PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENCATATAN NIKAH DI DESA MUARA PLANTAU, KEC. PEMATANG KARAU, KAB. BARITO TIMUR SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Disusun Oleh HATNIAH NIM. 1602110514 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM TAHUN 2020 M / 1441 H
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENCATATAN NIKAH DI DESA MUARA PLANTAU, KEC. PEMATANG KARAU, KAB. BARITO TIMUR ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya masyarakat Desa Muara Plantau yang nikahnya tidak tercatat di KUA, menurut observasi awal penulis diakibatkan belum pernah ada sosialisasi UU perkawinan dari KUA Kec. Pematang Karau, sehingga masyarakat belum tahu akibat buruk dari nikah tidak tercatat, karena selama ini walaupun masyarakat nikahnya tidak tercatat akan tetapi masih bisa membuat KK, KTP dan Akta kelahiran anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yang pertama Mengapa masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah dibawah tangan padahal mereka paham dan yang kedua Bagaimana solusi hukum terhadap permasalahan pernikahan yang tidak tercatat tersebut. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah yang penulis kaji melalui pendekatan kualitatif deskriftif dan jenis penelitian Hukum empiris yuridis sosiologis atau disebut dengan kualitatif-lapangan. Hasil penelitian ini yakni: (1) Yang menjadi alasan masyarakat masih mempraktekkan pernikahan bawah tangan/tidak tercatat yakni, pertama: ketidaktahuan bahwa pentingnya pencatatan nikah karena belum pernah ada sosialisasi dari KUA dan masyarakat yang menikah tidak tercatat masih bisa membuat KK, KTP dan Akta kelahiran anak kedua: adanya anggapan dari masyarakat yang sudah menjadi orang tua, yang penting sah secara Agama dan sah secara Negara tidak terlalu dianggap penting, ketiga: ada yang menikah masih dibawah umur, keempat: letak KUA yang sulit dijangkau, ini terjadi pada saat Barito Sekatanbelum dipecah menjadi dua kabupaten, (2) Solusi hukum bagi nikah tidak tercatat; secara keseluruhan dari keenam subjek menjawab untuk memberikan solusi hukum bagi yang menikah dibawah tangan pertama: harus diadakannya sosialisasi dari KUA ke Desa Muara Plantau, jika KUA belum bisa turun secara langsung bisa bekerja sama dengan aparat desa, kedua: isbat nikah kalaupun tidak bisa dilakukan perorangan, diharapkan agar kepada Desa membuat surat permohonan isbat nikah keliling. Kata kunci: Pemahaman, Masyarakat dan Pencatatan Nikah
COMMUNITY UNDERSTANDING OF NIKAH LISTING IN MUARA PLANTAU VILLAGE, KEC. KARAU PEMATANG, KAB. BARITO TIMUR ABSTRACT This research is motivated by the many people of Muara Plantau Village whose marriages are not recorded in the KUA, according to the author's initial observations due to no socialization of the Marriage Law from the KUA Kec. Pematang Karau, so that people do not know the bad consequences of unregistered marriages, because so far even though the community of marriages are not registered but can still make KK, KTP and child birth certificates. There are two problems in the formulation of this research, first, why do the people of Muara Plantau Village still practice marriage under their hands, even though they understand and, second, what is the legal solution to the problem of unregistered marriages. Therefore this research is focused on the community's understanding of marriage registration which the author studies through a descriptive qualitative approach and the type of sociological juridical empirical law or so-called qualitative-field. The results of this study are: (1) The reason people still practice underhand / unregistered marriages is, first: ignorance that the importance of marriage registration because there has never been socialization from the KUA and people who are not registered marriage can still make KK, KTP and Deed birth of second child: there is an assumption from a community that has become a parent, what is important is that it is legal in religion and legally valid is not too important, third: there are married who are underage, fourth: the location of KUA that is difficult to reach, this happens when Barsel not yet divided into two districts, fifth: the feeling of laziness from the prospective bride to take care of the dossier to the KUA. (2) Legal solutions for unregistered marriages; Overall, the six subjects answered to provide legal solutions for those married under the first hand: socialization should be held from the KUA to Muara Plantau Village, if the KUA has not been able to come down directly, it can cooperate with village officials, second: marriage isbat, even if it cannot be done individually , it is expected that the village will make a marriage marriage application letter. Keywords: Understanding, Society and Marriage Registration iii
KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala rahmat dan puji syukur kepada Allah SWT, dzat yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah menganugrahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pencatatan Nikah (Studi di Desa Muara Plantau, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur)". Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikan pahlawan-pahlawan yang membela Agama dan Negara. Selesai skripsi ini tidak lepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada: 1. Yth. Bapak Dr. H Khairil Anwar M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas perjuangan beliau dalam kemajuan IAIN Palangka Raya semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam memajukan, mengembangkan ilmu Agama khusunya dan institut ini pada umumnya. 2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M, Ag, selaku dekan Fakultas Syari"ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari"ah. Semoga iv
Fakultas Syari"ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari"ah-an. 3. Yth. Bapak Abdul Khair, SH, MH, selaku pembimbing Akademik. Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada bapak yang telah memberikan pembelajaran yang berharga serta bimbingan kepada penulis yang insya Allah akan penulisan amalkan. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga. 4. Yth. Bapak Dr. Elvi Soedradji, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Maimunah M.H.I, selaku pembimbing II, penulis ucapkan terimakasih banyak atas bimbingannya, semoga Allah membalas segala kemuliaan hati beliau yang begitu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 5. Dosen-dosen IAIN, khususnya dosen Fakultas Syari"ah IAIN Palangka Raya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah meluangkan waktu dan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir. 6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari"ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah. 7. Ibunda tercinta Maria Ulfah dan Ayahanda Abdillah, sembah sujud dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada v
keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadirat Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya 8. Sahabat-sahabat HKI angkatan 2016 yang selalu menemani dalam suka maupun duka dan sahabat pondok dzikir Miftahussudur terutama kepada pengasuh pondok Miftahussudur juga santri putera maupun puteri yang telah memberikan begitu banyak do"a dan motivasi yang begitu besar sehinggan skripsi ini dapat penulis selesaikan 9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan, kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini, seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis. Palangkaraya, 23 Juni 2020 Penulis, HATNIAH NIM: 1602110514 vi
MOTO :92} ابَٰ تِك {أبّنلا َُه َٰ ن ۡي ص ۡح أ َ ء ۡي ش َ وَ لُك "Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab" (Q.S. An-naba; 29) ix
PERSEMBAHAN Saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai sehingga terciptanya motivasi dalam diri saya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah serta skripsi nan sederhana ini. Ku persembahkan skripsi ini untuk: Kedua orang tua saya, ayahanda Abdillah dan ibunda Maria Ulfah yang saya cintai dan selalu berkorban dalam setiap tetes keringatnya demi menunjang pendidikan saya. Yang selalu mendo'akan saya dalam setiap bait do'a dalam sujutnya. teruntuk keluargaku dan kedua adikku Muhammad Gazali Rahman dan Nur Afifah yang selalu mengibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat yang begitu besar atas terselesaikannya skripsi ini. Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus semoga menjadi amal jariyah yang terus mengalir... Teruntuk orang tua keduaku bapak Cecep Zakarias El-Bilad dan ibu Soraya yang selalu memberikan, bimbingan, nasehat yang tiada hentinya. Semoga Allah balas dengan keberkahan hidup yang tiada hentinya dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir Sahabat-sahabat seperjuangan HKI angkatan tahun 2016 dan teman-teman satu pondok di miftahussudur puteri maupun putera yang tidak bisa disebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat, do'a, dan motivasi untuk belajar sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih banyak atas semua bantuan, dorongan, motivasinya serta doa yang telah kalian berikan. x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik sebagai berikut : Arab ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض Indonesia " B T ṡ J ḥ Kh D z\ R Z S Sy ṣ ḍ Arab ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي ط Indonesia ṭ ẓ ٬ G F Q K L M N W H " Y ṭ Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas seperti a>,i>,u>( ا,ي ,dan و).Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ai" dan "au" xi
DAFTAR ISI PERSETUJUAN SKRIPSI ... Error! Bookmark not defined. NOTA DINAS ... Error! Bookmark not defined. ABSTRAK ... ii ABSTRACT ... iii KATA PENGANTAR ... iv PERNYATAAN ORISINALITAS ... Error! Bookmark not defined. MOTO ... ..ix PERSEMBAHAN ... x PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ... xi DAFTAR ISI ... xii DAFTAR TABEL... xiv DAFTAR SINGKATAN ... xv BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 6 C. Tujuan Penelitian ... 6 D. Kegunaan Penelitian ... 6 a. Manfaat Teoretis ... 7 b. Manfaat Praktis... 8 E. Sistematika Penulisan ... 8 BAB II KAJIAN PUSTAKA... ..... 10 A. Penelitian Terdahulu ... 10 B. Kerangka Teoretik ... 14 C. Deskripsi Teoretik ... 19 1. Pentingnya Pencatatan Nikah ... 19 2. Dasar Hukum Pencatatan nikah ... 23 3. Akibat Hukum Nikah Tidak Tercatat ... 25 D. Daftar Pertanyaan Penelitian ... 28 BAB III METODE PENELITIAN ... 31 A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ... 31 1. Jenis Penelitian ... 31 2. Pendekatan Penelitian ... 32 xii
B. Objek dan Subjek Penelitian ... 33 1. Objek Penelitian ... 33 2. Subjek Penelitian ... 34 C. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 35 1. Waktu Penelitian ... 35 2. Lokasi Penelitian ... 36 D. Pengumpulan Data ... 37 1. Wawancara ... 37 2. Observasi ... 39 E. Pengolahan Data ... 40 1. Pengabsahan Data ... 40 2. Analisis Data ... 41 BAB IV ... .43 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 43 1. Sejarah Singkat Desa Muara Plantau ... 43 2. Letak Geografis Desa Muara Plantau ... 44 3. Jumlah Penduduk ... 44 4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa ... 45 B. Laporan Penelitian ... 46 C. Analisis Hasil Penelitian ... 57 1. Alasan masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah di bawah tangan? ... .58 a) Ketidaktahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Pencatatan Nikah ... 60 b) Halal Secara Agama Lebih Penting ... 61 c) Menikah di Bawah Umur ... 63 d) Letak Geografis ... 64 2. Solusi hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat ... 69 a) Sosialisasi UU Perkawinan Oleh KUA ... 71 b) Isbat Nikah ... 72 BAB V ... ..82 A. Kesimpulan ... 82 B. Saran ... ... 83 DAFTAR PUSTAKA ... 85 LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 89 xiii
No No Tabel 01 Table 1 02 Tabel 2 03 Tabel 3 04 Tabel 4 05 Tabel 5 06 Tabel 6 07 Tabel 7 DAFTAR TABEL Nama Tabel Matrik Kegiatan Penelitian Batas Wilayah Jumlah Penduduk Desa Muara Plantau Etnis (suku) Desa Muara Plantau Sarana pendidikan Sarana Olahraga Sarana Kesehatan xiv Halaman Tabel 35-36 44 45 45 46 46 46
cet. dkk. H h. HR. IAIN Ibid Catin M No. Qs. SAW SWT KHI Vol. KUA s.d Kab Kec UU Barsel Bartim DAFTAR SINGKATAN : Cetakan : dan kawan-kawan : Hijriah : Halaman : Hadis Riwayat : Institut Agama Islam Negeri : Ibidem : Calon Pengantin : Masehi : Nomer : Quran Surah : Sallahu "Alaihi Wassalam : Subhanahu Wa Ta"ala : Kompilasi Hukum Islam : Volume : Kantor Urusan Agama : Sampai dengan : Kabupaten : Kecamatan : Undang-Undang : Barito Selatan : Barito Timur xv
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Salah satu ikatan yang diatur oleh Allah untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan.1 Perkawinan merupakan sunnah nabi, yang sangat dianjurkan pelaksanaanya bagi umat Islam. Allah SWT telah mensyȃri"atkan perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mewujutkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bagi yang telah mampu, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Agama.2 Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: ةَّدَوَّم مُكَن ۡ يَ ب َل َعَجَو اَه ۡ يَلِإ ْآوُ نُك ۡسَتِّل اجََٰو ۡ زَأ ۡمُك ِسُفنَأ ۡنِ ّم مُكَل َقَلَخ ۡ نَأ ٓۦِوِتََٰياَء ۡنِمَو ١٢ ًۚ َنوُرَّكَفَ تَ ي م ۡوَقِّل تََٰيَٓلَ َكِلََٰذ ِفِ َّنِإ حَۡرَو ةَ Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S Ar-rum: 21 1 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata kawin (perkawinan) dan nikah (pernikahan) dengan maksud dan tujuan yang sama, maka peneliti menggunakan kata tersebut secara bergantian dengan menyesuaikan frasa dalam penelitian ini. Pada lingkungan formal pun kedua kata tersebut juga dipakai dan dimaknai sama. 2 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 9, terj. Wawan Djunaedi Soffandi; Abu Rania ed (Jakarta: Pustaka Azzam), 2011, h. 485.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mutlak adanya Undang-undang Perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum.3 Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku". Sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama, adapun tujuan pencatatan nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat (1) berbunyi; "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat." Aturan pencatatan dalam Al-Qur"an tidak ada yang menjelaskan dengan tegas dan secara konkrit mengenai pencatatan nikah, namun pada surah Al-Baqarah dijelaskan, keharusan melakukan pencatatan dalam akad hutang piutang atau transaksi penting. Bunyi surah Al-Baqarah ayat 282 adalah sebagai berikut: 3 MR Martiman Prodjohamijojo, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. Ke-III, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing), 2011, h. 93-95. 2
3 ۡمُكَن ۡ يَّ ب بُت ۡ كَي ۡ لَو ًۚ ُهوُبُ ت ۡ كٱَف ىّمَسُّم لَجَأ ََٰٓلِإ ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ ْآوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَََٰٓيَ يِذَّلٱ ِلِل ۡمُي ۡ لَو ۡبُت ۡ كَي ۡ لَ ف ًۚ َُّللّٱ ُوَمَّلَع اَمَك َبُت ۡ كَي نَأ ٌبِتاَك َب ۡ َيَ َلََو ًِۚل ۡ دَع ۡ ِب لٱ ُۢ ُبِتاَك ًۚ ۡيَش ُو ا ٔ ۡ نِم ۡسَخۡبَ ي َلََو ۥُوَّبَر ََّللّٱ ِقَّتَ ي ۡ لَو ُّقَ ۡ لۡٱ ِوۡيَلَع Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". Al- Baqarah: 282.4 enggan menuliskannya sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 282 memiliki makna perintah pencatatan hutang piutang. Pencatatan hutang piutang adalah asal karena hukumnya tersebut disebutkan dalam nash yaitu kata-kata faktubuhu (maka tulislah).5 Qiyas dengan pencatatan nikah sangat berkaitan, Allah menganjurkan manusia untuk mencatatkan hutang piutang baik itu hutang piutang yang bernilai besar maupun kecil. Peristiwa pernikahan merupakan peristwa yang sangat penting, dan tidak kalah pentingnya dengan hutang piutang. Pernikahan pada umumnya, hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Hutang piutang merupakan suatu hal kecil yang dianjurkan oleh Allah 4 Al-Baqarah, 2: 282. 5 Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam" Penelitian Hukum, Vol.1, Nomor 1, (Maret 2014)
untuk mencatatkannya apalagi pernikahan yang hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, serta peristiwa terpenting dalam kehidupan yang memerlukan legalitas, agar pernikahannya sah secara Agama dan Negara. Pernikahan mempunyai dampak yang sangat buruk apabila tidak di catatakan di KUA, salah satunya adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan, dianggap oleh Negara tidak sah dan dianggap tidak pernah adanya terjadi peristiwa hukum.6 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam pencatatan nikah memang wajib dilakukan oleh setiap calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Penting adanya pencatatan nikah karena mempunyai banyak manfaat diantaranya adalah dengan nikahnya tercatat secara resmi di KUA maka akan mendapatkan perlindungan hukum atau adanya legalitas hukum. Nikah yang tercatat secara resmi di KUA akan mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut bisa sebagai bukti bahwa pernikahannya resmi, dengan adanya buku nikah anak yang dilahirkan akan mendapatkan pengakuan, buktinya dengan akta kelahiran anak, bahwa anak yang dilahirkan memang benar-benar anak sah dari pernikahan yang sah. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, Indonesia memiliki 34 Provinsi sehingga, Kalimantan Tengah menjadi salah satu Provinsi yang mempunyai wilayah yang luas dengan keberagaman suku yang 6 Peristiwa hukum merupakan semua pristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum. Salah satu contohnya adalah perkawinan setelah terjadinya ijab dan kabul maka adanya akibat hukum yang terjadi yaitu adanya hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri dan. 4
beragam. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah memiliki beberapa Kabupaten sehingga dari beberapa Kabupaten terbagi lagi menjadi beberapa Kecamatan, dan terkhusus Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur terbagi lagi menjadi beberapa Desa. Salah satu desa di Kecamatan Pematang Karau yang memiliki letak geografis terpencil dan pedalaman dari Desa lainnya yaitu Desa Muara Plantau. Melihat pentingnya pencatatan akad nikah, maka sudah seharusnya masyarakat menyadari dan melaksanakan aturan pencatatan perkawinan. akan tetapi kebanyakan dari masyarakat Desa Muara Plantau kurang memahami pentingnya pencatatan nikah, menurut hasil observasi awal penulis masyarakat memang banyak melakukan nikah dibawah tangan hingga sekarang masih ada yang melakukan nikah dibawah tangan. Menurut pengakuan warga setempat walaupun pernikahan mereka tidak tercatat akan tetapi mereka masih bisa membuat kartu keluarga (KK), KTP, dan akta kelahiran serta berkas lainnya, sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui dampak buruk dari nikah dibawah tangan.7 Desa Muara Plantau adalah desa yang paling pedalaman, terpencil dari desa lainnya yang berada di Kecamatan Pematang Karau, walaupun pedalaman masyarakat setempat 100% beragama Islam yang kebanyakan warganya penduduk asli bukan warga pendatang. Sehingga masih adanya yang mempraktekkan pernikahan dibawah tangan, dan menurut observasi awal masyarakat belum mengetahui bahwa nikah tercatat itu penting, 7 Observasi Awal (sebelum penelitian), (Muara Plantau, 10 mei 2019). 5
dengan alasan ini, maka penulis sangat tertarik meneliti lebih lanjut lagi mengenai "Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Nikah di Desa Muara Plantau, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur". B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumusakan, mengenai rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Mengapa masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah dibawah tangan padahal mereka paham? 2. Bagaimana solusi hukum terhadap permasalahan pernikahan yang tidak tercatat tersebut? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat di ketahui tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan, masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah dibawah tangan padahal mereka paham. 2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan, solusi hukum terhadap permasalahan pernikahan yang tidak tercatat D. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah: 6
1. Secara akademis penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi keperdataan Islam 2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pencatatan nikah yang terjadi di masyarakat 3. Ikut mensosialisasikan tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau pencatatan perkawinan a. Manfaat Teoretis 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama dibidang hukum dan menambah karya ilmiah yang telah ada, serta dapat menjadi acuan dalam suatu penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini 2) Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para ulama, hakim, pengadilan agama, notaris, penasehat hukum maupun masyarakat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus- kasus nikah dibawah tangan 3) Untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat di Desa Muara Plantau Kabupaten Bartim kecamatan pematang karau dan meminimalisir angka perkawinan dibawah tangan di daerah tersebut 7
8 b. Manfaat Praktis Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan/wawasan penulis di bidang penelitian ilmiah, khususnya Mengenai pencatatan nikah E. Sistematika Penulisan Mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini maka penulis, menjelaskan dalam sistematik penulisan skripsi ini secara garis besar. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dibagi dalam sub bab dan setiap sub bab masing-masing mempunyai bagian tersendiri secara terperinci dan sistematis, adapun gambaran dari sistematika penulisan ini, yaitu sebagai berikut: BAB I: PENDAHULUAN Bab ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. BAB II: KAJIAN PUSTAKA Bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kerangka teoretik yang menjelaskan terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan deskripsi teoretis. BAB III: METODE PENELITIAN
Bab ini penulis menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, dan pengolahan data. BAB IV: PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS Bab ini Membahas tentang pemaparan data dan analisis. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan hasil analisis penelitian. BAB V: PENUTUP Bab merupakan sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan. 9
10 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Menghindari penelitian dengan objek yang sama maka diperlukan penelitian terdahulu. Sebelum mengetahui lebih jelas terhadap fokus penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan penulis. Terdapat penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahasnya, namun pada fokus penelitian yang berbeda. Maka penulis lebih memfokuskan kepada masalah pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah di Desa Muara Plantau Kab. Bartim Kec. Pematang Karau. Hal ini bertujuan sebagai titik tolak perbedaan bagi penulis sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Sejauh ini ada beberapa penelitian yang penulis temui dengan tema yang sama, tetapi pada fokus penelitian yang berbeda, dan akan diuraikan sebagai berikut: Penelitian tentang "Studi Krisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah" yang dilakukan oleh H. Muhammad Amin Sayyad pada tahun 2017. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, letak kesamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pencatatan nikah, disamping memiliki kesamaan penelitian tersebut juga memiliki perbedaan. Letak perbedaannya terlihat dari jenis penelitian, peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum
normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan library research, sementara penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yuridis sosiologis atau bisa juga disebut dengan jenis penelitian lapangan. Selain itu H. Muhammad Amin Sayyad lebih fokus kepada pemikiran Musdah Mulia dengan Khoiruddin Nasution mengenai pencatatan nikah sebagai rukun nikah serta relevansinya dengan zaman sekarang sementara penulis fokus kepada pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah yang dikhususkan pada masyarakat Desa Muara Plantau.8 Muhammad Su"udi melakukan sebuah penelitian pada tahun 2015, dengan judul skripsi "Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah". Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pencatatan nikah, namun memiliki perbedaan yang begitu jauh terlihat jelas dari jenis penelitiannya Muhammad Su"udi menggunakan jenis penelitian kualitatif- library research dengan pendekatan penelitian normatif sementara penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif-lapangan dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriftif. Bukan hanya itu letak perbedaan penelitian Muhammad Su"udi dan penulis, terlihat fokus penelitian yang sangat berbeda. Muhammad Su"udi fokus kepada istbath hukum mengenai pencatatan nikah diantara metode istinbathnya adalah Qiyas sedangkan 8 Muhammad Amin Sayyad, "Studi Krisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah" (Skripsi-IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017), vi. 11
penulis fokus kepada pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah dan itupun hanya berfokus kepada masyarakat Desa Muara Plantau.9 Penelitian yang dilakukan oleh Nurmasyithah pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan Maqāṣid Al-Syarī"ah". Penelitian yang dilakukan oleh Nurmasyithah penulis ambil sebagai tolak ukur bahwa penelitiannya dengan penulis memiliki kesamaan dan perbedaan. Letak kesamaan tersebut adalah sama-sama membahas tentang pencatatan nikah sementara itu letak perbedannya adalah terlihat mengenai jenis penelitian yang kita ambil, Nurmasyithah menggunakan jenis penelitian kepustakaan library research dengan pendekatan maqasidi yang memiliki arti bahwa mengungkapkan maksud dalam membuat hukum syara" sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yuridis sosiologis kualitatif- lapangan dan dengan pendekatan kualitatif deskriftif. Selain itu penelitian ini penulis dengan penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian yang berbeda pula, peneliti terdahulu berfokus pada perlindungan hak isteri yang didapatkan dari adanya suatu pencatatan nikah sedangkan penulis berfokus kepada pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah yang dilakukan hanya pada masyarakat Desa Muara Plantau.10 9 Muhammad Su"udi "Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah" (Skripsi-UI Nahdlatul Ulama Jefara, Jefara, 2015), vii. 10 Nurmasyithah, "Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan Maqāṣid Al-syarī"ah" (Skripsi-UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2018), v. 12
Tahun 2019 M. Yazid Fathoni, Sahruddin dan Diangsa Wagian telah melakukan sebuah penelitian yang diterbitkan dijurnal Abdi Insani LPPM Unram, dengan judul "Penyuluhan hukum tentang tata cara perkawinan Dan pentingnya pencatatan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974". Pada dasarnya penelitian ini sama yaitu sama-sama mengkaji pentingnya pencatatan nikah namun berbeda pada fokus penelitiannya jurnal ini berfokus pada tata cara perkawinan, juga berfokus pada pentingnya pencatatan nikah yang ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 sedangkan penulis berfokus pada pemahaman masyarakat tentang sebuah pencatatan nikah yang dikhususkan pada masyarakat Desa Muara Plantau. 11 Jika keenam penelitian diatas disandingkan dengan penelitian penulis, maka akan terlihat perbedaan yang signifikan. Penelitian dan tulisan- tulisan diatas fokus pada pencatatan nikah sebagai rukun nikah, istbat hukum mengenai pencatatan nikah dan pencatatan nikah ditinjau dari sisi Maqāṣid Al-Syarī"ah dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah di Desa Muara Plantau Kab. Bartim Kec. Pematang Karau. Berdasarkan gambaran dan paparan yang telah penulis uraikan sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang relatif sama atau serupa dengan penelitian penulis. 11 M. Yazid Fathoni, Sahruddin dan Diangsa Wagian, "Penyuluhan Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan Dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan Berdasarkanundang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" Abdi Insani LPPM Unram, Vol. 6, No. 1, (April 2019), 138. 13
B. Kerangka Teoretik Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar filsafat yang paling dalam, sehingga di sini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasan sistem pemikiran para ahli hukum.12 Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian da imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.13 Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini ada empat teori, pertama teori persepsi, taksonomi, al-maṣlaḥah . Allah SWT menciptakan semua makhuk hidup di dunia ini tidak lain semuanya mempunyai manfaat, baik binatang, tumbuhan, maupun manusia. Allah SWT menciptakan manusia dengan kesempurna, letak kesempurnaan yang dimiliki manusia adalah akal pikir. Akal pikir manusialah yang membedakannya dengan hewan dan tumbuhan. Akal pikir setiap manusia (orang) tidak sama artinya berbeda-beda, bahkan 12 Lawrence M. Friedman, Teori dan Filsafat Umum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2. 13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 1986), h. 6 14 pada
seseorang yang kembarpun mempunyai akal pikir yang berbeda, meskipun fisik mereka sama. Setiap orang memang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, perbedaan sudut pandang ini dikenal dengan istilah persepsi.14 Persepsi adalah salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji, berbagai sudut pandang masyarakat dalam memberikan solusi hukum pada masyarakat dalam yang melakukan nikah dibawah tangan/tidak tercatat. Para ahli banyak mendefinikan mengenai persepsi, pertama menurut Purwodarminto, persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Kedua Menurut Bimo Walgito: Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Ketiga menurut Joseph A. Devito: Persepsi ialah proses menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita.15 Berbicara mengenai sudut pandang (persepsi) yang berbeda-beda, hal tersebut tidak lepas dari tingkat pendidikan seseorang, dimana pendidikan yang tinggi menghasilkan sudut pandang yang memiliki dasar, beda hal nya dengan seseorang yang berpendidikan rendah cendrung memiliki sudut pandang yang kurang baik dalam mempersepsikan sesuatu. 14 Muh. Umran dan Marsia Sumule G, "Presepsi Masyarakat Terhadap Kinerja DPR Kabupaten, (Studi Kasus Komunikasi Politik Dapil 1 Kabupaten Buton Utara)", h. 8. 15 Anonim. menurut-ahli.html. (25 Mei 2020) 15
Persepsi memiliki kaitan yang erat dengan pemahaman, yang mana melalui pancaindera penglihatannya seseorang mampu mentransfer informasi yang dilihat ke otaknya, lalu otaknya mengelola informasi tersebut dan dituangkan menjadi sudut pandang dan menghasilkan pemahaman.16 Tingkatan pendidikan seseorang dapat membuat struktur hierarki (bertingkat) yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi, hal ini sering disebut dengan taksonomi.17 Penelitian ini juga menggunakan teori taksonomi yang berguna untuk mengakaji tingkat pemahaman masyarakat tentang solusi hukum sarankan bagi masyarakat yang sudah melakukan nikah dibawah tangan. Pemahaman masyarakat dalam penelitian ini berbeda-beda, ada yang tidak memahami solusi hukum yang diberikan ada juga yang memahi solusi hukum yang tepat salah satunya adalah isbat nikah. Perbedaan tersebut dapat penulis lihat mengenai pendidikan masyarakat, sudah jelas pemahaman masyarakat yang berpendidikan SD, SMA dan S1 memiliki perbedaan yang begitu mencolok.18 Allah SWT selain menciptakan makhluk hidup, Allah SWT juga membuat aturan yang berlaku kepada makhluk hidup, khususnya kepada manusia melalui firmannya dalam kitab suci Al-Qur"an. Hal tersebut dapat 16 Yusnedi, "Analisis Presepsi Mahasiswa Terhadap Perilaku Korupsi (Studi Kasus Mahasiswa Stie-IRengat", Manajemen dan Bisnis, Vol. VII, No. 04, (Desember 2018), h. 139-140. 17 Ramlan Effendi, "Konsep Revisi Taksonomi Bloom dan Implementasinya Pada Pelajaran Matematika Smp", Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 2, No. 1, h. 73. 18 Imam Gunawan dan Anggarini Retno Palupi, "Taksonomi Bloom - Revisi Ranah Kognitif: Kerangka LandasanUntuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian", Pendidikan, h. 100-102. 16
dilihat dari salah satu aturan Allah mengenai perkawinan, meskipun dalam Al-Qur"an tidak ada yang memerintahkan perkawinan itu harus tercatat, akan tetapi semakin berkembangnya zaman, berkembang pula ilmu-ilmu pengetahuan, dalam menentukan sebuah aturan. Untuk mengkaji Ayat- ayat Allah SWT perlu adanya ilmu tafsir yang menafsirakn ayat Al-Qur"an sesuai yang Allah kehendaki. Selain ilmu tafsir, para mujtahid juga mempunyai metode penetapan hukum, yang sering dipakai untuk menetapkan suatu aturan diantaranya adalah qiyas. Qiyas mempunyai arti sebagai penetapan suatu hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Berbicara mengenai Qiyas sangat relevan sekali dengan pembahasan penelitian ini mengenai pentingnya pencatatan nikah. Hukum Islam memang tidak mengatur secara kongrit dalam hal kewajiban pencatatan nikah, hanya saja aturan kewajiban pencatatan nikah diatur oleh hukum positif. Peraturan yang diatur oleh hukum Islam dalam hal perkawinan hanya mewajibkan terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawanan, jika hal tersebut sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah. Salah satu ayat Allah SWT yang mengatur mengenai kewajiban melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 17
18 ۡ ۡ ًۚ ۡ ۡمُكَن ۡ يَّ ب بُت كَي ِلِل ۡمُي لَو ۡبُت نِم ۡسَخۡبَ ي َلََو ۥُوَّبَر ََّللّٱ ِقَّتَ ي ۡيَش ُو ا ٔ لَجَأ ََٰٓلِإ ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ ْآوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يََٰٓيَ ُبِتاَك لَو ُهوُبُ ت كٱَف ىّمَسُّم َُّللّٱ ُوَمَّلَع اَمَك َبُت ۡ ۡ ۡ ًِۚل ۡ ۡ ۡ ًۚ ُۢ ۡ كَي نَأ ٌبِتاَك َب لۡٱ ِوۡيَلَع يِذَّلٱ لٱِب دَع لَ ف كَي َيَ َلََو ۡ ۡ ًۚ ۡ لَو ُّقَ Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". Al- Baqarah: 282.19 enggan menuliskannya sebagaimana Para mujtahid sepakat bahwa ayat diatas memang Allah turunkan untuk perintah pencatatan dalam jual beli yang tidak tunai (hutang piutang), dengan adanya metode qiyas dalam penetapan suatu hukum, maka para mujtahid mengqiyaskan ayat tersebut dengan berpendapat bahwa, hutang piutang memang Allah perintahkan untuk mencatatkannya baik itu bernilai kecil maupun bernilai besar. Hutang piutang yang bernilai kecil pun Allah perintahkan untuk dicatat, apalagi pencatatan nikah yang hanya dilakukan satu kali dalam seumur hidup, yang merupakan peristiwa yang sangat penting. Maka sebagian ijtihad ulama mewajibkan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Kemaṣlaḥah yang didapatkan dari nikah tercatat memang banyak.20 Maṣlaḥah memang sesuai dengan maksud dan tujuan Allah 19 Al-Baqarah, 2: 282. 20 Rachmat Syafe"i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 117.
19 dalam menetapkan suatu aturan dalam firmannya. Berkaitan dengan maṣlaḥah,21 penulis juga menggunakannya dalam penelitian sebagai teori, yang berguna untuk mengkaji seberapa besar maṣlaḥah22 yang didaptakan dari nikah tercatat. Maṣlaḥah sering sekali diartikan sama dengan manfaat, artinya maṣlaḥah melihat seberapa besar manfaat yang didapatkan dari adanya suatu penetepan hukum.23 Adanya dibuat aturan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak lain menimbang banyaknya kemaslahatan yang didapatkan dari setiap aturan yang dibuat, yang memiliki maksud dan tujuan dalam penetapan hukum Islam. Secara keseluruhan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, yang membentuk sebuah kerangka teoretik yang tidak dapat terpisahkan, saling berhubungan antara satu teori dengan teori lainnya. Teori-teori inilah yang akan penulis gunakan untuk menganalisi hasil penelitian penulis. C. Deskripsi Teoretik 1. Pentingnya Pencatatan Nikah Dalam Islam, apabila berbicara tentang asal mula sesuatu khususnya tentang pencatatan maka yang pertama kali melakukan pencatatan tersebut adalah Allah SWT. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya 21 Joko Hadi Purno, "Sistem Waralaba Dalam Kaidah Maslahah Mursalah", Muamalat, VoL. 1, No. 2, (Maret 2017), h. 223, 22 Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" Vol. 2, No. 1, (Februari 2018), h. 116, 23 Meirison, Maslahah Dan Penerapannya Dalam Siyasah As-Syar'iyah, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan pranata social, Vol. 32, No. 1, (2016), h. 24.
ayat-ayat Al-Qur"an yang menyatakan pencatatan pada setiap peristiwa bahkan sampai peristiwa terkecil sekalipun. Salah satu ayat Al-Qur"an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi; ۡ ۡمُكَن ۡ يَّ ب بُت كَي ِلِل ۡمُي لَو ۡبُت ۡ ۡ ًۚ ۡ كٱَف ىّمَسُّم لَجَأ ََٰٓلِإ ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ ْآوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَََٰٓيَ ًِۚل ُبِتاَك كَي نَأ ٌبِتاَك َب لٱِب َُّللّٱ ُوَمَّلَع اَمَك َبُت دَع َيَ َلََو نِم ۡسَخۡبَ ي َلََو ۥُوَّبَر ََّللّٱ ِقَّتَ ي ۡيَش ُو لۡٱ ِوۡيَلَع يِذَّلٱ ا ٔ ُّقَ ُهوُبُ ت لَو ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ًۚ ۡ كَي لَ ف ۡ ۡ ًۚ ۡ لَو Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah Allah penulis mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". Al- Baqarah: 282.24 enggan menuliskannya sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 282 memiliki makna perintah pencatatan hutang piutang, dengan ijtihad para ulama bahwa, hutang piutang yang kecil maupun yang berskala besar diperintahkan Allah untuk mencatatkannya apalagi pencatatan nikah yang termasuk peristiwa yang sangat besar bahkan hanya dilaksanakan satu kali seumur hidup. Kata pencatatan dalam beberapa referensi diartikan sebagai "proses; cara; perbuatan mencatat; pendaftaran. Dapat disimpulkan bahwa pencatatan merupakan suatu perbuatan seseorang untuk 24 Al-Baqarah, 2: 282. 20
menuliskan sesuatu atau mendokumentasikan suatu peristiwa.25 Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, sekalipun dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam hal penentuan mana syarat dan yang mana rukun.26 Menurut Amir Syarifuddin perbedaan yang substansial melainkan pada kenyataan mereka semua sepakat bahwa sahnya sebuah perkawinan harus dipenuhi adanya hal-hal seperti akad perkawinan laki-laki dan perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksian akad perkawinan dan mahar atas mas kawin. Maka penyempurna kualitas perkawinan erat kaitannya dengan perkawinan itu sendiri yang menjadi bagian dari perintah Allah dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya, sehingga segala aturan untuk menunjang tercapainya tujuan luhur itu wajib diadakan termasuk pencatatan perkawinan. Serta Al-Qur"an merupakan sumber segala hukum, oleh karena itu menjadi suatau kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk mengembalikan segala persoalan hidupnya kepada sumber hukum ini, dengan tanpa melupan peran ulama didalamnya. Perkawinan tidaklah sempurna tanpa adanya pencatatan perkawinan maka dengan demikian pencatatan perkawinan menjadi wajib hukumnya.27 25 Ibid., h. 57. 26 Fadil SJ dan Nor Salam, Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia, (Malang: Uin- Maliki Press), 2013, h. 58. 27 Ibid., h. 58. 21
Pencatatan nikah secara formal tidak diatur secara kongrit dalam Al-Qu"ran dan hadis. Namun, melihat tujuan dari pencatatan nikah banyak memiliki manfaat bagi pasangan suami isteri. Sehingga diatur melalui perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksankan berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksankan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (Misāqan galizan), aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimilki oleh isteri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.28 Dalam KHI pada pasal 5 adalah: 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus di catat 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagai mana yang diatur dalam udang- undang No.22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan: 28 Sayuthi Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 71. 22
1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.29 Pegawai pencatatan itu sekarang ditentukan pegawai yang berkedudukan penghulu, kadhi atau wakilnya atau naib. Ketentuan-ketentuan yang diturut adalah ketentuan-ketentuan hukum islamyang dianut oleh kebanyakan penghulu-penghulu itu yaitu menurut ajaran Syafi"i.30 Melihat pentingnya pencatatan nikah banyak memiliki manfaat bagi para pihak dalam pernikahan, contohnya buku nikah dapat dijadikan sebagai bukti autentik bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara. 2. Dasar Hukum Pencatatan nikah Hukum Islam dan hukum positif telah mengatur mengenai pencatatan nikah. Adapun dasar hukum pencatatan nikah dalam Al- Qur"an adalah sebagai berikut; 29 Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 123-124. 30 Sayuthi Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 71. 23
24 ۡ ۡمُكَن ۡ يَّ ب بُت كَي ِلِل ۡمُي لَو ۡبُت ۡ ۡ ًۚ ۡ كٱَف ىّمَسُّم لَجَأ ََٰٓلِإ ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ ْآوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَََٰٓيَ ُبِتاَك كَي نَأ ٌبِتاَك َب َُّللّٱ ُوَمَّلَع اَمَك َبُت َيَ َلََو نِم ۡسَخۡبَ ي َلََو ۥُوَّبَر ََّللّٱ ِقَّتَ ي ۡيَش ُو يِذَّلٱ ا ٔ ُهوُبُ ت لَو ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ًِۚل لٱِب دَع لۡٱ ِوۡيَلَع ًۚ ۡ لَ ف كَي ۡ ۡ ًۚ ۡ لَو ُّقَ Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". Al- Baqarah: 282.31 enggan menuliskannya sebagaimana ابََٰتِك ُوََٰن ۡ يَص ۡحَأ ٍء ۡيَش َّلُكَو Artinya: "Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab". Q.S An-Naba: 29.32 ِرُبُّزلٱ ِفِ ُهوُلَعَ ف ء ۡيَش ُّلُكَو Artinya: "Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan". Q.S Al-Qamar: 52.33 Dasar hukum positif mengenai pencatatan nikah adalah sebagai berikut: 31 Al-Baqarah, 2: 282. 32 An- Naba, 79: 29. 33 Al- Qamar, 54: 52.
UU Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Adapun yang mengatur tentang pencatatan nikah yang berbunyi; Pasal 5 ayat (1) berbunyi; "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."34 Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undang yang berlaku"35 Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi; "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"36 3. Akibat Hukum Nikah Tidak Tercatat Menurut Abdul Manan, terdapat beberapa mafsadah dalam perkawinan yang tidak dicatat, antara lain sebagai berikut: a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orang tuanya 34 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1). 35 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). 36 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). 25 itu
c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri37 Akibat hukum dari pernikahan tidak tercatat secara hukum, sosial dan anak. Pertama akibat hukum dari pernikahan tidak tercatat secara hukum adalah: 1) Tidak dianggap sebagai istri sah 2) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia 3) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dibawah tangan dianggap tidak pernah terjadi oleh Negara Akibat hukum pernikahan tidak tercatat dari segi sosial adalah sulitnya bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan. Akibat hukum pernikahan tidak tercatat terhadap anak yaitu tidak sahnya pernikahan tidak tercatat menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak 37 Ibid., h. 59. 26
tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.38 Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan tidak tercatat hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syȃri"at, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun memperkuat komitmen 38 Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" Vol. 6, No. 11, (Mei 2016), h. 903-904. 27
tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.39 D. Daftar Pertanyaan Penelitian Patton menggolongkan enam jenis pertanyaan penelitian yang saling berkaitan yaitu:40 1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, untuk mengungkapkan pengalaman yang telah dialami oleh informan atau subjek yang diteliti. 2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, peneliti minta pendapat kepada informan atau subjek terhadap data yang diperoleh dari sumber tertentu. 3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, mendapatkan tentang perasaan dari informan atau subjek yang sifatnya efektif. 4. Pertanyaan tentang pengetahuan, untuk mengungkapkan pengetahuan informan terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui.41 5. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera, untuk mengungkapkan data atau informasi karena informan atau subjek melihat, mendengarkan, meraba dan mencium suatu peristiwa. 6. Pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang atau demografi, untuk mengungkapkan latar belakang subjek yang dipelajari yang meliputi status sosial ekonomi, pendidikan, asal usul, dan lainnya.42 39 Ibid., h. 104-105. 40 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian), (Bandung: CV. Alfabeta), Cet. 6, 2010, h. 76-78. 41 Ibid., h. 77-78. 28
Pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini sebagai berikut: a) Berdasarkan rumusan masalah yang pertama peneliti membuat dua jenis pertanyaan penelitian yang bersifat umum dan khusus, berdasarkan rumusan masalah yang pertama dan bersifat umum yakni, mengapa masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah dibawah tangan padahal mereka paham? Beberapa pertanyaan yang di tanyakan penulis kepada subjek adalah sebagai berikut: 1. Apakah ibu dan bapak tahu bahwa nikah itu harus tercatat? 2. Ibu dan bapak mengetahui nikah tercatat dari mana? 3. Mengapa ibu dan bapak melakukan nikah dibawah tangan padahal ibu dan bapak sudah paham? 4. Apa dampak pernikahan dibawah tangan yang ibu dan bapak alami? 5. Apakah pernah KUA Kec. Pematang Karau sosialisasi ke Desa Muara Plantau? Kemudian yang kedua yakni pertanyaan penelitian yang bersifat khusus kepada para informan tentang masalah yang akan diteliti, adapun informan yang pertama adalah penghulu kampung desa Muara plantau, pertanyaannya kepada penghulu kampung adalah sebagai berikut: 42 Ibid., h. 78. 29
1) Apa alasan bapak mau menikahkan secara nikah bawah tangan? Selanjutnya pertanyaan kepada informan yang kedua yaitu kepala KUA Kecamatan Pematang Karau, adalah sebagai berikut: 1) Apakah pihak KUA Kec. Pematang Karau pernah mengadakan sosialisasi UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 ke Desa Muara Plantau? b) Berdasarkan rumusan masalah yang kedua yakni, Bagaimana solusi hukum terhadap permasalahan pernikahan yang tidak tercatat tersebut? 1. Apa harapan ibu dan bapak kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat? 2. Apa solusi hukum menurut ibu dan bapak bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat? 30
31 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan,43 yang menggunakan jenis penelitian Hukum empiris yuridis sosiologis. Jenis penelitian Hukum empiris yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.44 Dalam pengertian lain jenis penelitian ini juga diartikan sebagai jenis penelitian yang meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut, yakni penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya yang menggambarkan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud, untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.45 Penulis melihat dalam masyarakat adanya realisasi hukum Islam akan tetapi tidak, dalam hukum Negara yang berlaku di Indonesia. 43 Amir Muallim dan Yusdani, Konfigarasi Pemikiran Hukum Islam, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 125. 44 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15. 45 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014), h. 105.
Sebagai hasil obsevasi awal penulis, masyarakat dizaman sekarang masih ada melakukan nikah tidak tercatat serta masyarakat belum banyak pengetahuan mengenai pencatatan nikah.46 Hal ini terbukti melalu survei lapangan yang dilakukan oleh penulis, baik dari faktor penyebab terjadi nikah bawah tangan/ nikah tidak tercatat maupun pemahaman tentang pencatatan nikah. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah tersebut penelitian ini dianalisis secara kualitatif. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.47 Selain menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif48 penelitian ini juga menggunakan pendekatan ushul fiqih. Penulis menggunakan pendekatan ushul fiqih karena permasalahan yang diteliti dan senantiasa dipandang melalui sudut pandang ushul fiqih, serta dalam ushul fiqih akan selalu menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih. Kaidah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: حِلاَصَمْلا ِبل َج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِد ِساَفَمْلا ُءْرَد 46 Sopiyati, observasi (Muara Plantau, 20 Juli 2019). 47 Ibid., h. 6. 48 Kualitatif deskriptif adalah menggambarkan fakta-fakta atau keadaan secara akurat dan sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilaksanakan. Karena pengertian penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang akan ditujukan untuk menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini dan saat lampau. Penelitian deskriptif tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan-pengubahan pada data dan variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Lihat: Wahyu Januarko dan Denok Setiawati, "Studi Tentang Penanganan Korban Bullying Pada Siswa Smp Se-Kecamatan Trawas" Jurnal BK UNESA, Vol. 04, No. 02, h. 385, Tahun 2013. 32
33 Artinya: Menghindari kemudharatan atau bahaya harus didahulukan dari pada mengambil maslahat atau kebaikan.49 kaidah ini mempunyai makna menolak kemudharatan atau kerusakan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan atau maslahah. Kaidah ini penulis gunakan untuk melihat seberapa banyaknya maslahah yang terdapat dalam pencatatan nikah, dan sebesar apa mudharat yang didapatkan dari nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kaidah ini menggambarkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan sepanjang zaman, baik masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang.50 B. Objek dan Subjek Penelitian 1. Objek Penelitian Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.51 Objek penelitian juga diartikan sebagai pokok persoalan atau substansi permasalahan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah.52 Objek dalam penelitian ini adalah seberapa besarnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan nikah, di Desa Muara Plantau, Kec. Pematang Karau Kab. Bartim. 49 Abd. Halim Musthhofa, "Aplikasi Teori Maslahah dalam produksi Pengadilan Agama (Kajian kritis terhadap beberapa keputusan Pengadilan agama)", Aplikasi teori Maslahah, Vol. 27, No. 1, (Januari 2016), 134. 50 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang dihadapi Umat Islam masa Kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 103-104. 51 Andi Prastowo, Mengenal Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 133. 52 N. Aziz, Artikel Ilmiah Metode Penelitian, (08 Desember 2019).
34-35. 2. Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah orang yang akan menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang akan kita teliti, dan dari orang tersebut kita akan memperoleh data.53 Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Muara Plantau, dari banyaknya Kartu Keluarga (KK), ada beberapa warga yang akan diambil penulis sebagai subjek dalam penelitian ini. Penulis akan mengambil enam subjek dari pasangan suami isteri, dua orang subjek sebagai calon pengantin, dua orang subjek yang nikahnya tidak tercatat, dan dua subjek yang nikahnya tercatat. Beberapa kreteria yang akan diambil oleh penulis sebagai subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Beragama Islam 2. Warga asli Desa Muara Plantau bukan warga pendatang 3. Calon Pengantin yang berpendidikan SD dan S1, yang orangtuanya ada yang nikah tercatat dan ada yang tidak tercatat 4. Tingkat pendidikan SD, SMA dan S1, alasanya karena pemahaman subjek yang berpendidikan SD dan SMP hampir sama, jadi penulis memilih tingkat pendidikan SD untuk diambil sebagai subjek dalam penelitian ini 53 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsest), 2007, h. 34
5. Tempat tinggal, RT 6, dan RT 03, alasanya karena penulis banyak menemukan subjek penelitian warga asli Desa Muara Plantau pada RT tersebut. Penulis dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan subjek untuk mendapatkan data, akan tetapi penulis juga menghimpun informan sebagai data tambahan dan menyingkronkan data yang didapatkan dari subjek dan informan, agar data yang didapatkan penuh dengan kevalidtan. Informan dalam penelitian ini ada dua orang informan, adapun informannya adalah sebagai berikut: 1. Penghulu Kampung Desa Muara Plantau 2. Pegawai KUA Kec. Pematang Karau C. Waktu dan Lokasi Penelitian 1. Waktu Penelitian Waktu penelitian yang diperkirakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih selama 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan, terhitung dari penulis sidang judul proposal sampai sidang munaqasah. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukan dalam bentuk matriks kegiatan sebagai berikut: Gambar 1. Matrik Kegiatan Penelitian No Tahapan dan Perencanaan Waktu Pelaksanaan Tahun 2019, Bulan Ke- 05 06 07 08 09 10 11 12 35
36 I. Persiapan: 1. Pengajuan Judul X 2. Judul diterima X II. 1. Penggarapan Proposal X X X X X X X X No Tahapan dan Perencanaan Waktu Pelaksanaan Tahun 2020, Bulan Ke- 2. 1. Penggarapan Proposal 01 X 02 03 04 05 06 Lokasi Peneliti an III. 2. Sidang Proposal X X X 1. Mengurus Administrasi 2. Pelaksanaan Penelitian X X X 3. Penyusun Laporan Hasil Penelitian 4. Sidang Munaqasah X X Pemilihan Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Bartim, adalah sebagai tempat penelitian yang ditetapkan dala m penelitian ini. Gambaran umum mengenai lokasi sebagai tempat penelitian ini, pertama mengenai jalan untuk menuju desa ini ada dua jalur, yaitu jalur sungai dengan menggunakan alat transportasi berupa, perahu motor (kalotok)54 dan jalur darat yang menggunakan alat transportasi secara umum (berupa kendaraan dan mobil kecil) dengan keadaan jalan yang tidak beraspal (tanah liat yang berwarna kuning) serta melewati perusahaan sawit dan itupun hanya mampu dilewati pada saat musim panas. Pada musim hujan jalan tersebut tidak dapat dilewatkan, karena jalannya seperti lumpur, jikapun ada kendaraan yang melewatinya sudah dapat dipastikan akan terjebak dalam tanah lumpur tersebut. Pemilihan tempat penelitian inipun dilakukan dengan pertimbangan mengenai subjek penelitian diambil hampir 98% berada 54 Perahu motor (kalotok) adalah alat tranportasi air yang digunakan oleh masyarakat Desa Muara Plantau untuk menangkap ikan, kepasar, dan transaksi lainnya.
37 di Desa Muara Plantau. Ketertarikan penulis untuk meneliti desa Muara Plantau ini dikarenakan tempat yang strategis, terpencil, pedalaman, dan banyaknya masyarakat yang menikah dibawah tangan, serta banyak masyarakat yang kurang pemahaman tentang pentingnya pencatatan nikah, penulis rasa ini adalah salah satu kesempatan terbesar untuk diteliti serta diangkat menjadi judul skripsi penulis dan yang paling terpenting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. D. Pengumpulan Data Pengumpulan data55 adalah langkah yang strategis, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan tiga sumber pengumpulan data, adapun sumber-sumbernya wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data menggunakan: 1. Wawancara Wawancara adalah peran penulis sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai. Wawancara adalah cara yang feksibel untuk mengumpulkan data penelitian yang rinci dan pribadi. Wawancara mempunyai tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang makna subjektif, pemikiran, perasaan, sikap, perilaku, persepsi, 55 Pengumpulan data adalah dengan obsevasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedeoman interview wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi dilapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrument utamanya. Lihat Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, h. 107-108.
113. 38 keyakinan, motivasi, dll. Wawancara yang mendalam indepth interview biasanya dilakukan secara tidak berstruktur. Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab.56 Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai pentingnya pencatatan nikah, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan para narasumber yang ada di Desa Muara Plantau maupun di kantor urusan agama (KUA) kecamatan pematang karau. Poin-poin penting yang akan peneliti tanyakan dengan beberapa informan dan subjek penelitian, tidak lain hanya berkaitan dengan rumusan masalah dan hal lainnya yang berkaitan objek penelitian. Melalui Teknik wawancara ini penulis berkomunikasi langsung dengan para subjek dan informan, guna menggali data dari pemahaman masyarakat kenapa masih melakukan nikah dibawah tangan atau nikah tidak tercatat, padahal masyarakat sudah paham mengenai keharusan pencatatan nikah. Penulis juga mewawancarai informan penelitian dengan tujuan tidak lain untuk menggali data dengan informan pertama, penghulu kampung kenapa masih mau menikahkan masyarakat Desa Muara Plantau nikah dibawah tangan atau nikah tidak tercatat dan informan yang kedua yakni kepala KUA Kec. Pematang Karau Kab. Bartim dengan pertanyaan pernahkan KUA Kec. Pematang Karau mengadakan sosialisasi UU perkawinan ke desa 56 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara), 2013, h.
39 Muara Plantau. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang terstruktur dan sistematis mengacu pada rumusan masalah secara terfokus. 2. Observasi Observasi adalah pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat secara dekat kegiatan yang dilakukan.57 Observasi juga merupakan yang dilakukan oleh penulis dalam setting alamiah dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna. Selama proses observasi, penulis perlu membuat field notes selama dan sesudah proses observasi berkenaan dengan peristiwa atau fenomena penting yang ada dalam konteks penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada satu tempat atau lokasi, maka observasi melalui lokasi juga diperlukan. Menyaksikan dan melakukan pengamatan secara secara langsung terhadap informasi dan pristiwa itu dilakukan dengan panca indera dari melihat mendengar kemudian dicatat secara obyektif. Penulis melakukan obsevasi dengan seluruh informan dan seluruh partisipan dengan cara mengamati guna mencermati gejala-gejala yang ada dan dimiliki oleh informan sesuai data yang diperlukan penulis pada penelitian terkait pencatatan nikah.58 Penulis menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik pengumulan data, dalam 57 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 2, (Yogyakarta: Ae-Ruzz Media), 2012, h. 165. 58 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Cet. 1, (Yogyakarta: Ghana Ilmu), 2006, h. 224.
40 teknik pengumpulan data ini penulis selama penelitian belum pernah menyaksikan langsung terkait pernikahan dibawah tangan/tidak tercatat akan tetapi pada saat penulis masih duduk dibangku SMA tahun 2015 penulis pernah melihat secara langsung pernikahan yang dibawah tangan/tidak tercatat. E. Pengolahan Data 1. Pengabsahan Data Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa yang telah diteliti sudah sesuai yang sesungguhnya ada, dan pristiwa tersebut memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut memang benar-benar ada. Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yakni untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, hal ini sesuai dengan pendapat Meolong sebagaimana yang penulis kutip dari karya Sabian Utsman, bahwa triangulasi adalah tektik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.59 Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut: 59 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal penelitian Hukum (Legal Research), (Yogyakarta: Pustaka Belajar), h. 386-387.
a. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dengan informan yakni membandingkan hasil wawancara masyarakat setempat (6subjek yang diambil) antara dua orang calon pengantin, dua orang yang nikahnya tercatat, dua orang lagi nikahnya yang tercatat, dan dua orangnya sebagai informan penghulu kampung, dan Kepala KUA Kec. Pematang Karau. b. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.60 2. Analisis Data Analisis data penulis berawal dari jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dan datanya pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, dan observasi, serta subjek dalam penelitian ni ada 6 orang subjek, yang mana 6 orang subjek dan 2 orang informan, dari 6 orang tersebut penulis akan mendapatkan informasi kemudian dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori, persepsi, taksonomi, dan maṣlaḥah. Teori maṣlaḥah digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, meskipun secara jelasnya kebanyakan orang memandang nikah dibawah tangan memang banyak sekali mendapatkan kerugikan dari pihak isteri dan anak, akan tetapi dalam analisis ini 60 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi, Cet. 34 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2015, h. 330. 41
penulis mengkaji lebih dalam lagi mengenai nikah dibawah tangan, ternyata memiliki maṣlaḥah bagi suami maupun isteri. Keempat teori diatas juga mampu menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang kedua Solusi hukum dari masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan. Pertama Teori persepsi menganalisis berbagai sudut pandang yang dimiliki seseorang, solusi hukum yang diberikan para subjek. Sudut pandang seseorang dengan memberikan solusi hukum bagi nikah dibawah tangan sudah dapat di pastikan berbeda-beda. Teori taksonomipun menganalisis sejauh mana tingkat pemahaman seseorang terhadap solusi hukum yang diberikannya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin bagus pula pemahamannya. Teori maṣlaḥah juga sangat cocok digunakan untuk menganalisis seberapa banyak kemaslahatan atau kemanfaatan yang didapatkan dari solusi hukum yang masing-masing diberikan para subjek. 42
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Sejarah Singkat Desa Muara Plantau Asal mula julakan nama Desa Muara Plantau dikarenakan desa Muara Plantau adalah desa yang dipenuhi aliran sungai yang bermuara, sebab itulah desa ini diberi nama Desa Muara Plantau. Desa ini sudah ada sejak zaman penjajahan, konon katanya desa ini pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Awal mula desa Muara Plantau, adalah orang yang pertama kali bertempat tinggal di Desa ini, adalah orang yang menganut agama nenek moyang yaitu hindu kaharingan, setelah lama menepati Desa ini lalu satu persatu orang yang beragama Islam yang bersuku Dayak bakumpai dan Banjar tinggal di Desa ini. Masyarakat yang beragama hindu kaharingan ini merasa terusik, dengan keberadaan orang Islam. Satu persatu orang yang Bergama hindu kaharingan mulai berpergian meninggalkan Desa Muara Plantau, tanah air yang mereka miliki secara adatpun, dijual kepada orang yang beragama Islam. Setelahnya Orang Islam lah yang bertempat tinggal di Desa Muara Plantau sampai sekarang ini. Awalnya orang Islam yang bertempat tinggal di desa ini juga terdiri dari beberapa orang, lalu berkembang menjadi61 61 Hadi, Wawancara, (Muara Plantau, 5 April 2020). 43
beberapa kepala keluarga. Maka dari itu satu Desa Muara Plantau tidak lain, keluarga.62 2. Letak Geografis Desa Muara Plantau Desa Muara Plantau adalah Desa yang memiliki letak geografis terpecil dan sekaligus pedalaman dari desa lainnya yang ada di Kecamatan Pematang Karau. Kecamatan Pematang Karau memiliki tiga belas Desa, diantaranya Bambulung, Bararawa, Ketap, Kupang Bersih, Lampeong, Lebo, Muara Duyung, Nagaleyah, Pinang Tunggal, Sumber Rejo, Tumpung Ulung, Tuyau dan yang terakhir Muara Plantau, Kecamatan pematang Karau termasuk dalam Kabupaten Barito Timur yang ibu kotanya Tamiyang Layang. Barito Timur baru saja terbentuk menjadi Kabupaten otonom sejak tahun 2002.63 Gambar 2. Batas Wilayah Batas Sebelah utara Sebelah selatan Sebelah timur Sebelah barat Desa/Kelurahan Desa Ketab Kel Bangkuang Desa Dayu / Wuran Desa Janggi / Malitin Kecamatan Pematang Karau Karau Kuala Karusen Janang Karau Kuala 3. Jumlah Penduduk Secara Demografi, Jumlah penduduk di Desa Muara Plantau sebanyak 1.689 Jiwa yang terdiri dari 889Jiwa Laki-laki dan 800 Jiwa Perempuan. Secara etnis Desa Muara Plantau mempunyai enam suku, dan 62 Ibid., 63 Profil Desa Muara Plantau, Tahun 2019/2020. 44
suku terbanyak di Desa Muara Plantau adalah suku Dayak Bakumpai dengan jumlah 601 laki-laki dan 532 dayak bakumpai perempuan. Suku terbanyak kedua adalah suku banjar 280 laki-laki dan 286 perempuan, serta 3 orang suku Ma"ayan, 3 orang suku Jawa dan 1 orang suku Bugis.64 Gambar 3. Jumlah Penduduk Desa Muara Plantau a. Jumlah laki-laki b. Jumlah perempuan c. Jumlah total (a+b) 889 Orang 800 Orang 1,689 Orang Gambar 4. Etnis (suku) di Desa Muara Plantau Etnis 1. Ma"ayan 2. Batak 3. Jawa 4. Banjar 5. Dayak/Bakumpai 6. Bugis Laki-laki (Orang) 3 1 3 280 601 1 Perempuan (Orang) - - - 268 532 - 4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Sarana dan prasaranan untuk mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, olahraga dan kesehatan di Desa Muara Plantau, maka sarana menjadi salah satu faktor penunjang berjalannya program pemerintah tersebut, ada beberapa sarana yang ada di Desa Muara Plantau baik dibidang pendidikan, olahraga dan kesehatan berikut nama-nama sarana yang sudah tersedia di Desa Muara plantau.65 64 Ibid., 65 Ibid., 45
Gambar 5. Sarana Pendidikan di Desa Muara Plantau Jenis 1. Gedung SMP/sederajat 2. Gedung SD/sederajat 3. Gedung TK 4. Jumlah Lembaga Pendidikan Agama Sewa (Buah) Milik Sendiri (Buah) 1 1 1 1 Gambar 6. Sarana Olahraga di Desa Muara Plantau Jenis Prasarana 1. Lapangan sepak bola 2. Lapangan bulu tangkis Jumlah (Buah) 1 2 Gambar 7 Sarana Kesehatan di Desa Muara Plantau Jenis Prasarana 1. Puskesmas pembantu 2. Poliklinik/balai pengobatan 3. Posyandu Jumlah (Unit) 1 1 2 B. Laporan Penelitian Data hasil penelitian yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik wawancara dan observasi, tentang "Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Nikah di Desa Muara Plantau, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur". Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah penelitian. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data yang akan penulis uraikan sebagai berikut: 46
1. Mengapa masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah dibawah tangan padahal mereka paham? a. Apakah ibu dan bapak tahu bahwa nikah itu harus tercatat dan mengetahui nikah tercatat dari mana? Setiap awal pertanyaan kepada subjek penelitian, penulis selalu menanyakan mengenai pengetahuan ibu dan bapak mengenai nikah harus tercatat dan mengetahui nikah tercatat dari mana yang penulis paparkan secara sistematis dari subjek pertama sampai seterusnya dan juga kepada para informan sebagai berikut: 1) Subjek Pertama Awalnya penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang berinisial DH dan Pendidikan terakhirnya SD (Sekolah Dasar), subjek DH mengatakan: Belum tahu, akan tetapi subjek baru saja mengetahui informasi bahwa pentingnya pernikahan itu harus dicatat dari tetangga-tetangga saya. 2) Subjek Kedua Penulis kemudian melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang kedua, yakni berinisial AR dan pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menegah Atas) serta warga asli Desa Muara Plantau, Subjek AR mengatakan: Belum tahu dan tidak ada kepikiran sama sekali untuk menikah di KUA, karena kami nikah langsung batamput,66 tidak tahu 66 Nikah batamput adalah nikah yang hanya di hadiri oleh masing-masing keluarga catin, dan langsung ke penghulu kampung dengan membawa saksi, mahar dan wali untuk dinikahkan, serta adanya salah satu pihak keluarga yang tidak setuju atas pernikahan itu, dan tanpa adanya resepsi acara perkawinan. 47
sama sekali, karena pada saat saya menikah warga setempat juga nikah dibawah tangan. b. Mengapa ibu dan bapak melakukan nikah dibawah tangan padahal ibu dan bapak sudah paham dan apa dampak pernikahan dibawah tangan yang ibu dan bapak alami serta pernahkan KUA Kec. Pematang Karau sosialisasi tentang perkawinan ke Desa ini? Penulis mendapatkan informasi dari wawancara dengan subjek mengenai alasan ibu dan bapak melakukan nikah dibawah tangan padahal ibu dan bapak sudah paham, apa dampak pernikahan dibawah tangan yang ibu dan bapak alami serta pernahkan KUA Kec. Pematang Karau sosialisasi tentang perkawinan ke Desa ini dan penulis menanyakan secara mendalam dengan informan pertama yaitu penghulu kampung dengan pertanyaan apa alasan bapak mau menikahkan secara nikah dibawah tangan dan informan yang kedua dengan kepala KUA Kecamatan Pematang Karau apakah pernah mensosialisasikan UU perkawinan ke Desa Muara Plantau, adapun paparan wawancara yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: 1) Subjek pertama Penulis melakukan wawancara kembali dengan subjek yang berinisial DH, subjek mengatakan: Penyebab saya melakukan nikah dibawah tangan adalah yang pertama waktu zaman dahulu orang tua saya ba isi (punya) pemahaman yang penting nikah secara Agama ja dulu dan malas mengurus berkas karena yang ku (saya) tau nikah di KUA dan di rumah sama saja pada halal. Waktu zaman saya menikah Bartim itu belum ada jadi Desa kita ini masih Kabupaten Barsel, jadi KUA nya pun Cuma ada di Barsel tepatnya di kota Buntok, untuk menempuh jalan ke Buntok perlu satu hari dengan menggunakan 48
alat transportasi kelotok67 sedangkan pada saat itu duit (uang) pas- pasan cuma untuk menikah saja serta masalah ekonomi zaman dahulu susah mencari uang.Dampak nikah dibawah tangan yang subjek rasakan adalah anak-anak saya saat ingin masuk sekolah memerlukan akta kelahiran anak. Sedangkan saya tidak memiliki buku nikah, untung saja subjek mengurus surat nikah sementara, jadi saya dapatkan. Selama subjekbertempat tinggal di Desa Muara Plantau, belum pernah ada sosialisasi UU perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pematang Karau. Bahkan DH mengetahui nikah itu harus di catat baru-baru saja, itupun dari cerita-cerita tetangga saat arisan. akta kelahiran anak bisa Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam terkait dengan pernahkan pihak KUA sosialisasi terkait UU perkawinan, subjek mengatakan: Saya warga asli Desa Muara Plantau semasa saya hidup belum pernah ada sosialisasi UU Perkawinan ke Desa ini, bahkan saya mengetahui nikah itu harus di catat baru-baru saja, itupun dari cerita-cerita tetangga saat arisan.68 2) Subjek Kedua Penulis melakukan wawancara kembali dengan subjek yang berinisial AR, subjek mengatakan: Penyebab saya melakukan nikah dibawah tangan adalah adanya kaitan keluarga subjek kepada penghulu kampung jadi dinikahkan secara gratis, dan subjek pun tidak kepikiran untuk nikah di KUA, karena subjek menikah secara batamput. Selain itu alasan subjek melakukan pernikahan dibawah tangan juga dikarenakan subjek masih dibawah umur.Dampak nikah dibawah tangan yang subjek rasakan adalah gak dapat buku nikah jadi susah mengurus-ngurus berkas untuk anak sekolah, zaman sekarang sangat diperlukan buku nikah, kalau sekarang sedikit-sedikit dicari orang buku nikah, untuk daftar kerja aja harus pakai buku nikah, anak-anak juga 67Kelotok adalah alat ransportasi air. Biasanya kelotok digunakan untuk menyebrangi sungai, mencari ikan dan untuk berpergian, dinamakan kelotok karena mesin penggerek perahu ini mengelurkan bunyi "tok tok tok". Lihat di 68 Dahlia, Wawancara (Muara Plantau, 17 Maret 2020). 49
memerlukan akta kelahiran untuk daftar sekolah. kalau zaman dulu ada atau gak adanya buku nikah gak apa-apa karna gak terpakai, kalau sekarang macam-macam diperlukannya. Sepengetahuan AR belum pernah pihak KUA melakukan sosialisasi UU perkawinan, AR sibuk bekerja jadi kurang tau juga, takutnya kebetulan AR lagi kerja, kalau ada orang sosialisasi 69 Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam terkait dengan pernahkan pihak KUA sosialisasi terkait UU perkawinan, subjek mengatakan: Tidak pernah, kalau sepengetahuan saya belum pernah pihak KUA melakukan sosialisasi UU perkawinan, saya sibuk bekerja jadi kurang tau juga, takutnya saya lagi kerja kalau ada orang sosialisasi.70 Banyaknya dari pemaparan hasil wawancara kedua subjek penelitian tersebut, diketahui ada berbagai jawaban yang berbeda-beda yang diungkapkan oleh kedua subjek penelitian tersebut, beserta penyebab yang mereka ungkapkan. Penulis merasa perlu untuk menambah data guna menjawab rumusan masalah tentang, Apa yang menjadi alasan perkawinan bawah tangan di desa Muara Plantau padahal masyarakat sudah paham, oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada informan penelitian yakni yang berinisial HN dan MS, Adapun informan penelitian yang pertama yang berinisial HN, HN mengatakan sebagai berikut: Saya memang sebagai penghulu kampung di Desa ini sekitar tahun 1980, awalnya saya diangkat oleh masyarakat akan tetapi lama- kelamaan saya diangkat oleh kemenag menjadi P3N (pembantu pegawai pencatat nikah), alasan saya kenapa mau menikahkan orang-orang secara nikah bawah tangan, karena yang saya 69 Arianto, Wawancara (Muara Plantau, 18 Maret 2020). 70 Arianto, Wawancara, (Muara plantau, 18 Maret 2020). 50
nikahkan hanya catin yang belum cukup umur, adanya tergesa-gesa dari catin untuk dinikahkan, saya sebagai penghulu kampung merasa tidak enak kalau tidak dinikahkan, contohnya hari ini melapor pada keesokan harinya minta dinikahkan. Serta buku nikah yang tidak keluar itu dikarenakan masyarakat yang lambat (terlambat) mengantar berkas ke saya. Catin yang di nikahkan oleh saya membayar sebesar 300.000, 200.000 untuk saya sebagai penghulu 100.000 nya untuk dua saksi.71 Selanjutnya penulis memperoleh informasi yang mendalam, yang didapatkan dari informan yang kedua, selaku kepala KUA Kecamatan Pematang Karau, yang berinisial MS, MS mengatakan: Memang semejak saya bertugas di KUA Kecamatan Pematang Karau ini, kami belum pernah melakukan sosialisasi terjun langsung ke desa-desa termasuk Desa Muara Plantau, karna anggaran dana yang tidak ada. Akan tetapi kami sebagai petugas KUA melakukan sosialisasi kecil-kecilan pada saat ada catin yang melakukan nikah di KUA pada saat itulah kami mensosialisasikan UU perkawinan terlebih lagi yang kami tekankan ialah mengenai pentingnya pencatatan nikah. Sebenarnya Desa Muara Plantau masih banyak yang melakukan nikah dibawah tangan, hal ini kami ketahui karena penghulu kampung yang ditunjuk sebagai P3N (pemantu) sering terlambat menyetor berkas catin, karena hal tersebut kami pihak KUA tidak dapat menerima berkas, karena berkasnya sudah tidak kadaluarsa, oleh karena itulah buku nikahnya tidak dapat kami buatkan, karena tidak sesuai dengan prosedur.72 2. Bagaimana solusi hukum terhadap permasalahan pernikahan yang tidak tercatat tersebut? Paparan terakhir dari hasil wawancara kepada para subjek penelitian dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan kepada para subjek, adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah apa harapan ibu dan bapak kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara 71 Hairani, Wawancara (Muara Plantau , 07 Maret 2020). 72 Mastuni, Wawancara (Bambulung, 12 Maret 2020) 51
52 Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat dan apa solusi hukum menurut ibu dan bapak bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat, adapun hasil wawancara langsung yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: a. Apa harapan ibu dan bapak kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat? 1) Subjek Pertama Penulis memperoleh informasi mengenai apa harapan ibu sebagai calon pengantin kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat. Penulis melakukan wawancara kepada subjek NT anak dari subjek SS, NT subjek mengatakan: Saya berharap dari KUA Kec. Pematang Karau agar mengadakan sosialisasi pentinya pencatatan nikah, supaya masyarakat tau bahwa nikah itu penting untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama73 2) Subjek Kedua Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan subjek yang berinisial MH selaku anak dari subjek DH, dengan pertanyaan apa harapan ibu sebagai calon pengantin kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat. Subjek MH mengatakan: Harapan subjek kepada KUA Kec. Pematang karau adalah agar pihak KUA mempunyai tangan kanan selain julak pa 73 Nurma Yunita, Wawancara (Muara Plantau, 01 April 2020).
ubai (penghulu kampung) karena mengingat sidin tengah sakit, atau orang yang dipercaya pihak KUA untuk menyampaikan penting pencatatan nikah, agar masyarakat paham bahwa nikah itu harus tercatat.74 3) Subjek Ketiga Subjek ketiga penelitian ini berinisial DH selaku orang tua dari MH, penulis menanyakan apa harapan ibu kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat. Subjek DH mengatakan: Menurut subjek saran untuk KUA agar lebih baik dan meminimalisir nikah dibawah tangan adalah kedepannya perlu ada sosialisasi perkawinan ke desa ini agar masyarakat tahu dan paham tentang pentingnya pencatatan nikah dan takut untuk nikah dibawah tangan karna tahu akibat nya jika menikah dibawah tangan.75 4) Subjek Keempat Subjek keempat penelitian ini berinisial AR, penulis menanyakan apa harapan bapak kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat. Subjek AR mengatakan: Harapan saya sebagai warga desa Muara Plantau kepada KUA adalah desa ini kan desa yang pedalaman dan bisa dikatakan desa tertinggal dan terpencil jadi ada Sebagian masyarakat yang belum mengetahui bahwa nikah itu harus tercatat jadi diharapkan kepada KUA agar turun langsung ke Desa kita ini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.76 5) Subjek Kelima Subjek kelima yang di teliti berinisial SY, pertanyaan yang 74 Mahmudah, Wawancara (Muara Plantau, 02 Maret 2020). 75 Dahlia, Wawancara (Muara Plantau, 17 Maret 2020). 76 Arianto, Wawancara (Muara Plantau, 18 Maret 2020). 53
54 penulis tanyakan kepada subjek, adalah apa harapan ibu kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat. Subjek yang berinisial SY mengatakan: Saya menyarankan kepada KUA bahwa perlu diadakannya sosialisasi perkawinan ke Desa Muara Plantau, karena yang saya tau bahwa masyarakat tidak pernah mencari tau betapa pentinya pencatatan nikah dan Sebagian besar tidak tau akibat dari nikah dibawah juga walaupun mereka nikah dibawah tangan tapi mereka tetap bisa mempunyai buku nikah, akta kelahiran anak dan KTP, oleh karena itu mereka santai-santai saja nikah dibawah tangan.77 tangan, dikarnakan 6) Subjek Keenam Subjek keenam yang di teliti berinisial SS selaku orang tua dari MH, pertanyaan yang penulis tanyakan kepada subjek, adalah apa harapan ibu kepada KUA Kec. Pematang Karau agar masyarakat Desa Muara Plantau tidak lagi nikah dibawah tangan/tidak tercatat. subjek berinisial SS mengatakan: Harapannya kepada KUA agar bisa menyampaikan pentingnya pencatatan nikah dan juga menyampaikan akibat dari nikah dibawah tangan. Agar masyarakat takut dengan nikah dibawah tangan, cara itu menurut saya ampuh untuk mengurangi atau menghilangkan nikah dibawah tangan.78 b. Apa solusi hukum menurut ibu dan bapak bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat? 77 Siti Aisyah, Wawancara (Muara Plantau, 20 Maret 2020). 78 Susilawati, Wawancara (Muara Plantau, 21 Maret 2020).
Pemaparan hasil wawancara yang terakhir ini, penulis menanyakan kepada seluruh subjek, adapun pertanyaannya apa solusi hukum menurut ibu dan bapak bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat, adapun hasil wawancara kepada VI enam subjek adalah sebagai berikut: 1) Subjek Pertama Penulis melakukan wawancara kepada subjek yang pertama yang berinisial NT dengan pertanyaan, apa solusi hukum menurut ibu bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat. Subjek NT selaku catin mengatakan: Menurut saya solusi hukum bagi masyarakat yang sudah terlanjut nikah dibawah isbat nikah, sebenarnya ini isbat ikah bisa dilakukan oleh kepala desa untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama, Agar pengadilan Agama sidang keliling ke Desa Muara Plantau. Misalkan mengurus sendiri juga bisa tapi kebanyakan dari oknum yang melakukan nikah dibawah tangan enggan mengurus isbat nikah terlebih lagi biayanya yang mahal.79 tangan adalah 2) Subjek Kedua Penulis melakukan wawancara kepada subjek yang kedua yang berinisial MH dengan pertanyaan, apa solusi hukum menurut ibu bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat. Subjek MH selaku catin mengatakan: Sebenarnya saya kurang memahami betul tentang solusi hukum bagi nikah dibawah tangan. Akan tetapi saya ada membaca di internet bagi yang menikah dibawah tangan bisa mengajukan nikah massal kalo tidak salah seperti itu.80 79 Nurma Yunita, Wawancara (Muara Plantau, 01 April 2020). 80 Mahmudah, Wawancara (Muara Plantau, 02 April 2020) 55
3) Subjek Ketiga Penulis melakukan wawancara kepada subjek yang ketiga adalah DH selaku orang tua dari MH, dengan pertanyaan apa solusi hukum menurut ibu bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat. Subjek MH selaku catin mengatakan: Saya kurang tau kalau solusi hukum nikah dibawah tangan atau nikah tidak tercatat, sebenarnya saya pengen punya buku nikah tapi saya bingung gimana caranya kalau sudah terlanjur nikah tidak tercatat.81 4) Subjek Keempat Penulis melakukan wawancara kepada subjek yang keempat adalah AR, dengan pertanyaan, apa solusi hukum menurut bapak bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat. Subjek AR mengatakan: Bagi masyarakat yang sudah menikah dibawah tangan atau nikah tidak tercatat, seperti saya ini termasuk nikah dibawah tangan, saya tidak tau solusinya kalau adapun saya ingin sekali nikah ulang agar mendapatkan buku nikah. akan tetapi saya pernah melihat di TV bahwa ada nikah massal, tapi saya tidak tau prosedurnya gimana.82 5) Subjek Kelima Penulis melakukan wawancara kepada subjek yang keempat adalah SY, dengan pertanyaan apa solusi hukum menurut ibu bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat. Subjek SY mengatakan: 81 Dahlia, Wawancara (Muara Plantau, 17 Maret 2020). 82 Arianto, Wawancara (Muara Plantau, 18 Maret 2020). 56
Menurut sepengetahuan saya solusi hukum yang saya tawarkan adalah kepada kepala Desa Muara Plantau agar mempersulit atau tidak memberikan izin kepada masyarakat untuk membuat surat keterangan sudah menikah, agar masyarakat tahu bahwa pentingnya mempunyai buku nikah, selain tidak memberi izin surat keterangan sudah menikah kepala Desa Muara Plantau juga harus mengusulkan isbat nikah keliling ke Desa Muara Plantau, agar yang menikah dibawah tangan bisa menikah ulang dan mendapatkan buku nikah.83 6) Subjek Keenam Penulis melakukan wawancara kepada subjek yang keenam adalah SS selaku orang tua dari MH, dengan pertanyaan, apa solusi hukum menurut ibu bagi masyarakat yang nikah tidak tercatat. Subjek SS mengatakan: Menurut saya solusinya nikah massal, api saya tidak paham dalam mengurus nikah massal.84 C. Analisis Hasil Penelitian Hasil analisis pada sub bab ini, penulis akan memaparkan hasil dari wawancara yang penulis dapatkan dari subjek maupun informan dan dianalisis dengan empat teori, adapun teorinya, persepsi, taksonomi maṣlaḥah dan Maqāsid asy-Syarî"ah, guna menjawab rumusan masalah. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, Mengapa masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah dibawah tangan padahal mereka paham dan bagaimana solusi hukum terhadap permasalahan pernikahan yang tidak tercatat tersebut. Uraian analisis sebagaimana yang dimaksudkan di atas yakni sebagai berikut: 83 Siti Aisyah, Wawancara (Muara Plantau, 20 Maret 2020). 84 Susilawati, Wawancara (Muara Plantau, 21 Maret 2020). 57
1. Alasan masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah dibawah tangan? Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, yang menjadi alasan dari beberapa subjek melakukan nikah dibawah tangan adalah sebagai berikut: Menurut subjek yang pertama (DH) (SD) Belum tahu bahwa nikah harus tercatat, akan tetapi DH baru saja mengetahui informasi bahwa pentingnya pernikahan itu harus dicatat dari tetangga- tetangga DH. Penyebab DH melakukan nikah dibawah tangan adalah yang pertama waktu zaman dahulu orang tua DH ba isi (punya) pemahaman yang penting nikah secara Agama ja dulu dan malas mengurus berkas karena yang DH tau nikah di KUA dan di rumah sama saja pada halal. Waktu zaman DH menikah Bartim itu belum ada jadi Desa kita ini masih Kabupaten Barsel, jadi KUA nya pun Cuma ada di Barsel tepatnya di kota Buntok, untuk menempuh jalan ke Buntok perlu satu hari dengan menggunakan alat transportasi kelotok85 sedangkan pada saat itu duit (uang) pas- pasan cuma untuk menikah saja serta masalah ekonomi zaman dahulu susah mencari uang.Dampak nikah dibawah tangan yang DH rasakan adalah anak-anak DH saat ingin masuk sekolah memerlukan akta kelahiran anak. Sedangkan DH tidak memiliki buku nikah, untung saja subjek mengurus surat nikah sementara, jadi akta kelahiran anak DH bisa didapatkan. Selama DH bertempat tinggal di Desa Muara Plantau, belum pernah ada sosialisasi UU perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pematang Karau. Bahkan DH mengetahui nikah itu harus di catat baru-baru saja, itupun dari cerita-cerita tetangga saat arisan86 Menurut subjek yang kedua (AR) (SMA), Belum tahu bahwa nikah itu harus tercatat dan tidak ada kepikiran sama sekali untuk menikah di KUA, karena AR nikah langsung batamput,87 tidak 85Kelotok adalah alat ransportasi air. Biasanya kelotok digunakan untuk menyebrangi sungai, mencari ikan dan untuk berpergian, dinamakan kelotok karena mesin penggerek perahu ini mengelurkan bunyi "tok tok tok". Lihat di 86 Dahlia, Wawancara (Muara Plantau, 17 Maret 2020). 87 Nikah batamput adalah nikah yang hanya di hadiri oleh masing-masing keluarga catin, dan langsung ke penghulu kampung dengan membawa saksi, mahar dan wali untuk dinikahkan, 58
tahu sama sekali, karena pada saat AR menikah warga setempat juga nikah dibawah tangan. Penyebab saya melakukan nikah dibawah tangan adalah adanya kaitan keluarga AR kepada penghulu kampung jadi dinikahkan secara gratis, dan subjek pun tidak kepikiran untuk nikah di KUA, karena AR menikah secara batamput88. Selain itu alasan AR melakukan pernikahan dibawah tangan juga dikarenakan AR masih dibawah umur.Dampak nikah dibawah tangan yang AR rasakan adalah gak dapat buku nikah jadi susah mengurus-ngurus berkas untuk anak sekolah, zaman sekarang sangat diperlukan buku nikah, kalau sekarang sedikit- sedikit dicari orang buku nikah, untuk daftar kerja aja harus pakai buku nikah, anak-anak juga memerlukan akta kelahiran untuk daftar sekolah. kalau zaman dulu ada atau gak adanya buku nikah gak apa-apa karna gak terpakai, kalau sekarang macam-macam diperlukannya. Sepengetahuan AR belum pernah pihak KUA melakukan sosialisasi UU perkawinan, AR sibuk bekerja jadi kurang tau juga, takutnya kebetulan AR lagi kerja, kalau ada orang sosialisasi.89 Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari informan satu, dan dua, guna mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penyebab masyarakat masih mempraktekkan nikah dibawah tangan, adapun paparan hasil informasi yang penulis dapatkan dari informan adalah sebagai berikut: Penghulu kampung Desa Muara Plantau sebagai informan yang pertama, memiliki beberapa alasan kenapa beliau mau menikahkan secara nikah dibawah tangan, alasan pertama catin yang belum cukup umur, kedua catin yang nikahnya tergesa-gesa, hari ini melapor untuk dinikahkan keesokan hari nya catin minta untuk dinikahkan, penghulu kampung merasa tidak enak, kalau tidak dinikahkan. Karena kebanyakan ada keterkaitan keluarga antara catin dengan penghulu kampung.90 juga melakukan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Pematang Karau sebagai informan yang kedua, mengenai Penulis serta adanya salah satu pihak keluarga yang tidak setuju atas pernikahan itu, dan tanpa adanya resepsi acara perkawinan. 88 Nikah batamput adalah nikah yang hanya di hadiri oleh masing-masing keluarga catin, dan langsung ke penghulu kampung dengan membawa saksi, mahar dan wali untuk dinikahkan, serta adanya salah satu pihak keluarga yang tidak setuju atas pernikahan itu, dan tanpa adanya resepsi acara perkawinan. 89 Arianto, Wawancara (Muara Plantau, 18 Maret 2020). 90 Hairani, Wawancara (Muara Plantau, 07 Maret 2020). 59
sosialisasi UU perkawinan ke desa-desa termasuk desa Muara Plantau. Menurut pengakuan kepala KUA Kecamatan Pematang Karau, pihak KUA belum pernah melakukan sosialisasi karena terkendala dana, akan tetapi KUA memberikan arahan kepada para catin yang menikah dibalai nikah KUA Kecamatan Pematang Karau bahwa, pentingnya nikah tercatat, dan selalu menghimbau kepada catin untuk menyampaikan berita tersebut kepada warga setempat untuk melakukan pencatatan nikah bagi para calon pengantin.91 a) Ketidaktahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Pencatatan Nikah Zaman sekarang disebut dengan zaman modern yang mana zaman serba canggih apalagi mengenai alat komunikasi salah satunya adalah handphone/telepon genggam, yang mana 20 tahun yang lalu telepon genggam hanya bisa digunakan untuk telpon akan tetapi sekarang sudah cangging, telpon/sering dikenal dengan sebutan handphone sudah bisa mengakses berita diseluruh dunia. Alasan masyarakat mengenai ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, dizaman sekarang kurang dapat diterima, karena alat komunikasi sekarang sudah canggih, terlebih lagi masyarakat Desa Muara Plantau disetiap rumah sudah memiliki TV. Menurut penulis mengenai alasan masyarakat Desa Muara Plantau mengenai ketidaktahuan tentang pencatatan nikah terjadi disebabkan oleh KUA Kecamatan Pematang Karau yang belum pernah sosialisasi langsung dan disebabkan juga oleh masyarakat yang kurang aktif dalam menggunakan sosial media dalam mencari 91 Mastuni, Wawancara (Bambulung, 12 Maret 2020). 60
61 pengetahuan mengenai penting adanya pencatatan nikah. Selain itu penulis juga berpendapat bahwa adanya kemudahan bagi masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan dalam bidang administrasi pembuatan KK, KTP dan Akta kelahiran anak, dalam hal ini masyarakat masih bisa membuat KK, KTP dan Akta kelahiran anak, dengan alasan inilah masyarakat tidak mencari tahu mengenai berita tentang pentingnya pencatatan nikah sementara masyarakat belum pernah merasakan akibat hukum dari nikah tidak tercatat. b) Halal Secara Agama Lebih Penting Persepsi seseorang memang berbeda-beda, terkhusus dibidang pernikahan, ada yang berpendapat pentingnya nikah tercatat agar mendapatkan pengakuan dari Negara bahwa pernikahannya resmi. Indonesia memiliki UU perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 yang dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam hal pernikahan. Dalam UU tersebut sudah dijelaskan secara konkrit bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA agar mendapatkan buku nikah yang jadikan sebagai bukti autentik. Menurut penulis sebagai warga Negara yang yang baik dan patuh akan peraturan pemerintah, memang berkewajiban sebagai warga Negara Indonesia untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apalagi dalam hal pernikahan tidak
hanya menjalankan aturan dalam hukum Islam, akan tetapi peraturan yang dibuat oleh Negara juga harus diperhatikan. Adanya anggapan dari masyarakat yang sudah menjadi orang tua bahwa penting nikah secara Agama menurut penulis dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Sebenarnya dilihat dari kemaṣlaḥah nikah tidak tercatat memiliki banyak mudharat, sebagaimana sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi حِلاَصَمْلا ِبل َج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِد ِساَفَمْلا ُءْرَد Artinya: Menghindari kemudharatan atau bahaya didahulukan dari pada mengambil maslahat atau kebaikan.92 Kaidah fiqih diatas sejalan dengan kemudharatan yang lebih besar didapatkan dari nikah dibawah tangan dari pada Kemaṣlaḥah. Kemaṣlaḥah yang didapatkan dari nikah dibawah tangan tidak hanya dirasakan saat ini, mudharat yang dirasakan saat ini adalah tidak dapat membuat KK karena tidak mempunyai buku nikah. Mudharat yang didapatkan dimasa yang akan datang adalah tidak dapat membuat akta kelahiran anak, hal ini akan menghambat proses pendidikan sang anak. Maṣlaḥah yang didaptkan dari nikah tercatat adalah adanya pengakuan dari Negara bahwa nikahnya resmi dan mempunyai legalitas hukum serta buku nikah yang didapatkan dari nikah yang resmi akan menjadi bukti autentik. 92 Abd. Halim Musthhofa, "Aplikasi Teori Maslahah dalam produksi Pengadilan Agama (Kajian kritis terhadap beberapa keputusan Pengadilan agama)", Aplikasi teori Maslahah, Vol. 27, No. 1, (Januari 2016), 134. 62 harus
63 c) Menikah di Bawah Umur Indonesia adalah Negara hukum,yang sudah mengatur dari hal yang kecil sampai yang besar, salah satunya adalah aturan mengenai pencatatan perkawinan yang terdapat dalam UU perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974. Warga Negara Indonesia wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terkait usia dalam perkawinan UU No 16 dijelaskan bahwa usia calon pengantin laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun, kalaupun usia calon pengantin belum mencapai 19 tahun maka boleh dengan melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Menurut penulis nikah dibawah umur sebaiknya dan seharusnya dihindari sebab usia dibawah 19 tahun adalah usia yang muda untuk membina rumah tangga, terlebih lagi kematangan emosional belum matang. Pernikahan dibawah umur tidak jarang berakhir pada perceraian sebab dalam menjalankan kehidupan rumah tanggga tidak selalu manis, kadang diibaratkan seperti hidup di tepi pantai yang mana ombak akan datang sewaktu-waktu, oleh karena itu jika menikah dibawah umur, emosional belum matang ditakutkan akan membuat keputusan yang cepat tanpa mempertimbangkan akibatnya. Pernikahan dibawah umur menurut penulis sebisa mungkin dihindari karena banyak menimbulkan
64 mudharat daripada Maṣlaḥah pernyataan ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi: ُلاَزُ ي ُرَرَّضلا Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan d) Letak Geografis Salah satu alasan masyarakat Desa Muara Plantau mempraktekkan nikah dibawah tangan adalah letak KUA dan Desa yang jauh. Jalan dari Desa Muara Plantau menuju KUA Kec. Pematang Karau cukup jauh yang mana jalan yang ditempuh ada dua jalan, yang pertama menggunakan alat transportasi sungai dan darat. Alat transportasi sungai yang dipakai adalah kalotok yang ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam lamanya dan alat transportasi darat yang memakan waktu kurang lebih 1 jam setengah dengan keadaan jalan tanah liat tidak beraspal. Penulis bependapat bahwa ada terdapat kemaslahatan, diantaranya adalah jika pernikahan tetap di laksanakan ke KUA, maka akan menyusahkan catin dikarenakan perjalanan yang ditempuh selama satu hari, terlebih lagi akan memberatkan catin untuk membayar ongkos menuju KUA. Sedangkan uang hanya cukup untuk syukuran acara akad nikah dikampung. Hal tersebut memberatkan catin, maka dari itu catin lebih maṣlaḥah untuk menikah secara bawah tangan, biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada ke KUA. Kalau ke KUA maka akan lebih banyak mengeluarkan uang
dan tenaga. Maṣlaḥah yang terdapat dalam nikah dibawah tangan termasuk kedalam Maṣlaḥah Mursalah. Maṣlaḥah Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada. Perkawinanan bawah tangan, merupakan perkawinan yang banyak dilakukan oleh sebagian besar oknum. Nikah dibawah tangan memiliki pengertian bahwa, pernikahan dilangsungkan tidak sesuai prosedur Negara, karena tidak melakukan pencatatan nikah di KUA. Pernikahan seperti ini hanya sah secara Agama, akan tetapi belum sah secara Negara. Padahal mudharatnya lebih besar kalau belum sah secara Negara. Sebenarnya banyak faktor yang membuat seseorang melakukan nikah dibawah tangan. Terkhusus Desa Muara Plantau, dapat Penulis simpulkan beberapa alasan masyarakat masih mempraktekkan nikah dibawah tangan/nikah tidak tercatat di KUA, adapun alasannya adalah yang pertama ketidaktahuan bahwa pentingnya pencatatan nikah, walaupun subjek nikahnya tidak tercatat akan tetapi subjek bisa membuat KK (kartu keluarga), KTP dan akta kelahiran anak menurut pengakuan subjek, subjek bisa mengurus berkas tersebut dengan cara meminta surat keterangan sudah menikah kepada kepala Desa setelahnya subjek meminta bantuan kepada penghulu yang berada dibambubung untuk mengurus surat keterangan menikah, dengan keluarnya surat keterangan menikah tersebut subjek dapat membuat KK, KTP dan akta kelahiran anak, dengan alasan 65
inilah subjek merasa tidak ada akibatnya dari pernikahnnya yang tidak tercatat. Alasan yang kedua adanya rasa malas dari atin karna ada anggapan bahwa yang menikah di KUA dan menikah dipenghulu kampung sama saja halal. Alasan yang ketiga pada saat subjek menikah masih dibawah umur. Alasan yang keempat pada saat subjek menikah letak KUA masih jauh dan susah dijangkau. Alasan kelima tidaka kepikiran menikah diKUA karna nikahnya langsung batamput.93 Alasan lainnya subjek tidak tahu bahwa menikah itu harus tercatat, taunya menikah itu harus tercatat ada dari tetangga-tetangga saat arisan ada juga yang tidak tahu sama sekali. Perkawinan bawah tangan jika dilihat dari hukum positif memang memiliki banyak mafsadah bagi seseorang. Akan tetapi jika dilihat dari penyebab masyarakat Desa Muara Plantau nikah dibawah tangan, bagi mereka memiliki maṣlaḥah. Ada beberapa maṣlaḥah yang didapatkan masyarakat Desa Muara plantau adalah sebagai berikut: Faktor penyebab nikah dibawah tangan adalah dikarenakan letak KUA yang susah dijangkau, ini terjadi pada saat Barsel belum dipecah menjadi dua kabupaten. Jalan dari desa Muara Plantau untuk menuju KUA pada saat itu harus ditempuh melalui alat transportasi kelotok dan itupun harus ditempuh waktu selama satu hari dan subjek pada saat itu memiliki 93 Nikah batamput adalah nikah yang hanya di hadiri oleh masing-masing keluarga catin, dan langsung ke penghulu kampung dengan membawa saksi, mahar dan wali untuk dinikahkan, serta adanya salah satu pihak keluarga yang tidak setuju atas pernikahan itu, dan tanpa adanya resepsi acara perkawinan. 66
uang hanya untuk syukuran pernikahan, Itu lah alasan kenapa masyarakat lebih memilih nikah dibawah tangan. Nikah dibawah tangan yang terjadi di Desa Muara Plantau di kaji dari teori Maṣlaḥah maka terdapat kemaslahatan, diantaranya adalah jika pernikahan tetap di laksanakan ke KUA, maka akan menyusahkan catin dikarenakan perjalanan yang ditempuh selama satu hari, terlebih lagi akan memberatkan catin untuk membayar ongkos menuju KUA. Sedangkan uang hanya cukup untuk syukuran acara akad nikah dikampung. Hal tersebut memberatkan catin, maka dari itu catin lebih maṣlaḥah untuk menikah secara bawah tangan, biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada ke KUA. Kalau ke KUA maka akan lebih banyak mengeluarkan uang dan tenaga. Maṣlaḥah yang terdapat dalam nikah dibawah tangan termasuk kedalam Maṣlaḥah Mursalah. Maṣlaḥah Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada. Menurut penulis menikah adalah salah satu peristiwa yang paling mulia yang dirasakan setiap manusia. Pernikahan bukan hanya salah satu jalan yang mulia dalam megatur kehidupan berumah tangga dan keturan, akan tetapi juga sebagai salah satu pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Melalui pernikahan akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian pernikahan merupakan pertalian yang seteguh- 67
teguhnya dalam kehidupan manusia. Bukan saja antara suami, isteri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Demikanlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Sebab itulah Allah telah mengatur pernikahan dengan aturan yang begitu sempurna. Selain ada aturan dari Allah mengenai pernikahan, hukum Negara juga mengatur semedikian rupa, dan dengan sebaik-baiknya peraturan, yang tidak lain peraturan tersebut dibuat hanya untuk kemaslahatan. Berkaitan dengan ketidak taatannya Sebagian warga Indonesia mengenai aturan pemerintah tentang pernikahan, dalam hal ini memang masih banyak yang belum melaksanakannya peraturan tersebut. Terkhusus wajibnya suatu pernikahan tercatat di KUA bagi masyarakat muslim. Dalam hal ini masyarakat Desa Muara Plantau yang termasuk kedalam bagian dari Negara Indonesia telah melanggar ketentuan hukum yang telah diatur oleh Negara. Karena masih banyak masyarakatnya melakukan nikah dibawah tangan, artinya tidak mencatatka nikahnya di KUA. Menurut penulis nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan oleh pegawai KUA. Penulis juga berpendapat, banyak mudharat yang didapatkan dari nikah dibawah tangan lebih besar, karena akibat dari nikah dibawah tangan dirasakan oleh isteri dan anak dikemudian hari nanti, karena perkawinan yang hanya sah secara Agama, tidak pernah dianggap oleh Negara adanya terjadi peristiwa hukum. Akibatnya anak tidak mendapatkan akta kelahiran anak, dan tidak 68
69 dapat disekolahkan dan isteripun salah satunya tidak dapat harta goni-gini jika terjadi perceraian. Pernyataan ini sesuai dengan kaidah fiqih dibawah ini ُلاَزُ ي ُرَرَّضلا Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan Maka dari itu perkawinan bawah tangan sabaiknya jangan dilakukan karena lebih banyak mafsadah yang didapatkan, lebih baik sebisa mungkin menikah secara tercatat karena sudah jelas-jelas memiliki banyak Maṣlaḥah dan tidak ada sedikitpun kemudharatan. 2. Solusi hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat Rumusan masalah yang kedua ini, penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori persepsi, taksonomi dan maṣlaḥah. Hasil analisis pada rumusan masalah yang kedua ini akan penulis paparkan sebagai berikut: Menurut subjek pertama NT (S1), yang berstatus sebagai catin (calon pengantin). NT berharap dari KUA Kec. Pematang Karau agar mengadakan sosialisasi pentinya pencatatan nikah, supaya masyarakat tau bahwa nikah itu penting untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Menurut NT solusi hukum bagi masyarakat yang sudah terlanjut nikah dibawah tangan adalah isbat nikah, sebenarnya ini isbat ikah bisa dilakukan oleh kepala desa untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama, Agar pengadilan Agama sidang keliling ke Desa Muara Plantau. Misalkan mengurus sendiri juga bisa tapi kebanyakan dari oknum yang melakukan nikah dibawah tangan enggan mengurus isbat nikah terlebih lagi biayanya yang mahal.94 94 Nurma Yunita, Wawancara (Muara Plantau, 01 April 2020).
Menurut subjek kedua MH (SD), yang berstatus sebagai catin (calon pengantin). Harapan MH kepada KUA Kec. Pematang karau adalah agar pihak KUA mempunyai tangan kanan selain julak pa ubai (penghulu kampung) karena mengingat sidin tengah sakit, atau orang yang dipercaya pihak KUA untuk menyampaikan penting pencatatan nikah, agar masyarakat paham bahwa nikah itu harus tercatat. Sebenarnya MH kurang memahami betul tentang solusi hukum bagi nikah dibawah tangan. Akan tetapi MH ada membaca di internet bagi yang menikah dibawah tangan bisa mengajukan nikah massal kalo tidak salah seperti itu.95 Menurut subjek ketiga DH (SD). Menurut DH saran untuk KUA agar lebih baik dan meminimalisir nikah dibawah tangan adalah kedepannya perlu ada sosialisasi perkawinan ke desa ini agar masyarakat tahu dan paham tentang pentingnya pencatatan nikah dan takut untuk nikah dibawah tangan karna tahu akibat nya jika menikah dibawah tangan. DH kurang tau kalau solusi hukum nikah dibawah tangan atau nikah tidak tercatat, sebenarnya saya pengen punya buku nikah tapi saya bingung gimana caranya kalau sudah terlanjur nikah tidak tercatat.96 Menurut subjek kedua AR (SMA). Harapan AR sebagai warga desa Muara Plantau kepada KUA adalah desa ini kan desa yang pedalaman dan bisa dikatakan desa tertinggal dan terpencil jadi ada Sebagian masyarakat yang belum mengetahui bahwa nikah itu harus tercatat jadi diharapkan kepada KUA agar turun langsung ke Desa kita ini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Bagi masyarakat yang sudah menikah dibawah tangan atau nikah tidak tercatat, seperti saya ini termasuk nikah dibawah tangan, AR tidak tau solusinya kalau adapun AR ingin sekali nikah ulang agar mendapatkan buku nikah. akan tetapi saya pernah melihat di TV bahwa ada nikah massal, tapi saya tidak tau prosedurnya gimana.97 Menurut subjek kedua SY (S1). SY menyarankan kepada KUA bahwa perlu diadakannya sosialisasi perkawinan ke Desa Muara Plantau, karena yang saya tau bahwa masyarakat tidak pernah mencari tau betapa pentinya pencatatan nikah dan Sebagian besar tidak tau akibat dari nikah dibawah tangan, dikarnakan juga walaupun mereka nikah dibawah tangan tapi mereka tetap bisa mempunyai buku nikah, akta kelahiran anak dan KTP, oleh karena itu mereka santai-santai saja nikah dibawah tangan. Menurut sepengetahuan SY solusi hukum yang saya tawarkan adalah kepada kepala Desa Muara Plantau agar mempersulit atau tidak memberikan izin kepada masyarakat untuk membuat surat keterangan sudah menikah, agar masyarakat tahu bahwa pentingnya mempunyai buku nikah, selain tidak memberi izin surat keterangan sudah menikah kepala Desa Muara Plantau 95 Mahmudah, Wawancara (Muara Plantau, 02 April 2020) 96 Dahlia, Wawancara (Muara Plantau, 17 Maret 2020). 97 Arianto, Wawancara (Muara Plantau, 18 Maret 2020). 70
71 juga harus mengusulkan isbat nikah keliling ke Desa Muara Plantau, agar yang menikah dibawah tangan bisa menikah ulang dan mendapatkan buku nikah.98 Menurut subjek kedua SS (SD). Harapannya kepada KUA agar bisa menyampaikan pentingnya pencatatan nikah dan juga menyampaikan akibat dari nikah dibawah tangan. Agar masyarakat takut dengan nikah dibawah tangan, cara itu menurut SS ampuh untuk mengurangi atau menghilangkan nikah dibawah tangan. Menurut SS solusinya nikah massal, api saya tidak paham dalam mengurus nikah massal.99 a) Sosialisasi UU Perkawinan Oleh KUA Pencatatan nikah adalah wewenang dari KUA yang berada di Kecamatan setempat, salah satu tugas KUA adalah melaksanakan sosialisasi UU perkawinan ke Desa-desa yang meliputi wilayah yang menjadi wewenangnya, pada kenyataannya KUA Kec. Pematang Karau belum melaksanakan tugasnya terkait sosialisasi ke desa-desa, salah satunya adalah Desa Muara Plantau. Akibat tidak dijalankannya tugas ini khususnya masyarakat Desa Muara Plantau masih banyak yang melakukan nikah ditangan, menurut keterangan salah satu subjek, KUA belum pernah mengadakan sosialisasi UU perkawinan ke Desa Muara Plantau "Selama DH bertempat tinggal di Desa Muara Plantau, belum pernah ada sosialisasi UU perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pematang Karau." Menurut hemat penulis atas kelalaian tugas KUA tersebut membuat masyarakat melakukan nikah dibawah tangan, seharusnya KUA bisa melakukan upaya lain selain turun langsung ke Desa 98 Siti Aisyah, Wawancara (Muara Plantau, 20 Maret 2020). 99 Susilawati, Wawancara (Muara Plantau, 21 Maret 2020).
Muara Plantau, salah satunya adalah KUA masih tetap bisa melakukan upaya untuk mensosialisasikan UU perkawinan meskipun tidak bisa turun langsung ke Desa, alternatifnya adalah kepala KUA melakukan kerja sama dengan aparat Desa Muara Plantau untuk menyampaikan bahwa penting adanya pencatatan nikah di KUA. Menurut hemat penulis sosialisasi kecil-kecilan yang dilakukan oleh KUA kepada para catin yang menikah, dibalai nikah KUA Kec. Pematang Karau adalah langkah yang baik untuk mengurangi terjadinya perkawinan bawah tangan di Desa Muara Plantau, tapi alangkah lebih baiknya KUA bisa terjun langsung untuk sosialisasi ke Desa Muara Plantau. b) Isbat Nikah Isbat Nikah adalah solusi kedua yang disarankan oleh subjek untuk solusi hukum bagi pasangan suami isteri yang nikahnya tidak tercatat. Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah melakukan nikah secara Agama/sirri. Sebenarnya isbat nikah memang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, suami, isteri atau anak yang berkepentingan dalam hal ini. Menurut hemat penulis solusi yang kedua ini adalah solusi hukum yang tepat untuk pasangan suami isteri yang nikahnya tidak tercatat, dalam mengurus berkaspun untuk isbat nikah tidaklah mudah, selain memerlukan 72
73 tenaga, waktu dan juga uang, diperlukan juga kesiapan dan kesabaran dalam menunggu selesainya persidangan. Walaupun solusi isbat nikah menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan nikah dibawah tangan maka, alternatif lainnya adalah kepada kepala Desa Muara Plantau membuat permohonan kepada Pengadilan Agama untuk isbat nikah keliling. Menurut penulis legalitas dalam suatu perkawinan memang sangat penting dan diperlukan, salah satu bukti autentik dari adanya suatu pernikahan adalah buku nikah, sedangkan yang menikah dibawah tangan/tidak tercatat, tidak mendapatkan buku nikah, artinya nikahnya hanya sah secara Agama belum sah secara Negara. Solusi isbat nikah memang tepat bagi pasangan yang menikah tanpa dicatatkan secara resmi di KUA, dalam hal ini kemudharatan dimasa yang akan datang perlu dihilangkan sedari diri dan sebisa mungkin dihilangkan, pernyataan ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi: ُلاَزُ ي ُرَرَّضلا Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan Sejalan dengan kaidah fiqih ini, pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan mudharat di masa yang akan datang salah satunya adalah anak dari nikah dibawah tangan tidak dapat membuat akta kelahiran anak, dan berkelanjutan anak tersebut
tidak dapat sekolah, disebabkan tidak bisa melengkapi persyatan masuk sekolah, persyaratannya yakni harus melampirkan akta kelahiran. Oleh karena itu solusi isbat nikah sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Plantau yang nikahnya tidak tercatat, dan terkhusus kepada Kepala Desa Muara plantau, agar sebisa mungkin mengusahakan sidang isbat nikah keliling agar tidak ada lagi alasan masyarakat tidak mencatatkan perkawiannnya. Penulis menyimpulkan beberapa solusi hukum dari keseluruhan subjek bagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA, solusi hukum pertama adalah diadakannya sosialisasi UU perkawinan ke KUA agar masyarakat tidak lagi ada alasan bahwa tidak mengetahui bahwa nikah seharusnya dicatatakan di KUA. Kalaupun KUA tidak bisa turun langsung ke Desa Muara Plantau harapannya dari subjek KUA bisa bekerjasama dengan aparat Desa Muara Plantau atau salah satu masyarakat yang dianggap paham dan bisa untuk mensosialisasikan UU perkawinan ke Desa Muara Plantau. Solusi yang kedua bagi masyarakat yang nikah dibawah tangan/nikah tidak tercatat bisa mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Kepala Desa Muara Plantau membuat surat permohonan sidang keliling ke Desa Muara Plantau. Penulis menganalisis mengenai solusi hukum bagi masyarakat yang nikahnya tidak tercatat. Pembahasan analisis dalam sub bab ini yakni ditinjau/dikaji dari teori persepsi, teori taksonomi, maṣlaḥah, dan 74
teori Maqāsid asy-Syarî"ah. Uraian analisis yang dimaksudkan sebagaimana di atas yakni sebagai berikut: a. Ditinjau dari Teori Persepsi Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi manusia sering dikenal dengan sudut pandang. Hasil pengindraan seseorang menghasilkan sudut pandang. Kebanyakan orang ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik dan ada juga mempersepsikan negatif.100 Penulis menyimpulkan bahwa persepsi merupakan sudut padang berbeda-beda, yang dimiliki oleh setiap orang. Jika dikaitkan antara persepsi dengan pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah. Maka masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, seperti solusi hukumpun yang diberikan oleh subjek bervariasi ada yang mengatakan perlu nikah ulang atau isbat nikah ada juga yang memberikan solusi hukum perlu adanya sosialisasi UU perkawinan kedesa ini. ada juga yang beranggapan bahwa nikah dibawah tangan itu tidak baik karena memiliki akibat hukum, ada juga yang merasa biasa saja tidak ada akibatnya Akan tetapi dalam menyikapi perbedaan sudut pandang tersebut, kita jangan pernah merasa benar mengenai apa yang kita nilai mengenai sesuatu, bisa saja penilaian kita salah. Apalagi mengenai 100 Ibid., h. 139-140. 75
sudut pandang yang seseorang miliki, masing-masing memiliki hak untuk menyampaikan sudut pandang mengenai sesuatu. Penelitian ini membahas mengenai sudut pandang yang dimiliki seseorang mengenai pencatatan nikah, dari keenam subjek memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi secara garis besar subjek menganggap bahwa perlu adanya sosialisasi UU perkawinan ke Desa Muara Plantau dan menyarankan kepala Desa Muara Plantau agar membuat surat permohonan ke pengadilan Agama agar ada isbat nikah keliling ke Desa Muara Plantau. b. Ditinjau dari Teori Taksonomi Taksonomi adalah struktur hierarki (bertingkat) mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi.101 Menurut penulis taksonomi adalah cara berpikir seseorang yang bertingkat, dari yang rendah sampai yang tinggi. Teori taksonomi memiliki kaitan dengan pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah. Penelitian ini pada masyarakat yang tingkat pendidikan yang rendah sampai yang tinggi, penulispun mengambil subjek dari SD, SMA, dan S1. Tingkat pemahaman masyarakat dapat dilihat dengan tingkat pendidikannnya. Seseorang yang berpendididkan SD dengan seseorang yang berpendidikan S1 berbeda, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan subjek. Penelitian ini mengambil enam subjek, dua 101 Ibid., h. 73. 76 yang
77 orang pertama calon pengantin, 2 orang lagi nikah yang tidak tercatat dan 2 orang lagi yang menikahnya di catat, dari keenam subjek tersebut hanya ada dua orang yang menikah tidak tercatat itupun yang berpendidikan SD dan SMA. Hal ini menunjukan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik pula pemahaman dan cara berpikirnya. Desa muara plantau masih lumayan banyak masyarakatnya yang berpendidikan SD102, untung saja sebagaian besar orang tua yang berpendididkan SD, memilki pemahaman dan tekad menyekolahkan anaknya, sehingga tidak sepertinya yang hanya berpendidikan SD. Hal positif tersebut menyebabkan pendidikan mulai meningkat tinggi di Desa Muara Plantau, hingga pada sekarang ini, nikah dibawah tangan pun setiap tahunnya mulai berkurang, hal ini bukan hanya disebabkan karena penghulu kampung sedang sakit struk, akan tetapi disebabkan juga pendidikan yang mulai meningkat tinggi, sehingga sebagian besar sudah mengetahui bahwa nikah itu penting untuk dicatatkan. Taksonominya solusi hukum yang diberikan para subjek juga bervariasi ada yang memberikan solusi perlu adanya sosialisasi UU perkawinan ke desa ini, ada juga yang bependidikan SD tidak mempunyai solusi untuk yang menikah dibawah tangan, ada juga yang berpendidikan S1 yang mempunyai solusi untuk isbat nikah. 102Desa Muara Plantau masih banyak yang tingkat pendidikannya sekolah dasar (SD), tingkat pendidikan ini kebanyak dari orang tua dahulu. Hal ini diakibatkan desa Muara Plantau belum mempunyai fasilitas sekolah, dulunya kalaupun ada yang ingin sekolah, itu harus merantau meninggalkan kampung halaman.
78 c. Ditinjau dari Teori Maṣlaḥah Kondisi saat ini, pencatatan nikah dipandang sebagai suatu yang sangat urgent sekali, karena menyangkut banyak kepentingan dan banyak merugikan anak dan isteri apabila suatu pernikahan itu tidak tercatat, karena gunanya dari pernikahan yang tercatat bukan hanya taat pada aturan pemerintah akan tetapi juga memiliki begitu banyak maṣlaḥah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih; ِةَرْوُرَّضْلا ُةَلِزْنَم ُلِزْنَ ت ُةَجاَْلۡا Artinya: Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pencatatan nikah terdapat maṣlaḥat yang masuk dalam kategori maṣlaḥah mursalah. Dengan demikian, pencatatan nikah dalam kehidupan masyarakat adalah suatu keharusan (wajib) bagi umat muslim. Pencatatan nikah secara formal tidak ada diatur dalam Al-qur"an maupun hadist. Namun para ulama banyak berijtihad dengan metode qiyas, mengenai pencatatan nikah yaitu dengan ayat mudāyanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkannya, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282; yang berbunyi;
79 ۡ ۡ ًۚ ۡ كٱَف ىّمَسُّم لَجَأ ََٰٓلِإ ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ ْآوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَََٰٓيَ ًِۚل ُبِتاَك ۡمُكَن ۡ ي لٱِب َّ ب دَع لۡٱ ِوۡيَلَع يِذَّلٱ ِلِل ۡمُي لَو ُهوُبُ ت لَو كَي بُت ۡبُت َُّللّٱ ُوَمَّلَع اَمَك َبُت لَ ف كَي ۡيَش ُو ا ٔ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ًۚ ُۢ ۡ كَي نَأ ٌبِتاَك َب نِم ۡسَخۡبَ ي َلََو ۥُوَّبَر ََّللّٱ ِقَّتَ ي َيَ َلََو لَو ُّقَ ۡ ۡ ًۚ ۡ Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". Al- Baqarah: 282.103 enggan menuliskannya sebagaimana Akad nikah bukan muamalah yang bisa, akan tetapi merupakan akad yang sangat kuat (Misāqan galizan) dan sangat diperlukan adanya pencatatan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Q.S an-Naba ayat 29 yang berbunyi; بََٰتِك ُوََٰن ۡ يَص ۡحَأ ٍء ۡيَش َّلُكَو ا Artinya: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab" ِرُبُّزلٱ ِفِ ُهوُلَعَ ف ء ۡيَش ُّلُكَو Artinya: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan Melihat tujuan dari pencatatan nikah banyak memiliki manfaat bagi para pihak dalam pernikahan, contohnya buku nikah dapat 103 Al-Baqarah, 2: 282.
80 dijadikan sebagai bukti autentik bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara. Keterkaitan antara pencatatan nikah dengan teori maṣlaḥah adalah maṣlaḥah memiliki arti menolak kemudharatan dan mendatangkan kebaikan atau manfaat,104 hal ini sesuai dengan kaidah fiqih; حِلاَصَمْلا ِبل َج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِد ِساَفَمْلا ُءْرَد Artinya: Menghindari kemudharatan atau bahaya harus didahulukan dari pada mengambil maslahat atau kebaikan.105 dengan hal ini pencatatan nikah terdapat maṣlaḥah yang memiliki kebaikan atau manfaat. Manfaat yang didapatkan dari pencatatan nikah adalah adanya bukti autentik secara resmi. Bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan yang sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara dan jika terjadi kemungkinan buruk dalam pernikahan (perceraian) maka dapat ditempuh melalui jalur hukum. Penulis berpendapat beranjak dari keempat teori yang telah penulis paparkan diatas, beserta solusi hukum yang diberikan subjek bagi yang menikah tidak tercatat/dibawah tangan, penulis berpendapat bahwa solusi hukum yang diberikan para subjek bervariasi, dalam hal ini penulis setuju dengan solusi yang diberikan para subjek pertama perlu adanya sosialisasi dari KUA Kec. Pematang karau bahwa petugas KUA perlu turun langsung ke Desa Muara Plantau, walaupun terkendala dana akan tetapi KUA masih 104 Ibid., h. 21. 105 Ibid., 134.
81 bisa melakukan alternatif bahwa KUA bisa melakukan kerja sama kepada aparatur Desa Muara Plantau agar dapat menyampaikan pentingnya perkawinan tercatat, sehingga jikapun hal ini pihak KUA yang memberikan dana penulis yakini dananya pun tidak akan banyak, dan kiranya bisa terlaksana. Penulis juga memberikan pendapat mengenai solusi yang kedua adalah isbat nikah, penulis menyarankan bahwa bagi masyarakat yang sudah terlanjur menikah dibawah tangan/tidak tercatat secara resmi, maka diharuskan mengurus isbat nikah, agar pernikahannya sah secara Agama dan Negara dengan adanya bukti autentik (buku nikah), Jikapun hal ini tidak dapat dilakukan oleh perorangan yang melakukan nikah dibawah tangan/tidak tercatat secara resmi maka bisa kepala Desa yang membuatkan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk isbat nikah keliling di Desa Muara Plantau seperti desa Ketab yang sudah melakukan isbat nikah keliling oleh Pengadilan Agama Tamiyang Layang.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Alasan masyarakat Desa Muara Plantau masih mempraktekkan nikah dibawah tangan di Desa Muara Plantau adalah yang pertama ketidaktahuan bahwa pentingnya pencatatan nikah, dikarena belum pernah ada sosialisasi dari KUA Kecamatan Pematang Karau walaupun subjek nikahnya tidak tercatat akan tetapi subjek bisa membuat KK (kartu keluarga), KTP dan akta kelahiran anak, dengan alasan inilah subjek merasa tidak ada akibatnya dari pernikahnnya yang tidak tercatat. Kedua adanya anggapan dari masyarakat yang sudah menjadi orang tua, yang penting sah secara Agama dan sah secara Negara tidak terlalu dianggap penting. Ketiga ada yang menikah masih dibawah umur, dan malas untuk melakukan dispensasi nikah disebabkan takut mendengar sidang di Pengadilan Agama. Keempat, letak KUA yang susah dijangkau, Jalan dari desa Muara Plantau untuk menuju KUA pada 5 tahun yang lalu harus ditempuh melalui alat transportasi kelotok dan itupun harus ditempuh waktu selama satu hari. Kelima, adanya rasa malas dari catin untuk mengurus berkas ke KUA. 2. Solusi hukum pertama adalah diadakannya sosialisasi UU perkawinan ke KUA agar masyarakat tidak lagi ada alasan bahwa tidak mengetahui bahwa nikah seharusnya dicatat di KUA. Kalaupun KUA tidak bisa turun langsung ke Desa Muara Plantau harapannya dari subjek KUA bisa 82
83 bekerjasama dengan aparat Desa Muara Plantau atau salah satu masyarakat yang dianggap paham dan bisa untuk mensosialisasikan UU perkawinan ke Desa Muara Plantau. Solusi yang kedua bagi masyarakat yang nikah dibawah tangan/nikah tidak tercatat bisa mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Kepala Desa Muara Plantau membuat surat permohonan sidang keliling ke Desa Muara Plantau. B. Saran Setelah melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat pentingnya pencatatan nikah, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut: 1. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Muara Plantau bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya tidak hanya mementingkan sah secara Agama saja, akan tetapi juga perlu memperhatikan peraturan pemerintah tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagai warga negara Indonesia dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan ajaran agama dan harus menyeimbangkan dengan peraturan pemerintah. 2. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur menikah dibawah tangan, dianjurkan untuk melakukan isbat nikah, guna mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan yang dulunya berstatus hanya sah menurut Agama, dan dilegalitaskan agar perkawinan tersebut berkekuatan hukum. 3. Bagi KUA Kecamatan Pematang Karau, agar lebih memaksimalkan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, dan terlebih lagi mensosialisasikan UU perkawinan ke desa-desa se Kecamatan pematang
Karau, agar pernikahan dibawah tangan dapat berkurang. Karena dengan adanya mensosialisasikan UU perkawinan ke desa-desa khsususnya desa Muara Plantau, masyarakat dapat mengetahui pentingnya pencatatan nikah. 4. Penulis juga menyarankan kepada KUA agar lebih aktif dalam pelaksanaan pencatatan nikah ialah dengan cara, nikah keliling jadi dalam hal ini KUA yang turun langsung ke Desa Muara Plantau karena Desa Muara Plantau adalah Desa yang jauh dari kota bisa dibilangan Desa tertinggal dan terpencil. Cara seperti ini ditiru dari sidang Keliling Pengadilan Agama dengan tujuan meminimalisir nikah dibawah tangan. 84
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Al Aziz, S Moh. Saifulloh. Kajian Hukum-Hukum Walimah (Selamatan), Surabaya: Terbit Terang, 2009. Almanshur, Fauzan dan M. Djunaidi Ghony. Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 2, Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, 2012. An-Nawawi, Imam. Syarah Shahih Muslim, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsest, 2007. Busyro. Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, Jakarta Timur: Kencana, 2019. Friedman , Lawrence M. Teori dan Filsafat Umum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munaqahat, Jakarta: Kencana, 2008. Hasan , Ali. Perbandingan Mazhab Fiqih, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. Helim, Abdul. Belajar Administrasi Melalui Al-Qur"an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah, Yogyakarta: K-Media, 2017. __________. Maqasid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqih (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pel ajar, 2019. Kuzari, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995. Latifah S. Menikah Itu Indah, Lamongan: Tanpa Tenerbit, 2004. Mahjuddin. Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang dihadapi Umat Islam masa Kini, Jakarta: Kalam Mulia, 2005. Mardani. Hukum Keluarga Islam Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017. Muhammad. Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi, 2015. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi, Cet. 34, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015. Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2013 Prastowo, Andi. Mengenal Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif, Yogyakarta: Diva Press, 2010. Prodjohamijojo, MR Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011. Riyadh, Saad. Jiwa Dalam Bimibingan Rasulullah, Jakarta: Gema Insani, 2007. Rahman , Abdul. Perkawinan Dalam Syari"at Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996. SJ, Fadil dan Salam Nor. Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia, Malang: Uin-Maliki Press, 2013. Syaltout, Mahmoud dan M. Ali As-Sayis. Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996. 85
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian), Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010. Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Cet. 1 Yogyakarta: Ghana Ilmu, 2006. Suma, Muhammad. Amin. Hukum Keluarga Islam Didunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, 1986. Syafe"I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015. Thalib, Sayuthi. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1986. Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, 2004. Thalib, Sayuthi. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1986. Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013. ____________. Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal penelitian Hukum (Legal Research), Yogyakarta: Pustaka Belajar. Wardah, Nuroniyah Wasman. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Fositif), Yogyakarta: Teras, 2011. Wahbah, Zuhaili. Fiqih Imam Syafi"i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-qur"an dan Hadist), Jakarta Timur: Almahira, 2010. Yusdani. dan Amir Muallim, Konfigarasi Pemikiran Hukum Islam, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999. Waluyo. Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002. B. Jurnal Effendi, Ramlan. "Konsep Revisi Taksonomi Bloom dan Implementasinya Pada Pelajaran Matematika Smp", Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 2, No. 1. Gunawan, Imam dan Anggarini Retno Palupi. "Taksonomi Bloom - Revisi Pembelajaran, Ranah Kognitif: Kerangka LandasanUntuk Pengajaran, dan Penilaian", Pendidikan. Halim, Musthhofa Abd. "Aplikasi Teori Maslahah dalam produksi Pengadilan Agama (Kajian kritis terhadap beberapa keputusan Pengadilan agama)", Aplikasi teori Maslahah, Vol. 27, No. 1, Januari 2016. Harpani, Matnuh. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" Vol. 6, No. 11, Mei 2016. Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" Vol. 2, No. 1, 2018. Islami, Irfan. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya", Vol. 8 No.1. 86
Januarko, Wahyu dan Denok Setiawati, "Studi Tentang Penanganan Korban Bullying Pada Siswa Smp Se-Kecamatan Trawas" BK UNESA, Vol. 04, No. 02, h. 385, Tahun 2013. Meirison. Maslahah Dan Penerapannya Dalam Siyasah As-Syar'iyah, Ijtihad: Hukum Islam dan pranata social, Vol. 32, No. 1, 2016. Purnoo, Joko Hadi. "Sistem Waralaba Dalam Kaidah Maslahah Mursalah", Jurnal Muamalat, VoL. 1, No. 2, 2017. Ulfan, Asep Aulia dan Destri Budi Nugraheni. "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam" Penelitian Hukum, Vol.1, Nomor 1. Umran, Muh dan Marsia Sumule G, "Presepsi Masyarakat Terhadap Kinerja DPR Kabupaten, (Studi Kasus Komunikasi Politik Dapil 1 Kabupaten Buton Utara)". Yusnedi. "Analisis Presepsi Mahasiswa Terhadap Perilaku Korupsi (Studi Kasus Mahasiswa Stie-IRengat", Manajemen dan Bisnis, Vol. VII, No. 04, 2018. Yusof, Suhaimi Mohd & Ahmad Hazim Alias, "Pendekatan Membuat Keputusan Syariah Dalam Kewangan Islam" Jurnal Muamalat, No. 1, 2008. C. Skripsi Sayyad Muhammad Amin. "Studi Krisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah". Skripsi-IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017. Su"udi Muhammad. "Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah". Skripsi-UI Nahdlatul Ulama Jefara, Jefara, 2015. Nurmasyithah. "Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan Maqāṣid Al-syarī"ah". Skripsi-UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2018. Fathoni, M. yazid, Sahruddin dan Diangsa Wagian. "Penyuluhan hukum tentang tata cara perkawinan pentingnya berdasarkanundang-undang nomor 1 tahun 1974" Abdi Insani LPPM Unram, Vol. 6, No. 1, April 2019. perkawinan Dan pencatatan D. Wawancara Aisyah, Siti. Wawancara. Muara Plantau, 20 Maret 2020. Arianto. Wawancara. Muara Plantau, 18 Maret 2020. Dahlia. Wawancara. Muara Plantau, 17 Maret 2020. Hadi. Wawancara. Muara Plantau, 5 April 2020. Hairani. Wawancara. Muara Plantau, 07 Maret 2020. 87
Mahmudah. Wawancara. Muara Plantau, 02 Maret 2020. Mastuni. Wawancara. Bambulung, 12 Maret 2020. Observasi Awal sebelum penelitian. Muara Plantau, 10 mei 2019. Sopiyati. Wawancara. Muara Plantau, 20 Juli 2019. Susilawati. Wawancara. Muara Plantau, 21 Maret 2020. Yunita, Nurma. Wawancara. Muara Plantau, 01 April 2020. E. Internet N. Aziz, Artikel Ilmiah Metode Penelitian, Artikel, 2011, 08 Desember 2019. Anonim, transportasi-khas-indonesia. ( Anonim. menurut-ahli.html. 25 Mei 2020. 88
LAMPIRAN 89