Kertas Kebijakan Badan Layanan Umum Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan o t o h p k c o t S i / s e g a m y t t e G / r e p r e h k h _ g n o W _ o g n R Pernyataan: Naskah ini dimungkinkan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari naskah ini adalah tanggung jawab PATTIRO dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat 1
Daftar Isi RINGKASAN EKSEKUTIF ... 01. Mengapa BLU Taman Nasional Menjadi Penting? ... 6 01. Mengapa BLU Taman Nasional Menjadi Penting? ... 6 02. Mengapa Opsi BLU Taman Nasional yang Dipilih? ... 9 03. Bagaimana TN dapat memenuhi Persyaratan BLU? ... 16 04. Apa Kriteria Taman Nasional yang Dapat Bertransformasi Menjadi BLU? ... 20 05. Bagaimana Gambaran BLU Taman Nasional? ... 23 06. Bagaimana Transformasi Taman Nasional dari Satker PNBP menjadi Satker BLU? ... 28 07. Rekomendasi ... 33 Daftar Pustaka ... 36 Sumber Gambar: 2
Ringkasan Eksekutif Indonesia merupakan "Megabiodiversity Country", karena memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam seperti panorama alam yang indah dan unik. Taman Nasional (TN) menjadi benteng terakhir perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia tersebut. Luas Taman Nasional (TN) mencapai 16,2 juta hektar atau 59,81% dari total kawasan konservasi yang mencapai 27,14 juta hektar. Taman Nasional memiliki karakteristik pemanfaatan ganda, yaitu selain menjalankan fungsi ekologi, juga fungsi ekonomi dan sosial budaya bagi kehidupan komunitas lokal dan komunitas adat. Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, pada sektor lingkungan hidup, Pemerintah menargetkan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,0-78,0 pada tahun 2024. Selain itu, di sektor pariwisata, sasaran strategis RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan nilai tambah pariwisata yang diukur dengan meningkatnya jumlah devisa yang dihasilkan dari USD19,2 miliar(tahun 2018) menjadi USD 28 miliar (tahun 2014). TN BLU Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan 3 3 S u m b e r G a m b a r : h t t p s : / / k s m t o u r . c o m m e d a / i / m a g e s / a r t i c e s 9 / t a m a n - n a s i o n a l - g u n u n g - p a u n g - k a m a n t a n - b a r a t . j l l l i p g
sebagai kawasan konservasi perlu dioptimalkan perannya serta penerapan praktek bisnis yang sehat3. Fleksibilitas BLU untuk berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan tersebut antara lain dalam bentuk pengelolaan keuangan RPJMN 2020-2024. (dana, utang, piutang, serta perumusan standar, kebijakan, Peran TN sebagai kawasan konservasi dilaksanakan sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan), pengelolaan barang/jasa, dan pengelolaan investasi4. Dengan fleksibilitas dengan berbagai keterbatasan yang ada, antara lain tersebut, artinya TN dapat mengelola penerimaannya secara hubungan yang belum harmonis dengan masyarakat di langsung untuk operasional TN, menentukan tarif TN BLU sekitar kawasan, kurangnya jumlah SDM, keterbatasan sesuai dengan potensinya, mengembangkan potensi dan anggaran, rusaknya habitat flora dan fauna karena kerusakan aset yang dimiliki TN dalam rangka meningkatkan kinerjanya dan degradasi hutan karena illegal logging dan praktik serta dapat meningkatkan pendapatan melalui kerja sama penggunaan lahan yang tidak tepat, pertambahan jumlah dengan pihak ketiga maupun hibah. penduduk, pembalakan hutan, serta kebakaran hutan. Terkait permasalahan keterbatasan dukungan anggaran, Dengan melihat pemenuhan persyaratan menjadi BLU dalam IBSAP 2016, Jefferson (2014) menjelaskan bahwa berdasarkan PMK No 180/2016, ketiga TN yang menjadi kebutuhan pendanaan konservasi diperkirakan sebesar obyek studi telah memenuhi persyaratan awal substantif, USD 18,6/ha per tahun pada periode 2010 -2020, namun teknis, dan administratif. TN yang lain pun dapat diusulkan rata-rata anggaran yang diperoleh USD 5,1/ha pertahun (acuan 1999)1, sehingga terdapat kesenjangan anggaran sepanjang memenuhi ketiga persyaratan awal untuk menjadi BLU. Dengan melihat beragamnya kondisi pengelolaan sebesar USD 13,5 /ha pertahun atau setara dengan Rp189 TN, maka disusun dua kriteria, yaitu nilai METT dan nilai ribu per hektar. PNPB yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi TN yang prioritas diusulkan untuk bertransformasi menjadi Pada sisi lain, TN memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan BLU Taman Nasional. Berdasarkan dua kriteria ini, ada lima dan dikembangkan, baik dari kekayaan keanekaragaman TN yang dapat diusulkan bertransformasi menjadi BLU hayati maupun dari keindahan alam sebagai obyek wisata. Taman Nasional, yaitu TN Komodo (Provinsi NTT), TN Pemanfaatan potensi TN ini telah menghasilkan Penerimaan Bromo Tengger Semeru (Provinsi Jawa Timur), TN Bali Barat Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu peluang terobosan (Provinsi Bali), TN Gunung Rinjani (Provinsi NTB) dan TN pengelolaan TN adalah melalui bentuk Badan Layanan Tanjung Puting (Provinsi Kalimantan Tengah). Umum (BLU). BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan Langkah-langkah untuk mewujudkan BLU TN untuk kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau mencapai tujuan sebagai wilayah konservasi berkelanjutan, jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan diawali dengan menyusun desain pengelolaan TN berstatus dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, dan produktivitas2. BLU menjadi alternatif untuk BLU dengan menggunakan pendekatan tata kelola kolaboratif, yaitu dengan pelibatan seluruh pemangku meningkatkan produktivitas, inovasi dan kreatifitas dalam kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan TN, karena memiliki fleksibilitas pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi, juga perlu memberikan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, 1 Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), Bappenas 2016 2 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 1 angka 1. Lihat juga Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah. 3 Ibid., Pasal 2. 4 Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, Pasal 22. 4
baik di ranah pengelola TN maupun di ranah masyarakat juga masih memerlukan kebijakan yang mendukung melalui pemberian akses, partisipasi, dan kontrol yang sama, operasionalisasinya. Kebijakan dimaksud meliputi: (i) sehingga manfaat keberadaan TN dapat dirasakan oleh Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU; (ii) Kebijakan semua pihak. Perencanaan dan Penganggaran BLU; (iii) Kebijakan SDM BLU; dan (iv) Kebijakan Remunerasi BLU. Mengingat pentingnya TN untuk berstatus BLU ini, maka perlu upaya untuk mengakselerasi proses perubahan Untuk mewujudkan BLU Taman Nasional, sejumlah TN dari Satker PNBP menjadi Satker BLU. Untuk itu, KLHK rekomendasi disusun yang ditujukan, baik untuk Kementerian sebagai kementerian yang membina TN perlu memiliki peta jalan (roadmap) untuk memulai proses perubahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan dan Bappenas. status dimaksud. Setelah memperoleh status BLU, TN Kapal wisata untuk menikmati pemandangan Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Sumatera Selatan. 5 S u m b e r G a m b a r : h t t p s : / / w w w . t a g a r . i d / A s s e t / u p o a d s 2 0 1 9 / 1 5 6 8 9 8 1 4 7 5 9 9 1 - t a m a n - n a s i o n a l - b e r b a k - d a n - s e m b l i l a n g p g
g p j . 0 2 7 x 0 8 2 1 - g n u a p - g n u n u g - l a n o i s a n - n a m a t / 0 1 / 8 1 0 2 / s d a o p u / t n e t n o c - p w / g o b / m o c y l l l l e v a r t o g w w w . / / : s p t t h 01S : r a b m a G r e b m u Mengapa BLU Taman Nasional Menjadi Penting? Indonesia merupakan "Megabiodiversity Country", karena memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam seperti panorama alam yang indah dan unik. Danau, gunung, laut, air terjun, pantai, dan terumbu karang adalah sebagian keindahan yang dapat ditemui di hampir seluruh wilayah Indonesia. Taman Nasional (TN) menjadi benteng terakhir perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia tersebut. Luas Taman Nasional (TN) mencapai 16.2 juta hektar atau 59,81% dari total kawasan konservasi yang mencapai 27,14 juta hektar. Taman Nasional memiliki karakteristik pemanfaatan ganda, yaitu selain menjalankan fungsi ekologi, juga fungsi ekonomi dan sosial budaya bagi kehidupan komunitas lokal dan komunitas adat. Selain sebagai kawasan konservasi, TN juga merupakan sumber penghidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Survei BPS tahun 2014 menyebutkan jumlah penduduk yang tinggal 6 6 BLU Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
di sekitar kawasan hutan berjumlah sekitar 32.447.851 3) terkendalinya cara-cara pemanfaatan sumberdaya jiwa. Penduduk tersebut tinggal di desa yang berlokasi alam hayati untuk menjamin kelestariannya. di dalam dan sekitar hutan. Jumlah desa yang berlokasi di dalam hutan berjumlah 2.037 atau 2,48% dari total Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, desa di Indonesia yang berjumlah 74.754, sedangkan pada sektor lingkungan hidup, Pemerintah menargetkan desa yang berada di sekitar hutan berjumlah 19.247 desa atau 23,42%5. Penduduk di sekitar kawasan hutan yang bergantung pada pemungutan hasil hutan sebesar 63,95%, dan kegiatan usaha kehutanan utama yang paling meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,0-78,0 pada tahun 2024. Strategi yang akan dibangun diantaranya: 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan banyak dilakukan adalah budidaya tanaman kehutanan Hidup, 2) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan yaitu sebesar 25,81 persen. Jumlah penduduk miskin Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 3) yang tinggal di sekitar hutan pada tahun 2017 mencapai Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum 10,2 juta jiwa atau sekitar 36,7 persen dari total jumlah penduduk miskin6. di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup7. Ketiga strategi tersebut berkaitan erat dengan keberadaan TN sebagai kawasan konservasi. Sedangkan Selama ini pengelolaan TN mengacu pada beberapa di sektor pariwisata, sasaran strategis RPJMN 2020-2024 peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang adalah meningkatkan nilai tambah pariwisata yang diukur (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber dengan meningkatnya jumlah devisa yang dihasilkan dari Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU Nomor 41 USD19,2 miliar(tahun 2018) menjadi USD 28 miliar Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU Nomor 32 Tahun (tahun 2014). 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan beberapa konvensi internasional yang Sebagai salah satu kawasan perlindungan dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai pelestarian lingkungan hidup, saat ini peran TN yang relatif Kawasan Pelestarian Alam (KPA), TN memiliki fungsi besar itu dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan yang perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan ada, antara lain hubungan yang belum harmonis dengan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, ser ta masyarakat di sekitar kawasan, lemahnya dukungan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati secara nasional, konflik dengan instansi pemerintah dan ekosistemnya. Pengelolaan TN dilakukan dengan lainnya, ketidakkokohan dan keterbatasan anggaran, dan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, kecenderungan penduduk di sekitar kawasan hutan yang ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, lebih miskin (Wiratno et al. 2004; Basuni 2009). Persoalan pariwisata, dan rekreasi. Kegiatan pemanfaatan tersebut lain yang dihadapi oleh TN diantaranya, kurangnya jumlah dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok dari kawasan, SDM, rusaknya habitat flora dan fauna karena kerusakan karena sumber daya alam dan ekosistemnya memiliki dan degradasi hutan karena illegal logging dan praktik kedudukan ser ta peranan yang sangat penting bagi penggunaan lahan yang tidak tepat, per tambahan jumlah manusia dan tidak bisa tergantikan. Dalam Penjelasan UU penduduk, pembalakan hutan, ser ta kebakaran hutan. Nomor 5 Tahun 1990 ditegaskan bahwa keberhasilan Terkait permasalahan keterbatasan dukungan anggaran, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam IBSAP 2016, Jefferson (2014) menjelaskan bahwa berkaitan erat dengan 1) terpeliharanya proses ekologis, kebutuhan pendanaan konservasi diperkirakan sebesar 2) terpeliharanya sumber genetik dan ekosistemnya, dan USD 18,6 /ha per tahun pada periode 2010-2020, 5 Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah 6 diakses pada 24 November 2019 7 Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, per 14 Agustus 2019 7
namun rata-rata anggaran yang diperoleh USD 5,1/ha per tahun (acuan 1999)8, sehingga terdapat kesenjangan membutuhkan. Selain itu, mekanisme ini juga menyulitkan pengelola TN dalam melakukan kreasi dan inovasi yang anggaran sebesar USD 13,5 /ha per tahun atau setara dibutuhkan dalam meningkatkan dan mengembangkan dengan Rp189 ribu per hektar potensi kawasan. Peluang kerjasama dengan pihak ketiga maupun hibah juga belum berjalan optimal karena proses Pada sisi lain, TN memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan persetujuan kerjasama harus melalui proses birokrasi yang dan dikembangkan, baik dari kekayaan keanekaragaman relatif lama di tingkat Ditjen KSDAE. hayati maupun dari keindahan alam sebagai obyek wisata. Pemanfaatan potensi TN ini telah menghasilkan Penerimaan Sejalan dengan prinsip dasar sebagai kawasan konservasi Negara Bukan Pajak (PNBP). Contohnya TN Bromo dan kebutuhan akan keberlanjutan TN dalam menjalankan Tengger Semeru (TN-BTS) pada tahun 2017 memiliki fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan (3P) realisasi pendapatan sebesar Rp 22.108.571.261 atau lebih dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial besar 134,82% dibandingkan pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 16.398.507.0009. Namun pendapatan budaya kawasan, maka penting adanya upaya terobosan untuk mendorong efektifitas dan produktivas TN dalam yang diperolehnya itu tidak dapat dikelola langsung oleh menjalankan tugas dan fungsinya. Seiring reformasi di sektor TN untuk mengatasi problem kesenjangan anggaran di keuangan dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2003 dalam melakukan upaya pelestarian sumber daya alam yang tentang Keuangan Negara yang menekankan basis kinerja tumbuh dan berkembang di kawasan. Hal ini karena status dalam pengelolaan keuangan, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 TN sebagai Satuan Kerja (Satker) yang mengelola dananya tentang Perbendaharaan Negara yang mendorong lebih berdasarkan mekanisme APBN, sehingga tidak dapat luas lingkup perbendaharaan negara serta PP No 23 Tahun mengelola PNPB yang diperolehnya secara langsung. Kondisi 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini menyulitkan pengelola TN untuk melakukan penanganan memberikan peluang terobosan pengelolaan TN melalui secara langsung terhadap ekosistem dan kawasan yang bentuk Badan Layanan Umum (BLU). 8 Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), Bappenas 2016 9 Laporan Kinerja TN-BTS 2017, 2018 8
02 Mengapa Opsi BLU Taman Nasional yang Dipilih? PP 23 Tahun 2005 mendefinisikan Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, dan produktivitas. Pengelolaan keuangan BLU mendorong pergeseran pola penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan penganggaran berbasis kinerja, pengguna anggaran perlu merintis arah yang jelas untuk penggunaan anggaran tersebut. Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. BLU Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan 9 9 S u m b e r G a m b a r : h t t p s : / / w w w p e g p e g . i i . c o m / t r a v e l / w p - c o n t e n t / u p o a d s / 2 0 1 6 / 0 7 / d a n a u - k a c o - j a m b l i . j p g
Merujuk pada publikasi IUCN (2018), Rylance & Barois pengelolaan TN, karena memiliki fleksibilitas pengelolaan menjelaskan sumber-sumber pendanaan untuk kawasan keuangan (dana, utang, piutang, ser ta perumusan standar, konservasi, sebagai tabel 1 berikut ini. kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan), Tabel 1. Mekanisme Pendanaan Kawasan Konservasi 1. Aliran eksternal 2. Mekanisme Pasar 3. Mekanisme cost-saving Anggaran pemerintah • Hibah donor bilateral/multilateral • Environmental trust fund • Biodiversity enterprise or challenge fund • Pajak dan subsidi yang di-earmarked untuk lingkungan Environmental fines • Transfer fiskal antar sektor • Penambahan pajak untuk donasi • Donasi individu • Donasi perusahaan • Debt-for-nature swaps 2a. Penerimaan dari Pariwisata : Tarif masuk • Tarif konsesi • Tarif aktivitas • Pajak pariwisata • Bed (lodging) levy • Mooring and landing fees 2b. Pemanfaatan sumber daya ekstraktif : Produk hutan dan karet • Bioprospecting • Fishing • Biosecurity • Tarif berburu • Per tanian Co-management dengan sektor swasta, NGO atau komunitas • Kemitraan publik-swasta • Kolaborasi berbasis kegiatan • Relawan dan magang 2c. Jasa ekosistem: • Karbon • Kualitas air • Regulasi aliran air 2d. Biodiversity offsets: • Mariculture • Minyak/gas • Infrastruktur Sumber: Rylance & Baros, 2016 Mengacu tabel 1 di atas, terlihat bahwa banyak sekali pengelolaan barang/jasa, dan pengelolaan investasi10. peluang sumber pendanaan untuk mengatasi kesenjangan Dengan flesibilitas tersebut, ar tinya TN dapat mengelola anggaran yang dihadapi oleh TN. Agar peluang pendanaan penerimaannya secara langsung untuk operasional TN, ini dapat digunakan, maka TN perlu memiliki fleksibilitas di menentukan tarif TN BLU sesuai dengan potensinya, dalam mengelola organisasinya dan juga di dalam mengelola mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki TN keuangannya. Fleksibilitas ini akan diperoleh TN jika dalam rangka meningkatkan kinerjanya ser ta dapat bertransformasi menjadi BLU TN. meningkatkan pendapatan melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun hibah. Dengan menjadi BLU, Badan Layanan Umum (BLU) menjadi alternatif untuk diharapkan TN dapat memacu kinerja pelayanan dan meningkatkan produktivitas, inovasi dan kreatifitas dalam memperkuat manajemen keuangannya berdasarkan 10 Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, Pasal 22. 10
prinsip ekonomi, produktifitas, dan penerapan praktik setiap sumberdaya yang terdapat dalam ekosistem bisnis yang sehat. atau ada dalam lingkungannya (Fadeli, 2014). Paradigma ini akan dilaksanakan TN BLU dengan BLU Taman Nasional memiliki beberapa manfaat yang mengoptimalkan peran dan produktivitas TN dibutuhkan TN dalam melakukan terobosan pengelolaan dalam mengelola potensi berdasarkan fungsi kawasan konservasi berkelanjutan, antara lain: perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan (3P) dengan memper timbangkan aspek ekonomi, a. Transformasi status TN BLU dapat digunakan ekologi dan sosial budaya. sebagai momentum yang baik untuk mengubah paradigma pengelolaan TN dari protection ke b. Transformasi status TN BLU merupakan momentum conservation. Dalam pendekatan ini, pengelolaan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai regulasi yang tidak hanya untuk ekosistem, tetapi juga untuk telah ada, yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: Tabel 2. Regulasi yang Relevan dengan Transformasi Status TN BLU No Regulasi Deskripsi ringkasan 1 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini menetapkan TN sebagai KPA, yang salah fungsinya adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem, memberikan kesempatan besar kepada TN untuk memperluas manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis secara lestari. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26, 29 ayat (1) huruf a, 30 dan 31). 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 42, 43, peraturan ini mendorong kawasan konservasi, termasuk TN, untuk melakukan perencanaan dan kegiatan ekonomi, termasuk mengupayakan pendanaan. Melalui kegiatan ekonomi ini keberlangsungan hidup TN dapat terjaga karena ada ketersediaan dana, sembari pada saat yang sama tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai ser ta keanekaragamannya. 3 PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. PP ini terutama pasal 2, 5 dan 6, memberikan dukungan kepada TN untuk melakukan penataan dan zonasi kawasan untuk dikembangkan sebagai potensi untuk peningkatan kinerja layanan yang merupakan salah satu persyaratan teknis BLU. 4 PP No. 28 Tahun 2011 jo PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Melalui kewenangan yang diberikan kepada TN, pasal 35 dan 49 mendorong TN untuk mengembangkan potensi kawasan bersama masyarakat. Kewenangan ini merupakan peluang bagi peningkatan kinerja layanan TN. 5 PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah direvisi dalam PP No 36 Tahun 2010. Kebijakan ini mengatur mekanisme dalam pemanfaatan kawasan, termasuk TN sebagai fungsi pariwisata, rekreasi, budaya dan pendidikan, di zona pemanfaatan. Selain itu, TN juga dapat melakukan kerjasama dalam pengusahaan pariwisata alam. 6 PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pengaturan pada peraturan ini seluruhnya menunjang fungsi layanan TN terhadap flora dan fauna, dan juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian. 7 PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kebijakan ini memperkuat 11 fungsi TN unit kerja layanan flora dan fauna dalam melakukan pemanfataan tumbuhan dan satwa liar. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk Pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penangkaran; Perburuan; Perdagangan; Peragaan; Pertukaran; Budidaya tanaman obat-obatan; dan Pemeliharaan untuk kesenangan. Pada beberapa kegiatan tadi perlu seijin menteri. 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Peraturan ini menjelaskan tentang pengaturan zonasi yang bisa dilakukan oleh TN dengan kriteria yang telah ditentukan. Pasal 6 huruf c dan f memberikan kesempatan kepada TN untuk mengembangkan usaha sarana pariwisata alam yang dapat meningkatkan nilai manfaat TN dalam mendapatkan pendapatannya. 11 9 Peraturan Menteri LHK Nomor 44 Tahun 2017 Kebijakan ini mengatur bagi KSA dan KPA dalam melakukan kerjasama tentang Perubahan atas Permen Kehutanan Nomor dalam pengelolaan kawasan. Kerjasama yang dilakukan ber tujuan untuk 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan keanekaragaman hayati. Pelestarian Alam. 10 Peraturan Menteri LHK Nomor 43 Tahun 2017 Kebijakan ini merupakan turunan dari PP 28 Tahun 2011 tentang tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan pengelolaan KSA dan KPA. Kebijakan ini mengatur lebih lanjut tentang KPA. upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA, dengan tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan guna mendukung kelestarian kawasan. Sumber: Laporan Studi (diolah)
No Regulasi Deskripsi ringkasan 1 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber UU ini menetapkan TN sebagai KPA, yang salah fungsinya adalah Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem, memberikan kesempatan besar kepada TN untuk memperluas manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis secara lestari. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26, 29 ayat (1) huruf a, 30 dan 31). 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Dalam pasal 42, 43, peraturan ini mendorong kawasan konservasi, Pengelolaan Lingkungan Hidup. termasuk TN, untuk melakukan perencanaan dan kegiatan ekonomi, termasuk mengupayakan pendanaan. Melalui kegiatan ekonomi ini keberlangsungan hidup TN dapat terjaga karena ada ketersediaan dana, sembari pada saat yang sama tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai ser ta keanekaragamannya. 3 PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan PP ini terutama pasal 2, 5 dan 6, memberikan dukungan kepada TN untuk Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, melakukan penataan dan zonasi kawasan untuk dikembangkan sebagai potensi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. untuk peningkatan kinerja layanan yang merupakan salah satu persyaratan teknis BLU. 4 PP No. 28 Tahun 2011 jo PP Nomor 108 Tahun Melalui kewenangan yang diberikan kepada TN, pasal 35 dan 49 mendorong 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan TN untuk mengembangkan potensi kawasan bersama masyarakat. Kawasan Pelestarian Alam. Kewenangan ini merupakan peluang bagi peningkatan kinerja layanan TN. 5 PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Kebijakan ini mengatur mekanisme dalam pemanfaatan kawasan, termasuk Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah direvisi dalam PP No 36 Tahun 2010. TN sebagai fungsi pariwisata, rekreasi, budaya dan pendidikan, di zona pemanfaatan. Selain itu, TN juga dapat melakukan kerjasama dalam pengusahaan pariwisata alam. Badan Layanan Umum Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan 6 PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pengaturan pada peraturan ini seluruhnya menunjang fungsi layanan TN terhadap flora dan fauna, dan juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian. 7 PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kebijakan ini memperkuat 11 fungsi TN unit kerja layanan flora dan fauna dalam melakukan pemanfataan tumbuhan dan satwa liar. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk Pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penangkaran; Perburuan; Perdagangan; Peragaan; Pertukaran; Budidaya tanaman obat-obatan; dan Pemeliharaan untuk kesenangan. Pada beberapa kegiatan tadi perlu seijin Deskripsi ringkasan menteri. Lanjutan Tabel 2. Regulasi yang Relevan dengan Transformasi Status TN BLU No Regulasi 1 8 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. UU ini menetapkan TN sebagai KPA, yang salah fungsinya adalah Peraturan ini menjelaskan tentang pengaturan zonasi yang bisa dilakukan oleh pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem, memberikan TN dengan kriteria yang telah ditentukan. Pasal 6 huruf c dan f memberikan kesempatan besar kepada TN untuk memperluas manfaat baik secara kesempatan kepada TN untuk mengembangkan usaha sarana pariwisata alam ekologis maupun ekonomis secara lestari. Sebagaimana dijelaskan dalam yang dapat meningkatkan nilai manfaat TN dalam mendapatkan pasal 26, 29 ayat (1) huruf a, 30 dan 31). pendapatannya. 2 9 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 44 Tahun 2017 Pengelolaan Lingkungan Hidup. tentang Perubahan atas Permen Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam pasal 42, 43, peraturan ini mendorong kawasan konservasi, Kebijakan ini mengatur bagi KSA dan KPA dalam melakukan kerjasama termasuk TN, untuk melakukan perencanaan dan kegiatan ekonomi, dalam pengelolaan kawasan. Kerjasama yang dilakukan ber tujuan untuk termasuk mengupayakan pendanaan. Melalui kegiatan ekonomi ini mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keberlangsungan hidup TN dapat terjaga karena ada ketersediaan dana, keanekaragaman hayati. sembari pada saat yang sama tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai ser ta keanekaragamannya. 10 3 Peraturan Menteri LHK Nomor 43 Tahun 2017 PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, KPA. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Kebijakan ini merupakan turunan dari PP 28 Tahun 2011 tentang PP ini terutama pasal 2, 5 dan 6, memberikan dukungan kepada TN untuk pengelolaan KSA dan KPA. Kebijakan ini mengatur lebih lanjut tentang melakukan penataan dan zonasi kawasan untuk dikembangkan sebagai potensi upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA, dengan tujuan untuk peningkatan kinerja layanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di teknis BLU. sekitar kawasan guna mendukung kelestarian kawasan. 4 PP No. 28 Tahun 2011 jo PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Melalui kewenangan yang diberikan kepada TN, pasal 35 dan 49 mendorong TN untuk mengembangkan potensi kawasan bersama masyarakat. Kewenangan ini merupakan peluang bagi peningkatan kinerja layanan TN. Sumber: Laporan Studi (diolah) Dalam menjalankan fungsinya, TN dimandatkan 5 Rencana Pengelolaan Hutan, ser ta Pemanfaatan PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah direvisi dalam PP No 36 Tahun 2010. Kebijakan ini mengatur mekanisme dalam pemanfaatan kawasan, termasuk TN sebagai fungsi pariwisata, rekreasi, budaya dan pendidikan, di zona pemanfaatan. Selain itu, TN juga dapat melakukan kerjasama dalam pengusahaan pariwisata alam. oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun Hutan, KPH memiliki tugas dalam menyusun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam rencana pengelolaan hutan berdasarkan aspirasi, (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk par tisipasi dan nilai budaya masyarakat ser ta kondisi menyusun Rencana Pengelolaan KPA dalam jangka lingkungan. KPH Konservasi ini memiliki tujuan 6 PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pengaturan pada peraturan ini seluruhnya menunjang fungsi layanan TN terhadap flora dan fauna, dan juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian. panjang (10 tahun). Namun dokumen rencana itu untuk menjaga keanekaragaman hayati tumbuhan belum menjadi rujukan dan dilaksanakan secara darat dan fauna dan fungsi lingkungan ser ta jasa maksimal, karena selama ini Rencana Stategis lingkungan. Namun, lebih dari 70% keanekaragaman 7 PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kebijakan ini memperkuat 11 fungsi TN unit kerja layanan flora dan fauna dalam melakukan pemanfataan tumbuhan dan satwa liar. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk Pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penangkaran; Perburuan; Perdagangan; Peragaan; Pertukaran; Budidaya tanaman obat-obatan; dan Pemeliharaan untuk kesenangan. Pada beberapa kegiatan tadi perlu seijin menteri. (Renstra) lima tahunan TN lebih banyak mengacu hayati terestrial di Indonesia yang ditemukan di luar pada Renstra Direktorat Jenderal Konservasi TN dan kawasan lindung terancam populasinya akibat degradasi hutan dan konversi lahan hutan11. Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), KLHK daripada Rencana Pengelolaan KPA 10 Terancamnya keanekaragaman hayati yang berada tahun. Dokumen Renstra TN inilah yang kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Nasional. di luar TN, yang sebagiannya menjadi kewenangan 8 Peraturan ini menjelaskan tentang pengaturan zonasi yang bisa dilakukan oleh TN dengan kriteria yang telah ditentukan. Pasal 6 huruf c dan f memberikan kesempatan kepada TN untuk mengembangkan usaha sarana pariwisata alam yang dapat meningkatkan nilai manfaat TN dalam mendapatkan pendapatannya. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, tahunan TN sebagai target kinerja kegiatan untuk perlu menjadi perhatian bersama dari pengelola TN. TN dan pemerintah daerah. Perhatian bersama ini perlu diwujudkan dalam bentuk pengelolaan KPH 9 Peraturan Menteri LHK Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen Kehutanan Nomor Sebagai kawasan konservasi, TN juga termasuk 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kebijakan ini mengatur bagi KSA dan KPA dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan kawasan. Kerjasama yang dilakukan ber tujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati. bersama antara TN, pemerintah daerah provinsi (KPH) dan kabupaten/kota, ser ta pemangku kepentingan Konservasi. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP lainnya, termasuk masyarakat setempat. No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan 10 Peraturan Menteri LHK Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA. Kebijakan ini merupakan turunan dari PP 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan KSA dan KPA. Kebijakan ini mengatur lebih lanjut tentang upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA, dengan tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan guna mendukung kelestarian kawasan. 11 FORCLIME, diakses pada tanggal 14 November 2019 Sumber: Laporan Studi (diolah) 12
Status BLU Taman Nasional akan memberikan ramah lingkungan. Misalnya, untuk pengembangan fleksibilitas di dalam melakukan kerjasama dengan jasa wisata alam, maka yang akan dikembangkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar TN adalah sustainable tourism (pariwisata sesuai dengan kesepakatan bersama. Status BLU berkelanjutan) dan bukan mass tourism, dimana juga akan menjadikan pengelolaan keuangannya pengunjung akan diedukasi mengenai aturan-aturan yang akan menjadikan TN lebih responsif dan memasuki kawasan konservasi; (iii) pengembangan produktif di dalam melakukan perannya. Hal ini usaha dilakukan secara kolaboratif dengan dikarenakan status BLU akan menjadikan TN dapat masyarakat sehingga bisa mengatasi kemiskinan mengelola pendapatan yang diterimanya secara masyarakat di sekitar TN; (iv) penyusunan tarif tiket langsung dalam meningkatkan kinerjanya untuk dilakukan dengan memperhatikan kemampuan memberikan perlindungan kepada sumber daya finansial berbagai kelompok masyarakat untuk hayati dan ekosistem kawasan sehingga TN dapat memastikan TN dapat dinikmati oleh seluruh memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan lapisan masyarakat; efektif. Fleksibilitas ini dibutuhkan oleh TN karena sistem penganggaran sebagai Satker PNBP yang Status BLU Taman Nasional akan memberikan peluang mengelola dana dengan mekanisme APBN belum pengelolaan TN berkelanjutan melalui sinergi para dapat menunjang TN dalam menjalankan fungsi pemangku kepentingan, khususnya dengan masyarakat layanan yang bersifat kedaruratan. Misalnya dalam sekitar TN dan pemerintah daerah. Sinergi ini akan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadikan pemerintah daerah dan masyarakat longsor, dan pelestarian Sumber Daya Alam sekitar TN dapat terlibat dalam pengelolaan TN secara (SDA). Sebagai Satker, jika TN tidak merencanakan optimal. Kondisi ini berpeluang untuk meningkatkan kegiatan tersebut, maka TN tidak akan relasi yang harmonis antara TN dengan pemerintah mendapatkan alokasi anggaran untuk menangani daerah, memberikan peluang peningkatan PAD masalah darurat. Sebaliknya, bila TN merencanakan pemerintah daerah, meningkatkan peluang untuk kegiatan tersebut, namun tidak terjadi kondisi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar diperkirakan (kebakaran atau longsor), maka akan TN serta mengurangi konflik antara TN dengan dipandang menurunkan kinerja kegiatan TN karena masyarakat. anggaran tidak terealisasi. d. Status BLU Taman Nasional akan memberikan peluang c. Status Taman Nasional akan memberikan ruang kreasi dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan potensi yang TN berkontribusi optimal pada pengembangan pariwisata berkelanjutan. United Nations World Tourism Organization (UNWTO), mendefinisikan dimilikinya. Peningkatan pendapatan BLU yang bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata diterima TN dapat digunakan untuk mengatasi yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial permasalahan kesenjangan kebutuhan pendanaan dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi untuk pengelolaan TN untuk menjalankan fungsi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan ekologinya. Untuk menghilangkan kekhawatiran status BLU akan menjadikan TN menjadi "money oriented" dan eksploitatif, maka dibutuhkan koridor masyarakat setempat dan dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas pariwisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai kriteria terkait pengembangan usaha TN, antara jenis kegiatan wisata lainnya. Pariwisata berkelanjutan lain: (i) pengembangan usaha dilakukan di zona memberikan kontribusi terhadap pembangunan pemanfaaatan; (ii) pengembangan usaha harus berkelanjutan yang diharapkan dapat memberikan 13
kontribusi terhadap konservasi dan pembangunan. Status BLU akan menjadikan TN memiliki wewenang Sejalan dengan hal ini, Kementerian Pariwisata telah untuk mengelola secara langsung pendapatan yang menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata No 14 dimilikinya yang dapat digunakan untuk meningkatkan tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan kinerjanya sebagai destinasi wisata. Praktik baik yang berisi kriteria dan indikator yang harus dipenuhi pengelolaan kawasan konservasi oleh BLU yang oleh suatu destinasi pariwisata. dikelola pemerintah daerah dapat dilihat pada Boks 1 berikut ini. Boks 1 Pengelolaan Kawasan Konservasi Raja Ampat Provinsi Papua Barat Pengelolaan kawasan konser vasi oleh BLU pengaturan zonasi kawasan, pengawasan (patroli) telah dipraktikan oleh Pemerintah Kabupaten zonasi, peningkatan kesadaran masyarakat untuk Raja Ampat melalui pembentukan Badan Layanan konser vasi, mendorong kegiatan pariwisata Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis berkelanjutan dan peningkatan manfaat ekonomi Dinas (UPTD) Kawasan Konser vasi Perairan konser vasi bagi masyarakat lokal. Upaya-upaya ini (KKP). Status BLUD ini ditetapkan berdasarkan membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 61 tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh kemampuan Tahun 2014 tentang Penetapan UPTD KKP Raja dana dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Ampat menjadi unit kerja yang menerapkan pola PPK-BLUD, dan keputusan Menteri Kelautan Dalam pengelolaan kawasan konservasi dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/ tersebut, BLUD KKP bekerjasama dengan Kepmen-KP/2014 tentang Kawasan Konser vasi pemangku kepentingan lain seper ti masyarakat adat Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja dan lembaga non pemerintah untuk memastikan Ampat Di Provinsi Papua Barat. Pelayanan yang ekosistem di kawasan konservasi perairan Kepulauan diberikan BLUD KKP ini adalah pemeliharaan Raja Ampat tetap dapat memper tahankan fungsinya jasa lingkungan kawasan konser vasi perairan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan mandat dan menyediakan jasa lingkungan yang diperlukan bagi kehidupan12. Pendapatan utama diperoleh dari kawasan untuk mewujudkan kelestarian sumber wisatawan, yang kemudian digunakan antara lain daya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan untuk pengaturan zonasi kawasan, pengawasan mengelola ekosistem perairan di kawasan perairan (patroli) kawasan, peningkatan kesadaran masyarakat Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya yang untuk konservasi, mendorong kegiatan pariwisata memiliki potensi dan jenis biota laut yang cukup berkelanjutan dan peningkatan manfaat ekonomi tinggi dan dilindungi seper ti nautilus perongga (noutilus pompilus), triton terompet (chelonia tritonis), dan keong kepala kambing (cassis conmuta). Upaya-upaya yang dilakukan antara lain bagi masyarakat lokal. Selama ini masyarakat di dalam dan sekitar kawasan mendapatkan manfaat dari kegiatan konservasi. 12 diakses pada 27 November 2019 14
Pendapatan yang diperoleh BLUD KKP Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan dari Layanan Jasa Pemeliharaan Lingkungan ini Raya Ir. H.Djuanda pada dinas Kehutanan Pemerintah sebagian diantaranya disisihkan bagi masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani pada dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 1,5 tanggal 15 Agustus 2019. Pasal 3 Peraturan Gubernur miliar sebagai Dana Kesejahteraan Masyarakat ini menjelaskan visi dan misi dari BLUD Tahura Ir. (DKM). Pengalokasian DKM ini sebagai bentuk Djuanda, yaitu: penghargaan kepada masyarakat atas dukungan dan par tisipasinya dalam kegiatan konservasi, yang Visi BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda: "Tahura diatur melalui Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor Ir. H. Djuanda sebagai Tempat Pendidikan, Penelitian, 18 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Pemeliharaan Rekreasi, dan Olahraga Minat Khusus Berkelas Dunia Jasa Lingkungan Pada BLUD UPTD KKP pada Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja 2024" . Ampat. Besaran DKM yang diberikan merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten, Misi BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebagai Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, anggota berikut: DPRD, tokoh masyarakat kampung, dan pelaku usaha pariwisata13. a. Menjaga dan Meningkatkan Fungsi Lindung dan Fungsi Pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. g p Djuanda. a d n a u D _ R _ a y a R _ n a t u H _ n a m a T / 7 0 / 0 / s n o m m o c / a d e p k w / g r o a d e m k w d a o p u / / : s p t t h j I i i i . i i i . l b. Melakukan Pengkayaan Koleksi Jenis Tumbuhan Langka Dunia di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. c. Meningkatkan Fungsi Utama dan Fungsi Penunjang Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. d. Meningkatkan Fasilitas Pendukung dan Pelayanan Perkantoran Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Berstandar Internasional. : r a b m a G r e b m u S Taman Hutan Raya IR Djuanda e. Meningkatkan dan Stakeholder Dunia Terkait Dalam Pengembangan Pelibatan Masyarakat Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Terobosan pengelolaan kawasan konservasi juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No 46 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 13 diakses pada 27 November 2019 15
c e f - 1 a i s e n o d n i - r u m i t - a w a j - r e g g n e t - o m o r b - l a n o i s a n - n a m a t / 7 0 / 7 1 0 2 / y t i n u m m o c / s e g a m g p j . f 6 e 6 9 8 3 1 0 c a 3 e 7 5 2 1 6 3 1 9 8 d d b d 7 c 4 i - t n e t n o c / m o c s e m . i t n d i . n d c / / : s p t t h h : r a b m a G r e b m u S 03 Bagaimana TN dapat memenuhi Persyaratan BLU? Persyaratan untuk menjadi BLU terdiri dari tiga yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2006 tentang Penetapan dan Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Satuan Kerja Pemerintah. Untuk mengetahui kesiapan dan peluang TN berstatus BLU, sejak Januari 2019, PATTIRO memulai studi dengan kerangka pikir bahwa TN perlu mengoptimalkan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang dimilikinya, dengan memper timbangkan aspek ekologis, ekonomi dan sosial melalui transformasi status menjadi Satker BLU. Studi ini berusaha memberikan gambaran mengenai kondisi organisasi TN, ser ta peluang, tantangan dan kesiapan TN untuk memperoleh status BLU. Studi juga berupaya mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang mendukung dan menghambat TN untuk menjadi BLU. Taman Nasional yang menjadi objek studi adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TN-GGP), 16 16 BLU Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TN-GHS) dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-GHS). Berdasarkan studi yang dilakukan, secara umum ketiga persyaratan tersebut sudah dimiliki oleh ketiga TN ini. Pertama, persyaratan substantif. Pada Pasal 3 huruf b PMK Nomor 180 Tahun 2006 dinyatakan bahwa persyaratan substantif terpenuhi apabila satker menyelenggarakan pelayanan umum, diantaranya seperti pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara umum TN merupakan unit kerja penyelenggara layanan, karena TN merupakan kawasan Curug Cigamea Taman Nasional Gunung Halimun Salak konservasi, dimana keberadaannya dalam rangka mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber dimiliki TN secara umum adalah keberagaman flora dan daya alam hayati ser ta keseimbangan ekosistemnya, fauna, panorama alam, dan ekosistem yang ada didalam sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan TN. Pelayanan yang diberikan adalah keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. dan kebermanfaatan baik terhadap sumber daya alam Selain itu, TN memiliki ekosistem asli yang dikelola hayati, ekosistemnya maupun untuk masyarakat sekitar. dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan Barang dan jasa yang dapat diidentifikasi pada ketiga TN penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang dimaksud dapat dilihat pada tabel 3 berikut: budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Barang dan jasa yang Tabel 3. Barang dan Jasa yang ada di Tiga TN (TN-GGP, TN-GHS dan TN-BTS) Pengaturan Ekonomi Ekologi Sosial Budaya Barang PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, khususnya Pasal 49 menyebutkan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar TN, Pasal 35 ayat (1) kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh TN. PP No. 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pasal 7 menyebutkan memuat kegiatan jenis usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam yang dapat dimanfaatkan di TN. TN-GGP, diantaranya seperti: penjualan cinderamata, Sampel penelitian, dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). TN-GHS, diantaranya seperti: sampel penelitian, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan sewa peralatan wisata alam. TN-BTS, diantaranya seperti: penjualan cinderamata, pengembangan tanaman obat secara tradisional seperti jenis Terong Belanda (Solanum betceum), Pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Edelweiss (pembibitan dan pengembangan jenis Anaphalis javanica). TN-GGP, diantaranya seperti: tanaman obat seperti Kantung Semar (Nephentes), dan pengembangan tanaman hias anggrek. TN-GHS, diantaranya seperti: (Macan Tutul, Owa Jawa, dan Elang Jawa. TN-BTS, diantaranya seperti: pengembangan Lumut Jenggot (Usnea Barbata), tanaman obat untuk memperbaiki kekebalan tubuh, pengembangan potensi anggrek di area danau ranu darungan, dan kebun koleksi tanaman restorasi. TN-GGP, diantaranya seperti: keberadaan alun-alun surya kencana, taman wisata bodogol, adat kasepuhan ciptagelar dll. TN-GHS, diantaranya seperti: Getah, yang bisa Kelompok Masyarakat Penyadap Getah, dan zona tradisional yang melibatkan kelompok kerja pemanfaatan zona tradisional. TN-BTS, diantaranya seperti: adat kasepuhan citorek, dll. Jasa PP 28/2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA jo PP 108/2015. Pasal 35 (kegiatan yang dapat dilakukan/ manfaatkan oleh TN), Pasal 38 (izin TN-GGP, diantaranya seperti: Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), misal, PT. Lido Nirwana Parahyangan TN-GGP, diantaranya seperti: a. Fauna, perlindungan terhadap Owa Jawa (Hylobates Moloch), Elang Jawa (Nizaetus Bartelsi), TN-GGP, diantaranya seperti: rekreasi wisata alam, air panas dan danau/telaga. 17 pemanfaatan TN dari menteri atau (MNC Land), PT. Eiger Multi dan Macan Tutul (Panthera TN-GHS, diantaranya seperti: pejabat yang ditunjuk); dan Pasal 43 Product Industri, PT. Santa Pardus Melas). rekreasi wisata alam, bumi (kerja sama penyelenggaraan TN Monica Indonesia, PT. Fontis b. Flora, perlindungan dan perkemahan, upacara dengan pihak lain). Aquam Vivam dan Izin pelestarian Pohon Altingia masyarakat adat dan pendakian. pemanfaatan air untuk keperluan Exelsa dan Castanopsis komersil oleh masyarakat, PDAM Argentea, pohon Antidesma PP No. 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pasal 7 Kota dan Kab. Sukabumi serta perusahaan swasta. TN-GHS, diantaranya seperti: Tetandrum dan Litsea sp, dan pohon belukar/perdu seperti Ardisia fuliginosa dan Dichora Febrifuga. TN-BTS, diantaranya seperti: rekreasi wisata alam, wisata budaya suku tengger, penelitian dan wisata pendidikan. kegiatan jenis usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam yang Izin Usaha Penyedian Jasa Wisata Alam (IUPJWA), Izin Usaha TN-GHS, diantaranya seperti: dapat dimanfaatkan di TN. Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha a. Fauna, Macan Tutul Jawa (Panthera Pardus Melas), PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Pemanfaatan Air (IUPA). Ciung-Mungkal Jawa (Cochoa Azuruea) dan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal 8 TN-BTS, diantaranya seperti: Celepuk Jawa (Otus Pengelolaan jenis tumbuhan dan penyewaan mobil jip, ojek dan Angelina) satwa oleh TN dan Pasal 10 kuda, penginapan dan hotel, Izin b. Flora, Rasamala, Hamerang, menyebutkan pengamatan usaha pemanfaatan air skala Kecapi dan Ki Dage terhadap jenis potensi tumbuhan usaha mikro, dan pemungutan dan satwa dapat dilakukan bekerja Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). sama dengan masyarakat. TN-BTS, diantaranya seperti: a. Fauna, 118 jenis burung seperti Elang Jawa (Nisaetus PP No. 36/2010 tentang Bertelsi), dan 18 jenis Mamalia Pengusahaan Pariwisata Alam di seperti Macan Tutul Jawa Suaka Margasatwa, Taman (Panthera Pardus), Lutung Jawa Nasional, Taman Hutan Raya, dan (Trachypithecus Auratus) Taman Wisata Alam. Pasal 9 b. Flora, pohon berusia ratusan menyebutkan Pengusahaan tahun seperti cemara gunung, pariwisata alam yang dapat jamuju, 130 jenis Anggrek dilakukan berupa usaha langka seperti Malaxis penyediaan jasa dan sarana Purpureonervosa (endemik wisata alam. Semeru Selatan), Habenaria Tosariensis (endemik TNBTS) PP 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal 3 menyebutkan Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar oleh TN dapat dilaksanakan dalam bentuk dan Anggrek tanah yang endemik yaitu Habenaria Tosariensis dan tumbuhan obat (Glunggung, Ampet, Daun Jinten,dll) pengkajian, penelitian dan pengembangan. Sumber: Laporan Studi (diolah) S u m b e r G a m b a r : h t t p : / / i n f o p k i r a n - r a k y a t . c o m . i / s i t e s / d e f a u l t / fi e s / p u b / s t y e s / g a e r i / p u b l l l l i c / f o t o / 2 0 1 2 / 0 4 / 1 6 7 3 p g ? i t o k = V _ 2 0 4 K m K
Pengaturan Ekonomi Ekologi Sosial Budaya Barang TN-GGP, diantaranya seperti: TN-GGP, diantaranya seperti: TN-GGP, diantaranya seperti: PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, tanaman obat seperti Kantung keberadaan alun-alun surya penjualan cinderamata, Sampel Semar (Nephentes), dan khususnya Pasal 49 menyebutkan kencana, taman wisata bodogol, penelitian, dan pemanfaatan Kegiatan pemberdayaan pengembangan tanaman hias adat kasepuhan ciptagelar dll. Hasil Hutan Bukan Kayu masyarakat di sekitar TN, Pasal 35 anggrek. (HHBK). ayat (1) kegiatan yang dapat TN-GHS, diantaranya seperti: (Macan Tutul, Owa Jawa, dan Elang Jawa. TN-GHS, diantaranya seperti: Getah, yang bisa Kelompok Masyarakat Penyadap Getah, dan zona tradisional yang melibatkan kelompok kerja pemanfaatan zona tradisional. dimanfaatkan oleh TN. TN-GHS, diantaranya seperti: sampel penelitian, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan sewa peralatan wisata alam. Badan Layanan Umum Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan PP No. 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pasal 7 menyebutkan memuat kegiatan jenis usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam yang dapat dimanfaatkan di TN. Lanjutan Tabel 3. Barang dan Jasa yang ada di Tiga TN (TN-GGP, TN-GHS dan TN-BTS) TN-BTS, diantaranya seperti: pengembangan Lumut Jenggot (Usnea Barbata), tanaman obat untuk memperbaiki kekebalan tubuh, pengembangan potensi anggrek di area danau ranu darungan, dan kebun koleksi tanaman restorasi. TN-BTS, diantaranya seperti: penjualan cinderamata, pengembangan tanaman obat secara tradisional seperti jenis Terong Belanda (Solanum betceum), Pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Edelweiss (pembibitan dan pengembangan jenis Anaphalis javanica). TN-BTS, diantaranya seperti: adat kasepuhan citorek, dll. Pengaturan Ekonomi Ekologi Sosial Budaya Jasa Barang TN-GGP, diantaranya seperti: TN-GGP, diantaranya seperti: tanaman obat seperti Kantung a. Fauna, perlindungan terhadap Semar (Nephentes), dan Owa Jawa (Hylobates Moloch), pengembangan tanaman hias Elang Jawa (Nizaetus Bartelsi), anggrek. dan Macan Tutul (Panthera Pardus Melas). TN-GGP, diantaranya seperti: TN-GGP, diantaranya seperti: keberadaan alun-alun surya rekreasi wisata alam, air panas kencana, taman wisata bodogol, dan danau/telaga. adat kasepuhan ciptagelar dll. TN-GHS, diantaranya seperti: rekreasi wisata alam, bumi TN-GHS, diantaranya seperti: perkemahan, upacara Getah, yang bisa Kelompok masyarakat adat dan pendakian. Masyarakat Penyadap Getah, dan zona tradisional yang melibatkan kelompok kerja TN-BTS, diantaranya seperti: pemanfaatan zona tradisional. rekreasi wisata alam, wisata budaya suku tengger, penelitian TN-BTS, diantaranya seperti: dan wisata pendidikan. adat kasepuhan citorek, dll. TN-GGP, diantaranya seperti: TN-GGP, diantaranya seperti: penjualan cinderamata, Sampel Izin Usaha Penyediaan Sarana penelitian, dan pemanfaatan Wisata Alam (IUPSWA), misal, Hasil Hutan Bukan Kayu PT. Lido Nirwana Parahyangan (HHBK). (MNC Land), PT. Eiger Multi Product Industri, PT. Santa TN-GHS, diantaranya seperti: Monica Indonesia, PT. Fontis Aquam Vivam dan Izin sampel penelitian, pemanfaatan pemanfaatan air untuk keperluan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), komersil oleh masyarakat, PDAM dan sewa peralatan wisata alam. Kota dan Kab. Sukabumi serta perusahaan swasta. TN-BTS, diantaranya seperti: penjualan cinderamata, pengembangan tanaman obat TN-GHS, diantaranya seperti: secara tradisional seperti jenis Izin Usaha Penyedian Jasa Wisata Terong Belanda (Solanum betceum), Alam (IUPJWA), Izin Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui Penyediaan Sarana Wisata Alam program Desa Edelweiss (IUPSWA) dan Izin Usaha (pembibitan dan pengembangan Pemanfaatan Air (IUPA). jenis Anaphalis javanica). PP No. 28 Tahun 2011 tentang PP 28/2011 tentang Pengelolaan Pengelolaan KSA dan KPA, KSA dan KPA jo PP 108/2015. Pasal khususnya Pasal 49 menyebutkan 35 (kegiatan yang dapat dilakukan/ Kegiatan pemberdayaan manfaatkan oleh TN), Pasal 38 (izin masyarakat di sekitar TN, Pasal 35 pemanfaatan TN dari menteri atau ayat (1) kegiatan yang dapat pejabat yang ditunjuk); dan Pasal 43 dimanfaatkan oleh TN. (kerja sama penyelenggaraan TN dengan pihak lain). TN-GHS, diantaranya seperti: b. Flora, perlindungan dan (Macan Tutul, Owa Jawa, dan pelestarian Pohon Altingia Elang Jawa. Exelsa dan Castanopsis Argentea, pohon Antidesma TN-BTS, diantaranya seperti: Tetandrum dan Litsea sp, dan pengembangan Lumut Jenggot pohon belukar/perdu seperti (Usnea Barbata), tanaman obat Ardisia fuliginosa dan Dichora untuk memperbaiki kekebalan Febrifuga. tubuh, pengembangan potensi anggrek di area danau ranu darungan, dan kebun koleksi TN-GHS, diantaranya seperti: tanaman restorasi. a. Fauna, Macan Tutul Jawa (Panthera Pardus Melas), Ciung-Mungkal Jawa (Cochoa Azuruea) dan Celepuk Jawa (Otus Angelina) PP No. 36/2010 tentang PP No. 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pasal 7 Taman Wisata Alam. Pasal 7 menyebutkan memuat kegiatan kegiatan jenis usaha penyediaan jenis usaha penyediaan jasa dan jasa dan sarana wisata alam yang sarana wisata alam yang dapat dapat dimanfaatkan di TN. dimanfaatkan di TN. PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal 8 Pengelolaan jenis tumbuhan dan Jasa satwa oleh TN dan Pasal 10 menyebutkan pengamatan PP 28/2011 tentang Pengelolaan terhadap jenis potensi tumbuhan KSA dan KPA jo PP 108/2015. Pasal dan satwa dapat dilakukan bekerja 35 (kegiatan yang dapat dilakukan/ sama dengan masyarakat. manfaatkan oleh TN), Pasal 38 (izin pemanfaatan TN dari menteri atau pejabat yang ditunjuk); dan Pasal 43 PP No. 36/2010 tentang (kerja sama penyelenggaraan TN Pengusahaan Pariwisata Alam di dengan pihak lain). Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pasal 9 PP No. 36/2010 tentang menyebutkan Pengusahaan Pengusahaan Pariwisata Alam di pariwisata alam yang dapat Suaka Margasatwa, Taman dilakukan berupa usaha Nasional, Taman Hutan Raya, dan penyediaan jasa dan sarana Taman Wisata Alam. Pasal 7 wisata alam. kegiatan jenis usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam yang dapat dimanfaatkan di TN. PP 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal 3 menyebutkan Pemanfaatan PP No. 7/1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa liar oleh TN Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal 8 dapat dilaksanakan dalam bentuk Pengelolaan jenis tumbuhan dan pengkajian, penelitian dan satwa oleh TN dan Pasal 10 pengembangan. menyebutkan pengamatan terhadap jenis potensi tumbuhan dan satwa dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat. TN-BTS, diantaranya seperti: penyewaan mobil jip, ojek dan kuda, penginapan dan hotel, Izin usaha pemanfaatan air skala TN-GGP, diantaranya seperti: usaha mikro, dan pemungutan Izin Usaha Penyediaan Sarana Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Wisata Alam (IUPSWA), misal, PT. Lido Nirwana Parahyangan (MNC Land), PT. Eiger Multi Product Industri, PT. Santa Monica Indonesia, PT. Fontis Aquam Vivam dan Izin pemanfaatan air untuk keperluan komersil oleh masyarakat, PDAM Kota dan Kab. Sukabumi serta perusahaan swasta. b. Flora, Rasamala, Hamerang, Kecapi dan Ki Dage TN-GGP, diantaranya seperti: TN-GGP, diantaranya seperti: rekreasi wisata alam, air panas dan danau/telaga. a. Fauna, perlindungan terhadap Owa Jawa (Hylobates Moloch), TN-BTS, diantaranya seperti: Elang Jawa (Nizaetus Bartelsi), a. Fauna, 118 jenis burung dan Macan Tutul (Panthera seperti Elang Jawa (Nisaetus Pardus Melas). Bertelsi), dan 18 jenis Mamalia seperti Macan Tutul Jawa pelestarian Pohon Altingia (Panthera Pardus), Lutung Jawa Exelsa dan Castanopsis (Trachypithecus Auratus) Argentea, pohon Antidesma b. Flora, pohon berusia ratusan Tetandrum dan Litsea sp, dan tahun seperti cemara gunung, pohon belukar/perdu seperti jamuju, 130 jenis Anggrek Ardisia fuliginosa dan Dichora langka seperti Malaxis Febrifuga. Purpureonervosa (endemik Semeru Selatan), Habenaria Tosariensis (endemik TNBTS) TN-GHS, diantaranya seperti: dan Anggrek tanah yang a. Fauna, Macan Tutul Jawa endemik yaitu Habenaria (Panthera Pardus Melas), Tosariensis dan tumbuhan Ciung-Mungkal Jawa (Cochoa Azuruea) dan obat (Glunggung, Ampet, Celepuk Jawa (Otus Daun Jinten,dll) Angelina) TN-GHS, diantaranya seperti: rekreasi wisata alam, bumi perkemahan, upacara masyarakat adat dan pendakian. b. Flora, perlindungan dan TN-BTS, diantaranya seperti: rekreasi wisata alam, wisata budaya suku tengger, penelitian dan wisata pendidikan. TN-GHS, diantaranya seperti: Izin Usaha Penyedian Jasa Wisata Alam (IUPJWA), Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA). TN-BTS, diantaranya seperti: penyewaan mobil jip, ojek dan kuda, penginapan dan hotel, Izin usaha pemanfaatan air skala usaha mikro, dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). b. Flora, Rasamala, Hamerang, Kecapi dan Ki Dage Sumber: Laporan Studi (diolah) TN-BTS, diantaranya seperti: a. Fauna, 118 jenis burung pengelolaan kawasannya melalui Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Secara prinsip, persyaratan teknis ini Kedua, persyaratan teknis, berupa satuan kerja yang PP No. 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pasal 9 menyebutkan Pengusahaan pariwisata alam yang dapat dilakukan berupa usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam. seperti Elang Jawa (Nisaetus Bertelsi), dan 18 jenis Mamalia seperti Macan Tutul Jawa (Panthera Pardus), Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus) menyatakan bahwa kinerja TN layak dikelola dan ditingkatkan b. Flora, pohon berusia ratusan tahun seperti cemara gunung, termasuk kinerja keuangannya. jamuju, 130 jenis Anggrek langka seperti Malaxis Purpureonervosa (endemik Semeru Selatan), Habenaria Tosariensis (endemik TNBTS) dan Anggrek tanah yang endemik yaitu Habenaria Tosariensis dan tumbuhan memiliki kinerja pelayanan umum, dan kinerja keuangan. terpenuhi apabila ada rekomendasi dari Menteri LHK yang Ketiga TN selama ini telah melakukan penilaian kinerja pegawai dan organisasi serta menyusun laporan realisasi keuangan. Di samping itu, TN juga dinilai tingkat efektifitas 18 PP 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal 3 menyebutkan Pemanfaatan obat (Glunggung, Ampet, tumbuhan dan satwa liar oleh TN Daun Jinten,dll) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan. Sumber: Laporan Studi (diolah)
Ketiga administratif, persyaratan ini terpenuhi jika Satker Pemenuhan ketiga persyaratan TN untuk berstatus BLU ini dapat menyajikan dokumen yang diminta, yaitu pernyataan dapat dilihat pada tabel 4 berikut. kesanggupan, pola tatakelola, Rencana Strategis Bisnis (RSB), standar layanan, laporan audit terakhir, dan kesediaan untuk Tabel 4 memperlihatkan bahwa ketiga TN telah diaudit independen. Berdasarkan persyaratan tersebut, memenuhi persyaratan awal substantif, teknis, dan ketiga TN sudah memiliki pengalaman dalam menyusun administratif. Dengan demikian, ketiganya berpotensi untuk dokumen Rencana Jangka Panjang yang dapat dikembangkan diusulkan menjadi BLU. Tidak hanya untuk ketiga TN itu saja, menjadi Rencana Strategis Bisnis (RSB). Selain itu, ketiga TN TN yang lain pun dapat diusulkan sepanjang memenuhi memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit. Sedangkan ketiga persyaratan awal untuk menjadi BLU. Meski pada persyaratan administratif yang belum terpenuhi memenuhi persyaratan, namun perlu dipastikan bahwa TN oleh ketiga TN adalah belum adanya Standar Pelayanan. siap menjalankan perannya sebagai BLU. Tabel 4. Pemenuhan Awal Persyaratan BLU di Tiga TN No Persyaratan TN-GGP TN- GHS TN-BTS Daftar Periksa 1 Substantif Unit Penyedia Layanan 2 Teknis 2.1 Kinerja Pelayanan Umum 2.2 Kinerja Keuangan Realisasi PNBP/Proyeksi Realisasi/Proyeksi belanja pegawai dengan PNBP Data realisasi/Proyeksi rasio keuangan 3 Administratif 3.1 Pernyataan kesanggupan 3.2 Pola tata kelola 3.3 Rencana Strategis Bisnis 3.4 Laporan keuangan pokok 3.5 Standar pelayanan 3.6 Laporan audit Sumber: Laporan Studi (diolah) 19
g e p j . 6 8 7 - g n i t u P - g n u n a T - l a n o i s a N - n a m a T - 0 0 8 / 7 5 / m u b a / y r e j l l a g / m o c a t i k a t a s i w . / / : s p t t h : r a b m a G r e b m u S 04 Apa Kriteria Taman Nasional yang Dapat Bertransformasi Menjadi BLU? Kondisi Taman Nasional beragam, baik dari sisi potensi yang dimiliki maupun efektivitas pengelolaannya Untuk mengetahui kesiapan TN menjadi BLU dapat dilakukan melalui dua kriteria. Per tama, dengan menggunakan nilai METT yaitu metode yang digunakan oleh Ditjen KSDAE untuk monitoring dan evaluasi efektifitas pengelolaan TN dalam menjalankan fungsinya. Ketentuan melakukan penilaian METT TN ini ditetapkan melalui SK Dirjen KSDAE Nomor SK.449/KSDAE/SET/KSA.1/1/12/2018 tentang Penetapan Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru Tahun 2018. Hasil penilaian METT ini dibagi dalam dua kategori, yaitu nilai < 67 termasuk dalam kategori kurang efektif dan nilai > 67 termasuk 20 20 BLU Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
dalam kategori efektif. Makin tinggi nilai METT yang (2016-2018), maka dapat dikelompokkan ke dalam empat diperoleh, maka TN tersebut makin siap untuk diusulkan kuadran, sebagaimana gambar di bawah ini: menjadi BLU karena pengelolaan TN BLU membutuhkan tata kelola yang baik karena diberikan fleksilibitas di dalam Gambar 1. Kategori TN di Indonesia mengelola organisasi dan keuangannya. Tata kelola TN yang baik ditunjukkan oleh nilai METT yang efektif. Y Kedua, dengan menggunakan jumlah PNBP yang dihasilkan oleh TN. Jumlah PNBP menunjukkan kemampuan melakukan pembiayaan berbagai program Kategori II PNBP Tinggi + METT Kurang Efektif Kategori I PNBP Tinggi + METT Efektif dalam rangka pengelolaan TN yang lebih efisien, produktif dan mandiri, seper ti program pengembangan SDM, program inventarisasasi flora dan fauna, patroli, dan program perbaikan dan pengadaan sarana dan X prasarana. Perolehan PNBP sebesar > Rp 5 miliar dinilai tinggi, sedangkan PNBP < Rp 5 miliar dinilai rendah. Semakin tinggi jumlah PNBP yang dihasilkan, maka TN itu Kategori III PNBP Rendah + METT Kurang Efektif Kategori IV PNBP Rendah + METT Efektif semakin siap untuk diusulkan menjadi BLU karena status BLU memiliki konsekuensi bahwa TN diharapkan dapat mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan yang Keterangan: kuadran kartesius Sumbu X= METT Sumbu Y= PNBP diterimanya. Berdasarkan kuadran tersebut, dapat diambil contoh TN Mengacu dua kriteria ini, 54 Taman Nasional di Indonesia yang masuk dalam kategori 1 sebagaimana grafik 1 di bawah jika dilihat dari skore rata-rata METT tahun 2015 dan 2017, ini. dan nilai rata-rata pendapatan PNBP selama tiga tahun Grafik 1. TN dengan Rata-rata PNBP Tinggi dan METT Efektif Taman Nasional dengan Rata-rata dan METT Tinggi 30.000 25.728 25.000 20.448 p R r a y l i M 20.000 15.000 10.000 71 71 8.571 74 6.538 69 5.873 70 5.000 0 BTN Komodo BBTN Bromo Tengger Semeru BTN Bali Barat BTN Gunung Rinjani BTN Tanjung Puting Rata-rata PNBP Tahun 2016-2018 Rata-rata Skor METT Sumber: Data Ditjen KSDAE 2018 (diolah) 21
Berdasarkan Grafik 1 diatas, terlihat bahwa ada lima dalam kategori I dengan METT dan hasil PNBP yang tinggi, TN yang dapat diusulkan bertransformasi menjadi BLU dengan perolehan skor METT sebesar 71 dan PNBP Taman Nasional, yaitu TN Komodo (Provinsi NTT), TN sebesar Rp. 20,4 milyar. Sedangkan, untuk TN-GGP dan TN- Bromo Tengger Semeru (Provinsi Jawa Timur), TN Bali GHS masuk dalam kategori III yaitu METT Efektif dan PNBP Barat (Provinsi Bali), TN Gunung Rinjani (Provinsi NTB) dan Rendah, yang mana TN-GGP memiliki skor METT sebesar TN Tanjung Puting (Provinsi Kalimantan Tengah). Mengacu 81 dan perolehan PNBP sebesar Rp. 3,6 milyar dan TN- pada ketiga TN yang menjadi objek studi, jika dilihat dari GHS memiliki skor METT sebesar 74 dan perolehan PNBP hasil rata-rata skore METT (2015 dan 2017) dan perolehan sebesar Rp. 1,6 milyar. rata-rata PNBP (2016-2018), hanya TN-BTS yang masuk 22
05 Bagaimana Gambaran BLU Taman Nasional? Langkah-langkah untuk mewujudkan BLU TN untuk mencapai tujuan sebagai wilayah konservasi berkelanjutan, diawali dengan menyusun desain pengelolaan TN berstatus BLU dengan menggunakan pendekatan tata kelola kolaboratif. Pendekatan ini menjadikan TN sebagai magnet bagi semua pihak yang berada di sekitar TN dalam menjaga, melindungi dan memanfaatkan TN. Misalnya, kegiatan rutin patroli flora dan fauna yang dilakukan oleh polisi hutan di kawasan. Kegiatan ini dapat melibatkan masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga dapat dikembangkan menjadi wisata khusus/VIP bagi masyarakat pengunjung yang berminat untuk melihat langsung satwa atau tumbuhan langka yang ada di kawasan TN. Untuk itu, pemerintah daerah dan pengusaha di sekitarnya dapat menyiapkan sarana pendukung baik di zona pemanfaatan maupun di luar kawasan TN. BLU Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan 23 23 S u m b e r G a m b a r : h t t p s : / / p b s . t w m g c o m m e d a / D p R d d O K V 4 A A t Y L A i . / i p g
Gambar 2. Kolaborasi dalam Pengelolaan TN Perguruan Tinggi Perusahaan Kabupaten/ Kota Pemerintah Desa Taman Nasional Provinsi Masyarakat Sekitar TN Media Pendekatan kolaboratif dan lintas stakeholder memberikan dampak ekonomi pada daerah dan diperlukan untuk menyelesaikan masalah kompleks yang masyarakat di sekitarnya. Harapannya, daerah di sekitar dihadapi oleh TN. Pengembangan fungsi perlindungan, TN dapat berkembang dan TN mendapat perhatian pengawetan dan pemanfaatan penting diperhatikan dari semua pihak. Kolaborasi dalam pengelolaan TN oleh pengelola TN, sehingga keberadaan TN dapat di masa mendatang menjadi sebuah harapan, agar TN memberikan manfaat bagi kelestarian sumber daya tidak sendirian dalam mengelola wilayah yang begitu luas alam hayati dan ekosistem di kawasan, dan semua pihak dengan SDM dan anggaran yang terbatas. yang berkepentingan langsung dengan keberadaan TN. Kendati TN merupakan urusan pemerintah pusat, namun Selain itu, kolaborasi dalam pengelolaan TN menjadi keberadaannya di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, relevan karena adanya hubungan terkait urusan sehingga sinergi dengan pemerintah daerah menjadi pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing pihak. penting untuk dilakukan. Selain itu, keberadaan TN Terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara juga bersentuhan langsung dengan pemerintah desa kawasan TN yang menjadi urusan pemerintah pusat (dalam dan masyarakat di sekitar kawasan. Oleh karena itu, hal ini TN sebagai instansi vertikal); daerah penyangga yang pengelolaan TN harus terintegrasi dengan wilayah di berada di luar TN (termasuk dalam wilayah pemerintah sekitar kawasan TN, sehingga keberadaan TN yang daerah); dan wilayah pembangunan yang meliputi kawasan didalamnya memiliki potensi (barang dan jasa) akan budidaya, permukiman, industri, dan perkotaan (yang 24
juga berada dalam wilayah pemerintah daerah provinsi Mengingat adanya interaksi dari ketiga wilayah tersebut, dan kabupaten/kota). Kawasan TN memberi pengaruh maka pengelolaan TN perlu diintegrasikan dengan terhadap daerah penyangga dan wilayah pembangunan. pengembangan daerah penyangga dan pembangunan Sebaliknya, daerah penyangga dan wilayah pembangunan wilayah. Hal ini sesuai dengan pendapat Miller and Hamilton juga memberi pengaruh terhadap kawasan TN. Kawasan (1999), yang menyatakan bahwa pengelolaan kawasan TN memberi pengaruh terhadap daerah penyangga dan konservasi perlu diintegrasikan dengan lanskap yang lebih wilayah pembangunan dalam bentuk fungsi ekologis (seperti luas. pengendali erosi, pencegah banjir, siklus nutrisi, dan produksi karbon), manfaat konsumtif (penghasil daging, buah, madu, obat-obatan), dan manfaat non konsumtif (wisata alam, penelitian, pendidikan, sumber genetik, spriritual, kultural, Ekologis Kelestarian Terjaga dan estetika). Sebaliknya daerah penyangga dan wilayah pembangunan juga memberi pengaruh terhadap kawasan TN. Pengaruh daerah penyangga terhadap TN dapat berupa pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN. Sedangkan pengaruh wilayah pembangunan terhadap TN Ekonomi Keberlanjutan Pembiayaan ditentukan oleh kebijakan pembangunan daerah, misalnya dalam hal tataguna lahan, eksploitasi sumber daya alam, pembangunan sarana prasarana pengembangan pariwisata dan lain-lain. Berdasarkan klasifikasi wilayah, interaksi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sosial Budaya Masyarakat Sejahtera Gambar 3. Pengelolaan Kawasan Bersama Zona 3 Pengelolaan kawasan konservasi secara terpadu juga telah diamanatkan pada World National Park Congress Zona 2 (WNPC) di Caracas, Venezuela, pada tahun 1993 bahwa Zona 1 pengelolaan kawasan konservasi tak dapat hanya dikelola oleh lembaga tunggal (single institution), melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini kemudian diperkuat melalui WNPC pada tahun 2003 di Durban, Yordania yang memandatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang tinggal di dalam kawasan dan sekitar kawasan TN. Keterangan: Zona 1: Kawasan TN Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Zona 2: Daerah penyangga TN Zona 3: Wilayah pembangunan kawasan konservasi, juga perlu memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, baik di ranah 25
pengelola TN maupun di ranah masyarakat melalui sumber daya alam hayati, ekosistemnya dan masyarakat. pemberian akses, partisipasi, dan kontrol yang sama, sehingga Kemampuan mengelola itu ditandai oleh peningkatan manfaat keberadaan TN dapat dirasakan oleh semua pihak. pelayanan pada sumberdaya alam hayati, ekosistemnya dan masyarakat yang dilakukan dengan melindungi dan Dengan kolaborasi dan pembagian peran yang sama bagi mengembangkannya. Dengan berkembangnya sumber daya semua kelompok masyarakat baik laki-laki dan perempuan, alam hayati dan ekosistem ini diharapkan menjadi daya tarik diharapkan akan memperkuat fungsi TN dalam aspek bagi masyarakat untuk berkunjung dan atau dapat dijadikan ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam meningkatkan nilai ekonomi bagi TN. Sementara peningkatan pelayanan produktivitasnya, TN dapat mengoptimalkan pengelolaan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan rasa potensi kawasan agar lebih banyak memberikan dampak keingintahuan, kesadaran, kepemilikan terhadap potensi bagi sumberdaya alam hayati, ekosistem dan masyarakat. yang dimiliki oleh TN, serta sebagai destinasi pariwisata Lebih lanjut, meningkatnya peran TN dengan berstatus BLU berkelanjutan. dapat diukur melalui kemampuan TN dalam mengelola potensi yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi pelestarian Boks 2 Praktik Baik Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Bersama Masyarakat Salah satu representasi pariwisata berkelanjutan di berbondong-bondong melakukan illegal logging di kawasan TN, adalah Kawasan Tangkahan saat ini telah tanah milik pemerintah. Gerakan inisiasi yang merubah menjadi destinasi pariwisata unggulan Sumatera Utara. pola hidup masyarakat Tangkahan diawali oleh para Kawasan wisata yang mulai dibuka pada tahun 2001 dan pemuda yang peduli terhadap lingkungan sekitar diresmikan pada bulan Februari tahun 2004. Pariwisata terutama hutan. Masyarakat mulai memanfaatkan berkelanjutan ini dikelola bersama masyarakat lokal. potensi wisata yang ada dan membangun objek Kawasan pariwisata Tangkahan menjadi representasi wisata. Pengembangan wisata ini kemudian mengalami bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan perkembangan yang pesat sehingga masyarakat dengan partisipasi masyarakat lokal dapat memberikan yang diwakilli LPT (Lembaga Pariwisata Tangkahan) kontribusi besar terhadap konservasi 17.000 hektar mengambil langkah berani untuk melakukan kerja kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara14. sama dengan Taman Nasional Gunung Leuser untuk pemeliharaan 1700 hektar zona inti taman nasional. Selain itu, terdapat bagian taman nasional yang dapat Kawasan Tangkahan dulu merupakan wilayah dikembangkan untuk pariwisata berkelanjutan yang perambahan kayu. Pada masanya, masyarakat dikelola oleh masyarakat. 14 Ibid 26
Perubahan status BLU pada TN juga membawa 2. Pemberdayaan masyarakat, adat dan koordinasi konsekuensi pada desain kelembagaan dalam menjalankan stakeholder. Mengingat TN berada di wilayah fungsi BLU. Status BLU menuntut terjadinya peningkatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan produktivitas dan efisiensi pelayanan, dengan tetap desa, maka fungsi ini perlu ditambahkan pada struktur berlandaskan pada tujuan dari prinsip-prinsip konservasi bidang pengelolaan wilayah. Fungsi ini diharapkan dapat yang melekat pada fungsi utama TN yaitu: pengawetan, menjembatani kebutuhan komunikasi dan koordinasi pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam pelaksanaan fungsi TN dengan pemerintah di wilayah setempat dan tersebut, pengelola TN harus memperhatikan tiga aspek, masyarakat. Keberadaan fungsi ini bertujuan untuk yaitu ekonomi, ekologi dan sosial budaya sebagaimana membangun sinergi dalam pembangunan kawasan. diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 3. Pengembangan usaha. Fungsi ini penting untuk ditingkatkan untuk memastikan Rencana Strategis Penetapan status BLU ini akan berdampak pada Bisnis yang telah disusun dalam terlaksanakan dengan penambahan tugas dan fungsi yang harus dimiliki TN. baik. Selain tugas dan fungsi yang sudah ada dan melekat pada struktur TN, seperti penelitian dan pengembangan, publikasi, 4. Komunikasi dan Promosi. Fungsi ini penting untuk keuangan, pengelolaan potensi wilayah, perlindungan dan meningkatkan peran TN sebagai destinasi pariwisata pengamanan, dan perencanaan serta evaluasi, maka fungsi berkelanjutan. lain yang perlu ditambahkan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efektivitas TN berstatus BLU adalah 5. Penanganan pengaduan. Fungsi ini merupakan fungsi yang menunjang pelayanan kepada ekosistem dan bagian dari upaya mendapatkan masukan dan atau masyarakat. Fungsi tersebut diantaranya adalah: umpan balik para pihak terhadap pelayanan TN. Fungsi ini juga sebagai mekanisme pengendalian dan 1. Pengawasan internal. TN berstatus BLU perlu memiliki pembinaan petugas penyedia layanan di TN. Melalui fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh fungsi penanganan pengaduan ini diharapkan dapat Satuan Pengawas Internal (SPI). Hal ini berdasarkan meningkatkan kualitas pelayanan TN terhadap sumber Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/ daya alam hayati, ekosistem kawasan dan masyarakat. PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum. SPI memiliki fungsi sebagai Pengawasan Internal yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan BLU; keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja BLU; pengamanan aset BLU; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 27
g p j . o g n a r g n a P 0 2 % e d e G / s d a o p U / s e fi / l e v a r t . a n o s e p / / : s p t t h l l 06S : r a b m a G r e b m u Bagaimana Transformasi Taman Nasional dari Satker PNBP menjadi Satker BLU ? Mengingat pentingnya TN untuk berstatus BLU ini, maka perlu upaya untuk mengakselerasi proses perubahan TN dari Satker PNBP menjadi Satker BLU. Untuk itu, KLHK sebagai kementerian yang membina TN perlu memiliki peta jalan (roadmap) untuk memulai proses perubahan status dimaksud. Melalui studi yang telah dilakukan, diperoleh gambaran mengenai peta jalan persiapan perubahan status TN (APBN) menjadi status BLU, seperti terlihat pada tabel berikut ini. 28 28 BLU Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
Tabel 5. Roadmap Pengusulan TN menjadi BLU No Kegiatan Pihak yang Terlibat Output Durasi (estimasi penyelesaian kegiatan) Keterangan 1 Penyepakatan peningkatan status TN menjadi BLU Dirjen KSDAE, Kepala TN 1. Instruksi Dirjen/SE untuk persiapan BLU 1. Instruksi Dirjen/SE untuk persiapan BLU 2. Berita acara penyepakatan peningkatan status TN menjadi BLU 3. SK Dirjen tentang Tim Pengarah Pengusulan TN Berstatus BLU Merupakan kegiatan persiapan untuk memastikan komitmen Dirjen KSDAE dan Kepala TN untuk mempersiapkan perubahan TN berstatus BLU. 2 Sosialisasi TN Berstatus BLU Tim Pengusulan TN Berstatus BLU, Dit. PPK BLU DJPb Kemenkeu, Pengelola TN Komitmen bersama Pengelola TN untuk meningkatkan status TN menjadi BLU 1 minggu Merupakan kegiatan sosialisasi mengenai BLU termasuk persyaratan menjadi BLU, manfaat dan PPK BLU. 3 Pembentukan Tim Persiapan Persyaratan TN Berstatus BLU Kepala TN, perwakilan dari masing-masing Bidang dan Bagian Tata Usaha SK Kepala TN tentang Tim Persiapan Persyaratan BLU 2 minggu Merupakan kegiatan persiapan di internal pengelola TN 4. Pemenuhan Persyaratan Substantif 4.1 Identifikasi potensi kawasan dari sisi ekologis, ekonomi dan sosial Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Laporan ringkas potensi kawasan dari sisi ekologis, ekonomi dan sosial 1 bulan Setiap bidang memberikan input terhadap potensi kawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 5. Pemenuhan Persyaratan Teknis 5.1 Analisis beban kerja pada struktur pengelolaan Balai Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Dokumen analisis beban kerja 1 bulan Mengetahui sumber daya yang diperlukan pada setiap bidang dan bagian berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. 5.2 Pengumpulan dan penyusunan dokumen kinerja keuangan dan rencana pelayanan Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Data PNBP dalam (3) tiga tahun terakhir Data PNBP dalam (3) tiga tahun terakhir Rencana peningkatan pelayanan setelah ditetapkan menjadi BLU Merupakan kegiatan pengumpulan dokumen persyaratan teknis Daftar kontrak dan potensi kontrak TN dengan pihak ketiga 6 Pemenuhan Persyaratan Administratif 6.1 Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Surat Pernyataan 1 minggu 6.2 Pola tata kelola; Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Dokumen peraturan internal yang menetapkan tata kelola (struktur orgamsas1, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU), transaparansi dan akuntabilitas 1 bulan 6.3 Rencana strategis bisnis; Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Dokumen yang berisi 1. Visi-misi TN, program strategis 5 tahun ke depan, capaian kinerja yang terukur untuk 2 tahun 1 bulan 29 berjalan dan 2 tahun sebelumnya. 2. Realisasi /proyeksi pendapatan dari rupiah murni dan atau PNBP serta indikasi tarif layanan 6.4 Laporan keuangan pokok; Tim Persiapan di Dokumen yang berisi realisasi 1 bulan masing-masing Bidang keuangan, neraca keuangan, catatan dan Bagian TU atas laporan keuangan dan laporan keuangan (format SAP) tahun berakhir sebelum pengusulan menjadi PPK-BLU 6.5 Standar pelayanan minimum Tim Persiapan di Dokumen standar pelayanan umum 1 bulan Dokumen ini ditetapkan oleh masing-masing Bidang yang harus diberikan kepada pimpinan lembaga dan Bagian TU masyarakat dan ekosistem 6.6 Laporan audit terakhir atau Tim Persiapan di Dokumen laporan yang sudah di 1 minggu pernyataan bersedia untuk masing-masing Bidang audit dan Surat Pernyataan kesediaan diaudit secara independen dan Bagian TU untuk di audit secara independen 7 Penyusunan Dokumen Tim Pengusulan TN Dokumen Persyaratan TN berstatus 2 minggu Merupakan kegiatan untuk Persyaratan TN berstatus BLU Berstatus BLU BLU melengkapi persyaratan TN berubah status menjadi BLU 8 Koordinasi Tim Persiapan TN Tim Pengusulan TN 1. Hasil verifikasi mengenai 2 minggu Merupakan kegiatan Berstatus BLU kepada Kepala Berstatus BLU, Kepala pemenuhan persyaratan substantif, konsultasi internal di TN TN TN, Pegawai TN teknis dan administratif; untuk mendapatkan 2. Usulan organisasi dan tata kerja; masukan atas dokumen persyaratan substantif, teknis dan administratif 9 Koordinasi Tim Persiapan Tim Pengusulan TN 1. Hasil verifikasi mengenai 2 minggu Merupakan kegiatan kepada Tim Pengarah Berstatus BLU, Kepala pemenuhan persyaratan substantif, konsultasi dengan Tim Pengusulan TN Berstatus BLU TN, Tim Persiapan teknis dan administratif Pengarah Pengusulan TN 2. Usulan organisasi dan tata kerja; Berstatus BLU untuk mendapatkan masukan atas dokumen persyaratan substantif, teknis dan administratif 10 Konsultasi Tim Pengusulan Tim Pengusulan, Masukan terhadap dokumen 2 minggu Merupakan kegiatan kepada Dit. PPK BLU Kepala TN, Tim Persyaratan TN berstatus BLU konsultasi kepada Dit. PPK Kemenkeu Persiapan, Dit. PPK BLU mengenai dokumen BLU Kemenkeu persyaratan yang sudah disiapkan oleh Tim. 11 Peningkatan kapasitas pengelola TN terkait BLU Kepala TN, Tim Persiapan, Dit. PPK 1. Meningkatnya pemahaman pengelola TN terhadap BLU, 2 minggu Merupakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi BLU Kemenkeu terkait tujuan, manfaat dan upaya pengelola TN dalam yang harus dilakukan memahami lebih dalam 2. Meningkatnya pemahaman pengelola TN terkait managemen kolaborasi dalam pengelolaan TN bersattus BLU (pusat, provinsi, kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat serta budaya yang ada mengenai BLU, tujuan, manfaat dan target yang harus dicapai serta pola kolaborasi dengan stakeholder yang bisa dilakukan untuk meningkatkan manfaat bagi TN 12 Penyampaian berkas BLU oleh Dirjen KSDAE, Tim Berkas Persyaratan TN berstatus 2 minggu Merupakan kegiatan Kepala TN kepada Dirjen Pengusulan, Kepala BLU, Berita acara penyerahan penyampaian berkas KSDAE TN, dan Tim persyaratan TN berstatus BLU dari persyaratan TN berubah Persiapan Kepala TN ke Dirjen KSDAE status BLU kepada Dirjen KSDAE 13 Penyampaian dokumen Menteri KLHK, Dirjen 1. Surat permohonan dari Menteri 1 bulan Mengetahui pemenuhan persyaratan TN berstatus KSDAE LHK kepada Menteri Keuangan persyaratan BLU dan BLU kepada Menteri KLHK tentang usulan penetapan organisasi tata kerja serta Satker/TN berstatus BLU (format dokumen persyaratan PMK 180) administratif. 2. Hasil verifikasi Menteri LHK mengenai pemenuhan persyaratan substantif, teknis dan administratif (format PMK 180) 3. Penetapan organisasi dan tata kerja 4. Dokumen persyaratan administratif 14 Pengusulan TN berstatus BLU Menteri Keuangan, Berita acara penyerahan pengusulan 1 bulan Merupakan kegiatan kepada Menteri Keuangan Menteri LHK TN berstatus BLU kepada Menteri penyerahan berita acara Keuangan pengusulan TN berstatus BLU kepada Menteri Keuangan Sumber: Laporan Studi (diolah)
Durasi (estimasi No Kegiatan Pihak yang Terlibat Output Keterangan penyelesaian kegiatan) Penyepakatan peningkatan 1. Instruksi Dirjen/SE untuk Merupakan kegiatan 1 Dirjen KSDAE, 2 minggu status TN menjadi BLU persiapan BLU persiapan untuk Kepala TN memastikan komitmen 2. Berita acara penyepakatan Dirjen KSDAE dan Kepala peningkatan status TN menjadi TN untuk BLU mempersiapkan 3. SK Dirjen tentang Tim Pengarah perubahan TN berstatus Pengusulan TN Berstatus BLU BLU. Sosialisasi TN Berstatus BLU Komitmen bersama Pengelola TN Merupakan kegiatan Tim Pengusulan TN 2 1 minggu untuk meningkatkan status TN sosialisasi mengenai BLU Berstatus BLU, Dit. menjadi BLU termasuk persyaratan PPK BLU DJPb menjadi BLU, manfaat dan Kemenkeu, PPK BLU. Pengelola TN Pembentukan Tim Persiapan SK Kepala TN tentang Tim Merupakan kegiatan Kepala TN, 2 minggu 3 Persyaratan TN Berstatus Persiapan Persyaratan BLU persiapan di internal perwakilan dari BLU pengelola TN masing-masing Bidang dan Bagian Tata Usaha 4. Pemenuhan Persyaratan Substantif Identifikasi potensi kawasan Laporan ringkas potensi kawasan Setiap bidang memberikan Tim Persiapan di 1 bulan 4.1 dari sisi ekologis, ekonomi dari sisi ekologis, ekonomi dan input terhadap potensi masing-masing dan sosial sosial kawasan sesuai dengan Bidang dan Bagian tugas dan fungsi TU masing-masing 5. Pemenuhan Persyaratan Teknis Badan Layanan Umum Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan Analisis beban kerja pada struktur pengelolaan Balai Dokumen analisis beban kerja Mengetahui sumber daya yang diperlukan pada setiap bidang dan bagian berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU 1 bulan 5.1 Pengumpulan dan penyusunan dokumen kinerja keuangan dan rencana pelayanan Data PNBP dalam (3) tiga tahun Merupakan kegiatan pengumpulan dokumen persyaratan teknis Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU 2 minggu 5.2 terakhir Lanjutan Tabel 5. Roadmap Pengusulan TN menjadi BLU Rencana peningkatan pelayanan setelah ditetapkan menjadi BLU Daftar kontrak dan potensi kontrak Output TN dengan pihak ketiga Durasi (estimasi penyelesaian kegiatan) No Kegiatan Pihak yang Terlibat Keterangan 6 Pemenuhan Persyaratan Administratif 1 Penyepakatan peningkatan status TN menjadi BLU Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; 1. Instruksi Dirjen/SE untuk persiapan BLU 1. Instruksi Dirjen/SE untuk persiapan BLU Merupakan kegiatan persiapan untuk memastikan komitmen Dirjen KSDAE dan Kepala TN untuk mempersiapkan perubahan TN berstatus BLU. Dirjen KSDAE, Kepala TN Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Surat Pernyataan 2. Berita acara penyepakatan 1 minggu 6.1 peningkatan status TN menjadi BLU 3. SK Dirjen tentang Tim Pengarah Pengusulan TN Berstatus BLU Dokumen peraturan internal yang menetapkan tata kelola (struktur orgamsas1, serta pengangkatan dan Komitmen bersama Pengelola TN pemberhentian pejabat pengelola untuk meningkatkan status TN dan pegawai BLU), transaparansi dan menjadi BLU akuntabilitas Pola tata kelola; Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Tim Pengusulan TN Berstatus BLU, Dit. PPK BLU DJPb Kemenkeu, Pengelola TN 1 bulan 6.2 Sosialisasi TN Berstatus BLU Merupakan kegiatan sosialisasi mengenai BLU termasuk persyaratan menjadi BLU, manfaat dan PPK BLU. 2 1 minggu 1 bulan 2 minggu Tim Persiapan di Kepala TN, masing-masing Bidang perwakilan dari dan Bagian TU masing-masing Bidang dan Bagian Tata Usaha Rencana strategis bisnis; Pembentukan Tim Persiapan Persyaratan TN Berstatus BLU Dokumen yang berisi SK Kepala TN tentang Tim 1. Visi-misi TN, program strategis 5 Persiapan Persyaratan BLU tahun ke depan, capaian kinerja yang terukur untuk 2 tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. 6.3 3 Merupakan kegiatan persiapan di internal pengelola TN 2. Realisasi /proyeksi pendapatan dari rupiah murni dan atau PNBP serta indikasi tarif layanan 4. Pemenuhan Persyaratan Substantif 1 bulan Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian Tim Persiapan di TU masing-masing Bidang dan Bagian TU Setiap bidang memberikan input terhadap potensi kawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Laporan ringkas potensi kawasan dari sisi ekologis, ekonomi dan sosial Dokumen yang berisi realisasi keuangan, neraca keuangan, catatan atas laporan keuangan dan laporan keuangan (format SAP) tahun berakhir sebelum pengusulan menjadi PPK-BLU Identifikasi potensi kawasan dari sisi ekologis, ekonomi dan sosial Laporan keuangan pokok; 4.1 6.4 1 bulan 5. Pemenuhan Persyaratan Teknis 1 bulan 1 bulan Tim Persiapan di masing-masing Bidang Tim Persiapan di dan Bagian TU masing-masing Bidang dan Bagian TU Analisis beban kerja pada struktur pengelolaan Balai Standar pelayanan minimum Dokumen analisis beban kerja Dokumen standar pelayanan umum yang harus diberikan kepada masyarakat dan ekosistem Mengetahui sumber daya yang diperlukan pada setiap Dokumen ini ditetapkan oleh bidang dan bagian pimpinan lembaga berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. 5.1 6.5 6.6 5.2 Laporan audit terakhir atau Pengumpulan dan pernyataan bersedia untuk penyusunan dokumen diaudit secara independen kinerja keuangan dan rencana pelayanan Tim Persiapan di Tim Persiapan di masing-masing Bidang masing-masing Bidang dan Bagian TU dan Bagian TU Dokumen laporan yang sudah di • Data PNBP dalam (3) tiga tahun audit dan Surat Pernyataan kesediaan untuk di audit secara independen • Rencana peningkatan pelayanan setelah ditetapkan menjadi BLU 1 minggu 2 minggu Merupakan kegiatan pengumpulan dokumen persyaratan teknis terakhir Daftar kontrak dan potensi kontrak Dokumen Persyaratan TN berstatus BLU TN dengan pihak ketiga 7 Penyusunan Dokumen Persyaratan TN berstatus BLU Tim Pengusulan TN Berstatus BLU 2 minggu Merupakan kegiatan untuk melengkapi persyaratan TN berubah status menjadi BLU 6 Pemenuhan Persyaratan Administratif Pernyataan kesanggupan Koordinasi Tim Persiapan TN untuk meningkatkan kinerja Berstatus BLU kepada Kepala pelayanan, keuangan, dan TN manfaat bagi masyarakat; Tim Persiapan di Tim Pengusulan TN masing-masing Bidang Berstatus BLU, Kepala dan Bagian TU TN, Pegawai TN Surat Pernyataan 1. Hasil verifikasi mengenai 1 minggu 2 minggu 6.1 8 Merupakan kegiatan konsultasi internal di TN untuk mendapatkan masukan atas dokumen persyaratan substantif, teknis dan administratif pemenuhan persyaratan substantif, teknis dan administratif; 2. Usulan organisasi dan tata kerja; Pola tata kelola; Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Dokumen peraturan internal yang menetapkan tata kelola (struktur orgamsas1, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU), transaparansi dan 1. Hasil verifikasi mengenai akuntabilitas 1 bulan 6.2 9 Koordinasi Tim Persiapan kepada Tim Pengarah Pengusulan TN Berstatus BLU Tim Pengusulan TN Berstatus BLU, Kepala TN, Tim Persiapan 2 minggu Merupakan kegiatan konsultasi dengan Tim Pengarah Pengusulan TN Berstatus BLU untuk mendapatkan masukan atas dokumen persyaratan substantif, teknis dan pemenuhan persyaratan substantif, teknis dan administratif 30 2. Usulan organisasi dan tata kerja; Dokumen yang berisi 1. Visi-misi TN, program strategis 5 tahun ke depan, capaian kinerja yang terukur untuk 2 tahun Rencana strategis bisnis; Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU 1 bulan 6.3 administratif berjalan dan 2 tahun sebelumnya. 2. Realisasi /proyeksi pendapatan dari rupiah murni dan atau PNBP serta 10 Tim Pengusulan, 2 minggu Konsultasi Tim Pengusulan Masukan terhadap dokumen Merupakan kegiatan indikasi tarif layanan kepada Dit. PPK BLU Kepala TN, Tim Persyaratan TN berstatus BLU konsultasi kepada Dit. PPK Kemenkeu Persiapan, Dit. PPK BLU mengenai dokumen BLU Kemenkeu persyaratan yang sudah disiapkan oleh Tim. 6.4 Laporan keuangan pokok; Tim Persiapan di Dokumen yang berisi realisasi 1 bulan masing-masing Bidang keuangan, neraca keuangan, catatan dan Bagian TU atas laporan keuangan dan laporan Peningkatan kapasitas 1. Meningkatnya pemahaman keuangan (format SAP) tahun pengelola TN terhadap BLU, Merupakan kegiatan 11 Kepala TN, Tim 2 minggu pengelola TN terkait BLU peningkatan kapasitas bagi Persiapan, Dit. PPK berakhir sebelum pengusulan terkait tujuan, manfaat dan upaya pengelola TN dalam BLU Kemenkeu menjadi PPK-BLU yang harus dilakukan memahami lebih dalam mengenai BLU, tujuan, 2. Meningkatnya pemahaman 6.5 Standar pelayanan minimum Dokumen standar pelayanan umum Tim Persiapan di 1 bulan Dokumen ini ditetapkan oleh manfaat dan target yang pengelola TN terkait managemen masing-masing Bidang yang harus diberikan kepada pimpinan lembaga harus dicapai serta pola kolaborasi dalam pengelolaan TN dan Bagian TU masyarakat dan ekosistem kolaborasi dengan bersattus BLU (pusat, provinsi, stakeholder yang bisa kabupaten/kota, pengusaha dan dilakukan untuk masyarakat serta budaya yang ada meningkatkan manfaat bagi 6.6 Laporan audit terakhir atau Tim Persiapan di Dokumen laporan yang sudah di 1 minggu TN pernyataan bersedia untuk masing-masing Bidang audit dan Surat Pernyataan kesediaan diaudit secara independen untuk di audit secara independen dan Bagian TU 12 Penyampaian berkas BLU oleh Dirjen KSDAE, Tim Berkas Persyaratan TN berstatus Merupakan kegiatan 2 minggu Kepala TN kepada Dirjen Pengusulan, Kepala BLU, Berita acara penyerahan penyampaian berkas TN, dan Tim KSDAE persyaratan TN berstatus BLU dari persyaratan TN berubah 7 Tim Pengusulan TN 2 minggu Penyusunan Dokumen Dokumen Persyaratan TN berstatus Merupakan kegiatan untuk Persiapan status BLU kepada Dirjen Kepala TN ke Dirjen KSDAE Persyaratan TN berstatus BLU Berstatus BLU BLU melengkapi persyaratan TN KSDAE berubah status menjadi BLU 13 Penyampaian dokumen Menteri KLHK, Dirjen 1. Surat permohonan dari Menteri Mengetahui pemenuhan 1 bulan KSDAE persyaratan TN berstatus persyaratan BLU dan 8 Tim Pengusulan TN 2 minggu Koordinasi Tim Persiapan TN 1. Hasil verifikasi mengenai tentang usulan penetapan 1. Hasil verifikasi mengenai tentang usulan penetapan Merupakan kegiatan organisasi tata kerja serta BLU kepada Menteri KLHK Berstatus BLU, Kepala pemenuhan persyaratan substantif, konsultasi internal di TN Berstatus BLU kepada Kepala Satker/TN berstatus BLU (format dokumen persyaratan TN TN, Pegawai TN teknis dan administratif; untuk mendapatkan PMK 180) administratif. masukan atas dokumen 2. Usulan organisasi dan tata kerja; persyaratan substantif, 2. Hasil verifikasi Menteri LHK mengenai pemenuhan teknis dan administratif persyaratan substantif, teknis dan administratif (format PMK 180) 3. Penetapan organisasi dan tata 9 2 minggu Koordinasi Tim Persiapan Tim Pengusulan TN 1. Hasil verifikasi mengenai kerja Merupakan kegiatan Berstatus BLU, Kepala kepada Tim Pengarah pemenuhan persyaratan substantif, konsultasi dengan Tim 4. Dokumen persyaratan teknis dan administratif administratif TN, Tim Persiapan Pengusulan TN Berstatus BLU Pengarah Pengusulan TN Berstatus BLU untuk 2. Usulan organisasi dan tata kerja; mendapatkan masukan atas dokumen persyaratan substantif, teknis dan 14 Pengusulan TN berstatus BLU Menteri Keuangan, Berita acara penyerahan pengusulan Merupakan kegiatan 1 bulan administratif kepada Menteri Keuangan Menteri LHK TN berstatus BLU kepada Menteri penyerahan berita acara pengusulan TN berstatus Keuangan BLU kepada Menteri Konsultasi Tim Pengusulan Masukan terhadap dokumen Merupakan kegiatan Tim Pengusulan, 10 2 minggu Keuangan kepada Dit. PPK BLU Persyaratan TN berstatus BLU konsultasi kepada Dit. PPK Kepala TN, Tim Kemenkeu BLU mengenai dokumen Persiapan, Dit. PPK persyaratan yang sudah BLU Kemenkeu Sumber: Laporan Studi (diolah) disiapkan oleh Tim. Peningkatan kapasitas 1. Meningkatnya pemahaman pengelola TN terhadap BLU, Merupakan kegiatan 11 Kepala TN, Tim 2 minggu pengelola TN terkait BLU peningkatan kapasitas bagi Persiapan, Dit. PPK terkait tujuan, manfaat dan upaya pengelola TN dalam BLU Kemenkeu yang harus dilakukan memahami lebih dalam mengenai BLU, tujuan, 2. Meningkatnya pemahaman manfaat dan target yang pengelola TN terkait managemen harus dicapai serta pola kolaborasi dalam pengelolaan TN kolaborasi dengan bersattus BLU (pusat, provinsi, stakeholder yang bisa kabupaten/kota, pengusaha dan dilakukan untuk masyarakat serta budaya yang ada meningkatkan manfaat bagi TN Penyampaian berkas BLU oleh Berkas Persyaratan TN berstatus 12 Dirjen KSDAE, Tim Merupakan kegiatan 2 minggu Kepala TN kepada Dirjen BLU, Berita acara penyerahan Pengusulan, Kepala penyampaian berkas KSDAE persyaratan TN berstatus BLU dari TN, dan Tim persyaratan TN berubah Kepala TN ke Dirjen KSDAE Persiapan status BLU kepada Dirjen KSDAE Penyampaian dokumen 1. Surat permohonan dari Menteri 13 Menteri KLHK, Dirjen Mengetahui pemenuhan 1 bulan persyaratan TN berstatus LHK kepada Menteri Keuangan KSDAE persyaratan BLU dan BLU kepada Menteri KLHK tentang usulan penetapan organisasi tata kerja serta Satker/TN berstatus BLU (format dokumen persyaratan PMK 180) administratif. 2. Hasil verifikasi Menteri LHK mengenai pemenuhan persyaratan substantif, teknis dan administratif (format PMK 180) 3. Penetapan organisasi dan tata kerja 4. Dokumen persyaratan administratif 14 Pengusulan TN berstatus BLU Menteri Keuangan, Berita acara penyerahan pengusulan Merupakan kegiatan 1 bulan kepada Menteri Keuangan Menteri LHK TN berstatus BLU kepada Menteri penyerahan berita acara Keuangan pengusulan TN berstatus BLU kepada Menteri Keuangan Sumber: Laporan Studi (diolah)
Durasi (estimasi No Kegiatan Pihak yang Terlibat Output Keterangan penyelesaian kegiatan) Penyepakatan peningkatan 1. Instruksi Dirjen/SE untuk Merupakan kegiatan 1 Dirjen KSDAE, 2 minggu status TN menjadi BLU persiapan BLU persiapan untuk Kepala TN memastikan komitmen 2. Berita acara penyepakatan Dirjen KSDAE dan Kepala peningkatan status TN menjadi TN untuk BLU mempersiapkan 3. SK Dirjen tentang Tim Pengarah perubahan TN berstatus Pengusulan TN Berstatus BLU BLU. Sosialisasi TN Berstatus BLU Komitmen bersama Pengelola TN Merupakan kegiatan Tim Pengusulan TN 2 1 minggu untuk meningkatkan status TN sosialisasi mengenai BLU Berstatus BLU, Dit. menjadi BLU termasuk persyaratan PPK BLU DJPb menjadi BLU, manfaat dan Kemenkeu, PPK BLU. Pengelola TN Pembentukan Tim Persiapan Kepala TN, SK Kepala TN tentang Tim Merupakan kegiatan 2 minggu 3 Persyaratan TN Berstatus perwakilan dari Persiapan Persyaratan BLU persiapan di internal BLU masing-masing pengelola TN Bidang dan Bagian Tata Usaha 4. Pemenuhan Persyaratan Substantif Identifikasi potensi kawasan Laporan ringkas potensi kawasan Setiap bidang memberikan Tim Persiapan di 1 bulan 4.1 dari sisi ekologis, ekonomi dari sisi ekologis, ekonomi dan input terhadap potensi masing-masing dan sosial sosial kawasan sesuai dengan Bidang dan Bagian tugas dan fungsi TU masing-masing 5. Pemenuhan Persyaratan Teknis Analisis beban kerja pada Dokumen analisis beban kerja Mengetahui sumber daya Tim Persiapan di 1 bulan 5.1 struktur pengelolaan Balai yang diperlukan pada setiap masing-masing Bidang bidang dan bagian dan Bagian TU berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Pengumpulan dan Data PNBP dalam (3) tiga tahun Tim Persiapan di 2 minggu Merupakan kegiatan 5.2 penyusunan dokumen terakhir masing-masing Bidang pengumpulan dokumen kinerja keuangan dan dan Bagian TU persyaratan teknis Rencana peningkatan pelayanan rencana pelayanan setelah ditetapkan menjadi BLU Daftar kontrak dan potensi kontrak TN dengan pihak ketiga 6 Pemenuhan Persyaratan Administratif Pernyataan kesanggupan Tim Persiapan di Surat Pernyataan 1 minggu 6.1 untuk meningkatkan kinerja masing-masing Bidang pelayanan, keuangan, dan dan Bagian TU manfaat bagi masyarakat; Pola tata kelola; Dokumen peraturan internal yang Tim Persiapan di 1 bulan 6.2 menetapkan tata kelola (struktur masing-masing Bidang orgamsas1, serta pengangkatan dan dan Bagian TU pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU), transaparansi dan akuntabilitas Rencana strategis bisnis; Dokumen yang berisi Tim Persiapan di 1 bulan 6.3 1. Visi-misi TN, program strategis 5 masing-masing Bidang tahun ke depan, capaian kinerja dan Bagian TU yang terukur untuk 2 tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. 2. Realisasi /proyeksi pendapatan dari rupiah murni dan atau PNBP serta indikasi tarif layanan 6.4 Laporan keuangan pokok; Dokumen yang berisi realisasi Tim Persiapan di 1 bulan keuangan, neraca keuangan, catatan masing-masing Bidang atas laporan keuangan dan laporan dan Bagian TU keuangan (format SAP) tahun berakhir sebelum pengusulan menjadi PPK-BLU 6.5 Standar pelayanan minimum Dokumen standar pelayanan umum Tim Persiapan di Dokumen ini ditetapkan oleh 1 bulan yang harus diberikan kepada masing-masing Bidang pimpinan lembaga masyarakat dan ekosistem dan Bagian TU 6.6 Laporan audit terakhir atau Dokumen laporan yang sudah di Tim Persiapan di 1 minggu pernyataan bersedia untuk audit dan Surat Pernyataan kesediaan masing-masing Bidang diaudit secara independen untuk di audit secara independen dan Bagian TU Badan Layanan Umum Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan Penyusunan Dokumen Persyaratan TN berstatus BLU Dokumen Persyaratan TN berstatus BLU Merupakan kegiatan untuk melengkapi persyaratan TN berubah status menjadi BLU 7 Tim Pengusulan TN Berstatus BLU 2 minggu Koordinasi Tim Persiapan TN Berstatus BLU kepada Kepala TN 1. Hasil verifikasi mengenai Merupakan kegiatan konsultasi internal di TN untuk mendapatkan masukan atas dokumen persyaratan substantif, teknis dan administratif Tim Pengusulan TN Berstatus BLU, Kepala TN, Pegawai TN 8 2 minggu pemenuhan persyaratan substantif, teknis dan administratif; 2. Usulan organisasi dan tata kerja; Lanjutan Tabel 5. Roadmap Pengusulan TN menjadi BLU Durasi (estimasi penyelesaian kegiatan) No Kegiatan Pihak yang Terlibat Output Keterangan Koordinasi Tim Persiapan Penyepakatan peningkatan kepada Tim Pengarah status TN menjadi BLU Pengusulan TN Berstatus BLU 1. Hasil verifikasi mengenai 1. Instruksi Dirjen/SE untuk Merupakan kegiatan Merupakan kegiatan konsultasi dengan Tim persiapan untuk Pengarah Pengusulan TN memastikan komitmen Berstatus BLU untuk Dirjen KSDAE dan Kepala mendapatkan masukan atas TN untuk dokumen persyaratan mempersiapkan substantif, teknis dan perubahan TN berstatus administratif BLU. Tim Pengusulan TN Dirjen KSDAE, Berstatus BLU, Kepala Kepala TN TN, Tim Persiapan 9 1 2 minggu 2 minggu pemenuhan persyaratan substantif, persiapan BLU teknis dan administratif 2. Berita acara penyepakatan 2. Usulan organisasi dan tata kerja; peningkatan status TN menjadi BLU 3. SK Dirjen tentang Tim Pengarah Pengusulan TN Berstatus BLU Sosialisasi TN Berstatus BLU Konsultasi Tim Pengusulan kepada Dit. PPK BLU Kemenkeu Komitmen bersama Pengelola TN Masukan terhadap dokumen untuk meningkatkan status TN Persyaratan TN berstatus BLU menjadi BLU Merupakan kegiatan Merupakan kegiatan sosialisasi mengenai BLU konsultasi kepada Dit. PPK termasuk persyaratan BLU mengenai dokumen menjadi BLU, manfaat dan persyaratan yang sudah PPK BLU. disiapkan oleh Tim. Tim Pengusulan TN Tim Pengusulan, Berstatus BLU, Dit. Kepala TN, Tim PPK BLU DJPb Persiapan, Dit. PPK Kemenkeu, BLU Kemenkeu Pengelola TN 2 10 1 minggu 2 minggu 3 11 2 minggu 2 minggu Kepala TN, Kepala TN, Tim perwakilan dari Persiapan, Dit. PPK masing-masing BLU Kemenkeu Bidang dan Bagian Tata Usaha SK Kepala TN tentang Tim 1. Meningkatnya pemahaman Persiapan Persyaratan BLU pengelola TN terhadap BLU, terkait tujuan, manfaat dan upaya yang harus dilakukan Merupakan kegiatan Merupakan kegiatan persiapan di internal peningkatan kapasitas bagi pengelola TN pengelola TN dalam memahami lebih dalam mengenai BLU, tujuan, manfaat dan target yang harus dicapai serta pola kolaborasi dengan Setiap bidang memberikan stakeholder yang bisa input terhadap potensi dilakukan untuk kawasan sesuai dengan meningkatkan manfaat bagi tugas dan fungsi TN masing-masing Pembentukan Tim Persiapan Peningkatan kapasitas Persyaratan TN Berstatus pengelola TN terkait BLU BLU 2. Meningkatnya pemahaman 4. Pemenuhan Persyaratan Substantif pengelola TN terkait managemen kolaborasi dalam pengelolaan TN bersattus BLU (pusat, provinsi, Laporan ringkas potensi kawasan kabupaten/kota, pengusaha dan dari sisi ekologis, ekonomi dan masyarakat serta budaya yang ada sosial 1 bulan Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Identifikasi potensi kawasan dari sisi ekologis, ekonomi dan sosial 4.1 5. Pemenuhan Persyaratan Teknis 12 Penyampaian berkas BLU oleh Kepala TN kepada Dirjen KSDAE Analisis beban kerja pada struktur pengelolaan Balai 5.1 Dirjen KSDAE, Tim Pengusulan, Kepala TN, dan Tim Tim Persiapan di Persiapan masing-masing Bidang dan Bagian TU Merupakan kegiatan penyampaian berkas persyaratan TN berubah Mengetahui sumber daya status BLU kepada Dirjen yang diperlukan pada setiap KSDAE bidang dan bagian berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Mengetahui pemenuhan persyaratan BLU dan organisasi tata kerja serta Merupakan kegiatan dokumen persyaratan pengumpulan dokumen administratif. persyaratan teknis Berkas Persyaratan TN berstatus BLU, Berita acara penyerahan persyaratan TN berstatus BLU dari Dokumen analisis beban kerja Kepala TN ke Dirjen KSDAE 2 minggu 1 bulan 13 Menteri KLHK, Dirjen KSDAE 1. Surat permohonan dari Menteri LHK kepada Menteri Keuangan tentang usulan penetapan • Data PNBP dalam (3) tiga tahun Satker/TN berstatus BLU (format PMK 180) terakhir Penyampaian dokumen persyaratan TN berstatus BLU kepada Menteri KLHK Pengumpulan dan penyusunan dokumen kinerja keuangan dan rencana pelayanan 1 bulan Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU 2 minggu 5.2 Rencana peningkatan pelayanan 2. Hasil verifikasi Menteri LHK setelah ditetapkan menjadi BLU mengenai pemenuhan • Daftar kontrak dan potensi kontrak persyaratan substantif, teknis dan administratif (format PMK 180) TN dengan pihak ketiga 3. Penetapan organisasi dan tata kerja 6 Pemenuhan Persyaratan Administratif 4. Dokumen persyaratan Surat Pernyataan administratif Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU 1 minggu 6.1 14 Pengusulan TN berstatus BLU kepada Menteri Keuangan Pola tata kelola; Menteri Keuangan, Menteri LHK Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Berita acara penyerahan pengusulan TN berstatus BLU kepada Menteri Dokumen peraturan internal yang Keuangan menetapkan tata kelola (struktur orgamsas1, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU), transaparansi dan akuntabilitas Merupakan kegiatan penyerahan berita acara pengusulan TN berstatus BLU kepada Menteri Keuangan 1 bulan 1 bulan 6.2 Sumber: Laporan Studi (diolah) 31 Rencana strategis bisnis; Tim Persiapan di masing-masing Bidang dan Bagian TU Dokumen yang berisi 1. Visi-misi TN, program strategis 5 tahun ke depan, capaian kinerja 1 bulan 6.3 yang terukur untuk 2 tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. 2. Realisasi /proyeksi pendapatan dari rupiah murni dan atau PNBP serta indikasi tarif layanan 6.4 Laporan keuangan pokok; Tim Persiapan di Dokumen yang berisi realisasi 1 bulan masing-masing Bidang keuangan, neraca keuangan, catatan dan Bagian TU atas laporan keuangan dan laporan keuangan (format SAP) tahun berakhir sebelum pengusulan menjadi PPK-BLU 6.5 Standar pelayanan minimum Dokumen standar pelayanan umum Tim Persiapan di 1 bulan Dokumen ini ditetapkan oleh masing-masing Bidang yang harus diberikan kepada pimpinan lembaga dan Bagian TU masyarakat dan ekosistem 6.6 Laporan audit terakhir atau Tim Persiapan di Dokumen laporan yang sudah di 1 minggu pernyataan bersedia untuk masing-masing Bidang audit dan Surat Pernyataan kesediaan diaudit secara independen untuk di audit secara independen dan Bagian TU 7 Tim Pengusulan TN 2 minggu Penyusunan Dokumen Dokumen Persyaratan TN berstatus Merupakan kegiatan untuk Persyaratan TN berstatus BLU Berstatus BLU BLU melengkapi persyaratan TN berubah status menjadi BLU 8 Tim Pengusulan TN 2 minggu Koordinasi Tim Persiapan TN 1. Hasil verifikasi mengenai Merupakan kegiatan Berstatus BLU, Kepala pemenuhan persyaratan substantif, konsultasi internal di TN Berstatus BLU kepada Kepala TN TN, Pegawai TN teknis dan administratif; untuk mendapatkan masukan atas dokumen 2. Usulan organisasi dan tata kerja; persyaratan substantif, teknis dan administratif 9 2 minggu Koordinasi Tim Persiapan Tim Pengusulan TN 1. Hasil verifikasi mengenai Merupakan kegiatan Berstatus BLU, Kepala kepada Tim Pengarah pemenuhan persyaratan substantif, konsultasi dengan Tim TN, Tim Persiapan Pengusulan TN Berstatus BLU teknis dan administratif Pengarah Pengusulan TN Berstatus BLU untuk 2. Usulan organisasi dan tata kerja; mendapatkan masukan atas dokumen persyaratan substantif, teknis dan administratif Konsultasi Tim Pengusulan Masukan terhadap dokumen Merupakan kegiatan Tim Pengusulan, 10 2 minggu kepada Dit. PPK BLU Persyaratan TN berstatus BLU konsultasi kepada Dit. PPK Kepala TN, Tim Kemenkeu BLU mengenai dokumen Persiapan, Dit. PPK persyaratan yang sudah BLU Kemenkeu disiapkan oleh Tim. Peningkatan kapasitas 1. Meningkatnya pemahaman pengelola TN terhadap BLU, Merupakan kegiatan 11 Kepala TN, Tim 2 minggu pengelola TN terkait BLU peningkatan kapasitas bagi Persiapan, Dit. PPK terkait tujuan, manfaat dan upaya pengelola TN dalam BLU Kemenkeu yang harus dilakukan memahami lebih dalam mengenai BLU, tujuan, 2. Meningkatnya pemahaman manfaat dan target yang pengelola TN terkait managemen harus dicapai serta pola kolaborasi dalam pengelolaan TN kolaborasi dengan bersattus BLU (pusat, provinsi, stakeholder yang bisa kabupaten/kota, pengusaha dan dilakukan untuk masyarakat serta budaya yang ada meningkatkan manfaat bagi TN Penyampaian berkas BLU oleh Berkas Persyaratan TN berstatus 12 Dirjen KSDAE, Tim Merupakan kegiatan 2 minggu Kepala TN kepada Dirjen BLU, Berita acara penyerahan Pengusulan, Kepala penyampaian berkas KSDAE persyaratan TN berstatus BLU dari TN, dan Tim persyaratan TN berubah Kepala TN ke Dirjen KSDAE Persiapan status BLU kepada Dirjen KSDAE Penyampaian dokumen 1. Surat permohonan dari Menteri 13 Menteri KLHK, Dirjen Mengetahui pemenuhan 1 bulan persyaratan TN berstatus LHK kepada Menteri Keuangan KSDAE persyaratan BLU dan BLU kepada Menteri KLHK tentang usulan penetapan organisasi tata kerja serta Satker/TN berstatus BLU (format dokumen persyaratan PMK 180) administratif. 2. Hasil verifikasi Menteri LHK mengenai pemenuhan persyaratan substantif, teknis dan administratif (format PMK 180) 3. Penetapan organisasi dan tata kerja 4. Dokumen persyaratan administratif 14 Pengusulan TN berstatus BLU Menteri Keuangan, Berita acara penyerahan pengusulan Merupakan kegiatan 1 bulan kepada Menteri Keuangan Menteri LHK TN berstatus BLU kepada Menteri penyerahan berita acara Keuangan pengusulan TN berstatus BLU kepada Menteri Keuangan Sumber: Laporan Studi (diolah)
Setelah memperoleh status BLU, TN juga masih Kebijakan-kebijakan tersebut disusun oleh Tim memerlukan kebijakan yang mendukung operasionalisasinya. Pengusulan TN berstatus BLU, Kepala TN dan Tim Persiapan, Kebijakan dimaksud meliputi: atau oleh Tim yang diberikan tugas untuk menyusun dokumen tersebut. 1). Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU; 2). Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran BLU; 3). Kebijakan SDM BLU; dan 4). Kebijakan Renumerasi BLU. 32
07 Rekomendasi Berdasarkan pemaparan di atas, berikut adalah rekomendasi yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja TN dalam mendukung capaian Pembangunan Nasional 2020-2024 melalui perubahan status TN menjadi BLU. BLU Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan 33 33 S u m b e r G a m b a r : h t t p : / / a g r o n d o n e s i a c o i . i d / w p - c o n t e n t / u p o a d s / 2 0 1 9 / 1 0 / I l M G _ 1 7 5 9 . j p g
Rekomendasi bagi Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengawetan dan Kehutanan dan pemanfaatan sesuai peran dan kewenangan masing-masing. A. Direktorat Jenderal KSDAE 1. Memasukkan rencana transformasi TN sebagai Satker berstatus BLU ke dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan Renstra KSDAE 2020-2024. 5. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada semua TN untuk mengoptimalkan peran TN sebagaimana mandat UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Rencana tersebut menjadi target Indikator Kinerja Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa pengelolaan Utama (IKU) Ditjen KSDAE, sebagaimana pernah sumber daya alam hayati pemanfaatannya dilakukan dilakukan pada Renstra Kehutanan 2010-2014; secara bijaksana untuk menjamin keberlanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan 2. Membentuk tim persiapan transformasi TN kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pembinaan sebagai Satker berstatus BLU yang beranggotakan dan pendampingan diharapkan dapat meningkatkan perwakilan Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat efektifitas dan produktivitas TN sebagaimana tujuan Kawasan Konservasi, Direktorat Kawasan keberadaan TN. Peningkatan produktivitas TN ini Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemolaan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek dan Informasi Konservasi Alam, dan Direktorat ekologis, ekonomis dan sosial budaya; Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi yang akan membantu Dirjen KSDAE di dalam melaksanakan B. Pengelola TN pengusulan transformasi TN sebagai Satker berstatus BLU dapat dilihat pada Tabel 2. 1. Menyiapkan tim persiapan pemenuhan persyaratan BLU yang bertugas untuk melakukan 3. Memberikan dukungan terhadap TN yang dinilai sudah memenuhi persyaratan awal BLU. Dukungan berupa pendampingan dan persiapan yang identifikasi dan penyiapan terhadap pemenuhan persyaratan TN berstatus BLU sebagaimana tercantum pada Tabel 2: Roadmap Pengusulan TN perlu dilakukan TN, serta melakukan evaluasi terhadap menjadi BLU dan pengusulan rancangan kebijakan dokumen persyaratan BLU yang diusulkan. Adapun pasca TN berstatus BLU yang meliputi kebijakan langkah persiapan dan pengusulan transformasi status pengelolaan keuangan BLU, perencanaan dan TN menjadi Satker berstatus BLU dapat dilihat pada penganggaran BLU, SDM BLU, dan renumerasi BLU Tabel 2: Roadmap Pengusulan TN menjadi BLU dan seperti telah dipaparkan sebelumnya; penyusunan rancangan kebijakan pasca TN berstatus BLU yang meliputi kebijakan pengelolaan keuangan 2. Melakukan upaya proaktif dalam rangka BLU, perencanaan dan penganggaran BLU, SDM pengelolaan kawasan TN bersama pemerintah BLU, dan renumerasi BLU seperti telah dipaparkan provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, akademisi, sebelumnya; pengusaha/swasta, masyarakat lokal dan media untuk pencapaian pembangunan hutan yang berkelanjutan. 4. Menginisiasi sinergi pengelolaan kawasan TN dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah Desa, akademisi, pengusaha/swasta, masyarakat lokal dan media. Sinergi dilakukan dalam rangka mendukung kawasan konservasi optimal di 34
C. Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Rekomendasi bagi Kementerian Pariwisata Hidup dan Kehutanan 1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan 1. Memasukkan rencana transformasi TN sebagai Satker KLHK terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan. berstatus BLU ke dalam Renstra KLHK 2020-2024. 2. Memberikan dukungan Kementerian Lingkungan 2. Memberikan dukungan kepada Ditjen KSDAE dalam Hidup dan Kehutanan untuk mengubah status TN proses administrasi perubahan status BLU Taman yang telah memenuhi kriteria menjadi BLU dengan Nasional berdasarkan tahapan PMK 180/2016. menyampaikan surat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Menteri Lingkungan Rekomendasi bagi Kementerian Keuangan Hidup dan Kehutanan. Memberikan dukungan pendampingan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses administrasi perubahan status BLU Taman Nasional 3. Memberikan pendampingan kepada pengelola TN untuk meningkatkan pelayanannya sebagai destinasi wisata. berdasarkan tahapan PMK 180/2016. Rekomendasi bagi Bappenas Memberikan dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses administrasi perubahan status BLU Taman Nasional berdasarkan tahapan PMK 180/2016. 35
2 / s d a o p u / t n e t n o c - p w m o c . t r o s e r e k a o d l / i l . w w w / / : s p t t h : r a b m a G r e b m u S Daftar Pustaka Ansell, Chris & Gash, Alison. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice", Journal of Public Administration Research and Theory, 18, pp. 543-571. Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Biddle, Jennifer & Tom Koontz. "Goal Specificity: A Proxy Measure for Improvements in Environmental Outcomes in Collaborative Governance", Journal of Environmental Management 145C:268-276, July 2014. BTNKM, Briefing Paper No. 9: Pembiayaan Taman Nasional Berkelanjutan, tanpa tahun. Bappenas, 2016, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020. Dye, T. R. 2001.Top-Down Policymaking. New York: Chatham House. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terj). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 36 36 Badan Layanan Umum Taman Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
Eggers, William & Tiffany Dovely. 2008. "Government 2.0's Inauguration". Governing. Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, & Stephen Balogh. "An Integrative Framework for Collaborative Governance", Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 22, Issue 1, January 2012, Pages 1-29. Fandeli Chafid, 2014, Bisnis Konservasi Pendekatan Baru, Gajah Mada University Press, Cet II Gunawan H, dkk, 2013, Model Bisnis Taman Nasional Mandiri Kasus Taman Nasional Gunung Palung Kalimantan Barat, Jurnal Media Konservasi, Vol.18, No 1, Institut Pertanian Bogor. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press. Hodges, Sharon, et al. 2013. "Who's in charge here? Structure for collaborative governance in children's mental health", Administration in Social Work. 37 (4). 418-432. Hartono, Ir. M.Sc, 2008, Mencari Bentuk Pengelolaan Taman Nasional Model. _________, 2008, "Taman Nasional Mandiri Telaah Singkat Kemungkinan Pembuktikannya", Makalah dalam Reuni Akbar dan Seminar Lustrum IX Fak Kehutanan UGMKSDAE, Laporan Kinerja 2016- 2018 Hani Aditya, Widyaningsih, Damayanti, 2014, "Potensi Dan Pengembangan Jenis-Jenis Tanaman Anggrek Dan Obat-Obatan Di Jalur Wisata Loop-Trail Cikaniki-Citalahab Taman Nasional Gunung Halimun-Salak", Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume 5 No. Universitas Gajah Mada. Indriani, Desi, dkk, 2013, Penerapan Badan Layanan Umum Dan Implikasinya Bagi Pengelolaan Taman Nasional Mandiri Yang Berkelanjutan, Jurnal IPB, diakses darI index. php/konservasi/article/view/12835/9730 Kholis M, Setyowati A, Management Effectiveness Tracking Tools (METT) sebagai Perangkat Untuk Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, Lestari Paper No. 2. Kooiman, Jan. 2003. Governing as Governance. New Delhi: Sage Publications. 37
Kristiaji, Bawono B, & Adri A.L. Poesoro. "The Myths and Realities of Tax Performance Under Semi Autonomous Revenue Authorities". Tax Law Design and Policy Series, No. 0213, August 2013. KSDAE, Statistik 2017, Jakarta 2018 María García-Sánchez, Isabel, Beatriz Cuadrado-Ballesteros, José-Valeriano Frías- Aceituno. "Determinants of E-Government Development: Some Methodological Issues", Journal of Management and Strategy, Vol. 3, No. 3, June 2012. McDougall, Cynthia L et al. "Engaging women and the poor: adaptive collaborative governance of community forests in Nepal", Agriculture and Human Values, 2013. Nugroho, Riant. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012. Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation. New York: St. Martin Press. Ohmae, Kenichi. 2005. The Next Global Stage: Tantangan dan Peluang di Dunia yang Tidak Mengenal Batas Wilayah (terj). Jakarta: Indeks. Osborne, David and Gaebler, T. 1991. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. New York: Penguins Books. Peters, B. Guy. "Bureaucracy and Democracy in the Modern State", Public Administration Review, 2005. Purdy, Jill M. "A Framework for Assessing Power in Collaborative Governance Processes", Public Administration Review, 2012. Purnamanityas, Nining N, 2010, Studi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia, Master Thesis, Universitas Indonesia. Purwanto, S A, 2005, Taman Nasional, Hak-hak Masyarakat Setempat dan Pembangunan Regional, Jurnal Antropologi, Volume 29 No. 3 Universitas Indonesia Ramadass, Shila Devi et al. "Critical factors in public sector collaboration in Malaysia: Leadership, interdependence, and community", International Journal of Public Sector Management, 30, 5 (487- 502), 2017. 38
Santi E dan Rosita, 2009, Implementasi dan Kendala Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Jurusan Akuntasi Volume 4 (hal 41-54), Politeknik Negeri Padang Schwab, Brigitte, Daniel Kübler and Sonja Wälti. "Metropolitan governance and democracy in Switzerland: An attempt of operationalisation and an empirical assessment". Paper prepared for the Workshop 5: Governance and Democratic Legitimacy" at the 29th ECPR Joint Session of Workshops, Grenoble, 6-11 April 2001. Shylendra, H.S & Bhirdikar, K. 2005. "Good Governance and Poverty Allevation Programmes: A critical analysis of the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana, International Journal of Rural Management, 1,2, pp 203-221. Terkper, Seth E. "Accounting Challenges for Semi-Autonomous Revenue Agencies in Developing Countries", IMF Working Paper No. 08/116, May. 2008. TNBTS, Laporan Kinerja Tahun 2016-2018 TNGHS, Laporan Kinerja Tahun 2016-2018 TNGGP, Laporan Kinerja Tahun 2016-2018 Tohirin dan Muktaromin, Survey Opini Stakeholders Pengelolaan Keuangan BLU Bidang Pendidikan, Kemenkeu RI 2013 Utami Sri, 2017, Pengelolaan Kawasan Pariwisata (Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeeru), Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.3, No.1 Universitas Indonesia. Wandojo Siswanto, 2017, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, GIZ, Jakarta Wahyuni H, 2015, Interactive Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Areal Taman Nasional, Doktor Thesis, Universitas Indonesia. Winara A, Mukhtar AS, 2010, Potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Papua, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Vol 8 No.3. 39
Jl. Mawar, Komplek Kejaksaan Agung Blok G-35 Pasar Minggu Jakarta Selatan - 12520, Indonesia Telp +62 21 780 1314 • Fax +62 21 782 3800 Email. info@pattiro.org 40