disorder include, but are not necessarily limited to: illegal parades; sit-ins and other forms of obstructions; riots; sabotage; and other forms of crime. It is intended to be a demonstration to the public and the government, but can escalate into general chaos. Frequently, participants in a civil disorder are not in agreement about appropriate behavior. As was the case in the WTO Meeting of 1999, most protesters were peaceful, and a small, highly visible minority were responsible for most of the damage. Any civil disorder is a delicate balance of power, and indeed, a political power struggle of some sort is typically the root cause of any such conflict. Often, public demonstrations are viewed as the last resort of political organizations. If the power equation in a civil disorder becomes unbalanced, the result is either oppression or riot. Civil disorder jelas suatu tindakan yang kontraproduktif karena menimbulkan kemacetan, ketakutan, pengrusakan, atau pemaksaan kehendak, tindak kekerasan memicu 216
memprovokasi terjadinya crowd. Parahnya lagi demonstrasi sebagai sarana memaksakan kehendak merupakan bentuk ketidakmampuan mengatasi masalah dengan cara-cara lain. Parahnya lagi para demonstrannya adalah orang-orang bayaran yang memang dibayar untuk melakukan tindakan anarkisme ini. Mereka menyandera ini- itu dan memamerkan bom molotov yang sudah dipersiapkan. Mahasiswapun yang nota bene sebagai kelompok terpelajar yang derajatnya diagung-agungkan sebagai kasta mulia karena kecerdasan otaknya berperilaku yang mencerminkan otak yang di dengkul, tak beda dengan para preman. Lebih memalukan lagi kalau mahasiswa ini bayaran juga. Apakah kita bangsa yang bangga dengan kekerasan? Buktinya, kalau tidak merusak tidak puas, kalau tidak anarkis lemah, kalau tidak membakar seakan tidak demo. Mereka menyalahkan tanpa mampu belajar dari kesalahan. Tokoh-tokoh berdemo tadi adakah yang menjadi ikon nasional maupun internasional sekelas Mahatma Gandhi atau Martin Luther King Jr. yang menggerakkan masa solidaritas damai? Ia sadar kekerasan akan bermuara kepada kebencian dan menimbulkan	konflik	baru. Aparat dan masyarakat memang harus memiliki kecerdasan dan wawasan tentang demokrasi, HAM, sehingga mampu mengekspresikan dan mengimplementasikan nilai-nilai civil society, civil disobidien dan tindakan-tindakan yang humanis. CDL Jakarta, 21 Oktober 2010 217
Membangun Budaya dan Karakter Polisi Sipil yang Modern dan Demokratis Apa makna polisi sipil yang modern dan demokratis? Untuk memahami konsep tersebut diperlukan pemikiran yang holistik atau sistemik. Secara singkat, polisi sipil yang modern dan demokratis dapat dimaknai sebagai polisi yang bertugas mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Para petugasnya berorientasi pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan melalui pemolisian yang proaktif, problem solving, mengutamakan pencegahan, dan humanis. Konsep di atas perlu menjadi karakter dan kebudayaan polisi dengan jiwa sebagai berikut. 1. Penjaga kehidupan. Artinya, tugas polisi adalah menjaga kehidupan masyarakat dengan agar tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini, polisi tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. 2. Pembangun peradaban. Artinya, dalam menegakkan hukum 218
polisi menyelesaikannya dengan cara beradab 3. Pejuang kemanusiaan. Artinya, kerja polisi ditujukan untuk kemanusiaan. Dalam konteks ini, SDM adalah aset utama kepolisian sehingga harus cerdas, profesional, modern, dan bermoral. Demikian pula pola kepemimpinannya; suatu hal yang penting bagi hidup dan berkembangnya institusi kepolisian. Pemimpin bagi institusi kepolisian bukan hanya pemimpin tertinggi tetapi pemimpin di semua lini. Ia adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk mengajak orang lain agar mau mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama. Ia harus mampu memberdayakan anak buahnya sekaligus menjadi panutan. Pemimpin polisi tidak boleh ABS, bukan orang yang berhutang budi, dan tidak membangun kroni atau menjadi broker jabatan. Ia harus menjadi seorang yang mempunyai mimpi yang jauh ke depan sekaligus mampu membawa anak buahnya loyal dan terhormat. Seorang pemimpin juga harus dapat membangun peradaban dan meningkatkan kualitas hidup. Ia harus mampu mengatasi berbagai masalah dan kesulitan dengan segala keterbatasan yang ada, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Seorang haruslah bijaksana, bukan pendendam dan berani berkorban. Keputusan yang diambilnya dapat dirasakan betul manfaatnya oleh anggota, masyarakat, atau stake holder. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, ia senantiasa berusaha untuk membawa kemajuan bersama. Ia seorang yang humanis yang senantiasa berusaha mengangkat harkat dan martabat manusia. Ia mampu memanusiakan manusia lainya. Jiwa raganya diberikan bagi yang dipimpinnya sebagai landasan yang kokoh agar penggantinya dapat lebih baik. Integritas dan komitmenya untuk bangsa dan negara tidak diragukan lagi. 219
Contoh dari Meksiko walau nampaknya biasa tetapi ini luar biasa. Tempo Interaktif Oktober 2010 menulis sebagai berikut: Di Meksiko pernah terjadi dua kelompok polisi saling serang dengan senjata api di jalan hingga menewaskan dan melukai sejumlah orang. Ironisnya, perang itu terjadi karena satu kelompok polisi ingin membebaskan pengedar narkoba yang ditangkap oleh kelompok polisi lainnya. Persoalan suap juga menjadi penyakit kronis di kepolisian Meksiko. Hampir setiap hari anggota kepolisian keluar untuk mencari uang di jalan dan menyuap bos mereka agar posisinya bisa tetap bertahan selama beberapa tahun. Hingga akhirnya Presiden Meksiko Filipe Calderon, yang memiliki kemauan politik yang besar untuk membersihkan kepolisian, menugasi seorang sarjana teknik, Garcia Luna, untuk mereformasi kepolisian. Di tengah keraguan banyak pihak mengenai kemampuannya, Garcia pun lantas memberhentikan 284 pejabat tinggi kepolisian. Pada saat yang bersamaan, dia mempromosikan 1.600 perwira dan merekrut personel kepolisian baru hingga 3.000 orang. Perekrutan anggota kepolisian baru itu pun tak dilakukan sembarangan. Untuk menjaring kader terbaik, Garcia turun ke perguruan-perguruan tinggi. Maka direkrutlah sarjana-sarjana yang merupakan lulusan terbaik untuk bertugas di lembaga kepolisian. Untuk menarik minat pemuda-pemuda yang cerdas dan masih memiliki integritas itu, Garcia menaikkan standar gaji di kepolisian hingga dua kali lipat. Bersamaan dengan itu, Garcia mengembalikan anggota kepolisian yang masih bertugas ke bangku pendidikan. Mereka yang mengikuti pendidikan ini diharuskan melewati uji verifikasi dan standar profesi yang ketat jika ingin kembali bertugas di kepolisian. Menurut Garcia, korupsi di lembaga penegak hukum akan mendorong evolusi kejahatan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. 220
Bersenjata komputer Rumus lain yang dikembangkan Garcia adalah mengubah paradigma kekuatan senjata dengan kekuatan teknologi. Pistol bagi aparat kepolisian adalah komputer, demikian slogan yang didengungkan. Maka, selanjutnya, deretan polisi berseragam lengkap yang tekun duduk di depan komputer menjadi pemandangan biasa di gedung kepolisian. Komputer-komputer itu terhubung dengan pusat data nasional. Sementara itu, di tengah ruangan terpasang layar besar yang menerima gambar dari kamera-kamera yang berada di berbagai penjuru kota. Jaringan data ini dengan mudah dan cepat memberikan data para tersangka pelaku kejahatan dari berbagai kota di Meksiko. Gebrakan ala Garcia ini pun akhirnya berhasil mengubah wajah kepolisian Meksiko, yang sebelumnya coreng-moreng, menjadi lembaga yang disebut-sebut sebagai kepolisian abad ke-21. Ada yang mencibir, kenapa harus belajar jauh-jauh ke Meksiko? Belajar memang tidak harus ke Meksiko, tetapi kita dapat mengambil prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. 1. Memimpin dengan penuh keberanian dan bukan safety player. 2. Mempunyai mimpi, berwawasan, dan berani. 3. Meletakkan dasar-dasar bagi SDM. 4. Merekrut polisi yang mempunyai kompetensi, integritas, dan komitmen. 5. Memiliki prinsip bahwa pemimpin bukan kasta tertinggi yang berada di menara gading 6. Membangun sistem proaktif, terpadu, dan berkesinambungan CDL Jakarta, 22 Oktober 2010 221
Polisi Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban, dan Pejuang Kemanusiaan Polisi adalah penegak hukum. Namun, di ranah mana ia bekerja? Ini sering tidak dipahami atau keliru dipahami sehingga polisi dicitrakan sebagai penindak atau pencari kesalahan. Benar atau salah yang dilakukannya tetap saja ia menjauhkan posisinya dari masyarakat bahkan dengan mitranya. Dengan mengedepankan penegakan hukum, sadar atau tidak polisi sebetulnya sudah menggunakan pendekatan kekuasaan, penguasaan, atau power, authority. Hukum di tangan polisi bagai pedang bermata dua. Di tangan yang orang yang benar, ia bisa menjadi pelindung dan pengayom. Sebaliknya, bila jatuh di tangan orang yang salah habislah sudah keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Hati nurani seorang polisi adalah mata hati dalam penggunaan power dan kewenangannya. Kerja polisi memang ada di ranah keamanan dan mewujudkan rasa aman. Tindakan tegas kepolisian bukan untuk penguasaan, kekuasaan, atau alat penguasa yang menindas	rakyatnya,	melainkan	untuk	produktifitas	manusia. 222
Konteks	produktifitas	manusia	inilah	makna	kehidupan.	Polisi yang menjaga harkat dan martabat manusia yang produktif akan menjaga kehidupan. Oleh karena itu, polisi tidak boleh main-main dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya. Polisi tidak boleh menjadi pemeras dan tidak boleh melindungi yang ilegal. Polisi harus mampu menjadi jembatan agar dipercaya oleh masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan polisi bertujuan untuk menyelesaikan	konflik	dengan	cara	beradab.	Dengan	demikian,	polisi tidak bisa main-main dalam penegakkan hukum. Karena ia sadar dan bertanggung jawab sebagai sang pembangun peradaban serta harus mengajak masyarakat menjadi beradab. Jadi, bagaimana mungkin hal itu terjadi apabila polisinya tidak beradab. Tegaknya hukum bukan turun dari langit tetapi harus diperjuangkan dengan tekad dan kemauan yang tinggi. Dengan demikian, peran dan fungsi polisi sebagai pembangun peradaban bisa lebih ditingkatkan.. CDL Pekan Baru, 23 Oktober 2010 223
Penilaian Kinerja Suatu ketika seorang pimpinan marah-marah dan grasani anak buahnya yang dianggapnya tidak berhaasil: "Si A itu kinerjanya jelek dan saya anggap gagal. Dia kurang ke lapangan, kurang loyal, kurang respek." Pimpinan itu ngomel sana-sini .... tetapi dasar penilaiannya apa, tidak mau dia tunjukan secara eksplisit. Ada pula isu yang beredar di kalangan polisi. Isu itu menyatakan bahwa si B maunya di tempat yang "dingin" terus (dikantoran, tidak mau ke lapangan). Dikatakan pula, dia itu hanya teori melulu. Polisi ndak perlu teori, lapangan yang penting. Dasar menghakimi atas dua orang polisi itu tidak jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaranya. sehingga Tampaknya,	semua	atas	dasar	subyektifitas. Sistem penilaian yang subyektif membuat yang dinilai gerah, takut, terancam, was-was, tidak tenang karena yang dikatakan oleh pimpinan itulah kebenaran. Apa yang dikatakan pimpinan akan menjadi kebenaran mutlak, "chief can't do no wrong". Selanjutnya, timbullah kelompok-kelompok penilai, penentu, pembisik, kroni, klik di sekitar ndoro-ndoro pimpinan. Mereka muncul sebagai jagal-jagal kecil yang ikut-ikutan menakut- menakuti dan mengancam; kejam dan gayanya melebihi ndoro- nya. Mereka inilah yang juga ikut merusak kinerja. Mereka pantas disebut kelompok SMS (Senang Melihat orang Susah atau Susah 224
Melihat orang Senang). Orientasi orang-orang ini bukan kerja dan gaji tetapi jabatan basah dan uang. Yang diperebutkan adalah bagaimana dinilai "loyal". Mereka tidak punya harga diri lagi demi jabatan yang diinginkan. Mereka sanggup dan bisa menjilat ke sana ke mari. Dalam negara yang otoriter, militer, polisi, dan pegawai negeri mendapat gaji yang kecil sehingga orientasinya adalah jabatan yang dianggap basah karena pada jabatan itu ada kewenangan (perijinan, kontrol dan upaya paksa) yang dapat dijadikan alat untuk memperoleh sesuatu untuk menambah kekurangannya akibat gaji yang kecil tadi. Loyalitasnya pun bukan pada kepentingan umum, tetapi kepada pimpinan yang bisa memberikan jabatan, melindungi jabatannya, bahkan memperkuat posisi jabatannya". Mereka merasa manusia setengah dewa karena bisa menjadi pencari uang bagi ndoro-ndoro yang melindunginya. "Saya memahami bos dan ndoro-ndoro kita itu senangnya dilayani dan diberi upeti. Saya pun juga mau tidak mau harus beralih haluan menjadi mesin uang mereka. Dengan cara demikian, saya akan menjadi bagian dalam percaturan dan penguasaan institusi ini", katanya. Kalua sudah demikian, apa yang sesuai aturan akan dianggap jelek apabila dinilai tidak loyal, karena di mind set para ndoro- ndoro itu adalah anak buah tidak perlu pakai otak karena yang penting loyalitas. Akibatnya, yang terjadi adalah PGSJ (Pinter Goblok Sama saja). Dalam kondisi seperti ini prestasi tidaklah penting. Kinerja sebaik apa pun bisa dianggap kampret. Yang idealis pun disumpahserapahi agar bisa cepat mati dengan nyunggi dan ngemut idealismenya itu. Memang sakit yang dirasakan orang idealis dan normatif. Ia dianggap gila dari kewarasannya, dianggap salah dari 225
kebenarannya, dianggap bodoh karena kepandaianya, dianggap tidak loyal karena keberaniannya. Oleh karena itu, perlu ada standar penilaian kinerja yang sehat dalam institusi. 1. Job discription dan job analysis jelas. 2. Ada dtandardisasi keberhasilan tugas. 3. Sistem penilaian kinerja berdasar point (1) dan (2). 4. Adanya sistem reward dan punishment. 5. Adanya etika kerja (apa yang boleh dan tak boleh). 6. Pemimpin memiliki kesadaran untuk menyehatkan dan membangun institusi. 7. Edukasi untuk mengubah mind set anggota institusi . 8. Core value dijadikan sebagai pedoman dan kerangka kerja. 9. Perlu dilalukan perubahan mendasar, terpadu, dan berkesinambungan Standar penilaian seperti disebutkan di atas akan menghindarkan cantrik-cantrik kutu caplak, model-model babu yang hobinya sungkem. CDL Pekan Baru, 24 Oktober 2010 226
Empati Seorang Pemimpin Sebuah cerita klasik dari Borobudur tentang burung berkepala dua bisa kita jadikan analogi untuk melihat pemimpin dan kepemimpinannya. Kepala bagian atas memakan buah-buahan dan makanan-makanan yang segar, enak, dan manis. Kepala yang satunya (kepala bawah) memakan sisa- sisa dari apa yang dimakan oleh kepala atas. Suatu ketika kepala bawah protes kepada kepala atas agar sesekali diberinya makanan yang enak seperti yang dimakannya. Tak disangka kepala atas mengatakan: "Wahai kepala bawah, terimalah dan syukurilah apa yang kau nikmati. Kita toh satu tembolok. Jadi, makanlah apa yang menjadi makananmu." Mendengar jawaban seperti itu, kepala bawah merasa dilecehkan. Dalam hati ia berkata: "Kalau begitu aku akan makan sembarangan, toh satu tembolok juga". Pada suatu hari kepala bawah nekat makan jamur beracun. Matilah burung berkepala dua tadi. Cerita di atas dapat dikaitkan kepada pemimpin dan gaya kepemimpinannya yang kelihatan anggun dan berwibawa. Ia menempatkan posisi pada menara gading dikelilingi kemewahan puja puji dan berbagai kenikmatan duniawi. Di lain pihak, anak buah yang menjadi bawahannya seakan budak yang dijadikan ganjalan penyangga kemegahannya itu. Ia tak mempedulikan kesedihan dan kesusahan bawahannya. Ia juga tidak mempedulikan kesengsaraan masyarakat luas akibat kebijakan yang diambilnya. 227
Cepat atau lambat bawahan, anak buah ini bisa saja nekad, melakukan harakiri, melakukan tindakan fatal yang muaranya memang pimpinan tadi akan rontok di singgasananya. Mereka bisa saja nekad karena pemimpin sudah lupa Pemimpin tidak jarang malahan menyakiti mereka. Anak buah sudah biasa sengsara, tidak usah dimanja nanti malah nglunjak dan repot mengatasinya, demikian pikir sang pemimpin. Bayangkan saja, betapa tega seorang pemimpin menjadikan bawahannya sebagai ganjel kesuksesan dan keberhasilannya. Empati seorang pemimpin terhadap anak buah seharusnya merupakan kesegaran roh dan jiwa mereka dalam bekerja. tetapi menyadarkan, membangkitkan, menghidupkan, memberi daya gerak dan daya untuk menjadi dinamis tumbuh dan berkembang. Dirinya bukan menjadi matahari tetapi justru menjadi bulan, memberi pencerahan dan penerangan di saat kegelapan. Di saat terjadi kesesatan, di saat terjadi kelesuan, di saat terjadi keputusasaan pemimpin sang penuntun, tampil pembimbing, bintang pedomam, arah, dan tujuan. Hidupnya siap berkorbaan dalam membangun dan mencapai sasaran. Tak gentar terhadap hambatan, tantangan, ancaman yang bisa merusak dan mematikan dirinya maupun keluarganya. Pemimpin yang berempati tidak mematikan sebagai Jiwa solidaritas seorang pemimpin akan melegenda. Pemimpin dikenang bukan dari kekayaannya, kezalimannya, tetapi karena kerendahatiannya, empatinya, rasa senasib sepenanggungan, kerelaan berkorban, kemampuan membawa tempat sebagaimana yang kemajuan, menempatkan pada seharusnya. Dadi ratu kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane. Ratu iku anane mung winates dadi kawulo tanpo winates. "Saya lebih senang dan bangga berada di tengah-tengah anak buah saya," demikian dikatakan oleh Jend. Sudirman. Walau 228
sakit dan harus ditandu, ia ikut bergerilya untuk merasakan apa yang menjadi penderitaan anak buahnya. Kehebatan seorang pemimpin bukanlah pada dirinya dan tebar pesonanya, tetapi ada suatu transformasi menjadi kebaikan dan selalu ada pebaikan. Mahatma Gandi sebagai pemimpin berani dan mau memberi teladan dengan menenun sendiri pakaiannya. Ia tidak harus dengan berjas dasi. Martin Luther King Jr, pemimpin pergerakan antirasialis di Amerika, pun memperjuangkan hak-hak kaumnya dan berempati untuk tidak dengan kekerasan. Bahkan, ia pun menjadi korban kekerasan yang menghilangkan nyawanya. Demikian pula Mahatma Gandhi. Lagi-lagi pemimpin memang yang akan memberi warna menjadi bintang pedoman arah dan tujuan. Menginspirasi, mampu memberdayakan dan mengajak anak buahnya mewujudkan mimpi-mimpinya. Di zaman modern ini pemimpin diituntut untuk berani, cerdas, dan murah hati, bukan dilayani. Dia mau menjembatani dan mau memahami bahkan menjadi role model bagi rekan dan bawahannya. Ki Hajar Dewantoro tokoh pergerakan nasional	pendidikan	mengajarkan	filosofi	kepemimpinan: 1. Ing Ngarso Sung Tulodo 2. Ing Madyo Mangun Karso 3. Tut Wuri Handayani. Pemimpin memang harus memiliki empati dan mau berbagi rezeki dengan cara meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Semoga tidak ada lagi pimpinan makan sate anak buah hanya tahu dari baunya. CDL Pekan Baru - Jakarta (Jakarta stroke kemacetan di mana-mana akibat hujan), 25 Oktober 2010 229
Perilaku Negatif? Pepatah jawa mengatakan: "lahir iku utusaning batin" artinya "apa yang dilakukan, seperti itulah batinnya". Apa yang ada dalam batinnya, di situlah nilai-nilai inti yang diyakininya dan dijadikan frame work. Nilai-nilai tadi merupakan bagian dari keyakinan dan pedoman yang menjadi miliknya sekaligus keyakinannya dalam mengimplementasi berbagai tindakan dalam memanfaatkan sumber daya. Sering kita mendengar dan melihat perilaku yang tidak lazim dan menyimpang dari yang umumnya diterima oleh masyarakat. Dalam tindakan oknum. Nah, kalau tindakan dilakukan oleh sedikit orang boleh dikatakan demikian, tetapi kalau sudah mayoritas dan dianggap sebagai kebenaran bagaimana? Salah seorang dari orang tua murid bertanya, "Apakah dibenarkan dalam melakukan razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, polisi meminta uang pada anak SMA karena dia belum punya SIM? Anehnya ada tawar menawar." Contoh-contoh berikut perlu kita cermati. institusi, tindakan itu sering dikatakan Polisi (P) : Kamu melanggar peraturan dan kamu harus membayar sekian rupiah Pelanggar (PL) : Pak, saya ini disuruh Bapak X yang pejabat, Pak. (P) : Ok, karena kamu saudaranya Bapak X, 230
kamu bayar separuhnya saja. Di tempat lain terjadi hal yang serupa (P) : Ibu melanggar aturan lalu lintas. (PL) : Saya ini istrinya Bapak Y, Pak. (P) : Ibu istri pertama atau istri kedua? Peristiwa lain juga terjadi (Pl) : Saya anak polisi, Pak (P) : Bapakmu namanya siapa? (PL) : Bapak Z, Pak. (P) : Kamu anak kandung, apa anak pungut? Contoh-contoh di atas memang memalukan dan menyakitkan hati; polisi menanyakan yang tidak seharusnya ditanyakan, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Saat komplain disampaikan di kalangan polisi konvensional, jawaban yang sering kita dengar adalah jawaban-jawaban defensif, "Betul tidak	hal	itu,	jangan-jangan	hanya	fitnah	saja?"	atau,	"Itu	baru	satu sisi. Jangan cepat-cepat menghakimi". Jawaban-jawaban defensif lainnya secara merupakan cermin suatu birokrasi yang konvensional, terkesan tertutup, dan tidak tahan kritik. Tindakan defensif seakan melindungi institusi, tetapi tanpa disadari justru sebaliknya; institusi melakukan pembiaran dengan membela anggotanya yang salah. Kalau ada yang melakukan otokritik disangkanya menghujat. Padahal, tindakan kritis tidak untuk merusak institusi tetapi untuk menjadi bagian dari retrospeksi maupun OHA (Organization Healt Audit). Tindakan-tindakan konyol dalam contoh-contoh di atas terasa menyakitkan hati karena dampaknya pada kebencian. Kalau sudah di tingkat kebencian, tinggal menunggu saat tepat untuk	meledak	menjadi	konflik	komunal	yang	bisa	berkembang	menjadi	konflik	sosial. 231
Pembangunan SDM memang bukan hanya memperhatikan kecerdasannya tetapi juga etika dan moralitas anggota agar mereka selalu sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mewujudkan supremasi hukum. Tindakan tegas perlu dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan HAM. Semuanya tak bisa dilakukan tanpa kemitraan, tanpa sistem yang terpadu dan berkesinambungan. Keberhasilan tugas memang bukan semata mengungkap kasus, tetapi mampu melakukan pencegahan agar kasus tidak terjadi dalam masyarakat yang dilayaninya. Kemampuan secara managerial dan operasional memang bagian penting namun tak kalah pentingnya membangun kesadaran moral. Pepatah Jawa mengatakan: "Ngobati watuk gampang ngobati watak ...?". Moral adalah landasan budi. Menjadi polisi tidak hanya perlu otak dan otot. Hati nuraninya juga menjadi landasan moral dalam melaksanakan kewenangan dan kekuasaan. "Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik (Hoegeng Iman Santoso)" CDL Pekan Baru, 25 Oktober 2010 232
Oh ... Lalu Lintas Jakarta, Kenyataan dan Harapan Sama Saja Lalu lintas yang katanya sebagai urat nadi kehidupan ternyata tak seindah harapan karena kenyataanya sering macet, bahkan macet total. Kemacetan pada urat nadi bisa diibaratkan stroke yang berada diambang kematian. Tidak usah ada masalah besar, hujan sedikit lebat saja jalanan lumpuh di mana-mana. Memang belum banyak yang peduli terhadap lalu lintas karena dianggapnya tugas yang hanya berususan dengan otot dan dengkul saja. Mereka tidak salah karena yang mereka lihat sehari-hari hanya hal-hal yang berhubungan dengan otot dan dengkul saja. Pakar-pakar transportasi pun demikian. Ada yang menganggap tidak penting pendapat dan pemikiran orang di luar mereka. "Dia bukan orang transport .... ," katanya. Ungkapan seperti ini sering muncul tidak hanya di dalam perbincangan saja, tetapi dalam forum ilmiah. Sekarang ini sudah ada FGD tentang transportasi yang terdiri berbagai pemangku kepentingan, forum, dewan, asosiasi, dan 233
LSM. Sayangnya, political will-nya masih lemah dan lambat. Lihat saja penanganan transportasi umum dan sarana pendukungnya seakan tidak dipikir secara serius. Saat ada masalahah atau saat pimpinanya diserang publik semua tergopoh-gopoh.. Modelnya reaktif, konvensional, dan parsial. Harus diingat, asalah lalu lintas bukan hanya masalah teknis tetapi menyangkut masalah lain yang ada di situ. Pendekatanya tidak boleh mono bidang atau multibidang tetapi harus antarbidang. Berpuluh tahun penanganan masalah ini dengan cara demikian padahal beberapa puluh orang telah mati sia-sia atau cacat setiap harinya. Belum kerugian materil yang timbul akibat kemacetan. Faktor keselamatan mereka dianggap gitu- gitu aja; kesadaran, kepekaan, dan tanggun jawabnya demikian rendah. Detikcom-Jakarta 25 Oktober 2010 menulis, Genangan setinggi pinggang orang dewasa di depan putaran balik Yayasan Asuhan Keluarga Yatim Piatu dan Fakir Miskin (YAKYF), Warung Jati Barat Raya, Jakarta Selatan, benar-benar membuat kendaraan bermotor mati kutu. Akhirnya banyak orang yang memilih meninggalkan kendaraannya lalu berjalan kaki. Warga banyak berkerumun di lokasi genangan yang memang berada di cekungan jalan. Peninggian jalan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum baru-baru ini tampaknya tidak bisa mengatasi masalah genangan air yang kerap muncul ketika hujan turun. Pantauan Radio Elshinta 25 Oktober 2010 menyebutkan: Seorang pengendara sepeda motor yang terjebak pada lubang gorong-goron didaerah Cipete Jalan Antasari hilang belum diketemukan ....bisa dibayangkan betapa naifnya dan sederhanya cara nerpikir pembangunan lintas yang mengabaikan keselamatan. Belum lagi faktor kendaraan yang tidak siap operasional dan macet ini menimbulkan kemacetan dimana-mana dan menyumbat urat nadi. Pada hari yang sama infrastruktur lalu 234
Detikcom-Jakarta, kontainer yang naas saat hujan menimbulkan kecelakaan ada beberapa mobil yang tersangkut di kolong truk kontainer	di	flyover	tol	dalam	kota	Kuningan,	arah	Cawang	menimbulkan. Kemacetan total. Baru sekitar pukul 21.00 WIB, kontainer naas itu berhasil ditarik oleh mobil derek. Petugas cukup kesulitan mengevakuasi kontainer ini. Sebabnya mobil derek itu terlampau kecil untuk bisa memindahkan kontainer yang sangat besar. Setelah berhasil, kontainer itu akhirnya dibawa keluar tol. Sementara untuk mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas di tol dalam kota yang mengarah ke Cawang memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau kita amati perilaku orang-orang yang berlalu lintas, di bawah ini adalah pelanggaran yang membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. 1. Melawan arus. 2. Mengendarai motor di trotoar. 3. Menerobos lampu pengatur lalu lintas. 4. Berhenti di tikungan. 5. Menaikan dan menurunkan penumpang sembarangan, 6. Tidak memakai helm standar. 7. Mengendarai kendaraan dengan cara zig-zag. 8. Melebihi batas kecepatan. 9. Melebihi muatan. 10. Menggunakan peruntukannya. kendaraan tidak sesuai dengan 11. Memarkir kendaraan sembarangan. 12. Memasuki daerah larangan, dan sebaginya. Walaupun melanggar, mereka tetap saja tenang-tenang tanpa merasa bersalah. Kalaupun petugas menindak, mereka tidak kunjung jera. 235
Penindakan sering dikritik tidak tegas, lambat, reaktif, dan konvensional. Bahkan, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab keadaan ini dijadikan alat untuk memperoleh sesuatu. Ini fatal. Dampaknya adalah pelecehan hukum dan tidak berwibawanya aparat penegak hukum. Lebih fatal lagi, aneka pelanggaran tadi menimbulkan masalah yang lebih luas dengan social costn yang mahal pula. Bukankah keadaan suatu bangsa tercermin juga dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu lintas? Lalu lintas juga mencerminkan tingkat modernitas suatu bangsa. Bangsa yang maju akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas. Bahkan penegakkan hukumnya pun menggunakan cara-cara elektronik. Tentu saja pola-pola penangananya tidak sebatas reaktif, tetapi proaktif dan problem solving dengan sistem online terpadu. Kalau kita membaca berita mengenai lalu lintas Jakarta yang semakin parah, miris hati rasanya. Sodom dan Gomora hancur karena dosa-dosa warganya. Apakah Jakarta dalam konteks yang lain harus hancur karena ketololan warganya? CDL Jakarta, 26 Oktober 2010 236
Inspiring Police Seorang penjaga kehidupan, Polisi menjaga kehidupan warganya dan mengagungkan sang pemberi kehidupan. Apa yang dikerjakan akan menjadi bagian tanda cinta dan kasih sayangnya. Dengan segala daya ia akan berusaha mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Ia tidak akan kontra produktif dan tidak akan menghianati kehidupan dengan menjadi bagian dari hal yang ilegal atau menjadi juru peras maupun juru suap, karena ia akan memperjuangkan agar kualitas dari kehidupan selalu dapat tumbuh dan berkembang. Core value dan kebangganya adalah kemanusiaan. Ia berani mengikrarkan sebagai pejuang kemanusiaan. Tentu apa yang diucapkan memang sesuai dengan apa yang dilakukan. Sang penjaga kehidupan memang tidak gampang dalam tugasnya. Ia pun harus berani bertindak dan mengambil risiko yang kadang membahayakan bagi dirinya. Sepenggal kisah seorang petugas Polantas yang menunjukan senyum kasihnya dalam peristiwa meletusnya gunung Merapi malam 26 Oktober 2010. Tugas yang dilaksanakannya mendebarkan dan menyesakan dada karena debu volkanik yang menyebar ke mana-mana. Namun demikian, Iptu Heru Kanit Induk Patuk melakukan dua kali penyelamatan terhadap anak-anak yang ketinggalan di rumahnya. Orang tua anak itu sudah ada di tempat pengungsian sementara 237
penduduk lain di desa sudah mengungsi semua. Tubuh balita itu lemah dan tak mampu menghadapi ganasnya alam. Orang tuanya hanya bisa pasrah dan menangis. Sementara debu tebal dan hawa panas terus menyebar ke mana-mana. Pada saat seperti itulah, Heru dan rekan dengan menggunakan Double Cabin Ford berusaha menolong dengan menembus semua rintangan itu. Rasa takut dikalahkan oleh hati nurani dan jiwanya sebagai penjaga kehidupan dan pejuang kemanusiaan. Tak ada yang orang lain yang berani menolong pada saat itu, tetapi ia sadar akan panggilan tugasnya sebagai Bhayangkara. Ia nekad menolongnya. Akhirnya, anak-anak itu berhasil diselamatkanya dan kembali dalam pelukan orangtuanya. Heru-Heru yang lain memang banyak, hanya kadang tidak tidak diapresiasi, bahkan malah dianggap musuh dan kerikil tajam bagi kawan-kawannya. Lahan subur bagi bibit yang unggul memang harus dibukakan kalau tidak ingin luntur terkontaminasi oleh yang kampret-kampret dan para penderita ndoro syndrome. Lagi-lagi pemimpin dengan kepemimpinannya memang harus bisa menjadi bintang penjuru arah dan tujuan dalam menghadapi gelombang dan serigala yang bisa mematikan bibit unggul penjaga kehidupan dan kemanusiaan. CDL Maguwo, 27 Oktober 2010 238
Teman dalam Penderitaan Gempa dan tsunami di Mentawai; hujan, macet, dan banjir di Jakarta; meletusnya gunung Merapi, dan tanah longsor di beberapa wilayah Indonesia akan menimbulkan masalah sosial dan kerusakan tatanan sosial. Macet telah menimbulkan berbagai kerugian besar walau belum disadari oleh semua kalangan. Bencana memang bisa juga dipahami juga sebagai kerusakan sosial yang beragam dari yang kecil sampai yang besar dan berdampak luas. Bencana disebabkan oleh faktor alam, manusia, maupun kerusakan infrastruktur. Dampaknya bisa merusak, menghancurkan hidup, dan kehidupan manusia. Bencana ini bisa digolongkan sebagai masalah kontijensi walaupun sebenarnya dapat diprediksi atau dalam penanganannya dapat dilaksanakan untuk meminimalisir dari segi korban. Walaupun tugas polisi bagi sebagian kalangan dipandang sebagai tugas mikro, namun perlu disadari, yang berada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi tumpuan terdepan adalah polisi. Memang bukan salah mereka berasumsi seperti itu, namun sebagai seorang bhayangkari yang sejatinya menjaga kehidupan, polisi dituntut gesit dan cekatan untuk bisa membantu menangani kondisi-kondisi kontijensi terutama saat-saat evakuasi, penanganan pengungsian, hingga proses rehabilitasi. Walaupun Kepolisian Daerah sedang lumpuh akibat bencana. Sebagai 239
pejuang kemanusiaan, polisi harus mampu mengimplementasikan setiap program kemanusiaannya walau mungkin dengan segala keterbatasannya. Untuk menghilangkan model-model sindrom minta restu diperlukan adanya pemolisian baik yang bersifat rutin, khusus, dan kontijensi. Juga diperlukan disaster management karena seekor keledai tidak akan terantuk pada lubang yang sama, kata pepatah mengatakan. Berapa kali kita terantuk masalah bencana namun kalau boleh dikatakan ditangani dengan manajemen yang gedandapan, tergopoh-gopoh, lambat, dan terbalik-balik. Pada ada nasihat, "Cepat boleh, tetapi bukan terburu buru." Segala sesuatu yang terburu-buru tidak akan pernah baik hasilnya. Studi kasus dari bencana-bencana alam yang besar seperti di Aceh, Nias, Padang, Yogjakarta, dan sebagainya membuktikan bahwa kerusakan infrastruktur berdampak luas terhadap tata kehidupan sosial kemanusiaan. Oleh karena itu, pola pemolisian kontijensi bisa menjadi bagian dari management disaster yang dilakukan saat bencana. Manajemen bencana bagi tugas-tugas kepolisian amat penting apalagi sebagai penjaga kehidupan. Pola pemolisiannya memang bervariasi dengan melihat konteksnya namun prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum dapat dilakukan atau setidaknya dipersiapkan baik tingkat managemen maupun operasional. Tataran managemen tingkat pusat tentu memiliki sistem jejaring yang dibangun secara online serta memliki wadah untuk menyusun tim back up yang siap dari tingkat polsek sampai dengan tingkat polda untuk menggantikan pelayanan-pelayanan kepolisian yang lumpuh sampai kondisi normal kembali. Dalam konteks managerial, penanganan bencana perlu didukung political will dari internal kepolisian maupun pemerintah. Penyiapan SDM, Sarpras, program, dan anggaran merupakan bagian penting yang siap sewaktu-waktu dioperasionalkan dengan pola-pola 240
yang sudah disiapkan sebagai frame work bagi para petugas di lapangan. Sistem operasionalnya pun bervariasi dan bertingkat tingkat sesuai dengan konteks bencana yang dihadapinya. Mengimplementasikan manajemen bencana memang bukan perkara mudah. Oleh karena itu, manajemen penanganan bencana tidak akan bisa diimplementasikan oleh pejabat yang terkena ndoro syndrome, karena yang dihadapi orang susah dan sedih, bukan rupiah. Polisi memang bukan superman yang bisa menangani segala urusan, namun polisi bisa menjadi teman dalam penderitaan, teman dalam kesusahan, dan teman dalam kesedihan. Polisi tentu saja sahabat yang penuh dengan empati, setia, dan siap berkorban untuk membantu dan menyelamatkan . CDL Di bawah hujan abu merapi 27 okt 2010 241
Kesetiaan, Kecintaan, Kebanggaan Akan Tugas dan Tanggung Jawab Kisah yang beredar Rabu 27 Oktober 2010 tentang kematian Mbah Maridjan, juru kunci Merapi di dusun Kinah Rejo, dalam keadaan sujud menunjukan kesetiaan, kecintaan, kebanggaan, dan tanggung jawab atas tugasnya. Banyak orang menyayangkan sikap Mbah Maridjan yang tetap tidak mau turun walau kondisi Merapi sudah Siaga 1. Akan tetapi, orang lupa, Mbah Maridjan memegang amanah yang dipercayakan kepadanya. Kalau ia mengungsi berarti ia mangkir dari tugas dan meninggalkan tanggung jawab. Mbah Maridjan sebagai warga masyarakat biasa ditugaskan di garis depan untuk melaksanakan tugas lapangan. Melalui hidupnya yang bersahaja, ia mampu menjadi juru kunci yang melegenda dan terkenal. Mengapa bisa? Karena ia mampu menunjukan jati dirinya serta memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana sebuah tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Selain itu, Mbah Maridjan juga mampu mengangkat harkat dan martabat pekerjaanya sebagai juru kunci. Sebagai bintang iklan dengan kata-kata sederhana "Roso... Roso..." ia mampu menjadikan dirinya ikon orang yang kuat (roso). Ia juga mampu memberi kehidupan bagi warga dusu Kinah Rejo yang dulunya sama sekali tidak terkenal. 242
Mbah Maridjan sudah menunjukan kemuliaan dan kebesaran jiwanya. Walaupun demikian, ada juga beberapa kalangan menyindir dan menganggapnya tidak rasional. Aneh, tetapi Mbah Maridjan mampu menunjukan keyakinanya. Ia tidak memiliki kekuasaa dan kemewahan tetapi. Ia hanya seorang juru kunci yang setia dan bangga pada pekerjaan yang dipercayakan Sultan Hamengku Buwono ke IX untuk menjaga gunung Merapi. Walau dengan cara berbeda dan sederhana, Bagaimana dengan para pejabat yang begitu mulia, priyayi, ningrat, terpelajar, ahli dengan berbagai kemudahan yang dimiliki namun mampu mengangkat harkat dan martabat serta masyarakat yang dipimpinnya? Apa kehidupan yang diberikan untuk warganya? Ikon apa yang sudah dibangunnya? Susah menjawabnya memang, kalau mereka masih orang titipan, orang-orang yang tidak punya jati diri, orang-orang yang suka menjiat, orang-orang yang berhutang budi, kliknya bapak ini, kliknya bapak itu, dan tidak mandiri. Orang model seperti ini ada dan bertingkat-tingkat di semua level . Para penggede pemegang kekuasaan dan pejabat terhormat tampaknya salah dalam mengartikan sikap Mbah Maridjan yang tegas untuk tidak mengungsi dari wilayahnya. Kebijaksanaan Tuhan terkadang tidak ditunjukan pada kalangan cerdik pandai dan pejabat tinggi, tetapi pada mereka yang termarjinalkan seperti Mbah Marijan. Kematian Mbah Marijan menunjukkan kemuliaan Tuhan yang menunjukkan kebijaksanaanya disaat banyak pemimpin banyak yang tidak benar dan jujur. Sugeng Tindak Mbah ....... CDL Jakarta Hari Sumpah Pemuda 2010 243
Belajar Menjadi Rasional "Siap ndan..... perintah....?" "Siap... Siap ...perintah dilaksanakan...." "Pada saat sudah tidak ada yang mengeritik, bahkan apa yang dikatakan sebagai Sabdo Pandito Ratu, pada saat tidak ada penolakan atas semua yang disampaikanya, itulah tanda tanda awal dari kejatuhan". Mengapa demikian? Tindakan menerima dengan cara menelan mentah-mentah menandakan keadaan tidak lagi rasional. Kinerja pasti mengecewakan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hormat menghormati dan loyal kepada pimpinan merupakan kewajiban dan kebanggaan, namun rasionalitas dan sikap kritis tetap harus ada dan dibudayakan. Dengan demikian, kita akan terhindar pada pengkultusan dan kepemimpinan yang otoriter. Loyalitas dapat dimaknai sebagai tindakan patuh atas kebijakan pimpinan yang diimplementasikan dalam kerja yang tulus tanpa pamrih. Kritis tidak berarti tidak loyal, namun justru sebaliknya; kritis itu justru loyal dan setia; walau pahit akan dikatakannya. Dalam birokrasi yang tidak rasional, pimpinan akan dominan dan sangat berkuasa hingga semua urusan berpusat kepadanya. Akibatnya, yang lain membebek saja karena ini hal yang paling aman. 244
Berani berpikir dan bersikap rasional adalah menyadarkan, memagari, melindungi, bukti kesetiaan dan ketulusan hati. Memangkas para broker jabatan, makelar kasus, para cantrik dan kelompok-kelompok klik, para hantu blau, untk berkuasa dan merajalela dalam birokrasi tentu menyehatkan institusi dari kanker korupsi yang sudah stadium IV. Kritis adalah memberi rasionalisasi sebagai cermin dan kejujuran untuk lepas dari candu kekuasaan, jabatan, previlage, dan tentu dari kegilaan-kegilaan birokrasi kampret. Tanpa berpikir rasional berarti gila. Gila itu sama dengan edan, edan iku ora kelingan (lali) atau lupa. Siapa yang dilupakan? Bangsa, negara, rakyat, anak buah, keluarga, bahkan bisa jadi lupa pada dirinya. Contoh kegilaan yang cukup dapat diambil dari kisah cerita klasik Hans Cristian Anderson tentang raja yang gila pakaian. Karena takut dikatakan bodoh dan tidak bijaksana, rasionalitas sang raja menjadi hilang. Dengan bangga, ia berkeliling kota tanpa pakaian. Semua mengelu-elukan dan memuji kebesaran raja. Tiba-tiba seorang anak dalam gendongan ibunya dengan tulus dan jujur mengatakan: "Ibu, raja kita sudah gilakah? Ia berkeliling kota tanpa busana?". Teriakan itu menyadarkan semua orang, termasuk sang raja sendiri. Loyal memang bukan menelan mentah-mentah. Mengajak berpikir rasional itu menyadarkan, menyehatkan, menguatkn, bahkan menyelamatkan. Yang penting, rasionalitas menunjukan bahwa kita masih waras! CDL Kota Fatahillah, Kampung Si Doel, 30 Oktober 2010 245
Core Bussines Polisi Seorang senior Polri mengatakan, "Core bussines polisi adalah reserse. Inti tugas polisi adalah penegakkan hukum, karena polisi adalah aparat penegak hukum. Polisi juga sebagai crime fighter. Kalau belum menjadi reserse, belum polisi". Apa yang menjadi statement senior tadi memang ditunjukan pada alumni Akpol yang terbaik; hampir semua dari mereka memperkuat atau bertugas di jajaran reserse. Baginya, mengungkap atau membuat terang perkara merupakan kebanggaannya bahkan sebagai standar keberhasilan. Padahal, penegakkan hukum yang dilakukannya adalah penegakkan hukum dengan upaya paksa (coercive). Proses penyelidikan dan penyidikannya menjadi skala prioritas yang dikembangkan berdasar ilmu pengetahuan (scientific investigation). Di negara-negara maju, dalam proses penyidikan ini,	landasan	yang	utamanya	adalah	identifikasi.	Identifikasi	berfungsi sebagai dasar awal pembuktian mengungkap suatu perkara pidana. Proses pembuktian inilah yang tetap berpegang 246
pada: supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, serta akuntabel. Dalam perkembangannya, tugas kepolisian memang banyak bergeser dan mengikuti dinamika perkembangan. Para pakar kepolisian pun memikirkan bahwa cara-cara sebagai crime fighter dan law enforcer tidak menyelesaikan masalah, bahkan kalau dilihat dari segi korban tetap dirugikan walau perkaranya terungkap dan pelakunya dapat ditangkap. Apa yang selalu digembar-gemborkan memang telah menjadi mind set ann core value bagi para petugas polisi dalam mengapresiasi pemolisianya. Demikian halnya image dan citra masyarakat yang juga sejalan dengan apa yang dibangun polisi. Polisi selalu saja diidentikan dengan aparat penegak hukum saja. Bahkan image itu dibangun sejak anak-anak masih kecil sering ditakut-takuti dengan kedatangan polisi. Model pemolisian yang mengedepankan law enforcement dan crime fighter dapat dikategorikan sebagai pemolisian yang reaktif dan konvensional. Model pemolisian tersebut dielaborasikan dengan pemolisian yang proaktif dan problem solving sebagai imbangannya. Yang dikedepankan adalah tindakan pencegahan. Keberhasilanya bukan semata- mata pada pengungkapan perkara semata tetapi manakala perkara atau gangguan sosial itu tidak terjadi. Keberadaan polisi harus menjadi ikon aman, menyenangkan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pola-pola pemolisiannya memperhatikan kemitraan karena kinerjanya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut pergeseran core bussines polisi bukan masalah hitam dan putih tetapi lebih pada upaya- upaya kemanusiaan, mengangkat harkat martabat manusia yang produktif dengan terwujud dan terpelihara keamanan dan rasa 247
aman	warga	masyarakat	sehingga	mendukung	aktifitas-aktifitas	masyarakat yang dapat menghasilkan produk-produk yang dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Dalam konteks ini polisi tentu saja sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus. CDL Kota Bertuah, 31 Oktober 2010 248
CDL November 2010 249
Citra Polisi dan Harapan Masyarakat Banyak harapan masyarakat kepada polisi sebagai tempat bersandar dalam mengatasi kesusahan. Mereka berharap polisi dapat menjadi sahabat. Namun agaknya harapan tak selalu sesuai dengan kenyataan. Citra negatif, bahkan hujatan, polisi kental. Muaranya adalah ketidakpercayaan. Sedih memang. Mengakui ini semua kadang sulit, apalagi memperbaiki. Sikap resistance internal kepolisian juga begitu tinggi. Pandangan di luar kepolisian juga negatif dan menghakimi terus. Bisa saja semua ini karena ketidaktahuan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh polisi. Apa yang menjadi akar masalahnya memang harus dikaji, dipahami, kemudian dicarikan solusi. Jika dinilai negatif, apa sebabnya dan mengapa begitu? Permasalahannya memang kompleks dan harus dilihat dari berbagai pendekatan. Pendekatan yang mendasar di bawah ini dapat dijadikan acuan bagi petugas polisi di setiap level dalam memperbaiki citra. 1. Pemahaman dan kesadaran sebagai petugas polisi. Kesalahan dalam pemahaman bisa fatal akibatnya. Rasionalisasi tugas- tugas kepolisian memang perlu dikonsepkan secara akademik, managerial, maupun operasional sehingga dapat dijadikan 251
frame work bagi kerja polisi. Frame work inilah yang akan menjadi acuan berperilaku, baik secara adminstrasi maupun managerial, dan moral sekaligus. 2. Bagaimana agar apa yang ideal sama dengan yang aktual sehingga apa yang dibuat bisa dihayati dan dijadikan acuan kerja sehingga bukan hanya menjadi pajangan perpustakaan perlu diajarkan dan dilatihkan agar menjadi habit dan menjadi kesadaran serta tanggung jawab. 3. Membangun sistem kompetensi dan melakukan perubahan yang mendasar baik di bidang pembinaan maupun operasional. 4. Revitalisasi atas pelayanan prima yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dilakukan guna penguatan institusi. Implementasinya berbentuk penjabaran visi dan misi, program, peningkatan kualitas kinerja, ref birokrasi yang	dipraktikan	melalui	berbagai	kreatifitas	yang	inovasi- inovatif. 5. Siap bekerja berdasarkan kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu dengan terlebih dilakukan assesment. Penataan ini bertolak dari sistem kinerja berbasis teknologi informasi sehingga bisa cepat, tepat, akurat dan akuntabel dan informatif. 6. Membangun soliditas sebagai bagian dari budaya yang memanfaatkan kearifan lokal. 8. Membangun wadah kemitraan dengan stake holder yang lain untuk bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat dan diterima semua pihak. 252
9. Membuat program-program kemitraan antara polisi dengan masyarakat maupun dengan stake holder lainnya. Hal di atas memang harus dijabarkan dan dilakukan secara bertahap sehingga harapan masyarakat terwujud. Penataan SDMadalah kuncinya dan pemimpin sebagai penjurunya. CDL Pekan Baru, 1 Nopember 2010 253
Belajar Membandingkan Membangkitkan Kemampuan "Rumput tetangga selalu nampak lebih hijau nampak lebih subur " Kalau kita mengadakan study comparation (stadi bandinding) ke negara yang sudah maju kita akan disuguhi aneka unggulan dari pekerjaan, program-program dan produk-produk mereka. Pelayanan atau cara menjamu kepada tamunya biasa-biasa saja, tidak berlebihan. Fokus mereka adalah pada transfer ilmu, mempromosikan diri, mengimspirasi, mendorong orang lain berbuat baik dan menghibur. Hiburanyapun berkaitan dengan pendidikan dan masih juga berkaitan keunggulanya baik di masa kini maupun kejayaan masa lalu. Bagaimana dengan kita menjamu dan menerima tamu ? Mungkin tidak ada yang dipamerkan atau diunggulkan maka pada cara-cara seremonial, menghibur mereka kadang berlebihan (makan,sangu, dugem, teman tidur, oleh-oleh yang bukan souvenir dari keunggulanya). Yang ditonjolkan pelayanannya bukan pada trasfer ilmunya. Para tamu-tamupun kadang juga menikmati saja toh mengambil ilmunya juga gak seberapa, dan 254
mungkin menurut mereka kalau diterapkan malah menimbulkan masalah baru. Bangsa kita selalu mengembar gemborkan sebagai bangsa yang ramah bukan sebagai bangsa yang bekerja keras. Pada saat studi banding dan saat ditunjukan keunggulan mereka, lagi-lagi watak sombognya muncul malah tak jarang juga memamerkan ketololannya. Kadang juga tidak fokus karena keinginannya jalan-jalan, belanja, mencari amusement dan sebagainya. Sehingga saat pulang ke tanah air oleh-oleh, souvenir inilah yang dibagi-bagi kemana-mana sebagai bentuk tanda loyal dan ucapan terimakasih sudah diberikan kesempatan studi banding, sedang yang intinya dilupakan bahkan dianggap tidak penting. Kalaupun ada laporan sebatas memfoto copy apa yang diajarkan dijilid dan disajikan. Yang aneh lagi juga pihak yang memberangkatkan juga enggan menyimpan dan menerima laporan-laporan studi banding. Anehnya juga laporan-laporan seperti ini dibuat bsa berbulan-bulan setelah ia kembali ke tanah air. Laporan-laporan studi banding statusnya disamakan antara yang bagus dan yang seadanya. Mengapa demikian? Antara yang memberangkatkan dan yang diberangkatkan kadang-kadang gak nyambung maunya apa. Tidak ada bagian yang mengkaji hasil studi banding, tidak ada pula yang mampu mengambil prinsip- prinsip yang mendasar dan berlaku umum untuk diajukan sebagai bahan perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja. Studi banding memang bukan untuk mencari foto copy atau jalan-jalan, piknik, shoping, atau sekedar ke luar negeri mencari suasana lain. Apa yg semestinya diambil manfaat dan hikmahya dari studi banding : 1. Menangkap apa yang menjadi keunggulan dan kebanggaan mereka 255
2. Semangat transfer ilmu sepulang dari studi banding 3. Mampu menghasilkan ide-ide baru (kreatif dan inovatif). 4. Cara mengimplementasikanya bukan deng anmemfoto copy tetapi dengan mengambil prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum. 5. Mampu memberdayakan potensi-potensi yang ada. 6. Meningkatkan kualitas kinerja. 7. Transformasi kultural sebagai orgnsasi pembelajar yang profesional. Banyak hal lain, yang masih dapat dikembangkan namun setidaknya 7 hal di atas mampu menjadi suatu spirit baru dalam melakukan perubahan dan membangn suatu unggulan yang dapat dijadikan cikal balal atau role model, pilot project yang patut ditumbuhkembangkan. CDL Jakarta 2 Nopember 2010 256
Bangun Karakter, Perbaiki Citra Karakter merupakan pengejawantahan dari pengetahuan dan keyakinan yang terwujud dalam kinerja atau perilaku serta tindakan-tinakan dalam kehidupan sehari hari dalam penyelenggaraan tugas. Karakter juga merupakan jiwa yang tampak dan berkaitan dengan ikon atau gambaran atau image. Untuk menganalogikannya, saya adopsi monolog Butet Kertarajasa yang berjudul "Sarimin". Monolog ini merupakan kritik sosial atas kinerja aparat penegak hukum yang bekerja bukan untuk keadilan, tetapi karena ketakutan. Dalam monolog itu dicontohkan berbagai ikon yang dapat menstimuli pendengarnya. Begitu mendengar nama 'Sarimin', yang ada dalam benak yang pendengar adalah topeng monyet. Begitu mendengar kata 'pleki', orang langsung menjawab anjing. Mendengar 'Bengawan Solo' langsung dapat ditebak gesang dan Walang Kekek adalah waljinah. 257
Karakter polisi yang digambarkan dalam monolog "Sarimin", adalah butho atau raksasa berambut gimbal bertampang kumel. Mereka selalu nampak sibuk atau pura-pura sibuk dengan gaya feodal dalam mempertahankan kekunoanya. Sikapnya yang arogan bagai orang yang punya. Mereka sok kuasa dan menyia- nyiakan yang miskin lemah, hina, dina. Karakter merupakan watak yang dibangun dari pribadinya dan lingkungan atau oranganisasinya. Seorang teman berceritera kepada saya. Dirinya kena tipu saat memesan kamera di internet. Ia sudah bayar Rp4 juta namun barang tak kunjug tiba. Ia hendak melaporkan ke polisi. Oleh petugas yang menerima laporan, dia diminta menyiapkan Rp2,5 juta untuk mendapatkan surat keterangan dan bertemu Kapolres. Teman saya langsung berpikir, kalau barang saya ketemu tak apa, tetapi kalau tidak, apa polisi menjamin. Ia pun membatalkan niatnya melaporkan ke polisi. Contoh lain tampak pada tulisan Rhenald Kasali di Kompas 2 November 2010 yang menceriterakan seorang pengemudi truk sampah yang dimintai uang satu juta dan di sita SIM serta STNK- nya. Bisa dibayangkan betapa kecewa dan dongkol hati orang yang sedang susah. Kok ya tega-teganya dipalak. Kemana hati nurani itu pergi? Atau memang tidak ada? Apakah polisi memang jahat dan jelek semua? Tentu tidak. Majalah Tempo edisi awal November 2010 memuat kisah polisi lalu lintas yang menyelamatkan empat anak dari korban merapi dalam kondisi yang penuh dengan debu dan awan panas. Di luar itu, banyak lagi prestasi polisi seperti mampu mengungkap terorisme. Prestasi ini mendapatkan penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Banyak lagi tindakan-tindakan polisi yang humanis yang setiap hari dilakukan dan tidak tercatat dan tidak terpublikasikan. Tindakan-tindakan yang menyakiti ini bagai nila setitik, rusak susu sebelanga. Sayangnya, sejak anak-anak di usia dini, polisi sudah 258
diperkenalkan melalui ancaman. Apabila si anak itu nakal, tidak mau makan, tidak mau sekolah, rewel maka orang tuanya mengatakan: "awas ada polisi". Kata-kata orang tuanya itu tertanam dalam pikiran si anak bahwa polisi tukang tangkap dan menakutkan. Tanpa disadari, pandangan dan citra negatif inilah yang membentuk pandangan masyarakat terhadap polisi. Apabila hyal ini dibiarkan terus bergulir tentu akan dan berkembang menjadi kebenciaan. Apabila sudah menjadi benci tinggal tunggu waktu ledaknya saja. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk membangun karakter polisi dan memperbaiki citranya? Semuanya kembali kepada SDM. Namun ada langkah mendasar bagi pengembangan selanjutnya, antara lain sebagai berikut. 1. Menguatkan political will yang kuat dan tegas. 2. Menciptakan kepemimpinan yang transformatif 3. Menciptakan birokrasi yang rasional dan modern berdasarkan kompetensi. 4. Memperbaiki sistem pendidikan kepolisian dari tingkat tingkat pengembangan sehingga pembentukan hingga mampu menjadikan lembaga pendidikan sebagai centre of excellence. 5. Mengubah pola pikir seluruh anggota polisi dari tingkat pelaksana sampai dengan level pucuk pimpinan dengan cara bertahap, yaitu (a) mengetahui, (b) memahami, (c) memanfaatkan, dan (d) mengembangkan. 6. Memperbaiki sistem rekrutmen dengan memperketat seleksi di lembaga pendidikan. 7. Membangun program-program unggulan untuk memperbaiki citra (baik untuk internal kepolisian maupun untuk kemitraan dan pemecahan masalah). 8. Membangun tim transformasi sebagai tehink thank dan tim 259
kendali mutu. 9. Membangun informasi. jejaring dan saluran-saluran komunikasi, 10. Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan lainnya. 11. Membangun system-sistem transparansi dan akuntabilitas kepada publik. 12. Menerapkan budaya malu dan sebagainya Banyak hal lain yang dapat dikembangkan sebagai pendukung upaya membangun karakter polisi yang humanis, cerdas, profesional, dan dipercaya masyarakat. Jangan lupa, untuk mencapai langkah ke seribu, dimulai dari langkah pertama. Cepat atau lambat tingkat keberhasilan polisi akan dipengaruhi dari kepemimpina, SDM, dan sistem pendukungnya. Apa yang saya tulis ini memang baru daftar menu yang perlu dimasak hingga enak dihidangkan. CDL Jakarta, 3 November 2010 260
Profesional dan Loyalitas Beberapa tahun yang lalu seorang petinggi polisi dengan lantang menjelaskan kepada media tentang pola pembinaan personel :" Polisi itu dalam membina personel tidak perlu pandai pandai yang penting loyalitasnya. Itu yang diperlukan polisi". Seorang senior polisi untuk menjelaskan kinerja mengatakan: " dik saya bekerja ini yang penting dinilai baik oleh pimpinan saya cukuplah itu". Lagu-lagu mars yang seringg dilakukan oleh para taruna AKPOL (beberapa waktu yang lalu tidak tahu sekarang) salah satunya :" ....following senior, senior, senior,.... Senior can't do no wrong,.....". Senior tidak pernah salah itu ditulis dalam pasal 1, kalau senior salah kembali lihat psl 1. Itu joke model pembinaan senior junior saat di akpol. Ungkapan-ungkapan di atas mencerminkan betapa pentingnya loyalitas kepada atasan, pimpinan, senior . Yang kadang demi loyalitas bisa saja mengesampingkan profesionalisme bahkan bisa jadi melalaikan dan mengabaikan rasionalitas. Pekerjaan polisi merupakan suatu profesi yang memerlukan suatu kemampuan dan keahlian khusus yang diperolehnya dari suatu pendidikan yang khusus atau tertentu. Implementasinyapun 261
perlu system-sistem mangerial dan operasional yang diberi kewenangan baik kontrol, pencegahan, perijinan maupun upaya paksa. Namun demikian, penggunaan kewenanganya tadi mengacu dan mampu menunjukan adanya upaya2 mewujudkan : 1. Supremasi hokum 2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM. 3. Transparansi. 4. Akuntabilitas 5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Para personel yang bertugas di lapangan memang tidak diwajibkan memahami teori yang tinggi-tinggi, namun yang mereka butuhkan untuk dapat eksis dan profesional di lapangan adalah: 1. Well Informed (instruksi yang jelas, tegas,ada standar prosedur operasi: apa yang harus dilakukan, produk-produk yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan sanksinya kalau melanggar). 2. Well equiped (dilengkapi degan baik, kalau bisa selengkap- lengkapnya,baik untuk perorangan, kelompok (tim) maupun kesatuan. 3. Well trained (terlatih dgn seksama, teori maupun praktek, tidak asal "terjun bebas" jadi lalu-lintas, jadi reserse, jadi patrolman dan sebagainya). 4. Welfare (kesejahteraan tercukupi : materiil dan immateriil : perumahan, kenaikan pangkat, bin karier, seperti kesempatan sekolah dan sebagainya). Menjadi profesional memang memerlukan omitment dan integritas pemimpinnya dengan kepemimpinannya membangun birokrasi yang profesional. Loyalitas memang perlu bagi petugas kepolisian tetapi bukan loyalitas bagi perorangan atau individu 262
namun loyalitas kepada masyrakat, bangsa dan negara, institusi dan pemimpin dalam kontks yang impersonal (pendekatan kinerja). Loyalitas yang bersifat personal akan mengabaikan profesionalitas. CDL Jakarta 4 Nopember 2010 263
Managemen Bencana, Perlukah? Indonesia diketahui sebagai daerah rawan bencana mulai gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, gunung berapi, dan sebagainya. Berulang kali kejadian menimpa, baik di daerah terpencil maupun yang berada di ibu kota, kita seakan dibangunkan saat tidur untuk lari dan tergopoh gopoh. Pada saat terjadi bencana, pemberitahuan melalui tanda- tanda peringatan, proses evakuasi, pemberian bantuan, hingga proses rehabilitasi sepertinya menghadapi masalah, baik kecepatan, ketepatan, maupun keamananya. Sebagai contoh, saat terjadi gempa susulan di Aceh, terjadi kepanikan warga. Tiba-tiba ada isu air naik sehingga semua orang berlari mencari ketinggian. Namun, di saat daerah-daerah itu ditinggal pergi pemiliknya, terjadi penjarahan. Bahkan adanya isu air naik tadi menimbulkan 6 orang meninggal dunia akibat saling bertabrakan. Gempa di Yogyakarta tahun 2006 di suatu daerah sebut saja X ada 4 orang asing yang diisukan sebagai penjarah dihakimi massa hingga 264
tewas. Saat Merapi meletus berkali-kali, di daerah yang aman berbagai isu berkembang. Ada yang mengabarkan sudah radius 15 km, 20 km, bahkan sampai 30 km warga pun bingung. Siapa yang dipercaya? Pada saat terjadi bencana berbagai pelayanan publik lumpuh sehingga perlu di-back up dari daerah yang aman atau oleh petugas yang dikendalikan dari pusat. Tentu saja dukungan itu bukan model kunjungan yang diikuti cantrik-cantrik para ndoro yang tanpa konsep. Dalam peristiwa bencana, kunjungan dan sumbangan dari pimpinan level mana pun perlu karena akan menjadi bagian dari political will. Dalam birokrasi yang patrimonial, pimpinan level di bawahnya otomatis akan mengikuti apa yang dilakukan ndoro tuanya. Namun demikian, konsep tentang penangan daerah bencana tetap perlu walaupun wadah-wadah itu ada dan sudah cukup eksis. Yang perlu dipikirkan ke depan adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lumpuh akibat para petugasnya menjadi korban dan sistemnya rusak akibat bencana tadi. Pemerintah pada tiap-tiap level mempunyai management disaster atau manajemen bencana yang sewaktu-waktu dapat digerakkan dan digunakan untuk keperluan-keperluan berikut. 1. Membantu mengevakuasi dan memperingatkan apabila ada tanda-tanda terjadinya bencana (peringatan dan informasi mengenai perkembangan situasi karena tidak semua orang boleh menginformasikan situasi). 2. Membantu mengelola bantuan dan menyalurkanya secara tepat. 3. Medukung sistem pelayanan yang terganggu karena petugasnya menjadi korban. 4. Mengelola bantuan yang dibutuhkan oleh warga baik 265
kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang operasionalnya dilakukan oleh para relawan. 5. Memulihkan kondisi sosial yang rusak secara sistematis. 6. Memberikan pelayanan khusus pascabencana atas rusak dan hilangnya dokumen-dokumen penting milik warga. 7. Memetakan lokasi-lokasi yang masih bisa ditempati kembali dan daerah-daerah yang harus direlokasi. 8. Mengevaluasi kinerja penangan bencana dan memperbaiki sistem yang kurang berfungsi. 9. Menghasilkan produk penggalangan solidaritas sosial. 10. Dan sebagainya. ini dikategorikan sesuatu yang sifatnya kontijensi, baik faktor alam, faktor manusia, maupun faktor kerusakan infrastruktur. Tentu saja masing-masing faktor memiliki kekhasan sendiri, namun prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum dapat dijadikan acuan kerja di saat-saat darurat. Penanganan bencana CDL Jakarta, 6 Nopember 2010 266
Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Menyalahkan masa lalu, narsis pada saat ini, tetapi lupa adanya masa yang akan datang merupakan suatu kritik dalam sistem birokrasi patrimonial, yang feodal, dan cenderung korupsi. Kebanyakan berita disampaikan oleh media tentang kebijakan para pejabat yang berkuasa seakan mengecilkan, menyalahkan, tanpa mampu melihat kebaikan masa lalu. Apakah semua masa lalu itu jelek? Karena sikap narsis, potensi-potensi masa lalu dianggapnya sampah. Selain itu, upaya perbaikan atas kesalahan masa lalu hampir tidak mampu dilakukan. Keterbatasan wawasan tampaknya tidak memungkin dilakukannya perbaikan atas kesalahan masa lalu. Jadi, apa dampak dari pola seperti di atas? Jawabannya adalah sebagai berikut. 1.	Konflik	internal	maupun	eksternal	terjadi	akibat	saling menyalahkan. 2. Tidak maksimal kinerjanya akibat ego sektoral sehingga sulit mengharapkan kemajuan. 3. Rusaknya kemajuan yang telah dirintis. 4. Timbuh dan berkembangnya model konvensional yang mengabaikan kompetensi. 267
5. Otoritarian dan seremonial yang cenderung KKN. 6. Core value yang materialistis (no money, no honey). Model pelompat galah bisa dijadikan model untuk mencari solusi dengan cara berpikir "melihat masa salu (sebagai start dan awalan), bertumpu di masa kini (menghadapi realita), siap melompat jauh ke depan (menyiapkan kesiapan di masa yang akan datang)". Belajar dari masa lalu merupakan suatu kearifan untuk melihat potensi, memberdayakan, dan menyatukan secara terpadu dalam rangka menemukan solusi. Menghadapi masa kini merupakan kesadaran dan tanggung jawab akan realita yang dihadapi untuk senantiasa hidup dan membangun kehidupn yang lebih maju dan sejahtera. Menyiapkan masa depan merupakan tanggung jawab sosial bagi generasi yang sakan datang untuk dapat hidup dan bekerja dengan lebih sejahtera. Belajar dari masa lalu, menghadapi masa kini, dan menyiapkan masa depan merupakan salah satu core value dan kebijaksanaan untuk menyiapkan langkah yang berkesinambungan. CDL Kapuas, 8 November 2010 268
Car Loundring? Kita biasa mendengar istilah money loundring atau pencucian uang dari uang hasil kejahatan. Namun, istilah car loundring agak aneh kedengarannya. Istilah ini mengacu kepada berbagai bentuk pelegalan kendaraan bodong, baik dari hasil pencurian, penyelundupan, maujpun pemberian hak istimewa pada kawasan-kawasan khusus terbatas. Keabsahan kendaraan bermotor di jalan raya ditangani oleh	fungsi	regident	(registrasi	dan	identifikasi)	dalam	bentuk	penerbitan (a) BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), (b) STNK (surat tanda nomor kendaraan), dan (c) TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor). Regident berfungsi sebagai alat kontrol yang dikaitkan dengan penengakkan hukum, karena kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya. Oleh karena itu, data base regident merupakan dasar atau bagian penting bagi penegakkan hukum elektronik dan forensik kepolisian. Car loundring bisa dilakukan oleh oknum baik di Bea Cukai, Imigrasi, Perhubungan, Dispenda, maupun Kepolisian dengan cara melegalkan atau memberikan jaminan atas kendaraan yang ilegal baik secara adminstrasi maupun secara hukum, hak kepemilikan maupun hak untuk operasional. Caranya adalah dengan memanipulasi data atau memberikan surat keterangan atau dokumen legitimasi demi kepentingan kelompok maupun pribadi. Pemberian jaminan ini adalah untuk menunjukan 269
kedaulatan negara atas hukum dan perundang-undangan lainnya juga untuk pajak bagi kepentingan berlangsungnya suatu negara. Pertanyaannya, mengapa car luondring terjadi? Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain: 1. Pemahaman yang keliru atas regident kendaraan bermotor (ranmor). Selama ini Regident Ranmor hanya sebatas pelayanan demi mendapatkan penilaian terbaik dengan mengutamakan kecepatan, sehingga mengabaikan ketepatan, keakurasiaan, transparansi, dan akuntabilitas. Regident Ranmor telah menjadi paforit bagi awaki yang berpikir aji mumpung sehingga kompetensi diabaikan bahkan tidak pernah lagi dilakukan. Inovasi-inovasi yang sifatnya seremonial lebih menonjol dibanding dari hakikat sebagaimana seharusnya. Pemahaman yang keliru sehingga berakibat fatal adalah pengabaian data. Sistem filling and recording dilakukan dengan cara sederhana sekali; kalaupun on line masih terbatas dan sifatnya parsial. Akibatnya, data yang ada terkadang menjadi sampah. Pemahaman yang keliru ini diakibatkan oleh konsep dan political will yang berbeda dengan apa yang seharusnya. 2. Kebijakan yang sifatnya personal menimbulkan sistem yang keliru. Inilah yang menjadikan regident menjadi golden child, bahkan yang bertugas di Samsat dapat diparodikan menjadi: "Semua anggotanya mantan sopir, anggota pimpinan, dan teman-teman dekat. Karena tidak tepat konsep dan cara memahaminya, jadilah petugas-petugas itu bertindak kurang profesional. 3. Sistem dan program-program yang konvensional 270
Sistem ini memungkinkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaannya karena sistem kontrolnya sering sebatas superfisial	atau	kepura-	puraan. 4. Kemampuan SDM Banyak petugas yang tidak mempunyai kompetensi sebagai auditor	dokumen	dan	pengecekan	fisik	kendaraan. 5. Core value yang materialistis Banyak petugas di sini bekerja bukan karena kompetensinya tetap karena hutang budi, sehingga wajib memberikan buluh bekti glondong pangareng-areng atas kesempatan dan penunjukannya di tempat yang dianggapnya terhormat dan penuh berkat. 6. Komitmen dan integritas Pimpinan dan para petugasnya yang kadang tidak jelas untuk membangun sistem yang terpadu dan kecenderungan mempertahankan status quo. Mereka masih mempertahankan previlage dan keberaniannya melakukan perubahan dipertanyakan. Pertanyaannya, bagaimana belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu? Bagaimana menyiapkan pola-pola yang seharusnya dilakukan saat landasan beranikah untuk masa mendatang? Jawabannya mudah, menjungkirbalikan point 1 sampai dengan 6? Beranikah para ndoro-ndoro menjadi agent of chage walaupun proses dan efort- nya amat sangat berat bahkan prosesnya bisa jadi bertahun-tahun. Kalau jawabannya berani, maka harapan akan menjadi lebih baik. Landasan yang kuat bisa dibanggakan bagi masa depan. ini serta menyiapkan CDL Jakarta, 9 Nopember 2010 271
Peran dan Fungsi Polisi di Tengah Bencana Pada saat terjadi bencana alam, kepanikan warga meningkat, korban berjatuhan, isu yang simpang siur semakin lama bukan membuat tenang tetapi memperkeruh suasana. Beberapa hari yang lalu salah satu televisi swasta mengabarkan akan terjadi gempa dan letusan dahsyat kebenarannya tidak bisa dipertggjwbkn namun sudah di beritakan dan menimbulkan kepanikan warga. Saat terjadi gempa di Jogja th 2006 ada isu tsunami warga panik berlarian mencari ketinggian, bahkan masyarakat di daerah kalasan pun ikut panik takut air naik. Pasca tsunami di Aceh th 2004 ada gempa susulan 6, 7 SR warga bersiap-siap lari dan berkumpul di luar rumah, mereka memantau dari HT tentang perkembangan air laut. Tiba-tiba terdengan suara di HT dengan suara panik : "air naik komandannnnnnnnnnn....". Tanpa pikir panjang warga berlarian tunggang langgang saling bertabrakan. Dikabarkan 6 orang meninggal akibat saling tabrakan dan terinjak injak. 272
Mengabarkan situasi bencana atau kondisi darurat tidak boleh sembarangan, walaupun ada kebebasan memberi informasi. Tetapi kebenarannya tetap harus dapat dipertanggung jawabkan. Tidak boleh ngawur asnjep (asal njeplak) media sekalipun harus bertanggung jawab. Apalagi sempat salah dan memprovokasi, dan ada korban. Permintaan maaf tentu saja harus dilakukan tetapi tetap fatal kesalahannya karena telah menjadi penyebar berita hoax. Saat terjadi bencana memang situasi menjadi krisis dan potensi	konfliknya	tinggi	sekali,	maka	pemberitaan	dan	info	keadaan darurat tidak lagi sembarangan dilakukan oleh siapa saja tetapi perlu ada petugas khusus yang akan memberitakan secara akurat, tepat dan ada solusi-solusinyanya. Pendistribusian bantuan juga kadang terjadi penjarahan dan tidak sampai sasaran, bahka penipuan orang-orang yang tega melakukan penipuan. Pengorganisasian para relawan juga penting dan tidak boleh semaunya dan apalagi membantu dengan pamrih baik untuk pribadi, kelompok, politik dan sebagainya. Juga yang tega menjual kesedihan dan kesengsaraan bangsanya dan menjelek-jelekan bangsanya demi mendapatkan bantuan baik internal maupun dari pihak asing. Selain itu tindakan kriminal juga terjadi seperti penjarahan sangat mungkin terjadi. Menangani bencana memang bukan perkara gampang namun setidaknya kalau ada SOP (standart operational procedure)nya akan membantu penanganannya baik untuk mengevakuasi, menyiapkan tempat yang aman untuk pengungsian, mengkkoordinor para relawan dan bantuan serta pendistribusianya. Selain itu juga untk mempercepat proses rehbilitasinya Apa peran dan fungi yang harus dilakukan polisi ? Dalam kondisi apapun polisi tetapi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada publik, walaupun dirinya dan 273
keluarganya juga menjadi korban. Agar pelayanan kepolisian tetap berjalan perlu ada sistem ack up dari kepolisian tetangga (yang tidak terkena bencana) untuk memback up agar fungsi kepolisian dalam masyarakat tetap berjalan antara lain : 1. Pelayanan keamanan, 2. Perijinan, 3. Kontrol, 4. Konsultasi, komunikasi dan informasi 5. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan, 6. Mengembalikan keteraturan sosial yang rusak akibat bencana, 7. Penegakkan hukum Ke 7 pelayanan kepolisian tersebut ada di semua lini baik tingkat polsek, polres dan polda agar ada kepastian, perlindungan dan peyoman serta pelayanan administrasi n keamanan,bantuan kemanusiaan yang terorganisir dengan profesional. Sistem back up tersebut disiapkan dalam manajemen bencana atau operasi kepolisian saat kontijensi yang bisa dipriortaskan pada level yang parah dan membutuhkan bantuan segera. Selain itu juga memperbaiki infrastruktr (hard ware and soft ware) kepolisian yang rusak atau hilang akibat bencana. Kalaupun system- sistem pelayanan kepolisian, bentuk backup dapat berupa posko untuk penangan korban fsn pengamanan daerah-daerah yang ditinggalkan oleh korban untuk mengungsi. Tugas-tugas kepolisian di daerah bencana pada prinsipnya sama, namum bisa bervariasi yang berbeda antar daerah satu dengan lainnya yang disesuaikan dengan konteks bencana, karakteristik wilayah, corak masyarakat dan kebudayaannya merupakan indikator penting bagi penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian agar dapat proaktif dan problem solving dan mampu mengembangkan jejaring dan kemitraan 274
Keberadaan polisi diharapkan cepat bertindak dan merespon laporan atau aduan. Dekat dengan masyarakat karena keberadaan polisi ada dimana-mana dan jejaring komunikasi dan informasi mudah diakses. Bersahabat, keberadaan polisi dapat menjadi tempat curhat, konsultasi, bisa menjembatani, menenangkan situasi, memotivasi dan membantu daberbagai kegiatan kemanusiaan n rehabilitasi sosial. "Cepat, Dekat Dan Bersahabat", Keberadaan Polisi : Aman,Menyenangkan Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat". CDL Hari Pahlawan 2010 275
Ketika Kata Mewakili Hati Ketika kata mewakili hati Imaji terbang ke seantero angkasa Menelusuri lorong-lorong bumi menyinggahi relung-relun hati Tiada lagi batas ruang dan waktu, Tiada lagi pembatas yang membentang Hamparan luas sejauh mata memandang menikmati Hati memang jembatan rasa Hati sandaran asa Hati pulalah pelita dalam kegelapan Ketika kata mewakili hati akan menggetarkan Ketika kata menjadi kekuatan rasa menyejukan dan menggelorakan Ketika kata menjadi sandaran asa di situlah hati menjelma CDL Jakarta, 11 November 2010 276
Citra dan Kepercayaan Institusi-institusi modern menjalankan program-program mereka dengan baik agar menjadi unggul dan terdepan. Kinerjanya	dan	spirit	kreatifitas	menjadikan	institusinya	inspirator luar biasa dalam bersaing dengan kompetitor manapun. Mereka sadar, kalau tidak mampu bersaing merek akan gulung tikar, karena ditinggalkan dan bahkan dilupakan. Institusi kepolisian bukanlah profit oriented tetapi service oriented dan tidak memiliki kompetitor. Selama negara bersangkutan tidak bubar, kepolisiannya tetap akan ada. Keyakinan seperti itulah yang kadang membuat perilaku organisasinya menjadi tidak profesional bahkan cenderung arogan, tidak transparan, otoriter, dan korup. Mereka lupa bahwa kebangkrutan adalah terjadi manakala tidak mendapatkan kepercayaan dari publik. Apapun yang dilakukannya akan terus menjadi sorotan apabila	tidak	mampu	menunjukan	sikap	yang	secara	signifikan	bermanfaat bagi masyarakat. lain sudah memikirkan kemajuan dan persaingan global dengan meningkatkan kualitas produksinya, polisi masih berbicara soal citra dan kepercayaan. Dengan berpikir demikian, polisi seakan jalan ditempat. Yang diurusnya menunjukan rendahnya kesadaran pengetahuan dan keyakinan. Kepercayaan adalah segala-galanya bagi institusi yang bergerak di bidang service oriented. Sebagai Aneh kedengarannya apabila institusi-institusi 277
contoh, pada saat polisi menangkap atau mengungkap gembong teroris Dr. Azahari, Nurdin M Top, dan kawan-kawan boleh dikatakan legitimasi dan kepercayaan publik kepada Polri begitu besar. Ada orang mati tertembak, ada rumah yang rusak. Polisi menembak dengan peluru tajam pun tidak ada yang marah bahkan petugasnya pun mendapat penghargaan serta apresiasi luar biasa dari dalam maupun luar negeri. Para petugas itu mendapat kenaikan pangkat luar biasa (KPLB). Namun, begitu ada isu: cicak buaya, kriminalisasi KPK, markus (makelar kasus) peradilan, mahasiswa yang tertembak peluru tajam, salah tangkap, dan sebagainya tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi dapat turun dengan cepat seperti terlihat pada hasil survey lembaga- lembaga independen yang menempatkan kinerja polisi pada posisi buruk.	Isu	Gayus	Tambunan,	tersangka	mafia	perpajakan	nonton	turnamen tenis di Bali beberapa saat yang lalu pun, menjadikan polisi kian terpojok. Memperbaiki citra polisi bukanlah perkara. Diperlukan komitmen dan integritas tinggi yang tidak sebatas dengan 1 atau 2 cara tetapi setidaknya pola pembenahan dan pembangunan secara holistik atau sistemik sebagai salah satu alternatif antara lain: 1. Political will 2. Komitmen dan integritas para pemimpin di semua level. 3. Keteladanan dari para pemimpin di semua level. 4. Penanaman dan keyakianan core value sebagai anggota polisi dari pangkat terendah sampai dengan tertinggi bahwa polisi sebagai kumpulan orang baik yang bertugas sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. 5. Melakukan perubahan mind set the police officers melalui pendidikan dan pelatihan di semua lini. 6. Membuat konsep yang komprehensif bagi penyelenggaraan 278
tugas kepolisian agar mampu belajar dan memperbaiki masa lalu, siap menghadapi masa kini, dan meyiapkan masa depan. 7. Secara konsisten dan konsekuen menerapkan program yang dibuat dengan sistem proaktif dan problem solving yang terpadu dan berkesinambungan. 8. Menerapkan sistem yang cepat, tepat akurat, akuntabel, transparan, dan informatif. 9. Membangun dan menerapkan program pembinaan dan operasional yang berdasrkan kompetensi, transformasi, dan edukasi, 10. Membangun jejaring dan kemitraan serta pencitraan. Banyak program dan strategi yang telah dicanangkan. Sayangnya, semua terkesan seremonial, supervisial (penuh kepura-puraan), parsial, temporer dan terkadang sekedar asal ndoro senang. Ini penyakit yang berakar pada buruknya citra dan rendahnya kepercayaan. Lagi-lagi kekunoan inilah yang akan menjadikan plesetan, parodi, dan bahan bulan-bulanan. CDL Pekan Baru, 12 Nopember 2010 279
Siapa Guru Bangsa Ini? Ssssttt ... Jangan bilang ya kalau si A KKN kata si B, ssssst jangan bilang ya kalau si B ngga beres kata si C, ssssst ... Jangan bilang-bilang ya kalau si c itu suka memanipulasi kata si D, ternyata si D itu sama saja lho dengan kita-kita kata si A. Ini mbulet karena si a,b,c,d sama-sama pegang kartu truft nya jadi akhirnya mereka sepakat untuk tidak usah rebut-ribut, yang ribut kita beri bagian, aman, semua senang dan semua menikmati." Tidak ada maling di kampung maling". "Mana mungkin" teriak para terpelajar yang berapi api bagai kesundut api merapi. "Ibarat masuk kolam pakai tangan saja pasti dapat ikan,karena airnya sama ikannya banyak ikannya". Mengapa tak satupun ada yang mampu menangkapnya? Ya karena yang menangkap dengan yang ditangkap sama saja, yang menjaga saja bagai tak berdaya, kalau sudah mendapatkan bagian dan iming- iming kenikmatan dan akan cep klakep bagai orang-orang dibawah tempurung diam sejuta bahasa. Yang berteriak-teriak kebenaran dan keadilanpun menjadi lembut sopan dan sok menjadi priyayi kalau sudah kebagian dan kenyang. Negeri	yang	ditangisi	para	kafilah	karena	gonggonganya	tidak tulus dan demi sesuatu, yang tak lagi garang kalau sudah kebagian uang. Gayanya dan sikapnya lebih memuakkan dan menjadi borju. 280
Kritis memang tidak harus dengan cara yang anarkis. Melawan tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Memprotes tidak perlu dengan kata-kata penghinaan. Di negeri yang katanya ramah ini ternyata ungkapan-ungkapan kasar yang menjadi kebanggaannya. Merasa top markotop kalau bisa menghina, menghujat dan memaki. Kadang terasa aneh, marah dengan negara lain negara sendiri di bomnya. Merasa terpilih menjadi golongan suci dan ingin menjadikan dunia seperti surga. Tempat suci memang banyak, tetapi orang sucinya ? Hanya karena ingin makan lebih banyak perabotan dipecahi dan saudra-saudaranya dipukulinya. Inikah dosa turunan yang selalu membanggakan darah sebagai simbol perjuangannya untuk mencapai sesuatu?. Bangga kalau melanggar dan malu kalau tertib. Pamer ketololan menjadi suatu yang khas negeri ini. Ada sekolahan dibakarnya, di negeri yang gila sekalipuin tak ingin dan tak tega membakar sekolahan, walau gila ia sadar dan tahu pendidikan alat menuju bangkit dari kegilaan. Yang sekolah hanya menjadi status, untuk gagah-gagahan saja, kolektor gelar. Sekolah bukan agar ada transformasi atau agar ada mafaat bagi banyak orang, tetapi malah sebaliknya. Yang	terpelajar	yang	menyelesaikan	konflik	ala	preman	saling	lempar batu dan tawuran ini ditengah kota pusat pemerintahan dan jendela dunia. Setelah lulus merasa naik kasta dan tidak mau berpikir lagi, bagai otaknya ditinggal diperpustakaan dan diganti dengan selembar kertas yang disebut ijasah. Simbol-simbol hukum tak lagi berwibawa aparatnya krekesan tak ada harga diri,kantornyapun tak lagi berbau harum bunga keadilan. Di sana sini bau hawa kematian yang mencari keadilan bagai akan menjadi santapan vampire yang menyedot darahnya. Menakut-nakutinya di siang bolong. Dewi keadilan melirik matanya mengayunkan pedangnya karena ingin menikmati 281
indahnya	kepura-puraan	fsn	kemunafikan. Yang mulia bukanlah ysng bekerja profesional, tetapi siapa yang bisa menjadi pejabat. Di situlah sedikit kerja hasil luar biasa bisa untuk 7 turunan dan 8 tanjakan. Tak perlu kawatir memang karena yang kroco-kroconya siap menjadi martir dan melindunginya. Kalaupun ditahanan iapun masih bisa jalan-jalan menggerakan bisnis dan kejahatanya dengan leluasa. Lagi-lagi asas sing penting do keduman, semua akan aman, nyaman. Sang wishle blowerpun tak tahu siapa jati dirinya bisa jadi polisi,wasit, tukang parkir. Yang penting nekat,njeplak keras,bagai maliing teriak kucing saat ditanya si pemilik rumah :"kucing opo maling ? Dan sang maling spontan berteriak kucing". Entah apa yang dipikirkan dan apa yg dibanggakan negeri yang selalu memuji luar negeri, tak bangga dengan prosuk sendiri. Sampai-sampai produk-produk pertanian, peternakan, penyakit, bencanapun pakai istilah luar negeri. Yang baik di ekspor, sisa ekspor diberikan kepada bangsanya. Selalu saja menjadi foto copy yang merupakan hasil studi banding yang dielaborasi dengan seight seeing and shoping. Saling menyalahkan, saling mencari kesalahan dan tak mampu belajar dari kesalahan makanan harian, suguhan jiwa dan informasi hati di berbagai media. Tipu-tipu, kriminalitasn, sexualitas, hantu, dan plesetan menjadi unggulannya. Suatu hari menangis sedih para bapa bangsa, air mata ibu pertiwi membasahi seantero negeri menyesali dan malu melihat anak cucunya, tak ada lagi yang mampu menjadi penerusnya menjadi guru bangsa untuk mewujudkan cita-citanya menjadi negeri tercinta kaya raya adil makmur rakyatnya, kebanggaan alam jagat raya. CDL Pekanbaru, 13 Nopember 2010 282
Arti Sebuah Nama William Shakespeare menulis: "Apa arti sebuah Nama bukan sekadar nama, tetapi nama". mempunyai makna, pengaruh, dan manfaat bagi sesama. Nama akan dikenang abadi sepanjang masa karena lebih panjang dari usia yang empunya. Nama itu akan abadi apabila menorehkan tinta emas dalam lembaran sejarah. Nama menimbulkan rasa hormat dan kagum bagi yang mendengarnya. Pertanyaannya, apakah nama bisa abadi bagi institusinya? Jawabnya ya, bergantung pada apakah institusi itu mempunyai manfaat bagi orang banyak atau tidak. Kalau tidak memiliki manfaat, ia kan menjadi hujatan dan pelan-pelan dilupakan. Nama-nama abadi dikenang sebagai pahlawan karena jasanya, keberaniannya, pengorbanannya, pemikirannya, ketulushatiannya, karya-karyanya, kemanusiaannya, kecintaannya pada sesuatu, keyakinannya, keahliannya, kejujurannya, prinsipnya, kemurahatiannya, kepiawaiannya, kebijaksanaannya, perjuangannya, kerelaannya, dan kesetiaannya. Semua itu terasa agung, indah, dan melegenda Semua itu akan dikenang sepanjang masa. ide-idenya, kepekaannya, kepemimpinannya, Bagaimana dengan polisi? Akankah ia akan menorehkan tinta emas? Akankah tugas nama-nama anggotanya akan menjadi kenangan abadi? Ataukah sebaliknya? Apabila institusi kepolisian dan anggotanya menjalankan kategori- kategori seperti tersebut 283
di atas, ia akan terus dikenang. Tanpa dipaksa, orang yang mendengar dan mengetahuinya akan respek. Tanpa ditulis oleh institusi, orang lain akan mencatatnya. Sebaliknya, apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diidealkan, maka parodi, hujatan, plesetan, dagelan, kartun, karikatur, dan sindiran akan tumbuh berkembang bagai jamur di musim hujan. Chairil Anwar dalam puisinya menulis, "...sekali berarti sesudah itu mati...". Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bagi yang tidak meninggalkan apa-apa, ia akan dikenang sebatas 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari setelah kematiannya. Setelah itu ... semua akan terikis seiring berjalannya waktu. Hidup ini memamg pilihan. Merupakan suatu panggilan bagi yang menjalaninya untuk menorehkan tinta emas dalam sejarah. Hidup bukanlah pemberian tetapi perjuangan. CDL Pekan Baru, 15 Nopember 2010
Apa Yang Salah? Ada sebuah ceritera yang mengisahkan tentang negeri yang amat kuat dengan raja yang amat bijaksana. Negeri-negeri tetangganya takut, segan dan amat respek melihat kekuatan dan kebijaksanaan rajanya. Mereka akan menyerang jelas tidak berani dan yakin akan kalah, salah usulan untuk mengalahkan negeri itu dengan meracuni air sumur yang diminum rakyatnya, siapa yang meminum air sumur itu ia akan gila. Akhirnya diracuninyalah sumur yang di gunakan untuk minum rakyat negeri itu dan gilalah rakyat negeri itu. Sang raja dengan keluarganya minum dari sumur yang lain ia tidak gila dan tetap bijaksana memimpin negerinya namun setiap hari di demo dan disalahkan, disudut-sudutkan dan diminta turun. Sang raja dengan bijak akan turun tahta, namun sang ratu menyarankan agar meminum air sumur yang diminum rakyatnya, dan gilalah raja itu dengan cara-cara orang gila ia memerintah. Rakyat senang dan sama-sama gilalah negeri itu walau dilecehkan dan dihujat sana sini sang raja bisa memerintah sampai akhir hayatnya. Ada suatu negeri yang rakyat dan negerinya sering dilecehkan bahkan mungkin dianggapnya gila tetapi saat keluar negeri waras, tertib,sadar, taat aturan dan tidak melakukan pelanggaran hukum dan bahkan ada yang mendapat apresiasi namun saat kembali kenegerinya ia kembali gila dan dengan santai dan bakan bangga ia melakukan berbagai pelanggaran tanpa rasa malu. 285
Demikian halnya orang asing yang waras masuk ke negeri yang gila tadi akan menjadi ketularan gila semaunya tenang saja melanggar hukum dan bahkan juga ia tidak malu-malu lagi. Apa yang salah di negeri itu? Apakah air sumur negeri itu yang bikin gila seperti dongeng di atas? Mengapa saat meninggalkan negeri ini walau mungkn hanya beberapa saat ia bisa waras sehat tertib dan dibanggakan dan mengapa orang asing yang sehat dan waras masuk negeri yg gila tadi ia ketularan gila? Mungkin saja air negeri ini bikin gila juga. Orang-orang yang tidak waras memang identik orang yang lupa (lali) melakukan apa saja tanpa hati nurani apalagi saat berkuasa semau-mau dan sesuka sukanya. Pung nak pung no(mumpung enak dan mumpung ono). Semua dilibasnya, bagai petruk dadi ratu. Bangga kalau mampu melanggar dan tidak terkena hukuman, bangga kalau bisa melecehkan hukum, bangga kalau bisa menjadikan aparat hukum budaknya. "Melik nggendong lali" wong lali iku ora kelingan, orang jawa secara halus menyindir bahwa orang gila itu orang yang lali (yang sedang tidak ingat). Melik dari kata milikan secara umum dapat dipahami dengan keinginan mengambil hak orang lain (korupsi), sedangkan menggendong adalah membawa yang menyatu dengan tubuh si pembawa baik di depan maupun di belakang. Secara umum melik nggendong lali dapat diartikan korupsi itu membuat orang menjadi gila. Wong lali atau orang gila adalah orang yang lupa. Lupa akan: keyakinanya, Tuhannya, keluarganya, rakyatnya, bangsanya, tanggungjawabnya, harkat dan martabatnya, hukum dan sebagainya. Salah satu peserta acara pencarian bakat di salah satu TV swasta yang tampil unik separo wanita dan separo laki-laki. Ia mampu memainkan perannya dengan baik sebagai wanita dan 286
laki-laki menarik dan sempurna penampilannya. Apakah orang- orang di negeri yang gila tadi separo manusia separo masih munyuk ? Dalam acara-acara seremonial dan kegiatan-kegiatan supervusial yang penuh kepura-puraan diselenggarakan penuh dengan kemegahan bagai sang mahkluk Tuhan yang paling mulia daann sempurna. Memberikan sesuatu yg indah mulia bagai di tepian Surga. Namun dibalik semuanya tadi ia memang bukan manusia sempurna naluri kebinatangannya kebinatanganya kadang lebih besar dan muncul yang lali tadi, semua diembatnya dan disikatnya bagai melik nggendong lali. Ronggo Warsito mengingatkan kita : "amenangi jaman edan, sopo sing ora melu eden ora keduman". Sampai penggalan inilah kebanyakan di negeri gila mengambil nasihat ki ronggo warsito. Ia lupa bahwa masih ada lanjutannya: " sak begja begjane wong edan isih begjo wong sing eling lan waspodo".(Seuntung untungnya orang gila masih beruntung orang yang selalu ingat (waras) dan waspada. Ini memang pilihan dadi wong endan ben keduman (mjd orang gila supaya kebagian karena ini jaman gila), opo dadi wong eling lan waspodo (apa menjadi orang yang selalu ingat dan waspada siap hidup normal). Eling ning ra keduman piye? Edan ning sugih ? Rasionalisasi hati nurani memanusiakan manusia yang gila dan setengah binatang memang perlu proses dan waktu, keberanian, kerelaan, ketulusan bahkan siap berkorban atau mungkin dikorbankan demi kebenaran. Benar tapi belum menjadi hal yang umum akan salah tetapi hal yang salah bila sudah umum akan menjadi benar. Apa yg salah? Air sumurkah? CDL Pekanbaru, 14 Nopember 2010 287
288 Guru Guru ... Oh guru .... Nasibmu dulu dan kini tak jauh beda Gajimu segitu-segitu saja... Jasamu luarbiasa... Saat mengajar di sekolah hatimu miris kehidupanmu dan kesejahteraanmu mungkin di bawah tukang parkir dan pedagang di depan sekolahanmu Untuk hidup saja hampir-hampir tak mampu Untuk pulang kampug saja harus ngutang Hidup tak mau tahu dengan situasi tetapi saja harus berjalan. Ia rela mencari tambahan Tak malu lagi menjadi tukang ojek, tukang parkir, pemulung, Yang penting halal karena ia mengajarkan kebenaran dan kebaikan Sedih memang menjadi guru tak lagi membanggakan
Sedih memang kalau guru tak lagi mampu berwibawa tak jarang ia dibeli sama murid-muridnya Guru biar bagaimanapun engkau adalah pembuka cakrawala Aku bangga padamu Aku cinta padamu Aku berhutang budi padamu Kukenang sepanjang masa jasamu Walau tak ada tanda jasa kau tetap pahlawan dihatiku Pahlawan kehidupan yang menyadarkan yang juga memberi kehidupan Untuk menjadi manusia seutuhnya CDL Jakarta Hari Raya Kurban 2010 289
Korupsi: Kejahatan Kemanusiaan yang Membunuh Kehidupan semua yang mendengar marah dan mengutuknya. Saat ditanya, siapa koruptornya? Hampir-hampir tidak ditemukannya. Kalaupun ada, yang ditemukan hanya kroco yang pasang badan melindungi rajanya. Kalau gurita mempunyai satu tentakel bolehlah dia memotong satu-dua tentakelnya sebagai korban agar tampak ada keseriusan dalam usaha memberantas korupsi. Namun, tidak mungkin dia memenggal kepala atau menikam jantungnya. Saat kita berbicara mengenai korupsi, Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan akan mematikan kehidupan, benarkah? Korupsi adalah suatu kejahatan yang terstruktur dan merupakan suatu sistem yang saling mengkait yang menjerat harkat dan martabat manusia, karena yang menikmati segelintir orang namun yang menanggung banyak orang. Korupsi menyebabkan kemiskinan, bukan kemiskinan menyebabkan korupsi. Orang yang bisa menyiapkan harta untuk tujuh turunan dan delapan tanjakan bukanlah orang-orang miskin. Negara menjadi miskin namun pejabatnya kayanya luar biasa. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk edukasi, kesehatan, 290
lapangan peningkatan kesejahteraan kerja menjadi tidak ada; kalaupun ada tidak, jumlahnya tidak sebanding dengan yang dibutuhkan. Dampaknya, masyarakat tetapi miskin dan bodoh. Pendidikan, dan kesehatan menjadi barang mewah yang tidak terjangkau. Lapangan pekerjaan sulit. Munculah barang-barang ilegal, karena barang yang asli tidak lagi terjangkau. sosial, menciptakan Apakah tidak ada usaha menangkap para koruptor? Usaha itu memang	ada	tapi	hasilnya	tidak	signifikan.	Ibarat	menangkap	ikan	antara ikan dan airnya boleh dikatakan sama atau lebih banyak ikannya. Secara logika, tanpa alat pun akan mudah menangkapnya, namun kenyataanya justru sebaliknya, tak satupun ikan dapat ditangkap. Apa yang diharapkan kalau yang ditangkap cuma yang kroco sementara otaknya tak tersentuh? Contoh kecil saja, secara logika mungkinkah Gayus Tambunan pegawai pajak golonan IIIa mampu bekerja sendiri menembus birokrasi yang patrimonial. Bukankah Gayus hanya salah satu tentakel yang siap dipotong? Mungkinkah Gayus setenang itu kalau tidak ada kekuatan besar di baliknya? Mungkin saja di negeri ini ada ratusan atau bahkan ribuan Gayus. Lelaki itu hanyalah puncak gunung es. Kalau Gayus diibaratkan sebagai kanker, ia sebetulnya hanya kutilnya saja. Tidak adil jika dibilang kanker. Nah, kalau kutilnya saja sebesar Gayus, bagaimana kankernya? Gayus bukanlah intinya tetapi dia bisa menjadi sumbu ledak dan detonator untuk mengungkap, membuka, dan membersihkah kutil hingga keakar-akarnya. Dari situ kita bisa menguak di mana kankernya. CDL Jakarta, 17 November 2010 291
Micek Mbudek Pada gerakan reformasi tahun 1998, kalimat micek mbudek (MCMB) sering kali disampaikan baik lewat media radio, televisi, atau secara langsung. Kalimat ini merupakan suatu bentuk kritik atau hujatan kepada para pejabat yang masa bodoh kepada rakyat dan lingkungannya. Yang dimaksud dengan Micek adalah pura-pura buta; tidak buta tetapi tidak melihat. Mbudeg, yaitu pura-pura tuli; tidak tuli tetapi tidak mau mendengar. Kedua sikap tersebut adalah sifat masa bodoh yang tidak mau tahu akan lingkungan. Yang penting di sini senang, di sana senang. Perilaku MCMB hingga kini masih tumbuh dan berkembang terutama di kalangan pemuja atau kelompok-kelompok yang penting ndoro senang di semua lini atau tingkatan. Aparat atau pejabat yang berwatak MCMB biasanya menyengsarakan bawahan dan masyarakatnya. Bahkan, orang tuanya sendiri terkesan mengabaikan. Yang dihormatinya hanya yang menguntungkannya, yang melindunginya, atau yang memberi jabatan. Lagunya Iwan 292
Fals yang berjudul Bongkar ada pernyataan: "Kesedihan hanya tontonan, bagi mereka yang diperbudak jabatan...." menunjukan betapa pejabat yang punya kuasa bukannya membangun malah sebaliknya. Pejabat adalah pelayan masyarakat. Mereka diberi kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, mereka wajib mencintai rakyatnya dalam wujud berikut. 1. Profesional dalam tugasnya 2. Tidak tebang pilih 3. Tidak melakukan KKN 4. Proaktif	dalam	menumbuhkembangkan	produktifitas masyarakat. 5. Menjadi sandaran teman baik dalam kesulitan maupun kesedihan. 6. Rela berkorban demi masyarakat. 7. Dan sebagainya tidak bisa dibuat-buat atau direkayasa. Seandainyapun mereka melakukan itu tampak benar seperti memberi sedekah, ibarat monyet memakai topeng manusia agar kelihatan humanis. Semua penuh disampaikan dengan kepura-puraan seakan membantu. Menunjukan kecintaan kepada masyarakat lidah, menjadi jembatan, menjadi sandaran, menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi penghibur di kala duka, menjadi penjuru dan bintang harapan. Masyarakat tahu bahwa mereka tidak buta dan tidak tuli, mereka peka dan menghargai pejabat yang peduli. Mereka tidak susah, mereka cuma orang-orang yang pasrah, nrimo ing pandum, dibuat susahpun masih sabar. Namun ingat, mereka itu adalah kekuatan yang hakiki. Ingat, "fox populi fox dei", suara Menjadi pejabat memang penyambung 293
rakyat adalah suara Tuhan. Tuhan menunjukan kebijaksanaanya bukan pada cerdik pandai, bukan pula pada pejabat yang kaya raya, tetapi kepada mereka yang sederhana, termarjinalkan, bahkan yang miskin papa. Hati	nurani	harus	dijadikan	filosofi	dan	frame work seorang pejabat dalam wujud kinerja. Dengan begitu, money politic atau jual beli jabatan tidak akan terjadi karena akan membuat mereka micek dan mbudeg yang mematikan hati nurani. Mengapa? Karena mereka akan hanya menumpuk kekayaan untuk 7 turunan dan 8 tanjakan dan bukan untuk mengabdi dan mencintai rakyatnya. CDL Jakarta, 20 November 2010 294
Kejahatan Jalanan Kejahatan jalanan sering dianggap sebagai kejahatan konvensional dan kelas teri (street crime, blue collar crme). Mereka melakukannya secara perorangan maupun terorganisir. Tindakan kejahatan yang mereka lakukan biasa memalak, menipu, menghipnotis, merampas, membius, menculik, menganiaya, mengancam, memeras, merampok, menganiaya, bahkan membunuh. Tindakan kekerasan yang mereka luas, yaitu timbulnya ketakutan pada diri warga masyarakat. lakukan bisanya berdampak Pelaku-pelaku kejahatan yang tidak terorganisir. Akan tetapi, yang terorganisir lebih banyak lagi, bagai jamur di musim hujan. Ia ada di mana-mana. Mengapa ada kejahatan jalanan? Kejahatan adalah produk dari masyarakatnya. Selama ada masyarakat, kejahatan akan tetap ada. Kejahatan bagai bayang-bayang masyarakat itu sendiri. Kejahatan jalanan terjadi karena bertemunya niat dan kesempatan ditambah pelakunya yang punya nyali (keberanian). Kejahatan jalanan biasanya terjadi atau dilakukan didaerah atau tempat-tempat yang agak gelap dan tersembunyi atau di daerah yang abu-abu, seperti di angkutan umum pasar atau tempat keramaian yang sesak dengan orang-orang. Korban mereka biasanya kelompok rantan, wanita, anak- 295
anak, orang tua, orang yang sedang lengah, atau orang-rang yang penampilanya menunjukan ia adalah rang yang membawa barang berharga. Mereka ini bisa juga nasabah bank, sales, kasir, penumpang angkutan umum, pengunjung berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kejahatan jalanan ini meresahkan sekaligus lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya premanisme. Area-area yang merupakan bagian dari pendistribusian atau beredarnya sumber daya merupakan lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya kejahatan jalanan. Walaupun kejahatan ini tergolong konvensional, namun dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan warga sehingga	mempengaruhi	prioduktifitas	mereka. Pelaku kejahatan bisa juga membentuk geng atau kelompok- kelompok yang membagi-bagi wilayah operasional mereka dalam hubungn timbal-balik dengan sang patron. Sang patron ini memberikan perlindungan dan klienya akan secara loyal menganggap sang patron inilah pelindungnya yang memberikan sebagian dari hasil operasi kejahatanya. Di antara mereka juga ada struktr sosial yang mengkategorikan kelas-kelas mereka, seperti sebutan 'abang' untuk preman di Jakarta. Mereka dianggap senior yang perlu dihormati sebagai informal leader. Penguasaan atas satu wilayah biasanya diperoleh dari hasil perkelahian di antara mereka; siapa yang kuat dia menang. Kekuatan	mereka	bukan	hanya	fisik,	tetapi	juga	nyali	atau	keberaniannya. Banyaknya geng pendukungnya juga akan berpengaruh atas penguasaan wilayah tadi. Selain itu, mereka juga mempunyai jaringan kerja maupun jaringan sosial dengan kelompok-kelompok lainya. Untuk operasional, penampungan barang, penjualan barang, bahkan persembunyiannya. Mereka membentuk kelompk berdasarkan suku-bangsa, asal daerah, jenis kejahatan, atau sasaran kejahatanya. Para penjahat jalanan ini bisa naik grade-nya menjadi 296
kelompok-kelompok preman yang bekerjanya bukan lagi semata- mata melakukan kejahatan tetapi memberikan jasa pengamanan, tukang tagih, pengawal, dan sebagainya. Mereka melakukannya dengan cara-cara memaksa sasaran menuruti apa maunya. Kalau tidak, orang itu akan diancam, diganggu, bahkan dianiaya. Bagaimana polisi menangani masalah? Kejahatan jalanan dan premanisme merupakan bagian dari dinamika sosial dalam masyarakat. Dia akan terus ada silih berganti selama peluang- pelang untuk hidup tempat menggantungkan hidupnya. Tindakan polisi tentu bukan saja reaktif atau memberi shock theraphy dan penjagaan, tetapi mencari akar masalah dengan cara membuat pola penangan agar tidak berkembang luas. Penanganan itu antara lain sebagai berikut. 1. Memetakan wilayah dan membuat kategori berdasarkan kelompok, ruang, sasaran, jaringan, para patron, dan para informal leader sebagai landasan untuk mengetahui pola kerja mereka. 2. Memahami struktur sosial, jaringan sosial, corak masyarakat, dan kebudayaanya. 3. Membuat pola pemolisian yang proaktif dan problem solving. 4. Memperkuat political will pemerintah dan para pejabat terkait dalam menangani masalah kejahatan jalanan dan premanisme. 5. Memperkuat sistem operasional pengamanan sebagai bentuk kontrol pada bagian atau wilayah-wilayah pengamanan. infrastruktur yang mendukung 6. Membangun pusat K3i (komunikasi, koordinasi, kodal dan informasi) 7. Menyosialisasikan residivis yang tergolong DPO kepada masyarakat. 297
8. Membangun sistem terpadu dan kepekaan atau kepedulian sosial 9. Mendorong masyarakat untuk berani melakukan perlawanan. 10. Menangani penyadaran penjahat secara sosial kemanusiaan. Menangani masalah-masalah kejahatan jalanan tidak perlu lagi reaktif tetapi mengedepankan kemitraan, mencari akar masalah, dan menemukan solusi yang tepat. Tentu saja semua aparat dapat dipercaya dan dapat menjadi panutan serta tidak menjadi patron atau bagian dari mereka. CDL Pekanbaru, 21 November 2010 298
Polmas Polmas merupakan implementasi community policing dalam penyelenggaraan tugas Polri. Polmas dalam implementasinya sering disamakan dengan model- model pemolisian yang pernah seperti siskamtibmas, bimastral, bimmas dan sebagainya. Yang sebenarnya berbeda bahkan bertentangan, mirip ya tetap esensinya berbeda. Model-model yang pemolisian yang telah dilaksanakan adalah model-model direct satu arah yang top down. Sebagai pembimbing, pengayom, pembina dan sebagai. Itu menunjukan posisi polisi lebih tinggi dari masyarakatnya. Dan lagi seakan-akan menjd penyambungg lindah instruksi-intruksi pemimpinnya kepada masyarakat. Polisi bahkan serng memolakan dengan memanfatkan tokoh agama (toga) atau tokoh masyaraka (tomas). Yang seakan mereka menjadi kepanjangan tangan polisi atau menjadi polisi. Sedangkan pad polmas (community policing) ada 3 pola yaiutu : 1. Kesetaraan dan kesejajaran polisi dengan masyarakat sebagai mitra. Yang berarti sahabat yang bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusinya yang dapat diterima oleh masyarakat. 2. Polisi pada posisi di bawah masyarakat, yaitu polisi bersih memahami kebutuhan keamanan dan rasa aman masyarakat. Polisi dapat diterima dan mendapat 299
legitimasi dari masyarakat yang dilayaninya karena menjadu bagian dari komunitas itu. 3. Polisi sebagai pengayom, pelindung, penegak hukum sekaligus yang berarti polisi keberadaannya (aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat). Polisi bisa menjadi sandaran dan tempat mengadu dan berkeluh kesah akan masalah-masalah keamanan dan rasa aman warga. Hal kritikal yg boleh dikatakan hampir tdk disentuh atau diketahui oleh anggt polri maupun para pemangku kepentingan lainya dlm mengimplementasikan Polmas antara lain: 1. Pembagian model wilayah (geographical community) dan model kepentingan (community of interest). implementasinya membagi wilayah Yang dalam dalam lingkup kecil RW , Kelurahan dan dijabarkan system-sistem jejaringnya, serta kelompok-kelompok kemasyarakatan yang ada. Untuk komunitas-komunitas yang berdasar area atau wilayah ditangani oleh pos pol atau Babinkamtibmas (bisa mengacu model koban dan chuzaicho). Sedangkan komunitas-komunitas yang berdasarkan kepentingan (tidak ada batas wilayah) seperti klub, kelompok suku bangsa, hobi, asal daerah dan sebagainya. Ditangani oleh petugas-petugas fungsi- fungsi teknis kepolisian yang berada di polsek, polres, polda maupun mabes dilihat dr kategori-kategori level atau tingkatnya. 2. Sistem operasional yang proaktif dan problem solving yang dikendalikan dari pusat K3i (komunikasi, koordinasi, kodal dan informasi) yang mengendalikan sistem opsnal para petugas pos pol maupun Babin Kamtibmas dengan sistem back up dari patroli lalu 300
lintas (jalan raya), patroli samapta (patrl wilayah), kring serse dan jejaring intelejen. 3. Kemitraan dengan para pemangku kepentingan lainnya (Pemda, DPRD, media, masyarakat, LSM, sektor bisnis dan sebagainya) sebagai mitra yang dapat diwadahi dalam Forum, Dewan, Asosiasi maupun kelompok- kelompok kemasyarakatan lainnya. 4. Mengutamakan pencegahan yang berarti dalam penyelesaian masalah (problem solving) dengan mengabaikan atau mengaburkan hukum, tetapi tetap pada jalur-jalur hukum. Tindakan diskresi yang dilakukan polisi adalah untuk : kemanusiaan, kepentingan umum/ yang lebih luas, keadilan, pencegahan dan edukasi. 5. Keberadaan polisi adalah untuk mengktkan kualitas hidup masyarakat, yang berarti polisi mampu mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman warga sehingga aktiftas yang menghasilkan produksi dapat hidup tumbuh dan berkembang. Dan polisi tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif (memeras, menjadi backing illegal dan sebagainya). Prinsip-prinsip	diatas	merupakan	filosofi	dan	strategi	polisi dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas. Yang diselenggarakan pada komunitas-komunitas dengan mengutamakan komunikasi dari hati kehati, sehingga polisi menjadi bagian dari komunitas-komunitas tersebut dan diterima serta mendapat legitimasi dalam pemolisiannya. Dalam penyelenggaraannya memang nampak sederhana patroli, penjagaan, sambang, tatap muka, dialog, pengaturan, konsultasi dan sebagainya tetapi dukungan teknologi sebagai bagian penting untuk K3i dan mewujudkan quick respon time agar 301
keberadaan polisi cepat, dekat dan menjadi ikon persahabatan. Dasar-dasar polmas adalah pada democratic policing yaitu : 1. Supremasi hukum, 2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM, 3. Transparansi, 4. Akuntabilitas kepada publik, 5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan polisi dalam mengimplementasikan polmas bukan semata-mata pada pengungkapan perkara saja tetapi manakala tidak terjadi kasus atau perkara di wilayahnya. Polmas memang perlu proses dan sistem yang terpadu dan integritas para berkesinambungan serta komitment dan pemimpinnya. CDL, Pekanbaru 22 Nopember 2010 302
Grey Area Dalam kehidupan ini selalu ada bagian tengah yang membingungkan karena samar dan tidak jelas. Jika ada siang dan malam, ternyata di luar itu ada petang (sore); di tengah gelap dan terang ada remang-remang. Di antara hitam ada putih ternyata ada abu-abu. Daerah abu-abu (grey area) dianggap sebagai daerah tidak jelas benar-salahnya, baik- buruknya, dan legal-ilegalnya. Daerah abu-abu seakan menjadi daerah tak bertuan, daerah yang diperebutkan, bahkan sering menjadi alat kebijakan yang tidak jelas. Ini sesuatu yang aneh, namun demikian kenyataannya. Daerah ini memang ada dan sengaja diciptakan. Wilayah abu-abu inilah sumber kehancuran dan malapetaka namun menjadi tumbuhnya berbagai penyimpangan, karena para pelakunya bisa berlindung bahkan mencari	justifikasi	dan	pembenaran	bahkan	menjadi	pemaaf	atas	tindakan dan kebijakan yang keliru atas situasi ini. lahan subur bagi 303
Kebijakan abu-abu bisa jadi melindungi yang kuat dan mengorbankan yang lemah. Yang kuat akan menjadi putih dan yang lemah akan menjadi hitam. Yang putih dianggap suci sementara yang hitam dianggap jahat. Di areah inilah tersedia kambing hitam yang siap dikorbankan ndoro-ndoro (tuan) mulia yang menari di atas penderitaan bawahan dan rakyatnya. Daerah abu-abu ini sengaja diciptakan agar berkembang menjadi tempat yang basah, yaitu menjadi lahan penghsilan tambahan di luar gaji. Daerah ini menjadi sumber korupsi dan rusaknya karakter suatu institusi maupun anggotanya karena orientasinya adalah uang, bukan kinerja. Orang-orang yang ditempatkan di daerah abu-abu adalah orang-orang pilihan atau orang-orang kesayangan para ndoro. Semuanya dipilih berdasarkan klik atau pendekatan personal. Dapat dipastikan, pemilihan model begini tanpa didasari oleh kompetensi tetapi atas dasar hutang budi. Ssebagian dari para ndoro-ndoro ini tanpa malu dan ragu meminta buluh bekti glondong pangareng areng. Ada kebijakan yang dibuat secara lisan bagi para petugas di lapangan abu-abu ini, misalnya: "Atur-atur saja. Yang penting tidak ada komplain". Apa makna di balik kalimat tersebut? "Boleh berbuat apa saja (menerima suap, memeras, dan sebagainya) boleh dilakukan asal tidak ada komplain. Tentu saja yang melakukan wajib lapor dan wajib setor. Celakanya, kalau terjadi komplain, mereka harus berani pasang badan untuk melindungi sang pimpinan. Anehnya, dengan tenang dan tanpa merasa bersalah, pimpinan yang menerima setoran itu ikut-ikutan menjatuhkan hukuman. Selain itu, ada juga perintah yang secara eksplisit disampaikan: "Bermainlah di wilayah abu-abu, di situ kita aman. Kita bisa berlindung atas kesalahan yang kita lakukan". Daerah abu-abu harus dijadikan daerah terlarang karena simalakama yang merupakan daerah tumbuhnya buah 304
menyebabkan kaburnya karakter dan jati diri institusi maupun manusianya. Daerah ini merupakan tempat yang sebetulnya wilayah para: pengecut, musang berbulu domba, penghianat, penggemar	seremonial	dan	superfisial,	munafik,	dan	safety player. Tanpa sadar, mereka inilah perusak profesionalisme dan perusak citra. Bagaimana dengan kita? Akankah ikut melestarikannya? CDL Jakarta, 24 Nopember 2010 305
Tidak Boleh Kalah dengan Preman dan Premanisme Preman adalah seseorang atau sekelompok orang baik yang tanpa maupun yang terorganisir yang melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif. Menikmati hasil dari keringat orang lain, memeras, menjadi backing atau melakukan kegiatan-kegiatan ilegal dan sebagainya. Melakukan bisnis atau usaha-usaha ( jasa ) yang kliennya mau tidak mau harus mau menerima kesepakatan-kesepakatan yang dominan sepihak, kalau tidak mereka akan mengancam atau melakukan tindakan kekerasan. Premanisme yaitu suatu gerakan yang menunjukkan cara-cara atau model atau juga pola-pola yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, institusi, baik di kelas jalanan atau di kelas bangsawan yang melakukan dengan gaya-gaya preman. Premanisme bagai hawa atau virus yang bisa merasuk dan merusak jiwa siapa saja yang menyukai cara-cara kekerasan atau pemaksaan kehendak dengan jalan pintas yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Cara-cara preman memang terus lebih hemat energi dan gampang dilakukan tidak perlu pikir panjang dengan grudag grudug masalah beres. Namun 306
sebenarnya merusak sistem dan tatanan sosial yang selama ini sudah terbangun. Cara-cara preman sebenarnya cara-cara pengecut dan merupakan pembodohan dan juga pamer kebodohan. Primordial dijadikan sarana atau kuda tunggangan dalam mencapai tujuan. Juga sebagai pembenar atau sebagai pengikat solidaritas yang emosional dan parah lagi kalau menyangkut spiritual bisa dipastikan tidak rasional lagi. Menghadapi hal-hal yang primordial ini bisa saja ada rasa sungkan, pembenaran dan pembiaran, bahkan bisa jadi ketakutan. Tentu saja semua unsur bangsa ini tidak boleh takut dan tidak boleh dikalahkan oleh preman. Kalau takut, apalagi dikalahkan, apa harapan dan sandaran rakyat untuk mendapat penghiburan, perlindungan, kepastian. Lagi-lagi rakyatlah yang terus dieksploiasi, diancam, ditekan, dan yang dilemahkan. Sering sudah mengalah dan menerima kondisi yang ada. Kelompok-kelompok kemasyarakatan yang operasionalnya ala preman inipun akan merusak keteraturan sosial. Preman memang bukan semata-mata monopoli golongan kelas bawah, tetapi bisa juga golongan atas yang berjas, dasi atau yang berseragam resmi, para pejabat yang berpangkat dan terhormat. Bahkan juga yang nampak suci bagai malaikat turun dari surga. Premanisme bagai tanaman yang akarnya sudah ke mana- mana dan ada di mana-mana yang susah untuk dicabut atau di cabut satu tumbuh seribu. Tanpa sadar diantara kita, lingkungan kita, sering muncul gaya-gaya preman dalam kehidupan sehari hari, bahkan mungkin juga terjadi di depan mata kita namun kita takut, sungkan, atau bahkan mendukung dan membiarkannya terjadi. 307
Mengatasi preman dan premanisme tentu bukan hanya dengan	cara-cara	fisik	saja	tetapi	juga	dengan	cara	yang	soft	yang bisa membngkitkan solidaritas sosial. Salah satu puisi Wiji Thukul : " hanya satu kata: lawan" ini menginspirasi dan bisa membangkitkan semangat solidaritas. Kalau kita memandang preman dan premanisme adalah suatu kebodohan dan pembodohan, ini berarti merusak peradaban dan juga menjatuhkan dan melecehkan harkat dan martabat manusia. Yang tidak saja monopoli prorangan tetapi bisa masyarakat bahkan bangsa dan negara. Bisakah suatu masyarakat, bangsa dan negara diawaki oleh para preman dan kerasukan premanisme dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan kehidupanya ? Kalau jawabannya bisa tentu ini bagaimana mengatasinya ? Melawan yang sudah umum, dan dianggap sudah lumrah dan menjadi kebenaran memang bisa menimbulkan frustasi sosial, apatis, hopeless, pasrah dan bisa juga menjadi mati rasa tidak ada lagi kepekaan dan kepedulian. Mengalahkan preman dan premanisme adalah dengan eling lan waspodo. Sadar dan senantiasa waspada agar tidak tertular virus preman dan premanisme yang sudah mewabah. Kesadaran ini tentu saja ada yang menyadarkan, ada yang membangkitkan, ada yang menyemangati, ada yang mempelopori, ada yang punya nyali, untuk mengumandangkan menabuh genderang perang dengan preman dan premanisme. Pertanyaanya siapa ? Apakah satria piningit ? Apakah menunggu utusan dari langit ? Tentu saja mereka-mereka itu ada di antara kita yaitu para pemimpin di semua level baik yang diranah formal maupun informal yang mempunyai kepekan, kepedulian dan nyali untuk berkorban dan menjadi teladan untuk melepaskan dan meninggalkan bahkan mengharamkan previlage- previlagenya yang merupakan produk dari premanisme atau yang diperoleh dari cara-cara preman. 308
Membagkitkan dan menggalang Solidaritas sosial sebagai bentuk perlawanan secara soft maupun hard power yang tentu tidak mengimitasi para preman atau gerakan yang sama sekali bukan cermin dari premanisme. Mendukung aparat yang berani atau agar berani menindak para preman maupun premanisme dengan tegas. Dukungan moral ini menaikan adrenalin untuk berani membasmi atau setidaknya meminimalisir ruang gerak dan mencabuti preman-preman dan memotong akar-akar premanisme agar tidak menjalar menjadi kanker sosial. Edukasi sepanjang hayat yang menyadarkan dan akan menuntun kita bangkit dan keluar dari labirin premanisme dan sadar untuk menolak dan melawan. Memggelorakan semangat nasional dalam sokidaritas sosial anti preman dan premanisme untuk tidak lagi mau kalah dan tidak akan dikalahkan oleh preman dan premanisme. Ya hanya satu kata : " LAWAN" CDL Jakarta, 25 Nopember 2010 309
Kemacetan Lalu Lintas Apabila terjadi kemacetan lalu lintas, para pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat pengguna jalan langsung menyalahkan polisi. Mereka berteriak, "Mana polisinya!". Kemacetan lalu lintas merupakan suatu sumbatan urat nadi kehidupan sosial yang harus ditangani secara holistik dan sistemik. Penanganannya harus secara konseptual, didukung oleh political will yang kuat. Di Jakarta, para pemangku kepentingan lalu lintas seakan benar-benar tak berdaya. Namanya juga Jakarta, macet itu simbol kota besar, kata sebagian orang. Yang mengherankan, jarang sekali masyarakat, mahasiswa, maupun LSM peduli terhadap masalah ini. Masalah kemacetan bisa di kategorikan penyebabnya aspek- aspek berikut ini: 1. Political will tentang: a. Pengendalian jumah kendaraan apabila tidak ada akan membuat perdagangan kendaraan bermotor tidak terkendali. b. Apabila pajak kendaraan bermotor masih menjadi favorit bagi pemasukan pemerintah daerah, kemacetan tentu akan makin parah. c. Sistem transportasi angkutan umum masih parsial 310
dan konvensional sehingga tidak mampu mengatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat sehari hari. Hal ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. d. Sistem tata kota yang merupakan bagian dari tata ruang tidak jelas peruntukannya dan banyak mengabaikan dampak lalu lintas. Penataan ruang jalan dan ruang manfaat jalan boleh dikatakan tidak ada standarisasinya. e. Tentang etika berlalu lintas, termasuk keteladanan dari para pejabat, tidak mencerminkan kepekaan dan kepedulian lalu kintas dan sistemnya. f. Pengadaan infrastruktur tidak konsisten, termasuk perbaikan yang sifatnya kontijensi. g. Sistem pengangagaran yang tidak bisa langsung digunakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. h. Sistem penegakan hukum konvensional tidak mampu membangun tertib lalu lintas.. 2. Infrastrukturnya yang dapat dikategorikan (a) jalan yang terdiri dari persimpangan sebidang, tikungan, tanjakan turunan, fly over, under pas, dan sebagainya, serta (b) marka, rambu, lampu pengatur lali lintas, jembatan penyeberangn orang, dan sebagainya 3. Tata ruang dari perkotaan yang tidak tepat peruntukannya sehinga mengganggu pengendalian pergerakan atau mobilitas. 4. Penyelenggara LLAJ yang tidak profesional ditambah ada oknum yang korupsi dan memenfaatkan kesempatan dalam kesempitan. 5. Sistem K3i operasional LLAJ yang juga manual, konvensional, 311
dan parsial, bahkan terkesan masih ada arogansi sektoral. 6. Jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan serta kualitas kelayakan jalan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan. 7. Departemen Perdagangan dan Perindustrian menjadikan bisnis kendaraan bermotor sebagai favorit. 8. Perilaku pengguna tingkat kesadaran dan tanggung jawab akan kamseltibcar lantasnya rendah. lalu lintas mencerminkan 9. Sistem pendukungnya masih kuno dan lemah atau sehingga tidak mampu mengatasi cuaca. Hujan beberapa saat misalnya sudah menimbulkan kemacetan di mana-mana Faktor-faktor lagi. Pengendalian lain masih banyak pergerakan lalu lintas memang harus dibangun secara eleltronik dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan mampu membangun transformasi. Untuk itu, diperlukan political will yang kuat. Selain itu, petugas harus profesional dan tidak boleh korupsi sama sekali. Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan merupakan masalah yang kompleks. Bagaimana kalau urat nadi tersebut jika kesumbat berjam-jam? Berarti siatuasi akan lumpuh atau stroke, bahkan gila. Penanganannya harus segera, konprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. CDL Jakarta, 27 November 2010 312
Minumlah Obatnya Bukan Resepnya Sering kali kita terheran-heran mendengar ada orang mengatakan bahwa laporan hasil penelitian, survey, tesis, bahkan disertasi dianggap tidak ada manfaatnya karena tidak dapat diimplementasikan. Anggapan demikian menunjukkan bahwa kelemahan kita adalah pemahaman yang dangkal mengenai konsep dan teori. Kita sering terjebak pada hal-hal yang teknis dan praktis. Hal-hal yang teknis dan praktis bukannya tidak penting, tetapi untuk level tingkat tinggi diperlukan pola kajian serta pemikiran konseptual yang mendalam sehingga mampu menjadi landasan bagi masa depan. Pola-pola seperti itu bisa dianalogikan sebagai orang sakit yang pergi ke dokter. Ia minta diperiksa dan selanjutnya diberi resep. Saking ingin cepat sembuh, pasien itu cepat-cepat menelan resep itu. Beberapa hari kemudian, ia komplain kepada dokter itu, "Dok, saya kok nggak sembuh-sembuh ya? Dokter salah kasih obat saya? Dokter itu terheran-heran dan bertanya, "Obatnya sudah diminum belum?" "Sudah dok, setelah keluar dari ruangan ini langsung saya telan semua?". 313
"Loh itu kan harus di racik dan diramu dulu. Saudara kok bisa cepat minum? Coba jelaskan bagaimana saudara minum?" " Resep dokter saya aduk di air hangat langsung saya telan, Dok". " Ooo, pantesan nggak sembuh, untung Saudara nggak sakit perut. Saudara harus minum obatnya, bukan resepnya". Ceritera tadi seakan cerita lucu-lucuan tetapi ini benar-bener terjadi, bahkan sering sekali terjadi di antara kita. Para pelakunya dengan bangga, setelah minum resep, memamerkan bahwa dirinya sudah sehat dengan minm resep. Sekarang, bayangkan, bagaimana jika kita di restoran makan daftar menu. Kalau daftar menu itu dari kertas, paling-paling kita mules. Kalau dari triplek, apa nggak beset usus kita? Kemampuan berpikir konseptual dan teoritikal adalah sebuah kemampuan melihat dan menembus batas ruang dan waktu serta akan	memacu	kreatifitas	untuk: 1. Mampu belajar dan memperbaiki masa lalu 2. Mampu menghadapi masa kini (kontemporer) 3. Mampu menyiapkan generasi mendatang agar lebh profesional, cerdas, unggul, bermoral. Ini semua adalah dampak "minum obat yang tepat", dengan segala khasiat dan kemanjuranya. Tentu obat manjur bukan karena iklannya, tetapi karena memang kandungan sari patinya yang mampu memperbaiki organ-organ kita yang rusak. "Obat" yang tepat juga akan menyadarkan dan membangunkan kita dari mimpi panjang. "Obat" yang berkhasiat juga menjadi unggulan dalam kompetensi yang fair dan sehat karena sehat akan menambah daya. Teori dan konsep itulah resep obat kuat dan resep obat dewa yang unggul dan mampu mempercepat evolusi manusia. Teori dan 314
konsep mampu melepaskan belenggu ketololan. Penggunaanya harus diracik, diramu, dipikirkan, direnungkan, didiskusikan. Implementasinya yang bisa bermanfaat bagi kehidupan, dan memperbaiki yang keliru. CDL Jakarta, 27 November 2010 315
Polisi Dan Guru Pada hari guru tanggal 25 nopember lalu banyak yang tidak mengetahui dan sedikit yang mengingatnya. "Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa". Sebutan bagi guru, bahkan dilagukan dalam hymne. Ini sebetulnya suatu gambaran betapa penghargaan dan penghormatan kepada guru begitu rendah. Ia sebagai pahlawan yang memanusiakan manusia tetapi tidak ada suatu penghargaan yang layak bagi seorang guru. Pada masa lalu menjadi guru merupakan pekerjaan terhormat bahkan paman saya yang sebagai guru para keponakannya memanggil beliau sebagai "pakde guru". Saat pagi hari guru datang dengan sepeda onthelnya para murid berjajar bagai jajar kehormatan dengan teriakan penghormatan yang serentak : " selamat pagi bu guruuuuuuuuuu, selamat pagi pak guruuuuuu...." Para murid berebut menuntunkan sepeda dan membantu membawakan tasnya. Walau nampaknya sesuatu hal yang tidak istimewa namun , kami anak-anak kampung yang sederhana (yang bersepatu tak lebih dari jumlah jari tangan, hanya 1 anak yang dengan baju seragam yang rapi) 316
dengan tulus memberi penghormatan dan mendudukan posisi guru kami pada tempat yang sebagaimana seharusnya. Lagu-lagu yang menggambarkan belajar menjadi anak yang saleh, budiman, pandai tergambarkan dalam lagu o ibu dan ayah...., dan lagu-lagu lainnya. Banyak pemimpin dan tokoh spriritual di sebut guru yang membawa pencerahan bagi hidup dan kehidupan. Mengapa profesi guru kurang mendapatkan penghargaan yang layak ? Banyak guru-guru yang harus nyambi diluar jam kerjanya bekerja sbagai tukang parkir, tukan ojek,pemulung dan sebagainya. Mereka memang merasa malu jika dilihat atau bertemu dengan muridnya atau wali murid yang mengenalnya. Apa boleh buat memang itulah kehidupan yang harus dihadapinya. Ada juga guru yang dianiaya muridnya karena tidak lulus sekolah atau tidak naik kelas. Atau guru yang diancam atau ditekan oleh orang tua murid karena menegur muridnya yang anak aparat, pejabat. Ada juga guru yg tidak bisa digugu dan ditiru, malah ngajari satu murid e dikeloni dan diajak turun. Bareng meteng upyak koyok uwong gendeng, pura pura ora mudheng yak opo murid e meteng. Pasang surut nasib guru akan mempengaruhi sistem pendidikan karena"Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa". Guru mempunyai tugas mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti juga membangun peradaban, memanusiakan manusia untuk tidak menjadi "homo homini lupus". Sejalan dengan pemikiran di atas apabila dikaitkan dengan peran dan fungsi polisi dapat ditarik benang merah bahwa polisi dalam mengimplementasikan tugasnya juga merupakan implementasi tugas guru. Peran dan fungsi polisi salah satunya adalah pembangun peradaban yang bertugas untuk mengajak 317
masyarakatnya untuk beradab.Dalam tugas dan mendidik mewujudkan dan memelihara kamtibmas merupakan tugas menata atau membangun kehidupan sosial. Menjadi guru bagi polsi dalam mendidik masyarakatnya bukan semata mata di dalam kelas mengajarkan ini dan itu. Tetapi juga dari perilakunya dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman, serta dalam penegakan hukumnya. Dalam konteks ini tampilan atau performance (kinerja) polisi ada tugas- tugas edukasi atau transformasi yang memberi pencerahan, membangkitkan semangat (memotivasi), mengajak bermitra untuk peka dan peduli terhadap masalah kamtibmas, mengajak menemukan akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak, tindakan-tindakan pencegahan dan penegakkan hukum. Ke semua hal tersebut ada kaitannya dengan edukasi yang bertujuan untuk menyadarkan, mengajak masyarakat menyelesaikan	konflik	dengan	cara-cara	yang	beradab,	yang	sebenarnya juga identik dengan tugas-tugas guru walaupun peran dan fungsinya berbeda. Polisi yang bertugas di lembaga pendidikan merupakan guru juga yang menyiapkan kader-kader penerus, dalam rangka regenerasi dan meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalismenya. Tugas para pemimpin kepolisian di semua level sebenarnya juga mengemban tugas guru untuk mampu menjadikan institusinya unggul (excellence). Untuk mampu belajar dan memperbaiki kesalah masa lalu, menghadapi masa kini dan menyiapkan landasan atau batu pijakan untuk generasi mendatang bisa terus exist hidup tumbuh dan berkembang. Sayangnya peran fungsi guru sekarang ini belum menjadi suatu kebanggaan, masih saja dianggap sebagai pelengkap 318
penderita,atau bahkan untuk ganjel. Bisa di bayangkan kalau seluruh petugas polisi ini mampu memerankan fungsi guru di semua bidang pekerjaanya maka karakter polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan akan terwujud. Tentu saja unggul,profesional dan bermoral. Yang mendapatkan dukungan dan legitimasi dan citra positif dari pemangku kepentingan lainnya. CDL Pekanbaru 28 nopember 2010 319
Teman dalam Penderitaan Bencana alam terjadi di beberapa daerah dari yang ringan sampai yang berat, seakan tak mau kompromi dengan kehidupan. Tua, muda, anak-anak bahkan bayipun bisa menjadi korbannya. Hewan ternak, rumah, pekarangan, sawanh ladang di libasnya juga. Yang selamat terpaksa mengungsi. Di sinilah mulai ada kesedihan, ditinggal keluarga yang dicintai dan memcintainya. Harta benda miliknya ditinggalkan begitu saja. Hidup di pengungsian yang sarat dengan keterbatasan. Belum lagi, kalau ada penyakit. Penjarahan atas harta bendan yang ditinggalkan . Lengksap sudah penderitaan. Di saat-saat seperti inilah mereka butuh bantuan, butuh teman, butuh motivasi untuk dapat hidup dan bertahan hidup yang lebih panjang. Di saat-saat yang kritis seperti ini mereka akan menjadi sensitive merasa ditinggalkan, merasa dikecewakan, dan masih banyak lagi rasa-rasa yang lainya yang membuat mereka gampang tersinggung dan menjadi luka batin. Bisa jadi dalam kondisi seperti itu mereak akan frustasi atau hopeless akan hidup dan kehidupannya. Menjadi stress karena kehilangan orang-orang yang dicintainya atau orang-orang yang mereka sayangi. Atau juga sakit badannya ( cacat) baik sementara maupun yang permanen. Situasi pasca bencana selain kepanikan, kesedihan, bisa 320
juga system-sistem soasial dan system-sistem pelayanan publik menjadi lumpuh. Aparat-aparat yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan tidak lagi mampu bergerak karena menjadi korban juga. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan dalam menghadapi situasi bencana tetapi dapat berfungsi memberikan pelayanan publik. Membantu untuk evakuasi, menjaga dan mengamankan mereka dan tempat-tempat yang mereka tinggalkan. Membantu percepatan pemulihan tata kehidupan sosial yang rusak. Menjembatani atas berbagai masalh yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan mereka. Pencarian, penampungan dan pendistribusian bantuan. Membantu proses pencarian korban dan evakuasinya. Di bidang informasi dan komunikasi polisi dapat berfungsi sebagai penjaga informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan perkembangan situasi pasca bencana. Seperti gempa susulan, meluasnya awan panas, tsunami susulan dan sebagainya. Informasi-informasi bisa jadi saling tumpang tindih dan bisa menyesatkan. Pada saat pasca gempa dan tsunami aceh terjadi gempa susulan 6,7 SR. Di saat warga panik termasuk polisi dan keluarganya, mereka sudah keluar rumah siap mengungsi. Pada saat terjadi ketegangan seperti itu, terdengar suara lantang dari HT polisi entah siapa yang bicara : " aiiir naik komandan.....".tanpa pikir panjang mereka berlari mencari ketinggian. Anak-anak mereka dititipkan siapa saja yang naik mobil pick up. Dari kejadian itu 6 orang meninggal terinjak-injak. Kejadian gempa Yogya, orang- orang daerah prambanan berlari-lari meninggalkan kampungnya karena ada isu tsunami dan teriakan-teriakan di mana-mana: air,air,air..... Trauma sosial akan kejadian aceh. Pola-pola pemolisian di saat bencana seperti ini perlu adanya sistem back up atau sistem transplantasi (model cangkok). 321
Yang dapat dikendalikan dari mabes polri atau dari polda-polda tetangga yang tidak terkena bencana. Bantuanyapun bukan sebatas membawa bahan-bahan bantuan semata tetapi juga bantuan untuk pelayanan publik agar kehidupan sosial masyarakat tidak lumpuh total dan dapat berangsur normal. Pola-pola pemolisian dalam kondisi darurat (bencana) bisa bervariasi, namun prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum tetapi dapat sama. Bisa dari yang sifatnya darurat sementara maupun darurat permanen. Yang mencakup sdm, program-program, sarpras dan peralatan pendukung, maupun anggarannya. lagi parsial dan tersebut individual namun berbentuk kelompok atau tim sebagai satuan tugas. Semua itu merupakan bagian dari operasi kepolisian dalam kondisi darurat (kontijensi). Yang bisa dilakukan secara mandiri kewilayahan ataupun terpusat. Yang sudah dipersiapkan dan dilatihkan sebelumnya,sehingga saat dibutuhkan kapan saja dan dimana saja siap pakai. Pola-pola pemolisian tidak Memang dalam kondisi bencana alam bukan semata mata tugas dan tanggung jawab polisi, tetapi setidaknya sebagai pejuang kemanusiaan peran fungi polisi dalam menyelenggarakan pemolisiannya dapat menjadi : penjaga, pengawal, pendistribusi, pengevakuasi,penggalang bantuan, menyelenggarakn pelayan kepada publik, penjaga komunikasi dan informasi, memberikan penghiburan, membantu percepatan perbaikan dan pemulihan kehidupan sosial yang rusak akibat bencana dan sebagainya. Itulah setidaknya sebagai teman dalam penderitaan dan wujud solidaritas sosial. Walaupun belum sempurna tetapi kepekaan, kepedulian dan kecintaan akan hidup dan kehidupan serta kemanusiaan nampak dalam pola-pola pemolisiannya. Cdl Pekanbaru, 29 Nopember 2010 322
Hukum dan Pelecehannya "Seorang anggota Polantas Polres Mojokerto yang sedang bertugas mengatur lalu lintas ditikam dengan sangkur hingga luka parah oleh orang yang berseragam TNI" Kantor polisi diserbu oleh kelompok yang tak dikenal yang	dapat	diidentifikasi	berbadan	tegap	berambut	cepak. Perkelahian antara oknum TNI-Polri bagai anak-anak dalam satu keluarga yang sedang memperebutkan ketololan. Ini berulang berulang dan berulang. Tak habis pikir, apa yang menjadi arahan dan motivasi para ndoro-ndoro kedua belah pihak kepada anak buahnya sehingga yang tampil adalah ketololan yang memalukan. Anehnya, tanpa ada rasa bersalah, mereka cukup dicabut jabatan atau yang terlibat dipecat. Itu bukan solusi. Itu hanya cara pintas agar ada efek jera bagi yang lain. Akar masalahnyanya adalah keterbatasan wawasan dan pengetahuan sehingga tertanam rasa kebencian. Kebencian ini dimulai dari labeling yang diberikan secara negatif. Sebagai pengemban amanah hukum progresif, polisi harus dinamis karena merupakan cermin pembangun peradaban. Sayang memang tak semua bisa melakukannya. Hedonisme sudah merusak relung hati beberapa oknum sehingga labelnya adalah kaya beruang; bukan lagi hukum yang progresif . Tak jarang para oknum ini 323
memamerkan hal-hal yang tak layak Tindakan inilah yang menjadi pemicu tumbuhnya kebencian kelompok-kelompok lain yang tidak berdaya. Entah apa yang dalam hatinya yang bangga kalau bisa merusak citra dan mempermalukan bangsanya. Peristiwa demikian bukan sekadar kriminalitas. Ini sebuah kegilaan yang tidak disadari bagai Paidi ditanya dokter jiwa untuk kepulanganya. Dokter (D) : " Paidi ,.... ?". Paidi (P) : " Ya pak dokter". D : "Dua tambah dua berapa?". P : " Empat pak dokter". D : " Kamu boleh pulang Di. Kamu sudah sehat Selamat ya". Namun, sesampai di luar, Paidi berkata: "Dokter kita sudah gila kali. Dia tanya 2 + 2 berapa? Waktu aku jawab 4 dia betul. Padahal kan 6 ya". Analogi Paidi di atas tadi menggambarkan betapa pengulangan konflik	antaroknum	aparat	bersenjata,	dianggap	sehat	dan	benar dimuka publik, tetapi dibalik itu kegilannya tumbuh dan berkembang. Di negara yang masyarakatnya, demokratis hukum menjadi panglima. Tindakan-tindakan yang anarkis jelas merusak peradaban Penyerangan atas simbol hukum merupakan pelecehan atas hukum. Tindakan itu merupakan suatu kebiadaban apalagi menyerang dengan senjata. Di sini, premanisme sudah meracuni tubuh aparat-aparat yang pengecut. Pelecehan hukum yang dilakukan oknum aparat merupakan bagian dari perusakan karakter bangsa. Anehnya, ada juga yang mendukung dengan melakukan pembiaran atas tindakan-tindakan itu. Perkelahian antaraparat yang berulang, berulang, dan 324
berulang. Ini adalah contoh kepengecutan atau kegilaan Paidi. Jangan-jangan cara penyelesaianya sama seperti dokternya Paidi yang tidak membuat Paidi sembuh. CDL Jakarta, 30 November 2010 325
326
CDL Desember 2010 327
328
Isu dan Counter Isu Melempar isu dapat diibaratkan bagai melemparkan batu ke tengah-tengah pasukan yang sedang berbaris dengan topi baja. Batu itu akan melenting ke sana, kemari. Yang ketiban batu akan saling menuding, saling pukul, bahkan berkelahi satu sama lain. Sang pelempar dengan puas melenggang pergi, Isu belum tentu benar, tetapi bisa saja dianggap benar dan diyakini kebenaranya. Kalau isi sudah diyakini sebagai suatu kebenaran, ia akan bergulir bagai bola salju. Namun, bisa juga isu merupakan sebuah trik demi kepentingan mencapai sesuatu, menjatuhkan, mendukung, dan mengangkat, atau bisa juga mengalihkan perhatian. Isu demikian biasanya akan disambut hangat oleh media dan dijadikan headline news. Apalagi jika isu itu adalah isu yang kontroversial. Isu yang beredar bisa berminggu-minggu bahkan bisa sampai beberapa bulan, meresap dan ke pikirian siapa saja yang mendengarnya. Namun, isu bisa juga menjadi perekat bagi timbulnya solidaritas yang bisa menjadi suatu gerakan 329
yang tentu saja bisa menghambat, merusak, bahkan mematikan produktifitas. Isu pada akhirnya dapat merbenturkan sesama polisi atau polisi berbenturan dengan masyarakat. Para penyebar isu rela mengorbankan sesuatu demi pencapaian tujuan mereka. Di sini, isu telah menjadi senjata ampuh bagi kelompok-kelompok tertentu yang meyakini keampuhannya. Mereka bertindak penuh lika-liku, licin bagai belut, dan mampu mengubah dirinya bagai musang berbulu domba. Salah satu tujuan penyebar isi bisa untuk membunuh karakter polisi. Apabila polisi tidak siap, maka power polisi mulai dipreteli, kepercayaan masyarakat kepada polisi dilemahkan. Akibatnya, terjadi saling tuding, saling pukul sesama polisi. Apabila ini terjadi, ia akan tega terhadap temanya, sesamanya, bawahannya, dan juga rakyatnya. Isu-isu yang meracuni dan menyesatkan kadang-kadan juga diembus-embuskan dan di kipas-kipaskan melalui media sehingga mencuatlah isu bagai sinar mercusuar walaupun sebenarnya adalah fatamorgana saja. Dalam menghadapi isu-isu seperti itu, polisi memerlukan kemampuan membuat counter isue, untuk membendung isu yang beredar. Counter isue ini memang bukan isu tandingan tetapi wujud pencerahan yang menyadarkan kepalsuan dan provokasi yang telah membutakan mata hati dan membungkam nurani. Pencerahan yang seharusnya menjadi counter isue adalah pemikiran yang cerdas pada tataran konseptual yang berlaku umum. Pemikiran cerdas ini akan mampu mematahkan maksud di balik isu tadi. Kemampuan membuat dan melontarkan counter isue ini bagi polisi merupakan kemampuan mengkategorikan, kemampuan berpikir holistik atau sistemik, kemampuan memahami makna di balik gejala dan fakta, dan kemampuan melihat dan membuat model. Tentu saja, semua itu harus dibingkai 330
dalam pendekatan kemanusiaan yang martabat. supranatural yang menghembus ke dalam sukma, mengbah kesadaran, membangkitkan solidaritas, kebencian, bahkan berbagai tindakan gila. Pelempar isu sebenarnya telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Dia merupakan raja tega apabila pendekatan dan tujuanya mematikan karakter dan hati nurani bangsa. Isu memang bisa melebihi kekuatan Sebagai penjaga kehidupan, benar atau salah sesuatu akan berimbas kepada polisi sebagai orang yang terdepan. Polisi tampaknya dapat diibaratkan seperti sandal atau sepatu; sebagus apapun benda itu tidak akan ditaruh di kepala. Ia tetapi saja di kaki. Orang dengan sandal atau sepatu akan dianggap biasa saja. Akan tetapi, tanpa sandal atau sepatu di tempat-tempat tertentu, ia bisa terluka dan bisa saja dianggap dianggap gila. Counter isue bagi polisi merupakan sandal atau sepatu agar mereka yang keracunan isu tidak luka dan tidak gila karena isu yang menyesatkan. CDL Jakarta, 1 Desember 2010 331
Kesadaran dan Tanggung Jawab Hujatan negatif dibombandirkan kepada polisi dari kanan-kiri, atas-bawah, dan depan- belakang tanpa bisa dielakkan. Akibatnya, apapun yang dilakukan polisi dianggap salah, tidak bagus, bahkan dilabel sarkasme. Hujatan itu diberi rasionalisasi namun disampaikan sambil mencibir. Biasanya, memang hanya hujatan tanpa solusi. Saat itulah kebencian tiba, merasuk di dalam kalbu. Tertutup sudah mata hati. Tak lagi terdengar suara hati. ".... kalau cinta sudah dibuang ... kesedihan akan datang, Oo ya ..O...ya bongkar ... Pembuka lagu Iwan Fals bejudul Bongkar ini mengibaratkan kalau sudah yang dilihat hanya dengan kejelekan dan kebencian, maka tidak ada lagi jalan kebaikan. Tak ada lagi harapan. Maunya ya bongkar. Hancurkan. Memang, Polisi yang bertindak arogan dan menyakitkan hati masih ada. Bagi yang mengalaminya, perlakuan ini tertanam dalam batin, sebagai dosa tak terampun, jasa tak terhimpun. Pelakuan buruk ini pula yang dihembuskan. Diam-diam dari antara mereka 332
yang sakit hati itu juga melakukan survey nonformal. Hasilnya adalah kesan negatif tentang polisi tanpa ada pengecekan lagi salah-benarnya. Kesan negatif ini kemudian berkembang menjadi isu	yang	menggeneralisasi	yang	kemudian	menjadi	justifikasi	sepihak. Sedih memang mendengar isu-isu seperti itu. Bagai petinju yang siap dikanvaskan lawanya tanpa bisa mengelak apalagi melawan. Apakah sudah sejelek itu polisi ini? Apakah memang harus dihilangkan atau memang negeri ini tidak lagi memerlukan polisi? Memang tugas polisi ambivalen, polisi ini juga produk dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sakit jangan berharap memiliki polisi yang sehat. Perdebatan seperti ini bagai perspektif yang tak ada ujung pangkal, mana yang lebih dahulu: ayam atau telur. Menurut saya, polisi memang tidak perlu marah atau sakit hati. Semua hal yang menyebabkan masyarakat tidak senang, benci, dan tidak percaya kepada polisi harus dibenahi. Caranya adalah dengan membina petugas polisi yang hampir 400 ribu. Melakukan ini bukan hal mudah. Lebih dari 95 persen adalah petugas bintara di lapangan yang bervariasi kemampuan dan pengetahuanya. Bahkan, ada yang sejak lulus hingga pensiun tidak lagi pernah belajar selain di SPN. Pimpinannya dan sistem pembinaanya adalah "marah dan merintah". Kalau anak buahnya salah: gebuk dan hajar. Keteladana ditunjukan dalam gaya hidup yang hedonisme. Itulah yang ditiru anak buahnya dalam menghadapi masyarakat. Tidak semua memang. Di lain pihak, masyarakat kita sulit memberi apresiasi dan berat untuk memberikan dukungan yang baik. Semua dipukul rata. Di kalangan internalpun bisa terjadi bibit-bibit yang baik namun karena dianggap tidak loyal maka dicari cari kesalahannya, dan akhirnya dimatikan. Mengapa? Karena dianggap ancaman yang dapat merusk previlage-previlage 333
oknum-oknum kampret. Jika hanya mencari kesalahan dan saling menyalahkan, maka kebencianlah yang akan merajalela. Kebencian ini akan memutus simpul-simpul harapan, kepercayaan, bahkan bisa mematikan cinta dan kasih yang sudah ada. Reformasi polri secara kultural merupakan bagian penting sebagai landasan dasar, pijakan ke depan yang memerlukan perubahan mind set and culture set di seluruh level (tingkatan). "Segala	sesuatu	ada	karena	dimengerti"	kata	filsuf	Berkley.	Artinya, pengertian-pengertian inilah yang harus dibangun baik secara manajerial maupun operasional melalui pendidikan. Yang dilakukan polisi bukan lagi atas perintah bapak ini atau bapak itu, melainkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan tugas dan tanggungjawabnya. Tugas polisi bukan lagi dengan "pokoke" tetapi secara rasional mampu menjelaskan bahwa menjadi petugas polisi disemua level adalah marketer-marketer Polri. Tentu saja yang membuat polisi tidak dipercaya tidak boleh lagi dilakukan. Spirit yang dikembangkan bukan mencari kesalahan atau saling menyalahkan, apalgi dengan kebencian, tetapi (1) belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, (2) siap menghadapi tuntutan dan ancaman masa kini, (3) mampu menyiapkan masa depan yang merupakan warisan dan landasan yang baik bagi generasi mendatang. CDL Jakarta, 2 Desember 2010 334
Kecerdasan Sosial "Hari ini (2 Desember 2010) polisi mulai menilang Rp750.000 bagi pengemudi yang ber-SMS, ber-BBM, bertelepon sambil mengemudi" (Info dari Radio 3 Jaya dan Elshinta). Kalimat di atas sebenarnya adalah peringatan tentang keselamatan dan keteraturan atau ketaatan dalam berkendara. Namun, para provokator mengipas- ngipas dengan bumbu denda yang bernilai tinggi berbagai hal yang menakutkan. Setelah menghembuskan isu, menyusuplah ia hilang entah ke mana. Tinggal polisi lagi yang di komplain sana sini. Kemajuan teknologi telah berdampak pada penyesatan bagi warga masyarakat yang dengan tenang dalam hidup dan kehidupanya tetapi tiba-tiba harus berhadapan dengan ancaman denda besar. Timbul berbagai isu yang tentu saja menyudutkan polisi. Isu yang dilemparkan tentang biasanya tentang penegakkan hukum, pelayanan publik, kelancaran lalu lintas,	kasus	Gayus,	kriminalisasi	KPK,	konflik	sosial,	pemilu,	pemilukada, keselamatan, sampai isu merapi hingga monarki. Isu- isu ini merupakan cat hitam yang mencoreng muka. Dampaknya walaupun tidak mematikan, tetapi cukup memalukan dan sosial kosnya tinggi sekali. 335
Semua yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan akan berdampak pada kepolisian. Bahkan, bisa saja isu beralih kapada polisi dan sasarannya berbalik kepada polisi. Segala hal yang berkaitan dengan keteraturan sosial polisi akan turun tangan dan menanginya. Proses dan cara menanganinya kadang mengabaikan seni manata keteraturan sosial sehingga tampak kaku dalam pemolisianya. Dengan demikian penangananya terkadang bukanya menyurutkan api, malah seakan menyiram bensin sehingga makin besarlah kobarannya. Lagi-lagi polisi menjadi sasaran antara atau pengganti sasaran. Kecerdasan sosial bagi polisi dan masyarakat memang perlu ditumbuhkembangkan agar tidak mudah diprovokasi atau dipancing emosinya. Apabila keduanya terpancing, lagi-lagi masyarakat dan polisi yang dirugikan. Melalui kecerdasan sosial ini polisi maupun masyarakat bisa menjadi peka, peduli, dan bisa bersinergi sehingga tidak mudah diprovokasi. Dadi polisi kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane. Polisi memang harus mengubah strategi pemolisianya agar tidak lagi sebatas penegakkan hukum, crime figter, tetapi juga masuk pada kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, mengembangkan kemitraan, dan jejaring serta membangun wadah-wadah solidaritas sosial untuk mewadahi kegiatan- kegiatan yang proaktif. Dengan tumbuh dan berkembangnya kecerdasan sosial itu, harapan untuk mengikis tindakan-tindakan yang irasional, anarkis, dan pamer ketololan diminimalisir atau bahkan dihilangkan. CDL Jakarta, 3 Desember 2010 336
Akpol Pusat Unggulan Candi Baru yang tak kan kulupa Tempat kita berlatih bersama Siang malam selalu ditempa Menjadi polisi yang jaya... Penggalan lagu di atas merupakan gambaran candi baru lembaga pendidikan yang merupakan persemaian kader-kader pimpinan Polri yang akan membawa kejayaan bagi kepolisian di masa yang akan datang, Akpol merupakan tempat pembinaan dan penempaan para taruna dan taruni yang perkasa agar mempunyai jiwa dan watak seorang polisi yang profesional, unggul, dan beretika. Tempaan ini juga unggulan juga baik para pembinanya, dosen, maupun pelatihnya. Tempat, sarana, dan infrastrukturnya didukung oleh sistem yang modern berbasis teknologi informasi yang modern pula. Pendidikan di Akpol menyiapkan para polisi penjaga kehidupan, polisi pembangun peradaban, dan polisi pejuang kemanusiaan. Diharapkan mereka mempunyai tekad dan semangat juang yang tinggi serta kecintaan dan kebanggaan akan institusi, negeri, dan bangsa tercinta. Kami putra nan perkasa ... Taruna Akpol ... 337
Tegak tegas dan wibawa, taruna Akpol..... Biarpun badan hancur lebur kita pun kan tetap bertempur... Lebih baik kami pulang nama daripada gagal di medan perwira Majulah, ayo maju, maju taruna Akpol ... Pertempuran dalam lagu di atas merupakan analogi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Lagu-lagu tadi memberikan spirit bagi para taruna untuk unggul baik otak, otot, dan hati nuraninya mehingga mereka mampu menjadi bibit unggul sekaligus kader Polri di masa depan. Keunggulan Akpol dapat ditunjukan dari hal-hal berikut. 1. Konsep Akpol dalam mencetak para perwira polisi dijabarkan dalam tiga prisip dasar, yaitu polisi yang bermampuan sebagai (1) Penjaga Kehidupan, (2) Pembangun Peradaban, dan (3) Pejuang Kemanusiaan. Konsep tersebut merupakan fondasi yang kokoh bagi pilar-pilar kepemimpinan Polri dalam mewujudkan tiga konsep dasar Polri tersebut. Penghayatan dan pengimplementasian tiga hal tersebut bukan atas ketakutan, keterpaksan, atau kepura-puran, melainkan kesadaran, kepekaan, kepedulian, dan tanggungjawab. Keunggulan	Akpol	bukan	pada	penampilan	fisik	dan	seragamnya semata atau kekejaman senior kepada yunior atau tentang hidup yang sulit tetapi bagaimana para taruna itu mampu mengembangkan kemampuan intelektual secara kritis, cerdas, kreatif, dan inovatif. Mereka harus mampu membangun solidaritas dan karsa yang kuat serta menyadari bahwa dirinya dipersiapkan menjadi polisi dan pemimpin yang humanis di masa depan. 2. Personil yang mengawaki penyelenggaraan pendidikan di Akpol adalah petugas-petugas Polri yang unggul, andal, 338
cerdas, kreatif, inovatif, profesional, dan memiliki track record baik di kepolisian. Mereka mempunyai standar kompetensi nasional maupun internasional. Mengapa demikian? Karena mereka merupakan role model para taruna. Apabila pembinanya seperti kutu loncat apalagi bermasalah, para taruna dipastikan mendapat pengaruh buruk. 3. Sistem pendidikan dirancang secara modern dan mencerminkan scientific policing. Sistem yang ketinggalan zaman dan tidak televan lagi di Akpol telah lama ditinggalkan. Dengan demikian, Akpol akan menjadi model polisi ideal pada tingkat penyelia (first line supervisor). 4. Menjadi think thank bagi Polri atau siapa saja yang akan belajar tentang kepolisian dan pemolisian. Dalam konteks ini Akpol mampu menjadi pusat studi dan konsultasi kepolisian. 5. Kurikulum dan sistem pengajarannya mampu membangun sistem	edukasi	yang	unggul,	baik	secara	akademik,	fisik,	ketrampilan, maupun moral. 6. Para taruna Akpol merupakan bibit unggul yang bukan produk KKN. Sejak awal mereka telah mampu menunjukan prestasi dan keunggulan yang dapat dijadikan indikator profesionalitas, kecerdasan, bermoral, dan modern. 7. Akpol adalah tempat belajar yang aman, nyaman, dan artistik dari segi arsitektur. Lingkungan sosial, interior dan eksterior terawat dengan baik. Kompleksitas pembangunan Akpol untuk dapat menjadi pusat unggulan sangatlah berat, namun tujuh hal di atas ditambah kepenimpinan dan political will yang kuat akan menjadikan Akpol mampu menyiapkan perwira bhayangkara yang unggul otak, otot, dan hati nuraninya serta siap diterjunkan di masyarakat. Dulu, aku bercita-cita menjadi seorang taruna berdiri tegak gagah perkasa tunaikan tugas yang mulia 339
Tegar, tegas, penuh wibawa, serta tak putus asa Tunaikan tugas para perwira, tunaikan dengan penuh rasa bangga. Kini aku sedang ditempa dalam kawah candi semarang lupa kawan lupa saudara lupakan saja semuanya Saya tahan sakit sampai masuk rumah sakit Saya tahan menderita karena diriku di tempa Hatiku tetap gembira ... Gembira selamanya ... Spirit Akpol yang unggul adalah tegar, tegas, penuh wibawa, semangat, tak putus asa, dan senantiasa berbahagia. CDL Jakarta, 4 Desember 2010 340
Damarwulan Pada jaman kerajaan majapahit yang diperintah Ratu Kenconowungu yang dibantu oleh patih Logender mewujudkan Majapahit yang aman tenteram gemah ripah lohjinawi. Namun sayangnya di ujung pulau Jawa di daerah Blambangan bupati yang bernama Minak Jinggo memberontak dan ingin memperistri Ratu Kencono Wungu. Tak satupun yang brani melawannya. Minak jinggo terkenal sakti mandraguna. Ia memiliki pusaka Gada Besi Kuning. Pada suatu hari patih logender mendapat pegawai baru yang bekerja sebagai pemelihara kuda-kuda di kepatihan. Yang bernama Damarwulan. Damarwulan gagah dan tampan ia ditemani pembantu yang setia sabdo palon dan noyogenggong. Patih logender punya 3 anak yang pertama Layang Seto, yang kedua Kumitir dan yang ketiga seorang putri Anjasmoro. Putri Anjasmoro jatuh cinta dengan Damar Wulan dan menikahlah dengan Damar Wulan. Walaupun sudah menjadu menantu Patih Logender, Damar Wulan tetap menjadi pemelihara kuda, Layang Seto dan Kumitir iri dan dengki dengan Damarwulan. Mereka selalu berusaha mencelakainya. Pada suatu hari Ratu Kencono wungu bermimpi kalau jinggo. Maka Damarwulan mampu mengalahkan Minak 341
dipanggilah Damar Wulan menghadap Ratu Kencono Wungu dan siap melaksanakan tugas berat melawan minak jinggo. Sesampai di alun-alun Blambangan Damarwulan berteriak- teriak menantang Minakjinggo. Betapa terkejutnya abdi setia Minak Jinggo yang bernama Dayun berlari-lari memberi tahu tuanya. tanding antara Damarwulan dengan minak jinggo. Dan Damarwulan dapat dikalahkan. Damarwulan dipenjara. Keberanian Damar Wulan menantang Minak Jinggo diketahui istri-istri minak jinggo Suhito dan Puyengan yang sudah tidak tahan hidup bersama Minak Jinggo membantu melepaskan Damarwulan dari penjara dan mengambil gada besi kuning pusaka andalan Minak Jinggo. Tak berapa lama terjadilah perang Kembali Damarwulan menantang Minak jinggo. Terkejutlah Minak Jinggo melihat Damarwulan di luar penjara dengan membawa gada besi kuning pusakannya. Saat perang tanding antara Damarwulan dengan minakjinggo, dengan mudah damarwulan memenangkannya. Ia memenggal kepala minakjinggo. Lagi-lagi Damarwulan dicederai oleh Layang Seto dan Kumitir namun istri Minak Jinggo (Suhita dan Puyengan) menghadap Ratu Kencono Wungu dan memberi kesaksian kalau yang mengalahkan Minak Jinggo adalah Damar Wulan. Damarwulan menikah dengan Ratu Kencono Wungu dan menjadi raja di majapahit dan memerintah dengan adil dan bijaksana. CDL Pekanbaru, 05 Desember 2010 342
Standardisasi Menjaga Mutu dan Meningkatkan Kualitas A standard is a document that establishes uniform engineering or technical specifications, criteria, methods, processes, or practices.selain arti dari standar, bisa dimaknai beragam namun pada prinsipnya sama yaitu, bisa menjadi sandaran atau penyangga agar tidak jatuh, pedoman atau bingkai kerja agar setidaknya memenuhi persyatan yang dibutuhkan atau diinginkan, sebagai arah dan penjuru dalam melanjutkan perjalanan atau perjuangan. Standar dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian (standar estetika, standar logika, stantar etika ) yang sebenarnya dapat dilihat dari aspek administrasi, hukum, moral dan operasionalnya yang juga dapat dijabarkan pada man, metode, material dan money). Di Negara-negara maju kita bisa melihat di toilet saja ada standarnya contoh kecil : di closet ada tertulis sebagai jaminan kualitasnya "American standard ". Untuk dikencingi (kasarannya) saja memakai standar apalagi yang lainnya. Standar ini merupakan bagian dari kualitas mutu dan sebagai 343
tanda salah satu bentuk kemajuan atau tingkat peradaban. Semakin tinggi standarnya semakin maju dan semakin tinggilah tingkat peradaban. Standar ini memacu kinerja meningkatkan kualitas kinerja. Standar untuk kegiatan atau penentuan apa saja merupakan bagian dari akuntabilitas. Sebagai contoh untuk menjadi pemimpin selain harus memenuhi standar akademis, admistrasi perlu juga ada track recordnya yang masuk standar kriteria bagi seorang pemimpin pada setiap levelnya. Standar-standar tersebut merupakan bagian untuk menjaga kualitas atau kendali mutu serta sebagai bagian dari akuntabilitas. Mengapa standar itu penting ? Karena standar ini dapat menjadi tolok ukur dan kinerja dan sebagai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dikerjakan baik secara administrasi, secara hukum, dan secara moral. Dalam membangun karakter yang mampu untuk mencapai profesionalisme, keunggulan dan etics diperlukan standardisasi. Standardization or standardisation is the process of developing and agreeing upon technical standards. Standardisasi dapat dibangun mencakup : 1. Standardization of work input 2. Standardization of work process 3. Standardization of work out put SNI (Standar Nasional Indonesia), walau masih ada kelemahan dan kekurangan di sana sini tetapi setidaknya langkah awal sudah dicanangkan, langkah pertama sudah di lakukan. Menyamakan persepsi di masyarakat majemuk Indonesia memerlukan kerja keras dan pemahaman yang mampu membangkitkan kepercayaan publik. Apabila tidak mampu mendapatkan kepercayaan dari publik maka akan menjadi isu yang kontra produktif dan menjadi 344
bumerang bagi kemajuan dan perkembangan serta peningkatan kualitas yang diharapkan. Penerapan standar merupakan bagian dari penataan sosial yang mencakup prosedur-prosedur yang harus dikerjakan. Dalam institusi dikenal standard operation procedure (SOP) yang mencakup: a. Apa yang harus dilakukan b. Apa yang tidak boleh dilakukan c. Produk-produk yang harus dihasilkan d. Sanksinya kalau melanggar SOP tersebut bukan dari top down saja tetapi juga dibangun secara bottom up juga. Di buat juga aspek estetika, ekonomi, lalu lintas, kesehatan, keselamatan, dan sebagainya. Bagaimana kalau tidak ada standar dan yang ada di bawah standar ? Jika tidak ada standar dapat dikatakan mutu dan kualitasnya diragukan, baik kinerjanya, produknya, sdmnya, prosesnya dan sebagainya. Semua akan merambat kemana-mana. Akan merusak dan menjadi benalu. Contoh kecil standar untuk bekerja (SOP) bila tidak ada dapat dipastikan profesionalismenya rendah, ini menimbulkan system-sistem kekerabatan atau system-sistem yang personal, clique (klik-klikan), yang tidak fair. PGPS (Pinter Penghasilan Sama) atau PGSS (Pinter goblok sama saja) . Tidak perlu berpikir keras, menghilang juga tidak apa-apa apalagi dia punya banyak uang, semua akan dibelinya, semua akan dianggap enteng dianggap kecil. Semua berlomba ABS (asal bapak senang) akhirnya mengalahkan rasionalitas dan realitas. Kalau kita analogikan dalam cerita Hans Cristian Andersen :" Raja Gila Pakaian" yang berkeliling kota telanjang. Karena takut dikatakan tidak mempunyai mata smart, yang melihat hanya orang-orang yang 345
cerdas saja. Bisa jadi kejadian-kejadian sekarang ini bagai cerita konyol pandir kelana, nasrudin hoja. Menghabiskan energi yang tidak jelas memamerkan ketololan agar nampak cerdas. Dampak tidak adanya standardisasi adalah tumbuh dan berkembangnya birokrasi yang tidak rasional, feodal, otorier, patrimonial. Apa kata ndoro itulah sabdo pandito ratu. Pemimpin tidak perlu susah cukup hanya marah semua akan berubah menjadi indah. Ndoro-ndoro dalam sistem yang tidak ada atau standardisasinya hanya untuk seremonial akan begitu otoriter bisa asal njeplak dan akan diikuti catrik-catriknya. Apabila tidak aman ia akan mengeluarkan idu geni, siapa yang dijilat mati. Semua bawahannya dibuat hutang budi, penuh ketergantungan dan bahkan akan setengah mati atau mati sungguhan kalau tidak memberikan buluh bekti. Dalam ceritera petruk dadi ratu, sang raja belgeduelbeh (petruk) semaunya yang mampu menghentikan keangkaramurkaanya dan menyadarkan akan ketololannya adalah ki lurah Semar Bodronoyo,sang pamomong, mbegegeg ugeg ugeg,yo bojo gati, yang sebenarnya sang Hyang Ismoyo, sebagai dewo kamanungsan, yen dewo kok katone popo sudro yen manungso kok mowo tejo. Semar adalah simbul rakyat, sang pemberi mandat, amanah dan kekuasaan, dialah simbul people power, fox populi fox dei (suara rakyat suara Tuhan). Merekalah yang terus diutamakan, merekalah yang harus disejahterakan, walau mereka miskin papa mereka menjaga kenikmatan dan mempercayakan kekuasaannya kepada ndoro-nodro di semua lapisan. Sayang kalau dilupakan apalagi disia-siakan, ia bisa muncul sebagai kekuatan yang mampu mematahkan leher ndoro-ndoro yang bedigasan dan yang kemaruk dengan kewenangan dan kekuasaan. CDL Jakarta, 07 Desember 2010 346
Lawan Terorisme ? kemanusiaan, pembunuh kehidupan, cermin ketololan, tindakan yang mempermalukan dan menjatuhkan citra bangsa, perusak peradaban, tindakan pengecut dan sebagai banyak lagi ungkapan yang bisa dilabelkan pada gerakan-gerakan para teroris. Terorisme merupakan kejahatan Teroris kejahatan kemanusiaan : sasaran para teroris adalah merusak keteraturan sosial agar masyarakat yang produktif terhambat,	terganggu	bahkan	dapat	dimatikan	produktifitasnya.	Dan	mengganggu	produktifitas	mengorbankan	banyak	manusia,	hidup dan kehidupannya. Para teroris melabel sesamanya tidak lagi sebagai manusia. Homo homini lupus (manusia menjadi serigala sesamanya atau bagi manusia lainnya). sasarannya adalah manusia dan yang paling ekstrim adalah membunuh manusia dan kehidupanya karena yang diserang masyarakat sipil atau tempat-tempat	yang	menjadi	simbol	produktifitas	dan	penjaga Terorisme pembunuh kehidupan 347
kehidupan. Seakan ingin mencabut kehidupan manusia sampai keakar-akarnya. Mereka tidak mempedulikan hidup dan kehidupan manusia lainnya, yang bisa menderita, cacat, terbunuh atas kelakuannya. Mereka mematikan usaha sehingga orang harus bangkrut karena orang takut berkunjung ke Indonesia dan usaha- usaha yang memerlukan keamanan dan kenyamanan akan penuh dengan ketakutan. Terorisme Cermin ketololan : menunjukan tindakannya adalah keterbatasan wawasan yang diandalkan emosional dan spiritual. Pelaku-pelaku lapangan adalah orang-orang yang tergolong frustasi dan terbatas wawasannya yang diperalat para aktor intelektualnya. Tindakan-tindakan anarkis mencerminkan kebodohannya, ketidak mampuan memperjuangkan sesuatu tujuannya dengan pemikiran, otaknya maupun karya-karyanya. Ketololan lainnya marah atau tidak senang dengan bangsa lain bangsa nya sendiri diserangnya . Lagi-lagi tolol karena otaknya bukan orang Indonesia. Terorisme mempermalukan dan merusak citra dan nama baik bangsa: jelas ini merobek dan menodai ibu pertiwi, jelas- jelas tidak ada rasa nasionalisme. Bangsanya, negaranya tempat ia lahir hidup bahkan kelak mati juga di tanah warisan leluhurnya diinjak-jinak dengan tindakan-tindakan ketololannya. Dan mempermalkuan bangsa ini nila setitik rusaklah nama baik bangsa ini. Dilabel sebagai bangsa bar bar, bangsa yang mengandalkan kekerasan dan kekejaman. : perusakan peradaban lagi-lagi peradaban yang terbangun, keharmonisan, sinergitas dikoyaknya dan dihancurkan. Ia menganggap dirinya manusia dan memonyetkan orang lain dengan caracara kebiadaban. Merusak tatanan sosial dan keteraturan sosial adalah perusak peradaban. Karena dengan demikian akan diikuti ajaran-ajaran yang membinatangkan manusia dan menyesatkan. Terorisme perusak peradaban 348
Terorisme tindakan pengecut: inilang lempar bom sembunyi diri. Pengecut karena tidak berani adu muka menikam dari dalam selimut.	Bagai	serigala	berbulu	domba,	penuh	kemunafikan.	Sasarannya orang-orang sipil atau kelompok yang lemah dan harus menjadi bagian produktif dengan cara-cara militer. Merusak rumah sendiri dengan penuh kebanggaan. juga menodai dan menghianati kesucian dan ajaran-ajaran suci dengan berbagai tindakan yang tidak suci dan jauh dari kesucian. Dan merusak reputasi dan nama baik serta citra. Sebenarnya terorisme Akan dibiarkan kah ini terus hidup tumbuh dan berkembang ataukah harus kita lawan? Memerangi dan melawan terorisme ini merupakan memerangi kebodohan, bahkan kegilaan, ketrbelakangan mental bahkan juga manusia yang sudah setengah binatang. Tidak semua harus dengan cara-cara militer dan ketegasan serta penindakan hukum saja tetapi juga bagaimana memperbaiki peradaban dan tatanan serta keteraturan sosial, menyadarkan bahkan harus memanusiakan manusia. CDL Jakarta, 8 Desember 2010 349
Harapan dan Kenyataan: Hubungan Polisi dan Masyarakat Masyarakat berharap banyak kepada polisi tetapi apa yang didapatnya tidak selalu sesuai dengan yang diidamkan. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh polisi untuk memperbaiki citra dan memenuhi harapan masyarakat tampaknya sudah bisa dibilang luar biasa. Akan tetapi, lagi-lagi prestasi itu bagai hujan setahun disiram panas sehari. Semua yang baik dan mengangkat nama baik polisi merupakan celebrity case saja, namun daily casenya memble bagaikan lomba panjat pinang yang tidak kompak; satu mendorong satu menarik, terus begitu saja, bagai jasa tak terhimpun dosa tak terampun. Seperti kita ketahui, masyarkat makin cerdas dan makin rasional namun sebagian dari aparatnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, bahkan beberapa oknum masih sukja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Semangat penjajah pada oknum- oknum ini masih saja ada: "pokok e...." semua harus mengikuti maunya; tidak bisa diajak diskusi. Sembilan puluh persen lebih anggota Polri adalah para 350
bintara. Mereka berwawasan terbatas. Bahkan, dari mereka ada yang cuma lulusan SPN. Hingga pensiun, orang ini tidak pernah pindah dari tempat tugasnya yang itu-itu saja. Kalau orang itu bisa belajar sendiri dan mampu mengembangkan kemampuanya tentu tidak ada masalah dalam bertugas. Tetapi kalau tidak dan lingkunganya serta pimpinannya hanya pandai memerintah dan marah, itulah yang ditiru. Di dalam masyarakatnya yang cerdas, aparat	demikian	tidak	akan	nyambung	sehingga	terjadilah	konflik;	masyarakat terpaksa menuruti apa kehendaknya. Terjadilan luka batin dalam diri masyarakat yang kemudian terebar ke mana- mana. Akibat dari luka batin ini adalah keluarnya berbagai gerundelan, olok-olok, dan cibiran di tempat-tempat nongkrong. Yang diolok dan yang dicibir, karena merasa paling terhormat, merasa harga dirinya dijatuhkan sehingga tak segan-segan melawan dengan cara- cara yang tak lagi melihat makna dan nilai serta harga diri. Semua hantam kromo. Akhirnya, kedua pihak saling dendam dan saling menjauhlah jarak. Memang olokan dan cibiran itu menyakitkan hati. Dalam siautais demikian, tanggung jawab lagi-lagi dibebankan kepada para bintara yang kebanyakan memiliki kemampuan dan wawasan terbatas. Tugas yang begitu besar dan menentukan martabat institusi kepolisian tidak selayaknya hanya dibebankan kepada mereka karena risikonya terlalu berat.. Dari statement di atas pasti ada yang merasa marah atau tersinggung karena kuatnya keangkuhan dan ego. Orang-orang ini cenderung saling menyalahkan karena merasa benar sendiri sehingga tidak mau mengalah. Tentu saja tidak akan ada solusi karena tidak pernah mampu belajar dari kesalahan. Label buruk kalau sudah berkembang menjadi kebencian akan sulit di perbaiki. Kebencian itu sudah menjadi kriminalitas (hate crime). Sedihnya, lagi kalau sudah saling membenci seperti itu, 351
ledakan akan mudah, tinggal menunggu pelatuk dan pemicunya. ini mudah dimanfaatkan oleh para	provokator	yang	tidak	suka	masyarakat	ini	aman.	Konflik	masyarakat dengan polisi menjadi stimulus sekaligus pemicu yang menjadi	pendorong	bagi	terjadinya	ledakan	konflik	sosial. Kondisi-kondisi seperti Untuk menyikapi hal tersebut, yang terpenting adalah lapang dada dan membukan hati untuk mencarikan solusi yang tepat dan diterima semua pihak. Keterbukaan dimulai dari komunikasi, baik secara formal dan nonformal, dialog dan membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Rekonsiliasi antara polisi dan masyarakat tentu merupakan program utama dan pertama yang harus terus dijalin dengan tujuan membina hubungan harmonis dan sinergis secara berkala. Dalam menghadapi berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan, Polisi memang harus tegas tetapi polisi juga harus humanis, empati, santun, dan mengacu pada supremasi hukum. Polisi harus memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Polisi juga harus memahami corak masyarakat dan kebudayaaanya sekaligus memahami kearifan lokal setiap kelompok masyarakat. Dalam membangun rekonsiliasi dengan masyarakatnya dasarnya adalah ketulusan, tidak boleh dengan kepura puraan, bukan juga atas perintah pimpinan, bukan juga karena sesuatu. Tetapi semua itu karena kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai aparat pelindung, pelayan, pengayom dan penegak hukum. Membangun hubungan dengan masyarakat memang bukan hal yang sederhana. Saya ibaratkan dua orang yang sedang berpacaran, apabila dimulai dengan hal-hal yang didasarnya oleh rasa cinta yang tulus dan saling percaya semuanya akan berkembang menjadi teman hidup. Apabila tindakan hanya dilandasi oleh kepura-puraan dan ketidaktulusan hati tindakan 352
itu akan melebar menjadi pertengkaran. Putus pula hubungan; masing-masing menyimpan dendam dan kebencian. Program community policing yang diaplikasikan dalam krogram polmas seharusnya menjadi perekat bagi rekonsiliasi sosial guna membangun kemitraan warga dalam menjaga kamtibmas.	Polmas	akan	mencegah	terjadinya	konflik	dan	gangguan kamtibmas. Dengan memelihara kamtibmas, polisi sudah berada dalam posisi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Memenuhi harapan masyarakat terhadap kinerja polisi instan, parsial, dan memang tidak bisa dilakukan secara konvensional tetapi harus terpadu dan berkesinambungan. Tentu saja pembangunan dan peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kualitas SDM polisi amat penting dalam rangka memahami kebutuhan masyarakat akan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, perlu diterapkan pola-pola pemolisian yang dibangun	berdasarkan	komunitas,	baik	secara	geografi	(area) maupun kepentingan-kepentinan (community of interest). Semua itu harus juga didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi agar upaya pencegahan dapat dilaksanakan dalam sistem yang terpadu dan berkesinambugan. CDL Jakarta, 8 Desember 2010 353
Komunikasi dan informasi Komunikasi dan informasi adalah perekat dan mata hati bagi bagi cakrawala berpikir untuk memanusiakan komunikasi dan manusia. Namun sayangnya, informasi kadang dipandang sebagai sebelah mata atau pelengkap penderita; butuhkan tetapi tidak diinginkan. Dalam birokrasi patrimonial yang tidak rasional, bagian atau fungsi penting yang berfungsi sebagai cara untuk mengangkat citra dibiarkan kering dan layu. Orang diberi seabrek tugas beban namun tanpa dukungan political will hingga anggaran disediakan seadanya. Komunikasi boleh diibaratkan sebagai jembatan hati untuk saling	memahami	selain	sebagi	peredam	konflik	dan	saluran- saluran untuk menyuarakan isi hati. Dengan komunikasi yang baik akan terbangun sistem yang baik dalam rangka membangun jejaring dan kemitaan. Komunikasi dan informasi dapat juga menjadi ikon kemajuan ilmu pengetahuan dan modernitas. Berbagai upaya peningkatan kinerja bersumber pada kemajuan komunikasi dan informasi. 354
Sebagai inti birokrasi sebuah negeri, siapa yang lebih banyak menguasai informasi dan menguasai komunikasinya dialah yang unggul karena dipastikan dapat mewujudkan layanan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan transparan. Pada birokrasi yang korup, bagian ini setengah dimatikan karena akan mematikan previlage ndoro-ndoro yang kuno, feodal, dan korup tadi. Apalagi mereka yang dipilih berdasarkan maju tak gentar membela yang membayar, pasti orang-orang ini anti akan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi. Mengapa demikian? Dapat dipastikan komunikasi dan informasi akan membongkar segala borok dan tipu muslihat si korup tadi karena sistem modern ini bisa menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Kemajuan di bidang komunikasi dan informasi seharusnya menjadi agen bagi kemajuan reformasi birokrasi di segala bidang. CDL Jakarta, 9 Desember 2010 355
Kepercayaan adalah Segalanya "Kelangan bondo iku ora kelangan, kelangan nyowo iku kelangan separo, kelanganm kapercayan, kelangan sak kabehane." Terjemahannya: "Kehilangan harta itu tidak kehilangan, kehilangan nyawa itu kehilangan setengah saja, kehilangan kepercayaan kehilangan semuanya." institusi publik milik pemerintah, apabila pemerintahanya tidak bubar ia akan selalu ada walau tidak memiliki prestasi dan karya. Namun, institusi itu bisa saja bangkrut karena tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya atau dari berbagai pemangku kepentingan. Kepercayaan adalah pilar utama tegaknya suatu institusi. Bisa dibayangkan dalam institusi yang terkecil sekalipun bila sudah tidak saling mempercayai apa jadinya. Ibarat kepala, kaki, tangan semua berjalan sendiri-sendiri tanpa arah dan tujuan. Tentu saja ini akan jadi bahan cemoohan dan hujatan di sana sini Bagi Membangun kepercayaan adalah hal yang tidak mudah karena perlu usaha keras, tekun, dan sungguh-sungguh. Kepercayaan adalah buah dari ketulusan. Apabila ssseorang tulus dalam melaksanakan tugas maka kepercayaan akan diperoleh dengan 356
sendirinya. Kepercayaan bukan suatu rekayasa, bukan produk seremonial	tetapi	karya	hati	yang	dirasakan	secara	signifikan	manfaatnya bagi kehidupan. Kepercayaan mejadi sesuatu yang hakiki bagi suatu institusi. Kepercayaan menjadi suau nilai yang tertinggi bagi sebuah prestasi kerja. Kepercayaan juga merupakan hasil dari profesionalisme dan ketulusan bekerja. Untuk mencapai kepercayaan tidak mungkin melakukan hal-hal yang menyebabkan ketidakpercayaan seperti di bawah ini. 1. Ketidakprofesionalan (lambat, SDM tidak kompeten, tidak ada standardisasi, sarpras konvensional, cara kerja parsial). 2. Masa bodoh, 3. Tidak ada empati. 4. Arogan. 5. Penyalahgunaan kewenangan. 6. Melakukan tindak kekerasan baik dengan kata-kata maupun fisik. 7. Melakukan atau terlibat KKN 8. Sistem birokrasi yang feodal, tidak rasional. 9. Didominasi kelompok-kelompok atau klik-klik tertentu yang berdasarkan pendekatan personal. 10. Kuper, katrok, dan deso, wawasan dangkal, tidak mempunyai strategi dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak mampu melihat jauh kedepan. 11. Produk kinerja yang tidak berdampak pada manfaat yang signifikan	oleh	masyarakat. Bisakah kepercayaan dicapai dengan cepat? Tentu tidak semua harus melalui proses yang saling terkait satu dengan lainya. Walaupun tidak cepat, namun langkah pertama sebagai fondasi dasar harus sudah dimulai dan disiapkan. Generasi 357
ke depan diharapkan dapat bekerja lebh baik dibandingkan generasi sekarang ini. Untuk mencapai hal itu, perlu disiapkan sebuah komitmen dan integritas, yakni (1) mampu belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, (2) mampu menghadapi masalah-masalah masa kini, dan (3) mampu menyiapkan rencana bagi masa depan. Kepercayaan merupakan buah dari ketulusan dan profesionalisme yang ditunjukan oleh kinerja dan produknya yang	signifikan	dapat	dirasakan	oleh	masyarakat.	Memang	ada	yang langsung namun juga ada yang tidak. Semuanya sebagai satu sistem yang saling terkait satu dengan lainya. Tidak mudah memang, tetapi dengan adanya standardisasi dan komitmen, batu pijakan sudah disiapkan, tinggal ditumbuhkembangkan saja. Harapan ke depan, apa yang dilakukan sekarang akan dipanen di masa yang akan datang. Pendahulu yang cerdas, bijaksana, dan bermoral adalah pendahulu yang mampu menyiapkan segala sesuatu untuk dijadikan warisan yang monumental, melegenda, bahkan master piece. CDL Pekanbaru-Jakarta, 11 Desember 2010 358
Birokrasi Feodal, Konvensional, dan Tidak Rasional "Mohon maaf, ndoro sedang dinas luar kota, jadi ya mohon bersabar. Tolong tunggu sampai beliau kembali. Kami tidak berani menelepon, karena beliau sedang sibuk. Mohon mengerti kami kalau tidak sowan dan sungkem langsung itu tidak etis dan merendahkan beliau. Kalau beliau marah semua yang jadi sasaran akan dicabutinya dan pasti mati seketika. Jadi mohon sabar ya daripada ndoro kecewa dengan sikap Saudara yang nungkak kromo." Penggalan penjelasan orang-orang terdekat ndoro yang sering disebut sebagai abdi kinasih (ABK) tersebut sebenarnya merupakan bagian ritual feodalisme atau birokrasi yang irrasional. Mereka mempertahankan kekunoaan sebagai wujud nguri-nguri warisan penjajah dengan gaya ndoroismenya agar dinilai mampu menjaga tradisi dan kehormatan; dinilai loyal, patuh, dan taat kepada atasan. Dengan demikian, para ABK tadi menempatkan dirinya benar- benar menjadi jembatan antara bos dan kawulo lainya. Apalagi 359
yang datang untuk meminta legitimasi ndoro hanya bermodal, cangkem, tanpa pelicin, pasti oleh para ABK akan dibuat pusing 12 keliling dan trataban. Jawaban 'sabar' memang menjadi tameng dan pembenar para ABK yang membuat gap yang antara ndoro dan anak buah yang lain atau dengan masyarakatnya. Ndoro seolah-olah dewa yang sangat berkuasa dan memaksa kawulo lainya tunduk menyembah. Dengan demikian, para ABK ini akan naik derajat sebagai penyambung lidah, jembatan emas, penghubung, bahkan mungkin penyebar isu. Harus diakui beruntunglah kita memiliki kosep 'sabar', karena hampir semua golongan meyakini bahwa orang sabar akan dikasihi Tuhan. Walaupun dalam situasi mendesak atau darurat, lagi-lagi kata sabar bagi sang hamba. Penggalan dialog di bawah ini merupakan contoh kefeodalan sebuah sebuah birokrasi. Perlu (P) : "Mas, saya ini perlu legitimasi ndoro secepatnya. email Karena mendesak, bagaimana?" lewat telepon atau ABK : "Sabar, mas. Itu jelas tidak mungkin. Saudara tahu to ndoro itu terhormat dan tinggi lho, jadi jangan main telpon lah. Saudara itu tau tata krama tidak? Telopon itu jelas mengganggu kesibukan Beliau. Apa lagi e-mal, jelas itu nungkak kromo, lha wong ndoro kita itu ndak usah e-mail-an saja sudah kelihatan cerdas dan bijaksana. Jangan dikira ndoro anti kemajuan dan gaptek lho. Wong beliau itu sering sekali lho mbelikan komputer. Lha coba pikir baik-baik, jangan menghina ya, beli saja mampu lima sekaligus bagaimana dituding gaptek dan ndak tahu komputer? Ati-ati mas ya memandang ndoro terutama di bidang teknologi. 360
P : Lho jangan nesu Saya kan hanya pingin tahu apakah ndoro itu ngerti komputer ndak sih? Kok ya sampeyan masih hidup di zaman sekarang ini. Apa saudara ini imortalitas? ABK : Eit ati-ati ya cangkem Saudara asal jangan njeplak sana sini. Saya ini memag abdi kinasih keturunan eyang leluhur punokawan sejak zaman Ramayana dan Mahabarta, lanjut lagi sampai zaman Damarwulan, Prabu Brawijaya. Mataram. Kami ini memang keluarga eyang sabdopalon dan noyogenggong yang memang trah yang ditakdirkan menjaga. P : Oooo alah, apa lagi ini.. ABK : Sekadar Saudara tahu ya, ndoro saya itu wong orang pejabat terhormat. Ya jelas tahu kalau komputer. Tinggal dawuh saja sudah beres, gitu saja kok repot. Ndak kayak situ yang sok ngilmiyah. Hayo canggih mana? Jadi, apa yang dilakukan di sini semua sudah sesuai dengan cita rasa ndoro, dan pasti semua sudah bener. Kan kamu tahu kalau ndoro can't do no wrong, ya nggak ya nggak ya nggak Kita boleh tertawa terbahak-bahak menertawakan cerita yang mengungkapkan betapa kunonya birokrasi tersebut. Yang menyedihkan lagi, ndoro seperti itu juga senang diperlakukan irasional oleh abdinya. Hampir pasti, setelah tidak jadi ndoro lagi, ia akan kena post power syndrome atau stroke. CDL Semarang 13 Desember 2010 361
Pendapat dan Pendapatan Sepertinya ada upayanya menbedakan atau memper tentangkan antara pendapat dengan pendapatan. Tidak adil memang apabila istilah di atas dilihat dari pekerjaan dengan hasilnya. Isu di atas menunjukkan adanya tempat basah dan tempat yang kering. Tempat favorit dan tempat yang dihindari. Dalam birokrasi yang patrimonial, konvensional dan cenderung korup ada sesuatu yang diagung-agungkan yaitu menjadi orang dalam, menjadi tanam keras, menjadi kliknya bapak ini atau ibu itu. Yang semuanya ditunjukan adanya kedekatan atau pendekatan secara personal. Kadang juga mengabaikan kompetensi yang dimilikinya. Orientasi bekerjanya bukan pelayanan kepada masyarakat tetapi kepada para ndoronya ("tentu tidak semua: ada selektif prioritas"). Terutama yang bisa memberikan, melindungi bahkan melanggengkan posisinya pada jabatan basah dan favorit. Akan mati-matian dilayaninya dan dijadikan cantolan bagi hidup dan kehidupan para cantrik (pemuja dan budak jabatan) dalam bekerja ( swargo nunut nroko endo). Pelayanan dan penghormatan kepada ndoro-ndoro itu begitu berlebihan dan begitu kelihatan feodalnya bahkan kalau kita ibaratkan ada orang matipun tak peduli yang penting ndoro jangan sampai tersinggung atau sakit hati. Apabila ndoro-ndoro itu tersinggung dan sampai mengeluarkan aji "idu geni" matilah 362
kampret-kampret bagai menjilat bara api yang tidak lagi sempat mengaduh atau berteriak kepanasan. jabatan (istilah dalam lagu bongkar Iwan Fals) mereka dalam memberikan penghormatan dan pelayanan saking berlebihannya menjadi tidak masuk akal. Sebagai contoh di hotel berbintang lima yang sudah standar internasional masih ditambahi anduk, alat madi, sliper, buah. Berbagai kotak upeti dan oleh-oleh, dan lain lain. Bahkan kalau bisa air nyapun diganti air bunga dari air mineral.Yang lebih istimewa ada back droop narsis dengan program-program kerja, untuk latar belakang makan malam. Bagi mereka-mereka yang diperbudak Menjadi ndoro, memang ditempatkan di menara gading yang seakan hidup penuh suka cita, di sana senang di sini senang. Bagai di negeri impian semua serba ada dan sudah terlayani semua. Ini sebenarnya rekayasa ciptaan bagai dalam negeri dongeng yang saat sadar setelah usai dan turun menjadi rakyat biasa, menjadi sakit dan yang menyakitkan apa yang diperlakukanya pada masa lalu diminta pertanggungjawabannya. Ya benar apa kata lagu Ahmad Albar: " dunia ini panggung sandiwara ceritanya mudah berubah ...". Para cantrik-cantrik yang banyak pendapatan walau pangkat tinggi begitu bangga tampil mondar mandir mengerjakan tugas- tugas	yang	sebenarnya	penuh	kemunafikan,	tertutup	topeng- topeng tipuan dan fatamorgana kenikmataan sesaat. Senyuman, sikap manis, gaya yang dibuat sesopan-sopannya. Sebenarnya pekerjaan yang tanpa banyak memggunakan otak. Tatkala ada pekerjaan yang sama waktunya : yang satu nyantrik (pelayanan dan melayani ndoro-ndoro dan yang satunya adalah mendiskusikan hasil penelitian untuk menentukan kebijakan masa depan. Yang dilihnya pekerjaan nyantrik yang tidak perlu pakai otak. Yang pakai otak dan berpikir dihindari bahkan diabaikannya . Ditengokpun tidak. 363
Bisa dibanyangkan betapa gejala gila ini merambat ke semua penjuru dan saraf birokrasi. Betapa pameran suatu birokrasi monarchi yang tidak rasional. Dan inilah akar yang membuat birokrasi patrimonial yang tidak rasional. Betapa semua masing- masing individu ingin dilayani secara personal. Tdk ada suatu cermin kerendahatian atau keteladanan untuk hdp sederhana, bersahaja. Contoh-contoh ini yang membekas di hati para cantrik- cantrik kampret yang merasa dimuliakan kalau bisa melayani ndoro-ndoronya sampai lidahnya gosong atau mengkeret (menjadi pendek). Apalagi sampai dilihat mampu mengurusi sopir-sopir, penyiapan kendaraan yang sampai ratusan jumlahnya, kamar yang sampai harus menggeser tamu-tamu lainnya. Previlage-previlage negeri impian inilah yang diidam-idamkan oleh para cantrik saat ia suatu ketika bisa naik menjadi ndoro. Mengapa bisa terjadi spt ini ? Karena yang diunggulkan tidak ada. Mau memamerkan apa selain menjamu dan melayani habis-habisan sehingga penilaian positif dari para ndoro tetapi melekat didadanya. Bisa dibandingkan saat berkunjung di negara yang maju dan modern, semua sesuai standar dan selalu saja ada ungulan-unggulan yang dipamerkan. Keunggulan mereka itu sebagai cita rasa otak dan hati nuraninya yang mulia yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia. Sebagai wujud profesionalismenya. Sedangkan pelayanan-pelayanan yang berlebihan adalah sebenarnya memamerkan ketololannya, atau karena ketidak profesionalannya dan menunjukan cita ras otak dan hatinya memang tidak ada yang untuk diunggulkan atau yang layak dipamerkan sebagai cermin kecerdasanya. 1. Akan ini terus hidup dan berkembang sampai nanti? 2. Yang pasti adalah ketidak pastian?. 3. Yang adil adalah ketidak adilan?. 4. Yang benar adalah ketidak benaran? 364
5. Yang cerdas adalah ketidakcerdasan? 6. Yang profesional adalah ketidak profesionalan? Merubah ritual para cantrik terhadap para ndoro merupakan akar dri bergesernnya nilai-nilai ideal menjadi yang aktual yang tidak sama bahkan bertentangan dan bahkan memalukan. Dalam reformasi birokrasi memang harus diamputasi, kalau tidak akan menjadi kanker kemana-mana dan bahayanya kalau kanker itu dibagian kepala, walah ... Njur piye mengamputasinya. Beberapa hal mengamputasinya antara lain : 1. Adanya political will yang kuat dan punya komitmen serta integritas 2. Adanya keteladanan di semua level 3. Nilai-nilai yang dihargai dan dihormati bukan pada pelayanan personal tetapi pelayanan kepada masyarakat 4. Ada standar-standar 5. Ada pilot proyek (percontohan) CDL Jakarta, 14 Desember 2010 365
Belajar dari Rasa Malu Rasa malu merupakan bagian dari harga diri. Adapun harga diri, adalah suatu rasa perasaan yang mendasar sebagai manusia, institusi, masyarakat bahkan sebagai negara akan harkat dan martabat dan keberadaanya mempunyai standar dasar atau mempunyai nilai. Rasa malu apabila dalam segala sesuatunya tidak sesuai atau berada di bawah dari standar yang telah menjadi bagian dari harga dirinya. Mempunyai standar bagi harga diri ini sangat penting dan inilah sebenarnya suatu bangsa, masyarakat, institusi atau seseorang dihargai atau dihormati sebagaimana yang seharusnya. Namun apabila tidak mempunyai atau standar atau nilai dan harga dirinya rendah maka tingkat rasa malunya juga rendah bahkan bisa saja tidak mempunyai rasa malu lagi. Rasa malu ini bisa menjadi pemicu untuk memotivasi untuk meningkatkan nilai atau harga diri. Dapat dilakukan melalui kinerja, produk-produk, karya, jasa, prestasi dan sebagainya. Rasa malu ini juga sebagai bagian dari upaya memperbaiki. Rasa malu dalam konteks ini bukan karena gengsi atau kesombogan. 366
Mempunyai rasa malu, berarti punya harapan maju, punya harapan untuk hidup tumbuh dan berkembang. Bisa dibayangkan kalau tidak mempunyai rasa malu, ini berarti sudah mati rasa. Hilang kepekaan, kepedulian bahkan bisa dikatakan pupus atau punah harapan. Sebagai contoh melakukan pelanggaran bukanya malu malah membangga banggakan. Ini bukan hanya tidak malu malah mungkin sudah menjadi gejala gila. Dari berbagai gejala (segala sesuatu baik : orang, peristiwa, barang) yang menunjukan adanya berbagai hal yang menyimpang dari standar atau nilai-nilai yang merupakan harga diri, namun semua dilanggarnya. Pelaku-pelaku yang melanggar tdk lagi malu malahan membangga banggakan. Rasa malu memang hanya dimiliki oleh yang waras sehat jasmani dan rohani. Kalau melihat betapa dalam sesuatu gejala tau fakta menunjukan ada ke tidak warasanya yang berarti malu dan harga dirinya bisa sudah berkurang atau bahkan hilang musnah dan tidak ada lagi. Sebagai contoh bangg kalau bisa melecehkan hukum dan melanggar peraturan. Ini berarti peradabannya patut dipertanyakan. Apalagi pelanggarnya aparat atau penyelenggara negara. Penjaganya malah tega dan rela serta dengan bangga membukakan pintu bagi serigala untuk memangsa hewan ternaknya. Yang dianggap tidak mempunyai rasa malu, dianggap tidak memiliki harga diri, akan dilecehkan akan dicemoohkan, dijadikan standar bagi parodi dan berbagai plesetan-plesetan. Lagi-lagi situasi pelecehan ini baik yang dilakukan orang dalam maupun orang luar,akan sangat merugikan, yang bisa menghambat, merusak bahkan mematikan. Bisa dibayangkan kalau apa saja yang dilakukan lagi-lagi jadi bahan parodi yang tentu merupakan pelecehan. Ini bukti ketidak mampuan, ketidak pekaan, masa bodoh. Yang dapat berkembang menjadi kebencian (hate crime). 367
Bagaimana memperbaikinya? Masihkah ada harapan? Saya kira biasa. Walau usahanya memang tidak ringan dan berat. Memperbaiki rasa malu dan harga diri dapat dilakukan antara lain : 1. Kemauan politik pemimpinnya (political will nya) dan jejaring dengan pemangku kepentingan membuat lainnya. 2. Menyiapkan soft ware sebagai system-sistem pendukungnya 3. Membuat program-program untuk standadrisasi. 4. Menyiapkan orang-orang yang menjadi voulentir atau orang-orang yang akan memgawakinya. 5. Menyiapkan tempat , waktu, untuk mengimplemntasikan program-program periubahan mind set 6. Menerapkan sistem reward dan punishment. 7. Melakukan analisa dan evaluasi 8. Mengebamgkkan dan meningkatkan kualitas 9. Kepemimpinan dan keteladananya. Akankah kita mudah mencapai ? Nanyi dulu, lihat kesungguhan dan apakah effort yang dilkakukan sudah sesuai dan apakah dukungan serta legitimasi dari semua pihak yang terkait dan juga dari para pemangku kepentingan lainya. Kalau tidak ya tinggal menunggu saat akan hancurnya atau program-program yang sudah dibanguin rontok satu persatu. CDL Singapura-Jepang, 15 Desember 2010 368
SDM Aset Utama "Kami memang tidak mempunyai apa-apa, kami hanya mempunyai sumber daya manusia (sdm) yang unggul". Kalimat yang begitu kuat dari seorang profesor dari Jepang, yang menunjukan bahwa SDM unggullah yang membuat mereka maju dan tumbuh berkembang, yang mampu mengimbangi bahkan mungkin mengungguli bangsa-bangsa Eropa maupun Amerika. Yang dalam konteks ini dapat dipahami bahwa SDM adalah sebagai aset utama suatu bangsa. SDM sebagai aset utama dari suatu bangsa yang berarti harkat dan martabatnya sebagai manusia didudukkan sebagaimana yang seharusnya sebagai manusia. Perlakuan yang manusiawi tersebut salah satunya adalah dengan mencerdaskan dan menyiapkan menjadi SDM yang unggul, berkualitas dan mempunyai keahlian atau ketrampilan apa saya yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 369
Dalam konteks kepolisian, SDM juga menjadi aset utama institusi. SDM inilah yang akan membawa kemajuan atau peningkatan bagi harkat dan martabat manusia. SDM yang sebagai petugas kepolisian, akan mengawaki dan mengimplementasikan bagaimana polisi mampu sebagai : penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Tanpa SDM yang unggul tidak mungkin terwujud. Apalagi diawaki SDM yang tidak berkualitas atau mungkin malah sakit terutama rohaninya. Sudah dapat dipastikan bukan kemajuan yang diperolehnya, melainkan yang sebaliknya.Tidak usah sampai sakit jiwanya,katakanlah mempunyai cara pandang yang berseberangan dengan nilai-nilai yang ideal dari kepolisian, ini sudah akan merubah arah dan tujuan. Benarlah apa yang dikatakan oleh prof. Satjipto Rahardjo bahwa polisi bekerja dg O2H totak, otot n hati nuraninya). Menggunggulkan SDM Polri bukan sebatas tugas bagian personel saja tetapi semua pimpinan di berbagai level mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas keunggulan SDM-SDM yang berada di bawahnya. Memang perlu effort dan komitment yang kuat, apalagi pada tingkat yang lebih tinggi. Ada pepatah mengatakan : " mudah membawa keledai ke tepi sungai, tetapi memasukan air ke dalam tenggorokan keledai itu bukan hal yang mudah. There is a will, there is a way. Memajukan bahkan menggulkan SDM kepolisian setidaknya dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Kebijakan dan keputusan dari para pimpinan di semua level sebagai komitment moral dan akuntabilitasnya. 2. Hal-hal yang menjadi komitment tersebut dijabarkan dan dibangun melalui standar-standar membangun sdm yang unggul sebagai frame work. 3. Kepemimpinan yang mempunyai, wawasan yang memadai, mimpi, komitment mewujudkan mimpinya, jiwa sebagai guru, sebagai teladan yang transformatif, pemimpin 370
dan penjuru serta role model anak buahnya. 4. Pola pembinaan sdm sejak dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penggunaan dan penempatan, pemeliharaan dan perawatan hingga pengakhiran tugas, sebagai suatu siklus yang merupakan suatu proses untuk belajar dan memperbaiki dari masa lalu, siap menghadapi kebutuhan masa kini serta siap untuk menghadapi masa depan (kaderisasi). 5. Dalam implementasi pembinaan sdm di dukung dengan : a. sistem	filling	and	rcording	(setiap	sdm	mempunyai	track	record, perjalanan tugas, kemampuan dan keahlianya dan sebagainya b. Sistem kompetensi c. Standar-standar keberhasilan tugas, d. Sistem penilaian kinerja e. Sistem reward and punishment yang jelas, tegas , konsisten dan konsekuen. 6. Dalam penyelenggaraannya didukung infrastruktur yang didukung IT. 7. Penegakkan hukum dan disiplin. 8. Motivasi dan brain storming secara bertahap 9. Dan sebagainya. SDM yang unggul selain berprestasi dalam mengimplentasikan tugas dan tanggung jawabnya juga mempunyai produk-produk sebagai bagaian dari keahlianya, baik secara konseptual maupun poduk-produk dari kinerjanya. Keunggulan kinerja polisi dapat dilihat dari tingkat kepercayaan dan dukungan atau legitimasi dari para pemangku kepentingan lainnya serta terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial di wilayah kerjanya. Dengan demikian warga masyrakat akan memiliki rasa aman dan nyaman 371
sehingga mendukung aktivtas-aktivitasnya yang nantinya akan bermuara pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. CDL Tokyo, 16 Desember 2010 372
Amati,	Tiru,	dan	Modifikasi	(ATM) Barang tiruannya lebih bagus dan lebih sempurna daripada barang aslinya. Itulah Jepang. Negeri ini banyak meniru dari negara-negara Eropa dan Amerika. Hasil dan produk tiruan mereka lebih bagus serta dan lebih sempurna karena orang Jepang memang mengutamakan kualitas. Bangsa Jepang kini banyak menginspirasi dunia. 1. Bonzai (tanaman keras yang dikerdilkan/ditanam dalam pot, 2. Origami (seni melipat kertas), 3. Suizeki (seni batu alam yang menyerupai binatang, hewan, orang, ataupun alam), 4. Ikebana (seni merangkai bunga), 5. Kabuki (teater), 6. Olah raga judo dan kendo. 7. Kepolisian koban, chuzaicho, dan sebagainya. 373
Apa yang dilakukan Jepang bukanlah sekadar meniru tetapi mengambil prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum. Jepang mampu mengambil hakikat dari apa yang ditirunya. Mereka tidak semata-semata meniru, namun mengembangkan dan menyempurnakannya. Prinsip amati, tiru, dan mengembangkan (ATM) telah mampu merealisasikan mimpi orang Jepang dalam mewujudkan	berbagai	inovasi	dan	kreatifitas.	Bagaimana	ini	bisa	terjadi? Jawabannya adalah pendidikan. Setelah itu adalah latihan, wawasan, kebebasan berpikir, dan keberanian untuk berbeda walaupun tetap rasional, bertanggung jawaba, dan produktif. ATM tidak harus selalu mahal dan baru atau membeli dan mengadakan yang baru. Bisa saja ATM bertolak dari memanfaatkan apa yang ada. "Kami tidak bangga apabila semua sudah tersedia. Kami bangga dengan berbagai kesulitan dan keterbatasan tetapi bisa dikreasikan atau diinovasikan." Kalimat di atas disampaikan oleh seorang polisi Jepang, sebuah spirit yang sejalan dengan yang disampaikan Anthony de Melo, "Kebahagiaan adalah buah sesuatu, bukan sesuatu." Keberhasilan adalah kemampuan mengatasi tantangan dan bangkit dari kegagalan: "Kalau kita membuat yang berbeda, bagaiama kalau ada teguran?" "Inovasi	dan	kreatifitas	memang	berbeda	dengan	yang	lazim.	Bagaimana kita meyakinkan bahwa perbedaan yang kita lakukan merupakan bagian dari pengembangan, penyempurnaan, dan produktif". Inovasi	dan	kreatifitas	merupakan	produk	dari	edukasi	yang	menjadi spirit bagi seseorang, institusi, maupun masyarakat. Rene Decartes mengatakan, "Karena saya berpikir, maka saya ada". Artinya, karya manusia yang paling monumental adalah berpikir. Filsuf Berkley mengatakan, "Sesuatu ada karena dimengerti" 374
atau "Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa" kata YB. Mangun Wijaya. Kalimat-kalimat merupakan spirit untuk menumbuhkembangkan daya nalar dan pikir agar memperbaiki dari masa lalu ATM menjadi spirit yang mampu memberi dan menjadikan hidup penuh harapan dan tantangan. Knowledge is power but character is more than power. Karakter adalah suatu ciri atau gambaran jiwa yang nampak maupun tidak nampak yang merupakan produk dari profesionalisme, keunggulan, dan moralitas (profesionalism, excellent, ethics). Manusia belajar dari mimesis (meniru) baik dari alam, lingkungan, kehidupan sosial, pengalaman, dan sebagainya. Produk ATM yang lebih baik dari yang ditiru adalah adalah produk dari individu, institusi, masyarakat ataupun bangsa yang berkarakter. Semua itu merupakan produk dari berpikir. Kemampuan berpikir adalah buah dari edukasi dan latihan. Jadi, benarlah	kata	apa	kata	para	filsuf,	"karena	saya	berpikir	maka	saya	ada"; "segala sesuatu ada dimengerti", dan "pada pendidikanlah bergantung masa depan bangsa". CDL Tokyo, 17 Desember 2010 375
Menghargai Waktu "Waktu adalah Sesuatu yang paling berharga, yang datang hanya sekali. Ia terus berlalu dan tidak akan pernah mau menoleh kembali". Di Negara-negara yang sudah maju waktu sangat berharga, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin baik untuk berkarya maupun untuk standar kompetensi. Waktu menjadi sesuatu yang penting dan merupakan tingginya peradaban. simbol dari Kecepatan, ketepatan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Pemanfaatan	waktu	memang	menjadi	bagian	dari	produktifitas.	Ada pembedaan antara waktu bekerja dengan waktu bermain, atau waktu bersenang senang. tingkat kemajuan dan Mereka	memanfaatkan	waktu	sangat	efisien.	Dan	mereka	sangat disiplin dalam menggunakan waktunya. Dalam pelayanan publik, misalnya yang diterapkan untuk transportasi angkutan umum semua bekerja sesuai dengan standar waktu hingga detik. Hebatnya lagi apa yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai apa yang tertulis dan tepat. Mereka bekerja sesuai dengan batas waktu dan kemampuan manusia bekerja. Ada yang aneh kalau sampai tidak pulang dan harus tidur di kantor. Bagi seorang pemimpinpun ia bekerja sesuai dengan SOPnya tidak harus berada di lapangan 376
atau harus selalu menampakan mau turun ke lapangan. Mereka bekerja bukan karena profesional tetapi agar dilihat pimpinan rajin mau turun ke lapangan. Karena standarnya bukan pada kinerja dan kompetensinya tetapi bagaimana pimpinan senang. Standarnya bukan kompetensi tetapi hutang budi sehingga dalam mind set nya yang di lapangan itulah yang benar dan menjadi idaman para pemimpinya. Bahkan sampai ke strata yang sudah cukup tinggipun mengaku sebagai orang lapangan. Pemetaan pekerjaan dalam konteks waktu untuk menangani masalah sepertinya memang tidak ada, kalaupun ada sifatnya reaktif, temporer dan parsial. Jika kita cermati bersama bahwa: berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat begitu kompleks. Saling terkait satu dengan lainnya. Menangani apa saja dianggap sama dengan cara yang sama dan hanya itu-itu saja. Bahkan ada istilah RMSS (rajin malas sama saja). Dan dengan cara yang itu-itu saja. Sekali lagi yang penting bagi mereka adalah pimpinan senang dan dinilai baik oleh pimpinanya. Di bbm, maupun mailing list beredar "8 Penyakit Birokrat" walaupun ini nampaknya sebagai joke atau bagian dari parodi atau plesetan setidaknya dapat mengambarkan kritik atas kinerja para birokrat yang menyia-nyiakan waktu sehingga menjadi suatu penyakit antara lain: 1. KUDIS
Kurang Disiplin 2. ASMA
Asal Mengisi Absen 3. TBC
Tidak Bisa Computer 4. KRAM
Kurang Terampil 5. ASAM URAT
Asal Sampai Kantor Terus Uring-uringan Atau Tidur 6. GINJAL
Gaji Ingin Naik Tapi Kerjanya Lamban 7. PUCAT
Pulang Cepat 377
8. FLU
Face-book_an meluLU. penyakit birokrat yang menunjukan pemborosan waktu atau yang pemanfaatanya belum secara maksimal. Pemanfaatan waktu secara optimal menunjukan keprofesionalan suatu institusi. Adapun sebaliknya, semakin kacau pemanfaatan waktu, semakin menunjukan parahnya penyakit dan semakin menunjukan tidak adanya standardisasi kompetensi bagi mereka bekerja. Mungkin masih banyak lagi " Waktu, Sekali Datang dan Tidak Akan Pernah Kembali". CDL Nagoya, 18 Desember 2010 378
Citra dan Harga Diri Citra pada umumnya berkaitan dengan harga diri berupa pandangan, persepsi, maupun pengakuan dari orang lain terhadap: diri kita, keluarga, institusi, suku-bangsa, masyarakat, bahkan terhadap suatu bangsa. Citra berkaitan juga dengan pengakuan atas kinerja, prestasi, nama, dan manfaat bagi sesamanya. Baik-buruk adalah labelnya. Pemberian label inilah yang tidak selalu obyektif dan tidak rasional. Dalam konteks ini citra sebagai buah dari kepercayaan. Citra negatif adalah hasil dari rasa tidak percaya yang muaranya adalah kebencian. Apabila mencapai puncaknya, kebencian akan menjadi kriminal (hate crime). Karena sudah tidak obyektif lagi, yg dihasilkan hanyalah celaan, pelabelan buruk, curiga, meyalahkan, bahkan menghakimi. Pada umumnya, sikap ini akan diikuti dengan pengerahan massa, yang maaf hanya memamerkan ketololan dengan tindakan anarkis, namun justru dibela dan dibanggakan. Rakyat dijadikan alas untuk panggung anarkis oleh segelintir orang yang mengatasnamakan primordialisme sebagai bentuk kesucian, kebenaran, dan kemanusiaan. Tegaknya hukum dan implementasinya dilanggar. Padahal, apa yang ditampilkan sama sekali tidak menunjukan adanya kecerdasan. Produk-produk inilah sebenarnya akar dari ketidakpercayaan yang merambat pada rusaknya citra, kepercayaan, dan harga diri. 379
Para tukang kritik bisa jadi bukan memperbaiki tetapi justru kontraproduktif dan provokatif. Apa yang dilontarkan dilandasi segala kejengkelan, kekecewaan, bahkan kebencian. dengan mengatasnamakan rakyat, bahkan Tuhan. Kalau kita menonton tinju atau sepak bola, para komentator profesional sampai yang amatiran dengan semangat melancarkan kritiknya. Berbagai saran disampaikan seolah sebuah kebenaran. Para komentator ini memang patut digolongkan NATO: No Action Talking Only. Biasanya mereka pengecut juga; diajak bertinju atau main sepak bola mengaku keahliannya sebagai wasit. Mereka adalah para pesilat lidah yang mengemas kekurangan menjadi berita yang tidak edukatif dan menaburkan kebencian. Mereka inilah pemicu citra buruk karena sekaligus merupakan detonator dan sumbu ledak atas ketidakpercayaan dan pelecehan yang menginjak harga diri. Mereka saling berebut dan saling merasa benar, hingga akhirnya sama-sama jadi bangkai, seperti legenda huruf jawa ho ,no, co, ro, ko....mo ,ngo, bo, tho, ngo. Setelah itu apa manfaatnya? Tentu tidak ada. Harga diri memang segala- galanya,	bahkan	salah	satu	akar	dari	suatu	konflik.	Pepatah	orang	Jawa tentang harga diri, "Sedumuk bathuk, senyari bumi," adalah sesuatu yang akan dibelanya hingga tetes darah penghabisan: pecahing dhodho wutahing ludiro, Pegating jonggo pecating sukmo, Sun lakoni". Memperbaiki dan mengangkat citra serta harga diri bukan hal yang instan namun bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dengan mengatasi berbagai kekurangan serta keterbatasan karena citra	dan	harga	diri	tidak	semata-mata	produk	fisik,	tetapi	juga	produk intelektual. Citra dan harga diri tidak ditentukan dari besar-kecilnya, kaya-miskinnya, pandai-bodohnya, tinggi-rendah pangkat dan jabatannya. Citra dan harga diri tidak pula ditentukan 380
dari kegantengan atau kecantikan, tetapi dari performance dan ketulusan hati. CDL Singapura, 19 Desember 2010 381
Integritas dan Komitmen Dalam membangun sesuatu yang mendasar dan mempunyai dampak yang luas, diperlukan integritas dan komitment yang kuat. Integritas berarti keseluruhan dari sesuatu yang saling terkait antara gejala yang satu dengan yang lainya.yang merupakan sistem terpadu, saling mempengaruhi dan saling mendukung. Adapun komitmen dapat dipahami sebagai suatu tekad untuk menyatukan persepsi dalam mengambil langkah. Komitmen merupakan spirit dalam mengimplementasikan sesuatu. Di negara-negara yang mempunyai pemimpin berintegritas dan	berkomitmen	kuat,	hasilnya	akan	terlihat	secara	signifikan	kemajuan atau perubahan yang mendasar. Dalam pelayanan publik contohnya, ketegasan dari para aparat atau penyelenggara negara dalam menegakkan peraturan-peraturan merupakan bagian dari kecintaan dan kebanggan terhadap bangsa dan negaranya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan akan membuahkan citra dan harga diri apabila dilaksanakan dengan komitmen kuat serta integritas pelakunya. Memang apa yang dilakukan tidak harus sempurna, modern, kaya, dan istimewa. Sederhana pun tidak masalah. Yang penting adalah pengakuan dari dalam maupun luar tentang adanya integritas dan komitmen itu. "Ben mlarat ning ningrat", kata orang Jawa. Biar miskin, namun tetap bermartabat. Martabat 382
inilah yang akan membuka pintu dan jendela kemajuan untuk mendapatkan legitimasi. Kepercayaan merupakan darah yang mengalir ke seluruh jaringan urat nadi kehidupan sosial. Bisa dibayangkan, tanpa kepercayaan bisa jadi tidak ada aliran darah segar yang memberi kehidupan. Hidup menjadi tidak normal, stroke, lumpuh, idiot, gila, dan sebagainya. Bisa jadi menjadi beban bahkan benalu. Siapa yang menjadi peletak dasar integritas dan komitmen? Jawabannya adalah pemimpin. Kepemimpinan harus mampu menyatukan, memberdayakan, membawa perubahan mind set, menyadarkan, dan membangkitakan. Legitimasinya bukan sebatas pada hukum dan administrasi saja, namun juga moral dan spiritual. Gaya kepemimpinan seperti apa yang diperlukan? Pada saat kita menyebut pemimpin, kita selalu menoleh ke arah pemimpin yang tertinggi dan memberikan semua beban kepadanya. Jiksa ini yang terjadi, tindakan ini akan menjadi akar untuk saling menyalahkan. Saling mencari kesalahan secara makro tidak lagi merupakan integritas dan komitmen tetapi pengelompokan yang mendikotomikan strata-strata sosial secara feodal, bahkan otoriter. Penggunaan power dan authority-nya bukan untuk awareness dan empowering tetapi untuk menindas dan menekan rakyatnya. Pemimpin dalam konteks ini dapat dikategorikan secara makro dan mikro. Secara makro pemimpin adalah para penguasa pada strata atas yang mempunyai kesadaran, tanggung jawab, dan wawasan yang luas untuk membuat kebijakan atau political will yang akan menjadi bintang penjuru ke depan untuk terus hidup tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial dari rakyat yang dipimpinnya. Dialah yang mampu mendobrak kebuntuan dan kemacetan birokrasi. Dia pula yang mampu menangkap tikus-tikus koruptor yang menggerogoti dan mematikan 383
kepemimpinan dan kekuasaanya. Selain itu, dia harus mampu menyatukan dan memberdayakan potensi-potensi yang ada; mampu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara; mampu dan berani menjungkirbalikan gaya-gaya feodalisme di lingkungannya. Secara mikro pemimpin di semua level juga bertanggung jawab untuk memajukan dan meningkatkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat inilah komunitas yang care akan terbentuk guna mendukung kebijakan makro. Integritas dan komitmen merupakan bagian dari pemimpin jawaban dan dan kepemimpin sekaligus wujud tanggung kepedulian akan SDM dengan berkarakter yang profesional, unggul, dan bermoralitas. SDM demikian akan menjadi landasan terbangunnya kepercayaan dan legitimasi, baik dari internal maupun eksternal. Muaranya adalah terbentuknya citra yang positif. CDL Singapura, 20 Desember 2010 384
Kesadaran dan Tanggung Jawab II Kesadarian dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam tata kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini merupakan strata tertinggi dari moralitas kemanusiaan dalam kehidupan bersama sebagainya mahkluk sosial. Hidup bersama di tingkat keluarga, komunitas, institusi, masyarakat, bangsa, dan negara memerlukan kesepakatan yang mampu menata kehidupan sosial yang sesuai dengan konteksnya. Kesepakatan yang dibuat tidak akan ada manfaatnya jika tidak ada yang mentaatinya. Ketaatan akan kesepakatan merupakan wujud dari katekutan maupun kesadaran dan tanggung jawab. Ketaatan karena kesadaran dan tanggung jawab merupakan bentuk penghormatan tertinggi akan nilai-nilai kemanusiaan. Kerelaan untuk mentaati adalah suatu pengorbanan atas kepentingannya dan merupakan empati bahkan sebagainya wujud solidaritas sosial. Kesadaran dan tanggung jawab ini merupakan buah dari pendidikan. Segala sesuatu ada karena dimengerti (filsuf	Berkley).	Adanya	kesadaran	dan	tanggung	jawab	karena	mempunyai pengertian atau karena dipahami. Bagaimana bisa memahami? Dari pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan yang mampu memberikan transformasi, bukan yang sifatnya menghafal. 385
Menghafal adalah cara pendidikan untuk binatang sirkus atau anjing-anjing pelacak yang tidak mampu mengembangkan apa yang dipelajarinya karena hanya itu kemampuannya. Model pembelajaran seperti ini bukan pembelajaran yang transformatif. Pembelajaran yang tidak transformatif menimbulkan keterpaksaan dan ketakutan adanya tekanan. Akibatnya, yang belajar pun dipenuhi	oleh	kemunafikan,	kepura-puraan,	dan	kepalsuan	sehingga yang dilakukan bisa bertentangan dengan hati nuraninya. Apabila ini yang terjadi, cepat atau lambat, akar-akar penunjang kehidupan sosial akan putus dan perlahan-lahan roboh. Pertanyaanya, "Bagaimana membangun kesadaran dan tanggung jawab?" Membangun kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat merupakan tanggung jawab para penyelnggara kehidupan sosial dari level keluarga hingga negara. Mereka harus menghasilkan kesadaran dan tanggung jawab karena tanpa itu akan hancur berantakan karena yang dihasilkan adalah komplain, keterpaksaan, ketakutan, kepura-puraan, bahkan penghianatan. Kesadaran dan tanggung jawab juga merupakan produk dari kecintaan, perhatian, empati, pemberian kepercayaan, dan keteladanan. Yang dididik mampu menyentuh hal-hal yang hakiki dalam hati nurani manusia sehingga kesadaran merupakan respon dari apa yang diperolehnya. Sealain itu, yang tak kalah penting adalah infrastruktur pendukung yang memberikan ruang gerak bagi tumbuh dan berkembangnya suatu kesadaran dan tanggung jawab. Infrastruktur itu mampu memanusiakan manusia. Pembangunan tidak memenuhi standar kemanusiaan infrastruktur yang akan berdampak sebaliknya; terjadi pelanggaran, perlawanan, pengrusakan, pengabaian, bahkan pelecehan. Pendukung lai dalam membangun kesadarian dan tanggung jawab adalah penegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan pilar utama dari pembangunan peradaban karena meminta 386
pertanggungjawaban atas perbuatan yang kontraproduktif dengan menjatuhkan sanksi, baik berupa kurungan ataupun denda. Penegakkan hukum merupakan bagian utama dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Tentu, penegakan hukum menjadi salah satu bagian yang transformatif dan edukatif. Penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penegakkan hukum akan berdampak pada rusaknya suatu peradaban. Ketidakberadaban menjadikan citra dan harga diri dipandang sebelah mata, bahkan dianggap tidak ada. Mengapa demikian? Ya, karena keberadaanya tidak berguna. Ia hanya akan menjadi benalu, bahkan memalukan. Edukasi, infrastruktur, penegakkan hukum merupakan satu kesatuan yang secara simultan dibangun bersama untuk saling mendukung dan melengkapi. Ketiganya merupakam sistem.yang mempunyai standardisasi baik untuk masukan, proses, maupun keluarannya. jawab merupakan dampak atau produk dari edukasi dan pembangunan infrastruktur penegakkan hukum yang transformatif sekaligus merupakan produk kinerja para penyelenggara kehidupan sosial dari tingkat keluarga hingga negara yang mampu menunjukan adanya (1) kebijaksanaan, (2) empati, (3) kecintaan, (4) ketulusan, (5) pengorbanan, (6) keteladanan, (7) kecerdasan, (8) wawasan yang luas, (8) empowering, (9) integritas, dan (10) komitmen. Semua itu merupakan bentuk dari kesadarian dan tanggungjawbnya atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Kemampuan memanusiakan manusia ini terwujud dari adanya kesadarian dan tanggung jawab yang akan menganggkat harkat dan martabat manusia, citra, dan harga diri. Kesadaran dan tanggung CDL Jakarta, 21 Desember 2010 387
Previlage Previlage dapat dikatakan sebagai hak istimewa seperti : kemudahan, pelayanan khusus, jalur cepat, pelayanan istimewa , discount, free pass, dan sebagainya. Yang diberikan kepada seseorang atau pejabat dari institusi sebagai bentuk penghargaan atas jabatan dan keberadaanya atau karena jasanya, dapat juga karena ada kepentingan-kepentingan lainnya. Previlage sekarang ini menjadi simbol dan bagian dari feodalisme,yaitu seolah olah menjadi hak mutlak bagi pejabat untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Yang dianggapnya sebagai buluh bekti glondong pangareng areng. Pemberian previlage bisa karena ketakutan atau ancaman dari para pejabat atau penguasa. Dapat juga sebagai hubungan patron klien. Yang parah lagi kalau sebagai bentuk penyuapan (bribery) dan sebagai bentuk gativikasi. Pepatah mengatakan :"tidak ada makan siang yang gratis". Pemberian previlage yang bukan karena prestasi atau jasanya, akan ada pamrih dan tuntutan balik. Ini sebenarnya merupakan pelemahan kepekaan, kepedulian dan kesadaran dari para pejabat, penguasa, aparat dan penyelengara negara dari yang terendah hingga tertinggi. Bagi Mereka yang kecanduan previlage ini akan melakukan apa saja untuk tetapi memperoleh atau mendapatkan candu tersebut. Pada saat menjadi pejabat bisa berbuat sesuka hati, di 388
sana senang, disinipun senang bisa hidup penuh kenikmatan dan pelayanan. Tetapi naasnya saat tidak lagi mempunyai jabatan bagai ikan dalam air yang kehausan. Terkena post power syndrome. Previlage suatu bagian dari nilai-nilai budaya yang diyakini dan dijadikan acuan bekerja maupun dalam kehidupannya. Yang menikmati previlage ini bukan hanya pejabatnya tetapi juga kerabatnya, para cantrik dan abdi kinasihnya. Nilai-nilai budaya yang cukup aneh tapi tetap masih hidup, tumbuh dan berkembang di jaman modern ini Merasa terhormat apa bila: 1. Memperoleh perlakuan khusus dibanding orang lainnya, walau pemberian perlakuan khusus tadi mengorbankan, menyusahkan orang banyak. 2. Memperoleh sesuatu secara gratis, atau dengan harga murah. Bahkan dengan bangga memamerkannya di depan publik. 3. Bisa tampil beda walau yang ditampilkanya itu sebagai wujud atau pamer ketololan. 4. Menggunakan atau mendapatkan barang-barang branded yang tidak jelas asal usulnya. 5. Bisa menjadi kepercayaan dan orang dekat atau lingkaran dalam pejabat. Karena akan mendapat previlage juga. Previlage-previlage yang mengarah pada grativikasi dan bribery adah penghargaan semu akan menjadikan para pejabatnya menjadi narsis. Dan lupa akan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya bahkan lupa kesejahteraan akan rakyatnya. Kita dari kecil sudah mendapatkan candu : pujian, diterima, didukung, mendapat hak istimewa, dan sebagainya. Pada saat mendapatkan candu itu dunia bagai surga. Namun pada saat candu itu hilang dan mendapatkan kritik, perlawanan, tuntutan bagai orang sakauw yang ingin membelah dunia. Previlege yang diberikan karena prestasi atau jasanya bagi 389
kepentingan umum, kemanusiaan, keselamatan, pendidikan ,	produktifitas	dan	sebagainya	maka	akan	menjadi	suatu	hal	yang dapat mengangkat citra dan harga diri. Namun sebaliknya, previlage yang diberikan karena : KKN, jabatanya (tanpa prestasi atau jasa) dan sebagainya, akan menjdi candu dan merusak serta melecehkan harga diri. CDL Hari ibu Desember 2010 390
Keselamatan Berlalu Lintas "Keselamatan itu yang pertama dan yang utama" Pendahuluan Generasi muda adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Dalam negara modern, sumber daya manusia selalu diutamakan karena mereka adalah generasi penerus yang akan membuka, meninggikan, dan memajukan citra bangsa yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Keselamatan harus menjadi habit dan budaya yang dipatrikan sejak usia dini. Pendidikanlah yang dapat bertindak sebagai pembuka hati. Melalui pendidikanlah kesadaran, kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap keselamatan haruslah diwujudkan dalam tindakan nyata yang membanggakan. Keselamatan merupakan cermin kebudayaan dan keberadaban suatu bangsa sekaligus menunjukan standar dan kompetensi yang tinggi terhadap humanisme. Beberapa negara yang maju dan modern mengatakan, "Kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi kami mempunyai SDM yang unggul". Hal tersebut jangan sampai terjadi di Indonesia; mengatakan kaya dan mempunyai segalanya kecuali manusia yang unggul. Namun kalau itu yang terjadi, terkutuklah kita sebagai anak bangsa yang tidak mampu menjaga dan mencerdasakan kehidupan bangsa. 391
Keselamatan merupkan roh bagi peradaban yang peduli pada kemanusiaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemajuan suatu masyarakat. Semakin modern suatu masyarakat, standar keselamatan bagi warganya semakin meningkat dengan pola-pola yang tidak lagi konvensional. Keselamatan akan mengangkat citra dan harga diri bangsa. Namun, pengabaian keselematan akan merusak citra dan harga diri. Keselamatan Berlalu Lintas Pemahaman akan lalu lintas tidak sebatas pada gerak pindah tetapi sudah harus pada pengertian lalu lintas sebagai (1) urat nadi kehidupan, (2) cermin budaya bangsa, dan (3) cermin modernitas. Keiga hal tersebut harus dijabarkan dalam konsep safety. Artinya, pendidikan tentang safety harus menjadi prioritas utama sehingga berjalan bersama-sama dengan pembangunan dan penegakkan hukum. Dari data yang ada, di dunia, setiap detik rata-rata 6 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia korban kecelakaan lalu lintas setiap harinya rata 255 orang meninggal. Data ini menunjukkan bahwa masalah yang lalu lintas adalah salah satu faktor pemiskinan, terutama kecelakaan lantas, terutama yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, edukasi, dan penegakan hukum. Pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas (road safety) butuh waktu yang panjang. Di Negara-negara maju, pendidikan lalu lintas membutukan waktu 12 tahun, dimulai sejak usia dini. Pendidikan itu tidak semata-mata berhubungan dengan lulus uji SIM, tetapi menanamkan suatu nilai-nilai tentang keselamatan secara mendalam. 392
lintas melalui sistem uji SIM setidaknya harus melalui edukasi, juga melalui uji kompetensi. Diawali dengan uji adminstrasi, teori maupun praktik. SIM bukanlah semata-mata pelayanan dengan standar ISO, tetapi bagaimana menjadikan SIM suatu previlage untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. SIM akan diberikan kepada seseorang yang telah lulus ujian dan dinyatakan memiliki kompetensi mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya karena dianggap telah memiliki kepekaan, kesadaran, serta kepedulian akan kesemalatan dirinya dan orang lain. Berkaitan dengan keselamatan berlalu Dengan demikian, program-program keselamatan harus merupakan integrated system yang bekesinambungan sekaligus wujud kemitraan dari stake hoder lainya. Program-program kemitraan tersebut harus dijadikan sebagai landasan pembentukan Forum LLAJ dalam rangka mencari akar masalah dan menemukan solusi. Forum ini merupakan gerakan moral dan bagian dari civil society; bukan pula lembaga penegak hukum baru atau bukan tempat mencari uang. Tentu saja, bukan lembaga preman baru. Sejalan dengan pemikiran tersebut perlu dibangun pusat studi keselamatan berlalu lintas (road safety centre) yang mencakupi kegiatan-kegiatan berikut. 1. Taman lalu lintas 2. Sekolah mengemudi 3. Pusat studi keselamatan 4. Kajian ivestigasi kecelakaan 5. Uji kompetensi bagi polisi, instruktur sekolah mengemudi, dan pengemudi profesional. 6. Uji SIM 7. Wadah bagi forum LLAJ atau kelompok-kelompok civil society lainya 393
Untuk mengkampanyekan tentang keselamatan lalulintas, peran dari komunitas-komunitas kemasyarakatan salah satunya : komunitas solidaritas korban kecelaan lalu lintas , sebagai gerakan moral dan soft power menjadi bagian penting bagi edukasi secara formal maupun non formal. Dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) sektor industri menjadi hal yang wajib ditumbuhkembangkan sebagai wujud kepekaan, kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab corporate dalam upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban. "Road safety is no accident" yang diimplementasikan melalui sistem terpadu dan berkesinambingan dan didukung dengan: 1. Political will 2. Perturan pemerintah, Presiden, Menteri, Kapolri. 3. Penetapan dan strategi keselamatan nasional dan strategi- strategi pendukung lainya. 4. Sistem-sistem pendukung dan infrastruktr yang memadai 5. Edukasi baik secara formal maupun nonformal 6. Penegakkan hukum yang tegas, humanis, konsiten, dan konsekuen. "Safety First': keselamatan adalah yang utama dan pertama CDL 24 Desember 2010 394
Satu Hari Satu Ide "Ketika Aku Berpikir Maka Aku Ada" Kata-kata Rene de crates yang inspiratif telah menjadi sesuatu yang abadi, terus hidup sepanjang jaman. Mengingatkan bahwa keunggulan manusia salah satunya adalah kemampuan berpikir dan memberdayakan dan mengembanggkan talenta yang dianugerakan Tuhan sebagai mahkluk paling mulia. Namun tak selalu manusia sebagai citra allah membanggakan dan memanfaatkan kemampuan olah pikirnya. Bahkan terkadang justru sebaliknya,melakukan hal yang melecehkan harkat martabatnya sendiri, dengan mengesampingkan anugrah Tuhan yang cemerlang berada dikepalanya. bahkan dilupakan,digadaikan dan ditukar dengan kertas yang bernama uang atau ijasah. Dengan demikian sebenarnya kemampuan otak sering dianggap tidak penting, apalagi bagi yang sudah kecanduan dan diperbudak uang. Kemampuan berpikir, sering diabaikan Berbagai parodi dan plesetan tentang otak dan kemampuan berpikir terus saja berkembang mengolok cara berpikir yang terbalik balik serta ketololan-ketololan yang dipamerkan dalam kehidupan sosial. 395
Parodi dan plesetan sepertinya sebagai bentuk sarkasmen penghinaan yang tidak patut di sampaikan. Namun begitu melihat kinerja dan kebijakan-kebijakan yang diambil, keputusan- keputusan yang dibuat dan implementasinya yang korup, serta menyengsarakan rakyatnya. Bagi yang akan kompalain, dengan lapang dada menerima dan menganggap wajar jika parodi ketololan akan berkembang biak bagai jamur yang tumbuh di musim hujan. Dampak dari situasi dan pemahaman di atas pada kinerja pada institusi akan statis. Kalaupun ada kemajuan akan lambat karena selalu menunggu, mengekor, anggota institusi penuh ketakutan dan menunggu apa maunya pimpinannya. Setelah ada perintah apapun yang diperintahkan, itulah dianggap sebagai kebenaran mutlak. Upaya untuk berkembang atau mengembangkan talenta dalam mengatasi masalah-masalah menemukan solusi boleh dikatakan tidak ada yang baru. Dari atas sampai bawah seragam sama semua, atau disamaratakan. Produk dan kinerjanya boleh dikatakan foto copy (copy paste). Pada umumnya, ingin bertugas di lapangan dan mengaku orang lapangan. Kebangganya sebatas menjadi kaki tangan saja dan tidak ada yang mau bahkan malu untuk menjadi otak. Entah malu, atau tidak mampu batasanya tipis. Pada saat ada pekerjaan yang membutihkan pemikiran otak, tidak lagi menarik dan tidak lagi menjadi penting. Mereka lebih mengutamakan pekerjaan- pekerjaan yang sifatnya pelayanan kepada pimpinan ( sangat berlebihan dan tidak masuk akal). Hal tersebut dianggapnya atau dinilai sebagai prestasi dan sebagai wujud loyalitas atau kesetiaan. Hal-hal seperti Itulah yang dibanggakan dan sebagai kinerja walau apa yang dibuatnya sebatas menyenangkan hati pimpinan dan ndoro-ndoro. Bahkan sebagian dari mereka meyakini dan mengembangkan nilai-nilai budaya loyalitas dengan mengatakan 396
: "bagi saya anyg penting dinilai pimpinan baik cukuplah". "Mohon petunjuk, takut melangkahi, takut menyinggung perasaan, harus menjaga hati pimpinan" sebagai wujud,feodalisme, ketakutan dan ketidak mampuan berkreasi atau mengembangkan ide atau menjadikan inspirasi bagi yang lainnya. Tidak mandiri, penuh ketakutan dan apa yang dilakukan selalu ANS (asal ndoro senang). Gaya-gaya seperti di atas menunjukan gaya yang feodal yang	mengkenbiri	otak	yang	membekukan	kreatifitas. Kreatifitas,	merupakan	sesuatu	hal	baru	atau	pengembangan	(revitalisasi atau penberdayaan). Yang mungkin di luar kelaziman, yang membutuhkan : keberanian, kesadran, kepekaan, kepedulian bahkan suatu bentuk tanggung jawab. Wujud	kreatifitas	bukan	sesuatu	yang	harus	sulit	dan	besar	serta	dengan	biaya	mahal.	Kreatifitas	dapat	diwujudkan,	mengembangkan dan membuat ide-ide baru, sebagai wujud dan usaha berpikir atau upaya memberi inspirasi baru. Satu hari satu ide tentang apa saja. Yang bermanfaat untuk mengembangkan : kinerja, pelayanan, kemanusiaan,dan sebagainya. Apabila dilakukan oleh setiap anggota institusi berupa banyak ide baru yang tidak. Terpikirkan atau yang dapat dikembangkan menjadi suatu program yang lebih besar. Gerakan satu hari satu ide ini juga sebagai bentuk reformasi kultural yang menunggu, statis, feodal, otoriter menjadi birokrasi yang rasional dan kompetitif yang pembelajar. Tidak hanya top down tetapi secara bottom up akan terus berkembang. Semua merasa memiliki, ada kebanggaan bagi anggota apa bila ide-idenya dapat diterima dan dikembangkan. Apa bila gerakan 1 hari 1 ide bisa terus bergulir bagai snow	ball,	betapa	banyak	ide-ide	dan	kreatifitas	yang	dapat:	menginspirasi, memberi tahu hal yang baru, mendorong orang lain berbuat baik mungkin juga akan mampu menghibur. Dan 397
yang terpenting adalah keluar dari belenggu feodalisme birokrasi dan membukakan mata hati pimpinan yang selama ini tertutup tabir tipuan para cantrik yang memposisikanya di menara gading yng jauh dari anak buah dan rakyatnya. CDL Christmas day 2010 398
"Kalau ingin mencapai sesuatu arahkan otak dan hatimu pada sesuatu itu" "Kalau ingin mencapai sesuatu arahkan otak dan hatimu pada sesuatu itu" "Ketekunan, kecintaan, dan kebangaan akan pekerjaan akan mengahsilkan profesionalisme" "Pekerjaan yang dijalani dengan tulus adalah bagian dari doa dan ucapan syukur atas hidup ini" "Cinta adalah pewarna hidup dan pewarta sabda akan kasih yang ilahi" "Menikmati hidup adalah kasih Tuhan" "Kata hati, mata hati, suara hati, adalah hati nurani, yang tak nampak namun dapat dirasa" "Air, sebagai lambang kehidupan, sebagai awal dari kehidupan pula." "Ketika kata tak lagi ada, ketika indra tak juga berdaya, rasa dan hatilah penghubungnya." 399
"Tuhan inikah karma bagi bangsaku, atau ini ketidak sempurnaan ciptaanmu? Aku pernah mendengar Engkau begitu murah hati kepada negeri kami. Diberinya segala kebutuhan. Saat seperti itulah malaikat dan setan memprotes karena dengan kemurahan hati Tuhan, manusia akan patuh kepada Tuhan. Namun dengan senyum kasihnya, Tuhan mengatakan, "Engkau belum mengerti manusia macam manakah yang akan kutaruh di sana?" Tuhan menciptakan manusia dari lempung tanah liat, baru setengah jadi dan otaknya separo masih lempung ditiuplah oleh Tuhan dan hiduplah manusia di negeri ini yang separo otaknya masih lempung. Tak berapa lama malaikat dan setan menghadap Tuhan. Mereka memohon ampun dan berkata: engakau sungguh bijaksana Tuhanku, ampunilah hambamu ini. Tuhan kembali dengan senyum kasihnya berkata, "Tahulah engkau kini orang macam apa di negeri itu". CDL Nusa Dua, 26 Desember 2010 400
Keamanan dan Rasa Aman Keamanan dan rasa aman merupakan salah satu kebutuhan warga masyarakat untuk dapat menyelenggarakan hidup dan kehidupannya sebagai mahkluk sosial. Tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat dibutuhkan adanya produk yang dapat menghidupi, setidaknya bagi dirinya sendiri. Keamanan dan rasa aman inilah yang menjadi barometer tugas polisi dalam mendukung peningkatan keberhasilan kualitas hidup masyarakat. Karena keamanan dan rasa aman ini suatu	dukungan	bagi	terwujud	dan	berkembgnya	produktifitas	masyarakat. Keamanan dan rasa aman juga ditunjukan adanya kepatuhan atau ketaatan warga akan pearturan-peraturan yang berlaku, namun bukan karena ketakutan atau keterpaksaan melainkan kesadaran dan tanggung jawab. Keamanan dan rasa aman bisa saja diperoleh dengan cara membayar	atau	terpaksa	membayar.	Adakalanya	dficiptakan	situasi tidak aman,untuk mengembalikanya diperlukan petugas- 401
petugas keamanan untuk memperoleh kembali keamanan dan rasa aman yang hilang. Bisa jadi petugas-petugas keamanan yang menciptakanya, sebagai strategi bisnis jasanya atau membuat ketergantungan padanya. Petugas keamanan memang beragam dari aparat pemerintah, swasta atau dari kelompok-kelompok kemasyarakatan. Pola-pola pengaman modern tidak sebatas menjaga atau bekerja saat ada masalah (reaktif) namun bekerja secara proaktif dan problem solving untuk pengamanannya. Namun pada kenyataannya belum semuanya menggunakanya. Sebagian besar masih dengan cara-cara konvensional bahkan cara-cara yang melanggar	hukum	(preman).	Pemaksaan,	kekerasan	adu	fisik,	sering mewarnai pengamanan. Jasa pengamanan sekarang ini menjadi komuditi bisnis yang terus berkembang dari satpam hingga detektif swasta. Apa beda pelayanan mereka dengan pengamanan kepolisian ? Satu hal harus dipahami bahwa keberadaan polisi dalam masyarakat karena adanya kebutuhan layanan kepolisian. Kepolisian bekerja di tempat umum, dalam menjaga, mengatur dan menegakkan hukum tujuannya adalah untuk mengamankan yang berarti menjamin keamanan dan rasa aman. Yang merupakan suatu upaya dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maknanya, keberadaan dan kinerja polisi tidak kontra produktif. Polisi tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan produktifitas	masyarakat	terganggu	seperti	: 1. Menjadi backing atau pelindung berbagai kegiatan ilegal; 2. Mencari caci kesalahan untuk mendapat sesuatu (memeras); 3. Membiarkan atau pelanggaran hukum karena telah mendapatkan sesuatu (terima suap); terjadinya penyimpangan sosial 4. Menyalahgunakan wewenang (abuse of power); 402
5. Melakukan diskriminasi ; 6. Mendukung pihak yang kuat untuk memonopoli dan sebagainya. (private security) dilaksanakan pihak swasta juga untuk mengamankan berbagai aktifitas	di	lingkungan	terbatas	yang	merupakan	bisnis	di	bidang	jasa keamanan. Penyelenggaraanya tentu saja secara fair, terbuka, saling membutuhkan dan ada kesepakatan dan kerjasama yang saling mendukung. Pengamanan yang bersifat pribadi Pengamanan yang dilakukan oleh preman atau dengan pola-pola preman. Kliennya mau tidak mau (harus karena : ketakutan,terancam maupun terpaksa) mengikuti keinginan atau kemauan dari pemberi jasa keamanan. Bisa juga sistem pengamanan yang dilakukan dengan pola-pola kekerasan atau dengan menugaskan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai track record sebagai preman atau mantan pelaku kriminal atau kelompok gang tertentu. Cara pengamanannya penuh dengan symbol-simbol atau tanda-tanda kekerasan atau mencerminkan kerasan. Keamanan dan pengamanan bisa menjadi ajang bisnis besar baik aparat maupun swasta yang bermental penghianat. Mereka akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau dalam pendeitaan atau kesusahan orang lain. Bisa juga rasa tidak aman sengaja diciptakan, sehinga kelompok-kelompok yang produktif yang membutuhkan keamanan dan rasa aman dan mau tidak mau membayar untuk pengamanan atau mengamankan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatannya. Ranah Pengamanan kepolisian ditempat umum, walaupun polisi juga wajib memberikan jaminan keamanan di tempat- tempat yang khusus dan terbatas. Di tempat umum inilah semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pengamanan 403
yang dilakukan oleh polisi dengan tindakan preemtif, preventif, represif baik dengan atau tanpa upaya paksa. Tindakan upaya paksa yang dilakukan polisi adalah pada konteks penegakkan hukum yg bertujuan : 1.	Adanya	keteraturan	sosial	(penyelesaian	konflik	dengan	cara- cara yang beradab); 2.	Untuk	pencegahan,	agar	tidak	berkembang	menjadi	konflik yang lebih luas; 3. Suatu bentuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para korban dan pencari keadilan; 4.	Adanya	kepastian	atau	sebagai	sandaran	penyelesaian	konflik yang terjadi; 5. Bagian dari edukasi dan (membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan keamanan dan rasa aman dengan patuh kepada hukum dan perundang- perundagan yang berlaku). transformasi Sejalan dengan pemikiran di atas pengamanan yang dilakukan oleh polisi mencerminkan pola pemolisian dalam masyarakat yang modern dan demokratis yaitu : 1. Menjunjung tinggi supremasi hukum; 2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM; 3. Transparan; 4. Akuntabel; 5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat; 6. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Pengamanan yang dilakukan oleh polisi tidak sebatas reaktif tetapi proaktif dan problm solving yang lebih mengutamakan 404
pencegahan, kemitraan, yang dibangun dengan sistem terpadu dan berkesinambungan. Tentu saja dilakukan bukan dengan gaya dan pola preman atau bisnis jasa pengamanan. Tetapi semua dilakukan secara profesional, modern juga memberdayakan potensi yanug ada untk memberikan jaminan keamanan dan rasa aman	warga,	agar	aktifitas	untuk	menghasilkan	produksi	yang	mensejahterakan mereka senantiasa tumbuh dan berkembang. CDL 27 Desember 2010 405
Mimpi Sang Pemimpin "Mimpi adalah kunci untuk menaklukan dunia ...... Sebuah syair lagu dari Niji dalam sound track laskar pelangi . Mimpi memang suatu kunci bagi pemimpin untuk mampu untuk membuka tabir kegelapan keluar dari belenggu keterbelakangan, feodalisme, dan mampu membawa kemajuan atau peningkatan kualitas kinerja institusi yang dipimpinnya. Mimpi merupakan salah satu indikator dari pemimpin untuk menunjukan kepemimpinannya. Mimpi bagi peminmpin di semua lini	akan	membantu	kreatifitas	dan	inovasi-inovasi	menjadi	peningkatan kualitas baik kinerja, maupun profesionalismenya. Mimpi dalam konteks ini adalah suatu imaji dari seorang pemimpin untuk membayangkan bagaimana anak buah maupun bagi rakyatnya hidup semakin mudah, semakin sejahtera, semakin manusiawi, semakin jauh dari penyimpangan, dan sebagainya. Di Abu dabhi sudah dirancang model kota tanpa polusi dengan gaya modern. Di Australi merancang alat pemindah gedung bangunan sampai dengan 2000 km dengan kecepatan di atas 80 km perjam. Model kepolisian di Singapore sejak th 2000 sudah dipikirkan model pemolisian 2020. Yang mana polisinya tidak lagi hanya kerja di kantor-kantor tetapi ada ditengah-tengah masyarakat. 406
Tanpa mimpi, memang akan landai-landai tidak ada kemajuan bahkan mungkin yang dipikirkan hanya mencari kekayaan pribadi dan gerombolannya. Tidak ada kata lain selain mengeksploitasi, bahkan memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Nilai-nilai dan system-sistem yang dibangunnya bisa dikatakan temporer, reaktif, parsial, bahkan bisa jadi malah meninggalkan bom waktu. Kesalahan masa kini mematikan generasi mendatang. Kalau dipertanyakan mimpi seperti apa yang kongkrit dan bisa dilakukan? Tentu saja mimpi tidak ada batasnya, mau menyebut atau berangan apa saja tidak masalah, karena mimpi ini tidak terikat ruang dan waktu. Tetapi mimpi-mimpi itu setidaknya mencakup antara lain : 1. Memudahkan 2. Mempercepat 3. Menyehatkan 4. Meningkatkan kualitas 5. Menyembuhkan dari penyakit-penyakit birokrasi 6. Mendidik dan memajukan 7. Menanamkan nilai-nilai luhur 8. Kaderisasi 9. Menyiapkan landasan yang kuat bagi penerusnya 10. Meminimalisir penyimpangan 11. Memajukan 12. Memperbaiki kesalahan 13. Mengangkat citra dan kepercayaan 14. Memberdayakan 15. Menyadarkan 16. Dsb 407
Mimpi-mimpi tersebut memang terlihat sepotong-sepotong tetapi apabila ditarik benang merah: yg pertama, melihat kesalahan dan kekurangan masa lalu tentu mampu memperbaikinya. Mampu melanjutkan yang sudah ada dan yang positif. Yg ke dua, siap mengikuti perkembangan jaman yang semakin kompleks dan siap menghadapi segala tantangan masa kini Yg ketiga, mampu menyiapkan landasan yang kuat bagi generasi mendatang hidup dan bekerja semakin baik dan profesional. Untuk mewujudkan mimpi-mimpinya seprang pemimpin dituntut : 1. Berani (berbeda, ditegur, melawan kezaliman dan berbagai ketololan, mengambil resiko, meyakinkan, menjadi panutan, berkorban dan sebagainya) 2. Keteguhan hati dan keyakinan yang kuat serta kepercayaan diri bahwa mimpinya itu bukan mimpi orang gila. 3. Tahan uji walau diolok, dipermalukan bahkan mungkin tegar tetapi mampu didiskriminasim disalahkan, menyuarakan kebenaran. 4. Langsung action dan tidak menunda- nunda. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan saya siapa lagi. Mimpi adalah salah satu indikator pemimpin yang layak menjadi pemimpin. Karena ia dengan mimpinya akan berusaha menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dengan mimpinya akan menunjukan dharma bhaktinya, kecintaan dan kebanggaan akan pekerjaanya. Tentu saja akan malu bila menghianati institusinya. Atau setidaknya akan mengerem dan meminimalisir sekuat tenaga 408
berbagai penyimpangan yang menyesatkan dan menjerumuskan anak buah, masyarakat, dan generasi mendatang. Mimpi Memang Menjadi Kunci Penakluk Dunia Yang Tidak Terikat Ruang Dan Waktu. Wujudkan Mimpi Sebagai Dharma Dan Bakti Serta Kecintaan Pada Ibu Pertiwi. CDL Pekanbaru, 29 Desember 2010 409
Mewujudkan Mimpi Mewujudkan mimpi bukan semudah membalik : komitmen, keyakinan,berani, pengorbanan, keteguhan hati. Seperti apa yang digambarkan paulo coelho dlm novelnya : The Alchemist. Demikian halnya, yang digambarkan Andria Hirata dalam tetraloginya : Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edensor hingga Maryamah Karpov. tangan, namun membutuhkan konsisten, semangat, Mimpi memang sering dianggap sesuatu yang aneh, tidak lazim dan mungkin anti status quo yang mampu menjungkirbalikan tatanan dan kemapanan yang sudah ada. Mewujudkan mimpi memerlukan keunggulan. Unggul SDM, unggul infrastruktur, unggul program, unggul jejaring, ungguul informasi, komunikasi, teknologi. Mimpi bisa dengan pemikiran global dan implementasi lokal. Think big n do fast. Belajar dari Dahlan iksan saat dilantik sebagai dirut PLN ada 3 jangan impiannya : 410
1. Jangan mati-mati (listrik tidak boleh mati) karena sebagai sumber energi kehidupan sosial masyarakat modern 2. Jangan sulit ( mudah dalam hal apapun yang berkaitan dengan birokrasi PLN 3. Jangan mahal. Mimpi dahlan iksan adal melihat kebutuhan dan harapan masyarakat kepada PLN. Bagaimana melihat harapan masyarakat kepada polisi ? Masyarakat mengharapkan polsi dapat diandalkan dan dipercaya : 1. Selalu siap untuk melayani (kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, masalah apa saja) 2. Cepat merespon aduan atau laporan 3. Fair,(Tidak memihak atau melakukan diskriminasi, tidak menjadi backing) 4. Mudah ( menghubungi, mendapatkan bantuan, berurusan dengan polisi tidak dipersulit,tidak diperas) 5. Profesional (dapat diandalkan). 6. Transparan dan akuntabel. Ke enam hal di atas,sebenarnya adalah suatu perubahan mind set and culture set agar polisi dapat diandalkan dan dipercaya. Yang dasarnya adalah perubahan sikap dan perilaku baik pada institusi maupun perorangan dalam memberikan perlindungan, pengayoman,pelayanan dan penegakkan hukum, yaitu tidak ada komplain dari masyarakat atas kinerja polisi. Zero deviation and zero complain. Semua itu didasari edukasi,teknologi komunikasi dan informasi untuk merubah sikap dan perilaku. Namun dalam implementasinya masyarakat tidak sabar menunggu perubahan 411
yang lamban sehingga perlu akselerasi (percepatan) karena edukasi,teknologi komunikasi dan informasi tidak menjamin adanya perubahan sikap dan perilaku sehingga perlu dilakukan shock theraphy. Kepemimpinan menjadi kunci utama untuk mewujudkan mimpinya melalui perubahan sehingga dapat membangkitkan kinerja yang : cepat, tepat, akurat, akuntabel, transparan, informatif. Seorang pemimpin memang tidak harus ahli semuanya tetapi ia adalah seorang yang memiliki : 1. Komitment. 2. Kemampuan manajerial. 3. Mimpi 4. Kemampuan sebagai agent of change 5. Kemampuan untuk empowering (memberdayakan) 6. Kemampuan untuk menginspirasi 7. Kemampuan membangun jejaring 8. Kemampuan meyakinkan 9. Track record and prestasi yg positif Setidaknya 9 hal di atas dapat diterapkan sebagai landasan atau dasar kompetensi seorang pemimpin di level apapun. Sejalan dengan hal tersebut maka pembinaan SDM harus mampu untuk mengkategorikan dan mengkaderisasikan para pemimpin dan calon pemimpin. Agar dalam menempatkan seseorang dalam sesuai dengan prinsip the rightman in the right place. Yang berdasarkan kompetensi, karena SDM adalah aset utama institusi dan sebagai aset utama bangsa. lagi pemimpin dengan kepemimpinanya sebagai kuncinya untuk mewujudkan zero deviation and zero complain. Yang berarti kinerjanya memang unggul dan dapat dibanggakan karena dilakukan secara Mewujudkan mimpi bagi institusi lagi 412
profesional ( cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel,informatif, komunikatif); proaktif dan problem solving. CDL Pekanbaru, 30 Desember 2010 413
Inovasi	dan	Kreatifitas "Apabila kambing dipimpin oleh singa, ia akan mengaum, apabila singa dipimpin oleh kambing, ia akan mengembik". kreatifitas	merupakn	bagian	dari	karakter pemimpin dalam mengimplementasikan kepemimpinanya agar menjadi roh dalam institusinya. Seorang pemimpin yang tidak berani melakukan terobosan kreatifitas	akan	menjadi	safety player. Akibatnya mereka akan menyengsarakan anak buahnya secara moril dan materiil, bahkan menjatuhkan wibawa institusi. Inovasi	dan Inovatif dapat diartikan sebagai prose dan hasil dari pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk memperbaiki produk baik barang maupun jasa agar memberikan	nilai	tambah	yang	berarti	atau	secara	signifikan.	Istilah	ini	memang	sering	didefinisikan	secara	berbeda	dengan	kreatifitas,	walaupun	pada	umumnya	memiliki	pemaknaan	serupa.	Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil 414
dari pemikiran kreatif biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Sebagai alternatif, konsep sehari-hari dari kreativitas adalah tindakan membuat sesuatu yang baru. adalah	kemampuannya memaknai dan mampu menghubungkannya menjadi konsep baru yang merupakan terobosan baru untuk hal-hal berikut. Inovasi	dan	kreatifitas seorang	pemimpin	fakta gejala 1. Pencerahan 2. Empowering 3. Kemudahan 4. Keamanan 5. Keselamtan 6. Keadilan 7. Peningkatan kualitas 8. Perlindungan 9. Pengayoman 10. Penegalan hukum, dan sebagainya. Inovasi	dan	kreatifitas	seorang	pemimpin	akan	menjadi	bintang	penjuru bagi bawahannya. Walaupun sekelompok kambing, jika dipimpin oleh singa, maka kambing itu akan mengaum seperti singa. Demikian sebaliknya, kumpulan singa apabila dipimpin oleh kambing, ia akan mengembik juga pada akhirnya. Pemimpin adalah power. Dia harus mampu membangkitkan inovasi dan kreatifitas	pada	anak	buahnya. CDL Pekanbaru akhir tahun 2010 415
Chryshnanda Dwilaksana Lahir di Magelang pada tanggal 3 Desember 1967. Pendidikan TK, SD, SMP & SMA Magelang. Menempuh Pendidikan Polri di Akademi Kepolisian pada tahun 1986 dan lulus pada tahun 1989. Bertugas di United Nation Peace Keeping Force (UN Civilian Police in Mozambique 1994). Pendidikan di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) angkatan XXXIII dan lulus pada tahun 1998. Pendidikan S2-Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (1999-2001). S3-Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2002-2005). Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan Polri di Sespim Polri. Berbagai kursus dan seminar nasional maupun internasional diikutinya Sejak Tahun 2001 menjadi Dosen di PTIK dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Kajian Ilmu Kepolisian. melukis dan Menulis menjadi hobinya. Karya tulis yang telah dibukukan : Polisi Penjaga Kehidupan, Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani. Sebagai editor beberapa buku diantaranya : Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural, Ilmu Kepolisian (Prof. Parsudi Suparlan), Sistem Administrasi Kepolisian : Kepolisian Negara Republik Indonesia (Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA). 416