ANTARA REGRESI ATAU PROGRESI: GAGASAN KEKUASAAN JAWA DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA Pidato Ilmiah Disampaikan pada Perayaan Dies Natalis ke-31 FAKULTAS SASTRA (26 April 1993 - 26 April 2024) UNIVERSITAS SANATA DHARMA Yogyakarta 29 Mei 2024
ANTARA REGRESI ATAU PROGRESI: GAGASAN KEKUASAAN JAWA DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA Oleh: Florentinus Galih Adi Utama, S.S., M.A. Pangkur Lampahe Bathara Endra | ngudanakên wêwangi ing sabumi | dana sumêbar sumawur | mêratani sajagad | kawaratan gung alit sadayanipun | pan ora amilih janma | lakuning Endra sayêkti || Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati, 1. Rektor Universitas Sanata Dharma atau yang mewakili, 2. Ketua dan seluruh anggota Senat Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 3. Para Guru Besar dan sesepuh Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 4. Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Wakaprodi, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa/i di lingkungan Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma; dan 5. Segenap tamu undangan yang hadir. 1
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya yang begitu melimpah, hari ini kita berkesempatan merayakan Dies Natalis XXXI Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Semoga Fakultas Sastra yang kita cintai ini semakin dimampukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempertajam intuisi humanisme universal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato. Sebuah kesempatan langka sekaligus menjadi kehormatan tersendiri bagi pribadi saya. Semoga, gagasan yang saya mampatkan dalam pidato ini, tidak sedemikian dangkal tetapi mampu menjadi pemantik diskusi lanjutan. Isi pidato yang hendak saya sampaikan merupakan cerminan fokus perhatian pribadi terkait penggunaan kekuasaan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini, secara khusus saya mengambil batas temporal seputar pra dan pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Indonesia yang telah berusia 78 tahun ketika pidato ini disusun, sejak diproklamasikan pada sistem pemerintahan. Namun, dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi yang dicita-citakan seakan masih jauh dari predikat ideal. Tidak sedikit pihak-pihak yang memperlihatkan dengan kasat mata bahwa demokrasi di Indonesia hanya sebatas tirai penutup akan keberlangsungan yang mengutamakan otoritas tunggal dan kedekatan personal demi terbukanya akses terhadap kekuasaan. tahun 1945 telah memilih demokrasi sebagai konsep kepemimpinan tradisional Demokrasi intens dibicarakan dan dipelajari di ruang-ruang kelas dan publik. Namun dalam realisasinya, gaya kepemimpinan dan relasi kekuasaan tradisional masih mengakar kuat, serta dipraktikkan dalam keseharian masyarakat Indonesia kini. Sistem demokrasi Pancasila yang diformulasikan, justru memperlihatkan kecenderungan kembalinya golongan aristokrasi otoritarian. Kecenderungan tersebut tentu berpengaruh terhadap terbentuknya fondasi kekuasaan yang sentralistik layaknya sistem pemerintahan monarki, yakni kekuasaan secara mutlak berada dalam genggaman seorang individu. 2
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Dari fenomena tersebut, dua dunia terlihat seakan sedang berkompromi satu sama lain. Sifat abstrak demokrasi yang dibawa oleh modernitas, bertemu dengan gagasan kekuasaan tradisional yang bersifat konkret. Menariknya, keduanya tidak saling bertolak, tetapi secara umum justru berkelindan dan saling mengakomodasi satu sama lain. Selubung demokrasi berhasil menjalankan perannya sebagai sarana terselenggaranya pemerintahan yang mengarah ke otokrasi. Kekuasaan didaku oleh individu "terpilih", yang berupaya melanggengkan kekuasaan dengan tidak tunduk pada konstitusi. tertentu, melestarikan kedekatan personal tersebab memiliki kontrol total atas tindakan individu lain. Siapa yang berada dalam lingkar terdekat dengan si empunya pancaran cahaya kekuasaan, maka pancaran kekuasaannya semakin menguat. Kita tidak perlu mempertanyakan lagi berkas yang dimiliki oleh kelompok terluar lingkar cahaya kekuasaan. Mereka berada di zona redup, bahkan hampir-hampir tidak terlihat. Ada tetapi, seperti tidak ada. Melakoni hidup masing-masing dan disibukkan dengan aktivitas pekerjaan yang seakan menenggelamkan mereka dalam kesadaran palsu. Walaupun demikian, faktanya orang-orang yang berada di batas wilayah bias cahaya tersebut tidak melulu nihil kuasa. Justru karena berada di area yang jauh dari jangkauan si empunya pancaran itulah, sebenarnya mereka memiliki kekuatan gerakan yang reaktif dan revolusioner. Sejarah telah mencatat, gerakan perlawanan dari luar tembok istana Jawa yang menggelora pada abad XVIII dan XIX, menjadi aksi konkret yang mengancam eksistensi para pendaku kekuasaan. Otokrasi, dalam artian tersebut, saya bermaksud untuk melakukan pengamatan terhadap gaya pemerintahan Indonesia saat ini. Apakah konsep kepemimpinan tradisional masih menggejala dalam sistem pemerintahan demokrasi modern di Indonesia? Dengan demikian, apakah tepat jika demokrasi Indonesia saat ini ditengarai tengah mengalami kemunduran? Pertanyaan tersebut sekaligus dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua tentang relevansi nilai-nilai tradisional sebagai pedoman kepemimpinan yang pada pokok utamanya berlandaskan keadilan sosial. Mengamati kenyataan 3
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Romo, Ibu, dan Bapak yang saya hormati, Dalam ilmu politik, kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan, hubungan-hubungan, dan proses-proses yang menghasilkan kepatuhan dari pihak lain di luar diri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Kekuasaan muncul karena adanya strukturisasi dalam masyarakat yang melahirkan perbedaan antarkelas sosial. Perbedaan tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu perbedaan status dan pembagian tugas dalam organisasi, yang melahirkan perbedaan otoritas antara satu individu dengan yang lain. Kekuasaan yang dimanifestasikan pada diri seseorang itulah yang kemudian disebut pemimpin, sedangkan si penerima pengaruh disebut pengikut. Dalam prosesnya, pengaruh dapat diterima secara sukarela atau bahkan dengan keterpaksaan (Sardiman, 1992). Sistem politik Indonesia saat ini adalah demokrasi terbuka, yang dapat dicermati dari diselenggarakannya pemilihan yang bebas dan adil. Suara rakyat diperebutkan oleh banyak partai, dan terjadi desentralisasi yang menyebabkan diselenggarakannya pemilihan untuk memilih para kepala daerah. Demokrasi, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perjalanan masyarakat industri Eropa, memberikan pemahaman kepada kita bahwa kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat. Demokrasi ada jika dalam sebuah negara terselenggara pemilihan yang relatif bebas dan adil untuk memilih para pemimpin, dari dan untuk rakyat. Lebih jauh lagi, demokrasi dapat dijelaskan sebagai pengaturan kelembagaan yang berwenang untuk mendistribusikan dan memeriksa kekuasaan, mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi mengalir dari bawah, yakni ketika rakyat membentuk kelompok dengan kepentingan yang sama terhadap jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi adalah produk dari tindakan masyarakat sipil (Freedman & Tiburzi, 2012). Senada tersebut, berdasarkan pemahaman bahwa dengan pernyataan kekuasaan berada di rakyat berhak mendelegasikan kekuasaan mereka kepada para pemimpin. Dengan demikian, kekuasaan mengalir dari rakyat kepada pemimpin dan bukan ini kemudian berkewajiban menyejahterakan rakyatnya. Tetapi, bukankah lebih mudah bagi para penguasa untuk melahirkan pemimpin yang bagus kekuasaan dari Jakarta tangan rakyat, maka sebaliknya. Para pemimpin "terpilih" 4
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra daripada pemimpin menciptakan masyarakat yang sejahtera (Adeney- Risakotta, 2005)? Berkenaan dengan kedudukannya yang penting, masyarakat sipil harus siap dalam memainkan perannya dalam mendukung akuntabilitas dan demokratisasi. Setidaknya terdapat sepuluh fungsi demokratis yang diemban oleh masyarakat sipil (Freedman & Tiburzi, 2012): 1. mengatur batasan kekuasaan negara, 2. melengkapi peran partai politik, 3. mengembangkan atribut demokrasi, 4. menciptakan saluran artikulasi, agregasi, dan representasi kepentingan, serta membuka partisipasi di semua tingkat pemerintahan, 5. meredam polarisasi konflik politik, 6. merekrut dan melatih pemimpin politik baru, 7. memantau pemilihan umum, 8. menyebarkan informasi dan memberikan bantuan kepada warga negara, 9. mendukung reformasi ekonomi; dan 10. turut ambil bagian dalam memperkuat negara demokrasi. Mengamati besaran kekuasaan yang mungkin digenggam oleh pemimpin negara, maka kekuasaan harus dibagi dan dibatasi. Orang yang paling berbahaya adalah pemimpin idealis yang berpikir bahwa ia adalah "yang terpilih", ditakdirkan untuk memimpin rakyat menuju ke kesejahteraan tanpa adanya perlawanan dari pihak lain. Saya kira kita telah diberikan cukup contoh tentang seorang pemimpin memulai kekuasaannya dengan cita-cita dan niat yang mulia, tetapi ketika ia menjadi semakin berkuasa, ia juga semakin tidak toleran terhadap segala bentuk oposisi (Adeney-Risakotta, 2005:36). Dengan demikian, terbukalah peluang munculnya arus balik otokratisasi, atau perubahan rezim demokratis menjadi otokratis, yaitu kekuasaan yang terpusat kepada pemimpin tunggal (Gerschewski & Konfliktforschung, 2018). Fenomena tersebut di atas semakin diperparah dengan munculnya para tokoh otoriter-populis yang ditandai dengan meluasnya politik patronase, melemahnya institusi politik, dan pemerintahan yang sangat terdesentralisasi. Populisme sebagai sebuah 5
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra strategi politik ialah ketika seorang pemimpin personalistis mencari atau menjalankan pemerintahannya berdasarkan dukungan langsung. Pemimpin sekaliber ini biasanya mendaku menjadi wakil dari kepentingan, pilihan, dan sikap masyarakat umum, serta mengecam institusi politik yang ada atas dugaan mementingkan diri sendiri dan memusuhi kepentingan rakyat (Aspinall, 2015). Pelaksana kekuasaan tidak serta merta mendapatkan otoritas begitu saja. Sumber daya kekuasaan merupakan faktor penting yang harus dimiliki setiap kontingen para pendaku kekuasaan. Perbedaan kepemilikan sumber daya berpengaruh terhadap kemampuan pihak tertentu dalam menentukan aksi politis. Sumber daya kekuasaan yang dimaksud meliputi hak-hak politik formal, jabatan formal, kekuasaan koersif, kekuasaan mobilisasi, dan kekuasaan material. Empat aspek pertama tersebut, jika didistribusikan dengan cara eksklusif atau terkonsentrasi, akan menjadi dasar terbentuknya elite politik. Dan yang terakhir, kekuasaan material merupakan basis oligarki. Oligarki adalah aktor yang disokong oleh kekayaan, sumber daya kekuasaan yang paling menonjol di antara bentuk-bentuk lainnya. Sejauh ini, kekuasaan material adalah yang paling serbaguna karena relatif mudah untuk dimanifestasikan menjadi kekuatan lain (Winters, 2013). Romo, Ibu, dan Bapak yang saya hormati, Berkebalikan dari konsep progresi, regresi dapat dimaknai sebagai proses kemunduran, alih-alih berhaluan ke arah perbaikan dan peningkatan. Pada dasarnya, dalam beberapa dekade belakangan ini muncul gejala kemunduran demokrasi secara global. Sebagian besar, regresi demokrasi terjadi bukan disebabkan oleh kepemimpinan yang digenggam oleh tokoh-tokoh militer, tetapi pemerintah terpilih yang memaksa-ikutsertakan lembaga-lembaga demokrasi ke dalam agenda anti-demokrasi sehingga membentuk demokrasi iliberal atau rezim otoriter elektoral. Gaya kepemimpinan tersebut menjanjikan pemerintahan yang kuat dan tegas, serta menampilkan pribadi mereka dalam gaya populis sebagai personifikasi dari keinginan rakyat. Setidaknya terdapat tiga dinamika yang mengakselerasi mundurnya demokrasi di Indonesia. Pertama, selama proses demokratisasi, aktor- aktor nondemokratis memasuki panggung pemerintahan. Kedua, kebebasan sipil dikikis oleh para elite politik senior pasca 6
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan ketiga, opini publik gagal menghambat arus menuju iliberalisme, karena meski mayoritas masyarakat mendukung demokrasi, tetapi upaya untuk melindungi demokrasi terbilang lemah (Warburton & Aspinall, 2019). Titik pijak untuk memahami politik kontemporer Indonesia terjadinya adalah dengan melakukan pengamatan ketimpangan material ekstrim yang menyebabkan ketimpangan politik ekstrim pula. Dari seluruh sumber daya kekuasaan politik di Indonesia, kekuasaan material memainkan peran sebagai sumber daya yang paling terkonsentrasi, serbaguna, tahan lama, dan tidak dibatasi. Salah satu dampak dari penyelenggaraan kekuasaan material dalam politik sehari-hari adalah, minimnya batasan dalam penggunaan uang. Ironisnya, karena kaum oligarki memiliki beragam cara untuk mengekspresikan kekuasaan mereka, peran mereka dalam politik Indonesia terbilang besar sejak runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Bagi masyarakat progresif Indonesia, kekuatan oligarki cenderung membentuk dan membatasi demokrasi Indonesia dibandingkan demokrasi yang membatasi kekayaan (Winters, 2013). terhadap Saat ini Indonesia dibayangi meningkatnya nostalgia terhadap efektivitas politik Orde Baru Soeharto. Indonesia tengah menghadapi tantangan klasik berupa hadirnya aktor otoriter-populis yang pada dasarnya lazim terjadi di sistem pemerintahan demokratis. Pemimpin otoriter-populis biasanya mendaku bahwa dirinya adalah representasi kepentingan, pilihan, dan sikap masyarakat umum. Ketika institusi-institusi yang berkampanye, mementingkan diri sendiri dan berjauhan dari kepentingan rakyat, seperti meluasnya politik patronase dan korupsi (Aspinall, 2015). Menariknya, calon pemimpin yang menggunakan pendekatan populisme, justru memenangkan kontestasi dalam Pemilihan Umum Presiden 2024. Peristiwa aktual tersebut seakan mengamini pernyataan bahwa, meskipun kebebasan dan kemerdekaan memilih berada di tangan rakyat, maka tidak menutup kemungkinan mereka bersepakat dan melegitimasi pemerintahan nondemokratis, atau bahkan tirani (Adeney-Risakotta, 2005). ia tidak ragu mengecam Gagasan mengenai krisis demokrasi yang sedang terjadi saat ini, tidak selalu dapat kita artikan sebagai gerak menuju kehancuran 7
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra demokrasi itu sendiri. Ragam peristiwa politik yang kita saksikan akhir-akhir ini, cenderung merupakan tren global kemunduran demokrasi, yakni terjadinya perubahan secara bertahap dalam sistem¾bukan lantas berubah menjadi otokrasi. Namun, kemunduran tersebut dapat kita maknai sebagai kesinambungan, bahkan perbaikan pada komponen-komponen demokrasi Pancasila. Romo, Ibu, dan Bapak yang saya hormati, Gagasan kekuasaan sebagai entitas abstrak seturut pandangan Barat telah lama dipertentangkan dengan gagasan kekuasaan Jawa yang dipandang konkret. Menurut pandangan sarjana Barat, gagasan kekuasaan di Jawa berwujud nyata, bersifat homogen, jumlahnya cenderung tetap, dan keabsahannya tidak diragukan (Anderson, 1972). Dikatakan berwujud nyata, karena kekuasaan dapat dicermati dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta Jawa. Meskipun tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kuat diyakini bahawa segala hal yang berada di alam nyata digerakkan oleh kekuatan adikodrati. Sifat homogen yang terdapat dalam kekuasaan Jawa mengindikasikan adanya kesamaan jenis kekuasaan yang dimiliki antara perseorangan atau kelompok lain. Kemudian, jumlah kekuasaan dipandang sama atau tetap. Oleh karena itu, jika terjadi pemusatan kekuasaan di suatu pihak, maka berdampak terhadap berkurangnya jumlah kekuasaan di pihak lain. Dan yang terakhir adalah, kekuasaan tidak diragukan keabsahannya. Kekuasaan adalah kekuasaan, sah atau tidaknya tidak perlu dipertanyakan. Lebih lanjut Benedict Anderson menyampaikan bahwa, selain mekanisme penggunaannya, konsep kekuasaan Jawa juga harus dipahami dari cara mendapatkannya, yang secara umum diperoleh melalui tanda-tanda sosial terselenggaranya kekuasaan Jawa secara ideal dapat diamati dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat di bawah sosok kepemimpinan. Sebaliknya, jika masyarakat mengalami kekacauan (chaos), maka pancaran kekuasaan si pemegang kekuasaan dapat dikatakan meredup (Anderson, 1972). Legitimasi kekuasaan melalui pemilu demokratis tidak relevan dalam tradisi Jawa. Bagi orang Jawa, kekuasaan merupakan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, perebutan kekuasaan tidak memerlukan upaya untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan publik (Koentjaraningrat, 1980). jalur asketis. Selain itu, 8
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Dalam kebudayaan Jawa kekuasaan tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan profan pihak tertentu untuk memengaruhi kepatuhan pihak lain, tetapi merupakan hasil dari pemusatan bentuk- bentuk kekuasaan yang dilakukan oleh si pendaku kekuasaan. Dalam konteks ini, rakyat setia dan patuh kepada pemimpin dengan segenap hati sebagai konsekuensi dari nilai-nilai sosio kultural yang transenden. Kekuasaan merupakan mandat dari Tuhan sebagai pemilik kekuasaan, kepada seseorang yang telah dipilih-Nya. Oleh karena itu, jika diwujudkan ke konsep kepemimpinan, maka pemegang kekuasaan diharuskan mampu menjadi panutan. Kepatuhan dan rasa hormat para pengikutnya akan begitu berlebihan, dan hal-hal seremonial menjadi sangat penting (Sardiman, 1992:90). Lebih spesifik, Moedjanto menjelaskan bahwa karakteristik kekuasaan Jawa dapat dipahami dengan mengamati penggunaan konsep "keagungbinataraan" dalam kebudayaan yang berkembang di kerajaan Mataram Islam. Sebuah kerajaan yang hingga kini para pewarisnya masih eksis, baik di Surakarta maupun Yogyakarta. Konsep keagungbinataraan merupakan istilah yang kerap diperdengarkan dalam salah satu seni pertunjukan tradisional, yakni wayang kulit. Dalam kisah-kisah yang dibawakan dalam pertunjukan tersebut, raja digambarkan memiliki sifat agung binathara, serta bau dhendha nyakrawarti (raja yang agung seperti dewa, yang menjaga hukum dan memerintah dunia). Ia juga dihormati karena kebijaksanaannya, yang tersirat dari istilah ber budi bawa lêksana, ambêg adil para marta, yang dapat dimaknai "berhati mulia dan bersikap adil". Besaran kekuasaan seorang raja Jawa dapat dicirikan sebagai berikut (Moedjanto, 1986): 1. luasnya wilayah kerajaan, 2. jumlah wilayah taklukan dan upeti yang diserahkan oleh penguasa wilayah yang ditaklukkan, 3. kesetiaan para pejabat istana dan bupati dalam menjalankan yang dan menghadiri acara-acara kewajibannya diselenggarakan istana, 4. kemegahan upacara istana dan pusaka serta perlengkapan upacara yang dimiliki, 5. jumlah pasukannya, 6. kekayaan, jumlah gelar kehormatan, dan ketenarannya. 9
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Koentjaraningrat menambahkan bahwa glorifikasi gambaran raja yang "serba maha", diupayakan melalui tindakan dan ritual yang melibatkan kehadiran pusaka dan perlengkapan upacara. Benda-benda material seperti yang dimaksud, merupakan kunci yang melambangkan kualitas atas kekuasaan yang dimiliki seorang raja (Koentjaraningrat, 1980:135). Konsep raja sebagai pusat semesta karena kekuasaannya yang besar (keagungbinataraan) telah membentuk relasi antara raja dengan rakyatnya secara harmonis. Tersebab memiliki sifat- sifat yang utama, raja menjadi teladan bagi para pengikutnya relasional (manunggaling kawula-gusti). Terwujudnya hubungan tersebut tampak dari terwujudnya kerajaan yang sejahtera, tanpa adanya gangguan yang mengancam keselarasan atau keseimbangan. Kepuasan dan keikhlasan rakyat terlihat dari jalannya aktivitas di dalam kerajaan yang berlangsung dengan lancar. Keselarasan dan keseimbangan kehidupan itulah yang dinilai sebagai perwujudan kekuasaan yang sebenarnya (Sardiman, 1992:88). sebagai manifestasi dari kesan orang Jawa terhadap pola keteraturan alam semesta. Siang berganti malam dan musim penghujan datang menggantikan kemarau secara berulang dan pasti. Selain itu, daur kehidupan manusia juga selalu diwarnai dengan peristiwa kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Alam semesta beserta isinya telah diatur berdasarkan hukum yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Mikrokosmos dan makrokosmos mematuhi hukum yang sama, dan berlalunya waktu ditandai oleh pengulangan peristiwa-peristiwa metahistoris yang berulang serta berimplikasi eskatologis (van der Kroef, 1959). Oleh karena peristiwa-peristiwa organik tersebut, memunculkan keyakinan bahwa cara teraman agar dapat menjalani hidup di dunia adalah langkah menyesuaikan diri. Tindakan-tindakan yang dengan menyimpang dari pola keteraturan dipercaya akan memantik reaksi yang membuka peluang lahirnya kekacauan yang mencelakakan sebab keseimbangan telah terganggu. Maka, pemimpin di negeri-negeri agraris seperti Jawa, memainkan peran penting sebagai pelindung keseimbangan, alih-alih sebagai pembangun. Campur tangan raja sangat diperlukan ketika situasi berubah menjadi tidak seimbang, atau abnormal. Mencanangkan sebuah perubahan terhadap tata aturan yang telah ditetapkan akan dipandang sebagai "gangguan". Kiranya keselarasan tersebut dapat dimaknai 10
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Dengan demikian, sebuah kerajaan dapat disebut sejahtera jika pemimpinnya mampu mewujudkan kondisi gemah ripah loh jinawi yang berkelanjutan, yaitu dengan mendorong terwujudnya ketentraman batin dan tata tertib formal. Dalam hal ini, keselarasan dapat ditempatkan sebagai kebutuhan pokok manusia Jawa dalam upayanya menjalani hidup, baik dalam konteks makro-mikrokosmos maupun dengan jika raja/pemimpin bertindak sewenang-wenang? Orang Jawa memiliki obat penawar ampuh ketika negeri berada dalam situasi yang tidak seimbang. Pemberontakan adalah jalan keluar menuju keselarasan kembali. Walaupun demikian, menggelorakan pemberontakan umum bukanlah perkara mudah. Pemberontakan hanya bisa terjadi jika raja/pemimpin bertindak terlalu kejam, atau sebaliknya terlalu lemah, sehingga menyebabkan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Moertono, 2017). lingkungan manusia itu sendiri. Lalu bagaimana Romo, Ibu, dan Bapak yang saya hormati, Keselarasan yang diimpikan memerlukan figur pemimpin yang berkualitas. Kebudayaan Jawa mengenal konsep asthabrata, yaitu delapan nilai kepemimpinan yang sepatutnya dimiliki dan dikuasai oleh pemimpin/raja agar kerajaan mencapai taraf kesejahteraan. Nilai- nilai kepemimpinan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu tersebut pada kenyataannya tetap dilestarikan ketika Jawa memasuki periode kasultanan yang berciri Islam. Raden Ngabehi Yasadipura I¾seorang pujangga kenamaan era Mataram Islam abad XVIII, menyusun Serat Rama gubahan dari Ramayana Kakawin produksi abad X Masehi. Kitab ini menjadi sumber pengetahuan moral dan filosofis bagi kaum bangsawan Jawa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya (Nasuhi, 2006). Dalam kitab yang mengisahkan kehidupan tentang Raja Rama inilah tertera ajaran tentang kepemimpinan, yaitu asthabrata. Delapan nilai-nilai kepemimpinan Jawa yang diadopsi dari sifat delapan bathara, dapat dijumpai dalam fragmen ketika Raja Rama menyampaikan pesan-pesan kepada Wibisana, raja baru di Ngalengka. Delapan sifat yang dimiliki oleh kedelapan dewa diharapkan dapat menjadi pedoman seorang raja/pemimpin, baik sebelum maupun setelah menggenggam kekuasaan (Soebadio et al., 1997). 11
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra 1. Bathara Indra, bertugas mewujudkan keindahan di bumi dan membagikan kesejahteraan kepada setiap orang. 2. Bathara Yama, bertugas memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat tanpa pilih kasih. 3. Bathara Surya, bertugas menabur kebaikan, meski kepada musuh sekalipun. 4. Bathara Candra, memiliki kebaikan hati, pengampun, baik dalam perkataan maupun tindakan, demi terwujudnya kedamaian. 5. Bathara Bayu, memiliki kewaspadaan dalam mengawasi segala tingkah laku manusia di dunia. 6. Bathara Kuwera, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia manusia tanpa pamrih. 7. Bathara Baruna, bertekad kuat menyingkirkan kejahatan atas nama kemuliaan. 8. Bathara Brama, mengupayakan kesejahteraan pasukannya, dan mampu membangun pasukan berjiwa pemberani serta tidak takut memerangi musuh. Tidak dapat dipungkiri, bahwa nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam asthabrata berpotensi kuat dijadikan pedoman bagi para pemimpin atau calon pemimpin di Indonesia masa kini. Menjadi suatu keniscayaan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 terwujud jika negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang menerapkan asthabrata dalam menjalankan tugasnya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Presiden Joko Widodo jelas dapat diidentifikasi sebagai pemimpin dengan karakteristik seperti yang terkandung dalam asthabrata. Ia tidak ragu blusukan untuk mengetahui realita kondisi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dikebut, dan ia kerap tampil dalam mengawasi sekaligus meresmikan sejumlah mega proyek di Indonesia. Pun dapat disepakati dengan mudah, bahwa gambaran pemimpin yang baik hati dan memperhatikan rakyatnya - tetap diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo melalui aksi "bagi-bagi" sepeda dan sembako. Bahkan yang cukup mengejutkan adalah, Presiden Joko Widodo tetap tampil dalam kegiatan membagi-bagikan bantuan sosial menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Calon Presiden 2024, alih- alih memberikan kepercayaan kepada kementerian atau lembaga yang berfokus pada penyaluran bantuan sosial. Maka tidak mengherankan 12
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra jika wacana pemerintahan tiga periode Presiden Joko Widodo meluas. Dua periode pemerintahan dirasa tidak cukup. Berdasarkan "prestasi" selama masa kepemimpinannya itu, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan ketika putra sulungnya maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Sebagian masyarakat tidak mempermasalahkan, ketika Mahkamah Konstitusi pun meluluskan gugatan terhadap undang-undang tentang batasan usia calon presiden dan atau wakil presiden, yang dalam konteks ini semakin memuluskan jalan sang putra sulung presiden menjadi RI 2 ketika periode kepemimpinannya telah berakhir (Pujianti, 2024). Namun, selain nilai-nilai keutamaan yang dimilikinya, implementasi asthabrata dibayang-bayangi oleh implikasi "kelestarian" si pemegang kekuasaan. Kembali ke pokok pembahasan awal tentang asthabrata, bahwa pada dasarnya ajaran ini terlahir pada era kehidupan kerajaan berlangsung di Jawa. Formulasi sifat-sifat dewa dimaksudkan demi kepentingan langgengnya otoritas raja seturut gagasan kekuasaan di Jawa, di samping sebagai salah satu sarana memasuki zaman kesejahteraan yang diidam-idamkan. Bila dari rahim bumi Jawa terlahir pribadi dengan kualitas-kualitas seperti kedelapan dewa, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, akan membentuk ikatan loyalitas yang kuat dari rakyat. Mengingat bahwa kekuasaan di Jawa bersifat konkret maka otoritas raja dilestarikan melalui garis silsilah, sebab selain mewarisi kerajaan, sang keturunan juga dipandang mewarisi prestasi dan sifat-sifat orang tuanya. ini dilestarikan dalam alam demokrasi Indonesia, maka dimungkinkan kekuasaan seorang pemimpin lestari, meski diwariskan kepada anak-cucunya. Bukan tidak mungkin, lambat laun gaya pemerintahan berubah menjadi sekehendak hati karena wewenangnya hampir menyerupai otoritas seorang raja tradisional. Maka dari itu, kiranya dalam penerapan asthabrata sebagai pedoman bagi pemimpin masa kini perlu disertai dengan pendidikan etika politik (Suseno, 1994) sejak dini sebagai kontrol untuk membatasi kekuasaan. Seperti yang dapat diamati dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Presiden Joko Widodo diduga menyalahgunakan pengaruhnya sebagai presiden, untuk memenangkan salah satu paslon presiden dan wakil ia menyatakan presiden. secara sosial yang keberpihakannya dan membagi-bagikan bantuan Jika kekuasaan Bahkan, terang-terangan 13
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra bernuansa politis menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Sontak sebagian besar masyarakat memberikan impresi negatif. Tidak ketinggalan, gelombang kritik dari kaum intelektual bangsa pun deras menerjang. Kritik yang didengungkan tertuju pada pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Konstitusi (Farisa, 2024). Romo, Ibu, dan Bapak yang saya hormati, Praktik demokrasi di Indonesia, dalam perkembangannya merupakan gerak perubahan yang membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengawasannya. Para pemimpin di negeri ini diharapkan memiliki nilai-nilai keutamaan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajaran asthabrata menjadi salah satu jawaban yang dapat dijadikan pedoman bagi para pemimpin dalam menjalankan amanat rakyat. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa pendidikan moral merupakan bagian integral yang tak terpisahkan ketika gagasan kekuasaan tradisional diterapkan di kehidupan demokrasi Pancasila. Para pemimpin penting untuk menumbuhkembangkan kesadaran diri tentang batasan-batasan penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, penerapan ajaran tradisional tidak dapat dimaknai sebagai kemunduran demokrasi, tetapi justru sebaliknya. Biar bagaimanapun, demokrasi Pancasila lahir dari masyarakat dan kebudayaan yang khas Indonesia. Demikian pemikiran yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga, pemikiran sederhana ini mampu untuk memantik diskusi lanjutan dan bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun. Yogyakarta, 29 Mei 2024 14
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Daftar Pustaka Adeney-Risakotta, B. (2005). Power from Below: Deconstructing the Dominant Paradigm of Power. Asian Journal of Social Science, 33(1), 23-45. Anderson, B. R. O. (1972). The Idea of Power in Javanese Culture. In C. Holt (Ed.), Culture and Politics in Indonesia. Cornell University Press. Aspinall, E. (2015). Oligarchic Populism: Prabowo Subianto's Challenge 1-28. Democracy. to Indonesian Indonesia, 99, Farisa, F. C. (2024, February 4). Gelombang Kritik Para Guru Besar Soal Jokowi. Tanda Pemilu Tanda-Tanya-Sikap?Page=all. 2024 dan Tanya Sikap Freedman, A. M. Y., & Tiburzi, R. (2012). Progress and Caution: 131-156. Indonesia's Democracy. Asian Affairs, 39(3), Gerschewski, J., & Konfliktforschung, P. R. I. F. / L.-I. H. S. F.-U. N. D. (2018). Taking Stock of a Recent Debate. In Democracy Promotion In Times Of Uncertainty (Trends And Challenges). Peace Research Institute Frankfurt. Koentjaraningrat. (1980). Javanese Terms for God and Supernatural Beings and the Idea of Power. In R. Schefold, J. W. Schoorl, & J. Tennekes (Eds.), Man, Meaning and History (Vol. 89, pp. 127-139). Brill. 15
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Moedjanto, G. (1986). The Concept of Power in Javanese Culture. Gadjah Mada University Press. Moertono, S. (2017). Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX. Kepustakaan Populer Gramedia. Nasuhi, H. (2006). Yasadipura I (1729-1803): Biografi dan Karya- karyanya. Al-Turas, 12(3), 211-222. Pujianti, S. (2024). Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat. Sardiman. (1992). Konsep Kekuasaan dalam Tradisi Budaya Jawa. Cakrawala Pendidikan, 1, 81-93. Soebadio, H., Sedyawati, E., Soesanti, N., & Astuti, R. (1997). Kajian Astabrata: Pendahuluan dan Teks Jilid I. Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Suseno, F. M. (1994). Etika Politk. Gramedia Pustaka Utama. van der Kroef, J. M. (1959). Javanese Messianic Expectations: Their Origin and Cultural Context. Comparative Studies in Society and History, 1(4), 299-323. Warburton, E. V. E., & Aspinall, E. (2019). Structure, Agency and Popular Opinion. Contemporary Southeast Asia, 41(2), 255-285. Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. Indonesia, 96, 11-33. 16
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra Lampiran Pupuh Pangkur 7. (...) 8. Heh Gunawan Wibisana | sira ingkang madêga narapati | Ngalêngka gumantya prabu | siniwi ing rêksasa | prabawanta mardikeng bawana nulus | kertarta mumpuni guna | wiweka asih ing dasih || 9. Pulihna praja Ngalengka | rahayune payunên waluyaning | rêksasa keh mudha punggung | lumrah ati durjana | (432) undhangêna ngalapa ing rehireku | wênang anut marenana | tingkah kang murka ing bumi || 10. ngêntekna pituturira | ing bêcike sasolahing prajadi | apan ta sira pinutus | ing susela tan kurang | ing wiweka norantek ing krama tuhu | den tata yayi yen sira | pitutur amarentahi || 11. mring balanira sadaya | barang ing reh mriha panggawe bêcik | amrih utama tinêmu | aja atinggal sarat | iya wajib sarat wong arsa pitutur | dheweke anêtêpana | den panggah den anglakoni || 12. yen sira wus kêlampahan | angrawuhi kalawan anêtêpi | tan angel balanireku | sagung mantri punggawa | myang apatih-patih kang mêmatah laku | iku padha bisakêna | ing reh ayu kramaniti || 13. wêtara sarewangira | sarerehan kabeh sayêkti pinrih | panggawe rahayunipun | jêr wus nêtêpi sira | panggawe kang den pituturakên iku | sapatih lan sapunggawa | kabeh wus padha ngakoni || 14. samantri-mantri wêtara | wonge cilik mangsana gêlêm kari | saanak sarabinipun | kudu milya (milwa) sadaya | nadyan praja milu tangi nêdya ayu| marmane wajibing raja | agawe tuladan bêcik || 15. yêkti tinelad sajagad | (433) yen ratune ing reh wus den ugêmi | têtêp ing agama tutug | sumêbaring parentah | marma yayi prayitnanên yen ing prabu | yêkti tiniru sajagad | mungguh ing reh ala bêcik || 16. ala ya tiniru ala | yen abêcik pêsthi tiniru bêcik | anut sasolahing ratu | tiniru isining rat | lawan sira elinga bathara wolu | poma iku munggeng sira | lire kang sawiji-wiji || 17. wêwolu sariranira | yêkti nora kêna sira ngoncati | salah siji saking wolu | cacad karatonira | yen tinggala salah siji saking wolu | kang dhingin Bathara Endra | Bathara Surya ping kalih || 17
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra 18. Bayu ingkang kaping tiga | Kuwera kang sakawanipun nênggih | Baruna kalimanipun | Yama Candra lan Brama | jangkêp wolu den pasthi mangka ing prabu | angganira ngastha brata | sayêkti ing narapati || 19. lampahe Bathara Endra | ngudanakên wêwangi ing sabumi | dana sumêbar sumawur | mêratani sajagad | kawaratan gung alit sadayanipun | pan ora amilih janma | lakuning Endra sayêkti || 20. iku yayi lakokêna | sawadyane kabeh amot ing bumi | dene Yama lampahipun milara krama ala | wong durjana ing praja kabeh linêbur | nora ngetung kadang warga | (434) yen durjana den pateni || 21. barang kang laku dursila | ingupaya kabeh den osak-asik | sagone ingusir tinut | kacandhak pinatenan | reregeding praja pinrih biratipun | mêngkono Bathara Yama | gone rumêksa prajadi || 22. maling mêmalaning praja | pinrih ilang dursila ngrarêgêdi | angundhangi wadyanipun | tan na kêna omaha | ingkang sandhing panggawe ala tinundhung | kang ala wus pinatenan | sajinise tumpês tapis || 23. kang jinis panggawe ala | lah anggonên Bathara Yama yêkti | Surya kaping tiganipun | lakuning palamarta | ngudanakên sabarang reh arum-arum | amanjingakên rêrasan | asrêping kang den têtêpi || 24. tan galak nutuk sakarsa | tan karasa wadya pinrih ing bêcik | tan ana rarêngunipun | sumusup amrih kêna | ingkang pinrih rinasan-rasanan alus | pangisêpe rêrêsêpan | kasêsêp kêna kang pinrih || 25. tan age saliring karsa | nadyan dumuh tyase kêna pinulih | tan katêngên pan rinasuk | pangisêpe sarasa | pan kaping pat Bathara Candra ing laku | apura sêrananira | amênuhi ring sabumi || 26. mrih eca isining praja | ing pangrehe wêwangi lan mêmanis | sawuwuse manis arum | saulat (435) parikrama | guyu-guyu esême winor ing tanduk | satindak datan rêkasa | mung marentahkên mêmanis || 27. ambêk santa sabuwana | nrusing manah marta-marta mêmanis | sangsaya sru arum-arum | asih sagung pandhita | kaping lima lampahe Bathara Bayu | nging tekad pakartining rat | budining rat den kawruhi || 28. tanpa wangên tan têngêran | gening amrih met budine dumadi | kêna kabudayanipun | ing reh datan kawruhan | bisa amet budine wadya sawêgung | dursila mulya kawruhan | sasolahe wadya keksi || 18
† Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-31 Fakultas Sastra 29. sinambi angupaboga | myang busana agung mangun kamuktin | tan ana antaranipun | mring kasukaning bala | amêmaes sang para yogyaning wadu | sarta gung tyase sinuksma | gunaning yuwana pinrih || 30. ing tyas datan kêna molah | sapolahe kabeh wus den kawruhi | dibyan jagad dana-dana tinut | kautamanipun | ing mêngko Bayu lampahnya | iya engêtên sayêkti || 31. kaping nêm Sang Hyang Kuwera | agung mukti boga sarya ngenaki | tan anggêpok raganipun | namakakên sarana | kang wus kinon amusthi pasthining laku | amung pracaya kewala | denira tan amrih silib (436) || lampah susela arja | wus kakênan 32. gungning praja pinarcaya | dananya sru kasêkten den ugêmi | nora ngalêm nora nutuh | samoha sinasama | rehning sun srah kabeh kawiryan wus sinung | tan wruh ingupaya sira | tuhuning pribadi pinrih || 33. kasaptanira Baruna | agung agêm sanjata lampahneki | bisa basuki ing laku | amusthi ing wardaya | guna-guna kagunan kabeh ginêlung | angapusa isining rat | putus wiweka kaeksi || 34. angapus sagung durjana | sêndhih kingkin dursila sila juti | saisining rat kawêngku kesthi kang ala arja | têmpuhing sarana datan kegah-keguh | kukuh kautamanira | tuladên Baruna yêkti || 35. bratane Bathara Brama | ngupa boga sawadyane gung alit | kabeh galak maring mungsuh | bisa basaning wadya | sirna parangmuka kaparag kapusus | tirunên Bathara Brama | (...) || 19