Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PROSIDING BOROBUDUR CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION "FROM MEDIEVAL TO CONTEMPORARY THOUGHTS" NO ISBN: 978 - 602 - 6938 - 62 - 6 i
ii Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" SAMBUTAN DEKAN FISIPOL UNTIDAR Masyarakat saat ini terasa bergerak/berkembang jauh lebih pesat dibandingkan sepuluh apalagi lima puluh tahun yang lalu. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi berjalan sangat deras, sehingga perubahan yang terjadi di suatu tempat dapat tercerap seketika itu juga di tempat lain -yang dapat memicu perubahan-segera di tempat penerima ini. Karena itu kehendak rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara di fakultas kami untuk menyelenggarakan "Borobudur Conference on Public Administration" (BCPA) ini kami sambut dan dorong dengan antusias, sekalipun pada tahun ini telah terselenggara beberapa acara sejenis, baik oleh asosiasi (AsIAN dan IAPA) maupun perguruan tinggi (UNY, UNP, UNESA dll.). Karena pastilah sejumlah acara tersebut belum cukup menampung semua karya dan hasil pemikiran rekan-rekan dosen. Seandainya seminar sejenis itu sudah berlangsung lima kali, maka kami bermaksud menggenapkannya menjadi enam di penghujung tahun. Untuk menjadi, sesuai tempatnya di Borobudur, ruang kontemplasi guna menutup kerja kita selama tahun 2016 ini. Selain untuk merenungkan dan mengevaluasi apa yang telah dikerjakan oleh para akademisi (dan praktisi) juga untuk merancang karya-karya inovatif di tahun 2017 dan masa selanjutnya. terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UNTIDAR Prof. Dr. Cahyo Yusuf, MPd. yang telah mengijinkan dan mendukung penuh pelaksanaan acara ini. Demikian juga kepada Gubernur AKMIL Mayjen. TNI Arif Rahman yang telah berkenan memberikan bantuan yang sangat berharga bagi terselenggaranya konferensi ini. Kepada seluruh anggota panitia (Dra. Eny Orbawati, MSi. dkk.) yang telah bekerja keras dalam waktu yang singkat dan di tengah kesibukan yang luar biasa di akhir tahun kami menyampaikan penghargaan yang setinggi- tingginya. Demikian juga atas bantuan seluruh civitas academica FISIP pada khususnya dan UNTIDAR pada umumnya. Kami mengucapkan Akhirnya kepada rekan-rekan akademisi yang telah bersedia menulis dan mempresentasikan prasarannya dalam konferensi ini kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Tanpa kedadiran rekan-rekan dari Thailand, Philipina, Padang, Riau, Bengkulu, Lampung, Manado, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Sidoarjo dll. acara ini kiranya tidak akan terselenggara. Mudah-mudahan ke depannya BCPA dapat menjadi acara tahunan yang dihadiri oleh lebih banyak ilmuwan dari berbagai negara, baik dari kawasan ASEAN, Asia maupun Afrika, Eropa, Amerika dan Australia. Dari Magelang kita jadikan Indonesia gemilang dan dunia damai sejahtera.... Magelang, 21 November 2016 Samodra Wibawa iii
iv Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" DAFTAR ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGEMBALIKAN PEMERINTAHAN DAERAH KE MODEL BINNINLANDSE BESTUURDAN INDIRECT RULE ZAMAN KOLONIAL Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, M.Si... 1 KETERLEKATAN ILMU SOSIAL DENGAN LINGKUNGAN: SUATU TELAAH ATAS PEMIKIRAN AWAL ABAD PERTENGAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN KONTEMPORER Tomi Setiawan ... 21 PERBANDINGAN ANTARA DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN DEMOKRASI LANGSUNG DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA Dr. BAMBANG ISTIANTO, M.Si ... 31 BERBAGAI PERMASALAHAN REVITALISASI BIROKRASI INDONESIA Dr. Hari Walujo Sedjati ... 47 PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL DI ERA GOVERNANCE Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si ... 55 POLICY AND EVALUATION OF INDUSTRIAL AND TRADE ROAD PERFORMANCE IN SIDOARJO, EAST JAVA PROVINCE Lailul Mursyidah/Totok Wahyu Abadi ... 65 EVALUATION OF RPJMDES KABUPATEN SLEMAN, BANTUL, KULON PROGO DAN GUNUNGKIDUL Ambar Teguh Sulistiyani, Kristi Yuliani, Muammar Yuliana ... 73 MARGINALIZATION IN PUBLIC TRANSPORTATION Budiman Widodo, Winarti... 81 STUDENT SATISFACTION VARIABLES ANALYSIS TOWARDS THE EDUCATION SERVICE (Research in Al Muslim Full Day School (Elementary School) Sidoarjo) Dian Arlupi Utami, Galih Imam Trijono ... 87 STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PINGGIRAN BERBASIS LIFE SKILLS MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL SEBAGAI PENGUATAN STABILITAS NASIONAL Endang Sri K... 101 v
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG INKLUSIF (Studi Kasus pada BMT Al-Quddus Pasar Tradisional Desa di Desa Selopampang Kabupaten Temanggung) Iwan Prasetyo... 113 AKSELERASI PENATAAN PROSES BISNIS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA Kristian W. Wicaksono, Rima Rahmawati, Robby A. Malik, William Tandi ... 131 PENGEMBANGAN ALTERNATIF MODEL KEBIJAKAN PENANGANAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA (ALTERNATIVE DEVELOPMENT MODEL POLICY HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES AGAINST CHILDREN IN INDONESIA) Rosita Novi Andari ... 137 REVITALIZING WORKING CONDITION AND WORKING SYSTEM IN THE BUREAUCRACY IN INDONESIA Titiek Herawati, S.Sos,M.Si ... 155 PROGRAM KELUARGA BERENCANA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN FUNGSI KELUARGA (Studi Implementasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga) Yuni Lestari , Prasetyo Isbandono ... 163 INNOVATION OF INFORMATION AND COMPLAINT SERVICES: THE YOGYAKARTA CITY EXPERIENCE Wayu Eko Yudiatmaja ... 175 MENGURAI BENANG KUSUT KONFLIK SOSIAL MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL MENUJU KESERASIAN SOSIAL (UNRAVEL THE SOCIAL CONFLICT THROUGH THE STRENGTHENING OF LOCAL WISDOM TOWARDS SOCIAL HARMONY) Ratih Probosiwi ... 191 STUDI PENGAMATAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PEMASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN Tri Yuniningsih, Wahma ... 209 IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA Hendrarto ... 225 MODEL REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF PEDAGANG Dr. Prasetyo Isbandono, M.Si ; Agus Prastyawan, S.Sos, M.Si ... 235 vi
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" IDENTIFYING PATTERN OF BUREAUCRACY REFORM DEFICIT THROUGH CULTURAL THEORY PERSPECTIVE Arif Budy Pratama ... 245 STRATEGI KOTA MAGELANG MENUJU SMART CITY Eny Boedi Orbawati ... 253 EVALUASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA MAGELANG Samodra Wibawa, Sri Mulyani ... 269 DEVELOP OF AUTONOMY FARMERS OVERCOME CROP PESTS Ayu Rahayu ... 277 BUILDING A SOCIAL ACCOUNTABILITY TO STRENGTHEN RURAL COMMUNITIES FOR COMMUNITY GOVERNANCE Catur Wulandari, S.Sos., M.Si ... 289 EMPOWERMENT THROUGH JOINT BUSINESS GROUP (KUBE) STUDY GROUP KELOMPOK USAHA KREASI WANITA PASUNDAN BALONGGEDE DISTRICT MUNICIPALITY REGOL BANDUNG Heni Rohaeni ... 301 LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN DOCTOR PATIENT IN THERAPEUTICTRANSACTION IN RSUD PROF.DR.MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H ... 315 MENINGKATKAN KAPABILITAS ORGANISASI PUBLIK (STUDI PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KARO PROPINSI SUMATERA UTARA) Simson Ginting ... 325 MANAGEMENT REFORMATION CIVIL STATE APPARATUS Syakdiah ... 339 LAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: SASARAN KEBERHASILAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) Titi Darmi ... 351 THE ROLE OF TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP STYLE AT PUBLIC SERVICE SECTOR IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE Yani Restiani Widjaja ... 361 SISTEM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Arnanda Yusliwidaka ... 375 vii
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ADMINISTRASI PUBLIK DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Hartuti Purnaweni ... 381 SWALLOW NEST TAX CONTROL IN CIREBON Heru Kuswandi, Ramadhan Pancasilawan, Rita Myrna ... 389 PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PUBLIK Shadu Satwika Wijaya, Rengga Vernanda ... 399 PENETUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANALISIS SEKTORAL DAN PROPINSI DI INDONESIA Recky H. E. Sendouw, MM, Ph.D; Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si ... 407 THE FLOOD VULNERABLE AREA CONSERVATION THROUGH DISASTER EDUCATION IN TUGU SUBDISTRICT SEMARANG CITY Aji Novia Prastanti ... 415 DAMPAK PERUBAHAN PENDAPATAN PEDAGANG PUSAT KULINER PASCA PENATAAN DI KOTA MAGELANG Retno Dewi Pramodia Ahsani, SIP, MPA ... 423 PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA MADRASAH DAN KOMITE MADRASAH TERHADAP MOTIVASI MENGAJAR GURU MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DI KABUPATEN PATI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Nur Rofiq ... 431 KEBIJAKAN ENERGI DI INDONESIA: MENUJU KEMANDIRIAN Riyadi Santoso ... 439 ADMINISTRASI YANG EFISIEN STATEMENT OF INTERESTS Samodra Wibawa ... 451 ALTERNATIVE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF REFORM: SHIFTING THE PLACE OF COMMUNITY AND BUREAUCRACY IN DEVELOPMENT Sulikah Asmorowati, S.Sos., MDevSt., Ph.D ... 453 PENINGKATAN INTEGRITAS dan KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA: REALISASI GOOD GOVERNANCE RM. Mahendradi, S.H., M.Si., Kuswan Haji, S.H., M.H... 473 IMPACT EVALUATION OF DECENT WORK COUNTRY PROGRAM IN LESOTHO ON SOCIAL PROTECTION COVERAGE Manapo Anastacia Chopho ... 463 ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Tri Agus Gunawan, SH., MH... 469 viii
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGEMBALIKAN PEMERINTAHAN DAERAH KE MODEL BINNINLANDSE BESTUURDAN INDIRECT RULEZAMAN KOLONIAL1 Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, M.Si2 A. PENDAHULUAN Pemerintahan daerah di bawah UU No. 23/2014 telah mengembalikan peran Pusat sangat dominan. Model pemerintah daerah yang memberikan peran sangat besar kepada pemerintah pusat mengembalikan ke model zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dikenal dengan binninlandse bestuur atau pemerintahan pamong/pangereh praja. Meskipun model ini ditempeli daerah otonom sejak 1903 tapi tetap saja daerah otonom tidak berkembang karena semua sumber daya masih banyak dikuasi Pusat. Model tersebut dimulai sejak VOC menguasai Nusantara awal abad ke-17. Akan tetapi, secara resmi dimulai sejak diundangkanRegerings Reglement 1854. Berdasarkan Peraturan Dasar PemerintahanHindia Belanda ini struktur pemerintahan Hindia Belanda terdiri atas gubernur jenderal, gubernur, residen, bupati, wedana (district-hoofd), dan asisten wedana/camat (onderdistrict-hoofd). Model tersebut dimodifikasi dengan dundangkannya Decentralizatie Wet 1903. Di bawah peraturan pemerintah ini diperkenalkan model campuran antara sentralisasi dan desentraliasi. Provinsi dan kabupaten/kota yang semula hanya sebagai organ pusat diubah menjadi dua fungsi: 1) sebagai organ Pemerintah Pusat yang dikenal dengan wilayah administrasi (local state-government) dan 2) sebagai daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (local self-government). Gubernur dan bupati/walikota yang semula hanya sebagai pejabat pusat sekarang diberi fungsi baru yaitu bersama dengan dewan pemerintahan harian juga sebagai kepala daerah otonom. Di samping itu, di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk dewan: provintie regentieraad/ stadsgemeenteraad. Meskipun demikian, sistem penyelenggaran pemerintahannya ma- sih kental dengan model binninlandse bestuur. staten dan Di samping itu, Pemerintah kolonial juga menyelenggarakaa pemerinthan tidak lanagsung (indirect rule) terhadap dua entitias: 1) wilayah kesultanan/kerjaan pribumi yang disebut zelfbestuurendelandschappen dan 2) komunitas asli/ pribumi yang disebut inlandsche gemeente. Pemerintah tidak membentuk pemerntahan di kedua entitas ini. Pemerintah hanya mengakui lembaga yang sudah ada sebagai badan hukum (rechtspersoon/korporasi). Badan hukum yang diakui Pemerintah ini dikontrol. Kesultanan/ kerajaan pribumi yang sudah mempunyai struktur organisai dan mekanisme kerjanya sendiri berdasarkan aturan dan adat istiadat kesultanan/ kerjaan masin-masing diakui oleh Pemerintah. Begitu juga komunitas asli/ pribumi seperti desa, nagari, marga, dan lain-lain yang yang sudah mempunyai struktur organisasi dan mekanisme kerjanya 1 Makalah disampaikan pada Borobudur Conference on Public Administration 24-25 November 2016; 2 Guru Besar bidang Pemerintahan Daerah Universita Terbuka dan Ketua Umum Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) 1
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" sendiri diakui oleh Pemerintah. Pemerintah tidak campur tangan atas urusan internal dua entitas tersebut. Cara memerintahnya adalah Pemerintah membuat kontrak poltik dengan Sultan/Raja pribumi dan melakukan kontrol politik terhadap komunitas asli/ pribumi. Pemerintah membuat kontrak politik dengan Sultan/Raja yang isinya adalah Sultan/Raja mengakui kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda dan bersedia melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Pemerintah. Pemerintah menjadikan komunitas asli/ (inheemse pribumisebagai rechtsgemeenschapatau indigenous legal community) di bawah kontrol pejabatnya (aisten wedana). Dengan dijadikannya badan hukum komunitas asli, maka kepalanya (lurah, penghulu andiko, keuchi", dan lain-lain) diperintah melaksanakan tugas menarik pajak bumi (land rente) dan memobilisasi rakyat melaksanakan kerja rodi (herendients). Setelah bangsa Indonesia merdeka, UUD 1945 Pasal 18 memberi amanat untuk mengganti model binninlandse bestuur menjadi pemerintahan desentralistik (Manan, 1994) dan menghapus pemerintahan indirect rule (Manan, 2004). Berdasarkan amanat Pasal 18 dibuat UU No. 1/ 1945 lalu disempurnakan dengan UU No. 22/ 1948 JunctoUU No. 1/ 1957 Juncto UU No. 18/1965 dan UU No. 19/1965. Semua UU tersebut mengatur pemerintahan daerah yang desentralistik dan menghapus indirect rule. Semua bekas kesultanan/kerjaana pribumi dihapus atau diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan daerah sebagai daerah istimewa. Begitu juga semua bekas inlandsche gemeente (desa, nagari, marga, gampong, dan sabagainya) dikonversi menjadi daerah otonom resmi dengan nomenklatur Kota Kecil atau Desapraja. Akan tetapi, kebijakan ini dianulir oleh regim Orde Baru melalui UU No. 5/ 1974. Berdasarkan UU No. 5/1974 model pemerintahan kembali ke model binninlandse bestuur dan indirect rule zaman kolonial Belanda. badan hukum/korporasi komunitas asli Pada awal Reformasi diundangkan UU No. 22/ 1999. Berdasarkan UU ini model pemerintahan daerah kembali ke model desentralistik. Akan tetapi, model ini dianulir oleh UU No. 32/ 2004 Juncto UU No. 23/ 2014. UU No. 32/ 2004 mulai mengarah ke model binninlandse bestuurdan di bawah UU No. 23/2014 pemerintahan benar-benar kembali ke model binninlandse bestuur. Berdasarkan UU ini provinsi dan kabubaten/kota menjadi dua bentuk lagi seperti zaman kolonial Belanda dan Orde Baru. Pada provinsi dan kabupaten/kota terdapat dua bentuk pemerintahan paralel: satu sisi sebagai daerah otonom dan pada sisi lain sebagai wilayah administrasi. Dalam praktik pemerintahan zaman Belanda dan Orde Baru model dua bentuk tersebut,ternyata pemerintahan sentralisitik lebih dominan daripada pemerintahan desentralistik. Pemerintahan desentralistik tidak berkembang. Hal ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah otonom. Dalam sistem dual model, Pemerintah pusat menguasasi hampir semua sumber daya. Sumber daya yang dikuasai daerah otonom sangat kecil. Akibatnya daerah otonom sangat tergantung kepada Pusat. B. MODEL BINNINLANDSE BESTUUR(PEMERINTAHAN PANGREH/ PAMONG PRAJA) DAN INDIRECT RULEZAMAN KOLONIAL BELANDA Model binninlandse bestuurdimulai sejak VOC menginjakkan kakinya di Nusantara. Ketika VOC bangkrut, wilayah jajahannya diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Daendels yang berkuasa pada 1800 meneruskan model pemerintahan binninlandse bestuurtersebut. Model ini diperkokoh dengan Regerings Reglement 1854(RR 1854). RR 1854 mengatur pemerintahan menjadi dua bentuk: 1) pemerintahan langsung (direct rule) dan 2) pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Pemerintahan langsung melalui langsung yaitu Pemerintah pusat memerintah rakyat secara 2
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" perangkatnya yang tersusun secara hirarkis: gubernur jenderal, gubernur, residen, bupati/walikota, wedana, dan asisten wedana/ camat. Pemerintahan tidak langsung yaitu Pemerintah pusat tidak langsung memerintah rakyat tapi hanya mengontrol dan memberi tugas kepada Sultan/Raja pribumi dan ketua komunitas pribumi melalui pejabat pusat yang ditunjuk. Sultan/Raja adalah pemimpin kesultanan atau kerajaan pribumi yang memerintah daerahnya berdasarkan hukum kesultanan/ kerajaan yang bersangkutan sedangkan ketua komunitas pribumi adalah ketua komunitas yang memerintah wilayahnya berdasarkan adat kebiasaan turun temurun atau hukum adat. Wilayah yang diperintah Sultan/Raja disebut zelfbestuurende landschappen(wilayah berpemerintahan sendiri/swapraja) sedangkan wilayah yang diperintah ketua komunitas pribumi disebut inlandsche gemeente (komunitas asli/pribumi).Bentuk zelfbestuurende landschappen beragam dan jumlanya sangat banyak di antaranya adalah Kesultanan Yogyakarta, Kasunana Surakarta, Kesultanan Deli, dan Kesultanan Gowa. Begitu juga inlandsche gemeentedi antaranya adalah desa, nagari, marga, huta, dan negorij. Pejabat pusat yang ditunjuk untuk mengawasi dan memberi tugas kepada zelfbestuurende landschappen adalah residen sedangkan kepada inlandsche gemeenteadalah asisten wedana/ camat. Pemerintah Hindia Belanda tidak memerintah langsung atas Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Deli, Kesultanan Gowa, dan lain-lain tapi hanya menundukkan melalui kontrak politik (panjang dan/atau pendek). Melalui kontrak politik Raja-raja pribumi dipaksa mengakui kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda dan melaksanakan tugas yang diberikan Pemerintah. Pengaturan rumah tangga daerah-daerah tidak diintervensi oleh Pemerintah. Belanda menyerahkan pengaturannya kepada kebiasaan dan hukum kesultanan/kerajaan yang berlaku pada masing-masing kesultanan/ kerajaan. ini Di samping daerah swapraja, Belanda juga tidak memerintah langsung ataskomunitas asli/pribumi (inlandsche gemeenschap). Pemerintah menyerahkan pengaturannya kepada kepala-kepala komunitasnya. Belanda menyebut komunitas asli/pribumi dengan istilah inlandsche gemeente (inlandsche = asli atau pribumi; gemeente = komunitas). Belanda mengakui komunitas asli/pribumi sebagai sebuah badan hukum istilah inheemserechtsgemeeschap (inheemse = asli/pribumi, rechts= hukum, gemeenschap =komunitas, arti bebasnya adalah komunitas asli/pribumiyang diakui sebagai badan hukum atau korporasi). Lembaga komunitas asli/pribumi terdiri atas dua bentuk: 1) lembaga komunitas asli/pribumi Jawa-Madura dan 2) lembaga komunitas asli/pribumi luar Jawa-Madura. Lembaga komunitas asli/pribumi Jawa-Madura diatur dalam IGO 1906 sedangkan lembaga komunitas asli/pribumi luar Jawa-Madura diatur dalam IGOB 1938. Lembaga komunitas asli/pribumi Jawa-Madura lembagaanya berasal dari lembaga desa di bawah kerajaan Mataram Islam sedangkan lembaga komunitas asli/pribumi luar Jawa-Madura lembaganya mengikuti hukum adat masing-masing. Pemerintah Hindia Belanda tidak banyak campur tangan atas susunan organiasi dan mekanisme kerjanya. Pemerintah membiarkannya untuk mengatur dan mengurus rumah tanggnya sendiri. RR 1854 Pasal 128 ayat (3) mengatur komunitas asli/pribumi sebagai berikut. asli/pribumi dengan Aan de Inlandsche gemeenten worden de regeling en het bestuur van hare huishodiung gelaten. (Komunitas pribumi dibiarkan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri). 3
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Cara kerjanya Pemerintah Pusat mengontrol dan memobilisasi kepala komunitas pribumi dan rakyatnya melalui pejabat dekonsentrasi: residen, bupati, wedana, dan camat. Gambar 1: Pemerintahan Binninlandse Bestuur (Pangreh/Pamong Praja) Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak langsung, Pemerintah melakukannya dengan dua model. Pertama, dengan kontrak politik. Model ini digunakan untuk memerintah daerah swapraja (zelfbestuur landschapeen). Kedua, dengan kontrol politik. Model ini digunakan untuk memerintah lembaga komunitas asli/pribumi (inlandsche gemeente). Pemerintah tidak membuat kontrak politik dengan kepala komunitas asli/pribumi tapi langsung menjadikannya sebagai badan hukum/ korporasi komunitas asli/pribumi atau inheemserechtsgemeenschap lalu mengontrol dan memobilisasi anggotanya untuk kepentingan penjajahan. Dalam model pemerintahan langsung, Pemerintah pusat langsung menanggung biaya penyelenggaraan pemeritahannya. Satuan-satuan pemerintahan bawahan yaitu provinsi, karesidenan, kabupaten, kawedanan, dan kecamatan dibiayai oleh Pusat. Sebaliknya, Pemerintah pusat tidak menanggung biaya zelfbestuurende landschappen dan inlandsche gemeente. Kedua wilayah ini disuruh membiayai dirinya sendiri. 4
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Zelfbestuurende landschappenmembiayai dirinya sendiri dengan tanah-tanah kerajaan miliknya sedangkan inlandsche gemeentemembiayai dirinya dengan tanah komunal, tanah adat/ulayat, dan kerja rodi penduduknya (heerendienst). Di bawah Indische Statsregeling 1922 (IS 1922) model binninlandse bestuur ditambah dengan model desenralisasi. Propinsi dan statsgemeente/regenschap (kotapraja/kabupaten) dijadikan wilayah administrasi sekaligus daerah otonom. Akan tetapi, dalam praktinya wilayah adminsitasi lah yang lebih dominan daripada daerah otonomnya. Kekuasaan pemerintah pusat melalui perangkatnya yang disebut korps pangreh/pamong praja lebih dominan ketimbang kekuasaan dewan propinsi dan dewan kotapraja/kabupaten dan perangkat daerahnya. C. MODEL PEMERINTAHAN DESENTRALISTIK DAN SENTALISTIK (DUALISME) Pada awal kemerdekaan diundangkan UU No. 1/ 1945. UU ini merupakan tuntutan masyarakat yang sedang bergelora dan respon Pemeirntah bersemangat menyelenggarakan pemerintahan sendiri (merdeka) yang demokratis di semua tingkat. Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP KNIP) diundangkan UU No. 1/ 1945. UU ini berisi pemberian kewenangan kepada Komite Nasional Daerah (KND) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Berdasarkan UU No. 1/ 1945 di Karesidenan, Kota, dan Kabupaten dibentuk Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) sebagai ganti dari Komite Nasional Daerah (KND). BPRD dibentuk di Karesidenen, Kota, Kabupaten, dan daerah-daerah lain yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 1). Mengapa tidak dibentuk juga di Propinsi? Perlu diketahui bahwa pada zaman Jepang pemerintahan propinsi dihapus. terhadap Pemerintahan daerah di bawah UU No. 1/ 1945 susunan-dalamnya terdiri atas tiga lembaga: 1. BPRD (Badan Pemerintahan Rakyat Daerah) BPRD adalah badan yang mewakili kesatuan masyarakat hukum pada daerah yang bersangkutan yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan. Anggota BPRD berasal dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah yang bersangkutan baik dari partai politik maupun dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jumlah anggota BPRD untuk Karesidenan sebanyak-banyaknya 100 orang dan untuk Kota dan Kabupaten sebanyak-banyak 60 orang. Fungsi dan tugas BPRD adalah sebagai wakil rakyat daerah yang bersangkutan dan melaksanakan urusan otonomi daerah. 2. Kepala Daerah (KDH) KDH adalah pimpinan daerah otonom dengan dua fungsi: 1) sebagai alat pusat dan 2) sebagai alat daerah otonom. Ia diangkat oleh Pemerintah Pusat. Fungsi dan tugas KDH adalah sebagai alat pusat mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan sebagai alat daerah otonom memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan Badan Eksecutief.Oleh karena itu, KDH di samping sebagai Ketua Badan Eksecutief juga sebagai Ketua BPRD. Hanya dalam statusnya sebagai Ketua BPRD ia tidak mempunyai hak suara. Tugasnya hanya mengatur jalannya rapat, memberi saran dan arahan, dan menyampaikan informasi tentang kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat. 5
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 3. Badan Eksecutief Badan Eksecutief dipilih paling banyak 5 orang dari anggota BPRD. Fungsi dan tugas Badan Eksecutief adalah sebagai badan pelaksana pemerintahan sehari-hari yang dimandatkan oleh BPRD. Badan Eksekutief di bawah pimpinan KDH. Badan Eksekutief bertanggung jawab kepada BPRD baik sendiri-sendiri maupun kolektif. Cara kerja Badan Eksekutief adalah kolektif kolegial artinya kebijakan dibuat bersama antaranggota Badan Eksekutief dan antara Badan Eksekutief dengan KDH. National Presiden KNP Mendagri KDH Karesidenan BPRD Korps Pangreh Parja Badan Eksekutief Perangkat daerah Kota/Kabupaten KDH BPRD Korps Pangreh Parja Badan Eksekutief Perangkat daerah Gambar 2: Pemerintahan Daerah menurut UU No. 1/ 1945 Di bawah UU No. 1/ 1945 Pemerintah menyerahkan sebagain urusan pemerintahan kepada kesatuan masyarakat hukum yang diwakili oleh BPRD. BPRD mangatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan tersebut. Untuk mengurus pemerintahan sehari-hari BPRD membentuk Dewan Eksekutif Daerah (DED). DED beranggotakan lima orang yang diangkat dari anggota BPRD. Untuk melaksanakan urusan otonominya DED mengangkat perangkat daerah otonom. Fungsi perangkat daerah adalah melaksanakan kebijakan otonomi daerah yang diputuskan oleh KDH dan BPRD. 6
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Meskipun secara kelembagaan dibentuk organ-organ pemerintahan daerah otonom tapi dalam praktiknya KDH yang diangkat oleh Pemerintah Pusat masih memerankan diri sebagai pejabat pusat yang menguasasi korps pangreh/pamong praja. Perlu diketahuai bahwa di karesidenen dan kabupaten/kota terdapat dua aparatur: 1) perangkat daerah di bawah DED dan 2) korps pangreh/pamong praja (pegawai pusat) di bawah KDH. KDH tingkat karesidenan memerankan diri sebagai syuucokan/ residen dan KDH tingkat kota/ kabupaten memerankan diri sebagai ken-co/bupati atau si- co/wali kota sebagaimana zaman Jepang. Dalam memerankan diri sebagai kepala korps pangreh/pamong praja KDH menjalankan pemeritahan umum. Hal ini sebaagi akibat dari sistem pemrintahan Jepang yang hanya terdiri atas pejabat pangreh praja (syuucokan/residen, ken-co/bupati atau si-co/wali kota, gun-co/ wedana, dan son- co/camat). Dengan struktur demikian, maka di daerah (karesidenan dan kabupaten/kota) terdapat dua pemerintahan paralel: 1) pemerintahan daerah di bawah BPRD dan DED dengan perangkat daerahnya dan 2) pemerintahan pusat di bawah KDH dengan korps pangreh/pamong prajanya. Dengan demikian, terjadilah dua sistem pemerintahan yang bekerja di karesidenen dan kota/kabupaten (dualisme). Pertama adalah sistem pemerintahan daerah otonom yang diselenggarakan oleh BPRD dan DED di bawah pimpinan KDH dan sistem pemerintahan pangreh/pamong praja yang dipimpin sendiri oleh KDH sebagai residen dan wali kota/ bupati. Jadi, konstruski UU No. 1/ 1945 mirip sistem pemerintahan zaman Belanda yaitu terciptanya struktur pemerintahan paralel(daerah otonom berasas desentralisasi sekaligus wilayah adminisitrasi berasas dekonsentrasi) pada Daerah. Terjadilah dualisme pemerintahan pada karesidenen dan kabupaten/kota. Terjadi rebutan wewenang dan sumber daya. Akhirnya jalannya pemerintahan daerah tidak efektif. D. MODEL PEMERINTAHAN DESENTRALISTIK JILID I UU No. 1/ 1945 kemudian diganti dengan UU No. 22/ 1948. UU ini didesain sebagai penyempurnaan UU No. 1/ 1945. UU ini hanya mengatur daerah otonom yang terdiri atas Propinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil). Semuanya adalah daerah otonom, bukan campuran daerah otonom dan wilayah administrasi. Susunan- dalam masing-masing daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Pemerintah Daerah (DPD) sebagai Eksekutif Daerah yang bersifat kolegial, dan Kepala Daerah (KDH). Anggota DPRD berasal dari anggota partai politik yang dipilih melalui Pemilu. Anggota DPD berasal dari anggota DPRD yang dipilih di antara mereka sejumlah 5 orang dengan kompoisi berimbang sesuai denga kekuatan suara partai politik dalam DPRD. Adapun KDH diangkat oleh Pemerintah dari dua calon yang diusulkan oleh DPRD kepada Presiden untuk Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Wali Kota, dan kepada Gubernur untuk Lurah. UU No. 22/ 1948 mengkonversi bekaszelfbestuur landschappen atau daerah swapraja dan inlandsche gemeente(komunitas pribumi) yang dijadikan badanhukum komunitas pribumi (inheemserechtsgemeenschap) ke dalam sistem pemerintahan formal yaitu sebagai daerah otonom dengan nomenklatur Desa (Kota Kecil). Daerah swapraja yang mendukung NKRI dijadikan daerah istimewa dan badan hukum komunitas pribumi dijadikan daerah otonom istimewa kecil karena susunan aslinya. Dengan demikian, UU No. 22/ 1948 menghapus zelfbestuur landschappen atau daerah swapraja dan inlandsche gemeente (komunitas pribumi). Kedua bentuk 7
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pemerintahan tidak langsung (indirect rule) pada zaman Belanda inidikonversi menjadi daerah otonom asimetris formal. Sejak saat ini keberadaan komunitas pribumi/ pribumibuatan kolonial Belanda (desa, nagari, marga, gampong, dan lain-lain) atau korporasi politik buatan kolonial Jepang (ku) secara de jure sudah terhapus. Oleh karena itu, tidak ada lagi pemerintahan semu/ palsu dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia karena dua satuan pemerintahan yang pada zaman Belanda berada di luar sistem dan "Volksgemenschappen" yang diperintah secara tidak langsung dikonversi menjadi daerah otonom istimewa/ asimteris formal sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. pemerintahan formal yaitu "Zelfbestuurende Landschappen" Di bawah UU No. 22/ 1948 model pemerintahan tidak langsung zaman Belanda tersebut diakhiri. Dalam pengaturan mengenai Desa, Penjelasan UU No. 22/ 1948 menguraikan secara jelas sebagai berikut. IV. Letaknya titik berat dalam memberi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. 18. Menurut Undang-undang pokok ini, maka daerah otonom yang terbawah ialahdesa, negeri, marga, kota kecil dan sebagainya. Ini berarti bahwa desa ditaruhkedalam lingkungan pemerintahan yang modern tidak ditarik diluarnya sebagai waktuyang lampau. Pada jaman itu tentunya pemerintahan penjajah mengerti, bahwa desaitu adalah sendi negara, mengerti bahwa desa sebagai sendi negara itu harusdiperbaiki segala-segalanya, diperkuat dan didinamiseer, supaya dengan begitunegara bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk kepentingan penjajahan, maka desadibiarkan saja (tetap keadaannya). Pemberian hak otonomi menurut ini,Gemeente-ordonnantie adalah tidak berarti apa-apa, karena desa dengan hak itutidak bisa berbuat apa- apa, oleh karena tidak mempunyai keuangan dan olehordonnantie itu diikat pada adat-adat, yang sebetulnya didesa itu sudah tidak hiduplagi. tetap statis Malah sering kejadian adat yang telah mati dihidupkan pula atau sebaliknyaadat yang hidup dimatikan, bertentangan dengan kemauan penduduk desa, hanya olehkarena kepentingan penjajah menghendaki itu.Desa tetap tinggal terbelakang, negara tidak berdaya, adalah sesuai dengantujuan politk penjajah.Tetapi Pemerintah Republik kita mempunyai tujuan sebaliknya. Untukmemenuhi Pasal 33 U.U.D, negara dengan rakyat Indonesia harus makmur. Untukmendapatkan kemakmuran ini harus dimulai dari bawah, dari desa. Oleh karena itudesa harus dibikin didalam keadaan senantiasa bergerak maju, (dinamis). Maka untukkepentingan itu pemerintahan desa dimasukkan didalam lingkungan pemerintahanyang diatur dengan sempurna (modern), malah tidak sebegitu saja, tetapi juga akandiusulkan supaya bimbingan terhadap daerah-daerah yang mendapat pemerintahanmenurut Undang-undang pokok ini lebih diutamakan diadakan didesa. langsung atas zelfbestuurende lanschappen dan inlandsche gemeenten atau volksgemeenschappen, UU No. 22/ 1948 juga mengakhiri dualisme pemerintahan. Di bawah UU No. 22/ 1948 status kepala daerah bukan lagi sebagai pejabat pusat yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi tapi pejabat pusat dengan tugas mengawasi jalannya otonomi daerah di Propinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil). Sebagai konsekuensinya Di samping mengakhiri model pemerintahan tidak 8
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" korps pamong praja dihapus. Di daerah hanya terdapat perangkat daerah otonom yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Pemerintah Daerah (DPD) sebagai Ekskutif Daerah, dan pegawai daerah otonom. Di samping itu, juga ada KDH dengan status dual function: alat pusat dan alat daerah otonom. Ia sebagai alat pusat karena diangkat oleh pemerintah pusat dan diberi tugas mewakili pemerintah pusat mengawasi jalannya pemerintahan daerah otonom, bukan sebagai penyelenggara urusan dekonsentrasi melalui aparaturnya yaitu korps pamong praja sebagaimana dalam UU No. 1/ 1945. Akan tetapi, ia juga sebagai alat daerah otonom karena ia adalah ketua DPD sehingga bersama dengan DPD menyelenggarakan otonomi daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1949 berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS). UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia sedangkan pada negara RIS berlaku UUD RIS 1949. Negara RIS tidak berlangsung lama. Pada Agustus 1950 negara-negara bagian anggota RIS meleburkan diri ke dalam negara Republik Indonesia. Akibatnya RIS bubar dan terbentulah kembali NKRI jilid II yang mencakup semua bekas negara-negara bagian RIS. Konstitusi NKRI jilid II bukan UUD 1945 tapi UUD Sementara (UUDS 1950). Di bawah UUDS 1950 diundangkan UU No. 1/ 1957. UU No. 1/ 1957 membuat nomenklatur daerah otonom dengan istilah khas Indonesia yaitu daerah swatantra (swa = sendiri, tantra = pemerintahan, artinya daerah berperintahan sendiri atau berotonomi). Daerah swantantra disingkat Daswati. Daerah swatantra terdiri atas tiga bentuk: Daswati Tingkat I, Daswati Tingkat II, dan Daswati Tingkat III. Model pemerinrahan daerah menurut UU No. 1/ 1957 secara prinsip sama dengan model pemerintahan di bawah UU No. 22/ 1948. E. REVITLISASI SENTALISASI DAN KEMBALINYA MODELBINNINLANDSE BESTUUR DAN INDIRECT RULE Model pemerintahan desentralistik mulai bergeser ke model sentrlisasi lagi ketika diundangkan Penetapan Presiden No. 6/ 1959 yang kemudian diganti dengan UU No. 18/ 1965. Meskipun struktur pemerintahan daerah menurut UU ini berbentuk desentalistik tapi terdapat ketentuan yang kental sentralistiknya yaitu pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah (KDH) oleh Presiden. Di samping itu, juga ketentuan yang mengatur pengisian anggota DPRD yang mencerminkan poros Nasakom (kekuatan politik berdasarkan pengelompokan nasionalis, agamawan, dan komunis) yang dalam praktiknya tidak representatif. Model binninlandse bestuurberdasarkan Inlandse Statsregeling 1922 (IS 1922) dan pemerintahan indirect rule di bawah IGO/IGOB mendapatkan bentuknya kembali di bawah UU No. 5/ 1974 dan UU No. 5/1979. UU ini membentuk struktur pemerintahan paralel di Daerah. Pada daerah propinsi dibentuk dua bentuk pemerintahan paralel: 1) pemerintahan dekonsentasi dengan nomenklatur propinsi dan 2) pemerintahan daerah otonom dengan nomenklatur daerah tingkat I. Dua bentuk pemerintaha paralel ini disebut dalam satu frasa: Propinsi Daerah Tingkat I. Pada daerah kabuaten dibentuk dua bentuk pemerintahan paralel: 1) pemerintahan dekonsentasi dengan nomenklatur kabupaten dan 2) pemerintahan daerah otonom dengan nomenklatur daerah tingkat II. Dua bentuk pemerintaha paralel ini disebut dalam satu frasa: Kabupaten Daerah Tingkat II. Pada daerah kota dibentuk dua bentuk pemerintahan paralel: 1) pemerintahan dekonsentasi dengan nomenklatur kotamadya dan 2) pemerintahan daerah otonom dengan nomenklatur daerah tingkat I. Dua bentuk pemerintahan paralel ini disebut dalam satu frasa: Kotamadya Daerah Tingkat II. 9
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Di samping itu, pejabat dekonsentrasi yang mengepalai wilayah administrasi karesidenen dan kawedanan yang sudah dihapus melalui Peraturan Pemerintah No.22/1963 dihidupkan kembali dengan momenklatur baru: pembantu gubernur dan pembantu bupati. Kemudian di bawah kabupaten/kotamadya dibentuk pemerintahan dekonsentrasi baru yaitu kota administratip di samping tetap mempertahkan kecamatan sebagai wilayah adminstrasi. Di bawah camat pun dibentuk wilayah administrasi baru yaitu kelurahan. Dengan demikian, terbentuk pemerintahan dekonsentrasi yang sangat panjang mulai atas sampai bawah sebagai berikut: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Pembantu Gubernur, Bupati/ Walikotamadya, Pembantu Bupati, Walikota Administratitip, Camat, dan Lurah. Struktur pemerintahan daerah di bawah UU No. 5/ 1974 dapat digambarkan sebagai berikut: National Presiden DPR Mendagri Departemen/ LPND Lain Provinsi KDH TK I DPRD TK I Gubernur Kantor Wilayah Departemen Provinsi Pemb. Gub. Kabupaten/ Kotamadya KDH TK I DPRD TK I Bup/ Wakodya Kantor Departemen Kab/Kodya Pemb. Bub. Kotip Wali kotatip Staf Departemen di Kotip Kecamatan Camat Staf Departmen di Kecamatan Kelurahan Lurah Desa Gambar 3: Pemerintahan Binninlandse Bestuur (Pangreh/Pamong Praja)dan Indirect RuleZaman Orde Baru 10
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Pada gambar 3 tampak bahwa struktur birokrasi pemerintahan dekonsentrasi di bawah UU No. 5/1974 lebih panjang daripada struktur organisasi pemerintahan zaman kolonial Belanda. Pada zaman Belanda tidak dikenal kota administratip di bawah kabupaten dan kelurahan di bawah asisten wedana. Dengan demikian, pemerintahan dekonsentrasi zaman Orde Baru lebih sentralistis daripada zaman kolonial Belanda. Di samping itu, regim Orde Baru juga mengundangkan UU No. 5/1979. UU No. 5/ 1979 Pemeirntah membentuk kembali pemerintahan tidak langsung model IGO 1906/IGOB 1938 dengan nomenklatur pemerintahan desa. Meskipun nomenklaturnya pemerintahan desa tapi sebetulnya ia bukan pemerintahan resmi. Pemerintahan desa hanya komunitas yang dijadikan badan hukum atau korporasi sebagaimana zaman kolonial. Bedanya pada zaman Belanda komunitas yang dijadikan badan hukum adalah komunitas berdasarkan lembaga asli (inheemse rechtsgemeenschap) sedangkan komunitas di bawah UU No. 5/ 1979 adalah komunitas yang lembaganya dibuat oleh negara. Pada zaman Belanda komunitas yang diakui sebagai badan hukum, struktur organisasi dan mekanisme kerjanya diserahkan kepada adat dan kebiasaan setempat. Misal, komunitas asli yang dijadikan badan hukum di Jawa, struktur organsisasinya terdiri atas lurah, carik, kamitowo, bekel, modin, bayan, dan jogoboyo. Tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat sesuai dengan ketenuan adat. Di bawah UU No. 5/1979 struktur organisasi berdasarkan adat tersebut diganti dengan struktur organisasi buatan negara. Semua kesatuan masyarakat di seluruh Indonesia, struktur organisasi ditentukan negara yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun. Di samping itu, juga dibentuk lembaga baru yaitu lembaga musyawarah desa (LMD) dan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD). Lembaga desa bentukan penjajah Jepang yaitu tonarigumi dan azajokai juga dihidupkan lagi dengan nomenklatur baru: RT dan RW. Tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat diatur rinci dalam UU dan peraturan pelaksanaanya. F. MODEL DESENTRALISTIK JILID II UU No. 5/ 1974 diganti dengan UU No. 22/ 1999. UU ini sangat desentralistik yang agak mirip dengan UU No. 22/1948 Juncto UU No. 1/1957 Juncto UU No.18/1965. Di daerah hanya dibentuk daerah otonom sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 dan 18 A. Semua wilayah administrasi yang dibentuk berdasarkan instrumen dekonsentrasi dilikuidasi: wilayah administrasi propinsi, wilayah kerja pembantu gubernur, wilayah adminstrasi kabupaten/kotamadya, wilayah kerja pembantu bupati, wilayah adminstasi kota administratip, wilayah administrasi kecamatan, dan wilayah administrasi kelurahan. NKRI dibagi habis menjadi daerah-daerah otonom: provinsi dan kabupaten/kota. 11
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" National Presiden DPR Departemen di luar 5 Bidang Menpdagri Gubernur Provinsi (KDH) DPRD Perangkat daerah provinsi Kab/ Kota Bup/ Wali (KDH) DPRD Perangkat daerah Kab/ Kota Kades BPD Gambar 4: Pemerintahan Desentralistik Jilid II Awal Reformasi dan Indirect Rule Pada gambar 4 tampak bahwa wilayah administrasi dengan hirarki dari Kementerian Dalam Negeri ke bawah (provinsi, wilayah kerja pembantu gubernur, kabupaten/kotamadya, wilayah kerja pembantu bupati, kota administratip, kecamatan, dan kelurahan) dihapus. Wilayah negara dibagi habis dalam daerah otonom provinsi dan daerah otononm kabupaten/kota. Akan tetapi, model pemerintahan di bawah UU ini masih menyisakan model pemerintahan tidak langsung zaman kolonial Belanda yaitu tetap mepertahankan pemerintahan komunitas (desa) sebagaimana diatur dalam IGO 1906/ IGOB 1938 Juncto UU No. 5/1979. Bedanya kalau pada zaman kolonial dan Orde Baru ia diatur dalam UU tersendiri sedangkan pada masa Reformasi ini diatur dalam satu UU: UU No. 22/1999. G. MODEL QUASI DESENTRALISTIK UU No. 22/1999 dikritik banyak pihak sebagai UU yang memberi otonomi kebablasan mirip konsep federalisme. Tanpa kajian mendalam, UU ini lalu diganti dengan UU baru. Tampaknya budaya sentralisme zaman kolonial menancap kuat terutama di Kementerian Dalam Negeri. Atas inisiatif pemerintahan Megawati, akhirnya UU No. 22/ 1999 diganti dengan UU No. 32/ 2004. UU ini membalikkan arah ke sentralisasi lagi. 12
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" UU No. 32/ 2004 menganut dual model pada provinsi (satu sisi sebagai daerah otonom dan pada sisi lain sebagai wilayah adminstrasi). Adapun kabupaten/kota tetap dipertahankan sebagai daerah otonom murni. Dengan demikian, gubernur mempunyai fungsi ganda: 1) sebagai kepala daerah otonom dan 2) sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun bupati/walikota tidak demikian. Bupati/walikota hanya sebagai kepala daerah otonom. UU No. 32/2004 juga mempertahankan model pemerintahan tidak langsung sebagaimana diatur dalam IGO/IGOB Juncto UU No. 5/ 1979. Nomenklaturnya sama yaitu pemerintahan desa. Hanya terdapat sedikit perbedaan dalam nomenklatur, tugas pokok dan fungsi badan perwakilan desa (BPD). Di bawah UU No. 22/ 1999 BPD semacam DPRD kecil sedangkan di bawah UU No. 32/ 2004 BPD nomenklaturnya dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas pokok menampung aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan desa bersama dengan kepala desa. Desa tetap ditempatkan di luar sistem pemerintahan daerah. Pemerintahan komunitas (desa) diletakkan di bawah perangkat bupati/walikota (camat) dengan tugas pokok menarik pajak bumi dan bangunan (PBB), mengerahkan massa, dan melaksanakan tugas pemerintah atasan. UU No. 32/ 2004 merupakan jalan masuk ke pemerintahan sentralistik kembali. Terbukti setelah berlaku selama 10 tahun UU ini diganti dengan UU No. 23/ 2014. UU No. 23/ 2014 mengembalikan lagi secara penuh ke pemerintahan sentralistik zaman kolonial. 13
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" National Presiden DPR Departemen di luar 5 Bidang Menpdagri Gubernur Provinsi (KDH) Wakil pemerintah DPRD Perangkat daerah provinsi Kab/ Kota Bup/ Wali (KDH) DPRD Perangkat daerah Kab/ Kota Kades BPD Gambar 5: Pemerintahan Quasi Desentralistik dan Indirect Rule H. MODEL NEO BINNINLANDSE BESTUURMIRIP ZAMAN KOLONIAL DAN ORDE BARU UU No. 32/ 2004 diganti dengan UU No. 23/ 2014. UU No. 23/ 2014 mengembalikan pemerintahan ke model binninlandse bestuur baru. UU ini membentuk pemerintahan paralel lagi pada provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana pemerintahan daerah pada masa kolonial dan regim Orde Baru. Provinsi pada satu sisi sebagai daerah otonom berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan pada sisi yang lain juga sebagai wilayah administrasi yaitu lingkungan kerja pejabat pusat di wilayah provinsi. Begitu juga kabupaten/kota: di samping sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah adminstrasi. Di samping UU No. 23/ 2014 Pemerintah juga mengundangkan UU No. 6/ 2014. UU No. 6/2014 makin memperkuat model pemerintahan tidak langsung sebagaimana model pemerintahan zaman penjajah Belanda dan regim Orde Baru. Bedanya kalau pada zaman kolonial sampai dengan di bawah UU No. 32/ 2004, Desa tidak diberi anggaran dari APBN, di bawah UU No. 6/2014, Desa diberi dana dari APBN dan APBD. 14
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" National Presiden DPR Mendagri Departemen/ LPND Lain Provinsi KDH Prov. DPRD Prov. Gubernur Kantor Wilayah Departemen Provinsi Kabupaten/ Kotamadya KDH Kab/Kot DPRD Kab/Kot Bup/ Wakodya Kantor Departemen Kab/Kodya Desa Kades Gambar 6: Pemerintahan Neo Binninlandse Bestuurdan Indirect Rule Dalam pemerintahan daerah model binninlandse bestuur, daerah otonom lebih sebagai instrumen pemerintah pusat daripada sebagai entitas badan hukum mandiri sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak mempunya banyak kebebasan mencari sumber pendapatan sendiri selain yang ditetapkan dan ditentukan Pusat. Sesuai dengan UU No. 23/ 2014 Juncto UU No. 33/ 2004 pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; dan 3) Lain- lain Pendapatan. Dari ketiga sumber tersebut yang paling dominan adalah dari dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh Pusat. Dengan demikian, dalam hal penerimaan, Daerah tidak bisa berbuat banyak karena sangat tergantung kepada Pusat. tidak banyak mempunyai kebebasan dalam memberikan pelayanan publik karena pengelolaan keuangannya dikerangkeng dengan PP No. 58/ 2005 JunctoPermendagri No. 13/ 2006 JunctoPermendagri No. 21/ 2011.PP dan Permendagri tersebut mengharuskan Daerah menyusun APBD mengikuti aturan yang rigit yang lebih kepada pendekatan progam, kegiatan, dan proyek daripada pendekatan public service untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga I. PENUTUP Berdasarkan uraian tersebut pemerintahan perlu dimodernkan sesuai dengan UUD 1945. Pertama, pemerintahan daerah berasas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind). Oleh karena itu, satuan pemerintahan yang dibentuk adalah model desentralistik atau daerah otonom, bukan binninlandse bestuur/neo binninlandse 15
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" bestuur atau campuran antarkeduanya. Kedua, untuk mengatur dan melaksanakan hubungan keuanganantara Pusat dan Daerah secara adil dan selaras perlu diatur kembali ketentuan tentang pajak dan retribusi daerah dan dan dana perimbangan. Kabupaten/ kota diberi hak untuk menarik pajak-pajak besar. Dana alokasi umum (DAU) yang senyatanya adalah gaji pegawai tidak perlu dimasukkan ke dalam pendapatan daerah karena pegawai daerah memang dibayar dari APBN. DAU hanya berupa dana alokasi dari ABPN untuk modal/investasi dan pelayanan publik di daerah. Ketiga, model pemerintahan tidak langsung (indirect rule) terhadap komunitas perdesaan ala IGO 1906 Juncto IGOB 1938 diakhirikarena bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18B UUD 1945. Model binninlandse bestuur atau neo binninlandse bestuurdan pemerintahan tidak langsung kepada komunitas perdesaan tidak bisa memberi pelayanan publik yang dapat menyejahterakan rakyat. DAFTAR KEPUSTAKAAN Asshiddiqqi, Jimly. (2006). Hukum Acara Pengujian Undang -Undang. Jakarta: Konstitusi Press _______________. (2015). Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani. Jakarta: LP3ES Aziz, M.A.(1955). Japan's Colonialism and Indonesia, Holland: Martinus Nijhoft, The Hague. Ball, John. (1982). Indonesia Legal History 1602-1884. Sydney: Oughtereshaw Press Breman, Jan. (1982). The Village on Java and the Early-Colonial State, The Journal of Peasant Studies, page 189-240, London: Taylor & Francis. Bingham, Richard D., dkk. (1991). Managing Local Government Administration in Practice. New Delhi:SAGE Publications of India Davidson, Jamie S., dkk., (editor). (2010). Adat dalam Politik Indonesia. Jakarta: Public Yayasan Obor Indonesia. Day, Clive. (1904). The Policy and Administration of The Dutch in Java, London: Macmillan Eko, Sutoro, dkk. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: ACCESS. Heesterman, J.C. (1986). "State and Adat", dalam CA Bayly dan D.H.A. Kolff (eds), Two Colonial Empires:Comparative Essays on the History of India and Indonesia in the Nineteenth Century, Dordrecht: Nijhoft Hoessein, Bhenyamin. (1995). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi.Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia. Depok: Tidak Diterbitkan. Humes IV, Samuel. (1991). Local Government and National Power. London: IULA ILO. (2003). ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (No. 169) A Manual. Geneva: International Labor Office. Jenkins, David. (2010). Soeharto di Bawah Militerisme Jepang. Depok: Komunitas Bambu Kato, T. (1989). "Different Fields, Similar Locusts: Adat Communities and the Village Law of 1979 in Indonesia", Indonesia, 47: 89-114 Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1984). Desa. Jakarta: Balai Pustaka Koesoemahatmadja, RDH. (1979). Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Binacipta 16
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Koentjaraningrat (ed).Village in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1960. Kurasawa, Aiko. (1993). Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942 -1945. Jakarta: Grasindo. Kusuma, RM. A.B. (2009). Lahirnya Undang -Undang Dasar 1945. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Fakulas Hukum Universitas Indonesia. MacIntyre, Andrew. Indonesian Politics.Working Paper No.43 August 1994. Perth Western Australia: Asia Research Centre, Murdoch University (1994). Organising Interests:Corporatism in Manan, Bagir. (1994). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan ----------------. (2004). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum UII Maryanov, Gerald S. (1955). Decentralization in Indonesia as A Political Problem. New York: Equinox Nurcholis, Hanif. (2015). Desa Dinas: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bee Media Rahman, Irfan Nur, dkk., 2011, Dasar PertimbanganYuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 Sekretariat Negara RI. (1995). Risalah Sidang -Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara. Schmitter, Philippe C. (1974) The New Corporatism: Social and PoliticalStructures in the Iberian World, The Review of Politics, Vol. 36, No. 1, Jan., 1974, Cambridge University Press for the University of Notre Dame du lac on behalf of Review ofPolitics, p. 85-131 Smith, Brian C.(1985). Decentralization. The Teritorial Dimension of the State. London: George Allen &UNWIN Suroyo, A.M. Djuliati. (2000). Eksploitasi Kolonial Abad XIX. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia Surianingrat, Bayu. (1981a). Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Suatu Analisa. Jakarta: Dewa Ruci _______________. (1981b). Sejarah Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Dewa Ruci Sujamto, dkk. (1991). Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5, Th. 1974. Jakarta: Rineka Cipta. Syafrudin, H. Ateng dan Na"a, Suprin. (2010). Republik Desa Pergumulan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: Alumni Ter Haar, B. et al. (2011). Asas- Asas dan Tatanan Hukum Adat. Bandung: Mandar Maju United Nations, (2013). The United Nations Declaration on The Rights of IndigenousPeoples, A Manual for National Human Rights Instiitutions. Sydney: Asia Pacific Forum Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen) Inlandsche Gemeente Ordonnantie 1906 17
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 1938 Osamu Seirei Nomor 27 Tahun 1942 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Karesidenan dan Kawedanan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 18
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" BIOGRAFI Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, M.Si3 adalah anak pasangan Haji Nurcholis-Hajjah Rochmah kelahiran 2 Februari 1959 di Demak, Jawa Tengah. Pengalaman pendidikan dasar dan menengahnya adalah: 1) SDN di Demak (1966- 1971); 2) Madrasah Diniyah dan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Futuhiyyah di Mranggen Demak (1971- 1975); 3) SMP Islam Badan Wakaf Sultan Agung I-II di Semarang (1976); dan SPGN Demak (1977-1980). Adapun pendidikan sarjana dan pascasarjananya adalah sebagai berikut. Pada 1990 ia menyelesaikan S1 Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Terbuka; tahun 1990-1991 mengikuti program Akta IV di IKIP Negeri Semarang; tahun 2000 menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Administrasi; dan pada 2010 ia menyelesaikan program doktoral Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran. Pengalaman kerjanya adalah sebagai berikut. Pada 1980 menjadi guru di SD Jetaksari dan SD Purwosari II Sayung, Demak. Di samping itu, ia juga menjadi guru di SMP Islam Siti Sulaichah Sayung, Demak;di SMA Muhammadiyah Sayung, Demak; dan di Madrasah Aliyah Nahdlotusyubban, Genuk, Semarang. Pada 1992 almamaternya mengangkatnya sebagai dosen tetap pada Jurusan Ilmu Administrasi FISIP. Jabatan Lektor diperoleh pada 2001 dan Lektor Kepala pada 2009. Pada September 2015 Menristekdikti mengangkatnya sebagai Profesor/ Guru Besar tetap FISIP UT bidang ilmu administrasi pemerintahan daerah. Pengalaman di luar jabatan fungsionalnya adalah sebagai Ketua Program Studi Administrasi Negara (dua periode: 1995-1996 dan 2001-2003) dan Ketua Persiapan Program Magister Administrasi Publik (S2) FISIP-UT (2003-2004).Di FISIP dan Program Pascasarjana ia mengampu mata kuliah Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Filsafat Pemerintahan, dan Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Dalam hal profesi akademik untuk kepemimpinan publik, ia adalah anggota tim pengembang Sistem Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, anggota tim penyusun RPP Kewenangan Gubernur, nara sumber penyusunan RPP Desa Kementerian Dalam Negeri, dan nara sumber Panitia Khusus DPR RUU Desa. Ia pernah menjadi Staf Khusus Bupati Cilacap Jawa Tengah (2000-2002) dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (2004-2007). Di samping itu, ia menjabat Sekretaris Jenderal organisasi profesi "Asosiasi Ilmuwan Adminsitrasi Negara" (2013-2016). Ia menulis buku "Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah" diterbitkan oleh Gramedia Widiasarana Indonesia (2005; 2007), buku "Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah" diterbitkan oleh Gramedia Widiasarana Indonesia (2009), buku "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" diterbitkan oleh Penerbit Erlangga (2011), buku "Desa Dinas: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI" diterbitkan oleh Bee Media (2015), dan buku "Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota" diterbitkan oleh Penerbit Universitas Terbuka (2016). Ia juga menulis makalah ilmiah di jurnal nasional dan internasional dan makalah lepas di berbagai media. Di samping itu, ia juga menulis buku pelajaran 3 Dipanggil Hanif dan nama dalam karya yang dipublikasikan adalah Hanif Nurcholis 19
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" bahasa Indonesia SD "Saya Senang Berbahasa Indonesia" oleh Penerbit Erlangga dan buku pelajaran Agama Islam untuk SMP oleh Penerbit Erlangga. Ia menjadi pemakalah pada seminar nasional dan internasional. Di Korea of Educational "The Selatan mempresentasikan makalah Decentralization Policy In Indonesia" (2012). Di Thailand mempresentasikan makalah "Community-Sponsored Institutions Performing The State's Tasks: a Case Study of Indonesian Villages" (2012). Di Jepang mempresentikan makalah "Theoretical and Practical Dilemma of Distance Learning, The Case of Universitas Terbuka Indonesia" (2012). Di Filipina mempresentasikan makalah "The Lowest Level of Unconstitutional Administration in Indonesia" (2013). Di Korea Selatan mempresentasikan makalah "Village Adminsitration In Indonesia: A Pseudo Government Unit " (2014). Di Malaysia mempresentasikan makalah "The Learning Models Adopted By The Students of Programe of Study in Government Study at Universitas Terbuka, Indonesia" (2015). Implementation Alamat email dan facebook: 1. hanif@ecampus.ut.ac.id 2. 3. 4. 20
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Environmental and Social Science Embeddedness: A Study of Early Medieval and its Relevance to Contemporary Thought Keterlekatan Ilmu Sosial dengan Lingkungan: Suatu Telaah atas Pemikiran Awal Abad Pertengahan dan Relevansinya dengan Pemikiran Kontemporer Tomi Setiawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Email: tomi.setiawan@unpad.ac.id/ Hp. 0818437140 Abstract This paper is a study of contemporary literature on embeddedness of the environmental and social sciences in relation to the early medieval and its relevance to contemporary thought. In social and political theory of the sixteenth century, the notion of 'state of nature' is an instrument that is commonly used to describe the argument, how the social order should be organized, what is called 'the good society', and how political and social change to be seen. A 'state of nature' is a set of instruments used by teortitiker in that century to describe, explain and justify the social theories in particular. In social theory until the nineteenth century, an objection 'naturalness' of principles or philosophy of social relationships is often seen as an indication that the relationship is 'given', and can't be changed by the will of man. The idea of the 'natural state' is the dominant view, in social theory to understand the environment before the enlightenment (renaisasnce). It was thought, by thinkers like Hobbes and Locke, as the inferiority of civilized society. In contemporary thinking to see the thesis of Beck on 'risk society' illustrated that in the Western world today, human and political economy are more concerned with the distribution of 'bads' (such as environmental risks and others) rather than 'goods' (income and employment), and also define alternative social system that is more ecological, or 'ecology enlightened'. Where there is a Beck analysis section which focuses on how the risk society is required to make the process of 'reflective modernization' and do a redefinition of a social 'progress'. Keywords: environmental, social, medieval, contemporary, thought. 21
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Abstrak Paper ini merupakan studi literatur kontemporer atas keterlekatan ilmu sosial dengan lingkungan dalam kaitannya dengan pemikiran awal abad pertengahan dan relevansinya dengan pemikiran kontemporer. Dalam teori sosial dan politik abad keenam belas, gagasan 'keadaan alamiah' adalah instrumen yang umum digunakan untuk menggambarkan argumen, bagaimana tatanan sosial harus diatur, apa yang disebut "masyarakat yang baik", dan bagaimana politik dan perubahan sosial harus dilihat. Suatu "keadaan alamiah" adalah sebuah set instrumen yang digunakan oleh teortitiker pada abad itu untuk menggambarkan, menjelaskan dan membenarkan teori- teori sosial pada khususnya.Dalam teori sosial sampai dengan abad kesembilan belas, keberatan "kealamiahan" dari prinsip-prinsip atau pandangan hubungan sosial sering dilihat sebagai indikasi bahwa hubungan tersebut "given", yaitu, tidak dapat diubah oleh kehendak manusia. Ide tentang "keadaan alamiah" adalah pandangan yang dominan, sebelum abad pencerahan (renaisasnce) dalamteori sosial dipahami terhadap lingkungan. Kemudian hal itu dianggap, oleh para pemikir seperti Hobbes dan Locke, sebagai inferioritas dari masyarakat beradab.Kemudian dalam pemikiran kontemporer dengan melihat tesis Beck tentang "masyarakat risiko"tergambar bahwa di dunia Barat saat ini, manusia dan ekonomi politik lebih peduli dengan distribusi "bads' (seperti risiko lingkungan dan lainnya) daripada "good' (pendapatan dan pekerjaan), dan juga menetapkan alternatif sistem sosial yang lebih ekologis, "ekologi yang tercerahkan". Dimana terdapat sebuah bagian analisis Beck yang berfokus pada bagaimana masyarakat risiko dituntut untuk melakukan proses "modernisasi reflektif" dan melakukan redefinisi dari sebuah "kemajuan" sosial. Kata kunci: lingkungan, sosial, pemikiran, renaisasnce, kontemporer. 22
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Kita mengetahui diri kita terbuat dari tanah. Kita mengetahui bahwa tanah ini dibuat dari tubuh kita. Karena kita melihat diri kita sendiri. Dan kita adalah alam. Kita adalah alam yang melihat alam. Kita adalah alam dengan suatu konsep atas alam. Alam yang berbicara tentang alam kepada alam. ~ Susan Griffin Pendahuluan Revolusi ilmiah dari abad keenam belas hingga delapan belas merupakan salah satu latar belakang yang signifikan terhadap yang teorisasi sosial tentang dunia non- human berlangsung. Periode sejarah Eropa juga bersamaan dengan awal kapitalisme industri modern.Seperti yang dijelaskan menurut Lada (1996),revolusi dalam alam dipahami, dikodifikasi dan dengan menggunakan metodologi matematis, penyelidikan yang ketat, dan apa yang mungkin disebut Francis Bacon sebagai proyek ilmiah atas alam dalam mendominasi dan mencari tahu segala rahasianya, yang kemudian menjadi kelahiran bagi ilmu pengetahuan modern sekaligus sebagai pandangan dunia modern. Berbeda dengan jaman pra-modern, pandangan dunia modern bahwa Bumi adalah seperti sebuah jam yang dapat dimengerti dan dipahami oleh akal manusia dengan menggunakan metode ilmiah. Dan konsepsi alamyang mekanistik adalah di jantung pandangan dunia modern yang muncul, dan meletakkan dasar bagi abad pencerahan dan revolusi industri. Dalam tulisannya Bellamy(2015) teori sosial politik abad keenam belas, gagasan "keadaan alamiah" adalah perangkat yang umum digunakan untuk menggambarkan argumen tentang bagaimana tatanan sosial harus diatur, apa yang disebut sebagai "masyarakat yang baik", dan bagaimana politik dan perubahan sosial harus dilihat. Suatu "keadaan alamiah" adalah sebuah perangkat yang digunakan oleh berbagai ahli dan ilmuwan untuk menggambarkan, menjelaskan dan membenarkan ilmu pengetahuan, serta bagi teori-teori sosial pada khususnya. Biasanya, keadaan alam disejajarkan dengan tahapan evolusi manusia dalam konteks negara "pra-sosial" yaitu, bagaimana manusia yang hidup sebelum penciptaan masyarakat, negara, lembaga sosial, hukum, prinsip-prinsip dan peraturan. Secara umum manusia dianggap dan digambarkan lebih rendah dan tidak 'beradab' sebelum tahap evolusi dimana masyarakat mampu membuat lembaga seperti negara, monarki, dan juga mendirikan sistem pasar. Keterlekatan Ilmu Sosial dan Lingkungan: Pandangan Abad Pertengahan Bagi filsuf politik abad ketujuh belas Thomas Hobbes (1588-1679), kehidupan dalam 'keadaan alamiah' adalah 'terisolasi, lemah, keji, kasar, tidak ada harmoni alam, dan kerja sama yang anarkis ada di tengah masyarakat sebelum terbentuknya negara. Dalam tahap prakondisi pembangunan sosial, Hobbesberpendapat, "komunitas manusia" seperti tidak ada, properti tidak aman, dan yang cukup disayangkan,individu berada dalam keadaan seperti terus-menerus dalam ketakutan akan hidup mereka, tidak mampu membuat rencana untuk masa depan, dan sama sekali tidak memiliki keamanan. Keamanan dan ketidakamanan adalah yang menjadi dasar bagi pemikiran Hobbes, dan atas dasar itu Hobbes menganjurkan perlunya sentralisasi, kekuatan kedaulatan otoritatif, dan negara-bangsa. 23
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Kemudian John Locke (1632-1704), pemikir sosial dan politik Inggris lainnya, memiliki pandangan yang lebih lunak terhadap kehidupan sosial manusia terhadap 'keadaan alam'. Locke menjelaskan kondisi dasar masyarakat, meskipun tidak seekstrims yang Hobbes jelaskan, adalah sangat alamiah, lemah dan membutuhkan perbaikan dan kemajuan. Locke kemudian menyarankan bagaimana lingkungan non- human dipandang oleh ahli teori sosial kemudian. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa manusia bisa mengklaim bagian dari lingkungan non-human seperti, milik pribadi dan eksklusif yang dapat dimiliki mereka sendiri, hanya dengan ketentuan bahwa terdapat kondisi yang cukup dan adil yang tersisa untuk yang lainnya. Dengan cara ini, Locke adalah salah satu teoritiker pertama yang rasional membenarkan sikap instrumental dan posesif terhadap penilaian dari lingkungan non- human. Dalam pandangannya, lingkungan non-human, yang belum tersentuh oleh manusia, adalah sebagai sesuatu yang berharga. Hal ini juga penting untuk menunjukkan bahwa pembelaan Locke atas kepemilikan pribadi dalam lingkungan dipertahankan atas nama kebebasan dan produktivitas dalam arti bahwa dengan memiliki hak alami untuk menjadi milik pribadi, manusia memiliki lingkup kebebasan dari sesama warga negara dan kedaulatan atau otoritas publik. Meskipun demikian, dalam pandangan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), ditemukan teori sosial yang berbeda dari Hobbes dan Locke dalam penilaian tentang keadaan alamiah, Rousseau juga merupakan salah satu kritikus pertama dan paling kuat terhadap pandangan dunia modern, pengaturan sosial, tujuan, prinsip-prinsip dan the Origin of tujuan yang menjiwai kemajuan. Dalam Discourse on InequalityRousseau secara eksplisit mengkritik Locke dan Hobbes untuk menggambarkan 'keadaan alamiah" yang tidak meneliti efek dari masyarakat yang mereka jelaskan dari keadaan alam pada karakter manusia. Seperti yang dijelaskannya, Hobbes dan Locke yang menggambarkan tentang manusia yang buas, dan masyarakat sipil(Wingrove, 2000), tetapi setuju tentang karakter dasar dari milik pribadi untuk masyarakat yang beradab, meskipun Rousseau juga menunjukkan bahwa milik pribadi (dan dengan demikian masyarakat didukungnya) adalah tidak setara dan berdasarkan perbedaan kekuasaan dan persaingan berbasis kelas. Kritik Rousseau tentang 'sistem buatan' sebagai kebalikan dari 'kondisi alamiah', yang kemudian menyalahkan penyakit sosial sebagai efek yang merusak dalam suatu 'peradaban', dan ini merupakan salah satu kritik pertama dari abad pencerahan dalam perspektif 'hijau'. Bagi Rousseau, alam dan lingkungan alam diwakili kealamiahan, keaslian dan kebajikan, yang dinegasikan dengan efek merusak dari perkotaan, kecanggihan, dan kehidupan yang tidak beradab (Wingrove, 2000). Rousseau dalam tulisan-tulisannya yang paling awal mencatat bahwa keterasingan dari alam adalah sumber utama kesengsaraan manusia. Dalam hal ini, Rousseau kemudian melawan gagasan yang berlaku dalam evolusi sosial dari masyarakat primitif pertanian ke masyarakat komersial abad kedelapan belas dan negara-bangsa modern, seperti yang diungkapkan dalam bentuk dominan dari teori sosial abad pencerahan. Salah satu bidang yang paling penting dan tumpang tindih antara lingkungan dan teori sosial pada abad kesembilan belas dimulai dengan Thomas Malthus (teori populasi). Malthus (1766-1834) mengkritik para pemikir abad pencerahan progresif seperti William Godwin (1756-1836) dan Marquis de Condorcet (1743-1794) pada akhir abad kedelapan belas untuk berpikir bahwa masa depan umat manusia ditakdirkan untuk menjadi salah satu yang memperbaiki kondisi sosial, politik dan ekonomi. Malthus berpendapat bahwa prospek kemajuan terus-menerus terancam oleh 24
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pertumbuhan penduduk dan fakta bahwa produksi pangan bisa sekali tidak cocok pertumbuhan tersebut (Dickens, 1992). Akar masalah bagi Malthus terletak pada kenyataan bahwa sementara populasi meningkat secara deret ukur (2,4,6,8), sementara pasokan makanan meningkat deret hitung (1,2,3,4). Tingkat pertumbuhan yang berbeda dari keduanya membuktikan bahwa kemajuan sosial yang diunggulkan dan diusulkan oleh para pemikir abad pencerahan tidak mungkin untuk mencapai apa yang kita sekarang bisa menyebut alasan "keberlanjutan ekologi". Teori Charles Darwin (1809-1882) tentang evolusi melalui seleksi alam dan perluasannya oleh Herbert Spencer (1820-1903) mengenai prinsip untuk evolusi sosial merupakan persimpangan sejarah hubungan antaralingkungan non-human dan teori sosial.Secara khusus ada tiga aspekteori evolusi Darwin yang perlu diperhatikan. Pertamaadalah teoribahwa manusia berevolusi dari primata. Ini adalah teori yang sangat radikal dan kontroversial pada zamannya, meskipun sekarang diterima sebagai "kebijaksanaan ilmiah" mengenai evolusi manusia. Aspek penting kedua adalah teori Darwin tentang seleksi alam yang menyatakan bahwa organisme biologis beradaptasi dengan lingkungan mereka. Karena "perjuangan untuk bertahan hidup" antara organisme itu adalah "organisme manusia" yang terbaik menyesuaikan dengan lingkungan mereka yang akan bertahan dan memiliki lebih banyak keturunan dan lulus pada karakteristik biologis yang menguntungkan untuk keturunan mereka. Terakhir, dan ini mungkin yang paling signifikan untuk teori sosial, adalah bahwa pemikiran evolusi Darwin menunjukkan dasar kontinuitas hubungan antara manusia dan alam, hal ini memperkuat fakta bahwa manusia bukanlah seperti binatang, tetapi manusia adalah binatang. Pada tesis ini Darwin tidak hanya menantang setiap pemisahan yang ketat antara manusia dengan alam atau "sosial" dengan "alam", tetapi juga menantang pandangan berbasis agama tentang "keunikan manusia". signifikan berikutnya dalam Keterlekatan Ilmu Sosial dan Lingkungan: Pandangan Kontemporer Dalam tesis Beck (2006) tentang "masyarakat risiko, Beck mengeksplorasi dalam hal sikapnya terhadap modernitas, mungkin secara luas dilihat sebagai mewakili 'kritik imanen dan rekonstruksi' modernitas. Artinya, "masyarakat risiko' dapat dilihat sebagai upaya, pada 'modernitas baru' (yang merupakan subjudul dalam bukunya Risk Society, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1992). Jadi sementara Beck mengkritik modernitas, terutama dalam hal peningkatan risiko lingkungan yang berpotensi pada bencana, tetapi juga menyarankan bahwa modernitas dalam dirinya sendiri memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang ditimbulkannya. Dalam tesisnya Beck,dinyatakan secara jelas mengenai "masyarakat risiko" dengan menunjukkan bahwa apa yang kita saksikan dalam masyarakat Barat kontemporer adalah munculnya tatanan ekonomi politik yang berkaitan dengan interpretasi dan distribusi sosial dan ekologis terkait "bads' daripada "goods". Ekonomi politik yang ditandai 'masyarakat industri' berpusat pada produksi dan distribusi 'barang' seperti kekayaan, pendapatan dan lapangan kerja formal. Beck menjelaskan, "Apa yang dipertaruhkan dalam konflik industrial sebelumnya pada masa lalu dari tenaga kerja terhadap modal adalah positif: keuntungan, kemakmuran, barang konsumsi. Dalam konflik ekologi baru, di sisi lain, apa yang dipertaruhkan adalah negatif: kerugian, kerusakan, ancaman"(Beck, 1992). Dalam pandangan Beck, "masyarakat risiko" mengacu pada transformasi terbaru dari masyarakat Barat, dengan fokus khusus pada isu-isu lingkungan. Ini menyangkut kesehatan, efek sosial 25
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ekonomi, budaya dan lingkungan dari "kemajuan sosial" pada umumnya, dan berdasarkan sistem produksi ilmiah dan teknologi pada khususnya. Dalam masyarakat industri, ekonomi politik sebagian besar berkaitan dengan distribusi manfaat dalam masyarakat (kekayaan, pendapatan, pekerjaan), maka konflik ekonomi politik yang dominan adalah antara "modal" dan "tenaga kerja", dan kehidupan politik mengasumsikan karakter 'kiri-kanan' . Dalam masyarakat risiko, yang terletak di antara 'industri' dan tahap 'pasca industri' dalam kemajuan sosial, fokus dominan analisisnya adalah distribusi dari 'biaya' dan 'risiko' dari pembangunan sosialekonomi, yang didominasi oleh munculnya dampak ekologi yang tak terduga dan bahaya terhadap kesehatan. Tesis "masyarakat risiko" memiliki dimensi deskriptif dan preskriptif. Beck menggambarkan perubahan sosial baru-baru ini dalam masyarakat Barat, dan juga mengatur cara berurusan dengan perubahan ini dan mempromosikan visi tertentu dari suatu masyarakat ekologi yang rasional atau "ekologi pencerahan". Jumlah dan berbagai risiko yang mungkin dapat diamati meliputi: peningkatan kejahatan, penurunan keamanan pribadi, meningkatnya tingkat pengangguran, menurun keamanan dan prospek kerja, perpecahan dalam keluarga dan masyarakat, risiko tertular penyakit, kontroversi masyarakat tentang penurunan keamanan pangan, dan meningkatnya tingkat polusi dan degradasi lingkungan. Di ini dan isu-isu lainnya, kita dapat menyaksikan sensitivitas risiko tumbuh publik Barat karena pengalaman ketakutan atau 'risiko': seperti penyakit 'sapi gila' (BSE) di Inggris, pecahnya E Coli keracunan makanan, serta bahaya lingkungan seperti pemanasan global dan penipisan ozon, dan penyakit lingkungan terkait seperti kenaikan dramatis dalam asma pada anak, terkait dengan peningkatan polusi kendaraan,dll (Goldsmith, 1996). Bentuk lain dari bukti empiris dari keberisikoan dari masyarakat modern adalah kenaikan kuantitas dan kualitas asuransi dari individu, kelompok, perusahaan dan perusahaan telah mengambil untuk menjamin terhadap berbagai bentuk risiko yang diuraikan di atas. Misalnya, risiko pemanasan global, efek berpotensi merusak pada pertanian, generasi dan distribusi air, dan pengaruh yang sangat buruk kemungkinan kenaikan tingkat laut untuk pemukiman manusia yang rendah, dapat diamati dalam kuantitas "pemanasan global" terkait asuransi yang diambil oleh perusahaan dan ditahan atau bersikeras oleh industri asuransi. Atau mengamati kenaikan di pasar asuransi kesehatan swasta di Inggris dalam beberapa tahun terakhir (meskipun ini mungkin dijelaskan sebagian sebagai akibat dari penurunan National Health Service, sebanyak peningkatan sensitivitas orang terhadap risiko yang berhubungan dengan kesehatan). Dalam istilah Beck (2015), "rute risiko", "bads" atau "bahaya"merupakan efek samping (biaya) pada "jalur pembangunan" tertentu atau jenis modernisasi yang mencirikan masyarakat modern. Pada dasarnya, maksudnya adalah bahwa biaya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti Beck katakan, modernisasi mulai "masyarakat risiko" berarti suatu zaman di mana sisi gelap dari kemajuan semakin mendominasi perdebatan sosial. Kemudian risiko juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori: (1) Risiko Ekologis: pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, penipisan ozon, kerusakan ekosistem. (2) Risiko Kesehatan: risiko kesehatan akibat bahan makanan yang diubah secara genetik, kanker kulit, takut keamanan pangan ('sapi gila' penyakit), 'flu burung', SARS, penyakit yang berhubungan dengan polusi seperti asma, kanker, penyakit jantung. (3) Risiko Ekonomi: pengangguran dan penurunan keamanan kerja. Dan (4) Risiko Sosial: penurunan keamanan pribadi, 26
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" kenaikan kejahatan dan permusuhan di masyarakat, kenaikan perceraian dan perpisahan. Sedangkan karakter risiko yang juga penting untuk dipahami adalah: Pertama, risiko sering "tidak berwujud" dan terisolasi, baik dalam ruang (risiko dan konsekuensinya terjadi "tempat lain") atau waktu (efek dari risiko akan dirasakan di masa depan, tidak sekarang). Kedua, risiko ditandai dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini membuat manusia menjadi sulit untuk melindungi diri. Ketiga, risiko sering tidak diketahui, yaitu orang yang memiliki risiko tertentu sering tidak peduli terhadapnya. Namun terdapat ketakutan yang tumbuh dari risiko pada umumnya. Karena kedua masalah ini (ketidakpastian dan pengetahuan / ketidaktahuan risiko), sangat penting dalam menganalisis risiko adalah pengetahuan dan komunikasi dengan mengidentifikasi, menginformasikan dan menentukan bentuk dan isi dari risiko. Signifikansi khusus dari tesis Beck adalah ilmu pengetahuan dan media, dan salah satu aspek utama dari tesis adalah meningkatnya jurang antara "ilmu pengetahuan dan teknologi" dan 'masyarakat' pada umumnya, dan ketidakpercayaan pada khususnya. Beck melanjutkan analisisnya mengenai "masyarakat risiko", bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dilihat sebagai penyebab kerusakan lingkungan modern dan juga sebagai risiko daripada sebagai solusi. Ciri "masyarakat risiko" yang membedakannya dari tahap sebelumnya "masyarakat industri"dalam perkembangan sosial adalah bahwa dalam masyarakat industri ilmu dan teknologi dipandang sebagai kekuatan positif untuk kemajuan sosial, ini adalah pandangan umum untuk teori sosial abad kesembilan belas, sedangkan dalam 'masyarakat risiko' perkembangan "kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan "kemajuan sosial" adalah terpisah. Masyarakat risiko memberikan makna pada masyarakat yang penuh ketakutan, ketidakpercayaan dan kegelisahan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, bagi Beck ketidakpercayaan ini tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dapat dilihat dalam erosi pada ketidakpercayaan di lembaga-lembaga sosial dan politik yang dominan, seperti industri dan pemerintah. Kemudian juga, argumen "masyarakat risiko" melengkapi teori-teori lain yang menganalisis "krisislegitimasi" dari masyarakat Barat, seperti karya awal Habermas (2004), dan teori neo-Marxis lainnyadimana setiap orang memiliki kepercayaan yang tidak perlu diragukan lagi pada perkembangan pengetahuan dan teknologi ilmiah, pengalaman efek samping negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan masyarakat Barat menjadi kurang percaya dari "sikap ilmiah". Oleh karena itu"masyarakat risiko"muncul tidak hanya dari "krisis ekologi" tetapi juga "krisis sosial" yang pada dasarnya merupakan krisis dalam kelembagaan dan keyakinan eksistensial dari manusia sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah sangat mempengaruhi hubungannya dengan masyarakat, dan antara masyarakat dan alam.Menurut Beck, di satu sisi, inovasi ilmiah dan teknologi telah berubah dimana masyarakat menjadi "laboratorium sosial". Disisi lain pengembangan yang diusulkan dan pelepasan organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan dan makanan rantai, atau "kloning" dari organisme, dengan efek yang tidak diketahui, dapat diambil sebagai contoh, "masyarakat dalam eksperimental".Masyarakat sedang mengalami percobaan di mana ia tidak memiliki kontrol langsung dan sering tidak diketahui untuk itu. istilah Beck, bagaimanamanusia hidup dalam Di sisi lain, perkembangan teknologi dan inovasi seperti bioteknologi, rekayasa terutama genetik, kloning dan penciptaan organisme hasil rekayasa genetika, adalah contoh lain dari "masyarakat eksperimental". Untuk beberapa, bagian-bagian 27
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dari masyarakat eksperimental adalah sesuatu yang harus ditakuti. Seperti yang Mae(2008) jelaskan bahwa pada bagian imajinasi populer, bioteknologi dikhawatirkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum alam, yang kemudian tidak dapat di kontrol. Sementara bagi sebagian orang risiko merupakan tantangan menarik yang harus diatasi, dan ada orang-orang yang positif menikmati mengambil risiko, bagi kebanyakan risiko orang harus diminimalkan, dikelola atau dihindari jika mungkin. Dalam skala yang lebih luas dari efek global kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan yang menurut McKibben (1989) disebut sebagai 'Death of Nature'. Yang dimaksud denganDeath of Nature ini bukan kematian alam dalam konteks kerusakan, melainkan senja kala dari alam sebagai entitas independen dari niat dan aktivitas manusia. Dengan munculnya pemanasan global yang disebabkan oleh manusia dan perubahan iklim, merupakan dampak negatif yang tidak diinginkan dan "efek samping" dari kegiatan produktif manusia.Manusia memiliki apa yang dapat disebut "humanisation of nature',namun, tidak seperti humanisasi alam yang Marx sarankan, proses saat ini humanisasi alam yang tidak diinginkan, tidak demokratis dan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang diharapkan. Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa apa yang kita saksikan bukan "humanisation of nature", tetapi "capitalisation of nature' (Barry, 1998). Pemanasan global dan perubahan iklim yang sebagian besar hasil dari proses global produksi kapitalis, sementara pada saat yang sama itu bukan hanya spesies manusia secara keseluruhan yang harus disalahkan, tetapi tindakan yang tidak proporsional dari negara-negara kapitalis maju dan perusahaan multinasional besar. Bagi Beck, yang dapat disebut modernisasi industri atau ekonomi adalah bentuk atau model pembangunan sosial yang terkait dengan pandangan kemajuan dan pembangunan standar 'Barat'. Model modernisasi ini dikaitkan dengan evolusi sejarah masyarakat 'Barat' selama dua ratus tahun terakhir. Beberapa fitur utama dari model modernisasi ini meliputi: industrialisasi ekonomi, urbanisasi, dan munculnya "post- agricultural', masyarakat komersial, penciptaan sebuah negara-bangsa, dan di atas persamaan "kemajuan" dengan kenaikan terus menerus dalam produksi dan konsumsi barang dan jasa material. Model "Barat" ini dalam beberapa tahun terakhir berkembang untuk menyertakan pentingnya "pasar bebas", milik pribadi dan perdagangan bebas internasional. Kemudian menurut Beck, munculnya "masyarakat risiko" menandai ambang luar yang risiko ekologi dan lainnya lebih besar daripada manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih lanjut terkait dengan model modernisasi industri atau sederhana. selanjutnya, yang sekarang diperlukan adalah model kualitatif baru dari modernisasi, apa yang dia sebut "modernisasi reflektif'. Dasar-dasar modernisasi reflektif adalah dari modernisasi dalam jalur masyarakat industri digantikan oleh modernisasi dengan prinsip-prinsip modernisasi baru atau masyarakat risiko (Beck, 2015). Sebagai istilah 'reflektif' menyiratkan, atau yang Beck tunjukkan adalah bahwa modernisasi seharusnya berarti masyarakat yang secara keseluruhan semakin mencerminkan pada pengembangan sendiri dengan lembaga yang lebih maju dan / atau mewujudkan pembangunan tidak berargumentasi dari perspektif "postmodern", tetapi sebaliknya mendesak tipe baru modernisasi. Model ini baru modernisasi, modernisasi reflektif, dapat dilihat sebagai bentuk pembelajaran sosial, merupakan upaya masyarakat, melalui lembaga-lembaga politik, untuk menangani dan / atau mengatasi risiko ekologi dan lainnya dan dilema yang muncul sebagai akibatnya modernisasi sederhana atau industri. itu. Hal ini penting untuk menekankan bahwa Beck 28
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Sebuah bagian penting modernisasi reflektif adalah redefinisi "kemajuan". Menurut Beck (1996), "Kemajuan" dapat dipahami sebagai perubahan sosial yang sah tanpa demokratis legitimasi politik. Dengan cara ini, "kemajuan" akibat pertumbuhan ekonomi yang ortodoks (sesuai dengan model standar atau "dominan") yang memberikan jalan, untuk "kemajuan sosial". Meski pada akhirnya, harus dilembagakan otokritik (refleksivitas) dan meningkatkan kesempatan bagi individu untuk menjadi sadar dan disengaja untuk memberikan penilaian demokratis atas prinsip-prinsip modernisasi dan kebijakan tidak hanya spesifik yang terkait dengan itu. Dengan kata lain, modernisasi reflektif, berarti redefinisi kemajuan sosial, aspek sentral yang membutuhkan pemisahan "kemajuan tekno-ekonomi" dan "kemajuan sosial". Selain itu, dan secara radikal, apa yang modernisasi reflektif menyiratkan bahwa masyarakat demokratis membuat keputusan pada jalan perkembangannya yang demokratis yang "mengatur" kemajuan sosial. Dalam modernisasi reflektif, terdapat argumen menyatakan bahwa risiko ekologi dan lainnya saat ini hanya akan diselesaikan jika kita mulai dari pertanyaan, 'How we want to life?' yang secara demokratis mengatur kemajuan sosial, Beck katakan bahwa kita memilih untuk hidup dalam berbagai jenis masyarakat, terbuka untuk populis, dalam kontrol demokratis dan akuntabilitas. Proses demokratisasi ini, bagi Beck, meluas ke bidang-bidang kehidupan sosial, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, yang secara dramatis dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, namun di mana mereka saat ini memiliki sedikit atau tidak ada legitimasi. Penutup teori sosial sampai dengan abad kesembilan belas, keberatan "kealamiahan" dari prinsip-prinsip atau pandangan hubungan sosial sering dilihat sebagai indikasi bahwa hubungan tersebut "given", yaitu, tidak dapat diubah oleh kehendak manusia. Ide tentang "keadaan alamiah" adalah cara yang dominan di mana sebelum abad Pencerahan teori sosial dipahami terhadap lingkungan, dan itu dianggap, oleh para pemikir seperti Hobbes dan Locke sebagai inferioritas dari masyarakat beradab. Dalam Rousseau kemudian menentang pandangan negatif tentang lingkungan dan keadaan alam dengan ide-idenya dari "noble savage' (yang melambangkan kebaikan bawaan manusia) dan kritik dari "kesemuan" peradaban. Kemudian dalam 'darwinisme sosial' ke "anarkisme ekologi" terjadi penggunaan ideologi dunia non-humans untuk membenarkan, mengajak dan dengan metode tertentu yang sah memasukan kedalam tatanan sosial. Para pendahulu dari pemikiran teori sosial "hijau" adalah membaca para anarkis alam di mana kerja sama dilihat sebagai sama pentingnya dengan kompetisi untuk alam, dan dengan demikian juga untuk sosial, serta bagi perkembangan lanjutannya. Dalam paradigma dominan dari teori sosial, seperti liberalisme dan sosialisme, ada pemahaman umum dari "kemajuan sosial". Kemajuan dan pembangunan yang dipahami sebagai jalan sejarah linear dari masyarakat pra-industri ke tahap yang kompleks dan lebih maju dari tatanan sosial ekonomi industri. Sementara teori sosial Marxis mengkritik karakter masyarakat kapitalis industri, tetapi bukan pada tahapan industrialnya dari perkembangan sejarah sosial. Hal ini menyetujui keniscayaan dan keinginan dalam "menaklukkan" alam dengan sistem kemanusiaan, atau menghentikan eksploitasi lingkungan alam supaya dapat mengakhiri eksploitasi manusia di bawah rezim kapitalisme. Pada akhirnya, tesis Beck tentang "masyarakat risiko" yang menggambarkan dunia Barat saat ini, menunjukkan di mana orang dan ekonomi politik lebih peduli 29
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dengan distribusi "bads" (seperti risiko lingkungan dan lainnya) daripada "goods' (pendapatan dan pekerjaan), dan juga menetapkan alternatif sistem sosial yang lebih ekologis, atau dengan istilahnya sisebut sebagai "ekologi yang tercerahkan". Dimana terdapat sebuah bagian analisis Beck berfokus pada bagaimana masyarakat risiko menuntut adanya proses "modernisasi reflektif" dan redefinisi dari sebuah "kemajuan sosial". Dan terakhir adalah keharusan untuk menyebarkan kontrol demokratis dan akuntabilitas kepada kelembagaan yang legitimate dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam tesis "masyarakat risiko", Beck berpendapat bahwa masyarakat dalam modernitas baru adalah masyarakat modern yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat memecahkan masalah lingkungan sendiri. lebih Bibliografi Barry, J. 1998.Marxism and Ecology. Dalam Gamble et al. (editor).Marxism and Social Science. Basingstoke: Macmillan. Beaud, Michael.2002. A History of Capitalism 1500-2000. New York : Monthly Review Press. Beck, Ulrich. 2006. Living in the World Risk Society. Economy and Society Volume 35 Number 3 August 2006. London: Taylor & Francis Beck, Ulrich. 2015. Masyarakat Risiko. Yogyakarta: Kreasi Wacana Engels, Frederick. 2005. Dialektika Alam (seri Buku Ilmiah). Jakarta: Hasta Mitra. Faulkner, Neil. 2013. A Marxist history of the World. London: Pluto Press. Foster, J. Bellamy. 2015. Ekologi Marx: Materialisme dan Alam. Jakarta: PrintMax Goldblatt, David. 2012. Analisa Ekologi Kritis. Yogyakarta: Resist Book. Goldsmith, James. 1996. Perangkap. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Habermas, Jurgen. 2004. Krisis Legitimasi. Yogyakarta: Qalam Press. Marina Fischer-Kowalski. 1997. Society's Metabolism. Dalam Michael Redclift dan Graham Woodgate, ed. 1997. International Handbook of Environmental Sociology. Northhampton, Mass: Edward Elgax. McKibben, B. 1989. The End of Nature. New York: Random House. Mae, Wan Ho. 2008. Rekayasa Genetik. Yogyakarta: Insist Press. _________. 2006. Naskan-naskah Ekonomi dan Filsafat tahun 1844 (seri Buku Ilmiah). Jakarta: Hasta Mitra Kettle,Steven. 2006. Circuits of Capital and Overproduction: A Marxist Analysis of the Present World Economic Crisis. Review of radical political Economic. Dalam: Wingrove, E.R. 2000.Rousseau's Republican Romance. Princeton: Princeton UniversityPress. Ross Gelbspan. 2005. Global Warming and Political Power: The End of Nature and Beyond. Journal Organization & Environment, Vol. 18 No. 2, June 2005 186- 192. Dalam 30
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PERBANDINGAN ANTARA DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN DEMOKRASI LANGSUNG DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA BY: Dr. BAMBANG ISTIANTO, MSI ** A B S T R A C T The study of the comparative analysis on the implementation of representative democracy and direct democracy , especially in electing the head of region as governors and regents/ mayors. The study is using qualitative research method and doing the digging and deepening the data that has been collected. This kind of research is called " a case study" that reveals the phenomenon of the implementation the representative democracy and direct democracy in order to the understood more comprehensively. The result of the study found that the implementation of the representative democracy and derect democracy failed in choosing the head of region as governors and regents/ mayors that is credible and acceptable. Representative democracy process proved to be less transparent and full of transaction while direct democracy proved to be more transparent, but the mechanism and procedures are very complicated, costly, transactional and loaded with money politics. Keyword : representative democracy, direct democracy, the political system, the head of region. ** The author is Lecturer in public policy at the Institute Of Land Transport Of Bekasi, West Java, Indonesia and Lecturer at The Institute Of Social Sciences and Management STIAMI Jakarta, Indonesia, email 2016 31
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" LATAR BELAKANG Perkembangan pelaksanaan sistem politik di Indonesia menarik untuk dilakukan penelitian secara lebih komprehensif melalui pendekatan studi perbandingan. Pendekatan ini terutama di fokuskan pada pendekatan masa berlakunya suatu sistem politik yang diterapkan pada lingkungan yang samatapi dalam waktu yang berbeda. Adapun penerapan suatu sistem politik dalam masa yang berbeda tersebut mengandung perbedaan cukup signifikan.Seperti diketahui bahwa sistem politik di Indonesia dalam menerapkan konsep demokrasi mengenal beberapa terminologi demokrasi yaitu; Demokrasi Parlementer tahun 1945 - 1959 Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, demokrasi Pancasila tahun 1967 1998 dan demokrasi liberal tahun 1998 sampai dengan sekarang 2016. Demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, menafsirkan terhadap demokrasi dipengaruhi oleh kepemimpinan Presiden Soekarno yang kuat dan karismatik.Pada masa itu kekuasaan Soekarno sangat besar dan mutlak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai sistem pemerintahan presidensial Kuatnya pengaruh kepemimpinan Presiden Soekarno itu menyebabkan pelaksanaan "demokrasi lebih cenderung kearah otoritarianisme. terjadi "pemusatan kekuasaan ditangan presiden.Oleh sebab terpimpin" pada masa itu Adapun demokrasi Pancasila menjadi ciri pelaksanaan demokrasi pada era Orde Baru yakni masa pemerintahan Presiden Suharto.Menurut Ensiklopedi Indonesia pengertian demokrasi Pancasila adalah penerapan demokrasi yang berdaasarkan Pancasila meliputi bidang politik, sosial dan ekonomi serta lebih menekankan dalam proses penyelesaian masalah masalah nasionalberusaha sejauh mungkin menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan ciri demokrasi Pancasila yaitu: secara formalada pemilihan umum sampai 7 kali, partai politik lebih dari dua permasalah diselesaikan dengan cara musyawarah dari pada dengan voting. Pada era pemerntahan Presiden Suharto menunjukan tekad mengembalikan falsafah dasar negara Pancasila secara murni dan konsekwen. Pemilihan umum dijalankan secara berkesimbungan yang diikuti oleh hanya 3 partai politik yaitu Golkar, PPP dan PDI.Walaupun secara formal telah memenuhi syarat dan kriteria demokrasiwalauapun selama pemerintahan rezim Suharto situasi kehidupan politik lebih cenderung sentralistik, otoriter dan banyak terjadi pelanggaran hak azasi manusia. Sedangkan pada era Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang (2016) para elite berkuasa ingin mengembalikan pada ide demokrasi yang lebih murni yaitu " kebebasan;kesamaan dan kemerdekaan serta menegakkan hak azasi manusia. Oleh sebab itu pada masa Orde Reformasi terjadi euphoria dalam menyikapi kebebasan berpolitik yang ditengarai ; berdirinya partai partai politik mencapai 48 parpol sebagai peserta pemilihan umum tahun 1999 Ekspresi menyampaikan pendapat didepan publik cenderung melanggar etika bahkan sering terjadi tindakan anarkis. Pada masa reformasi terdapat perubahan sistem demokrasi yang signifikan tentu menerapkan demokrasi langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2004 dalam memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Perubahan sistem demokrasi tersebut fundamental sejak Indonesia 32
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" merdeka tahun 1945 dalam memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui demokrasi perwakilan.Dalam sistem politik yang demokratis salah satu aspek yang startegis yaitu memilih pemimpin pemerintahan.Pada hakekatnya pemimpin pemerintahan memiliki peran yang sangat penting.Pemimpin merupakan aktor yang mampu membuat perubahan suatu negara menjadi lebih maju secara empirystus setelah.Sistem demokrasi langsung berjalan 12 tahun jika dibandingkan dengan demokrasi perwakilan mewakili memiliki kelebihan dan kekurangan. Demokrasi perwakilan pada era orde baru dalam pemilihan Presiden dan Gubernur serta Bupati dan Walikota memiliki kecenderungan membangun oligarchi militer. Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru, Suharto sebagai seorang mantan militer dengan pangkat Jendral Besar secara terus menerus terpilih melalui hasil pemilihan umum selama enam (6) kali. Sedangkan kepala daerah yakni Gubernur dan Bupati serta Walikota diseluruh Indonesia yang terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berlatar belakang militer aktif atau purnawirawan.Secara umum yang terpilih sebagai Gubernur dari Panglima Komando Militer sedang yang terpilih sebagai Bupati atau Walikota dari Komandan Daerah militer setempat. Pada kasus yang lain boleh jadi Gubernur atau Bupati/ Walikota pada daerah tertentu bukan dari kedua pejabat militer tersebut diatasnamun yang terpilih cenderung dari militer atau mantan militer. Seperti diketahui pada masa rezim Suharto penyelenggraan pemerintahan bersifat sentralistik dan keputusan menetapkan kepala daerah oleh Presiden.Sedang fenomena pada masa penerapan demokrasi langsung yaitu; sebagian besar yang terpilih sebagai Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota dari politisi atau pemimpin partai politik dan para pengusaha yang terjun sebagai politisi. Secara umum mereka yang terpilih kurang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan.Bahkan yang lebih ironis banyak para Gubernur dan Bupati atau Walikota menjadi terpidana atau tersangka korupsi. Berdasarkan penjelasan diatas, analisis tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia lebih di fokuskan pada dua masa berlakunya pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu yang berbeda dan juga model demokrasi yang berbeda pula. Oleh sebab itu studi perbandingan ditujukan pada demokrasi perwakilan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru tahun 1967 sampai dengan 1998 dan pada masa era Orde Reformasi tahun 1999 sampai dengan 2004. Selanjutnya membandingkan demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung yang berjalan pada masa era Orde Reformasi tahun 2004 sampai dengan sekarang (2016). IDENTIFIKASI MASALAH Negara negara di dunia yang menerapkan konsep demokrasi dapat dipastikan menghadapi berbagai permasalahan termasuk pelaksanaa demokrasi di Indonesia. Identifikasi masalah demokrasi meliputi permasalahan secara umum maupun tentang demokrasi dan permasalahan yang terkait dengan model demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung yaitu sebagai berikut; 33
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama lebih tujuh puluh (70) tahun mengalami pasang surut terutama pada periode tahun 1945 sampai dengan 1965 hampir menimbukan disintegrasi. 2. Pada masa orde baru tahun 1967 sampai dengan 1998 penerapan demokrasi mengalami distorsi dan lebih cenderung dibawa menuju otoritarianisme. 3. Pelaksanaan model demokrasi perwakilan pada era orde baru tahun 1967 sampai dengan tahun 1998 terkait dengan pemilihan pemimpin pemerintahan mulai dari Presiden, Gubernur dan Bupati serta Walikota, yang terpilih sebagian besar dari unsur militer. Model demokrasi perwakilan tersebut pada masa itu nilai niliai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan berserikat kurang berjalan efektif 4. Pelaksanaan model demokrasi perwakilan pada masa era reformasi tahun 1999 samai dengan tahun 2004 dalam memilih pemimpin terutama ketika pemilihan presiden dari hasil pemilihan umum tahun 1999 terjadi anomali dimana partai pemenang pemilihan umum yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ketua umum PDIP tidak terpilih sebagai Presiden tetapi hanya sebagai Wakil Presiden. Kemudian terkait dengan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) disamping terjadi money politic juga yang terpilih sebagai kepala daerah dari kalangan politisi dan pengusaha yang kurang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Pelaksanaan demokrasi langsung pada era reformasi tahun 2004 sampai dengan sekarang (2016) permasalahan yang muncul yaitu; money politic semakin massif, biaya politik yang ditanggung oleh calon kepala daerah sangat besar, proses dan prosedur pemilihan sangat rumit serta yang terpilih sebagai kepala daerah masih banyak kurang kredibel, aseptabel dan kompeten, bahkan sebagian besar kepala daerah menjadi terpidana korupsi. PERTANYAAN PENELITIAN Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, pertanyaan penelitian yang sesuai dengan topik demokrasi yaitu; Apakah membandingkan model demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung dapat memberikan pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai instrument dalam pemilhan pemimpin pemerintahan yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mampu mendorong tumbuhnya stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. KONSEP DAN TEORI DEMOKRASI Sejarah perkembangan negara modern hampir seluruh negara negara di dunia mencoba menerapkan konsep demokrasi.Meskipun dalam pelaksanaannya tidak terdapat negara yang gagal menerapkan seluruhnya berhasil dan bahkan demokrasi.Kegagalan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor ideologi, politik ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya negara negara di wilayah Timur Tengah dan Afrika masih dilanda perang sipil mengakibatkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi masih terus terganggu. Secara umum demokrasi dipahami sebagai " kekuasaan 34
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" berada ditangan ( Mariam Budihardjo,1977 ). Ide demokrasi sesungguhnya ketika kekuasaan telah terbagi dalam lembaga lembaga politik maka akan mampu mendorong terwujudnya stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, serta integrasi masyarakat. Oleh sebab itu proses demokratisasi tidak hanya berhenti pada wilayah politik akan tetapi harapan rakyat menginginkan yang lebih luas yaitu wilayah ekonomi dan sosial budaya serta pertahanan- keamanan. Untuk itu setiap pergantian kekuasaan melalui mekanisme demokrasi para pemimpin pemerintahan dituntut memiliki kemampuan merealisasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut. Penjelasan diatas seiring dengan pendapat Jean Baechler (1995) yang mengatakan " dalam sistem demokrasi yang paling tua dan mapan di Eropa dan Amerika, beberapa warga negara tengah menuntut agar kesenjangan dalam demokrasi dihapuskan. Di negara negara yang sistem demokrasinya lebih muda, ada kepedulian akan hadirnya lembaga lembaga yang diperlukan untuk membangun suatu demokrasi sejati, yang stabil dan efektif". Selanjutnya dikatakan " demokrasi tidak hanya sekedar penyelenggara kekuasaan berada ditangan rakyat, akan tetapi bagaimana kekuasaan di tangan rakyat tersebut sudah berjalan dengan stabil dan efektif". rakyat" atau "governmentrule by the people" Dengan demikian efektifitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan tercermin atau terlihat oleh mantapnya stabilitas poltik dan ekonomi. Jika suatu negara telah memenuhi kriteria negara demokrasi namun sering terjadi krisis politik dan ekonomi seperti konflik sosial, perang sipil, demonstrasi anarkis dan separatisme maka demokrasi tersebut bisa dikatakan sebagai demokrasi semu. Oleh karena itu dalam koteks diatas Jeff Haynes (1997) memilah demokrasi menjadi tiga (3) kategori yairu; formal democracy, faca'de democracy dan substantive democracy. Adapun yang dimaksud "formal democracy atau demokrasi formal yaitu jika negara tersebut telah memenuhi kriteria demokrasi yakni antara lain terdapat lebih dari satu partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur, bebas dan adil. Adapun Faca'de democracy atau demokrasi permukaan artinya tampak luarnya demokrasi tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dilakukan dengan cara cara demokratis. Sedangkan substantive democracy atau demokrasi substansial yaitu demokrasi terlah berjalan tidak hanya secara formal saja tetapi lebih luas dari itu yakni dalam proses penyelenggaraan pemerintahan telah mampu membangun partisipasi masyarakat secara efektif dan memberikan ruang kebebasan dalam pengambilan keputusan kolektif. Pada umumnya negara dunia ketiga seperti Indonesia masih berada pada kondisi antara demokrasi formal dan demokrasi permukaan belum mencapai pada kategori demokrasi yang substansial. Oleh sebab itu Carol C Gould (1993) menyatakan agar demokrasi bisa berjalan lebih substansial menyarankan " teori demokrasi tradisional semacam itu sekarang mendapatkan banyak kritik, karena konsep kebebasannya terbatas hanya menunjuk pada tiada adanya gangguan dan terbatasnya demokrasi hanya pada wilayah poltik. Berbagai kritik masa kini tersebut mengajukan prinsip-prinsip demokrasi yang egaliter dan radikal sebagai landasan normative untuk selanjutnya mendomokratisasikan kehidupan sosial. Pendapat C Gould diatas menunjukan para pakar demokrasi memiliki pendapat yang sama bahwa penerapan konsep demokrasi diperluas meliputi kehidupan 35
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" kemasyarakatan yang lebih adil dan merata. Oleh Antony Giddens (1998) disebut sebagai "demokrasi sosial atau social democracy.Menurut Giddens disebut sebagai jalan tengah atau "the third way" yaitu dengan demokrasi dapat membangun "solidaritas dan kesejahteraan". Ditengah percaturan persaingan antara sosial komunisme dan neo liberalisme perlu diwujudkan "civil society" dengan membentuk "jaring pengaman sosial" untuk mengerem fundamentalisme pasar bebas. Perluasan konsep demokrasi dari wilayah politik menuju pada demokrasi sosial dan demokrasi substansial maka konsep demokrasi dapat menjadi instrument mencapai kesejahteraan sosial yang lebih optimum. Oleh sebab itu Robert A Dahl (1982) berani menyatakan bahwa keuntungan menerapkan demokrasi adalah " negara negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung makmur dari pada negara negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis". Landasan filosofi dalam konsep demokrasi yang telah disampaikan oleh para pakar diatas pada prinsipnya bahwa " demokrasi" merupakan konsep lebih baik dari pada sistem lain seperti monarchi, arsitokrasi dan otoriter. Konsep dan teori demokrasi menjanjikan kondisi kehidupan masyarakat, negara, dan pemerintahan menjadi lebih damai, adil dan sejahtera tanpa diskriminasi. Akan tetapi yang lebih fundamental adalah fungsi demokrasi yang dapat digunakan dalam pemilihan pemimpin pemerintahan mulai dari Presiden, Gubernur dan Bupati dan Walikota.Untuk memilih pemimpin pemerintahan dapat dilakukan melalui "demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung.Demokrasi merupakan bentuk demokrasi yang klasik yaitu dimana ikut menentukan pilihan dalam mengambil keputusan.Demokrasi langsung juga sering disebut sebagai "pure democracy" atau demokrasi murni. Sebagaimana yang dijelaskan dalam "en.wikipedia.org bahwa " Direct democracy ( also known as pure democracy) is form of democracy in wich people decide ( e.g. vote on, form consensus on ) policy initiatives directly. This differs from the mayority of modern Westeren-style democracies, which are representative democracies. Dengan demikian demokrasi langsung sebenarnya merupakan bentuk demokrasi tradisional seperti yang dilakukan di Athena Yunani pada abad sebelum masehi dalam memilih pemimpin secara langsung. Demokrasi langsung tersebut dapat dilaksanakan karena penduduknya masih relatif sedikit. Di Indonesia tradisi memilih pemimpin secara langsung yakni ketika memilih kepala desa.Sedangkan di negara barat yang sudah modern memilih pemimpin menerapkan demokrasi perwakilan atau representative democracy.Adapun sebagai antitesa demokrasi langsung yaitu demokrasi tidak langsung atau juga disebut "representative democracy.Sedangkan pengertian demokrasi perwakilan yaitu " representative democracy is a government structure bassed upon citizens electing representative, a government with limited powers, mayority rule, minority rights , and effective check and balances on the government. ( ). Walaupun demokrasi langsung termasuk bentuk demokrasi yang lebih kuno, namun dalam perkembangan abad modern saat ini justru menjadi trend sebagai model demokrasi dalam memilih pemimpin pemerintahan seperti Presiden, Gubernur dan Bupati atau walikota. Indonesia salah satu negara yang menerapkan demokrasi langsung dalam memilih pemimpin pemerintahan.Kedua model demokrasi tersebut sudah barang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Penjelasan mengenai rakyat secara langsung 36
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" profile kedua model demokrasi diatas ; yaitu kelebihan dan kekurangan tersebut ; Pertama; kelebihan demokrasi langsung; rakyat memiliki kontribusi terhadap kekuasaan politik, rakyatnya serta merangsang mereka mampu meningkatkan kesadaran politik meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya, menurunkan ketergantungan rakyat kepada elit politik dan mudah diterapkan pada komunitas yang lebih kecil. Selanjutnya kekurangan demokrasi langsung yaitu; sulit untuk diterapkan pada sebuah komunitas yang besar, menguras banyak waktuuntuk setiap kebijakan yang butuh diselesaikan secara bersama sehingga dapat memicu apatismne, serta tidak untuk menghindari kelompok yang mayoritas atau dominan. Kedua; kelebihan demokrasi perwakilan yaitu; lebih mudah digunakan untuk masyarakat yang plural, meringankan beban masyarakat dari tugas yang berhubungan dengan kebijakan bersama ( perumusan pelaksanaan kebijakan ), kekuasaan dan fungsi- fungsi kenegaraan dipegang oleh orang yang berkapasitas. Kelemahan demokrasi perwakilan yaitu; kemungkinan terjadi perbedaan kepentingan antara rakyat yang mendudkung dan wakil rakyat yang mewakilinya, rakyat mudah kecewa karena wakil rakyat tidak membawa amanah ketika mereka berkampanye sebelum terpilih. Secara umum kedua model demokrasi setelah dipraktekan pada dasarnya hasil dan ekses memiliki perbedaan yang substansial. Indikator kelebihan dan kekurangan kedua demokrasi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis lebih cermat terhadap penerapan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. seperti yang diuraikan dalam METODE PENELITIAN Dalam penulisan topik ini disusun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi "studi kasus".Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Creswell (2003) yang mengatakan bahwa" penelitian kualitatif meliputi lima strategi yaitu salah satunya adalah "studi kasus". Adapun strategi yang lain yakni "narratives, phenomenologis, ehnographies dan grounded theory. Adapun menurut Stake dalam Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln (1994) dalam penelitian yang menggunakan "studi kasus" terdapat pedoman yang dipakai untuk proses pnelitian. Pedoaman tersebut yaitu; pertama; peneliti harus membatasi kasus yang akan diteliti. Kedua; peneliti harus menyeleksi fenomena, tema atau isu yang akan menjadi pertanyaan penelitian. Ketiga; peneliti mencari pole dari data yang terhimpun untuk membentuk isu isu yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.Keempat; peneliti harus menerapkan triangulasi sebagai kunci pengamatan dan dasar untuk interpretasi. Kelima : peneliti menyeleksi alternative interpretasi yang akan digunakan untuk membangun penyataan umum tentang kasus atau kesimpulan penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan data sekundair, hasil pengamatan serta berita media massa dan pendapat ahli. Sedangkan analilsis data dilakukan berdasarkan anaisis diskriptif kuaitatif Berdasarkan penjelasan mengenai metode penelitian akan menjadi pedoman dalam penelitian tentang studi perbandingan pelaksanaan demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung dalam memilih kepala daerah. Sebagai wilayah penelitian yaitu dalam sistim politik Indonesia. Adapun cara studi kasus praktek demokrasi 37
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" membandingkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung yaitu menggunakan analisis tabel. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Pembahasan hasil penelitian ini terkait dengan beberapa permasalahan dan pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan diatas. Dalam catatan sejarah politik di Indonesia pelaksanaan ide demokrasi dapat di jelaskan dalam beberapa tahap proses peristiwanya. Pada masa tahun 1945 sampai dengan 1959 disebut masa demokrasi liberal atau parlementer, ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan Wakil PresidenMaklumat X 3 Nopember tahun 1945 yakni diperbolehkan berdirinya partai partai politik. Disamping itu pada masa demokrasi liberal hanya sekali dilaksanakan pemilihan umum yaitu pada tahun 1955.Dalam pemilihan umum tersebut di ikuti oleh 29 (dua puluh Sembilan ) partai politik. Adapun partai politik yang termasuk dalam lima besar yaitu; Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai Nahdatul Ulama, Partai Komunis Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia ( Istianto, 2014). Beberapa catatan penting yang dapat disampaikan dalam paper ini yaitu pertama; selama masa demokrasi liberal persaingan antar partai politik mencapai tingkat intensitas yang tinggi sehingga menimbulkan ketidak stabilan politik. Dalam catatan Hudson dan Taylor, dalam Izzuddin Abdul Hakim, 2015, sepanjang 1948 sampai 1967terjadi peristiwa 45 kali demonstrasi protes, 82 kali kerusuhan, 7.900 kali serangan bersenjata dan 615.000 orang terbunuh. Kedua; sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan sistem parlementer dimana kepala pemerintahan disebut sebagai " Perdana Menteri". Ketiga; selama perjalanan demokrasi dengan sistem parlementer menimbulkan konflik antar partai politik sehingga sering terjadinya pergantian cabinet atau jatuh bangun kabinet.Keempat; masa berlangsungnya kabinet pemerintahan terjadi 25 x pergantian cabinet dengan masa jabatan mulai dari seumur 3 bulan sampai 1 tahun lebih. Kelima: pada masa sidang Dewan Konstituante terjadi "dead clock" dalam pembahasan rancangan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) bahkan hampir terjadi itu Presiden Sukarno mngambil alih kekuasaan dengan disintegrasi. Untuk mengeluarkan dekrit presiden pada bulan 5 Juli 1959.Kemudian beberapa catatan sejarah politik pada masa pelaksanaan " demokrasi terpimpin" tahun 1959 sampai dengan 1966 yaitu; pertama; pada tanggal 5 Juli 1959 Soekarno mengambil alih kekuasaan memlaui dekrit Presiden yang isinya; pembubaran Dewan Konstituante (DPR), kembali kepada Undang Undang Dasar 1945 dan mengangkat anggota DPR GR berdasarkan representasi partai partai politik hasil pemilihan umum tahun 1955. Kedua; dengan penenyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 maka kedudukan Presiden Sukarno menjadi kuat yaitu sebagai Kepala Negara dan juga sebagai Kepala pemerintahan. Ketiga; selama masa demokrasi terpimpin terjadi beberapa peristiwa politik yang monumental seperti pada tahun 1960, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa, dan mendirikan Ganefo sebagai cikal bakal berdirinya "gerakan non Blok", konfrontasi dengan Malaysia tahun 1962 sampai tahun 1966, pada tahun 1963 peristiwa pembebasan Irian Jaya, pada tahun 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G 30 S PKI peristiwa ini dicatat sebagai perang saudara. Yang 38
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" menimbulkan korban jutaan orang. Keempat: adapun peristiwa penting di bidang ekonomi yaitu inflasi mencapai 600 %, menimbulkan kegoncangan ekonomi. Dengan demikian berdasarkan catatan sejarah politik di Indonesia ditinjau dari aspek pelaksanaan demokrasi, secara empristik selama kurun waktu 1945 sampai dengan 1966, model demokrasi parlementer dan terpimpin belum memberikan kontribusi terhadap terwujudnya stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.Artinya pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum berhasil.Sebagaimana tuntutan yang disuarakan oleh Jean Baechler (1995) dan Gould (1993) serta Robert A Dahl ( 1982 ) bahwa demokrasi pada era mendatang harus diperluas tidak hanya dalam wilayah politik tapi meliputi wilayah ekonomi, sosial dan keamanan, untuk membangun menyarakat lebih sejahtera, damai dan adil. Selanjutnya pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru tahun 1967 sampai dengan 1998 yang disebut dengan nama "demokrasi Pancasila". Beberapa catatan penting mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila yaitu pertama; pada tahun 1973 terjadi fusi partai politik atau penyederhanaan jumlah partai politik dari 10 partai politik menjadi 3 partai politik. Hasil fusi tersebut Partai Persatu Pembangunan ( fusi dari partai; partai Nahdatul Ulama, Parmusi, PSII dan Perti ), Partai Demokrasi Indonesia ( fusi dari partai PNI, Partai Murba, Partai Katholik, Parkinda dan IPKI ), dan Golongan Karya ( gabungan dari ormas dan golongan fungsional ). Kedua; pada awalnya pelaksanaan demokrasi berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan diselenggarakan pemilu pada tahun 1973 dan secara berturut turut tahun 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1997. Ketiga; seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum terpilih terus menerus Jendral purnawirarawan Soeharto namun tanpa disadari terlalu lama menduduki kursi presiden (32 tahun ) berubah menjadi otoriter dengan menyingkirkan lawan politiknya dan melakukan pelanggaran HAM terhadap orang orang yang mengkritik. Keempat; pemerintahan eksekutif lebih dominan ketimbang pemerintahan legeslatif, artinya ceck and balances system tidak berjalan. Bahkan sering dikatakan DPR hanya tukang stempel lembagsehinga lebih eksekutif. Kelima; demokrasi Pancasila dijadikan sebagai legitimasi melanggengkan kekuasaanya rezim orde baru selama 32 tahun.Keenam; meskipun stabilitas poltik, ekonomi dan keamanan relative terkendali namun suasana kehidupan politik demokrasi hanya semu karena yang dirasakan lebih kearah otoritarianisme.Ketujuh; kritik dibungkam, masyarakat dijauhkan dari kehidupan politik praktis akibat dari kebijakan "floating mass'. Kedelapan; selama pelaksanaan demokrasi Pancasiladalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sudah dijangkiti penyakit korupsi yang semakin massif. Berdasarkan catatan diatas secara empristik pelaksanaan demokrasi juga belum berjalan dengan baik. Dengan demikian baik pada masa demokrasi liberal atau parlementer, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila , pada kenyataanya nilai nilia demokrasi seperti persamaan, kebebasan, kemerdekaan, berserikat tidak berjalan dengan baik. Hanya perbedaan ketiga masa tersebut yaitu; jika pada masa demokrasi liberal atau parlementer suasana persamaan dan kebebasan berjalan dengan intensitas tinggi namun rentan dengan konflik. Sedang pada masa demokrasi Terpimpinsangat diperngaruhi oleh karisma kepemimipinan presiden Soekarno lebih kuat sehingga tindakan otoriter lebih menonjol seperti memenjarakan 39
1 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" lawan lawan politik serta membubarkan "masyumi" sebagai partai politik. Adapun pada masa demokrasi Pancasila secara formal terlihat demokrasi atau demokrasi semu sedang dibalik itu justru tindakan represif dan otoriter lebih dirasakanoleh masyarakat luas. Artinya ketiga periodesasi tersebut belum mampu mendemokratisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kompleks dan multi dimensi. Pembahasan selanjutnya yaitu menganalisis perbandingan pelaksanaan demokrasi perwakilan pada pasa periode Orde Baru tahun 1967 samapi 1998 dan masa reformasi tahun 1999 sampai tahun 2004. Pada masa itu berlangsung dua rezim yaitu rezim orde baru dan rezim orde reformasi yang sama sama menerapkan demokrasi perwakilan dalam memilihi kepala daerah yakni Gubernur dan Bupati/Walikota. Kemudian di perbandingkan juga dengan demokrasi langsung yang mulai dilaksanakan pada tahun 2004 sampai dengan sekarang (2016) yaitu yang di gunakan dalam pemilihan kepala daerah mulai dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Perbandingan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung menggunakan analisis tabel sebagai berikut : Tabel: PerbandinganDemokrasi Perwakilan dan Demokrasi Langsung Aspek Demokrasi Prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah; Gubernur atau Bupati / Walikota Hasil Pemilu Dampak dari demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala daerah Demokrasi perwakilan pada periode New Orde 1967 atau 1998 1. Kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD 2. Dibentuk pantia pemilu ditetapkan dalam sidang pleno DPRD 3. Calon kepala daerah diajukan lebih dari satu calon 4. Pada masa itu mayoritas kursi DPRD dikuasai oleh Golkar sebagai "partai besar. 5.Calon terpilih yaitu dua calon kepala daerah yang diusulkan kepada Presiden kemudian ditetapkan satu (1) calon Kepala daerah untuk dilantik sesuai per uu an. 1.Kepala Daerah yang definitif diantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden yaitu Gubernur dan Wkl Gubernur. Selanjutnya atas nama Menteri Dalam Negeri Melantik Bupati atau Walikota dalam pleno Parlemen adalah. 2. Kepala Daerah terpiih terpilih baik Gubernur maupun Bupati / Walikota mayoritas memiliki latar belakang militer. Jika kepala daerah terpilih dari sipil secara umum berlatar berlakang birokrasi pemerintah. 1. Proses Seleksi lebih sederhana karena tidak melibatkan lembaga tertentu seperti pemilihan dewan perwakilan dan masyarakat luas sebagai pengawas dan pemantau Pemilu. 2. Politik uang atau mahar politik belum dikenal. Jika ada politik uang terbatas di lingkungan partai politik tidak melibatkan masyarakat luas. 3. Selama proses seleksi; tidak terjadi konflik horizontal. 4. Demokrasi perwakilan mampu mencegah munculnya Dynasti politik. 40
2 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Demokrasi perwakilan selama Orde Reformasi 1999-2004 1. Kepala daerah dipilih oleh DPRD 2. Dibentuk panitia pemilu yang dipilih oleh DPRD 3. Anggota DPRD terdiri dari banyak partai politik sebagai konsekwensi logis sistem multi partai. Oleh sebab itu tidak ada partai politik yang single mayority. 4. Panitia Pemilihan tahap pertama menjaring bakal calon yang bersumber dari usulan masing masing partai politik dan bakal calon dari jalur independen yang terdiri dari tokoh masyarakat, politisi, militer dan birokrat. Para bakal calon mengikuti tes tertulis, psikotes dan tes kesehatan sesuia dengan peraturan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan. 5. Partai politik atau gabungan partai politik menjaring bakal calon yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan setelah mengikuti seleksi tahap pertama diatas. 6. Untuk tahap selanjutnya dilakukan fit and proper tes terhadap bakal calon. Dalam seleksi ini melibatkan partai politik atau gabungan partai politik. 7. Partai politik atau gabungan partai politik melakukan wawancara kepad bakal calon kepala daerah. 8. Hasil Fit and Proper Tes maka partai poltik atau gabungan partai politik menetapkan pasangan calon kepala daerah 9, Tahap selanjutnya ditetapkan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai sesuai peraturan yang berlaku. 10. Pengesahan pasangan calon dilakukan dalam sidang Paripurna DPRD. 1.kepala daerah terpilih dilantik dalam sidang paripurna DPRD oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden melantik Gubernur dan wakil Gubernur. 2.Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Bupati/ Walikota dan wakil' 3.Profil kepala daerah terpilih pada era reformasi lebih beragam latar belakangnya. Dari politisi, pengusaha, tokoh masyarakat, birokrat dan miiliter. 4.Kepala Daerah yang berlatar belakang militer dan birokrasi pada waktu proses pemilihan masih diberi kesempatan untuk cuti. Akan tetapi setelah terpilih difinit harus berhenti dari statusnya sebagai PNS atau militer/ polri. 1. Pada awal era reformasi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan profil kepala daerah yang didominasi oleh para politisi atau aktifis partai politik atau para birokrat dan militer/polri yang masuk partai politik, kalangan pengusaha memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan menuju otonomi daerah yang efektif, 2. kepala daerah yang terpilih berlatar belakang politisi atau pengusaha, artis atau selebrity, kurang kredibel dan aksetabilitasdalam penyelenggaraan pemerintahan. 3.Tumbuhnya euphoria kekuasaan sebagai kepala daerah yang memiliki wewenang lebih besar menimbukan haya kepemimpinan seperti raja raja kecil di daerah dan tumbuh dinasi politik. 4. Pemiihan kepala daerah berdasarkan demokrasi perwakilan, proses pemilihan lebih didominasi kepentingan partai politiksehingga kepala daerah sering tersandera oleh urusan politik dan orientasi kepada kepentingan public banyak yang kurang terurus. 5. Hubungan Kepala Daerah dengan Wakilnya kurang harmonis dikarenakan pembagian tugas dan fungsi yang belum jelas. 41
3 Demokrasi langsung selama era reformasi mulai tahun 20014 s/d (2016) 42 11. Tahap terakhir pemilihan pesangan calon kepala daerah pada sidang paripurna DPRD melalui voting atau suara terbanyak oleh anggota DPRD, 1. Demokrasi langsung dimulai pada tahun 2004 s/d 2016. Mulai tahun 2015 pemilihan kepal daerah dilaksanakan secara serentak. 2. Dibentuk Komisi 1. Demokrasi langsung dimulai pada tahun 2004 s/d 2016. Mulai tahun 2015 pemilihan kepal daerah dilaksanakan secara serentak. 2. Dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Daerah . 3) Dalam pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPUD. 4. Praktek demokrasi langsung merupakan lanjutan dari era reformasi dimana cirinya yaitu peserta pemilu dari banyak partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, 5. Partai politik yang memenuhi syarat yang ditetapkan dapat mengusung calon kepala daerah secara sendiri atau gabungan beberapa partai politik. 6. Partai politik dapat membukakesempatan pendaftaran kepada Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 6. Demikian pula hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat seringkali bersifat transaksional terutama dalam penetapan APBD. 7. Independensi kepala daerah lemah dalam memperjuangkan kepentingan publik dikarenakan intervensi partai politiik pengusungnya. 8.Para Kepala Daerah sibuk dalam urusan politik dan bahkan tidak terhindar dari sengketa politik sehingga kurang fokus terhadap tata kelola pemerintahan. terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri antas nama Presiden bagi Gubernur dan wakil. 2. Kepala Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi Bupati/ Walikota dan Wakil. 3. Kepala Daerah terpilih sebagian besar berlatar belakang politisi atau ketua partai didaerah setempat, pengusaha, professional, anak kepala daerah, kerabat kepala daerah, artis atau selebrity. . 4. Kepala daerah terpilih yang berasal dari militer dan birokrasi serta akedemisi sudah jauh berkurang. 1. Proses pengusulan calon sangat rumit dan menimbulkan politik uang yang populer disebut mahar politik. 2. Pemilu kepala daerah melalui demokrasi langsung memerlukan biaya yang besar mulai dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah. 3. Kepala daerah terpilih dengan modal yang besar makamenimbukan efek negative dimana para kepala daerah berupaya mengembalikan modal ( return of invetsment) dengan cara memanfaatkan dana APBD seperti dana BOS secara fikstif dan manupulatif. 4. Pada era praktek demokrasi langsung
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" tokoh masyarakat baik anggota partai politik maupun bukan anggota partai sebagai bakal calon kepala daerah. Parpol tersebut melakukan Fit and Proper Test. 7. Partai politik yang memiliki kursi di DPRD diatas yang dipersyratkan maka parpol tersebut dpat mengusung calonnya sendiri tanpa melibatkan parpol lainnya. 8.Sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan KPU, Ketua Partai politik mendaftarkan pasangan calon kepala daerah ke KPUD. 9. Pada waktu dan tempat yang ditentukan setiap warga negara menggunakan hak suara di TPS (TPS) untuk memilih secara langsung terhadap pasangan calon kepala daerah. semakin banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan sebagai terpidana. 5. Sejumlah kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati /Walikota yang memiliki prestasi dan menonjol atau popular seperti Risma Walikota Surabaya dan JokoWidodo pada waktu sebagai Walikoya Solo hanya sedikit. 4. Praktek demokrasi langsung yang sudah berjalan 12 tahun pada sejumlah daerah berpotensi menimbulkan konflik horizontal,, 5) Politik dinasti pada era demokrasi langsung masih mewarnai dalam pemilihan umum kepal a daerah. 6. Dalam pelaksanaan model demokrasi langsung, membangun popularitas dan elektabilitas sebagai calon kepala daerah membutuhkan waktu yang lama. Contoh calon wakil Gubernur Sandiaga Uno selama 6 bulan melakukan sosialisasi telah menghabiskan dana 26 milyar rupiah. itu, tenaga dan biaya.. 7) Dalam menyelenggarakan pemilu kepala daerah yang mengajukan gugatan sengketa pemilihan umum kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK) 43
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pada tahun 2014, sebanyak 767 sengketa yang terjadi dalam kasus-kasus pemilu yang diajukan oleh partai politik maupun pasangan calon kepala daerah 8) Pada tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan prees rillis tercatat sebanyak 474 pejabat daerah , terindikasi korupsi, diantaranya sebanayak 237 adalah kepala daerah (17 termasuk gubernur dan mantan gubernur). tabel perbandingan antara pelaksanaan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung, secara emprisik menunjukkan bahwa penerapan demokrasi scara umum belum mampu memberikan konribusi terhadap pembangunan sistem politik, sistem social budaya serta sistem ekonomi yang stabil dan establish. Meskipun demikian ketika pelaksanaan demokrasi perwakilan masa orde baru kepala daerah terpilih sebagian besar berlatar belakang militer, memiliki pengalaman dalam birokrsasi pemerintahan dalam membina masyarakat.Walaupun kondisinya terkesan militeristik tetapi pemerintahan lebih tertib, teratur dan stabilitas politik serta keamanan lebih terkendali.Dibandingkan ketia era reformasi tahun 1999 sampai tahun 2004, kepala daerah terpilih berlatar belakang politisi sipil atau pengusaha kaya namun kurang memiliki pengalaman dalam manajemen pemerintahan. Sehingga pada masa itu penyelenggaraan pemerintahan kurang stabil.Yakni hubungan antara legeslatif dengan eksekutif sering tindakan korupsi para kepala daerah.Demikian pula pelaksanaan demokrasi langsung tahun 2004 sampai sekarang bertujuan memperbaiki kelemahan demokrasi perwakilan, justru kondisinya semakin kurang mengembirakan.Puncak gunung es situasi carutr marut penyelengaraan pemerintahan daerah yakni para kepala daerah sebagian besar tersangkut pidana korupsi.Dengan hasil perbandingan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung tersebut pada hakekatnya dapat dijadikan sebagai common ground antara dua (2) model demokrasi tersebut.Oleh sebab itu perlu diteliti lebih komprehensif dampak yang ditimbulkanya dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan analisis terjadi abuse of power dan 44
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" SIMPULAN Indonesia menerapkan konsep demokrasi sudah berjalan selama 71 tahun mengalami pasang surut dengan menerapkan beberapa model demokrasi seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal.Pelaksanaan berbagai macam jenis demokrasi sudah cukup memberikan makna yang mendalam bagi para penyelenggara Negara bahwa model demokrasi yang tepat bagi Negara dan bangsa serta masyarakat Indonesia masih belum ditemukan.Model demokrasi yang tepat sebagaimana dijelaskan oleh para ahli yaitu demokrasi yang mampu mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya pada kenyataannya masih menjadi harapan dan cita-cita.Ketika menerapkan model demokrasi perwakilan pada era orde baru menghasilkan para kepala daerah dari kalangan militer meskipun mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup efektif, namun yang dirasakan masyarakat lebih cenderung militerisrtik sehingga banyak terjadi pelanggaran hak hak azazi manusia. Sedangkan ketika masih menerapkan demokrasi pada era reformasi tahun 1999 sampai tahun 2004, menghasilkan kepala daerah dari kalangan politisi sipil dan pengusaha sebagian besar kurang kredibel dan aksetabel dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan masyarakat.Adapun ketika menerapkan demokrasi langsung yakni demokrasi yang melibatkan seluruh warga Negara dalam memilih kepala daerah. Para kepala daerah yang terpilih masih belum memunculkan kepemimpinan daerah yang handal.Bahkan banyak yang terjebak oleh panyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi. DAFTAR PUSTAKA Beachler, Jean, 1995 Democracy: An Analytical Surwey, Unesco Publishing Budiarjo, Miriam, 1997, Dasar Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta Creswell, John, 1994, Research Design, Qualitative and Mixed Approach, Thousand Oak, London, New Delhi, Sage Publications Dahl, Robert, A, 1982, Dilemas of Pluralist Democracy Autonomy VS Control, Yale University Press Giddens,Anthony, 1998, The Third Way, The Reneval Of Social Democracy, Cambridge, Polity, Gould, Carol, C, 1993, Demokrasi Ditinjau Kembali, Yogyakarta, Tiara Wacana Heyness, Jeff, 1997, Democracy and Civil Society In The Third World; Politic and New Political Movement, Polity Press, United Kingdom. Hudson and Taylor, dalam Izzudin Abdul Hakim, 2015, Demokrasi Liberal, Jakarta Indonesia Istianto, Bambang, 2014, Potret Buram Politik Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta Stake, Robert, E, 2010, Qualitative Research Studying How Things Work, New York, London, The The Guiford Press En. Wikipedia, org 45
46 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" BERBAGAI PERMASALAHAN REVITALISASI BIROKRASI INDONESIA Oleh : Dr. Hari Walujo Sedjati. Dosen Universitas Siliwangi Tasik Malaya. Provinsi Jawa Barat. Abstrak Revitalisasi birokrasi menghadapi berbagai masalah sebab memberantas penyakit birokrasi seperti pelayanan lamban, korupsi kolusi dan nepotisme, bukan suatu hal yang mudah karena didalamnya terdapat kelompok-kelompok penguasa yang tidak mau dirugikan oleh adanya pemerintahan yang good governace. Revitalisasi birokrasi ditentukan oleh sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan unsur Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan lain-lain, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan birokrasi yang berdaya guna. Budaya birokrasi masa lampau otoriter yang telah mapan, tidak mudah dirubah secara cepat menuju birokrasi memberikan pelayanan mudah, murah, cepat dan baik. Kata kunci : Revitalisasi, birokrasi, pelayanan , kualitas. 47
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Pendahuluan Setiap mengkaji tentang revitalisasi birokrasi, tentu saja tidak terlepas dari kesiapan aparat birokrasi untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi para pengguna. Birokrasi baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai implementasi kebijakan dengan baik bila didukung oleh keputusan politik dan dukungan yang riil dari para pemimpin birokrasi yang mampu mengikat seluruh birokrat dalam bertindak dengan standar mutu pelayanan yang baku. Untuk mendapatkan keputusan politik maka perlu juga adanya moralitas dan niat baik tanpa adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi, terutama politisi yang duduk dalam lembaga legislatif. Namun dalam realita berbagai keputusan untuk memberantas penyakit birokrasi seperti korupsi kolusi dan nepotisme, bukan suatu hal yang mudah karena didalamnya terdapat kelompok- kelompok penguasa yang tidak mau dirugikan oleh adanya pemerintahan yang good governace. Good government hanya menunjuk pada eksekutif, sedangkan good governance menunjuk pada jaringan pengambilan keputusan yang melibatkan eksekutif, legislatif, judikatif, pers, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan civil society, (Frederickson, George.1997.) Pelayanan birokrasi pemerintah, masyarakat seolah-olah dikondisikan bahwa hambatan pelayanan di dalam birokrasi merupakan risiko yang harus diterima apa adanya. Sebagi contoh bilamana kita butuh pelayanan mencari Sertifikat Tanah, IMB, pembuatan Surat Izin Perdagangan dan lain-lain, sangat terasa pelayanan yang kurang baik, lamban, banyak berbagai pungutan yang tidak jelas arahnya, tetapi harus rela mengeluarkan uang ekstra untuk memberikan kompensasi bagi petugas agar urusannya dapat segera diproses. Kelambanan pelayanan di tidak semata-mata disebabkan oleh adanya faktor budaya pelayanan birokrasi yang otoriter. lingkungan birokrasi pemerintah sebenamya 2. Pembahasan Budaya birokrasi otoriter seringkali termanifestasikan ke dalam pola sikap dan perilaku nepotisme, motivasi uang pelicin, suap dan kolusi. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia di lingkungan birokrasi yang benar-benar tidak mampu memberikan standar pelayanan yang profesional . Standar pelayanan birokrasi yang lebih berorientasi pada aturan saja tanpa diskresi merupakan salah satu factor yang mendorong tejadinya inefisiensi dalam pemberian pelayanan publik. Sumber daya manusia di lingkungan birokrasi yang besar secara kuantitas, tetapi rendah secara kualitas menjadikan kinerja pelayanan birokrasi pemerintah yang buruk. Birokrasi dan aparatnya masih membawa corak kultur birokrasi pada masa pemerintahan otoriter yang orientasinya masih lebih cenderung bersifat tunduk kepada birokrat penguasa. Belum terciptanya orientasi birokrasi merakyat, membawa konsekuensi lemahnya perwujudan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara adil dan transparan. Birokrasi pemerintah juga masih cenderung ingin dilayani oleh masyarakat dalam bentuk pemberian uang suap atau. uang pelicin saja. Berkaitan dengan itu, birokrasi pemerintah tidak sensitif untuk mengembangkan sistem nilai pelayanan yang berbasis pada kepentingan Publik secara luas. (Zeitham, 1990) Kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi pemerintah menjadi faktor krusial seiring dengan perubahan lingkungan strategis birokrasi. Perubahan karakteristik birokrasi sebagai implikasi adanya globalisasi dan reformasi politik nasional membawa birokrasi ke dalam situasi, posisi, dan peran yang tidak dapat mengatur lagi dan mengintervensi kehidupan masyarakat. Reformasi politik dan birokrasi menyebabkan birokrasi ke arah sistem politik yang relatif lebih terbuka 48
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" terhadap akses kontrol publik, parlemen, maupun LSM sehingga birokrasi pemerintah dituntut untuk senantiasa berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan publik dalam melakukan fungsi pelayanan. Birokrasi pemerintah, dengan demikian, diarahkan untuk lebih berkonsentrasi pada fungsi pelayanan publik, bukan pada fungsi regulasi, seperti pada masa Orde Baru berkuasa. Globalisasi dengan arus informasi dan komunikasi yang mampu melampaui sekat-sekat politik dan batas-batas teritorial suatu negara menjadikan birokrasi pemerintah tidak marnpu lagi melakukan kontrol terhadap arus informasi yang masuk dari belahan dunia lain. Globalisasi membawa pengaruh nilai, mulai dari gaya hidup birokrat modern, sampai ideologi - ideologi yang mampu mempengaruhi masyarakat, khususnya ideologi politik dari barat seperti demokratisasi, hak asasi manusia, atau pertumbuhan civil society yang mampu mengubah gambaran masyarakat tentang lembaga birokrasi pemerintah dan bagaimana peran dan posisi negara dalam pola hubungan pemerintah dengan masyarakat yang selama ini diterapkan. Globalisasi menyadarkan masyarakat tentang bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan fungsinya, bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan public service secara akuntabel dan profesional bagi kepentingan publik. Dengan kata lain, globalisasi menyadarkan publik bahwa birokrasi, seperti halnya di banyak negara maju, telah mampu berperan menjadi lembaga yang melindungi dan menjamin kepentingan publik secara luas. (Bambang Wicaksono;2002) Globalisasi menyadarkan publik bahwa diperlukan aparatur pernerintah yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Profesionalisrne birokrasi kemudian menjadi wacana baru bagi kalangan publik dan birokrasi pemerintah sendiri. Melalui globalisasi, masyarakat dan pemerintah mengetahui bahwa profesionalisrne birokrasi yang berhasil diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika banyak bertumpu pada aspek human resources management dan bukan semata-mata didasarkan pada aspek kekuasaan. Globalisasi membawa implikasi politik yang besar terhadap Masyarakat, yakni berupa makin kuatnya kesadaran publik akan nilai nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance yang selama 32 tahun Orde Baru berkuasa menjadi wacana politik yang tabudilarang untuk disosialisasikan, apalagi diperjuangkan oleh publik. Globalisasi ideologi dengan berbagai variannya sebenarnya merupakan salah satu penyulut terjadinya gerakan reformasi nasional yang salah satu dampaknya adalah terjadinya perubahan politik terhadap posisi dan peran birokrasi pemerintah. Reformasi membawa kesadaran pada masyarakat bahwa birokrasi bukannya menjadi sekadar alat kekuasaan (instrumen politik-kekuasaan) bagi segelintir elite politik dan ekonomi, tetapi birokrasi harus diletakkan sebagai institusi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan publik yang akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Berbagai permasalahan tersebut muncul sebuah pertanyaan tentang bagaimanakah kualitas pelayanan birokrasi yang terjadi di Indonesia, tertutama yang berkaitan dengan perijinan / pembuatan Sertifikat Tanah, Pembuatan Surat Izin Pengemudi, Izin Membuat Bangunan dan lain-lain . Dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia, birokrasi dipimpin oleh para politisi, untuk itu betapa sulitnya birokrasi dapat dipisahkan dan menjadi netral dari berbagai intervensi politik. Berbagai dukungan dan keputusan politik diperlukan sebagai landasan yang syah dari sebuah negara demokrasi untuk menuju pada reformasi adminstrasi. Adanya berbagai kepentingan yang bersifat subyektif dari para politisi dan pemimpin birokrasi, akhirnya reformasi adminstrasi yang menjauhkan dari "Pathologi Birokrasi" menemui berbagai hambatan, tidak seperti yang diharapkan. Tentu saja moralitas yang baik dari para politisi dan birokrat sangat diperlukan untuk membuat dan melaksanakan berbagai keputusan profesional dan 49
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" bertanggung jawab bagi kepentingan warga negara. Indonesia mempunyai sejarah birokrasi kerajaan hubungan para birokrat dengan rakyat sebagai kaum ningrat dan abdi dalem, fungsi birokrasi ditekankan melayani kepentingan orang-orang di Istana. Kekuasaan raja semakin berkurang karena direbut oleh penjajah, muncul birokrasi kolonial yang dikembangkan untuk memenuhi kepentingan penjajah, Setelah merdeka, muncul penguasa otoriter paling menonjol pemerinrah orde baru, birokrasi sebagai abdi negara, penguasa bukan sebagai abdi masyarakat, dan cenderung memenuhi kepentingan penguasa dan kroni-kroninya. Ketidak puasan rakyat, akhirnya muncul gelombang protes tuntutan reformasi besar-besaran terjadi tahun 1998 lahir pemerintahan demokrasi. Sejak reformasi sampai sekarang, birokrasi merupakan organisasi besar dan modern di tengah masyarakat yang belum faham dan terbiasa berdemokrasi dan berorganisasi. Disamping itu, arus globalisasi ketimpangan tata informasi dunia yang dikuasia negara maju, maka berpengaruh pula pada sistem budaya masyarakat, yang akhirnya mempengaruhi sitem politik dan birokrasi di Indonesia yang menjauhkan dari profesionalisme. Sejak pemerintahan Orde Baru, birokrasi berkembang merupakan lembaga yang sangat dominan dalam sistem politik Indonesia. Birokrasi memiliki fungsi yang sangat banyak, sebagai insterumen dalam pelayanan publik, agen pembaharuan, pembangunan, dan sebagai kekuatan politik . Kekuatan politik mendukung kekuasaan presiden baik pada birokrasi sipil maupun militer. Jabatan pada birokrasi dianggap sebagai kesempatan untuk memperoleh berbagai fasilitas kemudahan dan tambahan pendapatan. Oleh sebab itu, orang-orang yang loyal dan berjasa pada pusat kekuasaan diberi reward (hadiah) jabatan pada birokrasi sipil, akhirnya muncul orang-orang militer yang menduduki jabatan strategis dalam birokrasi, seperti Sekjend, Dirjend, Gubernur, Bupati dan lain- lain, yang menjauhkan dari profesionalisme, arogansi, dan meningkatkan angka korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengalaman yang demikian buruk dalam sejarah perpolitikan Indonesia, maka pada saat ini diusahakan birokrasi netral dimana setiap unsur dalam birokrasi tidak boleh mengutamakan kepentingan sendiri, maupun melaksanakan kegiatan politik praktis. Budaya birokrasi pelayanan publik yang buruk, warisan orde baru sulit untuk dihapus begitu saja, sebab orang- orang birokrat dan sebagian para politisi masih diisi oleh orang orde baru. Adanya kerusakan moral dikalangan politisi, sehingga berpengaruh pada berbagai keputusan politik untuk menuju pada pelayanan publik dan birokrasi yang sehat masih jauh dari harapan. Bilamana campur tangan politik yang begitu besar dari birokrasi dikawatirkan akan terjadi loyalitas kepada penguasa tidak terbatas. Posisi birokrasi menjadi mono dualistis, disatu pihak harus melaksanakan kebijakan-kebijakan publik mengacu pada kepentingan rakyat, tetapi oleh pimpinan birokrasi yaitu politisi dipergunakan sebagai instrumen yang handal untuk mencapai tujuan politik yaitu meraih dan mempertahankan kekuasaan. Birokrasi benar-benar netral, partai politik akan dapat berkembang menjadi besar, dan besarnya partai-partai politik akan membuat kekuasaan terbagi kedalam pusat-pusat kekuasaan yang lebih banyak, dan hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan bobot proses check and balance dalam mekanisme politik demokrasi yang sehat. Pengaruh globalisasi pada birokrasi publik adalah berupa masuknya sendi-sendi pelayanan publik yang dianggap sebagai nilai-nilai universal. Birokrasi pemerintah pada era demokratisasi dituntut untuk mampu mewujudkan clean and good government, transparan, responsif, efisien, dan efektif. Birokrasi pemerintah, dengan kata lain, dituntut untuk memiliki kinerja pelayanan yang mengadopsi prinsip-prinsip akuntabilitas publik (Jabbra & Dwivedi, 1998. ) dalam pemberian pelayanan kepada 50
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" publik. Birokrasi harus mampu memegang kontrol atas sebagian besar aspek kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, tetapi pada saat ini alam demokrasi dianggap ketinggalan menjauh dari profesionalisme. Derasnya faham Demokratisasi, Desentralisasi, Globalisasi dan Modernisasi menjadikan tuntutan birokrasi sebagai organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan dinamika masyarakat di sekitarnya. Birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan tuntutan publik, bukan sebaliknya pada masa otoriter selalu memaksakan kehendaknya pada publik. Birokrasi diharuskan menjadi institusi yang profesional dalam melayani masyarakat luas dan birokrasi diwajibkan berpijak pada kesadaran dan realitas sosial. Birokrasi agar berdaya guna pemerintah seharusnya mencoba melakukan reformasi, revitalisasi, terhadap lembaga birokrasi yang diarahkan kepada birokrasi yang efisien, efektif, dan akuntabel. Birokrasi harus diciptakan sebagai suatu institusi yang profesional dalam melaksanakan visi dan misi pelayanan mudah murah cepat dan baik kepada masyarakat. Birokrasi pemerintah yang profesional akan dapat menekan, mengurangi terjadinya berbagai penyelewengan pelayanan publik, seperti kolusi, nepotisme, korupsi, budaya suap, dan diskriminasi pelayanan kepada sekelompok orang tertentu. Profesionalisme birokrasi harus menjadi slogan, semboyan yang harus segera diimplementasikan apabila ingin mewujudkan munculnya sosok birokrasi good governance dan clean government yang mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan sosok birokrasi yang profesional sebenamya telah banyak dilakukan. Berbagai kebijakan pemerintah, seperti perbaikan struktur gaji, pelatihan, pendidikan, atau sistern penjnjangan karir pegawai bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi, tetapi hasil yang dicapai tetap belum seperti yang diharapkan.. Birokrasi masih tetap muncul sebagai sosok yang tidak profesional, lamban,mudah emosi, korup, inefisien, pemborosan, dan berbagai indikator yang menunjukkan bahwa birokrasi masih cenderung minta dilayani oleh masyarakat dari pada sebagai abdi masyarakat masyarakat. Hal ini ditunjukan oleh betapa sulitnya menghadapi pelayanan, yang berbelit-belit dengan biaya yang relatip mahal dan tidak jelas arahnya. Semua kondisi tersebut antara lain dari masalah kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi yang masih rendah. Kualitas sumber daya birokrasi yang masih lemah tidak hanya ditunjukkan dari rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan formal yang telah ditempuh oleh aparat pemerintah, melainkan mencakup pula dimensi mental aparat, penegakan hukum. Dimensi mental atau moral akan menjadi standar pelayanan yang harus diadopsi oleh birokrasi di Indonesia apabila ingin menjadi birokrasi yang profesional dalam melayani kepentingan masyarakat luas. Disamping itu, kurangnya pemahaman pentingnya pelayanan publik yang baik, antara lain juga disebabkan oleh kurangnya pendidikan baik formal maupun non formal dikalangan birokrat. Birokrasi yang sehat perlu adanya penataan ulang menyangkut mutasi pegawai antar wilayah agar lebih merata, alih tugas, pemberhentian pegawai kurang produktif, sekaligus penambahan pegawai berkualitas baik sesuai kebutuhan. Perekrutan pegawai negeri atas dasar seleksi kebutuhan bukan sistem jatah apalagi didasarkan wiyata bakti atau lama pengabdian. Pengangkatan guru honor menjadi pegawai negeri sipil secara masif setelah terbit peraturan Pemerintah no 43 tahun 2005, sehingga terjadi kontra produktif di satu sisi kualitas mutu pendidikan nasional akan ditingkatkan disisi lain pengangkatan guru tidak didasarkan pada seleksi ketat untuk mendapatkan pendidik yang bagus. Kualitas guru yang kurang baik 51
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" berdampak kualitas pendidikan nasional terpuruk, pada giliranya mutu/ kualitas sumberdaya manusia Indonesia menjadi rendah. Rendahnya kualitas manusia Indonesia di atas, berdampak pada buruknya kualitas sumber daya manusia yang berada di lingkungan birokrasi pernerintah. Birokrasi sebagai salah satu lembaga yang mempunyai posisi dan fungsi strategis sebagai fasilitator pembangunan tidak akan mampu menjalankan misinya apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dijajaran birokrasi menyebabkan fungsi pelayanan publik (public service) menjadi sangat lemah. Birokrat selama ini tidak mampu. mendeteksi aspirasi dan kebutuhan publik pada pelayanan yang efisien dan responsif. Birokrasi sangat lamban menyesuaikan diri dengan perubahan, tidak responsif, dan masih arogan. Bukti bahwa birokrasi tidak responsif, lamban, dan arogan adalah pada masih lamanya proses pemberian pelayanan untuk urusan-urusan perizinan, dan berbagai urusan yang, berhubungan dengan birokrasi pernerintah lainnya sehingga warga masyarakat merasa malas apabila hendak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Birokrasi Indonesia belum mempunyai orientasi pelayanan berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kuajiban. Penerapan cara pandang birokrasi tersebut mengubah paradigma birokrasi pemerintah menjadi birokrasi terbuka dan memahami kebutuhan masyarakat. bertujuan untuk yang mentransformasikan sistem dan organisasi birokrasi pemerintah menjadi sistem dan organisasi yang bersifat wirausaha. Sistem dan corak organisasi wirausaha (enterpreneurship) adalah organisasi yang mengandalkan sistem pelayanan kepada publik atas dasar keinginan dan kebutuhan publik. Aparat birokrasi pemerintah dituntut harus mampu mentransformasikan diri ke dalam budaya pelayanan yang baik, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, efisien, public accountable, dan transparan dalam memberikan pelayanan. Teori reinventing government yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler untuk menuju enteprenurial birokrasi yang lebih baik dengan berbagai kriteria sebagai berikut, a. Catalicy government : Steering rather than rowing Bersifat mengarahkan dari pada menggayuh jadi peranan pemerintah sebagai koordinasi saja dalam memenuhi berbagai kepentingan warga negara sebagian besar diserahkan pada swasta. lebih b. Community owned government : empowering rather than serving Pemerintah adalah milik rakyat harus terus menerus mengusahakan dan mendorong inisiatip yang ada didalam masyarakat ketimbang sekedar memberikan pelayanan. c. Competitive government : injecting competition into service delivery Menciptakan pemerintah yang kompetitif, perlu mendorong adanya kompetisi yang sehat dalam masyarakat atau dalam unit-unit pemerintahan dan birokrasi. dengan demikian diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja birokrasi. d. Mission driven government : transforming rule driven organization Pemerintah harus digerakan dalam misi dan visi yang jelas, tidak sekedar menjalankan berbagai undang-undang dan peraturan saja. Birokrasi akan lebih baik jika mampu menggerakan mengembangkan misi masyarakat e. Result oriented government : funding outcomes not inputs Pemerintah lebih mengutamakan hasil ketimbang input, tentu saja akan lebih bisa menghasilkan kinerja birokrasi yang optimal. 52
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" f. Customer driver government: meeting the needs of the customers, not the bureaucracy : Pemerintah tampil sebagai pelanggan, mengutamakan kepentingan pelanggan bukan birokrasi. Birokrasi sebagai abdi masyarakat, dari pada abdi negara. g. Enterprissing government : earning rather than spending, Pemerintah wirausaha birokrasi lebih berorientasi menghasilkan atau menggali sumber-sumber produktif ketimbang membelanjakan untuk menekan pemborosan. h. Anticipatory government : prevention rather than cure. Pemerintah yang antisipasi lebih baik mencegah dari pada memperbaiki karena adanya kerusakan dalam pemerintahan dan birokrasi yang diakibatkan oleh berbagai kelalaian. i. Decentralized government : from hierarchy to paticipation and teamwork. Melakukan desentralisasi dalam berbagai aspek fungsi dan kewenangan birokrasi agar terjadi penyebaran tanggung jawab kewenangan dalam masyarakat. j. Market oriented government :leveranging change trought the market. Birokrasi sebaiknya berorientasi pada membangun kemampuan potensi seperti mekanisme pasar untuk mengarahkan inisiatip, dan dinamika masyarakat. (Sjamsiar;2005). Kualitas psikologis sumber daya manusia yang disebut achievement motivation, yakni dorongan niat kuat untuk selalu berprestasi, harus menjadi faktor utama penentu keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi. Negara yang berhasil membangun kehidupan warga negara lebih baik, adalah negara yang memiliki konsentrasi. tinggi dari orang-orang yang memiliki achievement motivation tersebut. Birokrasi sebagai institusi yang memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi dituntut pula harus memiliki aparat-aparat yang memiliki achievement motivation yang tinggi. Motivasi untuk berprestasi di lingkungan aparat birokrasi diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kepada publik secara efisien, responsif, transparan, dan akuntabel. Selama ini motivasi bekerja para birokrat bukan kepada nilai-nilai tersebut, tetapi lebih cenderung kepada kepentingan terselubung uang dan kekuasaan. Orientasi untuk berprestasi di kalangan birokrat dalam bentuk pemberian pelayanan kepada publik belum sepenuhnya efisien mengingat masih seringnya terjadi kasus-kasus pelayanan yang lambat muncul suap, uang pelicin, kolusi, diskriminasi, dan korupsi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Birokrasi yang mempunyai simbol sebagai abdi masyarakat ternyata dalam praktik masih sering menghisap uang masyarakat. Kualitas aparat birokrasi yang bermental korup jelas tidak mencerminkan adanya achievement motivation yang kuat untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Belum ada dorongan kuat di kalangan birokrat untuk berprestasi bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Prestasi birokrat lebih banyak dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi, ambisi, jabatan, dan uang sehingga sangat sulit mengharapkan adanya korps birokrasi yang bersih, berwibawa, jujur, dan profesional. Kendala lain yang menyebabkan rendahnya kualitas birokrasi di Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada publik adalah kurang adanya diskresi dari pimpinan kepada anak buah, semuanya didasarkan atas perintah keputusan pimpinan kantor. Sistem penghargaan kerja perlu bagi yang berprestasi, dan penerapan hukuman bagi para birokrat yang menyeleweng. dan menyalahgunakan kekuasaan, akhirnya diperoleh kinerja aparat negara yang profesional. 53
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 3. Kesimpulan a. Revitalisasi birokrasi menghadapi berbagai masalah sebab memberantas penyakit birokrasi seperti korupsi kolusi dan nepotisme, bukan suatu hal yang mudah karena didalamnya terdapat kelompok-kelompok penguasa yang tidak mau dirugikan oleh adanya pemerintahan yang good governace. Good government hanya menunjuk lebih sempit, yaitu eksekutif, sedangkan good governance menunjuk pada jaringan pengambilan keputusan yang melibatkan eksekutif, legislatif, judikatif, pers, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan civil society b. Rendahnya kualitas manusia Indonesia di atas, berdampak pada buruknya kualitas sumber daya manusia yang berada di lingkungan birokrasi pernerintah. Birokrasi sebagai salah satu lembaga yang mempunyai posisi dan fungsi strategis sebagai fasilitator pembangunan tidak akan mampu menjalankan misinya apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dijajaran birokrasi menyebabkan fungsi pelayanan publik (public service) menjadi sangat lemah. c. Rendahnya kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik adalah kurang adanya diskresi dari pimpinan kepada anak buah, semuanya didasarkan atas perintah keputusan pimpinan kantor. Sistem penghargaan kerja perlu bagi yang berprestasi, dan penerapan hukuman bagi para birokrat yang menyeleweng. dan menyalahgunakan kekuasaan, akhirnya diperoleh kinerja aparat negara yang lebih profesional. d. Birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler untuk menuju birokrasi yang jiwa mental kewirausahaan (enterprenurial) bagi para birokrat, kerja keras ulet, jujur dan akuntabel. Sektor public harus menyerap berbagai kelebihan kelemahan sektor privat. lebih baik harus memiliki DAFTAR PUSTAKA Fredericson,H George;1997; The Spirit of Public Administration. California: jossey Bass.Inc. Jabbra, Joseph G and O.P Dwivedi;1988; Public Service Accountability a Comparative Perspektive; Connecticut : Kamarian Press.Inc. Sjamsiar Sj Indradi;2005; Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Sektor Publik; Pen. Program Pasca Sarjana UNIBRAW; Malang. Wicaksono Bambang;2002; Populasi; Jurnal Penelitian Kebijakan Kependudukan; Volume 13 No. 2. PSKK;UGM. Zeitham; 1990; Delivering Quality Service Balancing Customer Perception and expectations New York The Free Press. 54
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL DI ERA GOVERNANCE Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsan, Magelang 56116 Abstract The direction of development the country of Indonesia was time evaluated. Development must be ensured to improve the quality of human. Development that is oriented on economic growth platform, was not able to overcome the gap and the number of poor people. The high economic growth proved not resolved the problems of the poor and hungry. Step to take is to do quality development in Indonesia. The case in Indonesia has been perpetuated well, how traffic exchange between individual interests run does not go through legal channels, but follow the laws supply of capital. At this point, the argument ethical and pragmatic legitimacy not only relevant, but perhaps it has been tethered to a tree with a rope that is so strong that can be material considerations though. Keywords: Development, Social Justice and the Role of State 55
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Pendahuluan Ada perasaan yang janggal ketika mendiskusikan peran negara dalam pembangunan atau memperdebatkan kembali peran negara dalam pembangunan. Hal ini terjadi karena usaha semacam itu akan selalu terbentur dengan realitas historis bahwa pembangunan selalu dimotori oleh negara. Ambil contoh paling dekat adalah pembangunan masa orde baru di bawah rezim Soeharto. Meskipun banyak pengkritik yang mengatakan bahwa pembangunan orde baru sangat liberal dalam arti memberikan pasar dan kekuatan-kekuatan asing mengambil peran yang lebih besar sehingga menciptakan ketergantungan dan keterbelakangan, tapi dalam keseluruhan rentang itu negara mengambil peran yang benar-benar signifikan (Winarno, 2013). Ada juga yang mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan selama orde baru kurang berhasil justru karena kurang mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global (Malarangeng, 2009). Menurut pandangan itu, Indonesia telah mulai lebih dahulu mengintegrasikan dalam perekonomian global, namun menjadi ragu kelak di kemudian hari. Sementara pihak yang tidak setuju atas gagasan ini menyatakan bahwa persoalannya bukan mengintegrasikan diri ataukah tidak dalam perekonomian global, tetapi lebih pada bagaimana cara mengintegrasikan diri ke dalam arus globalisasi itu sendiri (Rianto, 2009). Diskusi mengenai peran negara atau diskusi tentang arti penting negara itu sendiri di era governance sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari arus globalisasi dunia. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang pendukung utama pandangan hiperglobalis, Kenichie Ohmae, negara tidak lebih sebagai "the artifact of the 18th and 19th centuries" atau batu peninggalan abad ke-18 dan ke-19 (Wibowo, 2010). salah Namun, satu kenyataan yang kita hadapi sekarang jauh dari ungkapan Ohmae tersebut. Nyatanya, negara tetap menjadi aktor penting dan semakin kuat. Kalaupun negara lemah, sebatas pemahaman kita bahwa negara lemah ketika berhadapan dengan pasar atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lintas batas negara bangsa yang sering disebut sebagai multinational corporations transnational corporations (TNCs). Namun ini pun berada dalam suatu hubungan dialektis. (MNCs) dan Pada suatu waktu, negara merepresentasikan diri sebagai pihak yang tidak mampu mengambil inisiatif penting dan menentukan, sementara pada kasus yang lain negara tetap mampu mengontrol negosiasi dan beroperasinya perusahaan-perusahaan global. 2. Perdebatan Peran Negara Keberadaan negara semakin kuat ketika berhadapan dengan aktor lainnya. Negara masih teramat kuat ketika menghadapi isu batas teritorial negara dan perang dengan pihak separatis. Misalnya, sejak keruntuhan World Trade Center (WTC), Amerika Serikat justru mereprentasikan diri sebagai negara yang jauh lebih kuat terutama dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara. Perang antar negara tetap menjadi isu yang sensitif karena klaim-klaim teritorial. Ketegangan yang terjadi di kawasan Asia Timur yang melibatkan Jepang, China, Taiwan, Vietnam dan juga Filipina menjadi contoh kasus paling kontemporer menguatnya ketegangan di antara negara, sekaligus mencerminkan bahwa negara tetap menjadi aktor kuat dalam politik internasional. Demikian pula, sejarah menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian internasional mengenai integrasi pasar bebas kawasan dimotori oleh negara dan bukannya oleh aktor-aktor perusahaan multinasional ini. Meskipun kekuatan perusahaan-perusahaan multinasional semakin besar, tetapi keberadaannya sangat tergantung pada regulasi-regulasi negara. Di sisi lain, negara juga tidak pernah tinggal diam. Di hadapkan pada tuntutan akan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing, negara-negara di dunia terlibat aktif dalam mendesain diri mereka sendiri dalam menghadapi globalisasi. Ronen 56
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Palan dan Jason Abbot (Wibowo, 2010) telah memperlihatkan, bagaimana negara-negara berusaha sekuat tenaga untuk menyususn strategi yang tepat guna menghadapi aktor- aktor global. Ada tujuh strategi yang mereka kemukakan, antara lan: 1. Negara satu bergabung dengan negara lain dan membangun sebuah kelompok regional. 2. Mengembangkan model development state. 3. Mengembangkan modus "demokrasi sosial" dalam usahanya mengintegrasikan diri dalam ekonomi dunia. 4. Beberapa negara berusaha untuk mendominasi ekonomi regional bahkan ekonomi dunia untuk melaksanakan hegemoni. 5. Negara miskin dan lemah memanfaatkan tenaga murah yang melimpah untuk menarik modal asing. 6. Mereka akan mencari niches yang bersifat parasit di pasar dunia, seperti tax havers. 7. Mereka sama sekali mungkin tidak dapat ikut dalam kompetisi global akibat himpitan struktur. Negara-negara maju sekarang ini seperti Inggris dan Amerika Serikat juga melakukan industri dan mendukung pembangunan dalam negeri hingga berada pada level kemajuan seperti sekarang ini. Persaingan antara perusahaan Boeing (Amerika Serikat) dan Airbush (konsorsium Eropa) menjadi contoh bagaimana negara mengambil peran penting dalam melindungi perusahaan-perusahaan itu dari kompetitornya. Namun, fakta ini coba dinegasikan dengan menyatakan bahwa negara buruk, dan pasarlah yang harus mengambil peran lebih besar dalam pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan produksi. Oleh karena itu, penulis seperti Harvey (2010) sampai berada pada kesimpulan bahwa neoliberalisme tidak lebih dari proyek restorasi kelas. intervensi secara aktif dalam mendukung Dalam konteks pembangunan, kritik itu menyadarkan kita pada arti penting negara dalam pembangunan. Kini, usaha berikutnya adalah bagaimana orientasi pembangunan ideal itu bisa dicapai. Di sini perlu peran negara dan pasar dalam posisi yang saling melengkapi. Bagaimanapun negara merupakan satu-satunya institusi yang dapat berfungsi untuk menangkal krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara dengan membatasi distorsi pasar dan meniadakan ketidakstabilan yang melekat dalam sistem pasar (Boyer dan Dracher, 1996). Dalam konteks ini, negara menjaga agar kebebasan pasar dan tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi internasional bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat tertentu. Selain itu, negara yang lemah dan gagal menjadi sumber banyak penyakit dunia yang paling serius mulai dari kemiskinan, AIDS, flu burung dan obat bius (Fukuyama, 2003). Pasar tidaklah sempurna dan tidak bisa ditinggalkan sendirian tanpa kontrol sama sekali, tetapi ia merupakan penyusun paling hakiki ekonomi modern, seperti yang disampaikan oleh Stigliz dan Square (2000). Di negara-negara maju, negara beserta elemen pendukungnya barangkali tidak ada masalah. Mereka mungkin ada masalah dan kekurangan, tetapi sistem politik yang demokratis yang telah terbentuk dengan baik menjadi kunci bagi keberhasilan negara dalam melakukan intervensi efektif negara. 3. Mitos Pertumbuhan Berger (2004) mengemukakan bahwa manusia hidup dari mitos. Mitos tidak hanya terjadi dalam masyarakat tradisional yang seringkali tidak rasional, tetapi mitos juga hidup dalam masyarakat modern. Para pemikir mazhab Frankurt telah menganalisis dengan baik, menunjukkan dengan jelas mitos-mitos dalam masyarakat modern. Menurut Ardono dan Horkheimer (Budiman, 1993), perbedaan antara mitos dengan ilmu pengetahuan hanyalah perbedaan dalam cara memahami kenyataan dadn bukan perbedaan dalam hakikat. Mitos adalah pengetahuan rasional, tetapi pengetahuan 57
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" rasional yang bangkit di dalam mitos tidak lagi dari mitos baru. Oleh karena itu, rasionalitas hasil pencerahan pada dasarnya tidak memperoleh kemajuan apa-apa karena menampakkan sifat mitos kembali. Jika mitos hidup dan lekat dalam kehidupan manusia, termasuk dalam ilmu pengetahuan maka pembangunan dan sekarang globalisasi dipenuhi juga oleh mitos- mitos. Dalam dua pokok isu ini mitos dan ideologi, kita mendapati banyak mitos misalnya mitos pertumbuhan, mitos pasar bebas, "trickle down effect" dan sebagainya. Sebagaimana dikemukan oleh Berger (2004), dalam ilmu social maupun diskusi politik di barat, selalu muncul tiga istilah dalam masalah-masalah yang dipertimbangkan saat ini, yakni pembangunan, modernisasi dan pertumbuhan. Kata yang disebutkan terakhir, pertumbuhan bahkan nyaris menjadi indikator tunggal pembangunan ekonomi yang paling dominan. Kegagalan atau keberhasilan pembangunan suatu rezim entah nasional maupun internasional selalu diukur berdasarkan indikator pertumbuhan ini tanpa mempersoalkan kualitas-kualitas pertumbuhan yang dimaksud. Seolah mengindikasikan bahwa pertumbuhan secara otomatis berarti investasi ekonomi, peluang pekerjaan dan dengan demikian kemakmuran. Padahal, kondisinya tidak selalu demikian. 4. Korban-Korban Pembangunan Dalam ideologi pembangunan, telah lama dipertahankan bahwa semua manfaat pada akhirnya akan meluas ke semua sektor dalam masyarakat (Berger, 2004). Dalil ini sering disebut sebagai pengaruh yang menetes ke bawah atau dalam rumusan yang lebih optimis pengaruh yang menyebar (spread effect). Sebenarnya, proses industrialisasi merupakan berkah, tetapi tidak untuk semua lapisan masyarakat. Industrialisasi yang berlangsung di Indonesia hanya berpihak kepada kelas atas (upper class). Sementara, kelas bawah (lower class) lebih diposisikan sebagai instrumen bagi berputarnya roda pembangunan dan industrialisasi. Alam dengan segala sumber kekayaannya pun terus dikuras hingga kurus (Aditjondro, 2003). Pada masa orde baru, dalil spread effect ini sangat kuat bahkan hingga sekarang ketika pembangunan telah digeser sedemikian rupa oleh arus besar globalisasi (neoliberal). Pertentangan yang tajam yang terjadi antara yang kaya dan yang miskin dilihat sebagai sebuah kewajaran pada masa-masa awal pembangunan berorientasi pertumbuhan ini sehingga harus diterima. Pada akhirnya pada suatu titik tertentu, efek menyebar atau menetes ke bawahnya akan terjadi. Masyarakat pada tahap ini akhirnya berada dalam kondisi peningkatan taraf hidup maksimum yang menguntungkan bagi semua orang. Pendapatan terbagi secara kurang lebih merata. Dengan kata lain menurut Berger, ketika kue semakin besar, maka kelas bawah tidak hanya memperoleh potongan kue yang lebih besar, tetapi mereka akan jauh lebih berkecukupan, andaikan potongan kue yang mereka dapatkan tetap sama besarnya. Oleh karena itu, prioritas utama adalah bagaimana membuat kue itu lebih besar. Penduduk miskin umumnya berpendidikan rendah, berada di pedesaan dengan sarana dan prasarana minimal, jaringan komunikasi yang terbatas dan perhatian sosial yang hanya bersifat lokal serta budaya tradisional yang masih kental, tidak menimbulakn masalah yang meletup-letup. Sebaliknya, pemerataan pendapatan yang berhulu pada persoalan ekonomi lebih mendasar menyangkut pemerataan kesempatan berusaha, yang kemudian terfokus pada permasalahan transparansi, demokrasi dan keadilan hukum menjadi masalah yang sangat sensitif karena menyangkut langsung golongan menengah yang biasanya vokal dan mempunyai kemampuan berusaha. Biasanya, masalah akan menjadi besar seiring membesarnya golongan menengah sebagai akibat pembangunan ekonomi (Sigit, 2005). 58
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 5. Keadilan Sosial Dalam Pembangunan John Rawls, slah seorang filsuf terkemuka karena kontribusinya dalam mengembangkan teori keadilan, mengemukakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi social, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran (Rawls, 1995). Menurut Rawls, suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Gagasan Rawls ini menjadi sangat relevan dalam membahas bentuk-bentuk dan konsep-konsep keadilan dalam pembangunan. Ini karena pembangunan sebagai proyek kolosal melibatkan berbagai struktur dan sistem politik ekonomi. Bahkan melalui pembangunan, perubahan struktur dimungkinkan dan diharapkan yang kemudian disebut sebagai modernisasi. Pembangunan juga menempatkan orang pada posisi yang berbeda dan dalam situasi semacam ini persoalan keadilan akan selalu muncul. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam proyek pembangunan adalah cerminan atas nilai-nilai keadilan. Rawls mengemukakan adanya dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip pertama ini mencakup kebebasan dasar manusia dan diharuskan setara karena warga semua masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang dan semua posisi serta jabatan terbuka bagi semua orang. Rawls memberikan interpretasi lebih jauh atas prinsip keadilan kedua. Menurut Rawls, prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Dalam hal ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dikatakan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang dan pada saat yang sama posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus terbuka bagi semua orang sehingga tunduk dengan batasan ini akan mengatur ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi sedemikian rupa hingga semua orang akan diuntungkan. 6. Negara Pembangunan Vs Negara Kesejahteraan Secara umum negara pembangunan didefinisikan sebagai strategi pembangunan di mana negara menjadi inisiator maupun koordinator pembangunan. Tujuan mendasar atau prioritas utama negara pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan negara berperan menyususn strategi pembangunan yang koheren dalam mencapainya. Negara dipandang memiliki kapasitas mendesain instrumen-instrumen pembangunan yang efektif dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Instrumen-instrumen itu antara lain pembentukan institusi-institusi formal, jaringan-jaringan formal dan informal yang menghubungkan kolaborasi antara warga dengan birokrasi serta penyediaan peluang-peluang bagi perdagangan dan produksi yang menguntungkan (Bagchi, 2000). Negara pembangunan juga disebut sebagai sistem ekonomi terencana (planned development), karena pemerintah menetapkan rencana- rencana pembangunan yang kemudian dikoordinasikan melalui badan atau lembaga perencanaan pembangunan. memiliki setidaknya dua karakteristik utama, yakni birokrasi dan kapasitas negara. Birokrasi di negara pembangunan merupakan birokrasi yang rasional dan menjunjung asas meritokrasi Weberian. Birokrasi yang kompeten dan bertanggung jawab merupakan keunggulan tersendiri bagi negara pembangunan. Selain berkomitmen dan bertanggung jawab, birokrasi negara pembangunan dikenal memiliki dukungan terhadap sistem politik yang ada (Weiss, 1998). Dengan adanya meritokrasi Weberian dan suportif, negara pembangunan mampu mengkoordinasikan rencana-rencana pembangunan dengan sektor- Developmental state (negara pembangunan) 59
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" sektor swasta domestik secara efektif dan maksimal sehingga capaian pembangunan pun lebih baik. Negara pembangunan juga memerlukan kapasitas negara dalam pengelolaan ekonominya. Dalam kaitan ini, kapasitas negara yang menjadi kunci menjalankan developmental dan kemampuan yaitu mengimplementasikan kebijakan pembangunan (Beeson, 2002). states, untuk memformulasikan Di sini, pemerintah dianggap mampu menjalin hubungan yang efektif dengan sektor industri sebagai titik penting dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. Hubungan ini berfungsi memudahkan pertukaran informasi antara pemerintah dan sektor industri mengenai rencana-rencana pembangunan sekaligus memudahkan koordinasi di antara mereka. ini memungkinkan implementasi kebijakan-kebijakan industri dilaksanakan secara efektif sekaligus memberikan kerangka mekanisme vital mengenai aliran informasi yang penting untuk mengkoordinasikan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat pemerintah dan sektor swasta (industri) mengenai isi dan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta Di sisi yang lain, negara kesejahteraan (welfare state) pada intinya merupakan suatu strategi pembangunan di mana negara berperan aktif dalam pengelolaan dan pengorganisasian ekonomi yang mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Espin dan Andersen, 1990). Secara umum, Espin dan Andersen (1990) memberikan empat pilar utama negara untuk bisa digolongkan menjadi negara kesejahteraan, antara lain: (a) social citizenship; (b) full to democracy; (c) modern industrial relation system; (d) right to education and the expansion of modern mass education system. Melalui kebijakan sosial, keempat pilar ini mungkin saja dipenuhi oleh negara kesejahteraan sekaligus karena prinsip utama negara kesejahteraan mengenai keempat pilar ini merupakan hak-hak sosial (unviolable) dan diberikan atas dasar warganya yang kewarganegaraan dan bukan strata sosial, kelas atau berdasarkan kerja (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). tidak dapat dilanggar Pemberian kesejahteraan terhadap warganya bertujuan untuk melepaskan warganya dari ketergantungan mekanisme pasar. Dalam hal ini, mengacu pendapat Goodin (Bar, 1998) fungsi utama negara kesejahteraan adalah tidak untuk mengeliminasi pasar sebagai penyedia kesejahteraan tetapi sebaliknya, negara memodifikasi mekanisme pasar itu sendiri. Modifikasi kinerja pasar dengan membatasi mekanismenya dipandang perlu karena bertujuan memenuhi tanggung jawab distribusi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasar sendiri. Dari sini, terlihat bahwa sesungguhnya negara kesejahteraan tidak anti terhadap kapitalisme, tetapi ia justru tumbuh dan berkembang di dalam sistem kapitalisme itu sendiri. Hanya saja, negara kesejahteraan meyakini bahwa kapitalisme laissez-faire tidak mampu menjamin terpenuhinya distribusi sosial secara merata. Kapitalisme menurut Bar (1998), meski dianggap efisien, tetapi kapitalisme berbasis pasar memiliki efek negatif, yakni cenderung menimbulkan dan mendorong terjadinya kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, intervensi negara sangat diperlukan. Paham kesejahteraan (welfare) pada dasarnya terkait dengan proporsi keadilan bagi semua orang. John Rawls (1995) menyatakan bahwa keadilan terkait erat dengan skema distribusi yang ia sebut sebagai skema yang different atau andil distributif. Keadilan andil distributif ini mengacu pada alokasi pada barang dan jasa (material good) dan pengaturan ketimpangan ekonomi sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang, terutama bagi kelompok yang paling miskin (the least disadvantaged). Gagasan ini pada dasarnya terkait dengan peran negara untuk menjamin distribusi kesejahteraan bagi warganya. Bagi Rawls, negara berperan menyusun dan 60
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" membiayai barang publik dan distribusi pendapatan. Jaminan ketersediaan dan distribusi pendapatan terkait erat dengan jaminan kesamaan kesempatan dan kebebasan bagi warganya, misalnya kesamaan kesempatan untuk meraih pendidikan yang setara ataupun kesamaan untuk kesempatan untuk bisa hidup sehat. Oleh karenanya, distribusi barang publik ini terwujud melalui program kesejahteraan sosial di mana setiap warga berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara. Distribusi pendapatan dapat dilakukan melalui sistem perpajakan. Adanya kesenjangan dalam pendapatan bukanlah sesuatu hal yang perlu diubah melalui mekanisme penyamarataan, seperti dalam sistem komando. Distribusi pendapatan harus berdasarkan pada pembedaan otoritas dan tanggung jawab yang dimiliki. Semakin besar pendapatan (income) semakin besar pula tanggung jawab yang dimilikinya untuk berkontribusi dalam mekanisme distribusi kesejahteraan itu. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah pajak, karena pajak merupakan sumber pendanaan negara dalam memproduksi barang publik. Mekanisme perpajakan yang dapat mewakili konsep Rawls tentang distribusi ini adalah sistem perpajakan progresif. Sistem progresif ini memiliki dua kelebihan. Pertama, ia dapat mengoreksi kekayaan secara bertahap dan terus-menerus serta mampu mencegah pemusatannya yang dapat mengganggu nilai adil. Kedua, sistem ini dapat meningkatkan pendapatan yang dikehendaki. Dengan demikian, yang paling penting dalam distribusi kesejahteraan adalah setiap warga terutama kelompok yang paling miskin dapat memperoleh kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, salah satu ukuran dasar negara kesejahteraan selain jaminan sosial adalah sistem perpajakan yang progresif. 7. Penutup Paparan di atas kiranya dapat memberikan suatu landasan yang kokoh bagi pentingnya negara dalam pembangunan meskipun hal itu hanya menjadi bagian kecil alasan dari keberadaan negara. Sebaliknya, negara mempunyai cakupan bidang-bidang yang luas yang merentang dari bidang sosial, ekonomi dan juga politik. Salah satu cakupan bidang pada suatu negara adalah bidang sosial dan ekonomi. Tampaknya kinerja ekonomi makin memburuk dan target ekonomi pemerintah periode 2009-2014 yang lalu tak tercapai. Persoalan kemiskinan dan pengangguran memang mencemaskan karena mengalami kenaikan pada 2013. Tingkat penurunan kemiskinan terus melambat, yakni hanya 0,7 persen pada 2012-2013 atau terendah dalam 10 tahun terakhir. Tidak hanya itu, satu soal yang lebih rumit diurus adalah ketimpangan pendapatan. Sejak tahun 2004, pola ketimpangan berbeda dengan kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2011, rasio gini untuk pertama kali menembus 0,41 dan awet sampai sekarang. Ketimpangan ini terjadi antarprovinsi serta antara desa dan kota. Secara teoritis, ketimpangan yang tinggi akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga upaya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran menjadi semakin sulit. Ada beberapa prinsip dasar dalam penanggulangan kemiskinan yang dapat diaplikasikan di negara kita, antara lain: 1. Kemiskinan mutlak harus dihapuskan di manapun juga karena menimbulkan penderitaan bagi manusia. Ini berarti peran negara adalah meningkatkan pendapatan minimum bagi setiap orang. 2. Kemakmuran seseorang tidak akan meningkat bila kebutuhan-kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Dalam praktik ini, berarti orang-orang kaya mempunyai pendapatan yang maksimum atau sekurang-kurangnya mencapai suatu tingkat konsumsi yang maksimum, maka kebutuhan-kebutuhan pokok orang miskin yang minimum juga harus terpenuhi. 3. Harus ada saluran-saluran yang memadai untuk memindahkan saving dari orang- orang kaya kepada pendapatan orang-orang termiskin. 61
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 4. Perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengubah pola-pola kepemilikan tanah, investasi padat modal, mengarahkan kekuatan-kekuatan pasar, mengurangi mempengaruhi nilai-nilai dan mengatur perdagangan luar negeri. Daftar Pustaka Aditjondro, George Junus. 2003. Korban-Korban Pembangunan, Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Bagchi, Amiya Kumar. 2000. The Past and the Future of the Developmental State. 2 Journal bagchi.pdf. of World System Research, Volume XI, No. Barr, N. 1998. The Economics of Welfare State, Stanford University Press, Stanford. Beeson, Mark. 2002. Southeast Asia and the Politics of Vulnerability, Third World Quarterly, 23 (3), Pg. 549-564. Budiman, Arief. 2006. Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965- 2005, Pustaka Alfabet dan Freedom Institute, Jakarta. Berger, Peter, L. 2004. Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial, LP3ES, Jakarta. Boyer, R dan D. Drache. 1996. States Against Market: The Limits for Globalization, Rouledge, London. Espin and Andersen. 1990. Three Worlds of Welfare Capitalism, Oxford University Press, Oxford. Fukuyama, Francis. 2003. The End of History and the Last Man, Qalam, Yogyakarta. Harvey, David. 2009. Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis, Resist Book, Yogyakarta. , 2010. Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom, Columbia University Press, New York. , 2012. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, Verso Books. Malarangeng, Rizal. 2002. Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia: 1986-1992, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta. Rawls, John. 1995. A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge. Rianto, Puji. 2009. The Market is Not Enough: Kegagalan Pasar Neoliberal dan Jalan Sosial Demokrasi, Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 7 No. 2 September-Desember 2009, hal. 67-75. Sigit, Hananto. 2005. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, Kanisius, Yogyakarta. Stiglizt, Joseph. E. 2000. Globalization and Discontent, Allen-Lane Penguin Books, London GB. , 2007. Making Globalization Work, Mizan Press, Bandung. Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta. Weiss, Linda. 1998. The Myth of the Powerless State, Cornell University Press, New York. Winarno, Budi. 2013. Etika Pembangunan, CAPS, Yogyakarta. Wibowo. 2010. Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi, Kanisius, Yogyakarta. 62
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Biografi Penulis Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si adalah dosen di Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Jenderal Soedirman Jurusan Administrasi Negara pada tahun 2004. Gelar Master diperoleh pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2010. Mata kuliah yang diampu antara lain pengantar statistik sosial, pengantar antropologi, sistem politik Indonesia serta kebijakan dan manajemen kependudukan. Fokus penelitiannya selama ini antara lain pada bidang reformasi birokrasi, manajemen pelaayanan publik dan e-government. Untuk informasi lebih lanjut penulis dapat dihubungi melalui alamat 63
64 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" POLICY AND EVALUATION OF INDUSTRIAL AND TRADE ROAD PERFORMANCE IN SIDOARJO, EAST JAVA PROVINCE Lailul Mursyidah/Totok Wahyu Abadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara / Komunikasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo lailulmursyidah@umsida.ac.id Abstract The purpose of this study was to discuss the suitability of the industrial and trade road in Sidoarjo with the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone and to analyze the industrial and trade road performance in Sidoarjo. This descriptive quantitative research involved 4 districts in Sidoarjo. The results showed that 62% of the industrial and trade road in Sidoarjo are not in accordance with the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 concerning the technical standards of the industrial area. It means that 62% of the industrial and trade road performance in Sidoarjo has a pavement that is less than 7 meters. The level of service at rush hours in the industrial and trade road performance that has not been appropriate have bad level of service (F), whereas industrial and trade road performance that has been appropriate has excellent (A) level of service. It shows that if the industrial and trade road performance is appropriate with the technical standards of the industrial area, the transportation can run well. Keywords: transportation policy, road performance evaluation Abstrak Tujuan penelitian ini adalah membahas kesesuaian jalan industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo dengan SK Menteri Perindustrian & Perdagangan Nomor 50/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri dan menganalisis kinerja jalan industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan 4 kecamatan sebagai lokasi sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% jalan industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan SK Menteri Perindustrian & Perdagangan Nomor 50/1997 tentang standar teknis kawasan industri. Hal tersebut berarti 62% jalan industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo memiliki perkerasan jalan kurang dari 7 meter. Tingkat pelayanan pada jam puncak di jalan industri dan perdagangan yang tidak sesuai memiliki tingkat pelayanan sangat jelek (F) sedangkan jalan industri dan perdagangan yang sudah sesuai memiliki tingkat pelayanan sangat baik (A). Hal tersebut menunjukkan bahwa jika jalan industri dan perdagangan sesuai dengan standar teknis kawasan industri maka transportasi dapat berjalan dengan baik. Kata kunci: kebijakan transportasi, evaluasi kinerja jalan 65
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Introduction The implementation of local autonomy demands local government to build and develop social welfare through various sectors such as industry. Likewise Sidoarjo, that has been doing the development in industrial sector which is the step in the development of the local economy. In accordance with spatial and territorial planning, the industrial developments of Sidoarjo are located in Waru District, Buduran District, Taman District and Gedangan District. The industrial development of Sidoarjo is accompanied by the development of trade sector. Continuity of economy development through industry and trade sector can not be separated from the presence of road. Roads are used as transportation of industrial material goods traffic as well as industrial products. Roads are traffic and transportation facilities that have an important role to support economy, social, and environmental sector. Roads are also significant in developing area to reach stability and equity of interregional development and build spatial structure in order to achieve national development goals. The roads according to the Law Number 38/2004 on Road are defined as land transportation facility for traffic covering the entire part of road and its equipment, so the road conditions affect the sustainability of economic development. The industrial and trade development of some areas in Sidoarjo influence the increase of vehicles number especially large vehicles such as pick-up truck, trailer container, etc. The increase number of vehicles in Sidoarjo in the last 3 years can be seen in Picture 1. Picture 1. Number of Passenger Cars, Large Vehicles, and Motorcycles in Sidoarjo Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (2016: 26) (data has been processed) Industrial and trade road crossed by all types of vehicles such as motorcycles, passenger cars and large vehicles. Increasing number of vehicles is accompanied by the development of road so the road performance can be maximized. Industrial and trade road performance can be maximized if industrial and trade road development are according to the determined standard. The wide of the road standard for industrial zone is regulated in Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone. In the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone explained that technical road services in industrial zone is given for three types of road. The first, the main road with 2 lanes in one direction is supposed to have pavement width 2 x 7 meters. The second, the main road with 1 lane in two directions is supposed to have minimum 66
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pavement width 8 meters. The third, the environmental road with two directions supposed to have minimum pavement width 7 meters. Based on the problem that has been described above, the researcher is interested in discussing the conformity of industrial and trade road in Sidoarjo with the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone and analyzing the industrial and road trade performance in Sidoarjo trough the Level of Service (LoS). Research Methodology This descriptive quantitative research involved 4 districts in Sidoarjo. Data obtained from surveys through identification, observation and traffic counting. Traffic counting has been done by counting the number of vehicles passed through industrial and trade road of Sidoarjo at the point that has been determined. To simplify the calculation of the traffic volume, the type of vehicles was classified into five: small vehicles, medium vehicles, large vehicles, motorcycles and non-motorized vehicles. The survey was conducted on weekdays at peak hours (06.00 to 18.00). In addition to traffic counting, survey of geometrical road conditions was also conducted by observing and direct measurement. These geometric data were needed to determine the basic capacity of roads. Data processing was done by quantitative analysis. Quantitative analysis was used to determine the conformity of road conditions with the policy through geometrical road condition data from observation. Quantitative analysis was also used to determine the road performance. Data that used quantitative analysis was the calculation of the number of vehicles from traffic counting. The Conformity of Industrial and Trade Road in Sidoarjo with Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone Public policy can be defined as a decision taken by the government in overcome the problems that occur in society (Fitri, Sjamsudin, & Hermawan, 2014). One of the important and urgent problems in society nowadays is transportation problems. In addition to improve the local economy, the development of industry and trade also triggers various problems in society like in Sidoarjo. The transportation problems are caused by the increasing number of vehicles that is in line with the increasing number of industry and trade. Related to that problem there is Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone which regulates the standard of facilities on industrial and trade zone to prevent transportation problems. Based on the transportation problems in industrial and trade road, it is necessary to evaluate the policy implementation. Evaluation of Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone has been done through the conformity of industrial and trade road in Sidoarjo with road facilities standard that has been determined. This is conducted to know the extent of the realization of the policy. The conformity of industrial and trade road in Sidoarjo with Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 can be seen from the width of industrial and trade road in Sidoarjo with the width of road that has been determined according to technical standards of industrial zone. Width of the road in the industrial zone that has been determined for main road which is 2 lanes in one direction with a pavement width 2 x 7 meters or 1 lane 2 directions with minimum pavement width 8 meters. While technical road services in industrial zone for environmental road is 2 directions with minimum pavement width 7 meters. Data of industrial and trade road in Sidoarjo from industrial developments zone in Waru District, Buduran District, Taman District and Gedangan District based on survey results can be seen in Table 1. 67
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Table 1. The conditions of industrial and trade road in Sidoarjo 2016 No Road Type of road Width (m) 1 2 3 4 5 6 Medaeng - Medaeng Taman - Ngelom 7 Trosobo - Jatikalang 8 Trosobo - Pertapen Maduretno 9 10 Trosobo - Tanjungsari 11 Kedung Rejo - Wadungasri 12 Kepuh Kiriman - Berbek 13 Medaeng - Waru 14 Tropodo - Ngingas 15 Wadung Asri - Tambak Bringinbendo - Sidodadi Bringinbendo - Tanjungsari Ketegan - Medaeng Kletek - Sukodono Kedungturi - Kedungturi 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 8 6,5 4 7 8 10 10 4,4 3 3 7,1 9 10 5 8,5 Sawah 16 Wadung Asri - Tambak 2 lanes 2 directions 8 Sumur 17 Waru - Ngingas 18 Gedangan - Sukodono 19 Sruni - Keboananom 20 Gedangan - Keboansikep 21 Buduran - Sidokepung 22 Wadungasih - Buduran 23 Buduran - Sidokerto 24 Buduran - Sidomulyo 25 Buduran - Sukodono 26 Tebel - Banjarsari 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 2 lanes 2 directions 4 lanes 2 directions 4 5 5 5 4 5 5 4 5 10 Source: Researchers (data has been processed) Table 1 shows that there were industrial and trade roads width in 2016 that were not in accordance with Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone. Supposedly, the areas that developed for industrial and trade zone have a minimum pavement, 7 meters. Percentage of industrial and trade road that were not in accordance with the standard can be seen in the picture 2. Picture 2 Percentage of industrial and trade road pavement width 2016 in Sidoarjo that in accordance with technical standards of industrial zone Source: Researchers (data has been processed) 68
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Picture 2 shows that the percentage of industrial and trade road in Sidoarjo which is in accordance with technical standards of industrial zone was 38% and industrial and trade road which is not in accordance was 62%. It shows that the number of industrial and trade roads in Sidoarjo which are in accordance with Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone were more than industrial and trade roads which were not in accordance. Level of Service (LoS) of Industrial and Trade Road in Sidoarjo Evaluation should be the part of planning an activity. Evaluation is used to control the achievement of activity purposes. Evaluation is related to information of the result about value and gives description about the benefit of policy. Evaluation is interpretation, scoring and rating. Evaluation can answer the question of what a difference made (Dunn, 2000). Evaluation of road performance can be seen from the level of service (LoS). Level of Service (LoS) is the ability of road in performing its functions. The calculation of level of service is using the Level of Service formula. Level of service is determined based on quantitative values such as V/C, speed (saturation time) and qualitative values such as freedom of movement and speed, degree of traffic barriers, security and comfort. Level of service can also be seen from the level of saturation degree. In other words, the level of service is a measure or values that are certify service quality provided by road in certain conditions. There are two meaning of level of service (Tamin, 2000). 1. Flow dependent 2. Facility dependent Level of service is a qualitative measurement that describes the operational conditions within traffic and driver and passenger perceptions against these conditions. Factors such as speed and travel time, freedom to maneuver, traffic stops and convenience as well as comfort are conditions that affect level of service. Each facility can be evaluated based on six levels of service, A to F, where A represents the best operational conditions and F for the worst conditions (TRB, 2000) in (Khisty dan Lall, 2005). Table 2. The Classifications of Level of Service Level A B C D E F V/C < 0,60 0,60 < V/C < 0,70 0,70 < V/C < 0,80 0,80 < V/C < 0,90 0,90 < V/C < 1 >1 Characteristics Free flow, low volume, high speed and the driver can select the desired speed Stable flow, slightly limited by the speed of traffic and the driver can still select the desired speed Steady flow, the speed is controlled by traffic Flow begins to unstable and low speed Unstable flow, low speed and vary, the volume at near capacity Stunted flow, low speed, volume above the capacity and frequent traffic jams in quite a long time so the speed can drop to zero Source: Morlok (1985) Based on IHCM (Indonesian Highway Capacity Manual), the level of service valued by comparison of traffic volumes with road capacity. As for level of service (VCR) was conducted by the following equation: VCR = V/C keterangan, VCR = volume of capacity ratio/value of level of service (passenger car equivalent/hour) V C = volume of traffic (passenger car equivalent/hour) = capacity of roads (passenger car equivalent/hour) In this research, traffic counting has been done on two roads that were considered to represent that are Sruni - Keboananom Road and Bringinbendo - Sidodadi Road. Sruni - 69
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Keboananom Road represent the roads that did not in accordance with technical standards of industrial zone and Bringinbendo - Sidoado Road in accordance with technical standards of industrial zone. After traffic counting has been done, the next step was calculating level of service. The comparison of industrial and trade road in accordance with technical standards of industrial zone and industrial and trade road that did not in accordance with technical standards of industrial zone can be seen from the result of level of service calculations. The results from observations on Sruni - Keboananom Road shows that the existing conditions of Sruni - Keboananom Road consists of 2 (two) lanes and 2 (two) directions, without median barrier, road width of 5 meter without roadside, and low side friction. Based on traffic counting and calculations, the level of service of Sruni - Keboananom Road can be seen in table 3. Table 3. Level of service of Sruni - Keboananom Road No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Times 06.00 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 Number of vehicles per hour 1.586 2.071 1.737 1.546 1.269 1.050 1.198 618 853 1.636 2.259 2.753 Traffic volume (passenger car equivalent/hour) 1.431 1.315 1.612 1.456 1.522 1.232 1.401 562 1.015 1.556 1.492 1.755 Capacity (C) 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 Degree of traffic barriers (Dj) 0,93 0,85 1,05 0,95 0,99 0,80 0,91 0,37 0,66 1,01 0,97 1,14 Level of service (LoS) E D F E E D E A B F E F Source: Researchers (data has been processed) Table 3 shows that the average of level of service in Sruni - Keboananom Road was bad. Level of service with A category only at 13.00 to 14.00 which means that at this hour it was free flow, low volume, high speed and the driver can select the desired speed. At 14.00 to 15.00, level of service was in B category which means that stable flow, slightly limited by the speed of traffic, the driver could still select the desired speed. At 07.00 to 08.00 and 11.00 t0 12.00, level of service was in D category which means that flow begins to unstable, low speed and vary and the volume at near capacity. Level of service in E category at 06.00 to 07.00, 09.00 to 10.00, 10.00 to 11.00, 12.00 to 13.00, and 16.00 to 17.00 which means that unstable flow, low speed and vary, the volume at near capacity. While the worst level of service was at 08.00 to 09.00, 15.00 to 16.00 and 17.00 to 18.00 that the level of service was in F category which means that stunted flow, low speed, volume above the capacity and frequent traffic jams in quite a long time so the speed could drop to zero. The intensity level of service per hour in Sruni - Keboananom Road can be seen in the picture 3. 70
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Picture 3. The fluctuations level of service of Sruni - Keboananom per hour Source: Researchers (data has been processed) The results from observations on Bringinbendo - Sidodadi Road shows that the existing conditions of Bringinbendo - Sidodadi Road without roadside, and low side friction. Based on traffic counting and calculations, the level of service of Bringinbendo - Sidodadi Road can be seen in table 4. Table 4. Level of Service of Bringinbendo - Sidoadi Road No Times Number of vehicles per hour Traffic volume (passenger car equivalent/hour) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Source: Researchers (data has been processed) 1.982 2.176 2.260 1.847 1.102 893 846 692 515 932 1.474 1.739 1.109 1.233 1.331 1.437 1.078 900 831 486 381 896 1.150 1.310 06.00 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 Capacity (C) 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 Degree of traffic barriers (Dj) 0,40 0,44 0,48 0,52 0,39 0,32 0,30 0,17 0,14 0,32 0,41 0,47 Level of service (LoS) A A A A A A A A A A A A Table 4 shows that the average of level of service per hour in Bringinbendo - Sidodadi Road was good which was the level of service in A category. It means that the level of service was free flow, low volume, high speed and the driver can select the desired speed. The intensity level of service per hour in Bringinbendo - Sidodadi Road can be seen in the picture 4. 71
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Picture 4. The fluctuations level of service of Bringinbendo - Sidodadi per hour Source: Researchers (data has been processed) Conclusion Based on the research results, it is concluded that: a. Industrial and trade road 2016 in Sidoarjo which was in accordance with Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone was 38% while industrial and trade road which was not in accordance was 62%. b. Industrial and trade road performance in Sidoarjo which was in accordance with Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone has a level of service that was better than industrial and trade road which was not in accordance. Level of services of industrial and trade road in peak hours which was in accordance with Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone has level of service "A" and industrial and trade road which was not in accordance has level of service "F". References Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo 2016. Katalog BPS 1101002.3515, 2016 Decree of the Minister of Industry and Trade Number 50/1997 on Technical Standards of Industrial Zone Direktorat Jenderal Bina Marga. Indonesia Highway Capacity Manual (IHCM), 1997 Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajahmada University press, 2000 Fitri, Wilda Nisa'ul., Sjamsudin, Sjamsiar., & Hermawan, "Evaluasi Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo terhadap Penataan Pembangunan Penggolongan Kawasan Industri", Jurnal Adminstrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3 (2014), Hal. 499-505. Khisty, C. Jotin & Lall, B. Kent. Dasar-dasar Rekayasa Transportasi. Jakarta: Erlangga, 2005 Morlok, Edward, K. Pengantar teknik dan Perencanaan Transportasi, terjemahan Yani Sianipar. Jakarta: Erlangga, 1985 Tamin, Ofyar Z. Perencanaan dan Permodelan Transportasi (Edisi Kedua). Bandung: ITB, 2000 Law Number 38/2004 on Road 72
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Evaluation of RPJMDes Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul Ambar Teguh Sulistiyani 1, Kristi Yuliani2, Muammar Yuliana 3 Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik UGM/ Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM, Yogyakarta, Indonesia, ambarteguh@ugm.ac.id; atsulis@yahoo.co.id , 081227955031 Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM, Yogyakarta, Indonesia, 085643882635 2 Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM, Yogyakarta, Indonesia, 085799023914 3 Abstract This study aims to evaluate the quality of document RPJMDes in 4 counties (Kabupaten) in the area of Local Government of Yogyakarta. The sample is taken 150 villages scattered in rural areas far from the city center access of Sleman, Bantul and Kulon Progo, Gunungkidul. This study usesboth of the qualitative and quantitative approaches (mixed- method). A quantitative approach is applied using a descriptive statistics. On the other hand, qualitative approach field data e.g. words/information. The further analysis using the descriptive qualitative and include the Focused Group Discussion (FGD) technique.The results showed there are 100% of the samples (150 villages) have been formulating the RPJMDes, with its diversity of RPJMDes quality and quantity. is done by collecting primary The local and Sub districts government should do more intensive monitoring and mentoring for all of the villages' government. Thus, all the villages can do the accurate drafting process for RPJMDes. This proper process can help them to make all of documents can be recognized as a valid document and help them to assure the disbursement mechanism. Keywords: Daerah Istimewa Yogyakarta,Mixed-method, Planning, RPJMDes, Rational Comprehensive, Village Development Plan 73
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Background An innovation development planningis required in order to achieve optimum development outcomes and to answer the strategic issues. This requirement will be accomplish if the role of innovation is done well. In grassroots level, village, as part of government system in Indonesia is also needed to delivering this innovation role. Encouragement of the village decanted into the Village Law No. 6 year 2014. In line with this needs, the village necessitate to have precise, innovative, progressive and comprehensiveplanning. Local Government of Yogyakarta Special Region (DIY) needs to be supported by good work performance and professionalism from all the elements in it. The village is the bottom element that has a strategic role in community service as well as in the facilitation and in the development implementation. The RPJMDess became the basis of village roles implementation. The needs of the "Yogyakarta Special" begin with the quality of the plan, drawn up throughdynamically interactions between actors, with the ideals of fairness and equitable development. Hence, RPJMDes can be accomplishing in line with either all of the administrative procedures standards or document's content quality. Evaluation stage inDIYRPJMDes drafting process isan essential one. There is various qualities in the RPJMDes because of the variation of the village capability. Some of them are still in the less qualified level. This study conducted in order to give contribution for RPJMDes revision in the running period, as well as for RPJMDes on the next period. The research questionin this paper is "How is the quality RPJMDes in the 150 villages samples in DIY?" This study uses both of the qualitative and quantitative approaches (mixed- method). This approach is a combination of approaches that important for achieve the research objectives. Data processing and analysis use Delphi methods which collect the input from the experts. This method was developed around the 1950s aimed at getting an agreement from experts in the field that is being explored (Dalkey and Helmer, 1963 in Okoli and Pawłowski, 2004). Schmidt (1997) in Okoli and Pawłowski, 2004 mentioned that there are three major steps in using the Delphi method, that is brainstorming a variety of important factors, narrowed it's from a variety of these factors in order to get the most important factor, and make rankingof the important factors listed. Statistical data analysis use analytical techniques descriptive statistics via a crosstab analysis. Meanwhile, the primary field data analysis has been done byuses anin-depth interviews transcriptsand field notes. 2. Quality of Village Development Planning Sutarjo(1985)define planning as a businessto utilize the available resources- withtake notice of all limitations, which is useful for achieving a particular purpose efficiently and effectively. Meanwhile, according to Kaufman (1972) as quoted Harjanto (2000), planning is defined as a forecast of what is necessary in order to achieve the official objective and value.. James a. F Stoner (1992:200) define planning issuggestedas follows:Planning is the job of every leader, before you can organize, lead or control people, you should make a plan which gives purpose and direction to the organization by deciding what to do, when, and how it should be done and who should do it.MoeljartoTjokrowinoto (1993:92) gives the meaning of development planning as a concept related to the two aspects: first as a process the formulation of development plans, and second as the substance of the development plan itself. 74
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Village development aims to improve the village community welfare and human quality of life as well as poverty reduction through the provision of basic needs fulfillment, infrastructure and potential local economy development, natural resources and environment utilization in a sustainable way. Thus, the Act ofVillage (UU Desa) usestwo approaches, i.e. "village development" and "developthe village" which are integrated in the planning of the village development. In order to create RPJMDes, it is need to be supported by civil servant that has sufficient capability and capacity. In the bureaucracy reform,specifically in the village level, certainly brings the issue of improving thevillage apparatus' capacity and capability. According to Sulistiyani (2011) it is required the adequate qualifications and competence to achieve the clean and good governance. As well asrationality, a development plan document will emphasize- comprehensiveess. This comprehensive factor important development sectors as the consideration to achieve quality documents. In line with Baiquni (2005), comprehensiveness in RCP reflects a substance which is holistic planningwhich covers all internal factors instead of part or several parts which are sectoral or partial planning system. Consideration on the principal elements can be handled as long as there is an availability of information in the analysis process. including all of the RPJMDes as village development planning should involve the entire community element in the drafting, implementing and monitoring process. This village development planning should carry out the principals as follows (article 5): empowerment, participation, community alignments, openness, accountable, selective, efficiency and effectiveness, sustainability, precisely, repeated process, and information obtained. 4. Analysis of the Document RPJMDes evaluation in D.I. Yogyakarta (DIY). Evaluation of RPJMDes in DIY in this research is focused through three assessments, i.e. the assessment of quantity RPJMDes, the quality of the RPJMDes drafting process and RPJMDes category. Quality document analysis has an objective to examine the content document RPJMDes in each Kabupaten. The results of the assessment of each village are divided into 6 criteria, i.e., very good, good, average, fair,poor and very poor. Table 1. The quality of Document RPJMDes in DIY Very Good Vo l 18 Regency Good Averag Fair Poor Very Poor e % Vol % Vo l 3 % Vo l 16 % Vo l % % Vo l 1
Sleman 4 2 4 1 3 2 3 2 3 6 4 7 4 7 4 0 3 8 4 3 3 8
Bantul 2 8 4 4 1 6 1 1 8
1 Kulon Progo 10 17 GunungKidu l Total 20 2
9 1 6 1 7 1 1 16 64
55 2 3 12 Amoun t of the village samples 38 34 25 53 150 Source: prepared from primary data, the research team PSPPR UGM Yogyakarta, 2016 75
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" The assessment of the RPJMDes content in KabupatenSlemanthrough 38 villages samples. The value of each village can be grouped into 5 groups of criteria. As many as 18 villages with a percentage of 47 percent in the "very good" criteria, 16 villages with 42 percent "good" criteria, 3 villages with percentage of 8 percent in the "fair" criteria and 1 village in the "poor" criteria.Sleman has the characteristics of a more educated society, as in the area of Sleman there is the most universitiescompared to other Kabupaten/Kota in DIY. Thus, it is logic when the Sleman'RPJMDes has the best results. The community critical attitude and the ability to give public opinions creating influence of decision-making in the planning process. The highest score in the RPJMDes document quality achieved in Kabupaten Sleman is Sindumartani village and lowest score is Desa Jogotirto. Desa Sindumartani can achieve 25 points from 25 percentage points in RPJMDes with 100 percent resulting in the high score of Desa Sindumartani. Meanwhile, Desa Jogotirto shows only 9 points from 25 percentage points in RPJMDes. It means that 36 percent is affect in the low score ofDesa Jogotirto RPJMDesKabupatenBantul' content assessment performed against 34 villages sampling. These villages are scattered in 14 Kecamatan (sub districts). The assessment results are divided into 5 groups of criteria. A number of the 16 villages are in the "very good" criteria (47%). 14 villages with percentage are in the "good: criteria" (41 %), 2 villages are in the "fair" criteria (6%), and 2 villages in the" very poor" criteria (6%). DesaNgestiharjo achieve d the highest score for RPJMDes document quality in KabupatenSleman. The score was 96%. This village was completed 24 of 25 scoring aspects. Meanwhile, DesaJatimulyo and DesaPotorono were achieving"very good" categories as well. These two villages achieved the same score which is 92% with 24 of 25 scoring aspects accomplished. However, there are still two villages that only get "very poor" category, i.e. DesaTriharjo and DesaSendangsari. DesaTriharjo only fulfils 4 of 25 scoring aspects with 16% scores. In addition, DesaSendangsari did not have RPJMDes document, and cannot be assessed. RPJMDes content completeness assessment has been done with the number of 25 villages sampling in KabupatenKulonProgo. Each village score can be categorized into 5 categories. There was 10 villages with 40% percentages in "very good" category, 8 villages with 32% percentages in "good" category, 2 villages with 8% percentages in "fair" category, 1 village with 4% percentages in "poor" category and 4 villages with 16% percentages in "very poor" category. Actually, innovation of planning in KulonProgo was quite excellent. However the innovation only in the level of top leader, Bupati, there still not duplicate in the bottom level. Hence, the entire level of KabupatenKulonProgo does not have a good village development planning system yet. RPJMDesKabupatenGunungkidul content assessment has been done through 53 villages sampling. These villages scattered in the 13 Kecamatan. The results was categorize into 5 group categories. There were 20 villages (38%) in "very good" category. 17 villages (32%) in "good" category, 9 villages (17%) in "fair" category, 1 village with (2%) in "poor" category and 6 villages (11%) in "very poor" category. This result is quite similar with KabupatenKulonProgo. KabupatenGunungkidul has higher percentages of "very poor" category. The local government needs to do more seriously to improve this condition through training, mentoring and technical workshop. Thus, they can achieve the better quality of RPJMDes. In the provincial level, DIY, it can be known that there were 64 village of village sampling achieve "very good" category for RPJMDes content assessment. There were 55 villages which achieve "good" category, none village got "average"category 76
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" and 16 villages ere categorized as "fair" category. In addition, there were 3 villages in the "poor" category and 12 villages in the "very poor" category for their RPJMDes document quality. The visual analysis, can be shown as follows: Fair 11% Percentages of RPJMDes Content Score Categories Very Poor 8% Poor 2% Very Good 43% Average 0% Good 36% . Picture 1. Percentages of RPJMDes Content Score Categories Source: Research Reports, 2016 According to the above percentages, it can be known that "very good" category for RPJMDes content document is 43%, and 36% for "good category. Based on that, there were 79% villages does not have substantial and technique drawback when do RPJMDes drafting process. These villages that in the "very good" and "good" category only need to enhance their capacity for knowing the strategic issues, their own potential and obstacle. On the other hand, there are 21% village sampling still needs to upgrade their knowledge, skill, expertise, and teamwork spirit in the planning process. These efforts can deliver on the better, adequate and dynamics planning condition. In general, the village samples in KabupatenSleman were the best for the RPJMDes quality document (referred to the highest percentages of villages' scores in "very good" and "good" category, and none village get the "very poor" category). The other Kabupaten (Bantul, KulonProgo and Gunungkidul) were still having"very poor" category for their RPJMDes document quality assessment. The highest percentages for "very poor" category exist in the two Kabupaten, KabupatenKulonProgo and KabupatenGunungkidul. Quality documents achievement are primary determined by the dynamics RPJMDes drafting process. The active participation of the entire team consist ofperangkatdesa, anggota BPD, kepala-kepaladukuh as well as the community leaders, bothirectly or the RPJMDes document quality. The more whoconcerns, the better quality would be achieved. indirectly communities participation, significantly determine The interviews results in four research locations, i.e. the KabupatenSleman, Bantul, KulonProgoandGunungkidul pointed out that PemerintahKabupaten'concernis still very low for motivate, guide, monitor and organize all of the villages in improving the quality of RPJMDesdrafting. In KabupatenBantul, the capability gap was very wide between their villages. On the one hand there are already village did their document RPJMDes by entering the SWOT analysis (strength, industry, opportunities, and threat) and accomplish the RPJMDes quality documents very well. While on the other hand there are some villages do not have capacity yet to understand the RPJMDes substance. 77
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" To be able to improve the RPJMDes document quality, they need to improve the planning capacity of planners to pamong desa, BPD and the community leaders. This technocratic skill in planning need to be emphasized through training in each region. Cooperation with several important universities needed in order to develop planning capabilities in the villages. Mentoring in the preparation stage (drafting process) in each village should be done internally on its own local government. The capacity of Kabupaten Government needs to be improved by develop and maximize the coordination and consultation function in their organization. Musrenbangdes is one of the channels that can be utilized for it. 5. Conclusion The conclusion of this research as follows: a. There are 64 the village belongs to the category of "very good", 55 villages in the "good" category, 16 villages in the "fair" category, 3 villages in the "poor" category, and 12 villages within the "very poor" category. b. Desa Sindumartani in Sleman became the best village with the RPJMDes best quality maximum score (100). This villagemeet entire assessment criteria and can accomplishthe 6 year development plan . c. The bottom score for RPJMDesare Desa Sendangsari in Bantul,Desa Glagah in Kulon Progo, as well as 6 villages of Kabupaten Gunungkidul which include Desa Tileng, Desa Jepitu Desa Sawahan, Desa Getas, Desa Gading dan Desa Girisuko. Desa Sawahan, Desa Getas and Desa Gading. Moreover, the RPJMDes content documents belongs in the category of "very poor". d. There are 5 villagesdoes not have document RPJMDes. Hence, the assessment was not able to be done and automatically the villages gets the 0 score. 6. Recommendations The recommendations are: a) Monitoring and mentoring from County and Sub Districts Local Government (Kabupaten and Kecamatan) need to be improved. The local and Sub districts government should do more intensive monitoring and mentoring for all of the villages' government. Thus, all the villages can do the accurate drafting process for RPJMDes. This proper process can help them to make all of documents can be recognized as a valid document and help them to assure the disbursement mechanism. Moreover, there will be no village cannot provide the documents either hard or soft file documents. b) The role of PemerintahDesa needs to be expanded starting from the Pamongdesa, pamongdusun, BPD. Thus, the participation can be wider. This can be local village'institutions. done throughintensively socialization and meetings by c) All the village samples are necessary to increase the quantity and quality of documents throughcarefully concern with the regulation and its indicators. The villages also need to provide more detailed breakdown of the sustainable programs. 78
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 7. References Baiquni, M, 2005,Sesat Pikir Perencanaan Pembangunan Regional: Refleksi Kritis di Era Otonomi, Forum Perencanaan Pembangunan, 2005, Edisi Khusus Januari: 1 - 23, MPKD Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Harjanto,PerencanaanPengajaran, 2008, Jakarta :RinekaCipta. Okoli, C., dan Pawlowski, S.D., The delphi method as a research tool: an Okoli, C., dan Pawlowski, S.D. 2004. The delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information and Management. 42. 15 - 29. UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa Stoner, James A.F., (Penerjemah: Agus Maulana MSM., Hendardi, Kristina), Manajemen jilid 2, 1992, Jakarta: Erlangga. Sulistyani, Ambar Teguh.2nd, Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia", 2011, Yogyakarta: Gava Media. Sutarjo, Djoko, Beberapa Pengertian Perencanaan Fisik, 1985, Jakarta: Bharata Karya AksaraUsaha. Tjokrowinoto, Moeljarto, Politik Pembangunan: Sebuah Konsep, Arah dan Strategi, 1993, Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet-2 79
80 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" MARGINALIZATION IN PUBLIC TRANSPORTATION By : 1.Budiman Widodo : Universitas Surakarta 2. Winarti :Universitas Slamet Riyadi Surakarta Background Several cities that fall into the "middle class cities' category seem to be unsuccessful in managing public transportation in anticipating traffics such as Capital City of Jakarta, and Province capitals as Bandung, Surabaya, Semarang, etc. Lack of public transportations cause people, dominated by students, to opt for private vehicles such as motorcycles. Mass transport policy faces a few problems, both the ones managed by the government or private sector. In land sector, PT Kereta Api Persero faces a problem of limited railway road that is highly concentrated in Java, and the high operational cost. This transport mode tends to be underdeveloped, seen from the company management system, it is barely profitable, that the development of rail transport tends to be stagnating which discourages the private company to invest their money. The existence of rail transport in several cities have been helpful to long-distance traveler community in inter-cities transportation mainly such as within Jabodetabek area or Solo-Jogjakarta. Rail transport relatively does not face problems with traffic despite its ability to carry a high number of passengers. However, rail transport causes such heavy traffic in crowded roads that it passes through. Building highways in rail crosses as the solution offered to this problem requires a huge funding that the existence of highway is very scarce. Other common land transportation in cities are city bus and city minibus. The existence of city transportation such as bus, minibus, taxi, and pedicab (becak) is often complained by both the owners and the users. The existence of the city transportation has not developed significantly, it even tends to deteriorate. The owners can not improve the quality of service that passengers do not want to use their city transport service. In addition to that, the high number of two-wheels vehicle causes the number of public transportation users deteriorates rapidly. Besides that, the government is lack of providing optimum service and response transportation system service especially providing public transportation for school children. It is widely known that the public transportation in cities cannot be accessed by school children and is inadequate both in numbers or the poor quality of the transport service as a public transport. This condition can be seen from the decreasing number of operating city public transport due to the lack of public interest in using them. in public Forgotten Public Transportation City mass transport mode shows a decreasing trend in terms of public interest. This trend is shown in almost every city in Indonesia. The effort in creating a better image of public transportation has been done through improving the service, facility, punctuality or by decreasing the ticket price. The consequence of this effort in improving the service is the increasing subsidy for city transport aiming in attracting the public to use public transportion. The government good intention has not received a 81
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" welcoming response from the public; it is proven by the low number of passengers that use public transport. From the passenger data who use the bus service, shows that the elementary school students and the person who accompanies them is 24.64% of the total 138 respondents, Junior High School students and the person who accompanies them 10.78% of the total 807 respondents, High School students and the person who accompanies them is 25.12% of the total 215 respondents, Junior High School teachers is 6.52% of the total 118 respondents, public servants 15.13% of the total 465 respondents, and workers in private sector 7.48% of the total 508 respondents. Support from private sectors in providing city transportation is also experiencing the same thing. Many city transportation businesses nearly died, this is caused by the intense competition in city transportation business, and also the high operational maintenance cost, causing the city transportation business to be barely profitable. The golden era of public transportation has gone, replaced by the high number of two-wheel vehicles. Many parties have done some calculation, and motorcycles are valued as the most efficient, cheap, and practical compared to other public transportation modes. Motorcycle can be used to reach all destinations and is relatively free from traffics. This business opportunity is caught by the companies producing companies that aggressively offer their newest products to the customers. It is also easy to get a motorcycle through credit payment. This causes the increasing number of motorcycles on roads. From the passenger data who use motorcycle, it shows that the elementary school students and the person who accompanies them is 48.55% of the total 138 respondents, Junior High School students and the person who accompanies them 50.93% of the total 807 respondents, High School students and the person who accompanies them is 60% of the total 215 respondents, Junior High School teachers is 73.19% of the total 118 respondents, public servants 76.75% of the total 465 respondents, and workers in private sector 72.05% of the total 508 respondents. To young people, especially students, the wide range variety of motorcycles, attracts them to use the vehicles to compete, inspite of transportation means. The frequency of the usage of motorcycles are at the highest around before or after school hours, although other users such as workers and staffs are also commonly spotted on the streets. The high number of two-wheel vehicles cause traffic and leads to the possibility of accidents which causes the replacement of public transportation though it is okay if the public chooses to use their private vehicles over public transportation. The problem arises when are faced to a more complicated public problem, which is crowded streets and also the increasing number of accidents on the street though we cannot force the public to start using public transportation. Promoting to use public transportation by the government can be done by subsidizing and giving incentives to public transportation operated by private sectors. Providing city buses with adequate facility an good services is indispensable to turn people to use public transportation, although they might have to give up high social cost. Giving interesting incentives to city transportation owned by private sector such as Gas subsidy for only city transportation and providing routes on the road for city transportation that can take the students directly to schools. Taking the passengers right to their destination will make it easier to the public. People will start turn to using public transportation again. 82
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Giving subsidy to city transportation owners which means allocating the budget for public transportation in this situation might seem ridiculous while the government has a limited budget, but if we think further for a bigger interest, giving subsidy to public transport is not impossible to do. From developed countries whose economy is much more stable for example, we can learn that the public transportation owners can afford to fund their own business without expecting to receive subsidy from the government. France for an example, every civilian has an obligation to pay for the public transport service equal to 400,000 rupiahs / year, This policy affects the public transport in the country to grow rapidly. Another example is Thailand, where they take the free public transport service for school children as a solution to overcome traffic jams. Stake Holder Roles A synergy between parents, schools, and government will determine the success in reducing the number of road accidents involving students, and also will promote the use of public transportation. A comprehensive effort is indispensable to reach an optimum result. A law enforcement action such as strictly prohibiting students from driving motorcycles to school needs to be implemented by the school authoritities, especially to underage students. There also should be sanctions imposed to those who violate this rule. School should serve its function as educators to help students to understand that the traffic is a problem which may lead to bigger problem such as accident causing deaths among students. Parental support is also an important determining factor in reducing the number of accidents by not letting their children to ride motorcycles before they reach the age of 18, and we must get of rid of that thinking that age is not important as long as the children can get to the school easily by teaching them to ride motorcyles. Living in remote areas which is not accessible to public transport is not an excuse, and it needs to be assessed wisely, although we know that the children have more activities nowadays and need transportation mean. There is an alternative solution to this, and that is by letting them to take public transportation or bicyles although the last one is rather traditional and is not trendy. The positive result of traditional transportation means should also be taught to children. Moreover, the government commitment in solving this rule violation problem and reducing the number of accidents involving students is indispensable. The real step needs to be taken through a series of real actions by providing public transport that is decent, inexpensive, and accessible in all areas. Providing free public transportation for school age children is not something impossible. The government should implement good will in providing primary needs such as providing public transportion besides providing good health and good education. The publishment of a rule which prohibits the students below 17 years old to ride motorcycles is not really effective. This is due to the schools which do not strictly follow this, and the parents' and students' low level of safety awareness by parking their motorcyles around the school. Lack of parking area even cause people take this opportunity to find a way to earn money. And the synergy between these people has not existed yet. The government role in providing public transportation is not taken seriously, and the option to use motorcycles becomes unavoidable. The existance of bus transport managed by Solo Municipals through operating Batik Solo Trans (BST) bus, was aimed to attract public interest to start using public transportation. The reluctance in using city public transportation is caused by the the 83
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" low quality of the public transportation facility which causes passengers to wait for a quite amount of time for their buses to arrive. Buses that are owned and operated by the government through Perum Damri becomes an attractive option. As they are demanded in prioritizing service over earning profit, they offer a solution to this problem. Through providing top service buses with air conditioner, passengers do not have to wait for a long time for their bus to arrive. However, buses like these as transportation means have uncertain future and tend to end up in the same story, almost in every city, government- subsidized buses always suffer from loss. The dilemma of these transportation service operated by the government is that, on one side, they provide decent public service facility whose main target is to create awareness among the public to start taking public transport over profit, and on the contrary, the operators of the company are demanded to be financially independent, thus an effort in regularizing the companies in public transportation service sector. An example of public transportation managed by the government in Solo is Batik Solo Trans (BST) operated by Perum Damri. The company has existed for two years yet already suffered a big loss. The company has to spend about 40-50 million rupiahs per month to cover up the expenses while on the other side, since the bus has been operating, one private bus company had to give up the business since they could not compete with BST. A crash of interests between private and public sector due to business competition is unavoidable. This is unnecesary because the interests of public and private sector does not have to beat one another. The government role in the business should motivate the private sector to participate. Synergy between public and private company is indispensable to be able to solve the problem that does not involve private company, besides getting stakeholder involved, which in this case is cooperation with the school officials, where 40% of the BST passengers are students. This number can be increased if the passengers are involved as regular customers. Cooperation between 3 government parties, private company, and public in making a public policy is indispensable to reach the target. Result and Discussion 1. Transportation mode in Surakarta is dominated by motorcycles, used by different elements of people ranging from students' parents taking their children to school, students from elementary school to high school level, college students, workers of both private and public companies. The use of two-wheel vehicles as transportation infrastructure all occurs around or at the same time that the number of two-wheel vehicles exceeds the road capacity especially during working hours and school hours. This condition happens due to the cost of the motorcycle that is the lowest compared to other vehicles and also the ease of access to own a motorcycle through credit system. Many junior high and high school students prefer two-wheel vehicle due to its practicality, inexpensive and trend among youngsters. 2. The policy that causes in easy access in owning a motorcyle results in this to be an interesting transportation mode to use. On the contrary, regulation that prohibits the students of junior high school and below from driving a motorcycle is ineffective. Such regulation made by the school or municipal in form of writing seems only like an appeal and not a strict rule. A cooperation from related institutions such as school, parents, and police department that applies strict rule that prohibits students of Junior High School and below from driving motorcycles is important. 84
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 3. Government is expected to play a role in providing decent public transport infrastructure that attracts public to use them. Expanding the bus access to education centers, offices, and trade centers is urgent to be done, making it easier for the users/passengers to get to their destination quickly. A cooperation with related institution can also be done by issuing monthly bus ticket that allows students to pay less is also important. The concept of giving free service to students could also be an alternative although in education sector, they can take if from the state budget in education (APBN) which accumulates to 20% of the total budget. 4. The commitment of private-owned public transportation in supporting public transportation service is indispensable. The commitment of private sector can take form in providing decent public transportation service and infrastructure. A good company management is expected to improve the quality of service in public transport resulting to gain the public trust thus public tranportation will not be forgotten and will be regarded as trusted transportation mode. REFERENCES Henry, N. 1989: Public Administration and Public Affairs, Eaglewood Clifft, New Jersey : Prentice Hall, Inc Minogue, M (ed) 2003, Regulatory governance in developing countries, University of Manchester, UK, London Nugroho, R., D, 2003, Kebijakan public formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Elex Media Komputindo , Jakarta Parsons, W, 2005, Public Policy, Pengantar Teori Praktek Analisis Kebijakan, Kencana, Jakarta Yunus,H., S, 2005, Struktur Tata Ruang Kota, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Widodo, B, 2013, Kebijakan Perkotaan dan Daerah, UNS- Press Surakarta Harian Surat Kabar Harian Kompas Jakarta Harian Solo Pos Solo 85
86 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" STUDENT SATISFACTION VARIABLES ANALYSIS TOWARDS THE EDUCATION SERVICE (Research in Al Muslim Full Day School (Elementary School) Sidoarjo) 1Dian Arlupi Utami - 2Galih Imam Trijono 1 Public Administration Departemen-Universitas Negeri Surabaya, 2Al Muslim Full Day School Sidoarjo ABSTRACT The implementation of the service quality from an education institute in the services field is by giving the best services for the customer to establish customer satisfaction. Sometimes there are differences between customer expectation and consumer perception toward the quality given by the school. In order to know whether a school has been giving services quality exactly as the customer expectation, therefore an evaluation by the costumer should be done. Student satisfaction can be explained by tangibles, reliability, responsiveness, assurance, andempathy variable around 44.9 %. The rest 55,1% is caused by other variable which is outside the model. There are influences in union of tangibles(X1), reliability(X2), responsiveness(X3), assurance (X4),and empathy(X5 ) toward student satisfaction (Y). There are no significant effects totangibles, responsiveness, assurance, empathyvariable toward student satisfaction. There is an influence of reliability variable which dominantly affects student satisfaction. Keywords: Satisfaction, Quality, Service 87
INTRODUCTION increase of services quality offered is getting a lot of attention from school, whether private or national. This is because the service quality can be used as a tool for achieve the competitive excellence. The implementation of service quality by an educational institute in services field is from giving the best service quality for the customer in order to establish customer satisfaction. Sometimes there are differen- ces between costumer expectation and customer perception toward the quality given by the school. In order to know whether a school has been giving services quality exactly as the customer expectation, therefore an evaluation by the costumer should be done. The A school when marketing "product and service" is always faced question such, " Why the students or the parent student choose a certain school?" The answer is cannot be explained directly from obser- vation only, but it needs a much deeper analysis of customer behavior. This will help the marketing manager (if it is in a common institution) to understand "why" is, and "how" therefore a school can develop, determine the fee, promote, and inform the education program correctly (Hutasoit, 2011: 32). the customer behavior The strategy of customer satisfaction become an influence of customer satis- faction toward customer loyalty and it is possible the customer involved will re- commend for choosing a certain school, the satisfy customer tend to become a loyal customer. Customer satisfaction is influen- ce by two main variables, which are Expectations and Perceived Performance, if the Perceived Performance is more than the Expectations, the customer will be satisfy, and loyalty (Tjiptono, 2000: 41). it will create a customer The formulas which used in this research are: 1. Are responsiveness, tangibles and assurance, ignificantly influence partially toward student satisfaction in Al Muslim Full Day School(Elementary School)? reliability, empathy 2. Are reliability, assurance, empathy responsiveness, tangible and 88 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" the student simultaneously satisfaction in Al Muslim Full Day School(Elementary School)? responsiveness, reliability, tangible and assurance,empathy dominantly student influence satisfaction in Al Muslim Full Day School(Elementary School)? influence 3. Are the THEORETICAL FRAMEWORK 1. EDUCATION Education has a crucial and strategic role in national development. Therefore, is determined to give a lot of attention in education development. Education helps us become more competent and achieve what we left behind from other is on science, it nation, whether technology, or economy. The develop- ment of national is improve along with national history. The reformation of education in Indonesia has been coming in important stage. Nowadays, education becomes a part of human rights, and rights, not only civil requirements for national development. Many ways had been conducted to expand education in Indonesia, such publication and revision of laws, such UU Number 20 Year 2003 about National Education System, UU Number 9 Year 2009 about Education Legal Entity, and account allocation, APBN or APBD around 20 percent.A high-grade education is everyone and every institution expectations. Society and parents are hoping their children get a good education to make them can compete in every chance, whether in work and life. The government hopes that every institution has a good quality, because a good quality school can produce good quality human resource which will increase the success of the development. the government the 2. SERVICE Gibson, and Donnelly said that service is a customer Ivancevich
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" or client activity, or a work which done for other people (Hutasoit, 2011:61). Other definition about service is given by some experts, such the definition of service by Davidow (1988) in Riayadi (2004) which said is something that if it is implemented on a product will increase the value towards the customer. Furthermore, Lovelock (1988) (in Tjiptono, 2000:20) said that a good service needs a good service instructor as well. In this case, the to create important impression an organization can be involved in giving services for everyone involves in the circumstances. that service is how thing that everyone in the main research can be material categorized into three service groups, which are management service group, and service education infrastructure group. 1. Management leadership, school climate. Education service as this in group, Service administration, Group: and 2. Education Service Group: official curriculum fused with institution interesting education curriculum, program, extracurricular activity, teacher professional and social relationship, student, management and of graduates competence. Infrastructure Service Group, a wide school area, fully equipped pool, laboratory, football field, enough parking area, and green and comfortable school environment. It can be shown in diagram 1(Zeithmal et. al, 1990;cited in TjiptonO, 2000) swimming 3. the study behavior, 3.QUALITY SERVICE The concept of quality is relative, because is determined from perspective which is used. The extend explanation of quality is explained by Daviddow &Uttal (1989 : 19) which is cited in Hardiansyah (2011 : 35) is any effort which used to increase satisfaction. A service has a good quality or satisfying the society if requirements and hopes. If the society did not satisfy with a service provided, the service is not in a good quality or not efficient. Because of that reason, quality service is important and always focus on customer satisfaction. quality assessment customer the service fulfills 4.CUSTOMER SATISFACTION Satisfaction is someone feeling after comparing the is a expectation. Satisfaction function from the difference between result which felt and the expectation (Sedarmayanti, 264). The difference between the accepted service and the expected service (satisfaction) should be minimize for the approximate result or more than one, by manage the gap happened in service delivery. The provider should improve the service quality every time and more aggressive to arrange a research about customer satisfaction dissatisfaction. Satisfaction can be explained by assurance, reliability, responsiveness, these empathy and significantly towards student satisfaction in Al Muslim Full Day School (Elementary School)? the results with level 2013: and tangible whether influence partially 89
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Diagram 1. Operation of Management Service Direct Communication Requirements Past Experiences Service Quality Dimension: Expected Services Service Quality which will be accepted: 1. Tangibles 2. Reliability 3. Responsiveness 4. Assurance 5. Emphaty. Expected Services which will be accepted 1. Service < expectation 2. Service = expectation 3. Service > expectation Results of the Research b. Provide attention for every student In order to measure the variable of each part can be categorized in some variable of service quality which divided into are five dimensions, which (Parasuraman et. al.,: 1985) cited inTjiptono (2000: 27-28): c. Communicate well with student. Give grade 1 till 5 for likert scale in both variables. Service quality characteristic grade below: 1. Tangibles, consist of: a. Tools and equipment for sufficient service b. Available (parking Lab.,library internet, etc) of additional area, facility computer c. Neat appearance employee. 2. Reliability, consist of: 1. Totally Agree (SS): five point 2. Agree (S): four point 3. Neutral (N): three point 4. Disagree (TS): two point 5. Totally disagree (STS): one point The measure of the characteristic customer satisfaction used likert scale below: 1. Totally Agree (SS): five point 2. Agree (S): four point 3. Neutral (N): three point 4. Disagree (TS): two point 5. Totally disagree (STS): one point The measure of the characteristic customer satisfaction used likert scale below: a. Service rapidity time accuracy and b. Offered agreement conformity c. Equal service for student 3. Rresponsivenes), consist of: a. Direct in time service b. Teacher and employee 1. Totally Satisfied (SP): five point 2. Satisfied (P): four point 3. Neutral (N): three point 4. Dissatisfied (TP): two point 5. Totally Dissatisfied (STP): one point efficiency to solve problem c. Praising and motivating student. 4. Assurance, consist of: a. Teacher and employee warmth Descriptive statistic is a part of statistic used for analyzing data by describe or draw the data as it is with no intention to make a general conclusion. and polite service b. Trusted and secure c. Teacher and employee reliability and experiences. 5. Empathy, consist of: Validity Test is a measure to show the validity scale or the instrument truth by comparing the rcount with rtable. The results are in the table below: a. Fast and responsive to solve student problem 90
Table 1. Validity Test Variabel Item r-count r-tabel Validity Tangibles (X1) Reliability (X2) Responsiveness(X3 ) Assurance (X4) Empathy(X5) Student Satisfaction (Y) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 0,833 0,857 0,684 0,841 0,864 0,808 0,852 0,851 0,818 0,708 0,826 0,758 0,877 0,910 0,924 0,781 0,715 0,786 0,742 0,745 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Source: Data Primer Diolah, 2013 From the table above, the r- count> r-table can be said that all data or every point of questioner question about service student satisfaction is valid. quality towards that an instrument can be trusted to measure the the accuracy between questions research instrument. The result of the calculation gain from SPSS program below: table such Reliability test shows in in 2 Table 2. Reliability Test Variabel -hit Sign -limit Reliability Tangibles (X1) Reliability (X2) Responsiveness (X3) Assurance (X4) Empathy(X5) Student Satisfaction (Y) 0,701 0,764 0,790 0,639 0,885 0,807 > > > > > > 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Source: Data Primer Diolah 2013 91
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" From the results on table 4.2 above, it can be concluded that the data which used are reliable. Therefore from validity and reliability test, all of the data are valid and reliable. Double linier regression equation should fulfill classic assumption element: 1. Multi collinearity Test Statistic identification whether there is multicolinier indication or not (relation betweenfree variable) can be done by looking at Variance Inflation Factor (VIF) value not more than 10 andTolerancevaue not more than 0,1. Table 3. Variance Inflation Factor Coefficientsa Model 1 (Constant) TANGIBLE (X1) RELIABILITY (X2) RESPONSIV (X3) ASSURANCE (X4) EMPATHY (X5) Collinearity Statistics VIF Tolerance .506 .314 .231 .409 .315 1.975 3.186 4.337 2.445 3.177 a. Dependent Variable: Y Therefore all the free variable lesser than 10, meaning all the free variable in this research are not having multicollinear indiction. sample using total, fromAlihusin. (2000 : 52): a. Durbin Watson value<1,08 : There is determinate an autocorrelation b. Durbin Watson value1,08 s.d 1,66 : 2. Autocorrelation Test No conclusion In order to test the researched variables, is autocorrelation or not, it can be test by position determining test, count with help from dl table and du, also k (independentvariable total) value and whether there c. Durbin Watson value1,66 s.d 2,34 : There is no autocorrelation d. Durbin Watson value2,34 s.d 2,92 : No conclusion e. Durbin Watson value>2,92 : There is an autocorrelation Tabel 4. Autocorrelation Test Results Model Summaryb Model 1 a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3 b. Dependent Variable: Y Durbin-Watson 1.552 92
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" From the result of SPSS test, it can be seen that Durbin Watson value around 1,552 and in between 1,08 till 1,66 meaning that the data have no conclusion. this value is 3. HeteroscedasticTest In linier regression, recidual value free has variable.Heteroskesdastisitas examine the residual variance difference of an observation period to other observation no relation with period, or the image of the relationship predicted value which between bystdentized delete residualof that value (Nugroho,2005). Prediction method whether there is heteroscedastic on the model can be seen in the Scatter plot diagram. the diagram, points spreading above and under 0, is not in patterned. Therefore in this research, there is no heteroscedastic, which can be seen in picture 1. In Picture1. Heteroscedastic Test . Multiple Regression Analysis Regression analysis used to analyze is there any influence from quality service towards student satisfaction and also another influence which more dominance from the quality service. to regression analysis between dependence variable (student According satisfaction) with independence variable (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy) toward SPPS program which already done that can see on the table below: 93
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Table5. Regression Analysis Coefficients a Model 1 (Constant) TANGIBLE (X1) RELIABILITY (X2) RESPONSIV (X3) ASSURANCE (X4) EMPATHY (X5) a. Dependent Variable: Y Un standardized Coefficients B 2.557 .004 .263 Std. Error .318 .094 .088 .080 .013 .097 .098 .022 .085 Standardized Coefficients Beta .005 .489 .158 .019 .043 T 8.030 .038 2.973 .821 .129 .263 Sig. .000 .970 .004 .414 .898 .794 Collinearity Statistics Tolerance VIF .506 1.975 .314 3.186 .231 4.337 .409 2.445 .315 3.177 Resource: Processed Data Primer, 2013 According to the table above obtain regression equation in the following: Y = 2.557 + 0.004 (X1) + 0.263 (X2) + 0.080 (X3) + 0.013 (X4) + 0.022(X5). In which Table6. Explanation of Multiple Regression Calculation = 2.557 1= 0.004, 2= 0.263, 3 = 0.080, 4 = 0.013, 5 = 0.022, It means if tangibles (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4) and empathy (X5) equal zero, so the calculation of the student satisfaction are 2.557points. Regression coefficient tangibles is 0.004, explain that in every 1 tangibles (X1) point increasing, so will increase the student satisfaction so (Y) around 0.004 points. With the assumption of reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5) are constant. Regression coefficient reliability is 0.263, explain that every 1 reliability (X2) point increasing, so will increase the student satisfaction around 0.263 points. With the assumption tangibles(X1), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5) are constant. Regression coefficient responsiveness is 0.080, explain that in every 1 responsiveness (X3) point increasing, so will increase the student satisfaction around 0.080 points. With the assumption tangibles (X1), reliability (X2), assurance (X4), and empathy (X5) constant. Regression coefficient is 0.013, explain that every 1 assurance (X4) point increasing, so will increase the student satisfaction around 0.013 points. With the assumption tangibles(X1), reliability (X2), responsiveness (X3), and empathy (X5) constant. Regression coefficient empathy is 0.022, explain that every 1 empathy (X5) point increasing, so will make the student satisfaction 0.022 points. with the assumption tangibles(X1), reliability (X2), responsiveness (X3), and assurance (X4) constant. 94
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Regression Coefficient Testing with R2 The percentage amount of all independent variable can be explained toward the percentage amount of dependent variable can be acknowledge the amount of Determination from coefficient (R2). The calculating result using SPPS program can see on table 4.4 obtain the amount of determination coefficient (R2/R square) is 0,449. This that44,4% of student case explain satisfaction can explain with tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy variables. Another 55,1% caused of another variables which is not include in model. Table 6. Regression coefficient testing with R2 test Model Summary b Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Model 1 a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3 b. Dependent Variable: Y Resource: Processed Data Primer, 2012 R R Square .670a .449 .406 .26904 Durbin-Watson 1.552 Regression Coefficient Testing with F Test The purpose of this simultaneous testing is to know whether tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy variables are can influence the student satisfaction variable. The simultaneous testing is done with comparing amount between Fcount with Ftable are: - If the price of Fcount > Ftable will reject Ho, on the contrary If the price of Fcount < Ftable will accept Ho. Table7. The Result of Regression Coefficient Testing with F test (simultaneous) Model Sum of Squares ANOVA b df Sig. 1 Regression 3.831 5 Mean Square .766 F 10.585 .000a Residual 4.705 65 .072 Total 8.535 70 a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3 b. Dependent Variable: Y Source: Processed Data Primer, 2012 The calculated result using SPSS can be seen on the table 4.5 with the amount of Fcount is 10.585 whereas the percentage of Ftable will be used significant standard 5% with df1 = (amount of variable-1) = 5, df2 = n - k - 1 = 71 - 5 - 1 = 65, with the result that Ftable is 2.356. 95
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Picture2. The Curve of determining area acceptance F Testing Acceptance area Ho Acceptance area Ho Ftabel 2.356 Fhitung 10.585 Thus, Fcount: 10.585 > Ftable: 2,356. In conclusion, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy variables all together can influence the student satisfaction. Regression Coefficient testing with T Test a. Regression Coefficient test for β1 (tangibles) The testing for β1 percentage have perception that the significant or not of the influence of quality service toward the student satisfaction. The hypothesis formula Ho: β1 = 0, Ho: β1 ≠ 0, with testing criteria: tcount> ttable, Ho rejected, on the contrary tcount< ttable, Ho accepted. From the result got tcount around 0.038. percentage of Whereas the percentage of ttable with confidence level 95% and df (n-k) = 65, around 1,997. the analysis Picture3. The Normal Curve of area determining acceptance of coefficient β1 (tangibles) Rejection Area Ho Rejection Area Ho Acceptance Area Ho Ttable -1.997 < tcount - 0.038 tcount 0.038 < ttable 1.997 In conclusion, tcount percentage is 0.038 < ttable 1.997. From the result the decision that can be applied is to accept Ho and reject Ha, so the quality service tangibles would never influence the student satisfaction. toward testing student satisfaction. The hypothesis formula is Ho : β2 = 0, Ho : β2 ≠ 0, with the ttable, Ho rejected, on the contrary tcount< ttable, Ho accepted. the percentage of tcount around 2.973, whereas the percentage if ttable with confidence level 95% and df (n - k) = 65, around 1,997. reliability influence testing criteria: tcount> From the testing Regression Coefficient Test for β2 (reliability) The for β2 percentage has perception that the significant or not testing 96
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Picture4. The Normal Curve of area determining acceptance of coefficient β2 (reliability) Rejection area Ho Acceptance area Ho Rejection area Ho tcount 2.973 < - ttable 1,997 ttable 1,997 < tcount 2.973 In conclusion, the percentage of tcount is 2.973 > ttable 1,997. From the testing result, the decision that can be applied is to reject Ho and accept Ha, so the reliability quality service influence the student satisfaction, which means that if the reliability is increase, the student satisfaction will also increase. Regression Coefficient Test for β3 (responsiveness) The testing toward β2 percentage can have perception that the significant of not testing toward the influence of responsiveness student satisfaction. The hypothesis formula is Ho: β3 = 0, Ho : β3 ≠ 0, with testing criteria: tcount> ttable, Ho rejected, on the contrary tcount< ttable, Ho accepted. From the analysis result got the percentage of tcount the around 0.821, whereas percentage of ttable with confidence level 95% and df (n - k) = 65, around 1,997. toward Picture5. The Normal Curve of area determining acceptance of coefficient β3 (responsiveness) Rejection Area Ho Acceptance Area Ho Rejection Area Ho thitung 1.997 < - ttabel 0.821 ttabel 0.821 < thitung 1.997 In conclusion, tcount percentage is 0.021 < ttable 1.997. From the result the decision that can be applied is to accept Ho and reject Ha, so the responsiveness quality service would never influence the student satisfaction. The hypothesis formula is Ho : β3 = 0, Ho : β3 ≠ 0, with testing criteria: tcount> ttable, Ho rejected, on the contrary tcount< ttable, Ho accepted. From the analysis result got the percentage of tcount around 0.129, whereas the percentage of ttable with confidence level 95% and df (n - k) = 65, around 1,997. Regression Coefficient Test for β4 (assurance) The testing toward β4 percentage can have perception that the significant of not testing toward the influence of assurance toward student satisfaction. 97
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Picture6. The Normal Curve of area determining acceptance of coefficient β3 (assurance) Rejection area Ho Rejection area Ho thitung -1.997 < ttabel -0.129 ttabel 0.129 < thitung 1.997 In conclusion, tcount percentage is 0.129 < ttable 1.997. From the result the decision that can be applied is to accept Ho and reject Ha, so the assurance quality service would never influence the student satisfaction. Regression Coefficient Test for β5 (empathy) of not testing toward the influence of empathy toward student satisfaction. The hypothesis formula is Ho : β3 = 0, Ho : β3 ≠ 0, with testing criteria: tcount> ttable, Ho rejected, on the contrary tcount< ttable, Ho accepted. From the analysis result got the percentage of tcount around 0.263, whereas the percentage of ttable with confidence level 95% and df (n - k) = 65, around 1,997. The testing toward β4 percentage can have perception that the significant Picture7. The Normal Curve of area determining acceptance of coefficient β5 (empathy) Rejection area Ho Rejection Area Ho thitung -1.997 < ttabel -0.263 ttabel 0.263 < thitung 1.997 In conclusion, tcount percentage is 0.263 < ttable 1.997. From the result the decision that can be applied is to accept Ho and reject Ha, so the empathy quality service would never the student satisfaction. influence From all of the testing toward regression coefficient obtain a definition influence that quality service have toward student satisfaction and the reliability quality service is have more student dominant satisfaction around 2,937 compare with influence toward the others quality service such as: tangibles 0,038; responsiveness 0,821 ; assurance 0,129 and empathy 0,263; in conclusion is student can rate from the free variable in which be analyzed that the reliability is given can be felt. This case also makes a point that the second is not hypothesis of acceptable. Conclusions From all the data analysis and the discussion can be concluded as the following: this research 98
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Student be satisfaction explained by tangibles, reliability, and responsiveness, assurance, empathy variables around 44.9 %. The rest 55,1% is caused by another variables in which does not include in model. can 2. There significant simultaneously influence of tangibles(X1), reliability(X2), assurance responsiveness(X3), (X4), and empathy (X5) toward student satisfaction (Y). are 3. There are not significant influences responsiveness, variables of assurance, toward student satisfaction. tangibles, empathy 4. There is influence of reliability take influence which dominant effect toward student satisfaction. Suggestions 1. The great service influence toward student study satisfaction of SMP Al Muslim Full Day School, be a reference of school management in order student the consumer of expectation as educational service. As the result of the analysis in which show that reliability variable the main dominant factor that influence the student satisfaction. Furthermore, school management should be give more attention in giving service the toward student according promises offer and not give any differences in student service and eligible to solve the problem in accurate and quick manner. 4. There is influence of reliability take influence which dominant effect toward student satisfaction. Suggestions 1. The great service influence toward student study satisfaction of SMP Al Muslim Full Day School, be a reference of school management in order student the consumer of expectation as educational service. As the result of the analysis in which show that reliability variable the main dominant factor that influence the student satisfaction. Furthermore, school management should be give more attention in giving service the toward student according promises offer and not give any differences in student service and eligible to solve the problem in accurate and quick manner. to the is to 2. The minor dominant supportive variable of satisfaction student variable also need to be notice are the following: a. Tangible, SD Al Muslim Full Day School should be give more attention toward equipment and supplies the education so that the student satisfaction in getting service will still remain. SD Al Muslim Full Day school should be renewing the facilities so it will support that never be outdated, this case also can make the satisfaction of the student in getting service. The role of the teachers employees of SD Al Muslim Full Day School in terms of dressed should be in polite ways because it also gets attention from student in getting service. b. Responsiveness, responsiveness and efficiency of Teachers and employees in order of giving services should be directly when the problems occur and should right be treatment. In every problem, the teacher role is to give advide and support toward student so that the student can feel the service. c. Assurance, and solved with the and politeness of the teachers SMP Al Muslim Full Day School should be maintain. 5S culture (senyum salam sapa dan salim) should be school policy. The and security of guarantee in PBM process calmness should be maintain, so the student can get the satisfaction in PBM. hospitality d. Empathy, good communication between teachers and employees with students in one great way out to confront the student's complain. and employees make every effort in order to pay attention in student business with communication way so that can know and understand the student's needs. 3. Another variable also influence the student satisfaction, then need active role from a whole school component in order to improve the quality of Therefore, service. educational educational institutions or schools can determine the right policy action for improvement of student quality and learners and users of educational service. Teachers the 99
REFERENCES in Indonesia Literature Ali, Muhammmad. 2009. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional. Bandung :PT.Imperial Bhakti Utama. Hardiansyah.2011. Kualitas Pelayanan Publik.Jogjakarta : Gava Media Hasan, Iqbal.2002. Pokok-Pokok Materi dan Metodologi Penelitian : Ghalia Aplikasinya. Jakarta Indonesia. Hutabarat, M.Melly. 2006. Pengaruh Kulaitas Pelayanan Siswa terhadap Sebagai Jasa Pendidikan. Tesis.Universitas Sumatera Utara. Kepuasan Pengguna Sry. Hutasoit,C.S.2011. Pelayanan Publik. Teori dan Aplikasi. Jakarta : Magna Script Publishing. Narbuko, Cholid.2003. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT.Bumi Aksara. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Hadari.2003. Priyanto, Duwi.2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta : CV. Andi Offset. Riduwan.2010. Dasar-Dasar Statistika. Bandung : Alfabeta. Sarwono, Jonathan.2006. Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS. Yogyakarta : Penerbit Andi. 2013. Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik.Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan.Bandung : Reflika Aditama Sunyoto, Danang. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Yogyakarta : CAPS Tjiptono, Quality,&Satisfaction. Yogyakarta Andi Offset. _____________.2005. Quality,&Satisfaction. Yogyakarta Andi Offset. _____________.2011. Quality,&Satisfaction. Yogyakarta Andi Offset. Fandy. 2000. Service. : Service. : Service. : 100 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PINGGIRAN BERBASIS LIFE SKILLS MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL SEBAGAI PENGUATAN STABILITAS NASIONAL Endang Sri K. Departemen Sosial Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Endangwbs12@yahoo.co.id ABSTRAK Perkembangan dunia yang ditandai dengan berbagai kemajuan pada segenap aspek kehidupan umat manusia, menuntut kreatifitas, kapabilitas dan integritas masyarakat agar memiliki daya saing optimal dalam memenangkan persaingan serta memanfaatkan peluang dan sekaligus menangkal dampak negatifnya. Ketika negara- negara di dunia ini termasuk Indonesia menghadapi eskalasi perubahan yang cukup signifikan akan menyentuh seluruh lapisan warga masyarakatnya. Masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan dalam berbagai hal, akan menjadi masyarakat yang terpinggirkan/ termarginalisasi. Mempersiapkan suatu masyarakat yang mampu bersaing merupakan salah satu tugas pemerintah melalui berbagai program kebijakannya. Pemerintah dengan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dituntut bekerja keras, berkreasi dan berinovasi menginspirasi masyarakat dengan mengemas berbagai program yang berorientasi pada pengembangan SDM sebagai kunci utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat, agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.Salah satu pendekatan cukup efektif saat ini dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat masyarakat pinggiran yang mayoritas warga miskin adalah melalui pendidikan non formal. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap kaum miskin.Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba, melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Kondisi masyarakat yang tahan terhadap perubahan situasi dengan berbagai permasalahan yang menyertainya merupakan indikasi masyarakat yang memiliki kecakapan hidup (life skills). Kecakapan hidup (life skill) adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Depdiknas, 2003). Daya tahan masyarakat dalam menghadapi perubahan situasi kehidupan yang begitu pesat di suatu negara akan menguatkan stabilitas negara tersebut. Stabilitas nasional merupakan situasi kondusif di bidang sosial budaya, politik, pemerintahan, keamanan, perekonomian, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik, rakyat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan secara optimal. Stabilitas nasional yang dinamis dan mantap menjadi basis ketahanan nasional yang tangguh. Kata Kunci: pemberdayaan, masyarakat pinggiran, pendidikan non formal, stabilitas nasional. 101
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" THE MARGINALS SOCIETYEMPOWERING STRATEGY BASISED LIFE SKILLS THROUGH NON FORMAL EDUCATION AS THE NATIONAL STABILITY REINFORCEMENT Endang Sri K. Departement of Social Science. Military Academy, Magelang, Central of Java, Indonesia Endangwbs12@yahoo.co.id The world development marked with various advncements in all aspects of human life demands creativity, capability, and people integration so that they have both optimal competition power to win the competition and to use the chances to shield the negative impacts. When countries in this world includes Indonesia are facing the significant change escalation that touch the whole layer of society. Society that doesn't have empowerment in many things will make them marginalized. Preparing society that are able to compete is one of government tasks through its various policies. Government with its potency and power resource is demanded to work hard, to be creative and innovtive that inspire people by packaging various programs that orient to human resourse development as the main key in determining a nation advancement. The society empowering program implementation is led to empower the local people in order that they increase their sustainably and independent economy social condition and its environment. One of the effective approach to increase the life quality and to raise the dignity of the marginals in which majority is the poor is through the non formal education. This concept becomes very important because it gives positive perspective to the poor. Poor people aren't considered as the all-round but as people who have various abilities mobilized for their life improvement. The society condition which is endure against the change of situation with various problems is the indication of people who have life skills. Life skills isability owned by someone who is brave to face the life's problems commonly without feeling pushed down. They are proactive and creative to seek and find out the solution so that they are able to overcome them all ( Depdiknas 2001 ). The people resistance to face the change of densed life situation in a country will sterngthen their nation stability. National stability is the condusive situation in culture social, politic , government , security , economy , trade and the other sections therefore government can work well , people can do their activities well and the government programs can be done optimally. A dynamic national stability becomes basic of the steady national defence. Key words :empowering, the marginals society, non formal education, national stability. 102
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Pendahuluan Dinamika globalisasi membawa perubahan peradaban masyarakat dunia termasuk Indonesia.Globalisasi telah merambah di semua sektor kehidupan bangsa Indonesia, yang berdampak terhadap perubahan pola berfikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Globalisasi mengantarkan pada perubahan positif maupun negatif bagi masyarakat suatu negara. Dampak negatif yang sangat dirasakan oleh masyarakat yang semakin kurang beruntung dalam menikmati perkembangan global adalah tersisihkannya komunitas masyarakat tersebut dari kehidupan modern. Masyarakat yang menurut struktur terklasifikasi pada kelas bawah danmiskin secara ekonomi maupun sosial menjadi semakin terpinggirkan dan terpuruk, bahkan sulit untuk keluar dari struktur kemiskinan. Masyarakat miskin akan menyingkir dari kehidupan modern perkotaan dan tinggal di pinggiran kota atau di sela-sela gedung megah, sebagaimana ditegaskan oleh pandangan umum bahwa masyarakat pinggiran, keberadaannya tertutup dengan berbagai gedung tinggi, diantara deretan mobil mewah dan berbagai kemegahan kota. Keberadaan masyarakat miskin yang tidak memiliki akses secara layak sebagai warga bangsa bisa menjadi hambatan besar bagi pembangunan suatu negara dan dapat menggoncang stabilitas nasional. Pada hakekatnya kemiskinan masyarakat merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, akan tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimiliki, serta bersikap dan tingkah laku pasrah menerima keadaan yang seakan-akan tidak bisa diubah. Hal ini tercermin di dalam lagi oleh lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, ditambah keterbatasan modal yang dimiliki, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunanParsudi Suparlan 2002). Karakteristik kemiskinan pada masyarakat pinggiran dapat menjadi salah satu hambatan pembangunan dan sekaligus pendorong bagi ketidakstabilan kondisi bangsa, yang memerlukan kebijakan secara cerdas, inovatif dan efektif agar memberi terobosan dalam penyelesaian masalahkemiskinan dalam kehidupan masyarakat pinggiran. Solusi cerdas dan tepat sasaran sangat dibutuhkan agar penyelesaian masalah kemiskinan dapat dituntaskan atau diminimalisir secara signifikan. Mempersiapkan masyarakat yang mampu bersaing merupakan salah satu tugas pemerintah melalui berbagai program kebijakannya. Pemerintah dengan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dituntut bekerja keras, berkreasi dan berinovasi menginspirasi masyarakat dengan mengemas berbagai program yang berorientasi pada pengembangan SDM sebagai kunci utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa.Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat, agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan cukup efektif saat ini dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat masyarakat pinggiran yang mayoritas warga miskin adalah melalui pendidikan non formal berbasis life skills. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap kaum miskin (BPS&Depsos; 2002).Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba tak mampu, melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Kondisi masyarakat yang tahan terhadap perubahan situasi dengan berbagai permasalahan yang menyertainya merupakan indikasi masyarakat yang memiliki kecakapan hidup (life skills). Kecakapan hidup (life skills) adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan 103
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Depdiknas, 2002).Terbangunnya daya tahan masyarakat dalam menghadapi perubahan situasi kehidupan yang begitu pesat di suatu negaraakan menguatkan stabilitas negara tersebut. Perubahan Sosial Masyarakat Pinggiran Dalam Perkembangan Global Cepatnya perkembangan global sangatberpengaruh pada kecepatan perubahan sosial budaya di masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sejak proses globalisasi mulai berlangsung, kondisi kehidupan di hampir semua negara terkesan meningkat, apalagi jika diukur dengan indikator-indikator lebih luas. Namun, kadang peningkatan itu hanya ada di sebagian negara tertentu yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan secara tepat dan cerdas melalui pemberdayaaan potensi yang dimiliki serta memiliki bargaining power terhadap negara-negara lain di dunia. Negara-negara maju dan kuat memang akan meraih keuntungan dengan globalisasi, akan tetapi tidak bagi negara-negara berkembang dan miskin. Sementara negara-negara kaya memiliki kemampuan untuk menahan risiko negatif, namun negara-negara berkembang dan miskin menanggung segala risiko dan konsekuensi dari bergulirnya globalisasi tersebut. Kita memang tidak seharusnya antiglobalisasi, tetapi kita juga perlu waspada terhadap akibat globalisasi dalamproses pemiskinan. Globalisasi mungkin tidak terlalu memiliki ekses pada kemiskinan, apabila pemerintah memiliki komitmen dan kemampuan dalam pengetahuan dan meterial untuk melindungi masyarakatnya. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yakni; kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin cultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya( Suharto, Edi;1997). Pemerintah memiliki tanggung-jawab untuk mengantisipasi perubahan sosial ekonomi pada masyarakat pinggiran terhadap dampak perkembangan global agar mereka tetap dapat bertahan dan memiliki kesempatan menikmati modernisasi secara layak.Pengertian masyarakat pinggiran adalah masyarakat yang tinggalnya di daerah- daerah pinggiran kota yang kehidupannya selalu diwarnai dengan kegelisahan dan kemiskinan dan mencari nafkahnya dengan cara menjadi pemulung atau pekerjaan intelektual dan finansial (Syafrudin; lainnya yang 2009).Masyarakat pinggiran adalah masyarakat yang hidup dalam keterbatasan akan kebutuhan pokok dan kemampuan akan pengembangan diri serta minimnya akses untuk keluar dari keterhimpitan kondisi. Ketika kondisi masyarakat pinggiran dengan ketidakberdayaannya semakin tertekan maka secara naluri individu maupun kelompok akan berusaha melakukan perlawanan untuk menetralkan kondisi dan mencapai posisi seimbang. Proses inilah yang kemudian mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. tanpa menggunakan modal sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti sepanjang masa, sedangkan perubahan tersebut merupakan sesuatu yang konstan sepanjang sejarah hidup manusia. Perubahan terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru yang berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya.Perubahan sosial yang terjadi Perubahan 104
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" mencakup perubahan dalam nilai - nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya (Djazifah, 2012). Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial yakni; 1) faktor internal (sosigenik) artinya masyarakat itu sendiri yang merupakan sumber perubahan sosial, masyarakat di sini dapat bersifat kolektif maupun individual, faktor internal ini dibedakan lagi menjadi faktor internal manifest dan latent, artinya yang disengaja (intended) dan tidak disengaja (unintended). 2) Faktor eksternal faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat diluar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, misal kependudukan, perubahan lingkungan, penjajahan atau agama (Salim, Agus; 2002). Manusia memiliki peran sangat penting untuk melakukan perubahan nasib kehidupannya. Pernyataan ini sepaham dengan uraian yang menjelaskan bahwa perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan akal-budinya (Djazifah, 2012). Lebih jauh lagi tentang perubahan sosial Parsons dalam Teori Fungsional menginginkan agar dalam perubahan sosial selalu terjaga keseimbangan, antara lain dengan jalan mengeliminasi berbagai sumber konflik. Parsons dalam mendasarkan pandangannya pada konsep stabilitas atau ekuilibirium yang dianggap ciri utama suatu system, bahwa perubahan sosial terletak pada perubahan unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat atau stabilitas masyarakat(Poerwanto Hadi, 1993). Berkenaan dengan tanggungjawab pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pinggiran, pemerintah tidak akan dapat berjalan sendiri apabila tidak didukung secara baik dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat pinggiran dengan segala keterbatasannya membutuhkan keberpihakan dari semua lapisan dan kalangan masyarakat untuk bisa keluar dari belenggu kemiskinan.Untuk itu solidaritas sosial baik secara mekanik maupun organik diharapkan mampu menjaga keterjalinan hubungan yang membantu terangkatnya problematika kemiskinan di kalangan masyarakat pinggiran. Program pemerintah sebagai pengelola negara akan terimplementasi dengan baik apabila didukung semua pihak dari masyarakat secara luas. Partisipasi rakyat merupakan salah satu prinsip umum pembangunan dalam tatanan politik demokrasi baru di Indonesia.Gagasan dari partisipasi rakyat juga ditekankan dalam UU No. 22 tentang Otonomi Daerah, sebagai salah satu prinsip pedoman untuk Otonomi Daerah.Salah satu argumen utama dalam mendukung gagasan dari partisipasi rakyat ini adalah penghargaan bahwa rakyat dapat lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Manifestasi yang paling tampak dari partisipasi rakyat dalam pemerintahan daerah dewasa ini adalah terbentuk dan giatnya LSM-LSM, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dari Berbagai Perguruan Tinggi (LPM- Perguruan Tinggi) dan Asosiasi-Asosiasi dalam Lingkup Dunia Usaha yang ada. 105
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran Berbasis Life Skills Masyarakat pinggiran seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan tekanan eksternal dari lingkungannya.Oscar Lewis (1959) mengindektikkan masyarakat pinggiran dengan kemiskinan yang bukan semata-mata kekurangan dalam ukuran ekonomi, tetapi juga melibatkan kekurangan dalam ukuran kebudayaan dan kejiwaan(Djazifah, 2012). Di mana di dalamnya terkandung proses pewarisan corak kebudayaan dari generasi yang tua ke generasi berikutnyayang disebut sebagai budaya kemiskinan. Pengertian di atas menjelaskan adanya beberapa karakteristik masyarakat pinggiran yaitu: keterbatasan ekonomi dan pengembangan diri dan hilangnya atau minimnya akses terhadap kebijakan untuk membela kepentingan mereka sehingga dibutuhkan keberpihakan dari pihak yang berwenang dalam hal ini negara yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 berkewajiban mensejahterakan rakyat untuk mengentaskan dan mengangkat mereka dari keterpurukan dan keterhimpitan ekonomi. Di sini dapat dikemukakan bahwa selain faktor tipisnya nilai kemanusiaan, nilai ekonomi mengemuka dan mengorbankan nilai kemanusiaan. Nilai tawar dalam dunia sosial terkait dengan posisi dan kemampuan untuk memperolehapa yang diinginkan dengan sesuatu yang dimiliki untuk meraih yang diinginkannya. internal dari dalam dirinya maupun telah diuraikan sebelumnya bahwa masyarakat pinggiran memerlukan perhatian lebih dari pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kepedulian dan keberdayaan yang lebih baik. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat.Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin.Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka.Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya.Wujud perhatian pemerintah dan masyarakat tindakan pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat papan atas merupakan kehidupan masyarakat pinggiran untuk dapat terhindar dari dari gilasan globalisasi dan dapat menikmati perkembangan kehidupan dengan meningkatnya taraf kesejahteraan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social. Perubahan sosial yang diharapkan yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2002). Pemberdayaan masyarakat sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Sebagaimana 106
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat ( beneficiaries) atau obyek saja. Pemberdayaan pada konteks ini meliputi pemberdayaan moril dan materiil agar masyarakat pinggiran memiliki kecakapan hidup (life skill) yang cukup baik untuk menghadapi dapat bertahan dan mengenyam kehidupan layak dalam cepatnya perubahan kehidupan yang penuh dengan kompetisi.Kecakapan hidup (life skill)adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Tim BBE Depdiknas,2002:9).Kecakapan yang berhubungan dengan penghidupan merupakan kecakapan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Artinya, bagaimana ia memilih jalan hidupnya, profesi dan karier yang dijalani dan ditekuni sepanjang hayatnya. Kecakapan yang dimaksudkan meliputi kecakapan dan keterampilan manual atau motorik, mekanistik, keterampilan berpikir dan berlogika. Kecakapan jenis ini amat memegang peranan penting dalam hidup seseorang, yang secara holistik terintegrasi.Kecakapan hidup mencakup tiga komponen agar masyarakat memiliki kepercayaan diri dan mampu untuk menghadapi perubahan kehidupan.Pertama, kecakapan hidup yang berhubungan dengan hidup yaitu kecakapan yang dibutuhkan agar seseorang dapat tetap bertahan hidup dan berkembang secara layak, memenuhi syarat kesehatan, kemanusiaan, kesusilaan dan kehormatan.Untuk tetap bertahan hidup, terlebih untuk berkembang, seseorang tentu harus kreatif dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul ke permukaan dengan segenap kemampuan dan keahliannya. Apabila seseorang terbiasa menghadapi tantangan dalam memecahkan persoalan hidup, sekecil apapun, maka ia tentu akan mempunyai pengalaman dalam mengatasi persoalan. ia akan dapat Sehingga suatu saat memecahkannya karena telah terlatih, terbiasa dan ahli. Kedua, kecakapan hidup yang berhubungan dengan kehidupan. Kecakapan ini adalah kecakapan dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial dan lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Seseorang memerlukan nuansa yang nyaman, sarana dan prasarana yang memadai bagi kelangsungan hidupnya, juga butuh bersosialisasi menurut aturan, tatacara, etika dan estetika yang berlaku dalam lingkungan dimana ia hidup. Seseorang juga harus berinteraksi secara harmonis dan seimbang baik secara horizontal dan secara vertikal.Kedua hubungan tersebut memerlukan berbagai kecakapan yang harus dikuasai oleh seseorang agar tercipta kedamaian, ketenangan, kedisiplinan dan ketentraman hidup. Ketiga, kecakapan yang berhubungan dengan penghidupan. Kecakapan ini adalah kecakapan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Artinya, bagaimana ia memilih jalan hidupnya, profesi dan karier yang dijalani dan ditekuni sepanjang hayatnya. Kecakapan ini meliputi kecakapan dan keterampilan manual atau motorik, mekanistik, keterampilan berpikir dan berlogika (Hartono, Djoko, 2012). ia menghadapi persoalan yang sejenis, Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh siapapun baik perorangan ataupun melalui lembaga pemerintah atau non pemerintah. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar lebih efektif dan tidak hanya semata pembangunan fisik tetapi juga dalam bentuk pengembangan potensi berbasis 107
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pembangunan karakter masyarakat dimaksudkan untuk pengembangan potensi diri dari subyek program yaitu masyarakat setempat agar lebih mandiri. Pendidikan Non Formal Berbasis Life Skill Bagi Masyarakat Pinggiran Pendidikan non formal merupakan pelengkap pendidikan formal bagi yang memperoleh kesempatan untuk menempuhnya, akan tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal, menjadi bekal yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan. Pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai- nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan efektif (Soelaman Joesoef; 2004). Pendidikan non formal sebagai pendidikan berbasis masyarakat (communihy- based education) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup.Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu pemberdayaan masyarakat pinggiran agar dapat mempertahankan eksistensinya serta tidak merasa tertekan dengan keberadaannya di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan modern, dapat diantisipasi dengan penguatan lahir dan batin melalui pendidikan non formal berbasis life skill. Life Skill Education (pendidikan kecakapan hidup) menurut WHO adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif (Zulkarnain, 2016). Artinya bahwa pendidikan ini membangun kecakapan yang diperlukan untuk hidup dalam kehidupan dan penghidupan. Hakekat pendidikan kecakapan hidup adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan pembelajar dapat hidup mandiri, memberi kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap agar dapat bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan usaha dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki guna menambah kualitas kesejahteraannya. Upaya penumbuhan kecakapan hidup dalam pendidikan pada jenis, jenjang dan satuan pendidikan atau pelatihan yang disesuaikan dengan tujuan pendidikannya dapat diselenggarakan dengan pola broad based education (BBE). Dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup didasarkan atas prinsip Empat Pilar Pendidikan, yaitu "learning to know" (belajar untuk memperoleh pengetahuan yang diikuti oleh "learning to learn" yaitu belajar untuk tahu cara belajar). "learning to do" (belajar untuk dapat berbuat/ melakukan pekerjaan), "learning to be" (belajar agar dapat menjadi orang yang berguna sesuai dengan bakat, minat dan potensi diri) dan "learning to live together" (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain). Learning To Know (Cognitive Abilities) meliputi: ketrampilan memecahkan (critical masalah thinking).Learning To Be (Personal abilities), meliputi : keterampilan meningkatkan pusat kontrol internal; ketrampilan mengelola perasaan; ketrampilan mengelola stress. Learning To Live Together (Interpersonal abilities) meliputi: keterampilan komunikasi interpersonal; ketrampilan negosiasi dan menolak; ketrampilan berempati; kerjasama dan kerja kelompok; dan ketrampilan advokasi (Tilaar, H.A.R, 2012). dan membuat keputusan; ketrampilan berfikir kritis 108
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Sementara itu Tim Broad-Based Education (2002) yang dikutip oleh Slamet (2002: 1) menafsirkan kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara pro-aktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup (life skill) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri (Depdiknas, 2003: 59). Life skills (kecakapan hidup) menunjuk pada berbagai ragam kemampuan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di dalam masyarakat.Life skills merupakan kemampuan sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan berpikir yang kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan membangun kerjasama, melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja (Depdiknas, 2003). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan life skills education (pendidikan berorientasi kecakapan hidup) merupakan suatu penajaman dari konsep pendidikan dan pembelajaran secara terarah kepada upaya pembekalan (seseorang) atau peserta didik melalui proses pembekalan kecakapan hidup, baik secara umum maupun khusus sehingga mereka mampu menghadapi tugas, masalah dan tuntutan perkembangannya di masyarakat. Konsep dasar pendidikan berorientasi kecakapan hidup (PBKH) merupakan pendidikan berlangsung pada setiap saat dan di setiap tempat. Setiap orang mengalami proses pendidikan melalui yang dijumpai dan dikerjakannya. Pendidikan merupakan suatu sistem, yaitu sistematisasi dari proses perolehan pengalaman sehingga menjadi pengetahuan (Sutrisno, 2016). Pengertian kecakapan hidup di sini, tidak semata-mata berarti memiliki ia harus memiliki kompetensi dasar kemampuan pendukungnya, seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim atau kelompok, terus belajar di tempat bekerja, mempergunakan teknologi, dan lain sebagainya, yang dapat dipahami sebagai usaha untuk membantu dan membimbing aktualisasi potensi peserta didik untuk mencapai sejumlah kompetensi, baik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang mengarah pada permasalahan hidup, menjalani kehidupan secara mandiri.Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan:mengenal dan memahami konsep dan pola dasar pendidikan berorientasi kecakapan hidup(Life Skill Education) serta dapat menerapkan atau melaksanakannya dalam kehidupan mereka. tertentu saja, namun Penguatan Stabilitas Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran Globalisasi menjadi ancaman paling nyata yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia.Globalisasi berpotensi meningkatkan konflik internal maupun konflik ini antar Negara melalui kekuatan bersenjata, politik maupun diplomasi.Hal berkonsekuensi logis dalam meningkatkan kerawanan negara di segala bidang, eksistensi kedaulatan negara serta keselamatan bangsa.Bekenaan dengan pertahanan negara globalisasi melahirkan tantangan terhadap kedaulatan sebuah negara. Pada dimensi lain globalisasi mempertajam kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi yang dapat mengganggu 109
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" kehidupan nasional bangsa. Globalisasi juga membangun sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian perilaku sesama warga dan merasa tidak memiliki tanggung-jawab terhadap kehidupan berbangsa yang mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Realitas memaksa bangsa Indonesia memiliki kekuatan yang tangguh serta mendorong menggunakan pendekatan holistic dan populis dalam mendekati berbagai persoalan. Stabilitas nasional adalah kestabilan atau situasi yang kondusif baik di bidang sosial budaya, politik, pemerintahan, keamanan, perekonomian, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik, rakyat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan secara optimal. Stabilitas nasional adalah suatu kondisi masyarakat, berbangsa dan bernegara yang mantap, aman, tentram dan tertib.Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia stabilitas nasional berarti kemantapan; kestabilan; keseimbangan.Kebutuhan adanya stabilitas nasional bagi proses pembangunan nasional antara lain sebagai prakondisi perencanaan untuk memulai pembangunan nasional dan merupakan Modal pembangunan tidak hanya bersumber pada sumberdaya alam(natural resources), sumber daya manusia (human resources), modal intelektual tetapi membutuhkan stabilitas nasional, dimana stabilitas nasional sebagai akhir dari proses pembangunan nasional. modal sosial (social capital) bagi proses pembangunan. Target pembangunan yang dirancang bangsa Indonesia adalah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu,berdaulat,adil dan makmur. Ketika situasi stabilitas nasional terbangun dan terpelihara secara baik dan mantap, akan memperkuat pertahanan negara. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya (Kemhan, 2015). Pertahanan nasional merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan". Kekuatan pertahanan nasional yang merupakan efek deteren dari penguatan stabilitas nasional dibangun melalui pemberdayaan pada segenap lapisan masyarakat dalam kapasitas human capital.Human capital merupakan akumulasi dari kekuatan sumber daya manusia baik secara kuantitaif dan kualitatif sebagai kekuatan dalam mewujudkan stabilitas nasional dalam konteks pertahanan Negara (Rahakundi, 2007). Sumber daya manusia pada masyarakat Indonesia sangat beragam, sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk (plural), yang diwarnai dengan berbagai latar belakang suku, agama, sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan masyarakat p[nggiran dalam konteks ini merupakan komunitas masyarakat yang dikategorikan berdasarkan perspektif sosial ekonomi. Keberadaan masyarakat pinggiran di Indonesia apabila tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dan tidak dikelola secara baik, akan memunculkan kerawanan terhadap kestabilan nasional. Karakteristik masyarakat pinggiran yang identik dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan memiliki potensi perilaku destruktif dalam kondisi tertekan. Apabila eksistensi masyarakat pinggiran merasa terusik dan tidak diberikan kesempatan untuk merubah nasib (move on) melalui program-program pemberdayaan formal maupun non 110
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" formal sangat rentan terhadap munculnya konflik sosial pada tataran vertikal maupun horizontal. Konflik-konflik sosial inilah yang menjadi embrio dari ketidakstabilan Negara. Ketika kondis Negara tergoncang maka pemerintah menjadi gagal focus dalam menjalankan pembangunan, konsentrasi terbelah untuk menetralkan dan menstabilkan keadaan, sehingga hasil pembangunan tidak maksimal, bahkan dapat mengalami kegagalan. Karenanya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal berbasis life skills menjadi salah satu terobosan untuk dapat mengangkat masyarakat pinggiran dari lingkaran ketidakberdayaan yang berkelanjutan. lapisan Apabila kondisi masyarakat dari berbagai termasuk masyarakat pinggiran mampu memberdayakan diri secara mandiri dalam menghadapi perubahan- perubahan yang terjadi secara baik tanpa menimbulkan gejolak yang signifikan, merupakan indikator bahwa negara dalam kondisi stabilitas nasional yang mantap.Berdasarkan pemaparan dapat ditarik suatu pemahaman bahwa keberadaan masyarakat pinggiran apabila mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah maupun pihak-pihak yang berkompeten melalui pemberdayaan berbasis life skillsakan memberi penguatan secara lahir dan batin bagi masyarakat tersebut untuk bias hidup mandiri. Dan selanjutnya dapat dikemukakan bahwa masyarakat pinggiran yang responsif terhadap perubahan serta dikelola secara cerdas dan konseptual akan menjadi human capital yangmemiliki kontribusi dalam penguatan stabilitas nasional. KESIMPULAN Dampak globalisasi pada ranah masyarakat pinggiran semakin terasa dengan semakin melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.Keberadaan masyarakat pinggiran di Indonesia apabila tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dan tidak dikelola secara baik, akan memunculkan kerawanan terhadap kestabilan nasional.Pemberdayaan masyarakat pinggiran melalui pendidikan non formal berbasis life skills diharapkan menjadi salah satu terobosan untuk menyikapi suatu perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Kecakapan hidup (life skills) merupakan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.Ketika masyarakat memiliki life skills (kecakapan hidup) yang cukupdiharapkan memiliki berbagai ragam kemampuan untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di dalam masyarakat, sehingga menciptakan penguatan stabilitas nasional.Suatu kondisi masyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tentram dan tertib menggambarkan kondisi stabilitas nasional negara yang mantap.Dengan demikian dapat dimaknai bahwa penguatan stabilitas nasional bukanlah semata-mata tugas pemerintah dan aparatnya, melainkanmenjadi tugas dan kewajiban segenap masyarakat termasuk masyarakat pinggiran. DAFTAR PUSTAKA BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), Penduduk Fakir Miskin Indonesia, Jakarta: BPS. Djazifah, Nur, 2012, Modul Pembelajaran Sosiologi Proses Perubahan Sosial di Masyarakat., Yogyakarta: LPPM UNY Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Pola Pelaksanaan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup melalui BBe untuk PMU, Jakarta: Tim Broad Based Education (BBE) Ditjend Dikdasmen. 111
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Hartono, Djoko, 2012, Pengembangan Life Skills dalam pendidikan Islam, Surabaya, Alimussirry. Kementerian Pertahanan, 2015, Buku Putih, Jakarta, BPPI-INDO. Pertahanan negara dan postur TNI ideal. Sampul Depan. Connie Rahakundini Bakrie. Yayasan Obor Indonesia, 2007 Parsudi Suparlan, 1993, Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta: Yayasan Obor Poerwanto, Hadi, 1993, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press. Rahakundini, Connie, Bakrie, 2007, Pertahanan negara dan postur TNI ideal, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Suharto, Edi (1997), Pembangunan,Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS Syafrudin. 2009., Sosial Budaya Dasar. Jakarta: TIM. Salim, Agus, 2002, Perubahan sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di. Indonesia, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. Slamet PH, 2002, Pendidikan Kecakapan Hidup di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama: Konsep dan Pelaksanaan, Jakarta: Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Soelaiman, Joesoef ,2004, Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Tilaar, H.A.R., 2012, Perubahan Sosial Dan Pendidikan, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta. Tim Broad Based Education (BBE) Depdiknas, 2003, Pola Pelaksanan Pendidikan Kecakapan HidupSurabaya: SIC bekerjasama dengan LPM UNESA. Zulkarnaini, 2016, Pola Pelaksanaan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup Life 25 Oktober 2016 dari berorientasi Skill Education, diakses pada kecakapan hidup life skill education tanggal Sutrisno, Budi Pembelajaran Kecakapan Hidup, diakses 24 Oktober 2016 dari kecakapan hidup. BIOGRAFI PENULIS Biodata: Dra Endang Sri K, M.Si Dosen Gol V Depsos Akademi Militer Alumni S1 Sosiologi Fisipol UGM Alumni S2 Sosiologi Pasca Sarjana UGM Alamat email: endangwbs12@yahoo.co.id 112
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG INKLUSIF (Studi Kasus pada BMT Al-Quddus Pasar Tradisional Desa di Desa Selopampang Kabupaten Temanggung) Iwan Prasetyo Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia Abstrak Rapuhnya ekonomi korporasi pada saat masa krisis dibuktikan dengan dilikuidasinya beberapa bank swasta dan bank pemerintah (BUMN) pada periode 1996-1998. Hal tersebut justru berkebalikan pada usaha sektor UMKM yang lebih handal dalam mengahdapi krisis ekonomi dan perbankan. Namun dalam perkembangannya mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan. Berbagai alasan menyebabkan masyarakat menjadi terekslusi dari lembaga keuangan, baik dari sisi penyedia jasa maupun masyarakat, yaitu karena biaya tinggi, adanya informasi yang tak tersampaikan/tidak mengetahui, produk/layanan yang tidak cocok dan sarana yang belum sesuai. Tak terkecuali para pedagang mikro pasar tradisional mengalami ekslusi keuangan. Rendahnya pendidikan, pengetahuan dan minimnya modal yang dimiliki menjadikan mereka tak layak secara bank (unbankable) sehingga terkekslusi dari lembaga keuangan perbankan. Adanya lembaga keuangan mikro syariah BMT sebagai lembaga alternatif dalam penyediaan produk dan layanan jasa keuangan. Salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah BMT yang berada di Pasar Tradisional Desa, di Desa Selopampang Kabupaten Temanggung yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah KJKS BMT Al Qudus. Lembaga tersebut telah mampu menyediakan produk dan jasa keuangan bagi para pedagang mikro dan kecil pasar tradisional desa. Para pedagang ini mengalami kendala dalam mengakses produk dan layanan keuangan dari perbankan terhambat oleh syarat-syarat yang dipenuhi. Seperti yang terjadi selama ini diketahui bahwa para pelaku usaha mikro dan kecil belum mampu dianggap sebagai pelaku usaha yang telah layak dibiayai (bankable). Sehingga keberadaan kedua Lembaga Keuangan Mikro Syariah KJKS BMT Al Qudus memberikan alternatif atau jalan keluar bagi para pedagang pasar sebagai penyedia produk dan layanan keuangan. Kemudahan akses terhadap produk layanan keuangan tersebut, diberikan lembaga kepada para pedagang pasar tidak terlepas dari adanya rasa saling percaya (trust), norma yang berkembang di masyarakat (norm) dan hubungan sosial diantara keduanya (network) yang selama ini telah berjalan dan berkembang di lingkungan pasar tradisional desa di Desa Selopampang Kata kunci: inklusi keuangan, KJKS BMT, pedagang pasar, saling percaya (trust), norma (norm), hubungan sosial (network) 113
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Pendahuluan Layanan perbankan yang menyediakan modal usaha, belum sepenuhnya dapat melayani ataupun menyentuh para pelaku usaha kecil. Alasannya, sebagian besar, usaha kecil, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum bankable. Persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak perbankan sulit untuk dipenuhi oleh para pelaku usaha sector ini. Sehingga, tingginya risiko dalam hal pengembalian modal menjadi kekhawatiran pihak perbankan terhadap pengembalian kredit yang telah disalurkan. Sebab, hampir 70% pelaku usaha kecil belum dapat memenuhi persyaratan sebagai usaha yang siap mengakses permodalan kredit perbankan. Sesuai dengan data bahwa secara nasional, sekitar 50,70 juta unit usaha rentan terhadap pembiayaan Hasil Survey Bank Dunia Tahun 2010 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 49 persen rumah tangga yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Hal itu juga ditemukan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan hasil serupa, bahwa terdapat 48 persen rumah tangga menabung pada lembaga keuangan formal dan lembaga non keuangan (Bank Indonesia 2014). Direktur Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Djaelani mengungkapkan bahwa negara Indonesia ini masih dalam posisi terendah dan belum dapat meningkatkan secara signifikan penduduk yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Berikut perbandingan data jumlah penduduk antara negara di ASEAN, China dan India dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun yang memiliki rekening: No Negara Jumlah Persentase kepemilikan rekening Jumlah Penduduk 1 Indonesia 2 Malaysia Thailand 3 Singapura 4 China 5 India 6 19,6% 66,2% 72,7% 98,2 63,8 35,2 239,9 juta 30.8 juta 65,1 juta 5,5 juta 1.338 juta 1.251 juta (data diolah oleh penulis dari Dua tahun kemudian perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun dan memiliki rekening di bank mengalami peningkatan. Berdasarkan data Global Financial Inclusion Index 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, jumlah penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening sejumlah 36%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, namun apabila dibandingan dengan Negara berkembang lainnya didunia masih tetap ketinggalan. Sebagai perbandingan dengan Negara lain yaitu, Thailand mencapai 78%, Malaysia 81%, India 53%, Nigeria 44%, Tanzania 40% dan Kenya 75%. (presidenri.go.id). Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengungkapkan data terbaru bahwa literasi keuangan Indonesia dari jumlah total penduduk pada pertengahan Tahun 2016 adalah sekitar 21,8%. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga lainnya relatif cukup kecil sekali. Thailand yang kondisi perekonomian mirip dengan Indonesia mempunyai literasi keuangan sebesar 76%, Malaysia yang topografi dan mata pencaharian penduduknya sama dengan Indonesia literasi keuangan sebesar 81%. Apabila dibandingkan dengan Singapura perbedaanya sangat jauh sekali yaitu sebesar 96% 114
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Kondisi inklusi keuangan yang ada saat ini akan mengakibatkan atau berdampak pada berbagai hal, diantaranya: Pertama, tingginya jumlah masyarakat kita yang sampai saat layanan perbankan untuk terutama bagi pelaku usaha sektor mikro dan kecil, mengembangkan usaha mengakibatkan kemajuan pelaku usaha yang berjalan belum seperti yang diharapkan dan produktivitasnya menjadi tidak optimal. Kedua, sulitnya mengakses produk perbankan untuk keperluan penambahan modal dan kepemilikan bagi kelompok masyarakat tersebut untuk memiliki aset, seperti tanah atau rumah, kebutuhan pendidikan maupun kepemilikan kendaraan bermotor. Ketiga, belum adanya perencanaan yang baik bagi kelompok masyarakat ini (UMKM) untuk mengunakan modal/uang berbagai kebutuhan lainnya yang produktif. Keempat, pemerintah dan perbankan melihat bahwa minimnya jumlah orang yang tidak menggunakan fasilitas perbankan atau belum terinklusi oleh sistem keuangan akan membawa dampak yang tidak menguntungkan sebab tingkat inklusi keuangan yang rendah menandakan kemampuan perbankan dalam menggunakan dana masyarakat untuk menyalurkan berbagi jenis kredit pun akan terbatas. ini masih belum dapat menggunakan fasilitas Lembaga keuangan BMT mempunyai prospek dan potensi kedepan menjanjikan untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang maju dan berkeadilan. Penyediaan layanan produk dan jasa keuangan mikro syariah banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Para pelaku usaha mikro-kecil sangat membutuhkan keberadaan lembaga ini. Kondisi kapasitas masyarakat kecil yang belum layak secara perbankan dapat terakses dan dapat dijangkau akan mendorong kemajuan usahanya. Keberadaan lembaga ini akan mengurangi eksklusi keuangan yang selama ini belum dapat mengakses lembaga keuangan. Untuk itu pemerintah selaku pihak yang berwenang hendaknya terus mendukung secara serius pada lembaga keuangan mikro syariah ini. Sebab, lembaga seperti inilah yang dapat memberikan layanan keuangan secara langsung, mudah dan terjangkau. Sehingga pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan keuangan yang inklusif khususnya bagi masyarakat kecil. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dua dasawarsa yang lalu, memberikan pengalaman yang luar biasa bagi masyarakat dan pemerintah. Perekonomian pada waktu itu dikuasai oleh para pelaku usaha besar/korporasi yang terbukti tidak andal terhadap krisis global. Beberapa sector usaha dengan skala besar bangkrut/kolaps tidak tahan dengan keandaan ekonomi yang terus menurun. Disisi lain, sector usaha mikro, kecil dan menengah yang pada waktu itu belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terbukti lebih fleksible terhadap gejolak ekonomi yang tidak stabil. Banyak sector usaha skala ini semakin tumbuh dan berkembang sampai pada saat ini dan memberikan sumbangsih yang nyata bagi perekonomian nasional. Terserapnya tenaga kerja membantu pemerintah dalam menangulangi angka penganguran dan kemiskinan. Fakta tersebut di atas, seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih berpihak pada pengembangan sector usaha ini dengan memberikan dukungan yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Terutama yang menjadi kendala selama ini yaitu sulitnya untuk mendapatkan akses dan layanan keuangan, sehingga ini perlu dicarikan solusi yang serius. Kebijakan pemberian kemudahan dalam mengakses lembaga keuangan oleh UMKM terutama dari lembaga keuangan mikro harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Keuangan inklusi yang memberikan kemudahan pelayanan dan akses dalam mendapatkan permodalan sangat tepat diterapkan untuk mendorong tumbuh berkembangnya sector ini. 115
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" BMT sebagai lembaga keuangan mikro tersebar hampir diseluruh daerah, salah satunya yang berada di Pasar Tradisional Desa Selopampang Kabupaten Temanggung. Di tempat ini ada BMT yang beroperasional dan berkantor yaitu BMT Al Qudus. BMT ini yang selama ini telah menjadi tulang punggung bagi para pedagang mikro dan kecil yang mayoritasnya perempuan. Lembaga keuangan tersebut menyediakan layanan keuangan mikro, kecil yang produknya layanannya berupa simpan, pinjam, pembiayaan dan pembayaran listrik. BMT tersebut, mempunyai peran yang sangat besar membantu bagi pelaku usaha ekonomi mikro terutama pedagang pasar baik dalam menabung, meminjam, pembiayaan dan pembayaran listrik. Pemberian layanan produk keuangan mikro syariah dengan sistem jemput bola yang selama ini telah dilaksanakan mampu mendukung peningkatan dan keberlangsungan usaha para pedagang pasar tradisional. Bagi pemerintah lembaga keuangan ini mampu membantu mengurangi eksklusi keuangan yang selama ini Indonesia masih termasuk negara yang tingkat eklusi keuangan masih tinggi. Kemudahan akses terhadap produk layanan keuangan yang diberikan lembaga kepada para pedagang pasar tidak terlepas dari adanya rasa saling percaya (trust), norma yang berkembang di masyarakat (norm) dan hubungan sosial diantara keduanya (network). Hal tersebut yang terus mendorong dan mengikat secara emosional antara lembaga keuangan syariah BMT dengan para pedagang tradisional yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat eksklusi keuangan dimana masyarakat mendapat kemudahan mengakses dan mengunakan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka dan memungkinkan mereka untuk menjalani hidup sosial yang normal dalam masyarakat di mana mereka berada. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi pemberian produk dan layanan jasa keuangan oleh KJKS BMT Al Qudus kepada para pedagang pasar tradisional desa sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang inklusif, dan mengetahui proses terbangunya rasa saling percaya (trust), norma yang berkembang di masyarakat (norm) dan hubungan sosial diantara keduanya (network) antara lembaga keuangan mikro syariah BMT dan Pedagang Pasar Tradisional Desa dalam kerangka keuangan yang inklusif? 2. Tinjuan Pustaka 2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai keuangan inklusi ini telah dilakukan oleh para ahli dan peneliti diberbagai negara berkembang. Guérin, et al, (2009) dalam penelitiannnya yang dilaksanakan di pedesaan Tamil Nadu Kabupaten Tirivalur India Selatan selama tiga periode yaitu tahun 2004, 2006 dan 2009 dengan memberikan gambaran beragam mengenai keuangan mikro dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada dampak kerentanan keuangan. Program keuangan mikro ini mempunyai dua sisi mata pedang, Di satu sisi, layanan keuangan mikro membantu klien mereka untuk melindungi diri terhadap risiko dan untuk mengembangkan kegiatan yang produktif, di sisi lain, bahwa keuangan mikro dapat mengakibatkan efek sebaliknya. Penelitan lain di daerah India, Cnaan, et al, (2013). Dari penelitian itu diketahui bahwa mayoritas rumah tangga sudah memiliki akses ke bank. Dan masih ada 23% yang tidak mempunyai rekening bank, namun jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dari semula pada tahun 2007 sebesar 41%. Hal ini sebagai akibat program inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh perbankan di India yang di programkan oleh Pemerintah (Bank Central India). 116
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Hal yang serupa ditemukan oleh Khaki & Sangmi (2012) di negara bagian Jammu dan Kashmir, negara bagian ini tertinggal dari negara-negara lain pada inklusi keuangan dimana Ratio Kredit-Deposit sedikit/rendah dengan angka 35,71 dari standar sebesar 60, dan Financial Ekslusi sebesar 68% yang merupakan tertinggi di Wilayah Utara. Kemajuan signifikan telah dicapai Tahun 2011 terdapat 5.782 SHG ini terbentuk, jumlah desa yang telah tercover oleh layanan perbankan yaitu sebesar 84,5% atau sebanyak 622 desa. Shafi & Madabes (2012) di wilayah ini, menemukan bahwa Jammu & Kasmir Bank telah berhasil menjadi bank yang telah melaksanakan program financial inclusion dengan pembukaan rekening tanpa biaya tambahan/embel-embel dari 60% desa yang tercover pada tahun 2006 menjadi 94.9% di tahun 2007, dan 66.91% rumah tangga tercover oleh akses perbankan. Rahman dan Nie (2011) pelaksanaan program microfinance yang dilaksanakan di Banglades, Grameen Bank memberikan kepercayaan kepada kaum miskin terutama perempuan untuk melakukan simpanan dan menerima kredit tanpa agunan dalam upaya peningkatan taraf hidup mereka. Grameen Bank berupaya untuk meningkatkan finansial inklusif di Bangladesh dengan cara mengadakan produk perbankan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Bangladesh. Hal berhasil dijalankan oleh Grameen Bank didukung dengan regulasi bekerja sama untuk menciptakan keadaan kondusif bagi masyarakat agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Grameen Bank memberikan pinjaman perorangan kepada warga desa dalam kelompok yang berjumlah lima orang dan seluruh kelompok secara bersama-sama bertanggung jawab untuk pembayaran atau yang sering disebut dengan pola self help-group (SHG). Hal ini menciptakan tekanan sosial dan solidaritas diantara sesama yang bekerja dengan baik dalam jaringan sosial masyarakat selain bidang financial, Grameen Bank juga memberikan program non keuangan berupa pendidikan dan pelatihan. Reyes, et al, (2014), menemukan indicator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program inklusi keuangan yang telah dijalankan di Negara Peru, yaitu; 1) Indikator akses (jumlah cabang, jumlah ATM dan jumlah agent), 2) Indicator kegunaan (jumlah penabung, jumlah peminjam dan rata-rata jumlah pinjaman/GDP percapita), 3) Indikator ketimpangan geografis (perbedaan antara partisipasi pinjaman dan tabuangan, total pinjaman diprovinsi dengan total tabungan di provinsi (indeks), indek Rasio gini antar populasi, pinjaman, tabungan, akses poin tiap daerah). Indikator inklusi keuangan juga dikembangkan oleh Rahman (2012) untuk mengetahui keberhasilan strategi inklusi keuangan di Malaysia. Penggunaan indicator Satisfaction level, Take-up Rate, Responsible usage, Convenient accessibility, dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan keeungan inklusif di Malaysia yang pada tahun 2011 sebesar 0.77 dengan klasifikasi High financial inclusion. Program inklusi keuangan di Indonesia yang selama ini dijalankan belum sesuai dengan harapan, Presiden Jokowi bertekad untuk mendorong maju program inklusi keuangan laku pandai yang diyakini akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Program - program bantuan pemerintah kedepannya akan disalurkan melalui rekening bank. Indonesia mempunyai geografi yang terdiri dari atas ribuan pulau menjadi tantangan untuk terus meninggkatkan akses masyarakat yang tidak layak dibiayai oleh perbankan (unbankable) menjadi layak bank (bankable). Beberapa program inklusi keuangan melalui Program pemerintah telah mengurangi proporsi masyarakat unbankable, dengan program lansung keluarga sejahtera tahun 2015 melalui direct account sebesar Rp.8,5 triliun. Penetrasi rekening bank mengalami kenaikan hampir dua kali lipat pada tahun 2014 dari sebelumnya 2011 dari 20% menjadi 36%. (Gupta dan Dahlberg 2015). 117
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" CGAP (The Consultative Group to Assist the Poor), El-Zoghbi & Tarazi (2013), mengungkapkan bahwa pertemuan keuangan mikro dan keuangan Islam yang berkembang pesat, memberikan dampak yang luar biasa bagi terciptanya inklusi keuangan syariah. Jumlah penduduk muslim yang mempunyai pendapatan setiap hari kurang dari 2 dulas US ada sekitar 650 juta (Obaidullah & Tariqullay, 2008), menemukan model ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam yang dapat memberikan layanan dan akses keuangan secara berkelanjutan kepada umat islam yang kurang mampu (miskin) serta dapat terhindar dari produk layanan jasa keuangan yang tidak mengikuti prinsip hukum islam (syariah). Akibatnya, inklusi keuangan berbasis syariah ini meningkatkan minat yang besar di antara regulator, pelaku usaha keuangan, dan Islam stakeholders menargetkan pelaku usaha kecil di Indonesia yang mendominasi kredit syariah di negara paling padat di dunia penduduk muslimnya, mendorong bank negara untuk memperluas jaringannya Dieter & Seibel (2007) dalam risetnya menyatakan, bahwa dengan adanya peningkatan jumlah lembaga dan nasabah keuangan mikro syariah, sekaligus ada ancaman kehilangan tabungan mereka yang disebabkan oleh lemahnya kelembagaan, peraturan/kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung, pengawasan yang belum optimal dan berbagai badan hukum LKM syariah yang belum seragam. Pandangan tersebut, sama halnya dengan Pepinsky (2013) yang dalam risetnya melihat bahwa globalisasi terjadi pada dunia keuangan, penyebaran secara global pada pembiayaan syariah, di Indonesia perkembangan keuangan syariah sangat pesat yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan keuangan di negara-negara islam (dunia muslim). Penggunaan produk perbankan syariah oleh masyarakat Indonesia dipandang sebagai identitas. Namun, tingkat kesalehan seseorang bukan sebagai factor utama dalam memilih produk syariah, besarnya margin/bunga yang lebih menentukan. lainnya yang terkait dengan inklusi keuangan. Pinjaman 2.2 Eksklusi dan Inklusi Keuangan Eksklusi Keuangan pertama kali digunakan pada tahun 1993 oleh ahli geografi Leyshon dan Thrift yang peduli tentang akses fisik yang terbatas pada layanan perbankan sebagai akibat penutupan cabang sebuah bank. Sepanjang tahun 1990-an ada juga pertumbuhan badan penelitian yang berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi oleh beberapa bagian masyarakat dalam memperoleh akses ke alat pembayaran modern dan layanan perbankan lainnya, untuk kredit konsumen dan asuransi. Ada juga kekhawatiran tentang beberapa orang kurang tabungan apapun (Leyshon, A. and Thrift, N. ,1995). Sementara Itu pada tahun 1999 Kempson, E. and Whyley, C. mengungkapkan bahwa Keuangan Eksklusi diartikan dalam arti yang lebih luas yaitu untuk merujuk kepada orang-orang yang telah dibatasi akses ke layanan keuangan utama (Kempson dan Whyley, 1999). Para Ahli/ilmuan yang tergabung dalam European Commission pada tahun 2008 mendefinisikan Keuangan Eksklusi sebagai suatu keadaan dan proses di mana orang/masyarakat mengalami kesulitan mengakses dan / atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar mainstream yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memungkinkan mereka untuk menjalani hidup sosial yang normal dalam masyarakat di mana mereka berada (European Commission, 2008). Setidaknya ada empat bidang utama dalam ekslusi keuangan oleh Bank Dunia yang dianggap penting dan karena itu orang-orang dalam masyarakat harus memiliki akses (Bank Dunia, 1995), yaitu ekslusi terhadap transaksi perbankan, ekslusi tabungan, ekslusi kredit dan ekslusi asuransi. 118
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Asian Development Bank 2000, mendefinisikan Keuangan Inklusif sebagai suatu keadaan masyarakat dapat mengakses produk/jasa keuangan yang dibutuhkan secara berskesinambungan, Leedladhar (2005) berpendapat bahwa inklusi keuangan adalah sebuah proses tersedianya jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin dan orang yang berpenghasilan rendah dengan akses yang mudah dijangkau. Inklusi Keuangan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat yang belum tersentuh bank untuk dapat menggunakan layanan perbankan seperti tabungan, pembayaran dan transfer dana kredit maupun asuransi (Hannig and Jansen 2010). Hal tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Khan yang menekankan bahwa melalui penerapan inklusi keuangan akan mempermudah akses untuk layanan keuangan dan kredit tepat sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan kalangan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau. Hal ini didukung oleh akses rekening bank yang didukung oleh asuransi deposito, akses kredit yang terjangkau dan sistem pembayaran (Khan 2011). 2.3 Strategi Nasional Keuangan Inklusif Kebijakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, mendefinisikan keuangan inklusif sebagai "Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant dan penduduk di daerah terpencil" (Bank Indonesia, 2014). Dari berbagai definisi tentang inklusi keuangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan inklusi keuangan merupakan suatu keadaan dimana produk dan jasa layanan keuangan yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat miskin/berpendapatan rendah dengan mudah tanpa kendala. Tanpa kendala disini berarti tersedia dari segi sarana oleh lembaga keuangan dan dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dalam strategi nasional keuangan inklusif ini terdapat 6 pilar, yaitu 1) Edukasi Keuangan, 2) Fasilitas Keuangan Publik; 3) Pemetaan Informasi Keuangan; 4) Kebijakan; 5) Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi; 6) Perlindungan Konsumen, Sasarannya tidak lain adalah masyarakat yang selama ini masih mendapat kesulitan baik dari segi jarak yang sulit dicapai serta kesulitan persyaratan yang harus dipenuhi. Sasarannya terbagi dalam Kategori penduduk meliputi penduduk miskin berpendapatan rendah, penduduk miskin bekerja dan miskin namun produktif, dan orang yang hampir miskin dan kategori lintas yaitu para pekerja migran, kaum perempuan dan penduduk yang berada pada daerah yang masih tertinggal. 2.4 Trust, Norm dan Networking Trust (saling percaya) Fukuyama, 1995 mendefinisikan trust "the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behaviour, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community" (Ancok, 2002). Trust timbul adanya perilaku jujur, koperatif sesuai dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat demi kepentingan bersama. Trust atau saling percaya merupakan hal; yang sangat penting dalam bermasyarakat. Rasa saling percaya ini akan mengikat secara emosional antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang pada angggotanya tidak 119
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" saling percaya, maka akan hancur. Saling percaya muncul tidak dengan tiba-tiba. Saling percaya akan muncul, manakala para anggotanya sudah saling menghargai dan saling jujur satu dan lainnya. Maka, dari hal ini, ada larangan berbohong, larangan menghina, merendahkan orang lain, mencaci, memaki. Trust sebagai suatu aktualisasi dari tindakan mengambil resiko pada interaksi dan hubungan sosial dengan pandangan merasa yakin bahwa orang lain akan melakukan tindakan seperti yang diinginkan dan akan selalu melakukan tindakan pada kegiatan yang saling mendukung satu dengan lainnya (Sunoto, 2014). Norm (tatanan/pranata sosial yang berlaku) Menurul Colemen norma didefinisikan sebagai berukut, "a norm concerning a specific action exists when the socially defined right to control the action is held not by the actor but by others".... that norms thus defined arise only when actions impose negative externalities on others. In any given transaction, the effect of the norm is to favor others (the beneficiaries) at the expense of the actor /the target (Elster, 2003). Norma mengenai tindakan tertentu terjadi ketika hak didefinisikan secara sosial untuk mengontrol tindakan dipegang bukan oleh aktor tetapi dengan orang lain. norma- norma yang didefinisikan timbul hanya ketika tindakan memberlakukan eksternalitas negatif pada orang lain. Dalam setiap transaksi yang diberikan, efek dari norma adalah untuk mendukung orang lain (penerima manfaat) dengan mengorbankan aktor (target). Norma social "they specify what actions are regarded by a set of persons as proper or correct, or improper or incorrect" (Hecther et al. 1990, hal. 37). Norma menentukan tindakan apa yang dianggap oleh sekelompok orang sebagai tindakan tepat atau benar, atau tidak layak/tidak benar. Norma menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Network (jejaring). Jejaring sosial merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh ahli sosiologi antropologi pada tahun 1954, Professor J.A Barnes. Professor J.A Barnes dalam papernya yang berjudul Class and Commitees in a Norwegian Island Parish menjelaskan jejaring sosial sebagai sebuah sistem struktur sosial yang didalamnya berupa indvidu maupun organisasi yang saling bertukar informasi. Manusia pada dasarnya sebagai makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan manusia yang semakin beragam tidak bisa dipenuhi oleh diri sendiri tanpa membutuhkan peran orang lain. Oleh karena itu kerjasama sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kerjasama biasanya didahului adanya interaksi/hubungan social diantara dua orang atau lebih. Hubungan social dengan alamiah dapat terbentuk karena satu dengan yang lainnya sama-sama membutuhkannya. Evolusi paradigma jejaring sosial telah memberikan kontribusi terhadap integrasi dan pengembangan konsep-konsep seperti modal sosial dan dunia kecil (Xeres, 2013). Putnam (2000) menyatakan bahwa interaksi (hubungan social) seseorang dengan orang lain atau kelompok lainya dapat membangun masyarakat, perasaan komitmen tumbuh satu sama lain menghasilkan sebuah consensus bersama, dan dapat terwujudnya suatu tatanan sosial. Perasaan saling memiliki tumbuh diantara elemen masyarakat dan adanya pengalaman yang konkret pada jaringan sosial yang melibatkan "kepercayaan dan toleransi", akan mewujudkan kemaslahatan yang bagi semua orang (Smith, 2001, 2007). Selain itu Putnam (2000) berpandangan Jaringan ini sama pentingnya dengan 120
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" alat kerja (disebut juga modal fisik atau physical capital) atau pendidikan (disebut juga human capital). Secara bersama-sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas tindakan bersama. (Sunoto, 2014). 3. Metode Penelitian 3.1 Metodologi Penelitian dengan mengunakan metodologi kualitatif dengan alasan bahwa penelitian ini untuk mengetahui suatu proses, interaksi sosial serta perasaan orang yang terlibat dalam pemberian produk dan layanan jasa keuangan oleh KJKS BMT Al Qudus kepada para pedagang pasar tradisional desa dalam kerangka keuangan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui rasa saling percaya (trust), norma yang berkembang di masyarakat (norm) dan hubungan sosial diantara keduanya (network) yang selama ini telah terbangun diantara keduanya (kedua lembaga KJKS BMT dengan para pedagang tradisional). ini melalui proses sebagai berikut: pertama, mengumpulkan dan mengelompokkan data menurut setting partisipan; kedua, menganalisis data dari khusus-umum; ketiga, mengolah data yang didapatkan yang spesifik menjadi tema umum; keempat membuat interpretasi/diskripsi menganai arti dari data yang didapatkan. menganalisis data dari tema khusus ke tema umum serta menafsirkan data menjadi makna (Cresswell, 2003). Pengumpulan dan pengelompokan data dengan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen-dokumen kualitatif. 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian Tahapan pada penelitian Penelitian akan dilaksanakan pada KJKS BMT Al Qudus dan para Pedagang Pasar Tradisional Desa di Desa Selopampang Kabupaten Temanggung pada bulan Agustus - Oktober 2016. 4. Hasil dan Pembahasan Selopampang merupakan salah satu desa di Kabupaten Temanggung yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Posisi desa ini pada ketinggian 650 m dpl dan merupakan ibu kota kecamatan. Luas wilayah desa ada sekitar 156 ha yang terbagi atas lahan sawah, pekarangan dan pemukiman. Lahan persawahan dipergunakan untuk kegiatan pertanian padi dan palawija. Desa selopampang ini mempunyai aset desa yang sangat potensian dan sudah dikembangkan dari waktu kewaktu. Aset tersebut adalah Pasar Desa yang kepemilikan sepenuhnya milik desa. Pasar ini berdiri sejak jaman dahulu sebelum Indonesia merdeka. Dengan usia saat ini sudah lebih dari delapan dasawarsa. Para Pedagang mayoritas dari Pedagang dari Desa Selopampang itu sendiri dan dari para penduduk yang berada di Sekitar Desa Selopampang. Selain itu juga, para pedagang yang melakukan kegiatan jual beli ini juga berasal dari laur Kabupaten Temanggung, yaitu mereka yang berasal dari desa - desa yang berdekatan dengan Desa Selopampang sebelah selatan yaitu desa-desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Penduduk dari desa tersebut berdagang karena letaknya berdekatan. Para Pembeli yang berdatangan desa-desa di kecamatan selopampang, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Windusari bahkah dari wilayah yang lebih jauh untuk membeli hasil-hasil pertanian untuk dijual kembali ke wilayah Semarang dan Yogyakarta. Bahkan produk pertanian berupa cabe merah dibeli oleh para tengkulak untuk dijual ke Wilayah Sumatera (Padang, Riau, Bengkulu dll). 121
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Barang dagangan yang diperjual belikan merupakan kebutuhan pokok para penduduk yaitu, pakaian, sayuran, alat pertanian, alat bangunan, alat rumah tanggal, jasa keuangan, jasa potong rambut dan sebagainya. Hari kegiatan jual beli/pasaran dengan mengikuti kalender jawa dengan mengambil 3 (tiga) hari dari 5 (lima) hari yang ada, yaitu, pada Hari Pon, Legi dan Kliwon. Namun untuk alat pertanian dan bahan bangunan buka setiap hari dari pagi sampai sore. Perkembangan pasar saat ini sudah mencapai kemajuan yang sangat berarti. Dari data Desa Selopampang tahun 2012, Pasar Selopampang telah memiliki 10 ruko, 125 kios, 271 lapak dan 200 lesehan. Untuk yang megunakan tenda belum terdata dengan baik, hal tersebut untuk pedagang tenda biasanya hanya pada musim-musim tertentu saja seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain pasar kebutuhan pokok ini, Desa Selopampang juga memiliki pasar hewan yang memperjual belikan sapi, kambing, ayam, burung dan ikan. Pasar hewan ini sudah mengalami perpindahan beberapa kali akibat perluasan pasar sayuran dan sembako. Terakhir kali berlokasi di batas desa yang berjarak 500 meter dari pasar kebutuhan pokok. Pasar ini dengan luas tanah dan bangunan sebesar 4.500 meter persegi yang memiliki daya tampung sebanyak 600 ekor kambing dan sapi. Untuk mendukung produktivitas perdagangan dilengkapi dengan alat ukur berupa timbangan elektronik sehingga tawar - menawar penjual dengan pembeli lebih mudah untuk mencapai harga yang disepakati. Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan dengan didirikannya pusat kesehatan hewan dengan penempatan para petugas yang bersiaga untuk memberi pelayanan kesehatan kepada hewan. Keberadaan dan eksistensi pasar desa selopampang ini untuk mewujudkan ketahanan perekonomian masyarakat desa. Desa sebagai kekuatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu untuk mendukung mendukung perekonomian daerah bahkan perekonomian nasional. Latar belakang pendirian KJKS BMT Al Qudus ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian di Indonesia sebelum reformasi. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk muslimnya namun belum memiliki lembaga keuangan yang proses bisnisnya belum sesuai dengan hukum islam (syariah). Kesulitan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan/perbankan, terutama yang memiliki sector usaha produktif memberikan akibat banyak yang terjerumus kapada praktek rentenir dengan mematok jumlah bunga yang tinggi. Tidak seimbangnya antara keuntungan dan bunga yang tinggi tersebut, para pelaku usaha kecil justru mengalami kerugian akibat tidak dapat membayar pinjaman dan bunganya. Keadaan itulah yang mendorong sebagaian dari umat islam mempunyai keingginan untuk untuk membentuk sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan dengan prinsip syariah akhirnya dapat berdiri untuk pertama kalinya yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1990. Bank ini memiliki segmen masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas/korporasi. Sedangkan untuk menjangkau masyarakat kecil terutama yang bergerak di bidang usaha produktif dan perdagangan mencul gerakan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro tersebut dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), ada 3 (tiga) lembaga keuangan mikro yang berdiri pada tahun 1992 yaitu BMT Tamziz di Kab. Wonosobo, BMT Binama di Semarang dan BMT Insya Kamil di Jakarta. Di Kabupaten Temanggung pendirian lembaga keuangan mikro syariah pertama kali pada tahun 1996 yaitu BMT Arrohman yang terletak di Kecamatan Candiroto, setelah itu pada Tahun 1997 berdiri 1 (satu) lembaga keuangan mikro syariah BMT Khusnul Faizah. Krisis ekonomi tahun 1997 -1998 yang mengakibatkan penambahan 122
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" kemiskinan dengan adanya pemutusan hubungan kerja, likuidasi lembaga perbankan dan kenaikan harga-harga kebutuhan rumah tangga, menginspirasi PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil) untuk membentuk gerakan pendirian lembaga keuangan mikro syariah 1.000 BMT di seluruh Indonesia. Pada akhir Tahun 1998 PINBUK Kabupaten Temanggung mendorong para Anggota Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPNU - IPPNU) Kecamatan Tembarak untuk mendirikan Lembaga keuangan mikro syariah BMT. Dari dukungan itu akhirnya di bentuk BMT dengan nama BMT Al Quddus dengan awal keanggotaan sejumlah 28 orang. Dukungan PINBUK kepada BMT ini dengan memberikan dana setimulan untuk modal awal sebesar Rp. 1.500.000,-. Untuk kantor resmi operasional bisnis didirikan di pasar Selopampang berupa sebuah kios kecil yang status awalnya masih dipinjami oleh salah satu anggota. Sebagai landasan hukum untuk pendirian pada waktu itu belum ada aturan yang jelas dan spesifik untuk lembaga keuangan mikro seperti ini. Kemudian dicari landasan hukum yang setidaknya dapat menjadi dasar legalitas bagi berdirinya lembaga keuangan mikro ini. Mengingat proses bisnis ini menampung dana dari masyarakat luas, maka tidak bisa sembarangan untuk mendirikannya. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga keuangan yang berhak menghimpun dana masyarakat adalah lembaga keuangan perbankan, baik dalam bentuk bank umum atau bank perkreditan rakyat. Namun untuk mendirikan bank tidak mudah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dicari badan hukum yang dapat menjadi landasan proses bisnisnya, dengan produk dari lembaga ini berupa layanan mikro keuangan syari"ah seperti mudhorobah dan musyarokah. Sehingga dipilihlah dengan badan hukum KSU ( Koperasi Serba Usaha) yang disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Temanggung, dengan No. 143/BH/KDK.11.20 XII 1999 dengan akta pendirian tanggal 18 Desember 1999. Dalam perkembangannya, KJKS BMT Al Quddus saat ini telah memiliki 1 kantor pusat di Selopampang dan 3 kantor cabang yang berlokasi di Tembarak, Temanggung dan Tlogomulyo, semuanya terletak di wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun aset yang dimiliki semakin bertambah, berdasarkan data laporan RAT XVI Tahun 2016 saat ini memiliki aset sejumlah Rp.28,640,738,834. Aset yang sedemikian besar itu mampu menciptakan inklusi keuangan dimasyarakat desa. Kesulitan masyarakat desa terutama para pelaku usaha mikro - kecil untuk mendapatkan modal sangat terbantu. Sehingga masyarakat dapat merasakan adanya inklusi keuangan di lingkungannya. Peningkatan jumlah aset sangat signifikan pada tahun 2011 lebih dari 100%, sebagaimana diketahui bahwa Selopampang dan sekitarnya merupakan daerah pertanian tembakau, sehingga sangat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk kepada lembaga keuangan ini. Apabila musim tembakau baik maka akan baik pula perekonomiannya. Hal tersebut terlihat dalam dua tahun terakhir bahwa musim tembakau tidak baik, maka kegiatan perekonomian kurang baik pula. Pertumbuhan aset hanya mengalami peningkatan kurang lebih hanya 2% saja. 123
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" No Tahun Aset Dana Pihak Ketiga (Simpanan Anggota) 1 2010 Rp. 6,014,498,994 Rp. 4,495,558,655 2 2011 Rp. 12,710,170,730 Rp. 9,026,773,797 3 2012 Rp. 15,675,736,500 Rp. 10,556,161,923 4 2013 Rp. 22,447,768,126 Rp. 14,098,242,107 5 2014 Rp. 28,066,325,972 Rp. 14,724,546,340 6 2015 Rp. 28,640,738,834 Rp. 19,862,398,126 Selain itu dana dari pihak ketiga juga semakin meningkat jumlahnya. Tahun 2015 memiliki dana dari sumber tersebut sejumlah Rp.19,862,398,126. Dana ini merupakan simpanan yang berasal dari anggota/nasabah yang disimpan di lembaga ini. Pertumbuhan sumber dana ini sangat mencerminkan kondisi perekonomian masyarakat setempat. Peningkatan sempanan dengan jumlah dua kali lipat terjadi pada tahun 2011. Pada tahun tersebut kondisi perekonomian masyarakat mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya musim tembakau yang baik. No Tahun Jumlah Pembiayaan Jumlah Anggota untuk Pembiayaan 1 2010 Rp. 3,853,777,000 2,318 orang 2 2011 Rp. 6,577,165,950 3,256 orang 3 2012 Rp. 10,484,661,900 4,639 orang 4 2013 Rp. 15,998,791,650 5,352 orang 5 2014 Rp. 18,721,038,700 5,839 orang 6 2015 Rp. 19,441,322,850 6,195 orang Pertumbuhan pembiayaan modal juga mengalami pertumbuhan yang serupa dengan jumlah aset dan jumlah simpanan. Peningkatan jumlah pembiayaan yang jumlahnya menjadi dua kali lipat (200%) terjadi pada tahun 2011, dari semula Rp.3,853,777,000 pada tahun 2010 menjadi Rp.6,577,165,950. Sedangkan pertumbuhan pada tahun 2015 hanya sekitar 3 - 4% saja dan yang menjadi faktornya masih sama yaitu kondisi perekonomian setempat yang sangat dipengaruhi oleh musim tembakau. Yang menarik justru dari jumlah anggota/anggota luar biasa yang mengambil pembiayaan. Bahwa jumlah pertumbuhan nominal pembiayaan persentasenya tidak sama dengan pertumbuhan jumlah anggota yang mengambil pembiayaan. Pada tahun 2011 pembiayaan naik 100% sedangkan jumlah anggota yang mengambil pembiayaan naik sekitar 40%. Apabila dilihat dari pertumbuhan keduanya selama 6 tahun akan terlihat perbedaan yang sangat jauh berbeda. Untuk pembiayaan meningkat sebesar 400% sedangkan jumlah anggota yang mengambil hanya meningkat 167% saja. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pembiayaan tidak sama dengan kenaikan jumlah orang/anggota yang mengambil pembiayaan tersebut. Selain itu, ketidaksamaan 124
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" persentase jumlah peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan jumlah nominal pembiayaan yang diambil oleh anggota. No Profesi/Pekerjaan Anggota yang Mengambil Pembiayaan Jumlah 1 Bidang Perdagangan 3,082 orang 2 Bidang Pertanian 1,209 orang 3 Bidang Home Industri 485 orang 4 Bidang Jasa 360 orang 5 Bidang Lainnya 1,059 orang 6,195 orang KJKS BMT Al Quddus ini mempunyai perhatian yang luar biasa terciptanya inklusi keuangan terutama bagi para pedagang pasar. Pemberian layanan simpanan dengan system jemput bola dan pembiayaan dengan pola syariah sangat dirasakan manfaatnya. Dilihat dari jumlah seluruh anggota yang mengambil pembiayaan 50% adalah mereka yang mempunyai profesi di bidang perdagangan. Sesuai dengan tujuan awal pendirian bahwa lembaga ini didirikan untuk membantu keuangan pada masyarakat produktif yang mempunyai usaha dan sulit untuk mendapatkan akses dari lembaga keuangan yang ada. Para pedagang di pasar tradisional ini merasa terbantu untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal dalam skala yang sangat kecil. Rata- rata mereka menganbil pembiaayaan antar 1 - 5 juta. Pelaku usaha ini mengambil pembiayaan untuk meningkatkan volume perdagangannya. Kegiatan jual beli di pasar membutuhkan modal terutama yang kegiatannya berhibungan langsung dengan para petani sebagai produsen penghasil produksi pertanian. Bidang pertanian sebagai urutan kedua untuk jumlah anggota yang dibiayai oleh KJKS BMT Al Quddus. 20% jumlah anggota yang mengambil pembiayaan adalah mereka yang berprofesi sebagai petani. Hal tersebut sesuai dengan kondisi geografis Selopampang yang terdiri atas lahan pertanian. Sedangkan 30% lainnya mereka yang mempunyai usaha home industry, jasa dan profesi lainnya. Pemberian layanan simpanan dan pembiayaan oleh KJKS BMT Al Quddus sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di pasar selopampang. Kebutuhan modal para pedagang mikro - kecil sagat terbantu oleh lembaga keuangan ini. Keberadaanya memberikan adanya inklusi keuangan di lingkungan pasar desa selopampang. Pemberian jasa pembiayaan mikro syariah oleh lembaga ini mampu memberikan akses dan jangkauan yang mudah dicapai. 5. Kesimpulan KJKS BMT Al Quddus sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah memberikan layanan produk dan jasa layanan keuangan kepada para pedagang pasar desa selopampang. Pemberian layanan tersebut telah menciptakan keuangan inklusif di lingkungan pasar. Dimana para pedagang dapat mengakses pembiayaan dengan mudah, tidak ribet dan sesuai dengan norma yang berkembang di masyarakat setempat. Adanya kemudahan akses bagi masyarakat ini, keberadaan KJKS BMT ini manfaatnya sangat 125
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" terasa di masyarakat. Rutinitas para pedagang untuk menyimpan di lembaga ini setiap kali hari pasaran dengan system jemput bola, membuat masyarakat rajin menabung walaupun dengan jumlah yang kecil rata-rata Rp.1.000,- sampai dengan Rp.20.000,-. Para pedagang sangat senang tanpa harus meninggalkan tempat dan barang daganganya hanya untuk antri menabung di bank. Terciptanya keuangan inklusif di pasar tradisional desa selopampang ini tidak terlepas adanya rasa saling percaya (trust) yang terbangun antar KJKS BMT Al Quddun dengan para pedagang. Rasa saling percaya ini timbul dari pengalaman yang selama ini sudah terjalin diantara keduanya. Sikap ketulusan lembaga keuangan ini dalam menyediakan layanan keuangan dibalas pula dengan kejujuran dan komitmen para pedagang membuat suasana kekeluargaan terbangun. Selain itu proses bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah KJKS BMT Alquddus ini, sangat cocok dengan norma yang berkembang di masyarakat (norm). Prinsip hukum islam (syariah) dijadikan sebagai landasan dalam kegiatan bisnisnya. Masyarakat di selopampang dan sekitarnya merupakan penduduk yang mayoritas beragama islam, boleh dikatakan hamper 100%. Norma ini melarang umat untuk berdekatan dengan riba/Bungan baik yang berasal dari kegiatan jual beli maupun layanan produk dan jasa keuangan. Hubungan sosial diantara keduanya (network) antara lembaga keuangan mikro syariah BMT dan Pedagang Pasar Tradisional Desa sudah terjalin lama, sebab KJKS BMT Al Quddus ini berdiri, beropersional serta berkantor di pasar ini. Tentunya mereka saling mengenal baik secara lembaga Maupun secara personal dengan pengurus lembaga tersebut. Semua ini telah mendukung terciptanya keuangan yang inklusif bagi pedagang pasar tradisional desa selopampang. 6. Daftar Pustaka Jurnal/Paper Aziz, Zeti Akhtar. (2015). Global Findex Database 2014 - Measuring Financial Inclusion Around the World. International Journal of Central Banking (IJCB), Bank for International Bisettlements. Becker, Kristina Flodman.(2004). The Informal Economy. Sida 2004: Department for Infrastructure and Economic Co-operation Art. no.: SIDA3630en Cassing, James. (2002). Indonesia in Transition: Will Economic Prosperity Accompany Democracy. Spring 2002 - Volume IX, Issue 1 CGAP, (2012). Financial Inclusion and The Linkages To Stability, Integrity and Experience. Protection: Insights From The South African Cnaan. Ram A., Moodithaya., M. S. & Handy, Femida. (2013). Financial Inclusion: Lessons from Rural South India. School of Social Policy & Practice, University of Pennsylvania, Downloaded: 28 Aug 2013 Demirguc-Kunt, A., and L. Klapper. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. Development Research Group Policy Research Working Paper No. 6025. Washington, DC : World Bank. Dieter, Hans & Seibel. (2007). Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation and Supervision. Islamic Legal Studies 126
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Program, Harvard Law School Financing the Poor: Towards an Islamic Micro - Finance A Symposium, 14 April 2007 El-Zoghbi, Mayada & Tarazi, Michael. (2013). Trends in Sharia-Compliant Financial Inclusion. Focus Note 84, Washinton D.C. CGAP ( the Consultative Group to Assist the Poor) ISBN 978-1-62696-005-3 European Commission. (2008).Financial Services Provision And Prevention Of Financial Exclusion. FATF. (2012). Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion. © 2011 fatf/oecd. all rights reserved.. Frederiksen, Morten.(2011). The Relational Structure of Trust. Paper presenter ved Dansk Sociologkongres, 20.-21. january, 2011, Denmark Fukuyama, Francis (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity by New York: Free Press, 1995. xv., 457 pages. Guérin, Isabelle, et all. (2009). Microfinance and the dynamics of financial vulnerability. Lessons from rural South India. Working Paper Rural Microfinance and Employment Project LPED - IRD - Université de Provence Case 10 - 3, Place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 3. Gupta, Bejoy Das & Dahlberg, Desmond. (2015). Indonesia: Getting Serious About Financial Inclusion. The Institute of International Finance, Inc. All rights reserved © Copyright 2015. Hadibrata, Lucky Fathul. (2014). Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan Mikro. Makalah, Bakohumas Information & Communication Expo 2014, Bandung, 29 November 2014. Hannig, A., and S. Jansen. (2010). Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues. ADBI Working Paper 259. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Harlambang, Sakti. (2007). Eksekusi di Bawah Tangan Jaminan Fidusia Perihal Terjadinya Kredit Macet Pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) di Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalang. Semarang: Universitas Diponegoro Available: Kempson, E. and Whyley, C. (1999). Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion. Bristol: Policy Press. Khaki, Audil Rashid & Sangmi, Mohi-ud-Din. (2012). Financial Inclusion In Jammu & Kashmir: A Study On Banker's Initiatives. Researchers World -Journal of Arts, Science & Commerce ■ E-ISSN 2229-4686 ■ ISSN 2231-4172 Vol.- III,Issue-4(2),October 2012 Khan, H. R. (2011). Financial Inclusion and Financial Stability: Are They Two Sides of the Same Coin? Address by Shri H. R. Khan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India, at BANCON 2011, organized by the Indian Bankers Association and Indian Overseas Bank, Chennai, India, 4 November. Leyshon, A. and Thrift, N. (1995). Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States. Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, 20, pp.312-341 Pepinsky, Thomas B. (2013). Development, Social Change, and Islamic Finance in Contemporary Indonesia. World Development Vol. 41, pp. 157-167, 2013 2012.06.007 Rahman, Rafiqur & Nie, Qiang. (2011). The Synthesis of Grameen Bank Microfinance Approaches in Bangladesh. International Journal of Economics and Finance Vol. 3, No. 6; November 2011 127
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Rahman, Zarina Abd. (2012). Financial Inclusion in Malaysia: Tracking Progress Using Index. Paper IFC Workshop on Financial Inclusion Indicators, 5-6 Nov 2012, Sasana Kijang Kuala Lumpur. RBI. (2014). Financial Intermediation for All - Economic Growth with Equity. 2754. Reyes, Giovanna Priale., Canote, Luis Daniel A. & Mazer, Rafe. (2012). Financial Inclusion Indicators for Developing Countries: The Peruvian Case. Superintendence of Banking, Insurance Companies and Private Pension Funds of Peru"s (SBS) Rutter, Jason. (2015). From the Sociology of Trust Towards a Sociology of E-trust. ESRC Centre for Research on Innovation and Competition (CRIC), The University of Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9QH Shafi, Mohammad & Madebesh, Ali Hawi. (2012). Financial Inclusion in Developing Countries: Evidence from an Indian State. International Business Research Vol.5, No.8: 2012, Canadian Center of Science and Education Triyowati, Hermin & Masnita, Yolanda (2016). The Role of Financial Inclusion Movement for Development of Micro and Small Enterprises (MSEs), Entrepreneurship and Poverty Alleviation. International Journal of Technical research and Aplication e.ISSN 2330-8163 Vol 4, Issue 1, PP 71-76, World Bank (2005). Indicators of Financial Access - Household - Level Surveys. Yazid, Mohd. N.M. (2014). The Indonesian Economic Development after 1965: Developmental State, Radical Politics & Regional Cooperation. Sop Transactions On Economic Research ISSN(Print): 2372-3246 ISSN(Online): 2372-3254 DOI: 10.15764/ER.2014.03001. Volume 1, Number 3, September 2014 Yen, Sun & Siagian. P. (2015). Financial Inclusion in Indonesia and Its Challenges. Pertanika Journal. Socal. Scinces. & Humaniora. 23 (S): 85 - 96 (2015), Buku/Modul Azis, Amin. (2004). Pedoman Pendirian BMT. Jakarta. Pinbuk Press. Bank Indonesia, 2014."Booklet Keuangan Inklusif". Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BI. Jakarta Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, 1982, Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London Creswell, John W., (2003). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 2nd.ed., Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Ismaniyati, Neni Sri. (2010). Aspek Aspek Hukum BMT.Bandung. Citra Aditya Bakti Moleong, Lexy J., (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Rosada. Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfa Beta. TNP2K. (2015). Modul Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 128
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Koperasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Website 1423880873 bankable-1417948644 kesejahteraan-rakyat.html; dipublikasikan pada 23/05/2016 | 23:56 WIB (Selasa, 30/08/2016 11:43 WIB) November 24, 2010 - 11:29 AM WIB 129
130 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" AKSELERASI PENATAAN PROSES BISNIS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA Kristian W. Wicaksono (kristian.widya@unpar.ac.id) Rima Rahmawati Robby A. Malik (abdulmalikrobby@yahoo.co.id) William Tandi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parhyangan, Bandung Abstrak Kebutuhan melakukan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada organisasi pemerintah semakin lama semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat meningkatkan layanannyasupaya lebih mudah diakses oleh masyarakat, lebih efisien, akuntabel dan efektif. Oleh karenanya, studi tentang penerapan TIK pada organisasi pemerintah semakin intensif dibahas dalam kajian Administrasi Publik. Pemerintah Daerah Kota Surabaya merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang terbilang sukses dalam menerapkan TIK. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dijadikan sebagai pencontohan dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh instansi Pemerintah Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga memperoleh pengharagaan di tingkat Asia Pasifik. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mencoba menggali bagaimana implikasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap akselerasi proses bisnis pelayanan publik yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Kerangka analisa yang dijadikan dasar kajian dalam tulisan ini merujuk pada pendapat Schedler & Helmuth (2009) yang menyatakan bahwa keunggulan penerapan TIKadalah kemampuannya dalam mendorong agar lembaga publik lebih berorientasi untuk menata proses bisnisnya secara sitematis. Lebih lanjut diuraikan oleh Schedler & Helmuth bahwa ada tiga hal mendukung arah penataan tersebut yaitu: (1) lembaga/institusi pemerintah yang lokasinya berbeda dan berjauhan dapat mengakses data yang sama dalam waktu yang sama; (2) Mengurangi lama dan panjangnya rantai pengambilan keputusan; dan (3) melalui jaringan internet pengguna layanan dapat mengakses dan menerima layanan secara langsung sehingga merampingkan proses pelayanan termasuk juga memantau prosesnya. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi kepustakaan. Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun analisis dan intepretasi untuk mengetahui implikasi TIK terhadap akselerasi proses bisnis pelayanan publik yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terhadap Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya ditemukan bahwa penerapan TIKtelah mendorong akselerasipenataan proses bisnis pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Pelayanan menjadi mudah untuk diakses oleh masyarakat dan memangkas birokrasi pelayanan 131
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" yang berbelit-belit sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya.Studi ini jugamencatat bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan optimal selama terdapat dukungan dari aspek tingkat literasi elektronis warga penduduk Kota Surabaya, kesabaran dalam proses yang panjang yakni selama 14 tahun untuk pengembangan jaringan elektronis ke seluruh wilayah Kota Surabaya dan secara teknis kontur wilayah Kota Surabaya yang berupa hamparan dataran rendah membantu memudahkan untuk pengembangan dan penyebarluasan jaringan internet ke seluruh wilayah Kota Surabaya. Kata Kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Keterbukaan, Pengambilan Keputusan, Akuntabilitas dan Proses Bisnis 132
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Abstract The needs for application of information and communication technology (ICT) in government organization progressively increasing. In line with public demands in order to improve government's public service to be more accessible,more efficient, accountable,and effectivefor the society. Hence, the study about theICT application in governmental organizationintensively discussed in public administration studies. The local government of Surabaya is one of local government in Indonesia that has been successfull in applying ICT. That thing occured since Surabaya local Government has become a role model in applying ICT for all government institutions in Indonesia by Indonesia's Corruption Eradication Commission and alsoSurabaya gets the appreciation in Asia Pacific level. On this matter, this paper attempts to explore the implications of the application of information and communication technology to the acceleration of business processes of public services presented by the Local Government of Surabaya. The analytical framework used as the basis of studies in this article refers to the opinion of Schedler & Helmuth (2009 ) which stated that the application of ICT excellence is the ability to encourage public institutions to be more oriented to systematically organize its business proces. Further, elaborated by Schedler & Helmuth, there are three things that support the arrangement directions: (1) institutions/government institutions which have different locations and located distant with each other could access the same data at the same time (2) Reduce the length and the time of the chain of decision-making; and (3) through a network of Internet services users can access and receive services directly so that it could integrate the service process includingmonitoring the process. This paper drafted using the method of collecting data through observation, focus group discussions, and literature studies. Afterwards, the results from the data collection are used asthe basis to prepare the analysis and interpretation to determine the implications of ICT on the acceleration of business processes of public services presented by Surabaya local Government. Based on the results of studies conducted on Surabaya Local Government Office of Communications and Information, it founds that the application of ICT has been encouraging the restructuring of business processes in the public service of Subabaya local government to accelerate. The services become easier to accessed by the socety and shave the bureaucracy convoluted services that have impacts on the increase of the efficiency of the using resources. This study also noted that the application of information and communication technologies can be implemented as long as there is support from the electronic literacy citizens of Surabaya, patience in the long process namely for 14 years to develop the electronic network to the entire the city of Surabaya and technically the contours of the city of Surabaya in the form of lowland, ease the development and dissemination of Internet network throughout the city of Surabaya. Keywords : Information and Communication Technology , Transparency , Decision Making , Accountability and Business Processes 133
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Latar Belakang Kebutuhan melakukan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada organisasi pemerintah semakin lama semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikannya. Kualitas tersebut berhubungan dengan kemudahan pelayanan untuk diakses, biayadanwaktu yang lebih efisien, dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan. Pertama adalah keterbukaan akses pelayanan bagi masyarakat. Kualitas pelayanan terhadap masyarakat akan semakin meningkat manakala berbagai lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, penerapan TIK pasti akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam jaringan internet. Perbedaan lokasi dan waktu tidak akan menghambat pelayanan selama kualitas jaringan internet yang digunakan dapat diandalkan. lebih efisien. Perubahan pada karakteristik masyarakat saat ini lekat dengan keinginan untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan dengan biaya yang terjangkau. Penggunaan TIK dapat dijadikan cara untuk mengefisienkan biaya sebab masyarakat tidak harus mengelurakan biaya untuk keluar rumah guna mengakses pelayanan. Semulamelakukanhal-hal yang bersifat administrative secara manual menjadiotomatis,dan hal ini dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja penyedia pelayan publik seperti misalnya biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain sebaginya. Selain dapat menghemat biaya, penggunanaan TIK juga dapat menghemat waktu yang dimiliki oleh masayarat dikarenakan waktu yang seharusnya diguakan untuk berpergian kesuatu tempat demi mendapatkan suatu pelayanan kini dapat dilakukan di rumah dengan kemudahan TIK. Waktu pengerjaan akan lebih cepat dengan sebab dengan TIK ini akan memperpendek rantai birokrasi. Sehingga pengambilan keputusan pun akan lebih cepat karena dengan TIK maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Hal ini tentu saja menjadikan organisasi publik menjadi efektif dan efisien. Kedua adalah biaya yang Ketiga adalah akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik. Penerapan TIK memudahkan Pemerintah untuk memberikan penjelasan secara bertanggungjawab terhadap masyarakat manakla terjadi permasalahan didalam penyelenggaraan pelayanan. Dengan adanya TIK pemerintah akan memiliki rekaman atau catatan elektronis yang sudah terdokumentasikan mengenai proses pelayanan yang sedang dan telah dilaksanakan. Dengan begitu, pemerintah mudah untuk melihat atau mengakses kembali apa yang telah mereka lakukan. Pemerintah pula dapat melakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan dokumen-dokumen yang bersifat elektronis tersebut. Apabila terjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, maka pemerintah akan akuntabel dan akan lebih mudah memberikan penjelasan berdasarkan record dari pelayanan yang telah direkam secara elektronis. Disamping itu, peningkatan informasi pemerintah kepada masyarakat dapat membantu memperbaiki perepsi publik yang bisa dan memperngaruhi ekspektasi kepercayaan dengan mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah (Welch, 2005) 134
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Oleh karenanya, studi tentang penerapan TIK pada organisasi pemerintah semakin intensif dibahas dalam kajian Administrasi Publik. Pemerintah Daerah Kota Surabaya merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang terbilang sukses dalam menerapkan TIK. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dijadikan sebagai pencontohan dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh instansi Pemerintah Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tingkat Asia Pasifik. juga memperoleh pengharagaan di Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mencoba menggali bagaimana implikasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap akselerasi proses bisnis pelayanan publik yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. 2. Rumusan Masalah dan Metode Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: Apakah Pemerintah Kota Surabaya sudah menunjukkan orientasi yang serius untuk menata proses bisnis pelayanan publiknya? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi kepustakaan. Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun analisis dan intepretasi guna mengetahui implikasi TIK terhadap akselerasi proses bisnis pelayanan publik yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya 3. Kerangka Teori Kerangka analisa yang dijadikan dasar kajian dalam tulisan ini merujuk pada pendapat Schedler & Helmuth (2009) yang menyatakan bahwa keunggulan penerapan TIK adalah kemampuannya dalam mendorong agar lembaga publik lebih berorientasi untuk menata proses bisnisnya secara sitematis. Lebih lanjut diuraikan oleh Schedler & Helmuth bahwa ada tiga hal mendukung arah penataan tersebut yaitu: (1) Lembaga/institusi pemerintah yang lokasinya berbeda dan berjauhan dapat meng- akses data yang sama dalam waktu yang sama; (2) Mengurangi lama dan panjangnya rantai pengambilan keputusan; dan (3) Melalui jaringan internet pengguna layanan dapat mengakses dan menerima layanan secara langsung sehingga merampingkan proses pelayanan termasuk juga meman- tau prosesnya. 4. Diskusi Kemudahanmengkases data dalam lembaga/ institusi pemerintah memang menjadi poin penting dalam pelaksanaan e-government. Dalam waktu yang sama semua data yang sama harus dapat di akses oleh lembaga/ institusi pemerintah. Ketika salah satu institusi dalam pemerintahan tidak dapat mengakses data yang sama dan dalam waktu yang sama, maka proses birokrasi akan semakin lamban. Tujuan dilaksanakannya justru malah ini adalah mempercepat proses birokrasi bukan e-government memperlamban birokrasi. Salah satu layanan yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya untuk mempermudah setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mendapatkan data adalah dengan menerapkan e-budgeting..Sejak tahun 2013 pemerintah kota Surabaya sudah menerapkan e-budgeting. Dengan adanya e-budgetting setiap SKPD dapat mengakses data yang sama dalam waktu yang sama. 135
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Namunbegitupenerapan e-budgeting e-literacy dari PNS itusedinri, ketikatingkat e-literacy dari PNS e- budgeting itu tidak akan optimal. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah literasi dari masyarakat itu sendiri. Sasaran utama dari pelaksanaan e-government ini adalah masyarakat. Jika tingkat literasi masyarakat rendah maka pengembangan e-governement ini akan lebih sulit. Namun untuk keadaan demografi Kota Surabaya itu sendiri memang sudah cukup baik. Keadaan demografi di Kota Surabaya lebih yaitu banyak usia muda tinggi sehingga memudahkan untuk yang mengembangkan dari penerapan e-government ini. tingkat literasi elektronisnya cukup dan panjangnya rantai pengambilan keputusan. Dengan begitu pemerintah dapat lebih responsif dalam pemberian pelayanan publik. Rantai komando yang tidak terlalu panjang membuat organisasi publik menjadi lebih fleksibel dengan begitu pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Keuntungan lainnya jika rantai pengambilan lebih pendek adalah dari segi biaya, dimana biaya yang keputusan yang dikeluarkanakan lebih hemat ketimbang dengan birokasi pengambilan keputusan yang panjang. Pemanfaatan TIK Dalam pengembangan e-government di Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan salah satu pelayanan publik dibidang kesehatan. Pelayanan Publik tersebut adalah masyarakat Surabaya dapat memesan pelayanan rumah sakit untuk berobat sehingga masyarakat tidak perlu jauh pergi kerumah sakit untuk mengambil nomor antrian untuk berobat. Masyarakat hanya cuku pmembuka website dari computer atau perangkat elektronik yang dimiliki lalu bisa memesan layanan rumah sakit untuk mendapatkan nomer antrian rumah sakit. Dengan adanya pelayanan ini masyarakat diberi kemudahan untuk mengakses pelayanan kesehatan di kota Surabaya. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu contoh pelyanan public yang dialkukan oleh pemerintah. Dengan adanya penerapan pelayanan kesehatan melalui pengambilan nomor antrian secara elektronik ini maka menunjukan bahwa pemerintah kota Surabaya berusaha untuk mendorong akselerasi penataan proses bisnis pelayanan public di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan juga Pelayanan Publik di Kota Surabaya menjadi mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintah kota Surabaya terus berusaha untuk mengembangkan dan menyebarluaskan jaringan internetnya keseluruh wilayah Kota Surabaya. Secara teknis kontur wilayah Kota Surabaya yang berupa hamparan dataran rendah membantu memudahkan untuk pengembangan dan penyebarluasan jaringan internet ke seluruh wilayah Kota Surabaya. 5. Kesimpulan Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terhadap Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya ditemukan bahwa penerapan TIK telah mendorong akselerasi penataan proses bisnis pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Pelayanan menjadi mudah untuk diakses oleh masyarakat dan memangkas birokrasi pelayanan yang berbelit-belit sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya. Studi ini juga mencatat bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan optimal selama terdapat dukungan dari aspek tingkat literasi elektronis warga penduduk Kota Surabaya, kesabaran dalam proses yang panjang yakni selama 14 tahun untuk pengembangan jaringan elektronis ke seluruh wilayah Kota Surabaya dan secara teknis kontur wilayah Kota Surabaya yang berupa rendah membantu memudahkan untuk pengembangan dan hamparan dataran penyebarluasan jaringan internet ke seluruh wilayah Kota Surabaya. 136
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PENGEMBANGAN ALTERNATIF MODEL KEBIJAKAN PENANGANAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA (ALTERNATIVE DEVELOPMENT MODEL POLICY HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES AGAINST CHILDREN IN INDONESIA) Rosita Novi Andari Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara 085640980771/081326196611 Abstract The problem of sexual violence against children is one form of crime against children that needs serious attention from the government. Indonesian Child Protection Commission's data years 2011-2016 indicates the number of children as victims of crimes of sexual violence shows fluctuating growth every year. This study aimed to evaluate the implementation result of government policy in the handling of sexual abuse of children during the years 2011-2014 and develop alternative models of policies to deal with crimes of sexual violence against children to be applied in Indonesia. This study used a qualitative approach that is descriptive with data collection through the documentation and data analysis is descriptive. The results showed that the results (output) policy applied today tends has not been effective both in terms of prevention and enforcement action against the perpetrators of these crimes. Therefore, the application of the model policy on crimes of sexual violence against children in Indonesia with a systems approach can be an alternative policy model to overcome these problems. Keywords: sexual abuse of children, evaluation of public policy 137
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Abstrak Masalah kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2011-2016 menunjukkan jumlah anak sebagai korban dari kejahatan kekerasan seksual mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak selama tahun 2011-2014 dan mengembangkan alternatif model kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan analisis data bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil (output) kebijakan yang diterapkan saat ini cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum terhadap penindakan para pelaku tindak kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan model kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan pendekatan sistem dapat dijadikan alternatif model kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak, evaluasi kebijakan publik 138
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Masalah Masalah kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Muhammad Zainuddin1 , WHO (dalam Suradi)2 dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan kejahatan yang melibatkan anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan) dalam kegiatan seksual yaitu dapat berupa perlakukan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, perilaku, kognisi dan sosial-emosional (psikis). Secara umum, statistik kekerasan seksual di dunia menunjukkan bahwa sebanyak 19,7% anak perempuan dan 7,9 anak laki-laki mengalami pelecehan seksual dengan tingkat tertinggi prevelensi kekerasan seksual terhadap anak secara geografis ditemukan di Afrika (34,4%)3. Masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dilihat dari angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait sejak 2015 hingga April 2016 terdapat 312 kasus kekerasan terhadap anak dan 51 persen atau 150 kasus berupa kekerasan seksual kepada anak. Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut tergolong tinggi dan berpotensi terus naik dengan sebaran yang merata di wilayah perkotaan maupun perdesaan4. Sementara itu, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat diketahui perkembangan jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerkosaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dsa) dari tahun 2011-2016 yaitu sebagai berikut: Gambar 1 Sumber: diolah dari 1 Zainuddin, Muhammad, Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia. (Semarang: Universitas Diponegoro,2015), hlm xxxiii 2 Suradi, Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak. Informasi Vol.18, No.02 Tahun 2013, hlm 186. 3 Negara dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi, 04 4 Komnas PA Catat Ratusan Kekerasan Seksual Anak, anak 139
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa jumlah anak sebagai korban dari kejahatan kekerasan seksual anak mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan daripada tahun 2011 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 656 orang dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 218 orang. Adapun jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual yang terjadi hingga saat ini (tahun 2016) adalah sebanyak 29 orang. Puncak dari kasus kekerasan seksual anak yang menjadi perhatian masyarakat hingga Presiden adalah kasus kekerasan seksual yang disertai pembunuhan terhadap seorang anak berusia 14 tahun bernama Yuyun di Bengkulu yang terjadi pada bulan Mei 2016. Adapun pelakunya adalah belasan anak remaja laki-laki dan berstatus pelajar. Terkait dengan kasus tersebut Presiden meminta pelaku ditangkap dan dihukum seberat-beratnya5. Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya dari kejahatan seksual. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 15, pasal 20 dan pasal 59. Salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam merespon kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara massal dan disertai pembunuhan serta banyaknya kasus kekerasan seksual lainnya adalah melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang dikenal dengan Perppu Kebiri. Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Paripurna, Selasa 10 Mei 2016 di Istana Negara menyatakan bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa6. Oleh karena itu, Pemerintah menganggap hal tersebut sebagai suatu kondisi yang mendesak dimana kemudian Presiden menginstruksikan kepada beberapa Kementrian diantaranya Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementrian Sosial (Kemensos) untuk segera menyusun Draft Perppu yang memuat tentang pemberatan hukuman (sanksi) bagi para pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual. Selanjutnya Perppu tersebut mendapatkan persetujuan di DPR pada 12 Oktober 20167. 1. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat diketahui bahwa Perppu Kebiri merupakan salah satu kebijakan yang baru ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hasil (output) penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak selama ini? 5 Pemerkosaan Berjamaah-Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, indonesia-darurat- kekerasan-seksual/a-19233807 6 Presiden Jokowi: Kejahatan Seksual Anak adalah Kejahatan Luar Biasa, 7 DPR Sahkan Perppu Perlindungan Anak menjadi UU 140
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Bagaimana model kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat menjadi alternatif untuk diterapkan di Indonesia? 2. TINJAUAN PUSTAKA Untuk mengetahui bagaimana hasil (ouput) penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak selama ini maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang ada saat ini. Sebelum evaluasi tersebut dilakukan maka terlebih dahulu perlu diidentifikasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan saat ini. Evaluasi disini lebih difokuskan pada evaluasi terhadap implementasi (penerapan) kebijakan tersebut atau setelah kebijakan tersebut diterapkan pada kurun waktu tertentu (evaluasi ex-post) dengan menganalisis hasil (output kebijakan dalam penanganan permasalahan kejahatan kekerasan seksual anak di Indonesia. Hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan akan menjadi dasar dalam formulasi kebijakan selanjutnya melalui pengembangan alternatif model kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. 2. 1. Evaluasi Hasil (Output) Kebijakan Publik Secara teori, evaluasi dalam analisis kebijakan publik secara spesifik berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Evaluasi berfungsi untuk memberikan informasi mengenai seberapa jauh tujuan- tujuan tertentu dan target terentu dari kebijakan telah dicapai dan memberikan sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Terdapat enam kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan yaitu efektifitas, efifiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan8. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja implementasi. Evaluasi dapat dilaksanakan setelah kegiatan selesai dari dilaksanakan dengan dua pengertian selesai yaitu (1) pengertian waktu (mencapai/melewati tenggat waktu) dan (2) pengertian kerja (pekerjaan tuntas) 9. Lebih lanjut evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut evaluasi konsekuensi (output kebijakan) dan/atau evaluasi impak/pengaruh (outcome) kebijakan atau sebagai evaluasi sumatif10. Wollmann, Hellmut menyebutkan bahwa evaluasi ex-post adalah evaluasi untuk (1) menilai sejauhmana tujuan kebijakan yang diinginkan telah tercapai (pencapaian tujuan) dan (2) menjawab pertanyaan kausal seperti apakah efek dan perubahan yang diamati benar-benar terkait (secara kausal) dengan kebijakan atau program tersebut. Untuk menganalisis evaluasi kebijakan yang sudah selesai dapat dilakukan dengan meta evaluasi. Meta evaluasi dimaksudkan untuk menganalisis evaluasi (primer) dengan menggunakan jenis analisis sekunder. Terdapat dua varian meta evaluasi yaitu pertama meta evaluasi dapat meninjau bagian yang sudah selesai dari evaluasi primer seperti apakah ia sesuai dengan kriteria dan standar metodologi (meta evaluasi metodologi) dan kedua meta evaluasi mungkin harus mengumpulkan 8 William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm 608- 611 9 Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta: PT. Elex Multimedia, 2014), hlm 706 10 Riant Nugroho. Ibid. hlm 713 141
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" temuan substantive dari evaluasi (primer) yang sudah selesai dan menistensiskan hasil (meta evaluasi sintesis) 11. Oleh karena fokus penelitian ini lebih dititik beratkan pada evaluasi hasil (output) kebijakan, maka pendekatan evaluasi formal dengan bentuk evaluasi hasil restrospektif dipilih sebagai pendekatan dalam melakukan evaluasi. Sebagaimana William Dunn12 pendekatan evaluasi formal menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program-kebijakan. Evaluasi hasil retrospektif meliputi bentuk pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung kebijakan yang dapat dimanipulasi. 2. 2. Model Formulasi Kebijakan Publik terhadap masukan-masukan dan proses Kebijakan publik dengan model sistem sebagaimana dikembangkan oleh Easton mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik yang terdiri dari input, throughput, dan output. Dalam model sistem tersebut proses formulasi kebijakan publik berada di dalam sistem politik dengan mengandalkan kepada masukan (input) yang terdiri dari dua hal yaitu tuntutan dan dukungan13. Model sistem ini memberikan manfaat dalam membantu mengorganisasikan penyeledikan terhadap pembentukan kebijakan publik. Selain itu juga menyadarkan mengenai beberapa aspek penting dari proses perumusan kebijakan seperti misalnya bagaimana masukan-masukan dari lingkungan mempengaruhi substansi kebijakan publik dan sifat sistem politik? Bagaimana kebijakan publik mempengaruhi lingkungan dan tuntutan-tuntutan berikut sebagai tindakan? Kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor apa saja yang berasal dari lingkungan yang memainkan peran penting untuk mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan kepada sistem politik14. Dwiyanto Indiahono menyusun metode untuk menggunakan model formulasi kebijakan publik dengan mengaplikasikan model Easton dan model tahapan kebijakan dari Ripley. Model tahapan kebijakan dari Ripley ini sendiri terdiri dari siklus pendek dan siklus panjang. Siklus pendeknya adalah (1) penyusunan agenda pemerintah, (2) agenda pemerintah), (3) formulasi dan legitimasi kebijakan, dan (4) kebijakan. Sedangkan siklus panjang kebijakan adalah keempat (1) implementasi kebijakan, (2) tindakan kebijakan, (4) kinerja dan dampak kebijakan, (5) evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan, dan (6) keputusan tenttang masa depan kebijakan (keputusan baru). Adapun metode dari aplikasi konseptual model Easton dan Ripley tersebut secara sederhana dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini15: tahapan tersebut ditambah 11 Frank Fisher, dkk, Hand Book Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm 555-556 12 William Dunn. Op.Cit. hlm 611-618 13 Riant Nugroho. Op. Cit. hlm 516 14 Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus), (Jakarta: CAPS,2012), hlm 100 15 Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysys. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2009), hlm 22-28 142
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Tabel 1. Aplikasi Konseptual Model Easton dan Ripley No. 1. Lingkungan Kebijakan Aspek Ruang Lingkup Setting permasalahan dari para aktor dan aktor (struktur kekuatan politik, yang dominan anggota dewan, mahasiswa, sartawan, dan kelompok kepentingan lainnya 2. Setting Agenda Sikap dari para aktor dan persepsi masing- masing terhadap masalah publik Pendefinisan dan batasan masalah oleh para aktor Mobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah publik menjadi agenda pemerintah 3. Formulasi dan Legitimasi Tujuan dan program Kelengkapan informasi dan kecerdasan analisis kebijakan Pembangunan kebijakan sebagai solusi dari masalah publik yang dihadapi alternatif-alternatif Advokasi dan pembangunan koalisi Kompromi, negoisasi dan keputusan Sumber: dalam Indiahono, Dwiyanto (2009:27-28) Model Easton dan Ripley inilah yang kemudian akan diapalikasikan dalam pengembangan alternatif model kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. 3. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan bagaimana hasil (output) penerapan kebijakan pemerintah penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanuasiaan16. Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang menggambarkan suatu situasi fenomena secara detail dan lebih menekankan pada menjawab pertanyaan "how" (bagaimana) dan "who" (siapa) yang dimulai dengan mendefinisikan subjek kemudian menggambarkannya/ mendeskripsikannya dengan akurat17. Lokus dan fokus yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di lingkup nasional yang meliputi KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri). 16John W Creswell, Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016), hlm 4. 17 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) hlm 38. 143
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian kualiatif18. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen publik seperti peraturan perundangan- undangan, laporan Kementrian PP&PA, dan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penyusunan landasan teori, kerangka pemikiran dan analisis data terkait permasalahan yang dikaji. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis bagaimana ketentuan yang diatur dalam berbagai kebijakan tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana hasil (output) dari implementasi kebijakan tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan dan disusun rekomendasi terkait dengan formulasi kebijakan selanjutnya melalui pengembangan alternatif model kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. 4. Hasil Penelitian 4. 1. Evaluasi Hasil (Ouput) Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia saat ini Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada awalnya mengacu pada kebijakan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian dalam perkembangannya ditetapkan pula kebijakan khusus mengenai perlindungan anak yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga ditetapkan Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). Kebijakan dalam bentuk KUHP dan UU tersebut berisi antara lain tentang bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan ketentuan sanksi terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sedangkan kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden berisi instruksi kepada Para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Polri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui GN-AKSA dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Adapun kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan saat ini mengacu pada UU No. 35 tahun 2014. Menurut UU ini yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negera, pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara itu, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pada UU ini diatur beberapa perlindungan yang diberikan kepada anak dari kejahatan seksual yaitu: a. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual (pasal 15). b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17) 18 John W Creswell, Op.cit.,hlm 255 144
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" c. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain (pasal 54) d. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual (pasal 59). Perlindungan khusus ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui upaya: (1) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, (2) rehabilitasi sosial, (3) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, (4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 66 dan 69 A) Dalam UU tersebut diatur mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak diantaranya sebagaimana tabel 2 berikut: Tabel 2. Ketentuan Pidana pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak No. 1. Larangan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak (pasal 76 C) Ketentuan Pidana pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Dalam hal Anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun banyak dan/atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). denda paling Dalam hal Anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya 1. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (pasal 76 D) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu atau muslihat, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. serangkaian kebohongan, 2. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pidananya kependidikan, maka ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 145
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" No. Larangan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76 E) Sumber: diolah dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ketentuan Pidana miliar rupiah). Dalam hal tindak dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana Pada UU tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan sanksi tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan saat ini adalah dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000. ketentuan pidana ini cenderung lebih berat dari sebelumnya baik yang diatur dalam KUHP dan UU no. 23 Tahun 2002 sebagaimana tabel 3 berikut ini. Tabel 3. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak No. 1. KUHP a. Diatur pada pasal UU No.23 Tahun 2002 a. Diatur pada pasal 81, UU No. 35 Tahun 2014 a. Diatur pada pasal 81, 82, 289-296 b. Pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun c. Pidana denda paling banyak Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah). 82, dan 88 b. pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun c. denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000;. dan 88 b. pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun c. denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000;. Sumber: diolah dari KUHP, UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 Tahun 2014 Untuk mengetahui hasil (output) penerapan kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dianalisis dari laporan mengenai profil dan perkembangan anak yang membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah yaitu anak sebagai korban tindak kejahatan kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam buku Profil Anak Indonesia 201219 dan Profil Anak Indonesia 201520. Secara umum, dari kedua laporan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, penduduk Indonesia berumur 0-17 tahun mencapai 82,6 juta atau sebesar 33, 9 % dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 243,84 juta. Data Susenas menunjukkan bahwa jumlah anak yang menjadi korban kejahatan selama tahun 2011 sebanyak 385,5 ribu 19 Huda Yusuf, dkk, Profil Anak Indonesia 2012, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), 2012), hlm 7 dan 64 20 Akhsan Naim, dkk, Profil Anak Indonesia 2015, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA)), hlm 8 dan 71-73 146
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" anak dengan 61,3 % (236, 5 ribu) tinggal di perkotaan dan sekitar 38, 7% lainnya (149 ribu) tinggal di perdesaan. Sedangkan pada tahun 2014, penduduk Indonesia berusia 0- 17 tahun sebanyak 82,8 juta atau mencapai 32,9% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 252,165 juta. Data Susenas menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan selama tahun 2014 jumlahnya mencapai sekitar 247, 6 ribu anak dimana sekitar 63,52 % (157,2 ribu) tinggal di perkotaan dan 36,49% (90,4 ribu) tinggal di perdesaan. Jenis tindak kejahatan yang dialami oleh anak tersebut antara lain mencakup tindak kejahatan atau kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, pemakaian narkoba, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak dan perdagangan anak, namun demikian belum terperinci jumlah anak sebagai korban dari masing-masing jenis tindak kejahatan, termasuk jumlah anak korban kejahatan kekerasan seksual. Dalam laporan tersebut juga belum ada profil mengenai jumlah pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan sanksi pidana yang diberikan. Data pelaku tindak kejahatan hanya menggambarkan jumlah narapidana dan tahanan anak maupun dewasa. Adapun data jumlah anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak secara rinci adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu menurut data KPAI yaitu pada tahun 2011 sebanyak 216 anak dan tahun 2014 sebanyak 656 anak. Gambar 2 berikut ini menunjukkan perkembangan jumlah anak sebagai korban tindak kejahatan secara umum pada tahun 2011-2014 yang cenderung menurun setiap tahunnya dan kejahatan kekerasan seksual secara khusus pada tahun 2011-2014 yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Gambar 2 Sumber: hasil olah data Selanjutnya terkait dengan penerapan ketentuan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, hasil sebuah studi kasus menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam sistem hukum pidana yang masih gagal dalam mengadili dan menghukum pelaku secara efektif. Banyak hakim yang memutus perkara tidak mempertimbangkan hak-hak korban. Seolah-olah pemulihan hak-hak korban menjadi tanggung jawab keluarga. Hukum pidana seolah- olah tidak memiliki perspektif tentang tanggung jawab pelaku untuk memulihkan hak- 147
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" hak korban yang hilang akibat tindak pidana yang dilakukannya21. Beberapa contoh putusan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak yang diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini: Tabel 4. Contoh Putusan Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung No Keterangan Kasus Putusan Pidana Perkara Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung 1 Kasus kekerasan seksual seorang laki-laki (19 tahun) terhadap anak perempuan (16 tahun) pada tahun 2010 di Tomohon Utara Kabupaten Tondano Tahun 2011 Sanksi Pidana 5 tahun dan denda Rp 60.000.000; subsider penjara 3 bulan 2 Kasus kekerasan seksual guru laki-laki 2012 4 tahun penjara (50 tahun) terhadap siswa perempuan (7 tahun) pada tahun 2011 di Kabupaten Langkat 3 Kasus kekerasan seksual ayah terhadap anak kandungnya hingga hamil pada tahun 2011 di Kabupaten Batang 4 Kasus kekerasan seksual seorang anak laki-laki (16 tahun) terhadap anak perempuan (15 tahun) pada tahun 2014 di Kabupaten Bandung 2012 2014 10 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000;subsider 6 bulan penjara 1 tahun 2 bulan dan denda Rp 500.000.000 subsider 1 bulan penjara 5 Kasus kekerasan seksual ayah terhadap anak perempuannya (3 tahun) pada tahun 2015 di Kota Yogyakarta 2015 5 tahun dan denda Rp 60.000.000; subsider penjara 3 bulan Sumber: diolah dari Lebih lanjut, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan yang menemukan fakta dari hasil penelitian akhir mahasiswanya, yang menunjukkan bahwa pemberatan hukuman tak diikuti dengan penjatuhan hukuman maksimal di pengadilan terhadap para pelaku, oleh karena sangsi ancaman hukuman berat bisa serta-merta menekan tingginya tingkat pelanggaran. Vonis ringan pengadilan akan menyebabkan pelaku, atau yang berpotensi melakukan pelanggaran sama karena berpikir bahwa hukuman kejahatan kekerasan seksual memang ringan walaupun ancaman hukumannya sangat berat. Dengan demikian penegakan hukumlah yang perlu lebih diperhatikan22. Berdasarkan uraian tersebut maka hasil (output) kebijakan pengananan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan saat ini masih cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum dalam penindakan para pelaku tindak kejahatan tersebut. 21 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia, 2016), hlm 3-4 22 Perppu Kebiri Hukuman Kekerasan Seksual Tak Segalak Aturan, 148
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 4. 2. Pengembangan Alternatif Model Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kebijakan pengananan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan saat saat ini masih cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum dalam penindakan para pelaku tindak kejahatan tersebut. Terkait dengan Perppu Kebiri, berikut ini adalah aplikasi terapan konseptual Model Easton dan Ripley dalam kasus terbitnya Perppu Kebiri dalam upaya penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 5. Aplikasi Terapan Konseptual Model Easton dan Ripley dalam Kasus Terbitnya Perppu Kebiri dalam Upaya Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia No. Aspek 1. Lingkungan Ruang Lingkup Struktur politik didominasi oleh para politisi yang Kebijakan cenderung mendukung pemerintahan Presiden dalam memutuskan masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di ihwal Indonesia kegentingan memaksa Jokowi memiliki kewenangan sebagai hal Peran KPAI yang didukung oleh beberapa Menteri terkait (Meneteri Sosial dan Menteri PPPA) cukup kuat untuk mendorong masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa Peran organisasi/LSM tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan Tidak ada perguruan tinggi atau organisasi/ lembaga penelitian lainnya yang dilibatkan dalam penyusunan kajian ilmiah terkait pengambilan kebijakan 2. Setting Agenda Presiden cepat merespon wacana pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap solusi anak dengan berjanji secepatnya akan memberikan KPAI adalah pihak yang paling getol mendesakkan agar diterbitkan Perppu Kebiri dengan membuat aksi dan seksual mengekspos berbagai masalah kejahatan terhadap anak di media 3. Formulasi Legitimasi dan Para menteri terkait melakukan kajian terbatas di tingkat kementrian saja Para menteri menyepakati pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan mendorong penerbitan Perppu Kebiri Presiden menerbitkan Perppu Kebiri dengan adanya dengan ketentuan hukuman pokok terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara mulai dari yang paling singkat yaitu 5 (lima) tahun hingga paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup dan pidana mati dan hukuman 149
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" No. Aspek Ruang Lingkup tambahannya adalah pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. DPR telah menyetujui RUU Perppu Kebiri menjadi UU Sumber: hasil olah data Hasil analisis penerapan kebijakan yang sudah ada saat ini dan rencana penerapan Perppu Kebiri menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum memberikan jaminan hukum yang kuat dalam penindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. World Rape Statistic atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri, tidak efektif menimbulkan efek. World Rape Statistic yang diterbitkan setiap dua tahun sekali tersebut menunjukkan bahwa Negara negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri justru menduduki posisi 10 besar, sebagai negara yang memiliki kasus tertinggi di dunia. Hingga saat, ini ada 10 negara memberlakukan hukuman mati dan 20 negara memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan. Kesepuluh Negara yang memberlakukan hukuman mati tersebut adalah yaitu: China, Afganistan, Uni Emirat Arab, Mesir, Bangladesh, Iran, Saudi Arabia, India, Pakistan dan Korea Utara. Sedangkan 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi kejahatan perkosaan adalah 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko , Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Agentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan. World Rape Statistic 2012, menunjukkan 10 negara yang memiliki kasus perkosaan tertinggi di dunia, berturut-turut adalah : Amerika di urutan pertama, disusul oleh Afrika, Swedia, India, Inggris Jerman, Perancis, Kanada, Sri Lanka dan Ethiopia. Sedangkan World Rape Statistic 2014 menunjukkan 10 besar Negara dengan kasus perkosaan tertinggi, berturut-turut adalah India, Spanyol, Israel, Amerika, Swedia, Belgia, Argentina , Jerman dan Zelandia Baru. Data World Rape Statistic tersebut telah meneguhkan bahwa anggapan penerapan hukuman Kebiri akan menimbulkan efek Jera, hanyalah mitos. Sejumlah Negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri juga mengakui, bahwa menurunnya jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan, tidak menggambarkan situasi sesungguhnya. Karena banyakknya kasus perkosaan yang tidak dilaporkan, terlebih-lebih jika pelakunya merupakan bagian dari keluarga23. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka pendekatan sistem dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif model kebijakan dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini terdapat empat unsur yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut: 1. Lingkungan Lingkungan yang berpotensi mempengaruhi dan atau berkaitan dengan terjadinya tindak kekerasan anak dibedakan menjadi dua yaitu (1) lingkungan keluarga dan sosial yang terdiri dari orang tua (ayah ibu), family/kerabat, guru/lingkungan sekolah, teman sekolah, teman main, dan orang dewasa lain dan (2) lingkungan 23 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. Op.Cit. hlm 21-22 150
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" kebijakan menyangkut bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah ada saat ini dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak24. 2. Input Input disini berkenaan dengan setting agenda yaitu sikap dari pemerintah terhadap permasalahan kekerasan seksual ini dan mobilisasi dukungan/tuntutan terkait kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini lingkungan yang ada lingkungan keluarga dan sosial dan pemerintah merespon kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi selama ini baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi. Sebelum terjadi tindak kejahatan maka lingkungan perlu memberikan intervensi sosial berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui kegiatan preventif dengan mengoptimalkan fungsi dan peranannya masing- masing dalam memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan seksual. Setelah terjadi tindak kejahatan maka lingkungan perlu memberikan intervensi sosial berupa tindakan rehabilitasi sosial yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik, perilaku, kognisi, dan sosial-emosional (psikologis). Selain itu, terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak maka lingkungan perlu menerima atau membenarkan bahwa telah terjadi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan melaporkannya sesuai fakta yang ada agar mendapatkan penindakan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. terhadap anak selama 3. Sistem politik Sistem politik disini berkaitan dengan bagaimana sistem politik dalam memproses tuntutan/dukungan terhadap penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak melalui formulasi dan legitimasi kebijakan. Dalam hal ini pemerintah melalui struktur politik yang ada segera memproses segara tuntutan/dukunan terhadap penanganan kejahatan kekerasan seksual yang ada melalui kegiatan reformulasi kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan. Untuk melakukan reformulasi kebijakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala dan berbasis pada bukti penelitian yang komprehensif yang disertai dengan data dan bukti yang valid sehingga hasil kebijakan yang dirumuskan lebih efektif dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. 4. Output Hasil dari proses kebijakan publik berupa aturan-aturan hukum (produk hukum) yang ditetapkan dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk Undang-Undang maupun bentuk lainnya. Aturan-aturan hukum terkait penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harus berorientasi pada pemberatan hukuman yang membuat kejahatan serupa tidak terjadi maupun tidak diulangi kembali oleh pelaku. Dalam hal pemerintah perlu memberikan pemeberatan hukuman berupa pidana penjara dengan hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup dengan mendorong para hakim selaku penegak hukum untuk secara konsisten memberikan vonis hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual seperti pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana seumur hidup, jika hukuman sebarat-beratnya tersebut diterapkan terhadap pelaku, maka hukuman tambahan seperti pemasangan alat pendeteksi dan terutama kebiri kimia tidak lagi diperlukan lagi. Sementara hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dapat dipertimbangkan. Hal tersebut juga 24 Suradi. Op.Cit. hlm 187 151
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" perlu didukung dengan pemetaan data yang lengkap (identitas diri, latar belakang tindakan yang dilakukan, dan lain sebagainya) dari pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual anak yang selama ini ada dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap data para pelaku tersebut. 5. Feedback Feedback ini berkenaan dengan umpan balik dari hasil proses kebijakan tersebut yaitu menyangkut penerapan kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang telah ditetapkan apakan efektif menangani masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Secara sederhana, alternatif model kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 3 Alternatif Model Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Pendekatan Sistem Sumber: hasil olahan penulis 5. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil (output) kebijakan pengananan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan saat ini masih cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum terhadap penindakan para pelaku tindak kejahatan tersebut. Oleh karena itu, model kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan pendekatan sistem dapat dijadikan alternatif model kebijakan untuk mengatasi permsalahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Model ini menekankan pada lima unsur penting dalam perumusan kebijakan yaitu: (1) lingkungan yaitu lingkungan keluarga dan sosial dan lingkungan kebijakan, (2) input yaitu sikap pemerintah dan lingkungan keluarga dan sosial dalam memberikan intervensi terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak baik sebelum terjadi maupun sudah terjadi, (3) sistem politik yaitu pemerintah harus melakukan reformulasi kebijakan yang telah diterapkan melalui evaluasi kebijakan secara berkala dan berbasis bukti penelitian dan (4) output yaitu aturan-aturan hukum (produk hukum) yang berorientasi pada pemberatan hukuman dan penegakan hukuman minimal 20 tahun penjara atau seumur 152
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" hidup dan pengumuman identitas pelaku agar kejahatan kekerasan seksual tidak terjadi maupun tidak diulangi lagi oleh pelaku dan (5) feedback yaitu umpan balik dari hasil proses kebijakan tersebut yaitu menyangkut penerapan kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang telah ditetapkan apakan efektif menangani masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Daftar Pustaka Creswell, John W, Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016. Dunn, William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003. Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia, 2016. Fisher, Frank dkk, Hand Book Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode,Bandung: Nusa Media, 2015. Indiahono, Dwiyanto,Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysys. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2009. Naim, Akhsan dkk, Profil Anak Indonesia 2015, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), 2015. Nugroho, Riant, Public Policy, Jakarta: PT. Elex Multimedia, 2014. Suharsaputra, Uhar, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, Bandung: PT Refika Aditama, 2012. Suradi, Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak, Informasi Vol.18, No.02 Tahun 2013 Winarno, Budi, Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus), Jakarta: CAPS, 2012. Yusuf, Huda dkk, Profil Anak Indonesia 2012, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), 2012. Zainuddin, Muhammad, Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia, Semarang: Universitas Diponegoro,2015 Komnas PA Catat Ratusan Kekerasan Seksual Anak, diakses pada 21 Juni 2016 Pemerkosaan Kekerasan seksual/a-19233807 diakses pada 21 Juni 2016. Berjamaah-Indonesia Darurat Seksual, kekerasan- Presiden Jokowi: Kejahatan Seksual Anak adalah Kejahatan Luar Biasa, diakses pada tanggal 21 Juni 2016 Perppu Kebiri Hukuman Kekerasan Seksual Tak Segalak Aturan, diakses pada tanggal 21 Juni 2016 153
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2016, diakses pada tanggal 21 Juli 2016. Negara diakses pada 6 November 2016. dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses pada tanggal 8 November 2016 DPR Perlindungan pu_perlindungan_anak_sah diakses pada tanggal 10 November 2016 Sahkan Perppu Anak menjadi UU 154
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" REVITALIZING WORKING CONDITION AND WORKING SYSTEM IN THE BUREAUCRACY IN INDONESIA By Titiek Herawati, S.Sos,M.Si Abstract State building administration system that aims to serve the interests of its people that is called bureaucracy. One of the biggest challenges faced in the bureaucratic administrative system in Indonesia is how the bureaucracy is able to implement activities effectively and efficiently. Considering the administrative system that was built identical with complicated service, chubby structure, full with corruption, collusion and nepotism, formal barriers following long procedures and there is no definite performance standard. Therefore, a number of administrative pathologies become formidable barriers in realizing a satisfactory service of the society and far from bureaucracy that is called a good governance and clean government. Administrative reforms of the bureaucracy in Indonesia becomes a necessity in the current global era filled with competition. The effort to overcome the number of pathologies can not be carried out partially but must be thoroughly and fundamentally done by fixing the working conditions and working system. Keywords: Bureaucracy, Administrative Reform. 155
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Preliminary Caiden, one of the pioneers of the study of administrative reform in his book Administrative Reform Comes of Age as quoted by Erwan Agus (2014: 37), states that administrative reform is part of a reform in the society. Reform and change have a close relation. Caiden reveals that change is a process of adjustment to the conditions of uncertainty. Mean while, reform is the force that was born to transform the administration when the adjustment process is not running. Thus it can be said that administrative reforms would explain the improvement in administrative practices such as improvements in principles, organizational structure and methods or procedures at the going stale. Further delivered by Caiden that the tendency of governments in developed and developing countries less attention to administrative reform. therefore it is not surprising that later the administrative reform. never reach the core of the problem but only a mere formality. The question that arises then is when is the awareness of government for administrative reform? The answer appears usually too late and the condition is already very bad country governments realize the need for administrative reform. (Ambar Teguh, 2012: 4). Obviously, the administrative reform will be very difficult to do when the government is very low sensitivity and even presume true of systems that have been run. In the context of the bureaucracy in Indonesia, although it has entered the age of seventy-one years, but here and there are still occur tidal role and function of bureaucracy to often becomes the scorn of society since they are often devoted himself to the authorities not public. Furthermore, aperture state should be aware that his job is to provide services to the public and most importantly is positioned as a reformer in the administrative system so it will be able to provide fast service and satisfying. Therefore, this paper wants to discuss about the bureaucratic and behavior Indonesia apparatus government and administrative reform through labor system revitalization and working conditions. Bureaucracy and Behavior Government Apparatus Indonesia Still fresh in our memory, when the number of state officials such as the President Joko Widodo, two months ago angry and very disappointed by the service duration of loading and unloading of goods or dwell time at the port of Belawan Medan up to eight days. Included in the port of Tanjung Priok pot that reaches up to three days. Do not just stop there, President Joko Widodo also very disappointed with the rise of widespread extortion by state officials in providing administrative services for the extension of seafarers in the Ministry of Transportation. Meanwhile, other state officials such as Surabaya Mayor Tri Risma Harini should amok in the Office of Population and Civil Registration Surabaya saw service manufacture of electronic ID cards who impressed slow, causing long queues Of course, these are just a small fraction of cases that demonstrate administrative services in the bureaucracy in Indonesia. When it shoul be the bureaucracy is an important instrument in a society whose presence was probably inevitable. Bureaucracy is a logical consequence of the acceptance of the hypothesis that the country has a sacred mission for the welfare of its people through the medium of bureaucracy. Therefore, the state should be directly involved in producing public 156
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" goods and services needed by the people. State is actively involved in the social life of people. Even if the state needs to decide what is best for their people. Can not be denied, government officials face is gloomy their. Government officials involved in corruption, collusion and nepotism and phenomenon seems to have not ended despite the power of the new order has expired. Even inefficiency also still seems to be wrapped around the Indonesian government bureaucracy. This can be seen from the following trends : 1. The high level of bureaucracy in Indonesia, especially when seen from the growth of employees and expansion of bureaucratic structures. 2. The development of red tape ( convuluted and slow service bureaucracy) 3. Low quality or professionalism of government officials. 4. Productivity and labor discipline that is still lower than overnment officials as well as the still widespread among various irregularities in the administration of government officials Mochtar Ma'soed (2010: 32) reveals that one way to analyze red tape access is to examine the characteristics of liabilities linked a society divided into two first the relative prevalence of political behavior that is regarded as abuse of authority in holding the post of official and citizen participation. Both the intensity and the tolerance of public opinion about the bureaucratic elite of the various behaviors that are considered to stray from the official interest. In such a situation the exchange of economic and social exchange could function interchangeably so it is difficult to find a definitive standard for service bureaucracy. Third behavior that bureaucrats use than paper communication interpersonal communication such as telephone, internet and so forth. This is evident from the forms form filling, accountability report, the use of scrap, disposition and others still characterize the bureaucracy until today. Whereas communication via a connected computer screen on-line or phone is much more effective and efficient than paper. Of course, the more communication is done with the paper it will be increasingly convoluted bureaucratic services and this means that the service will also be sluggish. Still emergence of bureaucratic behavior in Indonesia using paper communication due to a culture not hesitate to call the leadership and lack of confidence among the apparatus that is so afraid to make decisions outside of the rule set. Thus, the administrative reform in Indonesia is not solely limited to the scope of work systems such as structure, process, or procedure alone but more important, and it experienced the most serious reforms are in the scope of work conditions concerning the moral, mental or attitude apparatus behavior government . Although it is recognized that this background President Joko Widodo and Minister for State Apparatus shuck has stressed to the state apparatus to work and work, providing optimum service, simple life and always be an example for the community. However, public are skeptical about the emphasis that raises a big question mark whether it is the willingness to make changes or just rhetorical. Given the nation's current. Given the Indonesian nation to this day still have to face the multidimensional crisis. Of course, to correct this situation required political will at the same goodwill. and a political will from the government to revitalize the system of employment and working conditions within the bureaucracy so that a number of pathologies of the multidimensional crisis and inefficiency of the government apparatus can be overcome. Furthermore, it will also achieve good governance and clean government 157
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Revitalizing Working Condition And Working System In The Bureaucracy In Indonesia The role of government is located, will be largely supported by how the public bureaucracy is able to carry out its duties and functions. One of the major challenges facing the bureaucracy is how they were able to implement activities effectively and efficiently for the Indonesian bureaucracy is identified with a number of pathologies so that the effort required can not be done partially, but must be thorough and fundamental. Work systems and bureaucracy can be considered as two sides of a coin interrelated. Where to fix the working conditions, work systems, payroll systems and apparatus career system alone would never amount in creating professional bureaucratic apparatus or otherwise increased revenue, but the mental attitude and behavior that "traditional" is still left. Both of these areas: attitudes and systems of work must be improved simultaneously. (Budi Setyono,2010:167) Departing from the above explanation, it is in the author's view of the efforts to be made in administrative reform by revitalizing the working conditions concerning mental attitude / behavior of the bureaucracy are as follows: 1. Building a shared commitment for all components of the nation, especially legislature, NGOs, employers, community the political parties, organizations and the bureaucracy itself to end the practice of feudal and bureaucratic reforms pushed terlaksanannya eg accelerate work processes and administrative modernization through automation of administrative offices, the modernization of administrative services to community through the E-government as one of the applications of information technology so that the public and the government is able to relate in a more comfortable, efficient, transparent and accountable. the 2. Build public awareness to put bureaucratic functions as an institution of public servants so that later no longer found people who legalize and provide participation of bureaucrats considered committing irregularities in providing services such as giving bribes to speed up service and it is considered to be reasonable; and 3. Increase the suggestion box channel to accommodate the aspirations of the people and follow up all the findings of the ombudsman institution. Including building awareness, courage and conduct public education about the function of an ombudsman and a suggestion box. Thus creating a balanced control mechanism (checks and balances) Furthermore, to improve work in the bureaucratic system in Indonesia, can be started from the three main points, namely : 1. Develop a functional system and eliminating the structural position system. During this time the bureaucracy in Indonesia to implement systems that are structural positions resulting salary and award unjust. This is due to the payroll system and the prize to the state apparatus will be based on the hierarchy. A holding positions as subordinate staff or resident can hardly be said will not likely earn higher salaries than his superior although it may be subordinate has had a myriad of achievements and professionalism of the good work and the workload is higher than his boss. 158
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Instead the boss will get a larger salary and a range of facilities and services better car performance is much worse though. In addition, the system positions that are structurally able to nourish a culture of primordial shown with respect to excessive to his superiors. As a result of the task conception bureaucratic apparatus to serve will not be achieved. At the end of a structural position will limit even lead to creativity and innovation subordinate missing. Due to a variety of negative consequences for the system of structural positions is such that the functional system may be more effective. Understanding functional system itself is an office system that does not emphasize the hierarchy, but rather emphasizes the ability of the profession. In this system will bring the performance of bureaucrats on the principles more professional. Should be an awareness of all of us. that the system will encourage kretivitas functional position, innovation and, more importantly, encourage government officials to work well because of the award and the amount of revenue the government apparatus on the basis of the work and work performance and not from the high and low positions. More important than all of that is going to eliminating the practice of primordial in the bureaucracy and bring egalitarian working environment among government officials, even if there are seniors and juniors. Obviously this condition will support the work situation that a rational and professional. 2. Develop accountability. Public accountability in principle stipulates that everyone is, whether individuals or institutions, which were authorized by the public, wear and use the facilities and funds from the public, should be able to provide accountability to the public on everything they use (Warella, 2012: 27) , In the absence of accountability, the rule of the bureaucracy will be omnipotent (very absolute power), omnipresent (control of all things) and Ominous (very annoying) for the community. Accountability is needed to ensure that the relationship anatara grantor rights and privileges of the bureaucracy to be fair. For example, if people do not comply pay taxes, they will be punished and vice versa if the negligent bureaucrats carrying out its obligations in accordance with the wishes of the people must also be given sanctions. Therefore, the process requires the assessment mechanism of accountability through an independent public institution is given the right to inspect any public institution to the rationality of the work done by the bureaucracy and responsibility of authority possessed for public services according to desire of the people. In the perspective of this, accountability is not only measured from the aspect of formal legality according to the documentation of reports and compliance with administrative procedures, but more important is whether any policies and actions of the bureaucracy in the ethical, moral and material have fulfilled the will of the people who pay for them through taxes and authorize them to manage the country. In the context of accountability, a bureaucrat's behavior must also meet the standards of professionalism, in the sense of a bureaucrat can not be said to be responsible if he was not a professional duty. The problem 159
160 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" that arises is what benchmarks can be used to assess the professionalism of the bureaucratic apparatus behavior? Without the benchmarks it will be difficult for us to ask the apparatus is working properly as expected. The concept of professionalism is what is not in the bureaucracy in Indonesia and certainly needs to be realized. 3. Improve employee evaluation system. To support the process of accountability, the need for a set of instruments such as performance standards and evaluation standards. During these rules governing employment in Indonesia are giving leeway to the government apparatus i for the work it is just, not progressive encouraging employees achieve maximum performance. Not surprisingly, when then comes the behavior of civil servants who work it is just like the original entrance, are not absent for too long, do not marry, do not mess with the boss, the employee will continue to receive a salary, the rank and pension. These conditions all due to the evaluation system work with so- called DP3 which is abstract and is subjective. Supposedly in the bureaucracy in Indonesia to create an evaluation system that allows the bureaucrats do not work carelessly, but always try to achieve maximum performance. Achievement of these systems can be based on the following principles: a. Standard benchmarks and targets are clear achievements. All apparatus and bureaucracy unit must have a target system that is rational and measurable in any given period. Target and achievement standards that is the main basis of evaluation and assessment apparatus as well as an organizational unit. If the government officials meet the performance standards given rewards or incentives and otherwise if not met given punishment. Therefore, the assessment in each government agency should not be as appropriate in their respective sectors. b. The use of the contract system. Government apparatus should be appointed on the basis of the contract of employment for a certain period, for example two years. Later in every two years if the apparatus that has the performance is good, then a promotion and vice versa if it does not meet the standards of achievement, it can be delayed her promotion. These options can also be used with the system of classification as promoted / retained, not promoted / retained on condition of doing education, demoted / laid off and sacked / premature retirement. Of course before determining the reward and punishment towards the achievement of these employees, verification must be done to see the various conditions that may affect the business climate of the government officials about why someone apparatus up underachieving. Perhaps there are certain factors that cause the apparatus can not perform optimally. Does it hurt, climate office working conditions that do not support, does not memadahi facilities and so forth. If these factors can be tolerated, then the punishment given must be considered in accordance with the principle of justice it deserves.
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" It should be recognized that, some efforts were made to reform the administration noted above may not new even had a lot of people think like that, but make a wedge for all the people of Indonesia on why up to now the government has not been able and willing to implementing it optimally ? Given the revitalization of bureaucracy in Indonesia will increasingly become an urgent need when faced with globalization has given rise to challenges and competition in every country in the world more sharply so that it takes the quality of human resources excellence with the service fast and efficient bureaucracy. Conclusion Not easy to change the character and temperament of the bureaucracy in Indonesia. Some bureaucratic pathology recognized by many parties has become so ingrained in the hearts of government officials. Thus, efforts to revitalize the system of employment and working conditions in the bureaucracy in Indonesia is not the only way to get out of the various bureaucratic mess. But as a business certainly can not be realized in a short time. This requires quite a long time and endless bureaucracy for the creation of a professional, effective and efficient. Reference Erwan Agus P, 2014, Administrative Reform In Public Organisation, Yogyakarta, UGM Press Ambar Teguh, 2012, Understanding Of Good Governance In The Perspective Of Human Resources, Yogyakarta,Gava Media Budi Setyono, 2010, Bureaucracy In The Political And Administrative Perspective, Semarang, UNDIP Press Mochtar Mas'oed. 2010, Politic bureaucracy And Development, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 161
162 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PROGRAM KELUARGA BERENCANA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN FUNGSI KELUARGA (Studi Implementasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga) Yuni Lestari Prasetyo Isbandono (Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Kampus Unesa Ketintang, e_mail: yuni.lestari@unesa.ac.id) ABSTRAK Keberhasilan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas penduduk bangsa tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah sebagaimana termaktub dalam program Keluarga Berencana membawa dampak pada penguatan fungsi keluarga. Dengan mengedepan pada pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, maka teknik pengumpulan data secara terfokus dilakukan dengan menggunakan teknik angket terbuka. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif prosentase. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini mengungkap implementasi program Keluarga Berencana berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kualitas penduduk sehingga upaya penguatan fungsi keluarga pun akan dapat tercapai. Penguatan fungsi keluarga tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi: kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, dan pendidikan keluarga. Kata kunci: keluarga berencana, fungsi keluarga, implementasi kebijakan 163
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PENDAHULUAN Penduduk merupakan modal utama dan faktor dominan dalam proses pembangunan suatu bangsa. Suatu perkembangan penduduk tanpa dibarengi dengan pengembangan/peningkatan kualitas penduduk suatu bangsa, maka bisa dipastikan bahwa pertumbuhan pembangunan yang ideal pun akan menjadi suatu kondisi tidak mudah untuk dicapai. Dapat dipastikan bahwa semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk pada suatu negara membawa dampak semakin tingginya jumlah penduduk pada suatu negara (Mantra, 2013:49). Peledakan jumlah penduduk pun berdampak terjadinya kemiskinan dan krisis pangan di beberapa negara. Demikian halnya dengan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat luar biasa. Beberapa argumentasi dapat dipakai untuk mendukung pentingnya upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk (Wilopo, 2010:29). Pertama, pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang dapat diartikan sebagai memperluas kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan atau menghambat potensi perbaikan standar kehidupan, serta menghambat perbaikan derajat kesehatan, malanutrisi, pendidikan, dan pengangguran. Kedua, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengancam stabilitas politik suatu negara atau bahkan dapat memicu terjadinya konflik antara negara sedang berkembang dengan negara maju. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang cepat memaksa generasi anak cucu kita menghadapi kurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga pembangunan tidak berkelanjutan. tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, dijelaskan bahwa perkembangan penduduk adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut juga menyebutka bahwa pengembangan kualitas penduduk dapat diwujudkan melalui peningkatan beberapa aspek, antara lain: (a) kesehatan, (b) pendidikan, (c) nilai agama, (d) perekonomian, dan (e) nilai sosial budaya. Pengembangan kualitas penduduk ini pun sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan bekerjasama dengan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 52 Tahun 2009 Sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga bahwa pengembangan kualitas penduduk dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk. Program tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi, informasi, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana. Adapun wujud nyata dari upaya pemerintah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas penduduk salah satunya adalah melalui kebijakan pembangunan keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga dapat dilaksanakan melalui berbagai macam program dan kegiatan pemerintah yang terjabarkan dalam penguatan peran dan fungsi keluarga, baik dalam aspek: (a) kesehatan, (b) pendidikan, (c) nilai agama, (d) perekonomian, dan (e) nilai sosial budaya. 164
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dalam penelitian ini mencoba menggali bagaiman peran program keluarga berencana sebagai upaya penguatan fungsi keluarga. Adapun batasan penguatan fungsi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Idrus (2007: 29), penelitian kuantitatif memiliki beberapa keuntungan, antara lain: (a) Menggunakan tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten; (b) Data dapat dicatat dan disajikan dengan ringkas dan pasti; (c) Menggunakan metode analisis yang lebih unggul, yakni statistik dan matematika; (d) Komunikabilitas (f) Memudahkan generalisasi. Banyak pendapat mengatakan bahwa penelitian kuantitatif sebagian besar menguji hipotesis. Namun menurut Brannen (2005:15), penelitian kuantitif tidak selalu menguji hipotesis. Ada penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan bentuk pendekatan deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel mandiri, baik tanpa memperbandingkan atau antara satu dengan yang lainnya (Anshori, 2009:12). Maka penelitian ini akan mendeskripsikan peran program KB sebagai upaya penguatan fungsi keluarga di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. tinggi; (e) Memungkinkan dilakukannya prediksi; serta satu variabel atau lebih Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 penduduk yang berperan sebagai responden yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pengumpulan data secara terfokus dilakukan dengan menggunakan terbuka. Para responden diberikan angket yang pengisiannya dilakukan dengan dipandu melalui wawancara. Teknik tersebut dipilih agar data yang dikumpulkan lebih akurat dari pada angket tertutup. teknik angket Teknik analisis data kuantitatif menurut Idrus (2007:199-202) ada tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tabulasi, dan penerapan data. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ada dua cara, yaitu analisis deskriptif dan analisis uji inferensial. Analisis statistik deskriptif meliputi modus, mean, median, prosentase, rentang, dan deviasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif prosentase. HASIL DAN PEMBAHASAN Tingginya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk membawa dampak yang serius bagi beberapa negara, antara lain adalah semakin meningkatknya kemiskinan dan kekurangan pangan. Kondisi tersebut tentunya sangat menggelisahkan bagi banyak orang, khususnya bagi pemerintah. Berbagai penelitian dilakukan untuk menemukan penyebab meningkatnya pertumbuhan penduduk dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. 165
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Penekanan jumlah penduduk tersebut sangat membutuhkan peran serta keluarga. Dimana keluarga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas penduduk. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa keluarga merupakan harta paling berharga. Keluarga merupakan kelompok pertama tempat orang tua dan anak-anak untuk melakukan kontak. Keluarga juga disebut sebagai tempat pembentukan kesadaran kemanusian pada anak. Keluarga merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk melindungi anggotanya dari keadaan darurat dalam kehidupan. Keluarga didirikan atas dasar cinta dan kasih sayang yang disucikan berdasarkan perkawinan yang bersifat sacramental atau bukan sacramental. Hubungan yang terjalin dalam suatu keluarga merupakan hubungan yang dekat dan erat serta harmonis. Hubungan ini didominasi oleh tradisi hak-hak manusia yang paling baik dan oleh saling pengertian sesamanya serta saling memikirkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan tersebut maka peran serta dari berbagai pihak sangatlah diperlukan, baik koordinasi peran pemerintah, masyarakat, serta para stakeholder. Terkait dengan hal ini, pemerintah memegang peran kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dimana pemerintah merupakan tokoh utama dalam melahirkan sebuah kebijakan publik. Kebijakan merupakan alat penggerak utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Parker (dalam Abdul Wahab, 2008:51) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian atas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Secara lebih gamblang Thomas R. Dye menjabarkan definisi kebijakan negara adalah "whatever governments choose to do or not to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) (Islamy, 2004:18). Demikian halnya dengan lahirnya UU RI No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagai salah satu alat untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dimasa mendatang. Salah satu perwujudan dari implementantasi kebijakan publik adalah melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Abdul Wahab (2005:64) bahwa implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutik, dan sebagainya). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sejalan dengan pendapat Abdul Wahab, Nugroho (2004:158) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara garis besar Abdul Wahab (2008:177) menjelaskan bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai "outcome" kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai cara sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi keluarga, salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan pembangunan keluarga. 166
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Sebagaimana termaksud dalam UU RI Nomer 52 Tahun 2009 pasal 47 yang menyatakan bahwa pemerintah mewujudkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan mengacu pada upaya pembangunan keluarga, maka diperlukan pemahaman tentang peran dan fungi keluarga. Menurut Cordero dan Panopio (dalam Engels, 2010), tugas-tugas keluarga meliputi tugas untuk memproduksi, pemeliharaan secara biologis, sosialisasi, control social, penempatan status, fungsi ekonomi, agama, pendidikan, rekreasi, dan politik. Dalam rangka masalah-masalah yang tidak diinginkan sebagai akibat dari peledakan penduduk, pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan sebagai upaya penekanan laju pertumbuhan penduduk, yakni melalui program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Secara regulatif dalam UU No. 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa definisi keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk dapat melihat sejauhmana implementasi Program Keluarga Berencana (KB) membawa dampak pada penguatan kualitas penduduk khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berikut ini adalah hasil dan pembahasannya. Dari sekian banyak responden, yakni sebanyak 100 responden sebagai pengikut program KB. Dari data penelitian yang ada sebagian besar adalah perempuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dikotomi program KB sebagian besar selalu dikaitkan dengan urusan perempuan. Berikut ini adalah data responden berdasarkan jenis kelamin. Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden Respon Perempuan Laki-Laki Jumlah Total Responden Jumlah Responden 91 9 100 Prosentase 91% 9% 100% Data selanjutnya memberikan gambaran tentang jumlah anak yang dimiliki oleh responden. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 51 responden dari 100 responden mempunyai 2 (dua) anak. Pada peringkat terbanyak kedua atau sebanyak 24 responden yang mengakui mempunyai 3 (tiga) anak. Selanjutnya sebanyak 18 responden mempunyai 1 (satu) anak dan sebanyak 7 (tujuh) responden mempunyai anak lebih dari 3 (tiga) orang anak dan tidak ada responden yang tidak memberikan keterangan (abstain). Tabel 4.3 berikut ini memberikan penjelasan yang lebih terperinci. 167
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Tabel 4.4 Jumlah Anak Kategori 1 (satu) anak 2 (dua) anak 3 (tiga) anak Lebih dari 3 (tiga) anak Abstain Jumlah Total Responden Jumlah Responden 18 51 24 7 0 100 Prosentase 18% 51% 24% 7% 0% 100% Program Keluarga Berencana dan Kualitas Kesehatan Penduduk Pada sub bagian ini akan membahas dampak program KB terhadap kualitas kesehatan penduduk. Beberapa data penelitian yang dapat digunakan unruk mengungkap bahasan ini adalah sebagai berikut. Jumlah anak pun nampaknya juga membawa pengaruh bagi keluarga dalam menentukan tujuan pengobatan. Dari data yang ada menyebutkan bahwa sebagian responden masih mempercayai keberadaan tenaga medis. Tenaga medis tersebut antara lain: dokter praktek, tenaga medis di puskesmas, tenaga medis di rumah sakit, sampai dengan tenaga medis lainnya seperti bidan, mantri, dan lain-lain. Walaupun data yang ada menyebutkan bahwa sebagian besar responden (masyarakat) telah mempercayakan masalahan kesehatan kepada tenaga medis, namun masih ditemukan responden yang masih atau pernah memanfaatkan pengobatan alternatif sebagai salah satu pertolongan pengobatan. Sebanyak 31 dari 100 responden menyebutkan pernah memanfaat pengobatan alternatif. Beberapa alasan yang muncul antara lain karena: (a) pengobatan alternatif dengan alasan pengobatan alternatif dengan jenis pengobatan herbal tidak menimbulkan efek samping; pengobatan alternatif tidak memerlukan biaya yang mahal; responden masih mempercayai pengobatan secara herbal; seta responden mempunyai trauma dengan pengobatan kimia (pabrikan). Dari seluruh alasan yang ada, sebagian besar responden mempunyai alasan bahwa memilih pengobatan alternatif dengan alasan pengobatan alternatif dengan jenis pengobatan herbal tidak menimbulkan efek samping. Pada era sekarang ini, keberadaan kesehatan masyarakat semakin erat dengan keberadaan asuransi khususnya asuransi kesehatan. Keseriusan pemerintah akan kondisi kesehatan penduduknya terbukti dengan penggalakkan BPJS kesehatan yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014 dan dengan harapan pada tahun 2017 seluruh penduduk akan tercover asuransi kesehatan. Namun nampaknya program pemerintah tersebut perlu disosialisasikan secara lebih giat lagi. Hal tersebut mengingat hasil penelitian yang menyebutkan masih sedikitnya penduduk (responden) yang menggunakan asuransi kesehatan. Dari 100 responden, masih terdapat 59 responden yang mempunyai asuransi, sedangkan sisanya belum tercover asuransi kesehatan apapun. jenis asuransi yang dipergunakan oleh masyarakat penggunakan asuransi, yakni asuransi kesehatan milik pemerintah (BPJS) dan asuransi Terdapat 2 (dua) 168
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" milik swasta. Sebagian besar atau sebanyak 45 responden menggunakan asuransi milik pemerintah. Ada kemungkinan responden yang menggunakan asuransi kesehatan ini adalah Pegawai Negeri, masyarakat miskin, maupun masyarakat yang telah bergabung dengan BPJS atas kesadaran sendiri. Sedangakan 14 dari 59 responden yang menggunakan asuransi kesehatan memilih asuransi kesehatan milik swasta. Rata-rata masyarakat yang menggunakan asuransi ini adalah responden yang bekerja di perusahaan swasta dengan cover dari perusahan tempat bekerja. Sebagian responden yang menggunakan asuransi kesehatan pun mempunyai alasan bahwa menggunakan asuransi kesehatan karena mendapat cover_an baik dari pemerintah maupun dari swasta. Sedangkan hanya sebagian kecil saja yang mempunyai kesadaran sendiri akan pentingnya keberadaan asuransi kesehatan sebagai salah satu bentuk saving keuangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudiaan hari. Selain dengan keberadaan asuransi kesehatan, pentingnya kondisi kesehatan keluarga dapat dilihat dari respon keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit. Berbagai respon muncul menaggapi respon keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit, antara lain: (a) langsung dibawa ke pusat pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, dll); (b) menunggu perkembangan kondisi kesehatan, jika memang sangat diperlukan baru ke pusat pelayanan kesehatan; dan (c) membawanya ke pengobatan alternatif. Sebagian besar atau sebanyak 67 dari 100 responden pun mempunyai respon dengan langsung membawa anggota keluarga yang sakit ke pusat pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, dll). Kesehatan keluarga bukan hanya kesehatan yang nampak dari luar, yakni kesehatan secara fisik atau jasmani. Namun kesehatan itu meliputi kesehatan baik jasmani maupun kesehatan rohani. Pengupayaan menjaga kesehatan secara rohani dapat dilihat seberapa sering seseorang melakukan rekreasi. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa upaya masyarakat pun cukup besar dalam menjaga anggota keluarga dari kepenatan akan rutinitas sehari-hari. Sebagian besar atau sebanyak 90 responden memberikan pernyataan pernah melakukan rekreasi, baik yang pernah atau sering maupun pernah tapi jarang. Sebagian responden pun memilih tujuan rekreasi ke beberapa tempat, dengan 3 (tiga) tempater rekreasi favorit dengan urutan: (1) rekreasi atau wisata di luar kota, (2) rekreasi atau wisata di dalam kota, dan (3) lebih memilih berlibur ke tempat saudara. Dari data yang adapun dapat diketahui alasan bagi responden yang tidak atau jarang melakukan rekreasi atau liburan bersama keluarga. Adapun alasan responden tersebut jika diperingkatkan, adalah sebagai berikut: alasan terbanyak pertama, anggota keluarga jarang menemukan waktu yang pas untuk berkumpul; alasan terbanyak kedua, rekreasi membutuhkan budget (keuangan) yang tidak sedikit; dan alasan terakhir adalah rekreasi bukanlah suatu kebutuhan prioritas dalam keluarga. Program Keluarga Berencana dan Kualitas Ekonomi Keluarga Dampak program KB terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk telah dibahas subpembahasan sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas tentang dampak program KB terhadap kualitas ekonomi penduduk. Adapun basic data yang dapat 169
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program KB terhadap kualitas ekonomi keluarga, antara lain: data tentang jenis kelamin responden, pendidikan responden dan pasangan, jenis pekerjaan responden dan pasangan, sampai dengan jumlah penghasilan responden dan pasangan. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 91 responden dan tersisa 9 dari 100 responden berjenis kelamin laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden bukanlah kepala keluarga dan tentunya bukanlah pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal tersebut dapat diketahui dengan kecilnya tingkat penghasillan responden. Sebagian besar atau sebanyak 20 responden mempunyai penghasilan dibawah 1 juta, sedangkan terbanyak lainnya atau sebanyak 39 responden abstain untuk kategori ini. Disisi yang berbeda, pasangan responden yang merupakan penanggung jawab keluarga mempunyai penghasilan yang lebih besar yakni sebesar 1 juta s.d. 2 juta sebanyak 20 responden dan 20 responden kurang dari 1 juta. Namun tidak sedikit pasangan responden yang memiliki penghasilan diatas 3,5 juta yakni sebanyak 17 juta. Rendahnya tingkat penghasilan responden sebagai salah satu dampak rendahnya tingkat pendidikan responden, yang tentunya secara tidak langsung berdampak pula pada jenis pekerjaan responden. Hal tersebut dengan mengingat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Kondisi-kondisi tersebutlah yang pada akhirnya semakin mempertinggi tingkat kebergantungan responden (perempuan) pada pasangan (laki-laki). Dari data yang ada dapat digali tentang tingkat pendidikan responden dengan kategori 3 tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki responden. Pendidikan terbanyak pertama adalah SMA sebanyak 36 responden, pendidikan terbanyak kedua adalah SMP sebanyak 22 responden, dan pendidikan terbanyak ketiga adalah S1 sebanyak 19 responden. Sedangkan tingkat pendidikan pasangan (suami/istri) responden dapat dikategorikan sebagai berikut: pendidikan terbanyak pertama adalah SMA sebanyak 44 responden, pendidikan terbanyak kedua adalah S1 sebanyak 20 responden, dan pendidikan terbanyak ketiga adalah SMP sebanyak 16 responden. Dengan mengingat banyaknya responden yang masih memenuhi kebutuhan keluarga dengan bergantung pada pasangan dan resndahnya tingkat pendidikan responden, maka menjadikan sebagaian responden atau sebanyak 40 responden mempunyai jenis pekerjaan sebagai Ibu/Bapak Rumah Tangga. Sedangkan pasangan responden sebagian besar mempunyai jenis pekerjaan yang lebih bervariatif, antara lain: sebagai wirausahawan sebanyak 34 pasangan responden, bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta sebanyak 28 pasangan responden, dan bekerja sebagai PNS sebanyak 22 pasangan responden. Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian besar responden memiliki anak kurang atau 2 orang anak dalam satu keluarga. Secara tidak langsung hal tersebut membawa dampak pada rata-rata biaya hidup bulanan responden. Sebagian besar atau sebanyak 53 responden memerlukan biaya hidup antara 500 ribu s.d. 2 juta rupiah, sedangkan sebanyak 33 dari 47 responden yang tersisan mempunyai pengeluaran bulanan sebesar 2 juta s.d. 4 juta. Menanggapi besarnya pengeluaran yang 170
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" harus ditanggung oleh sebuah keluarga, muncul respon bahwa sebagian besar atau 53 responden mengungkapkan bahwa orang tua mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mampu menabung untuk setiap bulannya. Sebagian yang lain atau sebanyak 40 responden mengakui walaupun responden mampu memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan, namun itu dilakukan tanpa bisa menabung. Masih terkait dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa mempunyai anak satu mempunyai kaitan yang erat dengan beban ekonomi keluarga. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa dengan memiliki 1 (satu) anak, pada umumnya setiap kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Tabel 4.31 memberikan penjelasan bahwa dengan 1 (satu) anak, sebanyak 55 responden mengakui bahwa kebutuhan anak akan terpunuhi baik secara maksimal (kebutuhan sekunder dan mewah). Sedangkan sebanyak 39 responden mengakui bahwa kebutuhan anak akan terpenuhi walaupun sebatas kebutuhan pokok dan sekolah. Pembahasan selanjutnya akan dikupas tentang respon responden terkait jumlah anak 2 (dua) dengan tingkat kebutuhan setiap bulan. Semakin banyaknya jumlah anak sangat berdampak pada meningkatnya kebutuhan keluarga setiap bulan. Berikut pendapat responden yang muncul, dengan 2 (dua) anak sebanyak 60 responden mengakui mampu memenuhi kebutuhan anak sebatas kebutuhan pokok dan sekolah saja. Sedangkan 32 responden lainnya mengakui mampu memenuhi kebutuhan anak secara maksimal (kebutuhan sekunder dan mewah). Hal ini tentunya dapat disimpulkan bahwa kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga akan semakin menurun ketika jumlah anak mulai bertambah. Kesepakatan responden untuk mengikuti program KB pun dapat dilihat dari ketidakinginan responden untuk memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang anak. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan adanya data yang menyebutkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 59 responden tidak menginginkan mempunyai anak lebih dari 2 (dua) karena hanya dengan dua anak responden akan bisa menyukupi kebutuhan keluarga dan sekolah anak secara maksimal. Kemudian sebanyak 10 responden mengakui bahwa dengan dua anak saja sudah merasa berat menanggung kebutuhan ekonomi keluarga. Berbagai kebutuhan keluarga setiap bulan yang dapat dikategorikan sebagai berikut: kebutuhan belanja bulanan, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan rekreasi, sampai dengan kebutuhan untuk menabung. Sebagian besar atau sebanyak 55 responden yang beranggapan bahwa kebutuhan akan pendidikan anak hendaklan menjadi prioritas utama keluarga. Selanjutnya sebanyak 20 responden yang beranggapan bahwa kebutuhan untuk berbelanja (dalam memenuhi kebutuhan bulanan) haruslan menjadi prioritas keluarga. Sedangkan 20 responden lainnya beranggapan bahwa semua kebutuhan perlu mendapatkan prioritas masing-masing. Program Keluarga Berencana dan Kualitas Pendidikan Keluarga terhadap kualitas ini akan membahas dampak program KB pendidikan penduduk. Sebagaimana telah dibahas pada subbagian pembahasan sebelumnya bahwa keberikutsertaan penduduk dalam program KB dapat ditandai Subbagian 171
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dengan jumlah anak yang dimiliki oleh setiap responden. Dimana sebagian besar (rata- rata) responden mempunyai 2 (dua) anak. Masih terkait dengan jumlah anak dalam satu keluarga, sebagian responden memberikan pendapat bahwa jumlah anak yang ideal dalam satu keluarga adalah 2 (dua) anak dalam satu keluarga. Hal tersebut dibuktikan dengan 81 responden yang menyepakati hal tersebut. Data tersebut tentunya juga mempertegas bahwa masyarakat sesungguhnya telah menyadari atau memahami dengan benar keberadaan anak akan membawa dampak pada kualitas pendidikan anak dikemudian hari. Dari adanya data tentang jumlah anak dalam satu keluarga, memunculkan kecenderungan dimana sebagian besar responden telah mengikuti program KB sebagaimana telah digalakkan oleh pemerintah. Beberapa alasan pun muncul sebagai jawaban mengapa responden mengikuti program KB. Sebagian besar responden atau sebanyak 83 responden mengikuti program KB dengan alasan bahwa dengan mempunyai anak tidak lebih dari 2 (dua), maka mereka akan dapat mendampingi anak saat belajar secara lebih intens. Sedangkan 17 dari 100 responden lainnya beranggapan bahwa dengan banyak anak, maka akan banyak punya kebutuhan pendidikan anak yang harus dikeluarkan. Beberapa alasan lainnya muncul mengapa responden lebih banyak memilih mempunyai sedikit anak daripada banyak anak. Terdapat 2 (dua) alasan terbanyak menanggapi hal tersebut. Adapun 2 (dua) alasan tersebut, antara lain: alasan terbanyak pertama, mempunyai 2 (dua) anak atau kurang dapat membiayai sekolah anak sampai jenjang pendidikan tinggi (kuliah); dan alasan terbanyak kedua, mempunyai 2 (dua) anak atau kurang dapat memberikan fasilitas pendidikan yang diinginkan oleh anak. Program KB dapat membawa dampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penanggungan biaya pendidikan anak. Dimana sebagian besar atau sebanyak 96 responden yang mengakui bahwa orang tua (suami/istri) sebagai penanggung jawab utama terhadap biaya pendidikan anak. Selain adanya data tersebut adapun data yang mengungkapkan bahwa sebagian besar orang tua beranggapan bahwa biaya pendidikan anak tidaklah menjadi sebuah tanggung jawab yang berat. Sebanyak 88 responden yang telah memberikan respon sebagaimana tersebutkan di atas. Semakin erat kaitannya antara jumlah anak dengan kualitas pendidikan yang diberikan oleh orang tua dapat dibuktikan dari adanya data berikut ini. Data yang ada menyebutkan bahwa semakin sedikit anak atau semakin idealnya jumlah anak dalam satu keluarga, maka akan semakin tingginya tingkat pendidikan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan anak pertama responden, yang sebagian besar atau sebanyak 49 anak responden telah lulus SMA. Sedangkan 22 anak pertama respon telah lulus S1 maupun masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi (PT). Data selanjutnya terkait dengan tingkat pendidikan anak kedua responden. Sebagian besar atau sebanyak 58 anak responden sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, sedangkan 25 lainnya telah lulus SMP dan SMA. Adapun data terkait dengan tingkat pendidikan anak ketiga dan anak keempat responden lebih banyak pada pernyataan abstain. 172
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh anak, sudah barang tentu menjadi kepuasan tersendiri bagi orang tua. Tingkat pendidikan anak menjadi tolak ukur keberhasilan orang tua dalam memberikan penghidupan yang layak bagi anak. selain itu, pendidikan juga menjadi bekal bagi anak dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Sebagian responden sudah puas dengan pendidikan yang diberikan kepada anak, dimana sebagian responden ini telah membekali anak dengan pendidikan tinggi. Sedangkan ketidakpuasan responden akan pendidikan yang telah diberikan anak saat ini, lebih pada adanya keinginan orang tua untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi kepada anak. SIMPULAN Dengan berdasar pada hasil penelitian serta pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa program KB yang dijalankan oleh pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada peningkatan kualitas keluarga. Dapat disimpulkan ketika sebuah keluarga turut serta dalam program KB, maka sebagian besar kondisi keluarga tersebut akan jauh lebih baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan bagi keluarga tersebut. Namun yang masih perlu untuk digarisbawahi dari penjabaran hasil penelitian bahwa dalam implementasi program KB masih sangat diperlukan sosialisasi program dengan pendekatan kesetaraan gender. Dengan demikian harapan tentang program KB bukanlah program yang hanya diperuntukan bagi kaum perempuan (ibu-ibu) saja. Pengetahuan dan kerja sama kaum laki-laki sangat diperlukan dalam keberhasilan program KB secara utuh dengan mengedepankan perspektif gender pun akan dapat tercapai. DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin. 2005. "Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)" Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta ___________ 2008. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". UMM Press. Malang Anshori, Muslich dan Iswati, Sri. 2009. "Metodelogi Penelitian Kuantitatif". Airlangga University Press. Surabaya Islamy, Irfan M. 2004. "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara". Bumi Aksara. Malang Brannen, Julia. 2005. "Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif". Pustaka Pelajar. Yogyakarta Mantra, Ida Bagoes. 2013. "Demografi Umum (Edisi Kedua)". Pustaka Pelajar. Yogyakarta Nugroho, Riant D. 2004. "Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)". PT. Elex Media Komputindo. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Wilopo, Siswanto Agus. 2010. "Dari Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui KB ke Kesehatan Reproduksi (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi)". 173
174 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" INNOVATION OF INFORMATION AND COMPLAINT SERVICES: THE YOGYAKARTA CITY EXPERIENCE Wayu Eko Yudiatmaja Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Email: ABSTRACT This article discusses the lesson learned from the information and complaints service innovation designed by the City of Yogyakarta. One body established by the Government of Yogyakarta is UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, Information and Complaints Service Unit). Basically, UPIK is an information, questions, concerns, complaints, and suggestions services from the public by using information technology media, such as telephone, SMS, and the internet. This program comes as complaints that existing systems before, using the mechanisms of conventional and rigid, making it difficult to obtain input from the public. UPIK formed with the aim that the improved performance of Yogyakarta government in administering public services and the establishment of good and clean governance, and the creation of policies that are more comfortable to business in the city of Yogyakarta. This program is an initiative of Herry Zudianto (Mayor of Yogyakarta 2001-2006 and 2006- 2011), who at the time was being intensive to reform the Municipal Government of Yogyakarta. Until now, under the leadership of Mayor Haryadi Suyuti, UPIK still exist. With this innovation, the City Government of Yogyakarta managed to create media that is able to bridge the delivery of increase government responsiveness. information from Suggestions, complaints and the community immediately responded by the government of Yogyakarta. the public and information submitted by Key words: Innovation, information and complaint, UPIK, Yogyakarta City 175
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" BACKGROUND Yogyakarta city is a major city in the province of Yogyakarta. Yogyakarta city with a diverse range of socio-cultural community has diverse social problems that must be dealt with quickly by the City Government of Yogyakarta. In order to improve public services, the Government of Yogyakarta City, under the leadership of Herry Zudianto perform various innovations to open up access to participation or community involvement. Aware of the lack of space for people to be actively involved in the process of governance, especially during the New Order regime, has challenged the helm of the highest in the city of Yogyakarta to make breakthroughs to bring government closer to the people. Based on the results of survey of e-Government Municipal Government of Yogyakarta conducted by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences UGM, it is known that the City Government of Yogyakarta has the availability of human resources capable of caring on e-Government, the strong commitment of the management, availability of facilities and infrastructure technology sufficient information, as well as their e-Government development policies. Owned information technology capacity is believed to make it possible to streamline the public service. On the other hand, the challenges facing the Government of Yogyakarta City is the development of information technology is very fast; people want a service that is fast, accurate, and integrated, and the availability of accurate and informative information; and the dynamics of the community who demanded the creation of good governance. In order to support the thematic vision of the city of Yogyakarta as a city that is utilizing information technology, as a way of creating quality public services, the device needs assessment participatory policies that promote a climate of participatory governance (participatory governance) and a conducive business climate. The complexity of the policy between the level of the central government, provincial, and district / city, and between districts / cities nationwide, a challenge for the Yogyakarta City Government to formulate a policy that not only sync with the development agenda of the central government and the provinces, but also beneficial for Yogyakarta City community at large. Managing the city strongly associated with managing the community. Managing people means managing the wants, needs, and public complaints. Manage it all, it takes the media as a catalyst to collect and disseminate wants, needs, and public complaints. Previously, the City Government of Yogyakarta own Suggestion Box deposited on each Yogyakarta City Bodies and service complaints via phone, but do not run effectively. No one wants to give suggestions, questions, and complaints to the Government of Yogyakarta (Interview with Nurpireno Yulianto, Head of Information Services and Complaints of Public Relations and Information Secretariat of Yogyakarta, 10:00, June 13, 2012). The ineffectiveness of conventional participation mechanisms for media used is not interactive, rigid, requiring a relatively long time and is difficult to access by everyone. Citizens and governments that used to be face to face or hearings take a long time, because people have to send a letter in advance, waiting for an answer, scheduled, and so on. 176
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" The fall of public aspirations by using conventional media, pushing Herry Zudianto to make a breakthrough to create a media information service and complaint smoother, faster, cheaper, and easier, it was launched Information and Complaints Service Unit (UPIK). UPIK is one of the activities of the Program Development of Information and Communication in the Public Relations and Information Secretariat of the city of Yogyakarta on Sub Division of Information Services and Complaints. UPIK formed to carry out the message of community-based management of information technology, in the form of questions, proposals / suggestions, complaints, and information, in order to improve service and performance bureaucracy. INITIATION: ENTREPRENEUR EFFECT UPIK first conceived by Herry Zudianto (Mayor of Yogyakarta 2001-2006 and 2006-2011). Observing the lack of efforts involving the public in the process of public service and policy decision, made Herry Zudianto challenged to make a breakthrough. In accordance with the political vision that positions the government as a waiter, Herry Zudianto tries to leave room for the public to engage actively in the process of governance. In view Herry Zudianto, the community is the owner of the city that should be served as well as possible. In accordance with the political vision, the people must be given the space to deliver what he wishes. His background as an entrepreneur inspired Herry Zudianto to replicate the spirit of entrepreneurial government in Yogyakarta government. Herry Zudianto acknowledges that her background as an entrepreneur affect the style of leadership when he served as mayor of Yogyakarta. Explicitly, Herry Zudianto expressed it as follows: "Entrepreneur were further honed in measuring any decision by counting all risks. So, more willing to take a measured decision, but willing to take risks. I consider a business person, thought to be out of the box because it must compete, innovate, different, and how better ... " (Kabar UGM, 4/05/2011). The role of leadership of top executive is dominant in making changes and innovations in public organizations (Golembiewski, 1969; Stone, 1981; Arnold, 1995; Borins, 2000a; Borins, 2000b; Borins, 2001; Borins, 2002; Fernandez & Pitts, 2007; Vigoda-Gadot, et.al, 2008). Leadership becomes a determinant factor for the successful implementation of the innovation program for leaders of public bureaucracy has the authority and the enormous powers to plan, organize, direct and control the organization. Moreover, in the center of patrimonialism culture that prevails in the public bureaucracy Indonesia, the leader plays a very large role in determining the success of bureaucracy. To that end, public sector managers need visionary, innovative and responsive. In the case of UPIK Yogyakarta, these innovations appear when the turn of the helm in the city government of Yogyakarta, that of R. Widagdo (1991-1996 and 1996- 2001) to Herry Zudianto. Herry Zudianto is a civilian, not military, has the principle that governments should not the government but the waitress. For Herry Zudianto, the 177
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" government was not employees, but service officials. So the government is not a civil pradja, but the civil service. This then underlying the rise of idea that people or community that is not a waiter host. When it was done revitalization paradigm (mindset) ranks of city government, from pradja or rulers converted to officials or servants. Herry Zudianto himself often said that he is the head waiter of the city. With that idea, the government programs should be accessible by people with an easy, inexpensive, fast, and not bureaucratic. The city government or official or civil servant should behave as an employee of an egalitarian, that is willing to accept criticism and suggestions from anyone. Thus, there must be something that is reformed, including the improvement of services by using information technology. To that end, government officials must be literate in information technology. Herry Zudianto improves that ranks the second echelon (structural leader), heads of departments or heads of other officials should have expertise in the field of information technology. PR department is the operator of UPIK activities. However, infrastructure including hardware, software, and network assisted by the Section of Information Technology and Telematics (TIT) Secretariat of the city of Yogyakarta. Part TIT also made an email to the agency heads. So, from the mayor to head offices or ranks of others were forced to use information technology email. In fact, Herry Zudianto obligating each Yogyakarta City Bodies leaders, every morning to open or reply or send an email to the mayor. In addition, assistance was done by Section TIT, if there is a head of the department or anyone using information technology, but it can not then be guided from the staff section TIT. It is a form of coercion that apparatus Yogyakarta government IT literacy. Before UPIK using a computer system (computerized), once used are mobile (HP). Time was called a hotline. Then, September 2003 was developed using computer systems. HP then made its software using a computer, be UPIK (Information and Complaints Service Unit). Thus occurred the transformation of the information service system and complaints in the city of Yogyakarta, namely from HP shifted toward computerization. When first introduced in September 2003, the medium used is still shaped SMS only, then developed using telephone, fax, email, came directly, and so forth. IMPLEMENTATION UPIK is the information service system and complaints using information technology media. With this system, residents of the city of Yogyakarta can convey information, complaints, questions, complaints and suggestions to the Government of Yogyakarta City by using the media phone, fax, SMS, internet, and email. In addition, the delivery of information and complaint mechanisms by hand is still being used. In a manual system, people can convey information, suggestions, complaints, and questions to the Yogyakarta government by sending a letter or come directly to admin or operator UPIK in the Public Relations and Information Secretariat of the city of Yogyakarta. 178
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Table 1. Media Types and Mechanisms of UPIK Service No Media Mechanism 1 Telp/Fax 2 SMS 3 Internet 4 Email 5 Convensional Telepon ke 0274-561270 SMS ke 08122780001 Kirim ke Kirim ke UPIK@jogjakota.go.id Surat/datang langsung/tatap muka dg Admin/Operator UPIK di Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta Sumber: Regulation of Yogyakarta Mayor No. 77 Year 2009 During this time the use of SMS and email in several local governments in Indonesia is already commonplace, along with the development of digital technology. However, the novelty of UPIK is the use of media portals as a means to receive information and complaints, as well as deliver information and answers to the complaint. The public can pass on information and complaints with how to browse and login to the website UPIK Jogja in To be eligible, people must first register in order to log in. Registration is also easy because his form has been provided in the portal. If it has been registered, the public can submit information to the City Government of Yogyakarta by selecting the input options will be granted, namely information, suggestions, questions, or complaints. Then, the community determines the issues presented to the group the appropriate topic. Once people submit problems to the Government of Yogyakarta City through UPIK, staff UPIK operator will provide the first response to the input provider. The response was uniform, which essentially thank you for the feedback received and issues submitted was submitted to the relevant parties. Furthermore, the operator will UPIK convey the problems expressed by the community to Yogyakarta City Bodies related to the issue. Yogyakarta City Bodies will then follow up on feedback provided by the community. Similarly, Yogyakarta City Bodies who will give an answer to a given input. Within a maximum of 3 x 24 hours, that information has been addressed by the relevant authorities in the Government of Yogyakarta City. Input from the public will be addressed in accordance with the type of information provided. 179
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Figure 1. List of Complaints from the Society in the UPIK Website Source: In the process of implementation, the Public Relations and Information Secretariat of Yogyakarta given the responsibility to take care of UPIK. Institutionally, according to Mayor Regulation No. 77 Year 2009 on the Ministry of Information and Complaints Services Unit of Information and Complaints, UPIK affixed (caught) at the Public Relations and Information Secretariat of the City of Yogyakarta. UPIK is a non- structural functioning coordinate services and complaint information in the city government of Yogyakarta. Therefore, the institutional design chosen to manage UPIK is the secretariat. Prior shaped secretariat, UPIK a technical implementation unit in the Office of Public Relations and Information. The composition of the secretariat UPIK by Yogyakarta Mayor Regulation No. 77 Year 2009, consisting of: a) Coordinator (Head of Information Services and Complaints Section of Public Relations and Information Secretariat of Yogyakarta). b) The Secretary (Admin UPIK) c) Sector Management Hotline Service d) Technical Area Computer Networks and Devices e) Field Operations Executive In addition UPIK Secretariat, the Mayor of Yogyakarta also forms the Management Team Information and Complaints Unit to manage UPIK. The team in charge of implementing management tasks UPIK activities, both administrative and technical tasks activities of computers and networks. As compensation for the additional tasks assigned to employees who are members of the team, they were given additional fees that vary from Rp600,000-Rp1,080,000. The composition of the team can be seen in the table below. 180
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Table2. Organizer of UPIK No Jabatan dalam Tim Jabatan Dalam Instansi Person in charge 1 2 Steering Comitee 3 Chief of Hotline Service 4 Chief of Technical and Network Computer Hardware 5 Administrator 6 Operator UPIK in the Yogyakarta City Bodies/Working Unit Vice Mayor City Secretary General Assistance of Administration Chief of Sub Division of Hardware and IT Network in the Division of IT and Telematics Chief of Sub Division of Information and Complaint Management in the Division of PR and Information Every Yogyakarta City Bodies Source: Decision of Yogyakarta Mayor No. 82/Kep/2012 The workings UPIK starting from input provided by the community through a variety of media will be verified by the operator UPIK. Furthermore, the verification is done to classify, store, and identify the input, including determining the location agency authorized to provide answers to complaints, questions, suggestions and information provided by the community. After that, the last input will be distributed to each agency's response. The input provided by the community will be responded to by the relevant in the Yogyakarta City Bodies maximum of 3x24 hours. Responses or answers from the relevant authorities to be displayed on the portal UPIK by UPIK operator, to be viewed by the public. 181
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Figure 2. Flow Chart of Information Services and Complaints MASYARAKAT : Informasi • Kritik • Pertanyaan • Keluhan UPIK Bahan untuk analisis dampak kebijakan Proses oleh Oprerator UPIK VERIFIKASI : Informasi Permasalahan Lokasi Jawaban instansi atau laporan atas jawaban langsung ke klien INSTANSI TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT Langsung ke instansi Jawaban langsung Forward untuk pesan yang perlu respon instansi Unit Kerja Tindaklanjut/Fisik PERMASALAHAN : Alur jawaban Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2009 Governance reforms will never go smoothly because they are often faced with many obstacles. Constraints that generally come from the bureaucracy itself (Jreisat, 1988: 94; Caiden, 1999: 824; Trefon 2010: 703). Similarly, the implementation UPIK, initially UPIK does not go smoothly because of the emergence of various bureaucratic obstacles that got in the way, such as a low capacity of IT and lazy nature of carriers in each Yogyakarta City Bodies to respond to input from the community. However, the City Government of Yogyakarta trying to overcome many of these challenges. Low capacity of IT, government officials answered by Herry Zuadianto with information technology movement, even up to the level of the second echelon. IT reform efforts undertaken by the Mayor of Yogyakarta has proved effective in forcing the bureaucracy to have e-literacy. "Thus, there must be something updated, for example, the movements of information technology. The government officials must be literate in information technology. Hence, Mr. Herry (Herry Zudianto, pen.) Was wanted at that time so that the echelon II or ring 1 or head of department must have skill in the IT field. So there is a policy that echelon II was given a laptop ... From the city authorities to develop facilities and infrastructure that could be used, such as a laptop or computer or the countrymen. Thus, people were forced to learn information technology " (Interview with Chief of Sub Division of Information and Complaint Services, The Division of PR and Information, Yogyakarta City Secretariat, 13 Juni 2012). 182
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Meanwhile, the low performance of personnel and operators UPIK on each Yogyakarta City Bodies, circumvented by Herry Zudianto to conduct coordination meetings every two months. In addition, to improve the performance of personnel and operators UPIK, Mayor of Yogyakarta provide incentives for personnel and operators UPIK. The amount of the incentive given to personnel and operators UPIK respectively as shown in the table below. Tabel 3. Incentive for UPIK Organizers No Positions Amount (Rp) 1 2 Program Management Team: Technical Operator Employee Employee Technical Team: Chief Member 1.080.000 960.000 960.000 715.000 605.000 3 Operasional Team: Administrative Employee Operator 55.000 50.000 Source: Decision of Chief PR Division Yogyakarta City Yogyakarta City Government is constantly monitoring and evaluation (M & E) on the implementation UPIK ongoing basis. Mayor always monitoring the development UPIK with meetings every two months with a team of Information and Complaints Management Unit (Memo Mayor of Yogyakarta, 15.01.2010). The meeting was used by the mayor to see UPIK developments and provide input and strategic measures for the improvement UPIK implementation in the field. In addition, the Government of Yogyakarta City is also working with third parties to conduct a survey on the performance of UPIK. As from the first launched in 2004, the City Government of Yogyakarta has twice the performance evaluation UPIK. In 2008, the City Government of Yogyakarta in cooperation with CV Cipta Karya Mandiri conducted a survey of Community Satisfaction Index (HPI) against UPIK services. The survey was conducted on 302 respondents who have access to the service UPIK. From the results of the survey note that the above dimensions IKM UPIK services, such as socialization services UPIK scored 10.34, socialization gained 9.88 complaints mechanism, easier way to deliver a message worth 11.73, 10.72 got a response speed and quality of responses received value 10.78. That is, the service UPIK not satisfactory because the average respondents indicated that all dimensions UPIK less than satisfactory service. 183
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Graphic 1. Community Satisfaction Index of UPIK (2008) 12 11,73 11,5 n o i t c a f s i t a S f o 11 10,5 10 10,34 9,88 10,72 10,78 l e v e L 9,5 9 8,5 f o n o i t a z i l a s o S i n o i t a m r o f n I e c v r e S i f o n o i t a z i l a s o S i t n a p m o C i l g n i l d n a H m s n a h c e M i e h t n i y t i c i l p m S i e g a s s e M a r e v i l e D f o d e e p S e h T k c a b - d e e F d e e F f o y t i l a u Q k c a b Source: CV Karya Cipta Mandiri (2008: 36) In 2011, the City Government of Yogyakarta with the Center for Population and Policy Studies, Gadjah Mada University (UGM CPPS) re-survey the UPIK services. This time, the results are encouraging. In terms of giving answers to the complaints / grievances / information submitted, the majority of respondents gave a positive assessment. Officers assessed friendly (84 percent) and courteous (87 percent). In addition, the answers given by the operator UPIK can be understood by the respondents (93 percent), clear (81 percent), and in accordance with the grievance / complaint / information submitted (72 percent). The results of this study indicate that there UPIK service improvement compared to previous years. 184
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Graphic 2. Community Assessment of the UPIK (2011) Cordial 84 Polite 87 Easier to Understand 93 Clearly Answer 81 Good Response 72 0 20 40 60 80 100 Percentage Source: Organizational Affairs of Yogyakarta City and PSKK UGM (2011: 115) Herry Zudianto after the end tenure in 2011, the mayor then only served to continue the implementation of UPIK to lower levels of government in the city of Yogyakarta. Haryadi Suyuti who won the local elections (elections) in 2011, entitled to replace Herry Zudianto as Mayor of Yogyakarta. Before serving as mayor, Haryadi Suyuti is Deputy Mayor of Yogyakarta 2006-2011. The new mayor Herry Zudianto continue its policy to implement UPIK at the district level and village level. Previously, in early stages of development, UPIK only centralized at the level of municipalities, such as departments, agencies, and offices. After experiencing significant development and progress, Haryadi Suyuti continued implementation UPIK to the level of districts and villages. Yogyakarta City Government plans to form an information service and complaints section in each village and sub-district. The goal is that the problems arising in urban villages and sub-districts quite settled in villages and districts. SUBSTANTIVE IMPACT UPIK established by the Government of Yogyakarta provide great benefits to society. Communities can participate actively in their criticism and suggestions to the government. The room and the bulkhead that had been created between the government and the public be dropped and lost. UPIK able to penetrate the dimensions of space and time, so that the government can bring to the community. This is not out of the technological revolution and the information that has made it easier for everyone to perform two-way communication quickly and cheaply, either by using the media phone, fax, handphone, and the internet. Coupled with the rapid development of wireless communication networks in Java (Nugroho, 2010), the public can easily express criticism and advice to the Government of Yogyakarta via the Internet. 185
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Figure 3. Public Complaints Presented by UPIK (2004-2012) Source: UPIK Yogyakarta able to increase public participation in the governance process. Evidently, since it was first launched in 2004 until today, there were 5,378 people who have submitted a complaint to the Government of the city of Yogyakarta. That is when averaged, then every month, there are about 56 people who provide input in the form of a complaint to the Municipal Government of Yogyakarta. Of the complaints submitted, in general, people complaining about the service settlements and Regional Infrastructure (Infrastructure), transport (such as roads, street lighting, bridges), order, employment, and public administration/government. For example, one of the residents asked about the roadwork along Jalan Batikan unfinished as well as lights and alley potholes in the village. "Why roadwork two directions unfinished until now?" (Wikasno, address Jalan Tuntungan UH-III/1090 RT 42 RW 10 Kel Tahunan, Kecamatan Umbulharjo). "Gang in our hometown place for a long time in the dark, kept the road in our village damaged / njeglong" (Nugroho, address Miliran UH-III/12 RT 06 RW 02) Source: 186
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Graphic 3. The Value of UPIK Index (2011) 90 80 70 76,6 60,84 67,29 68,54 60 e g a t n e c r e P 50 40 30 20 10 0 Access Responsiveness Employee Services Total Source: Organizational Affairs of Yogyakarta City and PSKK (2011: 115) Breakthrough complaints that services hosted by the Government of Yogyakarta in the form UPIK, providing significant benefits to the people of Yogyakarta. How big is the benefit derived by the public, can be measured by the level of community satisfaction with the services UPIK. The survey showed that the public convenience in accessing UPIK got the highest score, namely 76.6. That is, in the ease of access UPIK, the community recognizes that the facilities and infrastructure provided UPIK, either by email, phone, SMS, fax, or website, become a medium that allows people to access it. However, the aspect of responsiveness rated poorly by society (index value of 60.84). In terms of services, concierge services UPIK gets good ratings by the public (index value of 67.29). Related to the complaint, information, questions and complaints submitted by citizens through the media UPIK, then the input will be directly answered by the operator UPIK. If the input is given further treatment is necessary, then the operator will forward their input to the relevant Bodies in the Yogyakarta City. Then, the Yogyakarta City Bodies on duty to answer and act on input from the community into action or action programs in the field. If the complaint is the duty and authority of the City Government of Yogyakarta, then the related Yogyakarta City Bodies shall follow. However, if the complaint is the authority of the provincial government or the central government, the City Government of Yogyakarta need to coordinate with the Provincial Government and the central government D.I Yogyakarta. Whether or not acted upon complaints of citizens by related Yogyakarta City Bodies and not be the responsibility UPIK because their job is only to facilitate and connect citizens with Yogyakarta City Bodies. For example, the complaints of Mr. Wikasno above will be submitted to the Public Works Department to be a two way street in Jalan Batikan immediately repaired. Associated with the follow-up of the complaint, such as Jalan Batikan a city street, the repair Jalan Batikan be the responsibility of the Public Works Department. Therefore, the Public Works Department immediately improve road batikan. Until 2009, the long Jalan Batikan already developed 200 meters from the south which was built by the City 187
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" of Yogyakarta and 570 from the north built by the province D.I Yogyakarta. Total targeted for completion in 2012 This shows that the aspirations of the people actually listened to, cared for, respond to and acted upon by the City Government of Yogyakarta. CONCLUSION The programs of innovation at the local level requires some preconditions so that the program can be successful when implemented in the field. According to Watson (1997: 2-3), there are three critical success factors innovation programs in the area, namely the organization's culture, political support and competence of the bureaucracy. In the context of UPIK in the city of Yogyakarta, these three factors are owned by the city of Yogyakarta so that implementation could go well UPIK. First, organizational culture, Herry Zudianto managed to transform a bureaucratic culture, from manual to computerized work culture. Since it was first served as mayor of Yogyakarta, Herry Zudianto injects the spirit of the use of IT in Yogyakarta government, including the ministry of information and complaints. Change of work culture manual to computerized work culture Yogyakarta government managed to create a more effective, efficient and responsive. Second, the political support of the political authorities in the area. Political support from Yogyakarta Mayor Herry Zudianto as one of the critical success factors UPIK implementation. UPIK indeed their initiation process begins with regional leaders, in this case, Yogyakarta Mayor Herry Zudianto. He tried to improve government services on the one hand and also increase the satisfaction of the people on the other. This idea started from the level of the leadership, which did show advantages and courage in making a breakthrough in government agencies. Pilot Focusing on the helm of the highest level is expected to encourage as well as a role model for employees in the lower levels of government. Moreover, in Javanese culture that puts a leader as someone who imitated. Existing weakness is when a change of leadership when the commitment of the leadership which further lower the good culture that has been built in the previous administration will be back on the situation in the first place. Therefore, it is indispensable is the institutionalization of programs that have been rolled out for this through institutional policies and regulations are clear. Institutional policies and regulations that exist for this need to be strengthened and confirmed again that its implementation is effective and efficient. Thirdly, the competence of the bureaucracy, human resources aspect of the bureaucracy became one of the factors that affect the successful implementation of UPIK. Any sophisticated information technology used, but if it is not supported by a bureaucracy capable human resources to operate the technology, then UPIK will not be carried out well. Therefore, the City Government of Yogyakarta seeks to improve the competence of personnel UPIK bureaucracy by giving courses to UPIK operator, so that they have the skills and capabilities in organizing UPIK. Here's to one of the informants regarding this. 188
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" "If the network already exists, we lease with JMN (Jogja Media Net). Well, the hardware is there should be, for example, the procurement of computers for example. Although there is also no computer, but I am so sorry our computer was already old, who had only a few, while the new one is used for this and that. Well, this should be a rejuvenation or courses to the carriers that the parish level. We also coordinated with portions that administer TIT technology, including hardware, software, and networking" (Interview with Chief of Sub Division of Information and Complaint Services, The Division of PR and Information, Yogyakarta City Secretariat, 13 Juni 2012). Yogyakarta Government realize that they have a reliable human resource limitations in operationalising UPIK. Steps taken by the Government of Yogyakarta City is to improve the quality and quantity of human resource executive UPIK. Improving the quality of human resources is done by providing training, courses, and training to officials UPIK organizers. Meanwhile, to increase the quantity of apparatus, Yogyakarta City Government seeks to increase the power or human resource to support the implementation UPIK. REFERENCES Anonim. 2011. Herry Zudianto: Wakaf Politik Abdi Masyarakat. Kabar UGM Edisi 4 Mei. Arnold, Peri E. 1995. Reform's Changing Role. Public Administration Review 55(5): 407-417. Bagian Humas Setda Kota Yogyakarta. 2012. Unit of Information and Complaint Service (UPIK) the Government of Yogyakarta City. Presentation Slide in the Diklatpim II LAN Yogyakarta, 24 April. Division of Organization Yogyakarta City Secretariat and PSKK UGM. 2011. Survey of Society Satisfaction Index to the Facility of Yogyakarta City Year 2011. Final Report (unpublished). Borins, Sandford. 2000a. Loose Cannons and Rule Breakers, or Enterprising Leader? Some Evidence about Innovative Managers. Public Administration Review 60(6): 498-507. Borins, Sandford. 2000b. What Border? Public Management Innovation in the United States and Canada. Journal of Policy Analysis and Management 19(1): 46-74. Borins, Sandford. 2001. Public Management Innovation: Toward a Global Perspective. American Review of Public Administration 31(1): 5-21. Borins, Sandford. 2002. Leadership and Innovation in the Public Sector. Leadership and Organization Development Journal 23(8): 467-476. Caiden, Gerald E. 1999. Administrative Reform: Proceed with Caution. International Journal of Public Administration 22(6): 815-832. 189
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" CV Karya Citra Mandiri. 2008. Survey of Society Satisfaction Index to the Facility of Yogyakarta City. Among Report (unpublished). Faculty of MIPA-UGM. 2005. Master Plan of eGovernment of Yogyakarta City Government. Research Report (unpublished). Fernandez, Sergio dan David W. Pitts. 2007. Under What Conditions Do Public Managers Favor and Pursue Organizational Change?. American Review of Public Administration 37(3): 324-341. Golembiewski, Robert T. 1969. Organization Development in Public Agencies: Perspectives on Theory and Practice. Public Administration Review 29(4): 367- 377. Jreisat, Jamil E. 1988. Administrative Reform in Developing Countries: A Comparative Perspective. Public Administration and Development 8(1): 85-97. Decision of Yogyakarta Mayor No. 133/KEP/2010 of Formation of UPIK Organizer of Yogyakarta City. Decision of Yogyakarta Mayor No. 82/Kep/2012 of Formation of Team Management in the Unit of Information and Complaint Services of Yogyakarta City Year 2012. Nugroho, Yanuar. 2010. Citizens in Action: Collaboration Participatory Democracy and Freedom of Information-Mapping Contemporary Civic Activism and the Use of New Social Media in Indonesia. Report of Research Collaboration of Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester and HIVOS Regional Office Southeast Asia. Manchester and Jakarta: MIOIR and HIVOS. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2009 of Information and Complaint Services in the Unit of Information and Complaint (UPIK) Yogyakarta City. Stone, Donald C. 1981. Innovative Organizations Require Innovative Managers. Public Administration Review 41(5): 507-513. Trefon, Theodore. 2010. Administrative Obstacles to Reform in the Democratic Republic of Congo. International Review of Administrative Sciences 76(4): 702- 722. 190
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" MENGURAI BENANG KUSUT KONFLIK SOSIAL MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL MENUJU KESERASIAN SOSIAL (UNRAVEL THE SOCIAL CONFLICT THROUGH THE STRENGTHENING OF LOCAL WISDOM TOWARDS SOCIAL HARMONY) Ratih Probosiwi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Kementerian Sosial RI 6281804870872 ABSTRACT This paper aims to reveal the social conflict that is one serious problem in Indonesia. The times, technological advances, entry of information encourage people into the tide of change. Changes that occur responded differently by each community and is unlikely to trigger social conflict or friction. Through the study of literature, this paper examines the concept and theory of community-based social conflict management that emphasizes the strengthening of the local wisdom and empowering community. Ministry of Social Affairs as an arm of the government in handling social disaster issuing social harmony program that emphasizes strengthening the capacity of human resources and community institutions; empowerment; and facilitation of community activities as basic strategies. The program is expected to create harmony in society prone to conflict. Keywords: Social Conflict; Local Wisdom; Social Harmony 191
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ABSTRAK Tulisan ini bertujuan mengungkap konflik sosial yang merupakan salah satu masalah serius di Indonesia. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, masuknya informasi telah mendorong masyarakat masuk dalam arus perubahan. Perubahan yang terjadi direspons berbeda oleh tiap masyarakat dan tidak mungkin memicu friksi ataupun konflik sosial. Melalui kajian pustaka, tulisan ini mengkaji konsep dan teori penanganan konflik sosial berbasis masyarakat yang mengedepankan penguatan nilai kearifan lokal dan penguatan masyarakat. Kementerian Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penanganan bencana sosial mengeluarkan program keserasian sosial yang mengedepankan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat; pemberdayaan; dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan sebagai strategi dasarnya. Program ini diharapkan mampu menciptakan harmonisasi di masyarakat rawan konflik. Kata kunci: Konflik Sosial; Kearifan Lokal; Keserasian Sosial 192
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PENDAHULUAN Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep civil society menurut Seligman Adam (Sukardi, 2016) adalah adanya keinginan untuk memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada sektor publik dalam hal ini pemerintah dan partai politik; sektor swasta atau pelaku bisnis; sektor sukarela yaitu lembaga swadaya masyarakat; organisasi keagamaan; dan kelompok profesional. Secara politis, konsep civil society dapat membentuk hubungan simetris dan kondusif bagi terciptanya demokrasi, sedangkan secara sosial, civil society membangun keseimbangan kedudukan dan peran sebagai individu dan anggota masyarakat, atau keseimbangan antara individual participation dan social obligations. Dalam mewujudukan keinginannya, manusia kemudian berkembang yang mengakibat- kan timbulnya perubahan dalam struktur sosial. Perubahan yang terjadi dapat saja berupa kemajuan ataupun kemunduran. Perubahan yang cepat terkadang tidak dapat direspons dengan tepat oleh tiap masyarakat di tengah lingkungan yang pluralis. Ketidakmampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri mengakibatkan disharmoni, conflict of interest, konflik eksternal dan internal, disorganisasi serta kesenjangan so- sial, ekonomi, hukum yang tidak sedikit mempengaruhi aspek politik. Salah satu dampak yang muncul akibat perubahan dan perkembangan yang tidak seimbang adalah konflik sosial. Menurut Watkins, konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai dan keduanya potensial saling menghambat. Konflik terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan diantara komunitas masyarakat (Bakri, 2015). Menurut SetaBasri, konflik yang terjadi di Indonesia berkembang di sekeliling garis multikul- turalitas masyarakat (Sukardi, 2016). Nuansa suku, etnis, agama, dan pelapisan sosial mewarnai konflik violence dan vandals. Ritzer ( (Koswara, Mildawati, & Tukino, 2005) menjelaskan bahwa ide pokok tentang konflik terbagi dalam tiga ide besar, yaitu pertama bahwa masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai adanya pertentangan terus menerus diantara unsurnya; kedua bahwa setiap elemen akan mem- berikan sumbangan pada disintegrasi sosial; dan ketiga bahwa keteraturan yang ada di masyarakat disebabkan oleh tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Menurut Machiavelli dan Hobbes (dalam Koswara, et. al: 2005), karakter dasar manusia adalah secara kontinyu menciptakan kondisi konflik karena tiap individu memiliki kepentingan pribadi masing-masing. Konflik cenderung berkonotasi negatif yang merusak, hal ini sulit diubah padahal apabila dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi kekuatan atas perubahan positif. Berdasarkan pengelompokan isu atau pola konflik sosial pada tahun 2013 hingga April 2015, jumlah konflik sosial pada tahun 2013 terjadi 92 peristiwa diantara- nya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik ormas 6 kasus, sengketa lahan 11 kasus, serta ekses politik 9 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antarwarga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, kesenjangan sosial nol (tidak ada), konflik ormas 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus dan terakhir karena ekses politik berjumlah 2 kasus (Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum, 2016). 193
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi akibat interaksi bertingkat beberapa faktor. Menurut Ralf Dahrendrof, penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor, yaitu pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka; kedua, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain; dan ketiga, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi diantara mereka (Bakri, 2015). Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam rangka penanggulangan konflik baik dalam rangka pencegahan, penghentian maupun pemulihan pasca konflik. Upaya pemerintah ini kemudian dirumuskan dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah membangun sistem kelembagaan dalam upaya penanganan konflik sosial dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dengan melibat- kan semua komponen masyarakat untuk secara bersama menyatukan visi dan misi untuk melakukan upaya penanggulangan konflik. Bahkan dalam konsep penanggulangan konflik, pemerintah mengakui eksistensi pranata adat dan pranata sosial yang ada, serta memberdayakan untuk melakukan langkah penanggulangan konflik bersama pe- merintah. Sejalan dengan jumlah kasus konflik yang terjadi di Indonesia, muncul berbagai teori tentang penyelesaian konflik, namun penerapannya tidak mudah dikarenakan adanya variabel lain yang sulit diprediksi. Ciri kemajemukan bangsa harus diterima dan disadari sebagai salah satu faktor penyebab konflik. Penguatan budaya ataupun kearifan lokal merupakan contoh empiris dari aksi kolektif yang berkelanjutan dalam mem- bangun kepercayaan masyarakat dalam mengurangi potensi konflik sosial. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nawari Ismail pada tahun 2011 di lima daerah yaitu Tasikmalaya, Surakarta, Kulonprogo, Pasuruan, dan Mataram menyimpulkan bahwa budaya lokal di tiap daerah terbukti mampu menjadi media atau wadah dalam mengatasi dan mengendalikan konflik sosial (Ode, 2015). Banyaknya kasus konflik sosial dan makin kompleks penyebabnya menjadi hal mendesak untuk segera ditangani karena pelan namun pasti konflik sosial mampu merusak integrasi bangsa dan menghambat pembangunan masyarakat. Penguatan buda- ya dan kearifan lokal menjadi salah satu isu cara mengatasi dan mengurangi potensi konflik sosial. Pelibatan masyarakat secara penuh dalam mengelola konflik sosial ini menjadi penting untuk dilakukan dengan prinsip saling menghargai dan menghormati untuk menciptakan kepercayaan antar masyarakat dan tentu saja kohesivitas sosial. Pelibatan masyarakat dalam mengelola konflik sosial memungkinan masyarakat untuk mengembangkan ide dan kapasitas, memobilisasi sumber daya yang dimiliki demi meminimalisir potensi konflik dan risiko yang mengikutinya. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran dan pemikiran mengenai pentingnya penguatan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu pendekatan penanganan konflik demi tercapainya kondisi keserasian masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga mengenalkan program keserasian sosial yang digagas oleh Kementerian Sosial yang bertujuan menciptakan 194
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" harmonisasi masyarakat rawan konflik dan mengupayakan penguatan penerimaan antar warga. Penyelesaian Konflik berbasis Kearifan Lokal a. Konflik Sosial Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Dilihat dari paradig- ma sosiologi, teori konflik menjelaskan bahwa fakta sosial berupa wewenang dan posisi justru merupakan sumber pertentangan. Ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan wewenang otomatis menempatkan masyarakat pada posisi yang berbeda dan dapat memicu konflik (Surata & Andianto, 2001). Menurut Johnson dalam Surata & Andianto (2001), konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang terjadi di setiap interaksi sosial. Masih dari sumber yang sama, Nurudin (1998) mengungkap- kan bahwa konflik juga merupakan keniscayaan yang realitasnya tidak dapat dihindari. Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat.Konflik dapat bersifat tertutup (latent), dapat pula bersifat terbuka(manifest). Konflik berlangsung sejalan dengan dinamika masyarakat. Hanya saja, terdapat katup-katup sosial yang dapat menangkal konfliksecara dini, sehingga tidak berkembang meluas. Namun ada pula faktordi dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadiberkobar sedemikian besar, sehingga memporakporandakan rumah, harta benda lain dan mungkin juga penghuni sistem sosial tersebut secara keseluruhan Jenis konflik secara umum terdiri atas (Sumodiningrat & Ary, 2008): 1) Konflik terbuka, yaitu hubungan interaksi antar individu yang secara terbuka dan demonstratif saling menunjukkan perasaan, sikap, dan tindakan perten- tangan satu sama lain 2) Konflik tertutup, yaitu hubungan interaksi antar individu yang saling memper- tentangkan perasaan dan sikapnya masing-masing, tetapi tidak secara transparan saling menunjukkan tindakan pertentangan 3) Konflik tersembunyi, yaitu perasaan atau sikap ketidaksukaan individu kepada individu lain yang tersembunyi dalam alam bawah sadar masing-masing. Hal tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi konflik terbuka apabila kesempatan memungkinkan 4) Konflik terselubung, yaitu hubungan interaksi konflik tertutup antar pihak yang masing-masing secara sengaja dan sistematis saling menciptakan dan meman- faatkan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi sosial masyarakat demi mencapai maksud dan tujuan yang dikehendakinya. Berdasarkan motivasinya, konflik dibedakan menjadi konflik ideologi, konflik politik, konflik sosial, konflik ekonomi, konflik hukum, dan konflik multi- sektoral. Konflik sosial yaitu suatu hubungan antar individu yang berlangsung karena adanya issue tertentu dalam masyarakat secara sengaja diangkat untuk tujuan tertentu (Suhendi, Sitepu, Hadi, Suyanto, & Rubiyantho, 2011). Konflik sosial umumnya disebabkan adanya perbedaan suku bangsa; perbedaan keyakinan dan agama; pertentangan ekonomi dan kesenjangan ekonomi; perbedaan nilai dan 195
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" norma; perebutan dan orientasi politik; dan tindakan hukum yang tidak tegas (Sumodiningrat & Ary, 2008). Menurut Mudzhar (dalam Suhendi et.al, 2011) konflik sosial adalah perten- tangan antara satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Pengertian ini mencakup konflik yang sudah terjadi dan potensialitas konflik. Potensi konflik merupakan semua aspek atau kondisi yang dapat menjadi sumber munculnya kasus konflik; sedangkan kasus konflik (selanjutnya disebut konflik) merupakan konflik yang sudah terjadi dan muncul di permukaan dalam bentuk pernyataan atau tindakan nyata pihak yang berkonflik (Ismail, 2011). Sumber lain menyebutkan bahwa konflik sosial adalah perselisihan, pertikaian antara individu, kelompok, dan atau masyarakat baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar yang menyebabkan terganggunya tatanan sosial dan timbul kerugian material dan non material (Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, 2010). Konflik yang tidak teratasi dapat menjadi potensi laten disintegrasi sosial. Dikarenakan merupakan fakta sosial yang berbeda dengan fakta individual, konflik sosial memiliki tiga karakteristik yaitu bersifat eksternal, memaksa dan tersebar di masyarakat (Durkheim dalam Pasaribu, 2222). Taylor dan Hudson (dalam Anis, 2012), mengkategorisasikan empat indikator dalam menggambarkan intensitas kon- flik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, sebagai berikut. 1. Demonstrasi, yaitu dilakukan oleh sekelompok orang dengan kepedulian atau kepentingan yang sama untuk melakukan protes melalui tindakan tanpa keke- rasan terhadap suatu rezim, pemerintah, atau pimpinan; atau terhadap ideologi, kebijakan, dan tindakan yang sedang direncanakan atau telah dilaksanakan. 2. Kerusuhan, yaitu demonstrasi dilakukan dengan kekerasan yang mengarah pada tindakan anarkis. 3. Serangan bersenjata, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk suatu kepentingan dengan tujuan melemahkan atau menghancur- kan kelompok lain. 4. Kematian, yaitu akibat konflik yang direspons melalui demonstrasi, kerusuhan, atau serangan bersenjata, biasanya merupakan konflik intesitas tinggi. Menurut Robbins (dalam Anis, 2012), konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakanginya (antecedent conditions). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga ketegori, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. 1. Komunikasi. Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbul- kan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkanbahwa kesulitan semantik, pertukar- an informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi anteseden untuk terciptanya konflik. 196
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Struktur. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup: ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi (wilayahkerja), kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok,gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antara kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadi- nya konflik. Makin besar kelompok, dan makin terspesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik. 3. Faktor pribadi, yang meliputi: sistem nilai yang dimiliki tiap individu, karak- individu memiliki keunikan teristik kepribadian yang menyebabkan (idiosyncrasies) dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjuk- kan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya, individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial. Menurut Daniel Webster (dalam Anis, 2012), konflik dapat ditujukan untuk keburukan dan kebaikan. Dampak positif konflik sosial dijelaskan sebagai berikut. 1. Membangun keyakinan, orang yang memiliki perbedaan akan merasa hubungan mereka lebih aman dan kuat dibandingkan mereka yang tidak memiliki per- bedaan. 2. Meningkatkan tali keeratan, dalam artian bahwa orang yang berkonflik memiliki kemampuan untuk memberi dan menerima umpan balik yang jujur. Tenggang rasa yang ikhlas dapat terjadi bila setiap pihak dapat saling terbuka dan bekerjasama dengan perbedaan. 3. Meningkatkan harga diri, orang yang berkonflik secara efektif menegakkan harga diri mereka dan mengetahui bahwa hubungan mereka cukup kuat untuk mempertahankan konflik. 4. Penyelesaian yang kreatif, arah konflik yang produktif dapat dipandang sebagai proses pemecahan masalah yang terpadu. Pemecahan yang kreatif (win-win solution) dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Menurut Soerjono Soekanto, dampak negatif konflik sosial adalah sebagai berikut (Soekanto, 1992). 1. Bertambahnya solidaritas anggota kelompok yang berkonflik Jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, solidaritas antar anggota kelompok akan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya kerelaan dari anggota kelompok untuk berkorban demi keutuhan kelompok dalam meng- hadapi tantangan dari luar. 2. Berubahnya kepribadian individu Dalam konflik sosial biasanya membentuk opini yang berbeda, misalnya orang yang setuju dan mendukung konflik, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak, ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi konflik, akan tetapi ada yang merasa tertekan, sehingga menimbulkan penderitaan pada batinnya dan merupakan suatu penyiksaan mental. 3. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa 197
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Setiap konflik yang terjadi umumnya membawa kehancurandan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang ber- konflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian. Oleh karenanya, tidak urung segalasesuatu yang ada di sekitar menjadi bahan amukan. 4. Akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka mun- cullah proses akomodasi. Akomodasi menunjukpada proses penyesuaian antarindividu, individudengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok gunamengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan.Ketidak seimbangan antara kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya. Diperlukan pencegahan yang ditujukan untuk menghambat perkembangan konflik yang lebih keras dan luas dan menghindarkan terulangnya konflik sosial (Fisher, 2000). Berkaitan dengan hal tersebut, Rusmin Tumanggor mengemukakan bahwa kebudayaan masyarakat dapat digunakan untuk mencegah konflik yang terdiri atas model ideal berupa sistem ilmu pengetahuan yang melandasi aktivitas warga menciptakan berbagai materi olahan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, perkumpulan memper- tahankan dan mengembangkan media penyampaian isi hati, gagasan, dan bahasa; pranata berupa nilai dan norma pengikat antar komponen kebudayaan yang membentuk organisasi sebagai wadah bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban mengimplementasikan nilai dan norma; dan adat istiadat yang terkait dengan penghargaan dan hukuman untuk menjaga keseimbangan, penguatan daya dukung, serta mempertahankan keteduhan bersama (honeystatic)(Tumanggor, Semangat Kerukunan Antar Etnik dan Bidaya Sebagai Modal Sosial Memperkuat Ketahanan Sosial, 2011). b. Kearifan Lokal Kearifan lokal merupakan bentuk kearifan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat yang merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Putu Oka Ngakan (Akhmar & Syarifuddin, 2007), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat- nya hidup secara arif. Kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang ber- beda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilaku- kan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014). Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat (Rahyono, 2009). Nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masya- 198
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" rakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Dalam bahasa asing, kearifan lokal dikonsepsikan sebagai kebijakan setem- pat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge), atau kecerdasan setempat (local genious). Indigenous berarti asli atau pribumi. Kata indigenous da- lam pengetahuan indigenous merujuk pada masyarakat indigenous. Yang dimaksud dengan masyarakat indigenous di sini adalah penduduk asli yang tinggal di lokasi geografis tertentu, yang mempunyai sistem budaya dan kepercayaan yang berbeda dengan sistem pengetahuan dunia intelektual internasional. Kenyataan ini menye- babkan banyak pihak yang berkeberatan dengan penggunaan istilah pengetahuan indigenous dan mereka lebih menyukai penggunaan istilah pengetahuan lokal (Sunaryo & Joshi, 2003) Pengetahuan lokal merupakan konsep yang lebih luas yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama. Pada pendekatan ini, kita tidak perlu mengetahui apakah masyarakat tersebut penduduk asli atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana suatu pandangan masyarakat dalam wilayah tertentu dan bagai- mana mereka berinteraksi dengan lingkungannya, bukan apakah mereka itu pendu- duk asli atau tidak. Hal ini penting dalam usaha memobilisasi pengetahuan mereka untuk merancang intervensi yang lebih tepat-guna. Dalam beberapa pustaka istilah pengetahuan indigenous sering kali dirancu- kan dengan pengetahuan lokal. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kata indigenous dalam pengetahuan indigenous lebih merujuk pada sifat tempat, dimana pengetahuan tersebut berkembang secara "in situ", bukan pada asli atau tidaknya aktor yang mengembangan pengetahuan tersebut. Jika kita berpedoman pada konsep terakhir ini, maka pengetahuan indigenous sama dengan pengetahuan lokal dan da- lam paparan selanjutnya kedua istilah tersebut berarti sama. Pengetahuan lokal suatu masyarakat petani yang hidup di lingkungan wilayah yang spesifik biasanya dipero- leh berdasarkan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan praktis petani tentang ekosistem lokal, sumber daya alam dan bagaimana saling berinteraksi, akan tercermin di dalam teknik bertani maupun kete- rampilan mereka dalam mengelola sumber daya alam. Pengetahuan indigenous tidak hanya sebatas pada apa yang dicerminkan dalam metode dan teknik bertani saja, tetapi juga mencakup tentang pemahaman, persepsi dan suara hati atau perasaan yang berkaitan dengan lingkungan yang seringkali melibatkan perhitungan perge- rakan bulan atau matahari, astrologi, kondisi geologis dan meteorologis. Pengetahu- an lokal yang sudah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya, dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos, yang dianut dalam jangka waktu cukup lama inilah yang disebut kearifan lokal. Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang tidak hanya terdapa dalam sastra tradisional (sastra lisan penuturnya, tetapi terdapat dalam berbagai pandangan hidup, kesehatan, dan arsitektur (Suyono Suyatno dalam Fajarini, 2014). Dalam dialektika hidup-mati (sesuatu yang hidup akan mati), tanpa 199
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pelestarian dan revitalisasi, kearifan lokal pun suatu saat akan mati. Bisa jadi, nasib kearifan lokal mirip pusaka warisan leluhur, yang setelah sekian generasi akan lapuk dimakan rayap. Sekarang pun tanda pelapukan kearifan lokal makin kuat terbaca. Kearifan lokal acap kali terkalahkan oleh sikap masyarakat yang makin pragmatis, yang akhirnya lebih berpihak pada tekanan dan kebutuhan ekonomi. Kearifan lokal harus diwujudkan dalam kebijakan pemerintah untuk menjaga kelestariannya, semisal dalam kebijakan penataan ruang, pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pembangunan, atau dalam penyelesaian konflik. Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tidak mungkin dapat serta merta diterapkan di daerah lain, karenanya perlu analisis mendasar mengenai nilai dan budaya lokal. Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Kearifan lokal sebagai sesuatu yang mengakar dan tidak hanya berorientasi profit, dalam pelaksanaannya lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat karena mengusung nilai sakral. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong (Saling Mengingatkan, Saling Menghargai, Saling Memajukan) dari Bugis; Baku-baku bae, baku-baku sayang, baku-baku tongka, baku-baku kase inga (Saling berbaik-baik, sayang menyayangi, tuntun-menuntun, dan ingat mengingatkan) dari Minahasa; Sintuwu Maroso (Persatuan yang kuat, walau banyak tantangan, masalah, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan persatuan tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan) dari Poso; Kolorasa (Supremasi sistem rukun dan pencegahan konflik) dari Sulawesi Tenggara; dan Pela Gandong (Saudara yang dikasihi, penguatan persaudaraan lewat kegotong-royongan dalam kehidupan) dari Ambon. Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta berlaku di masyarakat, berpotensi dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu karena kearifan lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, ling- kungan, dan Tuhan. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai modal kedamaian (social peacefull capital) yaitu bahan dasar berupa pemikiran tentang keinginan, kebersamaan, kegiatan penunjang agar semua pihak dapat hidup berdampingan dengan tenang serta tolong menolong menjadi satu kekuatan mayarakat desa, kota bahkan negara (Tumanggor, 2004) c. Penyelesaian Konflik berbasis Kearifan Lokal Revitalisasi kearifan lokal dalam meresponsberbagai persoalan akut yang dihadapi bangsadan negara, seperti korupsi, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan jika didukung oleh kebijakan negara yang konflik, hanya akan berjalan lokal hanya tersebut,kearifan disertaidengan keteladanan. Tanpa kedua hal 200
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" merupakan aksesori budayayang tidak bermakna.Kearifan lokal dalam mencegah konflik memperkuat kebersamaan untuk menanggulangi, mencegah, dan mengatasi konflik di lingkungan masyarakat lokal. Interaksi nilai keraifan lokal menumbuhkan ketahanan sosial masyarakat. Relevansi kearifan kearifan lokal dalam pencegahan konflik yaitu keserasian adat istiadat, ritual, musyawarah, kegotongroyongan, ketokohan dan pemberdayaan potensi alam dan warga setempat dalam menghindarkan serta menyelesaikan berbagai pertentangan dan kesenjangan dalam masyarakat setempat. Kearifan lokal merupakan salah satu unsur atau dimensi ketahanan sosial masyarakat. Pada hakekatnya, ketahanan sosial adalah kemampuan internal komunitas dalam menanggulangi dan mendayagunakan sumber dan potensi sosial dalam mewujudkan nilai keraifan lokal dalam mengatasi risiko sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Contoh nyata penyelesaian konflik melalui kearifan lokal prosespenyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan dan sistem kekerabatan atau istiadat orangAmbon. Sistem kekerabatan ini dikenal dengan istilah pela gandong. Kata "pela" berasal dari kata "Pila", yang berarti buatlah sesuatu untuk kita bersama- sama. Kadang-kadang kata pila diberi akhiran "tu" menjadi pilatu. Pilatu berarti menguatkan, mengamankan atau mengusahakan sesuatu benda tidak mudah rusak atau pecah. Kemudian berubah artinya yaitu dari sesuatu usaha untuk mengamankan atau menyelamatkan. Gandong, secara harafiah diterjemahkan sebagai "berasaldari rahim yang sama," sehingga mereka percaya memiliki leluhur yang sama (kandung).Maka pela gandong adalah ikatan perjanjian oleh dua atau desa baik berbeda agamaberdasarkan hubungan darah garis keturunanan kedua atau lebih desa di Kota Ambon. Caraseperti ini telah dimiliki dan dilaksanakan masyarakat di Kota Ambon sejak ratusan tahun silam,diawali para leluhur, kemudian secara turun- temurun berlaku sampai sekarang.Pada hakikatnya pela gandong telah mengandung unsur rekonsiliasi. Pela gandong mengandung ikatan yang kuat dalam menjalin kedamaian telah mengakar dalamkehidupan masyarakat Ambon merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dankesatuan termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pascakonflik. Penyelesaian konflik mengharuskan adanya inisiatif masyarakat itu sendiri untuk melakukan konsolidasi budaya pela gandong, yang apabila hal ini berjalan baik, akan muncul inistiatif bersama dari komunitas beda agama dan pemerintah untuk melakukan perbaikan sarana sosial. Kearifan lokal pela gandong memiliki pengaruh positif terhadap penyelesaian konflik SARA di Kota Ambon. Namun resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jikadikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan(Bakri, 2015). antarkelompok. Nilai sosial budaya yang Pada masyarakat Minangkabau, pencegahan konflik dikaitkan pada prinsip Adat Bersandi Syarak, Syarakat Bersandi Kitabullah, adat dan agama seiring dan sejalan yang saling melengkapi. Saat terjadi masalah atau konflik, proses musyawarah menjadi hal pertama yang harus dilakukan untuk meredam konflik. Musyawarah melibatkan ninik mamak, tokoh masyarakat (alim ulama, cerdik 201
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pandai), dan bundo kaduang. Saat musyawarah tidak menghasilkan, akan dilakukan tindakan selanjutnya, misalnya dengan pelibatan kepolisian, ulama, MUI, atau forum kerukunan yang ada. Prinsip penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal yang dapat diadaptasi dari dalam pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional menurut Nababan (dalam Suhartini, 2009) adalah sebagai berikut. 1. Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan sesamanya, yang pada akhirnya akan mendorong manusia lebih condong untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat. 2. Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan sebagai hak kepemilikan bersama. Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan komunitas bersama ini dari pihak luar. 3. Sistem pengetahuan masyarakat setempat (lokal knowledge system) yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka hadapi. 4. Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam setempat 5. Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan lingkungan komunitas, baik dari masyarakat sendiri maupun pendatang. Dalam hal ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan sosial tertentu. 6. Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumberdaya di luar aturan adat yang berlaku. Dalam penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal, terdapat beberapa tantangan seperti pertambahan jumlah penduduk, masuknya teknologi modern, intervensi kelompok eksklusif, kemiskinan, dan kesenjangan(Suhartini, 2009). Pertambahan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan manusia lainnya, dan ini dapat menjadi penyebab konflik apabila tidak dipenuhi secara adil. Perkembangan teknologi modern yang cepat akan menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Perkembangan yang terwujud karena adanya inovasi (discovery maupun invention) dan difusi inovasi mempercepat proses teknologi, industrialisasi danurbanisasi. Ketiga komponen tersebut secara bersama menghasilkan proses modernisasi dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Teknologi modern secara disadari atau tidak oleh masyarakat, sebenarnya menciptakan keinginan dan harapan-harapan baru dan memberikan cara yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan manusia. Hal ini bukan tidak mungkin akan menggerus nilai kearifan lokal yang ada dan menggantikannya dengan nilai modern. Pada masyarakat yang memiliki kelompok sosial eksklusif, seringkali modal sosial yang terbentuk bersifat terikat (bonding social capital) sulit 202
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" untuk mencapai keharmonisan. Ciri masyarakat ini adalah terikat/ketat, jaringan yang eksklusif, perbedaan yang kuat antara orang kami dan orang luar, sulit menerima perubahan, kurang akomodatif terhadap pihak luar, mengutamakan kepentingan kelompk dan mengutamakan solidaritas kelompok. Kelompok ini apabila tidak dipahami dengan baik malah akan memicu konflik. Sementara itu, kemiskinan dan kesenjangan juga akan berpengaruh dalam kehidupan sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan bahan pokok seringkali tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dengan faktor lain. Apabila masalah ini tidak ditangani dengan baik maka akan terus memicu konflik sosial. Penanaman nilai kearifan lokal dalam penanganan konflik dinilai tepat karena nilai tersebut telah membudaya dalam masyarakat. Nilai kearifan lokal telah mengakardalam masyarakat dan biasanya tidak berorientasi profit tapi lebih berorientasi sakral sehingga pelaksanaan lebih cepat dan mudah diterima masyarakat. Dengan adanya kearifan lokal ini, diharapkan penanganan konflik lebih mudah terwujud, diterima semua kelompok sehinngga tidak ada konflik laten yang tersembunyi di masyarakat. Program Keserasian Sosial Kementerian Sosial Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang PenangananKonflik Sosial (PKS) telah mengamanatkan bahwa dalam rangkapencegahan konflik sosial semua pihak diharuskan untukmemelihara kondisi damai dalam masyarakat. Berbagai potensikonflik sosial yang ada harus dapat diselesaikan dan diredammelalui sistem penyelesaian secara damai dan penuh kearifan dengan mengedapankan sikap saling menghormati dan toleransiatas perbedaan yang dirasakan kedua pihak, baik dengan caradialog maupun musyawarah untuk secara bersama bekerjasama oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pihak yang berpotensi konflik harus di dorong untuksaling berkomunikasi dan berinteraksi melalui berbagai kegiatanyang diakui secara bersama sebagai sumber konflik yang adadan secara damai direncanakan, dikerjakan dan dimanfaatkansecara bersama pula. Sejarah awal muncul Program Keserasian Sosial pada tahun2006, dengan tujuan untuk mendekatkan warga baru ekspengungsi yang tinggal di relokasi/pemukiman pengungsi denganwarga lokal/pribumi di sekitar lokasi relokasi. Oleh karenanyasasaran utamanya adalah korban bencana sosial (pengungsi)yang tinggal dipemukiman relokasi paska terjadinya konflik sosial. Banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah kepada parakorban bencana sosial (pengungsi) di relokasi pemukiman telahmengakibatkan kecemburuan warga lokal yang tinggal di sekitarpemukiman relokasi tersebut. Gangguanhubungan dalam relasi di masyarakat ini merupakan salah satutanda potensi keretakan yang lebih mengarah pada konflik sosialyang jika tidak dilakukan tindakan preventif atau pencegahandapat mengakibatkan terjadinya ancaman risiko sosial yanglebih besar. Hal ini yang melahirkan ide kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat. Kegiatan Keserasian Sosial berbasis masyarakat yangdilaksanaan saat ini adalah proses kegiatan pencegahan konfliksosial dengan sasaran masyarakat pada wilayah 203
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" rawan ataurentan atau potensi konflik sosial, yang dilaksanakan olehmasyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatanhingga pengendalian pelaksanaan, guna terciptanya kehidupansosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasisemangat saling menghargai, saling menghormati antar anggotadan komunitas masyarakat tanpa membedakan ras, golongan,atau asal usul masing-masing individu. Hakekat Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat adalahmembangun, memantapkan dan mengembangkan sertamemelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi domisili dalam persaudaraan sejati, kebersamaan,senasib sepenanggungan, saling setia satu dengan lainnya sertasolidaritas sesama warga masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan harmonisasi yang pernah ada diantara dua kelompok masyarakat yang rawan/rentan berkonflik sosial, dengan mengupayakan penguatan penerimaan diantara warga dalam sistem kerukunan sosial dan tatanan kehidupan berdampingan diantara kedua kelompok masyarakat dimaksud yang dilandasi semangat non diskriminasi, kesamaan hak dan kewajiban, kesepakatan bersama, non prasangka, serta pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan dalam upaya berketahanan sosial. Strategi yang digunakan program ini adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pelaksana keserasian sosial; pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (melalui forum keserasian sosial yang dibentuk) dan pemberdayaan pilar kesejahteraan sosial masyarakat sebagai pendamping keserasian sosial (TKSK, PSM, Tagana, dan lainnya); dan fasilitasi kegiatan dalam masyarakat dari masyarakat disepakati bersama oleh masyarakat, secara bersama, dan dimanfaatkan masyarakat untuk bersama. Program keserasian sosial utamanya adalah memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat melalui Forum Keserasian Sosial yang dibentuk sebesar 109 juta rupiah yang diperuntukkan untuk kegiatan utama dalam upaya pemecahan masalah atau pencegahan konflik sosial, sesuai akar masalah terjadinya kerawanan dan kerentanan konflik sosial di masyarakat (kegiatan fisik) sebesar 97 juta rupiah; penyediaan tugu keserasian sosial sebagai media atau penanda bahwa warga masyarakat sudah serasi atau perwujudan ikrar bersama masyarakat berketahanan sosial sebesar lima juta rupiah; operasional forum keserasian sosial sebagai stimulan dalam rangka membangkitkan semangat dan mobilisasi forum sebesar lima juta rupiah; dan seremonia sebagai media publikasi dan mendapat dukungan pemerintah setempat serta pengakhiran kegiatan keserasian sosial sebesar dua juta rupiah. Selanjutnya forum keserasian sosial berbasis masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan yang dipilih oleh seluruh warga dan ditetapkan oleh kepala dinas sosial, bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang telah ditentukan dalam kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat di lingkungan masyarakat desa. Forum ini dibentuk di daerah rawan konflik dan daerah konflik untuk memulai kegiatan keserasian sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pemanfaatan, dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, menghormati antaranggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul dan lainnya. Tindakan preventif 204
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ini dapat diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda kegiatan yang bertujuan menciptakan kohesivitas kelompok di masyarakat. Alur pikir program keserasian sosial yang digagas oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut. Sejak awal diluncurkan hingga tahun 2015, program ini telah dilaksanakan di 1741 titik di seluruh Indonesia, namun program keserasian sosial ditengarai belum optimal sehingga belum mampu mengurangi potensi konflik di daerah. Data konflik sosial hingga pertengahan tahun 2015 menunjukkan angka 175 kasus dengan berbagai macam sebab. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI pada tahun 2013, diketahui bahwa Program keserasian sosial yang mengutamakan kegiatan fisik sebagai langkah penanganan konflik sosial dirasa kurang mampu mengurangi potensi konflik sosial di daerah. Kegiatan non fisik belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan, hal ini dikarenakan masyarakat belum mampu memetakan sumber permasalahan konflik, kebutuhan masyarakat dan tokoh panutan yang mampu menghentikan konflik. Kegiatan fisik yang ditujukan untuk mempersatukan pelaku konflik dan meredam potensi konflik ternyata tidak mampu optimal menjalankan fungsinya. Keikutsertaan pelaku konflik dalam pembangunan fisik tidak terealisir dengan baik.Ketidakoptimalan program keserasian sosial berimplikasi pada kemungkinan tetap terjadinya konflik sosial bahkan integrasi bangsa sehingga diperlukan pengembangan program untuk menemukan pola baru penanganan bencana (konflik) sosial yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Perlu pengembangan program keserasian sosial untuk terus mencegah dan menangani bencana konflik sosial. Pengembangan program ini diharapkan lebih fokus pada kegiatan non fisik dengan pelibatan masyarakat yang lebih intens dan lebih mempertimbangkan nilai dan budaya lokal di daerah rawan konflik. 205
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Penutup : Prospek Kearifan Lokal dalam Penanganan Konflik Sosial Kearifan lokal adalah tema humaniora yang ditujukan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas, kearifan lokal diunggulkan sebagai kebenaran pengetahuan saat harus berhadapan dengan standar saintisme modern. Bagi sains, hanya fakta yang terukurlah yang dapat dijadikan dasar penyusunan pengetahuan, melalui kearifan lokal inilah nilai dan moralitas dikembalikan sebagai pokok pengetahuan. Kearifan lokal mendasarkan kebenaran pengetahuannya pada ajaran tradisional yang telah ada. Prospek kearifan lokal dalam penanganan konflik sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah untuk menfasilitasi nilai kearifan lokal dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah. Masyarakat setempat harus diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk ikut serta menjaga nilai dan budaya lokal untuk menghadapi berbagai tantangan. Pelibatan masyarakat untuk melakukan tindakan di lingkungan tempat tinggal mereka guna menghindari konflik sosial. Penanganan konflik berbasis masyarakat merupakan strategi penanganan konflik dimana masyarakat berpartisipasi aktif dan berperan dalam menanggulangi masalah penyebab konflik. Pendekatan ini menekankan partisipasi dan keberlanjutan program dalam masyarakat. Peran masyarakat lokal dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Secara umum peran masyarakat ditentukan oleh tiga hal, yaitu sejauh mana pengetahuan lokal dapat dihargai dan dimanfaatkan dalam membentuk sistem pengelolaan dan penanganan konflik; seberapa besar kepedulian warga komunitas lokal terhadap alam dan lingkungan sehingga mampu mendorong ke arah upaya menjaga dan mengelola lingkungan serta keharmonisan bermasyarakat; dan seberapa banyak manfaat yang dapat diterima dari program pemerintah. Contoh nyata penanganan konflik berbasis masyarakat adalah program keserasian sosial oleh Kementerian Sosial. Pengembangan program keserasian sosial perlu dilakukan dengan memasukkan dan mempertimbangkan nilai dan moralitas budaya lokal dalam pengembangan kapasitas masyarakat di daerah rawan konflik. Membangun kepercayaan antarpihak yang berkonflik dapat dilakukan melalui komunitas budaya di masyarakat merupakan salah satu pendekatan keserasian sosial dalam penanganan konflik. Kearifan lokal sebagai salah satu wadah untuk melakukan resolusi konflik harus diusung dalam penanganan konflik baik itu mulai dari pengendalian, penolakan, kompromi, pemecah perbedaan, dan akomodasi. 206
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" References Akhmar, A., & Syarifuddin. (2007). Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan. Makassar: Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Masagena Press. Anis, U. F. (2012). Konflik Antarwarga Dua Dusun : Skripsi. 2012: Fakultas Dakwah Prodi Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. The: Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Unhas Vol 1, No 1 January 2015, 51-59. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2010). Panduan Penyelenggaraan Sarasehan Kearifan Lokal. Jakarta: Dir. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Kemensos RI. Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum. (2016). Data Konflik Sosial. Jakarta: Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri. Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. Sosio Didaktika Vo. 1 No. 2 Desember, 123-130. Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. Sosio Didaktika Vol. 1, No. 2 Des 2014, 123 - 130. Fisher, S. (2000). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: Grafika Desa Putra. Ismail, N. (2011). Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. Bandung: Lubuk Agung. Koswara, H., Mildawati, M., & Tukino. (2005). Menyiram Bara Api Konflik. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI. Ode, S. (2015). Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku (Kajian, Tantangan dan Revitalisasi Budaya Pela). Politika, Vol. 6 No. 2 Oktober, 93-100. Rahyono, F. (2009). Kearifan Budaya dalam Kata. Jakarta: Wedatama Widyastara. Soekanto, S. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Suhartini. (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Penengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA (pp. 206-218). Yogyakarta: Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Suhendi, A., Sitepu, H., Hadi, S., Suyanto, & Rubiyantho, H. (2011). Kesiapan Komunitas dalam Pengendalian Konflik Sosial (Studi Kasus di Tiga Kota). Jakarta: Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI. Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 1, 70-89. 207
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Sumodiningrat, G., & Ary, A. G. (2008). Mencintai Bangsa dan Negara. Jakarta: Arga. Sunaryo, & Joshi, L. (2003). Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Sistem Agroforestri dalam Bahan Ajar Agroforestri 7. Bogor: World Agroforestry Centre. Surata, A., & Andianto, T. T. (2001). Atasi Konflik Etnis. Yogyakarta: Global Pustaka Utama. Tumanggor, R. (2004). Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Masyarakat di Tanah Air. Jakarta: Balatbangsos UIN Syahid. Tumanggor, R. (2011). Semangat Kerukunan Antar Etnik dan Bidaya Sebagai Modal Sosial Memperkuat Ketahanan Sosial. In K. Sosial, Pencegahan dan Antisipasi Konflik Sosial (p. 190). Jakarta: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI. 208
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Studi Pengamatan tentang Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Tri Yuniningsih, Wahma ABSTRACT Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2015 dititik beratkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik pariwisata. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa kota Semarang memiliki potensi seni budaya yang berlatarbelakang dari 4 (empat) pillar seni budaya masa lalu yang membentuk peradaban seni dan budaya kota Semarang saat ini yaitu, Jawa, Cina, Arab dan Belanda yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan terarah dapat menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program-program kerja bidang pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan menge- tahui kendala-kendala yang dihadapi bidang pemasaran dalam pelaksanaan program- program kerja tersebut ?Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif .Data primer diperoleh dan informan utama, yakni kepala Dinas BUDPAR Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara. Teknik penentuan informan adalah Purposive. Analisis dan interprestasi data disajikan dengan teknik naratif dan dianalisis dengan teknik taksonomi. Bidang Pemasaran merupakan salah satu bidang yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang. Bidang ini mempunyai tugas meren- canakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemasaran, terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi, seperti yang paling urgent untuk diatasi adalah kurangnya anggaran dan promosi pariwisata, kurang efektifnya koordi- nasi antar asosiasi pelaku pariwisata,dan sarana prasarana pariwisata yg kurang memadai serta pelibatan masyarakat yang kurang maksimal. Diperlukan adanya komitmen yang tinggi dan aksi nyata dari para pelaku pariwisata untuk mem- pengaruhi, mengajak, dan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan para generasi muda untuk lebih sadar tentang kepariwisataan, diperlukan peningkatan sosialisasi dan promosi pariwisata yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Selain itu diperlukan pengelolaan dan perbaikan sarana dan prasarana serta lokasi- lokasi pariwisata sehingga akan meningkatkan kunjungan wisatawan. Keywords : Pariwisata, Program kerja, Kunjungan 209
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" A. PENDAHULUAN Memasuki era MEA ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat menuntut bangsa Indonesia untuk lebih membuka diri dan menerima era tersebut sehingga tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Untuk itu bangsa Indonesia harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berkualitas, berwawasan dan berpotensi di berbagai bidang. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program-program kerja bidang pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi bidang pemasaran dalam pelaksanaan program-program kerja tersebut ? Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif karena bersifat pengungkapan feno- mena-fenomena secara deskriptif tanpa mempertimbangkan kuantitas kemunculan fenomena, tetapi kedalaman informasi pada setiap fenomenanya.Penelitian ini berfokus pada Penyelenggaraan TDUP di Dinas BUDPAR Kota Semarang, data primer diperoleh dan informan utama, yakni kepala Dinas BUDPAR Kota Semarang sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, media elektronik, dan sumber lain yang dapat dijadikan sumber informasi. Teknik koleksi data; pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara .Teknik penentuan informan adalah Purposive. Analisis dan interprestasi data; data disajikan dengan teknik naratif dan dianalisis dengan teknik taksonomi. Kualitas penelitian (Goodness Criteria); penelitian ini diharapkan dapat memperoleh keunggulan dalam hal tema belum banyak dibahas, menggunakan teknik yang memberikan fleksibitas dalam pelaksanaannya sehingga informasi dapat lebih kaya. Kelemahan / keterbatasan penelitian : karena belum banyaknya referensi dalam tema ini, serta Referensi masih banyak yang terbitan lama. B. PEMBAHASAN a. GAMBARAN ORGANISASI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dilatarbela- kangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik melalui pengembangan seni budaya dan seni tradisi asli daerah maupun infrastruktur serta sektor formal dan informal pendukung kepari- wisataan di kota Semarang. Kota Semarang secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan kota lain di Indonesia. Secara geografis kota Semarang memiliki potensi alam daerah perbukitan dan daerah pantai yang memiliki nilai jual pariwisata yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, secara sosiologis seni dan budaya masyarakat yang majemuk 210
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dan multi kultur memberikan kekhasan terhadap seni dan budaya masyarakat kota Semarang yang harmonis. Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2015 dititik beratkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik pariwisata. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa kota Semarang memiliki potensi seni budaya yang berlatarbelakang dari 4 (empat) pillar seni budaya masa lalu yang membentuk peradaban seni dan budaya kota Semarang saat ini yaitu, Jawa, Cina, Arab dan Belanda yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan terarah dapat menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sekaligus mampu menjadikan kota Semarang menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional, regional asia bahkan internasional. Gambar 1.1 Lokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Gedung Pandanaran lantai 8 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut : 1. Kedudukan a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sekretaris Daerah. 2. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi : 211
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudaya- an, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Kewenangan a. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan anatara lain. b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. c. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. e. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. f. Pelaksanaan kajian teknis pembinaan perijinan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. g. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perjanji- an dan/atau non perijinan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta moni- toring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD. i. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. j. Pelakasanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Visi Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir perencanaan yang direpresen- tasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program- program dalam bentuk rencana kerja. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah "Semarang sebagai Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing". Visi tersebut memliki dua kunci yakni Tujuan Wisata dan Berdaya saing, yang mengandung arti : Kota Tujuan Wisata artinya Kawasan wisata yang ruang wilayahnya didominasi pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi, sesuai dengan potensi fasilitas rekreasi Kota Semarang yang dimiliki. Wisata bahari/ pantai, wisata satwa, Wisata pertanian, Wisata alam dan cagar budaya, Wisata belanja, Wisata mainan anak. Sehingga obyek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata dan mempunyai keunikan serta spesifikasi. 212
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Yang berdaya saing artinya saran prasarana pariwisata yang dimiliki seperti Hotel, restoran, rumah makan mampu bersaing dengan kota metropolitan lain sehingga kota semarang menjadi setara. Dengan demikian Visi tersebut mengandung pengertian bahwa lima tahun kedepan Kota Semarang dihaarapkan menjadi Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing, dapat melayani wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 6. Misi Dari Visi sebagaimana tersebut diatas selanjutnya ditetapkan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut : a. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas dan profesional, misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat profesionalisme dibidang kebudyaaan dan pariwisata. b. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya, kesenian tradisional dikalangkan masyarakat, serta Benda Cagar Budaya dan bangunan bersejarah, misi ini diarah- kan pada perwujudan pelestarian nilai-nilai budaya, pelestarian kesenian tradisi- onal dikalangkan masyarakat, pelestarian Benda Cagar Budaya dan bangunan bersejarah. c. meningkatkan kuaitas dan kuantitas keanekeragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata. d. Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatakan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata, diarahkan pada peningkatan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata. 7. Tujuan Adapun tujuan yang dimaksud adalah : a. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas dan profesional, dengan tujuan : a) Meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme sumberdaya manusia yang memiliki dibidang kebudayaan dan pariwisata. b) Meningkatkan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata. b. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya, kesenian tradisional dikalangan masyarakat, serta Benda Cagar Budaya dan bangunan bersejarah, dengan tujuan : a) Mengembangkan kepedulian terhadap pengembangan dan perlindungan serta pelestarian seni dan budaya trdisional. b) Meningkatkan kepedulian dan pelestarian bangunan bersejarah serta benda cagar budaya. c) Meningkatkan eksplorasi berbagai kesenian dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat. d) Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman mayarakat terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya. 213
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata, dengan tujuan : a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik budaya dan wisata. b) Meningkatnya pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung. d. Menigkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata, dengan tujuan : a) Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata. b) Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata. 8. Sasaran Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran difokuskan pada : 1. Urusan Kebudayaan a. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 55 (lima puluh lima) kali b. Jumlah sarana prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional sebanyak 45 (empat puluh lima) buah. c. Jumlah bangunan bersejarah dan benda cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) buah. 2. Urusan Pariwisata a. Prosentase peningkatan kuantitas kunjungan wisata rata-rata sebesar 6% per tahun. b. Jumlah Kontribusi sektor pariwisata rata-rata Rp. 46.260.950.082,- per tahun. c. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata mencapai 10%. 9. Strategi Strategi pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a. Pembangunan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal. b. Revalisasi bangunan cagar budaya. c. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. d. Pengembangan kualitas obyek dan daya tarik wisata dan event-event pariwisata. e. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata f. Pengembangan sarana prasarana kepariwisataan. 10. Kebijakan Kebijakan pada pengembangan urusan kebudayaan diarahkan pada pemben- tukan karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui : a. Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan. b. Perencanaan pembangunan bernilai budaya. c. Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan. d. Pelesatarian benda dan bangunan bernilai sejarah. e. Pengembangan seni dan budaya tradisional. 214
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Sedangkan kebijakan pada urusan kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya Semarang sebagai Kota Wisata melalui : a. Fasilitasi forum kerjasama dan komunikasi pelaku industri pariwisata. b. Standarisasi dan pengawasan penyelenggaraan event-event pariwisata. c. Pengembangan dan pelayanan sistem inovasi berbasis teknologi industri. d. Pengembangan jenis dan obyek wisata unggulan. e. Fasilitasi saran prasarana penginapan / perhotelan. f. Fasilitasi sarana prasarana rumah makan / restoran dan kawasan kuliner. b. PROGRAM PEMBANGUNAN STRATEGIS SKPD Adapun program-program pembangunan strategis pada urusan kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang antara lain : 1. Urusan Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya Program pengembangan ini dimaksudkan untuk melestarikan dan mengem- bangkan potensi nilai-nilai budaya yang ada di kota Semarang. b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program pengelolaan ini dimaksudkan untuk mengelola aset-aset dan mengem- bangkan aset-aset kekayaan budaya yang ada di Kota Semarang agar tidak hilang atau punah. c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengelolaan ini dimaksudkan untuk mengelola dan menumbuh kem- bangkan kegiatan-kegiatan ragam/macam budaya pada umumnya dan khusus- nya ragam budaya di kota Semarang dengan dukungan dan partisipasi dari masyarakat atau lembaga masyarakat. d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini berupa pembinaan yang meliputi bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan budaya. Program ini menempatkan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai fasili- tator yang memberikan kesempatan kepada pihak lembaga swadaya masya- rakat dan kelompok masyarakat lainnya serta pelaku wisata untuk melakukan kegiatan dan pengembangan dalam bidang kebudayaan. 2. Urusan Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program peningkatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan memasar- kan pariwisata di Kota Semarang guna menggali sumber pendapatan dan kunjungan wisatawan. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Destinasi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan membangun obyek-obyek wisata milik Pemerintah Kota Semarang yang sudah ada maupun menggali obyek wisata baru dengan pengkajian dan perencanaan yang terpadu 215
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" serta peningkatan event-event pariwisata sebagai penunjang daya tarik obyek wisata. c. Program Pengembangan Kemitraan Program peningkatan berupa pembinaan yang meliputi bimbingan, pengawasan dan pariwisata Kota Semarang sebagai fasilitator yang memberikan kesem- patan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk berusaha dan berkembang dalam bidang kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masyara- kat dan kelompok masyarakat lainnya serta para pelaku wisata untuk melaku- kan kegiatan dan pengembangan dalam bidang kebudayaan. 3. Kualitas dan alokasi sumber daya yang dimiliki oragansasi akan sangat menentukan kualitas kerja yang dilakukan oleh oragsnisasi itu sendiri. Bagaimana organsasi akan mampu mengembangkan potensinya sangat ditentukan oleh seberapa besar kemam- puan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggaranya, seberapa memadai sistem informasi dan teknologi yang diterapkan, seberapa besar sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat. Dengan kata lain seberapa besar kemampuan organsasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perencanaan strategi setiap organisasi, terutama organisasi publik, keberhasilan semua itu akan sangat ditentukan oleh komitmen dari manajemen puncaknya. Dalam hal ini Kepala SKPD memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan orientasi pada peningkatan nilai tambah dalam pengelohan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dilihat prespektif sumber daya manusia pendukung pada Dinas Kebudyaaan dan Pariwisata, maka dapat dikatakan memiliki sumber daya manusia yang kurang potensial. Dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah dan karakteristik pegawai sebanyak 141 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki sudah baik. 4. Unit Usaha Unit Usaha yang mendukung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Anatara lain Obyek wisata sebanyak 6 (enam) buah, terdiri dari : a. UPTD Taman Margasatwa Semarang b. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele c. UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo d. UPTD Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) e. UPTD Obyek Wisata Goa Kreo f. UPTD Agro Sodong Sedangkan pendukung Sektor Pariwisata adalah Usaha Sarana Pariwisata yaitu Hotel, Restoran, Rumah Makan, dan Tempat Hiburan. 5. Profil Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang Bidang Pemasaran merupakan salah satu bidang yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang. Bidang ini mempunyai tugas meren- canakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta meng- evaluasi di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan 216
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" bidang promosi. Untuk menjalankan tugas-tugasya bidang pemasaran memiliki fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat, dan bidang promosi; b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang infor- masi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat, dan bidang promosi; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat, dan bidang promosi; d. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang informasi dan doku- mentasi, bidang bimbingan masyarakat, dan bidang promosi; e. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat, dan bidang promosi; f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat, dan bidang promosi; g. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pemasaran; h. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Pemasaran; dan i. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang dibagi menjadi tiga Seksi yaitu seksi Informasi dan Dokumentasi, seksi Bimbingan Masya- rakat, dan seksi Promosi. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran. 6. Tugas Pokok masing-masing Seksi pada Bidang Pemasaran a. Seksi Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan dokumentasi; 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang informasi dan dokumentasi; 3) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang informasi dan dokumentasi; 4) Menyiapkan data bahan-bahan informasi dan dokumentasi; 5) Menyiapkan data pendistribusian bahan informasi dan dokumentasi; 6) Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data mengenai informasi dan dokumentasi; 7) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang informasi dan dokumentasi 8) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang informasi dan dokumentasi; 9) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan dokumentasi; 217
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 10) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Informasi dan Dokumentasi; 11) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Informasi dan Dokumentasi; dan 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Bimbingan Masyarakat, memiliki tugas : 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang bimbingan masya- rakat; di bidang bimbingan masyarakat; masyarakat; 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran 3) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bimbingan 4) Menyiapkan bahan data/bahan-bahan penyuluhan dan pembinaan masyarakat; 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaaan kelompok sadar wisata; 6) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pramu wisata; 7) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang bimbingan masyarakat; dibidang bimbingan masyarakat; masyarakat; Masyarakat; Masyarakat; dan sesuai dengan bidang tugasnya c. Seksi Promosi, mempunyai tugas : 8) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian 9) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan 10) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Bimbingan 11) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Bimbingan 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang promosi; 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang promosi; 3) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang promosi; 4) Menyiapkan bahan penyusunan strategi promosi; 5) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pendistribusian bahan-bahan promosi; 6) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang promosi; 7) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang promosi; 8) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang promosi; 9) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Promosi; 10) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Promosi; dan 218
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai dengan bidang tugasnya. B. KAJIAN PUSTAKA 1. Pengertian Pelayanan Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk meme- nuhi kebutuhan. Menurut Monir (2003: 16) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Saiful Deni, 2006) pela- yanan diartikan sebagai usaha melayani, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna memenuhi keinginan customer (pelanggan) akan suatu produk/jasa yang mereka butuhkan, tin- dakan ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan/customer untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan tersebut. 2. Dasar Pelayanan Pelanggan Landasan untuk memberikan pelayanan yang baik dalam industri jasa, perlu dipahami 8 dasar pelayanan. Endar Sugiarto (1999: 167) merumuskan 8 dasar pelayanan yaitu : a. Pusatkan perhatian pada kebutuhan pelanggan. b. Berikan pelayanan yang efisien. c. Naikkan harga diri pelanggan dan jangan mengabaikan. d. Bina hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan. e. Berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. f. Ketahuilah apa keinginan pelanggan. g. Jelaskan pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh perusahaan. h. Alihkan tugas pada yang lebih mampu bila tak mampu melayani sendiri. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pela- yanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Pengertian Pelayanan Publik Menurut Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik atau public service (dalam Rohman, 2008 : 3) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas- 219
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Pelayanan Publik (Effendi, 2009: 13) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk warga negara yang diselenggarakan secara langsung melalui sektor-sektor pemerintah (public sectors) dan tidak langsung melalui pendanaan kepada institusi non pemerintah yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam penerapannya, pelayanan mencakup pula penduduk dan pelanggan (individu dan organisasi). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no 63 tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pela- yanan publik merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik berupa jasa maupun non jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. 4. Kepuasan Masyarakat Definisi kepuasan masyarakat menurut Mowen (1995 : 511) "Costumers satisfaction is defined as the overall attitudes regarding goods or services after its acquisition and uses". Oleh karena itu, badan usaha harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi kedepannya dapat dicapai kesetiaan masyarakat. Sebab bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat mengakibatkan keseriaan masyarakat akan suatu produk menjadi luntur dan beralih ke produk atau layanan yang disediakan oleh badan usaha yang lain. Menurut Engel et al (dalam Tjiptono 2006), menyatakan kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepuas- an masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Bidang Pemasaran merupakan salah satu bidang yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang. Bidang ini mempunyai tugas meren- canakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi. C. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PEMASARAN Program kerja merupakan suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pengurus organisasi. Program kerja dibuat 220
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dengan tujuan sebagai panduan atau pegangan organisasi untuk mencapai visi, misi serta tujuan organisasi. Program kerja bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang merupakan rencana kegiatan yang berjangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan pada rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang secara berkesinambungan untuk menentukan program dan kegiatannya. Program-program kerja yang dilaksanakan oleh bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang, antara lain : 1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini berupa pembinaan yang meliputi bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan budaya. Program ini menempatkan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada pihak lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya serta pelaku wisata untuk melakukan kegiatan dan pengembangan dalam bidang kebudayaan. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya meliputi beberapa kegiatan, antara lain : a. Pelaksanaan Pameran di Semarang. b. Pelaksanaan Pameran di Yogyakarta. c. Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta. d. Pelaksanaan Pameran di Jakarta. 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program peningkatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan memasar- kan pariwisata di Kota Semarang guna menggali sumber pendapatan dan kunjungan wisatawan.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi beberapa kegiatan, antara lain : a. Pelestarian Kelompok Sadar Wisata. b. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu. c. Penyelenggaraan Pemilihan Denok Kenang kota Semarang. d. Promosi Pariwisata. e. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri f. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata. D. KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemasaran, terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi bidang Pemasaran, antara lain : 1. Masih minimnya obyek wisata atau destinasi wisata yang memiliki nilai jual. 2. Kurangnya kontribusi sektor kepariwisataan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Semarang. 3. Adanya lokasi wisata yang banyak di kunjungi wisatawan tetapi tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Semarang. 4. Kurangnya anggaran untuk promosi pariwisata. 5. Kurangnya minat dan kepedulian masyarakat dan generasi muda terhadap kepariwisataan. ini 221
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 6. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku kepariwisataan. 7. Fasilitas dan kualitas sarana dan prasarana di obyek wisata yang terbatas. 8. Belum tersosialisasi dengan baik kelompok sadar wisata. 9. Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata. 10. Masih minimnya ketertarikan generasi muda untuk mengikuti pemilihan denok kenang kota Semarang. 11. Masih minimnya ketertarikan generasi muda terhadap kondisi pariwisata dan pemasaran pariwisata kota sendiri. E. PENUTUP 1. Kesimpulan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang dibagi menjadi beberapa sub bidang antara lain Bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Sarana Industri Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional yang langsung bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang. Bidang Pemasaran merupakan salah satu bidang yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang. Bidang tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi. ini mempunyai Program kerja bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang merupakan rencana kegiatan yang berjangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan pada rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang secara berkesinambungan untuk menentukan program dan kegiatannya. Program-program kerja yang dilaksanakan oleh bidang Pemasaran lain Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang antara Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Masing-masing program ini memiliki beberapa kegiatan yang akan dijalankan oleh bidang Pemasaran selama satu tahun. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemasaran, terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi, seperti yang paling urgent untuk diatasi adalah kurangnya anggaran dan promosi pariwisata, kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata,dan sarana prasarana pariwisata yg kurang memadai serta pelibatan masyarakat yang kurang maksimaL. 2. Saran Melihat beberapa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program-program kerja bidang pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi sebagai bahan masukan guna meningkatkan kinerjanya. Saran yang penulis berikan ialah diperlukan adanya komitmen yang tinggi dan aksi nyata dari para pelaku pariwisata 222
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" untuk mempengaruhi, mengajak, dan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan para generasi muda untuk lebih sadar tentang kepariwisataan, diperlukan peningkatan sosialisasi dan promosi pariwisata yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Selain itu diperlukan pengelolaan dan perbaikan sarana dan prasarana serta lokasi-lokasi pariwisata sehingga akan meningkatkan kunjungan wisatawan. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Ainur Rohman, dkk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Malang : Program Sekolah Demokrasi & Averroes Press Deni, Saiful. 2006, Konsep Dasar Dalam Pelayanan Publik dan KinerjaBirokrasi. Jakarta Effendi, Taufik. 2009. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. Moenir, 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta Mowen, Minor, Michael; John. C.1995. Perilaku Konsumen. Edisi 5. Jakarta : Erlangga Sugiarto, Endar. 1999. Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa. Jakarta. Gramedia Pustaka Tama. Tjiptono, Fandy. 2006. Manajemen Pelayanan Jasa.Yogyakarta : Penerbit Andi Sumber Lain : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang Tahun 2010-2015 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang Tahun 2013 Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Daerah kota Semarang No. 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang Peraturan Walikota No. 30 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 223
224 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA Oleh Hendrarto Makalah ini disusun dalam rangka "Borobudur Conference on Public Administration" yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Tidar pada tanggal 24 - 25 November 2016 ABSTRACT Dalam tulisan ini pada intinya mencoba menggambarkan masalah implementasi desentralisasi di Pemerintahan Indonesia yang secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu menyajikan konsep desentralisasi dan bagaimana penerapan desentralisasi tersebut dalam pemerintahan Indonesia. Dengan implementasi sistem desentralisasi setiap pemerintahan daerah diharapkan dapat mengembangkan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan kebijakan daerah, yang tentunya hal ini tidak lepas dari kebijakan dan kepentingan pemerintahan pusat dalam lingkup nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. ini maka Keyword : Desentralisasi, Pemerintahan Indonesia 225
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" A. PENDAHULUAN Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang didalamnya terdiri dari daerah-daerah propinsi dan kabupaten serta kota, atau yang kita kenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam setiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan yg mengatur, yang kita sebut dengan pemerintahan daerah propinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan kota. Dalam masing-masing pemerintah daerah tersebut, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dengan batas-batas tertentu sesuai undang-undang. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan-kebijakan tentang pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu hampir tujuh dasawarsa, sistem pemerintahan daerah sarat dengan pengalaman yang panjang, seiring dengan dinamika politik dalam negeri yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia. Dalam pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, tidak dapat dielakkan sangat bergantung pada konfigurasi dan dinamika politik pemerintahan pada saat itu. Kenyataan yang demikian ini tentu berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Namun demikian, terlepas dari pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, semua kebijakan yang diambil selalu di jiwai oleh sudut pandang yang sama, yaitu semua daerah di Indonesia merupakan daerah yang tidak bisa dilepaskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tataran konstitusi, kemungkinan dari sebagian besar bangsa Indonesia tidak lagi mempermasalahkan bentuk negara tersebut, meskipun ada gerakan- gerakan yang ingin mengubahnya menjadi negara federalis. Demikian pula mengenai adanya desentralisasi yang sudah menjadi kesepakatan bangsa sejak dari masa awal kemerdekaan dulu. Tetapi permasalahan yang muncul adalah pada tingkat implementasi dari konstitusi yang berbentuk undang-undang ataupun peraturan perundangan lainnya. Dengan bunyi konstitusi yang sama dapat muncul undang-undang yang berbeda karena adanya penafsiran yang bersifat subyektif. Sebagai contoh kongkret, dengan merujuk pada UUD 1945 yang telah diamandemen, lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan judul yang sama. Isi kedua UU tersebut berbeda cukup signifikan, sehingga menimbulkan kebingungan dan kerancuan di dalam implementasinya. tersebut, maka dalam pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi tentang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Berkaitan dengan hal 226
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Namun demikian, penerapan konsep desentralisasi di Indonesia sampai saat ini dianggap masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masih ditemukan banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, baik dari kelengkapan regulasi, kesiapan pemerintah daerah, maupun penerimaan masyarakat sendiri. Terlepas dari itu semua, desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi suatu keniscayaan dengan mempertimbangkan amanat UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia yang telah menegaskan hal tersebut. Dengan demikian, akan menjadi lebih berharga kemudian apabila kita mencoba meninjau kembali konsep desentralisasi dan penerapannya di Indonesia selama ini. Dengan keterbatasan yang ada, tulisan ini pada intinya mencoba menggambarkan masalah tersebut. Secara garis besar, pembahasan dalam makalah ini terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu menyajikan konsep desentralisasi dan bagaimana penerapan desentralisasi tersebut dalam pemerintahan Indonesia. B. KONSEP DESENTRALISASI Konsep ataupun pengertian tentang desentralisasi ini sangat beragam, baik antar negara, antar-ilmuwan, maupun antar-praktisi pemerintahan. Istilah desentralisasi ini memiliki makna yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan pendekatan terhadap desentralisasipun sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain (the term decentralization means different things to different people, and the approach to decentralization has varied widely between countries). Seperti yang dikatakan Devas (1997), bahwa pengertian dan penafsiran terhadap desentralisasi terhadap desentralisasipun sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Tetapi, secara umum definisi dan ruang lingkup desentralisasi selama ini banyak diacu adalah pendapat Rondinelli dan Bank Dunia (1999), bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah, maupun kepada swasta. Sebagai pembanding, baik juga mengacu pendapat Turner dan Hulme (1997) yang berpendapat bahwa desentralisasi di dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani. ternyata sangat beragam, dan pendekatan Encyclopedia of the Social Siences (1980) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, judikatif, atau administratif. Menurut Hoogerwerf (1978), Desentralisasi adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. 227
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dijabarkan juga oleh Koswara (1996) bahwa Desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna yaitu melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Maddick (1963) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan memperoleh informasi yang lebih baik mengenai keadaan daerah, untuk menyusun program-program daerah secara lebih responsif dan untuk mengantisipasi secara cepat manakala persoalan-persoalan timbul dalam pelaksanaan. Lebih lanjut Soejito (1990) menjelaskan bahwa desentralisasi sebagai suatu sistem dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi , dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, pemahaman umum tentang definisi dan ruang lingkup desentralisasi selama ini banyak mengacu kepada Bank Dunia (World Bank, 2001). Menurut Bank Dunia, desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah, maupun kepada swasta . Desentralisasi sendiri terdiri dari empat jenis, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, serta desentralisasi pasar. Sedangkan pengertian dan filosofi secara formal, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Desentralisasi merupakan alat mencapai tujuan pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Menurut Suwandi (2005), filosofi dari otonomi daerah adalah (i) eksistensi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis; (ii) setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi; (iii) kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik, (iv) pelayanan pubik dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan.Terdapat 3 (tiga) tujuan desentralisasi , yaitu (i) tujuan politik, untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratik berbasis pada kedaulatan rakyat. Diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah, dan legislatif secara langsung oleh rakyat; (ii) tujuan administrasi, agar pemerintahan daerah yangdipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E yakni efektifitas, efisiensi, equity (kesetaraan), dan ekonomi; (iii) tujuan sosial ekonomi, mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual dan modal finansial masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara luas (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2010). 228
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dalam hal pemanfaatannya, desentralisasi dapat lebih tepat meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah melalui pemenuhan layanan publik yang lebih itu, desentralisasi dapat membangkitkan semangat kompetisi dan inovasi antar pemerintah daerah untuk mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Namun disisi lain, kualitas pelayanan publik sering menjadi korban karena transfer kewenangan sering disalahartikan atau disalahgunakan oleh elit local yang relatif kurang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Di Indonesia, desentralisasi juga menjelma dalam dua bentuknya yang positif dan negatif. Dari hasil kajian dan penelitian menemukan bukti bahwa desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi penting, yaitu: meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal, perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pemerintah daerah saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi. Walaupun demikian, beberapa dampak negatif nampaknya tidak dapat dihindari. sesuai dengan preferensi rakyat. Selain Meskipun memiliki dua sisi yang berbeda (manfaat dan kelemahan), namun terdapat sebuah kesepakatan umum bahwa desentralisasi sangat diperlukan untuk mempromosikan sosok pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih demokratis (good governance). Baik di Negara maju maupun berkembang, desentralisasi merupakan salah satu elemen kunci terhadap agenda reformasi yang dijalankan di negara yang bersangkutan. Sebagai sebuah reformasi yang selama ini terjadi di Indonesia, desentralisasi tidak akan dapat berhasil tanpa diikuti oleh langkah-langkah lanjutannya. Dengan kata lain, desentralisasi harus disikapi dan sebagau unsur penyelenggara ditindaklanjuti dengan desentralisasi. Dalam kaitan ini, reformasi birokrasi diarahkan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pada masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan adanya area perubahan yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi. Adapun area perubahan dalam reformasi birokrasi tersebut adalah : reformasi birokrasi a) Kelembagaan. Perubahan yang ingin diwujudkan pada area ini adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran b) Budaya organisasi. Capaian akhir yang diharapkan adalah birokrasi dengan semangat pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau budaya unggul. c) Ketatalaksanaan. Hasil nyata yang ingin diraih pada area ini adalah terbangunnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. d) Regulasi dan Deregulasi. Perubahan yang diinginkan adalah munculnya e) pola regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. SDM Aparatur. Hasil yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. ingin dicapai adalah pegawai yang 229
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" C. IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN Dengan semakin bertambah luasnya kepentingan dari pemerintah pusat, maka untuk mencapai efisiensi serta efektifitas dari pemerintah dalam pelayanan publik maka diadakan pelimpahan kewenangan-kewenangan pada instansi di daerah-daerah yang berada jauh dari pemerintahan pusat, yang dapat berupa asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan (medebewind). Ini merupakan pelaksanaan tugas pemerintah berdasar sendi wilayah yang berarti membagi wilayah negara dalam beberapa daerah kemudian menerapkan sendi- sendi seperti sendi desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai wujud pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah, selain sendi-sendi tersebut pemerintah pusat juga menggunakan asas tugas pembantuan (medebewind) dalam mempelancar tugas pemerintahan di daerah-daerah. telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan negara yang mampu tugas dan fungsi mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan dengan negara penyelenggaraan mengedepankan prinsip good governance dan clean government bahkan yang sekarang ini menjadi paradigma baru yaitu sound governance. Selain itu, masyarakat juga menutut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh- sungguh dalam memerangi KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Suasana dan semangat reformasi pemerintahan dan pembangunan, Seperti kita ketahui bersama bahwa desentralisasi bukan hanya sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai dengan perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, maupun ekonomi. Hal ini sangatlah diperlukan karena lokus dalam pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Melalui proses yang demikian tersebut, maka diharapkan desentralisasi akan mampu meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa pengalaman empirik memang telah membuktikan bahwa desentralisasi tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya good governance dan clean government. Keberhasilan sebagian pemerintah daerah di Indonesia dalam meningkatkan kinerjanya, terutama dalam melayani kepentingan publiknya, hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari. Namun demikian pilihan untuk kembali ke arah sentralisasi tentunya bukanlah pilihan yang baik dan bijaksana karena hanya akan kontraproduktif dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Penerapan pilihan pada desentralisasi sudah seharusnya kita sikapi dengan penuh semangat dan optimisme sehingga menjadikannya sebagai sebuah 230
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" tantangan yang harus bisa kita wujudkan. Caranya adalah melalui sosialisasi ataupun kampanye yang terus menerus akan betapa pentingnya implementasi good governance dan clean government pada level pemerintahan daerah. Tentu saja perwujudan desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab serta keberhasilan good governance dan clean government di daerah bukanlah suatu hal yang instan semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan komitmen yang kuat, proses pembelajaran yang terus menerus serta kesabaran kolektif dari segenap ( stakeholders ) pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. D. DAMPAK DESENTRALISASI Sebagai sebuah negara kepulauan yang begitu luas, Indonesia akan kuat dan sejahtera bila dibangun di atas sistem yang kongruen, keterkaitan secara sistemik antara komponen-komponen yang berada di dalamnya, termasuk hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Secara sederhana, sebenarnya ada beberapa alasan penerapan prinsip desentralisasi dirasa lebih efektif, yakni karena wilayah Indonesia begitu luas yang membujur dari Sabang sampai Meraoke yang terdiri dari ribuanlam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), jika penerapan prinsip sentralisasi dipaksakan maka pemerintahan seperti yang telah terjadi selama ini, ternyata tidak berjalan dengan efektif dan efisien, selain itu, banyak wilayah NKRI terletak di daerah terpencil (remote area) yang tentunya masih banyak membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah yang bersifat spesifik kedaerahan sehingga bisa membangun daerahnya sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. 1. Ekonomi Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003 "Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal". Tetapi, penerapan sistem ini juga bisa membuka peluang yang cukup besar bagi pejabat daerah ( oknum pejabat ) untuk melakukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 "Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah". Apalagi dengan menggunakan sistem pemilu langsung dalam memilih Kepala Daerah yg memunculkan raja-raja kecil di daerah, yg memicu terjadinya tindak KKN. Sebagai contoh kasus adalah ditetapkannya Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar juga sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, juga Gubernur Riau, dan lain- lain. Belum lagi masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut 231
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus yang mirip yaitu menyelewengkan APBD". 2. Sosial Budaya Dengan adannya desentralisasi yang diterapkan di Indonesia, maka hal ini akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan lebih mudah dalam mengembangkan potensi masyarakat dan budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain baik yang berskala nasional atau bahkan internasional, yang nantinya merupakan salah satu potensi yang dikembangkan didaerah tersebut. Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya ini adalah masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. tersebut. Bahkan kebudayaan 3. Keamanan dan Politik Dengan diterapkannya desentralisasi ini, adalah salah suatu upaya untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijakan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, ( daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat ). Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan daerah, golongan ataupun kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum pemerintah daerah. Hal tersebut bisa terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah pusat. E. KESIMPULAN Dari beberapa uraian yang telah jabarkan diatas, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa implementasi sistem yang sesuai dengan pemerintahan di negara Indonesia, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menggunakan sistem desentralisasi, karena sistem ini dirasa lebih efektif bagi negara Indonesia yang plural yang mempunyai karakteristik dan geografis yang beragam antara daerah satu dengan daerah lainnya. Diharapkan dengan implementasi sistem desentralisasi ini maka setiap pemerintahan daerah dapat mengembangkan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan kebijakan daerah, yang tentunya hal ini tidak lepas dari kebijakan dan kepentingan pemerintahan pusat dalam lingkup nasional NKRI. Implementasi sistem desentralisasi ini akan lebih optimal jika 232
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" good governance dan clean government yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya sehingga akan tercipta pemerintahan daerah yang sehat, produktof, efektif dan efisien. DAFTAR PUSTAKA Bambang Brodjonegoro dan Jorge Martinez-Vazquez, 2002, An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospects, Makalah pada Konperensi bertema Can Decentralization Help Rebuild Indonesia? Busroh, Abu Daud, 1990. Ilmu Negara, Cet ke-1, Bumi Aksara, Jakarta Devas, Nick, 1997, Indonesia: What do we mean by decentralization? dalam Public Administration and Development Journal, Vol. 17 Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas, 2 desember 2011, Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah, Info Kajian Bappenas Vol. 8 Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung Dwipayana, Ari, 2011, Menata Desain Desentralisasi Indonesia. Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Huda, Hi'matul, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung Hardjosoekarto, Sudarsono, 2008, Hubungan Pusat dan Daerah dalam KerangkaKebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta Harmantyo, Djoko. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan PolaPerkembangan Wilayah di Indonesia, Disampaikan pada Seminar Nasional dan PIT-IGI tanggal 21-23 Oktober 2011 di Bali Hoessein, Bhenyamin, 2002, Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan pada Diskusi Kebijakan Otonomi Daerah. Disampaikan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Jangka Panjang. Jakarta Isjwara, Fred, 1974. Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung Jatmiko, Agung, 2010, Perencanaan dan Analisis Pembangunan Daerah. FormatBaru Otonomi Daerah:Menuju Daerah Membangun, Magister EkonomikaPembangunan, dan Bisnis, Universitas Gajah Mada Fakultas Ekonomika Kausar, 2008, Perjalanan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Jakarta Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan (Bappenas), 2012, Buku Pegangan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah 2012-2013. Memperkuat Perekonomian Domestik dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta. bagi Peningkatan Litvak, Jenny; Junaid Ahmad, Richard Bird, 1998, Rethinking Decentralization in Developing Countries,The World Bank, Washington 233
234 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Mochtar, M. Akil, 2012, Permasalahan Aktual Penerapan Kebijakan OtonomiDaerah, Disampaikan pada Seminar "Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2011, Desain Besar PenataanDaerah di Indonesia Tahun 2010-2025, Partnership Policy Paper No. 1/2011, Jakarta Ragawino, Bewa, 2003, Desentralisasi dalam Kerangka Otonomi Daerah diIndonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pajajaran,Bandung Sidik, Machfud, 13 maret 2002, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah fiskal (Antara Teori dan seminar Setahun Indonesia, sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Apliksinya di Implementasi Kebijaksanaan OtonomiDaerah Yogyakarta Indonesia), Makalah pada di Sabarno, Hari, 2007. Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta Turner, Mark dan Hulme, David, Governance, 1997, Administration and Development Making the State Work, Macmillan Press Ltd., London Tamin, Boy Yendra, tanpa tahun, Kilasan Perkembangan Otonomi (Pemerintahan) Daerahdi Indonesia Utomo, Tri Widodo, 2010, Kebijakan Desentralisasi dan Implementasi OtonomiDaerah di Kalimantan Timur Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang RI No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Wajong, J., 1975. Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Jambatan. Chapter Report World Development 1999/2000. Five Decentralization:Rethinking Government Internet: IRDA, 2002. Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal dari Jakarta: (IRDA), Asia Foundation. Diakses Proses Otonomi Daerah di Indonesia, tanpa World Bank, June 2001. "Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery", in Prem-Notes No. 55. Diakses dari
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" MODEL REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF PEDAGANG Dr. Prasetyo Isbandono, M.Si Agus Prastyawan, S.Sos, M.Si Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Universitas negeri Surabaya email : agusprastyawan@unesa.ac.id Abstrak lebih baik untuk Revitalisasi pasar adalah upaya menjadikan pasar semakin meningkatkan daya tarik pasar tradisional terhadap konsumen yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahtreraan para pedagang. Akan tetapi, kebijakan pemerintah daerah seringkali setengah-tengah dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada pedagang. Revitalisasi seharusnya bagian dari usaha memperbaiki pelayanan dan kenyamanan di areal pasar, bukan sekedar mengubah wajah (bangunan) pasar tradisional menjadi sesuai dengan keinginan pemerintah daerah, apalagi sampai menghilangkan arsitektur bangunannya dan keunikannya. Kata Kunci : Revitalisasi, Pasar Tradisional, Pedagang 235
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Latar Belakang Eksistensi Pasar tradisional merupakan cerminan dari keberadaan kehidupan sosial di dalam satu area. Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kebudayaan di Indonesia, dimana didalamnya terdapat manifestasi ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terwujud didalamnya. Keriuhan Intensitas interaksi tawar- menawar, senda-gurau dalam pasar tradisonal tidak akan ditemukan dalam pasar modern. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat budaya terlihat ketika Pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang jual beli tetapi lebih dari itu pasar tadisional menjadi ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam upaya membangun wawasan kebangsaan untuk ikut membangun suatu bentuk kebudayaan masa depan yang tak lepas dari akar tradisinya. Pasar tradisional masih merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan home industri (industri rakyat). Jumlah mereka adalah puluhan juta dan sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Pasar tradisional adalah wadah untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk di tanah air. Mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi domestik. Dalam menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi obyek monitoring para ahli statistik setiap bulannya. Interaksi sosial sangat kental terjadi di dalam pasar tradisional. Ini terjadi karena mekanisme transaksinya menggunakan metode tawar menawar. Selain itu, para pedagang (produsen) dan pembeli (konsumen) dapat secara langsung berkomunikasi dan saling mengenal lebih jauh, bukan hanya menyangkut barang yang diperdagangkan tetapi juga menyangkut hal lainnya. Termasuk tentang budaya masing-masing yang terkait dengan jenis masakan dan cara berpakaian. Di pasar tradisional telah berkumpul dan berinteraksi dengan damai para anggota masyarakat dari ragam latar belakang suku dan ras, mulai dari Keturunan Arab, Cina, Batak, Padang, Sunda, Jawa, Madura, Bugis serta lainnya. Pasar tradisional merupakan kumpulan para entrepreneur dan calon entrepreneur yang pada umumnya menggunakan modal sendiri dalam memulai usahanya, pada waktu krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, para pedagang kelas menengah ke bawah justru mampu bertahan menghadapinya bila dibandingkan dengan para pengusaha besar. Melihat kemampuannya menghadapi terjangan krisis tersebut, Kementerian Perdagangan akan melakukan pembangunan dan merevitalisasi pasar rakyat melalui dana Tugas Pembantuan (TP) untuk 272 pasar pada 2017, di mana secara keseluruhan pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 pasar setiap tahun. Tercatat, jika pembangunan pasar rakyat sesuai dengan skema rencana pemerintah, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir 2016 ini sudah melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar sebanyak 1.880 pasar rakyat. pasar-pada-2017) Ruh revitalisasi memang sebenarnya bersifat positif, baik bagi pedagang lama, pedagang baru (akan terjadi peluang kesempatan kerja baru) maupun bagi pemerintah daerah setempat. Revitalisasi pasar merupakan jawaban atas tuntutan perubahan jaman yang merupakan bagian dari kebijakan baru pengelola pasar tradisional dalam 236
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" menghadapi pesatnya perkembangan pasar modern, kondisi pasar yang memprihatinkan serta tuntutan konsumen. Akan tetapi di berbagai daerah, agenda revitalisasi tersebut banyak menuai kecaman atau penolakan. Salah satu contohnya adalah, agenda revitalisasi di Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo Malang. Para pedagang menolak atau memboikot agenda revitalisasi tersebut dikarenakan mereka sebagai subyek dan pemangku kepentingan tidak dilibatkan oleh DPRD Kota dan Pemerintah Kota dalam proses revitalisasi tersebut. Bentuk penolakan para pedagang tersebut biasanya mereka melakukan perlawanan dengan membentangkan poster atau baliho yang berisi penolakan serta kecaman terhadap walikota beserta anggota DPRD Malang di depan pasar, mengirimkan surat keberatan ke gubernur Jawa Timur serta ke pemerintah pusat. Sampai saat inipun belum ada titik temu atau kesepakatan antara pengembang, pemerintah kota serta para pedagang tentang agenda revitalisasi tersebut. Para pedagang di Pasar Blimbing yang berjumlah sekitar 2000 orang saat itu diliputi perasaan cemas, berdasarkan pada berbagai kasus yang terjadi jika ada konflik antara pedagang pasar dan pemerintah atau investor, pasar itu akan "terbakar" secara misterius, para pedagang mulai melakukan pola pengamanan tertutup untuk mewaspadai kemungkinan pembakaran itu (Kompas, 4 November 2010). Fenomena seperti ini lazim terjadi di negara dunia ketiga dimana mekanisme penyelenggaraan pemerintahan melalui pembuatan produk kebijakan pembangunannya cenderung menguntungkan kelompok-kelompok yang sudah lebih stabil serta mapan secara ekonomi (Mc.Auslan, 1986). Dalam konteks pembangunan di daerah, selama ini peran pemerintah daerah cenderung lebih dominan dibandingkan dengan aktor lainnya (swasta dan masyarakat). Hasil studi dari ADB (dalam Utoyo 2010) juga memperkuat argumentasi diatas, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam skema IRDA (Indonesian Rapid Decentralization Appraisal). Kondisi ini mengingatkan pada konsep "Bold-State Model" sebagaimana yang dikemukakan oleh Stillman (Keban, 2004). Dengan demikian ditengarai sektor pemerintah cenderung masih mendominasi berbagai proses dan produk kebijakan meskipun semua itu dilakukan dengan dalih dan ditujukan bagi kepentingan publik, yang menurut Kirmanto (2006) pendekatannya terkesan terlalu bersifat government driven. Dominasi tersebut pada gilirannya melahirkan pendekatan yang cenderung bersifat birokratis dan rasional dalam suasana formalisme terhadap berbagai proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan aktor di luar pemeritahan lokal (bisnis dan civil society) atau dalam bahasa Nugroho (2007) proses formulasi 2. Model Revitalisasi Pasar Tradisional Berbasis Pedagang Secara umum hubungan reciprocal atau perilaku saling tolong-menolong antar pedagang cukup tinggi. Sebagaimana yang terjadi di kota Yogyakarta, jika seorang pedagang tidak memiliki barang dagangan maka dia dengan mudah akan menjualkan dagangan milik pedagang lain dimana pembayaran komoditas tersebut baru dilakukan setelah barang terjual. Selain itu antar pedagang juga tidak segan-segan mencarikan supplier untuk pedagang yang lain. Bonding network tidak terlalu menonjol kecuali di pasar Gede yang memiliki akseptabilitas yang tidak terlalu besar terhadap pedagang non-pribumi. Selain itu pedagang di pasar tersebut juga lebih memilih mendapatkan pembeli dari masyarakat lokal yang memiliki kesamaan latarbelakang suku dan budaya (Balitbang Kementerian PU, 2011) 237
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Keberadaan pasar tradisional telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pasar tradisional merupakan warisan budaya bangsa, tempat berlangsungnya aktivitas jual-beli yang sarat dengan nilai-nilai lokal seperti : keramahan masyarakat dalam bertegur-sapa dan riuhnya interaksi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Namun, berkembangnya sebuah kota yang hanya dilandasi kepentingan ekonomi, membawa arah pembangunan yang mekanistis dan kota menjadi tidak manusiawi, imbasnya terlihat pada pengelolaan pasar tradisional yang semakin terpinggirkan oleh pasar modern, perdagangan hanya sekedar menjadi tempat jual-beli dan kita terjebak dalam modernisasi yang mematikan budaya lokal. Keberadaan pasar modern (termasuk laman penjualan online) secara pelan tapi pasti telah membuat keberadaan pasar tradisional semakin terpuruk pada kurun waktu tahun 2008 - 2014 (Liu et.all, 2016). Namun di luar dampak ekonomi dan sosial tersebut, kebijakan menggenjot keberadaan pasar modern baik di perkotaaan maupun juga di pedesaan menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satu konsekuensinya adalah menurunnya tingkat pengunjung pada pasar tradisional yang pada akhirnya nanti akan meniadakan keberadaan pasar tradisional yang jauh dari kata nyaman dan aman bila dibandingkan dengan keberadaan pasar modern. Di sisi lain revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan selama ini hanya berkaitan dengan masalah fisik pasar, penataan pengelolaannya belum tersentuh. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap prasarana publik dan pelayanan publik yang baik konsekuensinya harus diikuti dengan meningkatnya harga jasa-jasa publik tersebut, sementara fakta yang ada berkata sebaliknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Curry (2007; 7) bahwa : "The community's expectations of its public sector have never been higher", Dalam konteks ini adalah keberadaan pasar tradisional yang keberadaannya saat ini cukup memprihatinkan. Terbitnya Peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, rupanya belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar tradisional. Perkembangan pasar modern membawa ancaman besar bagi pasar tradisional. Meskipun aturan tentang jarak, zonasi dan batasan-batasannya sudah diatur melalui Peraturan presiden No 112 tahun 2007 (meskipun tidak dikatakan dengan tegas) tetapi kenyataannya tidak terealisasikan dengan baik. Bahkan keberadaan pasar tradisional berhimpitan dengan pasar modern. Toko-toko di pasar tradisional menjadi tampak sepi dan menjadi tempat tumpangan lewat para konsumen yang hendak belanja ke pasar modern. Akibatnya banyak pedagang gulung tikar. Oleh karena itu pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas dan tegas untuk menyelamatkan pasar tradisional agar bisa menambah daya saing terhadap pasar modern. Kondisi perekonomian Indonesia seperti saat ini dimana pertumbuhannya sangat tergantung pada sektor jasa dan industri, fungsi ruang sangat mudah berubah mengikuti kepentingan ekonomi, terutama melalui kebijakan pemerintah di bidang investasi yang cenderung tunduk kepada kehendak pasar. Konflik kepentingan atas lokasi-lokasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi kerap terjadi antara swasta dan masyarakat, atau terkadang juga antara masyarakat dan pemerintah yang berkolusi dengan swasta. Tidak jarang memang sikap pemerintah yang terlalu mengakomodasi keinginan para pengusaha dalam memilih lokasi investasi yang ditandai kecenderungan memusat di daerah-daerah tertentu yang kadangkala harus dibayar dengan munculnya persoalan-persoalan sosial dan lingkungan di lokasi-lokasi tersebut. 238
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Kondisi tersebut pada gilirannya telah menghasilkan perilaku birokrasi yang cenderung memihak pada kepentingan tertentu, dibandingkan dengan kepentingan maupun masalah-masalah yang secara riil dihadapi oleh publik. Birokrasi seharusnya bisa menjadi sebuah sistem yang luar biasa apabila mampu di daya-gunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Namun yang saat ini terjadi justru sebaliknya. Dalam konteks ini masalah riil yang dihadapi oleh publik (pedagang pasar tradisional) adalah pesatnya pertumbuhan pasar modern sebesar 31,4%, sementara pasar tradisional tingkat pertumbuhannya - 8,1% (AC Nielsen, 2004). Pesatnya pertumbuhan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak yang berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap dan nyaman. Di sisi lain, pasar tradisional masih berkutat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidak-nyamanan berbelanja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dwiyanto (2006) bahwa banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak-puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Terlebih sekarang konsep yang dipakai oleh pihak pasar modern seperti hypermarket dan sejenisnya menggunakan konsep "one stop shooping", dimana mereka juga menyediakan restoran (food centre) sebagai sarana para keluarga yang berbelanja sembari makan malam (Herbst, 2007). Kebutuhan tersebut sebagai reaksi atas tekanan pelanggan yang menginginkan adanya perubahan yang menyebabkan pemilik modal besar mengambil tindakan tersebut (Stehr, 2010). Hal senada juga diungkapkan oleh Dietsch (2010) yang mengatakan bahwa reditribusi yang obyektif pada umumnya tidak terdapat pada benak pikiran para ekonom ataupun politikus ketika mereka berbicara tentang desain institusional. Ditambah lagi selama ini, pendirian dan operasional pasar modern seperti minimarket, supermarket, hingga hipermarket sudah melanggar banyak peraturan dan perundang-undangan. Dari perspektif ekonomi, pasar sebagai salah satu lembaga untuk penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pengusaha golongan ekonomi lemah yang berusaha dan beraktivitas sebagai pedagang kios, pedagang lapak dan pedagang kaki lima di pasar tradisional tersebut. Dari 13.400 pasar tradisional yang terdapat di seluruh Indonesia, terserap tenaga kerja yang berusaha sebagai pedagang kecil 12,6 juta orang (APPSI Jatim). Selain itu, pasar tradisional juga berfungsi menyerap tenaga kerja yang bekerja memasok barang dagangan untuk dijual kepada pedagang di pasar tradisional tersebut. Ketika negara dalam hal ini instansi pengelola pasar tradisional dimana salah tujuannya adalah untuk menunjang perekonomian nasional, maka guna satu mempercepat proses revitalisasi pasar-pasar tradisional dibutuhkan juga peran dari pemerintah daerah dalam mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional; meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional; memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi; memberdayakan pusat perbelanjaan dan pasar modern dalam membina pasar tradisional; dan mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional (Siaran Pers Kementerian Perdagangan, 2010). Praktek renovasi dan revitalisasi pasar selama ini kebanyakan mengatas- namakan pedagang dan tak jarang melalui penunjukkan langsung, menurut Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pemerintah seringkali "mengkhianati" 239
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pedagang lama. Pengalaman selama ini renovasi hanya kedok untuk menyingkirkan pedagang-pedagang yang sudah berjualan disana, Jika keadaan ini dibiarkan maka dampaknya akan muncul secara luas. Tetapi tidak semuanya program revitalisasi tersebut berekses negatif, terdapat beberapa pasar tradisional di beberapa kota yang telah berhasil di-revitalisasi tanpa penolakan, bahkan justru mendapat dukungan dari para pedagangnya seperti di Pasar Klithikan Solo dan Pasar Beringharjo Jogjakarta. Kunci keberhasilan Pemkot Solo dalam me-revitalisasi 15 pasar tradisional di Solo yang tanpa melibatkan investor adalah dengan mengajak dialog para pedagang sebagai perwujudan hak sebagai warga negara (Akortor, 2011) sebelum program revitalisasi tersebut dijalankan dan mengingat masyarakat (pedagang) sesungguhnya (Mustalahti & memiliki pengetahuan yang Rakotonarivo, 2014).. Dalam dialog tersebut Pemkot Solo menempatkan para pedagang pasar tradisional sebagai mitra dalam proses revitalisasi. Para pedagang diberi pemahaman beberapa alasan mengapa diperlukan revitalisasi yang diambilkan dana dari APBD tersebut dan pedagang diminta untuk memberikan masukkan terhadap konsep pasar yang diinginkan, sehingga terjadi titik temu antara harapan pada kedua belah pihak dan kemampuan Pemkot Solo untuk mewujudkannya. luas tentang kondisi daerahnya Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta juga menuai keberhasilan dalam merevitalisasi Pasar Beringharjo yang juga tanpa melibatkan investor atau pihak ketiga. Para pedagangnya dan pemerintah setempat sepakat untuk mendanai sendiri (Swadaya) program revitalisasi tersebut, caranya adalah pedagang yang bermodal besar menalangi terlebih dahulu, kemudian mekanisme pelunasannya dilakukan secara bertahap pada tiap bulannya. Mekanisme swadaya ini terbukti efektif dan tidak menimbulkan ekses negatif apapun. Disamping beberapa keberhasilan dalam program revitalisasi pasar tradisional tersebut, beberapa pasar tradisional di daerah lain mengalami kegagalan. Contohnya di Pasar Kosambi Bandung yang sempat ditasbihkan menjadi pasar tradisional terbaik se-Asia Tenggara, sekarang keadaannya berbanding 180°. Basement yang digunakan sebagai areal parkir bisa dibilang gelap gulita. Septictank tidak tersedia, sehingga semua limbah cair pasar langsung dibuang ke pipa yang terus mengalir ke riool. Akibatnya, saat pipa tersumbat, air menggenang di basement pasar. Lantai dua hingga enam tidak berpenghuni karena para pedagangnya angkat kaki setelah toko sepi akibat pembeli enggan berbelanja di pasar yang tidak nyaman lingkungannya. Kegagalan ini disinyalir akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah setempat dengan para pedagang. Pemerintah Kota Surabaya-pun juga mengalam kegagalan dalam merevitalisasi beberapa pasar tradisional di Surabaya yaitu : Pasar Blauran, Pasar Keputran dan Pasar Turi. Rencana pemkot untuk merelokasi Pasar Keputran ke Pasar Induk Puspa Agro tidak berjalan dengan mulus, masih banyak pedagang Pasar Keputran lama yang kembali berjualan di pedestrian jalan. Alasan mereka cukup klasik, takut kehilangan pelanggan atau jumlah pembeli tidak sebanyak ketika di Pasar Keputran serta ketidakmampuan mereka untuk membeli stand yang baru. Kemudian pada kasus pembangunan pasar Turi setelah terbakar, sampai saat ini masih membingungkan pedagang didalamnya karena belum ada kepastian hak mereka setelah bangunan direnovasi. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara pemerintah kota, investor dan pedagang tidak berjalan dengan baik. Keterlibatan pedagang sebagai salah satu stakeholder dan transparansi merupakan prinsip dasar demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Peraturan daerah sebagai peraturan tertinggi di daerah mengikat baik eksekutif maupun legislatif. Derajat 240
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" keterbukaan, partisipasi warga serta orientasi kepada pelayanan publik dalam proses penyusunan peraturan daerah (Perda) akan mencerminkan sejauhmana kemauan politik eksekutif maupun legislatif daerah dalam menjalankan tata kepemerintahan yang baik di daerah. Konsep revitalisasi pasar tradisional selama ini hanya mengedepankan pembangunan secara fisik semata, tidak menyentuh pembenahan kemampuan dan manajemen pedagang. Asumsi pemerintah selama ini kondisi fisik pasar tradisional lekat dengan ketidak-teraturan, kumuh dan tidak nyaman. Sedangkan O'Hara (dalam Akortor, 2011) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pejabat pemerintah daerah beserta anggota DPRD harus selalu melibatkan warga lokal dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, bukan hanya membuat asumsi belaka. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik masyarakat lokal (pedagang) jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dimana mereka yang akan merasakan dampak kebijakan tersebut. Sangat sedikit lagi produk kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal, sehingga pada akhirnya kebijakan yang telah diambil tersebut tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah setempat. Tidak jarang sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut merupakan "titipan" atau "arahan" dari pemerintah pusat, bahkan Chandler (dalam Leach & Smith, 2001) menyebut pemerintah daerah sebagai agen administratif lokal atau "pelayan" bagi pemerintah pusat daripada sebagai lembaga pembuat kebijakan. Pemerintah daerah lebih tunduk pada pemerintah pusat dan kurang terbuka terhadap masukan dari masyarakat lokal. Dengan merujuk pada kasus Afrika dapatlah dikemukakan bahwa negara (pemerintah) adalah sumber utama kegagalan pembangunan yang terjadi. Pemerintahan yang besar (Big government) telah menjadi sumber bagi terciptanya pemerintahan yang buruk (bad government) yang dimaknai sebagai pemerintahan yang tidak representatif dan sistem non pasar yang tidak efisien (Weiss, 2000). Pedagang di pasar tradisional di Bangkok selama 3 atau 4 dekade terakhir merasakan pahitnya era globalisasi, dimana pemerintah setempat memberikan kebebasan kepada perusahaan transnasional investor asing bermodal besar masuk dalam dunia perdagangan dengan sistem manajemen yang lebih modern dan inovatif, bertekhnologi tinggi yang berdampak pada penutupan usaha para pedagang tradisional (Wongleedee, 2015). Di sisi lain minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki pedagang dan pengelola pasar akan perubahan selera masyarakat, perubahan gaya hidup konsumen yang selalu berubah-ubah mengikuti waktu, kurangnya kemampuan pedagang dalam memberikan pelayanan serta cara memajang dagangan yang masih konvensional serta kurang mempromosikan dagangannya turut berperan serta dalam menurunnya pendapatan mereka. Revitalisasi pasar tradisional tidak hanya semata pembenahan fisik semata, melainkan juga pembenahan infrastrukturnya, seperti penataan zona parkir yang selama ini kurang memadai, perawatan gedung dan penertiban stand-stand yang melampaui batas peletakan daganganya. Terdapat korelasi antara perilaku pembelian terhadap infrastruktur tersebut. Banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan akan berdampak pada pembelian kembali di pasar yang sama serta mereka akan merekomendasikan pasar tersebut ke orang lain. Faktor-faktor inilah yang belum terpikirkan oleh para pembuat kebijakan (anggota DPRD) serta pejabat pemerintah dalam merevitalisasi pasar tradisional. Mereka jarang melibatkan masyarakat dan pedagang dalam proses revitalisasi tersebut, harapan mereka cukup sederhana, yaitu 241
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dilibatkan dalam proses perencanaan karena mereka sendirilah yang mengetahui secara pasti tentang bagaimana sebuah pasar tradisional berinteraksi dengan pelanggannya. Apabila sebuah pasar tradisional dikelola secara baik dan benar dengan melibatkan pedagang, akan memberikan daya tarik bagi wisatawan lokal maupun dari manca negara, seperti pasar apung di Thailand maupun di Kalimantan Selatan. Produk- produk yang di jual di pasar tematik tersebut mencerminkan kearifan budaya lokal serta produk home industri di daerah tersebut sekaligus sebagai ajang promosi gaya hidup masyarakat setempat (Wongleedee, 2015), di samping tentunya juga akan meningkatkan pendapatan warga lokal tersebut yang pada akhirnya akan juga memberikan kontribusi pada peningkatan PAD. 3. Kesimpulan Model revitalisasi pasar tradisional yang memfokuskan pada pengembangan sinergi antara negara, masyarakat bisnis dan civil society yang dilandasi pada kapasitas untuk membangun konsensus, bekerja-sama dan saling akomodatif yang dilandasi oleh relasi saling kesetaraan niscaya akan membuahkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuannya meningkatkan kesejahteraan pedagang serta juga sebagai ajang promosi kearifan budaya lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD suatu daerah. Diperlukan adanya "good will" dari pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah untuk melibatkan dan mengakomodir berbagai masukkan yang konstruktif dari pedagang guna keberhasilan program revitalisasi pasar tradisional. Banyak kasus yang terjadi ketika sebuah program revitalisasi yang dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat dan pedagang yang ditemui hanyalah sebuah bangunan baru yang nyaman dan megah tanpa adanya interaksi jual-beli antara penjual dan pembeli. DAFTAR PUSTAKA Akortor, E.S.A, 2011, Deliberative Democracy: An Analysis of Citizens' Perspective in Buyukkonuk - North Cyprus, Procedia - Social and Behavioral Sciences 35 ( 2012 ) 301 - 312 Balitbang PU, 2011, Executive Summary Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial. Curry, Gregory, 2007, "Case Study: Improving Customer Service at the NSW Registry The Australian Journal of Public of Births, Deaths and Marriages", doi:10.1111/j.1467- 1, vol. Administration, 8500.2007.00518.x © National Council of the Institute of Public Administration Australia. Australia: Published by Blackwell Publishing Limited 66, no. pp. 104-111 Dietsch, Peter, 2010, The Market, Competition, and Equality, Politics Philosophy Economics 2010 9: 213, DOI: 10.1177/1470594X09359148, Sage Publications, Dwiyanto, Agus dkk, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Herbst, Kenneth.C. et.al., 2007, "Changes in Family Dynamics Predict Purchase and Consumption", British Food Journal Vol. 109 No. 8, 2007 pp. 648-655, Emerald Group Publishing Limited 0007-070X, DOI 10.1108/00070700710 Keban, Yeremias T. (2004) Six Dimensions of Strategic Public Administration: Concepts, Theories and Issues (First Edition), Yogyakarta: Gava Media,. 242
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Kirmanto, Djoko., 2006, Spatial Database Integration For Development In The Comfortable Achieve Nusantara Room, Productive and Sustainable Development in the framework of NKRI, Papers In the National Seminar, Jakarta, March 22, 2006 Leach, R and Smith, Janie Percy, 2001, Local Governance in Britain, Palgrave, Houndmills, Basingtoke, New York: Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue. LGSP, 2009, Traces telescoped struggle Regional Legislative Series, Legislative Strengthening, USAID Liu, Honglei et.al., 2016, Relationship between service quality and customer equity in traditional markets, Journal of Business Research 69, 3827-3834, Elsevier Inc. Mc. Auslan, Patric. 1986, Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata, PT Gramedia, Jakarta. Mustalahti, I, & Rakotonarivo, O.S., 2014, REDD+ and Empowered Deliberative Democracy: Learning from Tanzania, World Development Vol. 59, pp. 199- 211, 2014, Elsevier Ltd Nielson, AC. 2004. Modern Supermarket (Terjemahan AW Mulyana). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia. Nugroho D, Riant, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model- Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT Elex Media Komputindo. Regulatory President of the Republic Indonesia Number 112 Tahun 2007 about Traditional Market Development, Shopping Center, and Modern Store, Stehr, Nico et.al, 2010, Consumption Between Market And Morals : A Socio-Cultural Consideration Of Moralized Markets, European Journal Of Social Theory 2010 13: Publications, 10.1177/1368431010362287, 213, DOI: Sage Utoyo, Bambang, 2010., Penerapan Prinsip Governance Dalam Perencanaan Tata Ruang Kota, Disertasi Program Doktor Ilmu Administasi, Universitas Brawijaya Malang. Weiss, Thomas, 2000, Governance, Good Governance and Global Governance : Conceptual and Actual Challenges, Third World Quarterly Journal of Emerging Areas, Vol. 21 N. 5 October 2000 Wongleedee, K., 2015, Marketing Mix and Purchasing Behavior for Community Products at Traditional Markets, Procedia - Social and Behavioral Sciences 197 ( 2015 ) 2080 - 2085, Elsevier Ltd pasar-pada-2017 243
244 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Identifying Pattern of Bureaucracy Reform Deficit through Cultural Theory Perspective Arif Budy Pratama Universitas Tidar Magelang arifpratama@untidar.ac.id Abstract The motivation of this paper is to identify the possible unintended consequences of reform program to modernize public administration in Indonesiathrough cultural theory looking glass. The cultural perspective matters to understand the context of reform-based implementation to the setting of society where public sector reform occurred. Four patterns of unintended consequences in Indonesia's bureaucracy reform are proposed to aid the analysis of reform deficit. They called reform inertia for fatalist, formalistic reform for hierarchies, benefit-based reform for individualist, and conformity-based reform for egalitarian typed-organisations. This framework gives an alternative outlook to address potential negative effects of bureaucracy reform in which reform advocates or public administrator could consider to anticipate in the process of reform. Keywords: bureaucracy reform, reform deficit, grid-group cultural theory 245
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Introduction The greater attention on public sector reform in developing countries hasemerged (Haque, 2013; Conteh and Huque, 2014).The western-based conceptual reform in public sectorespecially New Public Management (NPM) and its variants are widely adopted in many developing countries to modernise their public administration. However, there is cautious reminder for adopters, due to its ubiquities, might effects some paradoxes and incompatibilities. Context does matter in adopting ideas of reform which mainly the area of socio-cultural and political-jurisdiction in system(Common, 2001; Massey, 2009; Vries, 2012). lied This exploratory studyattemptsto explorethe potential negative effects frombureaucracy reform agenda in Indonesia using Grid-Group Cultural Theory or GGCT(Douglas, 1982), which differentiated the social relation into four perspectives as fatalist, hierarchy, individualism, and egalitarian way. GGCT isan anthropological approachemphasised on historical and cultural analysis which merits with the discussion of bureaucracy reform as it apprehends the way in which government institutions perceive reform from socio-cultural standpoint. This essay will first demonstrate the context of bureaucracy reform in Indonesia from the socio-historical point of view. Then,by adapting GGCT framework helps to analyse some side effects of bureaucracy reformprogram within real-case examples in Indonesia.Finally, it proposed thatthe notion "dark side" or reform deficitwhich designates to four patterns of unintended consequences in Indonesia"s bureaucracy reform.They are parallels with four typologies of GGCTnamelyreform inertia for fatalist, formalistic reform for hierarchies, benefit-based reform for individualist, and conformity-based reform for egalitarian typed-organisation. 2. Indonesian Context To understand the context of reform, it is necessary to discuss the historical and social context of bureaucracy reform. Historical does not mean what Hood (2000) stated as "ancestor worshippers" discussing from the commencement of modern Indonesian bureaucracy, instead at least understand where the idea of reform come, in order to locate appropriate analysis on bureaucracy reform. The beginning of bureaucracy reform program initially conducted as the respond of financial crisis which surged through South East Asiamixed with political calamity and transition from new order era to reformation era.Larbi (1999) categorised Indonesia as "crisis state" approachcharacterized by its serious attempts to speed up its economic recovery through decentralization; privatization, economic deregulation, as well as the implementation of performance-based budgeting and accrual public sector accounting. This strength reform in public sector finance is one of the efforts to cope with economic crisis (Harun, An, & Kahar, 2013; Mcleod & Harun, 2014). To overcome financial crisis, many developing countries adopted western model of reform, well-known as NPM or managerialism which originated from public choice theory. NPM emphasises on professional management, performance measurement, control in output, decentralisation, competition, efficiency in resources and adopting private sector management style (Hood, 1991). After crisis period, Indonesia continues to implement bureaucracy reform program as mandated by Long-term Development Plan 2005-2025. Before 2010, reforms were fragmented and no guidance provided. Institutional reform started in 2008 with 3 pilot projects include Ministry of Finance, Audit Board and Supreme Court. This project expanded gradually to 75 central government institutions in 2014. Presidential Regulation Number 81/ 2010 on Grand 246
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Design for Bureaucracy Reform was issued to conduct national bureaucratic reform which focused on the areas of organisation restructuring, regulation, governance, inspection, human resources with principled on efficiency, measurable, andoutcome- oriented. The post-crisis reform also influenced by managerialism that entrenched by thecrisis-based reform. The reinventing government(Osborne and Gaebler, 1992) as the ambassador of US model of government reformseemed to be universal role model in managing public sector. Whilst,not all countries succeed implementing "imported-reform style" from developed countries. Context does matter to smoothly plug the reform-based adoption to the setting of society where public sector reform occurred(Common, 2001; Massey, 2009; Vries, 2012).This essay stances with the latter perspective which alleged context and cultural aspect play an important role in public sector reform.This argument brings to the GGCT approach in analysing Indonesian bureaucracy reform. 3. Understanding GGCT The main argument of GGCT is that culture matters whichposits the cultural element as the centre of explaining social life. It recognises two basic scopes of socialitythat have been used to identify four ideal either cultural types or rather ways of life. The two basic scopes are grid, which denotes the degree to which people behave are constrained by rules and conventions in a society, and group, that denotes the extent to which ones are tied to one another as part of a collective group (Douglas, 1982).It perceives the diversity of behaviour from preferences to behave by the rule in one hand and the collective matters in the other hand. The world is made by the influence of way of life and how people connect with their societies. "Preferences and justifications shape the world of social relations. Everything human beings do or want is culturally biased" (Mamadouh, 1999:3). Figure 1 GGCT Framework Fatalist (high grid, low group) Hierarchist (high grid, high group) Grid +
Individualist (low grid, low group) Egalitarian (low grid, high group) Group +
Adapted from: Hood (2000) In politics and public administration scholarship, GGCT was used by some scholars to analyse institution such as Thompson, Ellis and Wildavsky (1990) with the development of GGCT to analyse polity phenomena, Hendriks, (1994;1999) used the GGCT to assess learningcapacities of institution,and Smullen (2007) occupied the GGCT to compare agency reform in Netherlands, Sweden, and Australia. While,Hood (2000) scrutinised failures and weaknesses of NPM as general movement and area of study in public administration. He explained the failure and weakness of NPM in general terms. Differentiated from Hood (2000), this piece efforts to mitigate the possible unintended consequences of bureaucracy reform in Indonesian context. Although GGCT emphasis on human preferences but the main focus lies in organisation as the entity of social interaction. "The grid-group method starts with recognizing the exigencies of organization and not with examining ideologies, 247
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" worldviews, or moral norms"(Douglas, 2012: 1352). This strength statement indicates that GGCT engrossed on organisational analysis and can be applied in various environment and societies. The use of GGCT in analysing Indonesian bureaucracy reform lies on threefold. First, the study on Indonesian development or development administration from Riggs (1964) demonstrated that administration shaped by the context of society. The obvious theme in developing countries like Indonesia is what he called "prismatic" society which denotes are characterized by formalism, heterogeneity, and functional overlaps. The development aided by international donors is likely failed because of insufficient ecological perspective in implementation. From this lesson learned, it can be stated that cultural dimension must be taken into account in this study. Second, culture is alleged as values which drive organisation to react the various environment. "A useful theory of culture, the authors contend, should start with these questions, and the answers, given different historical conditions, should apply equally well to people of all times, places, and walks of life."Thompson, et all (1990). In addition, culture is the driver for behaviour. In the study of organisational culture, Schein (1996) stated that culture is basics assumption that manifest into values, behaviour and artefact. He also argued that culture developed early in organisation and shaped as history that influenced organisation action. In Indonesia"s cases, it can be seen where each institution has a unique attribute that reflect its character. For instance, the Ministry of Transport or the Ministry of Defence with semi-military exposed in their uniform or training for civil servant. Third, cultural venues must not be neglected in reform process as it influences the implementation of bureaucracy itself. The study of Bureaucratic Reform in the Directorate General of Tax (Wihantoro, et all, 2015) shows that clash between the process of reform and culture in Indonesian government institution may reflect the inapplicability different setting used in adopted reform. 4. Proposing 4 Patterns of Reform Deficit Following Thompson(1997) that GGCT can be applied from small scale of individual, village, organisation to nation-state, the analysis of bureaucratic reform can be located to national, institutional, and individuallevel. It can be assumed that there will be no uniformity and high chance of diverse in real practices. In addition, as the nature of this study is exploratory, the evidence can be national, specific institution, or individual civil servant cases. Fatalist way of life characterised by the low degree of collectivism and high degree rule constrain in the social interaction. In bureaucracy reform context, the fatalist is apparent to be passively engaged with the idea of reform. The strong rule and low group influence will tight the civil servant to resist the change. This is in line with the proposition that"the fatalist way of life is vulnerable to inertia" (Hood, 2000:28).Also, they tend to be relatively slow in motion as typical of the fatalist way to be silent (Mamadouh, 1999). For Indonesian circumstances, this type can be found in the way in which some of the organisations as well as the officials reject the reform because they might think that reform will not give benefits to them. For those who have already comfortable with the status quo, apparently will reject the idea of reform. For instance, there wasresistance of some head of sub-districts and structural civil servants in Jakarta Province with open bidding systemin 2013. The resistance from Head of Warakas Sub- District who intended to do judicial review was obvious as empirical evidence of reform inertia. This case was exposed by national media (such as and two years ago. This condition also happened for those, who will be 248
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" retired in the near future when the reform implemented although it can"t be seen apparently. Unlike fatalist who has low level of grid and high level of group, hierarchist typed organisationis characterised by high level for both grid and group in the social interaction. It tends to maintain harmony and with the divided roles. Hierarchical mode emphasiseson rules, regulations procedures and expertise(Hood, 2000:73-74). He also pinpointed that hierarchist vulnerable to misplaced trust in expertise and the dramatic collapse of "big visions" (p.28). From these propositions, hierarchist institutions have a tendency to be directed reform from above. The tight zip of rules and collectiveness behaviour can imply red tape phenomena. Red tape simultaneously impacts more risk- averse decision culture (Bozeman and Kingsley, 1998) that linked with stagnation. Horhoruw, et all (2009) conducted study on bureaucracy reform in Indonesia using Barber (2007) framework in transforming public service. They argue that Indonesia"s bureaucracy reform based on grand design agenda face problematical issues regarding with command-control approach with the result of ambiguities to attain outcome. Also, the reform is alleged too "internal" in process and could not touch directly to the public.It indicated that hierarchical style of reform has produced the new activities in fulfilling the requirement of bureaucracy reform and sometimes forget the main function of institution. The requirement of documentation forreform assessment to achieve remuneration is indicated formalistic attitude toward reform. It is not surprising that many consultants for bureaucracy reform have flourished since few years ago. For instance, Constitutional Court also contracted almost IDR 650 million just for 6 modules document for bureaucracy reform (MK, 2011), National Land Agency allocated IDR 4.1 Billion for consultant (LPSE BPN, 2012), and Ministry for Energy allotted IDR 1 Billion for advisory in bureaucracy reform (LPSE ESDM, 2013). These evidence brought to the discussion of formalisticwhich extent to written rules, regulations and procedures. Also, formalistic inclines with the deficit of reform itself and de-gradated the substance of reform to symbolic-based reform. Another feature is individualist that possess both grid and group with low grade. Individual self-interest becomes intense comparing with collective concerns. The central design of this type can be drawn from material incentive structure (Hood, 2000:104- 108). The low level of control by regulation and a little bit involvement from colleagues or other entities of organisation triggered abuse of authority. Hood (2000:28-35) discussed the "achilles" heelof private gain from public office can be perceived as corruption includes misappropriation, extortion, bribery, front-line abandonment, and ego-tripping. In Indonesia case, these pathologies can be found in any institution, not only in individualist types. The most appropriate example is likely in terms of remuneration or performance allowance "tunjangankinerja". For those whose low in rule enforcement and in-effective collectiveness, the aim of reform is only for self-benefit which visibly manifested in remuneration. The remuneration becomes notably valued because low standard of civil service salary. The low standard of salary which caused by inadequate budget is one the factors affecting corruption (Filmer & Lindauer, 2001; Mcleod, 2008). Indeed, allowances and or honorarium and in-kind benefits such as travel allowance have a major significant role in remunerating public sector employees(Tjiptoherijanto, 2008).The performance allowance turned to be ends from supposed to be means of reform for individualist perspective. The benefit-based reform as side effect drawn from the behaviour for self-benefit implementing reform. The last category is egalitarian which has high collectivism but low in obliged rules and regulation. Maintenance of solidarity is supportedthrough intensive contact 249
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" between members (Smullen, 2007:49). The low level in enforcement with high degree of communalism can deliver the bad effect in task fulfilment. In addition, Hood warned about their greedy of demands, vulnerable of deadlock, and in an extreme way can cause chaos (2000: 121-132). Another possibility can be grasped in developing countries called "polycommunalism"defined as society interaction among communities based on suspicion and distrust(Haque, 2010: 770). In Indonesia, the egalitarian way lies on the conformity of behaviour in civil servant as well as agency or institution. The strong collective behaviour encourages members to adapt and closely act as other members. Some apparent phenomena are the similarities in organisational structure among ministries and or agencies and also the grade in performance allowance based on echelon as well as position that showed collectivism is salient within institution. Figure 2 Reform Deficits Pattern Inertia (high grid, low group) Grid Formalistic Reform + (high grid, high group) Benefit-based Reform (low grid, low group) Conformity-based Reform (low grid, high group) Group
+ developed by author 5. Conclusion and Future Research Agenda From the interpretive analysis above, I propose four patterns of Indonesian - bureaucracy reform deficit analysed by GGCT framework. First, the reform inertia characterised by resistance and demotivated to reform program might be found in the institutions which have strong rule and low in collective among members. Second, formalistic reform might be occurred in hierarchy-type of institutions. Third, the individualist institutions which have low both grid and group attributes might be fashioned with benefit-based reform. Fourth, the egalitarian tend to practise conformity- based reform as side effect of low in rule constrain and high collectivism. This exploratory essay will contribute to both theoretical and practical venues in public administration scholarship.Theoretically, the unintended consequences of bureaucratic reform are rarely discussed comprehensively. Practically, policy makers can mitigate negative effects which possibility occurred while the process of reform undergo, so they can develop the anticipation from the "dark side" of reform. Future research can emphasis on case study approach to enhance the depth of analysis and the relation of culture and civil service behaviour on specific context in the public sector reform perspective. In addition, empirical studies to test four patterns of reform deficits are immersed to be conducted to enrich the body of knowledge in Indonesian administrative reform. References Barber, M. (2007). Instruction to Deliver: Fighting to Transform Britain's Public Services. London. Methuen Bozeman, B. and G. Kingsley (1998). "Risk culture in public and private organizations." Public Administration Review 58(2): 109-118. Common, R. (2001a). Public management and policy transfer in Southeast Asia, (October 1999), v, 273 p. Conteh, C. and S.Huque, ed .(2014). Public Sector Reform in Developing Countries, 250
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Paradox and Practices. London and New York. Routledge Douglas M., (1982) Introduction to Grid/Group Analysis in: Douglas M. (ed.), Essays in the Sociology of Perception. Routledge& Kegan Paul, London, p p. 1-8. Douglas, M. (2012). Being Fair to Hierarchists Author ( s ): Mary Douglas Reviewed work ( s ): Source : University of Pennsylvania Law Review , Vol . 151 , No . 4 ( Apr ., 2003 ), pp . 1349-1370 Published by : The University of Pennsylvania Law Review Stable URL : 151(4), 1349-1370. Filmer, D., & Lindauer, D. L. (2001). Does Indonesia Have a "Low Pay" Civil Service? Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37(2), 189-205. Harhoruw, et all. Transforming The Public Sector in Indonesia: Delivering Total Reformasi. World Bank. Haque, M. S. (2013). Globalization, State Formation, and Reinvention in Public Governance: Exploring the Linkages and Patterns in Southeast Asia. Public Organization Review, 13(4), 381-396. Harun, H., An, Y., & Kahar, A. (2013). Implementation and Challenges of Introducing NPM and Accrual Accounting in Indonesian Local Government. Public Money & Management, 33(5), 383-388. Hendriks, F (1994). Cars and Cultures in Birmingham and Munich. In Coyle, D. Ellis, R (eds) Politics, Policy and Culture. Edwards Elgar. Hendriks, F (1999). Political Institutions and Public Policy: A Tale of Two Cities. Edwards Elgar. Hood, C. (1991), a Public Management for All Seasons? Public Administration, 69: 3- 19. Hood, C.(2000).The Art of the State: Culture, Rhetoric and Public Management. Oxford. Clarendon Press Larbi, G. (1999). The New Public Management Approach in Crisis State. UNRISD. Discussion Paper No.112 Mamadouh, V. (1999). Grid-group Cultural Theory: an Introduction. GeoJournal, Vol. 47, No. 3pp. 395-409 Massey, A. (2009). Policy Mimesis in The Context Of Global Governance. Policy Studies, 30(3), 383-395. Mcleod, R. H. (2008). Inadequate budgets and salaries as instruments for institutionalizing public sector corruption in Indonesia. South East Asia Research, 199-223. Mcleod, R. H., & Harun, H. (2014). Public Sector Accounting Reform at Local Government Level in Indonesia. Financial Accountability & Management, from 238-258. 30(May), Retrieved Osborne, D. and Gaebler, T.(1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: A Plume Book. Thompson, M, Ellis, R and Wildavsky, A. (1990). Cultural Theory. Westview Press, Boulder Co Thompson, M. (1997). Cultural Theory and Integrated Assessment. Environmental Modelling and Assessment. 139-150 Riggs Fred W. (1964).Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Boston: Houghton Mifflin Co. Schein, E.H (1996). Culture: The Missing Concept in Organization Studies. Administrative Science Quarterly Vol. 41, No. 2, 40th Anniversary Issue (Jun., 1996), pp. 229-240 251
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Shamsul Haque, M. (2010). Rethinking Development Administration and Remembering Fred W. Riggs. International Review of Administrative Sciences, 76(4), 767-773. Smullen, A. (2007). Translating Agency Reform. Rhetoric and Culture in Comparative Perspective. Public Management. Tjiptoherijanto, P. (2008). Civil Service Reform in Indonesia. Comparative Governance Reform in Asia: Democracy, Corruption, and Government Trust, 8(2), 39-54. Vries, M. De. (2012). Public Sector Reform: An Overview of Recent Literature and Research On NPM and Alternative Paths. International Journal of Public Sector Management, 26(1), 4-16. Wihantoro, Y et all. (2015). Bureaucratic reform in Post-Asian Crisis Indonesia: The Directorate General of Tax. Critical Perspectives on Accounting 31 (2015) 44-63 Internet Sources dki-biarin-saja ke-mk mk.html 4401602EF5B9 202011.pdf 55043161DE7642 252
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" STRATEGI KOTA MAGELANG menuju SMART CITY Oleh : Eny Boedi Orbawati enyorbawati@yahoo.co.id ABSTRAKS Keberadaan kota sebagai pusat kehidupan manusia terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, serta membawa pengaruh yang besar dalam pola hidup manusia. Pertambahan penduduk kota karena urbanisasi terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan khas perkotaan seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya Tujuan paper ini mengalisis implementasi smart city (kota cerdas) dalam konteks srategi penelitian deskriptif.Teknik pengumpulan data memanfaatkan data-datasekunder melalui kajian pustaka.Data sekunder tersebut ialah konsep smart city.Analisis data menggunakan content analysis. dan kebijakan. Metodepenelitian menggunakan mentode Hasilnya menunjukkanbahwa penerapan konsep manajemen strategis sangat penting karena mampu memberikan pedoman yang jelasapa yang harus dilakukan oleh perancang kota cerdas. Faktor keberhasilan smat city terletak pada komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam visi, misi, program unggulan, keterlibatan masyarakat, pengembangan kemitraan antar pelaku pembangunan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media masa, adanya master plan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi mutlak diperlukan dalam mendukung kota cerdas Kata Kunci: Smart City, Strategi, Kebijakan 253
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" A. LATAR BELAKANG Pertumbuhan penduduk yang tinggal di kota saat ini semakin tinggi disertai meningkatnya urbanisasi. Menurut prediksi pada tahun 2050 sebanyak 70 % populasi akan tinggal di kota. Kondisi ini menyebabkan isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan menjadi hal penting bagi pemerintah pusat dan lokal di seluruh dunia (Gruen, 2013) Gruen (2013) menjelaskan bahwa globalisasi, urbanisasi, dan industrialisasi merupakan tiga hal penting yang mendorong perubahan peradaban manusia di abad 21. Munculnya permasalahan kota terkait urbanisasi yaitu permasalahan transportasi dan kemacetan, kesehatan, manajemen sanitasi dan drainase, kualitas udara dan air, bencana alam, kelangkaan energi, kriminalitas, kemiskinan dan permasalahan kota yang lain. Fontanals, dkk (2012) menyatakan bahwa urbanisasi saat ini menghasilkan defisiensi pada infrastruktur kota sehingga membawa kota - kota pada kerentanan. Kota sebagai sebuah sistem yang seharusnya mampu menciptakan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Keberadaan kota sebagai pusat kehidupan manusia terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, serta membawa pengaruh yang besar dalam pola hidup manusia. Pertambahan penduduk kota karena urbanisasi terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan khas perkotaan seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Permasalahan yang sama juga terjadi hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 populasi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan telah mencapai lebih dari 50% dari total populasi penduduk Indonesia. Jumlah ini cenderung meningkat dan diperkirakan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akan mencapai 67% pada tahun 2035.Pertumbuhan ini dikontribusi oleh kelahiran dan urbanisasi karena daya tarik perkotaan. Pertumbuhan ini dikontribusi oleh kelahiran dan urbanisasi karena daya tarik perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk tidak disertai dengan peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan seperti energi, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, sanitasi, dan keamanan fisik. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh 254
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pemerintah kota seringkali menjadi alasan sehingga setiap warga di perkotaan mendapat keterbatasan layanan. Ada beberapa masalah penting di perkotaan yang selama ini menghinggapi kota- kota di Indonesia yakni masalah infrastruktur fisik, seperti sampah, drainase dan transportasi, masalah pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, dan masalah sosial-ekonomi. Hampir seluruh permasalahan ini berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Sebagai contoh salah satu penyebab banjir adalah tangan-tangan manusia yang sering latah membuang sampah sembarangan. Penyebab masalah transportasi adalah jumlah warga pengguna kendaraan pribadi yang semakin hari semakin bertambah. Karakter kota tidak terlepas dari karakter warga penghuni kota itu sendiri. Manusia merupakan elemen penting untuk diperhatikan dalam perkembangan kota. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak warga kota menjadi cermin terhadap kota yang dihuninya. Bagi pemerintah kota tidakmudah untuk mengatasi sejumlah permasalahanyang cukup kompleks tersebut. Pendekatantradisional" yang selama ini digunakan sudah tidakmemadai lagi untuk mengatasi permasalahan kota.Esensi pendekatan tradisional ialah memecahkanpermasalahan secara "satu per satu" dan ini tidakmenyelesaikan permasalahan sebab satu masalahbarangkali selesai, masalah lainnya muncul, begituseterusnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pendekatan"serentak" atau pendekatan "simultan" ataupendekatan "integral holistik/terintegrasi" untukmengatasi persoalan kota yang semakin kompleks,menuju kota masa depan yang diimpikan olehpenduduknya, yang lebih dikenal dengan sebutankonsep Smart City atau kota "cerdas" Konsep smart city adalah sebuah pendekatan cerdas dalam membangun kota impian yang bersifat "integralistik atau terintegrasi" untuk mengatasi permasalahan kota yang bertambah kompleks seiring dengan jumlah penduduknya yang makin banyak, yang berbanding lurus dengan kebutuhankebutuhannya, ekonomi maupun non ekonomi. Akan tetapi tidak mudah mewujudkan impian "kota cerdas" tersebut, dibutuhkan pemikiran strategis, kreatif, inovatif yang sarat dengan penguasaan pengetahuan yang memadai bagi perancangnya untuk mengambil keputusan final. Strategis, mengandung arti dikerjakan secara terencana demi masa depan (futuristic), mulai dari identifikasi masalah, pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara dan solusi masalah, serta perencanaan untuk implementasi (Nugraha, 2014). 255
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana kerangka umum pengembangan Kota Magelang menuju smart city ? 2. Bagaimana strategi pengembangan Kota Magelang menuju smart city ? C. METODE PENELITIAN Paper ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data memanfaatkan data-data sekunder melalui kajian pustaka. Data sekunder tersebut ialah konsep smart city dan contoh implementasinya, serta konsep strategi dan manajemen strategi. Analisis data menggunakan content analysis, yakni menelaah secara kritis terhadap data-data yang diperoleh dan menyimpulkan serta memberi rekomendasi atau saran-saran yang diperlukan D. KAJIAN PUSTAKA Smart city adalah Kota yang bisa mengelola sumber dayanya termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya bisa hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan tersebut (Sihono). Konsep Kota Cerdas Sensing Smart City Undestanding Acting Sumber : Sihono Suatu kota dikatakan cerdas apabila pengelola Kota dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahan tersebut (understanding) , dan dapat mengatur(acting) berbagai sumber daya yang ada untuk 256
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya" Smart city adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumberdaya yang ada secara efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Kota cerdas tidak hanya melulu terkait masalah koneksivitas, kemudahan mobilitas dan juga berbasis teknologi lebih dari itu, kota cerdas adalah menyangkut bagaimana warganya bahagia (happy) tinggal dan berkegiatan di kotanya. D.1. Model Kota Cerdas : Garuda Smart City Maturity Model Garuda Smart City Maturity Model (GSCMM) adalah sebuah konsep atau metode awal yangMampu mengukur kesiapan kota atau kabupaten dalam merealisasikan konsep smart city.Level hasil pengukuran GSCMM terdiri dari 5 (lima) level yaitu ad hoc, initiative, scattered,integrative, smart. Model ini terdiri dari 3 perspektif utama dan 12 indikator kerja untukmenentukan tingkat kematangan. Level ini memperlihatkan sejauh mana konsep smart citytelah diterapkan oleh kota atau kabupaten tersebut, yang kemudian diolah untuk memperlihatkan level eksisting dari implementasi smart city pada kota atau kabupatentersebut. Hasil dari pengukuran ini dapat digunakan sebagai bahan awal untuk mencapaitingkatan selanjutnya dari konsep smart city berdasarkan GSCMM. Di samping itu, hasil dari pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan roadmap smart cityideal bagi kota atau kabupaten tersebut. 257
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Mengacu pada model di atas, maka tingkat kematangan smart city akan ditentukan daribeberapa dimensi yaitu: 1. Smart Economy Kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumberdaya/potensi kota. Kegiatan ekonomi kota didukung oleh layanan TIK, tata kelola, danperan SDM (people) yang baik. 2. Smart Social Masyarakat memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukaninteraksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Interaksisosial didukung oleh layanan TIK, tata kelola, dan peran SDM (people) yang baik. 3. Smart Environment Masyarakat memiliki tempat tinggal yang sehat, hemat dalam penggunaan energiserta pengelolaan energi dengan didukung layanan TIK, tata kelola, dan peran SDM(people) yang baik. Menurut Department for Business Innovation & Skills (2013) ada lima aspek yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebuah pendekatan dalam membangun kota impian masa depan, yakni: 1. a modern digital infrastructure, combined with a secure but open access approach to public reuseabledata, which enables citizens to access the information they need, when they need it; 2. a recognition that service delivery is improved by being citizen centric:this involves placing the citizen's needs at the forefront, sharing management information to provide a coherent service, rather than operating in a multiplicity of service silos (for example, sharing changes of address more effectively), and offering internetservice delivery where possible (at a fraction of the face to face cost); 3.an intelligent physical infrastructure ("smart" systems or the Internet of Things), to enable service providers to use the full range of data both to manage service delivery on a daily basis and to inform strategic investment in the city/community (for example, gathering and analysing data on whether public transport isadequate to cope with rush hour peaks); 4.an openness to learn from others and experiment with new approaches and new business models; and 258
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 5. transparency of outcomes/performance, for example, city service dashboards to enable citizens to compare and challenge performance, establishment by establishment, and borough by borough. Singkatnya, kota cerdas harus mampu membuat penduduknya yang beraktivitas, melakukannya dengan tenang, aman, nyaman, senang, dan bahagia tinggal didalamnya. E. PEMBAHASAN E.1 Visi Misi Kota Magelang 2016 - 2012 Visi adalah suatu pandangan yang jauh tentang organisasi, tujuan-tujuan organisasi, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Dirgantoro, 2004). Mencermati hal tersebut, visi sarat dengan nilai-nilai filosofis (abstrak) yang butuh diturunkan kedalam nilai-nilai stratejik dan konkrit. Membangun kota dengan menerapkan konsep smart city sangat dibutuhkan visi yang jelas dan kuat dari para penanggung jawab atau perancangnya (misalnya pimpinan organisasi pemerintahan kota). Visi adalah cita-cita atau impian yang hendak diwujudkan di masa depan tertentu. Visi kota impian masa depan harus mampu mengintegrasikan nilainilai ekonomi atau bisnis, sosial, pemerintahan, dan nilai-nilai lainnya. Oleh sebab itu, visi harus jelas dan fokus. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Visi pembangunan daerah KotaMagelang tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut: "Terwujudnya Kota Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas yang dilandasi masyarakat yang sejahtera dan religius ".Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan danamanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasionalseperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukurkeberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dancerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah Daerahdengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD, penjelasan visi tersebut telah menggambarkanketerkaitannya dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD, sebagai berikut: Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasanproses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut: 259
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesionaldengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahandaerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensipelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramahlingkungan 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasanpengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang. 5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani. E.2. Perumusan Strategi Menurut Hitt et al (2005), strategi didefinisikan sebagai: "strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage". Pada dasarnya strategi dapat diartikan sebagai sejumlah rencana yang luas, sistematis, terintegrasi dalam satu kesatuan, yang menghubungkan keunggulan atau kompetensi inti organisasi terhadap lingkungannya, yang dalam hubungan tersebut, semuanya menerima manfaat, baik ekonomi maupun non ekonomi. Menelaahpengertian di atas, dapat dinyatakan elemen strategi terdiri atas sejumlah rencana, terintegrasi, menghubungkan internal-eksternal, dan bermanfaat. Menurut Sampurno (2011), strategi yang baik semestinya seperti ini: (i) efektif untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi, (ii) praktis dalam pengertian bisa dilaksanakan dalam situasi yang ada dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, (iii) feasible dalam reasionable time frame, (iv) cost effective dan dapat diterima oleh stakeholders, dan (v) mesti pula memperhatikan adanya kesesuaian (fits) antara sumber daya dan kompetensi dengan peluang dan fits antara risiko dan ekspektasi. Oleh sebab itu, strategi perlu dikelola secara profesional Strategi Pembangunan Kota Magelang Berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi 260
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya 4. Pengembangan infrstruktu pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan 5. Pengingkatan kualitas layanan kesehatan berkeadilan dan pemasyarakatan Budaya perilaku hidup sehat 6. Peng endalian pemanfaatan ruang dan aktifitas pembangunan untuk pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembagunan berkelanjutan dan antisipasi resiko bencana. E.3. Perumusan kebijakan Kebijakan pada hakekatnya dapat diartikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakantindakan tindakantindakan.Rumusan strategi yang sudah dirancangperlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan yangberhubungan langsung dengan pelaksanaan strategiagar efektif. Namun kebijakan saja belum cukup,juga harus dilengkapi pula dengan penyusunanprogram dan anggaran. pada dasarnya programadalah muatan sejumlah kegiatan yang konkrit, detil,dan spesifik yang merupakan derivasi dari strategi.Dalam program terkandung kegiatan, sumber dayayang dialokasikan (manusia, keahlian atauketerampilan, waktu mulai kerja dan selesai kerja,biaya yang diperlukan, dan target kinerja yangdiinginkan). Kebijakan Kota Magelang dalam membangun Kota Cerdas Berkelanjutan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik 2. Penguatan tatalaksana pelayanan, monitoring evaluasi dan inovasi pelayaan publik. 3. Memberi ruang parisipasi yang lebih luas kepada publik dalam pembangunan daerah 4. Perluasan dan pemerataan pelayanan dasar 5. Mendorong inovasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah KebijakanSmart city Kota Magelangdiidentifikasi pada enam sumbu utama atau dimensi yaitu : 1. Smart Governance( Pemerintahan Pintar) Penyelengaraan pemerintahan Good Governance dengan sistem pemerintah berbasis informasi teknologi (IT).Kunci utama keberhasilan penyelengaraan 261
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip "desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing".Smart governance mencakup a. Pengembangan pelayanan publik berbasis TIK b. Adanya Sistem Administrasi Kependudukan IT c. Sistem Administrasi Perijinan berbasis IT d. Adanya peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayaan publik e. Adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan dimana publik atau masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan 2. Smart Economy (ekonomi pintar khususnya inovasi dan persaingan) Mengembangan perekonomian kota yang cerdas dan berdaya saing dengan mengintergrasikan kegiatan perekonomian yang produktif, inovatif berbasis teknologi IT Arah pembangunan sumber daya manusia dan IPTEK di Kota Magelang diwujudkan melalui peningkatan akses, a. Pembangunan IKM Center dengan dilengkapi berbagai fasilitas fasilitasi seperti packaging, HAKI, e-Commerce b. Optimalisasi dari Balai Latihan Kerja (BLK) khususnya bagi pengembangan ketrampilan yang mendukung peningkatan nilai tambah di sektor industri pengolahan c. Fasilitasi kemudahan akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun optimalisasi bantuan dana bergulir. d. Relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, e. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat Kota Magelang menuju persaingan nasional dan global f. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk g. Peningkatan partisipasi masyarakat Kota Magelang di segala bidang. Program pemberdayaan masyarakat termasuk UKM dan koperasi perlu digalakkanuntuk mendorong inovasi dan mengantisipasi persaingan usaha.Melonjaknya jumlah pelaku usaha belakangan ini tentunya mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat.Bahkan sekarang ini persaingan antara 262
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pengusaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya sudah dalam kondisi yang semakin kompleks, sehingga masing-masing perusahaan kini berlomba menciptakan inovasi- inovasi baru untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya. 3. Smartenvironment (lingkungan pintar) Pemanfaatan kemajuan teknologi serta penggunaannya untuk melindungi dan memelihara lingkungan kota baik keamanan maupun alam. Arah pembangunan infrastruktur Kota Magelang diwujudkan melalui penguatan system a. Ketersediaan ruang terbuka hijau b. Sistem Pengolahan Sampah. c. Pengembangan aliran sungai d. Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih e. pengembangan perumahan dan permukiman 4. Smart People (Masyarakat Pintar -kreativitas dan modal sosial) Masyarakat Kota Magelang memiliki kualifikasi pendidikan serta kualitas interaksi sosial yang terbentuk.Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (economic capital), modal manusia (human capital) maupun modal sosial (social capital). Smart Peoplemencakup : a. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan UKM melalui pelatihan-pelatihan dan kemudahan akses modal. b. Peningkatanmodal sosial termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan. Tata nilai ini perlu dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat Magelang. 5. Smart Living (Cerdas hidup meliputi kualitas hidup dan kebudayaan) Kota Magelang memliki rasa nyaman dengan beberapa indikator yaitu kesehatan, perumahan, aksesibiltas, persampahan, energi, air, teknologi, dan transportasi. Berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang (budaya).Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri.Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung terukur 263
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan.Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.Smart Livingmencakup : a. Penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan berbasis IT seperti penerimaan murid baru secara online b. Adanya portal pariwisata, c. Adanya kerja sama antar instansi dan swasta terkait e-Goverment, d. Adanya fasilitas wifi gratis di tempat publik 6. Smart Mobility (Mobilitas pintar) Kemampuan Kota Magelang dalam memberikan kesempatan akses yang seluas- luasnya pada lokal maupun internasional.Sistem pergerakan (mobilitas) di Kota Magelang yang memungkinkan pencapaian tujuan dengan pergerakan yang sesedikit mungkin, hambatan serendah mungkin, dan waktu tempuh sesingkat mungkin a. Pengembangan sistem transportasi pengaturan standar tarif angkutan umum kepada pemerintah perancangan rute angkutan umum oleh pemerintah dan penerapan kartu pintar yang dapat digunakan untuk semua jenis angkutan umum Pemasangan CCTV untuk memantau lalu lintas. b. peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Dengan ketersediaan sarana/prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus dapat mengundang investor masuk Kota Magelang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistern pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Perimbangan keterlibatan tiga stakeholdersutama Kota Magelang yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. E.4. Tingkat Kematangan Kota Magelang sebagai Kota Cerdas Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kompas dan ITB pada tahun 2015 yangdigabungkan dengan hasil survey Kota Magelang berada pada posisi Scattered dengan Nilai48.89. Kondisi sosial kota Magelang memberikan kontribusi paling tinggi dengan nilai 82.04.Tingginya kondisi sosial bersumber dari baiknya pelayanan publik dan 264
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" tansportasi yang diikutioleh ekonomi dan lingkungan. Sementara untuk poin enabler yaitu tatakelola, teknologi dansumberdaya manusia menjadi faktor dengan kontribusi terkecil. Minimnya sumberdayamanusia dan pengelolaan tatatakelola yang belum baik menjadi permasalahan tersendiri dikota Magelang. Adapun gambaran penilaian kota Magelang berdasarkan GSCMM terdapatpada gambar dan tabel berikut. Lebih detail dari gambar penilaian kota Magelang terdapat pada tabel dibawah berikut yangdilihat dari beberapa detail kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan beserta enabler dari kotaMagelang. Penilaian kota Magelang berdasar GSCMM Ekonomi Sosial Lingkungan TIK Tatakelola SDM Total 71.36 63.37 82.04 37.97 28.3 10.31 48.89 E.5. Kondisi Eksisting Pemanfaatan ICT di Pemkot Magelang Berdasarkan data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian satuan kerjasudah memiliki sistem informasi untuk membantu manajemen/pengelolaan data. Sistem informasi yang tersedia baru dapat memenuhi kebutuhan untuk tiap unit kerja tertentusehingga unit kerja lain sulit untuk dapat ikut memanfaatkan data hasil pengolahan sisteminformasi tersebut. Beberapa Sistem Informasi yang digunakan diantaranya adalah: SIMDA (Sistem Informasi Daerah) untuk pengelolaan Keuangan di DPPKD SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) di Bappeda; E-ASPIRATION untuk mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat SIMPUS dan SIMPUSTU, SIMBAT serta SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) di Dinas Kesehatan SIG PENDIDIKAN; dan SIM TERPADU Dinas Pendidikan; PERPUSTAKAAN ON-LINE (Kantor Arsip dan Perpustakaan); Sistem Informasi Kepegawaian (BKD); Sistem Informasi Kependudukan (DISPENDUKCAPIL); Sistem Informasi Angkutan (DISHUBKOMINFO); Selain itu, semua SKPD sudah mengelola website SKPD disamping website utamaPemkot Magelang 265
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dari aplikasi yang sudah ada tersebut, telah diidentifikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan TIK di Kota Magelang. Permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: • Sistem informasi dikembangkan dengan berbagai macam platform teknologi, sehingga pengintegrasian data cukup sulit. Masih jarang pola manajemen data secara elektronis (dalam bentuk basis data), sehingga akan menyulitkan dalam proses pemasukan data. Belum adanya kebijakan birokrasi yang jelas tentang otoritas kepemilikian data dan aksesoleh pihak lain
Atas KekayaanIntelektual),sehingga beberapa satuan kerja menggunakan perangkat lunakbajakan (ilegal) Kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip HAKI (Hak Penguasaan TI di beberapa unit kerja masih sebatas pada operator, belum sehingga masih perlu ada peningkatan sistem/programmer, padalevelanalis kualitasSDM. Pengelolaan program Tata Kelola Smart City (Kebijakan, SOP dan penilaian reguler) diarahkanpada sentralisasi kebijakan dan sinergi SOP pada tingkat pusat dan SKPD. Review tingkatpemenuhan kebijakan dan SOP dapat dilakukan oleh Unit Smart City dan atau masing-masingSKPD E.6. Faktor Kunci dalam Membangun Kota Cerdas Kota Magelang Kejelasan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan pengembangan Kota Cerdas yang mencerminkan komitmen Kepala Daerah dalam mengembangkan Kota Cerdas Kebijakan Pemerintah Pemimpin Visioner dan yang Melibatkan Masyarakat Kualitas dan masyarakat dan fasilitasi masyarakat dalam perumusan kebijakan SDM aparatur PENGEMBANGAN KOTA CERDAS Kemitraan Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, PT Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi bersama- sama mewujudkan kota Cerdas Kejelasan arah pengembangan (Road Map) Master Plan pengembangan kota cerdas yang pentahapan ada pengembangan kota cerdas didalamnya Dukungan Teknilogi Informasi dan Komunikasi 266
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Faktor Kunci berisi : 1. Komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam visi, misi, program unggulan, serta ditopang oleh kepemimpinan visioner. 2. Keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kota cerdas 3. Pengembangan kemitraan antar pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media masa) untuk secara sinergi mewujudkan pengemabngan kota cerdas 4. Adanya master plan yang secara jelas menjadi pemandu pentahapan pengembangan kota cerdas 5. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi mutlak diperlukan dalam mendukung kota cerdas F. KESIMPULAN Staregi pengembangan Kota Magelang menuju smart city memerlukan manajemen strategis dan perencanaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter smart city. Membangun kota dengan menerapkan konsep smart city memerlukan pendekatan yang komprehensif yang terintegrasi ke dalam satu kesatuan (sistem) dengan satu tujuan pokok, yakni melayani semua kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, ramah, dan memuaskan, dengan bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Pemanfaatan konsep manajemen strategi dalam membangun crdas memberikan pedoman yang sangat jelas terhadap langkah-langkah strategis sehingga segala sesuatunya akan teridentifkasi dengan jelas pula. Ini menyebabkan tingkat keberhasilan membangun kota cerdas sangat besar. Membangun atau mempertahankan keberlanjutan kota cerdas tidaklah mudah karena kota tersebut multifungsi (ekonomi atau bisnis, sosial, budaya, pendidikan, wisata, tempat tinggal). Oleh sebab itu, saran yang diusulkan ialah dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan kota untuk menjagaketertiban dan kenyamanan beraktivitas dan bertempat tinggal di kota tersebut. 267
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Daftar Pustaka Hit, M.A., R.D, Ireland & Robert E. Hoskisson,2005, Strategic Management, USA, South-Western, Thomson Corporation. Lazuardi, Ahmad Lintang, 2015, ManajemenStrategis Inovasi dan Teknologi, terjemahandari Strategic Management of TechnologicalInnovation, by Mellissa A. Schilling (2013),Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar. Nugraha, M. Quadrat, 2014, Manajemen StrategisPemerintahan, cetakan ketiga, Jakarta,Penerbit Universitas Terbuka. Purnomo, Joko, , Manajemen Strategis Smart City, Senasset 2015 Suhono Harso Supangkat, Kembangkan Smart City sebagai Solusi Cergas Masalah Kota di Indonesia, ICISS 2014 268
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kota Magelang Samodra Wibawa, Sri Mulyani Universitas Tidar Abstraksi Artikel ini bertujuan untuk menelaah kebijakan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dengan melakukan uji kompetensi menggunakan penilaian dokumen portofolio dan pendidikan profesi guru. Penelitian dilakukan dengan melakukan interview mendalam terhadap guru dan pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan kebijakan dengan tipe penelitian adalah penelitian kualitatif. Teori evaluasi yang meliputi Context, Input, Process dan Product sebagai dasar kajian evaluasi kebijakan menghasilkan kesimpulan kebijakan sertifikasi guru belum seluruhnya meningkatkan kompetensi guru karena lulus pada uji kompetensi tidak menjamin kompetensi guru. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru karena didukung oleh perangkat peraturan perundangan dan aparat pelaksana kebijakan. Kata kunci : kebijakan, sertifikasi guru, kompetensi 269
Pendahuluan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 2 menye- butkan guru sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pen- didik. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik telah memenuhi kualifikasi profesional yang diantaranya meliputi komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memiliki kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya (UU No. 14/2005 pasal 7). Konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang tentang adalah Guru dan Dosen pemerintah mengatur penyelenggaraan sertifikasi pendidik bagi guru jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Diamanahkan oleh undang-undang guru dan dosen bahwa guru penerima sertifikat pendidik adalah guru yang telah diakui kompetensinya dalam bidang tugasnya. Olehkarenanya kualitas besar pendidikan akan meningkat dengan semakin banyaknya guru yang menerima sertifikat pendidik. Namun demikian data dari Lembaga Penjaminan Mutu Pen- didikan Jawa Tengah menunjukkan jika guru tersertifikasi memiliki kompetensi tidak lebih baik dari guru yang belum tersertifikasi. Sehubungan dengan itu dirumuskan masalah apakah kebijakan sertifikasi guru berhasil meningkatkan kualitas guru? Metode penelitian meliputi tipe penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan guru, staf Dinas Pendidikan Nasional Kota Magelang, dan Pengawas Sekolah. Data yang digunakan adalah data primer berarti tersebut harapan pemerintah 270 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dari hasil wawancara dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundangan yang dan berkaitan dengan kebijakan sertifikasi guru. Teori eveluasi menggunakan teori yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam yaitu teori CIPP (Context, Input, Process dan Product). Teori CIPP dijabarkan sebagai berikut: 1. Evaluasi Konteks dilakukan untuk menguji apakah tujuan dan prioritas program telah dirancang berdasarkan analisis kebutuhan dengan meng- gunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threats) dokumen-dokumen lain 2. Evaluasi untuk mengidentifikasi dan menilai kapa- alat, bilitas manusia dan biaya dalam melaksa- nakan program terpilih Input dilakukan sumberdaya bahan, 3. Evaluasi proses bertujuan untuk meng- identifikasi atau memprediksi ham- batan-hambatan dalam pelaksana-an kegiatan atau implementasi prog-ram. 4. Evaluasi produk bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh program yaitu apakah telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut: 1. Evaluasi Context : pemberian tun- jangan profesi guru sebesar satu kali gaji menjadi motivasi bagi guru untuk menempuh uji kom- petensi yang dilakukan melalui portofolio atau pendidikan profesi. Lain dari itu guru terdorong untuk menempuh pendidikan minimal D4
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" atau S1 sebagai prasyarat men- dapatkan sertifikat pendidik. Hal ini menyebabkan meningkatnya kua- litas pendidikan guru. Keterbatasan pelaksanaan kebijakan menunjuk- kan terdapat keterbatasan dalam sumberdana yang dimiliki oleh pemerintah untuk membayarkan tunjangan profesi guru. Akibatnya terjadi penundaan dalam pemba- yaran tunjangan profesi guru. Anggaran yang digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru dialokasika bersama dengan ang- garan pemerintah daerah lainnya. Kebijakan sertifikasi guru membe- rikan kesempatan pada guru senior yang tidak berpendidikan D4 atau S1 untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi secara langsung yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2009 pasal 2. Hal ini me- nimbulkan terpenuhinya rasa ke- adilan pada guru senior yang sudah mengabdi sebagai guru. Ancaman akan ketidak berhasilan kebijakan ini adalah guru khususnya guru senior yang mempunyai semangat rendah untuk mengembangkan diri tunjangan hanya memanfaatkan profesi sebagai tambahan pengha- silan tanpa memanfaatkannya untuk peningkatan kompetensi guru. Di samping itu kewajiban guru setelah menerima sertifikat pendidik me- nyebabkan sering meninggalkan tugas sebagai guru kelas karena harus mengikuti pelatihan. Uji kompetensi menim- bulkan kecemburuan karena ren- guru dahnya obyektivitas dalam peni- laian uji kompetensi guru. Demi- kian pula kewajiban mengajar sebanyak 24 jam dalam seminggu menyulitkan guru utamanya bagi guru olahraga dan guru agama untuk memenuhi kewajiban ter- sebut. 2. Evaluasi Input. Guru SD Negeri penerima sertifikat pendidik adalah guru PNS dan guru tetap yang diangkat oleh tidak kepala daerah melalui kepala sekolah sebelum tahun 2005 karena sejak tahun 2005 pemerintah daerah tidak boleh mengangkat guru tidak tetap. Akibatnya yang diangkat oleh SD Negeri setelah tahun 2005 tidak akan mendapatkan sertifikat pendidik. Guru SD Swasta mempunyai ke-sempatan sertifikat pendidik mendapatkan karena pengangkatan melalui ketua yayasan. Peraturan perundangan pelak-sanaan yang mengatur kebijakan sertifikasi guru sering mengalami perubahan se-hingga yang membingungkan berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Peraturan yang menetap- kan kewajiban guru mengajar 24 jam dalam satu minggu sangat merugikan guru yang mengambil cuti untuk menunaikan ibadah haji. Peraturan tidak memberikan penge- cualian bagi guru yang akan beribadah haji terhadap ketentuan tersebut karenanya guru yang bersangkutan tidak akan menerima tunjangan profesinya selama 2 bulan. guru guru 271
3. Evaluasi Process Program belum dapat mencakup seluruh guru SD baik guru negeri dan swasta di Kota Magelang karena kecilnya kuota penerima sertifikat pendidik. Sehubungan dengan itu maka prioritas diberikan kepada guru SD negeri kemudian sisa kuota akan diberikan pada guru SD swasta. Akibatnya banyak guru SD swasta yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kesem- patan mengikuti PLPG harus menunggu kesempatan lebih lama lagi. Diperlukan keseimbangan kuota antara SD negeri dan SD swasta untuk mendapatkan kesem- patan mendapatkan sertifikat pendidik sehingga tidak menim- bulkan kekecewaan dan kecem- buruan karena pada dasarnya tidak tugas diantara ada perbedaan keduanya. Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan ini tidak terlepas sekolah. dari peran pengawas Sesuai dengan peraturan perun- dangan yang berlaku disebutkan sekolah satu orang pengawas mengawasi 10 sekolah. Pada kenyataan seorang pengawas seko- lah melakukan pengawasan lebih dari 10 sekolah. Hal ini tentu saja tidak memadai bagi keberhasilan pengawas tugas pelaksanaan sekolah. Tidak proporsionalnya jumlah pengawas sekolah dengan jumlah sekolah yang diawasi tercapainya tidak menyebabkan tujuan program. Pengawasan tidak akan efektif bila seorang pengawas lebih dari 10 harus mengawasi 272 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" sekolah dasar yang menjadi batas minimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian alsan dari kurannya jumlah pengawas juga dikarenakan jumlah guru kelas di kurang sekolah dasar negeri. Guru kelas yang status menjadi pengawas sekolah tidak akan boleh merangkap menjadi guru kelas sehingga ini menjadi pertimbangan pemerintah apabila akan mengangkat kelas menjadi pengawas sekolah. Ke- puasan guru dalam pelaksanaan program cukup tinggi mengingat dengan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji maka guru meningkat. kesejahteraan Tujuan program untuk mening- katkan martabat sejajar dengan profesi dibidang yang lain tercapai karena terbukti dengan semakin banyaknya minat masya- rakat untuk menjadi guru. Pendi- dikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) menjadi salah satu jurusan yang menjadi diminati oleh untuk dibuka pada tinggi. jenjang pendidikan teknologi komputer Pemanfaatan satu pendorong menjadi keberhasilan pelaksanaan program sertifikasi guru. Saat ini dengan adanya dapodik ini memudahkan pihak Dinas Pendidikan Kota Magelang dalam mendata dan mengikuti perkembangan jumlah sertifikat guru yang menerima pendidik dan guru yang pensiun. Database guru penerima tunjangan profesi mampu meningkatkan berubah hal guru diterimanya guru salah
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" efisiensi dan efektivitas penggu- naan uang negara karena mengu- rangi terjadinya kesalahan dalam pengeluaran uang negara. 4. Evaluasi Product Implementasi program Sertifikasi Guru dalam jangka menengah mau- pun jangka panjang merupakan program yang mendapat tanggapan positip dari guru. Peningkatan kua- litas guru belum sepenuhnya ter- capai sesuai dengan tujuan program namun mampu menjadi motivasi untuk memacu keinginan guru dalam meningkatkan kualitas. Per- syaratan bahwa guru yang dapat menerima tunjangan profesi guru adalah guru dengan pendidikan minimal D4 atau S1 menyebabkan 90% guru sudah berpendidikan S1 bahkan sudah banyak guru yang berpendidikan S2 bahkan S3. Sebuah progress yang baik karena disamping meningkatkan pendi- dikan guru juga mendorong ber- kembangnya lembaga pendidikan tinggi dalam mengha- silkan guru. Namun demikian ter- dapat pendapat yang menyatakan bahwa kompetensi sosial yang menjadi salah satu kompetensi yang menjadi penilaian kelulusan guru dalam PLPG dirasa kurang tepat. tidak dapat sosial Kompetensi dinilai hanya dalam waktu 10 hari pada saat PLPG. Keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membayar tunjangan profesi guru menjadi penyebab tertundanya pembayaran sertifikat profesi guru. Secara umum hal ini tidak menjadi kualitas penghambat peningkatan kualitas guru namun secara administratif menurunkan kapabilitas pemerintah dalam menunjang kelancaran im- plementasi kebijakan. Kesimpulan ini adalah Jenis dari penelitian dokumen portofolio yang menjadi persyaratan uji kompetensi guru semuanya mencerminkan tidak kompetensi guru. Sebagai contoh keikutsertaan guru dalam forum ilmiah hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan sertifikat bukan untuk meningkatkan kompetensi sumbangannya guru terhadap kompetensi guru relatif kecil. Guru yang telah menda- patkan sertifikat pendidik diha- ruskan mengajar 24 jam dalam 1 minggu untuk mendapatkan tun- jangan profesi. Guru yang tidak setuju terhadap kebijakan mengajar 24 jam per minggu mengatakan bahwa guru di untuk mata pelajaran tertentu yaitu guru agama dan guru olahraga sulit untuk dapat meme- tersebut. Guru nuhi ketentuan juga masih disamping mengajar mempunyai tugas lain yaitu wali kelas, guru piket, membentuk kepribadian siswa dan sebagainya. Pendidikan profesi guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian nasional dapat dan meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan guru. Namun demikian guru yang tidak berhasil setelah mengikuti mendapatkan ujian dua kali dalam PLPG dira- sakan kurang memenuhi asas keadilan karena guru sudah banyak sehingga ujian kompetensi 273
274 mengabdi pada negara. Faktor pendorong keberhasilan kebijakan sertifikasi adalah a. tersedianya peraturan yang mengatur pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. b. Dukungan dari guru sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. c. Dukungan teknologi yaitu tekno- logi informasi manajemen dalam menunjang kelancaran pengolahan sertifikat data guru penerima faktor peng- pendidik. Sedang hambat kebijakan keberhasilan sertifikasi guru adalah a. Terba- tasnya dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membayar tunjangan profesi guru, b. tidak adanya lembaga independen yang mempunyai mengurus tugas sertifikasi guru sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lancar. c. tidak terdapatnya mekanisme yang menunjukkan bahwa keprofesio- nalan guru tercapai ketika seorang guru menerima sertifikat pendidik. Saran kebijakan adalah a. Pe- merintah membuat skala prioritas untuk menentukan sasaran uji kompetensi guru. Guru-guru yang sudah mendekati pensiun atau guru senior yang telah lama berprestasi di sekolahnya bisa diberi penghar- gaan tanpa melalui uji kompetensi. b. pemerintah merealisasikan ber- dirinya lembaga independen yang mengurus serifikasi guru sehingga proses sertifikasi guru dapat ber- jalan pemerintah memberdayakan pengawas sebagai asesor sertifikasi guru SD dan c. perundangan lancar dan Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" hasil uji kompetensi diberikan secara dari bertingkat mulai sertifikat guru tingkat dasar, tingkat menengah sampai ke tingkat mahir. Penjenjangan sertifikat ini memberi tunjangan konsekuensi jabatan yang berbeda dan guru berusaha untuk meningkatkan mutu secara terus menerus. terhadap Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya Rektor Universitas Tidar dan Kepala LPPM PMP Universitas Tidar, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Magelang beserta staf, guru- guru SD Negeri dan SD Swasta, teman sejawat dan maha- siswa yang telah membantu pelaksanaan ini. penelitian dan penulisan artikel Semoga karya ini bermanfaat secara praktis dan teoritis. kepada ilmiah Daftar Pustaka Dunn, William (terjemahan), 2000, Analisis Kebijakan Publik Ed.2., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Endang Mulyatiningsih, 2014, Metode Penerbit Penelitian Terapan, Alfabetha, Yogyakarta. Koswara. D., 2009, Studi Dampak Program Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Sertifikasi Guru dan Mutu di Jawa Barat, UPI, Bandung. Mae Chu chang dkk, 2014, Tacher Reform in Indonesia, The World Bank, Washington DC. USA. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Subarsono, Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya , Penerbit Gava Media, Yogyakarta 2008, Thoha, Miftah,2003, Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raya Gravindo Persada, Jakarta Winarno, Budi, 2002, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 275
276 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Develop of Autonomy Farmers Overcome Crop Pests Ayu Rahayu Faculty of Agriculture, Tidar University Email: ayu.rahayu@mail.ugm.ac.id ABSTRAK Artikel Membangun Kemandirian Petani Mengatasi Hama Penyakit Tanaman Pertanian bertujuan untuk pemberdayaan urine sapi sebagai biopestisida yang ramah lingkungan dalam mengendalikan hama penyakit tanaman. Metode yang digunakan adalah deskriptif berdasarkan referensi pustaka dari beberapa literatur yang telah dipelajari terkait urine sapi sebagai biopestisida. Urine sapi sebagai limbah eksresi, selama ini terbuang percuma tanpa ada pemanfaatan yang berarti. Adapun manfaat yang dapat digunakan dari urin sapi di bidang pertanian meliputi pupuk organik cair karena kandungan zat hara pada urine sapi, terutama kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan air. Urine sapi dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai pupuk dan biopestisida dengan cara memprosesnya melalui proses fermentasi. Dosis pemakaian pupuk organik dari biopestisida tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Pupuk cair urine sapi ini dapat digunakan pada berbagai tanaman misalnya: tanaman pangan (padi), palawija dan sayuran, hortikultura (cabai, jeruk), dan bisa juga pada bibit/ benih tanaman. Kesimpulan dari artikel ini yaitu penggunaan urine sapi sebagai biopestisida dan pupuk cair dapat menekan biaya produksi para petani. Pupuk dan pestisida dari urine sapi ramah lingkungan, sehingga aman digunakan. Kata Kunci: Kemandirian, Biopestisida, Petani, Hama Penyakit 277
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ABSTRACT Develope of Autonomy Farmers Crop Pests article aimed at the empowerment of cattle urine as an environmentally friendly biopesticide to control plant pests and diseases. The method used is descriptive based reference library of literature that has been studied related to cattle urine as a biopesticide. Cattle urine as waste excretion, has been wasted without any meaningful utilization. The benefits that can be used from cattle urine in agriculture include liquid organic fertilizer for the content of nutrients in the urine of cattle, especially the content of nitrogen, phosphorus, potassium, and water. Cattle urine can be made and used as fertilizer and biopesticide by way of processing it through a fermentation process. Dose of organic fertilizer use of biopesticides depending on the type of crops grown. Liquid fertilizer of cattle urine can be used on various plants, for example: food crops (rice), pulses and vegetables, horticulture (chili, orange), and could also be on the seedlings / seeds. The conclusion of this article is the use of cattle urine as a biopesticide and liquid fertilizer can reduce the cost of production of farmers. Fertilizers and pesticides from cow urine environmentally friendly, so safe to use. Keywords: Autonomy, Biopesticide, Farmer, Pests and Diseases 278
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Introduction Farmers who live in rural areas also largely herding, one of which is cattle. Cattle are animals that are found in various areas such as in Magelang. Cattle in addition bred to produce milk and meat turns excretion of waste can also be utilized for biopesticides. Cattle excretion of waste consisting of feces and urine. Cattle urine usually only allowed to be wasted by useless by farmers. Farmers only from cattle dung to be used as manure, while cattle urine can also be used as a liquid fertilizer and biopesticide. Murniyati and Safriani (2012) mentions that cow urine can be used as organic manure for nutrient content in the urine of cattle, especially the content of nitrogen, phosphorus, potassium, and more water. Based on these facts, the cattle urine worthy utilized for liquid fertilizer for farmers crops. Aside from being a liquid fertilizer, cattle urine can be used as a bio-pesticide pest control in plants. Marlina (2012) states that until now only known efficacious cattle urine as a pesticide. Cattle urine can be used as an environmentally friendly biopesticide because it contains elements which repel and kill plant pests and diseases that attack crops of farmers. So far many are not aware that chemical pesticides are often used by farmers can cause damage to the soil structure and other organisms in the soil. Not all organisms in the soil on agricultural crops, many organisms that assist plant growth and maintain the soil conditions. Mcleod (2004) says that soil organisms can be beneficial to farmers because they improve soil fertility and help the availability of nutrients for plants and help control pests and diseases. Land degradation causing adverse effects for life, thus the need for alternative solutions that could be used in order to land damage caused by the use of chemical pesticides can be reduced. One solution is the use of biopesticides from cattle urine. Therefore the aim of this article is the empowerment of cattle urine as an environmentally friendly biopesticide to control plant pests and diseases. Research Methods The method used is descriptive based reference library of literature that has been studied related to cattle urine as a biopesticide. Biopesticides are derived from the urine of cattle have benefits for pest and disease control environmentally friendly plants. Analysis of the data used is content analysis is to understand the reference library and trying to decipher an objective, systematic and quantitative. Content analysis is done 279
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" systematically through the stages as follows: (1) The collection of data is the research data obtained by doing recording material contents described in the reference library. (2) Reduction of the contents of the reference data is done with the data management starting from the reference compilation stage, editing, and drawing conclusions fill material. Data reduction is done continuously during the study. At this stage, after the data is sorted and then simplified, data that does not need to be sorted in order to provide convenience in appearance, presentation, and to draw tentative conclusions of a study. (3) Presentation of Data refers to the formulation of the problem that has been created as part of the narrative related reference library. (4) Withdrawal conclusion, at the time of data collection has ended, researchers began to attempt to draw conclusions on all matters contained in the reduction or presentation data. The conclusions may not appear until the final data collection ends, depending on the size of the sets, encoding, storage, re-search method used. Result and Discussion A. The content of cattle urine as a fertilizer and biopesticide Cattle urine as waste excretion, has been wasted without any meaningful utilization. The benefits that can be used from cattle urine in agriculture include liquid organic fertilizer for the content of nutrients in the urine of cattle, especially the content of nitrogen, phosphorus, potassium, and more water (Murniyati and Safriani, 2012). Cattle urine contains nitrogen, phosphorus, and potassium are the macro elements necessary for plant growth, according to research results Linga (1991) which mentions some kinds of livestock and content of nutrients in some cattle urine as shown in Table 1. Table 1. Type and content of nutrients in some cattle urine Name of livestock Horse Buffalo Cattle Goat Sheep Pig Chicken Source : Lingga, 1991 Nitrogen (%) 1.40 1.00 1.00 1.50 1.35 0.40 1.00 Phospor (%) Calium (%) 0.02 0.15 0.50 0.13 0.05 0.10 0.80 1.60 1.50 1.50 1.80 2.10 0.45 0.40 Water (%) 90 92 92 85 85 87 55 280
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Based on Table 1 it appears that the content of nutrients in cattle urine, which is 1% nitrogen, 0.50% phosphorus, 1.50% potassium and 92% water. The content of nutrients such as has been done by Marliana (2012) which mentions the nutrient content in the urine of cattle, namely 0.52% N, 0.01% P, and 0.56% K. Urine livestock comprising 90-95% water and the rest are solids. Nitrogen is one of the macro elements in the soil that works for the fertility of crops, the function of nitrogen for plants as follows: 1. Required for the formation or growth of vegetative parts of the plant, such as leaves, stems and roots. 2. Play important roles in the formation of green leaves that are useful in the process of photosynthesis. 3. Establish protein, fat and various organic compounds. 4. Improving the quality of crop leaves. 5. Increase the proliferation of micro-organisms in the soil. Nitrogen is mainly absorbed by plants in the form of nitrate. Symptoms of excess N in the form of headers too lush and very green leaf color (Karsono and Sudibyo 2002). Subsequently, phosphorus (P) in the soil is a nutrient that is not a car, mostly bound by soil particles, partly as organic phosphorus and only slightly in the inorganic form that is available to plants. In paddy soil P availability increases after flooding. This is due to inundation help prevent the reduction of ferry phosphate to ferrous phosphate, hydrolysis of aluminum phosphate, calcium phosphate solubility and neutral soil reaction. In plants, P is an essential constituent element of adenosine triphosphate (ATP), which is directly involved in the process of storage and transfer of energy-related in the metabolic processes of plants (Dobermann and Fairhurst, 2000). Hara P indispensable rice plants, especially at the beginning of growth. In the growth phase of the plant, P serves stimulate root formation and increase the number of tillers. In addition, P also serves accelerate flowering and ripening grain. In addition to nitrogen and phosphorus content of the other is potassium. Potassium (K) is a third element which is important after N and P. Element K is absorbed by plants in the form of monovalent cations is essential for plants, absorbed in the form Leiwakabessy and Sutandi K. (1988) suggest that K plays an important role in the following events: 1) metabolism carbohydrates, 2) metabolism N and protein synthesis, 3) oversee and organize various activities diverse mineral elements, 4) neutralization of organic acids are essential for physiological processes, 5) activates various enzymes, 6) 281
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" accelerating the growth of meristematic and 7) set stomatal movements and things that are related to water. K deficiency can cause uneven chlorotic symptoms on the leaves, as a result of photosynthesis and carbohydrate formation is inhibited. If, K is given in excessive amounts will suppress the absorption of Mg (Tisdale and Nelson 1975). The content of nutrients (NPK) in addition to cattle urine can be used as fertilizer accounts for a fraction of essential elements of NPK in the soil. Urine can also be used for biopesticides. The trick is to mix cattle urine with other additional natural ingredients and fermented to be used as an organic pesticide. Urine cattle, buffalo or goat has anti- bacterial properties and fungi. To control the fungus, scabies on the tomato and potato plants can use urine as an organic pesticide. In addition, the urine can be used for termite repellent. Compared urine of carnivores, urine plant-eating animals better because levels of urea, CO (NH2) 2 lower. Cattle urine is livestock waste containing auxin and nitrogen compounds. Auxin contained in cattle urine consists of auxin-a (auxentriollic acid), auxin-b and other auxin (heteroauksin) which is the IAA (Indol Acetic Acid). Auxin is derived from a variety of substances contained in protein forage of food. Because auxin does not decompose in the body then issued as filtrate auxin along with urine that secrete specific substances that encourage rooting (Yunita, 2011). Processing of cattle urine because of cattle urine contains elements of NPK nutrients higher than cattle manure, micro-nutrients complete and has a hormone content of growth regulator such as auxin, gibberelin, cytokinin and inhibitors, which serves to extend the cell, splitting the cells so that the plant faster growing (Rismunandar, 1992). B. Being Cattle Urine Processing Fertilizers and Biopesticides Cattle urine can be made and used as fertilizer and biopesticide by way of processing it through a fermentation process. Fermentation is the activity of both aerobic and anaerobic microorganisms capable of converting or transforming chemical compounds into an organic substrate (Rahman, 1989). Furthermore Winarno (1990) mengemukan that fermentation can occur because there is no activity of microorganisms that cause fermentation in a suitable organic substrate, this process can cause changes in the material properties of fermented. 282
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Organic Fertilizer Production of Cow Urine Tools Materials Ember/ drum, Urine cattle 20 liter Plastik, Ginger ½ kg Karet/ pengikat Galangal ½ kg Turmeric ½ kg Black curcuma ½ kg Kencur ½ kg Gula merah 1 kg Rendaman kedelai 1 gelas atau urea 1 sendok makan Em4 100 ml (starter) Materials - materials ginger, galangal, turmeric, black curcuma, and kencur (medicinal) function to remove the smell of cattle urine and give a sense of unwelcome pests. Useful sugars in the fermentation process and nourish microorganisms that exist in soil. Urea and soy marinade serves to enrich the nutrient contained in the liquid manure and fertilize microorganisms. EM 4 as well as the starter. Ways of making: Medicinal mashed and cooked until boiling. After a cold mixed with all the other ingredients in a plastic bucket or drum, which needs to be remembered not to full charging. Then sealed and allowed to stand for 3 weeks. 2 times every day or every morning and afternoon lid is opened to dispose of gas produced, or may use an aerator to speed up the evaporation process gas.Liquid fertilizer that has finished, it can be directly used as follows: 1 liter of liquid fertilizer of cow urine mixed with 10 liters of water and sprayed onto plants. If the liquid fertilizer of cattle urine is best kept for 12 days and must be hermetically sealed so that the levels of nitrogen in the urine is not much out. 283
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Preparation of Biopesticides of Cattle Urine material 1) 30 liters of cow urine 2) 20 liter rice water (leri) 3) 15 liters of coconut water 4) 5 kg of brown sugar 5) 3 kg kencur 6) 0.5 kg of saffron 7) 1 kg buffoonery How to make: Mix kencur, brown sugar, ginger, and turmeric, with the way in blander or mash until smooth. Materials - materials kencur, turmeric, and ginger (medicinal) function to remove the smell of cattle urine and give a sense of unwelcome pests. Useful sugars in the fermentation process and nourish microorganisms in the soil, all materials included in the plastic barrel and then stir until smooth and the barrel closed. Every two days the drum lids opened and stir until evenly distributed and up to day 20 or 25 are already finished and smelled tape. Pesticides are ready for application to crops. 284
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Fermentation is the process of solving organic compounds into simpler compounds involving microorganisms. Fermentation is all kinds of metabolic processes (enzymes, microorganisms in the oxidation, reduction, hydrolysis, or other chemical reactions) that perform chemical changes in an organic subsrat to produce the final product. The principle of the fermentation of organic waste materials are destroyed by microbes in the temperature range and under certain conditions, namely fermentation. The study of bacterial strains to ferment response has been started since 1892 until now. There are two types of bacteria involved are facultative bacteria that convert cellulose into glucose during decomposition and bacterial obligate the initial response in the final decomposition process of the organic materials to produce a very useful material and alternative rural energy. Based on observations in the urine that has not been fermented and fermented urine there are differences in content between the two. The nitrogen content in the moments before fermentable contains nutrients N, P, K was 1.1; 0.5; 0.9 and when fermented urine after an increase in the content of the amount of nutrients N, P, K, 2.7; 2.4; 3.8. In the fermentation process there is excess urine when compared with unfermented urine, which increases nutrient contained in the urine that can nourish plants. Additionally, the smell of urine that has been fermented into less pungent than the odor of urine that has not been fermented. However fermented urine as a liquid organic fertilizer made by the bacteria was also found several weaknesses, including: a) Not all N transformed into a form that is easily absorbed but is used by the bacteria themselves for the purpose of his life. b) There may be adverse changes where N evaporate. Inside there is a liquid fertilizer N as urea COONH and acidic urine. The most important and has the highest value is urea fertilizer because N is very high (48%). Many contained in the urine is very easy and quickly converted by bacteria into ammonium carbonate. C. Use of Biopesticides and Organic Fertilizer Cattle Urine Dose of organic fertilizer use of biopesticides depending on the type of crops grown. Liquid fertilizer of cow urine can be used on various plants, for example: food crops (rice), pulses and vegetables, horticulture (chili, orange), and could also be on the seedlings / seeds. Rice crop spraying is done at the age of 14-21 days after planting, 25- 30 days after planting and the primordia phase (45 days after planting) when there is one plant that took the flower. In the horticulture crop spraying is done at the age of 14-21 285
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" days after planting (there are 3-4 leaves) and at the time of flower formation. For seeds / seeds soaked overnight while soaking the seeds for a maximum of 10 minutes (Margono, 2013). For the application of pesticides from cow urine is done by spraying the affected plants tungro disease or brown spots without having diluted beforehand (Santosa, 2012). Excess of cattle urine as a fertilizer and biopesticide namely (1) Plant vegetable and horticulture become fertile, (2) the leaves look fresh and green, (3) caterpillar over her disappear, (4) increase the fertility of the soil, (5) improve the structure and characteristics of the soil, (6) increase the absorption capacity of the groundwater, (7) increased the activity of soil microbes, (8) improve the quality of the crop (taste, nutritional value, number), (9) providing hormones and vitamins for plants, (10) Pressing growth / disease. The drawback is (1) Contains macro and micro nutrients so low that must be given in large amounts, (2) the quantity of nutrients owned still inferior when compared with chemical fertilizers artificial, (3) it smelled stinging also makes people reluctant to manage and use, and (4) pesticide from cattle urine can only be used for specific pests. Conclusion From the discussion of this article, it can be concluded that cattle urine contains elements of N, P, and K is a macro elements necessary for the development and growth of plants. The fermentation process used to multiply the elements that are beneficial to plants in cow urine. The additional material is added during the fermentation process in order to eliminate the odor in cattle urine. Benefits of using liquid fertilizer of cow urine namely: improving soil fertility, improve the structure and characteristics of the soil, improve soil water absorption capacity, improve soil microbial activity, improve the quality of the crop. The use of cattle urine as biopesticides and organic fertilizers can reduce the cost of production of farmers. Fertilizers and pesticides from cow urine environmentally friendly, so safe to use. 286
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Reference Karsono dan Sudibyo. 2002. Hidroponik Skala Rumah Tangga. Agromedia Pustaka, Jakarta. Leiwakabessy F dan Sutandi A. 1988. Pupuk dan Pemupukan. Jurusan Imu Tanah, Fakultas Pertanian IPB, IPB, Bogor. Lingga, P. 1991. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Jakarta: Penebar Swadaya. Ma, W. C., L. Brussard, and J. A. de Ridder. 1990. Long-term effect of nitrogenous fertilizers on grassland earthworm (Oligochaeta: Lumbricidae): Their relation to soil acidification. Agric. Ecosys. Environ. 30: 71-80. Marlina, N., Saputro, A., Amier, N., 2012. Respons Tanaman Padi (Oryza sativa L.) terhadap Takaran Pupuk Organik Plus dan Jenis Pestisida Organik dengan System of Rice Intensification (SRI) di Lahan Pasang Surut. Jurnal Lahan Suboptimal, 1 (3): 138 - 148 Mcleod, M., Kelly, R. & Tinning, G. 2004. Organisme di Dalam Tanah: Keuntungan Dan Pengelolaannya. Australia: NSW Department of Primary Industries Murniati, N., dan Safriani, E. 2013. Pemanfaatan Urine Sapi Sebagai Pupuk Organik Cair Untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Selada (Lactuca sativa L.). Jurnal silampari Fakultas Pertanian UNMURA, 1 (2): 9-17 Rachman A. 1989. Pengantar Teknologi Fermentasi. Bogor: IPB Rismunandar. 1992. Hormon Tanaman dan Ternak. Penebar Swadaya. Jakarta Roidah, Syamsu. 2013. Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah. Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, 1 (1): 30 - 42 Sudiro, Albertus. 2010. Demontrasi Teknologi Pembuatan Pupuk Organik Cair. Tisdale SL and Nelson WI. 1975. Soil Fertility and Fertilizer. The Mc Millan Co Elsa 694 P. Winarno, F.G. 1990. Tempe. Misteri Gizi dari Jawa. Info Pangan. Teknologi. Yunita, R. 2011. Pengaruh Pemberian Urine Sapi, Air kelapa dan Rootone F Terhadap Pertumbuhan Stek Tanaman Markisa (Passiflora edulis var. flavicarpa). Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang. 287
288 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Building a Social Accountability to Strengthen Rural Communities for Community Governance Catur Wulandari, S.Sos., M.Si. Faculty of Social and Political Sciences, Tidar University caturwulandari@untidar.ac.id Abstract This paper discusses village structural change by UU No. 6/2014. This constitutions rearrange the relationship between state and village. The Village stressed village as indepence cummunity. Village constitutions puts the village government as community governanve both functions as a self-governing community and local self-government. Community governence can be achieved through social accountability, this mechanism 'engagement' between government and society. Concept singer will bring harmony the community governance to realize village welfare society. Keywords: social accountability, self-governing community, local self-government. 289
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" INTRODUCTION In the pre-colonial era, palace or Keraton became the center of cultural, religious and administrative center. The city center is symbolized by the king and the more coastal areas denoted with the lives of farmers. Keraton holding administrative system that serves as the city control over the supply of agricultural products and labor from rural to urban areas (Darmajanti Linda and Stratlita, 2015). After the arrival of VOC that make up the Dutch East Indies in power from 1798 until 1942, cities symbolize the modern colonial economy, while the rural area is symbolized by the indigenous traditional rural life. At that time, the village or the equivalent village gets the title Inlandsche Gemeente for the benefit of the implementation of governance and stability of the system of colonialism. Regulations regarding this village explicitly mentioned in detail in the IGO and IGOB. Jan Breman (1982) and Heesterman (1986) explains that the village government is a creation of the colonial government, where the chairmen of the farming community used as a government stooge for the success of the policy of land rents (land rente) at the Raffles Era and cultuurstelsel policy. The chairmen of the farming community is not used as a government official and area of residence is not used as a formal government territory, in this system, the villagers and the government owns the land without having to pay or the chief of the farming community is not paid (in Nurcholis, 2016). When Japan entered, this governance model continues, with the change in designation. The villages by the Japanese assessed as part of a pretty vital for winning strategy "Greater East Asia War" where the village used as a logistics base war. Since the early days of independence from enacted Law No. 5 of 1974 On the Principles of Regional Government, administration system of the village in the early independence following the centralization policy where there is uniformity in the village setting. The village is part of the local governments have autonomy, but in reality the autonomy granted to the village is not able to make independent village since there is the role of government. The advent of decentralization brings renewal of local government arrangements through Law No. 22 of 1999 on Regional Government. At this time, the regulation is also often revolving then it is being revised the Act into Law No. 32 of 2004. This law is considered to further strengthen the position of the village, although the district / city government still has broad authority and the order in the village. The Act also revised so that it appears the Act No.23 of 2014. All of these 290
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" regulations put the village as government organizations in the government system districts / cities with the principle of decentralization-residually. The position of the village under construction is as an object, where the district / city still has wide authority to regulate and manage the village. In 2014, the Villages Act No.06 of 2014 about the village is born which develops a new paradigm and the concept of village governance policies nationwide. The village serves as a subject in the development by using the principle of recognition- subsidiarity. This means the authority districts / cities becomes limited and strategic in organizing the village. The village that was originally neglected started getting attention. If Prof Robert Lawang (2006) states that all parties would be 'anti-village', now all the attention focused on the village. The law is considered as a form of recognition of the state of the village which resets the relationship between the state and the village. DISCUSSION Village in the Act Perspective: Village as Society Government The village is the village and the traditional village or called by other names, hereinafter called the village, is the unity of the legal community who have borders with the authority to regulate and manage the affairs of government, the interests of the local community based community initiatives, the right of origin, and / or traditional rights recognized and respected in the governance system of the Republic of Indonesia (Article 1 of the Village Law). The implementation of goverment and society affairs are done by the village government. The village administration is composed of the village government and village consultative board. The management of rural and indigenous villages in this law is a form of recognition of the state of the villages that already exists in Article 18B of the Constitution of subsection two. The purpose of the enactment of the village setting in this Act is a further elaboration of the provisions referred to in Article 18 paragraph (7) and Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, namely: 1. Provide recognition and respect for the existing village with diversity before and after the formation of the Republic of Indonesia; 291
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Providing clarity and legal certainty on the status of the village in the constitutional system of the Republic of Indonesia in order to realize justice for all Indonesian people; 3. Preserve and promote the customs, traditions, and culture of the village community; 4. Encourage initiative, movement, and the participation of the village community to the development potential and assets for the common welfare village; 5. Village Government formed a professional, efficient and effective, transparent, and responsible for improving public services for the people of the village in order to accelerate the realization the general welfare; 6. Improve public services for residents of rural communities in order to accelerate the realization general welfare; 7. Increasing the resilience of a community cultural village in order to realize the villagers were able to maintain social cohesion as part of national security; 8. Advancing rural community's economy and overcome the gap of national development; 9. Strengthen the village community as a subject of development. The major principle of village management is recognition-subsidiarity. Determination of this principle means that the recognition of the right of origin and establishing the authority of local scale as well as decisions locally for the benefit of the villagers. Thus, according to the regulation occurs strengthen the position of village initially only be the object was the subject of development. Position the village government is no longer a government organization that is in the system of district / city governments (local state government) but as public administration. Public administration combines the functions of a self-governing community with the local self-government. The public administration is a form of recognition and reinforcement of customary law community unit. Village society exercising the right of origin, also has the function of government, finance village, village development, as well as facilitation and support received from the government district / municipality. In this position, the village and the village society receive equal treatment from the government and local government. Thus the position of the village doubles as the public 292
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" administration will create a strong village administration, village communities were independent. Supriyono (2016) stated that the Act contains the spirit of the village of recognition (recognition) of the importance of local government / village standalone (local self- government) and local community development / community-based village or custom (local governing community). The importance of the independence of the village administration is seen in the necessity of fostering the district / city in holding village elections and facilitating role of government in planning and participatory village. Table 1. Differences between the Old and New Village in the Act Perspective Aspects Law Major Principle Position Position and the role of district Old Village Law No. PP 32/2004 and 72/2005 Decentralization-residuary Recognition-subsidiarity Local state government New Village Law No.6 / Main 2014 a hybrid between the self- governing community and local self-government district / city has limited authority and strategic in organizing and taking care of the village, including the set up and take care of the fields of village affairs that do not need to be handled central by directly government mandatory / city has great district authority and broad in organizing and taking care of the village Delivery, Authority, and Program Political place Position development Developing Model in the Approach and Measures target Village as a project place object Government development community development imposition mutilation and driven atau driven sectoral Village as an arena to run the governance subject Village driven development Facilitation, emancipation and consolidation Source: Independent Village, Village building (2015) This law confirms that the village is no longer a project site where development is determined by the central government, but as an arena in which development is initiated and done by village. The village no longer be a place to take and spend 293
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" resources but taking a central role in development. Thus, the district / city government is facilitating the local potential and local initiation. Government promotes the local potential of the rural communities to meet the needs and interests of rural communities, make the village as the basis of life and livelihood of the people, make the village as a front end that is close to the people and make the villagers feel the state of life in the village. It required a system that became stronger bridges between the village administration and the community. Social Accountability The concept of accountability arises from the demands of administrative reforms. This concept is also an important part along with the shifting paradigm of government towards governance that led to the achievement of good governance in the management of government. According to Malena et al (2004), accountability is the obligation of authorities to explain or be responsible for their actions. 'Power holders' refers to those who have the political power, financial or other powers and including government officials, private companies, international financial institutions and civil society organizations. Kumorotomo (2005) states that accountability is a measure that indicates whether the activity of the public bureaucracy or services carried out by the government is in conformity with the norms and values espoused by the people and whether public services are able to accommodate the needs of real people. While Ackerman (2005) and Boven (2006) stated the importance of the element of 'sanctions' and 'assessment' in accountability. Sanctions are the consequent on people's judgment of the accountability of power. Boven (2006) states this relationship is the relationship between the actor and the forum. The actor can be a public servant / government either individually or organizationally, while the forum can be certain specific people, such as employers, ministers, journalists, parliamentarians, as well as public auditor. 294
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Forum P u b l i c a f f a i r s y A c c o u n t a b e s C o n s e q u e n s i l i t Actor Figure 1. Accountability Framework Source: Processed There are two forms of accountability mechanisms. First, horizontal accountability mechanisms or so-called supply-side accountability. According to UNDP, the accountability is aimed at the 'structure of the state'. Second, accountability mechanisms 'vertical' is often referred to as demand-side accountability, accountability aimed at 'outside the state'. The accountability mechanism on actors outside the state, especially the citizen becomes an important element that must also be met. Citizens are important actors who should get a place in the building accountability. Putnam (1993), people are very committed against the government and was active in community activities, comply with the law, trust each other, able to create an effective government (Field, 2010). Citizen a c c o u n t a b i l i t y D e m a n d - s i d e / v e r t i c a l State Supply-side/horizontal accountability Governmental Agencies Figure 2. Vertical nd horizontal accountability mechanisms Source: processed Social accountability is a form of vetical accountability mechanisms. Malena et al (2004), expressed social accountability can be defined as an approach towards 295
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" building accountability that relies on civic engagement, i.e., in which it is ordinary citizens and/or civil society organizations who participate directly or indirectly in exacting accountability. World Bank (2006), mendefinisikan social accountability, the broad range of actions and mechanism (beyond voting) that citizen can use to hold the state into account, as well as actions on the part of government, civil society, media, and other social actors that promote or facilitate these efforts (in Rudith et al, 2013). The definition states the importance of community involvement in building accountability. Social accountability emerged as a response to the weaknesses of conventional accountability mechanisms. Conventional accountability mechanisms that exist are often considered inadequate or formalistic. Hence comes the insistence of the community to the public for accountability actors. In order to develop social accountability, social consciousness and actions are essential. In many cases, social accountability initiatives are Originated in civil society (Smulovitz and Peruzzotti 2000; World Bank 2005 in Ma, 2012). This accountability is defined as the ability of an actor answerability public. This social accountability mechanism can be initiated either by the state or citizens, but most of this mechanism emerged through the urging of a bottom-up approach. This mechanism provides the right of the citizens to make public actors responsible for the decisions or behavior. The main door entry of accountability is transparency, where the general public will demand transparency in the management of public goods. But accountability is more than just transparency, demanding accountability of public actors to work in accordance with the demands of society. So the appearance of a 'voice' society becomes an important element in realizing this accountability. Figure 3. Social Accountability Framework Source: Malena et.al. (2014) 296
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Traditionally, this form of social accountability has appeared in public action such as demonstrations, protests, advocacy campaigns, investigative journalism and lawsuits in the public interest. The forms of accountability have started undergoing expansion through increased access and opportunity for citizens / civil society engagement with the state, thus opening a direct interaction with the government. For example, participatory public policies, participatory budgeting, evaluation of public services, also including increased knowledge about the rights and duties of citizens in government and law. Building the Social Accountability for Village Social accountability as the embodiment of vertical accountability at the level of village administration is actually a right form of accountability considering the village which has the right to autonomy. The village administration has an obligation to primary liability to villagers as a form of empowerment of rural communities to the village head. That is why, social accountability mechanisms need to be built not only because of pressure from society but also as government attempts to make the relationship between the services given by the village government and the community expectations closer. This concept is in line with the purpose Countryside Act as follows: a. Encouraging initiative, movement, and the participation of the village community for the development of potential and assets for the welfare of the village together; b. Improving public services for residents of rural communities in order to accelerate the realization the general welfare; and c. Strengthening the village community as a subject of development. There are some elements in forming social accountability, such as 1) Transparency and Disclosure, 2) Negotiation, 3) Government Response, 4) Social Monitoring (SAP4Africa, 2013). These elements became the basic principles to achieve the best public administration. 297
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Figure 4. Building Block Social Accountability Source: Thus, social accountability build synergistic framework of cooperation between the government and the public. This system will realize the workings of the village administration to the needs of society and functioning accountability mechanisms. Social accountability mechanisms will work if the village government has a principle: transparency and disclosure in every process of development and public services devoted to the welfare of society. Furthermore, there should be a communication mechanism (negotiation) for the public for expectations, demands and interests to the village. Later, the village administration must have the willingness and ability to respond (government response) to hear, accommodate, and act on the demands and needs of rural communities by making the community as the main actor in the construction and public services. Thus the monitoring system will be formed (social monitoring) of the process of development and public services. This is in accordance with the Law of villages with village setting based on the principles of recognition, subsidiarity, diversity, unity, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment and sustainability. Social accountability mechanisms emphasized the need for public awareness of their role as actors in development and public service. This concept 298
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" emphasizes the 'engagement' between the government and the public. Thus, the public administration which is a hybrid between the self-governing community and local self- government can be realized through the development of social accountability mechanisms into the mechanism of liaison between the village administration and the community. This will create a mechanism capable of village administration building and public services according to the needs of society as well as rural communities are concerned, active and critical to the development and public service. Village Law self governing community Society Government Social Accountabilit y local self government Figure 5. Framework for Social Accountability in Society Government CONCLUSION Village managemnet has entered a new era that puts the village as an important part as part of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). Learning from the history of the village administration, the village is now positioned as the front part that supports community development. It cannot be separated from the number of villages Indonesia which are more than 74 thousand villages. Thus, village development is the construction of the State of Indonesia. The birth of the Village Law is regarded as an attempt to re- shape the relationship between the states and the village is more emphasis on the independence of the village which has not awakened. Village Law puts the village administration as public administration that has a function as a self-governing community and local self-government. This concept brings people feel the state of life in the village as well as by increasing the strength and independence of the village. This can be achieved through social accountability that can 299
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" be defined as a mechanism of 'engagement' between the government and the public. This concept will bring the harmony of the village administration with the villagers in the public welfare villages. REFERENCES Ackerman, John M. 2005. Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion. Social Development Paper: Participation and Civic Engagement, Paper dari: 23 Januari 2015 No.82/March 2005. Diakses Bovens, Mark. 2006. Analysing and Assesing Public Accountability: A Conceptual Framework. European Governance Paper, No C-06-01. Diakses dari: 23 Januari 2015 Darmajanti Linda dan Stratlita. 2015.Hubungan Desa-Kota. Hal:231-270. Paulus Wirutomo Dkk. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: UI Press. Field. John. 2010. Modal Sosial. Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana King, Rudith et al. 2013. Social Accountability For Local Government in Ghana. Commonwealth Journal of Local Governance Issue 13/14: November 2013. Diakses dari: 31 Januari 2015 Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kurniawan, Borni. 2015. Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ma, Jun. 2012. The Rise of Social Accountability in China. The Australian Journal of Public Administration Vol . 71, No. 02 Malena, Carmen, et al. 2004. Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice. Social Development Papers: Participation and Civil Engagement Paper No.76 December 2004. Diakses dari: Punch, Keith F.1999. Introduction to Social Research: Quantitative and Qualotative Approach. Publications New London, 23 Januari 2015 Thousand Oaks, Delhi: SAGE Nurcholis. Hanif. 2016. Pemerintahan Daerah Modern Akan Mampu Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Daerah Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar 2013. SAP4Africa. accountability. 23 Januari 2015 Supriyono,Bambang. 2016. Pengembangan Inovasi Untuk Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. Hal. 1-13. Prosiding Pengembangan Inovasi Untuk Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. Medan: USU Press Building of social World, Bank. 2006. Social Accountability: What Does It Mean for the World Bank?. Social dari: ptual%2006.22.07.pdf 23 Januari 2015 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Accountability Sourcebook Chapter 2. Diakses 300
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" EMPOWERMENT THROUGH JOINT BUSINESS GROUP (KUBE) STUDY GROUP KELOMPOK USAHA KREASI WANITA PASUNDAN BALONGGEDE DISTRICT MUNICIPALITY REGOL BANDUNG Oleh: Heni Rohaeni ASM BSI Bandung Jl. Sekolah Internasional 1-6 Antapani Bandung Email:heni.hri@bsi.ac.id Abstract Many efforts have been made by the government, in tackling and combating poverty issues one of which is undertaken by the government of Bandung via Program Business Group (KUBE). Poverty reduction programs by using a group of people who are actively involved in this program, as well as the Bandung Municipal Government Program Through Joint Business Group (KUBE) as one of the real efforts in the fight against poverty. The method used in this research using descriptive analysis method that is used to see the real picture on the ground and find the facts so that they can see and interpreting accurately on the phenomenon of research discoveries. The study design used a qualitative approach aimed to understand how the process and reveal the problems according to the symptoms that occur. Qualitative approach is characterized by the activities of collecting, describing, and can interpret the data and the conditions encountered on the ongoing process. This research is expected to help the government in its efforts to create a poverty alleviation program through a joint venture group (KUBE) more effective where the role of the community can be utilized as much as possible and empowered actively in the program. Where in this program the government should seek to involve actively partisifasi people to engage in poverty alleviation programs is started from the program planning, program execution even at the stage of evaluation. Thus, in the implementation of the program Business Group (KUBE) This government see people not as objects but merely programs or partner could be the subject of implementing the program as well. Keywords: Empowerment, Business Group, Urban Poverty 301
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" I. Introduction Poverty has become the talk and study, which appeals to all walks of life, ranging from the community, laity, bureaucrats, politicians, religious leaders, to academics (Maipita, 2014). Various opinions and arguments about poverty appear, there are pros and even not a few who cons of looking at this problem. Interesting conversation of this problem include the concept of poverty itself, causes of poverty occurs, how to measure the poor, then the impacts that can occur from poor communities, to prevention efforts and programs of the poor themselves. Poverty is not just a discussion and issues for developing countries, but became a topic of discussion is endless for developed countries though. That is because that poverty does not only occur in developing countries alone but even this problem often arises in developed countries. Not easy to define the meaning of the word poverty, it is because of poverty contain various elements and factors trigger different. The concept of poverty in this era and today may be different this is due to the concept of different viewpoints. For example, the concept of poverty during the colonial period will certainly be different to the concept of poverty in the time of independence to the concept of poverty in today's modern era. Not to mention when measuring poverty based on the progress of a nation would be difficult to define the poor in developing countries and poor people in developed countries. Indonesia as a developing country also has its own history on the issue of poverty. Poverty in Indonesia has undergone a long process, even before independence. Poverty experienced during the colonial period is perceived by the population at that time such as hunger, poverty, absence of access to education and health, it has become commonplace in the future. Areas as poverty center at the time was the area where the cultivation and plantation estates the poor population concentrations. Therefore the issue of poverty is one of the fundamental issues that became the focus of governments anywhere and anytime as well. into the pockets of Many efforts have been made by the government, in this case the government of the Republic of Indonesia in tackling efforts and combat the problem of poverty in Indonesia. For example, through poverty alleviation programs by using the group as a medium to achieve the goals and objectives of the program also has much to do starting from 1999, starting from IDT, JPS, PDM-DKE, PEMP, LUEB, Artificial Insemination, KDP, P2KP, PNPM and program more. Reflecting on the experience of the previous program the government is working to create a whole programs aimed at tackling the problem of poverty through a program that includes actively involving the community known as people's empowerment. Community empowerment is an attempt to increase the dignity of society is in a state now unable to escape from the poverty and backwardness. In other words, is to enable and empower communities Kartasasmita independence (1996). Thus the government program should seek to involve the active participation of the community to engage in poverty alleviation programs through community empowerment program. One of the programs introduced by the government and the program is intended in order to improve the economic level of society is mainly the poor, of course. Then came a program that seeks to combine the community empowerment program is accompanied by economic improvement program called Business Group (KUBE). The program aims to provide the ability or skill to its members in order to be able to sustain and independent both individuals and groups in their basic needs so as not to depend on 302
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" others. Community empowerment is a process to increase the assets and capabilities of the people, especially the poor and marginalized, towards self-sufficiency and independence. Empowerment process the efforts of awareness (conscientization), capacity (capacity building), self organization and access to resources as well as the development of advocacy skills, which are expected to gradually able to initiate a fundamental change in the governance of public life (Anwar W. and Haryadi 2004 ). The program seeks to create independence for its members mainly economic independence that its members were able to feed herself even group. relies on II.Literature review A. Study On Community Empowerment. Judging from the process and the formulation mechanism of community development programs, community empowerment approach tends to prioritize the flow from bottom to top. In this case the formulation of the program to be implemented is determined by the issue and identify the needs of and by the people themselves. In connection with this, the process and the formulation mechanism of community empowerment program can be through two possibilities. The first, the identification of problems and needs of the community are then responded to by the relevant community in the form of a development program planned by the community by the community itself. Setiana (2005) mentions that community empowerment is actually referring to the word empowerment, which is an attempt to actualize the potential that has been owned by the community. So the approach to community empowerment is an emphasis on the importance of independent local communities as a system of organizing themselves. Thus through the mechanism of the first type can be said that the community development process, actually comes from, by and for the community itself. Judging from the thought that put people as the subject of development, in fact model is the most ideal because it describes the capacity of communities to manage their future. This model is also going through the learning process while adjusting to the dynamics of life and development environment. Thus this process has been more tested. The second possibility, identify the problems and needs of the bottom is then accommodated by both local and central government, in this case the relevant agencies, to be included as the eye program in planning development programs. The second form is then known as the processes and mechanisms that are Botton-Up. Charles Elliot in Prijono, et. Al (1996) is a strategy of empowerment can be done by using three approaches: The Welfare Approach, The Development Approach, The Empowerment Approach. Furthermore, Cornelis and Miar (2005), said that the concept of economic empowerment of the people there are two strategies, namely: 1). Allowing that modern society sector can move forward, and progress is needed for the development of the nation as a whole (with the approach of deregulation). 2). Empowering the economic sectors of society are still lagging behind and live outside or lines of modern life. Empower (empowerment) is enabled and the society's independence. By definition, a community empowerment by Sumodiningrat (1997) is defined as the ability of individuals bound with local communities to build community empowerment is concerned. Because of that empowerment can be equated with the acquisition of the power and access to resources for a living (Pranaka, 1996). According to the Kartiwa Bebbington (2012) "Empowerment is a process trough which those exluded are able to participate more fully in decisions abaout forms of growth, 303
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" strategies of development, and distribution of their product". Empowerment is an attempt to build a power that, by encouraging, motivating, and raise awareness of the potential it. Fear and Schwarzweller empowerment according to experts in Mardikanto and Soebianto (2013) argues that: "a process in which increasingly more members of a given area or empowerment make and implement sociality responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others" In this connection, Robbins, Chatterjee, and Canda in Hendrik (2015) briefly expressed it as follows: "Empowerment process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspiration and goals." that own and seeks to develop Based on the above it can be seen that exposure to community empowerment means investing in people, especially the poor and their organizations, their assets and their ability to grow, both individual and group capacity capabilities. In order for community empowerment can take place effectively, the reform of state / state reform, should be done at national and regional levels. Many of the laws, regulations, institutional mechanisms, values and behaviors must be adjusted to allow the poor to interact effectively with government. Various provisions need to be prepared to allow the poor to be able to monitor the policies, decisions and actions of government and other parties involved. Without effective monitoring of the poor, then their interest can be surpassed by other interests. B. Study On Business Group (KUBE) An attempt would be optimal if run together, not only can minimize capital is used, the result of a concerted effort is usually more profitable than the result of individual effort. In addition to this, the knowledge of the work done will be more organized (essentially covering each other is the lack of information or knowledge respectively). Business Group (KUBE) is a business where some people or we just call a particular group of people, conducting joint business / group. With business groups (hereinafter we will call KUBE) a "container that collects and manages socially assisted family who have received assistance from the government means business in an effort to improve the well-being or life". Business Group (KUBE) is a subset of families classified as poor by the desire and collective agreements establish a forum activities, grow and develop on the basis of their own initiative, interacting with each other, and live in units of a particular region with the aim to improve productivity members, improve social relations harmonious, fulfill the needs of members, solving social problems through and become a place of mutual business development (Depsos RI, 2005). Characteristics Business Group KUBE usually in groups consist of 5-10 members of the public coming into class society 'very poor', The purpose of the formation of this business group usually is to improve the quality of life and well-being of the group. Increased efforts are referred to in the increased efforts by its members, as well as efforts undertaken by the group (effort run jointly). It should be noted that the rights and priorities of the business groups are equally, meaning that any or all members of the group have equal footing without being undifferentiated, although saved or invested capital differently to each. Membership target number with business groups 304
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ( KUBE) this is the general public who have no livelihood, or the people who make their livelihood but can not feed themselves everyday. The criteria that must be owned by a joint venture group (KUBE) This is a society that belong to the target group KUBE, a KTP (identity population), have a business or intend to have / make an effort, it has quite the age of doing business (productive age) and have skills in certain businesses, a responsible society, and can comply with regulations KUBE. III. Research methods. The method used in this research using descriptive analysis method, according Sugiyono (2011) stated that the descriptive method is a method used to describe or analyze the results of the study but not used to make broader conclusions. The method used to see the real picture on the ground and find the facts so that they can see and interpret accurately on the phenomenon of research discoveries. The study design used a qualitative approach aimed to understand how the process and reveal the problems according to the symptoms that occur. Qualitative approach is characterized by the activities of collecting, describing, and can interpret the data and the conditions encountered on the ongoing process. This research is expected to help the government in its efforts to create a poverty alleviation program through a joint venture group (KUBE) more effective where the role of the community can be utilized as much as possible and empowered actively in the program. IV. Results and Discussion A. Overview The state of the Poor in the Municipality of Bandung. The problem of poverty in the city of Bandung is a multidimensional development issue, the Government of Bandung today seeks to tackling poverty through various programs and is working to alleviate these problems, including one through the implementation of the Community Empowerment Program on an ongoing basis. This program is one of the programs that have strategic value, because the foundation of community self-reliance through the preparation of a representative, entrenched and is expected to be conducive to social capital in the future, so far has shown a positive performance and the benefits are perceived by the public. Community empowerment poverty alleviation if planning is designed starting from the bottom (Botton Up) will speed up the process of achieving its goals include reducing poverty, unemployment also improve the environment-based community with local forces, encourage participation from and foster the spirit of mutual cooperation.As for some of the data released by the Central Statistics Agency Bandung city about the state of society in the city of Bandung, the writer will serve as follows. Table 1 305
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Labour Force data 2013-2014 period According to BPS Bandung 2013 2014 Kegiatan Kerja Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan (Jiwa) Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan (Jiwa) Laki-laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan 1. Bekerja 686766.00 360469.00 1047235.00 677481.00 419318.00 1096799.00 2. Pengangguran Terbuka 84859.00 44283.00 129142.00 64701.00 31270.00 95971.00 2.1. Pernah Bekerja 38710.00 15459.00 54169.00 38140.00 12393.00 50533.00 2.2. Tidak Pernah Bekerja 46149.00 28824.00 74973.00 26561.00 18877.00 45438.00 Sub Jumlah Angkatan Kerja 771625.00 404752.00 1176377.00 742182.00 450588.00 1192770.00 3. Sekolah 88450.00 100902.00 189352.00 121168.00 75183.00 196351.00 4. Mengurus Rumah Tangga 10246.00 376358.00 386604.00 16524.00 375791.00 392315.00 5. Lainnya 65032.00 32126.00 97158.00 72830.00 37775.00 110605.00 Sub Jumlah Bukan Angkatan Kerja 163728.00 509386.00 673114.00 210522.00 488749.00 699271.00 Jumlah 935353.00 914138.00 1849491.00 952704.00 939337.00 1892041.00 Source:BPS Bandung Based on the above data it can be seen that the total labor force by age labor that by 2013 the sub number of male labor force as many as 771 625 people and 404 725 people and the number of female workforce overall male and female 1,176,377 people. While the sub total labor force in 2014, the 742 182 men and women labor force 450 588 people as well as the overall number of labor force male and female 1.19277 million people. Based on the data sub number of the labor force in the city of Bandung based on a survey of BPS per 2013 through 2014 when outlined then in 2013 the number of residents with gender Men who have never worked amounted to 46 149 people while the women amounted to 28 824 people and the total population men and women who had never worked as many as 74 973. Meanwhile, in 2014 the total population by gender Men who have never worked amounted to 26 561 people while the women amounted to 18 877 people and the total population of men and women who have never worked as many as 45438. Based on the above data it can be seen that in general great gender many residents who do not work are still dominated by the Woman. It is a challenge for the Bandung municipal government to hold a poor Community Empowerment program implemented through joint business group mainly touching women as their program goals. 306
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Table 2 Data Type Main Work and Employment Period 2012-2014 According to BPS Bandung Lapangan Usaha Utama 2012 7515 .00 163843 .00 215602 .00 127771 .00 176765 .00 691496 .00 Source:BPS Bandung Pertanian Industri Perdagangan Jasa Lainnya Jumlah Laki-laki 2013 16497. 00 143054 .00 195197 .00 166732 .00 191116 .00 712596 .00 Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (Jiwa) 2014 6913. 00 141351 .00 221928 .00 128812 .00 178477 .00 677481 .00 2012 3025. 00 97951. 00 162024 .00 82307. 00 27364. 00 372671 .00 Perempuan 2013 4781. 00 74122. 00 137638 .00 103136 .00 46720. 00 366397 .00 2014 1986. 00 96923. 00 170793 .00 116091 .00 33525. 00 419318 .00 Laki-laki dan Perempuan 2013 21278. 00 217176. 00 332835. 00 269868. 00 237836. 00 1078993. 00 2012 10540. 00 261794. 00 377626. 00 210078. 00 204129. 00 1064167. 00 2014 8899. 00 238274. 00 392721. 00 244903. 00 212002. 00 1096799. 00 Based on the above data the undertaking of Badung city residents are divided into four (4) main groups of Agriculture, Industry, trade and services although there are other major business field. Based on data released by BPS Bandung 2012-2014. In the sector of agriculture, industry, trade, services and other economic activities are still dominated by male workers this proves that the employment core business many of which are occupied by male workers compared with workers Woman. Table 3 Data Unemployment Period 2012-2014 According to BPS Bandung Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 Laki-laki 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka (Jiwa) 2014 2012 Perempuan 2013 2014 Laki-laki dan Perempuan 2014 2013 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka 9.08 11.00 8.72 9.33 10.94 6.94 9.17 10.98 8.05 Source:BPS Bandung Based on the above data released by BPS Bandung that the open unemployment rate in the city of Bandung have ups and downs. For example in 2012 the open unemployment rate of men amounted 9:08% and the unemployment rate amounted Women of 9.33% when compared to the level of the rates are not too far away. While in 2013 the open unemployment rate increased both in Men and Women. The open unemployment rate for Men in 2013 amounted to 11%, while women amounted to 10.94%. Meanwhile in 2014 the open unemployment rate decreased quite significantly both to gender men and women, where the open unemployment rate for men amounted 307
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" to 8.72%, while women amounted to 6.94%. It shows the positive climate due to decreased number of open unemployment rate significantly. Table 4 Labor Force Participation Rate Data Period 2012-2014 According to BPS Bandung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2012 Laki-laki 2013 2014 Perempuan 2012 2013 2014 2012 Laki-laki dan Perempuan 2013 2014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 81.07 82.50 77.90 44.81 44.28 47.97 63.14 63.61 63.04 Source:BPS Bandung Based on the above data released by BPS Bandung that the labor force participation rate in the city of Bandung is dynamic or change. For example in 2012 the labor force participation rate of men amounted to 81.07% and female labor force participation rate amounted to 44.81% when compared to the level of the rates are pretty much between men and women. While in 2013 the labor force participation rate increased both in men and women, although this percentage is not too big. Labor force participation rate of men in 2013 amounted to 82.50%, while women amounted to 44.28%. Meanwhile in 2014, labor force participation rates experienced men experience a significant decrease for gender male labor force participation rate for men amounted to 77.90% while the labor force participation of women has increased even though not very significant, which amounted to 47.97%. Based on the above data shows that female labor force participation rate is still quite low when compared to men. B. Overview Business Group (KUBE) Village Balonggede Bandung City. Bandung is located between 107 º 36 'east longitude and 6 º 55' South latitude, with the state geological and soil consists of layers aluviall result of the eruption of Mount Tangkuban Perahu. Type of material at the northern part is generally a kind andosol, whereas in the Southern and Eastern part consists of the distribution of the material types aluviall gray clay sediment. In central and west spread soil types andosol. Climate Bandung native climate is influenced by the surrounding mountains, but in recent years experienced an increase in temperature caused among others by pollution and rising global temperature (global warming). Bandung is composed of 30 districts and 151 village, has a total area of 16729.65 hectares. Size is based on Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Number 10. 1989 on Amendment Boundaries Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung which is a follow up release Peraturan Pemerintah Nomor 16 1987 on Amendment Boundaries Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung with Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Bandung is a city that has a population that is sufficiently dense that the competition to get a job in this city, of course, very tight competition. As the data released by BPS Bandung that the sub total labor force in 2014, the male labor force and the labor force 742 182 people Women 450 588 people as well as the overall number of labor force male and female 1.19277 million people. Besides referring to the data released by BPS Bandung in 2014 about the type of work and employment is the main in the city of Bandung, 2012-2014. In the sector of 308
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" agriculture, industry, trade, services and other economic activities are still dominated by male workers this proves that the employment core business many of which are occupied by male workers compared with workers Woman. Seeing the reality of the data that has been fitting if the primary target is the target program Community Empowerment of women is reflected in the data released by BPS Bandung that more women work in the informal sectors. The general picture Business Group (KUBE) Creative Pasundan Area Women In Village Balonggede Bandung is a business group of women, especially mothers of households living in around the Village Balonggede. Village of Balonggede a village located in the center of downtown that has been inconceivable that face this district certainly dominated by high population density. The boundaries of the area villages Balonggede as follows South Side: Village Pungkur and Ciateul Village, Northern: Village Braga, East Section: Sub Cikawao, Western: Karanganyar village. The division of areas of land use: RW.01 with a total area of 7 hectares. Province Area RW.02 with 6.5 Ha. Province Area RW.03 with 5.5 Ha. RW.04 with Regional Area 16 Ha. RW.05 with Regional Area 9 ha. Size RW.06 with Region 6 Ha. RW.07 with Regional Area 5 ha. With the state of the profile villages such villages Balonggede have the challenge factor in developing the Community Empowerment Through business groups Together with the initiation of that level of education of the population is still low, level of high population density, level of welfare of the population is still low, the skill levels of the population is low, yet take advantage of the environment optimal. With the many challenges before city government through its programs related agencies were able to create a community empowerment program through a joint venture group (KUBE) named Business Group (KUBE) Creative Women Pasundan located in the Village Balonggede Regol District of Bandung City. Business Group (KUBE) Pasundan Women Create a group formed by people around the Village Balonggede whose members are women in this case is the mother-housewife who previously did not have a job. The background of the establishment of this group is because of concerns a group of mothers of these households will be state of the territory as described earlier that urban villages Balonggede have various challenges in society, namely education level of the population is still low, level of high population density, level of welfare of the population is still low, Levels people skills are low, yet the environment optimally leveraged. They realize that the challenge can be an opportunity before them to bounce improve the condition. Public awareness has prompted the emergence of a conscious effort to form Joint Business Group (KUBE), the emergence Business Group (KUBE) Creative Women Pasundan this did not automatically granted, but the emergence of Business Group (KUBE) Creative Women Pasundan this is the fruit of the success of the role government of Bandung Through Related official who gave birth to this program. Business Group (KUBE) Creative Pasundan Women was formed because of the success of the community and the government in this case can collaborate well in addressing the challenges faced by society. In this case the society and the government have been able to work together in a pattern-create the community empowerment program. Business Group (KUBE) Creative Women Pasundan is comprised of Fifteen (15) housewives who are very aware of the opportunity that is owned by the region such potency as supplyer hijab veil and accessories are very high because the road pasundan located at mid point City Pasundan business location strategic, close to the shopping Bandung, close to the center of Raw Material purchase. Those things that encourage people in this regard mothers members Business Group (KUBE) Creative Women Veil 309
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Pasundan make sewing business as a business focus Business Group (KUBE) Pasundan Women's Creations. C. General Characteristics KUBE Members. 1. Gender KUBE member Balong Gede village in Bandung City Table 5 Table Gender KUBE Member No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 1 Laki-Laki
0 % 2 Perempuan 15 100 % Total 15 100 % Source: Research Findings, 2016 Based on the above data characteristics of the Business Group (KUBE) Creative Women Sundanese village of Balong Gede subdistrict Regol Bandung municipality by type Gender is still dominated by the Pemrempuan as many as 15 people or about 100%, while the members themselves gender men do not exist, this proves that the labor force participation rate for women is still low when compared to the labor force participation rate of men so that it becomes a natural thing when that much involved in women. community development programs are 2. The level of education of members KUBE Balong Gede village in Bandung City. Table 6 Education levels of KUBE No Tingkat Pendididkan Jumlah Persentase 1 Tidak Pernah Sekolah
0 % 2 Sekolah Dasar (SD) / Sederajat
0 % 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sederajat
0 % 4 Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sederajat 13 86.7 % 5 Diploma (D.III) / Sederajat 2 13.3% 6 Sarjana (S1) / Sederajat
0% Total 15 100 % Source: Research Findings, 2016 310
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Based on the above data Characteristics education levels of Business Group (KUBE) Creative Women Sundanese village of Balong Geda District of Regol Bandung municipality by education level is dominated by education level of high school or equivalent as many as 13 people or about 86.7%, the remaining 2 had levels level 2, or approximately 13.3%. Based on the above data that the dominant participant Business Group (KUBE) creation educated women pasundan High School. 3. Member Age KUBE Village Balong Gede Bandung City Table 7 Minimum level member of KUBE No Usia Jumlah Persentase 1 20 s.d 29 Tahun 5 33.3% 2 30 s.d 39 Tahun 8 53.3% 3 40 s.d 49 Tahun 2 13,4% 4 50 s.d 60 Tahun
0% Total 15 100 % Source: Research Findings, 2016 Based on the above data characteristic of members of the Joint Business Group (KUBE) Creative Women Sundanese village of Balong Geda District of Regol Bandung municipality by age level is dominated by the women who remained in the productive age with the details as follows ages 20 to 29 years of 5 people or about 33.3 %, while the rate of 30 to 39 years of age amounted to 8 people, or about 53.3%. While the level of the age of 40 s.d 49 years amounted to 2, or approximately 13.4%. V. Conclusion Based on the data that has been described above, it can be seen clearly that the empowerment program carried out in the community is a program that is already very fit .This is because in this program are invited community is actively involved in the running and success of this program, so with this program, people find it especially in terms of improved economy. Other impacts to their community development programs through a joint venture group is also one of them is to reduce the number of unemployed and can also increase the amount of family income. With the business group (KUBE) and named Business Woman creation Pasundan Balong Gede village is then indirectly the government has succeeded in empowering citizens, especially in this case the women. As discussed in the previous chapter that according to BPS data Bandung in the period 2012-2014 the data type of work and the Main scattered Employment in agriculture, industry, trade, services and other economic activities are still dominated by male workers this proves that the main effort many jobs are occupied by male workers compared with workers Woman. But with the efforts of the Community Empowerment through Enterprise Group (KUBE) that exist in the Women's Business Group Creative Pasundan Bandung 311
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Balonggede village whose members are women, indirectly Government can also reduce unemployment, especially for those who are the women. It is a proof that the government in this case the municipal government of Bandung been successful enough to involve society is through community empowerment program in improving the economic condition of the people especially managed to change the mindset of the women members of the Joint Business Group Creative Women Sundanese village Balonggede to be more productive and can generate additional income for their families so that the participation of members of the Joint Business Group Creative Women Balonggede Sundanese village is expected to be transmitted to the other mothers. Bibliography Anwar W. dan Haryadi. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan : Kementerian Koordinator Bidang Kemiskinan. TKP3 KPK. Jakarta Kesejahteraan Rakyat. 2004 Cornelis dan Miar, Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta : bpfe, 2005 Kartasasmita. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo. 1996 Kartiwa, Asep dan Nugraha. Mengelola Kewenangan Pemerintahan. Bandung:Lepsindo, 2012 Maipita, Indra. Mengukur Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan. Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2014 Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2013 Pranaka dan Prijono, Onny S. Pemberdayaan, Konsep, kebijakan dan Implementasi. Jakarta : Center for strategic and international studies, 1996 Setiana, L. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. B o g o r : Penerbit Ghalia Indonesia. 2005 Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapai dengan Metode R&D. Bandung : Alfabeta. 2011 Sumodiningrat, G. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1999 Hendrik, Yasin. Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube). Jurnal Administrasi Publik Volume 5 No 1 Tahun 2015. diakses tanggal 11 Agustus 2016 diakses tanggal 11 Agustus 2016 diakses tanggal 11 Agustus 2016 diakses tanggal 11 Agustus 2016 diakses tanggal 13 September 2016 diakses tanggal 13 September 2016 312
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" diakses tanggal 21 September 2016 diakses tanggal 21 September 2016 diakses 28 September 2016 313
314 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN DOCTOR PATIENT IN THERAPEUTICTRANSACTION IN RSUD PROF.DR.MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H Faculty of Social and Political Sciences, Tidar University indiraswastigb@yahoo.co.id 081327424008 Abstract The relationship between doctor and patient in the healing and treatment activities known as Therapeutic Transactions. Transaction activity in thetherapeutic or includes promotive, preventive, curative, andrehabilitative services health care performed by physicians as health providers care that is based on the principle of giving relief to patients as health receiver who need help. Therapeutic agreement is an agreement whereby one party (the patient) wants of their rivals (the doctor), conducted health services for which he is willing to pay the wages. Parties to the agreement: the doctor and the patient; Essensialia agreement: health improvement measures (promotion), disease prevention (preventive), the healing of disease (curative), convalescence (rehabilitative); Causa agreements contained in the Informed Consent: physicians providing health care measures and patient wants to pay wages. Engagement physicians classified as "Engagement Effort" or "Business Engagement" or "Engagement Initiative" which is based on the obligation meticulous and try to "tension" is known as "Inspanningverbintenis". One of the therapeutic transaction in hospitals Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto is healing and treatment activities Mr.SR through orthopedic surgery performed by physiciansIS, SpOT.The stages of an agreement between physicians IS, SpOT with Mr. SR includes Pre-Contractual actions triage, anamnase, and therapy to cope with emergencies Mr. SR conducted by the attending physician; Contractual ie at the time of signing the informed consent by Mr. SR orthopedic surgery followed by physiciansIS, SpOT and Post Contractual namely the provision of education by physiciansIS,SpOT and compliance with the rules of medicalby Mr. SR. Keywords: Relations Law, Doctor, Patient, Therapeutic Transactions 315
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Foreword There is two health medium types in world cure, which is alternative health medium and medical health medium. Alternative health medium handled by soothsayer or medicine man whereas medical cure medium handled by doctor (generically or specialist). Healing or cure activity by doctor gets to be done at praktik's place own (praktik is independent) or at hospital, clinic or house gets to copy. Relationship among doctor and patient in healing and cure activity knew by terapeutik's transactions terminology. One of transactions terapeutik is hit health healing and Gentleman patient cure SR, via action hads out orthopedics by specialist doctor, SpOT (my interrupts orthopedist doctor) at RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto. One highlight that needs to be interposed deep that transactions is available tripartite the interesting which is: RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto, IS's doctor, SpOT and Sir SR. In jurisdictional domain, one that intended with transactions is indentured, and an agreement is legal action two parties,1 so constitutes law relationship two parties. Other party is third party that have no concern paut with indentured intended.2 Emerging question thus is: who sides medical service giver (healing and cure) in terapeutik's agreement orthopedics to Sir SR?, what is IS's Doctor, SpOT or RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto? Observational Method 1) Observational type : Normatif's judicial formality. 3 2) Approximate methods : Legislation. 3) Observational specification : Research to jurisdictional principalities and observational for sistematika to sentence. 4 4) Observational location : This research is done at RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto (RSMS). 5) Jurisdictional source materials 5) Jurisdictional source materials material as primary law and secondary. 6) Data Collecting method : Bibliographical method and documentary method. 7) Data Representation method 7) Data Representation method 8) Analisis's method Data : normatifkualitatif's method. 1 J. Satrio, HukumPerjanjian (perjanjianPadaUmumnya), PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993, Hlm. 9. 2 Subekti, HukumPerjanjian, PT. Intermasa, 1983. Hlm. 29. 3 Ronny Hanitiyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 9 4 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 70. 316
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Observational Result 1. Health Care Performing at RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto 1.1 Mr. SR's handleat RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto 1.1. 1 Service at Emergencies Dangerous Installation (IGD) On the fifteenth nine year month of May two thousand eleven, under way Mr. SR as homewards as job homewarding to experience traffic accident. After experience that accident, Mr. SR took in by helper goes to IGD RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjo. At IGD, Mr. SR is accepted and is done triage by IGD'S guard doctor, Mr. SR declares for that perceive pain on sectioned its right thigh, therefore Mr. SR by IGD'S nurse at among goes to observation room dissect. Up to Mr. SR trips check, helper lists Mr. SR goes to IGD'S registration counter and gets medical recording book. Mr. SR is persertaSocial Health Insurance, therefore helper not necessarily pay ticket. At observation room dissects IGD, Mr. SR is done anamnase and check by IGD'S guard doctor, Mr SR in a state aware full just just exists Tn's right foot. SR experiences to take ill and can't be lifted. Then, doctor looks after IGD does therapy application get collaboration with nurse, Mr. SR was given by doctor anti ache, done by assembly spalk or board that bounded up by swathe cloth on SR's right thigh. SR, and done by supporter check as Rontagen take photograph right thigh and probing laboratory. Result reads to take photograph is Mr. SR experiences complete fracture on sectioned right thigh. Doctor looks after mengkonsulkanMr. SR goes to orthopedic specialist doctor( Ortophaedi) which is doctor IS, SpOT and IS's doctor instruction, SpOT., therapy (cure) Mr. SR is nursed and operation program at Installation Dissects sentral (IBS). 1.1.2 Service at Lodges Nursed Installation (IRNA) Mr. SR is nursed at care room dissects RSMS, in SR's care term. SR, Ortophaedi's specialist doctor in this case dr. IS, SpOT and Anaesthesia specialist doctor does visite before done by operation action. On day after that day date ten year month of May two thousand eleven, Mr. SR does medik's action discussion that will be done to complete fracture that be experienced because traffic accident with IS's doctor, SpOT interrupts me orthopedic specialist doctor at RSMS, content of that discussion is about pesiapanhads out and SR's healing process. SR, then Mr. SR is given informed consent to been filled and ditandatangani as sign as medik's action assent that will be done to her without available compulsion and pressure of doctor and also hospital party. In fills and menandatanganiinformed consent that, Mr. SR does, be not been deputed by family, since it in a state aware full. 1.1.3 Service at Installation Dissects sentral (IBS) After happens assent, operate for is done at IBS RSMS date of eleven year month of May two thousand eleven by dr. IS, SpOT with assembly and screw's plate on Tn's right thigh. SR. 1.1.4 Service at Lodges Nursed Installation (IRNA) After Mr. SR realizes, Mr. SR returns to trip pasca's care hads out at IRNA up to five days. Up to Mr. SR is nursed, everyday is done visitewith mobilization 317
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" application (walk training) by Penanggungjawab's Doctor Patient (DPJP) in this case doctor IS, SpOT who do operation action. Date of fourteen year month of May two thousand eleven, wound situation hads out and Tn's generality. Good SR, so Mr. SR is let goes home, with previously been given education or learning about care and way drink doctor by IS's doctor, SpOT and nurse, then Mr. SR was given By RM 13 one contains about medical note extracts up to Mr. SR is nursed and therapy control. 1.1.5 Control at Roads Nursed Installation (IRJA) for Recovery Process Mr SR was necessitated to control routine goes to dr. IS, SpOT at poliklinik Nurses RSMS'S Road up to five months pascaoperate for to know condition of its operation result. Six months accident afters, Mr. SR was beginning gets activity again without utilize tool (cane), and Mr. SR not necessarily do control but available complaint. 1.1 Payment to RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto By Mr. SR Cost that issued by Mr SR to had out right thighbone dialing its that is done at RSMS, freely or not been put on cost because Mr. SR utilizes ASKES (Health insurance), but there is cost which is put on to Mr. SR for penyambung's tool bone(and screw's plate ) as big as a million six hundred thousand rupiah, and a million five hundred thousand rupiahs for doctor cost (five recipe time up to five months). 2. Doctors Subjective pattern IS, SpOT with RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Data source that is gotten from Organisational Part Sub and kepegawaian RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto, dr. IS, SpOT., lifted and beginning works as RSMS'S employee on the fifteenth 5 year month of May a thousand nine hundred ninety five, with NIP: 19620320 198803 1 006. dr. IS's rank and faction, SpOT., now is Young Main Builder IV. / c and thus far dr. IS, SpOT., still at RSUD Prof. Dr. working MargonoSoekarjoPurwokerto. as doctor of Orthopedic Specialist Thing upon declares for that dr. IS, SpOT as employee(employee) RSMS and is tied-up on regulation that exists in RSMS( Hospital by Law). RSMS'S position is that of side that has to give achievement which is the best one service, while IS's doctor, SpOT just functioning as employee (part of RSMS) commisioned performs to do bit RSMS with telling other, RSMS'S position is that of principal and IS's doctor, SPOT as agent . In its position as employee(employee) therefore doctor IS, SpOT as executor of RSMS'S liabilities, whereabouts RSMS as side as accounts for in the event negligence which because of doctor IS, SpOT. Study 1. Common Study a. Terapeutik'sAspect (Health care) Terapeutik is translation of therapeutic (come from word therapy or cure) matter "cure area"5 deciphered deep mean " medical service " or " health care ". terapeutik's activity or health care activity that ranges activity: healths increasing efforts( promotif), diseased prevention( preventif), diseased healing( 5 Jusuf Hanafiah, Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 2008, Hlm. 43. 318
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" kuratif), and convalescence( rehabilitatif),6 done by doctor as by giving health care( health provider ) one that is gone upon on favor application principle, to health care receiver( health receiver ) one that needs favor. terapeutik's service or health care gets to be done by doctor one proceedings of independent (alone praktik) or doctor that employs at health care giver bodies, as hospital, house gets to copy or clinic. Thus, one that intended with health care giver( health provider ) are all health energy that covers: medical energy which is doctor and palayanan's giver body straightforward the interesting healths deep care service applications and cure (cure and care) . Warm up intended health cares are hospitals, house gets to copy, clinics and bodies or other groups that give that service.7 There is even that intended with health care receiver(health receiver ) are one any one that comes to doctor or hospital to trip medik's action procedure one particular, called by patient. Hereafter patient is differentiated in two categories which is pain and patient patient not take ill. Sick patient is patient that comes to doctor or hospital to get particular health care; and nots patient take ill which is patient which come to doctor or hospital strictly for going health check (to keuring, general check up), as blood donor or as family planning participant. Base that description gets to be declared for that, available four element who shall there is in a terapeutik's activity or health care application which is: 1) doctor or hospital as giving as medik's service( health provider) professional that its service is gone upon on favor application principle; 2) patient as receiver of medik's service( health receiver ) one that needs favor; 3) medik professional's healing or effort effort that gets to feature favor application; 4) its aim is preserve and health step-up that gets to orient familiarity, ranging increasing activity( promotif), diseased prevention( preventif), healths diseased healing( kuratif), and convalescence (rehabilitatif). Leave of element fourth that, hereafter will work through law aspect of health care application activity, in following description. b. Jurisdictional Aspect At kedokteran's area, to the effect health care (terapeutik) consisting of four health care type which is: health step-up( promotif), diseased prevention( preventif), diseased healing( kuratif), and convalescence (rehabilitatif). On a basic marks sense four health care intent types as referred to, therefore comprehensive gets to be concluded by indentured law construction terapeutik in formulation as follows: "Agreement terapeutik is indentured by which the one party (patient) will from its adversary (doctor), done one or many health cares for increasing health( promotif), diseased prevention( preventif), diseased healing( kuratif), and convalescence (rehabilitatif), to which it has the honour to pay pay." Of savvy formula that figure indentured law construction terapeutik that such, need to be interposed many contained subject savvies of that formula namely: Parties in Indentured Doctor as giving as medik's service( health provider) professional that its service is gone upon on favor application principle and patient as receiver of medik's service( health receiver ) one that needs favor. 6 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 134-139 danHlm. 145. 7 9 Maret 2013 319
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Element EssensialiaAgreement J. Satrio declares for that, in an agreement always contain absolute element that make that agreement comes into being, element the so called essesialia.8 Thus in indentured terapeutik, element essessialianya is: 1 ) health cares (covering healths increasing action (promotif) , diseased prevention (preventif) , diseased healing (kuratif) and convalescence (rehabilitatif) ; and 2) pay. Causa
J. Satrio declares for that, an agreement is constitute legal action two party that evoke law effect that wanted by the parties. In indentured jurisdictional domain, to the effect the parties or what does be wended by the parties with close indentured so-called with: Causa.9 Base such causa savvy, therefore gets to be declared for that deep indentured terapeutikcausanya is: health care with intent healing takes ill or health step-up, meanwhile the other party (patient) will to pay pay. Informed Consent are " Given Thing " SoerjonoSoekanto declares for, to mark sense agreement terapeutik shall be gone upon informed consent , which is information which given by doctor about action medik who will be done as procedure of care and its risk.10 So substansiinformed consent are about action medik one particular that will do doctor to patient. EndangkusumaAstuti words that content informed consent are " given Thing " or terapeutik's agreement object, 11one that matter a " given achievements " one constitute one of requisite (third as it were so-called in Section 1320 KUH Civils) to mark sense terapeutik's agreement. Thes Parties Subject Liabilities Indentured Jurisdictional system teaches that jurisdictional construction an agreement constitutes a savvy formula that point out the parties subject achievement in indentured intended. Thus bases law construction already be interposed as it were that, presumably gets to be declared for by the parties subject liabilities which is: Doctor liabilities give medical service (cover one or many health cares for increasing health( promotif), diseased prevention( preventif), diseased healing( kuratif), and convalescence (rehabilitatif) Patient Liabilities give recompense on ministering one is accepted. Hereafter hit patient doctor the right and obligation outside liabilities and right for in indentured subject engagement managed in Law No. 29 Years 2004 about PraktikKedokteran, in Section 50, 51, 52 and 54. 8 J. Satrio, Op. Cit., Hlm. 314. 9 Ibid. Hlm.57. 10 SoerjonoSoekanto, PengantarHukumKesehatan, RemajaKarya CV, Bandung, 1987, Hlm.121-122. 11 EndangKusumaAstuti, di RumahSakit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 121. 320
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Study About AgreementTerapeutik In Orthopedic Medical Action By IS's doctor, SpOT to Sir SR at RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto. a. Health Care ApplicationParty at RSMS About relationship among doctor that praktik at RSMS, can interpose datas as follows: - Observational yielding data No. 2 about Doctor Relationship Patterns with RSMS can be described that work relation pattern among Doctor with RSMS is doctor as employee (employee). Observational yielding data No. 2 one are gotten from Organisational Part Subs and kepegawaian RSMS can be described that: dr. IS, SpOT., lifted and beginning works as RSMS'S employee on the fifteenth 5 year month of May a thousand nine hundred ninety five, with NIP: 19620320 198803 1 006. dr. IS's rank and faction, SpOT., now is Young Main Builder IV. / c and thus far dr. IS, SpOT., still working as doctor of Orthopedic Specialist at RSMS Base that data get that all been declared for praktik's doctors at RSMS is fire an employee or clerk, and one of it is dr. IS, SpOT. If observational yielding data that was linked by statement Maarten Ritveldtone that on in essentials bear out that deep indentured terapeutikpraktik's doctor just as employ of hospital, therefore party it is Hospitals as side as health care givers( health provider ) and patient as side as health care receiver( health receiver ), therefore gets to be concluded that deep each medical ministering application scene one was become BY RSMS, one that as party in indentured terapeutik is not praktik's doctor, but RSMS. Of observational result data No. 1.1.1; 1.1. 2; 1.1. 3 and 1.1.4 get to be described by chronological alae in phases as follows: 1. Date of 9-5-2011 Mr SR was taken in to go to IGD Effect experience traffic accident, Sir SR took in by helper goes to IGD, accepted and is done triage by guard doctor. Mr. SR says to take ill its right thigh, by nurse at among goes to observation room dissect. Upon Mr. SR is checked, helper lists Mr. SR goes to IGD'S registration counter and gets medical recording book. Ticket nonpayment helper because Mr. SR perserta is Social Health Insurance. 2. Anamnase At observation room dissects IGD, Mr. SR is done anamnase and check by IGD'S guard doctor, its result is right foot takes ill and can't be lifted. 3. Therapy (cure) Doctor looks after IGD does therapy, giving doctor anti ache, assembly spalk, supporter check as X ray take photograph right thigh and probing laboratory. Result reads SR's photograph. SR experiences complete fracture on sectioned right thigh. Doctor looks after mengkonsulkanMr. SR goes to orthopedic specialist doctor( Ortophaedi) which is doctor IS, SpOT and IS's doctor instruction, SpOT., therapy (cure) Mr. SR is nursed and operate for. 4. Care at Lodges Nursed Installation (IRNA) Waiting operation is done, Mr SR is nursed at care room dissects RSMS, in SR's care term. Mr. SROrtophaedi's specialist doctor in this case dr. IS, SpOT and Anaesthesia specialist doctor does visite before done by operation action. 5. Informed consent On 10-5-2011, dr. IS, SpOT gives medik's action explanation that will be done SR be to complete fracture that experienced, then Mr. 321
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" menandatanganiinformed consent as sign as medik's action assent that will be done. 6. Operate for Date of 11 5 2011 operation are done at Installation Dissects sentral (IBS) by dr. IS, SpOT with assembly and screw's plate onSR's thigh.. 7. Care After is aware, Mr. SR returns to trip pasca's care hads out at IRNA up to five days. Up to Mr. SR is nursed, everyday is done visitewith mobilization application (walk training) by IS's doctor, SpOT (DPJP who do operation action). 8. Care education and way drinks doctor Date of 14 5 2011 operation wound situations and SR's generalities. Good SR, so Mr. SR is let goes home, with previously been given education or learning about care and way drink doctor by IS's doctor, SpOT and nurse. Mr. SR was given By RM 13 one contains about medical note extracts up to Mr. SR is nursed and therapy control. 9. Cure Mr. SR was necessitated to control routine goes to dr. IS, SpOT at poliklinik Nurses RSMS'S Road up to five months pascaoperate for to know condition of its operation result. Six months accident afters, Mr. SR was beginning gets activity again without utilize tool (cane), and Mr. SR not necessarily do control but available complaint. Shell 1. Jurisdictional Construction: Agreement terapeutik is indentured by which the one party (patient) will from its adversary (doctor), done by health care for which it has the honour to pay pay. Parties: doctor, medik's ministering giver( health provider) and patient, medik's ministering receiver( health receiver ); Essensialia : healths increasing action( promotif), diseased healing( kuratif), convalescence (rehabilitatif) ; Causa : Informed Consent, health care action with intent healing takes ill or health step-up effort, meanwhile the other party (patient) will to pay pay. Doctor Engagement grouped as "Effort Engagement " ( Effort engagement / Conspectus engagement) one that is gone upon for liabilities tries carefully and heaving full " stress " known by "InspanningVerbintenis. " diseased prevention (preventif), 2. In terapeutik's agreement orthopedics, giver services health be RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto, since IS's doctor, SpOT cohabits as employee of hospital, so it doesn't have law relationship with SR's Gentleman patient in do orthopedic operation action. Terapeutik's indentured phases: Pre Contractual,action triage, anamnaseand therapy settles kegawatdaruratanMr SR by guard doctor at IGD; Contractual , while is signing Informed Consent by Mr. SR, and drawned out by right thighbone dialing operation by dr. IS, SpOT and Post Contractual , which is education application by dr. IS, SpOT to Mr. SR hits to make the point drinks doctor, walk and care pasca operate for and Mr. SR was necessitated to control routine goes to dr. IS, SpOT at poliklinik Nurses RSUD Prof's Road. Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto up to five months pasca operate for. 322
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" LITERATURE Books: Astuti, Endang Kusuma. 2009. Transaksi Terrapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hanafiah, Jusuf. Amir, Amri. 2008. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC. Komalawati, Veronica. 2002. Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Satrio, J. 1993. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Subekti. 1983. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa. Soekanto, Soerjono. 1987. PengantarHukumKesehatan. Bandung: RemajaKarya CV. Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. 2011, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Soemitro, Ronny Hanitiyo. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia. Legislations : Kedokteran's Ethical code. Subekti. Tjitrosudibio. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. PradnyaParamita. Law Of Republic Indonesia Number 36 Years 2009 about Kesehatan. Law Of Republic Indonesia Number 29 Years 2004 about PraktikKedokteran. Law Of Republic Indonesia Number 44 Years 2009 about RumahSakit. 323
324 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Publik1 (Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara) Oleh: Simson Ginting Mahasiswa S3 Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian, tanaman pangan, tenaga listrik, dan sumber daya alam lainnya. Berbagai masalah seperti penggundulan hutan, khususnya pada dataran tingi Karo (Tahura Bukit Barisan) dapat menyebabkan derasnya aliran air pada permukaan tanah, dimana kondisi ini akan menyebabkan hanyutnya tanah dan akan memenuhi saluran air seperti sungai dan selokan serta waduk, akibatnya lahan pertanian sepenjang saluran air tersebut mulai dari Taman Hutan Raya dan Sibolangit sampai ke Kota Medan akan menjadi rusak, sehingga menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Dengan rusaknya hutan lindung Tahura Bukit Barisan dan Sibolangit maka fungsi hutan lindung seperti: Fungsi ekonomis, fungsi habitat, fungsi keanekaragaan hayati, fungsi klimatologis, fungsi alat produksi oksigen dan penyerap karbon, fungsi tata air (hydroorologis), fungsi habitat sosial, fungsi farmakologik atau sumbr bahan pengobatan, dan fungsi penelitaian ilmiah pada hutan lindung tersbut juga akan ikut rusak. Hal ini juga selain dapat menambah kemiskinan petani akibat produktivitas pertanian menurun, dapat juga menyebabkan bencana banjir yang besar seperti yang terjadi di Kota Medan Sumatera Utara. Akibat dari banjir tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan di bidang pemerintahan, terjadinya penurunan tingkat perekonomian masyarakat, penurunan kesehatan dan juga terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat berdampak kepada eksistensi masyarakat dan wilayah yang ada di Sumatera Utara. 1 Dibuat sebagai bahan Borobudur Conference On Public Administration 24-25 November 2016. 325
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Luas Daratan Provinsi Sumatera Utara : 7.162.763,56 ha., dimana Luas Kawasan Hutan : 3.742.120 ha., Persentase Kawasan Hutan terhadap Daratan adalah: 52,24% . Pada kenyataannya seluas ± 3.122.810,74 Ha (43,60 %) kawasan hutan yang akan dipertahankan tidak seluruhnya berhutan dan bebas dari masalah (clear and clean), misalnya pada Kabupaten Karo yang Luas Kawasan Hutan: 128.820,51 ha dimana pada lokasi Kecamatan Merek berdasarkan Peta Penunjukan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan hutan Lindung (HL) telah dibangun objek wisata oleh PT. Merek Indah Lestari yang berpedoman pada RTRW Kabupaten Karo (bukan kawasan hutan). (Sumber: Paparan Usulan Revisi Kawasan Hutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Januari 2010) Kerusakan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya hutan, bukan hanya mendatangkan kemunduran kegiatan ekonomi, namun dan bahkan telah menghilangkan kehidupan suatu komunitas masyarakat, suku dan bangsa tertentu. Diamond menelaah kegagalan dan keberhasilan kehidupan suku, bangsa, perusahaan, dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam di beberapa negara. Salah satu pelajaran yang dapat ditarik dari telaah Diamond tersebut adalah pentingnya mengubah arah kebijakan secara mendasar dari bangsa-bangsa di dunia untuk menghindari masalah-masalah besar yang dihadapi, khususnya akibat kerusakan sumberdaya alam. 2 Perubahan orientasi kebijakan dapat dilakukan hanya apabila suatu fenomena tertentu yang dihadapi oleh suatu negara dapat difahami dari berbagai sudut pandang secara komprehensif. Disamping itu, perubahan nilai-nilai (values) yang digunakan juga mempunyai peran penting. Setelah tahun 2001, pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah sesuai dengan UU No 22/1999 yang mengatur pemerintahan daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Karo. Lemahnya formulasi kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah daerah, paling tidak disebabkan oleh tiga faktor yaitu : a) Lemahnya kapasitas dan kapabilitas lembaga kehutanan daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Karo, dimana kondisi sumberdaya birokrasi lembaga kehutanan daerah tidak memungkinkan untuk merumuskan kebijakan yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan pengelolaaan hutan alam produksi yang bersumber dari aspek termasuk ketidakpastian usaha, hak penguasaan dan pemilikan hutan, serta masalah- masalah kebijakan yang berimplikasi pada tingginya biaya transaksi. institusi b) Lemahnya koordinasi dan perbedaan kepentingan antar tingkatan pemerintahan (kabupaten/propinsi/pusat). Dalam konteks penyelenggaraan pengelolaan hutan alam produksi setelah pemberlakuan otonomi daerah, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan propinsi - disamping tentunya dengan pemerintah pusat - sangat penting, namun koordinasi ini tidak berjalan. Meskipun Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara senantiasa melakukan kontrol dan proses-proses koordinasi penyelenggaraan pengelolaan hutan alam produksi dengan menggunakan instrumen hukum, namun akibat kekakuan tugas pokok dan fungsi lembaga kehutanan kabupaten, koordinasi dengan pemerintah propinsi tidak dilakukan. c) Kepentingan individu elit lokal dan strategi pencapaiannya. Kepentingan individu elit lokal meliputi kepentingan ekonomi, kepentingan untuk 2 Diamond, J. 2005. COLLAPSE: How Societies Choose to Fail or Survive. London: Penguin Books, hal.: 326
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pengembangan karir, dan kepentingan untuk sponsor politik (political sponsorship). 1.2. Rumusan Masalah. Berdasarkan temuan-temuan di atas, kemampuan kelembagaan perlu diupayakan untuk menunjang pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Selain itu ada alasan lain mengapa kelembagaan sangat penting, yaitu luasnya kawasan hutan negara yang mempunyai ciri mudah terjadinya akses yang terbuka bagi semua pihak. Penguatan kelembagaan diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan meningatkan kapabilitas organisasi publik yang dalam hal ini adalah dinas kehutanan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam hal mengelola dan melestarikan hutan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Karo propinsi Sumatera Utara. Untuk dapat membahas persoalan peningkatan kapabilitas organisasi publik tersebut, maka dirasa perlu menjawab rumusan masalah berikut: "Apakah peningkatan kapabilitas organisasi publik (dinas kehutanan) di Kabupaten Karo dapat melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan dalam UURI No. 18 Tahun 2013 dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan guna menjaga dan mepertahankan kebaeradaan hutan di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara?" 1.3. Tujuan dan kegunaan penulisan Studi ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang masalah kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan serta perubahan orientasi kebijakan yang semestinya dapat dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dihasilkan model kapabilitas organisasi yang dapat meningkatkan kinerja pada dinas kehutanan di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan di kabupaten Karo propinsi Suamtera Utara. Dengan menemukan model kapabilitas organisasi yang spesifik tersebut diharapkan diperoleh suatu saran yang kontekstual bagi dinas kehutanan khususnya di kabupaten Karo propinsi Sumatera Utara, masyarakat dan Swasta dalam upaya menjaga dan meningkatkan keberadaan hutan di Indonesia. II. Tinjauan Pustaka 2.1. Kajian Pustaka 2.1.1. Pemahaman Kapabilitas Organisasi Kapabilitas organisasi adalah daya respon atau gabungan komponen yang sangat berkaitan erat dengan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dan atau beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah. Jadi konsep kapabilitas organisasi menunjukkan adanya kelenturan dan dinamis (flexibility and dinamic) dalam kemampuan organisasi. Oleh karena itu kapabilitas organisasi dapat berbeda satu dengan yang lain ,atau antara perusahaan pada industri yang berbeda. Pengertian dasar mengenai teori kapabilitas organisasi telah banyak dikemukakan, namun pada penelitian ini akan digunakan definisi kapabilitas organisasi yang mengacu pada kemampuan keseluruhan dari suatu organisasi yang jika dimanfaatkan secara optimal dan tepat maka dapat diyakini menjadi suatu keunggulan komparatif bagi organisasi tersebut dalam mencapai sasarannya. Kapabilitas merepresentasikan apa yang diketahui tentang organisasi, apa yang baik untuk dikerjakan dan bagaimana pola kegiatan itu bermanfaat. 327
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Kapabilitas menggambarkan berbagai aspek organisasi yang tidak berwujud sebagai fokus perhatian stakeholder, merek organisasi yang menjadikan orang tertarik, dan budaya yang mengarahkan perilaku aktornya. Kapabilitas merupakan identitas organisasi, menunjukkan pola penanganan sumber daya manusia, dan faktor utama yang menentukan penerapan strategi organisasi (Hesselbein dan Goldsmith, 2009: 14; Weinstein dan Azoulay, 1999: 19; Johnson dan Scholes, 2002: 540; French et al, 2000: 3; Garratt, 2000: x). Menurut Weinstein dan Azoulay (1999: 3, 6, 19), struktur organisasi dan sistem hubungan kerjasama yang terbangun merupakan komponen utama dan "prasyarat" bagi kompetensi organisasi. Menurut keduanya, kapabilitas organisasi dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi untuk melakukan atau mempelajari hal tertentu. Kapabilitas organisasi merujuk pada efisiensi prosedur pemecahan masalah yang diterapkan dalam bidang tertentu; kemampuan menerapkan pengetahuan dan menguasai teknologi yaitu berupa metode produksi dan manajemen, intelijensi organisasi, dan permintaan pelanggan. tersebut, dapat dipahami bahwa kapabilitas organisasi merupakan terminologi yang mencirikan eksistensi dan kemampuan organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Kapabilitas organisasi merupakan indikasi bahwa di dalam organisasi terdapat kompetensi inti yang layak dikembangkan sebagai sumber kekuatan (power) dan keunggulan daya saing berkelanjutan. Kapabilitas organisasi juga membuktikan kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal, serta melakukan perubahan struktural organisasi itu sendiri Berdasarkan pandangan pakar Pemahaman para pakar dan praktisi mengenai kapabilitas organisasi sangat beragam dilihat dari dimensi, elemen, istilah yang digunakan, ruang lingkup, dan tujuannya. Dilihat dari dimensinya, Leonard-Barton membagi empat dimensi kapabilitas organisasi, yakni: 1) pengetahuan dan keahlian pekerja, 2) sistem keteknikan fisikal, 3) sistem manajerial, dan 4) nilai dan norma (Weistein dan Azoulay, 1999: 6). Dilihat dari sifat elemennya, kapabilitas organisasi menurut Coombs dan Hull (Akib, 2011) terkait dengan tiga aspek yakni: 1) teknologi sebagai perangkat keras beserta dukungan material dan teknik, 2) basis pengetahuan, 3) dan akumulasi kebiasaan yang dipraktikkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan. Sementara itu, dilihat dari istilah yang digunakan, kapabilitas organisasi sering dipertukarkan dengan kompetensi, sehingga muncul istilah kompetensi inti (Prahalad dan Hamel, 1990) atau kapabilitas inti (Leonard-Barton, 1998). Dilihat dari ruang lingkupnya, kapabilitas organisasi menurut Garratt (2000: 106) meliputi dua belas komponen yang terkait satu sama lain, yakni: 1) kejelasan tanggung jawab personal, 2) kejelasan organisasi, 3) ganjaran finansial, 4) ganjaran personal, 5) indikator kinerja personal, 6) indikator kinerja kelompok, 7) perspektif mutu pekerjaan, 8) orientasi pesaing dan stakeholders, 9) daya adaptasi organisasi, 10) orientasi pelanggan, 11) orientasi kepemimpinan, dan 12) iklim pembelajaran. Dilihat dari tujuannya, kapabilitas organisasi diarahkan kepada perspektif strategi masa depan. Hal ini sesuai dengan pandangan Siagian (1997) bahwa pengembangan kapabilitas organisasi diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas; ketangguhan mempertahankan kelangsungan hidup dalam kondisi ketidakpastian; kemampuan menampilkan dan memelihara 328
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" keunggulan kompetitif; ketangguhan menghadapi tuntutan lingkungan yang berubah secara cepat; ketangguhan menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang timbul; dan keberanian mengubah kultur organisasi jika ternyata kultur tersebut menjadi penghalang terlaksananya perubahan yang diharapkan. Di balik keberagaman pemahaman tentang kapabilitas organisasi itu, sebagian pakar sependapat bahwa kapabilitas organisasi berbasis pengetahuan perlu dikembangkan secara berkelanjutan karena merupakan salah satu dimensi pengukuran kinerja organisasi pada umumnya (Groves dalam Leemans, 1976: 99; Dror dalam Leemans, 1976: 127; Weistein dan Azoulay, 1999: 6; Garratt, 2000: 119; Rainey, 2003: 9, 19; Rindova dan Taylor, 2003: 2). Penelitian terdahulu telah banyak mempelajari dan menyimpulkan hubungan antara kepemimpinan dan budaya organisasi dengan kinerja organisasi. Akan tetapi masih terbatas penelitian yang kontekstual dengan lingkungan yang berubah. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian lanjut untuk mengetahui model kapabilitas organisasi yang dapat menerangkan hubungan antara pemimpin dan budaya dalam membangun kapabilitas organisasi tersebut. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kinerja organisasi (dinas kehutanan) dipengaruhi oleh perilaku politik dalam organisasi , dan adanya perbedaan intensitas perilaku politik antara organisasi dengan status kepemimpinan yang berbeda. Oleh karena itu maka peneliti menambahkan aspek perilaku politik organisasi yang diduga mempunyai hubungan dengan kinerja organisasi. 2.2. Kerangka Pemikiran Mengacu pada latar belakang masalah dan pemahaman kapabilitas organisasi tersebut di atas, maka kerangka pemikiran yang menuntun arah dan tujuan pengembangan kapabilitas organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan di Kabupaten Karo maka penulis mencoba menggunakan model kapabilitas organisasi menurut Garratt (2000: 106) yang meliputi dua belas komponen yang terkait satu sama lain, yakni: 1) kejelasan tanggung jawab personal, 2) kejelasan organisasi, 3) ganjaran finansial, 4) ganjaran personal, 5) indikator kinerja personal, 6) indikator kinerja kelompok, 7) perspektif mutu pekerjaan, 8) orientasi pesaing dan stakeholders, 9) daya adaptasi organisasi, 10) orientasi pelanggan, 11) orientasi kepemimpinan, dan 12) iklim pembelajaran. Untuk menggambarkan kerangka pemikiran dalam penulisan ini secara ringkas yang menunjukkan bahwa dengan peningkatan kapabilitas organisasi publik yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugasnya guna mencegah dan memberantas perusakan hutan di Kabupaten Karo sesuai dengan yang diamanatkan UU RI no. 18 tahun 2013 dapat mencapai tujuan secara efektif guna menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan di Kabupaten Karo khususnya di gambarkan pada gambar model kapabilitas organisasi berikut ini: 329
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Gambar 1. Model Kapabilitas Organisasi FOKUS INTERNAL FOKUS EKSTERNAL Tanggung jawab personal Perspektif Mutu peker- FOKUS TUGAS (sesuai dengan UU RI No. 18 Tahun 2013) yang jelas jaan Organisasi yang jelas Ganjaran Finansial Orientasi Pesaing Orientasi Kepemimpinan & Iklim Pembelajaran FOKUS PROSES EMOSIONAL Ganjaran Personal Indikator Kinerja Personal Indikator Kinerja Kelompok
Daya Adaptasi Organisasi Orientasi Pelanggan Sumber: Garratt, 2000: 106. Adapun ke dua belas komponen tersebut dibagi menjadi empat kelompok fokus,yaitu: 1. Fokus internal dan fokus tugas dengan indikator: tanggung jawab personal yang jelas, organisasi yang jelas, dan ganjaran finansial. Ketiga komponen kapabilitas organisasi ini bersifat "hard" dan menjadi tanggung jawab formal pimpinan untuk menjamin system kerjanya dapat berjalan secara efektif melalui review kritis dan umpan-balik secara reguler dan cermat. Pendekatan strategis yang relevan digunakan dalam mengembangkan ketiganya adalah restrukturisasi dan revitalisasi tanggung jawab personal dan organisasional, dan menerapkan pola pemberian kompensasi (ganjaran) berbasis kinerja. 2. Fokus internal dan fokud proses emosional dengan indikator: ganjaran personal, kinerja personal, dan kinerja kelompok. Tiga komponen kapabilitas organisasi ini bersifat "soft", karena individu lebih memiliki kemampuan kendali terhadap dirinya sendiri daripada oleh pemimpinnya dan menjadi tanggung jawab langsung manajer dan pemimpin kelompok, meskipun secara informal diarahkan oleh tetap memberdayakan pimpinan pada semua level sebagai pengajar bagi kelompoknya agar kompetensi anggotanya dapat berkembang menjadi penggiat pengetahuan individual. individu anggota kelompoknya, dengan 3. Fokus eksternal dan fokus tugas sebagai elemen inti dalam pengembangan kapabilitas organisasi. Kombinasi faktor yang bersifat "hard" ini terdiri dari perspektif mutu pekerjaan dan orientasi pesaing. 4. Sedangkan bagian akhir dari kuadran tersebut adalah fokus eksternal dan focus proses emosional sebagai elemen organisasi yang bersifat "soft", yang meliputi daya adaptasi organisasi dan orientasi pelanggan. Dengan demikian, kemampuan individu dan kelompok untuk memfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan pelanggan atau stakeholder, dan kemampuan mengatasi permasalahan yang dihadapi perlu dikembangkan, sembari tetap merespon 330
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" perubahan lingkungan agar organisasinya dianggap sehat, atau bersih dan melayani menurut slogan Reformasi Birokrasi. Keempat kuadran tersebut belum cukup untuk mengkreasi model praksis atau "pilar bangunan" kapabilitas organisasi, karena tidak memiliki dinamika atau energi. Oleh karena itu, penyatuan keseluruhan komponen kapabilitas organisasi menjadi sistem yang hidup atau dinamis perlu didasarkan pada pengembangan dua meta-elemennya, yakni orientasi kepemimpinan dan suasana pembelajaran. 2.3. Proposisi. Berdasarkan latar beakang masalah dan kajian pustaka yang dirangkum dalam kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut: "Peningkatan Kapabilitas Organisasi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara dalam Mencegah dan Memberantas Perusakan Hutan Guna Menjaga Keberadaan Hutan meliputi aspek: 1) kejelasan tanggung jawab personal, 2) kejelasan organisasi, 3) ganjaran finansial, 4) ganjaran personal, 5) indikator kinerja personal, 6) indikator kinerja kelompok, 7) perspektif mutu pekerjaan, 8) orientasi pesaing dan stakeholders, 9) daya adaptasi organisasi, 10) orientasi pelanggan, 11) orientasi kepemimpinan, dan 12) iklim pembela-jaran." III. Pembahasan Struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenamg serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya. Sebagai implikasi dari pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 41 tahun 2007, maka organisasi Dinas Kehutanan Kab. Karo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Thn 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karo, pada Bab XIV sebagai berikut : 1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI (1). Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2). Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3). Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan Kehutanan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (4). Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. (5). Kepala Dinas Kehutanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 331
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. ORGANISASI (1). Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang d. Sub.Bagian e. Seksi f. UPT Dinas g. Jabatan Fungsional pada UPT (2). Sekretariat membawahi : a. Sub.Bagian Keuangan. b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian. (3). Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi : a. Seksi Reboisasi. b. Seksi Penghijauan dan Perhutanan Sosial. (4). Bidang Pembinaan dan Pelestarian Hutan membawahi : a. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan. b. Seksi Pelestarian dan Pembinaan Kawasan Hutan. (5) Bidang Pengembangan Produksi Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan membawahi: a. Seksi Pengendalian Produksi Hasil Hutan. b. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (6). Bidang Perencanaan membawahi : a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian. b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan. (7). Pada Dinas Kehutanan dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak 5 UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan pada Pasal 38 berbunyi : (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati. (2) Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini. (4). Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini. 332
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Adapun struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Karo dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KARO PROPINSI SUMATERA UTARA KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN BIDANG REHABILITASI HUTAN & LAHAN BIDANG PEMBINAAN & PELESTARIAN HUTAN BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI HUTAN & ANEKA USAHA KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Adapun pembahasan ke dua belas komponen tersebut dibagi menjadi empat kelompok fokus,yaitu: 1. Pada kelompok fokus internal dan fokus tugas dengan indikator: a. Tanggung jawab personal yang jelas, yakni mulai dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bidang Pembinaan dan Pelestarian Hutan, Bidang Pengembangan Produksi Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan, Bidang Perencanaan sampai Unit Pelaksana Teknis Kegiatan hendaknya memiliki tanggungjawab personal yang jelas, memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam mewujudkan kinerja organisasi, jawab atas kegiatan yang dilakukan serta memegang (accountability). tanggung b. Organisasi yang jelas, dimana Dinas Kehutanan Kabupaten Karo adalah salah satu organisasi publik yang memiliki peranan penting dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara yang salah satu tugasnya adalah sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 18 tahun 2013, yakni mencegah dan memberantas perusakan hutan, untuk itu Dinas Kehutanan harus dapat menciptakan nilai sebagaimana karyawan merubah input menjadi produk atau jasa atau mentransformasi input menjadi output dengan nilai yg lebih besar yaitu terjaganya kelestarian hutan. Pola dari interaksi, koordinasi, komunikasi, dan keputusan melalui mana mereka mencapai transformasi tadi adalah merupakan proses yg sesungguhnya. Proses tidak hanya proses pelaksanaan kegiatannya saja, tetapi hal hal yg dicapai dalam pengembangan produk, prokuremen, riset pasar, penganggaran, pengembangan karyawan dan kompensasinya, dan alokasi sumber sumber yang dapat dicapai secara efektif, Dinas Kehutanan juga harus mempunyai cara yang unggul dalam 333
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" rangka memikat pegawai potensial (attract and retain the best people), meningkatkan motivasi kerja, dan mempertahankan pegawai yang highly competent dan memiliki komitmen tinggi sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. c. Ganjaran finansial, yakni perlunya memperhatikan kesejahteraan para pegawai guna meningkatkan kinerjanya, para pegawai yang telah tercukupi kebutuhannya akan fokus dan terarah dalam mejalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang diembannya. Ketiga komponen kapabilitas organisasi ini bersifat "hard" dan menjadi tanggung jawab formal pimpinan, yakini mulai dari Kepala Dinas sampai tingkat Bupati di Kabupaten Karo dan juga dukungan dari Gubernur di tingkat Propinsi Sumatera Utara untuk menjamin system kerjanya dapat berjalan secara efektif melalui review kritis dan umpan-balik secara reguler dan cermat. Pendekatan strategis yang relevan digunakan dalam mengembangkan ketiganya adalah restrukturisasi dan revitalisasi tanggung jawab personal dan organisasional, dan menerapkan pola pemberian kompensasi (ganjaran) berbasis kinerja. 2. Fokus internal dan fokus proses emosional dengan indikator: a. Ganjaran personal, dimana setiap pegawai diberikan kompensasi atau penghargaan apabila dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya, kompensasi yang diberikan dapat berupa penghargaan, kenaikan pangkat, dan tunjangan lainnya sesuai dengan inerja yang berhasil dicapainya, dan juga memberikan hukuman atau sanksi apabila lali dalam melaksanakan tugasnya. b. Kinerja personal, yakni setiap pegawai pada Dinas Kehutanan Kabupaten Karo harus dapat membuat keputusan dengan tingkatan mereka masing masing dan melakukannya dengan prioritas yang telah ditugaskan oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. c. Kinerja kelompok, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada kalanya para pegawai pada Dinas Kehutanan bekerja dalam kelompok, misalnya dalam hal menjaga dan mencegah perusakan hutan di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara yang membutuhkan kinerja tim dan kelompok yang handal, kompak dan dapat bekerjasama secara penuh dala satu tim, mengingat tugas yang diemban yang cukup berat dan secara bersama-sama mampu mewujudkan tugas organisasi. Selalu berupaya untuk menciptakan semangat kolaborasi dan koordinasi demi mencapai tujuan bersama (collaboration) dalam kelompok kerja maupun secara organisasi di Dinas Kehutanan. Kolaborasi tidak sulit, apabila trust dapat diwujudkan antar orang dalam organisasi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara. Tiga komponen kapabilitas organisasi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Karo ini bersifat "soft", karena individu lebih memiliki kemampuan kendali terhadap dirinya sendiri daripada oleh pemimpinnya dan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas dan pemimpin kelompok yang dalam hal ini adalah Kepala Bidang, meskipun secara informal diarahkan oleh individu anggota kelompoknya, dengan tetap memberdayakan pimpinan pada semua level sebagai 334
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pengajar bagi kelompoknya agar kompetensi anggotanya dapat berkembang menjadi penggiat pengetahuan individual. 3. Fokus eksternal dan fokus tugas sebagai elemen inti dalam pengembangan kapabilitas organisasi. Kombinasi faktor yang bersifat "hard" ini terdiri dari: a. Perspektif mutu pekerjaan, sebagai organisasi publik dinas kehutanan harus dapat menjaga mutu kinerja yang dihasilkan karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dengan membangun image organisasi yang kuat yang dapat dipercaya, baik oleh stakeholders, maupun oleh pegawai internal (shared-mind set). b. Orientasi pesaing, sebagai organisasi publik sebenarnya Dinas Kehutanan tidak memiliki saingan dalam hal pengelolaan hutan, tapi karena kineranya yang selama ini dianggap buruk maka telah lahir organisasi-organisasi lembaga swadaya masyarakat baik yang dikelola oleh masyarakat Indonesia seperti Perhutani dan asing seperti Greenpeace, maka mau tidak mau Dinas Kehutanan khususnya di Kabupaten Karo harus menunjukkan kinerjanya yang maksimal, sehingga timbul persaigan tidak langsung, dalam hal ini kapabilitas organisasi adalah aset utama Dinas Kehutanan dalam bersaing, tanpa itu sulit dibayangkan bagaimana bersaing dengan pesaingnya yang dalam hal ini adalah NGO yg selalu up to date bahkan dengan teknologi baru. Kepala Dinas Kehutanan harus memberi perhatian serius dalam membangun kapabilitas Dinas Kehutanan melalui cara yang tersedia agar memiliki cukup kemampuan (ability) dalam segala bidang yg diperlukan dan relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi sehingga tugas dan fungsi yang dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang no 18 tahun 2013 dapat berhasil efektif dengan anggaran yang dikeluarkan. Besarnya tekanan persaingan membuat para kepala bidang dan kepala dinas tidak bisa berdiam diri untuk jangka waktu yg lama, karena derasnya arus perubahan dan informasi serta permasalahan yang dihadapi khususnya dalam mempertahanan keberadaan hutan dan fungsinya bagi kesejahteraan masyarakat banyak seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Para kepala bidang dan kepala dinas harus bekerja sepanjang waktu guna memotivasi pegawai dinas kehutanan, masyarakat dan swasta agar bersama-sama terlibat dalam usaha menaga kelestarian hutan di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara melalui kegiatan konservasi dan ikut mencegah dan memberantas perusakan hutan. 4. Sedangkan fokus eksternal dan focus proses emosional sebagai elemen organisasi yang bersifat "soft", meliputi: a. Daya adaptasi organisasi, berbicara mengenai daya adaptasi organisasi dimana dinas kehutanan sebagai organisasi publik yang melayani kepentingan masyarakat melalui pemeliharaan hutan dan mem- berdayakannya guna kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, maka yang perlu dibahas adalah tentang keunggulan bersaing dalam hal penggunaan tekhnologi dan informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi publik yang dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi dalam menjalankan kegiatannya bahkan dibutuhkan kemampuan yang cepat mengadaptasi perubahan teknologi yg begitu cepat berubah. Sebagai organisasi publik 335
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" yang bergerak dalam usaha pelestarian hutan dan pemberdayaannya bagi kesejahteraaan masyarakat diperlukan sumberdaya manusa yang memiliki kemampuan menggunakan alat pendukung (resource) berupa teknologi sangat tinggi yang dinamis merubah kapabilitasnya dari waktu ke waktu menyesuaikan kondisi alam dan keberadaan hutan di Kabupaten Karo agar dapat bertahan dan berkelanjutan guna mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang dasar 1945 dan amandemennya. b. Orientasi pelanggan, dimana dinas kehutanan sebagai organisasi publik harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui penggunaan sumberdaya hutan secara efektif dan efisen guna kesejahteraan masyarakat, sehingga kinerja yang dihasilkan haruslah maksimal agar tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang. Dengan demikian, kemampuan pegawai dinas kehutanan baik secara individu (personal) maupun kelompok dapat untuk lebih memfokuskan perhatian pada pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan guna menjaga pelestarian hutan yang dapat digunakan bagi kesejahteraan rakyat dengan melibatkan masyarakat dan swasta atau stakeholder, dan kemampuan mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti menghijaukan kembali hutan yang rusak perlu dikembangkan, sembari tetap merespon perubahan lingkungan agar organisasinya dalam hal ini dinas kehutanan dianggap sehat, atau bersih dan melayani menurut slogan Reformasi Birokrasi yang sedang berlangsung saat ini di Indonesia. Guna menunjang kinerja dinas kehutanan agar dapat maksimal, maka diperlukan peningkatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, dimana para pimpinan yang dalam hal ini mulai dari tingkat Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten Karo, kepala dinas kehitanan dan kepala bagian mempunyai semangat inovasi dan pembelajaran yang tinggi (learning). Harus ada kesadaran pada level pimpinan, bahwa, untuk menghasilkan kinerja organisasi yang lebih berkualitas, semangat inovasi dan belajar adalah syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh pimpinan dan organisasi, jika semangat belajar tidak dimilki oeh organisasi,maka akan membuat upaya melakukan inovasi akan melemah dan dipastikan suatu saat akan tertinggal dalam menghadapi persaingan global dan perubahan tknologi dan lingkungan yang semakin cepat. IV. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa kapabilitas organisasi dalam hal ini dinas kehutanan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara dapat dicapai melalui aktivitas yang telah direncanakan dengan baik dan dilakukan berulang ulang dengan rutin sehingga kapabilitasnya menjadi terbangun. Pengembangan kapabilitas seperti ini dapat dikategorikan sebagai membangun kapabiltas dari dalam organisasi. Peranan pimpinan sangat penting dalam membangun kapabilitas dari dalam organisasi dinas kehutanan dimana Kepala Ddinas Kehutanan melakukan, mengendalikan organisasi dari waktu kewaktu dan mempunyai program yang konsisten dan persisten agar akumulasi pengetahuan terus berlangsung dan kompetensi terbangun karena dikelola dengan teratur. Para pimpinan organisasi harus mempunyai semangat inovasi dan pembelajaran yang tinggi (learning). Harus ada kesadaran pada level pimpinan, 336
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" bahwa, untuk menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas, semangat inovasi dan belajar adalah syarat yang paling utama guna dapat mencapai tujuan organisai di Dinas Kehutanan Kabupaten Karo dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan guna menjaga dan melestarikan hutan di Kabupaten Karo agar dapat diberdayakan guna kesejahteraan masyarakat. Saran ini kepala dinas Kabupaten Karo perlu mengembangkan keduabelas elemen model kapabilitas organisasi tersebut diatas terhadap semua elemen organisai yang dimiliki melalui aktivitas yang terencana dan rutin guna mensinergikan elemen dan fungsi-fungsinya agar menghasilkan kinerja organisasi yang egektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pimpinan dalam hal Pimpinan bersama para anggotanya perlu mengembangkan perilaku kreatifnya sebagai reaktualisasi dan refleksi dari pembelajaran yang sudah diperoleh baik melalui pengalaman (kegiatan rutin) maupun dari kegiatan seminar dan pelatihan. Bagi pemerhati organisasi, perlu mengaktualisasikan ciri-ciri positif kapabilitas organisasi masa depan dengan cara mengubah fokus perhatiannhya, dari sekedar melakukan pengembangan organisasi pada aspek struktur, ke arah pengembangan kapabilitas organisasi berbasis pengetahuan dalam melaksanakan keputusan strategis yang dipilih guna menunjang kinerja yang baik, dalam hal ini dapat mencegah dan memberantas perusakan hutan di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara guna menjaga kelestarian hutan dan mengusahakannya demi kesejahteraan masyarakat. Referensi Akib, Haedar. "Mencermati Heuristik Transformasi Organisasi", Jurnal Manajemen USAHAWAN Indonesia, Vol. 40 No. 3 Mei-Juni 2011. Barzel, Y. 1991. Economic Analysis of Property Rights. Sydney: Cambridge University Press. Casson, Anne. 2001. Decentralisation of Policies Affecting Forests and Estate Crops in Kotawaringin Timur District, Central Kalimantan. Bogor: CIFOR (Departemen Kehutanan). 2006. Kajian Kebijakan Prioritas: Operasionalisasi dan Implementasinya dalam Program dan Kegiatan Departemen Kehutanan. Biro Perencanaan dan Keuangan. Jakarta: Departemen Kehutanan. DepHut Diamond, J. 2005. COLLAPSE: How Societies Choose to Fail or Survive. London: Penguin Books. Dunn, W. N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Garratt, Bob. 2000. The Twelve Organizational Capablities, Harper Collins Publishers London. Hidayat, S. 2000. Otonomi daerah dalam perspektif perilaku elit lokal dalam Indonesia Menapak Abad 21. Kajian Ekonomi Politik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan. Jakarta : PT. Dyatama. Kartodihardjo, H. dan H. Jhamtani. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Equinox. 337
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Leemans, Arne F. (ed.). 1976. The Management of Change in Government, Martinus Nijhoff, The Hague Netherland. Lintong, E. E. 2004. Resolusi Konflik Pertambangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara. Thesis S2. Program Studi Lingkungan. Sekolah Pascasarjana, IPB. Bogor. North, D.C. 1991. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge University Press. Cambridge. Ohorella, A. L. 2003. Penguatan Institusi Pengelolaan Hutan Alam Produksi dalam Rangka Otonomi Daerah. Thesis S2. Program Pascasarjana IPB. Bogor. Ostrom E, Schroeder L, Wynne S. 1993. Institutional Incentive and Sustainable Development. Oxford UK : Westview Press. Parsons, W. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Terjemahan. Jakarta: Prenada Media. Persaki (Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia). 2006. Kajian Kinerja dan Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Bahan Pematangan Materi. Powerpoint bahan presentasi. Jakarta: Persaki. Peters, B. G. 2000. Institutional Theory: Problem and Prospects. 69 Political Science Series. Vienna: Institute for Advance Studies. Rainey. The Change of Effective Public Organization and Management, Revised 16 July 2003, diakses 17 Oktober 2013. Ribot, J. C. and N. Peluso, 2003. A Theory of Access. Rural Sociology 68 (2): 153-181. Shaffer. J.D. 1980. Food Sytem Organization and Performance: Toward a Conceptual Framework. American Journal Agricultural Economic, May 1980 ; (310-318) Schmid A. 1987. Property, Power, and An Inquiry into Law and Economic. New York: Praeger. Sutton, R. 1999. Policy Process: An Overview. Working Paper 118. Overseas Development Institute. London SW1E 5 DP: Portland House. Stag Place. 338
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" MANAGEMENT REFORMATION CIVIL STATE APPARATUS Syakdiah Public Administration Department, FISIPOL, Widya Mataram University, Yogyakarta syakdiah@yahoo.co.id Abstract the backbone of Bureaucratic Reformation's Professionalapparatus become implementation. Bureaucratic reformationhave an aim to change the paradigm in public service. To carry out the task of serving the public, public officials need the support of the civilian state apparatus management system that is reliable. Management reformation of the civil state apparatus aims to make the management of personnel resources more professional and transparent in accordance with the qualifications, competence, and performance in a fair and reasonable condition.It needs professionalism Civil State Apparatus (ASN) to create a world class public sector. This paper intends to present the management reformation of civil state apparatus based on the results of reading a variety of literature related to the writing theme. Law No. 5 Of 2014 concerning the State Civil Apparatus is a breakthrough step towards bureaucracy reformation in the field of personnel, new legislation product in Indonesia regulating bureaucrats which now calledcivil state apparatus, as the law on the profession for civil servants (PNS). ASN Management Reformation is one of the fundamental pillars of the successful of reformation in various contexts. This law already includes a modern resource management consists of planning, recruting and selection, placement, training and development, career path, performance appraisal, compensation and managing retiring. Keywords: Bureaucracy Reformation. Professional apparatus. State Civil Apparatus Management. 339
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Abstrak Aparatur profesional menjadi tulang punggung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk merubah paradigma dalam pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat, pejabat publik membutuhkan dukungan sistem manajemen aparatur sipil negara yang handal. Reformasi manajemen aparatur sipil negara bertujuan untuk menjadikan manajemen sumber daya aparatur lebih profesional, dan transparan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Perlu profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menciptakan world class public sector. Paper ini bermaksud untuk memaparkan reformasi manajemen ASN berdasarkan hasil dari membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan tema tulisan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan langkah terobosan menuju reformasi birokrasi di bidang kepegawaian, produk terbaru perundangan di Indonesia yang mengatur mengenai birokrat yang sekarang disebut ASN, sebagai undang- undang tentang profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS). Reformasi Manajemen ASN merupakan salah satu pilar pokok keberhasilan reformasi dalam berbagai konteks. Undang-Undang ini sudah mencakup manajemen sumber daya modern yang terdiri dari planning, recruting and selection, placement, training and development, career path, performance appraisal, compensation and managing retiring. Kata Kunci : Reformasi Birokrasi. Aparatur profesional. Manajemen Aparatur Sipil Negara. 340
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PRELIMINARY State builds administration system which is called bureaucracy, which aims to serve the interests of the people. States have a sacred mission that is for the welfare of the people. Therefore the state should be directly involved in producing public goods and services that people need. Countries actively involved in the social life of the people, even if it needs the state to decide what is best for their people. The provision of services and efforts to create people's welfare, public bureaucracy provide a great share. All of which are within the scope of state administration can not be separated from the context of public services and public affairs (Agus S & Ambar TS 2011). Public goods and services must be managed efficiently and effectively. While the consequences are the managementbureaucracy's responsibility. Bureaucrats as human resources (HR) in public organizations, characterized as a public servant, to be innovative and creative in providing services to the public. Not to compete with foreign human resources, as a result of the era of MEA (ASEAN Economic Community), foreignhuman resources will be found in many working area in Indonesia. Single market in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) at the end of 2015, known as the ASEAN Economic Community (MEA) not only in the economic field, MEA also occur in the field of labor. Civilian state apparatus (ASN) was required to be able to compete with self-improvement competency and ASN management reformation. ASN Indonesia in order to be competitive, professional and more prepared to face MEA, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan to Reformasi Birokrasi arrangekinds of the position needed and number of civil servants based on job analysis and workload analysis. ASN professionalism is required to create a world class public sector (Kompas, November 2016). (Kemenpan-RB) requires every government institution PROFESSIONAL APPARATUS Bureaucracy Reformation will only work well if supported by professional bureaucrats or officials. Professional apparatus become the backbone of the implementation of Bureaucracy Reformation, which plays an important role in the reformation of the state apparatus itself which composed of TNI, POLRI and ASN as a key factor (Yuddy Chrisnandi, 2016).ASN employees consists of permanent employee called civil servants (PNS) and government employees whose appointments are based on the contract abbreviated as PPPK. As a major factor, human resources personnel should be changed with a new vision, a new mission, a new mindset. Bureaucratic reformation aims to change the paradigm in the public service. To carry out the task of serving the public, public official needs the support of the state civilian apparatus management system that is reliable. In the apparatus system, in addition to the elements of its management, more importantly is the guidance system of the apparatus and system implementation apparatus assignment. To get professional personnel management system, at least there are some important factors to be considered, specifically: • Placement of personnel based on competence, including at the time of the personnel recruitment. The existence of an independent agency to choose the "senior officials" of the apparatus that caliber "chief executive officer". Apparatus should be free from political interests and neutral in performing his duties. • Apparatus shall abide by and implement the ethics of public service. 341
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" There is a clear separation of functions and tasks between public officials elected directly by the people,with the state apparatus appointed by employees. Apparatus civilians are professionals who are appointed, promoted and perform tasks with the principles of professionalism widely accepted (to fulfill the international standard) Assessment of civilian state apparatus performancebased on competence, integrity and morality should be based on clear and no loopholes for multi interpretation and subjectivity. As a professional employee, apparatus nurtured and given facilities to carry out their duties professionally, among others by: ➢ Salary to guarantee the apparatus's welfare. ➢Require to restructure the payroll system, so that the number of allowances must not be greater than the amount of salary. ➢ The salary is charged to the budget of the entity. ➢ Flexibility to be placed in a variety of entities, including the flexibility of the Regency / City apparatus to be Province / Central apparatus. With the above factors, it is expected that the development of the state apparatus can be made more professional. State officials in performing their duties shall be guided by and based on governance system which is good governance and truly implemented. Following the norms of the governance that apply universally. The system of the governance and public administration provide space for personnel to exercise its authority, as well as set the boundaries implementation of discretionary authority. Each policies and decisions taken by the apparatus must be justified according to applicable regulations and good public service ethics. Accountability of personnel is an integral part of the execution of professional duties to be performed by the apparatus itself. As a professional apparatus, each ASN is obliged to underwrite their actions and tasks performed. MANAGEMENT REFORMATION CIVIL STATE APPARATUS Management reformation of the civil state apparatus aims to make the management of the personnel resources more professional and qualifications, competence, and performance in a fair and reasonable way. ASN is required to be able to adjust to the change efforts, as part of the implementation of the bureaucracy reformation to change an existing system. ASN indispensable role in behavioral changes, in the learning process itself, employees mindset and on professional decision-making that have an impact on the implementation of bureaucratic reformation. Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus is a breakthrough step towards bureaucracy reformation in the field of personnel, new product in Indonesia legislation regulating bureaucrats which now called ASN, as the law on the profession for civil servants (PNS). Law governing personnel administration, such as the process of appointment, admission, placement, promotion, and dismissal or retirement of civil servants and their rights and obligations. Besides arranging personnel administration, it is also set on the post of the profession, such as prosecutors, judges, professors, doctors, police, provost, and teacher.ASN Management Reformation is one of the fundamental pillars of the success of reformation in various contexts. The background of Law No. 5 of 2014 are many demands of ASN professionalism in the face of change and political influence after the reformation era that is so large apparatus intervene in the running of transparent in accordance with 342
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" public services. The purpose of this Law in order to create the ASN professionalism, free from political interference, free from corruption, collusion and nepotism and able execute public service for people. ASN Law is regarded as an important step to make changes in the bureaucracy. With the principles and spirit that is different with the previous Law, the ASN Law is expected to be able to give a boost to the change of government employees so that the ideals to make ASN professional and integrity can be realized. Law No. 5 of 2014 have an outline on the ASN management based on the MeritSystem or a comparison between the qualifications, competence and performance required by the office to the qualifications, competence and performance owned by the candidates in the recruitment, appointment, placement and promotion in the office conducted as open and competitive in line with changes in governance than originally state oriented (goverment) into governance that empowers people (governance). This law already includes a modern resource management consists of planning, recruting and selection, placement, training and development, career path, performance appraisal, compensation and managing retiring. Some of the significant changes contained in the ASN Law provides a new paradigm in human resource management apparatus in Indonesia. ASN Law provides space in the setting of government employees with work agreement or there were improvements in the regulation of temporary employee or contract employee. The recruitment of contract workers are expected to no longer exist nepotism, bribery, manipulation of the budget, and so on, because there are strict rules in the ASN Law. The existence of strict rules in the ASN Law related government employees with work agreement is a form of a real good act, because it can separate the PPPK rule(Government Employees to Work Agreement) of the existing provisions in the Law on employment. Philosophically, ASN Law only recognized to the extent echelon-2 which known as the Supreme Leader Position (JPT), a group of high positions in government agencies. Administrative appointments distinguished administrator (equivalent to an echelon III), supervisors (equivalent to Echelon IV) and executing (equivalent to Echelon V and common functional). In ASN Law existing institutional arrangements on the management of human resources. It is expected to reduce overlap between the ministeri utilization apparatus, as long as this takes place between Menpan and Mendagri. Full authority is given to Menpan, while the other agencies such as the Civil Service Agency (BKN), Institute of Public Administration (LAN) and the State Civil Reform Commission (KASN) regulates the authority. KASN formation as the embodiment governance practices in the field of utilization of state apparatus. KASN membership can be filled by civil servants and noncivil servants, an independent non-structural institution, free from political intervention to create ASN professional employees and perform providing services in fair and neutral, as well as being gluten and unifying the nation. One of the goals of KASN is to ensure the realization of merit system in the policy and management of ASN, also create ASN employees who neutral and does not discriminate against people who are served by ethnicity, religion, race, and class. KASN also monitor the implementation of the basic norms, codes of ethics and conduct ASN. ASN Law is expected to bring human resources management reformation bureaucracy in Indonesia. So it can be createa performance of the apparatus that is professional, competent and focus on public services. 343
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PRINCIPAL AVERAGE HIGH POSITON MANAGEMENT POSITION PRATAMA ADMINISTRATOR ADMINISTRA- TION POSITION SUPERVISOR EXECUTOR CIVILION STATE APPARATUS PROFESSION PO FUNCTIONAL POSITION EXPERTISE SKILL PROFESSION Picture 1. Type of civilian state apparatus profession position FUNCTIONAL POSITION EXPERTISE SKILL PRINCIPAL SUPERVISOR R AVERAGE MEDIUM YOUNG SKILLED PPPPPPPP ppppPPPP FIRST BEGINNER PPPpp Picture 2. Functional position and Structural phase 344
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" THE STATE APPRARATUS CIVILIAN STATE APPARATUS APPARATUS INDONESION NATIONAL ARMY COUNTRY Picture 3. The State Apparatus CIVILIAN STATE APPARATUS GOVERNMENT EMPLOYEES APPARATUS CIVILIAN STATE APPARATUS COUNTRY THE APPOINTMENT OF GOVERNMENT EMPLOYEES UNDER THE CONTRACT *) ) THE APPOINTMENT OF GOVERNMENT EMPLOYEES UNDER THE CONTRACT Picture 4 Kinds of civilian personnel in the stateapparatus Officials high management Adminis FUNCTION ALITY 345
346 A D M I N I S T R A T I 0 N Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" OFFICE STRUCTURAL HIGH MANAGEMENT POSITIONS ADMINIS- TRATOR FUNCTIONAL : 1) EXPERTISE 2) SKILL SUPERVISOR EXECUTOR Picture 5. Recruitment and Promotion path
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" CHAIRMAN VICECHAIRM AN MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER Picture 6. The structureof The Commission members of Civil State Apparatus CAREER DEVELOPMENT HIGH MANAGEMENT POSITIONS CITIZENS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA WHO HAVE COMPETENCE OFFICE ADMINISTRA- TION FUNCTIO- NAL POSITION Picture 7. OpenCareer Development 347
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" CLOSING Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus respond to the needs of society and the global challenges in the field of development of the state apparatus. The progress of a country in providing excellent service to the people is largely determined by the success of the reformation and transformation of the bureaucracy, where it is obtained from the change of human resource management apparatus. Bureaucracy reformation is an important agenda in order to improve the performance of the bureaucracy which has been the public spotlight because of the low performance of civil servants, which is characterized by the way work is slow, complicated, high costs and a work culture that is not discipline. Reformation of the bureaucracy, it is easy to say but hard to do. Because of bureaucratic reformation is strongly associated with the system and the behavior of the actors involved in it. ASN Law brings a new round in the management of human resources who work in government. The management is already referring to human resource management. ASN Management organized by Merit System, which is based on qualifications, competence, and performance in a fair and reasonable. ASN Law gives new hope related government bureaucracy professionalism, discussing about a shift paradigm in the field of system and state apparatus (public servants). This change aims to progressively generate more government officials who have the capability, professional and dedicated. As an executor of public policy, the waitress for the publican and adhesives and unifying the nation. 348
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHYY Agus Dwiyanto. 2015. Administrasi Publik. Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara. First edition. Publisher Gadjah Mada University Press. Agus Dwiyanto. 2016. Memimpin Perubahan Di Birokrasi Pemerintah. Catatan Kritis Seorang Akademisi. First edition. Publisher Gadjah Mada University Press. Agus Dwiyanto. 2015. Reformasi Birokrasi KONTEKSTUAL. Kembali ke Jalur yang Benar. Secondedition. Publisher Gadjah Mada University Press. Agus Dwiyanto (Editor). 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. First Edition. Publisher Gadjah Mada University Press. Agus Dwiyanto, dkk. 2006. Seri Kajian Birokrasi. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Second edition. Publisher Gadjah Mada University Press. Ambar Teguh Sulistiyani : DalamPerspektif Sumber Daya Manusia. Revised Edition. First Edition. Publisher Gava Media. (Editor). 2011. Memahami Good Governance David Osborne. 1995. Mewirausahakan Birokrasi. Reinventing Goverment. Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik. First Edition. Publisher PT Teruna Grafica. Harian Kompas. 11 November 2016. CPNS - Ukuran dan Kriteria Perhitungan Tak Jelas. Page 12. Students of Class VIII MAP UGM Bappenas (2013). 2014. Menatap Masa Depan Aparatur Sipil Negara : Review UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. First Edition. Publisher Mahasiswa Kelas Bappenas VIII MAP UGM (2013), Kelas Bappenas VIII MAP UGM (2013) at his own expense (self- Miftah Thoha. 2014. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Second Edition.Fifth publication. Publisher Prenadamedia Group. Syakdiah. 2016. MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA. POPULIKA - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. Vol. V No.2. Januari. ISSN : 0216 - 2490 Togar Silaban (Editor). 2012. Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia Untuk Reformasi Birokrasi di Indonesia. First Edition. Publisher Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (A.S.N.) Dan Peraturan Pelaksanaannya. 349
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum (Editor). 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. First edition. First printing. Publisher Gava Media dan Jurusan Manajemen Dan Kebijakan Publik Dan Magister Administrasi Publik. 20ASN%20CPNS.htm. Accessed on November 7, 2016, at9.15 p.m. SN%20CPNS.htmAccessed on November 7, 2016, at9.26 p.m. AuthorIdentity: Dra. Syakdiah, M.Si. N I P: 19640328 198903 2 001 Kopertis Region V Lecturer dpk on University of Widya Mataram Yogyakarta, Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences. Position, Class / Column: Pembina Tingkat I, IV / b. Year 2011. Functional Position: Associate Professor. 2006. 350
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" LAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: Sasaran Keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) Oleh Titi Darmi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Abstrak Tujuan pembentukan DOB tak lain adalah bagaimana sebuah negara pemerintah pusat dapat memberikan seluas - luasnya kewenangan untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan potensi karakteristik daerahnya kepada daerah otonom. Dengan kewenangan yang diberikan penyelenggara DOB dapat menyatukan semua unsur yang terlibat agar kepentingan publik dapat terwujud. Banyaknya keinginan daerah untuk memisahkan diri dari daerah induknya mesti dicermati dengan sisi positif. Untuk itu, penyelenggara DOB agar dapat mengelola daerahnya dengan baik (Good Governance). Tata kelola tersebut tercermin pada bagaimana kualitas layanan publiknya. Pelayanan publik yang berkualitas makin menjadi tuntutan yang paling dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana pun di dunia ini, tidak terkecuali daerah - daerah otonom baru di Indonesia. Kualitas pelayanan publik yang prima menjadi indikator good governance sekaligus menjadi sasaran keberhasilan pemerintah daerah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Kata Kunci: Pelayanan Publik, Good Governance, DOB 351
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Pengantar Dimulai dengan terbitnya Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), membuat banyak daerah berkeinginan untuk membuat Daerah Otonom Baru (DOB) berdasarkan aspirasi masyarakat. Pembentukan DOB tersebut pemerintahaan, memperpendek alur birokrasi dan memperbaiki kualitas layanan publik. Pembentukan DOB sebagai reaksi atas terlupakanya kesejahteraan dan pembangunan satu daerah dalam format sistem sentralisasi selama masa pra reformasi. Terbentuknya DOB diasumsikan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk. bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Dalam rentang waktu 1999 sampai dengan 2013 atau pasca reformasi terjadi lonjakan drastis pembentukan DOB. Terkonfirmasi DOB diciptakan setiap dua minggu (Jakarta Post, 29 April 2013). Tercatat total pemekaran di Indonesia berjumlah 542 daerah, dari jumlah sebelumnya yang hanya 319 daerah (lihat tabel 1). Dengan demikian selama 15 tahun reformasi telah terbentuk DOB sebanyak 223 daerah, sehingga total wilayah Indonesia saat ini menjadi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota (Depdagri.go.id). Tabel 1. Perbandingan Jumlah Daerah antara Masa Orde Baru dan Reformasi Masa Orde Baru Sebelum Th 1999 Masa Reformasi Setelah Th 1999 s/d 2015 Provinsi 26 Kabupaten/Kota 293 Total: 319 Daerah (Prov/Kota/Kabupaten) Provinsi 34 Kabupaten/Kota 508 Total: 542 Daerah (Prov/Kota/Kabupaten) Sumber: Depdagri.go.id (2015) Menurut Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, dampak pemekaran wilayah/pembentukan DOB belum sesuai apa yang diharapkan, tujuan mulia pembentukan DOB tersebut, bergeser dengan tujuan awal, sehingga banyak DOB yang memiliki kinerja yang tidak memuaskan. Pernyataan Menteri Dalam Negeri RI, 65 % DOB dinyatakan gagal. Pengetatan pembentukan DOB perlu dilakukan karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa daerah yang telah dimekarkan justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena DOB hanya menggandalkan dana transfer dari pusat (Kompas, 11 Juli 2015). Hasil penelitian Yuliadi menyebutkan, bahwa kebijakan pembentukan DOB relatif tidak menimbulkan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang cenderung menimbulkan kesenjangan (gap) yang cukup siginfikan. Kesenjangan tersebut disebabkan ketidakadilan pembagian Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) antara Daerah Induk dengan DOB. DOB mengalami pengurangan sumber daya baik Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), infrastruktur, jaringan, dan sebagainya, (Yuliadi: 2012). 352
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelaskan masalah yang menyebabkan kegagalan dalam pemekaran daerah adalah 1) jalur legislatif lebih berperan terhadap usulan pemekaran; 2) mempersempit kapasitas fiskal pemerintah pusat; 3) dependensi terhadap APBN makin besar; 4) span of control dari pemerintah pusat makin lemah; 5) kelestarian lingkungan terancam; dan 6) beban kehidupan semakin tinggi (Tenrini,2013). Hal ini seirama dengan Firman (2013), yang mengatakan: ...Territorial splits have reinforced spatial fragmentation and 'local selfishness', hindering rather than driving local development. Territorial splits have also been a substantial additional burden to the national budget, and have resulted in many conflicts, disputes and tensions at the local level. Pendapat di atas, senada dengan Kamuli (2010) menjelaskan, DOB semakin jauh dari harapan, dan cenderung banyak menimbulkan konflik, baik konflik secara vertikal maupun horizontal yang banyak memakan korban khususnya rak- yat kecil, sementara para elite politik seolah merasa tidak berdosa dan sa- ling menuding, serta mengklaim pihaknya yang paling benar. Berbagai konflik horizontal yang tidak hanya mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat, tetapi juga mengancam integrasi nasional (Bappenas:2007). Dari berbagai dampak pembentukan DOB yang telah diuraikan, menunjukan bahwa pembentukan DOB belum sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Persoalan mendasar disebabkan penyelenggara DOB kurang mampu merumuskan dengan tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat. Walaupun begitu, kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan otonomi daerah dan desentralisasi kepada wilayah-wilayah di seluruh Indonesia menjadi salah satu dimensi penting sebagai alternatif bijaksana, agar pelayanan publik dengan mudah dijangkau masyarakat. Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Good Governance Implementasi Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan strategi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, layanan yang mudah, murah, cepat dan sederhana. Hal ini, sebagai upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yang mana salah satu dimensi keberhasilannya dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Walaupun dampak DOB tidak selalu positif terindikasi terjadi keegoisan local yang menjadi factor penghambat pembangunan daerah. karena sebagian besar daerah baru yang didirikan tidak melakukan fungsi yang dimaksudkan. Sementara DOB tidak mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan, tetapi sudah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas penyediaan layanan publik seperti yang diharapkan, Firman (2013). Sementara, menurut Jihad El Hokayema dan Akl Kairouzb (2014) tata kelola pemerintahan yang baik di sektor publik dimulai bagaimana pemerintah lokal dapat mengelola sumberdaya daerahnya secara efektif dan efisein, pentingnya pemerintahan lokal (desentralisasi) dan nilai dalam demokrasi dan sistem manajemen 353
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" publik agar bisa efektif untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik bagi masyarakatnya. Lebih lanjut Hokayema dan Kairouzb (2014) mengatakan bahwa keberha- silan DOB sangat dipengaruhi pemimpin yang kompetitif dan mendapatkan kepercayaan masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat di sektor swasta. Untuk mencapai keberhasilan kepemimpinan yang efektivitas, reformasi membutuhkan pejabat profesional yang terampil dan birokrat yang sangat terlatih, dan sistem peradilan yang independen, yang menerapkan hukum di atas segalanya. Selain itu, pegawai publik perlu terus-menerus mendapatkan pelatihan, menjaga nilai-nilai, memiliki etika dalam tugasnya agar dapat mencapai misi organisasi. Sedangkan Ocheni, dan Atakpa (2012) mengatakan untuk meningkatkan kehidupan pedesaan dan peluang dengan cara memberdayakan sistem pemerintahan lokal atau desentralisasi, difokuskan melalui revitalisasi dan pengembangan masya- rakat menggunakan konsep capacity building. Kebutuhan untuk mengembangkan sebuah sistem administrasi lokal yang akan merespons secara efektif terhadap tantangan pembangunan di tingkat akar rumput (pengembangan masyarakat) dan Mereformasi Pemerintah Daerah. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa DOB sebagai sarana atau wadah yang efektif Pemerintah Pusat agar rentang kendali lebih efektif dan efeseinsi. Kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hendaknya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan kualitas layanan yang prima sesuai dengan tujuan awal pemekaran daerah. Reformasi dan otonomi daerah, yang terlaksana pada pembentukan DOB hakekatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yang mana salah satu dimensi keberhasilannya dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Dwimawanti (2004). Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan good governance, masyarakat diharapkan tampil sebagai pelaku atau aktor yang dapat mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yakni pelayanan publik yang berkualitas atau pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sistem pemerintahan good governance menuntut organisasi publik bertindak sebagai agen perubahan (agent ofchanges), agen pembaruan dan agen pembangunan serta lembaga terdepan yang melayani berbagai kepentingan dan memenuhi harapan masyarakat. Hokayema dan Kairouzb (2014), Abdullah,dkk (2008), Igwebuike, dkk (2014), Ocheni dan Atakpa ((2012), Salanguit (2009), Firman (2013) secara tersirat mengatakan bahwa reformasi DOB dalam perspektif good governance bahwa birokrasi harus ikhlas melepaskan rasa dominan dalam berbagai aktivitas dan proses penyelenggaraan sistem pemerintahan dan mulai melibatkan partisipasi dan prakarsa masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan good governance sangat mengedepankan 354
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" keterbukaan, transparansi, kebersamaan dan kesetaraan antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian good governance merupakan penjabaran secara eksplisit penyelenggaraan sistem demokratisasi pemerintahan. Pelayanan Publik Sasaran Keberhasilan DOB Dari uraian pendahuluan sudah dijelaskan dampak yang tidak diinginkan dari pembentukan DOB. Walaupun begitu tidak boleh menyerah, hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk melangkah ke depan. Dalam mengelola Negara perlu seni untuk melakukan suatu pekerjaan melalui anggota organisasinya, manajemen dapat memanfaatkan sumber daya organisasi dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sebagai upaya menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efesien. Filosofi kata manajemen sama dengan makna kata administrasi, seiring waktu kata administrasi dirasakan kurang agresif, maka digunakan kata manajemen - yang biasanya digunakan pada bidang bisnis/privat- guna mentransformasi fungsi-fungsi di atas dan prinsip-prinsip bisnis atau wirausaha kedalam sektor publik. Seperti dijelaskan di atas, bahwa mentranformasi fungsi dan prinsip manajemen bagian tujuan pembentukan DOB dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat agar layanan yang diberikan para pemangku pelaksana organisasi birokrasi sebagai individu yang melayani kebutuhan masyarakat dapat dirasakan oleh warga dengan mudah, cepat, sederhana dan tanpa deskiminasi. Perubahan model manajemen publik tradisional menuju sistem manajemen publik modern yang memberikan perhatian yang terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajer publik. Penerapan konsep new publik manajemen (NPM) dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi, terutama dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Hughes, 1998), Abdullah (2008), Salanguit (2009), Hokayema dan Kairouzb (2014). lebih besar Untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan disektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti mekanisme pasar, kompetensi tender Compulsory Competitive Tendering (CCT) dan privatisasi perusahaan public Igwebuike, dkk (2014). Bisa juga mengadopsi keberhasilan negara Nigeria dengan produk SERVICOM nya. Prof. Sheikh Abdullah A, menulis tentang Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Pemerintahan: Studi Kasus Negara Nigeria. Permasalahan yang dihadapi negara Nigeria, meyerupai permasalahan yang dihadapai negera Indonesia yakni kesenjangan antara kaya dan miskin, kebijakan proporsi yang lebih besar kepada si kaya, populasi di Afrika menjadi hina-dina miskin; mundurnya pelayanan publik; barang publik tidak dapat diakses (baik untuk ekonomi; fisik atau intelektual dengan berbagai alasan); tidak adanya jaring sosial. Rentetan permaslahan di atas mendorong negara Nigeria untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. 355
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Indikator buruknya pelayanan publik di Negiria menurut Sheikh Abdullah tercermin pada: 1) pemberi layanan acuh tak acuh terhadap kebutuhan masyarakat; 2) informasi semua bidang sangat sulit untuk diakses; 3) rendahnya kepercayaan masyarakat miskin; 3) pengaturan kelembagaan yang membingungkan dan boros; 4) waktu pelayanan dan biaya tidak jelas; 5) meminta suap dalam mengantisipasi layanan yang dibutuhkan; 6) keterlambatan dalam merespon secara tepat waktu; 7) kantor-kantor melakukan inefesiensi dan korupsi yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan Negara Negiria menuju kearah yang lebih baik. Melihat kondisi ini maka pemerintah Negeria mendirikan SERVICOM yang menjadi induk reformasi birokrasi di Negara Negiria, yang nantinya dijadikan referensi pelayanan publik di Negara Nigeria. Pelaksanaan servicom ini menekankan modernisasi manajemen. Metode yang dilakukan negara Nigeria merupakan point khas penekanan dari paradigma New Public Management (NPM), yang menekankan kode etik dengan tujuh prinsip yang harus dipatuhi: 1) tidak mementingkan diri sendiri; 2) integritas; 3) objektivitas; 4) akuntabilitas; 5) kejujuran; 6) keterbukaan; dan 7) komitmen kepemimpinan. Reformasi pelayanan publik selain menggunakan konsep NPM, bisa juga menggunakan konsep dari piagam Suami Hosono dan Ryuichi Sakamoto, bentuk pelayaanan publik yang beroreintasi sektor swasta untuk menjaga kepuasan pelanggan. Meskipun demikian tetap diberikan penekanan pada nilai etis dan dasar nilai yang memberikan cerminan sejati dari 'masyarakat yaitu sentralitas warga, akuntabilitas, serta peningkatan kesempatan berpartisipasi masyarakat. Uraian di atas mencerminkan rendahnya kualitas pelayanan publik, secara umum terkecuali Indonesia. Ini terjadi di negara-negara berkembang merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut dengan pemberian otonom yang seluas - luasnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan karakteristik serta potensi daerahnya. Pembentukan DOB diharapkan dapat memacu untuk dapat berkreasi dan berinovasi agar dapat mencapai tujuan akhir yakni kesejahteraan masyarakat. tidak Kegagalan negara berkembang mengadopsi konsep NPM tidak berlaku bagi Nigeria dengan program Servicom. Bila ditelusuri, NPM memang sukses diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Selandia Baru dan beberapa negara maju tetapi bagaimana penerapannya di negara-negara berkembang? lainnya, Kenyataannya, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia gagal menerapkan konsep NPM. Servicom merupakan cikal bakal negara Nigeria menerapkan aplikasi pelayanan publik berbasis internet, dapat membantu organisasi pemerintah Nigeria dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kerjasama baik pemerintah dengan masyarakat (G2C), pemerintah dengan swasta(G2B) maupun pusat dan daerah (G2G) atau Intra Governmental (Internal Efficiency And Effectiveness-IEE). Servicom induk dari reformasi birokrasi dan dijadikan refrensi pelayanan sektor publik di Negiria. 356
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintahan kabupaten, kota dan propinsi seperti model Servicom di Negiria Abdullah (2008), sudah mulai diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi serta dalam mengimplementasikan kebijakan e- government telah memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi (ICT) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan unit layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), sistem informasi pelaporan keuangan daerah (SIPKD), sistem database barang daerah (ATISISBADA) dan secara bertahap penerapan paperless office yang diharapkan semua stakeholder dapat memantau efektivitas dan efisiensi pembangunan secara online, realtime dan transparan. ini, diharapkan dapat membantu organisasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik berupa produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah, meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya produksi serta dapat meningkatkan kerjasama/ koordinasi baik antar pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pihak swasta maupun antar pusat dan daerah. Dapat di lihat dari perkembangan tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota dan provinsi dalam pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap telah mengadakan perbaikan manajemen administrasi pemerintahan yang biasa digunakan pada sektor swasta seperti penyusunan RENSTRA (rencana strategis) dan pengukuran kinerja, walaupun outcome yang diharapkan belum sesuai dengan harapan. Model Agar keberhasilan DOB dapat tercapai sesuai harapan, sangat tergantung dengan pimpinan. Gaya kepemimpinan yang kompetitif, tegas, penuh kasih, inovatif dan kreatif dapat diyakini sangat mempengaruhi keberhasilan pelayanan publik di DOB. Selain itu pimpinan sebagai manajer publik dalam mengelola organisasi, yang bertujuan jangka panjang dapat menggunakan teori perubahan dengan pendekatan evaluasi lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan beragam konteks dan praktis, Greene (2010). Pimpinan sebaiknya meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dan kapasitas organisasi sebagai cara memberikan kontribusi pembangunan terjadi ketidakmampuan berkelanjutan organisasi pemerintah daerah beradaptasi dan merespon perubahan, Aref (2011). Sementara, penerapan dalam merespon perubahan karena tuntutan zaman globalisasi belum sesuai dengan harapan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kebijakan dan strategi nasional dalam mengimplementasikan dan mengembangkan e-government, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) benar-benar dapat dilaksanakan Pemda sebagai penyelenggara DOB dan merupakan salah satu wadah mempermudah, mempercepat pelayanan publik. Kebijakan jangka panjang, walaupun terkadang tersebut sejalan dengan yang dikemukan Patrick (2010), menekankan pelayanan publik dengan menempatkan kebutuhan disentermediasi lebih besar dalam pelayanan publik terhadap tren-makro di sektor swasta untuk transisi ke online dan e-gov berdasarkan layanan perkembangan organisasi yang dinamis, perkembangan informasi modern, dan teknologi komunikasi (ICT). Menurut Patrick (2008) di sektor publik yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yakni dengan cara menggabungkan agenda spesifik 'era digital governance' 357
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" untuk membuat reintegrasi, kebutuhan- holisme berdasarkan dan digitalisasi yang menjadi uncur kunci dari dekade berikutnya. Selain model yang dijelaskan di atas, Brown (2006) upaya dalam mengha- dapi berbagai tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik, pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya melakukan beberapa strategi inovasi maupun adopsi program dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik. Bentuk-bentuk inovasi maupun adopsi program pelayanan publik yang telah banyak dikembangkan di beberapa daerah diantaranya yaitu dengan penerapan kontak pelayanan sering disebut Citizen's Charter. Pelayanan pelanggan yang dibuat berdasarkan masukan dari pelanggan yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan merespon keinginan dan kebutuhan pengguna.Citizen's Charter merupakan suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan, artinya kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penutup Pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktik good governance dan menjadi indikator keberhasilan DOB? Konsep governance pada intinya adalah terkandung unsur: demokrasi, adil, transparan, penegakan hukum, partisipatif dan kemitraan. Dimana unsur tersebut hampir sama dengan pelayanan publik. Pada dasarnya semua alasan tersebut di atas dalam melaksanakan good governance perlu melakukan reformasi dalam segala bidang termasuk pelayanan publik. Menurut Hughes (1994), reformasi pelayanan publik adalah dalam rangka: (1) merealisasikan pendekatan baru untuk menjalankan pelayanan publik yang lebih baik ke arah manajerial daripada sekedar administratif belaka; (2) sebagai respon terhadap skala penanganan dan cakupan tugas pemerintahan; (3) Perubahan dalam teori dan masalah ekonomi; (4) perubahan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat alasan tersebut konsisten dengan permasalahan penting dalam administrasi publik yang berorientasi governance, yakni permasalahan birokrasi dan demokrasi. Dengan kata lain, Dwiyanto (2005) reformasi pelayanan publik menjadi sangat penting dan dominan, karena pada domain itulah ujung dari segala permasalahan yang dirasakan oleh publik. Karena fungsi pemerintah yang utama adalah pelayanan bagi warganya dan dalam rangka menuju good governance. Oleh sebab itu pelayanan publik perlu diatur dengan baik dan benar. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik pelayanan publik dan good governance mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi sebaliknya kegagalan mewujudkan pelayanan publik yang prima dan good governance akan menumbuhkan pesimistis, apatis dan bad government. Karena semakin meluasnya pesimis dan apatis akan sangat membahayakan demokrasi dan keberlangsungan suatu pemerintahan negara dan kesinambungan bangsa. Karena 358
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dengan menjadikan praktek pelayanan publik sebagai pintu masuk dalam membangun good governance, maka toleransi dan pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah dan semangat perubahan yang terus menerus akan mampu menyinari perjalanan bangsa yang merdeka dan berdaulat, seperti tersurat dalam mukodimah Undang Undang Dasar 1945 dan dalam tujuan Negara Indonesia. Untuk mengembangkan pelayanan publik yang mencirikan praktek good governance diperlukan manajemen yang reformis. Bad governance yang selama ini terjadi dalam birokrasi publik, merupakan warisan zaman kolonial dan hasil dari suatu proses interaksi yang rumit dari akumulasi masalah yang melekat dalam kehidupan birokrasi publik. Warisan tersebut, yang selama ini telah mengispirasi perilaku birokrasi publik perlu diperbaiki, agar menghasilkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sesuai tuntutan dan harapan. Perubahan mindset, sikap individu dan budaya kerja organisasi menjadi prasayarat utama, agar melahirkan para pelaku pelayanan yang professional, punya integitas, kompeten, tanggap dan bertanggungjawab. DAFTAR BACAAN Abdullah dan Robertson, (2008), Enhancing the Performance of the Public Service in a Developmental State: A Country Case Study of Nigeria, Quoted in Edigheji (2008) Forthcoming. Aref, Fariborz (2011). Capacity Development of Community Organizations for Tourism Development and Planning in Shiraz, Iran, Kamla-Raj, J Hum Ecol, 33(3): 197- 201 (2011). Bappenas dan UNDP, 2007, Study Evaluasi pemekaran Wilayah, Version of July 4, 2007, Jakarta Brown, L Trevor. ett. (2006) Managing Public Service Contracts: Aligning Values, Institutions, and Market, Public Administration Review June 2006. Dunleavy, Patrick (2010) The Future of Joined up Public Service, 2020 Public Services Trust at the RSA, ESRC Economic&Social Research Council. ISBN 978- 1907815-03-4, June 2010. Dwimawanti, Hayu, Ida (2004) Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah), Dialogue. JIAKP, Vol.1, No.1, Januari 2004. Dwiyanto, Agus (Editor), 2005, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) (2013). Firman, in DecentralisingIndonesia, 2000- 2012: Local Development Drivers or Hindrance, Routledge Space (2013) Tommy Territorial Splits (Pemekaran Daerah) and Polity Vo. 17, no. 2, 180-196, Greene C, Jennifer, (2010) Serving The Public Good, Journal Evaluasi and Program Planning 33 (2010) 197-200. 359
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Hughes, Edgar, Owen, 1994, Public Management And Administration, St. Martin's, United States of America. Hokayema, Jihad dan Kairouzb, (2014). Euro-Med: Public Management and Good Local Governance, Procedia Social and Behavioral Sciences 124 (2014) 528- 535. Igwebuike, Gabriel, Ayogu (2014), Revitalizing Local Governments for Community Development in Nigeria, Interdiscilinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol 5, no 9 Januari 2014. Kamuli, Sukarman, 2010, Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Integritas Bangsa, Jurnal Inovasi, Volume 4, Nomor 4, Desember 2010, ISSN 1693-9034. Ocheni, Stephen dan Atakpa, Moses, (2012). Local Government and Appropriate Capacity Building for Accelerated and Sustainable Rural Development, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 1, No. 3, pp 131-135, June 2012. ISSN: 2235-767X. Republik Indonesia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2008, Ringkasan Eksekutif, Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonom Baru, Direktorat Otonomi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Salanguit, Khristina, Ana (2009). Community Capacity Building and Local Government Leadership: Describing Transformational Leadership Practices in Naga City, the Philippines, Tenrini ,Rita, Helbra, Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Menyibak Kegagalan Pemekaran, Pusat Kebijakan APBN, BKF. Jakarta. Yuliadi, Imamudin, Kesenjangan Investasi dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 2, Desember 2012, hlm.276-287. 360
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" THE ROLE OF TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP STYLE AT PUBLIC SERVICE SECTOR IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE Yani Restiani Widjaja Universitas BSI Bandung Email : yani.yrw@bsi.ac.id Abstract Transformational in organizational behavior. In this research is to provide an understanding of the the transformational implementation of good corporate governance concept. Transformational leadership style to motivate behavior change attitudes and their behavior with the assumption, leaders change their followers to increase their awareness of the importance organization so as to enable the fulfillment of higher needs and persuade it to surpass themselves for the sake of the organization. Implementation of good corporate governance at public sector is not just a formal juridical demands, but more than that is a true testament of the demand for increased services to the community. It impacts on public sector management paradigm shift that has led to the embodiment of democratic governance, responsive, accountable and improving the organization's performance in providing services to the public. Generally good corporate governance has a positive benefit in supporting performance of an organization. leadership style became one of the prominent theories leadership style at public service sector in supporting Keywords : Transformational leadership style , public service sector, good corporate governance 361
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1.INTRODUCTION In the era of globalization all of the entire field of state government demanded reforms in the economic system and government, including the bureaucracy thus enabling economic interaction between regions and between nations take place more efficiently. Development of the world in various fields have much effect on the way one looks at an organization, the organization is no longer seen as a closed system,. Organizations also should be seen as an open system, whose existence is affected by the environment outside the organization. The development of an organization should be followed by the development of leadership patterns. With an organization that is open, must be accompanied by a leader who is dynamic, creative, innovative and competent in taking a decision quickly and accurately. Zational demands of the external environment, not only unpunished by a leader in an organization, because if the organization can not meet or adapt to demands from outside the organization, then it could result in the organization can not last long. Public organizations which in this case is the government, local government, Agency, Organization, state-owned enterprises and enterprises today must keep abreast of the times. As an organization that has authority in the field of public service, of course, we need a leadership that does not just work in achieving a goal, but how that performance is produced by public organizations that can give satisfaction to the public as users of such services. The point is that a leader must have leadership that is capable of moving an organization in the desired direction. Leadership that can bring changes to the provision of public services is still poor for the better. leader who ideas to subordinates so that subordinates inspired to make it happen. The subordinates / followers will be working beyond their personal interests and will bring profound and extraordinary impact on the followers (Pfeffer, 1982; Nana, at.al 2010; Cavazotte, et al., 2011). Transformational or charismatic behavior is believed to increase the impact of transactional form of leadership behavior on employee outcome variable, as followers feel trust and respect for leaders and they are motivated to do more than expected to do (Pheng and Sirpal, 1995; Miner, 1980). Leadership of this model put forward in obedience to the leadership in totality, so that what is desired or command leadership, carried out in absolute terms without mental or argumentation (Yukl, 1989: 67). Transformational leadership is a transformed his In this study aims to describe the role of transformational leadership in the public sector in supporting the implementation of good corporate governance. The study was conducted at the labor offices Bandung. As we have already seen that the concept of good corporate governance is a concept that is often promoted by governments. 2. LITERATURE STUDIES 2. 1 Definition of Leadership Leadership plays a very important organization. Leadership is needed by humans for their very limited nature inherent in human beings. An organization without a leader figure would have difficulty in achieving the vision and mission of the organization itself. From this arises the need to lead and be led. Roughly speaking, leadership is defined as a feature - individual traits, habits, how to influence others, interaction, position in the organization and the perception of the legitimate influence. 362
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Leadership definition according to Locke, E.A in general is as a process of persuading (inducing) others toward a common goal. That definition includes three things, among others: 1. Leadership is a concept of relation (relational concept). Leadership exists only in the process of relationships with others (the followers). If there are no followers, then there is no leader. In this definition that effective leaders must know how inspiring and one relationship with their followers. 2. Leadership is a process. In order to lead, the leader must do something. As has been observed by John Gardner (1986-1988) leadership is more than just occupy an authority. Although the position of authority that may be formalized very encouraging leadership process, but a position that does not mark a person to be a leader. 3. Leadership must persuade others to take action. Leaders persuade his followers through a variety of ways, such as using a legitimate authority, creating a model (a role model), targeting, reward and legal, organizational restructuring, and communicate the vision. Meanwhile, according to Robbins and Judge (2007, p.365) leadership is the ability to influence a group toward the achievement of goals. According Soekarso et al (2010, p.10) leadership is a process of social influence, ie a life that affect the lives of others, forces that influence the behavior of others toward achieving a specific goal. According Locander in Maulizar, Musnadi, and Yunus (2012), leadership is a relationship between the leader (leader) with a led (follower). Further Locander explained that leadership implies that leaders influence led but the relationship between the leader and the led is mutually beneficial to both parties. Meanwhile, Drath and Palus (in Yukl, 2013, p.19) gives the following definition: "Leadership is the process of making sense of what people are doing together so that they will understand and be committed". According Tangkilisan (2007, p.7), between the leadership of the leader has a close connection. Next to the word "leadership" is formed and gets affixes word "to late" from the word "leader", the leader is essentially a person exercising leadership. Nevertheless, there are clear distinctions between the leadership of the leader. If leadership refers to the process of activities, it refers to one's personal leader. Based on the understanding of the leadership that leadership is a behavior shown by the leader to his subordinates in order to influence his subordinates that can be directed and agreed to work together to achieve a predetermined goal. 2.1.1 Transformational Leadership Komariah and Triatna (2008: 80) mentions that transformational leadership can be seen in micro and macro. On the micro level of transformational leadership is a process of influence between individuals, while the macro is the process of mobilizing the power to change the system of social and institutional reform. According to Burns (Northouse 2007: 176), transformational leadership is a mutually reinforcing process between leaders and followers to the level of morality and motivation higher. Transformational leadership is not just a direct and top-down (from top to bottom), but it can also be observed indirectly, from bottom to top (bottom up), and horizontally. The leader here is not only those who are at the highest managerial level-within the 363
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" organization, but also those in the formal and informal levels, regardless of their position or positions. Bass (1985: 20) states that transformational leadership motivates followers to do something more than expected by doing the things the following: (a) increasing the level of awareness of followers on the importance and value of the specified destination and diiinginkan, (b) ask the followers to put the interests of the team or organization above personal interests, and (c) moving towards the needs of the followers to a higher level. 2.1 Full Range of Leadership Model Robbins dan Judge, 2007, p.388 2.2 PUBLIC SERVICE SECTOR Services by Indonesian Dictionary (KBBI) is an effort to serve the needs of others. Meanwhile, according to the ministry Utal Daviddow and any effort that enhances customer satisfaction (Whatever enhances customer satisfaction). According Kepmenpan No: KEP / 25 / M.PAN / 2/2004 Public service is any service activities undertaken by public service providers in an effort to meet the needs of service recipients, as well as in the implementation of the provisions of the legislation. Meanwhile, according to Law 25 of 2009 Public service is an activity or series of activities in order to meet the needs of the service in accordance with the laws and regulations for every citizen and resident in the goods, services, and / or administrative services provided by public service providers. While public service providers, hereinafter referred to as Operator is every institution of state officials, corporations, independent agency established by law for public service activities, and other legal entities established sematamata for public service activities. 364
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Public service can be defined as any form of services, either in the form of public goods and public services is in principle liable and implemented by Government Agencies in Central, Regional, and in the State-Owned Enterprises or Regional-Owned Enterprises , in an effort to meet the needs of society as well as in the implementation of the provisions of the legislation. Definition by the Public Service Act In Act Public Service there is understanding public service is an activity or series of activities in order to meet the needs of the service in accordance with the laws of every citizen and resident in the goods, services, and / or administrative services provided by public service providers 2.2.1 Organizers of Public Services Organizers of the Public Service Under Law "The organizers of the public service or the Operator is every institution of state officials, corporations, independent agency established by law for public service activities, and other legal entities that are established solely to public service activities, boss working unit Operator heads a working unit that supervises directly with one or more work units that carry out public services, Organization of public service providers or Organisation is a working unit public service providers who are in the institutional environment of state officials, corporations, independent agency established by law for public service activities, and other legal entities that are established solely to public service activities, implementing public service or executing an officer, employee, officer, and every person who works in the Organisation in charge of implementing the action or series of actions of public services " Based organization is organized, public services or public services can be divided into two, namely: 1. Public service or public services organized by private organizations, are all public provision of goods or services held by the private sector, such as private hospitals, PTS, privately-owned transportation company. 2. Public service or public services organized by public organizations. Which can be divided into: What is the primary, are all providing goods / public services provided by the government in which the government is the only authorized provider and the user / client would not want to use it. For example is the service at the immigration office, the prison ministry and licensing services. What are secondary, are all forms of the provision of goods / public services organized by the government, but in which the user / client does not have to use it for their multiple service providers. There are five characteristics that can be used to distinguish three types of public service, namely: 1. Adaptability services. This means that the degree of change in accordance with the changing demands of the service requested by the user. 365
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. The bargaining position of the user / client. The higher the bargaining position of the user / client, the higher the chances of users to ask for better service. 3. Type the market. These characteristics describe the number of existing service providers, and its relationship with the user / client. 4. Locus of control. These characteristics explain who is in control of the transaction, whether users or providers of care. 5. Nature of service. This shows the benefit of the users or service providers are more dominant. 2.2 GOOD CORPORATE GOVERNANCE Good Corporate Governance or known by the name of Good Corporate Governance (hereinafter "GCG") appears not merely because of their awareness of the importance of the concept of corporate governance, but the background by the rise of corporate scandals that hit large corporations. Joel Balkan (2002) says that the company (corporation) today has evolved from something relatively unclear become world economic institutions are very dominant. The strength sometimes able to dictate up to the government of a country, thus becoming helpless in the face of deviant behavior committed by the influential business people. All of that happened because of unethical behavior and even tend to be criminal-conducted by the business which is possible because of their enormous powers on the one hand, and the powerlessness of government officials in enforcing laws and monitoring the behavior of the perpetrators of such business; in addition to a variety of corporate governance practices and bad governance. One of the significant impact that occurs is the economic crisis in a country, and the incidence of corruption, collusion and nepotism (KKN). As a result of poor corporate governance by major companies to which it led to the economic crisis and a crisis of investor confidence, as happened in the US in early 2000 and 2008 which resulted in the collapse of several large companies and world-renowned; while also causing the global crisis in several countries around the world. For example, to address the crisis, the US government issued the Sarbanes-Oxley Act of 2002; legislation referred to contains the realignment of public accounting firms, corporate governance and investor protection. Therefore, this legislation became a starting point in the elaboration and creation of GCG in various countries. GCG concept lately more public attention because of GCG clarify and reinforce the mechanism of the relationship between the stakeholders in an organization that includes: a. the rights of the shareholders (shareholders) and its protection, b. the role of the employees and the parties concerned (stakeholders) Other, c. disclosure (disclosure) which is accurate and timely, d. transparency regarding the structure and operation of the company, 366
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" e. responsibilities of the board of commissioners and directors of the company itself, to its shareholders and other interested parties. At first, the term "Corporate Governance" was first introduced by the Cadbury Committee in the United Kingdom in 1922 using the term referred to in the report known as the Cadbury Report (in Sukrisno Agoes, 2006). Here presented several definitions of "Corporate Governance" from several sources, including: 1. Cadbury Committee of United Kingdom A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the goverment, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled. 2. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI-2006) FCGI does not create its own definition, but adopted the definition of the Cadbury Committee of the United Kingdom and translating "set of rules that govern the relationship between shareholders, management (manager) of the company, creditors, government, employees and holders of other internal and external interests relating to rights rights and obligations, or in other words a system that directs and controls the company ". 3. Sukrisno Agoes (2006) Good corporate governance as a system that regulates the relationship role of commissioners, directors, shareholders, and other stakeholders. Good corporate governance is also referred to as a transparent process for determining the company's goals, achievements, and performance evaluation. 4. Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) (dalam Tjager dkk, 2004) The structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance. 5. Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno Agoes, 2006) Administratif mechanisms that govern the relationships between the company's management, directors, shareholders, and interest groups (stakeholders) to another. These relationships are manifested in the form of rules (procedures) and incentive systems as a framework (framework) that is necessary to achieve the company's goals and ways to achieve these objectives, as well as the monitoring of the performance generated. 3.RESULT Research on the role of the Department of Labor in employment in Bandung conducted using qualitative descriptive analysis. In this case, the author will present the results of research by observation and interviews to the parties concerned and plus some literature related to the research. 3.1 PROFILE OF DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG 367
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dinas tenaga kerja of Bandung is an institution in the city government Bandung that the task in the field of employment as stipulated in Local Regulation No. 13 Year 2007 on the Establishment of the Regional Office of Organizational Structure. Then, amended by Regional Regulation No. 05 Year 2013 concerning the Second Amendment Bandung Regional Regulation No. 13 of 2007 on the formation and composition of the organization with the Regional Office of Bandung. Department of Labor has always tried to provide the best service for job seekers and employers. Here's a service in the form of labor offices in Bandung. Table III.1 Activity Services of Dinas Tenaga Kerja No Bidang pelatihan dan produktivitas kerja Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi Bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek Bidang pengawasan ketenagakerjaan 1 2 3 4 5 Pelaksanaan pelatihan kerja Pelaksanaan pelatihan pemagangan Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pelayanan tanda tangan Lembaga Pelatihan Kerja Pelayanan penerbitan Ijin perpanjangan Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA). Perijinan persetujuan Bursa Kerja Khusus (BKK). Pelayanan ijin tempat penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja (Kartu AK I). Rekomendasi permohonan ijin operasional Lembaga Penempatan Tenaaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL) Permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pencatatan LKS Bipartit. Pencatatan Perjajian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pengesahan Peraturan Perusahaan Pelayanan pembinaan atau pengawasan peraturan perundangan ketenagakerjaan Pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan. Pengesahan/akte ijin keselamatan kerja Pengesahan/akte ijin kesehatan kerja Pelayanan pengesahan penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). 368
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dan Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD). 6 7 8 Prosedur tata cara perijinan dan penyelenggaraa n pemagangan di Luar Negeri Pelayanan penandatangana n sertifikat pelatihan Pelayanan Rekomendasi Rekomendasi permohonan ijin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Rekomendasi paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Rekomendasi pelaksanaan Bursa Kerja Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB). Pencatatan pelaporan jenis pekerjaan penunjang Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan 9 Pelayanan pendaftaran transmigrasi 3.2 THE ROLE OF TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP STYLE AT PUBLIC SERVICE SECTOR IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE Transformational leadership style is certainly very important role in public sector services, particularly labor didinas Bandung. Transformational leadership is trying to solve the problem is not alone but involve subordinates, subordinates alike are invited to think about how to solve the problem. Transformational leaders are also trying to provide inspirational ideas on subordinates so bawahanpun will be inspired by these ideas. Thus the transformational leadership is not only required the high loyalty of leaders and subordinates, but also demanded their totality in performing their duties. Transformational leadership is predicted to encourage the creation of effective institutions / organizations. This kind of leadership describe their level of ability of leaders to change the mentality and behavior become better followers. Transformational leadership has meaning and orientation of the future (future oriented) institution / organization including the need to instill a culture of innovation and creativity in enhancing creativity in improving the quality and the existence of institutions / organizations. 369
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Based on some notion of transformational leadership, the transformational leadership traits or characteristics can be identified as follows: a. Able to encourage followers to realize the importance of the work. b. Encouraging more followers to put the interests of the organization c. Push to achieve a higher requirement. Based on the opinion of Bernard M. Bass, transformational leadership has the characteristics that distinguish the other leadership styles including: a. Charisma Providing vision and mission plausible cause of pride, command respect and trust. b. Inspiration Communicating high expectations, uses symbols to focus efforts, expresses important purposes in a simple way. c. Intellectual stimulation Improving intelligence, rationality and careful problem solving. d. individualized consideration Providing personal attention, training and consultancy to each subordinate individually. Service organizations and services engaged in the public sector in this manpower will certainly be dealing with the public as users of public services. Society as a public service users are often faced with the challenges of service quality that is not able to give satisfaction to the public for such services. In any organization, including the public bureaucracy, the leader plays a very strategic. Success or failure of the public bureaucracy is determined qualities of its leader (Sartono, 2011: 90). In the context of our public bureaucracy that is very paternalistic, where staff (subordinate) work always depends on the leadership. If the leaders of the public bureaucracy no managerial ability and good human relations, the performance of the bureaucracy also tends to be not good. Some studies show leadership on public bureaucracy is still weak leadership at various levels or tiers. The mastery level of managerial leadership in general is still low, in addition to the capacity and awareness that leaders have an obligation to serve a very limited even a little they otherwise asked to be served. Formal authority be a powerful weapon in moving subordinates, consequently subordinate work not on consciousness itself, but because of the pressure superiors, so that a harmonious relationship between superiors and subordinates no longer exists. Though both are a team unit of work that must be maintained in the mission and goals of the organization. Sartono (2011) identified there are several phenomena of leadership in the public bureaucracy, among others: 1. The leader of the public bureaucracy in running the bureaucracy generally not digerakkanoleh vision and mission, but still always driven by very rigid regulations. 370
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" As a result, leaders can not develop the potential of the organization, and is not able to adjust to the demands of the external environment in this case the needs of the community. 2. The leader of the public bureaucracy always rely on formal authority he had. Power into a force in moving the subordinate. They do not understand the character of subordinates. 3. Low competence Public Bureaucracy leaders. It is not independent of the pattern of promotions in the public bureaucracy which did not consider the competence of appointed officials. 4. Low managerial capability in processing the resources of the organization he leads. While managerial capabilities needed by a leader with regard to its role in carrying out the functions of management, including planning, organization, motivation and supervision. 5. The lack of accountability of the leader of the bureaucracy. The lack of transparency of public accountability for what has been done by the bureaucracy One role of the leader in improving public services is through motivating subordinates. The level of organizational performance is influenced by several factors in the environment in which to work. Therefore, leaders must be able to create a harmonious atmosphere, which can encourage and work motivation (Sinambela et al, 2008: 106. Transformational Leadership can not be released by the performance of a leader when someone memipin an organization, transformational leaders can transform an organization / institution towards a new shape, different and definitely better with the conditions of the previous organization. To change an entire organization a transformational leader must start by building the base material organization of individuals, by the way: 1. Personal attention, transformational leaders must examine every individual who contributed to the organization and find out what motivates them through the door of their personal interests. 2. Look beyond me, communicate with employees what the effect of their work on the entire organization. 3. Motivate the group, delivering transformational leader in the group about the organization's vision and why it needs to change. To motivate these leaders can use motivator: awards, urgency and excitement. Transformational leadership should be owned by all leaders in Indonesia, because the public service conditions are still many shortcomings then there needs to be a fundamental change both in terms of methods, procedures to changing the culture and behavior of public servants. To change the conditions is necessary not just a charismatic leader, but also to bring his men as part of the change, so it is not just the achievement of objectives but also the achievement of the very maximum results exceeded the goals set. Transformational leadership is not only an innovative, but also makes his subordinates to be innovative, creative and contributed great ideas to the organization. To improve the condition of our bureaucracy is bad, with various pathologies inherent bureaucracy is needed transformational leadership. 371
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Furthermore, transformational leadership in public sector services is important in order to support the implementation of the concept of good corporate governance. Some of the main benefits of the application of the concept of good governance is as follows. 1. Diminishing of significantly corruption 2. Creating of institutional system and management of clean government, efficient, effective, transparent, professional and accountable 3. Vanishing of the discriminate against citizens or groups of society 4. Guaranteed of consistency and legal certainty throughout the legislation both at the central and local levels. Relation to the application of the principles of good corporate governance is based on the Decree of the Minister for State Owned Enterprises No. KEP-117 / M- MBU / 2002 on Implementation of Good Corporate Governance Practices in State- Owned Enterprises (SOEs), it was determined that Corporate Governance is a process and structures used by the organs of state enterprises to increase the success of business and corporate accountability in order to create shareholder value in the long term by taking into account the interests of other stakeholders, based on the laws and ethical values. Stakeholders are the parties who have an interest in state enterprises, either directly or indirectly ie shareholders / capital pemillik, commissioner / board of supervisors, directors and employees and the government, creditors and other interested parties. Principles of Good Corporate Governance in its implementation, namely: 1. transparency; 2. independence; 3. accountability; 4. accountability, and 5. fairness. Implementation of good governance (good governance) calls for accountability, transparency and the rule of law ketebukaan. While good governance practices deviate according liberation (mal-administration) of the "ethics of state administration". While the government's authoritative requires submission, obedience and compliance (compliance) of the people against the legislation, the government and government policy. 4.CONCLUSION 1.Transformational leadership is the ability of a leader in working with or through others to optimally transform the organization's resources in order to achieve meaningful goals in accordance with the performance targets that have been set. The resources in question are the human resources such as leadership, staff, subordinate, experts, teachers, professors, researchers, and others. 372
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Style of transformational leadership in public sector services, especially in labor the characteristics of important role. As for offices Bandung has a very transformational leadership can be identified as follows: a. Able to encourage followers to realize the importance of the work. b. Encouraging more followers to put the interests of the organization c. Push to achieve a higher requirement. 3.Transformational leadership style plays an important role in public sector services, especially in manpower Bandung, in order to support the principles of good corporate governance. Where a form of good corporate governance is the creation of a solid state governance and responsible, and effective and efficient, keeping kesinergisan constructive interaction between domains the state, private sector and civil society, is expected to be achieved. REFERENCES Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations, New York; The Free Press. Bass, B.M & Avolio,B.J.(1994). Improving organizational effectiveness: through transformational leadership. London: SAGE Publications TO Bass, B.M & leadership. New Jersey: LEA. Publlisers Marwah. Bass, B.M.(1990). Bass & Stogdill's : Handbook of leadership. Theory,research & managerial application". 3rd Ed. New York : The Free Press : A division of Macmillan, Inc. Buku Saku Profil Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 Locke, E.A., 1997, Esensi Kepemimpinan, Jakarta, Mitra Utama,. Sedarmayanti.2004.Good Governance (Kepemerintahan yang Baik).Mandar Maju:Bandung. Sumarto, Hetifah.2009.Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance.Yayasan Obor Indonesia:Jakarta. Yukl,GA.(1998).Leadership in Organizations Englewood Cliffs.NJ:Prentice hall.Inc. Arafat, Wilson, Mohamad Fajri MP, Smart Strategy for 360 degree GCG (Good Corporate Governance) (October 2009). Skyrocketing Publisher. ISBN 978- 979-18098-1-8 Arafat, Wilson, How To Implement GCG Effectively (July 2008). Skyrocketing Publisher. Becht, Marco, Patrick Bolton, Ailsa Röell, Corporate Governance and Control (October 2002; updated August 2004). ECGI - Finance Working Paper No. 02/2002. Miko Kamal, Undang Undang PT dan Harapan Implementasi 373
374 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Sistem Pembangunan Hukum Nasional Arnanda Yusliwidaka Universitas Tidar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal lahirnya politik hukum sebagai upaya adanya pembaharuan hukum di Indonesia sebagai negara merdeka dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Konsekuensi logis pasca kemerdekaan adalah adanya tuntutan untuk pembaruan atau pengantian atas hukum-hukum peninggalan penjajah Jepang dan Belanda, seabab dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan meruakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain sebelumnya.1 Mahfud MD2 mengikuti arah pemikiran Mantan Kepala BPHN Sunarti Hartono bahwa politik hukum adalah legal policy yaitu garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.3 Prof Satjipto Raharjo4 memberikan pandangan yang lebih komperhensif dalam studi politik hukum dengan memberikan pertanyaan mendasar yaitu: 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) Kapan waktunya, dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; dan 4) Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli bahwa politik hukum harus berorientasi kepada cita-cita negara, maka pembahasan perlu diawali dengan mengacu kembali pada Alenia ke IV Pembukaan UUD 1945 yang memberikan penjabaran definitive terhadap tujuan negara berupa: 1. Melindungi segenap bangsa dan selutuh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan Kesejahteraan umum; 1 Moh. Koesnoe, Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini, dalam Artidjo Alkostar dan M. Soleh Amin, 1989, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, hlm. 106. 2 Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, tanggal 29-31 Mei 2006. 3 C.F.G Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, hlm. 1. 4 Satjipto Raharjo, 1991, Ilmu Hukum; Cet iii, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 352-353. 375
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 3. Mencerdasakan kehidupan bangsa; dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut hukum berperan sebagai alat5 yang berkerja dalam sistem hukum yang berpijak pada empat prinsip hukum (rechtsidee) yaitu: 1) Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuan (integrasi); 2) Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; 3) Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi); dan 4) Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama.6 Prinsip-prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam pembangunan hukum7 yang berorientasi pada tercapainya tujuan negara. Hubungan antara hukum dengan masyarakat harus dipadukan dalam pembangunan hukum nasional. Hubungan ini dikejawantahkan dalam 2 (dua) hal yaitu pemaduan antara hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin keadaan masyarakat.8 Dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada awal tahun 1970-an perencanaan pembangunan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dilakukan melalui pembentukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).9 GBHN di era Orde Baru mengembangkan sistem hukum ke dalam empat unsur yakni materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum.10 GBHN tersebut ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan Presiden, GBHN tidak diberlakukan kembali. Sebagai penganti GBHN dibentuklah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang diberlakukan mulai tahun 2005. Menelaah cara pembangunan hukum nasional saat ini dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2025. Dalam konteks pembentukan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, 5 Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Op.Cit. 6 Bernard L. Tanya, Judicial Review dan Arah Politik Hukum Sebuah Perspektif, Makalah, disampaikan dalam Seminar Judicial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Neger semarang, 17 April 2006. 7 Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan social yang tidak adil dan menindas hak- hak asasi manusia dan karenanya politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan social dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana tentang di Pembukaan UUD 1945. Lihat pada Abdul Hakim G Nusantara, 1988, Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, hlm. 20. 8 Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Op.Cit. 9 GBHN merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. 10 Sistem hukum yang diterapkan dalam GBHN dikembangkan sesuai dengan ajaran Friedmann yang membagi sistem hukum dalam tiga unsur besar substansi hukum (substance), struktur hukum (structure), dan budaya hukum (culture). 376
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" jiwa, semangat serta nilai-nilai social yang ada, maka diperlukan beberapa upaya antara lain: Pertama, Upaya Pembaharuan Perundang-Undangan. Upaya ini dilakukan karena terdapat tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Tumpang tindihnya peraturan banyak ditemukan dalam peraturan tingkat pusat dan daerah, serta antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang ada di atasnya. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan terjadi karena perumusan yang kurang jelas, mengakibatkan sulitnya pelaksanaan dan banyaknya interpretasi. Pembaruan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengganti perundang-undangan colonial maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan Bangsa Indonesia. Pembangunan materi hukum perlu dilakukan dengan memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan, taat pada asas hukum universal serta mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Pembaharuan perundang-undangan kiranya dapat memenuhi tiga kulalitas: 1) hukum harus menciptakan stabilitas dengan mengakomodir atau menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing di lingkungan masyarakat; 2) menciptakan kepastian, sehingga setiap orang dapat memperkirakan akibat dari langkah-langkah atau perbuatan yang diambilnya; 3) hukum harus menciptakan rasa adil dalam bentuk persamaan di depan hukum, perlakuan yang sama dan adanya standar yang tertentu.11 Kedua, Pemberdayaan Institusi/Lembaga Hukum yang Ada. Kurangnya independensi dan akuntabilitas lembaga hukum memberikan akibat besar dalam sistem hukum di Indonesia. Sitem peradilan yang tidak transparan dan terbuka mengakibatkan hukum sebelum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan. Menuju pembentukan sistem hukum nasional maka dilakukan pemantapan kelembagaan hukum yang meliputi keududukan, fungsi dan peran institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta oraganisasi profesi hukum lainnya agar semakin mampu mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan. Ketiga, Peningkatan Integritas dan Moral Aparat Penegak Hukum dan Aparatur Hukum Lainnya. Peningkatan integritas dan moral sumber daya manusi di bidang hukum juga perlu dilakukan terhadap peneliti hukum, perancang peraturan perundang- undangan hingga tingkat pelaksana dan penegak hukum. Langkah yang perlu dilakukan dalam peningkatan integritas dan moral bersumber pada pelaksanaan sistem pendidikan hukum yang ada.Selain itu perlu pula meningkatkan sistem pengawasan, baik sistem pengawasan melekat hingga sistem pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keempat, Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum yang memadai. Sarana dan prasarana hukum diartikan sebagai semua faktor penunjang pengadaan dan penegakan INDONESIAdiakses pada 30Agustus 2016. 377
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" hukum itu, baik software (piranti lunak) maupun hardware (piranti keras).12 Salah satu bentuk sarana pembangunan hukum nasional adalah penyusunan Program Legislasi Nasional. Peningkatan yang dilakukan mengaju pada RPJMN tahun 2015-2019, dilakukan dengan cara pemangkasan hampir setengah dari jumlah usulan RUU, namun menetapkan target pencapaian yang lebih baik yakni pembahasan 160 RUU untuk 5 tahun. Disamping upaya-upaya yang dilakukan di atas, dalam kaitan pelaksanaan sisten hukum nasional yang telah disusun perlu dibarengi dengan pembangunan budaya hukum13 dan pendidikan hukum14 untuk mewujudkan suatu masyarakat hukum.Hal tersebut perlu dilakukan meningat adanya degradasi budaya hukum masyarakat yang tercermin dari peningkatan sikap apatisme dan penurunan apresiasi masyarakat terhadap substansi hukum dan kepada struktur hukum yang ada. Selain itu didapati adanya penurunan hak dan kewajiban hukum masyarakat.Perwujudan masyarakat hukum dapat dilakuka dengan: a) penyuluhan hukum secara intensif baik perundang-undnagan maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada; b) penerapan dan pelayanan hukum secara adil sehingga mampu mewadahi terhadap rancangan peraturan dinamika sosial dan menunjang pembangunan; c) penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.15 Hubungan antara hukum dan masyarakat nyatanya tidak dapat lepas dan saling melengkapi demi mewujudkan suatu sistem hukum nasional. Sebagaimana ditekankan oleh Kepala BPHN, Prof. Enny Nurbaningsih bahwa pembangunan hukum dapat tercapai jika seluruh cakupan terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk memperbarui masyarakat (social engineering). Namun, perekayasaan sosial perlu didukung kajian yang mendalam tentang hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan tingkat kesiapan masyarakat dalam menyikapi pembaruan yang akan dilakukan. Sejak era reformasi bergulit tuntutan perbaikan sistem hukum nasional terus bergerak, dalam rangka menghadirkan dan membangun negara yang membahagiakan rakyat.16 12 Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional, Makalah, disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 14-18 Juli 2003. 13 Sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum, Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukumm Perspektif Ilmu Sosial,Nusa Media, Bandung. 14 Pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti luas sering tidak dianggap penting. Padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsense suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan. Jimly Assidiqie, 2005, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi, hlm. 26. 15 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 hlm. 24. 16 INDONESIA diakses pada 30 Agustus 2016. 378
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" DAFTAR PUSTAKA Abdul Hakim G Nusantara, 1988, Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta. Bernard L. Tanya, Judicial Review dan Arah Politik Hukum Sebuah Perspektif, Makalah, disampaikan dalam Seminar Judicial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Neger semarang, 17 April 2006. C.F.G Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung. Jimly Assidiqie, 2005, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi. Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung. Moh. Koesnoe, Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini, dalam Artidjo Alkostar dan M. Soleh Amin, 1989, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta. Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, tanggal 29-31 Mei 2006. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. Satjipto Raharjo, 1991, Ilmu Hukum; Cet iii, Citra Aditya Bakti, Bandung. Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional, Makalah, disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 14- 18 Juli 2003. diakses pada 30 Agustus 2016. 379
380 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ADMINISTRASI PUBLIK DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Hartuti Purnaweni1,2 1 Program Doktor dan Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro 2 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro E-mail: Abstrak Lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami kerusakan yang parah, dan semakin parah akibat implementasi pembangunan yang lebih berorientasi pada ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan, sehingga muncul berbagai bencana lingkungan yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan merupakan salah satu kelemahan sendi perekonomian bangsa, sehingga seharusnya yang diterapkan dengan sungguh- sungguh di Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu yang bersandar pada Tiga Pilar yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi (lingkungan) dan sosial dalam pembangunan. Bappenas kemudian menambahkan Tata Kelola sebagai bagian penting Tiga Pilar tersebut. Peran ilmuwan Administrasi Negara hendaknya menonjol dalam membuat blue print pembangunan di Indonesia berlandaskan pada Empat Pilar tersebut. Kata kunci: lingkungan, pembangunan berkelanjutan, Empat Pilar, ilmuwan administrasi negara 381
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Pendahuluan Berbicara mengenai lingkungan hidup adalah berbicara mengenai sesuatu yang mudah membuat kita miris. Lingkungan hidup di Indonesia kini berada pada kondisi krisis. Banjir, kekeringan, tanah longsor, asap, rembesan air laut, pencemaran air dan udara, serta kehilangan keanekaragaman hayati yang berlangsung terus menerus senyatanya sudah masuk pada tahapan mengancam kelangsungan hidup rakyat Indonesia dan telah memakan korban ribuan orang setiap tahun (Kompas, 14September 2014). Dengan demikian, masa depan bumi dipertaruhkan, karena perubahan iklim menjadi keniscayaan yang mengamcam kesejahteraan ummat manusia (Kompas, 23 November 2016), dan dengan demikian juga harus dipikirkan dengan serius oleh para ilmuwan administrasi Negara 2. PERMASALAHAN Kutipan-kutipan dari harian Kompas di atas, menyiratkan beberapa hal yang harus ditelaah dengan serius berkaitan dengan seminar ini. Pertama, bahwa Indonesia tengah dihadapkan pada problem lingkungan yang tidak hanya serius, bahkan sangat serius. Kedua, persoalan pertama membawa rangkaian dampak yang serius pula pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketiga, para ilmuwan Indonesia, termasuk para ahli ilmu administrasi Negara, dituntut tanggungjawabnya dalam mengatasi persoalan ini. 3. PEMBAHASAN 3.1. Problem Lingkungan Lebih dari 4000 anak meninggal dunia setiap hari, sebagian besar disebabkan oleh diare dan ISPA, dua penyakit yang berhubungan erat dengan kebersihan serta kesehatan air dan udara. Hal ini makin diperparah dengan potensi perubahan iklim yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia (Kompas, 14 September 2014). Indonesia menjadi negara dengan kerusakan lingkungan hidup tertinggi di dunia. Bahkan, Sungai Citarum dikatakan merupakan sungai paling tercemar di dunia. Emmy Hafild, mantan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Direktur Eksekutif Green Peace Asia Tenggara menyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan terobosan dalam menangani permasalahan lingkungan di Indonesia, mengingat bahwa laju kerusakan hutan Indonesia pada kurun waktu tahun 2000-2012 adalah dua juta hektar per tahun, tak ayal merupakan yang tertinggi di dunia. Jakarta, ibukota Negara, ternyata adalah kota tercemar ketiga di dunia. Lebih jauh lagi, emisi gas rumah kaca Indonesia nomor tiga tertinggi di dunia karena munculnya kebakaran hutan di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, adanya deforestrasi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, penambangan, dan berbagai kepentingan lainnya. Selain itu, masih sederet panjang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, yang terlalu banyak bila dituliskan satu persatu. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah lingkungan hidup di Indonesia. Nawa Cita (Sembilan Agenda Prioritas) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menguraikan adanya tiga problem pokok bangsa. Kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan merupakan salah satu kelemahan sendi perekonomian bangsa. Merupakan sebagian bukti kegagalan 382
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam 36 tahun terakhir. Sejak Indonesia melakukan transformasi ekonomi yang diawali oleh rezim Orde Baru, pembangunan nasional menjadi jargon penting dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Pembangunan nasional menjadi konsep dan "ideologi" yang harus diterima semua pihak untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Maka sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto terjadi massifikasi pembangunan, yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi sehingga cenderung mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Akan tetapi, pada jaman Orde Baru, lingkungan relatif masih lebih baik terlindungi karena penjagaan oleh Negara dan kepatuhan yang cukup tinggi dari masyarakat. Di era reformasi, euphoria yang kemudian terjadi mendorong dilakukannya berbagai tindakan anarkis. Misalnya, terjadinya penjarahan lahan untuk kepentingan penambangan, permukiman dan berbagai bentuk keserakahan yang kemudian ujung- ujungnya merusak lingkungan, yang berlangsung makin masif dari hari ke hari. Pembangunan dilaksanakan mengejar kesejahteraan, yang lebih bersifat ekonomik. Massifikasi pembangunan yang bias ekonomi dan direduksi hanya sekedar pertumbuhan ekonomi sebagai manifestasi praktik pembangunan, telah mendorong eksploitasi sumber alam secara besar-besaran yang ternyata dalam jangka panjang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tidak hanya berhenti pada aspek lingkungan saja, massifikasi pembangunan yang bias ekonomi juga tidak memperhatikan aspek sosial. Yang dibangun lebih pada aspek fisik dan indikator-indikator ekonomik, tetapi melupakan pembangunan manusia dan pembangunan sosial sebagai aspek penting lainnya yang harus diperhatikan. Praktik pembangunan yang direduksi menjadi sekedar pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya memperoleh banyak kritik, terutama dari ilmuwan sosial, khususnya ilmuwan lingkungan. Pembangunan adalah keniscayaan, namun membangun aspek fisik dengan meninggalkan aspek sosial dan lingkungan hanya akan menuai kegagalan. Dalam konteks ini hadirnya ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu lingkungan untuk mewarnai pembangunan menjadi relevan, dan pada akhirnya kehadiran ilmu-ilmu sosial dan ilmu lingkungan yang dulunya dipinggirkan atau terpinggirkan dalam proses pembangunan menemukan makna ketika konsep pembangunan yang bias ekonomi yang boros sumber daya alam berubah menjadi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai paradigma baru pembangunan. 3.2. Pembangunan Berkelanjutan baru pembangunan merupakan kompromi atau jalan tengah ketika terjadi konflik antara lingkungan dan tujuan pembangunan. Pada tahun 1978, the World Commission on Environment and Development, yang merupakan salah satu badan PBB, merumuskan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai "development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (Harris& Wise, 2005). Munculnya "pembangunan berkelanjutan" sebagai paradigma 383
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" terus berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Tuntutan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang disuarakan oleh ilmu-ilmu sosial dan ilmu lingkungan memperoleh respon yang positif dari Pemerintah Indonesia, yang dapat dicermati dengan munculnya UU terkait lingkungan, dimulai dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup, hingga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Sejak itu diskusi instensif mengenai pembangunan berkelanjutan Pada intinya pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga aspek esensial, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam tulisan Harris dan Wise (2005) ketiga aspek itu (yang kemudian dikenal seagai Tiga Pilar) dapat dijelaskan sebagai berikut. (1) Ekonomi: sistem ekonomi yang berkelanjutan harus dapat memproduksi barang dan jasa secara terus menerus, yan juga dapat menghindarkan terjadinya ketidakseimbangan sektoral yan dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) Lingkungan: sistem lingkungan yang berkelanjutan harus dapat mempertahankan keberadaan dan kestabilan sumber, menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya yang tak dapat diperbaharui, dan dengan mempertahankan keanekaragaman hayati, stabilitas atmosfer, dan fungsi-fungsi ekosistem lainnya. (3) Sosial: sistem sosial yang berkelanjutan harus menciotakan keadilan dalam hal distribusi dan kesempatan, pemberian pelayanan publik yang cukup, termasuk di dalamnya kesehatan dan pendidikan, persamaan gender, serta partisipasi dan akuntabilitas politik. Kemudian, Bappenas menambahkan pilar ke empat, yaitu Tata Kelola, karena tatakelola dirasa mempunyai peran sangat penting sebagai pelaksanaan dari ketiga pilar lainnya (Direktorat LH, Bappenas, 2016). pentingnya keseimbangan, harmonisasi dan sinergi antara ketiga aspek pembangunan berkelanjutan tersebut. Pembangunan berkesinambungan berarti memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan demikian, adalah penting untuk membangun kebijakan ekonomi, ekologi, dan kebutuhan sosial dengan cara sinergis yang saling kuat-menguatkan satu sama lain. Jika kecenderungan yang mengancam kualitas hidup yang akan datang tak dapat dihentikan, biaya yang harus dipikul oleh masyarakat akan meningkat secara dramatik dan tendensi negatif akan menjadi tak terhindarkan. Jelasnya pembangunan berkelanjutan mengungkapkan Lebih lanjut dari hasil berbagai pertemuan yang menyepakati pembangunan tersebut terdiri lahir berbagai pengaturan. Pengaturan-pengaturan berkelanjutan, dari aturan ekonomi, aturan sosial dan aturan ekologi (Jin,2013; Bapat, 2005) sebagai berikut. 1. Aturan Ekonomi. (1) Sistem ekonomi harus memenuhi secara efisien kebutuhan individu dan sosial. Untuk itu, aturan ekonomi harus dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan inisiatif personal (tanggung jawab pribadi) dan keinginan tiap individu melayani kebutuhan umum (tanggung jawab umum) demi keamanan kebaikan (well-being) masyarakat pada saat ini dan masyarakat yang akan datang. 384
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Ini harus diorganisasi sedemikian sehingga kepentingan individu dan umum dapat bertemu satu dengan yang lain, dan tiap anggota masyarakat mendapatkan keuntungan dari sitem sosial. (2) Kondisi lingkungan sekitar harus memungkinkan pasar berfungsi secara baik untuk diciptakan dan dipertahankan, inovasi dipacu, berorientasi pada keputusan jangka panjang, sementara kemajuan sosial terus ditingkatkan dan mengarah juga pada pemenuhan kebutuhan masa yang akan datang. 2. Aturan Ekologis Karya Komisi Enquete yang berjudul "Protection of Man and Environment" (Perlindungan Manusia dan Lingkungan) di 13th German Bundestag (Parlemen Jerman) tahun 1997 mendefinisikan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) sebagai tujuan utama untuk menetapkan dan meningkatkan prestasi ekologis, ekonomi, dan sosial. Ini berkaitan dengan model tiga dimensi yang setara untuk keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Komisi Enquete tersebut mengajukan peraturan ekologis untuk pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. (1) Pemakaian sumber daya yang dapat diperbaharui seharusnya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya tersebut. (2) Emisi yang dibuang ke lingkungan seharusnya tidak melebihi kapasitas ekosistem. (3) Resiko dan bahaya terhadap kesehatan manusia akibat aktivitas antropogenik harus diminimalisasi. 3. Aturan Sosial Akhirnya, Komisi Enquete tersebut mengajukan peraturan sosial untuk keberlanjutan, antara lain sebagai berikut. (1) Negara seharusnya tinggi derajat manusia dan menetapkan dan menjunjung perkembangan karakter manusia untuk masa sekarang dan masa depan, untuk menjaga kedamaian sosial. sebagai badan sosial konstitusional (2) Setiap anggota masyarakat mendapat manfaat dari masyarakat sesuai dengan kontribusinya untuk mendapatkan sistem jaminan sosial jika ia kurang mampu. 4. Sumbangan Administrasi Negara Seiring dengan perkembangan politik di negeri ini, keputusan politik untuk pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi arus utama dalam paradigma pembangunan. Dalam konteks itu, peran dan sumbangan ilmuwan administrasi negara tidak dapat dinafikan. Jikalau pembangunan berkelanjutan merupakan hasil keputusan politik, maka ilmu administrasi negara yang merupakan bagian dari ilmu sosial dapat memberikan konstribusi yang berarti. Lebih dari itu ketika penyusunan arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dilakukan, banyak ahli administrasi Negara termasuk ahli lingkungan yang terlibat di dalamnya. 385
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Hal ini berarti bahwa relevansi kehadiran administrasi Negara dan peranannya dalam pembangunan berkelanjutan memang sangat diperlukan. Meminjam istilah Arthur Lewis (2000), keterlibatan ilmu-ilmu sosial dalam "formulasi strategi perencanaan" pembangunan berkelanjutan yang lebih baik di masa depan merupakan manifestasi sumbangan dan peran ilmu-ilmu sosial dan ilmuwan sosial dalam pembangunan di negeri ini. Sebagai konsekuensinya maka ilmuwan sosial dan ilmu- ilmu sosial harus mampu memberikan kerangka landasan pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Pertama, ilmuwan sosial di Indonesia hendaknya turut terlibat dalam percaturan wacana ilmu sosial mutakhir: mendiskusikan kerangka ontologis dan aksiologis konsep pembangunan berkelanjutan ke depan dan melahirkan teori-teori baru ilmu-ilmu sosial yang dapat digunakan bagi formulasi strategis perencanaan pembangunan berkelanjutan di negeri ini. Kedua,ilmu-ilmu sosial harus mampu memberikan berbagai alternatif solusi bagi pengurangan risiko dampak pembangunan dan masalah sosial lingkungan lainnya, karena ilmu-ilmu sosial tidak dapat meninggalkan tujuan dan ketugasannya sebagai ilmu. Apabila yang dimaksud dengan dimensi sosial yang sering direfleksikan dengan istilah pembangunan manusia (human development) adalah "progress toward enabling all human beings to satisfy their essential needs, to achieve a reasonable level of comfort, to live lives of meaning and interest, and to share fairly in opportunities for health and education (Harris, 2005)", maka ilmu-ilmu sosial harus mampu memberikan solusi bagi pengurangan kemiskinan, kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Namun jika masalah-masalah kemakmuran dan kesejahteraan sosial rakyat yang terpuruk, justru berbanding terbalik dengan pembangunan yang mengorbankan sektor lingkungan dan hak ekonomi warga, maka tugas dan peran ilmu-ilmu sosial dan ilmuwan sosial, ilmuwan administrasi Negara, patut dipertanyakan. Sebagaimana dikatakan Rohadi (2011) bahwa ilmu pengetahuan (termasuk ilmu sosial) dan teknologi yang melahirkan industrialisasi, terlanjur mengabaikan lingkungan hidup. Menarik ketika dia mengatakan bahwasanya berbagai bencana lingkungan yang sering terjadi justru berpangkal dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Rohadi mengutip Toynbee dan Ikeda yang menunjukkan bahwasanya sudah ribuan tahun manusia jarang mengalami begitu banyak bencana dalam jangka waktu yang begitu pendek. Oleh karena itu adalah tugas ilmu sosial pada umumnya dan ilmu administrasi Negara pada khususnya untuk mengurai benang kusut segala lini persoalan yang muncul seiring terkait dengan implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. termasuk di dalamnya Adalah mengenaskan apabila ilmu-ilmu sosial dan ilmuwan sosial membiarkan fakta bahwa pada tahun 2014 sejumlah 48,8 juta orang penduduk yang bermukim di kawasan hutan, 21% diantaranya adalah masyarakat yang sangat miskin. Hak Penguasaan Hutan (HPH) diberikan negara kepada perusahaan, membuat masyarakat adat tersingkir dari hutan leluhurnya. Orang miskin hendaknya diarus-utamakan (mainstreaming) dalam pengambilan kebijakan, sebab kemiskinan terjadi juga lantaran "salah urus negara" yang terlalu memihak pada pasar. Di sinilah ilmu-ilmu sosial harus memberikan konstribusi dan peran untuk mengatasi persoalan tersebut. Memberikan 386
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" arahan pada kebijakan pemerintahan, dan memberikan pedoman bagi apa yang disebut Hadi (2000) sebagai perilaku yang berwawasan lingkungan, baik itu pada masyarakat maupun pada para penyelenggara negara. Ilmu-ilmu sosial bukanlah sebuah bidang yang netral dan bebas nilai. Ia harus memihak pada kepentingan mereka yang miskin, dan harus sarat nilai perjuangan kaum miskin pula. Hingga kemudian sudah tidak ada lagi adagium "orang miskin dilarang sekolah," "orang miskin dilarang sakit," dan seterusnya, sehingga menjauhi apa yang disampaikan McGillivray (2006) sebagai tujuan millennium yang seharusnya diperjuangkan oleh semua Negara. Tentu juga dengan dukungan para ilmuwannya. Lingkungan harus dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, bukan sekelompok kecil orang yang menuai manfaat potensi dan jasa-jasa lingkungan untuk mereka sendiri, sambil meminggirkan hak mereka yang lebih berhak. Ilmu-ilmu sosial, dengan ilmu administrasi Negara di garda depan, memang hendaknya bertindak secara progresif dalam menjawab kerusakan lingkungan dan berbagai ketimpangan di negeri ini. Para cendekia ilmu sosial hendaknya aktif jalan (blue print) masa depan menghimpun kekuatan demi menyusun peta pembangunan berkelanjutan untuk rakyat Indonesia yang lebih sejahtera. 5. Penutup Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan integrasi sinergis antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi (lingkungan) yang setara di dalamnya - bukan semata pembangunan berfokus ekonomi yang menjadi panglima, dengan menggunakan harus berperan dalam tatakelola sebagai panglima. Ilmu administrasi negara pembangunan yang berkelanjutan, berpartisipasi dalam mencari solusi, memikirkan lebih dalam dan mendorong semangat, mencari inovasi dan pembaharuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, tidak hanya untuk generasi kini, namun juga untuk generasi nanti. DAFTAR PUSTAKA Bapat, Jyostna. 2005. Project Development and Critical Theory of Environment, London: Sage Publisher. Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Perencanaan Berkelanjutan di Indonesia, Seminar Pengembangan Universitas Pembangunan Sekolah Produksi dan Investasi Hijau, Dipoengoro, Semarang, 1 November 2016 Pascasarjana Hadi, Sudharto P. 2000. Manusia dan Lingkungan. Semarang: BP UNDIP. Hafild, Emmy.2014. "Perlu Terobosan dalam Menangani Lingkungan,"Kompas, 14 September. Harris, Jonathan M, and Timothy A.Wise. 2005.A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. London: Island Press. Jin, Myung. on Government Legitimacy: The Case of Environmental Governance,"Journal of Social Change, Volume 5, Issue 1, Pages11-25. 2013. "Citizen Participation, Trust, and Literacy McGillivray, Mark. 2006.Achieving The Millenium Development Goals. London: Palgrave McMillan Pub. 387
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Purnaweni, Hartuti, Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan dalam Administrasi Publik, Kuliah Terbuka MAP Candradimuka, Palembang , Februari 2015 Rohadi, Tasdiyanto. 2011.Budaya Lingkungan. Yogyakarta: Ecologiapress. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 388
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" SWALLOW NEST TAX CONTROL IN CIREBON By Heru Kuswandi Ramadhan Pancasilawan Rita Myrna Email: / (081221271237) ABSTRACT This research focused on the capacity of Kota Cirebon government to manage the income potential for local revenue (PAD). The bird nest tax is one of developing funding sources. However, based on field observation, the researcher found that there are so many swallow nest taxpayers did not accomplish their responsibility to pay the tax to the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon. In analysing the research phenomenon, the researcher used the Theory of Control which consists of four stages, namely standardd-setting, monitoring implementation, benchmarking (evaluation), and corrective action. The researcher used qualitative method for the research, and the data collected through literature studies and field studies. Data analyzing process conducted through data reduction, presentation, and verification. Determining the validity of the data obtained, the author used triangulation source. Based on the research, the author found that in terms of standardd setting, the Department of Revenue and Fiscal Management of Kota Cirebon referred to the aplicable regulations, for example, the Cirebon Mayor Ordinance No.52 of 2012 on Standardd Operating Procedure (SOP) that highlights the detail instruction on the swallow nest taxes. From the, monitoring of the implementation aspect, it was found that the execution of routine monitoring has not been scheduled. In the aspect of benchmarking (evaluation), the author found that the control of swallow nest tax did not optimally implemented and did not comply with the established standardds. In the aspect of corrective action, the author found that the DPPKD of Kota Cirebon did not give appropriate punishment to the taxpayers who refused to pay tax. They just gave a "warning letter" without clear further actions. The author concludes that generally, the Swallow Nest Tax Control by The Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon implemented based on local regulation and complies with the control criteria as stated by Ibnu Syamsi, however, in terms of controlling process, some of the activities were not conducted optimally and irrelevant with the existing technical guidelines. Keywords: Control, local revenue, Swallow Nest tax, Kota Cirebon. Introduction The controlling implementation which was conducted regularly and guided will create the successful mistaken grade of working implementation. Basically, the controlling was conducted to avoid the deviation of activity or working implementation as well as correction activity for the planned activities deviation found. Therefore, by implementing swallow nest tax control, it is expected there was not any deviation in the future and everything will be handled procedurely. 389
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Furthermore, based on Cirebon Mayor Ordinance No.52 of 2012 on Standard Operating Procedure (SOP) of Swallow nest tax, there are some controlling processes which are conducted by The Department of Revenue and Financial Management Kota Cirebon (DPPKD Kota Cirebon) in collecting swallow nest tax in Kota Cirebon Picture 1.1 Controlling Process by DPPKD Kota Cirebon Taxpayer DPPKD Kota Cirebon 1 Payment Process 2 Publishing STPD STPD Warning Letter Publishing Warning Letter Paid? Publishing Distress Warrant Yes Following Payment Process Warning Letter 3 Writing Minutes of Tax Audit Result (BAP) of Distress Warrant Minutes of Tax Audit Result (BAP) of Distress Warrant Archieve Publishing Confiscation Letter 4 Confiscation Letter Writing Minutes of Tax Audit Result (BAP) of Confiscation Letter Minutes of Tax Audit Result (BAP) of Confiscation Archieve 5 Letter of opportunity repayment Collecting the income by auctions Paid ? Publishing Letter of opportunity repayment Following Payment Process No Carrying out an auction process (Source : Cirebon Mayor Ordinance No.52 of 2012) 390
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Based on the early observation done, some indications of problems relevant to swallow nest tax were found in Department of Revenue and Financial Management Cirebon (DPPKD Kota Cirebon): 1. The tardiness of tax payment by swallow nest tax taxpayers It could be seen from the fact that most of the swallow nest tax taxpayers have not paid their taxes yet. This below is the list of taxpayers who have paid and have not paid the tax yet: Table 1.1 The List of Taxpayers in Cirebon No 1 1 2 3 4 5 6 NPWDP 2 Taxpayers 3 0000756,01,02 Widijanti Sudarmadji Agus Sutikno/Elektra 0000758.05.01 Dr. Bunyamin 0000761.04.01 H. Marwan 0000762.03.02 Sri Indrawati 0000763.05.01 0000764.01.01 Drg. Maria List of swallow nest tax taxpayers 4 Jl. Siliwangi No.19 Jl. Pekalipan 125 Jl. Kanggraksan JL. Bahagia No 41/45 JL. Kebon Pring No.28 Jl. Siliwangi Description Paid - - - Paid
(Source: Department of Revenue and Financial Management Kota Cirebon /DPPKD Kota Cirebon, 2013) 2. The decreasing of swallow nest tax realization from 2010 to 2013. Below is the swallow nest tax target and the realization data: Tabel 1.2 Target and Realization of Swallow nest tax 2010 - 2013 No 1 2 3 4 Year 2010 2011 2012 2013 Target Rp 13.129.500 Rp 13.129.500 Rp 8.000.000 Rp 8.000.000 Realization Rp 15.630.000 Rp 12.210.000 Rp 5.130.000 Rp 1.947.500 Percentage 119,04 % 93,00 % 64,13 % 24,34 % (Source: Department of Revenue and Financial Management Kota Cirebon /DPPKD Kota Cirebon, 2013) 3. In the collecting swallow nest tax process, some problems were found. On the other hand, the real potential from swallow nest tax has not been detected yet. As the result, it is quite difficult in calculating payable taxes. 4. The mechanism of swallow nest tax control has not executed as stated on Standardd Operating Procedure (SOP) of Swallow nest tax yet, which referred to Cirebon Mayor Ordinance No.52 of 2012 about the implementation of swallow nest tax instruction. It was because the Department of Revenue and Financial Management Kota Cirebon /DPPKD Kota Cirebon have only been giving the warning letters to the taxpayers, the punishment itself has not been given. Identification of Problems Relevant to the intoduction mentioned before, the problems that are investigated in this research will be formulated into the folowing questions: " How is the Swallow 391
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Nest Tax Control by The Department of Revenue and Financial Management in Cirebon?" Research Methodology This research used qualitative method and descriptive approach as the discussed material for some considerations. First, to know further about research object. Second, this method presents the value of researcher and respondent object relationship. Last, this method is assumed to be more perceptive and adaptable with the clearness of value patterns faced. Descriptive research is describing and summarizing existed conditions and situations of the research, so it is not only explaining the real condition of research object, but also engaging the variables and description of the research objects. In qualitative research, collecting data is managed in a natural conditions, it means that to gather the primary data sources and data collection technique will be done more on participated observation, deeper interview and documentation. Supporting the research, the next step to be done is determining data collection technique. This technique is one of the most important elements in conducting a research, because deciding certain data collection technique affects the next steps that will be done. In addition, it will be an analyzing guide for research process. Meanwhile, the data to support the research by using data collection technique are obtained from: 1. Literature Review or Library Research It means finding and collecting data done by categorizing and classifying written materials related to research problems, in example from document sources, books, newspapers, magazines and others. 2. Field Research Collecting data or information by doing direct observation toward object research. To obtain the data and information, it is used: a. non participated observation: data collection technique by observing and writing the research object directly, it means that the study only observes the research object directly without participating in the process itself. b. Interview: data collection technique from informant based on interviewers initiative by using tools, either interview guidelines or interview schedules, and managed as personal face to face interview with relevant informant, in this case, Head of DPPKD Kota Cirebon and some staffs as the respondents to gain the information related. c. Document: the written records of past events. The document used on this research is official of records or avalaible documents, such as letters, statistics data and monthly reports. Informant determining technique used in this research is using purposive technique, it means getting the sources from informants by having some certain considerations related to the informants' competency or background. The certain considerations were based on these kinds of conditions: the person knows the expected information or research object very well or the informant is the leader or the important person so it will be easier, in term of exploring the social obejct or situation (place, 392
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" person and investigation), to do the research. In determining the informants, the study also considered that the research focus may not be understood by some participants. Discussion 1. Standard Determination The controlling done by a leader should have some methods in order to avoid the deviation of the planning and to make it run well. A method can be done is doing standardd determination for an activity done by the staffs. In order to know the aspects of standard determination in grading the controlling of swallow nest tax by DPPKD Kota Cirebon, this research used three indicators: The clear rules of swallow nest tax controlling - The clear aims of swallow nest tax controllimg in Kota Cirebon - The implementation guidelines of swallow nest tax. The first indicator, the clear rules in controlling swallow nest tax, was based on the research result, it was seen that the rules used by DPPKD Kota Cirebon is already according to the Cirebon Mayor Ordinance No.52 of 2012 on Standardd Operating Procedure (SOP) about the Instruction of Swallow Nest Tax Implementation. It functions as the guidance in controlling of collecting swallow nest tax in Kota Cirebon. Next, after determining the standard, there was also the clear aim in controlling swallow nest tax. This aim was an achievement that should be gained in implementing the activity. It is not doubt that the clear aim absolutely helps an activity to run well. Because of that, the aim has a very important role in an activity. The aim is a general plan that should be accomplished, so that to actualize the plan, the controlling process is needed. Therefore, in line with the interview done, the author gained an information that in controlling swallow nest tax, DPPKD Kota Cirebon has not achieved the aim set before. The aim itself was in the form of target that should be achieved by the department as an indicator of its success. Based on the field observation, the writer discovered some facts related to the target which should be achieved by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon but have not been accomplished. This is due to lack of control done by the Department which affected the decrease of the swallow nest tax in Cirebon year by year. It apparently happens because the implementation process of the swallow nest tax control has not been optimally run. It can be seen from the target and the realization of the swallow nest tax which always decreases from year to year. The next indication is there is a guideline of the implementation of the swallow nest tax control. Every implementation requires a guideline which can be used as a regulation and a reference to conduct the activity. In implementing the swallow nest tax control by the Department of Revenue and Financial Management of Cirebon, they own a technical guideline so that the implementation of the swallow nest tax control is in accordance with the established regulation before. Based on the field observation, the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon have basically stated the regulation which is set in the standard operating procedure of the swallow nest tax control. However, the implementation has not been conducted accordingly. It can be seen from the fact that the charges given to those with tax problems have not been run optimally. All these years the control done by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon have only been giving the letters of warning 1, 2, and 3. Nevertheless, the confiscation has not been implemented yet. 393
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Monitoring the implementation The second stage in judging the control of an implementation is by monitoring. The monitoring is done to see what is really happening, the reality that occurs on the fields on the implementation of the swallow nest tax control done by the department of revenue and financial management of Kota Cirebon. Monitoring is a very important stage in the process of implementing the control of something because there are a lot of aspects which can affect the activity. They can give either good or bad quality and eventually can make the goal set is not achieved. Therefore, monitoring should be done so that everything can go as planned. In controlling the swallow nest tax by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon, it is done by using some indicators which support the controlling process. In this case, the author used indicators as follows: a. Direct monitoring b. Applying certain methods in monitoring In the first indicator, direct monitoring, based on the research done, there are facts that the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon officers have not done the monitoring regularly or as scheduled and thoroughly to the owners of the swallow nest companies in Cirebon. In addition, it is strengthened by the findings in the fields based on interviews done by the writer to informant 4 and 5, who are the swallow nest entrepreneurs and the swallow nest guards, explained that there are not any monitoring done regularly or as scheduled by the officers from the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon. The writer thinks that there are no officers assigned to do the monitoring regularly or as scheduled and thoroughly. Considering the facts that there are still a lot of taxpayers who have not paid their taxes yet. As happened in 2013, the number of taxpayers who actually paid the tax of swallow nest is lower or it is not in accordance with the number of taxpayers of the swallow nest on the data. Out of 6 taxpayer listed, there are only 2 of them who pay the swallow nest tax. The next indicator is related with the methods applied in doing monitoring. These methods are done to find out the exact situation occur in the fields. Based on the research done, the writer thinks that the control conducted by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon is related to the methods applied in the monitoring. The Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon do the monitoring by going to the actual fields. However, this method has not been done completely which means there is still no scheduled date for doing the monitoring. As the informant 3 stated that that type of monitoring is not yet conducted often by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon in order to get the tax of the swallow nest. 3. Benchmarking (Evaluation) The next stage in controlling is benchmarking or evaluation. A process where we compare between the standard we set and the facts occur in the fields. In this stage we can find any digression or obstacles appear. The comparison and evaluation between the real conditions on the fields and the standard setting that have been set. By comparing the work results between the officers based on the set standard to find out whether there is any difference and whether it is necessary to be solved or not. The comparison or evaluation in controlling the swallow nest tax by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon, the writer uses indication made based on the interviews: 394
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" a. The conformity between the standard setting and the facts or the condition in the fields. b. Having a scheduled time to do the evaluation c. Following up the evaluation results which digresses the standard setting. On the first indicator, the conformity between the standard setting and the real condition, based on the research result there is a fact about the basic reference which should be done in the implementation of the swallow nest tax control, based on the Cirebon Mayor Ordinance No.52 of 2012 on Standard Operating Procedure about the implementation of the swallow nest tax stated that in controlling the problematic taxpayers which means those who do not pay their taxes, the steps should be done is for the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon to do certain actions. The actions are within 7 days, the related department should release a letter of warning to the taxpayers as the due date of the tax, after that the department should then release the distress warrant which is sent by the tax process server to the taxpayers or the tax bearers. And within 21 days after receiving the warrant, the problematic taxpayers need to make the minutes of tax audit results of the distress warrant and after that the official department has to release a confiscation letter to the taxpayers. However, that is not what happens in the field. The Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon have not actually conducted it accordingly to the set standard. What they have done is only giving a warning letter to the problematic taxpayers whereas the charges and the confiscation are not yet implemented. Therefore, it is equitable if it affects the tax realization which is not in accordance with the target and the set standard. The next indicator after the conformity between the set standard and the real condition is there is a scheduled time in doing evaluation. Based on the research result, the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon has implemented an evaluation process to the management of the development tax for district level in the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon, which is once in three months when doing the evaluation. Then the last indicator is there is follow-ups for the evaluation result which are digressed with the standard regulation. In this case, based on the research results done by the writer, there are no follow-ups performed by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon to the evaluation results which are contradicted with the standard regulation. The writer found that the evaluation result performed by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon is very poor. 4. Corrective Actions The last stage undertaken in doing a controlling is to carry out a corrective action to all digressions occurred and found during the evaluation process. The controlling would mean nothing if there is no improvement done. As the reason the control is carried out is to make sure that everything performed by an organization is in accordance with the plan decided beforehand and then make a correction for the digression occurred. So the controlling is conducted before, while and after the process which is the result of the rectification. A corrective action in controlling the swallow nest tax conducted by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon, the writer makes some indicators based on the interviews as follow: 395
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" a. Following-ups related to the taxpayers who refuse to pay their taxes. b. Giving extra efforts in order to overcome the digression. On the first indicator about the follow-up related to the problematic taxpayers, based in the research result, the writer discovered a fact that the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon has done some, such as giving the warning letter 1, 2 and 3 to the problematic taxpayers. However, during the implementation, the charges given and the confiscation have not been carried out just yet. So that it has not given any significant impacts for them to not do any violation against the regulation. For sure, the charges given with only by the warning letters are not giving any deterrent effect to those problematic taxpayers. Therefore, the charges need to be leveled up by actually conducting the confiscation. Then the next indicator is the efforts done in order to overcome the digression. Based on the research result done by the writer, it indicates that the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon has actually done something in order to overcome the digression by the officers. Nevertheless, the observation shows that the problem has not been entirely solved since there are still taxpayers for the swallow nest who do not pay their taxes. Also there are no scheduled time in doing the monitoring by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon. The implementation of the efforts performed by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon to overcome the digression occurred still encounters some obstacles, such as the Department itself finds it difficult to meet the taxpayers of the swallow nest in Cirebon and also enter the area of the swallow nest building in order to observe the situation in the field. Conclusion Based on the research analysis result and the data processing in the field about the aspects of the swallow nest tax control by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon, it can be concluded as follow: In general, the swallow nest tax control done by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon has already met the controlling aspects which are the standard setting application, the monitoring of the implementation, the benchmarking (evaluation) and also the corrective actions. However, it has not been done accordingly as there are some indicators which are not properly executed. For example, in the implementation, the controlling has not been done suitably based on the regulation and the technical guidelines. Also, the monitoring has not been performed frequently or as scheduled and thoroughly to all owners and entrepreneurs of swallow nest in Cirebon. The comparison of conformity between the set standard and the real condition at the field has not yet been reached. The poverty of the substance resulted during an evaluation and the nonexistence of a thorough rectification which can be done by fixing the working procedures to the problematic taxpayers and giving something else rather than the warning letters which do not give any deterrent effect to them so that there are still digression occurred up to now. Suggestions Based on the explanation and the conclusion above, the writer tries to give some suggestions which hopefully the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon finds useful and especially to the local revenue. The suggestions are as follow: 396
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. The guideline of the technical implementation of the standard operational procedure is supposedly done in accordance with the set standard related to the charge given to the problematic taxpayers by the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon which so far the charge has been done is only giving a warning letter with no confiscation charged. 2. In relation with the implementation of the monitoring in doing the swallow nest tax control, the Head of DPPKD Kota Cirebon, the Head of Income Determination Section, the Chief of the Evaluation and Reporting Section of the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon as the leader needs to perform monitoring regularly or as scheduled. For example once a week and also he has to be brave enough to do something about the violations occurred in fields since so far there are no officers who are in charge of doing the monitoring regularly or as scheduled and thoroughly to all the swallow nest entrepreneurs. 3. About the evaluation, the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon requires to do follow-ups on the evaluation results which contradicted with the standard regulation thus the controlling can go in accordance with the regulation set beforehand. A. Books Anthony, Robert N, Govindarajan, Vijay. 2008. Manajemen Control System. 2. In relation with the implementation of the monitoring in doing the swallow nest tax control, the Head of DPPKD Kota Cirebon, the Head of Income Determination Section, the Chief of the Evaluation and Reporting Section of the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon as the leader needs to perform monitoring regularly or as scheduled. For example once a week and also he has to be brave enough to do something about the violations occurred in fields since so far there are no officers who are in charge of doing the monitoring regularly or as scheduled and thoroughly to all the swallow nest entrepreneurs. 3. About the evaluation, the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon requires to do follow-ups on the evaluation results which contradicted with the standard regulation thus the controlling can go in accordance with the regulation set beforehand. A. Books Anthony, Robert N, Govindarajan, Vijay. 2008. Manajemen Control System. Jakarta: Salemba empat. Hanafi, M. Mamduh. 2004. Manajemen. Edisi revisi. Cetakan kedua. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Hasibuan, Malayu SP. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara. Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Silalahi, Ulbert. 2009. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Syamsi, Ibnu. 1994. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta. Siswanto. 2006. Pengantar Manajemen. Second edition. Jakarta: Bumi Aksara. Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju. Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Stoner, James AF, Freeman, R.Edward, Gilbert Jr., Daniel. 1996. Manajemen Jilid I "Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo. B. Documents Government Regulation No.3 of 2012 about Development Tax for District level. Cirebon Mayor Ordinance N0. 52 of 2012 about the reference of implementing the swallow nest tax. Cirebon Mayor Ordinance No. 66 of 2012 about organization and the working procedure of the Department of Revenue and Financial Management of Kota Cirebon. 397
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" C. Other Resources Dewi, Puji Asih Maulani. 2011. Pengendalian Pencemaran Air Oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung. Jatinangor: A for State Administration Department, Faculty of Social and Political Science, Padjadjaran University. thesis Ayudia, Shinta Resty. 2011. Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Udara Oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung. Jatinangor: A thesis for State Administration Department, Faculty of Social and Political Science, Padjadjaran University. Bestari, Sarah Sita. 2010. Pengaruh Pengendalian oleh Asisten Pengendalian dan Pengawasan Badan Layanan Umum Transjakarta Terhadap Efektivitas Kerja Petugas Pengendali Bus Trans Jakarta Koridor III. Jatinangor: A thesis for State Administration Department, Faculty of Social and Political Science, Padjadjaran University. 398
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Problematika Kebijakan Publik Shadu Satwika Wijaya / Rengga Vernanda Universitas Tidar Magelang Abstrak Tujuan dari demokrasi Indonesia adalah untuk memelihara kesatuan bangsa Indonesia, hidup rukun dan damai, dengan semangat saling bergotong-royong. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan semakin berkembang apabila masyarakat Indonesia telah mampu membingkai seluruh makna demokrasi menurut pancasila tersebut dalam budaya poltik Indonesia maka akan tercipta masyarakat yang madani. Hal ini menuntut negara untuk sadar akan kewajiban dan hak-nya terhadap warga negara dengan menciptakan kebijakan publik yang bernafaskan pancasila. Kebijakan publik yang didefinisikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat harus memiliki keterlibatan masyarakat agar permufakatan dapat lahir secara utuh dan komperhensif yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah publik bukan melokalisir menjadi masalah kelompok tertentu. Keyword: Demokrasi, Masyarakat Madani, Kebijakan Publik 399
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Pendahuluan dan Kerangka Teori Indonesia adalah negara demokrasi. Pada dasarnya, ketika masyarakat Indonesia telah mengenali lebih jauh ihwal demokrasi jika merujuk pada makna falsafah pancasila secara utuh dan komperhensif, maka dengan sendirinya akan muncul pamahaman yang integral antara makna Kedaulatan Rakyat Indonesia. Yaitu bagaimana seorang warga negara bersikap terhadap sesasma warga negara lain; bagaimana warga negara bersikap terhadap negaranya; dan bagaimana negara bersikap terhadap warga negaranya. Setelah menelaah lebih lanjut mengenai maksud pancasila atau politik pancasila terhadap demokrasi Indonesia, akan didapat beberapa hal yang sesungguhnya tersirat dalam makna pancasila sebagai dasar pedoman pandangan demokrasi menurut pancasila atau yang lebih di kenal dengan sebutan demokrasi pancasila. Hal tersebut di antaranya : demokrasi Indonesia bertujuan memelihara kesatuan bangsa Indonesia, hidup rukun dan damai, bukan tunggang-menunggang tekan-menekan kepentingan; melainkan saling bergotong-royong. Ketika masyarakat bangsa Indonesia telah mampu membingkai seluruh makna demokrasi menurt pancasila tersebut dalam budaya poltik Indonesia maka akan terciptalah gerak pelaksanaan demokrasi khas Indonesia yang membawa masyarakat bangsa Indonesia beranjak menuju proses demokratisasi yang lebih matang dan mencapai masyarakat yang madani; masyarakat yang sangat paham akan kewajiban dan hak-nya sebagai warga negara. Begitupun sebaliknya negara juga harus sadar akan kewajiban dan hak-nya terhadap warga negara dengan menciptakan kebijakan publik yang bernafaskan pancasila. Kebijakan publik menurut Eyestone (dalam Smith dan Larimer, 2009) mengemukakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya.Sementara itu, kebijakan publik menurut anderson (dalam Winarno, 2008) merupakan arah tindakan aktor publik dalam mengatasi masalah atau persoalan publik. Untuk dapat memahami kebijakan publik, maka Lester dan Stewart (2000) mencatat terdapat model kebijakan publik elitis ada teori pluralis. Model elitis menunjuk pada tumpuan perhatian pada elit politik, sedangkan model pluralis bertumpu pada peran subsistem-subsistem yang berada dalam sistem demokrasi. Lalu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kebijakan dibuat ? Siapa yang terlibat, baik dalam, maupun luar pemerintahan, sehingga pemerintah memutuskan untuk do or not to do something?, Kemudian dari mana kebijakan itu datang? Kebijakan publik dalam perjalanannya tidak serta merta muncul dan menghilang begitu saja. Tentu terdapat proses sistematis yang mengakibatkan sebuah kebijakan publik tersebut lahir atau menghilang. Thomas Birkland (2003) mencatat 2 periode perkembangan model proses kebijakan publik, antara lain: 1. Periode tradisional, periode ini proses kebijakan lebih menekankan perhatian pada aspek ekonomika yang meliputi analisis "cost benefit" atau "societal benefit" Pada periode ini terdepat beberapa model seperti: a. Model Sistem Model Sistem diperkenalkan oleh Easton (1965), yang mengemukakan bahwa proses kebijakan terdiri beberapa elemen kunci: (1) adanya input kebijakan atau usul kebijakan, (2) digodok atau dibahas dalam sebuah sistem, (3) lahirnya output kebijakan, (4) feedback terhadap hasil penerapan kebijakan. 400
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Gambar 1. Proses Kebijakan Model Sistem b. Model Tahapan Kebijakan (Stages model) tahapan kebijakan (policy stages) menurut Brikland (2003) Model merupakan proses kebijakan yang umum dikenal dalam literasi kebijakan publik. Model ini menekankan bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan proses yang bertahap secara gradual, meliputi beberapa tahapan (stages), yaitu : (1) kemunculan isu kebijakan, (2) masuk dalam agenda kebijakan, (3) pemilihan solusi aternatif kebijakan, (4) penetapan kebijakan, (5) pelaksanaan kebijakan, (6) evaluasi kebijakan. 2. Periode Modern, periode ini proses kebijakan lebih menekankan perhatian pada aspek kompleksitas politika, yang oleh Laswell (1950)berkisar antara "who gets what, when, how". a. Model ACF Model Advocacy Coalition Framework(ACF)dikemukakan oleh Sabatier (1999). Model ini menekankan bahwa proses kebijakan publik terjadi akbat adanya interaksi peranan kelompok. Sbatier menekankan pula pentingnya pengetahuan dan learning dalam proses pembuatan kebijakan, karena kelompok yang datang bersama akan lebih memiliki power dalam pembuatan kebijakan. Kelompok ini disebut olehnya sebagaiadvocacy coalitions. Tiap-tiapkelompok memiliki nilai (values) dan beliefs yang berbeda. Sehingga, terjadi debat, kompetisi dan kompromi. Untuk itu, terdapat mediator yang disebut sebagai policy broker, yang mencoba 401
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" mencari outcome kebijakan tertentu atau karena kepentingan meraka dalam harmonisasi proses politik. b. Model Puntuated Equlibrium Model Punctuated Equlibrium dikemukakan oleh Baumgartner dan Jones (1993; 2012) yang mengadopsi dari konsep dalam biologi. Baumgartner dan Jones (1993) mengemukakan bahwa Kondisi keseimbangan politis dari suatu kebijakan (policy monopoly) tak dapat berlangsung stabil untuk kurun waktu yang lama. Karena ada kalanya terjadi perubahan yang radikal dan tiba-tiba (terbukanya isssue network). Sehingga, memunculkan kebutuhan kebijakan baru. c. Model Stream Metaphor Model stream metaphor kingdon (1995) membahas tentang mengapa ada persoalan yang masuk dalam agenda kebijakan pemerintah, sedangkan tidak untuk yang lain. Hal ini dikarenakan terjadi atau terbukanya policy window yang diupayakan oleh policy enterpreneur. Policy window merupakan suatu peluang kejadian, di mana ketiga aliran (problems, policies dan politics) dapat bertemu secara bersamaan, sehingga isu-isu publik dapat diserap menjadi agenda pemerintah. Begitu ada kesempatan muncul (policy windows), maka isu kebijakan dapat diangkat atau masuk dalam agenda pemerintah, jika terdapat pihak-pihak yang mampu mempertemukan ketiga aliran tersebut, maka pihak-pihak ini yang oleh Kingdon disebut sebagai policy entrepreneurs. Policy enterpreneur itu sendiri terdiri dari pejabat pemerintah, birokrat, lawyers, akademisi atau wartawan. Kebijakan-kebijakan ini dibuat oleh stakeholders yang berwenang mem- lebih dikenal dengan sebutan aktor kebijakan.Aktor kebijakan buatnya, yang sebagaimana diungkapkan oleh Knopfel (2007) merupakan mereka yang berada di dalam dan di luar sistem kebijakan, yang membuat, terlibat dan terefek dari suatu kebijakan. Untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam sebuah kebijakan, maka Knoepfel, et.al (2007: 45-57) mencatat setidaknya terdapat tiga aktor utama dalam proses kebijakan atau yang lebih dikenal dengan the triangle of actors. Yang terdiri dari policy arena, public actors dan affected actors.Policy arena, merupakan mereka yang langsung terlibat secara formil dalam tiap proses kebijakan publik seperti pejabat politik dan birokrat. Sementara public actors, merupakan merekayang terlibat secara tidak langsung dalam proses kebijakan namun pengaruhnya sebagai representasi publik amat diperhitungkan seperti akademisi, ormas dll. Affected actors merupakan mereka yang menjadi target group atau kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Robert Dahl (1961; 1978) mengemukakan bahwa demokrasi perwakilan merupakan tipe rezim politik yang aturan dan kebijakan publik dibuat tidak oleh seluruh masyarakat tetapi oleh perwakilan masyarakat yang akuntabel. Alam demokrasi kekinian bukan tanpa menyisakan problematika. Atas nama kebebasan berekspresi bagia tiap warga negara, maka keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam proses kebijakan publik menjadi sebuah tuntutan. Akan tetapi, persoalannya siapa yang terlibat? Apakah hanya sebatas elit, sekelompok tertentu ataukah masyarakat secara umum dalam sebuah wadah yang oleh Habermas (1984) disebut ruang publik. Hal ini menjadi pertanyaan penting mengingat fenomena yang muncul adalah merebaknya kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau bahkan elit tertentu yang muncul ke permukaan mengatasnamakan diri/ kelompoknya sebagai representasi masyarakat padahal motif utamanya "jauh panggang dari api", yang kemudian hal ini lebih dikenal 402
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dengan sebutan demokrasi prosedural; bukan demokrasi substansial. Demokrasi yang semu bukan yang sesungguhnya diharapkan oleh demokrasi itu sendiri secara substansial. Kecenderungan yang terjadi sebatas terpenuhinya aturan main dan selesai perkara. Proses kebijakan publik mestinya tidak hanya berada di sekitar garis edar para elit dan kelompok tertentu saja. Kebijakan publik mestinya menjamin setiap kepentingan warga negara tersalurkan. Proses kebijakan publik mestinya merupakan proses agregasi kepentingan dan masalah publik. Demokrasi indonesia adalah demokrasi pancasila. Nafas utama pancasila tiada lain adalah keadilan sosial. Ini sejalan dengan pemikiran Frederickson (2010: 59-73) yang mengemukakan pentingnya menghadirkan nilai kadilan sosial dalam diskresi administratif yang dimiliki oleh pejabat publik dalam administrasi publik. Karena pertanyaan utama saat ini adalah kebijakan publik itu untuk siapa? Pasar, publik, elit, kelompok atau ideologis?. Demokrasi indonesia berarti demokrasi kemufakatan bukan demokrasi voting. AnalisisProblematika Kebijakan Publik Teori-teori baru dalam proses kebijakan publik diharapkan mampu membantu memandang proses kebijakan dari perspektif yang berbeda dan membantu perkembangan kreativitas dan pemikiran yang kritis (Sclager dan Weible, 2013).Dekade terakhir ini akademisi ramai-ramai membahas pentingnya peranan sektor non-profit dan konsep governance dalam keterlibatannya pada proses kebijakan publik (deLeon dan Gallagher, 2011). Keterlibatan segenap elemen masyarakat dalam proses kebijakan publik memang diharapkan mampu membawa dampak yang positif bukan hanya bagi penyelenggaraan proses kebijakan, melainkan lebih jauh dari itu demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih luas lagi. Akan tetapi perjalanan nampaknya masih terlalu panjang. Ambil contoh kebijakan penertiban pedagang kaki lima Pasar Wage di Purwokerto, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Berkenaan dengan kasus ini diperlukannya pemahaman secara utuh persoalan yang terjadi. Jika merujuk pada pendapat pemerintah, yang menjadi persoalan adalah pasar yang tidak teratur. Ketidakteraturan itu karena pedagang "tidak berkenan" dipindahkan ke tempat yang telah disediakan dan lebih memilih berjualan di pinggir jalan. Sementara itu, ketidakteraturan itu berakibat pada terggangunya hak kenyamanan masyarakat lainnya. Jika dari sisi pedangang, persoalan terjadi karena tempat yang telah disediakan pemerintah tidak representatif dan sulit dijangkau oleh pembeli, akibatnya omset menurun bahkan rugi. Pertanyaannya apakah memang benar demikian adanya? Mari kita telaah satu persatu. Pertama, argumen pemerintah cukup beralasan, akan tetapi hak siapa yang pemerintah utamakan sehingga memilih menggusur pedagang. Kemudian argumen pedagang pun cukup masuk akal, akan tetapi apakah benar berdagang di tempat yang disediakan pemerintah sama sekali akan membawa kerugian bagi pedagang. Pertanyaan tersebut sesungguhnya dapat terjawab dengan analisis ilmu konsumen dan ilmu ekonomi. Akan tetapi yang akan coba di bahas di sini, adakah kesalahan pada kebijakan publik penataan pasar wage tersebut?. Fakta di lapangan, yang terjadi adalah pemerintah dan pedagang bahkan kelompok akademisi pun terlibat. Akan tetapi keterlibatan mereka hanya sebatas di level elit. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang sarat akan preferensi elit tertentu atau model elitis sebagaimana dikemukakan oleh Lindblom (2004). Henry (2011) mengemukakan bahwa ideologi adalah sesuatu yang penting dibalik kohesifitas karingan (network cohesion), bukan hanya kekuasaan (power) elit kebijakan. Artinya agregasi kepentingan dari bawah merupakan suatu tahap yang paling 403
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" substansial dari demokrasi. Bukan hanya elit dan mengesampingkan kepentingan kelompok masyarakat lain, yang selama ini terjadi memang organisasi pedagang dan pemerintah terus berembug mencari solusi alternatif, akan tetapi variabel yang terlupakan oleh pemerintah adalah keterlibatan masyarakat yang lebih besar yaitu masyarakat pembeli, pengguna jalan sekitar pasar wage, masyarakat banyumas pada umumnya, bahkan pelancong yang bertandang ke banyumas. Artinya, patut diduga terjadi benturan kepentingan dari beberapa pihak tertentu baik itu di pihak pemerintah, maupun di pihak perhimpunan pedagang. Hal ini sejalan dengan temuan dari Karin Ingold (2011) yang mengemukakan bahwa terdapat sebuah struktur jejaring koalisi, jejaring kekuasaan dan jejaring perdagangan di dalam suatu proses kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebuah proses kebijakan publik benturan kepentingan dimungkinkan untuk terjadi. sekadar kepentingan Administrasi negara sebagaimana dikemukakan Frederickson (2010) mestinya menghadirkan nilai keadilan sosial dalam diskresi yang dimilikinya. Artinya, administrasi negara dituntut untuk mampu mempertimbangkan terkandungnya nilai keadilan sosial dalam setiap kebijakannya. Lahat (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara persepsi pemimpin terhadap arah kebijakan publik. Lebih lanjut diungkapkan bahwa identifikasi persepsi pemimpin dapat membantu menyelesaikan tantangan governance yang meliputi kolaborasi, legitimasi, transparansidan trust- building.Dalam konteks masalah pasar wage, pemerintah mestinya turut pula menghadirkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat secara luas dalam suatu wadah yang oleh Habermas (1984) disebut sebagai ruang publik. Ketelibatan masyarakat secara deliberatif akan mengasilkan kebijakan publik yang lebih aplikatif pada penerapannya. Karena di sini semua pihak termasuk pihak pembeli memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Proses ini memungkinkan munculnya sebuah argumentasi tentang apa yang sesungguhnya diinginkan pembeli atau konsumen. Sehingga, kebijakan publik yang dihasilkan dapat menjawab semua persoalan mulai dari persoalan pendapatan pedagang, kepentingan pembeli, pemerintah hingga masyarakat kabupaten pada umumnya. Kebijakan publik deliberatif dengan cara memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, merupakan alat utama untuk membangun kebijakan publik yang berkeadilan sosial (Setyoko, 2011). Kesimpulan Keberadaan aktor-aktor kebijakan tidak dibenarkan tatkala keberadaannya justru melokalisir persoalan publik menjadi persoalan kelompok tertentu. Atas nama demokrasi yang substansial keterlibatan masyarakat yang selama ini terlihat diam (silence majority) harus terus didorong dalam proses kebijakan publik, agar permufakatan dapat lahir secara utuh dan komperhensif. 404
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Referensi 1. Jones B.D, J. & Baumgartner, F., 2012. From There to Here: Punctuated Equlibrium to The General Punctuation Thesis to a Theory of Government Information Processing. Policy Studies Journal , Volume 40 No.1, pp. 1-20. 2. Braumgartner, F. & Jones, B., 1993. Agendas and Instability in American Politics. Chicago: Chicago Press. 3. Brikland, T. A., 2003. Models of the Policy Process. Dalam: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. New York: Marcel Dekker, Inc, pp. 188- 191. 4. Dahl, R. A., 1961. Who Govern?. New Haven: Yale University Press. 5. Dahl, R. A., 1987. The Science of Public Administration. Dalam: Classic of Public Administration. California: Cole Publishing , pp. 181-228. 6. deLeon, P. & Gallagher, B. K., 2011. A Contemporary Reading of Advice and Consent. Policy Studies Journal, Volume 39 No.S1, pp. 27-39. 7. Easton, D., 1965. A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley. 8. Frederickson, G. H., 2010. Social Equity and Public Administration. Ney York: M.E Sharpe, Inc. 9. Habermas, J., 1984. The Theory of Communicative Action: Reason and the rationalization of society. New Jersey: Humanities Press. 10. Henry, D. A., 2011. Ideology, Power, and the Structure of Policy Networkspsj_413 361..384. The Policy Studies Journal, Volume 39 No.3, pp. 361-383. 11. Ingold, K., 2011. Network Structures within Policy Processes: Coalitions, Power and Brokerage in Swiss Climate Policy. Policy Studies Journal, Volume 39 No.3, pp. 435-459. 12. J.P, L. & Stewart, J., 2000. Public Policy : An Evoluntary Approach. Australia: Wadsworth. 13. Kingdon, J., 1995. Agenda Alternatives and Public Policies. New York: Harper Collins. 14. Knoepfel, P., Corinne, L., Varone, F. & Hill, M., 2007. Public Policy Analysis. Bristol: The Policy Press. 15. Lahat, L., 2011. How can leaders' perceptions guide policy analysis?. Policy Science Journal, Volume 44, pp. 135-155. 16. Lasswell, H., 1950. Politics: Who Gets What, When, How. New York: Peter Smith. 17. Lindblom, C. E., 2004. The Science of "Muddling Through" . Dalam: Public Administration Classic Readings. Wadsworth: Cengage Learning, pp. 145-156. 18. Sabatier, P., 1999. The Advocacy Coalition Framework: An Assesment. Dalam: The Theories of Policy Process. Boulder: Westview, pp. 117-166. 19. Schlager, E. & Weible, C., 2013. New Theories of The Policy Process. Policy Studies Journal, Volume 41, pp. 389-395. 20. Setyoko, P., 2011. Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik: Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Proses Deliberatif. Purwokerto: s.n. 21. Simth, K. B. & Larimer, C. W., 2009. The Public Policy Theory Primer. USA: Westview Press. 22. Winarno, B., 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: MedPress. 405
406 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Penetuan Prioritas Pembangunan Berdasarkan Analisis Sektoral dan Propinsi di Indonesia Recky H. E. Sendouw, MM, Ph.D Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si e-mail address: ABSTRAK Dalam penentuan prioritas pembangunan terutama yang terkait dengan perbaikan disparitas pendapatan antar propinsi ada beberapa studi yang meneliti tentang disparitas pendapatan yang menggunakan data padalevel propinsi di Indonesia. Akan tetapi dalam studi tersebut kurang memberikan perhatian terhadap peran sektoral terhadap disparitas pendapatan antar propinsi. Padahal dalam penelitian pendahuluan ditemukan bahwa jika penelitian hanya berfokus pada level propinsi apalagi nasional tanpa memperhatikan data sektoral akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan prioritas dalam pembangunan.Menggunakan data 8 sektoryaituPertanian, Manufaktur, Utilitas, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi, Bisnis dan Sektor Sosial penelitian ini menunjukkanbahwa analisis sektoral di level propinsi memiliki hasil yang berbeda dengan dengan analisis pada level nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan harus didasarkan pada daya saing propinsi sehingga setiap propinsi dapat berada pada level pertumbuhan optimal. Kata kunci : Disparitas, Pembangunan, Sektoral, Indonesia ABSTRACT In determining the development priorities, especially those related to the improvement of the income disparity between the provinces, there are few studies that examine the disparity of income using the data at the level of provinces in Indonesia.However, in these studies paid little attention to the role of sectoral in income disparity among the provinces. Though the preliminary research found that if the study focuses only on national or provincial level without regard to sectoral data may causeinaccuracy in decision-making and priority in development.Using Data of 8 sectors namely Agriculture, Manufacturing, Utilities, Construction, Trade, Transport, Business and Social sectors this study indicate that the sector analysis at provincial level have different results with the analysis at the national level. The results of this study conclude that development must be based on the competitiveness of the province so that each province could be at the level of optimal growth. Keywords: Disparity, Development, Sectoral, Indonesia 407
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PENDAHULUAN Artikel ini mengambil posisi pada faktor kesejahteraan rakyat, terutama untuk melihat apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan rakyat khususnya dilihat dari perbedaan pendapatan per kapita antar propinsi. Ada beberapa studi yang mengekseminasi disparitas pendapatan dengan menggunakan data pada level propinsi di Indonesia.Misalnya, Takeda and Nakata, 1998; Garcia and Soelistianingsih 1998; Asra, 1989; Akita, Lukman and Yamada, 1999; Resosudarmo and Vidyattama 2006. Akan tetapi penelitian terdahulu ini kurang memberikan perhatian pada peran sektoral pada disparitas pendapatan antar propinsi dan peran terhadap mengecilnya disparitas (convergence) tersebut. SUMBER DATA Untuk penelitian ini,kami memanfaatkan data 8 sektor di setiap propnsi sebagai berikut: Pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan), Manufaktur, utilitas (Listrik, air, dan gas), Konstruksi, Perdagangan(wholesales, retail, restaurant and hotels), Transportasi (penyimpanan dan komunikasi), bisnis (real estate and jasa bisnis), dan sektor social (Pendidikan). Empirikal analisis ini didasarkan pada data tahun 1993-2004 yang diambil dari Badan Pusat Statistik, BPS. Alasan penggunanaan data tahun 1993- 2004 adalah karena kelengkapan data ketika penelitian ini dilakukan. HASIL DAN DISKUSI Pertama-tama, jika kita lihat dari trend disparitas pendapatan antar propinsi terlihat bahwa terjadi penurunan pada tahun 1993-1997, tetapi kemudian berubah arah pada kecenderungan terjadi peningkatan kesenjangan sejak tahun 1997 sampai 2004 n o i t a i r a V f o t n e i c i f f e o C Figure 1.Disparitas pendapatan antar propinsi Berdasarkan trend di atas, kami meneliti mengenai share dari value added dan share tenaga kerja sektoral pada level nasional dan pada level propinsi. 408
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Table 1. Share of Value-added and Labor by Sector 1993 1997 2004 Sector Value-added Labor Value-added Labor Value-added Agriculture 19.53 49.79 20.81 44.74 18.81 Manufacturing 24.99 11.49 27.52 12.08 27.98 Utilities 1.29 0.20 1.23 0.18 1.90 Construction 7.43 3.80 5.93 4.27 5.94 Trading 19.24 16.85 20.93 19.20 20.52 Transportation 7.63 3.91 6.68 4.72 7.36 Business 8.76 0.75 7.95 0.76 7.56 Social 11.11 13.20 8.94 14.04 9.93 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Di level nasional sektor pertanian dan manufaktur merupakan dua sektor yang memiliki kontribusi paling besar, karena sektor manufaktur memiliki share terbesar untuk value added sementara pertanian memiliki share yang terbesar di tenaga kerja. Akan tetapi di level propinsi, ternyata pertanian merupakan sektor yang paling dominan baik untuk value added dan tenaga kerja (Table 2 dan Table 3). Hal ini menunjukkan, bahwa pengambilan kebijakan publik yang melihat secara nasional akan mengalami distorsi, karena jika dilihat pada level nasional maka sektor manufaktur sangat dominan ditinjau dari share value addednya. Tetapi jika kita telaah sampai pada level provinsi, ternyata sektor manufaktur hanya dominan di 7-8 propinsi saja. Sementara disebagian besar propinsi yang lain sektor pertanian masih sangat dominan di value added dan tenaga kerja. Province Aceh North Sumatera West Sumatera Riau Jambi South Sumatera Table 2. Share of Real Value-added by Sector within Province Transportation 7.06 8.31 7.06 9.25 8.72 6.20 12.00 13.73 15.24 5.78 5.72 5.86 10.47 9.04 8.61 5.85 4.86 5.51 Year Agriculture Manufacturing Utilities Construction 5.79 6.47 3.75 4.75 4.33 4.44 6.50 5.13 4.74 5.62 5.41 5.17 7.15 3.59 3.97 8.76 6.25 6.71 Trading 7.25 7.27 8.85 17.69 19.41 18.83 18.01 19.86 18.15 16.39 15.93 16.36 17.88 20.27 18.51 20.99 20.57 23.69 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 26.86 32.44 44.71 27.79 25.62 29.86 23.01 22.73 24.37 18.20 20.43 24.03 29.90 36.36 34.79 22.83 26.50 20.86 42.19 35.96 29.51 25.45 26.97 26.30 15.54 14.40 12.71 37.34 36.35 33.92 16.64 15.98 15.23 24.27 28.33 29.88 0.23 0.23 0.38 0.96 0.95 1.51 0.96 1.16 2.25 0.85 0.83 0.77 0.70 0.64 1.18 0.78 0.67 1.02 Labor 43.81 11.94 0.25 4.90 20.63 5.91 1.21 11.34 100.00 Business 2.30 2.06 1.74 6.79 7.65 4.63 6.48 5.52 5.15 8.71 8.71 4.09 5.39 4.30 4.65 6.71 5.68 4.52 409 Social 8.33 7.26 4.00 7.32 6.35 8.23 17.50 17.47 17.40 7.11 6.61 9.79 11.87 9.83 13.06 9.81 7.15 7.81
Bengkulu Lampung Jakarta West Java Central Java Yogyakarta East Java Bali West Nusa Tenggara East Nusa Tenggara West Kalimantan Central Kalimantan South Kalimantan East Kalimantan North Sulawesi Central Sulawesi South Sulawesi Southeast Sulawesi Moluccas Papua Province Aceh North Sumatera West Sumatera Riau Jambi South Sumatera Bengkulu Lampung Jakarta West Java 410 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 34.26 39.77 43.39 37.40 46.61 40.55 0.28 0.21 0.19 18.62 17.20 14.55 23.27 26.09 22.29 17.50 20.57 16.78 20.06 21.44 20.41 22.22 23.48 20.72 39.37 42.90 34.08 41.56 42.54 39.81 25.33 26.86 26.27 36.95 48.15 49.02 26.28 28.33 29.47 14.95 10.34 10.19 28.60 26.08 25.46 37.95 45.60 50.00 39.41 48.81 38.79 34.79 47.32 43.30 31.16 33.61 37.37 38.53 36.51 43.48 3.22 5.39 5.15 14.58 17.85 13.41 20.95 21.07 21.18 30.02 38.21 42.93 30.49 27.90 30.66 12.79 15.50 14.66 25.68 28.45 26.87 7.24 10.07 9.84 4.84 5.72 5.98 2.55 1.97 1.92 20.24 22.95 23.13 13.53 6.62 6.51 20.38 24.23 19.53 48.12 63.25 60.29 8.79 9.49 9.11 8.24 7.65 8.46 12.01 11.96 12.41 5.76 8.84 7.15 19.76 19.09 8.78 8.21 11.69 8.46 0.69 0.47 0.64 0.49 0.41 0.88 1.76 1.25 1.55 2.39 2.29 3.41 0.68 0.68 1.18 0.61 0.76 0.94 1.49 1.59 2.99 0.86 1.20 1.72 0.42 0.30 0.45 0.76 0.73 0.60 0.60 0.75 1.02 0.23 0.25 0.44 1.23 0.94 1.11 0.40 0.27 0.47 0.62 0.84 0.86 0.54 0.83 0.86 1.00 0.98 1.29 0.57 0.46 0.84 0.53 0.74 0.74 0.56 0.54 0.88 7.77 2.91 2.36 6.76 5.09 5.27 13.01 11.01 12.08 6.58 4.15 3.28 4.78 3.59 4.02 10.56 7.73 8.56 6.33 5.40 4.32 4.95 4.29 4.41 8.19 8.34 9.70 8.22 7.93 7.31 5.70 6.10 6.41 6.40 5.77 4.36 5.91 5.50 5.72 3.86 3.22 3.49 11.15 16.57 16.11 8.61 6.87 6.28 5.96 4.69 4.51 12.74 7.63 7.62 6.74 6.36 1.36 16.11 7.73 7.43 13.41 19.48 18.37 16.08 15.91 15.26 22.14 23.70 23.25 20.28 21.73 16.49 20.26 23.78 23.87 15.59 18.70 19.59 20.78 23.84 25.65 29.52 30.72 30.39 15.38 18.57 18.77 12.70 17.37 18.19 21.34 22.71 21.11 17.63 19.46 18.02 18.61 19.02 18.33 12.75 9.72 10.68 11.18 13.55 14.94 12.46 12.61 11.73 16.72 14.00 18.32 11.68 14.67 15.47 17.80 19.47 25.20 9.86 9.78 13.17 15.03 14.56 11.80 7.55 4.63 6.03 8.70 6.68 8.43 6.30 5.39 6.17 3.81 4.27 5.71 11.69 10.40 10.63 6.77 6.15 6.47 12.55 11.02 12.28 9.09 9.98 12.33 9.37 8.32 7.56 10.04 7.47 7.10 11.41 9.01 8.02 10.93 9.86 11.23 12.08 8.72 9.35 14.44 12.50 13.41 9.08 8.01 7.06 5.95 6.21 7.76 8.31 5.09 6.60 5.70 5.68 7.55 7.56 6.59 8.07 4.79 4.41 4.69 5.41 3.35 6.67 22.64 26.81 22.68 5.21 3.14 3.53 5.07 3.71 3.72 10.39 9.79 11.12 6.99 4.27 4.10 7.16 5.95 6.25 3.07 2.27 2.21 4.42 3.96 3.13 7.66 5.20 5.63 3.17 2.06 2.20 5.78 3.89 3.79 4.76 2.52 2.10 5.59 2.42 3.82 5.21 3.73 3.02 6.36 4.16 5.24 5.51 3.61 4.44 6.43 4.75 4.96 4.15 12.70 2.40 Table 3. Share of Labor by Sector within Province Year Agriculture Manufacturing Utilities Construction Trading Transportation Business 0.26 0.62 0.38 0.66 0.47 0.90 0.23 0.54 1.53 0.28 0.66 5.41 0.27 0.47 2.00 0.62 0.36 0.52 0.52 0.51 0.55 0.53 0.47 0.20 4.84 5.56 6.20 0.91 0.82 1.72 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 65.09 58.54 59.86 60.82 53.31 51.65 56.35 47.41 48.67 57.27 52.95 45.00 62.26 58.93 66.21 64.80 61.02 64.86 69.26 67.42 68.64 69.77 62.97 67.09 0.72 0.62 0.59 36.60 31.66 26.91 6.08 6.52 3.41 6.13 7.37 7.97 5.88 6.68 4.72 7.40 7.16 7.47 6.75 7.77 4.27 5.55 6.91 3.81 3.45 3.68 1.69 5.58 7.20 4.82 19.12 16.91 20.93 15.69 16.03 17.91 0.08 0.18 0.56 0.18 0.33 0.44 0.11 0.09 0.11 0.27 0.16 0.05 0.07 0.18 0.27 0.18 0.12 0.21 0.30 0.06 0.15 0.10 0.11 0.22 0.60 0.25 0.41 0.27 0.20 0.28 2.40 2.67 4.15 2.61 3.14 3.74 2.89 3.46 4.25 3.80 4.03 5.69 2.43 2.36 2.87 3.00 3.13 3.56 2.35 2.80 2.97 2.36 3.22 2.01 5.52 5.23 4.18 5.23 5.60 5.49 11.52 14.75 15.32 13.59 16.18 18.24 17.59 21.80 19.54 14.04 16.25 17.47 13.25 15.76 11.22 12.20 14.56 14.84 10.90 13.27 12.05 10.36 12.90 14.74 31.43 33.93 35.67 20.91 23.03 25.63 2.86 3.52 3.95 3.89 4.99 6.08 2.81 4.26 6.88 4.90 5.30 5.89 2.87 3.00 3.89 2.78 3.24 4.75 1.78 1.59 2.50 2.39 3.70 4.09 8.24 8.09 8.91 5.72 7.00 9.28 20.82 13.01 13.59 11.73 6.14 11.92 10.51 9.27 10.63 10.60 7.89 9.64 11.64 9.99 8.55 20.87 16.55 17.72 11.91 8.85 9.20 15.51 13.28 14.39 19.66 11.93 16.48 20.41 17.18 21.48 9.10 7.96 9.33 10.69 8.68 11.43 10.89 8.23 10.81 3.08 1.97 3.43 19.62 18.55 16.30 17.92 14.70 12.59 12.59 9.19 11.68 20.64 12.37 14.58 11.90 10.30 14.05 15.02 14.46 16.11 Social 11.71 13.20 12.37 12.13 14.21 10.97 14.14 15.75 14.30 12.03 13.49 13.02 12.10 11.54 9.26 10.86 10.66 7.46 11.45 10.68 11.45 8.91 9.44 6.83 29.53 29.40 23.11 14.67 15.66 12.77
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Central Java Yogyakarta East Java Bali West Nusa Tenggara East Nusa Tenggara West Kalimantan Central Kalimantan South Kalimantan East Kalimantan North Sulawesi Central Sulawesi South Sulawesi Southeast Sulawesi Moluccas 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 1993 1997 2004 46.93 41.93 40.33 44.61 35.03 38.47 48.93 44.72 44.50 45.53 38.66 37.51 55.35 50.12 50.54 74.94 67.74 74.16 73.88 67.69 68.35 67.63 56.84 58.39 55.04 48.87 49.95 42.40 36.88 31.95 59.78 51.18 49.74 65.88 61.23 60.35 62.52 56.31 55.13 65.57 56.89 65.58 64.23 63.06 62.47 71.31 75.73 77.28 15.17 16.26 15.88 12.56 14.00 11.55 12.19 12.84 13.15 12.95 12.63 10.48 9.55 10.97 10.81 9.44 11.41 6.95 4.57 5.59 5.23 7.56 7.85 3.69 11.22 12.89 8.34 10.75 11.00 10.68 6.88 7.04 6.06 5.90 6.05 4.31 5.50 5.98 5.53 5.16 7.24 3.52 6.52 6.49 6.21 2.63 2.73 0.72 0.10 0.14 0.17 0.19 0.14 0.15 0.23 0.19 0.27 0.17 0.14 0.45 0.08 0.14 0.09 0.11 0.14 0.11 0.13 0.19 0.22 0.14 0.10 0.06 0.08 0.16 0.27 0.38 0.22 0.29 0.17 0.14 0.42 0.12 0.29 0.26 0.15 0.26 0.03 0.42 0.15 0.05 0.20 0.12 0.38 0.19 0.26 0.44 4.08 4.43 6.22 6.19 6.31 6.28 3.65 4.32 5.41 5.76 7.29 5.76 3.78 4.62 3.23 1.70 2.16 1.96 2.11 2.77 3.10 1.59 2.88 3.36 2.74 3.19 3.71 4.64 5.66 9.05 3.48 4.89 3.99 2.61 3.07 3.89 3.01 3.65 4.95 2.25 2.72 2.74 1.27 1.20 3.24 1.61 1.27 3.40 17.68 20.12 22.06 18.33 21.86 23.77 17.88 19.33 20.51 18.21 22.36 26.96 17.14 18.81 18.07 4.98 7.39 6.49 8.59 11.40 12.12 10.53 14.94 17.72 14.94 18.21 18.50 18.39 21.39 21.85 12.89 16.61 17.01 10.55 13.08 15.62 12.75 16.48 18.14 11.68 15.88 12.92 11.32 12.25 13.39 6.77 7.24 7.33 3.28 4.25 4.78 2.54 3.35 3.21 4.19 4.79 5.07 2.81 3.31 4.75 3.39 3.86 6.94 0.97 1.58 2.18 1.96 2.13 2.93 2.28 4.28 6.27 3.32 4.41 5.79 4.62 4.57 7.93 2.99 3.87 7.47 1.91 2.23 3.80 3.02 3.33 4.83 2.50 3.52 4.37 2.01 2.52 4.69 1.85 2.01 3.82 Papua Selanjutnya, kami melakukan test beta-convergence, suatu tes yang biasa digunakan oleh para ekonom untuk melihat perilaku mengecilnya (convergence) atau melebarnya kesenjangan (divergence) pendapatan per kapita. Untuk melihat lebih jelasnya, saya melakukan sedikit modifikasi atas tes ini. Kalau biasanya tes ini dilakukan dengan menggunakan data secara aggregate (penjumlahan semua sektor), dalam tes di penelitian ini selain menggunakan data aggregate kami juga melakukannya untuk masing masing sektor. Tujuannya untuk melihat bagaimana perilaku masing- masing sektor dibandingkan dengan data aggegatenya. Hasil yang ditampilkan di table 4, hasil tes aggregate memiliki trend yang sama dengan hasil tes untuk sektor pertanian. Atau dengan kata lain, sektor pertanian memiliki pengaruh yang substansial dalam menentukan terjadinya penyempitan atau pelebaran disparitas pendapatan antar propinsi di Indonesia. 0.37 0.37 0.76 0.66 0.95 0.54 0.54 0.45 0.61 1.60 1.45 1.17 0.46 0.47 0.57 0.29 0.41 0.56 0.67 0.23 0.43 0.28 0.37 0.55 0.32 0.45 0.60 1.30 1.00 2.51 0.56 0.63 1.63 0.48 0.70 0.55 0.61 0.74 0.64 0.26 0.41 0.09 0.34 0.47 0.28 0.19 0.33 0.08 411 12.39 12.49 9.79 14.92 18.35 16.03 12.39 13.36 10.50 12.96 14.16 12.92 10.25 11.01 9.76 7.56 9.16 7.59 8.10 10.00 7.63 10.00 12.74 9.97 12.33 11.83 12.84 17.52 19.27 15.73 13.24 15.66 13.69 12.56 13.34 11.22 12.44 13.25 10.75 12.16 13.19 10.74 14.11 13.88 9.34 15.46 10.43 6.94
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Table 4. Absolute Beta-Convergence by Sector Estimated Value of Sector 1993-1997 1997-2004 1993-2004 Aggregate 0.011 (0.765) 0.018 (-0.816) 0.067 (-0.519) Agriculture 0.011 (1.001) 0.017*** (-2.867) 0.006 (-0.064) Manufacturing 0.038 (1.334) 0.087 (0.443) 0.021 (0.575) Utilities 0.148 (1.340) 0.557 (0.072) 0.013 (-0.609) Construction 0.016 (0.857) 0.025 (0.684) 0.028 (1.055) Trade 0.068*** (2.863) 0.039 (1.003) 0.070* (1.862) Transportation 0.024 (1.392) 0.061* (1.885) 0.092** (2.180) Business 0.041 (0.866) 0.353 (0.304) 0.030 (1.327) Social 0.036 (-1.455) 0.244*** (-2.851) 0.022 (0.388) ,**,*** significant at 10%, 5% and 1% level, respectively, t-statistics are in parentheses KESIMPULAN Studi ini menemukan beberapa fakta sehubungan dengan peran sektoral atas mengecil atau melebarnya disparitas pendapatan antar propinsi di Indonesia. - Penggunaan data aggregate di level nasional dapat menimbulkan distorsi dalam perumusan dan penerapan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan disparitas pendapatan antar propinsi. Pada level provinsi, sektor pertanian masih sangat dominan baik untuk share value added maupun tenaga kerja pada level propinsi, sehingga perubahan yang disparitas pendapatan di sektor ini akan mempengaruhi disparitas pendapatan secara aggregate. Kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendapatan antar propinsi harus menitik beratkan kajiannya pada pengurangan disparitas pada sektor pertanian antar propinsi. 412
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Daftar Pustaka [1] T. Akita, R.A.Lukman and Y.Yamada, 1999, Inequality in the distribution of household expenditures in Indonesia: A Theil Decomposition Analysis. The Developing Economies, 37, 2, pp. 197-221. [2] A. Asra, 1989, Inequality trends in Indonesia, 1969-1981: A Re-examination. Bulletin of Indonesian Economics Studies, 25, 2, pp. 100-10. [3] BPS (Badan Pusat Statistik), various years,Statistic Indonesia-Indonesian Statistic Yearbook. Indonesian Central Statistic Bureau, Jakarta. [4] Barro, R.J.and X. Sala-i-Martin, 2004,Economic Growth, Second Edition. The MIT Press, London. [5] Esteban, J, 2000, Regional Convergence in Europe and the Industry Mix: a shift- share analysis. Regional Science and Urban Economics, 30, pp. 353-64. [6] Garcia, J.G. and L. Soelistianingsih, 1998, Why do Differences in Provincial Incomes Persist in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 34, 1, pp. 95-120. [7] Resosudarmo, B.P. and Y. Vidyattama, 2006, Regional Income Disparity in Indonesia-A Panel Data Analysis,ASEAN Economic Bulletin,23, 1, pp. 31-44. [8] Takeda, T. and R. Nakata, 1998, Regional Disparities in Indonesia.OECF Journal ofDevelopment Assistance4, 1, pp. 192-215. 413
414 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" The Flood Vulnerable Area Conservation through Disaster Education In Tugu Subdistrict Semarang City Aji Novia Prastanti* *University Magister Student of Social Science Education Postgraduate Unnes ABSTRACT Tugu Subdistrict Semarang City is a flood vulnerable area. Flood that occurred in Tugu Subdistrict is caused by the overflow of Beringin watersheds. Conservation in flood vulnerable area is an urgent thing which can be solved by processing softskill of society through disaster education. Purposes of research: 1) Reviewing the knowledge and attitude of society in facing flood, 2) Form a flood vulnerable area of conservation in the Tugu district through disaster education. The research method uses a qualitative approach. Methods of data collection are interviews, observation and documentation. Results of the research: 1) Society knowledge shows the majority (67%) realized that live in a flood area should always be vigilant during the rainy season. People still don't know how to save themselves fast from their house. The curiosity is about how to interact and act when a disaster occurs. Those attitudes must be balanced with the flood disaster preparedness training efforts. 2) Conservation of flooded area can be formulated to build and create good governance practices. Governance form between society and officials government established through an educational activity which described into pre-disaster activities, during the disaster and post-disaster activities, including cognitive, affective and psychomotor. Pre-disaster activitie be a focus of disaster education activities. Society attitudes and responses to disasters are formulated through the attitude of preparedness, emergency response and society interaction in facing disaster. Keywords: Flood Area Conservation, Disaster Education 415
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" INTRODUCTION In Central Java, conservation is an idea which is firstly promoted by Semarang State University (SSU) as evidence of concern and friendliness towards environmental problems, because environmental problems are problems of the world. Conservation can be done in various ways, on the physical aspect of the natural condition, social aspect, and moral aspect. Based on UU No. 5 in 1990 about Biodiversity and Ecosystem Conservation, conservation area is defined as an area set by the government as nature reserves, namely nature reserves and wildlife sanctuaries, conservation areas are national parks, nature parks and forest parks, and hunting parks. Conservation is a fixed price that couldn't be bargained to preserve the environment and prevent natural disasters. Human is part of the environment, in essence, the "spirit of conservation" must be implanted in human beings. Semarang City is one of the big cities in Indonesia with disaster threat level is high enough. One of the hazards in Semarang is flooding. Semarang region which is highly vulnerable to flood disaster is the Tugu Subdistrict Semarang City. Based on data from BPBD of Semarang City, flood which is occurs in Tugu Subdistrict is caused by the overflowing of Beringin watersheds during the rainy season so the river's water overflowing entering residential areas. The impact form physical and non-physical damage and casualties. The amounts of loss caused by flood, is one proof of the lack of society's preparedness and disaster education in facing flood. The magnitude impact makes Semarang government prioritize actions strengthen disaster education in society. Disaster education according to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (1999) is a collective learning process that is interactive in society and the exist institutions. The education coverage includes pre-disaster, during disaster and post-disaster. The population residing in the Tugu Subdistrict is the first target of the dangers posed by floods, residents who live in that region is a top priority to get disaster education. It is by providing knowledge, innovation and education to build a culture of safety, resilience and preparedness in disaster-vulnerable areas (Hartono, 2011: 8). But a disaster can happen anywhere and anytime, not just about disaster-vulnerable areas, regions are not at risk of such disasters could also be affected, so it is necessary methods willing umbrella before the rain in order to overcome the impact of the disaster (Keller, 2006: 17). Based on exposure of the problem, so it can be formulated some purposes of research: 1) Reviewing the knowledge and attitude of society in facing flood, 2) Form a flood-vulnerable area of conservation in the Tugu district through disaster education. RESEARCH METHOD This research used a qualitative approach. The research variables include the knowledge society in facing flood, people's attitudes and responses include responses, BPBD's role in providing disaster education for the society, the form of flood- vulnerable areas of conservation based on aspects of knowledge, skills and attitudes in the face of floods. The research location was conducted in Kali Bringin flood area in Tugu Subdistrict. The subjects of the research are the people who live in Tugu Subdistrict Semarang city, named Mangunharjo village, Mangkang Wetan, and Mangkang Kulon. The data collection method used in this research was interviews, observation and documentation. The objectivity measurement and validity of the data used triangulation techniques. Triangulation technique used triangulation method, triangulation among 416
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" researchers, and trianggualasi data sources. The data analysis was conducted by inductively which was starting from the analysis of data collection, data reduction, data presentation, and data verification. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 1. Knowledge and Attitudes of Society in Facing Flood Generally, society's knowledge of the disaster can be seen from several indicators include the potential and the causes of disasters, community disaster preparedness, early warning of disasters, community interaction in Tugu Subdistrict Semarang. The following will be presented society's knowledge to disaster region in Tugu Subdistrict Semarang City. Tugu Subdistrict society, especially who lives in disaster-vulnerable area, understand the potential disasters that occur in their territory. The flood disaster that occurred in their territory is a disaster that people routinely face in every year, especially during the rainy season which is around November to March. The flood disaster that occurred in Tugu subdistrict is a flood from the upper region which is Mijen and Ngaliyan subdistrict which is Beringin watersheds and Plumbon river overflow. Disaster preparedness of Tugu Subdistrict society in facing disaster is by performing some activities that form a Village Disaster Preparedness, Fix the river embankment, making the evacuation, perform socialization by means of seminars posters and brochures, and training simulation of evacuation with BPBD Semarang and LSM help. The training activities conducted in the Village Mangkang Wetan and Mangunharjo has been formed due to the Village Disaster Preparedness village of BPBD, so to society disaster preparedness in Mangkang Wetan and Mangunharjo Village better than Mangkang Kulon village. Village of disaster preparedness has not been formed yet in Mangkang Kulon so that people have never received training preparedness such as socialization and disaster simulation. Whereas Mangkang Kulon Village is a disaster vulnerable area flooding caused by Plumbon and Beringin river overflow in Mangunharjo villages region. Early warning systems in disaster-vulnerable areas flood in Tugu Subdistrict are by installing the river water level recording device and install communication device. The river height recording device has a variety of color marks indicating water level and the level of preparedness. Color brightness of recording devices High Water Surface (HWS) can be seen in Picture 1. 417
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Picture 1. Level of Readiness Tool HWS Source: PSDA Semarang City Based on Picture 1 can be seen when the water level of the river has reached alert one or red then the condition of water river has overflowed and flash floods are likely to occur. If the river water level reaches level 2 or orange then the PSDA will contact KSB in the local area by using HT or HP in order to provide information to society to alert when a flood is likely to occur. Society interaction in Tugu Subdistrict in facing disaster is divided into 3 stages. The first stage is the stage before disaster they discussed about a meeting to discuss disaster in their territory, anticipating the way work together to fix the dike. The second stage is the interaction of the society when the disaster occurs society cooperate in the process of evacuation and rescue possessions. Then the third stage is after disaster occurs society interact with each other to cooperate in the restoration and reconstruction of areas affected by floods such as the cleaning of mud, the rectification and repair of houses and public facilities. 2. Flood Vulnerable Area Conservation through Education Disaster. Generally, the`society disaster education has been started since 2006, which fostered and accompanied by Local Disaster Management Agency (BPBD). Disaster education given by BPBD Semarang includes pre-disaster, during a disaster, and after a disaster. Disaster education which is given more focus on pre-disaster activities that accordance with disaster mitigation provided by BPBD Semarang disaster mitigation relating to pre-disaster activities. Disaster education in pre-disaster activities devided into three aspects: knowledge, skills and attitude aspects. Based on observations of disaster education activities can be described in Table 1 as follows. 418
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Table 1. Flood Vulnerable Areas Conservation through Education Disaster Activities Knowledge Pre-Disaster Mapping, During Disaster Occur socialization of knowledge and preparedness, Implementation of disaster management Post-Disaster The recovery process Skill early warning, evacuation simulation, Rescue and evacuation, medical assistance, provision of logistics Residential and infrastructure rehabilitation Behaviour public awareness of protecting the environment Community interaction in the process of evacuation Society interaction in the reconstruction process Souce: BPBD Semarang City Society attitudes towards disaster in the Tugu Subdistrict after receiving a society disaster education is they have an attitude aware and concerned about the danger of flooding in the region. Society follows the disaster education activities and implements the disaster education on daily life in the community. Before the big flood disaster in 2010 people do not understand about the disaster knowledge so when it occured, the people in Tugu Subdistrict much loss of property and even loss of life. Below are presented changes of society attitudes about disaster can be seen in Table 2. Table 2. The Changes of Society Attitudes About Disaster No Aspect 1 Knowledge 2 Knowledge Information 3 Knowledge of risk assessment 4 Mitigation actions 5 Evacuation Institutional 6 7 The use of early warning tool Pre-Disaster Education Do not understand yet about the procedure of preparedness and early warning Daily life experience in flood- Vulnerable areas Less concerned about the risk of floods Waiting apparatus / officials of the village (structural) Do not prepare for the evacuation place yet KSB has not been established Already formed KSB The absence of an agreement using a communication tool use makeshift tools Post-Disaster Education The society understand about the procedure of preparedness and early warning Guide modules, Internet, and brochures and posters disaster Care and be aware of the flood risk and danger Without waiting for the officials of the village. Already prepare for the evacuation place An agreement about using of communication devices in each region is made, agreement about form of tools such as Kentongan, and telecom mast Source: Results of interview 2015 419
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Expectations of the people in Mangkang Wetan Village, Mangkang Kulon and Mangunharjo are the government to fix the embankment of the river as well as widen and dredge the Beringin and Plumbon river sedimentation. Society considers that the flood will continue occur in the Tugu Subdistrict if Beringin and Plumbon rivers are not yet repaired. Disaster education in a side of view is good for society preparedness in tackling and adapting to disaster. But people want the flood will not occur in their area again. So that people wish for the government to realize the repair of Beringin and Plumbon watersheds, and form KSB in Mangkang Kulon Village. Related to disaster education, so the shape and action for society preparedness. The preparedness efforts can include at least 4 abilities, which are: 1. Observation, in this case the society know about the history of the occurred flood disaster, how the characteristics of the flood are, as well as changes in levels of both social and physical vulnerability of flood faces 2. Anticipation, society know exactly what the signs that can be used as an early warning, how long the deadline flood after it signs, whichever ways that can be used as an evacuation groove, as well as anyone the key actor as the reference when flood. 3. Adaptation, by knowing the nature and character of the flood, society usually makes the process of adjustment of its assets against a potential disaster. This adaptation can be in terms of human itself, or social and economic life, organization in society, finance and economics, as well as the physical building and the environment. 4. Communication, knowledge of the potential of this language will be realized also in development patterns and media communication between societies as part of preparedness mechanisms. In building activities to improve flood preparedness which is done, there is an important goal that is improving the resilience of the disaster danger. Build this awareness can be done by various media, particularly through improved communication between government and the society and between societies themselves. Other than through the media, to build public awareness can be done by providing education and training. If using communication channels and publications, media that can be used as a vehicle to increase knowledge and awareness are: posters and brochures; campaign conducted by public figures; films and other audio-visual media; performing arts; scheduled exercises periodically; and society meetings. To measure the society efforts to build The Disaster Preparedness Society (MSB), need to be set parameters and indicators. The parameters are the minimum standards that are qualitative and determine the level of minimum levels to be attained in the provision of education response. Indicators are 'signals' that determine whether standards have been achieved. Indicators provide a way of measuring and communicating the impact, or result, of course, though also a process, or the method used. Indicators are qualitative also. Parameters identified community preparedness consists of four factors: 1) attitudes and actions; 2) society policy; 3) preparedness planning; and 4) resource mobilization. CONCLUSION Flood vulnerable area conservation through disaster education is needed to equip society to face and adapt with floods in the region. There are three aspects of disaster education, there are: cognitive (knowledge), psychomotor aspect (skills), and aspects Afektik (attitude). Society's knowledge about flood disaster in Tugu Subdistrict Semarag City before get disaster education considers that the flood in the region was a regular occurrence each year and ignored the impact of floods. Society's knowledge 420
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" after getdisaster education is they're starting to care and understand the potential disaster in the area where they live. Society attitudes change in facing the disaster, they understand how to face disaster preparedness after got disaster education. Society appreciates disaster education activities. They are starting to care about the knowledge of disaster and continue to understand the potential and impact of floods in the area where they live. Suggestions as follows: (1) BPBD and related disaster organizations should create Disaster Preparedness Village quickly in Mangkang Kulon Subdistrict. (2) BPBD and related disaster organizations should provide disaster evacuation socialization and training in Mangkang Kulon Subdistrict. (3) BPBD and related disaster organizations should provide guidebooks to the society in flood-vulnerable areas in Tugu Subdistrict Semarang City. (4) The government city should immediately realize the construction of Beringin and Plumbon watershed, so that the river can accommodate more water debit during the rainy season. (5) Society in Beringin and Plumbon watersheds area in Tugu Subdistrict Semarang City should give more attention to the environment cleanliness by do not throwing garbage in Beringin and Plumbon watersheds. REFERENCES Hartono Rudi .2008. Mitigasi Bencana Alam. Jakarta: Upag upug Keller. 2006. At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters. Kementerian Pembangunan Nasional. 2006. Pengurangan Resiko Bencana. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. Kreibich, Heide, Thieken, Annegret. 2007. "Coping With Floods in the City Of Dresenden, Germany". Journal in Natural Hazard and Earth System Sciennces. Krishna S. Pribadi. 2006, Modul Mitigasi Bencana, dalam Lokakarya TOT Guru Muhammadyah. LIPI-UNESCO/ISDR. 2006. Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Matsuda, Yoko., Okada, Norio. 2006. Community Diagnosis for Sustainable Disaster Preaparedness. Journal of Natural Disaster Science, Kyoto University Miladan, N. 2009. Kajian Kerentanan Wilayah Pesisir Kota Semarang Terhadap Perubahan Iklim. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Pascasarjana UNDIP. Semarang. Miles, Matthew. A. Michael Habermas. 1992. Analisis Data Kualitatif; buku sumber tentang Metode-metode Baru. Alih Bahasa: Tjetjep Rohadt Rohidi; Pendamping: Mulyanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Moleong, J. Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Narwoko dan Suyanto.2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press . Sarwedi Oemarmadi, 2005. Pendidikan dan Mitigasi Bencana Alam; Pelajaran 6 maret 2015 Pada Berharga dari Aceh. Diakses Setyaningrum. 2010. "Persepsi Masyarakat tentang Mitigasi Bencana di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul". Tesis S-2. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 421
422 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dampak Perubahan Pendapatan Pedagang Pusat Kuliner Pasca Penataan di Kota Magelang Retno Dewi Pramodia Ahsani,SIP,MPA Abstrak Penataan PKL menjadi salah satu solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mendukung keindahan dan tata ruang kota. Kebijakan penataan PKL yang terkategori berhasil telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang, terbukti dengan perolehan Juara kedua tingkat Nasional penghargaan penataan PKL tahun 2015. Keberhasilan penataan PKL yang dilakukan Pemkot Magelang dikarenakan dalam proses pemindahan tidak terjadi konflik fisik dan sebagian PKL menyetujui relokasi. Kondisi PKL saat ini telah menempati kantung-kantung Pusat Kuliner baru yang sekaligus menjadi icon wisata Kota Magelang. Namun, dalam suatu kebijakan relokasi Pemerintah Kota Magelang harus juga mempertimbangkan aspek legalitas, aspek pemberdayaan, dan aspek wisata. Dampak kebijakan ibarat pisau bermata dua, dari segi pedagang yang berasal dari beberapa pusat kuliner pada kenyataannya mengalami perubahan pendapatan. Perubahan yang dialami pedagang dari segi pendapatan berupa peningkatan ataupun penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain zonaisasi jenis kuliner, pembagian shift berdagang, serta lokasi pusat kuliner. Kondisi tersebut menjadikan munculnya unintended impact sehingga Pemerintah perlu memformulasikan bentuk pemberdayaan yang tepat bagi pedagang pasca relokasi. Kata kunci : penataan, dampak, PKL, pemberdayaan 423
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" A. Pendahuluan Fenomena populer perkotaan yang belum dapat dihindari adalah kehadiran pelaku sektor informal. Aktivitas sektor informal tak bisa dipungkiri memiliki kontribusi yang tak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan. Bagai keping mata uang yang memiliki dua sisi, begitu juga kehadiran sektor informal. Keping pertama, sektor informal mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pelakunya. Keping kedua, keberadaan pelaku sektor informal tak jarang mengganggu tata ruang dan keindahan kota. Kondisi tersebut turut menjawab penyebab terjadinya peningkatan jumlah pelaku sektor informal dimana tuntutan hidup semakin tinggi dan laju urbanisasi kian meningkat. Jika melihat laju urbanisasi dapat dilihat penyebabnya adalah tekanan hidup yang berat di wilayah pedesaan sehingga memaksa mereka berimigrasi ke perkotaan (Yustika, 2003). Peningkatan jumlah PKL memiliki implikasi terhadap timbulnya masalah- masalah sosial baru khususnya alih fungsi lahan publik yang tidak sesuai dengan tata ruang kota, ketertiban, dan keamanan publik. Keadaan tersebut menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan baik dalam penataan dan pemberdayaan yang bersifat solutif sehingga mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Namun sebagian besar kebijakan penataan PKL lebih identik dengan upaya penggusuran dan peminggiran, akibatnya penataan PKL selalu diwarnai dengan konflik fisik antara PKL dan aparat penegak Peraturan Daerah atau yang sering disebut Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP (Alisjahbana, 2004). Kondisi berbeda mengenai kebijakan penataan PKL yangtanpa konflik fisik adalah kebijakan penataan PKL yang berada di Kota Magelang karena proses pelaksanaanya berjalan aman tanpa konflik fisik. Keberhasilan Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan program penataan PKL yang berlangsung dengan aman dan kondusif, tentunya membutuhkan sebuah strategi. Strategi tersebut adalah kebijakan yang berorientasi pada pencarian solusi,khususnya bagi keberlangsungan hidup para PKL karena menyangkut sumber penghidupan PKL dan keluarganya. Tidak semata kebijakan yang berdalih penataan kota dengan tindakan penggusuran tanpa memberi solusi. Penataan PKL yang ada di Kota Magelang adalah penataan PKL khusus pedagang kuliner. Konsep yang dihadirkan pun merupakan inovasi yang menarik untuk diadopsi daerah-daerah lain. Konsep yang diusung yaitu membuat destinasi wisata baru berupa sentra kuliner, sehingga menarik minat wisatawan baik domestik maupun non-domestik. Dukungan Pemerintah Kota Magelangatas penataan PKL kuliner terlihat dari pola zonaisasi sentra kuliner yang berada di sepanjang jalan protokol. Atas implementasi kebijakan penataan PKL Pemerintah Kota Magelang meraih penghargaan nasional berupa inovasi manajemen perkotaan bidang penataan kota. Keberhasilan yang telah dicapai turut memberikan perubahan kondisi PKL kuliner terlebih pada aspek kenyamanan, kebersihan, tata ruang kota dan sebagai destinasi wisata. Kondisi ideal pasca tersedianya tempat dagang baru yang lebih representatif akan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi pedagang PKL kuliner. Namun hingga saat ini belum ada penelitian yang melakukan kajian mengenai perubahan ekonomi yang terjadi terhadap pedagang pusat kuliner di Kota Magelang pasca penataan. 424
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" A. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus(case study) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berbicara ilmu-ilmu sosial mengenai pendekatan kualitatif dalam rumpun penelitian pendekatan kualitatif sering digunakan mengingat akan melakukan deskripsi dan interpretasi atas makna suatu gejala atau fenomena yang terjadi dalam lingkungan sosial. Penekanan dalam menggunakan pendekatan kualitatif adalah pada pengumpulan data dan analisis yang yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan melakukan pencatatan dan mengamati setiap gejala baik sikap, pendapat, laku maupun pernyataan-pernyataan yang ada. Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami atau mendapatkan pemahaman mengenai fenomena atau suatu gejala yang diangkat dan diteliti secara mendalam. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber/informan serta observasi secara langsung mengenai dampak kebijakan penataan pusat kuliner terhadap pendapatan pedagang kuliner di Kota Magelang. tingkah B. PEMBAHASAN Pedagang Kaki Lima Sebelum Relokasi Pusat kuliner Kota Magelang merupakan pusat kuliner yang terbentuk pasca kebijakan penataan dan sekaligus menjadi icon wisata baru Kota Magelang. Kondisi pedagang sebelum penataan merupakan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan protokol Kota Magelang. Hampir seluruh jalan protokol dijumpai pedagang kaki lima, sebaran jumlah pedagangnya sangat bervariasi seperti yang tergambar pada tabel dibawah. Tabel1. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Jalan Jalan Pemuda Jalan Majapahit Jalan Sriwijaya Jalan Pawirokusuman Jalan A.Yani Jalan Sigaluh Jalan Jenggolo Jalan Pahlawan Jumlah Pedagang 200 13 80 15 67 26 43 15 No Nama Jalan 20 Aloon-aloon utara 21 22 23 Jalan Singosari Jalan Beringin Jalan Alibasah Jalan Sunan Giri Jalan Tendean Jalan Pahlawan Sentot 24 25 Piere 26 27 Komplek PJKA Jumlah Pedagang 71 39 15 12 1 4 46 16 9 10 11 12 13 14 Jalan Panjaitan Jalan Sutopo Jalan Daha Jalan MT.Haryono Jalan Gatot Subroto Jalan Sudirman 4 7 4 1 5 156 Kebonpolo Jalan S Parman Jalan Kemerdekaan Jalan Ikhlas Jalan Diponegoro Jalan Hatta Jalan Sumoharjo 34 Poncol kali Kotak 28 29 Perintis 30 31 32 Soekarno- 33 Urip 18 4 19 45 21 25 15 Armada Estate 50 15 425
426 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 16 Taman Badaan Jalan Senopati 17 Jalan Sultan Agung Jalan Kalimas Sumber: Data Primer, diolah, 2015 18 19 26 9 3 2 35 36 37 Jalan Majapahit Jalan Jeruk Raya Timur Jalan Tidar 53 2 60 Dari tabel 1.jumlah PKL di Kota Magelang sebelum penataan sejumlah 1.133 pedagang. Pedagang kaki lima yang terbanyak terdapat di jalan pemuda yaitu mencapai 200 pedagang yang terdiri dari tiga paguyuban pedagang kaki lima yang bernama niaga rizky, adil makmur dan sumbing abadi. Kemudian pedagang kaki lima terbanyak kedua terdapat di jalan Sudirman yang berjumlah 156 pedagang. Untuk pedagang kaki lima terbanyak ketiga terdapat disepanjang jalan Sriwijaya yaitu sebesar 80 pedagang. Pedagang kaki lima yang berada di sisi-sisi aloon-aloon/ jalan aloon-aloon juga menduduki peringkat keempat dengan jumlah pedagang yang cukup besar 71 pedagang, dan jalan tidar menduduki peringkat terbesar kelima dengan 60 pedagang. Kondisi pedagang kaki lima di Kota Magelang telah mencapai jumlah yang cukup tinggi, sehingga pada tahun 2011 mulailah dilakukan penataan pedagang kaki lima di beberapa jalan-jalan protokol Kota Magelang. Penataan ini merupakan perwujudan pelaksanaakan perda no.3 tahun 2006 yang kemudian pada tahun 2013 di perbarui menjadi perda no.13 tahun 2013. Proses pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Magelang, berjalan nyaris tanpa konflik fisik. Pelaksanaan penataan pusat kuliner di Kota Magelang berlangsung dengan tanpa diwarnai konflik fisik, walaupun memang memerlukan pendekatan dan sosialisasi yang secara intensif dilakukan oleh petugas dari dinas lima akan pengelolaan pasar. Sosialisasi dilakukan ketika pedagang kaki dipindahkan ke lokasi dagang baru, namun cara sosialisasi yang ditempuh dengan pendekatan informal. Dalam sosialisasi pedagang sebelumnya memang telah mendapatkan informasi, bahkan setahun sebelum dipindahkan. Pelaksanaan kebijakan penataan PKL dalam mewujudkannya tidak terlepas dari kerja Pemerintah Daerah dengan SKPD terkait. Leading sector dari penataan PKL ke pusat kuliner ini berada di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Magelang (DPP), walaupun dalam pelaksanaan kebijakan DPP Kota Magelang bekerjasama dengan dinas terkait, seperti yang ditunjukkan tabel 2. berikut ini; Tabel 2.SKPD Terkait Relokasi No 1 2 Dinas terkait Bappeda Dinas Pengelolaan Pasar Peran dan Hasil Mempersiapkan dokumen perencanaan. - Melaksanakan kegiatan pra relokasi sampai dengan pasca relokasi Melakukan kegiatan Sosialisasi kepada berbagai paguyuban dan pedagang kaki lima secara informal. Melaksanakan kegiatan pemindahan pedagang, hingga melakukan pembinaan(pemberdayaan) terhadap pedagang pasca relokasi. Membantu pelaksanaan kebijakan relokasi di lapangan - Melakukan pelaksanaan pendaftaran, melakukan penataan tempat berjualan pedagang di lokasi baru, dan pelaksanaan relokasi. 3 Dinas Pekerjaan Umum Menyediakan fasilitas infrastruktur dan rancang bangun tempat pusat kuliner.
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 4 Dinas Perhubungan Meninjau keberadaan PKL terhadap pelaksanaan Perda Walikota no. 3 tahun 2006 dan perda no. 13 tahun 2013 Mengatur lalu lintas menuju sentra pusat kuliner. - Melakukan penataan rambu-rambu lalu lintas. 5 Dinas Ketertiban Melakukan pengamanan pada saat pemindahan pedagang ke tempat dagang baru. Dinas Ketertiban bekerjasama dengan aparat sekitar dalam pelaksanaan penataan sehingga pelaksanaan relokasi berjalan aman dan tertib. Sumber: Data Primer,diolah. 2015 Dalam penentuan lokasi/los usaha baru pedagang setiap tempat pusat kuliner di Kota Magelang memiliki tata cara yang berbeda. Walaupun tata cara penentuan yang berbeda dari DPP Kota Magelang tetap memberikan prosedur hak pakai tempat dengan cara melengkapi persyaratan yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Bukti sebagai pedagang PKL (baik dari kartu anggota maupun Paguyuban). Ketika syarat telah terpenuhi pedagang berhak menempati lokasi dagang baru tanpa dipungut biaya apapun. Pemberdayaan yang Dilakukan Pemerintah Kota Magelang Pasca kebijakan perda no.3 tahun 2006 tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Magelang, dan kemudian diperbarui dengan perda no. 13 tahun 2013Pemerintah Kota Magelang secara terus menerus melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima secara berkelanjutan.Dari hasil penataan pedagang kaki lima yang telah berhasil dilakukan, dapat dilihat pada tabel 3. dibawah ini. Tabel3Jumlah Pedagang di Pusat Kuliner No 1 Aloon-aloon Magelang 2 Taman Badaan 3 Sejuta Bunga 4 Kartika Sari 5 Sigaluh 6 7 8 Puri Boga Kencana Pusat Kuliner Jalan Daha Jendralan Jumlah Pedagang 100 pedagang 35 pedagang 20 pedagang 30 pedagang 38 pedagang 11 pedagang 36 pedagang 15 pedagang 285 pedagang Jumlah Sumber: Data Primer, Diolah, 2015 Dari tabel 3. dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan pedagang kaki lima yang berada di Kota Magelang hanya 25% yang telah berada di Pusat Kuliner. Proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang masih berkisar penataan tempat usaha dan fasilitas jualan pedagang. Seperti diketahui pelaku sektor informal terdiri dari unit-unit usaha yang berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa, mereka memiliki tujuan mendapatkan penghasilan dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan berbagai kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan dan faktor pengetahuan (Sethuraman, 1988). Sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan pedagang tidak hanya berbicara penataan namun juga pemberdayaan yang lain. 427
428 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dampak Pemberdayaan Dampak yang dirasakan pedagang pusat kuliner pasca adanya pemberdayaan, saat ini masih pada tingkatan menikmati lokasi dagang yang nyaman dan tertata. Namun yang disayangkan pasca penataan pedagang kaki lima ke pusat kuliner baru tidak semua pedagang mengalami peningkatan jual yang sama. Dari delapan titik pusat kuliner, terdapat variasi penghasilan yang berbeda. Ada pusat kuliner kategori ramai, sedang, dan sepi. Maka jika diklasifikasikan akan seperti pada tabel berikut: Tabel4. Klasifikasi Kategori Pusat Kuliner Kota Magelang tahun 2015 No 1 2 3 4 5 Kartika Sari Jendralan 6 Jalan Daha 7 8 Taman Badaan Sumber: Data Primer, diolah, 2015. Pusat Kuliner Tuin Van Java (aloon-aloon Magelang) Sejuta Bunga Sigaluh Puri Kencana Boga (Kebon Polo) Kategori Ramai Ramai Sedang Ramai Ramai Sepi Sedang Sedang Pusat kuliner kategori ramai terdiri dari pusat kuliner Tuin Van Java yang berada di Aloon-aloon Magelang, pusat kuliner Sejuta Bunga di kawasan pasar Rejowinangun Magelang, pusat kuliner Kartika Sari, dan pusat kuliner Puri Boga Kencana. Pusat kuliner kategori sedang terdiri dari pusat kuliner Sigaluh, pusat kuliner jalan Daha, dan pusat kuliner Taman Badaan. Kemudian pusat kuliner kategori sepi adalah pusat kuliner Jendralan, pasca penataan pedagang kaki lima yang menenpati pusat kuliner Jendralan terdiri 36 pedagang namun saat ini tersisa 4 pedagang aktif yang berjualan di pusat kuliner tersebut. Kondisi pusat kuliner yang terjadi di kategori sepi, dapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota bekerjasama dengan Paguyuban memberikan stimulus dengan cara menghadirkan live music, setiap akhir pekan agar pengunjung pusat kuliner dapat menikmati makanan dengan suasana yang berbeda. Stimulan yang diberikan ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan pedagangan dan peningkatan jumlah pengunjung. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan pusat kuliner Jendralan ini tidak seramai pusat kuliner yang lain adalah lokasinya yang kurang strategis dan berada diperlintasan jalan buntu. Perubahan Ekonomi Pedagang Pasca Penataan Implementasi kebijakan dalam pencapaiannya dapat dikatakan berhasil jika tercapai keluaran kebijakan dan hasil kebijakan. Selaras dengan Purwanto dan Sulistyastuti (2012) yang mendefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (policy output), maupun hasil kebijakan (policy outcome)suatu kebijakan sendiri, yang dapat diartikan bahwa kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan. Dalam pengukuran kinerja implementasi suatu kebijakan, indikator dalam mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu indikator output dan indikator outcome.
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Oleh sebab itu, ketika pelaksanaan kebijakan penataan pedagang secara keluaran kebijakan dapat dikatakan berhasil. Dan kini akan dilihat dari segi hasil kebijakan (policy outcome), karena kelompok sasaran kebijakan adalah pedagang kaki lima maka akan dilihat dari segi perubahan ekonomi baik meningkat ataupun menurun D. Kesimpulan Kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah kota Magelang dapat dikategorikan kebijakan relokasi yang berjalan dengan baik tanpa adanya konflik fisik. Meskipun dalam perjalanannya membutuhkan waktu yang panjang dan tetap mendapatkan penolakan dari beberapa pedagang, namun melalui pendekatan informal dan sosialisasi yang baik penataan tetap dapat terlaksana. Dalam penataan PKL Pemerintah kota Magelang memiliki dedikasi yang tinggi, Namun pemberdayaan lebih fokus pada penyediaan infrastruktur daripada pelatihan untuk melatih keterampilan pedagang. Selain untuk tujuan ketertiban dan tata kota Pemerintah Kota Magelang yang baik, penataan juga mempertimbangkan aspek pemberdayaan, dan aspek wisata. Aspek pemberdayaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dan menambah icon wisata baru guna menunjang peningkatan PAD Kota Magelang. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan berbagai pertimbangan tidak selalu dapat memuaskan semua pihak. Demikian pula yang terjadi kebijakan penataan ini, dapat dipastikan ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan adanya relokasi, baik pedagang maupun konsumen tertentu. Daftar Pustaka Anderson, James. 1969. Public Policy Making. Holt, Rinehart and Wiston. NY. Aziz, Iwan J. 2004. Model Pembangunan Dua Sektor, Jakarta: LPEM UI. Creswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Ife, Jim dan Frank Tesorio. 2008.Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Pustaka Pelajar. Manning, Chris dan Tadjuddin Effendi. 1996. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung Morril, Richard L. 1982. The Spacial Organization of Society, Woodsworth Publishing Company, California. Mubyarto, 1997. Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia. Aditya Media. Yogyakarta. Naroth, 2001. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan, Jakarta: Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan dan Ekologi Manusia. Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media, Yogyakarta. Rachbini, Didik J dan Abdul Hamid. 1994. Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedu. Jakarta : LP3S. Soetomo. 2009. Pembangunan Masyarakat, Merangkai sebuah kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 429
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003.Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan. Aditya Media. Yogyakarta Sztomka, Piotr. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta : Prenada Media Group. Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi (Sejarah, Teori dan Metodologi) Yogyakarta : CIRed. Yustika, Ahmad Erani. 2003. Negara vs. Kaum Miskin. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 430
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA MADRASAH DAN KOMITE MADRASAH TERHADAP MOTIVASI MENGAJAR GURU MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DI KABUPATEN PATI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Nur Rofiq Universitas Tidar e-mail : Hp : 082313700071 Abstract This researchis intended to answer the problem : is there any influence between the democratic leadership style headmaster of islamic school to teaching motivation of teachers? The issues addressed through field study through a survey with quantitative approach technique implemented in Islamic Junior High School Country in Pati Regency. Data obtained through questionnaires and documentation. A number of 88 teachers (standard error of 10%) of the 130 teachers in Islamic Junior School Country in Pati Regency sampled in this study. Data were analyzed using multiple regression formula and correlation 2 predictors. Theresults showed that (a) there is influence significant positive between the democraticleadershipstyle headmaster of islamic school toteaching motivation of teachers Islamic Junior High School Country in Pati Regency Academic Year 2014/2015. This case is proved by rx1y = 0,730 and p = 0,000 in facted significant and the most influence 53,2%. The influence style is realed by formula Y = 8,241 + 0,872 X1 by significant Freg = 97,893 and p = 0,000. (b) there is influence significant positive between the Committee of Islamic School to teaching motivation of teachers Islamic Junior High School Country in Pati Regency Academic Year 2014/2015.This case is proved by rx1y = 0,640 and p = 0,000 in facted significant and the most influence 41%. The influence style is realed by formula Y = 12,274 + 1,051 X2 by significant Freg = 59,726 and p = 0,000. (c) there is influence significant positive among the Democratic Leadership Style Headmaster of Islamic Schooland Committee of Islamic School together - similarto the Teaching Motivation of Teachers Islamic Junior High School Country inPati Regency Academic Year 2014/2015. This case is proved by rx1y = 0,758 and p = 0,000 in facted significant and the most influence 57,5%. The influence style is realed by formula Y = 4,852 + 0,684 X1 + 0,432 X2 by significant Freg = 57,4 and p = 0,000 Keyword:Democratic Leadership Style Headmaster of Islamic School,Committee of Islamic School,Teaching Motivation of Teachers. 431
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" A. PENDAHULUAN Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan tidak terlepas dari peranan guru, kepala madrasah dan komite madrasah dalam mengelola satuan pendidikan.Guru merupakan ujung tombak dalam mendidik sumber daya manusia. Karena merekalah yang pertama kali memberikan dasar - dasar ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Keberhasilan proses belajar mengajar dan tujuan pendidikan nasional salah satunya berada di pundak guru. Oleh sebab itu guru dituntut secara terus-menerus untukselalu meningkatkan motivasinya dalam mengajar. Guru dalam mengajar bukan hanya memberi materi pelajaran saja, tetapi harus bisa mendidik. Artinya seorang guru dalam mengajar harus bisa mendidik mental dan kepribadian peserta didik. Dengan demikian seorang siswa dapat memperoleh penguatan jati dirinya menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Menurut Hadari Nawawi (2000 : 351) motivasi merupakan dorongan sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu, biasanya motif itu diwujudkan dalam tindak - tanduk seseorang. Motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Menurut Didin Kurniadin & Imam Machali (2013 : 337) motivasi dapat memacu seseorang bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Motivasi dapat meningkatkan prokdutifitas kerja sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan individu, kelompok maupun organisasi. Motivasi dapat menjadikan daya dorong seseorang untuk meningkatkan prokduktifitas kerja dan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk mencapai tujuannya. Dengan motivasi seseorang dapat meningkatkan produktifitas kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil kerja yang diinginkan secara maksimal. Persoalan yang kini muncul adalah isu rendahnya motivasi guru dalam mengajar di semua jenjang pendidikan khususnya pada Madarasah Tsanawiyah Negeri. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala madrasah kurang mengenai sasaran dan peran serta komite dalam mengelola satuan pendidikan kurang proaktif. Menurut Syamsul Ma'arif (2012 : 11) berbagai usaha telah diterapkan peme- rintah dalam mengatasi menurunnya motivasi mengajar guru. Yaitu, untuk mendongkrak kualitas guru, seperti program beasiswa studi lanjut, training untuk meningkatkan kompetensi maupun program - program sertifikasi dan kualifikasi. Namun sampai saat ini ternyata motivasi mengajar guru masih rendah. Wujud nyata yang harus dilakukan kepala madrasah dalam memacu motivasi mengajar guru antara lain adalah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam mengelola satuan pendidikan. Begitu juga peran serta komite madrasah dalam membantu kelancaran proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Dalam agama Islam, kepemimpinan begitu penting sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Begitu pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan untuk memiliki pemimpin, bahkan perkumpulan dalam jumlah kecil sekalipun (Mujamil Qomar, 2007 : 269). Menurut Saefullah (2012 : 139) kepemimpinan atau leadership merupakan seni dan ketrampilan orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Memimpin adalah mengerjakan niat demi tujuan tertentu,tetapi yang 432
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dilaksanakan orang lain. Orang yang dipimpin adalah yang diperintah, dipengaruhi, dan diatur oleh ketentuan yang berlaku secara formal ataupun nonformal. Setiap pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepri- badian sendiri yang unik dan khas. Dengan demikian tingkah laku dan gayanyalah yang membedakan dirinya dan orang lain. Gaya atau style hidupnya inipastiakan mewarnai perilaku kepemimpinannya (Sudarwan Danim, 2006 : 212) Bentuk gaya kepemimpinan seorang pemimpin merupakan ciri khas yang dapat membedakan dirinya dengan pemimpin yang lain. Seorang kepala madrasah yang satu dengan yang lain dalam memimpin madrasah menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Menurut Didin Kurniadin & Imam Machali (2013 : 305) kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efesien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada person atau individu pimpinan, melainkan kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari setiap kelompok. Menurut Syaiful Sagala (2013 : 240) dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya pada tingkat satuan pendidikan dalam wadah ini berbentuk badan yang diberi nama "Komite Sekolah", atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan / atau pemerintah kabupaten / kota.Menurut UUSPN No.20 tahun 2003 Pasal 56 ayat 3 komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi komite sekolah / madrasah pada tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Persoalan yang sering muncul adalah bagaimana peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah, bagaiman cara melibatkan peran kepala madrasah dan guru dalam mengelola, menata dan memajukan satuan pendidikan. Setelah melihat latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : (1) Adakah pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah terhadap motivasi mengajar guru MTs Negeri di Kabupeten Pati Tahun Pelajaran 2014/ 2015. (2) Adakah pengaruh komite madrasah terhadap motivasi mengajar guru MTs Negeri di Kabupeten Pati Tahun Pelajaran 2014/ 2015. (3) Adakah pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah dan komite madrasah secara bersama-sama terhadap motivasi mengajar guru MTs Negeri di Kabupeten Pati Tahun Pelajaran 2014/ 2015. B. METODE PENELITIAN 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik. 433
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Desain Penelitian 1. Variabel Independen pertama Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah (X1) 2. Variabel Independen kedua Komite Madrasah (X2) 3. Variabel Dependen Motivasi Mengajar Guru (Y) 3. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian itu adalah seluruh guru MTs Negeri di Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2014/2015 sebanyak 130 populasi. 4. Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan terukur. Kuesioner disusun berdasarkan variable penelitian yaitu : gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah (X1), komite madrasah (X2), dan motivasi mengajar guru (Y). 5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data meliputi analisis pendahuluan, uji hipotesis dan analisis lanjut. Adapun analisis uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi analisis korelasi product moment, regresi linier sederhana, analisis korelasi ganda dan regresi ganda dua predictor. C. PEMBAHASAN 1. Data Identitas Responden Frekuensi identitas responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin dan pendidikan guru yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Jenis kelamin b. Pendidikan 2. Analisis Pendahuluan Analisis dalam penelitian ini, penulis telah melakukan pengujian data yang kedua yang berdasarkan tingkat validitas data tentang angket. Untuk itu peneliti mendistribusikan angket yang berisi 12 item pertanyaan tentang kedua variabel bebas gaya kepemimpinan demokratis Kepala Madrasah dan Komite Madrasah serta 8 item pertanyaan variable terikat motivasi mengajar guru kepada 88 responden yang penulis ambil dengan metode pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling (penelitian acak bertingkat). 3. Analisis Uji Hipotesis Untuk membuktikan kuat lemahnya hubungan dan diterima tidaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka dibuktikan dengan mencari pengaruh gaya kepemimpinan demokratis Kepala Madrasah dan Komite Madrasah terhadap motivasi mengajar guru MTs Negeri di Kabupaten Pati tahun pelajaran 2014/2015. Langkah-langkah: a. Membuat tabel penolong b. Menghitung korelasi product moment antara variabel X1 dan Y 434
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" rx1y = })(.}{)(.{))((22212111YYNXXNYXYXN = c. Menghitung korelasi product moment antara varibel X2 dan Y d. Menghitung korelasi product moment antara variabel X1 dan X2 e. Menghitung korelasi ganda antara variabel X1, X2 dan Y (R) f.Membuat persamaan regresi Y = a + b1X1 + b2X2 f. Arah hubungan dan koefisien: d. Menghitung uji t1 b111hitungSBbt mnyxbyxby)()(Se22112 22122212221))((xxxxxSSeb
22122212122))((xxxxxSSeb g. Mencari harga F regresi 4. Analisis Lanjut Analisis lanjut dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian atau menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Untuk hipotesis 1 dan 2 menggunakan uji t, sedangkan untuk hipotesis 3 menggunakan uji F. 5. Hasil Uji Hipotesis Hasil analisis uji kontribusi atau pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah (GKDKM) dan Komite Madrasah (KM) terhadap Motivasi Mengajar Guru (MMG) 435
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" D. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah dan komite madrasah terhadap motivasi mengajar guru dapat diterima kebenarannya. DAFTAR PUSTAKA Shaleh, SAbdul Rachman. 2005.Pendidikan Agama Dan Keagamaan Visi, Misi dan Aksi. Gemawindu Pancaperkasa. Al-Qur'an Surat Al-Maidah. 2003. Al-Qur'an Terjemah. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Furhan, Arief. 2004. Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI. Yoyakarta: Gama Media. Baharuddin & Umiarso. 2013. Kepemimpinan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Ar- Ruzz H. Schunk, Dale.2009. Learning Theories : An Educational Perpective. Fifth Edition. Pearson International Edition. Departemen Agama RI Direktorar Jendral Kelembagaan Agama Islam. 2003. Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama, Jakarta. Kurniadin, Didin& Imam Machali. 2013. Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hasbullah. 1999. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan,Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soetopo, Hendyat Soetopo.2012. Perilaku Organisasi,Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Usman, Husaini. 2013. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara. Rosidi, Imron. 2008. Sukses Menulis Karya Ilmiah, Pasuruhan: Pustaka Sidogiri. Permadi, K. 1996. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam manajemen, Jakarta: Rineka Cipta. Kaelan. 2003. Pendidikan Pancasila. Sleman Yogyakarta: Paradigma. Pidarta, Made. 2011.Manajemen Pendidikan Indonesia,Jakarta: PT Rineka Cipta. Masrukhin. 2008. Statistik Inferensial, Kudus: Media Ilmu Press. Thoha, Miftah.2002. Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Misbahuddin dan Iqbal hasan. Analisis data penelitian dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara. Qomar, Mujamil. 2007.Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelola Lembaga Pendidikan Islam. Malang: Erlangga. Mulyadi. 2010.Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu . Malang: UIN-Maliki Press. Suhertian, Piet A. 2008. Suhertian,Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.Jakarta: Rineka Cipta. Margono, S. 2007.Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta. Saefullah. 2012. Manajemen Pendidikan Islam.Bandung: CV Pustaka Setia. Nizar, Samsul. 2009.Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 436
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Sardiman. 2000.Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Atmodiwiryo, Soebagio. Manajemen Pendidikan Indonesia. Semarang: Ardadizya Jaya. Siagian, Sondang P. 1990.Teori Motivasi dan Aplikasinya, Jakarta: Bumi Aksara. Siagian, Sondang P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara. Danim, Sudarwan. 2006.Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik,Jakarta: Bumi Aksara. Darnim, Sudarwan. 2006. Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik,Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.120. Sumanto. 2009.Metodologi Penelitian Sosial Dan pendidikan Aplikasi Metode Kuantitatif Dan Statistika Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset. Suryosubroto. 2004. Manajemen Pendidikan Di Sekolah, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hadi, Sutrisno. 1981. Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta. Sagala, Syaiful.2013. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Ma'arif, Syamsul. 2012.Guru Profesional Harapan dan Kenyataan. Semarang: Need's Press. Team Pustaka Phoenix. 2008.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta Selatan: PT Media Pustaka Phoenix. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Ilyas, Yaslin. 2003. Kiat Sukses Manajemen Tim Kerja. Jakarta: Gramedia. 437
438 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ENERGY POLICY IN INDONESIA: TOWARDS INDEPENDENCY1 By: Riyadi Santoso2 & Trubus Rahardiansah 3 Abstract Energy has a very strategic position in the national development, especially in accelerating the progress of national economy. National energy policy is a policy of energy management based on the principles of an equitable, sustainable, and environmental sound, in order to create energy independency and national security. Based on the level of energy consumption and among the world's primary energy level, Indonesia has consumed less than 2% in which Indonesia's total energy consumption of approximately 1,600 billion barrels of oil since 2014 up to now 3.4%. The increase in the energy consumption will increase the national economic growth. Indonesia's energy consumption from petroleum, biomass, natural gas, coal, hydropower and geothermal, continued to rise from the range of 300-600 thousand BOE in 2014 to the range of 2000- 2500 thousand BOE in 2016. Keywords: energy policy, energy independence, and national development 1 Chairman of the Association of Indonesian Policy Analyst, Paper delivered in Borobudur Conference Public Administration (BCPA) at the University Tidar Magelang, Indonesia, dated November 24-25, 2016. 2 Chairman of the Association of Indonesian Policy Analysis (AAKI). Policy Analysis Expert Associate General Secretariat (Secretariat) DPR RI 3 Chairman of the Center for Public Policy Studies (PKKP) Trisakti University Jakarta 439
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" A. BACKGROUND Energy is a measure of economics progress of a country. The progress of a country is determined by the level of energy availability and energy consumption. Based on Primary Energy Consumption Data (2014), the American economy (US) and China's economy, in addition to the European Union (EU), India, and Japan are growing rapidly as a result of demand in energy consumption.4Countries that are in the ROW group included Canada, Mexico, Brazil, Russia, Middle East, and South Korea. China becomes the world's largest energy consumer, i.e. at 23% which is followed by the United States (US) 18%, the European Union and India, then Japan. Based on 2015 data5 of 10 countries with high GDP Nominal, the United States (US) has the highest GDP at 17,968billion US$, which is followed by China's in the second highest at 11,385 billion US$, Japan is the third highest with 4,116billion US$, the fourth highest is Germany at 3,371billion US$, British is the fifth at 2,865billion US$, French is the sixth at 2,423million US$, India is the seventh 2,183million US$, the eighth is Italy at 1,819millionUS$, Brazil is the ninth at 1,800million US$ and the tenth is Canada at 1,573 million US$. Thus, there is a clear correlation between energy consumption to GDP growth of a country with advanced economies. 4 Data World Energy Consumption, 2014, from Kulian Materials Policy Implementation, Master of Economics Department of Public Policy, the Graduate Program Trisakti University in Jakarta, 13 February, 2016. 5 Data Top 10 Countries by GDP by 2015, from the lecture material. 440
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" What about the level of energy consumption in Indonesia? Among the world's primary energy consumption rate, Indonesia consumed less than 2%.6 The total energy consumption in Indonesia is around 1600 billion barrels equvalent to oil in 2014, or it raised up to 3.4%. The increase in energy consumption is expected to increase the growth of the economics sector. Indonesia's energy consumption in terms of petroleum, biomass, natural gas, coal, hydropower and geothermal, has continued to rise from 1990 to 2014, within the range of into 2,000-2,500 thousand BOE.7Based on the energy 300-600 thousand BOE consumption data by users, the industrial sector in Indonesia has dominated from 1990 to 2011, followed by transportation sector, commercial and the household sectors.8 The level of energy consumption per capita in Indonesia is relatively low at 857, above Nigeria at 721 but below Brazil at 1,371 and China at 2,029(EUC)9. Further, the energy used per capita (EUC)10 in Indonesia can also be compared to America (US) at 7032, Russia at 5,113 and Japan at 3,811.It can be highlighted that if Indonesia becomes the country with advanced economic power, the energy consumption should be increased, at least at the same level as Brazil. 6 Data World Energy comsumption, 2014, op.cit. 7 Data Energy Consumption, GDP and Oil Production 1990-2014, Lecture Materials. 8 Data Energy Consumption by Sector The user, Course Materials. 9 Data Energy Intensity and Elasticity, Especially Energy Use per Capita, Lecture Materials. 10 Ibid. 441
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Based on the types of energy consumption in Indonesia, the country depends on 74% of fossil fuels (petroleum 44% and coal 30%), whereas the natural gas 18% and renewable energy (EBT) only about 8%11. However, the data also demonstrates that there has been a decrease in consumption of petroleum (oil) from 70% in 1990 to 44% in 2014. This is understandable, because there has been a change in energy consumption, especially in the household sector, followed by industry and transportation, as the result of the policy conversion from the use of kerosene (petroleum) to LPG. To map Indonesia's final energy consumption based on 2013-ESDM statistics, the total consumption was 134 MTOE, the largest was in the industrial sector 64 MTOE (47.4%), followed by the transportation sector 47 MTOE (35%), the household sector 14 MTOE (10.3 %), and the commercial sector 6MTOE (4.1%)12.From the data of energy consumption by the sector, the highest in the industry sector has consumed coal (34.74%), followed by oil (24.8%), gas (24.2%), biomass (8.61%) and electricity (7,7%). As for the transportation sector, fuel was dominated(9.7.8%), and the remaining was gas (0.1%) and biofuel (2.1%). Meanwhile, the household sector has been changed into LPG consumption (46.0%), electricity (47.5%), and kerosene decreased to only 6.4%.However, the commercial sector is still dominated by the use of electricity (76%), followed by oil (17%), gas (4%) and LPG (3%). Based on the map of energy consumption by sectors in Indonesia as mentioned above, it emphasizes that there has been a shift in the household sector, while the industrial and transportation sectors are unlikely to change as well as commercial sector that relies heavily on electricity. These situation will become a fundamental problem in determining national energy policy in Indonesia in the future. 11 Data Energy Consumption By Type, Material Lecture, processed. 12 Final Energy Consumption Data Indonesia, 2013, Source: Statistics Ministry of Energy and Mineral Resources in 2013, processed DEN and Materials Lecture. 442
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" B. PROBLEM National Energy Policy (KEN) in Indonesia has been clearly established and directed by the National Energy Board and the Indonesian government. Based on the previous description and the need for Indonesia to reach its advanced in economics, it is in evitably that the rate of energy consumption in all sectors should be increased. If, it is linked to the national energy policy, in order to create the "energy independency" by three basic principles: equitable, sustainable, and environmental sound13, the problem of energy consumption patterns in Indonesia are as follows: 1. The pattern of consumption in the transportation sector is still dominated by the use of fuel oil (BBM) to 97.8%, while gas and biofuels only reaches 2.2%, these would be medium-term and long-term issues on energy independency and national energy security. 2. The pattern of consumption in the industrial sector i.e., coal (34.74%), oil (24.8%) and gas (24.2%), while biomass (8.61%) and electricity (7.7%), these would create problems in the long term, as oil and coal supply are increasingly limited, whereas the use of electricity and biomass are increasingly less. __________________ 13 National Energy Policy, based on the source of the National Energy Council (DEN), which is a state agency authorized to make the national energy policy and coordinating with all relevant parties. 443
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 3. The pattern of consumption in the commercial sector is highly dependent on power supply (76%) and fuel (17%). Although the consumption on natural gas (4%) and LPG (3%)is low, the development in consumption of these two energies will create problems. This is also applied in the supply of electricity, in terms of changes in energy sources for power generation (PLT). 4. Similarly, the patterns of consumption in the household sector has been shifted from oil to power supply(47.5%) and LPG (46.0%). This condition will become a problem if it is not maintained properly within the period of short, medium, and long-term. National energy policy issues will be growing and profounding, if it is related to the application of renewable energy (EBT) for the long term which is eventually associated with the spirit and purpose of the national energy policy in Indonesia. C. TECHNICALANALYSIS In this paper, some analytical techniques such as14, classification and boundary analyses, and other analyses, will be used to formulate energy issues above. These techniques will be equipped with forecasting techniques by using time series and energy transformation data in Indonesia. With this forecasting technique, it is expected that the future of "energy policy in Indonesia" will be interpreted and detected, which can protect the main objective of "energy security" and "energy independency" nationally. Policy analysis techniques will cover analysis procedures, such as the problem, the forecasting, the recommendation, the monitoring and evaluation through analyzing and reviewing a variety of charts, tables, and figures that can be used as valuable references in determining the direction of national energy policy in Indonesia. 14 Materials paper assignment landing field of energy policy, Technical Policy Analysis, Department of Economics Master Program in Public Policy, Faculty of Economics, Univ.Trisakti, Jakarta, in 2016. 444
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" To strengthen this policy analysis techniques, a mixture of various disciplines, theories and models will be used as stated by Wildavsky (1979:15). The policy analysis is an applied subfield that can not be only determined by disciplinary boundaries, but it should also be based on the present situation and the nature of the problem15. In the context of this analysis, the issue of energy policy as a policy of economic phenomena, is associated with energy consumption, energy efficiency, as well as national energy management disciplines, which also involves the discipline of renewable energy technologies, environmental issues, and other disciplines that are related to the independence of energy security in the future. D. ENERGY POLICY National energy policy is the policy of energy management based on the principles of an equitable, sustainable, and environmental sound, in order to create energy independence and national energy security16.In Indonesia, the National Energy Policy (KEN) is the duty of the National Energy Council (DEN), as stated on Article 1 point 26 of the Decree No.30 Year 2007, DEN is a national institution, independent and fixed, which is responsible for the national energy policy. One of DEN tasks from Article 12 paragraph (2) consists of: (1) to design and formulate the national energy policy; (2) to establish national energy plan (RUEN); (3) to establish measurement steps of energy crisis and emergency; and (4) to supervise the implementation of energy policies across sectors17. The purpose of national energy policy (KEN), as approved by the House of Representatives on January 28, 2014, and assigned based on the PP (Goverment Regulation) No. 79 on October 17, 2014, as follows: The realization of energy independence and resillience in order to support national sustainable development18. This objective is the basic reference for DEN to carry out the task of implementing the national energy policy, especially to maintain independency and energy security. ___________________________ 15 Wildavsky, as in Wayne Parsons, Public Policy, Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014, p. 30. 16 Lecture materials, as uplink check the direction of energy policy of DEN (National Energy Board), approved by the House of date January 28, 2014. 17 Lectures, on the National Energy Board, 2016 18 Ibid 445
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Furthermore, the National Energy Policy Goals are based on the provisions of Article 9 of Government Regulation (PP) No. 79 in 2014, which consists of the following: 1. The realization of new paradigm that the energy source is the capital of national development; 2. The achievement of<1 energy elasticity in 2025 which is in aligned with the target of economic growth; 3. The achievement of reduction in final energy intensity by 1% per year until 2025; 4. The achievement of electrification ratio of 85% in 2015 and towards 100% in 2020; 5. The achievement of usage ratio in house hold gas of 85% in 2015; 6. The achievement of optimal primary energy mixture. In addition to the primary energy mixture data up to 2013, 2025 to 2050 in Indonesia, it is forecasted that the policy change/shift in energy consumption will be achieved. Petroleum will be reduced from 46% (2013) to 25% (2025) to 20% (2050), for renewable energy consumption will be increased from 9% to 23% (2025) and 31% (2050). Similarly, consumption of natural gas will be increased from 18% (2013) to 22% (2025) and 24% (2050)19. 19 Lecture materials, processed from data Target Energy Mix until 2050. 446
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" E. ALTERNATIVE POLICY Having regard to the issues explained previously and to the national energy policy which are the tasks of DEN, some argumentative problem solving are offered as in the following: 1. The pattern of overall energy consumption within all period of term is problematic in the four sectors as mentioned at the problem section. Considering the inventory and energy resources in Indonesia, it is estimated (based on for casting) that for petroleum will last in 12 years (7.41 billion barrels of reserves), for gas will last in 35 years (150.7TSCF), and for coal will remain within 114 years (148.39 billion tonnes)20. Meanwhile, Indonesia possesses also the potential of the new renewable energy (EBT), hydro (75.670 MW), geothermal (29,038 MW), micro-hydro (769.69 MW), biomass (49.810 MW), solar (4.80 KWh/m2/day), wind (3-6mls), sea-waves (49 GW), and uranium (3,000 MW). All the installed EBT energy capacities of each is relatively small and there is a big potential for the future alternative energy. Therefore, the pattern of transportation sector which is highly dependent on fuel 97.8%, needs to be changed/shifted to alternative energy. The use of gas and biofuel that is only 2.2% should be encouraged to shift the pattern of transportation sector. 2. Similarly, the industrial sector is the most national energy-consumer 64 MTOE (47.4%), which is still dependent on 34.74% coal,24.8% oil, and 24.2% gas. It is, therefore, important to arrange the medium and long term changes in consumption patterns, by increasing the gas consumption and reducing the oil consumption, as well as by adding electricity and biomass consumption. This should be anticipated by providing a huge amount of electricity and biomass supply for the industry. It is expected, then, the consumption of oil and coal will increasingly be reduced from the industrial sector. 3. Further, the household sector consumed 14 MTOE (10.3%) of national energy. Although it has been improved through the pattern of electricity consumption of 47.5% and LPG consumption of 46.0%, its sustainability needs to be maintained. The level of electricity and LPG consumption per capita would increase with the increase of Indonesian people welfare, the growth of population as well as the development in urban and rural areas. That is, the supply of electricity and LPG should be maintained 20 Data Indonesia Energy Reserves and Resources, Lecture Material processed. 447
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" and even increased, while offering new renewable energy (EBT) as an alternative energy, such as, solar energy, bioenergy or biomass to the remote areas for household needs. The energy consumption patterns of commercial sector in Indonesia is dominated by electricity (76%), followed by oil (17%), while the biomass is still 4% and LPG is3%. This condition will create more problems in the long term in which the dependency on the electricity supply is not in comparable with the construction of the electricity sector as well as the growth of its consumption. This sector is forecasted to continue to grow in line with the economic, rural, and urban development in Indonesia, such as, tourism, business, trade and services, as well as SMEs. In this commercial sector, the use of LPG and gas single digits (3% and 4%) needs to be upgraded in order to reduce the dependence on the supply of electricity and fuel. Besides, there is a need to consider alternative sources for the consumption of commercial sectors, i.e. the use of EBT. Based on the data of projected electrical energy supply in Indonesia until 2050, the structure of its consumption is improved in line with the increase in the supply of electrical energy. Based on KEN, the dependence on coal energy for electricity will be reduced, instead, the development of geothermal and bio fuels will be developed in addition to other EBT. 448
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" F. POLICY RECOMMENDATIONS The following policy recommendations, are strongly associated with the previous four policy alternatives that should be implemented as a priority urgent national energy policy: 1. Indonesia needs to immediately change the pattern of energy consumption in the transportation sector, from fuel to gas and biofuel and electricity. This policy is often revealed, but the implementation is very slow. It needs seriousness, commitment as well as consistency from the government to implement the policy. The change in energy consumption patterns can be started from public to private transportation, in terms of reducing energy consumption particularly in most large cities in Indonesia. 2. Indonesian Government should evaluate the pattern of energy consumption in the industrial sector, which has reached 47.4% of the national energy consumer. If the industrial sector continues to grow in line with the increased in economic activity, it will be directed to the use of non-fossil energy, particularly electricity, biomass, and gas that has consumed 24.2% and can still be improved. Similarly, the household sector needs to be maintained its "security policy" and "energy independence" by improving the supply of electricity and LPG. As for the commercial sector, it is recommended to increase the consumption of natural gas 449
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" and LPG, and does not depend solely on power supply (76%).If the power consumption is not reduced in the commercial sector, it is necessary to the produce electricity from renewable energy (EBT). 3. It is necessary to synergize the energy policy in Indonesia, from the level of consumption (per capita) and consumption patterns, as well as the term of the policy and environmental policy with that of the policy of alternative renewable energy (EBT). In addition to the projected changes in energy policy for 2025 to 2050, the linkage energy policy can not simply be generalized. The government needs to consider the different sectors and various condition of areas/regions in Indonesia with such broad and heterogeneous energy resources. Besides, the consistency of policies and the implementation of the policies should become the work of Indonesian Government so that the targets of consumption change and energy supply can be achieved. REFERENCES 1. Agus Sugiyono, Problems and Current Energy Policy, Prosiding Book Launch Indonesia Energy Outlook 2014 and the Joint Seminar BPPT and BKK-PII, 2014. 2. Materials Lecture, Public Policy Implementation of Energy Sector, dated February 13, 2016, the Master Program in Public Policy Department of Economics, Faculty of Economics, University of Trisakti. 3. The National Development Planning Agency, Directorate of Energy Resources, Minerals and Mining, Policy Paper, Alignment national energy policy (KEN) with the General Plan Regional Energy (rued), Final Report, in 2012. 4. I Wayan Rusastra, APU, (Ed.), Renewable Energy in Indonesia, Performance of Development and Policy Perspectives, Jakarta: P3DI Secretariat General of the Parliament and Azza Graphic, 2014. 5. Guidelines Task Paper, Engineering, Policy Analysis, Public Policy Lecture Energy Sector, Master Program in Economics, Public Policy Department, Trisakti University, Jakarta, in 2016. 6. William N Dunn, Introduction to Public Policy Analysis, Revision II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003. 7. Wayne Parsons, Public Policy: Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. 450
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ADMINISTRASI YANG EFISIEN Statement of interests Samodra Wibawa UNTIDAR Tujuan dari setiap diskusi tentang administrasi negara adalah tercapainya tujuan dari suatu sistem organisasi (negara, provinsi, kabupaten dll.) secara -pertama-tama - efisien dan --kalau bisa-- adil serta merata. Sudahkah cara kerja kita efisien? Jawabnya belum atau belum memuaskan atau masih perlu pembenahan. Pada tingkat mikro organisasi masih terjadi: pembelian barang yang tidak perlu atau berlebihan sehingga tidak terpakai perjalanan dinas yang tidak diperlukan, berlebihan atau terlalu banyak pelaksanaan kegiatan yang berlebihan, misalnya diselenggarakan di luar kantor/ kota dengan fasilitas mewah, padahal bisa di dalam kantor dan fasilitas secukupnya dll. Pada tingkat makro masyarakat masih dijumpai: pembangunan gedung, jalan, jembatan yang asal jadi, sehingga cepat rusak atau bahkan menimbulkan bencana pembangunan fisik yang tidak terkoordinir, tumpang-tindih dan saling merusak pembangunan sosial yang dinomorduakan dibanding pembangunan fisik yang mengakibatkan kemubadzirannya atau under utilized bencana banjir dan kebakaran yang seharusnya tidak terjadi jika ada pengawasan atau kontrol oleh pemerintah terhadap setiap kegiatan pelayanan yang penggunanya tidak maksimal, sehingga menimbulkan kerugian bagi dll. Inefisiensi menjadikan kemajuan yang telah kita raih banyak berkurang. Inefisiensi dalam suatu hal juga bisa berarti atau berdampak terhadap ketidakadilan bagi seluruh masyarakat, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Ini adalah persoalan besar yang bersifat sehari-hari tapi tidak kunjung terselesaikan-tuntas. Karena itu ilmuwan administrasi negara harus ada yang (masih) memikirkan penyebab, akibat dan cara mengatasinya hingga ke tingkat teknis secara terus-menerus, sekalipun tema ini oleh sebagian orang dianggap kurang menarik -dibanding tema-tema lain seperti kerjasama antar lembaga, manajemen bencana, e-gov. dll., yang sebenarnya semua bermuara pada efisiensi (dan keadilan/kemerataan). Beberapa tema kajian yang dapat dilakukan adalah: Evaluasi terhadap kebijakan anggaran berbasis/berorientasi kinerja Sistem penggajian dan insentif yang menjamin efisiensi Pengembangan dan penegakan budaya kinerja dan efisiensi, termasuk ―revolusi mental‖ dll. 451
452 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Alternative Development in the context of reform: Shifting the Place of Community and Bureaucracy in Development Sulikah Asmorowati, S.Sos.,MDevSt., Ph.D Public Administration Department, FISIP, UniversitasAirlangga Introduction Development is about the improvement of the potential of people to emancipate themselves. That is, "to give them greater control over their own lives", which is often referred to as "empowerment" (Kingsbury 2004). Under the broader empowerment approach to development, this approach is fundamental to alternative development. The empowerment approach, according to Friedmann (1992), one of the leading scholars in alternative development, places an emphasis on autonomy in the decision-making of communities, local self-reliance, participatory democracy, and social learning.In discussing the place of community within development, Kingsbury"s (2004) idea of development is worth emphasising. According to Kingsbury, development is "about improving the lives of people", thus, it should start with people (2004:221). These "people" are the same as "community", the typical (and favorite) site of development interventions. Friedmann"s (1992) explanation above clearly mentions communities as the focus of alternative development. For this reason it can be argued that alternative development is a cornerstone in the shift towards more community based, and later community driven development. In this, the important place of community in contemporary development is emphasised. That is a place as a subject, instead of an object of development, which prescribes the more active involvement of community in development. In other words, the community is not merely a passive beneficiary, but, as Hirschmann (1999) explains, the medium of development. The idea of alternative development, which took shape in the early 1970s, was driven by the global economic forces, structures of unequal wealth, and the overall unintended consequences of the traditional Western model development when applied to the Global South. As an alternative to the mainstream model of economic development;1 alternative development calls for bottom-up development through grassroots mobilisation aimed at directly improving the condition of the poor(Thirkell- White 2009; Marques and Utting 2010). More specifically, as Friedmann argues, it looks at mobilisation of civil society at the grass roots level (1992). Alternative development focuses on the locality: - local issues and local action by community and 1 That is the conventional development model, which has been proven to be unable to address the core and massive problems, such as world poverty. 453
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" civil society2 in general. The alternative development thinkers, such as Sachs (1992), Rahman (1993), Friedmann (1992), Escobar (1995), and Sen (1997) propose various ideas, models, or forms of development as opposed to the conventional development theories and practices that focus on macro-economic policies concurrent with economic growth. Aside from the extensive focus on community within alternative development discourse is significant concern over "community" within "community development", which later developed into an advanced field of inquiry. At the heart of community development is participation and empowerment which aim to ensure that community activities (by individuals or groups) emerge from the needs of those involved (Just et al. 2004; Thirkell-White 2009). As advised by Henderson and Vercseg (2010), community development is development in which members of a community themselves (their groups, organisations, institutions) develop their own community, and not outsiders (such as development workers, facilitators, consultants or government bureaucracy or staff). The ideas of community development were first promulgated in the early 1970s as a respond to the increasing poverty in developing countries (Kingsbury 2004:225). Later, this was enhanced by the failure of many larger scale projects to meet the needs and desires of local people because these development interventions often were not based on local experience. This has further led to unsustainable development when the projects were completed. In this context, the origin of community development reflects the fundamental re-orientation of development towards a grass-roots or local-level process and outcomes (Kingsbury 2004:222). Community development was advanced with greater emphasis on the view that community is at the heart of development. This advancement has evolved into various ideas, models and practices of community development. This includes but is not limited to Community Based Development (CBD) and Community-driven development (CDD), which are most pertinent for this paper. Community Based Development (CBD), Community-driven development (CDD) Studies on development initiatives that rely on community participation or community empowerment have found that such initiatives have not been effective in targeting the poor (See Mansuri and Rao 2004).3 Evidence in these studies reveals that such "development ideals", which seek to engage and involve the target community more, have encountered problems and challenges. These problems range from local elite 2 The notion of community and civil society and the interrelation between the two is the subject of interesting debates. Some discussions seek to define both and link them (the most current such as by Henderson and Vercseg (2010)). Dr Mahathir bin Muhammad, former prime minister of Malaysia, makes a clear link between both concepts.Dr Mahathir explains civil society as "a community which is self-regulating and empowered through the use of knowledge, skills, and values inculcated within the people" (in Keane 1998:3). Henderson and Vercseg (2010) meanwhile explain that civil society can lead to a more modern interpretation of community because it synpaperes two important but contradictory basic human needs: belonging and freedom. 3These initiatives fall under the broader umbrella of participatory development, the bottom-up approach, and community development, which are mostly aimed at attacking poverty. 454
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" capture (Bebbington et al. 2006; Dasgupta and Beard 2007)to unfavourable institutional environments (including unsupportive governments and uncommitted or unskilled bureaucracy), resulting in more inequality among community members (Mansuri and Rao 2004). In response to these problems, Community Based Development (CBD) and its most recent variant, Community-driven development (CDD) have been proposed to address the above problems and to make development closer to the people and more sustainable. As the prevalent element of development assistance, CBD and CDD were developed originally from the participatory development movement (Mansuri and Rao 2004: 4-6).4 Known as a novel, common sense way to address a range of development ills, this movement emphasisedparticipation as a crucial means for allowing the poor to have more voice and choice. In CBD and CDD, the community has control over decisions, while external agents act mainly as facilitators and the source of funds (Mansuri and Rao 2004; Dasgupta and Beard 2007). The movement saw top-down approaches as being both disempowering and ineffective, while the opposite bottom-up approaches- were emphasised in many development initiatives5 (Cernea 1992; Chambers (1983, 1997); Oakley 1991; Mansuri and Rao 2004). Another influential thought in this movement that needs to be noted is Sen"s (1999) effort to shift the focus of development from material well-being (economic terms) to a broad-based "capability" approach (see discussion on development as freedom by Sen in section 4.2 above). Participatory elements in development were soon scaled up in large-scale development assistance promoted by the World Bank, UNDP and many other international development agencies. Initially focused on targeting the beneficiaries, the inclusion of participatory elements in development has later moved toward a more holistic endeavour. That is, an attempt at inducing participation through local institutions that organise the beneficiaries, especially the poor; and build their capabilities to act collectively in their own interests (Mansuri and Rao 2004; Kanbur and Rauniyar 2010). These are framed under CBD and later CDD. Often used interchangeably with CDD in development literature, practice, and policies, CBD is an umbrella term for projects or programs that actively include beneficiaries in their design and management. As the most recent variant of CBD, CDD is CBD with more direct community control over key project decisions and the development process in general. This includes the management or use of development resources in particular, i.e. the development funds. In a broader sense, CDD emphasises 4 See Mansuri and Rao's (2004:4-6)for a concise but clear history of community-based and participatory development. The authors summarise neatly the early movement of the development from the cooperative movement and Gandhian notion of self-reliance and small-scale development (Gandhi 1962), then Paulo Freire's (1970) Pedagogy of the oppressed; through to Chambers's (1983) movement and Sen's (1999)'s capability approach to development. 5 This is based on the argument that only through this sort of approach that the development initiatives can attain meaningful and lasting success whereby community's awareness of the necessity and effectiveness of their active participation in their own development will ensure that progress shall continue even after the formalised project ends (Oakley 1991). 455
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" the need for community groups to control their own development by allowing them to make decisions over development resources(Mansuri and Rao 2004; . In its Poverty Reduction Strategy Paper Sourcebook, the World Bank treats poor people as "assets and partners" in the CDD process (Dongier et al. 2002:303). This means that rather than viewing communities as merely the target of poverty interventions, CDD views poor communities as "assets and partners" in development. In other words, CDD views its target groups as the subjects instead of the object of development. As Dongier et al. (2002) explain, CDD is great for goods and services such as water irrigation systems, and the construction and maintenance of local roads, which are small in scale, not complex, and require local cooperation. Goods and services, which are large and require complex systems are better provided by local or central governments, or other public institutions. Meanwhile, private or toll goods are better served using a market-based approach filled by individual enterprises, businesses or the private sector in general. Nonetheless, as Dongier et al. (2002) assert, CDD can fill the gaps where governments or public institutions fail to fulfil their mandates and markets are missing or imperfect. CDD is effective for enhancing sustainability, improving efficiency and allows poverty reduction efforts to be taken to scale (Dongier et al. 2002: 307). Most pertinent for this paper, CDD makes development more "inclusive" to the beneficiaries (specially the poor and vulnerable groups).6 It is also empowers poor people, builds social capital, strengthens governance and complements market and public sector activities (ibid). Indeed, CDD has become one of the cornerstones of the World Bank"s comprehensive Development Framework (Mansuri and Rao 2004). The most recent discussion of CDD, as appears on the World Bank"s website, emphasises broader aspects other than just control over development resources by community groups. It is an approach that gives control over planning decisions and investment resources to community groups. The principles of CDD programs are local empowerment, participatory governance, demand-responsiveness, administrative autonomy, greater downward accountability and enhanced local capacity; with an emphasis on working in partnership between community and local governments. The picture by the World Bank below describes clearly the current principles of CDD and its elements in a project cycle: 6 The focus on the inclusion of the poor and the vulnerable groups in the society (rather than the inclusion of all elements in the society), is indeed found in the review of inclusive development debates. This is discussed further in the next section. 456
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Figure: What is CDD Source: Community-driven development, DEVELOPMENT/EXTCDD the World Bank (2011) at The International Development Association (IDA), the World Bank"s fund for the world"s poorest countries, explains that CDD represents a move away from reliance on (central) government as the main service provider and actor in development. Furthermore, it is increasingly seen as "a nexus" between bottom-up and top-down approaches to improve governance and service provision (see Turnbull et al. 2009:2). This is obvious from the inherent nature of CDD, which demands partnership between government and community. It requires partnerships among its stakeholders, especially between the bureaucracy and community, to be forged with the facilitation of consultants. The key practical features of a CDD program are that it directly channels project funds to participating communities, and that each community can decide how the funds should be used through its own legitimate organisation. The strengths of a CDD program are that it reverses power relations in a manner, which creates agency and a voice for poor people, thus allowing them to have more control over development assistance. This makes development funds more responsive to the needs of the target community. Government is also becoming more responsive in improving the delivery of public goods and services, and strengthening the capabilities of the citizenry to undertake self-initiated development activities (Mansuri and Rao 2004:2). The Move towards Inclusive Development The Emergence (History) of Inclusive Development Inclusive development is currently all the rage in the development arena, especially in Asia (Chibba 2008). In many Asian countries inclusiveness in development has become a priority of national development plans. The concept of inclusive development has been around for centuries, as Chibba (2008:145) states. 457
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of (Confucius 551-479 BC) No society can surely be flourishing and happy of which by far the greater part of the numbers are poor and miserable (Adam Smith 2007/1776) No culture can live if it attempts to be exclusive (Mohandas Gandhi 1945) The above quotations, as Chibba (2008) explains, imply that real, sustained economic and social progress cannot occur if a large segment of society is marginalised. Chibba(2008:146) also argues that although the idea of inclusive development has long been around, it is only recently that development experts, international organisations and governments across the world have acknowledged that "the very notion of development necessitates inclusiveness." Although constantly under attack in favour of the persistent role of the state in developments; the Neo-liberal ideology has widely influenced world development.7 The neo-liberal model, which focuses on "market fundamentalism" and "the laissez-faire approach to capitalism", upholds the principle of non-intervention by government in economic affairs (Chibba 2008:146) and focuses on economic growth or other economic measurements. This ideology therefore does not allow space for inclusive development. Yet, Chibba argues that the inclusive growth approach is one of the recent policy thrusts associated with this neo-liberal model. This includes pro-poor growth - essentially, "growth that focuses on the poor in terms of equity" (2008:146). Later, inclusive growth inspired the emergence and further advancement of the notion of inclusive development or inclusive social development, as some scholars such as Rauniyar and Kanbur(2010c) call it. The later term (social inclusive development) was used to complement inclusive (economic) growth. Besides the above origin, the widespread of the notion of inclusive development today can be traced back to the emergence of alternative development that was marked by participatory and empowerment movements. When Robert Chambers (1983; 1997), Peter Oakley (1991), Michael Cernea(1992), Anisur Rahman (1995) and many other theorists insisted on participatory development, and likewise Friedmann (1992), Mayo (1994), and Mayo and Craig(1995) emphasised on community empowerment, there has been a consciousness that exclusions are there in the name of development. that poverty, exclusion, and disempowerment exist in both rich and poor countries. This is a strong argument for inclusive development. The idea that the alternative development seeks to transform the "disempowered sectors to be included in political and economic progresses, and acknowledgement of their rights as citizens and human being acknowledged" (Marques and Utting 2010:viii), further strengthens the claim that the embryo of inclusive development can be located in the alternative development movement. This is despite the emphasis placed on the inclusion of the marginalised parts of society rather than the inclusion of all involved actors in development as this research is focused on. Friedmann (1992) reminds his readers 7 The Neoliberal ideology emphasises governance matters (including the incorporation of non-state actors, especially private sectors); relegating the role of the state to the provision of an enabling environment for development, and elevation of the role of markets to be central to economic and social progress (Chibba 2008:146). 458
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" By the end of the 1960s, prior to the community empowerment movement, the shortcomings of development policies and process oriented toward economic development and lacking a social dimension were explicitly acknowledged. This can be regarded as an early step towards inclusive development. More specifically, in a United Nations meeting on social policy and planning held in respond to the fact that growth had been accompanied by increasing inequality and poverty; the experts warned that: The fact that [economic] development either leaves behind, or in some ways even creates, large areas of poverty, stagnation, marginality, and actual exclusion from economic and social progress is too obvious and too urgent to be overlooked (in Noobakhsh1998:589). Briefly, the acknowledgement of social dimensions in development, and alternative development movement can be regarded as the cornerstone for inclusive development. The inclusive development perspective has been increasingly famed since the end of the 1990s and early 2000s. Today, the perspective has become a widely supported principle. It is now considered necessary for all governments, organisations and citizens to promote and engage in development that is inclusive on the basis of moral responsibility (Chibba 2008). For governments and international organisations, such inclusiveness is reflected in the goals, objectives, policies, strategies, programmes, regulations, and agreements. While for the private world, it is mostly framed as corporate social responsibility (CSR). For citizens, it is embodied in the bill of rights and is considered as part of the ideals or personal perceptions that direct their actions (ibid). Meanings of Inclusive Development Similar to "mere" development the various definitions of inclusive development reflect a range of interests, especially when it comes into practice. Although a general definition, such as Chibba"s - "development that includes the needs of the poor and the excluded" (2008:145) - is available, such generalisation can pose a number of problems for policy making and programming. This is because definitions correlate with fundamental issues of approach, theory and practice. In such a context, a precise but contextual definition of inclusive development is deemed necessary.8 The etymological meaning of the noun "inclusion" implies "not excluding anyone"(Indiresan 2008:241).In the Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development,theCommission on Growth and Development defines inclusiveness as a concept that encompasses equity and equality of opportunity (The World Bank 2008). For Kanbur and Rauniyar, the term "inclusive" refers in some sense to "the distribution of well-being in society, however measured" (2010:438-439). For Mahadevia, inclusive implies "the inclusion of all citizens and all dimensions of development, the convergence of thinking and action and of different aspects of development"(2001:254; see also Arora and Arora 2012:118).In this paper, I argue that inclusive development means the inclusion of all elements or all actors involved in development. Whether this idea of inclusiveness is reflected in the existing literature on inclusive development can be seen from the meanings of inclusive development discussed below. 8 As McKinlay (2008) argues precision in defining inclusiveness is fundamental for the choice of specific policies, strategies, and interventions. For further explanations of the urgency for a precise definition of inclusive development and inclusive growth, see McKinlay (2008) also Chibba (2008). 459
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" At the most basic level, Matthias vomHau argues that inclusive development is about what Sen (1999) explains to be "the expansion of human capabilities". It is associated with equitable distribution of social and material benefits across social groups and categories (2012:3). This argument is to a certain extent in line with Sachs"s (2004) assertion that inclusive development calls primarily for ensuring the exercise of civil, civic and political rights. In her study on urban development in India, Mahadevia (2001) argues that the approach for "Sustainable Cities' in the South has to be inclusive. Although Mahadevia explains that the term inclusive means the inclusion of all citizens and all dimensions of development, the author focus largely on the marginalised (2001:254). According to Mahadevia, inclusive strategies to sustainable cities are about "placing the vision of the poor and marginalised urban sector at the centre of urban policy making", while also "including all in an holistic and synergetic manner"(2001:242, 254). the dimensions of development Similarly, Mosiane describes inclusive development as development that focuses on the ""less well-off and marginalised resident" (2011:38).Rauniyar and Kanbur"s (2010a:456)similarly defines inclusive development as that in which the benefits of development reach the poor, particularly women and children, minority groups, the extremely poor in rural areas and those pushed below the poverty line by natural and man-made disasters. the particular benefits of In a more recent study on Sustainable Human Development (SHD) in India, Arora and Arora (2012) argue that SHD is partial without having a built-in inclusive strategy. Such inclusiveness in this context is aimed at achieving maximum human development, with minimum damage to natural and social environments, which "can be shared by all, if all citizens irrespective of their identities, given their capacities, talents and good-will are engaged" (Arora and Arora 2012:118). Marques and Uttingdefines inclusive development as "patterns of growth and structural change associated with broad-based social wellbeing, equity and sustainable development" (Marques and Utting 2010:2). In explaining inclusive development, Indiresan invokes the Pareto Criterion that "development should not leave anyone worse off than before" (2008:242). The criterion, which does not exclude anyone, indeed satisfies the principles of inclusion.9 In Indiresan"s view, inclusive development is: The manner and system of development where there is equitable distribution of wealth among all citizens (rich or poor), among all habitations (rural or urban), and all regions (over or under developed) (2008:244). From the above discussion, it is clear that although some authors, such as Indiresan (2008), Marques and Utting (2010) and Arora and Arora (2012) refer to inclusive development as the inclusiveness of and equity between all elements of the 9Indiresan's (2008) argument to invoke Pareto Criterion to explain inclusive development, reflects another side of the historical foundation of the idea of inclusive development. That is, the idea of inclusiveness (of all people) has been existing since the Pareto's era. Pareto Criterion is formulated by The Italian economist Vilfredo Pareto (1848- 1923), which originally was used to express the frequency distribution of incomes in a society. Pareto has specified certain conditions for optimal or efficient allocation of income referred to as 'Pareto Condition' or Pareto Criterion. This criterion assumes that "a policy change is socially desirable if everyone is made better off" (known as the weak Pareto criterion), or "at least some are made better off while no one is made worse off (the strong Pareto criterion)" (Johansson 1991:10). More detailed about Pareto criterion see Johansson (1991), also Just et al (2004). 460
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" society, there is a tendency to associate it with the inclusion of the powerless or marginalised members of the society.10 This tendency is also acknowledged by Kanbur and Rauniyar, who maintain that the notion of "inclusiveness" may be captured in some sense by poverty (2010:439).11 I argue that inclusive development"s emphasis on the powerless, marginalised members of society is problematic and that the inclusion of the presumably powerful actor, bureaucracy, is also important. Arora and Arora"s (2012) definition of inclusive development is better able to address this problem. The authors seek to relate inclusiveness to broader institutional arrangements and governance structures, which could include powerful actors such as the bureaucracy: Inclusiveness is the social development process in which, people have to be both beneficiaries and contributors in a manner that economic growth is for the people, of the people and by the people in infinity by all means and at all times; and social cohesion, in-built institutionalised arrangements and governance structures (2012:119). integration and empowerment takes place through an This definition opens space for various actors in inclusive development. These actors are the state, including bureaucracy (as the instrument and institution of the state), and the private sector. Together with civil society actors (or people in Arora and Arora"s (2012) definition), these actors work in collaboration and partnership within the framework of governance. This definition, therefore, does emphasise the inclusion of civil society or the marginalised but the bureaucracy - the presumably powerful actor in development - is given a place within inclusive development. Ultimately, borrowing from Arora and Arora (2012), this paper defines inclusive development as the manner and system of development that entails the inclusion of all elements or all actors within development. More specifically, inclusiveness in this context, is primarily about enabling the social development process, in which development institutionalised arrangements and in-built governance structures. At all times these should be directed for the stakeholders, of the stakeholders and by the stakeholders. But, achieving this is challenging. is carried out within Bureaucracy, Bureaucratic Reform and its Relationship with Development The discourse of bureaucracy and its place in development has been a focus of inquiry since the 1960s when a lot of attention was given to development administration.12In this period Riggs"s contribution, including his argument about bureaucracy and development in the Third World was significant. As Riggs argued, 10 This is especially the poor (see for example discussion by Mahadevia (2001), Chibba (2008)Rauniyar and Kanbur (2010), and Mosiane 2011). 11 The historical foundation of inclusive development obviously cannot be separated with the incidence of poverty/inequality. This is one of the reasons behind the slip into too much focus on the inclusion of the marginalised or powerless members of the society, especially the poor. 12 Development administration evolved as a new field of inquiry as a response to the administrative problems in developing nations. It was created on the basis of a premise that the major obstacles to development were administrative and not economic (Stone 1965 in Turner and Hulme 1997:12). As a concept, as Riggs defined, development administration 'administration of development' (implementation of development policies and plans) and the 'development of administration' (improvement of administrative capabilities) (Riggs 1970:33; see alsoHaque 2010:769). is the combined process of both the 461
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" during the early post-colonial era, efforts were too heavily focused on developing bureaucracy in the Third World. This would encourage an overdeveloped and unaccountable bureaucracy, which in turn would lead to negative development (1964:422-424; see also Hirschmann 1999:287). Further, according to Riggs, increasingly powerful officials create less effective administrators (1964:227). This is related to his view that the weight of bureaucratic power is a primary source for administrative problems (Riggs 1964; see also Milne 1973). Accordingly the bureaucracy has been attacked as "being harmful to development" (Milne 1973:413). For example, Bernard Schaffer, in the Deadlock in Development Administration, argues that bureaucracy is an inefficient model, which emphasises control and stability, but not necessarily on programme achievement. Moreover, it tends to "compartmentalize" or to simplify operations and decisions (1969:191-192; see also Milne 1973:413). Similarly, Victor Thomson argues that doctrines of management or administration prevalent in Western countries should not be applied in developing countries(cited in Milne 1973:414). The view that bureaucracy is an impediment to development, especially in the developing world, was discussed by Milne (1973), who categorised these critiques into three groups in ascending order of intensity. The first group critiques the features of bureaucracy including its strong and rigid hierarchy and rule-based law. The second group critiques the unsatisfactory personal relationships resulting from bureaucracy. This refers to the attitudes of individuals in hierarchies and the ways in which status differences may trigger paternalism and resistance to innovation. The third group holds that (the Western style of) bureaucracy is incompatible with administrative development in many developing countries, and that it therefore must be replaced by another arrangement (1973:413). In spite of all these attacks on bureaucracy there are no clear feasible alternatives put forward (ibid:414). In response to this concern, there was a wide belief that reform of bureaucracies was essential. The belief was appealing as early as the 1960s and continues to be discussed, as highlighted below. The reform agenda was aimed at making bureaucracies more accountable and more able to serve the needs and interests of their people (see Hirschmann 1999). As previously discussed, extensive bureaucratic reform initiatives have been proposed in order to make bureaucracy more democratic. Despite the good intentions of the reforms, variations on the strategies of reforms sometimes leads to an uneasy fit of what should or should not be the role of bureaucracy, especially within development. Notwithstanding the typical reform strategies, which seek to replace or find alternative arrangements to bureaucracy, the bureaucracy remains a crucial agent and vitally important instrument of development (Korten and Alfonso 1983; Turner and Hulme 1997; Hirschmann 1999). Given the state"s ongoing, central role in development, and thus the need for a stable and efficient bureaucracy, the expectation and demands placed on bureaucracy are enormous. In this context, bureaucracies are expected to collaborate with other actors and sectors of society, including the community and community organisations. A community-driven development initiative, demands a "reformed bureaucracy", that can act as a "partner" to the community. "Participation" and "empowerment" are at the heart of community-driven development , and this requires a meaningful role in local development decisions be given to citizens and communities. 462
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" The Role of Bureaucracy in Development: From Traditional to Reformed This section discusses the role of bureaucracy in development within the shifting development paradigm. I argue that paradigm shifts demand the inclusion of an already shifting bureaucracy and thus call for the bureaucracy to be more democratic, less organisationally (bureaucratic) centred and more community centred. The new role of bureaucracy in development requires it to shift its modus operandi as well as its organisational culture, values, mindset and behaviour from that of an implementer (or medium of development as Hirscmann (1999) calls it) to that of a facilitator and catalyst of development. The role of bureaucracy in development can be traced back to the emergence of development administration in the late 1960s and early 1970s, which responded to the claim that the prime obstacle to development administration is bureaucracy (Schaffer 1969; Milne 1973; Hirschmann 1999).13 Under the broader debate about public administration and development (PAD), which was a reflection of the post- independence era; governments in Asia and Africa sought to restructure their newly sovereign administrations (Warrington 1999; McCourt and Gulrajani 2010). Following the emergence of new administrations in the post-colonial era, the role of bureaucracy in development was based on the Western model of rational administrative authority, which laid down the science of development administration as being focused on fostering economic growth via bureaucracy(Hughes 2003). According to Turner and Hulme, development administration was created to play a major role in facilitating development (1997:12). Furthermore, representing what Haque calls as "the postcolonial state-centric model of public management" (2010:767), development administration became a crucial device for steering development efforts. The state was presumed to be the engine of development, while senior civil servants executed the development effort. As the instrument of the state, discussion on the role of bureaucracy in development cannot be separated from discussion about the role of the state in development. The idea that states should have a role in promoting development is not new (Leftwich 1994). Since the post-World War Two period, most governments and multilateral agencies in the Global North sought to achieve development through variations on Keynesian approaches, which unlike the classical economists see a key role for the state in promoting economic growth. Parallel to the ascendency of Keynesian economics was the dominant paradigm of modernisation, which reinforced the role of "big government" in development.14 Later, the modernisation paper dominated the development approach in the Global South(Willis 2011:39, 52). Modernisation theory derived its assumption from elitist bias which emphasised the universality and inevitability of the spread of Western values and practices, such as instrumental rationality, secularism, individualism, science based enlightenment, to all parts of the world (Esman 1988). In such a context, the agent of modernisation would be 13 See previous section to recall what development administration is. 14 'Big government' here refers to Esman's (1988) discussion of the role of governments in world social progress in the post World-War II era. The big government was identified in the success of world governments in mobilising and managing the war economy of the 1940s, financing and supervising the Marshall Plan partnership that restored the shattered economies of Western Europe, and guiding the unprecedented and sustained economic growth of the 1950s and early 1960s. Included in this idea of big government is the legitimacy of the unchallenged welfare state in Europe, and the United States foreign aid agency requirements that candidates for American economic assistance request funds within the framework of government-sponsored national development plans. Big government was also regarded as "the beneficent instrument of an expanding economy and increasingly just society" (ibid:125). 463
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" an enlightened minority, endowed with western education and committed to transforming their societies along western lines. These agents usually worked in the main urban centre by rationalizing economic life, and penetrating the traditional institution, all done through state bureaucracy (my emphasis) (Esman 1988; see also Batley and Larbi 2004 for discussion on modernisation approach, which based largely on state-led development in which the state bureaucracy is the leading agent). Furthermore, Euro-centric bureaucratic modernisation became one of the key global strategies of Western powers to influence the state policies in the Global South (Haque 1998). As Haque argues the "demonstration effect" of the Western welfare-state on developing countries, coupled with the countries" post-colonial state formations, led to the articulation of the role of the state "as the leading agent of socio-economic progress" (1998:441). Following the prominence of aid as development assistance in post-war reconstruction period (especially by the US Marshall Plan), and the predominant paradigms above, development was then seen as being based, at a national level, on government intervention and, at an international level, foreign assistance in terms of aid from the Global North to the Global South (Willis 2011). This trend of governance continued in most developing countries, until the early 1980s, when the interventionist developmental role of the state apparatus began to change due to the process of intensive market-driven globalization led by capitalist forces (Haque 1998:441). In the Global South, the goal of economic growth and development was invested in the state as leaders in the setting of policies and directions of development. This is what is commonly known as the "developmental state", which, as Radice (2008) observes, has contest the appropriateness of neo-liberalism since the 1990s. There is a broader range of references about what constitutes a development state. One of the key tenets is that "the state can play a central role in economic development (Radice 2008). The locus classicusof the development states, as Radice further explains, was East Asia, as shown such as in the work of Amsden (1992) and Wade (1990). Many studies on the "Asian Miracle" (which, following the rapid economic growth under the New Order era, Indonesia was a part) have also attributed this success in economic growth to the effective and multifaceted policies of state intervention in markets rather than the "opening up" as advocated by the World Bank (Radice 2008:1) through its Structural Adjustment Programs (SAP) (Leftwich 1994; Willis 2011). SAP is a generic term used by the IMF, the World Bank, and individual western aid donors, to describe the package of economic and institutional measures used to persuade recipient countries in return for agreeing to new-wave policy oriented loans in the late 1970s and 1980s. It was sought "to shatter the dominant post-war state-led development paradigm" and to overcome the problems of stagnation in development and the inability to pay the interest on debts the recipient countries had accrued (ibid). More importantly, SAP sought "to promote open and free competitive market economies, supervised by minimal states" (Leftwich 1994:366), or in more extreme words, it promoted anti-state sentiment. SAPs were done though two major measures: stabilisation and adjustment, aimed at transforming the economic structures and institutions of recipient countries through varying doses of deregulation, privatization, reducing subsidies, and dismantling or diminishing allegedly over-sized and "sprawling public bureaucracies" (ibid). SAPs, as Willis (2011) notes, can be seen as the most-well known aspect of neoliberal development theory in practice. Indeed, as an extensive development theory and ideology, neoliberalism has featured in many social, political, sociological and 464
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" abroader development debates(Amable 2011). Furthermore, due to rapid globalisation - that strives the world becoming more and more unified in a progressive neo-liberal system the ideology of neoliberalism and/or the influence of neoliberalism in terms of development policies and directions is increasingly felt. The influences of the ideology related to the directions of development approaches are manifold, but one of the central influences is the prescription of the end of the state. Amable aptly summarises neo- liberalism as: (1) "an ideology which legitimates individual competition and questions collective structures"; (2) "political project of institutional transformation, against any attempt to institute "collectivism" and against the types of capitalism which had resulted from the various social-democratic compromises"; and, (3) "a norm of life characterized by a generalized competition with others, than being defined as the set of discourses, practices, devices, which determine a new mode of governance of humans according to the general principle of competition" (2011:7). More importantly, centred on the "self-regulating capacity of the market" (Radice 2008:6), neo-liberal ideology assumes that greater economic growth, which is linked to greater levels of well-being, can be achieved through reducing the role of the state and letting the market set prices and wages (Radice 2008; Willis 2005).15 Regulation or non-regulation can be said to be the fundamental idea stemming from the neoliberal approach.The notion of regulation, indeed, is not just about the market, but also in its relation with society. The nature and role of the state, and its relationship with society in this context, as Radice"s (2008) argues, is discussed through the discourse of neo-liberal capitalism (NLC), in which the role of the state ideally "stands apart from, or indeed over and above, society", while performing specific required functions for an essentially self-regulating market society (Radice 2008:11). Strong anti-stateism within the neo-liberal ideology and global capitalism, also questions the role of the state in development. For some analysts (such as O'Hearn 2000), the rise of globalisation, affects the ability of development states to achieve industrialisation and rapid economic growth. More importantly, for Haque(1998:439), the contemporary process of globalisation16 has substantially changed the role of the state and its bureaucracy. The rest of the discussion on the role of bureaucracy in this section is based largely on Haque"s (1998) discussion of the impact of globalisation on the role of the state and bureaucracy on Asian Countries. This is relevant to the focus on Indonesia in this paper. Overall, as Haque (1998:439) explains, the emerging role of the state and the bureaucracy has been "to achieve parochial economic growth rather than overall social progress, to support rather than regulate market forces, to facilitate rather than lead economic activities, to serve people as "customers" rather than as "citizens." In line with 15It is beyond the focus of this paper to review neoliberalism in greater detail because it has been extensively debated for a long time in the literature (see for example Radice (2008); Willis (2011); Amable (2011)). This brief discussion of the ideology is necessary as neoliberalism has shaped the way the state and its institutions (that is, bureaucracy) are involved in development, and it thus affects bureaucratic reform strategies. 16 According to Haque, the process of globalisation, which takes place in the economic, political, administrative, cultural and intellectual realms, is characterised by the following: "the dominance of the world capitalist system-including its constituent transnational corporations; unequal exchange structures; international financial agencies; neo-liberal governments; neo-managerial administrative systems; bourgeois media network and hegemonic market ideology (1998:439). 465
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" the advancement of neoliberal agendas Hague (1998) further explains that following the triumph of the world capitalist system in the last 25 years the globalisation of strong market ideology has moved most countries, especially the developing Asian countries, towards a pro-market position irrespective of their traditional ideological and political differences. This has led to the overall weakening of the role of government in favour of the interests of market forces and business firms. This is reflected in the extensive adoption of privatisation strategies in many countries nations, which see the end of government controls over vast public enterprises. Under market-oriented strategies, ideological shifts and the corresponding transition in the nature and role of the state and its bureaucracy have led to a "paradigm shift" in government bureaucracy. As discussed in Chapter 1, this is often known as "reinventing government", a "New Public Management" (NPM) or, most recently, New Public Governance. All these reform strategies were aimed at transforming public bureaucracy, which in Haque"s (1998) words is done through "the image of business management by streamlining its size and scope, reinforcing its market friendly outlook, contracting out its services to business firms, enhancing its market-based norms and standards, expanding its partnership with private enterprises and so on" (1998:443). As Hague further asserts, this recent globalisation of a market-oriented administrative model has affected the role of the state and its bureaucracy in developing nations. Where it is a developer it is urged to become a manager, and where it is active it is supposed to become supportive, and where it was citizen-centred it becomes customer-centred (1998:444). From a Developmental to a Managerial Role Independence after the Second World War was marked by the extensive role of the state in newly independent countries. This extensive role of the state shaped the role of bureaucracy in terms of the overall socio-economic development and nation-building. This was based on the assumption that development-oriented activities led and carried by state bureaucracy would ensure the replacement of colonially inherited law-and- order (Haque 1998; Batley and Larbi 2004). The developmental role of bureaucracy as Haque (1998) explains embraces the eradication of poverty and illiteracy, the enhancement of economic progress and living standards, the expansion of employment and health care, and the re-distribution of income and resources. Yet, as Haque (1998) further argues, in line with contemporary global trends towards a market-friendly public administration, bureaucracy"s role has shifted towards the efficiency and effectiveness of a micro-level manager. This was started in the 1980s under the umbrella of development management,17 which played a leading role in development discourse. Development management applies mainstream management concepts, such as strategic management, leadership, and organisational culture, to the problems of development (McCourt and Gulrajani 2010). In this context, the role of bureaucracy is to manage market-based standards and concerns, rather than develop overall societal progress (Haque 1998). 17 For some analysts development management is regarded as simply a synonym of development administration, or the more advance development of development administration. See for example Cooke and Dar in which the authors explain "...development administration (or management as it came to be know) (2008:9). 466
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" From an Active (Leading) to a Supportive (Facilitating) Role In line with the above transition is the shift of the role of bureaucracy in the role of bureaucracy in development from an active (leading) role to a supportive (facilitating) role (Haque 1998). As previously discussed, in the Global South, and especially in developing Asia, the extensive developmental state was an active and interventionist state (Haque 1998; Radice 2008; Willis 2011). In such a context, development requires bureaucracy to assume "the leading socio-economic role". But, in the emerging market-centered era, the state is supportive and non-interventionist and tends to assign its bureaucracy a facilitating role (Haque1998:444). Haque (1998) further explains that since the 1980s the role of bureaucracy has become more catalytic than directly involved in almost all social sectors. As Haque (1998) also explains, in some Asian countries such as in Malaysia, the Philippines, Singapore and Indonesia, this facilitating role has enhanced private sector efficiency, as the private sector is encouraged to play the leading role. Apart from enhancing the private sector, the supportive and facilitating role of bureaucracy should also open the maximum benefits for other sectors of society, that is, the active role of community and civil society in development. From a Citizen-Centred to a Customer-Centred Role Bureaucracy has also shifting from serving the general interests of all citizens to serving the specific interests of "customers", especially to the well-off part of society and business firms (Haque 1998:444). Despite Haque"s focus on Asian Countries, this perspective was actually derived from Western movements in the reform strategies of public administration. These strategies include reinventing government, and later the New Public Management (NPM), that calls for public service to be more customer oriented. Prior to this interest in the customer, the legally prescribed role of the bureaucracy was to address the basic necessities and concerns (such as food, health, education, transport) of common citizens, especially the under-privileged elements of society left out by the market forces (Haque 1998). But in recent years, in line with the advancement of New Public Management, it has become common practice to use the terms "customer" or "client" rather than "citizen" in defining the recipients of public services.18 Customer-centred state bureaucracy often has been reinforced by public- private partnerships, which implies that business firms are the main customers of the public sector (ibid:444). From the three aspects of the shifting role of bureaucracy outlined above, the change from being active (leading) to being supportive (facilitating) is the most pertinent to thispaper. The above idea of the shifting role of bureaucracy in development has shaped the way bureaucracy is reformed. But, in the case of bureaucratic reforms, it is often framed differently, such as through the idea of centralisation versus decentralisation. In Graf "s words, the state is described as "an 18 Although this view later is criticised by Denhardt and Denhardt (2003) who advocate for the New Public Service (NPS). NPS is in response to the customer oriented view in NPM that potential to increase privatised government, which emulating not only the practices but also the values of business. Such privatised government tends to exclude the under-privilege. As Haque (1998) also explains, customer oriented role of state bureaucracy may only ensure better quality services for some high-income families, but may worsen the living standard in low income citizen. Moreover, too much private practices and values in public institution is potential to undermine democratic citizenship, community and civil society and organisational humanism. This is sought to be addressed by the NPS. 467
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" institution to be overcome, decentralised, devolved and otherwise reduced in role and status" (1995:141). Importantly, despite the influence of neo-liberalism and globalisation, which prescribe the weaker, reduced, or even abolished role of state and bureaucracy in development, the state and bureaucracy continue to play a central role in development. This is especially due to the advancement of good governance within the international policy and development, which rejects minimal or anti-state focus of the neo-liberal agenda, and rather prescribes more collaborative actions amongst the actor of governance (Hirschmann 1999). In short, the implicit rationale of the role of the state in development continues to be evident today in processes of centralisation and decentralisation, top-down approaches, and the discourses of "broadening governance", participatory and "grass- roots approaches". In such a context, the state and its bureaucracy are urged to change policy, redirect resources or to implement legal and structural systems to accommodate the proposed solutions for development. That is, more collaboration with other actors in development, especially with the target community. The importance of the role of the state in shaping and managing the direction of development is taken for granted as being clear, and so is the role of bureaucracy, the administrative arms and the institution/instrument of the state. Conclusion This paper has highlighted that as of the 1980s and especially the 1990s, development discourse has been marked by the shift towards a "new" development paradigm. This involves alternative practices of development including participatory and people-centred development. The alternative development that is focused on bottom-up approaches, embraces many strategies including participatory development; community empowerment, community based development; and the later variant community-driven development. Adding to this list is the most recent, "inclusive development" perspective that in this paper is defined as the manner and system of development that entails the inclusion of all elements and/or all actors of development. Alternative development prescribes involvement of community and/or target beneficiary as a subject instead of object of development. This means that community enjoy more power in development processes and resources; while other stakeholders obtain less power. Among these other stakeholders, one of the most important is the bureaucracy, in development. Recalling Bowornwathana and Poocharen"s argument (2010), an issue within any reform initiatives is which actors gain more power and which actors gain less (see the previous chapter). This shift in power balance has led to the struggle for bureaucracy to find an appropriate place for itself relative to the new context of inclusive, community-driven development. the presumably more powerful actor Ultimately, the paper has identified the tendency of the discourse of inclusive development to place boundaries around inclusive development. That is the tendency to focus more on the inclusiveness of the powerless (or the marginalised, disadvantaged) members of the society, while there is a lack of focus on the inclusion of bureaucracy, which is a stakeholder in developments. Although bureaucracy is nominally reflective of power, the lack of inclusion of this presumably powerful actor is a challenge as it may threaten the implementation of development programs and initiatives. 468
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" REFERENCES Amable, B. (2011). "Morals and Politics in the Ideology of Neo-Liberalism." Socio- Economic Review9: 3-30. Arora, G., Kumar., and A. Arora (2012). "Globalizing India: Need for Inclusive International Journal of Sustainable Sustainable Human Development." Development05(03): 115-128. Batley, R. and G. A. Larbi (2004). The Changing Role of Government. Basingstoke, Palgrave Macmillan: 280. Bebbington, A., et al. (2006). "Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia." World Development34(11): 1958-1976. Bowornwathana, B. and O.-o. Poocharoen (2010). "Bureaucratic Politics and Administrative Reform: Why Politics Matters." Public Organization Review10(4): 303-321. Cernea, M. M. (1992). The Building Blocks of Participation: Testing Bottom-up Planning. the World Bank Discussion Papers 166. Washington D.C. , the World Bank. Chambers, R. (1983). Rural Development: Putting the Last First. Harlow, Longman Scientific and Technical. Chambers, R. (1997). Whose Reality Count? Putting the First Last. London, Eartscan. Chibba, M. (2008). "Perspectives on Inclusive Development." World Economics9(4): 145-156. Dasgupta, A. and V. A. Beard (2007). "Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia." Development and Change38(2): 229- 249. Dongier, P., et al. (2002). Community Driven Development Poverty Reduction Strategy (PREM). Sourcebook. Poverty Reduction and Economic Management Washington DC, World Bank: 303-331. Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World Princeton, New Jersey, Princeton University Press. Escobar, A. (2012). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World (New in Paper), Princeton University Press. Esman, M. J. (1988). "The maturing of development administration." Public Administration & Development8(2): 125-134. Friedmann, J. (1992). Empowerment: The Politics of Alternative Development Massachusetts, Oxford, Blackwell Publishers. Haque, M. S. (1998). "Impacts of Globalization on the Role of the State and Bureaucracy in Asia." Administrative Theory & Praxis(4): 439. Henderson, P. and I. Vercseg (2010). Community Development and Civil Society, Making Connections in the European Context. Bristol, The Polity Press. Hirschmann, D. (1999). "Development Management versus Third World Bureaucracies: A Brief History of Conflicting Interests." Development and Change30(2): 287- 305. Hughes, O., E. (2003). Public Management and Administration, An introduction. Melbourne, Palgrave, MacMillan. 469
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Indiresan, P. V. (2008). Inclusive Development, Humanising SEZs by PURA. Paper Presented in Seminar on "Development Through Planning, Market, or Decentralization?". Department of Humanities and Social Science, Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai. Just, R. E., et al. (2004). The welfare economics of public policy: a practical approach to project and policy evaluation, Edward Elgar. Kanbur, R. and G. Rauniyar (2010). "Conceptualizing Inclusive Development: With Applications to Rural Infrastructure and Development Assistance." Journal of the Asia Pacific Economy15(4): 437-454. Keane, J. (1998). Civil Society Old Images, New Visions. Cambridge, Polity Press. Kingsbury 2004, "Introduction" inKingsbury, D., Ed. (2004). Community Development. Key Issues in Development. New York, Palgrave Macmillan. Korten and Alfonso, D. (1983). Bureaucracy and the poor : closing the gap West Hartford, Conn, Kumarian Press. Leftwich, A. (1994). "Governance, the State and the Politics of Development." Development and Change25: 363-386. Mahadevia, D. (2001). "Sustainable Urban Development in India: An Inclusive Perspective." Development in Practice(2/3): 242. Mansuri and Rao, V. (2004). "Community-Based and Driven Development: A Critical Review." The World Bank Research Observer 19 (1): 1-39. Marques, J. C. and P. Utting, Eds. (2010). Introduction: Understanding Business Power and Public Policy in a Development Context. Business, Politics and Public Policy, Implication for Inclusive Development. New York, Palgrave Macmillan and UNRISD Mayo, M. (1994). Community and Caring, The Mixed Economy and Welfare Hampshire, New York, St Martin's Press. Mayo, M. and G. Craig, Eds. (1995). Community Participatory and Empowerment: The Human Face of Structural Adjustment or Tools for Democratic Transformation? Community Empowerment: A Reader in Participation and Development. London and New Jersey., Zed Books. McCourt, W. and N. Gulrajani (2010). "The future of development management: Introduction to the special issue." Public Administration and Development30(2): 81-90. McKinlay, T. (2008). "How Inclusive is 'Inclusive Growth'." Development Viewpoint6(June). Milne, R. S. (1973). "Bureaucracy and Development Administration." Public Administration51(4): 411-425. Mosiane, B. (2011). "Livelihoods and the transformative potential of cities: Challenges of inclusive development in Rustenburg, North West Province, South Africa." Singapore Journal of Tropical Geography32(1): 38-52. Noorbakhsh, F. (1998). "The Human Development Index: Some Technical Issues and Alternative Indices." Journal of International Development10: 589-605. Oakley, P. (1991). Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development Geneva, Switzerland, International Labour Office. Radice, H. (2008). "The Developmental State under Global Neoliberalism." Third World Quarterly 29(6) Rahman, M. A. (1993). People"s Self Development. London, Zed Books. 470
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Rahman, M. A., Ed. (1995). Participatory Development: Toward Liberation or Co- in Participation and optation? Community Empowerment: A Reader Development. London and New Jersey., Zed Books. Rauniyar, G. and R. Kanbur (2010a). "Inclusive Development: Conceptualization, Application and the ADB Perspective: Introduction." Journal of the Asia Pacific Economy15(4): 436-436. Rauniyar, G. and R. Kanbur (2010b). Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization, Application, and the ADB Perspective, Cornell University, Department of Applied Economics and Management, Working Papers: 57036. Riggs, F. W. (1964). Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Boston, MA, Houghton Mifflin. Schaffer, U. B. (1969). The Deadlock in Development Administration. Cambridge, Cambridge University Press. Sachs, I. (2004). "Inclusive Development and Decent Work for All." International Labour Review143(1-2): 161-184. Sachs, W., Ed. (1992). Introduction. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London, Zed Books.Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York, Knopf. Thirkell-White, B. (2009). "Poverty Reduction in Indonesia: Why Pro-Poor Growth Requires more la pauvretéenIndonésie :unecroissancefavorable aux pauvresexige plus que de bonnes institutions. 42(1/2): 140-166. Indonesia." Asian Survey 23(11): 1220- 1241. than 'Getting Institutions Right.'." Réduction de Turner, M. and D. Hulme (1997). Governance, Administration and Development: Making The State Work. Houndmills, Basingstoke, Macmillan Press Ltd. Warrington, E. (1999). "Efficiency first ... political education second. Devising governing institutions for emerging polities. Five decades of debate, experimentation and innovation documented in Public Administration and and Development Development19(5): 487-506. and its predecessors." Public Administration Willis, K. (2011). Theories and Practices of Development. London and Ney York, Routledge, Taylor and Francis Group. ----- 471
472 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" PENINGKATAN INTEGRITAS dan KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA : REALISASI GOOD GOVERNANCE RM. Mahendradi, S.H., M.Si.1, Kuswan Haji, S.H., M.H.2 Abstract The practices to deviate from good conduct of the governance within the Indonesian Government, such as dishonest behavior, lack of moral ethics, irresponsible attitude, being unreliable and trust worthy are leading to a deterioriting values of integrity. Consequently, to be left behind in many aspects and sectors when compared to other countries is the result for lacking to repond to the rapid change of values in the global scale that the nation's honorable wisdom is put into a state of being unsignificant. It is therefore, the people of Indonesia is facing a crisis of identity. The purpose of this paper is to give a presentation on the effort of improving the betterment of the state civil employees' performances to achieve good governance The methodology used in this study is library research. The data was analysed qualitatively and the method to get conclusion is deductive one. Based on data analysis, it needs individual's integrity of civil emplyee to realise good governance. Along with this problem, there are several elements to encourage civil servant to lead good governance, i.e. rewards for civil emplyees' perfarmances, improving quality of human resources, improving their understanding of public policies as basis of planning and implementing programs, monitoring and evaluating implemented program and SAKIP, quasi assessment, optimizing the task force of mental revolution movement, simplifying the beaucracy of public goods and services, providing the portal of complaints access, promoting and increasing the use of local brands, and synergies of government and CSR in development. Key words : Integrity, Performance, Governance A. PENDAHULUAN Good governance merupakan issue yang sering dibahas dan telah banyak kajian yang dilakukan oleh pakar ilmu administrasi. Kajian tersebut menghasilkan banyak temuan yang menggambarkan kondisi ideal good governance. Hal tersebut juga telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia seperti perilaku tidak jujur, tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang menunjukkan kemerosotan nilai-nilai integritas. Hal tersebut pada kenyataannya telah dibiarkan terlalu lama tanpa adanya penanganan. Namun fakta menunjukan adanya banyak 473
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Akibat dari hal tersebut, Aparatur Sipil Negara kehilangan etos kerja, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreatifitas dan semangat inovatif. Akibat yang lain adalah ketertinggalan diberbagai sektor dari negara-negara lain, karena mereka kurang merespon perubahan global yang begitu cepat. Karakter kuat bangsa Indonesia yaitu mempunyai semangat gotong royong, saling kerjasama untuk mencapai kemajuan, namun pada kenyataannya nilai-nilai luhur tersebut semakin luntur. Sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis identitas. Selain problem mentalitas tersebut diatas, masalah yang dihadapi masyarakat adalah lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Banyak sekali pengaduan yang masuk ke pemerintah mengenai pelayanan terutama pelayanan yang berbasis nepotisme dan uang. Sejumlah tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara dalam praktek pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan masih dijumpai permasalahan-permasalahan, seperti : 1. Masih (SDM) aparat dalam hal menginterpretasikan serta mendefinisikan perumusan kebijakan teknis, penjabaran tugas pokok dan fungsi kedalam action plan. lemahnya Sumber Daya Manusia 2. Masih terjebak dalam rutinitas dan monoton sehingga tidak cerdas dalam berkreasi dan berinovasi serta kurang mampu manangkap peluang-peluang, dan kurang responsif terhadap permasalahan aktual dan dinamika perkembangan yang terjadi. 3. Dalam tataran perencana program kegiatan, kurang bisa mensikapi dan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra), sehingga kurang bisa melakukan terobosan- terobosan dalam berkreasi dan berinovasi. 4. Kurang memahami Indikator Kinerja Utama berikut formulasi pengukurannya. Perencanaan kegiatan jarang menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran program kerja yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan program kegiatan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. 5. Berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, menurut data evaluasi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, Secara administratif kualitas implementasi SAKIP di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : 25 % SKPD berkualitas Baik, 50 % SKPD berkualitas Cukup dan 25 % SKPD berkulitas Kurang. Hal ini disebabkan masih banyak SKPD kesulitan dalam merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja. Secara umum SKPD, dalam penyusunan dokumen SAKIP mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD/RKPD, RKA, DPA, PK, dan LAKIP belum selaras/ sinkron antar satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. 6. Kondisi Pejabat Struktural saat ini seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (2016) pada acara pembukaan Pembentukan Kader 474
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Gerakan Nasioanl Revolusi Mental Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus 2016 adalah : (1). Kinerja bersifat verbalistik dan merasa sudah benar, (2). Merasa percaya diri, (3). Kurang membangun visi, (4). Merasa sudah berintegritas, (5). Merasa mampu mengelola pelayanan dasar, dan (6). Tidak mampu mengelola konflik. 7. Budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sulit dihilangkan, hal ini disebabkan oleh kelemahan sistem, kelemahan integritas SDM dan masalah kultur. (KPK, pada Pembekalan Kader Gerakan Revolusi Mental Prov,Jateng Agustus 2016) Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah makalah ini adalah bagaimana Aparatur Sipil Negara melakukan upaya peningkatan integritas dan kinerja untuk merealisasikan good governance? B. KAJIAN PUSTAKA Dalam makalah ini, penulis mengambil beberapa teori yang menjadi pedoman dan acuan. Berikut ini adalah teori-teori yang digunakan oleh penulis. 1. Good Governance Good proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Sedangkan Aparatur Sipil Negara adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah sebuah instansi pemerintah, keberadaannya sangat dibutuhkan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat secara profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. governance menurut Warsito (2000) merupakan 2. Aparatur Sipil Negara Menurut Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental BAB I pasal 1 ayat ke 7 : adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah, terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. 3. Integritas Integritas berasal dari kata "integrity" menurut Warsito Utomo (2000), kata kuncinya adalah kegiatan yang mengarah kepada kepastian terhadap pekerjaan yang telah ditentukan dan aparat harus didorong oleh keinginan untuk melayani pemerintah dan masyarakat. Istilah Intergritas termuat dalam BAB IV pasal 6 ayat 1 butir (a) Peraturan Gubernur no. 12 Tahun 2016 Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental mengandung nilai utama bahwa Integritas yaitu kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata dan berperilaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh pada prinsip- prinsip kebenaran, moral dan etika. 475
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Integritas menurut Antonius 2014 dan Bahan Ajar Diklat DIY, adalah dilakukan dengan cara berperilaku jujur, berperilaku konsisten, berperilaku ketegasan, berperilaku kedisiplinan, taat hukum dan perundang-undangan dan tidak melakukan KKN serta berperilaku keteladanan. 4. Kompetensi Kompetensi menurut Pratama (2011) adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan ketrampilannya tersebut didalam kehidupan nyata. 5. Kinerja Kinerja menurut Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAB I Pasal 1 ayat 2 adalah keluaran / hasil dari kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berdasarkan acuan tersebut diatas, Aparatur Sipil Negara adalah penyelenggara negara yang berada pada semua lini pemerintahan. Mereka bertugas melayani masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara perlu memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan yang ada pada diri seorang Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilannya dalam kehidupan yang nyata penyelenggaraan negara. Kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara perlu didukung adanya integritas atau dorongan atau keinginan terhadap pekerjaan yang telah ditentukan yaitu melayani pemerintah dan masyarakat dengan cara apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang diperbuat, berkata dan berperilaku jujur dan dapat dipercaya, berpegang teguh pada kebenaran, moral dan etika. Dengan memiiliki integritas yang tinggi, kinerja Aparatur Sipil Negara akan meningkat. Kinerja dalam konteks ini merujuk pada Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAB I Pasal 1 ayat 2 adalah keluaran / hasil dari kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Integritas berperan mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas. C. METODE Kajian pada makalah ini dilakukan dengan Library Research, yaitu suatu studi pustaka yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber bacaan yang relevan dan tersedia. Fokus dari kajian ini adalah upaya peningkatan integritas aparatur sipil negara untuk merealisasikan good governance. Analisis data yang dipergunakan dalam makalah ini adalah mengkaji tentang integritas kinerja Aparatur Sipil Negara, diolah secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis. Selanjutnya ditarik simpulan dengan metode berpikir deduktif, artinya metode berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan. 476
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" D. ANALISIS DATA Berdasarkan acuan teori tersebut diatas, peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara diupayakan oleh dua pihak yaitu individu dan pemerintah. 1. Individu. Peningkatan integritas oleh individu memerlukan perombakan cara berfikir, cara bekerja cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara, yang semua hal tersebut dapat dimulai dari diri sendiri. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan integritas individu adalah sebagai berikut : a. Berperilaku Jujur Jujur adalah suatu sikap yang terpuji, bahkan menjadi tolok ukur kebaikan perilaku seseorang. Dengan kejujuran seseorang menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dipercaya melakukan sesuatu pekerjaan, atau dipercaya untuk suatu tanggung jawab yang kecil ataupun besar. Sikap ini dijiwai oleh keluhuran budi dan keimanan yang kuat merupakan kedekatan maluriah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bekerja untuk Tuhan Yang Maha Esa, semua tindakan harus baik dan benar sehingga akan selalu mendapat Rahmat dan Ridha-Nya, apa yang diperoleh adalah menjadi barokah dan halal dalam rangka pemenuhan hajat hidup keluarga. Nilai kejujuran tercermin dari perilaku sebagai berikut : 1) Terbuka : tidak menyimpan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, sesuatu yang menurut kelayakannya bisa disampaikan seharusnyalah bisa disampaikan apa adanya. 2) Kesederhanaan dalam menyampaikan jati diri melalui penampilan, ucapan, tindakan dan juga fikiran. 3) Tulus : segala pekerjaan dilaksanakan dengan hati yang rela, tidak karena suka atau tidak suka atas pekerjaan itu. 4) Tertib dan lurus : orang yang bersikap jujur akan melakukanpekerjaan secara tertib dan sesuai aturan. Kemampuan mempertahankan nilai kebenaran membuatnya tidak mengenal kompromi. Karena sifatnya yang tertib, maka pelaksanaan tugas dikerjakan sesuai aturan dan kebenaran yang diyakini. Oleh karena itu orang yang berperilaku jujur tidak mudah masuk dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak jelas atau belum ada arahan yang tepat dan pasti. Sebaliknya ketidak jujuran tanpa rasa malu berupaya membelokkan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok atau untuk kepentingan atasan. 5) Menjauhi kejahatan : sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya tidak akan dilakukan, karena pada hakekatnya melanggar dalam menegakkan kejujuran. 6) Menerima yang menjadi haknya : rasa percaya bahwa kehidupannya akan dicukupkan tanpa harus mengambil yang bukan haknya. Apa yang diperlukannya terasa cukup, sehinga ia akan selalu pasrah dan menerima 477
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" yang menjadi haknya, percaya kepada Sang Pencipta yang akan memenuhi kehidupannya. jujuran dapat ditandai dengan adanya (1). Penyampaian informasi yang tidak benar / penggelapan atau pemutarbalikan fakta, (2). Korupsi seperti hal-hal yang jelas jelas merugikan negara, suap menyuap, penggelapan dan jual beli jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang milik negara dan gratifikasi, (3). Pementingan diri, dan (4). Pamrih : obyektivitas terhadap pelaksanaan tugas, pemerintah sudah memberikan imbalan berupa gaji atas hasil kinerja. Jadi aparat tidak diperkenankan meminta imbalan setiap pelaksanaan kinerja. Bila ada pamrih akan mengganggu kelancaran tugas. Akibat dari ketidak b. Berperilaku konsisten Diartikan sebagai ketetapan, selaras, sesuai. Artinya tindakannya sesuai atau selaras dengan perkataannya. Orang yang konsisten adalah setia memenuhi janji- janjinya. Janji adalah pernyataan kesanggupan tentang sesuatu yang akan dilakukan dan yang tidak akan dilakukan. Akibat dari ingkar janji adalah akan mengecewakan sipenerima janji, memberi kesan kegagalan dan akan berakibat hilangnya kepercayaan. c. Berperilaku ketegasan Diartikan sebagai sikap yang nyata dan jelas serta benar, sesuatu yang pastidan tidak ragu-ragu. Ketegasan itu perlu agar orang lain dapat mengerti maksudnya dan mengambil sikap. Dapat mengaktualisasikan nilai kebaikan dalam perulaku kehidupannya, dan tahan akan godaan. d. Berperilaku disiplin Ketaatan pada peraturan dan tata tertib. Disiplin menitikberatkan pada pedoman kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang baik terhadap pekerjaan. Kemampuan pengendalian diri selalu melekat pada seorang Aparatur Sipil Negara yang berintegritas. Secara alamiah, integritas seseorang akan menuntun orang tersebut kepada suatu iklim kehidupan yang tertib dan berdisiplin e. Berperilaku taat hukum dan peraturan-peraturan. Tidak melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Aparatur Sipil Negara harus berani berbuat benar walaupun didalam lingkungan yang banyak penyimpangan. Mempunyai kekuatan baik secara individu maupun secara kelompok untuk melawan KKN. Area rawan KKN yang sering dihadapi : Penyusunan anggaran : pungutan liar yang biasa terjadi pada sidang penyusunan anggaran tahunan bersama dengan komisi anggaran DPRD. Pemeriksaan Reguler Inspektorat : pada hakekatnya pemeriksaan reguler adalah suatu bentuk pengawasan dan pembinaan atas hasil capaian kinerja SKPD serta memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan kinerja. Biasanya temuan yang masih berupa Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yang dipergunakan untuk nego dengan oknum auditor agar tidak muncul permasalahan hasil temuan pemeriksaan, setelah sepakat maka di jalin rekayasa untuk pemecahan masalah dan saat Laporan 478
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah tidak ada permasalahan. Sehingga dari tahun- ketahun temuan permasalahan akibat dari ketidak beresan dalam pelaksanaan kinerja akan selalu muncul dan menjadi peluang pungli dan pembiaran kesalahan berulang-ulang. Pengadaan Barang dan Jasa : kecurangan yang muncul di area pengadaan barang dan jasa adalah (1). Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, (2). Memecah atau menggabungkan paket pengadaan, (3). Mark up anggaran, (4). Suap kepada pemberi pekerjaan, (5). Mengurangi kualitas dan kuantitas dengan mengubah spek, dan (6). Membuat Berita Acara Serah Terima Palsu. Solusinya dengan e-procurement dan e-katalog. Perjalanan Dinas : masalah umum adalah perjalanan dinas fiktif dan terdapat isilah "gandulan", maksudnya adalah satu orang melakukan perjalanan riil dan di bebani orang lain secara fiktif. Biasanya ini modusnya untuk upeti pada pimpinan. Selain itu ada cara pemotongan perjalanan dinas yang besarannya secara prosentase dan pemotongan tersebut tidak transparan penggunaannya. Ada cara lain yaitu unsur diskriminasi dan like and dislike pimpinan kepada karyawan yang disenangi saja atau balas jasa karena memberi upeti untuk melaksanakan perjalanan dinas. Solusi adalah disposisi harus jelas sesuai tupoksi, dan harus ada undangan resmi untuk melaksanakan perjalanan dinas. Dari pihak tempat yang dituju juga harus tegas dan teliti akan memberikan cap dan tanda tangan sesuai nama dan lampiran2 yang dipersyaratkan dalam melaksanakan perjalanan dinas. Solusi untuk pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat dilakukan dengan melaporkan LHKPN dan LHKSN yang merupakan gerbang awal untuk pemantauan dan pengendalian terhadap KKN, penguatan sistem dan peran pengawasan internal, Whistle Blower System, Gubernur menjamin keselamatan dari pelapor dengan pembentukan semacam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten / Kota, dan pengelolaan gratifikasi dan hadiah. f. Berperilaku keteladanan Dalam menjalankan pemerintahan kunci utamanya adalah keteladanan. Pada umumnya integritas dikaitkan dengan kepemimpinan dibidang apapun, namun itu tidak berarti bahwa yang dituntut memilik integritas hanyalah mereka yang berada pada posisi kepemimpinan. Semua orang yang telah beranjak dewasa, khususnya yang berpendidikan diharapkan memiliki integritas dengan spirit kepemimpinan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi tanpa integritas akan menjadikan organisasi dalam bahaya serius. Keputusan seorang pemimpin akan memberi pengaruh besar pada suatu organisasi. Jika seorang pemimpin memiliki cara berpikir dan bertindak bijaksana, hal itu akan membawa pengaruh baik terhadap seluruh bagian dalam organisasi. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang pemimpin membuat suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan buruk, apalagi terkait masalah moral, maka dampak negatifnyapun akan sangat besar bagi organisasi. 479
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Seorang pemimpin selalu menjadi pusat perhatian, menjadi pedoman dan acuan bagi semua anggota dalam organisasi. Hal-hal yang diputuskan atau dilakukannya selalu menjadi referensi bagi para anggota dalam bertindak. Hal-hal yang diperhatikan khususnya menyangkut konsistensi antara perkataan dan tindakannya, cara menangani masalah, menghadapi keluhan karyawan dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakannya ketika hendak memutuskan sesuatu. Ketika seorang pemimpin membuat suatu kebijakan berarti dia hendak menggiring organisasi secara keseluruhan untuk melakukan atau memperhatikan hal tertentu dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Ketika kebijakan yang terang-terangan atau samar-samar diambil mengabaikan aspek-aspek etika, maka seluruh karyawan atau bawahan ikut terbawa untuk mewujudkan keburukan atau kekeliruan yang terkandung dalam kebijakan itu. ternyata keliru, dimana secara 2. Pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan integritas kinerja aparatur sipil negara? Menjawab hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang nyata untuk membangun nilai integritas tersebut. a. Penghargaan atas prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara adalah dengan cara : Prestasi Kerja aparatur sipil negara dihargai berupa reward and punishment. Reward merupakan upaya kepedulian organisasi terhadap pegawainya. Personil yang berprestasi dan memenuhi syarat diusulkan mendapat bea siswa dari pemerintah untuk mengikuti Tugas Belajar di Perguruan Tinggi baik didalam maupun diluar negeri. Selain itu kepada staf yang berprestasi, personil yang loyal, berkinerja baik dan memenuhi syarat jabatan melalui diberi penghargaan dipromosikan untuk menduduki mekanisme sistem Talent Scouting. Personil yang sangat berprestasi melakukan inovasi-inovasi karya ilmiah dan temuan-temuan baru yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara diusulkan ke Gubernur untuk diberikan kenaikan pangkat dan jabatan. Penghargaan-penghargaan lain yang sudah barang tentu berpedoman peraturan kepegawaian dan beberapa aturan teknis pelaksanaannya. Punishment adalah setiap pelanggaran disiplin yang terjadi perlu diberi sangsi secara berjenjang dan tingkatan sesuai peraturan Displin PNS yang berlaku. Sedikit menyinggung pelaksanaan dari Talent Scouting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kesan yang terjadi saat ini adalah prestasi seorang pegawai terlihat dari hasil Talent Scouting. Pegawai yang benar-benar pandai, cerdas inovatif dan rajin bekerja akan menjadi sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga sedikit waktu untuk mempersiapkan diri menempuh Talent Scouting, sementara pegawai yang kinerjanya rendah atau pas-pasan dan banyak waktu luang, punya waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan talent scouting, lolos dan dipromosikan menduduki jabatan struktural. 480
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Disisi lain, aparatur sipil negara yang telah melaksanakan Tugas Belajar dengan mendapat Bea Siswa dengan dari Pemerintah (APBN/APBD) kurang mendapat prioritas dalam penentuan hasil Talent Scouting. Seharusnya perlu dibedakan antara aparatur sipil negara yang telah menempuh Tugas Belajar yang proses belajarnya secara reguler dengan pegawai yang Ijin Belajar yang menempuh pendidikan hanya disambi setelah selesai kerja atau proses perkuliahan yang cuma ditempuh pada hari Sabtu dan Minggu. Aparatur sipil negara bisa mendapatkan kesempatan Tugas Belajar tidaklah mudah, selain pegawai tersebut harus breprestasi dalam kinerjanya, juga melalui seleksi yang ketat mulai dari seleksi administrasi sampai pada seleksi di Perguruan Tinggi tempat melaksanakan Tugas Belajar. Proses belajar yang ditempuh juga cukup berat melebihi dari Talent Scouting. Jadi sebaiknya hasil penilaian akhir Talent Scouting perlu ditambah lagi dengan pelaksanaan Tugas Belajar dengan Bea Siswa dan masa pengabdian dari pegawai yang bersangkutan. b. Peningkatan SDM melalui jalur pendidikan formal, diklat teknis maupun fungsional, workshop atau seminar-seminar tentang motivasi dan etos kerja. Pemahaman Tehnologi Informasi melalui kursus dan praktek keseharian. c. Memahami dan mengerti peraturan-peraturan yang menjadi landasan operasional perencanaan dan pelaksanaan kinerja, seperti : (1). RPJMD, Renstra SKPD masing-masing, Rencana Kinerja SKPD, (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (3). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah nomor 82 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018, (4). Peraturan Gubernur terkait Penata usahaan keuangan daerah, (5). PermenPAN & RB tentang SAKIP, dan (6). peraturan-peraturan yang bersifat teknis sesuai tupoksinya d. Audit penerapan perencanaan program kegiatan dan implemetnasi SAKIP oleh aparat pengawasan termasuk substansi dan keselarasan antar dokumen SAKIP. Program kegiatan yang direncanakan didasari oleh kajian yang menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran program kerja yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh terkait perencanaan program kegiatan pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Mengacu pada Permendagri nomor 54 Tahun 2010 Lampiran I dan Pergub no 82 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama, disitu dijabarkan formulasi-formulasi pengukuran yang dapat digunakan. e. Secara berkala setiap semesteran dilaksanakan quasi assesment pada seluruh Aparatur Sipil Negara baik pejabat struktural maupun staf. Hal ini perlu dilakukan untuk memantau kelayakan pelaksanaan kinerja. Hasil dari quasi assement benar-benar ditindak lanjuti dengan pengadaan mutasi bagi ASN 481
482 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" yang kinerjanya menurun. Dengan begitu semua ASN akan berusaha selalu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan kinerjanya. h. Optimalisasi peran Kader dan Gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di masing-masing SKPD : TOT Revolusi Mental, Aktualisasi Revolusi Mental secara intens, dan melaporkan implementasi dan tingkat keberhasilannya secara rutin kepada Gubernur. i. Pada sektor pelayanan publik agar mempermudah birokrasi pada sektor Pelayanan Publik, misalnya : Pelayanan Satu Atap (menyangkut Ijin Usaha dan Perdagangan, Ijin Mendirikan Bangunan), Pengurusan KTP dan KK, pengurusan SIM dan STNK, pengurusan sertifikat tanah pengurusan BPJS dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendaftaran secara online untuk menghindari atrian panjang, berikan informasi mengenai kepastian waktu & biaya, transparansi biaya pelayanan publik dan tidak memberatkan dan tidak menerima tips untuk memberikan layanan publik. j. Membuka portal pengaduan masyarakat atas Pelayanan Publik kemudian merspon aduan dengan cepat, bijak dan tuntas. Gagasan Gubernur Jawa Tengah apabila dijumpai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ASN supaya masyarakat dapat merekam dan mengunggah atau upload ke layanan pengaduan. k. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan kapasitas produksi masyarakat kecil dengan cara penyuluhan dan pembinaan secara terpadu. l. Pengembangan kampung wisata edukatif, menampilkan keunggulan kekayaan alam, kebudayaan berdasarkan kearifan lokal dan kultur budaya gotong royong, pengenalan produk ungulan. Para wisatawan khususnya dari manca negara diajak berinteraksi dalam kehidupan dikampung wisata tersebut. m. Corporate Social Responsibility (CSR) AWARD adalah penghargaan dari pemerintah kepada Perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD maupun swasta atas peran aktif dan partisipasinya dapat ikut serta memajukan perekonomian dan mensejahterakan rakyat serta pelayanan publik yang baik. n. Konsep membangun sinergitas. Penulis mempunyai ide gagasan bagaimana memformulasikan kegiatan yang berbasis gotong royong dengan mensinergikan program-program pembangunan pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota dapat di ilustrasikan dalam bagan alur pikir terdapat pada gambar berikut ini yang disesuaikan dan diilustrasikan sesuai kondisi sekarang.
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ILUSTRASI KONSEP SINERGITAS PEMBANGUNAN PROGRAM KEDAULATAN PANGAN GUGUS TUGAS : PTN-PTS BAPPEDA - LITBANG BAKORLUH AKAR RUMPUT SKPD TEKNIS KOORDINASI MERUMUSKAN RENCANA AKSI MENYUSUN INSTRUMEN FASILITASI • • SOSIALISASI KE KAB/KOTA LAUNCHING PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN PROGRAM OLEH SKPD TEKNIS Penjelasan : Pembentukan Gugus Tugas berperan sebagai "mandor" atau " pengawal" dari program-program aksi / paket unggulan program pemerintah provinsi. Sebagai contoh : Program Kedaulatan Pangan. 1) Langkah Pertama : Gugus Tugas berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti : Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Bappeda & Litbang, Bakorluh, Grass-root, dan SKPD-SKPD Teknis yang terkait. Secara bersama-sama merencanakan dan menggali serta menyerap aspirasi dari kelompok- kelompok akar rumput di Kab/Kota, kebutuhan riil apa saja yang mereka inginkan. Selanjutnya merumuskan langkah aksi program hasil dari serapan aspirasi tersebut kedalam program " Kedaulatan Pangan " 2) Langkah Kedua Ditentukan jenis metode serta tehnologi apa yang tepat dan telah terbukti keberhasilannya. Langkah berikutnya adalah mengajukan proposal kepada Gubernur. selanjutnya adalah melaksanakan kontrak sosial ditindaklanjuti dengan penyusunan penganggaran sharing dgn Kabupaten/Kota. 3) Langkah Ketiga dengan sistem Mensosialisasikan rencana aksi program kepada Kabupaten/Kota. Sedangkan peran masing-masing SKPD teknis yang terkait dapat dijelaskan sebagai berikut : (1). Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Bappeda & Litbang bersama-sama melakukan riset, (2). Bakorluh menyuluh dan memandu pelaksanaan program aksi sekaligus membina dan mengawasi penerapan hasil riset, dan (3). SKPD Teknis terkait mengarahkan proses produksi dan manajemen serta marketing hasil produksi. 483 GOAL GOAL
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" E. SIMPULAN DAN SARAN Untuk merealisasikan good governance diperlukan peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara oleh individu aparatur sipil negara. Hal ini dilakukan dengan cara berperilaku jujur, berperilaku konsisten, berperilaku ketegasan, berperilaku kedisiplinan, taat hukum dan perundang-undangan dan tidak melakukan KKN serta berperilaku keteladanan. Sedangkan upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah : 1. Penghargaan atas prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara 2. Peningkatan SDM Aparatur Sipil negara 3. Memahami dan mengerti peraturan-peraturan yang menjadi landasan operasional perencanaan dan pelaksanaan kinerja 4. Monitoring dan evaluasi penerapan perencanaan program kegiatan dan implemetnasi SAKIP 5. Secara berkala setiap semesteran dilaksanakan quasi assesment pada seluruh Aparatur Sipil Negara 6. Optimalisasi peran Kader dan Gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental 7. Membuka portal pengaduan masyarakat atas Pelayanan Publik 8. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri 9. Sinergitas pembangunan oleh pemerintah dan CSR atau pihak-pihak berkepentingan dalam mengawal program-program pemerintah. Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut agar tercipta good governance. 1. Untuk meningkatkan integritas sebaiknya aparatur sipil negara secepatnya mengembalikan karakter bangsa Indonesia pada watak luhurnya yaitu gotong royong. 2. Seluruh aparatur sipil negara perlu melakukan reformasi birokrasi sebagai langkah nyata untuk pembenahan mentalitas bagi aparat pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. 3. Aparatur sipil negara sebaiknya selalu responsif terhadap perubahan yang begitu cepat agar dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat bangsa dan negara. 4. Pimpinan lembaga pemerintah perlu memberi keteladanan sebagai upaya peningkatan kinerja aparatur sispil negara. 5. Pada sektor pelayanan publik agar mempermudah birokrasi. 6. Pemerintah agar membuka jaringan kerjasama dengan lembaga lain. 484
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" DAFTAR PUSTAKA Gea Atosoki, Antonius. 2014. Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis. Humaniora volume 5 no. 2. 950-951 Pranowo, Ganjar. 2016. Pembukaan Gladi Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sambutan. Semarang :Setda Provinsi Jawa Tengah Utomo, Warsito. 2000. Reformasi Administrasi. UGM : Hand out ______________, 2011, pengertian-kompetensi.html ______________, 2013, Integritas dan Komitmen, Bahan Ajar. ______________, 2014, Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ______________, 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ______________, 2014, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ______________, 2014, ). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah nomor 82 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ______________, 2016, Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental 485
, 486 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" IMPACT EVALUATION OF DECENT WORK COUNTRY PROGRAM IN LESOTHO ON SOCIAL PROTECTION COVERAGE MANAPO ANASTACIA CHOPHO Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. Abstract Social protection is the major concern of many countries recently. Lesotho is not an exception on this concern. This brought up by the poverty among societies especially among elderly, orphans and vulnerable children. The poverty did not enable the mentioned groups to access facilities like education and health care. They also cannot have the basic needs due to lack of funds. The government of Lesotho in accordance with international principles on social security though the Decent Work Country Program reformed the social protection for the elderly people and the orphans and vulnerable children. This paper focuses on the explanation of the outcomes of the program on social security. Keywords: Social protection, Decent Work Country Program, Elderly people and orphans and vulnerable children. 487
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 1. Social protection The government's response to the problem of social protection lead them to the use of policy as an intervention. Many countries made the laws and policies to deal with the problem. Lesotho have the National protection policy and some laws on enforcing the social justice. The social protection issue was debated in 2009 as the biggest issue that the international organization together with its member countries should take into consideration. "In 2009 United Nations, Chief Executive Board (UNCEB) designated that ILO with WHO as lead agencies in developing the Social Protection Floor Initiative (SPF-1). This process culminated with the adoption of the ILO in 2012 of the recommendation 202 which provides guidance of member states to ensure that all members of society do enjoy at least a basic income and access to essential health services," (Boychuk, 2014). That is the social protection based more on the provision of basic income by the governments to its citizens. In Lesotho before 2003people did not get the basic income. But from 2006 the government grand old people with income. There were the programs made to grand the orphans and vulnerable children with basic income. This paper aims to explain the outcomes of the DWCP in assisting the government for the implementation and improvement of the social protection programs. 2. Decent Work Country Programme (DWCP) Decent Work Country Program (DWCP) is introduced in 2004 by the International Labour Organization (ILO) to its member states to implement. The aim of the program was to promote rights at work; productive and decent employment opportunities; enhance social protection and strengthen social dialogue, (Lesotho decent paper 2012; 5). Lesotho had the first phase of DWCP from 2006- 2009. It focuses on employment creation especially for youth and extension of social security. It didn't produce as expected. "Country Programme Review (CPR) conducted in October 2009 and January 2010 in collaboration of ILO Regional Office for Africa showed that the program was below expectations of participants of the review process and the national partners", (Ministry of Labour 2012;24). But the elderly people were provided with income based. 488
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" The evaluation of phase I led to the continuation of the programme to phase II, but in solution of previous obstacles which are:
the lack of effective structure that work on the effectiveness of the program during implementation process and lack of monitoring tool of the program.
lack of ownership or office that coordinates the program.
lack of knowledge by national partners on programme. DWCP Phase II was informed by the recommendations, findings and the lessons learnt from the CPR of the implementation of the program,(Ministry of Labour and Employment Memorandum of Understanding with ILO 2012) The changes in phase II are: The establishment of the Decent Work Country Program Steering Committee that focus on consistent joint evaluation of the program on agreed outcomes. The formulation of the strategic partnership with relevant UN agencies, and other stakeholders that will liaise for the effective implementation of the program. Resources mobilization by all stakeholders as a fundamental part of the country program from the design of the program. The expected Outcomes and Indicators of the program on the social protection are: 1. Outcome 1: more people including migrant workers, women, children and elderly people have access to the adequate and better managed social security benefits. Indicator: number of elderly people, orphans and vulnerable children and migrant workers receiving security benefits 2. Outcome 2: workers and enterprises benefit from improved safety and health conditions at the work place. Indicator: regular labour inspection that will come up with the reports on the health issues at work. The existence of policies that promote the good health at work for women and young people. 489
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 4. Methodology The study used the qualitative research method with secondary data to collect data. Qualitative will allow the researcher to describe the effectiveness, appropriateness and the responsiveness of the program of DWCP on social protection issues. 5. Analysis The single only after evaluation has been used on data collected. That is the impact evaluation of the program is done to find out the effect of the program only on target group after implementation. The impact of the program based on the expected outcomes and the results or outcomes got from the program. The more the outcomes achieved the more the positive impact the program has made. The effectiveness will be depending on the success of the achieved outcomes. 6. Findings The study has found out that since the DWCP phase II has started in 2012, the programs on social protection have been improved. The elderly people who before 2012 got the amount of M300. 00 increased in 2013 to M 500.00 and the orphans who got the amount of M150.00 increased to M300.00 with the provision of seeds and other agricultural inputs to produce for themselves. The orphans and vulnerable children are given inputs like piggery, seeds and poultry to produce for subsistence and for local market. The elderly seems not to be satisfy with the income they get. Most of them said the money I too little as they protect grandchildren. Grandchildren are givengrands after every three months but they sometimes get it after four months. Years for elderly people that is covered by the pensions is 70. This leave the other elderly of 60-65 years out to get the right to social security. The inspections are done at work especially at industrial work places to see if the workers' safety is protected. Moreover, the formulation of policy was made on the protection of workers at work. Industrial employees are now given paid maternity leave 490
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" and paid sick leave which did not happen previously in foreign industries. The industrial environments are now improved for the protection of workers. Analysing this according to the theories used in this study, the program of DWCP on social protection is effective. According to Dunn the effectiveness of the program is seen by the achievement of its expected output. He also pointed out that, the program is responsive if the target group is satisfied. The target group is not satisfied about the program basic income pointing out that its little to cater them and their grandchildren. But I do think that the existence of the orphans and vulnerable children program should cover every orphan so to solve the problem of elderly people. 7. conclusion The strategies used to work on the provision of basic income are good but the program needs to work on the time to provide the grants for the orphans and vulnerable children. Basing on the theories such as Rossi, Suchman and Dunn, the program is effective, appropriate, not quite equity. The program should cover elderly people from the age of 60 years old. References Boychuk, Gerard (2014). Social Protection Guarantees as legal rights/ the International Labour Organisation; the United States and American National Context. Vol 14 (3). Dhemba, Jothan (2012) Overcoming Poverty in Old Age: Social Security Provision in Lesotho, South Africa and Zimbabwe revisited. 56.(6) Hilgerl, Jeff. (2009) Mapping the Boundaries of Human Rights at Work. Questioning How the ILO defines Labour Rights and Social Rights. Lesotho decent work country program phase II. 2012 to 2017 491
492 Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts"
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG­UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA. Tri Agus Gunawan, SH., MH. Universitas Tidar ABSTRAKSI Pentingnya penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkotika" ini didasarkan pada banyaknya permasalahan dalam pasal 112 ayat (1) dikarenakan unsur pasal tersebut terlampau luas. Diantaranya dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika sehingga menghilangkan hak rehabilitasi bagi mereka, rentan digunakan rekaya kasus dan digunakan secara tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain. Permasalahan utama yang ingin dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah permasalahan apa yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dan risalah sidang Undang-undang yang didukung oleh data primer dari hasil wawancara, kemudian disesuaikan dengan bahan-bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan, sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu unsur pada pasal 112 ayat (1) ini terlampau luas cakupannya sehingga rentan untuk dikenakan kepada siapa saja baik itu pengedar, pemakai atau bahkan kepada seseorang yang tidak tahu menahu bisa menjadi sasaran penjebakan pasal ini. Karena pasal ini memuat unsur setiap orang yang tidak jelas setiap orang ini kepada siapa saja dan juga unsur-unsur yang lain yang mana pecandu dan penyalahguna narkotika bisa terpenuhi unsur-unsur tersebut. Pecandu dan penyalahguna adalah orang yang pada dasarnya memang telah menggunakan atau menyalahgunakan narkotika namun mereka sebenarnya pihak yang bisa ditolong juga tanpa dikenakan sanksi pidana. Yang membedakan keduanya hanyalah pada tingkat ketergantungannya. Dalam prakteknya pasal 112 ayat (1) ini memang selalu didakwakan kepada mereka yang mana akhirnya terjadilah kriminalisasi terhadap pecandu dan penyalahguna. Penulis mencoba menggunakan teori-teori hukum pidana yang ada dan ilmu viktimologi sehingga menurut penulis pecandu atau penyalahguna narkotika adalah pelaku namun dia adalah korban sekaligus, yang oleh karena itu mereka seharusnya benar-benar mendapatkan hak untuk bisa direhabliitasi, bukanlah dikriminalisasi ketika dihadapkan kepada pasal 112 ayat (1) ini. Kata Kunci: Narkotika, Kebijakan Hukum Pidana, Pecandu dan Penyalahguna Narkotika. 493
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" LATAR BELAKANG MASALAH Dikeluarkannya Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi sebuah isntrument hukum guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang Narkotika ini sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan Undang- undang, dirasakan hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kurang menciptakan bentuk suatu Undang-undang Pidana yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Masih ditambah arah pandangan penegak hukum terutama polisi dan jaksa lebih menitik beratkan pada hukuman pemidanaan kepada orang yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13-14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun ketentuan rehabilitasi ini ada dalam pasal 54 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk pasal 103: (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Masalah yang lebih krusial sekaligus yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adanya ketentuan pasal lain yang mungkin dampaknya dapat menutup peluang adanya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Yaitu ketentuan pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Adapun isi dari pasal 112 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 494
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).1 Inilah yang menjadi latar belakang di mulainya masalah dalam penelitian ini dimana banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkotika ketika tertangkap tangan oleh polisi, selanjutnya dikenakan pasal 112 ayat (1) ini. Hal ini menimbulkan suatu ketidak pastian hukum yaitu pidana secara tegas di satu sisi dan adanya sarana rehabilitasi di sisi yang lain. Ketentuan pada pasal 112 ayat (1) ini dirasakan bersifat meluas sehingga siapa saja yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar narkotika atau penyalahguna narkotika bisa dikenakan oleh pasal ini. Unsur-unsur dalam pasal ini dirasakan terlampau umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa dikarenakan dalam Penjelasan Undang-undang ini pun dituliskan "cukup jelas". Salah satu fokus yang menjadi masalah adalah makna redaksional "setiap orang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika" yang mana setiap orang disini tidak jelas kepada siapa arahnya dan bagi yang kedapatan membawa narkotika dengan tidak mengetahui asal usulnya atau niat dari adanya narkotika itu ingin digunakan atau tidak, langsung terpenuhi unsur ini, dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Sehingga pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika ini sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkotika karena diinterpretasikan bahwa makna memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berarti pada saat ditangkap orang tersebut dalam keadaan membawa. Sehingga pasal ini pun rentan untuk dikriminalisasikan kepada orang-orang yang tidak tahu menahu akan adanya narkotika padanya. Praktek yang ada selama ini terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika ini, oleh jaksa didakwaan pertama dengan ancaman pasal 112 ayat (1) dan dakwaan kedua dengan ancaman pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Selain itu dampak bahaya lain dari sifat meluasnya pasal 112 ayat (1) ini rentan terhadap adanya fenomena rekayasa kasus. Tak sedikit data yang menunjukan adanya rekaya kasus yang berujung pada dikenakannya pasal 112 ayat (1) ini. Terkadang juga polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika. Adanya kenyataan seperti ini menurut penulis menimbulkan permasalahan tersendiri dimana menurut hemat penulis dikarenakan sifat meluasnya pasal 112 ayat (1) dan sering diterapkannya pasal 112 ayat (1) ini menimbulkan ketidak adilan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang berdampak tertutupnya hak-hak mereka yang seharusnya pecandu dan penyalahguna narkotika ini memiliki hak untuk direhabilitasi. RUMUSAN MASALAH Permasalahan apa yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009? PEMBAHASAN Pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika. terutama 1 F.Agsya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2010, hlm 61 495
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" penyalahguna yang ketika diperiksa dia menggunakannya untuk dirinya sendiri atau terindikasi menjadi pecandu.2 Perlu diketahui sebelumnya bahwa sesungguhnya peredaran narkotika di Indonesia ini pada dasarnya dilarang terutama bagi golongan I. Namun apabila ditinjau dari aspek yuridis berdasarkan Undang-undang ini adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pasal 35 dan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pun sudah dijelaskan tentang ruang lingkup dan syarat peredaran narkotika. Adapun pasal 35 yaitu: Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 38 yaitu: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah Dengan demikin maka: a. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang bukan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peredaran narkotika yang ilegal. b. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak sesuai dengan syarat dan tata cara perizinan adalah peredaran narkotika yang ilegal.3 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.4 Pada mulanya dapat dikatakan bahwa zat narkotika ini ditemukan ditujukan guna kepentingan umat manusia khususnya di bidang pengobatan. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang diluar batas dosis, dan dijual bebas di pasaran, apalagi setelah belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada narkotika itu, maka kini penggunaan narkotika harus diatur secara ketat.5 Demi semangat untuk memberantas tindak pidana narkotika yang demikian memang diperlukan suatu formulasi dalam hal pengancaman pidana bagi orang yang melanggarnya. Adanya pasal 112 ayat (1) sebenarnya bagus dalam hal fungsi prefentif 2 A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 243 3 ibid, Hlm 97 4 ibid 5 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S.,Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 17 496
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" dan represif. Fungsi prefentif agar seseorang jangan sampai mencoba-coba bermain dengan narkotika ini secara illegal dan melawan hukum sedangkan fungsi represif agar seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini mengalami efek jera. Namun pengenaan pasal ini juga harus hati-hati jangan sampai sembarangan apalagi digunakan juga pada pecandu dan penyalahguna narkotika. Karena mereka memiliki porsi dan bentuk hukuman tersendiri di luar hukuman pidana. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sesungguhnya telah memisahkan antara pengedar dan pengguna serta sanksi atau konsekuensi yang melekat padanya. Namun perbedaan ini memang harus benar-benar dicermati agar sanksi pidana tidak salah sasaran. Sebab dari sisi kriminologi kejahatan narkotika pada kasus tertentu, bisa dikatakan termasuk dalam pengertian crime without victim, yang artinya bukan tidak ada korban dalam terjadinya suatu kejahatan tetapi adalah bahwa yang disebut sebagai korban adalah si pelaku itu sendiri. Pengguna sendiri dibedakan kembali yaitu pecandu dan penyalahguna. Dengan adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) penulis memberikan garis besar permasalahan yang ditimbulkan dari diberlakukannya pasal ini yaitu: 1. Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi. 2. Rentan digunakan rekaya kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika. Dimaksudkan di sini adalah rentannya pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah- olah dia membawa atau menguasai narkotika. 3. Tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain. (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116). Pada pasal 112, pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 memiliki ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Tak hayal di lapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman. 4. Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau pasal 112. Hal ini berkaitan dengan seringanya kedua pasal ini didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif di mana kedua pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda. Dalam pasal 112 ayat (1) murni pidana penjara dan denda sedangkan pasal 127 bisa dimungkinkan penjara, bisa dimungkinkan rehabilitasi. Dikarenakan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pasal 112 ayat (1) ini penulis mencoba mengkritisi pasal 112 ayat (1) ini. Untuk melihat sifat meluas pasal ini dapat dijelaskan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut: 1. Setiap orang 2. Tanpa hak atau melawan hukum 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Unsur pertama yang ingin penulis bahas adalah unsur setiap orang. Setiap orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan 497
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" tindak pidana dalam KUHP. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabakan.6 Menurut Andi Hamzah "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana.7 Dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief Teori-teori dan Kebijakan Pidana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.8 Dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya unsur "setiap orang" atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa dalam hal ini pecandu dan penyalahguna narkotika, maka menurut hukum pecandu dan penyalahguna narkotika dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika pecandu dan penyalahguna narkotika melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum mereka dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga unsur setiap orang telah terbukti. Unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum", yang akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian "melawan hukum". Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.9 Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang. Dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.10 Kata-kata "melawan hukum" terkadang tercantum secara implisit ke dalam rumusan pasal dikarenakan untuk mengantisipasi apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan bisa terkena juga oleh larangan dari pasal Undang-undang yang bersangkuan. Jika ia 6 A.R. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, Hlm 227 7 Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 26 8 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Op.Cit, hlm 97 9 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 10 10 Ibid, hlm 44-45, 498
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" menggunakan haknya, maka ia tidak "melawan hukum" dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan "melawan hukum" sebagain unsur dari perbuatan yang terlarang itu.11 Lalu unsur yang lain mengenai unsur tanpa hak. Jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain oleh D. Simons dikatakan bahwa: "menurut anggapan umum, bahwa wederrechtelitjk itu tidak mempunya pengertian yang lain daripada tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)."12 Sehingga disimpulkan unsur "tanpa hak" juga merupakan bagian dari "unsur melawan hukum" ketika acuannya adalah melawan hukum formil sebagaimana tertulis dalam Undang-undang.13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan tentang pemanfaat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 8). Untuk mendapatkan narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Atas alasan inilah maka pecandu atau penyalahguna narkotika bisa terpenuhi unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" ini. Selain itu di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pecandu dan penyalahguna narkotika ketika memiliki narkotika pastilah tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan mereka juga dikualifikasikan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur tanpa hak atau melawan hukum juga maerupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan. Bisa disimpulkan: Pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 11 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 106 12 Ibid, hlm 107 13 ibid 499
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Unsur berikutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. 14 Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki". Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan lain. berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.15 tentang aturan pemidanaanya. Pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar pasal 112 ayat (1) ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam rumusan pemidanaanya ini menggunakan kata "dan" yang berarti dimungkinkan penjatuhan pidana secara komulatif. Artinya jika terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal ini maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang keduanya merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok.16 Dalam Undang-undang narkotika ini juga dijelaskan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditetapkan yaitu pada pasal 148: Unsur berikutnya yaitu Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Pasal ini tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana narkotika. Penggunaan kata "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum" di sini menimbulkan kesan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang- orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuaan. 14 A.R. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, Hlm 229-231 15 ibid 16 Ibid, hlm 240 500
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Dari penjelasan unsur-unsur dalam pasal 112 ini lah menurut penulis sifatnya menjadi sangat meluas dan tidak jelas kepada siapa pasal ini ditujukan. Karena unsur setiap orang yang artinya bisa mengenai siapa saja dan unsur memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan di mana unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat menjerat siapa saja yang kedapatan memegang atau memiliki narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum khususnya melawan hukum formil atau Undang-undang. Sehingga pasal ini pun rentan juga terhadap seseorang yang tidak tahu menahu dari mana asal narkotika yang sedang ada dalam dirinya untuk dikriminalisasi meskipun dalam tes dia tidak positif mengunakan narkotika. Belum lagi terhadap pecandu atau penyalahguna yang memakai barang ini bisa terkena pasal ini sebab unsur siapa saja berarti termasuk mereka juga dan ketika mereka tertangkap sedang menggunakan, pastilah dia memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Atas permasalahan ini sebenarnya Mahkamah Agung telah mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun isi dari SEMA tersebut sebagai berikut : 1. Bahwa dengan diterbitkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober Tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. 2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotka hanya dapat di jatuhkan dengan klasifikasi pidana sebagi berikut : a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barangbukti pemakaiaan 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1) Kelompok metaphetamine (shabu) : 1 gram 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,8 gram = 8 butir 3) Kelompok heroin : 1,8 gram 4) Kelompok kokain : 1,8 gram 5) Kelompok ganja : 5 gram 6) Daun koka : 5 gram 7) Meskalin : 5 gram 8) Kelompok psilosibyn : 3 gram 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethilamyde) : 2 gram 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram 11) Kelompok fetanil : 1 gram 12) Kelompok metadon : 0,5 gram 13) Kelompok morfin : 1,8 gram 14) Kelompok petidin : 0,96 gram 15) Kelompok kodein : 72 gram 16) Kelompok bufrenorfin : 32 gram laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan 1) Kelompok metaphetamine (shabu) : 1 gram 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,8 gram = 8 butir 3) Kelompok heroin : 1,8 gram 4) Kelompok kokain : 1,8 gram 5) Kelompok ganja : 5 gram 6) Daun koka : 5 gram 7) Meskalin : 5 gram 8) Kelompok psilosibyn : 3 gram 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethilamyde) : 2 gram 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram 11) Kelompok fetanil : 1 gram 12) Kelompok metadon : 0,5 gram 13) Kelompok morfin : 1,8 gram 14) Kelompok petidin : 0,96 gram 15) Kelompok kodein : 72 gram 16) Kelompok bufrenorfin : 32 gram laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik 501
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika 3. Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat dalam amar putusanya. 4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh- sungguh mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan dari terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Adapun SEMA ini pun sudah diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgnaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, telah mengatur bahwa sejauh mungkin penahanan tersangka dan terdakwa pecandu narkotika di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini tersurat di dalam penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dengan demikian penempatan tersangka atau terdakwa dalam perawatan media bukanlah hal yang baru.17 Dalam ilmu hukum pidana ada yang disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menunjukan bahwa seseorang hanya dapat dihukum pidana atas perbuatanya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (schuld). Dengan kata lain untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana, juga pada dirinya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkaitan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertangungjawaban pidana.18 Mengenai pengertian kesalahan (schuld) oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga dapat dicela atas perbuatanya.19 Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (schuld) itu berbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (schuld) terdiri atas tiga unsur, yaitu: 1. Kemampuan bertangung jawab dari pelaku. 2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). 3. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.20 Untuk bisa seseorang dapat dipidana ketika seseorang itu harus didasarkan pada dua hal pokok di atas yaitu:21 1. Terpenuhi perbuatan tindak pidananya secara nyata terjadi sebagaimana tercantum dalam peraturan tertulis (unsur formal) dan adanya sifat melawan hukum (unsur material). 17 SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgnaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Nomor 2. 18 Frans Maramis, Op.Cit, hlm 113-114 19 Ibid 20 Ibid, hlm 116 21 Ibid, hlm 61 502
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" 2. Benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan adanya kesalahan pada dirinya. Secara singkat orang dapat dipidana harus terpenuhi tindak pidananya dan adanya pertanggungjawaban pidana. Atau bisa disimpulkan kedua hal ini juga harus terpenuhi paling tidak 2 (dua) Asas yaitu adanya Asas Legalitas dan Asas Culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan). Untuk melindungi kriminalisasi pasal ini terhadap pihak-pihak yang tidak tahu menahu adanya narkotika tersebut, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) paling tidak dari adanya kesalahan dalam hal disengaja (dolus,) terkait bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika sebagaimana tertera dalam pasal 112 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya. Kalau melihat definisinya sendiri sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 13 dan 15 muncul anggapan bahwa pecandu narkotika itu adalah penyalahguna.22 Pada kenyataannya seorang pecandu atau penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dalam hal ketika dia mendapatkan narkotika pasti secara tanpa hak, melawan hukum atau illegal. Hal ini bisa dilihat dari pengertian pecandu dan penyalahguna sendiri yaitu dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Disitu dikatakan pecandu adalah adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Disini dikatakan pecandu adalah menyalahgunakan maka jelas menyalahgunakan berarti menggunkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sekilas mungkin bisa pecandu dikriminalisasi dengan adanya pasal 112 ayat (1) ini. Namun pecandu memiliki keriteria sendiri yaitu dalam hal menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Unsur ini komulatif sehingga apabila tidak terpenuhi ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis maka mungkin pasal 112 ayat (1) dikenakan padanya. Namun pecandu adalah orang yang ketergantungan baik secara fisik maupun psikis pada narkotika sehingga dia tergolong korban yang seharusnya diobati dengan adanya rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Oleh karena itu tidak bisa serta merta pasal 112 ayat (1) ini dikenakan padanya meskipun pecandu ini kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Karena ada semacam lex spesialis yang mengatur terhadap pecandu ini dapat direhabilitasi. 22 A.R. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, hlm 124 503
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" Apabila melihat kriteria pecandu dan penyalahguna narkotika, dapat ditarik kesimpulan bahwa pecandu narkotika merupakan bagian dari penyalahguna narkotika. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyalahguna narkotika sendiri adalah:23 1. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. 2. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan. Untuk penyalahguna mungkin bisa terkena pasal 112 ayat (1) ini karena pengertian penyalahguna ini masuk dalam unsur 112 ayat (1). Penyalahguna berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun penyalahguna ini juga telah diatur tersendiri dalam pasal 127. Apabila diancamkan juga dengan pasal 112 ayat (1) maka imbasnya pasal mana yang akan dikenakan padanya karena kedua pasal ini sama-sama terbukti unsurnya namun memiliki lama pemidanaan yang berbeda. Akibatnya kepastian dan keadilan hukum terdakwa akan terancam. PENUTUP Adapun ksimpulan dari penilitian ini terkait ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah permasalahan yang muncul terhadap pasal 112 ayat (1) dikarenakan pasal ini tidak mengarah kepada siapa ditujukan dan tertulis kepada "setiap orang". Unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan adalah unsur alternatif yang mana pecandu atau penyalahguna pada saat tertangkap pasti sedang memiliki atau pernah memiliki. Unsur melawan tanpa hak atau melawan hukum pun pasti terpenuhi karena pecandu dan penyalahguna pasti memiliki narkotika tanpa sesuai aturan main dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Pendapat penulis ini pun diakui oleh pihak regulator DPR dan juga pihak aplikatif baik itu pihak BNN maupun Kejaksaan. Karena meluasnya pasal 112 ayat (1) ini, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya: 1) Dapat mengkriminalisasi pecandu dan atau penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi. 2) Rentan digunakan rekaya kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika. 3) Tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain. (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116). Tak hayal di lapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman. 4) Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau pasal 112. Hal ini berkaitan dengan seringanya kedua pasal ini didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif di mana kedua pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda. Dalam prakteknya ditemukan data pasal 112 ayat (1) ini memang cenderung diterapkan baik itu secara alternatif atau subsideritas kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk putusannya sendiri dikembalikan kepada kearifan hakim untuk menilai pasal manakah yang layak untuk dikenakan. Pecandu dan penyalahguna narkotika 23 Ibid, Hlm 125-126 504
Borobudur Conference on Public Administration "From Medieval to Contemporary Thoughts" adalah pelaku tindak pidana namun sekaligus menjadi korban. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana seperti ini adalah mutual victimization atau self victimizating victims, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku sekaligus. DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU Hamzah, Andi. 1996, Hukum Pidana Ekonomi, Jakarta: Erlangga. A.R. Sujono dan Daniel, Bony. 2011, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika. F.Agsya, 2010, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Jakarta: Asa Mandiri. Maramis, Frans. 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Marpaung, Leden. 2012, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S. 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta Ghalia: Indonesia. Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgnaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 505