BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Teori 2.1.1. Pengertian Pajak Para ahli memberikan batasan tentang pengertian pajak, diantaranya yang dikemukakan oleh Waluyo yaitu: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo,2007,2). Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Suandy, 2005 : 10). Menurut Suandy pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Suandy, 2005). Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 11
Dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari beberapa definisi pajak di atas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi di atas, Waluyo (2007) mengemukakan adanya dua fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi penerimaan (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya dengan dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 12
13 2. Fungsi mengatur (reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Contohnya yaitu dengan dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah sehingga peredarannya dapat ditekan. 2.1.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan telah mengalami perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang terbaru tersebut meliputi: 1. Wajib Pajak Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dengan demikian wajib pajak dibedakan menjadi : A. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun nonusahawan. a. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah orang pribadi dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean. Contohnya : Pengusaha Toko Emas, Pengusaha Industri Kertas. b. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas. Contohnya : Pegawai Swasta, Pegawai BUMN, PNS, Dokter, Notaris, Akuntan. B. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana fiskal, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau orang yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan banyak badan lainnya. C. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya bendaharawan pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan sistem Self Assessment setiap Wajib Pajak (WP) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor 14
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Istilah-stilah Pajak A. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kelender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. B. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. C. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 4. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis SPT sebagai berikut: A. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. B. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu C. Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 15
2.1.3. Pajak Penghasilan 2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Dilihat dari pengelompokkan pada pembahasan sebelumnya, Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat. Undang- undang tentang pajak penghasilan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Sebagai pajak langsung, maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa beban pajak tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Beban pajak tersebut muncul sebagai akibat dari sejumlah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan Wajib Pajak. Berikut ini adalah definisi dari Penghasilan dan Pajak penghasilan, yaitu : Definisi penghasilan yang dikutip dari PSAK 23 dalam buku Gunadi (2009:147) yang berjudul " Akuntansi Pajak", menyebutkan bahwa: "Penghasilan adalah arus masuk bruto sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal." Pendapat lain diutarakan dalam buku yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2007:14) yang berjudul " Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007" , yaitu: "Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivis perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan 16
sewa." Sementara itu, definisi Pajak Penghasilan menurut ketentuan umum yang ada adalah sebagai berikut: Menurut Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008: "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak." Sedangkan menurut Prinsip Standar Akuntansi No. 46 (Revisi 2010) yang dikutip dari buku Ikatan Akuntan Indonesia (2010:46,4): "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas." 2.1.4. Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa : 1. Subjek pajak dalam negeri adalah : A. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. B. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 17
C. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. D. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Subjek pajak luar negeri adalah : A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. B. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia , serta memperoleh penghasilan dari 18
19 Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. C. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2.1.5. Objek Pajak Penghasilan Dalam buku susunan Atep Adya Barata yang berjudul "Panduan Lengkap Pajak Penghasilan" ( 2011:22 ) yang menjadi objek pajak penghasilan : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan. 3. Laba usaha 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 8. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 11. Premi asuransi 12. Surplus Bank Indonesia 13. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 2.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak, artinya jika Wajib Pajak berpenghasilan tidak lebih dari PTKP, maka tidak dikenakan pajak. Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak (Mardiasmo, 2008 : 141). Besarnya penghasilan tidak kena pajak sejak 1 januari 2013 ( PMK No.162 Tahun 2012 ) disesuaikan menjadi sebagai berikut : 1. Rp 24.300.000,00 ( dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah ) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. 2. Rp 2.025.000,00 ( dua juta dua puluh lima ribu rupiah ) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 20
3. Rp 24.300.000,00 ( dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah ) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. 4. Rp 2.025.000,00 ( dua juta dua puluh lima ribu rupiah ) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang setiap keluarga. Besarnya tarif PPh, yang berlaku berdasarkan ketentuan PPh pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut: Tabel 2.1 Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 0 - Rp 50.000.000,00 5% Di atas Rp 50.000.000,00 -Rp 250.000.000,00 15% Di atas Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00 25% Di atas Rp 500.000.000,00 30% Sumber : Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 2.1.7. Dasar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) didasarkan pada metode pencatatan yang dilakukan dengan pembukuan atau pencatatan. Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, metode pembukuan 21
dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang mempunyai peredaran bruto dalam satu tahun lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan pencatatan digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Menurut ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, PKP merupakan dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan neto dengan PTKP. Jadi penghitungan PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu: PKP = penghasilan neto - PTKP Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) dihitung dengan rumus sebagai berkut: Pajak terutang = Tarif pajak x PKP 2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak 2.1.8.1. Pengertian Kesadaran Pembahasan mengenai sikap atas dasar hubungannya dengan pengetahuan, niat, dan perilaku. Aspek pengetahuan mempengaruhi aspek sikap, dengan kata lain sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Padilia,dkk ( 2002:194), menyatakan bahwa kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman 22
dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan yang mendorong dilakukannya suatu kegiatan. Kesadaran menurut Ahmad ( 1998:125 ), kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Berdasarkan dengan beberapa pengertian diatas, maka dalam kesadaran terdapat hal - hal seperti : 1. Pengalaman merupakan proses awal dari kesadaran karena dengan pengalaman orang menjadi sadar akan persoalan dalam kehidupan. 2. Informasi, sebagai proses belajar dan lebih memahami tentang persoalan itu melalui informasi yang diterima. 3. Keyakinan menjadi yakin mengenai persoalan itu berdasarkan pikiran dan perasaan dan pengalaman informasi yang diperoleh dan dalam keyakinan itu terdapat harapan atau tujuan yang mendorong adanya aksi atau tindakan yang sukarela. 4. Tindakan, memutuskan apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan yang dimiliki. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu maupun tepat jumlah pajak yang harus dibayar. 23
Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut Irianto, 2005 : 36 yaitu : 1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. 3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undangundang dan dapat dipaksakan. 2.1.8.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Menurut Mangkoesoebroto ( 1998:52 ), kesadaran wajib pajak sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada hal sebagai berikut : a. Pengetahuan masyarakat, yang semakin tinggi mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak terutama mengenai hubungan antara biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintahan. b. Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisisan formulis pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat. c. Sistem yang berlaku terutama sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana. 24
2.1.8.3 Dimensi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Menurut Soebagyo ( 2005 ), Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas, adapun beberapa dimensi kesadaran agar masyarakat memahami tugasnya sebagai wajib pajak : a. Dorongan diri sendiri. b. Pemahaman hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. c. Pelayanan yang didapat dari pemerintah. d. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak/pemerintah. e. Sistem yang berlaku bagi wajib pajak. 2.1.8.4 Sikap Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian 25
26 membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000). Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004). 2.1.9 Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006). Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sejak 1 Januari 2008 pengenaan tarif sanksi administrasi terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 2.2. Perubahan Ketentuan Nilai Tarif Sanksi Administrasi Denda Perpajakan NO Jenis Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Masa Ketentuan Lama Ketentuan Baru 1 2 3 4 SPT Masa PPn SPT Masa Lainnya SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 50.000,- 50.000,- 100.000,- 100.000,- 500.000,- 100.000,- 1.000.000,- 100.000,- Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan dapat diukur sebagai berikut: 1. Sanksi Administrasi Sanksi Administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan, dalam undang - undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan dalam 3 kelompok yaitu : a. Denda Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan ( SPT ) Pajak penghasilan ( PPh ), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak ( PPn ). b. Bunga Bunga dikenakan terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar. 27
c. Kenaikan Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidak benaran yang berhubungan dengan pembukuan, data SPT yang tidak benar, NPWP, jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, tidak menyampaikan SPT dan sebagainya. 2. Sanksi Pidana Dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan Siti Resmi, ( 2009 ). 2.1.9.1 Pelaksanaan Sanksi Perpajakan Berupa Denda Pelaksanaan Sanksi Perpajakan berupa Sanksi denda menurut Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi berupa denda menurut S.R.Soemarso (2007:147) adalah Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan wajib pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak,sanksi denda pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan tertentu. Menurut Siti Resmi (2003 : 87) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan pajak) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, denda 50 ribu bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT massa, dan 100 ribu bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT tahunan. Sedangkan Suyatmin (2004 : 24) menyatakan 28
bahwa Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda yaitu sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap responden dan orang lain di sekitar responden. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda merupakan sikap wajib pajak dimana wajib pajak tersebut mempunyai respon atas denda yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, sanksi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Indikator dari Sanksi Pajak menurut M.Zain, 2008:83 adalah sebagai berikut : 1. Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Penggenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 2.1.9.2 Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. 29
30 Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Deden Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa bukti empiris seperti penelitian Bambang Suhardito (1996), Fraternesi (2001) dan Sulud Kahono (2003) telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan. Definisi kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku yaang berjudul Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa kepatuhan adalah: "Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." (2006:10) Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan untuk melakukan ketentuan - ketentuan atau aturan - aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto,2000). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir 2000 dengan diubahnya Undang - Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000, dan UU No. 18 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System. Menurut Mohammad Zain (2008), Self Assessment System adalah wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) . Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam kaitannya 31
dengan akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian tersebut di atas. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) seperti dikutip oleh Kiryanto (2000), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah : 1. wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan 2. mengisi formulir pajak dengan benar 3. menghitung pajak dengan jumlah yang benar 4. membayar pajak tepat pada waktunya Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. 2.2. Kerangka Pemikiran Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan 32
pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Devano dan Rahayu, 2006:112). Safri Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut: "Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli misalnya praktisi perpajakan nasional atau tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam Self Assessment System dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Bagaimanapun juga, menuju wajib pajak patuh adalah tujuan yang ingin 33
34 dicapai oleh pemerintah dan kepatuhan ini hanya akan terwujud jika setiap orang memiliki kesadaran yang baik. Kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. (Nurmantu, 2005:7). Dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006:62). Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak, selain itu tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
35 Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundanganundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2008:57). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Liberti Pandiangan, 2010:174). Pengertian Sanksi Berupa Denda menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu adalah sebagai berikut : "Denda adalah sanksi adminitrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan." (2006:198) Sedangkan Sanksi Berupa Denda menurut S.R, Soemarso dalam bukunya Perpajakan Pendekatan Komprehensif adalah sebagai berikut: "Sanksi Denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi Denda pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu" (2007:147)
Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan berupa denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kesadaran wajib pajak, dan sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi ( X1 ) Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan ( Y ) Sanksi Denda Perpajakan (X2) Gambar 2.1 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu Kiryanto (2000) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan di DIY. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel 36
bebas yang digunakan adalah lingkungan pengedalian, sistem akuntansi dan prosedur pengedalian, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan WP. Hasil penelitian Kiryanto (2000) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini baik secara parsial maupun bersama- sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP. Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap penghindaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di KP PBB Semarang. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Sulud Kahono (2003) adalah bahwa semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial maupun bersama - sama. Nasucha (2004) secara khusus melakukan penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dan menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan wajib pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh reformasi administrasi perpajakan mencakup aspek struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi maupun budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah reformasi administrasi. perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Agus Nugroho Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap WP pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan 37
38 terhadap kepatuhan wajib pajak pada WP OP di Kota Semarang. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yang digunakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang. Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Kiryanto (2000) Sulud Kahono (2003) Nasucha (2004) Agus Nugroho Jatmiko (2006) Judul Penelitian Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di DIY Pengaruh dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap penghindaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di KP PBB Semarang Pengaruh reformasi administrasi perpajakan di Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh sikap WP pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib Hasil Penelitian Semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini baik secara parsial maupun bersama- sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP Variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial maupun bersama - sama. Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Sikap WP pada pelaksanaan sanksi dan denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif
39 James O. Olabede, dkk (2011) pajak pada WP OP di Kota Semarang Pengaruh persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Nigeria dengan di moderasi oleh kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko yang dihadapi dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang Persepsi tentang kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi; preferensi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2.4. Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka diajukan hipotesis penelitian yaitu : Hipotesis 1 : : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan.
Hipotesis 2 : : Sanksi Denda tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. : Sanksi Denda berpengaruh terhadap Kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. Hipotesis 3 : : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Denda tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Denda berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. 40