Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 27 Tahun VII / Desember 2018 Geopolitical Forum 2 Mapping the Future of Geopolitics 2018 Jakarta REVOLUSI MENTAL PENGUATAN KAPASITAS PEMIMPIN INDONESIA Memetakan Masa Depan Geopolitik: Kolaborasi dan Kerja Sama Geopolitik Perang Dagang AS-China Making Indonesia 4.0 Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Theory U : Inovasi Untuk Indonesia Lebih Baik PROF.C. OTTO SCHARMER MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT "TEORI U" INOVASI UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK
Selamat Hari Natal Tahun Baru & 2019 2 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
PELINDUNG AGUS WIDJOJO PEMBINA BAGUS PURUHITO PENGARAH MOCHAMAD IRIAWAN PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI MINDARTO REDAKTUR SUGENG SANTOSO DESAIN GRAFIS BAMBANG IMAN ARYANTO, YANWAR ABIDIN RAKINDA KOORDINATOR FOTOGRAFER M. ISDAR FOTOGRAFER SURYADI, SUYONO SEKRETARIAT SUPARMO, HERU SEPTOWIDODO, GATOT, MARDIANA PRIHATINI, YUSNADI, DASWATI, YATIK WULANDARI PENULIS ARTIKEL ENDAH HELIANA, CAHYAQADRI HILDAMONA, MAGISTA DIAN, NI MADE VIRA ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110 TELP. (021) 3832108, 3832109 FAX (021)-3451926 EMAIL : humas@lemhannas.go.id WEBSITE : ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI Catatan Redaksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Om Swasti Astu Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-27 bulan Desember 2018, kembali hadir di tengah-tengah para pembaca. Pada edisi ke-27 ini, redaksi terus berusaha meningkatkan kualitas pemberitaan agar dapat memberikan informasi yang dapat mengedukasi bagi para pembaca, serta dapat memberikan pesan yang sarat makna kepada para pembaca. Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat pemberitaan mengenai Jakarta Geopolitical Forum II/2018 : Mapping the Future of Geopolitics dan mengulas materi dari pembicara ahli geopolitik dari berbagai kawasan, juga mengangkat pemberitaan mengenai Making Indonesia 4.0 yang menghadirkan pembicara penemu Theory U : Otto Scharmer. Selain itu, juga diulas mengenai kegiatan Program Pendidikan Reguler LVIII seperti pelaporan hasil Studi Strategis Dalam Negeri, Studi Strategis Luar Negeri, Seminar yang mengangkat tema "Pentingnya Kesadaran Politik Masyarakat", serta penutupan PPRA LVIII. Meski telah melakukan yang terbaik, akan tetapi redaksi menyadari bahwa tiada gading yang tak retak. Oleh karenanya, kami mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang akan kami sajikan pada edisi mendatang. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 27 kali ini. Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera Om Shanti Shanti Shanti Om Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 3
Salam Ketahanan Nasional Pada edisi ke-27 Desember 2018 ini, Majalah Swantara menyoroti kegiatan Making Indonesia 4.0 yang merupakan hajat kegiatan lintas kementerian. Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, dan Lembaga Ketahanan Nasional RI, dimana Gubernur Lemhannas RI bertugas sebagai Pelaksana Tugas Harian. Dalam kegiatan tersebut, Dr. C. Otto Scharmer, Senior Lecturer MIT Sloan School Management memberikan materi "Theory U: Inovasi untuk Indonesia Lebih Baik". Materi tersebut diberikan agar peserta Making Indonesia 4.0 dapat memahami permasalahan di tengah disrupsi teknologi dengan lebih baik, serta dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membentuk organisasi pembelajar. Lemhannas RI telah sukses menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum II/2018 pada 24 Oktober 2018 yang lalu dengan mengangkat tema "Mapping the Future of Geopolitics". Dalam majalah ini juga diulas materi dari ahli dan akademisi geopolitik dunia yaitu Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Lyle Morris, Philipe Raggi, Zhixing Zhang, Dr. Shigehisa Kasahara, Natalie Sambhi, Zhongying Pang, serta Kevin G. Niller. Kami harapkan, artikel tersebut dapat membuka wawasan para pembaca dalam membaca peluang dan tantangan masa depan geopolitik dunia, maupun Indonesia secara khususnya. Selanjutnya, redaksi juga memuat opini dari Laksda TNI (Purn) Untung Suropati yang mengangkat topik mengenai Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI). Secara lugas, Untung Suropati memaparkan mengenai peluang dan langkah yang perlu diambil negara-negara dalam memanfaatkan prakarsa tersebut. Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas RI secara berkelanjutan menyusun berbagai program kegiatan antara lain seperti menyiapkan dan memantapkan kader- kader pimpinan nasional, menghasilkan rekomendasi kajian- kajian isu strategis, baik nasional maupun internasional, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kami berharap Majalah Swantara edisi ke-27 yang diterbitkan pada desember 2018 ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca dalam merespon kondisi perkembangan politik nasional maupun internasional. Gubernur Lemhannas RI 4 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 Daftar Isi SEPUTAR KITA 6 Peserta PPRA LVIII Paparkan Hasil SSDN Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi utara, dan Gorontalo 22 Memetakan Masa Depan Geopolitik: Kolaborasi dan Kerja Sama 36 Lemhannas RI Selenggarakan Field Coaches Training Making Indonesia 4.0 Batch 2 47 Harvard Kennedy School Kunjungi Lemhannas RI 10 Dr. Steven Barraclough : Indonesia Mitra Dagang Terbesar Ke-13 Australia 24 BRI dan Tatanan Maritim Kawasan 38 Kick Off Uji Sahih Skenario Indonesia 2045 52 Inspektorat Lemhannas RI Sosialisasikan Penilaian Maturitas SPIP
12 PPRA LVIII Paparkan Hasil SSLN di Empat Negara: Portugal, Perancis, Swedia, dan Spanyol 26 Geopolitik Perang Dagang AS-China 40 Gubernur Lemhannas RI Paparkan Tentang Bisnis Maritim 15 Nota Kesepahaman dengan Tiga Instansi 16 Penandatanganan MoU Lemhannas RI dengan Royal Jordania National Defence College 32 Lemhannas RI Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-90 33 Lemhannas Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika 41 Lemhannas RI Peringati 47 42 THEORY U : Tahun Korpri INOVASI UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK OPINI 48 Untung Suropati : Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI): Peluang atau Ancaman? 53 GALLERY 17 "Pentingnya Kesadaran Politik Masyarakat" Jadi Tema Utama Seminar PPRA LVIII 20 PPRA LVIII Resmi Ditutup 34 Pelatihan Wawasan 35 Segenap Pegawai Bagi Tenaga Pendidik UNS Surakarta Lemhannas RI Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H 45 Gubernur Lemhannas RI Ikuti Bali Democracy Forum (BDF) 46 Sestama Lemhannas RI Buka Rakor Rengar Lemhannas RI INSPIRASI 50 Arundati Shinta : Menjadi Anak Buah Yang Cemerlang Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 5
" " SEPUTAR KITA Peserta PPRA LVIII Paparkan Hasil SSDN Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Gorontalo Pada 27 - 30 Agustus 2018 lalu, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LVIII 2018 melakukan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke empat provinsi, yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Kemudian, pada 6 dan 7 September 2018 bertempat di Gedung Trigatra Lt. 3, para peserta PPRA LVIII memaparkan hasil SSDN dari empat provinsi di hadapan Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, serta para pejabat perwakilan masing-masing daerah. Studi Strategi Dalam Negeri memberikan harmoni yang indah da- lam proses tumbuh kembang bangsa, sehingga memposisikan Sulut sebagai salah satu daerah teraman di Indonesia dan sangat prospektif dalam mendu- kung gerak langkah Indonesia di ber- bagai bidang pembangunan, utamanya geliat pembangunan di sektor kemariti- man dan pariwisata. (SSDN) merupakan metode pembelajaran luar kampus untuk memberikan kesem- patan sekaligus pengalaman di dalam menyusun suatu naskah kajian mengenai perkembang- an pembangunan di daerah termasuk hasil ukur kondisi ketahanan nasional bagi Peserta PPRA Lemhannas RI. Me- lalui program SSDN tersebut, para Pe- serta PPRA LVIII diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merumuskan berbagai konsepsi dasar kebijakan sebagai bekal kader pimpinan tingkat Nasional di masa depan, setelah berhasil menyelesaikan program pendi- dikan di Lemhannas RI. Sulut merupakan daerah yang dikaruniai potensi sumber daya alam melimpah, baik di sektor perikanan dan kelautan, energi terbarukan, pertanian dan perkebunan - PPRA LVIII Sulut merupakan daerah yang dikaruniai potensi sumber daya alam melimpah, baik di sektor perikanan dan kelautan, energi terbarukan, pertanian dan perkebunan serta potensi pariwi- sata, baik wisata alam, wisata budaya dan religi maupun wisata kuliner yang sangat menjanjikan. Dalam amatan di daerah, peserta PPRA LVIII juga menyebutkan bahwa kolaborasi dan sinergitas visi serta misi yang selama ini telah dibangun dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota diwu- judkan dalam program prioritas dan proyek strategis nasional. Ring Road III (Winangun-Malalayang), Pembangunan TPA Regional di Kabupa- ten Minahasa Utara dan Pembangunan Bendungan Sawangan Kabupaten Mina- hasa. Berdasarkan beberapa aspek gatra dalam paparan laporan SSDN Sulawesi Utara secara keseluruhan kondisi ka- tahanan nasional Sulawesi Utara ber- status cukup tangguh dimana terjadi peningkatan pada Gatra SKA, Ideologi, dan Sosial Budaya dari Kurang Tang- guh menjadi Cukup Tangguh. Dalam paparan tersebut, peserta SSDN Sulut memberikan saran, antara lain pemda perlu mencermati isu-isu yang bersifat strategis pada masing-masing gatra agar dapat dibenahi dan ditingkatkan status dari variable-variabel yang masih rawan menjadi kurang tangguh, cukup tangguh bahkan sangat tangguh, perlunya sema- ngat dari personil masing-masing instan- si Pemda Sulawesi Utara dalam peng- isian data-data pengukuran ketahanan nasional agar lebih valid sesuai kondisi daerah dan didukung anggaran APBD, dan perlunya keterbukaan dari perso- nil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyediaan data-data yang valid tentang kondisi daerah untuk kebutuhan analisis Kurtannas. Sulawesi Utara Kelompok SSDN PPRA LVIII Lem- hanas RI Provinsi Sulawesi Utara yang diketuai oleh Marsekal Muda (Marsma) TNI Supriharsanto dan Deputi Pendi- dikan Lemhanas Mayjen TNI Karsiyanto melaporkan kegiatan SSDN tersebut. Beberapa proyek strategis nasional yang tengah dijalankan oleh Pemprov Sulut yaitu Bendungan Lolak di Kabu- paten Bolaang Mongondow, Bendungan Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara, Jalan Tol Manado-Bitung, International Hub Port Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Kawasan Eko- nomi Khusus Pariwisata Likupang dan Jalan Penghubung Gorontalo-Manado. Selain itu, Pemprov Sulut juga memi- liki program prioritas pembangunan daerah, yaitu Pengembangan Bandara Sam Ratulangi, Pembangunan Trem Dalam Kota Manado, Jalur Kereta Api Manado-Bitung, Pengembangan Kawa- san Pariwisata Likupang, Manado Outer Beberapa obyek kunjungan PPRA LVIII Lemhannas RI di Sulawesi Uta- ra, yaitu; Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD, Kodam XIII/Merdeka (Lantamal VIII dan Lanud), Polda Sula- wesi Utara, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Bitung, Universitas Sam Ratulangi, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung, PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Bitung, serta PT. In- dustri Pengalengan Ikan, Bitung. Dalam paparan SSDN Sulut dije- laskan bahwa stabilitas keamanan Sulut terkendali, di tengah-tengah pluralitas (etnis, religi, budaya dan adat istiadat) 6 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
" i r l / s a m u h . k o d Gorontalo rontalo naik menjadi 6,74 persen pada tahun 2017, yang pada tahun sebelum- nya hanya 6,22 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh capaian pembangunan yang semakin baik di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pen- didikan. mampu menjawab tantangan pemba- ngunan dalam upaya meningkatkan ke- sejahteraan masyarakat Gorontalo. Peserta SSDN PPRA LVIII yang ber- jumlah 25 orang telah melakukan kajian selama empat hari di Provinsi Goronta- lo, dari tanggal 27 hingga 30 Agustus 2018. Adapun beberapa obyek yang akan dikunjungi, antara lain Komando Resort Militer 133/Nani Wartabone, Universitas Negeri Gorontalo, Kampung Religi Bongo Kabupaten Gorontalo, dan sejumlah lokasi lainnya. Pada Jumat (07/09), Marsekal Muda TNI Suprihar- santo sebagai ketua rombongan, dan Komisaris Besar Polisi Fadjar Abdillah S.S.T.M.K.,SH., selaku ketua kelompok beserta Peserta SSDN PPRA LVIII me- laporkan hasil SSDN Gorontalo di ha- dapan Wakil Gubernur Lemhannas RI, jajaran dan peserta PPRA LVIII. Meskipun demikian ada beberapa kendala yang menjadi penghambat pem- bangunan nasional di Gorontalo di antara- nya adalah kemiskinan dan pengangguran, sumber daya alam yang berkelanjutan, infrastruktur dasar dan strategis, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pe- merintahan. Kendala hambatan pada pem- bangunan nasional di Gorontalo memliki peluang di beberapa posisi seperti posisi strategis pelintasan darat, laut, udara; in- tegrated farming system, potensi pertam- bangan, potensi perikanan laut, kuatnya lembaga adat dalam mereduksi resistensi sosial. Adapun kendala peluang-peluang tersebut adalah terbatasnya infrastruktur dan suprastruktur hankam, perkembangan media dan dukungan, penyebaran narko- ba, dan miras, distribusi penduduk teram- pil, aksesbilitas wilayah dan pulau terjauh, terluar dan tertinggal. Dalam paparan hasil peserta menjelaskan beberapa isu strategis Pemprov Gorontalo, yaitu penanganan kemiskinan dan pengangguran, penge- lolaan sumber daya alam, infrastruktur dasar dan strategis, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola peme- rintahan. Isu strategis tersebut diru- muskan dalam prioritas pembangunan tahun 2017-2022 melalui delapan pro- gram unggulan, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, in- frastruktur lebih merata, ekonomi lebih meningkat, pemerintahan yang mela- yani, agama dan budaya yang semarak, pariwisata yang mendunia, serta ling- kungan yang lestari. Delapan program unggulan tersebut diharapkan akan Kegiatan SSDN Gorontalo merupa- kan program regular peserta juga dimak- sudkan untuk mengukur Kesadaran Po- litik Masyarakat Gorontalo Pada Tahun 2018 Sebagai Tolok Ukur Kematangan Demokrasi Pertumbuhan ekonomi Go- dok.humas/lri Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 7 Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 7
Sumatera Barat Dari paparan para peserta SSDN PPRA LVIII, diketahui bahwa secara umum ketahanan nasional di Provinsi Sumatera Barat adalah Cukup Tangguh. Provinsi Sumatera Barat memiliki po- tensi SKA yang sangat besar, utamanya pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun demikian potensi kemaritiman dan kelautan memiliki potensi yang juga besar,bahkan jika dikembangkan dapat mendukung program kedaulatan pangan nasional. Realisasi pelaksanaan pembangun- an nasional secara umum cukup baik. Namun, dengan tidak meratanya pese- baran penduduk, menimbulkan masalah lain, antara lain kemiskinan, pengang- guran, daerah tertinggal, dan kebutuhan infrastruktur. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, belum men- dukung pembangunan Provinsi Suma- tera Barat sebagai gerbang Indonesia dalam pengembangan kerjasama di bidang ekonomi melalui enam bidang kerja sama prioritas yaitu: keamanan dan keselamatan maritim, fasilitasi per- dagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen risiko bencana, kerjasama akademik dan ilmu pengeta- huan, serta pariwisata dan pertukaran 8 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 budaya dengan sesama anggota Persa- tuan Negara-negara Pesisir Samudera Hindia atau Indian Ocean Rim Associ- ation (IORA). Sehubungan dengan posisi Peme- rintah Provinsi Sumatera Barat yang berhadapan langsung dengan Samude- ra Hindia, dapat memanfaatkan posisi Indonesia sebagai anggota IORA dan sebagai regional service provider untuk Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS). Dinas Kesehatan menyedia- kan akses dan fasilitas kesehatan yang mampu menjamin kesehatan terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Barat, di samping itu Dinas Pengendalian Pendu- duk, Keluarga Berencana, Kependuduk- an, dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat juga hendaknya memberikan penyuluhan untuk mene- kan angka kematian bayi dan ibu me- lahirkan. Saran yang disampaikan oleh para peserta SSDN antara lain adalah seba- gai berikut, dalam bidang Geografi: Di- nas Kehutanan dan Lingkungan Hidup diharapkan dapat bekerja sama dengan stakeholders lainnya tetap melakukan pengelolaan lingkungan dan pengawas- an terhadap perusahaan yang dalam operasionalnya dapat berpotensi mem- berikan dampak lingkungan yang buruk. Selanjutnya, Dinas Kehutanan dan Ling- kungan diharapkan dapat melakukan pemetaan terhadap pemanfaatan lahan sehingga dapat mengontrol pemanfaat- an lahan yang semena-mena sehingga dapat merusak ekosistem lingkungan. Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat diharapkan bersinergi dengan Forum Komunikasi Umat Bera- gama (FKUB) dalam memperkuat kehi- dupan dan kerukunan umat beragama agar menjadi modal dasar pembentukan karakter religius dan kebangsaan. Selanjutnya terkait dengan keanggo- taan Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat men- jadikan kawasan Sumbar sebagai pintu gerbang kerjasama dari keanggotaan Indo- nesia dalam organisasi IORA. Pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN diha- rapkan dapat mengatur tata niaga semen yang berpihak pada keberlanjutan opera- sional PT. Semen Padang (Holding Com- pany), khususnya pemasaran yang berada di Sumatera, serta mengadakan moratori- um ijin baru pendirian pabrik semen dan meningkatkan kinerja pabrik semen di ba- wah lingkup Kementerian BUMN.
Bengkulu Kelompok Peserta SSDN PPRA LVI- II juga melaporkan kunjungannnya ke provinsi Sulawesi Utara selama empat yakni pada 27-30 Agustus 2018 yang lalu. Menurut pemapar kinerja pereko- nomlan ProvinsI Bengkulu pada triwu- lan l 2018 tumbuh 5,08% Iebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,60%. Pada sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan Iaporan didorong oleh per- baikan kinerja Ekspor. Perbaikan ekspor dipengaruhi oleh meningkatnya permin- taan dari negara tujuan ekspor utama, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Dari sisi penawaran, peningkatan ekonomi terutama didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor indus- tri pengolahan, dan sektor konstruksi. Jika dilihat dari performa tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengku- lu tahun 2017 sebesar 4,99, mengalami penurunan dnbandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 5,30. Sementara itu, in- deks pembangunan manusia Provinsi Bengkulu tahun 2017 sebesar 69,95, termasuk rendah jika dibandingkan de- ngan provinsi lain di Pulau Sumatera ya- itu berada diurutan ke 8 diatas Provinsi Sumatera Selatan (68.86) dan Lampung (68,25). Penurunan pertumbuhan eko- nomi tersebut tidak Iepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Bengkulu dalam menjalankan roda pembangunan seperti masih ting- ginya angka kemiskinan dan rasio gini, banyaknya desa di Bengkulu yang ter- masuk dalam kategori desa tertinggal hingga mencapai 70% dari total desa. Prioritas pemerintah provinsi Beng- kulu yang pada tahun 2018 fokus pada percepatan pada pengembangan infra- struktur strategis sejauh ini merupakan sebuah Iangkah yang tepat mengingat sangat pentingnya arti infrastruktur dan konektivitas bagi kemajuan pembangun- an di daerah. Oleh sebab itu, selain harus mampu memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal. Pemerintah Bengkulu dituntut untuk mampu bekerja kreatif dengan mengundang dan meng- gandeng pihak swasta untuk bersama- -sama membangun dan memajukan wilayah Bengkulu. Tentu hal ini harus diimbangi dengan komitmen pemerintah provinsi Bengkulu untuk meminimalisir terjadinya korupsi yang akan menggerus kepercayaan investor dan publik terha- dap pemerintahan itu sendiri. " Pemerintah Bengkulu dituntut untuk mampu bekerja kreatif dengan mengundang dan menggandeng pihak swasta untuk bersama- sama membangun dan memajukan wilayah Bengkulu. - PPRA LVIII Beberapa hal yang perlu menja- di perhatian bahwa perlu fokus me- ngembangkan sektor pertanian yang menjadi sektor dominan dalam sistem perekonomian masyarakat Bengkulu. Pemerintah provinsi Bengkulu perlu merevitalisasi bisnis daerah tersebut dari berbagai komoditas unggulan yang dihasilkan agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. selain juga mening- katkan minat investor untuk menggarap sektor tambang dan potensi pariwisata yang belum banyak digarap secara pro- fesional sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekono- mian dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu itu sendiri. (YA) dok.humas/lri Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 9 Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 9
INDONESIA ADALAH MITRA DAGANG TERBESAR KE-13 AUSTRALIA SEPUTAR KITA Dr. Steven Barraclough, Minister Counsellor Economic, Investment, and Infrastructure Kedutaaan Australia untuk Indonesia memberikan kuliah umum di hadapan para peserta PPRA LVII dan LVIII pada 10 September 2018 lalu di Ruang Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta. Dengan membawakan materi berjudul "Ada Apa dengan Kemitraan Ekonomi Australia-Indo- Barraclough nesia", mempresentasikan ker- jasama antara Indonesia dan Australia dalam kerangka Indonesia Australia - Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah ditandatangani oleh pemimpin kedua negara pada 31 Agustus 2018 yang lalu di Istana Bogor, Jawa Barat. "Saat ini paradigma lama telah berubah, dan dikenal konsep Indo Pa- sifik, dimana Asia menjadi pusatnya. Kami menyaksikan perubahan paling mendasar dalam ekonomi global dalam 200 tahun. Wilayah kami (Australia), Indo-Pasifik, sekarang menjadi tumpuan ekonomi global. Pada saat yang sama, perubahan teknologi yang belum per- nah terjadi sebelumnya menciptakan peluang baru dan menghadirkan risiko unik," kata Barraclough mengutip per- nyataan Scott Morrison, PM Australia. tersebut berdampak pada semakin meningkatnya perekonomi- an Australia. "Negara-negara Eropa adalah negara maju, perekonomian negara-negara tersebut terus mening- kat, akan tetapi peningkatan tersebut relatif tidak setinggi kemajuan pere- konomian negara-negara Asia seperti China, India, dan Indonesia. Kemaju- an tersebut juga berpengaruh kepa- da kemajuan perekonomian Australia yang telah mengintegrasikan konsep Indo Pasifik ke dalam kebijakannya lama, bukan karena Austra- sejak lia begitu hebat," kata Barraclough Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-13 Australia dengan total perdagangan dua arah senilai ham- pir 16,5 miliar dollar Australia pada 2017. Ekspor terbesar Indonesia ke Australia adalah pada sektor pariwisa- ta (personal travel) sebesar 3,042 juta dollar Australia dan minyak mentah senilai 802 juta dollar Australia. Se- mentara ekspor terbesar Australia ke Indonesia adalah gandum senilai 1,263 juta dollar Australia dan sektor pendi- dikan sebesar 802 juta dollar Australia. Selain hal tersebut, Barraclough juga menyampaikan bahwa tantangan utama di Indonesia dalam meningkat- kan perekonomiannya adalah masih rendahnya kemampuan pekerja dan masih rumitnya birokrasi. "Beberapa perusahaan di Jakarta pindah ke Viet- nam, relokasi tersebut terjadi karena adanya pertimbangan bisnis yang le- bih mudah daripada Indonesia terkait dengan pasar, sumber daya manusia sampai dengan peraturan yang berla- ku di negara tujuan," kata Barraclough. IA-CEPA telah dinegosiasikan sejak November 2010. Dengan ditandata- nganinya IA-CEPA maka akan membuka pasar baru dan peluang di berbagai sek- tor termasuk sektor pendidikan Austra- lia, pembukaan kampus universitas Aus- tralia di Jakarta, serta bisnis, produsen utama, penyedia layanan dan investor. Dengan diberlakukannya IA-CEPA maka akan memberi keuntungan pada Australia berupa perlakuan tarif pre- ferensial pada gula, dan ternak, serta membuat ekspor Indonesia ke Australia lebih kompetitif. Singkatnya, IA-CEPA akan memungkinkan 99% ekspor ke- dua negara bebas bea atau dengan pengaturan preferensial yang mening- kat secara signifikan pada tahun 2020. Produk ekspor utama yang hen- dak ditingkakan Australia salah satu contohnya adalah ekspor daging merah dari negara kangguru tersebut ke Indo- nesia, sementara Indonesia di sisi lain mencari dukungan untuk meningkat- kan industri daging sapi lokalnya sen- diri untuk mengelola masalah dalam ketahanan pangan. Sebagai gantinya, negosiasi tahun lalu menghasilkan ke- sepakatan tentang penghapusan tarif di Australia terhadap herbisida dan pestisida sebagai ganti penurunan ta- rif ekspor gula Australia ke Indonesia. industri tekstil dinilai sangat menarik bagi In- donesia. Pasar tekstil terbesar di dunia adalah Uni Eropa. "Dalam kawasan Asia Tenggara, negara Vietnam berhasil me- miliki akses pasar tersebut dengan tarif 0 persen tetapi untuk mencapai kesepa- katan tersebut, Vietman juga membuka pasarnya terhadap Uni Eropa dengan memberlakukan kebijakan yang sama yaitu tarif 0 persen," kata Barracclough. Pasar FMCG Indonesia diharapkan mendapat manfaat dari gula yang lebih murah di Australia sementara pestisida Indonesia akan lebih kompetitif di pasar Australia. IA-CEPA akan semakin me- ningkatkan berbagai saluran bisnis yang ada termasuk: Produk pertanian Austra- lia (gandum, hewan hidup, daging sapi dan domba, susu, jeruk, sayuran dan gula) yang merupakan ekspor utama ke Indonesia; Baja Australia, terutama gu- lungan baja canai panas dan dingin, de- ngan akses bebas bea (dari antara 2,5% Dewasa ini, komoditas Hal 10 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
hingga 11,25%) untuk 250.000 ton pada tahun pertama dan 5% pertumbuhan tahunan volume sesudahnya; Pen- didikan tinggi Australia. Lembaga Australia akan menda- patkan akses ke pasar Indonesia, khususnya dengan mem- bebaskan sektor universitas di Indonesia untuk investor Australia, yang memungkinkan hingga 67% kepemilikan asing; serta kertas Indonesia dan minyak sawit - akan mendapat manfaat dari penghapusan beberapa ham- batan perdagangan. Sebelumnya, Australia telah meng- impor sebagian besar minyak sawitnya dari Malaysia. "Dengan ditandatanganinya IA-CEPA maka dapat meningkatkan potensi perdagangan antara Indonesia dan Australia, sebagai contoh perdagangan susu bubuk dari Australia ke Indonesia yang tarifnya menjadi 0 per- sen. Faktor pendukung lainnya, Indonesia juga memiliki peluang dalam memasuki pasar Uni Eropa. Kon- teks bisnis juga membicarakan mengenai value changer jadi keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak dan dapat membuka la- pangan pekerjaan," kata Barraclough.(END) Dengan ditandatanganinya IA-CEPA maka dapat meningkatkan potensi perdagangan antara Indonesia dan Australia - Dr. Steven Barraclough, Minister Counsellor Economic, Investment, and Infrastructure Kedutaaan Australia untuk Indonesia - Barraclough " " d o k . h u m a s / l r i Swantara | EDISI 26/SEPTEMBER 2018 | 11 Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 11
SEPUTAR KITA PPRA LVIII PAPARKAN HASIL SSLN DI 4 NEGARA PORTUGAL, PERANCIS, SWEDIA, DAN SPANYOL Pada 2 dan 3 Oktober 2018 lalu, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) dari Portugal, Perancis, Swedia dan Spanyol. SSLN merupakan program kegiatan rutin bagi para peserta PPRA Lemhannas RI untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam membuat kebijakan kedepannya. Bagi para peserta, kun- jungan SSLN membe- rikan manfaat kepada para peserta untuk me- lihat langsung aktivitas obyek yang strategis dikunjungi dalam mem- peroleh informasi akurat. Informasi tersebut di kemudian hari dapat digu- nakan sebagai bahan kajian strategis tentang perkembangan politik, eko- nomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mengenai negara yang ber- sangkutan. Dalam kesempatan tersebut, pe- serta mendapat pengalaman yang lebih luas dan mendalam tentang pe- nyelenggaraan pembangunan di nega- ra tujuan sehingga memperluas wa- wasan dan pengetahuan para peserta dalam rangka mendukung pelaksana- an seminar di akhir pendidikan. Tu- juan dari kegiatan SSLN tersebut ada- lah bagaimana meningkatkan prospek hubungan RI dengan negara Portugal, Perancis, Swedia dan Spanyol dalam perspektif pembangunan nasional. Tempat yang dikunjungi oleh PPRA LVIII Lemhannas RI adalah KBRI, In- stansi Pemerintahan, Pusat Turisme, dan beberapa industri strategis. Dalam kunjungan ke negara-negara tersebut, para peserta mendapatkan gambaran mengenai negara yang mereka kun- jungi dalam perspektif Astagatra, seja- rah pembangunan negara, serta pros- pek hubungan bilateral. Selain itu, kegiatan SSLN mem- berikan manfaat kepada para peserta dengan mendengar secara langsung penjelasan dari pejabat instansi atau obyek-obyek yang dikunjungi, sehing- ga dapat memperoleh informasi yang akurat, yang kemudian dapat digu- nakan sebagai bahan perbandingan tentang perkembangan geopolitik ma- upun geostrategi dari negara yang di- kunjungi. Portugal Para peserta PPRA LVIII mema- parkan kegiatan SSLN tujuan Portu- gal terkait dengan prospek hubungan bilateral Republik Portugal dengan Republik Indonesia dalam prespektif pembangunan nasional. Kelompok SSLN Portugal PPRA LVIII Lemhannas RI mendorong Indonesia dalam mem- perkuat kerja sama dalam berbagai bi- dang dengan Portugal, karena Portugal memilki kompetensi dalam mengelola segala potensi yang ada dengan ke- mampuan riset teknologi, fokus pada human capital untuk menciptakan value creation dalam pengembangan 12 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
" industri yang berorientasi pada high performance dan low cost, sehingga industri Portugal merupakan bagian yang significant dari global supply chain. akhirnya membuat Indonesia bersedia memperkuat kerja samanya walaupun Eropa masih dalam situasi krisis dan banyak negara yang mengalami keru- gian yang besar. terkait agar memahami dan mengam- bil pembelajaran dalam merumuskan, serta menguatkan strategi terhadap setiap kebijakannya, dalam bidang ekonomi, industri, pendidikan, serta riset teknologi. Dalam paparan terse- but, juga disebutkan bahwa hubungan bilateral ke depan agar dapata diupa- yakan untuk meningkatkan pereko- nomian kedua negara, yakni melalui kerjasama Menteri Perdagangan, Ke- menko Perekonomian, BKPM, Kemen- terian ESDM, dan Kementerian Pariwi- sata. Selain itu para peserta menyim- pulkan kegiatan SSLN ke Portugal sebagai pembelajaran atas keberha- silan Portugal dalam mengatasi krisis keuangan di negaranya. Tidak hanya itu, pemerintah Portugal juga melaku- kan pinjaman dana ke International Monetary Fund (IMF) untuk mengem- balikan kestabilan ekonominya. Ber- dasarkan alasan-alasan tersebut yang Sebelum menutup paparan hasil SSLN, pemapar memberikan saran terkait kebijakan sinergi antara ke- menterian koordinator perekonomian, kementerian pembangunan manusia dan kebudayaan, dan kementerian ko- ordinator polhukam agar diwujudkan dalam memberikan prioritas hubung- an kerja sama RI dengan portugal. Sa- ran selanjutnya adalah menyinergikan Portugal memilki kompetensi dalam mengelola segala potensi yang ada dengan kemampuan riset teknologi, fokus pada human capital untuk menciptakan value creation dalam pengembangan industri yang berorientasi pada high performance dan low cost, sehingga industri Portugal merupakan bagian yang significant dari global supply chain. d o k . p p r a l v i i i / l r i PPRA LVIII - Perancis yang dapat diambil Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB agar lebih dekat dengan Peran- cis untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Pemapar juga menyaran- kan agar Indonesia perlu lebih agresif dan intensif melakukan implementasi kerjasama ekonomi yg meliputi upaya meningkatkan industri manufaktur, in- vestasi langsung, IPTEK, pariwisata, kemaritiman, industri kreatif serta in- frastruktur transportasi yang merupa- kan poin kedua utama bagi Perancis. Saran selanjutnya, yaitu Indonesia dapat mengambil contoh sistem dan kebijakan pendidikan di Perancis yang dapat menarik banyak peminat untuk melanjutkan studi di Perancis. Kemudi- an, Indonesia dapat turut andil dalam memberantas ekstrimisme dan terorisme dengan meningkatkan keamanan kedua negara, seperti menam bah pengadaan alutsista di Indonesia dan mengadakan pelatihan rutin antara TNI dengan tenta- ra Perancis. Pada 2 Oktober, peserta PPRA LVIII menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Peran- cis. Dalam paparan disampaikan me- ngenai kerjasama bilateral Indonesia dengan Perancis sudah terjalin sejak lama. Kerja sama tersebut didukung oleh kesamaan prinsip politik bebas aktif kedua negara, selain itu Indo- nesia juga merupakan negara mitra penting Perancis di kawasan ASEAN, serta Perancis sebagai negara mitra yang strategis bagi Indonesia di Ero- pa Barat. Perancis merupakan salah satu tujuan utama investasi di Eropa, memiliki banyak tempat wisata, dan merupakan anggota Group of Twenty (G20). Pada akhir paparan peserta me- nyimpulkan beberapa alasan yang mendorong Indonesia dalam memper- kuat kerjasama dalam berbagai bidang dengan Perancis, yakni seperti dalam bidang ideologi Perancis menganut ide- ologi liberalisme sosial dengan sistem pemerintahan demokrasi semi parlemen- ter, dalam bidang politik hubungan Indo- nesia dan Perancis semakin mengalami peningkatan yang signifikan, serta bidang ekonomi Perancis dan Indonesia meru- pakan anggota dari G20. Dalam bidang sosial budaya, pendidikan merupakan salah satu aspek budaya yang penting bagi Perancis, selain itu dan pada bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia memperkuat alutsista TNI dengan mem- beli beberapa peralatan tempur. Dalam paparannya, peserta SSLN negara tujuan Perancis juga membe- rikan saran mengenai kesempatan Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 13
Swedia Swedia juga menjadi salah satu negara tujuan kegiatan SSLN PPRA LVIII Lemhannas RI. Kelompok SSLN Swedia mengunjungi enam lokasi per- temuan yang diagendakan antara lain di ISDP (Institute for Security and Deve- lopment Policy), Kedubes RI di Swedia, Valmyndigheten (Electoral Commissi- on), Stockholm International Peace Re- search Institute (SIPRI), SAAB GROUP, Industri Pertahanan Swedia, serta Ke- menterian Pertahanan Swedia. Selain pertemuan peserta SSLN Swedia juga melakukan kunjungan ke City Hall/ Mu- seum Nobel, Istana Swedia, dan Gamla Stan (old town). Dengan terselenggaranya kegiatan SSLN ke Negara Swedia para Peserta 14 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 PPRA LVIII mendapatkan manfaat an- tara lain dapat melihat dan mendengar secara langsung penjelasan dari pejabat instansi atau obyek-obyek yang dikun- jungi, sehingga dapat memperoleh in- formasi yang diperlukan secara akurat, kedua, peserta dapat memperoleh ma- sukan dan pengalaman secara luas dan tentang penyelenggaraan mendalam pembangunan nasional negara Swedia guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam penugasan selanjut- nya. Secara umum rombongan SSLN diterima dengan baik oleh Kedubes RI di Swedia dan seluruh Institusi yang di- kunjungi. Mampu memperluas wawas- an dan pengalaman yang berharga bagi seluruh rombongan dalam rangka men- Spanyol Kegiatan Studi Strategis Luar Nege- ri (SSLN) ke Spanyol yang diikuti oleh perwakilan peserta PPRA LVIII Lemhan- nas RI berjumlah 25 orang, dilaksana- kan pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2018 lalu. Maksud kegiatan SSLN tersebut untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan SSLN PPRA LVIII Lemhannas RI tahun 2018 di negara Spanyol. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan bahwa pembelajaran yang dapat diambil selama kegiatan SSLN adalah bahwa Spanyol memiliki kema- tangan demokrasi menghadapi isu se- paratisme dan terorisme, keberhasilan Spanyol dalm pemulihan ekonomi, dan kemajuan industri strategis. Potensi Peningkatan hubungan ker- ja sama antara Indonesia-Spanyol ada- lah peluang kerja sama bidang ekonomi, peluang peningkatan kerja sama bidang sosial budaya, dan peluang pening- jalin hubungan internasional yang ber- guna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dampak positif dari kegiatan SSLN ini juga tidak hanya memberikan manfaat kepada para peserta melainkan untuk lembaga, seperti Lembaga memperoleh masukan strategis, yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah tentang kerjasama bilateral dengan Swedia. Lemhannas RI juga akan semakin dikenal di dunia Internasional dan lembaga memperoleh masukan tentang lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara. - PPRA LVIII - katan kerja sama bidang pertahanan. Berdasarkan laporan yang dipaparkan oleh pemapar kelompok SSLN negara Spanyol terdapat simpulan mendasar mengenai peningkatan hubungan bila- teral Indonesia-Spanyol, pertumbuhan ekonomi Spanyol semakin membaik, kemajuan Spanyol di bidang ekonomi, IPTEK, sosial budaya, dan pertahan- an dan keamanan sebagai pendorong pembangunan Indonesia, dan Indonesia strategis dalam kebijakan luar negeri Spanyol di Asia Pasifik Di akhir paparan hasil, kelompok SSLN Negara Spanyol memberikan tiga rekomendasi di antaranya pemerintah perlu proaktif dalam peningkatan dan penguatan hubungan bilateral Indo- nesia-Spanyol, KBRI yang berlokasi di Madrid melanjutkan penyampaian in- formasi perkembangan Spanyol, dan Pemerintah Indonesia, khususnya Kem- han, perlu segera menyelesaiakan MOU Kerja Sama Pertahanan. (YA)
" Gubernur Lemhannas RI Tanda Tangani d o k . h u m a s / l r i Nota Kesepahaman dengan Tiga Instansi Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana R.M., S.H., dan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari di Ruang Nusantara Gedung Trigatra Lemhannas RI, pada Senin (15/10). Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan ketiga institusi tersebut meliputi peningkatan kualitas sum- ber daya manusia melalui pendi- dikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli/pakar/akademisi dan pemantapan nilai-nilai kebangsa- an, tukar menukar informasi dalam rangka pengu- kuran ketahanan nasional, pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak sesuai perundangan yang berlaku. "Secara khusus, dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sepaham dalam pelak- sanaan pengkajian dan penelitian, tukar menukar tenaga ahli pengkaji, informasi, dan dukungan tek- nologi dalam rangka pengukuran ketahanan nasio- nal," ujar Agus Widjojo. Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan Ke- menterian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kom- nas Perempuan merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman sebelumnya yang telah habis masa ber- lakunya. Sedangkan, Nota Kesepahaman dengan Ikat- an Notaris Indonesia merupakan wujud komitmen ber- sama untuk menjalin kerja sama. Lemhannas RI dan Komnas Perempuan menyepakati tentang penguatan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional perempuan pada aspek pendidikan, pengkajian strate- gik, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nota Kesepahaman Dengan BRI Pada kesempatan yang berbeda Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menandatangani nota kesepahaman bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk untuk menjalin kerja sama selama lima tahun di bidang sumber daya manusia (SDM) dan jasa, pada kamis (22/11) di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhan- nas RI. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk Suprajarto telah sepakat untuk berkomitmen dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendi- dikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, tukar menukar informasi dalam rangka pengukuran ketahanan na- sional, penggunaan produk dan jasa layanan per- bankan, dan pemberian dukungan untuk menun- jang program kerja Lemhannas RI. "Sinergitas antara institusi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya kita bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan sebagai prasya- rat mutlak dalam mendukung terwujudnya keta- hanan nasional yang tangguh," ungkap Agus Wid- jojo dalam sambutannya. Dengan adanya sinergitas ini, potensi yang dimiliki oleh Lemhannas RI dan BRI diharapkan dapat menghasilkan capaian dan sasaran kinerja masing-masing lembaga. Sinergitas antara institusi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya kita bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan sebagai prasyarat mutlak dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh. Agus Widjojo Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 15
SEPUTAR KITA Penandatanganan MoU Lemhannas RI dengan Royal Jordania National Defence College Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo melakukan lawatan ke Yordania dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan The Royal Jordania National Defence College (RJNDC) pada Rabu (17/10). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo dan Brigadir Jenderal Abdullah S. Al Shdaift. Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bah- wa Lemhannas RI adalah lembaga pemerintah ter- kemuka yang sekaligus berperan sebagai lemba- ga Think Tank pemerin- tah. Lemhannas RI, jelas Agus Widjojo, telah menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional sejak 1965. Lemhannas hingga saat ini terus berusaha untuk menjadi lembaga pendidikan tingkat nasional yang berkelas dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, Agus Widjojo mengatakan bahwa sejak tahun 2009, Lemhannas RI menerima peserta pendidikan dari negara-negara sahabat dan telah menerima sembilan peserta dari Yordania untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler di Lemhannas RI. Mengenai hubungan antara Indo- nesia dengan Yordania, Agus Widjojo menjelaskan bahwa kedua negara telah menjalin kerja sama sejak tahun 1950. "Indonesia dan Yordania telah menjalin hubungan kerja sama sejak tahun 1950 dan sejak saat itu pula telah banyak kerja sama yang dilakukan di berbagai bidang," jelas Agus Widjojo. Agus Widjojo berharap dengan la- watan singkat ini, Lemhannas dan RJN- DC dapat bekerja sama terutama di bi- dang-bidang yang telah di sepakati dalam Nota Kesepahaman seperti kajian bersa- ma, pertukaran staf ahli, seminar ber- sama, serta kerja sama lain yang tertulis dalam Nota Kesepahaman tersebut. Abdullah dalam kesempatan terse- but mengatakan bahwa Yordania ingin belajar dari pengalaman Indonesia seba- gai negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau dan memiliki beraneka ragam bu- daya, akan tetapi mampu mempertahan- kan persatuan dan keamanan. Di sisi lain, Agus Widjojo menegaskan bahwa, Indo- nesia juga ingin mempelajari pengalaman dari Yordania yang mampu menjaga ke- manan nasionalnya di tengah dinamika politik Timur Tengah. Sebelum menutup sambutannya, Agus Widjojo berharap penandatangan- an Nota Kesepahaman ini dapat menjadi tempat berbagi pengalaman dan penge- tahuan. "Saya berharap melalui Nota Kesepahaman ini, kita dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan untuk me- ningkatkan hubungan kerja sama antar kedua institusi," pungkas Agus Widjojo. 16 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 d o k . h u m a s / r
d o k . h u m a s / l r i SEPUTAR KITA "Pentingnya Kesadaran Politik Masyarakat" Jadi Tema Utama Seminar PPRA LVIII Kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dan saling berhubungan di dalam demokrasi. Kesadaran akan partisipasi politik rakyat apapun alasannya adalah merupakan suatu syarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun Negara bangsa yang demokratis. Terkait dengan hal tersebut, Peserta PPRA LVIII angkat tema "Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Guna Menyukseskan Pemilihan Umum 2019" pada tanggal 22 Oktober 2018 di Ruang Dwiwarna Purwa, Lemhannas RI. Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber yaitu Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. Ketua DPP Partai Nasdem, Johnny G. Plate, SE terpilih Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) perwakilan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Direktur Ekskeutif The Political Literacy Institute Seminar Bakohumas, Prof, Dr Nurliah Nurdin Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). PEMILU DIGELAR DEMI MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL Ratna Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penindakan Dalam kesempatan tersebut, Ratna Dewi Pettalolo menye- butkan, bahwa pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa In- donesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Pemilu digelar secara reguler dalam rangka membuka peluang bagi terjadinya sirkulasi / pergantian kekuasaan di Indonesia. "Pemilu digelar demi mewujudkan tujuan nasional, seba- gaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Pro- vinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945," kata Ratna Dewi. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, meng- kaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan ter- selenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. Ratna menjelaskan bahwa objek vital pengawasan pemi- lu merupakan rumpun peserta pemilu, rumpun penyelenggara, kalangan pejabat negara, dan kalangan lain. Sedangkan pelak- sana dan ruang lingkup pengawasan antara lain Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, PPL, dan PTPS. "Tahapan Pemilu 2019 dimulai dengan persiapan, pen- daftaran parpol, pemuktahiran data pemilih, penataan dan pe- netapan dapil, pencalonan logistik, kampanye, masa tenang, pungut hitung, dan rekapitulasi. Pada pengawasan partisipatif Bawaslu mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pe- laksanaan Pemilu yang disebut dengan Pengawasan Partisipa- tif," kata Ratna Dewi. Ratna juga menambahkan bahwa Bawas- lu memandu ragam aktivitas kelompok masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu dalam sebuah arena kegiatan pengawasan bersama yang disebut Pusat Partisipatif Masyarakat. Ragam Aktivitas Pengawasan seperti media sosial bawaslu, gerakan sejuta relawan, pojok pengawasan pemilu, forum warga, Saka Adyaska pemilu, KKN tematik pengawasan, dan GO-Waslu. Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 17
KESADARAN POLITIK MASYARAKAT SUKESKAN PEMILU 2019 Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. Ketua DPP Partai Nasdem "Kesadaran politik adalah kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadar- an politik dapat diartikan sebagai suatu tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan," kata Syahrul Yasin Limpo. Salah satu ukuran atas kesadaran politik dapat dilihat dari proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Apa- bila setiap individu atau anggota masyarakat mempunyai ke- sadaran politik yang baik, maka penyelenggaraan Pemilu akan berjalan aman dan damai, berintegritas, demokratis, Luber dan Jurdil. "Dalam skema basis konseptual dinyatakan bahwa mela- lui pendidikan politik, terbentuk kesadaran politik. Pendidikan politik (sosialisasi politik) merupakan Transfer of values and knowledge," kata Syahrul Yasin Limpo. Ia melanjutkan, tujuan pendidikan atau sosialisasi politik adalah untuk membangun atau menumbuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik. Adapun Agen Sosialisasi Politik yang berperan adalah Pemerintah, Partai politik (parpol), ormas, media massa, per- guruan tinggi/sekolah, keluarga, dan individu. Syahrul mengatakan bahwa dimensi kesadaran politik, mempengaruhi perilaku politik di mana dimensi kesadaran politik sebagai determinan perilaku (budaya) politik. "Perila- ku atau budaya politik yang berkembang di masyarakat akan selalu berkaitan dengan dimensi kesadaran politik. Pada ha- kikatnya gambaran perilaku politik merupakan cerminan dari tingkat kesadaran politik," Syahrul Yasin menjelaskan. Syahrul menekankan bahwa makin tinggi kesadaran politik masyarakat maka makin beradab perilaku politiknya; sebaliknya makin rendah kesadaran politik masyarakat maka potensial pula tumbuhnya perilaku politik yang tidak kondusif dalam menumbuhkan demokrasi yang matang (beradab). Ke- sadaran politik merupakan sebagai determinant factor (fac- tor penentu) atas partisipasi politik karena gambaran tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran politik masyarakat. 18 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 Menurut Syahrul Yasin, setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik berbeda-beda. "Kesadaran politik masyara- kat sangat tergantung dari latar belakang pendidikannya," kata Syahrul Yasin. Menurutnya, kesadaran dan perilaku politik yang dewasa (civics) akan menentukan kualitas penyelengga- raan pemilu. Kualitas demokrasi dalam konteks elektoral akan sangat dipengaruhi perilaku politik yang kondusif. PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (SUKSES PEMILU, DEMOKRASI TERJAGA) Johnny G. Plate, SE Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Daerah Pemilihan NTT I Masalah utama yang dihadapi oleh kehidupan politik In- donesia saat ini adalah politik uang, hoaks, fitnah, kebencian, korupsi, dan oligarki. "Hoaks merupakan industri emosi yang menjadi salah satu masalah politik serta sosial kita saat ini. Hoaks membuat hubungan sosial dan fakta yang disajikan menjadi tidak berarti karena emosi publik terus menerus dipa- cu untuk membangkitkan kebencian," kata Johnny. Johnny memaparkan bahwa hoaks dapat merusakan pengetahuan dan pendidikan politik menjadi kebencian yang akan membelah masyarakat dalam dua kelompok. Memerangi hoaks merupakan salah satu tugas berat dalam proses pen- didikan politik karena hoaks merusak semua lapisan masya- rakat. "Pilar demokrasi yang sangat berperan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, media massa, dan media sosial. Perkem- bangan zaman dan teknologi membuat demokrasi turut ber- kembang, jika pada zaman klasik pilar demokrasi hanya tiga, maka sekarang media massa dan media sosial menjadi pilar penting sebagai kontrol, corong juga di era demokrasi", tam- bah Johnny. Pendidikan politik akan terjadi dengan positif jika partai dalam setiap prosesnya menawarkan gagasan dan wacana yang berasal dari ideologi dan visi partai tersebut. "Cara pan- dang dan gagasan-lah yang seharusnya menjadi pembeda se- tiap partai politik," kata Johnny menjelaskan. d o k h u m a s / r i
" " Dalam mening- katkan kesadaran politik masyarakat, perlu diperhatikan partisipasi politik warga untuk memilih di pemilu 2019 d o k . h u m a s / l r i Partai-partai mengabaikan etika dan norma politik, se- mentara kader-kader partai politik lebih mementingkan modal atau uang SOLUSI UNTUK MEMBANGUN KESADARAN POLITIK URGENSI KESADARAN BERPOLITIK MASYARAKAT Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si` Ahli Komunikasi Politik Indonesia Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si., Ahli Komunikasi Po- litik Indonesia membawakan materi mengenai Pemilu 2019 dan kesadaran politik masyarakat. Mengawali dis- kusi, Dr. Gun Gun memaparkan mengenai konteks politik Indonesia yang perlu dipahami. "Dalam memahami kon- teks politik Indonesia, masyarakat perlu memahami kon- teks politik, yaitu makin terbukanya demokrasi Indonesia, perkembangan pesat ICT, struktur pasar media massa, dan agenda pemilu 2019," kata Gun Gun di hadapan peserta. "Dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, perlu diperhatikan partisipasi politik warga untuk memilih di pemilu 2019, yakni dengan meningkatkan literasi politik dan kesadaran politik masyarkaat. Sumbatan-sumbatan yang ada di masyarakat yaitu endahnya literasi politik, kesadaran poli- tik, dan apatisme politik harus segera diatasi," kata Gun Gun. Permasalahan yang diharapi Indonesia selanjutnya da- lah pragmatisme politik yang dihadapi oleh masyarakat In- donesia. "Masyarakat dihadapkan dengan pragmatisme politik elit seperti tingginya ongkos politik, politik dinasti, seerta oligarki partai politik (penguasaan partai oleh segelin- tir elit). Masyarakat juga dihadapkan dengan residu keber- limpahan informasi berupa hoax, hate speech, serta black propaganda di media online," Gun Gun menambahkan. Secara umum, Gun Gun berpandangan bahwa ada em- pat aspek problem dalam penyelenggaraan pemilu, yakni da- lam aspek data pemilih, logistik, politik uang, penghitungan dna rekapitulasi. Untuk itu, berbagai pemangku kepentingan, perlu bekerjasama dalam membangun kesadaran politik. Gun Gun menjelaskan, "Pertama, adanya inisiatif dan langkah pro aktif para kandidat dan tim pemenangannya untuk mendorong kesadaran politik melalui organisasi politiknya, kedua perlu adanya langkah moderninsasi di tubuh partai politik, ketiga KPU, Bawaslu, Kepolisian harus independen dan profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya, keempat media harus berimbang yakni dengan menegakkan regulasi dan etika jurnalisme, kelima pentingnya role model elite dalam memperkuat sistem dan demokrasi, keenam pen- tingnya literasi politik secara berkelanjutan di masyarakat me- lalui institusi pendidikan serta organisasi masyarakat, ketujuh pentingnya penegakkan hukum yang adil dan profesional."(YA) Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) "Kesadaran berpolitik merupakan kunci penting partisi- pasi politik masyarakat. Hal ini merupakan modal bagi ma- syarakat dalam memilih informasi dan orientasi terhadap isu politik," kata Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. Dalam kehidupan berdemokrasi, partisipasi aktif masyarakat berperan terhadap transformasi sebuah bangsa. Prof. Nurliah Nurdin menyebutkan bahwa kesadaran po- litik adalah tingkat dimana individu memberikan perhatian ke- pada politik dan memahami apa yang mereka lakukan. "Kom- ponen kesadaran politik antara lain adalah perhatian politik (Political attentiveness), informasi dan pengetahuan politik (political knowledge) dan Kepahaman Politik (Political unde- rstanding)," papar Nurfiah. Nurliah menjelaskan ada beberapa pendekatan kesadar- an politik pemilih seperti pendekatan sosiologis, kedaerahan, etnisitas, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan ras. Nurliah juga menjelaskan bahwa pasangan calon tertentu ber- peluang untuk mendapatkan suara dari mayoritas pemilih. "Pasangan calon yang agamis, mewakilli daerah dengan pemi- lih besar, serta berasal dari suku mayoritas, berpeluang untuk mendapatkan dukungan politik dari mayoritas pemilih," kata Nurliah menjelaskan. "Masyarakat saat ini harus menyadari bahwa ada empat kencenderungan politik yang ditujukan untuk kemenangan po- litik semata. Partai-partai mengabaikan etika dan norma poli- tik, sementara kader-kader partai politik lebih mementingkan modal atau uang," kata Nurliah. Empat kecenderungan politik tersebut adalah politik bersifat simbolis bukan pada substansi masalah yang sesungguhnya; terjadinya politik sandera; politik instan atau cepat saji; dan terkahir tidak ada identitas politik. "Untuk meningkatkan kesadaran politik dibutukan strate- gi yang baik yaitu possible, probable, dan powerfull. Strategi Possible yaitu sederhana untuk meminimalisir hambatan ma- syarakat agar dapat berpartisipasi dalam memilih. Strategi Probable yaitu pemilih mau ambil bagian dalam pemilihan. Ketiga, strategi Powerful yaitu memiliki dampak nyata pada keputusan kebijakan, dan meningkatkan kehidupan warga," kata Nurliah. Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 19
PPRA LVIII Resmi Ditutup Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo resmi menutup Program Pendidikan Reg- (PPRA) uler Angkatan LVIII pada Selasa, 30 Oktober 2018 di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Jakar- ta. "Perkenankan seluruh jajaran lemba- ga untuk turut berbagi rasa bahagia yang dirasakan oleh seluruh keluarga alumni PPRA LVIII, dan mengucapkan selamat atas berhasilnya para alumni menyele- saikan tugas belajar dalam PPRA LVIII ini," kata Agus Widjojo. Ia pun menam- bahkan bahwa para peserta PPRA LVIII kini sah menanggalkan predikat peserta dan menggantikannya dengan predikat Alumni Lemhannas RI. Agus Widjojo juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para Alumni PPRA LVIII karena telah menunjukkan dedikasi, kesungguhan, ketekunan, dan komitmennya selama pendidikan berlangsung hingga berakh- irnya rangkaian pendidikan. Sebagai pun- cak kegiatan, para alumni telah menyum- bangkan pemikirannya melalui seminar dengan judul "Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Guna Menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019". Melalui seminar tersebut, para Alumni PPRA LVIII telah merumuskan konsepsi pemikirann- ya terkait peningkatan kesadaran politik masyarakat guna menyukseskan Pemilu 2019. "Diharapkan hasil seminar terse- but dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pengambil keputusan dan menjadi bahan pertimbangan pe- merintah dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat," kata Agus Widjojo. Dalam kesempatan tersebut pula, Agus Widjojo memberikan penghargaan kepa- da alumni PPRA LVIII yaitu: 1. Komisaris Besar Polisi Gagas Nu- graha, SH., SIK., MM. atas capaian nilai akademik terbaik. 2. Kolonel Infanteri Izak Pangemanan, atas capaian kertas karya ilmiah perseorangan terbaik. 3. Brigadier General Justin Roocke MA SS., MA., IR. atas capaian nilai aka- demik terbaik untuk peserta negara sahabat. Sementara, Alumni PPRA LVIII dari negara sahabat, yaitu: 1. Colonel Hasan Farraj Abdullah Aljebri of Arab Saudi, 2. Superintendent of Police Juki Chew Fong of Fiji, 3. Brigadier General Justin Roocke of Australia, 4. Brigadier General Kabir Ahmed of Bangladesh, 5. Lieutenant Colonel Sisomphone Outhen of Laos, 6. Colonel Syed Zaighum Abbas Naqvi of Pakistan. 20 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 i r l / s a m u h . k o d
i r l / s a m u h . k o d Jakarta Geopolitical Forum II/2018 Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 21
JGF II/2018 Memetakan Masa Depan Geopolitik: Kolaborasi dan Kerja Sama Geopolitik dunia tahun 2018 menjadi semakin dinamis dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China di pertengahan tahun. Kondisi ini membuat tatanan dunia dalam kekacauan dan ketidakpastian. Visi untuk menjadikan tatanan dunia yang terbuka secara damai, kepercayaan terhadap peraturan konsensual dan prinsip-prinsip bersama yang telah tumbuh mendapatkan dampak negatif dari perang dagang ini. Tidak hanya sekedar perang dagang perekonomian, po- litik dan keamanan inter- nasional juga mendapatkan imbasnya, seperti politik perdagangan senjata yang terkena imbasnya. Ling- kungan strategis pun berubah cepat se- cara fundamental. Pada sesi pembukaan Jakarta Geopolitical Forum II/2018 (JGF/ II 2018), Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno L.P. Marsudi dan Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menyampaikan tentang kondisi tatanan dunia sekarang ini, serta posisi dan sikap Indonesia dalam meng- hadapinya (24/10-). Absennya Kepemimpinan Global Pertemuan Sidang Umum PBB ke- 73 yang digelar September lalu mengangkat tema "Making the Uni- ted Nations Relevant to All People: Global Leadership and Shared Res- ponsibilities for Peaceful, Equitable and Sustainable Societies." Menurut Maria Fernanda Espinos Garces yang menjadi presiden dalam Sidang Umum tersebut, tema ini diangkat menyikapi tantangan upaya pelemahan multilate- ralisme yang telah dibangun 73 tahun lalu sejak PBB berdiri dan berkem- bangnya unilateralisme. Kurangnya kepemimpinan global beresiko pada stabilitas tatanan dunia. Manifestasi nyata keadaan terse- but adalah perang dagang antara AS dan China. Menlu Retno L.P. Marsudi mengungkapkan dalam sambutannya di JGF II/2018, "Kita menyaksikan sendiri kompetisi dan rivalitas dalam geopolitik, antara rising dan exis- ting major power, kembalinya ekono- mi inward looking yang mengarah ke proteksionisme. Sistem kapitalis yang mengajarkan pasar bebas dan terbu- ka tiba-tiba menghilang dan kembali menganut pendekatan "negaraku prio- ritas". Inilah gambaran geopolitik dunia kini, yang membuat negara-negara la- innya tidak mempunyai pilihan selain terkena imbas negatif kompetisi dan rivalitas ini. Indonesia Tidak Netral Dalam sejarah politik internasional, tidak dapat dinafikan bahwa ada aksi-aksi multilateralisme yang diinisiasi bersama di bawah payung PBB sejatinya merupa- kan kamuflase tindakan unilateralisme " Ideal politik yang mengedepankan kerja sama dan kepercayaan bersama semakin terpinggirkan. Sebagai konsekuensinya, pertimbangan etika dan moral menjadi kehilangan relevansi dengan kekhawatiran melemahkan hubungan antar negara - Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti major power. Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menilai, tindakan real politik ini memunculkan isu keseimbangan keku- atan (balance of power). Sementara itu, 22 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
" jutkan dan menegakkan prinsip politik luar negeri "bebas dan aktif" seperti yang termaktub dalam Pembukaan Konstitusi UUD 1945 sebagai misi global bangsa ini yaitu ikut memelihara perdamaian dunia. "Atas dasar spirit tersebut, Indone- sia tidak netral posisinya terkait dengan pergantian tatanan dunia, terutama yang mempunyai kecenderungan untuk meng- abaikan pertimbangan moral dan etika", imbuh Dorodjatun. Posisi Indonesia se- cara geopolitik membuat Indonesia harus tetap waspada dan mengetahui apa yang terjadi pada tatanan dunia. Di kawasan, Indonesia mengkampa- nyekan konsep Indo-Pasific yang terbuka, transparan, dan inklusif sesuai dengan hukum internasional. "Indo-Pasifik yang dibawa Indonesia adalah win-win kolabo- rasi geopolitik yang membawa kepenting- an individu menjadi kepentingan bersa- ma, termasuk sentral baru pertumbuhan yaitu sentralitas ASEAN dalam Indo-Pasi- fik," jelas Retno. Dalam masalah proteksionisme, Indonesia akan terus menyerukan ber- bagai kerja sama perdagangan seperti FTA (free trade agreement), PTA (par- tnership trade agreement), dan CEPA (comprehensive economics trade ag- reement) yang terbuka dan adil, serta membawa keuntungan bersama. Prinsip Geostrategik Baru: Kerja Sama dan Kolaborasi Sistem kapitalis yang mengajarkan pasar bebas dan terbuka tiba-tiba menghilang dan kembali menganut pendekatan "negaraku prioritas - Retno L.P. Marsudi Indonesia tidak bisa hanya tinggal diam dan menjadi penonton dalam pergan- tian tatanan dunia yang cenderung meru- gikan ini. Retno L.P. Marsudi menyatakan Indonesia siap untuk berupaya dan men- jadi bagian untuk mencari solusi, bukan menambah persoalan untuk mengubah kompetisi dan rivalitas geopolitik menjadi kolaborasi geopolitik dan menggantikan proteksionisme geoekonomi menjadi geo- ekonomi yang menguntungkan bersama. Retno Marsudi menekankan, In- donesia tidak bisa menjalankan ini sendirian. Diperlukan tindakan dan tanggung jawab kolektif negara-negara dalam tatanan dunia ini, yang mem- butuhkan kepemimpinan global. Se- perti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan forum ta- hunan IMF-World Bank Oktober 2018 di Bali, tidak ada gunanya menjadi pemenang (dalam tatanan dunia) jika hal tersebut menyebabkan hancurnya tatanan itu sendiri. Semangat ideal politik yang mengedepankan kerja sama dan kepercayaan bersama semakin terpinggirkan. "Sebagai konsekuensinya, pertimbangan etika dan moral menjadi kehilangan relevansi dengan kekhawatir- an melemahkan hubungan antar negara", tegas Dorodjatun. Tahun depan, Indonesia akan men- jadi anggota non permanen pada Dewan Keamanan PBB. "Kesempatan ini (di DK PBB) akan digunakan untuk menanam- kan kebiasaan berdialog (habit of dialo- gue) diantara para anggota PBB dan un- tuk memperkuat kolaborasi antara PBB dan organisasi kawasan", ungkap Retno. Indone- sia coba tanamkan di ASEAN, IORA, APEC, G20 dan forum internasional lain- nya. Indonesia percaya bahwa kerja sama lebih baik daripada rivalitas. "Win-win le- bih baik daripada zero sum game. Kerja sama global membutuhkan kepemim- pinan global, dan kepemimpinan global membutuhkan empati", pungkas Retno dalam pidato pembukaannya. inilah yang Indonesia sebagai salah satu inisiator Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, kemudian Ge- rakan Non Blok 1962, dan pembentukan ASEAN tahun 1967, akan terus melan- Menurut Dorodjatun, Retno juga menegaskan bahwa ling- kungan geostrategis akan tetap dalam ke- tidakpastian seperti kebangkitan China, perang dagang, isu di berbagai kawasan, yang tentunya membutuhkan kolaborasi yang lebih erat dan kerja sama diantara negara bangsa. "Prinsip geostrategis baru untuk masa depan seharusnya bukan aman dari (secure from), tetap aman ber- sama (secure with). Bukan sejahtera atas (prosper upon), tetapi sejahtera bersama (prosper with)," tutup Retno. (nmvs) d o k . h u m a s / l r i Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 23
JGF II/2018 BRI dan Tatanan Maritim Kawasan Inisiatif Sabuk dan Jalan atau populer dengan sebutan The Belt and Road Initiatives (BRI) adalah mega proyek China yang membuatnya menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan pengaruh di berbagai benua. Disebut juga dengan Chinese Marshall Plan, proyek ini sarat dengan dimensi geopolitik, untuk meluaskan dan memuluskan jangkauan dan akses China yang meliputi Eurasia hingga Afrika, dari pantai timur China hingga Atlantik. Menurut catatan Philli- pe Raggi, Direktur De- partemen Asia L'Aca- demie International de Geopolitique Pran- cis pada salah satu sesi di JGF II 2018, kebijakan China ini melibatkan 92 nega- ra, 4.5 milyar orang, dan mencakup 60% ekonomi dunia. Majalah Forbes menye- but Xi Jinping layaknya Santa Claus yang membagi-bagikan pinjaman pada negara yang membutuhkan bantuan finansial. Seluk Beluk BRI Raggi kemudian menjelaskan, BRI berawal dari kebijakan domestik China yang ingin memindahkan populasi ma- syarakat China yang bertumpuk di dae- rah pesisir pantai timur ke daratan utama (mainland) yang dikenal dengan Go West Policy pada tahun 2000. Daerah pesisir menyumbang 63% GDP nasional dengan 43% populasi dengan wilayah 13% dari total keseluruhan wilayah. Daerah dalam/ tengah yang luasnya 30% menyumbang 31% GDP dengan jumlah populasi 46%. Sementara itu, terjadi ketimpangan di wilayah barat dengan luas 56% luas te- ritorial China, tetapi hanya menyumbang 7% GDP dengan populasi 11% dari to- tal keseluruhan. Pemerintah China pun membangun jalur pipa dari timur ke ba- rat, menyelesaikan 3 bendungan (three gorges dam) untuk memantik pertum- buhan ekonomi, dan menjadikan 3 dae- rah di wilayah barat yaitu Chengdu, Xi'an, dan Chongqing menjadi Segitiga Ekonomi Barat. Pada tahun 2006, China merevolusi perkeretaapiannya dengan membuat jalur dari Qinghai ke Tibet, jalur Golmud-Lhasa yang menjadi jalur kereta tertinggi di du- nia. China juga membangun jalur kereta api antar kota yang meningkatkan dua kali lipat dengan panjang 22.000 km dan menjadi jaringan rel yang terpanjang di dunia. energi untuk meningkatkan konektivitas dan pembangunan insfrastruktur energi; dan yang terakhir adalah tujuan untuk membangun dan memperkuat jaringan orang per orang (people to people) mela- lui program telekomunikasi, pendidikan, turisme, kesehatan, dan kebudayaan. " Tantangan BRI infrastruk- tur secara besar-besaran yang dilakukan di daratan China, lanjut Raggi, akhirnya pada tahun 2013 Presiden Xi Jinping me- luncurkan program One Belt One Road Setelah pembangunan Pelaksanaan BRI ini tidak berarti tan- pa ada tantangan. Setidaknya, menurut Phillipe Raggi, ada tiga hal yang mengan- cam proyek ini yaitu provinsi Xinjiang, te- rorisme, dan pembajakan di laut. Belum lagi gejolak geopolitik yang diakibatkan oleh proyek BRI dengan negara-negara yang berkepentingan di kawasan seperti India, Rusia, Jepang, negara-negara ASE- AN, serta Australia dan Amerika Serikat. Provinsi Xinjiang adalah salah satu provinsi yang cukup penting dalam jalan sutra. Terdapat 3 koridor yang melewati provinsi ini, sementara etnis Uighur yang mendiami daerah ini memiliki potensi memberontak. Phillipe Raggi mengung- kapkan, dirinya merupakan anggota par- lemen Uni Eropa dan melihat ketertarikan rekan-rekan dari AS yang terus menanya- kan tentang minoritas Uighur. "Sebuah kebetulan yang aneh, ketika China terus berusaha meyakinkan Uni Eropa untuk mau berinvestasi pada proyek ini, se- mentara Amerika dan sekutunya meng- apresiasi pemberontakan di Uighur", kata Raggi. Seperti yang dipublikasikan The Guardian, untuk meredam poten- si pemberontakan dan konflik di Uighur, atas nama penanggulangan kelompok terorisme, pemerintah ekstremis dan BRI berawal dari kebijakan domestik China yang ingin memindahkan populasi masyarakat China yang bertumpuk di daerah pesisir pantai timur ke daratan utama (mainland) yang dikenal dengan Go West Policy - Philippe Raggi (OBOR) yang berganti nama menjadi BRI. Menurut Raggi, BRI mempunyai 5 tujuan yaitu komponen darat (terestrial) yaitu ja- lur sutra, jalur kereta, dan jalan; kompo- nen maritim yaitu jalur sutra maritim yaitu China-Malaka-Suez dan Rute Laut Utara; perluasan kerja sama ekonomi yang ber- dasarkan perdagangan bebas, perpajakan dan keuangan yang terintegrasi, serta ko- ordinasi kebijakan ekonomi.; kerja sama 24 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
China melakukan detensi, re-edukasi (in- doktrinasi), dan menebarkan ancaman ke etnis Uighur. Dilansir media yang sama, AS sedang mempertimbangkan sanksi ke China atas perlakuan pemerintah China kepada etnis Uighur. Sanksi ekonomi atas laporan detensi puluhan ribu etnis Uighur ini tentu merupakan konfrontasi yang ja- rang dilakukan AS kepada China dalam konteks HAM. Bagi China, tantangan BRI jalan darat lainnya ketika melewati koridor TI- mur Tengah, Asia Tengah, dan juga Asia Tenggara yang mempunyai masalah teror- isme. Sementara itu, jalur sutra maritim juga mempunyai ancaman dari maraknya para perompak yang berada di Samudra Hindia dan tanduk Afrika. Dari segi geopolitik, major powers tentu tidak suka dengan manuver China. Rusia yang semula memandang rendah proyek BRI kini berusaha mempersuasi China untuk melakukan harmonisasi BRI dengan Eurasian Economic Union yang diprakarsai Rusia. China merupakan la- wan strategis India dan India pun mem- populerkan Inisiatif Indo-Pasifik sebagai respon pembangunan kekuatan maritim China. Inisiasi India ini disambut baik oleh Jepang, Australia, beberapa negara Barat, dan tentunya Amerika Serikat. Menurut Raggi, musuh BRI yang paling membahayakan adalah proteksi- onisme Amerika Serikat. BRI mempro- mosikan perdagangan bebas dalam hal kemaritiman, energi, komunikasi, dan pembangunan infrastruktur dengan tuju- an mengakselerasi dan memfasilitasi per- dagangan global. Setelah pembangunan perdagangan global yang cukup cepat, terjadi kemunduran dalam globalisasi ini. Amerika Serikat menarik diri dari negosi- asi Trans Pacific Partnership (TPP) yang awalnya dibentuk untuk membendung China di Asia Pasifik. "Dalam jangka pen- dek, mungkin kebijakan AS ini mengun- tungkan China, tetapi ini juga menjadi kekhawatiran karena proteksionisme per- dagangan AS akan mengancam investasi Jalur Sutra", ungkap Raggi. Proyeksi Maritim Dalam proyek BRI, yang mendapat sorotan sekaligus kekhawatiran negara- -negara di kawasan adalah jalur sutra ma- ritim yang akan dibangun China. Ruang maritim selama ini merupakan jalur yang bebas (laut lepas) yang bisa dilalui oleh kapal negara manapun sesuai dengan hu- kum laut internasional (UNCLOS). Salah satu pembicara dalam JGF II 2018, Pang Zhongying yang merupakan Direktur Pusat Studi Pemerintahan Glo- bal, Sekolah Kajian Internasional, Univer- sitas Renmin di Beijing China memapar- kan tentang implikasi BRI pada tatanan maritim terutama di kawasan Indo-Pasi- fik. Zhongying menyatakan tren menun- jukkan negara-negara di Asia dan sekitar- nya membangun kekuatan maritimnya, termasuk China. Jalur sutra maritim yang digagas China dalam BRI adalah inisiatif damai, seperti yang dinyatakan Presiden Xi Jinping pada 5 tahun peringatan BRI Agustus silam di Beijing bahwa BRI ada- lah platform multilateral, inisiatif inter- nasional untuk membangun kerja sama, alih-alih sebagai kompetisi geopolitik atau aliansi militer. Xi menekankan BRI bersifat terbuka dan inklusif, bukan blok yang eksklusif atau "klub China", di te- ngah konteks globalisasi yang menurun dan merebaknya tensi perdagangan. Diakui oleh Zhongying bahwa China ingin menjadi superpower maritim atau dikenal dengan istilah "hai shang qiang guo". Kongres Partai Komunis China yang ke-19 memutuskan untuk mempercepat jalan China menjadi kekuatan utama ma- ritim dunia dengan BRI. Pembangunan Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM) pada tahun 2016 merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Negara-negara lain, terutama negara Barat memandang hal tersebut membahayakan. Menurut Zhongying, mengutip pendapat seorang ahli ekonomi dari Universitas Fudan di Shanghai bernama Zhang Jun, negara- -negara Barat salah paham dengan ren- cana inovasi China di bidang maritim ini. Untuk membangun teknologi dan penge- tahuan kelautan tingkat satu bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, tingkat ke- suksesan China semakin tidak pasti. lain Kekhawatiran negara-negara atas stabilitas maritim kawasan, teruta- ma yang merasa terancam dengan keber- adaan China semakin menguat dengan kebijakan China di Laut China Selatan. Zhongying menilai, Amerika Serikat bere- aksi berlebihan atas hal ini, seperti per- nyataan Menhan AS James Mattis yang mengungkapkan bahwa China ingin me- niru Dinasti Ming dengan BRI dan men- coba mereplikasi model domestik oto- ritarian di tataran internasional dengan memiliterisasi Laut China Selatan dan menjadi predator ekonomi dengan men- jajakan hutang luar negeri ke negara lain. Tentu suasana ini mempunyai dampak yang tidak bagus bagi stabilitas maritim kawasan. Selain China, negara-negara seperti India dan negara anggota ASEAN juga melakukan pembangunan kekuatan maritimnya. Dengan munculnya berbagai kekuat- an maritim, tatanan maritim terutama di kawasan Pasifik dan India membutuhkan sebuah platform kerja sama multilateral. Zhongying merekomendasikan sebuah pembentukan konser kekuatan maritim (concert of sea powers)1 dengan ASEAN sebagai kunci yang memimpin tatanan maritim abad 21 ini. Adanya kode pe- laksanaan (code of conduct) Laut China Selatan menunjukkan peran penting ne- gara-negara ASEAN dalam penciptaan tatanan zona maritim yang damai. Menu- rut Zhongying, Indonesia sebagai negara maritim terbesar mampu mempelopori pembangunan geostrategi maritim di ka- wasan. (nimade) 1. Konser kekuatan (concert of power) merupakan sebuah konsep keamanan kolektif (keamanan kawasan yang dibangun oleh negara-negara be- sar) berdasarkan perimbangan kekuatan (balance of power). Contoh konser kekuatan adalah the concert of Europe yang ditandai dengan penan- datanganan perjanjian Kongres Vienna tahun 1815. Konser kekuatan maritim berarti pemben- tukan sebuah tatanan keamanan maritim yang menggambarkan hubungan antar negara-negara dengan kekuatan maritim. Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 25
JGF II/2018 Geopolitik Perang Dagang AS-China Perang dagang Amerika Serikat dan China mewarnai dinamika geopolitik sepanjang tahun 2018. Topik ini menjadi salah satu bahasan yang menarik pada perhelatan JGF II/2018 dengan pembicara dari analis senior RAND Corporation Lyle J Morris, mantan analis ekonomi UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) sekaligus peneliti The Internation- al Institute of Social Studies Shigehisa Kasahara, dan analis senior CSIS Amerika (Center fot Strategic and International Studies) yang juga Direktur Grup Konsultan Scowcroft Kevin G Nealar. Ketiganya membahas masalah perang dagang ini dengan perspektif yang berbeda. Perseteruan ekonomi AS-Chi- na bukanlah situasi instan melainkan telah terjadi se- jak China tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru dan ingin bergabung dengan Or- ganisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) sejak 2001 silam. Hampir 20% perselisihan dagang di WTO dari tahun 2006 hingga 2018 diajukan untuk China dan AS sering terlibat sebagai negara yang mengajukan gugatan. Secara bilateral, ungkap Lyle J Morris, Washington telah menjalankan dialog tingkat tinggi dengan Beijing untuk mengakomodasi keluhannya dan meren- canakan kerangka kerja sama baru yaitu Trans Pacific Partnership (TPP) sebagai upaya untuk membuat aturan perdagang- an baru atas tindakan pembatasan perda- gangan China. Tetapi semua strategi ini berubah ketika Trump menjabat. Trump memilih jalur konfrontasi. AS dan negara maju berkeyakinan bahwa China belum menghilangkan kebijakan proteksionismenya yang membuat perusahaan China mendapatkan keistimewaan dibanding perusahaan asing - Lyle J Morris Mitos dan Realita Perang Dagang AS-China Dalam perang dagang AS-China ber- kembang mitos-mitos bahwa AS menco- ba membendung China, keadaan ini me- rupakan akibat disfungsi pemerintahan Trump yang secara domestik mengalami kekacauan dan berimbas pada kebijjakan perdagangannya, serta perang dagang ini berkaitan dengan defisit keuangan yang dialami AS dan China. Menurut Morris, semua itu adalah mitos. Morris mengungkapkan, yang sebe- narnya terjadi adalah sejak bergabungnya China dengan WTO dua dekade lalu, AS dan negara maju berkeyakinan bahwa China belum menghilangkan kebijakan proteksionismenya yang membuat peru- sahaan China mendapatkan keistimewa- an dibanding perusahaan asing. Keluhan ini terjadi sebelum Trump menjadi pre- siden AS. Trump melihat dirinya mam- pu untuk meluncurkan perang dagang dengan China karena pengalamannya sebagai pengusaha dan pandangannya tentang ketidakadilan perdagangan yang dialami AS seperti yang diungkapkannya dalam kampanye pemilihan presiden. Se- lanjutnya, menurut Morris, tarif AS adalah alat untuk memaksa China mengubah ke- bijakan industrinya pada tingkatan yang sistemis, bukan hanya untuk mengurangi defisit perdagangan. Dengan kata lain, kebijakan tarif ini adalah untuk mengu- bah secara fundamental praktik kebijakan industrial China. Terdapat beberapa poin kritis yang mengekskalasi perang dagang ini yaitu tahap pertama pada Maret 2018 ketika Trump meluncurkan kebijakan Bagian 232 atas tarif baja dan alumunium yang menerapkan tarif impor 25% pada baja dan 10% tarif alumunium untuk semua negara dan produk. Trump mengatakan industri baja dan alumunium AS hancur beberapa dekade ini akibat perdagangan yang tidak adil dan kebijakan yang buruk dari berbagai negara di dunia. Tahap ke- dua, adalah ketika Trump meluncurkan kebijakan tarif 301 pada bulan Juni 2018 yang mengenakan tarif ekspor China se- nilai US$ 50 miliar untuk impor barang- -barang aerospace, teknologi informasi dan komunikasi, robotik, mesin industri, dan otomotif. Tahap ketiga adalah ek- spansi tahap dua yaitu tarif sebesar US$ 200 miliar untuk hampir semua barang China dan tambahan US$ 200 miliar jika China melakukan balasan. Implikasinya bagi Geopolitik Dunia Perang dagang AS-China tidak hanya berdampak pada perekonomian kedua negara, tetapi juga mempengaruhi geopo- litik dan geoekonomi dunia. Shigehisa Ka- sahara mengungkapkan perang dagang ini tidak hanya ditujukan pada China, tapi juga pada Jepang dan Korea Selatan yang 26 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
perdagangannya dengan AS surplus. Jika China bereaksi dengan membalas dengan retaliasi barang, sementara Jepang me- lakukan penyesuaian dan Korea Selatan kerja sama. Sikap Trump yang mengarah ke unilateralisme ini juga memicu perde- batan dengan keluarnya AS dari UNES- CO, dan terisolasi diplomasi multilateral. Dampak lainnya baik secara lang- sung maupun tidak langsung terhadap keamanan kawasan, menurut Kasahara adalah, pengoptimalan keamanan jalur sutra maritime oleh China, pembangunan koridor ekonomi China Pakistan (China- -Pakistan Economic Corridor/CPEC) sebagai jalan sutra baru, pembangun- an jalan sutra kutub yang bekerja sama dengan Rusia, pasifikasi semenanjung Korea, adanya pengalihan perdagangan dari AS ke Eropa, dan keterlibatan China dalam aktivitas perdagangan global kare- na absennya AS dalam multilateralisme. China semakin melebarkan sayapnya da- lam sistem keuangan finansial kawasan yaitu dengan adanya New Development Bank, the Asian Infrastructure Invest- ment Bank, dan New Silk Road Fund. Sementara itu, menurut Kevin G Ne- aler, selama hampir 70 tahun kepemim- pinan AS yang stabil di dunia dan adanya arsitektur global yang mendukung tatanan demokrasi liberal, ekonomi liberal dengan keterbukaan perdagangan, kini seakan menguap dalam waktu cepat. Ini sangat mengkhawatirkan baik di dalam maupun di luar pemerintahan AS. Kekhawatiran besar yang tidak pernah terpikir sebelum- nya, sepertinya adanya ketidakstabilan di wilayah Eropa dan tren di negara berkem- bang seperti Turki, Argentina, dan Brazil yang mengalami tantangan ekonomi. Kebijakan proteksionisme, menurut Nealer, membawa persistensi resiko. Se- bagian besar dampak pelaporan konflik dagang AS-China, tercatat tidak hanya dengan China, tetapi juga Eropa. Jika diukur dari sudut pandang ekonomi saja maka sering kali jumlahnya sangat kecil, dampaknya kurang dari 0,1%. Sekitar 0,02% dampaknya bagi perekonomian nasional. Tetapi jika dipandang dari isu transaksional, perusahaan AS yang bera- da di luar wilayah AS, resiko proteksio- nisme akan merusak kepercayaan, meru- sak nilai-nilai yang terlibat dalam rantai pasokan. Ini mempengaruhi pemangku kepentingan di luar negeri yang mema- sok barang mentah dan produksi ke ta- ngan konsumen. Ketika rantai kerja sama diputus, akan sulit untuk dipulihkan dan kepercayaan yang selama ini dibangun hi- lang. Hal-hal seperti ini yang tidak dapat diukur oleh para ahli ekonomi. "Dampak proteksionisme yang ke- dua adalah asumsi bahwa pasar finansial baik di sini (Asia) atau di AS dikatakan akan segera pulih, dan krisis dagang ini efeknya akan berlalu dengan cepat dalam jangka waktu pendek. Itu tidak tepat", te- kan Nealer. Ketika berurusan dengan tarif dan hambatan tarif adalah hal yang tidak mudah dihapuskan. Saat ini ada tarif 25% untuk truk ukuran kecil. Kebijakan ini adalah akibat konflik dagang 1965 antara AS dan Je- pang karena isu impor ayam. AS mem- balas tarif Jepang atas ayam dengan me- ngenakan tarif atas truk pada tahun 1965 dan berlaku hingga sekarang. "Artinya, tarif yang dikenakan Trump akan berlaku d o k . h u m a s / l r i Artinya, tarif yang dikenakan Trump akan berlaku selama belasan puluhan tahun mendatang. Jangan mudah percaya bahwa konflik dagang saat in iakan berlalu. Karena tarif proteksionisme punya kecenderungan akan berlaku dalam jangka panjang - Kevin G. Nealer selama belasan puluhan tahun menda- tang. Jangan mudah percaya bahwa kon- flik dagang saat in iakan berlalu. Karena tarif proteksionisme punya kecenderung- an akan berlaku dalam jangka panjang", jelas Nealer. Menurut Nealer, meskipun Presiden AS dan China mengadakan berbagai per- temuan untuk konflik ini, pemerintah AS tidak berniat untuk mengurangi tingkat ketegangan. AS-China merasa di atas angin dan kedua negara merasa meme- nangkan perang dagang. Resiko yang Perlu Diperhatikan Indonesia Sebagai konsultan yang sering ber- interaksi dengan sektor swasta, Nealer menyatakan sektor swasta AS tidak pe- duli dengan kebijakan yang mengancam, karena investasi jangka panjang mereka, khususnya Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Berdasarkan investasi, iklim inves- tasi Indonesia harus terus dibangun dan dibina. Korporasi AS melihat Asia Teng- gara sangat berpotensi untuk investasi. Satu faktor besar yan positif di kawasan ini adalah meningkatnya suku bunga AS membuat nilai dolar meningkat dan ma- tang uang regional lebih murah. Ini meng- untungkan negara Asia Tenggara dalam pertumbuhan eponomi. Nealer menyatakan, untuk negara- -negara Asia Tenggara seperti Indonesia, setidaknya ada resiko yang harus diper- hatikan yaitu ketika bank sentral membu- at kesalahan dengan menempatkan suku bunga, seperti bank sentral Meksiko kare- na resiko yang tidak dapat diterima ada- lah hutang, hutang negara atau hutang publik. "Harus perhatikan hutang agar tidak kembali jatuh seperti krisis 1998. Proteksionisme bisa memperlemah ber- bagai upaya yang telah kita lakukan un- tuk tidak kembali ke krisis yang kita su- dah lalui", ungkap Nealer. (nimade) Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 27
JGF II/2018 Logika yang mendasari strategi Indo Pasifik Donald Trump adalah orientasi maritim. Trump ingin membangun blok keamanan kolektif (collective security) antara negara berkekuatan maritim di kawasan, termasuk Jepang, India, dan Australia untuk membendung, atau setidaknya mengimbangi ekspansi kekuatan maritim China di kawasan. - Zhixing Zhang Membangun Indo Pasifik Kawasan Indo-Pasifik kini menjadi pusat perhatian baru dalam tatanan geopolitik dunia. Kompetisi yang kian meningkat antara China dan Amerika Serikat (AS), pembangunan kekuatan maritim negara-negara kawasan, respon negara-negara utama seperti Australia, Jepang, dan India atas kebijakan China yang terlihat agresif, hingga permasalahan keamanan non tradisional menjadi bahasan yang menarik dalam pembangunan kawasan Indo Pasifik. Zhixing Zhang, analis senior tentang Asia Timur di Strat- for, dan Natalie Shambi, peneliti Strategic & Defence Studies Center, Australian National University, mengu- lasnya pada Jakarta Geopo- litical Forum II/2018. Di Tengah Kompetisi Great Powers Menurut Zhixing Zhang, tema sen- tral yang membentuk kawasan Indo Pasi- fik sekarang ini adalah persaingan strate- gis China dan AS. Berdasarkan sebagian besar literatur yang membahasnya, logi- ka yang mendasari strategi Indo Pasifik Donald Trump adalah orientasi maritim. Trump ingin membangun blok keamanan kolektif (collective security) antara nega- ra berkekuatan maritim di kawasan, ter- masuk Jepang, India, dan Australia untuk membendung, atau setidaknya mengim- bangi ekspansi kekuatan maritim Chi- na di kawasan. Narasi umumnya, jelas Zhang, adalah China adalah kekuatan ek- spansionis, yang menggunakan berbagai cara dan maksud seperti pembangunan pulau buatan di Laut China Selatan, ek- spansi pelabuhan di Samudra India, atau memberikan hutang finansial yang men- jadi bagian proyek infrastrukturnya untuk menantang tatanan regional yang sudah yaitu sistem yang didukung berdasarkan aturan, yang menghargai kebebasan dan keterbukaan ruang maritim. Zhang kemudian menjelaskan kena- pa China sepertinya melakukan tindakan ekspansionis ketika tahu konsekuensinya adalah resistensi dan pembendungan pe- ngaruh dari AS. Bahkan dalam politik do- mestiknya pun, banyak yang mengkritisi kebijakan ini dan menginginkan adanya "penarikan strategis" (strategic withdra- wal). Menurut Zhang, alasannya mung- kin sederhana yaitu China berkeyakinan diplomasi pasif yang telah dijalankan sebelumnya dan adanya pembatasan uni- lateral di ruang maritim tidak lagi dapat mengatasi hambatan keterbatasan inter- nal dan eksternal China. Zhang melanjutkan, selama lebih dari 30 tahun, China kini menjadi kekuat- an ekonomi kedua di dunia yang sebagian besar disokong dari perekonomian pesisir. Secara tradisional, China adalah kekuat- an kontinental, yang ingin mengamankan akses pasar utama di Eropa dan Amerika Utara, suplai energi dan komoditas dari Timur Tengah dan Afrika. Dari perspektif China, kerawanan rantai suplai di pesisir Timur atau adanya dominasi rantai pu- lau-pulau dan ruang maritim yang dido- minasi AS adalah hambatan keterbatasan yang paling penting. Status quo atas situ- asi tersebutlah yang harus diubah dengan semua sarana yang tersedia, diantaranya dengan membangun kapabilitas maritim, mengamankan laut di sekeliling China dan meluaskan keberadaan kekuatan maritimnya, serta mencari jalur alternatif perdagangannya. Zhang mengungkapkan adanya argumen bahwa sebenarnya Chi- na dapat menerima keberadaan dominasi AS di lautan untuk mengamanankan jalur rantai suplainya, tetapi kelihatannya itu bukan pilihan China. China tidak mau menganggap baik AS dan melihat dirinya sebagai kekuatan baru yang tak terelak- kan. Itulah logika fundamental kepen- tingan strategis China di kawasan Indo Pasififk, ungkap Zhang. China ingin me- luaskan pengaruh maritimnya, mencari rute alternati perdagangan, dan mentra- lisasi negara-negara di sekelilingnya dan mencegah mereka bersinergi dengan kekuatatn eksternal kawasan seperti AS. Lebih lanjut, Zhang mengungkapkan bah- wa strategi yang dijalankan China untuk mencapai kepentingan strategis tersebut adalah dengan kebiijakan the Belt and Road Initiative (BRI), yang tidak ha- nya sekedar untuk rute akses dan pasar China, tetapi juga meluaskan hubungan perdagangan untuk lebih mengintegrasi- kan lebih banyak negara ke dalam sistem ekonomi yang dipimpin China. Yang menjadi tantangan dan dilema adalah ekspansi maritim China ini mem- buat China harus bentrok dengan negara lain seperti Vietnam, Filipina, dan India. Negara-negara ini tentu ingin menga- mankan wilayah maritim mereka dan se- cara alami mencari negara yang mampu mengimbangi China. Inilah yang akhirnya 28 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
menempatkan China bersaing dengan AS terutama untuk menjadi dominasi kebera- daan AS di lautan dunia dan di kawasan. Sentralitas ASEAN Kompetisi strategis China dan AS inilah yang akan membentuk kawasan Indo Pasifik di masa mendatang. Isu kompetisi ini terjadi dengan peningkatan resiko di Laut China Selatan dan Selat Taiwan hingga ke rekonfigurasi hubungan keamanan regional dan kompetisi pemba- ngunan infrastruktur. ASEAN, sebagai ka- wasan yang berada di tengah-tengah Indo Pasifik untuk merespon dan menanggapi fenomena ini. Menurut Zhang, negara- -negara ASEAN harus mampu beradap- tasi di tengah perubahan lingkungan stra- tegis ini dan memposisikan kepentingan nasional mereka pada konteks yang lebih luas. Saat ini, perairan Indo Pasifik yang berada di perairan negara-negara ASEAN berada pada situasi yang aktif dengan ke- terlibatan berbagai negara di dalamnya. Pemerintahan Trump sepanjang tahun 2018 meningkatkan operasi laut dan udara untuk menangkal ekspansi China dengan menggelar operasi Freedom of Navigation Operation (FONOPs) seba- nyak 8 kali yang jumlahnya melebihi pe- merintahan Obama dengan operasi yang sama. Kekuatan ekstrenal lain mulai ter- libat dengan kondisi di ASEAN dan Indo Pasifik seperti Jepang, Australia, hingga Inggris ikut masuk ke perairan Indo Pasi- fik di bawah bendera FONOPs. Sejak bersitegang dengan ASEAN ta- hun 2016, China telah mengurangi agre- sivitanya di perairan ASEAN. China mau untuk berkooperasi dengan ASEAN dalam sejumlah kerangka kerja sama seperti adanya code of conduct di Laut China Selatan, proyek energi bersama dengan Filipina di daerah sengketa Reed Banks, hingga latihan gabungan dengan Malay- sia dan Thailand di dekat Selat Malaka. Bagi China, ini adalah hal yang keuntung- an strategi yang didapatkannya di Laut China Selatan, dan adanya kerja sama dengan ASEAN akan membatasi keter- libatan kekuatan luar di ruang maritim ASEAN. Bagi negara-negara ASEAN sen- diri, kerja sama ini juga menguntungkan ekonomi mereka. Di tengah kompetisi China-AS, ke- berpihakan ASEAN pada salah pihak akan meruncingkan konflik dan sangat berbahaya bagi stabilitas kawasan. Zhang berpendapat negara-negara ASEAN harus mampu menempatkan diri untuk meng- atasi tensi konflik sekaligus satu suara untuk menunjukkan identitasnya sebagai satu ASEAN. Netralitas ASEAN secara kontekstual diperlukan, mengingat ham- pir sebagian besar negara-negara ASEAN telah beradaptasi dengan kebangkitan China karena kedekatan posisi geopoli- tiknya. Dengan memilih salah satu pihak, tentu ini akan merugikan ASEAN. ASEAN, papar Zhang, dapat berada pada kedua kekuatan ini, antara "ekono- mi China dan perlindungan keamanan AS" (China's butter and American's gun), dengan bermain di kedua sisi. Keterlibat- an Jepang dan India juga menguntungkan bagi ASEAN. "Kedua negara tersebut juga mempunyai kepentingan yang kuat de- ngan ASEAN, sehingga setidaknya dapat mengurangi ketegangan China-AS di ASE- AN meskipun kedua negara tersebut lebih dekat dengan AS", pungkas Zhang. Perspektif Baru Geopolitik Indo Pasifik Pembicara lain yang menyoroti pe- rihal Indo Pasifik adalah Natalie Sham- Arsitektur keamanan tra- disional dan realpolitik ti- dak cukup sejalan dengan pembangunan sekarrang ini, sehingga dibutuhkan cara berpikir yang kreatif dan argumentatif yang menggunakan empati - Natalie Sambhi bi. Shambi melihat, pembangunan Indo Pasiik dari perspektif yang berbeda yai- tu perspektif keamanan non tradisional, dengan mengedepankan tidak hanya harmoni dalam stabilitas keamanan, te- tapi juga kesejahteraan bersama di kawa- san. Menurutnya, geopolitik Indo Pasifik di abad 21 ini ditandai dengan adanya kompetisi dan kerja sama melintasi ba- tasan lingkungan dan kemanusiaan, serta batasan fisik dan virtual. "Arsitektur ke- amanan tradisional dan realpolitik tidak cukup sejalan dengan pembangunan se- karang ini, sehingga dibutuhkan cara ber- pikir yang kreatif dan argumentatif yang menggunakan empati", ungkap Shambi. Menurut Shambi, setidaknya ada dua tantangan kawasan Indo Pasifik di masa depan yaitu iklim antropogenik, serta revolusi industri keempat dan per- kembangagn kecerdasan buatan (artifici- al intelligence/AI). Bulan Oktober ini, IPCC (Intergo- vernmental Panel on Climate Change) menerbitkan laporan khusus yang me- nyatakan adanya peningkaan suhu global sebesar 1,50 C. Terkait dengan hal ini, kawasan Indo Pasifik turut berkontribusi. China, Uni Eropa, dan AS terhitung me- nyumbangkan lebih dari setengah emisi global; hingga tahun 2030, China, In- dia, dan Indonesia akan menyumbang- kan 89% emisi efek gas rumah kaca; tidak hanya kesehatan, ekonomi, dan lingkunga, tetapi etika dan moral juga menjadi permasalahan; diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan makan- an di Asia Selatan di tahun 2050; dan menurut Global Climate Risk, 4 dari 10 negara yang paling terdampak perubah- an iklim selama dua dekade ini berada di Asia Tenggara yaitu Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Bagi Indonesia sendiri, dampak perubahan iklim adalah peningkatan air laut, disrupsi ekosistem maritim, dan pola cuaca yang tidak biasa termasuk musim hujan. Faktor iklim ini menjadikan lanskap alam Indo Pasifik memburuk, yang bisa saja mempenga- ruhi situasi sosial politik kawasan. Diper- lukan kerangka kerja sama antar negara untuk menghadapi krisis ini. Sementara itu, lanjut Shambi, ke- beradaan revolusi industri keempat seti- daknya akan mempengaruhi masyarakat Indo Pasiik dalam hal evolusi angkatan kerjaj dan pembangunan kecerdasan bu- atan (AI). Menurut Laporan Organisasi Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 29
JGF II/2018 Buruh Internasional (International Labor Organization) tahun 2016, 3 dari 5 per- kejaan di pasar ASEAN akan menghadapi resiko yang tinggi adanya otomatisasi akibat revolusi industri keempat. Masa- lah yang diciptakan era komputerisasi ini bukanlah pengangguran masal, melain- kan hilangnya secara perlahan perkerjaan menengagh yang stabil yang dikalahkan oleh robot dan algoritma, dan juga glo- balisasi dan outsourcing untuk pekerjaan rutin manual yang tumbuh dengan gaji yang relatif sedikit. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan ekonomi, ketidakset- raan antara pemilik inoavsi dan lainnya, dan memperbesar kesenjangan antar ge- 30 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 nerasi. Lebih lanjut, akan ada perubahan pola pertumbuhan di beberapa negara yang mempunyai angkatan kerja besar yang menciptakan ketidaksetaraan di an- tara negara-negara Indo Pasifik. Inteligent (AI) yang cepat juga berkontribusi dalam persaingan China-AS. Adanya kekhawa- tiran adanya perlombaan senjata AI an- tara pengembang China dan Silicon alley. Kai Fu Lee mantan pimpinan Google di China, jelas Shambi, merilis buka yang berjudul "AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order" (Su- perpower AI; China, Silicon Valley, dan Tatanan Dunia Baru). Revolusi Industri Pertumbuhan Artificial mengubah pola geopolitik Indo Pasifik. Geopolitik tidak lagi tentang wilayah teri- torial, tetapi juga tentang teknologi neuro yang kompleks. Kita harus menyiapkan kompleksitas yang rumit ini dengan ada- nya AI yang tertanam dalam internet. Di- perlukan regulasi AI pada tataran hukum internasional karena AI akan mentransor- masi geopolitik strategis. Masa depan AI akan mendorong perpaduan yang signifi- kan antara manusia dan teknologi, yang mengganggu definisi dasar tentang keber- daan manusia. Dari kedua fenomena ini, perubahan iklim dan revolusi industri, terdapat kesa- maan yang harus ditangani bersama oleh
negara-negara Indo Pasifik yaitu dampak yang tidak terdiskriminiasi (berdampak rata), membutuhkan manajemen transi- si yang baik, keharusan tindakan kolektif yang tidak dapat dielakkan, serta diperlu- kannya instrumen untuk mengelola trans- formasi ini. Belum ada mekanisme multilate- ral dan tata kelola kolektif pada tataran kawasan Indo Pasifik dengan Perjanjian Indo Pasifik sebagai poin dasar yang masih samar. Sentralitas ASEAN meru- pakan aspek yang penting untuk pem- bangunan tata kelola yang harus diim- bangi dengan pengaruh soft power dan sumber daya. Natalie Shambi menawarkan per- spektif baru yaitu geopolitik kindness (ke- arifan geopolitik) dalam memandang apa yang terjadi di Indo Pasifik. Kepemim- pinan dan kearian politik menjadi kunci, seperti yang menjadi topik dalam Sidang Umum PBB baru-baru ini. Adanya erosi harapan dan sinisme yang besar generasi muda sekarang ini merupakan ancaman bagi keamanan di Indo Pasifik. Menurut Shambi, kearifan geopo- litik dapat didefinisikan sebagai upaya melampaui kekuatan politik tradisional di dalam Indo Pasifik yang menekankan kepada respon empati/emosi bersama un- tuk menghadapi tantangan bersama yang melahirkan tindakan kolektif dan terin- tegrasi yang berdasarkan keseimbangan pragmatis dan empati, menggantikan ke- tidakseimbangan kekuatan antar negara di Indo Pasifik, dan menyediakan ruang untuk generasi mendatang. Shambi menyatakan Indonesia me- rupakan pemain kunci dalam Indo Pasi- fik. Indonesia sebagai inovator, dengan bonus demografiinya dan posisi strategi- nya dapat memimpin dengan menjemba- tani negara-negara besar untuk mengha- dapi isu-isu ini di Indo Pasifik. (ni made) Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 31 dok.humas/lri
Lemhannas RI Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-90 Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke - 90, yang jatuh tanggal 28 Oktober 2018, Lemhannas RI menggelar upacara bendera pada Senin, (29/10), di Lapangan Tengah Lemhannas RI. Hari Sumpah Pemuda ke 90 kali ini mengambil tema "Bangun Pemu- da Satukan Indonesia". Tema tersebut dilatarbe- lakangi oleh pentingnya pembangunan kepemu- daan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri demokratis, bertanggung jawab, berda- ya saing, serta memiliki jiwa kepemim- pinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo sela- ku pembina upacara yang membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahra- ga RI, menyampaikan bahwa revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pe- muda maju adalah pemuda berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. "Oleh karena itu, revolusi mental ha- rus dapat kita jadikan sebagai pemicu un- tuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju. Dengan mewujudkan pemuda yang maju berarti kita dapat menghasil- kan bangsa yang hebat," lanjut Agus Wid- jojo membacakan sambutan. Selain itu, Agus Widjojo juga me- nyampaikan beberapa hal mengenai pe- ran pemuda dalam menyikapi perkem- bangan teknologi informasi yang begitu pesatnya, para pemuda hebat Indonesia yang mampu bersaing di kancah Asia me- lalui bidang olahraga, dan partisipasi aktif pemuda dalam Pemilu 2019 yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pemilu yang damai, kredibel, dan berkualitas. Menteri Pemuda dan Olahraga RI dalam sambutan yang dibacakan Agus Widjojo, disampaikan bahwa jika pemu- da generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, aga- ma, ras dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke - 90 ini, diikuti oleh para pejabat struktural Lemhannas RI, para tenaga ahli pengajar, pengkaji dan profe- sional, para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII serta se- genap personil Lemhannas RI. (END) 32 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 32 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 d o k . h u m a s / l r i
" Lemhannas Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika Lemhannas RI selenggarakan Workshop Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Ruang Auditorium Gajah Mada Lemhan- nas RI, Jakarta (5/11). Membuka kegiatan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI, Marsma TNI Antonius Sri Munada, S.E., M.M., mengatakan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik In- donesia Nomor 6 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tiap kemente- rian/lembaga diwajibkan turut serta dalam melaksanakan upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). "Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman khususnya di bidang perencanaan dan sasaran kegiatan dari rencana aksi P4GN kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Lemhannas RI," kata Antonius di hadapan peserta workshop. Antonius berharap agar seluruh unit kerja Lemhannas RI dapat bekerja sama untuk melaksanakan renca- na aksi P4GN sehingga apa yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor Nomor 6 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik. Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman khususnya di bidang perencanaan dan sasaran kegiatan dari rencana aksi P4GN kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Lemhannas RI - Antonius - Adapun tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut yaitu: 1. Memberikan informasi terkait rencana aksi P4GN di ling- kungan Lemhannas RI sekaligus menjelaskan kegiatan apa saja yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2018 khususnya yang harus dilakukan oleh Lemhannas RI untuk periode tahun 2018/2019; 2. Seluruh personel Lemhannas RI diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan P4GN yang dalam pelaksanaannya nanti dalam bentuk mengikuti sosialisasi tentang P4GN, pelak- sanaan tes urine, pembentukan relawan/satgas anti narkoba maupun sumbang saran dalam penyusunan regulasi renca- na aksi P4GN di Lemhannas RI tahun 2018-2019 sehingga tujuan dari pelaksanaan rencana aksi dapat tercapai dengan baik. (END) i r l / s a m u h . k o d Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 33
SEPUTAR KITA Pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi Tenaga Pendidik UNS Surakarta " Menjadi salah nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa. Saya ingin mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai momentum perenungan dan introspek- si diri guna merefleksikan pentingnya nilai-nilai luhur yang kita miliki," kata Mochamad Iriawan. satu dari sepuluh Pergu- ruan Tinggi terbaik di Indonesia, Univer- sitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) ha- ruslah memiliki tena- ga pengajar dan dosen profesional yang berperan penting dalam rangka memba- ngun peradaban bangsa. Sebagai wujud pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan dosen, dalam mendidik, membimbing, mengevaluasi, dan me- nindaklanjuti proses belajar mengajar di kampus kepada mahasiswa, UNS mengirimkan 110 orang yang dibagi menjadi lima kelompok untuk mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lemhannas RI. Iriawan. Hadir pula sebagai peserta, Rektor UNS, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. yang turut memberikan sambutannya di awal pembukaan. Ravik Karsidi berharap agar pelatihan ini mampu membawa UNS ke arah yang lebih baik lagi. "Kita berharap para peserta akan menjadi pemimpin- -pemimpin UNS di masa yang akan da- tang. Untuk itu, UNS pada tahun 2030 mencanangkan visinya menjadi perguru- an tinggi yang mendapat stastus sebagai world class university, dan saat ini UNS sudah masuk kedalam 10 besar pergu- ruan tinggi terbaik di Indonesia," jelas Ravik Karsidi dalam sambutannya. Menurut Mochamad Iriawan, tena- ga pendidik haruslah memiliki visi yang jelas, profesional serta berkarakter, yang salah bertujuan untuk menciptakan ke- hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. "Seorang tenaga pendidik Tenaga pendidik memiliki tang- gung jawab moral dalam mendidik anak bangsa agar memiliki keteladanan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Diharapkan dengan memiliki wawas- an kebangsaan, para peserta pelatihan mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi maupun kelompok. Seorang tenaga pendidik dan dosen harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk menjalani profesinya, kiranya sangat tepat melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini untuk lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan. - Mochamad Iriawan - Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 19 November 2018 ini mengangkat tema "Pemantapan Ni- lai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernega- ra". Pembukaan kegiatan tersebut diha- diri oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. Di akhir sambutannya, Sekretaris Utama Lemhannas RI menyampaikan harapannya agar para peserta dapat me- manfaatkan pelatihan ini sebagai ajang tukar pendapat. "Saya berharap agar ke- sempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan melakukan tukar pen- dapat dan diskusi secara komprehensif terkait ber-bagai permasalahan. Sehingga para peserta semakin memiliki wawasan luas, sistemik, integral dan holistik dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebang- saan," ujar Mochamad Iriawan.(YA) Dalam sambutannya, Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan-pimpinan UNS atas semangat para peserta dalam mengi- kuti pelatihan. "Suatu kehormatan bagi Lemhannas RI dapat berbagi dan mem- berikan pencerahan terkait pemahaman dan dosen harus memiliki niat yang tu- lus dan ikhlas untuk menjalani profesi- nya, kiranya sangat tepat melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini untuk lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan," jelas Mochamad 34 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
Segenap Pegawai Lemhannas RI Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H Lemhannas RI menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra, Lantai III, Lemhannas RI, Rabu (28/11). Acara yang mengangkat tema "Dengan Hik- mah Maulid Nabi Muhammad SAW Kita Tingkatkan Pemahaman dan Pengamalan Islam Rahmatan Lil Ala- min dalam Menjamin Keutuhan NKRI" Ini dibuka dengan Pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Dalam acara tersebut, Gu- bernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa peringatan yang amat bersejarah ini se- yogyanya menjadi ajakan untuk seluruh anggota Lemhannas RI untuk mengedepankan toleransi, men- junjung tinggi hukum, tidak mudah ter- provokasi, menjauhkan radikalisme, dan membangun kesadaran akan kepenting- an sosial. Dalam ceramah oleh Ketua Dak- wah Majelis Ulama Indonesia K.H. Mu- hammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D di- katakan bahwa Nabi Muhammad SAW sejak sebelum kelahirannya telah ber- jasa dengan adanya alam semesta. Itu- lah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW berbeda dengan manusia yang biasanya diperingati jasa-jasanya ketika telah meninggal dunia. "Hadirnya Nabi Muhamad SAW haruslah menjadikan kita lebih bahagia dibandingkan dengan hal-hal lain. Ini adalah Peringatan Keba- hagiaan," ujar K.H Muhammad Cholil Nafis di awal ceramahnya. Perayaan Maulid Nabi, lanjut K.H Muhammad Cholil Nafis, merupakan sebuah peringatan yang dianjurkan da- lam Islam bahkan Nabi Muhammad pun merayakan Maulidnya yang jatuh pada hari Senin tersebut. Salah satu Cara merayakan Maulid nabi adalah dengan cara mengadakan pengajian. K.H Muhammad Cholil Nafis mengata- kan bahwa walaupun contoh cara pe- rayaan tersebut belum ada pada zaman nabi, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Bid'ah. "Banyak yang mengartikan Peri- ngatan Maulid Nabi Muhammas SAW sebagai Bid'ah karena pada zaman nabi tidak dilaksanakan perayaan yang seru- pa. Itu sama saja dengan handphone. Apakah zaman dahulu ada handphone? Tidak ada. Tapi bukan berarti meng- gunakan handphone dapat dikatakan sebagai bid'ah," jelas K.H Muhammad Cholil Nafis. Ia berpendapat bahwa ada- nya pernyataan Bid'ah tersebut dikare- nakan adanya orang yang mengartikan agama secara literal. Selain itu, dalam aspek bernegara, K.H Muhammad Cholil Nafis mengata- kan bahwa Islam adalah agama yang Rahmatan Lil Alamin atau agama yang membawa keberkahan bagi seluruh ma- nusia termasuk orang non-muslim. K.H Muhammad Cholil Nafis juga menyam- paikan bahwa cinta kepada negara ada- lah bagian dari ibadah. Karena di tanah air kitalah, jelas K.h Muhammad Cholil Nafis, tempat kita bersujud sehingga membela tanah air sama dengan beri- badah. "Kalau kita memahami agama. Agama dan negara bukanlah dikotomis. Agama dan negara adalah satu kesatu- an. Tidak mungkin bernegara dengan baik tanpa beragama dengan baik, be- gitupun sebaliknya. Keduanya bagai dua sisi mata uang," pungkas Nafis.(END) Hadirnya Nabi Muhamad SAW haruslah menjadikan kita lebih bahagia dibandingkan dengan hal-hal lain. Ini adalah Peringatan Kebahagiaan. - K.H Muhammad Cholil Nafis Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 35 i r l / s a m u h . k o d
SEPUTAR KITA Lemhannas RI Selenggarakan Field Coaches Training Making Indonesia 4.0 Batch 2 Lemhannas RI menyelenggarakan Field Coaches Training Making Indonesia Indonesia 4.0 Batch 2 pada tanggal 13 November 2018 di Gedung Trigatra Lt. 3 Lemhannas RI. Kegiatan tersebut berlangsung pada 13 hingga 16 November 2018 dan diikuti oleh 82 peserta, baik dari pemerintah maupun swasta. Membuka kegiatan ter- sebut, mewakili Gu- bernur Lemhannas RI selaku pelaksana harian, Marsma TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., menyampai- kan bahwa tujuan pelaksanaan Field Coaches Training Making Indonesia 4.0 adalah untuk merancang dan membe- rikan proses transformasi yang inovatif, baik di tingkat individu dan kolektif (or- ganisasi) dengan menggunakan Theory U, System Thinking, dan Learning Or- ganization. "Dengan sasaran untuk terwujud- nya trainer yang secara individu dan organisasi mampu mentransformasikan capaian open mind, open heart, dan open will," kata Sungkono di hadapan para peserta. Materi training field co- aches meliputi, Theory U, System Thin- king Lab, Learning Organization, Hu- man Literacy, Technology Literacy, Data Literacy, Café Dialogue, the Art of Liste- ning, Strengthening National Resilience Through Strategic Collaborations, serta Shaping Your Learning Lab Journaling. "Metode yang digunakan adalah melalui metode ceramah, diskusi, ob- servasi, simulasi, permainan, bermain peran, demonstrasi, peer teaching, win- dows shopping, buzz group, think pair share, dan gallery walk," kata Sungkono menambahkan. Dalam kesempatan ter- sebut, Staf Ahli Menteri Bidang Akade- misi Ristekdikti, Prof. Dr. Paulina Panen menyebutkan, "Indonesia pada tahun 2030 bercita-cita ingin menjadi negara ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050 menjadi negara ke-5 di dunia, baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia memiliki modal yaitu jumlah penduduk sebesar 264 juta jiwa yang bisa menja- di penggerak perubahan untuk menca- pai cita-cita, dan penggerak perubahan tersebut yakni terletak pada pimpinan," kata Paulina. Akan tetapi, Paulina menambah- kan bahwa tidak mudah menjadi peng- gerak perubahan tersebut yakni perlu melengkapi dengan kompetensi dan kemampuan SDM yang tepat, terutama dengan munculnya revolusi industri 4.0. "Indonesia saat ini masih mengejar re- volusi industri 4.0, sementara negara lain seperti Korea dan Jepang, sudah menuju revolusi industri 5.0, sehingga kita sudah kehilangan satu generasi," kata Paulina. "Oleh karena itu, kehadiran para sangat diharapkan, bukan peserta cuma untuk memacu perkembangan, tapi untuk membuat quantum leap da- lam membuat perubahan. Bukan untuk mencapai ketertinggalan kita, tetapi juga maju bersama-sama Jepang dan seba- gainya," kata Paulina. Selain itu, 75 persen pekerjaan saat ini terkait dengan teknologi dan in- formasi komunikasi, internet of things, dan kemampuan untuk belajar sepan- jang hayat. "Kita ingat bahwa makin ba- nyak perusahaan retail tutup dan mulai go online, toko batik tradisional sudah go online dan bahkan lebih murah. Yang seperti itu mengubah budaya kita. Yang kita tahu, bahwa Indonesia tidak punya banyak digital talent, Kemenko Eko- nomi sedang mengembangkan digital talent antara lain dengan mendorong perkembangan industri di era 4.0," kata Paulina menjelaskan. Hal yang penting selanjutnya un- tuk dimiliki dalam Revolusi Industri 4.0 adalah social skills, yaitu yang berhu- bungan dengan kreativitas, rasa, kebi- jaksanaan, dan juga etika. "Perubahan teknologi sudah dan sedang mengubah 36 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu saya beli buku di amazon pakai kartu kredit, sekarang bisa akses dari Bukalapak atau Tokopedia. Kemudahan tersebut yang membuah kehidupan kita berubah," kata Paulina. "Segala perubahan akibat revolusi industri 4.0, juga membawa perubahan pada job market, cyber security, pen- didikan, tantangan demografi. Tantang- an pada job market yang muncul yak- ni pekerjaan yang baru muncul di era 2010-an, yakni application developer, 3D animator, yang tidak pernah terde- teksi oleh kita sebelumnya, di samping itu terdapat pekerjaan yang hilang yaitu dosen, tukang pos, kecuali kita mampu mengembangkan inovasi," kata Paulina menjelaskan. Di samping kemudahan yang diha- dapi, kita juga menghadapi tantangan baru yaitu cyber security, yaitu seba- gaimana Wikileaks yang menyebarkan rahasia-rahasia Negara. "Kemampuan hacking saat ini adalah satu keteram- pilan yang harus dimiliki dan digunakan bukan untuk menghancurkan database negara, tapi digunakan untuk memprot- eksi data-data yang dimiiliki," kata Pau- lina. "Indonesia dan Negara G-20 la- innya, menyatakan bahwa digitalisasi di seluruh dunia akan mempengaruhi keberadaaan kita dan mempengaruhi bagaimana kita berkehidupan, baik dari sosial maupun lingkungan kita. Untuk itu, pendidikan memiliki peran untuk berinovasi di dalam masyarakat yang didasari oleh big data dan artificial of things," kata Paulina. Tantangan demografi pada saat ini yaitu ada lima generasi yang hidup berdampingan dan semua memiliki ka- rakteristik sendiri-sendiri terhadap tek- nologi yaitu tradisionalis, baby boomers, generation X, millennial, dan generati- on Z. Di dunia pendidikan, revolusi yaitu adanya kursus tanpa pertemuan lang- sung tatap muka, perusahaan sudah tidak memandang lagi ijasah penting untuk merekrut pegawai akan tetapi ser- tifikat dari pendidikan-pendidikan yang dilakukan secara mandiri lebih dihargai. "Dengan berbagai macam perubahan tantangan yang perlu dilakukan adalah bukan lagi jamannya predator yang kuat melawan yang menang, tapi siapa yang bisa beradaptasi terhadap perubahan," kata Paulina. "Untuk menuju cita-cita Indonesia menjadi Negara dengan ekonomi ke-4 di dunia ada beberapa cara yaitu membuat digital revolution untuk di rumah ma- upun di kantor, ecosystem innovation, accelerating and funding digital infras- tructure, cost effective and redefining policy dengan penyederhanaan peratur- an," kata Paulina. Segala perubahan akibat revolusi industri 4.0, juga membawa perubahan pada job market, cyber security, pendidikan, tantangan demografi. -Paulina Panen Semua itu mengharapkan kita ber- ubah ke revolusi mental, segala macam perubahan kalau tidak kita akan keting- galan. Untuk itu, Paulina menyebutkan bahwa dalam Field Coaches Training ini dibutuhkan pengetahuan tentang literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. "Ketiga kemampuan tersebut di dalam revolusi mental memperkenalakn pela- tihan dengan tiga jenis literasi yang akan menjadi bahan utama untuk perubahan individu maupun instansi," kata Paulina. Teori U dan Teori Sistem merupa- kan teori yang dapat diaplikasikan lintas institusi, generasi dan mengakomodasi beragam perubahan literasi. Untuk itu, Lemhannas RI mengimplimentasikan kegiatan yang sedang sesuai dengan Teori U. Sementara itu, system thinking tidak hanya melibatkan diri sendiri saja namun juga berbagai pihak di berbagai level, partner mitra dan sebagainya. Sy- stem thinking akan mengubah cara ber- pikir, seseorang bahkan hingga ke berba- gai level yang mengajak mereka berpikir bahwa tiap orang berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. (END) Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 37 d o k . h u m a s / l r i
SEPUTAR KITA Kick Off Uji Sahih Skenario Indonesia 2045 Lemhannas RI memulai Uji Sahih Skenario Indonesia 2045 pada 27 November 2018. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi memulai "Kick Off Uji Sahih Skenario Indonesia 2045" yang dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Utama Lemhannas RI, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, serta para perwakilan pejabat struktural Lemhannas RI di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lt. 3, Lemhannas RI Jakarta. Uji sahih Skenario Indo- nesia 2045 merupakan rangkaian dari kegiatan Jakarta Geopolitical Fo- rum 2018 serta Making Indonesia 4.0, dimana hasil output dari JGF II/2018 dan MI 4.0 menjadi masuk- an bagi uji sahih Skenario Indonesia 2045," kata Marsda TNI Yoyok Yekti Setiyono mengawali kegiatan. "Skena- rio Indonesia 2045 ini sebagai langkah Lemhannas RI dalam menjawab ling- kungan strategis Indonesia satu abad," kata Yoyok. Indonesia 2045 melibatkan sumber daya manusia yang ada di lembaga, juga termasuk di dalamnya melibatkan 10 ASN muda di Lemhannas RI sebagai momen untuk transfer of knowledge dari para tenaga ahli Lemhannas RI ke penerus Lemhan- nas RI. SDM muda Lemhannas RI dibe- rikan kesempatan untuk berkontribusi "Uji sahih Skenario dalam kegiatan tersebut, Lemhannas RI dapat mendayagunakan keahlian mere- ka bila mereka diberikan jalur untuk ber- kontribusi," kata Agus Widjojo. "Scenario planning ini merupakan uji sahih, memang sudah waktunya un- tuk menguji apakah masih valid atau tidak. Hal ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita miliki," kata Agus Widjojo. Di hadapan para peserta, Agus Widjojo berharap bahwa Uji Sahih Skenario 2045 ini dapat valid hingga 2045. Hasil Uji Sahih Skenario 2045 ini diharapkan dapat menjadi refleksi diri bagi bangsa untuk dapat mengubah dan momen membuka diri bangsa terhadap kemajuan dan teknologi. "Indonesia per- lu mencontoh Jepang yang dapat mem- buka diri sejak jaman Restorasi Meiji yang memaksa negara tersebut untuk berubah. Tidak ada bangsa yang maju tanpa perbandingan. Perbandingan yang dimaksud bukan mencontoh, akan teta- pi memperbaiki diri melalui analisis per- bandingan dari masa lalu, melalui nilai- -nilai masa lalu, integritas, dan hakikat bangsa," kata Agus. Pelatihan Tim Teknis Di kesempatan yang berbeda, Te- naga Profesional Bidang Ekonomi dan Strategi Lemhannas RI Dr. Panutan Sakti Sulendrakusuma, S.E., M.T., Akt. Mem- berikan pelatihan teknis kepada Tim SC dan Tim Muda. Panutan menjelaskan bahwa Uji Sahih Skenario 2045 ini mengangkat tujuh bidang yang berbeda, yaitu : power distribution, security, and defence; productivity; technological ad- vancement; climate change; Indonesia in the world geopolitics and geoecono- mics; social harmony; dan leadership. Dalam kesempatan tersebut, Panut- an menyebutkan bahwa skenario yang baik memiliki empat kriteria, yaitu rele- van, menantang, memiliki hipotesis yang logis, serta jelas. Skenario yang hendak 38 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 38 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
" Tidak ada bangsa yang maju tanpa perbandingan. Perbandingan yang dimaksud bukan mencontoh, akan tetapi memperbaiki diri melalui analisis perbandingan dari masa lalu, melalui nilai-nilai masa lalu, integritas, dan hakikat bangsa. - Agus Widjojo - dok.humas/lri dikembangkan oleh Lemhannas RI ada- lah skenario yang bersifat transformatif. Metode Skenario Transformatif merupa- kan metode kualitatif yang menganggap masa depan suatu masyarakat adalah hasil tindakan kolektif masyarakat itu sendiri sehingga masa depan suatu ma- syarakat dapat diketahui, dipengaruhi, dan bahkan dibentuk. Tentu saja meto- de Skenario Transformatif mempunyai syarat yang ketat. Pertama, narasumber yang dilibatkan harus representasi sis- tem sosial yang sedang dianalisis, dalam hal ini NKRI. Kedua, para narasumber harus dapat mempertukarkan pema- hamannya masing-masing, membentuk jejaring, serta niat bersama melakukan transformasi masa depan NKRI, dengan bebas. Ketiga, proses menghasilkan ske- nario harus ketat sehingga menghasil- kan skenario yang relevan, menantang, masuk akal, dan jelas. Untuk alasan itu, narasumber dari berbagai latar belakang profesi, perspektif, dan berbagai golong- an usia dilibatkan. Selain itu, dilakukan diskusi dengan berbagai perguruan ting- gi dan beberapa gubernur di luar Jawa, dengan tujuan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai infor- masi yang diperoleh dianalisis menjadi empat kekuatan penggerak dan ditulis- kan menjadi empat skenario. "Skenario merupakan gambar- an dari apa yang dapat terjadi d masa depan, bukan apa yang diinginkan ter- jadi di masa depan, hanya gambaran kemungkinan apa yang dapat terjadi di Indonesia pada 2045. Ini bukan meru- pakan peramalan, mengenai tendensi keinginan untuk terjadi atau tidak di masa depan. Skenario tersebut meru- pakan konsensus dari para narasumber yang merepresentasikan Indonesia saat ini. Wawancara para narasumber terse- but penting, sebab masa depan sedang dibuat oleh para narasumber," kata Pa- nutan. (END) Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 39
GUBERNUR LEMHANNAS RI PAPARKAN TENTANG BISNIS MARITIM Indonesia cenderung menganut pada budaya paternalistik (tidak dapat hidup tanpa pemimpin), tidak me- miliki dasar rasional dan lebih ber- tumpu pada perasaan, dan kurang bertumpu pada proses," kata Guber- nur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di hadapan peserta Execut- ive Development Program II : Managing the Business yang diselenggarakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Tanjung Priok, Jakarta (29/11), Sebagai narasumber dalam aca- ra tersebut, Agus Widjojo mengangkat tema "Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan da- lam Bisnis Maritim". Di awal paparan- nya, Agus Widjojo menjelaskan mengenai Lemhannas RI yang awalnya dibentuk sebagai kawah candradimuka di bidang pertahanan. Namun sekarang, Lemhan- nas merupakan lembaga ketahanan na- sional. Ketahanan, jelas Agus Widjojo, adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali pada bentuknya originalnya keti- ka mendapat gangguan untuk yang beru- paya untuk mengubah bentuk aslinya. Sementara itu keadaan lingkung- an bangsa saat ini sedang menghadapai empat masa transisi yaitu transisi sistem politik, transisi demokrasi, transisi kultu- ral dan transisi generasi. Transisi tersebut mendorong Pancasila untuk menghadap- ai berbagai efek yang ditimbulkan dari transisi tersebut. Berkaitan dengan revolusi Industri 4.0, Agus Widjojo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada di klasifika- si "Nascent" bersama dengan Kamboja dan Vietnam. Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dengan menduduki peringkat di atas peringkat 55. Posisi In- donesia saat ini masih di dalam fase "Li- mited Current Base and At Risk For The Future". "Indonesia memiliki berbagai ma- cam keunggulan dalam berbagai bidang seperti posisi Indonesia yang strategis, ekonomi yang berbasis sumber daya alam, bisnis minyak dan gas, bisnis wisata, serta transportasi laut dengan perangkat pendukungnya. Agar program pembangunan maritim dapat mendukung perwujudan ketahanan nasional terdapat beberapa aspek yang harus diperhati- kan," kata Agus Widjojo. "Program pembangunan maritim ter- sebut haruslah dalam tujuan kepentingan nasional, direncanakan dan diimplemen- tasikan berdasarkan Whole of Govern- ment Approach yang memadukan fungsi kelembagaan terkait, direncanakan ber- dasarkan pendekatan scientific dengan mendayagunakan hasil penelitian terkait, dan mengandung kompatibilitas dengan dunia bisnis internasional. Hal tersebut haruslah menjadi perhatian," pungkas Agus Widjojo. Selain Gubernur Lemhan- nas RI, kegiatan Executive Development Program II pada hari kamis tersebut, juga menghadirkan dua narasumber lain yai- tu Andy Bratamihardja yang mem- bahas mengenai pasar modal dan Betty Alisjahbana yang memapar- kan mengenai Innovation Leaders- hip. (END) 40 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 d o k . h u m a s / l r i d o k h u m a s / r i Lemhannas RI Peringati 47 Tahun KORPRI
" SEPUTAR KITA Lemhannas RI Peringati 47 Tahun KORPRI Memperingati Hari Ulang Tahun ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Lemhannas RI menggelar upacara bendera pada Kamis (29/11) di halaman tengah Lemhannas RI. Selaku inspektur upacara, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, membacakan sambutan tertulis Presiden RI Ir. Joko Widodo selaku penasihat nasional KORPRI. Dalam sambutan terse- but, disampaikan bahwa KORPRI beserta seluruh jajaran aparatur sipil ne- gara telah memberikan terha- kontribusi besar dap masyarakat, bangsa dan negara sekaligus menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persauda- raan dan persatuan nasional dalam ke- beragaman. aparatur sipil negara harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisi- pasi perubahan zaman termasuk revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan lanskap sosial, politik, ekonomi dan bu- daya di seluruh dunia. Kualitas SDM di pemerintahan dan swasta, SDM di semua sektor, SDM di semua lapis pemerintahan serta kualitas SDM di usia dini dan remaja, harus ditingkatkan secara signifikan sehingga mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia dan teknologi yang sedang berubah cepat. - Agus Widjojo. Dengan pemanfaatan teknologi ter- sebut, aparatur sipil negara harus mela- yani masyarakat dengan meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintah- an, serta menjaga akuntabilitas. Aparatur sipil negara harus selalu open mind, terus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta berko- laborasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, jajaran aparatur sipil ne- gara telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masya- rakat, dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional serta menjadi te- ladan masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme. jajaran aparatur sipil negara dapat menjadi agen transformasi penguatan SDM dalam membangun talenta-talenta anak bangsa. Dengan peran aparatur sipil negara yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, transformasi kualitas SDM diyakini dapat dilakukan secara besar-besaran dan akan memberikan hasil yang positif bagi kema- juan bangsa.(END) Oleh karenanya, seluruh Dalam sambutan Presiden RI yang dibacakan Agus Widjojo, disampaikan pula bahwa mulai tahun 2019, peme- rintah akan melakukan program besar- -besaran untuk memperkuat sumberdaya manusia (SDM) untuk menghadapi tan- tangan zaman yang semakin berat. Agus Widjojo yang membacakan sambutan Presiden RI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besar- nya atas peran yang telah diemban KOR- PRI selama 47 tahun. Namun demikian, d o k . h u m a s / l r i Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 41 Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 41
SEPUTAR KITA Making Indonesia 4.0 THEORY U : INOVASI UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK "Pertanyaan yang belum terjawab adalah pekerjaan apa yang akan menyusut, dan pekerjaan apa yang akan berkembang, jelang revolusi industri 4.0, kompetensi apa yang akan hilang, kompetensi apa yang akan dibutuhkan," kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam diskusi dan seminar "Theory U: Inovasi Untuk Indonesia Lebih Baik" di Hotel Bidakara, Jakarta (3/12). Seminar tersebut menghadir- kan Dr. C. Otto Scharmer, Senior Lecturer MIT Sloan School Management, dan memberikan materi kepada lebih dari 700 orang per- wakilan dari swasta, dunia pendidikan, dan pemerintahan. Scharmer memperkenalkan konsep "presencing" - belajar dari masa depan yang muncul - dalam buku-buku terlarisnya Theory U and Presence (yang terakhir ditulis ber- sama Peter Senge, Joseph Jaworski, dan Betty Sue Flowers). Otto Schamer juga menulis buku Memimpin dari Masa De- pan Muncul, yang menguraikan delapan titik akupunktur untuk mengubah kapital- isme. ah pola pikir masa kini ketika beberapa departemen atau sektor tertentu tidak menginginkan untuk berbagi informasi dengan departemen atau sektor lainnya di dalam perusahaan yang sama. Tipe mentalitas seperti ini akan mengurangi efisiensi dalam proses bisnis keseluruhan, mengurangi nilai-nilai moral, dan berpo- tensi pada matinya budaya perusahaan yang produktif. Sementara disrupsi dijelaskan oleh Scharmer, sebagai kondisi di masa depan yang berbeda dengan masa lalu. "Apa yang anda lihat di banyak negara saat ini, banyak dihadapi oleh negara-negara di dunia, disruption yaitu masa depan yang berbeda dengan massa lalu," kata Scharmer. hati, dan perbuatan melalui sikap tidak acuh, kebencian, dan ketakutan. Sikap ketiga yaitu "leaning into the emerging future" dengan meningkatkan rasa ingin tahu serta keberanian dengan cara open mind, open heart, dan open will. "Kita menghadapi banyak disrupsi, dan sedikitnya kapasitas dan mindset un- tuk menghadapi realitas (leaning the rea- lity). Jadi ketika kita menghadapi disrupsi dan tidak ada kapasitas untuk membuka pikiran, hati, dan keinginan (open mind, open heart, dan open will), jadi mau atau tidak kita terlempar di situasi seperti ini. Hal tersebut juga diperparah dengan technological devides, bahwa adalah kondisi dimana tidak semua orang bisa mengakses teknologi," kata Scharmer. Silo Mentality dan Disrupsi Memulai seminar tersebut, Schar- mer menyebutkan bahwa Indonesia, merupakan negara dengan model yang baik dan merupakan "role model", juga menjadi sumber harapan, serta sumber inspirasi. "Di banyak negara kita ditan- tang oleh banyak masalah, dan masalah global baru, yang butuh direspon dengan melepaskan sifat kita yang ada di masa lalu," kata Sharmer. Ia melihat bahwa In- donesia sama seperti negara-negara yang lain, yang juga mengalami "Silo Mentality Problem" dan disrupsi. Silo mentality atau mentalitas silo menurut kamus bisnis adalah sebu- Menurutnya, disrupsi adalah situasi tak menentu, ketika masa lalu dan seka- rang yang kita ketahui, berbeda dengan masa depan yang akan kita jalani. "Dis- rupsi dapat dikontrol dengan merespon keadaan tersebut. Ada tiga cara merespon disrupsi, pertama adalah downloading, respon kedua adalah turning backward, dan ketiga adalah leaning forward," kata Schamer. Sikap downloading, yaitu mere- sepon sebuah permasalahan dengan cara yang kurang lebih sama, menggunakan framework yang sama yang telah digu- nakan di masa lalu, menggunakan peme- cahan yang telah digunakan sebelumnya. Selanjutnya, Turning backward adalah menyikapi situasi dengan menutup akal, Scharmer menambahkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikaan dalam fenomena disrupsi saat ini, pertama, kita tidak mam- pu memhami sistem, kecuali mengubah- nya. Kita tidak akan mengerti sistem yang ada, kecuali mengubah sistem tersebut dan terhubung dengan lapisan-lapisan ke- nyataan. Kedua, kita tidak bisa mengubah sistem yang ada kecuali dengan mengubah kesadaran yang ada. Ketiga, kita tidak bisa megubah kesdaran kecuali membuat sis- tem yang melihat dan merasakan dengan sendirinya. "Saat kita mengubah mindset kita, adalah waktunya kita mengubah diri sendiri. Ini adalah langkah pertama untuk memulai perubahan diri sendiri dan dasar perubahan theory U," kata Scharmer. 42 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
Theory U : Inovasi Untuk Indonesia Lebih Baik Teori U adalah metode manajemen perubahan dan judul buku oleh Otto Scharmer. Selama studi doktoralnya di Witten / Herdecke University, Schar- mer mempelajari metode serupa di ke- las yang diajarkan oleh Friedrich (Fritz) Glasl. Scharmer kemudian mengambil prinsip-prinsip dasar dari metode ini dan mengembangkannya menjadi teori pem- belajaran dan manajemen, yang ia sebut Theory U. Prinsip-prinsip Teori U disa- rankan untuk membantu para pemimpin politik, pegawai negeri sipil, dan manajer menerobos pola perilaku tidak produktif di masa lalu yang mencegah mereka dari berempati dengan perspektif klien mere- ka dan sering mengunci mereka ke dalam pola pengambilan keputusan yang tidak efektif. "Yang kita lihat saat ini, ada perta- nyaan yang mengemuka, akan seperti apa masa depan terlihat, itu adalah per- tanyaan yang apa yang kita usahakan un- tuk bisa melakukan itu semua, prosesnya seperti apa? Untuk Theory U, dengan pro- ses perubahan, proses adalah perjalanan, dan bukan perjalanan luar saja, tapi juga melibatkan perjalanan dalam diri sendiri (outer and inner journey), itu adalah esen- si dari yang dapat saya bicarakan untuk Anda," kata Scharmer. Dalam system thinking di dalam ta- tanan level kemasyarakatan (society), Sc- harmer menyebutkan bahwa setiap orang perlu melihat permasalahan lebih dalam, yakni dengan melihat pada Iceberg Mo- del. "Memetakan permasalahan seperti Iceberg Model ini adalah langkah paling sederhana dari system thinking, di level yang berbeda, realitas dapat dilihat di atas dan dibawah air. Selama ini, hanya ada 10 persen masalah yang diselesaikan pada bagian atas permukaan. Sementara itu, sebanyak 90 persen permasalahan yang ada di bawahnya sebenarnya meru- pakan masalah yang harus diselesaikan," Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 43 d o k . h u m a s / l r i
Scharmer menjelaskan. 1. Mengunduh (Downloading) "Ya, saya sudah tahu itu." Saya menyebut- nya gaya 'mengunduh' - mendengarkan dengan cara mengonfirmasi ulang penilaian umum. Saat Anda berada dalam situasi di mana semua yang terjadi mengonfirmasi apa yang sudah Anda ketahui, anda mendengarkan dengan gaya mengunduh. 2. Mengamati (Seeing) Menghadirkan diri dengan Pikiran Terbuka Kapasitas kedua dalam proses U adalah untuk mengamati dengan pikiran terbuka, dengan menangguhkan penilaian pribadi Anda (vo- ice of judgement, VOJ). Menangguhkan VOJ berarti meng- hentikan (atau menerima dan mengubah) kebiasaan meni- lai berdasarkan pengalaman lampau. Menangguhkan VOJ berarti membuka ruang baru bagi pertanyaan dan kemung- kinan. Tanpa menangguhkan VOJ, upaya untuk bisa sampai ke tempat dengan potensi terbesar sangat sukar. 3. Merasakan (Sensing) Men0ghubungkan diri dengan Hati Anda Kapasitas ketiga dalam proses U adalah untuk terhubung dengan dorongan perubahan yang lebih dalam, dengan cara membuka hati. Saya pernah meminta seorang eksekutif tinggi di Nokia untuk membagi pengalaman kepemimpinannya yang paling pen- ting. Berkali-kali, timnya mampu mengantisipasi perubahan dalam teknologi dan konteks. Berkali-kali pula mereka ung- gul. Jawabannya? "Saya memfasilitasi proses membuka." Inilah inti dari gerakan ke bawah di sisi kiri proses U - memfasilitasi proses membuka. Proses ini meliputi penyesu- aian (tuning) dari tiga instrumen: pikiran, hati, dan niat yang terbuka. Kita mungkin sudah familiar dengan konsep pikiran terbuka, namun dua kapasitas lainnya belum. 44 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 4. Menghadirkan Diri (Presencing) Menghubungkan diri dengan sumber diri dan niat yang terdalam Kapasitas keempat dalam proses U adalah un- tuk terhubung dengan sumber diri dan niat yang terdalam. Hati terbuka memungkinkan kita untuk melihat situasi dari keseluruhan, niat terbuka akan memungkinkan kita untuk bertindak dari keseluruhan yang muncul. 5. Mengkristal (Crystalizing) Akseslah Kekuatan Niat Cerita di balik proyek sukses dan menginspirasi, terlepas dari ukurannya, seringkali memiliki jalan cerita yang serupa - sekelompok kecil individu kun- ci menaruh komitmen pada tujuan dan hasil dari proyek. Kelompok inti yang berkomitmen tersebut dan niat mere- ka lalu beraksi dan menciptakan medan energi yang mulai menarik minat orang, kesempatan, dan sumber daya yang memungkinkan berbagai hal untuk terjadi. Lalu momentum terbangun. Kelompok inti berfungsi sebagai sarana bagi ke- seluruhan untuk dapat terwujud. 6. Membuat Prototipe (Prototyping) Mengintegrasikan Kepala, Hati, dan Tangan Kapasitas ke- enam dalam proses U adalah skill prototyping yaitu meng- integrasikan kepala, hati, dan tangan. Saat membantu seo- rang pemain golf yang telah kehilangan ayunannya, pelatih kawakan dalam novel dan film "The Legend of Bag- ger Vance" memberi nasihat, "Carilah dengan tangan- mu - jangan dipikirkan, rasakan. Kebijaksanaan yang ada di tanganmu itu lebih besar dari yang ada di kepala- mu." (END) dok.humas/lri
" SEPUTAR KITA Gubernur Lemhannas RI Ikuti Bali Democracy Forum (BDF) Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo turut menghadiri gelaran Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 yang berlangsung pada 6-7 Desember 2018 di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Bali. Kehadiran Agus Widjojo sendiri terkait keaktifannya pada Yayasan Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. IPD sendiri merupakan yayasan yang mendorong negara-negara untuk memba- ngun keseimbangan antara pembangun- an ekonomi dan politik, antara mencip- takan perdamaian dan keamanan, dan mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menghor- mati nilai-nilai kemanusiaan. Semua itu tercermin dalam tiga pilar pendiri Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. kan BDF Chapter Berlin pada 2018, dan sebelumnya BDF Chapter Tunis. Tujuan pelaksanaan kedua chapter itu untuk ber- tukar pikiran mengenai pelaksanaan de- mokrasi dan tantangannya, tidak hanya di Asia Pasifik tapi juga di kawasan lain termasuk Timur Tengah dan Eropa. berkantor pusat di Bali dan didirikan berdasarkan Memorandum of Unde- rstanding antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Universitas Udayana, Bali. Agus Widjojo bersa- ma Hasan Wirayuda dalam Dewan Pengarah IPD, menggagas Bali Democ- racy Forum (BDF) pada tahun 2008 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono. dok.humas/lri Dengan BDF, pemerintah Indone- sia terus berupaya menunjukkan bahwa demokrasi merupakan alat untuk meng- hilangkan ketimpangan, mereduksi ke- senjangan, dan memberikan kesempatan untuk kemajuan ekonomi dan politik se- cara seimbang. Kunci kesuksesan sebuah demokrasi adalah inklusivitas, demokrasi yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua, tidak ada marginalisasi, karena kohesi sosial terbentuk untuk mendukung kesejahteraan. BDF merupakan forum antar peme- rintah tahunan, inklusif dan terbuka ten- tang perkembangan demokrasi di kawa- san Asia-Pasifik. Pada tahun 2018, BDF ke-11 yang dibuka oleh Menteri Luar Ne- geri RI, Retno L.P. Marsudi ini membahas tema "Demokrasi untuk Kemakmuran," dan diikuti 470 peserta yang berasal dari 92 negara dan 7 organisasi internasional. Selama bertahun-tahun, BDF telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di Asia-Pasifik. Ini telah BDF merupakan forum antar pemerintah tahunan, inklusif dan terbuka tentang perkembangan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik. - Bali Democracy Forum XI Selain itu, Indonesia juga telah memperluas BDF dengan menyelenggara- Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 45 Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 45
Sestama Lemhannas RI Buka Rakor Rengar Lemhannas RI Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Lemhannas RI tahun anggaran 2019 dengan mengangkat tema "Melalui Perencanaan Spesifik, Terukur, Realistis, Tepat Jadwal Lemhannas RI Gapai Prestasi Tingkatkan Remunerasi" di Gedung Trigatra Lemhannas RI (12/12). Tema ini sangat cocok de- ngan kondisi Lemhannas RI saat ini dimana kita semua menginginkan lembaga ini mampu meraih prestasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global," kata Iriawan. Ia melanjutkan, Lemhan- nas RI diharapkan dapat memposisikan dirinya dengan mendapat peringkat tiga besar di antara lembaga pemerintah non kementerian serta menjadi lembaga yang berkualitas di tingkat internasional. "Pada tingkatan nasional, harapan kita Lemhannas RI mampu berprestasi diantara kementerian dan lembaga lain- nya dengan tetap diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dari kementerian keuangan berada dalam peringkat tiga besar di antara lembaga pemerintah non kementerian. Pada ting- katan global, Lemhannas RI yang ingin diraih adalah lembaga ini mampu menja- di lembaga yang berkualitas, kredibel dan berkelas dunia dalam bidang ketahanan nasional," kata Iriawan di hadapan para peserta. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Keuang- an yang menyampaikan Strategi Mera- ih Prestasi, narasumber dari Bappenas menjelaskan mengenai Tugas dan Fung- si Lemhannas RI, serta dari Inspektorat menjelaskan mengenai Strategi Mening- katkan Nilai Akuntabilitas Kinerja. "Dari penjelasan narasumber-narasumber tersebut nantinya seluruh peserta rakor perencanaan anggaran ini akan menda- patkan masukan dan pemahaman yang sama untuk dapat bergerak bersama- -sama menggapai prestasi Lemhannas RI yang pada gilirannya akan dapat me- naikkan remunerasi Lemhannas RI yang sejajar dengan Kementerian Keuangan," kata Iriawan menjelaskan. (END) 46 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 46 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 d o k . h u m a s / l r i
SEPUTAR KITA Harvard Kennedy School Kunjungi Lemhannas RI Delegasi Harvard Kennedy School melakukan kun- jungan ke Lemhannas RI dan diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Rabu (12/12) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lantai I, Lemhannas RI. Kunjungan tersebut, untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang terjadi di Myanmar. Dalam kunjungan tersebut perwakilan Harvard Kennedy Sc- hool, Thomas J Vallely, menyampaikan mengenai operasi militer yang dilakukan oleh militer Myanmar yaitu pada Agustus 2017 yang lalu, militer Myanmar memaksa ribuan warga Rohingnya pin- dah dari Rakhine State ke Bangladesh. Hal tersebut dinilai sebagai suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh Myanmar. Saat ini, Bangladesh berusaha untuk mengembalikan warga Rohingya ke Myanmar dengan cara yang aman dan bermartabat. Hal yang terjadi di Myanmar tersebut dinilai sebagai salah satu efek dari transisi demokrasi. Vallely mengatakan bahwa negara di Asia bahkan dunia yang dinilai sebagai contoh yang sangat baik dalam penyelesaian masalah transisi demokrasi yang terjadi di Myanmar. Indonesia, jelas Vallely, dinilai sukses dalam menyelesaikan permasalah yang timbul dari adanya transisi demokrasi. "Banyak negara yang gagal dalam menghadapi transisi demokrasi, tapi Myanmar belum dapat dikatakan gagal," ujar Vallely. Vallely juga menyampaikan bahwa saat ini Harvard Kennedy School juga fokus terhadap penyelesaian masalah transisi demokrasi di situsi negara yang rumit. (END) Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 47 d o k . h u m a s / l r i
OPINI Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI): Peluang atau Ancaman? Laksda TNI (Purn.) Untung Suropati Chairman of IDSR Ironi Kemunduran Proposal Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 Berbeda dengan beberapa negara lain, seperti Pakistan, Malaysia dan Filipina, kerja sama pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 China di Indonesia cenderung mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Indikasinya yaitu kecilnya nilai investasi China di Indonesia yang hanya USD5 miliar. Banding- kan dengan Pakistan yang mencapai USD55 miliar, Malaysia USD30 miliar dan Filipina USD13 miliar. Ironis, mengingat po- sisi Indonesia secara geografis dan geopolitis sangat strategis. Buktinya inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang merupa- kan bagian dari Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative (BRI) diumumkan langsung oleh Presiden Xi Jinping di Jakarta medio Oktober 2013. Setidaknya terdapat tiga faktor penyebab mengapa proyek BRI cenderung stagnan. Pertama, banyak persoalan yang memang di luar kendali China. Contohnya masih cukup maraknya politik SARA atau po- litik identitas - khususnya sentimen anti-China-1 yang digunakan oleh para petualang politik dan grup oportunis untuk mencapai tujuan politiknya. Sebagai instrumen politik yang machiavelis, politik SARA bahkan telah ada dan berkembang sejak zaman Belanda. Peristiwa Geger Pecinan tahun 1740 hanyalah satu di antara banyak contoh praktik politik SARA yang sering kali kita semua juga yang menanggung akibatnya. Terakhir pengalaman Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, Gubernur DKI petahana waktu itu yang dikenal tegas, relatif bersih, dan cukup berprestasi pun harus terjungkal dihantam badai SARA. Kekalahannya pada Pil- kada DKI 2017 menandai babak baru penyelenggaraan pilkada yang konon merupakan perhelatan politik paling kotor dalam sejarah Indonesia. Kedua, beberapa proyek investasi China mengalami ken- dala. Salah satunya proyek kereta cepat Jakarta - Bandung se- panjang 150 km. Walaupun groundbreaking telah dilakukan Presiden Joko Widodo dua tahun silam, tapi pada praktiknya proyek ambisius dengan nilai investasi sebesar USD 6,071 miliar tersebut belum mengalami kemajuan berarti. Sulitnya pengadaan lahan dituding sebagai biang persoalan. Belum lagi kecenderungan di setiap proyek, China membawa sendiri para pekerjanya. Selain dianggap mengganggu peluang pekerja Indo- nesia, hal tersebut juga memantik kecurigaan adanya agenda terselubung di balik investasinya.2 Realitas tersebut membuat Indonesia perlu berhati-hati dan berpikir ulang atas kebijakan- nya mendatangkan investasi dari China.3 Ketiga, agresivitas China di Laut China Selatan. Tak dapat disangkal, eskalasi konflik Laut China Selatan terus mengalami peningkatan. Penyebabnya tidak lain sikap agresif China di jalur laut yang strategis dan kaya sumber daya alam tersebut. Puncak ketegangan terjadi pasca-putusan Mahkamah Arbitrase PBB (PCA) tanggal 12 Juli 2016 atas klaim Sembilan Garis Putus (9DL) yang ditolak China. Inilah sikap yang memicu resistensi ASEAN, khususnya negara-negara pengklaim (claimant states). Sebagai ungkapan protes, Indonesia sendiri secara emosional mengganti nama ZEEI di wilayah Laut China Selatan di utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara.4 Sikap non-kompromistis China juga memantik reaksi nega- tif negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang. Dengan dalih untuk menegakkan prinsip kebebas- an berlayar yang dijamin hukum internasional, Angkatan Laut Amerika Serikat rutin melaksanakan patroli (FONOPs) di Laut China Selatan hingga kini. Komitmen demi tujuan bersama Dengan berbagai permasalahan tersebut, dipastikan target pencapaian BRI di Indonesia akan menemui hambatan, bahkan cenderung sulit diwujudkan. Namun dengan niat yang tulus dan komitmen yang kuat demi tujuan bersama, kedua negara perlu bersepakat untuk memperbaiki hubungan serta mengoreksi ke- kurangan masing-masing. Pada lokakarya bertema Membangun Diplomasi Damai di Beijing, Oktober 2013, Presiden Xi Jinping dengan bijak menekankan perlunya ke depan kebijakan luar ne- geri China dibangun berbasis moto: 'Persahabatan, Ketulusan, Kebaikan Bersama, Inklusivitas.' Walaupun tentu masih harus dibuktikan, tapi setidaknya moto tersebut sedikit membawa ha- rapan. Dengan harapan dan keyakinan tersebut, peluang kerja sama Indonesia - China tetap terbuka lebar. Bagi Indonesia, kerja sama dengan China penting artinya untuk menuntaskan ambisinya mewujudkan Poros Maritim Dunia, atau menjadi aktor utama yang disegani di kawasan. Selain itu, pentingnya kerja sama kedua negara adalah untuk mendorong terciptanya stabilitas sekaligus keseimbangan dinamis (dynamic equilib- rium) sebagai implikasi pengaruh kehadiran Amerika Serikat di kawasan. Intinya, sebagai penyeimbang strategis (strategic balancer) yang tidak lain merupakan esensi politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak ingin satu pun negara mendomi- nasi suatu kawasan. Pada saat yang sama, China juga mem- 48 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
butuhkan Indonesia. Diumumkannya inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 oleh pemimpin tertinggi China di Jakarta lima tahun silam, menunjukkan penting- nya Indonesia di mata China. Tak heran, mengingat Indonesia adalah negara de- ngan segudang keunggulan komparatif. Selain sumber daya alam yang melim- pah, Indonesia juga dikaruniai posisi ge- ografis yang sangat strategis. Terpilihnya kembali Indonesia untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Kea- manan PBB periode 2019-2020, makin mengukuhkan pentingnya posisi Indone- sia di percaturan internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia yang moderat dan tak terikat aliansi militer dengan negara mana pun, memungkinkan kerja sama Indonesia - China lebih mudah dibangun dan dikembangkan. Sinergi Poros Maritim Dunia - Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 Seberapa pun besar komitmen Chi- na untuk membuktikan ketulusan dan keseriusannya, tanpa diiringi perubahan sudut pandang kita juga akan sia-sia. Ini penting karena dari sanalah persepsi kita terbangun. Apabila pandangan kita posi- tif, tentu BRI bukanlah semata-mata an- caman. Sebaliknya, adalah peluang yang harus dimanfaatkan. Mencermati kecen- derungan dinamika lingkungan strategis ke depan, sinergi Poros Maritim Dunia - Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 menjadi keniscayaan sejarah yang diyakini akan membawa dampak kemajuan, kemak- muran, dan kesejahteraan bersama. Di sinilah pentingnya kedua negara mening- katkan kerja sama sehingga terbangun rasa saling percaya, meniadakan rasa saling curiga. Tentu ini bukan perkara mudah, mengingat sepanjang sejarahnya hubungan kedua negara kerap mengalami pasang surut. " Seberapa pun besar komitmen China untuk mem- buktikan ketulusan dan keseriusan- nya, tanpa diiringi perubahan sudut pandang kita juga akan sia-sia. - Untung Suropati Perlu waktu dan usaha bagi China dan atau negara mana pun juga untuk dapat memahami secara komprehensif kepentingan nasional Indonesia. Demiki- an pula sebaliknya. Pastinya, China perlu membuktikan ketulusan dan keseriusan- nya bahwa BRI dan prinsip kebangkitan damai yang didengungkan bukanlah reto- rika belaka. Di sinilah saling pengertian dan saling percaya menjadi sangat pen- ting karena kedua negara pada dasarnya saling membutuhkan dan saling meleng- kapi. Hanya dengan cara itu, berbagai hambatan akan terpecahkan dan kerja sama yang saling menguntungkan dapat diwujudkan. Perlu waktu dan usaha bagi China dan atau negara mana pun juga untuk dapat memahami secara komprehensif kepentingan nasional Indonesia. - Untung Suropati Endnotes 1 "Luhut Bantah Investasi China bersa- maan Masuknya Paham Komunis ke Indonesia (Luhut rejected - the accu- sation that - the Chinese Investment also Brought in Communist Ideology," May 21, 2017. -paham-komunis-ke-indonesia) James Kynge, Michael Peel, and Ben Bland, "China's Railway Diplomacy Hits the Buffers," The Financial Times, July 17, 2017. b84e5f1) Mike Woods, "Religious Tensions of Jakarta Election Mark New Page in Indonesian Politics," RFI, April 19, 2017. 20170419-religious-tensions-jakarta- -politics) Aaron L. Connely, "Indonesia's New North Natuna Sea: What's in a Name?" The Intrepeter, July 19, 2017. -what-s-name 2 3 4 Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 49 i l u s t r a s i t h e a k a r t a p o s t . c o m j
" SUARA ALUMNI MENJADI ANAK BUAH YANG CEMERLANG: BEKAL MENJADI PEMIMPIN YANG BAIK Arundati Shinta Alumni PPRA 58 Lemhannas RI Pertengahan Oktober 2018 atau mempertanyakan efektivitas materi kepemimpinan nasional di Lemhannas. Tulisan ini lebih merupakan tips untuk menerapkan materi kepemimpinan nasi- onal di Lemhannas dalam kehidupan se- hari-hari. Tips ini berasal dari pengalaman dan pengamatan perilaku peserta PPRA 58 dalam hidup kesehariannya di mess Lemhannas selama 7 bulan. yang lalu, Lemhannas me- nyelenggarakan Pertemuan Jakarta Geopolitical Forum II / 2018. Adapun tajuknya yaitu "Mapping the Future of Geopolitics". Tempat pe- nyelenggaraannya di Hotel The Ritz Carl- ton Jakarta, sehingga suasananya sangat megah. Salah satu tamu penting dalam pertemuan tersebut adalah Ibu Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri pada jajaran kabinet Presiden Joko Widodo. Apa saja implementasi materi kepe- mimpinan dalam kehidupan sehari-hari? Tulisan ini penting, karena para peserta PPRA cenderung berperilaku sebagai pe- mimpin yang menuntut untuk dilayani, bukan pemimpin yang melayani. Pemim- pin yang selalu ingin dilayani adalah sama dengan penguasa. Pemimpin yang mela- yani, sebaliknya, adalah orang yang selalu ingin mengetahui kebutuhan anak buah- nya dan berusaha untuk memenuhinya. Pemimpin yang melayani adalah orang yang selalu ingin mengetahui kebutuhan anak buahnya dan berusaha untuk memenuhinya. - Arundati Shinta Pada pidatonya, Ibu Retno sangat menekankan pentingnya kepemimpinan global. Hal ini karena dunia kini penuh permasalahan yang sifatnya global. Sum- ber permasalahan global adalah dari da- lam negeri, namun dampaknya meluas bahkan sampai ke negeri seberang. Per- masalahan global juga bisa berasal dari perseteruan antara dua atau lebih negara. Dampak perseteruannya meluas sampai ke seluruh dunia. Pemimpin yang melayani tersebut, merupakan ketrampilan dasar yang sa- ngat bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara belajar yang paling mudah untuk menjadi pemimpin yang melayani adalah menjadi anak buah yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat James L. Clark (2016), seorang penulis yang sangat inspiratif dalam bidang kepe- mimpinan. Ia menulis bahwa every leader has to start as a follower (untuk menjadi pemimpin yang baik, maka seseorang ha- rus menjadi anak buah terlebih dahulu). Menurut Clark, ada 5 syarat menjadi anak buah yang baik: Persoalannya, ibu Retno kembali me- ngemukakan problem klasik yaitu defisit- nya pemimpin global (global leadership). Semua orang ingin menjadi pemimpin, namun kualitasnya adalah sebagai orang yang harus dilayani. Untuk peserta PPRA di Lemhannas, defisit pemimpin tentulah sangat menampar. Hal ini karena pada kursus PPRA tersebut, para peserta di- dorong, dimotivasi, dididik, dikondisikan bahkan dipaksa menjadi pemimpin nasi- onal. Setelah kursus selesai, di mana para alumni PPRA yang mejadi pemimpin na- sional? Tulisan ini tidak hendak mengejar- -ngejar para alumni PPRA untuk menja- di pemimpin nasional/ pemimpin global, Selalu antusias dalam segala situasi. Ia tidak pernah memperlihatkan kesedih- annya di depan teman-temannya, mes- kipun ia tidak menduduki posisi sebagai pemimpin. Oleh karena itu, kehadirannya selalu dinanti-nanti oleh teman-temannya. 50 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 50 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
Selalu memperlihatkan perilaku yang patut menjadi suri tauladan bagi te- man-temannya. Ia berusaha sekuat tena- ga menjadi model bagi temannya. Hal ini berat, karena perilaku menjadi model jus- tru sering diejek oleh teman-temannya. Tidak menunggu instruksi untuk me- lakukan tugasnya. Ia mempunyai regulasi diri internal yang tinggi, sehingga tidak membutuhkan monitoring terus mene- rus dari pemimpinnya. Ia selalu waspada tentang visi misi organisasinya dan se- lalu berusaha memenuhinya, meskipun rekan-rekannya sering melupakan tugas- -tugas organisasi. Selalu belajar, selalu bernafsu untuk menuntut ilmu / ketrampilan baru. Ilmu baru itu merupakan materi untuk mem- perbaiki dirinya. Ia selalu berupaya meng- hasilkan berbagai hal yang kreatif/ yang belum terpikirkan oleh teman-temannya. Selalu melayani orang lain. Hal ini sama dengan nasehat Mahatma Gandhi "If you want to find yourself, lose yourself in the service of others". Melayani orang lain tidak sama dengan pelayan. Pelayan yang baik akan berusaha memenuhi ke- butuhan orang lain meskipun kebutuhan itu tidak sesuai dengan visi misi organi- sasi. Anak buah yang baik, juga berusa- ha memenuhi kebutuhan rekan-rekannya sepanjang kebutuhan tersebut sesuai de- ngan visi misi organisasinya. Hal ini sa- ngat sulit karena rekan-rekannya sering tidak tahu diri dan menuntut individu ter- sebut untuk menjadi pelayan terus-mene- rus. Dalam situasi tersebut individu akan berani menegur rekan yang tidak tahu diri tersebut. Berdasarkan pengamatan tentang kehidupan sehari-hari di mess Lemhan- nas, kesulitan utama penerapan materi kepemimpinan bersumber dari karakter- istik peserta. Semua peserta PPRA 58 mempunyai riwayat prestasi kepemim- pinan yang cemerlang di organisasinya. Hal ini karena prestasi cemerlang terse- but merupakan prasyarat utama untuk menjadi peserta PPRA Lemhannas. Dampaknya adalah mereka terbiasa menjadi pemimpin / penguasa alih-alih anak buah. Mereka terbiasa memerintah dan mendapatkan kepatuhan dari anak buah, serta mempunyai ajudan yang membawakan kebutuhannya. segala Contoh perilaku yang agak menggelikan adalah menyuruh OB (office boy) untuk membawakan baju jasnya sementara ta- ngannya sendiri kosong. Sebetulnya, bila individu itu membawa sendiri jasnya, maka wibawa kepemimpinannya tidak akan berkurang. Ia justru dihormati oleh lingkungan sosialnya. Bila peserta dan alumni PPRA/ PPSA Lemhannas mampu memenuhi 5 syarat tersebut di atas, maka jalan me- nuju pemimpin nasional bahkan pemim- pin global akan menjadi lebih mudah. Pemimpin nasional dan global itu akan lebih memprioritaskan kepentingan nega- ra / organisasi yang dipimpinnya, bukan kepentingannya sendiri atau keluarganya. i l u s t r a s i k e r j a y u k . c o m If you want to find yourself, lose yourself in the service of others - Mahatma Gandhi " Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 51
Lemhannas RI Sosialisasikan Penilaian Maturitas SPIP Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, Lemhannas RI selenggarakan Sosialisasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis (13/12) di Ruang Pancasila, Gd. Trigatra Lt. 3, Lemhannas RI. Kegiatan sosialisasi yang dibuka Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Imanuel Larossa, diikuti oleh para pejabat struktu- ral eselon II, III dan IV yang mewakili masing-masing unit kerja di lingkungan Lemhannas RI. Kegiatan tersebut, menghadirkan nara- sumber Kasubdit II Dit PLP BPKP Han- kam M Jalu Wredo Aribowo. oleh Dalam kesempatan tersebut, Laros- sa menyebutkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten- tang SPIP, telah mengamankan bahwa menteri/pimpinan lembaga dan bupati/ walikota bertanggung jawab atas efekti- vitas penyelenggaraan SPIP di lembaga masing-masing. "Peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP dinilai berdasar- kan capaian tingkatan (leveling) maturi- tas SPIP yang setiap tahunnya dilakukan evaluasi oleh BPKP selaku pembina pe- nyelenggara SPIP di lingkungan evaluasi oleh BPKP selaku pembina penyeleng- gara SPIP di lingkungan kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah," kata Larossa. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP dinilai berdasarkan capaian tingkatan (leveling) maturitas SPIP yang setiap tahunnya dilakukan evaluasi oleh BPKP selaku pembina penyelenggara SPIP di lingkungan evaluasi oleh BPKP selaku pembina penyelenggara SPIP di lingkungan kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah - Brigjen Pol Imanuel Larossa Imanuel Larossa menyampaikan penilaian ma- turitas sangat penting karena merupa- kan wujud dari efektivitas dan efisiensi sebuah instansi pemerintah. Diungkap- kan pula bahwa Presiden Joko Widodo pernah memberikan instruksi agar selu- ruh kementerian / lembaga dan instansi pemerintah dapat mencapai maturitas SPIP pada level 3. Lemhannas RI sendi- ri saat ini Maturitas SPIP telah mencapai kategori terdefinisi atau level 3. Namun Imanuel Larossa mengingatkan agar ti- dak cepat berpuas diri atas capaiannya Dalam sambutannya, " tersebut. Inspektorat Lemhannas RI berpe- ran sebagai koordinator Satgas SPIP merasa perlu menyelenggarakan sosiali- sasi penilaian maturitas SPIP pada level tiga dan sosialisasi penggunaan aplikasi SPIP yang terdapat pada website BPKP yang diikuti oleh semua perwakilan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI. Berdasarkan laporan BPKP Nomor LSPIP-191/D2010/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Evaluasi Ting- kat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lemhanna RI tahun 2017 menunjukkan bahwa Lemhannas RI berada pada level "Terdefinisi" atau level tiga dari enam level maturitas SPIP, dan perlu saya sampaikan bahwa pada bulan Novem- ber 2018, BPKP telah melaksanakan bimbingan teknis penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terkait pengguna- an aplikasi SPIP pada website BPKP di Lemhannas RI. Hal lain yang disampaikan oleh Larossa dalam kesempatan tersebut adalah setiap unit kerja di lingkungan Lemhannas RI di samping harus mampu meningkatkan penyelenggaraan maturi- tas SPIP, juga harus mampu menangani dan mengendalikan pelaksanaan gratifi- kasi, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, dan whistle blowing sys- tem di unitnya masing-masing. "Guna menjamin terlaksananya peningkatan penilaian maturitas SPIP Lemhannas RI, saya mengharapkan kepada seluruh anggota unit kerja di lingkungan Lem- hannas RI untuk saling meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara baik," kata Larossa di hadapan para peserta. 52 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 52 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
GALLERY Kunjungan Mahasiswa UPY ke Lemhannas Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Selasa (6/10). Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa mendapatkan materi mengenai Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang disampaikan oleh Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri Lemhannas RI Kisnu Haryo, S.H., M.A../9). Pembukaan Tar Istri/Suami Peserta PPRA LVIII Pembukaan Penataran bagi para Istri/Suami peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA ) LVIII yang diselenggarakan selama enam hari sejak tanggal 19 Oktober dan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2018 di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI (19/10). Pembekalan Alumni PPRA LVII dan Peserta PPRA LVIII oleh Jusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Jusuf Kalla memberikan pembekalan kepada Alumni PPRA (Program Pendidikan Reguler Angkatan) LVII dan Peserta PPRA LVIII yang bertempat di Istana Wakil Presiden pada Kamis (25/10). Courtesy Call Dubes RI untuk Yordania ke Lemhannas RI Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania, Andy Rachmianto bersama Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat kunjungannya ke Lemhannas RI di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI (17/10). Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 53
Pembekalan Gubernur Lemhannas RI kepada Peserta Taplai INI Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) menerima pembekalan dari Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang NKRI, Gedung Trigatra, Lantai III, Lemhannas RI, Selasa (4/11). Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Sejumlah Pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Lemhannas RI dilantik oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI marsdya TNI Bagus Puruhito mewakili Gubernur Lemhannas RI di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Selasa (11/12). 54 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018
Penyerahan Buku Gubernur Lemhannas RI kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyerahkan beberapa buku karyanya sendiri kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, di Ruang Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Gd. Perpustakaan Nasional Lt 24, Jalan Medan Merdeka Selatan No 11, Jakarta Pusat, Rabu (21/11). Kunjungan EEAS dan Dubes Uni Eropa ke Lemhannas RI Wakil Sekjen Urusan Politik European External Action Service (EEAS) Uni Eropa Jean-Christophe Belliard bersama para delegasi EEAS serta Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerrend melakukan kunjungan ke Lemhannas RI. Kunjungan diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung Trigatra, Lemhannas RI pada Rabu (28/11). Silaturahim Veteran dengan Gubernur Lemhannas RI Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Veteran PKRI) melakukan silaturahim dengan Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo antara lain mendiskusikan tantangan yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa bertempat di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Rabu (12/12). Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018 | 55
56 | Swantara | EDISI 27/DESEMBER 2018