PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PEREDARAN PRODUK IPHONE REKONDISI TANPA JAMINAN KUALITAS DAN GARANSI RESMI DI INDONESIA MENURUT UUPK SKRIPSI Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Oleh: Muhammad Irfani NIM : S20182004 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH DESEMBER 2022
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PEREDARAN PRODUK IPHONE REKONDISI TANPA JAMINAN KUALITAS DAN GARANSI RESMI DI INDONESIA MENURUT UUPK SKRIPSI Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Oleh : Muhammad Irfani NIM : S20182004 Disetujui Pembimbing Rumawi, M.H NIP.198007112010011019 ii
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PEREDARAN PRODUK IPHONE REKONDISI TANPA JAMINAN KUALITAS DAN GARANSI RESMI DI INDONESIA MENURUT UUPK SKRIPSI Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hari: Senin Tanggal: 19 Desember2022 Ketua Sidang Sekertaris Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag NIP.19731105200212002 Badrut Tamam, S.H,, M.H. NUP.202012187 Tim Penguji Anggota 1. Dr. Hj. Mahmudah, M.EI ( ) 2. Rumawi, S.H.I., M.H. ( ) Menyetujui, Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I NIP. 197809252005011002 iii
Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Asy-Syu'ara (26):183) Kementrian Agama RI. Al-Qur'an Terjemahan (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) iv
PERSEMBAHAN Alhamdulillah, Rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamater tercinta Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Uiniversitas Islam Negeri Kiai haji Acmad Siddiq Jember, Tak lupa pula karya ilmiah ini saya persembahkan kepada pihak-pihak yan telah membantu hingga pada tahap ini, khususnya kepada: 1. Kedua orang tua saya yakni bapak Nuri Hadi dan ibu Nuriyati, adik-adik saya, serta kepada saudara-saudara saya yang telah mendoakan, mendampingi dan mendukung saya tanpa Lelah; 2. Saudara-Saudara kandung saya Tifani Umami dan Akhmad Fiqhan Hariri yang selalu memberikan motivasi dan semngat kepada penulis untuk memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan masa studi strata satu dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Jember, 19 Desember 2022 Penulis Muhammad Irfani NIM. S20182004 v
KATA PENGANTAR ِمْي ِح َّرلا ِن ٰم ْح َّرلا ِ هاللّٰ ِمْسِب Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjuduL "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Hak Mendapat Informasi dan Jaminan Barang Dalam UUPK Berkaitan dengan Peredaran Produk iPhone Rekondidi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi di Indonesia." Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluaga dan sahabatnya. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menggali dan menambah wawasan khazanah keilmuan serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati ingin menyampaikan banyak terimaksih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril ataupun materiil baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku dosen Ketua Jurusan Hukum Islam vi
4. Dr. H Ahmad Junaidi, S.P.d., M.Ag selaku dosen Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. 5. Rumawi, M.H, selaku Dosen pembibing dalam melakukan penyusunan Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 6. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan 7. Kedua orang tua saya yakni Bapak Nuri Hadi dan Ibu Nuri Yati yang telah berjuang sekuat tenaga serta motivasi dan doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik- baiknya 8. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dulu-dulur IKMAMEBA Uin Khas Jember yang telah memebrikan support dan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dan kenangan selama kuliah di UIN Khas Jember Semoga segala kontribusi yang telah diberikan oleh para pihak dapat tercatat sebagai amal shaleh yang diterima oleh Allah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis untuk para pembaca, supaya memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini mampu memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan bagi pengguna iPhone Rekondisi, masyarakat umum, aparatur hukum serta kalangan akademisi. Jember, 19 Desember 2022 Penulis Muhammad Irfani NIM. S20182004 vii
ABSTRAK Muhammad Irfani, 2022: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Peredaran Produk Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi Di Indonesia Menurut UUPK. Kata Kunci: UUPK, iPhone Rekondisi, Perlindugan Hukum, Konsumen Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap barang elektronik berjenis smartphone dibarengi dengan maraknya penjualan smartphone bermerk iPhone yang di daur ulang kembali oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian kepada konsumen. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan perekonomian yang sehat, kedudukan konsumen haruslah dijunjung tinggi dan konsumen haruslah dilindungi melalui peraturan-peraturan yang memuat hal-hal tekait dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi konsumen dan pelaku usaha Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan UUPK dalam transaksi jual beli iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi?, (2) Bagaimana cara penyelesaian terhadap konsumen yang telah dirugikan atas dengan adanya peredaran iPhone rekondisi tanpa adanya jaminan kualitas dan jaminan yang resmi?. Tujuan penelitian tersebut yakni, (1) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari UUPKdalam transaksi jual beli iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi, (2) Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian terhadap konsumen yang telah dirugikan atas dengan adanya peredaran iPhone rekondisi tanpa adanya jaminan kualitas dan jaminan yang resmi. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan sifat yuridis normatif yakni suatu proses untuk mengetahui atau menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin -doktrin hukum dengan cara mendengar, membaca, memahami dan mengkaji penerapan dari undang-undang serta asa teori dalam konflik norma yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu analisis deskritif keabsahan data menggunakan triangulasi. Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Perlindungan hukum bagi konsumen dirugikan dan jaminan barang ini dalam peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi di Indonesia menurut UUPK, dimana pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara yang sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 61 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jika terbukti melakukan pelanggaran; 2) Penyelesaian terhadap konsumen yang telah dirugikan atas hak informasi dan jaminan barang ini atas peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi ini dapat melalui dua tahap yakni, a) tahap penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan; b) tahap penyelesaian sengketa konsumen didalam pengadilan. viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... PERSETUJUAN PEMBIMBING ... PENGESAHAN TIM PENGUJI ... MOTTO ... PERSEMBAHAN ... KATA PENGANTAR ... ABSTRAK ... DAFTAR ISI ... BAB I PENDAHULUAN ... A. Latar Belakang Masalah ... B. Fokus Penelitian ... C. Tujuan Penelitian ... D. Manfaat Penelitian ... E. Definisi Istilah ... F. Sistematika Pembahasan ... BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN ... A. Penelitian Terdahulu ... B. Kajian Teori ... BAB III METODE PENELITIAN ... A. Jenis Penelitian ... B. Pendekatan Penelitian ... C. Sumber Bahan Hukum ... ix i ii iii iv v vi viii ix 1 1 7 7 8 9 13 16 16 22 33 33 33 34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ... E. Analisis Bahan Hukum ... F. Tahapan Penelitian ... BAB IV PEMBAHASAN ... A. Gambaran Umum iPhone Rekondisi dan Garansi ... 1. iPhone Rekondisi ... 38 2. Garansi ... 41 3. Macam-macam Garansi ... 43 B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang di Rugikan Atas Hak Informasi dan Jaminan Barang ini dalam Peredaran iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan kualitas dan Garansi Resmi di Indonesia Menurut UUPK ... 1. Perlindungan Bagi Konsumen Menurut UUPK Atas Peredaran iPhone Rekondisi ... 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak Konsumen dalam Peredaran iPhone Rekondisi ... C. Bagaimana Cara Penyelesaian Terhadap Konsumen yang telah di Rugikan Atas Hak Informasi dan jaminan barang ini Atas Peredaran iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi di Indonesia Menurut UUPK ... 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di luar Pengadian ... 56 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di dalam Pengadilan ... 67 3. Pembuktian Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen . 72 x 35 35 36 38 38 44 44 52 55
BAB V PENUTUP ... A. Kesimpulan ... B. Saran ... DAFTAR PUSTAKA ... xi 74 74 74 79
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada zaman modern ini kemajuan teknologi semakin berkembang pesat dan ini menyebabkan kemajuan di semua lini dari informasi, industri, dan lain sebagainya, dan kemajuan-kemajuan ini berdampak kepada kehidupan masyarakat dari pola hidup hingga gaya hidup sediri semua di pengaruhi oleh kemajuan teknologi yang ada. Pada saat ini kemajuan dari teknologi, informasi dan industri ini telah memuat perubahan yang sangat signifikan dalam pola kehidupan zaman sekarang, yang khususnya pada perbedaan gaya hidup dari masyarakat modern dan masyarakat tradisional, yang dimana gaya hidup masyarakat modern ini lebih maju dan memungkinkan mereka melakukan transaksi yang lebih luas yakni seperti transaksi online melalui media. Sedangkan masyarakat tradisional lebih suka melakukan aktivitas transaksi tatap muka, seperti media sosial mereka masih memungkinkan untuk menggunakannya.1 Kemajuan dari teknologi, informasi, dan industri ini memiliki 2 dampak bagi konsumen yakni positif dan negatif. Dari sisi positif masyarakat medapatkan dengan mudah barang dan jasa dan bisa mmendapatkan harga yang kompetitif, sedangkan dalam sisi negatifnya masyarakat dapat dengan mudah ditipu oleh oknum pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Pada saat ini dimana untuk melakukan perlindungan 1 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2013), 1. 1
kepada masyarakat di butuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri akan perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi bisnis para konsumen.2 Dalam masyarakat saat ini handphone merupakan suatu barang yang hampir dimiliki seluruh orang dari kalangan atas atau kalangan bawah dari anak-anak hingga orang dewasa, handphone sendiri memiliki berbagi macam merek berbagai macam OS (operating system) salah satunya adalah IOS yang merupakan OS besutan dari Apple yang banyak sekali di gemari atau disukai yang menurut stat counter salah salah satu Lembaga statistikk IOS ini menempati urutan ke 2 degan pengguna sebanyak 9,05% di Indonesia dan posisi pertama di tempati oleh Android yang memiliki pengguna 90,84% ini menunjukan bahwa IOS yang hanya bisa digunakan di handphone iPhone merupkan handhone yang sangat di gemari dan banyak peminat di Indonesia.3 Di Indonesia iPhone tidak lah masuk secara resmi melaikan iPhone di Indonesia ini dimasukan oleh distributor yakni Ibox, Digimap dan masih banyak yang lainnya, iPhone dari distributor resmi sendiri merupakan iPhone yag mendapatkan jaminan dari segi jaminan layanan purna jualnya dan juga memiliki jaminan yang pasti dari segi service center yang merupakan tempat klaim garansi yang ada pada handphone tersebut yang terdapat kerusakan dari segi software atau hardware nya yang sesuai dari ketentuan aturan yang ditetapkan di Indonesia, di Indonesia juga terdapat iPhone versi copy atau yang biasa di kenal HDC merupakan handphone iPhone yang versi tiruan yang 2 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju, 2000), 8. 3 "Mobile Operating System Market Share in Indonesia," StatCounter, July 22, 2022, yanga6- 202206-bar. saja 2
mirip dengan handphone asliya dari segi desain, ukuran atau dimensinya biasa handphone tersebut memiliki os yang berbeda , kualitas layar yang tidak sama , sehingga hanphone tersebut biasanya digunakan untuk pajangan atau di beli untuk hanya sebagai gaya saja karena hanphone tersebut hanya luarnya saja yang sama atau bentuk nya saja yang sama dan handphone tersebut memiiki harga yang sangat terjangkau. Kemudian di Indonesia juga ada handphone iPhone rekondisi atau handphone bekas yang kemudian diperbaiki kemudian di jual kembali dengan harga jauh di bawa handphone iPhone original, handphone rekondisi ini merupakan handphone yang yang sudah rusak kemudian diperbaiki kembali sehingga menjadi seperti baru kembali kemudian oleh pelaku usaha di jual kembali.4 Handphone iPhone ini memiliki harga jual yang sangat tinggi menyebabkan handphone iPhone rekondisi ini banyak sekali muncul di kota- kota dan juga seperti di daerah-daerah karena harga dari iPhone rekondisi yang murah dari pada membeli handphone iPhone yang original, handphone iPhone rekondisi ini menjadi alternatif bagi orang yang ingin membeli iPhone denga harga yang terjangkau. Handphone iPhone rekondisi ini sangat bisa membuat masyarakat yang awam mengenai telfon sangat dirugikan karena mereka yang tidak tahu akan handphone tersebut tidak tau ketahanan dan juga handphone apa yang mereka beli karena kadang banyak sekali seller atau pelaku usaha yeang menamai handphone mereka handphone bekas salah satunya kasus yang terungkap yakni kasus Ps store yang menjual hanphone 4 Aji, Restu "10 Perbedaan iPhone HDC vs iPhon Original, Jangan Ketipu!," pricebook (blog). Juli 25, 2022, membedakannya. 3
4 ilegal dan juga menjual produk rekondisi akan tetapi saat dia menjual handphone - handphone tersebut dia hanya menyebutkan bahwa handphone tersebut merupakan handphone bekas yang ex internasional.5 Informasi mengenai produk merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen yang bukan hanya mnerima barang dan jasa dari para pelaku usaha dalam kasus iPhone ini informasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui mengenai barang yang mereka beli dan yang barang yang mereka akan gunakan agar mereka faham atau mengetahui apa yang mereka beli itu dan resiko dari barang mereka beli tersebut. Adanya informasi tersebut juga agar konsumen di merasakan kerugian secara materil dan inmateril, yang menyebabkan kerugian dan menyebabkan kurangnya kepercayaan para konsumen akan suatu produk karena mereka merasa di rugikan oleh ulah dari para pelaku usaha. Adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 sangat berperan aktif dalam perkembangan perindustrian juga perdagangan dalam masyarakat di era sekarang ini karena para pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dimana agar suatu produk tetap berkualitas. Dalam UUPK juga menjelaskan dan mencegah agar para pelaku usaha lebih teliti dalam memperdagangkan produknya sesuai standart yang telat di tetapkan oleh pemerintah.6 5 "5 Fakta Kasus HP Ilegal PS Store yang Bikin Heboh" Juli 04,2022, bikin-heboh 6 I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import (Universitas Warmadewa, 2019), 121.
Banyaknya permintaan dan dari unit iPhone ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan membuat ide untuk melakukan daur ulang yakni iPhone, iPhone hasil dari ada daur ulang ini bernama iPhone rekondisi yang merupakan handphone yang sebelumnya terjadi kerusakan kemudian dilakukan perbaikan sehingga menjadi seperti baru lagi yang kemudian di jual degan harga yang relatif murah yang berbeda dengan iPhone resmi atau ori. Sehingga masyarakat pun dalam hal ini semakin sulit untuk melakukan pembedaan terhadap produk tersebut. Karena juga dari kemajuan teknologi menyebabkan mudahnya melakukan transaksi dan mudahnya untuk memasukkan suatu barang dan membeli barang, menyebabkan barang dengan mudah masuk ke Indonesia.7 Dalam penjualan iPhone rekondisi ini memiliki garansi yang cukup pendek yang biasanya iPhone resmi memilki garansi 1 tahun iPhone rekondisi ini hanya memilki garansi yang pendek hanya 1-2 mingguan, dan dalam penjualan iPhone rekondisi ini minimnya informasi dari para pelaku usaha mengenai iPhone rekondisi atau mengenai iPhone yang mereka jual ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang membeli handphone ini oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, serta ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dari para konsumen sendiri yang memiliki hak 7 Raden Pratiwi Anugrah, Yuliati, dan Yenni Eta Widyanti, "Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999" Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (2017): 1. 5
mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 8 Pembahasan mengenai iPhone rekondisi ini sangat menarik dimana pengguna iPhone ini bisa di bilang cukup banyak yakni 9,05% menurut Lembaga survey pengguna IOS, dalam kejadian di masyarakat banyak juga orang awam yang kurang tahu mengenai handphone ini, dan juga ada juga orang yang hanya tahu merek saja membeli handphone ini sehingga mereka bingung dalam merasa dirugikan karena adanya peredaran handphone ini, karena adanya kerusakan setelah beberapa minggu pemakaian atau bingung dalam melakukan perawatan handphone tersebut atau kegagalan system dalam melakukan update software. Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap barang elektronik berjenis smartphone dibarengi dengan maraknya penjualan smartphone bermerk iPhone yang di daur ulang kembali oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian kepada konsumen. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan perekonomian yang sehat, kedudukan konsumen haruslah dijunjung tinggi dan konsumen haruslah dilindungi melalui peraturan-peraturan yang memuat hal-hal tekait dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi konsumen dan pelaku usaha. Berdasarakan latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PEREDARAN 8 Sekretaris Presiden Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf (c). 6
PRODUK IPHONE REKONDISI TANPA JAMINAN KUALITAS DAN GARANSI RESMI DI INDONESIA MENURUT UUPK". B. Fokus Kajian Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yakni: 1. Apa perlindungan hukum bagi konsumen yang di rugikan atas hak konsumen dalam peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia menurut UUPK? 2. Bagaimana cara penyelesaian terhadap konsumen yang telah di rugikan atas hak konsumen atas peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia menurut UUP? C. Tujuan Penelitian Penelitian yuridis normatif dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Mendapat Informasi Dan Jaminan Barang Dalam Uupk Berkaitan Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi Di Indonesia" ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut UUPK Dalam Peredaran iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi Di Indonesia 2. Untuk mengetahuai cara penyelesaian terhadap konsumen yang telah di rugikan atas hak informasi dan jaminan barang ini atas peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia. 7
D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian yang akan di kaji ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapaun manfaat dalam penelitian ini: 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan kajian ilmu hukum dan para konsumen yang terkait dengan hal perlindungan hukum bagi konsumen atas hak mendapat informasi dan jaminan barang dalam UUPK berkaitan dengan peredaran produk iPhone rekondisi tanpa suatu jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia serta sebagai bahan literatur mengenai perlindungan bagi konsumen pengguna smartphone rekondisi yang terdapat di Indonesia. 2. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan informasi bagi: a. Bagi pemerintah, dalam penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan hukum saat penyusunan suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan dan perlindungan bagi konsumen b. Bagi Masyarakat, penelitian hukum ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terutama para konsumen maupun non konsumen mengenai hal hukum dan penjaminan hak bagi konsumen pengguna dan yang akan menggunakan smartphone bermerek iPhone yang telah di rekondisi 8
c. Bagi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan kebutuhan perpustakaan bagi mahasiswa- mahasiswi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas hak mendapat informasi dan jaminan barang dalam uupk berkaitan dengan peredaran produk iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. d. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan kompetensi dari penulis, dan dapat menambakan wawasan atau pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas hak mendapat informasi dan jaminan barang dalam UUPK berkaitan dengan peredaran produk iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garani resmi di Indonesia. E. Definisi Istilah Menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif, pada kenyataannya, adalah tugas legislasi dalam tatanan ekonomi. Selain itu terkait dengan pemikiran bahwa tidak ada satu pun pelaku komersial yang dapat menguasai pasar selama konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang yang mewakili kombinasi harga dan kualitas yang optimal. Dan karena ada produsen dan konsumen lain yang akan beralih ke produk alternatif, tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu membebankan harga selangit atau 9
menyediakan barang di bawah standar, maka konsumen akan berpindah kepada produsen lain.9 Menurut Satjipto Rahardjo tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, koordinasi kepentingan ini dicapai degan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan ini.10 Hukum akan melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya wewenang untuk melakukan Tindakan demi kepentingan dengan sebaik-baiknya. Pendelegasian wewenang atau yang biasanya dikatakan dengan hak ini delaksakan secara terukur, baik luas maupun di dalamnya.11 1. Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan konsumen, konsumen ialah setiap orang pengguna barang atau jasa yang tersedia pada masyarakat, baik untuk kepentingannya sendiri, saudara, keluarga, dan tidak diperdagangkan.12 Konsumen didefinisikan sebagai pengguna akhir dari produk yang telah dipasok oleh pelaku usaha kepada konsumen, atau siapa saja yang menerima barang tersebut dengan maksud untuk digunakan dan tidak memperdagangkan atau memperdagangkannya lagi.13 9 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 5. 10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53. 11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 54. 12 Sekretaris Presiden Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 ayat (2) 13 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 14. 10
11 2. Produk Menurut Philip Kotler, produk adalah suatu yang bisa disajikan dalam pasar yang ditujukan baik dari kepentingan, kepemilikan, penggunaan atau konsumtif, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan.14 Produk dapat dikategorikan menjadi 2, yakni berupa barang atau jasa, produk yang berupa jasa bisa dirasakan (intangible) dan produk berupa barang yang dapat dilihat maupun dirasakan (tangible).15 3. iPhone iPhone adalah smartphone yang besutan Apple Inc dan menggunakan sistem operasi IOS. iPhone pertama kali diperkenalkan ke publik oleh CEO Apple Steve Jobs pada 9 Januari 2007. Sejak saat itu, Apple telah meluncurkan model iPhone baru dan pembaruan IOS setiap 1tahun sekali. iPhone merupakan salah satu platform smartphone atau ponsel cerdas yag menyasar atau menargetkan kosnsumen kelas memengah keatas. iPhone generasi pertama merupakan salah satu revolusioner atau pengubah permainan bagi industri telepon genggam, karena di anggap salah satu merek yang mempopulerkan telepon pintar berbentuk pipih dan menciptakan pasar yang besar untuk aplikasi telefon pintar. iPhone jug telah memiliki aplikasi lebih dari 2,2 juta aplikasi dalam App store.16 14 Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manejemen Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2014), 69. 15 Arief Rakhman Kurniawan, Total Marketing (Yogyakarta: Kobis, 2014), 18. 16"iPhone", Wikipedia, Juli 12, 2022,
4. Smartphone Rekondisi Menurut Herry SW (pengamat gadget), smartphone rekondisi merupakan smartphone telah digunakan yang kemudian melalui prossedur perbaikan yang kemudian akan tampak seperti smartphone baru. Akan tetapi proses perbaikan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tidak resmi atau tidak melalui mitra remi dari pabrikan smarphone tersebut, sehingga akan membahayakan konsumen. Apabila kondisi smartphone tersebut masih dirasa normal maka pelaku rekondisi tersebut biasanya hanya akan memperbaiki kondisi dari bodi smartphone tersebut dengan bodi part yang masih baik, akan tetapi kalau kondisi smartphone tersebut rusak maka pelaku akan melakukan kanibal dengan mengabilnya dari komponen hardware smartphone lain.17 5. Jaminan Kualitas Menurut Elliot, Jaminan kualitas adalah rencana atau tindak lanjut secara sistematis yang berguna untuk menghasilkan kepercayaan dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan tertentu yang dilihat dari kualitas. Jaminan kualitas membutuhkan evaluasi tanpa batas waktu dan digunakan sebagai acuan bagi manajemen. Ada beberapa tujuan Jaminan pada kualitas, diantaranya: a. Membantu memperbaiki dan meningkatkan secara berkelanjutan melalui praktik dan inovasi yang terbaik. b. Mempermudah dalam mendapatkan bantuan seperti pinjaman uang, fasilitas dan bantuan lain dari sebuah lembaga yang dapat dipercaya. 17 " Ini Perbedaan Smartphone Rekondisi, Refurbished, dan Black Market", info komuter, juli 12,2022 diakses 12
c. Memberikan informasi secara konsisten kepada masyarakat yang tepat sasaran dan waktu, sehingga mampu membandingkan standar pencapaian dengan standar pesaing. d. Menjamin tidak akan terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki18 6. Garansi Resmi Garansi resmi merupakan jaminan produk yang diberikan kepada konsumen dari produsen. Garansi biasanya diberikan kepada konsumen oleh produsen selama setahun atau lebih dalam produk-produk tertentu. Produsen yang memiliki infrastruktur yang mumpuni biasanya akan memberikan tunjangan-tunjangan garansi melalui layanan service center yang ditempatkan pada distributor produk tersebut19. F. Sistematika Pembahasan Untuk lebih mempermudahkan pemahaman mengenai isi skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Mendapat Informasi dan Jaminan Barang Dalam UUPK Berkaitan Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garani Resmi di Indonesia" perlu kiranya pemberian gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi dan memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika dalam skripsi ini terbagi menjadi empat yakni: 18 Mulia, "Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008 Pada Perusahaan Jasa Kontruksi," (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), 8. 19 "Kenali Dulu 4 Jenis Garansi Sebelum Anda Memutuskan untuk Membeli Produk", Gamatechnoblog, diakses juli 12, 2022, 13
Bab I: Pendahuluan Pada bab ini memberikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sitematika pembahasan. Bab II: Tinjauan Pustaka Pada bab II ini akan memberikan pembahasan mengenai kajian Pustaka yang memiliki dua sub bab, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori yang dipergunakan sebagai bahan melakukan analisis pada penelitian ini, hasil penelitian terdahulu pada penelitian ini akan membahas mengenai "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Mendapat Informasi dan Jaminan Barang Dalam UUPK Berkaitan Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi di Indonesia". Sedangkan kajian teori akan berisikan teori-teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini, yakni teori perlidungan konsumen yang ada dalam undang- undang perlindungan konsumen Bab III: Metode Penelitian Dalam bab III ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini. Bab IV: Penyajian Data dan Analisis Pada bab IV ini akan menjawab permasalahan penelitian, yakni membahas analisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli dan menggunakan iPhone rekondisi yang marak dan banyak beredar di Indonesia dan cara melakukan penyelesaian terhadap kerugian yang di 14
alami karena membeli smartphone iPhone rekondisi yang tidak ada informasi yang jelas dan garansi yang resmi yang merupakan salah satu hak dari konsumen dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang di kaji dengan bahan hukum dan bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan tema tersebut. Bab V: Penutup Dalam bab V ini, penulis akan memberikan pembahasan mengenai kesmpulan dan saran. 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu 1. Skripsi yang disusun oleh Gandhi Diapari Siregar (2018) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Telepon Genggam Tanpa Garansi (Studi Pada Telepon Genggam Black Market) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli handphone yang tidak memiliki garansi dengan rumusan masalah: 1) bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli telepon genggam yang tidak disertai dengan kartu jaminan atau garansi. 2) bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam layanan purna jual produk telepon genggam yang tidak disertai dengan kartu jaminan atau garansi. 3) bagaimana penyelesaian perselisihan antara produsen dengan konsumen apabila hak-hak konsumen dilanggar. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukkan adalah yakni membahas tentang perlidungan kepada konsumen yang kemudian di kaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen yakni uu no 8 tahun 1999 dan perbedaannya adalah dari segi fokusnya yakni pada penelitian ini berfokus kepada handphone yang tidak memiliki garansi sedangkan penelitian yang saya lakukkan kepada handphone yang sudah rusak kemudian di perbaiki kembali dan dijual kepada konsumen. 20 20 Gandhi Diapari Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Telephon Genggam Tanpa Garansi (Studi Pada Telephone Genggam Black Market) Berdasarkan Undang-Undang Nomorr 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018), 12-14. 16
2. Skripsi yang di susun oleh Intan Yutikasari (2017) yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaranan Smartphone Ilegal, Smartphone Rekondisi, Dan Smartphone Replika Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban dari pelaku usaha kepada konsumen yang di kaitkan pada undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungn konsumen tentang adanya peredaran smarphone replika, rekondisi, dan ilegal. Dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap smartphone ilegal, smartphone rekondisi, dan smartphone replika yang beredar di Indonesia dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999. (2) bagaimanakah tindakan hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh peredaran telepon seluler ilegal, telepon seluler rekondisi dan telepon seluler replika.21 Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukkan adalah pembahasannya dimana penelitian ini membahas tentang smartphone rekondisi yang dikaitkan dengan uu no.8 tahun 1999 dan perbedaan nya pada pembahasannya yang dimana pembahsannya lebih di fokuskan kepada pelaku usaha sedangkan pembahasan yang penelitian yang akan saya lakukan lebih kepada konsumen yang menggunakan smartphone dan 21 Intan Yutikasar, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Smarphone Ilegal, Smartphone Rekondisi, Dan Smartphone Replika Di Indonesia Di Kaitka Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2017), 9-10. 17
juga penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus kepada pengguna smartphone merek iPhone saja. 3. Skripsi yang disusun oleh Sri Widya Astuti (2016) yang berjudul "Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Penjual Smartphone Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang menjual smartphone supercopy kepada konsumen dengan rumusa masalah: 1) mengapa pelaku usaha penjual smartphone supercopy harus bertanggung jawab atas produk supercopy yang dijualnya pada konsumen. 2) bagaimana tanggung jawab penjual smartphone supercopy terhadap produk smartphone supercopy yang di jualnya pada konsumen. 3) bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dari produk smartphone supercopy yang dibelinya. 22 Persamaan dengan penelitian yang saya lakukkan adalah membahas tentang smartphone yang di kaitkan dengan UU no 8 tahun 1999 tentang perlidungan konsumen dan perbedaannya yakni pada fokusnya dimana dalam penelitian ini fokus pada smartphone supercopy atau replika dan penelitian yang akan saya lakukan pada smartphone iPhone rekondisi. 4. Skripsi yang disusun oleh Michaell Yose Andersen (2021) yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Smartphone Bersetatus Black Market Di E-Commerce Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 22 Sri Widya Astuti, "Tanggung Jawab Peruatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga Konsumen" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016), 14-15. 18
Konsumen" skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen smartphone yang membeli nya di ecommers yang di tinjau menurut uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana smartphone yang termasuk dalam kategori black market? 2. Bagaimana hak konsumen yang membeli smartphone berstatus black market di Indonesia? 3. Bagaimana perlindungan hukum dalam perspektif perlindungan konsumen dengan pendekatan sistem hukum di Indonesia?.23 Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni sama-sama membahas perlindungan hukum kepada konsumen dengan acuan pada uu no 8 tahun 1999 sedangkan perbedaannya yakni pada penelitian yang saya lakukan pada satu merek smartphone yakni iPhone yang telah di rekondisi sedangkan pada penelitian tersebut pada smartphone black market. 5. Skripsi yang disusun oleh Ajeng Fitrah Ramadhan (2015) yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Smartphone Super Copy Di Indonesia", skipsi ini membahas mengenai bagaimanakah pertanggung jawaban dari pelaku usaha kepada konsumen yang telah melakukan pembelian terhadap produk smarphone supercopy dengan rumusan masalah: 1. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab hukum pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan smartphone supercopy terhadap kerugian yang diderita konsumen smartphone supercopy ?2. 23 Michaell Yose Andersen, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Smartphone Bersetatus Black Market Di E-Commerce Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021), 11-14. 19
Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan peredaran smartphone supercopy di Indonesia? 3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas pembelian smartphone supercopy di Indonesia? 24 Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah yakni sama-sama membahas mengenainai perlindungan terhadap konsumen yang membeli sebuah barang yakni smartphone sedangkan perbedaan nya pada pembahasan smartphonenya yang saya akan bahas merupakan sebuah smartphone iPhone yang dimana kondisinya di rekondisi sedangkan yang dibahas dalam penelitian ini adalah smartphone baru akan tetapi supercopy yang dimana smartphone tersebut baru akan tetapi secara fisik mirip dengan smartphone aslinya dalam artian smartphone tersebut baru akan tetapi tiruan. Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan NO Nama Peneliti 1. Gandhi Diapari Siregar (2018) Judul Penelitian perlindungan hukum terhadap jual beli telepon genggam tanpa garansi (studi pada telepon genggam black market) berdasarkan undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Persamaan dan Perbedaan Persamaan dengan penelitian yang saya lakukkan adalah yakni membahas tentang perlidungan kepada konsumen yang kemudian di kaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen yakni uu no 8 tahun 1999 dan perbedaannya adalah dari segi fokusnya yakni pada penelitian ini berfokus kepada handphone yang tidak memiliki garansi sedangkan penelitian yang saya 24 Ajeng Fitrah Ramadhan, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Smartphone Supercopy di Indonesia" (Skripsi, Univeversitas Jember, 2015), 10-11. 20
2. Intan Yutikasari (2017) 3. Sri Widya Astuti (2016) 4. Michaell Yose Andersen (2021) perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaranan smartphone illegal, smartphone rekondisi, dan smartphone replika di Indonesia dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tanggung jawab perbuatan melawan hukum pelaku usaha penjual smartphone terhadap konsumen berdasarkan undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli smartphone bersetatus black market di e- commerce Indonesia di tinjau dari undang- undang Ri nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lakukkan kepada handphone yang sudah rusak kemudian di perbaiki kembali dan dijual kepada konsumen Persamaan dengan penelitian yang kan saya lakukkan adalah pembahasannya dimana peelitian ini membahas tentang smartphone rekondisi yang dikaitkan dengan uu no.8 tahun 1999 dan perbedaan nya pada pembahasannya yang dimana pembahsannya lebih di fokuskan kepada pelaku usaha sedangkan pembahasan yang penelitian yang akan saya lakukan lebih kepada konsumen yang menggunakan smartphone dan juga penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus kepada pengguna smartphone merek iPhone saja. Persamaan dengna penelitian yang saya lakukkan adalah membahas tentang smartphone yang di kaitkan dengan UU no 8 tahun 1999 tentang perlidungan konsumen dan perbedaannya yakni pada fokusnya dimana dalam penelitian ini fokus pada smartphone supercopy atau replika dan penelitian yang akan saya lakukkan pada smartphone iPhone rekondisi Persamaan dengan penelirian yang akan saya lakukkan yakni sama-sama membahas perlindungan hukum kepada konsumen dengan acuan pada uu no 8 thn1999 sedangkan perbedaannnya yakni pada penelitian yang saya lakukan pada satu merek smartphone yakni iPhone yang telah di rekondisi sedangkan pada 21
5. Ajeng Fitrah Ramadhan (2015) perlindungan konsumen terhadap peredaran smartphone super copy di Indonesia penelitian tersebut pada smartphone black market. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah yakni sama- sama membahas mengenainai perlindungan terhadap konsumen yang membeli sebuah barang yakni smartphone sedangkan pebedaan nya pada pada pembahasan smartphonenya yang saya akan bahas merupakan sebuah smartphone iPhone yang dimana kondisinya di rekondisi sedangkan yang dibahas dalam penelitian ini adalah smartphone baru akan tetapi supercopy yang dimana smartphone tersebut baru akan tetapi secara fisik mirip dengan smartphone aslinya dalam artian smartphone tersebut baru akan tetapi tiruan. B. Kajian Teori 1. Latar Belakang pembentukan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen a. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen dan Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen merupakan aturan-aturan dasar yang melindungi dan mengatur konsumen dengan produsen dalam kehidupan bermasyarakat terhadap masalah, hubungan penggunaan 22
dan pemasokan barang atau jasa.25. Perlindungan konsumen sendiri telah di atur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen", yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam perlindungan untuk konsumen itu dengan memberikan peningkatan terhadap harkat serta martabat dari konsumen sendiri dan memberikan informasi tentang sebuah barang atau jasa bagi para konsumen serta menumbuh kembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab dari para pelaku usaha.26 Adanya UUPK ini menjadi sejarah perkembangan hukum yang mencakup perlindungan konsumen di Indonesia yang sebelumnya telah ada undang-undang yang merumuskan tentang konsumen. Undang-undang tersebut mengatur kebijakan yang mencakup hukum formil ataupun hukum materil yang terkait dengan penyelesaian masalah terhadap perlindungan konsumen.27 Hukum Perlindungan Konsumen berkaitan langsung dengan berbagai bidang, seperti praktik hukum. Karena dalam segala bidang hukum selalu ada pihak yang menjadi konsumen. 25 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2014), 30. 26 Andrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Ghalia Indonesia, 2008), 8. 27 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, cetakan pertama (Bandung: Nusa Media, 2008), 20. 23
24 2. Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya- upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.28 Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritualdalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beranneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian 28 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 191
25 atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.29 Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok merupakan hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.30 3. Konsumen Pasal 1 ayat 2 UUPK mengatakan: Konsumen ialah mereka yang menggunakan barang atau jasa yang telah disediakan di masyarakat untuk keuntungan mereka sendiri, keluarga mereka, orang lain yang tidak dijual kembali. Umumnya konsumen sendiri dibagi menjadi tiga, yakni: a. Konsumen adalah seseorang yang menerima barang atau jasa yang dipergunakan untuk tujuan tertentu. b. Konsumen "antara" adalah seseorang yang menerima barang atau jasa yang digunakan dalam pembuatan barang atau jasa baru dan kemudian dijual kembali. c. Konsumen akhir ialah perorangan yang memakai barang atau jasa yang tujuannya untuk menunjang kehidupannya dan keluarga yang nantinya tidak akan memperdagangkan atau menjualnya kembali.31 29 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, 192 30 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, 192-193 31 Michaell Yose Andersen, "Perlindungan Hukumterhadap Konsumen Yang Membeli Smartphone Bersetatus Black Market Di E-Commerceindonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang
4. Pelaku usaha Pelaku usaha atau sering disebut pengusaha merupakan individu orang atau kelompok sampai terbentuk sebuah badan usaha yang memiliki badan hukum ataupun tidak dan didirikan atau bertempatkan atau yang kegiatannya dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dari berbagai macam bidang.32 Produsen dapat diartikan sebagai pengusaha yang memproduksi barang atau jasa. Penghasil, grosir, dan pengecer termasuk didalam ruang lingkup produsen. Artinya, perseorangan atau badan hukum yang terlibat dalam peredaran barang dan jasa kepada konsumen disebut dengan produsen. Perlindungan konsumen dibagi menjadi 2 aspek, diantaranya: a. Perlindungan pada barang yang diberikan kepada pembeli apabila memiliki kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau dijanjikan sebelumnya. b. Perlindungan terhadap diberlakukannya persyaratan yang merugikan atau tidak adil untuk konsumen33. Sejarah mengenai perlindungan konsumen di Indonesia telah di mulai sejak zaman Hindia Belanda, meskipun aturan-aturan tersebut sebagian besar tidak berlaku lagi pada saat ini. Kemudian pada tahun 1970, perlindungan konsumen di Indonesia terdengar kembali yaitu saat RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021), 22. 32 Sekretaris Presiden Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 ayat (3). 33 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2016), 12. 26
27 berdirinya sebuah lembaga bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973.34 YLKI ini muncul dari sebuah kelompok kecil beranggotakan masyarakat yang memiliki tujuan memperkenalkan dan memasarkan hasil produksi Indonesia. Metode kerja yang di gunakan YLKI ini sendiri melakukan penelitian terhadap sejumlah barang atau jasa dan kemudian mempublikasikannya kepada masyarakat. Perlindungan konsumen berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi global. Perkembangan ekonomi berjalan sangat cepat telah menumbuhkan berbagai macam barang dan jasa yang bisa dipakai. Diversifikasi barang yang luas ini, dibantu oleh perkembangan teknologi, telah memperluas arus perdagangan barang dan jasa lintas batas. Konsumen akhir dihadapkan pada berbagai barang, produk atau jasa domestik dan impor (asing). 35 5. Prinsip-prinsip Hukum perlindungan Konsumen Undang-undang nasional yang baru diperlukan pada era globalisasi saat ini yang ditandai saling ketergantungan antar negara dan perlunya mempertimbangkan dimensi internasional. Saat ini, Indonesia diharuskan membuat undang-undang nasional dan memfasilitasi pergerakan barang dan perdagangan internasional.36 Menurut UUPK pasal 2 terdapat 5 34 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, 34. 35 Siti Nurbaiti, "Aspek Yuridis Mengenai Produk Leabiity Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia-Turkey)," Jurnal Hukum Prioris, Volume 3, Nomor 2 (2019): 71. 36 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 98.
28 prinsip dari perlindungan konsumen dalam usaha bersama untuk pembangunan nasional, diantaranya: a. Prinsip manfaat mensyaratkan bahwa segenap upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen wajib mencapai manfaat yang mutlak bagi kepentingan antara konsumen dan pelaku ekonomi secara luas. b. Prinsip keadilan memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa semua prinsip kemanusiaan sepenuhnya terwujud, sehingga konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan tindakan pencegahan untuk memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil. c. Prinsip keseimbangan berguna dalam memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha. d. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen berguna dalam menciptakan keamanan dan keselamatan untuk konsumen dalam konsumtif, pemakaian serta pemafaatan barang atau jasa yang dipergunakan. e. Prinsip kepastian hukum bertujuan untuk menjamin agar pelaku usaha dan konsumen mematuhi hukum dan menerapkan perlindungan konsumen secara adil, serta menjamin negara meningkatkan kepastian hukum.37 37 Abdul Halim Barakatullah, Framework Sistem Perindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia (Bandung: Nusa Media, 2016), 7.
6. Tanggungjawab Produsen Terhadap Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dapat merugikan konsumen dan hal itu sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus yang sering terjadi yaitu konsumen kebanyakan mengalami kerugian yang di sebabkan dari produk-produk pelaku usaha. Undang-undang dan perjanjian hukum perdata telah memberikan batasan terhadap tanggung jawab pelaku usaha atas hak konsumen.38 Dalam hal perlindungan konsumen, terutama tanggung jawab pengusaha dari konsumen yang menderita kerugian akibat cacat produk, pertama-tama perlu dipastikan bahwa pelaku sebenarnya merupakan tindakan ilegal. Artinya, perbuatan pelaku usaha telah melanggar hukum atas hak konsumen, maka seharusnya pelaku usaha melakukan kewajiban hukum dan mampu menunjukkan sikap profesional dalam usahanya, terutama dalam pemasaran produknya. 39 Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan antara lain: a. Prinsip Liability Based On Fault (Tanggung jawab atas dasar kesalahan) merupakan prinsip hukum pidana dan perdata bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum kecuali ada unsur kesalahannya. 38 Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk yang merugikan Konsumen" Lex Privatum, Volume i Nomor 3 (Juli 2013): 29. 39 Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk yang merugikan Konsumen" Lex Privatum, Volume i Nomor 3 (Juli 2013): 89. 29
b. Prinsip Presumption Of Liability ini menyatakan bahwa Terdakwa selalu bertanggung jawab sampai mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada terdakwa. c. Prinsip Presumption Of Nonliability ini menyatakan Ruang lingkup transaksi konsumen di bawah prinsip ini sangat terbatas dan batasan seperti itu biasanya dibenarkan oleh akal sehat. d. Prinsip Strict liability menetapkan bahwa kesalahan tidak sebagai tolak ukur yang menentukan, namun ada sebuah pengecualian yang memngkinkan dapat dibebaskan dari prinsip ini seperti force majeure (keadaan memaksa). Force majeure ini merupakan keadaan yang terjadi diluar keinginan dari para pihak seperti adanya bencana alam. e. Prinsip Limitation of liability merupakan prinsip yang diikuti oleh produsen dan harus dimasukkan sebagai penafian dalam kontrak pabrikan standar. Prinsip ini sangat merugikan konsumen ketika perusahaan menerapkannya secara sepihak.40 7. Hak-Hak Konsumen Terhadap Produk yang di Beli Perkembangan industri, perdagangan dan ekonomi dalam negeri, serta perdagangan bebas yang didukung oleh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi, menciptakan berbagai barang dan jasa konsumen serta memperluas ruang arus komoditas. Barang atau jasa 40 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 92-98. 30
yang di tawarkan lebih bervariasi baik dari produk luar negeri maupun dalam negeri.41 Hukum melindungi kepentingan individu dengan mengizinkan mereka bertindak atas nama mereka. Kekuasaan ini dilaksanakan dengan cara-cara yang terukur yang luas dan dalamnya didefinisikan sebagai hak, tetapi tidak semua kekuasaan dalam masyarakat didefinisikan sebagai hak. Hak tidak hanya mencakup manfaat dan perlindungan, tetapi juga kehendak, karena hukum hanya memberikan kekuasaan tertentu kepada individu. Ada tiga kondisi yang terkait dengan hak-hak konsumen secara umum hak diperlukan untuk pembangunan masyarakat, hak diakui dalam masyarakat, dan hak dijamin dan dilindungi oleh negara. Itu perlu. Di Indonesia sendiri hak-hak dari konsumen di tuangkan dalam pasal 4 UUPK terutama dalam huruf b yang menyatakan bahwa " hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa serta barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan". Dan huruf c menyatakan bahwa " hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa", dengan menggunakan keduan ayat yang ada pada pasal 4 UUPK di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa konsumen ini berhak atas segala janji yang telah di berikan oleh para pelaku usaha, disisi lain pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang jujur terkait tentang barang atas jasa yang di tawarkannya dan juga menepati 41 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 37. 31
janji-janjinya .42 konsumen juga berhak mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang kepadanya, produk barang atau jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika di konsumsi oleh konsumen sehingga konsumen tersebut tidak merasa dirugikan atau dirugikan secara jasmani dan rohaninya.43 42 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 50. 43 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 33. 32
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka dengan sifat Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan tipe penelitiannya dengan cara menganalisis dan menelah aturan perundang-undangan, literatur- literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan dengan asas dan norma hukum yang ada.44 B. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian adalah perspektif penelitian yang memilih kerangka pembahasan untuk menjelaskan isi penelitian ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Statue Approach (perundang-undangan), dan Conceptual Approach (pendekatan konseptual). 45 Pendekatan Statue Approach merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi, dan dengan cara menafsirkan semua undang-undang dan regulasi atau aturan yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini peneliti menggunakan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut pasal 8 ayat 1 UUPK, yang dimaksud dengan "Perlindungan Konsumen" adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen".46 Dan juga sesuai dengan doktrin-doktrin dari UUPK sendiri yakni: let the buyer beware (caveat emptor), let the buyer beware 44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 133. 45 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 133. 46 Sekretaris Presiden Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 8 ayat (1). 33 cara
34 (caveat emptor), the privity of contract,47 dan juga masalah karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pelaku usaha pendekatan konseptual pendekatan ini digunakan ketika peneliti tidak berajak dari aturan hukum yang ada hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk problem yang di hadapi oleh peneliti, peneliti dalam menggunakan pendekatan konseptual ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandang-pandangan para sarjana maupun doktrin-doktrin hukum .48 Pemahaman dari pandang-pandang dan dokrin-doktrin tersebut menjadi sandaran untuk peneliti dalam membentuk suatu argument hukum dalam memecahkan isu-isu yang dihadapi. C. Sumber Bahan Hukum Penelitian yuridis normatif, untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu-isu hukum di butuhkannnya sumber yang jelas. Sumber penelitian dan bahan hukum yang digunakan, diantaranya: 1. Bahan Hukum Primer merupakan asas dan norma hukum berupa undang- undang dasar yang berlaku dan berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku, majalah atau jurnal yang ditulis oleh ahli hukum atau sarjana, teori dan pendapat ahli yang memberikan penjelasan yang informatif atau 47 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 28. 48 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 178.
mendukung bahan hukum yang penting,49 situs internet yang berkaitan dengan peredaran iPhone rekondisi yang ada di Indonesia. 3. Bahan Non Hukum dalam penelitian ini penullis juga menggunakan bahan non hukum selain menggunakan bahan-bahan hukum, bahan-bahan non hukum ini dapat berupa buku-buku ekonomi, sosiologi, dan penelitian dan jurnal-jurnal atau situs internet (situs resmi) lainnya yang berhubungan dengan topic penelitian ini. D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan bahan hukum. Sumber hukum primer dan sekunder didokumentasikan dengan inventarisasi sumber daya hukum dan prosedur identifikasi dan diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian. Klasifikasi bertujuan untuk menata bahan hukum yang relevan pada akar suatu masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam studi hukum bersifat yuridis normatif ini adalah dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian terkait literatur dan desk research dari segi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. E. Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum merupakan salah satu cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang muncul. Proses menganalisis masalah hukum adalah proses menemukan jawaban atas pertanyaan penting yang muncul dari fakta hukum. Analisis data yang digunakan digabungkan dari sudut pandang 49 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 182. 35
normatif (hukum) dengan bantuan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan penjelasan dari informasi yang diperoleh dan mengungkapkan kebenaran dan sebaliknya melengkapinya. analisis data. Gambar baru muncul atau menyempurnakan gambar yang ada atau sebaliknya.50 F. Tahapan Penelitian Dalam melakukan penelitian hukum yuridis normatif, dilakukan beberapa tahapan yang meliputi: 1. Identifikasi fakta hukum dan menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan untuk menentapkan isu hukum yang hendak di teliti. 2. Pengumpulan bahan hukum dan non hukum jika ada. 3. Meninjau isu-isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. 4. Membuat kesimpulan berupa argumen dalam menjawab isu hukum. 5. Mengeluarkan preskripsi berdasarkan argumen yang dikembangkan dalam kesimpulan. Tahapan-tahapan dalam menganalisa bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan keberadaannya karena merupakan bagian-bagian dari tahapan- tahapan dari menganalisa suatu isu hukum tersebut yang merupakan suatu bentuk kesatuan yang saling berkaitan, yang dimana dalam melakukan analisa dari suatu permasalahan atau fakta hukum yang ada baru dilanjutkan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Setelah iti melakukan tahapan selanjutnya 50 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 81. 36
hingga selasai dengan tahapan-tahapan di atas, sehingga penelitian suatu permasalahan yang terdapat suatu isu hukumersebut dapat berjalan dengan lancar dan memiliki sitematika yang jelas. 37
BAB IV PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Iphone Rekondisi dan Garansi 1. iPhone Rekondisi a. iPhone Alat komunikasi sekarang memiliki berbagai macam jenis dan bentuk salah satunya adalah handphone, handphone sendiri dimasa sekarang telah mengalami evolusi menjadi smartphone, yang dimana smartphone adalah alat komunikasi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat modern saat ini dari yang tua hingga yang muda semua orang punya yang namanya smartphone. Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 1999 tentang telekomunikasi ialah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Smartphone pada era saat ini memiliki banyak sekali merek dan varian salah satunya adalah merek iPhone. iPhone sendiri adalah salah satu produk dari perusahaan Apple inc yang berbasis di Cupertino California. iPhone sendiri memiliki banyak fitur seperti memiliki fungsi pemutaran multimedia, kamera, dapat menambahkan aplikasi lain dan fungsi-fungsi lainnya, keunggulan dari iPhone sendiri dari competitor nya adalah dari segi ke eksklusifannya yakni iPhone sendiri memiliki system operasi seluler yang mereka rancang dan kembangkan sendiri yakni IOS, dan juga mereka juga memiliki chipset yang sudah mereka modifikasi sendiri 38
39 sehingga membuat smartphone iPhone ini lebih eksklusif bagi penggunanya. iPhone sendiri diluncurkan pada tanggal 29 juni 2007 dan sampe saat ini memiliki banyak sekali model iPhone. b. Rekondisi Menurut kamus internasional, rekondisi adalah istilah yang berasal dari kata repeat dan condition, sehingga dapat disimpulkan bahwa reconditioning adalah proses penggantian komponen suatu barang yang rusak dengan komponen lain. Barang elektronik yang telah rusak atau mengalami malfungsi beberapa komponen, pelaku usaha terkadang tidak membuang begitu saja tetapi mengambil beberapa komponen perangkat yang diperlukan yaitu komponen perangkat yang masih berfungsi, kemudian komponen perangkat tersebut akan digunakan untuk keperluan lain. perangkat keras seperti komputer, smartphone, dan lain-lain yang mengalami kondisi rusak atau tidak berfungsi, dengan mengganti komponen yang tidak berfungsi dari smartphone yang rusak. 51 c. iPhone Rekondisi Dalam pasar sekarang ini yang di jual resmi oleh Ibox atau salah satu distributor resmi iPhone di Indonesia mereka menjual iPhone dari iPhone XR sampai iPhone 13 Pro, sedangkan kalau iPhone lansiran lama seperti iPhone 6 sampai iPhone Xs max atau di bawah Xr 51 Arthur D. Levinson, "Identify Your Iphone Model" last modified 2017, , diakses Juli 22, 2022
bisa juga terindikasi bahwa iPhone tersebut merupakan iPhone yang telah di lakukan rekondisi. iPhone rekondisi terbagi menjadi 2 yakni : 1) iPhone rekondisi resmi (refurbhised) iPhone refurbhised merupakan iPhone yang telah dilakukan rekondisi oleh pihak apple, rekondisi itu dilakukan karena adanya gagal atau kerusakan pada hardware atau software dari smartphone tersebut sehingga dilakukkan nya rekondisi. iPhone refurbised ini sebenarnya memiliki kualitas yang sama dengan smartphone original dan juga di berikan garansi oleh pihak apple sendiri. Sehingga rekondisi ini memiliki kualitas yang terjamin oleh apple sendiri. Tapi kadang ditemuka bahwa adanya iPhone yang di lakukan rekondisi sendiri dan dinamakan refurbhised untuk menyakinkan pembeli akan smartphone tersebut karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga kita harus teliti dan memahami produk yang akan kita beli tersebut sehingga kita tidak tertib saat membeli produk tersebut.52 2) iPhone rekondisi tidak resmi iPhone rekondisi tidak resmi ini adalah iPhone yang telah dikemas ulang dengan kemasan baru, tetapi iPhone pada dasarnya adalah produk yang tidak berfungsi bahkan rusak, atau bisa dikatakan digunakan dengan tampilan baru, tetapi diperbaiki oleh distributor yang tidak bertanggung jawab oleh pihak yang tidak 52 "iPhone refurbhised" , Merdeka, diakses desember 22, 2021 40
41 bertanggung jawab. mengganti komponen dari perangkat atau iPhone yang rusak atau tidak berfungsi dengan komponen perangkat lain yang berkualitas rendah atau bekas. Tentunya hal ini sangat merugikan konsumen yang umumnya masih awam dengan produk yang dibeli. Produk rekondisi palsu ini tidak ada garansi yang resmi dari produsen hanya garansi dari toko tempat membeli.53 2. Garansi Garansi adalah istilah bahasa Inggris yakni Guarantee yang berarti "jaminan" atau "tanggungan ". Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan garansi sebagai "tanggungan", sedangkan ensiklopedia bahasa Indonesia mendefinisikan garansi sebagai "bagian dari kesepakatan dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau kelayakan barang yang dijual untuk jangka waktu tertentu". Saat membeli suatu produk, tentu saja ada garansi yang tercantum, garansi ini berguna jika ada masalah dengan barang yang akan dibeli. Anda akan menerima perbaikan barang secara gratis dengan syarat barang rusak dan klaim garansi dilakukan. setelah selesainya suatu transaksi Jaminan adalah suatu proses dan prosedur penggantian suatu barang yang dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas dan kuantitas barang yang dibeli. Jangka waktu atau masa berlaku jaminan diatur oleh mekanisme prosedural yang mengikat 53 "iPhone refurbhised" , Merdeka, diakses desember 22, 2021
dan ditetapkan, yang harus diikuti atas kebijaksanaan para pihak yang terlibat. Garansi di bagi menjadi dua yakni:54 a. Garansi (Jaminan produk) Garansi merupakan jaminan dari suatu produk yang diberikan produsen kepada konsumen bahwa produk yang beredar terbebas dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pekerja maupun produk yang gagal dan di ikuti dengan melakukan perbaikan atau penggantian produk. Umumya pelaku usaha akan memberikan garansi pemakaian yang memberikan syarat-syarat atau batasan-batasan tertentu. b. Garansi atau Hutang Garansi adalah jaminan dari penjual kepada pembeli untuk memperbaiki dan melengkapi kualitas dari produk yang dijual. Jaminan atas hutang yakni salah satu dari model pembayaran, biasanya dibuat besama dengan persetujuan lainnya seperti pinjaman atau perjanjian leasing Dari segi garansi atau garansi produk dapat dilihat bahwa hubungan antara garansi produk atau garansi dalam jual beli barang merupakan bukti garansi atas kualitas barang. Jadi jika kualitas produk yang dijual kurang baik, maka dengan adanya garansi ini segala kerusakan akan menjadi tanggung jawab produsen. 54 Janus Sibadalok III, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 9. 42
43 3. Macam-Macam Garansi Produk yang dikeluarkan oleh beberapa pelaku komersial tentunya memiliki jenis jaminan yang berbeda-beda, hal ini terjadi karena produk yang dibeli tidak hanya produk dari dalam negeri namun juga produk dari pabrikan asing, tentunya hal ini mempengaruhi jenis jaminan tersebut. Garansi yang terdapat pada suatu produk memiliki beberapa jenis garansi, jenis garansi ini memiliki tiga jenis, diantaranya:55 a. Garansi resmi ialah garansi yang di berikan oleh produsen selaku pemilik atau pemegang merek dagang dari barang tersebut, tujuannya agar setiap pembeli yang membeli produk tersebut merasa dijamin ketika produk tersebut terjadi kerusakaan atau kendala. b. Garansi distributor ialah garansi yang di berikan oleh agen atau perusahaan yang membawa masuk produk tersebut kedalam negeri, jika produk tersebut mengalami kendala atau kerusakan maka akan di perbaiki oleh service center dari perusahaan tersebut. c. Garansi internasional ialah garansi yang berasa dari toko atau penjual produk dengan waktu tertentu, sesuai dengan yang ada pada detail produk teresebut. Garansi sendiri memiliki kategori lebih dari yang disebutkan diatas, dimana garansi yang kita kenal saat ini memiliki garansi tertulis dan garansi lisan, umumnya garansi tertulis adalah garansi resmi pabrik yang diberikan dalam bentuk tertulis, sedangkan garansi tersirat yang iPhone refurbhised" , Merdeka, diakses desember 22 Diakses July 22, 2022
disampaikan hanya secara lisan adalah garansi dari toko atau biasa di sebut garansi toko, garansi toko sendiri biasanya juga di ragukan keberadaanya oleh konsumen karena biasanya disampaikan secara tersirat atau lisan dan jangka waktunya juga sangat singkat yakni harian atau mingguan saja.56 B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Di Rugikan Atas Hak Informasi Dan Jaminan Barang Ini Dalam Peredaran Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi Di Indonesia Menurut UUPK 1. Perlindungan Bagi Konsumen Menurut UUPK Atas Peredaran iPhone Rekondisi Perlindungan hukum adalah hak yang diperoleh oleh semua warga negara secara setara, dan hak itu diberikan oleh pemerintah apabila warga negara tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang dilakukan negara untuk menciptakan kepastian hukum untuk melindungi warga negaranya. Hal ini memastikan bahwa hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan pelanggaran dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.57 Perlindungan konsumen pada umumnya merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, baik dari segi hukum publik maupun privat, menurut penelitian hukum ekonomi UUPK. Menurut aturan Pasal 1 ayat 1 56 Shidarta, Garansi dan Perlindungan Konsumen, Oktober 2015, 57 Syamsul Angniyak, "Perlindungan Hukum Dalam Praktek Simpan Pinjam Di Pasar Desa Gayam Kec. Gayam Kab sumenep Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen SektorJasa Keuangan dan Hukum Islam. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020). 44
UUPK, "Segala upaya untuk menegakkan kejelasan" hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Bertindak sebagai perisai untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan operator perusahaan untuk kepentingan keuntungan konsumen.58 Dalam era kemajuan teknologi seperti saat ini orang di seluruh dunia berlomba-lomba untuk dapat membeli sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan nya, tuntutan gaya hidup di kalangan masyarakat yang semakin tinggi ini memberikan sebuah kasta pada suatu produk. Membuat masyarakat ingin membeli produk tersebut untuk pemenuhan terhadap tuntutan gaya hidup mereka. Salah satu produk yang umum di kalangan masyarakat di jaman ini adalah produk elektronik, produk elektronik ini bermacam-macam ada kulkas, televisi, laptop, smartphone dan lain lainya. Membicarakan barang-barang elektronik ini di jaman saat ini, banyak sekali pilihan dan juga model dan rupa yag di jual dalam pasaran, salah satu barang elektronik yang di butuhkan dalam sehari-hari oleh masyarakat adalah smartphone, mengingat interaksi sosial antar masyarakat Indonesia yang tinggi membuat kebutuhan akan smartphone ini cukup penting untuk urusan bisnis, komunikasi dan juga hanya untuk sekedar menyelam di media sosisal. Perangkat smartphone ini sangat di gemari di Indonesia bukan hanya di Indonesia akan tetapi juga di seluruh dunia, sehingga 58 I Wayan Gede Asmara, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import," Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, (2019): 122 45
46 memuncukan banyak sekali merek-merek smartphone dengan berbagi model dan spesifikasi dari smartphone, smartphone sendiri memiliki kasta penyebutan sendiri dalam masyarakat yakni ada smartphone entry level merupakan smartphone dengan spesifikasi standar dengan harga yang cukup murah biasanya smartphone ini di jual dengan harga dikisaran Rp 1juta ke bawah, kemudian ada smartphone yang memiki kasta di atas entry level yakni midrange yang memiliki spesifikasi yang lebih baik dan bisa menampung game yang lumayan banyak dengan banyak variasi dan mode yang banyak karena pengguna smartphone ini lumayan banyak dengan harga kisaran 1-5 jutaan, kemudian kasta setelah midrange ada hing end dengan spesifikasi yang cukup tinggi dengan masa penggunaan dapat menampung dan bisa update untuk beberapa tahun ke depan dengan harg kisaran 5-10 jutaan, kemudian ada kasta tertinggi sebuah smartphone yakni flagship yang merupakan smartphone dengan spesifikasi tertinggi yang merupakan sebuah kebanggan dari produsen smartphone dengan spesifikasi tercangih dan mampu memenuhi kebutuhan dan dapat update os untuk beberapa tahun kedepan dengan kisaran harga 10 juta keatas.59 Salah satu produsen smartphone flagship ini adalah iPhone dari perusahaan Apple, smartphone iPhone hadir di Indonesia melaui banyak distributor yang memasok smartphone ini ke seluruh Indonesia, banyaknya masyarakat yang mengingingkan dan menggandrugi smartphone ini, membuat beberapa pelaku usaha membuat kecurangan 59 "Arti Entry Level, Mid Range, High End, dan Flagship" Anaeiqbal (blog) 2022 Diakes jui 25, 2022
dengan cara melakukan daur ulang atau yang di kenal dengan rekondisi pada smartphone ini, kecurangan-kecurangan ini membuat keresahan bagi masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk ini, menjadikan pelaku usaha yang membuat kecurangan ini telah meakukan itikad yang tidak baik kepada konsumen, sehingga beberapa hak-hak yang termuat dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini tidak terpenuhi. Kedudukan masyarakat sendiri sebagai konsumen ini sangat rentan terhadap adanya kecurangan-kecurangan yang diakukan oleh para pelaku usaha, yang membuat konsumen terjadi kerugian akibat adanya peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi, ini terjadi karena dari pihak pelaku usaha tidak memberikan informs secara jelas terhadap produk iPhone yang mereka jual kepada pihak konsumen sehingga dari pihak konsumen terjadi kerugian. Barang dan atau jasa yang di jual belikan kepada konsumen ini semestinya memiliki informasi yang jelas mengenai kondisi dan kelengkapan yang dimiki oleh smartphone tersebut, bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dari pihak pembeli atau konsumen agar tidak adanya rasa khawatir akan terjadi nya kerugian di kemudian hari. Dalam peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi yang resmi ini tidak di berikan informasi yang jelas mengenai produk tersebut sehingga dari pihak konsumen ini mendapatkan barang yang sekilas memliki tampilan eksterior dari smartphone yang seperti smartphone baru, akan tetapi isi dalaman dari produk tersebut merupakan 47
hasil daur ulang yang tidak tersertifikasi atau terverifikasi sesuai dengan iPhone yang normal atau baru. Dalam jual beli Iphone sendiri memiliki sebuah perjanjian dimana perjajian dalam hakekatnya dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada dua pihak. Untuk dapat memberikan kenutungan kepada kedua pihak di butuhkannya itikad baik pada saat melakukkan kontrak ini membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas adanya kerelaan dari kedua pihak. Kemudian ketika sudah di setujui oleh kedua pihak maka perjanjian tersebut akan berlaku dan masing-masing pihak berkewajiban menjalankan kewajibannya.60 Hak konsumen daam mendapatkan informasi yang jelas dari produk barang dan atau jasa yang di perdagangkan yang terdapat dalam pasal 4 huruf c UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindugan konsumen, Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang membawa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyelidikan perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum yang ditawarkan dapat berupa perlindungan hukum preventif atau korektif.61 Tujuan dari bentuk perlindungan preventif ini biasanya untuk mencegah penuntutan dengan meminimalkan terjadinya tindakan melawan hukum atau melanggar hukum agar memungkinkan 60 Rumawi, Nury Khoiril Jamil, "Impikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia" Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 7 (2020): 1045 61 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010) 48
masyarakat untuk mengungkapkan pendapat mereka sebelum keputusan akhir pemerintah dibuat.62 Perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang diberikan pada saat timbul sengketa, dapat berupa sanksi, baik sanksi administratif seperti denda dan ganti rugi maupun akibat pidana seperti penjara atau kurungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang diberikan pada saat timbul sengketa, dapat berupa sanksi, baik sanksi administratif seperti denda dan ganti rugi maupun akibat pidana seperti penjara atau kurungan.63 Perlindungan hukum secara preventif kepada konsumen dalam kasus yang ada ini ialah dengan melindungi hak-hak konsumen konsumen seperti yang terdapat pada pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diantara banyaknya hak tersebut hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan atas barang atau jasa adalah paling sering dan yang telah banyak dialami oleh pihak konsumen dalam adanya peredaran smartphone jenis iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi. Iphone rekondisi adalah iphone yang memiliki masalah baik bagian dalam maupun luarnya yang telah diperbaiki lalu dikemas ulang agar terlihat seperti iPhone baru dan kemudian dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga iPhone baru yang diperdagangkan secara umum. Produk elektronik smartphone iPhone refurbished atau lebih 62 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 3. 63 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10. 49
50 dikenal dengan sebutan iPhone rekondisi, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan/atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 UUPK dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Pelaku usaha dapat memberikan keterangan pada box iPhone dan/atau memberi informasi secara lisan kepada konsumen mengenai kondisi barang yang diperjualkan. Selain itu pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang yang dipasarkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku sehingga tidak mengesampingkan hak-hak konsumen. tersebut adalah salah satu cerminan itikad baik dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat alat komunikasi melalui uji sertifikasi juga diperlukan dalam pengedaran produk iPhone rekondisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet, dikatakan bahwa alat telekomunikasi yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan teknis dengan sertifikasi melalui pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan dan evaluasi dokumen melalui deklarasi kesesuaian (declaration of conformity)
didasarkan atas laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium yang telah diakui oleh Cellular Telephone Industries Association (CTIA) atau Global Certification Forum (GCF); Balai Uji; atau laboratorium yang telah dinyatakan lulus supervisi oleh Direktur Jendral. Hal yang menjadi faktor maraknya penjualan smartphone rekondisi adalah rendahnya tingkat pengetahuan konsumen akan produk elektronik sehingga memudahkan pelaku usaha meyakinkan konsumen mengenai mutu barang serta kurang pedulinya konsumen terhadap penggunaan jangka panjang suatu barang, terlebih lagi dengan harga yang ditawarkan relatif murah menjadi daya tarik utama bagi konsumen tanpa melihat kualitas barang yang akan dibeli. Kejujuran pelaku usaha sangat dibutuhkan, selain itu konsumen dituntut untuk waspada agar pelaksanaan kegiatan jual beli tidak memberatkan konsumen serta bagi pelaku usaha dan konsumen diharapkan memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat kenyataan bahwa konsumen tidak hanya berasal dari satu kelompok masyarakat dan tidak semua memiliki kemampuan dalam melindungi dirinya. 64 Dengan memberikan keterangan bahwa produk iPhone tersebut adalah barang rekondisi atau refurbished serta mengikut ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengesampingkan hak-hak konsumen maka iPhone tersebut diperijinkan 64 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 43. 51 tidak
untuk diperjual belikan di Indonesia dan pelaku usaha sudah dapat dikatakan memiliki itikad baik dalam menjalankan pengaturan mengenai peredaran produk iPhone rekondisi 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak Konsumen dalam Peredaran iPhone Rekondisi Peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia ini tentu membawa sebuah kerugian tersendiri bagi pihak konsumen, karena konsumen sendiri tidak mendapat barang yang sesuai dengan kualitas dan keterangan yang di berikan oleh pelaku usaha yang nakal. Karena sebenarnya tampilan dari iPhone tersebut seperti iPhone yang normal yang biasanya beredar di pasaran akan tetapi iPhone tersebut memiliki isian atau komponen di dalam handphone tersebut yang hasil daur ulang sehingga kualitasnya yang tidak sesuai standart sehingga merugikan konsumen. Kerugian yang terjadi ini membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut melakukan itikad yang kurang baik yang secara umum harus melakukan pertanggung jawaban hukum. Para pihak dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan, dan eksploitasi barang dan/atau jasa oleh pengusaha, konsumen, atau dalam hal ini profesional.65 Secara umum, tuntutan ganti rugi dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang berdasarkan perbuatan wanprestasi dan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam wanprestasi dari pihak konsumen, jika 65 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 23. 52
53 ingin mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha karena telah mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, harus berdasarkan kesepakatan. Dimana sebelum mengadakan suatu perjanjian ada beberapa pasal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah : a. Setuju dengan mereka yang mengikatkan diri b. Mampu dalam membuat suatu perjanjian c. Untuk hal atau objek barang tertentu d. Suatu sebab yang halah karena menyangkut mengenai objek Syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi setelah menyimpulkan kontrak, diperhatikan bahwa persyaratan hukum kontrak harus terpenuhi. Kegagalan untuk mematuhi hukum dapat membatalkan perjanjian atau membatalkan kontrak dan mempersulit para pihak untuk menuntut masalah di kemudian hari. Jika dilihat dari sisi KUH Perdata, Menurut pasal 1474 KUH Perdata, pengusaha wajib menyerahkan barang dan mengangkut barang yang diserahkan atau dijual kepada konsumen. Demikian juga menurut pasal 1475 KUH Perdata, pengiriman barang kepada konsumen tidak boleh mengandung cacat tersembunyi pada barang dan harus menjamin keamanan pengawasan konsumen. Dalam kasus peredaran iPhone rekondisi ini pihak pelaku usaha melanggar pasal-pasal tersebut dimana pihak pelaku usaha menjual iPhone yang terlihat seperti baru akan tetapi kenyataannya iPhone tersebut merupakan hasil daur ulang atau rekondisi yang dapat
54 menyebabkan kerugian bagi konsumen seperti timbulnya kerusakan di hari yang mendatang. Pihak pelaku usaha yag telah lalai dalam melakukan tanggung jawab dalam kasus ini menunjukan bahwa pihak pelaku usaha telah melakukan wanprestasi terhadap hak konsumen yang menurut Selain KUH Perdata, UU No. 8 Tahun 1999 juga telah mengatur tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 19-28 menjelaskan bahwa ganti rugi yang terjadi pada pembeli bisa ganti dengan kembalinya uang atau barang atau jasa yang nilainya sama. Ganti rugi ini disebabkan karena pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diantaranya adalah pelanggaran hak konsumen, pelanggaran kewajiban pelaku usaha itu sendiri, serta pelanggaran terhadap perbuatan terlarang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini berupa ganti rugi berupa penggantian barang yang nilainya setara atau pengembalian uang yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab distributor sebagai pelaku usaha dalam hal ini juga mengacu pada prinsip tanggung jawab, terutama prinsip tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, dikatakan mengacu pada prinsip tanggung jawab. tanggung jawab mutlak karena distributor sebagai pelaku usaha dalam hal ini dalam melakukan transaksi dengan konsumen tidak
55 menggunakan perjanjian tertulis sehingga apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha konsumen dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi langsung karena adanya unsur perbuatan melawan hukum (tort). Sedangkan dikatakan mengacu pada asas tanggung jawab karena terdapat unsur kesalahan karena dalam hal ini penyalur sebagai pelaku usaha telah memenuhi empat unsur pokok dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. C. Bagaimana Cara Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Telah Di Rugikan Atas Hak Informasi Dan Jaminan Barang Ini Atas Peredaran Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi Di Indonesia Menurut UUPK Perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat memunculkan sengketa konsumen dari adanya suatu permasalahan yang telah terjadi terkait pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Menurut A.Z Nasution menyatakan sengketa konsumen dapat terjadi baik dari segi hukum publik atau hukum privat mengenai suatu produk tertentu yang dikonsumsi oleh konsumen atau layanan jasa disediakan dari pelaku usaha.66 Pihak konsumen wajib mendaptkan perlindungan apalagi menyangkut hak-hak dari konsumen sendiri yang terdapat dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena konsumen sendiri rentan menjadi korban di karena kan kurangnya informasi dan pengetahuan, dan juga 66 Susanti Adi Nughroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana, 2008), 95.
kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha yang kurang memerhatikan keselamatan dan kesejahteraan konsumen dalam peredaran iPhone rekondisi di Indonesia. Bila terjadi pelanggaran mengenai hak-hak dari konsumen dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka konsumen berhak atas ganti rugi yang setara, ganti rugi ini dapat dituntut oleh pedagang yang bertanggung jawab atas kerusakan yang diderita konsumen. 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di luar Pengadian Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan untuk mengatasi berlakunya proses penyelesaian di peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Bab X tentang Penyelesaian Sengketa yang dalam Pasal 45 ditentukan: a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang berseng keta. c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. 56
d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengdailan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan, yaitu: 67 1) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan antara konsumen dan pelaku usaha, atau 2) Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu nyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. Ini berarti, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap buka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.68 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa artibrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference, serta bentuk lainnya.69 Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang 67 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 224. 68 Susanti Adi Nughroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana, 2008), 100. 69 ivSusanti Adi Nughroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, 107. 57
BPSK, memberikan 3 (tiga) macam carapenyelesaian sengketa, yaitu Mediasi, Artibrase, dan Konsilias. Berikut ini akan di uraikan ketiga bentuk penyelesaian sengketa sebagai berikut: a. Mediasi Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (a third party), suatu pihak luar yang netral (a neutral outsider) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.70 Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar peigadilan, di samping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik di antara sistem dan ADR yang ada71. Sebelumnya lahir Undang-undang Perlindungan Konsumen yang membuka kesempatan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 70 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 224. 71 Happy Sutanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2008), 57. 58
59 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak disebutkan secara tegas kata mediasi, namun disebutkan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat menggunakan jasa pihak ketiga, sedangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan secara tegas disebutkan bahwa jalur penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh arbitrase atau mediasi.72 Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dengan memasukkan sebagai klausul perjanjian atau setelah timbul sengketa kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi. Dari dua cara tersebut lebih menguntungkan jika cara pertama yang ditempuh karena para pihak yang bersengketa sejak awal telah menginginkan mediasi sehingga kemungkinan berhasilnya proses mediasi lebih besar.73 Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum timbulnya sengketa konsumen sulit dilakukan karena perjanjian antara produsen dengan konsumen biasanya tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausul-klausul tertentu secara rinci bahkan orang yang 72 Happy Sutanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, 58. 73Winner Sitorus, Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 9.
tidak terikat perjanjian dengan produsen pun dapat menuntut ganti rugi, sehingga untuk sengketa konsumen lebih tepat digunakan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara para pihak atau membantu mereka dalam mencapai kompromi atau kesepakatan. 74Selain definisi mediasi ini, masih banyak definisi lain yang berbeda-beda, namun pada umumnya orang sepakat bahwa tujuan dari proses mediasi adalah membantu orang dalam mencapai penyelesaian sukarela terhadap suatu sengketa atau konflik. Jasa yang diberikan oleh mediator tersebut adalah menawarkan dasar-dasar penyelesaian sengketa, namun tidak memberikan putusan atau pendapat terhadap sengketa yang sedang berlangsung. Meskipun kekurangan gigi karena tidak memberikan putusan dalam proses mediasi, akan tetapi keterlibatan mediator mengubah atau memengaruhi dinamika negosiasi. Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakikatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi, sehingga hasil penyelesaian dalam bentuk kompromi terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final dan tidak pula mengikat secara mutlak, tetapi tergantung pada iktikad baik 74 Mulyana W. Kusuma, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 101. 60
untuk memenuhi secara sukarela.75 Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerja sama untuk mencapai kompromi sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing- masing.76 Dengan demikian pembuktian tidak lagi menjadi beban yang memberatkan para pihak. Keuntungan lain dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa karena penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), saling memberikan keuntungan dalam kompromi, hubungan kedua pihak bersifat kooperatif, tidak ada pihak yang kalah atau menang, tetapi sama-sama menang, serta tidak emosional. Demikian pula, merupakan keuntungan karena mediasi hanya merupakan langkah awal penyelesaian sengketa yang tidak menyebabkan tertutupnya kemungkinan penyelesaian sengketa di pengadilan apabila para pihak tidak mencapai kompromi.77 Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi 75 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 194. 76 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, 391. 77 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, 392. 61
maka pembuktian tidak lagi menjadi bebas yang memberatkan para pihak, menggunakan cara mediasi berati penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), tidak ada pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional.78 Khusus pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dipisahkan antara keanggotaan mediator, konsiliator, dan arbiter tetapi anggota BPSK bertindak sebagai mediator, konsiliator atau arbiter tergantung pada pilihan penyelesaian yang dikehendaki oleh pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, tidak adanya pemisahan keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan secara berjenjang, dalam arti bahwa setiap sengketa diusahakan diselesaikan melalui mediasi, apabila penyelesaian tersebut gagal barulah clitingkatkan menjadi penyelesaian melalui konsiliasi, dan seterusnya apabila masih gagal, penyelesaian dilakukan melalui peradilan arbitrase. b. Arbitrase Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjan-jian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa di antara mereka. Kelebihan penyelesaian sengketa 78 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 257. 62
63 melalui arbitrase ini karena putusannya langsung final clan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekutorial sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Walaupun arbitrase ini memiliki kelebihan, pada akhir-akhir ini peran arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan digeser oleh alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Alternatif-alternatif lainnya itu memiliki kesamaan dengan arbitrase, di antaranya adalah sederhana dan cepat, prinsip konfidensial, dan diselesaikan oleh atau melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki pengetahuan khusus secara profcsional.79 Namun, di balik persamaan itu terdapat perbedaan yang dianggap fundamental dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: 80 1) Pada arbitrase, biaya mahal karena walaupun secara teori biayanya lebih murah daripada penyelesaian melalui proses litigasi, berdasarkan pengalaman dan pengamatan, biaya yang harus dikeluarkan hampir sama dengan biaya litigasi, karena terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan, bahkan kadang- kadang jauh lebih besar daripada biaya litigasi. Komponen biaya 79 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: PT. Grafindo, 2007), 115. 80 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 403.
64 tersebut terdiri atas, biaya administrasi, honor arbiter, biaya transportasi dan akomodasi arbiter, serta biaya saksi dan ahli. 2) Pada arbitrase, penyelesaiannya lambat karena walaupun banyak sengketa yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60-90 hari, namun banyak juga penyelesaian yang memakan waktu panjang bahkan ada yang bertahun-tahun atau puluhan tahun apalagi kalau terjadi perbedaan pendapat tentang penunjukan arbitrase atau hukum yang hendak diterapkan, penyelesaiannya akan bertambah rumit dan panjang. Besarnya biaya yang harus dikeluarkafrl oleh para pihak yang bersengketa melalui peradilan arbtrase tersebut karena undang-undang sendiri tidak memberikan pembatasan- pembatasan tertentu. Demikian pula jangka waktu penyelesaian sengketa dapat menjadi lama karena walaupun dalam undang- undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ditentukan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama seratus delapan puluh hari sejak arbiter atau majelis arbitrase dibentuk, namun jangka waktu tersebut masih dimungkinkan diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan kekurangan-kekurangan di ataslah yang merupakan salah satu alasan yang menyebabkan tergesernya penyelesaian sengketa mclalui arbitrase. Di antara alternatif
65 penyelesaian sengkata yang menggeser tersebut adalah mediasi dan konsiliasi. c. Konsiliasi Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan yang diartikan sebagai: an independent person (conciliator) brings the parties together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute by facilitating communication between the parties. Konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut menyebabkan penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah- masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibiandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para
66 pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan aribtrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para pihak terhadap pendapat dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para pihak. UUPK menyerahkan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap sengketa konsumen (di luar pengadilan). UUPK tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK yang bertindak sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator sehingga setiap anggota dapat bertindak baik sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator. Oleh karena tidak adanya pemisahan keanggotaan BPSK tersebut, maka penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan secara berjenjang, dalam arti kata bahwa setiap sengketa diusahakan penyelesaiannya melalui mediasi, jika gagal, penyelesaian ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.
67 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Dalam Pengadian Konsumen yang merasa dirugikan dalam kasus peredaran iPhone rekondisi ini dapat melakukan gugatan melalui pengadilan Indonesia yang sistemnya pihak konsumen melakukan gugatan kepada pihak pelaku usaha, karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen, berdasarkan prinsip domisili bahwa prinsip yang mewajibkan menggunakan hukum sesuai dengan tempat mereka yang melakukan sengketa berdomisili. Konsumen yang dirugikan dalam hal jual beli iPhone rekondisi ini dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Indonesia dengan sistem peradilan Indonesia, dimana konsumen melakukan gugatan terhadap distributor sebagai pelaku usaha karena distributor tidak memiliki kewenangan atau legalitas prinsip dalam rekondisi produk. juga berdasarkan asas domisili dimana asas domisili adalah asas yang menghendaki penggunaan hukum sesuai dengan tempat di mana mereka yang bersengketa berdomisili. Gugatan yang diajukan dapat berupa wanprestasi atau wanprestasi. wanprestasi dan bisa juga berupa perbuatan melawan hukum (tort). Gugatan yang diajukan konsumen terhadap pedagang didasarkan pada beberapa pelanggaran oleh pedagang, seperti misalnya: Pelanggaran konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 Keamanan dalam konsumsi barang dan jasa yang dikonsumsi konsumen dalam hal ini adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pengusaha terhadap konsumen, pengaduan konsumen kepada fiskus dan tindakan pengusaha oleh
68 konsumen, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan dan pencemaran serta diharuskan bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengganti kerugian konsumen. Konsumen yang mencari penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur hukum dapat melakukannya jika sebelumnya mereka belum dapat menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen secara yuridis didasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan mengenai ruang lingkup peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan memiliki ketentuan tahapan yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dimana sama seperti penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan ada tahapan gugatan serta tahap pemeriksaan dan pembuktian. Konsumen yang melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan dapat menempuh upaya ini apabila sebelumnya telah gagal mengupayakan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan mengenai ruang lingkup peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan
ketentuan dalam Pasal 45 UUPK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan tentunya juga ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua belah pihak yang bersengketa dimana sama seperti penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan ada tahapan gugatan serta tahap pemeriksaan dan pembuktian. Persyaratan ini tidak didefinisikan secara tepat. Beberapa persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan bentuk dan persyaratan fisik atau material. Persyaratan formal biasanya mencakup informasi tentang aplikasi, seperti misalnya tempat dan tanggal pengaduan, penggugat dan kuasa hukumnya. Prasyarat penting atau faktual untuk pengajuan suatu tindakan adalah identitas penggugat dan tergugat, keberadaan pemberitahuan atau pernyataan yang partisipasi kontrak atau ilegal dalam prosedur dapat dilihat. Persyaratan itu juga wajib bagi penggugat atau pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan harus ada, yang dapat diputuskan oleh hakim pengadilan yang berwenang atau ditunjuk sebagai permohonan.81 Alur atau prosedur penyelesaian sengketa perdata diawali dengan penggugat mengajukan gugatan ke panitera Pengadilan Negeri yang kemudian oleh panitera diserahkan ke ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan mengadili dan memutus gugatan dengan proses persidangan berupa jawaban-menjawab dari para pihak, pembuktian dan putusan dari hakim. Apabila putusan diterima kedua belah pihak dan telah berkekuatan hukum tetap maka akan dilanjutkan proses 81 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 180. 69
210. 70 pelaksanaan putusan (eksekusi). Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.82 Eksekusi ialah pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata yang pada hakikatnya merupakan penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersengketa. Putusan hakim tanpa perintah eksekusi sangat tidak berarti bagi keadilan pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut. Eksekusi dapat dilaksanakan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga perlu bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan tersebut. Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran tersebut 82 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006),
diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR, 207 RBg). Jika dalam jangka waktu tersebut sudah lewat putusan pengadilan tetap belum dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah agar putusanhakim dilaksanakan dengan paksa dan bila perlu dengan bantuan alat negara.83 Dalam pelaksanaan putusan, apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan maka pihak yang dimenangkan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai data atau keterangan tentang objek yang akan dieksekusi. Dengan demikian penggugat/pihak yang dimenangkan (konsumen) harus mencari harta benda tergugat/pihak yang dikalahkan (pelaku usaha), baru kemudian dilakukan eksekusi untuk mengganti kerugian oleh pengadilan selaku lembaga yang memiliki kekuatan eksekutorial. 3. Pembuktian Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Penetapan ada tidaknya tuntutan ganti rugi menurut Pasal 28 UUPK yang memberikan pembuktian khusus dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah sebagai berikut Tugas dan kewajiban yang diatur dalam 19, 22 dan 23 UUPK menjadi tanggung jawab pemilik sebagai pengusaha. Beban pembuktian disebut pembuktian dan sebaliknya, menempatkan beban pembuktian pada pelaku ekonomi ketika ada beban pembuktian, ketika ada kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan pada konsumen 83 Sophar Maru H, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 188. 71
72 karena kesalahan tersebut. Konsumsi Barang dan/atau Jasa oleh Pelaku usaha, Pasal 28 UUPK merupakan ketentuan khusus tentang penyimpangan bukti dalam ketentuan umum 163HIR. pada prinsip pembuktian terbalik, pelaku usaha harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Jika mereka tidak dapat membuktikan hal ini, pengusaha secara otomatis bersalah dan wajib membayar ganti rugi kepada konsumen.84 Para pihak yang bersengketa tentu saja memberikan bukti kepada hakim. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, para pihak adalah konsumen dan pengusaha. Menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang Perlindungan Konsumen, seseorang yang menggunakan barang dan jasa publik untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, makhluk hidup lain dan untuk tujuan komersial atau disebut dengan konsumen akhir. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha yang dimaksud adalah "perseorangan atau badan hukum yang bertindak sendiri atau bersama- sama berdasarkan perjanjian untuk menyelenggarakan usaha di Indonesia berarti orang yang didirikan dan bertempat tinggal di wilayah hukum Indonesia melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.85 Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen menganut beban pembalikan beban pembuktian yang berbeda dengan Pasal 163 HIR/Pasal 84 Susanti Adinugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 184-185. 85 Misnar Syam, "Penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen", volume 4 Nomor 1, (Januari-juni 2018): 94
73 283 Rbg. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 5 UU Perlindungan Konsumen menyatakan: "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen." Maksud dari Pasal ini adalah tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar ganti rugi kepada konsumen dapat hilang apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan kesalahannya, pasal 22 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa: "pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha.86 86 Susanti Adinugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 94-95)
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Di Rugikan Dan Jaminan Barang Ini Dalam Peredaran iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi Di Indonesia Menurut UUPK. Tuntutan pada gaya hidup masyarakat pada saat ini menyebabkan peredaran smatphone iPhone rekondisi semakin marak di masyarakat karena banyaknya permintaan dan peminat nya, karena untuk mendapatkan smartphone iPhone yang memiliki kelas flagship bisa di dapatkan dengan harga murah, akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa itu iPhone rekondisi dan dari pihak pelaku usaha malah memanfaat kan itu agar dapat kan keuntungan dengan menjual iPhone rekondisi. Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, baik dari segi hukum publik maupun privat,dan UUPK ini bertujuan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen, dalam permasalahan ini telah terjadi pelanggaran terhadap salah satu pasal dalam UUPK yakni dalam pasal 4 ayat 3 yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sehingga pihak konsumen berhak atas kompensasi seperti yang yan ada dalam pasal 4 ayat 8 hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 74
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelangaran terhadap pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 itu dapat di kenai dengan sanksi adminitratif yang berupa ganti rugi yang sesuai dengan pasal 60 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha juga bila terbuti melakukan pelanggaran juga dapat dikenai dengan sanksi pidana berupa hukuman penjara yang sesui dengan yang tertuang dalam pasa 61 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam peredaraan iPhone rekondisi kenyataan sering marak terjadi di dalam masyarakat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap iPhone rekondisi menyebabkan maraknya penjualan iPhone rekondisi yang ada sehingga masyarakat banyak menjadi korban karena tergiur dengan harga murah yang di tawarkan dan kurangnya tindakan pencegahan dari pihak berwajib dan pemerintah. 2. Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Telah Di Rugikan Atas Hak Informasi Dan Jaminan Barang Ini Atas Peredaran iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi ini dapat melalui: a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di luar Pengadian Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat berupa negosiasi, pertemuan pribadi dengan konsumen dan perusahaan, atau pelibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Negosiasi sedang dilakukan untuk mencapai kesepakatan. dan 75
pengusaha. Alternatifnya, bisa melalui Badan Sengketa Konsumen (BPSK), namun penyelesaian ini hanya berlaku untuk perorangan. b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Dalam Pengadian Tentunya dalam menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan, seperti halnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu tahap pemeriksaan dan pembuktian. Persyaratan ini tidak didefinisikan secara limitatif. Beberapa persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan formil dan persyaratan substansial atau persyaratan materiil. Persyaratan formil biasanya mencakup informasi yang tersedia pada saat gugatan dibuat, tempat dan tanggal pengajuan gugatan. penggugat dan kuasa hukum yang bersangkutan. Persyaratan substansial atau materiil pengajuan gugatan adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah identitas, adanya posita atau dalil-dalil yang menunjukkan adanya unsur perikatan berdasarkan perjanjian atau perbuatan melawan hukum dalam mengajukan gugatan. klaim, di samping dua kondisi dalam hal substansial juga. harus ada hal-hal yang diminta oleh penggugat, kemudian akan di putuskan oleh hakim yang berkewengan. c. Pembuktian Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Penetapan ada tidaknya tuntutan ganti rugi menurut Pasal 28 UUPK yang memberikan pembuktian khusus dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah sebagai berikut Tugas dan kewajiban yang 76
77 diatur dalam 19, 22 dan 23 UUPK menjadi tanggung jawab pemilik sebagai pengusaha. Beban pembuktian disebut pembuktian dan sebaliknya, menempatkan beban pembuktian pada pelaku ekonomi ketika ada beban pembuktian, ketika ada kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan pada konsumen karena kesalahan tersebut. Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen menganut beban pembalikan beban pembuktian yang berbeda dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 5 UU Perlindungan Konsumen menyatakan: "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen". B. SARAN 1. Bagi Pemerintah Terkait peredaran iPhone rekondisi di Indonesia pemrtintah di harapkan untuk lebih mengawasai lagi peredaran iPhone rekondisi karena banyak sekali toko-toko yang menjaul iPhone rekondisi, dan pemeritah di harapkan melakuakn pengawasan juga mengenai iPhone yang di rekondisi karena di takutkannya mereka melakukan rekondisi dengan cara asal- asalan yang menyebabkan kualitas smartphone tersebut yang jelek sehingga merugikan konsumen. Di Indonesia sendiri masih juga banyak iPhone yang dijual secara rekondisi bisa dari rekondisi yang hanya batrai saja atau layar atau bisa juga komponen ain akan tetatpi para pelaku usaha
melakukan penjualan menggunakan alibi bekas atau ex inter yang dimana mereka telah melanggar hak-hak dari undang-undang perlindungan konsumen dan pemerintah memberikan pembatasan dan pengecekan kepada toko-toko yang menjual smartphone agar nantinya masyarkat tidak di langar hak-haknya. 2. Bagi Pelaku Usaha Dalam menjual barag di harapkan juga memikir kan dari sisi konsumen juga, agar tidak merugikan salah satu pihak agar dapat menguntungkan kedua pihak 3. Bagi Masyarakat Dalam membeli sebuah smartphone msayarakat di harapkan lebih teliti dalam membeli sebuah smartphone, karena biasa banyak sekali masyrakat yang kurang teliti dalam membei smartphone yang sehingga mereka tergiur dengan harga yang murah dengan merek yang ternama sehingga merek menjadi korban dalam peredaran iPhone rekondisi ini sehingga di harapakan masyarakat lebih teliti, mecari informasi yang jelas mengenai barang yang mereka beli dan juga jangan mudah tergiur harga murah, karena bisa jadi produk tersebut merupakan barang hasil rekondisi dengan asal-asalan yang sehingga cepat rusak dan sangat merugikan kepada masyarakat. 78
DAFTAR PUSTAKA Buku Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Barakatullah, Abdul Halim Framework Sistem Perindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia (Bandung: Nusa Media, 2016). Barkatulah, Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, cetakan pertama (Bandung: Nusa Media, 2008) Harahap, Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: CV Alfabeta, 2017) Janus Sibadalok III, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Kurniawan, Arief Rakhman, Total Marketing (Yogyakarta: Kobis, 2014) M. Hadjon, Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) Maru H, Sophar, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) 79
80 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006) Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: PT. Grafindo, 2007) Nasution, AZ., Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2014) Nughroho, Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana, 2008) Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen Prenadamedia Group, 2018) (Depok: Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2006) Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) Sitorus, Winner, Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Sunyoto, Danang, Dasar-dasar Manejemen Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2014) Sutanto, Happy, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2008) Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
W. Kusuma, Mulyana, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2013) Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2016) Asmara, I Wayan Gede I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import (Universitas Warmadewa, 2019) Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju, 2000) Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) M. Hadjon, Philipus dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011) 81
Jurnal I Wayan Gede Asmara, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import," Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, (2019) Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk yang merugikan Konsumen" Lex Privatum, Volume i Nomor 3 (Juli 2013) Misnar Syam, "Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen" Jurnal Analogi Hukum Volume 4 Nomor 1, (Januari-juni 2018) Raden Pratiwi Anugrah, Yuliati, dan Yenni Eta Widyanti, "Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999" Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (2017) Rumawi, Nury Khoiril Jamil, "Impikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia" Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 7 (2020): 1045 Siti Nurbaiti, "Aspek Yuridis Mengenai Produk Leabiity Menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia-Turkey)," Jurnal Hukum Prioris, Volume 3, Nomor 2 (2019) Skripsi Ajeng Fitrah Ramadhan, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Smartphone Supercopy di Indonesia" (Skripsi, Univeversitas Jember, 2015). Gandhi Diapari Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Telephon Genggam Tanpa Garansi (Studi Pada Telephone Genggam Black Market) Berdasarkan Undang-Undang Nomorr 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018) 82
Intan Yutikasar, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Smarphone Ilegal, Smartphone Rekondisi, Dan Smartphone Replika Di Indonesia Di Kaitka Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2017) Michaell Yose Andersen, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Smartphone Bersetatus Black Market Di E-Commerce Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021) Michaell Yose Andersen, "Perlindungan Hukumterhadap Konsumen Yang Membeli Smartphone Bersetatus Black Market Di E-Commerceindonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021) Sri Widya Astuti, "Tanggung Jawab Peruatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga Konsumen" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016) Syamsul Angniyak, "Perlindungan Hukum Dalam Praktek Simpan Pinjam Di Pasar Desa Gayam Kec. Gayam Kab sumenep Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Hukum Islam. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020). Internet "5 Fakta Kasus HP Ilegal PS Store yang Bikin Heboh" Juli 04,2022, "Arti Entry Level, Mid Range, High End, dan Flagship" Anaeiqbal (blog) 2022 Diakes jui 25, 2022 "Ini Perbedaan Smartphone Rekondisi, Refurbished, dan Black Market". Info market?page=all 83
%20iOS%20setiap%20tahun. "Kenali Dulu 4 Jenis Garansi Sebelum Anda Memutuskan untuk Membeli Produk", 2022, Gamatechnoblog, diakses jenis-garansi/ juli 12, "Mobile Operating System Market Share in Indonesia," StatCounter, July 22, 2022, 20210na-saja-yanga6-202206-bar Aji, Restu "10 Perbedaan iPhone HDC vs iPhon Original, Jangan Ketipu!," Arthur D. Levinson, "Identify Your Iphone Model" last modified 2017, , diakses Juli 22, 2022 iPhone refurbhised" , Merdeka, diakses desember 22 Diakses July 22, 2022 Shidarta, Garansi dan Perlindungan Konsumen, Oktober 2015, perlindungan-konsumen/ Al-Qur'an Q.S Asy-Syu'ara (26) ayat 183 Undang-undang Sekretaris Presiden Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf (c). 84
Sekretaris Presiden Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 ayat (2) Sekretaris Presiden Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 8 ayat (1). Sekretaris Presiden Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 ayat (3). 85
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muhammad Irfani NIM : S20182004 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Hak Mendapat Informasi dan Jaminan Barang Dalam UUPK Berkaitan dengan Peredaran Produk iPhone Rekondidi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi di Indonesia". Adalah hasil penelitian serta tulisan sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk . Jember, 02 November 2022 Saya yang menyatakan MUHAMMAD IRFANI NIM. S20182004
BIODATA PENULIS Nama : Muhammad Irfani Nim : S20182004 Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 30 September 1999 Alamat : Dsn Petiyin Wadeng, Sidayu Gresik Agama : Islam Fakultas : Syariah Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Telepon : 0895352831010 E-mail : RIWAYAT PENDIDIKAN 1. TK Muttabiul Huda (2004-2006) 2. SD Negeri Wadeng 03 (2006-2012) 3. SMP Negeri 2 Sidayu (2012-2015) 4. MA Negeri 1 Gresik (2015-2018) 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)