2 Tahun Pemerintahan JOKOWI-JK KAtA sAMButAn: teten MAsduKI KepAlA stAf KepresIdenAn AKselerAsI MeWuJudKAn IndOnesIA sentrIs Oktober 2016 menjadi bulan yang istimewa bagi pemerintahan AKselerAsI MeWuJudKAn IndOnesIA sentrIs Jokowi dan JK. Ini adalah tahun ke dua pemerintahan yang akan ditapaki hingga 2019. Lugas, apa adanya, dan tidak suka beretorika menjadi cirinya. Tubuh rampingnya seperti mencerminkan kelincahan dalam mengeksekusi program kerjanya. Kondisi ekonomi global yang menurun yang berimbas pada penerimaan I A K s e l e r A s I n dan pendapatan negara, tak menyurutkan langkah Presiden RI ke-7 ini mengakselerasi pembangunan. Terutama pada tiga sektor kunci, yaitu: d pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan peningkatan O kualitas sumber daya manusia. n e Buku: 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK Akselerasi Mewujudkan Indonesia s ini mencatat, mendokumentasikan, dan mengaktualisasikan Sentris pencapaian selama dua tahun pemerintahannya dalam sebuah narasi. Disusun I A dalam berbagai bab berdasar atas sektor-sektor pembangunan. Isinya diambil dari tulisan yang pernah dimuat di web: s M e W u J u d K A n e Tulisan ini idenya berasal dari arahan, ucapan, pandangan, dan penegasan n Presiden dalam berbagai kesempatan yang kemudian diberi konteks, t penjelasan, dan artikulasi untuk memberi gambaran yang lebih utuh tentang r arah pembangunan yang menjadi harapan dan keinginan Presiden. I s Menyimak buku ini, pembaca dapat melihat ke mana arah kapal besar bernama Indonesia akan didaratkan dan bagaimana pemerintah secara bertahap dan terstruktur menuju pada cita-cita bangsa, masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. KANTOR STAF PRESIDEN PresidenRI.go.id REPUBLIK INDONESIA KAtA sAMButAn: teten MAsduKI KepAlA stAf KepresIdenAn
Tim PresidenRI.go.id KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2 Tahun Pemerintahan JOKOWI-JK Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris Copyright 2016 Tim PresidenRI.go.id - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Tim PresidenRI.go.id - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Oktober 2016 Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, 10110 Desain sampul dan isi: Muhamad Yana Foto sampul dan isi: dokumentasi Biro Pres, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit xxv + 480; 15 cm x 23 cm ISBN: 978-602-60258-0-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2: 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72: 1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara ma sing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (sa tu juta rupiah), atau pi dana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana di mak sud pa da ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda pa ling ba nyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
daftar isi Pengantar Sambutan: Teten Masduki Kepala Staf Kepresidenan Pendahuluan: Membangun Fondasi Ekonomi, Mempercepat Pembangunan Eko Sulistyo Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden xii 1. Kesejahteraan Rakyat 2. Kesehatan 3. Pangan 4. Reformasi Birokrasi dan Perundangan 5. Investasi 6. Maritim 7. Infrastruktur 8. Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga 9. Desa Hutan dan Lingkungan 10. Industri dan Energi 11. Internasional 12. Keberagaman dan Toleransi iv vi viii 1 70 90 126 196 256 272 330 374 392 416 456
vi viii
xii 1
70 90
126 196
256 272
330 374
392 416
456 v
PENGaNtar P uji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami Tim PresidenRI.go.id bisa menyelesaikan buku, 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris, tepat memasuki Oktober 2016. Bulan yang istimewa bagi pemerintahan Jokowi-JK. Karena pada 20 Oktober 2014, Jokowi-Jk resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tanpa terasa usia pemerintahan Jokowi-JK telah dua tahun dan akan memasuki tahun ketiga pemerintahannya. Sesuai dengan judul, penerbitan buku ini didedikasikan untuk dua tahun pencapaian kinerja mereka dalam membawa nasib bangsa ini menuju pada janji kesejahteraan, janji kampanye Jokowi-JK saat pemilihan presiden dua tahun lalu. Gagasan terbitnya buku ini muncul dari Bapak Eko Sulistyo, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kantor Staf Presiden, April 2016. Waktu itu, beliau menugaskan Tim Web untuk menyusun buku berisi tulisan-tulisan yang pernah dimuat di PresidenRI.go.id. dalam kurun waktu Februari 2015 - Juli 2016. Sejak saat itu Tim mulai mengumpulkan bahan, memilah-milah topik sesuai dengan program prioritas presiden, melakukan pengeditan, dan menyusun dalam sebuah buku agar lebih enak dibaca. Kami juga menambahkan foto- foto kegiatan dan aktivitas presiden yang kami ambil seluruhnya dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Pada Oktober ini, tepat dua tahun pemerintahan Jokowi-JK kami telah menyelesaikan buku ini untuk kami hidangkan pada pembaca. Bila dicermati, buku ini merefleksikan gagasan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam membangun bangsa yang kemudian diterjemahkan berbagai program dan aksi nyata di lapangan. Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama. Oleh karena itu bahasan tentang Kesejahteraan Rakyat ditempatkan pada bagian pertama. Disusul dengan Kesehatan, Pangan, Reformasi Birokrasi dan Perundangan, vi
Investasi, Maritim, Infrastruktur, Pendidikan, Desa-Hutan dan Lingkungan, Industri dan Energi, Internasional, serta Keberagaman dan Toleransi. Pada akhirnya, berbagai program yang dijalankan bermuara pada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Buku ini tidak hanya memotret gagasan, program, dan hasil kerja nyata pemerintah, tapi juga memberi konteks mengapa sebuah program harus dijalankan serta bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikan, siapapun yang membaca buku 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual, kemana kapal besar Indonesia akan dibawa sesuai visi Nawacita yang berisi 9 janji prioritas. Kami atas nama Tim Web penerbitan buku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Teten Masduki atas restu, dorongan, dan kata sambutan untuk buku ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Eko Sulistyo, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kantor Staf Presiden yang sejak awal menginisiasi, menyemangati, memberi masukan dan koreksi, serta menuliskan pengantar pendahuluan untuk menambah bobot, konteks dan perspektif atas tulisan yang tersaji dalam buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan pada Biro Pres, Media dan Informasi Sekretariat Presiden atas perkenan foto-foto untuk digunakan. Tak lupa kami juga berterima kasih pada rekan-rekan penulis dan kawan sejawat di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden yang memberi dorongan, kritik dan saran yang membangun sehingga buku ini akhirnya terbit tepat waktu. Akhir kata, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang tulus dari pembaca sekalian untuk perbaikan dikemudian hari. Semoga buku ini memberi manfaat bagi pembaca. Penerbit Tim PresidenRI.go.id Kantor Staf Presiden Republik Indonesia vii
saMBUtaN K eadaan ekonomi global yang melemah pada awal-awal Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, yang dilantik pada 20 Oktober 2014, harus diakui sangat memengaruhi keadaaan sosial, politik dan ekonomi nasional yang tidak mudah. Ekonomi Indonesia yang selama 10 tahun terakhir bertumpu pada ekspor komoditas sangat terpukul dengan kondisi tersebut, sementara sektor manufaktur yang tumbuh pada pertengahan tahun 1980-an telah mengalami kemunduran yang cukup dalam karena tidak bisa berkompetisi dengan negara-negara tetangga oleh biaya logistik yang sangat tinggi dan berbagai regulasi yang menghambat kemudahan berusaha. Nawacita sebagai sebuah visi pembangunan pemerintahan baru mengalami tantangan yang luar biasa dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sulit itu. Secara bersamaan pemerintahan baru ini juga membutuhkan konsolidasi politik dan birokrasi. Karena itu tahun 2015 adalah tahun penting untuk meletakkan fondasi pemerintahan baru. Meletakkan fondasi di awal pemerintahan bukan pekerjaan mudah karena APBN 2015 di desain oleh pemerintahan lama, sehingga memiliki keterbatasan fiskal. Karena itu, beberapa kebijakan kunci harus dilakukan diantaranya memangkas subsidi BBM yang memiliki anggaran cukup besar namun tidak efisien dan tidak produktif, dan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan sosial lainnya. Dengan demikian pemerintah baru ini memiliki sedikit ruang fiskal dalam APBN 2015, dan dapat mendorong pembangunan yang lebih produktif sebagai fondasi melangkah mewujudkan Nawacita. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, ada tiga program prioritas pemerintahan, yaitu (1) pembangunan infrastruktur; (2) deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha dan pelayanan umum; (3) pembangunan sumberdaya manusia. Untuk menggerakkan pembangunan secara fokus, terarah dan efisien. Secara paralel, Presiden Jokowi juga memperkenalkan viii
pendekatan baru penganggaran money follows program untuk menggantikan praktik penganggaran lama money follows function. Perubahan pendekatan penganggaran baru ini perlu dilakukan karena pendekatan penganggaran lama ternyata mengakibatkan sebagian besar APBN digunakan untuk membiayai birokrasi yang gemuk, bukan program prioritas yang menggerakkan pembangunan. Di tahun kedua, pemerintahan terus tancap gas dalam melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur dengan visi Indonesia Sentris bukan Jawa Sentris lagi, telah hadir dan dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Berbagai proyek-proyek yang mangkrak telah diselesaikan. Yang penting dicatat adalah pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW untuk meningkatkan elektrifikasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan penambahan sebesar sekitar 60% dari yang saat ini ada, karena selama 71 tahun merdeka, Indonesia hanya memiliki sekitar 52 ribu MW. Dalam memperbaiki konektivitas antar pulau dan daerah, dilakukan pembangunan pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan penambahan trayek pelayaran dalam konsep Tol Laut. Sedangkan untuk memangkas biaya logistik guna meningkatkan daya saing industri, maka pemerintah membangunan terintegrasi antara pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan kawasan ekonomi khusus. Paket kebijakan ekonomi digulirkan untuk memangkas berbagai regulasi dan birokrasi sehingga dapat memberikan kemudahan usaha dan pelayanan umum, dengan maksud menghadirkan Indonesia menjadi tujuan investasi di kawasan Asia. Kita sadar bahwa masa depan Indonesia adalah sektor industri, untuk mendorong ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan jumlah pengangguran. Industri perikanan dan pariwisata menjadi andalan ekonomi kita di masa depan, disamping terus merevitalisasi industri manufaktur yang telah ada. Sepuluh destinasi ix
wisata telah ditetapkan dan perluasan pembebasan visa kunjungan bagi warga asing diharapkan dapat meningkatkan turisme di Tanah Air. Pembangunan sumberdaya manusia merupakan faktor krusial dalam meningkatkan daya saing yang terus dibenahi. Dalam bidang pendidikan, efektifitas alokasi anggaran pendidikan ditinjau ulang. Yang menjadi prioritas adalah pendidikan dan pelatihan vokasional untuk memberikan keterampilan dan daya saing bagi pekerja Indonesia di pasar tenaga kerja domestik dan global, terutama saat ini pekerja Indonesia mayoritas berpendidikan dasar dan menengah. Selain pendidikan, program perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian tidak terpisahkan dari program pembangunan manusia. Pemerintah terus melakukan pembangunan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, antara lain melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pembenahan serius untuk pola bantuan sosial dan pola subsidi yang langsung diterima keluarga sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan bantuan. juga Salah satu program utama adalah Program Reforma Agraria yang diterapkan dalam bentuk redistribusi 9 juta hektar dan pembangunan hutan sosial seluas 12 juta hektar akan punya dampak untuk menyelesaikan kesenjangan di daerah. Program ini bukan semata-mata untuk menyelesaikan konflik agraria, melainkan akan diintegrasikan secara baik dengan program dana desa dan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang rendah untuk melahirkan kekuatan ekonomi produktif baru di pedesaan. Secara paralel, kebijakan ekonomi digital atau e-commerce juga diarahkan untuk semakin memperkuat UMKM. Buku 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris adalah paradigma, gambaran, penegasan dan hasil kerja nyata pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini dari rencana program 5 tahun ke depan. Membaca lembar demi lembar buku ini, maka terlihat berbagai program pembangunan yang menjadi fokus dan prioritas pemerintah. x
Kumpulan tulisan ini diambil dari web PresidenRI.go.id yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden yang mengejawantahkan pemikiran besar Jokowi- JK bagi masyarakat Indonesia. Melalui buku ini, pembaca bisa melihat bagaimana Presiden Jokowi tidak hanya memberikan arahan kebijakan, tapi juga memantau di lapangan agar program berjalan sesuai yang direncanakan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca agar bisa membaca visi pembangunan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK secara lebih utuh. Teten Masduki Kepala Staf Kepresidenan xi
MEMBaNGUN fONdasi EKONOMi, MEMPErCEPat PEMBaNGUNaN dua tahun Pencapaian Pemerintahan Jokowi-JK Memenuhi Janji Kesejahteraan Eko Sulistyo Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden D ua tahun menjalankan roda pemerintahan, bukanlah hal yang mudah bagi Presiden Jokowi memenuhi "janji kesejahteraan" saat kampanye presiden lalu untuk membawa pada cita-cita setiap pemegang kekuasaan negeri ini, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK, tidak saja menyelesaikan masalah ekonomi tapi juga membangun kekompakan dan konsolidasi. Dalam Buku 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk, pembaca akan disuguhkan berbagai tulisan pencapaian pemerintahan Jokowi-Jk selama dua tahun melalui berbagai program prioritasnya. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi, sejak dilantik, 20 Oktober 2014 tidak hanya bekerja di belakang meja memberikan arahan kebijakan, tetapi ia juga memimpin langsung dengan gaya "blusukannya" di lapangan untuk memastikan dan memonitor setiap program berjalan sesuai rencana. Buku ini dibagi dalam 12 tema tulisan mulai Kesejahteraan Rakyat; Kesehatan, Pangan; Reformasi Birokrasi dan Perundangan; Investasi; Maritim; Infrastruktur; Pendidikan-Kebudayaan dan Olah Raga; Desa- Hutan dan Lingkungan; Industri dan Energi; Internasional; serta Keberagaman dan Toleransi. Semula tulisan yang dihimpun dalam buku ini merupakan arahan Presiden Jokowi yang disampaikannya pada berbagai kesempatan. Arahan ini kemudian dijadikan agenda setting dan diberi xii
konteks sesuai "Sembilan Agenda Prioritas Pemerintah (Nawacita)" sebagai narasi tunggal yang ditayangkan di Tulisan ini dimaksudkan sebagai pendahuluan agar pembaca memahami bahwa pemenuhan janji kesejahteraan yang dimanifestasikan dalam Program Nawacita harus ditempatkan dalam realitas dan dinamika ekonomi-politik. Karena efektifitas pemerintahan Jokowi-Jk sangat tergantung dari kecakapan menghadapi tantangan internal dan ekternal. Baik berupa tantangan ekonomi maupun upayanya mengkonsolidasikan politik pemerintahannya. Konteks dan perspektif inilah yang ditekankan dalam pendahuluan buku ini. Tahun Penuh Tantangan Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi dihadapkan pada tahun penuh tantangan baik yang berasal dari dalam maupun eksternal (dunia), seperti ekonomi dunia yang melambat, harga ekspor komoditas yang menurun, nilai rupiah yang merosot tajam, kebakaran lahan dan hutan. Belum lagi hambatan politik dan pemerintahan yang membutuhkan konsolidasi untuk menopang kebijakan politik presiden dan program- program pemerintah, berjalan. Seperti pernah ditulis dalam liputan The Economist, Presiden Jokowi harus "berjuang sendirian" ibarat "Lone Figther" untuk menjalankan visi- misi Trisakti pemerintahannya. Begitu memasuki Istana, Jokowi seperti pendekar sakti yang sendirian menghadapi berbagai tekanan politik partai pendukungya, yang memaksa komitmenya akan kabinet profesional dikompromikan dengan kepentingan partai pendukung.1 Untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya, Presiden Jokowi disibukan agar para menteri kabinetnya tunduk pada presiden 100%, bukan kepada induk partainya. Dalam pidato di depan Sidang Umum MPR, 14 Agustus 2015, kembali ditegaskan oleh Presiden Jokowi bahwa lembaga- lembaga negara harus membangun kekompakan demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial.2 1 Llihat, "Jokowi's Moment" dalam The Economist, edisi 27 Februari-4 Maret 2016. 2 xiii
Penekanan pada kata sistem presidensial ini merupakan ekspresi langsung Presiden Jokowi pada partai politik bahwa dialah penguasa eksekutif, bukan partai politik atau para ketua umumnya. Ini mengulangi ucapanya pada pengukuhan 34 kementerian di awal pembentukan kabinet kerja, "bahwa presiden sebagai single chief of executive, dan dibantu oleh menteri- menteri negara."3 Jokowi menjadi presiden secara tertatih-tatih pada awal pemerintahannya disebabkan dua hal. Pertama, partai yang mengusungnya yaitu PDIP hanya mendapatkan 105 dari 560 kursi di DPR RI. Hal ini membuat ia harus membangun koalisi yang canggung dengan partai-partai kecil yang juga menuntut konsesi. Kedua, Jokowi tidak memimpin partai seperti umumnya presiden pasca Soeharto yang kebanyakan memimpin partai. Ketua umum partainya adalah Megawati Soekarnoputri, mantan presiden dan anak dari Sukarno. Belakangan dengan masuknya Golkar dan PAN sebagai partai pendukung pemerintah, konsesi juga diberikan dalam pos kementerian dalam perombakan kabinet (reshuffle) Jilid II, 27 Juli 2016. Dalam perspektif politik, di satu sisi peristiwa ini dimaknai dalam kerangka konsolidasi politik untuk meningkatkan dukungan politik pada pemerintahan Presiden Jokowi. Namun di sisi lain memperlihatkan bahwa "sentrum politik" mulai bergeser dari "gedung parlemen" ke "istana" (presiden).4 Membangun Fondasi Ekonomi Di tengah hambatan ekonomi-politik dan pemerintahan pada tahun pertama pemerintahannya terutama dalam menghadapi perlambatan ekonomi global yang berimbas pada ekonomi nasional, Presiden Jokowi telah melakukan transformasi yang fundamental pada tiga kebijakan penting untuk membangun fondasi ekonomi. Pertama, kebijakan politik anggaran yang mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi dengan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk subsidi yang lebih tepat sasaran. Sebelum kebijakan ini diterapkan, menurut Presiden Jokowi subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Akibatnya, ruang fiskal 3 4 Eko Sulistyo, "Jokowi dan Momentum Optimisme", dalam Bisnis Indonesia, 8 Maret 2016. xiv
menjadi terbatas, pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur, desa, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan serta program-program produktif lainnya. Subsidi BBM lebih dari 200 triliun kemudian dialihkan untuk belanja daerah tertinggal dan pembangunan desa; pembangunan jalan, tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa; pertanian untuk swasembada pangan; program kemaritiman; Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera; Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat; Pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; waduk baru dan irigasi untuk 1 juta hektar, dan lain-lain.5 Kebijakan realokasi BBM ini menunjukkan bahwa subsidi BBM selama ini terlalu menyedot APBN sehingga sektor lain seperti transportasi, pertanian, pedesaan, kelautan, dan kesejahteraan masyarakat tidak mendapat perhatian khusus. Padahal pembangunan infrastruktur yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Realokasi subsidi BBM ke sektor pertanian juga lebih tepat sasaran karena menyasar langsung pada meningkatkan produksi dan kualitas pangan. Sementara pengalihan subsidi untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar, dapat meningkatkan kesejahteraan. Jadi kebijakan realokasi subsidi BBM ini sangat reformatif melepaskan bangsa Indonesia dari ketergantungan subsidi BBM untuk meningkatkan produktifitas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pembangunan infrastruktur. Tahun 2015 dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp 290 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan adalah dua kementerian teknis yang memiliki portofolio pembangunan infrastruktur paling menonjol. Banyak studi yang menunjukkan tentang manfaat infrastruktur seperti jalan, pembangkit listrik, rel kereta api, bandara atau pelabuhan yang terkoneksi akan mempermudah mobilitas orang dan barang. Pertukaran barang atau jasa menjadi lebih lancar dan efisien. Biaya transportasi dan logistik menjadi lebih murah sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk-produk nasional maupun asing. Studi Progressive Policy Institute, Maret 2014 memberikan bukti-bukti terbaru 5 Laporan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk. Dokumen tidak diterbitkan. Jakarta : Kantor Staf Presiden, 2015. xv
tentang belanja infrastruktur yang memiliki multiplier effect yang besar dan positif bagi perekonomian. Untuk setiap 1 dolar AS yang dibelanjakan bagi infrastruktur transportasi, dampak yang ditimbulkan bagi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 1,5 hingga 2 dolar AS.6 Ketiga, memperkenalkan pembangunan berwawasan "Indonesia-Sentris" untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai terjemahan Presiden Jokowi atas tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia terutama antara Jawa dan luar Jawa yang mengakibatkan ketidakadilan, kesenjangan, kemiskinan di beberapa daerah. Dengan pendekatan Indonesia-Sentris, Presiden Jokowi memulai revolusi membenahi warisan praktek pembangunan yang selama ini menempatkan "daerah" sekedar bingkai kekuasaan yang sentralistik.7 Presiden Jokowi serius membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau- pulau terluar, dari daerah perbatasan dan dari kawasan Indonesia Timur, terutama Papua yang boleh dikatakan masih sebatas menikmati "Indonesia" dalam makna kesatuan teritorial (NKRI) belaka, tapi belum menikmati dalam makna keadilan dan kesejahteraan. Salah satu aspek Indonesia-Sentris yang pernah terlupakan dalam melihat konsepsi Indonesia adalah melihat laut sebagai "pemersatu", bukan sebagai "pemisah". Ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke-7, gagasan Indonesia sebagai negara maritim dijadikan salah satu prioritas kebijakan pemerintah.8 Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi mengatakan, "bahwa kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk".9 Salah satu tujuan yang diapresiasi The Economist adalah visi "Indonesia-Sentris" dan kebijakan kemaritiman Presiden Jokowi dalam mempercepat keadilan 6 Diana G. Carew & Michael Mandel, "Infrastructure Invesment and Economic Growth: Surveying New Post-Crisis Evidance", Progressive Policy Institute, March 2014, lihat versi progressivepolicy.org/ 2014/03.pdf 7 Eko Sulistyo, "Mejahit Kembali Baju Ke-Indonesiaan", Keynote Speech Seminar Nasional Membentuk Kebudayaan Berkharakter Indonesia dalam Arus Global, diselenggarakan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 11 Mei 2016. 8 Setelah reformasi, Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) adalah yang pertama kali mulai memajukan konsep Indonesia sebagai negara maritim. Gus Dur memiliki gagasan kemaritiman yang besar karena menganggap laut sebagai masa depan Indonesia. Gus Dur juga membentuk Departemen Eksplorasi Laut. Setelah Gus Dur tidak menjabat presiden, gagasan Indonesia negara maritim kembali meredup. 9 xvi
dan pemerataan di wilayah Indonesai Timur. Dengan infrastruktur yang lebih baik akan menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, khususnya dalam mengelola produk lokal. Semua investasi ini adalah tujuan dari pemerintahan Jokowi- JK guna menyebarkan kesejahteraan ke timur, ke pulau-pulau terjauh dari Indonesia.10 Dengan Indonesia-Sentris Presiden Jokowi ingin menyatakan bahwa "Indonesia" bukanlah sebuah persatuan yang "abstrak", tapi betul-betul nyata dapat dinikmati. Dengan program prioritas infrastruktur jalan, jembatan, waduk, rel kereta api, pelabuhan, tol laut maka diharapkan wawasan Indonesia yang abstrak dan semakin surut maknanya di kawasaan Timur, akan terlihat sebagai mahluk yang nyata dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat daerah. Sementara dalam program kemaritimannya, Presiden Jokowi ingin menjadikan laut menjadi sumber kemakmuran ekonomi. Namun Indonesia telah lama lalai memanfaatkanya dibanding negeri lain. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau yang membentang sepanjang 5.000 km, zone ekonomi eksklusif dan sekitar 93.000 km persegi perairan dalam. Dengan semua kekayaan itu Indonesia hanya mengekspor $ 4,2 miliar ikan pertahun, bandingkan dengan Vietnam yang $ 5,7 miliar, Thailand $7,2 miliar pertahun. Ironisnya 90 persen dari kekayaan laut Indonesia diambil oleh penangkapan ilegal dari negera lain dan merugikan negara $ 20 miliar/pertahun. Jumlah kerugian negara ini menurun setelah kebijakan Menteri Susi didukung Presiden Jokowi melakukan tindakan hukum tegas dengan meledakan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan meningkat. Kuartal I (2015), produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan mencapai 8,64%, naik dibandingkan dengan kuartal I (2014) yang hanya mencapai 7,46%. Pertumbuhan sektor ini mampu tumbuh lebih tinggi secara tahunan dibandingkan dengan sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan kehutanan.11 Sementara volume dan nilai ekspor hasil laut juga meningkat sebesar 4,28% menjadi US$ 2,9092 10 "Jokowi's Moment" dalam The Economist, edisi 27 Februari-4 Maret 2016. 11 xvii
miliar atau setara Rp 27,1 triliun (asumsi US$ = Rp 13.000) dari tahun sebelumnya US$ 2,006 miliar.12 Tahun Percepatan Pembangunan Fondasi ekonomi yang telah diletakkan pemerintah pada periode pertama pemerintahannnya seperti perubahan politik anggaran dengan realokasi subsisdi BBM, pembanguan infrastruktur dan pembangunan Indonesia- Sentris, telah menjadi faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi di tahun kedua pemerintahannya. Dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 semakin baik.13 Jika 2015 pertumbuhan ekonomi 4,73%, maka pada triwulan pertama 2016 tumbuh 4,91%. Bahkan dalam triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18%. Pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pencapaian ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Asia. Untuk menjaga momentum itu, Presiden Jokowi menetapkan 2016 sebagai "Tahun Percepatan Pembangunan Nasional". Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik di 2016 ini sesuai perkiraan Bank lembaga-lembaga keuangan (BI) dan internasional yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 akan menguat di kisaran 5,2-5,6%.14 BI sangat yakin pertumbuhan ekonomi 2016 di atas 5,0%. BI mematok perkiraan terendah pada angka 5,2%, sedangkan level tertinggi sebesar 5,6%. Indonesia Persepsi positif BI dan lembaga-lembaga keuangan internasional ini karena mereka mendeteksi hasil pembangunan sebelumnya yang telah meletakkan fondasi yang kuat, ditambah sejumlah langkah terobosan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi. Seperti penyerapan anggaran yang efektif di awal, pembangunan infrastruktur Indonesia- Sentris seperti jalan tol, bandara, dan rel kereta api, serta berbagai Paket Kebijakan Ekonomi yang memberikan kemudahan dan kepastian usaha 12 13 14 BI xviii
dan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di awal 2016, Presiden Jokowi melakukan penyerapan anggaran yang dilakukan dikuartal pertama dan lelang pra-DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran bisa dimulai di akhir 2015. Dalam pengarahannya saat menyerahkan DIPA 2016, kepada para menterinya Presiden Jokowi menyatakan, "sekali lagi saya minta para menteri, terutama yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus mempercepat penyerapan anggaran di awal 2016 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tinggi."15 Langkah ini dinilai sebuah terobosan yang sangat tepat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang dimotori pemerintah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah digerakkan di awal tahun menjadi kunci meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong investasi dan pertumbuhan sektor swasta di kwartal kedua 2016. Presiden Jokowi juga melihat pentingnya penyerapan anggaran pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 770,2 triliun pada 2016 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.16 Dalam pengarahannya di depan seluruh kepala daerah, Presiden Jokowi memerintahkan agar Pemda mengubah pola belanja dan mempercepat penyerapan anggaran. Karena serapan APBD akan berdampak kepada ekonomi daerah, dan akan mempengaruhi ekonomi nasional. Kepala daerah harus mampu menjadikan anggaran daerah sebagai penambah daya dorong ekonomi daerah. Kepala daerah harus mengendalikan kepala dinasnya agar bulan-bulan awal tahun, proyek sudah dimulai saat anggaran keluar. Paket Kebijakan Ekonomi Faktor pendukung lainnya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Pada 2016 secara keseluruhan terjadi peningkatan anggaran infrastruktur dari tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp 100 triliun. Tahun 2015 dana pembangunan 15 16 Dalam APBN 2016 pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar kepada daerah yang meliputi Ang- garan transfer ke daerah dan Dana Desa yang ditetapkan sebesar Rp 770,2 triliun terdiri atas Dana Perimbangan Rp 700,4 triliun, dana inseptif daerah Rp 5 triliun, dan Keistimewaan Yogyakarta Rp 17,8 triliun, dan Dana Desa Rp 47 trilun. Lihat, anggaran xix
infrastruktur Rp 290 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp 313,5 triliun.17 Di tengah perlambatan ekonomi dunia yang berimbas pada ekonomi nasional, pemerintah (negara) juga hadir untuk melindungi dan membantu pekerja dan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui Paket Ekonomi IV, ditetapkan kebijakan sistem pengupahan dengan sistem formula untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).18 Formula upah minimum, yang diawali dari survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ini mengacu pada acuan baku penetapan nilai upah minimum yang ditetapkan berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan formula perhitungan upah minimum ini maka proses penetapan upah minimum akan berjalan sederhana, adil dan terproyeksi yang berpihak kepada tenaga kerja. Selain itu masih ditambah program pembangunan rumah dan rumah susun untuk buruh, dan kebijakan pembiayaan perumahan yang murah. Sementara untuk memberi kemudahan pada akses permodalan bagi pelaku UMKM, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi adalah dengan menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22% menjadi 12%, dan sejak 1 Januari 2016 menjadi 9%. Kebijakan ini sangat penting di tengah pelambatan ekonomi mengingat sektor UMKM mampu menyerap 94% tenaga kerja di Indomesia dan kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 59%. Presiden Jokowi juga selalu menekankan pentingnya menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) dengan melakukan sejumlah perbaikan, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM. Sejumlah perbaikan ini dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang bisa dianggap kelanjutan dari paket kebijakan sebelumnya tentang deregulasi ekonomi di Indonesia.19 17 Disampaikan Presiden Jokowi dalam nota keuangan 2016 di depan para anggota DPR/MPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada 2016 pemerintah akan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan 20% anggaran APBN 2016 untuk pendidikan, infrastruktur sebesar 8%, dan 5% untuk kesehatan. Lihat, 18 Lihat, Kebijakan Paket Ekonomi IV dalam kebijakan 19 dahan-berusaha-di-indonesia/ xx
Membuka Lapangan Kerja Membuka lapangan kerja baru dan produktivitas pekerja adalah salah satu program prioritas Presiden Jokowi. Pembukaan lapangan kerja akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga terjaganya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam kontrak politiknya pada rakyat saat pencalonan presiden ditekankan oleh Jokowi bahwa pemerintahannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan tenaga kerja. terkait dengan program Penyerapan meningkatkan investasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hasil capaian realisasi investasi 2015 sebesar Rp 545,4 triliun meningkat 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian realisasi investasi tersebut melampaui target 2015 sebesar Rp 519,5 triliun (105%). Komposisi realisasi investasi terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 15,0% sebesar Rp 179,5 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) juga meningkat 19,2% sebesar Rp 365,9 triliun (Grafik.1).20 lapangan kerja baru sangat Pertumbuhan ini memberikan dampak pada peningkatan penyerapan lapangan kerja sebagai salah satu janji Nawacita. Realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2015 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.435.711 orang, naik 0,3% dibandingkan periode yang sama 2014, sebesar 1.430.846 orang. Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan IV 2015 mencapai 375.982 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 111.006 orang dan dari proyek PMA sebanyak 264.976 orang. investasi Pada 2016 BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 594,8 triliun. Target ini naik 14,4% dari target 2015 sebesar Rp 519,5 triliun. Realisasi investasi itu terdiri atas PMA Rp 386,4 triliun dan PMDN sebesar Rp 208,4 triliun. Realisasi investasi ini ditargetkan dapat menyerap 2 juta tenaga kerja dari investasi. Realisasi investasi pada triwulan I (periode Januari- Maret) tahun 2016 tercatat Rp 146,5 triliun, meningkat 17,6% dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 124,6 triliun. Realisasi PMDN sebesar Rp 50,4 triliun, naik 18,6% dari periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 42,5 triliun. Sedangkan realisasi untuk PMA sebesar 20 Siaran Pers "Lampaui Target Realisasi Investasi 2015 sebesar Rp 545,4, lihat xxi
Grafik.1. Perkembangan Realisasi Investasi 2011 - Juni 2016: Per Triwulan Sumber: BKPM, 2016 Rp 96,1 triliun, naik 17,1% dari pencapaian periode 2015 yang senilai Rp. 82,1 triliun. Lima besar negara asal investasi adalah Singapura (US$ 2,9 miliar), Jepang (US$ 1,6 miliar), Hong Kong (US$ 0,5 miliar), China (US$ 500 juta), dan Belanda (US$ 300 juta). Sementara itu, realisasi investasi China triwulan I 2016 mencapai US$ 500 juta, naik 400% dibandingkan triwulan I 2015.21 Realisasi investasi triwulan II 2016 meningkat sebesar 12,3% dibanding capaian periode yang sama pada tahun 2015 sebesar Rp 135,1 triliun. PMDN sebesar Rp 52,2 triliun, naik 21,7% dari Rp 42,9 triliun pada periode yang sama tahun 2015. Sedangkan PMA sebesar Rp 99,4 triliun, naik 7,9 % dari Rp 92,2 triliun pada periode yang sama tahun 2015. Hal penting bahwa sebaran investasi di luar Jawa meningkat menjadi Rp 69,6 triliun atau setara dengan 45,9% dari total investasi (dibanding triwulan II 2015 sebesar 44,7%). Sementara itu, realisasi investasi di pulau Jawa sebesar Rp. 82,0 triliun (54,1%).22 tenaga kerja, Presiden Jokowi Untuk mempercepat penyerapan meluncurkan program "Investasi Padat Karya Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia". Pada tahap pertama pemerintah bekerjasama dengan 16 pabrik dengan investasi mencapai Rp 18, 9 triliun. Program ini melibatkan 21 Berita Pers Realisasi Investasi Triwulan I, lihat, 22 Berita Pers Realisasi Investasi Triwulan II, lihat, xxii
11 PMA dan 5 perusahaan PMDN dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja berjumlah 73.885 pada tahun 2015-2016 dan 47.400 pada tahun 2017- 2019. Program padat karya ini juga akan menciptakan multi efek untuk menggerakan perekonomian sekitar dan industri pendukung lainnya. Pada 8 Januari 2016, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang masuk dalam RPJMN 2015-2019. Seluruh proyek dijalankan dengan skema pembiayaan yang ada di Indonesia seperti APBN, Kerjasama Pemerintah- Swasta, penunjukan BUMN dan swasta. Inpres ini akan berdampak pada ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan mengembangkan daerah tertinggal, khususnya di Indonesia Timur. Dalam Inpres ini tertera 225 proyek strategis nasional yang meliputi pembangunan 47 jalan tol, infrastruktur kereta api, program satu juta rumah dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Strategi Mengurangi Kemiskinan Pemerintahan Jokowi mematok tingkat kemiskinan dikisaran angka 9%- 10% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10,3% di APBN-P 2015.23 Berbagai program dan kebijakan disusun tidak saja agar angka kemiskinan bisa dikurangi, tapi juga merupakan kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat (Tabel. 1). Beberapa diantaranya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari program sosial sebelumnya. Tantangan dari program sosial ini adalah penerima bantuan yang tepat sasaran. Untuk itu pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat agar dana rakyat tidak diterima oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak. mempunyai empat strategi dalam Pemerintahan Presiden Jokowi mengurangi angka kemiskinan.24 Pertama, dengan cara memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. 23 24 percepatan/ xxiii
Kedua, memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Ketiga, melakukan upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Keempat, menjalankan pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Dalam hal pemenuhan hak dasar pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejak akhir 2014, Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program untuk menjamin hak dasar atas kesehatan warga negara dijalankan melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. KIS memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial. Untuk membantu keluarga miskin dibuatkan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS ini menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Kartu ini diisi setiap 2 bulan.25 Program untuk rakyat miskin yang juga dilanjutkan adalah Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin). Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan 25 xxiv
Tabel. 1. Perlindungan Sosial Penduduk Miskin NAMA Raskin Beras/ Pangan Kartu Indonesia Pintar PKH Bantuan Tunai Bersyarat KKS Bantuan Tunai Kartu Indonesia Sehat JENIS TRANSFER Beras bersubsidi Tunai Tunai dan berbayar Tunai Biaya pelayanan kesehatan gratis SASARAN Miskin dan hampir miskin Murid dari RT miskin dan hampir miskin Keluarga sangat miskin Miskin dan hampir miskin Miskin dan hampir miskin JUMLAH PENERIMA 15,5 juta RT (2015 dan 2016) 11.563.606 siswa SD/MI/sederajad 5.715.584 siswa SLTP sederajad 4.401.047 siswa SMA sederajad 24 juta keluarga (sd 2013) 3,5 juta keluarga (sd 2015-2016) 15,5 juta RT (2015) 86,4 tahun 2014, 88,4 tahun 2015 dan 96,4 juta orang (2016) JUMLAH BANTUAN 15 kg beras/ bulan
Maksimum Rp 2.800.000/ tahun Rata-rata Rp 1.800.000/ tahun Rp 200.000/ bln untuk 4 bulan Tidak terbatas LEMBAGA PELAKSANA UTAMA Kemenko Kesra, BULOG, Kemendagri Kemendikbud, Kemendag Kemensos dan Kementerian terkait Kemensos Kemenkes Sumber: Rahma Iryanti, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, "Strategi Nasional Dalam Pencapaian Target Mengurangi Kemiskinan Tahun 2019". Jakarta 11 Februari 2016. memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Penutup Pemerintahan Presiden Jokowi mendasarkan komitmennya pada amanat konstitusi dimana kewajiban negara adalah mensejahterakan rakyat Indonesia sebagai cita-cita proklamasi kemerdekaan. Program Trisakti Presiden Jokowi yang dimanifestasikan dalam program Nawacita harus ditempatkan dalam realitas dan dinamika ekonomi-politik. Efektifitas pemerintahan Jokowi sangat tergantung dari konsolidasi dan kecakapan menghadapi tantangan internal dan ekternal. xxv
Di awal pemerintahannya dirasakan pertarungan internal di lingkaran kekuasaan presiden telah memakan waktu dan energi yang melelahkan dan membuat program Nawacita harus mengalami sandungan disana sini. Sementara upaya untuk menggerakan perekonomian nasional yang masih terimbas pelambatan ekonomi global, tidak hanya dibutuhkan strategi kebijakan ekonomi yang tepat tapi juga kerjasama dan kekompakan. Agar program-program Nawacita bisa dijalankan dan diakselerasi secara efektif maka Presiden Jokowi harus mampu mengkonsolidasikan partai- partai pendukung pemerintahannya dalam sistem presidensial seperti yang diatur dalam konstitusi. Para menterinya yang berasal dari partai politik yang duduk di Kabinet Kerja tidak boleh mempunyai kepemimpinan ganda. Semua menteri diangkat, bertanggungjawab dan diberhentikan hanya oleh presiden sesuai bunyi konstitusi. Mereka benar-benar harus menjadi pembantu sekaligus petugas presiden. Bagaimana kemudian masyarakat menanggapi hasil kinerja Presiden Jokowi. Hampir semua hasil survei independen seperti CSIS, SMRC dan Indikator Politik, menunjukkan tingkat kepuasaan yang positif atas kinerja pemerintah saat ini.26 Mereka menunjukkan tingkat kepuasaan masyarakat yang meningkat di angka 66,5% sampai 68%. Capaian ini merupakan tingkat kepuasan tertinggi sejak pemerintahan Jokowi-JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Kepuasan ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Presiden Jokowi juga meningkat yang didasari atas perbaikan kondisi politik, ekonomi, keamanan dan penegakkan hukum. Semakin positif pencapaian atas kondisi tersebut makin meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kepercayaan publik ini sangat penting sebagai modal politik untuk dukungan pada kepemimpinan Presiden Jokowi ke depan dalam menyelesaikan dan melunasi janji kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Akhirnya, sebuah pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, 26 665-persen; xxvi
terbukti tidak cukup hanya diisi presiden yang baik dan visi misi Trisakti yang hebat, bila tidak ada mesin politik yang solid dibawah kendali presiden sendiri. Karena itu, presiden perlu menghidupkan partisipasi rakyat dalam mendukung pemerintahanya. Fenomena relawan Jokowi pada masa pemilihan presiden membuktikan bahwa di luar mesin partai politik, rakyat bisa menjadi pendukung yang dapat dipercaya. * * xxvii
Peningkatan kesejahteraan rakyat diselesaikan dengan pendekatan beragam. Diantaranya pemberian berbagai kartu kesejahteraan dan bantuan pangan lewat voucher. Pemerintah juga mendorong petani dan nelayan untuk memiliki sertifikat tanah, memberi kemudahan mengakses kredit dari perbankan, dan memanfaatkan produk digital.
1 KESEJAHTERAAN RAKYAT
KESEJAHTERAAN RAKYAT KEmAJuAN DiSTRibuSi KiP DAN KiS Realisasi penerima KIP tahun 2015 mencapai 20 juta jiwa, sedangkan KIS mencapai 87 juta jiwa. Untuk tahun 2016, distribusi kedua kartu tersebut ditargetkan selesai di bulan April. Proses distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) berada dalam tanggung jawab dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Kemendikbud bertanggung jawab terhadap distribusi untuk siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Sementara Kemenag bertanggung jawab terhadap distribusi untuk Madrasah dan Pondok Pesantren. Untuk tahun 2015, alokasi anggaran yang diberikan pada Kemendikbud dan Kemenag untuk merealisasikan program KIP ini masing-masing Rp 9,77 triliun (Kemendikbud) dan Rp 1,72 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 11,49 triliun. Namun, realisasinya sedikit di bawah alokasi, yaitu Rp 9,24 triliun (Kemendikbud) dan Rp 1,31 triliun (Kemenag) atau jika ditotal mencapai Rp 10,55 triliun. Hal ini terjadi karena alokasi anggaran per siswa yang lebih besar dibandingkan dengan nilai SPP yang sesungguhnya. Berita gembiranya, realisasi penerima KIP ternyata lebih besar daripada yang semula ditargetkan. Siswa penerima KIP, untuk tahun 2015, ditargetkan mencapai total 20.059.446 siswa. Masing-masing, 17.920.270 siswa untuk Kemendikbud dan 2.139.176 siswa untuk Kemenag. Sedangkan realisasinya mencapai total 20.158.931 siswa, dengan perincian 18.270.405 siswa untuk Kemendikbud dan 1.888.526 untuk Kemenag. Untuk tahun 2016, dengan mempertimbangkan berbagai kenaikan biaya yang mungkin terjadi pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12,08 triliun. Masing-masing sebesar Rp 10,94 triliun untuk Kemendikbud dan Rp 1,14 triliun untuk Kemenag. Sedangkan target penerima KIP mencapai sebanyak 19.538.695 siswa, yang terbagi masing-masing 2
KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.927.308 siswa untuk Kemendikbud dan 1.611.387 siswa untuk Kemenag. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penerima KIP memang menurun. Hal ini disebabkan karena prediksi jumlah siswa usia sekolah yang juga mengalami penurunan. Kemudian untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS), hasilnya sudah cukup optimal untuk tahun 2015. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1,67 triliun, masyarakat yang menerima KIS menurut data dari BPJS Kesehatan telah mencapai 87.006.370 orang. Untuk tahun 2016, target ini akan ditingkatkan lagi menjadi 92.400.000 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,12 triliun. Tahun 2016, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menargetkan distribusi KIP dan KIS dapat diselesaikan di bulan April. "Insya Allah distribusi sampai Maret-April selesai," ujar Puan melalui konferensi pers Istana Merdeka pada 10 Maret 2016. Sebelum melakukan distribusi kartu-kartu tersebut, pemerintah melalui kementrian teknis yang menaungi program ini memang perlu mempersiapkan berbagai aspek teknis yang diperlukan. Salah satu yang cukup penting adalah verifikasi dan validasi terhadap penerima KIP dan KIS. Proses ini sendiri sudah hampir rampung dengan telah tersedianya 35 persen dari 40 persen data keluarga kurang mampu seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada waktu dan tempat yang sama. Untuk tahun 2016, dengan mempertimbangkan berbagai kenaikan biaya yang mungkin terjadi pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12,08 triliun. 3
KESEJAHTERAAN RAKYAT KEbERPiHAKAN uNTuK WoNg CiliK KIS, KIP dan KKS menyempurnakan dan memberi aspek praktis pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Komitmen kedepankan rakyat sejak awal pembangunan. Butir kelima dalam Nawacita dengan jelas menyebutkan tentang komitmen untuk "meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia." Hal tersebut akan ditempuh antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, peningkatan layanan kesehatan dengan menginisiasi kartu Indonesia Sehat serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019. Untuk mewujudkan program perlindungan sosial ini, sejak awal pemerintahannya di tahun 2014, Presiden Jokowi telah mempersiapkan penerbitan dan pencetakan 90 juta kartu untuk melindungi rakyat miskin agar dapat mengakses layanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sementara itu, juga memberikan kesempatan pada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu agar dapat bersekolah, pemerintah menyiapkan sekitar 20 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Keluarga diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) - secara total berjumlah sekitar 16 juta kartu - yang kelak dapat digunakan untuk mengakses berbagai bantuan sosial lain yang dipersiapkan pemerintah. Melengkapi hal tersebut, pemerintah sejak awal pun telah mulai membagikan Bagi pemerintahan Jokowi-JK, perlindungan sosial adalah bagian dari fondasi besar untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. 4
KESEJAHTERAAN RAKYAT Kartu Asistensi Sosial bagi Penderita Disabilitas Berat (APSDB). Hal ini ditujukan pada kaum disabilitas yang tidak dapat disembuhkan dan membutuhkan pertolongan orang lain sepanjang hidupnya. Program perlindungan sosial Presiden Jokowi ini menyempurnakan sekaligus memberikan aspek praktis bagi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional - yang telah digagas sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 2000 dan disahkan di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri tepatnya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004. Pembiayaan terhadap program perlindungan sosial ini dimungkinkan setelah Presiden Jokowi melakukan realokasi dana subsidi BBM sebesar Rp 211,3 triliun yang tadinya digunakan untuk menekan harga BBM agar tetap murah di awal pemerintahannya. Pada awalnya, realokasi ini memang terasa memberatkan yang ditandai dengan kenaikan harga BBM. Namun dengan adanya realokasi anggaran, pemerintah justru bisa memberikan manfaat jangka panjang melalui program perlindungan sosial. Lebih dari itu, realokasi subsidi telah memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Dengan berkembangnya infrastruktur, daya saing nasional diharapkan akan semakin meningkat. Sehingga akan menarik lebih banyak investasi dan merangsang pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja serta mendorong produktivitas nasional. Selanjutnya, pendapatan negara akan meningkat, sehingga akan memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Bagi pemerintahan Jokowi-JK, perlindungan sosial adalah bagian dari fondasi besar untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Fondasi besar lainnya, adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing. Ketiga fondasi ini saling mengisi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pendekatan ini, sejak awal masa pembangunan, peningkatan kualitas hidup rakyat harus sudah menjadi kebijakan yang harus dijalankan. Bukan sesuatu yang diwujudkan di kemudian hari, setelah pembangunan fisik, seperti infrastruktur dan industri telah diselesaikan. Ini membedakannya dengan pendekatan trickle down effect atau "efek tetesan ke bawah" yang 5
KESEJAHTERAAN RAKYAT sudah usang. Keberpihakan untuk wong cilik ini tak berhenti sampai di situ saja. Dalam hal pengembangan usaha rakyat, sejak tahun 2016 pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dari 22% sebelum tahun 2015, menjadi 12% di 2015, lalu 9% di 2016. "Kalau negara lain bunga bank hanya empat persen, lima persen, enam persen, kita juga nanti harusnya seperti itu. Entah jurusnya apa pasti akan saya cari," kata Presiden Jokowi pada para pelaku industri keuangan di Istana Negara pada 15 Januari 2016. 6
KESEJAHTERAAN RAKYAT PERliNDuNgAN KomPREHENSif bERbASiS NAWACiTA Kebijakan di sektor perburuhan, tidak terbatas pada pengupahan dan pelayanan dasar, tapi juga memberi kesempatan kerja dan memberi kesempatan untuk berwirausaha mandiri. Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam isu perburuhan bagaimanapun tidak terlepas dari "payung" besar, visi-misi Nawacita yang sudah disampaikan dalam masa kampanye pemilihan Presiden tahun 2014 lalu. Dalam Nawacita, buruh atau pekerja, sebelum dipilah dalam berbagai kategori pemangku kepentingan, pertama-tama ditempatkan sebagai subyek utama, yaitu manusia Indonesia yang menjadi salah satu faktor utama penggerak pertumbuhan nasional. Pekerja terlibat langsung dalam pelaksanaan dan turut menikmati hasil pembangunan, sehingga tercipta pembangunan yang inklusif. Pembangunan manusia Indonesia, memang menjadi sentral dalam Nawacita, terutama karena dari 9 butir Nawacita, tiga di antaranya terkait dengan pembangunan manusia. Hal ini bisa dilihat dari butir kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia", butir keenam "meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional" serta butir kedelapan "melakukan revolusi karakter bangsa." Ketiga butir Nawacita ini pada dasarnya adalah upaya untuk menjawab tiga tantangan utama pembangunan manusia Indonesia. Tantangan pertama adalah pemenuhan hak-hak dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga jaminan sosial. Tantangan kedua adalah peningkatan kapasitas agar dapat berperan aktif dan bahkan mandiri dalam perekonomian. Tantangan ketiga adalah mempersiapkan mental untuk melakukan lompatan jauh, meninggalkan ketertinggalan di berbagai bidang dan tampil ke depan memimpin perubahan. 7
KESEJAHTERAAN RAKYAT Pembangunan manusia Indonesia, memang menjadi sentral dalam Nawacita, terutama karena dari 9 butir Nawacita, tiga di antaranya terkait dengan pembangunan manusia. Dalam menghadapi ketiga tantangan tersebut berbagai upaya telah dilakukan dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sejalan dengan upaya memperluas kesempatan kerja. Dalam konteks dan perspektif ini pula, kebijakan terkait perburuhan dijalankan oleh pemerintah. Buruh, ketika masih bekerja dalam ruang lingkup sebuah perusahaan, harus mendapatkan perlindungan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan hingga perlindungan kesehatan dan pendidikan bagi dirinya dan keluarganya. Di sinilah pentingnya, Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan dan program- program pelayanan dasar seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ketika buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena berbagai alasan. Antara lain kelesuan ekonomi internal maupun kelesuan ekonomi global, perlindungan sosial ini akan semakin penting perannya sebagai jaring pengaman sosial. Namun, tak cukup dengan itu, pemerintah pun mendorong pembukaan keran investasi melalui berbagai paket deregulasi, yang secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Realisasi investasi pada tahun 2015 yang meningkat 17,8% (dari tahun sebelumnya Rp 463 triliun menjadi Rp 545,4 triliun juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di Jawa memang menurun 8%, dari sebelumnya 897.113 orang di tahun 2014 menjadi 823.678 orang di tahun 2015. Namun, yang menggembirakan, penyerapan tenaga kerja di luar Jawa melonjak 16%, dari 529.464 orang di tahun 2014 menjadi 612.026 orang di 8
KESEJAHTERAAN RAKYAT tahun 2015 - yang menunjukkan dampak dari kebijakan Indonesia Sentris Presiden Jokowi, sebagai antitesis dari kebijakan Jawa Sentris. Terlihat semakin banyaknya kue pembangunan tersebar di berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kesempatan kerja semakin tersedia melalui berbagai program pembangunan, infrastruktur dan non infrastruktur, yang dapat membantu perluasan kesempatan kerja. Di luar itu, pemerintah juga memikirkan tentang peluang bagi buruh yang ingin melakukan pengembangan diri dengan memasuki dunia kewirausahaan. Di sinilah, peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang oleh Presiden Jokowi telah diturunkan menjadi 9% di tahun 2016 (dari tahun sebelumnya 12%, dan 22% di tahun 2014) serta selanjutnya akan diturunkan lagi menjadi 7% di tahun 2017. Dengan bunga kredit yang rendah, pengusaha kecil, menengah dan koperasi diharapkan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya - yang juga bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja, meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas. Inovasi dalam dunia ekonomi digital, oleh pemerintah juga dipandang sebagai ruang sosial alternatif yang memungkinkan para buruh dan pengangguran untuk memperoleh kehidupan layak tanpa harus bekerja pada "majikan" atau pemberi kerja konvensional. Siapapun yang memiliki aset atau alat produksi berupa kendaraan bermotor, dapat mengoptimalkan aset tersebut untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus terikat pada jam kerja yang kaku. Oleh karena itu, Presiden Jokowi secara konsisten memberikan perlindungan pada inovasi semacam ini. Dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan mendasar para buruh, maka akan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya revolusi mental secara kolektif. Buruh, dalam Nawacita, adalah manusia Indonesia yang berhak untuk maju mewujudkan semua potensi terbaiknya. 9
KESEJAHTERAAN RAKYAT PENiNgKATAN KESEJAHTERAAN buRuH Pemerintah terus melakukan upaya-upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh yang diharapkan bisa langsung dirasakan manfaatnya. Problematika ketenagakerjaaan atau perburuhan umumnya berkutat di seputar masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Itu semua permasalahan umum yang kerap terjadi di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju. Banyak faktor yang bisa memicu munculnya persoalan-persoalan tersebut. Dalam hal ini, tugas pemerintah antara lain membuat regulasi yang mendukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh. Salah satu contoh, Presiden Jokowi antara lain telah menerbitkan regulasi yang mewajibkan pengusaha memberikan fasilitas penunjang, seperti transportasi, tempat tinggal, dan kesehatan di kawasan industri. Keseriusan pemerintah dalam melindungi nasib buruh tercermin jelas saat Kepala Negara mengatakan, "Sudah saatnya buruh mendapatkan fasilitas penunjang agar beban buruh atau pekerja bisa turun." (4/5/2015). Apa yang ditegaskan Presiden Jokowi adalah satu bukti kehadiran pemerintah dalam masalah pengupahan dan peningkatan kesejahteraan buruh. Kebijakan pengupahan dengan sistem formula yang pernah diluncurkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi IV soal Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah salah satu bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan Negara hadir dalam bentuk pemberian jaring pengaman (safety net) melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. 10
KESEJAHTERAAN RAKYAT kesejahteraan buruh dan masyarakat yang belum bekerja. Melalui paket kebijakan tersebut, upah buruh dipastikan naik setiap tahun dengan besaran merujuk pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan upah minimum dengan sistem formula itu hanya salah satu kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang belum bekerja. Intinya negara hadir secara komprehensif, bukan hanya soal upah tapi juga kebijakan lain (16/10/2015). Negara hadir dalam bentuk pemberian jaring pengaman (safety net) melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan buruh tidak dibayar murah. Di sisi lain negara juga hadir dalam upaya pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kebijakan sosial seperti pendidikan dan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan). Juga program perumahan, transportasi buruh dan juga transportasi massal. Di luar itu, masih ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan oleh buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau berinisiatif untuk membangun usaha kecil menengah. Diharapkan melalui kebijakan semacam itu, perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan buruh bisa langsung dirasakan manfaatnya. Penting dicatat bahwa kesejahteraan pekerja tidak tergantung pada besaran upah yang diterima, melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi pengeluaran hidup. Negara juga hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dalam dialog sosial bipartit antara pengusaha dan buruh di perusahaan. Dialog sosial bipartit adalah kunci menuju kesejahteraan buruh karena membahas soal seperti penerapan struktur dan skala upah. Dalam konteks ini, pekerja bertanggung jawab meningkatkan kapasitas individual maupun kelembagaan serikat pekerja atau serikat buruh. Sedangkan pihak pengusaha bertanggung jawab untuk membuka ruang dialog dan harus turut mendukung upaya pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. 11
KESEJAHTERAAN RAKYAT JAlAN mENuJu KESEJAHTERAAN buRuH Modal sering menjadi kendala utama bagi yang ingin berwirausaha. Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berbagai BUMN memberi bantuan modal usaha mikro. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, merupakan visi- misi Nawacita Presiden Joko Widodo. Berbagai kebijakan strategis terus didorong untuk mewujudkannya. Dalam kasus perburuhan, pemenuhan hak-hak dasar bagi buruh seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial telah dilakukan. Setelah hak-hak dasar dipenuhi, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Berbagai program tersebut akan berjalan sukses jika dibarengi dukungan langsung dari buruh. Seperti program peningkatan keterampilan dan keahlian. Sehingga, buruh Indonesia siap bertarung dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berjalan. Selain program tersebut, buruh juga bisa memasuki dunia usaha dalam meningkatkan pendapatannya. Era teknologi informasi yang semakin berkembang dan memudahkan siapa saja memasuki dunia usaha, dapat dimanfaatkan buruh untuk menjadi wirausahawan. Menjadi wirausahawan, bisa dimulai dengan menyalurkan kreativitas dan hobi yang dimiliki, dipadukan dengan memanfaatkan teknologi. Keuletan, ketangguhan, dan kreativitas menciptakan peluang, akan menentukan besar kecilnya pendapatan jika menjadi wirausahawan. Untuk pengembangan usaha, buruh tidak perlu khawatir mencari dana bantuan. Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada banyak program lain yang serupa dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan 12
KESEJAHTERAAN RAKYAT Keuletan, ketangguhan, dan kreativitas menciptakan peluang, akan menentukan besar kecilnya pendapatan jika menjadi wirausahawan. pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM memiliki Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). LPDB bertugas mengelola dana bergulir dalam bentuk pinjaman/ pembiayaan dengan bunga rendah untuk pengembangan usaha. Asalkan usaha tersebut sudah berupa koperasi bukan perorangan. Direktur LPDB Kementerian Koperasi dan UKM, Dr. Ir. Kemas Danial mengatakan, LPDB sudah menggulirkan dana mencapai Rp 7,1 Triliun. Tahun 2016, LPDB memilki anggaran Rp 1,55 triliun untuk disalurkan dengan bunga pinjaman 0,3% per bulan, dan 0,2 % per bulan untuk sektor riil. Dengan bunga yang relatif terjangkau, beban pinjaman menjadi lebih rendah sehingga keuntungan usaha menjadi lebih tinggi. Ada juga program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Seperti program Community Development Center (CDC) dari PT Telkom. Selain memberikan bantuan modal pengembangan usaha, diberikan juga pelatihan untuk meningkatkan usaha, hingga pelatihan digitalisasi UMKM. Di Sukabumi, program CDC telah mengadakan pelatihan bagi 60 UMKM Mitra Binaan Baru Telkom Witel Sukabumi Periode Triwulan 1 tahun 2016. Dukungan pendanaan pun diberikan untuk pelaku UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar. Besar pinjaman diberikan berkisar Rp 10-75 juta untuk setiap usaha binaan, dengan bunga hanya 6% per tahun. Bunga dari dana bergulir yang dipinjamkan ke mitra binaan tersebut, akan dipakai untuk menambah dana penyaluran periode berikutnya. Dengan begitu, masyarakat yang menerima bantuan semakin banyak. 13
KESEJAHTERAAN RAKYAT Contoh lainnya seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pertamina. Di Sulawesi pada triwulan I tahun 2016, Pertamina sudah menyalurkan program kemitraan senilai Rp 1,9 miliar. Kesuksesan PKBL Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tercermin dari turut sertanya mitra PKBL PT Pertamina di Pa meran Adiwastra Nusantara di Jakarta Convention Center (JCC), pada 23-27 Maret 2016. Ada 19 stan PKBL Pertamina turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Di era ekonomi kreatif ini, kesempatan memasuki dunia usaha terbuka lebar. Buruh dapat menciptakan peluang usaha sendiri. Pesatnya perkembangan ekonomi digital, membuka usaha bukanlah hal yang rumit. Meningkatkan kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Kemauan kuat dari buruh untuk hidup sejahtera merupakan kunci utama. Terlebih, berbagai fasilitas penunjang telah disediakan pemerintah seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan, kemudian modal usaha untuk menjadi wirausahawan. 14
KESEJAHTERAAN RAKYAT SATu JuTA RumAH uNTuK mASYARAKAT bERPENgHASilAN RENDAH Program sejuta rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membawa angin segar bagi petani, nelayan, dan buruh. Pasalnya pemerintah menyediakan rumah bersubsidi dengan harga dan cicilan yang terjangkau. Tidak hanya itu, KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) juga akan diberikan bagi MBR, baik berpenghasilan tetap maupun tidak tetap. Presiden Jokowi telah meresmikan pionir program tersebut di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di sembilan provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2016, Program Sejuta Rumah, Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan target untuk MBR sebanyak 700.000 unit, sementara rumah non MBR 300.000 unit. Pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 113.422 akan dibiayai melalui APBN melalui Kementerian PUPR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.072 unit adalah Rusunawa, program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah 94.000 unit, pembangunan rumah baru 1.000 unit, dan pembangunan rumah khusus 6.350 unit. Sisanya sebanyak 586.578 unit dibiayai non APBN. Sementara, pembiayaan 300.000 unit non MBR diserahkan kepada pengembang dan masyarakat melalui pembangunan rumah komersial dan swadaya. Pemerintah memang telah mengalokasikan dana untuk program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebesar Rp 20 triliun dari sebelumnya Rp 12 triliun pada 2015. "Mudah-mudahan bisa mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR. 15
KESEJAHTERAAN RAKYAT Program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis, dan terpercaya. Serta butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mendapatkan program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tentunya buruh, nelayan dan petani juga harus memenuhi kewajiban persyaratannya. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, calon pembeli harus mempunyai data yang menunjukkan belum memiliki tempat tinggal. Setelah itu, mereka harus membuat surat pernyataan belum pernah mendapat subsidi dari pemerintah atau swasta. Karena rumah ini hanya diperuntukkan untuk rumah pertama sehingga calon pembeli belum pernah mendapat subsidi perumahan. Syarat lainnya adalah calon pembeli memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna pendataan dalam mendapatkan rumah murah tersebut. Serta tidak boleh menyewakan atau mengalihkan kepemilikan dalam lima tahun. "Jikalau disewakan akan dikembalikan ke pemerintah." Syarat pembeliannya relatif terjangkau. Uang muka sebesar 1 persen dari total harga dan cicilan sekitar Rp 500 ribu-600 ribu per bulan. Bunga dipatok 5 persen dengan masa pelunasan, maksimal 20 tahun. Ketentuan lain, konsumen yang berminat harus memiliki pendapatan maksimal Rp 4 juta per bulan. Sedangkan untuk rumah susun, maksimal Rp 7 juta per bulan. Direktur KPR Bank Tabungan Negara (BTN), Mansyur N. Nasution mengatakan untuk mendapatkan rumah subsidi tidaklah rumit dan prosesnya tergolong singkat. Calon pembeli hanya perlu menyiapkan beberapa syarat agar permohonan pembelian bisa diterima. "Tinggal datang ke BTN saja, lalu nanti tunjukkan slip gaji, kemudian aplikasi dan wawancara prosesnya tiga hari, maksimal tujuh hari saja." 16
KESEJAHTERAAN RAKYAT PRogRAm SEJuTA RumAH uNTuK RAKYAT Masih banyak buruh belum memiliki rumah, padahal kebutuhan perumahan sangat mendasar. Program Nasional Sejuta Rumah untuk rakyat adalah langkah awal peningkatan kesejahteraan buruh. Dalam Nawacita, Jokowi secara jelas menyatakan akan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Antara lain dengan membangun hunian layak bagi buruh. Janji itu ditindaklanjuti lewat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan pemerintah ini, kebijakan pengupahan terhadap buruh diarahkan agar buruh dan keluarganya dapat memenuhi penghidupan yang layak. Presiden Jokowi melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) membuat terobosan yang disebut Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat. Rincian jumlah keseluruhan unit rumah dalam program ini, adalah 603.516 unit rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, dan 396.484 unit rumah untuk masyarakat tidak berpenghasilan rendah. Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang sangat terjangkau. Selain bebas PPN, pemerintah juga memberikan beberapa insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertama, uang muka Rumah Rakyat ini hanya 1% dari total harga per unit. Besaran uang muka lebih rendah dibandingkan dengan uang muka perumahan komersial yang berkisar 20%-30%. Kedua, bunga Rumah Rakyat hanya sebesar 5%, sedangkan bunga perumahan komersial berkisar 7,5%. Kemudahan lain adalah tenor pembayaran kredit relatif lama, hingga 20 tahun dengan angsuran sebesar Rp 500.000 - Rp 600.000 per bulan. Program Sejuta Rumah Rakyat diluncurkan Presiden Jokowi pada 1 Mei 2015 mencakup 34 provinsi. Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dibangun 5.954 unit rumah tapak, Sumatera Utara 16.305 unit rumah tapak, dan rumah susun 1.832 unit. Provinsi Sumatera Barat 3.332 unit rumah tapak, Riau 6.523 unit rumah tapak, Kepulauan Riau 7.721 unit 17
KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang sangat terjangkau. rumah tapak. Di Provinsi Lampung 9.032 unit rumah tapak, Sumatera Selatan 7.926 unit rumah tapak dan rumah susun 2000 unit. Sedangkan Provinsi Jambi 4.344 unit rumah tapak, Bengkulu 5.426 unit rumah tapak, Bangka Belitung 7.530 unit rumah tapak. Di wilayah Jawa, Provinsi Banten 14.615 unit rumah tapak, Daerah Istimewa Yogyakarta 977 unit rumah tapak, DKI Jakarta 50 unit rumah tapak, dan rumah susun 15.903 unit. Jawa Barat 74.263 unit rumah tapak, dan rumah susun 3.754 unit. Di Provinsi Jawa Tengah 11.720 unit rumah tapak, dan rumah susun 350 unit, serta rusunnawa 184 unit. Jawa Timur 26.717 unit rumah tapak, dan rusunnami 1,200 unit. Sementara di Provinsi Kalimantan Barat 15.893 unit rumah tapak, Kalimantan Selatan 8.429 unit rumah tapak, Kalimantan Utara 320 unit rumah tapak, Kalimantan Tengah 975 unit rumah tapak, Kalimantan Timur 5.832 unit rumah tapak. Selain itu masih ada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Jumlah unit tidak sama tiap provinsi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat bertujuan menyediakan rumah tinggal bagi 13,5 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak. Masih banyak buruh yang belum memiliki rumah, padahal bagi buruh kebutuhan akan perumahan sangat mendasar. Jika buruh telah memiliki rumah berarti mereka telah terbebas dari satu beban hidup. Pengadaan sejuta rumah murah untuk rakyat merupakan bukti komitmen Presiden Jokowi dalam mensejahterakan buruh. 18
KESEJAHTERAAN RAKYAT PP No. 78/2015 mENgAKomoDASi PENiNgKATKAN umP PP Pengupahan mempunyai niat mengakomodasi kepentingan buruh dan pengusaha. Besarnya upah ditentukan oleh variabel angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yang ditandatangani Presiden Jokowi, 23 Oktober 2015, berniat mengakomodasi buruh dan memudahkan para pelaku usaha merencanakan bisnisnya. Formula baru sistem pengupahan, struktur skala upah yang proporsional, perlindungan hak-hak pekerja dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah menjadi substansi penting didalamnya. PP Nomor 78 Tahun 2015, merupakan penjabaran dari Pasal 97 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalamnya diatur penggunaan variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai variabel utama perhitungan kenaikan upah minimum. Pada pasal 43, Bab V mengenai upah minimum, dijelaskan upah minimum setiap daerah harus berdasarakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/ buruh lajang secara fisik untuk menopang keperluan selama satu bulan. Substansi yang menjadi perhatian publik pada PP Pengupahan, adalah formula kenaikan upah minimum. Ini membuat kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi baku, dengan persentase kenaikan upah minimum dihitung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Dimana formula ini, diberlakukan untuk upah minimum provinsi, kota maupun kabupaten. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi IV, pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan formula yang tertuang pada PP Pengupahan tersebut, tujuannya 19
KESEJAHTERAAN RAKYAT Upah minimum setiap daerah harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi. agar memberikan kepastian kepada para pekerja/ buruh bahwa upah akan naik setiap tahunnya dan kepastian dunia usaha dalam memprediksi upah per tahunnya. Formulanya adalah, UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)). Pada jumpa pers Paket Kebijakan Ekonomi IV, di Istana Negara 15 Oktober 2015, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mencontohkan UMP di DKI Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5%. Maka UMP sekarang Rp 2,7 juta, ditambah Rp 2,7 juta dikali 10%. Artinya Rp 2,7 juta ditambah Rp 270.000, hasilnya menjadi Rp 2,97 juta. Sesuai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dari Badan Pusat Statistik (BPS), 13 dari 28 provinsi di Indonesia sudah mengikuti sistem formula PP pengupahan. Hasilnya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2016 mencapai 11,5 persen. Berbeda dengan 15 provinsi yang belum mengikuti, kenaikan upah minimum di daerah tersebut relatif kecil, berkisar 6-7 persen. Pada Oktober 2015, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan, selain upah buruh yang akan naik secara signifikan setiap tahunnya, terdapat keuntungan yang didapat buruh terkait PP Pengupahan. Didalamnya diatur mengenai pendapatan non upah seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), uang service dan lain-lain yang menjadi hak buruh. Terkait ketidakhadiran, buruh yang berhalangan pun, baik karena sakit atau menjalankan tugas serikat pekerja, perusaahan tetap berkewajiban membayar sesuai upah yang biasa diterima. Disebutkan pada PP Pengupahan, perusahaan wajib menerapkan, pengupahan yang mempertimbangkan masa kerja, golongan atau pun jabatan, pendidikan, prestasi dan lain-lain, sehingga upah buruh dapat adil, proposional, dan layak. 20
KESEJAHTERAAN RAKYAT momENTum buRuH mENJADi WiRAuSAHA Maraknya perkembangan ekonomi digital, membuka peluang bagi buruh menjadi wirausahawan memanfatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Meningkatkan kualitas hidup buruh, merupakan tujuan berbagai kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan buruh. Kebijakan pemenuhan hak-hak dasar bagi buruh seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial adalah visi- misi Nawacita Presiden Joko Widodo. Apalagi saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah jalan, peningkatan kualitas dan kemampuan buruh menjadi keharusan. Klausul masuknya pekerja asing ke sektor-sektor usaha mestinya dimanfaatkan sebagai pemacu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) buruh Indonesia. Sebaliknya, pekerja kita juga tak boleh tinggal diam dan nyaman di negeri sendiri. Berani masuk ke negara-negara MEA lewat keterampilan yang dimilikinya. Dengan begitu MEA adalah peluang baru dan tak perlu dirisaukan, justru dimanfaatkan. Pada akhirnya dengan meningkatnya kualitas dan kapabilitas, kesejahteraan buruh akan meningkat. Badan Pemerintah juga tidak tinggal diam dengan membentuk Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang juga ditujukan untuk meningkatan kesejahteraan buruh. Dengan jaminan tersebut, buruh tidak perlu terbebani biaya mendapatkan pelayanan kesehatan dasar maupun ketenagakerjaan. Sehingga mereka bisa fokus dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kebijakan pemerintah lainnya, yakni menurunkan tingkat bunga pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bunga KUR dipatok - 9% di tahun 2016 dan ditargetkan turun menjadi 7% di tahun 2017. Dengan bunga yang relatif terjangkau, beban pinjaman menjadi lebih rendah sehingga 21
KESEJAHTERAAN RAKYAT keuntungan usaha menjadi lebih tinggi. KUR mikro sebesar Rp 5 juta - Rp 25 juta ini bisa dipakai untuk usaha rumahan yang produktif. Dengan demikian KUR berbunga rendah ini memberi peluang bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk buruh untuk terjun menjadi wirausahawan. Di era ekonomi kreatif ini, kesempatan tersebut terbuka lebar. Buruh dapat menciptakan peluang usaha sendiri. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, membuka usaha bukanlah hal yang rumit. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau ekonomi kreatif, dapat menjadi pilihan buruh dalam memanfaatkan KUR. Satu hal yang penting untuk menjadi wirausaha adalah mengubah mental. Kalau selama ini buruh atau pekerja selalu menerima upah setiap akhir minggu atau akhir bulan. Maka ketika beralih menjadi wirausaha, besar kecilnya pendapatan akan tergantung pada keuletan, ketangguhan, dan kreativitas menciptakan peluang. Ada banyak contoh keberhasilan dari mereka yang menjalankan usaha dari rumah memanfaatkan kemampuan atau hobi yang dimilikinya berbasis ekonomi kreatif. Mereka yang jago memasak bisa membuka usaha kuliner. Mereka yang pandai memperbaiki barang elektronik tinggal membuat blog dan menawarkan jasanya. Demikian juga mereka yang terampil membikin barang kerajinan bisa memasarkan produknya di web. Melalui web pula jangkauan pasar menjadi tidak terbatas. Data Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan, penyerapan KUR hingga 7 April 2016 sudah mencapai Rp 31 triliun atau 25,8% dari target penyaluran KUR di 2016 sebesar Rp 120 triliun. Hingga akhir Maret KUR berbunga rendah ini memberi peluang bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk buruh untuk terjun menjadi wirausahawan. 22
KESEJAHTERAAN RAKYAT 2016, realisasi KUR paling banyak di Jawa Tengah sebesar Rp 6 triliun, Jawa Timur Rp 5 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,5 triliun. Sementara penyaluran KUR di wilayah Sumatera paling tinggi di Sumatera Utara dengan realisasi Rp 1,1 triliun. Sementara di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, realisasi KUR rata-rata masih berada di bawah Rp 1 triliun. Hanya Sulawesi Selatan yang melebihi Rp1 triliun, yakni Rp 2,6 triliun. Sedangkan di Bali realisasi KUR mencapai Rp 1,6 triliun. Penyerapan KUR, akan memberikan manfaat secara langsung dalam pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan roda perekonomian nasional. Menjadi wirausahawan, selain sebagai media pengembangan diri dan penyaluran kreativitas, merupakan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh para buruh. 23
KESEJAHTERAAN RAKYAT mASYARAKAT PRoDuKTif mENiNgKATKAN PERTumbuHAN EKoNomi Kunci meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, menurut Presiden Jokowi adalah dengan mengubah karakter masyarakat konsumtif menjadi produktif. Penilaian positif terhadap Presiden Jokowi antara lain diberikan untuk tersedianya obat-obatan, sekolah dan perguruan tinggi yang terjangkau, transportasi umum, penanggulangan narkoba, rasa aman dari ancaman teroris dan peningkatan kesejahteraan. Demikian hasil survei nasional SMRC (Syaiful Mujani Research Center) tentang pemerintahan Presiden Jokowi yang dirilis pertengahan April 2016. Sejalan dengan itu, dalam kesempatan lawatan ke Eropa, Presiden Jokowi di acara Forum Bisnis Indonesia - Jerman yang berlangsung di Berlin, 18 April 2016, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dan investasi di Indonesia saat ini merupakan dua mesin pertumbuhan ekonomi yang telah menunjukkan hasil dan terobosan nyata. "Saya yakin Indonesia telah memiliki perekonomian yang stabil," tegas Presiden. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik juga menguatkan adanya kemajuan dalam hal pengurangan rasio ketimpangan ekonomi. Salah satu faktor penyebabnya adalah peningkatan volume program jaminan sosial yang langsung menyasar keluarga miskin. Kepala BPS, Suryamin, menyatakan, rasio gini sebagai indikator ketimpangan ekonomi menunjukkan angka 0,40 atau turun 0,01 poin dari Maret 2015 dan September 2014 yang sebesar 0,41. Kunci memperbaiki pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti seringkali ditegaskan Presiden Jokowi adalah dengan mengubah karakter masyarakat dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat yang produktif. Upaya meningkatkan produktivitas juga sudah dilakukan, antara lain dengan memberikan kemudahan memperoleh KUR atau Kredit 24
KESEJAHTERAAN RAKYAT Kunci memperbaiki pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, adalah dengan mengubah karakter masyarakat dari masyarakat konsumtif menjadi produktif. Usaha Rakyat dengan bunga sangat rendah, yaitu 9%. Bahkan pada 2017 direncanakan bunga lebih rendah lagi, 7%. Melalui kemudahan akses mendapatkan modal, produktivitas diharapkan meningkat lebih cepat. Di sektor industri besar, dalam rangka kunjungan Presiden ke Jerman juga telah ditandatangani sejumlah kesepakatan kerjasama antara perusahaan Jerman dan Indonesia dengan nilai investasi sebesar US $ 845,6 juta. Kesepakatan kerjasama terjadi antara PT Aneka Tambang dengan Ferrostaal, PT Pelni dengan Meyer Werft, PT Pindad dengan Junggans Microtech, dan PT PLN dengan Siemen. Presiden meyakinkan para pengusaha Jerman agar tidak ragu berinvestasi di Indonesia karena keadaan sekarang sudah jauh lebih stabil dan berbagai reformasi perizinan pun sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Perizinan terus disederhanakan dengan menerapkan prinsip keterbukaan dalam roda perekonomian Indonesia. Melalui berbagai reformasi perizinan dan revisi berbagai regulasi, maka iklim usaha otomatis akan lebih mendukung peningkatan produktivitas. itu, untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan Selain pertumbuhan ekonomi yang Indonesia Sentris, Presiden juga berkomitmen untuk mengembalikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang dua per tiga wilayahnya terdiri dari air dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Potensi besar sebagai negara kepulauan akan menjadi prioritas penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan. 25
KESEJAHTERAAN RAKYAT mEmbuKA AKSES EKoNomi mEmbANguN PASAR RAKYAT Keperpihakan Presiden Joko Widodo pada ekonomi kerakyatan ditunjukkan dengan merevitalisasi pasar rakyat dan pasar tradisional di berbagai daerah. Jumat, 29 April 2016, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo bertolak ke Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Setibanya di Bima, Presiden meresmikan Pasar Raya Amahami, di Kota Bima. Juni 2015 pada saat meluncurkan program Revitalisasi 1.000 pasar rakyat di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Presiden mengatakan bahwa jangan sampai pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar modern. Jika dibiarkan pasar tradisional akan hilang. Saat itu presiden meminta agar pembangunan pasar tradisional tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga pendampingan dalam manajemen pasar. Meliputi pembukuan dan pencatatan keluar masuk uang. "Tidak usah pakai AC karena akan terbebani biaya listrik. Yang penting pedagang rapi, gotong royong bersama dan pembeli datang nyaman," katanya. Pasar tradisional memang sudah hadir sejak lama di tengah masyarakat, mewarnai kegiatan ekonomi rakyat. Tempat jual beli bahan dan barang kebutuhan sehari-hari di berbagai daerah. Menjadi penyalur Melalui revitalisasi pasar rakyat, kondisi pasar ditingkatkan. Dibuat lebih nyaman. Gerai- gerai diatur dan ada pengelompokan pedagang sesuai barang yang diperjualbelikan. 26
KESEJAHTERAAN RAKYAT produk, mempertemukan pedagang dan pembeli dalam situasi cair dan egaliter karena saling kenal. Hanya saja, karena lebih mengedepankan fungsi, kondisi bangunan dan sarananya umumnya sederhana. Dengan begitu harga sewanya menjadi murah, terjangkau oleh para pedagang yang umumnya ber-omzet terbatas. Peran pasar tradisional ini mulai surut ketika muncul kios swalayan kecil yang juga menjual bahan dan barang yang menjadi komoditas pasar tradisional. Tempatnya yang lebih nyaman dan berada di tengah pemukiman warga membuat kios ini menjadi tempat favorit belanja. Meski harganya belum tentu lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional. Maka tepatlah apa yang dilakukan pemerintah tahun lalu, ketika me- revitalisasi 1.000 pasar rakyat di Pasar Manis, Purwokerto tahun lalu. Kemudian pada 29/4/ 2016 ketika Presiden meresmikan Pasar Raya Amahami, di Kota Bima. Melalui revitalisasi pasar rakyat, kondisi pasar ditingkatkan. Dibuat lebih nyaman. Gerai-gerai diatur sedemikian rupa sehingga ada pengelompokkan pedagang sesuai barang yang diperjualbelikan. Lorong pasar juga dirapikan, diperlebar, lantainya diperkeras secara permanen. Nyaman buat pembeli dan tidak becek di saat hujan. Selain itu berbagai sarana dan prasarana penunjang seperti tempat parkir dan akses jalan juga ditata. Ini tentu memudahkan pembeli untuk mendapatkan kebutuhannya. Lebih dari soal fisik, revitalisasi pasar rakyat sebenarnya menunjukkan kesungguhan pemerintah berpihak pada ekonomi rakyat. Rumah tangga produksi ekonomi rakyat ini umumnya hanya mengandalkan modal kecil dengan skala produksi yang juga kecil. Akses pasar pun terbatas. Bahkan mereka kadang hanya bisa berjualan di rumah. Oleh karena itu penyediaan pasar yang nyaman bagi penjual maupun pembeli bakal membantu meluaskan pasar dan meningkatkan omzet penjualan. Dengan sewa kios yang murah dan dibayar secara harian, maka pedagang akan merasa ringan dalam membayar sewa. Apalagi jika kemudian pemerintah membantu manajemen arus kas. Ini tentu akan memberi pedoman bagi pedagang pengeloaan uang secara benar. Harapannya usaha bisa berkelanjutan. 27
KESEJAHTERAAN RAKYAT Yang tak boleh diabaikan dalam pasar tradisional ini adalah soal kekhasan dan keragaman barang yang ditawarkan. Banyak dari produk-produk kuliner misalnya, yang dijual di sini mempunyai rasa yang lezat. Itu artinya, potensi yang luarbiasa untuk dipasarkan dengan cara-cara yang lebih modern, di tengah booming usaha kuliner. Singkat kata, melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat ini hasil produksi rakyat bisa dipertemukan dengan pembeli pada harga yang pantas. 28
KESEJAHTERAAN RAKYAT iNKluSi KEuANgAN DAN EKoNomi DigiTAl Tiga ratus sepuluh juta pengguna gadget yang terkoneksi internet di Indonesia adalah potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan melalui inklusi keuangan digital. Dibandingkan dengan negara- negara tetangga di Asia, persentase orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank masih sedikit. Tepatnya 36%, menurut Global Financial Inclusion Index 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Sebagai perbandingan, Thailand mencapai 78%, Malaysia 81%, India 53%, Nigeria 44%, Tanzania 40% dan Kenya 75%. Hal ini berdampak pada banyak hal. Pertama, masih cukup besarnya masyarakat kita yang tidak bisa menggunakan fasilitas perbankan untuk mengembangkan usaha - sehingga, kemajuan usaha mereka akan berjalan lambat. Kedua, tidak teraksesnya berbagai skema kemudahan bagi kelompok masyarakat tersebut untuk memiliki aset, seperti tanah atau rumah, serta untuk kebutuhan pendidikan maupun kepemilikan kendaraan bermotor. Ketiga, sulitnya kelompok masyarakat ini untuk merencanakan keuangannya untuk berbagai kebutuhan lainnya. Dari sisi pemerintah dan perbankan, minimnya jumlah orang dewasa yang tidak menggunakan fasilitas perbankan atau belum terinklusi oleh sistem keuangan, juga membawa dampak yang tidak menguntungkan. Yang terutama, rendahnya inklusi keuangan berarti kemampuan perbankan dalam menggunakan dana masyarakat untuk menyalurkan berbagi jenis kredit menjadi terbatas. Dengan kata lain, perputaran modal menjadi tipis. Sehingga, pertumbuhan ekonomi kurang optimal. Bagi pemerintah, ini berarti potensi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pun rendah. Dampak lanjutannya, adalah terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 29
KESEJAHTERAAN RAKYAT Lalu, bagaimana mengatasi masalah ini - mengingat saat ini sebetulnya sudah begitu banyak lembaga keuangan, bank maupun non-bank, yang telah beroperasi di Indonesia? Peluang besar sekarang ini sudah menjadi kian terbuka dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Saat ini semakin banyak masyarakat, khususnya di perkotaan, mulai mengandalkan peralatan komunikasi personalnya - dalam bentuk smartphone atau tablet - untuk melakukan kegiatan ekonomi. Mulai dari memesan taksi atau ojek berbasis aplikasi, membeli tiket pertunjukan, hingga membeli berbagai jenis makanan. Bayangkan jika, masyarakat pemilik gadget ini "dimasukkan" secara otomatis ke dalam sistem keuangan. Tentu seketika, persentase inklusi keuangan di Indonesia akan langsung melonjak. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi, jumlah pengguna gadget di Indonesia sudah mencapai lebih dari 310 juta! Lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kita yang mencapai 255 juta jiwa. Lima puluh persen dari mereka sudah terbiasa dengan koneksi internet, khususnya untuk mengakses berbagai aplikasi media sosial, dan 40% lagi menghabiskan waktu online hingga lebih dari 3 jam per hari. Sehingga, tentu tidak akan kesulitan jika mereka kelak bertransaksi keuangan melalui perangkat elektronik pribadinya. Untuk menuju ke sana, tentu diperlukan beberapa prasyarat dan regulasi, termasuk untuk mengatur teknologi seperti apa yang bisa digunakan sebagai fasilitator sistem keuangan digital ini dan yang akan memungkinkan masyarakat untuk menyimpan uang dan bertransaksi dengan menggunakan kartu atau gadget dan nomor telepon selulernya sebagai identitasnya. Hal inilah yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, sebagai otoritas perbankan dan sistem pembayaran. Bayangkan jika, masyarakat pemilik gadget ini "dimasukkan" secara otomatis ke dalam sistem keuangan. Seketika, persentase inklusi keuangan di Indonesia akan langsung melonjak. 30
KESEJAHTERAAN RAKYAT Harus diingat bahwa perbankan memiliki regulasi yang ketat - belajar dari berbagai peristiwa atau krisis finansial di masa lalu - sehingga berbagai dampak negatif yang mungkin muncul dari regulasi yang kelak akan dihasilkan perlu dipikirkan secara matang dan diantisipasi secara cermat. Tentu saja, kita bisa belajar dari pengalaman berbagai negara lain yang sudah mulai bereksperimen dengan inklusi keuangan digital ini. Apa yang berhasil dan belum berhasil, perlu dianalisa dan dimulai pelaksanaannya. Sementara itu, sebaiknya kita mempersiapkan diri, dan mengajak orang- orang di sekitar kita untuk menyambut era baru yang tak terelakkan ini. 31
KESEJAHTERAAN RAKYAT 9 DAmPAK PoSiTif E-bANSoS Program "e-Bansos", atau penyaluran bantuan uang secara non tunai di berbagai negara membawa banyak dampak positif. Di antaranya, pengurangan kebocoran dan penurunan biaya keseluruhan. Salah satu tantangan utama penyaluran bantuan sosial, program prioritas pemerintah, adalah memastikan bantuan diterima oleh orang yang tepat. Hal ini terkait erat dengan data keluarga dan individu yang kurang mampu. Bagaimana memverifikasi data tersebut? Serta bagaimana mengetahui jika keluarga atau individu yang tadinya masuk kategori miskin dan kemudian berubah atau membaik kelas sosialnya (baca: lebih sejahtera)? Itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan penting yang tak mudah dijawab. Apalagi jika berbicara tentang nasib puluhan juta orang. Data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan ada sekitar 40% penduduk yang paling rendah status kesejahteraannya, berjumlah 24, 7 juta rumah tangga atau 96 juta individu. Satu persen saja yang salah sasaran berarti, 247 ribu rumah tangga tidak mendapatkan haknya. Persoalan ini, sesungguhnya akan lebih mudah teratasi, jika sistem dan mekanisme penyaluran bantuan sosial menggunakan teknologi digital. Artinya, bantuan sosial tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tapi secara elektronik (non tunai). Analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia, menunjukkan terdapat Artinya, bantuan sosial tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tapi secara elektronik (non tunai). 32
KESEJAHTERAAN RAKYAT sejumlah keuntungan yang dapat diraih jika "e-Bansos" dapat diterapkan. Pertama, dengan cara ini penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima. Artinya, terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan, memupuk aset, dan mengelola keuangan. Kedua, terkait dengan itu, kontrol penerima terhadap uang yang diterimanya juga tinggi. Ketiga, tingkat transparansi juga lebih tinggi, karena data elektronik menyimpan semua transaksi yang dilakukan. Keempat, kecepatan dan waktu penyaluran akan menjadi lebih baik, karena berlangsung secara otomatis. Kelima, waktu penarikan bagi penerima pun menjadi lebih fleksibel dan tidak harus menunggu hingga periode tertentu. Keenam, biaya administrasi akan menjadi lebih efisien secara agregat. Ketujuh, proses rekonsiliasi dapat berlangsung dalam satu hari (online). Kedelapan, tingkat inklusi keuangan masyarakat akan secara otomatis meningkat dengan adanya sistem ini. Terakhir, aspek pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan, sebetulnya adalah satu satu variabel penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Masyarakat penerima bantuan sosial yang telah terhubung dengan bank akan mudah terpantau kemampuan pengelolaan keuangannya. Pihak bank akan memiliki data tentang individu mana yang layak untuk mendapatkan fasilitas perbankan - misalnya kredit usaha rakyat - untuk menaikkan status sosial-ekonominya. Di negara-negara lain sudah cukup banyak pelajaran positif dari penerapan bantuan sosial secara non-tunai (Banking the Poor via G2P Payments, CGAP, 2009). Di India, cara ini mengurangi kebocoran dan kesalahan target serta pengurangan fraud sebesar 47%! Di Nigeria, biaya-biaya lain dalam penyaluran turun hingga 20%. Di Afrika Selatan, biaya distribusi hanya sepertiga dari penyaluran tunai (atau turun hingga 62%). Di Brasil, biaya transaksi turun dari 14,7% menjadi 2,6%. Di Kolombia, terjadi penghematan 15% biaya perjalanan dan waktu tunggu dari rata-rata 5 jam menjadi hanya 30 menit. Di Bolivia, Peru dan Filipina, rata-rata simpanan para penerima bantuan meningkat 16% ketika diingatkan melalui SMS untuk menabung. Di Meksiko dan Nepal, pembukaan rekening bagi penerima bantuan, juga meningkatkan budaya menabung. 33
KESEJAHTERAAN RAKYAT Ada juga nilai positif bagi produktivitas. Hal ini terjadi di Malawi, setelah penerapan subsidi via elektronik, output petani meningkat sebesar 21%. Di Kenya, peran perempuan di pedesaan menjadi meningkat setelah mereka mampu mengontrol keuangan dan tingkat konsumsinya. Sehingga terjadi peningkatan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitasnya. Fakta-fakta kuat pemerintah untuk menggulirkan "e-Bansos", jika sebelumnya telah melakukan uji coba dua kali. Berita gembiranya, hal ini akan segera dimulai pada 100 kabupaten/ kota. "Mulai Juni penyerahan dana bantuan sosial sudah akan memulai menggunakan keuangan digital," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bimbingan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 7 Mei 2016. tersebut merupakan alasan 34
KESEJAHTERAAN RAKYAT STAbiliTAS DAN KESEJAHTERAAN Di KTT g-7 ouTREACH Upaya stabilitas, kesejahteraan, dan kerja sama di kawasan rupanya menarik perhatian negara G-7. Sehingga mereka mengundang Presiden Joko Widodo untuk berbicara di forum tersebut. Diundangnya Indonesia dalam kelompok negara ekonomi maju G-7 (Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Perancis, Kanada dan Italia) pada KTT G-7 Outreach di Jepang pada 27 Mei 2016 tentu menggembirakan dan membanggakan. Terlebih, Presiden Joko Widodo diminta menjadi pembicara utama dalam sesi I dengan topik bahasan Stabilitas dan Kesejahteraan di Asia. Indonesia menjaga dan meningkatkan Pertanyaan yang mengemuka adalah, atas alasan apa G-7 mengundang dan meminta Indonesia untuk berbicara soal stabilitas dan kesejahteraan Asia? Stabilitas berhubungan dengan perdamaian jangka panjang. Sebagai negara dengan beragam agama, kepercayaan, suku, Indonesia kerap menghadapi ujian. Namun berbagai konflik tersebut secara umum dapat diselesaikan atasi dengan baik berkat kerja sama pemerintah dan masyarakat. Meski, ada pihak-pihak yang menyulut dan mengompori situasi tersebut, namun kedewasaan masyarakat menjadi benteng yang ampuh. Perdamaian rupanya menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat yang majemuk dibandingkan dengan segelintir orang yang menginginkan kekerasan. Dalam soal kesejahteraan, pemerintah Indonesia berusaha keras mencapainya dengan berbagai cara. Program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BPJS Kesehatan, Kredit Untuk Rakyat, Dana Desa, Bantuan untuk penyandang Disabilitas, dsb secara konsisten menyasar individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. 35
KESEJAHTERAAN RAKYAT Selain dengan cara tersebut, berbagai riset ekonomi menunjukkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa membawa masyarakat yang kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen. Tahun 2015 turun sedikit menjadi 4,79 persen, sementara tahun 2016 diperkirakan akan naik menjadi 5,2 - 5,3 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan, meskipun Indonesia juga terkena dampak kelesuan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi. Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dengan pertumbuhan yang stabil, dimana ekonomi dunia hanya tumbuh pada kisaran 3,4 persen. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah, seperti deregulasi, perpajakan, dan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan daya saing juga menunjukkan keseriusan untuk menarik investasi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga terus menyerukan pentingnya kerja sama kawasan. Dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Amerika Serikat (AS), 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi mendorong kerja sama di berbagai bidang. Misalnya baik kerja sama ASEAN- AS dalam mempromosikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), termasuk pelaksanaan the 2nd ASEAN-U.S. Business Summit; mendorong peran aktif AS melalui ASEAN-US Connectivity Initiative dalam implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, energi, manufaktur, dan ekonomi kreatif; mendorong ASEAN dan Amerika Serikat turut menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan melalui berbagai mekanisme yang dimotori oleh ASEAN. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, undangan untuk menghadiri pertemuan G-7 menunjukkan posisi dan peran Indonesia diakui sebagai salah satu negara kunci di kawasan, khususnya ASEAN. 36
KESEJAHTERAAN RAKYAT Dalam soal kesejahteraan, pemerintah berusaha keras mencapainya dengan berbagai cara yang secara konsisten menyasar individu dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Indonesia juga menunjukkan kepemimpinan di kawasan dengan melakukan berbagai inisiatif. Misalnya dengan mengajak Malaysia dan Thailand melakukan pertemuan trilateral saat terjadi krisis migran ilegal dari Laut Andaman, Mei 2015. Selain itu, Indonesia juga berhasil mendorong kerja sama maritim di negara-negara Asia Timur yang di dalamnya termasuk komitmen untuk menjaga stabilitas di Laut China Selatan. Komitmen pemerintahan Joko Widodo menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan, serta kerja sama antar kawasan tersebut rupanya menarik perhatian negara-negara G-7, sehingga mereka mengundang Indonesia untuk berbicara soal stabilitas dan kesejahteraan. Jadi bukan sekadar memenuhi undangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. "Kita dilihat dan dipuji negara-negara yang lain, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers seusai mengikuti KTT G-7 tersebut. 37
KESEJAHTERAAN RAKYAT KETimPANgAN PENgEluARAN bERKuRANg Rilis Badan Pusat Statistik memperlihatkan, ketimpangan pengeluaran di masyarakat per September 2015 mengecil yang tercermin dalam penurunan rasio gini dari 0,41 menjadi 0,40. Pembukaan UUD 45 RI mengamanatkan negara akan memajukan kesejahteraan umum. Namun dalam perjalanan waktu tak ada satupun negara yang warga negaranya mempunyai tingkat kesejahteraan seragam. Selalu ada ketimpangan pendapatan, sehingga muncul kelompok berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Yang bisa dilakukan kemudian adalah mengurangi ketimpangan tersebut agar semakin kecil. Pada akhirnya pendapatan berkorelasi dengan pengeluaran atau belanja. Mereka yang berpendapatan rendah, pengeluarannya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara kelompok berpendapatan menengah dan tinggi masih bisa membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Ketimpangan pendapatan yang berkorelasi dengan ketimpangan pengeluaran ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi jika ketimpangan tersebut semakin lebar. Karena akan menimbulkan ketidakadilan dan memunculkan gejolak di masyarakat. Salah satu ukuran untuk menentukan ketimpangan ekonomi adalah rasio gini. Rasio gini adalah indikator ketimpangan berdasarkan tingkat pengeluaran penduduk. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan 1 mengindikasikan ketimpangan terparah. Sejak tahun 2008 rasio ini terus naik dari angka 0,35 hingga 0,41 pada 2014. Namun, per September 2015 turun menjadi 0,40. Artinya setelah 7 tahun terus merangkak naik, rasio gini berhasil di rem bahkan diturunkan. 38
KESEJAHTERAAN RAKYAT Penurunan tersebut menurut Kepala Badan Statistik, Suryamin karena 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah meningkat dari 17,10 persen per Maret 2015 menjadi 17,45 persen per September 2015. Kelompok penduduk 40 persen dengan penegeluaran menengah menunjukkan peningkatan dari 34,65 persen menjadi 34,70 persen. Sebaliknya 20 persen penduduk dengan pengeluaran tinggi pengeluarannya justru turun dari 48,25 persen menjadi 47,84 persen. Yang menarik, di perkotaan, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah pada periode Maret 2015-September 2015 juga menunjukkan perbaikan. Meningkat dari 15,83 persen pada Maret 2015 menjadi 16,39 persen pada September 2015. Hal yang sama terjadi di daerah pedesaan, dimana distribusi pengeluarannya meningkat dari 20,42 persen pada Maret 2015 menjadi 20,85 persen pada September 2015. Artinya, terjadi peningkatan pengeluaran kelompok terbawah di kota maupun di desa. Penurunan rasio gini itu menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh kemajuan berarti dalam menurunkan ketimpangan pengeluaran di masyarakat. Menurut Suryamin, salah satu faktor penyebabnya adalah peningkatan volume program jaminan sosial yang langsung menyasar keluarga miskin. Dalam dua tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi memang giat membagikan berbagai macam kartu yang menyasar berbagai kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKH), Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT), sampai Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Penurunan rasio gini itu menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh kemajuan berarti dalam menurunkan ketimpangan pengeluaran di masyarakat. 39
KESEJAHTERAAN RAKYAT Pembagian kartu tersebut merupakan wujud program penjaminan sosial. Program tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan politik pembangunan pemerintah. Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antarkelompok dan wilayah, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Melalui KIS masyarakat bisa mengakses layanan dasar kesehatan sehingga mereka bisa datang ke Puskesmas. Lewat KIP, siswa bisa bersekolah dan mendapatkan buku pelajaran. Demikian juga dengan KKS, PKH, ASLUT, dan ASPDB, warga penerima kartu akan mendapatkan layanan dan kebutuhan dasar. Berbagai kartu tersebut tentu saja sangat membantu masyarakat. Sehingga pendapatan yang biasanya dibelanjakan untuk kebutuhan dasar, sebagian dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Barangkali hal inilah yang membuat kesenjangan pengeluaran menjadi semakin kecil, seperti tercermin dalam rasio gini. 40
KESEJAHTERAAN RAKYAT mEmbumiKAN KEmANuSiAAN YANg ADil DAN bERADAb Sila kedua Pancasila sangat penting sebagai dasar kehidupan masyarakat. Presiden Jokowi melalui Revolusi Mental dan Nawacita menerjemahkan langkah-langkah revitalisasi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila kedua Pancasila adalah dasar hubungan sosial dan budaya antara semua warga masyarakat Indonesia. Nilai utama dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya. Sama hak dan kewajibannya. Presiden Jokowi melalui program Revolusi Mental dan Nawacita menerjemahkan langkah-langkah untuk merevitalisasi nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tiga butir Nawacita yang langsung terkait dengan upaya revitalisasi sila kedua Pancasila yang diperjuangkan Presiden Jokowi. Pertama adalah butir ke lima Nawacita (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia), lalu butir ke delapan (melakukan revolusi karakter bangsa) dan butir ke sembilan (memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial). Tiga konsep besar dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan, keadilan dan keberadaban menjadi dasar dari tiga butir Nawacita tersebut. Unsur kemanusiaan diterapkan melalui butir ke lima Nawacita, yaitu melalui program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Sejahtera. Dalam butir delapan Nawacita, langkah-langkah untuk melakukan revolusi karakter bangsa adalah dengan membangun pendidikan kewarganegaraan dan langkah-langkah lain untuk mendukung kemajuan pendidikan. Lalu dalam butir ke sembilan Nawacita, cara untuk memperteguh kebhinekaan antara lain dilakukan dengan membuka ruang-ruang dialog antar warga, merevitalisasi kerukunan dan semangat gotong-royong, mengangkat budaya lokal dan meningkatkan proses pertukaran budaya. Semua langkah 41
KESEJAHTERAAN RAKYAT untuk melaksanakan butir delapan dan sembilan Nawacita merupakan penerjemahan prinsip keadilan dan keberadaban dari sila kedua. dalam Presiden Jokowi selalu melakukan tindakan-tindakan nyata mewujudkan gagasan dan program-programnya. Konsep besar diterjemahkan ke dalam program yang terukur menuju pencapaian cita- cita besar yang diamanahkan oleh Pancasila dan UUD 45. Dan semua penerjemahan itu berdasar pada semangat gotong-royong. Prinsip gotong- royong adalah dasar yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jika kini kegotongroyongan semakin ditinggalkan dalam tatanan kehidupan masyarakat modern, maka sangat penting untuk mengingat kembali pidato Bung Karno tentang gotong-royong di Hari Kelahiran Pancasila. Negara royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-royong! "Gotong Royong" adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karya, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karya, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong! Prinsip Gotong Royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong- Itulah sejatinya Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan kini aktualisasinya diteruskan oleh Presiden Jokowi. Unsur kemanusiaan diterapkan melalui butir ke lima Nawacita, melalui program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Sejahtera. 42
KESEJAHTERAAN RAKYAT RumAH KHuSuS bAgi RAKYAT PiNggiRAN Pemerintahan Presiden Jokowi terus berjuang mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Antara lain dengan membangun rumah khusus bagi rakyat pinggiran. Presiden Jokowi akan membangun rumah khusus bagi rakyat yang paling membutuhkan. Direktorat Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, ahun 2016, mengalokasikan Rp 1,4 triliun untuk membangun 6.002 unit rumah khusus di seluruh Indonesia. Rumah khusus yang dibangun nantinya diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri, nelayan, masyarakat di daerah pedalaman, daerah tertinggal, serta mereka yang tinggal di daerah perbatasan. Tahun 2015 jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 6.359 unit. Pembangunan rumah khusus merupakan realisasi pemerintahan Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran khususnya daerah- daerah perbatasan. Selama ini prioritas untuk membangun hunian masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan masih kurang. Rumah yang ada saat ini banyak yang belum layak huni dan kualitasnya buruk dibandingkan dengan rumah-rumah di negara tetangga. Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga diperlukan alat pengikat persatuan dalam semangat demokrasi dan kebhinnekaan. Bagi rakyat di daerah perbatasan dan pinggiran, salah satu wujud pengikat yang menegaskan kehadiran pemerintah adalah rumah yang layak bagi mereka. Selain daerah perbatasan, program rumah khusus Kementerian PUPR mencakup juga kebutuhan khusus untuk perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu dan anak terlantar. Termasuk juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan. Bentuknya dapat berupa rumah tunggal, rumah 43
KESEJAHTERAAN RAKYAT Anggaran rumah khusus yang dibangun per unit sekitar Rp 90 juta hingga Rp 120 juta atau disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah masing-masing. kopel atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung. Anggaran rumah khusus yang dibangun per unit sekitar Rp 90 juta hingga Rp 120 juta atau disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah masing-masing. Rumah khusus yang dibangun di tanah milik pemerintah daerah tersebut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan hanya hak pakai saja. Untuk mendapatkan bantuan rumah khusus, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Masyarakat harus mengajukan permohonan bantuan secara berkelompok bukan per individu. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Syarat administrasi seperti surat permohonan bantuan harus melalui pemerintah daerah dan ditujukan kepada Menteri PUPR. Selain itu, juga mengajukan proposal yang berisi gambaran umum penerima manfaat, lokasi tanah siap bangun, jumlah kebutuhan rumah dan usulan bantuan, surat dukungan dari pemerintah Provinsi dan surat pernyataan kesanggupan dari penerima bantuan. Syarat teknis berupa kesiapan lokasi, kemampuan daya dukung dan daya tampung, tidak berada di lokasi rawan bencana dan tersedia infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air dan listrik. Sementara untuk tanah yang dibutuhkan luas minimal satu hektar atau 50 unit rumah mengelompok dalam satu hamparan. Status hukum kepemilikan hak atas tanah jelas (dengan bukti legalitas sertifikat) dan kondisi tanah dan lokasi siap bangun. 44
KESEJAHTERAAN RAKYAT olimPiADE SENi DAN DESAiN PENYANDANg DiSAbiliTAS Penyandang disabilitas adalah bagian dari manusia Indonesia yang setara dengan warga Indonesia lainnya. Presiden Jokowi melalui Revolusi Mental berjuang untuk mewujudkan kesetaraan itu. Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, menghadiri acara Olimpiade Seni dan Desain bagi Penyandang Disabilitas 2016 di Universitas Widyatama Bandung. Acara yang dibuka pada 8 Mei 2016 ini merupakan suatu langkah maju dalam memberi ruang bagi penyandang disabilitas yang didukung pemerintah. Acara seperti itu juga merupakan wujud implementasi Revolusi Mental dalam mengubah cara pandang atau persepsi terhadap penyandang disabilitas. Presiden Jokowi dalam berbagai programnya punya niat dan tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Penyandang disabilitas adalah bagian dari manusia Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan warga Indonesia lainnya. Artinya jika dalam Nawacita ditegaskan bahwa Presiden bertekad meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat Indonesia, hal tersebut juga berlaku untuk penyandang disabilitas. Dalam wacana baru pemikiran tentang demokrasi, salah satu poin penting adalah bahwa demokrasi harus memberi tempat pada keberadaan kelompok marginal di masyarakat agar bisa mengartikulasikan eksistensi mereka. Termasuk dalam kelompok yang disebut marginal antara lain penyandang disabilitas. Kelompok ini telah lama menjadi kelompok terpinggirkan karena kondisi mereka kemudian memunculkan persepsi yang cenderung negatif bahwa mereka adalah mahkluk tidak sempurna. 45
KESEJAHTERAAN RAKYAT Dalam wacana baru pemikiran demokrasi, salah satu poin penting adalah demokrasi harus memberi tempat pada keberadaan kelompok marginal di masyarakat. Mereka kerap tidak dianggap sederajat, dan karenanya tidak memiliki hak yang sama. Inilah mentalitas yang harus diubah melalui gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi. Dari sudut pandang sosial, Menteri Khofifah menegaskan pentingnya membangun komitmen dan meningkatkan koneksitas antara negeri dan swasta dalam menangani persoalan disabilitas. Artinya, untuk menangani persoalan disabilitas diperlukan keterpaduan antara semua stake holder masyarakat karena ini merupakan tanggungjawab kemanusiaan bersama. Pekerjaan besar terkait penyandang disabilitas yang dihadapi bangsa Indonesia dalam implementasi Revolusi Mental adalah mengubah persepsi yang salah terhadap disabilitas. Peran pemerintah dalam mengubah persepsi antara lain bisa dilakukan dengan menyediakan aksesibilitas untuk berbagai kepentingan mendasar. Presiden Jokowi di saat menjadi Walikota Solo telah memiliki banyak pengalaman berharga terkait persoalan penyandang disabilitas di negara ini. Dengan modal itu berbagai peningkatan terus dilakukan melalui berbagai program seperti Olimpiade Seni dan Desain Penyandang Disabilitas. Revolusi Mental harus dimulai dari perubahan persepsi. Pada sisi penyandang disabilitas, Revolusi Mental berarti kesempatan untuk menjadi berdikari, berdaulat dan berkepribadian. Itu semua adalah cita-cita yang diinginkan sepanjang hidup mereka. Adanya ruang untuk berekspresi dan tersedianya sarana aksesibilitas di berbagai ruang kehidupan akan sangat berperan besar bagi disabilitas karena itulah fondasi untuk mewujudkan implementasi Revolusi Mental bagi para penyandang disabilitas. 46
KESEJAHTERAAN RAKYAT moDEl PEmENuHAN HAK PENYANDANg DiSAbiliTAS KoTA Solo Pengalaman Presiden Jokowi selama menjadi Walikota Solo adalah modal besar untuk memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia sangat luas dan kompleks karena mencakup berbagai aspek mendasar kehidupan. Ada aspek eksistensial yang meliputi soal identitas, status dan posisi penyandang disabilitas. Aspek sosial, yaitu soal relasi dengan masyarakat secara umum, relasi antar penyandang disabilitas dan aksesibilitas sosial. Lalu aspek politik yang menyangkut soal persamaan hak penyandang disabilitas, kesetaraan, pemenuhan hak politik, dan kesempatan berpartisipasi di dunia politik. Selain itu, ada juga aspek budaya terkait ruang untuk berkebudayaan, untuk menikmati kebudayaan dan untuk berkarya. Dan yang sangat mendasar, aspek ekonomi dengan berbagai persoalan terkait ketenagakerjaan untuk disabilitas sampai pemberdayaan secara luas. Dalam wacana baru pemikiran tentang demokrasi, salah satu poin penting adalah bahwa demokrasi harus memberi tempat pada keberadaan kelompok marginal di masyarakat agar bisa mengartikulasikan eksistensi mereka dalam sistem dan struktur masyarakat. Termasuk dalam kelompok yang disebut marginal antara lain penyandang disabilitas. Presiden Jokowi menyadari pekerjaan besar terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pertama-tama adalah pekerjaan untuk mengubah persepsi yang salah terhadap disabilitas. Dalam persoalan ini, peran penting pemerintah untuk mengubah persepsi adalah dengan menyediakan aksesibilitas untuk berbagai kepentingan mendasar. Jika hal ini dikaitkan dengan sejarah kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai Walikota Solo, maka Presiden Jokowi memiliki modal besar selama memimpin sebagai Walikota Solo. 47
KESEJAHTERAAN RAKYAT Solo adalah kota yang kerap disebut sebagai surganya penyandang disabilitas karena ramah disabilitas dan memiliki program- program konkret. Solo adalah kota yang kerap disebut sebagai surganya penyandang disabilitas karena ramah disabilitas dan memiliki program-program kongkrit membangun aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Ini bisa dijadikan dasar serius kepedulian pemerintah pusat terkait persoalan penyandang disabilitas di Indonesia. Solo adalah kota yang memiliki trotoar lengkap dengan guiding block untuk tunanetra. Solo juga salah satu kota yang merintis disusunnya Perda Disabilitas. Saat ini, berbagai sarana umum seperti transportasi di Jakarta dan kota-kota besar lain masih memproses upaya membangun aksesibilitas yang menjadi hak penyandang disabilitas. Antara lain, aksesibilitas di ruang publik seperti trotoar atau jalan di taman yang memiliki ram sehingga memudahkan mobilitas pengguna kursi roda. Semua proses ini membutuhkan dukungan besar dari pemerintah daerah, pusat dan masyarakat setempat. Baik itu dukungan kebijakan, regulasi, dana maupun dukungan sosial-budaya dari berbagai kelompok masyarakat. Urusan disabilitas merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kerangka Nawacita, pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk dalam bagian penting dari Nawacita ke satu dan ke sembilan. Presiden Jokowi menegaskan kehadiran negara untuk melindungi dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara, tentu termasuk penyandang disabilitas di dalamnya. Lalu pada Nawacita ke sembilan, apa yang dimaksud dengan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial sudah dengan sendirinya langsung mengarah pada upaya memperjuangkan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari kebhinekaan. 48
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETiTiK KEbAHAgiAAN ANAK YATim DAN DiSAbiliTAS Wajah anak-anak yatim dan disabilitas itu ceria dan berseri-seri. Mereka tak mengira bisa diundang ke istana untuk berbuka puasa bersama Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Setiap manusia ingin diperhatikan, dipedulikan, dan disayangi. Apalagi anak- anak yatim yang sudah kehilangan kasih sayang orang tua sejak mereka kecil. Presiden Jokowi adalah sosok yang memiliki kepekaan terhadap anak-anak dan generasi muda pada umumnya. Tindakan tegasnya ketika terjadi berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak atau sikap kerasnya terhadap bahaya narkoba yang mengancam generasi muda adalah fakta dan bukti kepekaan dan kepeduliannya pada anak-anak dan generasi muda. Sikap ini kembali dibuktikan di Istana Kepresidenan Bogor. Selasa sore itu (28 Juni 2016), tampak berkumpul rapi anak-anak yatim dan penyandang disabilitas di atas gelaran karpet yang telah disiapkan sebelumnya. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengadakan buka puasa bersama dengan seribu anak yatim dan penyandang disabilitas. Wajah- wajah anak yatim dan penyandang disabilitas itu ceria dan berseri-seri. Mereka tak mengira bisa diundang ke istana kepresidenan dan berbuka puasa bersama Presiden dan Ibu Negara. Presiden Jokowi, seperti biasa, tidak kaku dan formal. Ia tidak langsung menempati tempat yang telah disediakan. Presiden memilih untuk menyapa terlebih dahulu anak-anak yang telah berkumpul rapi menunggu kedatangan Presiden sekaligus membagi-bagikan buku tulis seperti kebiasannya selama ini. Sementara di samping lokasi acara sudah berjejer banyak sepeda yang siap untuk dibagi-bagikan. Anak-anak yang disapa Presiden tampak tersenyum bahagia. Mungkin itu adalah senyum paling bahagia dalam hidup mereka. 49
KESEJAHTERAAN RAKYAT Dalam sambutan singkatnya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada anak-anak yang hadir agar selalu rajin belajar dan berdoa. "Anak-anakku semuanya yang saya cintai, saya ingin mengingatkan semuanya untuk terus rajin belajar dan berdoa. Rajin belajar kita akan banyak ilmu dan rajin berdoa akan menambah iman kita." Nasihat sederhana namun mendasar itulah yang pertama disampaikan Presiden. "Anak-anakku semuanya, jangan ada yang berpikir bahwa tidak ada yang menyayangi kalian. Allah menyayangi kalian dan banyak orang di sekitar kita juga menyayangi anak- anakku," tambah Presiden. Selain kebahagiaan, Presiden mencoba memberikan anak-anak itu keyakinan, sebuah motivasi bahwa mereka memiliki tempat dalam kehidupan di masyarakat. Mereka tidak kehilangan peluang untuk disayangi oleh banyak orang. Anak yatim dan disabilitas selama ini banyak mengalami krisis kepercayaan diri karena merasa sebagai kelompok terbuang. Kelompok yang tidak diinginkan padahal potensi mereka sama hebatnya dibandingkan anak-anak lain. Usai sambutan singkat, Presiden meminta salah satu anak untuk maju ke depan. Seperti biasa, Presiden hendak membagikan hadiah yang kali ini berupa sepeda bagi yang mampu menjawab pertanyaannya. "Hafal Pancasila? Coba, kalau bisa saya beri sepeda," tanya Presiden ke salah seorang anak dari Bekasi yang sebelumnya memperkenalkan diri dengan nama Doni. Doni pun menjawab dengan menyebut 5 sila Pancasila tanpa kesulitan. Sesuai janjinya, Presiden Jokowi memberi hadiah sepeda dan menyuruh Doni memilih sendiri sepeda yang akan menjadi miliknya. Selain Doni, masih ada sedikitnya 13 anak lain yang mendapat hadiah sepeda dari Presiden untuk mereka bawa pulang. Presiden dalam acara itu juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Acara yang hanya memakan waktu sekitar dua jam itu memiliki dampak sangat besar bagi anak-anak yatim dan disabilitas. Acara itu semoga akan menancap di sanubari mereka dan menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang akan mendorong anak-anak itu untuk berkarya di bidang masing- masing. Setitik kebahagiaan telah mereka reguk sore itu. 50
KESEJAHTERAAN RAKYAT bERbAgi KEbERSAmAAN DENgAN RAKYAT Di saat libur lebaran, Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tetap blusukan ke beberapa kampung. Tujuannya bukan melulu membagikan sembako tapi untuk menjalin kebersamaan di tengah rakyat. Sejak tanggal 1 Juli 2016, saat libur nasional lebaran dimulai dan sebagian besar rakyat Indonesia berada dalam perjalanan mudik, Presiden Jokowi melakukan serangkaian blusukan untuk berbagi dalam kebersamaan dengan rakyat. Agenda resmi Presiden pada 1 Juli adalah menghadiri syukuran Hari Bhayangkara ke 70 dan berbuka puasa bersama keluarga besar Mabes Polri. Namun sebelum menghadiri acara tersebut, Presiden melakukan blusukan di sekitar kota Depok, Jawa Barat untuk menemui dan berbagi bersama warga di tiga lokasi kawasan Depok dan Kebayoran Lama, Jakarta. Lokasi pertama di wilayah Depok yang dikunjungi Presiden adalah Kampung Lio, lalu disusul kunjungan ke Kampung Bulak dan kemudian singgah di Jalan H. Aom, di daerah Kebayoran Lama. Di setiap lokasi yang dikunjungi, Presiden disambut dan dikerumuni rakyat yang ingin bersalaman dan merasakan kehadiran Presiden dengan bertemu langsung. Sebaliknya pun demikian, melalui blusukan Presiden juga ingin berada di tengah rakyatnya dan berbagi kebersamaan walau hanya sejenak. Membagi sembako dan bingkisan hanyalah pelengkap acara, bukan tujuan utama dari blusukan. Tujuan utamanya tetap untuk berbagi kebersamaan dan kali ini khusus dalam suasana menjelang lebaran. Warga yang sama sekali tidak menduga akan didatangi Presiden terkejut sekaligus senang bisa merasakan kehadiran langsung Presiden di antara mereka. 51
KESEJAHTERAAN RAKYAT Presiden juga selalu membagikan buku tulis untuk anak-anak di setiap lokasi blusukan. Ini mengandung pesan yang sangat jelas, yaitu agar anak-anak rajin belajar dan menjadi anak Indonesia yang pintar. Anak-anak adalah calon generasi penerus bangsa yang akan menghadapi tantangan global yang semakin membutuhkan kecerdasan, kegigihan dan ketangguhan. Karena itulah Presiden selalu membagikan buku tulis pada anak-anak, yaitu agar mereka menjadi generasi penerus yang cerdas, gigih, tangguh, berkualitas dan mampu bersaing di tengah era kompetisi global dengan bangsa-bangsa lain. Esok harinya, tanggal 2 Juli 2016, Presiden kembali berinisiatif melakukan blusukan sebagai agenda spontan. Tanpa dijadwalkan dalam agenda kepresidenan, sabtu sore itu, Kepala Negara kembali melakukan upaya untuk berbagi kebersamaan bersama rakyat di sekitar Istana Kepresidenan Bogor. Bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, Presiden mengunjungi warga masyarakat di kawasan Pasar Lawang, tak jauh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jalan Suryakencana, Bogor. Warga yang sama sekali tidak menduga akan didatangi Presiden pun terkejut sekaligus senang bisa merasakan kehadiran langsung Presiden di antara mereka. Mereka dengan bersemangat dan antusias mengerumuni Presiden untuk bersalaman dan menyapa. Hadir di tengah rakyat adalah salah satu wujud kebersamaan dan komitmen untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Itulah yang membuat Presiden dan Ibu Negara selalu antusias untuk berbagi kebersamaan dengan rakyat dimana pun dan kapan pun setiap kali ada kesempatan. Ini juga merupakan perwujudan butir pertama Nawacita yang menegaskan kehadiran negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Lokasi kedua yang dikunjungi Presiden dan Ibu Negara sore itu adalah Pasar Anyar yang dulu dikenal dengan nama Pasar Kebon Kembang. Pasar ini adalah salah satu pasar tradisional yang cukup berkembang dan maju di kota Bogor sebagai salah satu pusat perekonomian masyarakat Bogor. Sama seperti di lokasi sebelumnya, warga menyambut Presiden dengan kegembiraan dan antusiasme spontan. Bukan karena kebiasaan presiden membagi bingkisan sembako atau buku tulis, tapi lebih karena rakyat merasa diperhatikan dan merasakan kehadiran Presiden dalam kehidupan mereka. 52
KESEJAHTERAAN RAKYAT Pada 4 Juli, Presiden melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Banten, tepatnya di Kampung Ranca Garut, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan evaluasinya tentang arus mudik lebaran 2016. Terkait kemacetan di tol Pejagan - Brebes Timur, salah satu titik macet terparah, Presiden menyampaikan akan segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan tol yang tersisa agar di tahun mendatang tidak terjadi lagi kemacetan parah. "Insya Allah dalam dua tahuh ini kita akan selesaikan," ujar Presiden. Sebelumnya, dalam acara syukuran 70 tahun Hari Bhayangkara (1 Juli), Presiden menyampaikan penghargaan dan apresiasi pada seluruh anggota Polri atas kerja keras yang ditunjukkan selama ini. Tentunya termasuk kerja keras di masa mudik lebaran untuk mengamankan para pemudik. Dari Provinsi Banten, Presiden kemudian bertolak menuju kota Padang sebagai tempat berlebaran Presiden dan Ibu Negara. Di kota Padang, setelah Shalat Isya dan Tarawih bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden kembali melanjutkan blusukan ke Kampung Seberang Pebayan, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan. Sama seperti semua blusukan lain, tujuan utamanya adalah berbagi kebersamaan dengan rakyat. Menyatu dengan rakyat agar bisa memperjuangkan nasib rakyat dengan lebih baik lagi. 53
KESEJAHTERAAN RAKYAT KEbERHASilAN mENguRANgi ANgKA KEmiSKiNAN TAHuN 2016 Kenaikan pendapatan dan tingkat inflasi yang rendah berperan dalam pengurangan kemiskinan. Pola hidup konsumtif juga harus diubah menjadi produktif. Presiden Jokowi sejak awal menjabat sudah mengajak masyarakat untuk mengubah pola hidup konsumtif menjadi produktif. Dalam banyak kesempatan Presiden terus menghimbau masyarakat untuk mengubah pola hidup. Hal ini juga yang mendasari kebijakan mencabut subsidi BBM yang dikatakan Presiden merupakan subsidi yang bersifat konsumtif dan lebih banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas. Persoalan mengubah pola hidup konsumtif menjadi produktif memang sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Perlu dipahami bahwa persoalan kemiskinan bukan sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Akar penyebab kemiskinan terkait banyak faktor yang salah satunya adalah pola hidup konsumtif tersebut. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam melihat persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan dan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan juga mencakup upaya untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Usaha ini dilakukan untuk mengatasi akar permasalahannya. Indikasi yang penting adalah indeks kedalaman kemiskinan, yaitu indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin (harus cenderung menjauhi garis kemiskinan). Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa saat ini masih lebih buruk dibandingkan dengan penduduk di kota. Penyebabnya antara lain karena pada era pemerintahan di masa lalu, pembangunan masih cenderung sangat berorientasi ke kota. 54
KESEJAHTERAAN RAKYAT Presiden Jokowi membuat perubahan melalui butir kedua Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan desa-desa. Orientasi pembangunan juga tidak lagi Jawa Sentris di era pemerintahan Jokowi. Presiden berulang-kali mengatakan bahwa kini pembangunan harus berorientasi Indonesia Sentris. ini upaya pemerintah mulai Saat membuahkan hasil. Menurut data BPS, pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sekitar 28 juta orang (10,86%). Berkurang sebesar 580 ribu orang dibandingkan dengan jumlah pada September 2015 yang mencapai 11,13%. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 7,79% pada Maret 2016. Sebelumnya pada September 2015 masih sebesar 8,22%. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dari 14,11% padaSeptember 2015 menjadi 14,09% pada Maret 2016. Di sisi lain, kontribusi komoditi makanan terhadap garis kemiskinan juga lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2016 tercatat sebesar 73,50%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan September 2015 yaitu sebesar 73,07%. Menurut data BPS selama periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016. Sementara untuk daerah pedesaan turun dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016. Penurunan di daerah pedesaan masih lebih rendah dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di daerah perkotaan. Perputaran uang di desa juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan di kota. Apalagi semua uang di desa juga selalu langsung bergerak ke kota. Sebagai bagian penting untuk terus mengurangi rakyat miskin, perlu dijaga tingkat harga komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan. 55
KESEJAHTERAAN RAKYAT Sebagai bagian penting untuk terus mengurangi rakyat miskin, perlu dijaga tingkat hargas komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan. Komoditas itu antara lain beras, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah, rokok kretek (filter) dan roti. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang terbesar pengaruhnya terhadap kemiskinan adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan rumah tangga. Diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk turut berjuang mengurangi kemiskinan, salah satu cara yang harus dilakukan adalah mengubah pola konsumtif menjadi produktif serta mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri. 56
KESEJAHTERAAN RAKYAT mEmbERDAYAKAN umKm PRoDuKSi mAiNAN ANAK Melalui industri mainan anak, desa Karanganyar yang minim sumber daya alam berhasil menjadi desa yang cukup berdaya. Presiden Jokowi melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 10. Desa berdaya adalah desa yang produktif dan warganya memiliki usaha sesuai potensi mereka. Desa Karanganyar di perbatasan utara Jepara dan Kudus adalah sebuah contoh keberhasilan UMKM. Hampir seluruh warga desa terlibat dalam memproduksi mainan anak tradisional. Penduduk Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan itu, membuktikan potensi usaha mainan anak tradisional yang murah dan aman. Bahwa masih terbuka peluang pasar untuk mainan anak tradisional yang murah di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kepala Desa Karanganyar, Sakrul Khafidin, yakin bahwa industri rumahan yang sudah turun temurun dijalankan warganya, akan terus bertahan. Apalagi saat ini dukungan pemerintah untuk memajukan UMKM semakin besar. Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang dikucurkan dengan bunga sangat ringan sangat membantu usaha home industry yang dijalankan rakyat desa dimanapun. Sakrul, selain menjabat sebagai Kepala Desa, sejak muda juga telah menjalani UMKM mainan anak dengan memanfaatkan dukungan pemerintah semacam KUR. Presiden Jokowi bahkan akan menurunkan lagi suku bunga KUR dari 9% tahun ini menjadi 7% tahun 2017. Melalui industri mainan anak yang dikerjakan oleh sebagian besar warga, desa Karanganyar yang minim sumber daya alam pun, berhasil menjadi desa yang cukup berdaya. Hampir setiap keluarga di Desa Karanganyar terlibat dalam produksi mainan anak. Setiap anggota keluarga bisa turut ambil bagian dan mendapat penghasilan sendiri. Anak-anak bisa menghasilkan uang jajan sendiri dengan mengerjakan bagian tertentu dari satu jenis 57
KESEJAHTERAAN RAKYAT Melalui industri mainan anak yang dikerjakan oleh sebagian besar warga, Desa Karanganyar yang minim sumber daya alam, berhasil menjadi desa yang cukup berdaya. mainan sepulang sekolah. Setiap bagian dalam proses produksi bisa dikerjakan oleh anggota keluarga sesuai umur, kemampuan dan kemauan mereka. Keyakinan warga Desa Karanganyar adalah bahwa selama masih ada bayi lahir maka produk mainan akan tetap laku. Dengan keyakinan itu, mainan anak Desa Karanganyar terus berproduksi dan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Hanya perlu sedikit dukungan pemasaran, kemasan, strategi bisnis, dan standar produksi agar UMKM ini bisa semakin maju dan sukses. Peran pemerintah dalam mendukung, memfasilitasi, dan memajukan UMKM pun saat ini terus diprioritaskan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya diwadahi dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 10. Paket kebijakan ini memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai kekayaan bersih di bawah Rp 10 miliar. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 10 diharapkan dapat memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Ada 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dalam paket ini dengan nilai pekerjaan dari semula Rp 1 miliar ditingkatkan sampai dengan Rp 50 miliar. 58
KESEJAHTERAAN RAKYAT mERAJuT mASA DEPAN lEWAT PRogRAm KEluARgA HARAPAN Presiden Jokowi berharap semua bantuan itu tepat guna dan tepat sasaran agar bisa memberikan manfaat besar bagi yang menerima bantuan. Harapan adalah api kehidupan karena itulah pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat terpinggirkan. Pada kunjungan ke Monokwari, Papua Barat, 5 April 2016, presiden menyerahkan lima bantuan sosial berupa PKH, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Beras Rastra). Penyerahan bantuan sosial yang sama dilanjutkan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, di Kabupaten Bandung Barat, 19 April 2016. Jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Bandung Barat 43.045 keluarga, bantuan disabilitas 79 penerima, bantuan lanjut usia 98 penerima, beras sejahtera 86.908, dan bantuan hibah dalam negeri terdiri atas 500 penerima. Menteri Sosial secara simbolis menyerahkan langsung bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2016 kepada warga Kabupaten Bandung Barat di Aula Gedung B Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat. "Ada bantuan tetap pada hari ini dan cair hari ini juga. Jumlah besaran bantuan tetap pada hari ini yakni Rp 500 ribu," ujar Khofifah. Khofifah juga mengatakan, penerima PKH yang baru terjaring saat ini berjumlah 3,5 juta Keluarga Sangat Miskin (KSM). Pada tahun 2016 ini target sasaran penerima PKH sebesar 6 juta keluarga dan akan diperluas hingga mencakup 18,1 juta kepada keluarga sangat miskin. Sasaran peserta PKH adalah KSM yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak pra-sekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. 59
KESEJAHTERAAN RAKYAT Sesuai butir kelima Nawacita, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Presiden Jokowi telah meningkatkan anggaran PKH menjadi Rp 9.98 triliun pada tahun 2016. Besaran komponen bantuan bervariasi, yakni bantuan tetap Rp 500.000, bantuan anak usia dibawah 6 (enam) tahun, ibu hamil/menyusui Rp 1.200.000, bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat sebesar Rp 450.000. Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat Rp 750.000, bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat Rp 1.000.000, bantuan penyandang disabilitas berat Rp 3.600.000, dan bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas Rp 2.400.000. Sesuai butir kelima Nawacita, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Presiden Jokowi telah meningkatkan anggaran PKH menjadi Rp 9,98 triliun pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp 5,6 triliun di tahun 2015. Presiden Jokowi berharap semua bantuan itu tepat guna dan tepat sasaran agar bisa memberikan manfaat besar bagi yang menerima bantuan. "Ini kita lakukan agar anak-anak kita dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan bantuan untuk menyiapkan anak menuju ke depan," tegas Presiden. 60
KESEJAHTERAAN RAKYAT VouCHER PANgAN mENiNgKATKAN NuTRiSi RAKYAT KuRANg mAmPu Agar lebih tepat sasaran dan memberikan pilihan nutrisi bagi kelompok kurang mampu, pemerintah mengubah program Raskin menjadi Bantuan Pangan dengan sistem voucher. Penerapannya akan dilakukan bertahap, mulai Januari 2017. Pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat miskin. Salah satunya dengan mengubah bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan dengan sistem voucher. Voucher ini selanjutnya dapat ditukarkan dengan bahan pangan. "Program Raskin akan kita ganti dengan Voucher yang akan disampaikan langsung pada rumah tangga yang jadi sasaran. Voucher dapat digunakan untuk menebus beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko pada harga yang berlaku," terang Presiden dalam rapat terbatas soal Perubahan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan di Jakarta, Selasa 19 Juli 2016. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar rakyat kurang mampu dapat memiliki lebih banyak pilihan dan memperoleh nutrisi yang jauh lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tapi juga protein. Soal angka kemiskinan ini Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penduduk miskin per Maret 2016 sebesar 10,86 persen dari total populasi. Angka kemiskinan ini turun dibandingkan dengan Maret 2015 yang mencapai 11,22 persen. Penurunan angka kemiskinan ini dapat menjadi momentum untuk memaksimalkan program yang menyasar kelompok kurang mampu. 61
KESEJAHTERAAN RAKYAT "Apabila Voucher ini bisa kita kerjakan dengan baik dan secepatnya kita lakukan, saya meyakini angka-angka yang tadi saya sampaikan akan bisa turun lebih banyak lagi," ungkap Presiden. Reformasi kebijakan pangan ini juga bertujuan agar Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat kembali menjalankan fungsi semula, sebagai stabilitasor harga beras dan bahan pangan lainnya. Serta menyangga harga gabah petani jika harga gabah jatuh. dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang sulit Bagaimana dijangkau, seperti di Papua atau daerah lain? Presiden menginstruksikan agar dibuat suatu kebijakan khusus yang mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah-daerah tersebut. Program ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi berdasar pengkajian yang mendalam. Komisi Pemberantasan Korupsi, 3 April 2014 menyatakan penyaluran Raskin yang selama ini dilakukan memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya: tidak tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan tepat administrasi sehingga sistemnya harus didesain ulang. Dengan banyak catatan tersebut dan setelah dilakukan pengkajian, pemerintah akhirnya mereformasi Raskin dengan mengubah sistem Raskin dari subsidi menjadi voucher yang diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran. Voucher ini hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan/atau bahan pangan lain di agen LKD/Laku Pandai/Warung/e-Warung/ Toko/Pedagang Pasar yang terdaftar pada harga yang berlaku dan secara bertahap, dimulai pada Januari 2017 di beberapa kota. Karena voucher ini memerlukan infrastruktur dan kesiapan pasar, maka program ini akan diawali di beberapa kota besar, disusul kota/kabupaten lainnya. Pemerintah akan mendesain "kebijakan khusus" untuk daerah yang sulit dijangkau yang implementasinya akan dimulai pada 2018.Sebelum tenggat waktu tersebut, penyaluran Raskin dengan sistem lama masih berlaku. Beberapa kelemahan penyaluran Raskin yang diidentifikasi KPK di atas diperbaiki dengan reformasi lewat Bantuan Pangan ini. Diantaranya: meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan nutrisi yang lebih seimbang (beras-karbohidrat dan bahan pangan lain) kepada masyarakat 62
KESEJAHTERAAN RAKYAT Presiden berharap agar rakyat kurang mampu dapat memiliki lebih banyak pilihan dan memperoleh nutrisi yang jauh lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tapi juga protein. kurang mampu; memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada masyarakat kurang mampu (tentang kapan;, berapa, apa yang mau dibeli dan dimana); mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada masyarakat kurang mampu; mengembalikan fungsi Bulog sebagai buffer stock, stabilisator harga beras, dan penyangga harga gabah petani; dan terakhir mengefektifkan anggaran. Ada kekhawatiran tentang berkurangnya peran Bulog jika program ini dijalankan. Pemerintah bahkan akan memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog. Bagaimana dengan kemungkinan kenaikan inflasi? Studi menemukan dampak Raskin terhadap penurunan harga beras tidak lebih dari 1/15 dari dampak cadangan beras Bulog. Jadi, Pemerintah akan memastikan stok beras di Bulog cukup. Pemerintah akan memastikan harga beras wajar dan stabil. Terakhir untuk rumah tangga sasaran yang tidak menerima voucher, pemerintah akan menyediakan mekanisme penanganan keluhan. Tatacaranya akan disusun segera. 63
KESEJAHTERAAN RAKYAT mEWuJuDKAN NAWACiTA DAlAm PEmbANguNAN PAPuA Semua pembangunan di wilayah Indonesia semestinya berada dalam bingkai Nawacita. Lalu bagaimana implementasi Nawacita dalam pembangunan di wilayah prioritas seperti Papua? Dalam konteks Nawacita kedua, menghadirkan negara dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, salah satunya dilakukan dengan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni sebagai aparatur Negara. Persoalan sumber daya manusia selama ini terkendala antara lain oleh kesenjangan fasilitas pendidikan antara Jawa dan luar Jawa sejak periode Orde Baru. Setelah lebih dari 30 tahun, kesenjangan menjadi sangat dalam. Sehingga perlu ada prioritas dari pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, terutama untuk mengisi jajaran birokrasi pemerintah daerah. Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan merupakan landasan umum pembangunan di wilayah Papua. Berbagai kekayaan sumber daya alam Papua (hutan, hasil tambang, keindahan alam, hasil laut) selama ini belum tersentuh oleh program-program untuk membangun kemandirian Luka-luka masa lalu yang terjadi karena konflik horizontal harus disembuhkan dengan bukti nyata. 64
KESEJAHTERAAN RAKYAT perekonomian Indonesia dengan menggarap sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik. Ini jelas diamanahkan Nawacita ke tujuh. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan wilayah Papua. Namun, dengan kebijakan yang benar, strategi pembangunan tepat sasaran dan managemen pemerintahan daerah yang baik, semua kedaulatan itu akan terwujud. Luka-luka masa lalu yang terjadi karena konflik horizontal harus disembuhkan dengan bukti nyata. Melalui Nawacita keempat, yaitu mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya akan terbangun budaya hukum yang baik, bersih dan adil. Pada saat yang sama, Program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dalam Nawacita kelima juga harus merata di seluruh Papua. Fokus pembangunan Papua ada dalam bingkai Nawacita keenam, meningkatkan produktivitas rakyat Indonesia dan daya saing di pasar internasional. Caranya dengan membangun infrastruktur mulai dari jalan raya penghubung berbagai daerah di Papua, pelabuhan dan bandara baru yang semua itu kini sedang dilakukan. Dalam kunjungan ke San Fransisco, Amerika Serikat, Februari 2016, Presiden Jokowi mengatakan pada kelompok mahasiswa Papua di San Fransisco agar pulang dan membangun Papua segera setelah mereka menyelesaikan studi. "Generasi muda Papua itu pintar-pintar, sudah banyak yang memenangkan berbagai Olimpiade ilmu pengetahuan," tegasnya. Ini adalah fakta sekaligus modal besar untuk membangun Papua. Pembangunan di berbagai daerah pinggiran dan desa secara umum memerlukan peran dan kontribusi besar generasi muda yang saat ini sebagian besar lebih banyak berada di kota-kota besar atau bahkan di luar negeri. Nawacita harus dipahami dengan baik oleh generasi muda Indonesia karena melalui pelaksanaan Nawacita, generasi muda akan tergerak membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera sebagaimana diamanahkan Undang Undang Dasar 1945. Kontribusi generasi muda adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan untuk memajukan daerah-daerah yang selama ini belum pembangunan seperti Papua dan sejumlah daerah lain di wilayah Indonesia Timur. 65
Arah kebijakan pemerintahan Jokowi -JK di sektor kesehatan adalah memberi akses untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan biaya terjangkau Salah satunya melalui BPJS Kesehatan. Sementara untuk masyarakat yang kurang mampu pemerintah memberi bantuan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat.
KESEHATAN
KESEHATAN TidAK AdA TolErANSi pAdA NArKobA T ekad Presiden untuk memerangi kejahatan narkoba sudah bulat. Untuk mewujudkannya, harus didukung seluruh elemen masyarakat. Masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai upaya pemerintah untuk memerangi kejahatan narkoba. Tentu ada berbagai cara yang bisa dilakukan, namun, pada tingkat yang paling mendasar adalah tidak melakukan pembiaran. Bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni 2016, Presiden Joko Widodo sekali lagi menyatakan perang terhadap kejahatan narkotika yang disebutnya sebagai kejahatan luar biasa. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu memberantas peredaran narkoba. Kejahatan narkoba yang dibiarkan berlarut-larut bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan tidak melakukan pembiaran sekecil apapun. Caranya, bisa dimulai dari sendi masyarakat yang paling inti, yaitu keluarga. Pada tingkat keluarga, tindakan pencegahan sangat mungkin, salah satu caranya dengan mempererat dan meningkatkan kualitas hubungan orang tua dengan anak-anak. Selama ini hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak kerap menjadi pintu masuk kejahatan narkoba. Anak-anak yang tertekan, broken home atau frustrasi adalah sasaran empuk para pengedar narkoba. Hubungan keluarga yang harmonis dan berkualitas bisa dibangun melalui komunikasi yang baik, keterbukaan dalam keluarga dan intensitas kebersamaan. Dalam bentuk lain, tidak melakukan pembiaran yang bisa dilakukan seluruh keluarga Indonesia adalah dengan berpartisipasi aktif memerangi kejahatan narkoba. Misalnya dengan memperhatikan lingkungan sekitar, lingkungan pergaulan anak-anak dan juga lingkungan sekolah. Lalu jika menemukan adanya indikasi yang mencurigakan bisa menghubungi pihak yang berwenang. Itu adalah bentuk sederhana tidak melakukan pembiaran. Pada tahun 2015, diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan 40 sampai 50 generasi muda tiap hari mati karena narkoba. 72
KESEHATAN Kerugian material diperkirakan mencapai Rp 63 triliun, mencakup kerugian akibat belanja narkoba, biaya pengobatan, barang-barang yang dicuri, dan biaya rehabilitasi. Demikian data yang disampaikan Presiden dalam pidato sambutannya. Presiden juga menambahkan tentang modus dan cara-cara baru pengedar narkoba untuk mengelabui masyarakat. Anak-anak dan wanita disebutnya sudah mulai dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk dijadikan kurir. Selain itu, mainan anak, kaki palsu, dan barang-barang yang tidak diduga lainnya kini juga menjadi modus baru dalam penyelundupan narkoba. "Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, kejar mereka! Tangkap mereka! Hantam mereka!" tegas Presiden disambut riuh para hadirin. Diingatkan juga agar semua unsur masyarakat bersinergi. Jangan hanyut dalam runitinas harian dan tidak peduli pada sekitar. "Semua perlu bersinergi, mulai dari BNN, Polri, kementerian/lembaga, LSM, masyarakat, semua harus betul-betul melakukan langkah-langkah yang terpadu untuk melawan narkonba," seru Presiden. Dengan tegas Presiden Jokowi menyatakan bahwa negara akan hadir bersama dengan masyarakat dalam usaha pemberantasan narkoba di Tanah Air. Presiden bertekad menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari peredaran dan perdagangan narkoba. Dengan kekuatan dan ketegasan bersama, para pengedar narkoba akan bisa dikejar dan ditangkap. Dimanapun ada narkoba di Indonesia, seluruh sumber daya pemerintah harus hadir dan memberantasnya. Indonesia tidak boleh dijadikan tempat lalu lintas peredaran dan perdagangan narkoba lagi, apalagi menjadi tempat produksi barang-barang haram itu. Tekad Presiden sudah jelas, dan untuk mewujudkannya harus didukung seluruh elemen masyarakat. Langkah pertama adalah dengan tidak melakukan pembiaran sekecil apapun. Pada tingkat keluarga, tindakan pencegahan sangat mungkin, salah satu caranya dengan mempererat dan meningkatkan kualitas hubungan orang tua dengan anak-anak. 73
KESEHATAN bErpArTiSipASi MENuruNKAN ANgKA KEMATiAN di JAlAN rAyA Masyarakat dapat berperan penting jika mau membaca dan mempelajari pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan internet. Momentum Lebaran yang banyak semestinya menjadi ajang melepas rindu dan menciptakan kebahagiaan antar keluarga. Namun sayangnya, tak semua bisa berlangsung mulus. Dari tahun ke tahun, jumlah kecelakaan yang terjadi pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran masih terbilang tinggi. tersedia di Pada tahun 2015 lalu misalnya, berdasarkan data Korlantas Polri kecelakaan mudik dalam periode H-7 hingga H+7 mencapai 3.049 kasus atau turun 21,5% persen dibandingan dengan tahun 2014 yang mencapai 3.888 kasus. Untuk korban meninggal dunia pun meskipun menunjukkan tren penurunan sebesar 8% dari 714 orang di 2014 menjadi 657 orang di 2015, namun tetap saja merupakan persoalan besar yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jumlah kecelakaan tertinggi didominasi oleh kendaraan roda dua yang mencapai lebih dari 60% kasus. Pemerintah telah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan kematian akibat aktivitas mudik Lebaran ini. Namun, sesungguhnya peran masyarakat menjadi sangat penting jika mengingat Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jumlah kecelakaan tertinggi didominasi oleh kendaraan roda dua yang mencapai lebih dari 60% kasus. 74
KESEHATAN peristiwa mudik melibatkan berjuta-juta orang dalam kurun waktu yang singkat - yang berpotensi mengurangi kemampuan atau kapasitas fasilitas- fasilitas kesehatan pemerintah dalam memberikan pelayan optimal. Menurut ahli bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Aryono D. Pusponegoro, kasus-kasus kematian karena kecelakaan umumnya disebabkan karena pendarahan dan syok. Hal tersebut dapat diturunkan secara signifikan seandainya semua pihak, termasuk para pemudik dan masyarakat di sekitar jalur mudik memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. "Jika hanya mengandalkan tenaga medis yang terbatas, apalagi jika jarak tempat terjadinya kecelakaan dengan rumah sakit cukup jauh, maka kemungkinan keterlambatan penanganan menjadi sangat tinggi," ujar Aryono. Dalam kasus pendarahan misalnya, upaya-upaya darurat perlu dipahami oleh masyarakat di sekitar lokasi kecelakaan agar bisa menghentikan pendarahan, sehingga korban dapat diselamatkan. Pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan sebetulnya sudah tersebar luas di internet. Salah satunya misalnya, yang dirilis oleh sebuah situs yang memberikan berbagai informasi kesehatan dari para dokter di Indonesia. Salah satu informasi berharga yang terdapat dalam situs tersebut berjudul "Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Sepeda Motor" yang berisi pengetahuan dan keterampilan mendasar untuk menangani korban kecelakaan sepeda motor sebelum ditangani petugas kesehatan di rumah sakit. Bagi para pengendara motor yang penting adalah menyiapkan perangkat P3K di bagasi atau jok kendaraan bermotor. Di dalamnya, harus terdapat perban, kapas, plester dan sarung tangan sekali pakai serta kantong plastik yang bersih. Lalu, ketika menemukan korban kecelakaan yang mengalami luka bakar yang penting adalah mendinginkan luka dengan air dingin, namun bukan air es. Jangan mengoleskan krim, salep atau minyak pada luka tersebut. Tubuh korban dapat dihangatkan dengan jaket atau apapun untuk mencegah korban kedinginan atau hipotermia. Untuk korban yang mengalami keseleo, yang harus dilakukan adalah mengistirahatkan anggota tubuh yang keseleo. Lalu, mengkompresnya dengan air es untuk mengindari pembekakan dan membalutnya dengan 75
KESEHATAN perban. Jika hanya memiliki es batu, proses kompres tidak boleh terlalu lama agar tidak merusak jaringan kulit korban. Dalam kasus patah tulang, jangan menggerakkan bagian yang cedera. Jika patah tulang kaki, pertolongan pertama dilakukan dengan mengikat area kaki dengan baju, jaket atau kain yang bisa mencegah pergeseran tulang. Tapi, jika patah tulang belakang, serahkan pada tim medis yang ahli untuk menanganinya. Dalam kasus ini, jangan memberi makanan atau minuman apa pun kepada korban. Bila korban mengalami syok (terganggunya sistem peredaran darah dan oksigen ke organ-organ vital tubuh seperti otak, jantung dan ginjal), yang bisa dilakukan adalah menunggu kedatangan tim medis sambil menghangatkan tubuh korban dengan jaket agar ia merasa lebih nyaman. Tanda-tanda korban yang mengalami syok adalah berkeringat, menjadi pucat, kulit terasa dingin, lemas, pusing, korban hendak muntah, pernapasannya terengah-engah, kehausan atau menguap. Menghadapi kondisi ini, hindari memberikannya makanan atau minuman. Untuk korban yang pingsan, yang perlu dilakukan adalah membaringkannya di permukaan yang datar. Lalu, buka kancing kerah baju atau longgarkan ikat pinggangnya. Bila setelah satu menit korban sadarkan diri, jangan langsung menyuruhnya duduk atau berdiri untuk menghindarinya pingsan kembali. Namun jika dalam jenjang waktu tersebut dia belum kunjung sadar, segera hubungi tim medis. Cek juga sistem pernapasannya, masih bekerja atau tidak. Jika tidak merasakan embusan napas atau pergerakan dada, bisa diberikan napas buatan atau CPR (cardiopulmonary resuscitation). Untuk langkah-langkah lebih rinci, pastikan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap di situs-situs kesehatan terpercaya di internet. 76
KESEHATAN VAKSiN pAlSu dAN pENTiNgNyA pENgAwASAN K asus vaksin palsu memperlihatkan adanya sistem pengawasan di RS dan BPOM yang tidak jalan dalam mengawasi lalu-lintas peredaran obat. Kini, saatnya membenahi agar kejadian tersebut tidak terulang. Berita mengejutkan muncul Rabu (22/6/2016), sepasang suami istri di Bekasi ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Keduanya digelandang polisi lantaran memalsukan vaksin untuk anak-anak bawah lima tahun (balita). Modus yang dipakai adalah memanfaatkan kebutuhan rumah sakit yang mencari vaksin dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya. Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek kemudian memaparkan daftar 14 rumah sakit dan delapan bidan yang menggunakan vaksin palsu. Sejauh ini berdasar keterangan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang dampak vaksin palsu terhadap anak yang terpapar akan berbeda-beda tergantung kandungan di dalamnya. Namun, umumnya vaksin palsu tidak menimbulkan efek berbahaya bagi penggunanya. "Dari hasil uji lab kita ketahui hasilnya bahwa vaksin ini tidak ada isinya. Ada yang isinya kosong, ada juga yang isinya vaksin yang sama, tetapi kadarnya lebih rendah," ujar Maura. Meski berdampak tidak serius, namun kejadian ini bisa menggerus kepercayaan publik pada institusi kesehatan, khususnya rumah sakit. Rumah sakit yang selama ini menjadi benteng kesehatan, ternyata juga mempunyai sisi-sisi lemah. Timbul pertanyaan, jika dalam memvaksinasi saja mereka ceroboh, bagaimana dengan tindakan kesehatan yang lebih serius, seperti operasi? Pertanyaan kritis lain adalah, bagaimana rumah sakit tidak tahu bahwa produk itu palsu. Dan mengapa Badan POM bisa bertahun-tahun, 77
KESEHATAN Pertanyaan kritis lain adalah, bagaimana rumah sakit tidak tahu bahwa produk itu palsu. Dan mengapa Badan POM bisa bertahun-tahun, kehilangan kontrol, atas peredaran obat di pasaran. kehilangan kontrol, atas peredaran obat di pasaran, padahal vaksin palsu tersebut telah beredar bertahun-tahun. Menyimak Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, jelas menyebutkan rumah sakit adalah penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan seuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kalau kemudian vaksin palsu tersebut beredar dan digunakan untuk memvaksinasi pasien, bukankah hal tersebut berarti mengabaikan standar pelayanan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Demikian pula Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdasar Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dari kejadian tersebut, ada satu hal yang mengemuka, bahwa ada sistem pengawasan dan kontrol yang tidak jalan baik di rumah sakit maupun di BPOM atas vaksin palsu tersebut. Apalagi praktik pemalsuan vaksin tersebut sudah terjadi lama terjadi dan peredarannya ada di banyak rumah sakit. Ada kekurangwaspadaan di RS ataupun BPOM. Mestinya kedua institusi ini melakukan pemeriksaan random atas vaksin yang beredar, tidak sekadar pemeriksaan rutin yang bersifat administratif. Dalam berbagai kasus pemalsuan, barang palsu selalu berbeda dari bentuk aslinya. Misalnya harga yang terlalu murah, hasil cetakan yang kurang bagus, serta distributor yang asal-asalan. Berkaca dari kasus ini, dikemudian hari, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Rutinitas yang melenakan dan anggapan bahwa semua obat dan alat kesehatan 78
KESEHATAN yang masuk rumah sakit selalu prima perlu diuji lewat pemeriksaan berkala. Menanggapi peristiwa ini Presiden Joko Widodo menginstruksikan perbaikan tata kelola distribusi produk farmasi termasuk vaksin. "Saya melihat ini (kasus vaksin palsu) jadi momentum membenahi tata kelola distribusi, menyangkut industri farmasi, distribusi obat, termasuk vaksin," ungkapnya. Di sisi lain, besarnya perhatian masyarakat pada peristiwa ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi pada anak untuk mendapatkan imunisasi dasar pada anaknya yang meliputi Hepatitis B, DPT, Polio, Campak, BCG, HiB, Rotavirus. Momentum ini juga bisa dipakai untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memperluas cakupan imunisasi di seluruh Indonesia. Ini karena vaksinasi bermakna strategis, melalui vaksinasi kesehatan bayi dan anak bisa termonitor dengan baik dalam menumbuhkan generasi penerus yang sehat dan kuat. 79
KESEHATAN MENuJu lAyANAN KESEHATAN yANg TErJANgKAu dAN bErMuTu Paket Kebijakan Ekonomi XI salah satunya mengamanatkan mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan di dalam negeri lewat Inpres. Perbaikan aksesibilitas, pelayanan, dan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik dibarengi dengan harga yang terjangkau merupakan salah satu tujuan utama Kebijakan Paket Ekonomi XI yang dikeluarkan pemerintah. Untuk itu, dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait akselerasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. tersebut bertujuan untuk mempercepat kemandirian dan Inspres peningkatan daya saing industri obat dan alat kesehatan. Ini adalah upaya pemerintah mendorong kesuksesan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tumbuhnya industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri diharapkan bisa menekan harga obat dan alat kesehatan sehingga manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Adanya Inpres tersebut merupakan langkah awal kebijakan pemerintah agar rakyat bisa dengan mudah mengakses pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Saat ini terdapat 206 industri farmasi yang menguasai 76 persen pasar obat nasional. Namun 95 persen bahan baku obat masih diimpor. Sedangkan 95 industri alat kesehatan hanya bisa menjangkau 10 persen pasar nasional. 80
KESEHATAN Saat ini ada 206 industri farmasi yang menguasai 76 persen pasar obat nasional. Namun 95 persen bahan baku obat masih diimpor. Sedangkan 95 industri alat kesehatan hanya menjangkau 10 persen pasar nasional. Untuk itu, pemerintah akan mendorong pengembangan riset dan kebijakan perdagangan dalam negeri. Sehingga dapat menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri nasional, angka pertumbuhannya mencapai 10,21 persen pada triwulan III/2015. Angka tersebut melejit dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2014 yang hanya 1,12 persen. Penyusunan road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, mendesak diwujudkan. Tujuannya agar pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dapat terkontrol perkembangannya, sehingga jika ada hambatan-hambatan dapat segera dihilangkan. Dalam road map tersebut, akan disusun peningkatan pasokan alat kesehatan produk dalam negeri, pengembangan riset farmasi dan alat kesehatan untuk mendorong peningkatan kualitas dan ragam temuan baru, serta penyusunan kebijakan yang mendorong investasi industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, pemerintah juga berupaya memberikan insentif berupa keringanan bea masuk, tax holiday, dan tax allowance di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Pusat Logistik Berikat, dalam mendorong tumbuhnya industri farmsi dan alat kesehatan nasional. Pemerintah juga turut mendorong swasta dan asing berperan dalam 81
KESEHATAN pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Tujuan utamanya tentunya adalah transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga hambatan kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan kredibel dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terpecahkan. Presiden berharap, ke depan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau. 82
KESEHATAN MEMbANTu bpJS KESEHATAN MElAlui polA Hidup SEHAT Penyakit diabetes menjadi penyumbang terbesar klaim BPJS Kesehatan. Kampanye pola hidup sehat bisa mengurangi mismatch pemasukan dan pengeluaran. Undang Undang no. 36/2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses kesehatan dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Akses kesehatan untuk seluruh rakyat menjadi kunci bagi tumbuhnya sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing tinggi. Sayangnya, biaya kesehatan yang besar sering menjadi kendala bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu asuransi kesehatan menjadi pilihan yang rasional. Tujuannya menanggung seluruh biaya kesehatan yang besar dari kantong sendiri. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah salah satu mekanisme asuransi kesehatan. Badan ini ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Biaya ditanggung bersama-sama, dimana peserta yang sehat menanggung peserta yang sakit. Oleh karena itu untuk menjadi peserta sebaiknya jangan menunggu sakit. Sebaiknya sekali terdaftar selalu membayar angsuran rutin baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Tapi dalam praktiknya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Cukup banyak peserta, baru mendaftar ketika sudah dalam keadaan sakit. Secara aturan memang tidak ada yang dilanggar. Namun bukanlah ini akan menggerogoti biaya sebelum dananya terakumulasi. 83
KESEHATAN Untuk menjadi peserta sebaiknya jangan menunggu sakit. Sebaiknya sekali terdaftar selalu membayar angsuran rutin baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Ada juga kasus, peserta berhenti dari keikutsertaan setelah dia kembali sehat. Cara ini tentu akan merugikan peserta lain. Bukankah prinsip asuransi BPJS Kesehatan ini adalah gotong royong. Persoalan lain adalah tersedotnya biaya untuk penyakit degeneratif yang berat, khususnya diabetes. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit yang menghabiskan biaya kesehatan besar karena tidak bisa disembuhkan dan kerap menimbulkan komplikasi. Besarnya biaya kesehatan akibat diabetes sekitar Rp 3,2 triliun atau sekitar 33 persen biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan hingga 2015. Para penderita diabetes ini datang ke fasilitas kesehatan setelah mengalami komplikasi, seperti luka gangren, gangguan penglihatan, gagal ginjal, penyakit jantung, dan stroke. Berbagai hal tersebut membuat besaran iuran BPJS tidak klop dengan jumlah pengeluaran. Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menyebutnya sebagai mismatch atau ketidaksesuaian. Pada tahun 2014 ada mismatch sebesar Rp 3,3 triliun dan tahun 2015 mencapai kisaran Rp 5,85 triliun. Untuk memperbaiki cash flow ada 2 jalan yang bisa dilakukan. Pertama kampanye yang lebih gencar untuk meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Penyakit bisa datang kapan saja dan tidak bisa ditunda. Jadi menjadi peserta BPJS selagi sehat adalah jalan terbaik untuk berjaga- jaga. Sehingga saat sakit kartu BPJS sudah langsung bisa digunakan, tanpa perlu menunggu tenggang waktu. Selain itu meningkatkan ketaatan pembayaran rutin bagi peserta adalah keharusan. Bukanlkah asuransi ini mengusung semangat kebersamaan. Dimana yang sehat membantu saudara yang sakit. Begitu juga sebaliknya. 84
KESEHATAN Dalam hal penyakit degeneratif seperti diabetes, yang perlu dilakukan adalah menggugah kesadaran masyarakat bahwa penyakit ini berhubungan erat dengan gaya hidup. Penyebabnya bersumber pada pola makan, pola hidup, dan kurang gerak. Makanan tinggi lemak, kurang istirahat, stres berlebihan, dan bermalas- malasan menjadi penyebab utama. Hal yang sebenarnya bisa dihindar, jika kita mau. Saatnya kembali pola makan tinggi serat, mengonsumsi sayur dan buah, hidup seimbang menjauhi stres, dan berolahraga 3 kali seminggu paling kurang 40 menit per hari. Jika ini dilakukan teratur maka dampaknya besar bagi kesehatan dan akan mengurangi penderita diabetes secara signifikan. Alhasil, klaim kesehatan yang berasal dari penyakit diabetes juga akan berkurang. Semboyan lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit mendapat makna di sini. 85
Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah menargetkan swasembada pangan pada 4 komoditas utama: beras, gula, jagung, dan kedelai. Keempatnya merupakan produk pertanian strategis yang digunakan untuk beragam produk pangan dan olahan. Hortikultura dan ikan yang berpotensi besar juga tengah dikembangkan.
PANGAN
PANGAN Melirik HortikulturA MeNcAPAi ketAHANAN PANGAN Hortikultura berpotensi menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kita bisa belajar dari pengalaman Thailand, yang sebetulnya lebih dulu belajar dari Indonesia. Fokus berlebihan pada produk pangan jenis tertentu selama ini telah mengorbankan salah satu potensi besar dalam menunjang ketahanan pangan di Indonesia, yaitu hortikultura. Dengan luas lahan petani saat ini yang rata-rata mencapai kurang dari satu hektar, maka tidak cukup ekonomis bagi petani untuk mengandalkan sawah sebagai sumber penghasilannya. Hortikultura, terutama sayur-mayur dan buah-buahan menawarkan banyak keuntungan, mulai dari produktivitas hingga pendapatan bagi petani. Sub-sektor hortikultura ini juga memiliki arti penting karena mampu menyerap sebanyak 40% dari total pekerjaan di sektor pertanian. Setidaknya terdapat 10,6 juta keluarga yang bergantung pada hortikultura. Meskipun masih tergolong tinggi, namun sebetulnya dalam kurun waktu 10 tahun, tahun 2003 hingga 2013, telah terjadi penurunan jumlah petani hortikultura sebesar 35%. Ini berarti bahwa sebelumnya terdapat sekitar 17 juta keluarga yang bergelut di bidang ini. Apa yang terjadi adalah meningkatnya impor buah-buahan dan sayur-mayur tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas nasional. Untuk tahun 2014 misalnya, total produk hortikultura yang diimpor mencapai hampir 2 miliar dolar AS, naik hingga 54% dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan melakukan pembenahan di sana-sini, peluang untuk menjadikan beragam produk hortikultura sebagai penunjang kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional masih sangat terbuka. 92
PANGAN Salah satu hal penting untuk dilakukan adalah penguatan dari sisi penelitian dan pengembangan, terutama untuk menghasilkan berbagai jenis benih yang memiliki produktivitas yang tinggi. Sebagai contoh, benih kentang varietas lokal hanya dapat memproduksi 10 ton per hektar - bandingkan dengan benih di Tiongkok yang bisa mencapai 50 ton per hektar. Pembelian benih merepresentasikan sekitar 3% hingga 7% dari total biaya produksi petani. Untuk itu, sebagai langkah awal, lebih baik jika para petani menggunakan benih hibrida dibandingkan dengan benih lokal agar dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatannya. Data dari Asosiasi Produsen Benih Hortikultura Indonesia (Hortindo) menunjukkan bahwa penggunaan benih hibrida dapat meningkatkan rata-rata jumlah panen sebanyak 71% dan rata-rata harga jual sebesar 47%. Namun secara komprehensif, pengembangan hortikultura di Thailand bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, Thailand memanfaatkan research and development untuk menghasilkan bibit unggul melalui rekayasa bioteknologi, bioproses dan kultur jaringan. Kedua, Thailand memanfaatkan badan penyuluhan pertanian di daerah untuk memberikan bimbingan pertanian sekaligus menyediakan informasi pasar bagi petani agar bisa merencanakan jenis dan kuantitas produksi yang memiliki prospek bisnis baik. Ketiga, pemerintah memanfaatkan berbagai perwakilannya di luar negeri untuk melakukan riset pasar untuk memahami aspek permintaan yang kemudian akan diolah oleh badan penyuluhan pertanian. Keempat, pemerintah berusaha menjadi fasilitator dan memastikan bahwa perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dan yang diterima petani relatif kecil - sehingga dari segi harga, produk hortikultura negara tersebut menjadi sangat kompetitif. Hortikultura, terutama sayur-mayur dan buah-buahan menawarkan banyak keuntungan, mulai dari produktivitas hingga pendapatan bagi petani. 93
PANGAN Kelima, adanya pembiayaan berbunga rendah yang diberikan oleh Bank of Agriculture and Agricultural Cooperation (BAAC), sehingga biaya produksi dapat ditekan - yang juga berarti bahwa marjin keuntungan petani menjadi lebih baik. Terakhir, adanya integrasi yang dilakukan dengan agroindustri hilir yang telah memperhitungkan berbagai aspek, terutama waktu dan bentuk, sehingga memungkinkan produk-produknya bertahan lebih lama dan mengakses pasar yang lebih luas dan jauh. Dulu, Thailand pernah belajar tentang pertanian dari Indonesia. Namun, dengan kerja keras dan inovasi, mereka mampu menghasilkan berbagai produk pertanian unggul. Kita juga tak perlu malu dan ragu belajar dari siapapun yang telah mencapai kemajuan. Ada saatnya, pengalaman dan inovasi yang kita lakukan akan memberikan keunggulan dan keunikan baru yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. 94
PANGAN MeMPertAHANkAN DAyA Beli MAsyArAkAt Meski swasembada pangan menjadi keinginan pemerintah, namun ketika pasokan berkurang, pemerintah mengimpor pangan. Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat. Sebagai negara berbasis pertanian, pemerintah memang pernah dan masih menginginkan swasembada pangan. Namun, secara realistis, hal itu perlu ditunjang dengan data yang valid mulai dari ketersediaan dan luas lahan hingga produktivitasnya. Jika itu tidak memungkinkan, strateginya harus berubah. Fokus pada produk-produk unggulan, misalnya hortikultura (buah dan sayuran) atau hasil laut. Khusus untuk menambah produksi beras, pemerintah telah menambah 640 ribu hektar lahan untuk tanaman padi. Saat ini, dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 252 juta jiwa dan dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,6 persen, areal lahan persawahan baku mencapai 8,1 juta hektar. Pemerintah juga menyediakan anggaran hingga Rp 20 triliun terdiri Rp16 triliun melalui APBN Perubahan dan Rp 4 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Termasuk pembenahan sektor produktif meliputi Selain daging sapi, minyak goreng curah, telur ayam ras, gula pasir, beras, dan bawang merah adalah komoditas yang harus menjadi perhatian. 95
PANGAN pembangunan irigasi, pengadaan benih dan pupuk serta alat dan mesin pertanian. Peningkatkan produktivitas, peningkatkan indeks penanaman, dan peningkatan penanganan pascapanen. Berbagai usaha tersebut membutuhkan proses. Artinya keberhasilan tak bisa diraih dalam "semalam". Sampai tulisan ini diturunkan, harga beras misalnya masih relatif tinggi. Beras medium berkisar pada harga Rp 10.000 per kg. Para ekonom berpendapat, harga mencerminkan tingkat kelangkaan. Artinya jika harga naik, hal tersebut menunjukkan ada kekurangan pasokan. Demikian pula jika harga turun maka ada kecenderungan bertambahnya pasokan di pasar. Bila dikaitkan dengan harga daging sapi, beras, bawang merah yang tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa pasokan komoditas tersebut masih kurang. Untuk menambah stok, menjelang lebaran pemerintah mengimpor berbagai komoditas. Yakni daging sapi, gula mentah, dan bawang merah. Dalam hal daging sapi, Perum Bulog sudah mulai mengimpor daging sapi, dimana Bulog mendapat alokasi impor 10.000 ton dan PT Berdikari 5.000 ton. Sementara kebutuhan daging sapi Juni - Juli saat puasa dan lebaran sebesar 143.000 ton. Sementara untuk gula mentah telah disetujui impor sebesar 381.000 ton untuk diproduksi menjadi gula pasir dan gula putih. Impor menjadi solusi sementara, karena sampai 2 Juni 2016 atau 4 hari menjelang Ramadhan beberapa harga komoditas masih bergejolak. Beras medium Rp 10.000 per kilogram, gula Rp 15.500 per kg, bawang merah Rp 40.000 per kg dan daging sapi berlisar Rp 110.000 per kg - Rp 120.000 per kg. Kementerian Perdagangan menargetkan, pada pekan pertama bulan Ramadhan, gula pasir di tingkat konsumen diharapkan turun jadi Rp 12.000 per kg, beras medium Rp 9.800 per kg, daging sapi Rp 80.000 per kg dan bawang merah Rp 25.000 per kg. Target penurunan harga daging sapi sebesar Rp 80.000 per kg menjelang hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah merupakan keinginan Presiden Joko 96
PANGAN Widodo saat membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Auditorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta, Senin (23/5/2016). Selain daging sapi, minyak goreng curah, telur ayam ras, gula pasir, beras, dan bawang merah adalah komoditas yang harus menjadi perhatian. Karena selain harganya masih tergolong tinggi, di sisi lain paling banyak dibutuhkan konsumen, terutama saat Ramadhan dan Idul Fitri. Bila terjadi kenaikan pada komoditas itu, otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah (middle) dengan rentang pengeluaran Rp 2 juta - Rp 3 juta per bulan yang berjumlah 41,6 juta jiwa pada tahun 2012 dan kelompok menengah baru (emerging middle) dengan pengeluaran Rp 1,5 - Rp 2 juta per bulan berjumlah 44,4 juta jiwa. Kalau harga tetap tinggi dan cenderung naik, bisa jadi kedua kelompok di atas bisa turun menjadi kelompok calon menengah (aspirant middle) atau menengah bawah (poor middle). Itulah sebabnya pemerintah berusaha untuk menurunkan harga berbagai komoditas yang harganya dianggap terlalu tinggi. Salah satunya adalah melalui impor barang komoditas untuk menambah pasokan, agar daya beli masyarakat tetap terjaga. ketimpangan pendapatan yang Tanpa upaya pengendalian harga, ditunjukkan oleh indeks gini yang kini mulai membaik (0,40) dari sebelumnya 0,41 selama lima tahun, bisa jadi kembali memburuk. 97
PANGAN strAteGi MeNstABilkAN HArGA PANGAN Stabilitas harga pangan menjadi prioritas pemerintah agar daya beli rakyat tetap kuat. Impor terpaksa dilakukan jika pasokan dari dalam negeri memang belum mencukupi. Setiap memasuki bulan puasa, harga-harga pangan cenderung melonjak karena permintaan masyarakat yang memang selalu tinggi. Untuk menurunkan harga, mengikuti hukum permintaan dan penawaran, pilihan logis yang diambil pemerintah adalah membanjiri pasar dengan berbagai produk pangan dari berbagai sumber. Idealnya, jika sumber atau produksi dari dalam negeri mencukupi maka itu akan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan di pasar yang meningkat. Namun, jika tidak memungkinkan, pilihannya adalah menggunakan produk impor untuk mencegah kenaikan harga agar tidak menjadi terlalu memberatkan masyarakat. Presiden Jokowi telah memerintahkan kementrian dan lembaga terkait untuk mengambil sejumlah langkah penting untuk memastikan hal ini. Harga yang stabil atau turun menjadi sangat penting, sebab ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang hingga September 2015 mencapai 28,51 juta jiwa. Salah satu variabel penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah harga pangan. Jika harga pangan tidak stabil atau melonjak tinggi, maka tingkat kemiskinan di dalam negeri pun akan meningkat. Bukan hanya itu, harga pangan yang tinggi juga sesungguhnya berkontribusi pada kesenjangan sosial yang diukur melalui rasio gini - yang sejak September 2015 lalu sudah mengalami perbaikan, dari sebelumnya 0,41 menjadi 0,40. Oleh karena itu, segala cara akan dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga. 98
PANGAN Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya Kementrian Pertanian untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian nasional agar mencapai titik optimum. Pemerintah menyadari bahwa cara terbaik untuk menurunkan harga adalah dengan membanjiri pasar dengan produk dalam negeri. Namun, sayangnya, data tentang produksi pangan dalam negeri tampaknya memang memerlukan perbaikan. Jika benar-benar dapat melakukan swasembada pangan, itu tentu merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua orang. Hasil perhitungan luas panen dan produksi pada saat ini yang masih menggunakan eye estimate cenderung tidak akurat. Untuk itu BPS bekerjasama dengan BPPT mengembangkan metode estimasi luas lahan secara ilmiah yang disebut sebagai Kerangka Sampel Area (KSA). Ujicoba awal di 2 kabupaten menunjukkan bahwa terjadi over estimasi pada metode lama - misalnya untuk luas panen terdapat perkiraan berlebih hingga 8,85% di Indramayu dan 49,24% di Garut. Menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah, khususnya Kementrian Pertanian untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian nasional agar mencapai titiknya yang paling optimum. Tentu saja, dasarnya adalah perhitungan yang realistik, terutama luas lahan yang tersedia pada saat ini - karena hal itu berkaitan erat dengan total produksi pangan secara nasional. Bila ternyata, luas lahan nasional secara agregat ternyata masih tidak cukup untuk memasok kebutuhan pangan nasional, maka tak ada pilihan lain selain mengimpor. Lagi-lagi, impor adalah pilihan terakhir seperti kata Presiden Jokowi pada 31 Mei 2016, kalau jumlah (permintaan)-nya banyak dan suplainya kurang maka harus ditutup dengan impor. Namun, jika memang harus mengimpor beras, daging sapi dan sebagainya dalam jangka panjang, bukan berarti tak ada lagi produk unggulan lain yang dapat dikembangkan di negeri sendiri. Salah satunya, adalah produk hortikultura, terutama buah-buahan. Data tahun 2014-2015 dari BPS dan 99
PANGAN Dirjen Hortikultura Kementrian Pertanian menunjukkan produksi buah- buahan, secara umum, senantiasa meningkat - misalnya manggis yang mencapai 99,17%, belimbing 28,34%, jeruk siam 39,05% dan sirsak 20,52%. Perhatian yang berlebihan pada produksi beras memang dapat membawa akibat terlupakannya berbagai produk unggulan lain yang sesungguhnya lebih potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan luas lahan yang terbatas, maka tentu akan lebih baik jika memfokuskan diri pada produk-produk yang memiliki produktivitas tinggi seperti hortikultura. Produk lain yang menjanjikan tentulah yang berasal dari laut Indonesia yang luas. Tidak saja untuk memenuhi permintaan dalam negeri, tapi juga untuk ekspor sehingga bisa mendatangkan devisa. Potensi hasil laut Indonesia, dalam hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bisa mencapai Rp 15.000 triliun. Secara total di tahun 2015, baru dimanfaatkan sebesar Rp 350 triliun, dan diharapkan dalam 2-3 tahun mendatang bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Dalam dunia yang makin terintegrasi dan saling tergantung satu sama lain, adalah tidak realistis untuk mengharapkan sebuah negara dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasionalnya dengan produksi dalam negeri. Yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi kekuatan nasionalnya, lalu mengoptimalkannya. Negara lain pun, tak punya pilihan terbaik, kecuali melakukan hal yang sama. Hanya dengan begitu kerja sama ekonomi internasional yang saling menguntungkan dapat tercipta. 100
PANGAN keBerPiHAkAN PADA uMkM iNDustri MAkANAN-MiNuMAN Ada sebanyak 56 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia dan 70% diantarnya terdiri atas UMKM pangan. UMKM terbukti memiliki kemampuan dan potensi menjadi penggerak ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kedua dalam jumlah dan jenis UMKM per desa/kelurahan dengan total 16.405. Industri makanan dan minuman menempati posisi pertama dengan 4.023 UMKM, disusul industri olahan dari kayu (3.987), industri anyaman (2.266), industri gerabah/keramik (1.828, serta industri konveksi dan tenunan (1.779). Data ini membuktikan potensi UMKM sebagai penggerak perekonomian masyarakat sangat besar. Data BPS juga menunjukkan pertumbuhan produksi industri (year on year) triwulan 1 2013 UMKM mengalami kenaikan di industri makanan sebesar 10,76% dan industri minuman 9,41%. Ini merupakan indikator bahwa industri makanan dan minuman yang banyak dikerjakan UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun masalah rendahnya produktivitas UMKM selama ini masih terjadi. Organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para pelaku usaha adalah beberapa kendala yang dihadapi UMKM. Presiden Jokowi sudah membuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yaitu 9% untuk tahun 2016 dan akan turun lagi menjadi 7% pada tahun 2017. 101
PANGAN Pengembangan ekonomi desa secara umum dan khususnya UMKM antara lain terhambat karena usaha mikro kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Oleh karena itu diperlukan keberpihakan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan UMKM dan perekonomian desa. Terutama pada sektor-sektor industri yang memiliki potensi besar seperti industri makanan dan minuman yang banyak dijalankan oleh UMKM di berbagai daerah. Presiden Jokowi terkait hal ini sudah membuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yaitu 9% untuk tahun 2016 dan akan turun lagi menjadi 7% pada tahun 2017. Saat ini industri dalam negeri tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan- permasalahan dari dalam, tetapi juga harus bersaing di pasar masyarakat ekonomi ASEAN. Produk dalam negeri hanya akan bisa bersaing dengan produk luar jika mutunya lebih baik dan harga kompetitif. Pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan oleh pemerintah agar UMKM pangan Indonesia lebih optimal meningkatkan potensi pasar dalam negeri. Strategi pengembangan bisnis atau UMKM tidak bisa semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah menciptakan aktivitas ekonomi yang kondusif di tingkat desa sebagai wujud pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan. Dengan cara ini akan dapat diwujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan. Komitmen dalam pemberdayaan UKM harus melibatkan otoritas atau kewenangan penyelenggara pemerintahan sebagai Pembina UKM. Hubungan kerjasama antar dunia usaha dan pemerintah daerah perlu senantiasa dijaga agar dapat saling sinergi. Oleh karena itu, salah satu peran yang diemban oleh provinsi adalah mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat. Ada dua pihak yang diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan UMKM. Pertama, Pemerintah Daerah (Pemda) yang bisa membantu dalam soal regulasi, program maupun bantuan teknis dan permodalan. Kedua adalah pihak swasta. Sektor swasta bisa melakukan kemitraan pendampingan atau permodalan untuk turut memajukan UMKM sebagai ujung tombak perekonomian bangsa. 102
PANGAN keADilAN HArGA uNtuk PetANi-PeDADANG- koNsuMeN Pemerintah mengambil langkah menyeluruh melibatkan berbagai kementerian untuk mengamankan pasokan dan menstabilkan harga pangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Arahan Presiden Jokowi agar agar harga pangan menjelang dan sesudah lebaran terkendali dan tidak membebani masyarakat, segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dan langkah nyata di lapangan oleh tim lintas kementerian di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (10/6/2016). Tim ini terdiri atas Menkop UKM, AAGN Puspayoga, Mendag Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri BUMN Rini Soemarno. Fokus tim adalah mengamankan pasokan serta stabilisasi harga pangan. Sementara dalam jangka menengah dan panjang memperpendek rantai pasokan serta menyusun konsep struktur baru pasar pangan. Upaya di atas bertujuan memberikan jaminan harga yang adil. Dimana petani mendapatkan harga yang layak, sementara konsumen menikmati pangan murah. Di sisi lain pelaku usaha dan pedagang menikmati keuntungan pada tingkat wajar. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan untuk mengamankan pasokan, stabilisasi harga dan pengembangan rantai pasok yang efisien perlu sinergitas antar kementerian dan lembaga. Kementerian Pertanian dalam hal ini bertanggungjawab dalam penyediaan pasokan pangan melalui peningkatan produksi dan peningkatan kapasitas petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Sedangkan Kementerian BUMN melakukan pembinaan BUMN untuk meningkatkan stok dan operasi pasar. 103
PANGAN Fokus tim adalah mengamankan pasokan serta stabilisasi harga. Sementara jangka menengah dan panjang memperpendek rantai pasokan dan menyusun konsep struktur baru pasar pangan. Kementerian Perindustrian akan bertanggungjawab dalam pengembangan industri pangan primer dan olahan komoditas pangan serta koordinasi pelaku industri. Sedangkan Kementerian Perdagangan akan mengatur distribusi pangan, mengendalikan harga dan rantai pasok pasar serta koordinasi dengan pelaku pasar untuk menjamin stabilitas harga. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM bertanggungjawab pengembangan kelembagaan koperasi. Dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan setiap hari tercatat harga rata-rata nasional pada 10 kebutuhan pokok. Dari data tersebut bisa dilihat perbandingan harga pada Senin, 6/6/2016 di awal puasa dan Sabtu, 11/6/2016. Beras medium pada 6/6/2016 sebesar Rp 10.569, sedangkan pada 11/6/2016 sebesar Rp 10.600. Gula pasir Rp 15.666/Rp 15.647; minyak goreng curah Rp 11.516/Rp 11.707; tepung terigu Rp 8.991/Rp 9.082; kedelai lokal Rp 10.657/Rp 11.263; daging sapi Rp 116.188/Rp 115.088; daging ayam ras Rp 32.785/Rp 32.291; telur ayam ras Rp 24.225/Rp 24.292; cabai merah besar Rp 33.244/Rp 31.839; dan bawang merah Rp 39.405/Rp 38.386. Terlihat, 6 komoditas harganya naik, yaitu beras medium, minyak goreng curah, tepung terigu, kedelai lokal, telur ayam ras, dan cabai merah besar. Empat komoditas mengalami penurunan, yaitu gula pasir, daging sapi, daging ayam ras, dan bawang merah. Salah satu komoditas yang harganya mulai turun adalah daging sapi. Sebelumnya sempat merangkak naik. Penyebabnya ditengarai karena meningkatnya kebutuhan daging sejalan dengan naiknya pendapatan masyarakat dan memasuki siklus lebaran. Dua hal tersebut menaikkan 104
PANGAN tingkat kebutuhan menjadi sekitar 10 persen. Ketika pasokan kurang, otomatis harga merangkak naik, namun pemerintah berusaha menurunkan dengan mengimpor daging beku dan menggelar operasi pasar. Bulog misalnya, sejak dua hari sebelum puasa sudah menggelar operasi pasar di berbagai tempat. Di pasar Bulog bekerja sama dengan pedagang, sementara di pemukiman Bulog menggunakan mitra Bulog. Para mitra ini mendapatkan bantuan lemari pendingin, spanduk, dan uang pengganti ongkos listrik. Dari daftar penjual yang dikeluarkan Perum Bulog di Jakarta saja ada 21 titik, Jawa Barat 37 titik, Tangerang 5 titik, belum lagi di tempat lain. Noviani Ekadewi Nur S, yang membuka gerai di Jl. Blue Safir RayaNo. 22, Jembatan 9, Rawalumbu, Bekasi mengatakan, sejak awal puasa 6/6/2016 hingga Sabtu 11/6/2016 sudah mengambil 260 kg daging sapi beku. Enam puluh kilogram pada pengambilan pertama, berikutnya 100 kg, dan terakhir 100 kg. Jika stok di rumah habis, ia menelepon Bulog dan daging sapi akan segera dikirim. Menurutnya, tersedianya daging sapi berkualitas dari Bulog ini sangat membantu pedagang kecil dalam menjalankan usahanya, apalagi harganya cukup terjangkau Rp 85.000. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah pasokan pangan tak berhenti pada daging sapi saja, tetapi juga pada 9 komoditas lainnya. Tujuannya, menyediakan harga yang terjangkau bagi masyarakat, memberi keuntungan yang layak untuk petani, dan pedagang mendapat keuntungan wajar. 105
PANGAN treN HArGA - iMPor - DAN oPerAsi PAsAr DAGiNG sAPi Guna mengatasi harga daging sapi yang terlalu tinggi, pemerintah mengimpor daging sapi beku sambil membenahi rantai pasokan dan distribusi dalam jangka menengah dan panjang. Pergerakan harga pangan memasuki bulan puasa dan lebaran khususnya daging sapi menjadi perhatian masyarakat dan media. Seminggu terakhir, media mengabarkan harga gading sapi yang berkisar Rp 120.000 yang dinilai terlalu tinggi. Pada Jumat, 10/6/2016 Kementerian Perdagangan merilis data harga rata-rata nasional daging sapi adalah Rp 115.642 per kg. Di Jawa Tengah harga daging sapi, jauh di bawah harga rata-rata nasional, yakni Rp 95.000 per kg. Sementara Aceh berada di atas harga nasional, yakni Rp 130.000. Muncul pertanyaan, apakah tingkat harga tersebut terlalu mahal atau masih normal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menelusuri data ke belakang. Membandingkan harga dalam situasi serupa yakni menjelang lebaran 3 tahun ke belakang. Mari kita lihat perbandingan harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok H-26 Puasa tahun 2014 - 2016. Data ini bersumber dari Dinas Perdagangan Provinsi yang kemudian diolah oleh Ditjen PDN Kemendag. Jadi harga yang kerap diangkat media adalah harga daging kualitas tinggi, misalnya untuk bahan rendang. Sementara untuk keperluan lain, misalnya sup, bisa diperoleh dengan harga lebih murah. 106
PANGAN Pada H-26 puasa 2016, 10 Mei 2016, harga daging sapi Rp 112.660. Pada H-26 puasa 2015, 23 Mei 2015, harga daging sapi Rp 102,510. Pada H-26 puasa 2014, 31 Mei 2014, harga daging sapi Rp 97,920 Dengan tingkat inflasi sampai Mei 2016 sebesar 3,988 persen, maka harga daging sapi Rp 102,510 tahun 2015 sebanding dengan harga daging Rp 106.598, artinya ada kenaikan sekitar Rp 6.000. Bagaimana dengan harga awal puasa. Data yang diambil dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, maka pada awal puasa, 6 Juni 2016, harga daging sapi sebesar Rp 116, 188. Sementara data dari Dinas Perdagangan Provinsi yang diolah oleh Ditjen PDN Kemendag, pada awal puasa 2015, harganya Rp 107.940. Sementara pada awal puasa 2014, sebesar Rp 100.320 Bila kita bandingkan harga tersebut dari tahun ke tahun pada awal puasa. Maka dari tahun 2014 ke 2015 ada kenaikan harga daging sapi sebesar 7,59%. Sementara dari tahun 2015 ke 2016 ada kenaikan 7,64%. Artinya, ada kenaikan harga yang hampir sama pada daging sapi setiap permulaan puasa. Ini sesuai dengan perkiraan, bahwa setiap puasa dan lebaran terjadi kenaikan kebutuhan daging sapi sebesar 10% dari kebutuhan normal. Sementara kebutuhan rata-rata nasional meningkat sekitar 8% setiap tahunnya. Jika ditelisik, terlihat, harga daging sapi relatif sudah cukup "tinggi" sejak 2014, yakni di atas Rp 100.000. Pertanyaan yang juga sering muncul adalah daging sapi yang mana yang dibanderol Rp 120.000. Bukankah ada beragam grade daging dengan harga yang berbeda-beda. Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, akan menjawab dan memperjelas pertanyaan di atas sekaligus menunjukkan harga rata-rata pada bulan April 2016. Berdasar grade dan komponen potongnya daging sapi dibedakan atas: harga hot car cass Rp 76,750; prime cut Rp 113,250; secondary cut (tipe A) Rp 103,250; secondary cut (tipe B) untuk sup Rp 75.000; harga tulang Rp 107
PANGAN 45.000; harga kulit Rp 14,875; harga kepala dan kaki per ekor Rp 211,250; harga offal (jeroan) Rp 31,591. Jadi sebenarnya harga yang menjadi perhatian dan kerap diangkat media adalah harga daging dengan kualitas tinggi. Misalnya saja untuk membuat masakan rendang. Sementara untuk keperluan lain, misalnya sup, bisa diperoleh dengan harga yang lebih murah. Jadi sebelum berbelanja, kita perlu tahu grade dan jenis daging sapi yang kita butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, khususnya selama puasa dan lebaran ini pemerintah telah menerbitkan izin impor daging sapi sebanyak 45.000 ton. Dan yang tengah berjalan adalah 29,376 ton dan yang sudah masuk hingga awal Juni sebesar 61 persen atau 17.064 ton. Daging impor tersebut berupa daging beku yang terutama akan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Soal besaran impor daging, angka sebesar 45.000 ton untuk tahun 2016 rasanya tidak berlebihan. Pada 2012 angka impor daging sapi sebesar 40,3 ribu ton. Tahun 2013, pemerintah juga mengizinkan impor 55.840 ton. Sementara tahun 2014 sejumlah 170.324 ton diizinkan masuk, meski realisasinya hanya sekitar 140.000 ton. Maka ketika impor mulai masuk untuk menambah pasokan di pasaran, sejak 4 Juni melalui pedagang pasar dan mitra di pemukiman, Bulog langsung mendistribusikan ke masyarakat. Dari daftar penjual yang dikeluarkan Perum Bulog di Jakarta saja ada 21 titik, Jawa Barat 37 titik, Tangerang 5 titik, belum lagi di tempat lain. Di titik-titik ini harga daging dijual dalam kisaran antara Rp 80.000 - Rp 89.000. Tingkat harga yang jauh di bawah harga rata-rata daging nasional yang masih bertengger pada kisaran Rp115.000. Apa yang dilakukan Bulog punya arti penting, bahwa harga daging berkualitas seharga Rp 80.000 - Rp 85.000 benar-benar ada dan sangat mudah didapatkan masyarakat dengan mendatangi alamat-alamat yang sudah disebarkan oleh Bulog atau Kementerian Perdagangan. Daging ini bukan daging tetelan atau berkualitas rendah, namun daging bermutu tinggi. 108
PANGAN Gejolak harga 10 komoditas pokok, khususnya daging sapi ditindaklanjuti pemerintah dengan rapat koordinasi tim lintas kementerian di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (10/6/2016). Tim ini terdiri atas Menkop UKM, AAGN Puspayoga, Mendag Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri BUMN Rini Soemarno. Fokus tim adalah mengamankan pasokan serta stabilisasi harga pangan. Sementara dalam jangka menengah dan panjang memperpendek rantai pasokan serta menyusun konsep struktur baru pasar pangan. Upaya di atas bertujuan memberikan jaminan yang adil. Dimana petani mendapatkan harga yang layak, sementara konsumen menikmati pangan murah. Di sisi lain pelaku usaha dan pedagang menikmati keuntungan pada tingkat wajar. 109
PANGAN MeNGoNsuMsi ikAN DAN WujuDkAN iNDustri PerikANAN MoDerN Program pemerintah membangun industri perikanan modern harus didukung budaya makan ikan di semua lapisan masyarakat. Presiden Jokowi pun sejak beberapa waktu lalu mendorong rakyat agar gemar makan ikan. Selama ini hanya sebagian kecil rakyat Indonesia yang bisa disebut sebagai penikmat makan ikan. Sebagian besar masih lebih memilih daging sebagai makanan enak favorit. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sudah mulai mendorong rakyat agar gemar makan ikan. Ini berarti upaya mengubah pola makan masyarakat. Hal ini seiring dengan program pemerintah untuk memaksimalkan berbagai potensi dan kekayaan maritim kita. Seharusnya sebagai bangsa maritim kita juga menjadi manusia penikmat ikan. Setidaknya secara seimbang mengkonsumsi ikan dan daging. Dalam upaya menjaga kekayaan laut kita, Presiden mengapresiasi kinerja dan prestasi yang dicapai oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) dalam memberantas pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden dalam arahannya kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Kantor Presiden, Jakarta (29 Juni 2016). Selain mengapresiasi kinerja Satgas 115, Presiden juga menyatakan kebanggaannya atas kekompakan lembaga, instansi, dan aparat di lapangan yang bahu-membahu melakukan pemberantasan illegal fishing. Terkait dengan program prioritas pemerintah untuk membangun industri perikanan modern, jika budaya makan ikan sudah semakin meluas di semua kalangan dan lapisan masyarakat, maka ini akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi bertumbuh-kembangnya industri perikanan modern yang dicanangkan Presiden Jokowi. Langkah awal untuk melindungi kekayaan laut kita sudah mulai membuahkan hasil. Presiden memberikan apresiasi 110
PANGAN yang tinggi atas prestasi yang telah dicapai oleh Satgas 115, baik dalam menangkap kapal-kapal asing ilegal dan juga dalam menjaga sumber daya laut kita menuju visi maritim Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kekompakan yang terjalin antar aparat pemerintahan merupakan salah satu kunci sukses pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Dengan adanya kekompakan, kasus-kasus pencurian ikan yang sebelumnya tidak tertangani kini dapat dicegah. Sebelum ini, setiap hari sedikitnya 7.000 kapal asing lalu-lalang di perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan leluasa. Kenapa sebelumnya ini tidak tertangani? Salah satunya karena belum ada kekompakan di antara aparat- aparat kesatuan yang menangani laut kita. Demikian dijelaskan Presiden. Keberhasilan ini tidak boleh membuat para aparat menjadi jumawa. Presiden mengingatkan dan berpesan agar kekompakan terus dijaga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ketegasan dalam memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. Konsistensi ini penting agar dunia melihat bahwa kita serius. "Memang bertahun-tahun kelemahan kita adalah ego sektoral, antar kementerian tidak bekerja sama, antar kesatuan tidak bekerja sama. Itu dilihat oleh mereka sehingga mereka berani masuk hingga ribuan banyaknya. Sekarang, silakan masuk kalau ingin mencoba Satgas 115," tegas Presiden Joko Widodo disambut riuh tepuk tangan hadirin. Presiden juga menginstruksikan agar Satgas 115 melangkah ke depan dengan mulai mengembangkan industri perikanan Indonesia. Presiden meminta kesiapan infrastruktur yang dapat menunjang visi maritim Indonesia. "Yang paling penting sekarang bagaimana menyiapkan industri perikanan kita, menyiapkan kemaritiman kita agar semuanya terjaga. Menyiapkan Kita harus melangkah ke industri perikanan yang modern. Pengolahan, pengalengan, dan sebagainya sehingga memberikan nilai tambah yang besar. 111
PANGAN infrastrukturnya, menyiapkan budaya kemaritiman kita, menyiapkan sisi pertahanan agar sumber daya alam laut kita betul-betul kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ucap Presiden. Menutup arahannya, Presiden meminta kepada kementerian terkait untuk segera beralih menuju industri perikanan yang modern dan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang industri modern tersebut. "Kita harus melangkah ke industri perikanan yang modern. Pengolahan, pengalengan, dan sebagainya sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi negara kita terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Ketika kita ingin masuk ke industri perikanan, maka pastikan bahwa infrastruktur pendukungnya tersedia, mulai dari jalan, pelabuhan, listrik, dan lahan untuk industri pengolahan," tegas Presiden. Partisipasi dan dukungan rakyat untuk mewujudkan cita-cita ini sangat dibutuhkan. Salah satunya yang paling mudah dilakukan adalah dengan mulai menyukai ikan. Mulai mengubah dan memperluas selera makan sehingga tidak hanya berorientasi pada daging. Mulai mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan ikan yang juga memiliki kandungan protein tinggi ditambah dengan zat-zat penting lain untuk kesehatan. Seiring dengan program membangun industri perikanan modern, gerakan ayo makan ikan harus segera mulai berjalan. Dan karena pada dasarnya ikan adalah makanan lezat seharusnya tidak sulit untuk mulai menyukai ikan sebagai santapan sehari-hari. 112
PANGAN keBijAkAN MeMeNuHi HAk AtAs PANGAN Salah satu tujuan kebijakan pangan Presiden Jokowi adalah membuat petani lebih sejahtera dan produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya mencukupi kebutuhan pangan. Hak atas pangan adalah hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli. Hak ini menjamin rakyat mendapat pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan langsung dengan tradisi masyarakat. Presiden sudah menegaskan tujuan utama kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. "Sekali lagi saya ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini yang harus digarisbawahi, membuat rakyat cukup pangan," ucap Presiden Joko Widodo. Tujuan berikut kebijakan pangan, seperti dikatakan Presiden, adalah menurunkan kemiskinan karena masalah pangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap angka kemiskinan. Setelah dua tujuan ini, tujuan lainnya adalah membuat petani lebih sejahtera, membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Dan juga membuat APBN semakin efektif menjangkau rakyat. Kovenan Internasional Hak-hak Ekosob mendefinisikan hak atas pangan sebagai hak setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, baik sendiri- sendiri maupun secara bersama-sama untuk mendapatkan akses baik secara fisik dan ekonomi kepada pangan yang layak setiap waktu, atau dalam arti pengadaan secara konsisten dengan martabat manusia. Prinsip-prinsip yang mesti dipenuhi adalah: Pertama, availability atau ketersediaan. Bahwa pemenuhan hak atas pangan harus meluas sehingga mengeliminasi kemungkinan terjadinya diskriminasi karena terbatasnya 113
PANGAN Presiden sudah menegaskan tujuan utama kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. sumber daya dalam rangka pemenuhan. Kedua accessability atau ketersediaan akses, artinya kondisi pemenuhan hak atas pangan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Tujuanya adalah stabilitas atas akses pangan. Ketiga, acceptability. Semua fasilitas pemenuhan hak atas pangan harus dilakukan dengan penghormatan terhadap budaya individu, minoritas, penduduk dan komunitas dan memenuhi prinsip-prinsip sensitif jender. Artinya pemenuhan hak atas pangan ini harus bisa diterima secara kultural. Keempat, quality atau kualitas. Pemenuhan hak atas pangan mencakup kelayakan pasok pangan, dan memenuhi tuntutan gizi. Ke empat prinsip dasar dalam upaya pemenuhan hak pangan itu jelas harus dijadikan sebagai pegangan dalam menyelesaikan permasalahan hak atas pangan. Tanggungjawab pemerintah tidak hanya berkisar pada ketersediaan pangan tapi mencakup ketersediaan air bersih dan makanan yang bebas dari campuran zat kimia berbahaya. Negara bertanggungjawab dalam mencegah makanan dan air yang beredar agar tidak terkandung zat kimia berbahaya. Dalam berbagai program Nawacita, Presiden Jokowi berupaya agar desa- desa di seluruh Indonesia tak harus mengalami situasi rawan pangan. Salah satu yang sudah dilakukan adalah adanya Undang-Undang Desa yang mengucurkan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Selain itu, Presiden selama ini juga kerap berdialog dengan para petani dalam berbagai kesempatan untuk mengetahui persoalan-persoalan nyata dan segera memberikan solusinya. 114
PANGAN erA BAru PertANiAN terPADu DAlAM ProGrAM siNerGi Panas terik tak menghalangi langkah Presiden turun ke sawah dan berdialog langsung dengan para petani. Para petani bawang pun semringah penuh harap menyampaikan unek-unek mereka. Banyak persoalan yang dihadapi para petani dan membuat mereka selama ini terpinggirkan dalam arus kemajuan zaman. Presiden Jokowi menyadari kondisi umum para petani tersebut. Itulah yang menggerakkan langkahnya secara spontan untuk berdialog dengan para petani dalam kunjungannya ke Brebes, 11 April 2016. Meski tidak masuk dalam agenda resmi, Presiden memaksimalkan pembukaan acara Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat itu untuk berdialog langsung dengan para petani di desa Luwunggede, Kecamatan Larangan. Beberapa persoalan mendasar yang menjadi prioritas Presiden untuk diselesaikan terkait kesejahteraan para petani adalah persoalan permodalan, penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi dan tak kalah penting adalah persoalan pascapanen. "Pascapanen harus jadi perhatian semuanya. Tadi saya tanya petani satu kilo bawang 30 sampai 35 ribu. Saya tanya di pasar 48 sampai 50 ribu. Kalau pas mahal petani akan senang. Tapi kalau seperti ini terus masyarakat akan teriak-teriak karena mahalnya harga bawang. Yang kita cari adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara keduanya. Bagaimana caranya petani senang, masyarakat juga senang," ujar Presiden. Dalam lingkup kerja para petani, program aksi sinergi bisa berarti merupakan penerapan konsep pertanian terpadu. Sebenarnya pertanian terpadu bukanlah sistem baru, sudah lama tradisi pertanian kita menjalankannya dimana seorang petani sekaligus merupakan peternak. Namun akhir- akhir ini semakin didorong penerapannya terkait dengan perkembangan teknologi, isu lingkungan dan juga efisiensi sumberdaya. Perkembangan 115
PANGAN teknologi saat ini memungkinkan bagaimana sistem pertanian juga dapat menghasilkan sumber energi seperti biogas misalnya. Sumberdaya tanaman pangan harus berpadu atau dipadukan dengan sumberdaya peternakan, tidak dapat dipisahkan jika kita akan menerapkan sistem pertanian terpadu. Dari aspek penerapan teknologi seorang peternak juga harus mempunyai kemampuan untuk mengolah limbah ternaknya supaya dapat menghasilkan pupuk organik yang baik. Selanjutnya aspek yang paling penting adalah keterpaduan sumberdaya manusia, dalam hal ini keterpaduan antarpetani. Keterpaduan di pihak petani menjadi kunci sukses dari penerapan sistem pertanian terpadu di desa. Keterpaduan antar petani dapat terjadi antarindividu, keterpaduan dalam kelompok tani ataupun keterpaduan antarkelompok tani. Kelompok Tani harus berorientasi memadukan berbagai sumberdaya yang dimiliki para anggotanya. Sementara di tingkat desa, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dapat menjadi lembaga yang sangat strategis dalam mengimplementasikan sistem pertanian terpadu di tingkat desa. Itulah beberapa prinsip pertanian terpadu yang seiring dengan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat. Presiden Jokowi melalui program ini telah melakukan upaya mengaktualisasikan tradisi pertanian yang relevan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi para petani. Kelompok tani harus mempunyai cita-cita bersama yang kuat baik itu dalam melakukan efisiensi proses produksi, menghasilkan produk berkualitas ataupun dalam rangka mengembangkan jejaring pemasaran komoditi pertanian. Itulah makna sinergi aksi untuk para petani. Beberapa persoalan mendasar terkait kesejahteraan petani adalah permodalan, penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi, dan pascapanen. 116
PANGAN MiNA PADi: ikAN DAN PADi DAlAM sAtu lAHAN Dalam sebuah rapat kabinet, Presiden mengatakan makanan menyumbangkan 73 persen pada garis kemiskinan. Oleh sebab itu pangan merupakan sektor penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Terobosan dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian sebagai salah satu fondasi pangan, telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah pertanian terpadu yang dikenal sebagai sistem Mina Padi, yaitu cara yang digunakan petani untuk memadukan teknik budidaya padi dan peternakan ikan yang dilakukan bersamaan dalam satu sawah. Biasanya, sistem Mina Padi dilakukan di sistem pengairan sawah teknis dan setengah teknis, sebab keberadaan air di sawah dalam sistem Mina Padi sangat dibutuhkan. Presiden Joko Widodo juga telah meminta agar dalam merumuskan kebijakan pangan, setiap kementerian memiliki cara pandang komprehensif. Kementerian Pertanian misalnya, jangan hanya bisa memikirkan petani saja. Kementerian Perdagangan jangan hanya memikirkan perdagangan saja. Sistem Mina Padi adalah contoh cara bertani yang komprehensif. Mina Padi dilakukan dengan cara membuat kubangan di bagian depan sepanjang 4x1 meter yang lahannya telah diolah dengan kompos sepanjang 50 cm. Kubangan ini akan menjadi tempat penampungan ikan Nila. Ikan Nila dipilih dalam sistem Mina Padi karena tidak mudah terserang penyakit selain itu harga pasaran ikan ini cenderung naik dan stabil. Untuk 1.500 ekor bibit Nila ia bisa menghasilkan 3 kuintal ikan yang bisa dipanen setengah bulan sebelum panen padi. Selain itu, teknik menanam bibit padi yang baik tidak perlu ditancapkan terlalu dalam, cukup 'ditempel' dengan kedalaman sekitar dua sentimeter saja. Teknik ini berpengaruh pada hasil anakan tanaman padi. Dengan cara ini padi bisa mengeluarkan anakan lebih banyak, jika biasanya sekitar 15 anakan, bisa meningkat jadi 45 anakan padi. Tak hanya itu, bulir padi 117
PANGAN Mina Padi bisa mengubah pola pikir petani yang masih konservatif dalam bertani. Sistem ini juga berpotensi menarik minat para pemuda untuk menjadi petani. yang biasanya hanya sekitar 160 bulir bisa mencapai hinga 250 bulir padi. Ikan dilepas ke kolam setelah 15 hari penanaman. Sistem ini jelas dapat melipatgandakan penghasilan petani. Para petani juga tidak perlu khawatir akan adanya gulma atau tanaman liar yang merusak padi. Tanaman liar atau gulma dengan sendirinya akan menjadi menjadi makanan ikan Nila. Dengan adanya simbiosis tersebut para petani tidak perlu melakukan penyiangan padi. Petani juga bisa menghemat pupuk karena lahan yang sudah tercampur kotoran dan makanan ikan sudah bisa menjadi pupuk organik yang meminimalkan penggunaan zat kimia. Kesulitan dalam sistem Mina Padi adalah banyaknya burung yang memakan padi pada masa menjelang panen. Selain itu, harus dilakukan kontrol lahan setiap hari untuk memastikan pengairan berjalan baik dan ikan-ikan telah diberi makanan. Namun dengan berbagai kelebihan seperti penghematan pupuk, irit tenaga penyiangan dan juga keuntungan dari budidaya ikan Nila, kekurangan di atas bukan masalah besar. Melalui penerapan sistem ini, para petani bisa menerapkan teknik terpadu. Mina Padi bisa mengubah pola pikir petani yang masih konservatif dalam bertani. Sistem ini juga berpotensi menarik minat para pemuda untuk menjadi petani sehingga akan lahir generasi baru petani yang lebih modern. 118
PANGAN BuAH lokAl MereBut PAsAr iNterNAsioNAl UMKM berpeluang besar menembus pasar ekspor bila fokus pada mutu produk dan mengenali persyaratan di negara yang dituju. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sampai 2014 lalu jumlah UKM di Indonesia mencapai 57,9 juta. Angka tersebut naik 1,4 juta dari 2012 yang mencapai 56,5 juta unit usaha. Dalam ASEAN-US Summit Retreat I yang dilaksanakan di Interactive Gallery, Sunnylands Center & Gardens, California, Amerika, (16/2/2016) Presiden Jokowi menekankan kerjasama UMKM perlu diutamakan karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Di Indonesia sendiri, UMKM yang memiliki daya tahan tinggi mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Menurut Presiden, UMKM kerap menghadapi tantangan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, akses modal dan pendanaan alternatif, akses teknologi, akses pasar global, serta integrasi mata rantai regional dan global. Karena merupakan usaha rintisan, UMKM, terutama kelompok mikro, memang sering terbentur kendala permodalan dan akses pasar. Usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Di atasnya adalah usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta dan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah. Meski dihadang oleh banyak kendala, ada banyak pelaku usaha mikro yang bisa dijadikan contoh. Salah satunya adalah eksportir buah Ahmad Abdul Hadi (42), asal Cirebon, Jawa Barat, pemilik perusahaan eksportir dan distributor buah lokal Sumber Buah Sae yang mulai menekuni usaha ekspor buah sejak tahun 2008. Kini Ahmad secara rutin mengekspor sekitar 200 ton per tahun buah lokal ke beberapa belahan dunia seperti Singapura, Hongkong, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman dan Arab Saudi. 119
PANGAN Syaratnya buah tampil mulus, warna - ukuran - tingkat kematangan seragam, kemasan baik, pengiriman tepat waktu. Jenis buahnya: mangga, rambutan, manggis, belimbing, salak, dsb. Melalui tangan dinginnya, buah lokal Indonesia ternyata berjaya di pasar internasional. Bukan hanya buah impor saja yang memasuki pasar Indonesia. Syaratnya buah tersebut berpenampilan mulus, warna - ukuran - tingkat kematangan seragam, dikemas secara baik, plus pengiriman tepat waktu. Jenis buahnya bisa apa saja: mangga, rambutan, manggis ,belimbing, salak dsb. Untuk mendapatkan buah dengan persyaratan tersebut, petani buah lokal diedukasi melalui pendampingan. Dari mulai pemilihan bibit, pemeliharaan, pemetikan, penanganan buah paska panen, dan pengemasan. Proses ini butuh waktu, karena para petani tidak terbiasa menghasilkan buah yang bermutu tinggi. Berikutnya adalah pemasaran. Bagaimana membuka akses pasar, melakukan negosiasi dan meyakinkan calon pembeli. Melalui pengiriman contoh buah sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Masing-masing negara tujuan ternyata mempunyai persyaratan berbeda, sehingga eksportir harus menyesuaikan diri dengan negara tersebut. Selain rasa, konsumen luar negeri ternyata sangat memperhatikan kemasan. Kemasan yang bagus akan meningkatkan nilai tambah. Ia mencontohkan bagaimana ketika buah ekspornya ditempatkan di kantong plastik, harga jualnya tidak bisa tinggi. Sementara ketika dimasukkan di dalam kemasan yang mewah, orang tidak ragu membeli dengan harga yang lebih mahal. 120
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Reformasi Birokrasi menjadi salah satu program prioritas yang diturunkan dari visi Nawacita. Melalui langkah ini sebuah mental baru birokrasi yang cepat, melayani, dan responsif dibentuk untuk menghadapi persaingan antar negara dan perkembangan zaman. Sejalan dengan itu deregulasi juga dilakukan untuk melihat, menilai, mencabut, dan memperbarui kembali berbagai peraturan perundangan. 126
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn MERAIh POtEnSI PEndAPAtAn Melalui e-government terbentuk pola hubungan terbuka dan transparan antara pemerintah dan warga negara. Sementara ekonomi digital, menandai sebuah lanskap baru hubungan produsen dengan konsumen. Ketika internet masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an, masyarakat belum punya bayangan ke arah mana informasi akan terjadi. Gambarannya masih pada informasi searah yang dimonopoli media massa cetak, radio, dan televisi. Masyarakat hanya bisa membaca, mendengar, dan melihat. Secara bertahap, melalui internet, masyarakat bukan saja bisa mengunduh informasi, tetapi juga menyuarakan keinginannya lewat Blog, Facebook, Twitter, dan media sosial lain. Keterbukaan informasi ini lantas mendorong kemajuan di berbagai bidang. Keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Ini menandai pola baru hubungan pemerintah dan masyarakat. Rakyat menghendaki hubungan pemerintah dan masyarakat berlangsung secara interaktif dan dialogis. Penggunaan e-government atau pemanfaatan internet untuk memberikan informasi pemerintah kepada warganegaranya pada pelayanan dan akhirnya adalah sebuah keniscayaan. Ternyata, pemerintahan yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, dan pola pikir birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik. "Namun memerlukan reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari E-budgeting, E-procurement, E-audit, E-catalog, sampai cash flow management system dan banyak lagi yang lain-lainnya," ujar Presiden Joko Widodo pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Istana Negara, 15 Desember 2015. . 128
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Melalui tata kelola pemerintahan terbuka ini, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan publik akan tumbuh. Jika ini dilakukan, tingkat kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah diharapkan akan naik. Sebuah langkah maju telah diayunkan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah meresmikan pusat pengembangan e-government pada 2/3/2016. Pusat pengembangan ini bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan peran secara efektif dan efisien. Sementara 20/5/ 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meluncurkan sistem Perda Elektronik. Menurut Mendagri, Perda Elektronik merupakan sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah yang berbasis elektronik. Tujuannya untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel, dan transparan, aspiratif, komunikatif, efisien, efektif, dan implementatif. Produk hukum daerah berbasis elektronik ini mempunyai beberapa manfaat. Pertama, sebagai wujud pembinaan intensif Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah tanpa batasan ruang dan waktu. Kedua, untuk meregister rancangan peraturan daerah berbasis elektronik. Ketiga, membuka ruang publik untuk mengkritisi setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewujudkan transparansi kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu di sektor swasta, kehadiran internet telah mengubah total lanskap ekonomi dan bisnis. Melalui jaringan internet, mata rantai Penggunaan e-government atau pemanfaatan internet untuk memberikan pelayanan dan informasi pemerintah kepada warganegaranya pada akhirnya adalah sebuah keniscayaan. 129
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn perdagangan antara penjual dan pembeli menjadi sangat dekat, bahkan langsung. Muncul juga berbagai aplikasi yang memudahkan konsumen mencari barang atau jasa sesuai kebutuhannya secara efisien. Contohnya adalah aplikasi di sektor transportasi dimana masyarakat bisa mendapatkan angkutan yang efisien dengan ongkos terjangkau. Meskipun harus diakui keberadaannya perlu diatur agar tidak merugikan sistem angkutan massal yang sudah ada. Kedua aplikasi tersebut merupakan contoh keberhasilan economy sharing, dimana sumber daya yang "menganggur" diberdayakan secara efisien. Pesatnya perkembangan ekonomi digital di atas mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan ekonomi digital dengan mengembangan dan mempercepat akses digital usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Inovasi kebijakan dilakukan dengan menciptakan 1.000 technopreneurs serta perlindungan bagi pengusaha start up. Jika hal di atas bisa dicapai, maka akan menjadi salah satu penyumbang terwujudnya potensi ekonomi digital tahun 2020 sebesar 130 miliar dolar AS atau setara Rp 1,690 triliun dengan kurs Rp 13.000. Berbagai contoh di atas memperlihatkan kebangkitan digital telah berlangsung melalui dua sektor. Pemerintah dengan e-government dan swasta lewat ekonomi digital. Tujuan besarnya adalah peningkatan daya saing bangsa melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sepantasnya kita semua menyambut kemajuan zaman digital ini dengan jalan terbuka. 130
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn E-GOvERnMEnt WUjUd REFORMASI BIROKRASI Reformasi birokrasi terus berproses, dari Pemda DKI sampai Desa Panggungharjo, Bantul, DIY. Langkah awal dari cita-cita besar Presiden Jokowi untuk kebangkitan bangsa di era digital. Presiden Jokowi mengatakan untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya butuh perubahan karakter, mentalitas atau perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik. Justru yang utama butuh reformasi sistem dan pola kerja. Terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik akhir tahun 2015. Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. E-government yang berbasis penggunaan teknologi komunikasi pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses layanan dari lembaga pemerintah kepada warga masyarakat melalui sistem layanan online. Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dalam skala desa, sistem pelayanan masyarakat dengan platform e-government telah dirintis Desa Panggungharjo melalui Sistem Pelayanan Masyarakat Desa (Sipemdes). informasi dan E-government berbasis penggunaan informasi dan teknologi komunikasi bertujuan meningkatkan kualitas layanan lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui layanan online. 131
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn E-government baik di Pemda DKI maupun di Kelurahan Panggungharjo, terbukti membuahkan hasil nyata, terutama dalam efisiensi layanan. Target untuk setiap jenis layanan dengan sistem online, misalnya mengurus perpanjangan KTP di Panggungharjo, hanya 10 menit. Desa Panggungharjo menyadari bahwa e-government tidak berarti melulu urusan pelayanan yang kemudian justru bisa menghilangkan interaksi antara kantor desa dengan warga masyarakat. E-government mencakup juga urusan interaksi antar warga masyarakat dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga. Menurut Presiden Jokowi, melalui teknologi informasi, pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya secara cepat. "Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik," ucap Presiden. Dalam pandangan Presiden, hanya dengan pemerintah terbuka kita akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan publik. Dengan begitu, pemerintah di semua tingkatan akan bisa membangun legitimasi, membangun memperkuat kepercayaan publik. Reformasi birokrasi juga dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, telah meluncurkan Sistem Perda Elektronik bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2016. Sistem ini merupakan langkah untuk mewujudkan lahirnya produk-produk hukum daerah yang lebih akuntabel, transparan, aspiratif, komunikatif dan lebih berkualitas. Dengan adanya sistem Perda Elektronik diharapkan akan tercipta ruang bagi publik untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sipemdes Panggungharjo, e-government Pemerintah DKI dan Sistem Perda Elektronik adalah bentuk-bentuk nyata mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi yang harus diperjuangkan oleh seluruh jajaran birokrasi. Inilah makna kontekstual Kebangkitan Nasional, yaitu membangun 132
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berwibawa melalui e-government. Sistem pemerintahan elektronik memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan badan-badan publik dengan cara elektronik pula. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematik melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Itulah yang ingin diwujudkan Presiden Jokowi. 133
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn PERdA dAn BAntUAn BAGI PEnyAndAnG dISABIlItAS Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sedang berlangsung di sejumlah pemerintah daerah melalui berbagai cara dan dinamika. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Secara formal Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas. Mulai dari UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sampai UU No. 19 Tahun 2011 tentang Hak Penyandang Disabilitas sebagai ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang disahkan DPR RI November 2011. Ini masih ditambah berbagai perundangan dan peraturan lain yang terkait, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di bidang pendidikan, ada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya semua undang-undang tersebut di atas, Perda disabilitas hanya membutuhkan perintah dari semua kepala pemerintahan daerah di 33 provinsi untuk diwujudkan. Proses penyusunan Perda Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu contoh pembelajaran yang menarik. Perda disabilitas DIY adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan bagaimana beragam unsur masyarakat berhasil menyatukan satu semangat kebersamaan dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Perda disabilitas DIY no 11 tahun 2012 proses penyusunannya melibatkan organisasi disabilitas, instansi pemerintah, dan akademisi. Akademisi yang terlibat dari UIN Sunan Kalijaga bertugas melakukan penyusunan draft akademik. Sementara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri dari Dinas Sosial sebagai leading sector, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Biro Hukum Pemda dan Dinas Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos). 134
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Perda disabilitas DIY memperlihatkan bagaimana beragam unsur masyarakat berhasil menyatukan satu semangat kebersamaan dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Proses lahirnya perda disabilitas DIY menurut para DPO yang terlibat adalah sebuah proses yang cukup ideal dimana semua stake holder bisa terintegrasikan dalam satu kerangka pikir dan kesadaran yang sama, termasuk sikap birokrasi pemerintah yang kooperatif. Keberhasilan lahirnya perda disabilitas DIY tak lepas dari peran para stake holder disabilitas yang gigih mengawal proses penyusunan perda dan terus berusaha membangun hubungan baik dengan SKPD yang dibentuk pemerintah DIY. Mekanisme kerja, mekanisme koordinasi dan intensitas kerja yang efisien dan efektif membuat proses penyusunan perda berjalan lancar dengan pembagian peran yang jelas antara mereka. Terkait realisasi kepedulian pemerintah pada penyandang disabilitas, Presiden Jokowi telah meningkatkan anggaran untuk berbagai bantuan sosial kelompok masyarakat rentan dari 5,6 triliun di tahun 2015 menjadi 9,98 triliun di 2016. Untuk penyandang disabilitas melalui program yang dinamakan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Langkah nyata semacam ini dirancang sebagai tindak lanjut dari upaya melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai bagian masyarakat. Apalagi saat ini, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 17 Maret 2016. 135
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn dEREGUlASI PERdA dISKRIMInAtIF yAnG tIdAK PAncASIlAIS Melakukan deregulasi peraturan yang diskriminatif adalah political will dari Presiden Jokowi untuk membangun masyarakat yang demokratis, toleran, sejahtera, dan berkeadilan. Melakukan deregulasi ratusan peraturan yang menjadi penghambat kemajuan adalah salah satu komitmen Presiden Jokowi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam peresmian Fakultas Ilmu Poliitk Universitas Kristen Indonesia (2015), mengatakan telah mengidentifikasi 139 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif. Menurut Mendagri, hal itu harus diantisipasi karena kita adalah Negara Pancasila yang tidak boleh diskriminatif. Mendagri mengatakan dalam tiga sampai empat tahun, pemerintah pusat akan mengejar terbangunnya sistem pemerintahan yang efisien dan revitalisasi demokrasi. Ini adalah sebuah political will dari pemerintahan Jokowi untuk membangun masyarakat yang demokratis, toleran dan setara. Komitmen Presiden Jokowi membutuhkan strategi baru yang melibatkan tekad politik para eksekutif tingkat tinggi untuk memastikan bahwa pluralisme adalah bagian kodrati bangsa Indonesia. Perlu langkah-langkah terpadu yang harus diambil untuk mendukung komitmen Presiden. Langkah mendasar adalah identifikasi dan pemetaan berbagai Perda yang diskriminatif di berbagai daerah seperti telah dilakukan oleh Mendagri. Menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada seluruh jajaran birokrasi sebagai dasar hukum utama semua peraturan yang dibuat di daerah manapun. Kementerian Dalam Negeri memang harus selalu memantau dan mengawasi peraturan- peraturan daerah yang bertentangan kebhinnekan atau pluralisme. 136
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Kementerian Dalam Negeri memang harus selalu memantau dan mengawasi peraturan-peraturan daerah yang bertentangan kebhinnekan atau pluralisme. Aturan-aturan yang cenderung mempermanenkan eksklusifisme daripada termasuk yang berdasarkan agama. Untuk mendukung Kemendagri, Kementerian Agama harus menanamkan pemahaman bahwa Indonesia adalah milik semua rakyat tanpa membedakan apa agamanya. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memegang peran strategis dan penting untuk menjadikan setiap generasi muda sebagai generasi muda Pancasila. Itu semua memang pekerjaan besar. inklusifisme harus dicabut Melalui pendidikanlah, bisa dilakukan revitalisasi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konteks zaman atau kondisi kekinian. Pendidikan memegang peran penting dalam mewujudkan paradigma toleransi. Toleransi harus menjadi bagian utama dalam perilaku kebudayaan dan keragaman masyarakat. Hal ini memerlukan upaya konsisten di ranah pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan atas. Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya masalah pembangunan sumberdaya manusia yang berdasarkan Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila semua elemen masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi sehingga tercipta kehidupan harmonis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila mampu menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain kemajuan teknologi informasi membuat penanaman kesadaran ini semakin efektif karena ada iklim transparansi dan keterbukaan informasi. Deregulasi Perda yang tidak Pancasilais adalah sesuai dengan cita-cita besar Ir. Soekarno yang kini diteruskan Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakan dan program pemerintahannya sebagaimana tertulis dalam Nawacita. Harapan dan kepercayaan masyarakat pada Presiden Jokowi yang sangat besar ini juga diperjuangkan oleh seluruh jajaran pemerintah. 137
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn PEMERIntAh dAERAh hARUS AntISIPAtIF Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah agar jangan lagi Jakarta Sentris tapi harus Indonesia Sentris. "Kita tidak ingin semua diatur dan diselesaikan oleh pemerintah pusat," tegas Presiden. Berpikir dan bertindak sentralistik sudah bukan zamannya lagi. Sudah tidak tepat lagi mempertahankan pola lama yang Jakarta Sentris. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki wilayah untuk menangani penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan yang diberikan kepada Presiden melalui UU No 23 tahun 2014 meliputi sejumlah hal. Salah satunya urusan penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, lalu urusan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya. Selain itu, kewenangan Presiden juga meliputi urusan penanganan konflik sosial dan pengembangan kehidupan demokrasi. "Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke sehingga diperlukan alat pengikat persatuan dalam semangat demokrasi dan kebhinekaan," tegas Presiden Jokowi dalam kesempatan Rapat Terbatas (Ratas) tentang urusan pemerintahan umum (30 Mei 2016). Dalam kaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sangat mendasar sebagai acuan bagi para penyelenggara birokrasi pemerintah daerah. Secara tegas dan jelas Presiden meminta agar pemerintah daerah tidak bersikap tergantung pada pusat lagi. "Kita tidak ingin semua diatur dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Tidak semua hal harus dilempar ke Jakarta," ujar Presiden. Dengan kebijakan otonomi daerah seharusnya memang tidak lagi ada pola sentralistik di kepala para pemimpin daerah. Urusan pemerintah pusat sudah jelas tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hanya untuk persoalan-persoalan sebagaimana diatur oleh UU itulah pemerintah daerah menyerahkannya pada pemerintah pusat. 138
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Kita tidak ingin semua diatur dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Tidak semua hal harus dilempar ke Jakarta," ujar Presiden. Pemerintah daerah harus bersikap lebih antisipatif dalam merespon berbagai persoalan yang ada di daerah masing-masing. Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa unsur-unsur daerah, terutama para pemimpin daerah yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) harus bekerja secara sinergis serta lebih pro-aktif. Para pemimpin daerah adalah pihak yang seharusnya paling tahu tentang berbagai persoalan atau potensi daerah masing-masing. Mereka harus bisa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di daerah dan mengembangkan potensi daerahnya. Pemerintah Daerah harus lebih antisipatif. "Jangan reaktif, seperti pemadam kebakaran", ujar Presiden. Presiden mengatakan bahwa di era demokratis dan keterbukaan saat ini, setiap permasalahan yang timbul di masyarakat harus diselesaikan dengan pendekatan baru, dengan cara-cara dialogis. Presiden percaya bahwa dialog yang dilakukan terbuka dan transparan akan bisa mencegah konflik sosial sekaligus memekarkan demokrasi yang substantif di daerah. "Saya minta beberapa hal itu betul-betul diperhatikan dalam pengaturan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah," tegas presiden dalam Ratas urusan pemerintahan umum. Berpikir dan bertindak antisipatif pada dasarnya merupakan kemampuan yang memang harus dimiliki oleh para pemimpin daerah maupun pemimpin di level apa saja. Dinamika kehidupan di era teknologi informasi yang serba cepat saat ini menuntut kemampuan para pemimpin untuk membaca dengan cepat berbagai perkembangan keadaan, memetakannya dan kemudian mengantisipasinya. 139
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn KEtERBUKAAn InFORMASI dAn PROGRAM SAtU dAtA KKP Program Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan KKP sebagai percontohan dan wujud keterbukaan informasi publik. Pentingnya data yang akurat, berkualitas dan mutakhir dalam mendukung program pemerintah adalah hal yang mutlak. Tanpa data yang akurat sebuah kebijakan atau program bisa salah sasaran dan akhirnya tak memberi manfaat. Presiden Joko Widodo telah mendaulat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu Kementerian/Lembaga sebagai percontohan program Satu Data. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja dalam wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni situs resmi KKP. Program Satu Data dari KKP yang diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (30 Mei 2016), merupakan arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan KKP sebagai percontohan. Tujuannya agar seluruh jajaran KKP baik di pusat maupun di daerah dapat mendukung pelaksanaan integritas data tinggi, menjadi Satu Data KKP. Menurut Menteri Susi Pujiastuti, kebijakan Satu Data harus dipahami sebagai upaya mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata sesuai standar dan dikelola dalam satu portal. Untuk mewujudkan program Satu Data, tantangan besar yang dihadapi adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Presiden Joko Widodo telah mendaulat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu kementerian/lembaga sebagai percontohan program Satu Data. 140
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan tentang kemajuan teknologi informasi yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai proses pembangunan. Beberapa kementerian selain KKP juga sudah menuju platform tehnologi informasi. Kementerian Dalam Negeri misalnya sudah meluncurkan program Perda Elektronik beberapa waktu lalu. Setiap kementerian dan lembaga sudah seharusnya mewujudkan data baku yang dikelola dalam satu portal. Pemanfaatan data bisa untuk mempercepat akselarasi pelaksanaan program pembangunan. KKP sebagai percontohan melalui Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal KKP, mulai melakukan konsolidasi master data, standarisasi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data. Selain itu dukungan teknologi yang mendukung konsolidasi aplikasi dan infrastruktur serta sumber daya manusia harus kompeten. Berbagai aplikasi untuk mendukung keterbukaan informasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga seperti Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf ) misalnya, memerlukan portal belajar online untuk semua sektor ekonomi ekonomi kreatif sehingga tidak terkendala oleh sarana dan prasarana fisik untuk menjalankan program memajukan ekonomi kreatif. Satu Data merupakan program unggulan KKP untuk mendukung kebijakan nasional sebagai wujud peningkatan kualitas data, penyatuan data, dan pembukaan akses data bagi masyarakat luas. Selain itu, Satu Data KKP sebagai wujud keterbukaan informasi publik, agar masyarakat dapat mengakses langsung sekaligus sebagai pengawasan publik terhadap kebijakan KKP. Keterbukaan informasi publik juga merupakan tuntutan zaman yang harus disikapi dan diantispasi dengan baik. Menteri Susi berharap, program Satu Data dapat memberi kontribusi lebih kepada kinerja KKP di masa mendatang. Agar kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini dapat terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 141
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn EFISIEnSI BIROKRASI dAn RASIOnAlISASI AlAMIAh Peraturan harus disederhanakan. Presiden telah memerintahkan Mendagri untuk menghilangkan sekitar 3.000 Perda yang bermasalah dan berhenti membuat regulasi. Semua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, tak henti-hentinya Presiden Jokowi mengingatkan para pejabat di jajaran birokrasi pemerintah untuk bekerja dengan efisien dan efektif. Berulang-kali Presiden dengan tegas mengatakan akan menindak langsung para pejabat yang tidak bisa bekerja secara efisien dan efektif. Selain memangkas peraturan-peraturan yang berbelit-belit untuk mempercepat proses perizinan apapun, sumber daya manusia dalam jajaran birokrasi tentu harus bisa mendukung dan melaksanakan perintah Presiden. Presiden menegaskan bahwa kita sekarang berada di wilayah Asean Economic Community dan indeks daya saing global kita di bawah Singapura, Thailand dan Vietnam. "Padahal kita negara besar. Peringkat kita di ease of doing business 109. Vietnam saja 90. Kunci untuk mengubah hal ini ada di Bapak-ibu sekalian. Tidak ada yang lain. Di perizinan terutama," tegas Presiden dalam rapat kerja dengan seluruh jajaran Eselon 2 di gedung Dhanapala, Jakarta (7-6-2016). Para pejabat Eselon 2 dikumpulkan karena Presiden menyadari mereka adalah kunci perubahan untuk menjadikan birokrasi lebih efektif dan efisien. Percuma kebijakan dibuat tapi kalau implementasi tidak dilakukan oleh para direktur dan oleh para asdep. Kebijakan apapun yang dibuat tidak akan terlaksana. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menjelaskan pada wartawan tentang rasionalisasi PNS secara alamiah. Wacana kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS. Presiden Jokowi menjelaskan tentang wacana rasionalisasi PNS bahwa 142
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn kebijakan tersebut dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di APBN bisa lebih efisien. Namun demikian, Presiden menyampaikan bahwa rasionalisasi yang dimaksud dalam wacana tersebut akan dilakukan secara alamiah. "Kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti akan berkurang banyak sekali," jelas Presiden pada wartawan. Intinya tetap pada upaya yang sesuai prosedur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kinerja birokrasi pemerintah. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai. Dengan adanya rasionalisasi alamiah, setidaknya negara dapat berhemat sekitar 25% dari belanja pegawai. Presiden menerangkan bahwa rasionalisasi alamiah tersebut akan dilakukan hingga mencapai jumlah target yang dimaksud. "Kalau itu dilakukan, nantinya suatu saat akan tercapai ( jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa kita lakukan," tambahnya. Presiden juga menegaskan bahwa rasionalisasi ini tidak akan dilakukan dalam jangka pendek karena wacana ini baru sebatas konsep dari kementerian dan belum resmi diajukan kepada Presiden. Peraturan harus disederhanakan. Presiden telah perintah Mendagri untuk menghilangkan sekitar 3.000 perda yang bermasalah dan berhenti membuat regulasi. Selama ini banyak pejabat yang membuat peraturan tapi akhirnya malah mengenai mereka sendiri. Yang harus dilakukan adalah menyederhanakan atau mempercepat semua proses. Bukan menambah rumit. Presiden meminta agar tidak menambah lagi kantor-kantor juga kewenangan-kewenangan. Cukup memperbaiki yang sudah ada. Inilah inti dari efisiensi dan efektivitas, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas yang sudah ada dan yang menjadi kunci untuk itu adalah para pejabat Eselon 2. Kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. 143
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn MEMPERcEPAt PROGRAM REFORMASI REGUlASI Prioritas penting untuk mempercepat proses reformasi regulasi adalah mencabut langsung Perda atau regulasi lain yang bermasalah. Reformasi regulasi merupakan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 dan akan dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga secara mandiri. Presiden Jokowi memprioritaskan program ini kerap terkendala ini karena percepatan pembangunan selama oleh bermacam regulasi yang tidak efisien dan efektif. Bahkan banyak regulasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Presiden Joko Widodo telah mendaulat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu kementerian/lembaga sebagai percontohan program Satu Data. Langkah-langkah proses pelaksanaan reformasi regulasi dilakukan mulai dari tahap simplifikasi. Urutan prosesnya dimulai dengan inventarisasi, lalu identifikasi, analisis, dan rekomendasi. Dari proses ini akan terlihat apakah sebuah peraturan bisa tetap dipertahankan atau diharmonisasi atau justru harus langsung dicabut. Rekomendasi juga bisa mencakup usulan untuk pembuatan regulasi baru jika dibutuhkan. Sebagai ilustrasi, proses penyusunan sebuah Perda yang ideal terjadi dalam penyusunan Perda Disabilitas Kota Yogyakarta. Perda Disabilitas Yogya adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan bagaimana beragam unsur masyarakat berhasil menyatukan semangat kebersamaan dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Perda Disabilitas DIY no 11 tahun 2012 proses penyusunannya melibatkan organisasi disabilitas, instansi pemerintah, dan akademisi. Akademisi yang terlibat dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertugas melakukan penyusunan draft akademik. Sementara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri dari Dinas Sosial sebagai leading sector, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Biro Hukum Pemda dan Dinas Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos). Proses lahirnya perda disabilitas DIY menurut sejumlah Organisasi Penyandang Disabilitas 144
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Langkah-langkah proses pelaksanaan reformasi regulasi dilakukan mulai dari tahap simplifikasi. Urutannya dimulai dengan inventarisasi, identifikasi, analisis, dan rekomendasi. adalah sebuah proses yang ideal dimana semua pemangku kepentingan bisa terintegrasikan dalam satu kerangka pikir dan kesadaran yang sama. Termasuk birokrasi pemerintah yang kooperatif. Program reformasi regulasi jelas membutuhkan sikap kooperatif dari semua pemangku kepentingan di kementerian dan lembaga. Saat ini program reformasi ini sudah melalui proses cukup panjang. Baik itu proses yang bersifat multilateral, trilateral, maupun pengarahan internal Bappenas. Dalam semua tahap itu, KSP juga selalu mendampingi dan terlibat aktif. Aturan-aturan yang cenderung bermuatan eksklusivisme daripada inklusivisme harus dicabut, termasuk yang berdasarkan agama. Prioritas utama untuk mempercepat proses reformasi regulasi adalah mencabut langsung Perda atau regulasi lain yang memang jelas bermasalah. Entah karena Perda itu mengandung muatan sikap diskriminatif, tidak diperlukan, menghambat proses pembangungan dan masalah lainnya yang terkandung dalam Perda bermasalah itu. Inilah cara tercepat untuk mereformasi birokrasi sebagaimana berulangkali ditegaskan dan diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Rekonseptualisasi dan restrukturisasi penyusunan regulasi tidak diperlukan untuk menyikapi Perda yang bermasalah. Mencabut dan menghapus Perda yang tidak Pancasilais adalah prinsip dasar dari reformasi regulasi. Hal ini sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan yang Indonesia Sentris. Bukan lagi Jawa Sentris. Membangun Indonesia dari pinggiran tentu harus didukung oleh perda- perda yang Pancasilais. Berbagai kebijakan dan program pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemenuhan harapan dan kepercayaan masyarakat pada Presiden Jokowi. Reformasi regulasi adalah salah satu cara mendasar untuk memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia. 145
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn cABUt PERAtURAn yAnG MEnjERAt Untuk bisa bersaing dalam percaturan regional dan global, pemerintah mencabut perda-perda bermasalah lantaran isinya sebagian besar menghambat investasi. Ketika membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia ke-18 di Yogyakarta, 29 Januari 2016, Presiden Joko Widodo berbicara tentang peraturan daerah (perda) bermasalah. Hal yang sama diutarakan ketika memberi pengarahan pada pejabat Eselon II kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa 7 Juni 2016. Dari penjelasan Presiden kita tahu, perda tersebut bermasalah karena isinya mengandung salah satu atau gabungan dari hal berikut: bertentangan dengan undang-undang, menghambat perizinan, menghambat kemudahan berusaha, menghambat pertumbuhan ekonomi, memperpanjang jalur birokrasi, dan membebankan beragam tarif pada masyarakat. Dalam hal bertentangan dengan undang-undang, artinya, perda-perda tersebut tidak selaras dengan peraturan di atasnya. Seperti kita ketahui, produk undang-undang dan peraturan mengikuti hirarki yang sudah baku. Dimana Undang Undang Dasar memayungi seluruh peraturan. Di bawah UUD adalah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Hirarki ini seharusnya menjadi pedoman penyusunan undang-undang dan peraturan. Kalau diabaikan, yang terjadi adalah peraturan daerah yang lebih rendah akan mengalahkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Akibatnya bisa timbul ketidakpastian hukum dan ketidakpatuhan aparat. Kriteria lain Perda yang bermasalah adalah ketika isinya dianggap menghambat kegiatan investasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Misalnya pemberian izin memulai usaha yang lama karena ada banyak persyaratan. 146
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Padahal investasi adalah nyawa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sini, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Swasta perlu berpartisipasi menggarap sektor-sektor yang bisa segera mendatangkan profit. Sayangnya, selama ini, ketika swasta mulai masuk, terbentur oleh peraturan yang menghambat. Akibatnya waktu untuk memulai bisnis menjadi lama. Hal itulah yang terekam dalam indikator ease of doing business dan menjadi bench mark investor di seluruh dunia. Indonesia saat ini ada peringkat 108 dari 189 negara. Presiden ingin peringkat tersebut naik menjadi 40 di tahun 2017. Salah satu langkah adalah dengan membatalkan perda-perda yang tidak ramah investasi. Meski di tingkat pusat, Badan Koordinasi Penanaman Modal bisa menyelesaikan dalam waktu 3 jam melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun bila hal tersebut tidak diikuti oleh daerah, maka akan investasi juga akan terhambat. Sejauh ini DKI Jakarta dan Kotamadya Surabaya bisa menjadi contoh, sebagai kota ramah investasi karena kemudahan perizinannya. Namun perlu diingat, ease of doing business diukur secara nasional, merata di seluruh daerah Indonesia. Bukan hanya di Jakarta dan Surabaya. Itulah sebabnya, berkaitan dengan perda-perda bermasalah Presiden Jokowi menegaskan, "Enggak usah dikaji, langsung cabut saja. Kalau dikaji dulu, nanti setahun malah cuma bisa cabut 15 Perda." Dijelaskan, Indonesia memerlukan penyederhanaan banyak regulasi agar bisa mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional. Sistem regulasi yang sederhana dan fleksibel, akan membuat pemerintah semakin lincah dan sigap dalam merespons kebutuhan. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kompetisi antarnegara akan Kriteria Perda bermasalah: bertentangan dengan UU, menghambat perizinan - kemudahan berusaha - pertumbuhan ekonomi, memperpanjang jalur birokrasi, dan membebankan beragam tarif. 147
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn makin sengit. Karena itu, produktivitas dan etos kerja mesti didorong. Bukan hanya itu, aturan yang menghambat pun mesti dibuat tidak rumit. Dengan 42 ribu jenis peraturan, Presiden tidak melihat manfaat dari pembuatan puluhan ribu regulasi tersebut. "Itu menjerat kita sendiri, membuat kita tak lincah dan cepat," kata Jokowi. Itulah sebabnya, pada Senin (13/6/2016), melalui Menteri Dalam Negeri telah dibatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah. "Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan memiliki daya saing," lanjut Jokowi. Setelah perda bermasalah tersebut dibatalkan, maka gubernur, bupati dan wali kota serta anggota dan pimpinan DPRD hendaknya membuat aturan yang mendorong pembangunan daerah dan bukan malah sebaliknya. 148
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn MEncAnAnGKAn SInERGI dI KOtA BAWAnG MERAh Dari Brebes, Presiden Jokowi meminta pemangku kepentingan bergotong royong mewujudkan ekonomi rakyat. Jalannya birokrasi sudah lama menjadi sorotan masyarakat. Ada yang bilang terlalu gemuk, lamban, dan kurang terkoordinir. Presiden Jokowi rupanya sudah lama menyadari hal ini. Peluncuran Pelayanan Satu Pintu dalam pengurusan izin investasi adalah jawaban untuk memangkas birokrasi perizinan. Reformasi birokrasi memang menjadi salah satu program prioritas. Seperti ketika Presiden Jokowi meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk ekonomi rakyat di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 April 2016. Presiden menegaskan program sinergi ini haruslah didasarkan pada prinsip gotong royong. Tidak ada lagi pihak yang berjalan sendiri. Penegasan itu tentu menjawab permasalahan yang selama ini kerap terjadi. Atas nama ego sektoral, masing-masing kementerian dan lembaga jalan sendiri. Pun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa tidak saling tahu atas program yang tengah dijalankan. Bahkan untuk sekadar berkoordinasi saja ada keengganan. Yang terjadi kemudian di lapangan adalah program yang sudah disusun oleh pemerintah pusat misalnya, tidak didukung di tingkat pelaksanaannya di tingkat bawah. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan. Hal sebaliknya bisa juga terjadi, ketika sebuah program dari masyarakat, tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Padahal program tersebut sudah dipikirkan azas kemanfaatannya. Padahal dibenak masyarakat pemerintah mestinya satu visi, masing- masing pemangku kepentingan bersatu untuk mewujudkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada lagi dikotomi pemerintah pusat dengan daerah. Kementerian atau lembaga, serta unsur-unsur pemerintahan yang lain. 149
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Presiden mencontohkan program sinergi meliputi: pen-sertifikatan tanah, penyediaan modal, penyediaan bibit murah berkualitas - kebutuhan alat produksi, dan mencari keseimbangan harga komoditas. Bergotong royong adalah kunci mewujudkan kemajuan. Semua komponen bangsa: mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat duduk bersama dan berkoordinasi. Barangkali hal itulah yang ingin dikatakan oleh Presiden. "Intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, swasta, dan masyarakat. Mulai dari petani, nelayan, pelaku UKM, dan lainnya." Tak hanya berwacana, presiden dalam kesempatan tersebut mencontohkan program sinergi yang akan dikerjakan bersama-sama, yaitu pen-sertifikatan tanah, penyediaan modal, penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi, dan mencari keseimbangan harga komoditas. Dari peluncuran program Sinergi Aksi ini terlihat bahwa presiden berada di depan, memimpin langsung dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Persoalan yang barangkali berulang dan sampai saat ini tak kunjung selesai. Dengan selesainya persoalan dasar petani, mereka bisa fokus pada peningkatan produksi dan tidak terbebani oleh persoalan yang membelit selama bertahun-tahun. Lewat Program Sinergi Aksi ini pada akhirnya masyarakat akan melihat bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan mereka. Menyediakan hal yang memang sudah lama didambakan oleh petani. Bibit yang murah, alat produksi yang cukup, harga yang pantas, modal, dan status tanah yang jelas. Ke depan model seperti ini dapat menjadi contoh. Kalau kali ini Brebes dijadikan sebagai kabupaten percontohan, maka di masa mendatang Brebes akan dijadikan model untuk kabupaten lainnya di Indonesia. Dalam prespektif yang lebih luas pencanangan ini merupakan langkah reformasi birokrasi, dimana birokrasi berjalan bukan untuk menghambat, tetapi sebagai jalan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. 150
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn MOdEl PElAyAnAn PUBlIK dARI KABUPAtEn BAtAnG Pelayanan publik adalah modal dalam upaya mereformasi birokrasi. Melalui butir ke dua dan ke empat Nawacita, peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi gerakan nasional. Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk membentuk tim khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menghilangkan praktik-praktik yang menghambat proses pelayanan itu. Peningkatan pelayanan publik memiliki potensi untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik pada layanan birokrasi pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan sampai provinsi. Presiden Jokowi pun melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan efektivitas layanan pemerintah, terutama dalam urusan perizinan. Di tingkat kabupaten, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dalam acara diskusi publik "Diseminasi Hasil Evaluasi Eksternal Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2)" 29 April 2016, menegaskan pelayanan publik yang dirintis Kabupaten Batang harus terus ditingkatkan. Melalui pelayanan publik yang baik akan bisa menegakkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Kabupaten Batang telah merintis UPKP2 sejak tahun 2012 dengan melibatkan masyarakat sipil dari berbagai organisasi. Pemerintah daerah bersama masyarakat sipil bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik di lokasi-lokasi layanan publik seperti rumah sakit sangat penting karena kerap terjadi kasus yang menimpa masyarakat Peningkatan pelayanan publik di lokasi-lokasi layanan publik seperti rumah sakit sangat penting karena kerap terjadi kasus yang menimpa masyarakat kecil yang dikecewakan atau dilanggar hak-haknya. 151
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn kecil yang dikecewakan atau dilanggar hak-haknya. Untuk mengantisipasi kejadian semacam itu, pemerintah Kabupaten Batang tengah merintis adanya pos pengaduan langsung di rumah sakit umum pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai petugas pos pengaduan, termasuk anggota DPRD Kabupateng Batang. Hasil evaluasi eksternal terhadap UPKP2 yang dilakukan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong, dikatakan bahwa di luar soal pelayanan publik, hal yang perlu menjadi perhatian di UPKP2 adalah terbatasnya kemampuan kelembagaan ini untuk menangani berbagai isu di bidang pengadaan barang dan jasa. Fakta lain dalam hasil evaluasi adalah masih lemahnya budaya melayani yang seharusnya menjadi ruh atau spirit dalam diri orang yang bekerja sebagai penyelenggara pelayanan. Ini mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi kurang karena tidak berorientasi kepada masyarakat. Petugas hanya sekadar menjalankan fungsi dan tugas semata. Presiden Jokowi dalam Nawacita butir ke dua dengan jelas dan tegas bertekad untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah langkah pertama yang mendasar dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertulis dalam butir ke dua Nawacita tersebut. Terkait dengan hal itu, langkah lain yang harus dilakukan secara bersamaan adalah pelaksanaan butir ke empat Nawacita, yaitu melakukan reformasi dalam sistem dan penegakan hukum yang harus bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Melalui pelaksanaan butir ke dua dan ke empat Nawacita, upaya peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi sebuah gerakan nasional terpadu di berbagai tingkat pemerintahan. Kerangka Nawacita membingkai keutuhan inisiatif dari berbagai daerah untuk bersama-sama memajukan dan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi. 152
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn KABInEt BARU MOMEntUM MEnInGKAtKAn KInERjA Kabinet yang bisa bekerja dengan cepat dan solid menjadi harapan Presiden agar rakyat dapat segera menikmati hasil pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Perombakan Kabinet ke II, pada Rabu, 27 Juli 2016 ini akhirnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri di Istana Negara. Empat menteri digeser dari posisi semula dan 9 menteri baru diangkat. Salah satu yang dirombak adalah Tim Ekonomi Kabinet. Presiden memasukkan nama Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro yang kini berpindah posisi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam pidato perombakan Kabinet Jilid II presiden menegaskan latar belakang pergantian tersebut. Bahwa, bangsa Indonesia harus menyelesaikan masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonom kaya dan miskin, serta kesenjangan antar wilayah. Berbagai masalah tersebut harus cepat diselesaikan. Termasuk memperkuat ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global, seperti perlambatan ekonomi. Di saat yang bersamaan, pemerintah harus membuka lapangan kerja seluas- luasnya untuk rakyat sebagai upaya mengurangi pengangguran yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan-tantangan tersebut, tentu membutuhkan kecepatan bertindak dan memutuskan agar rakyat segera bisa menikmati dalam jangka pendek, jangan menengah dan jangka panjang. "Oleh karena itu saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bekerja dalam tim yang solid yang saling mendukung dalam waktu yang cepat. Sekali lagi saya tekankan bahwa semangat perombakan kabinet kerja adalah penguatan kinerja pemerintahan. Kabinet 153
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak," ucap Presiden pidato pengantar perombakan kabinet kerja yang kedua. Apa yang dikemukanan presiden sejalan dengan pernyataan yang selama ini sering kali diucapkan di berbagai kesempatan. Yakni, bahwa di era kompetisi, persaingan antar negara adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu Indonesia mau tak mau harus terlibat dalam persaingan itu dan bisa memenangkannya. Memenangkan persaingan ini terutama di sektor barang dan jasa butuh prasyarat. Mulai dari kesiapan infrastruktur, regulasi, dan juga pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian pergantian kabinet kali ini bisa dijadikan momentum untuk memenangkan persaingan tersebut dan sektor ekonomi yang tumbuh berkesinambungan bisa menjadi leading sektor. Tim Ekonomi Kabinet Kerja mengalami perombakan yang cukup signifikan. Sri Mulyani Indrawati yang selama ini menjabat sebagai Direktu Pelaksama Bank Dunia dipercaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro, jabatan yang sebelumnya juga pernah ia emban. Sementara Bambang Brojonegoro menggantikan Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Berikutnya Thomas Lembong digeser dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penguatan tim ekonomi ini disambut positif, paling tidak di bursa saham. Pada pembukaan bursa saham pada 27 Juli 2016, pukul 9, IHSG dibuka pada angka 5224 dan meningkat pada 5282 saat berita ini dinaikkan pada pukul 11.50. Berdasar pantauan, 193 saham naik, 93 saham turun, dan 91 tidak bergerak. Bila dilihat besarannya, maka 2,9 juta saham diperdagangkan dengan frekuensi 160,232 kali dan nilai Rp 5,007 triliun. Oleh karena itu saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat dan bekerja dalam tim yang solid. 154
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Sambutan positif tersebut menunjukkan kepercayaan pasar pada tim ekonomi baru yang baru saja dibentuk. Tentu ini bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan pengakuan pada nama-nama menteri Tim Ekonomi. Salah satunya adalah nama Sri Mulyani Indrawati yang telah berpengalaman menduduki jabatan penting di sektor keuangan. Ibu Ani, panggilan akrabnya, pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006. Ia adalah orang pertama yang menduduki Direktur Pelaksana Bank Dunia dan salah satu perempuan paling berpengaruh versi majalah Forbes tahun 2008. Kepercayaan pasar tersebut merupakan modal awal yang bagus untuk kabinet hasil perombakan jilid II ini. Kini saatnya menjaga momentum lewat kerja nyata untuk meningkatkan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. 155
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn EnAM MASAlAh POKOK KABInEt KERjA BARU Presiden Jokowi menginstruksikan para menteri kabinet kerja baru untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan lainnya. Setidaknya terdapat enam hal yang dibahas Presiden Jokowi di hadapan seluruh anggota Kabinet Kerja. Pertama, soal Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terkait hal itu, Presiden meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet. Kedua, terkait dengan permasalahan pangan. Presiden berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Kepala Bulog untuk saling berkoordinasi mengatasi masalah pangan. "Sesuai rapat sebelumnya, secara konsisten harga-harga pangan harus dilihat hari per hari," jelas Presiden. Tugas ketiga soal reformasi hukum diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto. Presiden Joko Widodo menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana di Indonesia. "Segera dirumuskan agar secepatnya bisa kita lakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan dan kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Panjaitan mengenai ini, sehingga bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya," ujar Presiden. Masalah keempat soal kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat juga dibahas oleh Presiden. Meski amnesti pajak Masalah keempat soal kebijakan pengampunan pajak menjadi pembicaraan hangat. Meski amnesti pajak mendapat sambutan meriah, Presiden Jokowi tidak ingin jajarannya terlena. 156
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn mendapat sambutan meriah, Presiden Jokowi tidak ingin jajarannya terlena. Presiden mengingatkan kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan di lapangan untuk segera dibenahi. "Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Ada yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan. Saya harapkan diperbaiki. Ini harus berhasil, amnesti pajak harus berhasil," tegasnya. Selanjutnya masalah ke lima adalah terorisme. Presiden menyatakan agar terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para warganegara Indonesia di Filipina. "Saya harapkan juga ditindaklanjuti terus. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba juga silakan ditindaklanjuti dan diteruskan," kata Presiden. Terorisme dan narkoba adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi seluruh elemen bangsa dan karenanya selalu mendapat perhatian khusus dari Presiden. informasi. Presiden Jokowi Butir ke enam adalah soal teknologi kembali menginstruksikan untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya. Presiden menginginkan adanya integrasi yang terpusat sehingga tidak lagi terdapat adanya anggaran yang saling terpisah dalam kementerian. Presiden mengharapkan rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sistem IT mulai dipersiapkan sehingga tahun depan semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Mulai dari antar kementerian/lembaga, sampai antar daerah dan pusat. "Saat ini anggaran untuk e-goverment berjalan sendiri-sendiri. Kementerian beli sendiri sistemnya, daerah beli sendiri. Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus kita perbaiki," tutur Presiden. jika Sebelumnya, pada awal arahan Presiden Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur saat ini sudah jalan dan harus jalan terus. Berkaitan dengan kesehatan, Presiden juga meminta agar selalu turun lapangan. Selalu cek, misalnya masuk ke rumah sakit. Pasien yang masuk kelas tiga dilaporkan hampir 90% lebih sudah pegang Kartu Indonesia Sehat semuanya. "Ini saya kira sangat bagus sekali. Dan saya kira juga tercermin dalam evaluasi kita. Bahwa ya rankingnya seperti itu," ujarnya. 157
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Permasalahan besar yang harus menjadi fokus pada tahapan berikut yang pertama adalah pangan. Kedua pengurangan kesenjangan ekonomi, baik antara kaya dan miskin, dan juga kesenjangan pembangunan antar wilayah. "Ini masalah penting sekali yang harus kita selesaikan. Dan juga yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Inilah saya kira apa, yang cepat, harus kita kejar," tegas Presiden. Itulah enam masalah pokok yang harus diselesaikan oleh seluruh anggota kabinet kerja baru sebagai satu kesatuan tim yang utuh, terpadu dan solid. Jika semua bisa bersinergi maka percepatan pembangunan pun akan lebih meningkat lagi. 158
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn POlItIK AnGGARAn dUKUnG PROGRAM PRIORItAS Politik anggaran yang dibarengi dengan prioritas dan sinkronisasi, menjadi kunci tercapainya program yang menjadi fokus pemerintah. Dalam beberapa kesempatan Presiden kerap berbicara tentang politik anggaran. Salah satunya ketika Presiden memberi pengarahan kepada kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak di Istana Negara, Jumat, 8 April 2016. Di forum tersebut, Presiden meminta para kepala daerah mengendalikan politik anggaran di daerahnya. Caranya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar untuk rakyat dan menyinkronkan anggarannya pemerintah pusat. Politik anggaran sebenarnya adalah cara pemerintah menggunakan anggaran yang terbatas agar dapat digunakan maksimal untuk mensejahterakan masyarakat lewat program yang tepat sasaran. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi. Bagaimana dengan modal minimal dihasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Itulah sebabnya, prioritas pembangunan menjadi hal penting. Pada akhirnya upaya membangun di sektor manapun juga tujuan akhirnya harus bisa meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya saing, dan membangun manusia mencapai kesejahteraan rakyat. Tiga hal yang selalu ditegaskan oleh Presiden dalam berbagai kesempatan. Cara mencapai ketiga hal di atas adalah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan, jaringan kereta api, pelabuhan, bandara, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Tentu saja didukung politik anggaran yang fokus pada sektor-sektor tersebut sehingga anggaran bisa dialokasikan secara maksimal. Distribusi anggaran sesuai program prioritas menjadikan kementerian yang punya banyak program prioritas akan mendapat anggaran lebih besar. 159
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas. Saya ulangi lagi, jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas, tidak konkret dan kalimat yang absurd. Demikian pula sebaliknya. Secara berjenjang kementerian ini pun akan mendistribusikan anggarannya pada direktorat dengan kriteria yang sama. Cara penganggaran seperti ini tentu saja berbeda dengan cara sebelumnya, yang membuka peluang penghambur-hamburan keuangan negara. Bahkan Presiden meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menghilangkan program pemerintah yang tidak jelas dan berlindung pada kalimat bersayap yang memboroskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas. Saya ulangi lagi, jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas, tidak konkret dan kalimat yang absurd. Misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti pemberdayaan nelayan. Yang jelas saja misalnya beli kapal, beli jaring, atau beli benih. Kalau pemberdayaan nelayan nanti mengecat trotoar di pinggir jalan itu masuk," kata Presiden. Agar berhasil, politik anggaran harus dibarengi dengan koordinasi intensif antar kementerian, antar lembaga, dan antar pusat dan daerah. Sebagai contoh pembangunan sebuah bandar udara butuh lahan yang izinnya dikeluarkan oleh kepala daerah. Sedangkan izin merupakan ranah Kemenhub, anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan. Belum lagi akses jalan menuju ke sana, menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR. Itulah sebabnya sinkronisasi menjadi satu-satunya pilihan. Ego sektoral semestinya ditinggalkan. Itulah sebabnya, ketika Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mau memindahan pelabuhan udara di Wasior, ia meminta izin Presiden. Presiden setuju dan meminta kepala daerah untuk menyediakan lahannya. Inilah salah satu bentuk sinkronisasi untuk mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan. 160
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn KEBERhASIlAn tAx AMnESty dI AFRIKA SElAtAn Strategi memberi insentif dan tekanan pada wajib pajak atau pull and push menjadi contoh sukses pengampunan pajak. Pengampunan pajak atau Tax amnesty terkait antara lain dengan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Keberhasilan Tax Amnesty di Afrika Selatan misalnya, tak bisa dilepaskan dari sosok Nelson Mandela. Sebagai pemimpin yang dicintai rakyat, ia mampu melakukan reformasi perpajakan di negaranya. Pengampunan pajak menjadi cara untuk menghimpun dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam waktu singkat. Melalui pemberlakuan Tax amnesty diharapkan wajib pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan yang sebelumnya tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, bersedia menarik kembali uangnya. Pemerintah Afrika Selatan menggunakan strategi bernama pull and push dalam program Tax amnesty yang mereka jalankan. Pull, yaitu menarik atau memberikan insentif agar WP tertarik ikut serta dalam program ini. Misalnya dengan cara penghapusan denda dan bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif yang rendah. Sedangkan push, dilakukan dengan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya WP tidak mau berpartisipasi. Misalnya lewat peningkatan kuantitas dan kualitas tax audit, strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparasi hasil penyidikan serta sanksi pidana pajak sementara sebelum program amnesti diumumkan. Ada 4 tujuan utama pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah Afrika Selatan. Pertama, mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh terhadap ketentuan exchange control dan masalah perpajakan. Kedua, memberi kewenangan bagi South African Revenue Services (SARS) dan Exchange 161
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Control Department of the South African Reserve Bank (SARB) mengawasi aset milik warga Afrika Selatan yang berada di luar negeri. Ketiga, memfasilitasi pengembalian aset yang berada di luar negeri. Keempat, meningkatkan penerimaan pajak di masa yang datang. Sebelumnya, banyak warga negara Afrika Selatan menyimpan dana atau hartanya di luar negeri dengan berbagai alasan, bukan hanya untuk menghindari ketentuan exchange control regulations. Namun melalui pemberlakukan Tax amnesty, tingkat pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri di Afrika Selatan pun meningkat. Misalnya bunga yang diperoleh dari bank dan rekening kepemilikan atas properti di luar negeri yang harus dikenakan pajak. Afrika Selatan telah melaksanakan amnesti pajak tiga kali, yaitu tahun 1995, 1996, dan 2003. Pada tahun 1997 ada tambahan formulir bagi foreign passive income yang juga dikenakan pajak. Misalnya penghasilan atas bunga dan royalti dan dampaknya kemudian diberlakukan bagi seluruh penduduk Afrika Selatan pada 1 Januari 2001. Pada tahun 2003 ada special amnesty, dimana ruang lingkupnya dibatasi hanya pada pengakuan aset rakyat atau WP yang ada di luar negeri. Juga transaksi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas devisa. Secara lebih spesifik, amnesti pajak ini dibatasi kepada mereka yang memiliki aset di luar negeri namun belum membayar pajak di masa lalu. Dalam Tax amnesty tahun 2003, pengampunan pajak hanya terbatas pada PPh Orang Pribadi (Personal Income Tax), termasuk pajak atas warisan (estate duty). Sedangkan PPN dan witholding taxes tidak termasuk dalam program ini. Masyarakat Afrika Selatan menyambut positif program ini. Hal ini terlihat dari tren pendaftaran secara eksponensial di mana proporsi jumlah wajib pajak dan masyarakat yang mendaftar saat menjelang tenggat waktu Pengampunan pajak menjadi cara untuk menghimpun dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam waktu singkat. 162
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn melonjak drastis. Total penerimaan uang tebusan Tax amnesty mencapai 2,2 miliar rand atau 0,7% dari total penerimaan pajak pada tahun yang sama. Pengalaman Afrika Selatan bisa menjadi rujukan untuk melakukan Tax amnesty di Indonesia. Dampak langsung keberhasilan Tax amnesty adalah peningkatan pemasukan negara yang bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagaimana diprioritaskan Presiden Jokowi. Ini merupakan pewujudan amanah Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan desa. 163
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn dUA StRAtEGI tAx AMnESty Selain soal pengampunan pajak, pemerintah memperkenalkan repatriasi dana dari luar negeri. Seperti apa dan bagaimana penerapannya? Melalui RUU Pengampunan Pajak, pemerintah bermaksud mencapai dua hal sekaligus. Pertama, memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2016. Kedua, memanfaatkan dana sebesar ribuan triliun milik orang-orang Indonesia di luar negeri untuk berkontribusi pada pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur yang memang membutuhkan modal besar. Oleh karena itu, dalam draf RUU tersebut, terdapat dua strategi yang digunakan, yaitu dengan menerapkan tarif tebusan untuk pengampunan pajak dan memperkenalkan konsep repatriasi dana dari luar negeri. Terkait dengan tarif tebusan pengampunan pajak, RUU Pengampunan Pajak memberikan insentif bagi mereka yang mengajukan permohonan paling cepat. Untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, hanya dikenai 2% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty dengan nilai harta bersih dalam SPT tahunan 2014 yang menjadi basis pengurang. Untuk permohonan tiga bulan kedua sejak UU disahkan, dikenai 4% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty dengan nilai harta bersih dalam SPT tahun 2014 yang menjadi basis pengurang. Sedangkan untuk permohonan pada semester kedua sejak UU disahkan, akan dikenai 6% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty. Sedangkan untuk repatriasi dana dari luar negeri, RUU Pengampunan Pajak memberikan insentif bagi mereka yang mengajukan permohonan paling cepat. Untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, tarif tebusan hanya dikenakan sebesar 1%. Untuk permohonan tiga bulan kedua sejak UU disahkan, tarif tebusan menjadi 2%. Sedangkan untuk permohonan semester kedua sejak UU disahkan, tarif tebusan bertambah 164
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn menjadi 3%. Dalam jumlah ratusan triliun rupiah, perbedaan persentase tersebut tentu sangat signifikan nilai nominalnya. Khusus untuk repatriasi dana luar negeri ini, RUU Pengampunan Pajak mengarahkannya untuk pembelian Surat Utang Negara selama 1 tahun. Setelah itu, wajib pajak dapat menggunakan berbagai instrumen investasi lain, seperti investasi untuk sektor infrastruktur, properti maupun usaha ritel lainnya. Soal efektivitas, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang telah menerapkannya karena tax amnesty telah dilakukan di berbagai belahan dunia sejak awal tahun 2000. Australia, Eropa, Amerika hingga Afrika. Australia menggunakan tax amnesty pada tahun 2007 dan 2009. Belgia mengadopsi hal ini melalui persetujuan parlemen pada tahun 2004. Jerman mengabulkan tax amnesty yang berhubungan dengan tax evasion pada tahun 2004. Yunani menggunakan tax amnesty pada tahun 2010, meskipun European Commission kemudian meminta mereka memodifikasi legislasi pajaknya karena dianggap diskriminatif dan tidak cocok dengan European Union Treaties. Italia memperkenalkan Scudo Fiscale atau tax shield pada tahun 2001, yang kemudian diperpanjang pada tahun 2003. Portugal pun memperkenalkan hal serupa pada tahun 2005 dan 2010. Sedangkan Spanyol menggunakan tax amnesty pada tahun 2012. Rusia juga tak ketinggalan. Pada tahun 2007, program tax amnesty di bekas negara komunis itu menghasilkan 130 juta dolar AS dalam 6 bulan pertama penerapannya. Di Afrika Selatan, pada tahun 2003 memberlakukan kebijakan dengan nama Exchange Control Amnesty And Amendment of Taxation Laws Act. Sementara untuk Amerika Serikat, pada tahun 2009, pengampunan pajak pemerintahan federal telah diberikan kepada lebih dari 14.700 pembayar pajak di negara itu. Banyak negara bagian di sana pun telah menjalankan tax amnesty. Terkait dengan tarif tebusan pengampunan pajak, RUU Pengampunan Pajak memberikan insentif bagi mereka yang mengajukan permohonan paling cepat. 165
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn MEndOROnG KEPAStIAn PEMBAhASAn tAx AMnESty RUU Pengampunan Pajak bisa jadi solusi alternatif pembiayaan pembangunan Nawacita. Tapi, sejumlah negara lain bisa berpotensi "penghambat". Pembangunan di dunia manapun menjadi membutuhkan biaya besar. Begitu pula yang dihadapi pemerintah saat ini ketika hendak mewujudkan visi-misi Nawacita. Untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur sebagaimana dijanjikan dalam Nawacita, pemerintah diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 5.000 triliun selama periode 5 tahun. Belum termasuk program-program utama lain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, salah satu strategi yang diambil dalam konteks politik anggaran adalah melakukan realokasi subsidi BBM sebesar Rp 211,3 triliun. Dana yang tadinya digunakan untuk menekan harga BBM agar tetap murah, setelah direalokasi kini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan menjalankan program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Namun, karena kebutuhan pembiayaan yang demikian besar, pemerintah tetap membutuhkan sumber-sumber alternatif untuk mengakselerasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Selain secara gencar menarik investor melalui berbagai paket deregulasi, pemerintah juga merasa perlu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara dengan memperluas basis pajak. Dalam konteks itulah, muncul gagasan memperkenalkan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk menarik dana dalam jumlah besar yang dimiliki oleh orang Indonesia di luar negeri. Dana yang "diparkir" di luar negeri dengan berbagai alasan politik maupun ekonomi, diharapkan dapat memberikan tambahan pemasukan pajak bagi negara. 166
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Karena kebutuhan pembiayaan yang demikian besar, pemerintah tetap membutuhkan sumber-sumber alternatif untuk mengakselerasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Lebih dari itu, sebagai bagian dari repatriasi kapitial, dana tadi dapat langsung diarahkan untuk berkontribusi dalam pembangunan, baik melalui Surat Utang Negara maupun instrumen investasi lainnya - seperti disebutkan dalam RUU Pengampunan Pajak yang belum jadi disahkan oleh Parlemen. Saat ini, seperti banyak diberitakan media, penerapan tax amnesty di Indonesia masih mengalami berbagai kendala. Parlemen memutuskan menunda pembahasan RUU Pengampunan Pajak menyusul kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk menunda revisi Undang-Undang KPK pada akhir Februari 2016. Rencananya, RUU inisiatif pemerintah ini kembali akan dibahas setelah masa reses pada tanggal 4 April 2016. Ketidakpastian pembahasan RUU ini memang dikhawatirkan dapat mempengaruhi berbagai hal. Salah satunya, karena isu tax amnesty juga dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi perpajakan melalui pembahasan UU Perpajakan lain seperti revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, di dalamnya, terdapat sejumlah agenda kebijakan strategis bidang fiskal - seperti penurunan tarif PPh, pembentukan Badan Penerimaan Pajak, persiapan automatic Exchange of Information (EOI) antar negara, reformasi administratif perpajakan, termasuk penggunaan sistem berbasis teknologi informasi. Berlarut-larutnya pembahasan terhadap RUU Pengampunan Pajak tentu bisa menciptakan dampak lain yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Terutama jika otoritas keuangan di berbagai negara yang menjadi tempat penampungan uang warga Indonesia mempersiapkan langkah untuk mencegah efektivitas kebijakan ini. 167
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Seperti diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro setelah rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Senin 21 Maret 2016, pemerintah telah memiliki data mengenai rekening orang Indonesia di luar negeri yang mencapai ribuan triliun rupiah. Jika dana tersebut ditarik masuk ke Indonesia dampaknya memang bisa merugikan bagi negara- negara penampung tersebut. Wajar jika mereka akan bisa berpotensi menjadi penghambat. 168
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn PASAR BEREAKSI POSItIF USAI PEnGESAhKAn UU tAx AMnESty Sesaat setelah UU Tax Amnesty disahkan, dana segar langsung mengucur ke instrumen pasar saham, IHSG menembus batas psikologis pada angka 5.000. Momentum ini hendaknya diikuti reformasi pada sektor perpajakan untuk menghasilkan penerimaan yang berkelanjutan. Pajak ibarat "nyawa" pembangunan. Ungkapan tersebut bukan mengada-ada. Mari kita lihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun. Langkah untuk mencapai target pajak salah satunya dengan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha. Undang Undang Tax Amnesty atau, pengampunan pajak memberikan ruang bagi wajib pajak yang selama ini sulit menyelesaikan masalah pajak maupun yang mau merepatriasi dana mereka ke Indonesia. Pengesahan UU Tax Amnesty oleh DPR pada Selasa (28/6/2016) disambut positif oleh para investor. Mereka mengkalkulasi langkah ini akan meningkatkan likuiditas pasar. Apabila dilihat sepintas dampak pengesahan UU Tax Amnesty langsung tercermin di pasar saham. Sehari sebelum pengesahan UU tersebut, Senin (27/6/2016) dana bersih yang masuk masih USD 58.23 juta. Tepat pada saat UU disahkan menjadi USD 52.14 juta. Namun pada Rabu (29/6/2016) dan Kamis (30/6/2016) dana bersih yang masuk melejit hingga USD 131.18 juta dan USD 131.78 juta. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencerminkan pergerakan harga saham secara umum pada akhirnya juga mencapai rekor tertinggi, bahkan menembus batas psikologis 5000. Pada Senin (27/6/2016) IHSG bertengger pada angka 4836, lalu pada Selasa merangkak naik menjadi 4882. Rabu naik 98 poin menjadi 4980, 169
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn dan Kamis menembus batas psikologis menjadi 5016. Kenaikan IHSG mencerminkan kepercayaan investor akan prospek ekonomi di Indonesia setelah pemberlakukan Tax Amnesty. Di sisi lain dari pengampunan pajak juga akan masuk uang denda dari hasil Tax Amnesty. Berdasar perkiraan Bank Indonesia (BI) seperti disampaikan Gubernur BI, Agus Martowardojo, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/4/2016), dana hasil repatriasi mencapai Rp 560 triliun. Sementara potensi penerimaan pajak dari kebijakan ini adalah Rp 45,7 triliun. Perolehan nominal tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter (DKEM) dalam kurun waktu tertentu, dengan skenario dasar dari rencana yang diajukan pemerintah. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, setelah pengesahan Undang-Undang tersebut Kementerian Keuangan segera melakukan berbagai persiapan dan sosialisasi Pengampunan Pajak yang sudah berjalan. Selanjutnya, bulan depan, Pengampunan Pajak sudah bisa mulai berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dipersiapkan untuk menerima permohonan pengajuan pengampunan pajak. "Kita langsung lakukan persiapan. Ada tanggalnya, lalu kami nanti akan lakukan kick off Juli," tandasnya. Momentum positif tersebut hendaknya diikuti dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Baik dalam bentuk kelembagaan, administrasi , SDM, dan perluasan basis pajak. Dari sisi pajaknya sendiri, Tax Amnesty akan menambah potensi penerimaan APBN baik untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Ini akan membuat APBN kita lebih sustainable. Melalui APBN yang lebih sustainable, kemampuan pemerintah untuk spending atau belanja juga semakin besar. Alhasil akan membantu program-program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan rakyat. Tax Amnesty akan menambah potensi penerimaan APBN baik untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Ini akan membuat APBN kita lebih sustainable. 170
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn REFORMASI PERPAjAKAn UntUK KESEjAhtERAAn RAKyAt Mengapa Presiden Jokowi mendorong RUU Pengampunan Pajak? Jawabannya karena Tax Amnesty bisa memperluas basis pajak nasional dan menjadi pintu masuk reformasi perpajakan secara menyeluruh. Sejak awal Januari 2016, Presiden Joko Widodo meminta seluruh perusahaan di Indonesia tidak ragu untuk meminta pengampunan pajak atau Tax Amnesty apabila aturan tersebut keluar. Dengan program ini, perusahaan besar maupun kecil akan mendapat sejumlah keringanan perpajakan. Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang didorong pemerintah untuk segera disahkan merupakan upaya mereformasi perpajakan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah perluasan basis data pajak dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan. "Tidak usah ragu lagi (aturannya) seperti apa. Pemerintah memberikan jaminan, Presiden juga memberikan jaminan," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan perdagangan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Januari 2016. Selain sebagai pintu masuk, Tax Amnesty adalah langkah awal dalam reformasi perpajakan secara lebih luas yang akan berimbas pada perubahan- perubahan UU lain seperti UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan UU Perbankan. Dalam konteks UU KUP, poin-poin penting yang masih harus diperjelas antara lain hak-hak pembayar pajak, prosedur pembayaran pajak dan 171
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Penguatan dan perluasan basis data pajak melalui RUU ini semestinya didukung berbagai pihak agar reformasi perpajakan untuk kesejahteraan masyarakat berjalan efektif. administrasi yang lebih sederhana serta adanya kepastian hukum bagi pembayar pajak. Revisi terhadap UU KUP menjadi penting agar terjadi kesetaraan hak-hak bagi setiap pembayar pajak. Berbagai program reformasi pajak ini, akan sejalan dengan program lain yang juga masuk dalam ranah reformasi birokrasi seperti penerapan Single Identification Number (SIN). Penerapan SIN akan memberikan dampak positif yang luas dan menyentuh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui SIN, semua data perorangan akan terangkum dalam satu nomor identifikasi. SIN akan mempermudah pemerintah dalam mengelola pembayar pajak hingga menyalurkan program-program sosial secara tepat sasaran. Untuk melengkapi upaya reformasi perpajakan, pemerintah telah mengintrodusir gagasan pembentukan badan otonom yang akan mengurusi penerimaan perpajakan, sehingga basis data yang telah dimiliki dapat dikelola dengan baik. Badan otonom penerimaan pajak harus memiliki kemandirian yang cukup sehingga bisa menentukan program yang tepat sasaran dan kelayakan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pembentukan badan otonom akan memberikan dampak positif seperti meningkatnya kepercayaaan pembayar pajak melalui berbagai pelayanan yang diberikan secara profesional, akuntabel, dan transparan. Dorongan kuat dari Presiden Jokowi kepada legislatif untuk segera mengesahkan RUU Pengampunan Pajak merupakan tindakan yang akan dinikmati masyarakat dalam waktu panjang. Penguatan dan perluasan basis data pajak melalui RUU ini merupakan langkah awal yang semestinya didukung berbagai pihak agar reformasi perpajakan untuk kesejahteraan masyarakat dapat berjalan efektif. 172
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Dalam jangka pendek, manfaatnya akan segera terasa dengan masuknya dana dalam jumlah cukup besar ke Indonesia. Sehingga akselerasi pembangunan yang terus didorong oleh Presiden Jokowi dapat terlaksana dan terselesaikan secara tepat waktu. Menurut perhitungan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, ada sekitar 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.350 triliun dana milik orang Indonesia di luar negeri yang berpotensi masuk ke Indonesia jika Tax Amnesty berjalan. Namun, jika di tahap awal pemerintah mampu menarik separuh dari jumlah itu, sudah akan sangat signifikan dalam akselerasi pembangunan nasional. Selama lima tahun ke depan, untuk membangun infrastruktur seperti yang tertuang dalam Nawacita, negara membutuhkan dana sekitar Rp 5.000 triliun. Selain melalui APBN, kebutuhan pembiayaan pembangunan ini akan diperoleh melalui investasi sektor swasta. 173
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn BERBAKtI PAdA nEGERI MElAlUI tAx AMnESty Keberhasilan Amnesti Pajak akan meningkatkan penerimaan negara sehingga mempercepat pembangunan dan menumbuhkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya akan menguntungkan pengusaha, yang notabene para pembayar pajak. Setelah melalui pembahasan yang relatif singkat, Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), atau kemudian di Indonesiakan menjadi Amnesti Pajak, disahkan oleh DPR RI, pada Selasa 28 Juni 2016. Meski sudah resmi diundangkan, patut disadari, ini baru langkah awal perjalanan. Sukses tidaknya sangat tergantung pada sosialisasi sehingga mereka memahami undang undang ini dan kemudian tergerak untuk berpartisipasi. Sejak awal memimpin bangsa ini perhatian Presiden Joko Widodo tertuju pada beberapa hal, seperti peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing usaha, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan indikator sektor-sektor di atas bukanlah pekerjaan gampang. Niat dan rencana saja tidak cukup. Indikator ekonomi global yang menurun pada akhirnya memberi tekanan pada ekonomi Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah kemudian adalah menarik investasi dari luar. Ternyata semua negara juga berlomba memperebutkan kue investasi, dalam wujud modal atau aliran uang. "Kita bersaing dari detik ke detik, karena negara lain juga membuat kebijakan yang mendukung. Kita tak mau kalah, berbagai langkah kemudahan dan pelayanan kita lakukan. Paket Kebijakan I - XII mengakomodasi hal tersebut," ucap Presiden. Di tengah perlambatan ekonomi Indonesia dan upaya keras mendapatkan aliran dana segar, pemerintah menyadari, ada banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan hartanya di luar negeri. Diperkirakan jumlahnya cukup besar, sehingga sebenarnya kalau mereka mau 174
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn menyimpannya di sistem perbankan dan keuangan Indonesia berpotensi meningkatkan likuiditas domestik dan investasi. Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo pada sosialisasi Amesti Pajak di Surabaya, pada Jumat, 15 Juli 2016 mengetuk hati para pengusaha calon peserta Amnesti Pajak untuk berpartisipasi dalam program ini khususnya mereka yang sampai saat ini masih menyimpan uangnya di luar negeri. . "Selama ini kita hidup di Indonesia, mencari makan di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, dan tinggal di Indonesia. Dalam situasi ekonomi sekarang ini, negara butuh partisipasi dari saudara-saudara sekalian. Presiden lebih lanjut mengatakan, "Bertahun, berpuluh tahun disimpan di luar. Yang menikmati negara itu, padahal uang kita. Semua diperoleh dari kemudahan dan kekayaan alam kita." Melalui ajakan itu Presiden ingin mengingatkan kepada para calon peserta Amnesti Pajak, sudah saatnya sebagai anak bangsa, kita membalas budi baik Ibu Pertiwi. Melalui denda dan uang repatriasi yang dannya ditanamkan dan diinvestasikan di dalam negeri niscaya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga memperbesar penyerapan angkatan kerja. Inilah wujud nyata anak bangsa dimasa pembangunan ini. Berbeda dengan zaman dulu, ketika bangsa ini masih dalam masa peperangan. Ancaman jelas, musuh bersenjata sehingga mudah diidentifikasi sebagai musuh bersama. Di masa pembangunan ini musuh bersama adalah pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, dsb. Presiden mengapreasi kinerja DPR, khususnya Komisi XI, karena sejak Amnesti Pajak tersebut disetujui oleh DPR, nilai rupiah menguat, likuiditas meningkat, dan dalam jangka panjang ada peningkatan penerimaan negara. Presiden menepis isu bahwa Amnesti Pajak hanya ditujukan pada orang kaya. Amnesti ini ditujukan kepada siapa saja: orang/badan, bahkan mereka yang belum mempunyai NPWP. 175
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn "Penerimaan negara akan mempercepat pembangunan sehingga ekonomi akan tumbuh, dan pada akhirnya bila ekonomi berjalan baik bapak ibu sendirilah yang akan menikmati hasilnya," jelas Presiden. Presiden juga menepis isu bahwa Amnesti Pajak ini hanya ditujukan pada orang-orang kaya. Amnesti ini ditujukan kepada siapa saja: setiap orang/ badan, bahkan mereka yang belum mempunyai NPWP. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Saya targetkan 10.000 UMKM ikut dalam program ini," tandas Presiden. Untuk memastikan dan menumbuhkan kepercayaan bahwa program ini terlaksana dengan baik, Presiden berjanji akan mengawasi sendiri Amnesti Pajak ini dan memberikan hotline pengaduan terkait Amnesti Pajak di nomor: 08112283333. " Biar ada kepercayaan, biar ini bener bahwa itu semua untuk membangun negara kita. Saya nggak mau Amnesti Pajak ini gagal. Harus berhasil," papar Presiden. 176
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn MEREPAtRIASI dAnA MEnjAdI PAtRIOt BAnGSA P engampunan pajak adalah strategi praktis dan realistis "memanggil pulang" dana besar milik orang Indonesia di luar negeri. Bagi pesertanya, inilah kesempatan menjadi patriot bangsa. Wacana pengampunan pajak atau tax amnesty adalah hal baru bagi masyarakat kita. Sebagian barangkali belum memahami dan wajar jika ada yang cenderung menyederhanakan persoalan. Seolah-olah sedang terjadi "perang" antara pihak yang ingin mengampuni dan pihak yang ingin mengadili para pengemplang pajak. Padahal, cerita atau konteks yang melatarbelakanginya tidaklah demikian. Perekonomian dunia yang kian menyatu selama beberapa dekade terakhir, telah memungkinkan pergerakan aliran modal yang sangat cepat dari negara satu ke negara lain. Demi efisiensi dan efektivitas, termasuk dalam melakukan merger dan akuisisi, berbagai perusahaan memanfaatkan lingkungan kemudahan berusaha yang tersedia untuk mendirikan berbagai perusahaan afiliasi di luar negeri. Semua itu legal atau sah adanya. Untuk lebih jelasnya, berbagai negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, menawarkan kemudahan dalam urusan perpajakan. Sehingga banyak perusahaan dari berbagai negara yang kemudian tertarik untuk mendirikan perusahaan afiliasi di negara-negara tersebut - sebab, pajak yang lebih rendah tentu berarti profit yang lebih tinggi. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan tersebut pun mesti membayar pajak di sana. Tentu saja, ada pula perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja "menyembunyikan" asetnya di berbagai negara yang disebut tax haven, semata-mata untuk menghindari pajak. Namun, tren keterbukaan informasi antar otoritas keuangan berbagai negara, perlahan-lahan sedang membangun transparansi informasi. Sehingga kelak, akan sulit bagi siapapun untuk menutup-nutupi aset yang dimilikinya. 177
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Bukan berarti mudah menerapkan kebijakan ini. Negara lain, sangat mungkin menghalang-halangi penerapannya. Terlebih jika melibatkan perpindahan dana yang sangat besar. Indonesia yang sedang gencar membangun proyek-proyek strategis sesuai dengan visi-misi Nawacita, tentu membutuhkan anggaran yang besar. Sumber utamanya, tak lain adalah penerimaan pajak. Hanya saja, perekonomian global yang melesu juga berdampak pada perekonomian nasional yang berarti tidak optimalnya penerimaan pajak di dalam negeri. Pemerintah pun berusaha untuk mendatangkan investasi dengan melakukan berbagai upaya reformasi perijinan dan upaya peningkatan daya saing lainnya - termasuk meneruskan berbagai proyek infrastruktur. Namun, setelah mempelajari adanya potensi untuk "memanggil pulang" atau merepatriasi dana milik orang Indonesia di luar negeri - yang seperti dijelaskan di atas, berada di luar negeri, karena berbagai alasan - maka opsi "pengampunan pajak" pun menjadi pilihan yang masuk akal. Diperkirakan terdapat Rp 3.500 hingga Rp 4.000 riliun dan milik orang Indonesia di luar negeri. Pada dasarnya, tax amnesty, digunakan karena istilah ini sudah terlanjur populer digunakan di berbagai belahan dunia. Tapi yang terjadi, adalah "pernyataan" atau lebih tepatnya "deklarasi pajak". Sehingga dana-dana tersebut dapat kembali ke Indonesia dan dioptimalkan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Pilihan tax amnesty adalah pilihan logis dan rasional karena memang hampir tidak ada cara lain yang dapat ditempuh dalam waktu singkat untuk memanggil pulang dana-dana tersebut. Mengejar dan mengadili mereka yang menyimpan dananya secara legal di luar negeri, tentu akan menjadi tantangan hukum tersendiri - kalau tidak bisa dibilang kurang realistis. Namun yang juga tak kalah penting dari itu adalah, tax amnesty kemudian harus menjadi pintu masuk bagi reformasi pajak di Indonesia agar lebih efektif dan berkeadilan. Dengan adanya tax amnesty maka tidak saja negara 178
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn mendapatkan tambahan pemasukan untuk pembiayaan pembangunan. Lebih dari itu, deklarasi dari para peserta program ini akan menjadi awal bagi perluasan basis data pembayar pajak. Di tahun-tahun mendatang, secara otomatis mereka akan menjadi pembayar pajak secara jangka panjang. Bukan berarti mudah menerapkan kebijakan ini. Negara-negara lain, sangat mungkin menghalang-halangi penerapannya. Terlebih jika melibatkan perpindahan dana yang sangat besar. "Ada negara yang mengiming-imingi WNI kita untuk tidak menarik uangnya," kata Presiden Jokowi, pada Kamis, 4 Juli 2016 lalu. Terakhir, ada sebuah pertanyaan penting: jika mereka memang tidak melanggar hukum lalu apa yang akan membuat para peserta program ini mau membawa pulang dana milik mereka di luar negeri? Bukan profit atau efisiensi. Tapi, inilah kesempatan langka yang disediakan negaramu untuk berbakti pada Tanah Airmu. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. 179
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn hAl-hAl PEntInG MEMAhAMI tAx AMnESty Pada dasarnya pengampunan pajak yang dicanangkan Presiden Jokowi adalah penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta yang belum dilapor di SPT PPh dan membayar uang tebusan. Reaksi positif setelah Tax Amnesty (TA) disetujui DPR cukup menggembirakan, antara lain terlihat dari Index Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merespon positif. Bagi masyarakat luas mungkin masih banyak pemahaman yang belum utuh tentang pengampunan pajak yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Pada dasarnya pengampunan pajak adalah penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta yang belum dilapor di SPT PPh dan membayar Uang Tebusan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Tidak semua orang bisa otomatis mengikuti A. Wajib Pajak (WP) yang tidak boleh mengikuti TA adalah WP yang sedang dalam penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, WP dalam proses peradilan, atau yang tengah menjalani hukuman pidana atas tindak pidana perpajakan. Selain batasan di atas, WP lain bisa mengikuti TA sesuai tujuan yang dicanangkan Presiden untuk mempercepat proses pembangunan guna mensejahterakan rakyat. Tarif untuk TA dibedakan menjadi beberapa kategori sebagaimana tercantum dalam Undang-undang TA. Tarif untuk harta di dalam negeri atau di luar negeri yang dialihkan ke Indonesia atau biasa disebut repatriasi adalah 2% untuk periode 3 bulan pertama, 3% untuk periode 3 bulan kedua dan 5% untuk periode 3 bulan ketiga. Sedangkan untuk tarif harta di luar negeri yang tidak dialihkan 4% untuk periode 3 bulan pertama, 6% untuk periode bulan kedua dan 10% untuk periode 3 bulan ketiga. Untuk wajib pajak UMKM dengan omset kurang dari Rp 5 miliar berlaku ketentuan tarif 0.5% bagi yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar dan 2% bagi yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar. Sedangkan rumusan uang tebusan adalah sama dengan (Tarif x Nilai) 180
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Dasar penilaian harta terbagi menjadi dua, pertama nilai harta untuk Kas adalah berdasarkan nilai nominal, sedangkan selain Kas berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Hutang yang dapat diperhitungkan dibatasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk WP Badan paling banyak 75% dan orang pribadi paling banyak 50% dari nilai harta. WP yang mengikuti TA harus menyampaikan Surat Pernyataan (SP). SP dapat disampaikan paling banyak 3x selama periode TA yaitu hingga 31 Maret 2017. Fasilitas untuk WP yang telah memperoleh Surat Keterangan antara lain berupa penghapusan pajak dan tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana perpajakan, penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda. Terhadap WP juga tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Harta di luar negeri yang ingin dialihkan paling lambat harus dilakukan pada 31 Desember 2016 untuk TA periode 3 bulan pertama dan kedua serta 31 Maret 2017 untuk TA periode 3 bulan terakhir. Harta tersebut tidak dapat dialihkan keluar dari Indonesia dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan. Selanjutnya untuk investasi bisa dilakukan dalam surat berharga/obligasi yang diterbitkan pemerintah/BUMN, investasi keuangan pada bank persepsi, obligasi perusahaan swasta, investasi infrastruktur kerjasama pemerintah dengan swasta, investasi sektor riil prioritas pemerintah dan investasi lain yang sah. Hutang yang dapat diperhitungkan dibatasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk WP Badan paling banyak 75% dan orang pribadi paling banyak 50% dari nilai harta. 181
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta harta berupa saham yang belum dibalik nama harus dilakukan pengalihan hak menjadi atas nama WP. Pengalihan tersebut dibebaskan dari pengenaan PPh dalam jangka waktu paling lambat 31 Desember 2017. WP yang menyampaikan SP tidak berhak melakukan pembetulan SPT setelah UU TA diundangkan. Apabila pembetulan SPT disampaikan maka akan tetap dianggap tidak disampaikan. Itulah beberapa hal mendasar yang penting untuk diketahui terkait pengampunan pajak atau TA. 182
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn tAx AMnESty dAn dISKOn PAjAK IndUStI PIOnER Seiring program Tax Amnesty yang telah dicanangkan Presiden Jokowi, Kementerian Keuangan membuat perubahan kebijakan, memberikan diskon pajak bagi industri pioner. Industri pionir yang dimaksud adalah: a. Industri logam hulu; b. Industri pengilangan minyak bumi atau industri dan infrastruktur pengilangan minyak bumi; c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri; e. Industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan; f. Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; dan g. Industri tranportasi kelautan. Khusus untuk industri pioner telekomunikasi, informasi dan komunikasi, batasan nilai rencana penanaman modal baru dapat diturunkan menjadi sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Program Tax Amnesty (TA) memang harus didukung oleh peraturan- peraturan yang bisa mendorong peningkatan sektor pajak secara keseluruhan. Selain berbagai insentif, dalam Undang Undang TA sendiri terdapat penjelasan tentang risiko dan sanksi. Misalnya risiko untuk harta yang belum dilaporkan di TA oleh wajib pajak (WP) yang telah memperoleh Surat Keterangan (SK). Bagi WP yang telah memperoleh SK dan kemudian ditemukan data/informasi harta yang belum terungkap dalam Surat Pernyataan (SP) akan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukan data/informasi harta tersebut. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan PPh dengan tarif umum ditambah sanksi administrasi sebesar 200% dari PPh yang tidak/kurang dibayar. Di bagian lain dijelaskan tentang risiko WP yang tidak ikut program TA. Ditegaskan, bagi WP yang tidak menyampaikan SP sampai 31 Maret 2017, atas harta yang belum dilaporkan sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015, dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan data/ informasi harta tersebut paling lama tiga tahun sejak UU TA berlaku. Atas 183
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Besaran pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak sebesar 50% untuk industri pionir. tambahan penghasilan tersebut dikenakan pajak dan sanksi sesuai UU dan peraturan perpajakan. Di sisi lain, dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan, Kementerian Keuangan juga melakukan perubahan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan. Perubahan ini adalah mengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 159/ PMK.010/2015 dengan PMK Nomor: 103/PMK.010/2016. Langkah ini merupakan sebuah terobosan tersendiri dari Kementerian Keuangan di luar program TA. Dalam PMK Nomor: 103/PMK.010/2016 yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 27 Juni 2016 diatur perihal diskon atau pengurangan pajak. Disebutkan bahwa WP yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan adalah yang memenuhi sejumlah kriteria. Antara lain: (a) Merupakan WP baru, (b). Merupakan Industri Pionir, (c). Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang paling sedikit Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Kriteria selanjutnya yang harus dipenuhi adalah (d). Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal, dan (e). Berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011. Itulah sejumlah kriteria untuk mendapatkan diskon atau pengurangan pajak. Besaran pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak sebesar 50% untuk industri pionir dengan nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000.000 184
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn (lima ratus miliar rupiah). Fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan WP dengan syarat: (a). Telah berproduksi secara komersial, (b). Pada saat mulai berproduksi secara komersial, WP telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya, (c). Bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan industri pionir. Upaya Presiden Jokowi untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pajak memang harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menjadi WP yang baik. Dengan adanya peraturan tentang pengurangan pajak bagi industri pioner dari Menteri Keuangan, masyarakat bisa melihat kesungguhan pemerintah untuk memberi kemudahan bagi tumbuh dan berkembangnya industri pioner. 185
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn PEdOMAn SEdERhAnA AMnEStI PAjAK UMKM Amnesti Pajak adalah sebuah panggilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai Wajib Pajak agar berpartisipasi aktif. Ini merupakan wujud bakti rakyat pada negeri. Isu bahwa Amnesti Pajak hanya untuk orang-orang kaya, langsung ditepis oleh Presiden Jokowi, saat memimpin sosialisasi UU Amnesti Pajak, pada Jumat, 15 Juli 2016. Presiden memandang penting UMKM untuk ikut program pengampunan pajak ini. "Saya targetkan minimal 10.000 UMKM ikut program ini dengan tarif 0,5 % dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun," jelasnya. Untuk mendorong program Amnesti Pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) siap memfasilitasi pelaku UKM terkait pelaksanaan Amnesti Pajak. Pelaku UMKM diminta memanfaatkan kesempatan kebijakan Amnesti Pajak karena waktunya yang terbatas. Ini adalah suatu kesempatan untuk menjadi warganegara yang taat pajak sekaligus pembuktian rasa kebangsaan dan cinta tanah air dari seluruh rakyat Indonesia. Di sisi implementasinya, Kemenkop dan UKM siap membantu dan menfasilitasi UMKM yang mau mendaftar Amnesti Pajak dengan membuat pedoman yang sederhana dan implementatif. "Saat ini, kami masih menunggu dan akan mempelajari Peraturan Menteri Keuangan terkait ini," ujar Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam kunjungannya ke KUD Mina Tani Lamongan dan Koperasi Kareb Bojonegoro (16/7). Adanya sebuah pedoman sangat penting dan dibutuhkan untuk mensukseskan program Amnesti Pajak. Amnesti Pajak bagi UMKM sangat berguna. Selain bisa membersihkan kekayaannya dan membantu penerimaan negara juga menerbitkan administrasi keuangan mereka. Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UMKM Braman Setyo menjelaskan Amnesti Pajak untuk UMKM diperuntukkan ke WP (Wajib Pajak) yang beromzet Rp 4,8 miliar. Dalam hal ini ada dua skema tarif. Pertama, tarif sebesar 0,5% bagi WP yang sekaligus 186
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Amnesti Pajak adalah tanggungjawab bersama seluruh unsur masyarakat, termasuk UMKM yang ingin membuktikan rasa kebangsaan dan berkontribusi pada bangsa dan negara. mendeklarasikan harta sampai Rp 10 miliar dengan melampirkan surat pernyataan omzet. Kedua, sebesar 2% bagi WP yang mengungkapkan harta lebih dari Rp 10 miliar dengan melampirkan surat pernyataan omzet. Tarif tebusan untuk UMKM tak ada tahapan waktu, berlaku sejak 1 Juli awal sampai berakhirnya Amnesti Pajak pada 31 Maret 2017. "Karena itu kami berharap pelaku UKM bisa memanfaatkan masa waktu berlakunya tax amnesty," tambah Baman Setyo. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyampaikan saat ini ada 600.000 ribu WP UMKM yang terdaftar. UMKM ini adalah yang memiliki omzet kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. "Banyak UMKM yang pembukuannya tercecer atau tidak rapi, atau belum bayar pajak. Bila ikut Amnesti Pajak maka pajak yang lalu tidak diutak atik," jelas Bambang. Pajak mulai 2015 ke belakang tidak akan diutak-atik lagi oleh Ditjen Pajak. Salah satu yang masih menjadi kelemahan UMKM pada umumnya adalah adminstrasi, keuangan dan manajemen yang masih belum profesional. Banyak UMKM berpotensi maju dan mampu bersaing dalam hal kualitas produk-produknya, namun karena administrasi keuangan dan manajemen yang tidak baik akhirnya menjadi tak berkembang. Kurangnya sumber daya manusia dari kalangan profesional di kancah UMKM juga menjadi persoalan tersendiri yang harus dicarikan solusinya. Amnesti Pajak adalah program yang berpotensi besar untuk memicu perubahan di kalangan UMKM. Amnesti Pajak adalah tanggungjawab bersama seluruh unsur masyarakat, termasuk UMKM yang ingin membuktikan rasa kebangsaan dan memberikan kontribusinya pada bangsa dan negara demi tercapainya kesejahteraan bersama. Namun untuk itu, pertama-tama harus segara ada pedoman pelaksanaan dari Kemenkop dan UMKM yang akan memudahkan UMKM untuk berpartisipasi dalam program Amnesti Pajak. 187
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn KEBERAnIAn MEMUlAI BAGI WAjIB PAjAK 'Keberanian untuk memulai' merupakan kalimat Presiden Jokowi yang sangat tepat dalam mendorong seluruh rakyat Indonesia agar berani berpartisipasi aktif mensukseskan Amnesti Pajak. Presiden Jokowi mengatakan suatu hal yang sangat mendasar dan penting untuk dicamkan seluruh wajib pajak dalam acara sosialisasi Amnesti Pajak di Medan (21/7). "Kita semua harus punya keberanian untuk memulai. Momentum pengampunan pajak adalah saat ini. Sekarang ini. Dulu bangsa kita pernah dua kali melakukan program ini, yaitu tahun 1964 dan tahun 1984 namun tidak berhasil karena momentumnya tidak ada dan juga kondisi politik yang tidak mendukung," ujar Presiden. Ya, momentum adalah salah satu hal penting yang harus dijadikan dasar suatu kebijakan dan tindakan. Namun yang lebih penting dan mendasar adalah apa yang dikatakan Presiden tentang keberanian untuk memulai. Keberanian untuk memulai merupakan kalimat yang sangat tepat dan kuat untuk mendorong seluruh rakyat Indonesia agar memiliki keberanian untuk bertindak dan melakukan perubahan. Dalam kaitan dengan Amnesti Pajak, sangat diperlukan keberanian untuk memulai pada diri seluruh rakyat Indonesia sebagai wajib pajak (WP) yang taat dan berbakti pada bangsa dan Negara. Rakyat sebagai WP bisa berperan besar memajukan pembangunan hanya dengan menjadi wajib pajak yang taat dan baik. Acara sosialisasi Amnesti Pajak kedua di Medan kembali dibanjiri oleh sekitar 3000-an warga Medan yang antusias untuk mengikuti acara. Sejak pukul 14.00 WIB ribuan orang sudah datang dan menunggu Presiden yang masih berada di Jambi untuk meresmikan Bandara Sultan Thaha yang baru selesai dibangun. Peresmian Bandara Sultan Thaha adalah bagian dari pemenuhan target pembangunan infrastruktur yang sangat terkait erat dengan Amnesti Pajak. Uang hasil program Amnesti Pajak sudah dipastikan akan mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di berbagai pelosok Indonesia. Jika Amnesti Pajak berhasil 188
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Presiden menegaskan semua data WP yang mengikuti Amnesti Pajak sepenuhnya aman. Data-data itu tidak bisa dijadikan dasar tuntutan hukum apapun terhadap WP yang mengikuti Amnesti Pajak. menarik dan mengumpulkan uang maka percepatan pembangungan akan bisa diwujudkan. Saat ini bangsa-bangsa di dunia bersaing ketat untuk menarik masuk aliran uang dari berbagai sumber agar masuk ke Negara mereka. Ini adalah kondisi global yang nyata. "Semua Negara di dunia bersaing untuk mendatangkan uang ke Negara mereka, jadi mengapa warganegara kita malah menyimpan uang di Negara-negara lain? Negara saat ini butuh partisipasi saudara- saudara semua untuk berkontribusi dalam upaya menyediakan dana bagi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan," tegas Presiden. Presiden juga menegaskan bahwa semua data WP yang mengikuti Amnesti Pajak sepenuhnya aman. Data-data itu tidak bisa dijadikan dasar untuk tuntutan hukum apapun terhadap WP yang mengikuti amnesti. "Data-data itu dikunci dengan dasar hukum yang jelas yaitu undang-undang amnesti. Data-data itu tidak bisa diminta oleh siapapun dan tidak bisa diberikan pada siapapun. Jika ada petugas pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, memberikan atau membocorkan data tersebut maka ia terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun," jelas Presiden. Di akhir acara, seorang pengusaha UKM yang diberi kesempatan menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan tentang manfaat Amnesti Pajak bagi pengusaha UKM. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjawab dengan bahwa Amnesti Pajak akan memberi manfaat yang jelas bagi pengusaha UKM, yaitu kesempatan untuk naik kelas menjadi pengusaha menengah atau bahkan pengusaha besar. Karena untuk bisa mengembangkan usaha diperlukan tertib adminstrasi keuangan dan tentunya harus beres dalam urusan perpajakan. Secara lebih luas, Presiden kembali memaparkan manfaat penting dan 189
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn besar yang didapat bangsa kita jika program Amnesti Pajak berhasil dengan baik. Beberapa manfaat itu antara lain, pemanfaatan dana yang didapat digunakakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, untuk dana desa serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu keberhasilan program Amnesti Pajak juga akan bisa memperkuat nilai tukar rupiah, meningkatkan cadangan devisa, meningkatkan likuiditas perbankan serta meningkatkan penerimaan Negara jangka pendek dan panjang. Dan untuk mendapatkan itu semua hanya diperlukan keberanian untuk memulai dari seluruh rakyat Indonesia. 190
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn MEMAnFAAtKAn MEdIA tv MEnGGAUnGKAn tAx AMnESty Mengawali berlakunya UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2017, hal penting bagi masyarakat adalah memahami secara tepat dan menyeluruh isi dan maksud UU tersebut. Presiden Joko Widodo berinisiatif memimpin langsung penyebaran informasi dan edukasi program yang kemudian disebut sebagai Amnesti Pajak ini. Seperti ditunjukkan Presiden saat melakukan sosialisasi perdana di Surabaya, Kamis 14 Juli 2016. Kebijakan Amnesti Pajak yang didasari terbitnya UU No 11 Tahun 2016 sebagai payung hukum ini, menjadi pertaruhan besar pemerintahan Presiden Jokowi. Terutama karena keberhasilan kebijakan ini, akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan. Menyadari besarnya pertaruhan yang ada, Presiden mengambil inisiatif untuk dapat bertatap muka, berdialog, dan berkomuniksi dengan sebanyak mungkin masyarakat. Terutama yang menjadi target kebijakan Amnesti Pajak. Melengkapi tatap muka di berbagai kota besar, Presiden memanfatkan media TV dalam menyampaikan pesan - pesan penting menyangkut Amnesti Pajak. Di situ Presiden secara gamblang memaparkan dasar diberlakukannya UU Pengampunan Pajak ini. Dalam acara dialog yang proses rekaman dan siarannya dilakukan oleh jaringan TV swasta SCTV dan Indosiar beberapa waktu yang lalu itu, Jokowi memberikan jaminan kepada calon peserta Amnesti Pajak. 191
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn Kesungguhan dan ketulusan Presiden Jokowi yang terlihat dalam tayangan program TV tersebut, menjadi cermin keseriusan dan kesungguhan pemerintah. Diantaranya, jaminan kemudahan proses serta jaminan bebas kekhawatiran yang kerap menjadi momok para wajib pajak atas perilaku tidak semestinya petugas pajak. Presiden juga menyampaikan jaminan akan kerahasiaan data bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam program ini. Mendengarkan jaminan yang disampaikan langsung oleh orang nomor satu negeri ini tentu menjadi bekal berharga bagi calon peserta. Presiden juga menegaskan, saat ini adalah momentum yang tepat, karena adanya dukungan politik yang besar dan situasi politik yang kondusif sehingga memunculkan optimisme keberhasilan menerapkan Amnesti Pajak 2016 ini. Kesungguhan dan ketulusan Presiden Jokowi yang terlihat dalam tayangan program TV tersebut, menjadi cermin keseriusan dan kesungguhan pemerintah. Terutama dalam mengajak masyarakat mensukseskan Amnesti Pajak. Inisiatif ini, sekaligus mengajak kita semua untuk menunjukkan sikap patriotisme. Penampilan Presiden Jokowi dalam acara dialog di TV diyakini merupakan cara efektif untuk menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat. Informasi dan edukasi yang disampaikan langsung oleh kepala negara, akan mampu menggugah masyarakat, terutama wajib pajak dan calon wajib pajak memanfaatkan program ini demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 192
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn 193
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn 194
REFORMASI BIROKRASI dAn PERUndAnGAn 195
Di era kompetisi, investasi ditingkatkan dalam prespektif jangka panjang dengan melakukan reformasi birokrasi, memperbaiki iklim usaha, dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Melalui cara ini roda perekonomian bakal berputar lebih kencang, sambil terus mendongkrak kemampuan sumber daya manusia.
5 InvestasI
InvestasI GelIat ekspor darI pulau terluar Sejak pertengahan Mei 2016, Pulau Tahuna memulai ekspor ikan perdana dengan tujuan Jepang. Ini adalah hasil sinergi antara pemerintah, BUMN dan nelayan. Pulau-pulau terluar memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Namun jaraknya yang jauh dari pusat-pusat aktivitas ekonomi, ditambah dengan infrastruktur yang kurang memadai, menyebabkan kawasan ini seringkali tertinggal. Jangankan membandingkannya dengan kemajuan yang terjadi di pulau Jawa, dengan kota-kota lain di luar Jawa pun kondisinya masih kurang berkembang. Cara paling tepat untuk menciptakan kemajuan di wilayah ini adalah dengan membangun infrastruktur pelabuhan lengkap dengan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi perikanan - sebagai potensi ekonomi yang paling mungkin berkembang. Itu pula yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada saat ini. Terdapat 15 lokasi pulau terluar yang termasuk dalam daftar program pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia di bawah KKP. Pulau-pulau tersebut adalah Tahuna, Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Morotai, Biak Numfor, Talaud, Rote Ndao, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Dana yang disediakan mencapai Rp 305 miliar melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu lokasi yang telah mengalami akselerasi pembangunan dan dapat menjadi model bagi pengembangan pulau-pulau terluar di kawasan lain adalah Pulau Tahuna, di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sejak 12 Mei 2016 lalu, atas kerjasama KKP dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Tahuna telah melakukan ekspor perdana produk ikan frozen Muroaji sebanyak 24 ton. Produk ekspor tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Dagho di Tahuna dengan tujuan Jepang. 198
InvestasI Ekspor tersebut dimungkinkan karena KKP terus membenahi infrastruktur penunjang di Pulau Tahuna, khususnya melalui revitalisasi pelabuhan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) yang terpusat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dagho. Di areal seluas 32.000 m2 tersebut dibangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) seluas 450 m2, dua gedung pabrik es dengan kapasitas masing-masing 3 ton, gedung coldstorage 10 ton, gedung pabrik es compressor mycom 20 ton dan ice storage 10 ton. Di samping itu, juga dibangun instalasi listrik berkapasitas 50 KVA, instalasi air, sleepway sepanjang 40 meter, dermaga pelabuhan 6×30 m, tanki BBM 2 unit (5 KL dan 600 KL) serta Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) 4.000 ton. Sebagai alternatif, ekspor juga dapat dilakukan melalui jalur udara, yaitu dari Bandar Udara Naha di Tahuna. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, pasokan ikan dapat dipenuhi melalui Pelabuhan Bitung serta Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado, ibukota Sulawesi Utara. Kerja sama pemerintah dengan Perum Perindo dan nelayan tampaknya menjadi salah satu kunci keberhasilan akselerasi pembangunan di pulau terluar. Dengan adanya Perindo, maka hasil tangkapan nelayan dapat diserap dan dikonsentrasikan proses pengirimannya di Pelabuhan Dagho. Sebaliknya, bagi Perindo, untuk menjaga kestabilan ekspor, diperlukan pasokan berkesinambungan dari para nelayan. "Saya mengharapkan agar seluruh nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud harus mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapannya di Perum Perikanan Indonesia, Tahuna melakukan ekspor perdana ikan frozen Muroaji sebanyak 24 ton yang dari Pelabuhan Dagho di Tahuna dengan tujuan Jepang. 199
InvestasI pelabuhan perikanan Indonesia, dan tidak melakukan penjualan di tengah laut," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat melakukan kunjungan kerja dan melepas ekspor perdana di Pelabuhan Dagho. PSKPT Dagho seperti diungkapkan Menteri Susi memang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Saat ini, baru 27.200 ton ikan per tahun yang dimanfaatkan dari kawasan ini. Bandingkan dengan potensinya yang hampir mencapai 100.000 ton per tahun. Jumlah tersebut dipasok oleh masyarakat nelayan sebanyak 10.485 ton dengan total 9.669 kapal berukuran di bawah 5 GT. Sisanya, dipasok oleh investor dengan menggunakan kapal berukuran 15 GT, yang hanya berjumlah 4 unit. 200
InvestasI BIjaksana dan CerdIk MenGelola utanG Penurunan utang luar negeri dalam jangka pendek dari US$ 1.496 miliar pada kwartal pertama 2010, menjadi US$ 661 juta pada bulan April 2016 membuat beban pembayaran jangka pendek berkurang. Sementara pembayaran utang melalui APBN sampai April 2016 sesuai rencana. Dalam konteks rumah tangga, perusahaan hingga negara, utang selalu memiliki dua sisi. Utang bisa menjadi musibah atau berkah, tergantung dari kebijakan untuk mengelolanya. Dalam ruang lingkup perusahaan misalnya, utang yang digunakan untuk membeli aset atau alat-alat produksi (yang kelak bisa meningkatkan pemasukan perusahaan) dapat dilihat sebagai kecerdikan dari si pengelola usaha. Sebaliknya jika utang untuk tujuan konsumsi, akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Untuk membangun Indonesia yang maju, sejahtera, damai dan berkeadilan sebagaimana yang disampaikan dalam Nawacita, Indonesia membutuhkan dana hingga ribuan triliun rupiah. Untuk infrastruktur selama 5 tahun saja, perkiraannya mencapai Rp 5.000 hingga Rp 6.000 triliun. Dengan APBN 2016 yang berada di kisaran Rp 2.000 triliun, tentu butuh kecerdikan untuk memanfaatkan peluang. Termasuk dalam mengelola utang, dari dalam dan luar negeri. Utang luar negeri yang meningkat adalah utang jangka panjang, yang pembayarannya tidak harus dilakukan segera. 201
InvestasI Bagi pengelola keuangan profesional, peningkatan utang dapat dilihat secara positif, asalkan angka peningkatan tersebut juga tercermin dengan bertambahnya berbagai proyek strategis yang merupakan indikasi akan terciptanya dampak berantai yang menguntungkan di masa depan. Peningkatan pembangunan infrastruktur - sebagai salah satu bentuk proyek yang mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian - adalah salah satu contohnya. Peningkatan utang luar negeri, merupakan konsekuensi dari kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber pembiayaan dalam negeri. Utang luar negeri pun mesti dilihat sebagai peluang yang harus dimanfaatkan. Namun, untuk mengurangi risiko, perlu dilakukan kehati-hatian dalam pengelolaannya. Sumber pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri, sebaiknya dipilih yang memiliki jangka waktu panjang. Berdasar data dari Bank Indonesia, total utang luar negeri Indonesia saat ini berjumlah 318,879 miliar US$. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang (lebih dari satu tahun) sebesar 260.348 miliar US$ dan utang jangka pendek ( kurang dari satu tahun) 56.831 miliar US $. Total utang tersebut merupakan gabungan dari utang pemerintah, swasta, dan Bank Sentral. Dari total utang luar negeri Indonesia saat ini, komponen yang paling besar adalah komponen utang swasta. Memang harus diakui terjadi peningkatan utang, namun tidak berarti Indonesia akan menguras APBNnya untuk membayar utang. Mengapa? Karena, (1) utang luar negeri yang meningkat adalah utang jangka panjang, yang pembayarannya tidak harus dilakukan segera. Berbeda dengan utang jangka pendek dalam jumlah besar yang akan berdampak langsung. Kabar baiknya, utang pemerintah dalam jangka pendek, malah mengalami penurunan yaitu dari 1.496 miliar US$pada kwartal pertama 2010, menjadi 661 juta US$pada bulan April 2016. (2) Pembayaran utang melalui APBN sampai dengan April adalah 45% dari total APBN, sesuai dengan perencanaan. Apalagi dalam soal pengelolaan utang luar negeri ini telah diatur melalui Paris Declaration. Yang intinya, bahwa utang luar tidak boleh membebani 202
InvestasI negara peminjam. Syarat-syarat pinjaman ditentukan oleh pihak kreditor maupun debitor dengan mengutamakan ownership dari negara peminjam. Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti Paris Declaration ini dengan membuat peraturan yang dikenal dengan Jakarta Commitment. Melalui peraturan ini, Indonesia menentukan persyaratan pinjaman luar negeri, sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan sektor produktif dan menguntungkan Indonesia. Untuk lebih meningkatkan pengawasan, pemerintah juga telah membentuk unit Aid for Development di Bappenas yang mengawasi penggunaan dan implementasi utang luar negeri di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan, utang luar negeri masih terkelola dengan baik dan pembayaran bunga dan pokoknya masih sesuai rencana yang tertuang dalam APBN. 203
InvestasI keterBukaan dan koMpetIsI jadI tuMpuan reforMasI ekonoMI Di era persaingan kompetisi merupakan hal yang wajar untuk meningkatkan mutu dan pelayanan dalam berbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko Widodo di Korea Selatan mulai (16/5/2016) diantaranya melakukan pertemuan dengan berbagai pebisnis Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan Reformasi Ekonomi Indonesia bertumpu pada 2 prinsip dasar: keterbukaan dan kompetisi. Teknologi telah membuat dunia tanpa batas, supply chain menjadi semakin global. Media sosial membuat dunia bergerak lebih cepat, sehingga tidak ada pilihan lain, Indonesia menjadi terbuka. Selain harus mampu bersaing, produk Indonesia wajib memiliki nilai tambah agar mampu memperkuat keunggulan kompetitif-nya. Presiden Joko Widodo mencontohkan bagaimana kompetisi telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Dulu ketika maskapai penerbangan Indonesia hanya ada 3, dimana 2 diantaranya milik Badan Usaha Milik Negara, harga tiket mahal dengan layanan yang buruk. Namun ketika Indonesia melakukan deregulasi industri penerbangan 15 tahun lalu, industri tersebut berkembang lebih dari 3 kali. Harga tiket pesawat turun drastis, layanan membaik, dan pilihan rute semakin banyak. Bahkan Garuda yang hampir bangkrut, mampu meningkatkan layanan dan efisiensi hingga menjadi satu dari 7 maskapai di dunia bintang lima yang diakui oleh Skytrax. Tekanan kompetisi yang sama juga dialami di industri bahan bakar. Ketika hanya ada Pertamina, layanannya tidak terpercaya. Namun ketika muncul pesaing lain, Pertamina berusaha keras melakukan perbaikan layanan untuk mempertahankan pelanggannya. 204
InvestasI Sampai tahun 2019, ditargetkan penambahan daya 35 GW listrik, 163 pelabuhan, 621 mil jalan tol baru, 2.024 mil kereta api, irigasi untuk 1 juta hektar lahan pertanian, dan 49 bendungan. Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia mampu bersaing dan menunjukkan kemampuannya. Dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, hingga kwartal ke-empat tahun 2015 mencapai 5.04% melebihi perkiraan 4.8%. Presiden meyakini bahwa Indonesia mampu menstabilkan pertumbuhan di angka 5% per tahun. Targetnya adalah meningkatkan angka pertumbuhan secara perlahan dengan memperkuat mesin pertumbuhan baru. Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sampai tahun 2019, ditargetkan penambahan daya 35 Gigawatt listrik, 163 pelabuhan, 621 mil jalan tol baru, 2.024 mil kereta api, sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan pertanian, dan 49 bendungan. Pembangunan tersebut bisa berjalan karena adanya reformasi kebijakan ekonomi di awal pemerintahan. Seperti penghapusan subsidi bahan bakar, memperkuat susunan kabinet dengan teknokrat dan profesional, menjalankan paket deregulasi. Paket deregulasi yang saat ini sudah diluncurkan membuat urusan di pelabuhan lebih cepat, peningkatan fasilitas bea cukai, biaya energi yang lebih rendah untuk industri, membuka investasi melalui perbaikan daftar negatif investasi. Presiden menggarisbawahi bahwa kondisi ekonomi global yang melemah adalah kesempatan untuk Indonesia melakukan reformasi eknominya, dan hal inilah yang saat ini sedang dilakukan Indonesia. 205
InvestasI adu strateGI MeMenanGkan persaInGan Melalui deregulasi, pembangunan infrastruktur, dan Paket Kebijakan Ekonomi XII pemerintah berupaya meningkatkan kemudahan berinvestasi untuk meningkatkan daya saing. Dunia kini seperti terhubung tanpa sekat. Apa yang dilakukan sebuah negara bisa diketahui oleh negara lain, demikian pula sebaliknya. Saling ketergantungan tampak dalam hal ekonomi. Ketika suku bunga The Fed (bank sentral Amerika), naik sebesar 0,25 - 0,50 basis poin, misalnya. Pasar uang dunia langsung bereaksi merespons kebijakan tersebut. Keterhubungan antarnegara juga terjadi dalam perdagangan komoditas dan jasa yang memunculkan persaingan. Komoditas dan jasa mengincar pasar yang sanggup menyerap produk, di manapun berada. Di lain sisi masyarakat di berbagai belahan dunia berupaya mendapatkan barang dan jasa berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu, bagaimana agar kita bisa ikut dalam percaturan tersebut dan memenangkan persaingan? Meningkatkan daya saing! Ketika bertatap muka dengan 1.300 Diaspora Indonesia yang berkumpul di Ballroom Lotte Hotel, Seoul, Korea Selatan, 15/5/2016, Presiden Joko Widodo mengatakan persaingan antar negara saat ini sangat ketat sehingga tiap negara beradu strategi. Tidak cukup dengan hanya menyederhanakan pelayanan perizinan, menarik investasi, dan mengatur strategi. Salah satu ukuran daya saing berinvestasi adalah kemudahan membuka usaha (ease of doing business). Sederhananya, semakin konduksif peraturan di sebuah negara dalam mendukung pembukaan sebuah usaha, peringkatnya semakin tinggi. Ada 10 hal yang dijadikan indikator kemudahan berbisnis. Diantaranya kemudahan memulai bisnis, izin konstruksi, penyediaan listrik, kemudahan mendapatkan kredit, pajak, dsb. 206
InvestasI Persaingan antar negara saat ini sangat ketat sehingga tiap negara beradu strategi. Tidak cukup hanya menyederhanakan pelayanan perizinan, menarik investasi, dan mengatur strategi. Data yang dirilis pada Juni 2015 oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 109 negara dari 189 negara. Ketika meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-12 Presiden meminta peningkatan peringkat. "Sebelumnya 120, menjadi 109 tahun ini. Tahun depan peringkat 40. Saya nggak mau tanggung-tanggung kasih target," ujar Jokowi di Istana Negara, Kamis (28/4/2016) Paket Kebijakan Ekonomi XII adalah paket yang fokus pada peningkatan kemudahan memulai usaha. Misalnya dalam memulai usaha. Kalau sebelumnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dikenakan biaya Rp 50 juta, sekarang besarannya berdasar kesepakatan antara pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT. Kemudian prosedur, kalau sebelumnya ada 13 prosedur, waktu 47 hari, biaya Rp 6,8 juta-Rp 7,8 juta dengan lima yaitu izin. Sekarang cukup 7 prosedur, waktu 10 hari, biaya Rp 2,7 juta, dan 3 izin. Soal kemudahan pendirian bangunan juga terjadi kemajuan berarti. Dari sebelumnya 17 prosedur dan waktu 210 hari menjadi 14 prosedur dengan waktu 52 hari. Biaya dari Rp 86 juta jadi Rp 70 juta. Izin dari empat menjadi tiga. Itu hanyalah 2 contoh dari 10 hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peringkat kemudahan bisnis. Delapan lainnya meliputi penyederhanaan prosedur dalam pendaftaran properti, pembayaran pajak, akses perkreditan, penegakan kontrak, penyambungan listrik, perdagangan lintas negara, penyelesaian kepailitan dan perlindungan terhadap investor minoritas. 207
InvestasI Jika 10 poin di atas disimpulkan, maka akan ada pengurangan prosedur dalam membuka usaha dari 94 prosedur menjadi 49 prosedur. Waktu menyelesaikan pendirian usaha dari 1.566 hari menjadi 132 hari. Jumlah izin dari 9 menjadi 6 izin. Keseriusan pemerintah untuk menaikkan peringkat investasi, ditunjukkan ketika 10 Mei 2015 Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Delegasi Standard & Poors Rating Services di Istana Merdeka, Jakarta. Standard & Poors merupakan perusahaan besar dalam industri pemeringkatan perdagangan efek, dalam kunjungan dibicarakan capaian reformasi ekonomi termasuk pelaksanaan paket kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintah sadar peringkat dari lembaga ini sangat penting buat investor sebagai salah satu pedoman untuk berinvestasi di Indonesia. Meningkatkan daya saing Indonesia juga ditentukan oleh mutu pendidikan dan pelatihan. Pada APBN 2016 sektor pendidikan memperoleh anggaran terbesar sepanjang sejarah. Anggaran pendidikan dalam APBN 2016 mencapai Rp 419,2 triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp 2095,7 triliun. Anggaran sebesar itu harus digunakan dengan cermat dan cerdas, terutama untuk meningkatkan mutu SDM. Salah satunya lewat pendidikan vokasional di tingkat menengah, diploma, dan tinggi agar peserta didik bisa langsung terjun di dunia kerja. Kalau dua hal tersebut berhasil dilakukan, niscaya akan muncul kebangkitan daya saing Indonesia. 208
InvestasI uBah Mental BeranI BerInovasI Presiden Jokowi mengatakan sekarang kita sedang bersaing dengan bangsa lain, karena itu kita harus bersatu, terbuka, dan berani berinovasi agar bisa menjadi bangsa pemenang.Presiden Jokowi mengatakan pentingnya keberanian berinovasi dan sikap keterbukaan agar bisa menjadi bangsa pemenang. Ucapan ini disampaikan dalam sambutannya di acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (24 Mei 2016). Inovasi memiliki peran mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan. Setidaknya itu terbukti terjadi di Korea Selatan seperti disampaikan Presiden Jokowi. Ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan atau negara maju lain, menurut Presiden disebabkan antara lain oleh mentalitas. Suka membesar-besarkan masalah, berpikir tidak produktif, suka menjelekkan orang lain, gampang mencemooh dan tidak rasional adalah beberapa contoh yang disampaikan Kepala Negara sebagai faktor penghambat kemajuan bangsa. Sikap mental atau pola pikir seperti itu pada akhirnya mengakibatkan bangsa ini tertinggal di tengah kompetisi dengan bangsa- bangsa lain. Mentalitas seperti itu juga menjadi sumber iklim yang tidak kondusif bagi tumbuhnya keberanian berinovasi dan keterbukaan. Tindakan inovatif akan merevolusi struktur ekonomi karena sebuah inovasi berarti menghancurkan yang lama dan menciptakan yang baru. Inovasi adalah tindakan yang kerap berada di luar sistem yang ada dan sudah mapan. Kehadiran Uber Taxi dan Go-Jek adalah contoh konkret inovasi yang mengusik sistem lama dan mendapatkan resistensi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan publik yang adaptif, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi. Penyesuaian kebijakan dilakukan jika diperlukan, tentunya setelah melalui analisa cost and benefit yang menyeluruh. 209
InvestasI Suka membesar-besarkan masalah, berpikir tidak produktif, suka menjelekkan orang lain, gampang mencemooh dan tidak rasional adalah contoh penghambat kemajuan bangsa. Inovasi membutuhkan sinergi dan skala ekonomi. Hal ini dimiliki oleh Korea Selatan yang tergambar bila kita melihat Silicon Valley yang sangat produktif dalam menelorkan inovasi. Di kawasan seluas 50 mil persegi itu, hampir semua faktor pendukung inovasi dibidang IT tersedia dalam jumlah yang berlimpah dan kualitas teratas. Mulai dari profesional kreatif, peneliti, penyandang dana, sarana fisik, hingga peraturan pemerintah yang fleksibel. Dengan cara itu, Silicon Valley tumbuh menjadi pusat inovasi unggul. Inovasi membutuhkan kawasan atau lingkungan dimana toleransi dijunjung tinggi sehingga berbagai pandangan kreatif dan out of the box bisa tumbuh-berkembang tanpa kekangan. Kita memiliki banyak talenta di berbagai bidang, namun mereka tidak punya tempat seperti Silicon Valley dimana orang-orang kreatif dan berbakat dari penjuru dunia datang dan menjadikannya sebagai rumah mereka yang nyaman. Presiden Jokowi menegaskan bahwa sekarang ini persaingan yang kita hadapi adalah persaingan dengan bangsa-bangsa lain sehingga keberanian untuk berinovasi harus ditumbuhkan dengan cepat. Korea Selatan memulai era industrinya tahun 70an tapi karena mereka memiliki keterbukaan dengan sendirinya langsung memposisikan diri di tengah kancah persaingan internasional. Tidak tanggung-tanggung. "Mereka terbuka dan berlomba-lomba untuk berinovasi dan mengejar kemajuan. Dan karena terbuka, mereka berani bersaing dengan negara lain," jelas Presiden. Sikap mental memang harus terlebih dulu di-revolusi agar kita menjadi bangsa pemenang di tengah kancah persaingan dunia. 210
InvestasI trust trust dan trust Trust atau kepercayaan adalah kata ajaib atau magic word untuk mendapat terhormat dan mem-branding Indonesia sebagai bangsa terdepan dalam kemajuan. Di tengah kancah persaingan global yang demikian kompetitif, Presiden Jokowi dalam salah satu pidatonya di hadapan para pejabat dan humas dari BUMN serta Kementerian dan Lembaga, menegaskan betapa pentingnya membangun trust sebagai leverage untuk nation branding. Trust atau kepercayaan adalah kata ajaib atau magic word untuk mendapat tempat terhormat dan memenangkan persaingan. tempat Dalam pidato sambutan acara pelantikan empat orang calon gubernur dan tiga orang calon wakil gubernur (25 Mei 2016) di Istana Negara, Presiden Jokowi mengingatkan kembali tentang era kompetitif saat ini. Presiden memerintahkan agar para calon gubernur dan wakil gubernur itu mempersiapkan daerah yang mereka pimpin untuk menghadapi era kompetisi dengan semangat kerja keras, produktivitas dan inovasi. "Tujuannya agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang terdepan dalam kemajuan dan menjadi bangsa pemenang," tegas Presiden. Dan untuk memiliki brand sebagai "bangsa terdepan dalam kemajuan dan bangsa pemenang", pertama-tama yang harus dibangun adalah trust dari bangsa-bangsa lain kepada bangsa Indonesia. Langkah untuk membangun trust harus dimulai dari dalam masyarakat dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya memperkuat persatuan, menggalang sinergi dan memperkuat gotong royong sebagai perekat kehidupan sosial masyarakat juga disampaikan Presiden kepada para calon pemimpin daerah yang baru dilantik. Dan untuk membangun trust rakyat kepada pemerintah, Presiden juga sudah memiliki berbagai program prioritas nasional yang harus dijalankan oleh semua pemimpin daerah, termasuk di antaranya kebijakan 211
InvestasI Presiden memerintahkan agar gubernur dan wakil gubernur mempersiapkan daerah yang mereka pimpin menghadapi era kompetisi dengan semangat kerja keras, produktivitas, dan inovasi. deregulasi dan debirokratisasi. "Saya instruksikan agar para gubernur melakukan reformasi birokrasi dan anggaran publik secara fundamental. Memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan serta meningkatkan inovasi pelayanan publik agar rakyat selalu merasakan kehadiran pemerintah," tegas Presiden. Membangun trust adalah tuntutan zaman. Hanya mereka yang bisa membangun kepercayaan yang akan memiliki brand sebagai pemenang. Atau bisa brand apa saja yang diinginkan untuk diraih. Presiden meyakini bahwa kerja keras dalam melaksanakan pembangunan adalah syarat utama untuk mendapatkan trust. Dalam pidato di hadapan para pejabat dan humas dari BUMN serta kementerian dan lembaga, Presiden juga memerintahkan agar para humas pemerintah bekerja keras dan bersatu-padu melakukan tugas untuk menciptakan brand bagi bangsa Indonesia. "Jangan hanya bekerja di belakang meja, harus turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada," tegas Presiden. Itulah langkah nyata mewujudkan nation branding yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia 212
InvestasI MeMBuka suMBatan InvestasI MenjawaB penGanGuran Pemerintah berupaya keras membuka sumbatan investasi serta menyiapan sarana untuk menggiring investor masuk. Tujuannya mengurangi pengangguran dan ketimpangan pengeluaran. Masyarakat Jawa secara arif menggambarkan kondisi ideal kehidupan sebagai gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karto raharjo - Hidup tenteram, tercukupinya makanan untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal serupa disuarakan oleh pendiri bangsa Soekarno-Hatta dalam alinea ke 2 Pembukaan UUD 1945 ..... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa yang menjadi keinginan pendiri bangsa ini, hingga 70 tahun usia kemerdekaan masih terus diperjuangkan hingga kini. Sebagian masyarakat sudah berada di kelas pendapatan menengah bahkan atas. Namun, sebagian masih berada di kelas pendapatan bawah. Perbedaan pendapatan itu memunculkan ketimpangan dan kemiskinan. Sedangkan salah satu penyebab kemiskinan adalah pengangguran. Indikator yang dipercaya memotret ketimpangan adalah rasio gini. Atau ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks gini ratio nasional pada September 2015 sebesar 0,40. Angka ini membaik 0,01 poin dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 0,41. Angka sebesar itu sudah bertahan sejak 2010. Penurunan angka rasio gini tersebut menunjukkan terjadi perbaikan distribusi pengeluaran. 213
InvestasI Soal investasi ini, kita rebutan dengan negara lain," kata Presiden. Meskipun demikian angka 0,40 masih menunjukkan tingkat ketimpangan skala sedang. Sasaran berikutnya adalah menekan rasio gini hingga di bawah 0,30 yang menunjukkan tingkat kesenjangan skala rendah. Ketimpangan pengeluaran antarkelompok menunjukkan masih adanya masyarakat berpendapatan rendah atau kelompok miskin. Data BPS memberi gambaran, jumlah penduduk miskin kota dan desa pada 2013 sebanyak 11,47 persen atau 28.553,93 juta. Tahun 2014 sebesar 10,96 persen atau 27.727,78 juta jiwa. Mereka ini adalah masyarakat yang dari sisi ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Bila dicermati, pengangguran menjadi salah satu penyebab munculnya kemiskinan. Para ekonom mempercayai salah satu cara efektif mengurangi angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ribuan tenaga kerja akan terserap ke sektor-sektor produksi. Sehingga mereka mendapat upah yang pada gilirannya mendongkrak tingkat belanja para pekerja. Tiga hal tersebut: penurunan ketimpangan, penurunan angka kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran menjadi hal yang diharapkan rakyat dan sekaligus menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi - JK. Salah satu caranya adalah membuka kran investasi secara besar-besaran. Langkah konkretnya dengan menyingkirkan hambatan investasi untuk menciptakan iklim yang nyaman bagi investor. Dengan mempercepat perizinan, misalnya diharapkan modal dari luar akan masuk. Selain itu, 214
InvestasI pembangunan infrastruktur dikebut dan diselesaikan. Mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, ketersediaan listrik agar investor mudah menjalankan bisnisnya di Indonesia. Komitmen pemerintah itu diwujudkan dengan membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer, jalan tol 1.000 kilometer dan pembaharuan jalan arteri sepanjang 3.072 kilometer. Kementerian Perhubungan mengembangkan pelabuhan non-komersial sebanyak 150 pelabuhan, pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan di 13 lokasi, pengadaan kapal perintis sebanyak 100 kapal, Tujuh belas bandara baru dan 132 bandara di daerah rawan bencana, terisolir dan daerah perbatasan dalam proses pembangunan dan pengembangan. Termasuk terminal penumpang di 27 bandara. Pasokan listrik yang kerap terkendala dibenahi. Sampai akhir 2015 sebesar 55.528,8 Megawatt sudah terpasang. Angka ini meningkat sebesar 2.496,8 Megawatt sejak Oktober 2014. Saat proyek ketenagalistrikan ini terpenuhi, Indonesia akan memiliki pembangkit listrik terpasang lebih kurang 90.000 Megawatt. Menurut Presiden Joko Widodo dalam arahan rapat kerja pemerintah dengan seluruh pejabat Eselon II di Jakarta, berbagai cara untuk menarik investor itu harus dilakukan karena negara lain juga punya keinginan yang sama. "Soal investasi ini, kita rebutan dengan negara lain," kata Presiden. Lebih lanjut Presiden mengingatkan, perlunya kesiapan sumber daya manusia dengan pola pikir tradisi baru, karena era persaingan dan kompetisi sudah ada di depan mata. Berani bersaing menjadi ciri bangsa yang ingin maju, agar tidak tertinggal dengan negara lain. "Hanya dengan perubahan kita bisa mensejahterakan rakyat," tandas Presiden. 215
InvestasI strateGI Cerdas MenGelola ekonoMI dan InvestasI Berbagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya diberikan pada pelaku ekonomi nasional. Sementara bidang usaha yang belum berkembang didorong dengan investasi asing dalam porsi besar. Visi-misi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK adalah panduan pembangunan ekonomi yang akan terus relevan dalam waktu cukup lama. Menggunakan perspektif jangka panjang, perwujudan Nawacita mesti dilakukan secara bertahap. Sebagai ilustrasi, untuk membangun proyek infrastruktur seperti dijanjikan Nawacita, dibutuhkan dana Rp 5.000 hingga Rp 6.000 triliun dalam 5 tahun. Mengingat APBN di tahun 2016 saja Rp 2.095,7 triliun, maka perlu strategi yang tepat dan juga kecerdikan untuk mewujudkan Nawacita. Tantangan pertama adalah keterbatasan anggaran. Untuk itu ada beberapa pilihan yang bisa diambil: menambah utang untuk dialirkan ke sektor-sektor produktif - agar pengembaliannya bisa lebih pasti, mengundang investasi dari dalam dan luar negeri, atau meningkatkan penerimaan negara. Pilihan yang terakhir sangat tergantung dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi, yang efektivitas didorong oleh pilihan pertama dan kedua. Pilihan pertama tidak terlalu populer, tetap bisa dilakukan namun dengan perhitungan yang matang dan penuh kehati-hatian. Risiko dari berutang adalah gagal bayar dan bahkan bangkrut. Oleh karena itu, sama halnya dengan meminjam ke bank, kita harus memastikan bahwa pinjaman tersebut harus digunakan untuk membiayai usaha yang produktif dengan risiko seminimal mungkin. Pilihan kedua mengundang investor dari dalam dan luar negeri, namun ini juga mengandung risiko bahwa kepemilikan negara terhadap proyek- 216
InvestasI Selain menarik dana investor, pemerintah perlu melindungi, meningkatkan kapasitas dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi dalam negeri, terutama UMKM. proyek yang dibuka untuk investasi tentu akan berkurang. Kelebihannya, negara tidak harus terbebani lagi dengan pembayaran cicilan dan bunga. Pilihan kedua ini memiliki banyak variasi skema. Umumnya adalah dengan memberikan pembatasan persentase kepemilikan asing dalam proyek- proyek pemerintah. Untuk proyek yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan memiliki potensi memperkuat pelaku ekonomi nasional, maka porsi terbesar tak boleh diberikan pada pihak asing. Namun, ada juga sektor tertentu yang bisa dibuka hingga 100% kepada asing. Yaitu sektor yang selama ini tidak berkembang atau tidak pernah dimasuki oleh pelaku ekonomi dalam negeri. Contohnya sektor farmasi yang sejak Februari tahun 2016 dibuka 100% untuk investasi asing. Mengapa demikian? Karena selama ini dengan aturan 75% kepemilikan asing pada tahun 2010 dan naik menjadi 85% di tahun 2014 pun, industri ini tetap saja kurang berkembang. Persoalannya, seperti dikemukakan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, 95% bahan baku obat untuk industri farmasi masih diimpor. Dengan membuka keran investasi hingga 100% diharapkan investor sekaligus akan mendirikan industri bahan baku di dalam negeri, sehingga tak perlu mengandalkan impor bahan baku. Harga produksi obat akan turun dan harga beli obat oleh masyarakat juga bisa lebih murah. Analisis dampak semacam inilah yang mendasari setiap kebijakan pemerintah dalam mengelola investasi. Kebijakan investasi pun tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang berdiri sendiri dan terlepas dari visi besar Nawacita. Pada saat bersamaan, di samping menarik dana investor, pemerintah perlu melindungi, meningkatkan 217
InvestasI kapasitas dan memberikan insentif bagi pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah juga membuka akses pembiayaan yang cukup besar dengan cakupan usaha yang lebih luas bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Tahun ini kita beri subsidi APBN Rp10 triliun agar subsidi bunga KUR jatuh pada angka 9% dari 22% di tahun 2014. Kita ingin agar yang kecil- kecil ini meloncat naik. Ini yang akan terus kita koneksikan agar kita tidak lupa di desa pada usaha mikro, di kampung, daerah, arahnya ke sana," ungkap Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin sektor jasa keuangan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016. Dampak gabungan dari kebijakan investasi dan penguatan pelaku ekonomi nasional ini diharapkan mampu mengakselerasi kemajuan ekonomi nasional. Perlahan-lahan industri nasional harus diperkuat agar kita bisa mendapatkan nilai tambah tertinggi dari rantai pasok perdagangan global. Pada saat itulah kita berpeluang melompat menjadi negara besar, yang memimpin dunia selain dengan kekuatan ekonomi, juga karena keunikan lainnya. Secara geografis karena kita merupakan negara maritim terbesar di dunia, secara budaya karena menjadi negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang toleran, dan melalui revolusi mental kita bertransformasi menjadi manusia dengan karakter unggul. 218
InvestasI perBesar Belanja Modal produktIf Itulah salah satu penegasan Presiden untuk memperbesar anggaran yang dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional. Dalam arahannya pada rapat kerja Pemerintah di depan pejabat Eselon II kementerian/lembaga, Selasa, 7 Juni 2016 Presiden mengatakan pentingnya memperbesar porsi anggaran belanja modal produktif. Tujuannya, meningkatkan kapasitas produksi negara lewat pembangunan. Presiden memberi contoh peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok, dari 5 juta TEUs ke 10 juta TEUs, bahkan ke 15 juta TEUs. Demikian juga pembangunan terminal III Bandara Soekarno Hatta untuk meningkatkan jumlah pergerakan pesawat per jam adalah contoh belanja modal produktif. Di sisi lain Presiden menyinggung belanja yang tidak produktif, yaitu pembangunan gedung perkantoran. Menurut Presiden, semakin tinggi sebuah gedung, keperluan listrik, AC, furnitur, dan biaya pemeliharaan semakin tinggi. Biaya ini cenderung naik setiap tahun yang akan memberatkan anggaran. Di tengah kelesuan ekonomi yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak, arahan Presiden menjadi pelecut untuk mengubah pola lama. Kini anggaran yang ada harus dimaksimalkan untuk sektor-sektor produktif yang memberi nilai tambah. Pola money follow function diubah menjadi money follow programme. Melalui penajaman ini, Presiden percaya program yang telah disusun bisa dilaksanakan dengan baik, karena ada dukungan anggaran untuk menjalankan program tersebut. Tidak seperti sebelumnya, dimana anggaran langsung terbagi mengikuti fungsi dalam organisasi sehingga pemakaiannya tidak terarah. Yang terjadi adalah uang tersebut dipakai untuk hal-hal yang kurang perlu. Itulah sebabnya Presiden menegaskan, dalam membuat program agar 219
InvestasI Lesunya ekonomi yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak, maka anggaran harus dimaksimalkan untuk sektor- sektor produktif yang memberi nilai tambah. tidak perlu terlalu banyak dan mendeskripsikan dengan kata-kata bersayap. Misalnya saja pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, dsb. Kata-kata tersebut dinilai Presiden tidak jelas maksudnya sehingga sehingga sulit dikontrol. "Langsung saja, misalnya beli pupuk! Beli bibit!" tandas Presiden Bila dilihat, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 mengakomodasi apa yang diharapkan Presiden. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi peningkatan daya saing. Itulah sebabnya kementerian yang bertanggungjawab pada bidang peningkatan kapasitas produksi diberi anggaran besar. Dari total belanja APBN sebesar Rp 2.095,7 triliun yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga adalah Rp 784, 1 triliun. Bila kita rinci lagi Rp 103,8 triliun masuk ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Rp 48,465 triliun merupakan anggaran Kementerian Perhubungan. Kedua kementerian ini getol membangun infrastruktur mulai dari pelabuhan, bandara, jalan raya, rel KA, waduk, dsb. Sebagai gambaran Kementerian Perhubungan pada 2015 telah meresmikan 3 pelabuhan penyeberangan, 3 pelabuhan, 3 bandara, dan 1 stasiun. Sedang tahun 2016 hingga 18 Mei telah diresmikan 9 pelabuhan penyeberangan, 51 pelabuhan, 7 bandara, dan 3 stasiun kereta api. Pembangunan pelabuhan, bandara, dan stasiun akan meningkatkan konektivitas antar wilayah membuka isolasi untuk meningkatkan kapasitas arus orang, barang, dan jasa. Dengan demikian dalam jangka panjang akan merangsang pertumbuhan ekonomi antar daerah dan antar wilayah. 220
InvestasI Sementara pembangunan waduk, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR akan meningkatkan pasokan air ke persawahan untuk menjamin ketersedian pangan nasional . Berbagai proyek tersebut akan mengakselerasi kapasitas produksi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Kalau ini berjalan sesuai rencana,target jumlah pengangguran sebesar 5,2 - 5,5 persen, angka kemiskinan 9 - 10 persen, dan gini rasio 0,39 yang tertuang dalam APBN 2016 akan tercapai. 221
InvestasI MenGhItunG peMBanGunan kawasan ekonoMI khusus soronG Dalam mengkalkulasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong, Presiden meminta agar pembangunan tol laut di Papua benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat-pusat produksi yang ada di tanah Papua. Berbagai kekayaan sumber daya alam Papua (hutan, pertambangan, keindahan alam, perikanan) selama ini belum tergali sebagai jalan memuwujudkan kemandirian ekonomi di wilayah ini. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan masih menjadi tantangan yang berat. Namun, dengan kebijakan yang benar, strategi pembangunan tepat sasaran dan manajemen pemerintahan daerah yang baik, semua kedaulatan itu akan terwujud. Karena itulah, Presiden Jokowi meminta agar pembangunan di tanah Papua dipercepat. Bukan hanya memperkuat konektivitas, seperti membangun jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. Tapi juga harus menciptakan kawasan industri, pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga, nantinya kapal tol laut bisa hilir mudik menyambangi Papua. Presiden meminta agar pembangunan tol laut di Papua benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat produksi yang ada di tanah Papua. Begitu disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di Sorong, Papua (14-6-2016). Presiden meminta agar betul-betul projek KEK Sorong dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, juga kelembagaannya. "Tolong juga dihitung, dikalkulasi apakah KEK ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku disana," pesannya. Presiden juga mengingatkan pentingnya pasar dan pasokan listrik sangat penting untuk menunjang kelangsungan KEK Sorong. Oleh sebab itu, 222
InvestasI Presiden meminta agar persiapan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong ini harus betul-betul dikalkulasi. "Pengalaman kita di Batam harus menjadi acuan kita. Saya tidak ingin masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan KEK dan juga jangan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan apa yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah," tegas Presiden Jokowi. Dalam konteks Nawacita butir dua, pembangunan Papua berarti harus mampu menghadirkan negara dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Tugas pemerintah adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni sebagai aparatur negara. Persoalan sumber daya manusia di Papua selama ini terkendala antara lain oleh kesenjangan fasilitas pendidikan. Untuk menunjang projek KEK Sorong, tentu harus sinergis dengan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Sebelumnya, dalam kunjungan ke San Fransisco, Amerika Serikat (Februari 2016), Presiden Jokowi berkata pada kelompok mahasiswa Papua di San Fransisco agar pulang dan membangun Papua segera setelah mereka menyelesaikan studi. "Generasi muda Papua itu pintar-pintar, sudah banyak yang memenangkan berbagai Olimpiade ilmu pengetahuan," tegasnya. Ini adalah fakta sekaligus modal besar untuk membangun Papua dan mempercepat terwujudnya KEK Sorong. Pembangunan di berbagai daerah pinggiran memerlukan peran dan kontribusi besar dari generasi muda yang saat ini sebagian besar lebih banyak berada di kota-kota besar atau di luar negeri Dalam membangun Papua, bukan hanya memperkuat konektivitas, seperti membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Tapi juga menciptakan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi. 223
InvestasI InvestasI peserta aMnestI pajak Mulai dari surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi, investasi proyek infrastruktur, dan investasi lainnya sesuai ketentuan perundang undangan. Pencanangan program amnesti pajak oleh pemerintah, disambut antusias oleh kalangan pengusaha. Program yang telah lama dinantikan ini akhirnya diberlakukan dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk mereka yang telah menjadi wajib pajak yang sudah punya NPWP maupun mereka yang belum memiliki NPWP. Tak kurang dari 2.700 orang pengusaha yang berdomisili di kota Surabaya dan sekitarnya menghadiri acara sosialisasi amnesti pajak oleh Presiden dan beberapa pejabat terkait, Jumat, 15 Juli 2016. Antusiasme yang wajar, mengingat program pemerintah ini memfasilitasi masyarakat untuk tanpa kekhawatiran apapun menyatakan kepemilikan atas seluruh harta, baik berupa uang dan aset, telah lama ditunggu memecah kebuntuan yang mereka hadapi. Kebuntuan dalam berinvestasi dan membeli aset yang dihadapi para pemilik modal, yang pada gilirannya merugikan perekonomian nasional secara umum. Kalangan pengusaha dan pebisnis menganggapnya sebagai kebijakan yang tepat pada saat yang tepat. Apalagi, berbagai fasilitas dan kemudahan program amnesti pajak ini dinilai cukup ringan dan terjangkau. Jika Pemilik modal bukan saja memiliki kesempatan menyatakan secara resmi kepemilikan harta mereka, namun juga dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen investasi. 224
InvestasI para pengusaha atau para wajib pajak bertindak cepat, selambatnya 30 September 2016, mereka hanya wajib membayar 2% dari nilai harta yang disampaikan. Selain itu, kebijakan ini juga meniadakan sanksi administrasi atas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Selain itu pula tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan akan dihentikan. Masih ada satu fasilitas lain yaitu penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham. Kebijakan amnesti pajak ini juga mengatur repatriasi atau deklarasi harta luar negeri, wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun dalam beberapa instrumen investasi yang cukup menarik. Di antaranya surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi baik yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, swasta, bank penerima. Tersedia juga investasi proyek infrastruktur, sektor riil dan berbagai bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan banyaknya pilihan investasi, para pemilik modal bukan saja memiliki kesempatan untuk menyatakan secara resmi kepemilikan harta mereka, namun juga dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen investasi yang ada, sekaligus turut serta secara nyata dalam mendukung pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi perekonomian nasional. Kebijakan amnesti pajak diyakini akan berdampak pada peningkatan cadangan devisa negara, peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi di berbagai sektor. Dengan berpartisipasi dalam program amnesti pajak, disadari atau tidak para wajib pajak telah menunjukkan sikap patriotisme yang menjunjung tinggi jiwa nasionalisme. Saatnya bagi masyarakat Indonesia, para pemilik modal dan harta yang selama ini belum menyatakan dalam laporan pajak mereka, mulai menelaah dan memahami secara mendalam tentang program amnesti pajak ini. Melakukan kalkulasi dan menyeluruh untuk bersiap memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam program amnesti pajak ini. 225
InvestasI MeMperpanjanG vIsa kunjunGan MendonGkrak wIsatawan Sebagai konsekuensi dunia yang menjadi semakin global, kebijakan untuk mengubah jangka waktu masa berlaku visa kunjungan dan izin tinggal menjadi tak terelakkan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PP yang ditandatangani pada 27 Juni 2016 ini antara lain didasari pertimbangan untuk memberikan kemudahan bagi eks warga negara Indonesia dan keluarganya berupa perpanjangan izin tinggal kunjungan serta untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional terkait dengan penambahan jangka waktu visa kunjungan bagi orang asing. Sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia yang semakin meng-global, kebijakan mengubah jangka waktu masa berlaku visa kunjungan dan izin tinggal memang menjadi hal yang tak terelakkan. Mobilitas domisili warga Indonesia sebagai bagian dari warga dunia global sebagaimana warga negara belahan dunia lain menjadi semakin tinggi di dunia yang semakin disatukan oleh kemajuan teknologi informasi saat ini. Presiden Jokowi merespon kondisi ini sesuai kebutuhan yang dituntut perkembangan zaman. Pemerintah kemudian melakukan perubahan PP terkait hal tersebut. Seperti visa kunjungan sejumlah negara lain yang memiliki masa berlaku lebih panjang, Indonesia kini juga memperpanjang jangka waktu kunjungan. Dalam PP baru itu disebutkan, visa diplomatik dan visa dinas untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Visa kunjungan untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Demikian bunyi pasal 111 ayat 2. Sebelumnya ketentuan mengenai hal ini tidak ada. 226
InvestasI Dengan masa berlaku visa kunjungan menjadi lima tahun, otomatis akan mempermudah wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia. PP ini juga merevisi masa izin tinggal, khususnya bagi orang asing eks Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelumnya hanya disebutkan, izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang paling banyak 4 kali. Jangka waktu yang diberikan untuk setiap kali perpanjangan paling lama 30 hari. Sementara izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang. Dengan masa berlaku visa kunjungan menjadi lima tahun, hal ini otomatis juga akan mempermudah para wisatawan dalam mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia. Hanya dengan satu kali mengurus visa kunjungan mereka memiliki jangka waktu 5 tahun untuk datang berkunjung ke Indonesia. Kemudahan ini sedikit banyak akan berkontribusi mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang ingin kembali berwisata ke Indonesia setelah kunjungan mereka sebelumnya. Selain visa kunjungan, dalam PP Nomor 26 Tahun 2016 juga ditambahkan beberapa ayat terkait izin tinggal. Bahwa ketentuan izin tinggal dalam PP baru ini berlaku untuk eks warga Indonesia yang orang Indonesia dan dikecualikan bagi orang asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya. Izin tinggal kunjungan bagi orang asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya dapat diperpanjang paling banyak 2 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 60 hari. Demikian dijelaskan dalam pasal 136 ayat (5) PP tersebut. Ditegaskan dalam PP ini, bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: (a). Visa kunjungan yang telah dimiliki oleh orang asing dan izin tinggal kunjungan bagi eks warga negara Indonesia masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; dan (b). Permohonan visa kunjungan dan 227
InvestasI izin tinggal kunjungan yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah ini otomatis mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya PP ini diharapkan berdampak positif bagi pemerintah, para wisatawan dan eks warga Indonesia, baik orang Indonesia maupun eks warga Indonesia orang asing. Sebagaimana selalu ditegaskan Presiden Jokowi terkait urusan regulasi, semua peraturan pada prinsipnya harus ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar proses pembangunan. 228
InvestasI aMnestI pajak dan pertuMBuhan ekonoMI daerah Pohon jati dibalik batu. Dahannya jatuh elok diikat. Tax amnesty langkah yang jitu. Agar ekonomi cepat meningkat. Sebait pantun dari Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi membuat seluruh hadirin bertepuk tangan di Hotel Santika, Medan, Kamis (21/7/2016). Dalam sambutan selamat datang kepada Presiden Jokowi, Erry menggugah seluruh pengusaha dan wajib pajak di Pulau Sumatera mendukung Program Amnesti Pajak. Gubernur Sumut Erry Nuradi menyambut baik amnesti pajak sebagai kesempatan berharga yang tidak bisa ditawar. Keberhasilan amnesti akan menumbuhkan investasi yang lebih baik, mendorong perekonomian berbagai wilayah khususnya Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di triwulan pertama sebesar 5,02 persen, naik dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini ditopang tiga lapangan usaha utama; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,89 persen, industri pengolahan 19,8 persen, serta perdagangan 17,71 persen. Hal ini karena program pemerintah melalui berbagai Paket Kebijakan Ekonomi. Pemprov Sumut optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,4 persen pada triwulan kedua tahun 2016. Erry mengimbau pengusaha di Sumatera Utara mendukung kebijakan amnesti pajak. Ia juga mengajak para pengusaha terus berkontribusi bagi negara melalui kepatuhan membayar pajak. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyinggung pembangunan agar pelabuhan Kualatanjung dan meminta menteri BUMN pembangunannya selesai di tahun 2017. Pelabuhan ini akan menjadi hub logistik indonesia bagian barat dengan fasilitas yang lengkap. 229
InvestasI Keberhasilan amnesti pajak akan menumbuhkan investasi yang lebih baik, mendorong perekonomian berbagai wilayah khususnya Sumatera Utara. Presiden juga berharap pengusaha dan wajib pajak di Pulau Sumatera menunjukkan nasionalisme dengan mendukung program amnesti pajak. Kebijakan ini harus berhasil untuk kepentingan besar yakni pembangunan bangsa Indonesia. "Saat ini negara membutuhkan partipasi saudara-saudara sekalian," kata Presiden Jokowi. Negara membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur. Kebutuhan dana infrastruktur sebesar Rp 4.900 triliun. Sementara APBN selama 5 tahun ini hanya bisa menyediakan Rp 1.500 triliun. Masih kurang Rp 3.400 triliun. "Dari mana uangnya? Dari pajak kita, sehingga kita bisa pakai untuk membangun infrastruktur. Kalau infrastruktur rampung, pertarungan baru bisa kita mulai. Biaya logistik dan biaya transportasi jauh lebih murah. Biaya logistik Indonesia dibandingkan dengan Singapura lebih mahal 2 kali lipat karena infrastruktur kita belum siap," kata Presiden. Selain infrastruktur, dana yang masuk ke tanah air lewat Amnesti Pajak bisa digunakan dalam berbagai bentuk investasi. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan beberapa instrumen investasi sektor riil seperti pelabuhan, airport, jalan tol, dan pembangkit listrik. "Kalau infrastruktur belum siap, kita ketinggalan. Momentumnya sekarang ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak-Ibu ikut berpartipasi dalam amnesti pajak. Tidak ada yang rugi. Kalau masuk investasi pasti ada untungnya," kata Presiden. 230
InvestasI Presiden juga menekankan amnesti pajak bukan untuk pengusaha besar yang punya dana dan aset di luar negeri saja. UMKM yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar bisa ikut amnesti pajak dengan tebusan sangat kecil yaitu 0,5 persen. "Ini untuk semua masyarakat, yang belum punya NPWP silahkan. Ini kesempatan," pesan Presiden. Sebagai mantan pengusaha, Presiden sangat mengetahui bagaimana proses transfer pricing dilakukan pengusaha. Namun sebagai warga negara yang hidup dan makan di Indonesia, bertempat tinggal di indonesia, juga dengan kemudahan pemerintah mencari rezeki di indonesia, seyogyanya ikut bersama membangun negara yang kita cintai ini. "Karena orang bijak adalah orang yang taat dan patuh membayar pajak." 231
InvestasI BersaMa MeMBanGun neGerI Sinergi berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses amnesti pajak. Hal ini sudah dimulai sejak pembahasan RUU di parlemen yang berlanjut saat penyiapan berbagai instrumen investasi. Ada tiga isu krusial yang pembahasannya berlarut-larut: reformasi perpajakan yang dipersyaratkan DPR, tarif tebusan yang dianggap terlalu rendah serta informasi terkait harta peserta pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana - yang oleh DPR diminta agar dibatasi pada pidana perpajakannya saja. Seperti kita semua ketahui, UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak akhirnya disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri 298 anggota dewan pada 28 Juni 2016. Apresiasi yang tinggi memang perlu diberikan pada para anggota DPR yang dalam tekanan waktu yang terbatas mampu menghasilkan keputusan yang sangat krusial untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, pasca disahkan tantangan berikut sudah menanti UU Pengampunan Pajak. Instrumen-instrumen pendukungnya harus segera disiapkan bila tak ingin produk hukum ini gagal menghasilkan dampak bagi perekonomian. Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, jika tak ada instrumen untuk menampung dana amnesti pajak dalam jumlah besar, yang dapat terjadi adalah gelembung ekonomi (bubble). "Kalau instrumen yang ada (sekarang) di pasar sekunder, malah bubble dia nanti," kata Darmin pada tanggal 24 Juli di Jakarta. Idealnya, menurut Darmin adalah dengan mendorong perusahaan pemerintah dan proyek-proyek pemerintah untuk menampung dana amnesti pajak. Kementerian Keuangan RI akan menetapkan tiga institusi keuangan sebagai gateway dana repatriasi amnesti pajak, yakni bank umum, manajer investasi dan perusahaan pedagang efek. Untuk itu sejumlah instrumen sedang disiapkan untuk menampung dana 232
InvestasI Apresiasi perlu diberikan pada anggota DPR yang dalam tekanan waktu mampu menghasilkan keputusan yang sangat krusial untuk pembangunan ekonomi Indonesia. amnesti pajak antara lain obligasi, surat berharga jangka pendek (medium term Notre/MTN), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemerintah juga telah meminta untuk mempercepat proses penawaran saham perdana. Semuanya diharapkan berdampak langsung bagi percepatan proyek-proyek riil strategis. Kementerian BUMN RI pun telah mempersiapkan sejumlah skema investasi untuk memanfaatkan dana repatriasi. Sejumlah proyek investasi langsung dan melalui pasar modal telah disiapkan. Sehingga, peserta amnesti pajak memiliki pilihan beragam untuk berinvestasi. Salah satu BUMN yang sudah siap menyediakan fasilitas dalam bentuk instrumen investasi adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu Bank Persepsi (Bank Penerima Setoran Permintaan Penerimaan Negara Pajak, PNBP dan Cukai). Pilihannya investasinya tergantung kebutuhan investor. BRI juga dapat memfasilitasi apabila investor ingin masuk ke proyek pemerintah, yang sudah berjalan atau yang akan datang. Hal yang sama juga sudah disiapkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI), baik melalui induk usahanya maupun anak-anak perusahaannya seperti BNI Securities dan BNI Asset Management. Sinergi antar pemangku kepentingan ini, tentu dapat memperlancar dan mempercepat implementasi UU No 11 Tahun 2016 ini. Semua didasarkan pada satu tujuan utama: Bersama Membangun Negeri. 233
InvestasI peroMBakan kaBInet MenGakselerasI peMBanGunan Perombakan kabinet diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi global dan persaingan global. Selain itu, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan kesenjangan.antara si kaya dan si miskin, serta penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat. Presiden Jokowi telah mengumumkan komposisi kabinet baru pada tanggal 27 Juli 2016 di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah nama baru dipastikan mengisi pos-pos kementerian. Pergeseran dan perubahan posisi menteri tersebut adalah sebagai berikut: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya: Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Wiranto Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukito Menteri PPN/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhajir Effendy. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Eko Putro Sandjojo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Archandra Tahar Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto Kepala BKPM: Thomas Trikasih Lembong Pergantian ini, seperti dikemukakan oleh Presiden Jokowi, didasarkan pada evaluasi terhadap kinerja kementerian selama setahun terakhir dan juga untuk menjawab kebutuhan utama melakukan akselerasi pembangunan di 234
InvestasI Pergantian kabinet untuk mengakselerasi pembangunan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, dan mengurangi pengangguran. tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang masih bergerak lambat. Perubahan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat dan mengurangi pengangguran. Seperti sudah pernah dikemukakan oleh Presiden Jokowi, saat ini adalah momentum yang menentukan apakah Indonesia bisa melesat menjadi negara yang unggul atau tidak. Ketika banyak negara besar mengalami berbagai macam tantangan domestik maupun regional, Indonesia memiliki kesempatan untuk berlari menuju ke baris terdepan dalam persaingan global. Tantangannya tentu tidak ringan. "Ada yang bisa bertahan, ada yang pimpinan negaranya jatuh, ada yang negara jatuh karena ekonominya jatuh. Hampir semua negara mengalami tekanan, tidak ada yang bisa lolos dari tekanan itu," ungkap Presiden Jokowi di depan para pendukung dan relawannya pada tanggal 24 Juli 2016. Tantangan pertama tentu saja keterbatasan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi-misi Nawacita, termasuk dan terutama untuk membangun infrastruktur strategis di seantero wilayah Nusantara. Presiden Jokowi memperkirakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur selama 5 tahun kepemimpinannya bisa mencapai Rp 4.900 triliun. Oleh karena itu, inisiatif yang dihasilkan bersama oleh DPR dan Pemerintah melalui pengesahan UU Pengampunan Pajak merupakan sebuah keputusan penting dalam memanfaatkan momentum tadi. Amnesti pajak juga memberikan kesempatan pada warga negara Indonesia untuk turut serta menjadi patriot bangsa membangkitkan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Ini merupakan pengejawantahan dari "berdiri di atas kaki sendiri" atau Berdikari. Bukan hanya karena pemerintah, tapi karena keterlibatan seluruh komponen bangsa. 235
InvestasI Berikutnya adalah tantangan menjaga kekompakan atau soliditas, kecepatan, dan saling mendukung demi mengakselerasi pembangunan. Kepercayaan di antara para pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Dalam konteks kerja kolektif, semua komponen memegang peranan yang sangat penting. Keunggulan individu memang penting, namun tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini memerlukan pengerahan energi bersama yang hanya dapat diwujudkan dengan memperkuat persatuan. Dalam konteks inilah, pergantian kabinet menjelang 2 tahun kepemimpinan Jokowi-JK menjadi sangat penting. Semangatnya adalah persatuan untuk mengakselerasi pembangunan. Hanya dengan persatuan, Indonesia dapat melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan selama ratusan tahun. Hanya dengan persatuan pula kita bisa menjadi negara besar yang disegani masyarakat internasional. 236
InvestasI kran InvestasI MeMaCu suMBanGan sektor IndustrI Membuka kran investasi asing, deregulasi, dan pembangunan infrastruktur menjadi sarana untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pada PDB. Industri nasional yang maju menopang pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya, mengapa banyak negara berharap sektor industrinya maju. Bagaimana dengan negara kita? Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto pada kisaran 21 persen. Angka dari Badan Pusat Statistik memberi gambaran yang lebih jelas soal sumbangan industri pengolahan atau manufaktur pada PDB. Pada kurun waktu 2010- 2014 sektor ini memberi kontribusi masing-masing sebesar (dalam miliar rupiah): Rp 1.512.760,8; Rp 1.704.250,5; Rp 1.848.150,9; Rp 1.998.693,7 (angka sementara), dan Rp 2.215.753,6 (angka sangat sementara). Sementara PDB untuk seluruh lapangan usaha tahun 2010 - 2014 adalah sebesar (dalam miliar rupiah): Rp 6.864.133,1; Rp 7.831.726,0; Rp 8.615.704,5; Rp 9.524.736,5; Rp 10.542.693,5. Bila dicermati, kontribusi sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun, terlihat makin menurun. Untuk memacu percepatan pertumbuhan industri nasional tersebut, pemerintah membuka kran investasi. Sebagai contoh, industri farmasi, gula, karet, pariwisata dibuka 100 % untuk asing dengan persyaratan. Misalnya saja dalam industri gula, investor harus bermitra dengan petani lokal dalam pengadaan lahan dan penanaman tebu. Investasi asing ini sebenarnya sebelumnya sudah ditawarkan untuk investor lokal. Namun mungkin karena dianggap kurang menguntungkan maka tidak dilirik. Ada juga sektor yang butuh investasi besar dan biaya riset yang 237
InvestasI Pembangunan infrastruktur dan deregulasi adalah kunci peningkatkan daya saing. Banyaknya peraturan, membuat waktu pengurusan izin menjadi panjang, dan mahal. tinggi, seperti sektor farmasi, sehingga asing diizinkan masuk dalam porsi penawaran yang lebih besar. Realisasi investasi tak bisa dilepaskan dari kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu pembangunan kawasan industri sebaiknya diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung guna menekan biaya logistik dan biaya transportasi. Pembangunan infrastruktur dan deregulasi adalah kunci peningkatkan daya saing. Banyaknya peraturan, membuat waktu pengurusan izin menjadi panjang dan mahal. Pengusaha yang tak mau rugi membebankan biaya ini pada harga barang. Alhasil harga menjadi lebih mahal, membuat produk tidak kompetitif. Berbagai kemudahan ini diharapkan menjadi daya tarik investor luar masuk ke Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun 2015 menunjukkan tren iklim bisnis membaik yang ditandai dengan perbaikan peringkat Indonesia dalam ease of doing business, sehingga menopang prospek investasi ke depan. Peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia naik ke peringkat 109 tahun 2016 dari sebelumnya di peringkat 120. Selain itu, perbaikan nyata bersumber dari perpajakan dimana pemerintah membuat skema pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan lebih murah. Pemerintah memperkenalkan skema pembayaran secara online untuk jaring pengaman sosial serta menurunkan batas atas pungutan pajak untuk tenaga kerja. Peringkat Indonesia dalam perpajakan naik cukup signifikan dari sebelumnya di peringkat 160 menjadi 148. Ke depan, prospek investasi 238
InvestasI Indonesia akan semakin baik sejalan dengan Paket Kebijakan Pemerintah. Paket Kebijakan Pemerintah I-VIII yang diluncurkan pada tahun 2015, juga memberi pengaruh positif, karena sebagian besar kebijakan difokuskan pada perbaikan iklim investasi disamping upaya mendorong pembangunan infrastruktur. Laporan tersebut juga mencatat, pada Semester II 2015, stimulus fikal melalui berbagai proyek infrastruktur mendorong perbaikan kinerja sektor konstruksi. Perbaikan tersebut diikuti secara terbatas oleh membaiknya kinerja sektor perdagangan, sektor transportasi, pergudangan, dan sektor jasa. Kemajuan sektor industri akan memberi efek berantai. Diantaranya menghemat devisa, mendorong ekspor, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan menyumbang pemerataan pendapatan masyarakat. Melalui penguatan industri pengolahan, kini saatnya mewujudkan pesan Nawacita, khususnya butir ke-6. Yang mengamanatkan, pemerintah ingin meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional agar bangsa Indonesia maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. 239
InvestasI pIlar ekonoMI kreatIf Salah satu hasil penting kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris (19/4/2016) adalah kerja sama ekonomi kreatif dan industri kreatif. "Saya senang melihat 5 designer muda Indonesia yang memajang produknya di Department Store besar yang ada di London," kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden, hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ) dan sejumlah kementerian dalam bentuk kerja sama, baik di bidang desain, handycraft, seni pertunjukan, musik, dan lainnya. Sebelumnya Bekraf telah melakukan kerja sama dengan British Council Indonesia dalam hal pengembangan industri kreatif di Indonesia. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang menjadi fokus kerja sama ini adalah industri fesyen yang bertujuan untuk membangun jejaring komunitas global. "Bekraf mendukung usaha pelaku industri kreatif untuk berkarya dan berniaga tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Salah satu contohnya ialah kesempatan desainer busana muslimah Indonesia untuk tampil di ajang London Fashion Week 2016," kata Kepala Bekraf Triawan Munaf di Jakarta, 12 April 2016. Sebagai garda terdepan Bekraf berfungsi menjadi akselator pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Khusus industri fesyen, Indonesia telah melesat cukup jauh. Subsektor fesyen menyumbang 28,29% atau setara dengan Rp 181,5 triliun. Terbesar kedua setelah subsektor kuliner sebesar Rp 208,6 triliun. Serapan tenaga kerjanya juga paling banyak di antara subsektor industri kreatif lain. Yaitu 3.838.756 orang dengan 1.107.956 unit usaha dan laju pertumbuhan ekspor 9,51%. Sementara jika berbicara ekonomi kreatif, sektor ini berkontribusi 7,1 persen terhadap PDB nasional, menyerap 12 juta tenaga kerja dan menyumbang perolehan devisa 5,8 persen pada 2014. 240
InvestasI Pada era digital ini bisnis berbasis ekonomi kreatif mendapatkan momentum baru. Terutama dalam hal pengenalan dan pemasaran produk. Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan, hingga tahun 2019 kontribusi PDB ekonomi kreatif ditargetkan mencapai 7-7,5% dengan syarat pertumbuhan PDB industri kreatif minimal 5-6%. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja di industri ini ditargetkan mencapai 10,5 -11% dari total tenaga kerja nasional, dan peningkatan devisa negara mencapai 6,5% - 8%. Saat ini Bekraf fokus pada 16 subsektor untuk dikembangkan, yakni aplikasi dan pengembangan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio. Namun untuk sementara Bekraf akan fokus pada tiga subsektor: aplikasi digital, film, dan musik. Sementara kuliner dan fesyen sudah berjalan dengan sendirinya. Bahkan sudah mendunia, seperti karya 5 designer muda Indonesia yang dilihat Presiden di London. Menurut Triawan Munaf, subsektor yang masih perlu digenjot dengan kebijakan dan program kerja antara lain aplikasi digital dan game, film dan musik. Tidak seperti pembangunan fisik yang mengandalkan kapital dan barang modal, ekonomi kreatif justru berpijak pada ide, pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Sehingga sebenarnya potensinya tidak terbatas, karena pada dasarnya, kemajunan sektor ekonomi kreatif tergantung pada daya kreatifitas orang per orang. 241
InvestasI Pada era digital ini bisnis berbasis ekonomi kreatif mendapatkan momentum baru. Terutama dalam hal pengenalan dan pemasaran produk. Produk akan lebih gampang dikenal lewat saluran digital, sehingga masyarakat yang tertarik dengan mudah bisa berhubungan langsung dengan produsen. Jangkauan pemasaran juga lebih luas melintasi sekat batas wilayah dan negara. Di tengah berbagai kemudahan dan besarnya peluang ini, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah menjaga mutu produk agar sesuai dengan standar yang diharapkan konsumen. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif menjadi faktor penentu agar ekonomi kreatif menjadi andalan perekonomian. "Saya akan membuat keputusan politik agar di masa yang akan datang ekonomi kreatif bisa menjadi pilar perekonomian kita," kata Presiden dalam sebuah dialog dengan pelaku industri kreatif. 242
InvestasI MeMasukI era GloBal dIGItal eConoMy Ekonomi kreatif telah memasuki era baru yang kita kenal sebagai Global Digital Economy (GDE). Presiden Jokowi pun berharap ekonomi kreatif bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Advertising telah bergeser menjadi app-vertising. Penerbitan tak lagi menjadi industri yang sentralistik pada perusahaan penerbitan. Penulisan berkembang dan menjadi spesifik. Dorongan digital platform membuat perubahan terjadi begitu cepat dan berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tidak hanya ekonomi tapi juga sosial, budaya dan politik. Keadaan telah berubah. Ekonomi kreatif harus bisa memberi solusi dan menjawab tantangan yang muncul karena perubahan ini. Ekonomi kreatif berpeluang besar menjawab tantangan perubahan yang terjadi saat ini. Dalam lawatan ke Uni Eropa bulan April 2016, Presiden Jokowi berhasil menggolkan kerja sama di bidang ekonomi kreatif dengan Inggris. Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi kreatif. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, di Kantor Perdana Menteri Downing Street 10, London. Tindak lanjut untuk keberhasilan menandatangani kerjasama dengan Inggris, Indonesia harus mampu mengidentifikasi dengan baik perubahan- perubahan yang terjadi dalam kaitannya dengan bisnis atau usaha ekonomi kreatif. Setelah mengidentifikasi kita akan bisa membentuk dan membingkai kembali peluang-peluang dalam bisnis yang kita geluti. Kunci ekonomi kreatif untuk bisa terus tumbuh adalah reshaping dan reframing bisnis apapun yang dijalani di era sebelum GDE. Sedangkan untuk para pelaku berbagai subsektor ekonomi kreatif, tuntutan utama adalah untuk terus berinovasi. Pada saat yang sama dorongan Presiden Jokowi untuk memperkuat pendidikan vokasi harus diselaraskan juga dengan perkembangan situasi 243
InvestasI Kunci ekonomi kreatif untuk bisa terus tumbuh adalah reshaping dan reframing bisnis apapun yang dijalani di era sebelum GDE. ekonomi kreatif. Kurikulum yang disusun untuk pendidikan vokasi harus mampu menciptakan ruang untuk inovasi dan kreativitas dari para peserta didik. Kurikulum harus kontekstual dengan keadaan yang telah berubah karena meskipun konten sangat penting, namun konteks juga penting. Percuma membuat konten yang bagus tapi out of context. Percuma membuat iklan yang sangat jenius tapi tak sesuai sasaran. Konsep modul pembelajaran di semua subsektor ekonomi kreatif harus menekankan kemampuan mentransfer skill dan kompetensi yang dimiliki dalam setiap situasi yang berbeda-beda. Presiden Jokowi berharap bahwa ekonomi kreatif dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Data WIPO Survei (2013) menempatkan Indonesia pada posisi 30 dari 42 negara berdasarkan kontribusi industri kreatif terhadap GDP masing-masing negara, di mana peringat teratas adalah Amerika Serikat (11,3 persen) dan Korea (9,9 persen). Pada tahun 2014, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia 7,02 persen, dan dalam RPJMN pada periode 2015-2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dari 12 persen. Untuk itu, harus dilakukan berbagai program untuk reframing ekonomi kreatif karena dalam era GDE, kecepatan berinovasi sangat penting. 244
InvestasI BuMn lokoMotIf penGGerak perekonoMIan Dengan total aset Rp 4.500 triliun, BUMN adalah aktor penting untuk wujudkan Nawacita. Dibutuhkan sinergi melalui peta jalan yang komprehensif. Salah satu tantangan terbesar pemerintah untuk melaksanakan semua janji yang terdapat dalam Nawacita adalah keterbatasan anggaran. Untuk membangun berbagai proyek infrastruktur saja, butuh lebih dari Rp 4.700 triliun. Bandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 yang hanya Rp 2.121,3 triliun. Jelas bahwa Nawacita adalah proyek besar yang membutuhkan partisipasi lebih banyak aktor. pemerintah dan swasta, dari dalam dan luar negeri. Ini juga menjelaskan mengapa pemerintah membuka keran investasi yang pada tahun 2015 lalu mencapai Rp 545,4 triliun. Keterbukaan investasi menjadi keniscayaan. Meskipun demikian, aliran investasi yang masuk harus secara cerdik digunakan untuk membangun sektor-sektor produktif yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas dan daya saing nasional. terhadap Salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan masyarakat umum, adalah mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi aktor sentral. Dalam isitilah Presiden Jokowi, "lokomotif penggerak perekonomian". Hal ini sudah disebutkan di butir ke-6 Nawacita, yaitu "Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa 245
InvestasI Untuk memastikan pembangunan dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha nasional, UMKM, dan masyarakat umum, adalah mendorong keterlibatan BUMN. Asia lainnya." Kalimat selanjutnya dari butir tersebut menyatakan bahwa "Kami akan mendorong BUMN menjadi agen pembangunan". Menjadi agen pembangunan tidak berarti semua BUMN harus menjalankan "proyek sosial" yang merugi. Sebagian BUMN harus menjalankan fungsi mencari keuntungan mengingat tantangan pembiayaan pembangunan, namun sebagian lagi, harus menjalankan fungsi sosial yang sebetulnya akan memberikan keuntungan jangka panjang - misalnya untuk menjalankan fungsi stabilisasi harga pangan agar masyarakat tetap tidak terjerambab dalam kemiskinan. Untuk BUMN yang ditugaskan mencari keuntungan, tantangannya jelas, harus memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik. Ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri. Sementara untuk BUMN yang diberikan tugas khusus, indikator kinerjanya harus tercermin dari dampak sosial yang nyata. Tahun 2014, diperkirakan total aset BUMN sudah mencapai Rp 4.500 triliun. Namun, tanpa pengelompokan antara yang untung dan yang rugi, return on asset (perbandingan antara penghasilan bersih dengan total aset) yang diraih masih rendah, yaitu 0,03 kali atau 3,3%. Hal ini diperoleh dengan membagi perkiraan penerimaan BUMN di tahun 2014 yang mencapai Rp 148,17 triliun dengan Rp 4.500 triliun perkiraan aset BUMN. Di sinilah pentingya melakukan reformasi BUMN. Salah satunya dengan mendirikan holding bagi BUMN yang ditargetkan meraih keuntungan. Dengan cara ini, tingkat efisiensi dan profitabilitas tentu bisa ditingkatkan secara signifikan. Dari total Rp 148,17 triliun penerimaan BUMN di tahun 2014, sebetulnya Rp 145,13 triliun atau 97,94%, dihasilkan hanya oleh 20 BUMN dengan laba terbesar. 246
InvestasI Di samping itu, melalui pembentukan holding yang tentunya akan mencatatkan nilai aset yang juga besar, posisi tawar BUMN untuk mendapatkan pembiayaan pun otomatis menjadi lebih kuat. Sehingga bisa lebih leluasa menjalankan berbagai program dalam Nawacita. Semua strategi itu tentu perlu diturunkan dalam sebuah peta jalan yang komprehensif. "Kita ingin peta jalan yang jelas agar BUMN kita kuat dan lincah, berani bersaing di era yang kompetitif," ucap Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas Holding BUMN tanggal 29 Februari 2016 di Kantor Presiden. 247
InvestasI ekonoMI GloBal MelaMBat realIsasI InvestasI 2015 MenInGkat Investasi di sektor industri manufaktur naik 18,5% dan sektor infrastruktur, jasa dan perdagangan naik 24,4%. Sektor ekstraktif/ bahan mentah hanya naik 3,6%. Kendati ekonomi global mengalami perlambatan, namun kerja keras pemerintah untuk tetap mendorong pergerakan ekonomi nasional membawa hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi investasi hingga akhir 2015 yang ada dalam catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Total realisasi investasi tahun 2015 mencapai Rp 545,4 triliun, naik sebesar 17,8% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014 yang mencapai Rp 463,1 triliun. Angka ini terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 366 triliun, juga naik sebesar 19,2% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang mencapai Rp 307 triliun. Lalu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 179,4 triliun atau naik sebesar 14,9% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp 156,1 triliun. Yang menggembirakan dari data-data ini, bila dilihat realisasi investasi secara sektoral, maka niat pemerintah untuk mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi nasional ternyata berhasil mendapatkan sambutan positif dari para investor. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan investasi di sektor industri manufaktur menjadi Rp 236 triliun atau naik sebesar 18,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 199,1 triliun. Begitu pula dengan kenaikan investasi sektor infrastruktur, jasa dan perdagangan yang menjadi Rp 214,4 triliun atau naik 24,4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 172,3 triliun. Sebaliknya investasi sektor ekstraktif dan bahan mentah yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi di masa lalu, hanya mencapai Rp 95 triliun atau naik 3,6% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 91,7 triliun. 248
InvestasI Hal lain yang patut disyukuri adalah strategi pembangunan Indonesia Sentris, sebagai antitesis dari pembangunan Jawa Sentris, sudah mulai terlihat pada tahun 2015. Hal lain yang patut disyukuri adalah strategi pembangunan Indonesia Sentris, sebagai antitesis dari pembangunan Jawa Sentris, sudah mulai terlihat pada tahun 2015. Meskipun total investasi di Jawa yang mencapai sebesar Rp 297 triliun masih lebih besar dibandingkan luar Jawa yang sebesar Rp 249 triliun, namun kenaikan di luar Jawa sesungguhnya mencapai 25% (dari Rp 200 triliun di tahun 2014) dibandingkan di Jawa yang mencapai 13% (dari Rp 263 di tahun sebelumnya). Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja pun, luar Jawa meningkat 16% menjadi sebanyak 612.026 orang dibandingkan 529.464 orang di tahun 2014. Sebaliknya, di Jawa penyerapan tenaga kerja justru menurun 8% menjadi 823.678 orang dibandingkan 897.113 orang di tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, proporsi investasi di Jawa dan luar Jawa pada tahun 2015 menjadi sebesar 54% berbanding 46% atau menjadi lebih seimbang dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 57% berbanding 43%. Dengan semakin gencarnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa saat ini, maka di tahun-tahun mendatang proporsi investasi di luar Jawa tentu dapat meningkat lebih besar lagi. Nilai investasi tertinggi, di luar Jawa untuk tahun 2015 terdapat di Pulau Kalimantan dengan total investasi sebesar Rp 93 triliun atau naik 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 72 triliun. Sedangkan proyek yang dikembangkan mencapai 1.628 atau naik 128% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 714 proyek. Investasi tertinggi kedua untuk luar Jawa terdapat di Pulau Sumatera dengan total investasi sebesar Rp84 triliun atau naik sebesar 19% dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai Rp71 triliun. Pertumbuhan proyeknya mencapai 113%, dari sebelumnya 1.326 menjadi 2.823 di tahun 2015. 249
InvestasI Jumlah pertumbuhan proyek tertinggi di seluruh Indonesia, dilihat dari persentase, terdapat di Pulau Sulawesi yang mengalami kenaikan 236%. Dari sebelumnya hanya 374 proyek di tahun 2014 menjadi 1.255 proyek di tahun 2015. Jumlah investasinya mencapai Rp 33 triliun atau naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 29 triliun. Untuk Pulau Papua dan Maluku, jumlah pertumbuhan proyek mencapai 139%. Dari sebelumnya 170 menjadi 406 di tahun 2015. Sedangkan total investasinya mencapai Rp 19 triliun atau naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 17 triliun. 250
InvestasI perlIndunGan uMkMk dalaM paket keBIjakan ekonoMI X Penanaman modal dalam dan luar negeri harus bekerja sama dengan UMKMK di 110 bidang usaha - sebelumnya hanya 48. Bukti negara hadir dalam mengatur arus investasi. Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi X pada 11 Februari 2016. Paket kebijakan ekonomi kali ini dimaksudkan untuk memperlonggar investasi dengan meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Peningkatan investasi yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi X ini adalah investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, inklusif dan berkelanjutan. Sehingga dapat mendorong Indonesia menyesuaikan posisinya agar menjadi basis produksi dan sentra logistik dalam memanfaatkan peluang perluasan pasar. Hal ini tak lepas dari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta upaya untuk dapat mengintegrasikan diri dalam global supply chain. Langkah konkret pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah melalui perubahan ketentuan mengenai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Secara umum, inilah yang disebut sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Walaupun Paket Kebijakan Ekonomi ini memang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi, namun kebijakan ini bukanlah proses liberalisasi ketika negara tidak memiliki strategi dan kontrol. Sebaliknya, negara hadir dalam upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geoekonomi nasional, dengan mendorong UMKMK sebagai subyek. 251
InvestasI Walaupun Paket Kebijakan Ekonomi ini memang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi, namun kebijakan ini bukanlah proses liberalisasi. Caranya adalah dengan meningkatkan kreativitas, sinergitas, inovasi dan kemampuan mereka untuk menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan. Sesungguhnya paket kebijakan ini memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (yang mempunyai kekayaan bersih di bawah Rp 10 miliar). Untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK dilakukan reklasifikasi yang menyederhanakan bidang usaha, misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/ jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha yang dapat dilakukan oleh UMKMK untuk 19 bidang kegiatan. Oleh karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha. Dalam DNI baru bertambah 19 bidang usaha yang tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau risiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan di bawah Rp10 miliar. Sebelumnya, dipersyaratkan saham asing sebesar 55%, seperti jasa pra desain dan konsultasi, jasa desain arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya. Juga diatur agar kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing untuk bekerja sama dengan UMKMK yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha. Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK yang ditingkatkan nilai pekerjaannya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. 252
InvestasI Paket Kebijakan Ekonomi X ini diharapkan juga dapat memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Kebijakan ini pun diharapkan dapat membuat harga lebih murah, misalnya untuk obat dan alat kesehatan, serta mengantisipasi era persaingan dan kompetisi karena Indonesia sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Terakhir, kebijakan ini tentu saja berpeluang membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun bangsa. 253
InvestasI 254
InvestasI 255
Poros maritim diwujudkan melalui konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta keamanan maritim. Sebuah gagasan strategis yang sejalan dengan kondisi negeri ini sebagai negara kepulauan.
MARITIM
MARITIM TekAd NTB MewujudkAN INdoNesIA seBAgAI PoRos MARITIM Dimulai dari Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat bertekad jadi pelopor Poros Maritim. Presiden Jokowi memberikan anggaran Rp 1,8 triliun dalam APBN 2016. Indonesia sebagai Poros Maritim merupakan bagian dari visi-misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, merupakan salah satu pernyataan tegas yang terdapat dalam Nawacita. Komitmen tersebut kini mulai terlihat dalam berbagai program yang dijalankan oleh sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk pembangunan sejumlah pelabuhan, Tol Laut serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Pemerintah daerah pun kini menerjemahkan Nawacita melalui inisiatif pembangunan di wilayahnya. Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk yang paling gencar dalam hal ini. Melalui peringatan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2016, yang mengambil tema "Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara", pemerintah daerah tersebut menunjukkan kesiapannya untuk mendukung komitmen Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim. Peringatan Hari Pers Nasional itu sendiri mengambil tempat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang indah dan eksotik, serta merupakan salah satu destinasi wisata unggulan dan strategis di NTB. Kawasan dengan luas 1175 hektar ini sedang berbenah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi penting di Pulau Lombok. 258
MARITIM Di kawasan ini akan dibangun lokasi MICE dengan kapasitas antara 5.000 hingga 7.000 orang, hotel sebanyak 10.532 kamar, hunian sebanyak 1.586 unit, lokasi ritel seluas 340.144 meter persegi, lapangan golf seluas 100 ha, pusat marina dengan 30 tempat berlabuh, Eco Park seluas 70 ha, Water Park seluas 70 ha dan sebagainya. Pembangunan KEK Mandalika akan berlangsung selama 15 tahun, antara tahun 2015 hingga 2030. Komitmen pemerintah pusat pun sudah diberikan melalui anggaran sebesar Rp 250 miliar pada APBN 2015 untuk pembangunan infrastruktur, di samping keinginan Presiden Jokowi untuk menambah anggaran sebesar Rp 1,8 triliun dalam APBN 2016, termasuk untuk membangun sekolah pariwisata. Pemerintah Daerah NTB memperkirakan kawasan ini akan mampu menarik investasi hingga Rp 63,8 triliun hingga tahun 2025 dengan proyeksi tenaga kerja mencapai 58.700 orang. Oleh karena itu, investasi asing diharapkan dapat berperan lebih besar. Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintahan Jepang telah menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi pada pembangunan bandara dengan nilai US$200 juta. Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi pun telah berusaha menarik investor Timur Tengah dengan mengajak Islamic Development Bank (IDB) untuk menanamkan modalnya pada pengembangan Mandalika. Tidak hanya Mandalika dan bukan cuma pariwisata. Keseriusan Pemerintah Daerah NTB untuk mewujudkan Pulau Lombok sebagai pilar pembangunan Poros Maritim Indonesia, terlihat dari rencana untuk membangun Global Hub di Lombok Utara. Pemerintah Daerah NTB memperkirakan kawasan ini akan mampu menarik investasi hingga Rp 63,8 triliun hingga tahun 2025 dengan proyeksi tenaga kerja mencapai 58.700 orang. 259
MARITIM Global Hub akan menjadikan NTB sebagai pusat logistik, industri dan perdagangan internasional serta sarana dan prasarana dunia secara terpadu. Pembangunan Global Hub didasarkan pada fakta bahwa sekitar 40% transportasi perdagangan internasional dari berbagai wilayah seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia dan Australia melalui Indonesia. Letak provinsi NTB sendiri berada di jalur sutra, alur sutra dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI II) yang memang sangat strategis. Tahun 2015, Provinsi NTB berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,56% dan menurunkan tingkat kesenjangan sosial di wilayahnya dari 0,37 menjadi 0,29 atau yang terendah di Indonesia. Melihat potensinya, wajar jika NTB mencoba menjadi yang pertama dalam pembangunan Poros Maritim. Selain kekayaan alam dan sumber daya laut serta potensi panas bumi di Lombok Timur, provinsi ini juga memiliki pemerintah daerah yang mampu menerjemahkan visi Poros Maritim dalam sebuah rencana pengembangan terpadu dan holistik. 260
MARITIM AkseleRAsI koNeksI lAuT dI sulTRA Peluncuran kapal roro dan persiapan peresmian pelabuhan Bungkutoko di Kendari membuka akses daerah dan meningkatkan daya saing. "Kita harus optimis dan bergotong royong untuk kemajuan dan kemandirian bangsa," kata Presiden Jokowi pada pidato perdana pelantikan Presiden RI di sidang paripurna MPR, 20 Oktober 2014. Optimisme Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia menjadi bangsa mandiri dibuktikan dengan mewujudkan butir Nawacita: membangun Indonesia dari pinggiran. Yakni, memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satunya diwujudkan oleh Kementerian Perhubungan melalui peluncuran KMP Bahteramas II yang berbasis di Surabaya, 20 Februari 2016. Kapal perintis buatan dalam negeri, termasuk jenis roll on-roll off (roro) berbobot 500 DWT dengan kapasitas 300 penumpang dan 20 kendaraan. KMP Bahteramas II dipesan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat beroperasi menghubungkan pelabuhan Amolengo, di Kabupaten Konawe dan pelabuhan Labuan di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peluncurannya itu berbarengan dengan peresmian kedua pelabuhan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Sebelumnya, penyeberangan Amolengo-Labuan menggunakan perahu Untuk menunjang aktivitas pelabuhan dan mempermudah mobilitas masyarakat menuju pelabuhan tersebut, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara meningkatkan akses jalan Kendari ke pelabuhan Amolengo. 261
MARITIM rakyat yang dikelola secara pribadi oleh masyarakat. Sehingga tingkat keamanan minim dan berbiaya tinggi. Dengan adanya pelabuhan ini masyarakat merasakan manfaatnya. Sebelumnya satu penumpang dewasa harus membayar tiket Rp 30.000, kini Rp 12.000. Satu kendaraan roda dua semula Rp 100.000, sekarang tinggal Rp 18.000. Biaya kendaraan roda empat cukup Rp 165.000. Untuk menunjang aktivitas pelabuhan dan mempermudah mobilitas masyarakat menuju pelabuhan tersebut, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara juga meningkatkan akses dengan membangun jalan Kendari ke pelabuhan Amolengo. Konektivitas antar pelabuhan Amolengo dan Labuan ini mendorong setempat. Dampaknya, aktivitas perputaran ekonomi masyarakat pengiriman kebutuhan pokok di kedua pulau bisa lebih cepat serta menurunkan harga barang dan jasa. Pelabuhan ini selanjutnya dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan kapal-kapal perintis yang beroperasi dikelola oleh Angkutan Sungai Danau Dan Perairan (ASDP) setempat. Sementara itu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, siap menjalankan aktivitas pelabuhan Bungkutoko yang rencananya diresmikan oleh Presiden Jokowi. Fasilitas pelabuhan ini memiliki luas area daratan 353,5 x 200 m2, lapangan penumpukan 18.236 m2, gudang 60 x 20 m2, dan kantor seluas 15,5 x 25 m2. Sedangkan sisi lautnya memiliki dermaga seluas 180 x 20 m2, trestle 206 x 8 m2, dan causeway 150 x 8 m2. Dengan fasilitas seperti itu, pelabuhan Bungkutoko bisa disandari oleh kapal berbobot 6.000 DWT. Selain itu, fasilitas jalan utama di pelabuhan selebar 20 meter. Dengan kedalaman sandar 12 meter, membuat pelabuhan ini memiliki tingkat keamanan yang baik dibandingkan dengan pelabuhan lain di Sulawesi Tenggara. Dengan fasilitas yang memadai, kepala KSOP Kendari Akhiriadi optimis, pelabuhan ini akan menjadi magnet pelaku usaha. Lokasi pelabuhan Bungkutoko berada persis di mulut Teluk Kendari, tempat pertemuan lalu lintas keluar masuk dari Teluk Kendari serta dari Laut Banda. Menjadikan pelabuhan ini bernilai strategis melancarkan arus barang maupun orang ke Kota Kendari. 262
MARITIM Tol lAuT MewujudkAN INdoNesIA seNTRIs Melalui Tol Laut sistem logistik nasional ditata dan arus barang dilancarkan. Muaranya memangkas kesenjangan pendapatan daerah antara Jawa dan luar Jawa. Ungkapan Indonesia Sentris relatif baru di benak masyarakat. Kosa kata ini muncul sebagai kritik atas prioritas pembangunan yang selama lebih dari tiga dasa warsa berpusat di Jawa atau Jawa Sentris. Istilah bernada sindiran ini tidak muncul serta merta. Ada alasan dibalik sindiran tersebut, terutama jika melihat indikator ekonomi dan pembangunan. Dengan luas keseluruhan Jawa hanya 6,77 persen dari seluruh wilayah Indonesia, Jawa tampak superior. Pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia ini menikmati kelimpahan rezeki. Sebuat saja jumlah uang beredar, jaringan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, kawasan industri, pusat perdagangan, dsb. Apalagi, secara politik, Jawa ditopang oleh kebijakan pemerintah yang memihak. Mari kita lihat satu persatu bagaimana Jawa selama ini memang berada di depan. Jumlah sekolah dasar (SD) di Jawa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013/2014 sebanyak 68.584, Sumatera 35.125, Bali dan Nusatenggara 10.365, Sulawesi 15.872, dan Maluku serta Papua 6.413. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan dasar. Bila ditilik jumlah Puskesmas menurut provinsi pada tahun 2013, data Badan Pusat Statistik tahun 2015 menunjukkan - jumlah Puskesmas seluruh provinsi di Jawa adalah 3.574. Sumatera 2.498, Bali dan Nusatenggara 640, Kalimantan 881, Sulawesi 1.253, Maluku dan Papua 849. 263
MARITIM Tol laut menjadi salah satu jawaban mengatasi ketimpangan ekonomi dan menjadi langkah pemerintah untuk menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa maritim. Apalagi jika kita lihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, yang dihitung dalam miliar rupiah. Jumlah PDB di Sumatera sebesar 1.774.934,9; Jawa 4,882.526,3; Bali dan Nusatenggara 249.171,2;, Kalimantan 794.06; Sulawesi 485.369.8; Maluku dan Papua 213.286. Perbandingan besarnya PDRB di Jawa dan luar Jawa mengindikasikan bahwa dana mengalir deras dari daerah ke Jawa. Banyak daerah yang kaya sumber alam seperti diperah dan sarinya dikirim ke Jawa dan hanya sedikit saja yang kembali ke daerah. Akibatnya Jawa makin maju, sebaliknya daerah makin tertinggal. Stimulus ekonomi di luar Jawa menjadi terbatas, pertumbuhan stagnan, sehingga PDB daerah makin kecil. Sebaliknya di Jawa, karena mendapatkan dana besar dan keperpihakan politik kondisinya makin maju. Alhasil dari waktu ke waktu kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa makin lebar. Kesenjangan tersebut akan dibalikkan oleh Jokowi dengan pembangunan Indonesia Sentris. Tol laut menjadi salah satu jawaban mengatasi ketimpangan ekonomi. Jokowi juga menyinggung program Tol Laut yang merupakan langkah pemerintah untuk menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa maritim. Dengan Tol Laut sistem logistik antarpulau dan di dalam kepulauan akan terhubungkan. "Tol Laut itu menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, distribusi barang akan semakin lancar sampai ke pelosok-pelosok. Kita jangan memunggungi laut. Saat ini baru ada 3 jalur tol laut, selanjutnya tahun ini juga akan dibangun lagi 6 jalur Tol Laut," tutup Presiden. Pada akhirnya Tol Laut adalah sarana menggerakkan mesin perekonomian ke seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya Jawa. Sebuah perwujudan nyata Indonesia Sentris. 264
MARITIM lAuT seBAgAI PeNghuBuNg NusANTARA Tol Laut menyediakan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur, serta menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil dari belahan barat hingga timur Indonesia. Ketika Presiden Jokowi memperkenalkan istilah Tol Laut untuk pertama kali, tak semua orang memahami konsep tersebut. Bahkan, ada yang membayangkannya sebagai proyek pembangunan jalan tol di atas laut. Tol Laut tak bisa dipisahkan dari visi-misi Nawacita pemerintahan Jokowi- JK, khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur kelautan. Melalui pembangunan infrastruktur kelautan yang terintegrasi dan terkoneksi, dampak utama yang hendak dicapai adalah efisiensi, khususnya waktu tempuh lebih cepat dan biaya lebih murah. "Tol Laut itu bukan jalan, artinya ada deep sea port, ada pelabuhan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir, sehingga harga di semua pulau ini sama," ujar calon Presiden Jokowi di masa menjelang pemilihan presiden tahun 2014. Efisiensi ini, secara akumulatif akan mereduksi ekonomi biaya tinggi menurunkan perbedaan harga antar wilayah, menciptakan pemerataan pembangunan dan, pada akhirnya, meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam perdagangan global. Efisiensi juga berarti para pelaku usaha akan mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik, sehingga akan menarik para investor untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya dan perekonomian nasional akan bergerak makin dinamis. Lapangan kerja akan tumbuh, penerimaan negara meningkat, dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. 265
MARITIM Melalui pembangunan infrastruktur kelautan yang terintegrasi dan terkoneksi, dampak utama yang hendak dicapai adalah efisiensi, khususnya waktu tempuh lebih cepat dan biaya lebih murah. Secara nasional, indikator utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur kelautan, termasuk Tol Laut, adalah penurunan biaya logistik dari 24,5% terhadap PDB saat ini menjadi 19%. Jadi, apa definisi Tol Laut? Pada dasarnya Tol Laut merupakan upaya penyediaan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan angkutan laut dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Tol Laut menghubungkan simpul pelabuhan utama (atau disebut Hub) dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpannya (Feeder). Seperti umumnya transportasi massal di darat yang sudah berjalan baik di sejumlah negara maju, Tol Laut akan memberikan layanan transportasi laut yang tetap dan teratur serta dapat menghubungkan ke pelabuhan- pelabuhan yang lebih kecil, secara merata di belahan barat maupun timur Indonesia. Dengan demikian, laut akan benar-benar menjadi penghubung antar pulau di seluruh Nusantara. Laut bukan lagi pemisah daratan. Dari pelabuhan manapun, melalui infrastruktur Tol Laut, kita bisa memilih untuk sampai di pelabuhan manapun di wilayah Indonesia. Mobilitas di laut akan menjadi sangat intens. Tol Laut juga akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan konsep Poros Maritim, yang intinya akan mengkapitalisasi keunggulan geo-strategis Indonesia yang berbasis kekayaan bahari. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya lautnya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah per tahun jika dikelola dengan baik dan optimal. 266
MARITIM Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang yang terdapat di bawah permukaan laut, termasuk timah, bijih besi, emas, bauksit, nikel serta minyak dan gas bumi. Belum lagi sumber daya pesisir, berupa terumbu karang, mangrove dan sebagainya. Seluruh sumber daya ini tentunya akan memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang lebih tinggi dengan adanya infrastruktur Tol Laut. Luas wilayah laut Indonesia memang sangat besar, yaitu mencapai 5,9 juta kilometer persegi (luas Laut Yuridiksi Nasional), yang terdiri dari 2,9 juta kilometer persegi Laut Nusantara, 0,3 juta meter persegi Laut Teritorial dan 2,7 kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sedangkan, luas daratan "hanya" mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Dari sisi geo-strategis, Indonesia terbentang di antara Benua Asia & Australia dan memiliki 2 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang telah ditetapkan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. 267
MARITIM Tol lAuT TegAskAN INdoNesIA BANgsA MARITIM Aktivitas armada Tol Laut pengangkut penumpang dan barang akan menciptakan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan gagasan Poros Maritim Presiden Jokowi. Akselerasi konektivitas antar pulau adalah langkah nyata kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keterhubungan ini tercermin dalam program Tol Laut. Saat ini, dari 5 kapal yang direncanakan menghubungkan Jabodetabek-NTT, telah beroperasi satu armada kapal khusus pengangkut hewan ternak sapi bernama KM Camara Nusantara I. Kapal ini dapat mengangkut 500 ekor sapi sekali perjalanan dari NTT dan NTB untuk didistribusikan ke beberapa daerah seperti Surabaya, Cirebon dan Jakarta. Selain mengurangi sapi impor, konektivitas yang tercipta dari program Tol Laut akan dapat menekan harga daging sapi di pasar. Di sisi lain meningkatkan keinginan masyarakat daerah untuk lebih produktif beternak sapi sehingga meningkatkan perputaran roda perekonomian daerah. Selain kapal pengangkut ternak, Presiden Jokowi juga telah meluncurkan dua armada kapal perintis untuk menunjang Tol Laut yang mengangkut barang dan manusia, yaitu KM Sabuk Nusantara 55 dan KM Sabuk Nusantara 56. KM Sabuk Nusantara 55 beroperasi di daerah Kotabaru, Kalimantan Selatan, dan KM Sabuk Nusantara 56 ditempatkan di Tanjung Perak, Surabaya. Kedua kapal penumpang dan barang itu, masing-masing dapat menampung 265 penumpang dengan muatan barang sejumlah 400 ton. Berjalannya aktivitas armada Tol Laut pengangkut barang dapat menciptakan banyak dampak positif. Salah satunya kesenjangan harga komoditas antar daerah dan mendorong perkembangan berbagai sektor penunjang kemandirian masyarakat dengan adanya akselerasi konektivitas antar pulau. 268
MARITIM Kapal ini dapat mengangkut 500 ekor sapi sekali perjalanan dari NTT dan NTB untuk didistribusikan ke beberapa daerah seperti Surabaya, Cirebon dan Jakarta. Konektivitas antar pulau sangat penting untuk mempermudah aktivitas manusia di daerah atau provinsi yang menggunakan moda transportasi laut sebagai penunjangnya. Sebelumnya, moda transportasi hanya memakai perahu motor kecil yang tingkat keselamatannya tidak memadai dan harganya cukup tinggi. Aktivitas pedagang kecil pun menjadi lebih mudah dengan adanya kapal-kapal perintis yang telah beroperasi. Selain lebih cepat, harga tiket juga lebih murah, sehingga para pedagang dapat lebih meningkatkan laba penjualan dari dampak tersebut. Tol Laut menegaskan kembali Indonesia sebagai bangsa maritim. Presiden Jokowi terus meningkatkan pembangunan transportasi laut. Seperti akselerasi pembangunan pelabuhan dan fasilitasnya serta pengadaan kapal perintis yang tiketnya disubsidi Pemerintah. Diharapkan dalam waktu cepat dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat setempat. Pelabuhan-pelabuhan yang telah diresmikan Presiden Jokowi, memiliki fasilitas yang cukup memadai diantaranya dilengkapi tempat pengumpul yang cukup besar. Para nelayan pun dapat meningkatkan hasil laut, karena memiliki tempat penampungan hasil tangkapannya. Selain itu luas pelabuhan juga memadai, membuat para pelaku usaha antusias menggunakan pelabuhan tersebut dalam aktivitas bongkar muat barang. Pembangunan infrastruktur yang memadai membuat masyarakat di daerah akan lebih tertarik membangun usaha sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja daerah. Hasil-hasil produksi pun tidak hanya menjadi komoditas antar daerah di Indonesia, tetapi diharapkan juga bisa menjadi komoditas ekspor. Dalam kerangka Indonesia sentris, melalui Tol Laut, Presiden Jokowi telah mewujudkan apa yang pernah disampaikan saat kampanye terkait Trisakti Bung Karno yaitu menciptakan bangsa yang mandiri dan tidak melupakan budaya sebagai kepribadian dan jati diri. 269
MARITIM 270
MARITIM 271
Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menopang investasi yang membutuhkan sarana dan prasarana pendukung, meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, yang berdampak pada penurunan biaya logistik. Alhasil, daya saing produk dan jasa akan meningkat.
INFRASTRUKTUR
infrastruktur KeRjA CepAT dI Tol TRANS-SUmATeRA Menjelang Lebaran tahun ini, beberapa ruas tol Trans-Sumatera sudah akan diuji. Peminat investasi di Lampung pun langsung terdongrak. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang tidak singkat. Banyak tahap dan tantangan - salah satu yang terutama adalah kendala pembebasan lahan - yang dihadapi sebelum sampai pada manfaatnya yang besar bagi perekonomian dan masyarakat. Namun, berbagai pemangku kepentingan tampaknya kini mulai sama-sama memahami pentingnya pembangunan infrastruktur. Visi-misi Nawacita untuk membangun konektivitas, menunjang produktivitas, daya saing dan kesejahteraan masyarakat sepertinya sudah mengalami proses internalisasi. Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol, merupakan salah satu prioritas dalam rencana pembangunan pemerintah karena dampak berantai yang dihasilkannya. Konektivitas yang tercipta melalui pembangunan jalan tol akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan industri ke berbagai tempat. Adanya pemahaman atau kesadaran bersama tentang pentingnya infrastruktur ini, akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan proyek di lapangan. Hal inilah yang tampaknya terjadi dengan tol Trans-Sumatera. Pembangunan ruas jalan tol Trans-Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung terbilang cepat. Hingga saat ini konstruksi yang sudah dicor sejauh 7,9 km sehingga diperkirakan pada saat perayaan Lebaran beberapa ruas sudah dapat diuji dicoba agar dapat mengurangi kepadatan arus kendaraan. "Saya melihat memang perkembangannya sangat cepat sekali dan justru pembebasan lahan malah terlalu cepat," kata Presiden Jokowi di lokasi pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera di Desa Sabahbalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, 11 Februari 2016. 274
infrastruktur Hingga 2019 nanti, Sumatera diperkirakan akan memiliki jalan tol baru sepanjang 191,6 kilometer. Tol Trans-Sumatera ruas Terbanggi Besar- Pematang Panggang Kabupaten Mesuji Lampung-Palembang akan dikerjakan mulai Maret 2016, sehingga pada pelaksanaan Asian Games tahun 2018 mendatang diperkirakan ruas jalan tol sudah dapat digunakan. "Tahun 2018, pembangunan Tol Trans-Sumatera ini harus selesai hingga Palembang," kata Presiden. "Saya terus ingin menunjukkan tol Trans-Sumatera ini tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Semua akan dikenalkan seperti MRT, LRT, kereta api di Sulawesi, pelabuhan seperti Makassar Newport," kata Presiden menambahkan. Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kredibilitas pemerintah, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi terutama di luar Jawa. "Sehingga kalau ada kepercayaan itu, ada arus uang masuk ke negara kita, akan ada arus investasi masuk ke Indonesia, akan ada arus modal masuk ke Indonesia," ucap Presiden Jokowi. Semangat pembangunan infrastruktur yang terus digenjot pemerintah, terbukti telah meningkatkan minat investasi. Seperti di Lampung, nilai investasi PMA/PMDN di ditargetkan hanya Rp 3,09 triliun pada 2015, namun realisasinya mencapai Rp 4,32 triliun, yang terdiri atas PMA Rp 3,22 triliun dan PMDN Rp 1,10 triliun. Tol Trans-Sumatera dirancang mampu dilalui kendaraan yang bertonase 80-90 ton. Jalan tol Trans-Sumatera nantinya akan memiliki lebar kurang lebih 21 meter, dengan lebar masing-masing 9,2 meter. Selain itu di pinggir jalan juga akan dibuat bahu jalan dengan lebar masing-masing 2,5 meter, sedangkan di antara kedua jalur akan dipasang median selebar 2,25 meter. Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, merupakan salah satu prioritas karena dampak berantai yang dihasilkannya. 275
infrastruktur Pembangunan jalan tol Trans-Sumatera yang memiliki panjang total 2.600 kilometer ini memerlukan biaya sekitar Rp 150 triliun. Pembangunan ini meliputi 23 ruas jalan yang menghubungkan 11 kota pusat pertumbuhan ekonomi, di antaranya Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Pinang, Lampung, Bengkulu, dan Serang (Banten). 276
infrastruktur ReAKTIvASI jAlUR KeReTA ApI Kereta api pernah mengalami kejayaan dan kemunduran - kalah bersaing dengan mobil pribadi. Kini, demi konektivitas dan daya saing, jalur-jalur lama kembali direaktivasi. Dari zaman ke zaman, kereta api memiliki fungsi yang tak tergantikan. Di masa pendudukan Hindia-Belanda, kereta api merupakan sarana transportasi yang efektif untuk mengangkut hasil bumi dari berbagai daerah dan juga untuk keperluan militer. Di Indonesia jalur kereta api dibangun pertama kalinya di Semarang dan groundbreaking dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloet Van Den Beele pada 17 Juni 1864. Pembangunan jalur atau rel kereta api tersebut diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap (NV. NISM) dan Nederlandsch pelaksanaan pembangunan dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes mulai dari Kemijen, Semarang, Jawa Tengah menuju Desa Tanggung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Indische Spoorweg Maatschappij Pada 10 Februari 1870 NV. NISM berhasil menghubungkan Kota Semarang hingga Surakarta dengan jarak sekitar 110 kilometer. Setelahnya, pembangunan rel kereta api tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tapi Di pemerintahan Jokowi-JK, kereta api mendapat tempat yang cukup sentral untuk menciptakan konektivitas antar wilayah dan daya saing bagi perekonomian nasional. 277
infrastruktur juga di beberapa daerah. Di antaranya, Aceh Tahun 1874, Sumatera Utara Tahun 1886, Sumatera Barat Tahun 1891, Sumatera Selatan Tahun 1914 dan selanjutnya Sulawesi pada tahun 1922. Sampai dengan tahun 1939, panjang kereta api di Indonesia telah mencapai 6.811 kilometer. Namun ketika dilakukan pengukuran kembali di tahun 1950, panjangnya telah berkurang menjadi 5.910 kilometer yang disebabkan karena Jepang membongkarnya untuk keperluan pembangunan rel kereta api di Burma. Pembongkaran ini terjadi di masa pendudukan Jepang yang berlangsung antara tahun 1942 hingga 1943. Di masa kemerdekaan, kereta api menjadi transportasi yang cukup diandalkan, terutama di tahun 1950-an yang ditandai dengan transisi dari era lokomotif Ufa ke lokomotif Diesel. Pada tahun 1955, lokomotif Diesel CC200 dari Amerika Serikat menjadi andalan untuk mengangkut rombongan Konferensi Asia-Afrika di Kota Bandung. Kemunduran perkeretaapian terjadi secara bertahap sejak tahun 1970- an dengan makin maraknya penggunaan angkutan umum dan mobil pribadi. Selama lebih dari 20-an tahun, kemudian kereta api hidup dalam subsidi. Perubahan baru terjadi ketika Perusahaan Jawatan Kereta Api berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), yang mulai membolehkan untuk mencari laba di tahun 1991. Di tahun 1999, Perumka berubah menjadi PT Kereta Api (PT KA). Dengan meningkatnya kemacetan di berbagai kota besar, kereta api pun kembali dilirik. Bersamaan dengan itu transformasi terjadi di tahun 2010. PT KA kembali berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Di masa pemerintahan Jokowi-JK, kereta api mendapat tempat yang cukup sentral untuk menciptakan konektivitas antar wilayah dan daya saing bagi perekonomian nasional. Dalam kunjungan kerjanya ke Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Selatan awal Maret 2016, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan jalan layang kereta api di Kota Medan yang merupakan perlintasan Medan-Kualanamu. Presiden juga meninjau pelaksanaan reaktivasi jalur kereta api trans Sumatera yaitu Stasiun Binjai dan Stasiun Besitang sepanjang 80 kilometer. 278
infrastruktur "Biaya transportasi, logistik di Indonesia masih 2-2,5 kali lipat daripada negara tetangga, baik Singapura maupun Malaysia dan negara tetangga lainnya. Artinya jika infrastruktur tidak dibangun, jangan berharap produk kita, komoditas kita, barang-barang kita bisa bersaing dengan negara- negara tetangga," kata Presiden saat itu. Melalui Kementerian Perhubungan reaktivasi jalur kereta api akan dilakukan di Jawa dan Sumatera. Di Jawa akan dilakukan di Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Lalu, Wonosobo-Purwokerto, Tuntang-Kedung Jati, Solo-Wonogiri, Ambarawa-Magelang Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat dengan jalur Rancaekek-Tanjungsari, Sukabumi-Cianjur-Padalarang, Bandung-Kiaracondong, Padalarang- Cicalengka dan selanjutnya Cikampek-Tanjungrasa serta Bekasi-Cikarang. Di Sumatera, reaktivasi dilakukan di jalur Binjai-Besitang, Padang Panjang- Bukit Tinggi-Payakumbuh, Pariaman-Naras-Sungai Limau dan Muaro Kalabn-Muaro. 279
infrastruktur KebANgKITAN KeReTA ApI dI SUmATeRA Total jalur kereta api di Pulau Sumatera akan mencapai 1.400 kilometer. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini bekerja sama membangun jalur baru dan mereaktivasi jalur lama. Kereta api di Pulau Sumatera, sungguh bukan barang baru. Sejak pra-kemerdekaan, di masa pendudukan Hindia-Belanda, pembangunan rel kereta api sudah dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891) dan Sumatera Selatan (1914). Ketika itu, kereta api selain digunakan untuk mengangkut hasil bumi Nusantara, juga dimaksudkan untuk keperluan militer. Meskipun sempat dianaktirikan sejak tahun 1970-an, akibat maraknya penggunaan kendaraan umum dan mobil pribadi, kereta api kini ramai- ramai dilirik pemerintah daerah di Sumatera. Apalagi penyebabnya kalau bukan kemacetan yang makin hari makin parah, yang berakibat pada mahalnya biaya pengiriman barang di wilayah ini. Pembangunan jalan tol yang sudah direncanakan pemerintah pun takkan cukup untuk mengatasi kemacetan ini. Belajar dari pengalaman di Pulau Jawa, semua moda transportasi perlu dibangun secara terintegrasi jika hendak memperlancar pergerakan orang dan barang. Apalagi dibandingkan dengan jalan tol, biaya pembangunan jalur kereta api lebih murah untuk setiap kilometernya. Biaya pembangunan rel kereta api rata-rata mencapai Rp 20 miliar per kilometer, sedangkan jalan tol sekitar Rp 120 miliar per kilometer. Namun, ada alternatif lain lagi yaitu reaktivasi jalur kereta api lama - termasuk mengganti rel yang ukurannya sudah berbeda - yang biaya per kilometernya bisa sekitar separuh dari biaya pembangunan rel kereta api baru. Sebagai bagian dari rencana pembangunan Indonesia Sentris yang tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa, pemerintah pun mulai gencar membangun 280
infrastruktur Sebagai bagian dari rencana pembangunan Indonesia Sentris, pemerintah mulai gencar membangun infrastruktur perkeretaapian di Pulau Sumatera. infrastruktur perkeretaapian di Pulau Sumatera. Seperti pada Rabu 2 Maret 2016, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Jalur Ganda Layang kereta api di wilayah Sumatera Utara tepatnya di Km 2+800 antara Stasiun Medan-Stasiun Bandar Khalipah. Pembangunan rel sepanjang 8 km yang ini merupakan bagian dari rencana membangun jalur Stasiun Medan-Stasiun Bandara Kualanamu dengan total panjang 27 kilometer. Pembangunan jalur ini sebetulnya merupakan bagian dari proyek jangka panjang pemerintah yang akan membentangkan rel kereta api dari Banda Aceh sampai Lampung - dari jalur hingga ke Rejosari/Km3-Bakauheni. Atas perintah Presiden, proses pembangunannya harus sudah mulai dapat dirasakan dalam waktu dekat. "Kalau nunggu-nunggu, nggak jadi-jadi nanti," kata Presiden Jokowi. Total panjang jalur kereta api Sumatera mencapai sekitar 1.400 kilometer. Bagian dari proyek jangka panjang ini juga adalah reaktivasi jalur rel kereta api lintas Binjai-Besitang yang merupakan perbatasan Sumut dan Aceh di Langkat. Jalur sepanjang 85 km ini dibangun kembali dengan biaya Rp 640 miliar dari APBN, dan diharapkan selesai pada 2017. Sejak Juli 2015, 50 dari 85 kilometer rel kereta api Binjai-Besitang, masih sedang dikerjakan. Hingga awal Februari 2016, 10 kilometer di antara jalur itu, yakni Binjai-Kuala Begumit, sudah selesai dipasangi rel. Tahun 2016 diharapkan jalur Binjai-Besitang selesai hingga 80 kilometer. Selain Binjai-Besitang, masih terdapat jalur-jalur lain yang juga akan direaktivasi, yaitu: Padang Panjang-Bukit Tinggi-Payakumbuh, Pariaman- Naras-Sungai Limau dan Muaro Kalaban-Muaro. Sedangkan untuk di perkotaan, telah ada rencana untuk membangun dalam berbagai bentuk (jalur ganda, elektrifikasi dan jalur baru), masing-masing untuk Medan 281
infrastruktur (Jalur Ganda KA Medan-Araskabu-Kualanamu), Padang (Padang-BIM dan Padang-Pariaman), Batam (Batam Center-Bandara Hang Nadim) dan Palembang (Monorel). Untuk menciptakan integrasi dengan moda transportasi udara dan laut, sejumlah proyek jalur kereta api telah dipersiapkan untuk dibangun di Bandara Kualanamu Medan, Bandara Internasional Minangkabau Padang, Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Lalu di Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kualatanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni. 282
infrastruktur SINeRgI dI Tol TRANS SUmATeRA Gerak cepat pemerintah pusat membangun ruas Medan-Kualanamu di proyek Tol Lintas Sumatera, diimbangi oleh pemerintah daerah. Penyediaan lahan sudah mencapai 97%. Kepadatan di lalu-lintas di Pulau Sumatera semakin hari semakin tinggi. Ini tercermin dari Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang mencapai 20.000 unit. Jalan Lintas Sumatera pun takkan mampu menahan lebih lama beban harian yang pasti akan terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan bisa memindahkan hingga 60% kendaraan dari Jalan Lintas Sumatera. Pembangunan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi ditargetkan selesai pada tahun 2017. Proyek dengan total panjang 61,70 kilometer ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional. Jika telah terhubung dari Aceh hingga Lampung, total panjangnya akan mencapai 2.818 kilometer. Pembangunan ruas Jalan Tol Medan-Kualanamu sendiri dilakukan melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT Jasa Marga Kualanamu Toll. Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi contoh untuk segera mewujudkan kebangkitan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Visi Nawacita. 283
infrastruktur PT Jasa Marga Kualanamu Toll merupakan konsorsium 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri atas PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebanyak 55 persen, PT Pembangunan Perumahaan (Persero) Tbk sebanyak 15 persen, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebanyak 15 persen, dan PT Waskita Toll Road sebesar 15 persen. Adapun pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu ini terbagi menjadi dua seksi. Seksi pertama (Medan-Perbarakan-Kualanamu) sepanjang 17,80 kilometer pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah. Seksi kedua (Perbarakan-Tebingtinggi) sepanjang 44 kilometer akan dibangun oleh PT Jasa Marga Kualanamu Toll. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W Husaini mengatakan campur tangan pemerintah ini diperlukan pada ruas-ruas tol yang semula tidak layak secara finansial menjadi layak untuk ditawarkan pengusahaannya kepada BUJT. Tak cuma itu, tantangan pembiayaan pembangunan tol akan dapat diatasi jika ada partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Untuk itu, dalam kunjungannya ke Sumatera Utara pada tanggal 3 Maret 2016, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang turut membantu pengupayaan pembebasan lahan, sehingga sudah mencapai 97 persen. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, tentu dapat menjadi contoh yang sangat baik untuk segera mewujudkan kebangkitan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Visi Nawacita. Presiden berharap, tol ini bisa membuat mobilitas barang, produk, dan komoditas bisa menjadi lebih cepat. Efisiensi di lapangan pun akan meningkat sehingga harga produk menjadi lebih murah. Dengan begitu, Indonesia bisa memperkuat daya saing dengan negara-negara lain. Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah tumbuhnya perekonomian wilayah di sekitar jalur tol tersebut. Tidak hanya itu, pembangunan proyek tol yang terkoneksi pada pengembangan proyek Tol Trans Sumatera ini, bisa mendukung pusat-pusat perekonomian baru yang digagas pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 284
infrastruktur Sumatera Utara memang punya keinginan untuk mengembangkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ada pusat pertumbuhan di sekitar area Bandara Kualanamu, Seimangkei yang terintegrasi dengan Kuala Tanjung. Kemudian ada pula Danau Toba, destinasi wisata nasional yang terhambat pengembangannya selama jalan menuju Danau Toba harus ditempuh dengan waktu 4-5 jam dari Medan karena infrastrukturnya yang kurang memadai. ini. Penyebabnya, karena 285
infrastruktur mewUjUdKAN pembANgUNAN INdoNeSIA-SeNTRIS Membangun infrastruktur dan mengirimkan ribuan guru ke berbagai daerah adalah langkah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi luar Jawa demi keadilan dan pemerataan. Kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dialektika yang semestinya tak berhenti pada salah satu momentum sejarah. Perjalanan sejarah membutuhkan kebangkitan-kebangkitan baru, terutama ketika sebagian warga bangsa ada yang merasa ditinggalkan dan terkikis rasa kebangsaannya. Di masa awal pemerintahan Jokowi-JK yang bermula pada 20 Oktober 2014, walaupun ada kemajuan, namun persoalan ketidakadilan dan belum meratanya pembangunan masih merupakan fakta yang tak terbantahkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai proyek pembangunan fisik yang terpusat di pulau Jawa - sehingga memunculkan istilah pembangunan Jawa-sentris. Kontribusi pembangunan ekonomi yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) masih timpang antara Jawa dan luar Jawa. Tahun 2014, kontribusi PDB Jawa mencapai 57,5%, sedangkan 42,5% berasal dari luar Jawa - dan kontribusi Kawasan Timur Indonesia hanya 10,6%. Dampaknya tercermin pula dalam hal pembangunan manusia. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013/2014 menunjukkan jumlah Sekolah Dasar (SD) di Jawa mencapai 68.584. Bandingkan dengan Sumatera (35.125), Bali dan Nusa Tenggara (10.365), Sulawesi (15.872), dan Maluku serta Papua (6.413). Sedangkan data fasilitas kesehatan berupa Puskesmas pada tahun 2013, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah Puskesmas di Jawa mencapai 3.574. Bandingkan dengan Sumatera (2.498), Bali dan Nusa Tenggara (640), Kalimantan (881), Sulawesi (1.253) dan Maluku serta Papua (849). 286
infrastruktur Dana sebesar Rp 313,5 triliun digelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia pada 2016. Kondisi inilah yang perlu diubah dan kini menjadi tekad dari Presiden Jokowi untuk mengakhiri orientasi Jawa Sentris dan menggantinya dengan Indonesia Sentris. Komitmen ini pertama kali dikemukakan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2015 lalu, di Surabaya - "Perubahan ke arah Indonesia Sentris, bukan sekadar Jawa Sentris," kata Presiden saat itu. Namun, sungguh tepat jika dilekatkan maknanya sebagai penanda kebangkitan nasional di tahun 2016 ini. Sesungguhnya, Visi-Misi Nawacita, butir ketiga sudah menyatakan hal ini, yaitu komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Pemerintah pun sudah berupaya besar-besaran guna meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat di luar Jawa melalui berbagai program pembangunan. Salah satu yang paling gencar adalah pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara hingga pasar. Dana sebesar Rp 313,5 triliun digelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia pada 2016. Harapannya, ketika semua itu sudah rampung, ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, kian dekat. Sehingga kemajuan bersama dapat lebih cepat terwujud. Mengingat keterbatasan anggaran, keran investasi pun dibuka dan diarahkan di luar Jawa. Pada tahun 2015 total investasi di Jawa yang sebesar Rp 297 triliun masih lebih besar dibandingkan luar Jawa yang sebesar Rp 249 triliun. Namun kenaikan di luar Jawa mencapai 25% (dari Rp 200 triliun di tahun 2014) dibandingkan dengan Jawa yang mencapai 13% (dari Rp263 di tahun sebelumnya). Secara keseluruhan, proporsi investasi di Jawa dan luar Jawa pada tahun 2015 menjadi sebesar 54% berbanding 46% atau menjadi lebih seimbang dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 57% berbanding 43%. 287
infrastruktur Dari sisi pembangunan manusia, pemerintah telah mulai menggerakkan ribuan tenaga pengajar untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia berkualitas dari berbagai penjuru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah merekrut 7.000 Guru Garis Depan untuk dikirimkan ke daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), di 93 kabupaten yang tersebar di 28 provinsi. Tak hanya itu, untuk pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan, yang selama ini sulit dijangkau, pemerintah telah mulai dengan program akselerasi pembangunan ekonomi. Hal ini misalnya dapat dilihat program Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang telah berhasil melakukan ekspor perdana 24 ton ikan Muroaji dari Tahuna - salah satu kawasan pulau terluar di Indonesia - dengan tujuan Jepang, pada tanggal 12 Mei 2016 lalu. Tentu masih banyak pekerjaan rumah lain yang harus dikerjakan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan, dan lompatan ke depan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu, perlu keterlibatan kita semua untuk mewujudkannya. 288
infrastruktur lANgKAh mAjU SeKToR peRhUbUNgAN Program Tol Laut dan pembangunan bandara menjadi sarana mempererat persatuan dan menggerakkan ekonomi di daerah. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa ini diingatkan lagi tentang Hari Kebangkitan Nasional. Pesan penting hari istimewa ini adalah tumbuhnya kesadaran akan ke-Indonesiaan. Keinginan untuk bersatu melewati sekat perbedaan agama, suku, dan ras. Kini, setelah 108 tahun sejak Kebangkitan Nasional itu disuarakan, pesan kesadaran itu masih sangat relevan. Bukan dengan mengumandangkan slogan, namun mengisinya dengan aksi nyata. Dalam Nawacita ke -3 pemerintah telah mencanangkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Tol Laut adalah salah satu alat untuk mewujudkan Nawacita ke-3. Melalui Tol Laut pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah terpencil, khususnya Indonesia Timur bisa terhubung dengan simpul pelabuhan utama. Jaringan pelabuhan tersebut dilalui kapal secara tetap dan teratur dengan pola subsidi. Manfaat dari pelayaran regular ini adalah bergeraknya sektor-sektor ekonomi domestik, meningkatnya produktivitas rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat dari pelayaran regular ini adalah bergeraknya sektor-sektor ekonomi domestik, menggerakkan produktivitas rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup. 289
infrastruktur Dalam tahun 2015, Tol Laut telah mencapai kemajuan yang patut dibanggakan. Untuk program peningkatan kapasitas pelayanan. Berhasil diselesaikan pembangunan pelabuhan di 35 lokasi, peningkatan kapasitas pelabuhan 6 lokasi, pengadaan 85 unit peralatan bongkar muat, 86 trayek rute perintis, pengoperasian 1 unit kapal ternak, dan 95 unit kapal perintis. Selanjutnya tahun 2016 akan diteruskan pembangunan pelabuhan di 89 lokasi, peningkatan kapasitas pelabuhan 6 lokasi, pengadaan peralatan bongkar muat 26 unit, rute perintis 96 trayek, freight liner Pelni 6 trayek, kapal ternak 5 unit, dan pembangunan kapal perintis 95 unit. Bila dilihat dari pembangunan dan revitalisasi pelabuhan, bisa dikatakan Program Tol Laut adalah wujud nyata pembangunan yang Indonesia Sentris. Dari 91 pelabuhan nonkomersial yang diselesaikan pada tahun 2015, hanya 7 pelabuhan di Sumatera, 2 di Jawa, 2 di Kalimantan, sementara 80 sisanya berada di kawasan Timur Indonesia. Soal trayek, dari 6 trayek Tol Laut yang sudah direncanakan, 5 trayek sudah jalan. Trayek 1 -3 berangkat dari Tanjung Perak. Trayek 4 berangkat dari Tanjung Priok, dan trayek 5 berangkat dari Makassar. Selain Tol Laut, pembangunan dan pengembangan bandara juga gencar dilakukan. Pada 23 Maret 2016 Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, meresmikan Bandar Udara Internasional Juwata di Tarakan, Kalimantan Utara. Terkait dengan pengembangan Bandara Internasional Juwata yang telah diselesaikan Kementerian Perhubungan, Jokowi menyatakan bandara tersebut bakal menjadi prasarana yang mengkoneksikan provinsi-provinsi di sebelah utara Pulau Kalimantan. Bahkan, bandara ini pun siap menjadi hub internasional yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei. juga meresmikan Terminal Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Penumpang Bandara Matahora di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Minggu (8/5). Bandara kelas III ini memiliki wajah baru dengan tampilan terminal penumpang yang megah dan modern, serta ditunjang dengan fasilitas yang lebih lengkap baik di sisi darat maupun sisi udara. 290
infrastruktur Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Kota Sorong, Papua Barat juga telah selesai seluruhnya pada Maret 2016 dan diresmikanpada 30 Maret 2016. Pada peresmian Bandara DEO tersebut sekaligus dilakukan peresmian Bandara Mopah Merauke secara simbolis. juga sudah selesai. Pengembangan Bandara Djalaludin Gorontalo Pengembangan sisi udara berupa apron yang semula berukuran 230 x 80 m menjadi 130 x 291 m. Selain itu, landasan pacu pacu Bandara Djalaluddin berukuran 2.500 m x 45 m dan akan diperpanjang menjadi 3.000 m x 400 m pada 2019. Pembangunan infrastruktur yang fokus di wilayah Timur Indonesia merupakan wujud nyata dari program Nawacita Presiden Joko Widodo. Diharapkan dengan pengembangan Bandara Sorong dan Merauke, pembangunan makin merata dan mengecilkan disparitas harga antara wilayah Barat dan Timur. 291
infrastruktur jembATAN holTeKAmp IKoN mASA depAN jAyApURA Dibangun dengan konstruksi tahan gempa 1.000 tahun, jembatan Holtekamp akan mengakselerasi pembangunan ekonomi Jayapura dan kota sekitarnya. Papua menyimpan banyak potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat membawa provinsi tersebut melompat maju. Namun, kondisi alamnya yang bergunung dan berbukit menyulitkan mobilitas dan akselerasi kemajuan. Belum terciptanya konektivitas di Papua, mengakibatkan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah itu. Namun demikian, tidak ada ingin meningkatkan jalan kesejahteraan masyarakat Papua, infrastruktur harus dibangun di berbagai tempat. Mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara hingga pasar. Sebab, potensi Papua baru bisa berbuah jika kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dari hulu hingga ke hilir - melalui infrastruktur yang terkoneksi. lain, jika Salah satu proyek infrastruktur penting yang sedang dibangun di Papua, di Kota Jayapura, adalah Jembatan Holtekamp di Teluk Youtefa. Jembatan ini menghubungkan kota-kota di sekitar Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Empat distrik lain yang akan terhubung dengan Distrik Muara Tami adalah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Abepura. Memiliki panjang 732 meter, jembatan Holtekamp dibangun dengan dana APBN (untuk konstruksi utama sepanjang 433 meter) serta APBD provinsi dan kota (untuk kedua sisi jembatan). "Total biayanya Rp 1,15 triliun. Dari pemerintah pusat akan diberikan Rp 900 miliar, sedangkan dari Pemda, Pemprov dan Pemkot Jayapura Rp 600 miliar" ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara groundbreaking tanggal 9 Mei 2015 di Distrik Jayapura Selatan. 292
infrastruktur Keunggulan jembatan yang diperkirakan akan berfungsi sepenuhnya tahun 2018 ini adalah karena konstruksinya dibangun menggunakan kerangka baja pilihan dengan bentuk melengkung yang sangat kuat - sehingga bisa menjadi landmark kebanggaan Kota Jayapura. Tiang-tiang pancangnya sengaja dibuat fleksibel, bisa bergerak ke berbagai arah maksimal hingga 80 sentimeter - sehingga bisa menahan gempa dan bertahan hingga 1.000 tahun. Teluk Youtefa memang merupakan jalur gempa yang cukup rawan. Selain soal konstruksi, dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh jembatan ini telah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah. Wilayah pusat kota Jayapura, saat ini sudah sulit untuk dikembangkan karena keterbatasan lahan dan berbatasan dengan bukit-bukit terjal dan laut. Dengan adanya jembatan Holtekamp, pusat kota Jayapura akan terhubung dengan wilayah dataran yang lebih luas di Muara Tami, dengan penduduk yang kepadatannya masih rendah. Artinya, potensi pengembangannya masih sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah itu. Jarak pusat kota ke Muara Tami, tanpa melalui jembatan, bisa mencapai 50 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam karena harus mengitari teluk. Namun dengan adanya jembatan ini, jaraknya bisa dipangkas menjadih hanya 33 kilometer dengan waktu tempuh 1,5 jam. Wilayah dataran tersebut, khususnya Pantai Hamadi, juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi karena pantainya dikelilingi oleh bentangan pasir putih yang bersih. Lebih dari itu, seperti diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, jembatan Holtekamp akan berdampak pula pada hubungan perekonomian antara Indonesia dan Papua Nugini, yang selama ini sudah berjalan melalui pintu perbatasan negara di Skow. Potensi Papua baru bisa berbuah jika kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dari hulu hingga ke hilir - melalui infrastruktur yang terkoneksi. 293
infrastruktur Dampak langsung jembatan ini akan lebih dirasakan oleh masyarakat di sekitar Jayapura. Namun penting, untuk segera menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan besar di Papua. Seiring dengan koneksi dan integrasi jalan trans-Papua, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara, maka lompatan-lompatan besar akan lebih mudah dilakukan. Ini sebuah langkah penting, bahwa pemerintah terus mewujudkan cita-cita Nawacita, melalui pembangunan Indonesia Sentris untuk seluruh anak bangsa. 294
infrastruktur momeNTUm KebANgKITAN KejAyAAN UdARA Pengoperasian Terminal 3 Ultimate adalah kesempatan untuk melakukan lompatan besar, yang dapat menginspirasi reformasi dunia penerbangan dan tatakelola udara nasional. Tak banyak berita baik yang kita dengar tentang dunia penerbangan di Indonesia. Berita kecelakaan pesawat beberapa kali muncul dalam pemberitaan media lebih dari satu dekade belakangan ini. Semua itu tentu memunculkan citra negatif tentang dunia penerbangan nasional dan tatakelola udaranya. Oleh karena itu dibutuhkan momentum tepat untuk membangkitkan kejayaan kita di udara. Kesempatan itu kiranya dapat terwujud dalam waktu dekat, dengan segera beroperasinya sebagian dari Terminal 3 Ultimate di Bandar Udara Soekarno- Hatta di Banten. Jembatan udara kebanggaan nasional ini rencananya akan mulai membuka fasilitas untuk penerbangan domestiknya, pada akhir bulan Juni 2016. Untuk sementara, hanya penerbangan Garuda Indonesia yang akan menggunakan fasilitas canggih dan modern di sana. Terminal 3 Ultimate menawarkan konsep bandar udara yang menggabungkan aspek kenyamanan, keamanan, kecanggihan teknologi, ekspresi seni-budaya dan keragaman kuliner Nusantara serta pengelolaan pergerakan pesawat yang lebih efisien dan efektif. Untuk aspek kenyamanan, terminal yang secara total akan mampu mengelola hingga 25 juta penumpang per tahun ini, menawarkan konektivitas antar moda transportasi ke dalam maupun ke luar bandara. Kereta listrik otomatis tanpa awak atau Automated People Mover System akan bergerak menghubungkan penumpang ke seluruh Terminal (I, II dan III) menggantikan shuttle-bus yang beroperasi saat ini. Selain memiliki 28 gerbang (10 internasional dan 18 domestik) penumpang akan dilayani oleh ratusan check-in counter yang dilengkapi dengan fasilitasi penanganan dan identifikasi bagasi secara otomatis menggunakan barcode, 295
infrastruktur Terminal 3 Ultimate menawarkan konsep bandar udara yang menggabungkan aspek kenyamanan, keamanan, kecanggihan teknologi, ekspresi seni-budaya dan keragaman kuliner. sehingga selain akan mengurangi kesalahan pemindahan oleh manusia, juga akan mengurangi durasi waktu perpindahan ke bagasi pesawat yang akan ditumpangi. Bukan cuma itu, puluhan self check-in counter juga sudah terpasang, lengkap dengan tempat untuk meletakkan bagasi secara otomatis. Fasilitas kenyamanan lain berupa, ruang keberangkatan yang luas, dilengkapi dengan koneksi listrik untuk laptop maupun perlatan elektronik lainnya. Untuk kemudahan bergerak di antara ruang keberangkatan pun - total panjangnya, jika sudah rampung seluruhnya, bisa mencapai 2 kilometer dengan 44 garbarata - sudah disediakan travelator sebagaimana yang terdapat di berbagai bandara kelas dunia lainnya. Salah satu fitur keamanan canggih yang tersedia, selain sistem pengecekan bagasi dengan menggunakan X-ray untuk meminimalkan campur tangan secara manual, adalah penggunaan kamera CCTV yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang mencurigakan. Contohnya, orang yang terlalu lama berada dia satu tempat akan "diikuti" secara otomatis oleh seluruh kamera yang tersedia. Ruang-ruang luas yang terdapat di dalam dan di luar bandara pun akan diisi dengan berbagi karya seni bercita-rasa tinggi, dalam bentuk lukisan maupun karya seni rupa tradisional dan kontemporer senada dengan tema Art and Culture yang diusung terminal ini. Para penumpang juga berkesempatan untuk mencicipi aneka makanan Nusantara berkualitas tinggi sebagai bagian dari upaya mempromosikan keunggulan kuliner dan wisata Nusantara - 20% di antaranya dialokasikan untuk usaha kecil dan menengah. 296
infrastruktur Dari aspek pergerakan pesawat, pihak Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta menargetkan peningkatan pergerakan pesawat dari 72 per jam saat ini menjadi 86 per jam dan sudah menunjuk konsultan untuk merealisasikan hal itu. Harapannya, tingkat antrean pesawat yang biasanya cukup panjang saat ini bisa diatasi dengan adanya perbaikan sistem dan penyempurnaan jalur pergerakan pesawat (termasuk perubahan taxiway, terutama penambahan jalur East-Cross yang menghubungkan antar runway). Budi Karya Sumadi, Presiden Direktur PT Angkasa Pura II pun berpandangan, Terminal 3 Ultimate adalah kesempatan kita untuk melakukan lompatan besar dalam meningkatkan citra positif dan mereformasi dunia penerbangan nasional. Melalui pengoperasian terminal seluas 422.804 meter persegi ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi transit airport penting - yang sekarang masih dimonopoli oleh Changi di Singapura dan KLIA2 di Kuala Lumpur - dan mencapai visi Angkasa Pura II yaitu "World Class Airport sebagai Gerbang Ekonomi dan Budaya". Titik tujuan yang dilayani dari Terminal 3 Ultimate diharapkan dapat bertambah secara signifikan, dari saat ini sekitar 30 menjadi 100 titik tujuan. Syaratnya, tentu selain pelayanan yang lebih baik, adalah efisiensi biaya yang harus ditanggung berbagai maskapai penerbangan - salah satunya, biaya bahan bakar yang masih tinggi. Presiden Jokowi sendiri sudah berpesan agar terjadi peningkatan dari tahun ke tahun di Bandara Soekarno-Hatta. "Jika sudah selesai dengan Terminal 3, segera lanjut dengan Terminal 4," ujar Presiden saat mengunjungi Terminal 3 Ultimate pada tanggal 11 Mei 2016. Runway juga harus ditambah. Menurut Presiden, pada saat Terminal 3 Ultimate selesai seluruhnya maka kebutuhan pengangkutan penumpang udara sudah pasti akan lebih meningkat lagi. Perubahan besar yang sedang terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta saat ini, tentu harus diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan lain. Mulai dari operator penerbangan, regulator hingga ke penyedia jasa lain yang terkait. Semangat kebangkitan ini harus menular dan menginspirasi. 297
infrastruktur pembANgUNAN INFRASTRUKTUR TAK SeKAdAR ReToRIKA Janji adalah utang! Ungkapan pendek ini mengisyaratkan pesan penting, janji mesti dilunasi. Janji untuk mensejahterakan negeri ini juga dilontarkan oleh Joko Widodo saat masih menjalani kampanye pilpres 2014 yang lantas diulang ketika beliau menjadi Presiden. Salah satu jalan kesejahteraan yang diyakini presiden adalah lewat Nawacita - 5 butir program dalam mewujudkan cita-cita, masyarakat Indonesia yang sejahtera. Butir ke-6 Nawacita mengamanatkan perlunya peningkatan daya saing dalam arti yang luas. Kita tahu di tengah ekonomi dunia yang makin terbuka, keunggulan daya saing produk barang dan jasa menjadi penentu kemenangan suatu bangsa. Nah, di sektor ini kita mesti akui, agak kurang. Harga barang dan jasa ditengarai lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara Asean. Bila dirunut ke belakang salah satu penyebabnya adalah infrastruktur yang tidak memadai. Sarana jalan masih mengandalkan jalan arteri yang suka "tersumbat" di sana-sini. Di lain sisi angkutan barang menggunakan moda kereta api masih dinomor duakan. Padahal infrastruktur berupa jalan, jembatan , rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, sarana irigasi adalah urat nadi perekonomian. Ibarat pembuluh darah, ia melancarkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh untuk memberi kesegaran pada badan. Presiden Jokowi rupanya menyadari dengan kondisi infrastruktur ini. Beberapa saat usai dilantik, beliau langsung tancap gas. Membenahi daya saing lewat pembangunan infrastruktur yang menyeluruh. Tol Cipali yang tersendat penyelesaiannya, diinstruksikan diselesaikan dan dioperasikan sebelum Idul Fitri 2015. Tol ini adalah bagian dari jalan tol Trans Jawa. Sesudah itu Presiden melakukan groundbreaking Tol Solo Kertosono dan 298
infrastruktur Tol lintas Sumatera di Lampung. Bahkan untuk Idul Fitri 2016 akan dibuka Tol Pejagan - Pemalang. Lewat penambahan jalan kereta api, lompatan peningkatan perjalanan kereta api akan terjadi. Ujung Selatan dan ujung Utara P. Sumatera nantinya bakal terkoneksi oleh jalan kereta api dari Lampung ke Aceh. Trans Sulawesi pun mulai diwujudkan dari Makassar ke arah utara. Sementara di Jawa proyek kereta cepat Jakarta - Bandung sudah diinisiasi. Sebuah langkah yang mendapat banyak sorotan, hanya gara-gara hal yang sama sekali baru. Padahal lewat pengalaman tersebut, pemerintah akan belajar banyak, jika nantinya kereta cepat Jakarta - Surabaya dibangun. Pembangunan infrastruktur juga merambah pelabuhan laut dan bandar udara. Peresmian pelabuhan udara di Rembele, Gayo, Aceh, minggu ini, menjadi bukti pemerintah tak main-main dengan butir Nawa Cita ke-3, membangun dari pinggiran. Konektivitas antar daerah, antar wilayah bakal terkait. Bahkan Jokowi yakin, jika nantinya orang bisa langsung terbang dari Rembele di Aceh ke Papua untuk menikmati keindahan Raja Ampat. "Indonesia Sentris bukan Jawa Sentris," ungkap Jokowi. Tekad! Barangkali itulah sebutan yang tepat untuk Jokowi dalam membenahi infrastruktur. Pembangungan waduk juga digenjot untuk meningkatkan produksi beras. Setelah nyaris selama 15 tahun jumlah waduk tidak bertambah. Pemerintah tancap gas membikin waduk. Serentak di Aceh, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Tengah, Nusatenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sekaligus dilakukan pembenahan sejumlah embung dan saluran irigasi. Pembangungan waduk juga digenjot untuk meningkatkan produksi beras. Setelah nyaris selama 15 tahun jumlah waduk tidak bertambah. 299
infrastruktur Begitulah Berbagai pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk mendongkrak daya saing. Jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara jelas bakal mempercepat perpindahan barang dan jasa. Yang pada gilirannya akan memangkas biaya angkut. Muaranya adalah ongkos produksi yang lebih rendah. Konsumen diuntungkan lewat harga barang yang lebih murah. Artinya daya saing produk barang dan jasa kita akan meningkat dibandingkan dengan negara lain. langkah besar telah diayunkan. Sementara bila waduk dan saluran irigasi akhirnya selesai, pemerintah bisa berharap menyelesaikan persoalan laten sepanjang masa impor beras. Tahun 2015 kita masih impor, namun statusnya untuk berjaga-jaga. Sementara tahun ini Menteri Pertanian sudah bertekad untuk tidak mengimpor beras. Itu artinya pembenahan di sektor pertanian sudah mulai membuahkan hasil. Begitulah butir-butir Nawacita, khususnya pembangunan infrastruktur mulai diwujudkan secara nyata bukan hanya lewat retorika. 300
infrastruktur peSAN INdoNeSIA SeNTRIS dARI jembATAN meRAh pUTIh Jembatan terpanjang dan ikonik di Ambon, Indonesia Timur ini merupakan bukti bagaimana Indonesia Sentris bukan hanya jargon. Jembatan Merah Putih adalah jembatan terpanjang 1.140 meter. Terbagi dalam tiga bagian: jembatan Pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 meter, jembatan Pendekat di sisi Desa Galala sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter. Jembatan utama ini merupakan jenis jembatan khusus dengan sistem jeruji kabel atau cable stayed, dengan jarak antar pilon sepanjang 150 meter. Sebagai informasi, pembangunan jembatan ini sudah dikerjakan sejak tahun 2011. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono, pembangunan jembatan ini tertunda pengerjaannya oleh gempa bumi yang mengguncang Ambon, 29 Desember 2015. Melihat pembangunan Jembatan Merah Putih yang terhenti ini, Presiden Jokowi meminta Menteri PUPR segera merampungkan. Kementerian ini lalu menugaskan PT Waskita Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Ketiganya merupakan kontraktor yang telah memiliki pengalaman dalam menangani proyek tersebut. Anggaran dana dalam pembuatannya diambil dari APBN sebesar Rp 700 miliar. Sebagai gambaran, jembatan Merah Putih merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur. Jembatan yang berlokasi di Teluk Dalam Pulau Ambon ini menghubungkan Desa Rumah Tiga (Poka), Kecamatan Sirimau pada sisi utara dan Desa Hative Kecil/Galala, Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Dengan selesainya pembangunan maka jarak tempuh ke Bandara Internasional Pattimura, serta kawasan Jazirah Leihitu, Pulau Ambon, 301
infrastruktur Selain mempercepat waktu tempuh, jembatan ini juga menjadi lambang persatuan antarwarga Maluku. Kabupaten Maluku Tengah, diperpendek sehingga mengurangi waktu tempuh dan kepadatan kendaraan. Sebelumnya, jarak Bandara Internasional Pattimura ke Kota Ambon yang berkisar 35 kilometer ditempuh selama sejam memutari Teluk Ambon. Cara lain adalah menggunakan kapal penyeberangan (ferry) antara Desa Rumah Tiga (Poka) dan Galala dengan waktu tempuh paling cepat 20 menit. Selain mempercepat waktu tempuh, jembatan ini juga menjadi lambang persatuan antarwarga Maluku. Dalam akun resmi Facebook Presiden Jokowi mengatakan, "Akhirnya jembatan Merah Putih, jembatan terpanjang di Indonesia Timur sudah bisa dimanfaatkan rakyat Maluku. Jembatan ini menjadi simbol perdamaian, persatuan serta lambang kebersamaan antar warga Maluku. Katong semua basudara'. "Jembatan ini, bukan hanya Presiden Jokowi juga menambahkan mempersingkat jarak dan waktu tempuh menuju Bandara Pattimura, gerakkan pembangunan wilayah tapi bisa menjadi landmark dan ikon baru Kota Ambon." Ambon akan semakin manise, semua orang bisa melihat keindahan Teluk Ambon dari jembatan ini. Dalam butir ketiga Nawacita, Presiden Jokowi membuktikan komitmennya dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa. 302
infrastruktur INFRASTRUKTUR melANCARKAN pASoKAN bAhAN poKoK Indikator penting yang harus dilihat adalah konsistensi pemerintah untuk terus melakukan berbagai langkah taktis maupun strategis sebagai wujud komitmen mensejahterakan rakyat. Capaian program prioritas pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi di tahun 2015 cukup signifikan. Ini semua sangat penting sebagai sarana menciptakan pemerataan dan kemudahan untuk distribusi berbagai komoditas antardaerah. Di tahun-tahun mendatang ketika semua bagian Indonesia telah terhubung oleh infrastruktur yang lengkap, persoalan disparitas dan stabilitas harga berbagai komoditas mulai dari bahan pokok sampai komoditas lain yang selama masih menjadi persoalan, akan menjadi lebih terkendali. Kemudahan mengirim pasokan atau suplai berbagai komoditas ke berbagai daerah adalah jurus ampuh untuk mengontrol harga pasar. Dengan semakin meratanya pembangunan infrastruktur, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang biasa naik di bulan puasa karena tingginya kebutuhan dan permintaan pasar, akan bisa lebih terkendali. Kemudahan distribusi yang didukung adanya infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi di wilayah Indonesia Timur akan mempermudah pasokan untuk memenuhi meningkatnya permintaan pasar. Pembangunan infrastruktur yang fokus di wilayah Timur Indonesia juga merupakan wujud nyata pelaksanaan kebijakan pembangunan yang Indonesia Sentris. Pembangunan Tol Laut telah berhasil diselesaikan di 35 lokasi. Selain itu Presiden Jokowi juga telah meningkatkan kapasitas pelabuhan di 6 lokasi dan menambah 85 unit peralatan bongkar muat. Telah dibuka juga 86 trayek rute perintis, pengoperasian 1 unit kapal ternak dan 95 unit kapal perintis. Di tahun 2016 akan diteruskan pembangunan pelabuhan di 89 lokasi, peningkatan kapasitas pelabuhan 6 lokasi, pengadaan peralatan bongkar muat 26 unit, rute perintis 96 trayek, freight liner Pelni 6 trayek, kapal ternak 5 unit, dan pembangunan kapal perintis 95 unit. 303
infrastruktur Kemudahan mengirim pasokan atau suplai berbagai komoditas ke berbagai daerah adalah jurus ampuh untuk mengontrol harga pasar. Selain Tol Laut, pembangunan dan pengembangan bandara juga gencar dilakukan. Presiden Jokowi antara lain telah meresmikan Bandar Udara Internasional Juwata di Tarakan, Kalimantan Utara (Maret 2016). Jokowi menyatakan Bandara Internasional Juwata bakal menjadi prasarana yang mengkoneksikan provinsi-provinsi di sebelah utara Pulau Kalimantan. Saat ini, terminal penumpang Bandara Matahora di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, juga telah diresmikan. Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Kota Sorong, Papua Barat juga telah diresmikan pada 30 Maret 2016. Pengembangan Bandara Djalaludin Gorontalo juga sudah selesai. Melalui pengembangan Bandara Sorong dan Merauke, pembangunan makin merata dan akhirnya akan mengecilkan disparitas harga antara wilayah Barat dan Timur. Kita memang harus berpikir visioner jika ingin menjadi bangsa pemenang di era persaingan global saat ini. Begitulah yang dilakukan Presiden Jokowi dengan antara lain memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Berbagai persoalan aktual yang muncul secara situasional tidak bisa sertamerta dikaitkan sebagai indikator untuk menilai suatu kebijakan jangka panjang yang bersifat visioner. Sebut misalnya harga daging sapi yang melambung naik setiap memasuki bulan puasa adalah kondisi situasional yang dipicu oleh meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat. Persoalan mendasarnya adalah kondisi defisit daging sapi yang sudah terjadi sejak era Orde Baru. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur adalah solusi jangka menengah dan panjang yang telah dilakukan. Tentu tindakan langsung untuk mengontrol harga juga dilakukan. Selain impor daging sapi sebagai salah satu solusi jangka pendek, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait agar mengambil sejumlah langkah penting untuk memastikan stabilitas harga daging sapi. 304
infrastruktur meRAK,bAKAUheNI dAN RAjAbASA SIAp SAmbUT ARUS mUdIK Slogan "Kalau mau lancar nyebrang di Merak, ayo siang hari!" adalah upaya mengedukasi para pemudik. Namun edukasi ini memerlukan upaya terpadu dengan pelabuhan Bakauheni dan terminal Rajabasa. Pelabuhan Merak menjelang arus mudik lebaran 2016 telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi lonjakan dan penumpukan penumpang seperti yang selalu terjadi setiap tahun. Berdasarkan hasil evaluasi arus mudik tahun 2015, pelabuhan Merak telah menyiapkan loket tambahan untuk penumpang menjadi 23 loket dari sebelumnya hanya 8 loket penumpang. Loket mobil menjadi 18 loket dari sebelumnya hanya 10 loket. Selain di pelabuhan, penambahan loket juga diperluas dengan membuka loket di rest area jalan tol Jakarta - Merak, yaitu di kilometer 43 dan kilometer 68. Di dua rest area itu, masing-masing dibuka 3 loket tambahan untuk para calon penumpang yang mampir beristirahat atau mengisi bahan bakar. General Manager ASDP Pelabuhan Merak, Tommy Kaunang, menjelaskan bahwa semua persiapan telah selesai pada minggu kedua bulan Juni, termasuk pembangunan sarana ruang tunggu yang bisa menampung sekitar 200an penumpang sebelum mereka menyebrang. "Ruang tunggu baru itu dilengkapi dengan televisi, pendingin udara dan juga internet sehingga para penumpang bisa nyaman menunggu," jelasnya. Sarana lain seperti toilet juga mendapat perhatian khusus. Seluruh jajaran staf pelabuhan Merak termotivasi untuk menjaga kebersihan yang telah membuahkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan pada 2015 sebagai Pelabuhan Terbersih di Indonesia. "Tahun ini disiapkan 40 toilet dan pos kesehatan yang dikelola bersama instansi terkait, antara lain pemerintah provinsi," tutur Tommy Kaunang. 305
infrastruktur Persoalan penumpukan penumpang di malam hari karena para penumpang yang selama ini merasa lebih nyaman dan aman menyebrang malam hari. Persoalan penumpukan penumpang di malam hari karena para penumpang yang selama ini merasa lebih nyaman dan aman menyebrang malam hari, memang masih belum bisa sepenuhnya diantisipasi. Manager Usaha Pelabuhan Merak, Abdillah, mendorong masyarakat agar mau menyebrang siang hari dengan membuat slogan: Kalau mau lancar nyebrang di Merak, ayo siang hari! Namun persoalan ini memerlukan upaya terpadu dengan pelabuhan Bakauheni dan terminal Rajabasa di Lampung. Persepsi masyarakat tentang jalan lintas Sumatera yang rawan masih cukup kuat mempengaruhi para pemudik meski sebenarnya keamanan di sepanjang jalan raya Bakauheni menuju Rajabasa sudah jauh lebih baik. Kondisi jalan pun sudah mulus sejak beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mengubah persepsi masyarakat terkait citra sebuah terminal juga terus dilakukan oleh Kadishub (Kepala Dinas Perhubungan) Bandar Lampung, Kadek Sumarta. "Kami jamin terminal Rajabasa 100% aman untuk lebaran 2016 ini. Pengerahan personil keamanan untuk terminal ini sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir dilakukan secara maksimal. Bila perlu setiap penumpang kami kawal begitu turun dari bus," tegas Kadek. Hal senada ditegaskan juga oleh Kepala Pelabuhan Bakauheni, Eddy Kurniawan. "Sebenarnya, keamanan mulai dari Bakauheni sampai Rajabasa sudah lama terjamin sejak beberapa tahun lalu. Saat ini sudah nyaris tidak ada kelompok begal yang dikenal sebagai bajing loncat," ujar Eddy. Pelabuhan Merak pun sejak beberapa tahun lalu sudah sangat aman. "Kami sudah zero kriminalitas, tak ada lagi kejadian kriminal. Namun untuk antisipasi keamanan lebaran 2016, posko terpadu tetap meningkatkan jumlah personil. ASDP akan mengerahkan 130 personil, pihak kepolisian dan marinir total akan mengerahkan 450 personil," jelas Tommy Kaunang. Sedangkan untuk tenaga pengamanan di setiap keberangkatan kapal yang menyebrang akan dijaga oleh 6 sampai 9 personil tergantung besar kapal dan jumlah penumpang. Antisipasi lain yang dilakukan Pelabuhan Merak 306
infrastruktur untuk kenyamanan dan keamanan adalah pemisahan jalur masuk dan jalur keluar para penumpang. Persoalan yang membuat para penumpang lebih suka menyebrang malam hari dari pelabuhan Merak atau menunggu pagi di pelabuhan Bakauheni selain faktor keamanan adalah faktor ketersediaan bus antarkota dalam provinsi dari Terminal Rajabasa menuju sedikitnya 8 kota tujuan akhir. Hal ini yang justru menjadi kendala utama mengingat faktor keamanan sebenarnya sudah berhasil diatasi sejak beberapa tahun lalu. Bus tanggung antar kota dalam provinsi yang tersedia saat ini beroperasi hanya sampai sore hari sehingga bila penumpang tiba di Rajabasa sore hari, mereka tak mendapat bus dan harus menunggu sampai esok hari untuk bisa meneruskan perjalanan. Hal inilah yang dihindari para pemudik sehingga mereka memilih menyebrang malam hari dari pelabuhan Merak. Secara keseluruhan para pejabat dan jajarannya mulai dari Pelabuhan Merak, Bakauheni dan terminal Rajabasa, sudah siap menyambut arus mudik dengan berbagai langkah antisipasi berdasarkan hasil evaluasi mereka terhadap arus mudik tahun 2015. 307
infrastruktur lAlU lINTAS dIATUR CheCK IN dIpeRCepAT Cara ini dilakukan karena terminal kedatangan juga dipakai untuk keberangkatan sehingga drop off dan pick up penumpang dibatasi hanya 3 menit. Disamping menambah konter check in. Arus mudik lebaran dari dan ke Bandara Supadio, Pontianak telah diantisipasi jauh- jauh hari oleh PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara. Kendala yang muncul pada Lebaran 2015 telah disiapkan solusinya pada Lebaran 2016 ini. Salah satunya karena pengembangan bandara, sehingga terminal kedatangan juga dipakai sebagai terminal keberangkatan. Penyatuan dua kegiatan ini berpotensi menimbulkan antrean pada masa mudik Lebaran 2016. Oleh karena itu PT Angkasa Pura II, telah menyiapkan skenario dengan memundurkan tempat drop off dan pick up penumpang menjauhi lobi terminal. Drop off hanya diijinkan maksimal selama 3 menit dengan menempatkan petugas serta memberi papan peringatan. Dengan cara itu, akses jalan di depan terminal akan lebih lega dan lalu-lintas diharapkan lancar. Jumlah pintu masuk dan keluar kendaraan juga ditambah dari 1 menjadi 4. Melalui berbagai upaya ini diharapkan arus lalu-lintas menjadi lebih lancar. Di dalam terminal keberangkatan, untuk memperlancar antrean, pengelola menambah loket konter check in, salah satunya check in otomatis. juga diperhatikan Kenyamanan penumpang dengan penambahan kursi di terminal maupun di area publik. "Kami mengantisipasi jumlah kursi tunggu hingga 1.077 kursi untuk 3 - 4 kali delay pesawat," ungkap Bayuh Iswantoro, General Manager Angkasa Pura II. Jika ada delay, petugas akan memberi penjelasan, apakah karena cuaca, kabut asap, atau penyebab lain. selama menunggu 308
infrastruktur Kenyamanan penumpang selama menunggu juga diperhatikan dengan penambahan kursi di terminal maupun di area publik. Pelayanan pemudik juga dioptimalkan dengan beroperasinya Posko Lebaran mulai H-15 (24 Juni 2016) sampai H+10. Posko ini melibatkan Angkasa Pura, Basarnas, Kepolisian, dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan analisa tren pergerakan penumpang maupun pergerakan pesawat tahun sebelumnya, puncak arus mudik tahun 2016 akan terjadi pada 1 Juli 2016 (H-5) dengan jumlah penumpang kedatangan 5.290 orang dan jumlah penumpang keberangkatan 5.211 orang. Sementara untuk 2 Juli 2016 (H-6) dengan jumlah penumpang datang 5.286 dan jumlah penumpang berangkat 5.298. Yang menarik dari pergerakan penumpang Lebaran Bandara Supadio ini adalah arus keberangkan dan kedatangan hampir seimbang. Dari sisi keselamatan, sarana prasarana dan pesawat juga telah dilakukan pemeriksaan. Hasilnya, seperti diungkapkan Bayuh Iswantoro, memuaskan. Menurut Bayuh, yang perlu diantisipasi justru kondisi cuaca yang kurang baik. Perubahan cuaca ini berpeluang menurunkan jarak pandang yang disyaratkan, 1.200 m untuk landing dan 900 m untuk take off. Selain Bandara Supadio, pelabuhan Dwikora Pontianak juga bersiap menjadi pintu gerbang bagi pemudik. Sebulan sebelum hari H, jumlah kursi di ruang tunggu utama ditambah menjadi 400 dan akan dilengkapi dengan pendingin udara. Sementara ruang tunggu luar tersedia 200 kursi. Berdasar prediksi, penumpang akan naik lima persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 35.289 orang menjadi 37 .053 tahun 2016 ini. Pada puncak arus mudik diperkirakan akan diberangkatkan 3.000 penumpang. Penumpang akan dilayani oleh enam kapal. Dua kapal dari Pelni, yakni KM Lawit dan Bukit Raya. Sementara empat kapal lainnya milik swasta. Rute pelayaran yang ramai adalah tujuan Semarang dan Surabaya. 309
infrastruktur Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak Gunung Hutapea memastikan tidak akan memberikan izin berlayar kepada kapal yang tidak melengkapi syarat-syarat kesiapan maupun perlengkapan keselamatan. Untuk mendukung pengamanan pada Jumat 17/6 digelar apel Posko Siaga Angkutan Lebaran 2016 di halaman pelabuhan. Apel ini bertujuan untuk mengantisipasi kecelakaan angkutan, berupaya memberi keselamatan dan kenyamanan kepada penumpang atau pemudik. 310
infrastruktur meNyIApKAN modA meNgUTAmAKAN KeSelAmATAN Pemerintah mengantisipasi kenaikan jumlah pemudik Lebaran 2016 dengan menambah jumlah angkutan. Sementara keselamatan ditingkatkan melalui pengecekan berkala seluruh moda. Seperti tahun sebelumnya, arus mudik dalam jumlah besar akan menuju ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H bersama keluarga dan handai taulan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah menetapkan masa angkutan Lebaran 2016. Yakni 24 Juni (H-12) - 17 Juli (H+10) 2016 untuk moda darat, udara, dan perkeretaapian. Dan 18 Juni (H- 18)- 24 Juli (H+17)2016 untuk moda laut. Angkutan Lebaran untuk moda laut berlangsung lebih lama karena kapal membutuhkan waktu lebih panjang untuk menempuh perjalanan dibandingkan dengan angkutan darat dan udara. Idul Fitri 1437 H tahun ini terasa istimewa karena jatuh pada 6 dan 7 Juli, Rabu dan Kamis yang berbarengan dengan masa liburan sekolah hingga 17 Juli. Pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama pada 4,5, dan 8 Juli 2016. Jika dihitung sejak 2 Juli (Sabtu) - 10 Juli (Minggu), maka ada sembilan hari libur. Kondisi tersebut membuat pemudik mempunyai lebih banyak pilihan waktu. Sehingga diprediksi arus mudik tahun ini lebih tersebar. Demikian juga arus balik, karena pelajar baru masuk sekolah pada Senin, 18 Juli 2016. Kementerian Perhubungan memperkirakan puncak arus mudik angkutan jalan terjadi pada Minggu 3 Juli 2016 atau H-3 sebelum Lebaran. Sementara untuk moda angkutan laut, kereta api, dan udara diprediksikan pada Sabtu 2 Juli 2016. 311
infrastruktur Dari pengalaman, setidaknya ada 3 titik krusial arus mudik yakni pelabuhan Merak - Bakauheni, Gilimanuk - Ketapang, dan arus mudik darat Jakarta - Cikampek - Cipali - Pejagan. Meski arus mudik diperkirakan lebih tersebar, kepadatan pasti akan terjadi karena ada peningkatan jumlah pemudik dari tahun ke tahun. Pudji Hartanto Iskandar, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sekaligus Koordinator Angkutan Lebaran Terpadu 2016 mengatakan jumlah pemudik sepeda motor diprediksi akan meningkat 50 persen atau 5,6 juta unit dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 3,7 juta. Pemudik dengan mobil pribadi juga naik 4,5 persen menjadi 2,4 juta mobil dibandingkan Lebaran 2015, yakni 2,3 juta mobil. Sementara jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut diperkirakan sebanyak 1.607.053 orang atau meningkat 3 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Pun pengguna moda penyebrangan naik 3,54 persen, moda kereta api naik 4,63 persen, moda laut naik tiga persen dan moda udara naik 7,62 persen. Sebaliknya, prediksi jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum di jalan, turun 7,87 persen menjadi 17,6 juta orang. Untuk memastikan pemudik aman dan nyaman sampai di tempat tujuan, Kementerian Perhubungan berupaya meminimalkan kecelakaan sampai ke tingkat zero accident semua jenis moda. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan hal yang dilakukan antara lain pengecekan berkala ramp check seluruh sarana transportasi pesawat udara, kapal laut, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan lokomotif dan kereta penumpang. Dari pengalaman, setidaknya ada 3 titik krusial arus mudik yakni pelabuhan Merak - Bakauheni, Gilimanuk - Ketapang, dan arus mudik darat Jakarta - Cikampek - Cipali - Pejagan. Tiga titik tersebut perlu dipantau karena besarnya jumlah pemudik yang melewati jalur tersebut. Khusus pelabuhan Merak, GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Tommy Kaunang mengungkapkan, sebanyak 56 unit kapal akan dioperasikan pada puncak arus mudik Lebaran 2016, perjalanan feri 312
infrastruktur diperkirakan mencapai 112 trip, dengan 90.000 penumpang setiap hari, sepeda motor 20.000 unit, dan 13.000 kendaraan kecil. Untuk mempercepat antrean dan mengurangi penumpukan salah satu inovasi yang dilakukan adalah layanan mobile e-ticketing yang tersedia di Km 43 dan Km 68 rest area Tol Tangerang-Merak. Sementara, Manager Usaha ASDP Pelabuhan Ketapang Wahyudi Susianto ASDP mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang sejak Januari dermaga MB 1 dan 2 telah ditingkatkan kapasitasnya dari 20 ton ke 40 ton. Sedangkan ponton 3 diperbaiki dengan meningkatkan kapasitas dari 7 ton ke 10 ton khusus untuk truk sedang. Berdasar perkiraan pada puncak arus mudik 2016. Dari pelabuhan Ketapang akan diberangkatkan 296 trip, 58.529 penumpang, 10.174 kendaraan roda dua, dan 6482 kendaraan roda empat. Kapal yang akan melayani berjumlah 48 buah. Sementara dari Gilimanuk akan dilayani dengan 296 trip kapal untuk melayani 70.273 penumpang, 16.784 kendaraan roda dua, dan 7.474 kendaraan roda empat. Untuk mendukung keselamatan penumpang, PT ASDP Indonesia Ferry juga akan menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan terkait keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Salah satunya mewajibkan pengguna jasa mengisi data penumpang (manifes), baik dalam kendaraan maupun pejalan kaki. Seluruh operator kapal juga diminta memasang pengikat kendaraan (lashing) dan klem roda kendaraan. Untuk sementara kendaraan angkutan barang, terutama truk pengangkut nonsembako juga dilarang beroperasi pada H-5 sampai H+3 Lebaran. 313
infrastruktur TIKeT oNlINe CegAh peNUmpUKAN peNUmpANg Penumpang yang datang tanpa tiket, kelebihan penumpang, dan percaloan menjadi persoalan klasik di Pelabuhan Makassar. Solusinya dengan penjualan tiket online. Pelabuhan Soekarno Hatta merupakan pelabuhan penumpang yang dilengkapi dengan sebuah gedung terminal penumpang dan dua buah dermaga (dermaga Soekarno sepanjang 350 meter dan dermaga Hasanuddin 150 meter). Kapasitas gedung terminal seluas 4.000 m2 dapat mengakomodasi 1.500 orang secara bersamaan. Pelabuhan penumpang ini berperan sebagai hub angkutan laut di kawasan Indonesia Timur,seperti kota-kota besar Sulawesi lainnya, Jawa, Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua Barat. Ada 23 kapal terjadwal yang singgah mengangkut dan menurunkan penumpang. Pada masa angkutan lebaran 2016, diprediksikan terdapat 97 pelayaran dengan total kapasitas angkut sebanyak 77.555 penumpang. Kapasitas tersebut masih berada di atas prediksi kenaikan penumpang sebanyak 55.892 turun dan 65.458 naik. Dari pengalaman masa mudik lebaran tahun sebelumnya, kenyamanan dan keselamatan penumpang terlihat tidak begitu terjamin sehingga terjadi keruwetan. Penyebabnya adalah kapasitas penumpang yang dirasa kurang. Salah satu hambatan dalam angkutan lebaran yang dialami Pelindo IV Persoalan kedua adalah penjualan tiket kapal oleh agen penjualan yang melebihi kapasitas tersertifikasi kapal. 314
infrastruktur sebagai pengelola terminal penumpang adalah penumpukkan calon penumpang. Terutama mereka yang belum memiliki tiket (pendatang yang berangkat dari pedalaman). Persoalan kedua adalah penjualan tiket kapal oleh agen penjualan yang melebihi kapasitas tersertifikasi kapal. Akibatnya, otoritas pelabuhan dan kesyahbandaran seperti diadu dengan calon penumpang terkait dengan pemberangkatan dan kelaikan keberangkatan kapal. Sejak masa angkutan Natal 2015, pihak Pelindo IV dan PELNI mulai memberlakukan pembelian tiket penumpang secara online sehingga penjualan melebihi kapasitas kapal tidak lagi terjadi. Diharapkan langkah ini akan diikuti pelayaran lainnya. Pihak otoritas pelabuhan, kesyahbandaran, dan Pelindo IV menganjurkan agar perusahaan pelayaran penumpang (operator) melakukan pengumuman kedatangan dan keberangkatan kapal secara proaktif, terutama melalui media massa cetak dan elektronik. Selain itu, Pelindo IV akan memberlakukan pengontrolan melalui boarding pass. Hanya calon penumpang yang sudah memiliki boarding pass (dalam arti waktu pemberangkatan telah dekat) yang dapat masuk ke kawasan dan ruang terminal. Pemberlakuan boarding pass ini juga akan membantu pihak pengelola terminal melakukan pengecekan jumlah penumpang naik dengan kapasitas tersertifikasi kapal. Guna mengantisipasi masalah yang selalu berulang, pihak Pelindo IV akan melakukan sterilisasi pintu masuk terminal terbatas kepada petugas dan calon penumpang yang membawa tiket dan boarding pass. Untuk para calon penumpang yang belum memiliki tiket ataupun sudah memiliki tiket namun berkeberangkatan di hari-hari berikutnya, Pelindo IV menyediakan tempat penampungan di gedung terminal kendaraan yang akan dihubungkan dengan jembatan ke gedung terminal penumpang. Selama masa mudik lebaran juga akan dibentuk posko yang melibatkan Kepolisian (Polda, Polres), TNI-AL (pengamanan pangkalan), SAR, Kesehatan Pelabuhan dan instansi lainnya. 315
infrastruktur meNgURAI KemACeTAN & melAyANI pemUdIK Pemerintah berusaha sekuat tenaga mengurai kemacetan, khususnya di exit tol Brebes Timur dengan contra flow dan pasokan bahan bakar langsung ke mobil. Sementara, percepatan penyelesaian tol Trans Jawa dan pembangunan kereta cepat sedang akan memberi solusi yang lebih komprehensif. Kemajuan pembangunan tol Trans Jawa hingga wilayah Brebes, Jawa Tengah, harus diakui mampu mengurangi kepadatan arus mudik di ruas barat: Jakarta dan Jawa Barat. Kini mudik ke Kabupaten Indramayu dan Cirebon, misalnya relatif lancar. Namun di sisi lain, pemudik yang menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur terpaksa harus keluar tol di Brebes Timur, karena belum selesainya tol Trans Jawa. Akibatnya, di masa puncak mudik lebaran H-5 (Jumat, 1 Juli 2016) hingga H-1 (Selasa, 5 Juli 2016) antrean panjang mengular di pintu tol keluar Pejagan dan Brebes Timur. Mereka yang keluar tol Pejagan meneruskan perjalanan menuju jalur selatan Jawa. Menuju Purwokerto, Cilacap, dan kota-kota di Selatan Jawa. Sementara yang keluar tol Brebes Timur menuju jalur Pantura ke arah Timur melalui Pekalongan hingga Semarang, menuju kota-kota di utara Jawa Timur. Pada dasarnya pintu keluar tol Pejagan ditujukan untuk pengendara yang menggunakan jalur alternatif menuju Prupuk dan Purwokerto. Sementara tol Brebes Timur untuk melayani pengendara yang akan menuju Brebes dan Pemalang. Namun karena jalan tol Trans Jawa baru sampai Brebes Timur, maka semua kendaraan ke segala jurusan ke arah timur mesti keluar dari sini. 316
infrastruktur Pemerintah, menganggap solusi persoalan kepadatan ini ke depannya adalah dengan segera menyelesaikan ruas Tol Trans Jawa hingga ke Semarang. Yang terjadi kemudian adalah penumpukan kendaraan bukan saja pada kedua pintu tol tersebut, tetapi juga di jalan arteri di depannya yang menerima limpahan kendaraan dalam jumlah sangat besar. Data yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri mengkonfirmasi, 43,7 persen pemudik menuju kawasan Jawa Tengah, 9,1 persen berakhir di DIY, dan 7,3 persen menuju Jawa Timur. Sementara Jawa Barat hanya 21,3 persen. Jadi jelaslah bagaimana besarnya beban tol keluar Pejagan dan Brebes Timur dalam mengantarkan pemudik ke arah timur. Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, dan petugas lapangan lain telah berusaha mengantisipasi, namun ternyata volume kendaraan, baik di tol maupun jalan arteri luarbiasa besar sehingga menimbulkan kemacetan parah. Masalah lain kemudian muncul karena kendaraan-kendaraan yang mengantre untuk keluar tol mulai menipis persediaan bahan bakarnya. Sementara SPBU di sekitar Brebes mengalami keterbatasan pasokan akibat kemacetan parah yang terjadi. Demi mengatasi berbagai masalah tersebut, pemerintah terus berkoordinasi dengan melibatkan Korlantas Polri, Polda Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan PT Pertamina. Salah satunya dengan memberlakukan contra flow, yaitu membuka arus menuju Jakarta untuk digunakan pemudik yang mengarah ke Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan koordinasi lapangan yang intens untuk membantu melayani para pemudik. Kapolda Jawa Tengah pun memimpin langsung koordinasi di lapangan. Sedangkan Kominfo yang bekerjasama dengan TVRI dan RRI terus memberitakan perkembangan serta menyampaikan informasi jalur alternatif yang sebaiknya ditempuh para pemudik. 317
infrastruktur Perkembangan lapangan ini menjadi bahan evaluasi yang terus diupayakan pemerintah hingga saat ini. Pemerintah, seperti telah diungkapkan Presiden Jokowi menganggap bahwa solusi persoalan kepadatan ini ke depannya adalah dengan segera menyelesaikan ruas Tol Trans Jawa hingga ke Semarang, sebagai salah satu hub penting bagi pemudik. Solusi lain yang dapat dilakukan pemerintah, tak lain ada memberi lebih banyak pilihan transportasi massal, terutama kereta api (cepat maupun sedang). Pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi yang amat pesat, bagaimanapun akan sulit diimbangi oleh kecepatan pembangunan infrastruktur jalan raya/tol. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita semua untuk ikut berkontribusi menemukan solusinya. Mulai dari mempersiapkan rencana mudik secara matang hingga menggunakan moda transportasi bebas macet yang tersedia. 318
infrastruktur pemeRINTAh INTeNSIFKAN pelAyANAN ARUS bAlIK Pemerintah berkoordinasi intensif mengurai kepadatan kendaraan, memperbanyak pasokan BBM, menambah fasilitas pelayanan kesehatan hingga menggratiskan tol Setelah mengevaluasi arus mudik lebaran di awal bulan Juli 2016 lalu, pemerintah berkoordinasi secara intensif untuk mengantisipasi dan meningkatkan pelayanan saat arus balik. "Saya sudah minta semua pengelola tol dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Kementerian PUPR agar lebih aktif membantu Polri dalam merekayasa lalu lintas terutama pengguna jalan tol," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Posko Mudik Nasional, Kementerian Perhubungan, 7 Juli 2016 lalu. Koordinasi untuk mengantisipasi arus balik tersebut melibatkan Korlantas Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, PT Pertamina, RRI, TVRI, dan Kantor Berita Antara. Mereka bahu-membahu menciptakan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dalam berbagai bentuk. Mulai dari diseminasi informasi, rekayasa jalan, pelayanan kesehatan hingga penyediaan bahan bakar. Yang pertama dilakukan adalah mensosialisasikan titik-titik potensial macet di berbagai jalur menuju Jakarta. Korlantas Polri mengindentifikasi sumber-sumber kemacetan di jalur utara di di sepanjang jalan arteri Tegal, gerbang tol Brebes, gerbang tol Palimanan dan gerbang tol Cikarang Utama. Di jalur selatan, akan terjadi kemacetan di Banyumas, Lumbir, Ajibarang, Tasikmalaya, Limbangan, Nagrek dan sebelum masuk gerbang Tol Purbaleunyi. Untuk mengantisipasi, Korlantas Polri melakukan upaya penguraian kemacetan di berbagai titik tersebut dengan cara mengalihkan dan 319
infrastruktur Khusus di wilayah "Brexit" atau gerbang tol Brebes kemungkinan akan diberlakukan penutupan sementara pintu keluar sehingga yang tersedia hanya pintu masuk tol menuju Jakarta. mengarahkan kendaraan ke berbagai jalan yang masih kosong. Contra flow (pembukaan jalur dengan berlawanan menjadi satu arah) di sejumlah ruas bakal diberlakukan jika ruas jalan menuju wilayah Barat dianggap sudah terlalu padat. Khusus di wilayah "Brexit" atau gerbang tol Brebes yang pada saat arus mudik mengalami kemacetan yang parah, kemungkinan akan diberlakukan penutupan sementara pintu keluar sehingga yang tersedia hanya pintu masuk tol menuju Jakarta. Meskipun demikian, perkiraan Korlantas Polri, wilayah tersebut tidak akan mengalami kemacetan yang sama dengan saat arus mudik, karena kendaraan yang menuju Jakarta dari Jawa Tengah akan cenderung memilih berbagai jalur alternatif. Sehingga tidak akan terlalu menumpuk pada satu gerbang tol saja. Untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang kehabisan bahan bakar, PT Pertamina mendistribusikan BBM ke wilayah-wilayah yang rawan kemacetan seperti Brebes dan Tegal dengan dikawal oleh patroli kepolisian. Selain menambah pasokan di SPBU, Pertamina juga menyiapkan Mobile SPBU (mobil tangki dispenser) sejak tanggal 8 Juli, tepatnya di simpang tiga tol Pejagan-Pantura, pintu masuk tol Brebes, simpang tiga Brebes- Ketanggungan-Jatibarang serta di rest area non tol di Cipali dan Cikampek. Di luar wilayah itu, Pertamina menyediakan BBM kemasan 10 liter yang didistribusikan menggunakan mobil-mobil bak terbuka yang dijaga polisi. Sementara itu, untuk mengantisipasi pengendara dan penumpang yang mengalami persoalan kesehatan, Kementerian Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk memanfaatkan posko-posko mudik dan arus balik yang ada agar sekaligus menjadi pos pelayanan kesehatan. Di pos-pos tersebut tersedia ambulans dan sepeda motor yang 320
infrastruktur memungkinkan akses lebih cepat ke titik-titik kemacetan untuk kendaraan roda empat. Kementerian Kesehatan juga memberikan fasilitas call center 119 untuk memberikan layanan konsultasi kesehatan dan pelayanan ambulans. Kementerian Perhubungan dan PT Jasa Marga pun telah bersepakat untuk menggratiskan biaya tol di pintu tol Cikarang Utama pada waktu-waktu tertentu bila terjadi penumpukan kendaraan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar pergerakan kendaraan yang menuju ke Jakarta. 321
infrastruktur AwASI, KoNTRol, dAN AmbIl AlIh jAlAN Tol mANgKRAK Presiden menegaskan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan mengontrol pembangunan. "Kalau pekerjaan dilihat, diawasi dan dikontrol yang kerja juga akan semangat," ujar Presiden. Tindakan tegas sangat diperlukan dalam mengatasi kemacetan pembangunan, tak terkecuali pembangunan jalan tol. Lalu untuk mencegah terbengkalainya suatu program pembangunan, pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaannya harus ketat. Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengambil alih konsensi pembangunan jalan tol yang sudah diberikan kepada swasta namun tidak kunjung dikerjakan. Perintah ini disampaikan Presiden Jokowi menanggapi banyaknya pembangunan tol yang mangkrak seperti tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), jalan tol Cimanggis-Cibitung, dan tol Bekasi-Kampung Melayu (Becakayu). Jika konsensi sudah diberikan tapi tidak dikerjakan ya harus diambil lagi. "Yang penting sekarang sudah diambil alih, sudah dimulai," kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung Seksi 1A, di Simpang Susun Cimanggis, Depok (21/6/2016). Proyek pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung konsensinya sudah diberikan kepada pihak swasta sejak tahun 2006 tapi belum juga dikerjakan. Akhirnya proyek itu diambil alih pemerintah tahun 2015. Sampai saat ini pembebasan lahan tol Cimanggis-Cibitung belum ada 1%. Baru 0,7% untuk jalan sepanjang 26 km. Presiden berharap pembebasan lahan bisa segera diselesaikan karena anggaran sebesar Rp1,5 triliun sudah disiapkan. "Mudah-mudahan pembebasannya tidak ada masalah, bisa diselesaikan kira-kira tahun 2018 sepanjang 26 km. Ini memang baru mulai 2015," tutur Presiden. Terkait adanya gugatan pemilik lahan, menurut Presiden, yang paling penting harus disadari bahwa jalan tol itu kepentingan jutaan orang. Tidak bisa 322
infrastruktur Proyek pembangunan jalan tol Cimanggis- Cibitung konsensinya diberikan kepada swasta sejak tahun 2006 tapi belum dikerjakan. Akhirnya proyek itu diambil alih pemerintah tahun 2015. dikalahkan oleh kepentingan 1-2 orang. Proyek ini harus jalan untuk mengatasi kemacetan yang sangat parah. Di sela peninjauan, Presiden kembali menegaskan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan mengontrol proyek pembangunan. "Kalau pekerjaan itu dilihat, diawasi, dikontrol saya kira yang kerja juga semangat. Kalau ada masalah bisa disampaikan masalahnya apa," ujar Presiden. Melalui pengawasan dapat diketahui hal-hal kecil yang terkadang bisa menghambat pekerjaan menjadi mundur. "Dalam manajemen itu kan kalau tidak ada kontrol ya bubar," tegas Presiden. Dari jalan tol Depok-Antasari, Presiden melanjutkan peninjauan ke proyek pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), di Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. "Kita harapkan di akhir tahun 2017 insya Allah selesai semuanya," ujar Jokowi kepada wartawan. Pembangunan jalan tol layang Becakayu sudah dimulai 20 tahun lalu, ketika Presiden masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Pada bulan November 2014 ini dimulai lagi dan saya kaget memang progress- nya sangat-sangat cepat sekali, dikerjaan siang-malam dan jadinya seperti ini," kata Presiden. Diharapkan jalan tol sepanjang 21 kilometer ini dapat menjadi solusi dari kemacetan di daerah tersebut. Presiden menjelaskan tidak ada masalah signifikan untuk pembebasan lahan pembangunan tol layang Becakayu karena di kanan-kirinya adalah sungai milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek pembangunan jalan tol ini juga tidak terkendala masalah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah karena tidak menggunakan dana dari 323
infrastruktur APBN. "Ini kan BUMN, BUMN dan swasta, tidak ada APBN," ujar Presiden. Diberikan kesempatan seluas-luasnya lebih dahulu kepada swasta tapi jika itu tidak diambil, diberikan pada BUMN. Jika kalkulasi BUMN mungkin return on investment (ROI)-nya terlalu panjang dan Internal Rate of Return (IRR)-nya juga mungkin tidak masuk maka akan digunakan pendanaan dari APBN. "Artinya tahapannya pertama swasta, swasta sulit BUMN, BUMN mungkin enggak mau, ambil alih APBN. Jadi APBN adalah jalan terakhir," tegas Presiden. 324
infrastruktur 325
infrastruktur 326
infrastruktur 327
infrastruktur 328
infrastruktur 329
Tanpa melupakan pendidikan dasar karakter, mental budi pekerti, dan etos kerja. Orientasi sektor pendidikan Indonesia dilandasi dua hal. Yakni memperkuat sektor pangan dan energi. Tersedianya sumber daya manusia untuk mengelola komoditas, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya energi menjadi fokus pemerintah.
PENDIDIKAN, KEbuDAyAAN DAN olAhrAgA
PENDIDIKAN MErEvolusI MENtAl DI hArI PENDIDIKAN NAsIoNAl Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah menjadi tempat ideal bagi persemaian bibit-bibit kejujuran dan pembentukan karakter para siswanya. Bentuklah besi ketika masih panas. Di hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2016 ini, ungkapan tersebut layak diangkat kembali. Seperti halnya besi, siswa-siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah ibarat besi yang mudah dibentuk. Mereka muda dan belum tercemar oleh perilaku buruk lingkungan sekitar sehingga masih mudah diarahkan. Namun, ada satu hal yang menjadi keprihatinan. Soal kejujuran! Harus diakui, tingkat kejujuran di kalangan pelajar mulai dari siswa sekolah dasar, menengah, bahkan mahasiswa mengalami kemerosotan. Menyontek, meng-copy paste tulisan orang lain menjadi hal biasa. Tujuannya mendapatkan nilai tinggi dengan cara instan. Pendidikan sekolah akhirnya direduksi sebatas pencapaian nilai tinggi, tanpa mengindahkan proses. Sebuah cara yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan untuk kaum pribumi Indonesia. Sayangnya, dalam hal kejujuran, sebagian orang tua dan guru turut larut didalamnya, padahal mereka seharusnya berada di garda terdepan untuk memerangi ketidakjujuran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan, saat ini masih banyak sekolah yang melakukan kecurangan dan ketidakjujuran terutama saat menghadapi ujian nasional (UN). 332
PENDIDIKAN Di tengah kondisi yang kurang baik ini, pemerintah menerapkan indeks integritas sekolah. Salah satu ukurannya adalah tingkat kejujuran dalam melaksanakan ujian nasional. Dengan adanya indeks integritas ini diharapkan kejujuran peserta didik, guru, dan sekolah meningkat. "Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini ditetapkan indeks integritas. Sekolah diukur indeks integritasnya, jujur atau tidak nanti akan kelihatan. Ada mesinnya," kata Presiden Joko Widodo, saat berkunjung di SMA Negeri 2 Jakarta, Selasa 14/4/2016. Anies Baswedan menambahkan, indeks integritas ditetapkan di tingkat sekolah. Kemdikbud mengeluarkan daftar berisi 52 daerah kabupaten/kota yang memiliki indeks integritas tinggi dari data selama lima tahun terakhir. Indeks integritas yang tinggi berarti daerah-daerah itu jujur dalam melaksanakan UN. Dari daftar itu, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta termasuk dua daerah dengan indeks integritas paling tinggi. Kemendikbud mencatat hanya 503 sekolah dari lebih 80 ribu sekolah dan madrasah yang memiliki indeks integritas tinggi dalam pelaksanaan UN selama lima tahun berturut-turut. Jumlah itu terbilang sangat minim dan dibutuhkan kerja ekstra untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat tumbuhnya generasi berintegritas. "Ujian nasional sekarang dinilai dari dua aspek, yakni nilai akademik dan nilai kejujuran. Lima ratus tiga sekolah ini indeks integritasnya mencapai angka 92," ujar Anies. Indeks integritas ini juga dipakai sebagai dasar penerimaan siswa SMA di perguruan tinggi lewat jalur undangan dan seleksi bersama. "Dengan seperti ini maka kita harapkan 2017 semua sekolah berlomba-lomba untuk jujur dalam menilai termasuk penyelenggaraan UN," lanjutnya. Kejujuran akan menjadi bagian penilaian dari sekolah. Secara perlahan kejujuran sebagai salah satu komponen karakter dikembalikan pada relnya. 333
PENDIDIKAN Selain itu indeks integritas masing-masing sekolah juga akan dipakai untuk memantau siswa SMA yang tengah menempuh studi di perguruan tinggi. Melalui pemantauan hasil studi bisa diketahui apakah nilai rapor adik kelasnya memang jujur dan sesuai kualitas sekolah atau ada manipulasi data. Kejujuran akan menjadi bagian penilaian dari sekolah. Secara perlahan kejujuran sebagai salah satu komponen karakter dikembalikan pada relnya. Pada akhirnya hasil akhir sebuah proses pendidikan tidak hanya pada meningkatnya kepandaian tetapi pada karakter yang baik. Kalau ini terjadi, maka revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi mendapatkan tempat yang semestinya tepat di hari Pendidikan Nasional ini. 334
PENDIDIKAN sErtIfIKAsI uNtuK PArA guru MulIA Guru adalah tokoh sentral pendidikan. Mereka yang belum disertifikasi akan masuk program sertifikasi secara bertahap hingga tahun 2019. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai seluruh proses sertifikasi 555.467 guru. Guru yang akan dibiayai sertifikasinya adalah guru dalam jabatan yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 dan guru yang diangkat 31 Desember 2005-31 Desember 2015. Sertifikasi dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang dibagi menjadi empat gelombang. Harapannya, semua guru sudah tersertifikasi pada tahun 2019. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, kebijakan tersebut diambil pada Senin (11/4/2016) dan sudah disepakati Rabu (13/4/2016) dengan forum rektor perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Jakarta. Kewajiban bagi guru untuk memiliki sertifikat pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD). UU tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Saya hargai tema tahun ini, guru mulia karena karya. Kemuliaan guru memang dari karya- karyanya. Saya adalah karya dari guru-guru saya," kata Jokowi. 335
PENDIDIKAN Guru profesional minimum harus sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lewat sertifikasi, para guru diharapkan mempunyai sejumlah kompetensi. Mulai dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Dalam proses pendidikan, guru adalah tokoh sentral. Selain guru juga ada siswa, gedung, bahan ajar, laboratorium, perpustakaan, dan sistem keadministrasian sekolah. Dari berbagai komponen tersebut guru adalah satu-satunya orang yang yang berdiri di depan kelas dan secara langsung berhadapan dengan siswa. Lewat pengetahuan dan interaksi dengan anak didik, guru mentransfer pengetahuan pada anak didik. Dalam bahasa Jawa, guru kerap diartikan digugu lan ditiru (dipercaya dan diteladani). Itu artinya, guru bukan hanya dipandang sebagai pendidik yang memberikan ilmu. Namun juga sosok yang tindak tanduknya perlu diteladani oleh peserta didik. Dalam kata sambutannya pada Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2015, Presiden Jokowi mengapresiasi tema HGN "Guru Mulia Karena Karya". "Saya hargai tema tahun ini, guru mulia karena karya. Kemuliaan guru memang dari karya-karyanya. Saya adalah karya dari guru-guru saya," kata Jokowi. Untuk mensertifikasi ratusan ribu guru tentu butuh waktu, namun Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, pensertifikasian selesai tahun 2019. "Jumlahnya kan banyak, ada 555.467 orang. Tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun. Maka dengan forum rektor disepakati untuk dibagi menjadi empat batch (gelombang), yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi di masa pemerintahan Jokowi sertifikasi guru selesai," ujar pria yang akrab disapa Pranata itu, pada (13/4/2016), di Jakarta. Diperkirakan, setiap tahunnya (satu gelombang), akan ada sekitar 140-ribu guru yang mengikuti PLPG. 336
PENDIDIKAN Sertifikasi guru adalah salah satu jalan mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bila kita cermati, sertifikasi guru menjadi jalan terwujudnya butir Nawacita delapan, yakni merevolusi karakter bangsa melalui peserta didik dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, pendidikan, pengajaran sejarah, nilai-nilai patriotisme dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 337
PENDIDIKAN PENDIDIKAN uNtuK MEMbANguN PErADAbAN bANgsA Presiden Jokowi menggariskan, Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani dunia dalam berbagai kompetisi era global jika unggul kualitas manusianya. Semua itu membutuhkan sistem pendidikan yang mampu menciptakan ruang untuk tumbuhnya karakter berkualitas generasi muda Indonesia. Perayaan Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei adalah momentum besar untuk mengingatkan dan mengukuhkan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Tidak hanya untuk para guru, para pendidik dan pegiat pendidikan lain, tapi juga bagi seluruh keluarga Indonesia. Senyatanya, selain tugas dan tanggungjawab utama para pendidik, adalah tugas kita semua untuk memberikan ruang bagi anak-anak Indonesia untuk berkontribusi, memajukan dirinya, memajukan masyarakatnya, memajukan kebudayaan bangsanya. Rasa percaya dari orang tua kepada anak-anak penting untuk mendorong mereka berkarya dan menggerakkan kebudayaan untuk kemajuan negara. Keterampilan yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia di abad 21, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan, mencakup tiga komponen yaitu kualitas karakter, kemampuan literasi, dan kompetensi. Di abad 21 anak-anak Indonesi harus mampu menghadapi masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Perubahan platform kehidupan digital life platform adalah perubahan besar yang harus diantisipasi sedini mungkin oleh sistem pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan harus mampu merespons kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, bahwa pendidikan adalah upaya untuk membangun peradaban. Sebuah pekerjaan besar yang harus dilakukan seluruh rakyat Indonesia. 338
PENDIDIKAN Pendidikan harus mampu meningkatkan kompetensi kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Pendidikan harus mampu meningkatkan kompetensi kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Meningkatkan juga kemampuan komunikasi serta kemampuan kolaborasi. Segala capaian yang kita raih sebagai individu maupun sebagai bangsa kolektif tak lepas dari persinggungan dengan pendidikan. Mutu dan jenjang pendidikan berdampak besar pada kesempatan untuk maju dan sejahtera. Harus dipastikan setiap manusia Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang bermutu sepanjang hidupnya. Melalui pendidikan, kita mengangkat harkat dan martabat manusia sekaligus membangun peradaban bangsa. Dengan pendidikan kita memanusiakan seluruh rakyat Indonesia karena pendidikan yang baik dan bermutu akan membuahkan kebajikan, kecerdasan dan karakter yang memiliki integritas tinggi. Sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi untuk mampu bersaing di dunia global, pertama-tama kita harus meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia yang berdaya saing tinggi, produktif dan tangguh. Itulah tugas mulia para guru sejak dahulu sampai kapanpun. Selamat Hari Pendidikan Nasional. 339
PENDIDIKAN MENuju PrAKsIs rEvolusI MENtAl Momentum revolusi mental adalah tonggak terbangunnya platform mentalitas baru bangsa Indonesia yang lebih produktif, berdaya sain, dan sejahtera. Di situs revolusimental.go.id tertulis: Revolusi mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi lebih baik. Dukungan rakyat mutlak dalam gerakan ini. Dukungan itu merupakan langkah lanjut dari legitimasi kekuasaan Presiden Jokowi yang bersumber pada people power. Pro dan kontra atas berbagai kebijakan atau program selama tahun pertama pemerintahan sebagai dinamika politik masyarakat yang semakin kritis seharusnya berada dalam kerangka bersama untuk mencapai cita-cita pewujudan revolusi mental. Sebuah revolusi membutuhkan serangkaian momentum yang juga harus dilihat dalam konteks hubungan kosmologis antara manusia dengan alam semesta. Diantara rangkaian momentum tersebut bisa terselip satu momentum emas atau momentum paling besar dan kuat. Momentum sejarah dalam konteks berbangsa dan bernegara kita selama ini kurang mendapat pemaknaan dari cara pandang yang menyeluruh. Akhirnya kerap kita lamban dan tidak tanggap menangkap sebuah momentum. Kita juga tidak melihat momentum sebagai rangkaian yang berlanjut dalam time frame peradaban. Seperti misalnya, gerhana matahari total di satu tempat yang sama (Indonesia) hanya bisa terjadi dalam kurun 350 tahun. Gerakan ini bisa dimulai dari sektor pendidikan formal dengan memasukkan nilai- nilai revolusi mental dalam setiap materi pelajaran yang relevan. 340
PENDIDIKAN Kita harus percaya, saat ini adalah momentum yang tepat bagi revolusi mental. Sekaligus kita juga harus terus bergerak melakukan tindakan praksis revolusi mental. Untuk itu, pertama-tama tentu harus ada strategi yang tepat dalam melakukan gerakan revolusi mental agar didukung seluruh rakyat Indonesia. Harus ada refleksi mendalam yang terus dilakukan seiring berbagai kegiatan yang mempertegas kehadiran negara dalam setiap sektor kehidupan sebagaimana tercantum dalam Nawacita. Tujuannya: menciptakan mentalitas baru bangsa yang lebih produktif, berdaya saing, dan sejahtera. Gerakan formal dengan memasukkan nilai-nilai revolusi mental dalam setiap materi pelajaran yang relevan. Ini merupakan langkah praksis dalam pendidikan, yaitu bahwa perubahan dunia ke arah yang lebih baik (humanis) hanya dimungkinkan melalui refleksi dan aksi. Praksis dalam hal ini adalah pusat tindakan yang dibutuhkan untuk mengkondisikan berlangsungnya revolusi mental. ini bisa dimulai dari sektor pendidikan Nilai-nilai revolusi mental harus diekspresikan melalui aktivitas pendidikan yang intens, reflektif, dan bermakna dalam konteks sosio-historis dan kultural. Ini untuk membentuk dan menempatkan berbagai program revolusi mental dalam konteks yang tepat. Refleksi dan aksi revolusi mental harus bisa menjadi kekuatan penggerak yang berkesinambungan. Artinya, urusan menata fondasi untuk menjalankan tahap-tahap revolusi mental semestinya sudah berproses dengan baik. Upaya sosialisasi revolusi mental yang sudah dilakukan berbagai kementerian melalui media maupun berbagai kegiatan langsung sudah harus meningkat pada praksis program- programnya. Harus ada satu platform bersama yang menjadi payung bagi seluruh program revolusi mental dari jajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Tahapan pelaksanaan, bentuk program, kelompok sasaran, target waktu, indikator capaian, dan tindak lanjut setiap program harus terkonsep dengan baik dan utuh. Revolusi mental ibarat platform baru dalam mentalitas bangsa Indonesia. Karena itu semua pihak dan elemen masyarakat harus menyadari betapa mendasar dan pentingnya keberhasilan revolusi mental untuk mencapai cita-cita bangsa menuju Indonesia sejahtera, aman dan sentosa seperti dirumuskan dalam Nawacita. 341
PENDIDIKAN KEMANDIrIAN MAsyArAKAt DArI KAMPus Bagaimana kampus bisa berperan nyata untuk turut mendorong kemandirian masyarakat? Tridharma Perguruan Tinggi bisa menjadi solusi seperti pernah dikatakan Presiden Jokowi. Tridharma Perguruan Tinggi menjadi pedoman dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk dapat berperan dalam melakukan riset dan mengimplementasikannya agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perguruan Tinggi harus dapat mendorong civitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa untuk turun langsung dan bersentuhan dengan masyarakat agar mengetahui permasalahan yang terjadi dan mengambil data untuk dijadikan bahan riset dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang terjadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa setiap Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). Pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Itulah dasar pentingnya peran Perguruan Tinggi dalam mengabdi kepada masyarakat agar tercipta masyarakat mandiri dan dapat bersaing menghadapi perkembangan dunia di berbagai bidang. 342
PENDIDIKAN Perguruan Tinggi tidak hanya memikirkan kampusnya saja melainkan harus melakukan riset yang bermanfaat bagi masyarakat. "Bukan untuk sendiri, bukan untuk kampus sendiri, tetapi harus berguna bagi masyarakat," tegas Presiden Jokowi dalam acara Konferensi Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Januari 2016. Penegasan itu ditujukan kepada para Rektor yang hadir agar setiap Perguruan Tinggi tidak hanya memikirkan kampusnya saja melainkan harus melakukan riset yang bermanfaat bagi masyarakat. Kampus harus menganalisa dan mencarikan solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kampus harus berperan mensukseskan Nawacita enam. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan Nawacita tersebut, dibutuhkan banyak riset dari Perguruan Tinggi yang hasilnya bisa diimplementasikan masyarakat. Dalam mewujudkan Tridharma, setiap Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat Maupun Daerah, Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Aktivitas kerja sama ini merupakan sinergi yang juga menjadi program Presiden Jokowi, yaitu Aksi Sinergi untuk Ekonomi Rakyat. Program ini dicanangkan di Brebes, Jawa Tengah, 12 April 2016. Salah satu contoh program aksi sinergi telah mulai diterapkan pada petani. Untuk meningkatkan hasil yang bermutu, bersaing dalam pemasaran hingga mendapatkan modal usaha, petani harus bersinergi dengan share holder lain. Dalam konteks ini, perguruan tinggi bisa memberikan berbagai wawasan terkait pengembangan usaha dan pencapaian hasil tani serta mensinergikannya dengan berbagai program pemerintah. Selain langsung diimplementasikan ke masyarakat, hasil-hasil riset pun dapat didorong untuk dijadikan acuan Pemerintah dalam membuat program yang dapat dirasakan dan menjadi solusi setiap permasalahan masyarakat. Itulah peran strategis perguruan tinggi dalam mendorong kemajuan masyarakat. 343
PENDIDIKAN MENAMbAh sMK MENINgKAtKAN DAyA sAINg Penambahan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang ditegaskan Presiden Jokowi menjadi langkah strategis menyiapkan sumber daya berkualitas. Sulitnya mendapatkan tenaga kerja sering dikeluhkan oleh kalangan pemberi kerja, baik instansi pemerintah maupun swasta. Mereka heran, bagaimana mungkin di tengah banyaknya pencari kerja ternyata tidak gampang menemukan calon dengan kualifikasi yang pas dengan kebutuhan. Pasar tenaga kerja Indonesia memang besar. Badan Pusat Statistik dalam buku Statistik Indonesia 2015, mencatat jumlah total angkatan kerja pada golongan umur 15-19 tahun sebanyak 7.424.655 orang. Golongan umur ini pantas dicermati karena merekalah angkatan kerja baru yang sebagian besar tamat SLTA dan SMK. Mereka berebut lowongan kerja baru. Dalam praktiknya pemberi kerja lebih menyukai calon tenaga kerja yang tidak sekadar menyodorkan ijazah, tapi juga punya nilai plus. Misalnya punya keterampilan tambahan yang menunjang pekerjaannya. Tujuannya agar pemberi kerja tidak perlu memberikan pelatihan tambahan yang akan menggerus biaya dan waktu. Tenaga kerja baru ini diharapkan bisa langsung memberi kontribusi untuk menambah profit justru datang dengan mengurangi profit. Kalau dulu ada SD inpres, mulai tahun ini akan ada SMK inpres. Pendidikan vokasional akan kita garap besar- besaran, yaitu SMK dan politeknik. 344
PENDIDIKAN Nah dalam soal tenaga siap pakai, lulusan SMK yang bermutu bisa menjadi contoh, bagaimana mereka laris di pasaran kerja. Mulai dari sekolah seni kriya, seni musik, bangunan, otomotif, tata boga, perhotelan, dsb. Besarnya potensi dan banyaknya serapan di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga terampil ini sedemikian besar. Sementara jumlah SMK di Indonesia masih terbatas. Pada tahun 2011/2012 total ada 10.256. Tahun 2012/2013 naik menjadi 10.673, dan tahun 2013/2014 mencapai 11.726. Dimana hampir setengahnya berada di Jawa, sisanya tersebar di berbagai provinsi. Itulah sebabnya komitmen pemerintah untuk menambah jumlah SMK patut diapresiasi sejalan dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam sebuah dialog publik bersama presiden yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Rabu(30/3), di Jakarta, Jokowi mengingatkan soal pentingnya menyiapkan sumber daya manusia. "Mengenai kesiapan sumber daya manusia agar siap berkompetisi, memang harus dipersiapkan. Sebab, kalau tidak, kita akan ketinggalan terus," katanya. Sebagai tindak lanjut pemerintah akan membangun sekolah menengah kejuruan dalam jumlah besar mulai tahun ini." Kalau dulu ada SD inpres, mulai tahun ini akan ada SMK inpres. Pendidikan vokasional akan kita garap besar-besaran, yaitu SMK dan politeknik," tutur presiden. Langkah presiden tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan kejuruan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Di era sekarang keunggulan sebuah bangsa sangat tergantung pada keunggulan SDM. Bukan pada besarnya potensi sumberdaya alam dan banyaknya penduduk. Bahkan kalau tidak cermat mengelola, sebesar apapun sumberdaya alam akan menjadi malapetaka. Beberapa negara di Afrika punya pengalaman yang kurang baik soal ini. Masa-masa keemasan eksploitasi mineral hanya tinggal kenangan, kini mereka terpuruk ketika mineral tersebut habis dieksploitasi. Sementara jumlah penduduk yang banyak atau dikenal dengan bonus demografi harus disertai dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup agar memberi manfaat bagai penggerak roda perekonomian. Jadi tepatlah apa yang digariskan presiden soal penambahan SMK di seluruh Indonesia. 345
PENDIDIKAN Selain mengurangi pengangguran perluasan cakupan SMK juga bakal menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, Pada gilirannya mutu produk barang dan jasa juga akan terangkat. Otomatis daya saing kita juga akan meningkat. Peningkatan daya saing ini tentu sangat dibutuhkan dalam rangka pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan meningkatnya daya saing, tenaga kerja terampil Indonesia punya pasar yang lebih luas. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di seluruh negara ASEAN. Ini sejalan dengan Nawacita ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 346
PENDIDIKAN sosoK KArtINI MoDErN vErsI NAwAcItA Pada dasarnya semua perempuan Indonesia adalah Kartini yang memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, baik itu tugas yang sepertinya sederhana namun mulia maupun tugas untuk meraih prestasi. Di era digital kini, tatanan dunia menjadi satu keutuhan yang tak lagi memisahkan dunia perempuan dan dunia laki-laki. Di Australia, seorang perempuan Indonesia bernama Astrid Saraswati Kusumawardhany, menjadi bukti perempuan bisa mendapat tempat dan berprestasi di dunia yang selama ini dikuasai kaum lelaki. Astrid adalah satu dari 12 perempuan yang mempunyai lisensi untuk mendirikan bangunan. Sebuah prestasi dan pembuktian nyata dari perempuan Indonesia di kancah internasional. Dalam bingkai Nawacita juga tak ada pemisahan antara dunia laki-laki dan perempuan. Semua adalah rakyat Indonesia dengan hak dan kewajiban yang setara. Kesetaraan menjadi salah satu landasan dalam Sembilan butir Nawacita. Emansipasi yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini telah melebur dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi ruh dalam setiap butir Nawacita. Kartini modern juga tidak hanya mewujud dalam sosok-sosok perempuan berprestasi seperti Astrid, Susi Susanti atau Butet Manurung tapi juga sosok-sosok yang dalam kesederhanaannya mampu menjaga nilai-nilai luhur kehidupan. Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat menghormati dan menghargai kaum perempuan. Tentu masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia ketika di masa pemilihan Presiden, Jokowi meminta restu pada ibundanya. Selalu terlihat dalam setiap acara kenegaraan Presiden Jokowi menghormati dan menghargai Ibu Negara, baik sebagai istri maupun sebagai kaum perempuan Indonesia. Pada dasarnya semua perempuan Indonesia adalah penerus Kartini yang memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, baik itu tugas yang sepertinya sederhana namun luhur dan mulia maupun tugas untuk meraih prestasi. 347
PENDIDIKAN Salah satu contoh sosok Kartini sederhana namun luhur-mulia antara lain adalah Endang Taqiyyati, istri Wakil Walikota Malang, Jawa Timur. Perempuan berusia 52 tahun itu tetap bekerja keras berjualan makanan di kantin asrama mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Meski ia istri seorang pejabat, ia tetap belanja ke pasar naik sepeda motor sendiri dan memasak bermacam makanan untuk dijual di kantin asrama mahasiswa itu. Endang tetap sederhana dan bekerja keras karena ia tidak ingin menjadi penyebab suaminya melakukan tindak korupsi. Istri pejabat seperti Endang adalah juga sosok Kartini modern yang tak kalah luar biasa dibandingkan sosok seperti Butet Manurung atau Susi Susanti. Tindakannya menjauhkan suami dari godaan korupsi sama hebatnya dengan prestasi lain di bidang apapun yang telah dicapai kaum perempuan Indonesia. Jika ada ribuan istri pejabat seperti sosok Endang Taqiyyati, maka ribuan kemungkinan korupsi sudah tercegah dari jauh-jauh hari. Kehebatan sosok Endang sama dan setara dengan sosok Astrid yang menjabat sebagai Presiden Indonesia Diaspora Network Australia Barat sekaligus Ketua Jaringan Profesional dan Pengusaha Wanita Indonesia- Australia. Dari sosok Susi Susanti, sang juara dunia bulutangkis perempuan, sampai sosok Endang, semua adalah Kartini-Kartini moderen Indonesia yang kini berada dalam satu bingkai perjuangan bersama, bingkai Nawacita. Peran perempuan Indonesia dalam merevolusi karakter bangsa adalah penting dan sentral karena karakter pertama kali dibentuk oleh kaum perempuan sebagai ibu bagi anak-anak bangsa Indonesia. Pada dasarnya semua perempuan Indonesia adalah penerus Kartini yang memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, baik itu tugas sederhana maupun tugas meraih prestasi. 348
PENDIDIKAN cArA luAr bIAsA tANgANI KEjAhAtAN sEKsuAl Merebaknya kejahatan seksual dewasa ini sangat mengenaskan. Presiden Jokowi pun memerintahkan agar penanganannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kejahatan seksual tak lepas dari fakta bahwa manusia melakukan tindakan seksual bisa karena alasan dan motivasi apa saja. Mengejar kepuasan yang tiada habisnya juga merupakan dorongan perilaku seks yang brutal. Sekaligus juga bentuk ekspresi keserakahan yang disalurkan melalui hasrat seks. Manusia tak pernah puas dalam seksualitas. Keinginan untuk bebas juga menjadi penyebab lain selain keserakahan dan pemujaan pada kepuasan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan pada jajaran aparat penegak hukum agar menangani kejahatan seksual dengan cara-cara luar biasa. Selain menyatakan kejahatan tersebut sebagai kejahatan luar biasa, Presiden Joko Widodo juga menginginkan agar penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen, baik itu pemerintah maupun masyarakat, untuk kasus-kasus serupa itu juga luar biasa. Di sisi lain masyarakat harus merumuskan batasan atau rambu-rambu dari hasrat seks agar tidak mendorong keliaran perilaku seks yang brutal. Kasus Yuyun yang membuat shock masyarakat adalah perilaku seks yang didorong 'naluri keliaran, keserakahan dan pemujaan pada kepuasan' yang salah. Gambaran mendasar bagaimana kebebasan salah diekspresikan seolah tanpa batas bisa kita lihat dalam beragam perilaku seks manusia modern yang sangat memuja kepuasan. "Oleh karena itu penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Sikap dan tindakan kita juga harus luar biasa. Tadi sudah 349
PENDIDIKAN Oleh karena itu penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Sikap dan tindakan kita juga harus luar biasa. saya sampaikan pada Kapolri, Jaksa Agung bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada," tegas Presiden Jokowi. Seks adalah wacana yang terus hidup di masyarakat dan karena wacana moral digali dari problematika seks, moralitas juga berkembang bersama pergeseran atau perubahan nilai dalam masyarakat. Setiap unsur masyarakat bersama-sama menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendasar dan tetap relevan di tengah perubahan zaman. Selain cara penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan seksual tetap diperlukan upaya memperkuat fondasi moralitas bangsa. Terkait dengan payung hukum mengenai penanganan kasus-kasus kejahatan seksual, Presiden menyampaikan saat ini tengah disiapkan payung hukumnya: rancangan Perppu atau revisi Undang-Undang terkait penanganan kasus kejahatan seksual tersebut. Presiden juga menyampaikan bahwa Perppu atau revisi Undang-Undang baru diproses. Di sisi lain peran sekolah sebagai salah satu pembentuk nilai-nilai, budi pekerti dan moralitas bangsa, juga sangat penting dalam mengantisipasi bahaya kejahatan seksual. 350
PENDIDIKAN buDAyA MEMbAcA uNtuK KEMAjuAN bANgsA Kesadaran kritis tumbuh melalui budaya membaca yang pada akhirnya akan melahirkan masyarakat cerdas, berdaya saing tinggi, dan produktif. Kesejahteraan pun tinggal selangkah lagi. Sejumlah komunitas kreatif di Banda Aceh, antara lain Komunitas Tikar Pandan, Sekolah Menulis Dokarim, dan Komintas Barsela (Barat-Selatan) sepakat bahwa rendahnya minat baca menjadi faktor penghambat dalam upaya memajukan suatu daerah. Dalam konteks cita-cita Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia serta meningkatkan daya saing dan produktivitas bangsa, persoalan rendahnya minat baca juga erat kaitannya. Program 15 menit membaca yang pernah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jelas harus diwujudkan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menumbuhkan budaya baca. Salah satu langkah tindak lanjut yang harus dilakukan misalnya dengan menyiapkan bacaan- bacaan yang sesuai untuk setiap tingkat pendidikan secara mudah dalam berbagai platform. Harus dibangun sebuah budaya baru di sekolah-sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa. Kemajuan suatu desa juga tak lepas dari peran seorang pemimpin yang memiliki wawasan luas dan untuk berwawasan luas seorang Kepala Desa mau tidak mau harus banyak membaca. Harus memiliki budaya membaca. Ini bisa dilihat secara nyata dari sejumlah profil desa yang berprestasi. Salah satunya desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul, Jogjakarta yang merupakan desa terbaik nasional tahun 2014. Kepala desanya, Wahyudi Anggoro Hadi, memiliki banyak gagasan cemerlang antara lain karena ia memiliki budaya baca tinggi. Ini juga berlaku untuk Karang Taruna Desa Banyu Tengah di Kabupaten Gresik yang pernah menyandang predikat Karang Taruna Terbaik Nasional. 351
PENDIDIKAN Ketua dan Wakilnya, Suripno dan Taufik Rohman, adalah dua anak muda yang akrab dengan budaya baca dan aktif berorganisasi untuk membentuk diri dan karakter mereka. Hasilnya, mereka menjadi sosok anak muda yang memiliki daya saing dan produktif sebagaimana dicita-citakan Presiden Jokowi dan dituangkan dalam Nawacita. Presiden Jokowi tak pernah bosan menegaskan bahwa melalui pendidikan masa depan suatu bangsa dipertaruhkan akan menjadi seperti apa. Budaya baca adalah bagian dari tanggungjawab pendidikan. Artinya, sistem pendidikan, mulai dari tingkat dasar sudah harus mampu menumbuhkan iklim bagi tumbuhnya budaya membaca. Melalui budaya membaca kita bisa menumbuhkan wawasan kultural dan kesadaran budaya masyarakat dengan cara sederhana. Budaya membaca juga akan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat sebagai prasyarat tumbuhnya ekosistem budaya yang sehat. Kesadaran kritis hanya bisa dipupuk melalui budaya membaca yang pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang cerdas, memiliki daya saing tinggi dan produktif. Jika masyarakat kita berdaya saing tinggi dan produktif, maka langkah menuju kesejahteraan hanya tinggal setapak lagi. Presiden Jokowi tak pernah bosan menegaskan bahwa melalui pendidikan masa depan suatu bangsa dipertaruhkan. 352
PENDIDIKAN strAtEgI KEbuDAyAAN PEMbANguNAN INDoNEsIA sENtrIs Kata kunci untuk konsep Indonesia Sentris adalah koneksitas di antara seluruh rakyat Indonesia. Koneksitas akan menciptakan ruang untuk memaknai kembali kebangkitan nasional. Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, memaparkan bahwa kebijakan pembangunan Indonesia Sentris dari Presiden Jokowi dalam platform kebudayaan adalah sebuah upaya membangun koneksitas diantara seluruh bangsa Indonesia. Keterhubungan atau konekstitas itu sangat penting dan mendasar terkait keutuhan identitas bangsa Indonesia. Ini merupakan konsep ke-indonesia-an yang selama ini masih terfragmentasi karena berbagai kendala, baik itu kendala politik, budaya, ekonomi maupun infrastruktur. Presiden Jokowi sangat memahami hal-hal yang mendasari gagasannya tentang Indonesia Sentris dan itu tercermin dengan jelas dalam butir- butir Nawacita. Pada saat yang sama, dibutuhkan langkah-langkah awal yang konkret untuk membangun koneksitas atau keterhubungan di antara seluruh wilayah Indonesia. Menurut Hilmar Farid, yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang adalah membuka ruang-ruang bagi terjadinya perubahan. Dan sekarang pilihannya adalah menciptakan ruang fisik bagi terjalinnya keterhubungan itu. Pembangungan yang selama ini terfokus dan terkonsentrasi di Pulau Jawa kini memasuki ruang perubahan menuju apa yang digaungkan sebagai Indonesia Sentris. Jadi pembangunan infrastruktur harus dilihat dalam konteks yang lebih utuh, yaitu upaya menyatukan dan memperkuat identitas bangsa sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Inilah perspektif sebagai sebuah strategi kebudayaan. Sebuah upaya membangun kembali kebangkitan 353
PENDIDIKAN Pembangunan infrastruktur harus dilihat dalam konteks lebih utuh, yaitu upaya menyatukan dan memperkuat identitas bangsa sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. nasional Indonesia dalam era kekinian. Bukan semata-mata sebuah upaya mengubah orientasi pembangunan belaka. Indonesia Sentris adalah konsep yang mencakup gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama mensejahterakan bangsa. Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang dititikberatkan dari daerah pinggiran dan daerah terluar Indonesia, kebijakan pemerintah memang merupakan koreksi terhadap kebijakan pembangunan yang selama periode sebelum era Presiden Jokowi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan daerah di luar Jawa kurang mendapat perhatian. Daerah luar Jawa seolah didiskriminasi pada masa lalu, maka kini adalah saatnya daerah luar Jawa menjadi prioritas. Pemerintah berusaha meningkatkan produktivitas, daya saing dan kesejahteraan masyarakat di luar Jawa melalui berbagai program pembangunan. Dan itu bukan berarti kebijakan yang diskriminatif melainkan objektif dan proporsional. Hilmar Farid mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah jauh lebih kritis dalam melihat dan memahami kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu masyarakat bisa melihat secara lebih objektif dan proporsional. Namun secara kultural memang masih ada salah kaprah, mispersepsi dan misleading dalam hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat sebagai akibat dari konstruksi masa lalu. Di tangan Presiden Jokowi, semua hal-hal rumit dari warisan masa lalu berhasil diurai dan diterjemahkan secara tepat lalu dijawab melalui berbagai kebijakan dan program kontekstual. Inilah modal dasar untuk memaknai kembali kebangkitan nasional di era baru Indonesia. Konsep Indonesia Sentris sangat erat kaitannya dengan makna kebangkitan nasional yang harus terus menjadi semangat dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 354
PENDIDIKAN KEbANgKItAN wAwAsAN KEbANgsAAN ANAK MuDA Dalam lawatan Presiden Jokowi ke Rusia, Presiden Vladimir Putin mengatakan hubungan Indonesia - Rusia sudah berawal dari sikap yang ditentukan Presiden Soekarno. Adalah penting untuk mewariskan wawasan kebangsaan ke generasi muda. Wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia saat ini harus terus dan selalu ditingkatkan. Wawasan kebangsaan akan menentukan kadar rasa cinta tanah air seseorang. Semakin besar rasa cinta tanah air seseorang akan semakin kuat wawasan kebangsaan tumbuh dalam dirinya. Presiden Jokowi melalui gerakan Revolusi Mental telah mengajak generasi muda untuk mencintai bangsa dan negaranya dan menjadi generasi yang berwawasan kebangsaan kuat. Generasi yang bangga dan membanggakan bagi bangsa dan negara. Dalam lawatan Presiden Jokowi ke Rusia, Presiden Vladimir Putin sempat bertutur tentang sosok Ir. Soekarno. Presiden Putin mengatakan bahwa hubungan Indonesia - Rusia sudah berawal sejak dari sikap yang ditentukan oleh Presiden Soekarno. Itu sebuah apresiasi atau penghargaan pada sejarah bangsa Indonesia dari Presiden Putin. Sebuah diplomasi yang berwawasan kebangsaan. Presiden Jokowi ketika berada di Korea juga melakukan diplomasi serupa dengan mengatakan bahwa putranya dan juga dirinya adalah penggemar K-Pop. Sejarah dan kebudayaan memang merupakan dua hal penting dalam upaya menumbuhkan wawasan kebangsaan. Rasa cinta tanah air harus ditumbuhkan, terutama sejak seseorang dilahirkan, hingga tumbuh menjadi generasi muda. Ini adalah bagian utama dari wawasan kebangsaan. Secara sederhana, rasa cinta tanah air bisa diilustrasikan seperti cinta nelayan pada lautan atau cinta petani pada tanah sawahnya. Rasa cinta nelayan pada lautan adalah seluruh kehidupan 355
PENDIDIKAN Rasa cinta tanah air harus ditumbuhkan, terutama sejak seseorang dilahirkan, hingga tumbuh menjadi generasi muda. nelayan yang didedikasikan pada laut yang memberinya kehidupan. Ada tanggungjawab untuk menjaga, memelihara, dan merawat sebagaimana laiknya seorang anak terhadap orangtua. Hidup seorang nelayan tergantung pada lautan dan karenanya pilihan terbaik bagi seorang nelayan adalah mencintai lautan sepenuh jiwa raga. Dengan begitu, seorang nelayan akan mengenal lebih baik kekayaan laut yang memberinya kehidupan sekaligus bahaya yang bisa mengancam hidupnya di lautan. Mencintai laut juga akan membuat seorang nelayan memperlakukan laut dengan rasa hormat, menghargai, menjaga, dan memeliharanya. Laut sebagaimana tanah bagi petani adalah hakikat kehidupan seorang nelayan. Seorang petani yang tidak menghayati tanah sawah atau lahannya dengan rasa cinta, sesungguhnya bukanlah seorang petani sejati. Generasi muda kini harus memiliki rasa cinta tanah air seperti itu meskipun kehidupan moderen semakin menjauhkan manusia dari alam semesta. Hubungan harmonis manusia dengan alam semesta adalah dasar kuat bagi tumbuhnya rasa cinta tanah air. Dan rasa cinta tanah air dari seluruh rakyat adalah modal utama untuk menjadikan sebuah bangsa menjadi bangsa yang besar. Begitulah seharusnya rasa cinta tanah air di jiwa setiap anak bangsa. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei, penting untuk selalu membangkitkan kembali semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Terutama di kalangan generasi muda. Penting untuk selalu mewariskan wawasan kebangsaan dari generasi ke generasi sehingga setiap hari Kebangkitan Nasional, semangat dan rasa cinta tanah air akan semakin kokoh dan mengakar. Semangat ini yang akan selalu menjadi api untuk kebangkitan anak muda Indonesia. 356
PENDIDIKAN MENgEbIrI AKAr KEjAhAtAN sEKsuAl Tidaklah berlebihan untuk menambahkan hukuman berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik karena kejahatan seksual terhadap anak memang harus dikebiri sampai ke akarnya. Dalam acara penerbitan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Presiden mengatakan terbitnya Perppu ini didasari oleh semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Presiden, tindak kejahatan seksual diyakini dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak. "Bahkan merusak kehidupan pribadi dan tumbuh-kembang anak di masa depan. Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa," tegas Presiden. Sikap tegas ini dibutuhkan untuk melindungi seluruh anak Indonesia dari ancaman kejahatan seksual yang kian merebak dewasa ini. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan keluhuran tradisi dan budayanya, tidak sepantasnya menjadi pelaku kebejatan seksual yang demikian kejam. Penting dan mendesaknya mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak juga merupakan urusan kebudayaan. Presiden Jokowi menyadari hal itu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai program pencegahan. Terutama untuk kasus-kasus yang pelakunya juga masih anak-anak. Salah satunya pernah diperintahkan Presiden pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan, untuk gencar mengkampanyekan antiperundungan di sekolah. Menguatkan pendidikan karakter, budi pekerti, serta mengajarkan sikap asertif kepada anak. Presiden Jokowi juga pernah menegaskan edukasi pada keluarga dan pencegahan dan penanganan tindak anak-anak merupakan kunci kekerasan dan penindasan terhadap anak yang marak terjadi saat ini. "Diperlukan perhatian semua pihak untuk mencegah, untuk menangani 357
PENDIDIKAN kasus-kasus bullying (perundungan)," kata Presiden dalam salah satu rapat terbatas saat terjadi kasus Yuyun. Di sisi lain, perlu hukum yang kuat untuk mengatasi kejahatan yang luar biasa ini. Hukum yang bisa mengakomodasi cara-cara penanganan kejahatan ini dengan cara luar biasa pula. Untuk itu, dalam ruang lingkup Perppu No. 1 tahun 2016 akan mengatur pemberatan hukuman pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan persyaratan tertentu. "Pemberatan pidana berupa ditambah 1/3 dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun," tegas Presiden. Selain itu, dalam Perppu diatur pidana tambahan berbentuk pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Tidaklah berlebihan untuk menambahkan hukuman berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik karena akar kejahatan seksual memang harus dikebiri. Pendewaan pada pengumbaran nafsu birahi secara liar merupakan sesuatu yang hanya terdapat dalam naluri seks manusia. Dalam perilaku seks, hasrat manusia berperan besar mendorong keliaran yang memungkinkan perilaku seks brutal jika dipicu oleh berbagai faktor eksternal di luar seks itu sendiri. Seks telah menyusup hampir di setiap interaksi antara sesama manusia. Presiden berharap Perppu no 1 tahun 2016 dapat mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan membuat efek jera bagi para pelakunya. "Kita berharap dengan hadirnya Perppu ini bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa ini," ujar Presiden. Melalui penegakan hukum yang tegas, maka Perppu ini bisa menjadi alat untuk mengebiri akar dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. 358
PENDIDIKAN buNg KArNo, 1 juNI DAN luNAsNyA utANg sEjArAh Penetapan Hari Lahir Pancasila adalah momentum mengakhiri kekeliruan. Sebuah langkah penting untuk memasuki pintu gerbang kejayaan sebuah bangsa yang besar dengan penuh optimisme. Sudah 71 tahun lamanya pidato Bung Karno dikumandangkan pertama kali dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di depan para pendiri Republik yang lain, Bung Karno mendobrak segala keraguan terhadap ide kemerdekaan. Keraguan itu ditanggalkannya dengan sebuah pandangan yang jernih dan ringkas tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka. "Apa arti merdeka?" tanya Bung Karno secara retoris. "Merdeka merupakan suatu kemandirian politik. Jangan terlalu njlimet mengartikan merdeka, jangan harus ada ide ini dan itu. Saudi Arabia merdeka ketika lebih dari 80% rakyatnya buta huruf. Kemerdekaan itu bagai jembatan dan di seberang jembatan. Itulah prinsipnya, kita sempurnakan masyarakatnya." "Jangan gentar, dan jangan njlimet memikirkan harus ada ini dan ada itu baru merdeka," lanjutnya. "Tapi kita harus merdeka sekarang, sekarang, dan sekarang." Bung Karno, mengupas satu persatu dasar-dasar itu. Yang disebutnya sedalam-dalamnya) sebagai philosofische grondslag dan weltanschaung (dasar negara). Pertama adalah Kebangsaan, lalu Internasionalisme. Kemudian Mufakat, Perwakilan dan Permusyawaratan. Selanjutnya, Kesejahteraan Sosial dan terakhir, Ketuhanan. (pikiran yang 359
PENDIDIKAN Kita beruntung hidup di Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, beragam, dan memiliki toleransi. Itu semua karena kita punya Pancasila. Dasar itu diperasnya menjadi tiga, Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan Ketuhanan. Lalu, diperas lagi hingga hanya tersisa saripatinya: yaitu gotong-royong. Beberapa waktu kemudian, dasar pemikiran Bung Karno tersebut dirumuskan kembali oleh Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI, yang akhirnya menghasilkan rumusan akhir yang kita sekarang kenal sebagai Pancasila. Sentuhan akhir dari para perumus itu tentu perlu mendapatkan apresiasi, karena pada akhirnya, mampu menghasilkan rumusan singkat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang penuh perhitungan dan tanpa menghilangkan sama sekali semangat dan jiwa Pancasila yang disampaikan melalui pidato Bung Karno sebelumnya. Namun, jiwa Pancasila sendiri, yang dengan rendah hati, oleh Bung Karno sendiri disebut sebagai sintesis dari berbagai pandangan dari masa lalu itu, sudah lebih sudah ditiupkan oleh Sang Proklamator pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, sungguh pantas kiranya, jika 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Sebab sudah begitu lama, kenyataan ini seolah dikaburkan. Meskipun sebetulnya, mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat sudah "mengakui" hal itu dengan menyebut judul dalam kata pengantarnya di buku pidato Bung Karno yang diterbitkan pada tahun 1947 sebagai Lahirnya Pancasila. Meskipun kita semua mengakui bahwa Pancasila adalah dasar negara yang luar biasa. Yang pernah ditawarkan oleh Bung Karno sendiri agar menjadi dasar bagi organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pidatonya yang terkenal To Build The World A New dalam Sidang Umum PBB ke-15 di New York pada 30 September 1960. 360
PENDIDIKAN Keputusan Presiden Jokowi di Gedung Merdeka, Bandung, pada tanggal 1 Juni 2016, untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah momentum penting untuk mengakhiri segala kekeliruan kita yang enggan untuk memberikan penghargaan yang pantas pada orang yang benar-benar berhak. Sebuah momentum pelunasan utang sejarah. Mulai sekarang dan seterusnya, 1 Juni telah resmi, seperti sudah disampaikan sendiri oleh Presiden, "ditetapkan, diliburkan dan diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila." "Kita beruntung hidup di Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, beragam dan memiliki toleransi. Itu semua karena kita punya Pancasila" ungkap Presiden. Oleh karena itu, "sebagi bangsa kita harus bersyukur karena mempunyai Pancasila yang digali oleh Bapak Bangsa, Sukarno." "Dengan adanya Pancasila, tidak ada alasan lagi untuk tidak optimis. Kita bisa memenangkan kompetisi global sebagai pemenang... Pancasila harus jadi ideologi yang bekerja." Senada dengan itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan yang sama juga mengharapkan agar Pancasila menjadi way of life bangsa Indonesia. "Pancasila 1 Juni 1945 adalah prinsip dasar, sekaligus jalan yang harus kita ambil untuk terus melangkah," kata Megawati. "Teruslah berjalan, teruslah bergerak, teruslah bersama dalam perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur lahir batin, sampai terwujud Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka!" Semoga dengan keputusan ini, menjadi pertanda bahwa kita sedang melangkah memasuki pintu gerbang kejayaan sebagai sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya! 361
PENDIDIKAN PErAN buDAyA DAlAM MEMbANguN bANgsA Peran budaya dalam membangun bangsa sangat mendasar karena menyangkut nilai-nilai kehidupan yang melandasi sebuah tatanan masyarakat. Presiden Jokowi menekankan pentingnya fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Pawai Pesta Kesenian Bali ke-38 di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, (11 Juni 2016) dilandasi oleh pemahaman pentingnya kebudayaan dalam keseluruhan program pembangunan bangsa menuju Indonesia yang adil, makmur, demokratis dan sejahtera. Tanpa pembangunan kebudayaan, baik itu kesenian, sastra, tradisi lokal ataupun pemikiran budaya, sebuah bangsa akan kehilangan spirit dan ruh kehidupan masyarakatnya. Peran budaya dalam membangun bangsa sangat mendasar karena menyangkut nilai-nilai kehidupan yang melandasi sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Kemajuan Korea Selatan adalah contoh nyata bagaimana kebudayaan mereka berhasil dikapitalisasi menjadi produk- produk industri kreatif. Hal ini hanya dimungkinkan jika nilai-nilai budaya tersebut telah mengakar kuat sebagai sendi kehidupan masyarakat. Artinya, rakyat Korea adalah masyarakat yang menjadikan tradisi dan budaya mereka sebagai landasan dalam setiap sendi kehidupan. Diawal sambutan pada acara Pawai Pesta Kesenian Bali, Presiden Jokowi menyapa hadirin dengan bahasa Bali, "Punapi gatrane?" Sapaan bahasa Bali yang artinya: Apa kabarnya? "Becik?". Ribuan warga dari berbagai daerah dan turis luar negeri yang menyaksikan acara pembukaan Pesta Kesenian Bali menjawab serempak: "Becik" yang artinya "baik". Jawaban itu diiringi tepuk tangan bergemuruh dari hadirin. Ini adalah sebuah penghormatan kultural dari Presiden Jokowi pada masyarakat dan budaya Bali. Diantara puluhan tradisi masyarakat nusantara, Bali adalah contoh keberhasilan 362
PENDIDIKAN masyarakat Indonesia yang berhasil membangun sendi kehidupan masyarakatnya berdasarkan nilai budaya dan tradisi mereka. Presiden juga menyampaikan rasa gembiranya dapat berada di pulau Dewata. "Dan momentum kali ini peresmian Pawai Pesta Kesenian Bali yang ke-38 sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat, oleh masyarakat dan oleh turis-turis dari mancanegara," ujar Presiden. Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan bahwa Pesta Kesenian Bali bukan semata- mata pesta rakyat ataupun festival seni. "Melainkan juga satu kegiatan yang memiliki fungsi budaya, memiliki fungsi pendidikan dan fungsi menggerakkan ekonomi masyarakat, utamanya rakyat Bali," kata Presiden. Itulah poin penting yang disampaikan Presiden, yaitu bahwa seni-budaya memiliki fungsi lain yang sangat mendasar. Pendidikan yang juga seperti halnya, Korea Selatan, bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang kehilangan nilai budaya dan tidak mampu mengaktualisasikan seni- budaya mereka akan menjadi masyarakat yang kehilangan fondasi etik dalam tatanan kehidupan mereka. Fungsi pendidikan kebudayaan adalah pembangunan karakter suatu masyarakat. Itulah peran fundamental pendidikan kebudayaan dalam keseluruhan program pembangunan yang dicanangkan Negara. Peran budaya dalam membangun dan memajukan bangsa adalah membentuk karakter dan moral bangsa. Krisis karakter, generasi muda yang tidak punya prinsip dan integritas adalah indikasi kegagalan pembangunan kebudayaan. Presiden Jokowi menyatukan upaya membangun karakter bangsa ini dalam program yang kita kenal sebagai Revolusi Mental. Ini adalah sebuah program yang pada dasarnya mencoba mengatasi adanya indikasi krisis karakter di kalangan generasi muda saat ini. Pawai Pesta Seni Bali adalah salah satu cara dan bentuk upaya menghidupkan spirit kebudayaan yang harus ditanamkan sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa Pesta Kesenian Bali bukan semata- mata pesta rakyat ataupun festival seni. Melainkan juga kegiatan yang memiliki fungsi budaya, pendidikan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. 363
PENDIDIKAN PAMErAN luKIsAN EKsPrEsI KEbuDAyAAN IstANA NEgArA Melalui pameran lukisan koleksi Istana Negara, Presiden Jokowi antara lain menegaskan kembali bahwa istana adalah milik bangsa dan rakyat berhak menikmati koleksi seni miliki istana. Istana Negara merupakan representasi dari berbagai dimensi kehidupan negara, tidak melulu sebagai tempat kerja seorang Presiden dalam mengurus dan mengatur negara. Termasuk di dalamnya adalah dimensi kehidupan budaya bangsa. Hal ini disadari oleh founding father kita, Ir. Soekarno yang banyak menciptakan ruang budaya di Istana Negara. Presiden Jokowi juga menyadari pentingnya sisi kultural istana. Pada tahun 2015, Presiden berbicara tentang gagasan untuk mensosialisasikan koleksi seni rupa Istana Kepresidenan secara terbuka. Gagasan ini akhirnya diwujudkan. Istana Kepresidenan untuk pertama kalinya akan menggelar Pameran Koleksi Seni Rupa Istana Kepresidenan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, 1 - 30 Agustus 2016. Pameran seni rupa koleksi Istana Kepresidenan itu merupakan rangkaian acara peringatan ulang tahun kemerdekaan RI ke-71. Demikian dijelaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. "Selama bulan Agustus ini kita mencanangkan sebagai Bulan Kemerdekaan. Jadi mulai tanggal 1 Agustus akan mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-71," jelas Mensesneg kepada pers di Gedung Utama Kemensetneg (25/7). Koleksi lukisan masterpiece para pelukis hebat Indonesia yang dikoleksi istana, terutama pada era Presiden Soekarno akan dipamerkan. "Kami ingin memamerkan koleksi Istana untuk dinikmati oleh masyarakat. Ini pertama kali lukisan-lukisan Istana dibawa keluar dan dipamerkan. 364
PENDIDIKAN Kami ingin memamerkan koleksi Istana untuk dinikmati oleh masyarakat. Ini pertama kali lukisan-lukisan Istana dibawa keluar dan dipamerkan. Acara ini merupakan bentuk penghargaan untuk karya-karya besar kita agar bisa diketahui, ditelaah, dianalisis, untuk dipelajari, dan menginspirasi bangsa secara keseluruhan," papar Pratikno. Pameran bertajuk 17/71: Goresan Juang Kemerdekaan ini akan menampilkan koleksi benda-benda seni yang ada di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Setidaknya ada 15.000 item koleksi benda-benda seni yang ada di Istana Kepresidenan, termasuk lukisan. Koleksi lukisan yang ada dikurasi oleh tim kurator dan hasil kurasi sejumlah 28 lukisan karya 21 pelukis akan dipamerkan. Lukisan yang dipamerkan berasal dari koleksi Istana Kepresidenan Jakarta, yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas dan Istana Yogyakarta. Dua puluh delapan lukisan yang terpilih berasa dari karya tahun 1930an, 40-an, 50-an dan yang relatif baru adalah tahun 70-an. Karya-karya maestro senirupa Indonesia seperti Affandi yang dijuluki sebagai pelopor aliran ekspresionisme di Indonesia, Basoeki Abdullah (maestro realisme di Indonesia), Sudjojono dan Raden Saleh akan menjadi koleksi yang dipamerkan. Selain juga karya pelukis besar lain dari beragam aliran senirupa seperti Diego Rivera, Lee Man Fong, Gambiranom Suhardi, Hendra Gunawan, Henk Ngantung, Ida Bagus Made Nadera dan juga karya Ir. Soekarno sendiri. Ada nilai historis penting pada setiap karya yang dipamerkan yang kini dicoba diaktulisasikan dan dihidupkan kembali melalui pameran ini. Nilai ini juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Pameran ini merupakan bentuk penghargaan terhadap karya-karya budaya anak bangsa dan akan menjadi acara rutin ke depan. Diharapkan ini menjadi sebuah langkah awal untuk membangun sebuah ruang budaya melalui karya-karya berharga koleksi istana agar bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Istana Negara sebagai ruang budaya bagi masyarakat 365
PENDIDIKAN adalah sebuah keniscayaan dalam konsep pembangunan manusia seutuhnya di suatu negara yang berbudaya. Negara yang maju adalah negara yang menghargai, memelihara dan menjadikan kebudayaan sebagai medium aspek pembangunan manusia. Selama ini Istana Negara menyimpan kekayaan seni-budaya yang luar biasa namun kurang mendapat perhatian karena hanya tersimpan sebagai koleksi. Presiden Jokowi melalui kegiatan pameran ini mengingatkan kembali pada seluruh anak bangsa agar kembali memuliakan seni-budaya. Karena dari seni dan budayalah bersumber keluhuran ahlak dan jiwa yang baik. Selain itu, Presiden juga menegaskan kembali bahwa rakyat berhak menikmati seluruh koleksi seni yang dimiliki Istana Negara. 366
PENDIDIKAN MoMENtuM rEforMAsI sEPAKbolA Pergantian Presiden FIFA jadi kesempatan menyepakati reformasi PSSI. Pemerintah akan tetap mengawasi meskipun pembekuan sudah dicabut. Sejak dahulu, sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga terpopuler di Indonesia. Bahkan, federasi yang saat ini bernama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) telah lahir jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada pada tahun 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Ir. Soeratin Sosrosoegondo. Namun, sejak PSSI bergabung dengan induk federasi sepakbola dunia (FIFA) pada tahun 1952 dan federasi sepakbola Asia (AFC) pada tahun 1954, belum ada prestasi yang signifikan yang dapat diraih Tim Nasional Indonesia dalam kancah persepakbolaan dunia. Berbagai isu "miring" terhadap PSSI dalam mengelola persepakbolaan nasional dan terjadinya kisruh dualisme di tubuh federasi, membuat pemerintah bertekad untuk mereformasi persebakbolaan di tanah air. Pemerintah pun pada akhirnya, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), mengeluarkan surat keputusan pembekuan PSSI. Dengan cara seperti ini pemerintah hendak memberi kesempatan pada semua pemangku kepentingan yang relevan untuk mempersiapkan tata kelola organisasi PSSI yang transparan dan akuntabel. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian memalukan yang makin memperburuk citra persepakbolaan Indonesia, seperti tunggakan gaji pemain dan isu-isu adanya pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola. Dengan tata kelola yang baik, PSSI dapat melakukan perencanaan strategis dan mengimplementasikannya secara tepat dan seksama untuk mencapai tujuan peningkatan prestasi sepak bola nasional di tingkat dunia. Setelah hampir satu tahun dibekukan pemerintah telah dapat menginventarisir berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh PSSI. Kemudian dengan 367
PENDIDIKAN Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian memalukan yang memperburuk citra persepakbolaan Indonesia, seperti tunggakan gaji pemain dan isu adanya pengaturan skor. terpilihnya presiden baru FIFA, Gianni Infantino, Presiden Jokowi merasa saat sekarang merupakan waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan FIFA. Federasi sepak bola internasional itu pun baru saja menjalan proses reformasi besar-besaran akibat skandal korupsi yang melibatkan para pimpinan tertingginya. Semangat pembaruan di dalam tubuh FIFA ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif di tubuh PSSI. "Karena kemarin kita sudah dapat ketua baru FIFA, saya kira kita akan mengirim utusan untuk bicarakan masalah PSSI," kata Presiden Jokowi di Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016. Presiden menjelaskan, pemerintah telah memiliki peta jalan terkait persepakbolaan nasional ke depannya. Dengan adanya peta jalan tersebut, maka pembicaraan dengan FIFA bisa berlangsung lebih mendalam dan singkat. Itu juga akan memberikan sinyal yang jelas mengenai komitmen pemerintah untuk mengembangkan sepak bola fair di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa pencabutan pembekuan terhadap PSSI akan sesegera mungkin dilakukan setelah ada kesepakatan dengan FIFA. Kajian terkait rencana pencabutan sanksi pembekuan PSSI pun sedang dipersiapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi atas permintaan Presiden. Kajian tersebut meliputi aspek hukum dan politis, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA kepada Presiden. Menpora sendiri menegaskan bahwa, meskipun pencabutan sanksi sudah dilakukan, pemerintah tetap akan melakukan pengawasan terhadap jalannya reformasi di tubuh PSSI. Reformasi dalam tubuh federasi diharapkan akan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap kemajuan sepakbola di Indonesia. Sebab, sepakbola bukan hanya sekadar olahraga dan bisnis saja, melainkan menjadi cabang olahraga pemersatu bangsa. 368
PENDIDIKAN KEMbAlIKAN KEjAyAAAN bulutANgKIs Tim bulutangkis Piala Thomas dan Piala Uber memohon dukungan dan doa restu kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat luas agar dapat berprestasi maksimal di kejuaraan yang akan digelar di Kunshan, Tiongkok, 15-22 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut, Presiden optimis Indonesia akan menjadi juara. "Jaga kekompakan, jaga semangat juang dalam bertanding. Feeling saya kok kita menang," ungkapnya. Presiden yakin seluruh pemain akan bisa mengembalikan kejayaan Indonesia di arena bulutangkis dunia. Harapan Presiden rakyat Indonesia. Sudah lama kita kehilangan mahkota juara bulutangkis yang bertahun-tahun silam selalu menjadi kebanggaan. Piala Thomas, terakhir kita rebut pada 2002, sedangkan Piala Uber 1996. Bulutangkis masih menjadi andalan kita di tingkat dunia. Pebulutangkis Indonesia masih merajai kejuaraan perorangan, khususnya ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Terbaru, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan sukses memboyong gelar BWF World Championsip 2015 yang digelar di Jakarta. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon juga sukses menjadi yang terbaik di sektor ganda India Terbuka Super Series 2016. tersebut juga merupakan keinginan Sementara pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Malaysia Open Super Series berhasil menyabet kemenangan pada Premier 2016. Masih di nomor ganda campuran, pasangan Indonesia juga menggondol mahkota di kejuaraan All England 2016, melalui pasangan Praveen/Debby. Pada kejuaraan Singapura Open 2016 pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii/ Nitya Krishinda Maheswari menjadi juara. Ketiga sektor tersebut menjadi kekuatan andalan, setidaknya pada Olimpiade Rio de Janeiro, dan Piala Thomas & Uber 2016. Kedua kejuaraan tersebut menjadi ajang pembuktian kekuatan bulutangkis Indonesia di kejuaraan perorangan dan beregu. 369
PENDIDIKAN Dalam prespektif yang lebih luas, olahraga adalah sarana untuk menyehatkan badan dan jiwa. Mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa sehat. Selain bulutangkis, prestasi olahraga lain harus didorong agar bisa bersaing di tingkat internasional. Hasil yang diraih di tingkat Asia atau dunia menjadi kampanye positif Indonesia. Untuk mencapainya tentu dibutuhkan usaha keras. Penemuan bakat, program pelatihan sejak usia dini, pembinaan berkelanjutan, dan kompetisi berjenjang adalah jalan yang harus dilalui. Tak ada rumus instan. Bakat saja bukan jaminan. Cabang bulutangkis bisa menjadi contoh, bahwa pembinaan tanpa putus, bisa menghasilkan pemain yang berprestasi di tingkat dunia. Torehan prestasi Rudy Hartono menjadi juara All England 8 kali berturut- turut, Susi Susanti dan Alan Budikusuma yang menyandingkan gelar tunggal putra dan putri di kejuaraan multi cabang Olimpiade menjadi inspirasi bagi setiap atlet. Dalam prespektif yang lebih luas, olahraga adalah sarana untuk menyehatkan badan dan jiwa. Mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa sehat. Dengan kata lain semakin banyak manusia Indonesia gemar berolahraga maka akan bertambah orang yang sehat. Sehingga biaya pengobatan bisa dialokasikan pada hal-hal yang lebih perlu. Mereka yang sehat juga lebih produktif dan mampu bersaing di bidang apapun. Singkat kata, masyarakat yang gemar berolahraga punya sumbangan besar dalam kemajuan bangsa. Melalui olahraga pula berbagai sekat perbedaan bisa dipersatukan. Kita bisa mengambil contoh bagaimana antusiasme masyarakat ketika pemain bulutangkis Indonesia bertanding di partai final All England. Atau tim nasional sepakbola kita berlaga di Sea Games, nyaris semua mata tertuju di depan televisi, menyimak dengan saksama. Perbedaan pandangan politik, agama, suku, ras langsung melebur. Kita bersatu mendukung penuh pahlawan-pahlawan olahraga yang tengah bertanding di arena tersebut untuk kejayaan Indonesia. 370
PENDIDIKAN 371
PENDIDIKAN 372
PENDIDIKAN 373
Pemerintah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan lewat visi Nawacita membangun dari pinggiran. Dana Desa menjadi bukti konkret untuk memaksimalkan potensi desa. Sementara pengelolaan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan juga menjadi komitmen pemerintahan Jokowi - JK. Kelestarian hutan dan lingkungan akan mendukung kehidupan kota dan desa lewat tersedianya air, untuk keperluan air minum dan lahan pertanian. DESA HUTAN & LINGKUNGAN
DESA HUTAN & LINGKUNGAN
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN MEMAjUKAN EKoNoMI DESA MELALUI BUMDES BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Presiden Jokowi menyadari pentingnya membangun Indonesia dari desa dan daerah pinggiran, dimana BUMDes adalah salah satu kuncinya. Pembangunan desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum, yaitu Undang Undang Desa. Dalam implementasinya, Undang Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh oleh warganya sendiri. Pada perkembangannya, dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60/2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini mengatur bahwa desa yang aktif membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah desa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan perekonomian desa, (2) Meningkatkan pendapatan asli desa, (3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Empat tujuan pendirian BUMDes itu sudah seharusnya melekat pada visi- 376
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN misi sebuah pemerintahan desa dan menjadi sikap dan dedikasi semua kepala desa dan perangkatnya. Sejumlah BUMdes yang sukses seperti BUMDes Minggirsari di Kabupaten Blitar atau BUMDes Panggungharjo di Kabupaten Bantul adalah contoh bagaimana pemerintahan desa memiliki visi-misi memajukan ekonomi desa mereka. BUMDes Panggungharjo berhasil membangun usaha pengelolaan sampah dan terus mengembangkan usahanya dengan menggandeng mitra-mitra strategis. BUMDes Minggirsari di Blitar beberapa kali terpilih sebagai BUMDes terbaik nasional karena mereka mengelola usaha secara profesional, baik itu simpan-pinjam maupun pengembangan usaha tani yang kini sudah ber- omset ratusan juta per bulan. BUMDes Panggungharjo baru-baru ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta dalam usaha pengolahan minyak jelantah untuk dijadikan sumber energi baru. BUMDes Panggungharjo dalam hal ini menjadi pemasok minyak jelantah yang dikumpulkan dari warga desa. Masih banyak contoh keberhasilan BUMDes lain di seluruh pelosok nusantara. Namun pada intinya, semua keberhasilan itu masih kecil persentasenya dibandingkan jumlah desa di seluruh Indonesia yang mencapai 72.000 desa. Presiden Jokowi menyadari betapa pentingnya membangun Indonesia dari desa dan daerah pinggiran sebagaimana dicanangkan dalam Nawacita butir ketiga. Peran Kepala Desa dalam upaya memajukan ekonomi desa sangat penting dan vital. Merekalah yang harus bisa menerjemahkan Nawacita butir ketiga sesuai potensi desa masing-masing. Kemajuan ekonomi desa seperti kerap disampaikan pemerintah, sangat besar kontribusinya untuk kemajuan ekonomi bangsa. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. 377
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN REvITALISASI TATANAN EKoNoMI DESA Pemerintah melakukan berbagai skema untuk membenahi dan memajukan ekonomi desa. Presiden Jokowi sejak tahun 2015 sudah mencanangkan program Revitalisasi 1.000 Pasar Rakyat di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Salah satu poin penting dalam revitalisasi pasar tradisional yang ditekankan presiden adalah pendampingan dalam manajemen pasar agar bisa bersaing dengan pasar modern. Urusan pendampingan manajemen antara lain bisa ikut ditangani oleh pemerintah desa. Salah satunya dengan mendorong pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Keberadaan BUMDes diyakini bisa membawa tatanan ekonomi di wilayah pedesaan menjadi lebih baik. BUMDes adalah salah satu pilar kesejahteraan bangsa yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama. Saling bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan lembaga-lembaga ekonomi desa serta alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Lebih dari itu BUMDes menjadi tulang BUMDes adalah salah satu pilar kesejahteraan bangsa yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama. 378
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Banyak usaha yang dapat digeluti dalam Bumdes. Diantaranya bisa berupa jasa seperti penyewaan gedung atau tenda, pengelolaan ikan basah maupun kering, produksi aneka makanan ringan maupun berat, koperasi simpan pinjam, penyewaan kendaraan, hingga usaha air minum isi ulang. Dalam pengelolaan BUMDes, pengurus yang dibutuhkan adalah etua atau direktur BUMDes dan tim pelaksana atau pengurus BUMDes. Ketua/ direktur BUMDes adalah orang yang memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan BUMDes. Ketua/direktur BUMDes bertugas menjelaskan kepada organisasi dan kepada pihak luar tentang visi, misi, program, dan operasional BUMDes. Sedangkan tim pelaksana adalah para staf BUMDes, mulai dari bagian keuangan sampai pemasaran. Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satunya diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga, baik dari dalam maupun luar desa. Pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Setiap desa pasti memiliki potensi perekonomian masyarakat yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan dan dioptimalkan melalui keberadaan BUMDes sehingga bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan pembiayaan program pembangunan desa. Harus dimanfaatkan betul setiap dana BUMDes untuk percepatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa. Jika BUMDes dikelola sesuai aturan dengan mengembangkan usaha sesuai potensi desa, maka fondasi tatanan ekonomi desa yang berdaya dan lebih baik sudah mulai terbangun. Jika pendampingan manajemen dilakukan dengan baik untuk membenahi dan merevitalisasi pasar tradisional maka roda perekonomian desa pun akan berputar lebih kuat. 379
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN INISIATIf NyATA MEMBANGUN DESA Proses perencanaan pembangunan di desa dimulai sejak masa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) hingga era Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta proses partisipatif yang dibawa oleh elemen masyarakat lain ke tengah- tengah masyarakat desa. Dalam pengalaman masa lalu, masyarakat desa merasakan langsung perencanaan yang mereka buat sering sulit terwujud karena berbagai kendala. Terutama karena pada masa itu praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sangat kental mewarnai program pembangunan yang dibuat untuk membangun desa. Lebih dari itu, program pembangunan yang seharusnya berdasar kebutuhan masyarakat sesuai kondisi nyata juga tidak terwujud. Pembangunan desa lebih merupakan proyek berbagai kepentingan lain. Pelaksanaan pembangunan desa akhirnya menjadi tidak tepat sasaran. Kenyataan ini kerapkali menghambat inisiatif masyarakat dalam pembangunan. Kondisi itulah yang hendak diubah oleh Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan sebagaimana terumuskan dalam Nawacita. Dalam kunjungan kerja ke Brebes, 11 April 2016, Presiden meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan. Program ini merupakan solusi untuk berbagai persoalan dalam proses pembangunan ekonomi di desa yang diakibatkan oleh ketidaktepatan model pendekatan dan kebijakan di masa lalu. Program ini juga merupakan pewujudan Nawacita ketiga dan ketujuh, membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa. Program sinergi adalah cara tepat menggarap sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik seperti diamanahkan Nawacita ke tujuh. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan 380
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN Program Sinergi Aksi merupakan solusi berbagai persoalan dalam proses pembangunan ekonomi di desa yang diakibatkan oleh ketidaktepatan model pendekatan dan kebijakan masa lalu. yang bersifat Indonesia Sentris. Melalui berbagai kebijakan yang mengena, strategi pembangunan tepat sasaran dan koordinasi pemerintahan daerah dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, niscaya semua kedaulatan itu akan bisa terwujud lebih cepat. Di sisi lain, berbagai inisiatif eleman masyarakat, baik personal maupun lembaga, untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dari desa dan daerah pinggiran juga akan lebih cepat mendapatkan dukungan melalui aksi sinergi ini. Inisiatif kreatif seperti yang dilakukan Singgih Susilo dari Desa Kandangan, Temanggung dengan membuat radio kayu merk "Magno" dan sepeda bambu merk "Spedagi" yang berhasil menembus pasar internasional akan lebih tumbuh-subur melalui program aksi sinergi. Lebih jauh, melalui aksi sinergi ini, membangun perekonomian dari desa akan menjadi lebih terfokus pada berbagai keunikan potensi yang dimiliki puluhan ribu desa di seluruh Indonesia. Dengan menggali keunikan- keunikan potensi masing-masing, setiap desa akan bisa mewujudkan fokus industrinya pada satu produk yang paling unggul dan bisa menjadi ciri sekaligus andalan. Ini sesuai konsep One Village One Product atau satu desa satu produk yang sukses diterapkan di Jepang dan beberapa negara lain. Presiden Jokowi menegaskan bahwa inti dari aksi sinergi adalah kerja gotong royong. Harus ada kerja gotong royong antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Antara BUMN, swasta dan masyarakat, baik itu petani, nelayan, pelaku UKM dan lainnya. Apalagi saat ini sudah ada Undang-Undang Desa yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi dengan memberikan berbagai dukungan termasuk pemberian dana desa. Semua sarana dan prasarana termasuk regulasi telah disediakan dan ditata ulang oleh Presiden Jokowi untuk melancarkan aksi sinergi untuk memperlancar dan mempercepat kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. 381
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN Ini merupakan sebuah langkah maju yang nyata. Telah dimulai dari langkah mempermudah semua urusan perizinan dan rencana mengurangi ribuan peraturan pemerintah dari 40.000an peraturan yang tidak efisien sebagaimana pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam acara dialog publik pada 22 Maret 2016. Dimulai dari deregulasi menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan bermartabat. 382
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN MELESTARIKAN DAN MEMpRoMoSIKAN TAMAN NASIoNAL LAUT Empat juta hektar taman nasional laut mulai dari Kepulauan Seribu sampai Teluk Cendrawasih. Semua harus dikelola dengan baik agar lestari. Presiden Jokowi menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola konservasi perairan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pariwisata. Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa Indonesia memiliki tujuh Balai Taman Nasional (BTN) yang mengelola sekitar empat juta hektar taman nasional laut (TNL). Ketujuh BTN tersebut adalah BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan Balai Besar TN Teluk Cendrawasih. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di Kantor Kepresidenan pada 30 Maret 2016. Terkait pengalihan kewenangan pengelolaan taman nasional laut, Presiden Jokowi meminta agar pelestarian TNL menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga. Presiden Jokowi meminta pelestarian taman nasional laut menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga sehingga perlu ada satu kementerian yang memegang tanggung jawab, dan kewenangan dalam perlindungan, konservasi, pengelolaan taman bawah laut. 383
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN Presiden juga menyatakan perlu ada satu Kementerian yang memegang tanggung jawab, diberi kewenangan dalam perlindungan, konservasi, pengelolaan taman bawah laut. Selain tugas Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan taman nasional laut, Presiden juga berpesan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah di kawasan pesisir memberikan pendidikan kepada anak-anak agar mengerti dan tumbuh menjadi generasi muda yang mencintai laut dan bahari. Generasi muda anak bangsa harus dapat turut menjaga dan merawat taman laut beserta ekosistemnya. Pendidikan pengajaran bahasa asing juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Jika mereka bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing yang berkunjung ke taman nasional laut, akan terbuka banyak peluang usaha kreatif. Baik itu di bidang layanan jasa, kuliner maupun penjualan produk kerajinan daerah. Ini menggambarkan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam meningkatkan perekonomian daerah sesuai visi misi Presiden Jokowi. Persoalan dalam mensinergikan kerjasama antar kementerian dan lembaga selama ini lebih banyak disebabkan oleh mekanisme birokratis yang tentunya harus segera diselesaikan agar tidak menghambat pelaksanaan perintah Presiden. Potensi besar taman nasional laut sebagai aset pariwisata maupun sebagai kekayaan ekosistem tidak boleh terhambat oleh kendala dalam urusan kewenangan pengelolaan. Sinergi seperti yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi adalah solusi yang harus segera dilaksanakan. Pentingnya taman nasional laut ditegaskan dalam pasal 1 butir 14 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Tertulis di pasal itu bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dikatakan juga bahwa kawasan pelestarian alam memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 384
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN Mengingat begitu besar manfaat sebuah taman nasional laut, apa yang ditegaskan Presiden Jokowi agar melestarikan ke tujuh taman nasional laut, harus segera ditindaklanjuti dengan membangun sinergi antara kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait. Harus dibuat sebuah landasan bersama sebagai prioritas penting dan utama yang akan memudahkan terjadinya sinergi. 385
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN MoRAToRIUM LAHAN WUjUD KEBERpIHAKAN EKoNoMI RAKyAT Pemerintah menyiapkan moratorium perluasan lahan kelapa sawit dan lahan tambang. Selain menjaga kelestarian alam langkah ini adalah wujud dukungan pemerintah pada ekonomi rakyat. Presiden Joko Widodo mengingatkan rencana moratorium lahan kelapa sawit dan tambang pada acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, 14 April 2016. Menurut Presiden lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai cukup dan dapat ditingkatkan kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. "Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, mungkin produksi bisa lebih dari dua kali," ujar Presiden. Demikian halnya dengan lahan tambang. "Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu," ucap Presiden. Kebijakan ini tepat. Alasan pertama adalah pentingnya pemerintah menjaga keanekaragaman hayati. Meski tak terlihat, keanekaragaman hayati melekat pada tumbuhan liar mulai dari rerumputan sampai pepohonan besar. Pada masing-masing spesies tersebut terkandung bahan yang kemungkinan bisa dipakai untuk membuat berbagai produk. Mulai dari obat, kosmetik, bahan makanan, bahan industri, dsb. Bahan dasar obat yang kita kenal untuk ketahanan tubuh pada anak-anak misalnya, diambil dari tanaman liar, meniran. Antiseptik, ekstraknya berasal dari tanaman sirih. Tanaman itu merupakan tumbuhan liar. Berbagai tanaman hias yang mahal, semacam aglaonema, tanaman aslinya berasal dari hutan yang kemudian disilangkan. Pun pemulian pohon hutan, 386
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN Kebijakan moratorium khususnya perluasan tanaman kelapa sawit akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi kelapa sawit. umumnya juga merupakan hasil seleksi dan persilangan puluhan tahun pada jenis yang berkerabat dekat. Bayangkan jika keanekaragaman tersebut kemudian diganti dengan keseragaman kelapa sawit. Maka kita bakal kehilangan potensi plasma nutfah. Dalam jangka panjang sistem penanaman monokultur yang berlebihan juga akan menimbulkan kerentanan serangan hama dan penyakit karena tidak adanya spesies pemangsa hama. Kebijakan moratorium khususnya perluasan tanaman kelapa sawit akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi kelapa sawit. Dengan luasan yang sama pemilik kebun akan berusaha memaksimalkan hasil. Terutama pada perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 4,55 juta ha. Selama ini pengelolaannya belum maksimal. Titik lemahnya ada pada pemilihan bibit dan pemupukan yang bisa diatasi dengan penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang tepat berdasar kondisi tanah. Jika hal tersebut dilakukan, produksi tandan buah segar (TBS) bisa meningkat 2 kali lipat, tanpa harus menambah luas lahan. lahan Dari sawit menunjukkan keberpihakan dan perlindungan pada rakyat. Dengan langkah ini kegiatan ekonomi yang berciri subsisten, bermodal utama tenaga kerja keluarga dan teknologi seadanya diselamatkan. sisi ekonomi kerakyatan, moratorium perluasan Lewat moratorium ini ekspansi perusahaan sawit tertahan. Sehingga rakyat tidak tergiur untuk menjual tanahnya kepada pengusaha tak henti memberi iming-iming. Kedaulatan warga atas tanah terjaga dan tidak hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan juga menegaskan, 387
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN pemerintah menginginkan kegiatan perekonomian rakyat berjalan dan menjadi salah satu pilar penting penyangga perekonomian nasional. Caranya antara lain dengan mengendalikan inflasi, memberi program bantuan usaha mikro kecil menengah, bantuan sosial, maupun lewat program kemitraan bina lingkungan yang disalurkan oleh berbagai badan usaha milik negara. Apa yang diungkapkan Presiden sebenarnya adalah cerminan isi Nawacita ke-6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 388
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN 389
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN 390
DESA - HUTAN & LINGKUNGAN 391
Kebijakan industri nasional dicapai dengan mengembangkan wilayah industri, melalui strategi membangun 14 kawasan industri di luar P. Jawa dan 22 sentra industri kecil dan menengah. Menumbuhkan populasi industri berskala besar dan sedang, peningkatan daya saing, serta produktivitas melalui nilai ekspor dan nilai tambah tenaga kerja. Sedangkan kebijakan energi nasional dilakukan komprehensif dan ber-visi jangka panjang. Pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi, nuklir, sinar matahari, dan angin dipercepat untuk mendukung pembangunan.
INDUSTRI DaN ENERGI
INDUSTRI DaN ENERGI INDONESIa SEPULUH BESaR SENTRa MaNUFaKTUR DUNIa Paket kebijakan ekonomi dan deregulasi perizinan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, berhasil menempatkan Indonesia pada peringkat 10 sentra industri manufaktur dunia. Arah kebijakan perekonomian pemerintah Presiden Joko Widodo mulai terasa. Kebijakan deregulasi perizinan yang terus disederhanakan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terus digenjot, turut memperkuat arah kebijakan Presiden dalam membangun fondasi perekonomian nasional. Data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) - badan PBB untuk pembangunan industri, - menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-10 negara dengan nilai tambah (value added) industri manufaktur terbesar. Nilai tambah industri manufaktur Indonesia mencapai 229,66 miliar dollar AS pada 2015, menyumbangkan 1,93% nilai tambah untuk industri manufaktur dunia. Prestasi tersebut, menjadikan industri manufaktur Indonesia masuk 10 besar dunia untuk pertama kalinya. Industri manufaktur Indonesia, naik dua peringkat dan menggeser Rusia serta Meksiko di tempat ke-10 dan 11 tahun sebelumnya. Tiongkok masih menempati peringkat pertama, kemudian disusul Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Italia, Prancis, Brasil, Indonesia, United Kingdom, Rusia, Meksiko, Kanada, dan Spanyol. Masuknya Indonesia dalam 10 besar negara industri manufaktur dunia, terlihat dalam realisasi investasi yang terus menanjak. Pada Triwulan I 394
INDUSTRI DaN ENERGI 2016 mencapai Rp 146,5 triliun, meningkat 17,6% dari Triwulan I 2015 (Rp 124,6 triliun). Hasil tersebut, memberi optimisme dalam menggapai target realisasi investasi tahun 2016, sebesar Rp 595 triliun. Kebijakan pembangunan dengan mengusung tema Indonesia Sentris, memberikan dampak cukup signifikan terhadap sebaran arus investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan ada peningkatan investasi sepanjang Triwulan I tahun 2016 di luar Jawa. Investasi di luar Jawa mencapai Rp 65,8 triliun setara dengan 44,9% total realisasi investasi. Jumlah tersebut naik satu persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015, sebesar Rp 54,7 triliun (43,9%). Sedangkan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 80,7 triliun (55,1%). "Capaian realisasi investasi ini positif bagi upaya pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja," kata Franky di Jakarta, Senin (25/4/2015). Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan I 2016 ada pada angka 327.170 orang, meningkat sebesar 3,08% dari tahun 2015 pada periode yang sama (315.229 orang). Penyerapan tenaga kerja di luar Jawa juga melesat. Tercatat 146.320 orang, atau naik 17,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 (124.931 orang). "Pergeseran penyerapan tenaga kerja dari pulau Jawa ke luar Jawa juga paralel dengan sebaran investasi di luar Jawa yang meningkat," ujar Franky menambahkan. Terus melonjaknya arus investasi ke Indonesia, sejalan dengan tujuan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi dan deregulasi perizinan, yakni untuk menghilangkan hambatan investasi. Industri manufaktur Indonesia, naik dua peringkat dan menggeser Rusia serta Meksiko di tempat ke-10 dan 11 tahun sebelumnya. 395
INDUSTRI DaN ENERGI Dalam suatu kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan, semua paket kebijakan ekonomi dimaksudkan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. "Salah satunya adalah sektor manufaktur yang berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan usaha kecil-menengah," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (26/11/2015). Penguatan industri manufaktur, sejalan dengan visi-misi Nawacita, terutama dalam poin 6 dan 7, yaitu peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kebijakan tersebut, akan menggeser struktur perekonomian nasional yang saat ini bertumpu pada komoditas mentah seperti CPO, karet, batubara dan mineral, ke industri manufaktur padat karya. "Industri padat karya, baik yang berkaitan dengan tekstil, dengan garmen, dengan alas kaki, dan sebagainya," kata Presiden Jokowi. 396
INDUSTRI DaN ENERGI SINERGI MENGEMBaNGKaN POTENSI INDUSTRI PERSENjaTaaN Produk PT Pindad, seperti senapan SS2-V4, telah membawa prestasi Indonesia di tingkat dunia. Perlu dukungan bersama agar industri strategis nasional bangkit menjadi salah satu yang terbaik. Ada banyak syarat yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi sebuah negara besar. Mulai dari penguatan di bidang pendidikan, perekonomian hingga pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan menjadi tak terelakkan. Meskipun negara dan masyarakat berada dalam keadaan damai, namun ancaman dari dalam dan luar negeri dapat muncul sewaktu-waktu. Apalagi jika mengingat sumber daya alam kita, di darat maupun di laut, masih melimpah. Secara obyektif, kita tentu perlu membuka mata dan telinga untuk menyerap perkembangan teknologi yang terjadi - melalui kerja sama dengan negara- negara yang telah lebih dulu mengembangkan sistem pertahanan dan keamanannya. Namun, jangan lupa memantau potensi di negeri sendiri. Sebab selalu ada inovasi anak-anak negeri. Seperti yang terjadi di PT Pindad. Pelaku industri strategis nasional ini didirikan sejak masa Hindia-Belanda, tepatnya tahun 1808 dengan nama Constructie Winkel, lalu sempat berganti nama menjadi Perindustrian Angkatan Darat di tahun 1962 dan akhirnya Salah satunya senjata SS2-V4 yang menjadi pembicaraan karena keberhasilannya membawa TNI menjadi juara umum kesembilan kalinya di ajang bergengsi (AASAM) di Australia. 397
INDUSTRI DaN ENERGI menjadi PT Pindad (Persero) sejak 29 April 1983. Hingga sekarang, masih terus bertahan menghasilkan sejumlah produk unggulan, terutama senjata dan kendaraan tempur yang sudah teruji di berbagai tingkatan. Salah satunya senjata SS2-V4 yang sudah menjadi pembicaraan di berbagai media, karena keberhasilannya membawa TNI menjadi juara umum untuk kesembilan kalinya di ajang bergengsi Australian Army Skill At Arms Meeting (AASAM) di Australia. Produk yang memiliki jarak tembak efektif 500 meter dengan kaliber 5,56 x 45 mm dan panjang laras 500 mm ini mampu mengalahkan senjata berbagai negara besar, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Produk unggulan lain adalah kendaraan tempur Anoa 6x6 yang telah terbukti mendukung misi perdamaian PBB di Libanon (United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL), Republik Afrika Tengah (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, MINUSCA) dan Sudan (The United Nations-African Union Mission in Darfur, UNAMID). Produk ini, menjadi kendaraan tempur favorit di Timur Tengah, selain karena kegesitan 6 roda anti-bocornya, juga karena satu-satunya yang menggunakan pendingin ruang dengan kapasitas 10 PK. Ada juga senapan mematikan, untuk para sniper atau penembak jitu jarak jauh. Yaitu SPR 2 dengan kaliber 12,7 x 99 mm dan panjang laras 1055 mm. Senjata ini mampu menempuh jarak fantastis hingga 2 kilometer dengan kecepatan 900 meter/detik dan bisa menembus tank baja. Dibandingkan dengan produk negara-negara lain, SPR 2 memiliki kelebihan jangkauan, ketepatan, dan peredam suara yang bisa menurunkan suara hentakan hingga 20-30 desibel. Dengan potensi dan prestasi yang dimilikinya, PT Pindad yang memiliki pusat produksi di Bandung dan Malang ini tentu layak untuk mendapatkan dukungan semua pihak agar terus menjadi besar dan berkelanjutan secara bisnis serta menjadi salah satu yang terkemuka di dunia. Di sisi lain, PT Pindad sendiri perlu terus memperkuat riset dan pengembangannya, termasuk menyerap masukan dan kritik konstruktif untuk penyempurnaan berbagai macam produknya. 398
INDUSTRI DaN ENERGI Presiden Jokowi sendiri sudah pernah memberikan dukungan agar PT Pindad terus berkembang. "Saya minta manajemen untuk dapat membangun kapasitas poduksinya, teknologinya. Jika tidak bisa sendiri silakan mencari mitra kerja dari luar negeri. Produknya pun tidak hanya untuk dalam negeri, tapi pasar global," kata Presiden dalam kunjungan ke PT Pindad pada 12 Januari 2015. Dalam sidang paripurna pada 3 November 2014, Presiden juga mendukung peningkatan omzet industri pertahanan dalam negeri sebesar 30 hingga 40 persen. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang mewajibkan pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dari dalam negeri - kecuali yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Untuk mewujudkannya, kuncinya adalah sinergi. Sebelum memperkuat ekspansi ke pasar luar negeri, pasar domestik harus terlebih dahulu dioptimalkan. Sebab, sebagi sebuah industri strategis, tentu tak mudah untuk memasuki pasar global karena ada begitu banyak aspek, termasuk mempertimbangkan politik pertahanan. Dari sisi suplai, sinergi antar BUMN misalnya, dapat dilakukan dengan menyerap bahan baku atau komponen berbagai produk PT Pindad. Sedangkan dari sisi permintaan, produk PT Pindad - yang memenuhi kelayakan kualitas maupun kuantitas - harus mendapatkan prioritas oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, BUMN dan yang lainnya. Bila target awal ini tercapai, maka akan lebih mudah untuk menyasar target selanjutnya: berjaya di pasar dunia. 399
INDUSTRI DaN ENERGI MENGEMBaNGKaN POTENSI E-COMMERCE Pertumbuhan e-commerce meningkat sejalan dengan peningkatan pengguna internet dan kepercayaan masyarakat akan keamanan bertransaksi elektronik. Industri perdagangan elektronik atau e-commerce yang terus tumbuh dan berkembang di seluruh dunia , diyakini telah menjadi bagian penting dan signifikan dari pertumbuhan ekonomi global. Menurut riset dan penelitian firma konsultan bisnis dan manajemen AT Kearny, nilai penjualan global e-commerce tahun 2015 hampir mencapai 1 triliun dolar Amerika atau tumbuh sebesar 18% dibandingkan tahun 2014. Untuk kawasan Asia Tenggara, nilai penjualan e-commerce di negara- negara ASEAN masih sangat kecil, kurang dari 1% total penjualan sektor industri retail. Bandingkan dengan dengan negara-negara di Eropa, atau dengan Cina dan Amerika Serikat yang mencapai 6% hingga 8%. Namun dalam beberapa tahun ke depan, masih menurut AT Kearny, pertumbuhan nilai penjualan retail melalui e-commerce di negara- negara ASEAN dapat meningkat hingga 25% per tahun. Hal ini dapat tercapai seiring dengan meningkatnya daya beli, tingkat penetrasi pengguna internet, dan semakin beragamnya tawaran transaksi online. Berdasarkan riset Online Shopping Outlook 2015 yang dikeluarkan oleh BMI research mengungkapkan nilai belanja online pada 2014 mencapai 21 triliun. Sedangkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sampai Januari 2016, pengguna internet di Indonesia telah menembus 88,1 juta, dimana 48 persen di antaranya merupakan pengguna internet harian. Riset Markplus Insight dan majalah online Marketeers tahun 2013 Indonesia, menunjukkan, dari 74,6 20% melakukan belanja online. Jumlah pengguna internet yang melakukan transaksi online ini masih kalah dengan Thailand, Filipina, Vietnam, juta pengguna internet di 400
INDUSTRI DaN ENERGI Sebuah peta jalan (roadmap) yang menjadi panduan dan arah tujuan industri e-commerce nasional dibutuhkan. Singapura, dan Malaysia yang mencapai 60% hingga 80% pengguna internetnya melakukan transaksi online. Bila merujuk pada populasi penduduk Indonesia yang 253 juta jiwa, potensi e-commerce di Indonesia sangat besar. Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pelaku ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce 130 miliar dolar Amerika per tahun bukanlah hal yang mustahil. Pengguna internet yang terus tumbuh signifikan menjadi salah satu faktor percepatan perkembangan e-commerce di Indonesia. Harga sambungan internet yang semakin terjangkau dengan jaringan pita lebar yang makin luas mendorong minat dan antusias masyarakat untuk terus menggunakan internet dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Beragam tawaran produk dan jasa layanan online yang menarik, mudah, kreatif dan tepat guna juga akan menjadi faktor percepatan pertumbuhan transaksi e-commerce. Yang harus diingat, setiap negara dengan kultur dan budayanya memiliki kekhasan tersendiri dalam menciptakan pasar yang unik dan spesifik. Inilah kesempatan para pelaku usaha nasional, terutama sektor retail, memanfaatkan penguasaan pasar dan karakteristiknya menjadi peluang emas dengan memberikan tawaran produk dan jasa layanan yang tepat dan sesuai. Sebuah peta jalan (roadmap) yang menjadi panduan dan arah tujuan industri e-commerce nasional dibutuhkan. Berbagai inisiatif mewujudkannya juga telah dimulai. Ada tujuh hal yang diatur dalam peta jalan e-commerce Indonesia. Yaitu menyangkut logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan sumber daya manusia, serta cyber security. 401
INDUSTRI DaN ENERGI Harapannya dengan disahkannya peta jalan e-commerce Indonesia yang diwujudkan dalam sebuah Peraturan Presiden, dapat memayungi seluruh aspek dan aktivitas transaksi e-commerce yang melindungi seluruh pemangku kepentingan, dalam memajukan industri e-commerce di Indonesia. 402
INDUSTRI DaN ENERGI KERjaSaMa INDUSTRI KREaTIF RI-KOREa SELaTaN Telah banyak kerjasama industri kreatif dihasilkan Presiden Jokowi dengan berbagai negara. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku ekonomi kreatif. Di akhir acara pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye (16 April 2016) ditegaskan soal kemitraan strategis antara kedua negara dan pentingnya mewujudkan sinergi untuk meningkatkan berbagai kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani. Sinergi adalah kata kunci penting dalam berbagai konsep kerjasama di berbagai level dan bidang kehidupan. Termasuk dan terutama dalam pengembangan industri kreatif di era Global Digital Economy saat ini. Tantangan yang dihadapi pelaku industri kreatif adalah bagaimana bersinergi dalam berbagai bentuk kolaborasi yang dimungkinkan. Sebut misalnya diantara 16 subsektor ekonomi kreatif yang dirancang Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf ), ada begitu banyak kemungkinan kolaborasi. Subsektor fesyen misalnya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan subsektor penulisan dan penerbitan. Misalnya dengan menarasikan cerita budaya di balik sebuah karya fesyen. Demikian juga subsektor kuliner bisa Subsektor fesyen misalnya sangat bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan subsektor penulisan dan penerbitan dengan menarasikan cerita tentang budaya di balik sebuah karya fesyen. 403
INDUSTRI DaN ENERGI berkolaborasi dan bersinergi dengan subsektor industri televisi, disain interior, dan lainnya. Sinerginya terbuka luas dan meliputi bidang-bidang lain tergantung pada kreativitas. Tantangan nyata yang dilontarkan pemerintah adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia 7,02% di 2014 dan dalam RPJMN pada periode 2015-2019 diharapkan berkontribusi lebih dari 12%. Strategi untuk mencapai target ini membutuhkan kecepatan kerja melalui berbagai bentuk sinergi yang bisa memicu tumbuhnya komunitas atau pelaku bisnis ekonomi kreatif di berbagai daerah. Contoh yang diberikan Presiden Jokowi bahkan sudah menyentuh bidang pertanian, yaitu melalui Program Sinergi Aksi untuk ekonomi rakyat yang diluncurkan di Brebes, Jawa Tengah, awal April 2016. Presiden Jokowi melalui program ini melakukan upaya mengaktualisasikan tradisi pertanian yang relevan dengan perkembangan zaman sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi para petani. Ini merupakan contoh nyata langkah kreatif di bidang usaha pertanian. Kelompok tani harus bersinergi dan mempunyai cita-cita bersama yang kuat baik itu dalam melakukan efisiensi proses produksi, menghasilkan produk berkualitas atau dalam mengembangkan jejaring pemasaran komoditas pertanian. Itulah makna sinergi aksi untuk para petani. Di wilayah ekonomi kreatif, makna sinergi juga harus menitikberatkan pada aksi dan stimulus yang bisa mempercepat pertumbuhkan berbagai macam sektor ekonomi kreatif. Harus ada percepatan inovasi baik dalam aspek metodologis pembelajaran ekonomi kreatif maupun dalam substansi yang ada dalam potensi setiap bidang ekonomi kreatif. Tidak bisa lagi kita memakai pola dan platform lama yang sudah tidak sesuai dengan atmosfir Global Digital Economy. Telah banyak peluang kerjasama dihasilkan Presiden Jokowi dengan berbagai negara dalam bidang ekonomi kreatif. Ini harus disambut, didukung dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku ekonomi kreatif di negara kita. Untuk itu diperlukan persiapan dan kesiapan yang matang. Harus ada pusat pembelajaran ekonomi kreatif yang efektif, efisien, berdaya jangkau luas dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasional. 404
INDUSTRI DaN ENERGI TIGa SaSaRaN PROGRaM LISTRIK 35.000 MEGaWaTT Selain meningkatkan pasokan listrik untuk rumah tangga dan industri, program listrik 35.000 MW juga untuk menerangi daerah yang belum teraliri listrik. Pada (4/5/2015) Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran program 35.000 MW Listrik untuk Indonesia di Goa Cemara kawasan pantai Samas di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak orang terkesima dengan besaran angka 35.000 MW. Bagaimana membangun pembangkit sebesar itu. Sementara dalam 71 tahun, negeri ini baru mempunyai kapasitas pembangkit listrik 55.528,8 MW. Angka ini sudah meningkat sebesar 2.496,8 MW dari Oktober 2014. Kalau program ini terlaksana, tahun 2019 akhir, negeri ini akan punya pembangkit sebesar 90,528,8 MW atau tambahan 63% dari kapasitas sekarang. Dari sisi kebijakan proyek ini paling tidak mempunyai 3 tujuan startegis. Pertama, memeratakan pasokan listrik di daerah-daerah yang belum mendapatkan aliran listrik. Kedua, menambah cadangan listrik sebesar 30% di atas beban puncak pada hampir semua wilayah. Ketiga, menjadikan listrik sebagai pendorong pertumbuhan industri dan wilayah. Khusus untuk NTT, Maluku, dan Papua penekanannya adalah mengalirkan listrik yang selama ini belum teraliri listrik. "Untuk daerah-daerah ini kita tidak berhitung soal untung rugi, kita akan subsidi. Perhatian PLN adalah memperbesar cakupan wilayah yang teraliri listrik," jelas Direktur Utama PLN Sofyan Basir, pada diskusi Listrik di Kantor Staf Presiden, Mei, 2016. Selain meningkatkan elektrifikasi, kekurangan pasokan listrik dan rendahnya tingkat cadangan listrik juga menjadi persoalan. Beberapa daerah di luar jawa mengalami minus listrik. Dalam arti, kapasitas pembangkit tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan listrik. Sementara di daerah lain, kebutuhan listrik terpenuhi, namun tidak punya cadangan, sehingga rawan 405
INDUSTRI DaN ENERGI Khusus untuk NTT, Maluku, dan Papua penekanannya adalah mengalirkan listrik yang selama ini belum mendapatkan listrik. pemadaman listrik, jika pembangkit mengalami gangguan. Yang cukup lumayan adalah kondisi pembangkit di Jawa dan Sulawesi Selatan dengan tingkat cadangan sekitar 30%. Sehingga persoalan listrik di Jawa lebih pada penambahan daya untuk menopang permintaan listrik yang terus meningkat. Permintaan itu berasal dari sektor perumahan dan industri. Dilihat dari statistik, pertumbuhan permintaan listrik secara nasional sebesar 7.000 MW pada tahun 2016 atau rata-rata 8,7%. Kebutuhan ini sebaiknya bisa terpenuhi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7-8% pada tahun 2019. Sementara kapasitas pembangkit saat ini baru mengaliri listrik pada 88,30% rumah tangga. Pada akhir tahun 2019, pemerintah menargetkan 97,3 % rumah tangga terhubung dengan listrik. Kini, PLN telah hadir di 85% desa di Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, mengungkapkan bahwa dalam program 35.000 MW, Kementerian ESDM juga meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT) dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional di tahun 2019. Lewat Program Indonesia Terang yang dilakukan oleh Kementerian ESDM akan dijangkau 12.659 desa yang belum sepenuhnya menikmati listrik. Dimana 2.519 desa diantaranya masih gelap gulita. Selain itu, melalui proyek listrik 35.000 MW pemerintah ingin meningkatan penggunaan listrik dari 780 kwh/jiwa/tahun ketingkat 800 kwh/jiwa/tahun. Indikator makro menunjukkan, tingkat penggunaan listrik berkorelasi erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. 406
INDUSTRI DaN ENERGI Bila dilihat dari besarannya, pelaksanaan penyediaan listrik 35.000 MW ini merupakan pekerjaan raksasa. Dalam kurun waktu sejak pencanangn program itu. Bakal dibangun 291 pembangkit, 732 transmisi, dan pembangunan 1375 unit gardu induk. Pemerintah optimis bahwa program ini bisa terlaksana pada tahun 2019. Kalau selama ini masalah yang paling besar (60%) adalah soal penyediaan lahan. Sehingga menyebabkan keterlambatan pembangunan gardu, tapak, dan transmisi, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden. Melalui Perpres ini, PLN dimungkinkan membeli tanah dengan harga di atas nilai jual obyek pajak (NJOP). Sehingga akan memudahkan PLN dalam membebaskan lahan. Khusus untuk tanah pemerintah, dilakukan pola pinjam pakai. Ada perjanjian menggunakan tanah pemerintah dengan pola pinjam pakai. Lebih lanjut Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan saat ini sudah hampir 50% proyek pembangunan sedang berjalan. Ia menambahkan selain pembangkit, PLN juga membangun transmisi dan Gardu Induk, hingga April 2016 ini sebanyak 2.368 km transmisi dan 7.295 MVA Gardu Induk telah il dibangun. Demi kesuksesan program 35.000 MW ini, Sofyan juga turut mengajak agar masyarakat kooperatif dan mendukung rencana serta mengawasi pembangunan ketenagalistrikan Tanah Air. 407
INDUSTRI DaN ENERGI KEKURaNGaN PaSOKaN LISTRIK DI DaERaH MULaI TERaTaSI Secara bertahap berbagai proyek kelistrikan dimulai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Langkah ini dipercaya akan meningkatkan pasokan listrik dan menggairahkan sektor industri. Cerita tentang listrik sejauh ini kurang menggembirakan. Di Jawa yang notabene mempunyai cadangan listrik sebesar kira-kira 30 persen dari beban puncak, pemadaman listrik kadang masih terjadi. Pemadaman tersebut, menurut PLN karena adanya gangguan, pemeliharaan, atau perbaikan pada pembangkit - gardu - atau jaringan transmisi. Di luar Jawa kondisi kelistrikan terasa lebih berat. Jangankan berbicara cadangan. Pasokan yang ada saja masih belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Pada akhirnya, pemadaman bergilir menjadi rutin. Maka ketika Presiden Jokowi meresmikan dan melanjutkan berbagai proyek kelistrikan, di Aceh dan Kalimantan Barat, Kamis 2/6/2016, hal itu menjadi berita gembira bagi masyarakat. Di Lhokseumawe, Aceh, Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun 184 MW. Peresmian ini adalah komitmen pemerintah untuk membangkitkan kembali industri di Provinsi Aceh melalui penambahan pasokan listrik di wilayah Aceh. Itulah sebabnya, pasokan listrik bernilai strategis. Semakin besar konsumsi listrik suatu negara, semakin maju negara tersebut. 408
INDUSTRI DaN ENERGI Pada hari yang sama di Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo melakukan 3 langkah besar untuk menambah pasokan listrik. Melanjutkan pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak sekitar 7 tahun dan telah menghabiskan dana kurang lebih Rp 1,5 triliun. Melakukan groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) Kalimantan Barat berkapasitas 4×25 MW Program 35.000 MW. Dan meresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang berkapasitas 2×10 MW, di Mempawah, Kalimantan Barat. Presiden menginstruksikan pada Dirut PLN agar menyelesaikan proyek tersebut. Lokasi proyek mangkrak itu berada tepat di sebelah proyek Mobile Power Plant (MPP) Kalimantan Barat berkapasitas 4×25 MW. Jumlah pasokan listrik di Kalimantan Barat memang perlu ditingkatkan. Data PLN per Mei 2016 menunjukkan daya maksimal yang bisa dihasilkan adalah 287 MW, beban puncak 271 MW, dan cadangan 16,1 MW. Cadangan sebesar itu masuk dalam kategori lampu kuning. Empat pembangkit MPP ini menggunakan tenaga gas berbahan bakar gas alam cair yang ramah lingkungan dan lebih efisien. Bila sudah beroperasi akan memperkuat sistem kelistrikan di khatulistiwa dan menambah pasokan menjadi 425 MW. Sementara beban puncak hingga akhir Desember 2016 sebesar 325 MW. Sehingga terdapat cadangan daya sebesar 100 MW atau sekitar 30 persen. Sementara listrik di Aceh daya maksimal 360 MW, beban puncak 340 MW, dengan cadangan 20 MW. Masuk dalam kategori kuning. Penambahan pasokan listrik di Aceh tersebut selain menambah pasokan listrik juga berarti menambah cadangan. Sehingga ketahanan listrik untuk kedua daerah tersebut akan meningkat. Dalam arti, bila ada gangguan skala kecil dan proses pemeliharaan jaringan atau gardu tak perlu harus melakukan pemadaman. Selain itu, bertambahnya pasokan listrik akan meningkatkan elektrifikasi sampai ke pelosok. Masuknya aliran listrik tentu membuka peluang munculnya kegiatan usaha berskala mikro dan kecil. Sebagai contoh industri rumahan umumnya menggunakan listrik untuk mengolah bahan mentah menjadi makanan. Dalam proses penyimpanan, listrik juga menjadi faktor utama. 409
INDUSTRI DaN ENERGI Itulah sebabnya, pasokan listrik bernilai strategis. Semakin besar konsumsi listrik suatu negara, semakin maju negara tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, mengatakan tingkat konsumsi listrik masyarakat Indonesia tergolong rendah dibandingkan warga negara masyarakat ASEAN. Menurutnya, konsumsi listrik per kapita Indonesia sama dengan konsumsi listrik per kapita di India. Sebesar 0,8 mega watt per hour (MWh) per kapita per tahun. Sedangkan Vietnam telah mencapai 1,3 MWh per kapita per tahun, Thailand 2,3 MWh per kapita per tahun. Singapura 8,1 MWh per kapita per tahun. Pembangunan dan peresmian proyek kelistrikan secara bertahap akan meningkatkan ketahanan listrik nasional. Sehingga suatu saat energi listrik berada di depan. Pasokan tersedia ketika ada permintaan. 410
INDUSTRI DaN ENERGI 411
INDUSTRI DaN ENERGI 412
INDUSTRI DaN ENERGI 413
INDUSTRI DaN ENERGI 414
INDUSTRI DaN ENERGI 415
Sebagai kekuatan ekonomi baru, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia punya kekuatan positif untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan.
11 INTERNASIONAL
INTERNATIONAL KEpEmImpINAN INdONESIA UNTUK pERdAmAIAN dAN KESEjAhTERAAN Presiden Barack Obama meminta Presiden Jokowi memimpin pembahasan tentang terorisme di US-ASEAN Summit. Terbuka, pintu kerja sama untuk capai kesejahteraan. Kendati hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara di dunia semakin mudah dilakukan, namun ASEAN tetap memiliki makna penting bagi Indonesia. Di antaranya, untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan serta untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia secara kolektif, ketika berada berada dengan negara-negara besar di luar ASEAN, termasuk ketika berada di berbagai forum internasional seperti PBB, IMF, Bank Dunia dan seterusnya. Kunjungan Presiden Jokowi dan rombongan ke AS dalam rangka "US- ASEAN Summit" pada 15-16 Februari 2016 di California, Amerika Serikat, merupakan kesempatan untuk mengukuhkan peran strategis Indonesia dalam isu perdamaian dan kesejahteraan di ASEAN, dan bahkan dunia. Komitmen Presiden Jokowi, sebagai pemimpin negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia, untuk memberantas terorisme, menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Penanganan terorisme secara cepat dalam "Peristiwa Teror 14 Januari di Jalan Thamrin" serta keberanian dan optimisme yang ditunjukkan masyarakat Indonesia untuk menolak terorisme telah menjadi indikator penting bagi peran strategis Indonesia. Tak heran jika Presiden AS Barack Obama secara khusus meminta Presiden Jokowi memimpin pembahasan masalah terorisme di US-ASEAN Summit. 418
INTERNATIONAL Menanggapi permintaan tersebut, Presiden memberikan apresiasi pada para aparat keamanan. "Saya juga bangga kepada aparat keamanan Indonesia. Dalam waktu relatif singkat, situasi sudah terkontrol dan Jakarta kembali normal. Namun kita tetap waspada terhadap ancaman teror," ujar Presiden Jokowi pada 16 Februari 2016 di California, Amerika Serikat. Dalam pidato kunci dengan tema "Kerja sama untuk Perdamaian dan Kesejahteraan", Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerja sama dalam mempromosikan toleransi, memberantas terorisme dan ekstremisme, serta mengatasi akar masalahnya. Presiden juga mengajak para pemimpin ASEAN dan AS untuk memanfaatkan media sosial dalam mengkampanyekan pesan perdamaian. "Saya mengajak agar Yang Mulia berkenan bergabung dengan saya untuk memperbanyak narasi melalui media sosial mengenai moderasi, toleransi, dan perdamaian," ujar Presiden. Perdamaian, bagaimanapun merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yang dalam konteks ASEAN, harus dibangun melalui kemitraan di bidang perekonomian. Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa kemitraan ASEAN- AS harus mendatangkan manfaat seimbang bagi kesejahteraan rakyat ASEAN dan AS. Dalam konteks kemitraan, Presiden juga menyampaikan keseriusan Indonesia dalam pengembangan ekonomi di bidang UMKM, promosi kewirausahaan dan inovasi, serta pengembangan ekonomi digital. Dalam kunjungannya ke Silicon Valley, Presiden Jokowi mengungkapkan sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan target investasi 130 miliar dolar AS pada 2020 mendatang. "Kebijakan itu antara Presiden Jokowi menekankan bahwa kemitraan ASEAN-AS harus mendatangkan manfaat seimbang bagi kesejahteraan rakyat ASEAN. 419
INTERNATIONAL lain peluncuran e-commerce roadmap dan 10 paket Kebijakan Ekonomi, serta fasilitas akses pembiayaan UMKM dan perusahaan IT baru," kata Presiden Jokowi. Pemerintah juga terus menetapkan kebijakan yang mendorong inovasi, di antaranya menciptakan 1.000 technopreneurs, serta perlindungan bagi pengusaha start up. Presiden Jokowi meminta perusahaan berbasis teknologi informasi seperti Facebook dan Google mendukung rencana Indonesia itu. "Dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk edukasi developer IT," ujar Presiden Jokowi ketika bertemu dengan Sundar Pichai, CEO Google. Dikaitkan dengan isu perdamaian, Presiden menyampaikan gagasannya untuk memanfaatkan media sosial dalam menghadapi ekstremisme dan teroris. "Saya harapkan agar Twitter dapat meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dalam menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, seperti disaster response dan menguatkan penyebaran toleransi, moderasi, dan perdamaian," kata Presiden Jokowi saat bertemu CEO Twitter, Jack Dorsey. 420
INTERNATIONAL BERpERAN dALAm KEpEmImpINAN dUNIA ISLAm Dukungan Indonesia terhadap Palestina telah dimulai sejak era Presiden Soekarno. KTT Luar Biasa OKI adalah kesempatan untuk tampil sebagai pemimpin perdamaian mewakili dunia Islam. Indonesia telah dipastikan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan membahas masalah Palestina dan Al Quds Al Sharif di Jakarta Convention Centre pada 6-7 Maret 2016. Keputusan untuk menjadi tuan rumah diambil setelah Palestina dan Sekjen OKI meminta Indonesia menggantikan Maroko yang telah menyatakan ketidaksanggupannya. Terdapat dua agenda besar yang hendak dicapai dalam KTT Luar Biasa ini. Pertama, Final Komunike yang berisi posisi dasar negara-negara OKI terhadap Palestina. Kedua, Deklarasi Jakarta yang berisi rencana aksi penyelesaian isu Palestina dan Al Quds Al Sharif. Pertemuan ini memiliki nilai penting sebagai bagian dari diplomasi politik luar negeri Indonesia, terutama untuk mengukuhkan peran sentral sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Pertemuan ini memiliki nilai penting bagi Indonesia, terutama untuk mengukuhkan peran sentral sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. 421
INTERNATIONAL Posisi yang dapat digunakan untuk terlibat lebih aktif membangun tatanan dunia yang damai, adil dan sejahtera. Ada sejumlah alasan mengapa Indonesia kini pantas untuk mengambil peran di depan. Pertama, karena komitmen Indonesia terhadap masalah Palestina telah dimulai sejak era Presiden Soekarno yang memberikan izin terhadap pendirian kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Tokoh Pejuang Palestina, Yasser Arafat juga hadir dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, yang ironisnya hingga kini menjadi satu-satunya "peserta" yang belum merdeka. Komitmen ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, dalam peringatan 60 tahun KAA di Bandung pada tahun 2015 yang berarti mendorong kerja sama Selatan-Selatan untuk mengedepankan isu Palestina. Saat itu deklarasi dukungan kemerdekaan Palestina dikumandangkan oleh seluruh negara peserta. "Kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan," kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 24 April 2015. Dukungan terhadap Palestina bahkan telah diberikan oleh "calon presiden" Jokowi dalam debat calon presiden pada pertengahan tahun 2014 dengan menyatakan, "saya akan berjuang keras untuk mendorong kemerdekaan Palestina." Indonesia, karenanya memiliki andil besar ketika bendera Palestina akhirnya dapat dikibarkan untuk pertama kalinya di markas PBB di New York pada tanggal 30 September 2015, meskipun masih dengan status sebagai Observer. Alasan berikutnya yang mendukung peran kepemimpinan Indonesia adalah komitmen terhadap demokrasi. Ketika wajah Islam dipenuhi narasi tentang tentang terorisme yang menyebar hingga ke berbagai belahan dunia, Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk muslim bisa menampilkan wajah Islam yang damai. Sikap tanggap aparat keamanan dan pemerintah untuk mengendalikan situasi berkenaan dengan "Peristiwa Teror di Jalan Thamrin 14 Januari 422
INTERNATIONAL 2016", ditambah dengan ekspresi keberanian masyarakat untuk menolak teror melalui media sosial, telah mengirimkan sinyal positif pada masyarakat internasional. Bahwa Indonesia dapat berperan penting untuk menciptakan perdamaian dunia. Wajar jika Presiden AS Barack Obama lantas secara khusus meminta Presiden Jokowi untuk memimpin pembahasan masalah terorisme dalam US-ASEAN Summit pada 15-16 Februari di California, Amerika Serikat. Keberpihakan Islam di Indonesia terhadap demokrasi pun sesungguhnya bukan sesuatu yang muncul baru-baru ini saja. Akarnya sudah jauh tertanam sejak pra-kemerdekaan yang ditandai dengan keterlibatan ormas- ormas, seperti NU dan Muhammadiyah, untuk bersama-sama mendirikan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Peran penting Indonesia dalam OKI sudah dimulai pada tahun 1993 ketika menerima mandat sebagai ketua Committee of Six, yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah Filipina. OKI yang memiliki Independent Permanent Human Rights Commission (IPHC), juga dipimpin oleh tokoh perempuan dari Indonesia, yaitu Siti Ruhaini Dzuhayatin. 423
INTERNATIONAL jALAN pANjANg dUKUNgAN RI UNTUK KEmERdEKAAN pALESTINA Bung Karno menolak mengakui kemerdekaan Israel karena merampas tanah rakyat Palestina. Dukungan bagi Palestina kembali digaungkan Presiden Jokowi, melalui KTT Luar Biasa OKI di Jakarta. "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan." Penggalan alinea pertama pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan dasar sikap para pendiri bangsa dalam mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Lebih dari itu, dukungan terhadap Palestina boleh dibilang merupakan utang yang harus dibayarkan para pendiri Republik mengingat bangsa Palestina termasuk pihak pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan penerimaan Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini yang menerima kedatangan Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia di tahun pertama deklarasi kemerdekaan. Keberpihakan Indonesia terhadap rakyat Palestina menjadi nyata sejak pertama kali Israel memproklamasikan diri pada 14 Mei 1948, yaitu dengan menolak mengakui kemerdekaannya karena merampas tanah rakyat Palestina. Ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben Gurion tak ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia. Pasca kemerdekaan, melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Bung Karno lantas mendorong kemerdekaan bagi negara-negara di Asia-Afrika, termasuk Palestina. Sejumlah negara di Asia-Afrika yang kemudian memproklamirkan kemerdekaannya, antara lain Sudan, Maroko, Ghana, Togo, Kongo, Mali, Nigeria dan Yaman Utara. Di sini, Bung Karno mengirimkan sinyal yang jelas tentang dukungan pada 424
INTERNATIONAL Selepas kepemimpinan Bung Karno, mulai dari era Presiden Soeharto hingga kini Presiden Jokowi, Indonesia terus mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. kemerdekaan Palestina dengan menolak partisipasi Israel dan sebaliknya menghadirkan pejuang Palestina, Yasser Arafat. Palestina memang belum merdeka setelah itu, dan hingga saat ini. Namun sikap dukungan kepada Palestina telah ditunjukkan Bung Karno dalam pidatonya pada tahun 1962: "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel." Selepas kepemimpinan Bung Karno, mulai dari era Presiden Soeharto hingga kini Presiden Jokowi, Indonesia terus mendukung penuh kemerdekaan Rakyat Palestina. Upaya menggalang dukungan kerja sama Selatan-Selatan untuk medukung kemerdekaan Palestina pun dikumandangkan Presiden Jokowi dalam peringatan 60 tahun KAA pada bulan April 2015. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara Asia Timur (The Second Conference of Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development, CEAPAD II) di Jakarta di bulan Maret 2014 menyerukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. "Kita menantikan pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina, serta sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa." Melalui pidatonya di Gedung DPR MPR pada 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi telah menyerukan agar Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden juga menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai. Tak berhenti di situ, dalam pertemuan tingkat regional ASEAN, isu ini terus diangkat. "Saya ingin mendorong agar ASEAN dan AS terus dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah Palestina," tutur Presiden Jokowi saat menghadiri acara santap malam US-ASEAN Summit di Sunnylands Historic Home pada tanggal 15 Februari 2016, yang dihadiri 425
INTERNATIONAL oleh para Kepala Negara ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Bagian dari komitmen tersebut adalah kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI untuk membicarakan Palestina dan Al Quds Al Sharif pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016 di Jakarta. Hal tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada 3 Februari 2016 di Istana Kepresidenan. 426
INTERNATIONAL UpAyA TERBAIK BEBASKAN SANdERA Tiga hari setelah penyanderaan dua kapal yang berlayar di perairan Filipina, Presiden Jokowi langsung memerintahkan untuk mencari jalan terbaik menyelamatkan mereka. Aksi penyanderaan di manapun selalu menjadi perhatian masyarakat luas. Memunculkan kegentingan. Situasinya selalu tidak terduga. Yang jelas ada orang yang berada di bawah ancaman nyata. Jika tidak segera ditangani, harta benda dan nyawa bisa saja melayang. Persoalan berikutnya adalah perlunya mengidentifikasi siapa disandera, siapa menyandera, dimana lokasi penyanderaan, adakah tuntutan yang dilontarkan oleh penyandera, dan apa motifnya. Lewat "pemetaan" tersebut, barangkali bisa dicari cara penanganan yang tepat. Kegentingan ini tentu membutuhkan respons segera. Hal inilah yang kini kita hadapi ketika dua kapal yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkebangsaan Indonesia disandera oleh orang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf. Kapal ini tengah dalam perjalanan dari Sungai Putting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina. Pelayaran kapal yang dimulai pada 15 Maret itu baru diketahui dibajak pada 26 Maret ketika pembajak menghubungi pemilik kapal. Hanya 3 hari setelah kabar itu tersiar Presiden Jokowi, Selasa (29/3) telah memerintahkan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Luar Negeri Retno LP untuk mencari jalan terbaik menyelamatkan para sandera. Sebagai Pesan tersebut juga tertera dalam butir Nawacita pertama yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 427
INTERNATIONAL tindakan berjaga-jaga dan mengantisipasi hal-hal terburuk TNI dan Polri juga telah menyiapkan pasukan dan peralatan di Kalimantan Utara. Koordinasi antar instansi dan antar dua negara menjadi prasyarat mutlak, karena lokasi penyanderaan berada di bawah otoritas negara Filipina. Meskipun punya hubungan baik, Indonesia tetap harus menghormati kedaulatan negara tetangga dekat ini. Sehingga langkah apapun merupakan keputusan bersama. Dalam soal pembebasan sandera di negara lain, Indonesia pernah punya pengalaman yang mirip dengan penyanderaan ini. Ketika itu, 29 Maret 1981 pesawat Garuda Indonesia DC-9 jurusan Jakarta-Medan disandera di udara. Lima pelaku kelompok jihad memaksa pesawat ke Thailand dan akhirnya mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. Negosiasi berjalan alot dan berakhir dengan kegagalan. Pemerintah akhirnya melakukan operasi yang dikenal dengan operasi Woyla setelah mendapat izin dari otoritas Thailand. Upaya pembebasan ini menewaskan pilot pesawat dan 1 tentara, dan empat pembajak. Komitmen pemerintah untuk all out membebaskan sandera sebenarnya adalah amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ secara tegas dikatakan bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pesan tersebut juga tertera dalam butir Nawacita pertama yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Amanat ini tentu punya dampak luas. Di manapun, kapan pun, dan dalam keadaaan apapun pemerintah wajib melindungi, termasuk mereka yang sedang disandera. Dalam hal pembebasan sandera itu, pemerintah juga ingin memberi pesan bahwa bangsa ini tidak akan tunduk dengan cara-cara kekerasan. Dalam hubungan dengan negara tetangga, Indonesia juga mau menunjukkan bahwa meskipun warga negara Indonesia terancam keselamatannya, namun Indonesia tetap menghormati kedaulatan negara tetangga. Dengan tidak terburu-buru mengupayakan pembebasan secara diam-diam. Indonesia percaya penuh bahwa Filipina juga akan mengusahakan pembebasan secara maksimal. 428
INTERNATIONAL mERAjUT TOLERANSI LEwAT KUNjUNgAN KE UNI EROpA Selain mempromosikan Islam Indonesia yang toleran, kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Eropa juga dioptimalkan untuk membangun kerja sama ekonomi yang adil, demi terwujudnya perdamaian dunia. Toleransi adalah fondasi terwujudnya perdamaian dunia. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda, pada 18 hingga 22 April 2016, beliau mengemban misi tersebut. Kunjungan ini mengambil dua tema besar - Kerjasama Perdamaian dan Ekonomi. Dalam konteks perdamaian, seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 11 April 2016, lawatan Presiden dimaksudkan untuk mempererat kerjasama dalam menanggulangi ekstremisme, terorisme dan memperkuat toleransi. Sedangkan dalam lingkup ekonomi, kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas pembahasan. Pemilihan dua tema besar, Perdamaian dan Ekonomi ini dilakukan terhadap perkembangan politik berdasarkan analisa dan kajian internasional terkini dan peran yang dapat dimainkan Indonesia di tengah- tengah dinamika masyarakat dunia. Masih segar dalam ingatan kita, peristiwa serangan teror di Paris pada November 2015 dan pengeboman di Brussels pada Maret 2016. Dua perisitiwa tragis itu merupakan bagian dari serangan teroris ke jantung Eropa yang dilakukan The Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). Dua serangan itu merupakan kemunduran dari berbagai usaha menciptakan perdamaian dunia. Namun, di sisi lain, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengedepankan upaya pemberantasan terorisme yang selama ini cukup efektif. Selain itu, juga kesempatan mempromosikan nilai-nilai pluralisme yang telah mengakar dalam sistem demokrasi dan budaya masyarakat kita. 429
INTERNATIONAL Peran Indonesia dalam konteks perdamaian ini, tentu harus diperdalam atau diperkuat dengan membangun hubungan ekonomi yang berkeadilan. Penolakan masyarakat Indonesia secara terbuka terhadap aksi teror di Jalan Thamrin pada 14 Januari 2016, telah menegaskan posisi penting Indonesia sebagai representasi negara demokrasi dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia. Perlawanan masyarakat terhadap aksi teror Thamrin membuat Indonesia bisa tampil ke depan dan terlibat aktif membangun perdamaian dunia. Pengalaman masyarakat sipil Indonesia yang relatif kuat, dapat menjadi contoh bagi negara-negara Uni Eropa yang saat ini masih dihadapkan pada persoalan imigran dari Timur Tengah. Peran Indonesia dalam konteks perdamaian ini, tentu harus diperdalam atau diperkuat dengan membangun hubungan ekonomi yang berkeadilan. Sejarah dunia telah menunjukkan banyak bukti, hubungan erat antarnegara harus didasarkan pada relasi timbal-balik yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi merasa berkepentingan untuk mengoptimalkan hubungan dagang dengan negara-negara Uni Eropa. Tantangan utama dalam hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa adalah fakta, ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih didominasi oleh sumber daya alam dengan nilai tambah rendah. Sementara hasil pertanian, negara- negara Uni Eropa memiliki produk yang kompetitif dibandingkan produk negara-negara berkembang seperti Indonesia - alasannya karena terdapat subsidi dalam bentuk The Common Agricultural Policy dari Uni Eropa untuk sektor pertaniannya. Di sisi lain, teknologi informasi, inovasi serta sumber daya manusia, Uni Eropa secara umum lebih unggul dari Indonesia. Sehingga untuk memasuki pasar Uni Eropa pun Indonesia harus bersaing dengan negara-negara ASEAN lain yang memiliki produk ekspor serupa. Meskipun demikian, Indonesia memiliki posisi tawar yang relatif baik. Selain karena faktor nonekonomi seperti diplomasi Islam Toleran dan juga karena Indonesia yang sedang giat membangun Perdamaian, 430
INTERNATIONAL infrastruktur yang menjadi daya tarik bagi investor dari Uni Eropa. Jumlah penduduk Indonesia 252, 1 juta jiwa juga merupakan pasar atraktif di tengah pertumbuhan ekonominya yang lesu. Dimana pada tahun 2015 ekonomi Uni Eropa hanya tumbuh 1,5% dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1% dan Indonesia sebesar 4,76%. Bagaimana menawarkan kekuatan terkini Indonesia kepada Uni Eropa dan pada saat yang sama meminta atau menegosiasikan kepentingan ekonomi nasional adalah narasi utama lawatan Presiden kali ini. Ini memang bukan pendekatan baru, karena semua negara pun mungkin menggunakan jurus yang sama. Bedanya, dalam lawatan ini kepentingan nasional yang diemban Presiden Jokowi dipayungi dan terkait erat dengan visi-misi Nawacita. Sebuah wujud kerja nyata Nawacita dalam politik luar negeri. 431
INTERNATIONAL KERjA SAmA INTERNASIONAL mENANgKAL TERORISmE Kerja dan Belanda melawan terorisme menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk tampil di lini depan pemberantasan terorisme global. Dalam lawatan Presiden Jokowi ke 4 negara Eropa, 19-23 April 2016, salah satu agenda kerjasama penting yang diemban Presiden adalah membangun kerjasama counter terrorism atau kerjasama menangkal terorisme. Negara yang masuk dalam daftar agenda kerjasama counter terrorism adalah Inggris dan Belanda. sama dengan Inggris Jauh sebelumnya, Lembaga Pendidikan Polri dengan Dewan Eksekutif Akademi Kepolisisan Belanda telah menandatangani LoA kerja sama pelatihan kepolisian pada 14 Desember 2012. Kerjasama kepolisian kedua negara dilakukan di bidang penanggulangan terorisme melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Pemerintah Belanda sendiri telah meresmikan pembentukan International Center for Counter Terrorism (ICCT) di Den Haag. Dua tahun kemudian, Indonesia dan Belanda bersama dengan Inggris dan Australia menyelenggarakan Workshop on Foreign Terrorist Fighters (FTF) di Bali, 14 Agustus 2014. Kegiatan ini diselenggarakan di sela- sela penyelenggaraan Global Counter-Terrorism Forum Detentian and Reintegration Working Group. Workshop ini menjadi sarana tukar pengalaman dan informasi terkait penanganan isu FTF di 4 negara tersebut. Terorisme adalah bahaya laten yang terus mengancam perdamaian dunia melalui berbagai pola serangan yang kerap tak terduga. 432
INTERNATIONAL Terorisme adalah bahaya laten yang terus mengancam perdamaian dunia melalui berbagai pola serangan yang kerap tak terduga. Dalam kuartal pertama tahun 2016 ini, Paris, Jakarta, dan Brussel telah menjadi sasaran terorisme dalam bentuk dan skala yang berbeda. Langkah untuk menangkal terorisme harus dilakukan terus-menerus dalam berbagai skenario. Mulai dari tindakan pencegahan, penanaman nilai-nilai toleransi melalui berbagai jalur, baik itu pendidikan, sosial, kebudayaan maupun agama dan upaya atau program bersama dalam skala yang lebih luas. Bagi Indonesia, kerjasama menangkal terorisme merupakan tantangan untuk tampil di lini depan pemberantasan terorisme yang selama ini cukup efektif dilakukan pemerintah bersama rakyat. Dari sisi kultural Indonesia mewarisi kearifan lokal yang sarat dengan nilai-nilai pluralisme. Tantangannya adalah bagaimana agar nilai-nilai kearifan lokal ini mengakar dalam sistem demokrasi dan budaya masyarakat Indonesia. Upaya-upaya kerjasama di dunia akademik juga penting untuk turut berperan menangkal terorisme. Kajian-kajian akademik tentang terorisme bisa menjadi landasan untuk membuat berbagai program. Dalam konteks ini, Indonesia sejak 2015 sudah menjalin kerjasama dengan Belgia. Kementerian Agama dan Universitas Katolik Leuven (UKL) Belgia telah menandatangani MoU di bidang Studi Islam, pada 11 Maret 2015. Area kerjasama antara lain, pengiriman Profesor dan ahli di bidang Studi Islam, mengajar di program Master UKL, pertukaran ide dan pengalaman di bidang Studi Islam, dan juga riset bersama. Perwakilan Kementerian Agama RI, akademisi, dan masyarakat madani Indonesia juga kerap hadir sebagai pembicara dalam berbagai konferensi antara lain Islam and Europe: Politization and Integration bekerja sama dengan lembaga kajian Hans Seidel Stiftung. Lalu hadir juga di Seminar On Indonesia bertajuk Multiculturalism and Diversity: the Indonesian Story bekerja sama dengan kelompok politik terbesar di Parlemen Eropa, European People's Party (EPP) di Brussel. Kedua program dilakukan pada tahun 2013 sebagai bentuk upaya dan kerjasama akademik menangkal terorisme. 433
INTERNATIONAL Dalam rangkaian lawatan Presiden Jokowi ke Eropa, semua langkah yang telah dilakukan sebelumnya itu, akan diperkuat lagi melalui berbagai kerja sama menangkal terorisme, khususnya dengan pemerintah Inggris dan Belanda. Indonesia sebagai Negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia berpotensi besar untuk berperan menangkal terorisme dan menguatkan gerakan Islam toleran. 434
INTERNATIONAL RI - jERmAN FOKUS KERjA SAmA pENdIdIKAN VOKASI Pemerintah bertekad memajukan pendidikan vokasi dengan mengandeng Jerman untuk memberikan pelatihan vokasional. Langkah strategis meningkatkan mutu SDM. Dalam rangkaian perlawatan ke Eropa, Presiden Joko Widodo dan rombongan, Rabu, 20/4 akan mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Inggris dan bertolak menuju Brussels, Belgia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang turut dalam rombongan Presiden memandang penting kunjungan pemerintah Indonesia kali ini. Salah satunya soal pelatihan sumberdaya manusia. "Jerman itu terkenal dengan kelebihannya di bidang pelatihan vokasional. Untuk pendidikan, kita sudah punya anggaran 20%. Tapi masih ada yang harus dikembangkan, yaitu vocasional training," jelas Darmin. Saat menggelar konperensi pers di Berlin, Jerman, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi juga memaparkan soal pendidikan vokasi ini. Dimana pemerintah fokus pada kerja sama pendidikan khusus ini untuk menjawab kebutuhan pasar. Di Jerman sejak awal pendidikan memang sudah diarahkan apakah siswa akan terus ke universitas atau kemudian mengambil jalur vokasi. Sementara Dubes Indonesia di Jerman, Fauzi Bowo, menambahkan, mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan selama 9 tahun dan ingin langsung bekerja, diberi kesempatan bekerja magang. Menerima gaji dan dua hari dalam satu minggu bersekolah keterampilan (sekolah vokasi). Bagaimana dengan pendidikan vokasi di Indonesia? Dalam beberapa tahun terakhir terlihat pendidikan vokasi yang dimulai dari dari SMK hingga Politeknik mulai naik daun. Mereka banyak dicari. Lantaran lulusan sekolah vokasi ini dinilai punya keterampilan dan keahlian yang siap pakai di dunia kerja. 435
INTERNATIONAL Pendidikan vokasi juga sudah terintegrasi sehingga siswa SMK bisa melanjutkan ke jenjang politeknik di Universitas. Sebagai contoh, di Universitas Indonesia berbagai program diploma yang tersebar di berbagai fakultas telah disatukan menjadi Program Vokasional UI. Pada Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia sebanyak 50 perguruan tinggi (PT), di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), UPN Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Brawijaya telah bergabung. Mereka mengembangkan keahlian yang berbeda-beda. Tujuan pendidikan vokasi memang berbeda dengan pendidikan regular di sekolah menengah maupun perguruan tinngi. Di SMA dan PT regular pengajaran lebih diarahkan pada penguasaan ilmu. Sementara pada pendidikan vokasi pengajaran lebih menitikberatkan pada keterampilan. Sehingga perbandingan bahan ajar antara praktik dan teori bisa 70:30. Tujuan pendidikan vokasi memang untuk menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan serta keahlian tertentu seperti seni, teknologi, kesehatan, ekonomi, dan pariwisata, otomotif, dsb. Siswa dan mahasiswa pendidikan vokasi tidak hanya akan memegang ijazah, tapi juga diberi sertifikasi kompetensi. Untuk mendukung peningkatan kualitas pekerja dan daya saing, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK-BLK yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah (pemda). Targetnya ada 70 BLK yang akan direvitalisasi pada tahun 2016. Tujuannya agar kualitas pekerja meningkat untuk meninggikan daya saing. Presiden memandang penting kunjungan pemerintah Indonesia kali ini. Salah satunya soal pelatihan sumberdaya manusia dimana Jerman terkenal dengan bidang pelatihan vokasional . 436
INTERNATIONAL dan Beberapa yang metode peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas dan kurikulum pelatihan, serta manajemen pengelolaan BLK. Berdasarkan data Kemenaker jumlah BLK sebanyak 279. Sebanyak 17 dimiliki pusat dan 262 BLK dimiliki pemda Provinsi, Kab/kota. aspek dibenahi meliputi infrastruktur instruktur, Dari data terlihat, ada jenis-jenis pelatihan di BLK yang diminati. Antara lain pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, lainnya. dan kerajinan Di era persaingan dan perdagangan bebas, pendidikan vokasi di tingkat menengah dan tinggi menjadi kunci meningkatkan daya saing. Sehingga kerjasama antara Indonesia dan Jerman dalam peningkatan SDM vokasi merupakan langkah strategis memenangkan persaingan itu. tangan, pertanian perkebunan serta 437
INTERNATIONAL INdONESIA wAKIL TETAp OKI SETELAh 47 TAhUN Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, toleran, dan dasar negara Pancasila, Indonesia bisa menjadi role model dalam memajukan negara-negara OKI. Peran sentral Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) digelar di Jakarta 6-7 Maret 2016 lalu di Jakarta ternyata diperhitungkan. Sebulan sesudahnya, Rabu (6/4/2016), Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menyampaikan secara resmi surat kepercayaan kepada Sekjen OKI, HE Iyad Ameen Madani di Markas Pusat OKI Jeddah. Peristiwa tersebut menandai, sejarah baru. Untuk pertama kali setelah 47 tahun, Indonesia memiliki Wakil Tetap pada organisasi yang beranggotakan 56 negara dan berdiri sejak 1969 ini. Sebagai Wakil Tetap tentu Indonesia berperan menggalang kerjasama lebih erat antaranggota atau dengan negara non OKI. Khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan yang merupakan komitmen organisasi ini. Tanpa melupakan isu utama, soal Palestina. Modal dasar Indonesia ada pada nilai-nilai keberagaman dan toleransi yang dijunjung tinggi. Melalui "kekayaan" tersebut, perbedaan agama, suku, dan ras bukanlah alangan untuk bersatu dan bekerjasama. Negeri ini juga dikenal dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat yang toleran, dan berdasar negara Pancasila. Indonesia bisa menjadi model berbangsa dan bernegara, di tengah isu keberagaman suku, agama, dan ras. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman bisa menjadi contoh, terutama untuk negara-negara OKI sendiri yang belakangan terseret ke dalam konflik sektarian yang mencabik-cabik persatuan. 438
INTERNATIONAL Pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman bisa menjadi contoh, untuk beberapa negara-negara OKI yang belakangan terseret ke dalam konflik sektarian. Bila dirunut ke belakang, sebagai anggota OKI Indonesia telah memberi masukan konstruktif bagi kemajuan organisasi, termasuk isu Palestina. Misalnya dengan selalu memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Realisasinya berupa dukungan diplomatik. Yakni pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina untuk memproklamasikan Negara Palestina pada 15 November 1988. Selain itu Indonesia juga bisa berbagi pengalaman dalam penanggulangan terorisme. Salah satunya dengan pendekatan lunak. Deradikalisasi adalah salah contoh mengembalikan pemahaman sesat ke jalan yang benar. Meski butuh ketelatenan dan waktu lama, program ini memberikan hasil yang lebih permanen. Bahkan, mereka pernah terlibat dalam terorisme bisa menderadikalisasi teman seperjuangan. Dalam prespektif Nawacita, posisi Wakil Tetap Indonesia di OKI menjadi langkah nyata mewujudkan butir Nawacita pertama. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif. 439
INTERNATIONAL LATIhAN pERANg UNTUK mEmENANgKAN KEmANUSIAAN Perang melawan dehumanisasi adalah tanggungjawab bersama seluruh bangsa-bangsa di dunia. Presiden Jokowi menegaskan bahwa itulah sebenarnya peperangan yang paling berat untuk dimenangkan. "Prajurit Angkatan Laut yang saya hormati, sebagai satu warga dunia kita disatukan oleh laut. Oleh sebab itu harus dijaga persaudaraan di laut, di samudera, dan di teluk. Tugas kalian adalah melaksanakan perang untuk memenangkan kemanusiaan meningkatkan bakti kesehatan. Tingkatkan perbaikan dan pembangunan fasilitas umum. Tingkatkan kerjasama SAR dan lain-lain," tegas Presiden Jokowi pada seluruh prajurit Angkatan Laut. Apa yang disampaikan Presiden dalam acara Latihan Multilateral Komodo 2016 di Padang, Sumatera Barat, 12 April 2016, yang diikuti 47 kapal itu, sangat mendasar dan penting. Dua puluh kapal dari 16 negara, 11 kapal dari TNI Angkatan Laut dan 11 kapal dari institusi lain, berkumpul di Padang, untuk latihan bersama dalam rangkaian pembukaan acara International Fleet Review. Mereka semua adalah warga dunia yang disatukan oleh laut. Tujuan utama semua program pembangunan pada akhirnya akan bermuara pada satu hal, mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, ini merupakan semangat pembangunan di wilayah nusantara yang disatukan oleh laut. Berbagai kekayaan sumber daya alam lautan dan samudera selama ini belum maksimal tergarap dalam pembangunan karena sarana dan prasarana laut yang masih terbatas. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menuju kemenangan kemanusiaan. Dengan daulat pangan, energi, dan keuangan, maka Indonesia dengan sendirinya akan terangkat harkat dan martabatnya. 440
INTERNATIONAL Urusan perang melawan dehumanisasi adalah tanggungjawab seluruh bangsa-bangsa di dunia dan Presiden Jokowi menegaskan itulah peperangan yang paling berat. Urusan perang melawan dehumanisasi adalah tanggungjawab seluruh bangsa-bangsa di dunia dan Presiden Jokowi menegaskan bahwa itulah sebenarnya peperangan yang paling berat. Kenyataannya seperti itu. Kasus- kasus korupsi di masa lalu yang terkait dengan Kementerian dan Lembaga yang seharusnya menjaga moral bangsa, seperti korupsi di Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, adalah kekalahan besar kemanusiaan. Apa yang dikatakan Presiden bahwa perang untuk memenangkan kemanusiaan adalah peperangan paling berat, menunjukkan tekad bulat dan kuat untuk memerangi kasus-kasus semacam itu. Latihan Multilateral Komodo Exercise 2016 merupakan sebuah latihan non war fighting atau latihan yang mengedepankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), terutama bantuan kemanusiaan. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi, melakukan inspeksi parade kapal perang internasional dengan menggunakan KRI Frans Kaisiepo 368. Acara ini merupakan rangkaian pembukaan International Fleet Review (IFR) 2016 yang diadakan di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II, Padang, Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, pesan Presiden sangat jelas, yaitu agar kita bisa memenangkan kemanusiaan dalam medan perang apapun. 441
INTERNATIONAL INdONESIA - INggRIS mEmAjUKAN EKONOmI KREATIF Di era digital ini, ekonomi kreatif telah menjadi primadona baru yang menerobos pakem lama dalam dunia usaha. Ini menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi dalam lawatan ke Inggris. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan gagasan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Banyak yang mengadopsi konsep Inggris sebagai tolak ukur ekonomi kreatif di banyak negara, seperti Norwegia, Selandia Baru, Singapura, Swedia dan juga Indonesia. Kemampuan untuk mewujudkan kreativitas yang diramu dengan seni, teknologi, pengetahuan dan budaya menjadi modal dasar dalam ekonomi kreatif sebagai alternatif perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kreativitas akan mendorong inovasi yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi dan juga menguatkan citra dan identitas budaya bangsa. Hal tersebut pernah disampaikan Presiden Jokowi saat membuka acara Temu Kreatif Nasional, di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (4/8/2015). Menurut Jokowi kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata, dan nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Kementerian Perdagangan mencatat, industri kreatif di Indonesia telah berhasil memperoleh pangsa pasar di tingkat global dengan nilai ekspor mencapai USD 15,39 miliar pada 2015. Sekitar 30 persen diantaranya adalah busana muslim. Dalam dialog dengan pelaku industri kreatif, Presiden Jokowi menyatakan keyakinannya tentang potensi besar industri kreatif. "Saya akan membuat keputusan politik agar di masa yang akan datang ekonomi kreatif bisa menjadi pilar perekonomian kita," katanya. 442
INTERNATIONAL Saya akan membuat keputusan politik agar di masa yang akan datang ekonomi kreatif bisa menjadi pilar perekonomian kita. Pernyataan Presiden Jokowi ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke London, Inggris, 19-20 April 2016. Dalam lawatannya, Kepala Negara akan melakukan kolaborasi dalam bentuk beragam aktivitas dan kerja sama antara Republik Indonesia dan Inggris Raya. "Kunjungan Presiden Jokowi ke Inggris Raya merupakan hal penting bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia, karena Inggris merupakan salah satu tolak ukur untuk sektor ekonomi kreatif," ujar Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ) Triawan Munaf. Kolaborasi dan kerja sama yang telah erat ini akan lebih diperkuat serta diwujudkan dalam tindakan dan kegiatan nyata, salah satunya adalah penandatangan MoU (Nota Kesepahaman) yang akan dilakukan di Inggris, merupakan pembaharuan dari MoU sebelumnya agar MoU ini bisa menjadi MoA (Memorandum of Action). Direktur Kesenian dan Industri Kreatif British Council, Adam Pushkin, juga mengatakan hal ini melanjutkan kolaborasi dua negara dalam bidang Sustainable and Ethnical Fashion dan digital culture. Adam Pushkin juga menginformasikan, untuk pertama kalinya seniman Indonesia akan ambil bagian dalam Digital Design Weekend yang akan diadakan di V&A Museum di London pada September 2016. Landasan kerjasama ini menurut Adam Pushkin adalah hubungan kuat yang terus dibangun oleh industri kreatif kedua negara. Berbagai program yang menyajikan kolaborasi kedua negara untuk publik yang lebih luas dilakukan dengan digital platform atau penggunaan kreatif teknologi digital dan juga film dokumenter. 443
INTERNATIONAL Komitmen Presiden Jokowi dalam memberikan prioritas untuk masyarakat Indonesia adalah perwujudan dari amanah Nawacita butir ke enam, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama dengan bangsa- bangsa lain. 444
INTERNATIONAL SAATNyA mENINgKATKAN NILAI pERdAgANgAN dENgAN UNI EROpA Dengan jumlah penduduk 502 juta orang, Uni Eropa (UE) bisa menjadi mitra bisnis potensial untuk menjajakan produk-produk unggulan, melalui kerjasama bisnis dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian nasional. Secara umum kunjungan Presiden Jokowi ke UE menyasar 2 hal penting. Pertama, meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Kedua, kerja sama memerangi ekstremisme dengan mengedepankan budaya toleransi. Dalam kerja sama ekonomi, geliat pembangunan infrastruktur dan maritim yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia bisa menjadi jalan masuk para investor Uni Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia. lesu, hanya mencapai 1,5% Pertumbuhan perekonomian UE yang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1% pada tahun 2015, merupakan momentum tepat bagi pemerintah Indonesia untuk menarik para pemilik modal dari Uni Eropa menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 pada angka 4,76% dan ditargetkan akan terus meningkat diatas 5% di tahun 2016 menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Pada tahun 2015, nilai perdagangan Indonesia-UE mencapai 26,4 miliar USD. Uni Eropa merupakan mitra ke-4 terbesar Indonesia dalam perdagangan luar negeri. Di bidang investasi, UE berada pada posisi ke-3 terbesar, dengan nilai mencapai 2,26 miliar USD. 445
INTERNATIONAL Pada tahun 2015, nilai perdagangan Indonesia-UE mencapai 26,4 miliar USD dan merupakan mitra ke-4 terbesar Indonesia dalam perdagangan luar negeri. Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan dari UE ke Indonesia menembus satu juta orang. Sebagai contoh, Jerman termasuk pasar potensial. Meskipun jumlahnya baru 180.865 orang, mereka termasuk royal, dengan rata-rata pengeluaran sekitar 1.439,07 USD. itu, UE merupakan pasar ekspor non-migas terbesar bagi Selain Indonesia, sehingga jika pasar itu dibuka lebih luas lagi, tentu bisa mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi. Pada tahun 2015 nilai perdagangan bilateral dengan Jerman mencapai 6,1 miliar USD, Belgia 1,67 miliar USD, Belanda 4,22 miliar USD, dan Inggris 2,55 miliar USD. Secara umum terjadi penurunan nilai perdagangan bilateral dari tahun 2010-2015. Tetapi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5 persen pada 2016 dan pulihnya ekonomi UE, nilai perdagangan diprediksi akan meningkat. Selain itu, Indonesia merupakan Negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan UE. Kunjungan Presiden Jokowi ke UE bertujuan untuk membicarakan lebih lanjut terkait hubungan perekonomian Indonesia dan UE agar memberikan manfaat dan keuntungan bagi rakyat Indonesia maupun UE. Jika kesepakatan perdagangan bebas dengan UE dapat tercapai, salah satu keuntungan yang akan didapatkan adalah produk ekspor dari Indonesia hanya dikenakan tarif bea dan cukai saja. Sehingga, kesempatan memperluas pasar bagi produk-produk Indonesia di UE akan sangat terbuka lebar. Beberapa produk yang menjadi unggulan ekspor Indonesia ke UE diantaranya adalah kopi, kakao, sawit, produksi hasil laut seperti udang, serta produk-produk alas kaki. Perdagangan bebas dengan UE harus dibedakan dengan perdagangan bebas Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sebab, 446
INTERNATIONAL produk-produk ekspor dari UE ke Indonesia memiliki kualitas diatas rata-rata produk dalam negeri dan memiliki harga jual yang lebih tinggi sehingga tidak terlalu mengganggu produksi dalam negeri. Justru kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia (SDM) melalui transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dari hasil-hasil produk UE. Posisi tawar Indonesia saat ini yang sangat bagus, melalui kerja nyata dengan terus bergeliat membangun infrastruktur, serta kebijakan-kebijakan dalam sektor maritim dapat menjadi peluru utama dalam negosiasi perjanjian kerjasama perekonomian Indonesia-Uni Eropa. Hubungan perekonomian yang berkeadilan menjadi landasan utama dalam misi kerjasama perekonomian yang dibawa Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Uni Eropa. 447
INTERNATIONAL SERUAN dAmAI LAUT ChINA SELATAN Usai keputusan Arbitrase Internasional soal Laut China Selatan antara Filipina dan China, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendorong pihak yang bersengketa melanjutkan perundingan secara damai. Dan tetap menjaga Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas, dan netral. Laut China Selatan telah lama menjadi kawasan strategis. Klaim atas pulau dan gugusan karang yang ada di atasnya yang berdampak pada klaim laut yang mengelilinginya menjadikan situasi di kawasan ini sering memanas. Termasuk belakangan ini ketika semua kawasan Laut China Selatan diklaim oleh China sebagai wilayahnya dengan sembilan garis batas. Filipina yang merasa sebagian wilayahnya masuk di dalamnya kemudian membawa masalah sengketa wilayah Laut China Selatan ke pengadilan internasional. Sementara China, sejak awal telah menolak kasus ini dibawa ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Indonesia dengan kawasan laut yang berbatasan dengan Laut China Selatan di perairan Kepulauan Natuna mengamati dinamika ini. Menjelang keluarnya putusan Tribunal Arbitrase tentang Laut China Selatan, Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri menyerukan semua pihak dapat menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan, dan mengajak semua pihak terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Akhirnya, pada Selasa (12/7/2016), pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan, China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan bukti dan kesaksian, namun tanpa dihadiri oleh China. Mahkamah arbitrasi ini digelar berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani China dan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina. 448
INTERNATIONAL Indonesia akan terus mendorong terciptanya zona damai, bebas, dan netral di kawasan Asia Tenggara untuk memperkokoh komunitas politik dan keamanan ASEAN. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri menyerukan agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan. Serta tetap memelihara kawasan Asia Tenggara khususnya dari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian, serta penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Selain itu diharapkan pihak yang bersengketa melanjutkan komitmen bersama menegakkan perdamaian, serta menunjukkan persahabatan dan kerja sama, sebagaimana telah diupayakan dibina baik selama ini. Untuk itu semua pihak di Laut China Selatan agar tetap berperilaku sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama. Indonesia juga akan terus mendorong terciptanya zona damai, bebas dan netral di kawasan Asia Tenggara dalam rangka memperkokoh komunitas politik dan keamanan ASEAN. Indonesia berharap agar semua negara claimant melanjutkan perundingan secara damai atas sengketa tumpang tindih klaim kedaulatan di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional. 449
INTERNATIONAL BUAh TANgAN LAwATAN KE NEgARA EROpA Hasil lawatan Presiden Jokowi Ke Uni Eropa, 18-22 April 2106, mencakup berbagai kerjasama penting. Mulai kesepakatan bisnis sampai kesepakatan untuk merajut toleransi demi perdamaian dunia. Dalam kunjunganke Jerman, Presiden Jokowi telah menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama antara perusahaan Jerman dan Indonesia dengan total nilai sebesar US$ 845,6 juta. Antara lain oleh PT Aneka Tambang dgn Ferrostaal, PT Pelni dengan Meyer Werft, PT Pindad dengan Junggans Microtech, dan PT PLN dengan Siemen. Di Inggris, Presiden menghasilkan sejumlah kesepakatan, yakni MOU on Tertiary Education, MOU Concerning Information and Experience Sharing on Hosting Global Sports Events, Amendment MOU on Creative Industries, dan Implementing Agreement (IA) on Marine Affairs and Fisheries. Tercapai juga kesepakatan bisnis dan rencana investasi perusahaan Inggris di Indonesia dengan nilai total komitmen investasi sekitar USD 19,02 miliar. Di antaranya adalah Jardine Matheson dengan nilai investasi US$ 7,5 miliar; HSBC dengan nilai investasi US$ 1,2 miliar; British Petroleum (BP) Tangguh dengan nilai investasi US$ 8 miliar. Saat di Brussel, Presiden Jokowi menerima Wakil Presiden Komisi Eropa, Federica Mogherini. Presiden menyampaikan apresiasi kerjasama yang telah terjalin baik antara Republik Indonesia (RI) dan Uni Eropa (UE). Presiden juga menyambut baik kesimpulan yang telah dihasilkan Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUECEPA). Sementara Wakil Presiden Komisi Eropa menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dalam menengahi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Jokowi juga bertemu dengan Pesiden Parlemen Uni Eropa, Martin Schulz, Kamis, 21 April 2016, di Kantor Presiden Uni Parlemen Eropa di 450
INTERNATIONAL Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dengan Uni Eropa. Brussels. Presiden Jokowi menjelaskan mengenai perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mampu mengembangkan demokrasi dan toleransi. Nilai-nilai ini sangat penting untuk dikembangkan bagi perdamaian dunia. Atas undangan Presiden Parlemen Uni Eropa, Indonesia akan mengirim tokoh dialog antar agama dalam acara yang akan diselenggarakan Parlemen Eropa. Presiden Jokowi dan Presiden Parlemen Uni Eropa sepakat mengenai pentingnya peningkatan kerjasama antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Uni Eropa dan rencana pembentukan persahabatan parlemen Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dengan Uni Eropa. "Indonesia siap melakukan negosiasi dalam konteks CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). Ini merupakan signal kuat yang dikirim Indonesia ke dunia internasional mengenai competitiveness dan ekonomi Indonesia yang terbuka," kata Menlu Retno Marsudi saat kunjungan Presiden ke Belgia, 21 April 2016. Dengan skema CEPA ini, diharapkan perdagangan akan semakin meningkat dan menguntungkan kedua belah pihak. Selain CEPA, dibahas juga masalah Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT). Ini adalah suatu upaya agar produk kayu dari Indonesia semuanya dapat memperoleh lisensi. 451
INTERNATIONAL 452
INTERNATIONAL 453
INTERNATIONAL 454
INTERNATIONAL 455
Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan dengan menciptakan kerukukan dan harmoni di tengah beragamnya suku, ras, golongan, dan agama. Perbedaan justru mempererat persaudaraan dan menjadi sumber kekuatan yang besar.
KEBERAGAMAN DAN TOLERANSI
KEBERAGAMAN/TOLERANSI "ISLAM NuSANTARA" DAN "ISLAM BERKEMAjuAN" Islam Indonesia sangat kompatibel dengan nasionalisme, demokrasi, dan kemajuan. Akarnya tak terlepas dari peran sejarah NU dan Muhammadiyah. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengedepankan wajah Islam Indonesia yang unik. Disebut unik, karena Islam Indonesia memiliki watak yang universal, namun pada saat yang bersamaan memiliki ciri yang partikular, yang mengakui lokalitas. Cerminan Islam yang demikian dapat dilihat dari perjalanan panjang dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah - di antara berbagai organisasi keislaman lainnya yang tumbuh dan berkembang di Nusantara. Keduanya, telah sama-sama berjasa membangun pilar kebangsaan dalam perjuangan membangun Republik Indonesia. Peran sejarah inilah yang menyebabkan Islam dan Nasionalisme Indonesia menjadi tak terpisahkan. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi Negara Islam. Pemikiran bahwa bangsa ini dibangun dan didirikan oleh berbagai kelompok golongan dari Sabang-Merauke menjadikan Indonesia tetap teguh terhadap Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perkembangannya, baik NU dan Muhammadiyah, semakin jelas memperlihatkan bahwa Islam Indonesia memiliki modal sangat penting untuk disumbangkan pada upaya membangun perdamaian dan kemakmuran dunia. Hal ini dapat dilihat dari muktamar kedua organisasi tersebut yang diselenggarakan pada waktu yang hampir bersaman tahun 2015 lalu. 458
KEBERAGAMAN/TOLERANSI NU menggelar Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada 1-5 Agustus. Sedangkan Muhammadiyah melangsungkan Muktamar ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 3-7 Agustus. Yang luar biasa, kedua organisasi masyarakat ini mengangkat tema yang berorientasi ke depan. NU dengan tema "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Membangun Peradaban Indonesia dan Dunia", sedangkan Muhammadiyah dengan tema "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan." Meskipun memiliki jumlah keanggotaan yang mayoritas Muslim, baik NU maupun Muhammadiyah tidak berkehendak untuk memaksakan penegakan syariat Islam di bumi Nusantara. Keduanya meyakini bahwa Indonesia harus tetap berdiri tegak dalam ideologi Pancasila. Seperti dikemukakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, sebelum berlangsungnya Muktamar di Makassar, bahwa Islam Berkemajuan berjalan beriringan dengan konsep negara Indonesia. Menurut Din, cita-cita memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah hal-hal yang dicita-citakan oleh Islam Berkemajuan. Hal yang serupa dikemukakan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj pada saat berlangsungnya Muktamar NU tahun 2015 di Jombang. Islam Nusantara adalah wujud Islam yang santun, ramah, beradab dan berbudaya. "Ciri khas Islam Nusantara adalah Islam yang melebur dengan budaya," ungkapnya. Dengan wajah Islam Indonesia yang kompatibel dengan kemajuan dan demokrasi, wajar jika ada harapan pada Indonesia untuk berperan lebih dalam menciptakan perdamaian dunia. 459
KEBERAGAMAN/TOLERANSI Islam yang demikian tidak akan memusuhi atau memberangus budaya yang ada. Hal ini menjadi dasar bagi NU untuk menjaga tegaknya konstitusi dan semangat kebangsaan. "Islam dan nasionalisme tidak perlu dipertentangkan," tambah KH Said Aqil Siradj. Penegasan komitmen dari pucuk pimpinan NU dan Muhammadiyah ini sesungguhnya sejalan dengan pesan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwa Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, anugerah bagi semesta raya. Sehingga Islam akan memberikan anugerahnya dimanapun manusia hidup di bumi ini, termasuk di Indonesia. Dengan wajah Islam Indonesia yang kompatibel dengan kemajuan dan demokrasi, wajar jika terdapat harapan kepada Indonesia untuk berperan lebih dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Seperti yang disampaikan Grand Syekh Al Azhar Prof Dr Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada 22 Februari 2015, beliau memuji Indonesia yang mampu menjaga harmoni dalam perbedaan. Menurutnya, Indonesia berhasil mengelola perbedaan pandangan keagamaan dan itu tidak terlepas dari peran para ulama. Menurut Syekh Ath-Thayeb yang juga Ketua Majelis Hukama, perbedaan merupakan sunnatullah. Perbedaan dalam Islam bahkan sudah terjadi sejak zaman Nabi. 460
KEBERAGAMAN/TOLERANSI BERGANDENGAN TANGAN uNTuK KEBANGKITAN INDONESIA Memperteguh kebhinekaan adalah fondasi bagi seluruh elemen bangsa tanpa untuk hidup bergandengan-tangan demi kebangkitan bangsa. Presiden Jokowi melalui Nawacita mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan. Bahu-membahu membangun Indonesia. Butir ke sembilan Nawacita jelas menegaskan hal ini, ajakan untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Memperteguh kebhinekaan adalah fondasi bagi seluruh elemen bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, pilihan politik, status sosial-ekonomi dan gender, untuk bisa hidup bergandengan-tangan. Memperteguh kebhinekaan adalah revitalisasi nilai-nilai keberagaman dalam tatanan masyarakat Indonesia yang demokratis dan beradilan sosial. Bahwa kebhinekaan adalah kekayaan luar biasa yang dimiliki bangsa kita, bukan zamannya lagi perbedaan menjadi pemicu konflik horizontal. Apalagi di kalangan generasi muda saat ini yang banyak dibentuk oleh nilai- nilai baru kehidupan global yang mengusung nilai-nilai kesetaraan dan pluralisme. Ketika dunia terkoneksi dan semakin tanpa sekat, keberagaman seharusnya memang menjadi nilai dasar kehidupan. Banyak kelompok anak muda di Jakarta membuktikan bahwa mereka adalah generasi muda yang menghargai kesetaraan dan keberagaman. Salah Memperteguh kebhinekaan adalah revitalisasi nilai-nilai keberagaman dalam tatanan masyarakat Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. 461
KEBERAGAMAN/TOLERANSI satunya bahkan ada yang mengajak kelompok penyandang disabilitas dan masyarakat umum untuk berinteraksi di ruang publik dalam acara sederhana yang mereka namakan Holding Hands Movement. Sebuah gerakan untuk mengajak bergandengan-tangan antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Tujuannya sederhana, yaitu agar saling mengenal lebih baik sehingga tidak terjadi salah persepsi dan bisa memahami dengan benar dan proporsional satu sama lain. Holding Hands Movement pernah digelar di Bunderan Hotel Indonesia dan beberapa kota lain oleh kelompok anak muda peduli disabilitas Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Holding Hands Movement adalah sebuah tindakan konkret restorasi sosial seperti tertera dalam butir ke Sembilan Nawacita. Justru karena konsepnya sangat sederhana, gerakan semacam itu menjadi sangat membumi dan berdampak langsung pada masyarakat. Itulah semangat yang mendasari program-program Presiden Jokowi untuk memajukan Indonesia, meningkatkan daya saing, membangun dari desa dan pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Presiden Jokowi tegas mengubah orientasi kebijakan pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Ini adalah bagian dari strategi menuju kemajuan dan kesejahteraan bangsa sekaligus juga wujud dari semangat untuk memperkuat kebhinekaan dan melakukan restorasi sosial. Melalui kebijakan pembangunan Indonesia Sentris, pemerataan kesejahteraan bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dampak langsung juga dirasakan warga Jakarta atau Yogya yang mengikuti Holding Hands Movement. Ketika mereka berjalan dengan mata ditutup blind folds, mereka langsung bisa memahami bagaimana rasanya menjadi seorang tunanetra. Dari pengalaman selama 10 menit itu, masyarakat non disabilitas bisa merasakan tumbuhnya empati, rasa kagum dan hormat di hati mereka terhadap penyandang disabilitas. Bukan semata belas kasihan. Kebhinekaan pun semakin teguh dan mendobrak batas-batas atau sekat-sekat yang selama ini memisahkan masyarakat penyandang disabilitas dan non disabilitas. Lalu restorasi sosial pun terjadi hanya dengan bergandengan tangan. Bhineka Tunggal Ika, begitu semboyan yang dideklarasikan Ir. Soekarno, founding father kita dan tertulis di atas pita yang dicengkram Sang Garuda. Dengan bergandengan-tangan, kita bangkit dan Berjaya. 462
KEBERAGAMAN/TOLERANSI PESAN TOLERANSI DARI BEKASI Dari Kota Bekasi muncul prakarsa membangun toleransi. Umat beragam agama di Indonesia berkumpul merayakan kebersamaan dan persaudaraan dalam sebuah apel akbar berjuluk Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Bekasi. Dengan semboyan Kami Tinggal, Hidup dan Berkarya di Bumi Patriot, Nyok Wujudkan Kerukunan, Mengasihi dan Bertoleransi Terhadap Perbedaan Keyakinan Dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada Sabtu, 16/4/2016 ini tentu merupakan angin segar di tengah tindakan intoleransi yang masih dijumpai. Beberapa minggu sebelumnya sempat terjadi ketegangan, antara pengunjuk rasa dan Walikota Bekasi, ketika sekelompok massa menentang sebuah pendirian rumah ibadah. Apel ini menunjukkan bahwa pemerintah bersama dengan umat beragama berniat membangun kebersamaan menerobos sekat-sekat perbedaan. Sekitar 30.000 warga lintas agama hadir dalam perhelatan ini. Mereka berbondong-bondong memasuki stadion. Ratusan pembawa umbul-umbul dan pembawa bendera merah putih berjajar di pinggir lapangan. Atraksi barongsai, musik islami, tari bali, nyanyian rohani, dihadirkan mewakili masing-masing agama. Setiap kali acara selesai, tepuk tangan membahana. Tanda saling menghargai dan apresiasi. Masing-masing pemuka agama kemudian memberi sambutan. Pada inisiatif Pemerintah Kota Bekasi yang intinya mereka menghargai menyelenggarakan apel lintas agama ini. "Bekasi sudah memberi contoh kebersamaan dan toleransi, mudah-mudahan daerah lain bisa mengikuti," ungkap para pemuka agama. Acara kemudian ditutup dengan pelepasan burung merpati sebagai simbol perdamaian dan diakhiri deklarasi bersama. Pesan toleransi itulah yang hendak disasar. Sebagai bangsa majemuk 463
KEBERAGAMAN/TOLERANSI Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia terdiri atas beragam agama yang menyatu dalam kebhinekaan. Itulah sebabnya masyarakat harus bersatu, rukun, bertoleransi, saling menghormat. dengan berbagai agama, ratusan suku, bermacam golongan, dan bahasa, kita butuh perekat. Toleransi adalah salah satu pengikat. Tenggang rasa dan perasaan sebagai satu bangsa harus lebih mengemuka. Tanpa kesadaran ini, bangsa ini akan mudah diombang-ambingkan dan dipecah belah. Kesadaran bahwa kita adalah Bhineka Tunggal Ika, sebenarnya sudah lama muncul. Bung Karno, Presiden pertama RI mengatakan "This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs and traditions, but the property of all of us from Sabang to Merauke!" - Negeri ini bukanlah milik kelompok tertentu, bukan juga kepunyaan salah satu agama, etnis tertentu, kelompok dengan tradisi tertentu, namun kepunyaan rakyat dari Sabang hingga Merauke. Pandangan Bung Karno tersebut segaris dengan Presiden ke-7 Jokowi. Pada 17/7/2015 saat mengundang tokoh lintas agama dan organisasi kemasyarakatan di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia terdiri atas beragam agama yang menyatu dalam kebhinekaan. Itulah sebabnya masyarakat harus bersatu, rukun, bertoleransi, saling menghormati. Ia juga mengakui masih terjadi gesekan kecil di masyarakat yang harus secepatnya dipadamkan. "Kita masih berjuang keras untuk menegakkan yang namanya toleransi. Kita tegakkan toleransi. Dan kita terus memperjuangkan persaudaraan dan kerukunan lintas agama di Tanah Air. Itu bisa kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari," kata Presiden. Apel akbar kerukunan antar umat beragama di Bekasi ini sebenarnya usaha untuk memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Sebuah nilai yang diambil dari Nawacita butir ke-9. 464
KEBERAGAMAN/TOLERANSI TOLERANSI DAN OPTIMISME MEMBANGuN BANGSA Presiden Jokowi meyakini hanya dengan toleransi dan optimisme pemerintahan akan mampu mendorong berkembangnya potensi sebagai bangsa pemenang. Keterbukaan adalah syarat mendasar untuk terbangunnya toleransi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyakat. Apalagi bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia. "Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan di tengah kebhinnekaan. Dengan toleransi dan persatuan kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa kita," tegas Presiden Jokowi kepada pers di Istana Merdeka (13-6-2016). Esok harinya dalam acara buka puasa bersama para pemimpin Lembaga Negara Presiden mengajak bersyukur bersama-sama, terlebih saat bulan suci Ramadhan. "Marilah kita bersyukur bersama-sama, mari kita ajak hati kita, mari kita perkuat kekompakan kita, mari kita perteguh kerja sama kita membangun bangsa dan negara," kata Presiden Jokowi (14-6-2016). Presiden mengajak semua pihak optimis agar bisa memenangkan persaingan yang sangat ketat sekarang ini. Presiden mengingatkan agar tidak surut selangkahpun. "Kita harus bangun konektivitas dari Sabang sampai Merauke, hambatan birokrasi yang ada harus kita pangkas, kualitas SDM semuanya harus kita tingkatkan," tutur Presiden. Kepada para pimpinan lembaga negara, Presiden berharap melalui pertemuan ini dapat saling mengisi, saling menutup adanya kekurangan- kekurangan yang kita punyai. "Dengan kerja keras dan kerja sama itu, saya yakin negara kita benar-benar bisa menjadi negara yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur (negara yang baik dan selalu dalam ampunan Allah)," tegasnya. 465
KEBERAGAMAN/TOLERANSI Dengan toleransi dan persatuan kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa kita. Optimisme Presiden Jokowi bukanlah sebuah optimisme tanpa dasar. Salah satu argumen yang diyakini Presiden adalah potensi laut Indonesia. Sebagai negara yang 70% atau dua pertiga wilayahnya adalah laut, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia bisa mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. "Dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang," ungkap Presiden Jokowi. Ini artinya, masih banyak potensi laut Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu sudah waktunya kita mempercepat pembangunan kelautan. Karena masa depan kita ada di laut. "Kita akan bisa menjadi negara besar kalau kita bisa menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar. Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi kita," kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pembangunan Kelautan, di Kantor Presiden, Jakarta (15/6). Presiden membandingkan beberapa negara. Misalnya ekonomi kelautan Jepang mampu menyumbang 48,5 persen PDB atau setara dengan 17.500 miliar dolar AS dan Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 km, mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar dolar AS. Dasar optimisme ini sangat jelas dan kuat. Potensi besar di bidang kelautan adalah sesuatu yang faktual. Sesuatu yang nyata ada di depan mata kita. Bagaimana menggarap dan memaksimalkan potensi itu adalah tantangan yang kita hadapi saat ini. Namun Presiden juga sudah jelas mengatakan bahwa syarat utama untuk mewujudkan potensi itu adalah persatuan, kerjasama dan saling mengisi. Dan untuk bisa melakukan itu, pertama- tama kita harus memiliki toleransi satu sama lain. Persatuan, kerjasama dan saling mengisi akan mudah dicapai jika semua eleman bangsa memiliki jiwa dan sikap toleran. Jika semua itu telah terpenuhi, syarat berikutnya adalah kerja keras. Niscaya kita akan menjadi bangsa besar yang mampu memenangkan persaingan global yang kini kita hadapi. 466
KEBERAGAMAN/TOLERANSI TOLERAN DAN BERPEGANG PADA NILAI MORAL Presiden menginginkan rakyat tetap berpegang pada ahlak dan moralitas bangsa sekaligus saat yang sama bersikap terbuka dan toleran di tengah perubahan global. Presiden Jokowi ketika mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai alternatif mengurangi konsumsi daging dan menjelaskan ikan mengandung protein yang tak kalah baik dibanding daging sapi, juga mengatakan bahwa ikan tidak diharamkan oleh semua agama. Ini merupakan penegasan sikap pluralis dan toleran. Lalu di kesempatan lain di sela acara peresmian jalan tol Pejagan, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana mengikuti salat Isya dan tarawih berjamaah di Pondok Pesantren At Tauhidiyyah Syekh Sa'id bin Armia, Giren, Talang, Kabupaten Tegal, Kamis (16/6). Di acara itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini batas negara hampir tidak ada karena telah dibuka pada Januari 2016. "Itu baru dengan 10 negara ASEAN belum dengan negara lain Uni Eropa, Kawasan Tiongkok dan rekan-rekannya. Inilah sebenarnya yang harus kita hadapi," ujarnya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengucapkan syukur bisa salat tarawih dan silaturahmi beserta Kyai dan santri di pesantren At Tauhidiyyah. Dari dua acara itu, terlihat bahwa Presiden menginginkan rakyat tetap berpegang pada nilai-nilai moralitas bangsa sekaligus pada saat yang sama agar bersikap terbuka dan toleran di tengah iklim perubahan global yang terjadi. "Hadirin-hadirat yang saya hormati, agar negara makin baldatun thayyibatun, saya harapkan Pondok Pesantren At Tauhidiyyah menghasilkan santri dengan akhlak yang baik," kata Presiden Jokowi. Di sela sambutan, Presiden Jokowi memberikan pertanyaan dan hadiah sepeda kepada para santri yang hadir dalam acara salat tarawih dan silaturahmi di Pondok Pesantren At Tauhidiyyah. Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren K.H. Ahmad Saidi menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden Jokowi bersama rombongan. "Tema kali ini adalah tarawih dan silaturahim 467
KEBERAGAMAN/TOLERANSI Presiden menginginkan rakyat tetap berpegang pada nilai-nilai moralitas bangsa sekaligus bersikap terbuka dan toleran di tengah iklim perubahan global. makanya disingkat tarkhim," tutur K.H Ahmad Saidi. Sesuai dengan ajaran Islam, K.H Ahmad Saidi menuturkan dan mengharapkan Presiden menjadi pemimpin yang dicintai rakyat dan kepada rakyat ia berharap agar menjadi rakyat yang dicintai pemimpin. Bagaimana seorang Presiden dicintai dan mencintai rakyatnya bisa dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah dari cara berkomunikasi seorang Presiden dengan rakyatnya seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ketika berkomunikasi dengan Ibu Darwati. Percakapan dengan Bu Darwati terjadi siang hari di sela-sela peresmian jalan tol. Presiden Jokowi mengundang warga untuk menjawab kuis yang disampaikannya, yaitu menanyakan isi Pancasila. Warga Brebes yang hadir, Jamhuri dan Umroh membacakan Pancasila dengan lantang satu per satu. Kemudian, Presiden Jokowi menanyakan adakah warga yang bisa menyebutkan dua nama Menteri Kabinet Kerja. Seorang warga desa perempuan, Darwati, memberikan satu jawaban, "Ibu Susi, Pak." Lalu ia terdiam karena terlupa nama menteri kedua yang akan disebutkannya. Bu Darwati mendadak lupa karena grogi. Terlihat ia menjadi sedikit gemetar. Namun, Bu Darwati tetap mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi. "Ini hadiah dari saya karena Bu Darwati bilang Presiden ganteng. Soalnya selama ini ndak ada yang bilang ganteng kecuali Ibu Jokowi," pungkas Presiden disambut gelak-tawa warga yang hadir dalam peresmian jalan tol ruas Pejagan-Pemalang Seksi I dan II (Pejagan- Brebes Timur), serta integrasi jalan tol ruas Jakarta-Cikampek, Cipularang, Padaleunyi, dan Cipali di Brebes, Jawa Tengah. Itulah cara khas Presiden Jokowi berkomunikasi dengan rakyat, tidak berjarak, tidak menggunakan bahasa formal yang kaku dan bisa membuat rakyat kecil seperti Darwati merasa nyaman. 468
KEBERAGAMAN/TOLERANSI LANGKAh AKADEMIK MENGuKuhKAN IDENTITAS "ISLAM INDONESIA" Untuk menjadikan Islam di Indonesia sebagai unsur penting peradaban dunia, pemerintah memandang perlu mendirikan pusat penelitian, kajian dan pengembangan Islam Indonesia. luar negeri selalu Presiden Jokowi dalam berbagai mempromosikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar yang menjunjung toleransi dan pluralisme. Masyarakat internasional pun mengakui keunikan Islam di Indonesia. Sebagai tindak lanjut hal itu dan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia, Presiden kini telah mengambil langkah nyata. lawatan ke Dengan tujuan menempatkan Islam sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia, pemerintah memandang perlu menjadikan Islam di Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Serta sebagai alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia, inspirasi bagi terciptanya tata dunia baru yang damai, ramah, demoktratis, dan berkeadilan. Presiden Jokowi melihat Indonesia perlu menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia dan mengenalkannya kepada dunia internasional melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden pada 29 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Dengan Perpres tersebut, maka pemerintah resmi mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia yang selanjutnya disingkat UIII. Perpres ini merupakan langkah maju di dunia akademik untuk menegaskan keunikan identitas Islam di Indonesia. Potensi Islam di Indonesia untuk 469
KEBERAGAMAN/TOLERANSI Presiden Jokowi melihat Indonesia perlu menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia dan mengenalkannya kepada dunia internasional melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi. menjadi pusat peradaban Islam dunia sangat besar dan nyata. Untuk itu, pertama-tama memang harus ada sebuah pusat kajian akademik yang berkualitas internasional. Dalam pasal 1 ayat 2 Perpres no 57 tahun 2016 dikatakan bahwa UIII merupakan perguruan tinggi yang berstandar internasional dan menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian keIslaman strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam Perpres juga diatur soal teknis pengelolaan. Menurut Perpres, UIII dikelola sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, dan pembinaannya dilakukan secara teknis akademis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. Dan untuk mewujudkan UIII sebagai perguruan tinggi berstandar internasional sebagaimana dimaksud dan dalam diplomasi luar negeri akan difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Perpres juga menegaskan, UIII mempunyai tugas utama menyelenggarakan Program Magister dan Doktor bidang studi ilmu agama Islam. Selain menyelenggarakan program pendidikan ilmu agama Islam sebagaimana dimaksud, UIII juga dapat menyelenggarakan program Magister dan Doktor bidang studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. tinggi Untuk pendanaan dalam penyelenggaraan UIII, menurut Perpres no 57 tahun 2016, sumber dana adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penganggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 470
KEBERAGAMAN/TOLERANSI bidang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan UIII diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama dan peraturan menteri lain/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Demikian bunyi Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 29 Juni 2016. Ini adalah sebuah langkah maju pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengukuhkan eksistensi dari identitas Islam di Indonesia sebagai pusat kajian yang akan memberi manfaat besar bagi tatanan dunia baru. 471
KEBERAGAMAN/TOLERANSI KEMAjEMuKAN BANGSA MODAL MENANGKIS TERORISME Presiden mengingatkan Kepala BNPT bahwa terorisme adalah ancaman global. Namun bangsa Indonesia yang majemuk sesungguhnya sudah memiliki modal untuk menangkal gerakan radikal terorisme. Potensi ini terbukti dalam kasus bom di Thamrin dimana masyarakat berbagai kalangan bersatu untuk melawan teroris. Saat ini, Indonesia memiliki Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru, Komjen Pol. Suhardi Alius. Suhardi baru dilantik dan sudah diberi arahan oleh Presiden Jokowi terkait tugasnya yang baru. Presiden, menurut Suhardi, mengarahkan bahwa terorisme adalah ancaman global, bukan lagi nasional. Artinya harus ada langkah-langkah yang sistematis untuk membuat counter yang cukup buat kita. Counter itu harus ada dalam bingkai kemajemukan dan kebangsaan. Kemajemukan yang dimiliki bangsa adalah sebuah kekayaan dan karunia besar. Nenek moyang bangsa Indonesia sudah mewariskan dari generasi ke generasi nilai-nilai toleransi, solidaritas dan kesetaraan. Jika nilai-nilai itu terus diperkuat dan dijadikan dasar etik tatanan kehidupan masyarakat maka gerakan-gerakan radikal tidak akan bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat kita. Suhardi berjanji akan mengimplementasikan arahan Presiden sekaligus melanjutkan langkah-langkah yang telah dirintis Jenderal Tito Karnavian saat memimpin BNPT. "Kami akan sentuh semua struktur masyarakat untuk bisa membuat suatu komunikasi yang baik sehingga kita punya daya tahan terhadap pemikiran-pemikiran konsep radikal," tegas Suhardi kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta (20/7). Radikalisasi yang mewujud dalam gerakan teroris antara lain disebabkan oleh kegagalan memahami nilai-nilai yang menyertai kemajemukan bangsa dan kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal. Sejalan dengan Kapolri, Suhardi akan terus menguatkan program deradikalisasi. Memang tidak mudah untuk mengubah cara pandang yang terlanjur 472
KEBERAGAMAN/TOLERANSI Kemajemukan yang dimiliki bangsa kita adalah kekayaan dan karunia besar. Nenek moyang ia sudah mewariskan dari generasi ke generasi nilai-nilai toleransi, solidaritas dan kesetaraan. radikal tapi itu tetap bisa dilakukan. Suhardi menegaskan, deradikalisasi akan dilakukan dengan konsep persuasif selain juga menerapkan konsep keras untuk masalah penindakannya. Terkait kasus Mujahidin Indonesia Timur, Kepala BNPT Suhardi Alius menjelaskan bahwa ini adalah masalah ideologi yang tidak mudah untuk mengubahnya. Untuk itu, Suhardi akan mengedepankan konsep deradikalisasi dan antiradikalisasi. "Deradikalisasi adalah untuk orang- orang yang sudah bermuatan seperti itu sedangkan antiradikalisasi artinya untuk orang-orang yang belum tersentuh," jelas Suhardi. BNPT akan maksimalkan dua konsep itu dan merangkul semua unsur masyarakat, termasuk LSM, Ormas dan para pemimpin lintas agama juga akan dilibatkan. Tujuannya untuk menjadikan penanggulangan terorisme betul-betul sebagai tanggung jawab nasional dimana BNPT menjadi leading sector-nya. Deradikalisasi juga akan dilakukan untuk anggota keluarga teroris yang sudah tertangkap. Dan untuk memutus jaringan sel teroris, BNPT sebagai leading sector akan mengkomunikasikannya dengan unit- unit yang ada di bawah kepemimpinan Kapolri. Sesuai arahan Presiden, BNPT akan terus melakukan langkah-langkah sistematis bersama Kapolri yang juga akan menangani masalah terorisme. Langkah-langkah sistematis untuk menghilangkan pemikiran konsep- konsep radikal di dalam masyarakat terus dirancang dan dilakukan. Mengenai penanganan sel teroris di Jawa dan Bima, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, bahwa Kapolri sudah membuat suatu gerakan juga. Pendekatan kepada masing- masing pemimpin lintas spritual, termasuk juga lintas agama dan ormas-ormas yang berpengaruh terus dilakukan. 473
KEBERAGAMAN/TOLERANSI BNPT meminta para pemimpin untuk bicara masalah agama karena merekalah yang pantas bicara agama. Tujuannya untuk mengajak masyarakat supaya berpikiran jernih. Agar paham konsep jihad yang benar itu bagaimana sebenarnya dalam Islam. Karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa bisa semua ajaran bisa langsung meresap kemana-mana. "Oleh sebab itu, kita harus bisa mengidentifikasi mana ruang-ruang atau tempat- tempat yang punya potensi untuk radikal. Itu jadi sasaran kita," tegas Suhardi. Arahan Presiden tentunya akan lebih cepat bisa diwujudkan jika seluruh masyarakat juga berpartisipasi. Caranya adalah dengan tetap menjadikan nilai-nilai toleransi, solidaritas dan kerukunan dalam kesetaraan sebagai dasar kehidupan bersama masyarakat Indonesia sebagaimana diajarkan nenek-moyang bangsa kita. 474
KEBERAGAMAN/TOLERANSI "MEMBATIK" TOLERANSI DARI KEARIfAN LOKAL Munculnya tindakan intoleransi bertentangan dengan nilai asli kearifan lokal budaya Indonesia yang sangat kuat mengajarkan toleransi. Mari menjaga toleransi sebagai warisan budaya Indonesia. Nilai-nilai toleransi telah hidup ratusan tahun di berbagai pelosok nusantara. Di desa-desa pesisir pantai dan di desa-desa pegunungan, semua memiliki kearifan lokal masyarakat yang mengajarkan nilai-nilai toleransi. Hidup guyub, rukun, saling menghormati, saling menjaga dan aman tenteram sentosa. Itu substansi yang diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk tradisi. Sebut misalnya, upacara Tea Bel di Kepulauan Kei, Maluku mengajak kita agar selalu menjaga persaudaraan dan perdamaian antar sesama sesuai dengan Nawacita ke Sembilan, memperteguh kebhinekaan dan restorasi sosial. Atau jika kita berkunjung ke desa Babagan di Lasem, perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, toleransi terlihat dalam kerajinan tradisional batik tulis Lasem. Kecamatan Lasem dikenal memiliki keunikan kultural, yaitu pertemuan dan peleburan antara budaya Jawa pesisir dan budaya Cina. Keunikan ini muncul dengan kuat dalam karya batik tulis Lasem yang mengambil warna-warna khas Cina seperti merah darah sebagai karakter khas batik tulis Lasem. Selain itu, bangunan-bangunan tua peninggalan Cina juga masih terawat dengan baik di kota Lasem. Bangunan-bangunan tua ini dan juga sejumlah warga perajin batik tulis di desa Babagan adalah wujud nyata nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Upacara Sedekah Laut di Cirebon yang juga mengajarkan semangat bergotong royong yang diajarkan para leluhur. Upacara ini mengajarkan tentang sedekah kepada yang membutuhkan sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi Hidup. Sama halnya dengan Lasem, Cirebon juga merupakan kota melting pot atau kota yang berhasil menjadi tempat meleburnya budaya lokal dan budaya Cina serta unsur budaya lainnya. Uniknya, batik Cirebon juga mempunyai kemiripan dengan batik 475
KEBERAGAMAN/TOLERANSI Upacara ini mengajarkan tentang sedekah kepada yang membutuhkan sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi Hidup. Lasem, yaitu menyatukan elemen-elemen budaya Cina ke dalam pola-pola desain dan motifnya. Di kampung batik desa Babagan, para perajin batik tulis sebagian tidak memberi merek pada batik tulis mereka. Hanya sebagian kecil yang mulai memberi merek, yaitu mereka yang mulai sering mengikuti pameran di kota-kota besar. Untuk soal terobosan desain, kampung batik Babagan terus mengembangkan batik tulis mereka mengikuti selera zaman dengan mengembangkan desain-desain kontemporer berbasis kekhasan batik tulis Lasem. Selain wujud peleburan budaya, industri batik desa Babagan juga bertujuan meningkatkan pemerataan kesempatan, pendapatan, peran serta tanggung jawab masyarakat melestarikan nilai kearifan lokal yang akan memperkuat toleransi. Tindakan-tindakan intoleransi yang tidak menghargai perbedaan pendapat, kesetaraan dan keberagaman aspirasi semestinya bisa dicegah jika semua pihak memahami dan mengamalkan nilai kearifan lokal budaya masing- masing. Tidak ada yang harus merasa terancam oleh adanya perbedaan pemikiran, aspirasi dan kebudayaan selama kita mampu membatik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus menghidupkan nilai-nilai kearifan yang diajarkan para sesepuh kita turun-temurun dan meneruskannya pada anak-anak kita, maka kita sebenarnya telah melakukan investasi masa depan yang aman, damai, setara, dan sejahtera. Dan kita bisa memulainya setiap saat dengan membatik toleransi pada baju yang kita kenakan. 476
KEBERAGAMAN/TOLERANSI 477
KEBERAGAMAN/TOLERANSI 478
KEBERAGAMAN/TOLERANSI 479
Tim PresidenRI.go.id KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
AKselerAsI MeWuJudKAn IndOnesIA sentrIs Oktober 2016 menjadi bulan yang istimewa bagi pemerintahan Jokowi dan JK. Ini adalah tahun ke dua pemerintahan yang akan ditapaki hingga 2019. Lugas, apa adanya, dan tidak suka beretorika menjadi cirinya. Tubuh rampingnya seperti mencerminkan kelincahan dalam mengeksekusi program kerjanya. Kondisi ekonomi global yang menurun yang berimbas pada penerimaan dan pendapatan negara, tak menyurutkan langkah Presiden RI ke-7 ini mengakselerasi pembangunan. Terutama pada tiga sektor kunci, yaitu: pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Buku: 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK Akselerasi Mewujudkan Indonesia ini mencatat, mendokumentasikan, dan mengaktualisasikan Sentris pencapaian selama dua tahun pemerintahannya dalam sebuah narasi. Disusun dalam berbagai bab berdasar atas sektor-sektor pembangunan. Isinya diambil dari tulisan yang pernah dimuat di web: Tulisan ini idenya berasal dari arahan, ucapan, pandangan, dan penegasan Presiden dalam berbagai kesempatan yang kemudian diberi konteks, penjelasan, dan artikulasi untuk memberi gambaran yang lebih utuh tentang arah pembangunan yang menjadi harapan dan keinginan Presiden. Menyimak buku ini, pembaca dapat melihat ke mana arah kapal besar bernama Indonesia akan didaratkan dan bagaimana pemerintah secara bertahap dan terstruktur menuju pada cita-cita bangsa, masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PresidenRI.go.id KAtA sAMButAn: teten MAsduKI KepAlA stAf KepresIdenAn I A n d O n e s I A s e n t r I s K s e l e r A s I M e W u J u d K A n 2 Tahun Pemerintahan JOKOWI-JK AKselerAsI MeWuJudKAn IndOnesIA sentrIs KAtA sAMButAn: teten MAsduKI KepAlA stAf KepresIdenAn