6. Peraturan ... KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 0005 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) KHUSUS TENAGA KERJA TERKAIT OUTPUT PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2024 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dukungan sumber daya manusia terhadap rencana capaian kinerja lembaga, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) khusus Tenaga Kerja Terkait Output; b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri khusus Tenaga Kerja Terkait Output pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengaturan hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; jdih.bapeten.go.id
2 - 6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; M E M U T U S K A N: Menetapkan : KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini, untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaan sesuai dengan jabatannya. KEDUA : Melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak kepegawaian sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Khusus Tenaga Kerja Terkait Output sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan Sekretaris Utama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini. KETIGA : Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut melakukan pelanggaran kepegawaian, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun. KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Utama ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. KELIMA : Keputusan Sekretaris Utama ini disampaikan kepada Tenaga Kerja yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di J A K A R T A Pada tanggal 02 Januari 2024 # Tembusan Yth.: 1. Plt. Kepala BAPETEN; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan; 4. Kepala Biro Organisasi dan Umum; 5. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik; 6. Kuasa Pengguna Anggaran - BAPETEN; 7. Pejabat Pengguna Anggaran - BAPETEN; 8. Arsip - BAPETEN. jdih.bapeten.go.id
NI PPNPN 2. Desti Pujanggi Putri Prasodjo 990099122 Asisten Arsiparis Biro Organisasi dan Umum 6. Agustinus Nanang Dwi Atmoko 990099067 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan NO 9. Elis Triana Yusuf 990099131 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan UNIT KERJA 5. Nurmalita 990099084 Asisten Pengelola Layanan Manajemen Organisasi Biro Organisasi dan Umum 7. Anis Paskalia Sariningsih 990099077 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 0005 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI KHUSUS TENAGA KERJA TERKAIT OUTPUT PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2024 DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 0005 TAHUN 2024 TANGGAL : 02 JANUARI 2024 4. Suci Apriliani Majid 990099082 Asisten Keprotokoleran Biro Organisasi dan Umum 1. Anisa Ayu Aninditia 990099121 Asisten Arsiparis Biro Organisasi dan Umum 8. Ayu Purnama Sari 990099075 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan JABATAN 3. Linda Lestari 990099124 Asisten Arsiparis Biro Organisasi dan Umum NAMA PEGAWAI jdih.bapeten.go.id
NI PPNPN 16. Yudo Bangun Romadhon 990099135 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan NO 12. Kurniawati 990099057 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 14. Mira Safriliana 990099133 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 19. Mutiara Fitri Tasir 990099268 Tenaga Sub Profesional Pemrograman Perangkat Lunak Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan UNIT KERJA 20. Alyahanna Rachma Sutaningsih 990099269 Tenaga Sub Profesional Pemrograman Perangkat Lunak Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 11. Heri Mulya 990099059 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 15. Noeraini Dwi Astuti 990099096 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 13. Marisha Ocksyana 990099066 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 18. Gusti Purnama Sari 990099087 Tenaga Sub Profesional Sofware Progammer Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 21. Denny Aprianto 990099273 Asisten Kehumasan Biro Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik 10. Guzik Wiji Arumsasi 990099132 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 17. Indah Larasaty 990099123 Administrasi Keuangan Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan 22. Chika Dianza Alifha 990099274 Asisten Kehumasan Biro Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik # JABATAN NAMA PEGAWAI jdih.bapeten.go.id
LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 0005 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI KHUSUS TENAGA KERJA TERKAIT OUTPUT PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2024 KEWAJIBAN DAN HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) KHUSUS TENAGA KERJA TERKAIT OUTPUT PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2024 A. Kewajiban Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri: 1. Wajib mentaati ketentuan disiplin kerja dan tata tertib yang berlaku. Pengaturan hari dan jam kerja sebagai berikut : a. Hari Kerja : Senin sampai dengan Jum'at. b. Jam Kerja : 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB (Senin-Kamis). 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB (Jum'at). c. Wajib absensi kehadiran melalui laman todolist.bapeten.go.id atau aplikasi kehadiran yang ditetapkan; d. Jika tidak memenuhi ketentuan jam kerja sesuai point b dan tidak membuat laporan harian akan diberlakukan pemotongan upah per hari sebagai berikut: 1) jika dalam 1 (satu) hari terdapat kekurangan jam kerja dikenakan potongan gaji sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2) PPNPN yang mengajukan izin selain dari cuti tahunan dikenakan potongan gaji sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3) Aturan cuti selain dari cuti tahunan mengikuti ketentuan aturan ASN. e. Pengaturan hari dan jam kerja untuk selama bulan Ramadhan menyesuaikan hari dan jam kerja ASN; f. Wajib bekerja di kantor (WFO) atau sesuai penugasan. 2. Wajib melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi kerja yang diberikan oleh unit kerja yang menangani sesuai tupoksi. 3. Wajib membuat laporan harian kepada atasan langsung melalui aplikasi todolist. PPNPN yang tidak membuat laporan harian melalui aplikasi todolist akan dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 4. Apabila mengajukan izin tidak masuk kerja, wajib mengajukan izin pada aplikasi Todolist dengan ketentuan sebagai berikut: a. Izin yang diajukan akan memotong dari hak cuti tahunan terlebih dahulu, jika kuota cuti tahunan telah habis maka akan diberlakukan izin sesuai ketentuan nomor 1 (satu) huruf d angka 2 (dua); b. Izin Sakit wajib melampirkan surat keterangan dokter. 5. Pengajuan cuti tahunan wajib melalui aplikasi todolist kepada atasan langsung. 6. Wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian atas berwarna putih dan pakaian bawah berwarna hitam. 7. Wajib menjaga kerahasiaan instansi dan negara di tempat di mana ditugaskan. jdih.bapeten.go.id
8. Berpakaian yang pantas sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan BAPETEN. 9. Wajib menjaga dan merawat barang inventaris milik BAPETEN dengan rasa penuh tanggung jawab. 10. Wajib menyerahkan surat tugas kedinasan apabila melaksanakan kegiatan dinas di luar kantor. 11. Bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi terhadap segala kerugian yang diderita Instansi yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung tetapi tidak terbatas pada tuntutan dari PIHAK Ketiga sebagai kekurang hati-hatian baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan yang diberikan atasan kepadanya. 12. Bersedia diberhentikan apabila terbukti dan meyakinkan melakukan Tindakan yang membahayakan dan merugikan instansi dan negara dengan menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. B. Hak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri: 1. Mendapatkan upah pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, yang didalamnya sudah termasuk Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dipotong dari upah tersebut. 2. Mendapatkan upah tunjangan hari raya sesuai ketentuan yang berlaku untuk tenaga kerja yang telah mempunyai masa kerja kumulatif minimal 1 (satu) tahun bekerja di BAPETEN. Dan untuk tenaga kerja yang belum memiliki minimal masa kerja dilakukan perhitungan sesuai masa kerja aktif dibagi dengan 1 (satu) tahun. 3. Selain upah pada angka 1 mendapatkan fasilitas Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terdiri dari: a. Jaminan Kecelakaan Kerja b. Jaminan Kematian c. Jaminan Hari Tua 4. Mendapatkan cuti tahunan untuk tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) hari kerja untuk tenaga kerja yang telah mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) tahun bekerja di BAPETEN. 5. Mendapatkan cuti melangsungkan pernikahan sebanyak 6 (enam) hari kerja, dengan ketentuan memberikan informasi secara tertulis 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pernikahan kepada atasan langsung dan mengajukan cuti alasan penting melalui aplikasi todolist. 6. Diberikan hak izin melahirkan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai wanita, dengan ketentuan memberikan informasi secara tertulis 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan izin melahirkan kepada Atasan Langsung dan mengajukan cuti bersalin melalui aplikasi todolist. # jdih.bapeten.go.id